## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 135-144 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Antara Ketidak-
Efektifan Sanksi dan Jaminan Hak Asasi Manusia *
Faira Aisyah, 1 Nurdin, 2 Kukuh Prasetyo Idzharul Haq 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1198

## Abstract
The  legal  politics  of  applying  Islamic  criminal  law  (al-jinâ'iyyah)  to  national  law  is  still debatable. This is because many factors encourage Indonesian Muslims to feel that Islamic criminal law is very appropriate to apply considering that positive criminal law (KUHP) has not been able to complete a sense of security and justice for the community, especially the victims. This writing aims to explain how the ideal form of transformation of Islamic criminal law to national law is intended so that Islamic criminal law can be accepted by all groups or is  universal  and  does  not  conflict  with  the  goals  of  the  state  in  the  state  constitution  as  a preventive effort against criminal crimes. This research uses normative juridical research with historical,  philosophical  and hermeneutic  approaches.  The results  of  this  paper reveal  that Islamic criminal law has been enforced although not in its entirety due to assumptions that view Islamic law as a rigid law, inhumane law and cruel law, so there needs to be socialization to  the  community  that  Islamic  criminal  law  is  present  as  an  alternative  law in  create  legal guarantees and certainty.
Keywords: Legal Politics; Transformation; al-ahkâm al-jinâ'iyyah .

## Abstrak
Politik  hukum  penerapan  hukum  pidana  Islam  (al-jinâ’iyyah)  terhadap  hukum  nasional masih  bersifat  debatable.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  faktor  yang  mendorong  umat  Islam Indonesia  merasa  bahwa  hukum  pidana  Islam  sangat  tepat  diterapkan  mengingat  hukum pidana positif (KUHP) belum mampu melengkapi rasa aman dan keadilan bagi masyarakat khususnya  para  korban.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  bentuk transformasi hukum pidana Islam yang ideal terhadap hukum nasional yang dimaksudkan agar hukum pidana Islam dapat diterima oleh semua golongan atau bersifat universal dan tidak bertentangan dengan tujuan negara dalam konstitusi negara sebagai upaya preventif terhadap kejahatan kriminalitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan  pendekatan  historis,  filosofis  dan  hermeneutik.  Hasil  dari  penulisan  ini mengungkapkan  bahwa  hukum  pidana  Islam  sudah  diberlakukan  meskipun  tidak  secara utuh dikarenakan asumsi asumsi yang memandang hukum Islam sebagai hukum yang kaku, hukum  yang  tidak  manusiawi  dan  hukum  yang  keji  sehingga  perlu  adanya  sosialisasi terhadap  masyarakat  bahwa  hukum  pidana  Islam  hadir  sebagai  alternative  hukum  dalam mewujudkan jaminan dan kepastian hukum.
Kata Kunci : Politik Hukum; Transformasi; al-ahkâm al-jinâ’iyyah.
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.
1 Faira Aisyah adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: revairaaisyah@gmail.com
2 Nurdin adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: nurdinntbbima@gmail.com
3 Kukuh Prasetyo Idzharul Haq adalah peneliti pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: Kpih93@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Legal Policy pemberlakuan al-ahkâm al-jinâ’iyyah terhadap regulasi hukum positif yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  topik  yang  tidak  ada  hentinya  untuk  terus diperbincangkan  dan  masih  bersifat debatable .  Topik  dalam  makalah  ini  sebenarnya didasarkan pada asumsi bahwa negara Indonesia merupakan negara muslim sehingga hukum Islam dapat menjawab segala macam persoalan baik persoalan yang hukumnya sudah ada di dalam nash maupun melalui jalan ijtihad . 4 Berdasarkan hal tersebut, ijtihad dapat  diartikan  sebagai  acuan  yang  memadukan  antara  ulama  dan  umara,  juga menghubungkan  relasi  antara  agama  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  hubungan  antara hukum  Islam  dengan  Negara  sangatlah  erat,  sehingga  sangat  memungkinkan  untuk menasionalkan hukum Islam di Negara Indonesia 5 khususnya dalam konteks hukum al- jinâ’iyyah.
Garis  kebijakan  yang  dimaksudkan  untuk  menasionalkan  hukum  Islam  agar dapat diterima oleh semua kalangan sebenarnya memiliki dua orientasi, pertama adalah menerapkan  hukum  Islam  yang  bersifat  ke  Indonesiaan  serta  tetap  memperhatikan norma norma yang telah ada di masyarkat memiliki banyak budaya sebagai salah satu sumber  hukum  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  nasional  maupun  hukum Islam. Hal tersebut ditandai dengan munculnya konsep fiqih Indonesia yang merupakan hasil  ijtihad  para  ulama  Indonesia.  Adapun  yang kedua adalah  konsep  untuk memformulasikan  hukum  Islam  agar  menjadi  hukum  nasional  dan  menjadi  sebuah konstitusi bagi penegakan hukum khususnya dalam ranah hukum pidana yaitu melalui kesepakan atau konsensus (Ijma`) ulama Indonesia. 6
Untuk  menasionalkan  hukum  Islam,  ada  dua  unsur  yang  harus  ada  agar implementasi dari upaya tersebut sesuai yang diharapkan. Pertama , semua ide terkait hukum Islam yang hendak dituangkan harus memenuhi unsur unsur dalam tata hukum Indonesia  maksudnya,  hukum  tersebut  harus  bersifat universal (dapat  diterima  oleh semua golongan) yaitu bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim tapi juga diterima  oleh semua  kalangan  agar  dalam  upaya  menasionalkan hukum  Islam justru semakin memperkuat tatanan hukum negara kita berdasarkan Pancasila. 7
Secara  konstitusional  keberadaan  hukum  pidana  Islam dinobatkan  sebagai hukum  yang  berlaku  secara  terus  menerus  meskipun  hukum  tersebut  tidak  secara tertulis  menjadi  sebuah  konstitusi  di  Negara  Indonesia.  Mengacu  pada  literatur fiqih , hukum  pidana  Islam  disebut  juga al-ahkâm  al-jinâ’iyyah adalah  sebuah  hukum  yang membatasi  tingkah  laku  manusia  yang  berhubungan  dengan  tindak  kejahatan  baik
4 Mukti  Ali,  “Sambutan“,  dalam  Nourouzzaman  Shiddieqy,  Fikih  Indonesia: Penggagas  dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 7.
5 Yudian  Wahyudi, Ushul  Fiqih  Versus  Hermeutika:  Membaca  Islam  dari  Kanada  dan  Amerika , (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 28.
6 Yudian W. Asmin, “Reorientation of Indonesian Fiqh“, dalam Yudian W. Asmin (ed.), “Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ,” (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 37.
7 Akh Minhaji, Modern Trendsin Islamic Law: Notes on J.N.D. Anderson’s Life and Thought, al- Jami`ah, Vol. 39 No.1. January - Juni 2001, hlm. 271-272.
jarîmah/jinâyah yang  pada  dasarnya  memiliki  berbagai  macam  sanksi  sesuai  dengan tindak kriminal yang dilakukan. 8
Menurut al-Syathibi, hukum yang ditujukan sebagai asas perlindungan terhadap lima hak dasar/asasi manusia ( al-dharûriyyât al-khams ), yang meliputi hifzh al-nafs , hifzh al-‘aql , hifzh aldîn , hifzh al-mâl , dan hifzh al-nasl merupakan hal yang dijadikan landasan dasar  dibuatnya  hukum  pidana  Islam  karena  berhubungan  dengan  tindak  kejahatan yang berbau kriminal. 9
Diketahui, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, hal tersebut karena sebagian  besar  penduduknya  beragama  Islam.  Dimana  pada  dasarnya  masyarakat muslim diwajibkan taat terhadap ajarannya sehingga mereka harus memperjuangkan syariat Islam salah satunya dengan memberlakukan al-ahkâm al-jinâ’iyyah di Indonesia. Akan tetapi, anggapan mengenai ketidak manusiawian serta keji dan melanggar HAM sebagai sesuatu yang merupakan anugerah dari Tuhan, dimana hal tersebut seharusnya dilindungi  dan  harus  dijunjung  tinggi  selalu  melekat  apabila  seseorang  mendengar tentang Fiqh jinâyah. Pasti yang terlintas dibenak sebagian besar orang adalah tentang hukuman  potong  tangan,  rajam  dan qishash sebagai  sanksi  yang  tegas  terhadap  para pelaku tindak pidana.
Doktrin  diatas  seharusnya  dapat  dibantahkan  apabila  hukum  pidana  Islam dikaji lebih mendalam agar syariat Islam tidak dipahami secara dangkal sehingga tidak mendeskriminasikan hukum Islam sebagai hukum yang kejam dan tidak beradab. Yang pada  kenyataannya  hukuman  hukuman  yang  diberlakukan  akan  dijatuhkan  apabila para  pelaku  telah  memenuhi  beberapa  ketentuan,  sehingga  tidak  sembarang  pelaku pidana  dapat  dijatuhi  hukuman  tersebut,  dimana  hukum  Islam  sangat  sangat memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut atau melihat pada konteks yang terjadi. Salah satu contoh saat hukuman had potong tangan tidak diberlakukan karena terjadi krisis kemiskinan serta kelaparan, sehingga Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukuman tersebut karena apabila had potong tangan tetap dijatuhkan,  maka  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan maqosid  asy-syariah yaitu  untuk mencapai kemaslahatan. 10
Untuk  menepis  hal  tersebut,  ‘Abd  al-Qadîr  ‘Audah  memberikan  tiga  macam tingkatan mengenai  unsur unsur untuk mencapai maqosid asy-syariah . Pertama, untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  keamanan  dan  kebutuhan  hidup  untuk bertahan  hidup (dharûriyyah) .  Kedua,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap semua kebutuhan sekunder (hâjiyâh). Dan ketiga,  untuk memberikan fasilitas fasilitas lain yang bisa menyempurnakan kebutuhan hidup manusia agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik (tahsîniyyah ). 11 Melalui pemaparan di
8 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa' Adillatuh , (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 20; lihat pula, ‘Abd al-Wahhâb Khalâf, ‘ Ilm Ushûl al-Fiqh , (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1980), hlm. 33.
9 Al Imam al-Hafizh al-Mujahid Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Ghamathi al-Syathibi, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, (Beirutt: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.
10 Yandi Mayandi, “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia”, Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2. No. 1 (Maret 2019), hlm. 2.
11 Abd al-Qadîr ‘Audah, Criminal Law of Islam, (Karachi: International Publisher, 1987), hlm. 246- 249.
atas,  dapat  dipahami  bahwasanya  segala  bentuk  perbuatan  manusia  yang  dianggap mengancam  tiga  macam  tingkatan  diatas  untuk  mencapai maslahat maka  dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau kriminal.
Jika  melihat  kondisi  negeri  kita  saat  ini,  tindak  kejahatan  serta  kriminalitas semakin  marak  terjadi,  dimana  hal  tersebut  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat sehingga tujuan untuk dapat hidup tenang, nyaman, aman dan kondusif menjadi tidak tercapai. Sebagai contoh pencurian, pencopetan, pembegalan, transaksi jual beli barang haram, prostitusi, penipuan dan hal hal lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual hampir setiap hari kita melihat maupun mendengar beritanya di televisi. Akibat dari merebaknya  tindakan  kriminal,  mungkin  masyarakat  sudah  merasa  geram  sehinga mereka mengambil tindakan main hakim sendiri, sebagai contoh yaitu  banyak diluar sana para pelaku pencuri yang dibakar hidup hidup oleh massa dan banyak pula para korban yang mati secara sia sia karena kurang tepat sasaran akibat lalainya pengawasan namun  tidak  ada hukuman  yang  pantas  dan  setimpal  dengan apa  yang  telah  terjadi. Hukum yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan  banyak  yang  menganggap  bahwa  hukum  yang  sekarang  justru  melemah  di tengah  tengah  kasus  hukum  yang  semakin  berkembang  pesat.  Hal  ini  dirasa  kurang efektif  serta  rasa  bersalah  yang  cukup  terhadap  pelaku  serta  tidak  mampu  membuat orang lain takut serta berpikir ulang untuk tidak melakukan hal yang sama. Maka pada situasi  seperti  sekarang  diperlukan  hukum  yang  mampu  menjerat  para  pelaku kejahatan  secara  tegas  dan  tanpa  ampun  hingga  suasana  kondusif  ada.  Akan  tetapi, sangat disayangkan dalam kondisi yang seperti ini, apabila kita mendiskusikan tentang hukum  pidana  Islam  dan  sanskinya,  sebagian  besar  masyarakat  sudah  bersikap apriori. 12
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  bagaimana upaya  politik  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  agar  dapat  benar  benar  diterapkan sebagai  aturan  yang  mengikat  dan  berlaku  secara  universal  untuk  mewujudkan kehidupan  masyarakat  yang  tentram,  aman  serta  kondusif.  Hukum  Islam  tidak  lagi dipandang  sebagai  hukum  yang  kaku,  hukum  yang  kejam,  hukum  yang  tidak manusiawi dan lain sebagaimana, namun justru hukum Islam sangat memperhatikan kebutuhan serta hak asasi setiap manusia untuk mencapai kemaslahatan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 13 Spesifikasi  dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam  penelitian  hukum  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Dalam  mendapatkan data menggunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
12 Yandi Mayandi, “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia”, Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2. No. 1 (Maret 2019), hlm. 4.
13 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 24.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Pidana Islam (Al-Ahkâm Al- Jinâ’iyyah )

## a. Definisi Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam atau yang biasa disebut Fiqih jinâyah . Secara bahasa, fiqih berasal  dari  kata faqiha,  yafqahu  fiqhan yang  berarti  dapat  dipahami  atau  dapat dimengerti. Adapun secara istilah, fiqih dapat diartikan sebagai hukum hukum syara’ praktis  yang  diambil  dari  dalil  dalil  yang  terperinci. 14 Sedangkan Jinâyah menurut bahasa merupakan sebutan yang diberikan sebagai hasil dari perbuatan seseorang yang dianggap kriminal atau suatu perbuatan tindak kejahatan. Adapun Jinâyah secara istilah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan jiwa, harta, atau lainnya yang diatur oleh syariat. 15
Sayid Sabiq mendefinisikan Jinâyah sebagai suatu perbuatan yang terlarang yaitu setiap  tingkah  laku  manusia  yang  oleh syara ’  dilarang  untuk  melakukannya  karena dapat  membahayakan  agama,  jiwa,  akal,  kehormatan  atau  harta  benda. 16 Jadi  secara umum, Fiqih jinâyah dapat didefinisikan sama halnya dengan hukum pidana nasional yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur segala tindak perbuatan manusia yang berhubungan dengan jiwa dan anggota badan.

## b. Konsep Permberlakuan Hukum Pidana Islam
Setiap orang pasti menginginkan ingin bahagia, dimana agar mencapai tujuan tersebut syariat Islam hadir sebagai sarana yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia  yang  lain  agar  tercipta  kehidupan  yang  harmonis.  Tujuan  disyariatkannya hukum  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan,  salah satunya dengan di syariatkannya hukum pidana Islam ( Fiqih jinâyah ) yang dimaksudkan untuk  menjaga  hak  hak  manusia  sebagai khalifah di  muka  bumi.  Sebagai  salah  satu pendukung Mazhab Maliki, al-Syathibi, menjelaskan bahwa ke maslahatan dapat tercapai apabila  ada  5  unsur  yang  sudah  terpenuhi  yaitu  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan harta. 17
Lebih  lanjut,  al-Syatibi  menjelaskan  bahwa maqashid  al-syari’ah akan  terwujud apabila manusia mau menjaga dan memelihara lima unsur pokok sebagai suatu tujuan yang  meliputi  tujuan  primer (maqashid  al-daruriyyah), tujuan  sekunder (maqashid  al- hajjiyyah), dan ketiga tujuan tertier (maqashid al-tahsiniyyah). Berdasarkan faktor inilah, syariat  syariat  Islam  dapat  dikembangkan  menjadi  beberapa  kategori  hukum,  seperti hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya. 18
14 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh , cet, VIII, (Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968), hlm. 11.
15 Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’I Al Islami, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), hlm. 67.
16 As-Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 417. 17 Abi Is ḥ aq al-Sya ṭ ibi, al-Muwafaqat fi U ṣ ul al-Syari’ah , (Beirut: Dār Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 222.
18 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 274.
Abdul  Wahhab  Khallaf  menjelaskan  lebih  lanjut  terkait  pemeliharaan  lima kebutuhan pokok manusia untuk mencapai kemaslahatan yang meliputi: 19
Pertama: Memelihara agama (hifzh al-din). Bagi yang melanggar  aturan-aturan agama, misalnya murtad haruslah ada sanksi yang berat karena hal tersebut berkaitan dengan kaidah serta syariat hukum Islam dengan cara berjihad yaitu memerangi setiap orang yang hendak menghalangi atau merintangi dakwah agama.
Kedua: Memelihara jiwa (hifzh al-nafs). Dimaksudkan bahwa Allah melindungi hak  setiap  manusia  untuk  mendapatkan  berbagai  kebutuhan  pokok  setiap  manusia. Oleh  karenanya,  tindakan  yang  dapat  membahyakan  kebutuhan  ini  akan  mendapat hukuman atau ancaman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) apabila kejahatannya dapat membahayakan jiwa dan raga.
Ketiga:  Memelihara  akal (hifzh  al-‘aql). Dimaksudkan  bahwa  manusia  harus mengkonsumi apapun yang bersifat halal dan di perbolehkan untuk digunakan. Hal ini berkaitan dengan kesehatan terutama akal. Oleh karenanya diharamkan bagi seorang muslim  untuk  mengkonsumi  khamr.  Sehingga  bagi  pelanggarnya  Allah  mengancam dengan hukuman dera sebanyak 40 kali karena khamr bersifat memabukkan.
Keempat:  Memelihara  keturunan (hifzh  al-nasl) .  Dimaksudkan  agar  manusia dalam  memperoleh  keturunan  dapat  terjaga  nasabnya  maka  disyariatkan  untuk menikah  agar  garis  keturunnanya  jelas.  Oleh  karenanya  Allah  mengharamkan perzinahan. Bagi pelaku zina, Allah menjatuhkan hukuman berupa rajam dan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.
Kelima:  Memelihara  harta (hifzh  al-mal). Dimaksudkan  bahwa  Allah  sangat melindungi harta setiap manusia, oleh karenya Allah melarang segala bentuk tindakan yang berusaha mengancam harta tersebut baik melalui tindakan pencurian, pencopetan, perampasan secara paksa dan semacamnya. Bagi pelakunya maka akan dikenai sanksi hukuman potong tangan.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwasanya Allah sangat melindungi hak hak tersebut  dengan  melarang  setiap  perbuatan  ataupun  tindakan  yang  dapat menghilangkan lima kebutuhan pokok tersebut dan memberikan sanksi yang tegas dan mutlak  bagi  para  pelanggarnya  yang  mana  hukuman  tersebut  disyariatkan  dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia serta memberikan efek jera terhadap pelaku juga agar orang yang hendak berbuat demikian dapat berfikir ulang mengingat hukumannya yang sangat berat. Dengan demikian, maka hukum pidana Islam dapat menekan kasus tindak  pidana  karena  hukuman  yang  dijatuhkan  jauh  lebih  berat  daripada  hukum nasional yang saat ini
2. Politik Hukum Pemberlakukan Hukum Pidana Islam di Indonesia
2.1 Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional
Saat ini aturan-aturan yang telah dimodifikasi dari berbagai sumber hukum yang telah digali dan ditransformasikan menjadi hukum yang dapat diterapkan oleh negara
19 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh , cet, VIII, (Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968), hlm. 200-204.
sebagai  konstitusi  untuk  menjalankan  suatu  pemerintahan.  Sumber  sumber  hukum yang digali tersebut ada yang berasal dari hukum barat yang telah berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan melalui asas konkordansi, hukum eropa kontinental, maupun norma  norma  adat  yang  berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat  serta  syariat  syariat berbagai agama yang berlaku di Indonesia. 20 Oleh sebab itu, Fiqih jinâyah dapat menjadi salah sumber hukum nasional yang artinya hukum tersebut dijadikan sebagai sumber hukum  materiil  yang  menjadi  salah  satu  isi  atau  bahan  hukum  terhadap  hukum formal. 21
Pemberlakukan Fiqih jinâyah secara nasional pada dasarnya harus berlandaskan kepada  syariat  Islam,  karena  memang  sejatinya  kebebasan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  perintah  agama  telah  dijamin  dan  diatur  oleh  negara  Pasal  29  ayat  2: “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing - masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaanya  itu.” Dalam  konteks  ini,  selain Fiqih  jinâyah dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  hukum formil yang memberikan sumbangsih pemikiran serta ide terhadap penegakan hukum pidana  Islam  di  Indonesia,  upaya  pemberlakuan Fiqih jinâyah juga  sebagai  suatu  hal wajib bagi seorang muslim khususnya untuk menjalankan syariat Islam sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran dan kepercayaanya. Untuk itu, maka fiqih jinâyah harus dapat masuk dan diterima oleh seluruh golongan agar norma norma serta aturan yang ada di dalamnya dapat di transformasikan menjadi sebuah hukum nasional. 22

## 2.2 Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Nasional
Obyektifikasi hukum Islam merupakan salah cara yang dapat dilakukan untuk mentransformasikan hukum pidanan Islam agar dapat menjadi hukum nasional. Pada konteks  ini  hukum  Islam  harus  dijadikan  sebagai  jalan  keluar  terhadap  pemecahan masalah yang sedang terjadi saat ini, maksudnya pemberlakuan hukum pidana Islam harus bisa menerobos tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dimana nilai  nilai  atau  aturan  hukumnya  dapat  menjangkau  semua  golongan  dalam  artian hukum pidana Islam harus bersifat obyektif. 23
Agar  hukum  pidana  dapat  di  transformalisasikan  menjadi  hukum  nasional, maka  hukum  pidana  Islam  harus  ditafsirkan  secara  objektif  agar  bersifat  universal. 24 Melalui hal  tersebut,  penafsiran  dan  pemaknaan  terhadap  hukum  pidana  Islam  akan menjadi  lebih  luas,  dimana  hukum  Islam  menjadi  lebih  fleksibel  dalam  menjawab tantangan tantangan yang semakin hari semakin tidak terbatas. Dengan menggunakan teori obyektifikasi hukum, fiqih jinâyah akan terus eksis keberadaanya di dalam seluruh
20 A. Qodry Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 137.
21 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 240.
22 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum., hlm. 242.
23 Makhrus Munajad, “Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”, Jurnal Al-Manahij: Junal Kajian Hukum Islam, Vol. VIII, No. 1 (Juni 2019), hlm. 8.
24 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 70.
lapisan  masyarakat  melalui  beberapa  tahap  yang  meliputi  proses,  formulasi,  dan legislasi agar fiqih jinâyah dapat dijadikan sebagai hukum konkrit (positif).
Hal ini bisa menjadi salah satu alternatif dari salah satu hukum yang ditawarkan oleh  penulis  sebagai  upaya  preventif  dan  represif,  serta  selain  menunggu  menjadi hukum  positif  peran  hakim  dapat  menerapkannya  dengan  penulusuran  logika  dan penalaran  hukum  dari  seorang  hakim.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa bagaimanapun  bagusnya  produk  dari  suatu  hukum  perlu  didukung  dengan  kualitas etika dan moral dari para penegak hukum itu sendiri sebab hukum adalah benda mati dan  pelaksanaannya  tergantung  dari  Manusi  itu  sendiri.  Serta  bagaimana  hukum tersebut  dapat  disosialisasikan  dengan  baik  agar  kesadaran  hukum  dari  masyarakat dapat terbentuk dengan baik.
Untuk mengulas lebih lanjut tentang tatacara yang digunakan agar fiqih jinâyah dapat  berlaku  secara  nasional  maka  harus  mempertimbangkan  beberapa  aspek  salah satunya  yaitu  kaidah  kaidah  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia. Maksudnya  adalah  sistem  hukum  yang hendak diterapkan harus  mampu  memenuhi semua unsur baik yang berupa substansi, struktur, budaya, sarana prasarana, peraturan perundang  undangan  itu  sendiri  dan  semua  sub  unsur  yang  harus  ada  untuk  dapat dijadikan sebagai hukum nasional. 25
Ada  empat  prinsip  dasar  yang  perlu  diperhatikan  dalam  membangun  sistem hukum nasional, yaitu Pertama , hukum yang hendak dibuat dan akan diberlakukan di Indonesia tidak mengandung unsur yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa  (menyebabkan  disintegrasi)  seperti  lebih  berpihak  kepada  golongan  tertentu atau  bersifat  primordial  maupun  hukum  yang  memiliki  sifat  diskriminasi. Kedua , hukum  tersebut  harus  mencerminkan  asas  demokratis  dan  nomokratis  berdasarkan pada kebijaksanaan dan keadilan. Ketiga , kehadiran hukum harus mampu menciptakan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dan yang keempat , hukum nasional harus mampu mengakomodir rasa toleransi yang tinggi khususnya terkait plurarisme agama  yang  ada  di  Indonesia  agar  tidak  ada  hukum  public  yang  aturan  hukumnya hanya berdasarkan pada ajaran satu agama tertentu, melainkan semua aturan yang ada dalam hukum nasional adalah hukum yang bersifat universal yaitu dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini karena negara kita adalah negara yang hukum yang berdasar pada Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga hukum nya harus mengedepankan toleransi atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 26
Sifat universal, merujuk kepada substansi pada setiap pasal dalam aturan aturan hukum  yang  menjadi  sebuah  undang-undang  dimana hal  tersebut  sudah  pasti  dapat diterima dan tidak ditolak untuk diberlakukan oleh semua kalangan karena hakikat dari sifat universal mengandung beberapa nilai yaitu hukum yang dibuat ditujukan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hukum kepada siapapun ( equality before the law ),  menghidupkan  sistem  pemerintahan  yang  demokrasi,  mewujudkan  sistem kepemimpinan  yang  amanah,  jujur,  disiplin,  dan  bertanggung  jawab,  hukum  yang
25 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm.
20. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi , hlm. 239.
26 Ibid, hlm. 22.
berfungsi untuk melindungi hak hak asasi manusia, serta hukum yang menjujung tinggi rasa persaudaraan juga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari nilai nilai diatas, maka hukum yang terbentuk sudah jelas merupakan bentuk kristalisasi dari hukum  Islam  dan  berbagai  sumber  yang  saling  menguatkan  sehingga  melahirkan hukum Islam yang berdasarkan Pancasila. 27
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  wujud  transformasi  hukum  pidana  Islam terhadap hukum nasional dilakukan dengan mengakomodir nilai nilai yang terdapat di dalam  nash  yaitu  al-Qur’an  dan  Hadist  tentang  syariat fiqih  jinâyah kedalam  konsep hukum  nasional.  Artinya,  setiap  tindakan  seseorang  yang  dianggap jarīmah dan memenuhi  unsur  unsurnya  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  perbuatannya tersebut. Misalnya dalam surat al-Isra’ ayat 32 dan an-Nur ayat: 2 yang menerangkan tentang  zina  kemudian  ditransformasikan  kedalam  hukum  nasional  yang  diatur  di dalam Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Perzinahan dengan ketentuan hukuman yang  telah  mengakomodir nilai  nilai  dalam  syariat  Islam. Kemudian  dalam  surat an- Nur ayat: 4 yang mengatur tentang Jarīmah qażf yang dalam hukum positif dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP sebagai delik pencemaran nama baik. Ada juga jenis Jarīmah as- sariqah yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  pencurian  yang  dalam  al-Qur’an disebutkan  dengan  tegas  dalam  surat  al-Mā’idah  ayat:  38.  Bahkan  di  dalam  hukum Islam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, yaitu Jarīmah as-sariqah dan Jarīmah al- ḥ irābah , dimana Jarīmah al- ḥ irābah dijelaskan dalam al-Quran surat an-Mā’idah ayat: 33, yang menjelaskan tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dalam hukum  positif  tidakan  semacam  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana "terorisme" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor: 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU dan lain sebagainya.

## D. KESIMPULAN
Menurut  penulis  hukum  pidana  Islam  sebenarnya  sudah  diberlakukan,  akan tetapi memang tidak secara penuh dapat diterapkan sebagaimana sanksi hukum yang tercantum  di  dalam nash .  Hal  ini  disebabkan  karena  hukum  pidana  Islam  masih dipandang  sebagai  hukum  yang  kaku,  hukum  yang  keji,  tidak  manusiawi  dan melanggar HAM. Oleh sebab itu, diperlukan obyektifikasi hukum dalam memandang al-ahkâm  al-jinâ’iyyah, sehingga  hukum  pidana  Islam dapat  diterima  oleh  semua kalangan (bersifat universal). Kontekstualisasi  hukum Islam  juga  harus dipertimbangkan, karena dalam penjatuhan hukuman, syariat Islam tidak serta merta akan  tetapi  sangat  memperhatikan  hak  hak  setiap  orang  dimana  hukuman  seperti potong  tangan, qishas , diyat ,  hukuman  cambuk  dan  lain  sebagainya  akan  dijatuhkan apabila telah memenuhi unsurnya. Padahal sanksi sanksi tersebut sangat efektif untuk meminimalisir kriminalitas yang semakin berkembang pesat.
27 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 243.

## REFERENSI:
Ali, Mukti, “Sambutan“, dalam Nourouzzaman Shiddieqy, Fikih Indonesia: Penggagas dan  Gagasannya,  Biografi,  Perjuangan  dan  Pemikiran  Teungku  Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Audah, Abd al-Qadîr, Criminal Law of Islam, Karachi: International Publisher, 1987.
Audah, Abdul Qadir , At Tasyri’ Al Jina’I Al Islami , Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt.
Akh.  Minhaji,  “Modern  Trendsin  Islamic  Law:  Notes  on  J.N.D.  Anderson’s  Life  and Thought”, al- Jami`ah, Vol. 39 No.1. January - Juni 2001.
Asmin, Yudian W., “Reorientation of Indonesian Fiqh“, dalam Yudian W. Asmin (ed.),
Ke  Arah  Fikih  Indonesia:  Mengenang  Jasa  Prof.  Dr.  T.M.  Hasbi  ash-Shiddieqy , Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
1994.
Azizy, A. Qodry, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Al Fiqh , cet, VIII, Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi , Jakarta: LP3ES, 2007.
Mas’ud,  Muhammad  Khalid, Filsafat  Hukum  Islam  Dan  Perubahan  Sosial ,  ed.  Yudian Wahyudi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).
Mayandi,  Yandi,  “Gagasan Pemberlakuan Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia”, Jurnal TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam , Vol. 2. No. 1 (Maret 2019).
Munajad,  Makhrus,  “Transformasi  Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia”, Jurnal  Al-Manahij:  Junal  Kajian  Hukum  Islam ,  Vol.  VIII,  No.  1  (Juni 2019).
Praja, Juhaya S., Filsafat Hukum Islam , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Sabiq, As-Sayyid, Fikih as-Sunnah , Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.
Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
Syâthibî, Al-Imâm al-Hâfizh al-Mujâhid Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ alGharnathî al-, al- Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
Syatibi, Abi Is ḥ aq al-, al-Muwafaqat fi U ṣ ul al-Syari’ah , Beirut: Dār Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
Wahyudi,  Yudian, Ushul  Fiqih  versus  Hermeneutika:  Membaca  Islam  dari  Kanada  dan Amerika , Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
Zuhaylî,  Wahbah  al-, al-Fiqh  al-Islâmî  wa'  Adillatuh ,  Damsyik:  Dâr  al-Fikr,  1989.  lihat pula,  ‘Abd  al-Wahhâb  Khalâf,  ‘Ilm  Ushûl  al-Fiqh,  Kairo:  Dâr  al-Kuwaitiyyah, 1980.