Universitas Dharmawangsa
34

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PENERAPAN POLITIK HUKUM

## Oleh :  Maysarah

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  penyelenggaraan pemerintaahan  yang  bersih  melalui  penerapan  politik  hukum.  Metode penelitian  menggunakan  metode  tinjauan  literatur  (library  research)  yaitu penelitian  yang  didasarkan  pada  pendapat-pendapat  ahli  dan  hasil-hasil penelitian  terdahulu.  Penyelenggaraan  pemerintah  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  ternyata  tidak  mudah. Ada banyak  masalah terutama  pada  masalah  internal seperti  demokrasi,  desentralisasi  dan  internal birokrasi  itu  sendiri,  masih  berdampak  pada  tingkat  kompleksitas permasalahan.  Permasalahan  ini  akan  menyebabkan  ketidak  bersihan  pada pelaksanaan  pemerintahan.  Politik  hukum  didaulat  dapat  menjalankan perannya  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih.  Sebagaimana pendapat Roscoe  Pound yang  menyatakan bahwa politik  hukum dalam sistem tata  hukum  pada  posisi Skin  In  System yakni  hukum  sangat  dominan  dan dapat  mempengaruhi  aspek  lain  sehingga  dengan  menerapkan  politik  hukum yang  bertujuan  untuk  mengatur  jalannya  pemerintahan  hingga  menjadi pemerintahan  yang  bersih  pada  kenyataanya  masih  juga  terkendala  dalam pelaksanaannya.  Peran politik hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih  ternyata  harus  diimbangi  dengan  penegakan  hukum  yang  konsisten. Penegakan hukum yang dimaksud adalah bagaimana politik hukum yang telah diterapkan  terjaga  dan  tetap  menjadi  rel  yang  kuat  sehingga  tujuan  poitik hukum atau produk hukum yang dihasilkan dapat dijalankan dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

## Kata kunci : pemerintahan yang bersih dan politik hukum

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Adanya  tuntutan  terhadap  terhadap  perubahan  Undang- Undang  Dasar  1945  disebabkan  oleh  ada  tidak  adanya  satu  sistem
Universitas Dharmawangsa
35
ketatanegaraan  yang  digambarkan  sudah  sempurna  saat  dilahirkan. UUD  1945  merupakan  hasil  dari pemikiran para negarawan  Indonesia yang dirumuskan secara bersma-sama oleh tokoh-tokoh bangsa pendiri negara Indonesia pada tahun 1945. Produk tersebut tetap sesuai dengan perubahan  jaman,  walaupun  pada  perkembangannya  mengalami perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  dinamika  yang ada di masyarakat (Dahlan, 2002).
Masalah  serupa  yang  terjadi  harus  dicermati  adalah berkembangnya  masyarakat  dan  dinamikanya  adanya  penuntutan reformasi  di  berbagai  bidang,  khususnya  pada  pelayanan  publik dimana  birokrat  merupakan  pokok  dari  upaya  memajukan pembangunan  bangsa  dan  negara Indonesia.  Pemerintah  sebagai pelaksana  Undang-Undang  harus  menjalankan  amanah  undang- undang  sesuai  dengan  konstitusi  untuk  membawa  perubahan  yang positif dalam pembangunan.
Beberapa  upaya  reformasi  birokrasi  yang  telah  dilakukan  dan telah  terjadi  yang  melalui  kegiatan  yang  rasional  dan  realistis  masih dirasakan  kurang  sempurna.  Hal  tersebut  terkait  dengan  banyaknya permasalahan  yang  belum  sepenuhnya  teratasi.  Dari  sisi  internal, berbagai  faktor  seperti  demokrasi,  desentralisasi  dan  internal  birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan  dalam upaya  mencari  solusi lima tahun ke depan.  Sedangkan dari sisi  eksternal,  faktor  globalisasi  dan  revolusi  teknologi  informasi  juga akan  kuat  berpengaruh  terhadap  pencarian  alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.
Dari  faktor  internal,  demokratisasi  dan  desentralisasi  telah membawa  dampak  pada  proses  pengambilan  keputusan  kebijakan publik  di  Indonesia.  Pengaruh  tersebut  terkait  dengan  semakin meningkatnya  tuntutan  akan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam penerapan  kebijakan  publik;  meningkatnya  tuntutan  penerapan prinsip-prinsip  tata  kepemerintahan  yang  baik  antara  lain  adanyak transparansi,  akuntabilitas  dan  kualitas  kinerja  publik  serta  taat  pada hukum.  Peningkatan  tuntutan  dalam  penyerahan  tanggung  jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini secara internal, birokrasi  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan  dalam
Universitas Dharmawangsa
36
penerapannya.  Adapun  permasalahan  yang  sering  timbul  antara  lain adalah:  adanya  pelanggaran disiplin,  adanya  penyalahgunaan kewenangan dan terjadinya penyimpangan yang tinggi; kinerja sumber daya  aparatur  yang  rendah;  sistem  organisasi  dan  manajemen pemerintahan  yang  belum  baik;  efisiensi  dan  efektifitas  kerja  yang rendah;  kualitas  pelayanan  umum  yang  rendah;  kesejahteraan  PNS yang  rendah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  dan  tuntutan  pembangunan tetapi masih dipergunakan.
Dari  faktor  eksternal  yaitu  faktor  globalisasi  dan  revolusi teknologi  informasi  merupakan  tantangan  sendiri  dalam  upaya menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Hal  tersebut terkait  dengan  makin  meningkatnya  ketidakpastian  akibat  perubahan faktor  lingkungan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  terjadi  dengan cepat;  makin  derasnya  arus  informasi  dari  manca  negara  yang  dapat menimbulkan  infiltrasi  budaya  dan  terjadinya  kesenjangan  informasi dalam  masyarakat  (digital divide).  Terjadinya  perubahan-perubahan  ini, membutuhkan  aparatur  negara  yang  memiliki  kemampuan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  handal  untuk  melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.  Di  samping  itu  aparatur  negara  harus  mampu meningkatkan  daya  saing,  dengan  melakukan  aliansi  strategis  untuk menjaga keutuhan bangsa.
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  sudah  berjalan  masih belum sesuai dengan yang diharapkan yang dapat dilihat dari tingginya kompleksitas  permasalahan  dalam  upaya  mencari  solusi  perbaikan. Tingkat  penyalahgunaan  wewenang  yagn  tinggi,  praktek  KKN  yang masih terjadi dan masih pengawasan yang masih lebah terhadap kinerja aparatur  negara  merupakan  gambaran  dari  kondisi  kinerja  birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik.
Untuk  itu  dibutuhkan  upaya  yang  lebih  komprehensif  dan terintegrasi  dalam  peningkatan  kinerja  birokrasi  aparatur  negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan  amanah  reformasi  dan  tuntutan  seluruh  rakyat  Indonesia. Politik  hukum  dijadikan  senjata  ampuh  untuk  dapat  mewujudkan
Universitas Dharmawangsa
37
pemerintahan  yang  bersih  dan  akuntabel,  namun  permasalahannya adalah mampukah politik hukum dijadikan sarana dalam mewujudkan tuntutan rakyat Indonesia tersebut.  Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi menuntut kerja keras untuk pertama-tama mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pada kenyataannya saat ini,  dengan politik hukum  yang  telah  dijalankan  ternyata  belum  juga  dapat  mewujudkan pemerintahan yang bersih dari berbagai kolusi, korupsi dan nepotisme.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  penyelenggaraan pemerintaahan yang bersih melalui penerapan politik hukum.
1.3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  metode  tinjauan  literatur (library  research)  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  pendapat- pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian  Politik Hukum
LJ.  van  Appeldoorn  dalam  bukunya  Pengantar  Ilmu  Hukum menyebut  dengan  istilah  politik  perundang-undangan  (van Appeldoorn,  1981).  Pengertian  yang  demikian  dapat  dimengerti mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan undang- undang; hukum kebiasaan tidak tertulis  diakui juga akan tetapi hanya apabila  diakui  oleh  Undang-undang  (Tambuna,  2002). Politik  hukum juga  dikonsepsi  sebagai  kebijaksanaan  negara  untuk  menerapkan hukum (David, 1990).
Teuku  Muhammad  Radhie  mengkonsepsi  politik  hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku  di  wilayah  suatu  Negara  dan  mengenai  arah  kemana  hukum hendak  dikembangkan. Konsepsi  lain  tentang  politik  hukum dikemukakan  oleh  Abdul Hakim Garuda  Nusantara yang  menyatakan bahwa  politik  hukum  sama  dengan  politik  pembangunan  hukum (Tambunan, 1988).
Universitas Dharmawangsa 38
Pendapat  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  berikutnya  diikuti oleh  Moh.  Mahfud  MD  yang  menyebutkan  bahwa  politik  hukum adalah  legal  policy  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional oleh  PemerintahIndonesia.  Legal  policy  ini  terdiri  dari:  pertama, pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan  pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
Pengertian  lain  tentang  politik  hukum  yang  aplikatif  juga disampaikan  oleh  Hikmahanto.  Menurutnya,  peraturan  perundang- undangan  (legislation)  merupakan  bagian  dari  hukum  yang  dibuat secara  sengaja  oleh  institusi  negara.  Oleh  karena  itu  pembuatan  dari peraturan  perundang-undangan  tersebut  memiliki  tujuan  dan  alasan tertentu  yang  dapat  beraneka  ragam.  Berbagai  tujuan  dan  alasan  yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini disebut dengan politik hukum.
Mengenai  politik  hukum  ini  ada  banyak  sekali  pendapat berkaitan  dengan  definisinya.  Dipandang  dari  segi  teori hukum murni (pure  yuridis  theoritis)  politik  huum  adalah  satu  disiplin  ilmu  yang membahas  perbuatan  aparat  yang  berwenang  dengan  memilih beberapa  alternatif  yang  tersedia  untuk  memproduksi  suatu  produk hukum guna mewujudkan tujuan Negara.
Pengertian  ini  kemudian  diuraikan  (Muchsan,  2009) sebagai berikut; politik hukum mengandung 4 faktor/ elemen:
1. harus ada aparat yang berwenang (kompetensi)
2. harus ada alternatif yang tersedia
3. harus ada produk hukum yang dilahirkan
4. harus ada tujuan Negara sebagai terminal atau tujuan akhir.
Berdasarkan pelbagai pengertian tentang politik hukum di atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  hukum  merupakan  sarana penguasa  dalam  mencapai  tujuan  Negara.  Apakah  untuk  menjaga ketertiban,  keamanan,  pembangunan  perekonomian,  atau  juga  untuk menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif dalam mewujudkan pemerintah yang bersih.
2.2. Hukum dan Pemerintahan yang Bersih
Universitas Dharmawangsa 39
Pemerintah  sebagai  wakil  atau  tangan  rakyat  menjadi  ujung tombak  dalam  pembangunan  Negara.  Amanah  yang  diberikan  rakyat dalam  Undang-undang  yang  mewajibkan  pemerintah  mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan sudah semestinya dijalankan dengan sebaik-baiknya.  Oleh  karena  dengan  pemerintahan  yang  baik  dan bersih merupakan kunci keberhasilan pembangunan.
Hukum  diperlukan  untuk  menata  sebuah  pemerintahan  yang bersih,  dan  sebaliknya  pemerintahan  yang  bersih  merupakan pemerintahan  yang  menegakan  supermasi  hukum  sebagai  pedoman dalam  menjalankan  amanat  dan  kehendak  rakyat  yang  berlangsung secara  konstitusional.  Oleh  sebab  itu  reformasi  hukum  yang  sedang berjalan  saat  ini  hanya  akan  berhasil  dan  memiliki  efektifitas  bagi kesehjahteraan rakyat bila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih.
Berbagai kebijakan terkait reformasi birokrasi terus diupayakan untuk disempurnakan dan ditingkatkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Hal  mendasar  yang  perlu segera  diselesaikan  karena  akan  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan adalah perlunya percepatan  penyelesaian  dan  penetapan  beberapa  RUU  menjadi  UU yang menjadi landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain,  RUU  Pelayanan  Publik,  RUU  Kementerian  Negara,  RUU Administrasi  Pemerintahan,  RUU  Etika  (Kode  Etik)  Penyelenggara Negara,  RUU  Tata  Hubungan  Kewenangan  Antara  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintah  Daerah,  Antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan RUU Revisi Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kearsipan.

## 3. Pembahasan
Politik  hukum  sebagai  sarana  penguasa  dalam  mengatur berbagai  hal  termasuk  menciptakan  kondisi  dimana  posisi  hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek
lain termasuk mengkondisikan  jalannya  pemerintahan  yang  bersih  mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan Negara. Hukum yang
Universitas Dharmawangsa 40
mulanya dianggap produk politik pada kenyataannya dapat  menjelma sebagai  sebuah  kekuatan  yang  menimbulkan  perbaikan  sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik.
Pada  posisi  ini  letak  politik  hukum  dalam  system  tata  hukum menurut  Roscoe  Pound  adalah Skin  In  System yakni  hukum  sangat dominan dalam memberi corak atau warna pada fenomena lain, dalam hal  ini  pemerintah  yang  bersih.  Hukum  direkayasa  sedemikian  rupa sehingga  dapat  menjadi  aturan  main  (rule  of  play) dalam penyelenggaraan  pemerintah  yang  kemudian  pada  akhirnya  tidak hanya masalah-masalah saja yang timbul akibat diterbitkannya produk hukum,  akan  tetapi  akan  terciptanya  produk  hukum  yang  membuat segala masalah dapat teratasi.
Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang bersih  dan  berwibawa  melalui  penerapan  prinsip-prinsip  tata pemerintahan  yang  baik  telah  dilakukan  pula  penegakan  hukum  dari pelaksanaan  hukum  atau  peraturan  yang  merupakan  produk  dari politik hukum itu sendiri. Dalam hal ini harus ada system pengawasan yang berkelajutan dalam menindak para birokrat yang menjadi oknum dalam menjalankan pemerintahan dengan tidak bersih.
Pemerintah  pun  menpunyai  andil  dalam  menciptakan  kodisi yang  kondusif  dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Dalam menjalankan  pemerintahan  dalam  kenyataannya  ada  banyak  masalah terkait  penegakan  hukumnya.  Oleh  sebab  itu  Peran  politik  hukum harus diimbangi dengan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik akan timbul juga stabilitas pada aspek-aspek lain yakni pada penyelenggaraan  pemerintahan.  Politik  hukum  dalam  penerapannya tidak dapat berdiri sendiri namun juga harus berjalan bersama dengan pelindungnya yakni upaya penegakan hukum.
Permasalahan  hukum  terjadi  karena  beberapa  hal,  baik  dari sistem  peradilannya,  perangkat  hukumnya,  inkonsistensi  penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya  permasalahan  tersebut,  satu  hal  yang  sering  dilihat  dan dirasakan  oleh  masyarakat  awam  adalah  adanya  inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Dari sini timbullah permasalahan yang menyangkut  dengan  politik  hukum  yang  sedang  di  jalankan.
Universitas Dharmawangsa 41
Permasalahan penegakan hukum sekali lagi tidak dapat dipisahkan dari berhasil  atau  tidaknya  peran  politik  hukum  dalam  mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik,  disamping  fungsi  yang  lain  sebagai  alat  pengendalian  sosial dan alat  rekayasa  social. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik  antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan  bantuan  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini  munculnya  hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan  tidak  memihak.  Dalam  pemerintahan  juga  akan  timbul  konflik yang  menjadikan  terganggunya  jalannya  pemerintahan  hingga mengakibatkan  tersendatnya  pembangunan.  Makin  lama  konflik  ini dibiarkan maka akan terjadi ketidakstabilan.
Politik  hukum  yang  dijadikan  dasar  kebijakan  pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mengindikasikan bahwa begitu  besar  peran  politik  itu  sendiri.  Namun  kembali  lagi  dalam penerapan politik hukum dalam mengatur jalannya pemerintahan tidak serta merta dapat terwujud sempurna. Ada pelbagai masalah yang akan dihadapi.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyelenggaraan  pemerintah  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih  ternyata  tidak  mudah. Ada banyak  masalah  terutama  pada masalah internal seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan. Permasalahan  ini  akan  menyebabkan  ketidak  bersihan  pada pelaksanaan pemerintahan.
Politik  hukum  didaulat  dapat  menjalankan  perannya  dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagaimana pendapat Roscoe Pound  yang  menyatakan  bahwa  politik  hukum  dalam  sistem  tata hukum  pada  posisi Skin  In  System yakni  hukum  sangat  dominan  dan dapat  mempengaruhi  aspek  lain  sehingga  dengan  menerapkan  politik hukum yang bertujuan untuk mengatur jalannya pemerintahan hingga
Universitas Dharmawangsa
42
menjadi  pemerintahan  yang  bersih  pada  kenyataanya  masih  juga terkendala dalam pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka
Dahlan  Thaib,  2002.  Menuju  Parlemen  Bikameral:  Studi  Konstitusional Perubahan  Ketiga  UUD  1945.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara. Yogyakarta: UII. Van  Appeldoorn  L  J.  1981.    Pengantar  Ilmu  Hukum).  Jakarta:  Pradnya Paramitha.
Tambunan A.S.S. 1988. Politik Hukum Indonesia.  Jakarta: YLBHI. Tambunan  A.S.S.  2002.  Politik  Hukum  Berdasarkan  UUD  1945.  Jakarta: Puporis Publishers.
David Kairsy (ed). 1990. The Politics of Law, A Progressive Critique, (New
York: Pantheon Books.
Hikmahanto  Juwono,  2010.  Politik  Hukum  Undang-undang  Bidang Ekonomi di Indonesia.  Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) UII. Muchsan. 2009. Politik Hukum. Yogyakarta : UGM.