Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
Anifatul Kiftiyah
Pascasarjana Hukum Tatanegara UIN Sunan Ampel Email: anifjob03@gmail.com
Submitted : 2019-07-02 Reviewed : 2019-07-10 Revision : Published : 2019-07-24
Abstract:
In social life, women are often seen as second-class humans. This is caused by patriarchal  culture  that  considers  men  are  in  hingher  position  than  women. Islam itself wants equality between men and women, for example in political field.  There  are  two  verses  in  Al-Qur’an  that  instruct  muslims  to  conduct deliberations, ie. (QS Al-Syura: 38 and QS Ali ‘Imran: 159). In 1998, Indonesian women  began  to  have  courage  to  express  their  opinions  marked  by  the emergence of movements that speak of equality between men’s and women’s positions, particularly in political field such as the representation of women in goverment.  Indonesia  has  accomodated  the  role  of  women  in  politics,  as instructed in constitution law No. 2 of 2008 and constitution law No. 7 of 2017. However  in  reality  it  is  inversely  proportional,  the  women  involvement  in political field, especially as legislators, has not been carried out optimally. This research will discuss the role of women in building national politics by using historical analysis method, which is in analyzing the data based on the history that has happened.
Keywords: Representation of women, State, Politic
Abstrak:
Perempuan  sering  menjadi  sorotan  dalam  masyarakat,  dimana  perempuan dipandang sebagai makhluk kedua. Patriarki adalah budaya dimana posisi laki- laki  dianggap  kedudukannya  lebih  mulia  dari  kedudukan  perempuan.  Islam sendiri  menghendaki  adanya  kesetaraan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan, misal di bidang politik. Terdapat dua ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam agar melakukan musyawarah (QS. al-Syura: 38 dan QS.  Ali  ‘Imran:  159).  Pada  tahun  1998,  kaum  perempuan  mulai  berani menyuarakan  pendapatnya.  Muculnya  gerakan-gerakan  yang  menyuarakan kesetaraan  kedudukan  antara  kaum  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  ranah politik contohnya adalah adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Indonesia  telah  mengakomodir peran  perempuan  dalam  politik,  sebagaimana
Anifatul Kiftiyah
diamanatkan  UU  No.  2  tahun  2008  dan  UU  No.  7  tahun  2017.  Meskipun demikian dalam realitanya justru berbanding terbalik, keterlibatan perempuan dalam  bidang  politik  sebagai  anggota  legislatif  belum  terlaksana  secara maksimal.  Penilitian  ini  membahas  tentang  peran  perempuan  dalam  politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi.
Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Negara, Politik

## Pendahuluan
Kita  tahu  bahwa  banyak  tulisan-tulisan  yang  membahas  tentang perempuan.  Isu-isu  seputar  perempuan  tidak  akan  pernah  habis  untuk dibicarakan oleh para pemikir, baik para agamawan maupun pemikir sekuler. Pada abad pertengahan dan era modern telah menghasilkan teori yang berbeda di masyarakat tentang eksistensi kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting. Akan  tetapi  yang  terjadi  adalah  peran  penting  perempuan  tidak  menjadi perhatian lebih sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya peran tersebut. Akibatnya perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan.
Islam tidak mengajarkan adanya perlakuan diskriminatif antara kaum laki-laki  dan  perempuan  karena  di  dalam  agama  Islam  tidak  ada  perbedaan kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  kecuali  dalam  hal  ketakwaannya kepada Tuhan. Maka dari itu pandangan-pandangan yang menyudutkan kaum perempuan  sudah  seharusnya  diubah.  Al-Qur’an  selalu  menyerukan  tentang keadilan  terhadap  keduanya,  keamanan  serta  ketentraman,  mengutamakan kebaikan.
Di negara Indonesia budaya patriarki masih tetap berjalan meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena perkembangan zaman yang semakin  modern  (modernisasi).  Banyak  kaum  perempuan  yang  berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Dalam undang-undang secara jelas  dituliskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  dalam  menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan.
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
3
Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  281  (2) menyebutkan “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan  berhak mendapatkan  perlindungan terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Untuk  mewujudkan  hal  ini,  pemerintah  membreakdown-nya kedalam undang-undang, sebagaimana dalam mandat Undang Undang No. 7 Tahum  1984,  bahwa  pemerintah  berkewajiban  memenuhi  serta  melindungi hak-hak  yang  melekat  pada  peremppuan  baik  sebagai  individu  maupun kelompok.
Indonesia  pada  dasarnya  sudah  memihak  kepada  kaum  perempuan. Dalam hal pendidikan, pada saat ini banyak kaum perempuan yang mempunyai pendidikan  yang  tinggi.  Tidak  hanya  dalam  pendidikan  saja,  akan  tetapi perempuan  juga  berperan  penting  dalam  membangun  Negara  melalui  politik praktis,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  maupun  peraturan perundang-undangan. Misal, dalam keterwalikan perempuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2008, dalam UU tersebut dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan  perempuan  minimal  30%  dalam  pengurusan  ataupun pendiriannya.
Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataan kuota 30% yang tertulis dalam  undang-undang  tidak  dapat  terpenuhi,  pemenuhan-pemenuhan  kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka  KPU akan menyatakan partai politik  tidak memenuhi syarat, sehingga  partai  politik  tersebut  tidak  dapat  berkompetisi  dalam  pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidak maksimal.
Keterbatasan  akses  merupakan  salah  satu  kesulitan  bagi  perempuan untuk  menunjukkan  bahwasannya  kepentingan  perempuan  tidak  sepenuhnya dapat  terakomodir  dalam  sistem  politik.  Dalam  anggota  dewan,  tidak  hanya
Anifatul Kiftiyah
dalam hal kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, perempuan tidak  diberi  tanggung  jawab  yang  signifikan.  Kondisi  tersebut  adalah  kendala untuk mengembangkan  organisasi  perempuan  dalam  memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.
Dari adanya  pemparan  diatas,  dalam  studi  ini  penulis  memfokuskan pembahasan pada eksistensi perempuan dalam keterlibatannya di kancah politik, maka dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada peran dan hambatan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam dunia politik.

## Peran Politik Perempuan dalam Sejarah Peradaban Islam dari Masa ke Masa
Sebelum membahas tentang eksistensi perempuan pada era saat ini, hal yang perlu kita ketahui adalah  tentang kondisi kaum perempuan pada  zaman dahulu,  baik  pada  masa  pra-islam  maupun  pada  masa  pasca  hadirnya  agama Islam. Kedudukan kaum perempuan pada masa itu sangatlah memprihatikan. Kaum perempuan diperlakukan secara rendah dan dianggap makhluk yang hina. Perempuan tidak diberikan hak, kemerdekaan serta kemuliaan.
Pada  masa  itu  masyarakat  Arab  merasa  malu  apabila  istri  mereka melahirkan seorang bayi perempuan karena memiliki bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, apabila bayi perempuan yang lahir  maka  bayi  tersebut  langsung  dikubur  hidup-hidup.  Hal  tersebut  karena muncul  rasa  kekhawatiran  apabila  saat  dewasa  anak  perempuan  tersebut menikah dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah, misalnya menikah dengan seorang budak atau mawali (Umar, 2010: 122). Kemudian setelah agama Islam  yang  dibawa  oleh  nabi  Muhammad  SAW  datang  seluruh  sendi-sendi kehidupan  diatur  berdasarkan  ajaran  dan syari’at Islam,  yaitu  Al-Qur’an  dan Hadits. Dengan demikian kebudayaan dan gaya hidup masyarakat saat itu sedikit
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
5
demi sedikit mengalami perubahan positif, peran dan posisi kaum perempuan tidak lagi direndahkan dan dihinakan oleh kaum laki-laki.
Pengakuan Islam terhadap pentingnya kaum perempuan dalam tatanan masyarakat  sosial  dibuktikan  dengan  diberikannya  hak-hak  politik  terhadap kaum  perempuan  yang  menunjukkan  bahwa  kedudukan  kaum  perempuan menjadi  bermartabat  dan  mulia.  Adapun  hak-hak  politik  kaum  perempuan adalah  hak  untuk  berbicara  atau  mengutarakan  pendapat.  Dalam  Al-qur’an terdapat  dua  ayat  yang  menuliskan  bahwa  umat  Islam  diperintahkan  untuk melakukan musyawarah, yaitu dalam QS. Al-Syura ayat 38 dan QS. Al-Imran ayat  159.  Dalam  ayat  tersebut  tidak  menyebutkan  gender  khusus  untuk melakukan musyawarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam agama Islam  tidak  ada  larangan    bagi  perempuan  untuk  aktif  dan  ikut  andil  dalam bidang politik. Adapun teladan-teladan kaum perempuan pada masa itu adalah Shafiyyah  bibi  Nabi  Muhammad  SAW  yang  berperan  aktif  dalam  mengikuti beberapa pertempuran (Jawad, 2002: 275).
Pada  awal  kebangkitan  peradaban  Islam,  pasca  masa  Khulafaur Rasyidin,  ada  perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  kekuasaan  Islam.  Pada mulanya  menganut  sistem  demokrasi  kemudian  berubah  menjadi  sistem monarki absolute. Pada era  tersebut Islam sedang mengalami kejayaan. Akan tetapi, terjadi degradasi politik dan degradasi kedudukan perempuan. Bersamaan dengan inilah muncul hadits-hadits misogini (Baidowi, 2011: 44).

## Peran Politik Perempuan Dalam Lintasan Sejarah Indonesia
Dalam  kehidupan  masyarakat  budaya  patriarki  merupakan permasalahan  yang  sangat  pelik  sejak  beberapa  abad  yang  lalu.  Disadari  atau tidak bahwa praktik tersebut telah mengkontruksi manusia dengan perbedaan kelas “laki-laki dan perempuan”. Dimana perbedaan tersebut terbagi menjadi pihak superior dan inferior. Pihak superior dapat mensubordiansi pihak inferior (Ritonga, 2016: 17).
Anifatul Kiftiyah
Akan tetapi sejak abad ke-19, beberapa perempuan di Indonesia telah menjadi  pelaku  sejarah  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan,  misalnya  Nyi Ageng Serang XIX, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, R.A.  Kartini,  dan  lain-lain.  Akan  tetapi,  masa  penting  tersebut  menjadi  awal perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada tahun 1928, pada saat  itu  untuk  pertama  kalinya  diadakan  Kongres  Perempuan  di  Yogyakarta (Hidayat: 2017: 210).
Suatu pergerakan biasanya lahir karena dipicu oleh adanya semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil, karena adanya struktur sosial yang  dianggap  timpang.  Begitu  juga  dengan  munculnya  gerakan  perempuan. Secara historis lahirnya gerakan perempuan diberbagai negara-negara di dunia disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan  perempuan  ini  dalam  rangka  untuk  memperbaiki  tatanan-tatanan pemerintahan  sekaligus  kebudayaan  masyarakat  yang  kondusif  dalam menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.
Sejarah perjuangan kaum perempuan  Indonesia berawal dari  adanya kepedulian  kaum  perempuan  terhadap  mutu  keluarga.  Munculnya  pemikiran bahwa  para  ibu  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  menyiapkan  anak- anaknya  menyongsong  masa  depan,  hal  tersebut  yang  kemudian  mengilhami para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Akan menjadi suatu hal yang rancu apabila para ibu diberi tugas untuk mendidik anak- anaknya,  sementara  mereka  sendiri  tidak  pernah  menganyam  bangku pendidikan.  Kesadaran  terhadap  perannya  sebagai  ibulah  yang  mendorong kaum  perempuan  untuk  mengejar  pendidikan.  Berawal  dari  isu  tersebut kemudian  perjuangan  emansipasi  perempuan  menjadi  lebih  berkembang  ke relasi dalam pernikahan, peran dalam masyarakat dan termasuk dalam hak-hak berpolitik.
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
7

## Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Praktis di Indonesia
Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 bahwasannya  Indoneisa  adalah  negara  hukum  sehingga  setiap  aturan  atau gagasan  yang  sifatnya  ke  negaraan  maka  harus  ada  payung  hukumnya  atau legalitas,  tidak  terkecuali  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan.  Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah:
1. UUD 1945 Pasal 27-34.
2. Ketentuan  MPR  Nomor  II/MPR/1988  dan  TAP  MPR  Nomor II/MPR/1993.
3. Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
4. Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990).
Sejak era reformasi, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan  kebijakan  merupakan  bagian  yang  penting  bagi  pemerintah  dan lembaga  legislatif.  Dalam  sistem  demokrasi  yang  inklusif  masyarakat mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  dapat  terwujudnya  partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas dan lebih merata.
Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak  bagi  terwujudnya  demokrasi.  Meskipun  pada  saat  ini  hak-hak  politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut  tidak  dapat  menjamin  bahwasannya  hak  perempuan  dalam  keikut sertaanya pada partisipasi politik telah bipraktekkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan  bahwa  adanya  peran  keterwakilan  perempuan  didalam  politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensivitas gender. Meskipun perempuan  telah  terlibat  dalam  politik  praktis,  akan  tetapi  keterlibatan perempuan secara mandiri tidak dapat begitu saja terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya  memiliki  hak  yang  sama  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  proses demokrasi secara utuh (Soetjipto, 2005: 24-27).
Anifatul Kiftiyah
Kehadiran  perempuan  dalam  dunia  politik  praktis  yang  telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak  untuk  proses  pengambilan  sebuah  kebijakan  publik  yang  ramah  dan sensitif  pada  kepentingan  kaum  perempuan.  Tanpa  adanya  keterwakilan perempuan  di  parlemen  yang  memiliki  jumlah  memadai  akan  mengakibatkan timbulnya  kecenderungan  untuk  menempatkan  kepentingan  laki-laki  sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak- hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.
Adanya peraturan  tentang diharuskannya caleg perempuan sebanyak 30%  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  penting  dalam  proses  perjalanan demokrasi kita. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa UU, yakni UU no 31 tahun 2002, UU no. 12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no, 10 tahun 2008  dan  UU  no  7  tahun  2017.  Di  negara-negara  yang  sedang  berkembang, tingkat  partisipasi  politik  kaum  perempuan  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan tingkat partisipasi pilitik kamu laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena kaum perempuan lebih banyak yang memilih untuk terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik (Muawanah, 2009: 157).
Partisipasi  politik  perempuan  merupakan  kegiatan  sukarela  kaum perempuan  dari  berbagai  aktivitas  seperti  pengamat  politik,  dosen,  aktivis perempuan,  anggota  parlemen,  dan  sebagainya,  sehingga  para  perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Secara umum,  perempuan  mempunyai  hak  untuk  dapat  aktif  berpartisipasi  di masyarakat  termasuk  dalam  bidang  politik  yang  mempunyai  pengaruh  sangat besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan (Warjiyati, 2016: 27).
Ann  Philips menyatakan  bahwa  partisipasi  politik  kaum  perempuan tidak hanya pertarungan idea atau gagasan, akan tetapi harus diartikan lebih dari itu, bahwasannya keterlibatan perempuan dalam ranah politik memiliki makna
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
9
tersendiri. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka  adanya  konsep  keterwakilan  perempuan  merupakan  hal  yang  penting dibahas.  Adapun  prinsip  peran  keterwakilan  tidak  hanya  bertujuan  untuk mewakili  kelompok  tertentu,  akan  tetapi  konsep  keterwakilan  yang  ada  di dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas (Soetjipto, 2011: 71)
Keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  politik  memiliki  sebuah peningkatan.  Banyak  para  perempuan  yang  terjun  langsung  dalam  politik praktis. Ada beberapa perempuan yang menjabat sebagai menteri pada kebinet Gotong  Royong,  selain  itu  banyak  perempuan-perempuan  yang  menjabat sebagai kepala daerah. Keterlibatan perempuan tidak hanya sampai disitu, akan tetapi mereka juga mulai aktif bergabung di partai-partai politik yang ada. Akan tetapi,  keterlibatan  perempuan  masih  harus  tetap  diperjuangkan.  Karena, semakin  banyak  perempuan  yang  terjun  secara  langsung  dalam  politik,  maka semakin besar kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap  perempuan  yang  selama  ini  belum  secara  maksimal  diberikan  oleh Negara.
Adanya  pendapat  tersebut  membuktikan  bahwa  politik  tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia politik laki-laki dan perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  setara.  Kesetaraan  gender  dalam politik tersebut membuat perempuan menjadi agent of change yang mempunyai potensi  besar  untuk  membuat  perubahan  menjadi  lebih  baik.  Oleh  sebab  itu peran perempuan harus diawali dengan pemberdayaan diri kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi perempuan harus didukung pula dengan kesempatan, pendidikan, materi, kesempatan dan keterwakilan politik (Moser, 1993).

## Anifatul Kiftiyah

## Faktor Penghambat Perempuan Dalam Dunia Politik
Salah satu bidang yang menjadi sorotan kurangnya peran perempuan adalah  di  bidang  politik,  sangat  pentingnya  peran  perempuan  dalam  bidang politik  dikarenakan  dalam  politiklah  sesungguhnya  kaum  perempuan  bisa memperjuangkan  hak-hak  yang  belum  mereka  dapatkan  dalam  konteks bernegara,  apalagi  Negara  juga  mengakomodir  dengan  lahirnya  Undang- Undang yang memberikan ruang kepada perempuan antara lain:
1. Undang Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang partai politik.
2. Undang Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum.
3. Undang Undang No. 2 tahun 2008 Tentang partai politik.
4. Undang Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum.
Undang-undang  yang  disebitkan  di  atas  memberikan  ruang  kepada pihak perempuan dimana mengharuskan partai politik dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat harus menyertakan keterlibatan 30 % perempuan. Walaupun  Negara  sudah  mengakomodir  peran  perempuan  dalam  bidang politik,  akan  tetapi  target  30%  dari  keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga legislatif  belum  dapat  memenuhi  kuota.  Setidaknya  terdapat  dua  faktor  yang melatar belakangi belum terpenuhnya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yaitu:
a) Agama
Kurangnya kontribusi kaum perempuan dalam dunia politik juga terdapat dalam faktor agama Islam, karena banyak orang terutama kaum laki-laki  memandang  sinis  terhadap  majunya  perempuan  ke  dalam  dunia politik,  karena  menurut  orang  yang  berpandangan  seperti  itu  bahwa perempuan  pada  hakekatnya  hanya  sebagai ma’mum tidak  bisa  menjadi imam, dan posisi di legislatif dianggap sebagai menjadi imam dan menyalahi aturan agama sendiri, Apa lagi situasi inmi terdapat pada perempuan yang sudah menikah maka akan sulit sekali untuk masuk ke dunia politik karena
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia 11
bagi  perempuan  yang  sudah  menikah  tugas  sebagai  istri  adalah  melayani suami baik dalam hal lahiriah maupun batiniah.
b) Budaya
Bahwa  masyarakat  Indonesia  ketika  mendengar  kalimat  politik maka yang membayangi adalah suatu praktek yang buruk, dunia atau bidang yang saling menipu, dunia keras sehingga dianggap perempuan tidak akan bisa  bertahan  lama  dalam  bidang politik  karena  masyarakat  beranggapan bahwa  perempuan  mahkluk  yang  lemah  sehingga  jika  berada  adi  bidang politik akan kalah dengan kaum laki-laki.
Kedua  faktor  inilah  yang  menjadi  alasan  yang  kuat  keterwakilan perempuan  pada  lembaga  legislatif  tidak  memenuhi  30%.  Betapa  pentingnya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif adalah bahwa lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga lembaga utama di ketatanegaraan Indonesia, salah satu tupoksi dari lembaga legislatif adalah legislasi (pembuatan undang-undang)  dan penganggaran.
Meskipun  kuota  keterwakilan  perempuan  telah  disediakan  sebanyak 30%, akan tetapi adanya kuota tersebut belum dapat diikuti dengan perubahan paradigma tentang budaya patiarki di masyarakat. Dengan demikian mengubah stigma masyarakat tidaklah mudah, masyarakat kita masih berfikir bahwa politik merupakan  wilayah  publik  yang  tidak  hanya  diisi  oleh  laki-laki,  namun perempuan juga berhak untuk turut berpartisipasi di dalamnya.
Di harapkan adanya keterwakilan kuota sebesar 30% kaum perempuan dapat menghasilkan produk undang-undang yang ramah terhadap perempuan dan anak atau dapat membantu kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya yang masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, dengan demikian ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus yang keputusannya memberatkan kaum perempuan atau adanya ketidak adilan terkait keputusan kasus yang menimpa kaum perempuan.
Anifatul Kiftiyah
Jika  bisa  disimpulkan  terhadap  penjelasan  faktor  kurangnya  peran perempuan  dalam  konteks  politik  kebangsaan  adalah  bukan  karena  agama maupun  budaya,  akan  tetapi  sebagian  kaum  laki-laki  yang  mempunyai kepentingan  dalam  politik  secara  nasional  menggunakan  agama  dan  budaya sebagai alat untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Ditambah lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurangnya kontribusi peran perempuan dalam bidang politik adalah bertemunya doktrin atau aturan dari budaya dengan Agama khususnya Agama Islam, sehingga ke dua faktor ini lah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkonstribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga sekan-akan peran perempuan memang hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

## Simpulan
Dalam undang-undang No. 2 tahun 2008 yang memuat kebijakan yaitu mengharuskan partai politik dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat  harus  menyertakan  keterlibatan  30  %  perempuan.    Kebijakan  untuk memberi ruang lebih kepada perempuan sekitar 30% pada legislatif bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan atau menghindari dominasi dari laki-laki, dan juga diharapkan keterwakilan perempuan bisa menghasilkan peraturan peraturan atau undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan maupun  anak  yang  dalam  tataran  masyarakat  Indonesia  masih  terjadi diskriminasi.
Faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena Agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki- laki  yang  mempunyai  kepentingan  dalam  politik  secara  nasional  memakai Agama  dan  Budaya  untuk  mendiskriminasi  kaum  perempuan.  Ditambah  lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurang kontribusinya peran perempuan  dalam  bidang  politik  adalah  bertemunya  doktrin  atau  aturan  dari
Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia
13
budaya dengan Agama khususnya Agama Islam, sehingga ke dua faktor ini lah yang  seharusnya  lebih  mendorong  peran  perempuan  lebih  berkonstribusi kepada  bidang  politik  malah  dipakai  oleh  sebagian  kaum  laki-laki  untuk mendiskriminasi  perempuan  sehingga  sekan-akan  peran  perempuan  memang hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Baidowi, A. (2011). Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa . Bandung: Marja
Jawad,  H.  A.  (2002). Otentisitas  Hak–Hak  Perempuan  (Perspektif  Islam  Atas Kesetaraan Gender). Terj. Ani Hidayatun dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
Moser.  (1993). Gender  Planning  and  Development;  Theory,  Practice  and Training. London: Roudlledge.
Soetjipto, A. W. (2005). Politik Perempuan Bukan Gerhana . Jakarta: Kompas.
Soetjipto, A. (2011). Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Marjin Kiri.
Umar, N. (2010). Argumen Kesetaraan Jender . Jakarta: Paramadina.
Warjiyati, S. (2016). “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam .  Vol. 6. (1) 2016.
Ritonga,  Deffi  Syahfitri,  “Kajian  Gender  Pada  Novel  Karya  Nawal  El Saadawidan  Sutan  Takdir  Alisjahbana”. Arabiyât:  Jurnal  Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban . Vol. 3. (1). 2016. .
Sondarika,  W.  “Peranan  Perempuan  Dalam  Perjuangan  Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang”. Jurnal Historia . Vol. 5. (2). 2017.