Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 656-661| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4170.656-661

## AKIBAT HUKUM PENAHANAN IJAZAH OLEH BADAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
Wayan Ardi Indra Jaya,  Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia Indrajayaardi@gmail.com,  laksmidewi2909@gmail.com,puspautariijianti@gmail.com

## Abstrak
Penahanan  ijazah  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  pelaku  usaha  untuk  memindahkan kekuasaan  benda  surat  berharga  ijazah  milik  pekerja  sebagai  jaminan  pekerja  kepada  perusahaan.  Sesuai Undang-undang  ketenagakerjaan  tidak  terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang  boleh  atau  tidaknya  menahan ijazah  milik  pekerja  tetapi  dalam aturan hukum perdata yang mengatur perjanjian kerja terdapat asas kebebasan berkontrak  yang  mana  memberikan  kebebasan  dalam  menentukan   klausla-klausla  hukum  bagi  para  pihak sepanjang  tidak  melanggar  norma  hukum,  kesusilaan,  dan  nilai  nilai  yang  ada  dimasyarakat,  hal  inilah  yang kemudian  menjadi  dasar  hukum  bagi  pelaku  usaha  dalam  menahan  ijazah  milik  pekerja.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  terhadap  penahanan  ijazah  sebagai  syarat  bekerja  dan  akibat  hukum  dari adanya  tindakan  penahanan  ijazah  oleh  badan  usaha  ditinjau  dari  perspektif  hukum  perjanjian .  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  kasus  dan  perundang-undangan. Adapun  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui  teknik  wawancara  dan kepustakaan.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pengaturan  hukum  penahanan  ijazah  hanya  ada  pada hukum perjanjian yaitu badan usaha dan pekerja sepakat untuk membentuk suatu hubungan kerja . Dasar hukum ketenagakerjaan  baik  warga  negara  Indonesia  atau  asing  diatur  dalam U-u No 13 Tahun 2003 Tentang. Akibat hukum yang mengikatnya dalam hal apapun yakni pelaku usaha dapat digugat secara perdata karena ijazah anda tidak  kunjung  dikembalikan setelah ganti rugi dibayarkan maka pekerja dapat menggugat  badan usaha tersebut atas  dasar  wanprestatie sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan atau badan usaha dap at dijerat pasal penggelapan yang diatur dalam  Pasal 372  KUHP.
Kata  Kunci :  Kesepakatan Kerja,  Penahanan Ijazah,  Perusahaan

## Abstract
Detention  of  a  diploma is  an action tak en by a business entity or actor to transfer the power of a certificate object belonging to a work er as a work er's guarantee to the company. According to the labor law, there  a re  n o rules governing whether or not it is permissible to withhold  certificates belonging to work ers, but in the civil law rules governing work  agreements, there is the principle of freedom of contract which provides freedom in determining legal clauses for the parties as long as they do not violate legal norms. decency,  and values that exist  in  society,  this  is  what  then  becomes  the  legal  basis  for  business  actors  in  withholding  certificates belonging  to  work ers.  The  purposes of this study are to examine the legal arrangements for the detention of diplomas  as  a  condition  of work  and the legal consequences of the act of detention of diplomas by business entities in terms of the perspective of contract law. This study uses normative legal research with a conceptual approach, cases and legislation. The data used are primary and secondary data obtained through interview and library techniques. The results of the study reveal that the legal arrangement for the detention of diploma s o n l y exists in contract law, namely the business entity and the work er agree to form an employme nt relationship. Th e legal  basis  for  employment,  whether  Indonesian  citizens  or  foreigners,  is  regulated  in  Law  No.  13  of  2003 concerning.  The legal consequence that binds it in any case is that the business actor can be sued in a civil manner because your diploma has not been returned after the compensation has been paid, the work er can sue the business entity on the basis of wanprestie as regulated in Article 1243 of the Civil Code and or the bu si n e ss entity can be charged with embezzlement regulated in Article 372 of the Criminal Code.
Keywords: Work  Agreement, Diploma Detention, Company

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  saat  ini  gencar  dilakukan  oleh  negara-negara  yang  tersebar  di  seluruh dunia  termasuk  di  Indonesia  berfokus  dibeberapa  bidang  yakni,  pendidikan,  politik  dan  keamanan, sosial  dan  budaya,  dan  yang  tidak  kalah  penting  yakni  bidang  perekonomian (Hapsari,  2019) . Perekonomian  merupakan  tulang  punggung  kehidupan  masyarakat,  tidak  sedikit  orang  yang menggantungkan  mata  pencahariannya  di  bidang  ekonomi (Sari,  2016) .  Untuk  menjalankan  roda perekonomian  setidaknya  dibutuhkan  pelaku  usaha,  konsumen,  dan  pekerja (Romdonny  &  Rosmadi, 2018) .  Saat  ini  ditengah  ketatnya  persaingan  usaha  banyak  kita  jumpai  pelaku  usaha  yang menggunakan  cara-cara  yang  tidak  benar  dalam  merekrut  pekerja.  Karena  itu  penting  bagi  pekerja untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  pekerja.  Dasar  hukum  perlindungan  hukum  penahanan ijazah pekerja di Indonesia adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sampai  saat  ini,  banyak  kita  jumpai  pemberi  kerja  atau  badan  usaha  yang  menjadikan  syarat khusus  dalam  materi  pencarian  kerja,  seperti  contoh  adanya  klausula  pekerja  bersedia  memberi ijazahnya kepada pemberi kerja atau badan usaha.  Ijazah merupakan bukti otentik atau surat berharga yang  berisi  bukti  bahwa  seseorang  telah  menempuh  pendidikan  yang  didalamnya  melekat  hak  milik seseorang  yang  diakui  oleh  hukum.  Umumnya,  saat  pekerja  ingin  melamar suatu pekerjaan terdapat persyaratan  umum  dan  khusus  sebagai  informasi  awal  salah  satu  persyaratan  khusus  yang  sering diminta  badan  usaha  yakni  penahanan ijazah asli milik pekerja. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian  badan  usaha  yang  ditimbulkan  pekerja  seperti  berhenti  bekerja  secara  sepihak,  atau  hal lainnya. Disisi lain peraturan ini bisa dikatakan berlawanan dengan hak asasi seseorang untuk mencari pekerjaan  yang  layak.  Jika  melihat  pada  ketentuan  Undang-undang Ketenagakerjaan yakni Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  beserta peraturan pelaksanaannya, tidak terdapat peraturan  yang  mengatur  tentang  penahanan  ijazah  asli.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  kekosongan hukum  terkait  boleh  atau  tidaknya  dilakukan  penahanan  ijazah.  Selain  itu  pada  beberapa  kasus terdapat badan usaha yang melakukan wanprestasi perjanjian kerja dengan tidak mengembalikan dana tetap  menahan  ijazah  pekerja  karena  satu  dan  lain  hal (Gede  &  Putu,  2018) .  Penelitian  lain mengungkapkan  bahwa dalam rekrutmen karywan hendaknya badan usaha wajib mengikuti prosedur sesuai  dengan  Undang-undang  ketenagakerjaan  dan  apa  bila  perusahaan  memberhentikan  pekerja sebelum kontrak kerja berakhir, maka wajib membayarkan hak dari karyawan terse but (Slamet, 2013) & ( Maslikan & Sukarmi,  2018) .
Walaupun  kasus  ini telah banyak dikaji penelitian terdahulu, namun sampai saat ini masih terus terjadi  tindak  wanprestasi  baik  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  bahkan  karyawan  itu  sendiri. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui pengaturan hukum  terhadap  penahanan  ijazah  sebagai  syarat  bekerja  dan  akibat  hukum  dari  adanya  tindakan penahanan ijazah  oleh badan usaha ditinjau  dari perspektif hukum  perjanjian.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif  yaitu kajian memfokuskan pada kajian hukum  positif yang tertulis meliputi sumber hukum primer seperti peraturan  Perundang-undangan dan sumber  hukum  sekunder  seperti  buku,  literatur,  karya  tulis  ilmiah  lainnya  kemudian  bahan  hukum yang  terkait  dengan  mereview  atau  mengulas  produk  dan  jasa  dianalisis  dengan  metode interpretasi hukum,  argumentasi  hukum,  dan  konstruksi  hukum (Ahmad,  2008) .  Karena  data  penelitian  ini  adalh terkait  pengaturan  perundang-undangan  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan  kasus (case  approach) (Sugijono,  2011) .  Data  penelitian  diperoleh  melalui  teknik wawancara dan kepustakaan. Selanjutnya data diolah  dan dianalisis  secara kualitatif deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan hukum terhadap penahanan ijazah sebagai syarat bekerja
Ditengah  melonjaknya  angka  pertumbuhan  masyarakat  memang  membawa  banyak  dampak  positif bagi  kemajuan  bangsa.  Hal  ini  juga  bisa  menjadi  boomerang  yang  berakhir  negatif  seperti meningkatnya  persaingan  baik  di  bidang  usaha  atau  mencari  pekerjaan,  dengan  melonjaknya  jumlah pencari  kerja  maka  perusahaan  juga  meningkatkan  standarisasi  untuk  para  karyawannya  salah  satu contoh  dengan  menahan  ijazah  asli  milik  pekerja (Agus  Riyanto.  2018). Dasar hukum perlindungan
hukum  mereview atau mengulas produk di Indonesia adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan. Dalam  hukum  ketenagakerjaan  pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  pada  orang  lain  dengan menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Imbalan  dalam  bentuk  lain  yang  dimaksud  adalah berupa barang atau benda yang nilainya  ditentukan  atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.
Biasanya  dalam  dunia  kerja,  untuk  menjamin  standarisasi  mutu  dari  suatu  badan  usaha diperlukan  adanya  aturan  yang  menjelaskan  persyaratan  administrasi  untuk  mendaftar  pekerjaan seperti  usia  pekerja,  latar  belakang  pendidikan  pekerja,  pengalaman  bekerja,  fasilitas  pribadi  milik pekerja,  dan  kesanggupan  bekerja  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  bisa  kita  jumpai dalam  poster  atau  iklan  yang  disebarluaskan  oleh  pemberi  kerja  pada  media  offline  seperti  kertas, spanduk,  baliho  atau  media  online  seperti  instagram,  whatsapp,  website  dan  yang  lainnya.  Untuk menarik  perhatian  pembaca  juga  tenaga  kerja  biasanya  pemberi  kerja  meningkatkan  kualitas  design dari iklan guna menjaring tenaga kerja semaksimal mungkin dan bisa memilih pekerja dengan kualitas terbaik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dari badan usaha disamping membutuhkan tenaga kerja  Indonesia,  juga  memerlukan  tenaga  kerja  asing  yang  mempunyai  kemampuan  sesuai kompetensinya  dan  mumpuni  untuk  memberikan  berbagi  ilmu  (sharing  acknowledge)  &  berbagi pengalaman  (sharing  experience)  agar  kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia  bisa  meningkat  dan  bisa bersaing  di  pasar  global.  Sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  hanya  badan  hukum tertentu  yang  dapat  menggunakan  tenaga  kerja  asing  diantaranya  Instansi  milik  pemerintah,  Badan- badan  usaha  internasional,  Perwakilan  negara  milik  asing,  Organisasi  internasional,  Kantor perwakilan  dagang  milik  asing,  kantor  perwakilan  perusahaan  milik  asing,  kantor  perwakilan  berita milik  asing,  Perusahaan  swasta  milik  asing,  Badan  hukum  dalam  bentuk  PT  ataupun  Yayasan, Lembaga  sosial,  lembaga  keagamaan,  lembaga  pendidikan  dan  kebudayaan,  Badan  usaha  jasa impresariat.
Persyaratan  tenaga  kerja  asing  untuk  dapat  bekerja  di  Indonesia  mempunyai  latar  belakang pendidikan  yang  sesuai  dengan  posisi  yang  akan  ditempati  TKA,  mempunyai  sertifikat  kompetensi keahlian  atau  memiliki  pengalaman  kerja  yang  sesuai  dengan  posisi  yang  akan  ditempati  TKA (minimal  5  tahun),  membuat  surat  pernyataan  wajib  mengalihkan  keahliannya  kepada  TKI pendamping,  mempunyai  NPWP  (dengan  masa  kerja  lebih  dari  6  bulan),  mempunyai  polis  asuransi milik  badan  hukum  Indonesia,  menjadi  peserta  jaminan  sosial nasional Indonesia (dengan masa kerja lebih  dari  6  bulan).  Setelah  semua  persyaratan  yang  diperlukan  terpenuhi  barulah  izin  tenaga  kerja asing  bisa  diproses.  Pengurusan  izin  tenaga  kerja  asing  meliputi  beberapa  tahapan,  berikut  adalah garis  besarnya  Registrasi  untuk  memperoleh  antrian  online  RPTKA,  Isi  form  dokumen  RPTKA, Unggah  dokumen  RPTKA,  Verifikasi  RPTKA  dan  penjadwalan  ekspose  oleh  KEMENAKER, Pengesahan RPTKA, Pemegang RPTKA.
Untuk  menjamin  semua  pihak  mengikuti  semua  prosedur  yang  ada  maka  perlu  diatur  sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yakni:
a. Penundaan  pelayanan  diberikan  apabila  badan  usaha  TKA  tidak  memfasilitasi  TKA  dalam program  asuransi,  jaminan  sosial  nasional  &  tidak  melaporkan  penggunaan  TKA  dan  pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping
b. Penghentian  sementara  perizinan  TKA  diberikan  jika  TKA  tidak  memiliki  RPTKA  yang  telah disahkan  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk,  tidak  menunjuk  tenaga  kerja  pendamping,  tidak melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja  pendamping,  tidak  memfasilitasi pendidikan  dan pelatihan terhadap tenaga kerja pendamping.
c. Pencabutan  Notifikasi  diberikan  apabila  mempekerjakan  TKA  pada  jabatan  yang  dilarang  diisi oleh TKA.
d. Sanksi  lain  diberikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  mana  sanksi  diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.
Dalam praktek yang  ada dilapangan baik TKI atau TKA wajib terikat dalam suatu perjanjian kerja. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian  kerja yakni
a) Adanya pekerjaan artinya suatu tanggung jawab menyelesaikan perintah atau tugas yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja.
b) Adanya unsur di bawah perintah. Perintah yang dimaksud merupakan kewajiban menghormati dan
melaksanakan tugas yang diberikan  oleh atasan atau pemberi kerja.
c) Adanya  upah  tertentu.  Upah  merupakan  balas  jasa  dari  tanggung  jawab  yang  telah  diselesaikan oleh pekerja baik berupa tunai atau non tunai. Untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja pemerintah  dalam  hal  ini  pejabat  yang  berwenang  wajib  mengatur  upah  minimum  yang  harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja.
d) Adanya  waktu.  Ketika  melakukan  suatu  pekerjaan  harus  ditentukan  waktu  jam  kerja  sesuai perjanjian  dan  perundang  undangan  yang  berlaku  dengan  tujuan  pekerja  tidak bisa bekerja dalam waktu yang sesuai keinginannya  sendiri  sendiri.
Selain  unsur  perjanjian,  syarat  sahnya  perjanjian  juga  menjadi  dasar  keabsahan  yuridis  bagi perjanjian  kerja  yang  dibuat  atas  dasar  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  kemampuan  atau kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum,  adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan,  pekerjaan  yang diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan  perundang- undangan (Siska et al., 2019) ; (Ida Bagus Wyasa Putra. 2017)
Bentuk  Perjanjian  Kerja  bisa  dibuat  dalam  bentuk  lisan  dan  tertulis,  tetapi  agar  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  disarankan  membuat  perjanjian  yang  dibuat  secara tertulis sekurang-kurangnya memuat
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis  usaha
2. Nama, jenis  kelamin,  umur,  dan alamat para pihak
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7. Mulai  dan jangka waktu berlakunya perjanjian  kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian  kerja dibuat
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian  kerja.
Jenis perjanjian  kerja dapat dibedakan menjadi  du yaitu perjanjian  kerja untuk waktu tertentu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau yang lebih dikenal dengan sistem kerja kontrak ini dibuat  untuk  mengayomi  hak  hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab pekerjaannya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kerja  dan perjanjian  kerja untuk waktu tidak tertentu atau yang lebih dikenal dengan sistem kerja tetap dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan bekerja berhak diangkat menjadi pekerja tetap di dalam  badan  usaha  tersebut  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  yang  dibuat.  Dalam  hal  berakhirnya perjanjian  ditentukan  apabila  terpenuhinya  syarat  syarat  sebagai  berikut  yakni  Pekerja  meninggal dunia,  Berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  kerja,  Adanya  putusan  pengadilan  atau  putusan  atau penetapan  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  atau  adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Klausula penahanan ijazah pada dasarnya belum diatur dalam undang undang ketenagakerjaan, karena  itu  para  pemberi  kerja  cenderung  menggunakan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang mereka  miliki  untuk  dijadikan  dasar  hukum  penahanan  ijazah  dalam  klausula  perjanjian  kerja. Sebagai contoh kasus nyata penahanan ijazah ini dimana adik sepupu penulis mencoba me lamar kerja sebagai  nailist  (Pegawai  kutek  tangan  dan  kaki) di salah satu badan usaha yang bernama nail henna yang  terletak di jalan ahmad yani utara (selatan polsek Denpasar utara), yang mana dalam perjanjian kerja  yang  diberikan  memuat  bahwa  pekerja  harus  menyerahkan  ijazah  terakhir  asli  sebagai  syarat bekerja.  Mengingat  tindakan  penahanan  ijazah  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  maka untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia atas hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,  maka  pemerintah  diharapkan  membentuk  peraturan  terkait  dengan  penahanan  ijazah  asli pekerja  sehingga  peraturan  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  atau  bagian  dalam  kebebasan berkontrak.
Beberapa perusaahaan di tali sendiri pemerintah daerah belum mengatur hal ini sebagai produk hukum,  yang  mana  menyebabkan  banyak  pihak  yang  menyalahgunakan  kesempatan  ini  demi kepentingan  nya  pribadi,  sebagai  perbandingan  dalam  mengisi  kekosongan  hukum yang masih belum diatur,  di  Jawa  Timur  sudah  ada  Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  No  8  Tahun  2016  tentang
penyelenggaraan  ketenagakerjaan.  Pasal  42  Perda  Jawa  Timur  No  8  Tahun  2016  menyebutkan Pengusaha  dilarang  menahan  atau  menyimpan  dokumen  asli  yang  sifatnya  melekat  pada  pekerja sebagai  jaminan.  Dalam  penjelasannya  dijelaskan  bahwa  Dokumen  asli  yang  dimaksud  adalah kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (Sim), akte kelahiran, kartu keluarga, paspor, ijazah dan sertifikat.
Berdasarkan hal diatas, dapat menyimpulkan di jawa timur ada payung hukum yang melindungi tenaga  kerja  atau  pekerja  di  jawa  timur  terhadap  penahanan  ijazah  yang  dilakukan  oleh  pengusaha. Dengan  adanya  perda  di  jawa  timur  ini  berharap  pemerintah  daerah  menaruh  perhatian  untuk membentuk  aturan  yang  mengatur penahanan ijazah agar tidak terjadi permasalahan yang merugikan salah satu pihak dikemudian  hari.

## 2. Akibat  Hukum  dari  Adanya  Tindakan  Penahanan Ijazah  oleh Badan Usaha Ditinjau  dari Perspektif Hukum Perjanjian
Penahanan  ijazah  dibeberapa  perusahaan  tertentu  berfungsi  sebagai  jaminan  terdapat  peralihan  hak penguasaan  ijazah  yang  didasari  oleh  alasan  tertentu  yang  kemudian  menghasilkan  perjanjian antara pekerja  dan  badan  usaha (Sunggono  &  Harianto,  2010). Ada  beberapa  alasan  yang  mempengaruhi badan usaha menahan ijazah  milih  pekerja yakni
1. Badan usaha mempunyai  posisi  yang lebih  tinggi.
Banyaknya  jumlah  pekerja  tidak  sebanding  dengan  lowongan  pekerjaan  yang  dibutuhkan  oleh badan usaha. Yang mana berakibat persaingan diantara para pekerja sangat ketat dan badan usaha merasa  dibutuhkan  diatas  angin  sehingga  mereka  terlihat  bebas  menentukan  isi  dari  perjanjian kerja kepada pekerjanya.
2. Ijazah sebagai jaminan  pekerja agar tidak semena mena dalam menjalankan kewajibannya. Pada  hakekatnya  benda  yang  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  umum  merupakan  benda  yang mempunyai  kriteria  sebagai  berikut  yakni  benda  tersebut  mempunyai  nilai ekonomis (dapat dinilai dengan  mata  uang  yang  sah)  dan  benda  tersebut  dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.  Dari  kedua  hal  ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  ijazah  merupakan  surat  berharga  yang tidak bisa digunakan  sebagai jaminan  karena tidak mempunyai  nilai  ekonomis.
3. Mencegah kerugian perusahaan karena sering nya keluar masuk pekerja. Apabila kita melihat lebih dalam  alasan  penahanan  ijazah  oleh  badan  usaha,  biasanya  kita  bisa  lihat  bahwa  badan  usaha tersebut  mempunyai  aktifitas  pekerjaan  yang padat yang mana berarti badan usaha tersebut akan kerepotan  apabila  mempunyai  pekerja  yang  terus  berganti  ganti  karena  memakan waktu, tenaga, dan  biaya.  Untuk  mencegah  kemungkinan  terburuk  itulah  maka  pihak  badan  usaha memberlakukan  perjanjian  kerja  dengan penahanan ijazah agar setidaknya pekerja dapat bertahan lebih  lama sesuai waktu yang ditentukan.
Dalam  praktek  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  semua  hal  akan  berjalan  sesuai  rencana, banyak  kita  lihat  pelaku  usaha  yang  menahan  ijazah  milik  pekerja  dan  tidak  mengembalikan  nya sesuai  jangka  waktu  perjanjian,  hal  ini  tentu  mempunyai  akibat  hukum  bagi badan usaha yang mana menguasai  ijazah  tersebut  baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Penyelesaian  sengketa  yang  dapat digunakan  diantaranya metode litigasi  dan non litigasi.
Menurut  Priyatna  Abdurrasyid,  penyelesaian  sengketa  secara  nonlitigasi  merupakan  metode penyelesaian  masalah  yang  berdasar  pada  asas  kekeluargaan,  Nurani  dan aturan hukum yang mana akan menghasilkan solusi bersifat win win solution sehingga para pihak akan secara sukarela mentaati kesepakatan  yang  telah  dibuat (Hermansyah,  2014) .  Selain  itu  dengan  menggunakan  metode  non litigasi para pihak mendapat keuntungan lain diantaranya kerahasiaan data pribadi, biaya perkara yang terjangkau,  dan  tetap  menjaga  hubungan  baik.  Metode  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dibagi menjadi  3  bagian  yakni  (1)  negosiasi,  yaitu  metode  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  melalui diskusi  yang  bersifat  kekeluargaan  (musyawarah)  secara  langsung  antara  pihak-pihak  yang bersengketa  yang  hasilnya  diterima  oleh  para  pihak  tersebut.  (2)  mediasi  merupakan  metode penyelesaian  masalah  dengan  mengikutsertakan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral.  Pihak  ketiga  ini berfungsi sebagai penengah untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan para pihak. (3) arbitrase merupakan  metode  terakhir  penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan  dengan melibatkan pihak arbiter yang  dipilih  dan diberi kewenangan mengambil keputusan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak.
Apabila  upaya  terakhir  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan yakni arbitrase tidak juga bisa
memecahkan  masalah  maka  badan  usaha  dapat  digugat  secara  perdata  karena  ijazah  pekerja  tidak kunjung  dikembalikan  setelah  ganti  rugi  dibayarkan,  maka  pekerja  dapat  menggugat  perusahaan tersebut atas dasar wanprestasi. Apabila hal tersebut juga tidak efektif maka badan usaha dapat dijerat pasal  tindak  penggelapan  diatur  dalam  Pasal  372  KUHP.  Yang  termasuk  penggelapan  adalah perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  sebagian  atau  seluruhnya)  di  mana  penguasaan  atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan ijazah oleh  badan  usaha  terjadi  karena  pekerja  menyerahkannya  sebagai jaminan. Tujuan dari penggelapan adalah  memiliki  barang  atau  uang  yang  ada  dalam  penguasaannya  yang  mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik  orang lain.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  di  atas  maka  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  dibuat  yaitu Pengaturan  hukum penggunaan ijazah saat ini hanya ada pada hukum perjanjian dimana badan usaha dan  pekerja  sepakat  untuk  membentuk  suatu  hubungan  kerja.  Pada  umumnya  ijazah  adalah  sebuah surat berharga yang berisi keterangan Pendidikan terakhir atau tanda bukti pernah mengikuti pelatihan untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  seseorang.  Saat  ini  ijazah  menjadi  persyaratan administrasi  apabila  seseorang  ingin  melanjutkan  pendidikannya  atau  mencari  pekerjaan.  Akibat hukum penahanan Ijazah. Pelaku usaha dapat digugat secara perdata karena ijazah anda tidak kunjung dikembalikan setelah ganti rugi dibayarkan maka pekerja dapat menggugat badan usaha tersebut atas dasar wanprestatie sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan atau badan usaha dapat dijerat pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 372  KUHP.

## 2. Saran
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini,  maka  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  yaitu  Untuk memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  di  Negara  Indonesia  tanpa  terkecuali,  maka  aparat negara  baik  di  bagian  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  harus  saling bahu membahu untuk menjamin adanya pengaturan hukum tentang penahanan ijazah beserta sanksi yang memberatkannya agar tidak ada  pihak  yang  merasa  diperlakukan  secara  diskriminasi.  Dalam  menegakkan  peraturan  hukum perundang  undangan  maka  aparat  hukum  negara  dalam  hal  ini  kepolisian  wajib  untuk  melindungi kepentingan  korban  penahanan ijazah agar hak hak nya dapat dikembalikan dan mendapat kehidupan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia . Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setra Press .
Hapsari, D. R. I. (2019). Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau  dari Prinsip Ekonomi  Kerakyatan. Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 238–252. Hermansyah. (2014). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah . Kencana .
Maslikan, & Sukarmi. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan dengan Kontrak Kerjasama. Jurnal Akta , 5 (1), 11–16.
Romdonny,  J.,  &  Rosmadi,  M.  L.  N.  (2018).  Peran  Media  Sosial  Dalam  Mendukung  Pemasaran Produk Organisasi Bisnis. Ikrtah Ekonomika , 1 (2), 25–30.
Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1), 39 – 58.
Siska, S. N. L. P., Putra, A. I. B., & Wiratni, D. A. . S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. Journal Ilmu Hukum , 7 (4), 1–19.
Slamet,  S.  R.  (2013).  Tuntutan  Ganti  Rugi  dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu  Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica (Journal of Law) , 10 (2), 107–120. Sunggono, B., & Harianto, A. (2010). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia . Bandung. Mandar Maju.