## HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
(Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Vinna Lusiana Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, Indonesia Corresponding Author e-mail: vinnalusiana.mkn@gmail.com

## ABSTRACT
Inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPer)  are  two  written  laws  that  regulate  the  division  of  inheritance  in Indonesia.  The  KHI  applies  to  Muslims,  while  the  KUHPer  applies  to  non- Muslims. The differences in these provisions pose challenges and complexities in enforcing inheritance law in Indonesia. This study utilizes library research with a juridical-normative method. The author found that Islamic inheritance provisions  are  contained  in  Articles  171-193,  209-214,  based  on  the provisions of Surah Al- Nisā’ verses 7, 11, 12, 33, and 176. On the other hand, the  KUHPer  is  regulated  in  Articles  839-1149.  Regarding  inheritance acquisition,  the  KHI  regulates  it  in  the  form  of  inheritance  acquisition  by children,  fathers  and  mothers,  widowers  and  widows,  and  inheritance acquisition by siblings with predetermined portions in the KHI. Meanwhile, the  KUHPer  divides  it  into  two  major  groups,  namely  lawful  heirs  without illegitimate  children  recognized  legally  and  lawful  heirs  together  with recognized  illegitimate  children.  These  differences  in  inheritance  provisions provide  clarification,  regulations,  dispute  resolution,  child  protection,  and harmony to raise public awareness of inheritance rules.
Keywords : Inheritance Law; KHI; KUHPer; Indonesia

## ABSTRAK
Ketentuan  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  merupakan  dua  hukum  tertulis  dalam mengatur pembagian harta warisan di Indonesia. KHI yang berlaku bagi umat Islam, sedangkan KUHPer berlaku bagi selain muslim. Perbedaan ketentuan tersebut  menimbulkan  tantangan  dan  kompleksitas  dalam  penegakan hukum  waris  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  pustaka dengan  metode  hukum  yuridis-normatif.  Penulis  menemukan  bahwa ketentuan  kewarisan  Islam  telah  termuat  dalam  Pasal  171-193,  209-214 yang didasarkan pada ketentuan Surag Al- Nisā’ ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sedangkan  KUHPer  diatur  dalam  Pasal  839-1149.  Adapun  mengenai perolehan  warisan,  KHI  mengaturnya  dalam  bentuk  perolehan  anak,  ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara dengan bagian yang telah ditentukan  dalam  KHI.  Sedangkan  KUHPer  membaginya  ke  dalam  dua kelompok besar, yakni ahli waris tanpa anak luar kawin yang diakui secara sah  dan  ahli  waris  bersama  anak  luar  kawin  yang  diakui  secara  sah. Perbedaan  ketentuan  kewarisan  ini  memberikan  penegasan,  ketentuan,
penyelesaian sengketa, perlindungan anak, keharmonian agar memberikan kesadaran masyarakat tentang aturan kewarisan.
Kata Kunci : Hukum Waris, KHI, KUHPer, Indonesia

## PENDAHULUAN
Meskipun  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  hukum nasional yang berdasarkan pada hukum positif, namun hukum Islam juga memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  mengatur  kewarisan,  terutama  bagi masyarakat yang beragama Islam di mana warisan dipahami sebagai salah satu  bentuk  peralihan  hak  milik  dengan  syarat  yang  jelas  bahwa  pemilik harta atau warisan tersebut telah meninggal dunia (Sutrisno & Istikharoh, 2021, hlm. 149). Prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum syariah menjadi dasar dalam menentukan peraturan-peraturan terkait kewarisan bagi umat Muslim di Indonesia. Di sisi lain, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan  peraturan  hukum  yang  mengatur  harta  benda  dan  hubungan hukum  antar  individu  di  Indonesia  (Syarifuddin  Amir,  2015).  KUHPer didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  sipil.  Dalam  KUHPer,  kewarisan diatur  dalam  Bab  IV  tentang  Pewarisan  dan  Waris.  Peraturan-peraturan dalam KUHPer mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, peringkat dan pembagian waris, serta hak-hak yang diperoleh oleh ahli waris.
Pembahasan  mengenai  kewarisan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (HKI) dan KUHPer yang penulis jadikan titik fokus pada penelitian ini, paling tidak memiliki tiga asumsi dasar. Pertama, warisan adalah hak yang sah dari ahli  waris  (Assagaff  &  Fanciska,  2021,  hlm.  282).  Ini  disebabkan  semua individu  memiliki  hak  yang  sah  untuk  menerima  warisan  dari  harta  yang ditinggalkan  oleh  anggota  keluarganya  yang  telah  meninggal.  Hal  ini termasuk mengakui hak-hak ahli waris sesuai dengan derajat kekerabatan dan statusnya sebagai ahli waris yang sah. Kedua , pembagian harta warisan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  (Sagala,  2018).  Ini  berarti  bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum Islam dan hukum perdata. Hukum-hukum ini menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur proporsi harta warisan di antara para ahli waris berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Ketiga,  pembagian  warisan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip keadilan (Utama, 2016, hlm. 68). Ini dimaksudkan, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan di antara para ahli waris yang berhak. Di mana keadilan dalam konteks ini berarti bahwa harta warisan  harus  didistribusikan  secara  adil  dan  merata,  dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  hubungan  keluarga,  kebutuhan ekonomi  dan  kontribusi  terhadap  perolehan  harta  selama  masa  hidup pewaris.  Dengan  asumsi-asumsi  di  atas,  memberikan  indikasi  bahwa pembahasan mengenai kewarisan menurut KHI dan KUHPer penting untuk dimuculkan  di  permukaan  dan  didiskusikan  kembali  agar  memahami bagaimana sebenarnya bentuk kewarisan menurut KHI dan KUHPer.
Sejauh penelusuran penulis, kajian tentang kewarisan baik di dalam KHI maupun KUHPer dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kajian, di  antaranya,  yaitu  kelompok pertama ,  berhubungan  dengan  studi  kasus
kewarisan hasil komparasi antara KHI dan KUHPer seperti yang dilakukan oleh  Hariyanto  (2020)  dan  Dalimunthe  (2020).  Kelompok  ini  fokus  kepada studi kasus seperti pembagian harta warisan beda agama, peralihan hibah ke  warisan,  dan  kedudukan  anak  angkat.  Kelompok kedua, membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia dan hukum kewarisan Islam. Kajian- kajian  seperti  ini  dilakukan  oleh  Mohammad  Yasir  Fauzi  (2016),  Eril  dan Wahid  (2020)  yang  mengkaji  dan  menjelaskan  tentang  bagaimana  legislasi kewarisan  di  Indonesia  dan  pelaksaan  hukum  kewarisan  yang  ada  dalam masyarakat  adat.  Kelompok ketiga ,  yakni  kewarisan  yang  dikaji  menurut ketentuan KUHPer, di antaranya dilakukan oleh Karani (2010), Sagala (2018), Sulih  Rudito  (2015),  dan  Kumoro  (2017).  Kelompok  terakhir  ini  cenderung memaparkan fenomena warisan mulai dari hak waris, ahli waris pengganti, bagian  mutlak  dari  waris  sampai  kepada  hak  dan  kedudukan  anak  luar nikah yang diselesaikan menurut pandangan KUHPer.
Pemaparan fakta literatur di atas, setidaknya memberikan gambaran tentang  bagaimana  keragaman  fenomena  kewarisan  yang  terpecah  ke berbagai  kasus  yang  kemudian  diselesaikan  melalui  KHI  dan  KUHPer. Namun,  kajian  tentang  kewarisan  menurut  KHI  dan  KUHPer  secara komprehensif  yang  memuat  beragam  penjelasan  kewarisan  dari  dua pandangan  hukum,  runtut  dari  asas-asas  kewarisan,  dasar  hukum kewarisan, hingga besar perolehan ahli waris (mulai dari anak, ayah dan ibu, duda  dan  janda,  juga  saudara),  perbandingannya,  bahkan  implikasinya dalam satu frame memang belum disentuh para peneliti sebelumnya. Oleh karena ini, tulisan ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana kewarisan menurut HKI dan KUHPer berikut dengan implikasinya pada implementasi hukum waris di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan pendekatan  yuridis-normatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan ini  disebut  juga  penelitian  hukum,  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau dapat dikatakan data sekunder mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum untuk  memahami  hubungan  antara  yurisprudensi  dan  hukum  positif (Muhibbin,  Moh  &  Abdul  Hamid,  2009,  hlm.  14),  berikut  juga  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.
Adapun teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan analisis- deskriptif.  Artinya,  dalam  melakukan  analisis,  penulis  memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap subjek atau pokok bahasan yang diteliti selama  pelaksanaan  penelitian.  Adapun  sumber  primernya  diambil  dari bahan  hukum  yang  berasal  buku  KHI  dan  KUHPer.  Sementara  sumber sekundernya  adalah  sumber-sumber  yang  berhubungan  dengan  sumber primer  seperti  buku-buku  tentang  kewarisan,  artikel-artikel,  dan  tulisan- tulisan yang berkaitan dengan waris. Sedangkan sumber tersiernya adalah sumber yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KHI
Pembahasan  mengenai  masalah  warisan  dapat  ditemukan  di  dalam buku  kedua  tentang  hukum  waris,  Pasal  171  sampai  193.  Secara  umum, ketentuan  waris  KHI  sama  dengan  hukum  waris  Islam,  atau  yang  disebut hukum fara ’ id. Beberapa  Pasal  jelas  bertentangan  dengan  hukum fara ’ id , tetapi setelah diperiksa lebih dekat dan sedikit penyesuaian, akan ditemukan bahwa  Pasal  tersebut  tidak  melanggar  hukum fara ’ id (Syarifuddin  Amir, 2015).  Jadi,  hukum  waris  yang  diatur  dalam  KHI,  pada  dasarnya  adalah hukum waris yang didasarkan pada pendapat jumhur ulama (termasuklah di  dalamnya  ulama  Syafi ’ iyah).  Namun  demikian,  terdapat  pengecualian dalam  beberapa  kasus.  Ketentuan  hukum  kewarisan  yang  merupakan pengecualian antara lain yang berkaitan dengan pembuatan wasiat wajibah terhadap anak atau orang tua angkat dan ahli waris pengganti sehubungan dengan  masalah nakshah ( rad ),  yaitu  pengembalian  harta  warisan  yang masih  tersisa,  serta  tentang  definisi  ahli  waris  dan  anak  ( walad ) (Somawinata, 2009, hlm. 142).
Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, maka penting untuk terlebih dahulu memaparkan secara umum tentang asas-asas dasar dalam ranah hukum pewarisan Islam yang kemudian juga menjadi dasar di dalam HKI (Syarif & Vinna Lusiana, 2020). Pertama, asas ijbari, yaitu perpindahan harta  benda  seseorang  yang  telah  tiada  (baca:  meninggal  dunia)  kepada keluarga  yang  masih  hidup  secara  otomatis.  Kedua,  asas  individual,  yaitu warisan  dapat  dibagi  di  antara  para  ahli  waris  yang  dapat  dimiliki  secara personal.  Ketiga,  asas  bilateral,  yaitu  baik  pria  maupun  wanita  dapat mewarisi dari kedua sisi garis keturunan, baik kerabat pria maupun wanita. Keempat,  asas  kewarisan  karena  kematian,  yaitu  hukum  waris  Islam menetapkan bahwa pengalihan properti atau harta dari satu orang ke orang lain,  yang  disebut “ warisan ” ,  terjadi  setelah  kematian  pemilik  properti. Kelima, Asas Keadilan Berimbang, yaitu baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk bertindak sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Syarif & Vinna Lusiana, 2020).

## 1. Definisi Hukum Waris
Menurut Pasal 171 (a), hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang  pemindahan  hak  dan  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah ) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. ” Definisi hukum waris dari KHI di atas, pada dasarnya adalah hukum waris yang terdapat dalam hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dan didasarkan pada Al- Qur’an dan Hadis. Untuk  menguraikan  hukum  waris  menurut  hukum  Islam  itu  sendiri, beberapa ulama fuqaha menyebut hukum waris Islam sebagai suatu ilmu yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui siapa saja yang akan
menerima  warisan,  berapa  bagian  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing ahli waris, dan bagaimana caranya membaginya.
Dari  kedua  definisi  di  atas,  jelaslah  bahwa  hukum  waris  yang terdapat  dalam  KHI  memuat  beberapa  hal  yang  kesemuanya  termasuk dalam rukun waris dalam hukum waris Islam: (a) orang yang meninggal dunia,  atau  pewaris,  ahli  waris,  adalah  orang  yang  menerima  harta peninggalan  dari  orang  yang  meninggal  dunia,  yang  biasa  disebut  juga dengan  istilah mawarrits ;  Masalah  kewarisan  timbul  ketika  seseorang meninggal dunia. Adapun berdasarkan  Pasal 171 (b) KHI yang maksud dari “ pewaris ” adalah orang yang pada saat meninggal dunia dinyatakan meninggal  dunia  atau  berdasarkan  putusan  pengadilan  agama  Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. [2] Ahli waris menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah  atau  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam,  dan  tidak terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris.  Menurut  hukum Islam,  ahli  waris  adalah  orang  yang  menerima  warisan  dari  pewaris melalui hubungan kekerabatan atau perkawinan.
Dalam hukum Islam, ahli waris ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ahli waris nasabiyah , yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan  karena  hubungan  karabat,  kekerabatan,  atau  nasab.  Baik hubungan  lurus  ke  atas,  lurus  ke  bawah,  maupun  cabang  seperti saudara  kandung,  paman,  bibi,  anak,  cucu,  cicit,  orang  tua,  saudara kandung.  Kedua,  ahli  waris sababiyah ,  yaitu  mereka  yang  berhak mendapatkan warisan karena pernikahan suami atau istri. Ketiga, ahli waris karena hubungan wa ’ la (memerdekakan budak), yaitu orang yang memerdekakan  budak  berhak  menerima  harta  warisan  dari  budak tersebut,  begitu  juga  sebaliknya  jika  tidak  ada  ahli  waris  lainnya. Keempat, anak yang baru lahir menangis, maka ia akan mewarisi. Kelima, kematian  yang  bersamaan,  misalnya  anak  laki-laki  dan  laki-laki  yang tenggelam, tidak saling mewarisi.
Menurut Pasal 171 (c), besarnya bagian yang diterima setiap ahli waris  diatur  oleh  KHI  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an , namun dalam KHI perolehan bagian oleh ahli waris didasarkan pada ketentuan Al- Qur’an yang telah ditetapkan, yakni kedudukan pada saat  terjadinya  pewarisan.  (d)  Harta  peninggalan,  warisan,  atau  yang biasa disebut dengan tirkah . Menurut KHI, yang dimaksud dengan harta peninggalan  atau  tirkah  adalah  selain  harta  pusaka,  yaitu  harta peninggalan  (baca:  harta  bawaan)  setelah  digunakan  untuk  keperluan pewaris  sejak  dalam  keadaan  sakit  sampai  meninggal  dunia,  biaya urusan  jenazah,  hutang,  pemberian  wasiat  kepada  kerabat.  Harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
Dalam literatur, istilah warisan disebut irts, mirats, mauruts, turats, tirkah ,  atau budel . Tirkah ini  mencakup,  antara  lain:  (1)  Sesuatu  yang berwujud dan berharga; termasuklah di dalamnya diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan oleh pembunuh berikut dengan harta tetap, harta pribadi,  hutang  piutang  yang  harus  dibayar  akibat  pembunuhan  yang
dilakukannya secara khilaf. (2) Hak kebendaan. Menggunakan monopoli untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  dari  sumber  irigasi,  pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya (3) Hak-hak yang tidak berwujud, yaitu: Pertama , hak khiyar. Ini  adalah  hak  dalam  perkumpulan  untuk memutuskan  apakah  seseorang  bergabung  dengan  perkumpulan  atau tidak . Kedua,  hak shuf ’ ah ,  atau  hak  optie,  yaitu  hak  untuk  membeli kembali barang tersebut. (4) Hak-hak lain yang berkaitan dengan orang lain, seperti hak gadai dan hak hypotik, hak credit verband , mahar yang belum dibayar.
2. Dasar Hukum Kewarisan
Pembahasan mengenai masalah warisan dapat ditemukan di dalam buku  kedua  tentang  hukum  waris,  Pasal  171-193  (Syarifuddin  Amir, 2015). Buku yang kedua ini dijelaskan dan diuraikan ke dalam beberapa bab  yang  di  dalamnya  berisi  tentang  penetapan  mengenai  hukum kewarisan  di  dalam  KHI  berdasarkan  pada  ketentuan  Al- Qur’an dan hadis. Adapun kerangka atau sistematikanya sebagai berikut:
Bab I, Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 171 Kompilasii Hukum Islam (KHI). Bab ini hanya berisi definisi-definisi, dan diatur dalam Pasal 171 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i)). Definisi-definisi ini mencakup hukum waris, pewaris, ahli waris, ahli waris, harta peninggalan, warisan, hibah, anak angkat, dan Baitul Mal.
Bab II, Ahli waris telah diatur dalam Pasal 172 hingga 175 dari KHI. Bab  ini  berisi  aturan  mengenai  ahli  waris  yang  harus  beragama  Islam. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  172  KHI,  yang  menekankan  bagaimana seseorang  dianggap  sebagai  seorang  Muslim.  Pasal  173  juga  mengatur tentang  ahli  waris,  dan  Pasal  ini  berisi  tentang  alasan-alasan  yang menghalangi  seseorang  untuk  menjadi  ahli  waris.  Pasal  174  berisi ketentuan mengenai kelompok ahli waris dan Pasal 175 berisi ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab ahli waris.
Bab III, besarnya bagian diatur dalam Pasal 176 sampai 191. Bab ini  berisi  ketentuan  mengenai  jumlah  harta  warisan  untuk  ahli  waris, termasuk  di  dalamnya  harta  warisan  untuk  anak  laki-laki,  anak perempuan, ayah, ibu, janda, duda, dan saudara. Selain itu, bab ini juga mengatur  mengenai  tata  cara  pembagian  harta  warisan  itu  sendiri, seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  187,  dan  juga  mengenai  ahli  waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.
Bab IV, Aul dan Rad diatur dalam KHI Pasal 192 sampai dengan Pasal 193. Mengenai Aul, Pasal 192 menyatakan bahwa jika pembagian warisan di antara para ahli waris dzawil furud menghasilkan pembilang lebih  besar  daripada  penyebut,  maka  penyebutnya  harus  ditambah sesuai angka pembilang, dan setelah itu aul dibagi sesuai dengan itu. Ini menetapkan bahwa warisan akan dibagi di jendela. Ketentuan Rad diatur dalam  Pasal  193,  yang  menentukan  bahwa  pembilang  lebih  kecil  dari penyebut  sebagai  akibat  dari  pembagian  harta  warisan  di  antara  ahli waris dzawil  furud ,  meskipun  waris  asabah  tidak  memiliki  ahli  waris maka dilakukan menurut rad .
Bab V, wasiat diatur dalam KHI Pasal 19 sampai dengan Pasal 209. Bab ini mengatur tentang wasiat, termasuk hak untuk membuat wasiat untuk orang atau badan lain yang tercantum dalam Pasal 194. Selain itu, bab  ini  juga  mengatur  tentang  bentuk  surat  wasiat,  jenis-jenis  surat wasiat,  dan  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dicantumkan  dalam surat  wasiat.  Bab  VI,  hibah  diatur  dalam  KHI  Pasal  210-214.  Bab  ini, antara  lain,  mengatur  tentang  hibah  dari  orang  tua  kepada  anak  dan syarat-syarat pemberian hibah.
Pembagian  warisan  dalam  KHI  didasarkan  pada  ketentuan  Al- Qur’an . Sebagaimana dalam Al Quran, pembagian warisan diatur dalam Surah Al-Nis ā’ ayat 7, 11, 12, 33, 176. Secara garis besar, surah Al- Nisā’ dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  pertama,  Qs.  Al- Nisā’ :  7,  mengatur tentang penggantian waris oleh seseorang (pria dan wanita) yang memiliki bagian  warisan  dari  apa  yang  ditinggalkan  oleh  ibu  dan  ayah  mereka. Kedua,  Qs.  Al- Nisā’ :  11,  mengatur  tentang  perolehan  anak-anak, perolehan ibu dan ayah, dan mengatur tentang surat wasiat dan hutang. Ketiga,  Qs.  Al- Nisā’ :  12  mengatur  tentang  janda,  perolehan  janda, perolehan saudara kandung, dan surat wasiat dan hutang. Keempat, Qs. Al- Nisā’ :  33  mengatur  penggantian  warisan  oleh  orang-orang  yang menerima warisan dari ibu dan ayah, atau yang dikenal sebagai mawali . Dalam  kaitannya  dengan  mawali,  mereka  yang  menerima  warisan  dari akrabun,  dan  mawali  dari  mereka  yang  menerima  warisan  dari  mitra (tolan  seperjanjiannya),  dan  perintah  agar  pembagian  bagian  tersebut dilaksanakan.  Kelima,  Qs.  Al- Nisā’ :  176  menjelaskan  arti kalalah dan mengatur perolehan kerabat dalam kasus kalalah.

## 3. Jumlah Perolehan
Menurut  KHI,  harta  warisan  seorang  ahli  waris  adalah  sebagai berikut:  Pertama,  perolehan  sang  anak.  Pasal  176  menetapkan  bahwa seorang anak perempuan menerima setengah (1/2) bagian jika ia hanya memiliki  satu  anak  perempuan.  Jika  memiliki  dua  atau  lebih  anak perempuan, maka masing-masing anak mendapatkan dua pertiga (2/3), dan jika seorang anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki Anda adalah 2:1 dengan anak perempuan.
Kedua, perolehan ayah dan ibu. Pasal 177 menetapkan bahwa jika pewaris  tidak  memiliki  anak,  maka  ayah  mendapatkan  sepertiga  (1/3) dari  harta  peninggalan.  Jika  pewaris  memiliki  anak,  maka  ayah mendapatkan seperenam (1/6) harta warisan. Jika ia meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian. Jika ia tidak memiliki anak atau saudara kandung, maka ibu menerima sepertiga  (1/3)  bagian.  Setelah  harta  warisan  dibagikan  kepada  janda atau duda bersama dengan ayah, maka ibu juga mendapatkan sepertiga (1/3) dari sisa harta warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 178 (1) dan (2). Ketiga, perolehan janda dan duda. Menurut Pasal 179 (Prihadi, t.t.), jika  almarhumah  tidak  meninggalkan  anak,  maka  duda  mendapatkan setengah  (1/2)  bagian,  dan  jika  ia  meninggalkan  anak,  maka  duda mendapatkan  seperempat  (1/4)  bagian.  Jika  almarhum  tidak
meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat (1/4) bagian. Jika almarhum meninggalkan anak, maka janda menerima 1/8 bagian. Hal ini diatur dalam Pasal 180.
Keempat, perolehan saudara. Jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak  memiliki  ayah,  setiap  saudara  laki-laki  dan  perempuan  dari  ibu yang  sama  akan  menerima  1/6  bagian.  Jika  memiliki  dua  atau  lebih saudara  kandung,  akan  menerima  1/3  bersama-sama.  Ketentuan saudara kandung ini diatur dalam Pasal 181. Jika tidak ada ayah atau anak  setelah  kematian,  jumlahnya  menjadi  1/2  jika  hanya  ada  satu saudara  perempuan.  Saudara  perempuan  sekandung  atau  seayah ketentuan  Pasal  182  KHI,  jika  pewaris  ada  2  saudara  perempuan kandung  atau  lebih  atau  saudara  perempuan  seayah,  maka  bagiannya menjadi  2/3.  Jika  saudara  perempuan  bersama  saudara  laki-laki kandung  bagian  saudara  laki-laki  adalah  2  banding  1  (2:1)  dengan saudara perempuan.
B. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KUHPer
1. Definisi Ahli Waris
Ahli  waris  dalam KUHPer yang  dimaksud  adalah  para  anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri  yang  hidup  terlama  (Pasal  832 KUHPer ) (Febrianti  Maripig  dkk., 2021, hlm. 120) . Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPer ) disebutkan bahwa hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang yang meninggal  dunia.  Sehingga  ada  dua  syarat  menjadi  ahli  waris  yaitu: Pertama,  ahli  waris  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  yakni  ahli waris yang diatur berdasarkan undang-undang pada Pasal 832 KUHPer menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , t.t., hlm. 199) . Kedua,  ahli  waris  yang  ditentukan  oleh  wasiat,  yakni  ahli  waris yang menerima warisan yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam Pasal  875  KUHPer  dijelaskan  surat  wasiat  adalah  suatu  akta  yang memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Febrianti Maripig dkk., 2021, hlm. 121). Pertama , pewaris telah meninggal dunia. Kedua , ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketiga , seseorang ahli waris harus cakap serta  berhak  mewaris,  dalam  arti  ia  tidak  dinyatakan  oleh  undang- undang  sebagai  seseorang  yang  tidak  patut  mewaris  karena  kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
Pilto membagi ahli waris menurut undang-undang menjadi empat golongan, yaitu (Pitlo. A, 1986, hlm. 41): Pertama , golongan terdiri dari suami  atau  istri  dan  keturunannya.  Kedua , golongan  terdiri  dari  orang tua, saudara dan keturunan saudara, Ketiga , golongan terdiri dari leluhur lain-lainnya. Keempat , golongan terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajad keenam.

## 2. Asas- Asas Kewarisan
Asas berlaku terhadap hukum waris, ada hak-hak dan kewajiban- kewajiban  dalam  lapangan  hukum  kekayaan  harta  benda  yang  dapat diwariskan.  Dengan  kata  lain  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 1992, hlm. 95). Pasal  830 KUHPer menentukan  bahwa  pewarisan  hanya  berlansung  karena  kematian. Terbukanya pewarisan, ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain, menerima  warisan  dengan  penuh,  menerima  warisan  tetapi  dengan ketentuan  bahwa  ia  tidak  akan  diwajibkan  membayar  hutang-hutang pewarisan  yang  melebihi  bagiannya  dalam  warisan  itu,  dan  menolak warisan (Aminuddin & H. Zainal Abidin, 2008; Rantung, 2018) . Dalam hal ini, ahli waris yang menerima harta warisan adanya konsekwensi untuk melunasi seluruh hutang-hutang dari pewaris karena dalam ketentuan KUHPer harta  warisan  terdiri  dari  Aktiva  dan  Pasiva.  Aktiva  yaitu mencakup  seluruh  harta  benda  yang  nyata  dan  tagihan  kepada  pihak ketiga, termasuk di dalamnya hal immaterial seperti hak cipta dan lain- lain.  Sedangkan  Pasiva  yaitu  mencakup  seluruh  hutang  pewaris  yang harus  dilunasi  pada  pihak  ketiga  maupun  kerugian  lainnya  termasuk menyimpan benda-benda orang lain dan sebagainya.
KUHPer mengenal  tiga  asas (M.  Idris  Ramulyo,  1992,  hlm.  120) , yaitu:  Pertama,  asas  individual,  yaitu  menjadi  ahli  waris  perorangan bukan  kelompok  ahli  waris  dan  bukan  kelompok  klan,  suku  atau keluarga.  Dapat  dilihat  dalam  Pasal  832  jo  Pasal  852  KUHPer  yang menybutkan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri  yang  hidup  terlama,  anak  beserta  keturunannya . Kedua,  asas bilateral, yaitu seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaiknya  dari  ibu,  saudara  laki-lai  mewaris  dari  saudara  laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Dalam Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 KUHPer mengatur apabila anak-anak dan keturunannya serta suami dan isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta penginggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ketiga, asas penderajatan, yaitu ahli waris dengan derajatnya  dekat  dengan  pewaris  menutup  ahli  waris  yang  lebih  jauh derajatnya, maka mempermudah perhitungannya diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

## 3. Definisi Hukum Waris
Mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi mengenai hukum waris, yaitu: “ hukum- hukum  atau  peraturan  yang  mengatur,  tentang  apakah  dan bagaimanakah  pebagai  hak-hak  dan  kewajiban  tantang  kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang  masih  hidup (M.  Idris  Ramulyo,  1992,  hlm.  104) .” KUHPer memperlihatkan  unsur-unsur  yaitu:  Pertama , seseorang  peninggal
warisan  ( erflater) yang  pada  wafatnya  meninggalkan  kekayaan.  Kedua , sesorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  ( erfgenaam )  yang  berhak menerima  kekayaan  yang  ditinggalkan  itu,  menimbulkan  persoalan bagaimana  dan  sampai  dimana  harus  ada  tali  kekeluargaan  antara peninggal  warisan  dan  ahli  waris  agar  kekayaan  peninggal  waris  dapat beralih  kepada  ahli  waris.  Ketiga , harta  warisan  ( halatenschap ),  yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada warisan itu, menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan beralih  itu,  dipengaruhi  oleh  sifat  lingkungan  kekeluargaan,  dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

## 4. Dasar Hukum Kewarisan
Hukum waris dalam KUHPer diatur dalam Buku II, yang mengatur masalah kebendaan diatur dalam bab sebagai berikut: Bab XII, tentang pewarisan karena kematian yang tiatur dalam Pasal 839- 873. Bab XIII, tentang  surat  wasiat  yang  diatur  dalam  Pasal  874-1004,  mengatur mengenai ketentuan umum mengenai wasiat, kecapan seseorang untuk membuat  surat  wasiat,  bagian  mutlak,  bentuk-bentuk  surat  wasiat, pengangkatan  waris  wasiat  dengan  lompat  tangan,  hibah  wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Bab XIV, tentang pelaksana wasiat dan pengurus  harta  peninggalan  diatur  dalam  Pasal  1005-1022.  Bab  XV, tentang  hak  memikir,  hak  istimewa  untuk  mengadakan  pendaftaran harta peninggalan diatur dalam Pasal 1023-1043. Bab XVI, tentang hal menerima  dan  menolak  suatu  warisan  diatur  dalam  Pasal  1044-1065. Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan yang diatur dalam Pasal 1066-1125,  yang  mengatur  akibat-akibat  dari  pemisahan  harta peninggalan, mengenai pembayaran utang-utang, mengenai pembatalan suatu  pemisahan  harta  peninggalan  yang  telah  disetujui,  pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan suami atau isteri yang  hidup  terlama.  Bab  XVIII,  tentang  harta  peninggalan  yang  tak terurus diatur dalam Pasal 1126-1130. Bab XIX, tentang piutang-piutang yang  di  istimewakan  yang  diatur  dalam  Pasal  1131-1149,  bab  meliputi aturan-aturan tentang hak-hak istimewa yang berkaitan dengan benda- benda tertentu dan seluruh benda bergerak serta tidak bergerak.
Unsur-unsur  harta  benda  yang  diatur  dalam  Buku  II KUHPer seperti pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di waktu hidupnya yang menyebabkan seorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 5). Dalam contoh hukum waris yang tidak diatur dalam buku II KUHPer mengenai masalah pengangkatan  anak  atau  adopsi,  melainkan  diatur  dalam  Staatsblad 1917  No.  129  yang  berlaku  khusus  untuk  WNI  golongan  Timur  Asing Tionghoa (Syarif & Vinna Lusiana, 2020). Saat ini Staatsblad sudah tidak menjadi perhatian pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa adopsi.  Dasar  yang  diambil  adalah  kepentingan  kesejahteraan  anak, bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang  kemudian  menjadi  Yurisprudensi  tetap.  Sejalan  dengan Yurisprudensi tersebut adalah Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 45). Kemudian hibah yang diatur dalam buku III Pasal 1666- 1692 serta Buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894 KUHPer tidak diatur dalam Buku II KUHPer.

## 5. Jumlah Perolehan
Besarnya  perolehan  ahli  waris  tanpa  anak  luar  kawin  yang  telah diakui  secara  sah:  Pertama , golongan  I,  yang  terdiri  dari  anak  dan keturunan  ke  bawah  tanpa  batas,  beserta  janda  atau  duda,  maka perolehannya sama besarnya, setelah harta warisan tersebut dikurangi ½ bagian untuk janda atau duda, karena harta tersebut diperoleh akibat adanya  perkawunan  antara  pewaris  dengan  suami  atau  isteri.  Kedua , golongan II yang terdiri ayah dan/atau ibu pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat keenam. Jumlah saudara dan keberadaan ayah dan ibu, yaitu a. Ayah dan ibu serta seorang saudara laki-laki atau saudara  perempuan  mendapat  1/3  bagian.  (Pasal  854  ayat  1  KUHPer). Ayah  dan  ibu  serta  lebih  dari  seorang  saudara  laki-laki  atau  saudara perempuan memperoleh ¼ (Pasal 854 ayat 2 KUHPer ). Ayah atau ibu yang masih hidup dan seorang saudara perempuan atau laki-laki, memperoleh ½ bagian (Pasal 855 KUH Peradata). Ayah atau ibu yang masih hidup dan dua  orang  saudara  laki-laki  atau  perempuan,  memperoleh  1/3  bagian (Pasal 855 KUHPer ). Ayah atau ibu yang masih hidup dan saudara laki- laki  atau  saudara  perempuan  yang  jumlahnya  lebih  dari  dua  orang, memperoleh  ¼  bagian  (Pasal  855 KUHPer ).  Ketiga , golongan  III  yang terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Pewaris tidak mempunyai  anak  atua  keturunan  sendiri  maka  yang  berhak  meneriwa harta  warisan  adalah  kakek  dan  nenek  dari  garis  ayah  atau  ibu memperoleh  ½  bagian  (Pasal  850 KUHPer ).  Keempat , golongan  IV  yang terdiri  dari  keluarga  sedarah  dalam  garis  ke  samping  yang  lebih  jauh sampai derajat keenam yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan dari kedua orang tua seklian keturunan mereka sampau derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuh kerena pergantian tempat (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 125).
Besarnya perolehan ahli waris Bersama anak luar kawin yang telah diakui secara sah (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 139). Pertama , golongan I  yang  mewaris  bersama  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui  sah  oleh pewaris memperoleh 1/3 bagian (Pasal 863 KUHPer ). Kedua , golongan II yang  mewaris  bersama  anak  luar  nikah  yang  telah  diakui  sah  oleh pewaris  memperoleh  ½  bagian  selama  golongan  I  masih  ada  maka golongan II tidak berhak untuk menjadi ahli waris (Pasal 863 KUHPer ayat 1). Ketiga , golongan III yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris terdiri dari kakek-nenek gatis ibu dan ayah, serta berhak  menjadi  ahli  waris  jika  tidak  ada  ahli  waris  golongan  I  dan  II memperoleh ½ bagian (Pasal 863 ayat 1 KUHPer ).  Keempat , golongan IV yang  mewaris  bersama  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui  sah  oleh pewaris  yang  berada  dalam  garis  kesamping  atau  sanak  saudara  yang derajjatnya  lebih  jauh  seperti  halnya  saudara  dalam  golongan  III memperoleh ¾ bagian dari harta warisan pewaris, dan sisa harta dibagi
dua  atau  dikloving  untuk  bagian  sanak  saudara  yang  derajatnya  lebih jauh berasal dari garis ayah dan ibu yang termasuk golongan IV (Pasal 863 ayat 1 KUHPer ).
Tabel.1 Perbandingan Kewarisan Menurut KHI dan KUHPer Secara Umum No. KHI KUHPer 1.  Asas  yang  digunakan  adalah  asas ijbari, asas individual, asas bilateral, asas kewarisan hanya karena kematian, asas keadilan berimbang. Asas  yang  digunakan adalah  asas  individual, asas bilateral, asas penderajatan. 2.  Ada  ahli  waris  utama  yang  memiliki hak  waris  prioritas.  Misalnya,  anak- anak  dan  pasangan  suami  istri adalah penerima utama. Ada  ahli  waris  utama yang  memiliki  hak  waris prioritas. Misalnya, anak- anak dan pasangan suami istri adalah penerima utama. 3.  KHI  mengacu  pada  ajaran  dan prinsip-prinsip  Islam,  termasuk  Al- Qur’an dan  Hadis,  sebagai  sumber utama hukumnya. Di  sisi  lain,  hukum perdata  didasarkan  pada sistem hukum sipil. 4  KHI telah mengadopsi sistem warisan berdasarkan  perhitungan  saham ( asabah )  dan  perhitungan  keluarga
( rubhan ). Dalam KUHPer, peraturan warisan didasarkan  pada  kontrol darah (sistem keturunan),  dan  garis keturunan umumnya. 5.  Peraturan  untuk  bukan  ahli  waris: KHI  telah  memperkuat  pembatasan dalam menerima warisan bagi mereka  yang  bukan  ahli  waris langsung,  seperti  anak  angkat  dan mereka yang tidak memiliki hubungan darah. KUHPer memberikan peraturan  waris  yang lebih fleksibel (penerimaan waris) untuk yang bukan ahli waris. 6.  Pembagian  harta  warisan  di  bawah KHI mencakup aturan khusus seperti surat  wasiat  dan  surat  wasiat bersyarat. KUHPer,  surat  wasiat memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk menentukan distribusi warisan yang diwariskan.
C. Perbedaan  Ketentuan  Hukum  Waris  dan  Implikasinya  terhadap Implementasinya di Indonesia
Penegakan  hukum  waris  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh ketentuan KHI dan KUHPer dan memiliki dampak yang signifikan. Dampak dari  kedua  peraturan  ini  terhadap  penegakan  hukum  waris  di  Indonesia masing-masing membawa kompleksitas dan tantangan tersendiri. Ketentuan hukum  yang  berbeda  ini  seringkali  menimbulkan  konflik  dan  sengketa  di
antara  para  ahli  waris,  dan  diperlukan  pendekatan  yang  cermat  dan menyeluruh  untuk  menyelesaikan  masalah  warisan  secara  adil  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Namun,  penulis  berusaha  menampilkan beberapa  poin  penting  tentang  bagaimana  sebenarnya  implikasi  KHI  dan KUHP  terhadap  implementasi  hukum  waris  di  Indonesia  yang  perlu  untuk dipahami, di antaranya:
Pertama,  penegasan  peran  hukum  Islam  dalam  hukum  waris: Kompilasi KHI memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber utama yang mengatur  warisan  dalam  konteks  Islam  ( Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam  Pembahasannya ,  2011).  Artinya,  ketika  terjadi  pewarisan  dalam sebuah keluarga Muslim, hukum waris Islam menjadi rujukan utama untuk menentukan pembagian hak dan harta warisan.
Kedua,  ketentuan  mengenai  asas  pewarisan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata:  Hukum  Islam  memegang  peranan  penting  dalam hukum  waris  (Ikhwan  Syahlani,  t.t.),  namun  hukum  perdata  juga  berlaku dan  mengatur  hukum  waris  di  Indonesia.  Untuk  memahami  sepenuhnya ketentuan-ketentuan  dalam  Hukum  Waris,  KHI  dan  KUHPer  harus  dibaca secara  bersamaan.  KUHPer  mengatur  prinsip-prinsip  umum  tentang  waris dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama atau kepercayaan.
Ketiga,  hal  ini  diperlukan  untuk  memahami  dan  menyelaraskan penafsiran.  Pentingnya  KHI  dan  KUHPer  adalah  pentingnya  memiliki pemahaman  yang  baik  dan  interpretasi  yang  harmonis  terhadap  kedua hukum  tersebut.  Tujuannya  adalah  agar  para  profesional  hukum,  hakim, dan  masyarakat  umum  dapat  memahami  dan  menerapkan  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  ini  secara  tepat  dan  adil  ( Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia tentang Kewarisan (21/09) , t.t.). Keempat,  penyelesaian  sengketa  warisan:  KHI  dan  KUHPer memberikan dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa waris (Sari  dkk.,  2022;  Riswantoro,  2020).  Kompilasi  ini  memberikan  panduan tentang  prosedur  dan  prinsip-prinsip  yang  harus  diikuti  dalam menyelesaikan  sengketa  waris  melalui  jalur  peradilan  atau  cara-cara alternatif  seperti  konseling  dan  mediasi  ketika  perselisihan  mengenai pembagian harta warisan muncul. Kelima, perlindungan hak-hak anak pada saat pewarisan: Pengaruh KHI dan hukum perdata dalam penegakan hukum waris  juga  berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak  anak  pada  saat pewarisan. Keduanya tersebut menetapkan hak-hak anak sebagai ahli waris dan memberikan pedoman tentang pembagian warisan yang adil bagi anak di bawah umur dan anak penyandang disabilitas (Muhammad Adi Suseno & Lina Kushidayati, 2020).
Keenam,  harmonisasi  hukum  waris  dalam  sistem  hukum  yang berbeda:  KHI  dan  KUHPer  bertujuan  untuk  menyelaraskan  sistem  hukum waris  di  Indonesia.  Ini  berarti  bahwa  upaya-upaya  dilakukan  untuk meminimalkan  perbedaan  dalam  penafsiran  dan  penegakan  hukum  waris antara  hukum  Islam  dan  hukum  perdata.  Tujuannya  adalah  untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam pemrosesan warisan
di  Indonesia.  Ketujuh,  perubahan  praktik  dan  kesadaran  masyarakat:  KHI dan penegakan hukum perdata dapat menyebabkan perubahan praktik dan persepsi masyarakat terhadap hukum waris (Israfil & Muzakir Salat, 2020). Kompilasi ini berpotensi mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam  memahami  dan  menerapkan  hak-hak  kewarisan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak  perempuan,  anak,  dan  kelompok rentan lainnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  KHI  dan KUHPer  sepakat  dalam  hal  ahli  waris  adalah  orang  yang  menerima  harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, keduanya menegaskan  bahwa  harta  warisan  berhak  dimiliki  oleh  ahli  waris  dengan catatan  pewaris  telah  meninggal  dunia.  Mengenai  dasar-dasar  hukum kewarisan  telah  termuat  dalam  KHI  (Pasal  171  dari  (a)-(i),  Pasal  172-175, Pasal 176-191, Pasal 192-193, 209, 210-214 yaitu dari BAB I sampai BAB VI) yang  didasarkan  pada  ketentuan  Qs.  Al- Nisā’ ayat  7,  11,  12,  33,  dan  176. Sedangkan  KUHPer,  diatur  dalam  buku  II  dari  BAB  XII  sampai  BAB  XIX (Pasal 839-Pasal 873, 874-1004, 1005-1022, 1023-1043, 1044-1065, 1066- 1125, 1126-1130, dan Pasal 1131-1149.
Adapun mengenai perolehan warisan, KHI mengaturnya dalam bentuk perolehan  anak,  ayah  dan  ibu,  duda  dan  janda,  dan  perolehan  saudara dengan  bagian  yang  telah  ditentukan  dalam  KHI.  Sedangkan  KUHPer membaginya ke dalam dua kelompok besar, yakni ahli waris tanpa anak luar kawin yang diakui secara sah (meliputi perolehan untuk anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara) dan ahli waris bersama anak luar kawin yang diakui secara sah (meliputi perolehan untuk anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara). Dari apa yang telah diatur di dalam KHI dan KUHPer, tentu memiliki dampak yang signifkan sehingga membawa kompleksitas  dan  tantangan  tersendiri.  Namun  paling  tidak  adanya  kedua hukum  ini  memberikan  implikasi  terhadap  implementasi  kewarisan  di Indonesia,  di  antaranya;  sebagai  penegasan  peran  hukum  Islam  dalam hukum  waris,  ketentuan  mengenai  asas  pewarisan  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, diperlukan untuk memahami dan menyelaraskan penafsiran keduanya, penyelesaian sengketa warisan, perlindungan hak-hak anak pada saat pewarisan, harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum yang berbeda, serta perubahan praktik dan kesadaran masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin & H. Zainal Abidin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada.
Anisitus Amanat. (2001). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . PT Raja Grafindo Persada.
Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Warisanyang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. Imanot:  Jurnal  Kemahasiswaan  Hukum  &  Kenotariatan , 1 (1), Article 1.
Dalimunthe,  D.  (2020).  Comparasi  Pengalihan  Harta  Hibah  Menjadi  Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 6 (1), Article 1. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2538
Eka  Dian  Savitri,  &  Suhandano  (2011).  Bahasa  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  [Thesis,  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitia nDetail&act=view&typ=html&buku_id=50543
Eril,  E.,  &  Wahid  (2020).  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  pada Masyarakat  Adat  Karampuang  di  Kecamatan  Bulupoddo  Kabupaten Sinjai. AL-AHKAM , 2 (1), Article 1. http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id Febrianti Maripig, Meiske Tineke Sondakh, & Harold Anis. (2021). Pengalihan Tanggung  Gugat  Penyelesaian  Utang  kepada  Ahli  Waris  Akibat Meninggalnya  Pewaris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Lex Privatum , IX (2).
Hariyanto,  B.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris Beda  Agama  Menurut  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 8 (2), Article 2. https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum  Islam  dengan  Pengertian  dalam  Pembahasannya .  (2011). Mahkamah  Agung  RI,  Perpustakaan  dan  Layanan  Informasi  Biro Hukum  dan  Humas  Badan  Urusan  Administrasi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Ikhwan  Syahlani.  (t.t.). Kedudukan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  sesuai  Hirarki  Perundang-Undangan  di  Indonesia . Universitas Islam Indonesia.
Israfil  &  Muzakir  Salat.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Ahli  Waris Perempuan  Menurut  Hukum  Kewarisan  Islam  Adat  dan  Khuperdata. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram (JIIM) , 7 (2).
Karani,  P.  (2010). Tinjauan  Ahli  Waris  Pengganti  dalam  Hukum  Kewarisan Islam  dan  Hukum  Kewarisan  KUH  Perdata ,  Masters,  Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/24428/
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . (t.t.). Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) (Jakarta).  (2003).  Permata  Press. //perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex. php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5249%26keywords%3D
Kumoro,  R.  Y.  S.  (2017).  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  dalam Pewarisan  Menurut  KUH-Perdata. LEX  CRIMEN , 6 (2),  Article  2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1 5338
M.Idris Ramulyo. (1992). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) . Sinar Grafika. Mohammad  Yasir  Fauzi.  (2016).  Legislasi  Hukum  Kewarisan  Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2).
Muhammad Adi Suseno & Lina Kushidayati. (2020). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak. Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam , 11 (2).
Muhibbin,  Moh  &  Abdul  Hamid.  (2009). Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia . Sinar Grafika. Pitlo. A. (1986). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda . Intermassa. Prihadi,  N.  (t.t.). Kompilasi  Hukum  Islam .  Diambil  4  Juni  2022,  dari https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KEDUA/III/179
Rantung,  C.  M.  (2018).  Hilangnya  Hak  Seorang  Ahli  Waris  Menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata. LEX  PRIVATUM , 6 (9),  Article  9. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view /25836
Riswantoro,  A.  (2020).  Penerapan  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Berkaitan  dengan  Penyelesaian  Sengketa  Waris. Jurnal  Hukum  dan Kenotariatan , 4 (1), 71. https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449
Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata.
Jurnal Ilmiah Advokasi , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254
Sari,  A.  P.,  Hafidz,  M.,  &  Qahar,  A.  (2022).  Penyelesaian  sengketa  Harta Warisan:  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kolaka  Putusan  No. Perkara  0148/Pdt.G/P.A  KLK/2017. Journal  of  Lex  Generalis  (JLG) , 3 (2), Article 2.
Somawinata,  Y.  (2009).  Hukum  Kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) di
Indonesia.
ALQALAM ,
26 (1), 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545 Subekti. (1992). Pokok-Pokok Hukum Perdata . PT Intermassa.
Sulih  Rudito.  (2015).  Penerapan  Legitime  Fortie  (Hak  Mutlak)  dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 3 (3).
Sutrisno, S., & Istikharoh, I. (2021). Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di  Luar  Nikah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kuh-Perdata. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam , 6 (2), Article 2. Syarif & Vinna Lusiana. (2020). Saudara di Mata Hukum yang Berbeda . IAIN Pontianak Press.
Syarifuddin  Amir.  (2015). Hukum  Kewarisan  Islam (2  ed.).  Prenadamedia Group.
Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Tentang Kewarisan (21/09) . (t.t.). Diambil 3 Juni
2022, dari https://www.pa- cilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di- indonesia-tentang-kewarisan-21-09
Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Wawasan Yuridika , 34 (1), Article 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109