Volume 1 Nomor  2 Juni 2020 Halaman 344-358

## Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi
Armevya Sepma Vyasepma@gmail.com Yeni Erwita yenierwita@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 31 Mei 2020; Accepted: 01 Oktober 2020; Published:  01 Oktober 2020

## Abstract
This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison.  Based  on  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  Law  Number  50  of 2009  concerning  Religious  Courts,  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,  Compilation  of  Islamic  Law,  and  Judges'  Courts  Jambi  religion.  The  research aims  to  find  out  and  analyze  how  the  implementation  of  judges'  decisions  on  children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the  non-implementation  of  post  divorce  rights  for  child  divorce  in  the  Jambi  Religious Court?  Research  using  empirical  juridical  legal  methods  related  to  the  provision  of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get  their  rights  in  accordance  with  the  contents  of  the  Court's  decision.  The  cause  is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court.
Keywords: Child; Living; Divorce

## Abstrak
Skripsi  ini  mengkaji  tentang  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang Peradilan  Agama,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Kompilasi  Hukum  Islam,  serta  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi.  Penelitian bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  pelaksanaan  putusan  hakim
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
terhadap  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian  di  pengadilan  agama  jambi.  Rumusan masalah:  (1)  Bagaimana  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan Agama  Jambi?  (2)  Apa  Faktor-faktor  tidak  terlaksananya  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak Pasca  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jambi?  Penelitian  menggunakan  metode  hukum yuridis  empiris terkait  pemberian  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian,  pemberian  hak nafkah  anak  sering  sekali,  orang  tua  mengabaikan  tanggung  jawabnya  sehingga  tidak berjalan  sesuai  dengan  isi  Putusan  Majelis  Hakim  dikarenakan  Pelaksanaan  putusan  ini kurang  adanya  perhatian  bagi  para  pihak  untuk  mendapatkan  hak  nya  sesuai  dengan  isi putusan  Pengadilan.  Penyebabnya  adalah  faktor  ekonomi  dan  faktor  komunikasi  yang telah  putus  setelah  terjadinya  perceraian.  Sedangkan  upaya  yang  ditempuh  oleh  ibu  jika suami  tidak  membayar  biaya  nafkah  maka  ia  dapat  mengajukan  eksekusi  ke  Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  Pemberian  Hak  Anak  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan Agama Jambi Studi Kasus (Nomor: 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb dan Nomor:
803.Pdt.G/2018/PA.Jmb). Tipe penilitian ini merupakan Penelitian yuridis empiris. Terkait pemberian  hak  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Pemberian  hak  nafkah  anak  sering  sekali orang  tua  mengabaikan  tanggung  jawabnya  sehingga  tidak  berjalan  sesuai  dengan  isi Putusan  Majelis  Hakim.  Dikarenakan  Pelaksanaan  putusan  ini  kurang  adanya  perhatian bagi  para  pihak  untuk  mendapatkan  hak  nya  sesuai  dengan  isi  putusan  Pengadilan. Penyebabnya  adalah  faktor  ekonomi  dan  faktor  komunikasi  yang  telah  putus  setelah terjadinya  perceraian.  Sedangkan  upaya  yang  ditempuh  oleh  ibu  jika  suami  tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.
Pengertian  perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan  oleh  Allah  adalah  berpasang-pasangan  dan  berjodoh-jodohan,  sebagaimana berlaku  pada  makhluk  yang  paling  sempurna,  yakni  manusia. 1 Menurut  hukum  Islam perkawinan  adalah  ‘akad’  (perikatan)  antara  wali  wanita  calon  isteri  dengan  pria  calon suaminya.  Akad  nikah  harus  diucapkan  oleh  wali  si  wanita  dengan  jelas  berupa  ijab (serah)  dan  di  terima  (kabul)  oleh  si  calon  suami  yang  dilaksanakan  dihadapan  kedua orang  saksi  yang  memenuhi  syarat.  Jika  tidak  demikian  maka  perkawinan  tidak  sah, karena  bertentangan  dengan  hadist  Nabi  Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  Ahmad yang menyatakan ‘Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil 2 .
1 Beny Ahmad Saebani. 2008. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
2 Hilman  Hadikusuma.  Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Cetakan  ke-II.  CV.Mandar  Maju, Bandung,2007
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan  perkawinan  yang  sah,  pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan  terjadi  secara terhormat. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan  maupun  dalam  bentuk  perzinahan.  Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Tujuan  perkawinan  dalam Islam  adalah  menghubungkan  kasih  sayang  antara  laki-laki  dengan  perempuan  melalui akad  nikah.  Karena  itu  ia  sangat  bersifat  individual,  tidak  mengharapkan  keikutsertaan pihak lain dalam keluarga. 3
Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai  untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  kehendaknya,  maka  izin dimaksud  Ayat  (2)  Pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang  yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Pasal  2  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (Selanjutnya disebut  KHI)  dikatakan  bahwa  perkawinan  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat miitsaqan  gholiidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah.  Selanjutnya  dalam  Pasal  3  KHI  ditegaskan  bahwa  perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga  yang sakinah, mawadadah dan rahmah . Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam, agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. 4
Dengan  adanya  ikatan  yang  sah  atau  perkawinan  yang  sah,  pergaulan  laki-laki  dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah
3 Yaswirman, Hukum Keluarga , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011, hlm.185.
4 Libertus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya , Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 63.
menghiasi  kehidupan  keluarga  dan  sekaligus  merupakan  kelangsungan  hidup  manusia secara  bersih  dan  hormat.  Dalam  QS:  Yasin:  36  yang  berbunyi  artinya  :  Maha  Suci  Allah yang  telah  menciptakan  segala  sesuatu  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  bahkan  dari mereka sendiri, dari apa yang mereka tidak ketahui.
Mengajarkan  bahwa  segala  sesuatu  diciptakan  Allah  berpasang-pasangan,  baik tumbuh-tumbuhan,  manusia  dan  lain-lainnya  yang  tidak  diketahui  manusia.  Pada umumnya  setiap  orang  berkeinginan untuk menikah  sekali  saja  dalam  seumur  hidupnya tapi  tidak  sedikit  pula  pasangan  suami-istri  yang  akhirnya  harus  memilih  jalan  untuk berpisah.  Faktor  ketidakcocokan  dalam  sejumlah  hal  seperti  perbedaan  pendapat,  egois, serta  pandangan  hidup,  menjadi  penyebab  terjadinya  perceraian.  Dari  tahun  ke  tahun fenomena perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan seolah-olah perceraian  telah  menjadi  jalan  yang  sangat  mudah  diambil  sebagai  solusi  untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.
Perceraian  adalah  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk  menegaskan  terjadinya  suatu peristiwa  hukum  berupa  putusnya  perkawinan  antara  suami-istri,  dengan  alasan-alasan hukum  berupa  putusnya  perkawinan  antara  suami  istri,  dengan  alasan-alasan  hukum, proses  hukum  tertentu dan  akibat-akibat  hukum  tertentu,  yang  harus  dinyatakan  secara tegas di depan sidang pengadilan. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan  dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung  sejak  saat  pendaftarannya  pada  daftar  pencatatan  oleh  Pegawai  Pencatat  di kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). 5
Terkait  perceraian,  pemeliharaan  anak  maupun  mengenai  pendidikan,  keduanya  harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan  oleh  hakim  di  depan  sidang  pengadilan  dan  menjatuhkan  hak  asuh  anak  kepada salah  satu  pihak,  bukan  berarti  pihak  yang  tidak  diberikan  hak  asuh  tersebut  dapat  lepas bebas  tanpa  tanggung  jawab.  Keduanya  harus  tetap  bertanggung  jawab  dalam  hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.
Perceraian  mempunyai  akibat  pula,  bahwa  kekuasaan  orang  tua  ( ouderlijke  macht ) berakhir dan berubah menjadi “perwalian” ( voogjid ). Karena itu, jika perkawinan dipisahkan oleh  pengadilan,  harus  pula  diatur  tentang  perwalian  itu  terhadap  anak-anak  yang  masih dibawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak
5 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraia., Jakarta:13220,hlm.20.
ayah  maupun  dari  pihak  ibu  yang  rapat  hubungannya  dengan  anak-anak  tersebut.  Hakim dapat menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling bagus  atau  baik  mengingat  kepentingan  anak-anak.  Penetapan  wali  ini  juga  dapat  ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan. 6
Jika  hak  asuh  anak  jatuh  pada  istri,  namun  istri  tidak  mempunyai  penghasilan  cukup terhadap  anaknya  maka  dapat  ditetapkan  tunjangan  nafkah  yang  harus  dibayar  oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah oleh istri dapat diajukan  bersama-sama  dengan  gugatannya  untuk  mendapatkan  perceraian.  Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian suami. Apabila keadaan suami tidak memungkinkan maka dapat mengajukan permohonan agar penetapan tersebut dapat ditinjau kembali.
Dampak  dari  semakin  tingginya  jumlah  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia,  maka semakin  kompleks  pula  persoalan-persoalan  yang  akan  muncul  pasca  terjadinya perceraian.  Perkara  perceraian  bukan  merupakan  sebuah  jalan  akhir  bagi  pasangan suami-istri  yang  memutuskan  untuk  bercerai,  melainkan  menimbulkan  masalah  hak nafkah anak. Tidak sedikit anak dari pasangan suami-istri menjadi korban akibat putusnya tali perkawinan tersebut.
Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya.  Kewajiban tersebut  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdirisendiri,  kewajiban  tersebut berlaku meskipun kedua orang tua  telah bercerai. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan  mendidik  anak-anaknya  sampai  anak  dapat  mengurus  kehidupan  sendiri  secara financial  dan  mereka  menikah.  Namun  dalam  kenyataannya,  meskipun  anak  sudah menikah  anak  masih  merupakan  kewajiban  orang  tua  untuk  memelihara  anak  dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.
Belakangan  ini  hak  nafkah  anak  seringkali  menjadi  permasalahan  sebelum  ataupun sesudah  perceraian,  suami  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan si anak. Apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat  memberi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d juncto  Pasal  156  huruf  d  KHI  berdasarkan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  menyatakan 7 bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberikan mut’ah
6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan XVIII, PT. Intermasa. Jakarta 2003.hlm.44.
7 Kompilasi Hukum Islam,cet.1, 2014, hlm.3.
yang  layak  pada  bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau  benda,  kecuali  bekas  isteri tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah , kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul , memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara  anak.  Hal  tersebut  terjadi  pada  cerai  gugat  maupun  ceraitalak.  Dalam Perceraian seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun  biaya  pendidikan.  Sehingga  beban  tersebut  harus  ditanggung  sendiri  oleh  salah satu  pihak  yang  memiliki  hak  asuh  anak  tersebut.  Dalam  hal  ini  seorang  ibu  yang  lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan  anaknya  tanpa  adanya  tanggung  jawab  dari  seorang  ayah.  Padahal  KHI menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya.
Kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya  adalah  memberi  nafkah,  seorang  ayah berkewajiban  untuk  memberi  jaminan  nafkah  terhadap  anaknya,  baik  pakaian,  tempat tinggal  maupun  kebutuhan  lainnya,  meskipun  hubungan  perkawinan  orang  tua  si  anak putus.  Suatu  perceraian  tidak  berakibat  hilangnya  kewajiban  seorang  ayah  untuk memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri
Maka  dari  itu  penulis  menjabarkan  Berdasarkan  kasus  yang  terjadi  mengenai  biaya hidup  anak,  seorang  bapak  sering  mengabaikan  tanggung  jawabnya,  sehingga  tidak menjalankan sesuai putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi. Dari  hasil  penelitian  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  Jambi,  penulis  mengambil putusun untuk dijadikan bahan analisis yaitu pada tahun 2018 penulis mengambil sampel perkara  yaitu  perkara  Putusan  Nomor:  593/Pdt.G/2018/PA.Jmb.  Bahwasanya  pada perkara  tersebut  hak  asuh  anak  diberikan  kepada  ibu  dan  nafkah  akan  ditanggung  oleh seorang  ayah.  Akan  tetapi  pada  pelaksanaannya  tidak  sepenuhnya  ayah  memberikan nafkah sesuai dalam putusan tersebut.
Pada  putusan  tersebut,  penggugat  mengajukan  permohonan  perceraian  terhadap tergugat  di  Pengadilan  Agama  Jambi  pada  Tanggal  18  Juli  2018.  Bahwa  pada  tanggal  09 April  2008,  Penggugat  dengan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro  Jambi,  sebagai  bukti  berupa  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  28/4i/IV/2008,
tanggal  09  April  2008  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  Kumpeh  Ulu.  Bahwa  pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Tergugat berstatus Janda. Bahwa setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama  sebagai  suami-istri  dengan bertempat  tinggal  di  rumah  (orangtua/kontrakan)  di  Kelurahan  Paal  Lima  Kecamatan Kota  Baru  Kota  Jambi,  kemudian  berpindah  tempat  tinggal  di  rumah  (milik sendiri/kontrakan)  sebagaimana  alamat  Penggugat  dan  Tergugat  sampai  sebelum berpisah.  Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat,  telah  melakukan hubungan  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  bernama Varhan  Mubarak  Rasyid  dan  Lady  Lovera,  saat  ini  anak-anak  tersebut  ikut  bersama Ibunya.  Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  berjalan  rukun  dan harmonis,  akan  tetapi  sejak  akhir  Mei,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  sering muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh:  Tergugat  keluar  rumah tidak  memberi  tahu  suami  (Penggugat),  Terlalu  banyak  kegiatan  di  luar  rumah,  Kalau ditelpon suami (Penggugat) menanyakan keberadaannya Tergugat marah. Bahwa puncak perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada  akhir  Mei  2018, dimana  Tergugat  selalu  meminta  cerai  dari  Penggugat  saat  mana  kemudian  antara Penggugat dan  Tergugat berpisah kamar dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  sebagaimana  layaknya  suami  istri.  Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
Namun,  termohon  pada  kasus  ini  menuntut  akibat  perceraian  terkait  hak-haknya sebagai  istri  yang  diceraikan  suaminya  berupa,  Pertama,  hak  asuh  kedua  orang  anak. Kedua, memberikan biaya hidup untuk tempat tinggal tergugat dan kedua anaknya. ketiga, memberikan uang sebsar 12.000.000,- ( Dua Belas Juta Rupiah ) setiap bulannya terhadap kepada kedua anaknya sampai anak tersebut dewasa.
Serta  Perkara  Dengan  Putusan  Nomor  803/Pdt.G/PA.Jmb.perkara  ini  terjadi  pada keluarga  sebut  saja  Ibu  Melly  dan  Bapak  Dody        Saputra  yang  pada  awalnya  bertempat tinggal di lingkungan kelurahan Paal Merah , Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.  Dengan perkara 803.Pdt.G/PA.Jmb. Dalam kasus ini seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Agama  Jambi  pada  tanggal  17  September  2018. Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 April 2012 dihadapan pegawai  Kantor  Urusan  Agama  Jambi.  Pada  awalnya  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup rukun  selayaknya  pasangan  suami  istri  pada  umumnya,  selama  pernikahan  Pemohon dengan  Termohon  dikaruniai  2  orang  anak  yang  berumur  6  tahun  dan  satunya  lagi  3
tahun.  Bahwa  puncak  perselisihan  terjadi  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi disebabkan  karena  Termohon  tidak  percaya  dan  menuduh  penggugat  berselingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon pulang dari tempat kerja pada malam hari, sehingga menyebabkan  Pemohon pergi meninggalkan  rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak  sanggup  dengan  sikap  Termohon  tersebut  kemudian  Pemohon    tinggal  di  Jln.  Prof. HMO Bafadhal, RT 03, NO. 03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama 4 bulan lamanya antara Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  pernah  menjalankan  tugas  layaknya  suami-isteri sehingga  terjadilah  perceraian.  Dalam  rekonvensi  meskipun  hak  asuh  anak  tersebut diberikan kepada termohon sebagai ibu kandungnya bukan berarti pemohon melepaskan tanggung jawabnya atas anak tersebut, Pemohon wajib memberikan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa. Bahwa Pemohon yang bekerja di Bank Mandiri Sya’riah, di pandang mampu  untuk memberikan nafkah sebesar  2.000.000,- (dua  juta rupiah) Setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

## B. Pembahasan
1. Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Wilayah Pengadilan Agama Kota Jambi
Diantara  kewajiban  ayah  terhadap  anaknya  adalah  memberi  nafkah,  seorang  ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal  maupun  kebutuhan  lainnya,  meskipun  hubungan  perkawinan  ayah  anak  putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.
Dalam  putusan  pengadilan  agama  yang  sudah  penulis  dapatkan,  Pengadilan  Agama Kota Jambi memustuskan mengenai biaya hak nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hak ini sesuai dengan pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:  Dalam  hal  terjadinya  perceraian  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya. Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 juga menegaskan bahwa: Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan,  sedangkan  dalam  hak  asuh  anak  diberikan  kepada  ibunya.  Demi  kepentingan  si anak  maka  orang  tua  wajib  memberikan  asuhan  sebaik-baiknya.  Adapun  hikmah pemeliharaan  anak  kepada  ibunya  adalah  yang  pertama,  dalam  soal  kehidupan  ke
masyarakat,  fungsi  perempuan  berbeda  dengan  laki-laki.  Keistimewaan  ibu  dalam  hak asuh anak lebih pentingpada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak,  ibu  lebih  memahami  pakaian,  makanan,  minuman,  serta  kehesetan  anak  dan  lain lain.
Pada  dasarnya  ayah  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  anak-anaknya,  baik  orang tua  keadaan  rukun  maupun  dalam  keadaan  sudah  bercerai.  Dalam  hal  ini  bisa  dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian. Dalam Pasal 41 Undang- Undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak;  bilamana  ada  perselisihan  mngenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut;
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  studi  kasus  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian di pengadilan Agama Jambi yang terjadi pada tahun 2018 adalah.
a. Perkara dengan Putusan Nomor:803/Pdt.G/PA.jmb.
Kasus ini terjadi pada keluarga Bapak Dody dengan Ibu Mely yang bertempat tinggal di  Kelurahan  Legok,  Kecamatan Danau  Sipin,  dengan  Putusan Nomor  803/Pdt.G/PA.Jmb. Dalam  kasus  ini  suami  mengajukan  cerai  talak  kepada  Istri  di  Pengadilan  Agama  Jambi Yang terdaftar pada tanggal 17 September 2018. Pada  awalnya Pemohon dan  Termohon menikah pada tanggal 29 April 2012. Pemohon  dan Termohon setelah pernikahan hidup rukun selayaknya suami isteri pada umumnya. Selama pernikahan Pemohon dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berumur 6 tahun dan yang kedua berumur 3 tahun. Kedua anak tersebut  diasuh  oleh  Termohon.  Singkatnya  Termohon  tidak  keberatan  bercerai  dengan Pemohon  dengan  syarat  Pemohon  memenuhi  tuntutannya,  yang  berupa  hak  asuh  kedua orang  anak  ada  pada  Termohon,  Meminta  nafkah  untuk  Termohon  serta  nafkah  untuk kedua  orang  anaknya.  Bahwa  Pemohon  tidak  keberatan  tuntutan  yang  diajukan  oleh Termohon. Menimbang bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri Syari’ah, dimana berpenghasilan menetap, sedangkan para saksi dari Pemohon maupun Termohon hanya  mengetahui  Pemohon  bekerja  di  Bank  Mandiri  Syari’ah  tetapi  tidak  mengetahui
berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, maka Majelis berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun menjadi hak ibunya,  sedangkan  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya.  Bahwa  kedua  anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur12 tahun dan sampai saat ini berada pada Termohon,  oleh  karena  itu  sesuai  dengan  pekerjaan  Pemohon  tersebut  diatas  maka Majelis  menghukum  Pemohon  memberikan  biaya  pemeliharaan  kepada  anak  tersebut setiap bulannya sebesar 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun. 8
Dalam  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Bapak  Dody  (mantan suami)  benar  tidak  menjalankan  putusannya  dalam  hal  memenuhi  nafkah  terhadap anaknya.  Bahwa  Bapak  Dody  mengatakan  “ya...  Saya  benar  sudah  bercerai  dengan  istri saya. Dalam persidangan saya di hukum sama Pak Hakim untuk memberi nafkah bulanan ke anak-anak saya.Tapi saya tidak pernah melaksanakannya. Ia tidak mampu memberikan uang  bulanan  terhadap  kedua  anaknya  dikarenakan  penghasilannya  sebagai  Driver  di Bank  Mandiri  Syari’ah  hanya  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari  dan kebutuhan bulanannya sendiri.  Ia juga mengatakan apabila setiap bulannya memberikan uang terhadap anaknya, dia tidak bisa membayar  kebutuhan rumahnya dikarenakan pas- pasan. Maka dari itu bapak Dody enggan menjalankan putusan tersebut. 9
Sedangkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Mely  (mantan  istri).  Ia  mengungkapkan bahwa  ia  masih  kerepotan  soal  ekonominya,  karena  pekerjaan  sebagai  pegawai  di  Bank Asuransi  hanya  cukup  buat  kebutuhan  sehari-hari.  Tetapi  ia  enggan  meminta  kepada Bapak dody (mantan  suami).  Karena setelah  perceraian sudah tidak  ada komunikasi lagi dengan Bapak Dody. Ketika anaknya di suruh minta uang kepada Bapak Dody anak sering menolak. Dikarenakan seorang anak cenderung dekat dengan ibunya Ibu Mely. 10
b. Perkara dengan Putusan Nomor 593/Pdt.G./2018/PA.Jmb
Dalam  kasus  ini  terjadi  pada  tahun  2018  seorang  ayah  hanya  memberikan  nafkah hanya sekedarnya saja, tidak sesuai dengan putusan yang tertera, yaitu kasus yang kedua yang  terjadi  pada  keluarga  Bapak  kevin  Junaidy  dan  Ibu  Elsa  Mayori  yang  bertempat tingggal  di  Kelurahan  Paal  Merah,  Kecamatan  Kota  Baru  Jambi,  dengan  Putusan  Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb.  Dalam  pekrara  ini  suami  mengajukan  cerai  talak  kepada  istri
8 Putusan  Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Putusan di  dapat  pada  tanggal  Mei 2019  dari Feny Yuku Yanti,SH (Selaku jurusita Pengadilan Agama Jambi).
9 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Dody  pada  tanggal  Desember  2020  dirumahnya bertempat tinggal di Villa Kenali.
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Mely Pada tanggal 21 Agustus 2019 dirumahnya yang bertempat tinggal di Kelurahan Legok kec.Danau sipin.
yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Agama  Jambi.  Dalam  perkara  ini  seorang  istri mengajukan  gugatan  balik  (rekonvensi).  Dalam  perkara  tersebut  pada  pokoknya  dalam Perkara  Rekonvensi  ini  untuk  penyebutan  para  pihak  yang  semula  disebut  Pemohon dalam  Perkara  Konvensi  selanjutnya  disebut  sebagai  Tergugat  Rekonvensi  dan  untuk Termohon  dalam  Perkara  Konvensi  selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat  Rekonvensi. Bahwa  Penggugat  Rekonvensi  telah  mengajukan  gugatan  rekonvensi  terhadap  Tergugat Rekonvensi  bersamaan  dengan  menyampaikan  jawaban  awal,  maka  gugatan  Penggugat Rekonvensi  telah  memenuhi    apa  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  132  huruf  b  (ayat  1)  HIR maka gugatan Rekonvensi dapat diterima dan harus dipertimbangkan.
Bahwa  gugatan  Rekonvensi  Penggugat  salah  satunya  tuntutan  untuk  membayar nafkah anak yang pertama berumur 10 Tahun dan yang kedua berumur 7 tahun sebesar 5.000.000.,  (lima  juta  rupiah),  dalam  jawabannya  rekonvensi  Tergugat  Rekonvensi  tidak keberatan  atas  tuntutan  Penggugat  Rekonvensi  dan  sanggup  membayar  menurut kemampuan  Tergugat  Rekonvensi.  Dikarenakan  Tergugat  Rekonvensi  mampu  untuk membayar  biaya  tersebut,  maka  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  mengadili  Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah). 11
Namun  kenyataannya  dalam  wawancara  dengan  Ibu  Elsa,  bahwa  mantan  suami memberikan nafkah kepada anaknya sangat berbelit-belit terkadang juga mengelak untuk memberikannya.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan  oleh  seorang  Ibu  Elsa  “mantan  suami hanya memberikan uang ketika saya menyuruh anak saya minta terlebih dahulu. Soalnya ketika  saya  yang  meminta,  saya  sudah  merasa  sungkan  Terhadap  istri  barunya.  Saya hanya  menyuruh  anak-anak  meminta  kepada  ayahnya,  itu  pun  ketika  ada  hal  yang mendesak  buat  kebutuhan  anak-anak  meminta.  Sering  kali  anak-anak  minta  kepada ayahnya tetapi  tanpa hasil  ayahnya sering tidak memberi, tapi juga pernah memberi.  Itu pun  mantan  suami  saya  hanya  memberi  sedikit  berkisar  Rp.500.000,-  sampai Rp.1.000.000,-  padahal  kebutuhan  anak  saya  lebih  dari  itu. 12 Dalam  wawancara  penulis dengan  Bapak  Kevin,  bahwa  ia  mengatakan  bahwa:  saya  sebenarnya  sudah  kerepotan dalam  masalah  ekonomi.  Karena  penghasilan  sebagai  Pegawai  PT.  Pertamina  yah  hanya seberapa, cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Karena itu kalau anak saya ketika saya mempunyai uang, saya memberi tapi kalo tidak ya tidak saya beri. 13
11 Putusan Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Putusan di dapat  pada  tanggal  10 Mei  2019 dari Feny Yuku Yanti(Selaku jurusita Pengadilan Agama Jambi).
12 Hasil  wawacara  dengan  Ibu  Elsa  pada  tanggal  08  Agustus  2019  dirumahnya  yang  bertempat tinggal di paal merah kec.paal merah.
13 Hasil wawancara dengan Bapak Kevin pada tanggal 12 Agustus 2019 di Mayang Mangurai.
2.  Faktor-faktor  yang  memperngaruhi  Penggugat  Tidak  Memberikan  Hak  Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.
DalamPasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah dijelaskan  bahwa  dalam  perceraianyang  bertanggung  jawab  atas  biaya  nafkah  anak  atau dalam hal pemenuhan Hak Nafkah Anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah  anak  akan  tetap  melekat  kepada  kedua  orang  tua  walaupun  pernikahannya  suda putus atau cerai. Namun dalam kenyataannya dilapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki yang memenuhinya.
Adapunfaktor-faktor  yang  dialami  oleh  orangtua  laki-laki  dalam  penuhan  hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian adalah:
a. Faktor ekonomi
Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal yang sangat penting  untuk  menjamin  kehidupan  sehari-hari  anak  tersebut.  Sebab  telah  terjadinya perceraian  anak  selalu  menjadi  korban,  sedangkan  anak  tidak  bersalah  atas  perceraian kedua  orang  tuanya.  Jika  diperhatikan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  maupun  Hukum  Islam,  bahwa  tanggung  jawab  tentang  biaya  nafkah  anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.
Namun  dari  kasus  yang  di  dapatkan  oleh  penulis,  responden  mengatakan  bahwa sebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian karena masalah ekonomi. Dari 2 kasus  dengan  yang  penulis  dapat,  semua  ayah  tidak  menjalankan  putusan  sesuai  yang ditetapkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi.  Hanya  ada  1  dengan  putusan  Nomor  : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb  dan  yang  masih  memberi  nafkah  kepada  anaknya,  itu  pun nominalnya tidak sesuai yang tertera dalam putusan tersebut. 14
Dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  ayah  pasca  perceraian  ada  kendala dalam  pelaksanaannya.  Kendala  yang  sering  dijumpai  para  ayah  adalah  karena keterbatasan  ekonomi.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jambi,  dimana ayah  berpenghasilan  kecil,  dapatlah  dipahami  jika  ayah  enggan  menjalankan  sesuai putusan yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama.
Apabila  ada  kendala  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  hal  pemberian  hak nafkah  anak  karena  keterbatasan  ekonomi,  tidak  ada  alasan  yang  menjadikan  kewajiban ayah  gugur.  Akan  tetapi  kewajibannya  tetap  melekat  dan  harus  memberikan  segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut Jumhur Fukaha, jika ayah dalam keadaan
14 Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb.
fakir,  tetapi  mampu  bekerja  dan  memang  benar-benar  telah  bekerja,  tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban nafkah kepada anak itu tetap menjadi gugur.
Seharusnya  seorang  ayah  tetap  berusaha  untuk  mencari  nafkah  untuk  anaknya. Karena  hal  ini  sudah  menjadi  kewajiban  seorang  ayah  juga  mempunyai  kewajiban memberi  upah  penyusuhan  dan  pengasuhan  atas  anaknya.  Ayah  juga  wajib  membayar sewa rumah apabila ibu tidak mempunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan  dan  kebutuhan  dasar  lainnya  yang  memang  dibutuhkan  oleh  anak.  Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung. 15 Dari  pembahasan  di  atas  bahwa  ayah  berkewajiban  penuh  dalam  hal  memberi nafkah  dan  menanggung  juga  atas  pemeliharaan  anaknya.  Hal  ini  di  jelaskan  dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 104 Ayat 1 yaitu: “ semua biaya penyusuhan  anak  di  pertanggung  jawabkan  kepada  ayahnya,  Apabila  ayahnya  telah meninggal  dunia,  maka  biaya  penyusuhan  diberikan  kepada  orang  yang  berkewajiban memberi  nafkah  kepada  ayahnya  atau  walinya. ”  Hal  itu  juga  ditegaskan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dalam  Pasal  105  yaitu  :  dalam  huruf  (a)  menyatakan  Pemeliharaan  anak yang  belum mumayyizz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya.  Sedangkan dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. 16 Maka dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.
Dalam  Qur’an  surat  al-baqarah  ayat  233  juga  sudah  mengatur  tentang  kewajiban ayah  atau  orang  tua  laki-laki  untuk  menafkahi  anak-anaknya.  Sehingga  ayah  tidak memberikan  nafkah  terhadap  anak-anaknya,  itu  jelas  melanggar  Hukum  Islam  serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.
b. Faktor Komunikasi
Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah  untuk  tetap  menjaga  komunikasi  dan  tidak  mengurangi  sekecil  apapun  hak-hak yang  diberikan  kepada  anak-anaknya,  agar  seorang  anak  bisa  tumbuh  dan  berkembang dengan  baik.  Karena  akibat  terjadinya  perceraian,  secara  tidak  langsung  anaklah  yang akan  menjadi  korbannya.  Hal  ini  secara  otomatis  anak  akan  berpisah  dengan  salah  satu orang  tuanya  dan  tidak  akan  lagi  tinggal  bersama.  Akibatnya  rawan  sekali  kelalaian- kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.
15 Sabiq    Sayyid ,    Fiqh    Sunnah    4 ,    Terjemah:    Abdur    Rahim    dan    Masruhin,    Jakarta,  Cakrawala Publising, 2009, hlm. 149
16 Kompilasi Hukum Islam
Namun  sangat  disayangkan  realita  yang  terjadi,  Setelah  terjadinya  perceraian komunikasi  terhadap  anak-anaknya  juga  terputus.  Sehingga  kedekatan  seorang  ayah terhadap  anak-anaknya  sudah  tidak  erat  lagi,  seorang  anak  lebih  cenderung  dengan ibunya.  Dalam  hal  itu  komunikasi  seorang  ayah  dengan  anaknya  sangatlah  penting. Apabila mantan istri tidak mau menjalin komunikasi lagi, solusiyang terbaik adalah tetap menjalin  komunikasi  dengan  si  anak.  Agar  anak  tidak  cenderung  terhadap  ibunya  saja. Ketika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah.
Namun sangat disayangkan, dengan putusnya komunikasi maka akan terputus juga tali  silaturahminya.  Seharusnya  walaupun  sudah  terjadi  perceraian  setidaknya  ayah  dan ibu harus tetap menjaga silaturahmi.
1. PerkaraPutusan Nomor 803/Pdt.G/PA..Jmb.
a. Faktor Komunikasi
b. Faktor Ekonomi
2.  Perkara dengan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA..Jmb.
a. Faktor Komunikasi
b. Faktor Ekonomi
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  Dewan  Hakim  dalam  memutuskan  jumlah  atas besarnya  Nominal  Hak  Nafkah  Anak  adalah  tergantung  kepada  kemampuan  ayah  alam memberi hak Nafkah Anak. Berdasrkan Pasal 156 Huruf f  dalam Kompilasi Hukum Islam yang  menyatakan  bahwa  “pengadilan  dapat  pula  melihat  kemampuan  ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.  Hakim  juga  memutuskan  berdasrkan  pembuktian-pembuktian  dimuka  sidang, menurut kententuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti, yaitu, bukti surat,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  sumpah.mengenal  hal  tersebut  yaitu pembahasan  nafkah  yang  dijatuhkan  Pengadilan  Agama  kepada  ayahnya  itu  melakukan pembuktian-pembuktian selama dipersidangan.
Berdasarkan dalam 2 kasus perkara putusan di atas, yang penulis dapatkan adalah semua ayah tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama  Kota  Jambi.  Penyebab  tidak  dijalankan  putusan  tersebut  oleh  pihak  Ayah dikarenakan di masing-masing putusan tersebut memliki faktor yang sama yaitu putuskan komunikasi antara mantan suami dan mantan istri sehingga Hak Nafkah Anak tidak dapat dijalankan  semestinya.  Faktor  Ibu  yang  sudah  mampu  menafkahi  anak  juga mempengaruhi kedua perkara putusan ini sehingga mantan istri tidak perlu menghubungi mantan suami untuk meminta Hak Nafkah Anak kepada mantan suami.

## C. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 803/Pdt.G/PA.Jmb dan Putusan Nomor 593/Pdt.G/PA.Jmb mengenai pelaksanaan  tanggung  jawab  orang  tua  menafkahi  anak  pasca  perceraian  adalah  bahwa tanggung  jawab  menafkahi  anak  jatuh  kepada  ayah  kandungnya  akan  tetapi  pada kenyataannya nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi sebagian oleh ayahnya. Putusan yang dikeluarkan  pengadilan  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Meskipun  dalam putusan  Pengadilan  Agama  Jambi  menghukum  seseorang  mantan  suami  agar  memenuhi hak  nafkah  anak  pasca  perceraian,  namun  seorang  mantan  suami  tidak  melaksanakan putusan  tersebut.  Hal  itu  disebabkan  beberapa  Faktor-faktor  penyebabnya  adalah Pertama:  faktor  ekonomi,  dimana  seseorang  mantan  suami  rata-rata  tidak  mempunyai penghasilan  tetap  dan  Kedua:  faktor  komunikasi,  setelah  terjadinya  perceraian  banyak sekali seorang mantan suami dan mantan isteri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh pembiayaan nafkah anak.

## D. Daftar Pustaka
Beni  Ahmad  Saebani. Perkawinan  Dalam  Hukum  Islam  Undang-Undang ,  Cetakan  I. Pustaka Setia, Bandung,2008.
Hadikusuma,  Hilman.  Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Cetakan  ke-II.  Mandar  Maju, Bandung,2007.
Jehani, Libertus. Perkawinan Apa Resiko Hukumnya , Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I, Grahamedia press,2014.
Sayyid , Sabiq. Fiqh    Sunnah    4 ,    Terjemah:    Abdur    Rahim    dan    Masruhin,    Cakrawala Publising, Jakarta, 2009.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan XVIII, PT. Intermasa. Jakarta 2003.
Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turat  miyah,  Annalisa  Yahanan. Hukum  Perceraian ,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
Yaswirman, Hukum Keluarga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.