## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 349 - 358

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG Marzuki  --------------------------------------------------------------------------- 359 - 372
MODERASI  ISLAM  DALAM  KITAB  “ HIDĀYATUL  ‘AWĀM PADA  MENYATAKAN

## PERINTAH AGAMA ISLAM”KARYA MUḤAMMAD ‘ALWĪ IBN ‘ABDULLĀH KHAṬĪB ENDAH AL-KAMFĀRI
Muhammad Tarobin  -------------------------------------------------------------- 373 - 388 NILAI KETUHANAN DAN PESAN MORAL DALAM SYAIR TARI PAJAGA Muh. Subair  ----------------------------------------------------------------------- 389 - 400

## EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  (PAI)  DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 401 - 418

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 419 - 432

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 433 - 452

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR Nur Alia  --------------------------------------------------------------------------- 453 - 464 SENI RUDAT SURUROL FAQIR: SEJARAH DAN FUNGSINYA PADA MASYARAKAT DESA KILASAH, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN M. Rosadi  ------------------------------------------------------------------------- 465 - 474 POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR Marpuah  -------------------------------------------------------------------------- 475 - 492 PESAN  MULTIKULTURAL  DALAM  SERIAL  FILM  ANIMASI  ANAK  ADIT,  SOPO,

## DAN JARWO
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 493 - 504 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 505 - 508 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 509 - 512

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam  Tolkhah  (Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama),  Prof.  Dr  Achmad  Fedyani  Syaifuddin  (Universitas  Indonesia  Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2016 Dewan Redaksi

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH IN THE PERSPECTIVE OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN SOUTH TANGERANG

## NURSALAMAH SIAGIAN

## Abstract
This paper presents the results of research on Minimum Service Standards ( Standar  Pelayanan  Minimal  [SPM] )  in Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah  (MDTA) ,  South  Tangerang  City.  This  study  aims  to  determine whether the MDTA has met the Minimum Service Standards as set out in the Director General of Islamic Education Ministry of Religious Decree No. 6710/2014. This is an evaluation study where the data collected through interviews, observation, and study of documentation. The study concludes that the MDTA has met most components of SPM. Components of SPM, which has been met largely by the MDTA is the travel time of the students to MDTA (79%), the ratio of teacher-studentand study rooms (93%). However, there are SPM which currently cannot be met by MDTA such as a separated room  teachers  and  principal  of  MDTA,  the  availability  of  reference  and enrichment books, props, prayer rooms, educational level of new teachers which  account  for  about  47%  as  well  as  the  absence  of  supervisors  for MDTA. Keywords :  : Madrasah Diniyah Takmiliyah, Minimum Service Standards,
Religious Education, Tangerang.

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  dalam  penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah telah memenuhi Standar  Pelayanan  Minimal  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710/2014. Penelitian ini  merupakan  penelitian  evaluasi,  dengan  metode  pengumpulan  data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa  MDTA  telah  memenuhi  sebagian  komponen  SPM.  Komponen SPM,  yang  telah  terpenuhi  sebagian  besar  MDTA  di  Kota  Tangerang Selatan,  yaitu  jarak  tempuh  siswa  ke  MDTA,  untuk  kepala  MDTA  79% sesuai dengan SPM, jumlah siswa perkelas atau rasio guru – siswa, ruang belajar sekitar 93%, hanya 7% MDTA yang tidak memiliki ruang belajar. SPM yang belum dapat dipenuhi MDTA adalah soal ketersediaan ruang terpisah guru dan kepala MDTA, ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, alat peraga, tempat ibadah, tingkat pendidikan minimal guru baru sekitar 47% sesuai SPM, dan ketiadaan pengawas bagi MDTA.
Kata Kunci :  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Standar  Pelayanan  Minimal, Pendidikan Keagamaan, Tangerang.

## Nursalamah Siagian
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Jakarta Jalan Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur Email: salamah.siagian@gmail. com Naskah diterima tanggal 25 Oktober 2016, revisi 27 Oktober-28 November 2016, dan disetujui 1 Desember 2016.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  perubahan  mendasar terjadi  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Pendidikan  keagamaan  diakui  sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat  diselenggarakan  oleh  pemerintah atau  pun  masyarakat  (Pasal  15  dan  Pasal 30).  Pendidikan  keagamaan  termasuk  di dalamnya  adalah  pesantren  dan  madrasah diniyah.
Pendidikan keagamaan adalah
pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP  No.  55  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  [2]). Pendidikan  keagamaan  ini  berfungsi  untuk mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan mengamalkan  ajaran  agamanya  dan/atau menjadi ahli ilmu agama (Pasal 8 ayat [1]).
Pengakuan  pendidikan  keagamaan dalam  sistem  pendidikan  nasional,  selain sebagai  suatu  komitmen  pemerintah memajukan
pendidikan keagamaan, juga  menuntut  pengelola  pendidikan keagamaan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan
keagamaan harus  mampu  merespon  perkembangan zaman  dan  tentu  tetap  mempertahankan, bahkan  mengembangkan  prinsip-prinsip keagamaan dalam prosesnya, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kerangka pembentukan karakter dan budaya bangsa Indonesia.
Pada  awalnya,  Madrasah  Diniyah dimaksudkan  sebagai  institusi  yang
disediakan  bagi  peserta  didik  yang  pada waktu  pagi  belajar  di  sekolah  umum,  dan pada sore hari ingin mendapatkan pelajaran agama.
Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  dan Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2007, bahwa  pendidikan  diniyah  terdiri  dari: pendidikan  diniyah  formal,  pendidikan diniyah non formal, dan pendidikan diniyah informal.  Pendidikan  diniyah  non  formal mencakup  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (DTA),  Diniyah  Takmiliyah  Wustha  (DTW), dan Diniyyah Takmiliyah Ulya (DTU). Diniyah Takmiliyah  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  55  Tahun  2007  tercantum  pada  Pasal 21 ayat (1): “Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan  dalam  bentuk  pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur’an, Diniyah  Takmiliyah,  atau  bentuk  lain  yang sejenis”. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan  juga  mempertegas  posisi  dan kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Mal  An  Abdullah,  dkk  dalam  Soebahar (2003,  84-85)  mengidentifikasi  lima  pola penyelenggaraan madrasah diniyah, yaitu:  1)  Pola  suplemen,  yaitu  madrasah diniyah  regular  yang  membantu  dan menyempurnakan pencapaian tema sentral  pendidikan  agama  pada  sekolah umum;  2)  Pola  komplemen,  yaitu  yang menyatu  dengan  sekolah  regular,  yang berfungsi  untuk  mendalami  materi-materi agama  yang  dirasakan  kurang  di  sekolah- sekolah  tersebut.  Madrasah  Diniyah  ini diselenggarakan  oleh  sekolah  umum  di tempat  yang  sama  dan  muridnya  juga dari  sekolah  tersebut;  3)  Pola  independen, yaitu  madrasah  yang  berdiri  sendiri  di  luar struktur,  sebagai  upaya  untuk  menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian) pokok-pokok  agama  Islam.  Madrasah Diniyah  ini  diselenggarakan  secara  formal dan regular sebagaimana SD dan madrasah, dan  muridnya  tersendiri  bukan  dari sekolah  umum;  4)  Pola  paket,  yaitu  yang tidak  terikat  jadwal  atau  tempat  tertentu, biasanya untuk menghabiskan paket materi agama tertentu tanpa mengenal tingkatan; dan  5)  Pola  Madrasah  Diniyah  di  pondok pesantren,  yaitu  yang  terpadu  dan  terletak di lingkungan pondok pesantren.
Sejalan dengan perkembangan masyarakat di era informasi dan teknologi, keberadaan pendidikan keagamaan semakin diperlukan  untuk  menyaring  dan  mem- perkuat  daya  tahan  masyarakat  terhadap dampak negatif era informasi dan teknologi. Kondisi  ini  ternyata  menimbulkan  hasrat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan meningkat.  Akibatnya,  banyak  Madrasah Diniyah didirikan sebagai alternatif sekaligus tambahan  bagi  pendidikan  umum  yang diselenggarakan  sekolah,  terutama  dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). MDT merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan  nasional,  maka  keberadaan kualitas  mutunya  perlu  ditingkatkan, sehingga  dapat  menjamin  terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan.  Dengan  demikian,  diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,  dan  lembaga  penyelenggara  MDT bertanggung  jawab  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  bidang pendidikan keagamaan.
Tulisan  ini  hendak  menyajikan  hasil penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  di  Kota Tangerang  Selatan,  Provinsi  Banten. Penelitian  itu  difokuskan  mengkaji:  (1) apakah penyelenggaraan Madrasah
Diniyah  Takmiliyah  di  Kota  Tangerang Selatan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  tentang  Madrasah  Diniyah Takmiliyah,  seperti  yang  ditetapkan  dalam SK  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  No. 6710/2014  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Madrasah  Diniyah  Takmilyah?  (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan  kendala  bagi  pemenuhan  SPM  oleh Madrasah Diniyah Takmilyah?

## Kerangka Konsep

## Madrasah Diniyah Takmiliyah
Djubaedi  (2012,  3)  mengatakan,  bahwa berkembangnya  madrasah  di  Indonesia merupakan  respon  terhadap  kebijakan politik  pendidikan  pemerintah  Hindia- Belanda.  Munculnya  madrasah  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  dikarenakan, kekhawatiran terhadap pemerintah Hindia-Belanda,  yang  mendirikan  sekolah umum  tanpa  memasukkan  pelajaran  dan pendidikan agama Islam.
Kesadaran  masyarakat  Islam  akan pentingnya  pendidikan  agama  telah membawa  kepada  arah  pembaruan dalam  pendidikan.  Salah  satu  pembaruan pendidikan  Islam  di  Indonesia  ditandai dengan  lahirnya  beberapa  Madrasah Diniyah,  seperti  Madrasah  Diniyah  School yang  didirikan  oleh  Zainuddin  Labai  al- Yanusi  tahun  1915  (Daulay  2002,  33),  dan Madrasah Diniyah Putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah El Yanusiah tahun 1923.
Setelah  Indonesia  merdeka  dan berdiri  Departemen  Agama  [sekarang Kementerian Agama], yang tugas utamanya mengurusi pelayanan keagamaan termasuk pembinaan  lembaga-lembaga  pendidikan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452

## agama,  maka  penyelenggaraan  Madrasah
Diniyah mendapat bimbingan dan bantuan Departemen Agama.
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  (MDT) merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal, yang  diselenggarakan  secara  terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan  pendidikan  keagamaan.  Di lembaga  ini,  siswa-siswa  yang  belajar  di lembaga pendidikan formal umum (SD/MI, SMP/MTs,  SMA/MA  atau  sederajat)  dapat menambah  dan  memperdalam  wawasan pengetahuannya tentang agama Islam. Tapi, lembaga  ini  terbuka  bagi  siapa  pun  anak usia pendidikan dasar dan menengah yang berminat  dan  beragama  Islam,  meskipun belum berkesempatan mengikuti pendidikan di lembaga formal.
Madrasah Diniyah Takmiliyah
mempunyai  tiga  jenjang  tingkatan,  yaitu;
1)  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah
(MDTA)  atau  dasar  dengan  masa  belajar 4  (empat)  tahun;  2)  Madrasah  Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan  3)  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Ulya (MDTU) atau menengah dengan masa belajar 2  (dua)  tahun.  Dari  segi  penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  ini  dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu:
1.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang di masyarakat yang berkompoten untuk menjalankan  visi  dan  misi  pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau pun oleh badan hukum/yayasan tertentu.
2.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  yang diselenggarakan di dalam pesantren.
3.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  yang diselenggarakan di lingkungan lembaga pendidikan  formal,  baik  SD/MI,  SMP/ MTs, SMA/MA, dan sederajat.
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah bertujuan untuk:
1.  Memberikan bekal kemampuan dasar  kepada  santri  agar  dapat mengembangkan kehidupannya
sebagai:
a.  Muslim  yang  beriman,  bertakwa, beramal  saleh,  dan  berakhlakul karimah;
b.  Warga  negara  Indonesia  yang berkepribadian,  percaya  pada  diri sendiri  serta  sehat  jasmani  dan rohani;
2.  Membina santri agar memiliki pengalaman,  pengetahuan,  ketram- pilan  beribadah,  sifat,  sikap,  dan perilaku  terpuji  yang  berguna  bagi pengembangan pribadinya.
3.  Mempersiapkan  santri  untuk  dapat mengikuti  pendidikan  agama  Islam pada  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Wustha (MDTW).

## Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
Kurikulum  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam dalam  rangka  membantu  masyarakat mencapai  tujuan  pendidikan  yang  terarah, sistematis,  dan  terstruktur.  Meskipun demikian,  masyarakat  tetap  memiliki keleluasaan  untuk  mengembangkan  isi pendidikan,  pendekatan,  dan  muatan kurikulum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)

## lingkungan madrasah. Kurikulum Madrasah
Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan  keagamaan  Islam  yang  paling sedikit  meliputi;  a)  Al-Qur'an,  b)  Hadis,  c) Fiqih,  d)  Akhlak,  e)  Sejarah  Kebudayaan Islam, dan F) Bahasa Arab.

## Tabel 1
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
No Mata Pelajaran MDTA I II III IV A Keagamaan 1 Al-Qur'an 5 5 4 4 2 Hadis 1 1 2 2 3 Aqidah 1 1 1 1 4 Akhlak 2 2 2 2 5 Fikih 4 4 4 4 6 Tarikh Islam 1 1 1 1 B Bahasa Arab Bahasa Arab 4 4 4 4 C Muatan Lokal
1 Arab Pegon
2 Imla'
3 dan lain-lain
Jumlah 18 18 18 18
Dalam  pelajaran  Al-Qur'an  santri diarahkan  kepada  pemahaman  dan penghayatan  tentang  isi  yang  terkandung dalam Al-Qur'an.

## Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pembelajaran
pendidikan Madrasah Diniyah,  Direktur  Jenderal  Pendidikan
Islam  Kementerian  Agama  menerbitkan Surat  Keputusan  (SK)  Nomor  6710  Tahun 2014  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah  Diniyah  Takmilyah.  Berikut komponen SPM tersebut:
A.  Penyelenggaraan  oleh  Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah No Komponen 1 Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki; yaitu maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 km untuk MDTW dan MDTU dari kelompok pemukiman di daerah terpencil;
2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk MDTA tidak melebihi 40 orang, dan untuk MDTW dan MDTU tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
3 Di setiap satuan pendidikan tersedia terdapat tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik;
4
Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan yang masing- masing mempunyai satu meja dan satu kursi; di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah;
5 Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru untuk 40 orang peserta didik; dan di setiap MDTW dan MDTU tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
6 Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/ Pendidikan pesantren dan setiap MDTW dan MDTU, guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%;
7 Di setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA,MDTW dan MDTU berkualifikasi akademik S1/DIV/pendidikan pesantren;
8 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas MDTA,MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren;
9 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
10
Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. B.  Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah No Komponen 1 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakanya oleh Kementerian Agama bagi setiap peserta didik;
Bersambung pada halaman 438

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452
2 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan satu set alatperaga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah;
3 Setiap MDTA,MDTW dan MDTU memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;
4
Setiap guru MDTA,MDTW dan MDTU bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing
atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
5
Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu;
6 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
7 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaranyang diampu;
8 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 9 Kepala MDTA, MDTW dan MDTU melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester; 10 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA,
MDTW dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
11
Kepala MDTA, MDTW dan MDTU menyampaikan laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
12 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip manajemen berbasis madrasah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  jenis evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mengkaji apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah telah memenuhi Standar Pelayan- an Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan
dalam  SK  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Nomor  6710  Tahun  2014  tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Madrasah Diniyah  Takmilyah.  William  M.  Troachim dalam Mulyana (2015, 477) mendefinisikan evaluasi  sebagai  “pengumpulan  dan penilaian  informasi  secara  sistematis  untuk memberi  masukan-balik  ( feedback )  yang berguna  mengenai  suatu  objek.”  Dengan demikian,  riset  ini  diharapkan  dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah,  yang  pembinaannya  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Agama, khususnya  Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren  Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu,  wawancara,  observasi, dan  studi  dokumen.  Wawancara  dilakukan terhadap pembuat kebijakan, yaitu Kementerian  Agama,  yang  diwakili  Kepala
Seksi  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan
Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Wawancara juga dilakukan terhadap  Ketua  Forum  Komunikasi  Diniyah
Takmiliyah  (FKDT)  Kota  Tangerang  Selatan, yang merupakan wadah organisasi independen,  yang  menaungi  Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  serta  kepala-kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan  di  Madrasah  Diniyah  Takmilyah yang dikunjungi.
Untuk mengetahui kesesuaian madrasah diniyah dengan standar pelayanan minimal, ditempuh  dengan  cara  mengajukan instrumen  ke  seluruh  madrasah  diniyah yang  terdapat  di  Kota  Tangerang  Selatan, yang  mencakup:  a)  identitas  madrasah, jarak  tempuh  siswa  ke  madrasah  diniyah,
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian) jumlah  siswa,  pendidik  dan  kependidikan (kepala  madrasah  dan  tenaga  pendidik), jumlah  pendidik  menurut  latar  belakang pendidikannya;  b)  dokumen  manajemen lembaga,  yaitu  rencana  kerja  madrasah, notulasi  rapat-rapat,  struktur  organisasi, surat tugas guru, SK mengajar guru, absensi guru,  laporan  kegiatan,  laporan  tahunan madrasah,  dan  buku  kas;  c)  dokumentasi pembelajaran mencakup, RPP, silabi, jadwal, buku  jurnal  harian,  program  tahunan, program  semester,  absen  siswa,  buku penilaian  siswa,  buku  pengamatan  sikap anak, rapor siswa, ijazah, dan buku suvervisi kepala;  d)  observasi  sarana  prasarana meliputi:  ruang  kepala,  ruang  guru,  ruang kelas, ruang praktik keagamaan, dan tempat ibadah; e) buku-buku pelajaran, yaitu: buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Potret Madarsah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan
Data  dari  Kantor  Kementerian  Agama Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2014, jumlah  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  di Kota  Tangerang  Selatan  sebanyak  58 madrasah, dengan jumlah tenaga pendidik 496  guru,  dan  tersebar  di  7  kecamatan.  Di Kota  Tangerang  Selatan,  penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok; 1)  milik  masyarakat,  2)  yayasan,  dan  3)  di lingkungan pesantren.
Madrasah Diniyah Takmiliyah terbanyak itu ada di Kecamatan Serpong Utara, yaitu 19 lembaga, sedangkan ada 1 kecamatan yang tidak memiliki Madrasah Diniyah Takmiliyah,
yaitu Kecamatan Ciputat Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.
Tabel 2 Data Lembaga Madrasah Diniyah di Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan Jumlah Madin Jumlah Siswa 1 Serpong Utara 19 1139 2 Pamulang 15 826 3 Pondok Aren 6 355 4 Serpong 6 266 5 Setu 6 251 6 Ciputat 6 264 7 Ciputat Timur 0 0 Jumlah 58 3,101
Sumber: Dokumen Data Lembaga Diniyah Pakis Kemenag Tangsel

## Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## Jarak Tempuh
Standar  Pelayanan  Minimal  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  menetapkan,  bahwa maksimal jarak tempuh dengan berjalan kaki dari  tempat  tinggal  siswa  ke  MDTA  adalah 3  kilometer.  Dari  44  MDTA,  jarak  tempuh masing-masing  madrasah  ke  pemukiman siswa  paling  jauh  2  kilometer,  yaitu  (As- Salam dan Al-Mukarramah). Selebihnya, 31 MTDA kurang dari 1 kilometer dan 10 MDTA 1 kilometer. Dengan demikian, dari segi jarak tempuh, 44 MDTA telah memenuhi SPM.

## Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diniyah Takmiliyah
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu  kunci  yang  harus  terus  diperhatikan adalah kualifikasi akademik dan kompetensi guru.  Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas guru  tidak  hanya  diperlukan  di  lingkungan pendidikan formal, tetapi semua unsur dan elemen  yang  terintegrasi  dalam  sistem

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452

## pendidikan nasional, termasuk di dalamnya
Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Tenaga  pendidik  di  Madrasah  Diniyah yang  mengisi  instrumen  sebanyak  243, dengan  kualifikasi  pendidikan  S2,  2%  (5 orang)  (Al-Intiba,  As-Salam,  Bani  Abbas, Ummul  Qura,  Nurul  Huda  Pondok  Aren), S1, 42% (102 orang), D1/D11, 1% (2 orang), SMA  sederajat,  49%  (120  orang),  SMA/ Pesantren, 3% (6 orang), dan SMP sederajat 3% (8 orang). SPM-MDTA mensyaratkan di setiap  MDTA  harus  tersedia  1  orang  guru yang memenuhi kulifikasi akademik S1/DIV/ Pendidikan  Pesantren.  Dilihat  dari  segi  ini, sekitar  47%  madrasah  yang  sesuai  dengan SPM,  63%  MDTA  belum  memiliki  tenaga pendidik  yang  kualifikasi  akademiknya sesuai dengan SPM. Namun, di dalam SPM tidak  dijelaskan  secara  lebih  rinci,  apakah ada  persyaratan  lanjutan  untuk  tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan pesantren?  Apakah  harus  merupakan lulusan pendidikan pesantren setingkat SMA atau  dapat  pula  mengakomodasi  lulusan pesantren hingga setingkat SD?

## Grafik 1
Sementara  itu,  untuk  kualifikasi akademik  Kepala  Sekolah,  SPM-MDTA mensyaratkan  Kepala  Sekolah  harus berlatar  belakang  pendidikan  S1/DIV/ Pendidikan  Pesantren.  Kepala  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  berdasarkan  data  EMIS kualifikasi akademik kepala MDTA sebanyak
42, (72%) S1, 4 orang (7%), S2, D11, 2 orang (3%), SLTA, 9 orang (16%), dan 1 orang (2%) lulusan  SMP/Pesantren  berdasarkan  data ini  79%  kepala  MDTA  di  Kota  Tangerang Selatan sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

## Peserta Didik
Dalam  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Kota Tangerang  Selatan  diatur  masalah  peserta didik  pada  jenjang  pendidikan  dasar  (SD) yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik  pada  Pendidikan  Diniyah.  Peserta didik  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dikenakan  sanksi  administratif  berupa: teguran atau peringatan. Sedangkan ijazah Diniyah  Takmiliyah  baru  merupakan  syarat untuk  menjadi  syarat  ke  jenjang  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  Wustha.  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
Kepala  Madrasah  Diniyah  (As-Salam,  Bani Abbas,  Al-Mukarramah,  Al-Intiba,  dan  Al- Mu’minun), bawa ijazah Takmiliyah Awaliyah belum  menjadi  syarat  untuk  melanjutkan ke  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)/MTs.  Menurut  Khadija (wawancara Khadija anggota DPRD Tangsel tanggal  5  Maret  2015),  wajib  belajar  yang dimaksudkan  dalam  peraturan  daerah, apakah  wajib  sebagai  persyaratan  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  SMP/MTs  atau hanya  untuk  mendapatkan  tambahan pendidikan agama akan dijelaskan di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang sedang di rumuskan.
Jika  dilihat  dari  jumlah  peserta  didik yang  ada  di  Sekolah  Dasar  dengan  jumlah peserta  didik  Madrasah  Diniyah  baru sekitar  2%  (3.101)  yang  masuk  Madrasah
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)
Diniyah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang beragama Islam  sebanyak  115.881.  Menurut  Ketua FKDT  Kota  Tangerang  Selatan,  faktor  yang mempengaruhi  rendahnya  jumlah  peserta didik diniyah, di antarannya;  dengan adanya penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu  (SDIT)  dan Sekolah Dasar Islam, sehingga mereka tidak perlu  lagi  mengikuti  pendidikan  diniyah takmiliyah pada sore hari. Selain itu, faktor kesadaran  masyarakat  atau  orangtua  siswa belum begitu memahami apa itu Madrasah Diniyah  Takmiliyah.  Dalam  hal  ini,  penting dilakukan  kerjasama  yang  baik  antara madrasah diniyah dengan SD/MI yang ada di sekitarnya. Dalam SPM disebutkan jumlah peserta didik tidak melebihi 40 anak atau 1 orang guru dengan 40 anak. Kondisi rill di lapangan tergambar di tabel di bawah ini.

## Tabel 3 Data Jumlah Guru dan Jumlah Siswa
No Nama DTA Jmlh Siswa Rom- bel 1:40 Jmlh Guru 1 Daarut Takwa 60 4 1:12 5 2 Uyanul Huda 36 4 1:07 5 3 As-Syifa 25 2 1:06 4 4 Baiturrahman 32 4 1:16 2 5 Nurul Fiqri 60 4 1:10 6 6 Daarul Ibtida 85 4 1:15 6 7 Al-Ittihad 15 4 1:07 2 8 Az-Zahra Serut 59 3 1:12 5 9 Insan Mulia 36 3 1:06 6 10 Darul Ihsan 42 4 1:10 4 11 Tahdzibiyah Islamiyah 61 4 1:20 3 12 Al-Baqiyatu Sholihat 43 4 1:07 6 13 Auladi Gemintang 116 2 1:19 6 14 Pelangi 42 1 1:10 4 15 Hidāyatul Muttaqien 97 4 1:14 7 16 Nurul Islam 90 4 1:13 7 17 Al_Hidayah 47 3 1:09 5
Bersambung pada kolom berikut
18 Nur Ilahi 14 2 1:03 4 19 Al-Istiqomah 25 2 1:07 4 20 Nurul Hidayah 59 4 1:08 7 21 Nurul Qodar 38 4 1:08 4 22 Ad-Diniyah 47 4 1:05 8 23 Al-Khoirot 82 4 1:14 6 24 Al-Amanah Setu 68 2 1:11 6 25 Nurul Iman 81 2 1:10 8 26 Al-Maryamah 35 2 1:07 5 27 Al-Muttaqien 77 4 1:19 4 28 Ummul Qura 110 4 1:10 11 29 Unwanul Falah 61 4 1:12 5 30 Al-Amanah Serpong 68 5 1:17 4 31 At-Takwa 70 4 1:12 6 32 Nurul Huda Pd. Aren 36 2 1:05 7 33 Miftahul Ulum 42 2 1:05 8 34 Al-Zahra Indonesia 31 3 1:10 3 35 Ar-Rahmaniyah 75 4 1:11 7 36 Rusdiyatush Syibyan 45 2 1:07 6 37 Nurul Hikmah 70 4 1:18 4 38 Al-Ghulam 81 1:12 7 39 Fatayatul mardlotilla 45 2 1:11 4 40 Al-Mu'minun 110 7 1:14 8 41 Al-Intiba 68 4 1:08 8 42 As-Salam 86 4 1:12 7 43 Al-Mukarramah 86 4 1:12 7 44 Bani Abbas 44 1:07 6
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tidak  ada seorang guru mengajar lebih dari 40 anak, paling  banyak  seorang  guru  mengajar  20 anak,  sekitar  40%  (17  MDTA)1  orang  guru mengajar di bawah 10 orang siswa, bahkan ada satu MDTA (Nur Ilahi) yang 1 orang guru hanya  mengajar  tiga  orang  siswa,  sekitar 60%  (26  MDTA)  1  orang  guru  mengajar di  bawah  20  siswa.  Jika  dikaitkan  dengan SPM rasio siswa dengan guru sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452

## Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang harus ada dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  (MDTA) adalah:  1)  Ruang  Kelas/belajar,  2)  Ruang Kepala MDTA, 3) Ruang Praktik Keagamaan, 4)  Ruang  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan, yang terpisah dengan ruang kepala, dan 5) WC. Selain itu, penyelenggara MDTA bertanggung jawab atas ketersediaan: 1)  buku  teks  yang  sudah  ditetapkan kelayakannya  oleh  Kementerian  Agama sebanyak  peserta  didik,  2)  satu  set  alat peraga  kegiatan  pembelajaran,  3)  memiliki minimal 50 judul buku pengayaan, dan 4) 10 buku referensi.

## Ruang Belajar
Sarana  prasarana  yang  ada  dalam  ruang belajar,  yaitu:  meja,  kursi,  meja  dan  kursi guru,  serta  papan  tulis  dan  lemari.  Dari  44 madrasah diniyah yang mengisi instrumen, ada  sekitar  39%  (17  MDTA)  yang  sarana dalam  ruang  belajarnya  lengkap,  25%  (11) madrasah  diniyah  yang  ada  meja  kursi murid, meja kursi guru dan papan tulis 25% (11),  madrasah  diniyah  hanya  ada  meja murid  dan  papan  tulis  7%  (3),  madrasah diniyah  hanya  memiliki  papan  tulis  saja, (Fatayatil Mardhotilla, Bani Abbas, Al-Intiba), dan 4% (2) madrasah diniyah yang memiliki meja  murid,  meja+kursi  guru,  papan  tulis, dan lemari. MDTA yang tidak memiliki kursi murid  kegiatan  pembelajaran  dilakukan secara lesehan, seperti (MDTA As-Salam).
Dalam  SPM  dijelaskan  untuk  setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangan kelas  dan  sarana  yang  dapat  digunakan untuk  kegiatan  pembelajaran.  Berdasarkan
data di atas sekitar 93% Madrasah Diniyah sudah  memiliki  ruang  belajar,  hanya  7%  (3 MDTA)  yang  tidak  memiliki  ruang  belajar, kegiatan  pembelajaran  di  madrasah  ini dilakukan  di  masjid,  teras  rumah  (Fatayatil Mardhotillah).

## Ruang Kepala dan Guru
Menurut standar pelayanan minimal, ruang kepala  terpisah  dengan  ruang  guru,  dari 44  madrasah  diniyah  yang  mengisi  angket hanya sekitar 18% (8) madrasah diniyah yang ruangan  kepala  dan  ruang  guru  terpisah, 71% (31) madrasah diniyah ruangan kepala dan  ruangan  guru  gabung,  dan  11%  (5) madrasah  diniyah  tidak  memiliki  ruangan kepala  dan  ruangan  guru.  Ruangan  kepala dan  ruangan  guru  setidaknya  memiliki sarana  berupa,  meja  dan  kursi,  lemari dokumen  dan  kursi  tamu.  Kondisi  rill  di lapangan  tergambar  pada  grafik  di  bawah ini.

## Grafik 2

## Tempat Ibadah
Dari 44 MDTA yang mengisi instrumen, MDTA yang  memiliki  tempat  ibadah  hanya  23% (10), MDTA, 77% (34), MDTA tidak memiliki tempat  ibadah.  MDTA  yang  tidak  memiliki tempat  ibadah  praktik  keagamaannya dilaksanakan  di  dalam  ruang  kelas, bahkan  ada  1  MDTA  yang  kegiatan  belajar mengajarnya  dilaksanakan  di  teras  rumah,
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian) yaitu  madrasah  Fatayatul  Mardhotilla.  Jadi segala kegiatan dilaksanakan di teras rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik di bawah ini.
Grafik 3

## Ruang Praktikum
Dari  44  MDTA,  yang  mempunyai  ruang praktik keagamaan dan peralatannya hanya 18%  (8  MDTA),  sekitar  18%  (8  MDTA), mempunyai  ruangan  praktik  keagamaan, akan  tetapi  tidak  ada  peralatannya,  12% (5  MDTA)  ada  peralatan  praktik  tapi  tidak mempunyai  ruang  praktik,  dan  52%  (23 MDTA),  tidak  memilki  ruangan  dan  alat praktik. Jika dilihat dalam Standar Pelayanan Minimal,  MDTA  yang  mempunyai  ruangan dan alat praktik sekitar.

## Buku Teks (Pembelajaran)
Dalam Standar Pelayanan Minimal tersediaan buku  teks  sebanyak  peserta  didik,  minimal 50  judul  buku  pengayaan,  dan  10  buku referensi.  Dari  44  MDTA,  sekitar  98%  (43) MDTA  mempunyai  buku  pelajaran  1  paket hanya  untuk  pegangan  guru  saja.  Hanya ada 1 MDTA (At-Takwa) yang memiliki buku teks sebanyak 20. Agar siswa memiliki buku diperintahkan  untuk  difotokopi,  seperti  di MDTA  Al-Mu’minun.  Untuk  memperoleh satu  paket  buku  MDTA  harus  membelinya dari FKDT seharga Rp. 160.000,-. Untuk buku pengayaan hanya satu MDTA yang memiliki
buku  pengayaan  sebanyak  30  (MDTA  At- Takwa).

## Manajemen Pengelolaan
Prinsip  dasar  manajemen  ada  4,  yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksana- an,  dan  pengawasan.  Dari  empat  tersebut, kemudian dijabarkan oleh peneliti ke dalam daftar isian, dengan rencana kerja madrasah, notulasi  rapat,  struktur  organisasi,  surat tugas  dan  SK  mengajar,  daftar  inventaris barang,  absensi  guru,  laporan  kegiatan, laporan  tahunan,  buku  kas,  serta  buku  kas pembantu.
Grafik 4
Berdasarkan grafik di atas SK mengajar guru  dimiliki  oleh  semua  madrasah,  hal itu  dimungkinkan  digunakan  untuk  syarat pencairan  tunjangan  fungsional  dari Kementerian  Agama.  Daftar  hadir  guru  42 madrasah  dan  Rencana  Kerja  Madrasah (RKM)  hanya  11  madrasah  yang  memiliki. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di atas.

## Kurikulum dan Pembelajaran
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah  di Kota  Tangerang  Selatan  menggunakan kurikulum  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis Nomor  2350  Tahun  2012.  Kanwil  Kemenag Provinsi  Banten  memiliki  buku  pedoman

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452
pendirian, pengembangan dan pengelolaan MDT  sendiri  yang  diadopsi  dari  pedoman kurikulum Kemenag Pusat. Dalam Kurikulum (Standar  Isi)  di  Provinsi  Banten  disebutkan, tujuh  mata  pelajaran  yang  harus  diajarkan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDTA)yaitu: Al-Qur'an,  Hadis,  Akidah,  Akhlak,  Fiqih, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab serta muatan lokal  (Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Banten, 2012:115).

## Tabel 4
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
No Mata Pelajaran MDTA I II III IV 1 Al-Qur'an 2 2 2 2 2 Hadis 2 2 2 2 3 Aqidah 2 2 2 2 4 Akhlak 2 2 2 2
5 Bahasa Arab 4 4 4 4 6 Tarikh Islam 2 2 2 2
7 Fiqih 4 4 4 4 Jumlah 18 18 18 18
Tiap MDTA,
dalam seminggu
pembelajaran  hanya  libur  sehari  atau dengan  kata  lain  30  minggu  dalam  satu semesternya.  Pengembangan  kurikulum (penambahan  muatan  mata  pelajaran) dilakukan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di pondok pesantren. Misalnya, di MDTA As-Salam terdapat mata pelajaran Nahu, Sharaf, dan Ta’lim Muta’alim.
Dalam  Standar  Pelayanan  Minimal, pembelajaran  Diniyah  Takmiliyah  meliputi: 1) setiap guru mengajar 18 jam pelajaran per minggu, 2) PBM dilakukan selama 30 minggu per  tahun,  3)  setiap  guru  menerapkan RPP  yang  disusun  berdasarkan  silabi  tiap mata  pelajaran,  4)  mengembangkan  dan menerapkan  program  penilaian,  5)  Kepala Madrasah Diniyah melakukan supervisi kelas 2  kali  tiap  semester,  6)  guru  melaporkan
hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala, Orangtua,  dan  anak  didik,  dan  7)  Kepala Madrasah  Diniyah  melaporkan  hasil  ujian akhir kepada orangtua.
Administrasi  pembelajaran  sekitar  91% (40)  MDTA  membuat  jadwal,  93%  (41), absensi  siswa,  89%  (39)  MDTA  memiliki raport, 84% (37) MDTA memiliki ijazah dan 75%  (33)  MDTA  memiliki  buku  penilaian. Sedangkan RPP, buku supervisi kepala MDTA, hanya  6  MDTA  yang  membuat.  Sebagai lembaga  pendidikan  keagamaan  penting kiranya  apabila  ada  buku  pengamatan sikap keberagamaan siswa, namun hanya 7 lembaga  yang  menyatakan  telah  memiliki buku  pengamatan  sikap  terhadap  siswa. Lebih  jelasnya  tergambar  pada  grafik  di bawah ini.
Grafik 5
Ulangan  akhir  semester  madrasah  dan ujian  akhir  dilakukan  madrasah  melalui koordinasi  Forum  Komunikasi  Diniyah Takmiliyah  (FKDT)  kabupaten/kota.  Naskah ujian MDTA pengadaannya dikoordinir oleh FKDT,  dan  MDTA  membeli  soal  seharga Rp.  10.000,-.  Nilai  hasil  ujian  akhir  berada di  MDTA  masing-masing,  sebagian  MDTA mengirim daftar nilainya ke FKDT, sebagian lagi  tidak.  Ijazah  yang  diterima  oleh siswa  MDTA  belum  menjadi  syarat  untuk melanjutkan ke SMP/MTs.

## Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan
Dari  pertanyaan,  berapa  kali  dalam  tahun 2014,  pengawas  melakukan  kunjungan  ke Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  diketahui, bahwa  dari  enam  MDTA  yang  dikunjungi hanya  1  MDTA  yang  menjawab  pernah dikunjungi oleh pengawas, yaitu (MDTA AS- Salam).
Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan tahun 2014 suduh ditetapkan 4 orang pengawas untuk MDTA,  sedangkan  untuk  pembinaan,  baru dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  Kota Tangerang  Selatan.  Biasanya  dilakukan minimal  dua  kali  dalam  setahun.  Bentuk pembinaan  tersebut  adalah  seminar, workshop, dan sosialisasi, baik dalam rangka pengembangan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah,  peningkatan  SDM,  maupun pengembangan  kurikulum.  Selain  itu, kegiatan PORSADIN (Pekan Olahraga Santri Diniyah)  dan  manasik  haji  juga  merupakan bentuk  pembinaan  terhadap  Madrasah Diniyah  Takmiliyah.  Selain  itu,  juga  dalam Program Kegiatan Seksi PAKIS Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan pada bagian B  ada  beberapa  program  terkait  Madrasah Diniyah, yaitu:
1.  Menyusun  data  guru,  siswa,  izin operasional diniyah takmiliyah.
2.  Menyediakan ijazah dan rapor diniyah.
3.  Pembinaan  guru  diniyah  takmiliyah dalam meningkatkan kompetennya.
4.  Menugaskan  guru  diniyah  takmiliyah dalam pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi.
5.  Pembinaan organisasi diniyah takmiliyah.
6.  Pengajuan  tunjangan  fungsional  guru diniyah takmiliyah.
Kantor  Kementerian  Agama  Kota Tangerang  Selatan  juga  memberikan tunjangan  fungsional  kepada  guru-guru MDTA  sebanyak  Rp.  250.000,-/bulan.  Dari 496 guru ada sekitar 38% (303 orang) guru yang mendapat tunjangan fungsional.
Karena  penyelenggaraan  pelayanan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  berada  di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, maka  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  wajib memberi  laporan  tentang  perkembangan madrasah  kepada  Kementerian  Agama. Biasanya,  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah memberikan  laporan  setiap  6  bulan  sekali dalam  bentuk  laporan  semester  yang berisi  tentang  hasil  penilaian  ujian  serta data  terbaru  mengenai  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  (wawancara,  Kepala  MDT  Bani Abbas, Muhtadi, 25 Februari 2015).

## Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan
Untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, Kementerian
Agama membuka  peluang  bagi  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  untuk  mencari  dukungan pendanaan  dari  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota.  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  dapat  mengajukan permintaan  bantuan  ke  Kementerian Agama atau pemerintah kota melalui Forum Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT). Madrasah mengajukan permintaan dengan cara  membuat  proposal  yang  diajukan melalui  FKDT.  Selanjutnya,  FKDT  sebagai lembaga  independen  yang  menaungi Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  meneruskan proposal tersebut, baik ke pemerintah kota atau pun Kementerian Agama.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)
Selain  dari  pemerintah,  sumber pembiayaan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah berasal dari siswa/orangtua dan masyarakat. Dalam  kasus  MDTA  As-Salam  dan  MDTA Al-Intiba,  madrasah  ini  sama  sekali  tidak membebankan  biaya  pendidikan  kepada siswa/orangtua  siswa  alias  gratis.  Sumber dana yang digunakan adalah dana yayasan atau  sumbangan  dari  para  donatur. Sementara itu, masalah pembiayaan di MDTA Al-Mu’minun cukup terbantu dengan Taman Kanak-Kanak  (TK)  Al-Mu’minun.  Selain itu,  siswa  juga  dipungut  bayaran.  Adapun MDTA  Al-Mukarromah  memiliki  sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  siswa,  yang membayar iuran sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan.  Sementara  itu,  sumber  pembiayaan MDTA Bani Abbas berasal dari yayasan dan iuran siswa sebesar Rp. 5.000 per bulan.

## Kontribusi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan belum  memberikan  konstribusi  terhadap madrasah  diniyah  (wawacara,  Ketua FKDT  Kota  Tangerang  Selatan,  tanggal  19 Februari  2015).  Hal  ini  dikarenakan  belum ada  Peraturan  Daerah  tentang  Madrasah Diniyah,  akan  tetapi  tanggal  5  September 2014  PERDA  tentang  Madrasah  Diniyah sudah  ada.  Hasil  wawancara  dengan salah  satu  anggota  DPRD  Kota  Tangerang Selatan,  lahirnya  PERDA  tentang  Madrasah Diniyah  di  Kota  Tangerang  Selatan  bukan berdasarkan usulan pemerintah, akan tetapi berdasarkan  anggota  dewan  yang  merasa prihatin  terhadap  insfrastruktur  Madrasah Diniyah  yang  ada  di  Kota  Tangerang Selatan,  dan  keinginan  untuk  memberikan pendidikan  keagamaan  yang  maksimal kepada anak didik sesuai dengan motto Kota
Tangerang Selatan, yaitu religius. Selama ini, pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan sangat  berhati-hati  memberikan  bantuan dari APBN karena belum ada PERDA tentang Madrasah  Diniyah  atau  regulasi  yang mengatur masalah tersebut.

## Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah lembaga sosial, kemasyarakatan dan keagamaan,  sebagai  mitra  Kementerian Agama  yang  berfungsi  untuk  sebagai wahana pemberdayaan
SDM pada pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah serta  sebagai  wadah  silaturahim  untuk membangun komunikasi sesama madrasah diniyah  se-Indonesia  (An  Nashire  2016,  1). Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  di Kota Tangerang Selatan berdiri pada tanggal 14 April 2012. FKDT Kota Tangerang Selatan, berperan  aktif  dalam  pengembangan madrasah  diniyah  dengan  melakukan beberapa  program  yang  berkaitan  dengan peningkatan  mutu  madrasah  diniyah, tahun  2015  FKDT  Kota  Tangerang  Selatan mengadakan  kegiatan  pembinaan  untuk memperdalam  metode  pembelajaran  di madrasah  diniyah,  anggaran  dari  kegiatan ini  berasal  dari  swadaya  guru  diniyah takmiliyah,  ketika  menerima  tunjangan fungsional  dipungut  iuran  sebesar  Rp. 100.000,-.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  di Pondok Pesantren Al-Amanah Setu, dengan mengundang  4  narasumber,  dan  dihadiri sebanyak  120  guru  madrasah  diniyah takmiliyah, diadakan pada tanggal 25 Januari 2015. Selain itu, ada beberapa program yang direncanakan  oleh  FKDT  seperti  tergambar di tabel di bawah ini.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452

## Tabel 4
Program Kegiatan FKDT Tangerang Selatan
No Nama Kegiatan Tujuan Program Sasaran Sumber Dana 1 Pembinaan guru tentang pembuatan administrasi kelas Meningkatkan kualitas guru dalam pembuatan program administrasi kelas
Kas dan proposal 2 Pembinaan guru bidang studi mata pelajaran Meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran Guru bidang Studi 3 Mengkomuni- kasikan Perda Diniyah ke masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan keagamaan Masyarakat Kota Tangerang Selatan
4 Melakukan Komunikasi Diplomatis dengan DPRD dan PEMDA Akses mendapatkan Bantuan dalam memenuhi kebutuhan/
Operasional
Organisasi dan Diniyah Kas 5 Seminar Pendidikan tentang gejala sosial pada anak akibat dari tekhnologi Perhatian pendidik & orang tua terhadap dampak teknologi pada anak Guru DTA Kas dan Proposal 6 DDTK (Pendidikan di tempat kerja) Upaya peningkatan mutu Tenaga Pendidik di DTA Guru DTA 7 Diktat Administrasi, Organisasi & Evaluasi Memberikan pengetahuan tentang tata kelola administrasi, Organisai dan Evaluasi di Diniyah Guru DTA 8 Pengadaan Buku Mata Pelajaran Diniyah Takmiliyah Sebagai sarana dalam meningkatkan KBM Diniyah Takmiliyah 9 Mencari jalan usaha lain untuk peningkatan sarana dan Prasarana DTA di Tangerang Selatan Memberikan Kemudahan dalam Meningkatkan Kualitas kondisi Sarana & Prasarana
DTA
Sumber: Dokumen FKDT Kota Tangerang Selatan

## Dukungan dan Hambatan
Menurut  Wina  Sanjaya  (2008,  25),  bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  kegiatan  proses  sistem pembelajaran,  di  antaranya:  faktor  guru, faktor  siswa,  sarana,  alat,  media  yang tersedia, dan lingkungan. Begitu juga yang terjadi di MDTA sasaran penelitian yang ada di  Kota  Tangerang  Selatan.  Adapun  faktor pendukung  yang  dirasakan  MDTA  dalam penyelenggaraan pendidikan seperti, adanya regulasi  terkait  dengan Pendidikan  Diniyah Takmiliyah  antara  lain:  PMA  Nomor  13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Penerbitan PERDA tentang Madrasah Diniyah,  bantuan  tunjangan  fungsional untuk  guru,  dengan  segala  kekurangan MDTA  mempertahankan  eksistensinya dengan  dukungan  masyarakat,  mayoritas guru  MDTA  sudah  S1,  dan  dengan  adanya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.
Selain  ada  dukungan  ada  juga hambatan, menurut El Saha (2008, 85), secara umum  kelembagaan  diniyah  takmiliyah menghadapi problem tersendiri di antaranya, penyelenggaraan diniyah takmiliyah sebagian  besar  dikelola  oleh  perorangan atau masyarakat, ormas Islam, yayasan, dan pesantren  yang  menimbulkan  perbedaan orientasi  dan  kepentingan.  Kesadaran masyarakat masih  kurang akan pentingnya MDTA untuk anak, apalagi kalau sudah SMP dan SMA tidak mau masuk madrasah diniyah lagi.  Oleh  sebab  itu,  dukungan  masyarakat sendiri  belum  sepenuhnya  maksimal bagi  penyelenggaraan  dan  peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.  Waktu  pembelajaran  MDTA terbentur  dengan  jam  tambahan  atau Kegiatan Ekstra Kurikuler di SD/MI. Guru atau pendidik yang belum S1 atau telah S1 bukan
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)
Kependidikan, kurangnya komunikasi antara MDTA  dan stakeholder ,  dan  pembelajaran tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan oleh pengawas Kemenag sangat jarang dilakukan, soal ujian yang  harus  dibeli,  sedangkan  dana  MDTA tidak memadai. Hambatan ini juga dirasakan oleh  MDTA  yang  ada  di  Kota  Tangerang Selatan.  Selain  itu,  juga  arah  kebijakan dan  strategi  pemerintah.  Dalam  hal  ini, Kementerian  Agama,  untuk  peningkatan kualitas  pengelolaan  kelembagaan  dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah belum sepenuhnya jelas. Standar Pelayanan Minimal  yang  ditetapkan  untuk  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  juga  tampaknya  belum mempertimbangkan  secara  cermat  kondisi nyata  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  di lapangan.  Ada  beberapa  komponen  dalam SPM  itu  jelas  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri oleh  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tanpa adanya kontribusi nyata pemerintah. Sebagai contoh,  ketersediaan  buku  teks  sebanyak peserta didik harus memiliki 10 judul buku referensi dan 50 judul buku pengayaan yang menjadi komponen lain dalam SPM tersebut. Dengan sumber pembiayaan yang umumnya bersifat  mandiri,  apakah  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  dapat  memenuhi  ketentuan tersebut?  Dukungan  berupa  regulasi  saja, tanpa  disertai  dukungan  pembiayaan, pembinaan dan pengawasan yang memadai,  tidak  akan  mampu  mendorong peningkatan  kualitas  pengelolaan  maupun pembelajaran di
Madrasah Diniyah
Takmiliyah.  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal ini,  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan belum  memberikan  konstribusi  terhadap madrasah diniyah, mudah-mudahan dengan adanya  PERDA  tentang  madrasah  diniyah di  Kota  Tangerang  Selatan.  Pemerintah
daerah  dapat  mengalokasikan  anggaran untuk  peningkatan  mutu  penyelenggaraan Madrasah Diniyah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Secara umum, pelaksanaan penyelanggaraan  Madrasah  Diniyah
Takmiliyah  Awaliyah  (MDTA)  di  Kota Tangerang  Selatan  belum  dapat memenuhi  seluruh  komponen  Standar Pelayanan  Minimal  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  sebagaimana  ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam  Kementerian  Agama  Nomor 6710  Tahun  2014.  SPM  yang  telah terpenuhi sebagian besar MDTA di Kota Tangerang  Selatan,  yaitu  jarak  tempuh siswa  ke  MDTA  untuk  kepala  MDTA 79% sesuai dengan SPM, jumlah siswa perkelas atau rasio guru – siswa, ruang belajar  sekitar  93%  sudah  terpenuhi, hanya 7% (3) MDTA yang tidak memiliki ruang  belajar.  SPM  yang  belum  dapat dipenuhi  MDTA,  ketersediaan  ruang terpisah  guru  dan  kepala  MDTA, ketersediaan  buku  referensi  dan  buku pengayaan, alat peraga, tempat ibadah, tingkat  pendidikan  minimal  guru  baru sekitar 47% sesuai SPM, dan ketiadaan pengawas bagi MDTA.
2.  Kendala-kendala yang dihadapi
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dalam upaya  memenuhi  Standar  Pelayanan Minimal di antaranya: 1) Penyelenggara: pengelolaan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah  di  Kota  Tangerang  Selatan sebagian  besar  masih  dikelola  oleh

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452
milik  sendiri  atau  perorangan.  Meski sebagian  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah telah  dikelola  oleh  badan  hukum berbentuk yayasan, namun pengelolaan yayasan  itu  masih  berlangsung  atas dasar  ‘hubungan  kekeluargaan’,  bukan atas  dasar  hubungan  kerja  yang profesional.  Penyelenggara  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  umumnya  juga belum  mampu  menjalin  komunikasi yang  efektif  dengan  para  pemangku kepentingan. 2) Orangtua dan masyarakat: masih rendahnya kesadaran orangtua  dan  masyarakat  untuk menyekolahkan  anaknya  di  Madrasah Diniyah Takmiliyah. 3) Pemerintah: arah kebijakan  dan  strategi  pemerintah. Dalam  hal  ini,  Kementerian  Agama untuk peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan  dan  pembelajaran  di Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  belum sepenuhnya  jelas.  Standar  Pelayanan Minimal  yang  ditetapkan  untuk Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  juga tampaknya belum  mempertimbangkan secara  cermat  kondisi  nyata  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  di  lapangan. Beberapa  komponen  dalam  SPM  itu jelas  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri  oleh Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tanpa adanya  kontribusi  nyata  pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan buku teks sebanyak peserta didik harus memiliki 10 judul buku referensi dan 50 judul buku pengayaan  yang  menjadi  komponen lain  dalam  SPM  tersebut.  Dengan sumber  pembiayaan  yang  umumnya bersifat  mandiri,  apakah  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  dapat  memenuhi ketentuan tersebut? Dukungan berupa  regulasi  saja,  tanpa  disertai
dukungan  pembiayaan,  pembinaan, dan  pengawasan  yang  memadai, tidak  akan  mampu  mendorong peningkatan  kualitas  pengelolaan  dan pembelajaran  di  Madrasah  Diniyah Takmiliyah.  Pemerintah  daerah,  dalam hal  ini  pemerintah  Kota  Tangerang Selatan belum memberikan konstribusi terhadap Madrasah Diniyah.

## Saran
1.  Kementerian
Agama, khususnya
Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan Pondok  Pesantren  perlu  melakukan sejumlah hal berikut:
a.  Mengembangkan  regulasi  dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi  nyata  lembaga  pendidikan
Madrasah Diniyah Takmiliyah. Standar Pelayanan Minimal
Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM- MDT)  memang  sangat  dibutuhkan sebagai  kerangka  acuan  bagi peningkatan  kualitas  pengelolaan kelembagaan  dan  pembelajaran di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Namun,  penetapan  komponen- komponen SPM perlu dibuat dengan mempertimbangkan kondisi umum Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dan selanjutnya  dilakukan  peningkatan secara  bertahap  sesuai  dengan perkembangan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah. Hal ini guna menghindari agar SPM-MDT tidak hanya menjadi kebijakan “di atas kertas”, yang sulit atau mustahil diimplementasikan.
b.  Menyiapkan  berbagai  program dukungan  dan  penganggaran yang  diperlukan  guna  mendorong
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)
pencapaian  SPM  oleh  Madrasah Diniyah Takmiliyah. Program dukungan  itu  berupa  penyediaan, peningkatan kualitas, dan peningkatan  kesejahteraan  tenaga pendidik  pada  Madrasah  Diniyah Takmiliyah;
pengembangan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal  pengelolaan  atau  manajemen, serta  evaluasi  maupun  bantuan peningkatan  sarana  dan  prasarana pendidikan.
c.  Menjalin  kerjasama  yang  lebih nyata dan terukur dengan berbagai instansi  pemerintah  lainnya,  mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/ kota,  seperti  dengan  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan  demikian,  dukungan  yang diberikan pemerintah daerah bukan hanya  atas  inisiatif  dan  ‘kebaikan hati’  masing-masing  pemerintah daerah  tanpa  penetapan  target

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nashire,  Tatang  Royani.  2016.  "Peran  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT)  Terhadap Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)". Makalah, Presentasi Workshop tanggal 28-30 September, Hotel Savero Bogor.
Daulay, Haidar Putra. 2002. Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara . Jakarta: Rineka Cipta.
Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren.  2013. Pedoman  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah . Jakarta: Kementerian Agama RI.
Djubaedi,  Dedi.  2012. Madrasah  untuk  Indonesia  Masa  Depan .  Direktorat  Pendidikan  Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
El  Saha,  Ishom.  2008. Dinamika  Madrasah  Diniyah  di  Indonesia:  Menelusuri  Akar  Pendidikan  Non Formal . Jakarta: Pustaka Mutiara.
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. 2012. Pedoman Pendirian, Pengembangan, dan Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Provinsi Banten .

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452
keberhasilan  yang  terukur  dan dapat dipantau dari waktu ke waktu.
d.  Mengembangkan mekanisme pembinaan  dan  pengawasan  bagi FKDT,  sehingga  forum  ini  dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan  kualitas  penyelenggaraan dan  pembelajaran  Madrasah  Diniyah Takmiliyah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  dapat  terwujud  karena  bantuan dari  berbagai  pihak.  Kepala  Balai  Litbang Agama  Jakarta  sebagai  lembaga  yang memberikan dana untuk dilakukan penelitian ini,  diucapkan  terima  kasih.  Begitu  juga, terima  kasih  kepada  Kasi  PAKIS  Kemenag Kota  Tangerang  Selatan,  Ketua  FKDT,  Kota Tangerang Selatan, serta para kepala MDTA yang  ada  di  Kota  Tangerang  Selatan,  serta kepada pihak-pihak lain yang secara individu atau  instansi  membantu  selama  penelitian dilakukan.
Mulyana. 2015. "Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung, Menuju Pencapaian Standar Pelayanan Minimum". Jurnal Penelitian dan Kemasyarakatan , Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, Vol. 28, No. 3, Oktober-Desember 2015.
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman.
Sanjaya, Wina. 2008. Starategi Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan) . Jakarta: Pranada Media.
Soebahar, Abd. Halim. 2013. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanasi Guru sampai Undang-Undang Sisdiknas . Jakarta: Rajawali Pers.
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Nomor  3201  Tahun  2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal ...     (Nursalamah Siagian)
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 433 - 452