## Gereja dalam Realitas Sosial Indonesia Masa Kini
Ezra Tari, Jeni Isak Lele Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur tariezra@gmail.com, isakleleneni@gmail.com
Abstract: This study aims to discover the function of the church in present-day reality. The church is confronted with self-actualization in today's complex context. The writer wants to show off the principle of the church which is constantly being renewed. The church as an organism  is  willing  and  able  to  transform  social  conditions.  The  method  used  in  this  re- search  is  qualitative  research  with  a  literature  review  approach.  The  approach  empha- sizes  the  research  for  theoretical  studies  and  values  that  develop  based  on  scientific studies. The writer concluded that, the church must be involved in nation-building; renewal in all aspects of human life; the church contributes to upholding the law, human rights, and the role of women; the church becomes a place to uphold honesty, justice and truth.
Keywords: church; church in Indonesia; church’s role; reactualization; social reality
Abstrak :  Kajian tulisan  ini  bertujuan  menemukan  fungsi  gereja  dalam  realitas  masa  kini. Gereja  diperhadapkan  kepada  reaktualisasi  diri  dalam  konteks  masa  kini  yang  kompleks. Penulis hendak menyuarakan lagi prinsip gereja yakni terus-menerus diperbaharui. Gereja sebagai organisme mau dan mampu mentransformasi kondisi sosial. Cara yang digunakan dalam  penelitian  adalah  prinsip  kualitatif  dengan  pendekatan  telaah  literatur.  Pendekatan menekankan  penelusuran  kajian  teoritis  dan  nilai  yang  berkembang  berdasarkan  kajian ilmiah.  Penulis  memberi  kesimpulan  bahwa,  gereja  harus  terlibat  dalam  pembangunan bangsa;  pembaruan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  manusia;  gereja  turut  andil  dalam menegakkan  hukum,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  peran  perempuan;  gereja  menjadi  wadah menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
Kata kunci: gereja; gereja di Indonesia; reaktualisasi; peran gereja; realitas sosial

## 1. Pendahuluan
Gereja dipanggil untuk berkarya di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Dalam memahami keberadaannya itu gereja kembali disadarkan bahwa ia mengemban tugas yang sama dan tidak berubah, yaitu mengabarkan Injil yang utuh dan menyeluruh. Dalam bagian ini peneliti akan menguraikan realitas sosial  masa kini di Indonesia  ketika gereja hadir di dalamnya. Gereja sebagai persekutuan yang sedang diutus Tuhan untuk berkarya dan ber- kiprah di tengah dunia, tidak bisa tidak harus menjadi sebuah komunitas yang berinteraksi, berelasi,  bahkan  memainkan  peran  di  setiap  aspek  kehidupan  termasuk  dalam  bidang sosial. Dalam konteks pelayanannya  gereja harus memiliki visi yang jelas tentang realitas kehidupan sosial. Sebab itu gereja bukan sebuah persekutuan yang statis, yang diam.
Gereja  adalah  persekutuan  yang  dinamik  dan  kreatif  karena  gereja  mengemban tugas pelayanan di tengah realitas dunia ini.  Tidak dapat dipungkiri bahwa gereja-gereja di Indonesia  lahir  dalam  konteks  sosial  yang  terpisah-pisah.    Keterpisahan ini  menyebabkan adanya kebiasaan untuk berpikir sendiri-sendiri. Menurut John Titaley Gereja memikirkan

## JURNAL TERUNA BHAKTI
ISSN: 2622-5085 (online), 2622-514X (print) Volume 3, No 1, Agustus 2020; (25-35)
Available at: http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna
dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di daerah lain. 1 E. G. Sunggih mengatakan bahwa  pemerintah  adalah  teman  gereja.  Ini  dibuktikan  dengan  diundangnya  tokoh pemerintahan  dalam  setiap  persidangan  gereja.  Persidangan  gereja  belumlah  lengkap  jika tidak  dihadiri  oleh  wakil  dari  pemerintah. 2 Gereja  cenderung  membiarkan  negara  terlalu campur  tangan.  Sebaliknya,  gereja  kurang  campur  tangan,  ketika  kekuasaan  telah  disele- wengkan, keadilan tidak dilaksanakan. Gereja pada umumnya hanya selalu berkata bahwa pemerintah adalah wakil Allah dan gereja harus tunduk dan hormat, sehingga gereja tidak lagi  menyuarakan  suara  profetisnya  yaitu  mengkritik  dengan  keras  pejabat-pejabat  yang korupsi, kolusi, dan nepotisme dan yang dengan sewenang-wenang menggunakan kekuasa- an  untuk  menindas  rakyat  kecil.  Gereja-gereja  pun  diporakporandakan  dan  diintervensi oleh penguasa, namun gereja dan para pemimpinnya hanya dapat berkata berdoa dan ber- sabar  tanpa  ada  sikap  untuk  mengadakan  pembelaan  sebagai  suatu  protes  terhadap  kese- wenangan penguasa.
Di era reformasi sekarang ini terkesan gereja mencoba membangun pola hubungan yang  baru,  meskipun  belum  terlalu  signifikan.  Tetapi  setidaknya  dapat  dikatakan  bahwa sudah  ada  pembaharuan  dalam  pola  hubungan  antara  gereja  dan  negara.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  salah  satu  pesan  Majelis  Pekerja  Harian  Persekutuan  Gereja-Gereja  Indonesia (PGI)  pada  awal  reformasi,  kondisi  yang  kini  dihadapi  bangsa  Indonesia  seperti  ketertu- tupan  dan  macetnya  komunikasi  politik,  yang  memudahkan  tersulutnya  keresahan,  dan aspirasi  rakyat  semakin  tersumbat.  Negara  ini  perlu  segera  diselamatkan  dari  kekuasaan yang dikendalilkan hanya untuk kepentingan sebagian masyarakat dan mengorbankan hak- hak  serta  kepentingan  sebagian  lainnya.  Sangat  memprihatinkan  bahwa  isu  SARA  telah menjadi  kendaraan  dari  frustrasi  rakyat  yang  secara  potensial  dapat  menjadi  faktor disintegrasi bangsa ini. 3 Meskipun pembaharuan dalam pola hubungan masih lebih banyak sebatas  wacana,  tetapi  setidaknya  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  kritis  gereja  terhadap negara dalam era reformasi telah ada dibanding masa pra reformasi.
A.A. Yewanggoe, dalam Konsultasi Teologi dan Pendidikan Teologi di Sukabumi, Jawa  Barat  pada  tanggal  23-28  November  1970  menjelaskan  tentang  dasar  pemikiran teologi  bagi  gereja  dan  persoalan-persoalan  sosial  setelah  kemerdekaan.  Bahwa  gereja- gereja  di  Indonesia  harus  mulai  memeriksa  ulang  secara  kritis  warisan  teologi  yang dianutnya. 4 Selain  itu  relasi  antara  gereja  dengan  negara  ini  perlu  dikontekstualisasikan pula  di  dalam  hubungan  antara  gereja,  negara,  dan  pasar.  Secara  sosiologis,  pasar  adalah gejala  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  relasi  sosial  dan  persaingan  status.  Sehingga  pasar
1 John. A. Titaley, “Hubungan Gereja Dan Negara,” in Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia Hak-Hak Asasi Manusia , ed. Weinata Sairin and J.M Pattisina (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996). 39.
2 Emanuel Gerrit Singgih, Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000). 10
3 Pesan  Majelis  Pekerja  Harian  PGI kepada  Pimpinan  Para  Anggota  DPR  RI  dan  MPR  RI Berkenaan dengan Pelaksanaan Sidang Umum MPR RI 1-11 Maret 1999.
4 Rudy Harold, Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan , Jurnal Jaffray , vol. 15, 2017.
bersama dengan organisasi bisnis dan gejala ekonomi lainnya senantiasa tertanam di dalam masyarakat dan bukan berada di luar struktur-struktur sosial yang lain. 5
Dalam  hal  ini  kedudukan  gereja  mengalami  penyimpangan  dari  organisasi  yang melayani  kebutuhan umat menjadi  organisasi  yang membela orang miskin. Ada peralihan mengenai  kecenderungan  beragama  yang  awal  mula  hanya  terhenti  pada  masalah  ajaran dan norma saja, kepada teologi yang menelusuri tentang solusi pada persoalan sosial yang berkembang  dalam  masyarakat. 6 Pada  bidang  hukum,  gereja  mendampingi  umat  untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai iman Kristen. 7 Kuyper dalam bukunya Iman Kristen dan Problema Sosial mengingatkan bahwa iman Kristen yang sebenarnya harus terintegrasi secara  hiolistik  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bagi  Kuyper,  ketika  seorang  Kristen  hidup berdasarkan prinsip Kitab Suci, maka ia harus mengamati dan mengurus kehidupan sosial agar menjadi lebih baik bagi masyarakat. 8
Berdasarkan  pemaparan  mengenai  gereja  dan  problematika  sosial  yang  dihada- pinya, maka penulis akan membahas mengenai gereja menyikapi realitas sosial yang ada di Indonesia kini dan di sini. Penelusuran mengenai sikap gereja akan di bahas berikut. Tuju- an dari penulisan ini adalah untuk memberikan pandangan mengenai sikap gereja terhadap problematika sosial yang dihadapinya.

## 2. Metode Peneltian
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  pendekatan  penelahaan literatur. Telaah literatur menggunakan cara pengoleksian data terhadap buku, catatan, dan laporan  mengenai  persoalan  yang  ingin  diselesaikan. 9 Analisis  data,  menurut  Neuman dapat    dilaksanakan  dengan  memakai  pola,  seperti  ragam  perihal  sama  dan  pembuat perbedaan. 10 Studi  kepustakaan  berusaha  menelusuri  penyelidikan  teori,  sumber  pustaka, dan penelitian terdahulu yang saling mengkait dengan situasi sosial, sifat-sifat dan  kaidah yang menjadi banyak dalam kondisi sosial yang diteliti. 11
5 Franscisia SEE Seda, “Gereja Dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia Dan Pancasila Suatu Pendekatan Sosiologis,” Orientasi Baru 22, no. 2 (October 2013): 155–186.
6 Wasisto Raharjo Jati, “Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama,” Walisongo 22, no. 1 (2014): 133–156.
7 Ni Nyoman Fransiska, “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen),” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama (2018): 1–15.
8 Yunus Daniel Anus Laukapitang, “Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Jaffray 14, no. 2 (September 2016): 241. Band: Harls Evan Siahaan, “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51,” Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 2 (2017): 140–155, https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/119.
9 Abdi Mirzaqon T and Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing,” Jurnal BK UNESA 8, no. 1 (2017): 1–8.
10 Martinus Ngabalin, “Berteologi Kontekstual Dari Perspektif Orang Kei Melalui Konsep Duad,” Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen 1, no. 2 (December 2019): 277–293.
11 Mirzaqon T and Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing. 8.

## 3. Pembahasan Realitas Sosial yang Utama: Demokrasi
Victor  Silaen  mengatakan  bahwa  hingga  kini  belum  ada  alternatif  pemikiran  yang menandai kelebihan dan keunggulan demokrasi sebagai sistem untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Memang demokrasi tidak menciptakan surga dalam kehidu- pan dunia, tetapi setidaknya di dalamnya individualitas setiap orang dihargai”. 12 Tak dapat dipungkiri  bahwa  kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia  pada  era  reformasi  sedikit  lebih baik  daripada  masa  sebelumnya.  Pada  masa  pemerintahan  Gus  Dur,  beliau  benar-benar bertekad  menegakkan  demokrasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Jika  pada masa pra reformasi suara rakyat sering tidak didengar, maka dalam era pemerintahan Gus Dur  keadaan  menjadi  sebaliknya.  Semua  orang  diberi  hak  untuk  bersuara.  Sayangnya demokrasi  seringkali  disalahartikan,  sehingga  kemudian  muncullah  tindak-tindak  kekera- san, di mana setiap individu atau golongan demi membela kepentingannya seringkali tidak mau tahu dan peduli dengan yang lain.
Dalam era reformasi belum terlalu ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan bergereja. Menurut E.G. Singgih, pada masa lalu gereja dan persekutuan Kristen seringkali salah  paham  menganggap  diri  sudah  peduli  dengan  masyarakat.  Padahal  yang  dijadikan mitranya adalah pemerintah dan kalangan atas, dengan anggapan bahwa itulah masyarakat. Akibatnya  gereja  tidak  pernah  menunjukan  kepedulian  terhadap  rakyat  di  lapisan  bawah. Gereja  memang  sudah  banyak  membantu  rakyat miskin  dengan  sedekah  tetapi  gereja  ku- rang mendengarkan suara mereka. Tanpa belajar mendengarkan suara rakyat miskin gereja jadi kurang memperjuangkan kepentingan mereka, melainkan kepentingan orang kaya. 13 Ada  perubahan  dalam  kepedulian  Gereja  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  di Indonesia.  Gereja  saat  ini  sedang  berusaha  bersama  pemerintah  menegakan  kehidupan demokrasi  sosial  di  Indonesia  yang  bersendikan  paham  kolektivisme  atau  kebersamaan. John  W.  De  Gruchy mengajak  warga  gereja  ikut berpartisipasi  aktif  berlandaskan  kepada visi profetis. Visi profetis meliputi penegakan keadilan dengan syalom dan kasih, mewujud nyatakan  atau  menghadirkan  kasih  Yesus  dan  implementasi  Kerajaan  Allah,  dan  supaya menjadi  komunitas  yang  tidak  membuat  pembedaan-pembedaan  strata  kehidupan. 14 Zakaria Ngelow mengatakan bahwa gereja sebagai sebagai seyogyanya tidak diseret masuk politik  praktis,  agar  tidak  turut  pada  orang  yang  berkuasa,  dan  tidak  kehilangan  wibawa dalam menyatakan kehendak Allah terhadap penyalagunaan kekuasaan. 15

## Aspek Golongan Sosial
Kompleksitas  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  terkotak-kotak  dalam  golongan  sosial merupakan bagian dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dalam realitas seperti
12 Eka Darmaputera and Victor Silaen, Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru (Jakarta: Yakoma-PGI, 2009). 91
13 Singgih, Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi . 51 14 Aseng Yulias Samongilailai, “Visi Profetis Bagi Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam Demokratis Menurut John W. De Gruchy,” Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani 3, no. 2 (December 2019): 118–132.
15 Victor Silaen, “Kristen Dan Kenaifan Politik: Kritik Atas Sikap Politik PGPI Dalam Pilpres 2014,” Societas 2, no. 1 (2015): 161–208.
ini seringkali tercipta sifat dan sikap individualistik yang eksklusif pada kehidupan masya- rakat. Sikap primordial, eksklusif dan individual mulai menonjol dengan munculnya sikap sukuisme,  mau  menang  sendiri,  sistim  kasta  dan  pengkotakan  dalam  masyarakat.  Hal  ini juga  yang  menciptakan  kesenjangan  sosial  dalam  realitas  hidup  bermasyarakat.  Menurut Soerjono  Soekanto,  selaras  dengan  derajat  sosial  dan  kebudayaan,  maka  ditemukan  tiga klasifikasi masyarakat di Indonesia; yang dikutip dari Selo Sumarjan, yaitu 1) masyarakat bersahaja;  2)  masyarakat  menengah  dan  3)  masyarakat  yang  berpikir  sesuai  tuntutan zaman. 16 Dalam struktur kehidupan sosial masyarakat seperti ini seringkali timbul berbagai konflik  karena  ada  kesenjangan  antara  golongan  yang  satu  dengan  golongan  yang  lain. Rancangan  kalisifikasi  sosial  dipahami  sebagai  susunan  yang  membentuk  lapisan  dan struktur  hubungan  antara  orang-orang  yang  terikat  dalam  sistem  sosial  dan  dibatasi  oleh norma-norma atau bentuk perilaku yang disepakati bersama. 17

## Kemajemukan Agama
Kemajemukan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  segi  etnik,  budaya,  dan  agama. Padahakekatnya  kepelbagaian  merupakan  anugrah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dengan adanya  kemajemukan  tersebut  maka,  manusia  sesuai  penganut  agama  yang  berbeda seyogyanya  mampu berkontestasi  dalam meningkatkan kebaikan dalam hidup ini. 18 Tidak dapat  dipungkiri bahwa kemajemukan agama merupakan salah satu  aspek yang mewarnai wajah  Indonesia  di  mata  dunia.  Pada  era  reformasi  di  bawah  pemerintahan  Gus  Dur Konghucu  kemudian  diterima  sebagai  salah  satu  dari  agama-agama  resmi  di  Indonesia. Akan tetapi  kemajemukan agama di  Indonesia tidak hanya terbatas pada berbagai  agama. Kepelbagaian aliran, paham atau kelompok ada dalam tiap-tiap agama.
Di kalangan Islam   misalnya  ada  dua golongan yaitu Mazhabiah dan Salaviah. Di kalangan  Protestan  kebergaman  internal  ditandai  dengan  kehadiran  berbagai  gereja  yang tergabung  dalam  berbagai  wadah  antara  lain:  PGI,  PGLII  dan  DPI.  Di  samping  itu  juga masih  ada  gereja-gereja  baru  yang  datang  dari  luar  seperti  Amerika  dan  Eropa  serta munculnya kelompok-kelompok Kharismatik. Inilah salah satu realitas yang menjadi kon- teks  realitas  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  salah  satu  hal yang menarik yang perlu dicatat dalam masa pra reformasi adalah terbukanya dialog antara kekeristenan  dengan  agama-agama  yang  lain  dan  juga  dialog  interen  gereja  sendiri. Ada tiga  cara  yang  dapat  digunakan  yakni,  teologi , politik dan kebudayaan . Penerapan  dari pendekatan-pendekatan tersebut sangat diperlukan dalam membangun dialog. 19 Dalam era reformasi ini, kedua realitas inilah yang menjadi konteks gereja hidup dan berada.
16 Soerjono Soekanto, Struktur Masyarakat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993). 49
17 Qoriah Saleha, “Kajian Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan Di Pesisir Kota Balikpapan,” Buletin PSP 21, no. 1 (2013): 67–75.
18 Mawardi, “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial,”
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, no. 1 (April 2015): 55–66.
19 Khotimah, “Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama,” Jurnal Ushuluddin XVII, no. 2 (July 2011): 214–224.

## Pendidikan
Masalah pendidikan mempunyai posisi dan peran penting dalam rangka kehidupan berma- syarakat  dan  keberlangsungan  bangsa.  Realitas  di  bidang  pendidikan  dalam  era reformasi ini  ternyata  lebih  menjurus  pada  krisis.  Meski  angka  sering  tidak  menunjukkan  fakta, namun dengan mata telanjang dapat dilihat penurunan kualitas manusia Indonesia terjadi di mana-mana.  Hal  ini  dapat  dilacak  dari  kondisi  masyarakat  kelas  bawah  yang  tidak  dapat lagi  menjangkau  pelayanan  kesehatan,  tidak  dapat  lagi membeli  kebutuhan  pokok  sehari- hari dengan layak, dan tidak dapat lagi menjangkau pelayanan pendidikan.
Orang  banyak  kemudian  dengan  mudah  mempertanyakan  tentang  dunia pendidikan,  bahkan  menuding  bahwa  pendidikan  tidak  berhasil  mendidik  bangsa  ini. Padahal dunia pendidikan juga memiliki masalah-masalah yang tidak kecil dan sederhana. Secara  kuantitatif  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  di  Indonesia  telah  mengalami kemajuan.  Indikator  pencapaiannya  dapat  dilihat  pada  kemampuan  baca  tulis  masyarakat yang  mencapai  67,24%.2 Hal  ini  sebagai  akibat  dari  program  pemerataan  pendidikan, terutama  melaui  IMPRES  SD  yang  dibangun  oleh  rezim  Orde  Baru.  Namun  demikian, keberhasilan  dari  segi  kualitatif  pendidikan  di  Indonesia  belum  berhasil  membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif apalagi unggul. 20
Mutu  pendidikan  adalah  aspek  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemerataan  dan perluasan  kesempatan  belajar.  Asumsinya,  perluasan  dan  pemerataan  pendidikan  yang bermutu  akan  mendorong  terwujudnya  kelompok  masyarakat  yang  bermutu.  Relevansi pendidikan  berkaitan  dengan  sejauhmana  lulusan  suatu  sekolah  dapat  langsung  diserap oleh  dunia  kerja  pada  umumnya  lebih-lebih  dewasa  ini  perkembangan  iptek  berjalan dengan amat cepat. Masalah relevansi secara umum lebih mengarah pada pendidikan keju- ruan dan profesional yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik pada berbagai tingkatan  untuk  mengisi  kesempatan  kerja.  Permasalahan  akibat  pengelolaan  pendidikan yang  sangat  sentralistis,  kurang  berkembangnya  kemampuan  daerah  dalam  mengatur  dan mengelola  sektor  pendidikan  di  daerah.  Selain  itu,  selama  ini  sekolah  juga  tidak  mem- punyai  otonomi  dalam  mengelola  sekolah,  sekolah  hanya  menjalankan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Soal pembiayaan tidak terlalu mudah apalagi jika sekolah-sekolah tidak memiliki kreativitas dalam menggalang dana di  tengah masyarakat. Masalah-masalah  makro  dunia  pendidikan  akan  lebih  rumit  dan  kompleks  lagi  jika  lebih menukik  pada  problema  yang  dihadapi  oleh  sekolah-sekolah  Kristen  khususnya  dalam mengimplementasi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada  UU  No  20 Tahun  2003  eksistensi  perguruan  swasta  terdapat  dalam  Pasal  55 Ayat  (1)  masyarakat  berhak  menyelenggarakan  pendidikan  berbasis  masyarakat  pada pendidikan  formal  dan  nonformal  sesuai  dengan  kekhasan  agama...Penjelasan  ayat tersebut:  "Kekhasan  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  masyarakat  tetap  dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini". Pasal ini memberikan dasar yang kukuh dan legitim bagi sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan kontribusi optimal dan terbaik bagi upaya
Elementary 1, no. 1 (2015): 41–47.
pencerdasan  bangsa.  Dalam  peraturan  pemerintah  mesti  terjamin  bahwa  sekolah-sekolah Kristen  memiliki  otonomi,  kemandirian  untuk  mengekspresikan  ciri-khasnya  dengan leluasa. Pemerintah dan masyarakat  menghargai  dan menjamin eksistensi  sekolah  Kristen berdasarkan  undang-undang.  Cara  penyampaian  bentuk  kolaboratif  bisa  diterima  tangga- pan terhadap tantangan-tantangan di bidang pendidikan Kristen, terutama teori ilmu penge- tahuan. Praktisi pendidikan Kristen yang membentangkan perilaku kritis terhadap kerangka pikir yang dibentuk dalam dalam lingkungan sekolah. 21
Pendidikan  Kristen  perlu  dibangun  dengan  mengembangkan  yakni,  lingkungan sekolah  yang  aman  dan  tertib,  ada  visi  dan  target  mutu  yang  ingin  dicapai,  ada kepemimpinan  yang  kuat,  adanya  komitmen  dari  kepala  sekolah,  guru,  dan  para  siswa untuk  berprestasi,  adanya  pengembangan  staf  sekolah  yang  terus-menerus  sesuai  dengan tuntutan  iptek,  adanya  pelaksanaan  evaluasi  yang  terus-menerus  terhadap  berbagai  aspek akademik  dan  administratif,  dan  pemanfaatan  hasilnya  untuk  penyempurnaan/perbaikan mutu, dan adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua murid/masyarakat.
Hal yang terpenting dalam bidang ini terlepas dari berbagai kekurangannya, gereja pada era reformasi  secara tegas menyatakan bahwa bidang pendidikan merupakan   salah satu medan pelayanan dan kesaksian umat Kristen. 22 MPK dan PGI melaksanakan Konsul- tasi Nasional gereja dan Pendidikan, 19-21 Mei 2016 di Surabaya, mendiskusikan menge- nai  gereja  dan  Sekolah  Kristen  agar  turut  serta  membuat  gerakan  revolusi  mental  yang diusahakan  oleh  negara.  Kedua,  bagaimana  memperbanyak  dan  meningkatkan  kualitas pendidikan  anak  usia  dini  dan  guru  sekolah  minggu.  Ketiga,  bagaimana  memperlengkapi para pengurus yayasan, kepala sekolah, guru dan orangtua murid sesuai dengan panggilan dan peran masing-masing. Keempat, bagaimana mendorong dan menggerakkan anak-anak muda agar sedia menjadi  guru, terutama menjadi volunteer , untuk  jangka pendek maupun panjang.  Kelima,  upaya  menggalang  dana  pendidikan  dan  memberdayakan  sekolah- sekolah Kristen yang ada.
Konas ini diikuti oleh 280 peserta dari unsur pimpinan gereja dan lembaga-lembaga pendidikan  kristen  (TK  hingga  sekolah  menengah). 23 Adapun  Visi  dan  Misi  pendidikan dirumuskan  yakni,  pertama,  pendidikan  kristiani  yang  membentuk  manusia  yang  dewasa secara  rohani,  tumbuh  secara  holistik  dan  melaksanakan  tugas-tugas  secara  bertanggung jawab  kepada  Allah  dan masyarakat  sekitarnya.  Serta  memiliki  kompetensi  handal  dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi pendidikan Kristen yakni, pertama, mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan, yang mengintegrasikan kebenaran Tuhan,  untuk  menumbuh  kembangkan  potensi-potensinya.  Kedua,  mengembangkan  dan melaksanakan  berbagai  program  untuk  memenuhi  fungsi  sosial  bagi  masyarakat  di  mana lembaga itu berada. Ketiga, menyediakan tenaga pendidikan, pengelola dan pengajar yang memiliki komitmen pada visi  pendidikan Kristen, menghargai  sesama manusia. Keempat,
21 Tan Giok Lie, “Suatu Model Kolaboratif Pendidikan Kristen Terhadap Tantangan Paradigmatik Era Ini,” Stulos 16, no. 2 (2018): 142–158.
22 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup (Jakarta: Akademi Leimena, 1999). 128
23 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, “Gereja Dan Dunia Pendidikan ,” Web PGI .
menyediakan  fasilitas  yang  terbaik  yang  mendukung  pelaksanaan  pendidikan.  Kelima, terus  menerus  meningkatkan  mutu,  serta  memperhatikan  sumber  kesejahteraan  sumber daya manusianya sebaik-baiknya. 24

## Ekonomi
Krisis moneter yang terjadi pada tahun terakhir pemerintahan presiden Soeharto membawa dampak  pada  krisis  ekonomi  dan  krisis  ekonomi membuat  stagnasi  ekonomi  yang  meng- akibatkan  krisis  pengangguran  yang  berujung  pada  kimiskinan.  Menurut  Muhammad Sofyan, desakan yang kuat terhadap perekonomian  menambah  beban  berat  terhadap  kehi- dupan masyarakat. Lonjakan harga kebutuhan pokok telah membuat kesejahteraan masya- rakat  menurun  dengan  cepat.  Kerusuhan  yang  terjadi  pada  awal  era  reformasi  ternyata dilatar belakangi oleh lonjakan harga di beberapa kota.” 25
Krisis yang dihadapi ini yang berawal dari  krisis moneter yang merambat menjadi krisi  ekonomi dan krisis kepercayaan telah memperburuk wajah perekonomian Indonesia. Di samping besar dan beratnya hutang luar negeri, nilai tukar rupiah yang jatuh di pasaran keuangan dunia memperburuk neraca pembayaran. Korupsi juga semakin menjadi. Kolusi pengusaha  dan  penguasa  telah  membuat  birokrasi  menjadi  mesin  pemerintahan  yang lamban  dan  korup.  Tidak  ada  lagi  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Keadaan ekonomi Indonesia menjadi morat-marit dengan struktur yang rapuh, kemisikinan semakin meluas karena pendapatan perkapita penduduk sangat  rendah sebagai  imbas pertumbuhan eknomi  rendah  sedangakn  inflasi  semakin  tinggi.  Perlu  dipertanyakan  kembali  apakah Gereja secara kelembagaan dengan berbagai organisasi-organisasi, para pengusaha Kristen telah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

## Hukum
Kondisi  Indonesia,  penegakan  hukum  dan  HAM  sudah  diamanatkan  dalam  Pancasila  dan undang-undang  dasar  (UUD)  1945.  Penjelasan  UUD  1945  ditegaskan,  Indonesia  adalah wilayah yang  memakai  hukum  sebagai  dasar.  Tetapi dalam realitas kehidupan berbangsa dan  bernegara,  idealisme Indonesia  sebagai  negara  hukum  ini  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya. Menurut Marzuki Darusman: dalam negara Indonesia, demokrasi tidak berjalan, keadilan  tidak  diwujudkan,  kedaulatan  rakyat  tidak  diwujudkan  secara  optimal  di  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  tidak  diberlakukan  secara  fungsional  dan koordinatif  di  antara  lembaga-lembaga  tinggi  negara,  pembagian  dan  pembatasan  kekua- saan  tidak  jelas  konsep  dan  penerapannya,  sehingga  hukum  dan  HAM  menjadi  tidak berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dan  demokrasi.  Yang  terjadi  adalah krisis hukum dan HAM dalam berbagai hal, di mana krisis itu pada dasarnya terkait dengan masalah mendasar yaitu tidak diletakan dan dibangunnya hukum dan HAM. 26
Realitas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  pendapat  di  atas  adalah  tepat. Keadilan  tidak  memihak  kepada  rakyat  miskin  dan  kebenaran  acap  dicampakan.  Pelang-
24 Ibid, 129-130.
25 Muhammad  Sofyan, Agama  dan  Kekerasan  dalam  bingkai  Reformasi ,  (Yogyakarta:  Media Pressindo, 1999). 61.
26 Marzuki Daruzman, Penegakan Hukum Dan HAM Di Era Reformasi (Jakarta: LP3S, 2000). 73
garan  HAM  berjalan  di  berbagai  tingakatan  dan  lapisan,  terutama  di  kalangan  rakyat bawah yang miskin dan terkebelakang. Rakyat kecil selalu berada pada pihak yang tersisih, tertindas,  terbuang,  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  membela  diri, karena tidak memiliki akses langsung ke  lembaga-lembaga hukum  dan peradilan. Pelang- garan  HAM  berlangsung  dalam  berbagai  bidang,  bentuk  dan  cara.  Berbagai  pelanggaran ini    sering  diwarnai  atau  dilakukan  dengan  kekerasan,  bahkan  budaya  kekerasan  sudah hampir merasuki  dan mentradisi dalam bidang hukum  dan HAM.  Memajukan hukum dan HAM  sebenarnya  merupakan  tugas  Gereja  juga.  Tetapi  dalam  kesehariannya,  terkadang Gereja  memakai  kekuasaan  negara  untuk  menindas  orang  lain.  Gereja  cenderung  hanya bersuara  ketika  kepentingannya  terganggu  atau  hanya  dilanggar.  Di  pihak  lain,  Gereja sering  terjebak  pada  kutipan  Roma  13  tentang  kepatuhan  kepada  pemerintah,  sehingga daya  kritis  Gereja  terhadap  ketidakberesan  pemerintahan  dalam  menegakan  Hukum  dan HAM  kurang  sekali.  Hal  ini  membuat  daya  kritis  warga  Gereja  untuk  menyampaikan koreksi kepada pemerintah tidak berkembang.

## Kaum Perempuan
Di era reformasi  sekarang ini, peranan kaum  perempuan dalam semua segi  kehidupan su- dah  nampak.  Bahkan  posisi-posisi  penting  dalam  pemerintahan  maupun  kehidupan  ber- masyarakat  berada  dalam  jabatan  kaum  perempuan.  Meskipun  demikian,  tidak  dapat  di- sangkal bahwa secara umum kedudukan perempuan belum terlalu seimbang dengan kaum Adam. Perempuan mempunyai kebebasan bertindak dalam menentukan pilihan berkegiatan di masyarakat dan cenderung berperan serta di beberapa aktivitas sekaligus. Peran serta di berbagai  pekerjaan  sekaligus,  bukan  hanya  sekadar  untuk  mendistribusikan  aspirasi  saja, tetapi  alat  untuk  proses  sosialisasi  diri  bagi  perempuan  dan  upaya  membentuk  identitas baru.  Peran  yang  bukan  hanya  sebagai  ibu  dan  istri  saja,  melainkan  juga  melaksanakan keaktifan  sosial  sebagai  warga. 27 Masih  ada  stereotip-stereotip  yang  dilekatkan  terhadap kaum perempuan.
Realitas kehidupan perempuan memang masih dibalut kesuraman, meski kesadaran untuk memberi peran yang seimbang kepada kaum perempuan terus diperjuangkan. Menu- rut Hetti Siregar, hingga  saat ini masih banyak kaum perempuan yang ditindas dan dieks- ploitir  tenaganya.  Menurutnya  hal  ini  disebabkan  karena,  pertama,  masih  ada  perempuan tradisonal yang beranggapan bahwa perempuan layak memakan sisa makanan keluarganya. Kedua,  suara perempuan tidak didengar,  di keluarga, di masyarakat dan di gereja. Ketiga, perempuan dianggap lemah, tidak rasional, emosional. Segala yang buruk ada pada perem- puan.  Itulah  stereotip  perempuan  yang  tentunya  diciptakan  oleh  laki-laki  melalui  budaya, mistik dan agama. Keempat, dosa hanya ada pada perempuan. Bila terjadi kesalahan pada keluarga  maka  perempuanlah  yang  dituding  sebagai  penyebab  kesalahan.  Kelima,  bila terjadi  kemiskinan,  perang  dan  konflik  sosial  maka  yang  menjadi  korban  terbesar  adalah
27 Erna Herawati, “Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca-Reformasi,” 2016: 49.
perempuan.  Keenam,  perempuan  dianggap  sebagai  mesin  reproduksi,  mesin  penghasil anak. Kesehatan dan perasaannya tidak dipedulikan. 28
Peran  perempuan  dalam  gereja  tidak  lagi  dianggap  sebagai  hanya  memiliki  peran sebagai  istri  dan  ibu  rumah  tangga  dan  sebagai  pendengar.  Tetapi  perempuan  harus  aktif mendorong terwujudnya keserasian. Dengan adanya keterlibatan kaum  perempuan, gereja mampu membangun keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

## 4. Kesimpulan
Gereja dalam menyikapi realitas sosial saat ini, maka perlu menyelesaikan masalah kemis- kinan  dalam  masyarakat.  Gereja  harus  berupaya  memberikan  jalan  keluar  bagi  persoalan yang dihadapai masyarakat kini dan di sini. Tidak sekadar melakukan pembagian sembako tetapi  perlu  menindaklanjuti  kehidupan masyarakat  dengan melakukan pelatihan baik  dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Respon gereja menghadapi realitas sosial tersebut adalah bekerja dan  berjalan bersama dalam semangat  kebersamaan dan  perasaan setia ka- wan  serta  saling  mendukung  untuk  mewujudkan  injil  kerajaan  Allah.  Tanggung  jawab gereja,  adalah:  melaksanakan  misi  dan  menyerukan  Injil  serta  serta  terlibat  aktif  dalam kegiatan  sosial;  menggiatkan  hal  berdoa,  sebagai  pola  hidup  yang  bergantung  kepada Allah;  mengetahui benar  jati diri  umat dan merawat persatuan  serta keutuhan;  mengambil pendirian  kritis  terhadap  nilai-nilai  kebudayaan;  cara  membentuk  proses  berpikir  menjadi satu  untuk  menunjukkan  kesungguhan  terhadap  adat  istiadat. Namun  pada  kenyataannya gereja  belum  sepenuhnya  melakukan  tugas  tersebut  sehingga  perlu  mengoreksi  diri  baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga.

## Referensi
Afifah, Nurul. “Problematika Pendidikan Di Indonesia (Telaah Dari Aspek Pembelajaran).” Elementary 1, no. 1 (2015): 41–47. Darmaputera, Eka, and Victor Silaen. Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru . Jakarta: Yakoma-PGI, 2009. Daruzman, Marzuki. Penegakan Hukum Dan HAM Di Era Reformasi . Jakarta: LP3S, 2000.
Fransiska, Ni Nyoman. “Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen).” Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama (2018): 1–15. Harold, Rudy. Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan . Jurnal Jaffray . Vol. 15, 2017.
Herawati, Erna. “Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca- Reformasi,” 2016.
Jati, Wasisto Raharjo. “Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama.” Walisongo 22, no. 1 (2014): 133–156.
Khotimah. “Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama.” Jurnal Ushuluddin XVII, no. 2 (July 2011): 214–224.
Laukapitang, Yunus Daniel Anus. “Teologi Pembangunan Berbasis Pengembangan Masyarakat Shalom Pada Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Jaffray 14, no. 2 (September 2016): 241.
28 Hetty Siregar, “Persaudaraan Yang Baik Dan Benar,” in Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru , ed. Eka Darmaputera and Victor Silaen (Jakarta: Yakoma-PGI, 2009). 150.
Lie, Tan Giok. “Suatu Model Kolaboratif Pendidikan Kristen Terhadap Tantangan Paradigmatik Era Ini.” Stulos 16, no. 2 (2018): 142–158.
Mawardi. “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial.”
Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 17, no. 1 (April 2015): 55–66.
Mirzaqon T, Abdi, and Budi Purwoko. “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expresive Writing.” Jurnal BK UNESA 8, no. 1 (2017): 1–8.
Ngabalin, Martinus. “Berteologi Kontekstual Dari Perspektif Orang Kei Melalui Konsep
Duad.” Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen 1, no. 2 (December 2019): 277–293.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup . Jakarta: Akademi Leimena, 1999.
———. “Gereja Dan Dunia Pendidikan .” Web PGI .
Saleha, Qoriah. “Kajian Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan Di Pesisir Kota Balikpapan.” Buletin PSP 21, no. 1 (2013): 67–75.
Samongilailai, Aseng Yulias. “Visi Profetis Bagi Kehidupan Sosial Umat Kristen Dalam
Demokratis Menurut John W. De Gruchy.” Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani 3, no. 2 (December 2019): 118–132.
Seda, Franscisia SEE. “Gereja Dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia Dan Pancasila Suatu Pendekatan Sosiologis.” Orientasi Baru 22, no. 2 (October 2013): 155–186.
Siahaan, Harls Evan. “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah : Refleksi Kritis Keluaran 12 : 1-51.” Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 1, no. 2 (2017): 140–155. https://www.sttintheos.ac.id/e- journal/index.php/dunamis/article/view/119.
Silaen, Victor. “Kristen Dan Kenaifan Politik: Kritik Atas Sikap Politik PGPI Dalam Pilpres 2014.” Societas 2, no. 1 (2015): 161–208.
Simanjuntak, Junihot M. “Belajar Sebagai Identitas Dan Tugas Gereja.” Jurnal Jaffray 16, no. 1 (March 2018): 1.
Singgih, Emanuel Gerrit. Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
Siregar, Hetty. “Persaudaraan Yang Baik Dan Benar.” In Gereja Dan Reformasi: Pembaharuan Gereja Menuju Indonesia Baru , edited by Eka Darmaputera and Victor Silaen. Jakarta: Yakoma-PGI, 2009.
Soekanto, Soerjono. Struktur Masyarakat . Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993. Titaley, John. A. “Hubungan Gereja Dan Negara.” In Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak-Hak Asasi Manusia Hak-Hak Asasi Manusia , edited by Weinata Sairin and J.M Pattisina, 39. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.