## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 140-146 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia

## Dhimas Candra Andrianto
Department of Law,  Narotama  University, Surabaya Indonesia Correspondence email: dimas.chanz@yahoo.com
Abstrak. Peningkatan  signifikan pada  investasi  crypto di Indonesia sangatlah tinggi. Hal  ini  ditunjukkan dengan  meningkatnya transaksi crypto khususnya  bitcoin dan  meningkatnya  jumlah  member  investor di Indodax sebagai  salah satu platform transaksi crypto  di  Indonesia.  Namun  peningkatan  ini  tidak  didukung  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  melindungi  investor terhadap dana nya yang telah disetor di suatu platform transaksi crypto dikarenakan kesalahan platform ataupun karena penipuan yang marak di dunia cryptocurrency. Peningkatan investasi yang cukup tinggi juga menarik perhatian pemerintah Indonesia dalam menarik  pajak  penghasilan  bagi  investor  di  dunia  crypto  yang  dapat  menambah  pundi-pundi  kekayaan  pemerintah  yang diperuntukkan  untuk  pembangunan  nasional..  Namun  hal  ini  juga  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  berapa  dan  bagaimana pengenaan pajak penghasilan itu dikenakan kepada investor. Sehingga timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi investor  crypto  currency  di  Indonesia  dan  bagaimana  pajak  penghasilan  dapat  dikenakan  kepada  kepada  investor  crypto. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,dan  pendekatan  konseptual. Perlindungan  hukum  kepada  investor  CryptoCurrency  adalah  berupa  pengawasan  dari  BAPPEBTI,  Pengawasan  dari  Satgas Pengawas Investasi, perlindungan keamanan dari pengelola pasar asset kripto dan perlindungan hukum dari UU ITE. Pengenaan pajak crypto dapat dikenakan seperti halnya pajak penghasilan final saham yakni 0.1% dari jumlah bruto transaksi penjualan asset kripto.
Kata kunci : Crypto Currency; Perlindungan Hukum; Pajak
Abstract.  The  significant  increase  in  crypto  investment  in  Indonesia  is  very  high.  This  is  indicated  by  the  increase  in  crypto transactions,  especially  bitcoin  and  the  increasing  number  of  member  investors  in  Indodax  as  one  of  the  crypto  transaction platforms in Indonesia. However, this increase is not supported by laws and regulations that can protect investors against their funds  that  have  been  deposited  on  a  crypto  transaction  platform  due  to  platform  errors  or  due  to  fraud  that  is  rampant  in  the cryptocurrency  world.  The  fairly  high  increase  in  investment  has  also  attracted  the  attention  of  the  Indonesian  government  in collecting  income  taxes  for  investors  in  the  crypto  world  which  can  increase  the  government's  coffers  of  wealth  destined  for national  development. However, there is also no  regulation  that  regulates how  much and how the  income tax  will  be imposed. imposed  on  investors.  So  tthe  problem  arises  as  to  how  legal  protection  is  for  crypto  currency  investors  in  Indonesia  and  how income taxes can be imposed on crypto investors. The problem approach used in this research is the statutory approach, and the conceptual approach. Legal protection for CryptoCurrency investors is in the form of supervision from BAPPEBTI, supervision from the Investment Supervisory Task Force, security protection from crypto asset market managers and law protection form UU ITE. The imposition of crypto taxes can be imposed as well as the final share income tax, which is 0.1% of the gross amount of crypto asset sales transactions.

## Keywords: Cryptocurrency; legal protection; taxation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  investasi  cryptocurrency  telah mencapai peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari  kenaikan  jumlah  transaksi  crypto  di  salah    satu platform  jual  beli  crypto  di  Indonesia  yakni  Indodax. CEO  Indodax  Oscar  Darmawan  menyatakan  tren kenaikan  investasi  asset  kripto  khususnya  Bitcoin  di Indonesia seiring dengan tren kenaikan investasi di pasar global.    Hal  ini  terlihat  dari  tingginya  transaksi  yang mencapai  Rp  131  miliar  pada  tahun  2021.  Selain kenaikan  transaksi,  tren  perkembangan  investasi  crypto lainnya  juga  terlihat  dari  meningkatnya  jumlah  member Indodax  yang  mencapai  tiga  juta  orang,  dibandingkan pada  tahun  2019  yang  berjumlah  2  juta  orang.  Secara garis  besar  menurut  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  mencatat  pada Oktober  2021  jumlah  investor  asset  kripto  di  Indonesia
mencapai  9.5  juta  dibandingkan  pada  bulan  Juli  2021 yang mencapai 7.4 juta  investor. Hal ini mencerminkan semakin  banyak  orang  Indonesia  yang  melakukan transaksi  crypto.  Karena  adanya  pergeseran  mindset masyarakat  Indonesia dari yang sebelumnya investasi di saham,  emas  ataupun  di  reksadana.  Hal  ini  tentu  saja menjadikan  peluang  bisnis  bagi  masyarakat  yang  sudah mengetahui bahwa dunia sudah beralih dari penggunaan uang  fisik  menjadi  mata  uang  digital  currency  atau Cryptocurrency.  Cryptocurrency  adalah  jenis  mata  uang digital  yang  mengandalkan  bukti  kriptografi  untuk konfirmasi transaksi. Cryptocurrency merupakan kombinasi  unik  dari  tiga  fitur:  Memastikan  anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan  akan  transaksi  ganda  (Lansky,  2018).  Hal ini yang menjadi tujuan dari terbentuknya cryptocurrency  yakni  tidak  perlu  pihak  ketiga  dalam
melaksanakan transaksinya seperti transaksi saham yang memerlukan pialang saham dalam transaksinya.
Keberadaan  uang  digital  di  Indonesia  sendiri mendapat  sorotan  yang  memunculkan  pro  dan  kontra  di berbagai  pihak.  Bank  Indonesia  sebagai  regulator moneter  melarang  penggunaan  kripto  untuk  alat  tukar atau  alat  pembayaran  karena  mata  uang  ini  bukan    alat pembayaran  yang  sah  berdasarkan  undang-undang namun  diperbolehkan  sebagai  asset  komoditi  investasi berjangka  yang  diawasi  oleh  badan  pemerintah BAPPEBTI. Kepemilikan akan cryptocurrency Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi  karena  nilai  perdagangannya  sangat  fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta rawan akan sasaran  kejahatan  dunia  maya (Cybercrime) seperti penipuan,  pencucian  uang  dan  pendanaan  teroris  yang dapat  merugikan  masyarakat.  Namun  hingga  saat  ini belum  ada  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan asset kripto investor sehingga menimbulkan  permasalahan  bagi  masyarakat  yang berkeinginan  ataupun  yang  sudah  berinvestasi  di  crypto akan  investasi  mereka  terhadap  kejahatan  dunia  maya tersebut.  Salah  satu  contohnya  adalah  Diana  yang merupakan  investor  coin  kripto  EDCCash.  Diana merupakan salah satu dari korban sekian banyak investor kripto  yang  berinvestasi  di  EDCCash.  Menurut keterangannya  di  CNBCIndonesia,  diana  mengeluhkan sulitnya  pencairan  uang  kripto  yang  seharusnya  Rp.800 juta  ternyata  hanya  dapat  dicairkan  11  juta  saja.  Hal  ini juga  dikeluhkan  oleh  beberapa  investor  yang  lain  yang tidak  mendapatkan  pencairan  yang  sesuai  dengan semestinya. EDCCash merupakan salah satu  perusahaan aset uang kripto yang berdiri di Indonesia dimana ia nya dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  dan  juga sebagai  platform  untuk  menambang  asset  digital.  Kasus ini sedang dalam penyelidikan kepolisian Mabes POLRI dan  6  orang  termasuk  CEO  EDCCassh  telah  ditangkap akan dugaan penipuan dan penggelapan dana investor.
Kemudian  seiring  diperlukannya  perlindungan hukum  maka  perlu  juga  pengenaan  pajak  penghasilan kepada  investor  asset  kripto  karena  dengan  menarik pajak maka pendapatan kekayaan negara juga bertambah untuk  memajukan  kualitas  hidup  masyarakat.  Namun sampai  saat  ini  juga  belum  diatur  mengenai  pajak penghasilan  untuk  investor  cryptocurrency  di  Indonesia seperti  halnya  saham  yang  sudah  dikenai  pajak penghasilan oleh pemerintah.

## METODE
Tipe  penelitian  pada  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2011).  Peneliti menggunakan  penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini agar  menemukan  keterkaitan  hubungan  yang  jelas, antara  aturan  hukum,norma  hukum  dan  prinsip  hukum
apakah  sudah  berkesesuaian  sehingga  dapat  menjawab isu  masalah  yang  peneliti  hadapi  dalam  penelitian  ini. Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  2  (dua) metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual. 1. Pendekatan Perundangan-Undangan ( statute approach ).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  isu  masalah  yang  penulis  teliti.  Terkait dengan  penelitian  ini  maka  peneliti  mencari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  akan asset  virtual  Currency  dan  tentang  Pengenaan  Pajak bagi Investor Crypto Currency.
2. Pendekatan  Konseptual  ( conseptual  approach ). Pendekatan  konseptual  bermula  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin oleh para sarjana atau ahli  hukum.  Dengan  mempelajari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut,  peneliti dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  konsep dan  asas  hukum  yang  berhubungan  dengan  isu masalah  yang  penulis  teliti  (Marzuki,  2011). Berhubungan  dengan  penelitian  ini,  peneliti  akan mencari  pendapat  para  ahli  hukum  guna  menjawab isu  permasalahan  tentang  Perlindungan  hukum  asset Virtual  Currency  dan  pengenaan  Pajak  bagi  investor Virtual Currency.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Investor  Cryptocurrency  di Indonesia

## Konsepsi Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  merupakan  relevansi  atau akibat-akibat  hukum  yang  berawal  dari  timbulnya hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  subjek  hukum. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya  adalah  hubungan  antar  sesama  subjek  hukum baik itu antara orang perorangan atau perorangan dengan badan hukum yang hubungan tersebut diatur oleh negara (Marzuki, 2009). Perlindungan hukum menurut Muchsin (2003) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Perlindungan  hukum  preventif  yakni  pencegahan sebelum  terjadinya  pelanggaran  dengan  membentuk suatu  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada masyarakat.Bentuk perlindungan ini  terdapat dalam  peratuan  perundang-undangan  dengan  rambu- rambu  dan  batasan-batasan  dalam  terhadap  suatu pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif adalah jika pelanggaran telah  terjadi  maka  perlindungan  hukumnya  dapat dikenakan sanksi seperti denda atau penjara.
Menurut Isnaeni  (2016)  berpendapat  pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam yakni:
1. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dibentuk sendiri oleh para pihak ketika pembuatan perjanjian, dimana ada  kata  sepakat  dalam  pembuatan  klausula-klausal kontrak sehingga pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan para pihak.
2. Perlindungan  hukum  eksternal  dibuat  oleh  penguasa dalam  hal  ini  pemerintah  melalui  regulasi  untuk kepentingan pihak yang lemah, seiring hakekat dalam peraturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan  bersifat  memihak,  dan  kewajiban  memberikan perlindungan hukum secara proporsional.

## Konsepsi Cryptocurrency
Menurut Jan Lansky , Cryptocurrency adalah jenis mata  uang  digital  yang  mengandalkan  bukti  kriptografi untuk  konfirmasi  transaksi.  Cryptocurrency  merupakan kombinasi  unik  dari  tiga  fitur:  Memastikan  anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan  transaksi  ganda.    Tidak  ada  kelompok mata  uang  lain,  termasuk  mata  uang  fisik  (fiat),  yang memiliki  kombinasi  ketiga  fitur  ini.  Diperlukan  waktu 25  tahun  untuk  memastikan  ketiga  fitur  ini  tersedia secara  bersamaan.  Kombinasi  ketiga  fitur  tersebut dicapai  oleh  Nakamoto  dengan  Bitcoin  dimana  bitcoin adalah  Cryptocurrency  pertama  kali  yang  muncul  pada tanggal  3  Januari  2009  (Lansky,  2018).  Memastikan anonimitas  terbatas  adalah  Pengguna  saat  menjalankan transaksi  cryptocurrency  tidak  dapat  dengan  mudah diidentifikasi.  Namun,  pengguna  dapat  mengungkapkan identitas mereka baik secara sadar atau tidak  sadar, atau pelaku dari luar dapat menggunakan data eksternal untuk mengidentifikasi pengguna, dan kemudian cryptocurrency  memastikan  bahwa  transaksi  mereka transparan.
Independensi dari otoritas pusat adalah Cryptocurrency  didesentralisasi  dan  independen  dari otoritas  pusat  yang  digunakan  untuk  mengubah  aturan konsensus  mengenai  sistem  cryptocurrency.  Setiap perubahan  pada  aturan  konsensus  hanya  dapat  dicapai dengan  konsensus  mayoritas  (biasanya  75-95%)  dari operator  cryptocurrency.  Namun,  perubahan  tersebut dimaksudkan  agar  mata  uang  kripto  tersebut    menjadi langka  dengan  harapan  timbul  kenaikan  nilai  di  kripto tersebut.  Ada  dua  jenis  perubahan: Hard  Fork dan Soft For k. Soft  Fork menambahkan  fitur  yang  membuat aturan  konsensus  lebih  ketat. Soft  Fork membatasi kumpulan  transaksi  yang  valid  sehingga  versi  lama  dari aturan  konsensus  akan  menerima  semua  transaksi, sedangkan  versi  baru  akan  menolak  beberapa  transaksi. Hard Fork memperkenalkan fitur baru yang sebelumnya dianggap  tidak  valid.  Artinya,  aturan  konsensus  versi baru  akan  mengakui  transaksi  sebagai  valid  yang  akan ditolak oleh aturan konsensus versi lama (Lansky, 2018). Karena  kurangnya  otoritas  pusat,  cryptocurrency  tidak dapat  dihapuskan  atau  diatur  dengan  paksa;  mata  uang kripto  hanya  bisa  hilang  dengan  sendirinya,  ketika
pengguna  mata  uang  kripto  kehilangan  kepercayaan  di dalamnya  (misalnya  serangan  cyber,  peretasan).  Namun demikian,  pengguna  individu  cryptocurrency  dapat secara  sukarela  memutuskan  bentuk  regulasi  transaksi yang dapat dilakukan oleh mereka.
Perlindungan  transaksi  ganda  adalah  Pemilik  unit cryptocurrency tidak dapat menggunakan unit cryptocurrency  yang  sama  untuk  membayar  ke  dua penerima  yang  berbeda.  Setelah  unit  mata  uang  kripto dikirim  ke  satu  penerima,  upaya  mengirimnya  ke penerima lain ditolak sebagai transaksi yang tidak valid. Untuk mata uang fiat, masalah ini tidak ada, karena uang fiat  fisik  dikirim  secara  fisik  ke  penerima  pertama  saja. Untuk  cryptocurrency,  sulit  untuk  menyelesaikan masalah  transaksi  ganda    karena  sifat  memastikan independensi  dari  otoritas  pusat.  Cryptocurrency  adalah mata uang digital terdesentralisasi. Desentralisasi dicapai dengan  arsitektur  p2p.  Kriptografi  digunakan  untuk konfirmasi  transaksi  yang  terdesentralisasi.  Unit cryptocurrency  baru  biasanya  (tetapi  tidak  selalu) diedarkan  sebagai  hadiah  atau  reward  dari  penggunaan daya  komputasi  komputer  untuk  memecahkan  masalah matematika  yang  rumit  yang  digunakan  oleh  pengguna dalam sistem blockchain untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi  di  antara  pengguna-pengguna  kripto atau yang sering disebut dengan Mining (Lansky, 2018).

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  kepada  Investor Cryptocurrency di Indonesia
Dalam  memberikan  perlindungan  hukum  maka perlu  ada  bentuk  perlindungan  secara  hukum  di Indonesia  baik  secara  peraturan  perundang-undangan atau dalam bentuk yang lainnya mengenai segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  investasi  di  mata  uang  digital cryptocurrency.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  jaminan keamanan  asset  investor  dapat  dilindungi  dan  investor dapat  bertransaksi  kripto  dengan  nyaman  dan  legal secara  hukum.  Bentuk  Perlindungan  hukum  terhadap investor  cryoptocurrency  di  Indonesia  diantaranya adalah sebagai berikut:
Perlindungan keamanan  asset  kripto  dari  Perusahaan Pedagang Aset Kripto
Perusahaan  pedagang  asset  kripto  ( Crypto Exchanger )  merupakan  perusahaan-perusahaan  yang telah  terdaftar  dan  diawasi  oleh  BAPPEBTI  sebagai badan  pengawas  asset  komoditi  berjangka  di  Indonesia. Ada 11 (sebelas) perusahaan pedagang asset kripto yang terdaftar  dan  diawasi  oleh  BAPPEBTI.  Dari  sebelas perusahaan  pedagang  asset  kripto  tersebut,  INDODAX adalah  pedagang  pasar  asset  kripto  yang  paling  banyak digunakan masyarakat. INDODAX merupakan perusahaan  media  perdagangan  aset  kripto  yang memperjualbelikan  lebih  dari  160  aset  kripto  dari seluruh  dunia  dengan  aktivitas  market  24  jam.  Berdiri sejak tahun 2014,  INDODAX telah melayani lebih dari 4,3  juta  member  terdaftar  dan  terverifikasi.  INDODAX telah  terdaftar  di  BAPPEBTI  serta  telah  mendapat  3
sertifikasi  internasional  sebagai  pasar  pedagang  asset kripto yakni  yakni dua sertifikasi pada tahun 2019 ( ISO 9001:2015  dan  27001:2013)  dan  1  sertifikasi  di  tahun 2021  (ISO  27017:2015).  Sebagai  salah  satu  media pedagang  asset  kripto  di  Indonesia,  INDODAX  telah melakukan  serangkaian  prosedur  dalam  memberikan perlindungan  bagi  investor  kripto  yang  terdaftar  di perusahaan mereka diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan  Data  Pribadi  Member  terdaftar  dan terverifikasi.  INDODAX  telah  melakukan  beberapa jenis  tindakan  keamanan  demi  menjaga  keamanan data  pribadi  Member  atau Verified  Member yang terdaftar  di  database  INDODAX  sesuai  ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap keamanan  data  pribadi  para  member.  Data  pribadi Member atau Verified Member ditampung di database dan  jaringan  yang  aman  dimana  hak  askes  terhadap data-data tersebut hanya dimiliki oleh sejumlah orang dan  mereka  diwajibkan  untuk  dalam  menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.
2. Perlindungan  Keamanan  Akun  Investor.  Dalam memberikan  keamanan  akun  member,  Indodax memberikan  syarat-syarat  ketentuan  terhadap  para member diantaranya sebagai berikut:
a. Untuk  mencegah Phising Investor  diwajibkan hanya login kedalam akun di website dan aplikasi resmi  Indodax.  Phising  adalah  memanfaatkan website  palsu  yang  dibuat  seolah-olah  mirip dengan  website  aslinya  untuk  mengelabui  calon korban.
b. Dalam  proses  registrasi,  calon  investor  harus berumur di atas 18 tahun atau sudah menikah dan memiliki  identitas  sah  secara  hukum.  Hal  ini dimaksudkan  dalam  melakukan  transaksi  asset kripto,  investor  atau  member  harus  lah  cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan  hukum berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
c. Member perlu melakukan verifikasi dan memberikan  data  personal  tambahan  jika  ingin melakukan  transaksi    perdagangan,  deposit,  dan penarikan  Rupiah  maupun  Aset  Kripto.  Langkah ini  dimaksudkan  untuk  mencegah  tindakan penipuan  dan  untuk  mematuhi  peraturan  KYC ( Know  Your  Customer) sesuai  dengan  regulasi yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi kasus-kasus seperti kehilangan handphone atau pindah alamat, data tersebut dapat digunakan untuk
memverifikasi  data  member  guna  menyamakan data identitas member untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Penyelesaian  Sengketa.  Sengketa  akan  perdagangan asset  kripto  akan  selalu  ada,  Jika  terjadi  peselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat Indodax melakukan  langkah-langkah  sehubungan  dengan pelaksanaan perdagangan asset  kripto antara  investor dan  Indodax  yakni  dapat  dilakukan  musyawarah untuk  mencapai  mufakat  dan  jika  tidak  dapat
diselesaikan  secara  musyawarah    akan  di  selesaikan melalui Pengadilan Negeri.
4. Pengawasan  BAPPEBTI  terhadap    Perusahaan Pedagang Aset Kripto
BAPPEBTI merupakan lembaga pemerintah di bawah  naungan  Kementrian  Perdagangan  Republik Indonesia.  Dasar  hukum  dibentuknya  BAPPEBTI berdasarkan  UU  No.  10  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di pasal  1  ayat  (3)  disebutkan  BAPPEBTI  adalah lembaga  pemerintah  yang  bertugas  melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengaturan  terhadap  perdagangan  berjangka.  Tujuan dari  dibentuknya  lembaga  ini  dalam  pasal  5 dinyatakan untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan  Berjangka  yang    transparan,  efisien, efektif,    dan  teratur  guna  melindungi  kepentingan semua  Pihak  dalam  Perdagangan  Berjangka.  Terkait Cryptocurrency di Indonesia, BAPPEBTI menjalankan  fungsinya  sebagai  badan  pemerintah yang  mengawasi  perdagangan  asset  kripto  dengan cara mengawasi perusahaan perdagangan asset kripto yang  berdiri  di  Indonesia.  Perusahaan  asset  kripto yang  berdiri  di  Indonesia  diwajibkan  terdaftar  di BAPPEBTI  dimana  perusahaan-perusahaan  tersebut harus  memenuhi  beberapa  syarat.  Ketentuan  ini tertuang  pada  Peraturan  BAPPEPTI  Nomor  5  Tahun 2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (crypto  Asset)  di  bursa berjangka. Diantaranya adalah:
a. Perusahaan pedagang asset kripto harus mendapatkan izin dari Kepala BAPPEBTI (pasal 7 ayat (2))
b. Selain harus mendapat izin dari kepala BAPPEPTI,  pada  pasal  8  ayat  (1)  disebutkan perusahaan asset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan  lainnya,  diantaranya  memiliki  modal disetor paling sedikit satu trilyun rupiah, memiliki struktur  organisasi  seperti  divisi  informasi teknologi,  divisi  audit,  dan  divisi  pengaduan pelanggan  asset  kripto;  dan  memiliki  standar operasional  prosedur  (SOP)  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  transaksi  perdagangan  dan penyelesaian perselisihan pelanggan asset kripto Jika  tidak  memenuhi  persyaratan  disebut  di atas  maka  perusahaan  penyelenggara  aset  kripto dapat  di  cabut  izinnya  dan  dikatakan  perusahaan illegal.

## Pengawasan dari Satgas Waspada Investasi
Satgas  Waspada  Investasi  merupakan  kumpulan badan-badan  pemerintah  yang  bertugas  mengawasi penghimpunan  dana  masyarakat  dan  pengelolaan investasi di Indonesia. Satgas Waspada Investasi terakhir dibentuk  melalui  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK Nomor 01/KDK.01/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pembentukan  Satuan  Tugas  Penanganan  Dugaan
Tindakan  Melawan  Hukum  di  Bidang  Penghimpunan Dana  Masyarakat  dan  Pengelolaan  Investasi  Badan  ini beranggotakan  12  (dua  belas)  Kementerian  atau Lembaga  negara  yang  diketuai  oleh  Otoritas  Jasa keuangan  (OJK).  Salah  satu  contoh  bentuk  pengawasan dari Satgas Pengawas Investasi terkait cryptocurrency di Indonesia  adalah  dengan  menutup  asset  kripto  illegal yang  beredar  di  Indonesia.  Dilansir  CNBCIndonesia Satgas  Pengawas  Investasi  sudah  menutup  sembilan investasi  illegal  salah  satunya  adalah  aset  kripto  Vidy Coin  dan  Vidyx  yang  dilakukan  oleh  PT.  Rechain Indonesia  karena  tidak  mempunyai  izin  yang  sah  dalam melakukan perdagangan asset di krip di Indonesia.

## Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
UU  ITE  diperlukan  di  Indonesia  atas  kegiatan- kegiatan di dunia transaksi elektronik ( Cyber Space), hal ini  dilandasi  oleh  tiga  pemikiran  utama:  yaitu  perlunya kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  kegiatan-kegiatan  di cyber  space; upaya  untuk  mengantisipasi  implikasi- implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan Teknologi  Informasi;  dan  adanya  variable  global  yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka.
UU  ITE  terdiri  dari  13  bab  dan  54  pasal  untuk mengatur kegiatan cyber space di Indonesia.  Budhijanto (2016) menjelaskan beberapa aspek  penting yang diatur dalam UU ITE diantaranya adalah.
1. Aspek  Yurisdiksi.  Transaksi  elektronik  memiliki karakteristik  lintas  territorial  yang  tidak  dapat menggunakan  pendekatan  hukum  konvensional sehingga  memerlukan  pendekatan  prinsip  perluasan yurisdiksi ( ekstra Teritorial Yurisdiction ) 2. Aspek  Pembuktian  Elektronik  ( e-evidence ).  Alat bukti  elektronik  adalah  alat  bukti  yang  memiliki akibat hukum yang sah di depan pengadilan.
3. Aspek  Informasi  dan  Perlindungan  Konsumen. Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  informasi  yang lengkap  dan  benar,  berkaitan  dengan  syarat-syarat kontrak dan produk (barang/jasa) yang ditawarkan. 4. Aspek penyelenggaraan Sertifikat elekronik, informasi  dan  transaksi  elektronik.  Penyelenggara atau  pengusaha  sistem  elektronik  bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan keamanan sistem elektronik  secara  andal,  aman  dan  beroperasi sebagaimana mestinya.
5. Aspek  transaksi  elektronik.  Transaksi  elektronik dituangkan dalam kontrak  elektronik  untuk  mengikat para pihak disertai kewenangan memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang dibuatnya. 6. Aspek  Perlindungan Privacy .  Penggunaan  setiap informasi melalui media elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik menyangkut  data  pribadi  pelanggan  transaksi elektronik  harus  dilakukan  atas  persetujuan  dari orang yang bersangkutan, kecuali dientukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  alat  bukti  elektronik  diperlukan jika terjadi sengketa antara pelanggan dan penyelenggara elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 5 ayat (3), pasal  6,  dan  pasal  7  UU  ITE  alat  bukti  elektronik  agar mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sah,  Budhijanto (2016) menjelaskan yaitu:
1. Berupa  informasi  elektronik  yang  dibuat  atau disimpan,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan  dan/atau didengar  melalui  computer  atau  sistem  elektronik termasuk  gambar,  suara,  atau  tulisan  yang  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Ditentukan  sah  jika  berasal/menggunakan  sistem elektronik  yang diatur dalam Undang-Undang
3. Dianggap  sah  jika  dapat  diakses,  ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Terkait  kejahatan  di  dunia  maya  yang  beraneka ragam, UU  ITE memberikan  sanksi diantaranya sebagai berikut:
1. Peretasan  seperti  dimaksud  dalam  pasal  30  jo.  Pasal 46  UU  ITE,  yakni  setiap  orang  dengan  sengaja melawan  hukum  mengakses  komputer  atau  sistem elektronik  milik  orang  lain  dengan  melanggar, menerobos atau menjebol sistem pengamanan dengan tujuan  memperoleh  informasi  elektronik  atau dokumen  elektronik  dapat  dikenakan  pidana  penjara 6-8 tahun atau denda 600 juta sampai 800 juta rupiah. 2. Penyebaran data pribadi. Dalam pasal 32 jo. Pasal 48 UU  ITE  yang  dimaksud  dengan  penyebaran  data pribadi  adalah  Setiap  Orang  dengan  sengaja  atau melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransfer Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  sifatnya  rahasia  kepada  Sistem  Elektronik Orang lain yang tidak berhak atau dapat diakses oleh publik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 hingga 10 tahun dan sanksi denda 2 hingga  5 milyar rupiah

## Pengenaan Pajak bagi Investor Cryptocurrency

## Konsepsi Hukum Pajak
Menurut Hamdan Aini konsep  Hukum Pajak atau dapat  disebut  juga  sebagai  Hukum  Fiskal,  adalah peraturan-peraturan secara menyeluruh dalam mengambil  kekayaan  seseorang  yang  dilakukan  oleh negara  atau  pemerintah  dan  kemudian  menyerahkannya kembali  kepada  masyarakat  melalui  Kas  Negara  (Aini, 1985).
Menurut  Aini  (1985)  sumber  Penerimaan  Negara yang pokok adalah:
1. Pajak,  yakni  iuran  wajib  pajak  membayar  iuran kepada negara atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan,  yang  kegunaannya  adalah untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berhubungan  dengan  tugas  pokok  negara  untuk kepentingan umum.
2. Retribusi,  yakni  prestasi  kembali  langsung  dapat dinikmati. Seperti uang kuliah dan pembayaran listrik
3. Sumbangan,  yakni  hanya  golongan  tertentu  di masyarakat yang membayar.
4. Penghasilan negara lainnya, seperti hibah dan wasiat
Menurut  Aini  (1985)  dalam  Pemungutan  Pajak terdapat beberapa teori pemungutan, diantaranya adalah:
1. Teori  Asuransi.  Rakyat  harus  membayar  premi  pada negara berupa pajak karena Negara telah  melindungi rakyat dan harta bendanya.
2. Teori  kepentingan.  Teori  ini  memberikan  pengertian bahwasanya  pemungutan  Pajak  dapat    didasarkan pada  hubungan  kepentingan  antara  masyarakat  dan negara. semakin banyak kepentingan yang membutuhkan negara, maka besar pula pajaknya. 3. Teori gaya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa bahwa pajak  dibayar  sesuai  besarnya  penghasilan,  harta kekayaan dan juga besarnya pengeluaran seseorang.
4. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  suatu  negara  dibentuk dengan  adanya  kumpulan  individu.  Karena  ada  nya hubungan  antar  negara    dengan  kumpulan  individu maka  individu-individu  tersebut  harus  membaktikan dirinya  sebagai  warga  negara  yang  baik  kepada negara dengan membayar pajak.
Menurut  Suandi  (2006),  dalam  sistem  Perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun tidak  langsung dan cukai,  seperti:  (a) Pajak  Penghasilan badan  dan  perseorangan;  (b)  Pajak  atas  keuntungan modal  (capital  gain);  (c)  Witholding  tax  atas  gaji, dividen,sewa, bunga, royalty dan lain-lain; (d) Pajak atas impor,  ekspor  serta  bea  masuk.;  (e)  Pajak  atas  undian atau  hadiah;  (f)  Bea  materei;  dan  (g)  Lisensi  usaha  dan perdagangan lainnya.
Setelah  melakukan  berbagai  pertimbangan  utama terhadap  jenis-jenis  pajak  diatas  selanjutnya  adalah menentukan subyek pajak, obyek pajak,  tariff pajak dan prosedur pembayaran pajak.

## Pemungutan Pajak Crypto Currency
Hingga  saat  penelitian  ini  ditulis  belum  ada peraturan khusus yang mengatur tentang tarif pemungutan  pajak  bagi  investor  aset  cryptocurrency, sehingga di dalam pajak apabila suatu penghasilan tidak diatur  khusus,  maka  digunakan  peraturan  umum  untuk menghitung pajaknya. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Menurut Satory (2020) kekosongan hukum  memiliki  2  (dua)  macam  pengertian. Pertama , undang-undang  tidak  dapat  dijalankan  karena  adanya kekosongan  hukum  sebagai  keadaan  atau  peristiwa karena  ada  hal  yang  belum  diatur  undang-undang. Kedua ,  ketentuan  undang-undang  yang  bersifat  abstrak sehingga  perlu  dijabarkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  yang  bersifat  konkrit, khusus dan teknis. Jika mengacu pada pasal 17 Undang-
Undang   Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Penghasilan  (selanjutnya  disebut  UU PPh),  PPh  sebesar  5-30%  untuk  wajib  pajak  orang pribadi dihitung dari keuntungan modal atau capital gain yang  didapat.  Tarif  Pemungutan  pajak  tergantung  dari besarnya  pendapatan  dari  keuntungan  modal  yang didapat  oleh  investor  dalam  melakukan  perdagangan kripto  di  pasar  fisik  asset  kripto,  hal  ini  disebut  pajak progresif yakni  pajak  menurut  peningkatan  pendapatan wajib pajak.
Pada pasal 17 ayat (1) disebutkan tarif pajak yang diterapkan  kepada  wajib pajak orang pribadi  adalah: (1) Tarif  pajak  5%  untuk  penghasilan  yang  dikenai  pajak sampai  dengan  50  juta;  (2)  Tarif  pajak  15%  untuk penghasilan yang dikenai pajak diatas 50 juta - 250 juta; (3)  Tarif  pajak  25%  untuk  penghasilan  yang  dikenai pajak diatas 250 juta - 500 juta; dan (4) Tarif pajak 30 % untuk penghasilan yang dikenai pajak di atas 500 juta Dalam  UU  PPh  pasal  2  yang  termasuk  dalam subyek  pajak  badan  usaha  dan  orang  pribadi.  Yang dimaksud  dengan  orang  pribadi  adalah  orang  yang mempunyai  niat  untuk  tinggal  di  Indonesia  lebih  dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (pasal 2 ayat (3)). Cryptocurrency  termasuk  obyek  pajak  penghasilan. Dalam  pasal  4  UU  PPh  disebut  yang  menjadi  objek pajak  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis  yang  diterima  baik  dari  Indonesia  atau  luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib  pajak.  Kemudian  di  pasal  tersebut  huruf  p disebutkan  penghasilan  yang  belum  dikenakan  pajak juga  termasuk  dalam  obyek  pajak.  Cryptocurrency dikenakan pajak penghasilan bersifat final seperti halnya saham  karena  crypto  termasuk  dalam  asset  komoditi berjangka  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  5 Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (crypto  Asset)  di  bursa berjangka (selanjutnya disebut PP Pasar Aset Kripto). Di pasal 1 angka (2) PP Pasar Aset Kripto, bursa berjangka merupakan  badan  yang  menyelenggarakan  komoditas kontrak  berjangka  atau  kontrak  derivatif  lainnya. Kontrak  berjangka  dan  kontrak  derivatif  dimiliki  oleh asset  kripto  karena  adanya  jenis  perdagangan  di  kripto seperti spot dan futures seperti  halnya  perdagangan saham di bursa berjangka. Ketentuan lebih lanjut disebut Di  pasal  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  UU  PPh  disebutkan bahwa  Penghasilan  yang  dapat  dikenai  pajak  bersifat final:  c.  …,  transaksi  derivatif  yang  diperdagangkan  di bursa,….
Pajak  Penghasilan  Final  atau  PPh  Final  adalah pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang tahunan.  Yang  artinya  pajak  penghasilan  bersifat  final yang tidak dikreditkan di PPh Terutang. Oleh karena itu dalam  PPh  Final  ini  tidak  akan  dihitung  lagi  pajak penghasilannya  pada Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT) dengan  penghasilan  lain  yang  tidak  final  (non final)  agar  dikenakan  tarif  progresif  sebagaimana
tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Disebutkan sebelumnya  bahwasanya    jika  berdasarkan  UU  PPh investor cryptocurrency dapat dikenakan pajak progresif antara  5-30%  tergantung  dari  pendapatan  keuntungan modal  yang  didapat.  Tentu  saja  besaran  tariff  tersebut akan  menjadi  beban  bagi  investor  cryptocurrency menjadi  banyak  sehingga  dapat  membuat  ekosistem bisnis asset kripto menjadi lesu. Seharusnya pemungutan tarif  pajak  sedapat  mungkin  agar  dikenakan  tariff  yang paling  rendah  agar  tidak  ada  penghindaran  pembayaran pajak  karena  pajak  yang  terlalu  tinggi.  Menurut  Barry Bracewell  dan  Milnes,    jika  beban  pajak  terlalu  berat maka  semakin  kuat  motif  wajib  pajak    untuk menghindari  pembayaran  pajak,  padahal  wajib  pajak dapat  membayar  di  tarif  pajak  yang  lebih  rendah (Suandi,  2006).  Jadi  jika  pemerintah  hendak  mengatur tentang  penentuan  tarif  pajak  terkait  asset  kripto  maka seharusnya  penentuan  tersebut  agar  menentukan  tarif pajak yang serendah-rendahnya.
Perencanaan perlakuan perpajakan atas perdagangan  asset  kripto  secara  ekonomis  hakikatnya sama  yakni  menambah  kekayaan  negara  namun  juga bagaimana  caranya  agar  beban  pajak  yang  ditanggung investor  kripto  rendah.  Dalam  menentukan  tariff besarnya  pajak  penghasilan  final  aset  kripto  maka  perlu membandingkan  dengan  saham  karena  saham  juga termasuk  dalam  asset  komoditas  investasi  berjangka Saham  dikenakan  penghasilan  pajak  final  sebesar  0.1% dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan  saham berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 282/KMK.04/1997 (KMK-282/1997) tentang Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Transaksi  Penjualan  Saham  di  Bursa Efek..  Pada  Pasal  2  KMK-282/1997  disebut  bahwa  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  orang  pribadi atau badan dari transaksi penjualan  saham di bursa  efek dikenakan  PPh  Final  dengan  tarif  yaitu  sebesar  0,1  % dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan  saham. Sedangkan  pemungutannya  dalam  pasal  4  disebut pemotongan  dilakukan  oleh  penyelenggara  bursa  efek melalui  perantara  pedagang  efek  pada  saat  pelunasan transaksi penjualan saham.
Jadi  asset  cryptocurrency  dapat  dikenakan  tariff 0,1%  dari  dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan asset  kripto  dimana  pemungutannya  dipotong  oleh penyelenggara bursa asset kripto melalui pedagang asset kripto saat pelunasan transaksi penjualan asset kripto.

## SIMPULAN
1. Bentuk Perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency di Indonesia diantaranya adalah: a) Perlindungan keamanan asset kripto dari Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang
diantaranya  adalah  perlindungan  data  pribadi, perlindungan  keamanan  akun  investor  dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.
b) Pengawasan  dari  BAPPEBTI  sebagai  badan pengawas  komoditi  berjangka  Indonesia  terhadap
pedagang  pasar  asset  kripto  yang  berdiri  di Indonesia; dan
c) Pengawasan  dari  Satgas  Pengawas  Investasi terhadap  asset-aset  kripto  yang  beredar  di Indonesia.
2. Pengenaan  pajak  terhadap  investor  cyptocurrency dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yakni  0.1  %  dari  jumlah  bruto  transaksi  penjualan asset  kripto  seperti  halnya  saham  sebagai  asset komoditi berjangka  di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Hamdan.  (1985). Perpajakan, Jakarta : PT.Bina Aksara.
Budhijanto,  Danrivanto.  (2016). Revolusi  Cyberlaw Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama Isnaini,  M.  (2016). Perjanjian  Jual  Beli. Bandung: Refika Aditama Lansky,  Jan.  (2018). Possible  State  Approaches  to Cryptocurrecies ,  Jurnal,  University  of  Finance and administration in Prague,
DOI:10.20470/jsi.v9i1.335 Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2009). Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
_____________,    (2011). Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  hukum bagi  Investor  di  Indonesia .  Surakarta,  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Satory,  Agus.,  Hotma  Pardomuan  Sibuea.  (2020).
Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan  Mahkamah  Agung  Secara  Materiil sebagai  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Jurnal,
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Suandi.  Erly.  (2006). Perencanaan  Pajak .  Jakarta: Salemba empat.