INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6481-6493 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Peceraian Dalam Persfektif Hukum Positif  Dan Hukum Islam
Jeeky Suabat 1 ✉ , Syaiful Asmi Hasibuan 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : jeekysijabat2@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkawinan  usia  muda  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  ketika  seorang  pria  dan  wanita  masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang  No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Sangat  jelas  bahwa  dalam  Undang-Undang  tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Penelitian pada penulisan ini  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  metode  yang  akan  dipergunakan  adalah  yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan  dengan  judul  penelitian  ini.  Sebagai  sebuah  penelitian  ilmiah,  maka  rangkaian  kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah,. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan  hasil  penelitian  dengan  data  yang  lengkap  dan  sedetail  mungkin.  Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan kepastian hukum  tentang  eksistensi  perkawinan  anak  dibawah  umur  yang  mengkibatkanperceraian Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah  umur, antara lain : Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan
di bawah umur. Secara medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana

## Abstract
Young marriages are marriages performed when a man and a woman are underage or under the age specified in the Marriage Law. In Law No. 16 of 2019 it says that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. In Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph 1 it says that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. It is very clear that the Law considers that people over that age are no longer children so they are allowed to marry, this age limit is intended to prevent young marriages and also the negative impacts that will arise after young marriages occur. Even so, as long as a person has not reached the age of 21, parental consent is still needed to marry off their child. The research at this writing uses the type of legal research. The method to be used is normative juridical, namely examining relevant legal principles and forms in decisions related to the title of this research. As a scientific research, a series of research activities  starting  from  data  collection  to  data  analysis  is  carried  out  by  taking  into  account  the principles of scientific research. The specification of the research used is descriptive analysis, namely describing  the  results  of  the  research  with  complete  data  and  as  much  detail  as  possible.  The description is intended for primary, secondary and tertiary data related to legal certainty regarding the existence of underage child marriages which result in divorce. bad as a parent. Most of the perpetrators of underage marriages face the problem of being mentally immature to be ready for marriage so that there is an increase in divorce due to underage marriages. Medically, it causes reproductive health problems for women, namely being vulnerable to experiencing or getting uterine cancer, underage marriage actors are vulnerable to domestic violence and divorce, their economy becomes unstable, and they are still vulnerable to misunderstanding of rights and obligations as husband and wife. Keyword: Protection, Law, Children, Perpetrators, Crime

## PENDAHULUAN
Islam merupakan agama samawi terakhir di muka bumi, yang ajarannya dibawa oleh Muhammad  SAW.  Ajaran  islam  yang  dibawa  oleh  Muhammad  SAW,  pada  hakikatnya mencakup  segala  bidang  kehidupan,  baik  itu  bidang  yang  mengatur  hubungan  antara manusia dengan tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia (Fitra, 2017). Dalam ajaran  Islam,  salah  satu  perbuatan  yang  merupakan  bahagian  dari  ibadah  adalah pernikahan.  Pernikahan bukan hanya merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia,  dengan  tujuan  untuk  menyalurkan  kebutuhan  biologis  semata,  akan  tetapi
pernikahan  berorientasi  pada  hak  serta  kewajiban  dan  juga  hal-hal  yang  berhubungan dengan  pernikahan  tersebut.  Pernikahan  merupakan  salah  satu  asas  pokok  yang  hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Fahrezi & Nurwati, 2020).
Perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia, terutama  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat,  Sebab  perkawinan  bagi  seseorang  atau kalangan  masyarakat  merupakan  hal  yang  sakral  karena  di  dalam  perkawinan  itu dimaksudkan  untuk  membina  hubungan  yang  harmonis  antara  suami  istri,  namun kenyataannya  membuktikan,  bahwa  untuk  memelihara  keharmonisan  dan  kelestarian bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan  perbedaan  kecenderungan  pandangan  hidup  tersebut  (Minnuril  Jannah  &  Halim, 2022;Suci, 2021).
Secara realitas banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan perempuan, berdasarkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena, yaitu: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain.  Ketiga,  salah  satu  pihak  mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, Antara suami  dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak. Kelima, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.   Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia (Ali, 2018; Syafi’i & Chaosa, 2021) .
Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda- beda.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  yang  berlaku  hingga  sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya  pria  maupun  wanita  yang  ingin  menikah  harus  mendapat  izin  orang  tua  apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan  yang  mengatur  tentang  “yang  belum  dewasa  dan  dewasa”  dalam  Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini (Afrizal, 2019;Rahmawati, 2020).
Pada  dasarnya  penetapan  batas  usia  perkawinan  memang  bertujuan  demi kemaslahatan  dan  kebaikan  terutama  bagi  calon  mempelai.  Dalam  penjelasan  umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4  huruf (d) dijelaskan bahwa  prinsip  calon  mempelai  harus  masak  jiwa  raganya  dimaksudkan  agar  dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun tehnologi.  Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan  analisa  dan  kontruksi  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah.  Oleh  karena penelitian  merupakan  suatu  sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan tehnologi,  maka  metodologi  penelitian  yang  diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Ibrahim & ERLITNA, 2022).
Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat  dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan  bagi  yang  mempelajarinya.  Akan  tetapi  dengan  pengetahuan  saja  masih belum  merupakan  jaminan  bagi  yang  bersangkutan  untuk  mempergunakan  dan menerapkanya  dalam  suatu  kegiatan  penelitian.  Menurut  pendapat    Soerjono  Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan.
Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar  didapatkan  dengan  hasil  yang  maksimal.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal penelitian ini (Doni Azhari et al., 2022).
Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai  pada  analisis  data  dilakukan  dengan  memperhatikan  kaidah-kaidah  penelitian ilmiah, sebagai berikut:
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya  dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfaat  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis
normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Jayadi et al., 2021).
Penelitian ini dilakukan  guna  untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.
Ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian  dengan  cara  menarik  asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas  hukum  dalam  menafsirkan  peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.
Untuk  memperoleh  data  yang  teruji,  maka  digunakan  metode  library  research (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, catatan, maupun katalog. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan tersebut dijadikan pondasi dan alat utama.
Iman Jauhari mengklasifikasikan teknik pengumpulan data dengan 3 macam cara yaitu  (1)  melalui  catatan  atau  tulisan-tulisan  atau  dokumen  formal  seperti  peraturan perundang-undangan;  (2)  melalui  catatan  atau  tulisan-tulisan  yang  telah  dipublikasikan, seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  hasil  penelitian;  (3)  melalui  catatan  atau  tulisan  berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan.
Data-data tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Data skunder
Data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak  langsung  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan.
2. Sumber Data Tersier:
Berupa artikel ataupun jurnal hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek di Pengadilan Agama
Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik  peristiwa  nyata  tersebut.    Ukuran-ukuran  tidak  diserahkan  kepada  peneliti  tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.
Dalam  menganalisa  data-data  yang  didapat  dari  literature  yang  ada,  penulis menggunakan pengolahan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan kembali data yang didapat dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan,  kejelasan  makna,  kesesuaian,  dan  keseragaman  antara  satu  dengan yang lain.
b. Pengelompokan  data-data  dengan  cara  menyusun  secara  sistematis  dan mengklasifikasikan data-data yang telah didapat.
c. Mengadakan  analisis  lanjutan  terhadap  hasil  pengelompokan  data  yang menggunakan kaidah-kaidah teori yang berkenaan dengan eksistensi harta bersama yang merupakan objek hutang bersama pasca terjadinya perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan  di  bawah  umur  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  pada  usia  di  bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan  sebelum  mencapai  usia  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  15  Kompilasi  Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam  pasal  7 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang-  kurangnya  berumur  19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum  mencapai  usia  tersebut  dikategorikan  sebagai  perkawinan  di  bawah  umur. Perkawinan di bawah umur menurut Majlis.
Perkawinan  usia  muda  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  ketika  seorang  pria  dan wanita  masih  dibawah  umur  atau  masih  berada  dibawah  usia  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Dalam  Undang-Undang    No  16  tahun  2019  mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Sangat  jelas  bahwa  dalam  Undang-Undang  tersebut  menganggap  bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang
akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.
Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau bathin di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki  lembaga  perkawinan  harus  mampu  mengendalikan  dan  menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan  psikologi  sangat  menentukan  tingkat  keberhasilan  dari  rumah  tangga  yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut si fat dan syara‟ untuk menghalalkan  percampuran  antara  keduanya,  sehingga  satu  sama  lain  menjadi  sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Umah, 2020).
Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan  ini  orang  tua  berperan  lebih  aktif,  sehingga  memberi  kesan  seakan-akan mencarikan  jodoh  untuk  anaknya  adalah  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang trua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama brtahun-tahun untuk sampai kepelaminan (Khairillah et al., 2019).
Dalam menghadapi situasi ini, filtrasi dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap  perkembangan  anak  agar  tidak  terjerumus  kedalam  hal-hal  yang  bersifat  negatif seperti  pergaulan  bebas  yang  mengakibatkan  terjadinya  hamil  diluar  nikah,  pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya. Pendidikan anak terutama dari orang tua harus di utamakan. Terutama pendidikan akhlak dan agama. Ini akan menjadi proteksi paling kebal  terhadap  gangguan  lingkungan  sekitar  dari  hal-hal  negatif.  Memperkenalkan pendidikan  seks  bagi  usia  remaja,  ini  menjadi  kewajiban  lembaga-lembaga  pemerintah seperti Mahkamah Syar’iyah, memaksimalkan peran KUA, dan disamping peran orang tua tentunya. Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak  ada  aturan  dalam  sumber  hukum  Islam,  yakni  Alquran  dan  Hadis  yang  melarang pernikahan di bawah umur (Hidayatulloh & Janah, 2020).
Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi berbunyi  “Barangsiapa  di  ant ara  perempuan  yang  nikah  dengan  tidak  seizing  walinya,
nikahnya itu batal.” Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali  itu,  wajib  dibayarkan  kepadanya  mahar  mitsil  dengan  mahar  itu  dianggap  halal melakukan  hubungan  seksual  dengannya.  Tidaklah  wanita  menikahkan  wanita  tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita  pezina  (HadisRasul  dari  Abu  HurairahRawahulIbnuMajah  Al  Daruqutny  dan  Al Baihaqi) (Azmi, 2023;Hasibuan, 2019).
Sebagai bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas yang didalamnya terdapat bermacam-macam suku, agama dan bahasa, maka bangsa Indonesia mutlak membutuhkan suatu undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta mengatur kedua belah pihak yait antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan (Takim, 2022), sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan suatu ikatan yang kuat bukan hanya ikatan batin namun ikatan dalam bentuk pencatatan akta  nikah,  atau  secara  lahiriah  (Hamdi  &  Efendi,  2022).  Pernikahan  di  bawah  umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum  seperti  terlihat  dalam  kasus  Syekh  Puji  (Fikri,  2023).  Peristiwa  tersebut  menjadi perhatian publik tidak terlepas dari beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti :
a. Pemberitaan status sosial Syekh Puji yang nota bene sebagai pengusaha dan pemimpin pondokpesantren  dalam  media  massa,  bahkan  media  massa  pernah  memberitakan kekayaannya dan memberitakan pengawalan terhadap kekayaannya.
b. Melalui  media  Syekh  Puji  menyatakan  bahwa  pernikahannya  dengan  perempuan  di bawah umur mengikuti dan meneladani jejakRasul, bahkan dia akan menikahi gadis umur 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun untuk menjadi istri ketiga dan keempat.
c. Pengawal Syekh Puji pernah bentrok dengan wartawan yang ingin wawancara dengan Syekh Puji, sehingga mendorong simpati para wartawan untuk memberitakan kontroversi seputar Syekh Puji.
Melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi itu, maka perhatian masyarakat terhadap kasus pernikahan di bawah umur dipengaruhi beberapa hal :
a. Attitude  dan  culture  masyarakat  dalam  hal  ini  masyarakat  Indonesia  sebagian  besar masih resisten terhadap sikap sombong dan membanggakan diri pelaku pernikahan di bawah  umur.  Pernyataan  yang  bersinggungan  dengan  agama  khususnya  Islam (termasuk  menyangkut  pernikahan),  seiring  mendapat  reaksi  yang  besar  bagi masyarakat  Indonesia  (dengan  kontroversinya)  mengingat  Indonesia  sebagian  besar penduduknya muslim.
b. Pemberitaan media akan membesarkan perhatian publik, karena media dapat berperan dalam pemberitaan informasi yang continue dalam melakukan social control dan social engineering (perubahan social) masyarakat, oleh karenanya berkonflik (bersinggungan) dengan media dapat berdampak besar terhadap suatu masalah.
c. Status sosial (terutama strata ekonomi) orang berpekara menentukan perhatian publik dan para penegak hukum, dalam arti  seseorang dengan strata ekonomi tinggi yang bermasalah akan rentan menjadi kasus hukum sehingga impartial at law (hukum yang tidak memihak) dalam penegakan hukum masih menjadi mimpi dalam menata Negara hukum Indonesia.
d. Adanya trend pergerakan dan peningkatan perhatian publik terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia setelah reformasi.
Seiring dengan merebaknya perhatian publik terhadap kasus pernikahan “Syekh Puji” dengan Lutviana Ulfa (yang berusia 12 tahun), muncul kontroversi terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam  pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak pernikahan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan, antara lain :
a. Mengalami  masalah  yang  terkait  pendidikan  seperti  putus  sekolah,  dan  akan  memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.
b. Pelaku pernikahan di bawah umur sebagian besar menghadapi problem belum matang secara  mental  untuk  siap  menikah  sehingga  terjadi  peningkatan  perceraian  akibat pernikahan di bawah umur, yang inheren dengan meningkatkan kegiatan prostitusi.
c. Secara  medis,  penelitian  menunjukkan  bahwa  perempuan  yang  menikah  dini,  lalu berhubungan seks (atau sebaliknya perempuan di bawah umur berhubungan seks lalu menikah), dan harus hamil muda, sekitar 58% mengalami atau terkena kanker rahim.
Ada  juga  yang  bersikap  pro  terhadap  pernikahan  di  bawah  umur.  Bagi  sebagian masyarakat menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia untuk menikah sesuai aturan dalam  Undang-Undnag    No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  10  yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk dapat membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.  Dan  perkawinan  yang  sah  hanya  dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan  atau  menentang  adanya  pernikahan  di  bawah  umur  karena  hukumnya bersifat mubah (boleh-boleh saja) (Fatoni, 2023;Yumarni, 2019).
Sejumlah  penelitian  menyimpulkan  perkawinan  anak  adalah  sumber  dari  pelbagai masalah social di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak.
Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  penyebab  dari  tingginya  angka  perceraian  di masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah  sebelum  usia  18  tahun.  Hal  ini  dikarenakan  anak-anak  tersebut  belum  matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan, sebut Rohimin (Susanti, 2020).
Perkawinan  anak  berdampak  buruk  juga  pada  kualitas  sumber  daya  manusia Indonesia.  Yang  memaksa  anak  putus  sekolah  dan  menjadi  pengangguran  sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak  heran  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  mengalami  penurunan. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dalam hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama  menjaga  jalur  keturunan.  Oleh  sebab  itu,  Syeh  Ibrahim  dalam  bukunya  al  Bajuri menuturkan  bahwa  agar  jalur  nasab  tetap  terjaga  dalam  pandangan  hukum  Islam, hubungan seks yang mendapatkan legilitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan pernikahan, nisc aya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Sekarang ini banyak remaja melakukan pernikahan di bawah umur.
Semestinya  para  remaja-remaja  itu  harus  berfikir  dua  kali  sebelum  mengambil keputusan untuk menikah diusia dini. Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini  adalah  remaja-remaja  yang  masih  duduk  di  bangku  sekolah  tetapi  sudah  mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan (Ghifarani, 2021). Selanjutnya dampak pernikahan dini utamanua  dirasakan  oleh  anak  perempuan.  Bila  perkembangan  alat  vitalnya  belum sempurnah  dan dipaksakan untuk melakukan  senggama, tidak jarang terjadi perobekan, begitupun pada saat melahirkan kesulitan persalinan pada ibu-ibu muda ini, dapat dimulai sejak kehamilan. Keracunan hamil, umumnya terjadi pada mereka yang hamil sebelum 17 tahun ataupun mereka diatas usia 35 tahun.

## SIMPULAN
Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain: Mengalami  masalah  yang  terkait  pendidikan  seperti  putus  sekolah,  dan  akan  memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar  menghadapi  problem  belum  matang  secara  mental  untuk  siap  menikah  sehingga terjadi  peningkatan  perceraian  akibat  pernikahan  di  bawah  umur.  Secara  medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseuma we.
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 93.
https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90
Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2).
Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia,
10(1), 93 – 112. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811
Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 3(1),
1 – 17. https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189
Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). PENGARUH PERKAWI NAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
TI NGKAT PERCERAI AN.
Fatoni,  F.  (2023). PEMAHAMAN  MASYARAKAT  TERHADAP  PERNIKAHAN  DINI  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  (STUDI  KASUS  DI  DESA  CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Fikri,  S.  (2023). PERKAWINAN  ENDOGAMI  ANTAR  ANGGOTA  LDII  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM  DAN  TEORI  KONSTRUKSI  SOSIAL  (Studi  Kasus  di  Dusun  Nagog  Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).
Fitra,  H.  (2017). pengaruh  perkawinan  di  bawah  umur  terhadap  tingkat  perceraian  di kabupaten  Aceh  Tengah.  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/3180
Ghifarani, F. K. (2021). Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law,
Positive Law And Medical Views. Al- ’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam , 6(2), 185 – 205. https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1600
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 144 – 159.
Hasibuan,  S.  Y.  (2019).  Pembaharuan  hukum  perkawinan  tentang  batas  minimal  usia pernikahan  dan  konsekuensinya. Teraju:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum,  1(02),  79 – 87. https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88
Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 34 – 61.
Ibrahim, M., & ERLITNA, S. R. I. E. (2022). Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Inonesia. Jurnal Notarius, 1(1).
Jayadi, N., Suarjana, S., & Muzawir, M. (2021). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on  the  country  perspective  and  religion  as  well  as  the  problem). JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 50 – 70. https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.5
Khairillah,  K.,  Jazari,  I.,  &  Faisol,  A.  (2019).  PERNIKAHAN  DI  BAWAH  UMUR  DALAM
PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  PERDATA  (STUDI  KASIS  MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT). Jurnal Hikmatina, 1(2), 131 – 137.
Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 3(1), 167 – 178. https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308
Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum  Positif). Syaksia :  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam,  21(1),  85 – 110. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918
Suci, R. P. (2021). Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Sol Justicia, 4(2), 175 – 193.
Susanti, N. H. (2020). Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Syafi’i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94 – 114.
Takim,  A.  (2022).  Perkawinan  Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 25 – 44. https://doi.org/https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69
Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-
Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11
Yumarni, A. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA
Wilayah Kota Bogor). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1).
http://repository.unida.ac.id/id/eprint/2250