## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI  MANUSIA
Oleh:
Laily Dwi Setiarini Universitas Surabaya, Surabaya lailysetiarini123@gmail.com
Abstrak
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Setiap  manusia  memiliki  hak  untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam perspektif hak  asasi  manusia,  membentuk keluarga  melalui perkawinan  merupakan  hak prerogatif  pasangan  calon  suami  dan  istri  yang  sudah  dewasa.  Namun sayangnya,  realitas  ini  menjadi  dilematis  jika  dilakukan  oleh  pasangan  beda agama.  Polemik  tentang  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menjadi sorotan adalah Pasal 2 ayat 1. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan  bahwa  undang-undang  perkawinan  menyerahkan  sahnya  suatu perkawinan  dari sudut agama,  jika  suatu agama memperbolehkan  perkawinan beda agama maka  perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang  perkawinan  beda  agama  maka  melakukan  tidak  boleh  melakukan perkawinan  beda  agama.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  beda  agama  adalah perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan.
Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

## A. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  (selanjutnya  disebut  dengan  HAM)  merupakan  hak  yang  melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati Nurani. 1 Pada setiap orang baik  miskin  maupun  kaya, laki-laki  atau perempuan, normal  maupun  penyandang cacat  dan sebaliknya.  Dikatakan  universal  karena  hak-hak  ini  dinyatakan  sebagai  bagian  dari kemanusiaan  setiap  sosok  manusia,  tak  peduli  apapun  warna    kulitnya,  jenis  kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. 2
Setiap  manusia  memiliki  hak-hak  yang  melekat  pada  diri  manusia  masing-masing. Hak-hak tersebut merupakan suatu hal yang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh orang lain. Hak tersebut adalah yang disebut dengan HAM, dimana hak tersebut telah melekat pada tiap orang tersebut  sejak ia dilahirkan.  HAM  merupakan topik paling penting yang  selalu dibahas dan dilindungi di seluruh dunia.
Peletakkan  rumusan  tentang  dasar-dasar  HAM  merupakan  bagian  dari  tujuan sosialisasi.  Hak  dalam  hak  asasi  mempunyai  kedudukan  atau  derajat  utama  dan  pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan  melekat  dalam  pribadi  manusia  sejak  saat  kelahirannya.  Indonesia  terdapat  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  HAM  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan pengertian yaitu sebagai berikut:
Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikatnya  dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Perkawinan  merupakan  jalan  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum pengertian perkawinan  itu  merupakan  perjanjian  suci  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal (abadi) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 3
Realita adanya pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya  karena  pengaruh  perkembangan  budaya  dan  teknologi  komunikasi,
1 Suryadi Radjab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia , PBHI, Jakarta, 2002, h. 7.
2 Soetandyo Wignjosoebroto , Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa , Elsam, Jakarta, 2007, h. 1.
3 Yunus Mahmadi, Hukum Perkawinan Dalam Islam , Al Hidayah, Jakarta, 1964, h. 1.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
membuka kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan  perkawinan dengan  perbedaan  agamanya,  karena  semakin  eratnya  hubungan  antar  pemeluk agama  dalam  pergaulan  masyarakat.  Perkawinan  beda  agama  merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan keyakinan agama. 4
Fenomena perkawinan beda agama di  negara-negara barat  seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, serta Singapore merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan Singapore dan Australia  akhir-akhir  ini  merupakan  negara  tujuan  bagi  masyarakat  dunia  untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Begitu juga fenomena perkawinan beda agama yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  yang  sarat  dengan  pluralisme  seperti Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Dilakukan  dengan mengumpulkan bahan hukum  primer. 5 yakni penelitian  hukum  untuk  menemukan aturan hukum,  menyelaraskan  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  mencari pemecahan masalah atas isu hukum ( legal issues ) yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan Hak Atas Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia
Pelaksanaan perlindungan HAM di berbagai negara dilakukan dengan mengacu pada berbagai Instrumen HAM Internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah  elemen  pertama  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  Hak  Asasi  Manusia Internasional  (International  Bill  of  Rights),  yakni  suatu  tabulasi  hak  dan  kebebasan fundamental  International.  Kovenan-kovenan  Internasional  menetapkan  tabulasi  hak  yang mengikat  secara  hukum  dan  Protokol  Tambahan  pada  Kovenan  Internasional.  Kemudian, deklarasi ini dipertegas kembali dengan dilahirkannya International Covenant on Civil and Polticial Rights dan International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights . Sesuai dengan  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia,  cita-cita  manusia  yang  bebas  untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari diskriminasi dan intimidasi serta dari kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.55.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
menikmati  hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.10
Pada  tanggal  16  Oktober  1998,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  telah menyerahkan  hasil  kajian  tentang  hak  asasi  dalam International  Covenant  on  Civil  and Polticial  Rights atau  Kovenan  Internasional  tentang  hak-hak  Sipil  dan  Politik  kepada Presiden  B.J.  Habibie  dengan  rekomendasi  untuk  diratifikasi,  dan  baru  tahun  2005  ada kepastian  pemerintah  dan  DPR  akan  meratifikasinya.11  Ratifikasi  adalah  suatu  perjanjian pada  tingkat  negara  untuk  melaksanakan  ketentuan  yang  dimuat  dalam  konvensi internasional  tersebut.12  Sebenarnya  tidak  ada  satu  ketentuan  pun,  baik  hukum  nasional maupun  hukum  internasional  yang  ewajibkan  negara  meratifikasi  konvensi  internasional. Majelis  Umum  PBB  hanya  mengimbau  agar  negara  anggotanya  meratifikasi  perjanjian Internasional.  Negara  tetap  mempunyai  kedaulatan  penuh  untuk  meratifikasi  atau  tidak meratifikasi perjanjian Internasional, jika melakukan ratifikasi, maka kepentingan nasional tetap diletakkan  sebagai
b. Pandangan Agama Di Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama

## a) Menurut Agama Islam
Perkawinan  dalam  agama  Islam  dinilai  sebagai  salah  satu  ibadah  untuk  mematuhi perintah  Allah  SWT  dan  orang  yang  melaksanakan  pernikahan  telah  dianggap  telah memenuhi  separuh  agamanya.  Perkawinan  memiliki  beberapa  tujuan  terutama  untuk meneruskan  keturunan  dan  menjaga  keberadaan  manusia  di  muka  bumi  dengan  cara  atau syariat yang dihalakan oleh agama islam Hukum asal dari perkawinan adalah “mubah” yaitu boleh, artinya suatu kebolehan saja., seperti terdapat dalam salah satu kaidah dalam hukum Islam.  “Hukum  asal  sesuatu  itu  boleh,  sampai  ada  suatu  ketentuan  yang  melarangnya.” Sedang menurut Jumhur (umumnya ahli Fiqih) antara lain Imam Syafi‟i, hukumnya sunnah, karena dengan kawin itu akan dapat memelihara mata dan kehormatan seseorang.17 Dalam Agama  Islam  mengenai  hukum  Perkawinan  Beda  Agama  seorang  laki-laki  muslim  boleh menikahi  perempuan  yang  bukan  non  muslim  selama  perempuan  itu  menganut  agama samawi,  Agama  Samawi  ialah  agama  yang  dipercaya  oleh  para  pengikutnya  dibangun berdasarkan  wahyu  Allah.  apabila  lelaki  muslim  menikahi  perempuan  non  muslim  yang bukan  agama  samawi,  maka  hukumnya  haram.  Sedangkan  bagi  perempuan  muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.
Perempuan muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim menurut hukum Islam. Di bawah hukum Islam, jika seorang wanita non-Muslim menikah dengan non-muslim, dan dia  masuk  Islam,  pernikahan  itu  ditunda  sampai  suaminya  masuk  Islam.  Atau  dia  bisa
meninggalkan suami non-Muslim dan menikah dengan seorang Muslim. 6

## a) Pandagan Perkawinan Perspektif Agama Katholik
Perkawinan  Menurut  Agama  Katholik  adalah  nikah  sebagai  satu  sakramen.  Gereja Roma  Katholik  mendasar  ajarannya  itu  pada  Efesus  5:25-33.19  Hukum  gereja  Katholik merumuskan  perkawinan  sebagai  perjanjian  perkawinan,  dengan  mana  pria  dan  wanita membentuk  antara  mereka  kebersamaan  seluruh  hidup,  dari  sifat  kodratinya  terarah  pada kesejahteraan  suami  istri  serta  pada  kelahiran  dan  pendidikan  anak;  oleh  Kristus  Tuhan perkawinan antara orang–orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). Dari  rumusan  tersebut  maka  nampaklah  bahwa  perkawinan  Katholik  bersifat  monogami, kekal, dan sakramental.20 Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama katholik adalah perkawinan  antar  umat  seagama,  tetapi  pandangan  gereja  Katholik  dalam  hal  perkawinan beda  agama  cukup  realistis.  Hal  ini  nampak  dengan  kemungkinan  bagi  Uskup  untuk memberikan dispensasi  bagi  perkawinan antar   agama  (Kanonik  1086:1&2  jo  Kan. 1125 dan 126). Dispensasi dimaksud hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh dan dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung. 7
Pernikahan  beda  agama  bagi  pemeluk  agama  Kristen  sudah  jelas  hukumnya,  yakni tidak  diizinkan.  Pada  dasarnya  bahwa  secara  iman  Kristen,    pernikahan  beda  agama  itu adalah  sesuatu  yang  tidak  diizinkan.  Lebih  lanjut,  dijelaskan  bahwa  ada  dua  syarat pernikahan di Gereja. Pertama, sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti). Kedua, sudah naik sidi  atau melewati proses katekisasi. Orang  yang sudah  naik sidi  dianggap sudah  dewasa secara  Kristen.  Artinya,  sudah  mengenal  ajaran  kekristenan  secara  matang.  Begitu  juga sebaliknya.  Seorang  akan  tetap  dianggap  anak-anak  meski  sudah  berusia  tua  bila  belum melewati  naik  sidi  ini.  Ia  menjelaskan  proses  naik  sidi  atau  katekisasi  ini  meliputi pendalaman  firman  Tuhan  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial. Digantungkan kepada hukum agama maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan pun harus memenuhi ketentuan hukum agama (Dharma). Adapun syarat- syarat perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manava adalah: 8 a. Apabila dilakukan di hadapan brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi
6 Djuher.  Z, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Relevansinya  dengan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h.54.
7 J. Verkuyl, Etika Kristen (seksuil), Jakarta, Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8, h.56.
8 Hindu tolak kawin beda agama, http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 November 2019, Pada pukul 09.42  WIB.
syarat untuk melakukan perbuatan itu;
b. Dilaksanakan  berdasarkan  hukum  hindu,  jadi  kedua  calon  suami  isteri  harus  menganut agama hindu. apabila diantara calon pengantin terdapat perbedaan agama maka perkawinan tersebut  tidak  dapat    disahkan,  kecuali  pihak  yang  bukan  hindu  telah  disudhi-  kan (disahkan) sebagai pemeluk agama hindu;
c. perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
d. tidak berpenyakit jiwa;
e. bagi pria sudah mencapai umur 18 tahun dan wanita mencapai umur 15 tahun;
f. dan diantara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat; dan
g. harus  ada  ijin  orang  tua,  jika  orang  tua  tidak  ada  atau  sanak  keluarganya  yang  dapat bertindak sebagai wali, maka perwalian dilakukan oleh raja atau pemerintah.
Ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu telah terakomodasi dalam Undang- Undang  perkawinan  khususnya  yang  menekankan  pernikahan  seagama. 9 Karena  itu perkawinan pada agama Hindhu baru sah  bila dilakukan  menurut hukum agama Hindhu dengan melalui  upacara sakramen yaitu wiwaha  homa dan wiwaha samskara. Bila  suatu perkawinan tidak dilakukan  menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama. 10
Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui vivaha samskara karena bertentangan dengan ketentuan Susastra Veda. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina). Sehingga, perkawinan mereka  dianggap  batal  dan  tidak  dapat  dicatatkan  administrasi  kependudukannya  pada Kantor Catatan Sipil.
b) Menurut Agama Konghucu
Agama  Konghucu  melarang  pernikahan  antara  pasangan  yang  berbeda  keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus  Majelis  Tinggi  Agama  Konghucu  Indonesia  (Matakin),  Chandra  Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini  Konghucu.  Pada  dasarnya  pernikahan  berbeda  agama  tidak  diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu.
9 Ibid.,
10 Asmin, Op.Cit, h. 47
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Agama Konghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. Dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai  agama.  Matakin  memandang Li  Yuan (upacara  pemberkatan)  perkawinan  hanya dapat  dilaksanakan  bagi  kedua  mempelai  yang  beragama  Khonghucu.  Sehingga,  bagi mempelai  yang  berbeda  agama  tidak  dapat  dilaksanakan Li  Yuan .  Dalam  kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat Konghucu.27
Meski  begitu,  ajaran  Konghucu  tidak  bisa  menghalangi  umatnya  jika  ingin melangsungkan  perkawinan  beda  agama.  Pihak  Matakin  dapat  memberi  restu  sebagai pengakuan  telah  melaksanakan  perkawinan  (beda  agama).  Bagi  Konghucu  perbedaan paham,  bangsa,  budaya,  etnis,  sosial    termasuk    agama  tidak  menjadi  penghalang dilaksanakan sebuah  perkawinan.  Terlebih, Konghucu tidak mengajarkan menarik umat agama lain agar menganut ajaran agama Konghucu.28

## 2 Menurut Agama Budha
Pendapat  agama  Budha  tentang  perkawinan  beda  agama,  dalam  ajaran  agama Buddha,  pernikahan  hanya  bisa  dilakukan  antara  dua  orang  yang  meyakini  kebenaran ajaran  Budhisme.  Pernikahan  dalam  agama  Buddha,  harus  seagama,  tidak  bisa  ditawar- tawar. Ajaran Budhisme, hanya bisa merestui pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha,  tidak  dapat  memiliki  ajaran  untuk  merestui  pernikahan  antara  dua  orang  yang berbeda  keyakinan.  Penasehat  sangha  Mahayana  Indonesia  ini  menyatakan,  pernikahan anatara dua orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dibenarkan Perkawinan beda agama sama  halnya  dengan  “Praktiknya  kumpul  kebo”.  Pernikahan,  memiliki  pijakan  hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang  yang  memiliki  keyakinan  yang  sama.  Jika  keyakinananya  berbeda,  akan  banyak menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan suatu masalah. 11
c. Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia
Perkawinan  yang  terjadi  diantara  seorang  laki-laki  dan  seorang  laki-laki  dan  seorang
11 Nikah beda agama  budha  harus seagama tak bisa di tawar,  bisa diakses  di http://www.republika.co.id, diakses pada tanggal 29 november 2019, Pada pukul 10.10 WIB
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
perempuan  yang  masing-masing  berbeda  agamanya  di  Indonesia  sudah  sering  terjadi, terutama  sekali  pada  masyarakat  perkotaan  yang  heterogen  dan  perkawinan  beda  agama sejak dahulu hingga sekarang selalu  menimbulkan persoalan baik di bidang sosial maupun dibidung hukum. Di bidang hukum, perkawinan Beda agama telah menimbulkan persoalan- persoalan  hukum  antar  agama  yang  dalam  ilmu  hukum  dikelompokkan  ke  dalam  cabang ilmu Hukum antar golongan yang menurut R. Wirjono Prodjokoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antara berbagai hukum dengan tiada perbatasan. 12
Untuk mengetahui status perkawinan beda agama dapat ditinjau pada Undang- undang Perkawinan  karena  undang-undang  tersebut  merupakan  sistem  hukum  nasional  yang mengatur  tentang  aspek  perkawinan.  Dalam  menelusuri  peraturan  perundang-undangan dimaksud  diatas,  kiranya  dapat  kita  uraikan  dibawah  ini. 13 Sebelum  Undang  -  Undang Perkawinan telah kita ketahui bahwa Indonesia pernah ada suatu peraturan  dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken (selanjutnya  disebut  GHR)  atau  Peraturan  tentang Perkawinan Campuran sebagai  dimuat dalam Staatsblad 1898 No 158. Menurut pendapat kebanyakan  ahli  hukum  dan  yurisprudensi  yang  dimaksudkan  diatur  selaku  “perkawinan campuran”  itu  adalah  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempun  yang masing-masing  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan.  Dalam  pasal  1  dari  GHR  mengenai perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum  yang  berlainan.  Bahwa  terhadap  perumusan  perkawinan  campuran  pada GHR,    ada  tiga  aliran  pendapat  dikalangan  ahli  hukum  anatar  golongan,  yang  mengenai pertanyaan  apakah  GHR  berlaku  pula  untuk  perkawinan  antar  agama  dan  antarntempat. Ketiga aliran tersebut adalah:
1. Mereka  yang  berpendirian  “luas”;  berpendapat  bahwa  baik  perkawinan  campuran campuran antar agama maupun antar tempat termasuk dibawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian “sempit”: berpendapat bahwa baik perkawinancampuran antar agama maupun antar tempat tidak termasuk dalam GHR
3. Mereka yang berpendirian “setengah luas setengah setengah sempit”.
b. Sesudah Undang-Undang Perkawinan
12 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia , Sumur Bandung, Jakarta, 1981, h.93.
13 Asmin, Op.cit, h. 66.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan telah terjadi unifikasi pada hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan pada undang-undang perkawinan  sangat  bertolak  belakang  dengan  GHR  karena  pada  undang-undang perkawinan  meberikan  peranan  yang  sangat  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan  kepada  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  calon  mempelai, disamping unsur- unsur lain seperti unsur biologis, sosial, dan unsur-unsur hukum adat. 14 Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya dapat ditafsirkan bahwa dengan demikian hukum  yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan  pertama-tama  adalah  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  bagi masing-masing  pemeluk-  pemeluknya.  Sehingga  bagi  orang  Islam  tidak  mungkin  ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindhu atau “Hindhu-Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia. Mengenai  alinea  ke-2  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  menjelaskan  hukum  agama  dan kepercayaan  yang  dimaksud  bukan  lah  hanya  hukum  yang  dijumpai  dalam  kitab-kitab suci  atau  dalam  keyakinan-keyakinan  yang  terbentuk  dalam  gereja-gereja  Kristen  atau dalam  kesatuan-kesatuan  masyarakat  (seperti  di  Bali)  yang  berkepercayaan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  itu,  tetapi  juga  semua  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  baik yang  telah  mendahului  Undang-undang  Perkawinan  Nasional  ini  maupun  yang  akan ditetapkan kelak. Dengan demikian, dari perumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu.
Pada  dasarnya,  hukum  perkawinan  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  khusus mengenai  perkawinan  pasangan  beda  agama.  Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  sesuai    agama  dan  kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini Undang- Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. 15

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Pengaturan hak atas perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia lebih dilihat dari aspek religius. Menundukkan hak berkeluarga pada hak beragama, karena dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  mengenai  syarat  sahnya  perkawinan  ialah menurut  hukum  masing-masing  agama.  Sehingga  dalam  penelitian  skripsi  ini  menyatakan
14 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, h.5.
15 Abdul  Syakur, Tanya  Jawab  Tentang  Nikah  Beda  Agama, Penerbit  Literati,  Tangerang,  2014, h.61.
pada prinsipnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Dengan demikian pengaturan hak atas perkawinan di indonesia ditentukan oleh masing- masing agama.
Akibat  hukum  dari  perkawinan  berbeda  agama  di  Indonesia  adalah  status  perkawinan berbeda  agama  tersebut  tidak  sah  menurut  masing-masing  agama  sehingga  tidak  sah  juga menurut  Undang-Undang  Perkawinan.  Dengan  adanya  status  perkawinan  yang  tidak  sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya  bukan  merupakan    perkawinan    yang    sah.  Sehingga  akibatnya  adalah  anak tersebut  tidak mempunyai  hubungan hukum  dengan ayahnya melainkan hanya dengan  ibu dan  keluarga  ibunya  saja.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51- 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

## b. Saran
Pengaturan masalah perkawinan beda agama tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa  perkawinan  beda  agama  dilarang.  Undang-Undang  Perkawinan  hanya  mengatur mengenai  sahnya  perkawinan,  dimana  sahnya  suatu  perkawinan  harus  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan.  Oleh  karena  itu  hendaknya  pemerintah mewadahi  aturan  mengenai  perkawinan  beda  agama  karena  dalam  Undang-Undang Perkawinan Indonesia aturan mengenai beda agama belum jelas dan tuntas. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan beda agama. Karena dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, tidak akan timbul lagi perbedaan penafsiran yang pada gilirannya dapat menciptakan kepastian hukum tentang pelaksaaan perkawinan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmin, Status Perkawinan Antar Agama , PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1996.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2006.
A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Utama, Bogor, 2005. Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, Pernikahan Beda Agama , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
Burhannudin Loppa, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia , Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1991.
Geoffrey  robertson  qc,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  perjuangan  untuk  mewujudkan keadilan global, komnas HAM, Jakarta, 2002.
G.h.Wolhhoff, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara RI , Timus Mas, Jakarta, 1995. Hamid,  Zahry, Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  UU  No.  I  Th.  1974 ,  Ghalin Indonesia, Jakarta, 1990.
.K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Jakarta,  Ghalia  Indonesia,  1980. Mohammad Daud Ali. Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan ), PT. Raja
Orafmdo Persada, Jakarta, 1997.
Poerwadarminta, Kamus  Besar Bahasa Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta,
2001. Paul siegart, the lawful rights of mankind, oxford, 1986.
R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia , Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
Rs.Abd. Aziz, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, Wicaksono , Semarang, 1990. Yunus  Mahmadi, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam ,  Al  Hidayah, Jakarta, 1964. Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.