Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading  Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

## Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama
Ahmad Syauqy Alfan 1 , Miftahul Huda 2 , Teti Indrawati Purnamasari 3
Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Email Coresponden: syauqyalfan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan yuridis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta urgensi penerapan Akta Perdamaian dalam penyelesaian Gugatan Hak Asuh Anak melalui Mediasi di Pengadilan Agama dengan studi putusan Pengadilan Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang juga  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  studi  kasus  (case  study),  dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi penelitian hukum (legal research). Data primer penelitian ini adalah Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg KUHPer dan PERMA  No.  1  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi.  Adapun  data  sekundernya  adalah  berbagai literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini,  bahwa  terjadi  inkonsistensi  dan disharmoni antara dua peraturan pemerintah tekait dengan penerapan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama  yang  melibatkan  dua  peraturan  dan  Undang-undang  yakni  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154  RBg dengan PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Adanya inkonsistensi dan disharmoni antar dua  peraturan  pemerintah  menyebabkan  tumpang  tindihnya  segala  putusan  di  Pengadilan  Agama terutama  dalam  hal  gugatan  hak  asuh  anak  yang  tercantum  dalam  beberapa  putusan  yang  telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kata kunci: Penerapan, Akta Perdamaian, Mediasi, Hak Asuh Anak.

## Abstract
This  research  aims  to  explain  the  juridical  review  of  various  influencing  factors,  as  well  as  the urgency of implementing the Peace Deed in resolving Child Custody Lawsuits through Mediation in the Religious Courts by studying the decisions of the Religious Courts in West Nusa Tenggara Province. This type of research is library research. The approach used is normative juridical which also uses a statutory approach, case study and conceptual approach. Data collection techniques were carried out using legal research studies.  The  primary  data  for  this research is  Article 130  HIR,  Article  154  RBg  KUHPer  and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The secondary data is various literature that is relevant  to  this  research.  The  results  of  this  research  are  that  there  is  inconsistency  and  disharmony between  two  government  regulations  regarding  the  implementation  of  the  Peace  Deed  in  the  Religious Courts  which  involves  two  regulations  and  laws,  namely  Article  130  HIR  and  Article  154  RBg  with PERMA No.1 of 2016 concerning mediation procedures. The inconsistency and disharmony between the two government regulations has resulted in overlapping decisions in the Religious Courts, especially in the  case  of  child  custody  claims  which  are  listed  in  several  decisions  that  have  been  issued  by  the Religious Courts in several regions in West Nusa Tenggara Province.
Keywords : Application, Peace Deed, Mediation, Child Custody .

## PENDAHULUAN
Pernikahan  sebagai  salah  satu  bentuk kebutuhan  biologis  manusia  untuk  hidup bersama saling menyayangi, mengasihi, menghormati,  dan  saling  mencintai  antar sesama  pasangan.  Perkawinan  yang  terbentuk
dari  ikatan  suci  akan  melahirkan  sebuah keturunan  “anak”  dimana  akan  menjadi tanggung jawab suami istri, maka peran orang tua akan dibutuhkan dan tidak boleh dilalaikan untuk  kehidupan  dan  pendidikan  orang  tua terhadap anaknya agar tumbuh dan berkembang  dengan  baik  sebab  anak  sebagai
penerus  generasi  sesuai  dengan  harapan. Sebagaimana  yang  diisyaratkan  dalam  surah an-Nisa ayat (1), surah as-Syura’ayat (11), dan surah  an-Nahl  ayat  (7),  ayat-ayat  tersebut menjelaskan  bahwa  pentingnya  melanjutkan generasi kehidupan yang kita harapkan melalui ikatan  pernikahan  sebagaimana  yang  diatur oleh Agama (Utami dkk, 2023).
Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak, sehingga  hak-hak  anak  dapat  berjalan  dengan baik.  Perwujudan  atas  hak-hak  yang  dimiliki anak ialah tanggung jawab orang tua terhadap anak  tersebut,  apabila  orang  tua  mampu berperan  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak  (Gatot,  2005)  Perihal  pengasuhan  anak atau  hak  asuh  anak  dalam  Islam  memang benarbenar  menempatkan  posisi  ibu  sebagai posisi  yang  memiliki  hak  yang  lebih.  Kecuali dalam  keadaan-keadaan  tertentu  sehingga  hak asuh  tersebut  diberikan  kepada  ayah.  Dalam waktu  itu  si  anak  hendaklah  tinggal  bersama ibunya  selama  ibunya  belum  menikah  dengan orang  lain.  Meskipun  si  anak  ditinggalkan bersama  ibunya,  tetapi  nafkahnya  tetap  wajib dipikul oleh bapaknya.
Secara  khusus,  pembahasan  terkait kewenangan penguasaan anak tersebut termuat dalam  Pasal  105  huruf  a  Inpres  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam
yang berisikan penjelasan bahwa pemeliharaan anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya (Juliansyah,  2020).  Di  sisi  lain,  terkait  biaya pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayah  karena kewajiban nafkah akan tetap ada.
Pasal  156  juga  menyatakan  bahwa  anak yang masih belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah oleh  ibunya.  Akan tetapi  hal  tersebut  mendapatkan  pengecualian jika  ibunya  telah  meninggal  dunia  dan  akan diasuh  oleh  orang-orang  yang  disebutkan dalam  pasal  156,  yaitu  wanita-wanita  dalam garis  lurus  ke  atas  dari  ibu;  ayah;  wanita- wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;  dan  wanita-wanita  kerabat sedarah  menurut  garis  samping  dari  ayah.  Di sisi  lain  jika  pemegang hadhanah ternyata tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan  kerabat yang  terkait,  maka Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah  kepada  orang  lain  yang  mempunyai kewenangan pula.
Hak  asuh  anak  bisa  diselesaikan  di pengadilan  agama  mereka  yang  beragama Islam  dan  Pengadilan  Umum  bagi  yang lainnya. Perwalian anak mempunyai dua badan Pengadilan  yang  mempunyai  kewenangan mengadili perkara perwalian, yaitu Pengadilan
Negeri  dan  Pengadilan  Agama.  Pengadilan Agama hanya menangani orang yang beragama  Islam  sedangkan  di  Pengadilan Negeri  menangani  semua  agama  yang  diakui di  Indonesia,  Karena  Pengadilan  Negeri merupakan Pengadilan Umum yang berdasarkan  Undang-Undang  atau  aturan- aturan hukum  di  Indonesia bukan berdasarkan Hukum  Islam,  tetapi  di  Pengadilan  Agama  di dalam  mengadili  atau  memutuskan  perkara dilakukan berdasarkan hukum Islam.(Mahkamah Agung, 2011)
Dading atau perdamaian  adalah  suatu persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  yang isinya  untuk  menyerahkan,  menjanjikan  atau menahan  suatu  barang.  Akta  perdamaian  atau Acte  Van  Dading yang  dihasilkan  dari  suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam  bentuk  tertulis  yang  bertujuan  untuk mencegah  munculnya  kembali  sengketa  yang sama  di  kemudian  hari.  Proses  perdamaian  di luar  pengadilan  dapat  dilaksanakan  dengan membuat  suatu  akta  perdamaian  yang  dapat berupa  akta  di  bawah  tangan  maupun  akta otentik yang dibuat di hadapan seorang Notaris (Salim, 2006).
Sesuai  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  pengertian  akta  perdamaian, yang  menyatakan  bahwa  “akta  perdamaian adalah  akta  yang  memuat  isi  teks  perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Perjanjian Damai tersebut”. Perjanjian
perdamaian  jenis  ini  dikenal  sebagai  “akta perdamaian” jika kedua  belah pihak berdamai dan  kemudian  meminta  pengadilan  untuk menerima penyelesaian tersebut sebagai keputusan  pengadilan.(Peraturan  MA  RI.  No. 1,  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan)
Pengadilan Agama di beberapa kota dan kabupaten  yang  terletak  di  Propinsi  Nusa Tenggara  Barat  telah  banyak  merealisasikan adanya penggunaan penyelesaian kasus menggunakan mediasi melalui akta perdamaian  khususnya  mengenai  gugatan  hak asuh  anak.  Sebut  saja  di  Kabupaten  Dompu dalam  nomor  perkara  473/Pdt.G/2023/Pa.Dp yang  berisi  tentang  keberhasilan  Hakim Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Dompu  dalam  menangani  kasus  gugatan  hak asuh  anak  menggunakan  mediasi  melalui  akta perdamaian.  Mediasi  tersebut  dihadiri  oleh kedua  belah  pihak,  baik  pihak  Penggugat bersama  kuasa  hukumnya  maupun  Tergugat. Di  Kota  Mataram  juga  terdapat  putusan  yang menggunakan akta perdamaian sebagai landasan  putusnya  perkara  yang  dalam  hal  ini tercamtum dalam putusan nomor 644/Pdt.G/2020/Pa.Mtr.  Disisi  lain,  terdapat putusan  yang  memiliki  substansi  yang  sama yakni  putusan  nomor  370/Pdt.G/2019/Pa.Dp, putusan    nomor  61/Pdt.G/2022/Pa.Mtr  dan juga putusan nomor 198/Pdt.G/2021/Pa.Tlg.
Akan tetapi, yang menjadi problematika  tersendiri  yang  ingin  diteliti adalah  adanya  inkonsistensi  dari  dua  peratuan yang  mengatur  tentang  akta  perdamaian  ( acte van  dading )  yang  tercantum  pada  pasal  1851
KUH  Perdata  dan  pasal  130  HIR  yang  dalam hal ini pasal 1851 KUH Perdata mendefinisikan  perdamaian  sebagai  suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan,  menjanjikan,  atau  menahan suatau  barang,  kedua  belah  pihak  mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara  bila  dibuat  secara  tertulis  yang  begitu pula pasal 130 HIR menjalaskan pengecualian dari akta perdamaian ini tidak bisa dimintakan banding atau kasasi dengan peraturan mengenai  mediasi  yang  tercantum  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Disisi  lain,  akta  perdamaian  ini  dapat dimintakan  pembatalannya,  yaitu  apabila isinya  bertentangan  dengan  Undang-undang. Akta perdamaian dibuat dengan dasar kehendak  dari  para  pihak  demi  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang  berkepentingan.  Juga  Akta  perdamaian baik  litigasi  maupun  non-litigasi  itu  sudah dapat  berkekuatan  hukum  tetap  sedangkan mediasi  dalam  proses  non-litigasi  belum berkekuatan  hukum  tetap.  Dari  paparan  diatas penulis tertarik memperdalam dan focus untuk
menunagkan  dalam  karya  ilmiah  “Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte  Van  Dading Dalam  Penyelesaian Mediasi  Gugatan  Hak  Asuh  Anak  Di Pengadilan Agama”

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif  yaitu  suatu  prosedur  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya  yang objeknya adalah hukum itu sendiri.  Penelitian ini  dilaksanakan  untuk  menguji  sejauhmana implementasi dari kaidah kaidah dalam hukum yang ingin dituangkan dalam sebuah penelitian yuridis  normatif  atau  yang  dalam  hal  ini adalah  penelitian  kepustakaan  atau  bahan bahan  pustaka.  juga  dengan  pendekatan undang-undang ( statute approach ), studi kasus ( case study ), dan pendekatan konsep ( conceptual  approach ).  Di  Pengadilan  Agama serta  pelaksanaannya,  yang  tentu  saja  itu sangat  erat  kaitannya  dengan  sertifikasi  para pejabat  yang  membuat  akta  perdamaian  itu sendiri.
Sumber  data  dalam  penelitian  yuridis normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau  data  pendukung.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  sebagai  bahan  hukum  pokok yang  dalam  hal  ini  peraturan  undang-undang yang tertentu  saja berafiliasi  dengan peraturan yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Yang
mengacu  pada  baik  dan  buruknya  akta perdamaian yang dituju dan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang selanjutnya  dapat  dipecah  menjadi  otoritas persuasif (yang mencakup undang-undang dan peraturan  negara  lain  tetapi  mengacu  pada masalah  yang  sama)  dan  otoritas  wajib  (yang mencakup  undang-undang  dan  peraturan  yang dibuat  di  yurisdiksi  dan  keputusan  pengadilan mereka).  dan  keputusan  dari  hakim  di  negara lain).  Juga  dilengkapi  dengan  bahan  hkum sekunder  berupa  buku,  jurnal,  karya  tulis  dari para  akademisi  yang  tentunya  berkaitan dengan  masalah  yang  akan  diteliti  dalam penelitian  ini.  Dan  juga  pembahasan  tentang kewenangan  pejabat  umum  dalam  membuat suatu akta perdamaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak Hukum Akta Perdamaian
Dalam  agama  Islam  tentu  sangat memperhatikan  masalah-masalah  hukum  yang terjadi dalam konteks sosial kemasyarakat. Hal itu  terbukti  bahwasanya  dalam  hukum  Islam, surat  atau  alat  bukti  tertulis  lainnya  yang dalam  hal  ini  adalah  akta  perdamaian  yang diipergunakan dalam persidangan atau penyelesaian kasus di dalam wilayah keperdataan  merupakan  hal  yang  dianjurkan, bahkan ada yang memaknai sebagai sebuah hal yang diwajibkan demi kepentingan pembuktian dalam sebuah kasus sebagai bekal
jika  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari,  hal  ini didasarkan  oleh  firman  Allah  SWT  dalam Surat Al Baqarah ayat 282.
Artinya: Hai orang-orang yang beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  dan  janganlah penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu), dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya.  jika  yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  Dia  sendiri  tidak mampu  mengimlakkan,  Maka  hendaklah walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh)  seorang  lelaki dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan (yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui segala sesuatu.(QS. Al Baqarah ayat 282)
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, saat sidang yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak hadir  dalam  persidangan,  maka  hakim  secara langsung harus berusaha mendamaikan mereka.  Untuk  keperluan  perdamaian  tersebut hakim  dituntut  untuk  dapat  berperan  secara aktif sesuai dengan apa saja yang dikehendaki oleh  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154  Rbg tersebut.  Jikapun  sidang  harus  diundur  maka hal  tersebut  untuk  memberikan  waktu  pada para  pihak  untuk  dapat  mengupayakan perdamaian,  setelah  itu  baru  kemudian    pada sidang  yang  berikutnya  jika  perdamaian  dapat dicapai  maka  hasil  dari  upaya  perdamaian tersebut  diserahkan  kepada  hakim  yang biasanya berbentuk akta atau surat perdamaian yang bermaterai.
Oleh karena itu, didasari oleh terwujudnya  perdamaian  yang  disepakati kedua  belah  pihak  maka  hakim  akan menjatuhkan putusannya yang berupa acte van regelijk , yang di dalamnya terdapat sanksi bagi para  pihak  untuk  menaati  perjanjian  damai yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Dan untuk  kekuatan hukum  dari penetapan isi perdamaian  ini  sama  halnya  seperti  putusan biasa  dan  dapat  diimplementasikan  seperti putusan  lainnya  dengan  catatan  banding  tidak dapat  dilaksanakan  (Halim,  2022).  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  yang  dikeluarkan  Pada tanggal  4  Februari  2016  dengan  mencabut
PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  dikarenakan disebut  kurang  efisien.  Selain  itu  juga  telah ada  peraturan  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154 Rbg  yang  jauh  lebih  praktis  dan  menghemat waktu  karena  ditangani  oleh  seorang  hakim serta bersifat imperatif (Sudikno, 2020).
Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa dan ditandantangani oleh pembuatnya. Berdasarkan  Undang  –  Undang  suatu  akta autentik  atau  akta  resmi  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  ( volledig  bewijs ), artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta autentik,  hakim  harus  menerimanya  dan menganggap  apa  yang  dituliskan  dalam  di dalam akta itu sungguh – sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi (Subekti, 2008)
Pasal  1851  Kitab  Undang  –  Undang Hukum  Perdata  menyebut  bahwa  suatu perdamaian  hanyalah  sah  jika  dibuat  secara tertulis.  Artinya  untuk  suatu  akta  perdamaian, paling  tidak  harus  dibuktikan  dengan  akta  di bawah  tangan  (Eddy,  2012) Mengenai kekuatan  dari  pembuktian  akta  perdamaian maka  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  yakni kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian lahir atau keluar. Kekuatan pembuktian formil menyangkut  pertanyaan  yaitu  benarkah  ada pernyataan dari orang yang bertanda tangan di bawah  akta  itu.  Kekuatan  pembuktian  materil
menyangkut pertanyaan yakni benarkah pernyataan  di  dalam  akta  itu.  Sedangkan kekuatan  pembuktian  lahir  ialah  kekuatan pembuktian  yang  didasarkan  atas  keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya.(Sudikno Mertokusumo, 2020)
Harmonisasi Mediasi pada PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Kekuasaan Kehakiman
Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama merupakan  bagian  dari  lingkungan  badan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengadili  perkara-perkara  pidana  dan  perdata yang  diajukan  dan  dimintakan  pemeriksaan kepadanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan  bahwa  “Kekuasaan  Kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”.
Beberapa  aturan  pernah  dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut persoalan-persoalan strategis yang
menyangkut penanganan perkara, salah satunya  adalah  PERMA  No.  1  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Perma  Nomor  1  Tahun  2008  ini  secara fundamental  telah  merubah  praktek  peradilan
di  Indonesia  yang  berkenaan  dengan  perkara- perkara  perdata.  Mediasi  sebagai  upaya  untuk mendamaikan  pihak-pihak  yang  berperkara bukan  hanya  penting,  tetapi  harus  dilakukan sebelum  perkaranya  diperiksa.  Kalau  selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara  formalitas  oleh  hakim  yang  memeriksa perkara,  tetapi  sekarang  majelis  hakim  wajib menundanya  untuk  memberi  kesempatan kepada  mediator  mendamaikan  pihak-pihak yang berperkara.
PERMA  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan bukan bertujuan untuk menciptakan  lembaga  hukum  baru,  namun sekedar  memberikan  aturan  teknis  terhadap lembaga damai yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBg.  PERMA  No.  1  Tahun  2008 merupakan penjabaran dari lembaga perdamaian  yang  diatur  oleh  Pasal  130 HIR/154 RBg.
Para pihak yang mengajukan perkaranya  ke  Pengadilan,  diwajibkan  untuk menempuh  prosedur  mediasi  terlebih  dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban menempuh mediasi terdapat  dalam  Pasal  2  PERMA  No.  1  Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan:
1. Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  hanya berlaku  untuk  mediasi  terkait  dengan proses berperkara di Pengadilan.
2. Setiap  hakim,  mediator  dan  para  pihak wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  yang  diatur dalam peraturan ini.
3. Tidak  ditempuhnya  prosedur  mediasi berdasarkan  peraturan  ini  merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR  dan  atau  Pasal  154  RBg  yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
4. Hakim  dalam  pertimbangan  putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi dengan  menyebutkan  nama  mediator untuk perkara yang bersangkutan.
Syiqaq dan Hakam yang  diatur  dalam Pasal  76  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989 yang  diubah  menjadi  UndangUndang  No.  3 Tahun  2006  dan  diubah  lagi  menjadi  Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sendiri tergolong peraturan khusus ( lex specialis ) yang merupakan bagian dari Hukum Islam  yang  menjadi  sumber  dari  Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.  Berbeda  dengan  mediasi, hakam diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung,  yaitu  setelah  hakim  mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak  suami  isteri.  Pengangkatan hakam dituangkan  dalam  putusan  sela,  sedangkan mediator dapat dilakukan dengan cara
pemberitahuan  oleh  Ketua  Majelis  sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7.
Al-Quran  maupun  Undang-Undang tidak  menyebutkan  waktu  proses hakam ( hakamain )  dalam  tugasnya  mendamaikan para pihak. Dalam beberapa literatur juga tidak menyebutkan  bahwa hakam tersebut  dibatasi waktu  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Namun ketentuan  di  atas  sudah  membuktikan  bahwa hakam dalam  perkara  perceraian  dengan alasan syiqaq merupakan bagian dalam hukum acara  khusus  ( lex  specialis )  yang  harus dilakukan  sesuai  ketentuan  Pasal  76  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  yang  diubah menjadi  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006 dan  diubah  lagi  menjadi  Undang-Undang  No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Dengan  diintegrasinya  PERMA  No.  1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ke dalam hukum acara  perdata  yang  dalam  hal  ini  Pasal  130 HIR  dan  Pasal  153  RBg,  maka  penyelesaian sengketa  hukum  acara  peradilan  agama  dalam perkara  gugatan  hak  asuh  anak menjadi tumpang  tindih  dengan  Pasal  130  HIR  atau Pasal  153  RBg  yang  dilegitimasi  terlebih dahulu dalam PERMA No. 1 tahun 2016 yang sebelumnya menjadi PERM No. 1 tahun 2008 yang kemudian merujuk pada Undang-Undang No.  7  Tahun  1989  yang  diubah  menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi  menjadi  Undang-Undang  No.  50  Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Tumpang tindih yang dimaksud adalah tentang  lama  waktu  yang  akan  ditempuh apabila  proses hakamain dan  proses  mediasi dilaksanakan sebagai bagian dari hukum acara, khususnya  dalam  gugatan  hak  asuh  anak. maka  akan  membutuhkan  waktu  yang  sangat lama.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  tidak  memberi penjelasan.  Yang  ada  hanya  memperingatkan kembali  makna  dan  tujuan  asas  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970 yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  berlaku  sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal itu dapat dibaca dalam  Penjelasan  Umum  angka  5  alinea kelima  yang  berbunyi:  “Prinsip-prinsip  pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain  ketentuan  bahwa  sidang  pengadilan  harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , peradilan dilakukan  dengan  sederhana, cepat,  dan  biaya ringan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  lain, dalam  Undang-Undang  ini  lebih  ditegaskan dan dicantumkan kembali.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka  adanya  inkonsistensi  daripada  dua peraturan yakni Pasal 130 HIR/Pasal 153 RBg
dengan  PERMA  No.  1  tahun  2016  yang dikaitkan dengan proses mediasi menjadi tidak efisien  dan  tidak  efektif,  karena  proses pemeriksaannya  memerlukan  waktu  yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.  Hal itu  disebabkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dengan  Pasal 76  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 terjadi tumpang tindih. Keberadaan  Pasal  Pasal  130  HIR  terkait  akta perdamaian sangatlah penting adanya Sehingga  PERMA  No.  1  tahun  2016  tentang prosedur mediasi perlu ditinjau ulang dikarenakan  adanya  ketidaksinkronan  antar peraturan yang ditakutkan akan terjadi tumpah tindih  sebagaimana  kasus  lainnya  juga menyingkirkan  ketentuan  umum  yang  diatur dalam  HIR  atau  RBg  sesuai  dengan  asas lex specialis  derogat  lex  generalis, bahwa peraturan  yang  khusus  mengesampingkan aturan yang umum.
Disintegrasi PERMA dengan KUH Tentang Akta Perdamaian
Menurut Diani Sadiwati, masih terdapat banyak sekali permasalahan- permasalahan regulasi.
Menurutnya permasalahan  regulasi  di  Indonesia  dapat
diklasifikasikan  ke  dalam  4  (empat)  problem utama ( Diani Sadiawati, 2015)
1. Konflik Peraturan Terdapat  banyak  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  isi  atau  substansi pasal-pasalnya  secara  nyata  bertentangan dengan  peraturan  yang  lainnya.  Sebagai contoh adalah terkait pengaturan jangka waktu pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  dimana dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal  29  ayat  (2)  dan  (3)  menegaskan  bahwa HGU  dapat  diberikan  untuk  jangka  waktu maksimal 60 tahun, sedangkan dalam UndangUndang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  Pasal  22  ayat  (1) huruf  a  menegaskan  bahwa  pemberian  HGU dapat  diberikan untuk  jangka waktu  maksimal 95 tahun.
2. Inkonsistensi Peraturan
Inkonsistensi  regulasi  adalah  di  dalam satu  peraturan  perundang-undangan  terdapat banyak  pasal  atau  pengaturan  yang  tidak konsisten  dengan  pengaturan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  turunannya atau  peraturan  perundang-undangan  yang masih  berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  dimaksud.  Sebagai  contoh adalah  pasal  atau  pengaturan  terkait  dengan pengertian  dari  penanaman  modal,  yang  pada Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal
ditegaskan  bahwa  pada  intinya  penanaman modal  adalah  segala  bentuk  dan  proses menanamkan modal, yang sumbernya bisa dari lokal ataupun luar negeri dan tujuannya untuk melaksanakan  kegiatan  usaha  di  Indonesia. Sedangkan pengertian penanaman modal  yang tertuang  di  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2007  juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2008 tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan  untuk Penanaman  Modal  di  Bidang  Usaha  Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu menegaskan pada intinya  penaman  modal  adalah  kegiatan investasi  berupa  barang-barang  berwujud  dan termasuk  juga  tanah,  yang  tujuanya  untuk menanamkan modal baru untuk kegiatan usaha atau penambahan modal atas suatu kegiatan usaha yang sudah berjalan.
Dari kedua pengertian tersebut dapat terlihat nyata ketidakkonsistenan pengaturan terkait dengan satu topik  yang  sama  yaitu  pengertian  penanaman modal.
3. Multitafsir Peraturan
Multitafsir  peraturan  adalah  apabila  di dalam  suatu  pasal  atau  ketentuan  dalam  suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketidakjelasan  rumusan,  baik  itu  dari  segi objek, subjek ataupun tata bahasa  yang diatur, sehingga  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang bermacam-macam.
Sebagai contoh adalah Pasal 156 huruf a Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang menegaskan  bahwa  pada  intinya  setiap  orang dilarang  dengan  sengaja  mengemukakan perasaan  atau  melakukan  suatu  tindakan  yang sifatnya  pemusnahan,  penyalahgunaan,  atau penodaan terhadap agama tertentu yang dianut di  Indonesia.  Pasal  156  huruf  a  ini  kemudian melengkapi  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan  dan/  atau  Penodaan  Agama. Di dalam pasal  ini terdapat  multitafsir dimana tidak  dijelaskan  secara  jelas  apa  saja  agama yang  dianut  di  Indonesia,  apakah  termasuk agama-agama  kebudayaan  atau  tidak.  Dalam UU Penodaan Agama juga terdapat suatu pasal tentang  perbuatan  yang  tidak  menyenangkan yang  tidak  ditegaskan  secara  rinci  apa  yang dimaksud  dengan  perbuatan  yang  tidak menyenangkan.
4. Tidak Operasional
Bahwa  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  aktif  seharusnya  memiliki kemampuan dan kegunaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, menciptakan keadilan, dan kepastian  hukum,  akan  tetapi  justru  tidak memiliki  daya  guna  dan  daya  kerja  tersebut. Selain  itu  di  dalam  teori  hukum  suatu peraturan  perundang-undangan  dirasa  tidak operasional  jikalau  peraturan  tersebut  sudah
berlaku tapi masih belum mempunyai peraturan pelaksana.
Dari  kedua  pengaturan  tersebut  juga teraplikasi  dari  dua  peraturan  yang  sedang diteliti  yakni  pada  Pasal  130  HIR  yang bergandengan  dengan  Pasal  153  RBg  dengan PEMA  No.  1  tahun  2016  tentang  prosedur mediasi  yang  dimana  kekuatan  hukum  dari mediasi  yang  dilaksanakan  diluar  pengadilan belum  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  agar putusan  tersebut  berkekuatan  hukum  tetap. Apalagi  akan  sangat  banyak  di  masa mendatang  putusan  putusan  yang  bersumber dari  akta  perdamaian  yang  maka  dari  itu  hal tersebut  dapat  dicegah  dengan  peninjauan kembali  atau  penjelasan  kembali  pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan yang memuat terkait  mediasi.  Kedepannya  hal  tersebut memicu  adanya  penyimpangan-penyimpangan yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  yang notabene tidak paham rules sesungguhnya.
Sengketa  terjadi  karena  tidak adanya titik  temu  antara  pihak  –  pihak  yang berkepentingan. Dalam hal terjadi persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan  kegagalan  proses  mencapai kesepakatan. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa  yang  efektif,  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  harus memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  – hak  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain.  Proses
penyelesaian  sengketa  mengharuskan  para pihak  untuk  mengupayakan  cara  proses penyelesaian  yang  dapat  diterima  bersama. Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  ialah dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan  dengan  membuat  akta  perdamaian di  hadapan  notaris  (Retnowulan  dan  Sutantio, 2003)
Dalam hal adanya perwujudan perdamaian baik sebelum persidangan dilakukan  maupun  setelah  sidang  peradilan dilaksanakan  dan  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  maka  sekaligus  akan    dapat melaksanakan perundingan kembali terkait hak dan kewajiban para pihak  yang tentunya demi keuntungan  dari  kedua  belah  pihak  yang mengacu  pada  asas  timbal  balik.  Kesepakatan yang  sudah  dicapai  tersebut  dituangkan  dalm bentuk  tertulis  untuk  dilaksanakan  oleh  kedua belah  pihak  Akibat  hukum  apabila  para  pihak atau salah satu pihak tidak mau melaksanakan akta perdamaian mediasi maka dapat dilanjutkan upaya persidangan apabila pelaksanaan  mediasi  tersebut  dilaksanakan  di dalam pengadilan untuk nantinya bisa mendapatkan  putusan  yang  akan  di  tetapkan oleh  Majelis  Hakim  berdasarkan  persidangan yang  dilalui  oleh  para  pihak  dalam  proses pengadilan (Lie, 2023).
Pengadilan Agama juga memiliki wewenang  dalam  mengeksekusi  masalah tersebut agar segera di tetapkan putusan untuk
memberikan  solusi  terbaik  dalam  sengketa keperdataan  yang  terjadi.  Pihak  yang  tidak melaksanakan  kesepakatan  perdamaian  atau putusan mediasi di luar pengadilan maka pihak lainnya  juga  berhak  untuk  menuntut  atau menggugatnya  ke  Pengadilan.  Hal  ini  karena kedudukan  kesepakatan  perdamaian  sebagai hasil  dari  mediasi  adalah  sama  dengan perjanjian  biasa  yang  mana  apabila  dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan bisa menggugatnya  ke  pengadilan  dengan  gugatan wanprestasi.
Perihal kemungkinan dibatalkannya akta perdamaian  tetap  ada  jika  memang  dapat dibuktikan  telah  terjadi  suatu  kekhilafan mengenai  orangnya,  atau  mengenai  pokok sengketa, atau telah terjadi penipuan. Acte Van Dading atau  Akta  perdamaian  yang  dibuat  di hadapan  notaris  pada  akhirnya  mempunyai kekuatan  seperti  putusan  hakim  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht van  gewijsde ).  Surat  perjanjian  atau  akta tersebut  mempunyai  kekuatan  bukti  yang  bisa dipertanggungjawabkan dan telah lolos verifikasi  untuk  dipergunakan  dalam  kasus hukum  tertentu.  Akta  perdamaian  yang dilangsungkan  diluar  pengadilan  sebaiknya dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik  agar nantinya  hakim  akan  dapat  menjatuhkan putusan  atas  akta  yang  telah  disepakati dihadapan notaris tersebut.
Isi  akta  perdamaian  dianggap  benar  dan hakim  harus  mempercayai  apa  yang  tertuang di  dalamnya.  Akta  tersebut  hanya  dapat dilemahkan  apabila  terdapat bukti  perlawanan yang  kuat.  Contohnya  ketika  akta  otentik  itu bisa  dinyatakan  palsu  apabila  pada  waktu menghadap  notaris  orang  tersebut  sudah meninggal  dunia,  atau  sedang  berada  di  luar negeri,  sehingga  orang  tersebut  sudah  tidak mungkin  lagi  bisa  melakukan  tanda  tangan pada  saat  itu.  Upaya  lainnya  yang  lebih sederhana adalah para pihak yang bersengketa tersebut  mengajukan grosse akta  dari  akta perdamaian  yang  dibuat  secara  otentik. Dengan mengajukan grosse akta tersebut maka pihak  yang  berkepentingan  dapat  langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan  Negeri  dan  Agama  tanpa  melalui perantara  hakim  terlebih  dahulu  (Sri  Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007)
Mengenai proses penyelesaian perkara, akta  perdamaian  dapat  dijadikan  alat  bukti terkuat dan dapat dipergunakan sesuai keperluan dikarenakan akta tersebut memberikan  hasil  yang  konkret  dalam penyelesaian  perkara  secara  tuntas,  hemat biaya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Disisi  lain,  akta  perdamaian  merupakan keinginan  pribadi  dari  para  pihak  yang bersengketa  yang  juga  merupakan  salah  satu produk  hukum  yang  dapat  dibuat  di  hadapan Notaris  (agar  menjadi  akta  otentik)  untuk
menjalankan  kewenangan  dan  fungsinya dalam  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  umum  dan  dalam  kedudukannya sebagai  pejabat  negara,  yang  berpegang  teguh pada  kode  etik  jabatan  dan  profesi  sebagai seorang  yang  dinilai  adil  dan  tidak  memihak, serta berusaha menyelesaikan segala persoalan bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  demi memperoleh kepastian penyelesaian perkara.

## KESIMPULAN
Inkonsistensi  dan  disharmoni  antara  dua peraturan  pemerintah  tekait  dengan  penerapan Akta  Perdamaian  di  Pengadilan  Agama  yang melibatkan dua peraturan  dan Undang-undang yakni  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154  RBg dengan  PERMA  No.1  tahun  2016  tentang prosedur  mediasi.  Adanya  inkonsistensi  dan disharmoni  antar  dua  peraturan  pemerintah menyebabkan tumpang tindihnya segala putusan  di  Pengadilan  Agama  terutama  dalam hal  gugatan  hak  asuh  anak  yang  tercantum dalam beberapa putusan yang telah dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  di beberapa  wilayah  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, 1996.
Halim,  E.  J.,  &  Soemarwi,  V.  W.  S.  (2022).
Implikasi  Yuridis  Putusan  Pkpu  Perusahaan Asuransi  Jiwa  Kresna  Dalam  Putusan Nomor  389/Pdt.  Sus-Pkpu/2020/Pn.  Niaga.
Jkt.  PST.  Jurnal  Hukum  Adigama,  5(1), 1694-1717.
Hiariej,  Eddy  O.S. Teori  dan  Hukum  Pembuktian , Jakarta: Erlangga, 2019.
Juliansyah,  M.  F.  (2020).  Implikasi  Yuridis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Terhadap Legalitas Peraturan
Presiden  Nomor  64  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2018  Tentang  Jaminan Kesehatan.
Lie,  E.  S.  (2023).  Implikasi  Hukum  Pihak  Yang Tidak  Melaksanakan  Putusan  Pengadilan
Dalam  Perkara  Perdata.  Lex  Privatum,
11(3).
Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan Pengertian  dalam  Pembahasannya .  Jakarta: Perpustakaan  dan  Layanan  Informasi  Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2019
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1998
Sadiawati,  Diani. Strategi  Nasional  Reformasi Regulasi. Jakarta: Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta:

## Paramadina, 2015
Salim, Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik Penyusunan ,  cet.  8,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2020
Subekti,  R. Pokok  –  pokok  Hukum  Perdata . Jakarta: PT. Intermasa, 1998 Supramono,  Gatot. Hukum  Acara  Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2019 Sutantio,  Retnowulan. Mediasi  dan  Dading, Proceedings  Arbitrase  dan  Mediasi .  Cet.I. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia, 2003.
Utami,  T.  R.,  Apriliandi,  G.,  Akbar,  F.  M.,
Wandono,  H.,  &  Destia,  I.  W.  (2023).
Eksekusi  Putusan  dan  Implikasi  Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata.  Jurnal  Penelitian  Serambi  Hukum,
16(01), 144-151.
Wardah,  Sri  &  Bambang  Sutiyoso, Hukum  Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 2017.