## Research Article

## Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum
Muhammad Mutawalli Mukhlis 1* , Piaget Mpoto Balebo 2 , Andi Syarifuddin 3 , Muhammad Saleh Tajuddin 4 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene 2 Centre de Recherche en Sciences Humaines, International Relations, Université de Kinshasa 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia
4 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
* muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id

## ABSTRACT
The intersection of democracy and electoral  systems refers to the various types of democracies and electoral  systems  used  in  different  countries  worldwide.  This  research  discusses  the  limitations  on presidential  rights  and  powers  and  their  impact  on  the  electoral  process  to  strengthen  the  electoral system. The study employs qualitative research methods with a normative legal approach. The findings reveal that limitations on the president's rights in political campaigns as a means of strengthening the electoral  system  include  the  president  remaining  neutral,  not  using  state  budgets,  not  actively participating  in  the  political  campaigns  of  specific  candidates,  and  being  cautious  to  ensure  that government policies are not exploited for political gain. The effects of these limitations can reduce the risk  of  abuse  of  power,  increase  the  fairness  of  competition,  enhance  accountability,  ensure transparency, and maintain the balance of power.

## Keywords : Democracy; Campaign; General Election; President

## ABSTRAK
Lintas  demokrasi  dan  sistem  pemilu  mengacu  pada  berbagai  jenis  demokrasi  dan  sistem  pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya  serta  dampaknya  dalam  proses  pemilu  dalam  rangka  penguatan  sistem  pemilu. Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  hukum  normatif.  Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar  kebijakan  pemerintah  tidak  dimanfaatkan  untuk  keuntungan  politik.  Sementara  dampak  yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.

## Kata Kunci: Demokrasi; Kampanye; Pemilihan Umum; Presiden

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  didirikan berdasarkan  asas  kesetaraan  disebut  sebagai Republik.  Hal  ini  selanjutnya  ditegaskan  Pasal  1
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 François (UUD NRI, 1945) yang  mendefinisikan  Indonesia  sebagai  negara kesatuan yang terbentuk dalam Republik
Bentuk ketatanegaraan di Indonesia sendiri tak  bisa  dipisahkan  dari trias  politika yang menerapkan pemisahan kekuasaan terhadap tiga lembaga yang tak sama, yakni legislatif, eksekutif, serta  yudikatif.  Adanya  pemisahan  otoritas tersebut,  diperlukan  penyelenggaraan  negara tetap  seimbang,  terhindar  dari  korupsi,  dan terlaksananya  mekanisme checks  and  balances (Suparman,  2014).  Salah  satu  lembaga  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  ialah  institusi eksekutif yang bertanggung jawab menyelenggarakan undang-undang, yaitu Presiden (Fiarni, Maharani, & Kirsten, 2024).
Dalam konteks sistem demokrasi, presiden tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin Negara, tetapi  juga  sebagai  figur  yang  memiliki  potensi besar  untuk  memengaruhi  jalannya  proses pemilu. Hanya saja, kewenangan presiden dalam menyelenggarakan  kampanye  politik  bagi pemilihan  umum  sering  kali  menimbulkan perdebatan  mengenai  kemungkinan  terjadinya bias  yang  dapat  mempengaruhi  integritas  dan kesetaraan  kompetisi  politik  (Golob,  2024; Kristiyanto,  Arinanto,  &  Ghafur,  2023;  Tang,  & Teng, 2016).
Isu  mengenai  presiden  yang  boleh berkampanye  bukanlah  hal  baru,  selayaknya pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyediakan  kewenangan  terhadap  Presiden serta  dan  Wakil  Presiden  untuk  melakukan kampanye.  Hanya  saja,  kegiatan  kampanye tersebut  tetap  harus  meninjau  kelangsungan
pelaksanaan  negara  serta  daerah,  selayaknya yang  dapat  ditemukan  pada  Pasal  300  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum. Pada masa kampanye, petahana dilarang menggunakan  sarana  dan  prasarana  resminya kecuali untuk kepentingan keamanan, sebagaimana  yang  ditetapkan  pada  Pasal  281 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.
Pada  tahun  politik  2024,  muncul  isu  baru yang  ramai  diperbincangkan,  yakni  pernyataan Presiden  RI  ke-7,  Joko  Widodo,  terkait  hak presiden  untuk  berkampanye  pada  pemilihan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak,  terutama  karena  salah  satu  calon  wakil presiden  pada  kontestasi  pemilu  2024  memiliki hubungan  kekerabatan  dengan  Presiden  Joko Widodo.  Kondisi  ini  menimbulkan  kekhawatiran bahwa  presiden  dapat  bersikap  pilih  kasih terhadap  salah  satu  pasangan  calon,  yang berpotensi  menguntungkan  atau  merugikan peserta tertentu pada masa kampanye. Presiden sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif  sangat rentan  menyalahgunakan  kewenangannya  untuk menguntungkan fraksinya demi mempertahankan kedudukannya  sebagai  pemegang  kekuasaan eksekutif  dalam  pemerintahan  (Abdurrahman,  & Fauzi,  2022).  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika seseorang  memiliki kewenangan  yang  signifikan, dan  transparansi  hanya  dapat  membatasi penyalahgunaan  kewenangan  pada  skenario kewenangan  yang  tinggi  (Hoeft,  &  Mill,  2024).
Kekuasaan berfungsi sebagai agen penguat yang memprioritaskan  konsekuensi  atas  perilaku  yang berasal  dari  kecenderungan,  emosi,  atau keyakinan pemiliknya (Wisse, & Sleebos, 2016).
Salah  satu  teori  yang  menjadi  landasan adalah  teori  trias  politika  yang  menguraikan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan  yudikatif.  Pemisahan  ini  bertujuan  untuk menciptakan  mekanisme  checks  and  balances yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan  keseimbangan  dalam  pemerintahan (Montesquieu,  1748).  Selain  itu,  teori  demokrasi yang  menekankan  pentingnya  partisipasi  politik yang  adil  dan  bebas  juga  menjadi  dasar  penting (Mueller-Hirth,  Vertigans,  &  Gibson,  2023). Demokrasi,  sebagai  sistem  pemerintahan,  harus menjamin  bahwa  setiap  individu  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya pengaruh atau bias  yang  merugikan  salah  satu  pihak  (Dahl, 1989).
Demokrasi mengharuskan pemimpin untuk bertanggung  jawab  secara  moral  kepada masyarakat  atau  pemilihnya,  bukan  hanya kepada  partai  politik  yang  mendukungnya (Thalhah,  2009).  Seorang  pemimpin  harus mempertanggungjawabkan  keputusan  politiknya, termasuk  keterlibatan  keluarga  dalam  kontestasi politik  selama  masa  jabatannya.  Seorang pemimpin  harus  menilai  tindakan  mereka berdasarkan  konsekuensi  atau  aturan  yang  ada, sesuai  dengan  teori  etika  perilaku  dan  karakter (Northouse,  2017).  Namun,  negara  yang
mengklaim  sebagai  negara  modern  dan demokratis  harus  secara  konsisten  menghormati hak asasi manusia, termasuk hak politik dan hak konstitusi, sesuai dengan prinsip-prinsip globalisasi tentang persamaan hak (Šaradín et al, 2021;  Yusifov,  2018).  Tanpa  penghormatan terhadap  hak  asasi  masyarakat,  suatu  sistem tidak  bisa  disebut  demokrasi,  melainkan cenderung  ke  arah  fasisme  atau  totalitarianisme yang  menindas  (Chaniago,  2017).  Disisi  lain, demokrasi bertujuan untuk memperluas kebebasan manusia dengan cara kompetisi untuk meraih  suara  rakyat,  di  mana  keputusan  politik dibuat  melalui  proses  yang  adil  dan  terbuka (Nurkhalis,  2012).  Dengan  demikian  dalam konteks  etika  politik,  majunya  kontestasi  seperti Prabowo dan Gibran dianggap kurang etis karena Jokowi masih menjabat sebagai presiden, secara hak  politik,  hal  tersebut  sah  selama  tidak  ada pemanfaatan  fasilitas  negara  yang  tidak semestinya.
Terdapat  kesenjangan  antara  prinsip- prinsip  ideal  dalam  pelaksanaan  pemilu  yang bebas  dari  bias  dan  praktik  aktual  yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan  oleh  presiden.  Penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  mengeksplorasi  sejauh  mana kewenangan  presiden  dalam  menyelenggarakan kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias yang  merugikan  proses  demokrasi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis kewenangan  presiden  dalam  kampanye  politik
pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap integritas dan kesetaraan kompetisi politik.
Oleh  karena  itu,  terdapat  kesenjangan antara  prinsip-prinsip  ideal  dalam  pelaksanaan pemilu  yang  bebas  dari  bias  dan  praktik  aktual yang  berpotensi  menimbulkan  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  presiden.  Penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  mengeksplorasi  sejauh  mana kewenangan  presiden  dalam  menyelenggarakan kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias yang  merugikan  proses  demokrasi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis kewenangan  presiden  dalam  kampanye  politik pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap integritas dan kesetaraan kompetisi politik.
Di  banyak  negara,  pejabat  publik  seperti presiden,  gubernur,  dan  wali  kota  boleh  terlibat dalam  kampanye  politik,  namun  harus  mematuhi pembatasan  tertentu.  Pada  umumnya,  dilarang menggunakan fasilitas negara dan mempengaruhi  aparatur  sipil  atau  pegawai pemerintah  untuk  mendukung  kampanye,  serta harus  mengambil  cuti  dari  tugas  resmi  (Child  et al,  2021;  Dentler,  Blinzler,  &  Quinlan,  2024; Rotering,  Bialous,  &  Apollonio,  2023).  Presiden yang  mengambil  cuti  menunjukkan  kepatuhan terhadap  aturan  dan  regulasi  pemilu,  yang merupakan hal penting dalam demokrasi (Castro, &  Retamal,  2024;  Clayman,  &  Heritage,  2023). Pengaturan  terhadap  cuti  bagi  petahana  ialah semata-mata demi keadilan, kepastian, kemanfaatan  hukum  yang  didasarkan  oleh
pertimbangan  filosofis  demi  menghindarkan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  mewujudkan persaingan  yang  adil  bagi  setiap  calon  peserta pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden (Pavlović,  2019).  Cuti  juga  menghindarkan kepentingan  politis  seorang  petahana  untuk menyalahgunakan kewenangannya, serta mempersempit  potensi  yang  dapat  merugikan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  menjadi konstituen  dalam  penyelenggaraan  pemilihan umum  (Tovar,  2013).  Batasan-batasan  terhadap potensi  penggunaan  kekuasaan  petahana  dalam tendensi politik dan demokrasi sangat berdampak terhadap  proses  demokrasi  dalam  suatu  negara. Pembatasan  yang  bersifat  khusus  hanya  dalam proses  politik  demokrasi  tidaklah  serta-merta mengurangi  kehormatan  dan  juga  tidaklah berujung  pada  pengurangan  aspek  hak  asasi manusia,  melainkan  berfokus  pada  pembatasan hak  dalam  sebuah  kedudukan,  kewenangan  dan kekuasaan (Yan, 2017).
Berbagai  penelitian  tersebut  di  atas mayoritas memiliki persamaan terkait pembahasan  tentang  kekuasaan  dalam  suatu negara  harus  mengedepankan  tanggungjawab moral  dan  etis  kepada  masyarakat  dalam  aspek penyelenggaraan dan keberlangsungan demokrasi.  Kajian  pada  tulisan  ini  akan  memiliki perbedaan  karena  tulisan  ini  akan  membahas limitasi  hak  presiden  dan  kewenangannya  serta dampaknya  dalam  proses  pemilu  dalam  rangka penguatan sistem pemilu. Dalam hal ini, Presiden sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan  perlu
memahami  limitasi  hak  beserta  kewenangannya, juga  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dalam proses  pemilu  sebagai  penguatan  dalam  system pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pemilu dapat  diperkuat  dan  memastikan  bahwa  proses pemilihan  berlangsung  secara  demokratis  dan adil.

## B. METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono ,  Proses  pengumpulan data untuk tujuan dan penerapan dikenal sebagai metode  penelitian.  Oleh  karena  itu,  ada  empat kata kunci yang perlu diperhatikan: metode ilmiah, data,  tujuan,  dan  penerapan.  Menurut  definisi  di atas,  metode  penelitian  pada  dasarnya  adalah setiap  teknik  atau  proses  yang  digunakan  dalam penelitian  ilmiah  untuk  mengumpulkan  data tentang topik yang dimaksudkan dan memecahkan  masalah  yang  ada  (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan kumpulan  metode  untuk  menganalisis  dan memahami  lebih  dalam  mengenai  makna beberapa  individu  maupun  kelompok  dianggap sebagai  masalah  kemanusiaan  atau  masalah sosial  (Hapsari,  &  Heryani,  2019).  Dalam penyusunan  ini,  penelitian  hukum  normatif menjadi metode penelitian yang akan diterapkan, melalui  penggunaan  pendekatan  deskriptif. Adapun  penelitian  hukum  normative  diterapkan dengan  menganalisis  data  sekunder  yang berkaitan  pada  teori,  konsep,  asas  hukum,  juga
peraturan perundang-undangan berkorelasi (Bachtiar, 2018). Teori ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Peter  Mahmud  Marzuki (Sitompul,  2016).  Berdasarkan  penjelasan  yang ada,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  penelitian  hukum  normatif adalah  salah  satu  jenis  metodologi  penelitian hukum  yang  mendasarkan  analisisnya  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang menjadi  fokus  penelitian  (Benuf,  Mahmudah,  & Priyono, 2019). Sumber data sekunder yang telah dikemukakan  oleh Sujarweni (Jalil,  Rusdi,  & Malini,  2022),  ia  menyebutkan  bahwa  sumber data  sekunder  meliputi  catatan,  buku  dan  jurnal, laporan  pemerintah  (termasuk  laporan  keuangan Perusahaan),  artikel,  buku  teks  teori,  jurnal, dan berbagai  sumber  lainnya.  Sumber  hukum  utama yang digunakan pada kajian ini adalah asas serta peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.  Sumber  hukum  sekunder  merupakan sumber  yang  menyediakan  uraian  secara  rinci seperti  buku,  artikel,  jurnal,  berita,  publikasi hukum,  serta  dokumen  terkait.  Sumber  hukum tersier  digunakan  berdasarkan  situs  web  hukum yang  kredibel  terkait  dengan  topik.  Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  paling strategis  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  dengan  menerapkan  teknik  kepustakaan atau library  research ,  analisis  tematik,  serta triangulasi. Teknik pengumpulan data
kepustakaan  atau library  research merupakan proses pengumpulan beberapa data dan informasi dengan  bantuan  macam-macam  material  yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan  literatur  kepustakaan,  buku,  dan karya  tulisan  ilmiah  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  diteliti  dalam  hal  ini  ialah kewenangan  presiden  dalam  penyelenggaraan kampanye politik pemilu yang dapat menimbulkan bias presiden.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Limitasi Hak Presiden dan Kewenangannya dalam  Proses  Kampanye  Politik  Pemilihan

## Umum
Demokrasi  merupakan  sistem  politik  yang muncul  sejak  lima  abad  sebelum  masehi,  ketika masyarakat Yunani yang membentuk negara-kota berupaya  menjawab  bagaimana  seharusnya sistem  politik  tersebut  diselenggarakan  untuk memenuhi  kepentingan  dan  kesejahteraan kolektif  Masyarakat  (Ko  et  al.,  2024).  Menurut Schumpeter, demokrasi secara ringkas didefinisikan  sebagai  mekanisme  pemilihan  dan pemberdayaan pemerintah, bukan jenis masyarakat  atau  serangkaian  tujuan  moral, mekanisme yang melibatkan persaingan di antara satu  atau  lebih  kelompok  politisi  terpilih,  yang diorganisasikan  ke  dalam  partai  politik,  untuk mendapatkan  suara  yang  akan  memungkinkan mereka  memerintah  hingga  pemilihan  berikutnya (Rowa,  2015).  Secara  substantif,  demokrasi memperkuat tata kelola hanya pada separuh atas
distribusi  bersyarat  (Tarverdi,  Saha,  &  Campbell, 2019).  Selain  itu,  Demokrasi  secara  substantif merujuk  pada  konsep  demokrasi  yang  tidak hanya  didasarkan  pada  prosedur  atau mekanisme  pemilihan  semata,  tetapi  juga  pada kualitas  hasil  yang  dicapai  dalam  sistem demokrasi  tersebut.  Ini  berarti  demokrasi substantif fokus pada pemenuhan hak-hak dasar, kesejahteraan,  keadilan  sosial,  dan  partisipasi warga  dalam  proses  politik  secara  menyeluruh. Beberapa  elemen  penting  dari  demokrasi substantif  ialah  keadilan  sosial  yang  mencakup distribusi  sumber  daya  yang  adil  dan  merata, pengurangan  kesenjangan  ekonomi,  serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan.  Selain  itu  ada  Hak  Asasi  Manusia  yang mencakup  hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik  dan pemerintahan  tanpa  diskriminasi.  Ada  juga partisipasi aktif warga negara yang bukan hanya sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga melalui partisipasi  dalam  diskusi  publik,  organisasi masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  lainnya  yang memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik.  Begitu  juga  dengan  transparansi  dan akuntabilitas,  di  mana  kebijakan  publik  dan keputusan  pemerintah  harus  dibuat  secara terbuka,  dan  pejabat  publik  harus  bertanggung jawab kepada warga negara. Sistem hukum yang adil  dan  tidak  memihak  adalah  pilar  penting dalam  demokrasi  substantif.  Hukum  harus diterapkan  secara  konsisten  dan  adil,  serta
melindungi  hak-hak  semua  warga  negara  tanpa diskriminasi.
Secara  dogmatis,  demokrasi  diindikasikan sebagai  hal  yang  dengan  proporsional  dan konseptual dimaksudkan untuk dilaksanakan atau dijalankan  oleh  suatu  negara,  sebagaimana dicontohkan oleh frasa "pemerintahan dari rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat."  Istilah  ini  lazim dimaknai  dalam  konstitusi  tiap  negara,  seperti pada  UUD  Negara  RI  tahun  1945  yang menerangkan  “kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar.” Hal ini sejalan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 (Rowa, 2015).
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  dapat diartikan bahwa rakyat atau warga negara berhak untuk  melakukan  pemilihan  serta  menerima pemilihan  dan  bebas  serta  bebas  melaksanakan hak  tersebut  berdasarkan  pada  hati  nurani paksaan  yang  bersumber  dari  pihak  luar.  Hal  ini termasuk  sebagai  salah  satu  indikator  negara yang  menganut  prinsip  demokrasi  (Hadiwijoyo, 2012).  Oleh  karena  itu,  pemilu  yang  dilakukan dengan  berkala  merupakan  ciri  khas  sistem pemerintahan yang demokratis.
Adapun  ciri-ciri  demokrasi  dogmatis  ialah berfokus  pada  prosedur  dan  mekanisme  formal, seperti pemilihan umum, pengambilan suara, dan pengesahan undang-undang, tanpa memperhatikan apakah prosedur tersebut benar- benar  mencerminkan  kehendak  rakyat  atau menghasilkan  kebijakan  yang  adil  dan bermanfaat (Miller, Woods, & Kalmbach, 2022).
Pemilihan  umum  berfungsi  sebagai instrumen  pelaksanaan  independensi  publik sambil menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan  yang  dapat  menyubstitusi  suara serta keperluan publik. Wujud "pemerintahan dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat" mengandung  paham  bahwa  pemerintahan terdapat dalam tangan masyarakat serta bergerak atas nama rakyat, maknanya independensi paling tinggi  berada  di  tangan  masyarakat  (Labolo,  & Ilham, 2017). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2)  UUD  Negara  RI  tahun  1945  yang  telah disebutkan sebelumnya. Penyelenggaraan pemilihan  umum  di  Indonesia  ditetapkan  dengan konstitusional UUD NRI Tahun 1945, di mana hal itu memuat ketentuan-ketentuan sebagai  berikut: Pasal  1  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  tahun  1945 menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar.";  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  tahun 1945 berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri  atas  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan  diatur  lebih lanjut dengan undang-undang."; Pasal 6A ayat (1) UUD  Negara  RI  tahun  1945  menyatakan: "Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat.";  Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI tahun 1945 berbunyi: "Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  masing-masing sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota,  dipilih  secara  demokratis."; Pasal 22E terdiri dari enam klausul terkait pemilu,
yaitu  Pasal  22E  ayat  (1),  (2),  (3),  (4),  (5),  serta (6).
Artikulasi  setiap  pasal  pada  UUD  NRI Tahun  1945  terlihat  mencakup  elemen-elemen konsep  milik  Eropa  Kontinental  dan  gagasan berdasarkan pada bentuk Anglo-Saxon. Meskipun seperti  itu,  Indonesia  tidak  sekadar  membayangi suatu  cara,  tetapi  tetap  berpijak  terhadap Pancasila  selayaknya  yang  terdapat  di  UUD Negara RI tahun 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2018). Setelah dilakukan amandemen UUD  Negara  RI  tahun  1945,  unsur-unsur  pokok negara  hukum  Indonesia  meliputi  daulat  hukum maupun  keabsahan,  pemisahan  kewenangan, desentralisasi  kewenangan,  perlindungan  hak asasi manusia, dan keadilan yang merdeka.
Contoh  elemen  pokok  negara  hukum Indonesia  yang  disebutkan  adalah  pemisahan kekuasaan,  yang  biasa  dikenal  dengan "trias politica." Dalam  konteks  hukum  positif,  artinya lembaga yang bertugas membuat undang-undang di jabatan pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan  Rakyat)  dan  Lembaga  Eksekutif (Presiden)  (Burlian,  2015).  Konsep  ini  bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan  bahwa  tidak  ada  satu  pihak  atau individu  yang  memiliki  kekuasaan  absolut. Adapun konsep kekuasaan eksekutif berdasarkan trias  politica ialah  cabang  eksekutif  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  dan  mengelola kebijakan  publik  serta  menjalankan  hukum  yang telah  disahkan  oleh  legislative  yang  biasanya
dipimpin  oleh  presiden  atau  perdana  menteri, serta mencakup menteri dan pejabat lainnya yang memimpin departemen dan lembaga pemerintah. Terdapat  fungsi  utama  dari  lembaga  eksekutif yaitu m elaksanakan  undang-undang  yang disahkan  oleh  legislatif , mengelola  administrasi pemerintahan  sehari-hari,  memimpin  angkatan bersenjata  dan  menjaga  keamanan  nasional, serta  melakukan  hubungan  diplomatik  dan kebijakan luar negeri.
Tidak jarang dijumpai pelbagai problematika  pada  setiap  penyelenggaraan Pemilu,  namun  problematika  utama  dari  seluruh permasalahan  dalam  pemilu  adalah  berkaitan dengan  keadilan  (Dollbaum,  2017).  Keadilan pemilu  menjadi  suatu  harapan  yang  ingin diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau  yang  dewasa  ini  dikenal  dengan electoral justice  system . Electoral  justice merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin  sepenuhnya  penerapan  prinsip demokrasi  melalui  pelaksanaan  pemilu  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil. Electoral  justice  system diwujudkan  untuk mencegah  dan  mengidentifikasi  permasalahan pada  pemilu,  sekaligus  sebagai  sarana  dan mekanisme  untuk  membenahi  permasalahan tersebut (Tanzil, 2021).
Terkait hal tersebut, IDEA mencatat bahwa electoral  justice  adalah “for  ensuring  that  each action,  procedure  and  decision  related  to  the electoral  process  is  in  line  with  the  law  (the constitution, statute law, international instruments
and  treaties,  and  all  other  provisions);  b).  for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights,  giving  people  who  believe  their  electoral rights  have  been  violated  the  ability  to  make  a complaint,  get  a  hearing  and  receive  an adjudication” (Fahmi, 2016).
Dalam  kerangka  itu,  keadilan  pemilu mencakup  sarana  dan  mekanisme  serta mengandung  tiga  elemen,  yaitu  pencegahan terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral disputes) ,  penyelesaian  terhadap  sengketa pemilu (resolution  of  electoral  disputes), dan alternatif  penyelesaian  sengketa  pemilu  di  luar mekanisme  yang  ada (alternative  of  electoral disputes) .  Dengan  demikian,  ukuran  adil  atau tidaknya  pemilu  menurut  standar  yang dirumuskan  IDEA  bergantung  pada  ada  atau tidaknya  ketersediaan  instrumen  hukum  pemilu beserta  mekanisme  penyelesaian  masalah hukum  pemilu  yang  terjadi.  Sekalipun  definisi keadilan  pemilu  yang  dikemukakan  IDEA berangkat  dari  paradigma  adanya  jaminan terhadap hak pilih warga negara, namun batasan yang  dikemukakan  jelas  sangat  prosedural- formalistik. Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi  makna  lain  dari  kebenaran  pemilu. Maknanya,  pelaksanaan  pemilu  sudah  berjalan benar  sepanjang  dilaksanakan  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Selain  itu,  Indonesia  menerapkan  bentuk pemerintahan  presidensial,  hal  ini  menjadikan Presiden  menjabat  selaku  pemimpin  negara
sekaligus  pemimpin  pemerintahan.  Ini  dapat dilihat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945  yang  menyatakan:  “ Presiden  Republik Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar ”.  Selaku pemimpin  negara,  Presiden  merupakan  lambang sah  Indonesia  bagi  dunia.  Selaku  pemimpin pemerintahan,  Presiden  disokong  oleh  Wakil Presiden  serta  para  menteri  yang  ada  pada kabinet,  yang  memangku  kekuasaan  eksekutif guna menjalankan tanggung jawab pemerintahan (Cameron, & McAllister, 2024).
Terkait  pelaksanaan  kampanye  pemilu, baik  presiden  maupun  wakil  presiden  berhak menyelenggarakan  kampanye,  sebagaimana diatur  di  Pasal  299  UU  No.  7  tahun  2017  terkait PEMILU.  Dalam  menyelenggarakan  persuasi tersebut, presiden serta wakil presiden juga wajib menjaga  kelangsungan  tugas  penyelenggaraan negara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 300.  Hal  ini  berarti  bahwa  Presiden  wajib mengelola urusan dalam negeri serta  luar negeri dengan  bertanggung  jawab,  tidak  boleh  lalai dalam  melaksanakan  tugasnya,  yang  bisa menghadirkan  adanya  efek  yang  memberikan kemudaratan  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, jika  berlandaskan  dalam  Pasal  299  UU  No.  7 tahun  2017  terkait  PEMILU,  presiden  berhak menyelenggarakan  kampanye.  Hanya  saja, dalam  pelaksanaannya  terdapat  pengecualian, yakni presiden tetap wajib menjaga kelangsungan tugas  penyelenggaraan  negara  dan  dilarang menggunakan  sarana  dan  prasarana  negara
dalam  masa  persuasi,  layaknya  yang  telah disebutkan  di  Pasal  304  UU  No.  7  Tahun  2017 terkait  PEMILU,  yang  menyebutkan  bahwa  alat pergerakan, mencakup transportasi milik kedinasan  seperti  milik  negara  maupun kepegawaian  pemerintah,  serta  transportasi angkutan  kedinasan  yang  lain;  bangunan perkantoran,  perumahan  milik  kedinasan, perumahan  dinas  punya  pemerintahan,  rumah dinas  kepunyaan  pemerintah  provinsi,  rumah dinas  milik  pemerintah  kabupaten  ataupun  kota, tak termasuk wilayah terpencil yang penyelenggaraannya  wajib  menganut  asas kewajaran;  fasilitas  perkantoran,  stasiun  radio milik  daerah,  dan  perangkat  komunikasi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, juga perangkat lain; dan sarana lain yang didanai dari APBN dan APBD.
Undang-Undang  tersebut  belum  mengatur secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau wakil  presiden  bersikap  ketika  diketahui  ada anggota  keluarganya  yang  ikut  serta  dalam pemilihan  umum  atau  pemilihan  legislatif. Pasalnya,  Pasal  299  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menerangkan  presiden  serta  wakil  presiden memiliki  hak  melakukan  persuasi.  Hal  ini  dapat menimbulkan  multitafsir  jika  memang  ada anggota  keluarga  yang  memiliki  hubungan kekerabatan  dengan  presiden  atau  wakil presiden. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan  publik  kepada  presiden  atau  wakil presiden,  karena  dianggap  lebih  mengutamakan
calon  karena  memiliki  hubungan  kekerabatan, ketimbang  menjaga  netralitas  dan  imparsialitas sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  kontestasi demokrasi.
Limitasi hak presiden dan kewenangannya dalam  proses  pemilihan  umum  adalah  isu  yang penting untuk dibahas, mengingat posisi presiden yang  sangat  berpengaruh  dalam  pemerintahan dan  politik  suatu  negara.  Pembatasan  hak  dan kewenangan  presiden  adalah  aspek  penting dalam  memperkuat  sistem  pemilu  dan memastikan demokrasi yang sehat.
Penggunaan  otoritas  presiden  dalam konteks  kampanye  pemilu  harus  diatur  dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan dan  integritas  proses  pemilu.  Dalam  konteks pemilihan  umum,  ada  beberapa  batasan  dan kewenangan  yang  diatur  untuk  presiden  dan pejabat  publik  lainnya  selama  proses  kampanye politik yakni Presiden sebagai kepala negara dan kepala  pemerintahan  memiliki  otoritas  untuk menjalankan fungsi eksekutif, termasuk penetapan  kebijakan  dan  pelaksanaan  undang- undang;  dalam  banyak  sistem  demokrasi, presiden diharapkan untuk menjaga netralitas dan tidak  menggunakan  jabatan  dan  fasilitas  negara untuk  kepentingan  kampanye  pribadi  atau  partai politiknya;  Presiden  harus  memastikan  bahwa sumber  daya  negara,  seperti  anggaran pemerintah,  kendaraan  dinas,  dan  pegawai negeri,  tidak  digunakan  untuk  kepentingan kampanye  politik;  badan  pengawas  pemilu  dan lembaga  audit  negara  harus  memantau
penggunaan  sumber  daya  negara  untuk mencegah  penyalahgunaan  selama  masa kampanye;  Presiden  memiliki  pengaruh  besar melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan populis  menjelang  pemilu  bisa  memengaruhi pilihan  public;  Presiden  harus  membedakan antara aktivitas kampanye resmi dan tugas-tugas publik  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari jabatannya. Misalnya, peresmian proyek pemerintah  tidak  boleh  dimanfaatkan  sebagai ajang kampanye; legislasi yang mengatur pemilu biasanya  mencakup  aturan  tentang  penggunaan sumber  daya  negara,  aktivitas  kampanye,  dan peran  pejabat  publik  selama  masa  kampanye; aturan yang ketat tentang konflik kepentingan dan korupsi membantu memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak disalahgunakan selama kampanye  pemilu;  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan mengawasi  pelaksanaan  pemilu,  termasuk memastikan  bahwa  kampanye  dilakukan  secara adil;  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) mengawasi kepatuhan terhadap aturan kampanye  dan  mengambil  tindakan  terhadap pelanggaran;  pengadilan  memiliki  peran  penting dalam  meninjau  dan  memutuskan  kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  kampanye oleh  pejabat  public;  Presiden  dan  kandidat  lain harus  transparan  dalam  melaporkan  sumber pendanaan  kampanye  dan  pengeluarannya; informasi  tentang  penggunaan  sumber  daya negara dan aktivitas kampanye harus diungkapkan  kepada  publik  untuk  memastikan
akuntabilitas; Presiden diharapkan untuk memegang standar etika yang tinggi, menghindari konflik  kepentingan,  dan  memastikan  integritas dalam  proses  pemilu;  serta  sebagai  pemimpin negara,  presiden  harus  memberikan  contoh kepemimpinan  yang  baik  dengan  menghormati aturan dan norma-norma demokrasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  limitasi hak  presiden  dan  kewenangannya  dalam  proses kampanye  politik  pemilihan  umum  berkaitan  erat dengan  konsep  keadilan  electoral,  dimana pembatasan  terhadap  hak  dan  kewenangan presiden selama kampanye membantu memastikan  bahwa  tidak  ada  penyalahgunaan kekuasaan  untuk  keuntungan  politik.  Ini  penting agar  semua  calon  memiliki  kesempatan  yang setara; dengan membatasi kewenangan presiden dalam  hal-hal  seperti  penggunaan  dana  negara atau sumber daya pemerintah selama kampanye, risiko penyalahgunaan kekuasaan untuk mendukung kampanye pribadi dapat diminimalisir;  limitasi  semacam  itu  mendukung transparansi  proses  pemilihan  dan  membantu menjaga agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari posisinya sebagai presiden.  Ini  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap  integritas  pemilihan;  dengan  adanya batasan,  proses  pemilihan  dapat  berlangsung dengan  persaingan  yang  lebih  sehat,  tanpa dominasi  dari  incumbent  yang  mungkin  memiliki sumber  daya  dan  pengaruh  yang  lebih  besar; serta  pembatasan  pada  kewenangan  presiden biasanya  mencakup  larangan  menggunakan
fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye,  yang  membantu  memastikan  bahwa semua  calon  dapat  bersaing  secara  adil.  Secara keseluruhan, limitasi ini berfungsi untuk menjaga keadilan dalam pemilihan umum dan memastikan bahwa  proses  demokrasi  berlangsung  dengan cara yang adil dan setara.
2. Implikasi  Politik  Limitasi  Kewenangan Presiden  terhadap  Proses  Kampanye dalam Rangka Penguatan Sistem Pemilihan Umum
Negara  Indonesia  secara  konstitusional telah  ditetapkan  sebagai  negara  kesatuan  yang berbentuk  republik.  Selaku  akibat  dari  wujud negara  kesatuan  Republik,  layaknya  telah ditetapkan  di  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945  independensi  berada  pada  tangan  rakyat serta  diselenggarakan  berdasarkan  UUD selayaknya  di  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945.  Adapun  beberapa  aspek  penting  dari konsep  negara  kesatuan  ialah  sebagai  konsep negara kesatuan, sentralisasi kekuasaan di mana dalam  negara  kesatuan,  kekuasaan  dan kedaulatan  negara  diletakkan  di  tangan pemerintah pusat. Semua kebijakan strategis dan keputusan penting dibuat oleh pemerintah pusat; kedaulatan  negara  tidak  dibagi-bagi  tetapi terpusat,  memastikan  kesatuan  dan  integritas wilayah  serta  keseragaman  dalam  penerapan hukum.
Dalam struktur pemerintahan, pemerintahan  pusat  terdiri  dari  presiden  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan,  serta
lembaga-lembaga  negara  lainnya  seperti  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  dan  Mahkamah  Agung; pemerintah  daerah  di  Indonesia  terdiri  dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  yang  memiliki  otonomi  terbatas untuk mengatur urusan-urusan lokal berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Presiden  memiliki  peran  ganda  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan,  yang mencerminkan  sentralisasi  kekuasaan  dalam sistem  negara  kesatuan;  Presiden  berwenang mengeluarkan  keputusan  dan  kebijakan  yang mengikat  seluruh  wilayah  Indonesia;  Presiden memiliki  peran  penting  dalam  mengoordinasikan kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  mencapai  tujuan nasional.
Proses pemilihan presiden diselenggarakan  melalui  pemilihan  umum. Menurut  Jimly  Asshiddiqie  (2014),  pemilihan umum  merupakan  proses  penentuan  yang ditetapkan oleh rakyat sendiri, di mana wakil-wakil rakyat memutuskan corak dan cara penyelenggaraan  pemerintahan.  Para  wakil tersebut  bertindak  atas  nama  rakyat  dan bertujuan guna meraih target jangka panjang atau jangka  pendek  dimana  ini  benar-benar mencerminkan  kehendak  rakyat.  Pemilihan Umum  (Pemilu)  adalah  mekanisme  demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil  mereka  dalam  pemerintahan  dan menentukan  arah  kebijakan  publik.  Pemilu
merupakan  pilar utama dalam sistem demokrasi, memungkinkan partisipasi langsung rakyat dalam proses  politik  (de  Boer,  Eichler,  &  Roevekamp, 2022; Gowhary et al., 2015).
Sistem  Pemilu  dalam  Republik  terdiri  atas pemilihan  kepala  negara  dilakukan  secara langsung  oleh  rakyat  atau  melalui  perwakilan dalam  parlemen;  pemilihan  anggota  parlemen dilakukan  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  yang akan  bertugas  menyusun  undang-undang  dan mengawasi  pemerintah;  serta  pemilihan  kepala daerah  dan  anggota  dewan  daerah  juga dilakukan  untuk  memastikan  partisipasi  rakyat dalam pemerintahan lokal (Mukhlis et al, 2024).
Pelaksanaan  elektoral  bertujuan  guna menentukan perwakilan rakyat serta daerah guna membangun  ketatanegaraan  yang  berlandaskan pada  demokrasi,  kekuatan,  serta  mendapat sokongan  dari  publik,  guna  menghadirkan ketatanegaraan yang berpihak kepada publik dan mengedepankan  keperluan  publik,  hingga tercapailah aspirasi bangsa (Sirajuddin, Ramadhan,  &  Rafiqi,  2021).  Pemilihan  umum juga  ialah  sarana  penting  terhadap  masyarakat untuk  menggunakan  kewajiban  dasarnya.  Jimly Asshiddiqie menerangkan maksud diselenggarakannya  pemilu  antara  lain  guna memberikan  kemungkinan  timbulnya  pergantian kepemimpinan  dalam  pemerintah  dengan  patut serta;  guna  memfasilitasi  penggantian  pemimpin yang nantinya menyubstirusi keperluan masyarakat  dalam  institusi  perwakilan;  guna menegakkan  ketetapan  independensi  public;
serta  guna  menegakkan  ketetapan  hak  asasi manusia bagi publik (Asshiddiqie, 2014).
Dalam suatu bentuk dan proses pemilihan umum, selain memiliki tujuan, tentu juga memiliki fungsi.  Menurut  Dieter  Nohlen,  fungsi  pemilu bergantung pada sistem pemilu yang dipengaruhi oleh  sistem  politik  negara  tersebut  (Wijayanti,  & Prasetyoningsih,  2019).  Selain  itu,  Mahfud  MD (2020)  memberikan  wawasan  tentang  fungsi pemilu  yang  nantinya  menyubstitusi  serta mengusulkan  suara  rakyat  ke  dalam  institusi perwakilan.  Pihak  yang  terpilih  dinilai  selaku individu  maupun  kelompok  yang  mempunyai kapasitas maupun tanggung jawab guna bergerak dengan membawa nama kelompok yang dominan melalui partai politik. Sama halnya dengan partai politik  yang  berfungsi  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  baik  dan  efektif  (Juanda,  & Juanda,  2023).  Di  Indonesia  sendiri,  pemilu berfungsi untuk memperkuat sistem pemerintahan  presidensial  (Rannie,  Saraswati,  & Wisnaeni,  2024).  Lebih  dari  itu,  pemilu merupakan  perwujudan  penerapan  nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi (Ahsan et al,  2023).  Proses  penyelenggaraan  pemilihan umum  juga  meliputi  beberapa  agenda  terjadwal yang  ditentukan  oleh  penyelenggara  pemilihan umum.  Adapun  susunan  proses  pemilu berdasarkan  Pasal  167  ayat  4  Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun  2022  ialah  memastikan  semua  warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi  dalam  pemilu;  partai  politik  dan
individu  yang  ingin  mencalonkan  diri  harus mendaftar  dan  memenuhi  persyaratan  tertentu; periode  di  mana  kandidat  dan  partai  politik memaparkan  visi,  misi,  dan  program  mereka kepada  pemilih;  pemilih  memberikan  suara mereka  pada  hari  pemilu  di  tempat-tempat pemungutan  suara;  suara  yang  diberikan  oleh pemilih  dihitung  untuk  menentukan  pemenang; serta  hasil  pemilu  diumumkan  oleh  lembaga penyelenggara pemilu.
Salah  satu  adalah  agendanya  ialah kampanye. Kampanye adalah bagian penting dari proses pemilu yang memungkinkan kandidat dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyampaikan  visi  dan  program  mereka,  serta memperoleh  dukungan  (Igersheim  et  al,  2022). Pelaksanaan  kampanye  yang  efektif,  jujur,  dan etis  sangat  penting  untuk  memastikan  pemilu yang  demokratis  dan  kredibel.  Dengan  regulasi yang  tepat,  pengawasan  yang  ketat,  dan partisipasi  aktif  dari  semua  pihak,  kampanye dapat  berfungsi  sebagai  mekanisme  yang  efektif untuk  mendukung  proses  demokrasi  dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik. Menurut  Peraturan  KPU  Nomor  4  tahun 2017  Pasal  1  (15)  tentang  Kampanye  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota menyatakan: “Kampanye  pemilihan  umum  yang selanjutnya  disebut  kampanye  adalah  kegiatan penyampaian visi, misi, program pasangan calon, dan/atau  informasi  lain  yang  ditujukan  untuk memperkenalkan  atau  meyakinkan  pemilih.”
Sementara  itu,  Imawan  mengartikan  persuasi sebagai usaha persuasif guna menghimbau pihak lain  yang  belum  sependapat  maupun  percaya dengan  gagasan  yang  kami  sampaikan,  supaya rela  ikut  serta  dan  memberikan  dukungan (Cangara, 2011). Berdasarkan dua definisi terkait kampanye  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  kampanye  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  kandidat,  partai politik, atau kelompok untuk mempromosikan diri, visi,  misi,  dan  program  mereka  kepada  pemilih menjelang pemilihan umum.
Di banyak negara, pejabat publik termasuk presiden,  gubernur,  dan  wali  kota  dapat berpartisipasi  dalam  kampanye,  tetapi  ada pembatasan  tertentu  untuk  memastikan  mereka tidak  menggunakan  jabatan  atau  fasilitas  negara untuk  keuntungan  pribadi  dalam  kampanye. Pejabat  publik,  termasuk  presiden,  biasanya diwajibkan  mengambil  cuti  saat  terlibat  dalam kampanye  untuk  memastikan  pemisahan  antara tugas pemerintahan  dan kegiatan  politik; mereka dilarang menggunakan fasilitas negara (misalnya, kendaraan  dinas,  kantor,  sumber  daya  manusia) untuk  kegiatan  kampanye  agar  tidak  ada penyalahgunaan sumber daya public; dan pejabat publik tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi  aparatur  sipil  negara  atau pegawai pemerintah untuk mendukung kampanye mereka  (Child  et  al.,  2021;  Dentler,  Blinzler,  & Quinlan,  2024;  Rotering,  Bialous,  &  Apollonio, 2023).
Partisipasi  dalam  kampanye  diatur  oleh undang-undang  pemilu  dan  regulasi  yang ditetapkan  oleh  komisi  pemilihan  umum  atau badan  pengawas  pemilu.  Aturan  ini  bertujuan untuk  menjaga  keadilan  dan  transparansi;  dan lembaga  pengawas  pemilu  bertugas  untuk memastikan  bahwa  semua  peserta  kampanye mematuhi  aturan  dan  tidak  terjadi  pelanggaran, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan  fasilitas  negara.Semua  peserta kampanye,  termasuk  pejabat  publik,  diharapkan menjalankan  kampanye  dengan  etika  yang  baik, menjunjung  tinggi  integritas,  dan  menghormati hukum;  dan  pejabat  publik,  terutama  presiden, harus  memberikan  contoh  kepemimpinan  yang baik  dengan  mengikuti  aturan  dan  menjaga netralitas.
Keikutsertaan  ini  diatur  pada  Pasal  299 ayat  (1)  UU  Pemilu  yang  menerangkan  jika presiden  serta  wakil  presiden  berhak  melakukan persuasi. Selain itu, pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yakni:
“Kampanye pemilu yang melibatkan presiden, wakil  presiden,  menteri,  gubernur,  wakil gubernur,  bupati,  wakil  bupati,  walikota,  dan wakil  walikota  wajib  mematuhi  ketentuan sebagai berikut:
1) Tidak  menggunakan  fasilitas  dalam rangka  tugas  kedinasan,  kecuali fasilitas  yang diberikan kepada penyelenggara  negara  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan; dan
2) Mengambil  cuti  tanpa  membebani negara.”
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya bahwa  presiden  harus  memahami  limitasi  hak kewenangannya  pada  proses  kampanye  politik pemilihan  umum.  Adapun  limitasi  kewenangan presiden  selama  proses  kampanye  politik memiliki  beberapa  dampak  penting,  baik  positif maupun negatif.
Dampak  positif  limitasi  kewenangan presiden  membantu  menciptakan  kondisi  yang lebih  adil  dalam  pemilihan  umum,  memastikan bahwa  calon  dari  luar  pemerintahan  memiliki kesempatan  yang  setara  untuk  bersaing; pembatasan  mengurangi  risiko  penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggunaan dana publik atau sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik pribadi; dengan adanya pembatasan, masyarakat mungkin  merasa  lebih  yakin  bahwa  proses pemilihan  dilakukan  secara  adil  dan  tidak dimanipulasi  oleh  pihak  berkuasa;  limitasi kewenangan  dapat  menghindari  dominasi  dari calon  incumbent  dan  memastikan  persaingan yang  lebih  sehat  di  antara  para  kandidat;  serta mengurangi  risiko  konflik  kepentingan  dan meningkatkan  transparansi,  karena  semua kandidat  harus  beroperasi  dalam  batasan  yang sama.
Sementara  dampak  negative  yang  dapat ditimbulkan  oleh  adanya  kewenangan  presiden yang  terbatas  dapat  membatasi  akses  kepada sumber  daya  yang  bisa  digunakan  untuk mendukung  kampanye,  seperti  dukungan
administratif atau logistic; dalam beberapa kasus, pembatasan  yang  ketat  dapat  menyebabkan ketidakstabilan atau ketegangan politik, terutama jika  incumbent  merasa  tertekan  atau  tidak  puas dengan  aturan  yang  ada;  pengawasan  dan penegakan limitasi dapat menjadi tantangan, dan dalam beberapa kasus, bisa terjadi ketidaksesuaian  antara  peraturan  dan  praktik  di lapangan;  serta  pembatasan  pada  kewenangan presiden dapat mengganggu proses pemerintahan  sehari-hari,  terutama  jika  presiden harus  mengurangi  fokus  pada  tugas-tugas  resmi untuk mematuhi aturan kampanye.
Secara  keseluruhan,  dampak  limitasi kewenangan presiden dapat bervariasi tergantung  pada  cara  aturan  diterapkan  dan konteks politik serta administratif yang ada.
Adapun  hubungan  antara  dampak  limitasi kewenangan  Presiden  dan  penguatan  sistem pemilu  ialah  risiko  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  mendukung  atau  merugikan  kandidat tertentu  selama  pemilu  dapat  dikurangi; pembatasan  tersebut  memastikan  bahwa  calon dari  berbagai  partai  atau  independen  memiliki kesempatan  yang  lebih  setara  untuk  bersaing; dengan  mengurangi  kewenangan  presiden selama  periode  pemilu,  sistem  pemilu  menjadi lebih  akuntabel  karena  keputusan  dan  kebijakan tidak  dipengaruhi  secara  langsung  oleh kepentingan pemilihan pribadi presiden; pembatasan  kewenangan  presiden  membantu menjaga  transparansi  dalam  proses  pemilu dengan  menghindari  konflik  kepentingan;
kekuasaan  tidak  terpusat  pada  satu  individu, melainkan  didistribusikan  lebih  merata  di  antara lembaga-lembaga negara dan lembaga pengawas  pemilu,  yang  memperkuat  sistem pemilu  secara  keseluruhan;  serta  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pemilu  cenderung meningkat.

## D. SIMPULAN
Limitasi hak presiden beserta kewenangannya  dalam  proses  kampanye  politik pemilihan  umum  mengacu  pada  netralitas, larangan  penggunaan  anggaran  negara,  tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat  tertentu,  serta  presiden  harus  berhati- hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Hubungan  antara  limitasi  hak  presiden  beserta kewenangannya  dalam  proses  kampanye  politik pemilihan  umum  dan  keadilan  elektoral  ialah keseimbangan kekuatan, pencegahan penyalahgunaan, transparansi dan keadilan, serta regulasi kampanye.
Implikasi  politik  limitasi  kewenangan presiden  terhadap  proses  kampanye  dalam rangka  penguatan  sistem  pemilihan  umum menghadirkan  timbulnya  dampak  positif  dan negatif.  Dampak  positif  yang  ditimbulkan  antara lain  adanya  keadilan  dalam  kompetisi, peningkatan  kepercayaan  public,  penguatan demokrasi,  dan  fasilitas  persaingan  sehat. Dampak  negative  yang  ditimbulkan  ialah keterbatasan  akses  informasi,  keterbatasan
penggunaan
fasilitas, kemungkinan penyimpangan,  serta  dapat  mengganggu  proses pemerintahan  presiden  sehari-hari.  Sementara hubungan  antara  dampak  limitasi  kewenangan Presiden  dan  penguatan  sistem  pemilu  ialah adanya  pengurangan  risiko  penyalahgunaan kewenangan,  meningkatkan  keadilan  kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi,  serta  menjamin  keseimbangan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Abdurrahman,  Dana  Muhamad  Bagas.,  &  Fauzi,
Azka  Patria.  (2022).  Penyalahgunaan
Wewenang  (Abuse  of  Power)  Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign
Immunity. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan  Pendidikan ,  Vol.1,(No.12),pp.  2999– 3006.https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.4 88
Ahsan,  Fikri.,  Andrianto,  Wahyu.,  Andaru,  Djarot Dimas  Achmad.,  &  Hanapi,  Mohamad. (2023).  The  Postponed  Regional  Head Elections  in  Emergency  Situations:  a Constitutional  Democracy  Perspective  in Indonesia. Yustisia , Vol.12, (No.2), pp.202– 218.https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2. 64638
Tovar,  Jorge  Arturo  Á.  (2013).  Why  Has  The
Transition  to  Democracy  Led  the  Mexican
Presidential System to Political Instability? A
Proposal to Enhance Institutional
Arrangements. Mexican  Law  Review , Vol.5 ,
(No.2).https://doi.org/10.1016/S1870-0578
(16)30026-9
Benuf,  Kornelius.,  Mahmudah,  Siti.,  &  Priyono, Ery  Agus.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.3,
(No.2),pp.145–160. https://doi.org/10.24246/ jrh.2019.v3.i2.p145-160
Cameron,  Sarah.,  &  McAllister,  Ian.  (2024).  The Decline  of  Political  Leader  Popularity:
Partisan  Dealignment  and  Leader  Integrity in  Australia. Electoral  Studies ,  Vol.87. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.1027 39
Castro,  Fransisca.,  &  Retamal,  Renata.  (2024).
Does  Electoral  Behavior  Change  After  a Protest  Cycle?  Evidence  from  Chile  and Bolivia. Electoral Studies , Vol.89. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.1027 77
Child,  Travers  Barclay.,  Massoud,  Nadia., Schabus,  Mario.,  &  Zhou,  Yifan.  (2021). Surprise  Election  for  Trump  Connections.
Journal  of  Financial  Economics ,  Vol.140 ,
(No.2),pp.676–697.
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.12.004 Clayman,  Steven  E.,  &  Heritage,  John.  (2023).
Pressuring  the  President:  Changing Language  Practices  and  The  Growth  of
Political Accountability. Journal of
Pragmatics ,Vol.207,pp.62–74. https://doi. org/10.1016/j.pragma.2023.01.014
de Boer, Jantke., Eichler, Stefan., & Roevekamp,
Ingmar.  (2022).  Protectionism,  Bilateral
Integration,  and  The  Cross  Section  of Exchange  Rate  Returns  in  Us  Presidential Debates. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.4263882
Dentler,  Klara.,  Blinzler,  Katharina.,  &  Quinlan, Stephen. (2024). Electoral Messiah or Party Label?  Quantifying  and  Investigating Leader-Party  Relationships  in  German Federal  Elections  1998–2021. Electoral Studies ,Vol.87. https://doi.org/10.1016/
j.electstud.2023.102699
Dollbaum,  Jan  M.  (2017).  Curbing  Protest Through  Elite  Co-Optation?  Regional Protest  Mobilization  by  The  Russian Systemic  Opposition  during  The  „For  Fair Elections‟  Protests  2011–2012. Journal  of Eurasian  Studies ,  Vol.8 , (No.2),  pp.109–
122.
https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.01.002
Pavlović,  D.  (2019).  Prospect  theory  and presidential  elections:  Two  cases  from Yugoslavia  and  Serbia. Communist  and Post-Communist  Studies ,  Vol.52,  (No.1), pp.11-24.https://doi.org/10.1016/j.postcom stud.2019.01.002
Fiarni,  Cut.,  Maharani,  Herastia.,  &  Kirsten,  Ivan Nathaniel.  (2024).  Electoral  Recommender
System  for  Indonesian  Regional  People‟s
Representative  Councils  (DPRD)  Using Knowledge-Based and Collaborative Filtering  Approach. Procedia  Computer Science ,Vol.234,pp.28–39.
https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.149 Golob,  A.  (2024).  Nicaragua‟s  New  Dictatorship:
Impacts of Authoritarian Rule on The Health Sector  and  Civil  Society. Social  Sciences and Humanities Open , Vol.9 . https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100878
Gowhary,  Habib.,  Rahimi,  Farahnaz.,  Azizifar,
Akbar., & Jamalinesari, Ali. (2015). A Critical Discourse Analysis of the Electoral Talks of Iranian  Presidential  Candidates  in  2013. Procedia  - Social and Behavioral Sciences , Vol.192,pp.132–141.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.020 Hoeft, Leonard., & Mill, Wladislaw. (2024). Abuse of  power:  An  experimental  investigation  of the  effects  of  power  and  transparency  on centralized punishment. Ournal of Economic Behavior  &  Organization ,  Vol.220,  pp.305– 324.
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.02.003.
Igersheim,  Herrade.,  Durand,  Francois.,  Hamlin,
Aaron.,  &  Laslier,  Jean  Francois.  (2022). Comparing  Voting  Methods:  2016  US Presidential  Election. European  Journal  of Political  Economy ,  Vol.71.  https://doi.org/ 10.1016/j.ejpoleco.2021.102057
Jalil,  Zakaria.,  Rusli,  Zulfadhli.,  &  Malini,  Ulfa. (2022). Peran Badan Usaha Milik Gampong Dalam Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat. Jurnal  Economica  Didactica ,
Vol.3 , (No.2),pp.39–43. https://doi.org/10.17529/jed.v3i2.30292.
Juanda,  Ogiandhafiz.,  &  Juanda.  (2023).  Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan  Pemilu  Yang  Berkualitas  dan Bermartabat  Tahun  2024. Jurnal  Ilmu Multidisplin ,  Vol. 2, (No.2),  pp.140–147. https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249
Ko,  Hyein.,  Jackson,  Natalie.,  Osborn,  Tracy.,  & Lewis-Beck, Michael S. (2024). Forecasting Presidential  Elections:  Accuracy  of  ANES Voter  Intentions. International  Journal  of Forecasting (In  Press).  https://doi.org/ 10.1016/j.ijforecast.2024.03.003
Kristiyanto,  Hasto.,  Arinanto,  Satya.,  &  Ghafur, Hanief Saha. (2023). Institutionalization and Party  Resilience  in  Indonesian  Electoral Democracy. Heliyon ,  Vol.9 , (No.12).  https:// doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919
Miller,  Jon  D.,  Woods,  Logan  T.,  &  Kalmbach, Jason. (2022). The Impact of The Covid-19 Pandemic  in  a  Polarized  Political  System:
Lessons  from  The  2020  Election. Electoral Studies ,Vol.80. https://doi.org/10.1016/
j.electstud.2022.102548
Mueller-Hirth,  Natascha.,  Vertigans,  Stephen.,  & Gibson,  Neil.  (2023).  Women‟s  Gendered Experiences  of  Political  Instability:  Kibera During  The  2017  Kenyan  Elections. Women’s  Studies  International  Forum ,
Vol.96.https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.10
2668
Mukhlis, Muhammad Mutawalli., Ruslan,
Achamd.,  Wahid,  A.  M.  Yunus.,  Ilyas, Anshori.,  &  Wahab,  Harlida  Abdul.  (2024).
Ius  Constituendum  Regulates  the  Cadre- Based  Recruitment  of  Candidates  for Members  of  the  House  of  Representatives Through  Political  Parties. Volksgeist: Jurnal
Ilmu Hukum Dan Konstitusi ,
Vol.7 , (No.1),pp.139–155.  https://doi.org/10.
24090/volksgeist. v7i1.10830.
Nurkhalis.  (2012).  Konstruksi  Teori  Paradigma Thomas  S.  Kuhn. Jurnal  Ilmiah  Islam
Futura ,Vol.11 , (No.2),pp.79–99.
http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v11i2.55.
Rannie, Mahesa., Saraswati, Retno., & Wisnaeni,
Fifiana.  (2024).  Does  the  Reform  of  the Parliamentary  and  Presidential  Threshold Strengthen  the  Presidential  System  in Indonesia? Sriwijaya Law Review , Vol.8,(No.1),pp.13–151.
http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.31 57. pp133-151
Rotering,  Thomas.,  Bialous,  Stella.,  &  Apollonio,
Dorie. (2023). Cannabis Industry Campaign Expenditures  in  Colorado,  2005-2021. International  Journal  of  Drug  Policy ,
Vol.119 . https://doi.org/10.1016/j.drugpo.202
3.104156
Šaradín, Pavel., Lebeda, Tomas., Lysek, Jakub.,
Soukop,  Michal.,  Ostrá,  Daniela.,  & Lebedová,  Eva.  (2021).  Post-Election Survey  Data:  Local  Democracy  and  The 2018  Local  Elections  in  The  Czech
Republic. Data in Brief , Vol.36.
https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107039
Sirajuddin.,  Ramadhan,  Febriansyah.,  &  Rafiqi,
Ilham  Dwi.  (2021).  Urgensi  Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum
Serentak  Nasional  dan  Lokal. Volksgeist: Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi , Vol.4 , (No.2),pp.233–247.  https://doi.org/10. 24090/volksgeist.v4i2.5224.
Sitompul,  Muhammad  S.  (2016).  Harmonisasi Pengaturan  Tentang  Kewenangan  Dalam Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (Spb)  Kapal  Ikan  Di  Pelabuhan  Belawan Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  Dan Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang  Perikanan. Jurnal  Mercatoria , Vol.9 , (No.2),pp.136–153. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.436
Tang,  Wen-hui  Anna.,  &  Teng,  Emma  J.  (2016).
Looking  Again  at  Taiwan‟s  Lü  Hsiu-lien:  A Female  Vice  President  or  a  Feminist  Vice President? Women’s  Studies  International Forum ,Vol.56,pp.92–102. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.01.006
Tanzil,  D.  (2021).  Peninjauan  electoral  Justice sebagai  Upaya  dalam  Mewujudkan  Pemilu 2024  yang  Berkeadilan. Jurnal  Bawaslu Provinsi  Kepulauan  Riau ,  Vol.3 , (No.1),
pp.38–57.https://doi.org/10.55108/jbk.
v3i2.256.
Tarverdi,  Yashar.,  Saha,  Shabrani.,  &  Campbell,
Neil.  (2019).  Governance,  democracy  and
development. Economic  Analysis  and Policy ,Vol.63,pp.220–233.
DOI:10.1016/j.eap.2019.06. 005.
Thalhah,  HM.  (2009).  Teori  demokrasi  dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran  Hans  Kelsen. Jurnal  Hukum  Ius Quia  Iustum, Vol.16, (No.3),  pp.413–422. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.ar t6.
Wisse,  Barbara.,  &  Sleebos,  Ed.  (2016).  When the  dark  ones  gain  power:  Perceived position  power  strengthens  the  effect  of supervisor  Machiavellianism  on  abusive supervision  in  work  teams. Personality  and Individual  Differences ,  Vol.99,  pp.122–126. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.019.
Yan,  Huang-Ting.  (2017).  Comparing  democratic performance of semi-presidential regimes in the  post-communist  region:  Omnipotent presidents  and  media  control. Communist and Post-Communist Studies, Vol.50 (No.4), pp.263–275.  https://doi.org/10.1016/j.post comstud.2017.09.003
Yusifov,  F.  (2018).  Weighted  Voting  as  a  New Tool  of  Democratic  Elections. IFAC- PapersOnLine ,  Vol.51 , (No.30),  pp.118– 121.https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.11.2 59

## UNDANG-UNDANG
UUD  NRI.  (1945). Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang mendefinisikan Indonesia
sebagai  negara  kesatuan  yang  terbentuk dalam Republik .

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum
Tata  Negara .  Jakarta:  Konstitusi  Press (Konpress).
Bachtiar.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum . Pamulang: Unpam Press.
Burlian,  P.  (2015). Sistem  Hukum  di  Indonesia .
UIN Raden Fatah, Palembang.
Cangara,  H.  (2011). Komunikasi  Politik  Konsep, Teori  dan  Strategi. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Chaniago, A. (2017). Pemimpin dan Kepemimpinan .  Jakarta:  Lentera  Ilmu Cendekia.
Dahl,  Robert  A.  (1989). Democracy  and  Its Critics. New Heaven: Yale University Press.
Hadiwijoyo,  Suryo  S.  (2012). Perencanaan
Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hapsari,  Sri.,  &  Heryani,  Rosalina  Dewi.  (2019).
Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Unindra
Press.
Labolo,  Muhadam.,  &  Ilham,  Teguh.  (2017). Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum di  Indonesia:  Teori,  Konsep  dan  Isu
Strategis . Jakarta: Rajawali Pers.
MD, Mahfud. (2020). Politik Hukum di Indonesia .
Jakarta: Rajawali Pres.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI.  (2018).
Badan  Pengkajian  2018 .  Jakarta:  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.
Montesquieu,  Charles  de  Secondat  Baron  de. (1748). The  Spirit  of  the  Laws. Cambridge:
Cambridge University Press.
Northouse,  Peter  G.  (2017). Leadership:  Theory and Practice . CA: SAGE Publications.
Rowa,  H.  (2015). Demokrasi  dan  Kebangsaan Indonesia . Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suparman,  M.  (2014). Politik  Hukum  Hak  Asasi Manusia . Jakarta: Erlangga.
Wijayanti,  Septi  Nur.,  &  Prasetyoningsih,  Nanik.
(2019). Buku  ajar  perkembangan  politik ketatanegaraan  di  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## SUMBER ONLINE
Fahmi,  K.  (2024). Presiden  Kampanye,  Ada Potensi  Penyelundupan  Hukum .  Retrieved from https://www.unand.ac.id/index.php/
berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html