## PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin 1 , Lomba Sultan 2 , Ibnu Izzah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : waliyuddin04@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  penerapan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam penyelesaian  perkara  waris  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  dalam  perkara  waris  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB,  dalam pengimplementasian asas penyederhanaan, cepat, dan murah sudah diterapkan dengan baik tapi terkhusus  perkara  waris  sangat  sulit  diterapkannya penerpan asas sederhan, cepat,  dan biaya ringan.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  kendala  tidak  maksimalnya  asas  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  ini  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB  yaitu  perbedaan wilayah tempat tinggal para pihak yang berperkara, memanggilan para pihak, dan penggunaan pengacara. Sebagai implikasi, bagi yang membawa perkara kewarisan ke Pengadilan Agama Kelas  IB  Sungguminasa  khususnya  dalam  proses  case  to  settlement,  agar  tidak  dipersulit prosesnya, sebaiknya terdakwa mengetahui bagaimana cara melanjutkannya.  Penerapan asas hidup sederhana, cepat dan singkat dimungkinkan, karena keputusan kita sendiri sebagai litigasi adalah berdamai di hadapan hakim.
Kata Kunci : Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Perkara Waris, Pengadilan Agama.

## Abstract
This  research  discusses  the  application  of  simple,  fast,  and  low-cost  principles  in  resolving inheritance cases at the Sungguminasa Class IB Religious Court. This research is a type of field research and qualitative research with an empirical legal approach. The results of the research show that the application of the principles of simplicity, speed, and low cost in inheritance cases at the Sungguminasa Class IB Religious Court has been well implemented, but especially in inheritance cases, it is very difficult to apply the principles of simplicity, speed, and low cost. low cost. There are several factors that hinder the simple, fast, and low-cost principles from being maximized at the Sungguminasa Class IB Religious Court, namely differences in the area of residence of the parties involved in the case, the summoning of the parties, and the use of lawyers. As an implication, for those who bring inheritance cases to the Sungguminasa Class IB Religious Court, especially in the case of the settlement process, to avoid complicating the process, the defendant should know how to proceed. The application of the principle of simple, fast, and short life is possible because our own decision as litigants is to make peace before a judge.
Keywords: Simple, Fast and Low Cost Principles, Inheritance Cases, Religious Courts.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah

## A. Pendahuluan
Pemahaman  tentang  negara  hukum telah  berkembang  cukup  lama  yakni  sejak pertama kali    dikemukakan    oleh    Plato    pada    tahun    429    SM.    Untuk    itu    kekuasaan    harus dipegang  oleh  orang  yang  mengetahui  kebaikan,  yaitu  seorang  filosof  (the  philosopher king).  Namun  dalam  bukunya“The  Statesmen”  dan  ”The  Law”,  Plato  menyatakan bahwa yang dapat  diwujudkan adalah bentuk  paling  baik  kedua (the second best) yang menempatkan  supremasi  hukum. 1 Sekelompok orang dengan kepribadian dan sikap yang berbeda membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan mereka agar tertib dan teratur, dan hukum juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang  terjadi  dalam  kehidupan  seseorang,  yaitu  sejak  lahir  sampai  meninggal,  ketika  ia diangkat. 2 Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Yang  dimaksud  dengan negara  hukum  adalah  negara  yang  berdiri  di  atas  hukum,  menjamin  keadilan  bagi warganya.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  segala  sesuatunya  harus  berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku.
Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang diberi wewenang untuk mengadili perkara  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  suatu  undang-undang.  Mahkamah  agung  juga  adalah  lembaga  Negara dalam  bidang  hukum  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman.  Dalam  sistem peradilan  di  Indonesia,  disebutkan  pula  bahwa  penyelenggaraan  peradilan  didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang  menyatakan  bahwa  sebuah  ketentuan  pengadilan  harus  membantu  para  pencari keadilan  dan  berusaha  mengatasi  berbagai  hal  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya sistem peradilan yang baik guna tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 3 Asas sederhana, cepat dan biaya   ringan   merupakan   bentuk   suatu
1 Ias  Muhlasin,  “Negara  Hukum;  Demokrasi  dan  Penegakan  Hukum  diIndonesia”, Al-Qadau 8,  no.  1 (Juni 2021): 88.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
3 Asep  Nursobah,  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Untuk  Mendorong  Percepatan  Perkara  di Mahkamah Agung”, Siyasatuna 4, no. 2 (Juli 2015): 324.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
keadilan      bagi      masyarakat,  agar    hukum  di  Indonesia  semakin    terasa    melalui  asas keadilan, kemanfaatan,dan kepastian  hukum. 4
Asas proses peradilan yang Sederhana, cepat dan memiliki biaya yang lebih rendah yang dijelaskan  pada  UU  Nomor  48  Tahun  2009  yang  membahas  perihal  Kekuasaan Kehakiman, UU tersebut hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Undang-Undang Dasar  Peradilan,  Pasal  5  (2)  bahwa  peradilan  membantu  dan  mencari  mereka  yang mencari keadilan untuk mengatasi semua hambatan dan hambatan untuk mencapai proses yang  sederhana,  cepat  dan  murah.  Bagi  badan  peradilan  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 5
Warisan  menurut  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  harta  benda yang meninggal dan akibat-akibatnya bagi ahli warisnya. 6 Adapun aturan yang mengatur masalah yang timbul setelah kematian  adalah  hukum  kewarisan  atau  dikenal  juga  fikih mawāris  yang  mengatur proses peralihan  hak dari pewaris kepada ahli  waris. 7 Ilmu waris  merupakan  ilmu  yang  sarat  nilai  dan  mulia.  Ia  adalah  mahkota  dan  “puncak“nya ilmu  fikih,  baik  dilihat dari perhitungannya yang terperinci,  keadilan dalam  disteribusi, maupun ketelitian dalam pengbagiannya. 8 Hukum  waris  merupakan  salah satu bagian dari    hukum    perdata  secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum kekeluargaan. 9 Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci
4 Nur Atira Ali, dkk, “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”, Al- Qadau 9, no. 1 (Juni 2022): 103.
5 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, Al-Qadau 6 , no. 1 (Juni 2019): 120.
6 Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 3.
7 Tarmizi,  dkk,  “Kaidah    Pembagian    Harta    Warisan    Masyarakat  di  KecamatanTellu    Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, Al-Qadau 7, no. 2 (Desember 2020): 13.
8 Muhammad Hutape, “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, Al-Qadau 1, no. 2 (Desember 2014): 92.
9 Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, Al-Qadau 2, no. 2 (Desember 2015): 162.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
yang disepakati keberadaannya. 10 Dalam Al-Qur’an telah diatur mengenai masalah waris, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4:
ِلا َج ِ رلِل
َ ن ْوُب َر ْ ق َ ا ْ لا َو  ِن ٰدِلاَوْلا  َك َرَت اَّ ِمّ  ٌبْي ِصَن ِءۤا َسِ نلِلَو ََۖنْوُب َرْقَا ْ لا َو  ِن ٰدِلاَوْلا  َك َرَت اَِّ مّ  ٌبْي ِصَن ۗ َر ُ ث َ ك  ْو َ ا ُهْن ِم َّ ل َ ق اَِّمّ
ا ًض ْو ُر ْ ف َّم اًبْي ِصَن Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan 11
Dalam  menyelesaikan  perkara,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  sedekah,  dan ekonomi syari’ah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama yang berpedoman pada  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan kehakiman. Hal  ini menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran yang  sangat  penting dalam  membantu  pencari  keadilan  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapinya. 12 Salah satu  tujuan  dalam  pembagian  kewarisan  adalah  untuk  memahami  serta  melaksanakan dengan  jelas  siapa  yang  berhak  mendapatkan  dan  menerima  harta  warisan  dengan  cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli waris yang merasa dirugikan  yang  satu  dengan  ahli  waris  lainnya  di  dalam  pembagian  harta. 13 Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari adanya pewaris, warisan dan ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam  kedudukannya  terhadap  warisan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan. 14
10 Nur Nilam dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, Shautuna 1, no 3 (September 2020): 510.
11 Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahan,  Edisi  I  (Cet.  XII;  Banten:  Forum  Pelayan  Al- Qur’an, 2018), h. 78.
12 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integrafi &Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 27.
13 Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian ( Tashalul ) Menurut Hukum Islam, Tesis , (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012), h. 45-47.
14 Nurul Hidayat Syamsuddin, “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Shautuna 1, no.3 (September 2020): 624-645.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
Setiap  kekuasaan  kehakiman  akan  menerapkan  asas  sidang  yang  cepat,  sederhana  dan jangka pendek untuk setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula pengadilan harus melakukannya,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal,  dengan  prinsip  ini,  yang  dimaksudkan untuk  memberikan  kemudahan  dan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan perkara di muka pengadilan, khususnya pengadilan agama.
Prinsip tindakan cepat berarti masalah dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak memakan waktu lama. Prinsip sederhana bertujuan agar proses pengujian langsung dan mudah diterapkan, sehingga penerapan prinsip dapat dilakukan dengan cepat. Ketika datang  ke  biaya  rendah,  setiap  gugatan  benar-benar  menuntut  biaya.  Sebelum dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pemungutan Biaya Perkara, biaya perkara tersebut langsung diganti oleh pengadilan yang berwenang,  namun  setelah  diterbitkannya  Surat  Edaran  tersebut,  penggantian  biaya tersebut menjadi dikembalikan melalui bank. ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan.
Petugas peradilan tidak boleh memungut biaya hukum langsung dari para pihak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh pengadilan untuk mempermudah  berperkara,  dan  juga  dalam  rangka  pengendalian  biaya  perkara  perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha negara. Berdasarkan uraian inilah penulis akhirnya melakukan penelitian terkait.

## B. Metode Penelitian
Penelitiian  ini  menerapkan  jenis  penelitian  (field  research).  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  yang  berbentuk  lapangan  atau  bisa  juga  disebut  dengan  penelitian  kualitatif, Penelitian secara langsung dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan deskripsi fakta  yang  terjadi  di  lapangan.  Penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan prosedur-prosedur  statistik  atau  dengan  cara  kuantitatif  lainnya.  Tujuan  dari  penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks yang dialami (natural setting),
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. 15

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Ketentuan  Penerapan  Asas  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah satu dari banyaknya asas peradilan, seperti asas pengelolaan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam UU. 4 Th. 2004 dan UU. 7 Th.  1989  Ya.  UU  no.  3  Th.  2006.  Asas-asas  tersebut  meliputi  asas  kegiatan  peradilan dalam  memberikan  bantuan  kepada  pemohon  keadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Th. 2004 dan pasal 58 (2) UU no. 7 Th. 1989 Ya. UU no. 3 Th. 2006  lalu:  “Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan”,  asas  persamaan  kedudukan  pencari  keadilan  dihadapan  hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU  No. 3 Th. 2006 yang berbunyi: “Peradilan mengadili  menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, asas sebagaimana tersebut  dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006  yang  berisi:  “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib  memeriksa dan mengadilinya”. Sudik  Mertokusum  memandang asas “sederhana,  cepat,  dan murah” adalah asas  terpenting dari  asas yang lain. Namun pengimplementasian asas tersebut harus di laksanakan secara serentak saat pengadilan. 16
Asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah merupakan salah satu asas peradilan di Indonesia,  juga  diabadikan  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Peradilan,  dan  menurut  Sukarno  Aburaera,  penafsiran  pasal  ini  cukup  sederhana,  yaitu
15 Farida  Nugrahani, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa, (Solo:  Cakra Books, 2014), h. 4.
16 Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan”, Yustitiabelen 7, no. 1 (2021): 94-114.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
penyidikan  dan  permukiman  ditangani  secara  efisien  dan  efektif,  biaya  jangka  pendek adalah biaya pengadilan yang sampai ke masyarakat.
Dalam mengkaji putusan, prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan harga murah diterapkan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penyidikan suatu perkara harus dipercepat yaitu dari awal penyidikan sampai dengan putusan, tetapi tetap harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam peraturan. Dalam penyidikan suatu perkara, maka pelaksanaannya sederhana, yaitu sederhana,  hakim  tidak  perlu  lagi  memperumit  proses  yang  menyimpang  untuk memudahkan proses  peradilan. Selain itu, asas biaya jangka pendek harus diperhatikan dalam menilai perkara, artinya tidak semua biaya hukum terlalu tinggi dan dapat dicapai oleh  masyarakat,  sehingga  litigasi  dapat  dengan  mudah  dibawa  ke  pengadilan.  Oleh karena  itu,  penerapan  asas  sederhana,  cepat,  dan  murah  harus  diterapkan  sejak  suatu perkara diajukan ke pengadilan agama sampai perkara tersebut diputus.
Ukuran dapat dikatakan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu:
a. Dari segi Asas sederhana yaitu tidak berbelit-belit maksudnya orang yang berperkara itu di Pengadilan itu jelas dimana harus memasukkan gugatan, kapan sidang dimulai, penundaanya kapan, semuanya itu harus jelas karena sudah ada SOP Pengadilan.
b. Dari segi asas cepatnya yaitu berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 maksudnya perkara yang diajukan di Pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan selama 5 bulan. Untuk perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB itu banyak diselesaikan lebih dari 5 bulan bahkan ada perkara waris baru dapat diselesaikan lebih dari 1 tahun.
c. Dari segi asas biaya ringan yaitu sesuai dengan ketentuan panjar biaya di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB. Adapun biaya-biaya dikenakan ialah:
1) Pendaftaran Gugatan/ Permohonan
2) Biaya administrasi
3) Panggilan Penggugat/ Pemohon (3x)
4) Panggilan Tergugat/ Termohon (4x)
5) Redaksi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  dan  Panitera  Pengadilan  Agama
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
Sungguminasa,  diterangkan  bahwa  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dalam Menggunakan  prinsip  sederhana,  cepat  dan  murah  ini  bekerja  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan pelayanan administrasi yang tidak menghalangi mereka yang mencari keadilan dan transparansi kompensasi yang jelas dalam bisnis. Maka tidak akan berjalan dengan baik, sebuah lembaga peradilan yang sederhana, cepat dan murah, jika hanya salah satu  pihak  saja  yang  terus  berupaya  melaksanakannya,  baik  dari  litigasi  maupun  dari pengadilan agama, yang mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat dan efisien. peradilan, mereka bahkan berbiaya rendah. Khususnya dalam hal pewarisan, namun  tidak  banyak  kesempatan  untuk  menegakkan  asas  peradilan  tersebut,  yaitu  asas sederhana, cepat dan biaya hidup yang pendek, karena perkara pewarisan lebih kompleks, dalam bentuk yang mirip dengan wawasan yang didapatkan secara nyata saat melakukan pbservasi  langsung  sehingga  objeknya  dapat  dibuktikan  secara  jelas  dan  sesinya  akan dilaksanakan minimal 2 sesi.
2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan  Biaya  Ringan  dalam  Penyelesaian  Perkara  Waris  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa Kelas 1B
Tergantung  pada  keadaan  kasus  dan  tingkat  penyelesaian  kasus,  beberapa  kasus  dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 5 bulan sehingga kasus yang baru dapat diselesaikan setelah lebih dari 5 bulan dan bahkan ada kasus yang tertunda setelah lebih dari 5 bulan. Dengan data tersebut, ternyata ada kasus yang mudah diselesaikan di pengadilan, ada juga kasus yang lambat diselesaikan.
Fakta  bahwa  keterlambatan  pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkara  di  hadapannya, karena  berbagai  kendala,  menghalangi  pengadilan  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah dalam menjalankan fungsi utama kehakiman. Hambatan ini telah muncul disebabkan karena beberapa faktor. Karena pendorong dalam pelaksanaan  tugasnya  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  seperti  yang  menghambat penerapan prinsip keadilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan:
a. Faktor Pendorong
1) Dalam wawancara dengan hakim pengadilan agama, penulis menyatakan bahwa
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
pengadilan  agama  Sungguminasa  telah  melakukan  upaya  yang  cukup  untuk menegakkan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  sederhana,  cepat  dan  mudah  diakses dan telah disesuaikan dengan aturan UU yang telah diberlakukan. Staf dan hakim pengadilan agama Sungguminasa memberikan pelayanan yang setinggi-tingginya dan yakin akan bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. 17
2) Dari  wawancara  dengan  pejabat  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  mengatakan cara-cara  yang  telah  dilalui  oleh  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dengan maksud untuk melakukan penerapan prinsip-prinsip proses yang sederhana, cepat dan  murah  berada  pada  level  tertinggi.  Contoh  upaya  yang  telah  direalisasikan adalah melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang hendak melakukan  penuntutan,  agar  memudahkan  masyarakat  awam  untuk  melaporkan kasus.  Pengadilan  juga  bekerja  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  SOP Pengadilan Agama Sunggimasa. 18
Jika  orang  yang  mencari  keadilan  dalam  kasus  tersebut  tidak  membayar  biaya untuk prosedur seleksi, pengadilan dalam hal ini akan memerintahkan dia (hanya) untuk mengajukan petisi untuk proses pengadilan secara gratis.
b. Faktor Penghambat
1) Berdasarkan hasil dari tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan juga hakim oleh  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  hambatan  yang  ada  merupakan  proses pemanggilan  para  pihak,  jika  dalam  keadaan  tersebut  terdapat  pihak  yang  tidak aktif pada proses persidangan sehingga itu mempengaruhi jalannya persidangan, sehingga persidangan akan berlangsung lebih lama. 19
2) Kegiatan  tanya  jawab  yang  dilakukan  penulis  oleh  panitera  Pengadilan  Agama Sungguminasa,  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pengnghambat  apabila  didalam proses sidang, jika item yang disertakan dalam ujian menjadi pengembangan baru
17 M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
18 Muh.  Rais  Naim,  S.H.,  S.Ag.  (54  Tahun),  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
19 M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
dari item tersebut, ujian baru akan memakan waktu lebih lama, kejadian tersebut juga akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. 20
Masalah  dilaksanakan  dengan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  tersebut merupakan  masalah  waris  yang  telah  dilakukan  secara  damai  didepan  hakim tunggal pada saat mediasi dilaksanakan ataupun perkara waris yang perkaranya itu dicaput oleh penggugat, dan perkara waris yang salah alamat.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  bahwa  ternyata  tidak  ada masalah serius yang menghalangi penerapan prinsip sederhana, cepat dan murah. Dalam perbincangan dengan para hakim dan pejabat Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa secara  umum,  dapat  dikemukakan  bahwa  kendala  yang  sering  mereka  jumpai  ketika pihak-pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama tidak dapat dilibatkan dalam proses persidangan dan baik dalam perkara pengadilan seperti Penyelidikan telah menjadi  perkembangan  baru  dari  kasus  tersebut.  Dalam  proses  tanya  jawab,  jika penggugat  menggunakan  jasa  pengacara,  ini  mungkin  menjadi  disinsentif  untuk memperlambat atau mempercepat proses penyelidikan kasus itu sendiri, karena pengacara jelas membutuhkan upaya untuk merancang jawaban yang disiapkan dengan baik, replika dan duplikat.

## D. Penutup
Berdasarkan penelitian ini, dapat simpulkan bahwa implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sungguminas kelas IB secara umum dilaksanakan dengan  baik,  tetapi  khusus  dalam  perkara  kewarisan  sangat  sulit  untuk  diterapkan. Pelaksanaan  asas  dapat  terjadi  karena  perkaranya  cacat  atau  perkaranya  diselesaikan melalui mediasi atau perkaranya dibawa kabur oleh pelapor. Dan untuk kasus pewarisan yang persisten, sangat sulit untuk menggunakan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, karena  banyak  perselisihan  dan  juga  banyak  ahli  waris,  pembuktian  masalah  kasus membutuhkan waktu yang lama dikarenakan harus langsung mengecek apakah properti
20 Muh.  Rais  Naim,  S.H.,  S.Ag.  (54  Tahun),  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
itu  berupa  tanah,  dan  untuk  beberapa  kali  proses  pengujian  bisa  menghabiskan  banyak uang. Oleh karena itu, tidak mungkin prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dalam urusan suksesi. Terdapat beberapa faktor yang menghambat asas sederhana, cepat dan  biaya ringan  ini, faktor-faktor tersebut antara lain: perbedaan tempat tinggal para penggugat,  sehingga  menurut  peraturan,  apabila  salah  satu  pihak  tidak  berada  dalam wilayah  hukum  pengadilan  agama,  maka  pengadilan  akan  memanggil  tempat  tinggal atau  pelimpahan  para  pihak  melalui  pengadilan  agama  di  wilayah  tempat  para  pihak berada. Para pihak yang bersangkutan akan dipanggil, jika salah satu dari pihak yang terlibat  mengalami  kendala  untuk  tiba  di  pengadilan,  akan  mempengaruhi  jalannya persidangan  dan  mengambil  waktu  yang  lebih  lama  dari  biasanya.  Menggunakan pengacara, pengadilan tidak dapat memaksa atau menolak klien penggunaan pengacara, tetapi  dalam  proses  peradilan,  jika  salah  satu  pihak  tidak  dapat  hadir  dan  hakim mendengarkan  kasus  hanya  oleh  pengacaranya,  pengacara  akan  melanjutkan persidangan  hakim.  Pertanyaan  kepada  kliennya,  proses  peradilan  terakhir  juga  akan memakan waktu lebih lama.

## Daftar Pustaka

## Buku
Atmasasmita,  Romli. Teori  Hukum  Integrafi  dan  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif . Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
Farida  Nugrahani, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa .  Solo: Cakra Books, 2014.
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. Banten: Forum Pelayan Al-Qur’an. 2018. Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa . Solo: Cakra Books. 2014.
Perangin, Effendi. 2008. “ Hukum Waris ”. Jakarta: Rajawali Perss. 2008.

## Jurnal
Ali, Nur Atira dkk, “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”, Al-Qadau 9, no. 1 (Juni 2022): 102-111.
Cahyani, Andi Intan “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, Al-Qadau 6, no. 1 (Juni 2019): 119-132.
Hutape, Muhammad “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, Al-Qadau 1, no. 2 (Desember 2014): 92-106.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesain Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b
Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, Ibnu Izzah
Muhlasin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Al-Qadau 8, no. 1 (Juni 2021): 87-100.
Nilam, Nur dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, Shautuna 1,  no  3 (September 2020): 508-524.
Nursobah, Asep “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung”, Siyasatuna 4, No. 2 (Juli 2015): 35-47.
Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, Al-Qadau 2, no. 2 (Desember 2015): 161-175.
Syamsuddin,  Nurul  Hidayat  “Warisan  Janda  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat”,
Shautuna 1, no.3 (September 2020): 624-645.
Tarmizi, dkk, “Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat di KecamatanTellu  Siattinge Kabupaten  Bone  dalam  Pandangan  Hukum  Islam”, Al-Qadau 7,  no.  2  (Desember 2020):12-29.
Widowati,  “Hambatan dalam  Implementasi Asas Sederhana, Cepat,  dan  Biaya ringan Jurnal Hukum”, Yustitiabelen 7, no. 1,  (2021): 94-114.

## Tesis
Pratiwi,  Riva  Yulia.  “ Tinjauan  Yuridis  tentang  Pembagian  Dengan  cara  Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam ”. Tesis.  Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012.

## Narasumber
Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. (54 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945