## Wajah Hukum
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Herma Yanti 1* , Dedy Syaputra 2 , Melly Susyandari 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi, Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: hermayanti67@gmail.com; jambidedy05@gmail.com; mellysusyandari19@gmail.com
Abstrak. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah,  pelanggaran  atas larangan  pembuangan  sampah  dikenakan  sanksi  administrasi  denda  sebagai  sanksi  utamanya.  Besaran  dendanya  ditetapkan dengan  jumlah  yang  tinggi  dan  penerapannya  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Jambi.  Meski  demikian,  pelanggaran terhadap  larangan  tersebut  masih  banyak  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  membahas  bagaimana  pengaturan  besaran  denda tersebut  dan  bagaimana  peran  DLH  Kota  Jambi  dalam  penerapan  sanksi  denda  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi.    Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum sosiologis, dan data-data penelitian terdiri dari dari data primer dan data sekunder. Peran DLH diukur dari kemampuan DLH dalam menerapkan besaran denda yang ditetapkan, dari jumlah dan rentang waktu penerapan denda  serta  dari  jenis  tindakan  pelanggaran  yang  telah  diterapkan  denda.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dilihat  dari kemampuan  menerapkan  besaran  denda,  peran  DLH  belum  optimal  karena  besaran  denda  yang  diterapkan  terhadap  pelanggar belum semuanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dari jumlah dan rentang waktu penerapan denda juga belum optimal karena belum sebanding dengan  intensitas  pelanggaran  yang dapat dilihat  setiap  hari  sedangkan penerapan denda  yang dilakukan  tidak selalu ada setiap bulannya. Dari jenis tindakan pelanggaran yang telah dikenakan denda juga belum optimal karena belum semua jenis pelanggaran yang terjadi dapat dilihat penerapan sanksi dendanya.
Kata Kuci: Peran; larangan; sanksi administrasi denda
Abstract.  Based  on  the  Jambi  City  Regional  Regulation  Number  8  of  2013  concerning  Waste  Management,  violations  of  the prohibition on waste disposal are subject to administrative sanctions as the main penalty. The amount of the fine is set at a high amount and is applied by the Jambi City Environment Agency (DLH). However, there are still many violations of the prohibition. This study aims to discuss how to regulate the amount of the fine and how the role of DLH Jambi City in implementing fines for violations  that  occur.  The  approach  used  is  the  sociological  legal  approach,  and  research  data  consists  of  primary  data  and secondary data. The role of DLH is measured by the ability of DLH to apply the amount of fines that have been determined, from the amount and time span of the application of fines and from the types of violations for which fines have been applied. From the research results, it is known that from the ability to apply the amount of fines, the role of DLH is not optimal because the amount of fines applied to violators is not all according to the stipulated provisions. The amount and time span of the application of fines are  also  not  optimal  because  they  are  not  yet  comparable  to  the  intensity  of  violations  that  can  be  seen  every  day,  while  the application of fines that are carried out does not always exist every month. From the types of violations that have been subject to fines are also not optimal because not all types of violations that have occurred can be seen the application of the fine sanctions.

## Keywords: Role; prohibition; administrative sanctions fines

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  negara  hukum  demokratis  memberikan  ruang  bagi  pemerintah  untuk melakukan  pengendalian  melalui  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  tindakan  atau  perbuatan  yang  melanggar norma-norma hukum administrasi.  Hal ini penting dilakukan pemerintah agar norma-norma pemerintahan yang telah ditetapkan  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Berbeda  dengan  sanksi  lainnya,  sanksi  administrasi  ini  diterapkan oleh pemerintah secara langsung terhadap pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
Penerapan  sanksi  administrasi  ini  memberikan  jalan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang dapat mengarahkan perilaku warga masyarakat sesuai dengan norma pemerintahan yang ada.
Penerapan  sanksi  administrasi  ini  merupakan  penerapan  kewenangan  pemerintah  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan untuk menegakkan norma-norma yang tertuang dalam hukum administrasi. Penegakan hukum  pemerintahan  ini  dimaksudkan  untuk  meneguhkan  norma-norma  hukum  pemerintahan  sehingga  terwujud ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  diharapkan  agar  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ingin diwujudkan dapat tercapai.
Penegakan  hukum  administrasi  tersebut  diterapkan  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  hukum  oleh  warga masyarakat  terhadap  norma-norma  hukum  administrasi,  seperti  melanggar  larangan-larangan  yang  telah  ditetapkan dalam norma hukum administrasi, sehingga tujuan ditetapkannya aturan tersebut tidak terwujud. Untuk itu, penegakan hukum harus dilakukan oleh pemerintah agar pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan dapat segera

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
dihentikan. Aminudin Ilmar menegaskan bahwa “sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat harus segera  dilakukan  tindakan  penegakan  hukum  pemerintahan  agar  norma-norma  hukum  pemerintahan  dapat  ditaati dengan baik oleh warga masyarakat.” 1
Salah  satu  sanksi  administrasi  tersebut  yaitu  berupa  denda  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.  Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup  yang  sehat,  bersih,  rapi  dan  indah  secara  berkelanjutan,  sementara  di  sisi  lain  pertumbuhan  kota  dan pertambahan  penduduk  yang  tinggi  serta  pola  konsumsi  masyarakat  berakibat  pada  timbulnya  permasalahan meningkatnya produksi sampah.
Guna mengatasi permasalahan tersebut,   Perda ini menetapkan 13  jenis  larangan  terkait dengan pembuangan sampah sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 yang melarang setiap orang/badan :
1. Memasukkan sampah ke daerah;
2. Melakukan kegiatan impor sampah;
3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya;
4. Membuang,  menumpuk,  menyimpan  sampah  atau  bangkai  binatang  di  jalan,  jalur  hijau,  taman,  sungai,  fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
6. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) kubik;
7. Membakar  sampah  dan/atau  kotoran  lainnya  di  jalan,  jalur  hijau,  taman,  sungai,  saluran  drainase  dan  tempat- tempat umum lainnya;
8. Membuang air besar (hajar besar) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum;
9. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
10. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
11. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
12. Membuang sampah di TPS klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
13. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
Pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  tersebut  diancam  dengan  sanksi  administrasi  berupa  denda sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  56  ayat  (1).  Besaran  denda  tersebut  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  84 Tahun  2018  tentang  Tatacara  Penerapan  Sanksi  Administratif  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  8  Tahun  2013 tentang Pengelolaan Sampah, ditetapkan  dengan jumlah nominal relatif tinggi sebesar  paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  dan  penerapannya dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi.
Banyaknya  larangan  dan  besarnya  jumlah  denda  yang  ditentukan,  mengindikasikan  besarnya  peran  yang diberikan kepada DLH Kota Jambi untuk menegakkan ketentuan tersebut melalui penerapan sanksi administrasi denda yang  tinggi  terhadap  pelanggarnya.  Karena  itu  DLH  Kota  Jambi  diharapkan  dapat  mengimplementasikan  penerapan sanksi  administrasi  denda  yang  telah  ditentukan,  sekaligus  mewujudkan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  ketentuan yang telah ditetapkan.  Sebab menurut Philipus M. Hadjon  “tidak ada  gunanya memasukkan  kewajiban dan larangan terhadap  warga  masyarakat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  manakala  aturan  tingkah  laku  tersebut  tidak dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah”. 2
Melalui penerapan sanksi administrasi denda tersebut diharapkan berbagai larangan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi  oleh  masyarakat.    Namun  berdasarkan  observasi  peneliti  di  lapangan,  menunjukkan  masih  banyaknya pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  terhadap  berbagai  larangan  yang  telah  ditentukan.    Hal  ini mengindikasikan  bahwa  penerapan  sanksi  administrasi  denda  terhadap  pelanggaran  tersebut  belum  berjalan sebagaimana mestinya.

## METODE Pendekatan Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu   penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 3 Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dalam arti pendekatan terhadap hukum sebagai suatu  norma dan pendekatan terhadap masyarakat dengan melihat  realita  di  dalam  masyarakat. 4 Dalam  hal  ini  yaitu  dengan  menelaah    Perda  Nomor  8  Tahun  2013  terkait ketentuan tentang larangan pembuangan sampah dan ancaman sanksi administrasi denda bagi pelanggarnya, kemudian
1 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan , (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 293.
2 Philipus M. Hadjon,  et.al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993) hlm.245.
3 Lihat dalam Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2016) , hlm. 71
4 Lihat Suratman dan Phillip Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta,  2012), hlm. 229
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
menelaah penerapan sanksi administrasi denda  yang telah diterapkan atas pelanggaran larangan pembuangan sampah tersebut oleh  DLH Kota Jambi sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

## Ruang Lingkup atau Objek Penelitian
Salah satu objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah peranan lembaga atau institusi dalam penegakan hukum. 5 Hal  tersebut  relevan  dengan  objek  kajian  dalam  penelitian  yaitu  mengkaji  peran  DLH  dalam  penerapan sanksi  administrasi  denda  terhadap  pelanggaran  larangan  pembuangan  sampah  berdasarkan  Perda  Nomor  8  Tahun 2013. Objek  penelitian  meliputi  kajian  terhadap  peran  DLH  dalam  menerapkan  besaran  denda  sesuai  besaran  denda yang ditetapkan dalam pedoman penerapan sanksi yang ditentukan sebelumnya dengan jumlah yang tinggi. Kemudian kajian  terhadap  jumlah  dan  rentang  waktu  penerapan  sanksi  yang  telah  dilakukan,  hal  ini  mengingat  banyaknya tindakan  pelanggaran  yang  terlihat  di  lapangan.  Selanjutnya  mengingat  banyaknya  jenis  larangan  yang  telah ditetapkan  dalam  Perda,  maka  dilakukan  juga  kajian  terhadap  peran  DLH  dalam  menerapkan  sanksi  administrasi denda berdasarkan jenis pelanggaran yang terlihat di lapangan.

## Bahan dan Alat Utama
Dalam penelitian hukum empiris, bahan atau data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.  Data primer yakni data yang diperoleh  sumbernya  langsung dari lapangan. 6 Dalam penelitian ini data primer berupa data- data  tentang  penerapan  sanksi  administrasi  denda  yang  telah  dilakukan  DLH  Kota  Jambi.  Data  tersebut  diperoleh secara  langsung  dari  responden  pada  DLH  Kota  Jambi  yang  terkait  dengan  penerapan  sanksi  administrasi  denda. Kemudian juga data-data yang terkait dengan tindakan pelanggaran atas larangan pembuangan sampah yang diperoleh dengan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  ke  beberapa  tempat  pembuangan  sampah  yang  ada  di  lapangan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan,  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terkait dengan penerapan sanksi administrasi denda, buku-buku, jurnal serta referensi terkait lainnya.
Adapun  alat  utama  yang  dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  penelitian  berupa  alat  tulis  untuk mencatat  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  lakukan  dan  juga  camera Handpond untuk mendokumentasikan data tentang tindakan pelanggaran terhadap larangan pembuangan sampah yang ditemukan di lapangan.

## Tempat/Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  DLH  Kota  Jambi  serta  di  beberapa  tempat  pembuangan  sampah  yang  di  Kota Jambi.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 1. Untuk  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  secara langsung dengan responden pada DLH Kota Jambi yang terkait dalam penerapan  sanksi administrasi denda  yaitu pegawai    Bidang  Penegakan  Hukum,  Kepala  Bidang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Persampahan  serta  pegawai Bidang  Yustisi  DLH  Kota  Jambi.  Sedangkan  observasi  dilakukan  dengan  melihat  secara  langsung  ke  beberapa tempat pembuangan sampah yang ada di lapangan untuk mengetahui tindakan-tindakan maupun bukti pelanggaran terhadap larangan pembuangan sampah yang dilakukan.
2. Untuk  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  hasil penelitian, maupun referensi lain yang terkait dengan masalah penelitian.

## Defenisi Operasional Variabel Penelitian
Merumuskan  defenisi  operasional  variabel  penelitian  sangat  penting  untuk  memberikan  batasan  sekaligus petunjuk  dalam  penelitian  agar  langkah  yang  dilakukan  tetap  fokus. 7 Dalam  penelitian  ini  rumusan  dari  variabel penelitian sebagai berikut:
1. Peran,  menurut  Ralph  Linton  adalah  “ the  dynamic  aspect  of  a  status (aspek  dinamis  dari  status).  Suatu  status adalah  “ a  collection  of  rights  and  duties” (suatu  kumpulan  hak  dan  kewajiban).  Seseorang  menjalankan  peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.  Rumusan tersebut sama dengan rumusan peranan  menurut  Soerjono  Soekant,  peranan  ( role )  adalah  aspek  yang  dinamis  dari  kedudukan  ( status ).  Apabila seseorang  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia  menjalankan  suatu
5 Ishaq, Op.Cit , hlm. 70
6 Ibid , hal. 71
7 Lihat Mukti  Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 74

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
peranan. Berdasarkan uraian di atas, peran akan kelihatan apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan. 8
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi  berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas  membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
3. Penerapan, dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan berarti pengenaan. 9
4. Sanksi  Administrasi.    Menurut  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  84  Tahun  2018  sanksi  administrasi  adalah tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan secara langsung terhadap pelanggaran peraturan daerah.
5. Denda  merupakan  salah  satu  jenis  dari  sanksi  administrasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  secara  langsung terhadap  pelanggaran  hukum  administrasi.  Dalam  berbagai  literature  hukum  administrasi,  istilah    denda  ini  biasa disebut  dengan  istilah  denda    administratif,  termasuk  dalam  Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  84  Tahun  2018, yang dalam hal ini didefenisikan sebagai denda yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang persampahan.

## Teknik Analisis Data
Data-data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan  disusun  dan  disajikan  secara  sistimatis,  selanjutnya  dianalisis. Dalam  penelitian  hukum  empiris  dilakukan  analisis  secara  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  memberikan pemaparan  dan  menjelaskan  secara  rinci  dan  mendalam  untuk  mengungkap  apa  yang  terdapat  dibalik  dari  peristiwa nyata  dengan  maksud  mencari  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya. 10 Dalam  penelitian  ini  peneliti  memaparkan dan menguraikan secara rinci dan mendalalam tentang penerapan sanksi administrasi denda yang dilakukan DLH Kota Jambi  terhadap  pelanggaran  atas  larangan  pembuangan  sampah  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  Perda  Nomor  8 Tahun  2013.  Dari  pemaparan  tersebut  kemudian  diambil  kesimpulan  yang  menggambarkan  peran  DLH  dalam penerapan sanksi administrasi denda berdasarkan tolok ukur yang digunakan.
Peran  DLH  dalam  penerapan  sanksi  administrasi  denda  tersebut  diukur  dari  kemampuan  DLH  dalam menerapkan  besaran  denda  sebagaimana  ditentukan  dalam  pedoman  penerapan  sanksi  administrasi  besaran  denda yang  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Peran  DLH  dapat  dikatakan  optimal,  apabila  besaran  sanksi  administrasi denda yang telah diterapkan tersebut semuanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam pedoman.
Kemudian dilihat juga dari jumlah dan rentang waktu penerapan sanksi denda yang telah dilakukan oleh DLH. Hal  ini  mengingat  intensitas  pelanggaran  yang  dapat  terlihat  di  lapangan  setiap  hari,  maka  apabila  penerapan  sanksi denda  yang telah dilakukan DLH juga telah terlihat  minimal satu kali saja setiap bulannya, maka  peran DLH  dalam penerapan sanksi administrasi denda dapat dikatakan telah optimal.
Selanjutnya juga dilihat dari jenis tindakan pelanggaran yang telah dikenakan sanksi administrasi denda. Hal ini mengingat banyaknya jenis larangan yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013. Dalam hal ini peran DLH dapat dikatakan telah optimal apabila semua jenis tindakan pelanggaran yang terlihat di lapangan, juga telah terlihat adanya penerapan sanksi administrasi denda yang telah dijatuhkan DLH terhadap jenis pelanggaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  sanksi  denda  administratif  Atas  Pelanggaran  Larangan  Perda  Nomor  8  Tahun  2013  tentang Pengelolaan Sampah
Sanksi administrasi denda merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang diterapkan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui pengadilan sebagai reaksi atas pelanggaran dengan tujuan menghukum pelanggar agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan.  Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi ini dilaksanakan pemerintah  secara  langsung  terhadap  pelanggar  tanpa  melalui  pengadilan  meskipun  tujuannya  sama  yaitu memberikan hukuman terhadap pelanggar. Karena itu, P. Nicolai dalam Ridwan HR mengungkapkan pada umumnya dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  hukuman  berupa  denda  ini  telah  ditentukan  mengenai  jumlah  yang dapat  dikenakan  kepada  pihak  yang  melanggar  ketentuan.  Di  dalam Algemene  bepalingen  van  administratief dinyatakan  bahwa  denda  administratif  hanya  dapat  diterapkan  atas  dasar  kekuatan  wewenang  yang  diatur  dalam undang-undang  dalam  arti  formal). 11 Senada  dengan  itu,  Philipus  M.  Hadjon  menegaskan  bahwa  untuk  pengenaan
8 Lihat  dalam  Herma  Yanti  &  Chinthia  Andari, Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Dalam Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi, Jurnal  Ilmiah  Universitas    Batanghari Jambi  Vol.17 no.3 , ( 2017) : 86
9 Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Apollo, 1998), hlm.572
10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 283
11 Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.317-318
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
denda administrative harus atas dasar peraturan perundang-undangan  yang tegas. 12 Dengan demikian, hal ini berarti bahwa  diperlukan  pengaturan  yang  kuat  dan  jelas  untuk  penerapan  sanksi  adminsitrasi  denda,  baik  kewenangannya maupun jumlah denda yang akan dikenakan.
Pengaturan tentang  sanksi administrasi denda  atas pelanggaran larangan pembuangan sampah yang ditetapkan dalam Pasal 47 huruf a sampai huruf m  Perda Nomor 8 Tahun 2013,  ketentuannya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang atau Badan  yang melanggar  ketentuan Pasal 47 dikenakan  sanksi  administrasi berupa : a. denda, b. uang paksa, dan  c. pencabutan izin. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tatacara dan pelaksanaan sanksi administrasi tersebut diatur dengan Peraturan Walikota. Tentang jumlah atau besaran denda yang dibebankan  bagi  pelanggar  tidak  ditemukan  pengaturannya  dalam  Perda  tersebut,  tetapi  diatur    dalam    Peraturan Walikota  Nomor 84 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 8. Dalam pasal tersebut   menentukan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2013 berupa:
1. Melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  huruf  b,  huruf  f,  huruf  g  dan  huruf  m    dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf d, huruf j dan huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Melanggar ketentuan sebagaimana dimamsud dalam Pasal 47 huruf e huruf h, dan huruf i PerdaKota Jambi Nomor 8  tahun  2013  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  puluh  juta rupiah).
4. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan  huruf l dikenakan  sanksi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap  orang  atau  badan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  Peraturan  Walikota  ini  belum  mengatur  secara  secara  jelas  dan  rinci  besaran denda atas pelanggaran berbagai jenis larangan  yang diatur dalam Pasal 47  Perda Nomor 8 Tahun 2013.   Ketentuan tersebut  menentukan  besaran  denda  atas  tiga  kelompok  dan  hanya  menentukan  jumlah  denda  paling  banyak berdasarkan  pengelompokan  jenis-jenis  pelanggaran  yang  ditentukan.  Besaran  denda  masing-masing  kelompok ditetapkan  dengan  jumlah  nominal  yang  tergolong  tinggi,  kelompok  pertama  dengan  denda  paling  banyak  Rp. 40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah),    kelompok  kedua  dengan  denda  paling  banyak    Rp.30.000.000,-  (tiga  puluh juta rupiah) dan jenis pelanggaran kelompok ketiga dengan denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Ketentuan  secara jelas dan  rinci  tentang besaran denda kemudian dituangkan  dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  Nomor  42  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administratif    Besaran Denda  Yang  Dibayarkan  Berdasarkan  Kubikasi  Sampah.  Berdasarkan  Lampiran  I  Keputusan  DLH  tersebut,  besaran denda tersebut adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:
Tabel 1 . Jenis Pelanggaran dan Besaran Sanksi Administrasi  Denda atas Pelanggaran larangan  Pembuangan Sampah Berdasarkan Keputusan DLH Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Besaran Denda Yang
Dibayarkan Berdasarkan Kubikasi Sampah Pelanggaran Jumlah Kubikasi Besaran Denda Pasal 47 huruf  b  : Kegiatan impor sampah a. 0,1 s/d 1 M kubik b. > 1 M kubik s/d 2 M kubik c. > 2 M kubik Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 40.000.000,- Pasal 47 huruf  f : Membuang Sampah ke TPS menggunakan kendaraan Bermotor lebih dari 1 meter kubik a. 1 M kubik s/d 2M kubik b. 2 M kubik s/d 3M kubik c. 3 M kubik Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 40.000.000,- Pasal 47 huruf  g :
Membakar sampah di jalan,  jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum lainnya.
a. 0,1 s.d 0,5 M kubik
b. >0,5 m kubik s/d 1 M kubik c. >1 M kubik s/d 2 M kubik
d. >2 M kubik s/d 4 M kubik e. >4 M kubik Rp.   5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 40.000.000,- Pasal 47 huruf m : Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Rp. 40.000.000,- Pasal 47 huruf  a : Memasukkan sampah ke daerah a. 0,1 s/d 0,25 M kubik b. > 0,50 M kubik Rp.     3.000.000,- Rp.     5.000.000,-
12 Philipus M. Hadjon, Op.,Cit , hlm. 246
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
c. > 0,75 M kubik d. > 1 M kubik e. > 1,5 M kubik f. > 1 M kubik s/d 2 M kubik g. > 2 M kubik Rp.     7.500.000,- Rp.   10.000.000,- Rp.   15.000.000,- Rp.   20.000.000,-
Rp.   30.000.000,-
Pasal 47 huruf  d :
Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.
a. 0,1 s/d 0,25 M kubik b. > 0,50 M kubik
c. > 0,75 M kubik
d. > 1 M kubik e. > 1 M kubik s/d 2 M kubik f. > 2 M kubik s/d 4 M kubik Rp.     3.000.000,- Rp.     5.000.000,- Rp.     7.500.000,- Rp.   10.000.000,- Rp.   20.000.000,- Rp.   30.000.000,- Pasal 47 huruf  j : Membuang Sampah di  luar TPS atau lokasi pembuangan sampah a. 0,1 s/d 0,25 M kubik b. > 0,50 M kubik c. > 0,75 M kubik d. > 1 M kubik e. > 1 M kubik s/d 2 M kubik f. > 2 M kubik s/d 4 M kubik Rp.     3.000.000,- Rp.     5.000.000,- Rp.     7.500.000,- Rp.   10.000.000,- Rp.   20.000.000,- Rp.   30.000.000,- Pasal 47 huruf  k :
Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan.
a. 0,1 s/d 0,25 M kubik b. > 0,50 M kubik c. > 0,75 M kubik d. > 1 M kubik e. > 1 M kubik s/d 2 M kubik f. > 2 M kubik s/d 4 M kubik Rp.     3.000.000,- Rp.     5.000.000,- Rp.     7.500.000,- Rp.   10.000.000,- Rp.   20.000.000,- Rp.   30.000.000,-
Pasal 47 huruf  e :
Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.
a. 0,1 s/d 0,5 Kg b. > 0,5 Kg s/d 1 Kg c. > 1 Kg Rp.   1.000.000,- Rp.   5.000.000,- Rp. 10.000.000,- Pasal 47 huruh  h : Membuang air besar di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum. Rp. 10.000.000,- Pasal 47 huruf  i : Mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali petugas a. 0,1 s/d 0,1 Kg b. > 1 Kg s/d 5 Kg c. > 5 Kg Rp.  1.000.000,- Rp.  5.000.000,-
Rp.10.000.000,-

## Sumber: DLH Kota Jambi
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa  pengaturan  sanksi administrasi  denda dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 tidak disertai dengan pengaturan tentang besaran denda yang dapat dibebankan terhadap pelanggarnya. Besaran denda  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  84  Tahun  2018  tentang  Tatacara  Penerapan  Sanksi Administrasi  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah.  Pengaturan  besaran denda  administrasi  melalui    Peraturan  Walikota  tentunya  kurang  tepat,  karena  Pasal  Pasal  56  ayat  (2)  yang mendelegasikan  kewenangan  pengaturan  dalam  Peraturan  Walikota  hanya  mendelegasikan  pengaturan  tentang tatacara pelaksanaan sanksi administrasi. Karena itu, sesuai dengan fungsinya sebagai peraturan pelaksana dari Perda, mestinya dalam Pearturan Walikota hanya memuat pengaturan sesuai yang didelegasikan.
Selain  itu,  pengaturan  besaran  denda  melalui  Peraturan  Walikota  tentunya  juga  kurang  memiliki  dasar  yang kuat dibandingkan dengan pengaturan dalam Perda. Pemberian sanksi denda ini merupakan ketentuan yang memberi beban bagi masyarakat, maka seharusnya jumlah denda maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar terlebih dahulu diatur dalam Perda  karena Perda dibentuk dengan melibatkan masyarakat melalui  DPRD dan Kepala Daerah (dalam hal ini Walikota), sehingga lebih kuat kedudukannya. Baru selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota secara jelas dan rinci tatacara pelaksanaan sanksi serta besaran denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Begitu juga penentuan besaran  sanksi denda  dalam bentuk Keputusan Dinas Lingkungan  Hidup ini menurut peneliti juga kurang tepat dari segi penormaannya. Karena  dari aspek norma hukum, keputusan merupakan beschikking yang sifatnya  individual      atau  hanya  ditujukan  bagi  orang  tertentu  saja,  sedangkan  Keputusan  ini  ditujukan  bagi  semua pelanggar.  Karena  itu  sebaiknya  ketentuan  tersebut  dituangkan  langsung  dalam  Peraturan  Walikota  sesuai  yang diamanahkan  Pasal  56  ayat  (2)  PerdaNomor  8  Tahun  2013.    Meskipun  demikian,  selama  ketentuan  tersebut  masih diberlakukan tentunya masih tetap digunakan sebagai pedoman dalam penerapan sanksi.

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  Dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Terhadap Pelanggaran  Larangan  Pembuangan  Sampah  Berdasarkan  PerdaNomor  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan Sampah.
Penerapan  sanksi  administrasi  merupakan  bagian  penting  dalam  penegakan  hukum  admini  strasi.  Hal  ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban maupun larangan di dalam norma- norma  hukum  pemerintahan,  apabila  norma-norma  tersebut  tidak  dapat  dipatuhi  oleh  warga  masyarakat,  karena  itu diperlukan adanya proses penegakan hukum pemerintahan melalui penerapan sanksi administrasi.
Penerapan  sanksi  administrasi  tersebut  dilakukan  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh warga masyarakat terhadap norma-norma hukum pemerintahan. Penegakan  hukum pemerintahan  tersebut  wajib atau harus  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  pelanggaran  terhadap  hal  tersebut  dapat  segera  dihentikan.  Sebagaimana dikemukakan  Aminudin  Ilmar  bahwa  sekecil  apapun  pelanggaran  yang  dilakukan  warga  masyarakat  harus  segera dilakukan tindakan penegakan hukum pemerintahan agar norma-norma hukum pemerintahan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya tidak dibolehkan adanya perbuatan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar ketertiban dalam masyarakat selalu dapat terjaga dengan baik. 13 Upaya  pemerintah  Kota  Jambi    untuk  menegakkan    ketentuan  dalam  Perda  Nomor  8  Tahun  2013      dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018  pada Tanggal 31 Desember 2018,  memberikan wewenang kepada DLH Kota Jambi  untuk melaksanakan penerapan sanksi  administrasi denda khususnya dalam hal ini terhadap pelanggaran  larangan  pembuangan  sampah  yang    telah  ditentukan  dalam  Perda.  Karena  itu  peran  DLH  sangat menentukan  terlaksananya  penerapan  sanksi  administrasi  denda  yang  telah  ditentukan  dalam  Perda  tersebut. Sebelumnya dari hasil penelitian M. Muslih mengungkapkan bahwa pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Sampah yang terkait tentang ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 56 belum menjadi perhatian serius pemerintah kota”. 14 Peran  DLH  dalam  penerapan  sanksi  denda  administratif  terhadap  pelanggaran  larangan  pembuangan  sampah tersebut  telah  dilakukan  mulai  Tahun  2019.    Data  penerapan  sanksi  yang  telah  dilakukan  dari  Tahun  2019  hingga penelitian ini dilakukan (bulan Juni Tahun 2020) dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2 . Penerapan Sanksi Administrasi Denda oleh DLH Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Larangan Pembuangan Sampah
dari Tahun 2019 s.d. Bulan Juni 2020 No Tanggal Lokasi Pelanggaran : Jumlah  Denda dikenakan (Rp) & Keputusan  Denda 1. 05 Januari 2019 Simpang Komplek Arsenal Jl. Bangka RT 21 Kebun Handil Kec. Jelutung - Pasal 47 huruf f : Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik (Pasal 47 huruf - Pasal 47 huruf k Membuang sampah di TPS di luar waktu yang ditentukan. Rp. 20.000.000,- (Keputusan Kepala DLH No.26 Tahun 2019) 2. 14 Januari 2019 TPS depan Perumahan Citraland NGK Mayang - Pasal 47 huruf f : Membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan yang volumenya lebih dari 1 M kubik - Pasal 47 huruf j: Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditentukan - Pasal 47 huruf k: Membuang sampah di TPS di luar waktu yang ditentukan. Rp. 10.000.000,- (Keputusan  Kepala DLH  No.45 Tahun 2019) 3. 11 Februari 2019 Jl. Orang kayo Pingai Kec. Jambi Timur - Pasal 47 huruf j: Membuang sampah di luar TPS/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan - Pasal 47 huruf k: Membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan Rp. 3.000.000,-(Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.59  Tahun 2019)
13 Aminuddin Ilmar , Op.,Cit .,hlm. 293 14 M. Muslih, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih Di Kota Jambi, Jurnal Legalitas  Vol.8 no. 2, (Desember: 2016):44
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
4. 21 Sept 2019 Jl. Pattimura Kel. Beliung Kec. Alam Barajo - Pasal 47 huruf f: Membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan yang volumenya lebih dari 1 M kubik - Pasal 47 huruf j: Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang ditentukan. Rp. 20.000.000,- (Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.177 Tahun 2019). 5. 20 Des 2019 Jl. TP. Sriwijaya Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo - Pasal 47 huruf Membuang sampah di luar TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor 3 kg - -Pasal 47 huruf Membuang sampah di luar TPS di luar waktu yang telah ditentukan Rp. 500.000,- (Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.221 Tahun 2019). 6. 20 Des 2019 Jl. TP. Sriwijaya Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo - Pasal 47 huruf Membuang sampah di luar TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor 3 kg - Pasal 47 huruf Membuang sampah di luar TPS di luar waktu yang telah ditentukan. Rp. 500.000,- (Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.222 Tahun 2019). 7. 20 Jan 2020 Jl. Untung Suropati Kel. Jelutung Kec. Jelutung. - Membuang sampah di luar TPS atau lokasi pembuangan sampah dengan menggunakan gerobak motor .0,50 m kubik. Rp.5.000.000,- (Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.64 Tahun 2020) 8. 27  Jan 2020 Jl. KH. Ismail Malik Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo - Membuang sampah di luar waktu yang ditentukan Rp. 3.000.000,-(Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.75 Tahun 2020) 9. 21 februari 2020 Jl. Untung Suropati Kel. Jelutung Kec. Jelutung - Membuang sampah di luar TPS atau lokasi pembuangan sampah dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus sebanyak 0,1-0,25 meter kubik Rp.5.000.000,-(Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.90 Tahun 2020 10 18 Maret 2020 Jl. Zaidi Saleh Kel. Paal Merah Kec. Kota Baru - Membuang sampah di luar TPS - Membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan menggunakan kendaraan mobil pick up lebih kurang 0,1-0,25 m kubik. 3.000.000,- Kep. Kepala DLH Kota Jambi No.108 Tahun 2020
Sumber: DLH Kota Jambi.
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas,    terlihat  bahwa  dari  Tahun  2019  hingga  penelitian  ini  dilakukan  (  bulan Juni 2020), penerapan  sanksi administrasi denda  oleh   DLH Kota Jambi telah dilaksanakan   sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jumlah  denda  yang  diterapkan  paling  banyak  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Penjatuhan sanksi tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala DLH Kota Jambi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerapan denda pertama dijatuhkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada awal Januari 2019 terhadap  seorang  warga  yang  tertangkap  tangan  petugas  di  TPS  melanggar    larangan    membuang  sampah  ke  TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik, dan membuang sampah di TPS  di  luar  waktu  yang  telah  ditentukan  (melanggar  Pasal  47  huruf  f    dan    huruf    k  Perda  Nomor  8  Tahun  2013). Tindakan tersebut ancaman dendanya masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Agustiawan, staf bagian penegakan hukum pada DLH Kota Jambi bahwa: “awalnya terhadap yang bersangkutan dikenakan denda oleh DLH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun karena yang bersangkutan tidak bersedia membayarnya, berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Umum dan  pengadilan  menjatuhkan  sanksi    denda  sebesar  Rp.  20.000.000,-“ 15 .  Penerapan  denda  melalui  Pengadilan  ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013, yaitu apabila pelanggar tidak bersedia melaksanakan  ketentuan  sanksi  administrasi  denda  yang  dijatuhkan,  maka  dikenakan  sanksi  pidana  melalui pengadilan.
Penerapan  sanksi  denda  kedua  dijatuhkan  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  pada  Tanggal  14 Januari 2019 terhadap warga  atas pelanggaran yang dilakukan  berupa (1) membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 M kubik, (2) membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditentukan, dan (3)  Membuang sampah di TPS di luar waktu yang ditentukan (melanggar Pasal 47 huruf f,
15 Agus Setiawan, Staf Bidang Penegakan Hukum DLH Kota Jambi, wawancara, tanggal 3 Juni 2020

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
huruf j dan k). Berdasarkan Pedoman Penerapan  Besaran Denda Yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala DLH Kota Jambi  Nomor  48  Tahun  2019,  besaran  denda  yang  ditetapkan  untuk  pelanggaran  huruf  f  sebesar  Rp.  20.000.000,- ,.Kemudian untuk pelanggaran huruf j dan k, jika volume sampahnya lebih dari 1 M kubik, besaran dendanya masing- masing  yaitu  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah).      Dalam  hal  ini,  meskipun  tidak  dikenakan  akumulasi  denda, tetapi mestinya terhadap pelanggar dikenakan sanksi denda yang jumlahnya paling besar, yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh  juta  rupiah),    karena  itu  dalam  hal  ini  terlihat    besaran  denda      yang  dikenakan  tidak  sesuai  pedoman  yang ditetapkan.
Penerapan  sanksi  denda  yang  ketiga  dijatuhkan    sebesar    Rp.3.000.000,-  (tiga  juga  rupiah)  pada  Tanggal  11 februari 2019 atas pelanggaran berupa (1) membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan dan  (2)  membuang  sampah  di  luar  waktu  yang  telah  ditentukan  (melanggar  Pasal  47  huruf  j  dan  huruf  k)  dengan ancaman denda untuk setiap pelanggaran  yaitu  Rp.3.000.000,- (tiga juga rupiah). Dalam hal ini besaran denda yang dikenakan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
Penerapan  sanksi  denda  yang  keempat  dijatuhkan  sebesar  Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah,-)  pada tanggal  21  September  2019    terhadap  warga  atas  pelanggaran  berupa:  (1)  membuang  sampah  di  luar  TPS  dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 meter kubik dan (2) membuang sampah di luar waktu yang  telah  ditentukan  (melanggar  Pasal  47  huruf    f  dan  huruf  k).  Dari  dua  pelanggaran  tersebut  terhadap  pelanggar telah  dikenakan  ancaman  denda  yang  paling  besar  nilainya  yaitu  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
Penerapan  sanksi  denda  yang  kelima  dan  keenam  dijatuhkan  pada  Tanggal  20  Desember  2019  kepada  dua orang pelanggar masing-masing sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). keduanya sama-sama melanggar  Pasal 47 j yaitu  membuang  sampah  di  luar  TPS  dengan  menggunakan  kendaraan  bermotor  dan  Pasal  47  huruf  k,  yaitu membuang sampah di luar waktu yang ditentukan dengan ancaman denda paling rendah   sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta  rupiah).  Terhadap  hal  ini,  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Agustiawas,  staf  Penegakan  Hukum  pada DLH  Kota  Jambi  mengatakan  bahwa  “sanksi  terhadap  kedua  pelanggar  tersebut  jumlahnya  kecil    karena  kedua pelanggar  hanya  membuang  sampah  dengan  volume  yang  kecil  yaitu  masing-masing  1  kantong  plastik”.    Hal  ini tentunya kurang sesuai dengan besaran denda yang  terdapat dalam pedoman penjatuhan sanksi, dimana untuk ukuran paling  rendah  dengan  volume  0,1  M  kubik    ditetapkan  sebesar  Rp.  3000.000,-  (tiga  juta  rupiah),  namun  yang dijatuhkan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Penerapan sanksi denda yang ketujuh diterapkan Tanggal 20 Januari 2020 sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada salah seorang warga karena  atas pelanggaran membuang sampah di luar TPS atau lokasi pembuangan sampah dengan menggunakan  gerobak motor > 0,50m kubik (melanggar  ketentuan pasal 47 huruf j) dengan ancaman denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Besaran denda yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam pedoman penerapan sanksi denda yang ditetapkan.
Penerapan  sanksi  denda  yang  kedelapan  diterapkan  Tanggal  27  Januari  2020  sebesar  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah)  kepada  salah  seorang  warga  atas  pelanggaran  yaitu  membuang  sampah  di  luar  waktu  yang  ditentukan  ( melanggar ketentuan pasal 47 huruf k). Dalam hal in besaran denda yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan pedoman penerapan sanksi yang telah ditetapkan.
Penerapan  sanksi  denda  yang  kesembilan  diterapkan  Tanggal  21  Februari  2020  sebesar  5.000.000,-  (lima  juta rupiah) kepada salah seorang warga atas tindakan pelanggaran membuang sampah di luar TPS  yang telah ditentukan menggunakan  kendaraan  mobil  mini  bus  sebanyak  0,1  –  0,25  meter  kubik.  Besaran  denda  yang  dijatuhkan  tersebut dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan pedoman penerapan besaran denda yang ditetapkan..
Kemudian  penerapan  sanksi  denda  kesepuluh  dijatuhkan  sebesar  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  kepada  salah seorang  warga  atas  pelanggaran  larangan  membuang  sampah  di  luar  TPS  atau  lokasi  pembuangan  sampah  dan membuang  sampah  di  luar  waktu  yang  waktu  yang  ditentukan  menggunakan  kendaraan  mobil  pick  up  lebih  kurang 0,1 – 0,25m kubik . Besaran denda tersebut dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan  uraian    di  atas,  dari  10  penerapan  sanksi  denda  yang  telah  dilakukan  DLH  Kota  Jambi  tersebut, umumnya  besaran  denda  yang  diterapkan  terhadap  pelanggar  sesuai  dengan  besaran  denda  yang  ditetapkan    dalam Pedoman Penerapan   Sanksi  Administrasi Besaran Denda Yang Dibayarkan  sebagaimana  tertuang dalam Keputusan Kepala  DLH  Kota  Jambi  Nomor  42  Tahun  2019.  Pelanggar  yang  melanggar  beberapa  larangan,  dikenakan  jumlah denda  yang  paling  besar  dari  pelanggaran  tersebut.    Dari  jumlah  tersebut  terdapat  tiga  pelanggar  yang  dikenakan sanksi denda yang belum sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penerapan besaran denda karena  lebih rendah dari yang ditentukan, seperti terlihat pada penerapan sanksi denda kedua, kelima dan keenam di atas.
Dalam  hal  ini  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hermanto  selaku  Kasi  Pengendalian  dan Pengawasan  Persampahan  DLH  Kota  Jambi  mengungkapkan  bahwa  “untuk  penerapan  sanksi  tersebut  selain pertimbangan kapasitas atau ukuran sampah yang dibuang, juga disertai pertimbangkan faktor lain seperti kondisi dan
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
keadaan ekonomi pelanggar, sehingga tidak  memungkinkan dijatuhi sanksi  yang besar sesuai keetentuan”. 16 Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan lain   tersebut memang tidak bisa dikesampingkan, namun di sisi lain tidak sesuai dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan  DLH  sebelumnya  tentang  besaran  denda  yang  dibayarkan.  Karena  itu  perlu kiranya  pedoman  tentang  besaran  denda  tersebut  ditinjau  kembali,  sebab  penetapan  besaran  denda  yang  tinggi tentunya akan sulit diimplementasikan sesuai yang ditentukan, sehingga hal ini  berpengaruh pada kurang optimalnya peran DLH.
Selanjutnya apabila kesepuluh kali penerapan sanksi denda tersebut dilihat dari rentang waktu penerapan setiap bulannya dari   awal  Tahun 2019 sampai dengan  penelitian  ini dilakukan  (bulan  Juni 2020),  maka dapat dijabarkan pada tabel berikut :
Tabel 3 .  Rekapitulasi Penerapan Sanksi Administrasi Denda oleh DLH Kota Jambi setiap bulannya dari Bulan Januari 2019 s.d
Bulan Juni 2020 No Bulan Tahun 2019 Tahun 2020 1. Januari 2 kali 2 kali 2. Februari 1 kali 1 kali 3. Maret - 1 kali 4. April - - 5. Mai - - 6. Juni - - 7. Juli - x 8. Agustus - x 9. September 1 kali x 10. Oktober - x 11. November - x 12. Desember 2 kali x Jumlah 6 kali 4 kali Sumber: hasil pengolahan data Keterangan: Tanda (-) = tidak ada penerapan denda
Tanda (x) = belum ada data penelitian
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  penerapan  sanksi  administrasi  denda  oleh  DLH  Kota  Jambi  selama Tahun  2019  diterapkan  sebanyak enam  kali  yaitu 2  kali  pada  bulan  januari,  1  kali  pada  bulan  februari,  selanjutnya selama bulan Maret  hingga  Agustus tidak  terlihat  sama  sekali  adanya penerapan sanksi denda, dan baru  terlihat lagi penerapannya pada bulan September sebanyak satu kali dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali.  Kemudian pada Tahun 2020,  dari bulan Januari sampai Juni 2020, baru diterapkan  sebanyak empat kali,yaitu 2 kali kali pada bulan Januari, 1 kali pada bulan Februari dan 1 kali pada bulan Maret, selanjutya dari bulan  April hingga Juni tidak ada penerapan sanksi denda yang dilakukan.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda ini tentunya belum sebanding dengan tingkat pelanggaran yang  terjadi.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti  tindakan  pelanggaran  atas  larangan  tidak  hanya  terjadi  sesekali  saja melainkan dapat terlihat setiap hari. Sementara penerapan sanksi administrasi denda oleh DLH tidak selalu ada setiap bulannya. Dari pengamatan terhadap beberapa titik tempat pembuangan sampah yang terdapat di Kota Jambi, ditemui adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  terutama  pelanggaran  terhadap  waktu    pembuangan  sampah  yang  ditentukan, padahal dalam Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018 telah ditentukan dengan  tegas tentang waktu pembuangan sampah  ditetapkan  dari  jan  18.00  sampai  dengan  jam  06.00  WIB.  Selain  itu  juga  terlihat  pelanggaran  terhadap larangan  pembuangan  sampah  dari  atas  kendaraan  serta  pelanggaran  terhadap  larangan  pembuangan  sampah  di  luar tempat  pembuangan  sampah  yang  ditentukan.    Dengan  belum  sebandingnya  jumlah  penerapan  sanksi  administrasi denda  dengan  tingkat  pelanggaran  yang  terlihat  di  lapangan,    maka  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  digunakan menunjukkan  bahwa  peran  DLH  Kota  Jambi  dalam  penerapan  sanksi  denda  atas  pelanggaran  larangan  pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2013  dapat dikatakan belum optimal.
Selanjutnya  apabila jenis tindakan pelanggaran  larangan yang telah dikenakan sanksi denda tersebut dikaitkan dengan  jenis-jenis  larangan  yang  diatur  dalam  Pasal  47  Perda  Nomor  8  Tahun  2013,  maka  tindakan  tindakan pelanggaran yang telah dijatuhi sanksi oleh DLH Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :
16 Hermanto, Kasi Pendendalian dan Pengawasan Persampahan DLH Kota Jambi, wawancara, 3 Juni 2020.

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Tabel 4 . Jenis-Jenis Larangan Pembuangan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 dan Jenis-jenis Tindakan Pelanggaran yang telah dikenakan Sanksi Administrsai Denda oleh DLH Kota Jambi
No Jenis-Jenis Larangan  Pembuangan Sampah Berdasarkan  Perda  No.8 Tahun 2013 Pelanggaran  yang telah dikenakan  Sanksi Ada Belum Ada 1. Memasukkan sampah ke daerah  2. Melakukan kegiatan impor sampah  3. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya  4. Membuang,  menumpuk,  menyimpan  sampah  atau  bangkai  binatang  di  jalan,  jalur  hijau,
taman, sungai, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;  5. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;  6. Membuang  sampah  ke  TPS  dengan  menggunakan  kendaraan  bermotor  yang  volumenya lebih dari 1 (satu) kubik;  7. Membakar  sampah  dan/atau  kotoran  lainnya  di  jalan,  jalur  hijau,  taman,  sungai,  saluran drainase dan tempat-tempat umum lainnya;  8. Membuang air besar (hajar besar) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum;  9. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;  10. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;  11. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;  12. Membuang sampah di TPS klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;  13. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.


## Sumber: Hasi Pengolahan Data
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  dari  13  jenis  larangan  yang  diatur    Pasal  47  Perda  Nomor  8  Tahun 2013,  pengenaan sanksi denda oleh DLH Kota Jambi baru diterapkan terhadap tiga jenis tindakan pelanggaran  yaitu: (1) tindakan pelanggaran membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik, (2) tindakan  membuang sampah di luar TPS/ tempat pembuangan sampah yang ditentukan, dan  (3)  tindakan  membuang  sampah  di  TPS  di  luar  waktu  yang  ditentukan.    Hal  ini  menjadi  pertanyaan,  apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya terhadap 3 hal tersebut?, tentu  saja tidak. Karena berdasarkan observasi peneliti, selain tiga jenis tindakan di atas, tindakan pelanggaran-pelanggaran lainnya sering terlihat seperti pelanggaran terhadap larangan mengeruk  atau mengais  sampah di TPS selain oleh petugas  untuk kepentingan dinas. Hal tersebut terlihat banyak dilakukan para pemulung. Padahal dalam Pasal 47 huruf i Perda Nomor 8 Tahun 2013 dengan tegas melarang  setiap  orang  atau  badan  dilarang  mengeruk  atau  mengais  sampah  di  TPS,  kecuali  oleh  petugas  untuk kepentingan dinas.  Ancaman denda untuk pelanggaran tersebut juga sudah dicantumkan, yaitu untuk ukuran 0,1 s.d 1 kg saja diancam denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat di beberapa TPS di Kota Jambi seperti terlihat dalam gambar-gambar hasil penelitian berikut:
Tindakan pelanggaran terhadap larangan  mengeruk/ mengais sampah di TPS  Jln. Cokroaminoto Kota Jambi
Tindakan pelanggaran mengorek /mengais sampah di TPS di Jalan Pattimura
Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Tindakan pelanggaran terhadap larangan mengais sampahdi
TPS di  Jl. H. Rahman Hakim.
Tindakan pelanggaran terhadap larangan mengais sampahdi TPS di TPS, Jln. Patimura Tindakan pelanggaran terhadap larangan mengeruk /mengais sampah,  di TPS  Jln. Patimura Kota Jambi
Tindakan pelanggaran terhadap larangan mengeruk/mengais sampah  di TPS  Kelurahan Rawasari Kota Jamb
Begitu  juga  pelanggaran-pelanggaran  lainnya  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Hermanto  selaku  Kasi Pengendalian dan Pengawasan Persampahan  DLH Kota Jambi, bahwa“Pelanggaran terhadap larangan impor sampah juga sudah sering terjadi seperti terlihat di dekat perbatasan Kota Jambi dengan daerah Kabupaten Muaro Jambi, tetapi untuk  dilakukan  pengenaan  denda  belum  bisa  diterapkan” 17 .  Pernyataan  tersebut  dikuatkan  oleh  Azzkya  Mursalim, Staf  bagian  Yustisi  DLH  Kota  Jambi  yang  mengungkapkan  bahwa  “terhadap  pelaku  impor  sampah  sudah  pernah dilakukan pengintaian, tetapi belum berhasil menemukan pelakunya 18 . Adanya pelanggaran yang disampaikan tersebut terbukti dari hasil observasi yang dilakukan ke lokasi yang disebutkan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
Bukti tindakan pelanggaran larangan Impor Sampah, Lokasi Simpang rimbo Kota Jambi.
17 Hermanto, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Persampahan DLH Kota Jambi, wawancara, 3 Juni 2020
18 Azzkya Mursalim, Staf Bagian Yustisi Bidang Mobilisasi Persampahan DLH Kota Jambi,  wawancara 24 Agustus 2020.

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Belum adanya penerapan  sanksi denda administrasi terhadap  jenis tindakan pelanggaran-pelanggaran tersebut, menunjukan belum optimalnya peran DLH Kota Jambi dalam penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran larangan pembuangan  sampah  yang  diatur  dalam  Perda  Nomor  8  Tahun  2013.    Di  satu  sisi  hal  ini  dapat  dimaklumi  karena besarnya  denda  yang  ditentukan  tentunya  akan  sulit  untuk  menerapkannya  apalagi  terhadap  tindakan  pelanggaran yang dilakukan para pemulung yang melanggar larangan mengais sampah dengan ancaman denda yang tinggi. Namun di  sisi  lain,  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  tidak  ada  artinya    menentukan  larangan  terhadap masyarakat  apabila  pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  yang  telah  ditentukan  bagi pelanggarnya, karena itu,  sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat semestinya  segera dilakukan tindakan  penegakan  hukum  agar  norma-norma  hukum  yang  telah  ditetapkan  dapat  ditaati  dengan  baik  oleh masyarakat.
Karena  itu  besaran  denda  yang  telah  ditentukan  perlu  ditinjau  ulang  dengan  mempertimbangkan pelaksanaannya, sehingga dapat diterapkan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran. Dengan demikian peran DLH dalam  penerapan  denda  tidak  hanya  didasarkan  atas  adanya  kewenangan  penerapan  sanksi  yang  telah  diberikan, adanya pelaku yang melakukan pelanggaran serta adanya bukti-bukti pelanggaran, tetapi juga harus didukung dengan ketentuan  tentang  besaran  denda  dengan    mempertimbangkan  kemampuan  dari  pelanggarnya  sehingga  dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan sanksi administrasi denda dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 tidak disertai dengan pengaturan tentang besaran  denda  yang  dapat  dibebankan  terhadap  pelanggarnya.  Seharusnya  dalam  Perda  terlebih  dahulu  mengatur jumlah denda maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar, baru ketentuan dan tatacara lebih lanjut diatur dengan  Peraturan  Walikota.  Pengaturan  besaran  sanksi    administrasi  denda  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  84 Tahun 2018 tentang Tatacara Penerapan Sanksi Administrasi  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan  Sampah,  kurang  tepat    karena  Pasal  Pasal  56  ayat  (2)  yang  mendelegasikan  kewenangan pengaturan  dengan  Peraturan  Walikota  hanya  mendelegasikan  kewenangan  pengaturan  tentang  tatacara pelaksanaan  sanksi  administrasi.  Karena  itu,  sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Perda, mestinya dalam Peraturan Walikota hanya memuat pengaturan sesuai yang didelegasikan. Selanjutnya, pengaturan besaran sanksi denda yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini juga tidak tepat dari segi penormaannya. Karena dari aspek norma hukum, keputusan merupakan beschikking yang sifatnya individual atau  hanya  ditujukan  bagi  orang  tertentu  saja,  sementara  Keputusan  Kepala  Dinas  tersebut  ditujukan  bagi  semua pelanggar. Seharusnya ketentuan tentang pelaksanaan Perda dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota.
2. Peran  DLH  Kota  Jambi  dalam  penerapan  sanksi  administrasi  denda    terhadap  pelanggaran  atas  larangan pembuangan  sampah  berdasarkan  Perda  Nomor  8  Tahun  2013,  telah  dilaksanakan  mulai    Tahun  2019  dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018.  Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan tolok ukur yang digunakan terlihat bahwa  peran DLH Kota Jambi dalam penerapan sanksi administrasi denda tersebut dapat dikatakan  belum  optimal.  Dilihat  dari  kemampuan  menerapkan  besaran  denda  sesuai  pedoman  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  terlihat  bahwa  belum  semua  pelanggar  dikenakan  besaran  denda  sesuai  yang  ditentukan dalam  pedoman  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kemudian  dilihat  dari  jumlah  dan  rentang  waktu  penerapan sanksi administrasi denda yang telah dilakukan dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2020 baru sebanyak 10 kali.  Dalam  hal  ini  dikatakan  tidak  sebanding  dengan  intensitas  pelanggaran  yang  terlihat  setiap  hari,  sedangkan penerapan sanksi administrasi denda yang dilakukan belum terlihat minimal satu kali setiap bulannya. Begitu pula dilihat dari jenis tindakan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi denda, belum terlihat adanya penerapan sanksi  administrasi  terhadap  semua  jenis    pelanggaran  yang  terjadi  di  lapangan,  seperti  belum  adanya  penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran larangan mengorek atau mengais sampah di TPS yang terjadi setiap hari,  serta    belum  adanya  penerapan  sanksi  administrasi  denda  terhadap  tindakan  pelanggaran    larangan  impor sampah. Berdasarkan ketiga hal tersebut, besarnya jumlah denda yang telah ditetapkan perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan  kemungkinan  pelaksanaannya  sehingga  berbagai  pelanggaran  yang  terjadi  dapat  dikenakan sanksi untuk menegakkan ketentuan larangan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Surabaya: Apollo, 1998 Fajar  ND  Mukti  dan  Ahmad  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris ,  Jakarta:    Pustaka  Pelajar, 2019
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2017 Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenamedia Group, 2014

## Herma  Yanti  et  al,  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Denda  Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
M.  Hadjon  Philipus  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  Introduction  to  the  Indonesian  Administrative Law, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001. HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010 Suratman dan Philips Dillah , Metode Penelitian Hukum , Malang: Alfabeta,2014

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  84  Tahun  2018  tentang  Tatacara  Penerapan  Sanksi    Administrasi  PerdaNomor  8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

## Jurnal
M.  Muslih, Efektifitas  PerdaKota  Jambi  No.8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah  Dalam  Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih Di Kota Jambi, Jurnal Legalita, Vol.8  no. 2, (Desember 2016) : 44 Herma  Yanti  &  Chinthia  Andari, Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Mengoptimalkan Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi, Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi , Vol.17 no.3 (Oktober 2017) : 86