167

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 1, (March) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article
Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif

## di Kabupaten Bandung
Nur Fadlan 1 , Miftahul Hadi 2 , Herri Azhari 3 , Yosal Iriantara 4 , Usep Setiawan 5
1, STES Bhakti Nugraha, 2, STISNU Nusantara,
3, STAI Pelabuhanratu, 4, Universitas Islam Nusantara,
5, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  December 19, 2022 Revised :  March 6, 2023 Accepted :  March 23,  2023 Available online    :  March 27, 2023
How  to  Cite :  Nur  Fadlan,  Miftahul  Hadi,  Herri  Azhari,  Yosal  Iriantara,  and  Usep  Setiawan.  2023. “Pengembangan  Indikator  Untuk  Survey  Kepuasan  Publik  Terhadap  Birokrasi  Pendidikan  Inklusif  Di Kabupaten Bandung”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):167-76. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.420 .
*Corresponding Author: Email: nurfadlanmail@gmail.com , miftahulhadi0487@gmail.com , raisyaarinalhaq@gmail.com , yosal.iriantara@gmail.com , usepsetiawan83@gmail.com
Development  of  Indicators  for  Public  Satisfaction  Survey  of  Inclusive  Education  Bureaucracy  in Bandung Regency
Abstract. Education  is  needed  for  children  to  achieve  social  welfare.  Children  who  are  less  fortunate  both physically  and  mentally  are  no  exception.  However,  the  reality  on  the  ground  is  that  children  who  are  less fortunate and with special needs are children who can be said to be excluded. This study aims to see the extent to which the public is satisfied with the inclusive education bureaucracy of several schools in Bandung Regency. Government policy regarding the rolling out of inclusive education, is as support for the importance of education for  all  children,  including  children  with  special  needs  (ABK).  One  way  to  overcome  the  social  problems  of children with disabilities. Inclusive education is an educational model that provides opportunities for students with special needs to learn by involving them in joining public schools, both regular and private. In this case how can the local government and school institutions, how to fully realize inclusive education running in the field in accordance with the philosophy of "education for all" is implemented properly, so that children with special needs can be accepted and can receive the same education as other students.
Keywords: Public Bureaucracy, Inclusive Education.
Abstrak. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataan
di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan  mendapat  pengecualian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  kepuasan public  tentang  birokrasi  pendidikan  inklusif  beberapa  sekolah  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung. Kebijakan  pemerintah  tentang  bergulirnya  pendidikan  inklusif,  adalah  sebagai  dukungan  tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan model  pendidikan  yang  memberi  kesempatan  bagi  siswa  yang  berkebutuhan  khusus  untuk  belajar dengan  melibatkan  keberadaan  mereka  bergabung  di  sekolah-sekolah  umum  baik  regular  maupun swasta.  Dalam  hal  ini  bagaimana  pemerintah  setempat  dan  lembaga-lembaga  sekolah,  bagaimana sepenuhnya merealisasikan pendidikan inklusif berjalan di lapangan sesuai dengan falsafah “education for  all”  terselenggara  dengan  baik,  sehingga  anak  berkebutuhan  khusus  dapat  diterima  dan  dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan peserta didik lainnya.
Kata Kunci: Birokrasi Publik, Pendidikan Inklusif.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  anak  penyandang  Disabilitas  akan  terus  meningkat  seiring meningkatnya  tekanan  dari  lingkungan  sosial  .Anak  penyandang  Disabilitasakan terus  mengalami  keterbatasan  karena  ada  yang  salah  dengan  cara  pandang masyarakat  terhadap  penyandang  Disabilitas  (Oliver,  1996).Pendapat  ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak penyandang Disabilitas  adalah  masyarakat  itu  sendiri  yang  menekan  dan  memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang Disabilitas.
Selama  ini  pandangan  masyarakat  terhadap penyandang  Disabilitas  sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani.Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang  masih  melekat  di  masyarakat.  Misalnya  banyak  keluarga  yang  beranggapan bahwa memiliki anak Disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit  di  dalam  rumah  tidak  bersosialisasi  dengan  lingkungan  sekitar,  tidak mengenyam  pendidikan  yang  tentunya  berdampak  pada  psikis  si  anak  dan  masa depannya.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Tentunya aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang  menjadi  kebutuhan  semua orang.Terkait dengan  peluang  untuk  memperoleh pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal  5 ayat  1  disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  Pada  pasal  5  ayat  2  warga  Negara  yang mempenyai  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual  dan  atau  sosial  berhak memperoleh pendidikan khusus.
Penjelasan  tentang  pendidikan  khusus  ini  disebutkan  pada  pasal  32  ayat  1, pendidikan  merupakan  pendidikan  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  tingkat kesulitan  dalam  mengikuti  proses  pembelajaran  karena  kelainan  fisik,  emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan. Meskipun demikian pada pasal 51  dijelaskan  bahwa  anak  penyandang  cacat  fisik  dan  atau  mental  diberikan kesempatan bersama dalam aksebilitas dalam memperoleh pendidikan biasa.Pasal ini memberi peluang pada anak yang penyandang cacat fisik (anak kebutuhan khusus)
Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung Nur Fadlan, Miftahul Hadi, Herri Azhari, Yosal Iriantara, Usep Setiawan
untuk memilih mengikuti pendidikan khusus sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 atau mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak yang biasa (tidak cacat).
Jika  ditelusuri  sebenarnya  persoalan  yang  sering  dijumpai,  kendala  akses pendidikan bagi anak penyandang Disabilitas ini bukan karena faktor kecacatannya yang  disandang,  tetapi  lebih  pada  faktor  diluar  penyandang  cacat  itu sendiri.Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang  akses  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  ini,  tetapi  peluang  itu belum  sepenuhnya  dapat  dinikmati  oleh  penyandang  Disabilitas.Untuk  mengatasi permasalahan sosial anak Penyandang Disabilitas salah satunya dengan pendidikan inklusi.
Pendidikan inklusif merupakan suaatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan  strategis  untuk  memperluas akses  pendidikan  bagi  semua anak  berkebutuhan khusus  termasuk  anak  penyandang  Disabilitas.Pendidikan  inklusi  adalah  bentuk penyelenggaraan  pendidikan  yang  menyatukan  anak-anak  berkebutuhan  khusus dengan  anak-anak  normal  pada  umumnya  untuk  belajar.Menurut  Hildegun  Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa  memandang  kondisi  fisik,  intelektual, sosial emosional,  linguistik atau kondisi  lainnya.Ini  harus  mencakup  anak-anak  penyandang  cacat,  berbakat.Anak- anak  jalanan  dan  pekerja  anak  berasal  dari  populasi  terpencil  atau  berpindah- pindah.Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak  dari  area  atau  kelompok  yang  kurang  beruntung  atau  termajinalisasi (Tarmansyah, 2007: 82).
Selanjutnya,  pengertian  pendidikan  inklusi  menurut  Staub  dan  Peckadalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kelas reguler  merupakan tempat  belajar yang relevan  bagi  anak  berkelainan,  apapun  jenis  kelainannya  dan  bagaimanapun gradasinya(Tarmansyah, 2007: 82).
Sementara itu, Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem  layanan  pendidikan  yang  mempersyaratkan  agar  semua  anak  berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh  karena  itu,  ditekankan  adanya  perombakan  sekolah,  sehingga  menjadi komunitas yang  mendukung  pemenuhan  kebutuhan  khusus  setiap  anak,  sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004: 8- 10).
Alimin  menjelaskan  bahwa  pendidikan  inklusi  adalah  sebuah  proses  dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam  belajar,  budaya  dan  masyarakat,  dan  mengurangi  eklusivitas  di  dalam pendidikan.  Pendidikan  inklusif  mencakup  perubahan  dan  modifikasi  dalam  isi, pendekatan-pendekatan,  struktur  dan  strategi  yang  dapat  mengakomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan  kelompok usianya.Pendidikan  inklusif  juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spekturm kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya  memungkinkan  merasa  nyaman  dalam  keberagaman  dan  melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai  masalah.  Pendidikan  inklusif  juga akan terus  berubah secara pelan-
pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikaninklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai  nyata  dalam  mengahapi  tantangan  pendidikan  dan  hak  azasi  manusia (Kustawan, 2013).
Pendidikan  inklusif  adalah  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang memberikan  kesempatan  kepada  semua  peserta  didik yang  memiliki  kelainan  dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau  pembelajaran  dalam  lingkungan  pendidikan  secara  bersama-sama  dengan peserta  didik  pada  umumnya.  Pendidikan  Inklusif  memiliki  dasar  hukum  dan pelaksanaan  yaitu  Permendiknas  70  tahun  2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi Peserta  Didik  yang  memiliki  Kelainan  dan  memiliki  Potensi  Kecerdasan  dan/atau Bakat Istimewa.
Bagaimana implementasi dilapangan dengan adanya regulasi terbaru tersebut, pada  jurnal  ini  akan  dibahas  bagaimana  pengembangan  indikator  untuk  survey kepuasan  publik  terhadap  birokrasi  pendidikan  inklusif  di  kab.  Bandung  dan Implementasinya  di  beberapa  sekolah  yang  sudah  menerima  anak  berjebutuhan khusus di lembaganya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripstif  kualitatif  yang merupakan metode-metode untuk mengeksprorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan,  serta  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  keadaan  di  lapangan dengan memotret dan menyajikan data dengan apa adanya serta menginterprestasikan korelasi sebagai factor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang  atau  proses  yang  sedang  berlangsung  tentang  pengembangan  indikator untuk  survey  kepuasan  publik  terhadap  birokrasi  pendidikan.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Sementara studi kasus merupakan strategi  penelitian  dimana  didalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara  lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Presiden No.  29 Tahun  2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  mengarahkan  bahwa  pelaksanaan  pemerintahan  harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
171
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif  di  Kabupaten  Bandung  yang  berisi  tentang  bagaimana  sistem penerimaan  peserta  didik  baru  di  Kab/Kota  Bandung  dan  syarat-syaratnya,  serta menjelaskan tentang  ketentuan sekolah penyelenggara pendidikan  inklusif sebagai sekolah  yang  mengakomodir  keberagaman  peserta  didik,  terbuka,  adil,  dan  tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik  hambatan disabilitas,  hambatan sosial ekonomi, dan  hambatan  lainnya.  Serta inovatif dan fleksibel mengoptimalkan potensi semua peserta didik.
Pemerintah  menerapkan  aturan  semua  anak  usia  sekolah  termasuk  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mereka bisa mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di sekolah negeri maupun swasta. Menurut hasil proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui Kelompok kerja inklusif (Pokja)  Dinas  Pendidikan  Kab  Bandung,  masih  banyak  ABK  yang  berusia  sekolah namun belum menikmati layanan pendidikan dikarenakan beberapa sekolah masih belum menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Adapun data yang diperoleh dari Pokja Inklusif Dinas Pendidikan, data sekolah yang menjalankan program pendidikan Inklusif tahun ajaran 2019-2020 tergambar dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.1 Data Sekolah Dasar Inklusi Kab. Bandung Sumber Pokja Kab. Bandung(dalam https://portl.bandung.go.id )
Data  tabel  1.1  menyatakan  jumlah  PDBK  di  sekolah  penyelenggara  inklusi adalah 6,3 % dan rata-rata PDBK di dalam kelas umumnya hanya 3 peserta didik dalam satu kelasnya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Semua sekolah di Kab Bandung seharusnya sudah inklusi, sehingga ABK bisa mendaftar di seluruh sekolah dengan catatan  melampirkan  surat  rekomendasi  dari  tenaga  ahli  baik  psikolog,  dokter ataupun  GPK.  Namun  kenyataannya  tidaklah  seperti  itu,  sebagian  sekolah  masih belum  siap  menjalankan  regulasi  dengan  beberapa  alasan,  salah  satunya  kesiapan pendidik.
Salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), yaitu berorientasi kepada kebutuhan anak. Layanan lebih  ditekankan  kepada  layanan  individual.  Layanan  pendidikan  seperti  ini, sebetulnya penghargaan atas beragamnya yang dialami peserta didik yang memiliki kebutuhan  khusus.  Dengan  penyesuaian  pendekatan  kurikulum  yang  disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan  peserta  didik.  UU  No.  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional khususnya  Pasal  5  ayat  1:  “Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Di lapangan berbicara sebaliknya, kompetensi guru di sekolah inklusi ternyata masih rendah, karena itu maka memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah maupun pimpinan lembaga. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor penghambat  pada  tataran  praktis  implementasi  pendidikan  inklusif  di  Indonesia,
Kabupaten Jumlah   Sekolah Inklusi Prosentasi  Jumlah PDBK SD Kab. Bandung 520 311 56.94 % 1875
khususnya  di  Jawa  Barat  masih  mengalami  berbagai  kendala.  Permasalahan  yang terkait dengan PDBK antara lain: (a) kurikulum yang tepat dan proporsional untuk digunakan  sebagai  acuan  dalam  pembelajaran  serta  mengembangkan  kurikulum khusus;  (b)  kurangnya  GPK  yang  tersebar  di  sekolah  umum,  (c)  keterbatasan kemampuan  guru  dalam  melakukan  identifikasi  dan  asesmen;  (d)  keterbatasan sarana  dan  prasarana;  (d),  diskriminasi  dalam  pelayanan  pembelajaran,  dan  (e) kesulitan guru dalam penanganan PDBK.
Penulis temukan hal senada pada artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal yang berjudul: “Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusif di Sekolah Dasar” yang di  tulis  oleh  Rona  Fitria  pada  tahun  2012,  tepatnya  di  wilayah  Sumatera  Barat Indonesia yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: “Masih kurang maksimal dalam penerapan program layanan pendidikan khusus seperti dalam penyusunan PPI (program  pembelajaran  Individu)  pada  saat  implementasi  di  kelas  terkesan  masih dipaksakan  terhadap  beberapa  PDBK  dikarenakan  guru  tidak  memahami karakteristik  mereka.  Begitu  juga dengan  langkah  menemukan profil peserta didik melalui identifikasi dan asesmen masih belum dijalankan padahal langkah tersebut merupakan dasar untuk pembuatan PPI”.
Hal senada lain pun dikatakan oleh Haryono dalam jurnalnya yang terbit tahun 2015 yang berjudul:  “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah”, berdasarkan hasil penelitian jurnalnya disimpulkan: “(1) manajemen kesiswaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan: (i) proses penerimaan peserta didik baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK, (ii) proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan, dan (iii) lembar identifikasi dan asesmen ABK tidak tersedia di setiap sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif;  (2)  manajemen  kurikulum  pada pendidikan  inklusif  di  Provinsi  Jateng  dinilai  kurang.  Hal  ini  disebabkan:  (i) kurikulum  dikembangkan  dengan  model  modifikasi  pada  tataran  rancangan perangkat  pembelajaran  (silabus,  RPP,  dan  sistem  evaluasi),  (ii)  program pembelajaran individu (PPI) tidak diberikan kepada ABK, dan (iii) laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak disusun; (3) manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan  inklusif  di  Provinsi  Jateng  dinilai  kurang.  Hal  ini  disebabkan ketidakpahaman guru dalam  melaksanakan pendidikan  inklusif di sekolah reguler. Untuk itu, para guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan tentang pendidikan inklusif; (4) manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif di  Provinsi  Jateng dinilai  kurang,  hal  ini disebabkan penggunaan sarana-prasarana antara PDBK dan peserta didik normal tidak dibeda-bedakan”.
Mulat  (2015)  menambahkan:  “Pendidikan  inklusif  pada  hakekatnya  adalah bagaimana memahami segala kesulitan pendidikan yang dihadapi oleh PDBK, mereka mendapat  kesulitan  untuk  mengikuti  ketentuan  kurikulum  yang  ada.  Pendekatan pendidikan  inklusif  tidak  seharusnya  hanya  dari  sisi  akademik  saja,  namun  harus melihat  dari  sisi  aspek  perkembangan  psikologis  peserta  didik  yang  memiliki hambatan/kelainan. Saat ini sistem pendidikan itu sendiri mengalami kesenjangan dalam pendekatan kurikulum yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan PDBK, sarana  yang  belum  memadai,  guru  yang  belum  siap  melayani  sehingga  terkesan dipaksakan”.
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  jurnal  dan  artikel  di atas,  pada  umumnya lembaga  dan  guru  di  sekolah  inklusi  belum  siap  dalam  melakukan  implementasi pendidikan  inklusi  secara  menyeluruh.  Beberapa  faktor  penghambatnya  adalah ketidakpahaman  guru  dalam  mengidentifikasi  dan  asesmen  serta  pengembangan kurikulum  PDBK,  maka  hal  ini  akan  berdampak  dalam  memberikan  layanan pembelajaran. Guru bahkan tidak jarang memberikan label bagi para peserta didik tersebut dengan sebutan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya sebutan serta persepsi  yang  salah  maka  akhirnya  pemberian  layanan  pendidikan  pun  salah  atau kurang tepat sehingga akan merugikan dan akan berdampak terhadap pengembangan potensi dari PDBK sehingga menjadi kurang optimal.
Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menempatkan PDBK dalam kelas/sekolah reguler  dan  bukan  pula  sekedar  memasukkan  ABK  sebanyak  mungkin  dalam lingkungan  belajar  peserta  didik  normal.  Lebih  dari  itu,  pendidikan  inklusi  juga berkaitan dengan guru mampu mengenali nilai-nilai keanekaragaman peserta didik. Guru  merupakan  salah  satu  tokoh  penting  dalam  praktek  pendidikan  inklusi  di sekolah.  Karena guru  berinteraksi secara  langsung dengan para peserta didik,  baik peserta didik yang  berkebutuhan  khusus  maupun reguler.  Selain  itu, seorang guru juga harus memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk  mengukur tingkat  keberhasilan PDBK dalam mengikuti setiap materi pelajaran.
Dampak  kekeliruan  ini  seharusnya  menjadi  perhatian  semua  pihak,  karena pada  akhirnya  potensi  anak  bangsa  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik,  dan akhirnya negara akan menjadi dirugikan juga. Kesalahan dalam memberikan layanan kepada PDBK akibat ketidak tahuan guru, tidak dapat dianggap hal yang sepele. Oleh karenanya perlu adanya suatu manajemen mutu layanan pendidikan khusus, besar harapan  kelak  guru  dapat  memahami  keberadaan  PDBK  dan  dapat  memberikan. Sehingga pendidikan inklusi yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik, namun kenyataanya  tidak  berjalan  dengan  optimal  karena  kurangnya  dukungan  baik  dari pemerintah  setempat  diantaranya  dinas  pendidikan  maupun  dukungan  lembaga- lembaga yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif di lembaganya.
Namun saat ini realita di lapangan beberapa pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun internal bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi, khususnya  tentang  bagaimana  mengidentifikasi,  mengasesmen  serta  penanganan PDBK  tidak  konsisten  dilakukan,  bahkan  beberapa  sekolah  belum  pernah mendapatkan materi tersebut. Terkadang pelatihan hanya berlangsung beberapa jam saja dan tidak ada kelanjutannya, materi hanya bersifat umum karakteristik dan tidak spesifik. Akibatnya para guru yang bukan lulusan pendidikan khusus merasa kurang percaya diri dalam  menghadapi kasus-kasus PDBK yang harus ditanganinya di kelas.
Hasil  pelatihan  yang  tidak  memadai  mengakibatkan  kurang  siapnya  guru dalam  melakukan  identifikasi  dan  asesmen  PDBK  sehingga  terdapat  beberapa kendala  dalam  implementasi  asesmen  bagi  PDBK,  beberapa  kendala  tersebut diantaranya: “(1) tidak dilakukannya identifikasi dan asesmen PDBK, (3) guru tidak memahami cara melakukan identifikasi bagi PDBK, (3) asesmen masih berfokus dan mengacu kepada asesmen akademik dan kekhususan padahal yang diperlukan dalam mengidentifikasi PDBK adalah asesmen perkembangan, (4) dikarenakan tidak adanya identifikasi dan asesmen maka PDBK dalam penanganannya disamaratakan.
Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung Nur Fadlan, Miftahul Hadi, Herri Azhari, Yosal Iriantara, Usep Setiawan
Hal tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian, yang diantaranya hasil penelitian Suhendar (2018) yang  bahwa terdapat permasalahan di beberapa sekolah inklusi  kabupaten  Bandung  mengenai  kurangnya  pemahaman  guru  terhadap asesmen perkembangan sehingga mereka enggan melakukan asesmen dikarenakan kurangnya memahami konsep dan praktiknya. Adapun beberapa permasalahan hasil kesimpulan  penelitian  tersebut  diantaranya:  “(1)  pemahaman  guru  terhadap pendidikan inklusif dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih terbatas, (2)  layanan  pendidikan  terhadap  PDBK  belum  optimal,  diantaranya  seperti:  (i) kemampuan  guru  kurang  dalam  mengidentifikasi  dan  mengasesmen  PDBK,  (ii) implementasi layanan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus masih belum optimal, (iii) terdapat hambatan-hambatan dalam penanganan karena tidak adanya proses identifikasi dan asesmen pada PDBK, (iv) upaya mengatasi hambatan layanan pembelajaran  terhadap PDBK masih seadanya”
Hal  tersebut  sejalan  pula  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  dari  penelitian Indriani  pada  tahun  (2019)  yang  berjudul  “Manajemen  Program  Pelatihan  Guru Dalam    Penanganan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Melalui  Layanan  Pendidikan  Di Sekolah  Inklusif  Kabupaten  Bandung”  hasil  penelitian  terdahulu  tersebut menyatakan bahwa: salah satu kendala dalam kurang optimalnya pendidikan inklusi di Kabupaten Bandung,  antara lain: “(1) proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan,  (2)  ketidak  pahaman  guru  akan  pentingnya  melakukan  asesmen perkembangan bagi PDBK; (3) prosedur penerimaan PDBK tidak dilakukan, banyak sekolah  inklusi  yang  langsung  melakukan  kegiatan  akademik  tanpa  mengukur kedalaman akademik bagi PDBK. (4) pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusi bagi gurutidak terfasilitasi baik internal ataupun pemerintah”
Menyadari  pentingnya  layanan  khusus  di  atas,  maka  langkah  terbaik  yang dapat  ditempuh  adalah  membekali  para  guru  di  sekolah  regular  berbagai pengetahuan  tentang  layanan  pendidikan  dan  karakteristik  PDBK,  yang  saat  ini keilmuan bidang tersebut masih dikuasai oleh Guru Pendidikan khusus (GPK). Salah satu pengetahuan yang harus diajarkan kepada guru reguler adalah penanganan anak berkebutuhan  khusus,  dengan  pengetahuan  tersebut  melalui  pelatihan-pelatihan yang  diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah  setempat  maupun  lembaga  lainnya diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, sehingga guru  mampu  mengakomodasi  kurikulum  PDBK  yang  bertujuan  sebagai  layanan pembelajaran.
Dalam  mempersiapkan  tenaga  profesional  yang  dimaksud,  diperlukan tersedianya  dukungan  fasilitas  yang  memadai  diantaranya  penyediaan  pedoman penanganan PDBK yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari dan memperdalam pengetahuan dan keahlian tentang pelayanan pendidikan bagi PDBK. Dengan  layanan  birokrasi  pendidikan  inklusif  merupakan  salah  satu  jawaban terhadap  tantangan  pendidikan  saat  ini  dalam  mempelajari  dan  mengembangkan program pendidikan bagi PDBK. Pentingnya kerjasama birokrasi yang kuat dari mulai tatanan  makro  sampai  mikro,  hal  tersebut  harus  sejalan  dan  selaras  mengingat  di lapangan  pada  saat  implementasinya  baik  di  lembaga  yang  sudah  menerapkan pendidikan inklusig khususnya oleh para guru yang masih kurang pengetahuan dan pemahamannya  dalam  implementasi  asesmen  terutama  guru  yang  bukan  lulusan Pendidikan Khusus (Pkh).
Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung Nur Fadlan, Miftahul Hadi, Herri Azhari, Yosal Iriantara, Usep Setiawan

## KESIMPULAN
Salah  satu  adanya  pendidikan  di  negara  kita  adalah  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yaitu  seluruh  warga  negaranya.  Dengan  adanya  pendidikan diharapkan, semua akan mampu mengaktualisasi dirinya dalam masyarakat, mampu membangun  negaranya  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  lebih  maju.  Pendidikan  ini merupakan  hak  semua  warga  negaranya  tanpa  kecuali.  Hak  pendidikan  tidak membedakan  derajat,  kondisi  ekonomi  ataupun  kelainannya.  Semua  berhak memperoleh pendidikan yang  layak.  Semua  berhak  memperoleh pendidikan yang ada disekitarnya.
Pendidikan inklusi tidaklah sekedar menempatkan PDBK dalam kelas/sekolah reguler  dan  bukan  pula  sekedar  memasukkan  ABK  sebanyak  mungkin  dalam lingkungan  belajar  peserta  didik  normal.  Lebih  dari  itu,  pendidikan  inklusi  juga berkaitan dengan guru mampu mengenali nilai-nilai keanekaragaman peserta didik. Guru  merupakan  salah  satu  tokoh  penting  dalam  praktek  pendidikan  inklusi  di sekolah.  Karena guru  berinteraksi secara  langsung dengan para peserta didik,  baik peserta didik yang  berkebutuhan  khusus  maupun reguler.  Selain  itu, seorang guru juga harus memiliki peran yang vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai pada tahapan evaluasi untuk  mengukur tingkat  keberhasilan PDBK dalam mengikuti setiap materi pelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004. Buku Pedoman penyelenggaraan Inklusi Di sekolah
Fitria,  Rona.    (2012).  Proses  Pembelajaran  Dalam  Setting  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus/JUPEKHU: Vol 1, No 1.
Haryono, dkk. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan .Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015.
Indriani, Yulia (2019) Manajemen Program Pelatihan Guru Dalam  Penanganan Anak Berkebutuhan  Khusus  Melalui  Layanan  Pendidikan  Di  Sekolah  Inklusif Kabupaten Bandung . Tesis. Bandung: Universitas Islam Nusantara Kustawan,  Dedy  dan  Meimulyani,  Yani.  (2013).  Mengenal  Pendidikan  Khusus  Dan Pendidikan  Layanan  Khusus  Serta  Implementasinya.  Bandung:  PT.  Luxima Metro Media.
Mulat,  Tri.  (2015).  Sekolah  Inklusi:  Solusi  Pendidikan  Untuk  Anak  Berkebutuhan Khusus. Artikel.
Oliver, Richard l, 1996. Satisfaction: A Behavioral Perpective On The Consumer, The McGraw-Hill Companise, Inc : New York
Permendiknas  70  tahun  2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang memiliki Kelainan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis pelaporan kinerja Pokja Kab. Bandung dan Pokja Kota Bandung  https://portl.bandung.go.id Undang-undang  Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat
Pengembangan Indikator untuk Survey Kepuasan Publik Terhadap Birokrasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung Nur Fadlan, Miftahul Hadi, Herri Azhari, Yosal Iriantara, Usep Setiawan
Undang-undang no 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional di Indonesia Suhendar (2018) Pengembangan Program Layanan Pendidikan Khusus Dalam Setting Inklusif  Di  Sekolah  Ibnu  Sina  Kabupaten  Bandung .  Tesis:  Universitas Pendidikan Indonesia Tarmansyah. (2007). Inklusi Pendidikan Untuk Semua. Jakarta: Depdiknas
Volume 9, No. 1,  Maret 2023
P - ISSN : 2085 - 2487
Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam is published  by  the  Faculty  of  Islamic  Studies  Wiralodra University  Indonesia.  Focus  of  Risalah,  Jurnal Pendidikan  dan  Studi  Islam  is  on  publishing  original empirical  research  articles  and  theoretical  reviews  of Islamic  education  and  Islamic  Studies.  The  empirical research  includes  studies  on  the  implementation  of Islamic  education  in  educational  Islamic  institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al - Qur’an and Hadist.

## Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia www.faiunwir.ac.id

## https://jurnal.faiunwir.ac.id
E - ISSN : 2614 - 3275