## ANALASIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN KEUANGAN DI ACEH BARAT

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  efficiency  and effectiveness of financial management in Aceh Barat in the era of autonomy. In addition, from expenditure side the analysis of this study evaluate whether the district budget  of  Aceh  Barat  was  being  used  efficiently  and effectively.  The  data  used  were  secondary  data  from 2003  to  2012.  The  results  of  the  study  revealed  that Aceh  district  is  heavily  influenced  by  public investment,  economic  growth,  and  the  cost  of  tax collection.  The  level  of  budget  management  efficiency was  ranging  from  24.76%to  85.53%.  This  means  that the  budget  efficiency  in  the  district  was  somewhat efficient,  while  the  level  of  effectiveness  rangingfrom 96.32%to 117.78% which wasquite effective

## Alisman
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Email: alisman_utu@yahoo.co.id
Keywords: decentralization, financial management,district’s own revenue

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggung  jawaban Keuangan  Daerah  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  efesien,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  asas  keadilan  dan  kepatutan  dan  manfaat  untuk  masyarakat,  pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem    yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.
Dalam  membiayai  pembangunan  suatu  daerah,  daerah  juga  membutuhkan  dana  transper  dari  pusat melalui  dana  perimbangan  (DBH,  DAU  dan  DAK)  untuk  menggerakkan  roda  perekonomian  suatu daerah,  hal  ini  terlihat  dari  tahun-ketahun  mengalami  peningkatan  anggaran  terhadap  usulan  dana perimbangan  ke  pemerintah  pusat,  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  membiayai  pembangunan  terus meningkat di daerah Kabupaten Aceh Barat.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat,  serta  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  peran  pemerintah  adalah  sebagai  katalisator  dan  fasilitatator,  karena  pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator  dan  fasilitator  tentunya    membutuhkan  sarana  dan  fasilitas  pendukung  dalam  rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
Dalampemberian  otonomi  daerah  pemerintah  pusat  menjadikan  pendapatan  asli  daerah  sebagai kriteria  utama,  karena  pendapatan  daerah  dapat  menjadi  dasar  perencanaan  jangka  pendek  yang merupakan  pencerminan  dari  potensi  ekonomi  daerah.PendapatanAsliDaerahmerupakansalah  satu  tolok ukur  kemampuan  daerah  dalammenyelenggarakandanmewujudkan  OtonomiDaerah,disampingitujuga cerminan  dari  kemandirian  daerah.Pendapatan  Asli  Daerah  meskipun  dapat  menjadi  modal  utama  bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dari tahun ke tahun penerimaannya selalu mengalami peningkatan namun kondisinya belum memadai. Dimana salah satuaspek penting pelaksanaan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  adalahmasalahpengelolaankeuangan  daerahdanAnggaranPendapatanBelanja Daerah
Sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah,  PAD  juga  turut  berperan  dalam  menyumbang penerimaan  daerah  Kabupaten  Aceh  Barat,  namun  sumbangan  masih  relatif  kecil.  Rata-rata  kontribusi PAD  hanya  berkisar  3  persen  sampai  6.50  persen,  namun  dalam  pergerakannya  dari  tahun  2003-2012 penerimaan PAD relatif meningkat sehingga kotribusinya setiap tahun terhadap penerimaan daerah juga relatif  normal,  namun  demikian  dalam  membiayai  pengeluaran  daerah  secara  keseluruhan  Pendapatan Asli Daerah relatif masih rendah.
Tercatat sumbangan PAD dari tahun 2003-2012 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini terlihat dimana PAD terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.787.849.710 atau 3,06 persen dan yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar Rp. 591.654.620.478 atau 6,30 persen dari total penerimaan daerah Kabupaten Aceh Barat.
Dilihat  dari  perkembangan  dana  perimbangan  yang  di  transper  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah mengalami  peningkatan  secara  signifikan  setiap  tahun.  hal  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terus meningkat. hal ini dapat dilihat dimana total dana perimbangan pada tahun 2003 sebesar Rp.121.954.067 atau  85,22  persen  terhadap  total  pendapatan  daerah  dan  tahun  2012  sebesar  Rp.591.654.620.478  atau 86,47 persen.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang baik, hal ini Sesuai dengan Permendagri  Nomor 59  Tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa efesiensi  adalah  pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Devas (1989:17) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang  telah  dicapai  oleh  suatu  kerja  dengan  usaha  yang  dikeluarkan  untuk  mencapai  hasil  tersebut. Pendapatan ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan antara output dan input -nya berarti tingkat  efisiensi  semakin  tinggi.  Atau  disebut  juga  daya  guna,  yaitu  mengikut  bagian  dari  hasil  pajak
yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor atau instansi lain dalam pemungutan pajak.
Menurut  Osborne  dan  Gaebler  (1997:  389),  efisiensi  adalah  ukuran  berapa  banyak  biaya  yang dikeluarkan  untuk  masing-masing  unit output, sedangkan  efektivitas  adalah  ukuran  kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu.Ketika  mengukur  efektivitas  harus  diketahui  apakah  investasi  tersebut  dapat berguna.Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.
Pengertian  efektivitas  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  adalah    merupakan pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan,    yaitu  dengan  cara  membandingkan keluaran  dengan  hasil.    Sedangkan  secara  efektivitas    menunjukkan  pada  taraf  tercapainya  hasil,  atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa:  efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
Mardiasmo (2004: 134) menyatakan  bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan  atau  dikehendaki  melalui  penyelesaian  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila  telah mencapai tujuan, maka dapat dikatan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

## Konsep dan Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang diberikan kepada daerah otonom, seperti provinsi, kabupaten  dan  kota  untuk  mengelola  dan  mengurus  rumah  tangganyasendiri,      baik      pengelolaan sumber    daya      alam,      manusia      maupun  pemerintahan    kecuali  bidang-bidang  yang  masih  menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti : pertahanan keamanan, agama, moneter dan fiskal.
Perubahan yang fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan  daerah  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  22  dan    25  Tahun  1999  serta  Undang-undang Nomor   32 dan 33 Tahun 2004 adalah pada sistem pemerintahan. Perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang  luas  dan  nyata  dan  bertanggung    jawab  kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan diri secara kelembagaan,sumber daya manusia dan tehnologi dalam mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan dinamis.
Mardiasmo  (2000)    mengkaji  bahwa  dengan  adanya  dana  desentralisasi  akan  ber  implikasi  pada APBD  yaitu  pos  penerimaan  dengan  konsekuensi  menggelembungnya  jumlah  penerimaan  daerah, perubahan jumlah penerimaan tersebut harus diikuti dengan  pengeluaran keuangan daerah yang efesien dan efektif dan disertai dengan peningkatan sumber daya manusia, persoalan otonomi daerah tidak hanya berfokus  pada  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  tetapi  lebih  berfokus  pada  pemberian  wewenang pemerintah daerah untuk menentukan dan mengatur penggunaan dana-dana perimbangan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Barat  pada era  otonomi  daerah  yang  mencakup:  Kebijakan  keuangan  pemerintah  kabupaten  Aceh  Barat    dalam bidang  pendapatan  dan  dalam  bidang  belanja  daerah.  Untuk  menyiasati  beratnya  beban  anggaran, pemerintah  daerah  semestinya  bisa  menempuh  jalan  alternatif,  selain  intensifikasi  pungutan  yang cenderung  membebani  rakyat  dan  menjadi  disinsentif  bagi  perekonomian  daerah,  yaitu  (1)  efesiensi anggaran,  dan  (2)  revitalisasi  perusahaan  daerah.  Akan  tetapi  jika  keduanya  bukan  menjadi  prioritas pilihan kebijakan, maka pemerintah pasti mempunyai alasan lain. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keinginan kuat untuk melakukan efesiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Di samping itu, ada keengganan untuk merubah dari prilaku boros menjadi hemat.
Untuk  mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Barat pada  era  otonomi  daerah,  maka  digunakan  model  analisis  dengan  criteria  penilaian  berdasarkan  pada Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah.
Tabel 1 Efesiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100 % Ke atas 90 % - 100 % 80 % -  90 % 60 %  -  80 % Di bawah dari 60 % Tidak efesian Kurang efesien Cukup efisien Efisien
Sangat efisien
Sumber : PP Nomor 8 Tahun 2006
Tabel 2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 100 % Ke atas 90 % - 100 % 80 % -  90 % 60 %  -  80 % Di bawah dari 60 % Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sumber : PP Nomor 8 Tahun 2006
Pola  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  tingkat  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti berikut.
Tabel 3

## Rasio Kemandirian Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisifatif Tinggi 75 – 100 Delegatif
Sumber : PP Nomor 8 Tahun 2006
Sementara  itu,  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  mempengaruhiPendapatan AsliDaerah adalah :

## PAD = ao+a1 ISP+a2 PDRB+a3 UPPD+µ
dimana PAD adalah Pendapan Asli Daerah, ISP adalah Investasi Sektor Publik, PDRB    adalah Produk Domestik Regional Bruto, dan UPPD adalah Upah pungut pajak Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan APBD Kabupaten Aceh Barat
Perkembangan  APBD  di  Kabupaten    Aceh  Barat    tahun  anggaran  2003  sampai  dengan  tahun anggaran  2012  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Dilihat  dari  jumlah  APBD  Kabupaten  Aceh Barat  selalu  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2003  sebesar  Rp.160.188.855.484  juta, tahun 2004 sebesar Rp. 204.458.105.946 juta, tahun  2005 sebesar Rp. 221.895.038.950  juta, tahun 2006 sebesar Rp.  346.331.450.659 juta, tahun 2007 sebesar Rp. 401.234.658.048 juta, tahun 2008 sebesar Rp. 446.370.514.136  juta  sedangkan  tahun  2009  mengalami  penurunan    sebesar  Rp.433.403.217.824  juta.
Tahun  2010  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.491.498.861.256  tahun  2011  sebesar  Rp. 531.227.340.642 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 591.654.620.478.

## Efisiensi  Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  dari  aspek  pengelolaan  pendapatan  daerah  dan  pengeluaran  rutin Kabupaten Aceh Barat memperlihatkan tingkat pengelolaan yang  cukup efisien sampai dengan  sangat efisien.    Di  mana  rasio  sangat  efisien  terdapat  pada  tahun  2003  sampai  dengan  2006  sedangkan  dari tahun 2008 sampai dengan 2012 rasio efisiensinya adalah cukup efisien.
Bila dihubungkan dengan PP Nomor 8 tahun 2005. Kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah dari hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  persentase  efisiensi  keuangan  daerah  tergolong  dalam  katagori efisien  dan  cukup  efisien.  Katagori  efisien  terdapat  pada  tahun  2007,  tahun  2008,  tahun  2009,  tahun 2010, tahun 2011 dan tahun  2012. sedangkan katagori sangat efisien  terdapat pada tahun 2006, tahun 2005, tahun 2004 dan tahun 2003.

## Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Rasio  efektifitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  tertinggi  dicapai  pada tahun 2003 yaitu sebesar 117,78  persen namun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yakni di tahun 2004 menjadi 96,32 persen,  dimana rasio efektifitas tahun ini merupakan rasio terendah selama 10 tahun terakhir. Tahun 2005 menjadi 107,50 persen, tahun 2006  sebesar 99,97 persen, tahun  2007  adalah 95,62 persen , tahun  2008  sebesar 100,47 persen tahun 2009  99,43  persen,  tahun 2010 98,88 persen, tahun 2011 97,25 persen dan tahun 2012 menjadi 99,55 persen.
Bila dihubungkan dengan PP Nomor 8 tahun 2005.Kriteria efektifitas pengelolaan keuangan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase efektifitas keuangan daerah tergolong dalam katagori efektif dan  sangat  efektif.  Katagori  efektif    terdapat  pada  tahun  2012,  tahun  2011,  tahun  2010,  tahun    2009, tahun 2007, tahun  2006 dan tahun 2004. Sedangkan katagori sangat efektif  terdapat pada tahun 2003, tahun 2005 dan tahun 2008.

## Analisis Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Hubungan  antara  keuangan  pusat  dan  daerah    menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2003  –  2012 penerimaan  PAD  Kabupaten  Aceh  Barat  mengalami  fluktuasi.  Pada  tahun  2004  pertumbuhan  PAD mengalami  penurunan  sebesar  18,16  persen  dibandingkan  dengan    tahun  2003,  pada  tahun  2005 mengalami  peningkatan  pertumbuhan  sebesar    9,35  persen    pada  tahun  2006  terjadi  peningkatan pertumbuhan  sebesar  105,50  persen  dimana  pada  tahun  tersebut  peningkatan  cukup  tinggi.  pada  tahun 2007    pertumbuhannya  sebesar  45,98  persen.  sedangkan    pada  tahun  2008    terjadi  peningkatan pertumbuhan  PAD  sebesar    56,46  persen  dan  pada  tahun  2009  mengalami  penurunan  pertumbuhan sebesar  33,16  persen  dan  pada  tahun  2010  mengalami  peningkatan  pertumbuhan  PAD  sebesar  28,10 persen  dibandingkan  dengan  tahun  2009  pada  tahun  2011  mengalami  penurunan  pertumbuhan  PAD sebesar 13,29 persen. sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan pertumbuhan PAD sebesar 17,51 persen.
Adapun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya tidak menggalami  peningkatan  yang  signifikan,  dimana  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  selama  sepuluh  tahun terakhir rasio tertinggi terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar  6,35 persen, sedangkan rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatn terendah terdapat pada tahun 2004 yaitu sebesar 2,70 persen.
Dengan  rendahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  mengakibatkan  masih  besarnya tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Adapun  rasio  hubungan  keuangan  pusat  dan daerah ( rasio kemandirian ) adalah lebih kecil dari 25 persen maka pola hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam katagori pola hubungan instruktif.
Rendahnya Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena kurang berperannya perusahaan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan sehingga berpengaruh terhadap sumber penerimaan pendapatan daerah.  Tingginya  derajat  sentralisasi  dalam  bidang  perpajakan,  walaupun  pajak  daerah  kendati jumlahnya  cukup  beragam  namun  hanya  sedikit  yang  bisa  diandalkan  sebagai  sumber  pendapatan. Alasan praktis dimana ada kehawatiran bahwa apabila daerah memiliki sumber pendapatan yang tinggi akan  mendorong  disintegrasi  bangsa  dan  yang  terakhir  adalah  karena  pola  pemberian  subsidi  dari
pemerintah  pusat  yang  hanya  sedikit  memberi  kewenangan  kepada  daerah  untuk  merencanakan pembangunan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan  tolok  ukur  terpenting  bagi  kemampuan  daerah  dalam  menyelenggarakan  dan  mewujudkan otonomi daerah dan dapat dipandang sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat.

## Hasil Analisis Data
Hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  perhitungan  Regresi  Linear  Berganda Ordinary  Least Square /OLS menghasilkan persamaan sebagai berikut:

## PAD = -7E009 + 0.219ISP + 3101.602PDRB + 0.508UPPD
Hasil analisis data menunjukkan bahwa invesatsi sektor publik, PDRB dan upah pungut pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat.
Koefisien regresi investasi sector publik sebesar 0.219 menunjukkan bahwa variabel invesatasi sector publik  berpengaruh  terhadap  Penadapatan  Asli  Daerah  dikabupaten  Aceh  Barat.  Hal  ini  menjelaskan bahwa semakin tinggi investasi sector publik, maka akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Atau dengan kata lain setiap bertambah 1 juta investasi sector publik maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahsebesar  0.219 juta.
Koefisien  regresi  PDRB  sebesar  3101.602    menunjukkan  bahwa  variabel  PDRB    berpengaruh terhadap Penadapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar jumlah  PDRB  Aceh  Barat  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya  Penadapatan  Asli  Daerah.  Atau dengan kata lain setiap bertambah 1 juta PDRB maka akan meningkatkan PADsebesar  3101.602 juta.
Koefisien regresi Upah pungut pajak daerah sebesar 0.508 menunjukkan bahwa variabel upah pungut pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  semakin  besar  Upah  pungut  pajak  daerah    yang  diperoleh    maka  akan  berdampak pada meningkatnya PAD.  Atau dengan kata lain setiap bertambah 1 juta upah pungut pajak daerah maka akan meningkatkan PADsebesar  0.508 juta.
Hasil R square bernilai 0.897. Artinya bahwa besarnya pengaruh Invesatsi Sektor Publik, PDRB dan Upah  Pungut  Pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  sebesar  89,7  persen  dan  sisanya sebesar  1,3  persen  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di  luar  model  ini.  Dengan  demikian  dapat  dijelaskan bahwa  Penadapatan  Asli  Daerah  untuk  melaksanakan  roda  pemerintahan  sangat  tergantung  dari danaInvesatsi Sektor Pajak, PDRB dan Upah Pungut Pajak Daerah.
Hasil  output  regresi  menunjukkan  nilai  F  hitung  sebesar  27.255  (27.255>1.895)  dengan  angka signifikansi  sebesar  0.01(  0.01<  0.05  )  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ke  tiga  variabel  independen yaitu Invesatasi Sektor Publik, PDRB dan Upah Pungut Pajak Daerah berpengaruh secara bersama–sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran  daerah diperoleh bahwa APBD Aceh Barat digunakan cuku efisien dan efektif.Meskipun tingkat ketergantugan dengan pemerintah pusat masih cukup tingi.
Seluruh variabel independen yang digunakan dalam studi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.Selain itu, arah hubungannya adalah positif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitianini,  maka  saran-saran yang  dapat  diajukan  disini  antara  lain:Diharapkan  Pemerintah  Aceh  Barat  dapat  meningkatkan tingkatefisiensidanefektivitas  d a l a m   pengelolaankeuangandaerahdi  Kabupaten  Aceh  Barat.  Dan juga untuk  dapat  mengali  sumber-sumber  ekonomi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sehingga tidak hanya mengandalkan sumber dari Invesatsi sector public, PDRB dan Upah pungut pajak daerah  saja.Dengan  adanya  perhitungan  analisis  pendapatan  dan  belanja  daerah,  yang  telah  dianalisis oleh  penulis,  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  lebih  melaksanakan  anggaran  secara  efisien,  efektif dan  ekonomis.  Dengan  adanya  perhitungan  rasio  keuangan  daerah  yang  telah  dianalisis  penulis diharapakan  pemerintah  daerah  dapat  lebih  memperhatikan  kecendrungan  yang  terjadi  sebagai  bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan pada waktu dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Dalam  Negeri  RI,  1997,’Kepetusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900.327.1996  tentang PedomanPenilaiandan Kinerja Keuangan.
Devas,  1998,’KeuanganDaerahdalamRangkaPelaksanaanOtonomiDaerah  yang  Nyata  dan  Bertanggung Jawab’,Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta
Darise, Nurlan, 2009,’Pengelolaan Keuangan Daerah’, Penerbit PT. Indeks, Jakarta
Insukindro,Mardiasmo, Widayati. W, Jaya.W.K,Puwanto.B.M,Halim.A, Suprihanto.  J,  Purnomo.  A.B., 1994,’Peran  dan  Pengelolaan  Keuangan Daerahdalam UsahaPeningkatanPAD’, Laporan Penelitian, KKD, FE- UGM, Yogyakarta.
Jaya,Kirana,  Wihana,  1999,’Analisis  Potensi  Keuangan  Daerah,  Pendekatan  Makro’,  PPPEB  UGM Yogyakarta.
Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice, 1996,’ Public Sector Accounting ’, Pitman Publishing, London
Kuncoro,  M,  1995,’  Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia:  Dilema  Otonomi  dan  Ketergantungan’,  Prisma No.4, 3 –17.
Mamesah.D.J.,1995,’Sistem Administrasi Keuangan Daerah’,PT.GramediaPustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo,2000,’ParadigmaBaru  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  untuk  Menyongsong  Pelaksanaan otonomiDaerah 2001’,Seminar  Isu  terakhir Menjelang Pelaksanaan    Otonomi    Daerah Tahun    2001,HIMMEP, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2001,’Desentralisasi    Sistem    dan    Desentralisasi      Fiskal’,FakultasEkonomi  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2000  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Peraturan    Pemerintah    Republik    Indonesia    Nomor    105    tahun    2000    tentangPengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor22tahun1999tentang  PemerintahanDaerah  Dirjen  PUOD. Jakarta.
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor25tahun1999tentangPerimbanganKeuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah.Dirjen PUOD Jakarta.
Widodo, Hg.Triyanto, 1990,’ Indikator Ekonomi’,CetakanKesembilan,Kanisius, Yogyakarta.