Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 1074 – 1084

## ANALISIS PEMANFAATAN PENDAPATAN DESA TERHADAP CAPAIAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Oleh: Hermansyah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Email: hermansyah1872@grand.unri.ac.id
Syapsan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
Hendro Ekwarso
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
.Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effectiveness  of  utilization, influence  and  determine  the  pattern  of  village  income  management  in Kuantan  Singingi  Regency,  the  efforts  and  strategies  undertaken  to increase  village  income  in  Kuantan  Singingi  Regency.  Data  Collection Techniques:  Documentation.  Methods  of  Data  Analysis  using  multiple linear regression analysis. The results show that the very effective PADesa of Kuantan  Singingi Regency is caused by the realization of  PADesa of Kuantan Singingi Regency which tends to reach the target and continues to  increase.  The  cause  of  the  realization  of  the  Aid  Fund  and  Revenue Sharing  Fund never reaching  the target  of  realizing  village income was caused  by  several  factors,  the  influence  of  village  income  on  the achievement of the developing village index showed a significant 0.23 > 0.05, that Fcount > Ftable i.e. Fcount 0.23 > Ftable 0.05. Efforts made to increase the realization of aid funds and profit-sharing funds in Kuantan Singingi Regency included making several breakthroughs through several innovations but the efforts made were unable to increase the realization of aid funds and profit-sharing funds, this was due to the efforts made by planning  ,  implementation,  accountability  and  reporting,  the  Kuantan Singingi  Regency  government  can  provide  rewards  and  sanctions  if the realization targets that have been set are not achieved.
Keyword : PADesa,  Aid  Fund,  Profit Sharing Fund, IDM
1. PENDAHULUAN
Pembangunan
nasional bertujuan mewujudkan  tujuan  negara  sebagaimana  yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial.  Pada  hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan  sistem  sosial  secara  total  sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan  aspirasi  individu  dan  kelompok- kelompok sosial dalam sistem itu dalam Todaro & Smith:2011.
Pembangunan  pedesaan  memberi  arti
penting dalam usaha untuk mengurangi  berbagai kesenjangan  pendapatan,  kesenjangan  kaya dan  miskin, kesenjangan  desa  dan  kota.  Pada saat  ini  perekonomian  daerah  yang  semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi  desa  dalam  hal  pembangunan  desa,  dan sesuai  dengan  rencana  strategi  dan  kbijakan pembangunan Indonesia  yang  menjadikan pembangunan  pedesaan  sebagai prioritas  utama. Dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan  maka  desa  memerlukan  sumber pendapatan  desa.  Pemerintah  terus  berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  secara sendiri  atau  otonomi  dengan  mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa.
Dana  desa  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara  yang diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa).  Alokasi  dana  desa  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomo  37  tahun  2007 tentang  Pedoman  pengelolaan  keuangan  desa adalah  sebesar  30%  untuk  belanja  aparatur  dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70%  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat, yang  meliputi  biaya  perbaikan  sarana  publik dalam  skala  kecil,  penyertaan  modal  usaha masyarakat  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES), biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan  sebagainya.
Desa  adalah  pelopor  sistem  demokrasi yang  memiliki  otonomi  penuh  dan  berdaulat penuh,  serta  memiliki  norma  sosialnya  sendiri. Desa  sebagai  daerah  otonom  diberikan  hak khusus,  seperti  pengelolaan  anggaran  desa (Iqsan,  2016).  Menurut  Virgie  et  al.  (2013), pengelolaan  keuangan  desa  berupa  kebijakan desa dan  anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).  Desa  dan  komposisinya  akan berubah dari waktu ke waktu di bawah pengaruh kekuatan internal dan eksternal. Pemerintah desa, tokoh  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan lainnya  akan selalu berusaha mencari kesesuaian antara  kedua  kekuatan  tersebut  agar  dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Pembagunan Desa, sesuai yang
diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat  desa serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui:  (1) penyediaan  kebutuhan  dasar;  (2)  pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi  lokal;  dan  (4)  pemanfaatan  SDA- Lingkungan secara  keberlanjutan. Untuk mencapai  tujuan  pembangunan  desa  dilakukan melalui  pendekatan  “membangun  desa”  dan “desa membangun”.
Dengan  jumlah  desa  yang  mencapai 73.670  di  tahun  2019,  sangat wajar  jika pembangunan  yang  terjadi  di  desa  merupakan dasar  dari  pembangunan  nasional.  Berbagai program  pembangunan  berkelanjutan  dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa.  Pembangunan  masyarakat  desa  pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan  pertumbuhan  dan  peningkatan  untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat  kualitatif  terhadap  pola  hidup  warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia  (kecerdasan)  dan    kesadaran bermasyarakat dan bernegara.
Sedangkan  dari  sisi  masyarakatnya, berhak  memperoleh  informasi  dari  Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa,  memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan  aspirasi,  saran,  dan  pendapat lisan  atau  tertulis  secara  bertanggung  jawab tentang  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah desa, pelaksaanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa (pasal 680).
Tabel 1. Rincian Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 – 2021  Dalam Jutaan (Rp)
JENIS DANA TAHUN 2016 - 2021 Total TERMIN 1 TERMIN 2 TERMIN 3 Dana Desa (DD) 954.037 1.908.075 1.908.075 4.770.187 Alokasi Dana Desa (ADD) 388.716 388.716 194.358 971.790 Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)  87.732 877.327 43.866 1.008.925 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) - - - - JUMLAH 1.430.485 3.174.118 2.146.299 6.750.902 Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Desa 2016 – 2021 Dalam Jutaan (Rp)
JENIS DANA TAHUN 2016 - 2021 Total TERMIN 1 TERMIN 2 TERMIN  3 Dana Desa (DD) 194.358 388.716 388.716 971.790 Alokasi Dana Desa (ADD) 182.678 182.678 91.339 456.695 Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (BHPDRD) 11.588 11.588 5.794 28.970 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) - - - - JUMLAH 388.624 582.982 485.849  1.457.455 Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021
Dana desa yang disalurkan mengalami peningkatan secara terus menerus, desa berbeda dengan  kota  yang  dinilai  lebih  maju  dan berkembang.  desa  memiliki  permasalahan  yang lebih  besar.  Mulai  dari  kemiskinan  yang  lebih tinggi,  kesehatan  yang  rendah,  konsumsi masyarakat  rendah,  SDM  rendah,  sarana  dan prasarana  yang  lebih  sulit  dibandingkan  kota, dan  tingkat  pendidikan  rendah.  Saat  ini  di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%)  Desa  Tertinggal.  Permasalahan  yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan  di  desa.  Pembangunan  yang dilakukan seharusnya  tidak  hanya  terletak  pada kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Tujuan dari esai ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan tampaknya  menjadi  hal  yang  menjanjikan. Dalam  pembangunan  berkelanjutan,  aspek pembangunan  bukan  hanya  mengarah  pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat  di  masa  depan.  Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek  yang ada  di  masyarakat  juga  masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  Pasal  78  (1),  pembangunan  desa,  yaitu peningkatan  pelayanan  dasar, pembangunan  dan pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan, pengembangan  ekonomi  pertanian  berskala produktif,  pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi  tepat  guna,  dan  peningkatan  kualitas ketertiban dan ketenteraman  masyarakat desa.
Tujuan  pembangunan  desa  adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan potensi ekonomi  lokal  dan  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan,  dan  kegotong  royongan  guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.
Konsep  Indeks  Desa  Maju  (IDM) sendiri  kemudian  dijelaskan  dalam  Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (PermendesPDTT) Nomor  2  Tahun  2016  tentang  pola  dan  peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3  disebutkan  bahwa  konsep  IDM  terintegrasi dari  beberapa  kategori  di  dalamnya  yang meiputi:  Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE),
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan  Sosial  (IKS).  Dari  ketiga  faktor tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan  suatu  desa.  Dalam  regulasi  desa sendiri  UU  No.  6  Tahun  2014  juga  telah memberikan  sebuah  stimulus  dan  mendukung percepatan  agenda pembangunan  desa  (STIT et al ., 2018).
Satu  sisi  memiliki  dampak  positif untuk menjadikan desa berkembang dan bersaing namun,  disisi  lain  menjadikan  itu  sebagai penghambat utama dalam pembangunan di desa. Melalui  kewenangan  Desa  tersebut  diharapkan desa  dapat  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  membangun masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera (Noverman Y : 2018). Dalam rangka mendukung kewenangan  besar  yang  di  berikan  kepada  desa untuk  mewujudkan akselerasi  pemerataan pembangunan  maka  di  butuhkan  sumber keuangan  sebagai  operasionalisasinya.  Menurut Wasistiono konsekwensi  logis dari kewenangan dan  otonomi  desa  tersebut  adalah  tersedianya dana atau  keuangan  yang  cukup  untuk mendukung otonomi Desa (Afriyanni : 2020).
Pemerintah  melalui  Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  khususnya pasal 72 ayat  (2) menetapkan  sumber  keuangan yang  menjadi  pendapatan  Desa  adalah  sebagai berikut:  a.  Pendapatan  Asli  Daerah;  b.Alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara;  c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;  d.  Alokasi  Dana  Desa;  e. Bantuan  Keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan APBD Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan  Yang  Tidak  Mengikat  dari  Pihak Ketiga; g. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah; h.Untuk  mewujudkan  pembangunan  desa  yang terencana,  maka  pemerintah  desa  dan  seluruh elemen  masyarakat  harus  terlibat  dalam  proses perencanaan  pembangunan,  bentuk  proses perencanaan  pembangunan  seperti  membuat Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  Desa  dan  Rencana  Kerja  Tahunan (RKT) (Rudi, 2003).
Setiap desa tersebut diberikan kewenangan  dan  sumber  dana  yang  memadai agar dapat menyelenggarakan pembangunan dan mengelola  serta menggali  potensi  yang dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  telah menggulirkan  dana  desa  sebagai  stimulus
pembangunan  secara  adil  dan  merata  dalam pembangunan (Marihot,  2017). Berkenaan dengan  otonomi  maksud  pemberian  dana  desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang  untuk  mendorong  dalam membiayai program  dana  desa  yang  ditunjang  dengan partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat dalam  melaksanakan  pembangunan  sarana  dan prasaran dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  pasal  19 digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat  dan  kemasyarakatan.  Pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat merupakan prioritas  dalam  penggunaan  Dana  Desa.  Dana Desa  dari  APBN  sesuai  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2015  dialokasikan  ke Kabupaten  berdasarkan  jumlah  desa  yang  ada dengan  dibagi  90%  secara  merata  dan  10% secara  proporsional  dengan  bobot  30%  jumlah penduduk,  20%  luas  wilayah  dan  50%  angka kemiskinan.  Berdasarakan  Peraturan  Menteri Desa,Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  2  tahun  2016  tentang Indeks  Desa  Membangun.  Yang  disusun  untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan  desa  tertinggal  dan  peningkatan desa mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah : a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;  dan  b.  menyediakan  data  dan  informasi dasar bagi pembangunan Desa.
Secara  umum  Pedoman  IDM  disusun untuk  memberikan  panduan  kepada  pemerintah pusat,  daerah,  dan  desa  dalam  memanfaatkan data dan informasi IDM sebagai salah satu basis dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  serta
pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan  desa (PermenDesa, 2016). Tujuan khusus penyusunan IDM  adalah  agar  bisa  digunakan  sebagai  basis data ( base line ) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan  kemandirian desa, salah satu input (focus) dalam merumuskan isu-isu  strategis  dan  permasalahan  utama  yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa,  masukan  dalam  perumusan targeting  (sasaran  lokasi)  terkait  dengan  target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan  desa  guna  efektifitas  capaian sasaran pembangunan  nasional.
Terkait  dengan  pembangunan  desa, dana  desa  ditujukan  untuk  mewujudkan kemandirian  desa salah  satunya  melalui pengentasan  desa  tertinggal,  IDM  tersebut menjadi  salah  satu  pedoman  penyusunan prioritas  penggunaan  dana  desa (PermenDesa, 2016). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan  oleh  pihak  Kementerian  Keuangan tiga  tahun  pelaksanaanya  terhadap  desa  yang menerima  dana  desa  di  Indonesia,  dana  desa terbukti  telah  menghasilkan  sarana/prasarana yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  antara  lain terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa,  914  ribu  meter  jembatan,  22.616  unit sambungan  air  bersih,  2.201  unit  sumur,  3.106 pasar  desa,  103.405  unit  drainase  dan  irigasi, 10.964  unit  posyandu  dan  1.338  unit  embung (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2017b).
Untuk melihat realisasi pendapatan desa di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dapat  dilihat  di tabel berikut ini :

## Tabel 3. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016 – 2021 (dalam jutaan)
No Pendapatan Desa Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 PADesa 1.844,00 1.912,00 2.552,00 3.070,00 5.540,00 6.052,00 2 Dana Bantuan (DD dan ADD) 156.718,00  220.754,00  221.295,00  220.915,00  218.489,00  202.252,00 3 Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP) 7.257,00 6.682,00 26.557,00 47.502,00 23.883,00 25.896,00 Jumlah 165.820,00  229.349,00  250.405,00  271.488,00  247.913,00  234.201,00 Sumber : DinsosPMD Kuantan Singingi, 2021
Dari  tabel  3,  dapat  dilihat  realisasi pendapatan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana realisasi setiap pendapatan desa mengalami  fluaktuasi,  baik  Dana  Bantuan (DD/ADD), Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP).
Adapun  kategori  status  perkembangan  desa menurut IDM tahun 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten  Kuantan  Singingi  bisa  lihat  di  tabel berikut ini:

## Tabel  4 .   Perkembangan  Desa  menurut  IDM  Tahun  2016  –  2021  di Kabupaten  Kuantan Singingi
No Klasifikasi 2016 2017 2018 2019 2020  2021 Rata- rata (%) 1 Mandiri 0 0 0 0 1 3 0,7 2 Maju 0 3 3 10 22 38 12,7 3 Berkembang 26 47 48 107 136 157 86,7 4 Tertinggal 117 134 133 97 59 20 93,3 5 Sangat Tertinggal 75 34 34 4 0 0 24,7 Jumlah 218 Sumber : DinsosPMD Kuantan Singingi, 2021
Dari  tabel  4,  dapat  dilihat  status  desa  per kecamatan  di Kabupaten  Kuantan  Singingi, dimana  pada  tahun  2016  terdapat  desa  sangat tertinggal  sebanyak  75  desa,  desa  tertinggal sebanyak 117 desa, desa berkembang sebanyak 26 desa, sedangkan desa maju dan desa mandiri tidak ada  sama  sekali.  Sampai  tahun  2021  terdapatdesa mandiri  sebanyak  3  desa,  desa  maju  sebanyak  38 desa,  desa  berkembang  sebanyak  157  desa,  desa tertinggal sebanyak 20 desa sedangkan desa sangat tertinggal tidak ada lagi.

## 1. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Adapun  data  yang  diambil penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang  berasal  dari  publikasi-publikasi  resmi, seperti:  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  sumber- sumber  lainnya  yang  dipublikasikan  serta  hasil penelitian  resmi  lainnya.  Adapun  data  yg diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  PADes, Dana  Bantuan  (DD/ADD),  Dana  Bagi  Hasil (BHPDRD/BKPP)  dan  Indeks  Desa  Membangun (IDM) di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisa  Efektivitas  Pemanfaatan  Pendapatan Desa Untuk Capaian Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut  Mahmudi  (2010)  efektivitas  merupakan hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau sasaran  yang  harus  dicapai.  Dikatakan  efektif apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan sasaran  akhir  kebijakan  sedangkan  menurut  Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan  retribusi  daerah,  sehingga  dapat digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  dalam melakukan pungutan analisis efektivitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat dirumuskan sebagai berikut :
Efektivitas  =  Realisasi  Retribusi  Daerah  x  100% Target Retribusi Daerah Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat  output, kebijakan  dan  prosedur  dari  organisasi.  Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini: Tabel 5. Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Kinerja 100% keatas Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Dibawah dari 60% Tidak Efektif Sumber : Beni Pekei, 2016
Dimana  tiap-tiap  desa  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  mendapatkan pendapatan desa yang terdiri dari : PADesa, Dana Bantuan (DD/ADD), Dana Bagi Hasil ( BHPDRD/BKPP).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dirincikan sebagai berikut:
Analisa  Efektifitas  Pendapatan  Desa  (Baik
berupa Dana Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah  serta  Dana  Bagi  Hasil  Keuangan Pemerintah  Provinsi / Kabupaten) di Kabupaten Kuantan Singingi
Dari  analisa  pendapatan  desa  yang tergabung  dapat  dijelaskan  dari  masing- masing pendapatan desa
yaitu :

## Analisa efektifitas PADesa Tabel 6. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun 2016-2021
Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 1.844.872.730,00 1.844.872.730,00 100,00 Sangat Efektif 2017 1.912.564.819,00 1.912.564.819,00 100,00 Sangat Efektif 2018 2.552.442.178,00 2.552.442.178,00 100,00 Sangat Efektif 2019 3.070.491.911,00 3.070.491.911,00 100,00 Sangat Efektif 2020 5.540.008.749,00 5.540.008.749,00 100,00 Sangat Efektif 2021 6.052.018.676,00 6.052.018.676,00 100,00 Sangat Efektif
Sumbe r : Dinsos PMD Kuansing, 2021 Dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) tabel diatas  dapat  jelaskan,  bahwa  antara  pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas
Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa)  menunjukkan sangat efektif pada tiap tahunnya.
1. Analisa efektifitas Dana Bantuan (DD/ADD) Tabel 7. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 912.736.981.124,00 156.718.405.103,00 17,17 Tidak Efektif 2017 946.943.786.524,00 220.754.150.317,00 23,31 Tidak Efektif 2018 935.232.594.124,00 221.295.755.300,00 23,66 Tidak Efektif 2019 954.073.559.724,00 220.915.333.115,00 23,15 Tidak Efektif 2020 957.371.504.124,00 218.489.966.845,00 22,82 Tidak Efektif 2021 958.124.422.124,00 202.252.911.600,00 21,11 Tidak Efektif Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021 Dari  Dana  Desa  (DD)  dan  Alokasi  Dana
Desa  (ADD)  tabel  diatas  dapat  jelaskan,  bahwa antara  pagu  anggaran  dan  realisasi,  dimana
analisa efektifitas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  digabungkan  menunjukkan tidak efektif pada tiap tahunnya.
2. Analisa efektifitas Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP)
Tabel  8.  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (BHPDRD)  dan  Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 37.375.124.498,81 7.257.208.756,00 19,42 Tidak Efektif 2017 32.117.060.850,06 6.682.514.000,00 20,81 Tidak Efektif 2018 54.001.529.122,73 26.557.431.918,17 49,18 Tidak Efektif 2019 76.674.370.119,43 47.502.428.230,00 61,95 Kurang Efektif 2020 57.554.282.300,00 23.883.105.400,00 41,50 Tidak Efektif 2021 70.416.840.225,00 25.896.648.022,50 36,78 Tidak Efektif Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021
Dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (BHPDRD)  dan  Batuan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  (BKPP)  tabel diatas  dapat  jelaskan,  bahwa  antara  pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (BHPDRD)  dan  Batuan  Keuangan  Pemerintah Provinsi  (BKPP)  digabungkan  menunjukkan kurang efektif pada tahun 2019, sedangkan tahun lainnya tidak efektif.
Pola Pengelolaan Pendapatan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi. Manajemen pengelolaan dana desa
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan, Pertanggungjawaban atau
pelaporan. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang  tidak  terpisahkan  dari  APBDesa,  bantuan pemerintah  pusat  dan  bantuan  pemerintah daerah.

## A. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  dana  desa diawali  dengan  musyawarah  desa  yang  dihadiri oleh  Kepala  Desa  beserta  perangkat  desa  dan Ketua BPD beserta anggotanya, untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan  desa yang diperoleh dari masing- masing  lingkungan  tiap  RT  berdasarkan  skala
prioritas  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  untuk penyusunan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)
dan persetujuan oleh BPD mengenai Rancanagan  Peraturan  Desa tentang APBDesa. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepada  desa  kepada  camat  dengan  dilampiri Rencana Anggaran Biaya untuk dievaluasi Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan  atau  tiga  termin,  yaitu  tahap  pertama
sebesar  40  %  dari  jumlah  Alokasi  Dana  Desa (ADD),  kemudiaan  tahap  kedua  sebesar  40  dan yang terakhir sejumlah 20%.

## B. Pelaksanaan
Dalam  menjalankan  program-program tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari  keuangan atau  dana  yang  tersedia.  Realisasi  pendapatan desa di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Realisisai Pendapatan desa Tahun 2016-2021 No Jenis Pendapatan desa Jumlah (Rupiah) Total Pendapatan Desa (%) 1 PADesa 20.972.399.063,00 1.50 2 Dana  Bantuan  (Dana  Desa  dan Alokasi Dana Desa) 1.240.426.522.280,00 88.65 3 Dana Bagi Hasil (BHPDRD dan BKPP) 137.779.336.326,67 9.85 Jumlah 1.399.178.257.669,67 100 Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat persentase  pendapatan  desa  terbesar  bersumber dari Dana Bantuan (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)  sebesar  88,65%  dan  Dana  Bagi  Hasil (BHPDRD  dan  BKPP)  sebesar  9,85%.  Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, maka dari dana yang tersedia tersebut akan dialokasikan  untuk  belanja  desa  yaitu  untuk penyelenggaraan  pemerintahan,  pemberdayaan masyarakat,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pelaksanaan pembangunan fisik.

## C. Pengawasan
Pada  tahapan  pengawasan  pengelolaan dana desa, sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan  telah  dilaksanakan  oleh  Tim Fasilitasi  di  tiap  kecamatan  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  dilakukan  setiap  termin penerimaan  pendapatan  desa. selain  itu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari kecamatan dan kabupaten, tetapi pemerintah desa juga  melibatkan  peran  serta  dan  partisipasi masyarakat  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan  musyawarah  dengan  perangkat desa,  pemuka  desa  dan  masyarakat  sehingga dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  desa dan  sekaligus  sebagai  pengawasan  dalam pengelolaan keuangan desa.

## D. Pertanggungjawaban
Pada tahapan pertanggungjawaban Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  setiap  akhir tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban dimaksud,  disampaikan  paling  lambat  3  (tiga) bulan  setiap  tahun  anggaran  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Peraturan  Desa  disertai dengan : a. Laporan Keuangan (laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan); b. Laporan realisasi kegiatan.
Laporan  Pertanggungjawaban  merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  akhir  tahun  anggaran. Laporan  pertanggungjawaban  di  informasikan kepada  masyarakat  melalui  media  informasi yang  memuat  antara  lain:  a)  laporan  realisasi APBDesa;  b)  Laporan  Realisasi  Kegiatan;  c) Kegiatan yang dilaksanakan.  Pembahasan Analisa  Efektifitas  Pendapatan  Desa  baik Dana  Bantuan  (DD/ADD)  dan  Dana  Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP) di Kabupaten

## Kuantan Singingi
Dari  analisa  pendapatan  desa  yang tergabung  dapat  dijelaskan  dari  masing- masing pendapatan desa yaitu :
1. Analisa efektifitas PADesa
Tabel 9. Anggaran dan Realisisai Pendapatan desa Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 1.844.872.730,00 1.844.872.730,00 100,00 Sangat Efektif 2017 1.912.564.819,00 1.912.564.819,00 100,00 Sangat Efektif 2018 2.552.442.178,00 2.552.442.178,00 100,00 Sangat Efektif 2019 3.070.491.911,00 3.070.491.911,00 100,00 Sangat Efektif 2020 5.540.008.749,00 5.540.008.749,00 100,00 Sangat Efektif 2021 6.052.018.676,00 6.052.018.676,00 100,00 Sangat Efektif
Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021 Dari  tabel  PADesa  diatas  dapat  jelaskan, bahwa  tingkat  efektifitas  dipengaruhi  oleh keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  mengelola
Pendapatan  Asli  Desa  dan  memaksimalkan mengali  potensi-potensi  yang  ada  pada  masing- masing desa.
2. Analisa efektifitas Dana Bantuan (DD/ADD)
Tabel 10 . Anggaran dan Realisasi  Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 912.736.981.124,00 156.718.405.103,00 17,17 Tidak Efektif 2017 946.943.786.524,00 220.754.150.317,00 23,31 Tidak Efektif 2018 935.232.594.124,00 221.295.755.300,00 23,66 Tidak Efektif 2019 954.073.559.724,00 220.915.333.115,00 23,15 Tidak Efektif 2020 957.371.504.124,00 218.489.966.845,00 22,82 Tidak Efektif 2021 958.124.422.124,00 202.252.911.600,00 21,11 Tidak Efektif
Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021 Dari  tabel  Dana  Desa  diatas  dapat jelaskan,  bahwa  tingkat  efektifitas  dipengaruhi oleh  keberhasilan  pemerintah  desa  dalam mengelola  Dana  Desa  dan  memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
Kategori  tidak  efektif  dapat  berubah  setiap tahunnya  tergantung  desa  mengatur  pola
keuangan  desanya  masing-masing.  Manfaat analisis  efektifitas  pengelolaan  dana  desa  bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur penyediaan  pelayanan  yang  disediakan  oleh aparatur  desa.  Tujuan  adanya  dana  desa  adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa.
3. Analisa efektifitas Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP)
Tabel  11.  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (BHPDRD)  dan  Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi (BKPP) Tahun Anggaran Realisasi Efektivitas Keterangan 2016 37.375.124.498,81 7.257.208.756,00 19,42 Tidak Efektif 2017 32.117.060.850,06 6.682.514.000,00 20,81 Tidak Efektif 2018 54.001.529.122,73 26.557.431.918,17 49,18 Tidak Efektif 2019 76.674.370.119,43 47.502.428.230,00 61,95 Kurang Efektif 2020 57.554.282.300,00 23.883.105.400,00 41,50 Tidak Efektif 2021 70.416.840.225,00 25.896.648.022,50 36,78 Tidak Efektif Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021 Dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (BHPDRD)  dan  Batuan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  (BKPP)  tabel diatas  dapat  jelaskan,  bahwa  antara  pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (BHPDRD)  dan  Batuan  Keuangan  Pemerintah Provinsi  (BKPP)  digabungkan  menunjukkan kurang efektif pada tahun 2019, sedangkan tahun lainnya tidak efektif.

## Pengaruh pendapatan desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun
Dari uji PADesa diketahui sebesar 0,23 > 0,05, hal ini berarti menunjukkan PADesa tidak berpengaruh  signifikan  terhadao  IDM.  Menurut Permendagri  No.113  Tahun  2014,  Pendapatan Asli  Desa  (PADesa)  berupa  hasil  usaha  desa, hasil  kekayaan  desa,  hasil  swadaya  dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam era sekarang ini, sebagian besar
pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan  fisik  dan  infrastruktur  khususnya jalan, irigasi dan jembatan. Sehigga dimungkinkan  aliran  PADesa  tersebut  belum banyak  digunakan  untuk  alokasi  IDM.  Hal  ini dibuktikan  dengan  besaran  pendapatan  desa terhadap  IDM,  sehingga  besaran  PADesa  tidak berpengaruh terhadap IDM.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,dapat disimpulkan bahwa:
a. Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa)  efektif untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa;  penanggulangan  bencana,  keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
b. Pengaruh pendapatan desa terhadap capaian indeks desa membangun, signifikan sebesar
0,23 > 0,05, bahwa F hitung > F table yakni F hitung 0,23> F table 0,05.
c. Pengelolaan pendapatan desa di Kabupaten Kuantan  Singingi,  masih  ada  desa yang melaksanakan  Peraturan  Bupati  Nomor  60 tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan APBDesa  dan  Belanja  Desa  Tahun  2021 yang tidak tepat waktu.

## 5. REFERENSI
Afriyanni  Dkk.2020.Pengelolaan  Dana  Nagari Di  Provinsi Sumatera  Barat.Padang: Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan  (BPKP).(2015).Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  &  Konsultasi
Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Deputi Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan  Daerah,  (Jakarta:  Buku  Bantu Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  Pengelolaan Pembangunan Desa). Diansari,  R.E, Analisa  Implementasi  Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Tahun 2013, (Seminar Nasional  Universitas  PGRI  Yogyakarta Tahun 2015). Kharisma,  Virgie  Delawillia,  Anwar  dan Supranoto. 2013. “ Implementasi Kebijakan  Pemanfaatan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)” .  Jurnal  Ilmu  Administrasi
Negara.Vol.12. No.2.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 2017.  Buku  Saku  Dana  desa.  Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Kementrian  Keuangan  RI.  2020.Perubahan Rincian  Postur  Anggaran  Dan  Tranfer Kedaerah  dan  Dana  Desa  Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Lia  Sulistyoningtyas,  2017. Pengaruh  Alokasi Dana  Desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa Terhadap  Belanja  Desa  di  Kecamatan Baron. Kediri:  Universitas  Nusantara PGRI.
Liando,  Leonard  Yosua,  Lambey,  Linda,  & Wokas,  Heince  R.  N.  (2017).  Analisis Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi
Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA:
Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2).
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah.
Yogyakarta: Andi Offset. Moeljono, Moeljono dan Kusumo, Willyanto Kartiko, 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi  Kasus  Pada  Desa  Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  perubahan  PP  Nomor 60 Tahun  2014  tentang  dana  Desa yang  bersumber  dari  dana  APBN pasal 19. Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005 Tentang  Desa.  Peraturan Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Belanja Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  No.2  Tahun  2016 tentang  Indeks  Desa  Membangun (IDM). Jakarta: Menteri  Desa PDTT. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara Pembagian  dan  Penetapan  Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Setiap  Desa  Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  51 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 53  Tahun  2018  Tentang  Tatacara Pembagian  dan  Penetapan  Rincian Dana  Desa  setiap  Desa  Kabupaten Kuantan Singingi  Tahun  Anggaran 2019.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75  Tahun  2019  Tentang  Alokasi Dana  Desa,  dan  Alokasi  Bagian Dari  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  setiap  desa  di
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76  Tahun  2019  Tentang  Tatacara
Pembagian  dan  Penetapan  Rincian Dana  Desa  Setiap  Desa  Kabupaten Kuantan Singingi  Tahun  Anggaran
2020.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Bupati Nomor  76  Tahun  2019  tentang
Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa Kabupaten Kuantan Singingi  Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76  Tahun  2019  Tentang  Alokasi
Dana  Desa,  dan  Alokasi  Bagian Dari  Hasil  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  setiap  desa  di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75  Tahun  2020  Tentang  Tatacara Pembagian  dan  Penetapan  Rincian
Dana  Desa  Setiap  Desa  Kabupaten Kuantan Singingi  Tahun  Anggaran 2021.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Kuantan Singingi  Nomor  76  Tahun  2021 Alokasi  Dana  Desa,  dan  Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  setiap  desa  di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 40  Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Kuantan Singingi  Nomor  75  Tahun  2020 Tentang  Tatacara  Pembagian  dan Penetapan  Rincian  Dana  Desa Setiap  Desa  Kabupaten  Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021. Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  60 Tahun  2020  tentang  Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021. Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  61 Tahun  2020  tentang  Pedoman Teknis  Penggunaan  Dana  Desa
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. Noverman  Y.  (2018).  Analisis  Kesuaian Pengelolaan  Dana  Desa  Dengan Peraturan PerundangUndangan
(Studi  Kasus  Nagari  Bukit  Bual Kabupaten Sijunjuang. JAKPP(Jurnal  Analisis  Kebijakan Dan Pelayanan Publik). Nur  Arifah,  M.,  &  Kusumastuti,  N. (2019). Strategi Mempercepat
Pembangunan  Desa  Mandiri:  Studi
Di  Desa  Kemadang  Gunungkidul. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:
Media  Pemikiran  Dan  Dakwah Pembangunan, 2(1), 169–188. https://doi.org/10.14421/jpm.2018. 021-09 Orangbio, Vega Virjinia, Tinangon, Jantje
J.,  &  Gerungai,  Natalia.  (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes
menurut  peraturan menteri  dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Going  Concern:  Jurnal  Riset Akuntansi , 12 (2).
Wastisiono,  Sadu.  2002. Napak  Tilas
Penyelenggaraan  Alokasi  Dana Desa (ADD) Dalam Rangka
Otonomi  Asli  Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
Soleh,  Chabib,  &  Rohmansjah,  Heru.
(2014). Pengelolaan  Keuangan  Desa .
Fokusmedia.
Setyowati,  E.  (2019).  Tata  Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks  Desa  Membangun  (IDM): Studi  Tiga  Desa  Di  Kabupaten Malang. Jispo, 9(2), 170–188.
Sujarweni, Wiratna, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta, Pustaka Baru Press. Sulpan  A,  2014.  “Kedudukan  Peraturan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014”. Jurnal . Universitas Mataram. Mataram. Sugiyono.2017. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
Bandung
Syamsi,  syahrul  .2014.  “ Partisipasi Masyarakat  Dalam  Mengontrol
Penggunnaan  Anggaran Dana Desa”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.3. No.1.
STIT,  M.,  Kusuma,  N.,  &  Purwanti,  E. (2018).  Village  Index  Analysis Building  to  Know  The  Village Development In Gadingrejo District of  Pringsewu  District.  Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan,
6(02), 179–190.
https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.9 6
Takaliuang,  R.A,  Tulusan,  F.  dan Sondakh,  T. Pemanfaatan  Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan  Desa  Di  Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara”. (Jurnal Administrasi Publik UNSRAT.Vol.4 No.32, Tahun 2015) Tangkumahat, F.V. Vicky V. J. Panelewen,  Arie  D.  P.dan  Mirah. Dampak  Program  Dana  Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan  Dan  Ekonomi  Di Kecamatan  Pineleng  Kabupaten Minahasa. Jurnal Agri- Sosioekonomi  UNSRAT, ISSN 1907–  4298  ,Volume  13  Nomor 2a,  p:  335  -  342,  Juli Tahun 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33Tahun 2014 tentang Dana Perimbangan.
Waskitojati  D,  Hadoyo  S,  Wuryaningsih CD,  Prasetyo  HD,  Luwihono  S. 2016.  Policy  Note:  Model  Proses Penganggaran  Pembangunan  Desa secara  Partisipatif.  Salatiga-Jawa Tengah : Lembaga Percik Salatiga.