INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 153-167 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tiga Kilogram Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
Syamsiar 1 , Sitti Aminah 2 , Besse Herlina 3 🖂 , Muhammad Farid 4 , Sumarni 5
Program Magister Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung Email: besseherlina23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  subsidi  LPG 3  kilogram  dan  untuk mengetahui  faktor-faktor  determinan  yang  dihadapi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Subsidi  LPG  3 Kilogram  di  Kecamatan  Tempe  Kabupaten  Wajo,  dengan    menggunakan  dengan  jenis  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  adanya  ketepatan sasaran  dan  tujuan  telah  di  transformasikan  ke  aktor  dan  objek,  termasuk  konsistensi  dan  komitmen pelaksana kebijakan sudah efektif dan berjalan dengan baik.  Dalam aspek karakteristik kebijakan dan struktur birokrasi terlihat penerapan SOP oleh agen/distributor selaku pelaksana telah di implementasikan dengan baik, namun masih memerlukan langkah nyata dalam mewujudkan program subsidi LPG 3 Kg ini, terutam karena masih ditemukan kelemahan pada distribusi dan penyaluran ke public secara tertutup dan masih pula menerapkan system terbuka.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Subsidi LPG 3 Kg

## Abstract
The study aims to determine the implementation of the 3-kilogram LPG liquefied petroleum gas subsidy policy and to determinane the determinant factors encountered in the implementation of the subsidy policy in Tempe Distrik, Wajo Regency.The resukts of this study indivate that the accuracy of goals and objectives has and objektivies and objects, including the commitment of policy implementers that have been effective and are running well. In the aspect of policy characteristics and bereucratic strukcture, it can ve seen  that  the implementation  of  standards  by  agrn  or  distributors  as  executors has  been well
implemented, but it still requires concrete steps in realizing the subsidy program, especially because there are  still  weaknesses  in  distribution  and  distribution  to  public  schools  in  a  losed  manner  and  still implementing on open system.
Keywords : Policy Implementation and subsdies for LPG 3 Kilograms

## PENDAHULUAN
Eksistensi  organisasi  pemerintah  yang  baik  dengan  adanya  Badan  Usaha  Milik Negara  Melalui  Kementrian  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral,  telah  mengeluarkan ketententuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun  2021  tentang  kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  untuk  penyaluran  bahan  bakar  minyak  (BBM),  bahan  bakar  gas  (BBG),  dan Liquefied  Petroleum  Gasa  (LPG)  dan  sub  penyalur  LPG  3  Kilogram  (LPG  tertentu).  Hal tersebut telah dapat di implementasikan melalui Surat Edaran No : 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang  pelaksanaan  penyaluran  bahan  bakar  minyak,  bahan  bakar  Gas  dan  Liquefied Petroleum Gas melalui penyalur serta sub penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
Permasalahan real ditengah-tengah masyarakat sebagaimana yang telah di jelaskan di  atas,  menunjukkan  bahwa  begitu  lemahnya  pengawasan  atas  implementasinya kebijakan  tersebut  padahal  sangat  jelas  permasalahannya,  dimana  beberap  hal  yang berkontribusi  dalam  kelangkaan  tersebut  terlihat  dari  beberapa  aspek  penting, diantaranya  penetapan  alokasi/quota  sudah  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  real yang ada di masyarakat, jumlah personil yang terbatas dan wilayah sangat luas sehingga sulit dijangkau menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian, banyaknya aktor  implementasi  dengan  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  orientasi  pelayanan masyarakat, termasuk rantai komunikasi antar organisasi yang panjang termasuk informasi yang  kurang  lengkap,  bias,  tidak  konsisten  dalam  melewati  proses  menjadikan implementasi kebijakan publik mengalami hambatan.
Berkenaan  dengan  implementasi  kebijakan  subsidi  LPG  3  Kilogram,  dimana  hasil pengamatan  dan  observasi  penulis  menunjukkan  bahwa  aspek  birokrasi  memerlukan komitmen  dalam  membangun  sistem  yang  terbuka  dan  tertutup,  termasuk  struktur birokrasi  dengan  konsisten  dalam  menggunakan  standar  operasional  prosedur.
Implementasi kebijakan ini sangat berpengaruh pada faktor sumberdaya mulai pihak dari hulu ke hilir (produksi sampai pada pengecer) memerlukan kompetensi dan sumberdaya, finansial  agar  dapat  berjalan  secara  efektif  termasuk  dalam  konteks  komunikasi  yang sangat  lemah  sehingga  permasalahan  ini  sangat  berlaut-larut  dan  berdampak  pada implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kilogram ini tidak berjalan maksimal.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  masalah  yang menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Subsidi  LPG  3 Kilogram  dan  faktor-faktor  determinan  yang  dihadapi  dalam  Implementasi  Kebijakan Subsidi  LPG  3  Kilogram  di  Kecamatan  Tempe  Kabupaten  Wajo.  Sementara  tujuan  dan manfaat  yang  diharapkan  tercapai  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan  subsidi  LPG  3  kilogram  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor determinan  yang  dihadapi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Subsidi  LPG  3  Kilogram  di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
Perkembangan ilmu administrasi public sebagaimana Robert T Golombiewski (dalam Yogi  Suprayogi,  2011:  10)  menyatakan  bahwa  ‘Administrasi  public  menekankan  kepada focus  dan  locus.  Fokus  ini  diartikan  sebagai  memperlihatkan  tempat  dari  bidang  studi tersebut sedangkan lokus sendiri memperlihatkan pada tempat dari bidang studi tertentu. Oleh  karena  itu  Golombeiwski  mencoba  mempermudah  pemikiran  ini  dengan memperhatikan pada tingkatan mana suatu paradigma itu masuk.
Dye  dalam  Harbani  Pasolong  (2008)  mengemukakan  bahwa  bila  pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  saja.  Implementasi  diartikan  dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang public, dan keputusan yudisial. Misalnya apakah kemiskinan telah bisa dikurangi  atau  warga  negara  merasakan  lebih  aman  dalam  kehidupan  sehari-harinya dibandingkan  pada  waktu  sebelum  penetapan  program  kesejahteraan  sosial  atau kebijakan  pemberantasan  kejahatan.  Singkatnya  implementasi  sebagai  suatu  konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep
itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak implementasi juga melibatkan sejumlah actor, organisasi dan teknik-teknik pengendalian. Budi Winarno (2007-144)
Dalam  perkembangannya,  konsep-konsep  implementasi  kebijakan  dalam  berbgai literature-literatur banyak dikemukakan berbagai konsep, teori atau model implementasi kebijakan dalam beragam perspektif yang berbeda. Subarsono (2005-88) 3 konsep-konsep atau teori-teori tersebut dikembangkan oleh teoritis sebagaimana diuraikan lebih lanjut
1. Konsep  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975) sebagai proses “a model of the policy implementation” yang menekankan pada tindakan yang  dilakukan  secara  individu  atau  pejabat-pejabat,  kelompok  dan  swasta  yang diarahkan pada prinsip tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Konsep implementasi kebijakan menurut Hoogwood dan Gunn yang dikenal model  “top - down”yang  dibangun  berdasarkan  konsep  manajemen  startegis  yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pokok.
3. Konsep  implementasi  kebijakan  menurut  Mazmanian  dan  sabatiar  (1983) mengembangkan  model  kerangka  analisis  implementasi  kebijakan  “A  Frameowork  For implementation  Analysis”  yang  menekankan  peran  sebagai  kemampuan  pejabat pelaksana  dalam  mengindentifikasi  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainya tujuan formal atau keseluruhan proses implementasi.
4. Konsep  implementasi  kebijakan  Edwards  III  (1980),  yang  menyatakan  studi implementasi  kebijakan  adalah  krusial  bagi  public  administration  dan  public  policy. Implementasi  kebijakan  adalah  salah  satu  tahap  kebijakan  publik  antara  pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.
Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan. Subarsono (2005-89)  menurut beberapa pandangan para ahli dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan variabel mempengaruhi kinerja implementasi  yakni;  a)  Standar  dan  sasaran  kebijakan  standar  harus  jelas  dan  terukur sehingga dapat direalisir, apabila kabur maka akan terjadi  multiintrepretasi dan mudah menimbulkan  konflik  di  antara  para  agen  implementasi.  b)  Sumber  daya.Diperlukan dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya karena penyebab gagalnya
implementasi  kebijakan  dikarenakan  kompetensi  dan  kemampuan  serta  terbatasnya sarana pendukung. c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
2. Diperlukan  dukungan  dan  hubungan  koordinasi  antar  instansi  dalam keberhasilan  program.  d)  Karakteristik  agen  pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi, norma-norma dan pola hubungan dalam birokrasi. e) Kondisi sosial ekonomi dan politik kelompok-kelompok  kepentingan  harus  memberi  dukungan  sehingga  kebijakan  dapat terimplementasikan dengan baik. f) Disposisi implementator mencakup tiga hal; respon implementator,  kognisi  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan  dan  instensitas  yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.
3. 2. Edwards III (1980) bahwa implementasi kebijakan dapat  dipengaruhi oleh empat variabel yakni; a) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  akan  mengurangi distorsi  implementasi.  b)  Sumber  daya.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. c) Disposisi disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.  Apabila  implementator  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik.    d)  Struktur  birokrasi.  Struktur  organisasi  yang bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP (standard operating procedures)
4. Mazmanian,  Daniel  A  dan  Sebatier  (1983)  menyatakan  variabel  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  yakni;  a)  Karakteristik  masalah.(1)  Tingkat kesulitan  teknis  dari  masalah  yang  yang    bersangkutan  (2)  Tingkat  kemajemukan  dari kelompok sasaran (3) Proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. b) Karakteristik kebijakan; (1) Kejelasan isi kebijakan, (2)  Dukungan  teoritis,  (3)  Besarnya  alokasi  sumberdaya,  (4)  Adanya  dukungan  antar berbagai  institusi  pelaksana,  (5)  Kejelasan  aturan  yang  ada,  (6)  Komitmen  aparat,  (7) Luasnya akses partisipasi dalam implementasi. c)  Lingkungan kebijakan, (1) kondisi social ekonomi  masyarakat,  (2)  Dukungan  public,  (3)  Sikap  dari  kelompok  pemilih,  dan  (4) Tingkat komitmen dan keterampilan aparat.
5. 4. Grindle di Negara-negara dunia ke tiga dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a) contens of policy yang meliputi; intrestaffected (kepentingan siapa saja terlibat), type of benefits (macam-macam manfaat), extens of change envisioned (sejauhmana perubahan akan  diwujudkan), site  of  decision-making  (tempat  pembuatan  keputusan),  program implementers (sumber daya yang tersedia), dan b) Context of implementation meliputi; power, intrest, and strategy of actors involved (kekuasaan,  kepentingan, dan starategi actor yang terlibat) , institution and regime characteristic (karakteristi lembaga dan rezim) dan compliance and resvonsivennes (sesuai dengan kaidah responsif). hasil implementasi kebijakan berdampak pada masyarakat (grindle,1980:11)
Dasar hokum yang yang mejadi acuan atau pedoman dalam subsidi LPG 3 kilogram adalah :
a. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
b. Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional
c. Perpres  No.  104  Tahun  2007  Tentang  Penyediaan,  Pendistribusian  dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.
d. Permen SDM No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.
f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gasa (LPG) dan sub penyalur LPG 3 Kilogram (LPG tertentu).
Selanjutnya  telah  ditetapkan  sebuah  surat  edaran  secara  operasional  dalam menterjemahkan  sebuh  peraturan  dan  perundang-undangan  tersebut  telah  dapat  di implementasikan melalui Surat Edaran No : 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas melalui penyalur serta sub penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi pada Wilayah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan penelitian  lapangan  yakni  dengan  melakukan  pengumpulan  data  penelitian  secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran
dan  kesahihannya,  dalam  bentuk  wawancara,  untuk  itu  dilakukan  penelitian  sejumlah masyarakat dan pengecer LPG 3  Kilogram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian.
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam konteks implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dilihar dari perspektif penyaluran dan pendistribusian dengan melihat faktor  yang  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik,  di  wilayah Kecamatan  Tempe  Kabupaten  Wajo,  dengan  sub  fokusnya  dapat  dijelaskan  sebagai berikut  :  a).  Komunikasi,  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implementator  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  sehingga  akan  mengurangi distorsi implementasi. b). Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  c).  Disposisi,  Disposisi  adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, dan d). Struktur birokrasi Struktur organisasi yang bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP (standard operating procedures).
Sesuai hasil observasi pada objek penelitian yang menjadi sumber informasi adalah unsur pimpinan dan pegawai OPD (organisasi perangkat Daerah), Kepala Bagian Sekda, pengecer  dan  masyarakat,  sebanyak  5  orang  yakni;  Kadis  1  orang,  Kabag  Ekonomi Sekretariat Daerah 1 orang, Agen LPG 3Kg 1 orang, masyarakat selaku penggunna LPG tiga Kg 1 orang dan Agen LPG 3 Kg 1 orang, tidak banyak dan serta dapat dijangkau dari keseluruhan  informan  utama  dan  memungkinkan  peneliti  dapat  menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  instrument  penelitian  yang utama adalah peneliti sendiri. Penempatan peneliti jika dipenuhi beberapa syarat, antara lain; yang bersangkutan memiliki sikap responsive, memiliki kemampuan penyesuaian diri, menekan keutuhan (memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan), kemampuan mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan,
memproses  data  secepatnya,  untuk  mengklarifikasi  dan  mengiktisarkan  serta  serta memanfaatkan  kesempatan  untuk  mencari  respons  yang  tidak  lazim  dan  indiosintrik (Sumarsono, 2008). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi.
Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis  domain  untuk  memperoleh  gambaran  umum  dan  menyeluruh  dan  dilakukan secara  interaktif  melalui  proses  data  reduksi,  data  display  dan  verification  (Miles  and Huberman 1984) dalam Sugiyono 2010 : 294). Dalam rencana pengujian keabsahan data penulis  menggunakan  uji  kredibilitas  data  dengan  perpanjangan  pengamatan keikutsertaan,  triangulasi,  diskusi  dengan  teman  sejawat.  Pengujian  Transferability, Dependability dan pengujian konfirmability. (Sugiyono 2010 : 368-377)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk dari hasil wawancara, dengan menggunakan pola wawancara berstruktur terhadap informan utama dan informan tidak berstruktur, dapat diuraikan bahwa pada tataran  implementasi  kebijakan  dengan  perspektif  komunikasi  dimana  transformasi sasaran  kebijakan  secara  regulasi  telah  terlihat  sasaran  subsidi  LPG  3  Kg  ini  berjalan dengan  baik,  namun  demikian  pada  tataran  implementasi  ditemukan  masih  banyak permasalahan  yang  terjadi  khususnya  pada  sasaran  yang  kurang  tepat,  olehnya  itu memerlukan  pengawasan  langsung  oleh  pihak  BUMN  melalui  SKK  Migas  atau  dapat meibatkan  langsung  dengan  pemerintah  setempat,  sehingga  maksud  dan  tujuannya tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau pelaku UMKM.
Sementara tataran implementasi kebijakan dengan perspektif komunikasi dimana transformasi tujuan kebijakan secara regulasi sesuai Perpres 104 Tahun 2007 telah terlihat tujua subsidi  LPG 3  Kg ini adalah untuk menjamin penyediaan dan  pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna mengurangi beban negara, maka pemerintah mengalihkan subsidi ini ke masyarakat miskin dan pelaku UMKM melalui penyaluran subsidi LPG 3 Kg. hal tersebut terlihat bahwa masih pada posisi penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga tujuan dengan transformasi informasi ini masih  memerlukan  perhatian  khusus,  dimana  pada  tataran  implementasi  terlihat  ada masalah, olehnya itu memerlukan pengawasan.
Berkenaan  pada  konteks  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan
konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Salah satu indikator utama agar implementasi kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  adalah  ketersediaan  sumberdaya,  baik  dari  sisi manusia, finasial, sarana dan parasaran serta dukungan masyarakat dapat menghasilkan kinerja  kebijakan  yang  baik.  Dalam  perspektif  sumberdaya  dimana  konsistensi implementator  dan  distributor  dalam  upaya  merealisasikan  sebuah  kebijakan  dengan tujuam  dan  sasaran  yang  diharapkan,  sudah  mampu  mewujudkan  dan  menghadirkan kebutuhan masyarakat melalui LPG 3 Kg, dengan maksud memabantu masyarakat miskin dan UMKM guna dapat terpenuhi kebutuhan hak dasarnya dengan baik.
Terkait dengan Kebijakan program subsidi LPG 3 Kg ini sesuai dengan semangat yang  dibangun  adalah  sasaran  utamanya  masyarakat  miskin  dan  UMKM  memerlukan sebuah  konsistensi  serta  komitmen  yang  tinggi  dengan  karakteristik  oleh  pelaksana kebijakan. Disposisi dimana konsistensi distributor dalam upaya merealisasikan sebuah kebijakan terlihat dari konsistensi distributor ini mampu menjabarkan segala kemampuan agar penyaluran subsidi LPG 3 Kg ini sampai kemasyarakat dengan baik. Konsistensi ini memerlukan fasilitas dan sarana pendukung layanan kepada sub pelaksana dilapangan, agar  masyarakat  dengan  cepat  dan  tepat  sampai  kemasyarakatan  terutama  yang bergerak dalam UMKM, hal ini telah berjalan dengan baik.
Demikian pula kaitan dengan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar SOP (standard operating procedures).  Kebijakan  ini  memerlukan  mekanisme  dan  sistem  kerja  yang  baik  guna memastikan khirarki kerja terpedomani dan tidak menyimpan dari aturan dan perundang- ungan yang berlaku. implementasi kebijakan dengan perspektif struktur birokrasi struktur dimana  SOP (standard  operating  procedures)  implementator  menunjukkan  adanya sistem dan mekanisme kerja dalam memenuhi tugas dan fungsi masing-masing selaku agen  dan  distributor  serta  sub  pelaksanan  dilapangan  sehingga  penyaluran  dapat berjalan  dengan  baik.  Termasuk  SOP (standard  operating  procedures)  distributor menunjukkan  adanya  pedoman  teknis  bagi  semua  pihak  melaksanakan  system  dan mekanisme kerjanya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan di atas, peneliti telah melakukan observasi  dan  wawancara  dengan    menggunakan  pengabsahan  data  dengan
ujikredibilitas melalui perpanjangan pengamatan dan trianggulasi, maka berikut ini akan dipaparkan analisis Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg.
Sebagai bahan analisis penulis untuk mejawab permasalahan sebagaimana tertuang dalam latarbelakang masalah, maka konsep analisis mengacu pada pandangan Edward III dalam Subarsono (2005-89) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan  subsidi  LPG  3  Kg  ini.  Menurutnya  bahwa  fator-faktor  yang mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan  merupakan  konsep  yang  yang  dinamis dan melibatkan secara terus  menerus usaha-usaha untuk mencari akan dan apa yang dapat dilakukan. Implementasi mengatur aktivitas yang mengarah kepada penempatan suatu  program,  dimana  hasil  tersebut  dapat  diuraikan  pembahannya  yakni,  aspek komunikasi,  dimana  implementasi  kebijakan  dengan  perspektif  komunikasi  dimana transformasi sasaran kebijakan secara regulasi telah terlihat sasaran subsidi LPG 3 Kg ini berjalan  dengan  baik,  namun  demikian  pada  tataran  implementasi  ditemukan  masih banyak  permasalahan  yang  terjadi  khususnya  pada  sasaran  yang  kurang  tepat.  Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan komunikasi melalui transformsi sasaran dan tujuan menujukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih perlu diagregasi dan serta percepatan dan menanggulangi berbagai permasalahan dilapangan terutama  dalam  sasaran  subsidi  ini  dapat  terjangkau  kepada  semua  masyarakat  yang berhak  melalui  pemberin  informasi  yang  tepat  sehingga  LPG  3  Kg  tidak  langka  di masyarakat karena tidak digunakan yang tidak memiliki hak, demikian pula penyaluran dapat  mengurangi  kendala-kendala  waktu  penyalurannya  dengan  baik.  Hal  ini  sejalan dengan pandangan Van Mater Van Horn bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan  tentunya  menegaskan  kinerja  dan  sasaran  tertentu  harus  dicapai  oleh  para pelaksana kebijakan.
Berkenaan dengan faktor sumberdaya, bahwa pada tataran implementasi kebijakan dengan  perspektif  konsistensi  implementator  dalam  upaya  merealisasikan  sebuah kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, sudah mampu mewujudkan dan menghadirkan  kebutuhan  masyarakat  melalui  LPG  3  Kg,  dengan  maksud  memabantu masyarakat miskin dan UMKM guna dapat terpenuhi kebutuhan hak dasarnya dengan baik.  Konsistensi  ini  terlihat  dalam  upaya  pembinaan  dan  pengawasan  agar  proses layanan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan. Hasil dari temuan  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dengan  sumberdaya  melalui
konsistensi implelentator dan distributor  merupakan wujud jalanya kebijakan guna dapat membantu  public  dalam  menggerakkan  ekonomi  dan  pemenuhan  hak  dasarnya, ketersediaan  sumberdaya  yang  ada  sangat  memudahkan  kebijakan  terimplementasi karena didukung oleh adanya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan.
Terkait  dengan  faktor  disposisi, dengan  perspektif komitmen  distributor tersebut mampu  mewujudkan  dengan  berdasar  pada  aturan  yang  ada,  serta  karakteristik lingkungan  sangat  mendukung  dan  mampu  mengelaborasi  dengan  pihak  pemerintah masyarakat dengan baik. Hasil dari temuan peneliti secara empiris berdasarkan informasi informan  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dengan  disposis  melalui komitmen distributor ini, tidak lepas atas adanya aturan secara terstruktur dan prosedur yang  jelas  sehingga  proses  penyaluran  dapat  diwujudkan  dan  ditingkatkan  atas  dasar kerjasama yang baik antara agen, sub agen dan masyarakat. Hal tersebut dapat dinyatakat telah  berjalan  dengan  baik.  Dalam  perspektif  disposis  dimana  kejujuran  yang  bersifat demokratis merupakan wujud dari integritas atas komitmen yang dibangun melalui fakta integritas dengan pihak pemerintah dan agen/distributor agar penyaluran sesuai dengan aturan dan penerima yang memiliki hak yaitu masyarakat dan UMKM. Hasil dari temuan peneliti  secara  empiris  berdasarkan  informasi  informan  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan dengan disposis melalui kejujuran yang bersifat demokratis ini, menunjukkan  bahwa  karakteristik  kebijakan  ini  sudah  terbangun  melalui  integritas pelaksana  kebijakan  termasuk  agen/distributor  dan  sub  pelaksana  untuk  menyalurkan LPG  3  Kg  ini  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuannnya.  Wujud  penyaluran  itu  pada implementasinya bersifat demokratis dan dilakukan secara terbuka dan tertutup dalam penyalurannya dengan baik.
Demikian  pula  kaitan  dengan  factor  struktur  birokrasi,  dimana  implementasi kebijakan  dengan  perspektif  struktur  birokrasi  dimana  SOP (standard  operating procedures)  implementator  menunjukkan  adanya  system  dan  mekanisme  kerja  dalam memenuhi  tugas  dan  fungsi  masing-masing  selaku  agen  dan  distributor  serta  sub pelaksanan  dilapangan  sehingga  penyaluran  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hasil  dari temuan  peneliti  secara  empiris  berdasarkan  informasi  informan  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  dengan  struktur  birokrasi  melalui  penetapan  SOP (standard operating  procedures)  menjadi  standar  dalam  melakukan  system  dan  mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg ini, hal tersebut memperlihatkan adanya konsistensi semua
implementator  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  dan  perundang- undangan yang berlaku dan telah terselenggara dengan baik. Termasuk struktur birokrasi dimana SOP (standard operating procedures) distributor menunjukkan adanya pedoman teknis  bagi  semua  pihak  melaksanakan  system  dan  mekanisme  kerjanya  mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM dengan baik. Hasil dari temuan  peneliti  secara  empiris  berdasarkan  informasi  informan  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  dengan  struktur  birokrasi  melalui  penetapan  SOP (standard operating  procedures)  distributor  menjadi  bagian  dari  upaya  efesien  dan  efektif pelaksanaan program subsidi LPG 3 Kg ini, hal tersebut memperlihatkan adanya kemauan yang  kuat  untuk  menjadikan  standar  ketja  ini  dalam  mengukur  kinerja  imilementasi kebijakan dengan baik
Faktor  pendukung  dalam  mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  sebagaimana keberadaan  program  subsidi  LPG  3  Kg  ini  adalah  upaya  menjawab  tantangan  dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM, salah satu keunggulan sebagai bagian factor determinan kebijakan ini adalah adanya ketersediaan LPG3 Kg di hulu/pertamina  cukup memadai, dan ditopan oleh sumber daya Kabupaten Wajo terkait dengan LPG ini.
Dalam hambatan dalam program subsisdi LPG 3 Kg ini sangat terlihat dari pespektif transformasi dan mobilisasi serta birokrasi yang cukup  panjang, dimana BUMN selaku pelaksana tunggal telah melakukan berbagai perspektif. Hambatan pertama adalah dari segi lemahnya Pengawasan penyaluran program subsidi LPG 3 Kg yang dilakukan oleh pemerintah  dan  lembaga  penyaluran  program  ini,  termasuk  aspek  pengetahuan  dan pemahaman  para  implementator  dalam  menyusun  data  tentang  konsep  program  ini dalam pengelolaan administrasi yang cepat terkait dengan teknis materi layanan yang dibutukan  dalam  pengelolaan  pemerataan  subsidi  ini,  sehingga  banyak  diantara implementator  kurang  maksimal  dan  sering  terlambat  dalam  menjalankan  tugasnya penyalurannya serta berdampak pada ketercapaian kinerjanya dengan baik.
Hambatan lain adalah adanya kelangkaan LPG 3 Kg ini, menjadi perhatian khusus pemerintah dan memerlukan pengawasan yang mendalam sebab kelangkaan ini dapat terjadi  karena  distribusi  mengalami  permasalahan  pada  mobilisasi  sehingga  kadang tertunda, ada juga oknum serta adanya tangan-tangan tidak bertanggungjawab sehingga hal tersebut sering mengalami kelangkaan., termasuk kurangnya pelibatan stakeholders sehingga kesmrautan penyaluran program subsidi LPG 3 Kg ini terjadi serta kurangnya
Standar Operasional Pelayanan distributor belum maksimal dilakukan.
Sebagaimana  kelemahan  program  subsidi  LPG  3  Kg,  diperlukan  solusi  atau pemecahan  masalaha  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dimana  adanya kelemahan pada aspek pengawasan, kelangkaan LPG 3 Kg dan penggunaan standar kerja distributor relatif kurang maksimal dijalankan oleh implementator dapat diberikan solusi antara  lain  adalah  organ-organ  yang  terlibat  dari  pemerintah  melalui  BUMN  dapat berkolaborasi  dengan  pememrintah  setempat  guna  memastikan  program  ini  dapat berjalan,  koordinasi  sangat  diperlukan,  karena  mpemerintah  daerah  yang  tahu  kondis masyarakatnya olehnya itu pengawasan diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat agar program ini dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukan dan tidak melanggar aturan.
Diperlukan pelibatan pihak keamanan, guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud melalui pengawasan langsung dan sekaligus menindak secara hokum  bagi  masyarakat  yang  tidak  bertanggungjawab  atau  secara  personality  dan kelompok  yang  dapat  menggagalkan  program  atau  menguntungkan  diri  sendiri  dan mengorbankan  masyarakat  miskin  dan  pihak  UMKM,  serta  sosialisasi  atas  standar operasional  prosedur  pelayanan  distributor  melalui  penyediaan  standar  dan  fasilitas pengerjaan, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemberian arahan, bimbingan, ataupun pelatihan kepada segenap implementator dan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab-bab  terdahulu  dapat  penulis  simpulkan sebagai berikut :
1. Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam memenuhi harapan dan kebutuhan public, dibutuhkan implementasi kebijakan sebagai alat ukur kinerja yang dapat mempengaruhi yaitu faktor kuminikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketepatan sasaran dan tujuan telah di transformasikan  ke  aktor  dan  objek,  termasuk  konsistensi  dan  komitmen  pelaksana kebijakan sudah efektif dan berjalan dengan baik.  Dalam aspek karakteristik kebijakan dan struktur birokrasi terlihat penerapan SOP oleh agen/distributor selaku pelaksana telah di  implementasikan  dengan  baik,  namun  masih  memerlukan  langkah  nyata  dalam mewujudkan program subsidi LPG 3 Kg ini, terutama karena masih ditemukan kelemahan pada distribusi dan penyaluran ke publik secara tertutup dan masih menerapkan secara
terbuka.
2. Faktor determinan kebijakan ini adalah adanya ketersediaan LPG3 Kg di hulu/pertamina cukup  memadai,  dan  ditopan  oleh  sumber  daya  Kabupaten  Wajo.  berkaitan  dengan hambatan dalam program subsisdi LPG 3 Kg ini sangat terlihat dari pespektif transformasi dan mobilisasi serta birokrasi yang cukup panjang, dan lemahnya pengawasan penyaluran program  subsidi  LPG  3  Kg  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  penyaluran program  ini,  kelangkaan  LPG  3  Kg  ini,  menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  dan memerlukan  pengawasan  yang  mendalam  sebab  kelangkaan  ini  dapat  terjadi  karena distribusi mengalami permasalahan pada mobilisasi sehingga kadang tertunda, langkah dijalankan oleh implementator sebagai solusi antara lain adalah organ-organ yang terlibat dari pemerintah melalui BUMN dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat guna memastikan program ini dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Winarno, (2007) “Kebijakan Publik Teori dan Proses” Buku Kita, Jakarta.
Dwijowijoto, N. 2006 “ Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang ” Jakarta : Elex media Komputindo.
Edwar III, George C. (1980), “Implementing Public Policy” Congressional Quarterley Press. Washinton.
Harbani Pasolong,2007 “ Teori administrasi Public” , Alfabeta Bandung
Inu Kencana Sy afiie, “ Ilmu Administrasi Publik “, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,  J.  2014. Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi,
UI-Press.
Thoha Mifttah 2 008. “ Administrasi Publik Kontemporer ” Kencana Prenada Group Jakarta Sugiyono, 1997. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfa Beta
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D. Bandung  Alfa

## Beta
Soebarsono,  (2005)  “Analisis  Kebijakan  Publik”  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasinya)  Pustaka Pelajar Jogyakarta.
Wiiliam  N.Dunn,  2003.  “ Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ”  edisi  kedua  Gajah  Mada University Press
Yogi  Suprayogi  Sugandi,  2011  “ Administrasi  Publik “  Konsep  dan  Perkembangan Ilmu  di Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta.
Ulbert Silalahi, Drs. M.A., 2005. “ Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, TeoridanDimensi” . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Undang-Undang N0. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Perpres N0. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
Perpres  No.  104  Tahun  2007  tentang  Penyediaan,  Pendistribusian  dan  PenetapanHarga LPGTabung 3 Kg
Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar
Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gasa (LPG) dan sub penyalur LPG 3 Kilogram (LPG tertentu).