Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)
Husni A. Jalil, Tia Wirnanda UIN Ar-Raniry Banda Aceh husni.ajalil@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Tulisan ini mengkaji perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i yang  membahas  mengenai  wali  nikah  yang  fasik.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam  pernikahan  anak  atau  keponaan  perempuannya.  Sedangkan  menurut mazhab  Syafi’i  tidak  sah  wali  nikah  orang  yang  fasik,  akan  tetapi  beliau mensyaratkan  wali  itu  harus  adil.  Perbandingan  keabsahan  wali  nikah  yang fasik  keduanya  berbeda  dalam  memahami  hadis  dari  segi  maknanya,  hadis yang  digu  nakan  berbeda  mazhab  Hanafi  menggunakan  dasar  hadis  yang lemah,  sedangkan  mazhab  Syafi’i  menggunakan  dalil  yang  kekuatan  sanad, matan serta rawi yang kuat.
Kata Kunci: Wali nikah, Fasik, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i
Abstrak: This paper examines the comparison between the Hanafi and Shafi'i schools which discuss wicked marriage guardians. From the results of the study it  can  be  concluded  that  according  to  the  Hanafi  school  of  wicked  guardians may  be  guardians  in  child  marriages  or  female  nieces.  Whereas  according  to
the  Shafi'i  school  the  illegitimate  marriage  guardian  of  the  wicked,  but  he requires  that  guardian  must  be  fair.  Comparison  of  the  validity  of  wicked marriage  guardians  both  differ  in  understanding  the  hadith  in  terms  of meaning, the traditions used are different Hanafi schools using a weak basis of hadith,  while  the  Shafi'i  school  uses  a  proposition  that  is  the  power  of  sanad, matan and strong rawi.
Keywords: Marriage  guardian,  Wicked,  Hanafi  school  of  thought,  Shafi'i school of thought

## PENDAHULUAN
ecara  etimologi “wali” mempunyai  arti  pelindung,  penolong,  atau penguasa. Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya  akad  nikah  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang ditetapkan  pihak  pengantin  perempuan.  Wali  nikah  adalah  orang  yang mengakadkan  nikah  menjadi  sah,  karena  nikah  tanpa  wali  tidak  sah.(Al-Jaziri, 2001:26) Berdasarkan sabda Rasulullah SAW., tidak sah nikah kecuali dengan adanya  seorang  wali.(HR.  Ahmad  dan  al-Arba’ah.  Hadis  shahih  menurut  al- Madini, at-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban) (As Shan’ani, 1995: 425).
Berdasarkan  hadis  di  atas  peran  wali  sangat  penting  dalam  sebuah pernikahan  dan  tidak  akan  sah  bila  tidak  adanya  seorang  wali.  Wali  dalam pernikahan  merupakan  orang  yang  memiliki  hak  kuasa  untuk  menikahkan seseorang  walau  terkadang  hak  itu  bisa  diberikan  kepada  orang  lain  dengan seizinnya.  Deskripsi  tersebut  dapat  mengindentifikasi  wali  sebagai  sosok  yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.
Mengenai  hukum  wali  dalam  pernikahan  menurut  mazhab  Syafi’i  dan menurut  mazhab  Maliki  adalah  sebagai  rukun.  Adapun  menurut  mazhab Hambali,  wali  itu  bukan  rukun  tetapi  syarat  untuk  sahnya  nikah.  Sementara menurut  mazhab  Hanafi  wali  itu  bukan  rukun  dan  bukan  syarat  pernikahan bagi perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat pernikahan bagi anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (Ahmad Bin Umar, 2003: 154).
Keharusan  wali  yang  adil  berdasarkan  apa  yang  diriwayatkan  Ibnu Abbas,  tidak  ada  nikah  kecuali  dengan  wali dan dua saksi  yang  adil, dan wali yang  benar  (HR.  Ibnu  Abbas)  (As  Shan’ani,  1995:  425).  Adil  disini  adalah seseorang  yang  selalu  memelihara  agama  dengan  jalan  melaksanakan  segala yang  diwajibkan  dan  memelihara  diri  dari  perbuatan  dosa  besar,  seperti perbuatan  zina,  meminum  khamar,  durhaka  kepada  kedua  orang  tua,  dan perbuatan  lain  yang  sejenisnya,  serta  tidak  bersikeras  terhadap  perbuatan  dosa yang  kecil.  Adil  artinya  yaitu  teguh  pendirian  dan  lurus  dalam  beragama, akhlak, dan harga diri (Az-Zuhaili, 2011: 474).
Berdasarkan  perkembangan  saat  ini  sudah  banyak  wali  yang menikahkan  anaknya,  padahal  dia  adalah  orang  yang  fasik  seperti  sering
S
meninggalkan  shalat,  penzina,  berjudi,  mabuk-mabukan  dan  perbuatan  lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.
Fasik  adalah  predikat  suatu  perbuatan  yang  melaggar  ketentuan- ketentuan  Allah.  Kententuan  Allah  sendiri  ada  dua,  yakni  ketentuan  yang  di bawa  oleh  para  Nabi  yang  diutus  (agama)  dan  ketentuan  yang  ada  di  alam semesta  (sunnatullah).  Apabila  ketentuan-ketentuan  tersebut  dilanggar,  maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan (Galib, 2012: 209).
Menurut  mazhab  Hanafi,  adil  itu  bukan  sebagai  syarat.  Apabila  ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka    pernikahan  tersebut  sah  (Yusuf,  2001:  90).  Menurut  mazhab  Hanafi orang  yang  fasik  boleh  menikahkan  anak  perempuannya  atau  keponaan perempuannya  dari  saudara  laki-lakinya,  karena  kefasikannya  tidak menghalangi  adanya  rasa  kasihan  yang  dia  miliki  yang  membuatnya  menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum (Az-Zuhaili, 2011: 187).
Ada  sebagian  kelompok  kecil  dari  mazhab  Syafi’i  ( al-qauluts  tsani ) yang sependapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali fasik sah menjadi  wali  nikah  anak  perempuannya  (Mahfudh,  2006:9).  Sedangkan menurut  sebagian  besar  pendapat  mazhab  Syafi’i  keadilan  merupakan  syarat dan pendapat ini dipandang lebih masyhur dalam mazhab Syafi’i.

## Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Hanafi
Menurut  mazhab  Hanafi,  wali  nikah  itu  tidak  menjadi  syarat  sahnya akad  nikah  wanita  baligh  (wanita  gadis)  dan  wanita  yang  sudah  janda  (wanita dewasa).  Oleh  karena  itu,  proses  pernikahan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan keridhaannya  sendiri  atau  pihak  perempuan  itu  boleh  menikahkan  dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah kafaah bagi keduanya dan apabila tidak maka wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut.
Menurut  mazhab  Hanafi  orang  yang  fasik  boleh  menikahkan  anak perempuannya  atau  keponaan  perempuannya  dari  saudara  laki-lakinya,  karena kefasikannya  tidak  menghalangi  adanya  rasa  kasihan  yang  dia  miliki  yang membuatnya  menjaga  maslahat  kerabatnya  dan  juga  karena  hak  perwalian bersifat  umum.  Pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  setelah  masaNya  tidak  ada yang  meriwayatkan  bahwa  seorang  wali  dilarang  mengawinkan  orang  yang diawalikan akibat kefasikannya (Az-Zuhaili, 2011: 187).
Mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa  adil  itu  bukan  sebagai  syarat.  Dan apabila  ada orang yang  dinikahkan  oleh wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka hal pernikahan tersebut sah (Yusuf, 2001: 90),  karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pernikahan
dirinya  sendiri,  atas  dasar  ini  orang  fasik  dapat  mewalikan  orang  lain  (Al- Bassam, 2006: 318).
Orang  yang  fasik  mampu  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan  (Al- Bassam,  2006:  187).    Mazhab  Hanafi  membolehkan  wali  fasik  menjadi  wali dalam  pernikahan,  bagi  perempuan  yang  masih  kecil  atau  belum  dewasa, menurutnya  wali  dalam  pernikahan  sama  halnya  dengan  perwalian  dalam pemeliharaan  anak.    Untuk  lebih  jelas,  Hanafi  dalam  salah  satu  kitabnya menulis  bahwa bagi  orang  yang  fasik  boleh  menikahkan  anak  laki-laki  atau anak  perempuannya  yang  masih  kecil  (al-Kasani,  n.d.:  349). Kebolehan  wali nikah  yang  fasik  menurut  mazhab  Hanafi  dikuatkan  lagi  berdasarkan  firman Allah:
ْضَف نِم ُ َّللَّاُمِهِنْغُيَءاَرَقُفْاوُنوُكَي نِا ْمُكِئاَمِاَو ْمُكِداَبِع  ْنِم  َنيِحِلَّصلاَو ْمُكنِم ىَمَيَ ْلْاْاوُحِكنَأَو

## ميِلَع  ٌَِِو ُ َّللََّو ِِِل
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan  orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Surat an-Nur:
32).
Ayat  tersebut  mengandung  beberapa  perkara  dalam  pernikahan,  seperti kewajiban  seorang  wali  untuk  menikahkan  anaknya,  dianjurkan  bagi  yang mampu  untuk  segera  melaksanakan  nikah  untuk  menjaga  dan  memelihara kemaluan,  tidak  diperbolehkan  menikahkan  diri  sendiri  karena  statusnya  yang ‘abd (hamba  sahaya),  dan  membolehkan  menikahkan  diri  sendiri  kecuali  ada dalil yang kuat menyatakan akan kebolehannya (al-Damasyqi, n.d: 363-369.).
Hadis Rasulullah Saw:
,ريبزلا حلاص نب رماع ِعباتو يدسلا ناورم نب دمحم قيرط نم ةشئاع ثيدح نم نابح نبا ِخرخأ
ِلوقو ﷺ

## لصف ريغ نم ءافكلْا مكتانب اوجوز
Artinya:  Hadis  yang  dikeluarkan  oleh  Ibnu  Hibban  dari  hadisnya Aisyah  Ra.  Dari  jalan  Muhammad  bin  Marwan  as-Sadi  dan pengikutnya,  Rasulullah  Saw  bersabda:  Nikahkanlah  anak-anak perempuan  kalian  dengan  laki-laki  sekufu  tanpa  ada  perselisihan  (HR.
Ibnu Hibban)(al-Kasani, n.d.: 342)
Dalam  hadis  tersebut  adanya  khitab  untuk  menikahkan  anak  mereka yang  sederajat  tanpa  adanya  perselisihan  dari  kata Min  Ghairi  Fashlin. Dari kata  tersebut  mazhab  Hanafi  memasukkan  sifat  fasik  merupakan  sesuatu  yang tidak  harus  diperselisihkan,  karena  kedudukan  wali  merupakan  syarat  untuk menyempurnakan akad nikah bukan syarat sahnya nikah.
Selanjutnya  menggunakan  metode  ijma’  ummat.  Ijma’ummat  di  sini adalah  kesepakatan  para  ulama  mujtahid  golongan  Hanafiyah.  Ijma’  tersebut berbunyi  menegaskan  bahwa  masyarakat  awam  atau  khusus  mulai  dari
Rasulullah  SAW  sampai  sekarang  menikahkan  putri-putrinya  tanpa  ada  yang inkar  (sepakat  dan  tidak  ada  perdebatan  apakah  dia  fasik  atau  tidak)  terutama orang Arab, Kurdi dan Turki) (al-Kasani, n.d.).
Mazhab  Hanafi  memberikan  pengukuhan  atas  ijma’  ummat  yang  di jadikan  landasan  permasalahan  wali  fasik.  Menurutnya,  pernikahan  itu perwalian yang bersifat nadhar (pandangan atau pemeliharaan dan pengawasan orang  tua  terhadap  anak),  dan  kemampuan  orang  fasik  dalam  mengakadkan tidaklah  dicela,  karena  sifat  sayangnya  kepada  putrinya.  Orang  fasik  termasuk orang  yang  mampu  menjadi  wali  untuk  dirinya  sendiri,  maka  menjadi  wali untuk  orang  lain  pun  bisa.  Oleh  karenanya  persaksiannya  dapat  diterima. Kebolehannya menjadi wali atau menjadi saksi karena dia merupakan salah satu dari  dua  jenis  perwalian  yaitu  wilayah  milik,  dia  bisa  menikahkan  budak perempuannya.  Maka  dia  juga  termasuk  dalam  ahli  perwalian  lain  (wilayah nadhor) (al-Kasani, n.d.: 352).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  dalam  mazhab  Hanafi,  wali  nikah hanya disyaratkan bagi perempuan yang masih kecil (belum baligh), orang yang gila,  dan  hamba  sahaya.  Selain  orang-orang  tersebut  tidak  disyaratkan  wali dalam  suatu  proses  pernikahan.  Di  samping  itu,  dalam  mazhab  Hanafi,  adil bukanlah  salah  satu  syarat  perwalian  dalam  suatu  pernikahan,  artinya  orang fasik  itu  dapat  menjadi  wali  nikah  bagi  anaknya  atau  orang-orang  di  bawah perwaliannya.

## Keabsahan Wali Nikah yang Fasik Menurut Mazhab Syafi’i
Menurut pandangan mazhab Syafi’i, wali berperan sangat penting dalam sebuah  pernikahan,  baik  bagi  perempuan  yang  sudah  dewasa  (janda),  gadis, anak  kecil  dan  bagi  setiap  wanita  lainnya  yang  ingin  melangsungkan  akad nikah.  Kedudukan  wali  dalam  pernikahan  adalah  sebagai  rukun  menurut pendapat  mazhab Syafi’i  dan apabila tidak ada izin  dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi’i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian.
Sebagian  besar  ulama  mazhab  Syafi’i  mensyaratkan  wali  itu  harus  adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi’i (al-qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang  dikutip  dari  kitab    al-Qalyubi  ‘Alal  Mahalli  juz  III.  Menurut  al-Mahalli, bahwa  orang  fasik  boleh  menjadi  wali,  karena  orang-orang  fasik  pada  masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya (Mahfudh, 2006: 9).
Pendapat  mazhab  Syafi’i  yang  masyhur  ialah  mensyaratkan  keadilan yang  tampak,  sebab  keadilan  termasuk  wilayah  teori  sehingga  tidak  bisa dikuasai  oleh  orang  fasik  (Al-Bassam,  2006:  318). Seperti  tidak  Shalat,  tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah
menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi’i.  Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi’i menyebutkan ada 5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak  sah  yaitu:  Perbudakan,  uzur  yang  membuat  tidak  mampu  untuk  meneliti calon  suami  (seperti  gila,  masih  anak-anak,  pikun,  koma,  mabuk,  sakit  berat), Kefasikan, Beda agama, dan Ihram. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar (HR. Ibnu Abbas) (al-Kasani, n.d.: 58).
Tidak    sah  suatu  perkawinan  yang    dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak adil  atau  wali  yang  fasik  karena  perwalian  membutuhkan  penelitian  dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti  perwalian  dalam  hal  harta.  Cukup  keadilan  yang  bersifat  zahir,  cukup baginya  memiliki  kondisi  yang  kecukupan  karena  pensyaratan  keadilan  secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang  perempuan  yang  tidak  memiliki  wali.  Sama  sekali  tidak  disyaratkan keadilannya  akibat  kebutuhan.  Seorang  tuan  yang  mengawinkan  budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada  budak  perempuan  miliknya,  seperti  menyewakan  dan  yang  sejenisnya (Az-Zuhaili, 2011: 186-187).
Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati- hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.  Maka  tidak  sah  nikah  dengan  wali  yang  fasik,  kecuali  jika  dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu  dengan  minum  arak  atau  bukan  dan  baik  dia  menampakkan  kefasikannya atau  menyembunyikannya,  karena  kefasikan  itu  merupakan  kekurangan  yang tidak  membolehkannya  untuk  menjadi  saksi.  Oleh  karena  itu,  dia  pun  tidak memiliki  kewalian  (kekuasaan)  seperti  halnya  hamba  sahaya  (Ahmad  Bin Umar, 2003:157). Menurut An-Nawawi. pendapat terkuat dalam mazhab Syafi’i adalah terlarangnya perwalian orang fasik.
Al-Mawardi,  pengikut  mazhab  Syafi’i  yang  hidup  pada  abad  ketiga sampai  pertengahan  abad  ke  empat  (364-450  H).  Beliau  menegaskan  tidak boleh  dan  tidak  sah  pernikahan  tersebut  jika  di  hadiri  oleh  wali  yang  fasik karena  wali  merupakan  rukun  dari  pernikahan  dan  yang  menjadi  wali  harus orang  yang  benar-benar  shalih  terhindar  dari  perbuatan  maksiat  (al-Mawardi, n.d.:61).  Mazhab  Syafi’i  sangat  memperhatikan  dan  teliti  dalam  menanggapi suatu  permasalahan.  Wali  dalam  pernikahan  merupakan  syarat  penentu terwujudnya  pernikahan  oleh  karena  itu  menurut  pendapat  mazhab  Syafi’i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.
Dasar  hukumnya  tentang  orang  fasik  menjadi  wali  nikah.  Hadits  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abbas  dalam  kitabnya  ada  redaksi  yang  menyebutkan tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil dan wanita  siapa  mana  yang  dinikahkan  oleh  wali  yang  maskhut  maka  nikahnya
batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh imam Daruquthni (HR. Ibnu Abbas) (al-Kasani, n.d.: 62).
Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Iman  at-Thabrani  masih  dalam  satu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib adalah  paman Rasulullah  SAW  dan  putra  dari Abdul  Muththalib,  kakek Rasulullah  SAW,  yang  berkata,    keabsahan  nikah  tergantung  kehadiran  saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali (al-Bujairimi, juz 4: 219).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui,  dalam  mazhab  Syafi’i wali  nikah  merupakan  salah  satu  rukun  nikah,  artinya  suatu  pernikahan  tidak sah bila tidak ada wali.  Kemudian ketentuan penting lain dalam  uraian di atas adalah  bahwa  seseorang  baru  sah  menjadi  wali  apabila  memenuhi  beberapa persyaratan, salah satunya adalah adil atau tidak fasik.

## Perbandingan  Keabsahan  Wali  Nikah  yang  Fasik  Menurut  Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i
Wali dalam sebuah pernikahan merupakan hukum  yang harus dipenuhi bagi  calon  perempuan  yang  bertindak  untuk  menikahkannya  atau  memberikan izin  pernikahannya.  Karena  wali  adalah  persyaratan  mutlak  dalam  suatu  akad. Mazhab  Hanafi  tidak  mensyaratkan  wali  bagi  wanita  janda  dan  gadis  akan tetapi  menjadi  syarat  bagi  wanita  kecil,  orang  yang  gila,  dan  hamba  sahaya. Sedangkan  menurut  mazhab  Syafi’i  kedudukan  wali  nikah  itu  adalah  sebagai rukun.  Sehingga  wali  tersebut  berperan  sangat  penting  dalam  sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi  setiap wanita lainnya  yang ingin  melangsungkan akad nikah (Ahmad Bin  Umar,  2003:154).  Jadi  menurut  mazhab  Hanafi  wali  nikah  adalah  sunnah hukumnya, dan mazhab Syafi’i mengatakan bahwa wali nikah adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah.
Dasar  hukum  wali  dalam  pernikahan  terdapat  dalam  surat  al-Baqarah:
232 dan surat an-Nur: 32. Dalam surat belakangan disebutkan: “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu,  dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan,  jika  mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
Selain  itu,  juga  dikuatkan  oleh  hadis  akan  pentingnya  kedudukan  wali dalam sebuah pernikahan:
Sabda Rasulullah SAW:
“Dari  Aisyah,  ia  mengatakan  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: perempuan  mana saja  jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh  dari  kemaluannya.  Jika  mereka  (para  wali)  bertengkar,  maka
hakim  itu  adalah  wali  bagi  orang  tidak  mempunyai  wali”  (HR.

## Tirmidzi).
Keabsahan  wali  nikah  harus  memenuhi  syarat  yaitu:  Islam,  baligh, berakal,  merdeka,  laki-laki  dan  adil  (tidak  fasik).  Mengingat  pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan maka wali itu harus orang yang dapat terpercaya  untuk  melangsungkan  akad  nikah,  salah  satunya  wali  nikah  tidak boleh  orang  yang  fasik  berdasarkan  apa  yang  diriwayatkan  Ibnu  Abbas. Mengenai  hadis  tersebut  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i  berbeda  dalam mengartikan makna mursyid sehingga menimbulkan hukum yang berbeda pula.
Menurut pendapat mazhab Hanafi membolehkan wali nikah yang fasik. Hal ini dikarenakan fasik dapat menjadi ahliyah bagi dirinya maka dia juga bisa menjadi ahliyah bagi orang lain seperti adil, dan oleh karena itu persaksiannya diakui atau dapat dipercaya. Menurut mazhab Hanafi, orang fasik juga termasuk orang yang mursyid karena dia bisa menunjukkan atau bisa membimbing orang lain  kepada  kebaikan,  yaitu  masih  memiliki  akal.  Akal  dijadikan  perantara untuk menunjukkan bahwa dia merupakan mursyid (al-Kasani, n.d.:349).
Akan  tetapi  berbeda  pendapat  dengan  mazhab  Syafi’i  yang mensyaratkan  wali  harus  adil,  Imam  Syafi’i  justru  sepakat  dengan  apa  yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid.” Kata Mursyid diartikan dengan kata al-Rasyid (orang yang insyaf, bijaksana) semakna dengan kata al-Mushlih atau as-Shalih  (orang  yang  baik  agamanya)  dan  orang  fasik  bukan  termasuk  orang yang  mursyid.  Sedangkan  menurut  mazhab  Hanafi  mengartikan  kata  Mursyid dengan kata  al-Aqiil (orang berakal  atau memiliki akal  sehat)  (al-Kasani,  n.d.: 349-352).
Mazhab  Syafi’i  pendapatnya  yang  mansyhur  mensyaratkan  keadilan yang  tampak  pada  wali,  sebab  keadilan  termasuk  wilayah  teori  sehingga  tidak bisa dikuasai oleh orang fasik.(Al-Bassam, 2006:318) Jadi seorang wanita yang ingin  melangsungkan  pernikahan  harus  memiliki  seorang  wali,  terutama  wali yang  adil.  Maksud  adil  adalah  wali  tidak  melakukan  dosa-dosa  besar,  tidak selalu  melakukan  dosa-dosa  kecil  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dapat menjatuhkan  mertabat.  Oleh  karena  itu  orang  fasik  tidak  boleh  menjadi  wali dan  menikahkan  perempuan  yang  beriman,  bahkan  hak  menjadi  wali  dapat berpindah kepada wali yang lainnya, jika ia berlaku tidak adil. Selain itu, fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian dan orang fasik dilarang menjadi  wali  dalam  pernikahan  (al-Khim,  al-Mulgha,  n.d.:  795). Menurut mazhab  Syafi’i,  untuk  menentukan  seseorang  wali  itu  bersifat  adil  atau  fasik adalah tidak hanya melihat dari segi dzahir atau luar saja, melainkan juga diliat dari dalam atau dalam bathinnya.
Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri  oleh  wali  yang  fasik  karena  wali  merupakan  rukun  dari  pernikahan  dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan
maksiat.  Mazhab  Syafi’i  sangat  memperhatikan  dan  teliti  dalam  menanggapi suatu  permasalahan.  Wali  dalam  pernikahan  merupakan  syarat  penentu terwujudnya pernikahan  oleh karena itu menurut  pendapat  beliau kriteria  yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.
Sedangkan  mazhab  Hanafi  beliau  mengatakan  bahwa  adil  itu  bukan sebagai  syarat.  Dan  apabila  ada  orang  yang  menikah  dengan  wali  yang  fasik dan  beberapa  orang  saksi  yang  adil  maka  hal  tersebut  tidak  membatalkan pernikahan  (Yusuf,  n.d.:90). Karenanya  perwalian  orang  fasik  dapat  diterima disebabkan  ia  bisa  mewalikan  pernikahan  dirinya  sendiri.  Atas  dasar  ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain (Al-Bassam, 2006: 318).
Orang  yang  fasik  mampu  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan. Mazhab  Hanafi,  Beliau  membolehkan  wali  fasik  menjadi  wali  dalam pernikahan, bagi perempuan yang masih kecil atau belum dewasa, menurutnya wali  dalam  pernikahan  sama  halnya  dengan  perwalian  dalam  pemeliharaan anak.  Dalam  kitabnya  memberikan  pendapat  mengenai  orang  fasik  yang menjadi  wali  nikah  baik  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk  orang  lain (anaknya).
Orang yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya  dari  saudara  laki-laki,  karena  kefasikannya  tidak  menghalangi adanya  rasa  kasihan  yang  dia  miliki  yang  membuatnya  menjaga  maslahat kerabatnya  dan  juga  karena  hak  perwalian  bersifat  umum.  Pada  masa Rasulullah  dan  setelah  masaNya  tidak  ada  yang  meriwayatkan  bahwa  seorang wali  dilarang  mengawinkan  orang  yang  diawalikan  akibat  kefasikannya  (Az- Zuhaili, 2011:318).
Nabi Saw tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, baligh serta berakal. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri  tanpa adanya bantuan dari manusia  yang lain bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah berfirman:
“Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka  berkata:  Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan menumpahkan  darah,  padahal  kami  Senantiasa  bertasbih  dengan memuji  Engkau  dan  mensucikan  Engkau?  Tuhan  berfirman: Sesungguhnya  Aku  mengetahui  apa  yang  tidak  kamu  ketahui  (QS.  al- Baqarah: 30).
Pada  ayat  tersebut  malaikat  menanyakan  apakah  manusia  di  bumi  ini bisa di andalkan untuk menjadi khalifah (pemimpin, panutan)? Padahal manusia itu  sering  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merusak  dunia.  Untuk  menjadi khalifah  yang  kaitannya  dalam  mengelola  kehidupan  di  dunia  menjadi  baik sesuai dengan perintah Allah SWT, maka Allah SWT memerintahkan para Nabi dan  orang-orang  yang  dipilih  Allah  untuk  mengajak,  membimbing,  serta
memperingatkan  manusia  kepada  jalan  yang  benar,  berperilaku  baik  dan menjalankan  tugasnya  sebagai  khalifah  di  bumi.  Banyak  ayat-ayat  al-Qur’an yang  mengancam  akan  perbuatan  manusia  yang  tercela,  seperti  orang  yang berbuat fasik, syirik, munafik, kafir dan bahkan keluar dari agama Islam.
Dalam  hal  ini  fasik  adalah  durhaka  kepada  Allah  SWT  karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar/melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasik  diartikan  sebagai  orang  yang  melakukan  dosa  besar  atau  banyak/sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak (Dahlan, 1996: 320-321) .
Kita sebagai manusia hidup di dunia ini di wajibkan untuk menjalankan setiap  perintah  Allah  dan  menjauhkan  diri  dari  apa  yang  dimurkai  oleh  Allah SWT  atau  menjauhi  setiap  larangan-Nya.  Kalau  di  lihat  pada  zaman  sekarang ini  kita  sangat  kesusahan  untuk  membedakan  mana  orang  yang  digolongkan orang  yang  fasik,  karena  saat  ini  orang  banyak  yang  sudah  lalai  mengerjakan perintah  Allah  SWT  salah  satunya  dalam  hal  seperti  sering  meninggalkan shalat,  melalaikan  puasa  dan  sebagainya,  serta  tidak  terlepasnya  dari kemaksiatan.  Dengan  karena  itu  sekarang  banyak  wali  yang  mengakad nikahkan  anaknya    tersebut  padahal  dia  adalah  orang  yang  fasik.  Seharusnya akad nikah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menjalankan akad  pernikahan  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  mengelola  kehidupan menjadi  lebih  baik.  Oleh  karena  itu  keluarga  yang  dibangun  dengan  dasar pondasi  keimanan  yang  baik  dan  kuat,  maka  pilar  kehidupan  yang  dibangun akan  menjadi  baik  pula.  Begitu  sebaliknya  pondasi  yang  dibangun  dalam keluarga itu tidak baik atau rusak maka kehidupan pun akan ikut menjadi rusak (Ghazali, 2003: 3).
Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tersebut dapat  dilihat  dari  dari  penetapan  kedudukan  wali  itu  sendiri,  kedudukan  wali nikah  menurut  mazhab  Hanafi  adalah  sebagai  syarat  bagi  perempuan  kecil, orang  gila,  hamba  sahaya.  persyaratan  pada  wali  itu  sendiri.  Mazhab  Syafi’i mensyaratkan wali itu orang Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil (tidak  fasik).  Sedangkan  mazhab  Hanafi  tidak  memasukkan  syarat  atau meniadakan syarat pada seorang wali nikah tersebut, Berbeda dalam memahami hadis dan berbeda dalam penggunaan hadis, mazhab hanafi menggunakan dasar hadits  yang  lemah,  sedangkan  mazhab  Syafi’i    menggunakan  dalil  yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  perbandingan  keabsahan  wali  nikah yang  fasik  menurut  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i  yaitu  mazhab  Hanafi mengatakan  sah  nikah  dengan  wali  yang  fasik  akan  tetapi  mazhab  Syafi’i mensyaratkan  wali  itu  harus  adil  dan  tidak  sah  wali  nikah  orang  yang  fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum
mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i  mengenai  wali  nikah  yang  fasik  adalah berbeda  dalam  penetapan  kedudukan  wali  nikah,  perbedaan  penetapan  syarat wali,  dalam  hal  ini  keduanya  menggunakan  dasar  sunnah,  mazhab  Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi’i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam . Ikhtiar Baru. Abi  Hasan  bin  Muhammad  bin  Habib  al-Mawardi.  (n.d.). Hawi  al-Kabir .  Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Abu  Hafsh  Umar  bin  Ali  bin  Adill  al-Damasyqi.  (n.d.). al-Lubab  fi  Ulum  al-
Kitab . Dar al-Kutub Alamiyah.
Abu Qaim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani. (1995). al-Mu’jam al-Ausath . Dar al-Haramain. Ahmad Bin Umar. (2003). Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saksi, alih Bahasa Heri Purnomo, Saiful Mahdi . Mustaqiim.
Al-Bassam, A. bin A. (2006). Syarah Bulughul Maram . Pustaka al-Kautsar. Al-Jaziri, A. (2001). al-Fiqh ala Mazahibil Arba’ah . Dar al-Fikr. As Shan’ani. (1995). subulussalam . Al-Ikhlas.
Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Gema Insani.
Imam  Alaudin  Abu  Bakar  Ibnu  Mas’ud  al-Kasani.  (n.d.). Kitab  Bada’i  as- Shonai . Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Muhammad Galib. (2012). Fasik:Makna dan Cakupannya . Alauddin Press.
Muhammad Ghazali. (2003). Fiqh Munakahat . Kencana.
Mustafa  al-Khim,  Mustafa  al-Mulgha,  A.  asy-S.  (n.d.). Kitab  Imam  Syafi’i . Pustaka Salam. Sahal  Mahfudh.  (2006). Solusi  Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas Nahlatul Ulama . Diantama. Yusuf, S. A. (n.d.). Syaikh Hasan Ayyub . Yusuf, S. A. (2001). Fikih Keluarga . Pustaka al-Kautsar.