## PENYELESAIAN MASALAH DI DESA DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE  JUSTICE OLEH  BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh: I Putu Harisandy Mahayuda 1 dan Putu Sugi Ardana 2 ( bwityuda@gmail.com ) ( sugi.ardana@unipas.ac.id )
Abstrak :  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  bagian  dari komponen penegak hukum dalam criminal juctice system Bhabinkamtibmas juga menggunakan pendekatan Restorative Justice . Penelitian ini meneliti penyelesaian masalah di desa oleh  Bhabinkamtibmas dengan pendekatan restorative justice di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam penyelesaian masalah di desa dengan menggunakan pendekatan restorative justice oleh  Bhabinkamtibmas  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Penyelesaian  oleh    Bhabinkamtibmas dengan  pendekatan restorative  justice di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng dilakukan dengan: mengutamakan upaya deteksi dini untuk mencegah timbulnya gangguan  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat;  mengedepankan musyawarah  untuk  mufakat  dengan  menjadikan  para  pihak  sebagai  subyek pemecahan  masalah  dengan  melibatkan  aparat  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  tokoh  pemuda,  tokoh  adat  dan  para  sesepuh  yang  ada  di  desa/kelurahan atau  kelurahan;  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab  dan  sesuai  dengan  lingkup  tugas  yang  diembankan;  mementingkan pemulihan keadaan di masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi: adanya pihak tertentu yang memperuncing  permalasahan, keterlibatan tokoh masyarakat masih perlu  ditingkatkan,  sebagian  besar  masyarakat  belum  mengetahui  konsep Restorative Justice dan cenderung menempuh proses hukum secara konvensional untuk menyelesaikan masalah.
Kata  Kunci: Masalah di Desa, Restorative  Justice ,  Bhabinkamtibmas,

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Kepolisian  secara  institusional  maupun  personal  berhubungan langsung  dengan  tujuan  hidup  bernegara,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  bagian yang  dianggap  tidak  dapat  diamandemen  dari  Konstitusi  Negara  Republik
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Indonesia,  yaitu  pada  bagian  Pembukaan.  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  bernegara adalah  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Wujud perlindungan terhadap masyarakat oleh Negara antara lain berupa terciptanya keamanan dan ketertiban.
Keamanan  dan  ketertiban  bukan  hanya  prasyarat  bagi  keberlangsungan suatu  masyarakat,  tetapi  juga  bagi  upaya  masyarakat  itu  untuk  berubah  kearah yang  lebih  baik,  lebih  sejahtera,  berkeadilan,  dan  bermartabat.    Pasal  1  angka  5 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan  Lemabaran  Negara  Nomor  4168)  (dalam  penelitian  ini  selanjutnya disebut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002)  menegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya ketenteraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Tanpa  keamanan  dan  ketertiban,  suatu  kesatuan  masyarakat,  termasuk negara  dapat  bubar.  Dalam  penciptaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat Kepolisian  memegang  peran  penting. Keamanan  dan  ketentraman  masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum, jika hal itu tidak dapat maka masyarakat itu akan bubar,  hilang  lenyap.  Ini  artinya,  bahwa  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan  tentram adalah  modalitas  dasar  masyarakat  dalam  menjalankan  dan  menjamin keberlangsungan kehidupannya ( Yopik Gani, 2017: 59) .
Kepolisian  memegang  peranan  penting  dalam  penciptaan  keamanan  dan ketertiban  di  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dipahami  sebab  salah  satu  tugas  pokok
Kepolisian  adalah  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002    menegaskan  bahwa  tugas  pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  menegaskan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia bertugas:
a. melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
h. menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/  atau  bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Sejalan  dengan  dinamika  perubahan  masyarakat,  Kepolisian  dituntut  untuk senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Bentuk gangguan
terhadap  keamanan  dan  ketertiban  dapat  berubah  sedemikian  rupa,  sehingga perubahan yang harus dilakukan tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada tataran  kebijakan,  termasuk  paradigma  yang  dipegang  sebagai  suatu  bentuk pendekatan.  Pendekatan  reaktif  (menunggu  setelah  ada  gangguan)  dan  represif (penggunaan kekerasan) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual,  dituntut untuk berubah ke arah yang proaktif dengan mengedepankan dukungan partisipasi masyarakat.
Dari  sisi  masyarakat,  juga  ada  indikasi  bahwa  telah  terjadi  pergeseran peradaban  umat  manusia  secara  universal,  terutama  di  negara  maju,  masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal,  general  dan  lain-lain  dalam  melakukan  pelayanan  publik.  Terdapat kecendrungan  bahwa  masyarakat  lebih  menginginkan  pendekatan-pendekatan yang  personal  dan  menekankan  pemecahan  masalah  dari  pada  terpaku  pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang  menyangkut  pertikaian  antar  warga,  penyelesaian  dengan  mekanisme informal  dipandang  lebih  aktif  daripada  proses  peradilan  pidana  formal  yang acapkali  kurang  memberikan  peranan  yang  berarti  bagi  korban  dalam pengambilan keputusan (Wahyono, 2011: 163).
Sehubungan  dengan  tuntutan  terhadap  Kepolisian  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  adanya  kecenderungan  untuk  melibatkan  masyarakat  secara proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang ada di  masyarakat,  timbulah  dua  konsep  yang  dijadikan  pendekatan  penyelesaian masalah  secara  bersama-sama,  yaitu  konsep  pemolisian  masyarakat  ( Community Policing ) dan pendekatan restorative justice.
Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  3 tahun 2015 tentang Pemolisian  Masyarakat  menegaskan  bahwa  pemolisian  Masyarakat  ( Community Policing )  (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Polmas) adalah suatu kegiatan untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  anggota  Polri  dan  masyarakat, sehingga  mampu  mendeteksi  dan  mengidentifikasi  permasalahan  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
Polmas adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara  komunitas  dengan  polisi  di  dalam  mengidentifikasi  dan  mengatasi  segala potensi  gangguan  Kamtibmas.  Polmas  mempercayai  bahwa  kejahatan  dan masalah  ketidaktertiban  adalah  milik  bersama  komunitas  (sebagai  klien)  dengan Polisi  (sebagai  penyedia  jasa  layanan).  Anggota-anggota  komunitas  perlu berpartisipasi  dalam  merumuskan  kebijakan  publik  yang  berdasarkan  hubungan interaktif  dan  kooperatif,  sehingga  dengan  demikian  dapat  dikemukakan,  bahwa Polmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan  nilai  demoktartis  dan  prinsip good  governance yang  merupakan pengejawantahan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam  pelaksanaan fungsi  kepolisian,  terutama  yang  berkait  dengan  tugas  pemeliharaan  kamtibmas ( Yopik Gani, 2017: 62).
Polmas juga berhubungan dengan jumlah anggota kepolisian yang  terbatas. Jumlah  anggota  kepolisian  di  Indonesia  bila  dibandingkan  dengan  jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk  mencapai  ratio  ideal  (1:400)  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Selain membutuhkan  waktu  yang  lama,  kenaikan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  pun cenderung  tidak  dapat  dikendalikan.  Mewujudkan  ratio  ini  sama  dengan membangun masyarakat yang tidak memiliki jiwa swakarsa, yang hanya menjadi pion,  bukan  sebagai  masyarakat  yang  responsif  akan  suatu  permasalahan.
Membangun  kemitraan  dengan  masyarakat  adalah  strategi  yang  tepat  untuk mengatasi  kesenjangan  ini  (Nilma  Himawati,  2017:  256).  Penerapan  strategi Polmas  bagi  Indonesia  sangat  tepat/cocok  dengan  budaya  masyarakat  Indonesia yang  mengedepankan  kehidupan  berkomunitas,  gotong  royong,  keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum. Masyarakat desa  maupun  perkotaan  memiliki  hal  tersebut.  Minat  masyarakat  terhadap keaktifan menjaga kamtibmas sangat peka (Nilma Himawati, 2017: 257).
Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor  3 tahun 2015 mengatur prinsip- prinsip  yang  dianut  dalam  pelaksanaan  Polmas.  Prinsip-prinsip  yang  dimaksud adalah:
1. prinsip  komunikasi  intensif,  yaitu  komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan
secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
2. prinsip  kesetaraan,  yaitu  kedudukan  yang  sama  antara  pengemban  Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
3. prinsip  kemitraan,  yaitu  kerja  sama  yang  konstruktif  antara  pengemban Polmas  dengan  masyarakat/komunitas  dalam  rangka  pemecahan  masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
4. prinsip   transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas  serta  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan  upaya menjamin  rasa  aman,  tertib,  dan  tenteram  agar  dapat  bersama-sama memahami  permasalahan,  tidak  saling  curiga,  dan  dapat  meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
5. prinsip  akutanbilitas,  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
6. prinsip  partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif  ikut  dalam  berbagai  kegiatan  masyarakat/komunitas  dalam  upaya memelihara  rasa  aman  dan  tertib,  memberi  informasi,  saran  dan  masukan, serta  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  guna  memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
7. prinsip  hubungan  personal,  yaitu  pendekatan  Polri  kepada  komunitas  yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
8. prinsip    proaktif,  yaitu  aktif  (tidak  bersifat  menunggu)  memantau  dan memecahkan  masalah  sosial  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan untuk  mencegah  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan
9. prinsip    orientasi  pada  pemecahan  masalah,  yaitu  petugas  Polri  bersama- sama  dengan  masyarakat/komunitas  melakukan  identifikasi  dan
menganalisis  masalah,  menetapkan  prioritas  dan  respons  terhadap sumber/akar masalah.
Falsafah yang dianut dalam Polmas adalah pemolisian yang memberdayakan dan  menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dalam  menangkal  segala ancaman  Kamtibmas.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  4  Peraturan  Kepala Kepolisian Nomor  3 tahun 2015, bahwa falsafah Polmas adalah:
a. menempatkan  masyarakat  bukan  merupakan  objek  pembinaan,  melainkan sebagai  subjek  dan  mitra  yang  aktif  dalam  memelihara  Kamtibmas  di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia;
b. penyelenggaraan  keamanan  tidak  akan  berhasil,  bila  hanya  dilakukan  oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.
Secara  teoritis  polmas  pada  dasarnya  merujuk  pada  teori  sponsor  normatif
( normative  sponsorship ).  Teori  ini  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  orang memiliki kemauan baik dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain demi memenuhi  kebutuhannya.  Konsep  Polmas  dirujuk  dengan  berbagai  pengertian, seperti  pemolisian  yang  berorientasi  komunitas,  pemolisian  berlandaskan komunitas  dan  pemolisian  yang  berorientasi  pada  masalah  (Nilma  Himawati, 2017: 63).
Menurut Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2015 Polmas dilaksanakan  oleh  a)  Pengemban  Polmas  dan,  b)  Bhabinkamtibmas.  Menurut Pasal  1  angka  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  3  tahun  2015  Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas,  sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Kepala  Kepolisian Nomor  3  tahun  2015  yang  disebut  dengan  Bhabinkamtibmas  (Bhayangkara Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat)  adalah  pengemban  Polmas  di desa atau kelurahan.
Restorative  Justice atau  sering  diterjemahkan  sebagai  keadilan  restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya  penyelesaian  perkara  pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional,  pendekatan  ini  menitikberatkan
adanya  partisipasi  langsung  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian perkara pidana (Yusi Amdani, 2016: 64).
Liebmann  (dalam  Yusi  Amdani)  secara  sederhana  mengartikan restorative justice sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  “bertujuan  untuk  mengembalikan kesejahteraan  korban,  pelaku  dan  masyarakat  yang  rusak  oleh  kejahatan,  dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Yusi Amdani, 2016: 64).
Konsep  penyelesaian  pidana  yang  tidak  memberi  perlindungan  dan penghargaan  kepada  kepentingan  sang  korban  maupun  pelaku  sudah  dianggap ketinggalan  jaman.  Mekanisme  konvensional  yang  disandarkan  pada  tegaknya proses  formil  pidana  ( criminal  justice  system )  tanpa  melihat  kenyataan  di masyarakat,  tanpa  melihat  kepentingan  masyarakat,  dan  tanpa  melihat kemaslahatannya  di  masyarakat  melatarbelakangi  munsulnya Restorative Justice dalam  proses Criminal  Justice Sytem di  Indonesia  (Yusi  Amdani,  2016:
64).
Konsep  pendekatan Restorative  Justice merupakan  suatu  pendekatan  yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Yusi Amdani, 2016: 64).
Telah  disebutkan  di  depan  bahwa  Bhabinkamtibmas  adalah  pengemban Polmas di desa atau kelurahan. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan  masyarakat,  deteksi  dini,  dan  mediasi/negosiasi  agar  tercipta  kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas,  sesuai  Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  3  tahun 2015 berwenang untuk:
1. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
2. mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sebagai  tindak  lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
3. mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  dan  melakukan  Tindakan
Pertama (TP) di TKP;
4. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat  menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  bagian  dari komponen penegak hukum dalam criminal juctice system Bhabinkamtibmas juga sudah seharusnya menggunakan pendekatan Restorative Justice , namun perlu ada ketegasan mengenai dasar hukum yang menjadi acuan dan memberi perlindungan bagi  Bhabinkamtibmas.  Dalam  siklus  pemecahan  masalah  berkaitan  dengan optimalisasi  pelaksanaan  tugas,  Bhabinkamtibmas  perlu  mengetahui  masalah- masalah yang menjadi kendala. Identifikasi kendala-kendala ini perlu dilakukan, agar secepatnya dicari jalan keluar yang dianggap terbaik.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  penyelesaian  masalah  di  desa  oleh    Bhabinkamtibmas  dengan pendekatan restorative  justice di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  masalah  di  desa dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice oleh  Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum  tentang penggunaan pendekatan restorative  justice oleh  Bhabinkamtibmas  dalam  penyelesaian  masalah  di  desa dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  masalah  di  desa  dengan menggunakan  pendekatan restorative  justice oleh  Bhabinkamtibmas  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Dalam  penelitian  ini  dideskripsikan  dasar  hukum  penggunaan  pendekatan restorative justice oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah di desa di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam penyelesaian masalah di desa dengan menggunakan pendekatan restorative justice oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  di antaranya  karena  berdasarkan  penelitian  awal,  dapat  dibuat  dugaan  bahwa Bhabinkamtibmas  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam penyelesaian masalah di desa menggunakan pendekatan restorative justice .
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum.  Dari  sumber  data lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu  tentang  apa  yang  telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal, 2004: 45).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian  (Moleong,  L.,  1999:  103).  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis kualitatif diartikan sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  ‘jumlah’  (Soejono  dan Abdurahman H., 2003: 26).

## PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Masalah  di  Desa  oleh    Bhabinkamtibmas  dengan Pendekatan Restorative  Justice di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng
Telah  lama  diyakini  bahwa  perubahan  merupakan  suatu  keniscayaan  di masyarakat,  sehingga  masyarakat  selalu  ada  dalam  keadaan  dinamis.  Sejalan dengan dinamika masyarakat, Kepolisian dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri  dengan  dinamika  tersebut.  Bentuk  gangguan  terhadap  keamanan  dan ketertiban  juga  begitu,  dapat  berubah-ubah  sedemikian  rupa,  sehingga  menuntut perubahan  tidak  hanya  pada  tataran  teknis,  tetapi  juga  pada  tataran  kebijakan, termasuk paradigma yang dipegang sebagai suatu bentuk pendekatan. Pendekatan reaktif  (menunggu  setelah  ada  gangguan)  dan  represif  (penggunaan  kekerasan) sudah  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  nyata  di  masayarakat,    dituntut untuk  berubah  ke  arah  yang  proaktif  dengan  lebih  mengedepankan  dukungan partisipasi masyarakat secara proaktif.
Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan yang ada di suatu kawasan, akan cepat berpengaruh pada kawasan lain. Wacana yang  berkembang  di  suatu  negara,  akan  dapat  berpengaruh  kepada  negara  lain. Jika  di  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Utara,  masyarakatnya  cenderung semakin  jenuh  dengan  cara  lembaga  pemerintah  yang  birokratis,  resmi,  formal, general  dan  lain-lain  dalam  melakukan  pelayanan  publik,  hal  demikian  akan berkembang juga di negara-negara lain, termasuk di Asia, terdapat kecendrungan
masyarakat  lebih  menginginkan  pendekatan-pendekatan  yang  personal  dan menekankan  pemecahan  masalah  dari  pada  terpaku  pada  masalah  formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih aktif dari pada proses peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan (Wahyono, 2011: 163).
Sehubungan  dengan  tuntutan  terhadap  Kepolisian  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  adanya  kecenderungan  untuk  melibatkan  masyarakat  secara proaktif dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang ada di  masyarakat,  timbulah  dua  konsep  yang  dijadikan  pendekatan  penyelesaian masalah  secara  yang  diaplikasikan  secara  bersamaan,  yaitu  konsep  pemolisian masyarakat/  Polmas  ( Community  Policing ) dan  pendekatan restorative  justice (keadilan  restorasi) . Kedua  pendekatan  ini  oleh  banyak  kalangan,  termasuk  oleh institusi  Kepolisian  dianggap  memiliki  kelebihan  dan  cocok  untuk  diterapkan  di Indonesia.  Polmas  dan Restorative  Justice menjadi  pola  penyelesaian  masalah- masalah  yang  ada  di  desa  dengan  mengutamakan  jalur  non  litigasi/ Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai jalur penyelesaian masalah.
Polmas  menekankan  kemitraan  penuh  antara  komunitas  dengan  Polisi  di dalam  mengidentifikasi  dan  mengatasi  segala  potensi  gangguan  Kamtibmas. Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Anggota-anggota  komunitas  perlu  berpartisipasi  dalam  merumuskan  kebijakan publik  yang  berdasarkan  hubungan  interaktif  dan  kooperatif,  sehingga  dengan demikian  dapat  dikemukakan,  bahwa  Polmas  dapat  menciptakan  relasi  sosial politik  antara  polisi  dan  masyarakat  yang  mencerminkan  nilai  demoktartis  dan prinsip good  governance yang  merupakan  pengejawantahan  sistem  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dalam  pelaksanaan  fungsi  kepolisian,  terutama  yang berkait  dengan  tugas  pemeliharaan  kamtibmas ( Yopik  Gani,  2017:  62).
Restorative  Justice (keadilan  restorasi),  merupakan  suatu  model  pendekatan dalam  upaya  penyelesaian  perkara  pidana.  yang  menitikberatkan  adanya
partisipasi  langsung  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian perkara pidana (Yusi Amdani, 2016: 64).
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  3  tahun  2015  menyatakan  bahwa strategi Polmas dilaksanakan  secara simulatan melalui: kemitraan dan kerja sama dengan  masyarakat  atau  komunitas;  pemecahan  masalah;  pembinaan  keamanan swakarsa;  penitipan  eksistensi  FKPM  ke  dalam  pranata  masyarakat  tradisional; pendekatan  pelayanan  Polri  kepada  masyarakat;  bimbingan  dan  penyuluhan; patroli  dialogis;  intensifikasi  hubungan  Polri  dengan  komunitas;  koordinasi, pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  kepolisian;  dan  kerja  sama  bidang Kamtibmas.
Pasal  8  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  3  tahun  2015  menyatakan Polmas dilaksanakan oleh a) Pengemban Polmas dan, b) Bhabinkamtibmas. Pasal 1  angka  3  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  3  tahun  2015  menyatakan pengemban  Polmas  adalah  setiap  anggota  Polri  yang  melaksanakan  Polmas  di masyarakat  atau  komunitas,  sedangkan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Kepala Kepolisian  Nomor  3  tahun  2015  menyatakan,  yang  disebut  dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.
Kasat  Binmas  Kepolisian  Resor  Buleleng menjelaskan  kedudukan Bhabinkamtibmas  secara  struktural  ada  di  bawah  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  tetapi mengingat  pentingnya  peran  Bhabinkamtibmas  maka  pertanggungjawabanya dilakukan  secara  berjenjang.  Dijelaskan  kedudukan  Bhabinkamtibmas  secara struktural sebagai berikut:
a. Bhabinkamtibmas berkedudukan di bawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya  bertanggung  jawab  kepada  Kapolsek,  dalam  kegiatannya  dikoordinir oleh Kanit Binmas Polsek;
b. Bhabinkamtibmas  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Kapolres  dengan  Surat Keputusan dan merupakan penugasan definitif;
c. Bhabinkamtibmas  minimal  berpangkat  Briptu,  dan  setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan Kanit Binmas Polsek;
d. usia Bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun;
e. wilayah penugasan Bhabinkamtibmas adalah di desa/kelurahan atau nama lain yang  setingkat,  dengan  ketentuan  setiap  desa/kelurahan  ditugaskan  seorang Bhabinkamtibmas.
Bhabinkamtibmas  sebagai  “Polisi  Desa”  yang  berada  langsung  di  tengah- tengah masyarakat desa/ kelurahan selama 24 jam kehadirannya senantiasa dinantikan oleh  masyarakat  karena  akan  menjadi  “tempat  bertanya  dan  sekaligus  tempat  untuk mencurahkan  segala  permasalahan”  bagi  masyarakat.  Kehadiran  Bhabinkamtibmas akan  membuat  masyarakat  merasa  terlindungi,  terayomi  dan  terlayani  sehingga merasakan  kehadiran  Negara  yang  terwakili  oleh  “kehadiran  Bhabinkamtibmas”. Oleh  karena  itu  para  Bhabinkamtibmas  harus  membekali  dirinya  dengan  wawasan dan  pengetahuan  yang  harus  terus  bertambah  dan  meningkat  guna  mengakomodasi keinginan  dan  kepentingan  masyarakat  (Sambutan  KABAHARKAM  Polri  pada Penerbitan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  : Kep/773/VII/2016 tentang  Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).
Kasat  Binmas  Kepolisian  Resor  Buleleng menjelaskan  bahwa  pengawasan dan  pengendalian  pelaksanaan  tugas  Bhabinkamtibmas  dilakukan  secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pejabat kewilayahan, sebagai berikut:
a. Kapolda:  pengawasan  dan  pengendalian  bersifat  strategis  dan  administrasi, pembinaan  maupun  operasional,  dalam  pelaksanaan  sehari-hari  oleh Dirbinmas;
b. Kapolres:  pengawasan  dan  pengendalian  bersifat  taktis  tingkat  KOD  baik operasional  maupun  pembinaan  sesuai  batas  kewenangannya,  dalam pelaksanaan sehari-hari oleh Kasat Binmas;
c. Kapolsek, melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis. Penugasan  Bhabinkamtibmas  ke  desa/  kelurahan.  secara  regulasi  telah disertai dasar-dasar penugasan yang jelas. Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2015 menyatakan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut:
1. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
a. mendengarkan  keluhan  warga  masyarakat  tentang  permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
b. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
2. membimbing  dan  menyuluh  di  bidang  hukum  dan  Kamtibmas  untuk
meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  Kamtibmas  dengan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. menyebarluaskan  informasi  tentang  kebijakan  pimpinan  Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
4. mendorong  pelaksanaan  siskamling  dalam  pengamanan  lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. memberikan  pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat  yang memerlukan;
6. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  Kamtibmas  dengan  perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
8. melaksanakan  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  motivasi kepada  masyarakat  dalam  Harkamtibmas  dan  pemecahan  masalah kejahatan dan sosial.
Mengacu  kepada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait,  Kasat Binmas  Kepolisian  Resor  Buleleng menjelaskan  bahwa  ada  tugas-tugas  utama yang  harus  dilakukan  Bhabinkamtibmas  di  tempat  tugas,  selain  tugas-tugas  lain yang dapat muncul sesuai situasi dan kondisi tempat tugas. Dijelaskan tugas-tugas Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di Wilayah Hukum Polres Buleleng adalah:
1. melakukan  pembinaan  terhadap  warga  masyarakat  yang  menjadi  tanggung jawabnya  untuk  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  kesadaran hukum  dan  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan  perundang- undangan yang berlaku;
2. melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  tokoh  adat  dan  para sesepuh yang ada di desa/kelurahan atau kelurahan;
3. melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
4. melakukan  upaya  pencegahan  tumbuhnya  penyakit  masyarakat  dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
5. melakukan  upaya  peningkatan  daya  tangkal  dan  daya  cegah  warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
6. membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan;
7. melakukan  kerjasama  dan  kemitraan  dengan  potensi  masyarakat  dan
kelompok  atau  forum  Kamtibmas  guna  mendorong  peran  sertanya  dalam Binkamtibmas  dan  dapat  mencari  solusi  dalam  penanganan  permasalahan atau potensi gangguan dan ambang ganguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.
8. menumbuhkan  kesadaran  dan  ketaatan  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang-undangan;
9. memberikan  bantuan  dalam  rangka  penyelesaian  perselisihan  warga masayarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
10. memberikan  petunjuk  dan  melatih  masyarakat  dalam  rangka  pengamanan lingkungan;
11. memberikan  pelayanan  terhadap  kepentingan  warga  masyarakat  untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
12. menghimpun  informasi  dan  pendapat  dari  masyarakat  untuk  memperoleh masukan  atas  berbagai  isu  atau  kisaran  suara  tentang  penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.
Kasat Binmas Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan Untuk melaksanakan tugas-tugas  tersebut  setiap  anggota  Bhabinkamtibmas,  diberikan  wewenang untuk:
1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu  ketertiban  umum  dengan  mengedepankan  musyawarah  untuk mufakat  ( alternative  dispute  resolution )  yang  dituangkan  dalam  surat kesepakatan bersama;
3. mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit  masyarakat  yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat;
4. mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  atau  mengancam persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dengan  meningkatkan  partisipasi  aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
5. mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.
Masalah-masalah yang dapat dan biasanya diselesaikan oleh
Bhabinkamtibmas di Polres Buleleng dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat  ialah  masalah-masalah  sosial  yang  dapat  mengganggu  keamanan  dan ketertiban  di  masyarakat  seperti  perselisihan  antar  warga  dengan  melibatkan tokoh masyarakat agar tidak meluas menjadi konflik sosial, dan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat ialah masalah yang yang sudah sampai ranah hukum baik itu Pidana atau Perdata.
Konflik  sosial,  masih  merupakan  masalah  laten  di  masyarakat,  yang  setiap saat  memiliki  kemungkinan  untuk  muncul  menjadi  konflik  terbuka.  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, telah menyatakan bahwa sumber-sumber konflik dapat berupa:
a. permasalahan  yang  berkaitan  dengan  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya;
b. perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten /kota, dan/ atau provinsi;
d. sengketa  sumber  daya  alam  antar  masyarakat  dan/  atau  antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan
e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan masyarakat.
Bhabinkamtibmas dituntut untuk memahami konflik yang ada maupun yang potensial ada di tempat tugas. Sehubungan dengan hal ini ada beberapa pandangan tentang  Konflik  yang  dkemukakan  oleh  para  pakar  yang  dapat  dijadikan  acuan. Pendapat-pendapat tersebut antara lain (Sukardi, 2016: 77):
1. Konflik  adalah  bentuk  pertentangan  alamiah  yang  dihasilkan  oleh  individu atau kelompok karena pihak-pihak yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan;
2. Hubungan  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih  (individu  maupun kelompok)  yang  memiliki  atau  merasa  memiliki  sasaran-sasaran  tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan;
3. Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya;
4. Suatu  proses  yang  terjadi  ketika  satu  pihak  secara  negatif  mempengaruhi pihak  lain,  dengan  melakukan  kekerasan  fisik  yang  membuat  orang  lain
perasaan serta fisiknya terganggu;
5. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis;
6. Kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.
Made  Agra  Kumara  berpendapat,  bahwa  potensi  konflik  yang  ada  di
Kabupaten  Buleleng  jika  dihubungkan  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto adalah sebagai berikut. Soerjono Soekanto berdasrkan hasil penelitiannya (dalam Herlina  Asri)  mengklasifikasikan  bentuk  dan  jenis-jenis  konflik  yang  terjadi  di masayarakat sebagai berikut (Herlina Astri, 2011: 153):
1. Konflik pribadi.
Konflik terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain, yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong orang tersebut  untuk  memaki,  menghina,  bahkan  berusaha  memusnahkan  pihak lawan.  Konflik  pribadi  sering  terjadi  dalam  masyarakat,  termasuk  di Indonesia. Konflik seperti ini adalah konlik yang paling potensial dihadapi Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polres Buleleng.
2. Konflik rasial.
Konflik  rasial  umumnya  terjadi  di  suatu  negara  yang  memiliki  keragaman suku dan ras, seperti di Indonesia. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit dan warna rambut. Konflik berpotensi muncul jika perbedaan antar ras dipertajam. Konflik seperti ini, jarang ditemukan menjadi konflik terbuka di Buleleng.
3. Konflik antar kelas sosial.
Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti  kekayaan,  kehormatan,  dan  kekuasaan.  Kesemua  itu  menjadi  dasar penempatan  seseorang  dalam  kelas-kelas  sosial,  yaitu  kelas  sosial  atas, menengah,  dan  bawah.  Seseorang  yang  memiliki  kekayaan  dan  kekuasaan yang  besar  menempati  posisi  atas,  sedangkan  orang  yang  tidak  memiliki kekayaan  dan  kekuasaan  berada  pada  posisi  bawah.  Setiap  kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika
perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.
4. Konflik  politik  antar  golongan  dalam  satu  masyarakat  maupun  antara negara-negara yang berdaulat.
Dunia  perpolitikan  pun  tidak  lepas  dari  munculnya  konflik  sosial.  Politik adalah  cara  bertindak  dalam  menghadapi  atau  menangani  suatu  masalah. Konflik  politik  terjadi  karena  setiap  golongan  di  masyarakat  melakukan politik yang berbedabeda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Perbedaan  ini  memunculkan  peluang  terjadinya  konflik  antar  golongan terbuka lebar.
5. Konflik bersifat internasional.
Konflik  internasional  biasanya  terjadi  karena  perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik, karena  mencakup  suatu  negara,  maka  akibat  konflik  ini  dirasakan  oleh seluruh rakyat dalam suatu negara.
Berbagai  kemungkinan  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  dan  harus dihadapi Bhabinkamtibmas menuntut tidak hanya penguasaan dasar-dasar teoritis, tetapi  juga  tuntutan  untuk  menguasai  ketrampilan-ketrampilan    tertentu. Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor: Kep/773/VII/2016  tentang    Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas dituntut untuk memiliki ketrampilan-ketrampilan:
1. ketrampilan berkomunikasi/berbicara efektif;
2. ketrampilan  memecahkan  masalah  (mengidentifikasi  masalah-masalah, mngidentifikasi  hambatan  dan  penyebab  masalah  dan  mengembangkan respon dan solusi yang efektif);
3. keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
4. keterampilan  kepemimpinan  (keterampilan  memperkirakan  resiko  dan tanggung  jawab,  ketrampilan  menentukan  tujuan  dan  ketrampilan manajemen waktu);
5. keterampilan  membangun  tim  dan  mengelola  dinamika  dan  motivasi
kelompok  (ketrampilan  mempengaruhi  kelompok,  ketrampilan  identifikasi sumber daya dan ketrampilan membangun kepercayaan);
6. keterampilan mediasi dan negosiasi;
7. keterampilan  memahami  keaneka-ragaman,  kemajemukan  dan  prinsip  non diskriminasi;
8. ketrampilan  menerapkan  strategi  Polmas  dan  menghormati  hak  azasi manusia serta kesetaraan gender;
9. ketrampilan menangani dan memperlakukan kelompok rentan;
10. inter  personal  skill (kemampuan  berbicara,  mendengarkan,  bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas).
Bhabinkamtibmas Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng menjelaskan  tata  cara  penyelesaian  masalah  yang  dapat  mengganggu  ketertiban masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas  yang  bertugas  di  Wilayah Hukum  Polres  Buleleng  yakni  dengan  melakukan    upaya  deteksi  dini  atau pencegahan  melalui  komunikasi  dan  pendekatan  secara  proaktif  dengan melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat,  negosiasi  dan  mediasi  serta  melakukan upaya  pemecahan  masalah  ( problem  solving )  terhadap  permasalahan  yang sekiranya dapat mengganggu ketertiban dimasyarakat.
Bhabinkamtibmas Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, Bhabinkamtibmas membangun kemitraan dengan masyarakat dan  menempatkan  masyarakat  itu  sendiri  sebagai  subjek  atau  pelaku  yang  turut serta  aktif  untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Dalam  hal  ini  pelibatan  seluruh komponen  masyarakat  utamanya  tokoh  masyarakat  untuk  turut  serta mengupayakan penyelesaian permasalahan yang ada. Metode hukum Restorative Justice hampir sama dan sangat relevan di gunakan oleh Bhabinkamtibmas, yang rohnya sama, yakni pelibatan kedua pihak yang bermasalah dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan penyelesaian masalah.
Penjelasan  ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  konsep Restorative justice , yang antara lain (Sukardi, 2016: 85):
a. Victim  support  and  healing  is  a  priority (dukungan  dan  pemulihan  korban merupakan hal yang menjadi prioritas);
b. Offenders  take  responsibility  for  what  they  have  done (pelanggar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan);
c. There  is  dialogue  to  achieve  understanding (ada  dialog  untuk  mencapai kesepahaman);
d. There is an attempt to put right the harm done (ada upaya untuk mengganti kerugian dengan tepat);
e. Offenders  look  at  how  to  avoid  future  offending (pelanggar  melihat bagaimana masa depan untuk menghindari penyesalan/rasa bersalah);
f. The  community  helps  to  reintegrate  both  victim  and  offender (masyarakat membantu untuk mengintegrasikan kembali antara korban dan pelaku). Meskipun konsep Restorative Justice dipahami sebagai konsep penyelesaian masalah  dalam  sistem  hukum  pidana,  akan  tetapi  konsep Restorative  Justice sangat relevan bahkan menjadi konsep dasar yang melandasi Program community Policing .    Implementasi  konsep  ini  dalam  kehidupan  masyarakat  sejalan  dengan kebijakan  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Pada  hakekat  penyelesaian  perkara melalui  konsep restorative  justice ini,  sesungguhnya  merupakan  konsep  yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat.  Pendekatan Restorative justice digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya.
Metode  penyelesaian  masalah  hukum  dengan  konsep restorative  Justice dilakukan  melalui  musyawarah  dalam  forum-forum  komunikasi,  dialog  dan persuasi, oleh karena itu, metode penyelesaian perkara dengan konsep restorative justice ini  memerlukan  wadah  berupa  forum  komunikasi  penyelesaian  masalah yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum, dengan landasan  kepercayaan  dan  kemitraan.  Konsep  ini  dapat  menjamin  terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, terutama korban, serta memberikan manfaat bagi semua pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan itu sendiri.
Resolusi  konflik  sosial  yang  pada  dasarnya  berakar  dari  sumber permasalahan sosial, justru dapat didengan mudah diselesaikan dengan pola-pola
kearifan  lokal  daerah.  Pola-pola  tradisional  pada  dasarnya  telah  meletakkan pranata-pranata sosial yang dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi berbagai  akar  masalah  dari  konflik  social  yang  terjadi,  merumuskan  dan mengimplementasikan  solusi problem  solving .  Penyelesaian  pasca  konflik  akan menjadi lebih mudah. Mekanisme ini merupakan prinsip-prinsip resolusi konflik dalam  konsep  keadilan  restorasi  yang  menitik  beratkan  pada  prinsip  rekonsiliasi (Sukardi, 2016: 86).
Sehubungan dengan hal ini, apa yang dikemukakan oleh Liebmann (dalam Yusi Amdani) yang memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut, perlu diperhatikan (Yusi Amdani, 2016: 64):
1. memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
3. dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
5. pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
6. masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku;
Wayan  Sugianta  menjelaskan  dalam  penyelesaian  masalah  di  masyarakat,
yang  menjadi  hal  sangat  penting  ialah  pemulihan  keadaan  di  masyarakat,  sebab ketika terjadi permasalahan di masyarakat, akan ada guncangan-guncangan kecil yang jika kondisi ini tidak dikembalikan atau di pulihkan seperti sedia kala, maka permasalahan  tersebut  dapat  berkepanjangan  serta  berpotensi  menjadi  bibit masalah baru yang akan mengganggu ketertiban di masyarakat.
Penyelesaian  masalah  di  masyarakat  dengan  menempatkan  masayarakat sebagai  aktor  penting  di  dalamnya,  menyaratkan  pemecahan  masalah  dengan kearifan  lokal.  Kearifan  lokal  terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya  masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas, sebagai produk budaya masa lalu  yang  seharusnya  dijadikan  pegangan  hidup  secara  terus-menerus.  Secara substansial,  kearifan  lokal  merupakan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat.  Nilai-nilai  yang  diyakini  kebenarannya  dan  menjadi  acuan  dalam
bertingkah-laku  sehari-hari  masyarakat  setempat.  Hal  ini  berarti  kearifan  lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari individu-individu yang berada di dalamnya (Yusi Amdani, 2016: 156).
Kearifan lokal sebagai media paling ampuh untuk menemukan solusi dalam penyelesaian  konflik.  Kondisi  tersebut  dilakukan  dengan  mengajak  masyarakat yang  terlibat  konflik  untuk  berdiskusi  dan  menegosiasikan  keinginan  masing- masing  terhadap  pihak  lainnya.  Hal  ini  akan  memberikan  pengaruh  terhadap bentuk  penyelesaian  yang  dianggap  mungkin  dan  tepat,  serta  dapat  dijadikan peringatan  dini  terhadap  konflik  ( conflict  early  warning  system )  (Yusi  Amdani,
2016: 156).
Bhabinkamtibmas juga memiliki peran untuk menyelesaiakan kasus pidana yang ada di wilayah penugasannya, demikian penjelasan Wayan Sugianta. Kasus pidana  yang  dimaksud  tentunya  yang  bersifat  ringan  dan  tetapi  meiliki  potensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Peran yang dapat dilakukan Bhabinkamtibmas ialah dengan melakukan pemecahan masalah ( problem solving ) tentunya  dengan  melibatkan  korban,  tersangka,  serta  tokoh  masyarakat  untuk menemukan  solusi  terbaik  atas  kasus  pidana  yang  ada  ada  diwilayah penugasannya. Jika dapat dipauayakan agar pelaku dan korban dapat didamaikan.
Lembaga  perdamaian  dalam  sistem  hukum  nasional  sesungguhnya  telah lama  dikenal  khususnya  pada  bidang  penyelesaian  perkara  perdata.  Penerapan upaya  perdamaian  (lembaga dading )  ditentukan  dalam  Pasal  130  HIR/Pasal  154 RBg.  Pasca  reformasi,  Pemerintah  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatf  Penyelesaian  Sengketa.  Undang- undang  ini  telah  memberikan  tempat  khusus  bagi  keberadaan  alternatf penyelesaian  sengketa  di  luar  proses  litgasi  untuk  perkara  perdata  Budi (Suhariyanto,  2017:  5).  Perkara-perkara  perdata  menurut  sifatnya  memang mengacu  pada  kepentingan  pribadi,  namun  sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa perkara  perdata  yang  penyelesaiannya  dianggap  tidak  berkeadilan  merupakan salah  satu  pemicu  terjadinya  konflik  yang  tidak  hanya  melibatkan  para  pihak secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat banyak.
Mediasi  juga  dikenal  dalam  perkara  pidana,  tetapi  keberadaannya  dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistlahkan  sebagai  mediasi  penal.  Keberadaan  dan  pelaksanaan  dari  mediasi penal  ini  adalah  di  luar  pengadilan.  Mediasi  penal  tidak  diatur  dalam  undang- undang, melainkan diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus  melalui Alternatve  Dispute  Resoluton (ADR)  serta  Peraturan  Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2015. Pada dasarnya, penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip  musyawarah  mufakat,  harus  menghormat  norma  sosial/adat  serta memenuhi  asas  keadilan  dan  apabila  dicapai  melalui  ADR  pelakunya  tdak  lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.
Secara  normatif,  tindak  pidana  yang  secara  umum  dapat  diselesaikan  di antara  para  pihak  adalah  tindak  pidana  yang  termasuk  delik  aduan,  yaitu  delik yang  hanya  dapat  diproses  apabila  ada  pengaduan  atau  laporan  dari  orang  yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan antara lain: perzinahan (Pasal 284  KUHP),  pencemaran  nama  baik  (Pasal  310  KUHP),  penghinaan  (Pasal  311 KUHP) dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut  Pasal  75  KUHP  orang  yang  mengajukan  pengaduan,  berhak  menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.
Penyelesaian  perkara  Pidana  melalui  mekanisme  non  formal,  seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal  sebagai  salah  satu  mekanisme  di  luar  peradilan,  sering  dipraktkkan  dan mendapat respon baik dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tdak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat (Suhariyanto, 2017: 7).
Wayan  Sugianta  menyatakan  sangat  setuju  mengenai  penerapan  metode Restorative  Justice digunakan  untuk  menghentikan  perkara  dan  menyelesaikan masalah  secara  damai,  sepanjang  tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan penolakan  di  masyarakat.  Kesadaran  hukum  masyarakat  penting  dalam
melakukan  pola  penyelesaian  masalah  hukum  tanpa  pemidanaan.  Diversi, misalnya,  telah  diatur  dalam  undang-undang,  namun  masih  terhalang  dengan adanya  pandangan  masyarakat  yang  cendrung  dendam  dan  ingin  melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (I Gede Sumarjaya dan Putu Sugi Ardana, 2019: 141).
Pola  penyelesaian  masalah  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan Restorative Justice dapat dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai norma hukum.  Secara  teoritis  norma  hukum  diharapkan  dapat  memenuhi  3  nilai  dasar, yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Ketiga  nilai  dasar  ini berhubungan dengan keabsahan berlakunya suatu kaidah hukum. Kaidah hukum yang keabsahannya berlaku secara yuridis berhubungan dengan adanya kepastian hukum,  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  terciptanya  ketertiban  di masyarakat.  Kaidah  hukum,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut masyarakat,  dianggap  memiliki  keabsahan  berlaku  secara  filosofis.  Keabsahan berlaku  secara  filosofis  berhubungan  dengan  nilai  keadilan.  Hukum  yang memiliki  kemanfaatan  secara  nyata  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat,  dianggap  memiliki  keabsahan  berlaku  secara  sosiologis  I  Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).
Wayan  Sugianta  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas,  ada beberapa ketentuan hukum yang dijadikan pedoman. Pedoman petugas Kepolisian untuk penerapan Restorative Justice adalah Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 ( SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Retoratif ( Restorative  Justice) dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  dan  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Khususnya kepada Bhabinkamtibmas mengacu pada Pasal 27 ayat (2)  huruf  b,  Perkap  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Polmas  yakni  melakukan  dan membantu pemecahan masalah ( problem solving).
Sesuai  Pasal  12  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2019  keadilan  restoratif    dapat  dilakukan  dalam  proses penyidikan apabila terpenuhi syarat materiil dan formail. Syarat materiil meliputi:
1. tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas di mana  tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis, sedangkan surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  belum  dikirim  ke  Penuntut Umum;
Syarat formil yang harus dipenuhi, meliputi:
1. ada surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. ada  surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan restoratif ; dan
5. pelaku  tidak  keberatan  dan  dilakukan  secara  sukarela  atas  tanggung  jawab dan ganti rugi.
2. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Penyelesaian  Masalah  di  desa dengan Menggunakan Pendekatan
Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  Bhabinkamtibmas  dalam melaksanakan  tugas  menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  di desa/  kelurahan  dengan  pendekatan Restorative  Justice .  Wayan  Sugianta    dan Made Agra Kumara menyatakan kendala-kendala yang dihadapi antara lain:
1. adanya  pihak  tertentu  atau  pihak  ketiga  yang  sering  memperuncing permasalahan  sehingga  terkadang  permasalahan  yang  seharusnya  dapat diselesaikan dengan cepat menjadi berlarut-larut/lambat.
2. keterlibatan  tokoh  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  menyelesaiakan permasalahan belum maksimal.
3. sebagian  besar  masyarakat  belum  mengetahui  konsep  yang  menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung untuk menyelesaikan masalah, dan cenderung menempuh proses hukum. Kendala yang  paling  dominan  dihadapi  dalam  penyelesaian  masalah  dengan pendekatan Restorative  Justice ialah  dukungan  masyarakat  yang  masih kurang.  Masyarakat  lebih  cenderung  menempuh  proses  hukum  secara konvensional untuk menyelesaikan masalah. Padahal permasalahan tersebut masih  dapat  diselesaikan  dengan  melibatkan  para  pihak  serta  tokoh masyarakat  untuk  penyelesaian  masalah  dengan  menitikberatkan  pada pemulihan kondisi akibat guncangan dari permasalahan yang terjadi.
Kendala-kendala  tersebut  dapat  dipahami,  karena  pada  dasarnya  setiap upaya pemecahan masalah ada sisi positif dan negatif, bahkan dalam penyelesaian masalah yang didasarkan pada kearifan lokal, yang merupakan budaya masyarakat setempat  juga  ada  faktor  penghambat  sebagai  kendala.  Dalam  proses  penerapan kearifan  lokal,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penentuan bentuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, antara lain:
1. Dinamika  pertarungan  politik  lokal  berbasis  masyarakat  dengan menggunakan simbol etnisitas tertentu.
2. Menguatnya ‘premanisme’ sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.
3. Pola  pemukiman  masyarakat  yang  masih  terkotak-kotak  berdasarkan kepentingan  dan  status  sosial  ekonomi  yang  dapat  menghambat  proses akulturasi dan asimilasi budaya.
4. Terbatasnya  sarana  transportasi,  komunikasi  dan  informasi  antar  wilayah bagi  masyarakat  sehingga  memudahkan  terjadinya  disinformasi-provokasi terhadap isu-isu tertentu yang sensitif dan memicu konflik horizontal.
5. Belum  optimalnya  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  banyak (kemiskinan,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kualitas  kesehatan masyarakat).
6. Struktur kebijakan yang masih tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat.
7. Pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  eksploitatif  dan  tidak  memberi  ruang bagi masyarakat banyak.
8. Masih  lemahnya  kapasitas  politisi  lokal  dalam  mengelola  konflik.  Hal  ini disebabkan  masih  lemahnya  kapasitas  sumber  daya  partai  dan  sistem pengkaderan  yang  tidak  menyediakan  fasilitas  yang  cukup  untuk meningkatkan  pengetahun,  wawasan,  perhatian  dan  keterampilan  dalam kebijakan dan penanganan masalah yang dihadapi oleh konstituennya.
9. Pengangguran  dan  kemiskinan  yang  semakin  meningkat  memperlebar kesenjangan  sosial  antar  kelompok  atau  komunitas  akan  berdampak terhadap  munculnya  etnisitas  tertentu  sebagai  kelompok  tertindas  dan termarjinalkan dalam interaksi sosial.
10. Masih lemahnya penegakan hukum menangani konflik dan masih lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola konflik.
Tugas  Bhabinkamtibmas  yang  komprehensif  dan  menjadi  ‘wajah’
Kepolisian di Masyarakat, maka wajar jika Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor:  Kep/773/VII/2016  menyatakan  setiap  anggota Bhabinkamtibmas disyaratkan memiliki kepribadian yang baik, yang  meliputi:
1) percaya  diri:  bersikap  optimis  terhadap  kemampuannya,  apa  yang dilaksanakannya  dan  bagaimana  melaksanakannya  serta  tidak  takut  untuk mengembangkan kemampuan diri;
2) profesional:  kemampuan  profesionalisasi  Polri  sebagai  pelindung, pengayom  dan  pelayan  masyarakat  khususnya  kemampuan  membangun kemitraan dengan warga masyarakat;
3) disiplin: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas;
4) simpatik: selalu menunjukkan empati;
5) ramah:  selalu  menunjukkan  sikap  bersahabat,  murah  senyum,  mendahului
sapa dan membalas salam;
6) optimis:  bersikap  positif,  tidak  ragu  akan  keberhasilan  dalam  setiap melakukan pekerjaan;
7) inisiatif:  kemampuan  mengajukan  gagasan  dan  prakarsa  dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;
8) cermat  adalah:  teliti  dalam  mengumpulkan  dan  menganalisis  fakta  serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;
9) tertib:  selalu  teratur  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dan  mampu  menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;
10) akurat:  mampu  menentukan  tindakan  yang  tepat  dalam  mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;
11) tegas:  mampu  mengambil  keputusan  dan  tindakan  tegas  tanpa  keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu;
12) peduli:  peka  terhadap  situasi  dan  lingkungan  tugasnya  maupun  terhadap gejolak dan potensi gangguan kamtibmas yang timbul di masyarakat.

## PENUTUP
1. Penyelesaian  masalah  di  desa  oleh    Bhabinkamtibmas  dengan  pendekatan restorative justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng dilakukan dengan:  mengutamakan  upaya  deteksi  dini  untuk  mencegah  timbulnya gangguan  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat;  mengedepankan musyawarah  untuk  mufakat  ( alternative  dispute  resolution )  dengan menjadikan  para  pihak  sebagai  subyek  pemecahan  masalah  dengan melibatkan  aparat  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda, tokoh  adat  dan  para  sesepuh  yang  ada  di  desa/kelurahan  atau  kelurahan; mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  dan sesuai  dengan  lingkup  tugas  yang  diembankan  kepada  Bhabinkamtibmas; dalam penyelesaian masalah di masyarakat, yang menjadi hal sangat penting ialah pemulihan keadaan di masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian masalah di desa dengan
menggunakan  pendekatan restorative  justice oleh  Bhabinkamtibmas  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng:  adanya  pihak  tertentu  yang memperuncing  permasalahan; keterlibatan tokoh masyarakat untuk berperan aktif  dalam  menyelesaiakan  permasalahan  yang  ada  masih  perlu ditingkatkan;  sebagian  besar  masyarakat  belum  mengetahui  konsep Restorative  Justice dan  cenderung  menempuh  proses  hukum  secara konvensional untuk menyelesaikan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Budi Suhariyanto. “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana”. Jurnal Recht Vinding . Volume 6. Nomor 1. April 2017. Herlina Astri. “Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal”. Aspirasi .  Vol. 2 No. 2.  Desember 2011.
I Gede Sumarjaya dan Putu Sugi Ardana. “Penyelesaian Masalah Melalui Diversi Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana    Di  Kepolisian  Resor Buleleng”. Kertha Widya . Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 1. Agustus 2019. I Nyoman Gede Remaja. 2018. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”. Kertha Widya . Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Nilma Himawati. 2017. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Sebagai Upaya Reduksi Gejala Gangguan Kamtibmas. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang.  ISSN 2407-9189.
Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Sukardi. “Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”. Jurnal Hukum & Pembangunan . Vol. 46 No. 1. 2016. Wahyono. 2011, “ Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya dengan Program Perpolisian Masyarakat”, Perspektif, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.
Yopik Gani. 2017. “ Deepening Community Policing dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”. Jurnal Ilmu Kepolisian . Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.
Yusi Amdani. 2016. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”. Al-‘Adalah Vol. XIII.  No. 1. Juni 2016.