ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 7 Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713

## Determinasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqosid Syariah Index
(Studi Terhadap BMT Di Kota Tasikmalaya)
Wildan Mahmudin 1 , Rini Muflihah 2 , Dede Aji Mardani 3*
1,2,3 Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya Jln. Noenoeng Tisnasaputra No. 16, Indonesia
1 wildanmahmudin@iaitasik.ac.id
2 rinimuflihah@iaitasik.ac.id
3 dedeaji@iaitasik.ac.id
3* dedeaji@iaitasik.ac.id (penulis korespondensi)

## ABSTRAK
Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan tingkat mikro yang beroperasi sebagai intermediasi masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat pada umumnya untuk keberlangsungan  dan  kesejahtreaan  usaha.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  faktor-faktor  yang  menimbulkan  pembiayaan  bermasalah  pada  BMT  di  Kota Tasikmalaya yaitu dengan menggunakan metode Maqodid Syariah Index (MSI). Metode yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  konsep  deskriptif  dimana  peneliti  terjun  ke  lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara dengan melibatkan yang tujuh pimpinan BMT di Kota Tasikmalaya. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan Maqosid Syariah Indek (MSI) yang mengukur dari sisi Tahzib Al Fardi, Iqamah Al Adalah, Jalb Al Maslahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BMT mengalami kesulitan dalam memenuhi likuditasnya. Terdapat  dua  faktor  yang  menyebabkan  pembiaayaan  bermasalah  yaitu  faktor  internal diantaranya  kelalaian  pihak  pemeriksa  pembiayaan,  adanya  sikap  fraud  dari  karyawan, penyelewengan dana oleh pengurus, tidak memakai jaminan, kelemahan dalam pemeriksaan dan  lain-lain.  Sedangkan  dari  faktor  ekternal  adalah  wan  prestasi  dari  nasabah,  kurangnya pembinaan  dan  pendampingan  nasabah,  ada  itikat  tidak  mau  bayar,  macet  usaha  macet, domisili fiktif, adanya wabah covid-19 yang menyebabkan kemacetan dalam usaha. Meskipun demikian pihak BMT masih menggap perlu maqosid Syariah dalam menjalankan bisnisnya. Kata kunci — BMT Tasikmalaya; Maqodis Syariah Index(MSI);Tahzib Al Fardi; Iqamah Al Adalah;Jalb Al Maslahah.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
Baitul  Mall  Wa  Tamwil  (BMT)  is  a  micro-level  financial  institution  that  operates  as  an intermediary  for  Muslim  communities  in  particular  and  society  in  general  for  business sustainability  and  welfare.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  factors  that  cause problematic financing at BMT in Tasikmalaya City using the Maqodid Syariah Index (MSI) method. The method used is qualitative with a descriptive concept where researchers go to the field by making observations, interviews involving seven BMT leaders in Tasikmalaya City. The approach method used is the Maqosid Syariah Index (MSI) which measures in terms of Tahzib Al Fardi, Iqamah Al Adalah, Jalb Al Maslahah. The results of this study indicate that BMT  has  difficulty  in  meeting  its  liquidity.  There  are  two  factors  that  cause  problematic financing,  namely  internal  factors  including  negligence  of  the  financing  examiner,  the existence of a fraud attitude of employees, misappropriation of funds by the management, not using collateral, weaknesses in inspection and others. Meanwhile, external factors are customer defaults,  lack  of  guidance  and  customer  assistance,  unwillingness  to  pay,  bad  business, fictitious domicile, the covid-19 epidemic which causes congestion in business. Even so, the BMT still considers the need for maqosid Sharia in running its business.
Keywords — BMT Tasikmalaya; Maqodis Syariah Index (MSI); Tahzib Al Fardi; Iqamah Al Adalah; Jalb Al Maslahah.

## I. PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  memberikan pengaturan  kepada  semua  mahluk  yang berada  dimuka  bumi.  Sifat  univesalitasnya tidak  saja  menjangkau  manusia  saja,  namun lebih  daripada  itu  Islam  hadir  untuk  semua mahluk  hidup,  alam  raya,  flora  dan  fauna. Semua  aspek  kehidupan  masnusia  telah tercover  oleh  ajaran  Islam  termasuk  dalam bidang  ekonomi  (Rosyad  et  al.,  2022). Kegiatan  ekonomi  adalah  interaksi  yang paling  realistis  dan  sering  dijumpai  dalam kehidupan  sehari  hari,  orang  mustahil  hidup tanpa adanya interaksi dan hubungan ekonomi dengan  berbagai  kegiatan  ekonomi  termasuk dalam  ranah  ibadah  muamalat.  Selain  itu hubungan  antar  manusia  dalam  bidang ekonomi merupakan pondasi dalam membangun  hablum  minan  naas  (hubungan vertikal) sesama insan(Abdul et al., 2021; Aji & Rosyad, 2020; D. A. Mardani, 2021).
Sebagai  intermediasi,  lembaga  keuangan idealnya  mempunyai  indikator  kinerja  yang berbasis  syariah  dengan  paradigma  dan pendekatan  ekonomi  syariah.  yang  terlepas dari  perilaku  yang  haram  dan  bathil  seperti
riba,  gharar  dan  maysir  (maghrib)(Dede  Aji Mardani,  n.d.;  Karim,  2004;  D.  A.  Mardani, 2021;  D.  A.  Mardani  &  Muhammad,  2022; Sangadji  et  al.,  2020)  Karena  itu,  keuangan syariah  di  indonesia  telah  berkembang  pesat setelah beroperasinya Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia (D. A. Mardani, 2019, 2022)
Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  sebagai lembaga  keuangan  tingkat  mikro  dan  meso masyarakat memiliki tujuan utama yang harus dicapai  yaitu  komersial  dan  pengembangan masyarakat. Komersialisasi BMT mempunyai arti bahwa bisnis yang dijalankan oleh  BMT tetu saja harus bisa mendatangkan profit atau keuntungan  bukan  hanya  sekedar  tempat menyimpan dana masyarakat secara sukarela, tanpa adanya bagi hasil dan berbagi risiko.hal itu  didasarkan  bahwa  BMT  mempunyai harapan  agar  ekonomi  umta  terjaga  dengan sempurna serta dalam menjaga keberlangsungan ekonomi syariah di tanah air. Faktor  religiusitas  (D.  A.  Mardani  & Gunawati,  2020)  nasabah  paling  tidak menjadi  dasr  mayoritas  nasabah  ketika menyimpan  dananya  karena  secara  lokus
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
bahwa keunikan BMT terlihat dari kemudahan ketika setoran dan penarikan yang bisa dilakukan di tempat tinggal nasabah/antar jemput  pelayanan.  Kemudahan  akses  ini merupakan sebagai ciri pembeda dari lembaga keuangan  lainnya.  Agar  performa  BMT berjalan  dengan  baik  maka  BMT  perlu meningkatkan  kinerjanya.  Dengan  kinerja yang  baik  tentu  saja  akan  memberikan dampak yang luas dengan tingkat kepercayaan masyarakat dengan cara menyimpan  dananya  apakah  yang  berbentuk tabungan, deposito ataupun simoanan lainnya.
Salah  satu  indikator  BMT  yang  maju adalah dengan banyaknya artibut yang dijual kepada  masyarakat  banyak  yang  akan menarik dana masyarakat sehingga konsitensi pendanaan  dan  nilai  kepercayaan  meningkat (Zainurahman  &  Mardani,  2021).  Dan  juga terlihat dari total asset yang dimilki oleh BMT. Sasaran nasabah selama ini adalah para pelaku UMKM,  warungan,  para  pedagang  kecil, tukang  parkir  dan  atau  masyarakat  yang berpenghasilan  rendah.  BMT  merupakan lembaga  mikro  yang  bergerak  di  ranah kecamatan  atau  kelurahan  tentunya  dalam bidang  pengawasan  yang  minim  sehingga tingkat kolektabilitas yang tinggi dan tingkat likudasi  yang  rendah.  Hal  ini  diperparah dengan  pademi  yang  melanda  dunia  yaitu covid -19, yang melumpuhkan ekonomi dunia secara umum, dan berimbas pada BMT yang berada  di  Kota  Tasikmalaya.Manajemen BMT  yang  baik  harus  diterapkan  agar konsistensi dalam pembiayaan terus berjalan(Zubair, 2016)
Untuk menunjang kelancaran dan pengawasan baik dalam operasional dan akad yang  digunakan  pihak  BMT  menggunakan dewan pengawas syariah yang bertugas untuk memonitor, menasehati, pemberi saran kepada para direksi, pimpinan, karyawan dan mengawasi  semua  kegiatan  BMT  di  wilayah kerjanya masing-masing. Keistimewaan
lembaga  keuangan  syariah  seperti  BMT adalah mempunyai dewan Pengawas Syariah. Hal  ini  berbeda  dengan  lembaga  keuangan konvensional  yang  tidak  mempunyai  DPS sifat  dari  DPS  adalah  independen(Nofrianto, 2012).  Namun,  seiring  dengan  berjalannya waktu  sering  terjadi  permasalahan  yang berkaitan  dengan  kepatuhan  yang  menerjang lembaga  keuangan  syariah  juga  BMT,  maka peran  dari  audit  internal  maupun  ekternal mutlak  diperlukan  untuk  menilai  tentang kepatuhan para karyawan dan pimpinan BMT dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya yang tertera dalam SOPnya. Pendekatan yang dilakukan  oleh  komisi  audit  BMT  adalah transaksi  yang  jelas  antara  haram  dan  halal, menginventarisir  akad  akad  yang  digunakan oleh BMT, aspek hukum atau legalitas formal yang  dilakukan  oleh  BMT,  pendekatan melalui  pelaporan  keuangan  yang  transparan serta  metode  Maqadis  Syariah  (Hudaefi  & Badeges,  2021;  Yarli,  2018).  Pola  pada Maqasid  Syariah  Index  (MSI)  secara  umum dgunakan untuk melihat apakah BMT tersebut sudah melakukan pencegahan, kemaslahatan, bukan saja oleh para karyawannya tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang merasa terbantu dengan  adanya  BMT.  Pada  sisi  yang  lain BMT  tidak  hanya  mengejar  tentang  profit oriented namun harus ada solusi adminstratif tentang keberadaan BMT.
Dalam  konsep  MSI  BMT  akan  terlihat sampai  sejauhmana  peran  dari  BMT  dalam memerankan kemaslahatan umat dan masyarakat  sekitarnya.  Jangan  sampai  peran dan  kedudukan  BMT  kurang  mendapatkan respon  dan  perhatian  dari  masyarakat sehingga  penetrasi  keuangan  masyarakat menjadi  kurang.  Dalam  model  ini  pula  akan terlihat  sejauhmana  peran  pengurus  dalam menyerap  dana  dari  masyarakat,  sektor apasaja  yang  menjadi  dominasi  dan  skala prioritas dari keberadaan BMT ini. Ketepatan sasaran dana yang digulirkan oleh BMT akan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
membuat eksistensi dan keberlangsungan dari operasional BMT.
Risiko  yang  sering  ditemui  pada  BMT umunya adalah masalah pembiayaan bermasalah  atau  dikenal  dengan  NPL  ( Non Performing  Loan )  atau  dengan  kata  lain adalah pembiayaan yang tidak menguntungkan.  Artinya  bahwa  pembiayaan yang disalurkan pada nasabah tidak mendapatkan pengembalian dana secara utuh apalagi  bagi  hasil  yang  memadai.  Tingkat NPL diukur berdasarkan anatara pembiayaan yang  diberikan  dengan  total  baki  debet  atau dana  sisa  yang  ada  di  BMT.  Semakin  besar NPL  semakin,  maka  bisa  dikatakan  bahwa BMT  atau  lembaga  keuangan  tersebut mengalami  kesulitan  dalam  likuiditas  atau dengan  kata  lain  BMT  tersebut  menujukan besar  tingkat  kredit  macetnya.  Keadaan  ini disebabkan  salah  satu  faktornya  adalah keengganan  masyarakat  untuk  membayar bagi  hasilnya  karena  mereka  masih  ada anggapan  menyamakan  antara  bagi  hasil dengan bunga(Rasiam, 2017).
Pengujian  konsep  MSI  pada  BMT diharapkan  dapat  mendongkrak  kinerja  serta kesehatan  pada  BMT  sekota  Tasikmalaya yang  selama  ini  menjadi  motor  penggerak ekonomi  kecil.  Konsep  dan  pengujian dilakukan  karena  terdapat  solusi  yang ditawarkan  dalam  menghadapi  permasalahan kinerja  BMT  secara  menyeluruh.  Berbeda halnya  dengan  studi  efisiensi  perbankan syariah  yang  telah  banyak  menghasilkan laporan penelitian atau paper yang dipublikasikan  di  jurnal  internasional  dan nasional.  Penelitian  tentang  efisiensi  Baitul Maal  wat  Tamwil  di  Indonesia  masih  sangat terbatas,  disamping  itu,  kebanyakan  studi efisiensi hanya fokus pada pengukuran kinerja efisiensi  dengan  menggunakan  pendekatan parametric  atau non  parametrik  Stochastic Frontier Approach (SFA) dan Data Envelopment  Analysis (DEA)  sementara
penelitian  yang  melakukan  analisis  kinerja lembaga keuangan syariah dengan pendekatan maqashid syariah ( Sharia Maqasid Index ) masih sangat jarang dilakukan.
Pengukuran  kinerja  lembaga  keuangan syariah umumnya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konvensional, diantara alat ukur tersebut adalah metode FRA ( Financial  Ratio  Analysis ),  metode  EVA ( Economic  Value  Added ),  analisis  CAMELS ( Capital, Assets, Management, Equity, Liability,  Sensitivity ),  metode  DEA  (Data Envelope Analysis) dan lainnya. Karena bank syariah  memiliki  sistem  yang  jelas  berbeda dengan  bank  konvensional.  Maka  perbedaan ini yang sifatnya mendasar akan membedakan formulasi  atau  kreasi  produk  perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya (Fidiana, 2017)
Ketidaksyariah  suatu  lembaga  keuangan syariah  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsep Islam. Maka dari itu,  sumber  daya  yang  ada  harus  digunakan secara  optimal  sehinnga  mampu  bersaing dengan perusahaan lainnya ataupun menjawab tantangan kedepannya. Jika perusahaan punya tanggung jawab sosial dan moral  berarti  perusahaan  tersebut  secara moral  dituntut  dan  menuntut  diri  untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan, seperti konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat  setempat,  pemerintah  dan  lain- lain.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sebuah  alat analisis untuk mengetahui kinerja perusahaan seperti lembaga keuangan syariah di Indonesia terutamauntuk menilai kinerja dari sudut  pandang  nilai-nilai  syariah  yang diterapkan  dalam  operasional  sehari-hari(D. A. Mardani & Gunawati, 2020).
Studi menemukan ketidaksyariahan Koperasi  Syariah  (KOPSYAH)  di  sisi
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
substansinya.  Walaupun  secara  form  atau kemasan
telah tampak syariah. Ketidaksyariahan  tampak  dari  ruang  lingkup simpan  pinjam  dan  pembiayaan,  kesiapan menanggung  kerugian,  serta  substansi  akad- akadnya.  Hal  tersebut  yang  dapat  membuat masyarakat memandang sebelah mata terhadap  sistem  keuangan  syariah  dan akhirnya  ragu  untuk  menempatkan  dananya pada  LKS  atau  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  (LKMS)  seperti  Baitul  Maal  wa Tamwil  karena  diketahui  jauh  dari  tujuan yang  sesuai  syariat  yaitu  menjunjung kemaslahatan  (Maqashid  Syariah)(Fidiana, 2017)
Laporan  keuangan  dapat  menjadi  tolak ukur  untuk  mengoreksi  atau  meningkatkan usaha  yang  dilakukan  perusahaan  dalam periode  tertentu.  Sebab  dari  laporan  tahunan kita  dapat  melihat  gambaran  keuangan perusahaan  secara  menyeluruh  pada  masa tertentu  dan  juga  dapat  dinilai  kinerja perusahaan  melalui  laporan  ini.  Penilaian kinerja  perusahaan  diukur  sebagai  dasar penentu keputusan bagi perusahaan baik dari pihak  internal  maupun  eksternal.  Cara mengetahui baik buruknya kinerja perusahaan maka  alat  analisis  keuangan  yang  digunakan harus yang sesuai dengan karakter perusahaan atau  lembaga  itu  sendiri.  Metode  indeksasi digunakan  untuk  mengukur  kinerja  LKS mencapai  tujuannya  yang  sesuai  syariah. Pelaksanaan Maqashid Syariah telah menjadi perhatian  beberapa  peneliti  ekonomi  syariah meskipun jumlahnya masih terbatas (Prasetyowati & Handoko, 2016).
Maqashid  Syariah  yang  diukur  pada penelitian  kali  ini  berdasarkan  konsep Maqashid  Syariah  yang  dijelaskan  oleh Muhammad  Abu  Zahrah  dalam  karyanya kitab  “Ushul  Fiqh”  menjelaskan  konsep Maqashid Syariah secara lebih luas dan umum, bahwa ada tiga tujuan dari keberadaan syariah Islam  yaitu:  Tahzib  al-Fard  (Mendidik
Manusia),  Iqamah  al-’adl  (Menegakkan Keadilan) dan Jalb al-maslahah (Kepentingan Publik)  yang  diukur  melalui  beberapa parameter  berdasarkan  ketiga  aspek  tersebut (Abu Zahrah, 1958)
Tujuan  dari  penelitia  ini  yaitu  untuk menganalisis  faktor  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah
BMT Kota
Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan Maqosid Syariah Index (MSI).

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah adalah  istilah  yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana peminjam  tidak  dapat  membayar  kembali pinjaman atau cicilan kredit yang telah disepakati dengan  kreditur.  Kredit  macet  biasanya  terjadi ketika  peminjam  mengalami  kesulitan  keuangan yang  signifikan,  sehingga  mereka  tidak  mampu membayar kembali utang mereka tepat waktu atau tidak mampu membayar sama sekali.
Pembiayaan  bermasalah  sangat  merugikan bagi  kreditur, karena hal ini dapat  menyebabkan kerugian  finansial  yang  signifikan.  Kreditur biasanya  mengambil  risiko  ketika  memberikan pinjaman,  dan  mereka  mengharapkan  untuk mendapatkan pengembalian atas investasi mereka dalam  bentuk  bunga  dan  cicilan  kredit  yang dibayar  secara  teratur.  Jika  peminjam  gagal membayar  kembali  pinjaman,  maka  kreditur dapat mengalami kerugian finansial yang besar.
Pembiayaan bermasalah juga dapat berdampak negatif  pada  perekonomian  secara  keseluruhan, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem  keuangan.  Karena  itu,  lembaga  keuangan dan regulator biasanya berusaha untuk mencegah dan  meminimalkan  risiko  kredit  macet  dengan memperketat  persyaratan  pemberian  kredit, melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap lembaga  keuangan,  dan  mendorong  peminjam untuk  memperbaiki  kondisi  keuangan  mereka agar  dapat  membayar  kembali  utang  mereka secara tepat waktu.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## B. Baitu Maal Wa Tamwil (BMT)
BMT  adalah  suatu  lembaga  keuangan mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip Islam atau syariah. BMT diarahakan pada pengumpulan dana masyarakat dan memberikan  kembali  kepada  masyarakat dalam  bentuk  pembiayaan.  Selain  itu  BMT menerima  titipan  seperti  zakat,  infak,  dan sedekah.  Salah  satu  misi  dari  BMT  adalah mengembangkan model bisnis yang bermanfaat  serta  untuk  kaum  miskin  yang semula berasal dari dana yang dihimpun dari tokoh  masyarakat  sekitar,  dalam  rangka menyelamatkan  perekonomian  masyarakat yang terjerat dengan para pelaku bisnis yang menggerogoti  masyarakat  seperti  rentenir, kosiva,  koperasi  berbunga  tinggi  dan  pinjol (qard dan qordul hasan).
Sumber  daya  yang  dihimpun  oleh  BMT paling  tidak  terbagi  menjadi  tiga  bagian diantaranya adalah : Dana Masyarakat, adalah dana  yang  diperoleh  dari  penyertaan  yang disetorkan baik secara individu atau disetorkan secara kelembagaan. Dana pinjaman,  adalah  dana  yang  diperoleh  dari ihak  luar  dalam  memperkokoh  permodalan untuk masyarakat. Dana tersebut berasal dari Bank  atau  lembaga  keuangan  yang  bersipat mengikat.  Dana  dari  pinjaman  para  investor temasuk  dalam  kategori  dana  pinjaman  dari pihak  luar  kepengurusan  BMT.  Dana  Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari iuran para  anggota  dan  simpanan  dari  anggota secara  sukarela  yang  telah  terdaftar  sebagai anggota dan bagian dari BMT.
Sedangkan  dilihat  dari  fungsinya  bahwa BMT berfungsi untuk :
1. Mengembangkan potensi dan
perekonomian masyarakat dalam sekala yang  lebih  keci,  yang  tidak  terjangkau oleh Bank.
2. Memberikan  pelayanan  dalam  bidang ekonomi  Islam  yang  terhindar  dari praktik  Riba,  yang  sudah  mewabah  ke
dalam  semua  sendi  perekonomian  di kota  dan  di  desa.  Sehingga  keberadaan BMT ini merupakan suatu sarana dalam mengikis dan mengurangi peran lembaga keuangan ribawi.
3. Memeberikan fasilitas pembiayaan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan secara  produktif  agar  usaha  yang dijalankan bisa berjalan secara maksimal, dan bisa menghidupi keluarga  serta  masyarakat  disekitanya. Selain memberikan fasilitas pembiayaan BMT melakukan pembinaan dan pendampingan  pada  nasabah  yang memperoleh  fasilitas  pembiayaan  dari BMT
4. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung  rentenir  disebabkan  rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat  dalam  memenuhi  dana dengan  segera.  Maka  BMT  harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi  yang  sederhana  dan  lain sebagainya.
5. Menjaga  keadilan  ekonomi  masyarakat dengan  distribusi  yang  merata.  Fungsi BMT  langsung  berhadapan  dengan masyarakat  yang  kompleks  dituntut harus  pandai  bersikap,  oleh  karena  itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi  dalam  rangka  pemetaan  skala prioritas  yang  harus  diperhatikan, misalnya  dalam  masalah  pembiayaan, BMT  harus  memperhatikan  kelayakan usaha  dalam  hal  golongan  nasabah  dan juga  jenis  pembiayaan  yang  dilakukan (Nurul  Huda  dan  Muhammad  Haykal, 2010).

## C. Maqosid Syariah Index (MSI)
Pengukuran  kinerja  lembaga  keuangan syariah  atau  LKS,  seperti  bank  syariah,
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
takaful  atau  BMT,  yang  segaris  dengan karakteristik  Lembaga  Keuangan  Syariah  itu sendiri  belum  dikembangkan,  sehingga pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah  masih  menggunakan  pengukuran kinerja klasik yang sangat terfokus pada aspek keuangan suatu lembaga intermediasi, seperti Return  Of  Asset  yang  disingkat  ROA  dan Return  Of  Equity  atau  yang  disingkat  ROE, serta aspek teknisnya , seperti biaya operasi di bagi  pendapatan  operasional  atau  biasa disebut  BOPO,  Non-Performing  Financing yang biasa disebut NPF dan juga Financing to Deposit  Ratio  atau  biasa  disebut  FDR, termasuk pengukuran efisiensi, seperti teknis dan efisiensi biaya (Zainurahman & Mardani, 2021)
Dapat  dipahami  bahwa  aturan-aturan hukum  yang  Allah  turunkan  pada  akhirnya adalah  untuk  kemaslahatan  manusia  itu sendiri.  As-Syatibi  kemudian  membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat  (primer),  hajiyyat  (sekunder), tahsiniyat (tersier). Secara khusus pembagian BMT dengan menggunakan metode Maqosid Syariah adalah :
1. Ad-Dharuriyyat,  merupakan  suatu  hal yang  harus  ada  demi  tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. terdapat lima  hal  yang  dimaksudkan  di  dalam Ad-Dharuriyyat  yaitu,  agama  (al-din), jiwa  (an-nafs),  keturunan  (an-nasl), harta (al-mal), dan akal (al-aql).
2. Al-Hajiyat,  dipahami  sebagai  hal-hal yang dibutuhkan agar dapat terwujudnya kemudahan dan menghilangkan kesulitan.  Sebagai  contohnya  dalam masalah ibadah seperti adanya rukhsah, shalat  jama,  dan  qashar  bagi  musafir. Contoh lain dalam hal muamalah seperti diperbolehkannya jual beli yang merupakan  pengecualian  dari  kaidah umum  jual  beli,  seperti  salam,  ijarah, dan lainnya.
3. At-Tahsiniyat,  didefinisikan  sebagai kebiasaan-kebiasaan  yang  baik  dan menghindari  yang  buruk.  Jika  sesuatu ini  tidak  ada,  maka  tidak  akan menimbulkan  kerusakan  atau  jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya,  hanya  saja  dinilai tidak  pantas  dan  tidak  layak  menurut ukuran tatakrama dan kesopanan (Prasetyowati & Handoko, 2016).
Dari  penjabaran  terkait  maqashid  syariah, tujuan  akhir  dari  ketentuan  tersebut  adalah teracapainya  maslahah  (Fahlefi,  2015;  A. Mardani  &  Abduh,  2016).  Para  ulama  ushul fiqh  sepakat  bahwa  maqashid  syariah  adalah tujuan-tujuan  akhir  yang  harus  terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at. Pengaplikasian  syari’at  dalam  kehidupan dunia, adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka  bumi,  yang  kemudian  berimbas  pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Teori konsep maqashid syariah (Abu Zahrah, 1958) yang  mencakup  Tahzib  al-Fard  (Pendidikan Individu),  Iqamah  Al’Adl  (Menegakkan Keadilan) dan Maslahah (Kesejahteraan).

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatfi.  penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan  semua  data  atau  keadaan subjek/objek  penelitian  kemudian  dianalisis dan  dibandingkan  berdasarkan  kenyataan yang  sedang  berlangsung  saat  ini  dan selanjutnya  mencoba  untuk  memberikan pemecahan masalahnya. Menggunakan model pengukuran  kinerja  melalui  pendekatan maqashid  syariah  akan  menganalisa  atau mengukur  kinerja  pada  BMT  se  Kota Tasikmalaya  berdasarkan  Maqashid  Syariah Index  (MSI)  secara  sistematis  dan  faktual berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BMT
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
sekota  Tasikmalaya.  Objek  penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  BMT BMT  sekota  Tasikmalaya  yang  terdiri  dari BMT  Al  Bina,  MIM  dan  Al-Itihad,  BMT Wiramandiri,  BMT  Sahabat,  BMT  An-Nahl. Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik dokumentasi,  observasi  ke  lapangan,  survey serta  wawancara  dengan  pengurus  atau pimpinan BMT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data  yang  diperoleh  dari  sumber  asli,  pelaku bisnis  BMT  se  Kota  Tasikmalaya.  Sehingga akurasi  dan  validitas  data  yang  diberikan sangan signifikan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Determinasi Pembiayaan Bermasalah
Fasilitas  pembiayaan  mengandung  suatu risiko  bisnis  dalam  kegiatan  ekonomi  yaitu kemacetan  dalam  pembayaran  angsuran. Keadaan  kredit  bermasalah  disebabkan  oleh beberapa  alasan  yang  bersifat  internal  dan ekternal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan survei lapangan peneliti pada pihak BMT` di kota  Tasikmalaya  denagn  jumlah  BMT  yang semula ada tujuh BMT sekarang menjadi tiga BMT.  Adapun  beberapa  faktor-faktor  yang menjadi  penyebab  terjadinya  pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet yaitu 1. Faktor Internal
Risiko  pembiayaan  bermasalah  di  setiap lembaga  baik  bank  ataupun  non  bank  pasti tidak akan bisa dihindari, Faktor internal yang dimaksudkan  disini  adalah  faktor  dari  pihak BMT  se  Kota  Tasikmalaya  itu  sendiri  yang menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  itu bisa  terjadi  yang  disebabkan  karena  bebagai hal:
a. Analisis yang tidak akurat Dalam  hal  ini  pihak  marketing  yang tidak  teliti  dalam  menganalisa  data nasabah yang mengajukan pembiayaan,
bisa  disebabkan  karena  analisa  terlalu percaya  pada  data  yang  disajikan  oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah  dalam  melakukan  perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.
b. Kemampuan  Account  Officer  yang kurang pandai dalam menganalisa Dalam hal ini pihak Account Officer/Marketing  belum  sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa  mengakibatkan  pembiayaan  macet dikemudian hari.
c. Kelalaian  Account  Offficer/Marketing yang  tidak  menagih  secara  terus menerus.
d. Jangka waktu kredit terlalu lama Sistem pembiyaan yang relative memakan waktu cukup lama memounyai  dampak  dan  risiko  gagal bayar lebih besar dibandingakan dengan pembiayaan yang memakan waktu yang pendek.
e. Tidak  ada  jaminan  dalam  pemberian pembiayaan Ketidakadaan jaminan memberikan peluang  nasbah  untuk  tidak  membayar angsurannya karena ketidakaadaan ikatan  dalam  agunan.  Agunan  dapat berupa  BPKB,  SHM  dan  surat  surat yang  digolongkan  mempunyai  nilai ekonomis.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan  bermasalah  adalah  dari  pihak nasabah itu sendiri. Disini terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:
1. Unsur kesengajaan
Dalam  hal  ini  dari  pihak  nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar  kembali  pembiayaan  yang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
telah  dibiayai  oleh  pihak  BMT  se  Kota
Tasikmalaya, meskipun sebenarnya nasabah  mampu  untuk  membayarkan kewajibannya pada BMT. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal, seperti  nasabah  dari  awalnya  memang tidak beritikad baik untuk mengembali- kan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga  BMT  atau  terjadi  nasabah melakukan  penyimpangan  penggunaan dana yang dibiayai tersebut, karena ada anggapan  bahwa  dana  yang  diberikan adalah  dana  umat  secara  cuma  cuma sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Unsur ketidaksengajaan Dalam  hal  ini  nasabah  bermaksud membayar  pembiayaan  yang  diberikan oleh  pihak  BMT  namun  nasabah  tidak mampu  dikarenakan  pembiayaan  yang telah  dibiayai  mengalami  berbagai  hal,
seperti keadaan sekarang yaitu terdampak covid 19. Sehingga
pemulihan  ekonomi  secara  mikro  jauh lebih  sulit.  Atau  mengalami  musibah kebakaran,  gagal  panen  karena  cuaca, kebanjiran, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan  dana  tidak  ada  juga diperkecil  sesuai  dengan  jumlah  waktu yang diperpanjang. Kebangkturan usaha karena pademi covid-19. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  pada  BMT  di Tasikmalaya Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan Peneliti dengan  pihak  BMT,  dapat  disimpulkan untuk  melakukan  pencegahan  dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah  yang  terjadi  pada  BMTdi Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1) Pemilihan nasabah yang tepat
Pemilihan  nasabah  yang  tepat  ini melalui prinsip 5C yaitu:
a) Character  (watak  dan  kepribadian calon debitur)
Pihak  BMT  menganalisis  watak dan  kepribadian  calon  nasabah untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter dan kepribadiannya, apakah calon nasabah ini baik atau malah  sebaliknya,  dengan  tujuan agar  risiko  tidak  terduga  dimasa yang  akan  datang  tidak  terjadi, seperti pembiayaan macet
dikarenakan  sifat  nasabah  yang dengan sengaja tidak mengembalikan  dana  yang  sudah diberikan oleh pihak BMT b) Capacity (kemampuan calon debitur) Dalam hal ini pihak BMT mencari tahu kemampuan dari calon nasabah  dalam  mengelola  usaha, sehingga kedepannya dapat diketahui  kemampuannya  dalam mengembalikan  dananya  kepihak BMT
c) Capital (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur) Pihak BMT akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana  atau  seberapa  banyak  modal calon  debitur  yang  digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin  banyak  modal  yang digunakan untuk menjalankan usahanya,  maka  semakin  banyak pula  keuntungan  yang  diperoleh, sehingga  calon  debitur  dapat mengembalikan  dana  yang  telah dibiayai oleh pihak BMT.
d) Condition  (kondisi  perekonomian calon debitur)
Pihak BMT melihat kondisi perekonomian calon
debitur
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dimasa  sekarang  dan  masa  yang akan datang dengan melihat prospek  usaha  yang  dijalankan oleh nasabah.
e) Collateral  (jaminan/agunan  yang dimiliki calon debitur)
Dalam hal ini pihak BMT melihat nilai  jaminan  dari  nasabah,  yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan  yang  diberikan  oleh BMT. BMT juga meninjau apakah jaminan  tersebut  benarbenar  ada sesuai  dengan  informasi  tertulis yang diberikan kepada pihak BMT, agar suatu saat jika terjadi masalah maka  jaminan  tersebut  dapat langsung  digunakan  untuk  dapat mengganti pembiayaan yang
bermasalah tersebut.
2) Pembinaan nasabah
a) Pengawasan nasabah setelah pencairan
Pengawasan  ini  dilakukan  setelah pencairan,  aspek  monitor  dan evaluasi  serta  tindaklanjut  pasca pencairan  mutlak  dilakukan  agar, pemberian pembiayaan sesuai dengan  peta  jalan  pembiayaan. Misalnya:  dilakukan  pengecekan apakah  dana  yang  diberikan  oleh pihak BMT benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya  dengan  meminta  tanda bukti  dari  hasil  pembelian  barang jika  dana  tersebut  benar-benar digunakan  untuk  membeli  barang sesuai  dengan  informasi  yang diberikan  nasabah  kepada  pihak BMT  L-Risma.  Tujuannya  agar dalam pengembalian dananya lancar  dan  tidak  ada  kendala apapun.
b) Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana  usaha  yang  dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.  Pengawasan  terhadap jaminan  Pihak  BMT  melakukan pengecekan terhadap barang jaminan  yang  digunakan  nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan  tersebut  benar-benar  ada, sesuai  dengan  bukti  tertulis  yang diberikan kepada pihak BMT.

## B. Maqosid Syariah Index
Analisis  Pengukuran  Kinerja  Maqashid Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index (MSI).  Proses  pengukuran  kinerja  Maqashid Syariah  dilakukan  dengan  Maqashid  Syariah Index (MSI), di dalamnya memiliki beberapa tahapan antara lain, menganalisis factor yang terdapat di Model Maqasid Index, menghitung performance  index  dengan  menggunakan Maqashid  Syariah  Index  BMT  di  Kota Tasikmalaya.  Rasio  kinerja  ini  berfungsi untuk  melihat  bagaimana  Baitul  Maal  wa Tamwil  melaksanakan  kegiatan  dengan tujuan-tujuan  syariah  yang  telah  ditentukan. Rasio  kinerja  maqashid  syariah  dibagi menjadi  3  tujuan,  yaitu:  Tahdzib  Al-Fard (Pendidikan  Individu),  Iqamah  Al-‘Adl (Keadilan), dan Jalb Al-Mashlahah (Kesejahteraan). Berikut hasil analisis kinerja maqashid  syariah  pada  BMT  yang  berada  di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.
1. Tujuan  Pertama:  Tahdzib  Al-Fard (pendidikan individu) Pada bagian ini BMT akan menginvestasikan dana yang diperoleh untuk memajukan BMT agar mereka lebih profesional  dalam  menjalankan  tugas  dan pekerjaannya. Pendidikan memegang peranan yang  sangat  penting  dalam  memajukan BMT.Tujuan pertama yaitu mengenai
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pendidikan  individu  baik  bagi  anggota, pegawai  BMT  maupun  masyarakat  sekitar. Pada  tujuan  ini  terdapat  empat  rasio  kinerja yang  mengukur  sejauh  mana  BMT  dapat memajukan pendidikan dan mengembangkan pengetahuan  (Aji  &  Rosyad,  2020).  Rasio tersebut  yaitu:  Education  Grant,  Research, Training dan Publicity .  Pengeluaran  dana untuk keperluan pendidikan dan pelatihan ini termasuk kategori hifdzul aql (penjagaan akal) yang  tentu  sangat  penting  mengingat  BMT memiliki  konsep  berbeda  dengan  koperasi konvensional yang berarti memiliki tanggung jawab  yang  besar  untuk  tunduk  pada  prinsip syariah sebagai bentuk pertanggung jawabkan kepada  Allah  SWT.  Dalam  melakukan kegiatan usaha tentu membutuhkan kemampuan  dan  kompetensi  tinggi,  serta adaptasi  terhadap  perubahan  yang  sangat dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan,  kompetensi,  serta  akhlak  yang baik.
Tingkat  suatu  BMT  ditinjau  serius  dalam mengadakan kegiatan yang sifatnya mendidik dan  melatih  pegawai  maupun  anggota  serta masyarakat, dapat dinilai dari seberapa besar beban  pendidikan  dan  pelatihan  yang dikeluarkan  BMT  di  setiap  tahunnya. Terdapat juga rasio Publicity untuk mengetahui awareness (kesadaran)
masyarakat  terhadap  adanya  BMT  di  daerah tersebut dan juga dapat memperluas pemahaman tentang lembaga keuangan mikro syariah  seperti  Baitul  Maal  wa  Tamwil. Dalam pendidikan di BMT terdapat beberapa komponen  diantara  yang  termasuk  dalam mendidik  individu  adalah  sebagai  berikut diantaranya adalah:
a. Memajukan pengetahuan Dalam  hal  memajukan  pengetahun pihak  BMT  akan  diberikan  cara  dan metode  dalam  memajukan  pendidikan pada  para  karyawannya.  Sehingga
pengetahuan  dan  pemahahaman  secara konseptual  tentang  pembiayaan  dan akad  akad  yang  akan  dan  sedang dilakukan  BMT  se  Kota  Tasikmalaya terlebih  untuk  menangani  pembiayaan bermasalah  di  BMT.  Dana  yang tersimpan  di  nasabah  sesungguhnya adalah  dana  milik  nasabah  yang menyimpan  danannya  untuk  keperluan nasabah.
b. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru.
BMT  berkewajiban  untuk  kemampuan SDM  melalui  pelatihan  dan  pendidikan secara berjenjang, karena dengan pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kompetensi para karyawannnya, sehingga ke profesionalan  SDM  akan  semakin terwujud dan terrealisasikan.
c. Menciptakan kesadaran terhadap BMT Kesadaran  yang  dimiliki  oleh  karywan BMT  diharapkan  terbangun  seiring dengan  meningkatnya  jumlah  gaji  dan berbagai konvensasi yang diberikan oleh BMT.  Selain  dalam  bentuk  gaji  dan konvensasi  BMT  pula  memberikan bonus dan reward terhadapa para pekerja yang  telah  mencapai  target  yang  telah ditetukan.
2. Tujuan Kedua: Iqamah  al  ’Adl

## (menegakkan keadilan)
Menegakkan  keadilan  (Iqamah  al  ‘Adl), menciptakan  rasa  keadilan  untuk  masyarakat dengan  cara  saling  menghormati  sesama manusia  secara  khusus  dalam  bidang muamalah  dengan  membagi  antara  hak  dan kewajiban. Secara universal dalam Islam tidak ada perbedaan yang prinsipil bahwa tidak ada perbedaan  yang  mendasar  antara  sesama manusia  mulai  dari  harta,  jabatan  dan kekayaan  atau  dengan  kaya  dan  miskin. Sehingga kesetaraan dalam kemanusiaan akan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
terwujud  apabila  kesetaraan  antara  hak  dan kewajiban  serta  kedudukan  manusia  dimata Tuhan  dan  dimata  hukum.  Keadilan  yang dikenakan  dalam  BMT  adalah  dengan  cara atau  dengan  mempraktikan  antara  hak  dan kewajiban,  antara  reward  dan  punishment. Apabila ada karywan yang memperoleh target yang  telah  ditentukan  maka  ia  akan mendapatkan  hadiah  atau  bonus  tahunan sebagai  rangsangan  atas  kinerja  yang dilakukan oleh para karyawannya. Sebaliknya apabila  ada  karyawan  yang  melakukan tindakan  pelanggrana  ataupun  penipuan, penggelapan  ( froud )  terhadap  nasabah  yang menyetor  keuangannya  maka  pihak  BMT akan  melakukan  tindakan  SP  satu  sampai dengan  SP  tiga,  sampai  dengan  pemecatan yang  akan  dilakukan  oleh  manajemen  pihak BMT.
Hal  yang  sama  berlaku  terhadap  nasabah yang  melakukan  setoran  tepat  waktu  atau nasabah  yang  menyimpan  uangnya  sesuai dengan  waktu  yang  ditentukan,  nasabah  itu akan mendapatkan reward dari BMT sebagai penghargaan  atas  ketetpatan  dan  ketaatan waktu  dalam  membayar  angsurannya.  Tapi sebaliknya jika nasabah melanggar atau tidak tepat  waktu  dalam  membayar  angsurannya maka  secara  etika  dia  telah  melanggar  dari yang  telah  diperjanjikan  dengan  dikenakan denda  yang  dimasukan  ke  dalam  pendapatan non operasional. Lebih jauh apabila pinjmananya  dengan  menjamninkan  atau memberikan  kolateral  maka  jika  nasabah tersebut mengalami kegagalan dalam melunasi  pembiayaannya,  dan  prosedur penagihan  sudah  dilakukan  dengan  berbagai cara  maka  BMT  dimungkinkan  untuk melelang atau menjual batrang jaminan yang telah  dijaminkan  kepada  BMT.  Inilah  fungsi dari keadilan yang sesungguhnya dimana nilai keadilan  bersifat  universal  dan  menyeluruh (Rahmawaty, 2016).

## 3. Tujuan  Ketiga:  Jalb  al-Mashlahah (mendorong kesejahteraan)
Menghasilkan  kemaslahatan  (Jalb  al Maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum  bukan  kemaslahatan  yang  khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash- nash  agama  merupakan  kemaslahatan  yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap  agama,  jiwa,  harta,  akal,  dan keturunan.  Dalam  tujuan  ketiga  ini  bahwa BMT  berfungsi  sebagai  lembaga  yang berfungsi  untuk  memberikan  kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Sehingga kebaikaanya  bisa  dirasakan  oleh  semua masyarakat
disekitarnya. Artinya kemaslahatan  yang  dipancarkan  oleh  BMT akan memberikan dampak dan manfaat untuk masyarakat bukan saja untuk karyawan tetapi untuk  masyarakat.  Kemaslahatan  sangat penting  karena  tujuan  Tuhan  menurunkan agama  Islam  ini  adalah  untuk  kemaslahatan umat  masusia,  karena  disanalah  terciptanya syariat.  Sedangkan  maslahat  sendiri  adalah kondisi  ketika  semua  individu  baik  itu karyawan  dan  masyarakat  sebagai  nasabah sudah  merasakan  dalam  pemenuhan  semua kebutuhannya  baik  kebutuhan  yang  bersifat dhururiyahnya (Agama, keturunan, akal, harta dan  jiwa).  Dalam  kenyataannya  BMT  telah menerapkan  konsep  al  maslahah  seperti menghindari  usaha  yang  mempunyai  yang beririsan  dengan  usaha  tidak  jelas  (gharar), riba,  judi,  kemaksiatan,  miras,  pemondokan yang  ilegal,  termasuk  dalam  larangan mengekploitasi modal dan kekayaan.
.

## V. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa kesimpulan,  bahwa  BMT  telah  mengalami pembiayaan  bermasalah  dengan  rentang waktu yang cukup panjang hal ini disebabkan oleh  dua  faktor  yaitu  factor  internal  dan ekternal.  Faktor  internal  diantaranya  adalah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
ketidakcermatan  petugas  dalam  memeriksa calon  nasabah,  tidak  adanya  jaminan  dalam pembiayaan,  penyelewangan  dana  oleh pengurus  serta  lemahnya  Analisa  risiko pembiayaan. Sedangkan untuk factor ekternal adalah  adanya  wabah  covid-19,  kurangnya pendampingan/pengawasan  pasca  pembiaya- an,  adanya  wanprestasi  dari  nasabah,  usaha macet,  alamat  fiktif.  Namun  demikan  BMT sekota Tasikmalaya menyadari penuh pentingnya  MSI  dalam  melakukan  usaha bisnisnya  dengan  pendekantan Tahdzib  Al- Fard (pendidikan  individu),  i(menegakkan keadilan), Jalb  al-Mashlahah (mendorong kesejahteraan).
Penghargaan: Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Tasikmalaya,  yang  telah  membiayai  proyek penelitian ini semoga penelitian ini memberikan barokah dan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  S.,  Thohir,  Q.,  Romadoni,  A.  M.,  & Mardani,  D.  A.  (2021).  Application  of Curriculum  of  Silsilah  Quranuna  with Numerical  and  Language  Approach  in Ibadurrahman Islamic Boarding School. Jurnal  Pendidikan  Tambusai,  5(3), 8796–8804.
Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-Fiqh. Darul Fikri Al-Araby.
Aji,  D.,  &  Rosyad,  R.  (2020).  Religion  and Economics : From the Transformation of the  Human  Capital  Index  (HCI)  to  the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia. Quantitative Economics and Management  Studies,  1(4),  249–259. https://doi.org/10.35877/454ri.qems188 Dede Aji Mardani. (n.d.). Pritual Entepreneurship  Dalam  Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Terhadap Tarekat
Idrisiyah  Pageningan  Tasikmalaya.  Al-
Afkar.Com.  Retrieved  November  4, 2019,
from https://al- afkar.com/index.php/Afkar_Journal/arti cle/view/68
Fahlefi,  R.  (2015).  Implementasi  Maṣlaḥah Dalam  Kegiatan  Ekonomi  Syariah.
Jurdis, 14(137).
Fidiana,
F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah.
IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah, 4(2), 137–154.
Hudaefi,  F.  A.,  &  Badeges,  A.  M.  (2021). Maqāṣid al-Sharī‘ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery  via  text  mining.  Journal  of Islamic  Marketing,  ahead-of-p(ahead- of-print).  https://doi.org/10.1108/JIMA- 03-2020-0081
Karim,  A.  W.  (2004).  Bank  Islam  Analisis Fiqih dan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada.
Mardani,  A.,  &  Abduh,  M.  (2016).
Implementasi Akad Salam Pada Perusahan  Retail  Di  Tasikmalaya.  Al Amwal (Hukum Ekonomi …, 6(2), 1–11. Mardani, D.
A. (2019). Spritual
Entepreneurship  Dalam  Pemberdayaan
Ekonomi Umat: Studi  terhadap Tarekat Idrisiyah  Pageningan  Tasikmalaya.  In al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v 4i1.68
Mardani,  D.  A.  (2021).  Etika  Bisnis  Suatu Pengantar  (1st  ed.).  Yayasan  Insan Shodiqin Gunung Jati.
Mardani,  D.  A.  (2022).  Agama  dan Marketplace :  Muslim  Baru  Sebagai
Arus Utama Dalam Pertumbuhan
Ekonomi Global. La Dzulma, 1(1), 51–
63.
Mardani,  D.  A.,  &  Gunawati,  R.  (2020).
Apakah  Religiusitas  sebagai  Faktor Penarik  Terhadap  Kepuasan  Nasabah
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
(Studi Kasus BMT Idrisiyyah Tasikmalaya).  Jurnal  Sosial  Ekonomi Dan Humaniora, 6(1), 62–67. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.79
Mardani,  D.  A.,  &  Muhammad.  (2022).
Agama dan Dakwah
Digital :
Membentuk  Karisma  Online  melalui Personal  Minning.  IN  RIGHT  Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(2).
Nofrianto.  (2012).  Implementasi  Shari  ‘  Ah
Compliant  Pada  Saham  Syariah  Bursa Efek Indonesia. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016).
Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah  Dengan  Maqasid  Index  Dan Sharia  Conformity  And  Profitability (SCNP). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(2), 107–130.
Rahmawaty, A. (2016). Model kepemimpinan spiritual dalam meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan di BMT se-
Kabupaten  Pati.  Iqtishadia:  Jurnal Kajian  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam
STAIN Kudus, 9(2), 276–303.
Rasiam.  (2017).  Rasionalisasi  Pengharaman
Bunga Bank. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 145–161. http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.
php/muqtasid/article/view/944/661
Rosyad, R., Mardani, D. A., & Ali, W. Z. K. W.  (2022).  Living  Work  Ethics  of Muslim  Entrepreneurs  in  Tasikmalaya City, Indonesia.  Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 6(1),
13–24. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.167 39 Sangadji, S. S., Sari, D. C., Rozi, A., Condro, T., Simanjuntak, R., Sari, A. F., Mardani,
D.  A.,  &  Hartati,  E.  K.  (2020).  The Power
of
Entrenprenuership.
https://www.academia.edu/download/6 2117495/The_Power_of_Entrenprenuer
ship-converted20200216-91359- 1tcj848.pdf
Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi  Fintech  Syariah  Dengan Pendekatan Maqhasid.
Zainurahman,  A.,  &  Mardani,  D.  A.  (2021).
Analysis  of  Community  Preferences  of Sharia  Banks.  Annual  Conference  of Ihtifaz:  Islamic  Economics,  Finance, and Banking, 57–70.
Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor
Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  (Vol.  9,  Issue  2) [Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga].
https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.
17.