## EVALUASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PUSKESMAS NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI

## POLICY EVALUATION MINIMUM OF SERVICE STANDARD AT THE NAGRAK PUSKESMAS, SUKABUMI REGENCY
Alda Adela Putri 1 *, Andi Mulyadi 2 , Rizki Hegia Sampurna 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, SH No. 50, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113
*Korespondensi: Alda Adela Putri. Email: aldaadela01@gmail.com (Diterima: 09-08-2021; Ditelaah: 18-08-21; Disetujui: 24-10-2021)

## ABSTRACT
Minimum service standards (SPM) are provisions for public services to meet all citizens ’ basic needs. Based on observations and interviews conducted with several informants in this study, it was stated that the implementation  of  health  services  at  the  Nagrak  Health  Center,  Sukabumi  Regency,  had  not  achieved  the fulfilment of targets  by  the provisions of the SPM, meaning that the Nagrak Health Center had not met the standards in its services. This study intends to evaluate the Minimum Service Standards policy at the Nagrak Health Center, Sukabumi Regency. The research method used by the researcher is qualitative. In the setting of the  informants,  the  researcher  used  purposive  sampling,  which  consisted  of  9  informants.  Data  collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques that will be used in this research are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that the MSS policy was very appropriate by providing a good impact on the Nagrak Health Center, the community, and the relevant Government.
Keywords : Evaluation, Policy, Minimum Service Standards.

## ABSTRAK
Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan atas pelayanan publik untuk memenuhi segala kebutuhan  dasar  Warga  Negara.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  beberapa informan  yang  ada  dalam  penelitian  ini,  mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pelayananan  kesehatan  di Puskesmas Nagrak Kabupaten sukabumi belum mencapai pemenuhan target yang sesuai dengan ketentuan SPM, artinya Puskesmas Nagrak belum memenuhi standar  pada pelayanannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Nagrak Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Pada  setting  informan  peneliti menggunakan Purposive Sampling yaitu sejumlah 9 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  kebijakan  SPM  sangat  tepat  dengan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  Puskesmas Nagrak maupun masyarakat, dan untuk Pemerintah terkait.
Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal.
Putri, Alda Adela; Mulyad, Andi; Sampurna, Rizki Hegia. (2022). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Di Puskesmas Nagrak Kabupaten Sukabumi. Jurnal Governansi , Volume 8 (2) Oktober 2022: 91-98.

## PENDAHULUAN
Puskesmas  sebagai  unit  pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang berperan  membangun  kesehatan  di  suatu wilayah,  menurut  Keputusan  Menteri Kesehatan  No.128  Tahun  2004  fungsi Puskesmas  adalah  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Dengan  demikian ditetapkanlah  standar  pelayanan  minimal sebagai  pedoman  dalam  memberikan pelayanan kepada publik.
Standar  pelayanan  minimal  (SPM) adalah  ketentuan  atas  pelayanan  publik untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  dasar Warga  Negara,  Untuk  itu  Dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2019  mencantumkan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar  Pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  dalam  pasal  3  yakni: Mutu pelayanan dasar pada SPM di bidang Kesehatan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau  jasa;  b)  Standar  jumlah  dan kualitas  personel/sumber  daya  manusia kesehatan;  c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
Selanjutnya SPM di Bidang Kesehatan juga  di  atur  dalam  Peraturan  Bupati Sukabumi  Nomor  26  Tahun  2018,  bahwa setiap  jenis  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  atau  Warga  Negara harus  sesuai  dengan  standar  yang  sudah ditetapkan.  Dinas  Kesehatan  juga  telah memberlakukan  rancangan  kerja  yang strategis, salah satunya yaitu meningkatkan mutu sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
Dengan demikian Puskesmas mempunyai  tugas  dalam  melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai suatu tujuan  pembangunan  kesehatan,  dalam rangka  mewujudkan  Kecamatan  sehat. Pembangunan  Kecamatan  sehat  juga diberlakukan oleh Puskesmas Nagrak, yang dimana Puskesmas Nagrak berperan dalam meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  masyarakat.
untuk itu dalam pelaksanaannya Puskesmas Nagrak  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  yang sudah  ditetapkan  serta  pedoman  yang berlaku.
Berdasarkan
observasi dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa  informan  yang  ada  dalam penelitian  ini,  mengatakan  bahwa  dalam pelaksanaan  pelayananan  kesehatan  di Puskesmas  Nagrak  Kabupaten  sukabumi belum  mencapai  pemenuhan  target  yang sesuai  dengan  ketentuan  SPM,  artinya Puskesmas  Nagrak  belum  memenuhi standar pada pelayanannya.
Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana  di  Puskesmas  Nagrak  terbilang belum mencapai pemenuhan SPM, pendistribusian sarana dan prasarana yang ada di setiap gedung masih ada yang kurang memadai.  Yang  dimana  kurangnya  jumlah sarana  dan  prasarana  dapat  berdampak terhadap  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Selain  itu  dari  segi  kualitas Puskesmas Nagrak masih belum memberikan  kualitas  yang  baik  terhadap masyarakat karena adanya ketidakseimbangan  antara  jumlah  tenaga kerja  dengan  beban  kerja  yang  besar sehingga  dapat  mengurangi  kualitas pelayanan.  Menurut  kajian  mengenai ketidakseimbangan  sumber  daya  manusia atau  kurangnya  tenaga  kerja,  dapat mempengaruhi sistem kerja atau pelaksanaan program (Radina et al.,2013).
Selanjutnya  dalam  petunjuk  teknis dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  Puskesmas  Nagrak  dalam memberikan  layanannya  mengacu  pada Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). Dimana terdapatnya prosedur atau langkah-langkah  pemberian  pelayanan kepada  pasien,  dimulai  dari  pasien mendaftarkan  diri  hingga  berobat  selesai. Loket  pendaftaran  dibuka  mulai  pukul 07.00  hingga  14.00  dan  dalam  waktu penyelesaian  pelayanan  loket  sekitar  tiga menit.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya pendaftaran  dimulai  pukul  08.00  dan
penyelesaian  pelayanan  loket  memerlukan waktu  sekitar  lima  menit  sampai  pasien duduk diruang tunggu, yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan belum optimal.
Oleh  karena  itu  terkait  fenomena masalah yang terjadi di Puskesmas Nagrak perlu adanya monitoring yang dilaksanakan sehingga baik Puskesmas maupun masyarakat dapat memperoleh keuntungan masing-masing, serta agar lebih ditingkatkannya  lagi  mutu  pelayanannya. Karena  untuk  menentukan  nilai  dan besarnya  kesuksesan  dalam  mencapai tujuan  yang  sudah  ditetapkan  maka  perlu adanya  monitoring/evaluasi  (American Public Health Association (APHA)).
Dari permasalahan tersebut, penelitian  ini  dilakukan  untuk  menggali lebih  dalam  terkait  standar  pelayanan minimal,  serta  mengukur  ketercapaian kebijakan  di  Puskesmas  Nagrak.  Untuk  itu peneliti  tertarik  melakukan  penelitian dengan  judul  “Evaluasi  Standar  Pelayanan Minimal  di  Puskesmas  Nagrak  Kabupaten Sukabumi”.
Dilihat  berdasarkan  latar  belakang penelitian  diatas,  maka  fokus  utama  dari penelitian  ini  adalah  pada  Evaluasi Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal  di Puskesmas
Nagrak Kabupaten Sukabumi.Penelitian ini dimaksudkan untuk  menganalisis  dan  mengkaji  secara empiris tentang kebijakan Standar Pelayanan  Minimal  di  Puskesmas  Nagrak Kabupaten Sukabumi.
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh HS Muflihah (2010) dengan judul penelitian
“Implementasi
Permenkes No.741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar  Pelayanan  Minimal  di  Bidang Kesehatan  di  Puskesmas  Kibin  Kabupaten Serang”  Hasil  penelitian      menunjukkan bahwa  pelayanan  yang  diberikan  masih kurang  baik,  dilihat  dari  sosialisasi  yang diberikan  masih  belum  maksimal,  dan pengetahuan  pegawai  tentang  kebijakan standar  pelayanan  minimal  di  bidang kesehatan masih minim. Kemudian
pencapaian target indikator dalam pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal belum  diterapkan  dengan  maksimal,  dan tenaga medis yang masih kurang. Penelitian lainya  yang  ditulis  oleh  Dwiranti  (2019) dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijak an Pelayanan Kesehatan Gratis (Studi Kasus di RSUD  Dr.  A.  Dadi  Tjokrodipo  Bandar Lampung)”  Hasil  dari  penelitian  terdahulu kedua  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dr. A Dadi  Tjokrodipo  Lampung  sudah  baik, dilihat  dari  beberapa  target  yang  sudah tercapai  serta  sarana  prasaranan  dan  SDM yang  sudah  memadai.  Sehingga  pada penelitian  ini  penilaian  yang  didapatkan sudah baik serta positif.

## METODE
Lokasi penelitian menjelaskan dimana  lokasi  yang  menjadi  tempat penelitian  akan  dilaksanakan.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Puskesmas  Nagrak Kabupaten Sukabumi yang beralamatkan di Jl.  Raya  Sinagar  No.56,  Kecamatan  Nagrak Kabupaten  Sukabumi.  Metode  penelitian yang digunakan peneliti untuk menemukan dan  mendapatkan  jawaban  untuk  masalah yang  di  teliti  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Creswell  (2016:247)  bahwa  penelitian kualitatif mempunyai karakteristik lingkungan  yang  alamiah  (natural  setting) artinya  para  peneliti  kualitatif  cenderung mengumpulkan  data  lapangan  di  lokasi dimana terdapat partisipan yang mengalami  isu  atau  masalah  yang  akan diteliti.  Pada  setting  informan  peneliti menggunakan  Purposive  Sampling  yaitu sejumlah  9  informan  yaitu  Kepala Puskesmas  Nagrak  Kabupaten  Sukabumi, Kepala  Bagian  Tata  Usaha  Puskesmas Nagrak,  Petugas  Administrasi  Puskesmas Nagrak, Petugas Bagian Poli Umum, Petugas Bagian  Poli  Gigi,  Petugas  Bagian  Poli  KIA, KB, Imunisasi, Petugas Bagian UGD, Petugas Bagian  PONED,  dan  Petugas  Bagian Laboraturium.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan
observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  akan  peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas
Dalam penelitian ini berupa pencapaian  target  kebijakan  SPM  yang dilaksaksanakan  di  Puskesmas  Nagrak Kabupaten  Sukabumi,  seperti  temuan dilapangan  yaitu  target  meningkatkan kualitas  pelayanan  yang  dapat  menjadi tolak ukur efektivitas dari dilaksanakannya SPM  di  Puskesmas  Nagrak  Kabupaten Sukabumi, terhadap hasil yang diharapkan. Sejauh mana Puskesmas Nagrak memberikan  pelayanan  dan  apakah  ada kendala  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  pelayanan  secara  optimal.  Pada temuan  di  lapangan,  tanggapan  dari informan  mengenai  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sudah mengikuti prosedur SPM. Dalam pencapaiannya  Puskesmas  Nagrak  sudah melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  SPM,  akan  tetapi  pada pelaksanaan  SPM  ini  masih  memerlukan dukungan  dari  masyarakat  dan  Kerjasama antar  pegawai  agar  pelayanan  dapat diberikan secara maksimal.
Dari  hasil  wawancara,  peneliti menginterpretasikan  bahwa  Puskesmas Nagrak  sudah  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  SPM, namun  masih  ada  beberapa  faktor  yang mengambat  pelaksanaan  kebijakan  SPM sehingga  pelayanan  yang  diberikan  dirasa masih  belum  optimal.  Sesuai  dengan wawancara  yang  peneliti  lakukan  terkait kebijakan  SPM,  dapat  dikatakan  bahwa tidak  semua  pegawai  Puskesmas  Nagrak betul-betul memahami Permenkes  tentang standar teknis pemenuhan pelayanan dasar dalam  SPM.  Tanggapan  tersebut  serupa dengan tanggapan informan 1,2, dan 4. dari tanggapan tersebut peneliti dapat
menginterpretasikan bahwa kebijakan SPM ini  sudah  dilaksakan  oleh  Puskesmas Nagrak  yang  didalamnya  terdapat  jenis pelayanan  dasar  oleh  masing-masing bagian akan tetapi terkait pengetahuannya terhadap  manajemen  Puskesmas  masih kurang.  Karena  diberlakukan  kebijakan SPM ini untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan  tenaga  kesehatan  kepada masyarakat,  sehingga  Puskesmas  Nagrak dapat  mencapai  hasil  yang  lebih  maksimal dari kualitas pelayanannya.
Efisensi
Pada kriteria ini peneliti menganalisis  mengenai  efisiensi  kebijakan SPM  di  Puskesmas  Nagrak  dari  segi  usaha yang  dilakukan  dengan  pertanyaan  upaya apasaja  yang  dilakukan  dalam  menangani kendala yang terjadi pada saat memberikan pelayanan?
Dari pernyataan informan 1 peneliti dapat  menginterpretasikan  bahwa  upaya yang  dilakukan  oleh  pegawai  Puskesmas Nagrak yaitu:
1. Adanya  sistem  evaluasi  secara berkala  untuk  menjalin  komunikasi yang stabil antar pegawai agar tidak terjadi  kesalahpahaman  atau  hilang komunikasi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat  agar  selalu  membawa data  diri  lengkap  setiap  akan mendaftar  ke  Puskesmas,  karena pada  dasarnya  baik  Puskesmas  dan Rumah  Sakit  tentu  saja  memiliki persyaratan untuk pasien mendaftar agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan memudahkan  jalannya  pelayanan. Data  diri  lengkap  yang  dimaksud adalah  untuk  mengetahui  secara lengkap pasien berobat menggunakan  BPJS  atau  tidak, kemudian  agar  pihak  Puskesmas dapat  mengetahui  alamat  masing- masing  pasien  apabila  terjadi  hal terdesak  yang  mengharuskan  pihak Puskesmas  datang  kekediaman
pasien  yang  tidak  memungkinkan untuk datang sendiri ke Puskesmas.

## Kecukupan
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  tentu  mengharapkan  adanya suatu  perubahan  untuk  lebih  baik  sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Adapun perubahan  yang  ingin  dicapai  dari pelaksanaan  kebijakan  SPM  ini,  dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam kriteria ini peneliti menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat  dilaksanakan  sesuai  tujuan-tujuan dari kebijakan itu sendiri, untuk mencapai tujuan  tersebut  tentunya  harus  ditunjang oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Dan  peneliti  menanyakan  apakah  sarana dan prasarana di Puskesmas Nagrak sudah sesuai dengan SPM?
Tanggapan dari informan 1,3,4 dan 5 bahwa  sarana  prasarana  yang  diberikan sudah  sesuai  dengan  SPM,  akan  tetapi Puskesmas  Nagrak  masih  membutuhkan beberapa alat untuk menunjang kenyamanan  masyarakat.  Namun  dari  segi keamanan  sarana  dan  prasarana  yang sudah ada sudah berusaha untuk memenuhi standar  K3  namun  masih  bisa  dikatakan belum optimal.
Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti  dapat  menginterpretasikan  bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Nagrak sudah  memadai.  Akan  tetapi  masih  perlu dibenahi  dan  untuk  kendaraan  yang bersifat  mendesak  diperlukan  lebih  dari satu,  agar  tidak  kesulitan  pada  saat  dalam situasi  genting.  Hal  ini  juga  dapat menghambat proses dari pelaksaan SPM.
Selain  sarana  dan  prasarana  yang sudah  memadai,  jumlah  sumber  daya manusia  yang  cukup  untuk  memenuhi setiap pelayanan menjadi penunjang dalam keberhasilan  suatu  kebijakan.  Untuk  itu peneliti  melontarkan  pertanyaan  terkait jumlah  tenaga  kesehatan  yang  ada  di Puskesmas Nagrak, apakah sudah mencapai kebutuhan SPM?
Dari  pernyataan  tersebut,  peneliti menyimpulkan  bahwa  tenaga  kesehatan yang ada di Puskesmas Nagrak sudah cukup dan memenuhi SPM, akan tetapi Puskesmas Nagrak  masih  membutuhkan  tenaga kesehatan  yang  dibutuhkan  khusus  untuk analisis  kesehatan  dan  nutrisionis  karena kedua  bidang  tersebut  dibentuk  untuk menunjang  kebutuhan  masyarakat,  dan  di Puskesmas Nagrak untuk tenaga kesehatan tersebut masih belum ada.
Adanya peraturan mengenai SPM ini menekankan agar pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat  tidak  hanya pada kondisi tertentu atau tidak mendesak, akan tetapi pelayanan yang diberikan harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi genting sekalipun.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam Permenkes No.4 Tahun 2019 pasal 2 nomor 2  bahwa  jenis  pelayanan  dasar  pada  SPM Kesehatan Daerah terdiri atas:
a.
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak  krisis  kesehatan  akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada  kondisi  kejadian  luar  biasa provinsi.

## Perataan
Dalam  kriteria  perataan  berkenaan dengan  pendistribusian  sosialisasi  dalam pelaksanaan pelayanan SPM untuk masyarakat, dengan memperhatikan masyarakat  sebagai  sasaran  kebijakan publik. Untuk itu apakah Puskesmas Nagrak sudah  melakukan  sosialisasi  kepada  para tenaga kesehatan terkait kebijakan SPM?
Artinya
peneliti dapat menginterpretasikan bahwa terkait ketentuan  SPM  sudah  di  sosialisasikan kepada  para  pegawai  atau  tenaga kesehatan,  akan  tetapi  tidak  fokus  pada SPM  saja.  Yang  dimana  sosialisasi  yang dilakukan  di  Puskesmas  Nagrak  lebih kepada peningkatan mutu kinerja pegawai. Artinya  baik  dari  kebijakan  SPM  dan peningkatkan  kinerja  maka  pegawai
Puskesmas  Nagrak  harus  memahami terkait  pelayanan  yang  diberikan  dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Seperti tanggapan informan 2,4, dan 5 bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  harus  sesuai  dengan  standar dan  ketentuan  akan  tetapi  kembali  lagi kepada  masing-masing  pegawai  apakah bisa  memahami  ketentuan  yang  berlaku dan  menerapkannya  dengan  memberikan pelayanan  yang  terbaik,  agar  target pencapaian kinerja juga dapat tercapai.
Responsivity
Pada kriteria ini peneliti menanyakan  mengenai  partisipasi  serta tanggapan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Nagrak. Berikut adalah pertanyaan  peneliti,  apakah  Puskesmas Nagrak memperhatikan masukan-masukan serta kritik dari masyarakat?
Dari  hasil  wawancara  tersebut peneliti  dapat  menginterpretasikan  bahwa Puskesmas  Nagrak  sangat  antusias  dalam menaggapi masukan-masukan dari masyarakat  dan  memberikan  respon  yang baik  saat  pelayanan.  Terbukti  dengan diberikannya  sarana  baik  offline  maupun online yang dimana media ini dapat diakses semua  kalangan  dari  remaja  hingga  lansia dengan  sesuai  kebutuhannya  masing- masing.
Jika  dalam  menanggapi  masukan serta  kritik  dari  masyarakat  Puskesmas Nagrak sudah membangun media yang baik dan  sesuai  kebutuhan  masing-masing masyarakat,  maka  bagaimana  pegawai secara  langsung  membangun  komunikasi dengan masyarakat sehingga kebutuhannya bisa lebih terpenuhi?
Seperti  tanggapan  informan  1,2,4, dan  5  dalam  berkomunikasi  dengan masyarakat ada komunikasi antar individu dengan individu, dan ada komunikasi antar kelompok  yaitu  dengan  cara  penyuluhan langsung  kepada  masyarakat  tergantung segmentasi sasaran.
Oleh  karena  itu  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  cara  pelayanan Puskesmas dari segi pengaduan tidak hanya dilakukan melalui media massa namun juga dilakukan secara tatap muka atau langsung, sehingga  komunikasi  antara  tenaga kesehatan  dan  masyarakat  dapat  berjalan dengan  baik  tanpa  ada  kendala  maupun kesalahpahaman  pada  saat  memberikan pelayanan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  kriteria  reponsivitas  dalam pelaksanaan  SPM  di  Puskesmas  Nagrak bahwa  hasil  dan  ketanggapan  dalam pelayanannya  dinilai  cukup  baik,  baik respon yang diberikan terhadap Puskesmas Nagrak cukup memuaskan. Dengan harapan kedepannya  pegawai  Puskesmas  Nagrak dapat  terus  meningkatkan  pelayannya terhadap masyarakat.

## Ketepatan
Untuk  dapat  menjawab  pertanyaan tersebut, maka peneliti mempertimbangkan  semua  kriteria  secara bersamaan. Setelah itu timbulah pertanyaan terkait pelaksanaan SPM yakni sudah  tepatkan  adanya  kebijakan  SPM untuk membangun kualitas pelayanan?
Tanggapan  dari  seluruh  informan pelaksanaan  SPM  kepada  masyarakat dinilai sangat tepat, karena dengan adanya SPM  ini  dengan  peningkatan  mutu  sangat sejalan  dengan  kualitas  Puskesmas  itu sendiri.  Dan  sebagai  akreditasi  bagi Puskesmas  karena  point-point  dalam ketentuan SPM yang sangat jelas, kemudian diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Selain  itu  dalam  kriteria  ketepatan ini,  peneliti  juga  menanyakan  apakah dengan adanya kebijakan SPM berguna bagi Puskesmas  dalam  memberikan  kepuasan kepada masyarakat?
Tanggapan dari informan 2,4, dan 5 mengatakan  bahwa  adanya  kebijakan  ini dapat  menjadi  acuan  atau  pedoman  agar pelayanan bisa diberikan sesuai kebutuhan dan  jenisnya,  kebijakan  ini  juga  berguna
untuk  dapat  menilai  bagaimana  pelayanan yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan Puskesmas Nagrak secara individu sebagai penilaian mutu kinerja.
Dari  kriteria  ketepatan  maka peneliti menginterpretasikan bahwa kebijakan  SPM  ini  sangat  penting  bagi Puskesmas Nagrak sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,  kebijakan  ini  juga  akan memberikan  timbal  balik  bagi  yang merealisasikan dan yang merima kebijakan tersebut sehingga dapat dikatakan memberikan keuntungan satu sama lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat  disimpulkan  bahwa  1)  Kriteria efektivitas  dalam  pelaksanaan  kebijakan SPM  di  Puskesmas  Nagrak  Kabupaten Sukabumi  dikatakan  sudah  efektif,  karena dilihat dari pegawai Puskesmas yang sudah memberikan  pelayanan  sesuai  ketentuan kebijakan.  Meskipun  masih  terdapat beberapa  hambatan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan kebijakan SPM ini. 2) Efisiensi terkait  pelaksanaan  SPM  untuk  saat  ini sudah efisien, dilihat dari upaya peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber  daya  manusia,  dan  peningkatan sistem.  3)  Dalam  kriteria  kecukupan temuan  dilapangan  pada  pelaksanaan kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan masyarakat,  karena  secara  keseluruhan sumber  daya  manusia  sudah  cukup  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masing-masing bagian sudah diberikan pelatihan antar bidang. Kemudian sarana dan prasarana juga sudah memadai.  4)  Sosialisasi  maupun  evaluasi yang  dilakukan  pihak  Puskesmas  untuk meningkatkan mutu kinerja pegawai sudah optimal dan merata, dengan kesadaran dari masing-masing  pegawai.  5)  Responsivitas dalam  pelaksanaan  kebijakan  SPM  di Puskesmas  Nagrak  bahwa  hasil  dari ketanggapan dalam pelaksanaan ini dinilai cukup  baik,  respon  Puskesmas  terhadap
keluhan  masyarakat  sangat  cepat  dan dibuatnya media sosial lebih memudahkan masyarakat.    Adapun  saran  yang  dapat peneliti berikan, yakni 1) Diharapkan pihak Puskesmas Nagrak meningkatkan sosialisasi  tentang  kesehatan  kepada masyarakat  secara  rutin.  2)  Diharapkan Puskesmas  Nagrak  menambah  sarana transportasi  untuk  menghindari  kondisi terdesak atau genting. 3) Untuk peningkatan  sumber  daya  manusia  sudah cukup  baik,  namun  Puskesmas  Nagrak diharapkan  lebih  meningkatkan  pelatihan antar  bidang  kepada  para  pegawai  agar sumber daya manusia disetiap bagian lebih berkualitas

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Creswell,  Jhon  W.  2016.  Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Journal
Radina,  Dining.  Damayanti,  Anita.  2013.
Evaluasi
Pelaksanaan
Standar
Pelayanan  Minimal  Pada  Program Penemuan  Penderita  Pneumonia Balita. Surabaya. Universitas Erlangga. Vol.1 No.4.

## Skripsi
HS,  Ana  Muflihah.  2010.  Implementasi Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/ 2008   Tentang  Standar  Pelayanan Minimal  di  Bidang  Kesehatan  di Puskesmas Kibin
Kabupaten Serang.  Skripsi.  Serang:  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
Dwiranti,  Bella  Puspita.  2019.  Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis (Studi  Kasus  di  RSUD  Dr.  A.  Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung). Bandar Lampung: Univesitas Lampung.

## Aturan Undang-Undang
Peraturan  Bupati  Sukabumi  Nomor  26
Tahun 2018 Tentang Standar
Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Di Puskesmas Nagrak Kabupaten Sukabumi Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4 Tahun  2019  Tentang  Standar  Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal.