Ahmad Fuadi, Fitriyani, Ardi Muthahir, Devi Anggreni.Sy. PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974

## TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)
Ahmad Fuadi, Fitriyani, Ardi Muthahir, Devi Anggreni. Sy.
*1 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
2 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia 3 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
4 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
*email: ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

## Abstrak
Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan,  dan  adat  istiadat yang berbeda-beda.  Dalam  masyarakat  adat proses  perkawinan  selalu  diawali dengan  upacara  adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen,  Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga  yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian  dilakukan pengkajian berdasarkan  bahan pustaka  yang  berhubungan  permasalhan hukum  yang  dibahas.  Dalam  UU  No.1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menegaskan  bahwa  Perkwainan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaan,  dengan  begitu  hukum  agama  dan  hukum  adat  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kata Kunci: Perkawinan 1 Adat 2 Hukum Perkawinan 3

## Abstract
Write abstract in english which is a summary of the article. Abstract are created in one paragraph and a maximum of 250 words with font Gill Sans MT 9 pt and single space. In the abstract should contain the background, objectives, methodology, results, and conclusions. Abstract should not contain tables/images without including a citation. The use of abbreviations should be minimum except for units. Abstract does not have to be a translation from indonesian abstract word by word, but has the same content. Objectives and methodology are arranged in the form of past tense, while the results and conclusions in the form of simple present tense. The marriage customs in Indonesia are very diverse, as the country is home to various religions, beliefs, and customs. In indigenous communities, the marriage process always begins with a traditional ceremony, and these ceremonies vary from region to region due to the country's foundation on Pancasila, which firmly recognizes the principle of religious freedom. In North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, there is an indigenous community known as the Suku Anak Dalam (SAD) or "People of the Inner Child" tribe. The SAD tribe is a minority group in North Musi Rawas Regency, South Sumatra. The traditions of this indigenous community are still considered  traditional, and their culture is far from modern.   Marriage, according to customary law, is a significant event in the life of the indigenous community because it not only unites the couple but also brings together both families. This important event is not only significant for the living family members but also holds importance for their ancestors who have passed away. According to the indigenous community, marriage is highly meaningful and receives full attention, as it is believed to involve the spirits of the ancestors from both sides. This study is an empirical legal research focusing on the implementation of law. It is a descriptive research that aims to depict and explain a situation based on observed phenomena and facts obtained from the field. It also involves a review of relevant legal literature related to the legal issues discussed. Under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that a marriage is considered valid if it is conducted according to the laws of each respective religion and belief. Thus, religious and customary laws can be applied as long as they are not contradictory to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  yang  hidup secara sosial, bergantung pada interaksi dan kehidupan bersama  dengan  sesama  manusia.  Sosialisasi  menjadi penting  karena  manusia  tidak  dapat  hidup  secara mandiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan  fisik  maupun  psikologisnya.  Sejak  lahir, manusia  sudah  memiliki  kecenderungan  alami  untuk hidup  berdampingan  dengan  orang  lain.  Kondisi  ini menjadi  pemicu  terbentuknya  kelompok  sosial. (Arisman,  2022)  Salah  satu  bentuk  kelompok  sosial terkecil  adalah  keluarga,  yang  terbentuk  melalui perkawinan sebagai salah satu faktor yang mendasarinya.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  bagian terpenting  dalam  kehidupan  berkeluarga  dan bermasyarakat,  sebab  itu  dalam  memilih  pasangan sangat di anjurkan segala sesuatunya didasari atas norma kepatutan/kebiasaan masyarakatnya (Fuadi, 2020) hal ini dilakukan  agar  keluarga  tersebut  dapat  hidup  secara damai,  tentram,  sejahtera,  kekal,  dan  bahu  membahu sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai  dengan  asas  pekawinan  yakni  selamanya  (tidak temporal).  (Junaedi,  2000)  Serta  tidak  abai  terhadap aturan  yang berlaku sehingga perkawinan tersebut  sah menurut  agama,  diakui  oleh  undang-undang  dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Rofiq, 1997) Pernikahan akan mampu memberikan konstribusi bagi  kestabilan  dan  ketentraman  masyarakat,  karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. (Bahran, 2022)
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  berlaku  secara  Nasional  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia,  hanya  ada  satu  hukum perkawinan  di  Indonesia  yaitu  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974,  pengertian  perkawinan  dalam  Undang- undang ini terdapat pada Pasal 1, menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan
tujuan membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkwainan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan,  dengan  begitu  hukum  agama  dan  hukum adat  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Samawati, 2006)
Sorjono  Soekanto  membedakan  berlakunya hukum  kedalam  tiga  macam,  yaitu  :  secara  yuridis, secara  sosiologis,  dan  secara  filosofis.  Berlakunya hukum  secara  yuridis  berdasarkan  kaidah  yang  lebih tinggi  dan  dibentuk  berdasarkan  cara  yang  telah ditetapkan,  dengan  demikian  hukum  dapat  dikatakan berlaku  secara  yuridis  apabila  pembentukannya mengikuti  urutan  dan  tata  cara  yang  ditetapkan. Berlakunya  hukum  secara  sosiologis  berintikan  pada efektifitas hukum, dalam hal ini ada dua macam, pertama dengan  teori  kekuasaan,  maksudnya  hukum  berlaku secara sosiologis dengan paksaan dari penguasa  dalam hal ini pemerintah, tanpa melihat kondisi masyarakatnya menerima  atau  tidak  terhadap  peraturan  tersebut. Kedua dengan pengakuan, dalam hal ini hukum berlaku secara  sosiologis  berdasarkan  sebuah  aturan  yang  di akui  dan  diterima  bahwa  ini  adalah  sebuah  hukum. Sedangkan  berlakunya  hukum  secara  filosofis  adalah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai sebuah nilai positif dan tinggi dalam masyarakat.
Suatu kaidah hukum bisa dikatakan baik apabila memenuhi ketiga cara berlakunya hukum tersebut yaitu secara yuridis, sosioogis dan filosofis. Jika kaidah hukum hanya  berlaku  secara  yuridis  maka  kaidah  hukum tersebut  merupakan  kaidah  yang  mati,  bila  kaidah hukum  hanya  berlaku  secara  sosiologis  maka  kaidah hukum tersebut merupakan aturan pemaksaan, dan jika hukum  hanya  berlaku  secara  filosofis  maka  hukum tersebut  hanya  merupakan  hukum  yang  dicita-citakan. (Soekanto, Penegakan Hukum, 1983)
Tata  cara  perkawinan  di  Indonesia  sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama, kepercayaan dan adat istiadat yang beragam, biasanya dalam masyarakat adat proses  perkawinan  diawalai  dengan  upacara  adat  yang berbeda-beda disetiap daerah. Hal ini dimungkinkan di negara  Indonesia  karna  berdasarkan  Pancasila  yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. (Subekti, 2002)
Di  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Provinsi Sumatera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan  sebutan  Suku  Anak  Dalam  (SAD),  Suku  Anak Dalam  merupakan  kelompok  minoritas  di  Kab.  Musi Rawas  Utara,  diperkiraan  tinggal  840  jiwa  SAD  yang sebagian  sudah  menetap  dan  sebagiannya  lagi  masih mempertahankan  cara  lama  yaitu  hidup  berpindah- pindah. (data TKSK Dinas Sosial Kabupaten Muratara).
Tradisi-tradisi yang  ada pada masyarakat adat ini  tergolong  masih  tradisional  serta  kebudayaanya masih jauh dari kata moderen, sehingga tradisi yang ada pada  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  masih  terjamin keasliannya, termasuk tradisi dalam proses perkawinan pada masyarakat tersebut.
Perkawinan  menurut  hukum  adat  merupakan pristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  adat,  sebab  perkawinan  tidak  hanya mempersatukan  kedua  mempelai  namun  juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga  yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna  menurut  masyarakat  adat  perkawinan  sangat berarti  serta  sepenuhnya  mendapat  perhatian  dan diikuti  oleh  arwah-arwah  para  leluhur  kedua  belah pihak. (Isnaeni, 2016)
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini adalah  Mengingat  masyarakat  Suku  Anak  Dalam merupakan  bagian  dari  warga  negara  Indonesia  maka seharusnya proses perkawinannya mengacu pada aturan yang  sudah  ditetapkan  sehingga  mendapatkan  hak
konstitusionalnya  sebagai  warga  negara.  Lebih  lanjut penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian antara  adat  perkawinan  Suku  Anak  Dalam  dengan hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Adapun  urgensi penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi perkembangan ilmu hukum serta  dapat menjadi  acuan masyarakat  adat  sebagai  bentuk  multikultural masyarakat Indonesia.

## METODOLOGI
Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum,  penelitian  hukum berusaha menampilkan perkembangan hukum berdasarkan  kebutuhan  untuk  mengkaji  hukum (Nurhayati,  2013)  Dalam  prakteknya  hukum  selalu mengalami  perubahan  seiring  dengan  perkembangan prilaku  masyarakatnya,  maka  permasalahan  yang  dikaji dalam penelitian ini adalah masalah tentang penerapan hukum, proses hukum, pristiwa hukum, dan ketentuan peraturan yang berlaku secara subtansial dan prosedural (Yati  Nurhayati,  2021)  penelitian  hukum  merupakan serangkaian proses pengkajian ilmiah yang berdasarkan kepada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu, untuk  mempelajari  bebrapa  gejala  hukum  dalam masyarakat dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, dilakukan  pengamatan  yang  mendalam  terhadap  fakta hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mendapatkan  solusi terhadap  masalah-maslah  yang  terdapat  dalam masyarakat  (Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum, 2008)
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  dengan  jenis  penelitian  implementasi  hukum (Dr.  Bachtiar,  2018).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif, yaitu  dengan  menggambarkan  dan  menjelaskan  suatu keadaan  yang  didasrkan  pada  gejala  dan  fakta  yang diperoleh  dilapangan,  kemudian  dilakukan  pengkajian berdasarkan  bahan  pustaka  yang  berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. sumber bahan hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai
berikut  :  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  yang diperoleh  langsung  dari  lapangan  cara  melakukan wawancara  kepada  Ketua  Adat  Suku  Anak  Dalam  di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal  penelitian,  majalah, koran,  tulisan  tulisan  di  internet  yang  mempunyai korelasinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  tersetruktur  dan sistematis  untuk  memperoleh  data  secara  valid  untuk dilakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Adapun  teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian  ini  antara  lain  :  teknik  observasi  langsung, teknik  wawancara,  serta  teknik  dokumentasi.  Teknik analisi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisi data kualitatif, hal ini dilakukan karena data yang terkumpul  merupakan  data  berupa  pernyataan  dari Ketua Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Pernikahan  Adat  Suku  Anak  Dalam (SAD)
Adat istiadat merupakan ciri khas yang melekat sejak  lama  pada  masyarakat  di  suatu  daerah  tertentu, adat istiadat ini merupakan himpunan nilai atau kaidah sosial  yang  sejak  lama  ada  serta  menjadi  sebuah kebiasaan  yang  terun  temurun  dilakukan  dalam masyarakat  adat.  Soerjono  Wignjodiporo menjelaskan bahwa  adat  merupakan  cerminan  dari  kepribadian bangsa,  merupakan  salah  satu  penjelasan  dari  jiwa bangsa  dari  abad  ke  abad.  (Wigjnodipoero,  1995) Sedang  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  adat adalah  kebiasaan  dari  nenekmoyang  atau  kebiasaan prilaku yang turun temurun.
Dari pengertian adat diatas, maka dapat ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  adat  istiadat  adalah merupakan suatu prilaku masyarakat yang berpedoman
kepada  kaidah-kaidah  yang  telah  lama  hingga  menjadi suatu kebiasaan yang akan dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hukum  perkawinan  adat  dapat  diartikan dengan  seperangkat  aturan  hukum  yang  mengatur tentang  bentuk  perkawinan,  tata-cara  perkawinan, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Hukum perkawinan  dalam  masyarakat  adat  juga  bisa  diartikan dengan  persekutuan  hukum  dalam  masyarakat  untuk melengsungkan  hidup  kelompoknya  secara  tertib, teratur  dan  sekaligus  sarana  untuk  dapat  melahirka generasi  baru  guna  melanjutkan  keberlagsungan  hidup kelompoknya  serta  mempertahankan  kewarisan. Perkawinan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting dalam  masyarakat  adat,  dengan  perkawinan  menjadi legal  hubungan  hukum  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan (Salmin, 2022)
Meurut  Hilman  Hadiusuma,  sebagaimana  di kutip oleh  Tolib Setiadi asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut (Setiady, 2015):
a. Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk keluarga,  rumahtangga  dan  hubungan  kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal
b. Perkawinan  tidak  saja  harus  sah  dilaksanakan sesuai  agama  atau  kepercayaan,  tetapi  juga harus  medapt  persetujuan  dari  para  anggota dan kerabat
c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan  beberapa  wanitasebagai  isteri  yang kedudujannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon dan keluarga calon
Sama  halnya  pada  umumnya  perkawinan  di Indonesia,  perkawinan  masyarakat  adat  Suku  Anak Dalam (SAD) di awali dengan rasa cinta yang tumbuh di hati pasangan para pemuda dan pemudi yang berlainan jenis  untuk  kemudian  dilanjutkan  pada  pristiwa perkawinan.  Kebiasaan  yang  terjadi  pada  proses
perkawinan  adat  (SAD)  di  awali  dengan  peminangan, yang disebut dengan istilah “moro”. Moro ( peminangan) bisa dilakukan jika kedua orang tua calon terlebih dahulu memberitahukan dan medapatkan izin peminangan oleh “ tetua  tenganai ” (orang-orang  yang  berpengalaman).
Peminangan  pada  dasarnya  adalah  suatu  proses  untuk membicarakan kemungkinan adanya suatu perkawinan. Kegiatan  peminangan  ini  di  kalangan  masyarakat  adat (SAD)  disebut  dengan  “berasan”. (hasil  wawancara dengan kepala Suku adat)
Berasan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan  mendatangi  keluarga  pihak  perempuan  untuk memastikan apakah anak laki-lakinya bisa di tunangkan dengan anak gadisnya, serta kapan proses pertunangan itu  dilakukan,  jika  dalam  pembicaraan  itu  mereka sepakat untuk tunangan maka mereka segara menemui “tetua  tenganai”  untuk  menyampaikan  bahwa  mereka sudah  sepakat  untuk  menunangkan  anaknya.  Ketika telah  sampai  hari  pertunangan,  keluarga  pihak  laki-laki mendatangi  rumah  keluarga  perempuan  dengan membawa  bawaan  seperti  pakaian  perempuan seperlunya,  sirih  pinang  selenkapnya,  serta  “selemak semanis” (bahan makanan) dengan diterimanya bawaan dari  pihak  laki-laki  tersebut  telah  bertunanganlah mereka  berdua.  Lamanya  waktu  pertuangan  ini tergantung kesepakatan kedua orang tua pihak laki-laki dan  pihak  perempuan,  terkadang  pertuangan berlangsung  cukup  lama  bisa  5  sampai  10  tahun.  Ada beberapa  alasan  yang  membuat  masa  pertunangan mereka  berlangsung  lama  yaitu  didasarkan  pada  umur dan  kesiapan  dari  pihak  laki-laki  untuk  menjadi  kepala rumah tangga.
Dikalangan  masyarakat  adat  pada  umumnya seorang  menjadi  pengantin  pada  usia  11  sampai  14 tahun, sedangkan seorang wanita biasanya menikah pada usia 17-21 tahun, oleh karena itu, calon suami umunya lebih muda daripada calon isterinya. Dalam konteks ini, calon  suami  harus  “didewasakan”  melalui  berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Salah
satu contohnya seperti miniti kayu yang sudah dikupas kulitnya (sehingga licin untuk diangkat) atau membangun pondok yang dinamakan dengan “balai bangsal” sendiri dalam waktu setengah hari. Jika dia berhasil melakukan tugas  tersebut,  itu  dianggap  sebagai  telah  dewasa  dan pernikahan dapat dilangsungkan. Namun, jika dia  tidak bisa  melakukan  dengan  baik  atau  gagal,  calon pengantinlaki-laki  masih  deberi  kesempatan  untuk mencobanya  kembali  pada  hari  berikutnya  sampai berhasil dan bisa melalui ujian kedewasaan dengan baik.
Dalam  hal  ini  meskipun  jangka  waktu pertunangan  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak, percepatan pernikahan dimungkinkan dan dapat terjadi, tergantung  pada  kesiapan  keluarga  laki-laki  untuk melangsungkan  perkawinan.  Jika  ini  terjadi,  biasanya keluarga  laki-laki  yang  mengusulkannya,  sementara keluarga perempuan hanya mengikuti saja.
Sebelum upacara perkawinan (akad) dilaksanakan, keluarga laki-laki bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh keluarga perempuan, termasuk mas kawin yang berupa kain panjang atau kain sarung sebanyak 140 lembar,  bahan  makanan/sejenisnya  seperti  ubi,  beras, dan  lain-lain,  serta  lauk-pauk  berupa  daging  binatang hasil buruan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diserahkan,  maka  proses  perkawinan  dapat  dilakukan jika belum maka pernikahan akan ditunda.
Proes  perkawinan  dilakukan  degan  upacara adat  perkawinan,  biasanya  dilakukan  di  tengah-tengah pemukiman,  sehingga  proses  perkawinan  mudah  di sakisakan oleh masyarakat adat setempat, di tempat ini sebelumnya sudah dibangan temapt prosesi perkawinan balai bangsal (pondok) oleh calon pengantin laki-laki. Di pondok inilah kedua pengantin duduk saling berhadapan, sementara keluarga kedua belah pihak dan masyarakat yang turut menyaksikan beridiri melingkar mengelilingi pondok tempat berlangsungnya prosesi perkawinan.
Tumenggung adalah kepala suku dalam hal ini sebagai orang yang menikahkan duduk dihadapan kedua
pengantin  dan  memberi  nasihat  kepada  kedua  calon pengantin tentang kehidupan setelah menjadi pasangan suami  dan  isteri.  setelah  itu  tumenggung  memegang kedua  tangan  calon  pengantin  dan  mengucapakn  kata- kata “ seko si.........kembali kepada seki si.......... semalam iko si..... nikah sampai menyeluat betongkat tebu seruas, lah  lengok  nyawo  yang  jantan  maupun  betino,  nak sedingin  air  nak  sepanjang  rotan”.  Setelah  itu,  kedua tangan pengantin akan saling dipukulkan sebanyak tujuh kali, kemudian kedua kening pengantin akan dibenturkan secara  perlahan  sebanyak  tujuh  kali  juga.  Dengan selesainya ritual tersebut, menandakan bahwa pasangan muda-mudi  tersebut  telah  resmi  menjadi  suami  dan isteri.
Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  upacara pernikahan  telah  selesai,  karena  dalam  budaya  orang adat tradisi pernikahan berlangsung selama sekitar tujuh hari.  Setelah  akad  nikah  dilangsungkan,  pada  malam berikutnya,  pihak  keluarga  pengantin  perempuan menyelenggarakan  kendurian  dirumah  pengantin perempuan  dan  dibalai  bangsal  yang  dibangun  oleh pengantin  laki-laki  waktu  uji  kedewasaan.    Mengingat kendurian  melibatkan  persiapan  makan  yang  cukup banyak,  pihak  keluarga  pengantin  laki-laki,  melalui aktif itas  yang  disebut  “antaran”  menyumbang  sekitar separuh dari perkiraan kebutuhan makanan.
Dikalangan  orang  adat  Suku  Anak  Dalam (SAD), tradisi yang umum dilakukan setelah akad nikah adalah  pengantin  pergi  kehutan  selama  sekitar  tujuh hari.  Selama  waktu  itu,  mereka  tidak  hanya  berusaha memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  sebagai  pasangan, tetapi juga berburu binatang seperti biawak, babi hutan atau napo-napo yang akan di bawa pulang sebagai hadiah untuk  orang  tua  meraka.  Bagi  masyarakat  adat,  hasil buruan  yang  didapatkan  oleh  pengantin  baru  selama tujuh hari dihutan bukan sekedar sebagi oleh-oleh saja, melainkan sebagai simbol bahwa kelak kehidupan rumah tangga  mereka  akan  dipenuhi  dengan  rezeki  yang berlimpah.
Setelah  kembali  dari  hutan  dan  menyerahkan hasil  buruan,  pasangan  pengantin  baru  ini  membangun gubuk/tempat  tinggal  yang  berdekatan  atau  tidak  jauh dari  gubuk  orang  tua  pengantin  laki-laki,  dalam  bidang antropologi,  adat  semacam  ini  disebut  “virilokal”  yang mengacu  pada  adat  di  mana  pengantin  baru  menetap disekitar tempat tinggal kerabat laki-laki.

## 2. Pernikahan  Adat  Suku  Anak  Dalam  (SAD) Prespektif Undang-undang Perkawinan
Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur tingkah  laku  dan  pola  hidup  manusia.  Hukum  tidak muncul  begitu  saja,  melainkan  muncul  dari  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  memiliki  aturan-aturan untuk  menjalani  kehidupan  bersama.  Oleh  karena  itu, hukum selalu mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat, termasuk adat istiadat, norma sosial,  budaya,  dan  agama.  Sebagai  hasil  dari  proses sosial  dan  kultural,  serta  memiliki  unsur  politik  yang bercorak  ideologis,  hukum  selalu  bergantung  pada konteksnya. (Muthahir, 2020)
Terjadi  pluralisme  hukum  didalam  hukum perkawinan,  hal  ini  dimungkinkan  karena  masyarakat indonesia  sangat  beragam,  sehingga  aturan-aturan hukum  perkawinan  diberbagai  daerah  di  Indonesia berbeda-beda, dikarnakan sifat masyarakat, agama yang dianut,  serta  adat  istiadat  dan  kepercayaan  meraka berbeda beda. Pancasila  dengan tegas mengakui adanya prinsip  kebebasan  dalam  beragama.  (Subekti,  2002). Keyataan  ini  kemudian  yang  diakomodir  oleh  Undang undang  Perkawianan  dalam  Pasal  2  ayat  1  UU  No.
1/1974 menegaskan bahwa sah nya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan  kepercayaannya  itu.  Lebih  lanjut  kepercayaan  ini diartikan  dengan  kepercayaan  yang  dianut  oleh masyarakat  adat.  dengan  begitu  hukum  agama  dan hukum  adat  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Samawati, 2006)
Dengan  demikian,  maksud  dari  kepercayaan dalam konteks ini adalah bahwa perkawinan diatur oleh hukum  dan  juga  mempertimbangkan  keyakinan  serta kepercayaan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, termasuk  agama-agama  resmi  yang  diakui  dan kepercayaan-kepercayaan yang diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghormati dan mempertimbangkan pluralitas agama dan  kepercayaan  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia, serta  memberikan  kebebasan  bagi  individu  untuk memilih  agama  atau  kepercayaan  yang  mereka  anut dalam melangsungkan perkawinan.
Masyarakat  adat  SAD  meyakini  bahwa  setiap tindakan  yang  mereka  lakukan  dengan  kebaikan  dan kebenaran diartikan sebagai tanda bahwa mereka adalah pemeluk  agama  yang  baik.  Pengetahuan  yang  mereka peroleh berasal langsung dari alam dan diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dan teguh pada kata-kata nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa siapa pun yang berperilaku baik akan  mendapatkan  balasan  yang  baik,  sedangkan  siapa pun  yang  berperilaku  jahat  akan  mendapatkan  balasan kejahatan pula.
Usia bukanlah faktor utama dalam perkawinan bagi  Suku  Anak  Dalam  atau  Orang  Rimba.  Umumnya, wanita  memiliki  usia  yang  lebih  tua  daripada  laki-laki. Meskipun  tidak  semua  tempat  mengikuti  pola  ini, pendekatannya  sangat  berbeda  dengan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  tentang  usia  perkawinan. Meskipun usia mereka tidak sesuai dengan yang diatur dalam  Undang-Undang,  namun  pemikiran  dan kedewasaan  mereka  lebih  diutamakan,  yang  tidak terdapat  dalam  Undang-Undang.  Hal  ini  tercermin dalam simbol peminangan mereka, di mana calon suami harus  mempersiapkan  semua  bekal  untuk  kehidupan berkeluarga di masa depan. Pemikiran dan kedewasaan dianggap lebih penting daripada diukur berdasarkan usia.
Dalam  hukum  adat,  tidak  ada  batasan  umur yang membedakan antara seseorang yang telah dewasa
atau  belum  dewasa.  Hukum  adat  tidak  menggunakan konsep  seperti  dalam  hukum  perdata.  Hukum  adat hanya  mempertimbangkan  secara  incidental  apakah seseorang, terkait dengan usia dan perkembangan jiwa, dianggap  layak  atau  tidak  layak,  mampu  atau  tidak mampu  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu dalam konteks hubungan hukum yang spesifik. Artinya, apakah  individu  tersebut  mampu  memahami  dan menjaga kepentingan pribadinya dalam konteks hukum yang sedang dihadapinya.
Adat lebih mempertimbangkan aspek kepribadian  seseorang,  seperti  mencapai  usia  dewasa, memiliki  kemampuan  mencari  nafkah,  bertanggung jawab  atas  diri  sendiri,  mampu  membentuk  keluarga, dan memiliki keturunan. Dalam hukum adat, tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai perkawinan di bawah umur.  Dalam  praktiknya,  terdapat  kasus-kasus perkawinan  yang  belum  resmi  atau  dikenal  sebagai "perkawinan gantung". Perkawinan gantung ini dilakukan saat seseorang masih dalam masa kanak-kanak, namun mereka belum dapat menjalankan hubungan pernikahan secara penuh.
Masyarakat  adat  Suku  Anak  Dalam  tidak memiliki Wali dan saksi khusus dalam perkawinan. Bagi mereka ,  pernikahan  dipimpin  oleh  “tumenggung” /kepala  suku  yang  berperan  aktif  dalam  upacara pernikahan.  Meskipun  demikian,  mereka  tetap menganggap  semua  nasihat  yang  diberikan  oleh tumenggung  sama pentingnya dengan nasihat dari orang tua  mereka.  Nasihat  ini  dianggap  sebagai  petuah  yang harus diikuti dengan sungguh-sungguh.
Saksi  perkawinan,  semua  orang  yang  hadir dalam  upacara  pernikahan  dianggap  sebagai  saksi, meskipun  mereka  tidak  memiliki  saksi  khusus.  Hal  ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang telah  menikah.  Setiap  orang  yang  hadir  di  tempat tersebut  siap  menjadi  saksi  jika  diperlukan,  bahkan tumenggung  mereka  juga  bersedia  menjadi  saksi  jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Suku  Anak  Dalam  tidak  mengenal  konsep pencatatan  perkawinan  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menganggap pencatatan perkawinan sangat penting dan krusial. Bagi mereka, perkawinan dianggap tercatat, disetujui, dan diberkati oleh dewo dewo mereka ketika semua  ritual  telah  dilakukan  dengan  sempurna,  tanpa perlu  dicatatkan  dalam  buku.  Meskipun  sebenarnya mereka  juga  memiliki  Akta  Perkawinan,  namun  Akta Perkawinan  mereka  telah  menyatu  dengan  adat  dan kebiasaan sehari-hari.
Perkawinan  memiliki  dampak  yang  signifikan bagi  kehidupan  Suku  Anak  Dalam,  karena  mereka menganggap bahwa setiap perkawinan adalah awal dari sebuah  kehidupan  baru.  Bagi  setiap  pria  dalam  suku tersebut,  mereka  harus  bekerja  keras  dan  berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk mempersiapkan  bekal  dalam  kehidupan  yang  akan datang.  Pernikahan  mereka  pada  dasarnya  memiliki persamaan  secara  subtansial  dengan  aturan  hukum perkawinan,  namun  semua  persamaan  tersebut  tidak terdokumentasi secara tertulis.

## KESIMPULAN
Tata  cara  perkawinan  di  Indonesia  sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama, kepercayaan dan adat istiadat  yang  beragam,  Hal  ini  dimungkinkan  di  negara Indonesia  karna  berdasarkan  Pancasila  yang  dengan tegas  mengakui  adanya  prinsip  kebebasan  dalam beragama  Perkwainan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan,  dengan  begitu  hukum  agama  dan  hukum adat  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Pernikahan  mereka  pada dasarnya memiliki persamaan secara subtansial dengan aturan  hukum  perkawinan,  namun  semua  persamaan tersebut  tidak  terdokumentasi  secara  tertulis.
Perkawinan  merupakan  isu  sosial  yang  relevan  di berbagai tempat dan dalam berbagai masyarakat. Hal ini bukan  hanya  menjadi  urusan  individu  antara  kedua pasangan,  tetapi  juga  melibatkan  keluarga  dari  kedua belah pihak serta masyarakat sekitarnya. Bagi Suku Anak Dalam  perkawinan  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  kehidupan  mereka.  Mereka  percaya  bahwa setiap  perkawinan  merupakan  titik  awal  dari  suatu perjalanan  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  setiap  laki-laki dari Suku Anak Dalam harus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan masa depan yang akan datang.

## REFERENSI
Arisman. (2022). LOCAL WISDOM DALAM TRADISI BUKA  ROKOK  ADAT  PERKAWINAN  : TELAAH  SOSIOLOGI  HUKUM  ISLAM. Hadratul Madaniyah, 10-18.
Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan
Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest
Management  In  Central  Kalimantan. Anterior
Jurnal , 21 (3), 11-16.
Ariyadi, Ariyadi, et al. "Moderation of Homosexual Fiqh in  Indonesia:  A  Study  of  The  Huzaemah Tahido  Yanggo’s  thought." Al-Istinbath:  Jurnal Hukum Islam 7.2 November (2022): 381-398.
Bahran.  (2022).  Tradisi  “Bilangan”  Dalam  Pernikahan Adat  Dayak  Bakumpai  Kalimantan  Tengah (Studi Kasus Di Desa Mangkahui Kecamatan Murung  Kabupaten  Murung  Raya).  Hadratul Madaniyah, 37-51.
Dr. Bachtiar, S. M. (2018). Metode Penelitian Hukum.
Tanggerang: Unpam Press.
Fuadi,  A.  (2020).  Pernikahan  Beda  Agama  Perspektif Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di Indonesia. Jurnal Hadratul Madaniyah, 7(II), 1- 14. doi: https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986
Isnaeni,  M.  (2016).  Hukum  Perkawinan  Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama.
Junaedi,  D.  (2000).  Bimbingan  Perkawinan  Membina Keluarga  sakinah  menurut  al-Qur'an  dan Sunnah. Jakarta: Akademi Pressindo.
Muthahir,  A.  (2020).  TINJAUAN  FILSAFAT  HUKUM
TENTANG  NUSYUZ  (TELAAH  PASAL  80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI). LAJOUR : Law Jornal.
Nurhayati,  Y.  (2013).  Perdebatan  Antara  Metode Normatif  Dengan  Metode  Empirik  Dalam Penelitian  Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Al Adl, 15.
Rofiq,  A.  (1997).  Hukum  Islam  Di  Indonesia.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Salmin.  (2022).  Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis. Jakrta: Sinar Grafika.
Samawati, W. E. (2006). Hukum Perkawinan Indonesia.
Rambang Palembang: 2006.
Setiady, T. (2015). Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Jakarta: Alfa Beta.
Soekanto,  S.  (1983).  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  Bina
Cipta.
Soekanto,  S.  (2008).  Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta: UI-Press.
Subekti.  (2002).  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris.
Bogor: PT Intermasa.
Wigjnodipoero,  S.  (1995).  Pengantar  dan  Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Yati Nurhayati, I. &. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 1-20.