Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5, No. 1, 2014, Hal. 23-46
Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Uni Eropa, Good Governance, dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru 1

## Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
Abstract
Indonesia  and  the  European  Union  (EU)  have  been  starting  to cooperate  in  many  sectors  since  1990.  However,  there  have  been shifts  the  area  of  cooperation  after  the  New  Order.  EU,  through Partnership  and  Cooperation  Agreement  (firstly  signed  in  2003),  has been  agreed  to  take  part  in  strengthening  Indonesia’s  civil  society organisations.    EU  offers  some  funded  program  to  be  conducted by  Indonesia’s  civil  society  organisations  in  broad  range  of  area, mainly in human rights, democratic participation, and development agenda, and good governance. This cooperation agreement made EU as one of main partner for Indonesia’s civil society organisations to strengthen  their  capacities  in  community  empowerment  and  policy advocacy. However, EU’s involvement in assisting civil society in post- Suharto Indonesia has also become an instrument for promoting EU’s norms in Indonesia. This paper will raise two questions in relations to EU’s involvement: (1) What is EU’s main motive in assisting Indonesia’s development through civil society? (2) To what extent do the projects affect social and political practices in Indonesia? By using Foucault’s concept  of  ‘governmentality’,  this  paper  have  analysed  that  EU’s involvement  in  assisting  civil  society  in  Indonesia  through  its  funded projects reflects EU’s attempts to discipline the third world, particularly Indonesia  and  thus  control  the  subjectivity  through  civil  society engagement.  This  paper  suggests  that  studies  on  EU  power  should address  the  changing  discourse  in  international  politics  and  how  EU interacts with other global entity, particularly the third world, in a more critical perspective.
Keywords: European Union, Civil Society, Development, Human Rights, Democracy, Normative Power Global Governmentality
1 Penulis berterima kasih kepada reviewer Jurnal Kajian Wilayah atas masukan konstruktif yang  diberikan.  Selain  itu,  dalam proses penulisan,  penulis  juga  berterima  kasih  kepada Muhadi Sugiono, Yunizar Adiputera, Suci Lestari Yuana, Fadly an-Noor, dan Annisa Gita Srikandini atas beberapa komentar dan diskusi yang mempertajam tulisan ini. Versi awal dari tulisan ini dipresentasikan pada 3rd Convention of European Studies, Universitas Gadjah Mada, 21-23 Mei 2014.
“…Hence the status of the EU as a global civil power or civilian power is one which still is central to a discussion of its role in international relations...”

## Ian Manners

## Pendahuluan
SETELAH  usainya  Perang  Dingin,  yang  ditandai  dengan  jatuhnya  Uni Sovyet, politik internasional diwarnai oleh sebuah perubahan yang kemudian mewarnai peta kekuatan global di masa berikutnya: munculnya Uni Eropa (UE).  Sejak  Perjanjian  Maastricht  ditandatangani  pada  tahun  1992,  negara- negara di Eropa secara bertahap mulai mentransformasikan kerjasama mereka dalam satu format regionalisme yang lebih kompleks, dalam payung besar “Uni Eropa”. Kerjasama tersebut semakin kompleks ketika pada tahun 1999, negara-negara anggota Uni Eropa menyepakati Common Foreign and Security Policy (CFSP)  melalui  Perjanjian  Amsterdam  dan  satu  mata  uang  bersama yang bersifat tunggal, yaitu Euro (Casarini, 2007).
Transformasi  di  Eropa  ini,  pada  perkembangannya,  melahirkan perdebatan baru soal ‘kekuatan’ Uni Eropa dalam politik global. Ian Manners, seorang ahli regionalisme Eropa, menilai bahwa Uni Eropa punya ‘kekuatan normatif’  yang  didasarkan  pada  distribusi  norma-norma  pembentukan Uni  Eropa  (yang  tertuang  dalam  perjanjian-perjanjian  pembentukan  UE) kepada dunia internasional. 2 Manners berargumen, kekuatan yang dibangun oleh Uni Eropa bergantung pada “norma” yang melekat pada dirinya dan diperjuangkan  melalui  interaksinya  dengan  entitas-entitas  lain  (Manners, 2002).  Salah  satu  upaya  Uni  Eropa  dalam  membangun  norma  di  kancah politik  global  tersebut  termanifestasi  dalam  keterlibatannya  di  wilayah pembangunan  internasional.  Uni  Eropa  terlibat  dalam  asistensi  proses- proses demokratisasi, penanaman norma “ Good Governance ”, serta promosi Hak Asasi Manusia di negara-negara dunia ketiga yang baru saja mengalami proses demokratisasi, tak terkecuali Indonesia.
Menariknya,  keterlibatan  Uni  Eropa  dalam  menyediakan  asistensi proses transisi demokrasi tersebut–atau dengan kata lain sebagai “donor”— juga menyiratkan satu pertanyaan lain terkait dengan ‘politik hegemoni’ Uni Eropa  di  dunia  ketiga.  Praktik  pembangunan  internasional  dan  “promosi norma” tersebut, dalam perspektif yang lebih kritis, penting untuk dikritisi karena  tidak  terlepas  dari  relasi-relasi  kekuasaan  tertentu  (Foucault,  1991). Tulisan  ini  akan  bertumpu  pada  satu  pertanyaan  utama:  melalui  program penguatan  masyarakat  sipil  dan  paket  donornya,  bagaimana  Uni  Eropa
2 Menurut  Ian  Manners, Normative  Power adalah  kemampuan  untuk  mewujudkan  atau mengubah sesuatu yang dianggap “normal” dalam hubungan internasional (“ the ability to shape or change what passes for normal in international relations ”). Kekuatan normatif bergantung pada kemampuan untuk memperjuangkan norma-norma tertentu dalam relasinya dengan aktor-aktor  lain  dalam  hubungan  internasiona,  dan  dengan  demikian  tidak  bergantung pada kemampuan persenjataan atau ekonomi. Lihat Manners (2002: 32).
membentuk subjek ‘Eropa’ di negara dunia ketiga, dalam hal ini Indonesia, dan  bagaimana  relasi  kekuasaan  yang  terbangun  dari  proses  itu?  Konsep “governmentality”  yang  diajukan  oleh  Michael  Foucault  akan  digunakan untuk  mengupas  relasi-relasi  kekuasaan  yang  terbentuk  dari  program- program Uni Eropa di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011.

## Membaca Ulang ‘Kekuatan Eropa’: Reorientasi Perspektif
Selama  ini,  perdebatan  tentang  ‘kekuatan  Eropa’  ( European  Power ),  dalam kajian-kajian  Hubungan  Internasional,  diwarnai  oleh  debat  antara  kubu realis (yang percaya dengan kekuatan militer dan politik) dan liberal (yang percaya pada norma dan kerjasama). Argumen-argumen yang berakar pada pendekatan  liberal-institunionalis  cenderung  melihat  fenomena  ini  sebagai bentuk penyebaran norma-norma Eropa ke wilayah lain dan merefleksikan kekuatan  Eropa  yang  ‘normatif’  dan  ‘sipil’.  Pandangan  ini  percaya  bahwa hubungan  antar-negara  dibentuk  oleh  nilai-nilai  yang  berakar  dari  rasa saling  percaya  ( mutual  recognition ) dan  membuat  negara  punya  legitimasi tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka, perilaku negara punya dasar moral yang  mendorong  mereka  untuk  bekerjasama  (Reus-Smit,  1999:  156;  Baylis and  Smith,  2001;  Burchill,  2005).    Francois  Duchene,  seorang  akademisi Perancis terkenal, pertama kali menggulirkan diskursus bahwa Eropa punya ‘kekuatan sipil’ civilian power’ (Duchene, 1972 via Manners, 2002). Hanns Maull memperjelas konsepsi Duchene ini bahwa ‘kekuatan sipil’ berarti menerima kerjasama  sebagai  norma  dalam  hubungan  internasional,  mengedepankan kekuatan non-militer, serta menggunakan cara-cara sipil untuk tujuan sipil (Maull, 2006).
Pandangan  semacam  ini  ditentang  oleh  kaum  realis.  Secara  teoretis, realisme mendasarkan argumen skeptisisme mereka atas adanya moralitas dalam  hubungan  internasional    (Beitz,  1978;  Donnelly,  2005).  Perspektif ini  menekankan  pada  perilaku  negara  dalam  menghadapi power  politics di lingkungannya, termasuk dalam konteks Eropa. Proponen utama pandangan ini, Hedley Bull, mengkritik pendekatan ‘kekuatan sipil Eropa’ yang diajukan oleh Duchene, dengan melihat bahwa kekuatan Uni Eropa yang sebenarnya tidak terletak pada interaksinya dengan negara lain atau norma yang ia berikan, melainkan kekuatan yang lebih material –militer dan ekonomi (Bull, 1981). Bagi Bull, ‘norma’ atau ‘kekuatan sipil’ belaka tidak bisa menjadi sandaran untuk mempertahankan Eropa dari intervensi eksternal. Meningkatnya tensi keamanan di dunia tahun 1980an, menurut Bull, mestinya membuat Uni Eropa bisa menyesuaikan diri dengan meningkatkan porsi anggaran dan kebijakan di bidang pertahanan –atau dengan kata lain, menggunakan “militer” (Bull, 1981).
Menguatnya semangat kerjasama dan integrasi di Eropa pasca-Perang Dingin kemudian membuka banyak perspektif baru untuk melihat bagaimana Uni Eropa bertransformasi menjadi sebuah entitas politik baru dalam politik dunia. Tesis Ian Manners tentang ‘kekuatan normatif Eropa’ menjadi salah satu  yang  penting  di  antara  perspektif-perspektif  tersebut.  Ian  Manners membawa beberapa argument konstruktivis  yang percaya bahwa kekuatan Eropa dalam politik global selama ini terletak pada kemampuannya untuk ‘menjadikan norma-norma mereka sebagai sesuatu yang normal dalam politik internasional’  (Manners,  2002:  29).  Bagi  Manners,  terminologi  ‘kekuatan normatif’  bertumpu  pada  kemampuan  Uni  Eropa  untuk  mendorong  opini publik,  memperjuangkan  ‘ ideational  forces ’,  dan  membentuk  sesuatu  yang ‘normal’ dalam politik internasional (Manners, 2002: 29). Kekuatan normatif bertumpu  pada  norma,  yang  sumbernya  berasal  dari  perjanjian-perjanjian yang membentuk Uni Eropa. Ada empat prinsip utama yang menjadi norma utama Uni Eropa yang berasal dari Treaty of the European Union (yang kemudian diamandemen  dalam Treaty  Amsterdam ):  (1)  kebebasan;  (2)  demokrasi;  (3) penghargaan atas HAM dan kebebasan individual; serta (4) aturan hukum ( rule of law ) (Manners, 2002: 33).
Kendati  demikian,  konsepsi  Manners  tentang  ‘kekuatan  normatif’  ini juga tidak kedap kritik. Kritik Thomas Diez menarik untuk disimak –apa yang disebut oleh Manners sebagai ‘kekuatan normatif’ pada dasarnya adalah cara Uni Eropa untuk mengidentifikasi bahwa dirinya adalah ‘ The I ’ dan entitas lain adalah ‘ The Other ’ (Diez, 2005). Cara pandang seperti ini melihat bahwa norma yang dianggap oleh Uni Eropa adalah sesuatu yang ‘universal’, dan harus  diikuti  oleh  entitas-entitas  lain  (Diez,  2005;  Kovler,  2011;  Merlingen, 2007).  Implikasinya,  cara  pandang  tentang  ‘kekuatan  normatif  Eropa’ berpotensi  terjebak  pada  bias  yang  melihat  bahwa  “Eropa”  adalah  pusat dari  artikulasi  dan  entitas  di  luar  Eropa  adalah  subjek  yang  harus  diatur, dibentuk, dan diarahkan agar sesuai dengan normalitas-normalitas tertentu yang dipahami Eropa.
Terminologi ‘normatif’ yang diajukan oleh Ian Manners dan proponen lainnya  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  serius.  ‘Norma’  tentu bukan  sesuatu  yang  hadir  dengan  sendirinya,  melainkan  dikonstruksi secara  politis  dengan  melibatkan  relasi-relasi  politik  tertentu.  Konsep Michael  Foucault  tentang governmentality cukup  penting  untuk  menjadi pisau analisis guna membongkar cara pandang Uni Eropa terhadap negara- negara  berkembang  (dalam  konteks  ini,  Indonesia)  melalui  program- program  penguatan  kapasitasnya.  Menurut  Foucault,  politik  seharusnya tidak hanya dilihat pada wilayah legal-institusional, melainkan pada relasi- relasi  kekuasaan  yang  membentuk  logika  politik  tertentu  (Foucault,  1991). Kekuasaan  adalah  sesuatu  yang  tertanam,  secara  internal,  pada  artikulasi- artikulasi individual, dan oleh karenanya menyatu dengan artikulasi sehari-
hari subjek. Dengan kata lain, kekuasaan tidak beroperasi di luar artikulasi keseharian  dan  pengetahuan,  melainkan  justru  menyatu  di  dalamnya (Foucault, 1978; Foucault, 1991).
Dalam Hubungan Internasional, konsep tentang governmentality berguna untuk memetakan dimensi kekuasaan dari sesuatu yang sekilas bukan hal yang politis (Warner and Williams, 2009; Foucault, 1991; Li, 2012). Dengan kata lain, teori ini dapat membantu kita untuk membongkar dimensi-dimensi ‘politis’  dari  proyek-proyek  ‘normatif’  Uni  Eropa.  Terminologi  ‘normatif’ yang dipercayai oleh Manners dan proponen-proponennya dalam membaca Uni  Eropa  mesti  dibaca  berbeda  –bahwa  norma-norma  yang  dipercayai oleh  Uni  Eropa  pada  dasarnya  dieksekusi  melalui  teknik-teknik  kontrol tertentu  dan  mengandung  rasionalitas-rasionalitas  tertentu  (Rose,  1999). Norma adalah ‘ cover ’ dari sebuah rasionalitas dan subjektivitas yang ingin ditanamkan  kepada  entitas-entitas  tertentu,  mendisiplinkan  mereka,  dan memasukkan mereka dalam ‘masyarakat kontrol’ ( society of control ). Norma berfungsi  sebagai  instrument  untuk  menormalisasi  praktik  kekuasaan tertentu  dan  memproliferasinya  di  dalam  masyarakat  (Rose,  1999;  Taylor, 2009). Artinya, ‘kekuatan normatif’ justru, pada dasarnya, adalah sebuah cara untuk melegitimasi ekspansi kekuatan Uni Eropa di entitas-entitas non-Eropa melalui “norma”.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  berargumen  bahwa  pada  dasarnya keterlibatan  Uni  Eropa  di  dunia,  seperti  asistensi  pembangunan,  promosi HAM, atau fasilitasi proses transisi menuju demokrasi ketiga sarat dengan rasionalitas-rasionalitas dan dimensi kekuasaan tertentu. Melalui rasionalitas- rasionalitas  tersebut,  Uni  Eropa  membentuk  subjek-subjek  ‘dunia  ketiga’ sesuai dengan norma-norma yang mereka definisikan. Pada titik inilah kritik terhadap tesis ‘kekuatan normatif Eropa’—atau yang ia sebut di kemudian hari:  ‘etika  normatif’—yang  diajukan  oleh  Ian  Manners  bisa  kita  ajukan. Agenda-agenda  pembangunan  internasional  yang  dilaksanakan  oleh  Uni Eropa di Indonesia tidak bisa sekadar dilihat sebagai manifestasi “norma”, tetapi  juga  praktik  kekuasaan.  Relasi-relasi  kekuasaan  yang  muncul  itulah yang perlu diungkap melalui pemaparan data-data empiris.
Setidaknya,  ada  dua  strategi  yang  dimunculkan  untuk  menanamkan “norma”  dalam  kategori  masyarakat  liberal  (Rose,  2000). Pertama, strategi inklusi,  yaitu  melalui  pemberian  fasilitas  dan  asistensi  pada  kelompok- kelompok target yang sesuai dengan “subjektivitas” yang diinginkan oleh Uni Eropa. Inklusi ini, sebagaimana nanti akan diidentifikasi, dilakukan melalui pemberian grant atau asistensi teknis terkait dengan beberapa program yang disetujui oleh Uni Eropa. Kedua, strategi eksklusi, yaitu melalui identifikasi aktor-aktor yang ‘gagal’ memenuhi kriteria good governance Uni Eropa dan oleh karenanya menjadi subjek disiplin. Masyarakat sipil menjadi aktor yang penting  dalam  mendisiplinkan  aktor-aktor  tersebut  dengan  membebankan
norma-norma  tertentu  pada  subjek  tersebut,  antara  lain  transparansi  dan akuntabilitas.  Sehingga,  dengan  pembebanan  norma  tersebut,  tercipta ‘masyarakat kontrol’ di mana Uni Eropa mampu menanamkan kekuasaannya secara hegemonik (Simon, 1999; Rose, 2000).
Upaya untuk membebankan masyarakat tersebut tentu harus berhadapan dengan  narasi  hegemonik  yang  sudah  ada  di  Indonesia,  yakni  narasi birokratis-teknokratis warisan Orde Baru. Oleh sebab itu, guna menanamkan governmentality secara  naratif,  Uni  Eropa  harus  berhadapan  dengan  narasi hegemonik yang menguasai struktur pemerintahan. Strategi yang digunakan adalah strategi decentering, dengan menawarkan diskursus alternatif –melalui masyarakat  sipil  dan  norma Good  Governance— dan  mempertarungkannya dalam struktur politik yang ada (Nayak dan Salbin, 2010). Strategi decentering tersebut melekat pada pemberian dukungan oleh Uni Eropa yang dilakukan secara simultan hingga tahun 2011. Melalui strategi inklusi-eksklusi ini, Uni Eropa bisa mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi kriteria yang mereka inginkan  sebagaimana  rasionalitas  yang  mereka  bawa  serta,  lebih  jauh, mendisiplinkan  praktik  kekuasaan  yang  berlawanan  dengan  rasionalitas yang mereka bawa. 3
Sehingga,  secara  lebih  kritis,  tulisan  ini  berargumen  bahwa  program- program  asistensi  pembangunan  yang  dibawa  oleh  Uni  Eropa  adalah sebuah proyek politik tertentu. Berkaca pada keterlibatan Uni Eropa dalam pembangunan  dan  transisi  demokrasi  di  Indonesia  pasca-krisis,  tulisan ini  mencoba  untuk  melakukan  telaah  atas  program-program  Uni  Eropa  di Indonesia  pasca-1998  dan,  secara  kritis,  akan  mengurai  dimensi-dimensi kekuasaan di dalamnya.
Membaca Indonesia Pasca-Krisis: Good Governance , Masyarakat Sipil,

## dan Penyesuaian Struktural
Pada bulan Mei 1998, menyusul krisis ekonomi yang berujung pada kerusuhan di berbagai daerah, Jenderal Suharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pengunduran diri ini menandai era baru dalam politik Indonesia–-reformasi—yang tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga berhubungan erat dengan pertarungan diskursus-diskursus politik dan pembangunan yang mapan sejak Orde Baru dan memunculkan diskursus baru pembangunan di Indonesia.
3 Salah  satu  contoh  dari  praktik  inklusi-eksklusi  ini  dapat  dilihat  pada  program-program Uni Eropa tentang pendidikan. Uni Eropa berupaya menanamkan norma Good Governance dalam  pendidikan melalui strategi (1) inklusi kelompok masyarakat sipil melalui pemberian dukungan  advokasi;  (2)  melakukan decentering atas  diskursus  teknokratis  yang  melekat pada pemerintah melalui dukungan terhadap advokasi tersebut, sehingga mendisiplinkan diskursus tersebut. Hal ini akan dibahas pada bagian keempat.
Untuk membaca bagaimana diskursus-diskursus ekonomi politik saling bertarung  satu  sama  lain  di  era  Orde  Baru.  Beberapa  peneliti  mencatat, diskursus pembangunan Orde Baru di awal pembentukannya (1966-1980an) ditandai  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  munculnya  kapitalisme  negara melalui  proyek-proyek  industrialisasi  substitusi  impor  (ISI),  keterbukaan ekonomi dan penanaman modal baik asing maupun domestik, pembenahan struktur dan apparatus negara, serta menguatnya rezim pembangunan yang berbasis  pada  perencanaan  (Hill  dan  Narjoko,  2008;  Hadiz  dan  Chalmers, 1997; Robison, 1986; Hiariej, 2003; Hadiz dan Robison, 2004). Namun, pada tahun  1980an,  ‘goncangan  minyak’  mulai  surut  dan  dana  yang  mengalir tidak  lagi  sebesar  tahun  1970an.  Pada  era  ini,  berdasarkan  resep  lembaga- lembaga  keuangan  internasional  dan  didukung  oleh  para  ekonom  yang berhaluan  liberal,  pemerintah  mulai  memperkenalkan  paket  deregulasi keuangan  yang  membuat  sektor  finansial  mulai  berkembang,  liberalisasi di  sektor  perdagangan,  serta  perubahan  kebijakan  industrialisasi  menjadi model orientasi ekspor (Hadiz dan Robison, 2004; Poot, Kuyvenhoven, dan Jansen, 1992). Namun, Skema-skema kebijakan ekonomi yang berbasis pada kerangka  neo-institusional  tersebut  buyar  setelah  krisis  ekonomi  menerpa negara-negara Asia pada tahun 1997-1998.
Era pasca-Orde Baru ditandai oleh munculnya satu diskursus dominan: Good  Governance. Dibawa  satu  paket  bersama structural  adjustment  program dan  beberapa  mekanisme  donor  yang  lain, good  governance pada  intinya menawarkan reformasi institusi negara yang berbasis pada “pembukaan dan perlindungan atas hak-hak individu, absennya korupsi, regulasi yang ramah- pasar, serta sesuai dengan kebijakan makroekonomi neoliberal” (World Bank via  Carroll,  2009).  Institusi  menjadi  salah  satu  poin  penting  dalam  format reformasi  Bank  Dunia.  Menurut  skema  yang  diterapkan  secara  global  ini, good governance mengisyaratkan bahwa tata kelola pemerintahan harus dibuat kompatibel untuk berjalannya mekanisme pasar yang efektif (Carroll, 2009; Abrahamsen, 2000). Untuk membuat governance yang kompatibel dengan pasar itu, diperkenalkanlah beberapa norma seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses governance yang ada. 4
Diskursus  ini  menguat  seiring  dengan  masuknya  beberapa  skema donor  yang  ingin  memberikan  bantuan  pembangunan  kepada  Indonesia. IMF  memberikan  bantuan  pinjaman  melalui  berbagai letter  of  intent yang ditandatangani di akhir era kepemimpinan Soeharto. Di sisi lain, Bank Dunia
4 Pada  dasarnya,  beberapa  norma  semacam  transparansi,  akuntabilitas  atau  keterlibatan masyarakat  sipil  sudah  berkembang  di  Indonesia  sejak  1990an,  dibawa  oleh  beberapa NGO yang mengampanyekan Reformasi. Akan tetapi, diskursus tersebut bukan sama sekali mengacu pada Good Governance yang dibawa oleh IMF dan Bank Dunia. Di kalangan aktivis proreformasi, norma transparansi, akuntabilitas, dan semacamnya lebih berfungsi sebagai instrument  untuk  mendelegitimasi  pemerintahan  Orde  Baru.  Diskursus Good  Governance baru  berkembang  setelah  1998,  sebagai  ‘paket’  penyesuaian  struktural  Indonesia.  Lihat Uhlin (1996), Hadiz (2004), Hadiwinata (2003) .
juga  memberikan  bantuan  melalui Kecamatan  Development  Program, sebuah proyek  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  menggalang  kewirausahaan melalui modal sosial (Li, 2007; Carroll, 2012). Sementara itu, Uni Eropa tampil dengan  program-program  promosi  demokratisasi  dan  HAM  di  Indonesia (Hadiwinata,  2008). Aktivitas  donor  ini  berjalan  seiring  dengan  proses demokratisasi yang segera berlangsung di Indonesia sejak 1999.
Menariknya,  hampir  semua  lembaga  donor  tersebut  melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses asistensi dengan tujuan memperkuat transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Embrio  masyarakat  sipil  di Indonesia sebetulnya sudah mulai muncul ketika pada awal tahun 1990an, organisasi-organisasi  non-pemerintah  mulai  muncul,  baik  organisasi  yang berbasis  pada  pemberdayaan  dan  advokasi,  keagamaan  hingga  gerakan- gerakan  sosial  seperti  buruh,  petani,  sosial-demokrat,  dan  mahasiswa yang  mulai  terlibat  dalam  perlawanan  terhadap  rezim  Suharto. 5 Setelah Suharto  jatuh  pada  tahun  1998,  organisasi  yang  berbasis  advokasi  dan pemberdayaan  mulai  mendapatkan  momentumnya  dengan  munculnya lembaga-lembaga  donor  yang  memberikan  dukungan  kepada  masyarakat sipil  untuk  memperkuat  akuntabilitas  pemerintah.  Kebanyakan  lembaga donor mempercayakan masyarakat sipil untuk mengambil peran partisipasi dalam  proses-proses  pembangunan  yang  mereka  danai.  Masyarakat sipil  berpartisipasi  aktif  dalam  mengawasi  dan  mendorong  akuntabilitas pemerintah  dalam  proses  demokrasi  formal,  sehingga  diperlukan  untuk menjaga  mekanisme-mekanisme  politik  tetap  akuntabel  (Scholte,  2004). Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses demokrasi formal menjadi aspek penting untuk melaksanakan good governance dan menanamkan norma-norma HAM  serta  Demokratisasi  di  Indonesia.  Melalui  skema  EIDHR  ( European Initiatives for Democracy and Human Rights ) yang menjadi framework Uni Eropa dalam melakukan pembangunan di Indonesia, dinyatakan bahwa,
“ …Masyarakat sipil yang kuat dan independen penting untuk membuat demokrasi dan pelaksanaan HAM berfungsi dengan baik. Uni Eropa memprioritaskan dialog rutin  dengan  masyarakat  sipil,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  UE,  dan  secara mendalam  sadar  bahwa  ada  usaha-usaha  beberapa  negara  untuk  membatasi independensi  masyarakat  sipil.  Sebagai  donor  utama  bagi  masyarakat  sipil,  Uni Eropa akan melanjutkan usaha melindungi para pejuang HAM melalui EIDHR dan membuat pendanaan di wilayah itu lebih fleksibel serta mudah diakses… ”
(Strategic Framework and Action Plan of EIDHR, 2012)
5 Organisasi-organisasi  non-pemerintah  yang  muncul  di  akhir  dekade  1990-an  tersebut memiliki  basis  ideologi,  diskursus,  dan  tuntutan  politik  yang  beragam.  Dari  organisasi berbasis  keagamaan  ada  NU  (terutama  sayap  pemberdayaan  yang  diinisiasi  oleh Abdurrahman Wahid, Lakspesdam), Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga yang kritis terhadap Soeharto. Ada pula LSM-LSM liberal seperti PIJAR atau Komunitas Utan Kayu yang mengusung diskursus demokratisasi. Di samping itu, juga ada kelompok kiri radikal seperti Forkot, PRD, atau PDI-Perjuangan yang bergerak di akar rumput dengan gagasan marxis-revolusioner.  Di  decade  1997-1998,  tuntutan  mereka  relative  sama:  menurunkan Soeharto. Lihat Uhlin (1998), Hefner (2000), Hiariej (2006).
Dengan framework tersebut,  keterlibatan  masyarakat  sipil  menjadi penting  bagi  skema  bantuan  donor  Uni  Eropa.  Dalam  demokratisasi  yang kian terlembaga di Indonesia, adanya pendanaan bagi masyarakat sipil dari lembaga-lembaga donor seperti Uni Eropa membuat aktivitas mereka mulai menguat, apalagi aktivitas advokasi kini mulai terjejaring secara internasional dan aktor-aktor yang bermain tidak hanya aktor domestik. Akibatnya, terjadi proses ‘transnasionalisasi’ masyarakat sipil yang memungkinkan terciptanya mutual interest antara masyarakat sipil di Indonesia dan Uni Eropa berupa aktivitas advokasi dan saluran pendanaan (Widjojanto et. al, 2003).
Pada konteks inilah, kita bisa membaca bahwa menguatnya kelompok- kelompok  masyarakat  sipil  tersebut  dibangun  dalam  satu  kerangka  besar good  governance. Aktivitas-aktivitas  masyarakat  sipil  tersebut  didesain  agar reformasi  institusi  pemerintah  dapat  transparan,  akuntabel,  dan  efisien. Dengan  norma-norma  tersebut  dalam  institusi  pemerintah,  mekanisme pasar dapat berjalan baik tanpa harus dibayang-bayangi oleh monopoli atau korupsi.  Artinya, good  governance adalah  prasyarat  dari  terciptanya  iklim persaingan usaha yang bersih dari intervensi negara, atau dengan kata lain disebut  sebagai  “neoliberalisme”  (Hadiz,  2004;  Carroll,  2009).  Dengan  tata pemerintahan  ( governance )  yang  baik,  mekanisme  pasar  yang  dipercaya ‘alamiah’  dapat  berjalan  tanpa  intervensi  politik  apapun  dari  pemerintah. Sehingga, posisi masyarakat sipil menjadi jelas, yakni untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang kompatibel dengan pasar.
Di Indonesia, good governance berjalan beriringan dengan desentralisasi dan demokratisasi dan menjadi diskursus utama penyelenggaraan pemerintah, terutama sejak UU Pemerintah Daerah disahkan pada tahun 2004.  Tentu saja, norma ini juga tidak kedap dari kritik. Beberapa penulis terutama mengkritik leksikon ‘ good governance ’ ini karena dianggap hanya ‘ cover ’ dari konsolidasi neoliberalisme di negara-negara dunia ketiga dan bisa menjadi ‘kuda troya’ bagi demokrasi itu sendiri (Carroll, 2010; Hadiz, 2004; Harriss, 2002). 6 Kendati demikian,  norma  inilah  yang  menjadi  salah  satu  agenda  dalam  kerangka asistensi pembangunan, demokrasi, dan HAM yang diagendakan oleh Uni Eropa di Indonesia. Hal tersebut akan diulas di bagian keempat tulisan ini.

## Keterlibatan Uni Eropa dalam Pembangunan di Indonesia
Indonesia telah membangun hubungan bilateral dengan Uni Eropa sejak lama. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1988, Uni Eropa membuka delegasinya
6 “Kuda Troya” yang dimaksud di sini adalah bahwa gagasan Good Governance, dalam titik tertentu,  bisa  merusak  proses demokratisasi  dan  tatanan  kelembagaan  masyarakat  lokal. Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, Good  Governance berjalan  beriringan  dengan konsolidasi  kapitalisme  neoliberal  yang  meminggirkan  peran  negara  dalam  ekonomi dan memperkuat pasar. Dalam kerangka itu, Good Governance tidak menyentuh problem struktural yang dihadapi oleh masyarakat. Kajian etnografis Tania Murray Li di Sulawesi Tengah (2007) memperlihatkan bahwa norma Good Governance justru tidak berfungsi pada konteks ekonomi-politik yang menguntungkan pemodal besar, semisal pertambangan.
ke Indonesia. Pembukaan delegasi ini difasilitasi oleh Hubungan Uni Eropa dengan  ASEAN.  Hubungan  tersebut  kemudian  dilembagakan  dalam The Mission of the Republic Indonesia to European Communities yang dibentuk pada tahun 1990 dengan tujuan mengakomodasi potensi hubungan yang lebih erat di masa depan.
Setelah  krisis  Asia  1998,  yang  juga  diikuti  oleh  dibentuknya  format regionalism  ekonomi-politik  di  Eropa,  hubungan  itu  semakin  erat.  Sejak krisis,  Uni  Eropa  telah  menggelontorkan  dana  untuk  merestrukturisasi tatanan ekonomi di Asia (Casarini, 2007; Melo, 2006). Kerjasama ini berlanjut dengan  mulai  masuknya  Uni  Eropa  ke  ranah  pembangunan  internasional, dengan  serangkaian  program aid dan  asistensi  dalam  pembangunan (Carbone, 2007). Kerangka Pembangunan Internasional Uni Eropa tersebut disahkan pada tahun 2005 dalam format “ European Consensus on Development” yang  menyajikan framework bagi  Uni  Eropa  untuk  melakukan  asistensi pembangunan  di  negara-negara  target. European  Consensus ini  kemudian diterjemahkan  di  Indonesia  melalui  “Indonesia-European  Community Strategy  Paper  2007-2013”  yang  memuat  strategi  pembangunan  Indonesia yang dibantu oleh Uni Eropa sesuai dengan framework yang dibangun (EC, 2007a). Strategy Paper ini kemudian diperkuat oleh Partnership and Cooperation Agreement (PCA) yang ditandatangani pada tahun 2009.
Democracy  and  Human  Rights yang  menjadi tools bagi  pelaksanaan program-program asistensi pembangunan Uni Eropa di wilayah demokrasi dan  HAM.  Pada  instrument  tersebut,  penguatan  masyarakat  sipil  menjadi instrument  utama  guna  mengarusutamakan  HAM  dan  Demokrasi  (EC, 2007b). Konsekuensinya, banyak sekali program Uni Eropa, sejak 2007, yang melibatkan  masyarakat  sipil  sebagai  pelaksana  program,  tak  terkecuali  di Indonesia.  Masyarakat  Sipil  memang  menjadi  aktor  yang  penting  dalam hubungan kerjasama Uni Eropa dan negara-negara dunia ketiga sesuai dengan perjanjian  Cotonou  yang  menggarisbawahi  pentingnya  Uni  Eropa  terlibat untuk mempromosikan demokratisasi dalam kebijakan luar negerinya.
Keterlibatan Uni Eropa dalam asistensi pembangunan Indonesia sudah terlihat  dengan  banyaknya  aktivitas  Uni  Eropa  dalam  mengawal  Pemilu 1999.  Empat  tahun  kemudian,  pada  tahun  2003,  perjanjian  kerjasama  dan kemitraan (PCA) ditandatangani. Dalam PCA tersebut, Uni Eropa setuju untuk mendukung  aktor  non-negara  untuk  melakukan  pembangunan  kapasitas dan  penguatan  kelembagaan  untuk stakeholders yang  ada  di  Indonesia. Kerjasama yang mula-mula dibangun adalah kerjasama pendidikan. Tujuan kerjasama  ini,  menurut  PCA  tersebut,  adalah  untuk  meningkatkan  akses terhadap  pendidikan  berkualitas  serta  meningkatkan  transparansi  dan monitoring  anggaran  pendidikan.  Dalam  skema  ini,  ada  6  proyek  yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-negara senilai lebih dari €1,000,000.
Pada  tahun  2007,  PCA  tersebut  diperbaharui  dengan framework yang lebih canggih. Framework yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai dukungan pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen Country Strategy Paper (CSP). Dokumen tersebut menggariskan kebijakan-kebijakan pembangunan Uni  Eropa  kepada  Indonesia.  Kemitraan  dan  kerjasama  dimaksudkan untuk  mendukung  kebijakan  perencanaan  pembangunan  Indonesia,  yang tertuang dalam RPJM-Nasional (2009-2014). Secara lebih spesifik, Uni Eropa memfokuskan  dukungan  dalam  delapan  sektor,  di  antaranya  pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan & perubahan iklim, serta Demokrasi & HAM .
Country  Strategy  Paper menyasar  banyak  persoalan,  antara  lain bahwa Indonesia masih belum sustainable dalam industry dan pengelolaan lingkungan, serta korupsi masih menjadi salah satu masalah penting. Selain itu, masalah kemiskinan yang akut (52% rakyat Indonesia hidup di bawah standard) juga disorot sebagai salah satu masalah penting oleh Uni Eropa. Oleh sebab itu, ada tiga sektor yang menjadi prioritas program Uni Eropa ke Indonesia dari tahun 2007-2013, yaitu (1) pendidikan; (2) perdagangan dan lingkungan; dan (3) penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ketiga sektor tersebut dikemas dalam model “ Sector-Wide Approach Program ” (SWAP) yang memungkinkan semua cross-cutting issues diakomodasi melalui tiga focal point di atas. Ada sekitar 70 proyek yang didanai oleh Uni Eropa di wilayah tersebut, beberapa di antaranya terkait dengan penguatan masyarakat sipil (EC, 2007).
Proyek-proyek  tersebut  terbuka  untuk  organisasi  masyarakat  sipil melalui open tender. Awalnya, para kandidat diundang pada presentasi yang diadakan di Kantor Uni Eropa Jakarta. Presentasi tersebut kemudian diikuti oleh seleksi tender yang bertujuan untuk melihat proposal mana yang sesuai kriteria pendanaan. Dengan mekanisme tender terbuka ini, masing-masing organisasi mengajukan proposal. Prosedur pengajuannya cukup rumit. Untuk mendapatkan  dana,  organisasi  masyarakat  sipil  tersebut  harus  memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan hingga pelaporan. Proposal yang memenangi  tender  kemudian  harus  diikuti  dengan letter  of  interest dan ringkasan proposal yang dikirimkan langsung ke kantor Uni Eropa. Pihak Uni Eropa akan melakukan tinjauan dari proposal tersebut dan memberikan rekomendasi untuk revisi (ada seleksi lagi di sini). 7
Setelah tender kedua selesai, pihak yang mengajukan permohonan dana harus mengirimkan proposal lengkap dengan anggaran. Proses pengerjaannya dilaksanakan dengan beberapa kali evaluasi periodik. Jika program tersebut selesai, project  manager harus  mengirimkan  laporan  pertanggungjawaban lengkap dengan penggunaan dananya. 8 Dengan mekanisme yang kompleks
7 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivis PATTIRO, 3 Januari 2011.
8 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivis PATTIRO, 3 Januari 2011.
ini, Uni Eropa secara tidak langsung melakukan pengembangan kapasitas bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mampu mengerjakan proyek secara profesional.
Beberapa program yang bisa dicatat dari skema asistensi Uni Eropa ini antara lain sebagai berikut. Pertama, Advokasi Dana Otonomi Khusus untuk Implementasi Pendidikan Berkualitas di Papua. Program ini didesain sebagai bagian  dari  sektor  penguatan  masyarakat  sipil  di  Indonesia.  Dilaksanakan oleh  Perkumpulan  Lembaga  Penguatan  Masyarakat  Sipil  Papua,  program ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua  dialokasikan  untuk  sektor  pendidikan.  Sehingga,  anggaran  tersebut dapat secara langsung memperkuat kapasitas output pendidikan di Papua. Uni Eropa mendanai sejumlah €187,753.49 (74,29% dari keseluruhan dana). Proyek  ini  dilaksanakan  selama  dua  tahun  (2009-2011)  di  Kota  Jayapura, Kabupaten Wamena, dan Kabupaten Biak, Papua.
Kedua, Keterlibatan  Masyarakat  Sipil  dalam  Peningkatan  Kualitas dan Akses Pendidikan . Program ini dilaksanakan di Maluku dan bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan dasar sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan anak. Dalam kacamata Uni Eropa, masyarakat sipil bisa berperan untuk  mengadvokasi  akses  pendidikan  anak  yang  lebih  baik  sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Kontribusi Uni Eropa dalam proyek ini adalah sebesar €149,333.25 atau sekitar 75% dari total kebutuhan dana proyek), bekerjasama dengan Save the Children LBG dari tahun 2009-2011.
Ketiga, Mendorong Transparansi, Efektivitas, dan Akuntabilitas dalam Manajemen Dana Dekonsentrasi Pendidikan. Proyek ini dilaksanakan oleh Pusat  Studi  Pengembangan  Kawasan  (PSPK)  Tungal  di  6  kota:  Lampung, Semarang,  Samarinda,  Kupang,  Makassar  dan    Jakarta.  Tujuan  program ini adalah memperkuat nilai-nilai Good Governance dalam pengeloaan dana dekonsentrasi pendidikan. PSPK Tungal bekerja dari tahun 2009-2011 dengan menggunakan  teknik  penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengontrol pengelolaan  dana  untuk  menyingkirkan  praktik  korupsi  dalam  dana dekonsentrasi.
Keempat, Monitoring  Pemenuhan  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya (Ekosob) dalam Obligation of Conducts dan Obligation of Results di  sektor  Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Ekonomi  melalui  Keterlibatan Masyarakat  Sipil  dalam  Implementasi  Rencana  Aksi  Nasional  HAM (RANHAM) 2010-2014. Proyek ini dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari pendampingan isu HAM yang menjadi trademark Uni Eropa dalam proyek- proyek  pembangunan  internasionalnya.  Dari  tahun  2010-2011,  Bandung Institute  of  Governance  Studies  (BIGS)  menyelenggarakan  proyek  untuk mendorong pemerintah daerah daam melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun anggaran 2010-2014. Kerangka
kerja  yang  dipakai  adalah  kerangka  hak-hak  ekosob.  Proyek  ini  menyasar pemenuhan hak-hak dasar manusia di wilayah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, program ini adalah respons dari program RANHAM pemerintah yang diajukan oleh pemerintah pusat. BIGS melakukan asistensi untuk  implementasi  pemenuhan  hak-hak  ekosob  dari  program  ini  di  dua Kabupaten di Provinsi Jawa Barat: Bandung dan Cimahi, serta dua kota di Papua, Sorong dan Jayapura. Uni Eropa mendukung pendanaan dari program ini sebesar €92,636.80 (79.44% dari total dana yang diperlukan).
Kelima, Menginisiasi  Jalan  Baru  untuk  Menyelamatkan  Hutan Indonesia: Dari Illegal Logging ke Good Governance. Proyek ini dilaksanakan sebagai bagian penting dari kampanye lingkungan Uni Eropa di Indonesia. Birdlife  Indonesia menjadi  pelaksana  proyek  tersebut.  Proyek  berlangsung dari tahun 2006-2011 dan Uni Eropa berkontribusi sebesar €2.5m. Ada tiga tujuan  dari  proyek  ini,  antara  lain:  (1)  menginisiasi  strategi  inovatif  untuk pengelolaan hutan melalui pendekatan restorasi ekosistem; (2) menunjukkan konsesi restorasi ekosistem sebagai mekanisme baru pengelolaan hutan yang inovatif;  dan  (3)  meng- address kerawanan-kerawana  dalam  kehidupan  dan problem illegal logging untuk menjamin penggunaan dan produksi hutan yang sustainable. Program ini dinilai berhasil oleh Uni Eropa dengan diadopsinya mekanisme  konsesi  restorasi  ekosistem  dan  beberapa  aturan  terkait  oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta Kementerian Kehutanan RI.
Dari  tujuh  program  yang  didanai  oleh  Uni  Eropa  tersebut,  dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat sipil di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan terkait dengan framework yang digunakan oleh Uni Eropa. Pertama, Uni  Eropa  percaya  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik hanya bisa terlaksana melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga perlu kontribusi masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya  pemerintahan  tersebut.  Skema  inilah  yang  dipahami  sebagai good governance.  Kedua, Uni  Eropa  memandang  persoalan-persoalan  transisi  di negara  sedang  berkembang,  dalam  hal  ini  Indonesia,  adalah  persoalan- persoalan institusional. Sehingga, reformasi institusi menjadi pilihan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini harus dilihat sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  reformasi  institusional  di  Indonesia sehingga demokratisasi bisa berjalan secara efektif.
Ketiga, persoalan-persoalan  HAM  yang  dipahami  dalam framework ekosob seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan hal-hal terkait lain bukan semata persoalan sektoral, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan mekanisme demokratik yang ada di Indonesia. Uni Eropa percaya bahwa upaya untuk mendorong pemenuhan hak-hak warga negara tersebut dapat  dilakukan  dengan  mendorong  budaya  partisipasi  dan  keterlibatan stakeholders di dalamnya. Pada titik inilah keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses  pembangunan  menjadi  penting  Namun  demikian,  terlihat
pula bahwa Uni Eropa sedang mencoba untuk membangun satu kerangka berpikir tertentu bahwa partisipasi tersebut dilakukan di dalam institusi, dan oleh karenanya tidak melibatkan hubungan yang sifatnya konfliktual dengan pemerintah. Di sisi lain, mereka juga mendanai beberapa proyek pemerintah seperti  RPJM-Nasional.  Itulah  sebabnya,  proyek-proyek  Uni  Eropa  di Indonesia jarang sekali mengulas problem struktural yang memungkinkan kemiskinan  itu  terjadi,  serta  menitikberatkan  pada  persoalan  kapabilitas agensi dalam memenuhi hak dasarnya.
Dari ketiga paparan tersebut, terlihat bahwa tema good governance yang ditarik  dari  paradigma  neo-institusionalisme  masih  sangat  sentral  dalam program-program asistensi pembangunan Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa sudah memasukkan beberapa diskursus tentang human development sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, skema yang mereka tawarkan sangat erat kaitannya dengan reformasi institusi dan penguatan sektor-sektor masyarakat  sipil.  Pada  titik  inilah  perdebatan  antara  beberapa  perspektif yang telah diulas di bagian sebelumnya menjadi penting untuk diulas.

## Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Analisis dan Kritik
Paparan tentang asistensi yang dilakukan di Indonesia pasca-Orde Baru di atas telah memberikan gambaran mengenai keterlibatan Uni Eropa dalam proses pembangunan  di  Indonesia.  Bagian  ini  akan  memberikan  analisis  tentang dimensi-dimensi politik dari asistensi pembangunan tersebut yang membuat Uni Eropa bukan sekadar ‘mendifusikan norma’ sebagaimana dipahami oleh proponen-proponen ‘kekuatan normatif’, melainkan juga punya kepentingan politik yang harus dibaca sebagai bagian dari upaya untuk mendisiplinkan tata  kelola  pemerintahan  ( governance )  negara-negara  sedang  berkembang. Selain  itu,  bagian  ini  juga  akan  melihat  sejauh  mana  upaya  pendisiplinan tersebut terkait dengan konsolidasi kapitalisme di tingkat global.
Perspektif-perspektif  yang  berorientasi  pada  ‘norma’  seperti  kajian- kajian Ian Manners melihat keterlibatan Uni Eropa di negara-negara sedang berkembang itu sebagai sebuah upaya untuk mendifusi norma yang dipahami Uni  Eropa  ke  wilayah  lain.  Dalam  beberapa  literatur  yang  menggunakan pendekatan  ini,  keterlibatan  Uni  Eropa  dalam  asistensi  pembangunan  di negara-negara  berkembang,  terutama  Asia  dan  Afrika,  adalah  potret  dari promosi norma-norma tertentu yang membuat mereka punya karakter unik sebagai salah satu aktor dalam politik internasional (Maull, 1999; Manners, 2002;  Borzel,  Pamuk,  and  Stahn,  2008).  Promosi  norma-norma  tersebut merefleksikan dimensi “normatif” dari kekuatan Uni Eropa di pentas politik internasional  yang  membedakan  aktivitas  mereka  dari  kekuatan-kekuatan lain, sekaligus menjadikan dimensi “kekuatan” Uni Eropa yang berbasis pada norma-norma tersebut berbeda (Manners, 2002).
Dalam konteks ini, asistensi pembangunan Uni Eropa kepada Indonesia dapat dilihat sebagai cara untuk menyebarkan norma-norma yang dipahami oleh  Uni  Eropa  kepada  negara-negara  sedang  berkembang  –dalam  hal  ini Indonesia. Penyebaran (‘difusi’) norma ini bisa dilihat pada dua hal berikut. Pertama, melalui proyek-proyek kerjasama yang mereka danai. Proyek-proyek Uni  Eropa  dibangun  di  atas  sebuah  tujuan  tertentu,  yakni  membebankan norma-norma tertentu kepada pemerintah yang diukur melalui pencapaian target secara spesifik. Norma-norma tersebut ditanamkan melalui pelibatan masyarakat  sipil  sebagai  pendorong  norma-norma  tersebut,  yang  dilakkan melalui  dukungan  dana  dan  proses  monitoring  rutin  seiring  dengan berjalannya  proyek  hingga  pelaporan,  dan  ditanamkan  melalui  interaksi antara  organisasi  masyarakat  sipil  tersebut  dengan  institusi-institusi pemerintahan  yang  jadi  target.  Dengan  demikian,  Uni  Eropa  secara  tidak langsung menanamkan norma-norma yang mereka tawarkan dalam proyek tersebut dalam proses-proses governance yang terjadi di Indonesia, melainkan menggunakan masyarakat sipil .
Kedua, melalui  kondisionalitas  yang  ditawarkan.  Proyek-proyek  yang didanai oleh Uni Eropa diajukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan diproses berdasarkan kondisionalitas tertentu. Uni Eropa menerapkan prosedur-prosedur spesifik yang mengharuskan pihak-pihak yang mengajukan untuk comply. Prosedur  ini  sangat strict dan  memerlukan  tanggung  jawab serta akuntabilitas yang tinggi. Kegagalan untuk comply bisa berdampak pada integritas lembaga di mata Uni Eropa. Oleh sebab itu, lembaga masyarakat sipil  dituntut  untuk  juga  punya  kapasitas-kapasitas  pengelolaan  proyek tertentu secara profesional. 9 ‘Akuntabilitas’ menjadi prasyarat khusus dalam pengelolaan proyek yang, secara tidak langsung, menjadi arena pendidikan sekaligus juga mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa kepada institusi masyarakat sipil yang bersangkutan.
Dengan beberapa strategi tersebut, asistensi pembangunan dapat dilihat sebagai instrument untuk mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa melalui good governance ke Indonesia.  Interpretasi ini melihat bahwa asistensi  pembangunan  perlu  dilihat  dalam  mekanisme  difusi  norma  dan apa yang sedang ditanamkan oleh Uni Eropa ke Indonesia. ‘Difusi norma’ tersebut, dalam titik-titik tertentu, berhasil menanamkan diskursus tentang ‘ good governance ’ yang dipercayai oleh Uni Eropa  dalam visi-misi organisasi yang  menjadi  mitra  mereka. 10 Di  sisi  lain,  beberapa  aturan  perundang-
9 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivis PATTIRO, 3 Januari 2011.
10  Kita  bisa  lihat  hal  ini  dengan  menengok  beberapa  visi,  misi,  dan  prinsip  organisasi- organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan Uni Eropa –PATTIRO, TII, ICIS, dsb. Hampir semuanya mencantumkan terminologi “tata kelola pemerintahan yang baik” dalam dokumen profil mereka. Tidak jelas apakah hal ini terkait dengan “proposal” kepada donor, tetapi secara kritis bisa dilihat bahwa diskursus “ Good Governance ” sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam beberapa aktivitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
undangan dan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional serta lokal, setelah tahun 2004, juga mulai mengadopsi istilah ini. 11
Pada titik inilah kita bisa melakukan kritik atas pendekatan ‘kekuatan normatif’  yang  menekankan  ‘norma’  sebagai  basis  kekuatan  Uni  Eropa: pada  dasarnya,  ‘norma’  bukanlah  fondasi  dari  artikulasi  Uni  Eropa  dalam politik internasional. Benar bahwa aktivitas Uni Eropa di Indonesia didasari oleh  norma-norma  tertentu,  namun  perlu  juga  dilihat  secara  kritis  bahwa norma-norma  tersebut  merefleksikan  kepentingan  politik  tertentu.  Apa yang disebut dan dipercayai oleh Uni Eropa sebagai ‘norma’, pada dasarnya merefleksikan subjektivitas tertentu yang tidak serta-merta diterima secara universal oleh entitas yang-lain (dalam hal ini, Indonesia). Kajian Christopher Rowan tentang politik bantuan air Uni Eropa di Afrika merefleksikan hal ini. Menurut Rowan, dalam setiap bantuan, selalu ada relasi yang tidak setara antara  ‘Uni  Eropa  sebagai  subjek/sang-pemberi’  dengan  ‘Afrika  sebagai objek/yang-membutuhkan’.  Relasi  ini  terus-menerus  direproduksi  melalui bantuan dan, dalam derajat tertentu, justru melegitimasi praktik eksploitasi dalam wujudnya yang berbeda (Rowan, 2009).
Kritik Michael Foucault perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Foucault berpendapat  bahwa  ‘norma’  pada  dasarnya  adalah  paket  dari  instrument pendisiplinan tertentu yang bertujuan untuk mengeksklusi ‘The-Other’ dari tatanan sosial tertentu dan dengan demikian menciptakan derajat normalitas tertentu  (Foucault  via  Sheridan,  1987).  Dengan  kata  lain,  ‘norma’  adalah manifestasi  dari  kekuasaan.  Kritik  Foucault  ini  memberikan  ruang  untuk melakukan kritik yang lebih tajam terhadap pendekatan ‘kekuatan normatif’ dengan meletakkan pengetahuan/kuasa sebagai alat untuk membedah apa saja dimensi politik dari agenda-agenda asistensi pembangunan Uni Eropa di  Indonesi.  Hubungan-hubungan  antara  Uni  Eropa  dan  Indonesia,  yang dimanifestasikan  dalam  asistensi  pembangunan,  membentuk  semacam identitas EU sebagai ‘ The I ’ dan entitas lain –Indonesia— sebagai ‘ The Other ’ (Diez, 2005). Proses konstitusi identitas ini tak terelakkan, karena posisi Uni Eropa sebagai ‘pemberi bantuan’ mengisyaratkan adanya posisi yang tidak setara dengan Indonesia yang menjadi ‘penerima’ ( beneficiary ) dari bantuan tersebut,  dan  posisi  tersebut  tidak  akan  setara  hingga  proses  pemberian bantuan selesai (lihat Rowan, 2009). Sehingga, relasi antara Uni Eropa dan Indonesia  justru  melahirkan  identitas  yang  terus-menerus  direproduksi melalui bantuan dan pendanaan. Reproduksi identitas tersebut dimungkinkan melalui apa yang disebut oleh Foucault sebagai technologies of the self –teknik- teknik kekuasaan tertentu atas tubuh (Foucault, 1984; Foucault, 1991). Dalam konteks  Indonesia,  proposal  dan  proyek  yang  didanai  menjadi  instrumen
11  Sebagai contoh, lihat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) yang menggunakan istilah  tata  kelola  yang  baik  di  beberapa  bagian.  Uni  Eropa  terlibat  dalam  proses-proses perencanaan dan asistensi pembangunan tersebut. Lihat Buku Biru Uni Eropa (2012: 4).
pendisiplinan yang cukup penting guna membentuk subjek Indonesia yang ‘transparan’, ‘akuntabel’, dan bernafas good governance.
Foucault  berargumen  bahwa  norma-norma  yang  dibebankan  pada sebuah masyarakat pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari ‘rezim kepengaturan  neoliberal’  ( neoliberal  governmentality )  yang  percaya  bahwa ranah-ranah  sosial  –negara,  pasar,  dan  masyarakat—adalah  entitas-entitas heterogen  yang  terbentuk  dari  relasi-relasi  sistemik  kekuasaan,  jaringan kontrol, dan strategi perlawanan tertentu (Nadesan, 2008: 10). Dengan kata lain, perspektif ini memandang bahwa individu, negara, pasar, dan entitas- entitas lain di masyarakat memiliki fungsi sendiri-sendiri yang terjalin dalam suatu relasi kekuasaan tertentu. Relasi kekuasaan itu diatur secara internal oleh  perangkat  “norma”  tertentu  dan  secara  eksternal  mewujud  dalam bentuk  “hukum”.  Perangkat-perangkat  itulah  yang  mengendalikan  fungsi- fungsi dalam masyarakat (Nadesan, 2008: 22).
Pada  titik  ini,  norma-norma  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat  –atau yang diperkenalkan dan ditanamkan sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Eropa—  perlu  didiskusikan  secara  lebih  kritis.  Dalam  rezim  kepengaturan neoliberal, individu dikonstitusikan sejauh hubungan dengan norma-norma. Dalam  konteks governance, norma  tersebut  kemudian  mewujud  menjadi ‘numerasi administratif’ dimana individu diatur dalam perangkat-perangkat administrative  tertentu  (Nadesan,  2008:  25).  Di  sinilah  kontrol  populasi muncul.  Individu-individu  yang  gagal  mengambil  “tanggung  jawab”  atau aktivitasnya  menyalahi  standard  normatif/kerangka  acuan  spesifik,  harus menerima  berbagai  bentuk  petunjuk  dan  disiplin  dari  otoritas  tertentu. Pembebanan bantuan dan sanksi ekonomi dalam konteks structural adjustment program atau multilateralization  of  aid menjadi  salah  satu  contoh  nyata  dari numerasi administratif tersebut (Rojas, 2004: 102; Foucault, 1991; Larner and Williams, 2009).
Dalam  kasus  Indonesia,  proses-proses governmentality tersebut beroperasi  dalam  proyek-proyek  pembangunan  internasional.  Uni  Eropa menggelontorkan  banyak  dana  untuk  ‘membangun’  dan  memperkenalkan masyarakat  Indonesia  tentang good  governance (EC,  2007).  Untuk menginternalisasikan  norma-norma  ini,  Uni  Eropa  menggunakan  ‘aktor ketiga’  yang  menjalankan  proyek-proyek  tersebut.  Lembaga-lembaga masyarakat  sipil  mengimplementasikan  proyek  tersebut  di  masyarakat, tetapi  secara  tidak  sadar  menyebarkan  norma-norma  tertentu—“good governance”—di masyarakat melalui prosedur, kondisionalitas, dan target- target tertentu yang ditetapkan oleh pemberi dana. Masyarakat sipil menjadi instrument biopolitik yang cukup penting untuk mendisiplinkan masyarakat agar sesuai dengan norma good governance Uni Eropa.
Kita dapat melihat proses ini dalam berbagai publikasi  yang dibuat oleh Uni Eropa tentang ‘kisah sukses’ dari advokasi ini. Uni Eropa menjadikan
kisah advokasi birdlife yang sukses sebagai ‘ best practices ’ sekaligus parameter keberhasilan advokasi masyarakat sipil di Indonesia. Laporan ini menyiratkan adanya  proses  biopolitik  yang  berlangsung  melalui  organisasi  masyarakat sipil  (dalam  kasus  di  atas: Birdlife Indonesia).  Uni  Eropa  tidak  langsung melakukan  intervensi  pada  ‘hutan  hujan’  yang  ada  di  Indonesia  –mereka memberdayakan masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil dengan memberi  mereka  proyek  yang  didanai. 12 Prosedur  proyek  dan  dana  yang digelontorkan oleh Uni Eropa menjadi technologies of the self, mengarahkan organisasi-organisasi tersebut pada satu pencapaian target yang dilakukan oleh Uni Eropa, dan hasilnya menanamkan ‘norma’ yang dipercayai oleh Uni Eropa ke dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada titik itulah good governance menjadi instrument disipliner terhadap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.
Neoliberal  governmentality yang  dipraktikkan  oleh  Uni  Eropa  ini,  pada dasarnya  dimungkinkan  oleh  desentralisasi  dan  demokratisasi  yang  telah berjalan  di  Indonesia  sejak  1999.  Melalui  mekanisme Structural  Adjustment Program, Indonesia  menganut  otonomi  daerah  yang  mendekonsentrasi kewenangan  hingga  level  Kabupaten/Kota.  Bank  Dunia  kemudian mengembangkan  program  desentralisasi  yang  lebih  luas  dalam  proyek Program  Pembangunan  Kecamatan (PPK)  yang  kemudian  dikembangkan menjadi Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM).  (Hadiz,  2010; Erb and Sulistyanto, 2009; Carroll, 2012). Program-program desentralisasi ini diikuti  oleh  reformasi  institusional  yang  didukung  oleh  lembaga-lembaga donor. Ada sekitar 12 reformasi institusional yang berlangsung di Indonesia setelah Reformasi, termasuk menjadikan Kabupaten/Kota sebagai focal point dari pemerintahan daerah, serta desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah yang  memungkinkan  pemerintah  daerah  mengelola  sendiri  sumber  daya yang  mereka  miliki  (Hadiz,  2010:  69).  Perubahan-perubahan  institusional tersebut  juga  termasuk  hak  pemerintah  daerah  untuk  mendapatkan  Dana Alokasi  Khusus  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  inisiatif khusus pemerintah daerah (Hadiz, 2010: 78-79).
Desentralisasi menjadi salah satu mekanisme yang memberikan ‘jalan’ bagi  diskursus good  overnance untuk  menjadi  diskursus  dominan  dalam politik Indonesia. Dengan mendelegasikan kewenangan ke struktur politik yang  lebih  kecil,  masyarakat  sipil  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap sumber daya yang ada. Tentu saja, hal ini juga punya celah kritik. Vedi R
12  Proyek ini terkait dengan kampanye untuk menyelamatkan hutan hujan di Indonesia. Uni Eropa menunjuk Birdlife Indonesia sebagai pelaksana proyek mengajak beberapa stakeholders seperti  Kementerian  Kehutanan,  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Komunitas  Konservasi Indonesia,  dan  beberapa stakeholders lain.  Klaim  yang  dibuat  oleh  Uni  Eropa  adalah terbentuknya konsesi restorasi hutan hujan di Jambi yang dikelola oleh konsorsium Birdlife. Selain  itu,  Uni  Eropa  juga  melaporkan  bahwa  mereka  berhasil  menerapkan  peraturan- peraturan teknis terkait perlindungan hutan, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaannya (EC, 2011).
Hadiz  mencatat  bahwa  skema good  governance yang  melekat dalam  proses desentralisasi  tersebut  tidak  menyentuh  wilayah  struktural,  sehingga dinamika  ekonomi  politik  yang  menjadi  ‘pusat’  dari  oligarki  kekuasaan di  pemerintah  daerah  justru  terabaikan  (Hadiz,  2010;  Hadiz,  2004).  Di  sisi lain, good governance juga menjadi sarana untuk melembagakan kapitalisme melalui  sarana-sarana  institusional  di  pedesaan  (Carroll,  2012).  Sehingga, diskursus-diskursus  tentang good  governance yang  dimunculkan  oleh  Uni Eropa sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari konsolidasi kapitalisme yang secara sistematis ditanamkan di Indonesia sejak 1998.

## Kesimpulan
Tulisan  ini  menelusuri  dimensi-dimensi  politis  dari  agenda  pembangunan internasional  yang  dicanangkan  oleh  Uni  Eropa.  Ada  satu  pertanyaan: melalui  program  penguatan  masyarakat  sipil  dan  paket  donornya, bagaimana Uni Eropa mendisiplinkan subjek dunia ketiga dan menanamkan diskursus good governance dalam praktik pembangunan di Indonesia pasca- reformasi? Menggunakan perspektif Foucauldian, tulisan ini berkesimpulan bahwa  proses  pendisiplinan  subjek  tersebut  berlangsung  melalui  program penguatan  masyarakat  sipil  yang  menjadi  satu  paket  dari  proyek  besar good  governance. Uni  Eropa  memberikan  dukungan  dana  bagi  organisasi masyarakat sipil sebagai bagian penting dari promosi norma-norma terkait HAM  dan  Demokrasi.  Program  Uni  Eropa  tersebut  dilakukan  dengan memberikan grant bagi kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi atau  pemberdayaan  masyarakat.  Bersamaan  dengan  proses  tersebut,  Uni Eropa  juga  membebankan  norma-norma good  governance melalui  kerangka acuan dan kondisionalitas yang berada satu paket dengan pemberian grant tersebut, dan secara tidak langsung menginklusi organisasi masyarakat sipil mitra dalam kerangka governmentality yang mereka bangun.
Melalui  inklusi  masyarakat  sipil  tersebut,  kerangka good  governance diterima  sebagai  “norma”  yang  diperjuangkan  oleh  masyarakat  sipil untuk  dibebankan  kepada  negara.  Norma  tersebut  kemudian  diadaptasi oleh negara dalam UU dan beberapa dokumen perencanaan yang menjadi guideline utama dalam kerja-kerja birokrasi, yang termanifestasi dalam adopsi kata-kata good governance dan norma yang melekat di dalamnya di dokumen- dokumen  tersebut.  Secara  lebih  kritis,  pendekatan  Foucauldian  melihat bahwa  proses  tersebut  tidak  bisa  sekadar  dimaknai  sebagai  berjalannya proses demokratisasi, tetapi juga punya relasi kekuasaan tertentu. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembebanan norma-norma good governance ini tidak lepas  dari  skema neoliberal  governmentality yang  ditanamkan  di  Indonesia pasca-reformasi,  dan  sangat  erat  dengan  pengurangan  peran  negara  dan penjaminan atas mekanisme pasar.
Sehingga,  bisa  disimpulkan  bahwa  manifestasi  dari  ‘kekuatan  Uni Eropa’, dalam sudut pandang ini, adalah menciptakan kepatuhan terhadap prasyarat, kondisionalitas, dan diskursus yang dibawa oleh Uni Eropa dengan memberikan  proyek  yang  didanai.  Agenda  penguatan  masyarakat  sipil menjadi technologies of the self yang menjadi instrument bagi Uni Eropa untuk mendisiplinkan sekaligus membentuk identitas Uni Eropa dengan menjadikan negara sedang berkembang sebagai The-Other yang harus dibentuk melalui bantuan dan asistensi. Oleh sebab itu, tulisan ini menyarankan agar kajian tentang hubungan Uni Eropa dan Indonesia tidak berhenti sebatas pada ‘sisi normatif’ sebagaimana dipercayai oleh proponen ‘kekuatan normatif’, tetapi juga perlu membongkar relasi-relasi kekuasaan di baliknya. Dengan cara ini, kajian  eropa  bisa  menjadi  lebih  kritis  dalam  menyikapi  masalah-masalah negara sedang berkembang. l

## Referensi

## Buku dan artikel
Acharya, A. 2004. “Regional Security in a Multipolar World: European Union in  Global  Perspective”. FES  Briefing  Paper .  Berlin:  Frederich  Ebert Stiftung.
Amundsen, I. 1999. Political Corruption: An Introduction to the Issues. Bergen:
Chr. Michelsen Institute.
Abrahamsen, R. 2000. Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa. London: Zed Books.
Börzel, TA, Pamuk, Y, Stahn, A. 2008. “Good Governance in the Europea n Union”. Berlin Working Paper on European Integration No. 7. Berlin: Freie Universität Berlin.
Baylis, J. and Smith, S. 2008. The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press.
Beitz,  CR.  1978. Political  Theory  and  International  Relations ,  New  Jersey: Princeton University Press.
Bossuyt,  J.  2006.  “Mainstreaming  Civil  Society  in  ACP-EU  Development Cooperation”  dalam  Lister,  M.  and  Carbone,  M.  (ed). New  Pathways in  International  Development  :  Gender  and  Civil  Society  in  EU  Policy. Hampshire and Burlington: Ashgate.
Bull, H. 1982. Civilian Power Europe : A Contradiction in Terms ?” Journal of Common Market Studies , 12 (2): 149-164.
Burchill, S. “Liberalism” dalam Burchill, S. (ed). Theory of International Relations.
Basingstoke: Palgrave. Carbone,  M.  (2007). The  European  Union  and  International  Development:  The Politics of Foreign Aid. London dan New York: Routledge.
Carroll,  T.  2010. Delusions  of  Development:  The  World  Bank  and  the  Post- Washington Consensus in Southeast Asia. Hampshire: Palgrave. Carroll, T. 2012. Neoliberal Development Policy in Asia Beyond the post-Washington Consensus. Jakarta: TIFA and INFID.
Casarini, N. 2007. “The Making of European Union’s Strategy Towards Asia” dalam  Casarini,  N.  and  Musu,  C.  (eds). European  Foreign  Policy  in  an Evolving International System: The Road Towards Convergence . Hampshire and New York: Palgrave.
Chandler, D. 2013. “‘Human-Centred’ Development? Rethinking ‘Freedom’ and ‘Agency’ in Discourses of International Development” Millenium 42 (1): 3-23.
Crawford, G. 2006. “European Union and Strengthening Civil Society in Africa” dalam Lister, M. and Carbone, M. (ed). New Pathways in International Development  :  Gender  and  Civil  Society  in  EU  Policy. Hampshire  and Burlington: Ashgate.
Diez,  T.  2005.  “Constructing  the  Self  and  Changing  Others:  Reconsidering
`Normative Power Europe’” Millenium, 33 (3): 613-636.
Donnelly,  J.  2005.  “Realism”  dalam  Burchill,  S.  (ed). Theory  of  International Relations. Basingstoke: Palgrave.
Elgström, O. 2007. “European Union as a Leader in International Multilateral Negotiations – a Problematic Aspiration?” International Relations 21 (3):
445-458.
Erb, M. and Sulistyanto, P. 2009. “Indonesia and the Quest for “Democracy” dalam Erb, M. and Sulistyanto, P. (eds). Deepening Democracy in Indonesia?
Direct Elections for Local Leaders. Singapore: ISEAS.
Escobar, A. 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.
Fiott, D. 2011. “European Union’s Normative Power in a Multipolar World”
EUSA Biennial Conference 2011 . Boston, EUSA.
Foucault,  M.  1972. The  Archaeology  of  Knowledge. London:  Routledge,  terj.
Inyiak Ridwan Munzir.
Foucault, M. 1984. The Foucault Reader. New York: Pantheon. Foucault, M. 1991. “Governmentality” dalam Akhil Gupta (ed). Anthropology of The State. New York: Blackwell.
Gillespie,  R,  and  Youngs,  R.  2002.  “Themes  in  European  Democracy Promotion”  in  Gillespie,  R  and  Youngs,  R.  (eds). European  Union  and Democracy  Promotion:  The  Case  of  North  Africa. London  and  Oregon:
Frank Cass.
Hadiwinata, BS. 2003. The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement . London: Routledge.
Hadiwinata,  BS.  2008.  “Civil  Society  Networks  and  the  Promotion  of Democracy in Southeast Asia” Paper Presented at the International Cultural
Forum , Bertelsmann Foundation of Germany and Diplomatic Academy of Vietnam, 12 November 2008.
Hadiz, VR. 2004. “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives”. Development and Change 35 (2): 697-
718.
Hadiz, VR. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective. Stanford: Stanford University Press. Hadiz, VR. and Robison, R. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: RoutledgeCurzon.
Hadiz,  VR.  and  Chalmers,  I.  1997. The  Politics  of  Economic  Development  in Indonesia: Contending Perspectives. London: Routledge.
Harriss, J. 2003. Depoliticizing Development: the World Bank and Social Capital. Delhi: Left Word.
Hiariej,  E.  2003.  “Perkembangan  Kapitalisme  Negara  di  Indonesia” Jurnal Sosial Politik 10 (1): 91-120.
Hill, H. and Narjoko, D. 2010. “Managing Industrialisation in a Globalising Economy: Lessons from the Soeharto Era” dalam Aspinall, E. dan Fealy, G. (eds). Soeharto’s New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch. Canberra: ANU E-Press.
Hurt,  SG.  2006.  “Civil  Society  and  European  Union  Development  Policy” in  Lister,  M.  and  Carbone,  M.  (ed). New  Pathways  in  International Development  :  Gender  and  Civil  Society  in  EU  Policy. Hampshire  and Burlington: Ashgate.
Hyde-Price, A. 2006. “Normative Power Europe: A Realist Critique”. Journal of European Public Policy 13 (2): 217-234.
Kovler, A. 2011. “Human Rights in a Contemporary Society and European Values: Critique of Eurocentrism” EU-Russia Paper, September. Kegley, CW. and Wittkopf, ER. (2006). World Politics: Trends and Transformation .
Belmont: Thomson-Wadsworth, third edition, revised.
Kunio, Y. 1986. The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia. Singapore: Oxford
University Press.
Larner,  W.  and  Walters,  W.  2009.  “Introduction:  Global  Governmentality: Governing International Spaces” in Larner, W and Walters, W. (eds). Global  Governmentality:  Governing  International  Spaces. (London: Routledge). Li, TM. 2007. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of  Politics. Durham:  Duke  University  Press.  Translated  to  Bahasa Indonesia by Pujo Semedi and Hery Santoso.
Manners,  I.  2002.  “Normative  Power  Europe:  A  Contradiction  in  Terms?” Journal of Common Market Studies, 40 (2): 235-258. McGowan,  L.  2007.  “Theorising European  Integration :  Revisiting  Neo- Functionalism and Testing Its Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy” European Integration, 11 (4).
Maull,  H.  2006.  “Introduction”  dalam  Maull,  H.  (ed). Germany’s  Uncertain Power: Foreign Policy of the Berlin Republic. Basingstoke and New York: Palgrave.
Merlingen,  M.  2007.  “Everything  Is  Dangerous:  A  Critique  of  `Normative Power Europe” Security Dialogue 38 (4): 435-453. Morgenthau, HJ. 1956. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace . New York, New York: Alfred A. Knopf. Nadesan,  NH.  2008. Governmentality,  Biopower,and  Everyday  Life. London:
Routledge.
Negri, A. and Hardt, M. 2000. Empire. Boston: President and Fellow, Harvard College. Nye Jr, JS. 2002. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone . Oxford: Oxford University Press.
Pollack,  M.  2010.  “Living  in  a  Material  World:  A  Critique  of  “Normative Power Europe” EUSA Review 23 (2):3-6.
Poot, H., Kuvenhoven, A., and Jansen, C. 1989. Industrialisation and trade in Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Reus-Smit,  C.  1999. The  Moral  Purpose  of  the  State. Princeton:  Princeton University Press.
Rojas, C. 2004. “Governing through the Social: Representations of Poverty and Global Governmentality” in Larner, W. and Walters, W. (eds). Global Governmentality: Governing International Spaces. New York and Canada:
Routledge).
Rose,  N.  1999. Powers  of  Freedom:  Reframing  Political  Thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
Rowan, C. 2009. The Politics of Water in Africa: The European Union’s Role in Development Aid Partnership. London: Tauris Academic Studies. Scholte,  JA.  2004. “Civil  Society  and  Democratically  Accountable  Global Governance” , Government and Opposition 39 (2). 211-33.
Shapiro,  IJ.  1989.  “Textualizing  Global  Politics”  dalam  Der  Derian,  J.  and Shapiro, IJ. Intertextual/International Relations. Ontario: McMillan.
Sheridan, A. 2005. Michael Foucault: The Will to Truth. London: Routledge. Sjursen, H. 2006. “EU as ‘Normative Power: How Can This Be?” Journal of European Public Policy 13 (2): 235-251.
Sugiono, M. 1999. Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Smith,  M.  and  McGuire,  S.  2008. The  European  Union  and  the  United  States: Competition and Convergence in The Global Arena. Basingstoke: Palgrave. Tanzi, V. 1998. “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and  Cures”. IMF  Staff  Papers .  Washington:  International  Monetary Fund.
Taylor, D. 2009. “ Normativity and Normalization” Foucault Studies 7: 45-63
Telo, M. 2006. Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. Basingstoke: Palgrave.
Tiley,  R.  2012.    “Normative  Power  Europe  and  Human  Rights:  A  Critical Analysis” Polis Journal 7 (2): 450-494.
Widjojanto,  A.  et.  al.  2007. Transnasionalisasi  Masyarakat  Sipil. Yogyakarta: LKiS. Zaborowski, M. 2006. EU as A Global Power. Warsaw: EU Institute for Security Studies and European Centre Natolin.

## Dokumen
European  Union. Press  Release  on  Indonesia-European  Union  Partnership  & Cooperation Agreement. Document accessed from . http://europa.eu/
European Commission. European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007 – 2010.
European  Commission. Indonesia  -European  Community  Strategy  Paper  2007- 2013.
European Commission. Blue Book 2013: EU-Indonesia Development Cooperation 2012
E uropean  Union  Delegates  to  Indonesia,  Brunei  Darussalam,  and  ASEAN.
Project Overview. Document accessed from http://eeas.europa.eu/

## Wawancara
Amin Sudarsono (Project Manager at PATTIRO, Jakarta), 3 January 2011.