## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN PADA STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA: STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI PATI
Yoreyke Adevia Santoso yoreykeadevia@gmail.com
Najamuddin Khairur Rijal Universitas Muhammadiyah Malang najamuddin@umm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  keimigrasian  status dwikewarganegaraan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Non  TPI  Pati.  Kewarganegaraan ganda sendiri merupakan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap anak yang lahir dari  perkawinan  campuran  antara  warga  negara  Indonesia  dengan  warga  negara asing. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dalam perkawinan campuran, anak akan mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu sampai dengan 18 tahun dan paling lambat 21 tahun yang terdaftar sebagai anak  berkewarganegaraan  ganda  dan  menerima  surat  keterangan  atau  kartu pernyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik jurnal, berita, skripsi, dan juga melakukan wawancara langsung dengan pegawai kantor imigrasi Pati mengenai kewarganegaraan  ganda  terbatas.  Konsep  yang  digunakan  penulis  adalah  konsep dwikewarganegaraan  sebagai  alat  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  tentang implementasi  kebijakan  keimigrasian  terhadap  status  dwikewarganegaraan  di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati.

## Keyword:Affidad; Kantor Imigrasi; Kewarganegaraan ganda;Pati

## Gorontalo

## Law Review
Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  immigration  policy  on  dual  citizenship  status  in  the Immigration  Office  Class  1  Non  TPI  Pati.  Dual  citizenship  itself  is  an  Indonesian government policy for children born from mixed marriages between Indonesian citizens and  foreign  citizens.  Citizenship  is  regulated  in  Law  No.  12  of  2006,  in  mixed marriages, children  will get limited dual citizenship, namely up  to 18 years and no later  than  21  years  who  are  registered  as  dual  citizenship  children  and  receive  a certificate or affidavit card. This study uses a normative juridical approach. The data analysis  technique  used  in  this  study  is  qualitative  with  secondary  data  collection techniques  from  various  sources,  both  journals,  news,  thesis,  and  also  conducting direct  interviews  with  the  Pati  immigration  office  employees  regarding  limited  dual citizenship. The concept used by the author is the concept of dual citizenship as a tool to  analyze  and  find  out  about  the  implementation  of  immigration  policies  on  dual citizenship status in the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati.
Keywords: affidafid; Immigration Office; Pati, Dual citizenship

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu tugas dan fungsi hukum adalah memberikan perlindungan bagi warga  negara  guna  terlaksananya  tugas  dan  fungsi  negara  yang  memberikan keamanan, dan perlindungan bagi warga negara. Dalam hal ini, Hak Perlindungan warga  negara  tertuang  dalam  Pada  pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Republik Iindonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pasal  ini  jelas menegaskan  bahwa  status  warna  negara  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah berdasarkan kalsifikasi serta ketetapan perundang-undangan  (Lazuardi, 2006).
Adapun  kewarganegaraan  ganda  merupakan  status  kewarganegaraan seseorang yang secara hukum merupakan warga dari negara yang sah dari beberapa negara  atau  seseorang  yang  memiliki  kewarganegaraan  dari  dua  negara.  Namun secara  umum  kewarganegaraan  ganda  berarti  orang  orang  yang  memiliki kewarganegaraan  ganda.  “Memiliki”  di  sini  merupakan  seseorang  yang mendapatkan  klaim  sebagai  warga  negara  oleh  pemerintah  yang  bersangkutan. Sedangkan kewarganegaraan sendiri merupakan hal yang menunjukan hubungan antara individu dengan Negara. Dengan adanya kewarganegaraan itu sendiri juga membuat negara tersebut harus melindungi dan bertanggung jawab atas individu dengan kewarganegaraan yang bersangkutan.
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  menjadi  sebuah glombang globalisasi menjadikan setiap orang mampu berkomunikasi tanpa harus bertemu serta mampu berkomunikasi dalam hitungan detik saja. Dalam hal ini, kini perbedaan  negara  bukan  lagi  menjadi  batas  dan  kendala  untuk  melakukan komunikasi antar manusia dengan rentang jarak yang sangat jauh. Akan hal itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan asmara antara manusia dengan kondisi  yang  berbeda  tempat  tinggal  seperti  antar  kota,  provinsi  pulau  hingga perbedaan negara. Dengan demikian, melihat studi akibat perkembangan teknologi dan  informasi  kini  berdampak  pada  peningkatan  jumlah  perkawinan  campur khusunya di Indonesia, salah satunya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI  Pati  karena  banyak  dari  pasangan  yang  mendaftar surat izin  tinggal  terbatas untuk  sekadar  menemui  pasangannya  dengan  menggunakan  visa  penyatuan keluarga.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Pati  terutama  di  bidang  Izin  Tinggal  dan Keimigrasian  menerima  beberapa  pengajuan  pendaftaran  untuk  sertifikat  anak kewarganegaraan  ganda  dan  kartu  affidavid  untuk  mempermudah  anak  dalam bersekolah atau bepergian. Affidavit sendiri merupakan fasilitas yang diberikan oleh keimigrasian  pada  anak  hasil  perkawinan  campur  yang  memegang  paspor  asing yang  berkewarganegaraan  ganda  (Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  2006). Pernikahan  campur  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi Kelas I  Non  TPI  Pati  sendiri sudah banyak didaftarkan oleh penjamin yang menjamin Warga Negara Asing (WNA) selama berada di wilayah Pati dan sekitarnya.
Dengan  meningkatnya  jumlah  pasangan  kawin  campur  di  wilayah  kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati berimplikasi pada meningkatnya jumlah anak berkewarganegaraan  ganda  yang  mendaftarkan  diri  untuk  pembuatan  affidavit. Berdasarkan  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Indonesia  No.  12  tahun  2006, tertulis bahwa seorang bisa disebut sebagai warga Negara Indonesia jika:
1. Berdasarkan peraturan setiap orang di dalam perundang-undangan maupun berdasarkan  perjanjian  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  negara  lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Seorang anak yang lahir dari seorang anak dengan ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
4. Seorang  anak  yang  lahir  dari seorang  ayah  warga  negara Indonesia  dan ibu warga negara asing.
Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2006, seseorang tidak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia secara langsung bagi WNA yang sudah sah menikah WNI. Untuk saat ini, WNA yang sudah menikah sah dengan WNI hanya  bisa  menggunakan  visa  penyatuan  keluarga  untuk  tinggal  di  Indonesia dengan  waktu  yang  sudah  ditentukan  dengan  mengajukan  izin  tinggal  terbatas (Cynthia 2021). Dalam perkembangannya, di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati banyak  menerima  pendaftaran  untuk  mendapatkan surat izin  terbatas  bagi  WNA yang menikah dengan masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pati yang  meliputi  Kota  Rembang,  Pati,  Blora,  dan  Jepara  dengan  menggunakan  visa penyatuan keluarga.
Meningkatnya  pernikahan  campuran  antara  WNI  dengan  WNA  membuat adanya peninngkatan jumlah anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas yang terdaftar  di  Kantor  Imigrasi  Pati.  Dalam  asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas merupakan  suatu  hal  yang  menentukan  kewarganegaraan  ganda  untuk  anak dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  undang  undang.  Anak berkewarganegaraan  ganda  diberikan  ruang  hukum  dan  diberikan  kesempatan untuk  memilih  dua  kewarganegaraan  yang  dimiliki  secara  bersamaan,  namun hanya  sampai  18  tahun  atau  menikah.  Umur  paling  lambat  dalam  melakukan pemilihan  kewarganegraan  selambat-lambatnya  3  tahun  setelah  anak  berusia  18 tahun atau sudah kawin, yaitu berumur 21 tahun.
Anak  dapat  dinyatakan  sebagai  anak  berkewarganegaraan  ganda  jika memiliki kriteria berikut:
1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
3. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  WNA  yang diakui  oleh  seorang  ayah  WNI  sebagai  anak  dan  pengakuan  itu  dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan  ibu  WNI  yang  karena  ketentuan  dari  negara  tempat  anak  tersebut dilahirkan  memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak  yang  telah  lahir  di negaranya.
5. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau  belum  menikah,  secarah  sah  diakui  oleh  ayahnya  yang berkewarganegaraan asing.
6. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
Lebih  lanjut,  status  kewarganegaraan  anak  dalam  perkawinan  campur berdasarkan Undang-Undang lama, tahun 1958, pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jika anak hasil dari perkawinan campur antara ibu WNI dengan ayah WNA, maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun jika ibu WNA  dan  ayah  WNI  maka  anak  berkewarganegaraan  Indonesia  mengikuti  warga negara ayahnya. Sejak tahun 2006, UU Kewarganegaraan yang baru pada Pasal 6 ayat  1  menyebutkan  bahwa  hasil  perkawinan  campur  antara  WNI  dengan  WNA maka memiliki kewarganegaraan ganda yang bersifat terbatas, yaitu sampai umur 18 tahun selambat-lambatnya pada umur 21 tahun bagi pemegang kartu affidavit (Fauzi 2018).
Kartu  affifavit  sendiri  merupakan  salah  satu  fasilitas  yang  diberikan  oleh keimigrasian  kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas pemegang paspor kebangsaan  asing.  Namun  kartu  affidavit  akan  diberikan  bila  anak berkewarganegaraan meminta untuk dibuatkan kartu saja. Fasilitas keimigrasian yang  dimiliki  oleh  pemegang  kartu  affidavit  berupa,  pembebasan  dari  kewajiban untuk  memiliki  visa;  pembebasan  dari  kewajiban  memiliki  izin  tinggal  dan  izin masuk Kembali; serta pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana  layaknya  WNI.  Selanjutnya,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menjelaskan bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menerapkan kebijakan keimigrasian mengenai status kewarganegaraan ganda.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian berkaitan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data,  bagaimana  data  dikumpulkan,  dan  bagaimana  data  dianalisis.  Selain  itu, metode  juga  berkaitan  dengan  tempat  waktu  penelitian  dilakukan.  Aspek-aspek tersebut dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut,
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif  merupakan  penelitian  hukum  dengan  meneliti  bahan  pustaka maupun bahan sekunder dengan mendalami perihal hukum yang digunakan sebagai  bagian  dari  peraturan  atau  suatu  norma  positif  yang  digunakan untuk  mengatur  di  dalam  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian ini (Sunggono 2003).
2. Sumber Data
Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Dalam pengumpulan  data  penelitian  ini,  penulis  melakukan  pengumpulan  data dengan  menggunakan  referensi  yang  relevan  dari  buku,  artikel,  jurnal, skripsi,  tesis  maupun  dari  sumber  lainnya  kemudian  digunakan  untuk mendukung  penelitian  ini.  Selain  itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Setelah  data dikumpulkan  selanjutnya  dilakukan  reduksi.  Hal  itu  karena  tidak  semua data  yang  dikumpulkan  relevan  dengan  kebutuhan  penelitian.  Proses pengumpulan data dan reduksi data adalah dua hal yang berjalan beriringan. Setelah data-data direduksi, selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah hingga ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
4. Teknik Analisa Data Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu menganalisa  data  yang  menunjukan  kualitas  dari  suatu  fenomena  yang dituangkan dalam bentuk perkataan, sehingga penulis disini mengumpulkan informasi-informasi  yang  mendukung  penelitian  ini  untuk  dijadikan  data pendukung  akan  konsep  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Keimigrasian Pada Status
Kewarganegaraan  Ganda  di  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  Non  Tpi Pati.
5. Lokasi dan Waktu penelitian Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Pati,  sejak  4 Februari  hingga  4  Maret  2022.  Adapun  batasan  materi  agar  penelitian  ini tetap  konsisten  dan  terarah  di  dalam    pembahasannya  sehingga  batasan materi  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu  ”status  kewarganegara an  anak yang tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dari tahun 2019- 2022”. Penetapan waktu tahun 2019 dikarenakan dari tahun 2019 masuk data anak pertama yang didaftarkan untuk pembuatan affidavit dan sampai tahun 2022 anak terakhir yang didaftarkan affidavit di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

## 3. PEMBAHASAN

## A. Kewarganegaran dan Kewarganegaraan Ganda
Istilah  dari  kewarganegaraan  dapat  didefiniskan  sebagai  suatu  hal  yang menunjukkan adanya hubungan antara individu dengan negara. Adapun paradigma UU No. 12 tahun 2006 pasal 2 menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikwal yang berhubungan dengan warga negara. Pada pasal 3 menjelaskan juga Pewarganegaraan juga merupakan bagian dari tatacara maupun mekanisme orang asing  untuk  memperoleh  kewarganegaraan  Republik  Indonesia  melalui permohonan. Secara peran dan fungsi negara harus melindungi dan bertanggung jawab atas individu dengan kewarganegaraan yang bersangkutan (UU No 12 2006).
Perihal peranan timbal balik antara negara dan warga negara, maka setiap individu  harus  memberikan  pengakuan  dan  mampu  menghormati  negaranya sebagai  salah  satu  bentuk  dan  tindakan  patriot  dan  mampu  menciptakan  rasa nasionalisme  pada  negaranya  (Sitabuana  2020).  Dengan  demikian,  negara sepatutnya  bertanggung  jawab,  mengatur  dan  memberikan  perlindungan  atas segala sesuatu yang ada dibawah naungan negara tersebut seperti warga negara, kekayaan  dan  kepemilikan  negara  dan  lainnya.  Masyarakat  yang  menjadi  warga negara  juga  perlu  memberikan  dukungan  terhadap  pemerintah  selaku  pelaksana tugas dalam menjalankan roda organisasi negara. Salah satu peranan masyarakat dalam berwarganegara adalah dengan mengikuti serta menaati segala aturan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan pada ranah sosial, ekonomi, politik, agama, pendidikan, hukum dan budaya (Katili 2013).
Status  kewarganegaraan  ini  didapatkan  secara  langsung  saat  individu tersebut  dilahirkan,  dalam  artian  bahwa  setiap  individu  yang  lahir  di  wilayah maupun  di  Indonesia  secara  langsung  memiliki  status  sebagai  warga  negara Indonesia yang secara sah diberikan oleh negara. Perihal ini ditetapkan dan diataur pada pasal 4 dan pasal 5 dalam UU No. 12 2006. Secara garis besar, pasal tersebut
menjelaskan  bahwa  setiap  anak  yang  lahir  dari  ayah  dan  ibu  warga  negara Indonesia atau ayah dan ibu yang salah satu di antaranya warga negara asing maka ditetapkan sebagai warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian pemerintah RI.
Dalam UU No. 16 juga dijelaskan adanya status kewarganegaraan ganda, hal ini dijelaskan pada pasal 6 yang merujuk pada pasal 4 ayat tiga, empat dan lima serta pasal 5. Hal tersebut terjadi karena adanya perkawinan antara kedua individu dengan status negara yang berbeda. Sehingga dalam pasal ini, seorang anak dapat diakatakan  sebagai  warga  dengan  kewarganegaraan  ganda.  Penyelesaian permasalahan  kewarganegaraan  ganda  akan  ditetapkan  pada  saat  anak  telah memasuki fase cakap hukum yakni pada umur 18 tahun (Charity 2016).
Salah satu yang menjadi kelemahan pada UU No. 12 tahun 2006 pada pasal 6,  menurut  penulis  bahwa  kelemahan  dari  pasal  tersebut  yang  mengatur  status kewarganegaraan ganda adalah tidak adanya hukum yang akan diberlakukan pada anak  dengan  status  kewarganegaraan  ganda  pada  umur  18  tahun  yang  tidak memilih  status  kewarganegaraanya  dari  dua  negara  ayah  dan  ibunya.  Status  ini tidak  hanya  berlaku  pada  umur  18  tahun,  beberapa  hal  juga  terjadi  pasca berlangsungnya pernikahan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Status pernikahan  atau  menikah  dalam  perundang-undangan  memiliki  tafsiran  yang sangat  luas  sehingga  keterjangkauan  hukum  dalam  pasal  ini  belum  mampu direalisasikan secara efektif (Muliadi 2019).
Lebih lanjut, dwi kewarganegaraan atau disebut juga kewarganegaraan ganda merupakan  status  kewarganegaraan  seseorang  yang  secara  hukum  merupakan warga  dari  negara  yang  sah  dari  beberapa  negara  atau  seseorang  yang  memiliki kewarganegaraan dari dua negara. Namun secara umum kewarganegaraan ganda berarti  orang  orang  yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda.  Kata  memiliki  di  sini merupakan  seseorang  yang  mendapatkan  klaim  sebagai  warga  negara  oleh pemerintah yang bersangkutan (Jazuli 2017).
Kewarganegaraan ganda di beberapa negara juga dianggap sebagai salah satu masalah  karena  apabila  seseorang  memiliki  kewarganegaraan  ganda  maka  tidak mudah untuk menentukan hukum dari negara mana yang harus dipatuhi karena jika  di  negara  melegalkan  sesuatu  sedangkan  di  negara  satunya  mengilegalkan maka individu tidak tahu harus menganut hukum yang mana. Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri memang beberapa negara memperbolehkan warganya untuk memiliki kewarganegaraan ganda bahkan lebih (Darusman 2000).
Saat ini di Indonesia juga memberlakukan kewarganegaraan ganda namun hanya berlaku terbatas, dan individu yang mendapatkan kewarganegaraan tersebut hanya  anak hasil dari perkawinan campur antar Warga Negara Indonesia  dengan Warga Negara Asing. Hal ini dipicu dengan adanya politik hukum kewarganegaraan Indonesia  yang  masih  menganut  prinsip single  nationality .  Maka  dari  itu  kenapa peraturan  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa  anak  hasil  perkawinan  campur memiliki  kewarganegaraan  ganda  terbatas  karena  anak  hanya  akan  memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berumur 18 selambat-lambatnya 21 tahun penerapan kewarganegaraan ganda.
Perlu  diketahui  bahwa,  UU  12  2006  merupakan  sebuah  kebijakan  baru pengganti  dari  kebijakan  sebelumnya  bagi  pemerintahan  Indonesia  yang memberikan toleransi dan kebijakan yang baik terhadap anak serta dianggap tidak diskriminatif. Pasalnya, pada UU sebelumnya menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan silang, maka status kewarganegaraanya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini dianggap tidak relevan dan seolah memberikan paksaan terhadap keturunan yang mengikuti sang ayah. Dengan adanya UU Nomor 12  Tahun  2006  untuk  dijadikan  regulasi,  maka  diharapkan  bisa  mengatasi
permasalahan  yang  timbul  dalam  perkawinan  campur,  maupun  adanya  kejadian yang  tidak  diinginkan  seperti  adanya  perceraian  di  mana  ada  perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak maka hak-hak dari anak akan terlindungi (Darwis 2006).
Saat  ini  perkembangan  teknologi  di  dunia  sangat  maju  di  mana  bisa mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Hal ini memicu meningkatnya adanya perkawinan campur yang yang ada di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan dari pengamatan penulis, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mayoritas pasangan berkenalan melalui media sosial internet seperti Facebook,  Instagram,  Snapchat,  bahkan  sampai  dating  app,  meskipun  memang tidak semua yang menikah dengan warga negara asing melalui media sosial ada juga yang  memang  berkenalan  secara  langsung  mungkin  di  tempat  kerja  atau  saat menempuh pendidikan (Arief 2019).

## B. Kebijakan Keimigrasian pada Status Kewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati
Keimigrasian adalah aktivitas perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Kantor  Imigrasi Kelas II Non TPI Pati baru dibentuk berdasarkan dari putusan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor 05-PR.07.04 Tahun 2002. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati berlamatkan di Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo,  Lumpur,  Bumirejo, Kec. Pati,  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah, kode  pos 59163. Kantor  Imigrasi Kelas II Non TPI Pati pada 23 Oktober 2020 berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Perubahan tersebut didasari oleh Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  M.HH-06.OT.01.03  Tahun  2020 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi (Kemenkumham 2020). Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati memiliki beberapa bidang yaitu bidang yaitu:
1. Pelayanan  dan  verifikasi  dokumen  perjalanan,  mempunyai  tugas  untuk melakukan pelayanan dokumen perjalanan berdasarkan dengan pasal 75 dan pasal 76.
2. Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  mempunyai  tugas  melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, mempunyai tugas untuk melakukan  pemanfaatan,  penyelenggaraan,  dan  pengamanan  sistem teknologi dan informasi dan komunikasi keimigrasian.
4. Intelejen  dan  penindakan,  mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Berdasarkan  data  dari  BPS,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Kota  Pati, terdapat data dengan banyaknya warga negara asing dengan pemegang ijin tertinggi terbatas di wilayah kantor kementrian hukum dan ham jawa tengah menurut kantor imigrasi  yang  terhitung  sejak  desember  2019  hingga  Desember  2021.  Adapun banyaknya jumlah tersebut dalam kurun masa waktu 2 tahun, jumlahnya mencapai 814 permohonan. Data pemohon pemegang ijin pada bulan Desember 2021 ini telah mengalami  kenaikan  signifikan  dibanding  tahu  sebelumnya.  Jumlah  data  tahun sebelumnya  mencapai angka 433 pemohon yang terhitung sejak Desember 2020. (BPS  Imigrasi  Kota  Pati)    Dengan  demikian,  kenaikan  yang  signifikan  juga  akan berimplikasi  dan  memiliki  potensi  untuk  menimbulkan  banyaknya  jumlah  anak berkewarganegaraan ganda.
Saat  ini  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  Tpi  Pati  sudah  banyak  menerima pendaftaran untuk mendapatkan surat Izin terbatas bagi Warga Negara Asing  yang menikah dengan masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati yang meliputi kota rembang, pati, blora, dan jepara dengan menggunakan visa  penyatuan  keluarga.(kedutaan  besar  republik  indonesia  2006)  dalam  data
Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati saat ini terdaftar 18 anak berkkewaganegaraan ganda terbatas dalam kurun waktu 2019- 2022 dimana jumlah saat ini merupakan jumlah terbesar dan kemungkinan akan terus bertambah berjalannya waktu.
Tabel 1. Daftar Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Kantor
Imigrasi Kelas I Non TPI Pati N o Nama Pemohon Tanggal Jenis kela min Tempat lahir   Kebangsaan 1 Lukas Adi Prasetyo Van Den Muijsenberg 26/07/20 19 L Semarang BELANDA 2 Daniya Sophia Branum 28/08/20 19 P Semarang INGGRIS 3 Griffin Phillip Pritchard 01/04/20 20 L Semarang AUSTRALIA 4 Izia Rose Simon 13/07/20 20 P Semarang PERANCIS 5 Oscar Arsenio Ding 13/10/20 20 L Indonesia CHINA 6 Muhamad  Rayan Asoura 23/03/20 21 L Semarang SURIAH 7 Taejun Na 10/05/20 21 L Jepara KOREA SELATAN 8 Chaeyun Na 10/05/20 21 P Jepara KOREA SELATAN 9 Sultan Sami Khalil 11/10/20 21 L Jepara AMERIKA SERIKAT 1 0 Yusra Sami Khalil  11/10/20 21 P Jepara AMERIKA SERIKAT 1 1 Chen Kemo 20/12/20 21 L Grobogan CHINA 1 2 Nurul Fitriyah Binti Jamial Azahar 21/12/20 21 P Jepara MALAYSIA 1 3 Nurul Hafizah Binti Jamial Azahar 28/12/20 21 P Jepara MALAYSIA 1 4 Eleanor Gianna Listiono 21/02/20 22 P Pati BELANDA 1 5 Dylan Arya Maulana Van Den Muijsenberg 10/03/20 22 L Jepara BELANDA 1 6 Seong Han Kim 17/03/20 22 L Jepara KOREA SELATAN 1 7 Jieun Lee 01/04/20 22 P Malang KOREA SELATAN 1 8 Delmar Haroon Garcia 04/04/20 22 L Pati SPANYOL
Dengan  meningkatnya  jumlah  pasangan  kawin  campur  di  wilayah  kerja Kanim  Pati  maka  meningkatkan  jumlah  anak  berkewarganegaraan  ganda  yang
mendaftarkan  diri  untuk  pembuatan  falisitas  keimigrasian  yaitu  berupa  kartu affidavit.  Berdasarkan  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Indonesia  No  12  tahun 2006  yang  berbunyi  bahwa  Negara  tidak  bisa  memberikan  kewarganegaraan Indonesia secara langsung bagi Warga Negara Asing  yang menikah dengan warga Negara Indonesia untuk saat ini Warga Negara Asing  hanya bisa menggunakan visa penyatuan  keluarga  untuk  tinggal  di  Indonesia  dengan  mengajukan  izin  tinggal terbatas (Samandari, Nabil Atta; Chandrawila, Wila; H. Rahim 2016). Seperti yang tertera di tabel di atas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terdaftar ada sebanyak 18 anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah kerja Kanim yaitu Jepara, Blora, Rembang, dan Pati dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.
Status  kewarganegaraan  anak  dalam  perkawinan  campur  berdasarkan Undang-Undang lama  yaitu pada pasal 13 ayat 1 yang berisi jika anak hasil dari perkawinan  campur  antara  ibu  WNI  dengan  ayah  Warga  Negara  Asing    maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya namun jika ibu Warga Negara Asing  dan ayah Warga Negara Indonesia makan anak berkewarganegaraan indonesia mengikuti warga negara ayahnya(Winarno 2010).
Pengajuan  fasilitas  dari  kementrian  yaitu  berupa  kartu  affidavit  sendiri diperlukan untuk penerbitan  paspor Republik  Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda. Sedangkan jika anak berkewarganegaraan hasil kawin campur tapi tidak mendaftarkan anaknya  untuk mendapatkan sertifikat maupun kartu affidavit maka  yang merupakan anak kelahiran sebelum tahun 2006 maka anak  tersebut  akan  menjadi  warga  Negara  asing  atau  mengikuti  warga  Negara ayahnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas.
Dalam  permasalahan  ini  yaitu  anak  kelahiran  sebelum  tahun  2006  tidak didaftarkan  sertifikat  maupun  kartu  affidatifnya  yaitu  salah  satu  anak  dari pasangan  kawin  campur  antara  ibu  warga  Negara  Indonesia  sedangkan  ayah merupakan  warga  Negara  Mesir.  Keduanya  sudah  tinggal  di  Indonesia  sejak menikah,  namun  karena  ketidaktahuan  dari  orang  tuanya  maka  orang  tua  dari anak  tidak  mendaftarkan  anak  untuk  mendapatkan  sertifikat.  Sedangkan  anak tersebut  sudah  memasuki  umur  19 tahun  maka  otomatis  anak  tersebut  menjadi warga Negara Mesir. Jika anak ingin menjadi warga Negara Indonesia maka harus melalui proses naturalisasi (Bakarbessy and Handajani 2012).
Lebih lanjut, prosedur dalam pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati dengan  berdasarkan  peraturan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, adalah sebagai berikut, pertama, Anak berkewarganegaraan  ganda  yaitu  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu WNI dan juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.
Kedua,  Anak  berkewarganegaraan  ganda  wajib  didaftarkan  oleh  orang  tua atau  wali.  Dalam  formulir  pendaftaran  anak  kewarganegaraan  ganda  orang  tua harus  melampirkan  beberapa  dokumen  yaitu,  Surat  permohonan  dari orang  tua; Akta  kelahiran  anak.;  Akta  perkawinan,  buku  nikah,  atau  akta  perceraian  orang tua; Paspor kebangsaan asing anak, bagi yang memiliki; Papor kebangsaan asing ayah  Warga  Negara  Asing    atau  Ibu  Warga  Negara  Asing    bagi  anak  yang  tidak memiliki  paspor  asing;  Pas  foto  anak  berkewarganegaraan  ganda  berwarna  dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; Surat kuasa bermaterai (Rp. 10.000) dalam melalui  kuasa;  dan  Ktp  dan  kartu  keluarga  ayah Warga  Negara Indonesia  /    ibu Warga Negara Indonesia (Bogor, n.d.) .
Dalam  pendaftaran  kewarganegaraan  ganda  terbatas  orang  tua  atau  wali diharuskan sudah mengunduh formulir pendaftaran online dan sudah melengkapi berkas-berkas  yang  wajib  dilampirkan.  Kemudian  menyerahkan  ke  petugas  jika dirasa  semua  dokumen  sudah  lengkap  maka  data  anak  akan  diverivikasi  oleh petugas. Dalam pengecekan seluruh lampiran berkas petugas memerlukan waktu sampai satu hari pengecekan. Apabila seluruh yang dilampirkan dinyatakan benar dan  sah,  pejabat  menerima  pendaftaran  mencatat  dalam  buku  registrasi,  dalam pendaftaran ini anak akan mendapatkan setifikat. Jika orang tua ingin mengajukan fasilitas  keimigrasian  berupa  kartu,  maka  anak  akan  dimohon  untuk  datang melakukan  foto  kartu  affidavit.  Dalam  percetakan  kartu  affidavit,  jika  tidak  ada kendala  bisa  diambil  di  hari itu  juga.  Namun  jika  mengalami  kendala  maka  bisa diambil  di  hari  esoknya.  Jika  seluruh  prosedur  sudah  dilakukan  maka  kartu affidavit bisa dicetak dan pengambilan sertifikat dan kartu affidavit bisa diambil di kantor imigrasi bagian izin tinggal dan keimgrasian.
Dalam  pengajuan  paspor  Republik  Indonesia  bila  dalam  anak kewarganegaraan  ganda  terbatas  anak  memiliki  paspor  biasa  Republik Indonesia maka  dibutuhkan  keterangan  status  kewarganegaraan  terbatas  pada  paspor tersebut.  Anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas  yang  belum  menentukan pilihan  kewaraganegaraan  dan  belum  berusia  21  tahun  bisa  diberi  paspor  biasa setelah  didaftarkan  sebagai  anak  berkewaraganegaraan  ganda  terbatas dan  telah memiliki affidavit. Namun paspor biasa yang dimiliki anak kewarganegaraan ganda terbatas hanya  berlaku sampai berusia 21 tahun. Sedangkan paspor untuk anak berkewarganegaraan  ganda  yang  lahir  sebelum  berlakunya  Peraturan  Menteri, Desember  2012  harus  melakukan  pendaftaran  terlebih  dahulu  paling  lambat sebelum  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas  berusia  18  tahun  atau  belum kawin    bisa  diinput  untuk  didaftarkan  sertifikat  dan  juga  orang  tua  ingin menggunakan  fasilitas  keimigraian  maka  orang  tua  bisa  mengajukan  untuk pembuatan  kartu  affidavit.  Dalam  hal  pendaftaran  untuk  anak  kewarganegaraan ganda  terbatas,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Pati  sudah  memberikan  upaya terbaik dalam pembuatan sertifikat keraganegaraan ganda dan kartu affidfavid bagi anak hasil perkawinan campur.
4. PENUTUP
Kewarganegaraan ganda merupakan status kewarganegaraan seseorang yang secara hukum merupakan warga dari negara yang sah dari beberapa negara atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari dua negara. Namun secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki  di  sini  merupakan  seseorang  yang  mendapatkan  klaim  sebagai  warga negara  oleh  pemerintah  yang  bersangkutan.  Namun  dalam  kebijakan  Indonesia kewarganegaraan  ganda  diberikan  terbatas  yaitu  sampai  anak  berumur  18  atau selambat-lambatnya anak untuk memilih kewarganegaraan yaitu 3 tahun setelah umur 18 tahun yaitu 21 tahun. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  untuk  mendaftarkan  anak kewarganegaraan  ganda  di  kantor  imigrasi  yaitu  salah  satunya  Kantor  Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan yang baru, dalam undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 membuat ada satu kasus atas ketidakpahaman orang tua perihal adanya undang-undang tesebut sehingga sangat disayangkan anaknya harus menjadi warga negara Mesir berdasarkan warganegara ayahnya. Hal itu hanya satu contoh kasus, namun sudah banyak orang tua yang paham mengenai undang-undang baru tahun 2006 sehingga sudah hampir semua anak dari perkawinan campur yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sudah terdaftar, yaitu sebanyak 13 anak.
Saran penulis dalam hal implementasi  kebijakan kewarganegaraan ganda di Kantor  Imigrasi  Kela  I  Non  TPI  Pati  memang  sudah  dilaksanakan  dengan  baik. Namun dalam salah satu masalah yaitu mengenai anak dengan kewarganegaraan ganda  yang  ayahnya  warga  negara  Mesir  yang  dimana  orang  tuanya  kurang memahami  perihal  adanya  undang-undang  No  13  tahun  2006.  Karena  itu,  akan lebih  baik  bila  ada  perubahan  undang-undang  maka  diberikan  juga  penyuluhan kepada orang tua sehingga tidak ada lagi kejadian yang sangat disayangkan seperti di atas.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Artikel  Seminar/Jurnal/Website
Arief, Supriyadi A. 2019. “Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Negara  Kesejahteraan.”
Jurnal Terakreditasi Nasional Volume 26. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269. Bakarbessy,  Leonora,  and  Sri  Handajani.  2012.  “Kewarganegaraan  Ganda  Anak Dalam  Perkawinan  Campuran  Dan  Implikasinya  Dalam  Hukum  Perdata Internasional.” Perspektif 17 (1): 1. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89. Bogor, Imigrasi. n.d. “Definition of Dual Nationality Children.” Kementrian Hukum
Dan HAM. http://bogor.imigrasi.go.id/anak-berkewarganegaraan-ganda- terbatas/.
Charity,  May  Lim.  2016.  “Urgensi  Pengaturan  Kewarganegaraan  Ganda  Bagi Diaspora  Indonesia  (The  Urgency  of  The  Dual  Citizenship  The  Indonesian Diaspora).” Jurnal Konstitusi 13 (4): 809 – 27.
Cynthia,  Femmie.  2021.  “STATUS  KEWARGANEGARAAN  GANDA  DI  INDONESIA Femmie Cynthia” 4: 2223– 45.
Darwis,  Nurlely.  2006.  “Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi.” Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi-Tinjauan  Status  Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 7 (12): 30 – 31.
DR.  YOYON  M.  DARUSMAN.,  S.H.,  M.M.  2000.  “Kajian  Yuridis  Dualisme Kewarganegaraan  Dalam  Undang-Undang  Nomor :  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan.” Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang- Undang  Nomor :  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan 5  (1):  374. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/233/247 .
Fauzi,  Rahmat.  2018.  “Perkawinan  Campuran  Dan  Dampak  Terhadap
Kewarganegaraan  Dan  Status  Anak  Menurut  Undang- Undang  Di  Indonesia.” Soumatera Law Review 1 (1): 153. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395.
Hidayati,  Nur.  2016.  “Kewarganegaraan  Ganda  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Negara Hukum.” Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam volum 16.
Jazuli, A. 2017. “Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan Dal am Perspektif Undang- Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.” Jikh ,  97 – 108. https://core.ac.uk/download/pdf/268381441.pdf.
Katili,  Veronica.  2013.  “Status  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda Kewarganegaraan  Di
Indonesia.” Lex Et Societatis 1 (1): 116 – 21.
https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1316.
kedutaan besar republik indonesia. 2006. “Affidavit & Paspor WNI Ganda Terbatas.”
Kemlu.Go.Id. 2006.
Kemenkumham. 20303. “Selayang Pandang Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.” Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas 1 Non

## Tpi Pati. 20303.
Lazuardi,  Glery.  2006.  “STATUS  KEWARGANEGARAAN  GANDA  DILIHAT  DARI PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR  12  TAHUN  2006  TENTANG KEWARGANEGARAAN  REPUBLIK  INDONESIA.” SIGn  Jurnal  Hukum 2:  44. http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54/38.
Muliadi, Muliadi. 2019. “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.” Res Nullius Law Journal 1 (1): 68 – 84. https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495. Mustikarini, Indriyana, and Adeline Nahaya. 2019. “Politik Hukum Kewarganegaraan.”
Samandari,  Nabil  Atta;  Chandrawila,  Wila;  H.  Rahim,  Agus.  2016.  “Kekuatan Pembuktian AFFIDAVIT Sebagai Alat Bukti Surat” 2 (2): 154– 64.
Winarno, K U S. 2010. “ASPEK HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  CAMPURAN  YANG  LAHIR  SEBELUM  DAN  SESUDAH BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  12  TAHUN  2006  TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.” https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41782/08700502 4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

## Buku
Sitabuana,  Tundjung  Herning.  2020. Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press.
Sunggono,  Bambang.  2003. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang - Undangan
Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia  nomor 22 tahun 2012 tentang cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yang lahir setelah tanggal 1 agustus 2006
Undang – undang pasal 13 ayat 1 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Undang-Undang  12/2006:  Kewarganegaraan  RI.  n.d. “Undang -Undang  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.”