## Sosialisasi Tentang Aspek Hukum Rekam Medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam

## Dewi Oktavia *
Program Studi Ilmu Rekam Medis Apikes Iris, Padang, Indonesia * Correspondent Author: dewioktavia8780@gmail.com

## ABSTRAK
Puskesmas  berperan  sebagai  suatu  organisasi  kesehatan  fungsional  yang  memberikan pelayanan  secara  menyeluruh  dan  terpadu  kepada  masyarakat.  Semua  fasilitas  asuhan kesehatan  wajib  menyelenggarakan  rekam  medis  termasuk  itu  puskesmas.  Dalam penyelenggaraan rekam medis, tidak saja petugas rekam medis yang wajib mengacu pada standar, pedoman, atau pun aturan hukum terkait rekam medis, namun pihak lainnya yang menangani  pasien  seperti  dokter,  perawat,  maupun  tenaga  kesehatan  lainnya  juga  perlu paham  dan  patuh  terhadap  aturan  hukum  terkait  rekam  medis  ini.  Hal  ini  berguna  untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas  maupun pasien. Tujuan  dari  pengabdian  ini  adalah  memberikan  sosialisasi  terkait  aspek  hukum  terkait rekam  medis.  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PKM)  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  16 September  2021.  Adapun  hasil  dari  kegiatan  sosialasi  ini  adalah  adanya  peningkatan pengetahuan  peserta  terkait  aspek  hukum  terkait  rekam  medis  dengan  nilai  rata-rata  53 meningkat menjadi 85 point.
Kata Kunci : Aspek Hukum, Rekam Medis, Sosialisasi
Received: September 18, 2021 Revised: September 22, 2021 Accepted: September 27, 2021
This is an open-acces article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Puskesmas  merupakan  sarana  fasilitas  asuhan  kesehatan  yang  menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah  kerjanya  (Permenkes,  2019).  Puskesmas  berperan  sebagai  penanggung  jawab penyelenggara  upaya  kesehatan  untuk  tingkat  pertama,  dan  sebagai  suatu  organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
Semua fasilitas asuhan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis termasuk itu puskesmas. Tidak tersedianya fasilitas rekam medis masih terjadi di beberapa tempat pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya apabila terjadi tuntutan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  oleh  tenaga  kesehatan.  Sanksi  pelanggaran  yang  dapat  dijatuhkan  atas
Vol.4 No.2. Sep 2021. Page.550-557
pelanggaran  tentang  tidak  tersedianya  fasilitas  rekam  medis  menurut  Permenkes  Rekam Medis No 269 tahun 2008 Pasal 17 adalah sanksi administratif.
Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena rekam medis merupakan bukti  tertulis  dari  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  pasien.  Dokumen  rekam  medis  ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.
Dalam  penyelenggaraan  rekam  medis,  tidak  saja  petugas  rekam  medis  yang  wajib mengacu  pada  standar,  pedoman,  atau  pun  aturan  hukum  terkait  rekam  medis,  namun pihak  lainnya  yang  menangani  pasien  seperti  dokter,  perawat,  maupun  tenaga  kesehatan lainnya juga perlu paham dan patuh terhadap aturan hukum terkait rekam medis ini. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien.
Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis  yang  bermutu  dan  aman  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap segala  kemungkinan  kelalaian  yang  terjadi  terutama  difasilitas  kesehatan  yang  sering menjadi rujukan utama pasien (Budi, 2011). Oleh karena itu perlu setiap petugas kesehatan baik  tim  medis  maupun  non  medis  untuk  patuh  dan  taat  pada  aturan  hukum  agar  yang dilakukan menjadi aman.
Rekam  medis  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  tertulis  di  pengadilan. Kerahasiaan  Rekam  Medis  Setiap  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang  dalam  rekam  medis.  Rahasia  kedokteran  tersebut  dapat  dibuka  hanya  untuk kepentingan  pasien  untuk  memenuhi  permintaan  aparat  penegak  hukum  (hakim  majelis), permintaan  pasien  sendiri  atau  berdasarkan  ketentuan  perundangundangan  yang  berlaku. Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  rahasia  kedokteran  (isi  rekam medis)  baru  dapat  dibuka  bila  diminta  oleh  hakim  majelis  di  hadapan  sidang  majelis. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis sedangkan kepala sarana  pelayanan  kesehatan  bertanggung  jawab  menyimpan  rekam  medis  (Susanto  dan Sugiharto, 2017).
Puskesmas Dadok Tunggul Hitam merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kota Padang  dan  bertanggung  jawab  dalam  upaya  kesehatan  tingkat  pertama  di  wilayah  kerja Kecamatan  Kota  Tangah. Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa  ditemukannya  dokumen rekam  medis  yang tidak dimasukkan ke dalam  map. Hal ini berisiko  terhadap kerusakan dokumen  rekam  medis  serta  tidak  terjaganya  kerahasiaan  informasi  rekam  medis  pasien. Begitu  juga  dengan  angka  kelengkapan  pengisian  dokumen  rekam  medis  pasien  tidak mencapai 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi di Puskesmas Tunggul Hitam ini  terkait  tentang  Aspek  Hukum  Rekam  Medis  di  Puskesmas  Dadok  Tunggul  Hitam. Tujuan  dari  pengabdian  ini  adalah  memberikan  sosialisai  terkait  peraturan  perundangan terkait  rekam  medis.  Manfaat  yang  diharapkan  agar  dapat  meningkatkan  tingkat pengetahuan  petugas  rekam  medis,  perawat,  maupun  dokter  di  puskesmas  terkait  aspek hukum rekam medis di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam.

## METODE
Pada  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat,  metode  yang  digunakan  berupa sosialisasi.  Kegiatan  dilanjutkan  dengan  diskusi  dan  tanya  jawab.  Sebelum  sosialisasi, peserta diberikan pre-tes untuk mengetahui tingkat pemahaman materi sebelum dilakukan
sosialisasi.  Setelah  sosialisasi  dilaksanakan,  dilakukan  lagi  kegiatan  post-test.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  pemahaman  peserta  terhadap  materi  yang  telah disampaikan sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan PKM ini. Dari data tersebut akan diketahui apakah kegiatan sosialisasi berjalan efektif dan mengenai sasaran. Pada kegiatan pengabdian  ini  mengangkat  topik  tentang  Aspek  Hukum  Rekam  Medis  di  Puskesmas Dadok Tunggul Hitam.

## HASIL
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan di Puskesmas Dadok Tunggul  Hitam  Padang.  Pada  kegiatan  pengabdian    ini  mengangkat  topik  besar  yaitu Aspek  Hukum  Rekam  Medis.  Dari  topik  yang  telah  diangkat  telah  dilakukan  sosialisasi pertama  dilakukan  pada  hari  Kamis,  tanggal  16  September  2021  dengan  pembahasan peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis. Tim hibah PKM terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari dua orang dosen dan satu orang mahasiswa.
Kegiatan  PKM  pertama  dilakukannya  sosialisasi  tentang  peraturan  dan  kebijakan hukum terkait rekam medis di ruang aula Puskesmas. Dalam kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh anggota 1 PKM. Pada tahap kegiatan ini tim PKM memperkenalkan diri dan memaparkan tujuan dari pengabdian. Sebelum  memulai pemberian materi, tim  PKM memberikan  soal  pre-test  terlebih  dahulu,  setelah  itu  dilanjutkan  penjelasan  materi  dari ketua tim PKM. Setelah materi dilakukan post-test dengan soal yang sama dengan soal pre- test.  Tujuan  pemberian  soal  pre-test  dan  post-test  ini  adalah  untuk  mengukur  tingkat pengetahuan peserta terkait materi yang disampaikan.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 19 orang yang terdiri dari berbagai macam jabatan di Puskesmas antara lain Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Tata Usaha, Petugas  Rekam  Medis,  Apoteker,  Ners,  Perawat,  Bidan,  Nutrisionist,  Koordinator Imunisasi,  Penanggung  Jawab  Puskesmas  Pembantu  Pasir  Putih.  Petugas  rekam  medis yang  bekerja  di  Puskesmas  ini  hanya  1  orang  yang  berlatar  belakang  rekam  medis, sedangkan  petugas  lainnya  berlatar  belakang  non  rekam  medis  sebanyak  2  orang.  Tim memberikan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan hukum terkait rekam medis.
Dengan  kegiatan  PKM  ini  diperoleh  adanya  peningkatan  pengetahuan  petugas kesehatan  di  Puskesmas  Dadok  Tunggul  Hitam  terkait  peraturan  dan  kebijakan  hukum terkait rekam medis dengan hasil perolehan nilai pre-test dan post-test sebagai berikut :
Gambar 1. Perolehan Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  bahwa  adanya  peningkatan  tingkat  pengetahuan  petugas kesehatan  di  Puskesmas  Dadok  Tunggul  Hitam  Padang  tentang  peraturan  dan  kebijakan terkait  rekam  medis  pasien  dengan  perolehan  nilai  rata-rata  saat  pre-test  adalah  53,21 meningkat menjadi 85,26  point.
Berikut dokumentasi kegiatan PKM :
Gambar 1. Pembukaan kegiatan PKM
Gambar 2. Peserta Mengerjakan Soal Pre-Test
Gambar 3. Penyampaian Materi

## Gambar 4. Peserta Berdiskusi tentang Materi
Gambar 5. Sesi Diskusi dan tanya jawab

## Gambar 6. Pengerjaan Soal Post-Test

## Gambar 7. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta

## PEMBAHASAN
Kegiatan  PKM  berjalan  lancar.  Kegiatan  ini  dilakukan  berupa  sosialisasi  tentang Aspek  Hukum  Rekam  Medis  di  Puskesmas  Dadok  Tunggul  Hitam.  Hukum  adalah  suatu sistem  yang  dibuat  manusia  untuk  membatasi  tingkah  laku  manusia  agar  tingkah  laku manusia  dapat  terkontrol.  Hukum  merupakan  aspek  terpenting   dalam  pelaksanaan  atas rangkaian  kekuasaan  kelembagaan.  Hukum  mengatur  hubungan-hubungan  antara  pribadi (hubungan  antara  pribadi  atau  kelompok)    dan  hubungan  publik  (hubungan  antara kelompok  atau  individu  dengan  pemerintahan).  Hukum  menentukan  prinsip-prinsip  dan proses  dalam  bertindak  dan  menyelesaikan  pertengkaran  sehubungan  dengan  tindakan tersebut. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia  agar  tingkah  laku  manusia  dapat  terkontrol.  Hukum  merupakan  aspek terpenting   dalam  pelaksanaan  atas  rangkaian  kekuasaan  kelembagaan.  Hukum  mengatur
Vol.4 No.2. Sep 2021. Page.550-557
hubungan-hubungan  antara  pribadi  (hubungan  antara  pribadi  atau  kelompok)    dan hubungan  publik  (hubungan  antara  kelompok  atau  individu  dengan  pemerintahan) (Huffman, 1994).
Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena rekam medis merupakan bukti  tertulis  dari  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  pasien.  Dokumen  rekam  medis  ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.
Dalam  penyelenggaraan  rekam  medis,  tidak  saja  petugas  rekam  medis  yang  wajib mengacu  pada  standar,  pedoman,  atau  pun  aturan  hukum  terkait  rekam  medis,  namun pihak  lainnya  yang  menangani  pasien  seperti  dokter,  perawat,  maupun  tenaga  kesehatan lainnya juga perlu paham dan patuh terhadap aturan hukum terkait rekam medis ini. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang dapat merugikan pihak puskesmas maupun pasien.
Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis  yang  bermutu  dan  aman  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap segala  kemungkinan  kelalaian  yang  terjadi  terutama  difasilitas  kesehatan  yang  sering menjadi rujukan utama pasien (Budi, 2011). Oleh karena itu perlu setiap petugas kesehatan baik  tim  medis  maupun  non  medis  untuk  patuh  dan  taat  pada  aturan  hukum  agar  yang dilakukan menjadi aman.
Dari  kegiatan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan PKM ini berjalan lancar, semua peserta antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan diskusi  tanya  jawab.  Selain  itu  dengan  adanya  kegiatan  ini  dapat  menambah  tingkat pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas tentang aspek hukum rekam medis.
Untuk  mengevaluasi  pengetahuan  peserta  terkait  aspek  hukum  rekam  medis  maka dilakukan  pre-test  dan  post-test.  Soal  yang  diberikan  saat  pre-test  dan  post-test  sama. Media  yang  digunakan  melalui  google  drive  (google  form).  Link  soal  diberikan  kepada peserta  secara  serentak.  Setelah  diisi  langsung  kirim  dan  langsung  tampil  penilaiannya. Dari penilaian tersebut diperoleh bahwa adanya peningkatan tingkat pengetahuan petugas kesehatan  di  Puskesmas  Dadok  Tunggul  Hitam  Padang  tentang  peraturan  dan  kebijakan terkait  rekam  medis  pasien  dengan  perolehan  nilai  rata-rata  saat  pre-test  adalah  53,21 meningkat menjadi 85,26  point.

## KESIMPULAN
Dengan  meningkatkannya  pengetahuan  peserta  sosialisasi  terkait  aspek  hukum terkait rekam medis diharapkan agar dapat diterapkan oleh petugas rekam medis, perawat, dokter, maupun petugas kesehatan lainnya. Hal ini berguna untuk meminimalisir kejadian- kejadian  yang  dapat  merugikan  pihak  puskesmas    maupun  pasien  di  Puskesmas  Dadok Tunggul Hitam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Apikes  Iris  karena  telah  mendanai  kegiatan pengabdian ini dalam program Hibah PKM tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, SC. (2011). Manajemen Unit Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergis Media.
Huffman,  E.  1994. Health  Information  Management.  Tenth  Edition. Phyiscians  Record Company . Berwyn : Illionis.  Terjemahan  Erkadius.  2011. Manajemen  Informasi Kesehatan IV. Diktat Penuntun Perkuliahan. Apikes Iris.Padang.
Kemenkes  RI.  (2008).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.269  tentang  Rekam  Medis. Jakarta.
Kemenkes  RI.  (2019).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.43  tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
Susanto,  E dan Sugiharto.  (2017). Bahan Ajar RMIK; Manajemen  Informasik Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta. Kemenkes RI.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kemenkes RI. (2012). Permenkes RI No.36 tentang Rahasia Kedokteran Jakarta.