INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2369-2382 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai
Tengku Wiwit Gusprianti 1 ✉ , Lilik Hidayat 2 , Salim Aktar 3
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia Email: wiwidgusprianti28@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  program  bantuan  operasional  sekolah (BOS)  di  SD  Negeri  026791  Binjai  Timur,  Kota  Binjai,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga evaluasi dan pertanggung jawaban anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima SD Negeri 026791 Binjai Timur termanfaatkan dengan baik bagi pengembangan sekolah itu sendiri. Hal ini dapat  dilihat  melalui  fokus  penelitian  yang  terdiri  dari  tiga  sub  fokus,  yaitu: Pertama,  perencanaan anggaran Dana BOS SD Negeri 026791 Binjai Timur telah dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis (juknis) BOS yang tertuang di dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Kedua, pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis pengunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SD Negeri 026791 Binjai Timur selalu mengikuti rambu- rambu yang termaktub di dalam petunjuk teknis BOS sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam  RKAS. Ketiga,  evaluasi,  pertanggung  jawaban  dan  pengawasan  anggaran  dana  BOS  sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS oleh pihak terkait seperti inspektorat dan BPK. Kata Kunci: Dana BOS, Manajemen Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan

## Abstract
This research aims to describe the implementation of the school operational assistance (BOS) program at SD Negeri 026791 East Binjai, Binjai City, starting from planning, implementation, to evaluation and budget  accountability.  This  research  uses  a  qualitative  method  using  a  descriptive  approach.  The results of the research show that the BOS funds received by SD Negeri 026791 East Binjai were put to good use for the development of the school itself. This can be seen through the research focus which consists of three sub-focuses, namely: First, budget planning for the BOS Fund of SD Negeri 026791 East  Binjai  has  been  implemented  by  the  management  in  accordance  with  education  financing standards and BOS technical instructions (juknis) contained in the synchronized RKAS with the School Work Plan (RKS). Second, the implementation of the use of the BOS fund budget from receipts and expenditures is all recorded and reported in accordance with the technical guidelines for the use of BOS Funds, and in using the budget for SD Negeri 026791 East Binjai, always follow the guidelines contained  in  the  BOS  technical  instructions  as  outlined  in  the  allocation.  RKAS.  Third,  evaluation, accountability and supervision of the BOS fund budget have been carried out in accordance with BOS fund management standards by related parties such as the inspectorate and BPK.
Keywords: BOS Funds, Education Management, Education Financing

## PENDAHULUAN
Salah satu kebutuhan mendasar pada diri setiap manusia adalah pendidikan. Sebab, manusia  dan  keberlangsungan  hidupnya  sangat  dipengaruhi  oleh  pendidikan.  Dalam konteks ini, pendidikan tidak terbatas pada makna formil sebagai pengajaran yang ada di sekolah, madrasah atau pesantren. Lebih dari itu, pendidikan dimaknai sebagai pengajaran tidak  terbatas,  meliputi  lingkungan  pengajaran  di  sekolah,  lingkungan  keluarga,  dan lingkungan masyarakat (Mawaddah et al., 2022).
Pendidikan juga menentukan kualitas suatu bangsa (negara). Untuk itu, pemerintah diwajibkan  turut  andil  membantu  penyelenggaraan  pendidikan  guna  mewujudkan pendidikan  berkualitas  di  tengah  masyarakat,  mudah  diakses,  serta  membantu  proses pengajaran  secara nasional melalui  penetapan kurikulum pembelajaran. Di  samping  itu, kewajiban pemerintah juga menjadi bentuk penunaian amanah kemerdekaan bangsa yang telah diproklamirkan per 17 Agustus 1945. Dengan demikian, pemerintah hadir dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Harahap et al., 2022).
Pendidikan secara formal diberikan sejak anak usia dasar, yakni mulai jenjang SD/MI sederajat.  Bahkan,  masyarakat  mulai  tanggap  terhadap  pentingnya  pendidikan, diindikasikan melalui banyaknya lembaga pendidikan swasta tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak (TK), atau Raudhatul Athfal (RA).
Sejak  jenjang  tersebut,  pendidikan  harus  diwujudkan  dengan  pelayanan  pengajaran berkualitas, sebab usia dini atau usia dasar sangat mempengaruhi keemasan setiap individu di masa mendatang (Busni, 2022; Amini et al., 2022).
Pemerintah tidak hanya hadir bagi penyelenggaraan lembaga pendidikan negeri di bawah  naungan  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  (Dinas  Dikbud)  dan  Kementerian Agama  (Kemenag).  Melainkan,  juga  hadir  membantu  lembaga  pendidikan  swasta  yang telah  mendaftarkan  izin  operasional  penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dinas  atau kementerian terkait. Bantuan tersebut dapat berupa materil maupun moril, bantuan moril seperti halnya apresiasi terhadap kinerja lembaga, kinerja pimpinan, kinerja guru, bahkan prestasi  akademik  dan  non  akademik  siswa.  Sedangkan  bantuan  materil  dapat  berupa renovasi sekolah/madrasah, beasiswa, serta bantuan operasional sekolah (BOS) (Purba et al., 2023).
Bantuan  moril  dan  materil  sama  pentingnya  bagi  setiap  sekolah.  Sebab,  melalui bantuan  moril  “warga  sekolah”  merasa  diayomi  dan  dihargai  setiap  upaya  peningkatan mutunya  oleh  pihak  dinas  atau  kementerian.  Sedangkan  bantuan  materil  menjadi dukungan  penuh  terhadap  penyediaan  fasilitas  pembelajaran  yang  membantu  “warga sekolah”  dalam  mengakses  kebutuhan  pembel ajaran.  Dengan  demikian,  ketersediaan fasilitas pembelajaran, menjadi salah satu motivasi bagi kelancaran dan kesuksesan proses pembelajaran di sekolah (Setiawan et al., 2022).
Meningkatnya  kebutuhan  dalam  pendidikan,  mendorong  pemerintah  Indonesia menyalurkan bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia  dengan  tujuan  agar  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dapat  dijalankan  oleh sekolah tanpa membebani masyarakat. Dana BOS dapat dimanfaatkan oleh sekolah agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Pada awal Juli 2005 (saat itu Dirjennya Prof. Suyanto, Ph.D.), program BOS mulai diluncurkan.
Awalnya, dana BOS dianggarkan di pusat dan dikelola oleh pusat. Prosesnya berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan di beberapa sekolah. Proses belajar-mengajar pun sudah bisa berjalan normal. Beberapa daerah yang memiliki  komitmen  tinggi  terhadap  pendidikan  ikut  serta  dalam  program  ini  dengan memberikan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang anggarannya diambilkan dari APBD. Dampaknya, sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM (Fitri, 2020).
Mekanisme pengelolaan dana BOS berubah mulai tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi money follow function.
Dana BOS  pun dimasukkan dalam pengelolaan  daerah,  sehingga anggaran  BOS  masuk sebagai  pengeluaran  daerah.  Aturan  baru  ini  memang  agak  rumit,  prosedurnya  lebih panjang karena birokrasinya jadi bertingkat. Dengan sistem baru ini, dana BOS dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan bertanggung jawab penyaluran anggaran ke  pemerintah  daerah, Kementerian Dalam Negeri  bertanggungjawab atas pengelolaan dan  pertanggung  jawaban  penggunaan  anggaran,  dan  Kementerian  Pendidikan bertanggung jawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran. Perubahan besar terjadi pada tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah (Silele dan Sabijono, 2017).
Berdasarkan PERMENDIKBUD No 1 Tahun 2018 tentang alokasi pada dana BOS ini di jenjang SD sekitaran 800.000 dan SMP sekitaran 1.000.000 bagi setiap individunya. Hal itu dipakai selama satu tahun. Pada tahun 2019 juga besarnya alokasi dana tetap 1.000.000 bagi setiap muridnya. Tetapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 dana BOS terus naik dari semua tingkatan pendidikan mulai dari SD, program formal khususnya hingga tingkatan SMK  atau  SMA  semuanya  mendapatkan  jatah  dana  ini.  Bahkan  pemerintah  juga mengeluarkan  dana  untuk  Pendidikan  nonformal  seperti  pemberian  pendidikan  pada beberapa program difabilitas. Pendidikan khusus ini adalah pendidikan untuk siswa yang mengidap keistimewaan karena cerdas luar biasa (Muryati, 2016).
Berikut  dana  besaran  untuk  alokasi  dana  BOS  setiap  peserta  didik  menurut  pada Permendikbud  No  8  Tahun  2020  jumlah  penggelontoran  dana  BOS  yang  sesuai  pada jenjangnya  yang  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Untuk peserta didik SD tahun 2019 mendapatkan Bantuan dari dana BOS sebesar Rp800.000,00 sekarang naik menjadi Rp910.000,00 satu orangnya atau per individu; (b) SMP pada tahun 2019 mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.000.000,00 lalu sekarang naik sekitar Rp1.110.000 per individunya; (c) SMA sebesar Rp1.400.000,00 naik sebesar Rp1.510.000 per 1 siswanya; (d) SMK mendapatkan Rp1.400.000 dan naik sekitar Rp1.610.000 per 1 siswanya; (e) SLB yang tadinya Rp2.000.000 sekarang naik menjadi Rp2.110.000 (Solikhatun, 2016).
Melalui  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  pemerintah  telah mengimplementasikan  pendidikan  gratis  pada  jenjang  SD,  SMP,  dan  SMA  secara menyeluruh dengan tujuan agar pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan optimal (Rahayuningsih,  2021).  Namun  dalam  implementasinya,  program  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini masih menemukan banyak permasalahan. Contohnya saja di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai.
Mulai  dari  tahap  perencanaan,  sulitnya  menghadirkan  komite  sekolah  dalam penyusunan  perencanaan  anggaran,  bendahara  BOS  mengalami  kesulitan  dalam menginput RKAS ke dalam aplikasi ARKAS, serta belum terpenuhinya seluruh komponen pembiayaan penggunaan dana BOS reguler. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan Dana BOS masih belum diprioritaskan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta  didik.  Pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  mendapatkan  porsi  yang  lebih besar  dalam  realisasi  anggaran  BOS.  Pada  tahap  evaluasi,  masih  terdapat  kekurangan kelengkapan administrasi pada laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditemukan oleh pelaksana evaluasi dana BOS (Artana et al., 2014).
Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin  melakukan  analisis  terkait  pelaksanaan  program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menjadi objek penelitiannya, yaitu salah satu SD negeri yang terletak di Kecamatan Binjai Timur, yaitu SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai. Masalah yang ingin peneliti analisis dalam kaitannya dengan implementasi program dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  tersebut  adalah  seberapa  efektif  program tersebut dilaksanakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka  penulis  mengambil  penelitian  dengan  judul “ Implementasi  Program  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi deskriptif.  Fokus  pembahasan  penelitian  ialah  tentang  implementasi  program  bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian. Penelitian beralamat di Jalan Danau Tondano Gang Inpres, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya,  data  dianalisis  menggunakan  teknik  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi data penelitian (Assingkily, 2021). Penelitian ini dilaksanakan sejak Agustus 2022-Juni 2023. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite SD Negeri 026791 Binjai Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pendidikan, karena hampir semua kegiatan atau aktivitas pendidikan memerlukan anggaran dana,  dan  dalam  mengelolanya  harus  dikerjakan  dengan  profesional.  Salah  satu pembiayaan  pendidikan  yang  ada  di  sekolah  yaitu  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS). Pengertian dana BOS sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, adalah dana yang digunakan terutama  untuk  mendanai  belanja  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar  dan  dapat  dimungkinkan  untuk mendanai  beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021).
Salah satu tujuan dana BOS jika merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2020  adalah  untuk  meningkatkan mutu pembelajaran pada  peserta didik. Bagian ini akan menguraikan  pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan dasar teori yang ada berdasarkan sub fokus penelitian yaitu (1) Perencanaan Anggaran BOS, (2) Pelaksanaan Anggaran BOS, dan (3) Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran BOS.
Perencanaan Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur Menurut Alder dalam Taufiqurokhman (2014), pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berdasarkan alur pengelolaan dana BOS yang tertuang dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS  pada  Pemerintah  Daerah  dan  satuan  pendidikan,  proses  perencanaan  dana  BOS diawali dengan mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, menyusun RKAS, dan menginput RKAS ke dalam aplikasi ARKAS. Hal ini sudah sesuai dengan perencanaan anggaran BOS yang dilakukan oleh tim manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur- Kota Binjai.
Meskipun terdapat beberapa kendala yang menjadi temuan penelitian, seperti sulitnya menghadirkan  komite  sekolah  selaku  pihak  yang  terlibat  dalam  tim  manajemen  BOS, Kesulitan dalam menginput data RKAS ke aplikasi ARKAS, serta belum terpenuhinya seluruh komponen  pembiayaan  penggunaan  dana  BOS  reguler,  namun  hal  tersebut  tidak menghilangkan salah satu tahapan dari alur pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran
dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan alur pengelolaan dana BOS yang berlaku.
Dalam  perencanaan  anggaran,  tim  BOS  mengalokasikan  anggaran  ke  dalam  11 komponen pembiayaan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS reguler pada tingkat  SD,  yaitu  1)  Penerimaan  peserta  didik  baru,  2)  Pengembangan  perpustakaan,  3) Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, 4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah 6) Pengembangan profesi  guru  dan  tenaga  kependidikan  7)  Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran, 10) Penyelenggaraan kegiatan kompetensi keahlian, dan 11) Pembayaran honor (Saisarani dan Sinarwati, 2021).
Berdasarkan analisis pada dokumen perencanaan anggaran dana BOS yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2022, terlihat minimnya perencanaan dalam komponen penyediaan alat multi media pembelajaran. Perencanaan anggarannya hanya ada pada tahap 3, yaitu pengadaan alat peraga peta (Alfiani, 2021). Di mana pada komponen tersebut, seharusnya sekolah bisa merencanakan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik melalui penyediaan alat multimedia pembelajaran seperti pencetakan atau pengadaan modul, penyusunan modul interaktif dan media  pembelajaran  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pengadaan  alat keterampilan,  bahan  praktik  keterampilan,  komputer  desktop  dan/atau  laptop  untuk digunakan  dalam  proses  pembelajaran;  dan  atau  alat  multimedia  pembelajaran  lainnya yang  relevan  dalam  rangka  menunjang  pembelajaran  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi (Pontoh et al., 2017).
Berdasarkan keterangan dari informan, hal itu disebabkan karena pembiayaan dana BOS  di  SD  Negeri  026791  lebih  diprioritaskan  pada  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang dicatat  sebagai  aset  sekolah,  seperti  pengadaan  buku  teks  pelajaran  untuk  siswa. Berdasarkan  analisis  data  tersebut  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perencanaan anggaran  dalam  manajemen  BOS  di  SD  Negeri  026791  Binjai  Timur-Kota  Binjai  belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik.
Pelaksanaan Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur Pengolahan  dana  BOS  didasarkan  melalui  prinsip-prinsip  yang  terdapat  pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022, yaitu: (a) Fleksibel, cara  menggunakan  dana  BOS  digunakan  dengan  berlandaskan  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  di  dunia  Pendidikan;  (b)  Efektif,  menggunakan  dana  ini  untuk
pengupayaan  akan  memberikan  pengaruh,  hasil,  daya  guna  agar  tercapai  tujuan  pada Pendidikan di sekolah-sekolah; (c) Efisien, penggunaanya digunakan agar meningkatkan keoptimalan  kegiatan  belajar  mengajar  dengan  menggunakan  biaya  yang  minim  dan memperoleh  hasil  seoptimal  mungkin;  (d)  Akuntabilitas,  cara  penggunaannya  bisa mendapatkan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mendistribusikan dana ini dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang yang ada;  dan  (e)  Transparan,  pengelolaannya  terbuka  dan  mengakomodirkan  kepentingan- kepentingan  tentang  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  sekolah  (Firmansyah  dan Purwaningtias, 2019).
Berdasarkan data hasil penelitian, peneliti menganalisis pelaksanaan anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat  pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022 sebagai  berikut: pertama,  Fleksibel.  Realisasi  pelaksanaan  anggaran  BOS  di  SD  Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilihat dari laporan pertanggung jawaban BOS tahun 2022 sudah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada di sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur fleksibelitas telah terpenuhi.
Kedua, Efektif. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai belum maksimal diperuntukkan pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat  dilihat  dari  tidak  maksimalnya  alokasi  dana  pada  komponen  pengadaan  alat multimedia  pembelajaran.  Jika  ditinjau  dari  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 yang  menyebutkan bahwa salah satu tujuan dana BOS adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwa unsur efektifitas belum terpenuhi.
Ketiga,  Efisien.  Penyaluran  anggaran  BOS  di  SD  Negeri  026791  dilihat  dari  laporan pertanggung  jawaban  dana  BOS  tahun  2022  secara  keseluruhan  dialokasikan  untuk pemenuhan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan mengoptimalkan dana BOS yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan unsur efisien telah terpenuhi. Keempat, Akuntabilitas. Pada pelaksanaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai melibatkan pihak- pihak, dalam hal ini yaitu tim manajemen BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan perwakilan guru selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab,  mulai  dari  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  hingga  pertanggung jawaban anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur akuntabilitas telah terpenuhi.
Kelima,  Transparan.  Pengelolaan  dana  BOS  di  SD  Negeri  026791  Binjai  Timur-Kota Binjai  dilakukan  dengan  terbuka  dan  mengakomodasi  kebutuhan  sekolah.  Hal  ini  dapat dilihat  mulai  dari  perencaan  yang  melibatkan  komite  sekolah  sebagai  bagian  dari  tim
manajemen BOS, serta dari penyaluran dana BOS yang mengakomodasi semua kebutuhan sekolah  sesuai  yang  tercantum  pada  petunjuk  teknis  BOS.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa unsur transparansi telah terpenuhi.
Realisasi dan alokasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai  juga  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan Kesetaraan (JUKNIS BOS).
Adapun  temuan  yang  terdapat  pada  pelaksanaan  anggaran,  seperti  masih terdapatnya perbedaan jumlah anggaran yang direncanakan dengan yang diterima, adanya pengadaan barang yang bersifat insidentil, serta besaran dana BOS yang diterima belum mencukupi dalam memenuhi semua komponen pembiayaan dana BOS reguler, namun hal tersebut tidak menghilangkan salah satu prinsip yang terdapat  pada peraturan Menteri dan Pendidikan nasional pada nomor 6 tahun 2022, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai sudah baik tetapi belum efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada peserta didik.
Di  luar  dari  kesesuaian  pelaksanaan  anggaran  dana  BOS  berdasarkan  prinsip, pengelola BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai menyebutkan bahwa banyak terdapat  pengeluaran  dana  BOS  yang  tidak  dapat  dicantumkan  dalam  Laporan Pertanggung  Jawaban  BOS  karena  tidak  sesuai  dengan  juknis,  di  antaranya  insentif bendahara  BOS,  konsumsi  guru  dan  tamu,  serta  pembiayaan  lainnya.  Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
Ada  3  kegiatan  pokok  yang  harus  dilaksanakan  oleh  guru  yaitu  mencakup: merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran  atau  pembimbingan,  serta melakukan evaluasi. Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa tugas pengelolaan dan BOS di sekolah tidak termasuk dalam tupoksi guru, sehingga perlu dikeluarkan hak guru, dalam hal ini berupa insentif bendahara BOS yang pada realisasinya tidak dapat dilaporkan pada Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS jika guru tersebut berstatus sebagai PNS. Melibatkan  tenaga  guru  yang  masih  berstatus  sebagai  tenaga  honorer  untuk  menjabat sebagai bendahara BOS sekolah adalah hal yang memiliki risiko, karena guru honorer tidak terikat secara resmi sebagai tenaga tetap di sekolah. Guru honorer dapat mengundurkan diri kapan saja, sehingga dapat berpengaruh pada pengelolaan dana BOS di sekolah.
Hal  tersebut  disikapi  oleh  Kepala  Sekolah  dengan  memasukkan  biaya  tak  tercatat tersebut  ke  dalam  pembelanjaan  ATK  dan  alat  kebersihan  sekolah  serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada guru-guru agar tidak menjadi permasalahan pada saat  pelaksanaan  evaluasi  dana  BOS  oleh  pihak  terkait.  Sehingga  peneliti  mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan anggaran BOS di sekolah, penentu kebijakan dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, memegang peran paling penting dalam alokasi penggunaan serta pertanggung jawaban dana BOS secara bijak. Di sinilah pentingnya terjalin komunikasi yang  baik  antara  Kepala  Sekolah  dengan  semua  pihak  yang  ada  di  sekolah  agar penggunaan  dana  BOS  tersebut  tidak  menjadi  masalah  bagi  pengelola  dana  BOS  di sekolah.
Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran dalam Manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur
Menurut Sjioen dan Ludji (2020), evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan  pengungkapan  masalah  kinerja  proyek  untuk  memberikan  umpan  balik  bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam  rangka  peningkatan  kinerja  program  atau  proyek  tersebut  (Widyatmoko  dan Suyatmini, 2017)
Dalam  evaluasi,  ada  3  prinsip  yang  harus  dipenuhi,  yaitu: pertama,  Prinsip Kesinambungan (Kontinuitas). Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi harus diakukan secara terus menerus. Kedua, Prinsip Menyeluruh (Komprehensif). prinsip ini  melihat  semua  aspek  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  dana  BOS,  mulai  dari perencanaan, pengelolaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana BOS. Ketiga, Prinsip Objektivitas (Hestina dan Melinda, 2022). Prinsip ini dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan  berdasarkan  kenyataan  yang  sebenarnya,  tidak  boleh  dipengaruhi  oleh  hal-hal yang bersifat emosional dan irasional (Amini et al., 2021).
Berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi di atas, peneliti melakukan analisis terhadap data hasil penelitian evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran dalam manajemen BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai, sebagai berikut: pertama, Prinsip Kesinambungan (Kontinuitas). Evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini yaitu Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkala, yaitu sekali dalam setahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kesinambungannya telah terpenuhi.
Kedua, Prinsip Menyeluruh (Komprehensif). Evaluasi dan pertanggungjawaban dana BOS  di  SD  Negeri  026791  Binjai  Timur-Kota  Binjai  dilakukan  oleh  inspektorat  dan  BPK dengan  cara  langsung  mendatangi  sekolah  untuk  memeriksa  secara  detail  penggunaan dana  BOS  di  Lapangan.  Evaluasi  dilakukan  sekali  dalam  satu  tahun,  biasanya  di  bulan Oktober.  Evaluasi,  pengawasan  dan  pemeriksaan  dana  BOS  bertujuan  untuk  memeriksa kesesuaian  antara  dokumen  laporan  BOS  dengan  bukti-bukti  otentik  di  lapangan, pemeriksaan  pun  dilakukan  secara  menyeluruh,  baik  kepada  pengelola  dana  BOS  juga kepada pihak-pihak sekolah yang berkaitan dengan dokumen laporan dan BOS tersebut, seperti Kepala Sekolah, bendahara BOS, bendahara barang, guru, dan siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip komprehensifnya telah terpenuhi.
Ketiga, Prinsip Objektivitas. Evaluasi dan pertanggungjawaban dana BOS di SD Negeri 026791 Binjai Timur-Kota Binjai dilakukan oleh inspektorat dan BPK dengan cara langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa secara detail penggunaan dana BOS  berdasarkan dokumen  perencanaan  serta  dokumen  laporan  pertanggungjawaban  dana  BOS.  Pihak Inspektorat  juga  mendengarkan  keterangan  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  seperti pengelola  dana  BOS,  komite  sekolah,  guru,  dan  siswa.  Dengan  demikian,  maka  prinsip objektivitas telah terpenuhi.
Adapun  temuan-temuan  yang  didapat  pada  proses  evaluasi,  seperti  terdapat permasalahan  kelengkapan  administrasi  pada  laporan  pertanggungjawaban  dana  BOS, tidak sesuainya jumlah aset yang tertera pada laporan dengan kenyataan di lapangan, serta pajak makan minum yang belum dibayarkan oleh sekolah, tidak menghilangkan salah satu dari prinsip evaluasi. Hal tersebut bisa diatasi dan sebagai evaluasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS  yang  diterima  SD  Negeri  026791  Binjai  Timur  termanfaatkan  dengan  baik  bagi pengembangan  sekolah  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  fokus  penelitian  yang terdiri dari tiga sub fokus, yaitu: Pertama, perencanaan anggaran Dana BOS SD Negeri 026791 Binjai Timur telah dilaksanakan oleh pengelola sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan  dan  petunjuk  teknis  (juknis)  BOS  yang  tertuang  di  dalam  RKAS  yang disinkronkan  dengan  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS).  Kedua,  pelaksanaan  penggunaan anggaran  dana  BOS  dari  mulai  penerimaan  dan  pengeluaran  semuanya  dicatat  dan dilaporkan  sesuai  juknis  pengunaan  Dana  BOS,  dan  dalam  penggunaan  anggaran  SD Negeri  026791  Binjai  Timur  selalu  mengikuti  rambu-rambu  yang  termaktub  di  dalam
petunjuk teknis BOS sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Ketiga, evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS  sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS oleh pihak terkait seperti inspektorat dan BPK.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiani, M. (2021). “Komparasi Pengelolaan Dana BOS Sebelum dan pada Saat Pandemi Covid  19”  Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi  (MEA),  5(3). http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1639.
Amini,  A.,  Pane,  D.,  &  Akrim,  A.  (2021). “Analisis  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Peningkatan  Kinerja  Guru  di  SMP  Swasta
Pemda Rantau Prapat” Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3). https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2782.
Amini, A., Aritonang, M., & Bahri , S. (2022). “Analisis Manajemen Kepala Sekolah dalam Pembinaan Prestasi Siswa Masuk Perguruan Tinggi Favorit di SMA Negeri 1 Tukka
Tapanuli Tengah” Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2).
https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4257.
Artana,  M.,  Haris,  M .  P.  I.  A.,  &  Bhawa,  G.  A.  S.  (2014).  “Efektivitas  Pengelolaan  Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada”
Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha, 4(1).
https://www.neliti.com/publications/5306/efektivitas-pengelolaan-dana-bantuan- operasional-sekolah-bos-pada-sekolah-dasar.
Assingkily, M. S. (2021). Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir. Yogyakarta: K-Media.
Busni,  R.  (2022).  “Analisis  Manajemen  Kelembagaan  Jenjang  Pendidikan  Dasar” Cendekiawan:  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Keislaman,  1(2).  https://zia- research.com/index.php/cendekiawan/article/view/50.
Firmansyah, Y., & Purwaningtias, D. (2019). “Prototype Sistem Informasi Pengolahan Dana Bos (Sip Bos) Berbasis Web Studi Kasus SM A N 1 Sekayam Kabupaten Sanggau” Informatika,
11(2). http://www.ejournal.stmikdumai.ac.id/index.php/path/article/view/160.
Fitri,  A.  (2020).  “Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Sekolah  Dasar
Negeri  Kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan  Kota  Buk ittinggi”  Jurnal  Bahana Manajemen Pendidikan,
2(1).
https://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3753.
Harahap, K. F., Naufal, A. F., & Berliansyah, M. R. (2022). “Organisasi Profesi Guru (Kajian Manajemen  Pendidikan  Islam)”  Cendekiawan:  Jurnal Pendidikan  dan  Studi Keislaman, 1(1). https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/26.
Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). “Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021”
Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, 7(1).
https://journal.uiad.ac.id/index.php/JPDK/article/view/994.
Mawaddah, N., Nur, A., & Nurul, Z. (2022). “Pengabdian dan Pengajaran Sebagai Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam” Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).
http://karya.brin.go.id/id/eprint/15017/1/Abdi%20Cendekia_Mawaddah%20Nasutio n_Universitas%20Muhammadiyah%20Sumatera%20Utara_2022_5.pdf.
Muryati, I. (2016). “Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan  Moyudan  Kabupaten  Sleman”  Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen Pendidikan, 4(2). http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/10802.
Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  pada  Satuan  Pendidikan  Dasar  di  Kota  Kotamobagu”  Jurnal  Riset
Akuntansi dan Auditing Goodwill, 8(2).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/18266.
Purba, G. R., Sembiring, R. K., Hasibuan, R. W., & Rizki, S. N. (2023). “Kurikulum dalam Perspektif Pendidikan Islam” Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2(1). https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/154.
Rahayuningsih,  S.  (2021).  “Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)”
Alhamra Jurnal Studi Islam, 1(2). http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10128.
Saisar ani,  K.  G.  P.,  &  Sinarwati,  N.  K.  (2021).  “Analisis  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020” Jurnal Ilmiah
Akuntansi dan
Humanika,
11(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447.
Setiawan,  F.,  Oktinawati,  A.,  Putri,  D.  L.  O.,  Hanifah,  R.  N.,  &  Hasanah,  A.  L.  (2022).
“Manajemen Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 1 Lendah” Cendekiawan: Jurnal
Pendidikan dan Studi
Keislaman,
1(1). https://zia- research.com/index.php/cendekiawan/article/view/4.
Silele, E., & Sabijono, H. (2017). “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  (Studi  Kasus  pada  SD  Inpres  4  Desa  Akediri  Kecamatan  Jailolo  Kabupaten Halmahera  Barat)”  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan
Akuntansi, 5(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16232. Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). “Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  Bonipoi  2  Kota  Kupang”  Inspirasi
Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen, 2(3).
http://jurnal.unimor.ac.id/JIE/article/view/732.
Solikhatun, I. (2016). “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada  SMK  Negeri  1  Yogyakarta)”  Kajian  Pendidikan  Akuntansi  Indonesia,  5(5). https://journal.student.uny.ac.id/index.php/kpai/article/view/5750.
Taufiqurokhman, S. M. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: FISIPOL  Universitas  Moestopo Beragama Press.
Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di  SD  N  Kemasan  I Surakarta”  Manajemen  Pendidikan,  12(3). https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/5528.