Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701 Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PASAMAN TERHADAP ANAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA

## Erwin Sanra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: erwinsution031@gmail.com

## ABSTRACT
Criminal narcotics committed by children violating the law and contrary to the values and norms in society, protection of children is very important, considering that children are the next generation of the nation. This requires legislation that protects children from various criminal acts, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Act Number 23 of  2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of  2009 concerning Narcotics. The  purpose  of  this  law  itself  is  to  protect  children's  rights  from  all  kinds  of  actions. Children are someone who is in a period of growing and developing, Handling of children who face legal problems in this case facing the problem of distributing narcotics must be done by prioritizing the best interests for the child. The number of cases of narcotics abuse today  is  increasingly  troubling  our  lives,  narcotics  which  are  now  no  longer  looking  at age, ranging from children, adolescents to parents can be included in this drug abuse trap. And  like  the  case  that  happened  in  Pasaman  where  there  were  children  who  committed narcotics crime and sought to be given protection for the child. Based on the results of the discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  that:  First,  the  legal  protection  of  children suspected of narcotics crime in Pasaman District Police Station is carried out by the child investigator of Pasaman District Police, accompanied by social counselor (PK) and when the  investigation  is  made,  the  case  is  adjusted  accordingly,  not  exposing  the  case  to  the media, in his examination accompanied by a lawyer, presenting Bapas and attempting the child not to be arrested but obliged to report, Second Constraints encountered in the effort to  provide  legal  protection  to  the  child  of  the  suspect  in  the  Narcotics  crime  at  the Pasaman Police Station are the limitations of child investigators who have Inauguration is still  reduced  and  the  lack  of  facilities  and  infrastructure  such  as  child  detention  is  not available,  the  Bapas  office  is  far  away,  namely  in  Bukittinggi  so  it  is  difficult  to  present Community Guidance (PK).
Kata Kunci: Upaya, Perlindungan Hukum, Reserse Narkoba, Anak, Pelaku Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Oleh  karena  itu  anak  juga memiliki  hak  asasi  manusia  yang  diakui  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia  dan  merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.
Diakui  dalam  masa  pertumbuhan  secara  fisik  dan  mental,  anak  membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah  lahir.  Disamping  itu,  patut  diakui  bahwa  keluarga  merupakan  lingkungan  bagi pertumbuhan  dan  kesejahteraan  anak,  serta  untuk  perkembangan  kepribadian  anak  secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai  tindakan  kekerasan  atau  diskriminasi  yang  menimbulkan  dampak  kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.
Dalam  sistem  pembuktian  dikenal  adanya  asas  minimum  pembuktian.  Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Jadi,  minimun  pembuktian  yang  dianggap  cukup membuktikan  kesalahan  terdakwa  agar  kepadanya  dapat  dijatuhkan  pidana,  harus  dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (M. Yahya Harahap, 283:2008).
Banyaknya  kasus  penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  semakin  meresahkan kehidupan  kita,  narkotika  yang  kini  tidak  lagi  memandang  usia,  mulai  dari  anak-anak, remaja hingga orang tua sekalipun bisa masuk dalam jeratan penyalahgunaan narkotika ini. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis maupun semi sintetis yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan. Dalam  praktek  kedokteran,  narkotika  masih  bermanfaat  untuk  pengobatan,  tapi  bila disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  menurut  indikasi  medis  atau  standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunanya.
Anak-anak  di  lapangan  hukum  pidana  diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  kecil, sehingga  seluruh  proses  perkaranya  kecuali  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di
siding pengadilan (Nasharina, 3:2011). Menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP : sidang untuk perkara  anak  dilakukan  secara  tertutup  dan  petugasnya  (hakim  dan  jaksa)  tidak  memakai toga.  Semua  itu  terkait  dengan  kepentingan  fisik,  mental,  dan  sosial  anak  yang bersangkutan.
Menurut  Leden  Marpaung,  (13:2009)  dalam Crimineel  Wetboek (Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana)  tahun  1809  dicantumkan:  “kesengajaan  adalah  kemauan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan oleh Undang-undang”. Penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal  ini  menghadapai  masalah  mengedarkan  narkotika  harus  dilakukan  dengan memprioritaskan  kepentingan  terbaik  untuk  si  anak.  Oleh  karena  itu  keputusan  yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan  hukum  tapi  juga  mempertimbangkan  faktor  lain  seperti  kondisi  lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga (Sudarto, 109:1986).
Jadi,  perlakuan  hukum  terhadap  anak  pada  kasus  pengedaran  narkotika  sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  yang  serius.  Penegak  hukum  dalam  memproses  dan memutuskan  harus  yakin  benar  bahwa  keputusan  yang  diambil  akan  menjadi  satu  dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan  dirinya  sebagai  warga  masyarakat  yang  bertanggungjawab  bagi kehidupan bangsa.
Pada  hari  senin  tanggal  16  April  2018  sekira  pukul  09.30  WIB  telah  ditemukan tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkotika  jenis  ganja,  kejadian  berawal  setelah  petugas mendapatkan  informasi  dari  pihak  sekolah  SMAN  1  Panti  yang  mengatan  telah mengamankan  seorang  siswa  SMAN  1  Panti  bernama  Asrobil  Huda  dengan  panggilan Robil  dikarenakan  memiliki  Narkotika  jenis  Ganja,  selanjutnya  Anggota  Polsek  Panti langsung  menjemput  siswa  tersebut  dan  menjemput  siswa  tersebut  narkotika  jenis  ganja tersebut  dan  Robil  mengakui  bahwa  ganja  tersebut  adalah  miliknya,  selanjutnya  anggota Sat  Narkoba  Polres  Pasaman  menjemput  Asrobil  Huda  panggilan  Robil  mengakui  ganja tersebut ke Polsek panti dan membawanya ke Polres Pasaman, selanjutnya terhadap barang bukti  berupa  1  (satu)  paket  narkotika  jenis  ganja  yang  dibungkus  dengan  plastic  warna bening  dilakukan  penyitaan  terhadap  tersangka  dilakukan  penagkapan  dan  dibawa  ke polres Pasaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas  adalah  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tersangka  tindak  pidana narkotika dan Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana narkotika polres pasaman.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatanyuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  berupa bahan-bahan  hukum  sedangkan  data  primer  diperoleh  dari  studi  lapangan  di  Polres Pasaman. Teknik  pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data  yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Tersangka  Tindak  Pidana Narkotika di Polres Pasaman
Menurut  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud dengan  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  hakhaknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesaui dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  Bab  I  ketentuan  umum  1  sampai  dangan  5,  menjelaskan  tentang  azas  SPPA  dan hak-hak  anak  bermasalah  hukum  (ABH).  Bab  II  tentang  diversi  yang  bertujuan  untuk kepentingan  anak  dan  penyelesain  perkara  di  luar  ranah  peradilan (Restoratif  Justice) sesuai dengan Undang-undang SPPA.
Diversi  merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice , khususnya  dalam  hal  pelaku  adalah  anak-anak,  harus  didasarkan  pada  penghargaan terhadap  anak  sebagai  titipan  yang  mempunyai  kehormatan.  Apalagi  Indonesia  adalah
Negara  pihak  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child ). Sebagai  negara  pihak,  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Berkaitan  dengan  anak  yang  menjadi  kurir  narkotika,  kita  ketahui  bahwa  perkara anak  yang  menjadi  kurir  narkotika  merupakan  sebagai  pelaku  namun  untuk  melibatkan korban  terhadap  perkara  anak  yang  menjadi  kurir  narkotika  masih  menjadi  pertanyaan bahwa  siapa  korban  yang  akan  dilibatkan  dalam  perkara  ini.  Sehingga  menurut  penulis anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai  korban  sehingga  dengan  demikian  untuk  pendekatan  keadilan  restoratif  bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.
Sistem  peradilan  pidana  anak  diwajibkan  mengupayakan  diversi  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan  hukum  bagi  anak  baik  oleh  penyidik  di  tingkat  penyidikan,  jaksa  di  tingkat penuntutan  dan  hakim  pada  pemeriksaan  di  tingkat  pengadilan.  Sebagaimana  ketentuan Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam  melakukan  diversi  harus  mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana,  umur  anak, hasil  penelitian  BAPAS  serta  dukungan  dari  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  Ini menunjukkan  dalam  pelaksanaan  diversi  oleh  aparat  penegak  hukum  harus  didasari  oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi.
Tanggung  jawab  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal-pasal  di  atas  merupakan suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  generasi  penerus  bangsa  agar  anak  Indonesia  dapat mempunyai  akhlak  mulia,  mempunyai  kualitas  unggul  dan  sejahtera.  Dalam  hal memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  mengedarkan  narkotika  ini  dikarenakan anak  diposisikan  sebagai  korban  Oleh  karenanya  semua  lapisan  baik  pemerintah  ataupun masyarakat  harus  ba-hu-membahu  memberantas  peredaran  narkotika  oleh  anak.  Akan tetapi  pada  prakteknya  tidak  cukup  hanya  ketetapan  Undang-undang  saja  sebagai law  in the  book tetapi  juga  membutuhkan law  in  action.  Law  in  action dalam  hal  ini  perlu memperhatikan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan (preventif) ini harus dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat  sekitarnya.  Tindakan  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan agama  yang  baik,  pendidikan  moral,  dan  lingkungan  yang  mendukung  sehingga
menjauhkan  anak  dari  pergaulan  yang  salah  Pemerintah  juga  harus  mendukung  dengan memberikan  sarana  dan  prasarana  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan memberikan  sosialisasi  kepada  para  orang  tua,  guru  dan  lingkungan  masyarakat  akan bahaya  peredaran  narkotika  oleh  anak.  Sehingga  dapat  dilakukan  pencegahan  sedini mungkin.  terhadap  anak  yang  berpotensi  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  ataupun mengedarkan narkotika.

## Kendala-kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Upaya  Pemberian  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Pasaman
Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  upaya  pemberian  perlindungan  hukum terhadap  anak  tersangka  pelaku  tindka  pidana  penyalahgunaan  nartkotika  penanganan ABH  cara  peradilan  nya  beda  dengan  orang  dewasa  dan  dibatasimasa  penangkapan  dan penahanan yang singkat.
Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  korban,  dan langkah  perlindungan  yang  diberikan  lebih  bersifat  reaktif  daripada  proaktif.  Dikatakan reaktif  karena  langkah  ini  ditujukan  kepada  mereka  yang  telah  mengalami  atau  menjadi korban  kejahatan  dan  melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwajib  untuk  diproses  lebih lanjut.  Namun,  yang  menjadi  permasalahannya  adalah  bahwasanya  sering  kali  korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  sehingga  korban  enggan  untuk  melaporkan kejahatan  yang  terjadi,  salah  satu  faktornya  bahwa  keputusan  korban  ini  merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi  korban  dalam  pengambilan  keputusan.  Demikian  pula  sebaliknya,  tingkah  laku masyarakat  adalah stimulus  yang diwujudkan dalam bentuk  penghargaan  dari masyarakat terhadap  polisi  yang  akan  menjadi  faktor  pendorong  bagi  polisi  dalam  menjalankan tugasnya.
Selain  faktor  tersebut  di  atas,  faktor  kepribadian  korban  masih  merupakan  faktor yang  sangat  mempengaruhi  dalam  perlindungan  hukum.  Faktor  kepribadian  korban tersebut antara lain :
1. Korban  kejahatan  pada  umumnya  tertuju  pada  manusia  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap  pelaku  kejahatan.  Jaminan  perlakuan  terhadap  korban  seringkali  dituntut, karena  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan.  Upaya  penegakkan  hukum  tidak akan  membawa  hasil  manakala  tidak  diimbagi  dengan  perasaan  keadilan,  termasuk  di dalamnya rasa keadilan para korban kejahatan.
2. Adanya  kecenderungan  sikap  korban  yang  pasif  dan  bahkan  non-kooperatif ( uncooperative victims  of  crime ) dengan  aparat  penegak hukum,  merupakan salah satu bukti  konkrit  dari  kurangnya  perhatian  sistem  peradilan  pidana  terhadap  hak-hak  dan perlindungan  hukum  korban  kejahatan.  Belum  lagi  ditambah  dengan  kecenderungan yang  “ offender  centered ”  yang  mengakibatkan  kurangnya  dukungan  korban  terhadap sistem  peradilan  pidana.  Sikap  kurang  loyal  di  atas  akan  lebih  mengemuka  manakala korban  harus  pula  berfungsi  sebagai  saksi  yang  memberikan  kesaksian  secara  benar dibawah  sumpah.  Jika  ternyata  kesaksian  korban  tidak  benar  atau  palsu  dan memberatkan  tersangka  atau  terdakwa,  ia  diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal sembilan  bulan  (Pasal  242  ayat  (2)  KUHP)  dengan  tuduhan  memberikan  kesaksian palsu.
3. Kurangnya  kepercayaan  korban  terhadap  peradilan  pidana  yang  tercermin  dari banyaknya  korban  yang  tidak  melapor,  merupakan  kegagalan  sistem  peradilan  pidana, baik  dalam  menata  sistem  maupun  dalam  mencapai  tujuan  akhir.  Dalam  hal  yang terakhir,  selain  harus  berpedoman  kepada  ketentuan  tertulis  harus  pula  diperhatikan moral  yang  didasarkan  pada  kebenaran  dalam  melihat  suatu  perkara.  Oleh  karenanya setiap  sub-sistem  dalam  sistem  peradian  pidana  senantiasa  memiliki  tanggung  jawab berupa  tanggung  jawab  hukum  untuk  menegakkan  hukum  negara  dan  tanggung  jawab moral untuk mlindungi, memulihkan dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
Apabila  terjadi  penyimpangan  terhadap  kedua  tanggung  jawab  di  atas  maka  akan menimbulkan  efek  negatif  terhadap  tersangka  maupun  korban.  Dengan  kata  lain, penyimpangan di atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan  sekaligus  faktor  viktimogen.  Terhadap  tersangka,  ia  akan  menjadi  korban  struktural ( structural  victims ),  misalnya  karena  penangkapan  dan  penahanan  yang  tidak  sah, sedangkan  terhadap  korban  selain  ia  telah  menjadi  korban  kejahatan  harus  pula  menjadi
korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan  perlindungan  korban  yang  merupakan  bagian  integral  dari  keseluruhan  sistem peradilan  pidana.  Perlindungan  hukum  pada  dasarnya  merupakan  perwujudan  dari  proses penegakan  hukum.  Faktor-faktor  penghambat  penegakan  hukum  menurut  Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:
1. Kaidah Hukum itu Sendiri
Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat  ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hokum.
2. Penegak Hukum
Komponen  yang  bersifat  struktural  ini  menunjukan  adanya  kelembagaan  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum.  Lembaga-lembaga  tersebut  mempunyai  pelekatan, fungsi-fungsi  tersendiri  di  dalam  berlakunya  sistem  hukum.  Lembaga-lembaga  itu antara  lain  adalah  kepolisian  dan  PPNS,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan  termasuk  lembaga  penasehat  hukum.  Secara  lebih  mendalam  lagi, lembaga-lembaga  tersebut  memiliki  Undang-undang  tersendiri  sebagai  dasar  hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana.
3. Fasilitas
Fasilitas  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  yang  bersifat  fisik,  yang  berfungsi  sebagai faktor  pendukung  untuk  mencapai  tujuan,  fasilitas  yang  merupakan  kendala  tersebut seperti tidak ada tempat lain khusus untuk anak.
4. Masyarakat
Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu  indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Artinya,  jika  derajat  kepatuhan warga  masyarakat  terhadap  suatu  peraturan  tinggi,  maka  peraturan  tersebut  memang berfungsi.
5. Kebudayaan
Sebagai  hasil  karya,  cipta,  rasa  didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup.
Pada  umumnya,  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggar  hukum  seringkali dianggap  sebagai  tujuan  dari  hukum  pidana.Oleh  sebab  itu,  apabila  pelanggar  telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap
telah berakhir.Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan  hukum  pidana  adalah  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  diancamkan  dalam Pasal-pasal yang dilanggar.
Selanjutnya,  dalam  melakukan  perlindungan  hukum  kepada  korban  narkotika dengan  mengembalikan  si  korban  atau  pecandu  narkotika  kepada  rumah  sakit  jiwa  yang telah  di  tunjuk  oleh  negara,  untuk  menjalankan  proses  atau  rehabilitasi.  Dalam  proses rehabilitasi  kepada  korban  narkotika  atau  pecandu  narkotika  ditentukan  oleh  keputusan hakim  untuk  menempatkan  pengguna  narkotika  tersebut  ke  dalam  lembaga  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Korban  tindak  pidana  narkotika  berhak  mendapat perlindungan hukum oleh lembaga yayasan resmi, baik di rumah sakit, rumah yayasan atau panti rehabilitasi, untuk diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat kecanduannya tetapi tidak dibebaskan atau tidak dipidana.
Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polres Pasaman dalam upaya pemberian perlindungan  hukum  terhadap  anak  tersangka  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  perlunya  koordinasi  dengan  instansi-instansi  terkait  dalam  SPPA  dan memperhatikan  mas  penangkapan  dan  penahanan  ,  namun  tetap  professional  dan proporsional.

## KESIMPULAN
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tersangka  tindak  pidana  narkotika  di Polres  Pasaman  adalah  yang  dilakukan  oleh  penyidik  anak  Polres  Pasaman  anak didampingi  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  (PK)  dan  ketika  dilakukan  penyidikan  di upayakan perkaranya disesuaikan secara diversi, tidak mengekpos perkara ke media, dalam pemeriksaan  nya  di  damping  pengacara,  menghadirkan  Bapas  dan  mengupayakan dipersiapkan membantu kerumah sakit yang ditunjuk dan diupayakan anak tidak ditangkap tetapi wajib lapor.
Kendala-kendala  yamg  ditemui  dalam  upaya  pemberian  perlindungan  hukum terhadap  anak  tersangka  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  di  Polres  Pasaman  adalah keterbatasan penyidik anak yang sudah dilantik masih berkurang dan kurangnya sarana dan prasarana misalnya tahana anak tidak ada kantor Bapas jauh yaitu di bukittinggi sehingga susah menghadirkan Pembimbing Kemsayarakatan (PK) nya, orang tua korban masih tidak
pakai  tentang  pentingnya  anak  didampingi  Pembimbing  Kemasyaraktan  (PK).  masalah pembiayaan, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum narkotika. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut  penyidik  telah  melakukan  upaya  yaitu  secara  konsisten  menerapkan Undangundang  Narkotika,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Leden Marpaung, Asas-teori-Praktik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
M.  Yahaya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding ,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  Sinar  Grafika, Jakarta. 2005.
Nasharina, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986

## Peraturan Undang-Undang
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak