Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392

## Pelatihan dan Pendampingan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
1) Diah Intan Syahfitri*, 2) Denny Hambali, 3) Reza Muhammad Rizqi, 4) Arya Zulfikar Akbar
1,2,3,4) Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia Email Corresponding: diah.intan.syahfitri@uts.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pelatihan Bendahara Desa Wajib Pajak Peraturan Perpajakan Pelaporan Pajak Pelatihan  dan  pendampingan  Bendahara  Desa  Mahir  Pajak  dilakukan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  Aparat  Desa  terutama  bagi  para    peserta  yaitu Kepala  Desa,  Bendahara  Desa,  Pengawas  Desa  serta  pengusaha  dan  masyarakat  setempat mengenai  peraturan  perpajakan  dan  tata  cara  pelaporan  pajak.  Sehingga,  adanya penyelenggaraan  kegiatan  ini  diharapkan  agar  desa  dapat  mengoptimalkan  pengelolaan pendapatan  pajak  desa,  memastikan  kepatuhan  atas  peraturan  perpajakan,  serta  mendukung pembangunan  dan  kesejahteraan  desa  secara  keseluruhan.  Adapun  kegiatan  sosialisasi  ini dilakukan dengan memaparkan beberapa materi dan peraturan perpajakan serta memberikan sesi-sesi  interaktif  dan  praktis  kepada  para  peserta.  Selanjutnya,  melakukan  pendampingan tentang  bagaimana  cara  pengisian  form  pelaporan  pajak  yang  selaras  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku untuk para wajib pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

## ABSTRACT
Keywords: Training Village Treasurer Tax Payers Tax Regulations Tax Reporting
Training and mentoring of village treasurer to proficient in taxes is carried out with the aim to increase knowledge of villages officials, especially for villages heads, village treasurer, village supervisor as well as businessmen and local communities on tax regulations and tax reporting procedures.  So,  implementation  of  this  activity  is  expected  so  that  village  can  optimize managing of village tax revenue, ensure compliance with tax regulations, as well as support the development and overall welfare of the village. In this soscialization activity, explained about some knowledge and tax regulations as well as providing interactive and practical sessions to the  participants.    Furthermore,  provide  assistance  on  how  to  fill  out  tax  reporting  forms  in accordance with tax provisions that apply to tax payers in Lape district, Sumbawa regency.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Pengembangan  dan  pembangunan  daerah  diharapkan  dapat  seimbang  dalam  mengatasi  masalah kesenjangan  dan  iklim  globalisasi  yang  berdampak  bagi  percepatan  pembangunan  ekonomi  daerah. Melaksanakan  suatu  pembangunan  daerah  diperlukan  adanya  pembiayaan,  maka  pemerintah  desa  harus mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik  yang  senantiasa  didasari  oleh  prinsip  efisiensi,  efektifitas  dan  optimal  dalam  memanfaatkan  berbagai macam sumber. Selain sektor perdagangan dan industri, sektor keuangan juga merupakan sektor yang sangat penting untuk merealisasikan setiap aspek perencanaan pembangunan. (sumbawakab.bps.go.id).
Pajak terdefinisi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  merupakan kontribusi yang sifatnya wajib  terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bentuknya  paksaan  sesuai  ketentuan  undang-undang,  dengan  tidak  memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara terhadap kemakmuran rakyat. Maka dari itu, setiap warga Negara memilki kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.  Pembayaran  pajak  bagi  para  Wajib  Pajak  adalah  sebagai  wujud  tanggungjawab  dan  tugas kewarganegaraan  untuk  serentak  dan  bersama-sama  memenuhi  kewajiban  perpajakan  untuk  pembiayaan negara  dan  pembangunan nasional.  Bahwa  pajak  dibayarkan  bukan  hanya  menjadi  kewajiban,  tetapi  setiap
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392
warga Negara memiliki hak untuk ikut serta berperan atas pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hal tersebut selaras dengan undang-undang perpajakan (pajak.go.id).
Bendahara pemerintah, termasuk di dalamnya bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat  lain  (yang  memiliki  peranan  yang  sama)  merupakan  pihak  yang  memiliki  peran  dan  tugas  untuk memotong dan/atau memungut pajak atas pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes).  Atas  dasar  peran  dan  tugas  untuk  memotong  dan/atau  memungut  pajak,  bendahara pemerintah sudah sepatutnya memahami berbagai aspek perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban  dalam  hal  pemotongan  dan/atau  pemungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  serta  Bea  Meterai.  Umumnya,  bendahara  pemerintah  memiliki  kewajiban  perpajakan  yaitu menyertakan  diri  sebagai  Wajib  Pajak,  melakukan  pemotongan  dan/atau  pemungutan  PPh,  PPN,  dan  Bea Meterai, serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).
Pada tingkat desa dalam struktur organisasi tata kelola keuangan desa, bendahara desa memiliki kedudukan yang strategis. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa merupakan salah satu anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)  dan  Staf  Kepala  Urusan  (Kaur)  Keuangan.  Sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  7  PMK 113/2014  bahwa  bendahara  desa  memiliki  tugas  sebagai  berikut:  1)  melakukan  penerimaan,  penyimpanan, penyetoran/pembayaran,  penatausahaan,  dan  bertanggungjawab  atas  penerimaan  serta  pengeluaran pendapatan desa seraya rencana pelaksanaan APBDes; 2) wajib untuk melaksanakan pencatatan untuk masing- masing dari penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku sesuai periode akhir bulan dengan tertib;  3)  memiliki  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan  atas  uang  yang  diterima  dengan  membuat laporan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  peran  yang  dimiliki  oleh  bendahara  desa  yaitu  wajib  melakukan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib untuk melakukan penyetoran atas seluruh pemotongan pajak  yang  dipungut  ke  rekening  kas  negara  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Seluruh  belanja  yang sumbernya dari APBDes, baik berupa belanja barang ataupun belanja jasa dikenakan pajak dan bendahara desa wajib memotong atau memungut pajak tersebut  berlandaskan pada peraturan yang diatur dalam perundang- undangan.  Maka  dari  itu,  mempelajari  dan  memahami  peraturan  perpajakan  sudah  menjadi  keharusan  bagi bendahara desa.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwasannya administrasi perpajakan berkedudukan aktif dalam pelaksanaan berbagai macam tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, penerapan  sanksi  sesuai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  pembinaan  masyarakat  Wajib  Pajak mampu  dilaksanakan  dengan  menggunakan  beragam  upaya,  diantaranya  memberikan  penyuluhan  tentang pengetahuan  perpajakan  yang  dapat  dilakukan  melalui  media  massa  maupun  penjelasan  secara  langsung terhadap masyarakat. Bendahara di masing-masing desa dituntut untuk mahir dalam pengelolaan perpajakan, sehingga dalam hal ini program sosialisasi serta pelatihan kepada bendahara desa perlu dilakukan.
Memahami dan menerapkan perpajakan yang benar sudah menjadi hal yang sangat penting bagi bendahara desa,  karena  apabila  terdapat  kesalahan  dalam  menghitung  akan  mengakibatkan  adanya  kurang  bayar  atas pajak yang dipungut atau akan ada hal lain seperti bendahara lupa dan tidak tahu mengenai pengenaan pajak atas belanja desa yang tidak dikenakan pemotongan atau pemungutannya, padahal seharusnya perlu dikenakan pajak. Jika beberapa kejadian atau kendala seperti itu terjadi, maka bendahara desa secara pribadi maupun desa selaku institusi akan menghadapi persoalan perpajakan dan harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, pelatihan serta pendampingan bagi bendahara desa mengenai pajak sangatlah perlu dilakukan,  maka tim pengabdian  Dosen  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas  Teknologi Sumbawa  (UTS)  bersama Tax  Center UTS  berkolaborasi  dengan  Kantor  Pelayan  Pajak  (KPP)  Pratama Sumbawa  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  “Pelatihan  Bendahara  Desa  Mahir  Pajak”.  Saat  ini pelatihan dilakukan di salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yaitu Kecamatan Lape yang diikuti oleh masing-masing pihak yang berperan dari desa tersebut. Terdapat empat desa di Kecamatan Lape yaitu Desa Lape, Desa Dete, Desa Hijrah, dan Desa Labuhan Kuris. Adapun peserta pelatihan yang diikuti oleh masing- masing desa adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pengawas Desa, pengusaha, serta tokoh masyarakat
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392
setempat.  Penyelenggaran  kegiatan  ini  perlu  dilakukan  agar  para  aparat  desa  terutama  bagi  para  peserta pelatihan  dapat  meningkatkan  serta  memperbaharui  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan pajak, sehingga desa dapat mengoptimalkan pengelolaan pandapatan pajak desa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

## II. MASALAH
Perkembangan  dan  perubahan  peraturan  perpajakan  mewajibkan  aparat  desa  terutama  bendahara  desa memperbaharui  dan  memahami  pengetahuannya  tentang  peraturan  perpajakan  dan  tata  cara  pelaporan perpajakan.  Setelah  adanya  observasi  dan  wawancara  kepada  Camat,  Kepala  Desa,  serta  Bendahar  Desa bahwa, di Kecamatan Lape belum pernah mendapatkan pelatihan maupun pendampingan mengenai pertauran dan  tata  cara  pelaporan  perpajakan.  Apabila  bendahara  desa  tidak  memperbaharui  pengetahuan  dan pemahamannya akan ada resiko terhadap kesalahan ataupun pelanggaran atas perpajakan. Maka dari itu, untuk menangani  persoalan  tersebut  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  Program  Studi  Akuntansi  Universitas Teknologi Sumbawa bersama Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Sumbawa serta melibatkan mahasiswa, melakukan pelatihan kepada para peserta yang telah diundang untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan dengan tema Bendahara Desa Mahir Pajak.
Gambar 1: Lokasi Kegiatan Pengabdian

## III. METODE
Metode  dalam  melaksanakan  Sosialisasi  Pelatihan  Bendahara  Desa  Mahir  Pajak  di  Kecamatan  Lape Kabupaten Sumbawa dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Langkah yang pertama, melakukan survey dan identifikasi melalui wawancara dengan beberapa perangkat desa,  kemudian  melakukan  pembentukan  dan  pembekalan  tim  pengabdian  dan  selanjutnya  menyusun pembagian tugas dalam pelaksanaan sosialisasi.
b) Langkah  kedua,  Perancangan  Program  Sosialisasi.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil  identifikasi,  tim melaksanakan tugas masing-masing untuk menyiapkan materi serta mengundang peserta yang akan hadir pada kegiatan pelatihan bendahara desa mahir pajak.
c) Langkah ketiga yaitu Kolaborasi, dilakukan bersama Pemerintah Desa dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Sumbawa.  Lembaga  tersebut  dapat  menjadi  mitra  penting  dalam  melaksanakan  program sosialisasi. Kolaborasi dengan pemerintah desa dapat memperoleh dukungan logistik, fasilitas, dan akses ke  pihak-pihak  desa  yang  diharapkan  dapat  mengikuti  sosialisasi  tersebut.  Kolaborasi  bersama  KPP Pratama Sumbawa dapat menjadi pendukung memberikan pemahaman dan dukungan teknis dari kegiatan pelatihan bendahara desa mahir pajak.
d) Langkah  keempat,  Pelaksanaan  Penyuluhan  dan  Pelatihan,  dilakukan  dengan  mengadakan  sesi-sesi interaktif  dan  praktis  kepada  para  peserta.  Materi  yang  disampaikan  meliputi  cara  pendaftaran  NPWP, penjabaran mengenai tata cara dan peraturan pemotongan atau pemungutan pajak, belanja gaji, honor, dan upah,  belanja  barang,  belanja  jasa,  belanja  sewa,  belanja  jasa  konstruksi,  belanja  swakelola,  pajak
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392
penghasilan (pemegang surat keterangan PP 23 tahun 2018), mekanisme penyetoran (Pajak Penghasilan (PPh),  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)),  mekanisme  pemindahbukuan  (oleh  instnansi  pemerintah), dan bea meterai.
e) Langkah  kelima,  Kampanye  Sosial,  dilakukan  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kampanye dilakukan dengan cara pemberian materi serta pemahaman mengenai pajak dan menyediakan fasilitas layanan lapor pajak, dapat juga dengan cara pemasangan spanduk yang senantiasa dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sumbawa.
f) Langkah  keenam  yaitu  Evaluasi  dan  Monitoring,  hal  ini  mengenai  peninjauan  terhadap  manfaat  dari kegiatan yang dilakukan, jika terdapat kendala atau masalah yang hadapi  oleh pemerintah desa maupun masyarakat maka tim akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tahap ini juga untuk mengukur jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya dan pajak yang dilaporkan dari pemerintah desa .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Lape ialah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari empat desa yaitu  Desa Lape, Desa Dete, Desa Hijrah, dan Desa Labuhan  Kuris.  Populasi  penduduk  berjumlah  20.224  jiwa  dengan  luas  wilayah  204,23  km².  Perlu  adanya dukungan yang memadai dari aparatur pemerintah untuk menyokong kegiatan administrasi agar dapat berjalan dengan lancar serta menngawasi keamanan dan ketertiban pada seluruh wilayah kecamatan lape. Pada tahun 2021 terdapat aparat desa sebanyak 32 orang dan kepala dusun sebanyak 22 orang. Sekretariat desa dan Kaur sebanyak 16 orang, dan pelaksana teknis sebanyak 12 orang. Penduduk di Kecamatan Lape mayoritas bergerak pada sektor pertanian serta perkebunan. Profesi penduduknya sebagian besar sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas, pegawai negeri sipil, dan pekerja swasta. Tanaman utama yang ditanam berupa padi dan palawija. Pada  sektor  industri  Kecamatan  Lape  memiliki  sebanyak  3  minimarket,  297  toko/warung/kelontong,  4 restoran/rumah  makan,  18  warung/kedai  makananan  dan  1  hotel.  Selain  itu,  terdapat  pula  1  Bank  Umum Pemerintah dan beberapa unit koperasi seperti KUD, Kopinkra, Koperasi simpan pinjam, dan koperasi lainnya (sumbawakab.bps.go.id).
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, Tax Center Universitas Teknolgi Sumbawa (UTS) dan Dosen Program Studi Akuntansi FEB UTS berkolaborasi bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa akan  melaksanakan  pelatihan  dan  pendampingan  mengenai  perpajakan  bendahara  desa.  Kegiatan  ini  akan dilakukan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan tersebut:
1) Perencanaan dan persiapan. Sebelumnya, tim pengabdian melakukan pembentukan dan pembekalan untuk seluruh tim  pengabdian,  selanjutnya selama  satu  minggu membuat  kesepakatan kerjasama  dengan  KPP Pratama  Sumbawa  dan  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  terkait  peserta  yang  akan  mengikuti  pelatihan, kemudian penyusunan jadwal kegiatan serta penentuan lokasi pelatihan bendahara desa mahir pajak.
2) Pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Aula Kantor Camat Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu 31 mei 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dalam  bentuk  kegiatan  sosialisasi  dan  pendampingan  Pelatihan  Bendahara  Desa  Mahir  Pajak,  bekerja sama  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Sumbawa.  Dalam  pelatihan  ini,  tim  dari  Program  studi Akuntansi dan KPP Pratama Sumbawa memberikan materi dengan bentuk penyampaian langsung terkait Penjelasan peraturan dan tata cara pelaporan perpajakan kepada para peserta yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa,  Badan  Pengawas  Desa,  pengusaha,  dan  tokoh  masyarakat  setempat.  Pendampingan  dilakukan sampai dengan bendahara desa dapat melakukan sendiri apa saja yang harus dilaporkan terkait pajak yang ada  pada  ruang  lingkup desa.  Selain  itu,  untuk  memaksimalkan  pelaporan  pajak  oleh  Bendahara  Desa, pihak KPP Pratama Sumbawa memberikan berkas Form SPT dan Lembar Pelaporan Pajak Desa untuk kebutuhan  pelaporan  pajak.  Penyelenggaraan  kegiatan  ini  diharapkan  agar  desa  dapat  mengoptimalkan pengelolaan  pendapatan  pajak  desa,  memastikan  kepatuhan  peraturan  perpajakan,  serta  mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392
Gambar 2: Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
3) Evaluasi dan monitoring. Setelah pelatihan dan pendampingan selesai, Dosen dan Mahasiwa UTS selaku panitia kegiatan, akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Umpan balik dari peserta akan dikumpulkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan dari kegiatan ini. Selanjutnya, panitia akan melakukan  monitoring  perkembangan  peserta  dalam  proses  pelaporan  perpajakan.  Hambatan  dan tantangan yang dihadapi peserta juga akan diidentifikasi dan diberikan solusi yang sesuai.

## V. KESIMPULAN
Berlandaskan  pada  pemaparan  latar  belakang  serta  pembahasan,  maka  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  bertemakan  Bendahara  Desa  Mahir  Pajak  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan pemahaman bagi aparatur desa, terutama bagi kepala desa, bendahara desa, pengawas desa serta pengusaha dan masyarakat setempat mengenai peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan perpajakan. Khususnya bagi para  aparat  desa  agar  dapat  mengetahui  potensi  pajak  desa  guna  meningkatkan  pendapatan  desa.  Rencana tindak  lanjut  untuk  kegiatan  ini  selanjutnya  bukan  hanya  dengan  melakukan  pendampingan  terhadap Bendahara desa saja, tetapi akan dilakukan pendampingan tentang bagaimana cara pengisian form pelaporan pajak  selaras  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  bagi  para  wjib  pajak  di  Kecamatan  Lape.  Selain kegiatan tersebut, Bendahara Desa yang mahir dalam pajak juga harus tetap mengikuti perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan, menghadiri pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan berkoordinasi dengan otoritas pajak terkait

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia,  N.,  &  Machfiroh,  I.  S.  (2018).  Pelaporan  Perpajakan  di  Desa  Sambangan  Kabupaten  Tanah  Laut. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG , 2 (1).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September 2023 |pp: 2147-2152 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3. 1392
Ariwibowo, Irwan dan Fadil Usman. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Penerbit PKN STAN. Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 01, Edisi 01 . Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan , 3 (2), 65–69.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2016).  Bendahara  Mahir  Pajak  Buku  III  (Edisi  Revisi).  Jakarta  Selatan:  Tim  Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
Fadhil, M. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kabupaten Ponorogo Dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 3 (April), 49–58.
Maisur,  M.,  &  Umar,  N.  (2022).  Pemahaman  Bendahara  Desa  Tentang  Pajak  Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa  Di Kecamatan Delima). Jurnal Sains Riset , 12 (3), 694-698. Pramurti, S. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo. Analytical Biochemistry , 11 (1),
1–5.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  Pasal  7 Nomor 113 Tahun 2014.
Rahayu, S., Kurnia, K., Dilla, V.J., & Shodiq, N. M. R. (2019). Workshop Perhitungan,  Pemotongan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut). Jurnal Bakti Masyarakat, 2(1) .
Saputra, A. I., & Akbar, M. A. (2022). Compliance Risk Management Mendukung Pengawasan Perpajakan Dan Tertib Administrasi Instansi Pemerintah Desa. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1S), 386–403.
Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (1), 1.
Utomo,  S.  T.,  &  Nurhidayati,  N.  (2022).  Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bendahara  Desa:  Studi  Empiris  pada Wilayah KPP Pratama Klaten. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1), 39–47.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. https://www.pajak.go.id/id/pajak https://www.kemenkeu.go.id https://sumbawakab.bps.go.id