DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 7 Mei 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 20 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Gian Maulana Araddu 1 , Rajin Sitepu 2
1 Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara,  Medan,  Indonesia, gian0205193132@uinsu.ac.id
2 Fakultas  Syariah  Dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara,  Medan,  Indonesia, rajinsitepu@uinsu.ac.id
Corresponding Author: gian0205193132@uinsu.ac.id 1
Abstract: Suggestion is a mental influence process carried out by an individual or a group of people  on  themselves  or  others.  This  study  aims  to  analyze  whether  suggestion  fulfills  the elements of criminal acts according to positive criminal law and Islamic criminal law when the suggestion prompts someone to commit a criminal act. This research is a normative legal study,  which  examines  legislation,  doctrines,  and  jurisprudence  related  to  suggestion  and criminal  behavior.  The  research  findings  indicate  that  suggestion  can  be  categorized  as  a criminal act if it meets the following elements: (1) there is malicious intent or fault; (2) there is an act or omission; (3) there are consequences; (4) there is a causal relationship between the  act  or  omission  and  the  consequences;  and  (5)  there  is  a  legal  provision  that  threatens punishment.  These  elements  apply  both  in  positive  criminal  law  and  Islamic  criminal  law. The significance of this finding lies in determining whether suggestion can be considered the cause of a criminal act, thereby holding the suggestor accountable for a criminal offense or not, which motivated the conduct of this research
Keyword: Suggestion, Criminal elements, Islamic criminal law.
Abstrak: Sugesti  adalah  suatu  proses  pengaruh  mental  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  terhadap  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis apakah sugesti negatif memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tatkala sugesti tersebut mendorong orang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini  adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sugesti dan perbuatan  pidana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sugesti  negatif  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  pidana  karena  memenuhi  unsur-unsur  berikut:  (1)  ada  niat  jahat  atau kesalahan; (2) ada perbuatan atau tidak berbuat; (3) ada akibat; (4) ada hubungan sebab akibat antara  perbuatan  atau  tidak  berbuat  dengan  akibat;  dan  (5)  ada  ketentuan  hukum  yang mengancam dengan pidana. Unsur-unsur ini berlaku baik dalam hukum pidana positif maupun hukum  pidana  Islam.  Pentingnya  temuan  ini  ialah  untuk  menentukan  apakah  sugesti  dapat dipandang sebagai sebab suatu tindak pidana sehingga sugestor turut bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut lah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.
Kata Kunci: Sugesti, Unsur pidana, Hukum pidana islam.

## PENDAHULUAN
Sugesti  adalah  suatu  proses  pengaruh  mental  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  terhadap  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Sugesti  dapat  bersifat  positif  atau negatif, tergantung pada tujuan dan dampaknya. Sugesti positif dapat meningkatkan motivasi, kesehatan, dan kinerja seseorang, sedangkan sugesti negatif dapat  menurunkan kepercayaan diri,  menimbulkan  rasa  takut,  dan  merusak  hubungan  sosial.  Sugesti  juga  dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar(Wikipedia,2023).
Sugesti,  sebagai  suatu  proses  pengaruh  mental,  menjadi  perhatian  dalam  konteks hukum  pidana  positif  dan  hukum  pidana  Islam.  Fenomena  ini  melibatkan  interaksi  antara individu  atau  kelompok  yang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  memengaruhi  diri  sendiri  atau orang lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat, fenomena sugesti juga menjadi relevan dalam  ranah  hukum,  memunculkan  pertanyaan  mengenai  apakah  sugesti  memenuhi  unsur suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  perbuatan  pidana(Jarimah)  menurut  hukum  pidana positif dan hukum pidana Islam.
Dalam jurnal ini, penulis akan membahas fenomena sugesti sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para penipu (sugestor) untuk mengelabui korbannya. Sugesti adalah proses di mana  seseorang  menerima  pandangan  atau  pedoman  dari  orang  lain  tanpa  melakukan penilaian  kritis.  Sugesti  dapat  mempengaruhi  pikiran,  perasaan,  dan  perilaku  seseorang, sehingga  membuatnya  lebih  mudah  ditipu.  Para  penipu  dapat  memberikan  sugesti  yang positif atau negatif kepada korbannya, dengan tujuan untuk meminta atau mengambil sesuatu dari  mereka,  seperti  uang,  barang,  informasi,  atau  hak.  Salah  satu  contohnya  ialah  kasus pesanan ulasan palsu yang ada pada media sosial yang ditujukan untuk mensugesti pembaca agar terpengaruhi penilaiannya terhadap sesuatu yang belum pernah ia alami secara langsung Dalam  konteks  hukum  pidana  positif  dan  hukum  pidana  Islam,  terdapat  kesenjangan pengetahuan  mengenai  bagaimana  sugesti  diinterpretasikan  dan  dihukum.  Keberagaman pendekatan  dalam  hukum  positif  dan  hukum  pidana  Islam  terhadap  sugesti  menjadi  ruang yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sugesti dalam kedua sistem hukum tersebut.
Dalam  rangka  mengurai  kesenjangan  pengetahuan  tersebut,  permasalahan  utama penelitian ini adalah apakah sugesti dapat memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (jarimah) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana  Islam.  Tanpa  mengabaikan  perbedaan  pendekatan,  penelitian  ini  berhipotesis  bahwa terdapat  kesamaan  unsur-unsur  perbuatan  pidana  sugesti  yang  diakui  oleh  kedua  sistem hukum.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi  pemahaman  tentang bagaimana sugesti dapat diperlakukan dan dihukum dalam konteks hukum pidana positif dan hukum  pidana  Islam.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  memberikan  dasar  hukum  yang kokoh dan merinci unsur-unsur perbuatan pidana sugesti, baik untuk pelaku maupun korban, dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan hukum yang lebih efektif terkait fenomena sugesti di masa depan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sugesti menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode  normatif  dipilih  karena  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  mengharuskan penulis  untuk  mengkaji  dan  menafsirkan  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  serta yurisprudensi yang relevan (Ali, 2019).
Penelitian  ini  dimulai  dengan  mengidentifikasi  dan  memilih  peraturan  perundang- undangan,  doktrin,  dan  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  sugesti  dan  perbuatan  pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi  kesamaan  dan  perbedaan  pendekatan  hukum  dalam  mengkategorikan sugesti sebagai perbuatan pidana.
Populasi  penelitian  ini  mencakup  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  dan yurisprudensi  yang  terkait  dengan  sugesti  dan  perbuatan  pidana  di  kedua  sistem  hukum. Sampel data diambil dari  jurnal  internasional, buku-buku hukum, dan keputusan pengadilan yang  memberikan  pandangan  mendalam  terkait  penilaian  sugesti  dalam  konteks  perbuatan pidana.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literatur,  dengan  fokus  pada  analisis kritis terhadap konten peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Instrumen penelitian  berupa  checklist  untuk  menilai  keberadaan  unsur-unsur  perbuatan  pidana  dalam konteks  sugesti.  Pengembangan  instrumen  ini  dilakukan  dengan  merinci  setiap  unsur perbuatan pidana yang relevan.
Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan  dan  mengevaluasi  kesamaan  serta  perbedaan  pendekatan  hukum  pidana positif  dan  hukum  pidana  Islam  terhadap  sugesti.  Hasil  analisis  disajikan  secara  naratif, menguraikan temuan yang mendukung atau menentang hipotesis penelitian.
Pemaparan metode penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengatasi  masalah  penelitian.  Kesesuaian  metode, keandalan, dan validitas temuan diharapkan dapat dievaluasi oleh pembaca untuk mendukung keberlanjutan  penelitian  ini  dalam  mendukung  pemahaman  hukum  pidana  terkait  sugesti dalam kedua sistem hukum tersebut. tidak perlu mencantumkan penomorannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian dan Jenis-Jenis Sugesti
Sugesti merupakan suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh individu atau kelompok  terhadap  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Ini  melibatkan  transfer  gagasan,  keyakinan, atau  instruksi,  yang  dapat  memengaruhi  perilaku,  pemikiran,  dan  perasaan  seseorang. Sugesti merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  Inggris suggestion .  Sugesti  adalah  pemberian pengaruh  atau  pandangan  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain.Akibatnya  pihak  yang dipengaruhi  akan  tergerak  mengikuti  pengaruh  atau  pandangan  tersebut  dan  menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang (Wikipedia, 2023).
Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memahami  beberapa  jenis  sugesti  yang  dapat muncul:

## 1. Sugesti Positif
Merujuk  pada  pengaruh  mental  yang  bersifat  membangun,  memberikan  dorongan motivasi,  atau  memicu  pemikiran  positif  pada  individu.  Contohnya  termasuk  sugesti untuk meningkatkan kepercayaan diri atau memotivasi seseorang.

## 2. Sugesti Negatif
Sebaliknya,  sugesti  negatif  menciptakan  dampak  yang  merugikan,  memicu ketidakpercayaan  diri,  kecemasan,  atau  pemikiran  destruktif.  Contoh  kasusnya  dapat melibatkan  sugesti  yang  memperburuk  kondisi  psikologis  seseorang  atau  melakukan tindak pidana.
3. Sugesti Sugestif
Jenis sugesti ini mengacu pada pengaruh yang mendalam dan dapat memunculkan reaksi atau  respons  tanpa  kesadaran  penuh.  Contohnya  adalah  sugesti  yang  dapat  memicu respons emosional tanpa penilaian kritis.
Berdasarkan  data  yang  telah  disajikan,  dapat  dianalisis  bahwa  pengertian  sugesti merupakan  suatu  proses  pengaruh  mental  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  berinteraksi,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan yang dapat ditemukan adalah bahwa sugesti dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti tujuan, cara, atau tingkat kesadaran. Hal ini  menunjukkan  bahwa  sugesti  adalah  suatu  fenomena  yang  kompleks  dan  multidimensi, yang tidak dapat dipahami secara sempit atau tunggal (Choiroh, 2017).
Unsur-unsur yang terlibat dalam proses sugesti adalah:
1. Pengirim sugesti
Orang  yang  memberikan  pengaruh  pada  orang  lain  dengan  menggunakan  kata-kata, pandangan mata, suara, gambar, atau semboyan.
2. Penerima sugesti
Orang  yang  menerima  pengaruh  dari  orang  lain  dan  menuruti  apa  yang  disampaikan tanpa berpikir kritis atau rasional.
3. Media sugesti
Alat  atau  cara  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  pengaruh,  seperti  lisan,  tulisan, visual, audio, atau gerak tubuh.
4. Situasi sugesti
Kondisi  atau  keadaan  yang  mempengaruhi  terjadinya  sugesti,  seperti  suasana,  waktu, tempat, atau kejadian.
Hasil  dan  pembahasan  ini  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian  pertama,  yaitu tentang pengertian dan jenis-jenis sugesti. Hasil dan pembahasan ini juga dapat memberikan penjelasan  untuk  latar  belakang  penelitian,  yaitu  tentang  pentingnya  memahami  sugesti sebagai suatu proses pengaruh mental yang dapat berdampak pada perilaku seseorang.
Dalam  konteks  hukum,  pemahaman  mendalam  mengenai  jenis-jenis  sugesti  ini penting  karena  dapat  mempengaruhi  cara  hukum  menilai  dampak  dan  akibat  dari  sugesti dalam konteks perbuatan pidana atau jarimah. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut mengenai jenis-jenis  sugesti  ini  akan  membantu  dalam  memahami  konteks  perbuatan  pidana  atau jarimah yang melibatkan penggunaan sugesti, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku dan korban.

## TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP SUGESTI
Menurut Prof. Moeljatno , Dalam hukum pidana positif yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana ialah : a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

## 1. Unsur Objektif
Unsur yang terdapat di  luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,  yaitu  dalam  keadaan-keadaan  di  mana  tindakan-tindakan  si  pelaku  itu  harus dilakukan (Harefa, 2019). Terdiri dari:
a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
c. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan  menurut Pasal 415  KUHP  atau  keadaan  sebagai  pengurus  atau  komisaris  dari  suatu  perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
d. Kausalitas  Yakni  hubungan  antara  suatu  tindakan  sebagai  penyebab  dengan  suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif
Unsur  yang  terdapat  atau  melekat  pada  diri  si  pelaku,  atau  yang  dihubungkan dengan  diri  si  pelaku  dan  termasuk  di  dalamnya  segala  sesuatu  yang  terkandung  di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa ).
b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c. Macam-macam  maksud  seperti  terdapat  dalam  kejahatan-kejahatan  pencurian, penipuan, pemerasan, da sebagainya.
d. Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  tercantum  dalam  Pasal  340  KUHP,  yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
Unsur  Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  manusia  yang  melanggar  ketentuan  hukum dan  diancam  dengan  pidana.  Unsur-unsur  ini  meliputi  adanya  kesalahan,  perbuatan  bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, serta terhadap pelanggaran tersebut diancam pidana (Sari, 2020).
Di sisi lain, perbuatan sugesti negatif melibatkan pengaruh atau pengendalian pikiran seseorang  oleh  orang  lain  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Kesesuaian dengan unsur tindak pidana terjadi ketika perbuatan yang disugesti negatif memenuhi unsur- unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  pidana.  Contohnya,  jika  seseorang  disugesti untuk  mencuri,  dan  dia  kemudian  melakukan  pencurian,  maka  perbuatan  tersebut  dapat dianggap  sebagai  tindak  pidana  pencurian  jika  memenuhi  unsur-unsur  pencurian  yang ditetapkan dalam undang-undang.
Dengan  demikian,  kesesuaian  antara  unsur  tindak  pidana  dan  unsur  perbuatan sugesti negatif tergantung pada apakah perbuatan yang disugesti negatif memenuhi ketentuan hukum  pidana  yang  berlaku.Teori  kausalitas  menurut  R.  Susilo  adalah  teori  yang menghubungkan  antara  tindakan  dengan  akibat  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana.  Teori  ini berbeda  dengan  teori  conditio  sine  qua  non  yang  hanya  mencari  sebab  yang  paling  dekat dengan akibat, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh.
Dalam  teori  kausalitas  yang  dipaparkan  R.  Susilo  lebih  memperhatikan  aspek psikologis,  yaitu  apakah  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki  akibat  yang  ditimbulkannya. Teori ini juga lebih sesuai dengan asas legalitas, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa adanya kesalahan (Warjiyati, 2018).
Menurut R. Susilo , ada tiga syarat dalam Teori Kasualitas yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan ada hubungan kausal antara tindakan dan akibat, yaitu:
a. Tindakan  harus  bersifat  positif,  yaitu  melakukan  sesuatu  yang  dilarang  oleh  hukum pidana, bukan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum pidana.
b. Tindakan  harus  bersifat  aktif,  yaitu  dilakukan  dengan  kesadaran  dan  kemauan,  bukan karena keadaan yang memaksa atau tidak terduga.
c. Tindakan  harus  bersifat  efektif,  yaitu  menimbulkan  akibat  yang  dilarang  oleh  hukum pidana, bukan hanya berpotensi atau berisiko menimbulkan akibat.
Dari  penjelasan  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa  sugesti  negatif  dapat  memenuhi dua  syarat  pertama  dari  teori  kausalitas  R.  Susilo,  yaitu  tindakan  positif  dan  aktif.  Namun, syarat  ketiga,  yaitu  tindakan  efektif,  dapat  bervariasi  tergantung  pada  kasus  sugesti  yang terjadi.  Oleh  karena  itu,  untuk  menentukan  apakah  ada  hubungan  kausal  antara  sugesti  dan akibat, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi terjadinya akibat, seperti kondisi fisik, mental, atau lingkungan korban sugesti.
Ditinjau  menurut  hukum  pidana  positif  terhadap  sugesti  negatif  memiliki  beberapa karakteristik, yaitu:
-  Hukum  pidana  positif  mengatur  unsur-unsur  perbuatan  pidana  secara  umum,  yang berlaku bagi semua jenis tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan sugesti negatif.
-  Hukum  pidana  positif  mengakui  adanya  pengaruh  sugesti  negatif  terhadap  perilaku seseorang,  baik  sebagai  pelaku  maupun  korban  tindak  pidana,  dan  memberikan  sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya.
-  Hukum  pidana  positif  memberikan  perlindungan  bagi  korban  sugesti,  dengan memberikan  keringanan  atau  pembebasan  pidana,  jika  dapat  dibuktikan  bahwa  korban sugesti  tidak  memiliki  kesadaran  atau  kemauan,  atau  berada  dalam  keadaan  terpaksa atau keterpaksaan.
Dalam hukum pidana positif, sugesti  negatif dapat  dinilai sebagai perbuatan pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu (Sari, 2020). syarat-syarat tersebut mencakup:

## a. Niat Jahat atau Kesalahan
Penggunaan  sugesti  negatif  yang  melibatkan  niat  jahat  atau  kesalahan  menjadi  aspek kritis  dalam  menilai  apakah  suatu  tindakan  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan pidana. Niat ini mencerminkan unsur subjektif yang menunjukkan adanya tujuan buruk atau kesalahan dalam menggunakan sugesti.
b. Perbuatan atau Tidak Berbuat
Perbuatan atau tindakan yang dilakukan menggunakan sugesti menjadi elemen penting. Ini  mencakup  aktivitas  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  pelanggaran  hukum,  seperti memaksa  seseorang  melakukan  tindakan  tertentu  atau  mengarahkan  pikiran  individu dengan tujuan kriminal.
c. Akibat
Adanya  akibat  atau  dampak  dari  penggunaan  sugesti  menjadi  unsur  yang  harus dipertimbangkan.  Akibat  ini  dapat  mencakup  kerugian  finansial,  fisik,  atau  psikologis bagi korban yang dapat diatribusikan langsung ke pengaruh sugesti.
d. Hubungan Sebab-Akibat
Kaitan  antara  perbuatan  atau  tidak  berbuat  dengan  akibat  harus  terjalin  dengan  jelas. Penggunaan  sugesti  harus  dapat  diidentifikasi  sebagai  penyebab  langsung  dari  akibat atau dampak yang timbul.
e. Ketentuan Hukum yang Mengancam Pidana
Pada  tingkat  akhir,  adanya  ketentuan  hukum  yang  mengancam  dengan  pidana  menjadi penentu  keberadaan  unsur-unsur  perbuatan  pidana  sugesti.  Ketentuan  ini  memberikan landasan hukum untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku.
Dalam konteks hukum pidana, peran sugestor dan penerima sugesti dapat dianalisis dari  dua  perspektif:  sugestor  sebagai  bukan  pelaku  langsung  tindak  pidana  dan  sugestor sebagai pelaku langsung. Berikut kedua skenario ini:

## Sugestor  sebagai  Bukan  Pelaku  Langsung  Tindak  Pidana  (Penerima  Sugesti  sebagai Pelaku Tindak Pidana)
Sugestor dalam konteks ini adalah individu yang memberikan sugesti atau pengaruh kepada  orang  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Sugestor  tidak  secara  langsung  terlibat dalam eksekusi tindak pidana tetapi mempengaruhi orang lain untuk melakukannya.
a. Peran  Sugestor:  Sugestor  mungkin  menggunakan  persuasi,  manipulasi,  atau  tekanan psikologis untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
b. Tanggung  Jawab  Hukum:  Meskipun  sugestor  tidak  melakukan  tindak  pidana  secara langsung,  mereka  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  tersebut  jika terbukti  bahwa  sugesti  mereka  memiliki  peran  signifikan  dalam  mendorong  pelaku tindak pidana.
Adapun  penerima  sugesti  ialah  individu  yang  menerima  dan  bertindak  berdasarkan sugesti negatif, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
a. Peran  Penerima  Sugesti:  Penerima  sugesti  menjadi  pelaku  langsung  tindak  pidana, menjalankan aksi yang disarankan atau dipengaruhi oleh sugestor.
b. Tanggung  Jawab  Hukum:  Penerima  sugesti  yang  melakukan  tindak  pidana  akan dianggap  sebagai  pelaku  utama  dan  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukan, terlepas dari pengaruh sugesti yang diterima.

## Sugestor sebagai Pelaku Langsung (Penerima Sugesti sebagai Korban)
Dalam  skenario  ini,  sugestor  tidak  hanya  memberikan  sugesti  tetapi  juga  terlibat langsung  dalam  pelaksanaan  tindak  pidana,  dengan  penerima  sugesti  menjadi  korban  dari tindakan tersebut.
a. Peran  Sugestor:  Sugestor  melakukan  tindak  pidana  dan  menggunakan  sugesti  sebagai alat untuk melibatkan korban dalam tindak pidana atau untuk memanfaatkan korban.
b. Tanggung Jawab Hukum: Sugestor dianggap sebagai pelaku langsung tindak pidana dan bertanggung  jawab  penuh  atas  perbuatannya.  Korban  sugesti,  tergantung  pada  keadaan, mungkin  tidak  dianggap  bertanggung  jawab  jika  mereka  tidak  memiliki  niat  atau kesadaran penuh atas tindakan mereka karena pengaruh sugesti.
Dalam  semua  skenario,  penting  untuk  mengevaluasi  bukti  dan  konteks  di  mana sugesti  diberikan  untuk  menentukan  tanggung  jawab  hukum  yang  tepat.  Hukum  pidana memerlukan bukti yang konkret dan jelas mengenai peran dan niat dari setiap individu yang terlibat  dalam  tindak  pidana.  Pengadilan  akan  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti derajat pengaruh sugesti, kesadaran dan kehendak bebas dari penerima sugesti, serta niat dan tindakan sugestor dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  mensugesti  tidak  selalu  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  karena  tidak  selalu  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana.  Hanya  mensugesti  yang  melawan  hukum,  ada  kesalahan,  dan  ada  ancaman  pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Menurut  Pasal  55  ayat  (2)  KUHP,  jika  seseorang  membujuk  orang  lain  untuk melakukan tindak pidana, maka orang yang dibujuk juga dapat dihukum sebagai pleger atau orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Namun,  pertanggungjawaban  pembujuk dibatasi  hanya  sampai  pada  apa  yang  dibujuknya  untuk  dilakukan  serta  akibatnya.  Dengan kata  lain,  jika  seseorang  disugesti  untuk  melakukan  tindak  pidana,  dan  dia  melakukannya tanpa  kesengajaan  atau  kealpaan,  maka  orang  yang  menyugesti  juga  dapat  dijerat  hukuman (Hamzah,2017).
Sanksi  pidana  bagi  pelaku  sugesti  negatif  dan  korban  menurut  KUHP  bervariasi tergantung pada jenis dan dampak dari sugesti negatif. Sugesti negatif  yang dimaksud ialah pengaruh  yang  diberikan  oleh  orang  yang  disebut  sugestor  kepada  orang  lain  yang  disebut sugestibel  dengan  tujuan  merugikan.  Kerugian  yang  dialami  oleh  sugestibel  dapat  berupa fisik,  psikis,  atau  materiil.    Pidana  denda  dikenakan  jika  sugesti  negatif  mengakibatkan pencemaran  nama  baik,  penghinaan,  atau  fitnah.  Pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak- hak  tertentu,  penyitaan  benda-benda  tertentu,  atau  pengumuman  dari  putusan  hakim (Ma’nunah, 2017).
Selain itu, keturutsertaan juga dapat menjadi salah satu sebab dijatuhkannya pidana. Kriteria  keturutsertaan  melibatkan  kesepakatan,  perbuatan  bersama,  dan  bantuan  dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam hukum pidana positif, keturutsertaan juga dikenal sebagai pelaku(dader) dan pembantu (medeplichtigheid):
a. Pelaku (dader): Orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana.
b. Pembantu  (medeplichtigheid):  Orang  yang  membantu  atau  mendukung  pelaku  utama, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan.
Dengan  memahami  unsur-unsur  ini,  hukum  pidana  positif  dapat  memberikan  dasar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penggunaan sugesti dalam konteks perbuatan pidana. Analisis lebih lanjut mengenai implementasi unsur-unsur ini dalam kasus  nyata  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  rinci  mengenai  cara  hukum  pidana positif menanggapi perbuatan pidana yang melibatkan sugesti.

## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SUGESTI NEGATIF (HASUT)
Hasut atau sugesti negatif adalah perbuatan yang menimbulkan fitnah, permusuhan, atau kebencian di  antara orang-orang. Hal ini sangat dilarang dalam Islam,Allah Subhanahu Wataala berfirman:
َلَو ۚ ِلْتَقْلا َنِم ُّدَشَأ ُةَنْ تِفْلاَو ۚ ْمُكوُجَرْخَأ ُثْيَح ْنِم ْمُهوُجِرْخَأَو ْمُهوُمُتْفِقَث ُثْيَح ْمُهوُلُ تْ قاَو ْمُهوُلِتاَقُ ت ِرِفاَكْلا ُءاَزَج َكِلَٰذَك ۗ ْمُهوُلُ تْ قاَف ْمُكوُلَ تاَق ْنِإَف ۖ ِهيِف ْمُكوُلِتاَقُ ي ٰىتََّح ِماَرَْلْا ِدِجْسَمْلا َدْنِع ني َ
Dan  bunuhlah  mereka  di  mana  saja  kamu  jumpai  mereka,  dan  usirlah  mereka  dari  tempat mereka  telah  mengusir  kamu  (Mekah);  dan  fitnah  itu  lebih  besar  bahayanya  dari pembunuhan,  dan  janganlah  kamu  memerangi  mereka  di  Masjidil  Haram,  kecuali  jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. (Q.s. Albaqarah (2): 191 Dalam  hukum  pidana  Islam,  sugesti  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk tindak pidana yang melanggar hak-hak Allah (haq Allah) atau hak-hak manusia (haq al-'abd). Tindak  pidana  yang  melanggar  hak-hak  Allah  disebut  jarimah  had,  sedangkan  yang melanggar hak-hak manusia disebut jarimah qishash, diyat, atau ta’zir (Amin, 2014).
Jarimah  had  adalah  tindak  pidana  yang  telah  ditetapkan  hukumannya  secara  pasti dalam Al-Qur’an atau Hadits, dan tidak dapat diubah atau dimaafkan oleh siapa pun. Contoh jarimah had adalah zina, qadzaf, sariqah, syurb, hirabah, baghy, dan riddah.
Jarimah qishash adalah tindak pidana yang menimbulkan kerusakan fisik pada tubuh manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan,  atau pencabulan. Hukumannya adalah balasan yang setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan, atau dapat diganti dengan diyat (tebusan) atau maaf dari korban atau ahli warisnya.
Jarimah  diyat  adalah  tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerusakan  fisik  pada  tubuh manusia,  tetapi  tidak  sampai  menyebabkan  kematian  atau  cacat  permanen.  Hukumannya adalah  membayar  diyat  (tebusan)  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  jenis  dan  tingkat kerusakannya.
Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah had, qishash, atau  diyat,  tetapi  tetap  dianggap  merusak  kemaslahatan  umum  atau  mengganggu  ketertiban masyarakat.  Hukumannya  adalah  diserahkan  kepada  hakim  atau  penguasa  yang  berwenang, sesuai dengan kebijaksanaan dan pertimbangan mereka (Mukhlishotin, 2017).
Sugesti  dapat  menjadi  jarimah  had  jika  sugesti  tersebut  mengarahkan  orang  lain untuk melakukan perbuatan yang termasuk dalam jarimah had, seperti zina, qadzaf, sariqah, syurb, hirabah, baghy, atau riddah. Contohnya, seseorang yang menyugesti orang lain untuk berzina  dengan  pasangan  selingkuhnya,  atau  seseorang  yang  menyugesti  orang  lain  untuk meninggalkan agama Islam.
Sugesti dapat menjadi jarimah qishash atau diyat jika sugesti tersebut menimbulkan kerusakan  fisik  pada  tubuh  orang  lain,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Contohnya,  seseorang  yang  menyugesti  orang  lain  untuk  bunuh  diri,  atau  seseorang  yang menyugesti  orang  lain  untuk  melakukan  tindakan  berbahaya  yang  dapat  menyebabkan  luka atau sakit.
Sugesti  dapat  menjadi  jarimah  ta’zir  jika  sugesti  tersebut  menimbulkan  kerusakan moral,  psikologis,  sosial,  atau  ekonomi  pada  orang  lain,  atau  mengganggu  kemaslahatan umum atau ketertiban  masyarakat. Contohnya, seseorang yang  menyugesti orang  lain untuk berbohong, mencuri, korupsi, berjudi, atau berbuat maksiat lainnya.

## Unsur-unsur jarimah
Unsur-unsur jarimah secara umum terdiri dari unsur materiil dan unsur formil. Unsur materiil  adalah  unsur  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  sedangkan
unsur  formil  adalah  unsur  yang  berkaitan  dengan  nash  (teks)  yang  mengatur  hukuman  atas perbuatan tersebut (Abdurrahman, 1997).
Unsur materiil jarimah terdiri dari tiga unsur, yaitu:
a. Subjek jarimah, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Subjek jarimah harus memenuhi syarat-syarat  tertentu, seperti baligh (dewasa), berakal (sehat), mukallaf (bertanggung jawab), dan bersifat sukarela (tidak dipaksa).
b. Objek jarimah, yaitu orang atau barang yang menjadi sasaran atau korban dari perbuatan yang melanggar hukum. Objek jarimah harus mempunyai nilai hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti nyawa, harta, kehormatan, agama, atau kemaslahatan.
c. Perbuatan  jarimah,  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  subjek  jarimah  terhadap  objek jarimah,  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  syariat  Islam.  Perbuatan  jarimah  harus mempunyai unsur kesengajaan atau niat yang melawan hukum.
Unsur formil jarimah terdiri dari dua unsur, yaitu:
a. Nash jarimah, yaitu teks yang berasal dari Al-Qur’an atau Hadits, yang secara jelas dan tegas  mengatur  hukuman  atas  perbuatan  jarimah.  Nash  jarimah  harus  mempunyai  sifat qath’i (pasti) dan mutawatir (terjamin).
b. Hukuman jarimah, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh nash jarimah, yang harus diterapkan kepada subjek jarimah yang terbukti bersalah. Hukuman jarimah harus mempunyai sifat adil, proporsional, dan preventif.
Dari  penjelasan  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa  ada  beberapa  kesesuaian  antara unsur-unsur jarimah dan unsur-unsur sugesti, yaitu:
-  Kedua-duanya  melibatkan  adanya  perilaku  yang  melanggar  hukum,  baik  berupa perbuatan maupun pembiaran.
-  Kedua-duanya  memerlukan  adanya  mukallaf  atau  orang  yang  dapat  dibebani kewajiban sebagai pelaku atau penerima.
-  Kedua-duanya  berkaitan  dengan  aspek  psikologis,  yaitu  kesengajaan,  kesalahan, kepercayaan, atau keraguan.
Namun,  ada  juga  beberapa  perbedaan  antara  unsur-unsur  jarimah  dan  unsur-unsur sugesti, yaitu:
- Unsur formil jarimah bersumber dari nash atau ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan pasti, sedangkan pemenuhan unsur formil pada kasus sugesti bersumber dari saran, nasehat, atau keyakinan yang bersifat relatif dan tidak pasti.
- Unsur materiil jarimah menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang -dilakukan oleh pelaku jarimah, sedangkan unsur materiil sugesti menunjukkan adanya pengaruh sugesti yang diterima oleh penerima sugesti.
- Unsur moril jarimah menunjukkan adanya tanggung jawab hukum dari pelaku jarimah, sedangkan unsur moril sugesti menunjukkan adanya tanggung jawab iman dari penerima sugesti.
Berikut adalah beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat dipidana menurut hukum pidana Islam:
a. Perbuatan yang Dilarang: Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam terjadi apabila  ada  perbuatan  yang  dilarang  atau  melawan  hukum.  Perbuatan  ini  harus bertentangan dengan ketentuan syariah (hukum Islam).
b. Kemauan Sendiri: Perbuatan tersebut harus dikerjakan dengan kemauan sendiri. Artinya, pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum.
c. Pengetahuan  Akibat:  Pelaku  harus  mengetahui  akibat  dari  perbuatannya.  Ini  berarti bahwa dia menyadari konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  pertanggungjawaban  pidana  juga  memperhatikan pembentukan  akhlaq  (moral)  dan  budi  pekerti  yang  luhur.  Setiap  perbuatan  yang bertentangan dengan akhlaq selalu dicela dan diancam dengan hukuman.
Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek  moral,  pengetahuan,  dan  dampak  sosial  dari  perbuatan  yang  dilakukan.  Semua  ini bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  masyarakat  dan  menjaga  keadilan(  (Mamluchah, 2020).
Selain  itu,  keturutsertaan  juga  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  yang  juga dipertimbangkan dalam penentuan hukum pidana islam. Dalam hukum Islam, keturutsertaan dibagi menjadi dua bentuk:
a. Isytirak-mubasyk  (turut  berbuat  langsung):  Ini  terjadi  ketika  seseorang  secara  aktif terlibat dalam perbuatan pidana bersama dengan pelaku utama. Misalnya, jika dua orang bersama-sama melakukan pencurian.
b. Isytirak  ghairul  mubasyir  (turut  berbuat  tidak  langsung):  Ini  melibatkan  bantuan  atau dukungan  kepada  pelaku  utama  tanpa  terlibat  langsung  dalam  perbuatan.  Contohnya, memberikan informasi palsu tentang target kejahatan.
Hukum Islam juga mengatur sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam keturutsertaan, termasuk  hukuman  qisas  (balas  dendam),  hudud  (hukuman  tetap),  dan  ta’zir  (hukuman diskresioner) (Choiroh,2017).

## Contoh kasus sugesti yang menjadi jarimah
Berikut  ini  adalah  beberapa  contoh  kasus  sugesti  yang  menjadi  jarimah,  beserta hukumannya:

## Kasus 1
C  adalah  seorang  guru  yang  menyugesti  D,  seorang  muridnya,  untuk  bunuh  diri dengan  cara  melompat  dari  lantai  tiga  sekolah.  C  menyugesti  D  dengan  alasan  bahwa  D adalah seorang  murid yang bodoh,  malas, dan  tidak berbakat, dan  tidak  ada harapan bagi D untuk berhasil di masa depan. D terpengaruh dengan sugesti C dan melompat dari lantai tiga sekolah, sehingga meninggal dunia.
C  dapat  dijerat  dengan  jarimah  qishash,  karena  telah  melakukan  perbuatan  yang termasuk  dalam  jarimah  qishash,  yaitu  merampas  nyawa  orang  lain.  Hukuman  jarimah qishash adalah qishash (dibunuh dengan cara yang sama), atau diyat (membayar tebusan) jika dimaafkan oleh ahli waris D, atau ta’zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) jika tidak ada ahli waris D14.

## Kasus 2
E adalah seorang penipu yang menyugesti F, seorang pedagang, untuk  memberikan uang sebesar Rp. 100 juta kepada E, dengan janji bahwa E akan menggandakan uang tersebut dalam  waktu  satu  minggu.  E  menyugesti  F  dengan  cara  menunjukkan  bukti-bukti  palsu bahwa E memiliki kekuatan gaib yang dapat menggandakan uang. F tertarik dengan sugesti E dan  memberikan  uang  sebesar  Rp.  100  juta  kepada  E,  tetapi  setelah  satu  minggu  E menghilang dan tidak ada kabar.
E  dapat  dijerat  dengan  jarimah  ta’zir,  karena  telah  melakukan  perbuatan  yang termasuk  dalam  jarimah  ta’zir,  yaitu  menipu  dan  merampok  harta  orang  lain.  Hukuman jarimah  ta’zir  adalah  diserahkan  kepada  hakim  atau  penguasa  yang  berwenang,  yang  dapat memberikan  sanksi  berupa  hukuman  penjara,  denda,  cambuk,  atau  lainnya,  sesuai  dengan tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.

## Hukuman bagi pelaku dan korban sugesti negatif
Hukuman  bagi  pelaku  sugesti  negatif  tergantung  pada  jenis  jarimah  yang dilakukannya,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Hukuman  bagi  pelaku  sugesti bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera,  menghapus  dosa,  memulihkan  hak-hak  yang dirampas, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
Hukuman  bagi  korban  sugesti  negatif  juga  tergantung  pada  jenis  jarimah  yang menimpanya,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Hukuman  bagi  korban  sugesti bertujuan untuk memberikan keadilan, mengganti kerugian, mengobati luka, dan memberikan perlindungan dan bantuan.
Selain  hukuman  yang  bersifat  duniawi,  pelaku  dan  korban  sugesti  juga  akan mendapatkan  hukuman  atau  pahala  yang  bersifat  ukhrawi,  yaitu  hukuman  atau  pahala  yang akan  diterima  di  akhirat,  sesuai  dengan  amal  perbuatan  mereka  di  dunia.  Hukuman  atau pahala ukhrawi hanya diketahui oleh Allah SWT, yang Maha Adil dan Maha Penyayang.

## KESIMPULAN
Sugesti  negatif  adalah  suatu  perbuatan  yang  mempengaruhi  orang  lain  untuk melakukan  tindak  pidana  dengan  memberikan  rangsangan  atau  dorongan  psikologis. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam  hukum  pidana  positif,  sugesti  negatif  dapat  dipidana  sebagai  perbuatan  yang membantu,  mendorong,  atau  mempersiapkan  tindak  pidana,  sesuai  dengan  Pasal  55  dan  56 KUHP.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  sugesti  negatif  dapat  dipidana  sebagai  jarimah  karena meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan,  seperti  menasehati  kebaikan  dan  mencegah kemungkaran.  Hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  sugesti  negatif  dapat  berupa  ta’zir, yaitu  hukuman  yang  ditentukan  oleh  hakim  berdasarkan  pertimbangan  kemaslahatan  umum dan keadilan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  sugesti  negatif  memenuhi  unsur-unsur suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum  (jarimah)  menurut  hukum  pidana  positif  dan  hukum pidana  Islam.  Orang  yang  melakukan  sugesti  negatif  dapat  dikategorikan  sebagai  pleger, yaitu orang yang ikut serta dalam tindak pidana, baik secara aktif maupun pasif.

## REFERENSI
Abdurrahman, 1997. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ali, A. 2017. Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Kencana. Ali, Z. 2019. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Amin,  M.  (2014).  Konsep  Keadilan  Dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam,  Al-Daulah:
Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014 Choiroh,  L.U.  (2017).  “Pemberitaan  Hoax  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam.”  Al-Jinayah:
Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2) Hamzah, A. 2017. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Harefa, S. (2019). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” University Of Bengkulu Law Journal, 4(1)
Ma’nunah,  N.S.  (2017).  “Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial  Perspektif  Hukum Islam.” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2)
Mamluchah, L. (2020). “Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan  kriminologi  dan  hukum  pidana  islam.”  Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam, 6(1)
Mukhlishotin,  M.N.  (2017).  “Cyberbullying  Perspektif  hukum  pidana  islam.”  Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2)
Sari,  I.  (2020).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 11(1)
Warjiyati,  S.  (2018).  “Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak  di  Bawah  Umur: (Studi  Komparatif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam).”  Al-Jinayah:  Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(1)