Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS DALAM KEAMANAN PANTAI
(Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa)
1 Wahyu Jati Wibowo, 2 Zainal
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: zainal.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
This  research  was  carried  out  with  the  intention  of  knowing  the  Role  of  the  Bengkalis Regency Public Works and Spatial Planning Service in  Coastal Security at Pambang Pesisir Village Beach.  Coastal  Security  is  an  effort  to  protect and  secure  coastal  areas  and  river  estuaries  from damage due to erosion, abrasion, and accretion. . In its duties and functions, the  Water Resources Sector  controls  the  destructive  force  of  water  including  prevention,  construction,  repair  and maintenance  of  facilities  and  infrastructure  for  controlling  floods,  abrasion,  erosion,  on  rivers, beaches and lakes. The coastal area of Pambang Pesisir Village has shrunk due to coastal abrasion. The crashing of the waves is a real threat to the residents of Pambang Pesisir Village. The research objectives were to determine the Role of the Bengkalis Regency Public Works and Spatial Planning Agency in Beach Protection and to find out the obstacles - the obstacles of the Bengkalis Regency Public Works and Spatial Planning Office in Beach Protection. Therefore, in the implementation of coastal protection, the Department of Public Works and Spatial Planning, Bengkalis Regency, through Prevention, Development, Repair and Maintenance. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the overall interview stated that the Public Works and District Spatial  Planning  Office  in  Coastal  Protection  was  not  good.  However,  the  author  suggests optimizing  community  involvement  in  coastal  protection  and  budget  efficiency  for  coastal protection.
Keywords: Role, Abrasion, and Beach Protection

## INTRODUCTION
Dalam pemerintahan modern dewasa sekarang ini Rasyid 1 membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu Pelayanan ( public service ), Pembangunan ( development ), Pemberdayaan ( empowering ), dan Pengaturan ( regulation ). Dengan mengutip Rosevelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.
Fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dijalankan  pada  saat  tertentu  dapat  menggambarkan kualitas  pemerintahan  itu  sendiri.  Jika  pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi-fungsinya  dengan baik,  maka  dengan  sendirinya  diasumsikan  pelayanan  dapat  membuahkan  keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptkan kemakmuran.
Indonesia mempunyai pulau sebanyak 17 ribu pulau, dengan cakupan pantai dari 99.000 km,  Sehingga  Indonesia  sebagai  Negara  dengan  garis  pantai  terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada.  Indonesia  juga  mempunyai  luas  laut,  dimana  2/3  dari  wilayah  Negara  ini  adalah  laut. Namun  sebanyak  30  persen  dari  garis  pantai  di  sepanjang  wilayah  Indonesia  dilaporkan mengalami kerusakan.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Sumberdaya  daerah  pesisir  dan  lautan  Indonesia  mempunyai  peluang  besar  dalam pembangunan Indonesia yang sangat potensial disamping sumber  daya alam darat. Sumber daya wilayah  pesisir  diperkirakan  akan  semakin  meningkat  perannya  dimasa  yang  akan  datang  dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya pemanfaatan wilayah pesisir, hal  ini  menyebabkan  daya  dukung  wilayah  pesisir  akan  berkurang  jika  penggunaannya  tidak dilakukan  secara  terkendali.  Upaya  manusia  dalam  memanfaatkan  kawasan  pantai  sering  tidak dilandasi  pemahaman  yang  baik  tentang  keadaan  lingkungan  pantai  sehingga  menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan pantai seperti proses abrasi dan akresi garis pantai.
Abrasi yang hampir terjadi di pantai wilayah Indonesia. Masalah tersebut termasuk dalam kategori ancaman bencana Nasional yang harus dilakukan upaya pengamanan pantai karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Abrasi tidak  hanya  membuat  garis  –  garis  pantai  menjadi  semakin  menyempit,  tetapi  jika  dibiarkan begitu saja maka akibatnya akan menjadi lebih bahaya bagi kehidupan manusia.
Ancaman terbesar yang bisa terjadi di daerah kepulauan adalah Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Abrasi disebabkan oleh beberapa factor yang secara umum dapat digolongkan menjadi 2 faktor yaitu:
a. Faktor  alam  yang  awalnya  Abrasi  dimulai  oleh  perubahan  cuaca  atau  iklim,  seperti  batuan yang lapuk, perubahan arus global, siklus vegetasi, perubahan suplai sedimen serta perubahan arah dan tinggi gelombang.
b. Faktor selanjutnya ialah aktivitas manusia yang seluruh kegiatan manusia dapat menyebabkan hilangnya  keseimbangan  alamiah  wilayah  pantai  seperti  rusaknya  perlindungan  alami  pantai, perubahan  fungsi  lahan,  pembangunan  di  wilayah  sempadan  pantai  serta  pengambilan material
Ada  dua  cara  untuk  mengurangi,  menghambat,  atau  memperkecil  kerusakan  gelombang pasang  tersebut  dengan  cara  alami  dan  secara  fisik.  Upaya  yang  dilakukan  secara  alami  yaitu dengan  melakukan  penanaman  ekosistem  mangrove  dikawasan  yang  terkena  abrasi.  Tujuannya adalah  untuk  menjaga  kelestarian  tanaman  mangrove  sebagai  tanaman  penahan  gelombang. Sedangkan  upaya  dilakukan  secara  buatan  yaitu  dengan  melakukan  pembangunan  penahan gelombang atau turap dan pemecah gelombang.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  melalui  Dinas  PUPR  yang  merupakan lembaga  yang  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  membangun  infrastruktur pendukung penanggulangan abrasi. Cara penanggulangan secara buatan lebih efektif dibandingkan dengan  alami  karena  alami  membutuhkan  waktu  sedangkan  dengan  buatan  mampu menanggulangi abrasi dikawasan pesisir yang cukup parah dan tingkat abrasi yang sangat tinggi.
Dari Peraturan tersebut bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melakukan pengendalian  daya  rusak  air  meliputi  pencegahan,  pembangunan,  perbaikan  dan  pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi, pada sungai pantai dan danau. Maka sudah seharusnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  Kabupaten  Bengkalis  untuk  menangani abrasi,erosi didaerah pesisir pantai wilayah Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten  Bengkalis  mempunyai  daerah  Pantai  yang  sangat  luas  yaitu  terdapat  di  Pulau Bengkalis  (kecamatan  Bengkalis  dan  kecamatan  Bantan),  di  pulau  Rupat  (kecamatan  Rupat  dan kecamatan Rupat Utara), selanjutnya pulau Sumatera (Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu). Pantai di tiga pulau Kabupaten Bengkalis tersebut merupakan pantai  yang  sangat  rawan  mengalami  abrasi,  karena  berhadapan  langsung  dengan  lautan  yang
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
terbuka.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  gelombang  yang  terjadi  akibat  angina  cukup  besar  yang potensial  bisa  menyebabkan  abrasi  pantai.  Juga  karena  fenomena  gelombang,  arus,  dan  pasang surut air laut serta factor – factor lain memungkinkan terjadinya abrasi pantai.
Penanganan  abrasi  ini  menjadi  salah  satu  program  yang  di  fokuskan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  setiap  tahunnya.  Awalnya  pembangunan  turap  berskala  besar  dilakukan  di sekitaran  pelabuhan  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis  seperti  di  Bandar  laksamana,  Pelabuhan Roro  Air  Putih  Bengkalis,  Pelabuhan  Roro  Sungai  Selari  Bukit  Bantu  dan  sekitaran  pelabuhan internasional Sri Setia Raja. lokasi tersebut dibutuhkan  Pengamanan Pantai karena ombak yang besar dari operasi kapal bisa menyebabkan terkikis nya pesisir sekitaran pelabuhan. Sehingga tidak hanya factor alam sendiri yang menyebabkan abrasi, factor lainnya seperti aktivitas intens di daerah bisa menyebabkan abrasi.
Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  harus  memberikan  perhatian  lebih  untuk  fenomena alam ini, karena abrasi ini terus mengikis pesisir pantai, kebun masyarakat dan fasilitas masyarakat lainnya  berada  area  tepi  pantai.  Abrasi  ini  sangat  mengkhawatirkan  masyarakat  Kabupaten Bengkalis, mereka yang tinggal disebelah sekitaran tepi pantai dibuat waspada karena gelombang ekstrim yang mengantam tepi pantai.
Masyarakat  juga  telah  inisiatif  sendiri  untuk  menahan  laju  gelombang  air  pantai  dengan menanam mangrove tetapi tidak berhasil, karena dengan cepat gelombang air menghabisi tanaman mangrove  masyarakat,  kecuali  dibentengi terlebih  dahulu  dengan  timbunan  batu  –  batuan pemecah  ombak.  Dan  karena  itu  masyarakat  berharap  dibangunnya  turap  atau  pemecah gelombang untuk daerah masyarakat yang sudah sangat memprihatinkan.
Karena  keterbatasan  waktu  dan  terlalu  jauhnya  pembahasan,  tidak  mungkin  penulis membahas semua daerah pantai Kabupaten Bengkalis yang terkena dampak abrasi, maka penulis membatasi  penelitian  kewenangan  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  Kabupaten Bengkalis di Pantai  Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Juga karena Pantai Pambang  Pesisir  berhadapan  dengan  Negara  tetangga  Malaysia  yaitu  Selat  Melaka.  Laju  nya gelombang air laut mengikiskan pesisir di Wilayah Desa Pambang Pesisir.
Salah  satu  Desa  di  Kecamatan  Bantan  yang  mempunyai  wilayah  pinggir  pantai  terkena abrasi  pantai  adalah  Desa  Pambang  Pesisir.  Desa  tersebut  semakin  menyusut  luas  wilayahnya akibat terkena abrasi pantai. Bahkan sepanjang tahun 2019 sudah 40 meter lahan hilang terkikis abrasi  Selat  Melaka.  Awalnya,  air  laut  tertahan  dinding  tanah  gambut,  tetapi  dinding  tersebut ambruk dan kikisan abrasi menumbangkan pohon – pohan yang ditanam warga.
Masyarakat setempat Desa Pambang Pesisir mengeluhkan permasalahan kebun-kebun milik warga habis ditelan ombak selat malaka, sebelumnya kebun tersebut ditanami karet, kelapa, hingga kelapa  sawit.  Dan  juga  terkikisnya  akibat  gelombang  air  laut  sudah  mendekati  kawasan  rumah warga  setempat.  Hempasan  ombak  menjadi  ancaman  nyata  bagi  warga  Desa  Pambang  Pesisir. Apabila  tidak  ada  langkah  konkrit  dalam  meminimalisir  abrasi,  Desa  Pambang  akan  hilang  di terjang  ombak.  Apalagi  di  tahun  2019  tidak  dianggarkannya  pengamanan  pantai untuk daerah kecamatan Bantan.
Untuk Kecamatan Bantan dibutuhkan pengamanan pantai dikarenakan gelombang pantai dari  Negara  tetangga  yaitu  Selat  Melaka  sudah  membuat  pengikisan  yang  sangat  besar  terhadap pesisir  Kecamatan  Bantan  apalagi  pengikisan  ini  membuat  daerah  pulau  bengkalis  mengecil  ini bisa  dikatakan  perbatasan  Negara  Indonesia  sendiri  sudah  mengecil  karena  abrasi  pantai  ini. Untuk  itu  penulis  ingin  meneliti  pengamanan  pantai  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Bengkalis  dalam  hal  ini  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Bengkalis dalam Pengamanan Pantai di  Kecamatan Bantan Desa Pambang Pesisir.
Berdasarkan latar belakang di atas adapun fenomena yang dapat  dilihat sebagai berikut:
1. Belum  maksimalnya  pengamanan  pantai  Desa  Pambang  Pesisir  ini  terlihat  adanya  abrasi  di bibir pantai Desa Pambang Pesisir.
2. Ada pantai yang sudah sangat mengkhawatirkan karena abrasi berada di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan yang belum tersentuh untuk lanjutan kembali pembangunan Pengamanan Pantai.  Pantai  Pambang  Pesisir  sudah  banyak  rusak  akibat  gelombang  langsung  dari  Negara tetangga, Sementara abrasi sudah mengikis kebun milik  warga, pemakaman umum setempat dan hampir mendekati kawasan rumah warga setempat.
3. Pengamanan pantai dalam mengatasi abrasi yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan turap telah dibangun di Pantai Pambang Pesisir tidak kuat dalam menahan ombak. Akibatnya turap yang telah dibangun harus dilakukan perbaikan kembali.
Dari fenomena tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Pantai Desa Pambang  Pesisir  karena  abrasi  sudah  sangat  berdampak  kerusakan  yang  sangat  besar.  Maka  dari penjelasan diatas dengan Judul “Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis  Dalam  Pengamanan  Pantai  (Studi  Kasus  Di  Pantai  Desa  Pambang  Pesisir  Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).
Peranan  dikatakan  sebagai  seseorang  yang  memiliki  tingkah  yang  diharapkan  dan  orang yang  mempunyai  status  kedudukan  dikalangan  masyarakat.  Status  kedudukan  dalam  hal  ini diharapkan  sebagai  posisi  tertentu  di  dalam  masyarakat  yang mungkin  tinggi,  sedang-sedang  saja atau  rendah.  Kedudukan  adalah  suatu  wadah  yang  isinya  adalah  hak  dan  kewajiban  tertentu sedangkan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  peran.  Oleh  karena  itu,  maka seseorang  yang  mempunyai  kedudukan  tertentu  dapat  dikatakan  sebagai  pemegang  peran  (role accupant).  Suatu  hak  sebenarnya  merupakan  wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
Peranan  menurut  terminology  adalah  perangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah  “person’s  task  or  duty  in  undertaking”.  Artinya  “tugas  atau  kewajiban  seseorang  dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang  yang berkedudukan  dalam  masyarakat. Sedangkan  peranan  merupakan tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  suatu  peristiwa. 24 Peranan  (role)  merupakan  aspek  dinamis kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu  peranan.  Pembedaan  antara  kedudukan  dengan  peranan adalah untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tak  dapat  dipisah-pisahkan  karena  yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak- hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya.  Jika  seseorang  menjalankan  peran  tersebut dengan  baik,  dengan  sendirinya  akan  berharap  bahwa  apa  yang  dijalankan  sesuai  dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses  keberlangsungan. 25 merupakan  dinamisasi  dari  statis  ataupun  penggunaan  dari  pihak  dan
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
kewajiban  atau  disebut  subyektif.  Peran  dimaknai  sebagai  tugas  atau  pemberian  tugas  kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek – aspek sebagai berikut:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
b. Peranan  adalah  suatu  konsep  perihal  yang  dapat  dilakukan  oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan  juga  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting bagi struktur sosial masyarakat. 26

## Jenis – Jenis Peranan
a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c. Peran Faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
Dalam  penelitian  ini  ialah  melihat  Peranan  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang dalam pengamanan pantai studi kasus di Pantai Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten  Bengkalis.  Peran  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Bengkalis sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak abrasi pantai. Dengan 4 indikator utama yaitu Pencegahan, Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan.

## METHODS
Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan  pendekatan  induktif.  Menurut  Sugiyono  bahwa,  metode  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.
Selanjutnya  menurut  Sugiyono,  “metode  penelitian  deskriptif  adalah  metode  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain.
Metode  deskriptif  dapat  disimpulkan  sebagai  sebuah  metode  yang  bertujuan  untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi  yang  tepat  dan  data  yang  saling  berhubungan,  serta  bukan  hanya  untuk  mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencarai pemahaman observasi.
Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  induktif.  Menurut pandangan Erliana Hasan “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dinuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum,yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.” Hal ini menggambarkan bahw pendekatan induktif merupakan pendekatan yang  berangkat  dari  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  selanjutnya  peneliti  menganalisis  fakta  yang
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
ditemukan,  membuat  pertanyaan  dan  dikaitkan  dengan  teori,  dalil,  hukum  yangs  sesuai  dan ditarik kesimpulan.
Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif  penelitian  dapat  mengetahui  Peranan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Bengkalis  Dalam  Pengamanan  Pantai  (Studi  Kasus  Di  Pantai  Desa  Pambang  Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

## RESULT AND DISCUSSION

## Pengamanan Pantai
Abrasi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bengkalis  dapat  mengkikiskan  daerah  sekitar  pantai, merusak  lingkungan  yang  ada  di  sekitaran  pantai  juga  dapat  menggangu  kenyamanan  dan kelangsungan  hidup  serta  dapat  merugikan  sebagian  besar  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitaran pantai.
Pengamanan  Pantai  merupakan  bentuk  pengendalian  abrasi  yang  tujuannya  agar  dapat meminimalisir  dan  mengurangi  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  abrasi.  Cara  untuk  mengatasi abrasi  di  Kabupaten  Bengkalis  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  tidak  merusak  tanaman mangrove,  tidak  mengambil  pasir  yang  ada  di pantai dan membangun turap untuk mengurangi dampak  abrasi  pantai.  Dengan  melakukan  pencegahan  tersebut  dibutuhkan  sebuah  ide  dan kerjasama dalam bentuk tenaga dari semua pihak dari tingkat pemerintah Kabupaten Bengkalis, masyarakat  atau  elemen  lain  di  dalam  kemasyarakatan  agar  pengamanan  pantai  tersebut  dapat berjalan dengan maksimal.
Mulai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melaksanakan wawancara bahwa pelaksanaan  Pengamanan  Pantai  ditandai  dengan  pemantauan  dan  kesiapsiagaan  dalam  lokasi pantai  yang  terdampak  abrasi,  pemetaan  lokasi  rawan  bencana  dan  pelaksanaan  sosialisasi.  Dari pelaksanaan  pencegahan  tentunya  pelaksanaan  Pengamanan  Pantai  tidak  terlepas  dari perencanaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dengan melihat aspek-aspek yang harus dilakukan baik itu terkait dengan kesiapan dan anggaran yang ada, adapun beberapa perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR  yaitu dengan melakukan pemantauan rutin pemetaan  lokasi  rawan  bencana  dan  pelaksanaan  sosialisasi  serta  melakukan  pembinaan  kepada anggota  yang  turun  dalam  penaggulangan  abrasi  pantai.  Pelaksanaan  pemantauan  rutin  dapat membantu mengetahui dimana letak prioritas pembangunan pengamanan pantai. Dengan adanya pemantauan secara rutin dari Dinas  PUPR Kabupaten Bengkalis ke lokasi rawan bencana abrasi pantai  dengan  dapat  mengetahui  dengan  jelas  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  pengamanan pantai. Seperti yang di ungkapkan oleh informan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Ardiyansah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bahwa :
“kita telah melaksanakan proses pengamanan pantai terhadap lokasi rawan bencana abrasi di  wilayah  Kabupaten  Bengkalis  secara  rutin  tiap  tahunnya  apalagi  pada  musim  penghujan  kita dari  tim  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  mengecek  pantai-pantai  yang  terdampak abrasi  pantai  terutama  daerah  yang  menjadi  daerah  rawan  abrasi  seperti  yang  ada  di  Kecamatan Bantan.  Yang  memang  Kecamatan  Bantan  berhadapan  langsung  dengan  negara  tetangga  karena arus  gelombang  laut  dari  negara  tetangga  sangat  besar  mengakibatkan  pengikisan  pantai  yang sangat besar.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Berdasarkan  hasil  wawancara  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  tiap  tahunnya  ada program untuk Pengamanan Pantai dengan pemantauan secara berskala. Agar mendapat memilih daerah  pantai  yang  akan  menjadi  prioritas  pencegahan,  pembangunan,  perbaikan,  dan pemeliharaan.  Pengerjaan Pengamanan pantai ini harus berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bengkalis,  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Bengkalis,  dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis.  Koordinasi  ini agar prioritas pengamanan pantai bisa tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan penngamanan pantai abrasi di wilayah pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dengan terus menggalakkan penanaman mangrove  maupun  pembangunan  turap  dan  pemecah  gelombang.  Penanaman  mangrove  akan terus  dilakukan  sebagai  bentuk  keseriusan  Pemkab  Bengkalis  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan dan mengembangkan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis. Juga diperkuat  dengan  pembangunan  pengamanan  pantai  berbentuk  fisik  yaitu  turap dan pemecah gelombang. Dengan begitu diharapkan mampu mengamankan pantai dari abrasi.
Berdasarkan  observasi  peneliti  lakukan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  melalui Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  sudah  melakukan pencegahan. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan di beberapa titik pantai rawan terkena abrasi maupun yang sudah parah terdampak abrasi pantai. Namun, untuk pantai di Desa Pambang Pesisir belum ada dilakukan pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan hanya saja sudah ada dibangun pemecah gelombang maupun turap namun belum efektif untuk melindungi pantai dari abrasi.
Selanjutnya  hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Kepala  Bidang  Sumber  Daya  Air  Dinas  PUPR Kabupaten Bengkalis Saiful mengatakan bahwa:
“Pemantauan  secara  rutin  tiap  tahunnya  ini  membantu  Dinas  untuk  melakukan pengamanan  pantai  secara  bertahap-tahap.  Dengan  cara  pengukuran  ukuran  pembangunan turap,menanam  bibit  mangrove  di  sekitaran  pantai  dan sosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait abrasi gejala alam ini”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Syaiful  Kabid  Sumber  daya  Air  bahwa  salah  satu  dengan adanya  pemantauan  untuk  dilaksanakan  pembangunan  turap/pemecah gelombang  dan  apabila daerah pantai itu belum sepenuhnya rusak masih bisa melakukan ditanami Mangrove. Tanaman mangrove  memang  efektif  untuk  mengurangi  dan  melindungi  pantai  dari  terkena  abrasi  pantai. Namun pengembangannya tanaman mangrove cukup lama dan membutuhkan waktu.
Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  tidak  merusak  daerah  bibir  pantai.  Juga mengedukasikan  kepada  masyarakat  bahwa  tanaman  mangrove  jangan  diganggu  dan  dirusak karena mangrove adalah aset berharga untuk melindungi pantai secara alami.
Namun,  berdasarkan  Obervasi  penulis  lihat  bahwa  tanaman  mangrove  tidak  efektif ditanami di Pulau Bengkalis apabila tidak dilindungi pemecah gelombang terlebih dahulu karena Pulau  Bengkalis  sudah  darurat  abrasi.  Tanaman  mangrove  bisa  tumbuh  dengan  baik  apabila  di tengah  pantai  sudah  ada  dibangun  pemecah  gelombang.  Seperti  halnya  di  Pantai  Selat  Baru Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis  yang  mana  ada  dibangun  pemecah  gelombang.  Di belakang pemecah gelombang tersebut ditanami mangrove yang subur hingga kini. Untuk di Desa Pambang  Pesisir  sudah  ada  dibangun  namun  belum  sepenuhnya  tampak  hasilnya  dikarenakan gelombang  besar  dari  Selat  Melaka  sangat  besar  membuat  pemecah  gelombang  tidak  mampu melindungi pantai sepenuhnya.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Selanjutnya Kepala Seksi, Sungai, Danau, dan Pantai Edy Kurniawan terkait Pengamanan Pantai di Kabupaten Bengkalis yaitu:
“Pengamanan  Pantai  ini  ada  bermacam  cara  yaitu  dengan  melakukan  Pencegahan, Pembangunan,  Perbaikan,  dan  Pemeliharaan.  Keempat  tersebut  dilaksanakan  oleh  Dinas  PUPR Kabupaten Bengkalis dan dialokasikan anggaran untuk Pengamanan Pantai. Tetapi untuk tahun dari tahun 2019, 2020 dan kemungkinan 2021  pun tidak ada dianggarkan Pengamanan Pantai. Ini membuat program Dinas PUPR terhambat”.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi, Sungai, Danau dan Pantai Edy Kurniawan bahwa Pengamanan Pantai ini ada beberapa cara yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten  Bengkalis  yaitu  dengan  Pencegahan  terlebih  dahulu,  lanjut  ke  Pembangunan, kemudian apabila ada kerusakan dilaksanakan Perbaikan dan terakhir pembangunan yang ada di lakukan Pemeliharaan. Tetapi sangat disayangkan program tersebut terhenti di tahun 2019, 2020 dan kemungkinan 2021 juga terhenti.
Berdasarkan Observasi peneliti lakukan bahwa tidak dianggarkannya untuk pengamaman pantai  di  tahun  2019  membuat  masyarakat  sangat  kecewa.  Masyarakat  khususnya  di  Kecamatan Bantan  sangat  mengharapkan  pembangunan  pengamaman  pantai  terus  dilanjutkan  dan  harus berkelanjutan. Namun kenyataannya ditahun 2019 tidak dianggarkan, begitu juga ditahun 2020 tidak  dianggarkan  sampai  kemungkinan  ditahun  2021.  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis mengharapkan bantuan Dana dari Pemerintah Pusat dikarenakan Kabupaten Bengkalis termasuk wilayah  perbatasan  Negara  republik  Indonesia.  Dan  juga  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis beralasan  bahwa  anggaran  yang  dibutuhkan  pengamaman  pantai  sangatlah  besar.  Tidak  cukup dengan bermodalkan APBD Bengkalis.
Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  Pak  Pasla  juga  menjawab  pertanyaan  tentang  Pengamanan Pantai di Desa nya,
“Pengamanan  pantai  terakhir  di  Desa  Pambang  Pesisir  sekitaran  tahun  2013-2015  itu berupa  pembangunan  turap/pemecah  gelombang  dari  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  membangun  sudah  tahun  2010  lalu.  Pembangunan  yang  sudah  dilakukan belum  mampu  sepenuhnya  membuat  aman  dari  abrasi  karena  harus  berkelanjutan  untuk menanggulanginya.  Selama  saya  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  banyak  terlibat dalam rapat mengenai abrasi ini. Tetapi belum ada lagi untuk pembangunan fisik namun untuk melindungi pantai secara alami setiap tahunnya ada.”
Dari  hasil  wawancara  penulis  tanggapan  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  Pak  Pasla  bahwa pembangunan  pemecah  gelombang  atau  turap  dikerjakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan sangat  membantu  untuk  pencegahan  abrasi  pantai di  pantai  Desa  Pambang  Pesisir.  Kemudian, kenyataannya  pembangunan  pemecah  gelombang  dan  turap  dilakukan  Dinas  PUPR  Kabupaten Bengkalis  terakhir  kali  di tahun  2010  tetapi  belum  efektif  mengurangi  dampak  abrasi  didesa Pambang Pesisir. Namun, Untuk pencegahan terus dilakukan dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dalam  memperangi  abrasi.  Dengan  cara  memberikan  edukasi  kemasyarakat  terkait  abrasi, membantu  menanam  mangrove,  dan  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  dilibatkan  rapat  mengenai pengamaman pantai.
Berdasarkan  Observasi  penulis  lakukan  bahwa  memang  Pengamaman  pantai  di  Desa Pambang Pesisir belum sepenuhnya maksimal. Pembangunan turap tidak tepat dilakukan karena apabila hari pasang keling sebutan masyarakat setempat apabila air pasang masuk ke permukaan
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
darat.  Saat  bulan  5  ataupun  bulan  12  masyarakat  di  Desa  Pambang  Pesisir  dibuat  khawatirkan karena air masuk kepermukaan dan membuat rumah warga ditepi pantai banjir.
Ini  juga  dibenarkan  oleh  Masyarakat  Desa  Pambang  Pesisir  yang  tinggal  sekitaran  pantai Pambang Pesisir, Aman mengatakan bahwa :
“Benar adanya Dinas terkait mendatangi langsung pantai yang ada di Desa Pambang Pesisir ini,  Dinas  terkait  melakukan  pengukuran  untuk  dibangun  pengamanan  pantai  berupa pembangunan turap maupun menanam bibit mangrove. Persoalan di desa kami bahwa abrasi ini membuat lapangan bola tidak bisa digunakan lagi karena terbawa arus gelombang pantai, tempat makan juga terbawa arus gelombang pantai, begitu pun juga kebun warga. Makanya Kami di Desa Pambang Pesisir sangat berharap perhatian dari Pemkab Bengkalis maupun Pemprov Riau untuk memperhatikan Desa Kami”.
Dari  hasil  wawancara  berdasarkan  tanggapan  masyarakat  terhadap pengamanan  pantai  di pantai  Desa  Pambang  Pesisir  telah  dilakukan  pengerjaannya dengan  melakukan  pengukuran. Tetapi  untuk  pengerjaannya  belum  dilaksanakan  dikarenakan  Desa  Pambang  Pesisir  belum menjadi prioritas Pemkab Bengkalis dalam pengamanan pantai.
Hasil  Obervasi  penulis  lakukan  di  Desa  Pambang  Pesisir  tempat  tinggal  rumah  Arman tidak  jauh  dari  bibir  pantai.  Seberang  dari  lapangan  bola  yang  hanyut  dibawa  arus  gelombang tempat  tinggal  Aman.  Kewatiran  pak  Aman  terhadap  abrasi  yang  ada  di  Desa  Pambang  Pesisir sangat dimaklumi.  Abrasi pantai sudah sangat mendekati rumah warga termasuk rumah Aman. Aman juga termasuk masyarakat yang mengamati pengamanan pantai yang ada di Desanya.
Selanjutnya  dari  Maya,  beliau  adalah  masyarakat  yang  tinggal  ditepi  pantai  yang  sudah berdekatan dengan bibir pantai, beliau mengatakan yaitu :
“Saya  sudah  lama  tinggal  ditepi  pantai,  sebelumnya  tepi  pantai  ini  tidak  sedekat  ini. Bahkan jauh ke depan sebetulnya bibir pantai ini tetapi karena abrasi pantai membuat pengikisan bibir  pantai  ini  sampai  dekat.  Tidak  ada  penanganan  khusus  dari  pemkab  maupun  pemprov. Ketika  bulan 12 gelombang pasang sampai naik ke rumah saya, saya berharap desa saya mendapat prioritas penanganan pengamanan pantai”. Juga Kebun saya yang ada di dusun sebelah juga habis tergerus dibawa air. Kami masyarakat Desa Pambang Pesisir sangat sangat dirugikan karena abrasi pantai ini. Harapannya program pengamanan pantai ini terus dikerjakan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Maya terkait dengan Pengamamnan Pantai di Desa Pambang Pesisir bahwa di Desa nya sudah darurat dengan abrasi pantai. Maya yang sudah lama  tinggal  di  Desa  Pambang  Pesisir  sangat  mengetahui  dengan  jelas  keadaan  desanya  dampak dari  abrasi  pantai.  Apalagi  pada  bulan  tertentu  seperti  bulan  12  atau  akhir  tahun  masyarakat  di datangi  oleh  pasang  keling.  Bahkan  pernah  merasakan  banjir  karena  air  pantai yang masuk ke permukaan. maya yang tinggal pas ditepi pantai mengalami langsung.
Berdasarkan Observasi peneliti lakukan dengan melihat langsung keadaan tempat tinggal rumah  Maya  memang  sudah  sangat  dekat  dengan  bibir  pantai.  Sebelah  rumah  maya  ialah lapangan  bola.  Sudah  ada  dibangun  turap  berskala kecil  sebelah  rumahnya  tetapi  hancur diterjang oleh ombak karena tidak kuat dengan ombak yang sangat besar.
Berdasarkan  keseluruhan  wawancara  terkait  pengamaman  pantai  didapat  bahwa  Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis mempunyai peran yang sangat penting untuk pengamanan pantai di Kabupaten  Bengkalis  maupun  di  pantai  Desa  Pambang  Pesisir  Kecamatan  Bantan  Kabupaten Bengkalis.  Tiap  tahunnya  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  sudah  membangun  turap  setiap
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
tahunnya  untuk  menahan  laju  nya  gelombang  pasang  tetapi  belum  sepenuhnya  efektif  dan maksimal karena keterbatasan anggaran.
Penyebab abrasi garis pantai terjadi akibat aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam seperti besar dan tingginya ombak yang menghantam garis pantai yang sedikit demi sedikit dapat  mengikis  pinggir  pantai.  Sedangkan,  aktivitas  manusia  seperti  mensuplai  air  tanah  yang menyebabkan tanah mengalami penurunan dan kenaikan permukaan air laut. Membuka lahan dan tambak  yang  tidak  mempertahankan  mangrove  dan  penghijauan.  Selain  itu,  pembangunan dermaga  yang  tidak  memperhatikan  arah  gelombang  pantai  dan  pembangunan  sarana  dan prasaranan yang menjorok ke laut juga bisa menjadi penyebab utama abrasi pantai.
Pantai  yang  ada  di  Pulau  Bengkalis  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  fenomena  alam  yaitu abrasi  pantai.  Setiap  tahun  selalu  terjadi  bencana  dengan  intensitas  semakin  tinggi,  sehingga banyak  kebun  warga  yang  hanyut,  menggelamkan  ratusan  hektar  tanaman,  permukiman,  dan rusaknya bangunan infrastruktur. Jika masuk musim hujan air laut akan naik dan di daerah pesisir Kabupaten  Bengkalis  merupakan  daerah  terparah  terdampak  abrasi  pantai  dikarenakan  kondisi alam yang tidak kondusif dan selat malaka yang sangat deras air laut.
Pemecah gelombang berfungsi untuk meredam gaya gelombang sebelum mencapai pantai dan bertujuan untuk mempertahankan garis pantai dan erosi. Namun, hasil pembangunan terlihat belum sepenuhnya maksimal. Abrasi ini sudah membuat keresahan warga yang tinggal disekitaran pantai,  bahkan  abrasi  telah  melenyapkan  kebun  warga,  makam  warga,  dan  hampir  mendekatan perumahan warga. Pantai di Desa Pambang Pesisir ini harus menjadi prioritas pengamanan pantai tidak hanya berupa skala kecil tetapi sudah harus dengan skala besar.

## Pencegahan
Dalam  penanganan  pengaman  pantai  dibutuhkan  pencegahan  untuk  meminimalisir kerusakan  bibir  pantai  akibat  gelombang  pantai.  Maka  program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dalam hal pencegahan yaitu berupa menanam mangrove disekitaran pantai yang sudah di teliti maupun di lakukan kajian.
Pencegahan dengan hutan mangrove mampu menjaga pantai dari abrasi dan lebih terjaga kelestarian alamnya. Masyarakat yang tinggal di tepi pantai wajib melestarikan dan menyelamatkan hutan  bakau  atau  mangrove  karena  mangrove  adalah  penghubung  antara  lautan  dan  daratan. Besar  peranan  mangrove  untuk  mencegah  pantai  dari  abrasi  dan  sebagai  penjaga  melindungi pantai dari abrasi.
Hasil wawancara dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten  Bengkalis Adriyansyah:
“Untuk diketahui bahwa Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis juga melakukan pencegahan terhadap  abrasi  pantai  berupa  penanaman  mangrove  sekitaran  bibir  pantai  yang  sudah  dikaji terlebih dahulu oleh dari dinas terkait, pencegahan diharapkan dapat mencegah terjadi nya abrasi dan melindungi pantai dari ombak pasang”.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  Menurut  dari  Kadis  PUPR  Kabupaten  Bengkalis Adriyansyah bahwa pencegahan ini untuk meminimalisir pantai dari abrasi pantai. Sebelum abrasi berdampak  parah  maka  dilakukan  pencegahan.  Pencegahan  bisa  berupa  menanam  mangrove, pemantauan secara rutin dan melakukan kajian di daerah bibir pantai.
Observasi  yang  dilakukan  peneliti  bahwa  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  melakukan pencegahan  agar  abrasi  tidak  merusak  pantai.  Dengan  cara  yaitu  dengan  tanaman  mangrove disekitaran  pantai.  Di  Pulau  Bengkalis  sendiri  sudah  banyak  ditanami  mangrove  namun  belum
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
maksimal  karena  lebih  besar  ombak  gelombang  pasang  membuat  mangrove  hanyut.  Untuk  di Desa  Pambang  Pesisir  sendiri  ada  ditanami  mangrove  dengan  melindungi  tanaman  mangrove dengan Pemecah gelombang. Artinya tanaman mangrove ini harus dilindungi dengan cara bangun pemecah gelombang dengan betino tanaman mangrove bisa tumbuh.
Kemudian, Pendapat Kepala Bidang Sumber Daya Air Syaiful, dari pencegahan, yaitu:
“  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  ikut  serta  aktif  dalam  pencegahan  wilayah  rawan abrasi.  Sebelum  pantai  tersebut  kena  dampak  abrasi  Dinas  terkait  harus  ikut  melakukan pencegahan seperti menanam mangrove, pemantauan secara rutin, dan melakukan penahan omba sementara.  Karena  kalau  tidak  dilakukan  pencegahan  bisa  membuat  daerah  pantai  yang  belum kena abrasi dikemudian hari bisa terkikis juga pantainya”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  juga  aktif  dalam pencegahan abrasi pantai dengan melakukan tanaman mangrove. Tanaman mangrove salah satu cara untuk mengurangi dampak gelombang pasang. Juga efektif dalam pencegahan abrasi pantai. Yang  kita  ketahui  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  program  mengarah  ke  pembangunan  fisik tetapi juga melakukan menanam mangrove.
Melestarikan  tanaman  mangrove  juga  dilakukan  oleh  Dinas  PUPR  Kabupaten Bengkalis sehingga pencegahan bisa berkelanjutan. Namun, hingga saat ini pencegahan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan deras ombak lebih besar sehingga tanaman mangrove hanyut terbawa ombak pasang.  Perlu  dilakukan  pembangunan  pemecah  gelombang  terlebih  dahulu  sehingga  tanaman mangrove bisa terjada dan tumbuh.
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengira  tanaman  mangrove  ini  di  lakukan sepenuhnya  oleh  DLH  Kabupaten  Bengkalis.  Namun  tidak,  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis juga  aktif  dalam  menanam  mangrove.  Tidak  hanya  itu  kelompok  masyarakat  dan  organisasi banyak  juga  membantu  dengan  menanam  mangrove  masal  untuk  ikut  serta  peduli  abrasi  yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.
Kepala  Seksi,  Sungai,  Danau,  dan  Pantai  Edy  Kurniawan,  ST  mempunyai  pendapatnya sendiri terkait Pengamanan Pantai yaitu :
“ Skala pencegahan dari Dinas PUPR ialah melakukan pengamanan pantai di lokasi pantai yang  belum  parah  terdampak  abrasi.  Pantai  yang  masih  aman  ini  dilakukan  pengerjaan  seperti menanam mangrove, membuat pemecah gelombang skala kecil, dan sosialisasikan ke masyarakat bahwa  jangan  merusak  pantai.  Dengan  begitu  pencegahan  abrasi  pantai  bisa  maksimal  apabila kerjasama dengan masyarakat”.
Hasil  dari  wawancara  pencegahan  juga  aktif  dilakukan  oleh  Dinas  PUPR  tidak  hanya melakukan pembangunan fisik tetapi juga aktif dalam sosialisasikan ke masyarakat yang tinggal di pantai belum parahnya abrasi pantai. Ini sangat efektif apabila konsisten dilakukan. Membangun terumbuk  tanaman  mangrove  juga  dilakukan  oleh  Dinas  setempat  agar  melindungi  tanaman mangrove dari gelombang pasang.
Dengan  dibangunnya  terumbuk  mangrove  agar  melindungi  bibit  mangrove  bisa berkembang  dan  tumbuh.  Derasnya  ombak  di  pulau  bengkalis  yang  membuat  hanyut  bibit mangrove menjadi penghambat besar berkembangnya hutan mangrove di Pulau Bengkalis.
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  juga  aktif membantu  Dinas  PUPR  Kabupaten  Bengkalis  dalam  mengurangi  dampak  abrasi  ini.  Tanaman
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
mangrove bisa tumbuh subur apabila dilindungi juga. Makanya, anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk abrasi pantai ini.
Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  Pasla  juga  sudah  melakukan  pencegahan  sebisa  mungkin, beliau mengatakan :
“ Desa  juga  punya  program  pengamanan  pantai  untuk  pencegahan  abrasi  pantai  dengan menanam mangrove, tiap tahunnya juga ada bantuan bibit mangrove dari lembaga kemasyaratan, banyak yang peduli dengan keadaan abrasi yang ada di Desa Pambang Pesisir”.
Hasil  wawancara  bersama  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  Pasla  bahwa  pencegahan  juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Pambang Pesisir. Dengan menanam mangrove. Tidak hanya itu menanam  mangrove  juga  menjadi  bantuan  berskala  oleh  lembaga  kemasyaratan  tiap  tahunnya. Namun,  pertumbuhan tanaman mangrove belum sepenuhnya menjadi solusi mengurangi dampak abrasi.
Dari Observasi yang dilakukan oleh peneliti di daerah Desa Pambang Pesisir pemerintah Desa  Pambang  Pesisir  sangat  serius  dalam  menanggulangi  abrasi  pantai  yang  ada  di  desanya. Beberapa bibir pantai dilakukan pemecah gelombang berskala kecil dan juga menanami mangrove sekitar  pantai.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  juga  melakukan  pengecekkan  agar saat anggaran turun bisa dilakukan pembangunan pemecah gelombang di Desa Pambang Pesisir.
Masyarakat  yang  berada  di  Desa  Pambang  Pesisir  Aman  juga  mempunyai  pendapat  nya tentang  pencegahan  yang  telah  dilaksanakan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten Bengkalis di Pantai Desa  Pambang Pesisir, sebagai berikut:
“Kami  melihat  ada  upaya  dari  Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah  Desa  dalam pencegahan abrasi pantai yang ada di Desa Pambang Pesisir  ini, tidak hanya dari pemerintah juga ada dari LSM setempat yang memperhatikan keadaan abrasi di Desa Pambang Pesisir maupun di Pulau Bengkalis ini”.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  bersama  masyarakat  yaitu  Aman  juga  ada upaya  dari pemerintah untuk melakukan pencegahan skala besar maupun skala kecil. Tetapi belum maksimal dikarenakan anggaran yang dibutuhkan juga sangat besar dan luas wilayah yang juga sangat besar.
Observasi  peneliti  bersama  masyarakat  bahwa  beberapa  pantai  memang  sudah  tanami mangrove  agar  bisa  mencegah  pengendali  abrasi.  Namun  besarnya  omba  yang  menerjang  pesisir pantai Desa Pambang Pesisir membuat mangrove tidak bisa menahan dan hanyut di bawa ombak. Masyarakat  hanya  bisa  mengawasi  pengamaman  pantai  oleh  Dinas.  Tetapi  proses  administrasi diserahkan oleh  Kepala  Desa  Pambang  Pesisir  dan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bengkalis  untuk menyampaikan keadaan yang terjadi di Desa Pambang Pesisir.
Lebih lanjut masyarakat bernama Ibu Maya punya pengalaman  sendiri melihat peran dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencegahan
“Pencegahan  dilakukan  oleh  Dinas  PUPR  tetapi  setelah  ditanami  mangrove  langsung hanyut  dibawa  ombak  dikarenakan  lebih  besar  daya  kekuatan  ombak  daripada  tanaman mangrove ini. Pencegahan untuk skala besar tidak  ada dilakukan akibatnya sekarang ini terlihat bibir pantai sudah mendekati rumah saya”.
Hasil wawancara dengan Maya bahwa tanaman mangrove belum sepenuhnya efektif saat ini untuk mengurangi / melakukan pencegahan dampak abrasi di Desa Pambang Pesisir. Rumah Ibu
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
maya  bersebelahan  dengan  lapangan  yang  setengahnya  sudah  hanyut  dibawa  ombak.  Dengan keadaan sekarang ini sangat dikhawatirkan ombak mendekati dengan rumah ibu maya.
Dari Observasi yang dilakukan peneliti bahwa pencegahan untuk sekitaran daerah rumah Ibu Maya sudah telat dilakukan hanya solusi yang terbaik ialah melakukan pembangunan pemecah gelombang ataupun pembangunan turap. Melihat sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pencegahan yang sudah terkena dampak abrasi.
Dalam  penanganan  pengaman  pantai  dibutuhkan  pencegahan  untuk  meminimalisir kerusakan  bibir  pantai  akibat  gelombang  pantai.  Maka  program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam hal pencegahan yaitu berupa menanam mangrove disekitaran pantai yang sudah di teliti maupun di lakukan kajian.
Berbeda dengan inovasi Pemerintah Desa Pambang Pesisir dalam pencegahan abrasi pantai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencegahan terhadap  abrasi  dapat  dengan  menggunakan  teknologi  pengamanan  pantai  dan  cara  sederhana seperti  hutan  bakau  dan  gundukan  batu.  Dengan  teknolosi  seperti  Revetment,  yakni  struktur pelindung  pantai  yang  dibuat  sejajar  pantai  dan  biasanya  memiliki  permukaan  miring.  Seawall, yaitu  dibuat  sejajar  pantai  tapi  seawall  memiliki  dinding  relative  tegak  atau  lengkung.  Groin (groyne),  yaitu  struktur  pengamanan  pantai  yang  dibangun  menjorok  relative  tegak  lurus terhadap  arah  pantai.  Bahan  konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu. Pemecah gelombang sejajar pantai dibuat terpisah kearah lepas pantai.

## CONCLUSION
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Bengkalis  Dalam  Pengamanan  Pantai  (Studi Kasus  di  Pantai  Desa  Pambang  Pesisir  Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis).  Dapat  diambil kesimpulan  dengan  indicator  penelitian  Pecegahan,  Pembangunan,  Perbaikan  dan Pemeliharaan sebagai berikut:
1. Peranan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Bengkalis  Dalam Pengamanan  Pantai  (Studi  Kasus  Di  Pantai  Desa  Pambang  Pesisir  Kecamatan  Bantan Kabupaten  Bengkalis)  belum  sepenuhnya  berjalan  optimal  hal  ini  didasarkan  pada  empat indikator diantaranya Pencegahan, Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan. Berdasarkan 4  indikator  tersebut  indikator  Pembangunan  perlu  mendapatkan  perhatian,  dikarenakan keterbatasan  anggaran  sehingga  proritas  dan  rencana-rencna  perbaikan  belum  optimal dilaksanakan.
2. Faktor  penghambat  dalamPengamanan  Pantai  olehDinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah: a. Kurangnyaanggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya; b. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam pengamanan pantai; c. Jangakauan pantai yang sulit di dijangkau oleh Dinas PUPR Kabupaten  Bengkalis.

## REFERENCES

## Book
Soerjono Soekanto; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar , Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Labolo,  Muhadam, Memahami  Ilmu  Pemerintahan  :  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep,  dan Pengembangannya (Depok: Rajawali Pers, 2017, PT RajaGrafindo Persada),
Maulidiah  Sri,2014. Pelayanan  Publik  :  Pelayanan  Terpadu  Administrasi  Kecamatan (PATEN). Bandung, CV Indra Prahasta.
Arenawati,2014, Administrasi  Pemerintah  Daerah;  Sejarah  Konsep  dan  Penatalaksanaan  di  Indonesia , Fisip Untirta Press : Yogyakarta
Mulyadi,Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik .Penerbit Alfabeta,Bandung Rauf,  Rahyunir.  2018. Asas  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Dekonsentrasi,  Desentralisasi,  Dan Tugas Pembantuan) . Zanafa Publishing, Pekanbaru.
Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik .AIPI.Bandung
Maulidiah,  Sri.  2014. Pelayanan  Publik  :  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) .CV. Indra Prahasta. Bandung
Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik  (Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi). PT  Elex  Media Komputindo. Jakarta
Nurman.  2017. Strategi  Pembangunan  Daerah .  PT  Raja  Grafindo  Persada.  Depok Kencana,  Inu. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan . PT Refika Aditama. Bandung Wasistiono,Sadu.2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan . IPDN Press. Jatinangor
Wasistiono,Sadu.2017. Perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  (dari  klasik  sampai  ke  kntemporer) .  IPDN Press. Jatinangor
Riwu,Josef. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia .PolGov Fisipol UGM. Yogyakarta
Wasistiono,Sadu.2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan . IPDN Press. Jatinangor Sugiyono, 2010.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Bandung.
Wahab,Abdul.  2008. Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijakan  Negara  Edisi Kedua . Bumi Aksara.Jakarta
Winarno, Budi. 2005. Proses dan Teori Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.
Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategi . Jakarta: CV. Media Brilian.
Sjofyan Arif, Mirrian, dkk. 2010. Manajemen Pemerintahan . Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial, berbagai Pendekatan Alternatif . Jakarta: Kencana
Ndraha,  Taliziduhu.  2005. Kybernology  :  Sebuah  rekonstruksi  Ilmu  Pemerintahan .  Rineka  Cipta. Jakarta
Sukandarrumidi.  2010. Bencana  Alam  &  Bencana  Anthropogene .  Kanisius. Yogyakarta Diposaptono. 2007. Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Abrasi, Pemanasan Global dan Semburan Lumpur Sidoarjo. Buku Ilmiah Populer . Malang
Supriyono,  Bambang.  2018. Reformasi  Kebijakan  Publik  :  Perspektif  Makro  Dan  Mikro .  Kencana. Jakarta
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Marzali, Amri. 2015. Antropolgi & Kebijakan Publik. Kencana . Jakarta
Sulaiman, Dede. 2018. Bangunan Pengendali Erosi Pantai Berlumpur. CV. Budi Utama . Yogyakarta Triatmodjo,  Bambang.  2006.  Perencanaan  Bangunan  Pantai.  Beta  Offset.  Jakarta  Kuncoro,
Mudrajad.  2018.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  PT  Gramedia;  Pustaka  Utama. Jakarta
Suryana, Achmad. 2017. Pembangunan Daerah Kepulauan : Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara. Yayasan Pustaka. Jakarta
Mahi,  Kabul,  Ali  dan  Trigunarso,  Indra,Sri.  2017.  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Teori dan Aplikasi. Kencana. Jakarta
Ananda, Fajri, Candra. 2017. Pembangunan Ekonomi Daerah. UB Press. Malang.
Annas,  Aswar.  2017.  Interaksi  Pengambilan  Keputusan  dan  Evaluasi  Kebijakan. Celebes Media Perkasa. Jakarta
Adiwilaga  Rendy,  Alfian  Yani,  Rusdia  Ujud.  2018.  Sistem  Pemerintahan  Indonesia.  CV.Budi Utama. Yogyakarta
Yusuf,  Anshory,  Arief. 2018.  Keadilan  Untuk  Pertumbuhan.  UNPAD  Press. Bandung Sagala,Syaiful. 2018. Pendekatan  dan  Model  Kepemimpinan  Edisi  Pertama . Kencana. Jakarta

## Jurnal
Sutikno,  Sigit.  2014. Analisis  Laju  Abrasi  Pantai  Pulau  Bengkalis  Dengan  Menggunakan  Data Satelit .Padang
Jhonnerie,Romie  dan  Miswadi.  2017. Pengetahuan  dan  Kepedulian  Masyarakat  Pesisir  Dalam Pengelolaan Lahan Akresi di Desa Pambang Pesisir, Pulau Bengkalis, Provinsi Riau .Pekanbaru Susiati,  Dwi  dan  Setiadji,Sri.  2020. Status  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Terkena Abrasi. Volume 13 No 1.
Solihuddin,  Tb.  2011.  Karakteristik  Pantai  dan  Proses  Abrasi  Di  Pesisir  Padang  Pariaman, Sumatera Barat. Volume 13 No 2.
Hidayat, Rahmad.2014. Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012) . Jom Fisip Volume 1 No. 2.
Sanjoto, Budi, Tjaturahono. 2016. Tanggap Diri Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Erosi  Pantai  (Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Bedono  Kabupaten  Demak).  Jurnal  Geografi Volume 13 No. 1 (92 dari 100).
Annas,  Aswar  dan  Rusnaedy,  Zaldi.  2019.  Evaluasi  Kebijakan  Tata  Ruang  dan  Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota  Makassar. Journal Of Government and Civil Society Volume 3 No.2.
Hermawan dan Yogia, Adidi, Moris. 2018. Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang). Publika, Volume 4 No 1. Hal 74-97
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  &  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.  (2021,  January).  Management  of  Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  &  Nurman,  N.  (2020).  Analisis  Framing"  Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F.,  Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).  Konstruksi  Realitas  Pada Pesan  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  di  Riau  Pos. ETTISAL:  Journal  of Communication , 5 (1).
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in  Regional  Head  Election  2017). Budapest  International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and  Social Science,  InCEESS  2020,  17-18  July,  Bekasi,  Indonesia (p.  282).  European  Alliance  for Innovation.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).