JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1) (2019): 65-73 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.13023

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Fungsi Rekruitmen Politik Calon Legislatif Partai GERINDRA pada Pemilihan Umum 2019 di Daerah Khusus Ibukota

## Jakarta
The Function of Political Recruitment for Legislative Candidates of the GERINDRA Party in the 2019 General Election in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Aisatul Husna*, Ari Ganjar Herdiansah & Firman Manan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
Diterima: April 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  pola  rekruitmen  calon  anggota  legislatif  Partai  Gerindra pasca ditetapkan sebagai partai terbuka pada pemilu 2019 di DKI Jakarta dan mengetahui fungsi dari rekruitmen kader untuk di persiapkan di calon anggota legislatif partai Gerindra 2019 di DKI Jakarta. Rekruitmen yang dianut oleh Partai Gerindra adalah semi terbuka karena semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih sebagai calon  legislatif  dari  partai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  wawancara.  Indonesia  sudah  multipartai,  yang  terdaftar  di  pemilihan umum  20  partai  politik.  Partai  politik  di  Indonesia  adalah  institusi  yang  dianggap  penting  di  dalam  sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik berkewajiban untuk melakukan rekrutmen untuk calon anggota legislatif yang  nantinya  kader-kader  partai  akan  ditempatkan  di  parlemen  dan  juga  melalui  seleksi  terbuka  baik  kader internal maupun eksternal. Partai Gerindra dalam menghadapi pemilu 2019 memiliki kebijakan untuk menerapkan mekanisme  rekrutmen  calon  anggota  legislatif.  Dengan  demikian  diharapkan  mampu  memunculkan  wakil-wakil rakyat yang terbaik di pemilu tahun 2019, baik pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten.
Keywords : Rekruitmen Politik, Pemilihan Umum Legislatif, Partai Gerindra.

## Abstract
This study aims to determine the changes in the pattern of recruitment of Gerindra Party legislative candidates after being declared an open party in the 2019 election in DKI Jakarta and to know the function of cadre recruitment to be prepared in the Gerindra 2019 party legislative candidates in DKI Jakarta. The recruitment by the Gerindra Party is semi-open because all people who fulfill the requirements can be chosen as legislative candidates from the party. This research  uses  qualitative  methods,  with  descriptive  research  types.  Data  collection  through  observation  and interviews. 2019 elections have 20 political parties. Political parties in Indonesia are institutions that are considered important in a democratic system. Therefore, political parties are obliged to recruit candidates for legislative members who later party cadres will be placed in parliament and also through open selection both internal and external cadres. The  Gerindra  Party  in  facing  the  2019  election  has  a  policy  to  implement  a  recruitment  mechanism  for  legislative candidates. Thus it is hoped that the best representatives of the people will be able to emerge in the 2019 elections, both at the level of the DPR RI, Provincial DPRD and City / Regency DPRD.
Keywords : Political Recruitment, Legislative General Election, Gerindra Party.
How to Cite : Husna, A. Manan, F. & Herdiansah, A.G. (2019): Fungsi Rekruitmen Politik Calon Legislatif Partai  GERINDRA  pada  Pemilihan  Umum  2019  Di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta, JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  11 (1): 65-73
* Corresponding author: E-mail: Aisatulhusnah@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Rekrutmen  politik  memiliki  fungsi memelihara  sistem  sekaligus  sebagai saluran  perubahan.  Studi  mengenai rekrutmen  politik  biasanya  difokuskan pada aturan main yang dijalankan di dalam partai  politik  itu  sendiri.  Kepentingan partai  politik  dalam  proses  rekrutmen bervariasi  di  setiap  negara.  Rekrutmen anggota legislatif oleh partai politik secara umum  mencakup  tiga  tahap  penting  yang pertama  penjaringan  calon,  dimana  dalam tahapan  ini  mencakup  interaksi  antara elite  partai  di  tingkat  lokal  atau  ranting partai  dengan  elite  partai  di  tingkat atasnya  atau  anak  cabang,  kedua penyaringan  dan  seleksi  calon  yang  telah ditetapkan.
Tahapan  ini  melibatkan  interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus  harian  partai  tingkat  cabang dengan  tim  kecil  yang  dibentuk  dan diberikan  wewenang  menetapkan  calon legislatif.  Akibatnya, derajat demokratisasi partai  politik  turut  menentukan  kualitas anggota legislatif.
Proses  rekrutmen  dalam  partai politik menunjukkan adanya tiga komponen  awal  yang  harus  diperhatikan, antara  lain  sistem  hukum  atau legal system .  Hal  ini  menyangkut  aturan-aturan formal  dan  aturan-aturan  yang  dibuat dalam  proses  awal  dari  seleksi,  sistem pemilihan  umum,  apakah  menggunakan sistem  distrik  atau  sistem  proporsional, dan  proses  rekrutmen  itu  sendiri.  Dalam proses  ini  akan  bertemu  tuntutan  penjaga gawang ( gatekeepers ) atau
yang melakukan  seleksi  dengan  tuntutan kandidat.
Proses  ini  akan  menghasilkan output di  dalam  proses  rekrutmen.  Sedangkan dalam  prosedur  nominasi  berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain dan dapat  dibedakan  dengan  sejumlah  faktor, yang  meliputi  luasnya  partisipasi  dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen  itu.  Berorientasi patronage dengan sistem yang birokratis.
Partai  politik  merupakan  salah  satu institusi  inti  dari  pelaksanaan  demokrasi (Pasaribu,  2017).  Demokrasi  dengan sebuah  sistem  yang  disebut  keterwakilan ( representativeness ),  baik  keterwakilan dalam  lembaga  formal  kenegaraan  seperti lembaga  legislatif  (DPR/DPRD)  maupun keterwakilan  aspirasi  masyarakat  dalam institusi  kepartaian.  Berbeda  dengan demokrasi langsung di masa Yunani Kuno, demokrasi  dengan  sebagai  demokrasi tidak  langsung  membutuhkan  media penyampain  pesan  politik  kepada  negara (pemerintah)  yang  biasa  disebut  partai politik  dan  keberadaannya  diatur  dalam konstitusi negara (Koirudin, 2004). Citra  partai  politik  tidak  adapat dibangun  dengan  waktu  singkat,  namun membutuhkan  proses  yang  panjang.  Citra hanya  dapat  dibangun  melalui  aktivitas tokoh  dan  partai  politik  di  masyarakat. Ketika  tokoh  partai  politik  duduk  dalam pemerintahan dapat menunjukkan prestasi,  maka  denagn  itu  akan  mendapat penilaian  yang  positif  (Nurdiansyah, 2018).
Dalam  kepustakaan  ilmu  politik  dan sosiologi  politik,  pemilu  dianggap  sebagai saat  terpenting  untuk  rekrutmen  politik. Hal  ini  dikarenakan  dalam  pemilu  rakyat atau  para  konstituen  memilih  calon- calonnya melalui partai-partai politik yang menjadi kontestan pemilu (Kleden, 2005).
Rekrutmen merupakan tempat untuk membangun  kaderisasi,  regenerasi,  dan seleksi  para  kandidat  serta  membangun legitimasi  dan  relasi  antara  partai  dengan masyarakat sipil (Eko, 2003).
Fungsi  rekrutmen  politik  adalah suatu  proses  seleksi  atau  rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili  kelompoknya  dalam  jabatan- jabatan  administratif  maupun  politik. Setiap  sistem  politik memiliki  sistem  atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya  dapat  melakukan  mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan  pelaku-pelaku  politik  yang
berkualitas  di  masyarakat  (Kadir,  2013). Salah  satu  tugas  pokok  dalam  rekrutmen politik  adalah  bagaimana  partai-partai politik  yang  ada  dapat  menyediakan kader-kadernya  yang  berkualitas  untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).
Era  reformasi  telah  menghasilkan sejumlah  perubahan  signifikan  dalam masyarakat  politik. Pertama ,  perubahan dari bureaucratic  government ke party government . Kedua ,  hadirnya  multipartai yang  jauh  lebih  terbuka  dan  kompetitif. Ketiga ,  proses  rekrutmen  parlemen berlangsung  lebih  terbuka  dan  kompetitif, dengan  campur  tangan  yang  minimal  dari tangan-tangan  penguasa  dan  birokrasi. Keempat ,  parlemen  baik  pusat  maupun daerah  jauh  lebih powerful ketimbang parlemen di masa lalu. Namun, perubahan itu  bersifat  transisional  dan  belum sempurna  sehingga  tidak  mempunyai kontribusi yang pasti terhadap konsolidasi demokrasi, khususnya di sektor masyarakat politik.
Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan  rekrutmen  politik,  yaitu merekrut  orang-orang  untuk  menjadi anggota  partai  dan  aktif  dalam  aktivitas partai,  serta  menyeleksi  anggota-anggota partai  yang  berbakat  untuk  dipersiapkan menjadi  calon-calon  pemimpin  (Haryanto, 1982). Pada umumnya cara yang ditempuh oleh  partai  politik  adalah  dengan  menarik golongan  muda  untuk  dididik  dijadikan kader.  Dari  para  kader  ini  akan  tampak anggota-anggota  yang  mempunyai  bakat yang  pada  gilirannya  dapat  untuk dijadikan calon-calon pemimpin. Pemimpin  dalam  konteks  ini  adalah menjadi  anggota  lembaga  perwakilan rakyat  serta  pejabat  publik  yakni  kepala negara  dan  pemerintahan  juga  kepala daerah yang dipilih oleh rakyat (Budiardjo, 2004).
Partai  Gerindra  sebagai  partai  yang mendeklarasikan  dirinya  sebagai  partai kader, memiliki sistem kaderisasi kepartaian  yang  sistematis  dan  metodik. Kaderisasi  ini  memiliki  fungsi  rekrutmen
calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh  anggota,  kader  dan  fungsionaris partai.  Fungsi-fungsi  ini  dijalankan  secara terbuka
melalui infrastruktur kelembagaan  yang  tersebar  dari  tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi  berjalan  sepanjang  waktu selaras  dengan  tujuan  dan  sasaran  umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber  daya  manusia  partai.    Meskipun Partai Gerindra dilihat sebagai partai yang sedikit  banyak  telah  mencoba  konsisten dengan  asas  dan  tujuan  yang  ingin diciptakan  dalam  program  politiknya secara  inklusif  yakni  partai  kader,  namun perlu dianalisis lebih lanjut tentang proses rekrutmen calon legislatifnya.
Dalam pemilu Partai Gerindra meraih di  tahun  2009  ada  6  kursi,  di  tahun  2014 ada  15  kursi  di  DPRD  DKI  Jakarta, sedangkan target di tahun 2019 ini ada 30 kursi  DPRD  DKI  Jakarta  dari  fraksi  partai Gerindra  tergolong  lebih  eksis,  di  tahun 2019  terpilih  DPRD  DKI  Jakarta  untuk partai  Gerindra  19  kursi.  Simbolisasi sebagai  partai  yang  bersih  dan  bisa dipercaya  yang  dibawa  Partai  Gerindra mampu  memobilisasi  massa  dengan  cepat di DKI Jakarta untuk isu-isu nasional disaat yang  sama,  kaderisasi  Partai  Gerindra dimulai  di  kampus-kampus  penting  di khususnya  di  DKI  Jakarta  yang  berbasis gerakan dengan organisasi sayap.
Partai Gerindra mempunyai karakteristik  sebagai  partai  politik  massa yang begitu agresif. Secara ideologis, Partai Gerindra  diuntungkan  oleh  pilihannya menjadikan  sebagai  asas  dan  meskipun eksklusif,  dia  bisa  memainkan  pencitraan sebagai  partai  politik  bersih.  Fenomena politik  yang  diwakili  oleh  Partai  Gerindra yang  percaya  pada  jalur  demokrasi  untuk mendapatkan  kekuasaan  atau  minimal berpartisipasi di dalamnya menarik untuk dikaji  lebih  jauh.  Terkait  dengan  cara membangun basis konstituen dan menempatkan  diri  sebagai  partai  massa, Partai  Gerindra  membutuhkan  strategi baru yang memungkinkannya
memunculkan organ-organ strategis disamping  mendapatkan  konstituen  dari basis  organisasi  yang  sudah  bagus.  Partai Gerindra  memilih  konsisten  pada  bentuk negara  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi. Bahkan  penegasan  basis  ideologis  dan jaringan  sosial  Partai  Gerindra  sudah tampak  kepermukaan  bisa  berlaku  efektif dan  berpotensi  besar  menjadi  partai politik  gerakan  yang  dominan  dalam kompetisi politik nasional.
Masing-masing  partai  politik  harus berusaha menjadi dominan dalam masyarakat.  Posisi  yang  kuat  dalam masyarakat  membuat  suatu  partai  politik selalu  diingat  dan  menjadi  referensi  bagi masyarakat  ketika  mereka  dihadapkan pada  serangkaian  pilihan  politik  (Rifai, 2016).
Setelah  lima  kali  melakukan  pemilu sejak  Era  Reformasi,  yakni  Pemilu  1999, 2004,  2009,  2014  dan  2019  serta terjadinya  untuk  kaderisasi  partai  politik dalam kontestasi anggota legislatif dengan memperoleh kekuasaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.  Pengumpulan  data  melalui observasi  dan  wawancara.  Analisis  data menggunakan  analisis  data  kualitatif  atau interpretatif.  Analisis  data  kualitatif  yang dipergunakan  untuk  menganalisis  data yang sifatnya monografi atau wujud kasus- kasus  sehingga  tidak  dapat  disusun  ke dalam suatu struktur
klarifikasi (Koentjoroningrat, 1998).
Pengumpulan
data melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah pengurus  dari  DPD  Partai  Gerindra  DKI Jakarta  dan  calon  legislatif  internal  dan eksternal.  Analisis  data  menggunakan analisis  data  kualitatif  atau  interpretatif. Analisis  data  kualitatif yang  dipergunakan untuk  menganalisis  data  yang  sifatnya monografi atau wujud kasus-kasus sehingga  tidak  dapat  disusun  ke  dalam
suatu  struktur  klarifikasi.  Pendekatan interpretatif  dilakukan  melalui  tahapan reduksi  data  pengorganisasian  data,  dan kemudian menginterprestasikannya. Dengan  demikian,  data  yang  di  peroleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan,
dan kemudian diinterprestasikan  secara  rasional  agar mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang terjamin validitasnya Data penelitian ini juga didukung dari sumber-sumber  sekunder  seperti  buku, jurnal, dan pemberitaan media massa yang relevan dengan kajian penelitian.
Penelitian ini dalam kebijakan pendekatan interpretatif  dilakukan  melalui  tahapan reduksi  data  pengorganisasian  data,  dan kemudian menginterprestasikannya. Dengan  demikian,  data  yang  di  peroleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan,
dan kemudian diinterprestasikan  secara  rasional  agar mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang terjamin validitasnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pola Rekruitmen
Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra
Partai  Gerindra  telah  sah  menjadi salah  satu  partai  peserta  Pemilu  2019 dengan nomor urut dua . Partai politik yang telah  lulus  verifikasi  dengan  syarat sebagaimana  dimaksud  tidak  diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta  Pemilu,  bunyi  Pasal  173  ayat  (3) UU  No.  7  Tahun  2017  ini. DPD  Partai Gerindra DKI Jakarta dalam pencalonan ini mengajukan  106  orang  bakal  calon anggota  legislatif  agar  dapat  mewakili partainya  di  kursi  pemerintahan.  Dari orang  106  bakal  calon  anggota  legislatif Partai  Gerindra  tersebut  tersebar  di  DKI Jakarta.  Dengan  target  untuk  DPRD  DKI Jakarta Gerindra dengan 30 kursi.
Rekrutmen  politik  adalah  suatu proses  seleksi  anggota-anggota  kelompok untuk  mewakili  kelompoknya  dalam jabatan  administratif  maupun  politik (Putra, 2003).
Dalam  pengertian  lain  rekrutmen politik  merupakan  fungsi  penyeleksian rakyat  untuk  kegiatan  politik  dan  jabatan pemerintahan  melalui  penampilan  dalam media  komunikasi,  menjadi  anggota organisasi,  mencalonkan  diri  untuk jabatan tertentu dan sebagainya (Sastroatmodjo, 1995).
Mekanisme rekruitmen anggota calon legisltaif Partai Gerindra atau yang disebut dengan  tahapan  panitia  penjaringan khusus  tingkat  daerah  merupakan  tahap panjang  yang  harus  dilakukan  setiap menjelang  pemilu.  Prosesnya  terdiri  dari: 1)  Pembentukan  panitia  penjaringan khusus, 2) Sosialisasi ke seluruh kader, 3) Penjaringan oleh kader, 4) Verifikasi Bakal Calon  Anggota  Legislatif;  5)  Rapat  Pleno pemilihan  umum  internal,  6)  Penetapan nomor urut calon legisltaif, 7) pengesahan dan  pengajuan  Bakal  Calon  Anggota Legislatif ke Dewan Pengurus Wilayah dan 8)  Penetapan  Calon  legisltaif  oleh  Komisi Pemilihan Umum. Proses rekruitmen calon legisltaif  Partai  Gerindra  yang  telah diuraikan yang melalui proses rapat pleno pemilihan  Umum  Internal  dan  eksternal melalui  pendaftaran  terbuka.  Kegiatan pemilihan  umum  internal  dan  eksternal terdiri atas: 1) Sosialisasi pemilihan umum internal;  2)  Penetapan  Daftar  Pemilih Tetap  pemilihan  umum  internal;  3) Inventarisasi  dan  verifikasi  Daftar  Bakal Calon,  4)  Penetapan  Daftar  Calon Sementara;  5)  Penetapan  Daftar  Calon Tetap, 6) Sosialisasi Daftar Calon Tetap, 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan 8) Penetapan Anggota.
Tim rekruitmen calon legislatif partai politik menyeleksi kelengkapan administrasi  berkas  lamaran  bakal  calon anggota legislatif sebagaimana bebeberapa kriteria  kelengkapan  administrasiyang diwajibkan  untuk  dilengkapi  oleh  bakal calon  anggota  legislatif  (U.B  &  Sukmana, 2015).
Pelaksanaan pemilihan umum internal  dan  eksternal  untuk  memilih anggota  dewan  Calon  legisltaif.  Pada
pemilihan  Calon  legisltaif  dari  DPD kemudian  diajukan  ke  Dewan  Pengurus Wilayah untuk disetujui kemudian baru di ajukan  ke  Komisi  Pemilihan  Umum sedangkan  dalam  Panduan  pemilihan umum  internal  yang  khusus  mengatur tentang  pemilihan  Dewan  Pimpinan Tingkat  Wilayah  dan  Dewan  Pimpinan Tingkat  Daerah  maka  setelah  hasil perhitungan  dari  pemungutan  suara kemudian  diajukan  ke  Dewan  Pengurus Wilayah  untuk  ditetapkan  dengan  SK Penetapan  dan  proses  secara  otomatis selesai.
Setiap  partai  politik  yang  melakukan sebuah  proses  rekruitmen  tentunya memiliki  hambatan  yang  berbeda-beda. Masalah  anggaran  untuk  melakukan kegiatan  pelatihan  kaderisasi.  Jumlah kader terus bertambah namun dana dalam proses kaderisasi terbatas menjadikan salh satu  hambatan  kendala  bagi  rekrutmen kader (Fajrina, 2017).
Mekanisme rekruitmen Partai Gerindra  dalam  pelaksanaannya  sudah sesuai dengan ADART Partai Gerindra Bab V  Anggota  dan  Kader,  Pasal  14  ayat  4 bahwa kader partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi a) Calon Pengurus Partai, b) Bakal  calon  Anggota  DPR  dan  DPRD,  c) Bakal  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah,  dan  d)  Bakal  calon Presiden dan Wakil Presiden . Oleh karena itu,  berdasarkan  ADART  tersebut  dapat dilihat dengan jelas bahwa Partai Gerindra lebih mengutamakan anggota partai/kader sebagai calon anggota DPR atau DPRD.
Dalam  rekruitmen  politik  seperti yang  telah  diungkapkan  dalam  kerangka teori  ada  tipe-tipe  rekruitmen  yang  dapat diikuti  oleh  partai  politik.  (Putra,  2003) yaitu  yang  pertama  partisan,  yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi  terhadap  partai  sehingga  bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.  Kedua Compartmentalization , merupakan  proses  rekrutmen  yang didasarkan pada latar belakang pendidikan  dan  pengalaman  organisasi
atau  kegiatan  sosial  politik  seseorang, misalnya  aktivis  LSM.  Tipe  ini  menjadi point pertimbangan dalam proses penentuan  calon  Anggota  legislatif.  Dalam partai  Gerindra  tipe  ini  dijadikan pertimbangan  utama  untuk  memilih  calon legislatif  dari  eksternal.  Seluruh  calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Parlemen  harus  memiliki  pendidikan serendah-rendahnya  Sekolah  Menengah Atas  (SMA)  atau  sederajat,  karena ketentuan  tersebut  sudah  diatur  di  dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga Immediate
Survival , yaitu proses rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  otoritas pemimpin  partai  tanpa  memperhatikan kemampuan  orang-orang  yang  akan direkrut.  Tipe Immediate  Survival tidak digunakan  dalam  proses  rekruitmen  di Partai  Gerindra  karena  memang  tidak sesuai  dengan  kenyataan.  Mekanisme rekruitmen  di  Partai  Gerindra  yaitu pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Dewan Penguruh  Wilayah  tidak  punya  otoritas untuk  menetapkan  calon  legislatif  karena penetapan  calon  berdasarkan  rapat  pleno pemilihan  umum  internal  berdasaarkan kemampuan,  loyalitas,  pengalaman  dan ketokohan  seorang  calon.  Keempat Civil Service Reform , merupakan proses rekrutmen  berdasarkan  kemampuan  dan loyalitas  seorang  calon  sehingga  bisa mendapatkan  kedudukan  lebih  penting atau tinggi. Tipe ini dalam Partai Gerindra hampir  sama  dengan  tipe  partisipan,  tipe ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan  kader  atau  eksternal  karena dinilai  dari  berbagai  segi  yaitu  kriteria- kritreia
tertentu,
distribusi-distribusi kekuasaan,  bakat-bakat  yang  terdapat  di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Partai  Gerindra  dalam  pelaksanaan rekruitmen  anggota  calon  legislatif  untuk pemilu  2019  menggunakan  sistem  semi
terbuka. Dalam sistem ini tidak sepenuhnya  dengan  pola  terbuka.  Seperti menurut  Haryanto  bahwa  rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua  warga  negara  yang  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk menduduki  jabatan  politik  maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan  kesempatan  kepada  orang- orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa,  atau  individu-inidividu  yang mempunyai  persamaan  agama,  daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa (Syamsir & Suryaney, 2005).
Pencitraan  politik  pada  dasarnya memiliki  tujuan  untuk  memperoleh vote setelah  proses  kampanye.  Pada  dasarnya keputusan masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada sebuah partai atau calon legislatif  dengan  visi  dan  misi  kandidat. Politisi harus mampu membangun political branding yang kuat agar bisa memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat selaku  pemilih  (Al-Husainni  &  Fuady, 2016).
Setiap  warga  negara  dapat  menjadi Calon  legisltaif  (calon  legislatif)  atau Pengurus Partai Gerindra dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah  ditetapkan  oleh  ketentuan  dan aturan  resmi  Partai  Gerindra.  Partai Gerindra  sebagai  partai  gerakan,  sangat menghormati keberagaman, berbagai macam  ras,  suku  dan  agama,  mengajak seluruh  pihak  dan  komponen  bangsa- untuk  bersama-sama  bersinergi  untuk pembangunan Bangsa ini 1 .
1 Wawancara  dengan    Sekretaris  DPD  Partai Gerindra  DKI  Jakarta,    Husni  Thamrin,  tanggal  07 Maret  2019,  pukul  14.00  sd  Selesai,  bertempat  di Sarinah.
Rekrutmen dengan pola semi terbuka yang  diterapkan  oleh  Partai  Gerindra berarti  menerapkan merit  system, yaitu suatu  seleksi  menurut  kualifikasi  teknis, rasional dan impersonal. Sedangkan dalam hal  rekrutmen  calon  legisltaif,  harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya  dari  masyarakat.  Seleksi anggota  legislatif harus  memenuhi  syarat- syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas.  Ketiga  syarat  ini  harus dipadukan.  Artinya  sesorang  kandidat harus  benar-benar  memiliki  kemampuan, populer  di  tengah-tengah  masyarakat, diterima  oleh  masyarakat  serta  terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya ditunjuk.
Dalam sistem semi terbuka ini setiap warga  negara  tidak  memiliki  kebebasan yang  mutlak  dalam  berkompetisi  menjadi calon  legislatif  di  Partai  Gerindra.  Dalam melakukan penyeleksian, Sebelum seorang calon  anggota  legislatif  diajukan  kepada Komisi  Pemilihan  Umum,  Partai  Gerindra terlebih  dahulu  melakukan  rekruitmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik  penelitian  terhadap  persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian  ijazah,  kesehatan,  maupun keterangan  bebas  hukum.  Tak  hanya  itu Partai  Gerindra  juga  melakukan  penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya  ketaatan  ibadah,  kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa.
Pola  rekrutmen  politik  memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan  melalui  ujian  dan  latihan  yang dianggap paling penting. Namun disamping  itu  ada  beberapa  metode  yang ada  dalam  rekrutmen  politik  yaitu penarikan  undian,  rotasi,  dan  perebutan kekuasaan,

## Fungsi Rekruitmen Kader
Pada Partai Gerindra metode rekruitmen  politik yang  digunakan  adalah dengan Co-option yaitu  anggota  Partai
Gerindra  yaitu  kader  yang  memilih  bakal calon  internal  dan  eksternal  sedangkan yang  menetapkan  bakal  calon  untuk diajukan dalam pencalonan adalah panitia penjaringan  khusus  tingkat  daerah  dan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
Partai  Gerindra  adalah  partai  kader dengan  singkatan  Gerindra.  Partai  politik sudah  sepatutnya  kembali  pada  cita-cita awalnya  sebagai  saranan  pendidikan politik. Kader adalah salah satu instrument bagi  partai  politik,  kehadiran  kader  bisa untuk  meningkatkan  partai  politik  lebih maju. Dengan acara melakukan rekruitmen sebanyak-banyak kader, melakukan kegiatan  partai  politik,  dan  mengenalkan partai  Gerindra  kepada  kalangan  umum. Jadi  ada  dua  model  dalam  rekruitmen politik  yang  dilakukan  oleh  lembaga politik,  model  terbuka  secara  umum  lebih banyak  dilakukan  oleh  beberapa  partai  di Indonesia  termasuk  Partai  Gerindra. Proses  rekruitmen  politik  adalah  sarana penjaringan  yang  dilakukan  oleh  instansi politik  kepada  masyarakat  umum  untuk dijadikan  kader-kader  instansi  politik tersebut.  Umumnya  rekruitmen  politik yang  dilakukan  ini  berbeda  beda  dalam proses  perekruitannya  ada  yang  terbuka dan  ada  yang  tertutup  dalam  melakukan rekruitmen politk itu sendiri. 2
Jenjang  atau  sistem  karir  dalam partai politik adalah suatu sistem penataan masa depan para aktivis partai menyangkut peran dan posisi mereka dari waktu  ke  waktu  dalam  berbagai  posisi yang  ada  atau  bisa  dilalui  lewat keterlibatan  atau  jasanya  dalam  partai politik. Posisi ini seperti pengurus partai di berbagai  tingkatan  atau  jabatan  publik. Sistem  karir  adalah  jembatan  menuju pelembagaan  proseduralisme  demokrasi yang  secara  praktis  dibutuhkan  bagi tercapainya integrasi internal dalam partai
2 Wawancara  dengan    Ketua  DPD  Partai  Gerindra DKI Jakarta,   Muhammad Taufik, tanggal 05 Maret 2019, pukul 11.00 sd Selesai, bertempat di Kantor DPRD DKI Jakarta.
politik.  Melalui  sistem  karir  berbagai penataan  relasi  antar  individu  partai  bisa dikelola.  Sistem  karir  dapat  didesain  guna mengelola potensi konflik karena harapan- harapan masa depan yang diandaikan oleh setiap  individu  partai  (Sastroatmodjo, 1995).
Partai politik diharapkan menjalankan  fungsi  rekrutmen  yang  baik, yakni  menempatkan  kader-kader  partai pada  jabatan-jabatan  di  dalam  partai  dan jabatan-jabatan  politik  di  luar  partai  (di lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan  kemampuan,  kinerja,  dan pengalaman  kader  yang  bersangkutan (Rauf, 2000).
Fungsi  rekrutmen  kader  dari  calon anggota legislatif secara semi terbuka yang dilakukan oleh Partai Gerindra merupakan indikasi  bahwa  Partai  Gerindra  telah melakukan  kaderisasi  yang  baik. Fungsi partai  politik  juga  mencakup  fungsi berkomunikasi  dengan  masyarakat  dan kepentingan  masyarakat  untuk  sosialisasi politik. Mengingat  salah  satu  fungsi  partai politik adalah melakukan kaderisasi untuk menghasilkan  calon  pemimpin.  Dengan memilih  dan  menyeleksi  dari  kader internal maupun eksternal tentunya kader tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk  menjadi  legislator  dari  tahun-tahun sebelumnya  sehingga  sudah  melalui proses pembinaan.

## SIMPULAN
Rekruitmen  yang  dianut  oleh  Partai Gerindra adalah pola partai terbuka semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan  dan  kriteria  yang  ditetapkan oleh  Partai  Gerindra  dapat  menjadi  calon anggota  legislatif dari  Partai  Gerindra  DKI Jakarta bersifat terbuka dari kader internal maupun eksternal. Dalam proses rekrutmen  calon  legislatif  Partai  Gerindra DKI Jakarta sudah menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus partai  yang  dalam  peraturan  partai.  Di dalam  peraturan  itu  tercantum  mengenai prinsip,  sumber,  mekanisme  dan  tahapan
pencalegan,  dan  sebagainya.  Adapun makna  yang  dapat  dipetik  dari  proses rekrutmen  itu  adalah  bahwa  secara kelembagaan Partai Gerindra telah memiliki  mekanisme  yang  relatif  terbuka. Fungsi  dari  rekruitmen  kader  partai Gerindra harus menyeleksi dan mempersiapkan  anggota-anggotanya  yang dianggap  mampu  untuk  calona  nggota legislatif serta mampu memobilisasi partai sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat untuk bersosialisasi dengan kebutuhan masyarakat.  Fungsi  rekrutmen  kader  dari calon  anggota  legislatif  secara  semi terbuka  yang  dilakukan  oleh  Partai Gerindra merupakan indikasi bahwa Partai Gerindra  telah melakukan  kaderisasi  yang baik. Fungsi  partai  politik  juga  mencakup fungsi  berkomunikasi  dengan  masyarakat dan  kepentingan  masyarakat  untuk sosialisasi politik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Dosen Pembimbing  Ari  Ganjar  Herdiansah  dan Firman  Manan  di  Universitas  Padjadjaran dan  JUPIIS  untuk  jurnal  sehingga  bisa terbit untuk jurnal ini, sekian terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Husainni,  Y.  D.,  &  Fuady,  M.  (2016).  Strategi Komunikasi  Politik  Kader  Muda  Partai Gerindra. Yasser Dharma Al-Husaini , 2, No.1 , 3.
Budiardjo,  M.  (2004). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta.
Eko,  S.  (2003,  Desember).  Membuat  Rekrutmen Legislatif  Lebih  Bermakna,  Makalah  pada Diskusi  “Menyukseskan  Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2002 di Provinsi DIY”. Puti Chaniago , 15. Fajrina,  A.  H.  (2017).  Strategi  Rekruitmen  Partai gerindra  dalam  Kaderisasi  Pemuda  Di  Kota Surabaya. Jurnal Politik Muda , 6, No.1 , 5. Haryanto.  (1982). Sistem  Politik:  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Kadir,  A.,  (2013).  Peranan  Partai  Politik  dalam Menanggulangi  Golongan  Putih  (Golput) pada  Pemilihan  Legislatif  2009,  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik,  1  (1):  65- 75.
Kleden, I. (2005). “Pemilu 2004 Seberapa Langsung Pemilihan  Langsung?”  dalam  Syamsuddin Haris  (Ed),  Pemilu  Langsung  di  Tengah Oligarki  Partai:  Proses  Nominasi  dan  Seleksi Calon  Legislatif  Pemilu  2004. Jakarta:
Gramedia.
Koentjoroningrat.
(1998). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Koirudin. (2004). Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi:  Menakar  Kinerja  Partai  Politik Era  Transisi  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurdiansyah,  F.  (2018).  Marketing  Politik  DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2014. JJurnal Ilmu Politik Politika , 9 Nomor 1 , 6. Pasaribu,  P.,  (2017).  Peranan  Partai  Politik  dalam Melaksanakan  Pendidikan  Politik. JPPUMA:
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA, 5 (1): 51-59 Putra, F. (2003). Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi  Janji  Politik  Partai  dengan Realisasi  Produk  Kebijakan  Publik  di Indonesia  1999-2003. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rauf,  M.  (2000). Konsensus  dan  Konflik  Politik, Sebuah  Penjajagan  Teoritis. Jakarta:  Dirjen Dikti Depdiknas.
Rifai,  M.  (2016).  Marketing  Politik  Partai Gerindra Pada  Pemilu  Legislatif  2014  Di  Kabupaten Karawang. Politikom Indonesiana , 1 No 1 , 6. Sastroatmodjo,  S.  (1995). Perilaku  Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Syamsir,  &  Suryaney.  (2005).  Proses  Penjaringan dan  Penyaringan  Calon  Anggota  Legislatif Perempuan  di  Kota  Padang. Jurnal  Ilmiah demokrasi , 5. U.B, R. A., & Sukmana, H. (2015). Model Rekruitmen Politik  Calon  Anggota  Legislatif  Oleh  Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo. JKMP , 3, No.2 , 12.
Wawancara  dengan    Ketua  DPD  Partai  Gerindra DKI  Jakarta,    Muhammad  Taufik,  tanggal  05 Maret  2019,  pukul  11.00  sd  Selesai, bertempat di Kantor DPRD DKI Jakarta.
Wawancara  dengan    Sekretaris  DPD  Partai Gerindra  DKI  Jakarta,    Husni  Thamrin, tanggal  07  Maret  2019,  pukul  14.00  sd
Selesai, bertempat di Sarinah.