## PERAN DAN KOORDINASI LEMBAGA LINTAS SEKTORAL DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA AIR (STUDI KASUS DAS GUMBASA KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH)
Role and Coordination of Cross Sectoral Institutions in Water Resources Conservation
(Case Study in Gumbasa Watershed Donggala Regency Center Sulawesi Province)
Muh. Ansar 1) , Suria Darma Tarigan 2) , Dwi Putro Tejo Baskoro 2)
1) Departemen Ilmu Tanah, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

## ABSTRACT
Watershed management consists of multi stakeholders.  Therefore, institutional aspect for regulating interaction among stakeholders is very important to be taken into consideration in watershed management.  Watershed management will only be efficient if institutional aspect functioning in harmony.  Objective of this  research  is to  study role and coordination of cross sectoral  government  institutions  in  management  of  water  resource  conservation.    In  this  research  five  elements  of  water resource  conservation  were  analized,  there  are:  1)  involved  organizations,  2)  related  regulations,  3)  management  function performance (planning, execution, and controlling), 4) coordination aspect, and 5) priority instrument.  Each of those elements was sub-divided into sub-elements according to analysis model used in this research.  Two models were used in this analysis. Those  are  Interpretative  Structural  Modeling  (ISM)  and  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP).    Base  on  the  analysis  it  is concluded that Big Agency of Lore Lindu National Park (BBTNLL), Agency of  Watershed Management (BPDAS) Palu-Poso, and Forestry and Plantation Service of Donggala Regency were the most influential organizations in planning, execution, and controlling water resources conservation.  Role of those organizations in the management activities were mainly regulated in the respective regulations.  Coordination among acting organization is still weak due so the sectoral-ego and lack of qualified human resources.
Keywords: Conservation, Gumbasa Watershe, institutions, sectoral, water resources

## PENDAHULUAN
DAS  Gumbasa  terletak  di  bagian  Utara  kawasan Taman  Nasional  Lore  Lindu  (TNLL)  (sebagian  besar wilayahnya  berada  dalam  kawasan  TNLL),  dengan kepadatan  penduduk  sebesar  4  sampai  570  jiwa/km 2 ,  dan laju  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  tinggi,  yaitu 6,28%/tahun  (BPS,  2006).  Mata  pencaharian  utama masyarakat  di  DAS  Gumbasa  adalah  sebagai  petani  yang menyebabkan  kebutuhan  lahan  untuk  pengembangan pertanian merupakan masalah mendasar di daerah tersebut. Perambahan  hutan  yang  sangat  intensif  dan  dikonversi menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di dalam TNLL, khususnya  di  DAS  Gumbasa  sejak  tahun  1999  hingga sekarang  telah  menyebabkan  penurunan  fungsi  hidrologi yang signifikan, sehingga dapat mengancam keseimbangan  dinamik  sumberdaya  air  di  taman  nasional tersebut.
Efektivitas  pengelolaan  DAS  hanya  dapat  dicapai apabila ada kerjasama lintas sektor yang harmonis.  Prinsip ” One  Plan  Strategy ”  merupakan  paradigma  yang  penting untuk  dikembangkan  dalam  sistem  pengelolaan  DAS  dan konservasi  tanah  di  Indonesia.  Menurut  Kartodihardjo et al . (2004), selain indikator ekologi, indikator yang penting untuk  dipantau  dan  dievaluasi  adalah  kelembagaan  DAS.
Koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan  simplikasi  dalam kelembagaan DAS perlu dipertimbangkan sebagai kriteria- kriteria  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  DAS,  karena pengelolaan DAS melibatkan multi stakeholders .
Tujuan  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis untuk  mengetahui  kondisi  aktual  peran  dan  koordinasi lembaga  lintas  sektoral  dalam  manajemen  konservasi sumberdaya air dengan ruang lingkup studi kasus di DAS Gumbasa.

## METODOLOGI

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan  April- September  2008  di  DAS  Gumbasa  yang  memiliki  luas 126.617  ha,  di  mana  49.178  ha  (38,84  %)  berada  di  luar kawasan  TNLL  dan  77.439  ha  (61,16  %)  dalam  kawasan TNLL.  DAS  ini  terletak  di  bagian  Utara  kawasan  TNL yang  berada  sekitar  60  kilometer  sebelah  Selatan  Kota Palu dan secara geografis terletak antara 01°08’-01°54’ LS dan 119°58’-120°16’BT.  DAS Gumbasa merupakan salah satu  sub  DAS  dari  DAS  Palu  yang  terletak  di  Kecamatan Palolo, Gumbasa dan Lindu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
Muh. Ansar, Suria Darma Tarigan, Dwi Putro Tejo Baskoro. 2009. Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral dalm Konservasi Sumberdaya Air (Studi Kasus dan Gumbasa Kbupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah). J. Tanah Lingk., 11 (2):49-57 J. Tanah Lingk., 11 (2):1-8

## Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral (Muh. Ansar, Suria Darma Tarigan dan Dwi Putro Tejo Baskoro)

## Metode Penelitian
Mengingat  kebijakan  publik  adalah  pengetahuan yang bersifat multidisipliner, tentunya untuk menghasilkan sintesis yang mendalam dan komprehensif tidak cukup jika hanya  menggunakan  satu  metode  saja.  Peneliti  juga menyadari  bahwa  setiap  metode  memiliki  kelebihan  dan kekurangan,  sehingga  dengan  menggunakan  kombinasi metode yang tepat dapat mempertajam analisis, meningkatkan mutu desain dan meminimalisasi bias dalam penelitian.    Dalam  penelitian  ini  digunakan  kombinasi antara  metode Interpretative  Structural  Modelling (ISM) dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

## Tahapan Penelitian
Penelitian  dibagi  ke  dalam  empat  tahap  kegiatan, yaitu:  1)  persiapan  penelitian  dan  studi  pustaka;  2) pengumpulan  data  lapangan;  3)  pengolahan  data  dan analisis  data;  dan  4)  pembahasan  hasil  penelitian  tentang kondisi  aktual  peran  dan  koordinasi  lembaga  lintas sektoral  dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa.

## Pengumpulan Data
Penetapan sampel dilakukan melalui teknik purposive  sampling ,  di  mana  sampel  atau  responden ditentukan  oleh  peneliti  dengan  ketentuan  mewakili personil  pada  bidang  atau  lembaga  masing-masing.    Data primer  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan responden atau stakeholder yang terlibat langsung dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  pada  tingkat  pusat, provinsi  dan  kabupaten.  Selanjutnya  pengumpulan  data sekunder  dilakukan  melalui  penelusuran  berbagai  pustaka yang  tersedia,  baik  di  instansi  pemerintah  dan  swasta, publikasi  hasil  penelitian,  dan  berbagai  kajian,  serta  peta- peta yang mendukung.

## Pengolahan Data
Pengolahan  data  dimulai  dengan  memeriksa kelengkapan,  kejelasan,  konsistensi  dan  kesesuaian jawaban  responden.  Berdasarkan  data  yang  sudah diperiksa,  kemudian  dilakukan  proses  data,  yaitu melakukan  penghitungan  sesuai  dengan  model  analisis yang digunakan, yaitu metode AHP dan metode ISM.

## Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  ditetapkan  sebanyak  lima elemen  yang  dianalisis  berkaitan  dengan  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa,  yaitu:  1)  organisasi pemerintah/non  pemerintah  yang  berperan;  2)  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  landasan;  3)  kinerja fungsi  manajemen  (perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan);  4)  fungsi  koordinasi;  dan  5)  instrumen prioritas.    Setiap  elemen  dijabarkan  atas  sejumlah  sub elemen  berdasarkan  pertimbangan:  1)  tujuan  penelitian yang  ingin  dicapai;  2)  model  analisis  yang  akan digunakan,  yaitu:  metode Interpretative  Structural Modelling (ISM)  dan  metode Analytical  Hierarchy Process (AHP); dan 3) hasil konsultasi pakar atau pejabat
organisasi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penanganan masalah sumberdaya air.
Metode Interpretative  Structural  Modelling (ISM) digunakan untuk menganalisis data atau informasi tentang: 1)  organisasi  pemerintah/non  pemerintah  yang  berperan; 2)  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan; 3)  fungsi  koordinasi;  dan  4)  instrumen  prioritas  dalam konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa.    Posisi independent , linkage , dependent , dan autonomous ditetapkan  berdasarkan  bobot Driver  Power (DP) - Dependence (D) masing-masing sub elemen. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah model  analisis  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis data  atau  informasi  tentang  kinerja  fungsi  manajemen, sehingga  dapat  diidentifikasi  yang  mana  di  antara  ketiga fungsi manajemen, apakah perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan  sebagai  penyebab  ketidakberhasilan  program konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pengelolaan  sumberdaya air berdasarkan UU  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumberdaya  Air  dan  PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan  Sumberdaya Air, mencakup  empat  aspek,  yaitu:  1)  konservasi  sumberdaya air;  2)  pendayagunaan  sumberdaya  air;  3)  pengendalian daya  rusak  air;  dan  4)  sistem  informasi  sumberdaya  air yang  disusun  dengan  memperhatikan  kondisi  wilayah masing-masing.    Kajian  ini  difokuskan  pada  pembahasan aspek  yang  pertama,  yaitu  aspek  konservasi  sumberdaya air  yang  erat  kaitannya  dengan  pelestarian  hutan  lindung, kawasan  suaka  alam,  dan  kawasan  pelestarian  alam,  serta kegiatan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  di  wilayah  DAS Gumbasa.

## Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah yang Berperan dalam Konservasi Sumberdaya Air di DAS Gumbasa
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan  bahwa  dari  33 organisasi pemerintah/non pemerintah yang dianalisis, tiga di  antaranya  sebagai  organisasi  pemerintah  yang  berperan dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa. Posisi  dan  perbandingan  besarnya  bobot driver  power (DP) dan dependence (D) setiap organisasi pemerintah/non pemerintah ditunjukkan pada Tabel 1.
Berdasarkan  analisis  ISM,    Balai  Besar  Taman Nasional  Lore  Lindu  (BBTNLL)  berada  pada  posisi independent dengan  rata-rata  bobot  DP  =  1,00  dan  D  = 0,20.  Hal  ini  berarti  organisasi  pemerintah  tersebut berperan  sangat  penting  terhadap  konservasi  sumberdaya air  di  DAS  Gumbasa.    Besarnya  peran  ( driver  power ) mengindikasikan  bahwa  pengaruh  organisasi  pemerintah tersebut sangat besar.  Sedangkan kecilnya ketergantungan ( dependence )  menunjukkan  bahwa  peluang  dampak negatif  akibat  pengaruh  organisasi  pemerintah/non pemerintah lain sangat kecil.
Sementara  itu  Balai  Pengelolaan  DAS  (BPDAS) Palu-Poso  dan  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten  Donggala,  berdasarkan  analisis  ISM  berada pada posisi linkage dengan rata-rata bobot DP = 0,52 dan D  =  0,60.  Pentingnya  peran  yang  diemban  kedua organisasi pemerintah tersebut dalam konservasi
sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  dan  besarnya ketergantungannya pada organisasi pemerintah/non pemerintah  lain,  maka  perlu  langkah  antisipasi  terhadap kedua  organisasi  pemerintah  tersebut  dari  kemungkinan timbulnya  pengaruh  yang  tidak  sejalan  dengan  tujuan program.
Organisasi pemerintah/non pemerintah  yang berada di posisi dependent dengan rata-rata bobot DP = 0,04 dan D = 0,84,  menunjukkan bahwa organisasi pemerintah/non pemerintah  tersebut  memiliki  peran  yang  sangat  lemah terhadap  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa. Namun ketergantungannya terhadap organisasi pemerintah/non pemerintah lain besar.
Organisasi pemerintah/non pemerintah  yang berada di  posisi autonomous dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,05 dan  D  =  0,31, menunjukkan  bahwa  organisasi pemerintah/non  pemerintah  tersebut  memiliki  peran  yang sangat lemah terhadap konservasi  sumberdaya air di DAS
Gumbasa dan ketergantungan terhadap organisasi pemerintah/non  pemerintah  lainnya  juga  kecil.    Hal  ini berarti bahwa posisi organisasi pemerintah/non pemerintah tersebut  sangat  otonom,  yaitu  di  samping  menunjukkan peran  yang  lemah,  juga  tidak  tergantung  pada  organisasi pemerintah/non pemerintah lainnya.
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  disimpulkan  bahwa organisasi  pemerintah  yang  berperan  dalam  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  terdiri  atas  satu organisasi  pemerintah  di  posisi independent dan  dua organisasi pemerintah di posisi linkage .  Kedua organisasi pemerintah  di  posisi linkage di  samping  berperan  sangat penting dalam implementasi kebijakan konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa,  juga  sangat  rentan terhadap  pengaruh  organisasi  pemerintah/non  pemerintah lain.    Organisasi  pemerintah  di  posisi independent juga sangat berperan dalam implementasi  kebijakan  konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa.
Tabel 1. Posisi dan bobot organisasi pemerintah/non pemerintah dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Posisi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah Bobot DP D Independent (Pengaruh terhadap program kuat, tetapi keterkaitannya dengan lembaga lainnya lemah) Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) 1,00 0,20 Rata-rata 1,00 0,20 Linkage (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan lembaga lainnya kuat) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu-Poso Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala 0,52 0,52 0,60 0,60 Rata-rata 0,52 0,60 Dependent (Pengaruh terhadap program lemah, tetapi keterkaitannya dengan lembaga lainnya kuat) Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng Bappeda Kabupaten Donggala BPN Kabupaten Donggala Dinas Pertanian Kabupaten Donggala
Dinas PU Kabupaten Donggala Dinas Prasarana Wilayah Kab. Donggala
Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala DPRD Kabupaten Donggala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) LSM Lingkungan Kelompok Tani 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 Rata-rata 0,04 0,84 Autonomous (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan lembaga lainnya lemah) Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Bappeda Provinsi Sulteng Bapedalda Provinsi Sulteng BPN Provinsi Sulteng
Dinas Pertanian Provinsi Sulteng
Subdin PSDA Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng DPRD Provinsi Sulteng
Bapedalda Kabupaten Donggala Dinas Tata Ruang Kabupaten Donggala
PPL/PKL Dinas Perindag Kabupaten Donggala Dinas Kependudukan Kab. Donggala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Donggala Perguruan Tinggi Perbankan UKM/KUD Wartawan (Pers) Kepolisian Kejaksaan 0,04 0,26 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,04 0,04 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,40 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 Rata-rata 0,05 0,31 Keterangan:  DP  = Driver Power DP-D < 0,50 =  Kecil/lemah/tidak penting D = Dependence
DP-D  0,50  =  Besar/kuat/penting Peraturan Perundang-Undangan yang Melandasi

## Konservasi Sumberdaya Air di DAS Gumbasa
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan  bahwa  dari  25 peraturan  perundang-undangan  yang  diduga,  lima  di antaranya  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang melandasi  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa. Posisi  dan  perbandingan  besarnya  bobot driver  power
(DP)  dan dependence (D)  setiap  peraturan  perundang- undangan ditunjukkan pada Tabel 2.
Ada  tiga  undang-undang,  yaitu:  UU  No.  7  Tahun 2004  tentang  Sumberdaya  Air,  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya, dan  satu  peraturan  pemerintah,  yaitu:  PP  No.  44  Tahun

## Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral (Muh. Ansar, Suria Darma Tarigan dan Dwi Putro Tejo Baskoro)
2004 tentang Perencanaan Kehutanan, berdasarkan analisis ISM  berada  pada  posisi independent dengan  rata-rata bobot  DP  =  0,83  dan  D  =  0,16.    Hal  ini  berarti  peraturan perundang-undangan  tersebut  menjadi  landasan  yang sangat  kuat  terhadap  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa. Besarnya peran ( driver power ) mengindikasikan bahwa  pengaruh  peraturan  perundang-undangan  tersebut sangat besar. sedangkan kecilnya ketergantungan ( dependence ) karena peraturan perundang-undangan tersebut  memiliki  keterkaitan  yang  lemah  dengan peraturan perundang-undangan lain.
Menurut UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan analisis ISM berada pada posisi linkage dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,65  dan  D  = 0,50.    Hal  ini  berarti  peraturan  perundang-undangan tersebut  menjadi  landasan  yang  kuat  terhadap  konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa.  Besarnya peran ( driver power )  mengindikasikan  bahwa  pengaruh  peraturan perundang-undangan  tersebut  sangat  besar,  tapi  besarnya ketergantungan ( dependence ) karena peraturan perundang-
undangan  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Kelompok  peraturan  perundang-undangan  yang berada  di  posisi dependent dengan  rata-rata  bobot  DP  = 0,07  dan  D  =  0,75,  menunjukkan  bahwa  peraturan perundang-undangan  tersebut  menjadi  landasan  yang sangat  lemah  dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa  tetapi  keterkaitan  terhadap  perangkat  kebijakan lain besar.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berada  di posisi autonomous dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,08  dan D  =  0,24,  menunjukkan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  tersebut  menjadi  landasan  yang  sangat  lemah dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  dan keterkaitan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya juga kecil.
Tabel 2. Posisi dan bobot peraturan per undang-undangan yang melandasi konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Posisi Peraturan Perundang-Undangan Bobot DP D Independent (Pengaruh terhadap program kuat, tetapi keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya lemah) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 1,00 0,94 0,71 0,65 0,13 0,13 0,13 0,25 Rata-rata 0,83 0,16 Linkage (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya kuat) UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,65 0,50 Rata-rata 0,65 0,50 Dependent (Pengaruh terhadap program lemah, tetapi keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya kuat) UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air RPP Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Kepmen Kehutanan No. SK.421/Menhut-II/2006 tentang Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan
Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 146/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Reklamasi
Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan Kepmenneg LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu Kepmen Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1451 K/10/Mem/2000 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Potensi Air Bawah Tanah Permen Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Permen Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Peraturan Daerah (Perda) provinsi Peraturan Daerah (Perda) kabupaten 0,06 0,06 0,06 0,06
0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 0,06 0,63 0,63 1,00 0,75 0,75 0,75 0,63 0,75 0,75 0,75 0,88 Rata-rata 0,07 0,75 Autonomous (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya lemah) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom
PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa RPP Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air RPP Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,18 0,06 0,06
0,12
0,25 0,13 0,13 0,38 0,38 0,25 0,25 0,25 0,13 Rata-rata 0,08 0,24
Berdasarkan  Tabel  2,  dapat  disimpulkan  bahwa peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan kuat  dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa terdiri atas empat peraturan perundang-undangan di posisi independent dan  satu  peraturan  perundang-undangan  di posisi linkage .

## Fungsi Koordinasi dalam Konservasi Sumberdaya Air di DAS Gumbasa
Skor  penilaian  fungsi  koordinasi  antar  organisasi pemerintah  lintas  sektor  dalam  konservasi  sumberdaya  air DAS Gumbasa disajikan pada Gambar 1.
Fungsi  koordinasi  antar  organisasi  pemerintah  lintas sektor dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
dievaluasi  berdasarkan  penilaian  oleh  22  pakar  atas  tiga kriteria  koordinasi,  yaitu  tugas  pokok  ( task ),  kegiatan ( activity ), dan sumberdaya ( resources ). Hasilnya menunjukkan  bahwa  nilai  skor  rata-rata  2,6  yang  berarti fungsi koordinasi kondisinya masih lemah.
Koordinasi antar organisasi pemerintah lintas sektor adalah  kunci  utama  keberhasilan  program  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa.    Fungsi  koordinasi lintas  sektor  yang  berjalan  tidak  efektif  menyebabkan
Gambar 1.  Skor penilaian fungsi koordinasi konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Fungsi  koordinasi  lintas  sektor  yang  berjalan  tidak efektif  menyebabkan  program  konservasi  sumberdaya  air di DAS Gumbasa pada tiga kriteria koordinasi, yaitu tugas pokok  ( task ),  kegiatan  ( activity ),  dan  sumberdaya ( resources )  mengalami  banyak  hambatan.  Keberadaan Dewan  Sumberdaya  Air  pada  tingkat  nasional,  provinsi, dan  kabupaten/kota  diharapkan  bisa  menjadi  wadah koordinasi  dan  motor  penggerak  dari  proses  pengelolaan sumberdaya  air  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan dasar  kerja  secara  koordinatif  dan  konsultatif,  terlebih keberadaannya  telah  lama  dinantikan  untuk  mengatasi berbagai  persoalan  pengelolaan  sumberdaya  air  di Indonesia.  Khusus  di  DAS  Gumbasa,  masalah  rendahnya koordinasi  organisasi  pemerintah  lintas  sektor  dalam konservasi sumberdaya air diharapkan dapat menjadi lebih harmonis  dengan  terbentuknya  Dewan  Sumberdaya  Air Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Dewan  Sumberdaya  Air Kabupaten Donggala.  Rencana Pembentukan Forum DAS Sulawesi  Tengah  yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  juga  diharapkan menjadi wadah koordinasi yang dinamis dan berkesinambungan  antar  organisasi  pemerintah  dan kelembagaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya air  dan  kehutanan  di  Sulawesi  Tengah.    Forum  ini dibentuk  dengan  pertimbangan  bahwa  pengelolaan  DAS merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  dan  strategis dalam upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup  serta  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang tinggal di dalam dan di sekitar DAS.
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan  bahwa  dari  18 faktor  yang diduga, dua di antaranya  yang  mempengaruhi fungsi  koordinasi  berdasarkan  matriks driver  power - dependence (DP-D),  di  mana  tidak  ada  faktor  yang menempati  posisi linkage .    Posisi  dan  perbandingan besarnya bobot DP-D setiap faktor ditunjukkan pada Tabel
3.  Tabel  3,  menunjukkan  bahwa  ada  dua  faktor  di  posisi independent yang  mempengaruhi  lemahnya  fungsi koordinasi, yaitu: sifat multisektor/multidisiplin
(heterogenitas organisasi) dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), dengan bobot rata-rata DP = 1,00  dan  D  =  0,33.    Kedua  faktor  ini  memiliki  pengaruh yang  sangat  besar  terhadap  lemahnya  fungsi  koordinasi dan  ketergantungan  pada  faktor  lainnya  kecil,  sehingga merupakan faktor kunci.
Ada  tiga  faktor  di  posisi dependent ,  yaitu: kesenjangan  kebijakan  pengelolaan  DAS  dan  sektor, kurangnya  pembinaan,  dan  lemahnya  kontrol  sosial dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,33  dan  D  =  0,78.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketiga  faktor  tersebut  memiliki pengaruh kecil terhadap lemahnya fungsi koordinasi, tetapi ketergantungan  terhadap  faktor  lain  besar.    Faktor-faktor tersebut  secara  umum  tidak  mempengaruhi  fungsi koordinasi.    Meskipun  ada  pengaruhnya,  namun  hal  itu merupakan akibat yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh munculnya kesenjangan kebijakan pengelolaan  DAS  dan  sektor  merupakan  akibat  dari  sifat multisektor/multidisiplin (heterogenitas organisasi).
Upaya  pemecahan masalah  kesenjangan kebijakan pengelolaan  DAS  dan  sektor ini  tidak  perlu  diprioritaskan dan  akan  selesai  dengan  sendirinya  jika faktor penyebabnya  sudah  diatasi.    Oleh  karena  itu,  untuk mengefektifkan  fungsi  koordinasi  konservasi  sumberdaya air  di  DAS  Gumbasa,  pengembangan  ketiga  faktor  ini tidak perlu diprioritaskan secara khusus.
Faktor-faktor  yang  berada  di  posisi autonomous dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,33  dan  D  =  0,33, menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  tersebut  memiliki pengaruh  yang  sangat  lemah  terhadap  implementasi kebijakan konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa dan ketergantungan terhadap faktor lainnya juga kecil.
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tugas  Pokok (tas k) Kegiatan (activity) Sum berdaya (res ources ) Rata-Rata Kriteria Koordinasi N ila i Keterangan : 1  = Sangat Lemah 2  = Lemah
3  = Cukup Baik
4  = Baik
5  = Sangat Baik

## Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral (Muh. Ansar, Suria Darma Tarigan dan Dwi Putro Tejo Baskoro)
Tabel 3. Posisi dan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Posisi Faktor-Faktor Bobot DP D Independent (Pengaruh terhadap program kuat, tetapi keterkaitannya dengan faktor lainnya lemah) Sifat multisektor/multidisiplin Rendahnya kualitas SDM 1,00 1,00 0,33 0,33 Rata-rata 1,00 0,33 Linkage (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan faktor lainnya kuat) - - - - - - Rata-rata - - Dependent (Pengaruh terhadap program lemah, tetapi keterkaitannya dengan faktor lainnya kuat) Kesenjangan kebijakan Pengelolaan DAS dan sektor Kurangnya pembinaan Lemahnya kontrol sosial 0,33 0,33 0,33 0,67 0,67 1,00 Rata-rata 0,33 0,78 Autonomous (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan faktor lainnya lemah) Adanya kebijakan yang top down
Lemahnya pengorganisasian Ketidakterlibatan lembaga dalam perencanaan
Lemahnya fungsi oprasional institusi Lemahnya fungsi regulasi institusi Adanya sikap sektoralisentris Konflik vertikal Konflik horisontal Lemahnya kontrol vertikal
Ketidakjelasan lembaga koordinator Ketergantungan pada juklak/juknis Lemahnya dukungan insentif Lemahnya komitmen aparat pemerintah 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 Rata-rata 0,33 0,33
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  disimpulkan  bahwa lemahnya  fungsi  koordinasi  sangat  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  di  posisi independent ,  tetapi  ketergantungan terhadap  faktor  lainnya  kecil.    Oleh  karena  itu, pengembangan  kedua  faktor  di  posisi  ini  harus diprioritaskan,  karena  merupakan  faktor  kunci.    Artinya, jika  masalah  rendahnya  kualitas  SDM,  dan  sifat multisektor/multidisiplin  (heterogenitas  organisasi)  tidak dapat  diatasi,  maka  koordinasi  dalam  konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa semakin lemah.

## Instrumen prioritas dalam Konservasi Sumberdaya Air di DAS Gumbasa
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan  bahwa  dari  11 instrumen  yang  diduga,  empat  di  antaranya  merupakan instrumen  prioritas  dalam  konservasi  sumberdaya  air  di DAS  Gumbasa.    Posisi  dan  perbandingan  besarnya  bobot driver  power (DP)  dan dependence (D)  setiap  instrumen ditunjukkan pada Tabel 4.
Hasil  analisis  ISM  pada  Tabel  4,  menunjukkan bahwa  pada  posisi independent terdapat  tiga  instrumen, yaitu: penerapan sistem teknologi informasi dan basis data, penerapan  teknologi  konservasi,  dan  pengefektifan penyuluhan  lapangan  dengan  rata-rata  bobot  DP  =  0,87 dan D = 0,22.  Hal ini berarti ketiganya memiliki pengaruh
yang  besar  terhadap  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa  dan  ketergantungan  terhadap  instrumen  lainnya kecil.
Pada  posisi linkage terdapat  dua  instrumen,  yaitu  : peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dan  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  petani  dengan  rata-rata bobot  DP  =  0,80  dan  D  =  0,50.    Hal  ini  berarti  kedua instrumen tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa,  tetapi ketergantungan terhadap instrumen lainnya juga besar.
Terdapat  dua  instrumen  pada  posisi dependent , yaitu: penerapan teknologi pasca panen, dan pengembangan  sistem  pertanian  konservasi  dengan  rata- rata bobot DP = 0,20 dan D = 1,00.  Hal ini menunjukkan bahwa  kedua  instrumen  tersebut  memiliki  pengaruh  yang sangat lemah terhadap program konservasi sumberdaya air di  DAS  Gumbasa,  tetapi  ketergantungan  terhadap instrumen  lain  besar.  Adapun  instrumen-instrumen  yang berada di posisi autonomous dengan rata-rata bobot DP = 0,20  dan  D  =  0,21,  menunjukkan  bahwa  instrumen- instrumen  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  sangat  lemah terhadap  implementasi  kebijakan  konservasi  sumberdaya air  di  DAS  Gumbasa  dan  ketergantungan  terhadap instrumen lainnya juga kecil.
Tabel 4.  Posisi dan bobot setiap instrumen prioritas dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Posisi Instrumen Bobot DP D Independent (Pengaruh terhadap program kuat, tetapi keterkaitannya dengan instrumen lainnya lemah) Penerapan sistem teknologi informasi dan basis data Penerapan teknologi konservasi Pengefektifan penyuluhan lapangan 1,00 1,00 0,60 0,17 0,17 0,33 Rata-rata 0,87 0,22 Linkage (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan instrumen lainnya kuat) Peningkatan partisipasi masyarakat Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani 0,80 0,80 0,50 0,50- Rata-rata 0,80 0,50

## Lanjutan
Dependent (Pengaruh terhadap program lemah, tetapi keterkaitannya dengan instrumen lainnya kuat) Penerapan teknologi pasca panen Pengembangan sistem pertanian konservasi 0,20 0,20 1,00 1,00 Rata-rata 0,20 1,00 Autonomous (Pengaruh terhadap program dan keterkaitannya dengan instrumen lainnya lemah) Pelestarian dan pengembangan kearifan budaya masyarakat Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat Pengefektifan peran lembaga pemerintah Legitimasi dan sosialisasi program 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,17 0,33 0,17 Rata-rata 0,20 0,21
Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa dari tiga instrumen di posisi independent yang diprioritas untuk mencapai  tujuan  program  konservasi  sumberdaya  air  di DAS  Gumbasa,  semuanya  memiliki  ketergantungan  pada instrumen  lainnya  kecil.    Adapun  dua  instrumen  yang berada  di  posisi linkage juga  diprioritaskan,  tetapi ketergantungannya pada instrumen lain besar.
Kinerja fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam Konservasi Sumberdaya Air
di DAS Gumbasa Hasil analisis AHP terhadap kewenangan pemerintahan  (aktor)  menunjukkan  bahwa  tingkat  pusat dan provinsi mendominasi peran di tiga fungsi manajemen dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  yang ditandai  dengan  bobot  masing-masing  0,455,  sedangkan aktor  di  kabupaten  hanya  memiliki  peran  lebih  kecil dengan  bobot  sebesar  0,091,  seperti  ditunjukkan  pada Gambar 2.
Gambar 2.  Bobot kewenangan pemerintahan (aktor) dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Meskipun  ada  perbedaan  kewenangan  antar pemerintahan  pusat,  provinsi  dan  kabupaten,  namun pelaksanaannya harus dalam kerangka komitmen kerjasama.    Dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  wilayah DAS  Gumbasa,  seharusnya  peranan  kabupaten  menjadi lebih  besar  daripada  provinsi,  karena  wilayah  DAS Gumbasa  hanya  berada  di  wilayah  teritorial  Kabupaten Donggala.
Hasil  analisis  AHP  terhadap  penilaian  aktor (kriteria)  dalam  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa  menunjukkan  bahwa  arah  kebijakan top  down memberikan  bobot  yang  paling  tinggi,  yaitu  0,193, sedangkan  tumpang  tindih  tugas  dan  kewenangan memberikan  bobot  paling  kecil,  yaitu  0,152,  ditunjukkan seperti pada Gambar 3.
Gambar 3.  Bobot penilaian aktor (Kriteria) dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Berdasarkan  hasil  analisis  AHP  terhadap  kinerja manajemen  (alternatif)  dalam  konservasi  sumberdaya  air di  DAS  Gumbasa  pada  Gambar  4  menunjukkan  bahwa
perencanaan  memiliki  bobot  yang  paling  tinggi,  yaitu 0,401  dibandingkan  dengan  pelaksanaan  dan  pengawasan dengan bobot masing-masing 0,307 dan 0,292.
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Pusat Provinsi Kabupaten Aktor Bo bo t B ob ot B o b o t 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 KAS TTTK SMS PH KTD PS Kriteria Bo bo t Keterangan: KAS =  Koordinasi Antar Sektor
TTTK =  Tumpang Tindih Tugas dan Kewenangan SMS =  Sifat Multi Sektor PH =  Penegakan Hukum KTD =  Arah Kebijakan Top Down PS =  Peran Stakeholders B ob ot
Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral (Muh. Ansar, Suria Darma Tarigan dan Dwi Putro Tejo Baskoro)
Gambar 4.  Hasil pembobotan kinerja manajemen (alternatif) dalam konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa
Lemahnya perencanaan
dalam konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa  seperti  di  tunjukkan pada  Gambar  4,  juga  berkaitan  dengan  arah  kebijakan yang  bersifat top  down .    Berdasarkan  hasil  analisis  AHP seperti di sajikan pada Gambar 3, di mana arah  kebijakan yang  bersifat top  down merupakan  kriteria  lemahnya perencanaan  yang  berada  di  urutan  pertama  dengan  nilai 0,401.

## Dampak Kondisi Aktual Peran dan Koordinasi Lembaga Lintas Sektoral dalam Konservasi Sumberdaya Air di DAS Gumbasa
Kebijakan  konservasi  sumberdaya  air  di  DAS Gumbasa,  seperti:  Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan dan  Lahan  (GN-RHL/Gerhan)  dirumuskan  melalui formulasi  program  yang  kebanyakan  merupakan  arahan dari  pusat,  atas  dasar  kepentingan  organisasi  pemerintah tertentu  tanpa  mengembangkan  integrasi  fungsional  antar sektor,  sehingga  melahirkan  egoisme  sektoral  pada masing-masing  organisasi  pemerintah  dalam  konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  kondisi  aktual  peran  dan koordinasi  lembaga  lintas  sektoral  dalam  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:  Balai  Besar  Taman  Nasional Lore Lindu (BBTNLL), Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Palu-Poso,  dan  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten  Donggala  adalah  organisasi  pemerintah  yang berperan  penting.    Peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  landasan  kuat  adalah  UU  No.  7  Tahun  2004 tentang  Sumberdaya  Air,  UU  No.  41 Tahun  1999  tentang Kehutanan,  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  PP  No.  44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan UU No. 23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Kinerja  fungsi  koordinasi  antar  organisasi  pemerintah lintas  sektoral  termasuk  kategori  lemah  yang  dipengaruhi oleh  faktor  sifat  multisektor/multidisiplin  dan  rendahnya
kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM).    Penerapan  sistem teknologi  informasi  dan  basis  data,  penerapan  teknologi konservasi, pengefektifan penyuluhan lapangan, peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dan  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  petani  sebagai  instrumen prioritas.    Sedangkan  penyebab  utama  ketidakberhasilan program konservasi sumberdaya air di DAS Gumbasa dari segi  fungsi manajemen adalah  lemahnya kinerja perencanaan.

## Saran
Dalam  rangka  peningkatan  kinerja  konservasi sumberdaya  air  di  DAS  Gumbasa,  disarankan  untuk menyusun  rencana  pengelolaan  DAS  Gumbasa  secara terpadu  melalui  koordinasi  organisasi  pemerintah  pusat dan  provinsi  dengan  melibatkan  semua  organisasi pemerintah  terkait  di  kabupaten  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  program konservasi sumberdaya air.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, K., N. Mulyana, R. Idung (Indonesian Team), J. Alcamo,  J.  Priess,  J.  Nitschulze,  and  M.  Mimmler (German  Team).    2005.    Use  of  powersim  to  study water  balance  at  Gumbasa  catchment,  Central Sulawesi.    Bogor.    Research  Project  on  Stability  of Rain  Forest  Margins  (STORMA).    Phase  II  2003  – 2006.    Bogor  Agricultural  University,  University  of Tadulako, University of Goettingen and University of Kassel.
Asdak, C. 2004.  Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Gadjah Mada University Press. BPDAS  Palu-Poso.    2007.    Laporan  akhir  identifikasi karakteristik  daerah  tangkapan  Gumbasa  sub  DAS Palu  hulu  DAS  Palu.    Palu.    Pusat  Kajian Pengembangan  Sumberdaya  Lahan  dan  Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.
BPDAS  Palu-Poso.    2008.    Basis  Data  DAS  Palu.    Palu:
Kerjasama  BPDAS  Palu-Poso  Ditjen  Rehabilitasi Lahan  dan  Perhutanan  Sosial  Departemen  Kehutanan dan Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 Perencanaan Pelaksanaan Pengaw asan Alternatif B o b o t B ob ot
BPS.    2006.    Donggala  Dalam  Angka.  Palu:  Badan  Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
BBTNLL.    2008.    Taman  Nasional  Lore  Lindu.    Palu:
Balai  Besar  Taman  Nasional  Lore  Lindu  (BBTNLL) Sulawesi Tengah.
BWSS  III.    2008.    Perencanaan  Konservasi  Danau  Lindu Kabupaten  Donggala  Provinsi  Sulawesi  Tengah.
Palu:  Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jenderal  Sumberdaya  Air  Balai  Wilayah  Sungai Sulawesi III.
Kartodihardjo, H. K. Murtilaksono, dan U. Suhadi.  2004. Institusi  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai:  Konsep dan  Pengantar  Analisis  Kebijakan.    Bogor:    Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.