HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KONSEP ALIRAN HUKUM  KRITIS KAITANNYA DENGAN  OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM
Dairani 1 , Syahrul Ibad 2
1,2 Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 dayraas16@gmail.com, 2 sinbad.sit@gmail.com

## Abstraks
Critical  Legal  Studies  adalah  suatu  gerakan  yang  dimotori  para  akademisi  yang memilih aliran kiri (leftist), selanjutnya aliran hukum kritis ini dikembangkan oleh kalangan  praktisi  hukum.  Pada  dekade  1970-an  praktik  dan  teori  hukum  tidak terlaksana dengan baik sehingga Lahirlah Critical Legal Studies yang oleh banyak orang dikatakan bukan suatu pemikiran hukum tetapi hanya gerakan semata yang prinsipnya berbeda halnya dengan aliran hukum atau madzhab hukum yang lain seperti  Positivisme  Hukum,  Aliran  Hukum  Alam,  Utilitarianisme,  Sociological Jurisprudence.  Fokus  kajian  dalam  artikel  ini  terkait  sejarah,  konsep  pemikiran aliran  hukum  kritis  dalam  kaitannya  dengan  Pemikiran  Positivisme  Hukum  dan Realisme  Hukum,  dalam  artikel  ini  juga  penulis  menyertakan  tokoh-tokoh  dari Critical Legal Studies  dan yang terakhir penulis mencoba mengkaitkan pandangan Critical  Legal  Studies  terhadap  Undang-undang  Cipta  Kerja  dengan  Konsep Omnisbus  Law.  Teori  konseptual  dan  pendekatan  historis  serta  perundang- undangan dipilih sebagai konsep dalam menemukan jawaban pada persoalan yang sedang diteliti dalam artikel ini.
Kata Kunci : Aliran Hukum Kritis, Filsafat Hukum, Omnibus Law.

## Abstract
The  Critical  Legal  Studies  movement  is  a  movement  by  academics  who  choose  the leftist  school,  then  this  critical  legal  school  is  developed  by  legal  practitioners.  The birth  of  Critical  Legal  Studies  was  based  on  dissatisfaction  with  legal  theory  and practice in the 1970s. Some people view Critical Legal Studies not as a school of legal thought  but  only  as  a  movement  in  legal  thought.  This  is  different  from  other  legal schools or schools of law such as Natural Law Schools, Legal Positivism, Utilitarianism, Historical Schools, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Freirechtslehre. The focus  of  the  study  in  this  article  is  related  to  history,  the  concept  of  critical  legal thought  in  relation  to  Legal  Positivism  and  Legal  Realism,  in  this  article  the  author also includes figures from Critical Legal Studies and finally the author tries to relate the  views  of  Critical  Legal  Studies  to  the  Law.  Job  Creation  with  the  Omnisbus  Law
Concept.  Conceptual  theories  and  historical  approaches  as  well  as  legislation  are chosen as analytical tools in answering the problems being studied in this article.
Keywords : Critical Legal Studies, Legal Philosophy, Omnibus Law.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada tahun 1960-an hingga 1970an praktik dan teori hukum di masyarakat tidak berjalan  dengan  maksimal  atau  belum  sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya.  Hal  ini menjadi salah satu pemicu lahirnya pemikiran hukum yang kritis atau disebut dengan critical legal studies . meski pemikiran hukum kritis ini tergolong baru dan banyak yang beranggapan  bahwa  ini  bukan  sebuah  pemikiran  hukum  namun  dengan  lahirnya gerakan  ini  memberi  banyak  manfaat  dalam  dunia  hukum  baru  dan  memperkaya khazanah  keilmuan  hukum  dan  menjadi  sebab  lahirnya  pemikiran    feminist jurisprudence dan critical race theories . 1
Gerakan Critical Legal Studies merupakan salah satu gerakan yang di gagas oleh para akademisi hukum yang menganut aliran kiri (leftist) dan selanjutnya para praktisi hukum  turut  mengembangkan  gerakan  tersebut.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas lahirnya gerakan ini karena keberadaan teori dan praktik disaat itu tidak berlangsung baik dan maksimal misalnya dalam bidang: 2 kualitas Pendidikan hukum, serta kekuatan politik yang memberikan pengaruh terhadap praktik dan penegakan hukum serta yang selanjutnya  gagalanya hukum dalam memberi peran terhadap persoalan hukum yang terjadi. 3
Konferensi tahun 1977 di Amerika Serikat membuat keberadaan gerakan hukum kritis menjadi eksis. Sementara dibeberapa negara lain termasuk Jerman, dan Prancis serta juga di negara Inggris gerakan ini mulai dikenal dipublik pada tahun 1984 namun dengan  gaya,  metode  dan  focus  kajian  yang  sedikit  ada  perbedaan  dengan  gerakan kritis  di  Amerika  Serikat. 4 Dalam  Konferensi  di  atas  diundanglah  beberapa  para  ahli hukum untuk mencari  konsep dan metode pendekatan yang pas serta  kritis terhadap
1 Fuady  M.  2003.  Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum.  Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti. hlm, 5
2 Ibid, hlm, 6
3 Ibid,
4 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
persoalan yang terjadi saat itu dimana antara kenyataan dalam hukum dengan hukum dalam teori jauh dari harapan, diantara pakar hukum yang hadir dalam Konferensi di atas adalah Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Rosanblatt, Trubek, Tushnet dan Unger. 5 Topik  bahasan  dalam  Konferensi  di  atas  terdapat  kemiripan  dengan  pokok bahasan dari  kelompok atau  ahli  Neomarxism, stucturalist Marxist,  post Stucturalism, The Frankfurt School, namun secara subtansi tetaplah berbeda. 6
Ketidakpastian  hukum  dan  lemahnya  hukum  dalam  merespon  persoalan  yang terjadi pada dekade 70-an lahirnya gerakan ini juga tidak lepas dari pengaruh politik pada saat itu, keberadaan politik pada saat tersebut tergolong radikal dalam melakukan protes terhadap kebiasaan dari hukum ortodok dengan gaya hukum tertulis dan kaku. Namun  demikian  Gerakan  Critical  Legal  Studies  ini  juga  mengamini  bahwa  terdapat kekurangan  dan  kelemahan  didalamnya  sehingga  memerlukan  bantuan  pemikiran hukum lain seperti sociolegal dalam menemukan solusi atas kebekuan hukum ortodok dari perspektif hukum yang bersifat black latter law. 7
Secara  umum  munculnya  serta  tujuan  dari  gerakan  hukum  kritis  sebagaimana disampaikan  oleh  para  penggagasnya  dilatarbelakangi  isu-isu  konkrit  seperti, 8 mengkaji dan menganalisa dengan mendalam kekuatan  doktrin hukum, masa lalu dan masa  depan  pendidikan  hukum,  adanya  kegiatan  institusi  hukum    pemenopang  yang mendukung adanya hubungan yang oppressife dan tidak egaliter, serta guna menjajaki peran sentral hukum di dalam menciptakan relasi dalam bidang politik, ekonomi serta sosial agar dapat terciptanya adanya emansipasi kemanusiaan secara utuh. 9

## B. Rumusan Masalah
Fokus  persoalan  yang  akan  dikaji  adalah  sejarah,  konsep  pemikiran  aliran hukum  kritis dalam kaitannya dengan  Pemikiran Positivisme Hukum dan  Realisme Hukum  yang  terus  berkembang  di  belahan  dunia,  artikel  ini  juga  akan  mengkaji
5 Ibid,
6 Ali,  Ahmad,  2002,  Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis,  Jakarta:  PT.  Gunung Agung Tbk.hlm, 89
7 Ibid,
8 Fuady  M.  2003.  Aliran  Hukum  Kritis,  Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum.  Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti. hlm, 8
9 Ibid,
peran dari masing-masing tokoh penggerak Critical Legal Studies  dan yang terakhir penulis  mencoba  mengkaitkan  pandangan  Critical  Legal  Studies  terhadap  Undang- undang Cipta Kerja dengan Konsep Omnisbus Law.

## C. Motode Penelitian
Teori  studi  hukum  normatif  digunakan  dengan  pendekatan  konsep  dan historis-komparatif.  Diharapkan  dengan  kedua  pendekatan  tersebut  dapat ditemukan  pokok  persoalan  yang  sedang  dikaji  dalam  artikel  ini  yang  meliputi sejarah,  konsep  pemikiran  aliran  hukum  kritis  dalam  kaitannya  dengan  Pemikiran Positivisme  Hukum  dan  Realisme  Hukum,  dan  yang  terakhir  penulis  mencoba mengkaitkan pandangan Critical Legal Studies terhadap Undang-undang Cipta Kerja dengan konsep Omnisbus Law.

## PEMBAHASAN
Penting  untuk  diketahui  dan  dipahami  bersama  bahwa  setiap  aliran  atau pemikiran hukum yang lahir tidak dapat lepas atau terpisah dengan pemikiran hukum sebelumnya.  Demikian  halnya  dengan  pemikiran  hukum  kritis,  yang  keberadaannya tidak lepas dari keberadaan pemikiran hukum lain yang hasil pemikirannya seringkali terjadi  perbedaan  walaupun  sisi  persamaan  juga  ditemukan.    Perbedaan  pemikiran hukum  juga  tak  lepas  dengan  perbedaan  pemikiran  filsafat  hukum  yang  kerap  kali ditemukan  ketegangan  yang  diakibatkan  karena  bersebrangannya  sebuah  pemikiran atau  paradigma  berfikir.  Sehingga  diperlukan  sebuah  jembatan  guna  menjadi penghubung  terhadap  adanya  perbedaan  paradigma  tersebut.  Pendekatan  historis- komparatif  dianggap  mampu  menjadi  penghubung  dalam  menemukan  titik  temu  dari akar lahirnya gerakan hukum kritis. 10
Dalam  kajian  sejarah,  aliran  positivisme  menjadi  titik  awal  dari  lahirnya pemikiran  kritis.  Sebab  dalam  sistem  hukum  modern  secara  umum  berkiblat  pada paham  positivisme  hukum.  Sehingga  diperlukan  adanya  jembatan  penghantar  antara pemikiran  kritis  hukum  terhadap  madzhab  positivisme  hukum  yang  secara  umum berkembang dalam sistem hukum modern. 11
10 Fakih, Mansour, 2000, "Gramsci di Indonesia: Pengantar", dalam Gagasan-gagasan Politik Gramsci, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm, 70
11 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Menurut  Samekto  mengutip  dari  Herman  J.  Pietersen  bahwa  tipologi  gerakan kritis  tersebut  adalah  subjectivis-idealis  missionary-developmental  mode.  Dengan pendekatan  subjectivis-idealis  yang  berdasar  pada  konsep  missionary-developmental mode. Herman J.P. juga menggambarkan bahwa gerakan ini memiliki enam pola pikiran dasar.
1. Konsep,  Ideologi  dan  prinsip  merupakan  tolak  ukur  tentang  kebenaran  dalam perspektif  hukum  kritis.  Maksudanya  sesuatu  dikatakan  benar  bila  tidak bertentangan dengan ketiga hal di atas yaitu konsep, ideologi dan prinsip.
2. Nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat komunal dilibatkan misalnya ideologi.
3. Memadukan  antara  sifat  humanisme  dengan  kepentingan  extra-legal  dalam penyusunan suatu hukum atau aturan.
4. Membangun  kesadaran  dengan  konsep  developmental-  reformist  yang  berorentasi pada suatu perubahan yang lebih baik
5. Cara  berpikir  tentang  hal-hal  yang  melampaui  apa  yang  terlihat,  yang  dapat ditemukan di alam semesta atau disebut dengan  transenden dengan pertimbangan practical experience.
6. Menciptakan  pengaruh  dengan  cara  merekayasa  bentuk  kehidupan  di  tengah masyarakat agar selaras dengan ide dan prinsip terfokus. 12
Pola  pikir  di  atas  yang  diungkapkan  oleh  Samekto  berpedoman  pada  tesis dibawah ini: 13

## 1. Menolak terhadap paham liberalism
Munculnya  paham  liberalisme  berawal  dari  filsafat  politik  yang  disandarkan terhadap  teori  kontrak  sosial  Hobes  dan  Jhone  Locke.  Dalam  pandangan  teori  di atas  di  yakini  bahwa  kelompok  masyarakat  berangkat  dari  perorangan  dengan membawa  nilai-nilai  yang  sifatnya  subjektif.  Dari  individu  tersebut  terbentuklah masyarakat  yang  selanjutnya  punya  nilai-nilai  yang  selanjutnya  nilai  tersebut diakomodasikan melalui suatu lembaga hukum, politik serta sosial. Namun demikian paham hukum kritis dengan 3 argumentasi dibawah ini menolak kenyataan di atas.
12 Audi, Robert (General Editor), 1999, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second edition, New York: Cambridge University Press. Hlm. 65
13 Ibid,
a . Liberalisme  berpotensi  melahirkan  visi  kehidupan  yang  bersebrangan  dengan kemauan dan kemampuan masyarakat. 14
b . Liberalisme  juga  menggerakkan  dan  mengarahkan  manusia  pada  suatu  keadaan yang  sifatnya  dualistika.  Teori  kapitalisme  klasik  Adam  Smith  dijelaskan  bahwa bila seseorang bebas dalam  mencapai  keinginan  dan kepentingannya, maka  dapat menghasilkan  kebaikan  bagi  manusia  secara  umum.  Pola  pikir  ini  hampir  sejalan dengan  pola  pikir  Orba..  segelintir  orang  diberi  kebebasan  dalam  menjalankan bisnis  dengan  dalil  keuntungan  yang  didapat  akan  otomatis  dapat  dinikmati  oleh masyarkat.  Tak  ubahnya  gelas  ketika  di  isi  dengan  air  dan  penuh,  maka  akan tumpah  ke  bawah.  Namun  pola  pikir  ini  jelas  kurang  tepat  sebab  manusia  pada prinsipnya punya keinginan yang batasannya tidak pernah berakhir kecuali dengan kematian. 15
c . Liberalisme  seolah  memberi  pengakuan  terhadap  praktik  kapitalisme  dengan menguburkan  fakta-fakta  terjadinya  eksploitasi  dibalik  adanya  penghormatan terhadap  kebebasan  seseorang.  Penyembunyian  realita  tersebut  dapat menyesatkan  pola  pikir  masyarakat  sehingga  mereka  akan  mendukung  suatu sistem yang pada kenyataannya sistem tersebut mendsikriditkan mereka. Hal yang merugikan  tetapi  dianggap  sesuatu  yang  membawa  kebenaran.  Charles  Samford berpendapat  basis  sosial  hukum  yang  sebenarnya  dipenuhi  oleh  hubungan- hubungan berada pada ketidakseimbangan. Apa yang terlihat diluar tampak tertib, aman  dan  teratur,  namun  sesungguhnya  penuh  dengan  ketidakjelasan  dan ketidakpastian. 16

## 2. Penekanan pada kontradiksi fundamental
Maksud dari kontradiksi fundamental disini yaitu kontradiksi dibidang teori liberal dengan  menyebut  individu  wajib  dibebaskan  guna  memenuhi  dan  mencapai kepentingannya,  disisi  yang  lain  upaya  pemenuhan  capaian  kepentingan  akan berpotensi mengorbankan individu lain dalam mencapai kepentingan hidupnya.
14 Ibid,
15 Ibid,
16 Unger,  Roberto  Mangabeira,  1983,  The  Critical  Legal  Studies  Movement,  First  Edition,  Cambridge: Harvard University Press, hlm..98

## 3. Pengesampingan dan delegitimasi
Padangan  CLS  paham  liberalism  seharusnya  ditiadakan,  didelegitimasi  sebab  pada kenyataannya  dapat  menjadi  suatu  sistem  yang  dipraktikkan  guna  memperkuat relasi  kepentingan  perekonomian  saja.  Institusi  sosial  yang  dibuat  dan  dibangun dengan  rekayasa  yang  menyebabkan  adanya  ketidaksesimbangan,  namun kenyataannya  justeru  memberi  pengakuan  hukum  misalnya  mengkondisikan sesuatu agar seolah-olah Nampak alamiah.

## 4. Penolakan terhadapn formalism
Formalisme  merupakan  suatu  gerakan  pikir  yang  meyakini  hukum  sebagai  sistem yang  bekerja  dengan  cara  deduktif.  Dan  penegak  hukum  dapat  mengidentifikasi prinsip dan prosedur berhukum yang relevan untuk kemudian diterapkan pada satu kasus  konkret  secara  deduktif  pula  dengan  tanpa  menimbang  faktor-faktor  diluar hukum,  misalnya  sosial,  ekonomi,  atau  nilai  yang  hidup  di  masyarakat.  Namun, Unger berpendapat, pengertian formalisme di atas masuk dalam ketegori pengertian yang  bersifat  konvensional. 17 Menurut  CLS,  semua  keputusan  digantungkan  pada suatu  keyakinan  atau  pandangan  dari  yang  mengeluarkan  keputusan  tersebut. Penafsiran  objektif    dalam  fenomena  hukum  tidak  ada  (no  objective  translation  of legal phenomena). Sebab, dalam  proses pembentukan hukum dan  pada praktiknya pasti  ada  interpretasi  politik  subjektif.  Sebab  itulah,  dalam  setiap  dikeluarkannya keputusan hukum yang sifatnya formalistik harus ditolak.

## 5. Penolakan terhadap positivism
Dalam konsep CLS sejatinya menerima dengan menggunakan anti positivis sebagai suatu  pendekatan  yang  bersumber  dari  Frankfurt  School,  namun  CLS  menolak sebuah kenyataan tentang disiplin ilmu empiris dapat digunakan dalam ilmu hukum. Diketahui bahwa, aliran  ilmu atau hukum alam objek yang dikaji adalah fenomena alam yang dapat dilakukan  kontrol, serta digeneralisir sehingga kondisi yang akan datang bisa diramalkan. Dalam paham positivism, realitas dikonsep menjadi realita yang bisa diamati. Namun demikian, praktik reduksionisme sukar diterapkan dalam
17 Niznik, Jasef & John T Sanders (ed.), 2002, Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer, terj. Elli Al Fajri, Yogyakarta: Penerbit Qalam.hlm. 12
disiplin  ilmu  sosial  sebab  tidak  terdapat  teori  sosial  yang  sifatnya  universal.  Pada prinsipnya ilmu sosial tidak bebas nilai.

## 6. Penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum
Wacana pemisahan hukum dari kekuatan sosial, misalnya ekonomi, politik, dan nilai yang hidup di masyarakat, merupakan sesuatu yang sifatnya rasional sebab doktrin serta pengembangan ilmu hukum   dibangun dengan fondasi sifatnya juga rasional. Paradigma  semacam  ini,  menurut  CLS,  hanya  sebuah  mitos  belaka,  karena keterlibatan  dan  keberpihakan  kekuatan  sosial  tidak  dapat  pisahkan  dari  ilmu hukum. 18

## 7. Mempusatkan kesatuan antara hukum dan politik
Pandangan  CLS,  hukum  adalah  ekspresi  dari  politik.  Hukum  pula  meruapakan jelmaan  atas  kehendak  dari  kekuatan  dan  pengaruh  politik.  Hal  ini  terbukti  oleh pandangan  Mahfud  MD. 19 Dalam  melakukan  kajian  terhadap  pengaruh  politik  atas hukum,  Mahfud  berkesimpulan  bahwa  politik  nilai  lebih  atas  hukum, dan  bukan sebaliknya. 20

## Pemikiran Realisme Hukum Menuju Gerakan Studi Hukum Kritis
Akhir  abad  ke  -18,  madzhab  positivisme  gencar  di  populerkan  dalam  dunia hukum  keilmuannya  diagungkan  dikarenakan  mampu  menawarkan  harapan  yang cerah dalam kondisi kekacauan hukum dan ketidakpastian adanya hukum alam yang pada  umumnya  dianut  saat  oleh  masyarakat  saat  itu  yang  merupakan  peninggalan dari leluhurnya. Namun, pada awal abad ke-20 aliran positivism diserang oleh aliran hukum  lain  di  antaranya  realisme  hukum,  karena  paham  positivism  dianggap mereduksi  nilai-nilai  kemanusiaan  dengan  prinsip  hukum  yang  dipraktikannya. Praktik hukumnya berjalan layaknya mesin. sehingga perkembangan fase selanjutnya, sebagian dari banyak orang beranggapan  apa  yang ditawarkan oleh  paham realisme hukum masih kurang memberikan nilai memuaskan, masih umum. Oleh faktor itulah, sebagian  dari  masyarakat  mencari  alternatif  lain  dalam  mempelajari  dan  mengkaji hukum.  Dari  hasil  penelusuran  dan  pencarian  di  atas  maka  ditemukanlah  pemikiran kritis dalam rangka mengkritisi atau mengomentari kondisi tersebut yang selanjutnya
18 Ibid,
19 Mahfud  MD.  2012.  Pergulatan  Politik  Hukum  Indonesia.  Cetakan  ke  III.  Gama  Media.  Yogjakarta,  hlm. 167
20 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dikenal CLS (Critical Legal Studies.) 21
Critical  Legal  Studies  berawal  dari  suatu  pertemuan  kecil  di  kota  Madison, Wisconsin,  (AS)  Amerika  Serikat,  tahun  1977.  Conference  on  Critical  Legal  Studies adalah  nama  atau  topik  besar  dari  adanya  pertemuan  di  atas. 22 Hadir  dalam pertemuan di atas tokoh-tokoh dengan latar belakang yang tidak sama, diantara tokoh sebagai  motor  penggerak  gerakan  ini  adalah  M.  Unger,  Richard  Abel,  Heller,  Morton Horwitz,  Rosenblatt,  David  Trubek,  Mark  Tushnet,  Steward  Macaulay  dadn  Roberto. Duncan  Kennedy.  Berukumpulnya  mereka  adalah  untuk  menemukan  alternatif  baru, tidak hanya pada bidang ilmu hukum, tapi menyangkut juga soal politik hukum pada saat  itu,  atau  dalam  cakupan  umum  pencarian  terhadap  masyarakat  alternatif  pada masa  yang akan datang. 23
Pada prinsipnya kerangka berfikir Critical Legal Studies adalah respon terhadap sebuah pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa, di tradisi hukum liberal positivistik  dalam menyelesaikan masalah  hukum  dilakukan  dengan  cara  deduksi  yaitu  mengambil  kesimpulan  dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum  yang  terjadi  atau  hendak  diselesaikan.  Dari  sisi  lain  Critical  Legal  Studies melanjutkan  tradisi  pengkajian  empirik  terhadap  hukum  seperti  yang  dilakukan paham  realisme  hukum.  Hanya  saja  bedanya,  pemikiran  Critical  Legal  Studies menggunakan  pendekatan  aliran  kiri,  terutama  dari  mazhab  Frankfurt  sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 24

## Pandangan Aliran Hukum Kritis Terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja
Critical  Legal  Studies  dalam  menganalisisa  hukum  di  Indonesia  paling  mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Sebab pada masa dan situasi  di  Orba  tersebut  kepentingan-kepentingan  ekonomi  dan  politik  menguasai dalam  pembentukan  hukum  kala  itu.  Kepentingan  atas  pertumbuhan  ekonomi
21 Kasim,  Ifdhal,  1999,  "Berkenalan  dengan  Critical  Legal  Studies,"  Pengantar  dalam  Roberto  M.  Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, terj. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM. Hlm. 10
22 Ibid,
23 Ibid,
24 Kasim,  Ifdhal,  1999,  "Berkenalan  dengan  Critical  Legal  Studies,"  Pengantar  dalam  Roberto  M.  Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, terj. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM. Hlm. 17
memaksa  kebijakan  kemudahan  usaha  dengan  jalan  pemberian  kredit  yang  disertai dengan  deregulasi  dan  debirokratisasi.  Kepentingan  pembangunan  ekonomi mensyaratkan  stabilitas  politik  yang  dilakukan  dengan  cara    mengurangi  juga mencurangi hak  sipil dan politik rakyat.
Sedangkan  pada  situasi  pasca  orde  baru.  Kondisi  politik  sudah  berubah  dan perlahan  menuju  politik  yang  transfaransi  pengelolaan  pemerintahan  sudah  mulai terlihat  cukup  baik  dan  teratur.  Meski  demikian,  sasaran  kritik  gerakan  kiri  atau Critical Legal Studies pada situasi saat ini tidak ditemukan. Critical Legal Studies masih tetap relevan untuk saat ini. Terlebih dalam kaitannya dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja,  undang-undang  ini  lahir  dengan  banyak  menimbulkan  gejolak  dan  penolakan keras  dari  masyarakat  secara  umum.  Disamping  karena  dianggap  undang-undang  ini lahir  karena  cacat  prosedur  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang P3. 25
Omnibus Law UU cipta kerja tersebut banyak terjadi diskriminasi terhadap para pekerja atau kaum buruh dan secara umum undang-undang cipta kerja tersebut lebih memihak  pada  pemodal  atau  pengusaha  yang  notabenya  mereka  lebih  beruntung daripada para pekerja atau buruh. Meski disamping diskrimanasi terhadap buruh jika ditelaah dan dikaji lebih mendalam dengan berpatokan pada UU P3 ternyata ditemukan fakta  bahwa  Omnibus  Law  UU  cipta  kerja  tersebut  cacat  formil  karena  dibuat  dan disahkan tidak mematuhi ketentuan UU yang mengatur  tentang tata cara membentuk UU yaitu UU 12 Tahun 2011. Karenanya kritik keras terus disuarakan oleh masyarakat agar undang-undang tersebut dapat direvisi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Critical  Legal  Studies  memiliki  beberapa  karakteristik  diantaranya  sebagai berikut, aliran ini mengkritik hukum yang nyatanya memihak pada kepentingan politik dan  sekelompok  orang  yang  sama  sekali  tidak  netral.  Kemudian  gerakan  ini  juga mengkritik  hukum  yang  sarat  dan  dominan  dengan  ideologi  tertentu  yang  dianggap menguntungkan  dan  merugikan  masyarakat  secara  umum.  Maka  dengan  demikian dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sederhana bahwa aliran Critical Legal Studies pas  untuk  mengkritisi  undang-undang  omnibus  law  cipta  kerja  yang  lebih mementingkan kepentingan politik dan sarat dengan ideologi tertentu tidak lagi netral
25 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dan  berpihak  pada  masyarakat  secara  umum. 26 Pandangan  gerakan Critical  Legal Studies  terbukti  benar  dalam  melihat  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  seiring  dengan keluarkannya  Putusan  No.  91/PUU-XVIII/2020  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang memutuskan  dan  menyatkan  bahwa  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  cacat  formil  atau prosedur  sehingga  dalam  putusan  tersebut  MK  memerintahkan  agar  dilakukan perbaikan  dan  penyempurnaan  terhadap  UU  dimaksud.  Adapun  pertimbangan  yang diambil oleh MK atas putusan di atas adalah : pertama, aturan UU Cipta Kerja dibentuk tidak  berdasar  pada  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Kedua,  tidak terpenuhinya  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Ketiga,  tidak  ada pastisipasi  publik  yang  dilibatkan  atau  didengar  dan  yang  ke  empat,    terdapat perubahan yang dilakukan DPR bersama dengan Pemerintah. 27

## KESIMPULAN
Critical Legal Studies lahir di Amerika Serikat pada tahun 1977 yang digerakkan dan  dimotori  oleh  kalangan  intektual  dan  dikembangkan  oleh  para  praktisi  hukum. Pemicu  lahirnya  gerakan  di  atas  adalah  ketidakpastian  hukum,  praktik  hukum  yang jauh  dari  teori  pada  saat  itu  serta  ketidakmpuan  hukum  dalam  merespon  dan menyelesaikan  persolan-persoalan  hukum  yang  muncul  pada  dekade  abab  ke-18. kerangka  berfikir  Critical  Legal  Studies  adalah  respon  terhadap  sebuah  pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa,  di  tradisi  hukum  liberal  positivistik  dalam  menyelesaikan  masalah  hukum dilakukan dengan cara deduksi yaitu  mengambil kesimpulan dari  suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau  hendak  diselesaikan.  Critical  Legal  Studies  juga  secara  tegas  memberi  kritik terhadap  lahirnya  undang-undang  Omnibus  Law  yang  secara  formil  cacat  prosedur serta  subtansi  Undang-undang  tersebut  juga  tidak  memihak  kepada  masyarakat  kecil dan condong menguntungkan para pelaku usaha. Critical Legal Studies  terbukti benar dengan  dikuatkannya  oleh  lahirnya  Putusan  MK  Nomor.  91/PUU-XVIII/2020  yang
26 Fuady  M.  2003.  Aliran  Hukum  Kritis, Paradigma  Ketidakberdayaan  Hukum.  Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti. Hlm. 9
27 https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar- hukum-uns.html diakses 25 Maret 2022 pukul 10.30 Wib
menyatakan  bahwa  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  catat  Formil  dan  harus  dilakukan perbaikan-perbaikan selama kurun waktu 2 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Ahmad, 2002, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk
Audi,  Robert  (General  Editor),  1999,  The  Cambridge  Dictionary  of  Philosophy,  Second edition, New York: Cambridge University Press
Fakih,  Mansour,  2000,  "Gramsci  di  Indonesia:  Pengantar",  dalam  Gagasan-gagasan Politik Gramsci, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fuady M. 2003. Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Hiujbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius
Kasim,  Ifdhal,  1999,  "Berkenalan  dengan  Critical  Legal  Studies,"  Pengantar  dalam Roberto  M.  Unger,  Gerakan  Studi  Hukum  Kritis,  terj.  Ifdhal  Kasim,  Jakarta:

## ELSAM
Lee, Keekok, 1989,  The Positivist Science of Law,  England: Gower Publishing  Company Limited
Muslehudin,  Muhammad,  1991,  Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis:  Studi Perbandingan  Sistem  Hukum,  terj.  Yudian  Wahyudi  Asmin  dkk,  cet.    II, Yogyakarta: Tiara Wacana
Niznik,  Jasef  &  John  T  Sanders  (ed.),  2002,  Memperdebatkan  Status  Filsafat Kontemporer, terj. Elli Al Fajri, Yogyakarta: Penerbit Qalam
Friedmann,W.  Teori  dan  Filasafat  Hukum;  Susunan  I.  (Legal  Theory).  terjemahan: Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa. 1993
Rizal,  Jufrina  dan  Agus  Brotosusilo  (peny).  Filsafat  Hukum.  Buku  Ke-II.  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. September 2001
Simon, Roger, 2000, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Unger,  Roberto  Mangabeira,  1983,  The  Critical  Legal  Studies  Movement,  First  Edition, Cambridge: Harvard University Press.