Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.424-429| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA
Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia komangokta622@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  Negara  hukum (Rechtsstaat) bukan  berdasarkan  kekuasaan  semata (Machtstaat) . Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan kejahatan seperti tindak pidana korupsi dana bantuan sosial  di  kalangan  pejabat  negara  semakin  meningkat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dana  bantuan  sosial  dan  untuk  membahas  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi dana bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif,  dengan  menggunakan  pendekaan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan hukum  terdiri  dari  bahan  primer  dan  sekunder.  Teknik  dalam  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dengan pendataan  yaitu  dengan  mengutip  kemudian  di  data  dalam  catatan  lepas  dengan  mencatatkan  nama  dari pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  tahun  penerbit  dan  nomor  nomor  halaman  dikutip.  Pengaturan  tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun dengan  ancaman  hukuman  kurungan  seumur  hidup  atau  kurungan  antara  1  sampai  20  tahun  dan  denda  yang telah ditetapkan pada pasal ini. Sanksi tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara diatur dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  No  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Penegak  hukum  diharapkan  memberikan  sanksi  yang  seadil-adilnya  terhadap  pelaku  sesuai  dengan perbuatannya sehingga sanksi tersebut bermanfaat bagi pelaku dan pihak yang dirugikan.
Kata Kunci: Bantuan Sosial, Korupsi, Pejabat Negara

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  (Rechtsstaat)  not  based  on  mere  power  (Machtstaat).  Weak  law  enforcement  in Indonesia  causes  crimes  such  as  corruption  in  social  assistance  funds  among  state  officials  to  increase.  The purpose of this research is to analyze the regulation of corruption in social assistance funds and to discuss law enforcement  of  criminal  acts  of  corruption  in  social assistance  funds  in  an  effort  to  recover  state  losses.  This type of research is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials  consist  of  primary  and  secondary  materials.  The  technique  in  collecting  legal  materials  with  data collection is by quoting than in the data in a freelance record by recording the name of the author, book title, publisher  name,  publisher  year,  and  page  number  quoted.  The  regulation  of  criminal  acts  of  corruption  in social assistance funds carried out by state officials is regulated in Article 3 of Law No. 20 of the Year with the threat  of  life  imprisonment  or  imprisonment  between  1  to  20  years  and  a  fine  as  stipulated  in  this  article. Sanctions  for  criminal  acts  of  corruption  in  an  effort  to  recover  state  losses  are  regulated  in  Article  18 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Law enforcers are expected to give the fairest sanctions to the perpetrators according to their actions so that these sanctions are beneficial for the perpetrators and the injured party.
Keywords: Corruption, Social Assistance, State Officials

## I. PENDAHULUAN
Sebagai negara yang berkekuatan hukum Indonesia (rechtsstaat) yang tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan  (rechtsstaat),  yang  termasuk  dalam  peraturan  negara  yang  ada.  Aturan  hukum  yang dimaksud  tidak  lepas  dari  norma  hukum  bahwa  segala  langkah  yang  berkaitan  dengan  kehidupan manusia  dalam  bermasyarakat,  bernegara,  dan  kehidupan  bernegara  dapat  dijadikan  pedoman  atau pedoman perdamaian dan upaya menciptakan perdamaian. masyarakat.
Hukum  menjadikan  pondasi  dalam  aturan  hidup  yang  wajib  untuk  mengayomi  masyarakat dalam kehidupan sosial . Tujuan hukum yang dicakup tidak hanya mereka yang benar-benar bertindak
melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang mungkin terjadi dan fasilitas negara dalam menegakkan hukum. Hukum sebagai alat pengatur dalam masyarakat diakui kewibawaannya. Hukum sesuatu yang benar  dilakukan  secara  sadar  dan  benar  dan  melarang  perbuatan  yang  bersifat  merugikan.  Ini memainkan peran penting dalam komunitas hukum dan bertanggung jawab untuk manajemen konflik, regulasi dan resolusi.
Dalam tindakannya korupsi melanggar hukum dengan merugikan pihak lain untuk memperoleh kekayaan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bersama untuk mencegah praktik dan korupsi  seperti  itu  sejak  awal.  Pemberantasan  korupsi  tidak  serta  merta  berarti  menangkap  dan memenjarakan  korupsi  itu  sendiri,  tetapi  membangun  budaya  hukum  adalah  tanggung  jawab  aparat penegak  hukum  itu  sendiri,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Hasilnya,  proses  penegakan  hukum  dapat terwujud,  nilai  dan  cita-cita  hukum  dapat  diwujudkan  secara  konkrit,  dan  keadilan  substantif  dapat dihasilkan sejalan dengan tujuan hukum. Korupsi menjadi sesuatu yang merugikan banyak pihak yang sama  dengan  jenis  kejahatan  lainnya,  seperti  aksi  pencurian  yang  sudah  ada  dari  dulu  dan  terus sampai  sekarang,  Masalah  utamanya  adalah  kemakmuran  dan  kemajuan  teknologi,  korupsi  yang meningkat ( Rada, 2009 ).
Selain itu, strategi pemberantasan korupsi harus didasarkan pada sumber daya dan kemampuan yang sesuai. Mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia dapat mengganggu kapasitas dan membuat  strategi  ini  sulit  untuk  diterapkan.  Dalam  hal  ini,  kualitas  dan  kapasitas  sumber  daya manusia perlu diperkuat, khususnya di bidang penegakan hukum korupsi.
Korupsi  di  Indonesia  marak  terjadi  di  kehidupan  sosial.  Trennya  dari  tahun  ke  tahun  terus mengalami  peningkatan  dimana  ini  menjadi  pengaruh  yang  buruk  bagi  negara.  Bencana  ekonomi yang muncul karena tidaknya kelola dan terus meningkatnya tindak korupsi. Tindakan ini merupakan pelanggaran  kepada  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  umum.  Korupsi  dikategorikan  sebagai kejahatan  khusus  atau  kejahatan  khusus  yang  membahayakan  dan  sangat  merugikan  keuangan  dan perekonomian negara, karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif.
KKN  merupakan  masalah  serius  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Salah  satu  tindak pidana  korupsi  yang  paling  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  penyimpangan  Dana  Bantuan  Umum (Bansos).  Bantuan  sosial  diberikan  kepada  perseorangan  dan/atau  keluarga  dengan  nama,  alamat penerima, dan jumlah yang jelas pada saat membuat anggaran pendapatan asli daerah. Bantuan sosial juga  ditujukan  untuk  membantu  partai  politik.  Surat  Edaran  Menteri  juga  menyebutkan  bahwa pemberian bantuan sosial harus selektif dan tidak terus menerus ditahan. Meningkatnya tindak pidana korupsi  dalam  penyaluran  dana  bantuan  publik  disebabkan  oleh  lemahnya  mekanisme  penyediaan dana  bantuan  publik  dan  pengendalian  belanja  yang  sangat  minim  sehingga  memperbesar  peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara ( Oktarina & Cayo, 2019 ).
Pengeluaran  uang  dalam  jumlah  besar  untuk  menangani  pandemi  COVID  19  menjadi kewaspadaan  KPK  dalam  mewaspadai  pejabat  yang  menyalahgunakan  dana  bansos.  KPK menanggapinya dengan mengeluarkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Ketiga siklus tersebut mengatur penggunaan anggaran untuk penerimaan sumbangan masyarakat  oleh  instansi  pemerintah  dan  pengadaan  barang  dan  jasa.,  dan  penggunaan  data terintegrasi  kesejahteraan sosial (DTKS)  dan  non-DTKS.  Dalam  memberikan  bantuan  sosial  kepada masyarakat ( Alfiyah, 2021 ).
Di  tengah  meningkatnya  kemiskinan,  ditambah  dengan  situasi  krisis  di  Indonesia  dan  praktik korupsi  dari  penyelenggara  negara  yang  terjadi  karena  pandemi  ini  yang  belum  kunjung  selesai, semakin merusak stabilitas dan keamanan masyarakat. dan moral Indonesia ( Iriany, 2018 ). Tindakan ini  menjadi  masalah  yang  kini  dirasakan  berkembang  pesat,  seiring  dengan  tingkat  pembangunan yang  pesat  dalam  pembangunan  negara,  meningkatnya  kebutuhan,  dan  maraknya  korupsi (Hamzah, 2005 ).
Berkaitan dengan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah melahirkan banyak pelaku korupsi  besar,  antara  lain  anggota  dewan  dan  pimpinan  daerah,  serta  kepala  daerah  dan  pejabat pemerintah  daerah.  Ini  menjadikan  ironi  dengan  penghambatan  pembangunan  di  semua  bidang dikarenakan perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri. Uang yang seharusnya dianggarkan untuk kepentingan  publik  seperti  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat terhambat  oleh  korupsi  anggaran  oleh  otoritas  negara,  namun  efek  korupsi  lainnya  juga  melakukan tindak  pidana  pencucian  uang.  Tentu  saja,  pemerintah  perlu  memperbaiki  sistem  distribusi,  pola akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang ketat agar dana bantuan sosial tidak mencapai tujuannya.
Pandemi  Covid  19  yang  melanda  Indonesia  berdampak  besar  terhadap  perekonomian  negara, banyak perusahaan yang gulung tikar, karyawan yang diberhentikan tanpa menerima pesangon, serta terhambatnya  kegiatan  impor  dan  ekspor  telah  meningkatkan  angka  kemiskinan.  Negara.  Untuk sedikit  membantu  perekonomian  masyarakat  kurang  mampu,  pemerintah  Indonesia  memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan.
Alih-alih untuk meningkatkan kesejahteraan publik di tengah pandemi ini, otoritas negara yang diberi  kewenangan  menyalurkan  bantuan  justru  menambah  kekayaan  pribadi  dengan  melakukan praktik  korupsi  dana  bansos.  Tentu  hal  ini  sangat  merugikan  bangsa  dan  pihak  yang  sangat membutuhkan  dukungan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama untuk menegakkan hukum di negeri ini.
Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini: penelitian oleh Oetari & Mahmud (2021) yang  membahas  mengenai  Kebebasan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  Bantuan  Sosial  Covid-19  Dikaitkan  dengan  asas  keadilan  dan  dasar  pemberatan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, membahas mengenai Penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  kondisi  darurat  Covid-19  ( Mulkan,  2021 ).  Kemudian  penelitian tentang  polemik  pemberian  hukuman  mati  pelaku  korupsi  di  tengah  pandemi  Covid-19 (Mufida, 2020 ).  Serta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pada  kegiatan  bantuan  sosial  Covid-19 ( Lokbere et al., 2021 ). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi  dana  bantuan  sosial  dan  untuk  membahas  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  dana bantuan sosial dalam upaya pengembalian kerugian Negara.

## II. METODE PENELITIAN
Observasi  yang  dipergunakan  oleh  penulis  dalam  melangsungkan  penelitian  ini  adalah  hukum normatif.  Dipergunakan  pendekatan  dengan  perundang-undangan  yaitu  menelusuri  perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dan pendekatan masalah konseptual yang digunakan  untuk  mencari  penyalahgunaan  bansos,  dan  lain-lain  dari  perundang-undangan  maupun Literature.  Akar  bahan  hukum  yang  diterapkan  berikut  terdapat  2  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Teknik  dalam  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dengan  pendataan  yaitu dengan  mengutip,  mengikhlaskan,  serta  memberikan  usulan-usulan  bahan  hukum  kemudian  di  data dalam  catatan  lepas  dengan  mencatatkan  nama  dari  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial
Aktivitas Korupsi adalah aktivitas penipuan yang  menyebabkan kerugian nasional atau penggelapan dana  publik  untuk  kepentingan  individu  atau  kelompok  ( Syamsuddin,  2011 ).  Korupsi  adalah  jenis kejahatan  luar  biasa  yang  menyebabkan  masalah  yang  lebih  kompleks  daripada  kejahatan  tertentu lainnya. Selain itu, banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengusut korupsi selama tahap penyidikan.
Karena sifatnya yang luar biasa, juga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Korupsi yang sering  terorganisir,  melibatkan  banyak  orang,  dan  pelaku  yang  terlibat  memiliki  kelas  ekonomi, otoritas,  dan  kekuatan  politik  yang  tinggi,  sehingga  sulit  untuk  mengungkap  aktivitas  kriminal korupsi.
Dasar  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  adalah  UU  No  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  telah  diperbaharui  dengan  UU  No  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 UU Tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa situasi  yang  memberatkan  bagi  para  pelaku  korupsi.  Kriteria  untuk  memberatkan  adalah  apakah kejahatan korupsi dilakukan saat negara dipertaruhkan menurut hukum saat ini. Ketika terjadi bencana nasional. Kejahatan korupsi yang berulang dan ketika suatu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan keuangan.
2. Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial
Sanksi pidana diberikan kepada mereka yang  menyerang dan merugikan kepentingan banyak orang. Yang  penting,  sanksi  pidana  merupakan  jaminan  untuk  memulihkan  perilaku  mereka  yang  berbuat
jahat  atau  melanggar  hukum.  Sanksi  pidana  lebih  ketat  daripada  sanksi  hukum  perdata  dan administrasi.
Perekonomian yang terus menurun dikarenakan pandemi seperti sekarang ini. Di masa pandemi sekarang ini banyak bermunculan kejahatan di masyarakat seperti tindak pidana penggelapan maupun penipuan,  masyarakat  sekarang  membutuhkan  bantuan  sosial  guna  mengurangi  beban  hidup  tetapi masih  ada  saja  oknum  yang  tega  memanfaatkan  kondisi  ini  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi dengan cara memotong dana bantuan tersebut demi kepentingan sepihak, sehingga sangat merugikan masyarakat  dan  melanggar  aturan  hukum,  tentunya  pemerintah  dan  juga  perangkat  hukum  Negara harus menindak secara tegas kejadian seperti ini.
Di  Indonesia,  tindakan  yang  diambil  untuk  merumuskan  hukum  untuk  mengatasi  masalah korupsi  selama  beberapa  periode  sejarah  dan  selama  beberapa  periode  perubahan  hukum.  KUHP sebenarnya  memiliki  ketentuan  yang  mengancam  tindak  pidana  dari  mereka  yang  melakukan pelanggaran  tersebut,  terutama  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  terkait  dengan  tindak pidana  korupsi.  Kurang  efektifnya  ketentuan  hukum  pidana  untuk  memprediksi  dan  menyelesaikan masalah korupsi. Akibatnya, undang-undang baru dibentuk untuk meminimalkan korupsi.
Sistem  pengawasan  sangat  dianjurkan  dalam  penyaluran  dana  bansos,  hal  ini  memiliki keterkaitan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam Pasal 4 huruf H dan I UU No 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Dalam  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  setiap  penerima  pelayanan bantuan sosial dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
Pada  intinya  memotong  dana  bantuan  sosial  covid-19  yang  masuk  kedalam  penggelapan  dan penipuan, penggelapan dapat dilakukan oleh setiap orang karena berniat melawan hukum menguasai benda seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kepemilikannya.
Indonesia adalah negara yang mengutamakan ham dimana ada masyarakat berhak untuk hidup, Dalam merealisasikan hukuman mati, perhatian yang lebih harus diberikan pada keseimbangan antara merugikan kepentingan umum dan keputusan pidana. Penerapan hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan yang telah melewati batas dari seorang nurani manusia, dimana disebutkan telah merugikan kehidupan  banyak  yang  dirugikan,  dan  mengganggu  tatanan  kehidupan,  peradaban  manusia,  dan sabotase. Ekonomi Nasional. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain tindakan penghapusnya nyawa seseorang  secara  berencana  yang  dilakukan  secara  keji,  tindakan  terorisme  yang  mengancam keamanan  negara,  penyelundupan  dan  perdagangan  narkoba  bagi  para  pengedar,  dan  korupsi. Penerapan pidana mati berdasarkan UU TIPIKOR menjadi bagian dari bentuk pemberantasan korupsi secara serius dengan menghadirkan keamanan, keadilan, dan kepentingan yang sah bagi masyarakat. Penerapan hukuman mati khusus untuk korupsi yang melibatkan korupsi dalam kondisi tertentu. Film tersebut berkisah tentang dukungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang terjadi pada kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan korupsi saat negara dilanda pandemi  Covid  19.  Dia  telah  disalahgunakan  untuk  menjadi  kaya  dan  memenuhi  persyaratan  untuk hukuman  mati  karena  faktor-faktor  berikut:  Melakukan  tindak  pidana  korupsi,  Dalam  keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter, dan lainnya,
Pertanggungjawaban pidana korupsi dana bantuan sosial diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :
Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP.  sebagaimana  disebutkan  secara  jelas  dimana  seorang  yang dengan  sadar  melawan  hukum  guna  memperoleh  kekayaan  untuk  dirinya  sendiri  dengan  merugikan pihak  lain  yang  dimkasud  disini  adalah  Negara  dan  merugikan  perekonomian  negara  maka  akan dijatuhi  hukuman  yang  dijatuhkan  paling  singkat  4  tahun  sampai  20  tahun  maksimal  dari  hukuman yang diberikan dan denda yang telah di atur pada UU tersebut
Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP.  Sesuai  yang  disebutkan  bahwa siapapun  yang  tujuannya  untuk  mementingkan  keuntungan  demi  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau bisnis  tersedia  bagi  mereka  untuk  posisi  atau  jabatan  yang  dapat  merugikan  bagi  pihak  negara  dan membuat kerugian secara finansial ekonomi bagi negara .Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas.  Dijatuhi  hukuman  kurungan  paling  singkat  selama  satu tahun  dan  hukuman  maksimal yang diberikan selama 20 tahun dengan denda yang telah diatur pada pasal tersebut
Selain  adanya  pidana  tambahan  yang  diberikan  sebagaimana  pada  KUHP,  maka  terdakwa dijatuhi pidana adalah Penyitaan harta yang dimiliki atau real estat yang digunakan untuk melakukan atau berasal dari kegiatan kriminal korup. Ini termasuk bisnis yang dimiliki oleh orang yang dihukum
karena  korupsi  dan  bisnis  yang  menggantikan  barang.  Bayar  konversi  maksimum  dengan  properti yang diperoleh dari kejahatan. pemerintah akan menutup semua atau sebagian dari bisnis hingga satu tahun.  Mencabut  seluruh  atau  sebagian  hak  tertentu  yang  diberikan  atau  mungkin  diberikan  oleh pemerintah  kepada  tahanan,  atau  membatalkan  sebagian  atau  seluruh  kepentingan  tertentu.  Jika terpidana tidak membayar ganti rugi dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan tetap, hartanya akan  disita  oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  ganti  rugi.  Jika  narapidana  tidak  mempunyai  cukup  harta untuk  membayar  penggantinya,  maka  ketentuan  dan  putusan  undang-undang  ini  dihentikan  dengan penetapan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  yang  ada  sekiranya  belum  memberikan  sanksi  yang  pantas  dan adil  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  dikarenakan masih  banyak  ditemukan  tindak  pidana  korupsi dikalangan  pejabat  pemerintahan.  Sanksi  yang  sepantasnya  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana korupsi  contohnya  dengan  pencabutan  hak  politik  dan  pengembalian  dana  korupsi  sebesar  dua  kali lipat  dari  yang  dikorupsikan.  Hal  ini  diharapkan  dapat  membuat  grafik  tindak  pidana  korupsi  dari tahun ke tahun yang tadinya naik pesat mengalami penurunan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  dasar  pemidanaan  tindak  pidana korupsi adalah UU No31 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan UU No20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 UU ini mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
Tindakan  pidana  tambahan  yang  diberikan  dengan  Penyitaan  harta  yang  dimiliki  oleh terdakwa atau real estat yang digunakan untuk melakukan atau berasal dari kegiatan kriminal korup. Ini  termasuk  bisnis  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  dihukum  karena  korupsi  dan  bisnis  yang menggantikan  barang.  Bayar  konversi  maksimum  dengan  properti  yang  diperoleh  dari  kejahatan. Pemerintah akan menutup semua atau sebagian dari bisnis terdakwa. Mencabut hak yang sebelumnya telah  diberikan  oleh  pemerintah  yang  diberikan  secara  tertentu,  atau  membatalkan  sebagian  atau seluruh  kepentingan  tertentu.  Jika  terpidana  tidak  menyetorkan  sejumlah  ganti  rugi  sejak  putusan pengadilan  yang  telah  dikeluarkan  pada  jangka  waktu  satu  bulan,  hartanya  akan  disita  oleh  pihak jaksa  dan  kemudian  dilelang  untuk  ganti  rugi.  Jika  tidak  mempunyai  cukup  harta  untuk  membayar penggantinya,  maka  ketentuan  dan  putusan  undang-undang  ini  dihentikan  dengan  penetapan pengadilan.

## 2. Saran
Beberapa  saran  yang  ingin  disampaikan  oleh  peneliti:  pemerintah  diharapkan  meningkatkan pengawasan dalam penyaluran bansos covid-19 dan memberikan sanksi yang tegas terhadap terpidana yang menyalahgunakan dana bansos covid-19. Untuk Masyarakat, masyarakat diharapkan turut serta dalam  pengawasan  penyaluran  bantuan  sosial  covid-19  guna  mencegah  terjadinya  penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial covid-19.

## DAFTAR BACAAN
Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development , Vol.9 (2). Iriany, A. M. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. Jurnal Hukum . Hamzah, A. (2005). Perbandingan pemberatasan korupsi di berbagai negara . Jakarta: Sinar Grafika. Lokbere,  D.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19. Jurnal Analogi Hukum , Vol.3 (3).
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Hukuman  Mati  Pelaku  Korupsi  di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Posko Legnas , Vol.4 (1).
Mulkan,  H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindakan  Penyalahgunaan  Kekuasaan dalam Kondisi  Darurat Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , Vol.21 (2).
Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana  Korupsi  Bantuan  Sosial  Covid-19  Dikaitkan  dengan  Asas  Keadilan  dan  Dasar  Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol.1 (2).
Oktarina,  E.,  &  Cayo,  P.  S.  N.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Korupsi  Dana  Bantuan  Sosial. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9 .
Rada,  A.  (2009). Kecurangan  Dalam  Birokrasi  Pemerintahan  Pemicu  Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi . Bayumedia Publishing. Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus . Jakarta : Sinar Grafika.