http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Pelaksanaan Investasi Sektor Pariwisatapulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesisir Selatan

## Divya Koemala
Universitas Indonesia divyakoemala@gmail.com
Abstrak. Indonesia  sebagai  negara  berkembang  sedang  melakukan  banyak  aktivitas  salah satunya  dalam  kegiatan  penanaman  modal  atau  investasi  terutama  di  sektor  pariwisata  di  Kabupaten Pesisir  selatan  yang  sedang  giatnya  berkembang.  Dalam  skripsi  ini  perumusan  masalah  yang  dibahas adalah:  a)  bagaimana  pelaksanaan  pengelolaan  investasi  dalam  sektor  pariwisata  pulau-pulau  kecil  di Kab.Pesisir Selatan. b) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investai dalam sektor pariwisata pulau-pulau  kecil  di  Kab.Pesisir  Selatan  serta  upaya  dalam  mengatasi  kendala  tersebut.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami  hokum  positif  dari  suatu  objek  penelitian  dan  bagaimana  kenyataan  atau  praktiknya dilapangan.  Kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dijabarkan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa:  a)  pelaksanaan  investasi  pariwisata  pulau-pulau  kecil  di  Kab.Pessel  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  UUPenanaman  Modal  dan  UUkepariwisataan.  Dalam  pelaksanaannya terdapat satu perusahaan penanam  modal asing dan lebih dari 12 orang penanam modal dalam negeri yang berinvestasi di pariwisata pulau. Dalam kegiatan investasi di pariwisata pulau-pulau kecil adalah dalam  bidang  usaha  daya  tarik  wisata,  usaha  jasa  transportasi  pariwisata,  jasa  perjalanan  wisata,  jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, dan usaha wisata tirta. b) dalam pelaksanaannya terdapat  kendala  yaitu:  banyaknya  tanah  yang  tidak  terdaftar,  calon  investor  yang  tidak  memenuhi persyaratan  yang  telah  di  tentukan,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pengembangan  investasi terutama  di  sektor  pariwisata,  dan  minimnya  fasilitas  prasaran  di  Pesisir  Selatan.  Solusi  yang  sedang dilakukan  pemerintah  setempat  adalah  dengan  penyuluhan  dan  pembinaan  pada  masyarakat  setempat untuk mau mendaftarkan tanahnya, mengurusi izin dan terbuka akan kegiatan investasi dan pariwisata, mempermudah  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  dan  melakukan  koordinasi  lintas  sektor  antar instansi untuk memperbaiki dan memaksimalkan prasarana.
Kata Kunci: Investasi, Pariwisata, Pulau
Abstract. Indonesia as a developing country is doing a lot of activities in Pesisir Selatan that is being actively growing.  In this skripsi, the formulation of the problem  are: a) how the government of Kab.Pesisir  Selatan  manage  the  investation  in  tourism  of  small  islands.  b)  what  is  the  government challange involved in investment in tourism of small Islands in Kab. Pesisir Selatan. Research methods used are juridical empirical, that is the existing approach with an understanding positif law of an object and  how  reality  in  the  field.  Then  analyzed  qualitatively  and  described  descriptively.  The  results showed  that:  a)  The  basic  investigation  in  Kab.Pessel  has  been  implemented  in  accordance  with  UU Penanaman Modal and UU Kepariwisataan. In practice it finds one investment company and more than 12 domestic investors who invest in insland tourism. Activity that involved in investing in small islands tourism  are  tourist  attraction  transportation,  tourism  and  travel  agency,  food  and  beverage,  providing accommodatin and other tourism bussiness activity. b) in the implementation there is obstacles such as: whether  unregistered  land,  potential  investors  who  do  not  meet  the  requirements,  lack  of  people awareness  about  investation  commonly  in  tourism  field,  and  low  in  facility  in  Pesisir  Selatan.  The government's ongoing solution is to counseling and coaching local communities to register their land,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
take care of permits and be open to investing activities and tourism, make it easier permit service and non permit service and coordinating inter-sectoral services to improve facilities.

## Keywords : Investation, Tourism, Island

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan bersaa dengan manusia lainnya.  Manusia  sangat  bergantung  pada banyak  sekali  kebutuhan.  Begitu  pula  Negara Indonesia,  negara  tidak  dapat  berdiri  sendiri dan  membutuhkan  bantuan  baik  langsung  dari masyarakat  dalam  negeri  maupun  dari  negara lain.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang merupakan  negara  yang  sedang  melakukan proses  pembangunan  dari  segala  sektor  dapat kita  rasakan terlebih  pada  sektor  pembangunan perekonomian. Dalam melakukan
pembangunan nasional tersebut tentulah membutuhkan  pendanaan  yang  besar  sebagai modal  melakukan  pembangunan.  Modal  itu sendiri  juga  dibutuhkan  untuk  mengelola sumber  daya  alam  dan  potensi  ekonomi  yang berada di bawah otoritas negara.
Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi  kebutuhan  dana  yang  besar  dalam melaksanakan  pembangunan  tersebut  dapat diperoleh  melalui  kegiatan  penanaman  modal atau  yang  lebih  dikenal  dengan  kata  investasi. Pada  era  globalisasi  ini  kegiatan  investasi merupakan  hal  yang  cukup  menguntungkan bagi  negara  bila  diatur  dengan  baik.  Investasi yang  akan  dilakukan  baik  oleh  investor domestic maupun investor asing sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari
pemerintah guna kepentingan pembangunan dan negara.
Pengertian  investasi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  disebutkan  investasi  berarti “Pertama  penanaman  uang  atau  modal  disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh  keuntungan;  dan  kedua  jumlah uang  atau  modal  yang  ditanamkan.  Sebagai suatu  hal  yang  diatur  dalam  peraturan perundang  undangan  di  Indonesia.  Investasi juga memiliki pengertian sesuai dengan undang
undangnya.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal (selanjutnya  disebut  UUPM)  dikemukakan bahwa.  “Penanaman  modal  adalah  segala bentuk  kegiatan  penanaman  modalbaik  oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”
Dalam  pasal  3  ayat  (2)  UUPM  juga  telah menjelaskan  mengenai  tujuan  penyelenggaraan investasi yaitu :
a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) Menciptakan lapangan kerja;
c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d) Meningkatkan  kemampuan  daya  saing dunia usaha  nasional;
e) Meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan teknologi nasional;
f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g) Mengolah  ekonomi  potensial  menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana  yang  berasal  baik  dari  dalam  negeri maupun luar negeri;
h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Salah  satu  sektor  yang  sangat  berperan dalam pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata.  Sektor  pariwisata  di  Indonesia  saat ini dinilai efektif dalam penambahan kebutuhan pembangunan  dari  segala  sisi  terutama  bagi devisa negara. Pertumbuhan kebutuhan manusia  akan  pariwisata  yang  indah  dan menyegarkan  menyebabkan  sektor  ini  dinilai mempunyai  prospek  yang  sangat  baik  dimasa yang akan datang serta dianggap mampu untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.  Keragaman  budaya  Indonesia  sesuai dengan  daerah  pariwisatanya  menjadikan  suatu keunikan yang juga dapat memberikan sumbangan yang besar membantu perekonomian negara.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Sektor  pariwisata  merupakan  suatu  bidang usaha  yang  dapat  terus  diperbaharui  atau direnovasi, diremajakan dirawat serta dilengkapi  kebutuhan  penunjangnya  demi kenyamanan  konsumen  melakukan  kegiatan dibidang  pariwisatanya.  Sektor  pariwisata merupakan  investasi  yang  secara  otomatis mempermudah  perputaran  barang  dan  jasa pelayanan  di  tempat  wisata  apalagi  bila  di tunjang dengan fasilitas pendukung lainnya.
Indonesia dikenal dengan destinasi pariwisata  yang  terkenal  karena  keindahannya. Salah  satu  provinsi  yang  sangat  terkenal keindahan  alamnya  adalah  Sumatera  Barat. Mulai dari keindahan alam yang berbalut warna hijau  sampai  dengan  pasir  putih  berselimut  air biru tersedia di Sumatera Barat. Wisata budaya adat  juga  dapat  dinikmati  sembari  menikmati keindahan  alam.  Berbagai  perbedaan  kuliner juga  menjadi  daya  tarik  tersediri.  Hal  ini menjadikan  Sumatera  Barat  sebagai  provinsi yang  membuka  luas  kesempatan  ber-investasi atas keindahan serta keunikannya.
Wisata  yang  mulai  mengalami  peningkatan yang  cukup  signifikan  adalah  wisata  bahari yaitu  pulau.  Pulau  yang  dalam  hal  ini  yaitu pulau-pulau  kecil  sesuai  dengan  yang  di  dalam Undang  Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UUPWP3K). Menurut  Pasal  1  angka  3  UUPWP3K  “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama  dengan  2.000  km2  (dua  ribu  kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
Sumatera  Barat  memiliki  kawasan  laut seluas  186.500  kilometer  persegi  dengan  garis pantai  mencapai  1.973.25  kilometer.  Total pulau-pulau  kecil  di  Sumatera  Barat  yang berada  di  tujuh  daerah  adalah  sebanyak  185 pulau.  Tujuh  daerah  di  Sumatera  Barat memiliki  wilayah  perairan  dan  pulau-pulau yaitu  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Kota  Padang. Kepulauan  Mentawai.  Padang  Pariaman.  Kota Pariaman. Agam dan Pasaman Barat. Kabupaten  Pesisir  Selatan  memiliki  4.860.22 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai 6.011.35  kilometer  persegi.  Kota  Padang
389.05  kilometer  persegi.  Padang  Pariaman 420.46 kilometer persegi. Kota Pariaman 55.85 kilometer  persegi.  Agam  205.73  kilometer persegi.dan Kabupaten Pasaman Barat 1.807.77 kilometer persegi.
Kabupaten  Pesisir  Selatan  merupakan kabupaten  yang  sedang  berkembang  dan  mulai dikenal  oleh  wisatawan  baik  domestic  maupun mancanegara. Tercatat ada sebanyak 47 pulau – pulau  kecil  yang  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan  dengan  segala  keindahannya  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  yang  menjadi  daya tarik wisatawan dan investor untuk menanamkan modal di Pesisir Selatan. 20 pulau diantaranya  tercatat  dalam  data  objek  wisata unggulan  Kabupaten  Pesisir  Selatan  menurut Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
Dalam  Pasal  5  UU  No  1  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecilmenjelaskan  bahwa  “Pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan pengawasan dan  pengendalian  terhadap  interaksi  manusia dalam  memanfaatkan  sumber  daya  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  serta  proses  alamiah  secara berkelanjutan  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pulau-pulau  di  Sumatera Barat juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemeritah daerah Provinsi Sumatera Barat juga serius dengan mengajukan RancanganPerda  (Ranperda)Provinsi  Sumatera Barat  mengenai  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun  sebagian  besar  objek  wisata  pulau kecilyang  sangat  berpotensi  di  Sumatera  Barat belum  dikelola  dengan  baik.  Kurang  fasilitas sulit  akomodasi  serta  kurang  dukungan  dari masyarakat  yang  masih  menganggap  negatif terhadap  pariwisata  menurunkan  nilai  dari objek  wisata  itu  sendiri.  Permasalahan  lainnya di  bidang  pariwisata  pulau  di  Pesisir  Selatan juga  terkait  hal  hal  kecil  namun  mengganggu seperti  hal  nya  tarif  akomodasi  yang  mahal, biaya parker pemalakan atau pungutan liar serta
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tarif  rumah  makan  yang  tidak  wajar  membuat pariwisata  Sumatera  Barat  di  cap  buruk  oleh wisatawan.  Buruknya  lagi  akan  berdampak pada turunnya minat investor untuk berinvestasi di pariwisata Sumatera Barat.
Sebagai bentuk upaya pelaksanaan koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dengn pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan oleh penanam modal, pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Pemberian  Intensif  dan  Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah. Dalam hal  ini  peraturan  tersebut  dijadikan  sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu  pengaturan  dalam  rangka  meningkatkan dan mengembangkan investasi di daerah.
Peraturan  pemerintah  tersebut  juga  sesuai dengan  Pasal  278  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
Daerah yaitu bahwa “penyelenggara
Pemerintahan Daerah dapat memberikan intensif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda  dengan  berpedoman  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan”
Berdasarkan  latar  belakang  diatas.penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “PELAKSANAAN INVESTASI SEKTOR  PARIWISATA  PULAU  PULAU KECIL DI

## KABUPATEN PESISIR
SELATAN”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  ruang  lingkup  permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana Pelaksanaan
Pengelolaan Investasi  Dalam  Sektor  Pariwisata  Pulau- Pulau Kecil di Kabupaten Pesisir Selatan?
Apa Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Investasi dalam Sektor Pariwisata Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten  Pesisir  Selatan  Serta  Solusi  Dalam
Mengatasi Kendala Tersebut?
HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengelolaan Investasi Pariwista Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesisir Selatan
A. Mekanisme  Pelaksanaan  Investasi  di Sektor  Pariwisata  Pulau-Pulau  Kecil  di Kab. Pesisir Selatan
Mekanisme  pelaksanaan  investasi  di  sektor pariwisata  di  DPMPPTSP  Pesisir  Selatanpada umumnya  sama  dengan  pelayanan  perizinan  di sektor lainnya. Mengenai pelaksanaan pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah  di  atur  dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan No: 570/285/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan  dan  Non  Perizinan  Pada  Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Satu Pintu. Jenis pelayanan penanaman modal di DPMPPTSPPesisir Selatan di kelompokkan sebagai berikut:
Pelayanan  Perizinan  dibidang  Penanaman Modal
1. Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal a. Izin Prinsip Penanaman Modal
b. Izin  Prinsip  Perluasan  Penanaman Modal
c. Izin  Prinsip  Perubahan  Penanaman Modal
d. Izin Usaha Penanaman Modal
e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
f. Izin  Usaha  Perubahan  Penanaman Modal
g. Izin  Usaha  Penggabungan  Penanaman Modal
2. Pelayanan Izin Teknis
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
d. Izin Lingkungan
e. Izin-Izin  lain  sesuai  dengan  sektor kebutuhan untuk pelaksanaan penanaman  modal  serta  rekomendasi Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)
teknis
Dalam  hal  ini,  izin  lain  yang  dimaksudkan adalah Perizinan dibidang Pariwisata, yaitu:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
2. Tanda  Daftar  Usaha  Jasa  Penyediaan Akomodasi
3. Tanda  Daftar  Usaha  Jasa  Makanan  dan
Minuman 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata 5. Tanda  Daftar  Usaha  Jasa  Transportasi Pariwisata
6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
7. Tanda  Daftar  Usaha  Jasa  Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
9. Tanda  Daftar  Usaha  Penyelenggaraan Pertemuan,  Perjalanan  Intensif,  Konverensi dan Pameran
10. Tanda Daftar Jasa Konsultan Wisata
11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Spa
Masing-masing
bentuk perizinan memilik  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pemohon  izin.  Terkait  syarat-syarat  khusus tentu  saja  sesuai  dengan  jenis  perizinan  yang dimohonkan  oleh  pemohon,  namun  secara umum berikut persyaratannya:
1. Surat permohonan
2. Profil  perusahaan  bagi  perusahaan  yang berbadan hukum
3. Foto  copy    akta  pendirian  perusahaan  yang berbadan hukum, atau akta pendirian badan usaha  yang mencantukman usaha di bidang pariwisata  termasuk  maksud  dn  tujuannya, atau  fotocopy  kartu  tanda  penduduk  untuk pengusaha perseorangan
4. Fotocopy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)
5. Fotocopy SITU bila dipersyaratkan
6. Fotocopy IMB bila memiliki bangunan
7. Izin lingkungan bila dipersyaratkan
8. Status tanah bila dipersyaratkan
9. Rekomendasi OPD teknis
10. Rekomendasi  penata  atau  pemanfaatan ruang bila dipersyaratkan
11. Pernyataan  yang  menjamin  kebenaran  data dan dokumen yang diserahkan
12. Materai Rp6.000 sebanyak dua (2) lembar
Berdasarkan pernyataan Nofalina, dalam  pelaksanaan  investasi  DPMPPTSP Pesisir Selatan hanya mengeluarkan izin sesuai dengan  permohonan  yang  di  ajukan  oleh pemohon. Segala persyaratan serta rekomendasi OPD  setempat  diurus  oleh  pemohon  langsung misalnya  izin  lingkungan  baik  skala  besar maupun  kecil  di  urus  ke  Dinas  Lingkungan Hidup  Pesisir  Selatan.  Ketika  semua  berkas telah lengkap maka DPMPPTSP akan memproses  dan  mengeluarkan  izin  yang diinginkan.Terkait  bidang  pariwisata,  apabila telah  mengurusi  jenis  izin  pariwisata  maka tidak  lagi  harus  mengurusi  izin  penanaman modal.
Menurut  Nofalina  juga  bahwa  segala bentuk  kegiatan  yang  memerlukan  izin  yang ada  di  Pesisir  Selatan  pada  umumnya  sudah memiliki  izin.  Apabila  ada  yang  belum memiliki  izin  maka  akan  dihimbau  untuk memohonkan  izin  karena  pemerintah  sudah mempermudah  segala  bentuk  perizinan  kecuali yang diatur untuk membayar retribusi.
B. Investasi  di  Sektor  Pariwisata  Pulau- Pulau Kecil di Kabupaten Pesisir Selatan
Kegiatan  investasi  di  sektor  pariwisata pulau  di  Pesisir  Selatan  tergolong  rendah.  Hal ini  dijelaskan  oleh  Isfildi  bahwa  terbukti dengan  hanya  ada  satu  perusahaan  asing  yang menanamkan modalnya di Pesisir Selatan yaitu di  Pulau  Cubadak  oleh  PT.  Bintang  Paradiso dengan  membangun  12  Cottage  di  atas  pulau tersebut  dalam  usaha  penyedia  akomodasi pariwisata. Adapun rencana di Pulau Marak dan pulau lainnya masih dalam tahap negosiasi.
Isfildi menyatakan jika saat ini pulau-pulau lain masih belum dikelola dengan baik. Investor asing  yang  melakukan  kegiatan  investasi  di Pesisir  Selatan  hanya  PT.  Bintang  Paradiso tersebut.  Sejauh  ini  pulau-pulau  dikelola  oleh masyarakat  hukum  adat  setempat.  Pengelolaan di Pulau Setan, Pulau Pagang dan Swarnadwipa serta Pulau Cingkuak itu adalah investor dalam negeri berupa perseorangan bukan badan usaha. Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  penanam modal  dalam  negeri  menurut  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang  No.25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal bahwa:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
“penanam  modal  dalam  negeri  adalah perseorangan  warga  negara  Indonesia,  badan usaha  Indonesia,  Negara  Republik  Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”
Kemudian  adanya  BAB  IV  yang mengatur  tentang  bentuk  badan  usaha  dan kedudukannya  dalam  Pasal  5  menjelaskan bahwa:
“penanam modal dalam negeri dapat dilakukan dalam  bentuk  badan  usaha  yang  berbentuk badan  hukum,  tidak  berbadan  hukum  atau usaha  perseorangan,  sesuai  degan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Menurut  Aciak,  dalam  hal  pariwisata, investor dalam negeri menanamkan modal atau uangnya dalam bentuk menyediakan jasa wisata bahari  seperti  jasa  sewa  atau  peminjaman peralatan  renang,  selam  dan  fasilitas  wisata  air seperti jetski,  flying  fish,  banana  boat,  rolling boat,  flying  fox,  snorkeling dan  fasilitas  foto underwater  serta  jenis  wahana  lainnya  untuk dinikmati  pengunjung  pulau  yang  sedang berwisata  serta  jasa  perjalanan  wisata  atau penyedia akomodasi pariwisata. Investor dalam negeri sendiri sudah mulai banyak membangun seperti  di  Pulau  Pagang,  Pulau  Cingkuak  dan Pulau  Setan  namun  masih  secara  perseorangan tidak berbentuk badan hukum.
Lebih  lanjut  Aciak  menjelaskan  bahwa jika  mengkaji  investasi  pariwisata  sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari objek pariwisatanya saja misalnya apasaja yang ada di suatu  pulau,  namun  harus  dari  hal-hal  yang menunjang pariwisata tersebut, sehingga kegiatan  investasi  di  pariwisata  tergantung selera  dari  pada  investor.  Hal  ini  seperti  yang disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain:
a) Adaya  tarik  wisata,  yiatu  usaha  yang kegiatannya  mengelola  daya  tarik  wisata alam,  daya  tarik  wisata  budaya,  dan  daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
b) kawasan  pariwisata,  yaitu  usaha  yang kegiatannya membangun dan/atau
mengelola  kawasan  dengan  luas  tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
c) jasa  transportasi  wisata,  usaha  khusus  yang menyediakan  angkutan  untuk  kebutuhan dan  kegiatan  pariwisata,  bukan  angkutan transpoortasi reguler/umum;
d) jasa  perjalanan  wisata,  yiatu  usaha  biro perjalanan wisata dan usaha agen pariwisata. Usaha biro perjalanan pariwisata meiputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan  dan/atau  jasa  pelayanan  dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggara  wisata  ibadah.  Usaha  agen perjalanan  wisata  meliputi  usaha  jasa pemesanan  sarana,  seperti  pemesana  tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
e) jasa  makan  dan  minuman,  yaitu  usaha  jasa pneydia  makanan  dan  minuman  yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapanuntuk proses pembuatan dapat berupa  restoran,  kafe,  jasa  boga,  bar/kedai minum;
f) penyediaan  akomodasi,  yaitu  usaha  yang menyediakan  pelayanan  penginapan  yang dapat  dilengkapi  dengan  pelayanan  wisata lainnya.  Untuk  penyeiaan  akomodasi  dapat berupa  hotel,  vila,  pondok  wisata,  bumi perkemahan,  persinggahan  karavan,  dan akomodasi  lainnya  yang  digunakan  untuk tujuan wisata;
g) penyelenggaraan  kegiatan  hiburan  dan rekreasi,  yaitu  usaha  yang  ruang  lingkup kegitannya  berupa  usaha  seni  pertunjukan, arenapermainan,  karaoke,  bioskop,  serta kegiatan  hiburan  dan  rekreasi  lainnya  yang bertujuan untuk pariwisata;
h) penyelenggaraaan  pertemuan,  perjalanan insentif,konferensi  dan  pameran,  yaittu usaha  yang  memberikan  jasa  bagi  suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi
karyawan  dan  mitra  usaha  sebagai  imbalan atas  prestasinya,  serta  menyelenggarakan pameran  dalam  rangka  menyebarluaskan informasi  dan  promosi  suatu  barang  dan jasa  yang  berskala  nasional,  regional  ,  dan internasional;
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
i) jasa  informasi  pariwisata,  yaitu  usaha  yang menyediakan  data,  berita, feature, foto, video,  dan  hasil  penelitian  mengenai kepariwisataan  yang  disebarkan  dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
j) jasa konsultasi pariwisata, yaitu  usaha yang mmenyediakan  saran  dan  rekomendasi mengenai  studi  kelayakan,  perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
k) jasa pramuwisata, yiatu usaha yang menyediakan  dan.atau  mengoordinasikan tenaga  pemandu  wisata  untuk  memenuhi kebutuhan  wisatawan  dan/atau  kebutuhan biro perjalnan wisata;
l) wisata  tirta,  yaitu  usaha  yang  menyediakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  jasa lainnya  yang  dikelola  secara  komersial diperaian  laut,  pantai,  sungai,  danau  dan waduk;dan
m) spa, yaitu usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi  terapi  air,  terapi  aroma,  pijat, rempah-rempah,
layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik  dengan  tujuan  menyeimbangkan  jiwa dan  raga  dengan  tetap  memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
Menurut  Gusri  Efendi,  kegiatan  yang ada  dalam  pariwisata  pulau memang  dilakukan secara  perseorangan  namun  juga  membentuk suatu  kelompok  usaha  bukan  berbadan  hukum. Baik  gusri  maupun  pengelola  usaha  wisata lainnya  memang  belum  berniat  menjadikan persekutuannya  menjadi  badan  usaha  atau badan  hukumkarena  masyarakat  beralasan bahwahal tersebut cenderung sulit
pengurusannya serta ditakutkan terjadi batasan- batasan  tertentu  sehingga  tak  lagi  bisa melakukan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan.Bagi  masyarakat  yang  terlibat, pariwisata  sangat  membantu  perekonomian masyarakat menjadi jauh lebih baik.
Berdasarkan  informasi  dari  Gusri  Efendi, bahwa  ada  dua  belas  (12)  orang  yang menanamkan  modalnya  melalui  usaha  wisata bahari/tirta ini yaitu Mahendri Watersport milik
Mahmud,  Langit  Watersport  milik  Jon,  A5 Watersport  milik  Kobe  Alhadi,  Mutiara Bahari milik  Islamudin,  Dua  Putra  Watersport  milik Rudi,  CML  Watersport  milik  Cia,  Reta Watersport milik Rino, Neista Watersport milik Tosman, W4 Watersport milik Fauzi, Cingkuak Island  Watersport  milik  Cei,  Fg  Watersport milik  Hendrik,  dan  Resas  Watersport  milik Eko.  Sementara  untuk  jasa  odong-odong  laut ada  2  orang  pengelola  yaitu  Zaljabung  dan Kobe  Alhadi  serta  ada  sekitar  30  orang  yang juga  merangkap  sebagai  penyedia  jasa  foto underwater  di  Pulau  Cingkuak.  Sementara  di Pulau  Setan  juga  terdapat  usaha  wisata  tirta layaknya  di  Pulau  Cingkuak  yang  merupakan cabang  usaha  tirta  milik  Mahmud,  Cia  dan Tosman.
Sejauh ini pariwisata pulau yang melibatkan  hal-hal  berupa  menanamkan  modal atau  uang  sudahterlaksana  di  Pulau  Cingkuak, Pulau Setan, Pulau Cubadak, Pulau Kapo-Kapo, Pulau  Pagang,  dan  Pulau  Swarnadwipa.  Pulau- pulau  tersebut  dikelola  untuk  usaha  di  bidang daya  tarik  wisata  bahari  dan  dikelola  untuk usaha  pariwisata  dalam  bidang  penyediaan akomodasi  dipulau  seperti  cottage,  resort, homestay  atau  penginapan  biasa  serta  usaha jasa  makanan  dan  minuman  di  destinasi pariwisata  dan  juga  sebagai  tempat  berenang dan  bersinggah  atau  sebagai  tempat  berfoto bagi  wisatawan.  Untuk  Pulau  Sironjong  Ketek memiliki daya tarik untuk cliift jumping karena ketinggian  batuannya  mencapai  lebih  dari  20 meter  diatas  permukaan  laut  dengan  fasilitas semacam  tali  tambang  untuk  mencapai  tempat tertinggi  yaitu  20  meter  diatas  permukaan  laut atau  yang  dapat  disanggupi  oleh  wisatawan yang  ingin  melompat  dari  atas  pulau  tersebut tanpa ada daratan untuk berpijak.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan,  dalam  pelaksanaan  terkait  perizinan dipulau-pulau  yang  dimasuki  modal  oleh investor  dalam  negeri  tak  semuanya  memiliki izin. Hasil temuan dilapangan melalui wawancara  dengan  beberapa  investor  yaitu dengan  Gusri  mewakili  Mahmud,  Cia,  dan Kobe Alhadi menyatakan dan mengakui bahwa mereka  tidak  pernah  mengurus  izin  apapun
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
untuk  melaksanakan  usaha  di  bidang  wisata bahari  ini,  mereka  berdalih  bahwa  mereka sudah lama menjalankan  usaha ini dan mereka merupakan  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah tersebut sehingga tak lagi perlu mengurusi izin.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  no  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  kecil.  Dalam  pasal  tersebut dijelaskan bahwa “ (1) kewajiban memiliki izin sebagai  mana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal 16  ayat  (1)  dan  Pasal  19  ayat  (1)  dikecualikan bagi  Masyarakat  Hukum  Adat.”  Pasal  16  ayat (1)  dan  Pasal  19  ayat  (1)  yang  dimaksudkan adalah  izin  lokasi  dan  izin  pengelolaan  dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  perairain  pesisir dan pulau-pulau kecil.
Namun  menurut  Isfildi,  usaha  pariwisata di  Pesisir  Selatan  ada  yang  memiliki  sudah memiliki izin,  ada  yang  sedang  mengurusi  izin dan  ada  yang  tidak  memiki  izin.  Kebanyakan usaha  daya  tarik  wisata  atau  kawasan  wisata untuk  wisata  bahari  seperti  beberapa    di  Pulau Cingkuak  dan  Pulau  Setan  memang  masih belum  mengurusi  izin.  Begitu  juga  dengan usaha  jasa  transportasi  pariwisata,  kapal-kapal untuk  trasnportasi  menuju  pariwisata  pulau beberapa sudah memiliki izin.  Lain  hal dengan usaha  jasa  akomodasi  dipariwisata  pulau, semua  investor  dibidang  ini  sudah  pasti mengurusi  perizinan  untuk  memulai  usahanya. Kebanyakan yang tidak mengurus izin memang berdalih  bahwa  statusnya  adalah  masyarakat hukum  adat,  namun  tetap  dihimbau  untuk melakukan permohonan izin untuk setiap usaha. Hal  ini  juga  diperuntukkan  untuk  pengusaha pariwisata sendiri mengingat hakikatnya tujuan pemberian  izin  bagi  masyarakat  adalah  untuk adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak, serta  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  bila  suatu ketika terjadi snegketa atau perselisihan.
Pengelolaan pariwisata di Pulau Cubadak telah menjalankan kewajibannya sebagai badan hukum untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya  oleh  PT.Bintang  Paradiso.  PT. Bintang Paradiso turut serta dengan masyarakat dalam  kegiatan  sosial  yang  berguna  bagi
kepentingan  Pesisir  Selatan  seperti  turut membantu  dalam  acara  di  wilayah  setempat baik menjadi sponsor atau donatur atau bahkan ikut  andil  langsung  dalam  kegiatan  serta memperkerjakan  masyarakat  di  bidang  usaha akomodasi  pariwisatanya  tersebut.  Diketahui melalui  Isfildi  bahwa  hanya  sekitar  4  orang asing yang turut mengelola perusahaan tersebut dibidang  ahli  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  lokal  selebihnya  perusahaan  itu memperkerjakan masyarkat lokal.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  74  ayat  (1) Undang-Undang  NO.40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
“(1)  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  dibidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”
Begitu  juga  dengan  Pasal  15  Undang- Undang No. 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal bahwa:
“setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman  modal  dan  menyampaikannya kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal;
d. Menghormati  tradisi  budaya  masyarakat sekitar  lokasi  kegiatan  usaha  penanaman modal; dan
e. Mematuhi  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Investasi dalam Sektor  Pariwisata  Pulau-Pulau  Kecil  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  Serta  Solusi Dalam Mengatasi Kendala Tersebut
Pelaksanaan  investasi  di  sektor  pariwisata telah  di  atur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  sampai  dengan  peraturan darah  dan  keputusan  bupati/walikota  setempat. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam pengelolaan  investasi  di  bidang  pariwisata pulau-pulau  kecil  di  Pesisir  Selatan  ini  beserta solusinya, yang dijabarkan sebagai berikut:
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
1. Banyaknya Tanah Yang Tidak Terdaftar
Kesulitan  yang  pertama  di  bidang penanaman  modal  adalah  ketidakjelasan mengenai  tanah  yang  tidak  terdaftar sehingga  tidak  memiliki  sertifikat  hak  atas tanah  sebagai  bukti  kepemilikan  yanah tersebut  namun  dikuasai  oleh  masyarakat setempat.  Hal  ini  menyebabkan  tanah  sulit untuk dikelola dengan secara maksimal jadi terhambat  karena  ketidakjelasan  terhadap kepemilikan tanah tersebut.
Selain itu pengakuan dari banyaknya orang  atau  kaum  yang  mengakui  bahwa mereka  memiliki  suatu  tanah  tersebut sehingga membuat bukti yang ada jadi tidak kuat atau bahkan tidak memiliki bukti. Dari hal  ini  bahkan  bisa  memunculkan  banyak konflik  baik  bagi  sesama  masyarakat,  antar masyarakat  dengan  pemerintah  maupun antar masyarakat dengan investor.
Terkait  pengakuan  hak  milik  atas tanah  oleh  masyarakat  ini  bertentangan dengan  Pasal  23  Undang-Undang  No.5 Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Dasar Agraria yang berbunyi:
“(1)  Hak  milik,  demikian  pula  setiap peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya dengan  hak-hak  lain  harus  didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
(2) pendaftaran yang termaksud dalam ayat (1)  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.”
Dalam  hal  ini  solusi  yang  harus dilakukan  oleh  para  pemilik  tanah  adalah melakukan  pendaftaran  tanah  agar  memiliki kepastian  hukum  yang  kuat  serta  juga  dapat  di peruntukan  sebagai  alat  pembuktian  dalam kepemilikan  tanah  tersebut.  Sesuai  dengan Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Pokok  Pokok  Dasar Agraria bahwa:
“untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”
2. Calon  InvestorYang  Tidak  Memenuhi Persyaratan Yang Telah Di Tentukan Pengurusan  izin  di  investasi  baik dibidang  pariwisata  maupun  di  bidang  lainnya terkendala  dari  calon  investor.  Para  calon investor  cenderung  lama  dalam  mengurus segala persyaratan yang diminta oleh DPMPPTSP  Pesisir  Selatan  sehingga  proses untuk  mendapatkan  izin  menjadi  tertunda.Hal ini juga terjadi karena sikap calon investor yang tidak  serius  ingin  menanamkan  modalnya  di Pesisir Selatan.
Sementara  itu  dalam  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa:
“(1)  Pelayanan  terpadu  satu  pintu bertujuan  membantu  penanam  modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.”
Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah memberikan  solusi  dengan  SOP  pelaksanaan pelayan  perizinan  dan  non  perizinan  yang dilimpahkan kepada DPMPPTSP Pesisir
Selatan  Sesuai  dengan  Keputusan  Bupati Pesisir Selatan Nomor:570/285/Kpts/BPT- PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  Pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Pesisir  Selatan telah  memberikan  estimasi  terhadap  jangka waktu penyelesaian izin  yaitu  berkisar antara 2 (dua)  sampai  7  (tujuh)  hari  kerja  sepanjang persyaratan  yang  diberikan  oleh  pemohon  izin lengkap dan benar.
3. Kurangnya  Kesadaran  Masyarakat  Akan Pengembangan Kegiatan Penamaman Modal Terutama Di Sektor Pariwisata Terkait kesadaran masyarakat banyak  sekali  kendala.  Mulai  dari  antar investor  dengan  masyarakat  kemudian tentang  pemikiran  masyarakat  yang  masih belum  siap  untuk  kegiatan  pariwisata  serta yang  masih  terlalu memikirkan  keuntungan pribadi.  Biaya  transportasi  akomodasi  dan makanan  yang  cenderung  mahalnamun bukan  didestinasi  pariwisata  atau  dengan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kata  lain  di  hal  yang  berperan  sebagai penunjang  pariwisata.  Hal  itu  cukup menghambat investor
masuk juga wisatawan  untuk  kembali  berwisata  di Pesisir  Selatan.Kendala  juga  terjadi  karena pemikiran  masyarakat  yang  masih  awam dengan  standar  pemikiran  apabila  investor masuk  ke  daerahnya  terutama  untuk mengelola  pariwisata  maka  akan  terjadi penurunan terhadap perekonomiannya, padahal  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang  No.25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa:
“(2)  tujuan  penyelenggaran  penanaman modal, antara lain untuk:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan  kapasitas  dan    kemampuan teknologi nasional;
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana  yang  berasal  baik  dari  dalam  negeri maupun luar negeri; dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  juga  menjelaskan tentang  pemerintah  dan  pemerintah  daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan  dengan  tujuan  sesuai  Pasal  4 Undang-Undang  No.10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan, bahwa:
“Kepariwisataan bertujuan untuk:
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
c. Meningkatkan kesejahteraan masyrakat;
d. Menghapus kemiskinan;
e. Mengatasi pengangguaran;
f. Melestarikan alam,lingkungan, dan sumberdaya alam;
g. Memajukan kebudayaan;
h. Mengangkat citra bangsa;
i. Memupuk rasa cinta tanah air;
j. Memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan bangsa; dan
k. Mempererat persahabatan antar bangsa.
Mengatasi  kendala  ini  adalah  peran pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat di Pesisir  Selatan.  Dalam  BAB  VIII  Pasal  47
Undang-Undang No 27 Tahun 2007
Pengelolaam  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa:
“Pemerintah  menyelenggarakan  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan  pengembangan  sumber  daya manusia  di  bidang  pengelolaan  wilayah  pesisir dan  pualu-pulau  kecil,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.”
Terkait  penyuluhan  dan  pelatihan  ini juga diatur dalam
undang-undang kepariwisataan lengkap dengan standarisasi dan sertifikasinya.  Pasal  52  Undang-Undang  No.10 Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  yang menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan
pelatihan  sumber  daya  manusia  pariwisata sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
4. Minimnya Prasarana di Pesisir Selatan
Kendala selanjutnya berasal dari prasarana,  bagi  penulis  dan  kebanyakan wisatawan  prasarana  umum  yang  terdapat  di Pesisir  Selatan  terutama  prasarana  menuju destinasi  pariwisata  masih  belum  memenuhi standar  yang  baik.  Kondisi  jalan  yang cenderung  buruk  serta  listrik  untuk  fasilitas umum  dalam  perjalanan  menuju  destinasi pariwisata juga tidak terlalu baik.  Baik menuju destinasi  pariwisata  atau  di  tempat  destinasi pariwisata  yang  juga  menjadi  kendala  besar adalah sampah yg berada tidak pada tempatnya.
Solusi  atas  kendala  ini  baiknya  ada koordinasi  antar  lembaga  atau  pemerintah untuk  memperbaiki  sarana/prasarana.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  No.  10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa:
“(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan  kepariwisataan  pemerintah
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
melakukan  koordinasi  strategis  lintas  sektor pada  tatanan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan kepariwisataan. (2) Koordinasi strategis lintas sektir sebagaimana dimaksud paa ayat (1) meliputi:
a. bidang pelayanan kapebeanan, keimigrasian, dan karantina;
b. bidang keamanan dan ketertiban;
c. bidang  prasarana  uum,  telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
d. bidang  transportasi  darat,  laut,  dan udara;
e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.” Ketentuan
mengenai koordinasi
strategis  bidang  prasarana  umum  dilakukan dengan instansi pemerintah dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan:
a. prasarana  jalan  menuju  dan  di  lingkungan destinasi pariwisata;
b. air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas di destinasi pariwisata;
c. listrik  untuk  fasilitas  umumdan  fasilitas  di destinasi pariwisata;
d. sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum  dan  fasilitas  pariwisata  di  destinasi pariwisata; dan
e. sistem  pembuangan  air  kotor,  sampah,  dan sakitasi.
Terhadap  hal  yang  sudah  tersebut  secara eksplisit  dalam  peraturan  perundang-undangan diharapkan  semua  instansi  terkait  dapat mengerjakan  tugasnya  masing-masing  untuk memperbaiki dan mengembangkan prasarana di Pesisir  Selatan  menjadi  lebih  baik  lagi.  Tidak hanya  oleh  pemerintah  setempat  namun  oleh wisatawan serta pengusaha pariwisat juga harus ikut  bekerjasama  menjaga  dan  membantu memperbaharui prasarana yang ada.

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  investasi  pariwisata  pulau  di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  hal  ini  juga  terlihat  dari jenis  pelayanan  yang  diberikan  oleh DPMPPTSP Pesisir Selatan terkait
pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di
Pesisir  Selatan  yang  berpedoman  kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:570/285/Kpts/BPT-PS/2017  tentang
Penetapan  Standar  Operasi  Prosedur  (SOP) Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Pesisir  Selatan.  Dalam  bidang  pariwisata dapat  dilihat  bahwa  ada  satu  penanam modal  asing  dan  lebih  dari  12  orang penamam  modal  dalam  negeri  yang menanamkan modalnya di pulau pulau kecil di  Pesisir  Selatan.  Bidang  usaha  pariwisata yang  lakukan  oleh  investor  adalah  dalam usaha daya tarik wisata/kawasan pariwisata, jasa  transportasi  pariwisata,  jasa  makanan dan  minuman  serta  usaha  penyediaan akommodasi.
2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah maupun masyarakat mengalami kendalaserta solusinya  sebagai  berikut:  banyaknya  tanah yang  tidak  terdaftar  maka  solusinya  adalah himbauan  untuk  melakukan  pendaftaran tanah  guna  kebutuhan  pemilik  tanah,  calon investor  yang  tidak  memenuhi  persyaratan perizinan maka diberikan kemudahan dalam pelayan  perizinan  dan  non  perizinan  di DPMPPTSP  Pesisir  Selatan,  kurangnya kesadaran  masyrakat  akan  pentingnya kegiatan  penanamna  modal  terutama  di sektor  pariwisata  maka  upaya  yang  dapat dilakukan  adalah  memberikan  pembinaan, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat,  serta  kendala  yang  terakhir adalah  minimnya  fasilitas  prasarana  di Pesisir  Selatan  maka  solusinya  adalah melakukan koordinasi strategis lintas sektor antar instansi pemerintahan agar memaksimalkan prasarana yang ada.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang telah  dikemukakan,  maka  dapat  disampaikan beberapa saran yaitu:
1. Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan hendaknya  mempermudah  segala  urusan dan  kebutuhan  dan  fasilitas  sarana  dan prasarana  bagi  investor  yang  akandatang terutama  di  sektor  pariwisata  yang  sedang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
giatnya  berkembang  di  Pesisir  Selatan bukan  hanya  untuk  menarik  investor  asing namun  juga  investor  dalam  negeri  maupun local  Pesisir  Selatan  sendiri.  Dalam  hal kegiatan  investasi  yang  telah  berjalan sebaiknya  pemerintah  tetap  memerhatikan hal  hal  yang  dibutuhkan  baik  sarana maupun  prasaranan  terutama  yang  hanya dikelola oleh masyarakat setempat. Menurut penulis  pemerintah  juga  harus  bekerjasama dengan  masyarakat  pengelola  pariwisata untuk  memajukan  pariwisata  di  Pesisir Selatan.  Kemudian  dalam  hal  perizinan  di usaha  pariwisata  baiknya  pemerintah  lebih sering  menghimbau  atau  lebih  tegas  lagi kepada  masyarakat  untuk  mengurus  izin usahanya serta penyuluhan bahwa memiliki izin adalah suatu hal yang penting terutama sebagai  alat  bukti  jika  dikemudian  hari terjadi sengketa atau perselisihan.
2. Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan hendaknya  lebih  giat  lagi  melakukan penyuluhan pembinan dan pendidikan untuk masyarakat  baik  itu  untuk  pendaftaran tanah,  pengurusan  izin  maupun  untuk kesadaran  untuk  berusaha  di  bidang pariwisata  serta  penanaman  modal.  Serta baiknya  ada  pola  komunikasi  yang  baik antara  DPMPPTSP  Pesisir  Selatan  dengan para  pemohon  izin  sehingga  pengurusan izin  jadi  lebih  cepat  dan  baik.  Terakhir untuk  kendala  di  minimnya  prasarana baiknya instansi terkait segera memperbaiki prasaran  tersebut  terutama  dalam  hal kondisi  jalah  yang  buruk  serta  ketersediaan listrik umum dan juga kesehatan lingkungan seperti  sampah  baik  di  darat  maupun diperairan, baiknya di perbanyak baliho/spanduk himbauan menjaga
kebersihan  serta  ditambah  dengan  peran pengelola di destinasi wisata untuk menegur wisatawan  apabila  kedapatan  membuang sampah sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  no.25  tahun  2007  tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian  Kemudahan  Penanam  Modal di Daerah
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  11
Tahun2009  Tentang  pemberian  Insensif dan  Pemberian  Kemudahan  Penanam Modal Ahmadi Miru.2013. Hukum Kontrak:Perancangan Kontrak.
Jakarta:Rajawali Pers.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2003. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:Raja GrafindoPersada.
Ammirudin  Ilmar.  2010. Hukum  Penanaman
Modal di Indonesia . Jakarta:Kencana. Bambang Sunggono. 2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakatrta:Rajawali Pers. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia(KBBI ).
Jakarta: Balai Pustaka.
Direktori  Objek  dan  Atraksi  Wisata  Sumatera Barat. 2017. Dinas Pariwisata Sumbar Ida  Bagus  Rachmadi  Supacana.2006. kerangka
Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung  di  Indonesia. Jakarta:Ghalia Indonesia.
Kencana.  2009. Pengantar  Ilmu  Pariwisata .
Bandung:Mandar Maju.
Salim  Hs  dan  Budi  Sutrisno  .2012. Hukum Investasi  di  Indonesia. Jakarta:  Rajawali Pers.
Sentosa  Sembiring.  2007. Hukum  Investasi .
Bandung: CV. Nuansa Ullia.
Siska Elvandari.2015. Hukum Penyelesaian Sengketa  Medis. Yogyakarta:  Thafa Media.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Violetta  Simatupang.  2009. Pengaturan  Hukum
Kepariwisataan Indonesia . Bandung:
Alumni. Biro  Humas  Provinsi  Sumatera  Barat. Lagi
Wagub Sumbar Tekankan Pengembangan Pariwisata Sumbar. Tersedia di www.sumbarprov.go.id/details/news/703 0  diakses  pada  1  Oktober  2019  pada jam 16.07 wib
Faurani  Santi. Faktor-faktor  Penentu  Aliran Permintaan  dan  Penawaran  Investasi
Barang. Jasa Pariwisata Indonesia. jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan-Januari 2010. Sefira  Ryalita  Primadani  dkk. Analisis  Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Daerah  Kabupaten  Nganjuk) .  Jurnal
Administrai Publik (JAP) Vol1 No.4 Sekretariat DPRD Prov.Sumbar. Pemprov Ajukan  Ranperda  Zonasi  wilayah  Pesisir ke DPRD . Tersedia di www.sumbarprov.go.id/details/news/110 38
Junisman. Pessel kembangkan 47 pulau sebagai kawasan wisata dan konservasi. Tersedia di http://berita.pesisirselatankab.go.id