## LISENSI WAJIB PATEN  SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN

## Tony Hanoraga, Niken Prasetyawati

## Abstrak
Paten  adalah  hak  khusus  yang  diberikan  berdasarkan  Undang-Undang  oleh pemerintah  kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (invention) di bidang teknologi. Paten sebagai rezim kepemilikan dengan pemberian hak  ekslusif  (exclusive  right)  bukan  bersifat  tanpa  batas.    Negara  boleh  mengatur perkecualian  secara  terbatas  hak  eksklusif  yang  tercakup  dalam  paten.    Asalkan perkecualian  tersebut  tidak  secara  tanpa  alasan  yang  sah  bertentangan  dengan eksploitasi  normal  paten  dan  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari Pemegang  Paten, serta dengan  tetap memperhitungkan  kepentingan pihak ketiga. Salah  satu wujud  pembatasan  hak eksklusif paten adalah  aturan  mengenai lisensi wajib (compulsory license).
Kata kunci : paten, hak eksklusif, lisensi wajib
Secara umum dalam Black’s Law Dictionary, lisensi ini diartikan sebagai : A personal privilege to do some particular act or series of acts.... Dan The permission by competent authority to do an which, without such permission would be illegal, a trepass,  a  tort,  or  othewise  would  not  allowable  (Henry  Campbell  Black,  1996; 1279).    Jadi  berarti  lisensi  adalah  suatu  bentuk  hak  untuk  melakukan  satu  atau serangkaian  tindakan  atau  perbuatan  yang  diberikan  oleh  mereka  yang  berwenang dalam  bentuk  izin.    Tanpa  adanya  izin  tersebut,  maka  tindakan  atau  perbuatan tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang  terlarang  yang  tidak  sah  yang  merupakan perbuatan melawan hukum.
Jika  kita  coba  telusuri  lebih  jauh  maka  lisensi  yang  didefinisikan  dalam Black”s Law Dictionary , dimana dikatakan bahwa Licensing adalah :
The  sale  of  a  license  permitting  the  use  of  patents,  trademarks  or  the technology to another firm (Henry Campbell Black, 1996; 1280).
Dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  makna  lisensi  secara  tidak  langsung  sudah bergeser ke arah “penjualan” izin (privilege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek  (khususnya  merek  dagang)  atau  teknologi  (diluar  perlindungan  paten  = rahasia  dagang)  kepada  pihak  lain.    Sampai  sejauh  inipun  sesungguhnya  lisensi
masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege tersebut yang diberikan oleh negara untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  paten, rahasia dagang maupun teknologi  tertentu.    Dengan  rumusan  tersebut  dapat  kita  tarik  suatu  kesimpulan bahwa  lisensi  merupakan  hak  privilege  yang  bersifat  komersial  dalam  arti  kata memberikan  hak  dan  kewenangan  untuk  memanfaatkan  paten  maupun  merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.
Menurut  Gunawan  Widjaja  lisensi  merupakan  suatu  bentuk  pemberian  izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi  lisensi  kepada  penerima  lisensi  agar  penerima  dapat  melakukan  suatu bentuk  kegiatan  usaha,  baik  dalam  bentuk  teknologi  atau  pengetahuan  (knowhow) yang  dapat  dipergunakan  untuk  memproduksi  menghasilkan  menjual  atau memasarkan  barang  (berwujud)  tertentu  maupun  yang  akan  dipergunakan  untuk melaksanakan  kegiatan  jasa  tertentu  dengan  mempergunakan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  yang  dilisensikan  tersebut  (Gunawan  Widjaj,  2001;  10-11).  Untuk keperluan  tersebut  penerima  lisensi  diwajibkan  untuk  memberikan  kontra  prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan license fee.
Sedangkan menurut Undang-Undang Paten Pasal 1 nomor 13,
Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  pemegang  paten  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  pemberian  hak  unruk  menikmati  manfaat  ekonomi dari  suatu  paten  yang  diberi  perlindungan  dalam  jangka  waktu  dan  syarat tertentu.
Sedangkan  lisensi  wijib  di    Indonesia  diatur  dalam  Bab  V  Bagian  Ketiga  Undang- Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, dinyatakan bahwa:
Lisensi  wajib  adalah  lisensi  untuk  melaksanakan  paten  yang  diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan (pasal 74).
Permohonan  lisensi  wajib  hanya  dapat  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  paten  yang bersangkutan  tidak  dilaksanakan  atau  dilaksanakan  tidak  sepenuhnya  di  Indonesia oleh  pemegang  paten  (pasal  75  ayat  (2)  UU  No.  14  Tahun  2001).    Permohonan lisensi  wajib  dapat  pula  diajukan  setiap  saat  setelah  paten  atau  penerima  lisensi dalam  bentuk  dan  dengan  cara  yang  merugikan  kepentingan  masyarakat  (pasal  75 ayat  (3)  UU  No.  14  Tahun  2001).    Lisensi  wajib  dapat  pula  sewaktu-waktu dimintakan  oleh  pemegang  paten  atas  alasan  bahwa  pelaksanaan  patennya  tidak mungkin dapat dilakukan tanpa  melanggar  paten lain  yang telah ada (pasal 82  ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001).
Penerapan  negara-negara  dalam  menyikapi  dan  menerapkan    pelisensian wajib paten tidak seragam.  Masing-masing bertolak dari latar belakang, pengalaman dan  motivasi  yang  tidak  selalu  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya.    Negara- negara maju  sudah  banyak yang meninggalkan lisensi  wajib dengan alasan sulitnya memberi  justifikasi  terhadap  permintaan  lisensi  wajib,  mengingat  tidak  adanya parameter  guna  mengukur  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  atau  abuse,  yang menjadi  alasan  bagi  penerapan  pelisensian  wajib.  Anggapan  yang  semakain berkembang di negara maju adalah, bahwa keberadaan konsep lisensi wajib semakin dianggap  tidak  populer,  kerena  tidak  seiring  dengan  semangat  dan  tujuan pembangunan  sistem  HKI.    Di  negara  berkembang  seperti  di  Indonesia,  Thailand, Brasil  dan  lainnya  masih  memberlakukan  lisensi  wajib  pada  undang-undangnya dengan berbagai alasan, seperti  mengatasi penyalahgunaan hak,  keseimbangan hak dan kewajiban,  dan lainnya.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Sistem Kepemilikan
Landasan  Filosofi  HKI    dimulai  sejak  dikemukakannya  ide  penghargaan  bagi pencipta  atau  penemu atas kreasi intelektual  mereka yang berguna  bagi  masyarakat dalam  politik  Aristoteles  pada  masa  abad  keempat  sebelum  Masehi  (Anthony  D Amanto and Doris Estelle Long,  1996; 25).
Dalam berbagai diskusinya Aristoteles  kerap sekali mengkritik secara tajam pendapat Hippodamus dari Miletus, yang mengajukan proposal Sistem Penghargaan
(reward  system)  bagi  mereka  yang  berjasa  membuat  penemuan  yang  berguna  bagi masyarakat.    Proposal  `  menyatakan    bahwa:  “if  you  reward  the  creators  of  useful things,  you  get  more  useful  things”.    Atas  proposal  ini,  Aristoteles  berpendapat bahwa  :  “A  such  system  of  individual  reward  may  otherwise  reduce  social  welfare …..  A  reward  for  revealing  information  to  the  state  would  give  rise  to  fraudulent claims  of  discovery  of  malfeasance  on  the  part  of  public  officials”  (Anthony  D Amanto and Doris Estelle Long,  1996; 25).
Ada dua teori secara  filosofi terkait anggapan hukum bahwa  HKI adalah suatu system  kepemilikan  (property),  teori  tersebut  dikemukakan  John  Locke  dan  Hegel. John  Locke  mengajarkan  konsep  kepemilikan  (property)  kaitannya  dengan  Hak Asasi  Manusia  (Human  Righats)  dengan  pernyataannya:  “Life,  Liberty  and Property”  (Anthony  D  Amanto  and  Doris  Estelle  Long,    1996;  25).  Locke menyatakan  bahwa  semula  dalam  status  naturalis  (state  of  nature)    suasana  aman tentram  dan  tidak  ada  hukum  positif  yang  membagi  kepemilikan  atau  pemberian wewenang  seorang  tertentu  untuk  memerintah  orang  lain.    Hal  ini  merupakan kewajiban  moral  atas  perilaku  seseorang  terhadap  orang  lain.    Kewajiban  mana  di bebankan  oleh  Tuhan  dan  hal  ini  dapat  di  lihat  dari  berbagai  alasan.    Namun kemudian  status  naturalis  tidak  dapat  terus  di  pertahankan  karena  Negara  tersebut tidak  memiliki  hakim  yang  dapat  memberikan  terjemahan  yang  mengikat  dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara individu.  Untuk itu rakyat  membentuk status civilis (state of  civilized) karena  kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam status naturalis.
Baik konsepsi John Locke maupun Hegel berawal Teori Hukum Alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk.  Hak alamiah (natural  rights)  di  derivasi  dari  alam  yang  sesungguhnya  untuk  materi  yang berwujud.    Keduanya  tidak  langsung  memberikan  konsepsi  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual  (intellectual  property  rights).    Artinya  konsep  umum  dan  pembenaran kekayaan  telah  di  dominasi  dari  kekayaan  yang  berwujud  (physical  property). Pembenaran  ontologi  John  Locke  merujuk  pada  hak  yang  di  asosiasikan  dengan
upaya  seseorang  (the  Labour  Theory),  sedangkan  Hegel  merujuk  pada  hak  yang diasosiasikan dengan kepribadian atau identitas diri (the personality theory).
John Locke menganggap bahwa barang-barang disediakan namun tidak dapat dinikmati  dalam  status  naturalis  sehingga  seseorang  harus  mengkonversi  barang- barang tersebut dari barang alamiah (natural good) menjadi barang pribadi (private goods)  dengan  melaksanakan  upayanya  terhadap  barang-barang  tersebut.    Nilai tambah  atas  upaya  pada  barang-barang  tersebut  membuat  barang-barang  tersebut mampu  dinikmati.    Upaya  yang  telah  dikorbankan  seseorang  inilah  yang  harus dihargai.
Hal yang sama ada pada HKI.  Jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu,  maka  seharusnya  orang  lain  tidak  merugikannya  dengan  melakukan penggandaan  atau  menyela  atas  proses  kreativitas  dan  kegiatan  menghasilkan penemuan  tersebut  karena  pencipta,  inventor  atau  pun  pendesain  kreasi  intelektual memiliki kekayaan (property) atas kreasi intelektualnya.
Sebaliknya, Hegel lebih jelas dalam konsepsinya mengenai hak yang dimiliki manusia  terpisah  dari  paham  individualistis  yang  dikemukakan  oleh  Locke  dan konsep Hegel menyempurnakan konsep Locke.  Jika Locke menekankan pada upaya dalam  menghasilkan  kreasi  intelektual  merupakan  hak  yang  harus  di  hargai  dan secara  langsung  upaya  berimplikasi  pada  kompensasi  ekonomi  (incentive)  maka Hegel  melengkapinya  dengan  penekanan  kreasi  intelektual  merupakan  perwujudan kepribadian (personality).   Kepribadian  sebagai abstrak (abstract right) merupakan alasan eksistensi manusia dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi tetapi lebih bersifat etis  dan moral (reward) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (moral right).
Konsep  Hegel  menetapkan  kapasitas  hak  seseorang  bersama-sama  dengan etika kehidupan dan perasaan Ketuhanan yang menetapkan standar  moral minimum dan pada saat yang sama mencegah hal-hal yang tidak konsisten dari pernyataannya bahwa  seseorang memiliki raganya  secara alami dan itu bukan kekayaan (property). Hak abstrak (abstract right) bukan dari entitas manusia alamiah tetapi dari kehendak bebas  di  dalamnya  dan  dengan  sendirinya,  yang  hal  tersebut  merupakan  konsepsi
abstrak.    Kekayaan  merupakan  ekspresi  dari  kehendak  sebagai  bagian  dari kepribadian dan hal itu menciptakan persyaratan untuk tindakan selanjutnya.
Perlindungan  hukum  sering  bersifat  terbatas  dan  bahwa  penghargaan  pada kekayaan  intelektual  di  serahkan  pada  kekuatan  hak  tersebut  serta  penghargaan masyarakat  yang  tergantung  pada  kemampuan  para  pemikir  dan  toleransi masyarakat untuk mencegah peniruan.  Menurut Hegel, kekayaan (property) sebagai identifikasi pribadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.  Pangsa pasar adalah wasit  melalui  pasar  individu  mencoba  meletakkan  dan  melindungi  identitas  diri melalui  pertukaran  kekayaan  (property)  secara  sukarela  yang  mencerminkan kehendak  individual.    Masyarakat  dalam  hal  ini  memiliki  keterbatasan  hak  untuk mencegah  kepentingan  individu  yang  wajar  dalam  pengakumulasian,  penguasaan, pemberian izin atas kekayaan (property) nya.  Kebutuhan masyarakat saja (as sunch) tidak  akan  membenarkan  pengambil  alihan  kekayaan  (property)  seseorang  tanpa adanya kompensasi yang layak.
Dengan demikian teori Hegel melengkapi teori Locke dengan dua alasan yakni (Spyros  M.  Maniatis,  2002;  5):  Pertama,  HKI  adalah  kekayaan  (property)  yang terkait  dengan  karya  yang  memperlihatkan  kapasitas  intelektual  dan  kreativitas manusia lebih  dari  pada  sekedar konsumsi  sebagaimana  di kemukakan oleh  Locke. Kedua,  interpretasi  Locke  atas  teori  yang  menunjukkan  sekuens  logika  dari  HKI bahwa manusia sejak awal memiliki raga dan upaya yang tunduk pada suatu ’padang pasir  yang  tidak  bertuan’  menjadi awal teori Hegel,  bahwa  HKI adalah merupakan hak abstrak yang menjadi alasan manusia eksis.
Sedangkan pengertian Hak (right) dalam Black’s Law Dictionary diatikan : as a noun and taken in an abstract sense, means justice, ethical correctness, or consonance  with  the  rules  of  law  or  the  principle  of  morals;a  power  privilege  or immunity  guaranted  under constitution,  statutes  or  decisional  law  or  claimed  as  a result of long usage; A legally enforceable claim of one person againts another, that the other shall do a given act, or shall not do a given act ... Exclusive Right means right to exclude other for  certain of time and take into account the limitation (Henry Campbell Black, 1996; 1216).
Hak  adalah  tuntutan  yang  dapat  di  tegakkan  secara  hukum  dari  seseorang terhadap  pihak  lain  yang  membuat  pihak  lain  harus  bertindak  atau  tidak  bertindak (sesuai hukum yang berlaku).  Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak
lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  memperhitungkan  pembatasan  yang berlaku.    Soedikno  Mertokusumo,  menyatakan  bahwa  :  ”Hak  adalah  kepentingan yang  dilindungi  oleh  hukum.    Kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau kelompok yang di harapkan untuk di penuhi” (Sudikno Mertokusumo, 1989; 41).
Hak  kebendaan  yang  memberikan  kenikmatan  yang  sempurna  bagi  pemilik dinamakan  ”hak  kepemilikan”  yang  di  berbagai  undang-undang  negara  dinamakan ”property right”.  Kekayaan (property) diartikan sebagai :
that  is  perculiar  or  proper  to  any  person  that  which  belongs  exclusively  to one;  In  the  strict  legal  sense,  an  aggregate  of  rights  which  are  guaranted  or protected  by  goverment;  the  word  is  also  commonly  used  to  denote everything  which  is  the  subject  of  ownership,  corporeal  or  incorporeal, tangible or intangible visible or invisible real or personal everything that has an  exchangeable  value  or  which goes to  make up  wealth  or estate (Mariam Darus Badrulzaman, 45)
Hak adalah sesuatu yang layak bagi setiap orang dan yang secara eksklusif dimiliki oleh  seseorang.  Kata ini juga  secara umum  digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang  tunduk  pada  kepemilikan  baik  yang  jasmaniah  maupun  tidak,  berwujud maupun  tidak  berwujud,  terlihat  maupun  tidak  terlihat,  kekayaan  atas  benda berwujud  maupun  tidak,  yang  memiliki  nilai  yang  dapat  di  pertukarkan  atau  dapat meningkatkan kekayaan atau kebendaan.
Konsep  harta  kekayaan  menurut  hukum  Indonesia  meliputi  benda  dan hubungan  hukum  untuk  memperoleh  benda  tersebut.    Dengan  kata  lain  meliputi benda  (zaak)  dan  perikatan  (verbintenis)  (Van  Apeldoorn,  1973;  63-71).    Harta kekayaan adalah benda  milik  seseorang  yang  memiliki  nilai  ekonomi (Abdul  Kadir Muhammad, 1994;  10).  Lebih lanjut  menurut  pasal 499  Burgelijke  Wetboek (BW) pengertian  benda  (zaak)  meliputi  barang  (good)  dan  hak  (recht).    Baik  harta kekayaan  maupun  hak  yang  melekat  diatasnya  diakui  dan  dilindungi  berdasarkan bukti  yang  sah.    Sedangkan  pengertian  Hak  Milik  terdapat  dalam  pasal  570  BW yang menyatakan :
Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan  sesuatu kebendaan dengan  leluasa  dan  untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu  sepenuh-
penuhnya  asal  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan umum  yang di tetapkan  oleh  suatu kekuasaan  yang  berhak  menetapkan  dan tidak  mengganggu  hak-hak  orang  lain  dengan  tidak  mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  hak  atas  barang  milik  hanya  berlaku bagi barang bergerak meliputi :
1. hak menguasai dengan bebas;
2. hak menikmati dengan sepenuhnya;
3. secara  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  (yang  di  perluas  tidak bertentangan dengan hukum)
Pengertian  hukum  meliputi  undang-undang,  hukum  tidak  tertulis,  kesusilaan  dan ketertiban umum.  Tidak bertentangan dengan hukum artinya  sesuai dengan hukum atau  dapat  di  benarkan  dan  di  terima  oleh  pihak-pihak  dalam  masyarakat  karena penggunaan  hak  milik  secara  wajar,  layak  dan  patut.    Keadilan,  kelayakan  dan kepatuhan  adalah  esensi  hukum.    Menurut  Pitlo  ada  penyalahgunaan  hak  apabila penggunaan hak itu sedemikian  rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar dari pada manfaat yang di peroleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu.  Jadi, konsep  kebebasan  dalam  hak  milik  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum, mengandung  arti  bahwa  menguasai  dan  menikmati  hak  milik  tidak  boleh mengganggu  orang  lain  atau  menyalahgunakan  hak  yang  merugikan  orang  lain (Abdul Kadir Muhammad, 1994; 38).

## Peran  Negara Dalam  Mewujudkan Persaingan  Sehat
Campur  tangan  Negara  tidak  lepas  dari  politik  hukum  suatu  negara  untuk mewujudkan  tujuan  negara.    Tujuan  negara  Indonesia  adalah  :  ....  memajukan kesejahteraan  umum  ....  yang  tentunya  harus  dipahami  secara  arif  sebagai  suatu kebijakan yang mengacu sistem ekonomi pasar (market economic system).
Tujuan  negara  menurut  W.  Friedman.  sebagai  salah  satu  pemikir  tentang negara  kesejahteraan  (welfare  sate)  bahwa  negara  hukum  dalam  fungsinya  pada masyarakat  nontotalitarian  mengacu  pada  sistem  ekonomi  campuran  (mixed economy system) yakni : ”to indicate a situation in which the role of government as
a owner and regulator has became sufficiently large to cast doubt on the validity of capitalist  and  free  enterprise  as  appropiate  adjective  but  not  sufficiently  large  to justify the appellation socialist” (W. Friedmann, 1971; 1).
Sebaiknya  Gunther  Teubner  (Gunther  Teubner,  1986;  177)  mengkritik konsepsi  negara  kesejahteraan  (welfare  state)  bahwa  negara  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  menghadapi  dilema  karena  di  satu  sisi  negara menggunakan  instrumen  publik  (public  instrument)  dan  di  sisi  lain  hal  ini  justru membuat  pemerintah  sulit  menghindarkan  tindakan  intervensi  yang  berlebihan  dan bersifat  kontraproduktif.    Namun  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  upaya  peningkatan kesejahteraan  menjadi  terhenti  karena  kelemahan  instrumen,  metode  atau pendekatan.    Kesejahteraan  harus  di  upayakan  dalam  rangka  menegakkan  keadilan suatu  negara.    Demikian  halnya  Richard  A  Slaughter,  mengkritik  konsep  negara kesejahteraan  sebagai  konsep  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  awal  abad  ke  21 yang  merupakan  perubahan  life  world  dari  pemenuhan  kesejahteraan  minimal menjadi  pemenuhan  kesejahteraan  yang  berkesinambungan  (sustainable  welfare) ( Richard A. Slaughter, 2003; 24).
Sedangkan  menurut  Peter  Mahmud  konsep  negara  kesejahteraan  (welfare state)  terkesan  regulatoris,  tujuan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyatnya  dapat  di  capai  melalui  berbagai  cara.    Dengan  demikian  Tujuan  negara dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya  tidaklah  sama  artinya  dengan  negara kesejahteraan  (welfare  state).    Lebih  lanjut  menurut  Peter  Mahmud,  Negara  dalam upaya  mensejahterakan  rakyat  dengan  menciptakan  kebijakan  yang  berorientasi pada sistem ekonomi pasar yang berciri :
1. Harus memberikan kemudahan (should be facilitative);
2. Harus  tidak  bersifat  intervensi  secara  berlebihan  (should  be  non interventionism);
3. Harus menciptakan aturan yang adil dan jujur (create fair and just rules).
Sistem  ekonomi  pasar  dengan  cirinya  persaingan  sehat  (fair  competition) merupakan tujuan agenda  global WTO.  Indonesia sebagai salah satu anggota WTO secara proaktif mendukung  pencapaian persaingan  sehat  yang  di yakini  merupakan
suatu  persyaratan  mutlak  untuk  menstimulasi  kegiatan  ekonomi,  seperti  yang  di nyatakan oleh Stephen Sya Lieing Siew bahwa :
The  best  stimulant  economic  activity,  according  to  the  commission,  is competition since it guarantees the widest possible freedom of action all. An active  competition  policy  makes  it  easier  the  supply and  demand  structures to  continually  adjust  to  technological  development  if  it  is  pursued  in accordance  with the provisions  of the  treaties establishing the communities. Competition  enables  enterprises  to  continuously  improve  their  efficiency through  the  interplay  of  decentralized  decision  making  machinery  which  is the sine qua non for steady improvement of living standards and employment prospects within the countries of the community.  Competition policy is from this  pint  of  view  an  essential  means  for  satisfying  the  individual  and collective  needs  of  society  to  a  great  extent  (Stephen  Sya  Lieing  Siew,
“Competition  Policy in The EC, The Role  of The Trety  Provisions Relating to State Aids and Public Undertaking” Malaysian Law, http://www.clijlaw- com.mem-bercentry/articles).
Persaingan sehat di percaya mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi karena hal tersebut  menjamin  kemungkinan  kebebasan  yang  lebih  luas  dari  tindakan  bagi semua.  Kebijakan persaingan yang aktif membuat lebih mudah struktur permintaan dan  pasokan  untuk  menyesuaikan  secara  terus  menerus  perkembangan  teknologi. Persaingan  membuat  perusahaan  mampu  secara  terus  menerus  meningkatkan  daya guna  mereka  melalui  pengambilan  keputusan  yang  terdesentralisasi  yang  juga menjadi  sebab  akibat  peningkatan  standar  kehidupan  dan  prospek  kepegawaian. Dalam  sudut  pandang  ini,  persaingan  menjadi  sarana  untuk  pemuasan  kebutuhan individu dan kebutuhan bersama dari masyarakat secara luas.
Selanjutnya  Paulo  Bifany  dalam  United  Nation  Conference  on  Trade  and Development  United  Nation  Conference  on  Trade  and  Development  (UNCTD) menyatakan bahwa :
Trade  is  no  doubt  that  the  protection  of  intellectual  property  become  a crucial element of the trade policy of  industrialized count to understand the phenomenon it is necessary first to exammine economic aspects involved and to link them with international and more specifically to the current structure and dynamics of international economic relations.
Perlindungan  HKI  sebagai  hak  kepemilikan  pribadi  (private  property) menjadi  elemen  yang  krusial  dari  kebijakan  perdagangan  proses  industri.    Guna memahami  gejala  dan  aspek  ekonomi  yang  terkait  dengan  kebijakan  perdaganan serta  mengkaitkannya  dengan  struktur  internasional  atau  secara  khusus  dinamika hubungan ekonomi internasional maka perlindungan HKI tidak dapat diabaikan.
Dalam  skala  perdagangan  internasional  telah  terbentuk  WTO  yang merupakan  hasil  perjalanan  panjang  GATT  melalui  putaran  perundingan  (round). GAAT  sendiri  merupakan  perjanjian  multilateral (multilateral agreement) dan  baru kemudian  menjadi  badan  khusus  (specialised  agency)  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (United  Nations).    Perundingan  GAAT  dimulai  pada  Piagam  Atlantik (Atlantic  Charter)  pada  tahun  1941  yang  pada  saat  itu  setelah  perang  dunia  II  di sadari persyaratan terpenting untuk memelihara perdamaian dunia dengan menyusun perekonomian yang porak poranda (Philip Griffith, 1996; 2).
GAAT  Putaran  Uruguay tidak  hanya  berkenaan dengan tarif tetapi berlanjut pada  negosiasi  hambatan tarif  memasukkan  bidang jasa  dalam agenda  perundingan serta  memasukkan  TRIPs  sebagai  bidang  yang  memiliki  pengaruh  atas  hambatan non  tarif  dan  perdagangan  jasa.    Meski  tidak  dapat  di  pungkiri  bahwa  upaya memasukkan  masalah  HKI  dalam  agenda  perundingan  merupakan  desakan Amerika,  yang  menginginkan  adanya  perjanjian  yang  menyediakan  standar penegakan  hukum  HKI  dalam  arti  memuat  prosedur  penyelesaian  sengketa  dan sanksi yang tegas apabila negara peserta tidak melaksanakan kewajibannya.  Setelah melalui  perundingan  yang  berjalan  alot  karena  cukup  banyak  masalah  akibat perbedaan  yang  sulit  dipertemukan,  Direktur  Jenderal  GATT  dalam  keduaukanya sebagai  Trade  Negotiating  Committee  mengambil  prakarsa  dan  atas  tanggung jawabnya  sendiri  merumuskan  pasa-pasal  TRIPs.    Hal  ini  kemudian  menyebabkan naskah (rancangan)TRIPs sebagai Chairman Text atau The Dunkel Draft.
TRIPs sebagaimana yang disebutkan dalam Annex 1C masuk secara koheren dan integral dengan persetujuan WTO.  TRIPs memuat ketentuan sebagai berikut :
a. Part I General Provisions And Basic Principle (Article 1-8);
b. Part  II  Standards  Concerning  the  Availability  Scope  and  Use  of Intellectual Property Rights and Control of  Anti Competitive Practice in Contractual Licences (Article 9-4);
c. Part III Enforcement of Intellectual Property (Article 41-61);
d. Part IV Acquistition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related ”inter-partes” procedures (Article62);
e. Part V Dispute Prevention and settlement (Article 62-64);
f. Part VI Transitional Arrangements (Article 65-67);
g. Part VII Institutional Arrangement : Final Provisions (Article 68-73).
TRIPs  memiliki  tujuan  umum  dan  fundamental  yakni  untuk  mengurangi distorsi  dan hal-hal  yang  menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (to reduce  distortions  and  impediments  to  international  trade).    Tujuan  TRIPs  yang kedua  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  pribadi  (to  protect  private  property  right). Negara  anggota  sepakat  untuk  memberdayakan  pemegang  HKI  dan  apabila pemegang  HKI  gagal  menegakkan  haknya  maka  pemerintah  dapat  diminta  untuk membantu  penegakan  hukum  ini  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan kelembagaan hukum yang ada yang memungkinkan warga negara untuk melindungi dirinya sendiri melawan tindakan pelanggaran HKI – nya.  Ketentuan ini melindungi pemegang HKI dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pesaing, namun demikian dalam  pembukaan  (preamble),  TRIPs  juga  menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak hanya  ikut  campur  dalam  kegagalan  warga  negara  dalam  menegakkan  hak pribadinya  namun  TRIPs  juga  mempertimbangkan  bahwa  HKI  yang  tunduk  pada hak  kepemikikan  pribadi  yang  berarti  bahwa  hak-hak  tersebut  tidak  dapat  diambil alih  oleh  pemerintah  begitu  saja  tanpa  kompensasi.    Ketentuan  ini  merupakan jaminan  hak  pribadi  warga  negara  untuk  melindungi  diri  mereka  dari  kepentingan sah  mereka  dari  tindakan  pemerintah  yang  semena-mena,  contohnya  Article31(h0 yang menentukan apabila ada lisensi wajib maka pemegang paten khusus menerima kompensasi  (remuneration)  yang  layak  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  ada  serta dengan memperhitungkan nilai ekonomi dari lisensi.  Dengan kata lain TRIPs secara jelas  melarang  confiscation  dari  HKI  kecuali  pengurangan  perlindungan  tersebur
sebagai  konsekuensi  dari  konsekuensi  dalam  kerangka  mekanisme  penyelesaian sengketa.
Ketentuan  dalam pembukaan (preamble) TRIPs  lebih lanjut  harus dikaitkan dengan  Article 7  dan 8 TRIPs  yang  berguna  untuk memberikan arah  dan  pedoman penginterpretasian  TRIPs  di  masa  depan.    Article  7  TRIPs  menetapkan  bahwa perlindungan  dan  penegakan  HKI  harus  mendukung  penemuan  teknologi  untuk mengalihkan  dan  menyebarluaskan  teknologi  bagi  kemanfaatan  timbal  balik  antara produsen  dan  pengguna  pengetahuan  (teknologi)  yang  bersangkutan  dalam  suatu iklim  yang  kondusif  bagi  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat,  serta kesinambungan  hak  dan  kewajiban.    Ketentuan  ini  bermaksud  menjembatani kepentingan  produsen  teknologi dengan  pengguna  teknologi dalam  skala lebih  luas akan  menciptakan  harminisasi  antara  negara  maju  (developed  countries). Selanjutnya  Article  8  TRIPs  menyatakan  bahwa  negara  anggota  dapat  menetapkan atau mengubah hukum dan peraturan perundang-undangan mereka guna menetapkan ukuran  perlindungan  yang  dibutuhkan  bagi  kesehatan  masyarakat  dan  nutrisi  dan untuk  mendukung  kepentingan  umum  dalam  sektor  vital  yang  penting  untuk perkembangan  sosio  –  ekonomi  asalkan  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan  TRIPs. TRIPs  diharapkan  menjadi  dokumen  yang  bersifat  dinamis,  apa  yang  dibangun sekarang mungkin dapat berubah besok.

## Prinsip Umum Mengenai Paten
Istilah  “paten”  yang  dipakai  sekarang  dalam  peraturan  hukum  di  Indonesia adalah untuk menggantikan istilah octrooi yang berasal dari bahasa Belanda.  Istilah oktroi  ini  berasal  dari  bahasa  Latin  dari  kata  auctorizare.    Tetapi  pada perkembangan  selanjutnya  dalam  hukum  kita  istilah  patenlah  yang  lebih memasyarakat.  Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu “Patent”.  Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah “Brevet De Inventior”.
Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari kata auctor yang berarti di buka. Maksudnya  adalah  bahwa  suatu  penemuan  yang  mendapatkan  paten  menjadi terbuka  untuk  diketahui  oleh  umum  (Muhamad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah,
1997;  110).  Dengan  terbukanya  tersebut  tidak  berarti  setiap  orang  bisa mempraktekkan  penemuan  tersebut,  hanya  dengan  izin  dari  si  inventorlah  suatu penemuan  bisa  didayagunakan  oleh  orang  lain.    Baru  setelah  habis  masa perlindungan  patennya  maka  penemuan  tersebut  menjadi  milik  umum  pada  saat inilah benar-benar terbuka.
Maksudnya  diberikan  paten  ini,  agar  setiap  penemuan  dibuka  untuk kepentingan  umum  guna  kemanfaatan  bagi  masyarakat  dan  perkembangan teknologi.      Dengan  terbukanya  suatu  invensi  yang  baru  maka  memberi  informasi yang  diperlukan  bagi  pengembangan  teknologi  selanjutnya  berdasarkan  invensi tersebut  dan  untuk  memberi  petunjuk  kepada  meraka  yang  berminat  dalam mengeksploitasi invensi itu.
WIPO memberi definisi paten sebagai berikut :
A  patent is legally enforceable right  granted  by  virtue  of law to a  person to exclude,  for  a  limited  time,  others  from  certain  acts  in  relation  to  describe new invention  the  privilege is  granted  by a  goverment authority as a  matter of  rights  to  the  person  who  is  entitled  to  apply  for  it  and  who  fulfils  the prescribed condition (Philip Griffith, 1996; 15).
Dari  pengertian  diatas  dapat  kita  lihat  unsur  penting  dari  paten,  yaitu    hak  paten adalah  hak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  bersifat  eksklusif.    Perbuatan- perbuatan  yang  merupakan  hak  eksklusif  dari  si  pemegang  hak  paten  adalah produksi  dari  barang  yang  dipatenkan  (manufacturing),  penggunaan  (using)  dan penjualan  (selling)  dari  barang  tersebut  dan  lain-lain  perbuatan  yang  berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (stocking).
Dalam pemberian paten ini tidak semua invensi akan mendapatkannya, untuk mendapatkan  paten  suatu  invensi  harus  memiliki  syarat  :  substantif  tertentu,  yaitu kebaruan (novelty), bisa  dipraktekkan dalam perindustrian (industrial applicability), mempunyai  nilai  langkah  inventif  (inventif  step)  dan  juga  memenuhi  syarat  formal (Abdul Kadir Muhammad, 2001; 1310).
Paten  dalam  pengertian  hukum  adalah  hak  khusus  yang  diberikan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (invention) di bidang teknologi (Muhamad Djumhana
dan R. Djubaedillah, 1997; 111).  Berdasarkan hak tersebut maka  si inventor untuk dalam  jangka  waktu  tertentu  dapat  melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau pun  melarang  orang  lain  menggunakan  suatu  cara  mengerjakan  atau  membuat barang tersebut (method, process).  Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan.
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari  paten  adalah  orang  yang  berhak  memperoleh  paten  yaitu  inventor  atau  yang menerima  lebih  lanjut  hak  inventor  itu.    Hak  paten  ada  karena  diminta  oleh  si inventor atau yang menerima  lebih lanjut hak inventor.  Penerimaan lebih lanjut hak inventor  tersebut  dapat  terjadi  karena  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis atau  sebab  lain  yang  dibenarkan oleh  UU  (pasal 66 ayat (1)  Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001).  Yang dianggap inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau  beberapa  orang  yang  secara bersama-sama  melaksanakan ide  yang  dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
Seperti  halnya  hak  merek  dan  hak  cipta,  hak  paten  juga  merupakan  hak mutlak  (absolute rechten) dapat berlaku terhadap  setiap  orang lain.   Si  pemegang hak paten (patentee) mempunyai hak-hak monopoli (exclussive right).  Artinya dia dapat  mempergunakan hak dengan  melarang  siapapun tanpa  izinnya  membuat apa yang  telah  dipatenkannya.    Hanya  saja  pelarangan  tersebut  dibatasi  ruang lingkupnya yaitu hanya  meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan serta dibatasi pula oleh jangka  waktu tertentu.  Terhadap pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  haknya  dia  dapat  melakukan  upaya hukum kepidanaan maupun keperdataan.
Hak  paten  merupakan  benda  dalarn  arti  kebendaan  menurut  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (jo  Pasal  570  KUH  Perdata),  oleh  karena  itu  merupakan sebagian  kekayaan  dari  orang  yang  memilikinya.  Hak  paten  tersebut  merupakan benda  bergerak  yang  dapat  dipindahtangankan  ,  misalnya  dijual,  dihibahkah, diwariskan dan sebagainya. Pemindahan hak itu dicatat di Direktorat Jenderal HKI, dan  orang  yang  menerima  pemindahan  hak  itu  (assignee)  menjadi  pemilik  baru paten itu.
Pemberian paten, sekalipun setelah melalui permeriksaan substansinya, tidak merupakan  suatu  jaminan  hukum  bagi  paten  itu  bahwa  patennya  itu  pasti  sah
menurut hukum. Keabsahan paten itu dapat digugat di depan pengadilan dalam suatu perkara  pelanggaran  paten.  Suatu  putusan  pengadilan  bahwa  paten  itu  tidak  sah, mengakibatkan  paten  itu  tidak  sah  sejak  pemberiannya.  Sedangkan  suatu  putusan untuk  membatalkan  suatu  paten  mengakibatkan  paten  itu  tidak  sah  sejak  putusan tersebut.
Pembatasan Hak Paten
HKI  sebagai  rezim  kepemilikan  dengan  pemberian  Hak  ekslusif  (exclusive right) bukan bersifat tanpa batas.  Article 30 TRIP menetapkan adanya perkecualian dari hak eksklusif Paten yakni :
Member may provide limited exception to the exclusive rights confered by a patent,  provided  that  such  exceptions  do  not  unreasonably  conflict  with  a normal  exploitation  of  the  patent  and  do  not  unreasonably  prejudice  the legitimate interests of the patent ownwr taking into account of the legitimate interests of third party.
Negara  boleh  mengatur  perkecualian  secara  terbatas  hak  eksklusif  yang  tercakup dalam  paten.    Asalkan  perkecualian  tersebut  tidak  secara  tanpa  alasan  yang  sah bertentangan  dengan  eksploitasi  normal  paten  dan  tidak  merugikan  kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, serta  dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak ketiga.
Salah  satu  wujud  pembatasan  hak  eksklusif  paten  adalah  aturan  mengenai lisensi  wajib  (compulsory  license).    Lisensi  wajib  dalam  hal  ini  dapat    diberikan pada  dua  kategori  pengguna  yakni  Pemerintah  (atau  badan  Pemerintah  atau  pihak ketiga  yang  di  beri  kewenangan  oleh  negara)  dan  pihak  ketiga  pribadi  lainnya. Perbedaannya  didasarkan  pada  sifat  alamiah  lisensi  dan  bukan  dari  tujuan penggunaan.    Sesungguhnya  secara  alamiah  sangat  tidak  relevan  menetapkan persyaratan  untuk  lisensi  seperti  jangka  waktu  dan  royalti.    Pemerintah  dapat membebankan  adanya  lisensi  wajib  pada  situasi  dan  kondisi  yang  khusus  dengan perkecualian dan apabila ada alasan yang serius untuk membenarkan adanya lisensi
wajib.    Dalam  kaitannya  dengan  ketentuan  Article  7  TRIPs  dan  dengan memperhitungkan paragraph 4 preamble TRIPs, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban  tidak  dapat  di  peroleh  melalui  pengurangan  hak  pemegang  paten  tanpa penambahan  kepentingan  kolektif  masyarakat  luas.    Artinya  hak  individual  dari pemegang paten tidak boleh dikurangi untuk kemanfaatan individu yang lain, hanya kepentingan  sosial  dan  kolektiflah  yang  dapat  membenarkan  pembebanan  lisensi wajib.
Persyaratan  lisensi  wajib  pertama,  Article  27  TRIPs  secara  implisit mengisyaratkan  bahwa  pemerintah  tidak  boleh  membabankan  lisensi  wajib berdasarkan alasan kurangnya pekerjaan di wilayah setempat atau lokal.  Oleh sebab itu  pemegang  paten  dapat  mengimpor  produk  yang  di  patenkan  termasuk mengimpor  produk  yang  di  buat  dengan  proses  yang  telah  dipatenkan.    Kedua, lisensi wajib tidak boleh diberikan hanya karena alasan bahwa pemegang paten telah menolak  memberikan  lisensi  pada  pihak  ketiga  karena  esensi  dari  hak  eksklusif paten  adalah  memang  untuk  mengecualikan  pihak  ketiga  yang  tanpa  seizinnya melaksanakan  hak  nya  dan  menggunakan  invensinya.    Mengingkari  hak  ini  berarti merusak hak eksklusif paten tersebut dalam hal ini bertentangan dengan tujuan dari standar yang di tetapkan dalam TRIPs.
Jadi  jika  pemegang  Paten  tidak  di  berikan  hak  untuk  menolak  atau memberikan izin pihak lain  melalui perjanjian lisensi maka  kewajiban lisensi  wajib tidak ada artinya.  Justru aturan lisensi wajib ada karena penerima lisensi prospektif sebelumnya  telah  mencoba  memperoleh  lisensi  secara  sukarela  (voluntary license), namun  di  tolak  karena  tidak  sesuai  dengan  kehendak  pemegang  paten.    Untuk  itu pihak ketiga ini dapat meminta intervensi pemerintah untuk dapat di berikan lisensi wajib.    Namun  pihak  ketiga  ini  harus  berupaya  untuk  memperoleh  lisensi  sukarela dahulu,    sebelum  mengajukan  lisensi  wajib.    Pihak  ini  juga  harus  pernah menawarkan persyaratan perjanjian yang layak dalam jangka  waktu  yang layak dan dengan  manfaat komersial  yang layak.  Waktu  yang layak yang di tetapkan Negara anggota  lazim  nya  90  hari  atau  6  bulan  bagi  pemegang  paten  untuk  menanggapi upaya pengajuan lisensi ini.
Alasan khusus lisensi wajib adalah :
a. Untuk  menetapkan  hak  setelah  proses  hukum  atau  administratif  yang menetapkan adanya praktik yang bersifat antipersaingan (Article 31 (k));
b. Untuk mengizinkan pengeksploitasian paten yang tidak dapat di eksploitasi tanpa melanggar paten pihak lain (Article 31(1));
c. Untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang diakibatkan dari pelaksanaan  hak  eksklusif  lainnya  (Article  5A(2)  dan  (3)  Paris Convention);
d. Untuk  mengurangi  ketiadaan  atau  tidak  tercukupinya  pelaksanaan  invensi yang di patenkan(Article 5A(2) dan (3) Paris Convention);
e. Untuk  kepentingan  masyarakat  antara  lain  sesuai  dengan  kebutuhan mendesak  suatu  negara  atau  situasi  dan  kondisi  ekstrem  lainnya  atau kepentingan  masyarakat  yang  tidak  untuk  penggunaan  komersial  (Article 31(b) TRIPs).
Negara  anggota  WTO  tidak  mengizinkan  untuk  menetapkan  blanket  license  dalam ketentuan  hukum  nasional  mereka.    Oleh  karena  itu  lisensi  wajib  tidak  dapat diberikan secara otomatis dan ex officio untuk bidang teknologi tertentu.
Beberapa  negara anggota  menetapkan  bahwa  masalah kesehatan  dan  nutrisi merupakan  area  yang  sejalan  dengan  kepentingan  publik,  sebenarnya  tidak  salah, namun  menjadi  masalah  ketika  dikaitkan  dengan  produk  farmasi.    Dalam  Doha Declaration sebagai tindak lanjut TRIPs yang terkait dengan  Akses Kesehatan pada tahun 2002 di tetapkan bahwa Negara anggota memiliki hak untuk menetapkan apa yang  dianggap  sebagai  keadaan  darurat  (emergency)  atau  situasi  dan  kondisi  lain yang bersifat amat  mendesak  (axtreme  urgency).  Hal yang dapat dianggap sebagai darurat nasional mencakup krisis kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya HIV / AIDS,  TBC,  malaria  dan  penyakit  menular  (epidemic)  lainnya.    Dengan  demikian jika semua masalah krisis kesehatan masyarakat membenarkan adanya lisensi wajib karena hal itu menyangkut kepentingan publik, namun sebaliknya tidak semua krisis kesehatan  publik  membenarkan  pengecualian  persyaratan  Article  31(b)  dari negosiasi  lisensi  sebelumnya.    Dalam  kasus  penggunaan  masyarakat  untuk kepentingan  yang  bersifat  non  komersial,  pemegang  paten  memiliki  hak  untuk  di
informasikan  penggunaan  oleh  pemerintah  atau  pihak  lain  hanya  jika  keberadaan paten di ketahui tanpa adanya kebutuhan penelusuran paten.
Hukum nasional suatu negara dapat mensyaratkan agar intervensi yang telah diberikan paten wajib dilaksanakan di negara yang bersangkutan.  Namun demikian pemegang  paten  harus  diizinkan untuk  di  bebaskan dirinya dari kewajiban tersebut melalui  importasi  barang  yang  di  patenkan  (termasuk  barang  yang  di  hasilkan dengan  proses  yang  di  patenkan).    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Article  31 TRIPs.

## Kesimpulan
- HKI  sebagai  filosofis  berasal  dari  konsepsi  John  Locke  dan  Hegel  yang berawal  dari  Teori  Hukum  Alam,  yang  bersumber  pada  moralitas,  tentang apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk.    Berdasarkan  pendekatan  sejarah  yang dilakukan,  dapat  dilihat  bahwa  pembenaran  ontologi  John  Locke  merujuk pada  hak  yang  diasosiasikan  dengan  upaya  seseorang  (the  Labour  theory). Sedangkan Hegel merujuk pada hak yang diassosiasikan dengan kepribadian atau  identitas  diri  (the  personality  theory).    HKI  sebagai  aturan  kekayaan (property)  terkait  dengan  aturan  kepemilikan  (ownership)  dan  pelanggaran (tresspass).    Pembenaran  HKI  sebgai  kekayaan  pribadi  dikaitkan  dengan adanya  ketidaksetaraan  (inequality)  dalam  masyarakat  menyangkut pertanyaan  kesetaraan  penyebaran  penguasaan  (distributive  equality)  HKI. Untuk  itu  penyebaran  penguasaan HKI  sebagai  sistem kekayaan  dan  sistem kepemilikan  harus  didasarkan  pada  prinsip  keadilan  (justice)  secara substansial  dan prinsip yang jujur dan fair (fairness) secara  prosedural.  Hal ini  untuk  mencegah  kecenderungan  tindakan  penyalahgunaan  HKI  oleh pemegang  HKI.    Dalam  hal  ini  dibutuhkan  campur  tangan  negara  untuk menata  aturan  yang  ada.    Saat  ini  secara  multilateral  telah  dicapai kesepakatan  internasional  melalui  Persetujuan  Pembentukan  WTO  dengan salah  satu  agendanya  TRIPs,  yang  berisi  komitmen,  konsesi  dan  negosiasi yang  dibuat  oleh  para  negara  penandatangan,  termasuk  Indonesia  untuk meningkatkan perlindungan HKI guna menciptakan persaingan sehat.
- HKI  sebagai  rezim  kepemilikan  dengan  pemberian  Hak  ekslusif  (exclusive right)  bukan  bersifat  tanpa  batas.    Negara  boleh  mengatur  perkecualian secara  terbatas  hak  eksklusif  yang  tercakup  dalam  paten.    Asalkan perkecualian  tersebut  tidak  secara  tanpa  alasan  yang  sah  bertentangan dengan  eksploitasi  normal  paten  dan  tidak  merugikan  kepentingan  yang wajar  dari  Pemegang  Paten,  serta  dengan  tetap  memperhitungkan kepentingan pihak ketiga.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah  aturan  mengenai  lisensi  wajib  (compulsory  license).    Lisensi  wajib dalam hal ini dapat  diberikan pada dua kategori pengguna yakni Pemerintah (atau  badan  Pemerintah  atau  pihak  ketiga  yang  di  beri  kewenangan  oleh negara) dan pihak ketiga pribadi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanto,  Anthony  D  and  Doris  Estelle  Long,    International  Intellectual  Property Anthology, Anderson Publishing, Cincinnati, 1996.
Apeldoorn, Van, (trejemahan), Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional,  BPHN,
Jakarta.
Black, Henry Campbell,  Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn, 1996.
Djumhana,  Muhamad  dan  R.  Djubaedillah,  Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Friedmann, W.,  The State and the Rule of Law in A Mixed Economy, Stevens & Sons, London, 1971.
Gambiro, Ita, Hukum Paten, Sebelas Printing, Jakarta, tanpa tahun.
Maniatis,  Spyros  M.,    Trademark  Rigghts  –  A  Justification  Based  on  Property, I.P.Q.: No. 2 Sweet and Maxwell, 2002.
Maulana, Insan Budi,  Lisensi Paten, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1989.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual  ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Slaughter,  Richard  A., New Thinking for New  Mellenium, 1996 dalam  Sri Hajati, Hak  atas  Tanah  dalam  Kaitannya  dengan  Investasi,  Disertasi,  Program Studi  Ilmu  Hukum  Program  Doktor  Program  Pascasarjana,  Universitas Surabaya, Surabaya, 2003
Teubner, Gunther, Dilemmas of Law in The Welfare State, Walter, New York, 1986.
Widjaja, Gunawan, Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Griffith,  Philip,  Harmonstion  of  Patent  Laws-the  WIPO  Long  Term  Goal,
Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Pengajar Hukum Hak Atas  Kekayaan Intelektual, Surabaya, 10-25 September 1996.
Siew, Stephen Sya Lieing, “Competition Policy in The EC, The Role of The Trety Provisions Relating to State Aids and Public Undertaking” Malaysian Law,
http://www.clijlaw-com.mem-bercentry/articles.
Jened,  Rahmi,  Implikasi  Persetujuan  TRIPs  terhadap  Perlindungan  Merek  Di Indonesia,  Majalah  Yuridika,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2000.