## GANESHA LAW REVIEW
Volume 5 Issue 1, May 2023 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA

## Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam e-mail : fikri@uib.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Januari 2023 Diterima: 3 Maret 2023 Terbit: 1 May  2023

## Keywords:
Personal Data; Civil Law;
Protection; Privacy
The escalation of technology use in various lines of human life poses a new challenge to efforts to protect privacy and personal  data  in  Indonesia.  In  addition,  changes  in procedures  for  collecting,  managing,  and  disseminating data are developing very quickly, from the manual stage to  the  digitization  movement.  However,  the  increase  in technological literacy rates has backfired for digital users due to the spike in cases of personal data leakage reaching 143% in 2022. In order to answer this phenomenon, the presence  of  law  becomes  the  master  key  in  providing personal data protection for users, either preventively or repressively.  The  focus  of  his  research  refers  to  the substance of Law Number 11 of 2008 or Law Number 19 of  2016  concerning  Information  and  Electronic Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, and Civil Law as a form of national legal pluralism. Not only that, ownership of personal data can also be equated as material rights because of the droit de suite principle. With this  material  right,  if  an  unlawful  act  (PMH)  occurs  as Article  1365  of  the  Civil  Code,  compensation  can  be demanded  for  the  mistake.  Furthermore,  the  purpose  of this  study  is  to  analyze  and  understand  how  the perspective  of  Civil  Law  and  the  ITE  Law  regarding  the protection  of  personal  data  in  Indonesia.  Then,  the research method used is the normative juridical research method with various secondary data through the statute approach, conceptual approach, and analytical approach. Thus, this research will provide an understanding of the
perspective  of  the  ITE  Law  and  Civil  Law,  especially regarding  Unlawful  Acts  (PMH)  in  seeking  to  protect personal data.

## Abstrak
Kata kunci: Data pribadi; Hukum perdata; Perlindungan; Pribadi
Corresponding Author: Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana, e-mail : fikri@uib.ac.id

## DOI:
xxxxxxx
Maraknya  penggunaan  teknologi  di  berbagai  lini kehidupan manusia menimbulkan tantangan baru bagi upaya  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  di Indonesia. Selain itu, perubahan prosedur pengumpulan, pengelolaan,  dan  penyebaran  data  berkembang  sangat cepat, dari tahap manual ke gerakan digitalisasi. Namun, peningkatan angka literasi teknologi menjadi bumerang bagi pengguna digital karena lonjakan kasus kebocoran data  pribadi  yang  mencapai  143%  pada  tahun  2022. Untuk menjawab fenomena tersebut, kehadiran hukum menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan data  pribadi  bagi  pengguna,  baik  secara  preventif maupun  represif.  Fokus  penelitiannya  mengacu  pada substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya disebut  UU  ITE,  dan  Hukum  Perdata  sebagai  bentuk pluralisme  hukum  nasional.  Tidak  hanya  itu, kepemilikan  atas  data  pribadi  juga  dapat  disamakan dengan  hak  kebendaan  karena  asas  droit  de  suite. Dengan  adanya  hak  kebendaan  ini,  apabila  terjadi perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  sebagaimana  Pasal 1365  KUHPerdata,  kesalahan  tersebut  dapat  dituntut ganti rugi. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis  dan  memahami  bagaimana perspektif  Hukum  Perdata  dan  UU  ITE  mengenai perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Kemudian metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  berbagai  data sekunder melalui pendekatan undang-undang, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  analitis. Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  memberikan pemahaman tentang perspektif Hukum ITE dan Hukum Perdata  khususnya  mengenai  Perbuatan  Melawan Hukum (PMH) dalam upaya perlindungan data pribadi.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Presensi  revolusi  digital  dalam  silkus  penciptaan  inovasi  telah  mendorong bagaimana  teknologi  memperoleh,  menyimpan,  memanipulasi,  hingga menstramisikan kompleksitas isi data secara menyeluruh dan real time . Akan tetapi, revolusi ini ibarat pedang bermata dua dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan cepatnya  perkembangan  teknologi  memberikan  celah  terhadap  isu-isu penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan hasil kajian perusahaan keamanan siber Surfshark , terdapat sekitar 1,04 juta akun di Indonesia yang mengalami kebocoran data  pribadi  dalam  jangka  waktu  kuartal  II  tahun  2022  dan  jumlah  tersebut melonjak hingga 143% dari kuartal I 2022. 1 Tidak hanya itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga mengungkapkan bahwa peningkatan terhadap penetrasi pengguna internet di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2020 diikuti dengan peningkatan berbagai kasus data pribadi. Lebih lanjut, tingkat penetrasi pengguna internet mencapai 190 juta dari keseluruhan jumlah penduduk yakni  266  juta  orang,  yang  mana  telah  menyentuh  73,7%  warga  Indonesia. 2 Revolusi digital tersebut membawa dampak domino yang mengancam keamanan siber terutama perlindungan data pribadi.
Interaksi individu melalui kecanggihan teknologi dengan pembaruan sistem digital telah menelusuri segala lini kehidupan mulai dari industri perdagangan ( e- commerce ), keuangan ( e-payment ), pemerintahan ( e-government ), pariwisata, serta transportasi. Adapun lingkup dari interaksi tersebut yaitu tahapan penyimpanan, pemrosesan,  pengumpulan  data,  pengiriman,  hingga  produksinya  antara  industri dan masyarakat. Sektor ini memerlukan akses data pribadi di setiap transaksi agar dapat melintas secara efektif dan efisien. 3 Faktanya, data pribadi menjadi suatu aset yang bernilai ekonomis sangat tinggi di era big data , sehingga rentan untuk menjadi objek kesewenangan, demi keuntungan semata pihak lain. Tindakan untuk mencari keuntungan  dari  penyalahgunaan  data  pribadi  mencakup  rangkaian  proses mencuri,  menyebarkan,  menjual,  dan  menggunakan  data  yang  bukan  miliknya. Tidak  hanya  itu,  aksi  perundungan,  pemberian  ancaman,  penipuan,  hingga pembobolan akun menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam dunia digital, sebagaimana kasus peretas Bjorka yang kini mengaku memiliki 44 Juta data milik
1 Vika  Azkiya  Dihni,  “Kasus  Kebocoran  Data  di  Indonesia  Melonjak  143%  pada  Kuartal  II  2022,” Databoks,  2022,  diakses  pada  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran- data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022.
2 Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (2022): 976–82, https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657.
3 Moh  Hamzah  Hisbulloh,  “Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan  Data  Pribadi,” Jurnal Hukum 37, no. 2 (2021): 119–33, https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272.
MyPertamina dan pada akhirnya meminta bayaran melalui Bitcoin sebesar US$ 25 ribu setara dengan Rp 392 juta. 4
Lahirnya  urgensi  perlindungan  data  pribadi,  berawal  dari  pengakuan  hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang tertuang dengan tegas dalam Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi ”. Lebih lanjut, Danrivanto Budhijanto terkait hak pribadi juga mengungkapkan, bahwa “ Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu  dan  masyarakatnya,  meningkatkan  kemandirian  atau  otonomi  untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan  dari  perlakuan  diskriminasi  serta  membatasi  kekuasaan  pemerintah ”. Jika menilik berdasarkan perjalanan historisnya, hak pribadi atau hak atas privasi adalah  sebuah  konsep  universal  yang  telah  diketahui  mayoritas  individu,  baik tertuang  dalam  bentuk  regulasi  UU  maupun  tidak tertulis  dalam regulasi  moral. 5 Oleh karena itu, konsep perlindungan data sangat relevan dengan privasi individu. Pada dasarnya, Alan Westin (1967) mengungkapkan bahwa privasi adalah bentuk hak  yang  melekat  dengan  individu,  grup,  maupun  lembaga  untuk  menentukan apakah information  privacy tersebut  dapat  dikomunikasikan  atau  tidak  kepada pihak  lain. 6 Dengan  demikian,  perlindungan  data  pribadi  menjadi  tugas fundamental pemerintah Indonesia untuk melahirkan output perlindungan hukum dan  memaksimalkan  gerak  aparat  penegak  hukum  demi  mewujudkan  segala  hak konstitusional  seluruh  warga  negaranya.  Adapun  kriteria  ideal  dari  instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi yakni: 1) berkarakter internasional; serta 2)  mengandung  elemen  perekat  antara  individu  dan  masyarakat  dalam  taraf ekonomi. 7
Tidak dapat dipungkiri bahwa  dalam mengupayakan hak  konstitusional itu, berbagai kasus penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi kembali terjadi di Indonesia.  Salah  satu  yang  mencuat  yakni  kasus  kebocoran  data  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 279 juta WNI dan dijual ke situs Raid
4 Intan  Rakhmayanti  Dewi,  “Hacker  Bjorka  Is  Back,  Data  Apa  Saja  Yang  Pernah  Dibocorkan?,” cnbcindonesia.com, 2022.
5 Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain),” Jurnal Yuridis 7, no. 1 (2020): 105–19, https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699.
6 Upik Mutiara and Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas  Perlindungan  Diri  Pribadi,” Indonesian  Journal  of  Law  and  Policy  Studies 1,  no.  1  (2020):  49, https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.
7 Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungandata Privasidalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” Veritas et Justitia 4, no. 1 (2018): 88–110, https://doi.org/10.25123/vej.2916.
Forums . 8 Seluruh  data  tersebut  dijual  dengan 0,15  bitcoin  atau  setara  dengan  Rp 81,6 juta. Hal sama terjadi kepada Tokopedia yang mempertaruhkan Rp 91 juta data akun user dan 7 juta akun merchant yang kemudian dijual oleh pelaku ke darkweb dengan  harga  US$  5.000  atau  sekitar  Rp  74  juta. 9 Data  tersebut  melibatkan informasi pribadi seperti user ID, nama lengkap, password , e-mail , tanggal kelahiran, jenis kelamin, dan nomor telepon. Masalah ini juga menimpa data pribadi dari 2 juta nasabah BRI Life yang dijual dengan harga US$ 7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta. 10 Bahkan, data-data tersebut mencakup informasi krusial seperti foto KTP individu, rekening,  NPWP,  akta  lahir,  serta  rekam  medis.  Uraian  sekilas  kasus  tersebut hanyalah  sebagian  kecil  dari  kenyataan  bahwa  problematika  terkait  belum maksimalnya  perlindungan  data  pribadi  di  skala  nasional.  Adapun  kewenangan yang  dipergunakan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (KOMINFO) adalah menutup seluruh akses untuk melakukan pengunduhan data ilegal tersebut, hingga pemblokiran situs.
Manifestasi  perlindungan  data  pribadi  juga  berkaitan  erat  dengan  tugas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengumpulkan informasi pribadi user , baik secara  daring  ataupun  luring.  Lebih  lanjut,  tugas  yang  dimaksud  bahwa  setiap Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  memiliki  aturan  internal  tentang perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dalam opersional. Namun, fakta lapangan yang terjadi adalah banyak  data digital milik user yang diperjualbelikan tanpa izin atau diselewengkan guna tujuan ilegal (di  luar  pemberian  kelengkapan  administrasi),  hingga  dicuri  oleh  pihak  ketiga. Penyalahgunaan data pribadi tersebut  mengisyaratkan bahwa adanya kelemahan sistem  dalam  faktor  kesadaran  hukum  masyarakat,  faktor  kurang  efektifnya regulasi, pengawasan yang kurang ketat, serta praktek penegakan hukum sehingga timbul kerugian bagi individu bersangkutan. 11 Dengan urgensi inilah, perlindungan hukum diperlukan sebagai salah satu model terbaik untuk memberikan keamanan subjek  hukum  dari  tindakan  kesewenangan.  Perlindungan  hukum  mencakup banyak hal terutama dari segi tatanan hukumnya.
Salah satu bentuk perlindungan hukum  yang  dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia  adalah  pengesahan  produk  hukum  dengan  harapan  agar  dapat memberikan upaya masif terhadap perlindungan data pribadi, antara lain : “ Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Undang-Undang Dasar  Tahun  NRI 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
8 Akbari Amarul Zaman, Jumadi Anwar, dan Aryo Fadlian, “Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE,” Juncto Delictio 1, no. 2 (2021): 146–57, https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732.
9 Parida Angriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 2 (2021): 149–65.
10 Leski  Rizkinaswara,  “Kominfo  Gandeng  BSSN  Dan  Polri  Selidiki  Dugaan  Kebocoran  Data  Pribadi Nasabah BRI Life.,” Aptika Kominfo, 2021.
11 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang,  “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” Sasi 27, no. 1 (2021): 38, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394.
Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan Republik  Indonesia  (AKRI),  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  IEST),  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik ” . 12 Lebih  lanjut,  perlindungan  data  pribadi  juga diatur  dalam  skala  global,  antara  lain: Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR), General  Data  Protection  Regulation (GDPR) Uni  Eropa , International Convention  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR).  Keseluruhan  hukum  ini menandakan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sebuah urgensi yang harus diperhatikan oleh negara Indonesia.
Demi  menunjang  hasil  analisa  yang  lebih  baik,  terdapat  beberapa  hasil penelitian relevan terkait tema yang dibahas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hezkiel  Bram  Setiawan  &  Fatma  Ulfatun  Najicha  di  tahun  2022  tentang “ Perlindungan  Data  Pribadi  Warga  Negara  Indonesia  terkait  dengan  Kebocoran Data ” 13 ; Hanifan Niffari di tahun 2020 tentang “ Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  atas  Perlindungan  Diri  Pribadi  (Suatu  Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain) ” 14 ; serta Erlina Maria  Christin  Sinaga  &  Mery  Christian  Putri  di  tahun  2020  tentang “Formulasi Legislasi  Perlindungan  Data  Pribadi  da lam  Revolusi  Industri  4.0” .  Berlandaskan kepada  sumber  yang  tersedia,  penelitian  ini  akan  berfokus  kepada  sejumlah rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana ruang lingkup hukum perlindungan privasi dan  data  pribadi?  2) Bagaimana  perspektif hukum  perdata  dan  UU  ITE  terhadap perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia?  Hal  ini  dikarenakan  data  pribadi  dalam KUHPerdata  merupakan  benda  sehingga  menimbulkan  hak  kebendaan  dan  hak relatif.  Tidak  hanya  itu,  perkembangan  telekomunikasi  dan  informatika  juga berpengaruh terhadap aktivitas digital individu, maka perlu dianalisa lebih lanjut apakah  regulasi  Indonesia  sudah  mencerminkan  asas  perlindungan  hukum  dan dapat  mewujudkan  hak  konstitusional  warga  negaranya.  Dengan  demikian, karakteristik penelitian ini adalah menganalisis hukum ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
12 Setiawan and Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.”
13 Setiawan and Najicha.
14 Niffari,  “Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Perlindungan  Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain).”

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  memanfaatkan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dikarenakan inti utama dalam kajian berawal dari kumpulan norma, regulasi, dan juga teori yang bertugas  untuk  mensistematiskan  hukum-hukum  yang  berlaku.  Kemudian,  data yang  diaplikasikan  adalah  data  sekunder  yang  dibagi  menjadi  dua  sumber  yaitu sumber  hukum  primer  dan  sekunder. 15 Selanjutnya,  metode  pendekatan  yang dimanfaatkan  adalah statute  approach , conceptual  approach ,  serta analytical approach .  Dengan  metode  penelitian  inilah,  teknik  penelusuran  bahan  hukum menggunnakan  studi  dokumen  dengan  analisis  kualitatif  guna  menemukan  arti penafsiran dan dapat menghubungkan benang merah terhadap problematika yang terjadi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Segala  data  digolongkan  sebagai  data  pribadi  apabila  berkaitan  langsung dengan individu, sehingga dapat memberikan rekognisi pemilik data. Lebih lanjut, data  pribadi  merupakan  keseluruhan  data  individu  melalui  sistem  elektronik dan/atau  non-elektronik,  baik  yang  teridentifikasi  dan/atau  dapat  diidentifikasi mandiri,  digabungkan  dengan  informasi  lainnya,  secara  langsung  maupun  tidak langsung. 16 Definisi  lain  tentang  data  pribadi  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  1 Permen Kominfo No. 20/2016, berbunyi “ Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi kerahasiaannya ”. Adapun definisi data pribadi juga tertuang dalam UU PDP, yang berbunyi “ Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  sistem  elektronik  atau  non- elektronik ”.  Kemudian,  GDPR  juga  menegaskan,  bahwa  “ Personal  data  shall  mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular  by  reference  to  an  identifier  such  as  a  name,  an  identification  number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological,  genetic,  mental,  economic,  cultural  or  social  identity  of  that  natural person ”. 17 Apabila disimpulkan, maka data pribadi adalah informasi terkait subjek data, yang tidak hanya sebatas informasi lumrah seperti nama, nomor identifikasi,
15 Hari  Sutra  Disemadi,  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies,” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289–304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
16 Muhammad Fikri and Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di
Indonesia,” YUSTISI 9, no. 1 (2022), https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474.
17 Nadezhda  Purtova,  “The  law  of  everything.  Broad  concept  of  personal  data  and  future  of  EU  data protection law,” Law, Innovation and Technology 10, no. 1 (2018): 40–81, https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1452176.
lokasi,  pengenal  lainnya,  tetapi  juga  bersifat  spesifik  yang  merujuk  pada  fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya, hingga sosial individu.
Nilai data pribadi sebagai hak pribadi ( Privacy Rights ) terdiri dari sejumlah arti  penting  yaitu:  a)  hak  pribadi  adalah hak  menikmati  kehidupan  personal  dan kebebasan terlepas dari segala distraksi; b) hak pribadi adalah hak  bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam; c) hak pribadi adalah  hak  melakukan  pengawasan  terhadap  akses  informasi  terkait  kehidupan personal  dan  informasi  individu. 18 Di  sisi  lain,  cakupan  hak  pribadi  juga  termuat secara implisit dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Undang-Undang HAM.  Secara  garis  besar,  keempat  pasal  ini  mengungkapkan  bahwa  cakupan  hak pribadi  di  Indonesia  meliputi  keseluruhan  informasi  personal,  keluarga, kehormatan, dan barang pribadi; berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu; kediaman pribadi; serta komunikasi pribadi. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa  pemakaian platform digital  yang  menyangkut  data  pribadi  individu  lain harus  melalui  izin  kepada  yang  bersangkutan  dan  tidak  diperbolehkan  untuk bertindak semena-mena atau melawan hukum.
Menjawab  keresahan  terkait  perlindungan  data  pribadi  di  tingkat  nasional, DPR  RI  mengesahkan  UU  PDP  di  tanggal  20  September  2022.  Hal  ini  dipicu  dari kewaspadaan dunia internasional terhadap pengaturan perlindungan data pribadi, sehingga saat ini ada 132 negara yang memiliki produk hukum khusus seperti UU PDP.  Di  tingkat  ASEAN,  Indonesia  menduduki  urutan  negara  ke-5  yang  telah mengesahkan  hukum  perlindungan  data  pribadi  mengikuti  Malaysia,  Singapura, Filipina,  dan  Thailand.  Apabila  ditinjau  berdasarkan  substansinya,  UU  PDP mengatur hal-hal krusial seperti kategorisasi data yang tercantum dalam Pasal 4, berbunyi “ Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data pribadi  yang  bersifat  umum ” .  Lebih  lanjut,  hak-hak  subjek  data  juga  ditegaskan dalam Pasal 5 hingga Pasal 15. Kumpulan pasal ini membahas apa saja hak orang secara perseorangan yang melekat kepada data pribadi dirinya. Selain daripada hak, ada juga kewajiban pengendali data yang terdiri dari setiap orang, badan publik, dan organisasi  internasional  yang  kemudian  bertindak  sendiri  atau  secara  bersama mencapai  tujuan  serta  kendali  terhadap  pemrosesan  data  pribadi.  Segala  hal mengenai kewajiban dari pengendali data dirinci lebih lanjut dalam Pasal 20 hingga Pasal 50. Tidak hanya itu, UU PDP juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga perlindungan  data  pribadi  akan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 58 hingga Pasal 60.
Keterkaitan literatur tentang data pribadi sejalan dengan konsep privasi yang dikembangkan  oleh Warren  dan  Brandheis  sebagai  pelopor  utama  dalam sebuah tulisan yang berjudul “ The Right to Privacy ” atau hak untuk tidak diganggu. Lebih
18 M.  Jefri  Maruli  Tacino,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pribadi  Seseorang  Di  Media  Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 2 (2020): 174–84.
lanjut,  tulisan  ini  juga  menyatakan  bahwa  perkembangan  teknologi  memberikan kesadaran  kepada  masyarakat  bahwa  mereka  memiliki  hak  menikmati  hidup. 19 Warren dan Brandeis pernah menyatakan, bahwa “ Privacy is the rught to enjoy life and  the  right  to  be  left  alone  and  this  development  of  the  law  was  inevitable  and demanded of legal recognition ”. Secara sederhana, definisi dari kata privasi merujuk kepada the right to be let alone . Selain itu, William L. Prosser (1960) berusaha untuk melanjutkan  konsep  tersebut  dengan  penjelasan  detail  apa  saja  cakupan  ruang lingkup dari privasi, bahwasannya ada 4 jenis gangguan terhadap privasi individu, antara lain: a) gangguan  yang merujuk perbuatan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap jalinan pribadi; b) penyebaran fakta memalukan  individu  ke  ranah  publik;  c)  penempatan  informasi  yang  keliru  di hadapan  publik;  d)  otorisasi  tanpa  izin  atas  persamaan  seseorang  hanya  demi keuntungan dari pihak lain. Pengertian lain dari privasi juga disampaikan oleh Julie Innes  (1992)  bahwa  ini  meliputi  bagaimana  individu  memiliki  kontrol  terhadap ranah keputusan privatnya, yang terdiri dari akses, informasi, dan tindakan. Hal ini beriringan  dengan  penjelasan  Solovr  (2008)  bahwa  konteks  privasi  mencakup keluarga,  tubuh  fisik,  jenis  kelamin,  rumah,  serta  informasi  personal  lainnya. Polarisasi tersebut pada intinya menyimpulkan bahwa privasi adalah wujud klaim hak individu untuk membatasi atau self-control terhadap apa saja informasi pribadi, kerahasiaan  identitas, dan  pihak lain  yang  mempunyai  akses  indrawi  yang  dapat disampaikan kepada orang lain.
Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai  alat  untuk  melindungi  hak  konstitusional  individu. 20 Selain  itu,  ruang lingkup hukum dari perlindungan data pribadi sangat luas mulai dari jenis, prinsip, hak  dan  kewajiban  subjek,  kewajiban data  controller dan  juga data  processor , transmisi data melewati jalur perbatasan negara lain, kedaulatan, data protection officer , data  protection  authority ,  serta  bagaimana  penyelesaian  sengketa  dan sanksinya  bagi  pelanggar  hukum.  Adapun  penjelasan  terkait  jenis  data  pribadi diatur dalam GDPR bahwa “ The following personal data is considered ‘sensitive’ and is subject to specific processing conditions: a) personal data revealing racial or ethnic origin,  political  opinions,  religious  or  philosophical  beliefs;  b)  trade-union membership;  c)  genetic  data,  biometric  data  processed  solely  to  identify  a  human being;  d)  health- related  data;  e)  data  concerning  a  person’s  sex  life  or  sexual orientation ” . Sedangkan, kategori data pribadi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. “ Uraian dari data pribadi yang bersifat umum meliputi: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) kombinasi data pribadi guna dalam pengindentifikasian individu. Selain itu, data
19 Rosalinda  Elsina  Latumahina,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Dunia  Maya,” Jurnal GEMA AKTUALITA 3, no. 2 (2014): 14–25.
20 Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 177–99, https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460.
pribadi yang bersifat spesifik yakni: a) informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) kehidupan/orientasi seksual; e) pemikiran politik; f) riwayat kejahatan; g) data anak; h) data keuangan; i) data lain sesuai dengan ketentuan  yang ada ” . 21 Semua ini tertera jelas dalam RUU PDP.
Setiap  silkus  data  pribadi  mulai  dari  pengumpulan  hingga  aturan pemusnahannya  wajib  memperhatikan  prinsip  perlindungan  data  pribadi  yang dianut oleh masing-masing negara. Adapun sebagai gambaran umum, GDPR (2016) menganut  tujuh  prinsip  dalam  upaya  perlindungan  data  pribadinya.  Pertama, lawfulness,  fairness,  and  transparency artinya  bahwa  pemrosesan  data  harus dilakukan secara legal, adil, dan transparan dengan persetujuan subjek data. Kedua, purpose  limitation mengungkapkan  bahwa  pengolahan  data  harus  sesuai  dengan tujuan awal perusahaan. Ketiga, data minimization bahwa pemrosesan data harus memadai, relevan, dan terbatas pada tujuannya. Keempat, accuracy artinya dalam pemrosesan  data  harus  dilakukan  secara  akurat  dan  diperbarui  jika  diperlukan. Kelima, strorage limitation menegaskan bahwa penyimpanan data harus memiliki jangka  waktu  retensi.  Keenam, integrity  and  confidentiality adalah  prinsip  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  harus  memiliki  langkah-langkah  untuk memberikan  keamanan  dalam  melindungi  data  pribadi  yang  disimpan.  Ketujuh, accountability merupakan  prinsip  bahwa  perusahan  harus  bertanggung  jawab sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil terhadap data pribadi pengguna dan  bagaimana  perusahaan  mematuhi  prinsip-prinsip  lainnya. 22 Apabila  dalam implementasinya mengacu kepada prinsip tersebut, maka pemrosesan data pribadi akan ditindaklanjuti setelah alasan hukumnya terpenenuhi seperti persetujuan dari pemilik data; memastikan keperluan pemrosesan mengenai kontrak yang terjalin dengan  pemilik  data;  kepatuhan  hukum  terhadap  kewajibannya;  melindungi kepentingan hakiki dari pemilik data; pelaksanaan tugas demi kepentingan umum yang diberikan kepada pengendali data; atau pelaksanaan tujuan kepentingan sah ( legitimate interest ) oleh pengendali data atau pihak ketiga.
Syarat  vital  dalam  perlindungan  data  pribadi  tidak  hanya  mengutamakan implementasi  prinsip,  tetapi  juga  pemenuhan  hak  subjek  data  dan  kewajiban pengendali data. Faktanya, seorang pemilik data memiliki hak-hak yang terdiri dari: “ hak  untuk  mendapatkan  informasi;  hak  atas  akses;  hak  untuk  menyangkal;  hak untuk  memperbaiki,  memblokir,  dan  menghapus;  hak  atas  portabilitas  data;  hak pemrofilan dan pengambilan keputusan secara otomatis; hak pemulihan yang efektif, serta  hak  atas  kompensasi  dan  pertanggungjawaban ” .  Sedangkan,  kewajiban pengendali  data  harus  memberikan  langkah-langkah  organisasional  dan  teknis guna menunjukkan bahwa pengolahan data telah dilakukan sesuai dengan kaidah
21 Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
22 Saskia  Kusumawardani,  Sinta  Dewi  Rosadi,  and  Elisatris  Gultom,  “Good  Corporate  Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 9, no. 1 (2020): 73, https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683.
hukum  yang  berlaku.  Adapun  penjelasan  secara  spesifik  kewajibannya  meliputi: menyediakan  audit  data  terbaru;  ketentuan  dan  prosedur  yang  komprehensif terkait perlindungan data pribadi; privasi by design & by default ; Data Protection Officer ;  tata  cara  yang  jelas  bagi  subjek  data;  penilaian  terhadap  dampak perlindungan data ( data protection assessment ); peningkatan kapasitas SDM; teknis keamanan data yang kuat; prosedur tentang pelanggaran; serta prosedur evaluasi terhadap langkah yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, ruang lingkup hukum perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  cukup  kompleks  dan  hukum  melindungi kepentingan  individu  dengan  cara  mengalokasikan  kekuasaannya  guna  dapat bertindak  sebagaimana  mestinya,  yang  mana  kekuasaan  inilah  disebut  sebagai hak. 23

## Kajian  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  UU  ITE  terkait  Perlindungan  Data Pribadi di Indonesia
Esensi perlindungan data pribadi berkembang dari konteks the right to private life atau  hak  untuk  menghormati  kehidupan  personal,  yang  mana  pernyataan  ini berhubungan dengan keadaan manusia selaku makhluk hidup. 24 Jika ditelusuri ke dalam produk hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 5/PUU- VIII/2010 juga menyatakan bahwa right to privacy adalah komponen dari konsep HAM termasuk hak atas privasi informasi ( right to information privacy ). Lebih lanjut, hak  atas  komunikasi  pribadi  dikategorikan  sebagai derogable  rights dikarenakan hak  tersebut  dapat  dilakukan  suatu  tindakan  berupa  pembatasan  terhadap pelaksanaannya.  Di  sisi  lain,  khususnya  pasca  amandemen  konstitusi  UUD  NRI 1945,  perlindungan  data  pribadi  diterima  sebagai  hak  konstitusional.  Hal  ini beriringan dengan substansi HAM dalam Bab XA-Pasal 28 A-J. Kemudian, konstitusi nasional  juga  memberikan  ketentuan  pengaman  ( safeguards  clause )  terkait perlindungan  data  pribadi,  tepatnya  di  Pasal  28G  dan  28J.  Adapun  peraturan delegasi yang memuat terkait data pribadi termuat dalam KUHPerdata dan UU ITE. Bahkan dalam perkembangannya, konsep hukum perlindungan data pribadi milik individu baru hadir bersamaan dengan hadirnya regulasi kolonial Hindia Belanda yakni KUHPerdata tahun 1848, dan KUHP tahun 1915. Namun, pada dasarnya teori perlindungan  hukum  ikut  andil  dalam  pola  pikir  pejabat  dalam  mengeluarkan produk-produk hukum yang bersangkutan.
Teori  perlindungan  hukum  dimanfaatkan  untuk  menganalisis  peran  dan kewenangan pemerintah guna mewujudkan perlindungan hukum bagi publik, baik sebagai user maupun  pelaku  usaha.  Selanjutnya,  Fitzgerald  menguraikan  teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Salmond bahwa hukum bertujuan untuk
23 Nisa Nurfitri, Lu Sudirman, and Hari Sutra Disemadi., “Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022): 441–53.
24 Nadia  Carolina  Weley  and  Hari  Sutra  Disemadi,  “Implikasi  Hukum  Pemasangan  CCTV  Di  Tempat Umum Secara Tersembunyi Terhadap Perlindungan Data Pribadi,” Amnesti Jurnal Hukum 4, no. 2 (2022): 79–93, https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151.
memadukan sekaligus memberikan koordinasi terhadap segala bentuk kepentingan publik dengan cara membatasi kepentingan pihak lainnya. Berdasarkan perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat mengayomi pelanggaran HAM yang dilakukan  oleh  individu  lain  dan  sekaligus  mewujudkan  maksud  perlindungan kepada publik sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya. Philipus M. Hadjon juga  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  meliputi  segala  kewenangan pemerintah dalam bertindak, baik yang bersifat preventif dan juga represif. Adapun tujuan  perlindungan  hukum  preventif  yakni  menuntun  tindakan  yang  dilakukan oleh pemerintah guna bersikap hati-hati dalam upaya diskresi, sehingga mencegah terjadinya  sengketa. 25 Sedangkan,  perlindungan  hukum  represif memasuki  ranah lembaga  peradilan  sehingga  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  telah terjadi.  Jika  menilik  pandangan  R.  La  Porta,  terdapat  dua  sifat  dari  perlindungan hukum  yang  dilaksanakan  oleh  negara  yakni  tindakan  yang  bersifat  pencegahan ( prohibited ) dan bersifat hukum ( sanction ).
Erat  relevansinya  teori  hukum  tersebut  dengan  kajian  perspektif  hukum perdata  dan  UU  ITE  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Pertama,  Pasal  3  UU  ITE menguraikan  asas  yang  diterapkan  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan transaksi elektronik berlandaskan kepada asas kepastian hukum, manfaat, kehati- hatian,  itikad  baik,  dan  juga  kebebasan  untuk  memilih  atau  netral  terhadap keberadaan  teknologi. 26 Kedua,  substansi  UU  ITE  berbicara  bagaimana perlindungan  data  pribadi  dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik.  Berbicara tentang  penggunaan  setiap  informasi  yang  menyangkut  kehadiran  data  pribadi individu  akan  dijaga  oleh  setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Kalimat  ini termuat  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UU  ITE,  bahwa  “ Setiap  Penyelenggara  Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  Sistem  Elektronik  sebagaimana mestinya ”.  Hal  tersebut  memberitahukan  bahwa  data  pribadi  milik  individu yang bertransaksi dalam ruang lingkup teknologi wajib dilindungi secara andal dan aman oleh platform yang bersangkutan. 27
Merujuk kepada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi “ Kecuali ditentukan lain oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  Orang  yang  bersangkutan ”. Pasal  ini  dengan  tegas  mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu krusial yang harus dilaksanakan.
25 Dyah  Permata  Budi  Asri,  “Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” JIPRO :
Journal
of Intellectual Property 1, no. 1 (2018): 13–23, https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2.
26 Angriani,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  E-Commerce:  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”
27 Maldi  Omar  Muhammad  and  Lucky  Dafira  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi,” Pamator Journal 14, no. 2 (2021): 165– 74, https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472.
Lebih  lanjut,  setiap  tindakan  yang  mungkin  berdampak  terhadap  data  pribadi individu wajib memenuhi persetujuan dari seorang pemilik data. Kemudian, Pasall 26 ayat (2) UU ITE juga menegaskan, bahwa “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini ”. Pasal ini memberikan wadah kepada pemilik data yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi elektronik untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Akan tetapi, kondisi penegakan  hukum  mengalami  hambatan  akibat  sulitnya  pembuktian  dalam peradilan keperdataan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi yuridis formal (hukum  acara  sebagai  hukum  formal)  terkait  hukum  pembuktian  masih  belum mengakomodasi  presensi  dari  dokumen  elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah. 28 Meskipun,  pengakuan  alat  bukti  telah  ada  di  UU  ITE  di  lingkup  hukum  materiil, namun tidak dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia juga mengatur hal yang serupa. Jika merujuk kepada substansi yang tertera dalam Pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti  hukum  yang  legal  sesuai  dengan  Hukum  Acara  di  Indonesia  adalah  segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik beserta hasil cetaknya.
Adapun  Pasal  26  ayat  (3)  UU  ITE berbunyi  bahwa,  “ Setiap  Penyelenggara Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  tidak  relevan  yang  berada  di  bawah  kendalinya  atas  permintaan Orang  yang  bersangkutan  berdasarkan  penetapan  pengadilan ”. Pasal  tersebut mengadopsi konsep right to be forgotten yang mencuat dari pasca-putusan terhadap gugatan  Mario Costeja  di  Court  Justice  of  Europe (CJEU)  tahun  2014,  sehingga mempengaruhi  perubahan  UU  ITE  di  tahun  2016.  Mario  Costeja  Gonzales merupakan Warga Negara Spanyol yang telah mengajukan gugatan kepada sebuah penerbit  surat  kabar  yakni  La  Vanguardia  dan  perusahaan  Google.  Beliau menyatakan  bahwa  hasil  pencarian  namanya  di  mesin  pencarian  Google  telah merugikan  pribadinya  karena  telah  mempublikasi  kejadian  masa  lalu  seputar hutang dan berita lelang aset atas miliknya. 29 Menilik historis tersebut, European Court  of  Justice  (ECJ)  memberikan  putusan  untuk  mengabulkan  permintaan Gonzales berdasarkan Pasal 4.1 Data Protection Directive 95/46/EC, sebagaimana yang  dikenal  dengan Right  to  be  Forgotten .  Selain  itu,  pihak  dari  Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menyediakan mekanisme penghapusan data-data elektronik yang tidak relevan (Pasal 26 ayat (4) UU ITE). Dengan demikian, segala tata cara penghapusan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 26 ayat (5) UU ITE). Namun, problematika lain terjadi akibat substansi Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang berpotensi bertrabakan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik,  tidak  adanya  indikator  lebih  lanjut  maksud  dari  ‘informasi  tidak  relevan’
28 Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020): 97–110, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110.
29 Sayid  Mohammad  Rifqi  Noval  and  Ahmad  Jamaludin,  “Menimbang  Kembali  Kehadiran  Hak  Untuk Dilupakan:  Penerapan  Dan  Potensi  Ancaman,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 17,  no.  3  (2020):  366–79, https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.
karena menjadikan hal ini multitafsir dan dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi semata. Akibatnya, pasal ini bermasalah dalam konteks sensor informasi. 30 Lebih  lanjut,  UU  ITE  juga  meregulasi  sejumlah  aturan  lain  terkait  tindakan  yang dilarang dalam bidang informasi dan transaksi elektronik mulai dari Pasal 27 hingga pasal 37. Maksud dari pasal-pasal ini secara garis besar melarang segala tindakan tanpa  hak  yang  akan  dengan  sengaja  menyalahgunakan  berbagai  informasi elektronik dan berpotensi untuk merugikan pemilik data. Tidak hanya itu, UU ITE memberikan  ketentuan  pidana  bagi  si  pelaku  yang  terbukti  melanggar  konsep perlindungan data pribadi dan berujung kepada kerugian pemilik data, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00.
Beralih kepada hasil analisis perlindungan data pribadi dari perspektif Hukum Perdata. Keberlakuan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari historisnya, yang  mana  regulasi  tersebut  dibagi  menjadi  beberapa  kategori.  Pertama,  hukum perdata  adat  meliputi  seluruh  regulasi  yang  menjelaskan  relasi  antara  individu dalam  tatanan  kemasyarakat  adat  dengan  kepentingan  seseorang.  Kemudian, implementasi  dari  ketentuan  hukum  tersebut  cenderung  tidak  dituliskan  dan berlaku turun-menurun. Kedua, hukum perdata Eropa berisi segala regulasi yang mengatur relasi kepentingan dari masyarakat Eropa dan orang-orang lainnya yang tertera.  Ketiga,  hukum  perdata  Nasional  adalah  bidang  hukum  perdata  sebagai output regulasi lokal seperti UU perkawinan dan Hukum Agraria. Namun, topik yang akan  dibahas  adalah  hukum  perdata  Eropa,  atau  dalam  bahasa  Belanda  yakni Burgelijk Wetboek (BW) dan lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  Menurut  Cowan,  alasan  diberlakukannya  KUHPerdata  di  Hindia Belanda yakni hukum adat yang tidak tertulis akan berakibat kepada ketidakpastian hukum,  dan  menyulitkan  hakim  dalam  memberi  putusannya. 31 Selain  itu, implementasi hukum yang beragam terhadap golongan penduduk beresiko untuk sangat  membingungkan.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum perdata  cenderung  berbicara  tentang  serangkaian  regulasi  yang  mengatur  relasi antara pihak individu yang satu dengan individu lainnya.
Hukum perdata yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengacu kepada Burgelijk  Wetboek .  Lebih  lanjut,  sistematika  BW  terdiri  dari  4  garis  besar  yakni Perihal Orang ( Van Personen ), Perihal Benda ( Van Zaken ), Perihal Perikatan ( Van Verbintenissen ),  serta  Perihal  Pembuktian  dan  Lewat  Waktu  ( Van  Bewijaeu Veryaring ). Namun, presensi data pribadi akan dikategorikan sebagai Perihal Benda. Kemudian,  definisi  dari  benda  ( zaak ),  tidak  hanya  meliputi  barang  ( goed ),  tetapi
30 Atikah  Mardhiya  Rohmy,  Teguh  Suratman,  and  Arini  Indah  Nihayaty,  “UU  ITE  Dalam  Perspektif Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi,” Dakwatuna:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi Islam 7, no. 2 (2021): 326, https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.
31 Erie  Hariyanto,  “BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberlakuannya  Di Indonesia),” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial IV, no. 1 (2009): 143, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268.
juga  hak  ( recht ).  Hukum  kebendaan  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  rangkaian regulasi  yang  menegaskan  bagaimana  hubungan  hukum  secara  langsung  kepada individu  dengan  bendanya,  sehingga  lahir  hak  kebendaan.  Dengan  adanya  hak tersebut,  individu  selaku  pemilik  mempunyai  kekuatan  langsung  dalam penguasaannya  atas  suatu  benda  dimanapun  bendanya  berada.  Hak  kebendaan termasuk  ke  dalam  hak  perdata  absolut,  dimana  hak  ini  memberikan  otoritas langsung kepada subjek hukum, sekaligus dapat dipertahankan tuntutannya. Oleh karena  itu,  kepemilikan  data  pribadi  bisa  dipersamakan  sebagai  hak  kebendaan karena  adanya  asas droit  de  suite .  Lebih  lanjut,  asas droit  de  suite menyebutkan bahwa hak kebendaan mengikuti dan melekat pada benda tersebut berada. 32
Secara  umum,  pengelompokkan  benda  menurut  KUHPerdata  terdiri  dari  4 kategori antara lain: benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Adapun karakteristik yang menggambarkan maksud dari hak kebendaan yakni: 1) Suatu hak  mutlak  yang  dilindungi terhadap pihak ketiga; 2) Individu yang memilik otoritas terhadap benda akan memiliki haknya; 3) Berbicara dalam  konsep  pelunasan  utang,  hak  kebendaan  memberikan  kesempatan  agar pelunasan utang dapat didahulukan; serta 4) Hak kebendaan sekaligus memberikan hak  kepada  individu  untuk  mengajukan  gugatan. 33 Dengan  demikian,  substansi KUHPerdata  tidak  menegaskan  bahwa  data  pribadi  dapat  dikategorikan  sebagai benda. Akan tetapi, jika dilihat dari deskripsinya, data pribadi adalah benda yang tidak  memiliki  wujud  secara  fisik  dan  bernilai  ekonomis  (bagian  dari big  data ), sehingga  menimbulkan  suatu  hak  yang  dapat  dipertahankan  bagi  pemilik  data pribadi. Tidak hanya itu, kepemilikan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan penjelasan  Pasal  570  KUHPerdata  tentang  definisi  hak  milik ,  bahwa  “ Hak  milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan  pencabutan  hak  demi  kepentingan  umum  dan  juga  penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan ” .
Beragamnya  upaya  perlindungan  data  pribadi  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan  tersebut  berupa  sanksi  administrasi,  pidana,  ataupun  perdata.  Jika menilik pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut ”. Selanjutnya, tindakan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum
32 Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” Perspektif XVII, no. 1 (2012): 44–53.
33 Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 4 (2018): 818, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804.
(PMH) apabila memenuhi elemen berikut: a) ada perbuatan; b) terbukti melawan hukum;  c)  ada  kesalahan  ( schuld );  d)  kerugian  ( schade );  serta  e)  ada  hubungan kausal  antara  perbuatan  dengan  timbulnya  kerugian.  Dengan  presensi  pasal tersebut,  pemilik  data  yang  merasa  dirugikan  akibat  PMH,  baik  oleh  pihak Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun pihak ketiga, dapat menuntut ganti rugi dan diproses secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri setempat. Di sisi lain, Pasal  1366  KUHPerdata,  juga  menerangkan  bahwa  “ Setiap  orang  bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian/kesembronoannya ”. Apabila Penyelenggara  Sistem  Elektronik  lalai  terhadap  upaya  perlindungan  data  pribadi sehingga individu tersebut mengalami kerugian atas perbuatannya, maka tuntutan kerugian  dapat  dilakukan  sebagaimana  mestinya,  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## PENUTUP Kesimpulan
Perlindungan hak privasi dan data pribadi individu telah menjadi bagian dari kewajiban konstitusi negara yang telah diregulasi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Perlindungan  ini  tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional setiap  manusia.  Lebih  lanjut,  presensi  data  pribadi  merupakan  wujud  dari keberadaan  aset  strategis  yang  bernilai  ekonomis  tinggi,  sehingga  rentan menimbulkan  kasus  penyalahgunaan  data  pribadi  yang  berpotensi  melanggar integritas  privasi.  Adapun  contoh  kasus  dari  pelanggaran  tersebut  yakni  kasus kebocoran data pribadi BPJS sebanyak 279 juta WNI yang kemudian dijual ke situs Raid Forums , serta fenomena penjualan data user Tokopedia dan data pribadi dari 2 juta nasabah BRI Life oleh pelaku ke darkweb . Adapun analisa perlindungan data pribadi ini melibatkan dua perspektif antara UU ITE dan Hukum Perdata. Pertama, substansi UU ITE terkait perlindungan data pribadi tertuang dalam Pasal 26-37 UU ITE.  Maksud  dari  pasal-pasal  tersebut  bahwa  setiap  tindakan  perlindungan  data pribadi wajib mendapatkan izin dari pemilik data. Tidak hanya itu, pasal tersebut memberikan  wadah  kepada  pemilik  data  yang  merasa  dirugikan  dalam  suatu transaksi elektronik untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat.  UU  ITE  juga  memberikan  ketentuan  pidana  yang  terbukti  melanggar konsep  perlindungan  data  pribadi  dan  berujung  kepada  kerugian  pemilik  data, maka  pelaku akan  dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  12  tahun  dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00. Kedua, substansi Hukum Perdata Indonesia yang  mengacu  pada Burgelijk  Wetboek (BW).  Regulasi  ini  menguraikan  bahwa kepemilikan data pribadi bisa dipersamakan sebagai hak kebendaan karena adanya prinsip hukum benda yakni asas droit de suite , sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal  570  KUHPerdata.  Selain  itu,  demi  menjamin  upaya  perlindungan  hukum
secara  represif,  KUHPerdata  sekaligus  menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  yang  melanggar  prinsip  kehati-hatian  dan mengakibatkan  suatu  kesalahan,  maka  pemilik  data  mampu  menuntut  ganti  rugi keperdataan melalui Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Setyawati Fitri. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk  Harmonisasi  Dan  Reformasi  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 48, no. 4 (2018): 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804. Angriani, Parida. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E - Commerce:  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif.” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 2 (2021): 149 – 65.
Asimah,  Dewi.  “Menjawab  Kendala  Pembuktian  Dalam  Penerapan  Alat  Bukti Elektronik.” Jurnal  Hukum  Peratun 3,  no.  2  (2020):  97 – 110. https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110.
Asri,  Dyah  Permata  Budi.  “Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Ekspresi Budaya  Tradisional  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta.” JIPRO :  Journal  of Intellectual Property 1, no. 1 (2018): 13 – 23. https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2.
Dewi,  Intan  Rakhmayanti.  “Hacker  Bjorka  Is  Back,  Data  Apa  Saja  Yang  Pernah Dibocorkan?” cnbcindonesia.com, 2022.
Dewi  Rosadi,  Sinta,  and  Garry  Gumelar  Pratama.  “Urgensi  Perlindungandata Privasidalam  Era  Ekonomi  Digital  Di  Indonesia.” Veritas  et  Justitia 4,  no.  1 (2018): 88 – 110. https://doi.org/10.25123/vej.2916.
Dihni,  Vika  Azkiya.  “Kasus  Keb ocoran  Data  Di  Indonesia  Melonjak  143%  Pada Kuartal II 2022.” Databoks, 2022.
Disemadi,  Hari  Sutra.  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal Research Methodologies.” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (2022): 289 – 304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
———.  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Dalam Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia.” Jurnal  Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 177 – 99. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460. Fikri,  Muhammad,  and Abdurrakhman  Alhakim.  “Urgensi  Pengaturan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia.” YUSTISI 9, no. 1 (2022). https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474.
Hariyanto,  Erie.  “BURGELIJK  WETBOEK  (Menelusuri  Sejarah  Hukum Pemberla kuannya Di Indonesia).” Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial IV, no. 1 (2009): 143. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268.
Hisbulloh, Moh Hamzah. “Urgensi Rancangan Undang -Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.” Jurnal Hukum 37, no. 2 (2021): 119 – 33. https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272.
Kusumawardani, Saskia, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom. “Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 9, no. 1 (2020):
73. https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683.
Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya.” Jurnal GEMA AKTUALITA 3, no. 2 (2014): 14 – 25. Muhammad,  Maldi  Omar,  and  Lucky  Dafira  Nugroho.  “P erlindungan  Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi.” Pamator Journal 14, no. 2 (2021): 165 – 74. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472.
Mutiara, Upik, and Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagi an Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020): 49. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.
Niffari, Hanifan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang- Undangan Di Negara Lain).” Jurnal Yuridis 7, no. 1 (2020): 105 – 19. https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699.
Noval,  Sayid  Mohammad  Rifqi,  and  Ahmad  Jamaludin.  “Menimbang  Kembal i
Kehadiran  Hak  Untuk  Dilupakan:  Penerapan  Dan  Potensi  Ancaman.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 366 – 79. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.
Nurfitri,  Nisa,  Lu  Sudirman,  and  Hari  Sutra  Disemadi.  “Tiktok  Phenomenon: Exoneration  Clause  Vs.  Perso nal  Data  Protection.” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022): 441 – 53. Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (n.d.). Purtova, Nadezhda. “The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Pro tection Law.” Law, Innovation and Technology 10, no. 1 (2018): 40 – 81. https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1452176.
Rizkinaswara, Leski. “Kominfo Gandeng BSSN Dan Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pribadi Nasabah BRI Life.” Aptika Kominfo, 2021.
Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” Dakwatuna: Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi  Islam 7,  no.  2  (2021):  326. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.
Setiawan,  Hezkiel  Bram,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha.  “Perlindungan  Data  Pribadi Warga  Negara  Indonesia  Terkait  Dengan  Kebocoran  Data.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (2022): 976 – 82. https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657.
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  “Penyal ahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” Sasi 27, no. 1 (2021): 38. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394.
Tacino, M. Jefri Maruli. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media  Sosial  Menurut  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 2 (2020): 174 – 84.
Usanti,  Trisadini  Prasastinah.  “Lahirnya  Hak  Kebendaan.” Perspektif XVII,  no.  1 (2012): 44 – 53. Weley,  Nadia  Carolina, and  Hari  Sutra  Disemadi.  “Implikasi  Hukum  Pemasangan CCTV  Di  Tempat  Umum  Secara  Tersembunyi  Terhadap  Perlindungan  Data
Pribadi.” Amnesti Jurnal Hukum 4, no. 2 (2022): 79 – 93. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151.
Zaman,  Akbari  Amarul,  Jumadi  Anwar,  a nd  Aryo  Fadlian.  “Pertanggung  Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE.” Juncto Delictio 1, no. 2
(2021): 146 – 57. https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732.