Submitted : 31 October 2022, Accepted : 6 November 2022, Published : 30 November 2022 Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
The  Effect  of  General  Allocation  Funds  and  Special  Allocation  Funds  on  Regional Expenditure in Districts/Cities of South Sulawesi Province
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Muhammad Nur 1* , Abdul Rahman Mus 2 , Mapparenta 3 , Andi Nurwanah 4 Universitas Muslim Indonesia 1,2,3,4 muhammad.nur@umi.ac.id 1 , abdul.rahman@umi.ac.id 2 , mapparenta.mamma@umi.ac.id 3 , andi.nurwanah@umi.ac.id 4
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  Study  aimed    to  determine  general  allocation  funds,  special  allocation  funds,    on  Regional Expenditures  in  Regency/City  governments  in  South  Sulawesi  Province.  This  study  uses  a  quantitative approach using secondary data for 24 districts/cities in South Sulawesi Province with links to the APBD and TKDD Data Portals and the website http://www.djpk.dep.keu.go.id. The analytical method used in PLS-SEM analysis with the help of the smart pls program. The research was conducted from July 2022 to September 2022. The results showed that the general allocation funds had a direct, insignificant negative effect on regional expenditures, while the special allocation funds had a direct negative and significant effect on regional expenditures.
Keywords: General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatahui  pengaruh  DAU  dan  DAK    terhadap  Belanja  Daerah  pada pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan link Portal Data APBD dan TKDD dengan situs http://www.djpk.dep.keu.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis PLS-SEM dengan bantuan program smart pls. Penelitian dilakukan dari bulan  Juli  2022  s/d  September  2022  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  DAU  secara  langsung berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  belanja  daerah  sedangkan    DAK  secara  langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

## 1. Pendahuluan
Pada era otonomi daerah sekarang ini setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam  menjalankan  pemerintahannya  maupun  dalam  mendanai  keuangan  daerahnya.  Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena  dengan  tingginya  PAD  yang  diterima  suatu  daerah  maka  tingkat  ketergantungan Pemerintah  Daerah  terhadap  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  APBD  nya  akan  semakin berkurang.  Keberhasilan  suatu  daerah  dalam  meningkatkan  pendapatannya  akan berimplikasi  pada  peningkatan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan  belanja daerah.  Belanja  daerah  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan  masyarakat.  Perlindungan  dan  peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat dimaksud  diwujudkan  dalam  bentuk  pelayanan  dasar,  pendidikan,  penyediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak,  serta  mengembangkan sistem jaminan social.
Era desentralisasi fiscal  diharapkan  terjadinya  peningkatan  pelayanan  diberbagai sektor  terutama  sektor  publik.  Peningkatan  layanan  publik  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  daya  tarik  bagi  investor  untuk  membuka  usaha  di  daerah.  Harapan  ini  tentu
saja  dapat  terwujud  apabila  ada  upaya  pemerintah  dengan  memberikan  berbagai  fasilitas untuk  investasi.  Konsekuensinya,  pemerintah  perlu  memberikan  alokasi  belanja  yang  lebih besar  untuk  tujuan  ini.  Desentralisasi  fiskal  disatu  sisi  memberikan  kewenangan  yang  lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2018).
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  dalam  pelaksanaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  lain-  lain  penerimaan  yang  sah  merupakan  sumber penerimaan  yang  digunakan  untuk  pendanaan  pemerintah  daerah.  Upaya  peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong dalam peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu,  DAU,  dan DAK  keuangan  dari  pemerintah  daerah  provinsi,  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah merupakan sumber penerimaan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. DAU,  dan  DAK  merupakan  bagian  dari  sumber  keuangan  pemerintah  daerah.  Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah selalu melakukan peningkatan PAD, karena merupakan penerimaan  dari  usaha  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah (Maryati dan Endrawati, 2020). Secara tidak langsung pemerintah dituntut untuk meningkatkan potensi-potensi  yang  ada  di  daerahnya  masing-masing  agar  dapat  mandiri  dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah.
Menurut  (Halim,  2007),  permasalahan  yang  dihadapi  daerah  pada  umumnya berkaitan  dengan  penggalian  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan salah  satu  komponen  PAD  masih  belum  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti.
Peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  pembiayaan  yang  sangat  rendah  dan bervariasi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan  geografis  (berdampak  pada  biaya  relatif  mahal)  dan  kemampuan  masyarakat, sehingga  dapat  mengakibatkan  biaya  penyediaan  pelayanan  kepada  masyarakat  sangat bervariasi.
Wujud  dari  perimbangan  keuangan  tersebut  adalah  dana  perimbangan  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi.  Dana  Perimbangan  terdiri  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang bersumber  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Ketiga  jenis  dana  tersebut  bersama  dengan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.
Setiap  jenis  dana  perimbangan  memiliki  fungsinya  masing-  masing.  DAU  berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah ( fiscal equalization ) di Indonesia, DAK berperan sebagai dana  yang  didasarkan  pada  kebijakan  yang  bersifat  darurat,  sedangkan  Dana  Bagi Hasil berperan  sebagai  penyeimbang  fiskal  antar  pusat  dan  daerah  dari  pajak  yang  dibagihasilkan Saragih  (2003)  dalam  (Muhammad  Nur,  2015).  Dengan  ketiga  fungsi  tersebut,  semua  dana yang  ditansfer  diserahkan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Oleh karena itu dharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan  efisien  untuk  peningkatan  pelayanan  pada  mayarakat  dengan  disertai pertanggungjawaban  atas penggunaan tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Anggaran Belanja Daerah
Belanja  Daerah  menurut  Kepmendagri  nomor  29  tahun  2002  adalah  semua pengeluaran  kas  daerah  dalam  periode  tahun  anggaran  tertentu  yang  menjadi  beban
daerah. Menurut UU 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  pemerintah.  Belanja  Daerah  ( basis  akrual )  adalah kewajiban  pemerintah  mengurangi  nilai  kekayaan  bersih.  (Halim,  2007)  menyatakan  bahwa belanja  daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  mengurangi  nilai  kekayaan  bersih.  Lebih  lanjut Yuwono dkk (2005) dalam (Edison, 2009), menyatakan bahwa  belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah  atau  kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam  periode satu  tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh pemerintah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  yang  disempurnakan  dengan berlakunya  UU  No.1 Tahun 2022. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud  dengan  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  adalah  suatu system  pembiayaan  pemerintah  dalam  rangka  negara  kesatuan  yang  mencakup  pembagian keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta  pemerataan  antar  daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan  kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiaban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelengaraan  kewengan  tersebut,  termasuk  pengelolaan  dan  pengawasan  keunagannya. Dana perimbangan  yang  diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Fawaidurrohman, dkk 2019).

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  yang  disempurnakan  dengan pemberlakuan UU No.1 Tahun 2022. Dana  Alokasi  Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka  pendanaan  pelaksanaan  desentralisasi  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016).

## 3. Metode Penelitian

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  DAU  dan  DAK  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi,  dengan  melakukan  pengujian  statistik  dan  steril  dari  pengaruh  subjektif peneliti Sekarang (2002). Dalam penelitian ini peneliti membatasi jangka waktu 5  tahun yaitu 2017 sampai 2021

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran diseluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mealalui  situs http//www.djpk.dep.keu.go.id .
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  selama  kurang  lebih  tiga  bulan  yaitu,  Pada  bulan  Juli  2022 sampai September 2022.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  akan  dianalisis  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  Laporan realisasi  APBD  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  terdiri  dari  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Belanja  Daerah  yang  bersumber  dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## Teknik  Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini,  maka pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian  dokumen  dan  akses internet
Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  APBD  dan  TKDD  seluruh  pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data tahun 2017-2021. Obyek  yang  diteliti  adalah  realisasi  DAU,  DAK  dan  Belanja  Daerah  yang  tertuang  dalam Laporan  realisasi  pada  portal  APBD  dan  TKDD  untuk  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi selatan yang terdiri dari 24 kabupaten/kota merupakan sampel  dalam penelitian ini

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Structural Equation Modelling (SEM). Pengujian yang  dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 3.0. Analisis Smart PLS-SEM terdiri dari dua sub model pengukuran (measurement model) atau  outer  model  dan  model  struktural  (Structural  model)  atau  inner  model.  Karena Datanya  yang  sifatnya  sekunder  sehingga  dalam  penelitian  ini  hanya  mengacu  kepada inner model.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Hasil Uji Statistik Deskriftif
Statistik deskriftif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data, tanpa melakukan pengambilan keputusan
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif VARIABEL N Minimum Mean Max Standard  Deviation X1 (DAU) 24 X1.1 454750.000 648325.000 1300760.000 186227.789 X1.2 454750.000 660854.167 1300760.000 184904.820 X1.3 480720.000 704032.917 1379150.000 196840.925 X1.4 437820.000 632256.667 1249650.000 174970.266 X1.5 429880.000 624676.250 1257670.000 177433.288 X2 (DAK) 24 X2.1 164440.000 347515.000 2534800.000 462182.281 X2.2 127530.000 265532.917 454580.000 67289.885 X2.3 157310.000 243965.417 471070.000 75375.777 X2.4 100720.000 266294.583 420220.000 93099.398 X2.5 117580.000 267920.833 459250.000 96067.519 Y (BELANJA DAERAH) 24 Minimum Mean Max Standard  Deviation Y1 865700.000 1289257.917 3313620.000 540763.457 Y2 790230.000 1347245.000 3526080.000 545063.719 Y3 923320.000 1337599.167 3549120.000 600047.434 Y4 881370.000 1347254.583 2969790.000 474155.378
Y5 832980.000 1277819.167 3150500.000 443458.129 Sumber : Data Sekunder di Olah, (2022)
Uji Koefisien Determinasi ( R Square )
Tabel 2. R square Konstruk Variabel R Square R Square  Adjusted Belanja Daerah 0.940 0.923 Sumber: Outpu t PLS, (2022) Pada  tabel  2  diatas  dapat  dilihat R-square untuk  variabel Belanja  Daerah  yang berarti  bahwa  termasuk  dalam  kategori  moderarte  dan  kuat.  Nilai  Adjusted  R  square belanja  daerah 0,923.  Ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Belanja  Daerah  dapat dijelaskan atau  diukur  oleh  variabel  DAU  dan  DAK  sebesar  94%  sedangkan  sisanya  6%  dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Hasil Uji Hipotesis
Tabel 3 . Pengujian Hipotesis Dirrect Effec Original Sample (O)  Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|)  P Values  Keterangan DAU -> Belanja Daerah -0.159 -0.262 0.322 0.494 0.621 Tdk signifikan DAK -> Belanja Daerah -0.588 -0.382 0.229 2.562 0.011 Signifikan
Sumber Data: Olah Data Smart PLS. (2022)
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja daerah. Pada tabel 3 menunjukkan nilai P-Value yang lebih besar dari 5% (0,05) yaitu 0,621 > 0,05 atau nilai t statistic bernilai lebih kecil   dari 1,96 yaitu 0,494 < 1,96. Nilai koefisien parameternya adalah sebesar -0,159, menunjukkan  bahwa   DAU memiliki      pengaruh      negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Hal  ini berarti kenaikan DAU tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota   di   Provinsi   Sulawesi   Selatan. (Hipotesis pertama ditolak)
Hipotesis  Kedua  menyatakan  bahwa  DAK  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja Daerah. Pada tabel 3 menunjukkan nilai P-Value yang lebih kecil dari 5%  (0,05)  yaitu  0,011  <  0,05  atau  nilai  t  statistic      bernilai      lebih  besar  dari  1,96  yaitu 2,562  >  1,96  dan  nilai  parameter  sebesar  -0,588  menunjukkan  bahwa  DAK  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini  berarti  peningkatan DAK sebesar  1 satuan akan menyebabkan penurunan Belanja Daerah sebesar minus (- 0,588)  persen.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (Hipotesis kedua ditolak).

## Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  ditunjukkan  pada  tabel  3  dengan  menggunakan perhitungan  statistik,  menunjukkan  bahwa  variabel  DAU  memiliki  pengaruh  yang diberikan  bersifat  negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  Belanja  Daerah  pada masa  penelitian  tahun  2017-2021.  Bahwa  perubahan  DAU  tidak  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah. Karena  DAU  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang lebih khusus untuk pemenuhan belanja rutin pemerintah yang sudah bisa diperidiksi dan sifatnya berulang untuk setiap tahunnya karena merupakan belanja pegawai negeri sipil (PNS).
Hipotesis pertama menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Belanja  Daerah”  dapat  ditolak.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan
penelitian yang dilakukan Abdul Halim (2004) dengan study kasus pada Kabupaten/Kota di  Jawa dan Bali dengan hasil penelitiannya bahwa DAU  berpengaruh secara signifikan terhadap  belanja  daerah.  Hasil  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kesit  Bambang  Prakosa  (2004)  yang  menemukan  bahwa  besarnya  belanja  daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pusat. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Nur (2015), bahwa hasil penelitiannya  menunjukkan  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Fatimah (2019), dengan study kasus pada Provinsi jawa timur bahwa hasil penelitiannya menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Terkait penelitian di sektor publik yang  dilakukan  oleh Hidayati (2022), dengan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Hasil  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mutiara Maimunah  (2006)  %  Sukry  dan  Halim  (2004)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  masing-  masing  daerah  provinsi  sudah  lebih  maksimal  menggali  potensi  daerah yang  mereka  miliki.  Karena  PAD  provinsi  sudah  dianggap  tinggi,  maka  DAU  yang merupakan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dikurangi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah   (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan  menggunakan  pendekatan Fiscal  Gap , dimana  kebutuhan  DAU  suatu  daerah ditentukan  atas  kebutuhan  daerah  dengan  potensi  daerah.  Dana  Alokasi  Umum digunakan  untuk  menutup  celah  yang  terjadi  karena  kebutuhan  daerah  melebihi  dari potensi  penerimaan  daerah  yang  ada.  Lebih  lanjut  perubahan  dalam  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  menegaskan  kembali  formula  celah  fiskal  dan  penambahan kembali  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  DAU  bagi  daerah  yang  potensi  fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh  alokasi  DAU  yang  relatif  kecil. Sebaliknya,  daerah  yang  potensi  fiskalnya  kecil,  namun  kebutuhan  fiskalnya  besar  akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan  kapasitas fiskal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap Belanja Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  mendanai  kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
DAK sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang  tertentu,  khususnya  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan  dasar  masyarakat.  Pengalokasian  DAK  diprioritaskan  untuk  daerah  yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah  rata-rata nasional
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  ditunjukkan  pada  tabel  3  dengan  menggunakan perhitungan  statistik,  menunjukkan  bahwa  variabel  DAK  memiliki  pengaruh  yang diberikan bersifat negatif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa kenaikan DAK akan  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap penurunan Belanja Daerah.
Hipotesis  Kedua  menyatakan  bahwa  “DAK  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Belanja Daerah” dapat ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  Usman  (2012)  yang  meneliti  di  pemerintah  kabupaten  Sulawesi  Barat bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  memberikan  pengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  Belanja  Daerah.  Penelitian  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Melchiare  dkk  (2019)  study  kasus  terhadap  kabupaten/  Kota  di  Provinsi
NTT  tahun  2017-2019  bahwa  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  DAK  berpengaruh signifikan terhadap belanja Daerah.  Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad nur (2015) dengan hasil penelitian bahwa DAK berpengaruh positif dan signiifikan terhadap belanja daerah study kasus pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian oleh Nabiyatun, dkk (2019) dengan study kasus pemerintah  Kabupaten/Kota  diprovinsi  Jawa  Timur  dengan  hasil  penelitan  ditemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Kasus Covid yang terjadi pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 memberikan dampak  yang  sangat  besar  terhadap  DAK.  Bahkan  DAK  dengan  proporsi  30%  sempat ditahan.  Hal  ini  juga  berdampak  terhadap  belanja  daerah,  di  mana  dana  yang  ada diprioritaskan  untuk  penanggulangan  bencana  Covid-19.  Sehingga  setiap  kenaikan  DAK berarti akan menurunkan untuk prioritas lain terhadap belanja daerah misalnya  dengan adanya  Covid-19  maka  belanja  daerah  seperti  untuk  kepentingan  sektor  publik  akan menurun.

## 5. Penutup

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan    Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Belanja  Daerah  pada  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2017- 2021.Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil  pengujian  Hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  (DAU) memiliki  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  belanja  daerah  pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan  terhadap  DAU  tidak  memberikan  dampak  pada  belanja  daerah.  Karena peruntukan DAU diproiritaskan kepada belanja rutin pemerintah dalam hal ini belanja pns  dengan  menutup  celah  fiscal  berdasarkan  alokasi  dasar.  Kejadian  Covid-19 menyebabkan turunnya DAU tapi turunnya DAU di masa tersebut kurang berdampak terhadap belanja daerah.
2. Hasil  pengujian  Hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa    Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah  pada  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  jika  ada kenaikan DAK maka akan mempengaruhi penurunan terhadap Belanja Daerah untuk alokasi belanja tertentu pada porsi belanja daerah. Di mana sebagian DAK yang akan dikeluarkan  dituntut  adanya  dana  pendamping  minimal  10%.  Kejadian  Covid-19 menyebabkan  porsi  DAK  sangat  besar  utamanya  untuk  alokasi  kesehatan  dalam rangka  penanggulangan  dampak  Covid-19.  Kejadian  Covid-19  menyebabkan penerimaan  DAK  meningkat  akan  tetapi  di  lain  pihak  terjadi  penurunan  belanja daerah untuk porsi tertentu. Dengan kasus ini belanja daerah hanya mengacu SPM.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan:
1. Saran  yang  diberikan  terkait  dengan  ketergantungan  yang  sangat  tinggi   terhadap DAU oleh  pemerintah  daerah.  Bahwa  jika  pemerintah  daerah  lebih  konsentrasi  terhadap pelaksanaan  otonomi  daerah  maka  selayaknya  kemandirian  daerah  harus  dapat  di wujudkan dengan kata lain tingkat ketergantungan DAU akan menurun.
2. Terkait dengan Dana Alokasi Khusus selayaknya harus lebih memperhatikan pendistribusian terhadap  peruntukannya.  Karena  dengan  banyaknya  DAK  yang  disalurkan  dikhawatirkan
banyak  kebocoran-kebocoran  dana  yang  tidak  jelas  peruntukannya  dan  tidak  bisa dipertanggungjawabkan.

## Daftar Pustaka
Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX , 23-26.
Baldric Siregar. (2015). Akuntansi Sektor Publik
Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah  Terhadap  Apbd  Kabupaten  Bangkalan  Tahun  2014-2018. Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi , 8 (11).
Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, (2017). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Slemba Empat. Halim, A., & Abdullah, S. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah.  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan Bali. Jurnal Ekonomi , 13 (2).
Halim, Abdul. (2002). Seri Akuntansi Sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah Halim.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik.  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta  :  Salemba Empat,
Halim.  ( 2007).  Akuntansi  Sektor  Publik.  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 11 (1).
Maryati, U. E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  Tehadap  Pertumbuhan  Ekonomi :  Studi  Kasus  Sumatera  Barat. Jurnal Manajemen Akuntansi UJB.
Melchiarer.  (2019).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  DBH  terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017- 2019 . Prosiding WNCEB 2021
Muhammad  nur  (2015),  Pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi Selatan .  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen, dan Akuntansi ASSETS UIN Alauddin
Panggabean,  H.  E.  H.  (2009).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  di Kabupaten Toba Samosir.
Prakosa, K. B. (2004). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 8 (2).
Purnamawati.  (2016).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung.
Republik  Indonesia,  (2000).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.105 tahun  2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,.  (1999).  Undang-Undang  Republik  No.22  tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.13  tahun  2006  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan  Belanja Daerah Tahun 2007.
Republik  Indonesia,.  (2007).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.59  tahun  2007  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
Republik  Indonesia,.  (2014).  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,.  (2015).  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No.9  Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua UU No.23 tahun 2014
Republik  Indonesia,.  (2022).  Undang-Undang  No.1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik  Indonesia,.(1999).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25 Tahun  1999  tentang Perimbangan keuangan Daerah.
Sari,  R.  P.,  &  Indrajaya,  I.  G.  B.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Daerah  Kabupaten  Badung. E-Jurnal  EP Unud , 3 (9), 420-427.
Siregar. (2017). Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP. STIM YKPN. Sunarno, Siswanto, (2016). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cetakan keenam. Sinar Grafika. Jakarta.
Usman,  (2012). Pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Langsung  (Study kasus pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat”. PPs UMI