## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

## Rianny Puspita dan Dikdik Baehaqi Arif
Program Studi PPKn Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No. 42, Sidikan Yogyakarta 55161 E-mail: riannypuspita@yahoo.com dan dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk.  Dalam  masyarakat majemuk,  tersimpan  kekuatan  yang  sangat  besar  berupa  beragam  adat  istiadat, agama  dan  kepercayaan,  bahasa  yang  berjenis-jenis  yang  menjadi  pengikat kelompok-kelompok  masyarakat  untuk  bersatu  menentang  penjajahan.  Namun, kemajemukan  juga  memicu  timbulnya  konflik  antar  kelompok  masyarakat.  Dalam lembaga  pendidikan  rentan  akan  munculnya  konflik  yang  berkaitan  dengan deskriminasi  etnis,  gender,  budaya  dan  paham  agama.  Penelitian  ini  berusaha mengetahui  peranan  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  siswa-siswi  yang  berbeda latar belakang terutama fokus pada implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan  sekolah  sebagaimana  direkomendasikan  oleh  UNESCO.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  studi  kasus,  lokasi  penelitian  di  lakukan  di  SMA Muhammadiyah  5  Yogyakarta,  subyeknya  ialah  kepala  sekolah,  guru,  dan  siswa- siswa  di  SMA  Muhammadiyah  5  Yogyakarta.  Sedangkan  yang  menjadi  objeknya adalah  kebijakan  kepala  sekolah  dalam  mengimplementasi  nilai-nilai  Bhinneka Tunggal  Ika  di  sekolah,  peran  guru  dalam  proses  pembelajaran  yang mengembangkan  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  di  sekolah  dan  praktik  siswa dalam  mengimplementasi  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  .  Data  penelitian  ini diperoleh  dengan  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknis  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  klasifikasi  data,  penyajian  data, penafsiran  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  telah  diimplementasikan  di  lingkungan  SMA Muhammadiyah  5  Yogyakarta  melalui  kebijakan  kepala  sekolah  yang  mendukung nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika,  proses  pembelajaran  di  kelas  PPKn  yang memperkuat  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  diterapkan  dalam  perilaku keseharian siswa yang menjunjung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Kata kunci : Implementasi, Nilai, Bhinneka Tunggal Ika, multikultural

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  merupakan  suatu  masyarakat  majemuk  ( plural societies ). “Masyarakat ini terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri- sendiri  tanpa  ada  pembauran  satu  sama  lain  di  dalam  suatu  kesatuan  politik” (Nasikun,  2012:35).  Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  tersebut  memiliki  ciri- ciri. Lebih lanjut Nasikun (2012:34) menjelaskan, bahwa:
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat  dari  dua  cirinya  yang unik,  pertama  secara  horizontal,  ia  ditandai  oleh  kenyataan  adanya
kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta  perbedaan  kedaerahan,  dan  kedua  secara  vertikal  ditandai  oleh adanya  perbedaan-perbedaan  vertikal  antara  lapisan  atas  dan  lapisan bawah yang cukup tajam.
Dalam  mengelola  masyarakat  yang  majemuk  diperlukan  sebuah  upaya. “Upaya mengelola masyarakat Indonesia yang majemuk tidak bisa diterima begitu saja  ( taken  for  granted ) atau  hanya  coba-coba  ( trial  and  error )” (Azra, 2006:153).  Tetapi  sebaliknya  harus  diupayakan  secara  sistematis,  programatis, terintegrasi dan berkesinambungan. Hal itu perlu dilakukan karena kemajemukan yang  ada  di  Indonesia  sebenarnya  sudah ada  dengan  sendirinya,  bukan  karena hadirnya  para  pendatang  baru  yang  berlainan  etnik,  ras  atau  agama,  melainkan karena  sejak  dulu  masyarakat  Indonesia  memang  plural  sekaligus  heterogen. Itulah  sebanya,  para  pendiri  bangsa  ( The Founding  Fathers )  menjadikan  sasanti Bhinneka Tunggal Ika  sebagai semboyan Negara Indonesia.
Untuk  menunjukkan  beberapa  contoh  potensi  konflik  di  Indonesia,  kita dapat  menyebut  konflik  yang  pernah  terjadi  antara  warga  Dayak  dan  Madura  di Sampit,  Kalimantan  Tengah  yang  terjadi  pada  18  Februari  2001  berkembang menjadi  konflik  antar  etnis  yang  merenggut  banyak  korban  jiwa.  Dalam Wikipedia  Indonesia  (2001)  menjelaskan  “lebih  dari  500  warga  yang  meninggal dan  lebih  dari  100.000  warga  Madura  yang  kehilangan  tempat  tinggal.”  Masih terjadi  pula  diskriminasi  terhadap  gender,  dimana  korbannya  adalah  perempuan. Berdasarkan  catatan  Komisi  Nasional  Perempuan  (2014),  menjelaskan “Pengadilan  Agama  Surabaya  pada  tahun  2013  telah  mengabulkan  permohonan cerai  gugat  akibat  poligami  sebanyak  18.955  kasus,  dengan  alasan  poligami.” Poligami  telah  menimbulkan  penderitaan  dan  kesengsaraan  bagi  para  istri  dan merupakan akar kekerasan terhadap perempuan.
Kemajemukan  yang  terjadi  di  masyarakat  juga  terjadi  di  lingkungan lembaga  pendidikan.  Paling  tidak  keragaman  latar  belakang  siswa  di  lembaga- lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan). Hal  ini  berdasarkan pada data bahwa di  Indonesia terdapat  lebih

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
dari  250  kelompok  suku,  250  lebih  bahasa  lokal  ( lingua  francka ),  13.000  pulau, dan 6 agama resmi yang diakui negara.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  peneliti  di  SMA  Muhammadiyah (SMAM) 5 Yogyakarta, bahwa dilihat dari latar belakang daerah asal siswa yang bersekolah  di  SMA  ini  tidak  hanya  berasal  dari  Yogyakarta,  melainkan  ada beberapa  siswa  yang  berasal  dari  daerah  di  luar  Yogyakarta,  seperti  dari Kalimantan  Barat,  Riau,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Bangka  Belitung  dan Maluku  Utara.  Saat  ini,  siswa  yang  berasal  dari  luar  daerah  Yogyakarta  yang bersekolah  di  SMAM  5  Yogyakarta  sekitar  10%  dari  jumlah  seluruh  siswanya. Perbedaan  tersebut  dapat  membuat  mereka  saling  belajar  untuk  mengetahui budaya-budaya  luar  yang  dibawa  oleh  teman-teman  mereka.  Perbedaan  itu membantu  siswa  SMAM  5  Yogyakarta  lebih  mengenal  berbagai  macam  bahasa, budaya, adat istiadat, makanan khas dari daerah yang berbeda. Namun, di sisi lain kemajemukan  tersebut  rentan  timbulnya  konflik  dan  keretakan  di  antara  mereka, seperti  ejekan  atau    perkelahian.  Tantangan  bagi  penyelenggara  pendidikan  di sana  adalah  bagaimana  memainkan  perannya  dalam  merekatkan  berbagai perbedaan  di  antara  siswa  agar  tetap  memiliki  komitmen  dalam  berbangsa  dan bernegara Indonesia yang majemuk.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Kajian tentang Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan  tingkat  keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. “Jumlah penduduk Indonesia lebih dari  237.000.000  (dua  ratus  tiga  puluh  juta)  jiwa  yang  tinggal  tersebar  di  pulau- pulau  di  Indonesia  (Badan  Pusat  Statistik,  2012).”  Tidak  saja  keanekaragaman budaya  kelompok  suku  bangsa  tetapi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia merupakan  “negara  persatuan”  dalam  arti  sebagai  negara  yang  warga  negaranya erat  bersatu,  yang  mengatasi  segala  paham  perseorangan  ataupun  golongan  yang menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.
Ketentuan  tentang  Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai  semboyan  bangsa Indonesia  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  36A  yang  berbunyi: “Lambang  Negara  ialah  Garuda  Pancasila  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal Ika.” Selain itu, dalam UUD 1945 sebelum diubah, pengakuan atas keberagaman dicantumkan pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas  daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan  pemerintahannya  ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan  dalam  sidang  pemerintahan  negara,  dan  hak-hak  asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Kesadaran  akan  kebhinnekaan  juga  dimuat  dalam  rumusan  Pasal  25A UUD  1945  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menetapkan  bahwa “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang berciri  nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan dengan  undang-undang.”  Pengakuan  akan  keberagaman,  juga  tercantum  pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  menetapkan  bahwa  “Yang  menjadi  warga  negara  ialah  orang-orang  bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu.”  Ketentuan  tersebut  menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  32  UUD  1945  juga  diatur  berdasarkan  pada keanekaragaman  budaya  di  Indonesia.  Pasal  ini  merupakan  landasan  juridis  bagi pengakuan  atas  keberadaan  masyarakat  adat.  Pertama,  menegaskan  tentang penghormatan  terhadap  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  oleh Negara.  Kedua,  mengenai  tugas  negara  untuk  menjamin  kebebasan  masyarakat dalam  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  budayanya  di  tengah  upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

## 2.  Kajian tentang Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
a. Hakikat Nilai
Nilai  dalam  bahasa  inggris  adalah value yang  diartikan  sebagai  “harga, penghargaan atau taksiran, maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau  penghargaan  terhadap  sesuatu  (Kaelan,  2009:123).”  Sedangkan  menurut Winarno (2007:3) “nilai  adalah sesuatu  yang berharga, baik,  dan berguna bagi manusia.” Nilai adalah sesuatu  penghargaan  atau suatu  kualitas terhadap  suatu hal yang dapat menjadi dasar penentuan tingkah laku manusia.
Walter  G.  Everet  (Kaelan,  2009:176)    menggolongkan  nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:
1) Nilai-nilai  ekonomis  (ditujukan  oleh  harga  pasar  dan  meliputi  semua benda yang dapat dibeli).
2) Nilai-nilai  kejasmanian  (membantu  pada  kesehatan,  efisiensi  dan keindahan dari kehidupan badan).
3) Nilai-nilai  hiburan  (nilai-nilai  permainan  dan  waktu  senggang  yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
4) Nilai-nilai  sosial  (berasal  mula  dari  keutuhan  kepribadian  dan  sosial yang diinginkan).
5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
6) Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
7) Nilai-nilai keagamaan.
b. Hakikat dan Nilai Bhinneka Tunggal Ika
Dalam masyarakat Indonesia yang plural, tersimpan kekuatan yang sangat besar  berupa  beragam  etnis,  budaya  dan  paham  keagamaan.  Masyarakat  yang plural  tersebut  telah  ada  sejak  dulu,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Kusumohamidjojo (2000:45), bahwa:
Para  pendiri  negara  ( founding  fathers )  memahami  betul  konstelasi masyarakat  Indonesia  yang  plural  dan  sekaligus  juga  heterogen  telah menjadikan  ujar-ujar  Bhinneka  Tunggal  Ika sebagai  semboyan  bagi Negara Republik Indonesia.
Indonesia  memiliki  banyak  keragaman,  hal  itu  terlihat  dari  segi  bahasa, budaya,  agama,  aspirasi  politik  dan  kemampuan  ekonomi.  Menurut Kusumohamidjojo  (2000:45)  “negara  bangsa  Indonesia  terdiri  atas  sejumlah kelompok-kelompok  etnis,  budaya,  agama  dan  lain-lain  yang  masing-masing
plural dan sekaligus juga heterogen.” Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah berbhinneka, tetapi terintergrasi dalam kesatuan seperti yang diungkapkan oleh Kansil (2011:171), yaitu:
Penduduk  Indonesia  adalah  beraneka  ragam,  terdiri  atas:  suku  bangsa (10.068),  bahasa  daerah  (615),  lagu  daerah  (485),  agama  (Hindu,  Budha, Islam, Katolik, Protestan, dan Konghucu) dan ras (asal keturunan), namun tetap  merupakan  satu  bangsa,  ialah  bangsa  Indonesia.  Bhinneka  Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia.
Semboyan  ini  tertulis  di  dalam  lambang  Negara  Indonesia,  yaitu  Burung Garuda  Pancasila.  Pada  kaki  burung  garuda  itu  terpampang  dengan  jelas  tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma  milik  Mpu  Tantular  semasa  kerajaan  Majapahit  pada  masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar abad ke-14 (1350-1389) yang berbunyi “ Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa , “ artinya “Berbeda-beda itu, satu  itu,  tak  ada  pengabdian  yang  mendua.”.  Semboyan  tersebut  kemudian menjadi  prinsip  dalam  kehidupan  dalam  pemerintahan  kerajaan  Majapahit  untuk menyatukan  keaneka-ragaman  agama  yang  dipeluk  oleh  rakyat  Majapahit  pada waktu itu. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139, yang berbunyi:
Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
Terjemahan :
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa Mengenali perbedannya dalam selintas pandang?  Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua.  Mereka memangberbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua.
(Bhineka  Tunggal  Ika  tan  Hana  Dharma  Mangrawa) (Tantular, 2009:504-505).
Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  tidak  bisa  dipisahkan  dari  Hari Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  dan  Dasar  Negara  Pancasila.  Hal  ini  sesuai

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
dengan  komponen  yang  terdapat  dalam  Lambang  Negara  Indonesia.    Menurut pasal  46  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa:
Lambang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berbentuk  Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung  yang  digantung  dengan  rantai  pada  leher  Garuda  dan  semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
c. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
Berdasarkan Standar Kompetensi dan  Kompetensi Dasar di dalam KTSP maupun  dalam  Kurikulum  2013,  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  memuat  beberapa  konsep  kajian  yang  menjadi  nilai  inti kebhinnekaan, seperti  yang diungkapkan oleh Arif (2013:7)  yaitu “keberagaman etnis  dan  ras,  membangun  keberagamaan  inklusif,  kesadaran  budaya multikultural, membangun sikap sensitifitas gender, dan membangun toleransi.”
1) Kelompok etnis dan Ras
Perkataan etnis berasal dari kata ethnos yang dalam bahasa Yunani berarti ”masyarakat”.  Menurut  Arif  (2013:7)  “etnis  adalah  golongan  masyarakat  yang didefinisikan  secara sosial berdasarkan  berbagai  macam karakteristik kulturalnya.” Lebih lanjut Arif (2013:7) menjelaskan bahwa:
Karakteristik-karakteristik  kultural  ini  dapat  berupa  bahasa,  agama,  asal suku  atau  asal  negara,  tata  cara  hidup  sehari-hari,  makanan  pokok,  cara berpakaian atau ciri-ciri kultural yang lainnya. Etnis terbentuk berdasarkan definisi sosial dan bukan merupakan definisi yang didasarkan pada faktor keturunan atau biologis.
2) Membangun Keberagamaan Inklusif
Pengertian  dasar  tentang  agama  dapat  dikemukakan  baik  dari  agama  itu sendiri, dari para Antropolog maupun dari para sarjana dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.  Menurut  agama-agama samawi atau  agama  monoteistik,  agama adalah  sebuah  pengakuan  terhadap  adanya  Tuhan  dan  sebagai  wadah  untuk penyerahan diri terhadap-Nya.
Permasalahan  yang  muncul  dari  realitas  kebersamaan  ini  adalah  konflik keagamaan, baik di dalam satu agama, atau pun antar agama. “Salah satu faktor
utama  konflik  keagamaan  adalah  adanya  paradigma  keberagamaan  masyarakat yang  masih  ekslusif  (Yaqin,  2005:56).”  Pemahaman  keberagamaan  ini membentuk  pribadi  yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi  yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lainnya. Pribadi  yang selalu  merasa  hanya  agama  dan  alirannya  saja  yang  paling  benar  sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat.
Karena  itu,  “perlu  dibangun  pemahaman  keberagamaan  yang  lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif,  dan  aktif  sosial  (Yaqin,  2005:56-57).”  Pemahaman  keberagamaan seperti  itu  dapat  dibangun  melalui  pendidikan,  media  massa,  maupun  melalui interaksi sosial yang intens.
3) Kesadaran Budaya Multikultur
Secara  harfiah,  kata  kebudayaan  berasal  dari  bahasa  Sansekerta buddhayah , ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Koentjaraningrat,  1994:9).”  Mempertegas  pendapatnya,  Koentjaraningrat (1994:181)  mengemukakan  adanya  sarjana  lain  yang  mengupas  kata  budaya sebagai  perkembangan  dari  majemuk  budi-daya,  yang  berarti  daya  dari  budi. Karena  itu  mereka  membedakan  budaya  dari  kebudayaan.  Demikianlah  budaya adalah  daya  dari  budi  yang  berupa  cipta,  karsa  dan  rasa  itu.  Sedangkan  dalam definisi yang disusun oleh Sir Edward Taylor (Arif, 2013:12) kebudayaan disebut “sebagai  kompleks  keseluruhan  dari  pengetahuan,  keyakinan,  kesenian,  moral, hukum,  adat  istiadat  dan  semua  kemampuan  dan  kebiasaan  yang  lain  yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa  kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Soekanto (Arif, 2013:12)  yang  menyatakan  bahwa  budaya  “terdiri  dari  segala  sesuatu  yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak.”

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
4) Membangun Sikap Sensitifitas Gender
Gender  adalah  bagian  dari  sebuah  konstruksi  sosial  terhadap  apa  yang disebut maskulin dan feminim .  Gender  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  budaya, karena  gender  justru  dibentuk  oleh  budaya.  Ini  menunjukkan  bahwa  konstruksi sosial  budaya  masyarakat  tentang  gender  akan  berbeda-beda.  Gender  tentu berbeda dengan seks. Menurut L Margaret Andersen (Yaqin, 2005:115) “ia lebih mengacu  kepada  identitas  genetis  atau  fisik  seseorang.”  Secara  biologis,  seks biasanya  digunakan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  itu  laki-laki  atau perempuan.  Arif  (2013:17)  juga  menambahkan  bahwa  “peran  sekolah  sebagai lembaga  pendidikan  juga  tidak  kalah  penting  dalam  menanamkan  nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.”

## 4) Membangun Toleransi
Nilai  penting  dari  kebhinnekaan  sebagai  keniscayaan  adalah  membangun sikap  toleransi.  “Toleransi  berasal  dari  bahasa  Latin  “ tolerantia ”,  yang  artinya kelonggaran,  kelembutan  hati,  keringanan  dan  kesabaran  (Misrawi,  2007:181).” Toleransi  dapat  dipahami  sebagai  sikap  atau  gagasan  yang  menggambarkan pelbagai kemungkinan.
Membangun  toleransi  harus  menjadi  prioritas,  terutama  dalam  konteks masyarakat  yang  plural  dan  heterogen.  Pemahaman  atas  pentingnya  toleransi mesti  menjadi  keniscayaan  dalam  rangka  membangun  masa  depan  yang  lebih baik. Hanya dengan cara itu, kehidupan ini akan lebih bermakna dan bermanfaat. “Secara  sosiologis,  membangun  masyarakat  yang  toleran  tidak  semudah membalikkan kedua belah tangan, karena sejarah manusia pada hakikatnya adalah sejarah  intoleransi  (Misrawi,  2007:178).”  Pendapat  misrawi  tersebut, menunjukkan  bahwa  membangun  toleransi  bukanlah  hal  yang  mudah,  maka  dari itu dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh.
Menurut  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik  Indonesia  (2011:22), nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yakni:
1) Nilai Toleransi, merupakan suatu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik;
2) Nilai Keadilan, merupakan suatu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
3) Nilai  Gotong  Royong/kerjasama, merupakan  suatu  sikap  untuk membantu pihak/orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan.
3.  Kajian tentang Teori Interaksi Sosial dan Teori Konflik sebagai dasar Implementasi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
a. Teori Interaksi Sosial
Proses  sosial  adalah  cara-cara  berhubungan  yang  dilihat  apabila  orang perorangan  dan  kelompok  sosial  saling  bertemu  dan  menentukan  sistem  serta bentuk-bentuk  hubungan  tersebut  atau  apa  yang  akan  terjadi  apabila  ada perubahan-perubahan  yang  menyebabkan  goyahnya  pola-pola  kehidupan  yang telah ada. “Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial (proses sosial) (Syarbaini,  2009:25).”  Oleh  karena  itu  interkasi  sosial  merupakan  syarat  utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial.
Secara  teoritis,  setidak-tidaknya  ada  dua  syarat  terjadinya  interaksi  sosial yakni:  “ Pertama ,  ada  kontak  sosial,  yaitu  usaha  pendekatan  pertemuan  fisik  dan rohaniah. Kedua ,  ada  komunikasi,  yaitu  usaha  penyampaian  informasi  kepada manusia lain” (Syarbaini, 2009:27-28).
Interaksi  sosial  dapat  mengarah  kepada  proses  assimilasi.  Hal  ini  dapat berupa:
1) Interaksi sosial yang bersifat saling ada pendekatan.
2) Interaksi sosial yang bersifat langsung atau primer.
3) Interaksi sosial yang lancar dan tidak ada hambatan atau batas.
4) Interaksi  sosial  yang  sering,  intensif  dan  sehari-hari  (Syarbaini, 2009:27-28).
Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama ( Cooperation ), akomodasi ( accommodation ),  persaingan  ( competition) ,  dan  pertikaian  ( conflict). Menurut Gillin  dan  Gillin  (Syarbaini,  2009:27-28),  ada  dua  macam  proses  sosial  yang timbul  sebagai  akibat  adanya  interaksi  sosial,  yakni: pertama ,  proses  yang assosiatif  yaitu  suatu  proses  sosial  yang  mengindikasikan  adanya  gerak pendekatan  atau  penyatuan.  Bentuk-bentuk  proses  sosial  Assosiatif,  yaitu kerjasama, komodasi dan asimilasi serta akulturasi. Kedua , proses yang dissosiatif yaitu  proses  yang  sosial  yang  mengindikasikan  pada  gerak  ke  arah  perpecahan.

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
Bentuk-bentuk  proses  sosial  dissosiatif,  yaitu  persaingan,  pertikaian  dan kontravensi.
b. Teori Konflik
Konflik  adalah  kenyataan  yang  melekat  pada  masyarakat.  Adanya  tertib sosial  seperti  adanya  sistem  nilai  yang  telah  disepakati  bersama,  tidak  secara otomatis  dapat  menghilangkan  konflik.  Kenyataan  adanya  konflik  ini,  menurut David Lockwood (Soelaeman, 2000:56) dapat dibuktikan sebagai berikut:
1) Setiap  struktur  sosial  di  dalam  dirinya  mengandung  konflikkonflik  dan kontradiksi-kontradiksi  yang  bersifat  internal,  sehingga  dapat  menjadi sumber perubahan sosial.
2) Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat mengatur.
3) Sistem sosial dalam waktu yang panjang dapat mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat melekat (kronis).
4) Perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  suatu  sistem  sosial  tidak  selamanya bersifat perlahan (gradual), tetapi dapat pula terjadi secara revolusioner.
Pandangan  mengenai  konflik  diatas,  berdasarkan  anggapan  bahwa masyarakat  senantiasa  selalu  dalam  keadaan  berubah  .  Perubahan  sosial  yang terjadi  dalam  rangka  sintesa  dari  tesa-tesa  yang  berkembang  pada  masyarakat yang  bersangkutan.  Proses  sintesa  yang  terjadi  merupakan  ajang  terjadinya konflik.  Oleh  sebab  itu  pandangan  pendekatan  konflik  terhadap  masyarakat bersumber dari anggapan dasar sebagai berikut:
1) Perubahan  sosial  merupakan  proses  yang  melekat  pada  setiap masyarakat.
2) Konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat.
3) Setiap  unsur    masyarakat  memberikan  sumbangan  tertentu  bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
4) Terjadinya  integrasi  masyarakat,  berada  pada  penguasa  atau  dominasi oleh  sejumlah  orang  atas  sejumlah  orangorang  lainnya  (Soelaeman, 2000:66).
Walaupun  teori  konflik  menganalogikan  masyarakat  dengan  medan pertempuran  yang  tidak  habis-habisnya,  tetapi  teori  konflik  memberikan sumbangan bagi integrasi.

## 4.  Penerapan Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Sekolah
Usaha untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang dapat menghargai perbedaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu dibutuhkan  upaya  sistematis,  programatis,  integrated  dan  berkesinambungan. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia supaya bisa sejajar dengan  negara-negara  lain,  pendidikan  harus  dapat  memberi  pengetahuan  agar masyarakat  dapat  menghargai    perbedaan  di  antara  komunitas  kultural  atau kelompok di masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda agar rasa kesatuan dan persatuan terhadap bangsa dan negara semakin meningkat.
Pendidikan  sebagai  usaha  sadar  yang  dibutuhkan  untuk  menyiapkan generasi  muda  penerus  bangsa  demi  menunjang  perannya  di  masa  yang  akan datang  karena  pendidikan  merupakan  sistem  dan  cara  meningkatkan  kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Saat ini, hampir tidak ada manusia  yang  tidak  menggunakan  pendidikan  sebagai  alat  pembudayaan  dan peningkatan kualitas hidupnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek penelitian adalah siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Peneliti mengambil enam  orang  narasumber  yang  dipilih  berdasarkan  asal  pulau  yang  berbeda  di Indonesia.  Objek  penelitian  adalah  kebijakan  kepala  sekolah  dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, peran guru dalam proses  pembelajaran  yang  mengembangkan  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  di sekolah, dan praktik siswa dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika  di  sekolah.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Sedangkan  untuk  analisis  data  dilakukan  yaitu  mulai  dari  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Kebijakan  Pengembangan  Implementasi  Nilai-nilai  Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
SMAM  5  Yogyakarta  menerima  siswa  dari  luar  daerah  Yogyakarta, dengan tidak ada batasan terhadap siswa-siswa yang berasal dari luar Yogyakarta itu.  Sekolah  tidak  menetapkan  syarat-syarat  khusus  kepada  para  siswanya  yang berasal dari luar Yogyakarta yang ingin mendaftar sebagai siswa baru di SMAM 5 Yogyakarta. Siswa yang berasal dari Yogyakarta maupun siswa yang berasal dari luar Yogyakarta diperlakukan sama.
Pada awalnya, siswa SMAM 5 Yogyakarta terdiri atas perempuan semua. Menurut para pendiri SMAM 5 Yogyakarta, pada awalnya memang dikhususkan sebagai  sekolah  putri.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  dan  siswa  yang mendaftar  cenderung    sedikit,  maka  diputuskan  untuk  menerima  siswa  laki-laki. Dalam  menerapkan  sikap  toleransi  antar  sesama  siswa,  sekolah  berpacuan  pada nilai-nilai  agama.  Dalam  agama  Islam,  tidak  ada  pembedaan  antara  umat  yang satu  dan  umat  yang  lainnya,  semua  umat  dipandang  berdasarkan  ketaatan  dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.
Kota  Yogyakarta  merupakan  daerah  yang  penduduknya  mayoritas  etnis Jawa, karena itu SMAM 5 Yogyakarta menjadikan   bahasa Jawa sebagai muatan lokal. SMAM 5 Yogyakarta juga memasukkan kebudayaan Jawa dalam kegiatan ekstrakurikulernya,  yaitu  Karawitan.  SMAM  5  Yogyakarta  adalah  bagian  dari Amal  Usaha  Muhammadiyah,  dimana  di  dalamnya  dimasukkan  materi  pelajaran kemuhammadiyahan. Sekalipun demikian, SMAM 5 Yogyakarta tidak membatasi bahwa siswa yang bersekolah di SMAM 5 Yogyakarta harus berasal dari keluarga Muhammadiyah.  Walaupun  begitu,  belum  ada  siswa  yang  berasal  dari  keluarga selain Islam yang bersekolah di sini.

## 2.  Proses  Pembelajaran  PPKn  yang  Mengembangkan  Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
Sebelum  proses  pembelajaran  dimulai,  guru  memimpin  para  siswa  untuk membaca  Al  Qur’an  antara  10-15  menit.  Proses  pembelajaran  dibagi  dalam  tiga tahap,  yaitu  kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti  dan  kegiatan  penutup.  Dalam
kegiatan  pendahuluan,  guru  memulainya  dengan  mengucapkan  salam  kepada siswa.  Dalam  kegiatan  inti,  guru  menjelaskan  metode  pembelajaran  yang digunakan (biasanya siswa diajak untuk mencari materi yang ditentukan oleh guru secara individu).
Sekalipun  latar  belakang  siswanya  berbeda-beda,  tetapi  guru  tidak membedakan  perlakuan  kepada  mereka.  Sebagai  contoh,  dalam  pembagian anggota  kelompok  diskusi,  guru  membagi  kelas  dalam  beberapa  kelompok  yang didasarkan  atas  urutan  absen  mereka  atau  dengan  cara  meminta  siswa  untuk berhitung sampai nomor tertentu.
Guru  mengakui  bahwa  masih  ada  kendala  dalam  proses  pembelajaran. Kendala  itu  antara  lain  dalam  membangun  minat  siswa  dan  membangun  sikap toleransi  antar  siswa.  Masih  ada  siswa  yang  kurang  memiliki  minat  belajar,  dan tidak  memiliki  sikap  keberagamaan  yang  inklusif.  Dalam  proses  pembelajaran, Guru  tidak  melakukan  diskriminasi  terhadap  siswanya  yang  berbeda  latar belakang.  Guru  berusaha  merangkul  semua  agar  terjalin  hubungan  yang demokratis dan menyenangkan saat proses pembelajaran berlangsung.
Dalam kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan tentang  apa  yang  telah  mereka  pelajari  dan  memberi  Pekerjaan  Rumah  (PR) kepada  siswa.  Proses  pembelajaran  diakhiri  dengan  mengucapkan  salam  dan siswa membalas salam tersebut.

## 3.  Perilaku  Keseharian  Siswa  yang  Mengembangkan  Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
Ketika mendaftar menjadi siswa baru di SMAM 5 Yogyakarta, para siswa yang  berasal  dari  luar  daerah  Yogyakarta  mengakui  bahwa  tidak  ada  ketentuan khusus  yang  harus  mereka  penuhi  selain  syarat-syarat  administratif  siswa  baru yang  sama  dengan  teman-temannya  yang  lain.  Namun  dalam  perkembangan selanjutnya,  para  siswa  yang  berasal  dari  luar  daerah  Yogyakarta  mengalami beberapa  kendala  dalam  bersosialisasi  dengan  teman-temannya.  Hal  itu disebabkan oleh perbedaan bahasa, ide dan perilaku.
Selama  bersekolah  di  SMAM  5  Yogyakarta,  para  siswa  tidak  pernah memilih-milih teman karena faktor  etnis, budaya, gender ataupun  paham agama.

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
Di  dalam  berinteraksi  dengan  teman-teman,  para  siswa  mengakui  bahwa  masih terjadi konflik antara diri mereka dengan teman-teman  yang lain. Namun, sejauh ini  mereka  telah  menerapkan  sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  sesama teman sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
Tentang  perlakuan  guru  di  kelas,  para  siswa  menjelaskan  bahwa  mereka diperlakukan secara adil. Guru memperlakuan semua siswanya dengan perlakuan yang  sama.  Walaupun  begitu,  siswa  dari  luar  daerah  atau  dari  luar  keluarga Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan sekolah  yang  memasukkan  Kemuhammadiyahan  sebagai  salah  satu  mata pelajaran di sekolah. Kesulitan yang ditemui antara lain pada aspek tatacara ibada praktis, seperti tatacara shalat yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Kesulitan lain  yang  mereka  alami  adalah  adanya  pelajaran  bahasa  Jawa  yang  tidak  secara maksimal dapat mereka ikuti, karena mereka tidak mengerti bahasa Jawa.

## KESIMPULAN
Nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  telah  diimplementasikan  di  lingkungan SMAM  5  Yogyakarta  melalui  kebijakan  kepala  sekolah  yang  mendukung tumbuhnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, proses pembelajaran di kelas PPKn yang  memperkuat  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  tampak  dalam  perilaku keseharian  siswa  yang  menjunjung  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Secara khusus, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam  upaya  mengimplementasikan  nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  di lingkungan  SMAM  5  Yogyakarta,  telah  disusun  berbagai  kebijakan,  yaitu bahwa  sekolah  bersifat  terbuka  dalam  penerimaan  siswa  baru,  memberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk siswa yang berasal dari luar daerah dalam  penerimaan siswa baru, membangun prinsip  toleransi  di  antara sesama siswa,  perlakuan  yang  adil  terhadap  siswa  yang  berbeda-beda  latar  belakang, membangun  kesadaran  sensitifitas  gender,  membangun  keberagamaan inklusif, dan membangun kesadaran multikultur di kalangan siswa
2. Nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  telah  diimplementasikan  dalam  proses pembelajaran.  Dalam  pembelajaran  PPKn,  guru  membangu  keberagamaan
inklusif  di  kelas,  rasa  toleransi,  tidak  membeda-bedakan  latar  belakang siswanya,  berusaha  merangkul  semua  paham  keagamaan  supaya  terjalin hubungan yang demokrasi dan menyenangkan saat proses pembelajaran.
3. Nilai-nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  telah  diimplementasikan  dengan  baik  oleh siswa dalam perilaku keseharian mereka di sekolah. Mereka dapat berinteraksi dengan  siswa  tanpa  membedakan  latar  belakang  mereka.  Sekalipun  muncul konflik,  tetapi  konflik  itu  dilatarbelakangi  oleh  ego  mereka  sendiri,  bukan karena  perbedaan  etnis,  budaya,  gender  maupun  paham  keagamaan.  Mereka juga dapat membangun sikap toleransi antar teman.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  D.B.,  &  Zuliyah,  S.    (2013). Nilai-nilai  Ke-Bhinneka  Tunggal  Ika-an  dala Mata  Pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penerapan Kurikulum 2013 MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi PPKn.
Arif,  D.  B.  (2008). Pengembangan  Warga  Negara  Multikultural  Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan. Universitas Pendidikan Indonesia, Sekolah Pascasarjana. Bandung: SPs UPI.
Azra,  A.  (2006).  Pancasila  dan  Identitas  Nasional  Indonesia:  Perspektif Multikulturalisme. Simposium Peringatan  Hari Lahir  Pancasila "Restorasi Pancasila:  Mendamaikan  Politik  Identitas  dan  Modernitas. Bogor: BrightenInstitute.
Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia.  (2012).  “Penduduk  Indonesia  Hasil Sensus  Penduduk  Tahun  2010”.  http://www.bps.go.id/int/index.php/publik asi/20130411001
Kaelan.  (2009). Filasafat Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
. (2010). Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T.  Kansil.  (2011). Empat  Pilar  Berbangsa  dan Bernegara . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Koentjaraningrat.  (1994). Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia.
Komisi Nasional Perempuan. (2014). “SMS Pers Merespon Keputusan Wali Kota Surabaya Memecat PNS Pelaku Poligami”.   http://www.komnasperenpuan. or.id/2014/03/s s/-pers-merespon-keputusan-walikota-surabaya- memecatpns-pelaku-poligami/
Kusumohamidjojo,  B.  (2000). Kebhinnekaan  Masyarakat  Indonesia:  Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan. Jakarta: Grasindo.

## Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
Misrawi,  Z.  (2007). Al-Quran  Kitab  Toleransi:  Inklusivisme,  Pluralisme  dan Multikulturalisme. Jakarta: Fitrah.
Nasikun. (2012). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soelaeman, M. M. (2000). Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Refika.
Syarbaini, S. & Rusdiyanta. (2009). Dasar-dasar sosiologi . Jakarta: Graha Ilmu. Tantular, M. (2009). Kakawin Sutasoma.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Wikipedia.  (2001).  “Konflik  sampit”.http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik Sampit
Winarno. (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah  di Perguruan Tinggi . Jakarta: Bumi Aksara.
Yaqin, M. A. (2005). Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.