## Tinjauan Penerapan Open Space di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

## Laras Putri Widi Winantu
larasptr54@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
An Open space is one of the important aspects to support the comfort of employees in doing work so as to produce more  optimal  performance.  However,  previous  research  has  shown  that  not  all  work  units  in  Tax  Directorate General can implement an open space policy. This is due to employees who have difficulty in organizing physical files, unsupported infrastructure, different types of work and business processes. Thus, this study aims to find out the  application,  impact,  challenges,  and  solutions  of  open  space  implementation  in  Tax  Service  Office  East Tangerang.  This  study  uses  qualitative  method  which  is  interview  and  visual  method  with  participant  sample selection based on purposive sampling method.  The type of interview used is a semi-strucured interview that is the interviewer prepares a key question as a guide before the interview. Meanwhile, Visual method is used as a method of collecting data in the form of photos and images for supporting data. The results showed that although the application of open space was responded positively by employees at Tax Service Office East Tangerang, but this  application  was  also  inseparable  from  the  positive  and  negative  impacts  it  had.  In  addition,  there  are challenges in the application of open space in Tax Service Office East Tangerang as well as solutions that can solve it so that the application of open space can be more optimal.
Keywords : open space, qualitative research, visual method, purposive sampling, semi-strucured interview.

## Abstrak
Tata  ruang  kantor  terbuka  atau open  space merupakan  salah  satu  aspek  penting  untuk  menunjang  kenyamanan pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan  sehingga  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  lebih  optimal.  Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum semua unit kerja di DJP siap untuk menerapkan kebijakan open space .  Hal  ini  disebabkan  oleh  pegawai  yang  masih  kesulitan  dalam  mengorganisasikan  berkas-berkas  fisik, infrastruktur  yang  belum  mendukung,  serta  jenis  pekerjaan  dan  proses  bisnis  yang  berbeda.  Dengan  demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, dampak, tantangan, dan solusi dilaksanakannya open space di  KPP  Pratama  Tangerang  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  wawancara  dan visual method dengan  pemilihan  sampel  partisipan  berdasar  pada  metode purposive  sampling .  Jenis  wawancara  yang digunakan  adalah semi-strucured  interview yaitu  pewawancara  menyiapkan  pertanyaan  kunci  sebagai  panduan sebelum dilaksanakannya wawancara. Sementara itu, visual method digunakan sebagai metode pengumpulan data berupa foto dan gambar untuk data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan open space direspons positif oleh pegawai di KPP Pratama Tangerang Timur, tetapi penerapan ini juga tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan open space di KPP Pratama Tangerang Timur serta solusi yang bisa memecahkannya dapat lebih optimal.
Kata Kunci : open space , penelitian kualitatif, visual method , purposive sampling , semi-strucured interview

## PENDAHULUAN
Tahun demi tahun, tantangan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah akan semakin beragam.  Tantangan  tersebut  tentu  akan  memberikan  dampak  pada  organisasi  sehingga mendorong organisasi untuk melakukan berbagai upaya guna menyesuaikan diri dengan segala kemungkinan  yang  dihadapi.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  organisasi  untuk menghadapi  segala  macam  tantangan  tersebut  adalah  dengan  memaksimalkan  kemampuan sumber daya manusianya, agar dapat mencapai outcome organisasi yang optimal. Hal tersebut juga  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan.  Sebagai  salah  satu  organisasi  pemerintah, Kementerian  Keuangan  selalu  berupaya  untuk  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  segala tantangan yang dihadapi dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia atau pegawainya agar dapat mencapai kinerja yang maksimal.
Memaksimalkan  kinerja  sumber  daya  manusia  berarti  juga  memaksimalkan  kinerja organisasinya, karena sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu organisasi merupakan
kekuatan dalam sebuah organisasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Masram dan Mu'ah (2017)  bahwa  aset  penting  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  adalah  sumber  daya  manusia atau  pegawai.  Untuk  mengelola  aset  penting  tersebut,  tentu  organisasi  termasuk  juga Kementerian  Keuangan  akan  melakukan  berbagai  cara  agar  para  pegawai  dapat  termotivasi untuk  lebih  produktif  dan  melakukan  pekerjaannya  dengan  lebih  baik.  Salah  satu  caranya adalah dengan membuat suasana lingkungan kerja atau kantor menjadi lebih nyaman sehingga mendukung aktivitas pegawai agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
Kenyamanan  lingkungan  kerja  atau  kantor  dapat  berasal  dari  berbagai  aspek,  salah satunya  adalah  aspek  penyusunan layout tempat  kerja.  Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Saleem, dkk. (2012) terhadap dua ribu karyawan dari berbagai tingkat organisasi di Pakistan menemukan  bahwa  tata  ruang  kantor  yang  baik  dan  nyaman  akan  memengaruhi  sikap  dan produktivitas  kerja  karyawan  dalam  organisasi  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Afifah (2019) yang menjelaskan bahwa setiap kantor memerlukan penyusunan layout tempat kerja dan perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya agar para pegawai dapat merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya sehingga mereka dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian Keuangan telah menginisiasi suatu kebijakan untuk mewujudkan layout tempat  kerja  yang  dapat  mendukung  pegawai  untuk  melakukan  diskusi, brainstorming , dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian  Keuangan.  Salah  satu  tema  sentral  yang  akan  diterapkan  adalah  Penguatan Budaya Organisasi: The New Thinking of Working dengan salah satu terobosan berupa program Activity  Based  Workplace yang  mencakup  penerapan open  space .  Sebagaimana  dijelaskan dalam  KMK  91/KMK.01/2021,  kebijakan  penerapan open  space tidak  hanya  dilakukan  di lingkup  kantor  Kementerian  Keuangan,  tetapi  juga  di  seluruh  Unit  Eselon  1  Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam  penerapannya, open  space memfasilitasi  pegawai  untuk  memiliki  ruang  kerja bersama yang disesuaikan dengan jumlah pegawai. Seperti yang dijelaskan oleh Hedge (1982) bahwa istilah open space mengacu pada penataan ruang kantor yang lebih fleksibel serta tidak ada dinding yang memisahkan, atau pemisah hanya berupa partisi rendah yang memudahkan aktivitas pegawai. Ruang kerja berupa open space meliputi berbagai fasilitas pendukung lain, seperti collaboration space (ruang  rapat  kecil,  ruang  rapat  besar,  dan  perangkat  pendukung video conference ), leisure area (dapur atau ruang bersama), care room serta area penyimpanan atau  loker  untuk  pegawai  (CTO,  2020).  Konsep  ruang  kerja  berupa open  space diharapkan dapat  lebih  memberdayakan  pegawai,  bukan  hanya  sekadar  tempat  di  mana  pegawai  wajib berada, tapi juga harus bisa mendukung berbagai aktivitas pegawai.
Selain  dapat  mendukung  aktivitas  pegawai, open  space juga  merupakan  bentuk  tata ruang kerja yang dapat mendorong pegawai untuk berinteraksi satu sama lain. Tata ruang kerja yang  terbuka  dengan  cara  meminimalisasi  partisi  memungkinkan  adanya  komunikasi antarpegawai yang lebih baik agar para pegawai dapat berkolaborasi untuk mencapai kinerja yang optimal, yang tentu akan berdampak pada organisasi (Prabawani & Sungkar, 2018). Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kornberger dan Clegg (2004) bahwa tempat kerja memiliki andil untuk membentuk interaksi antarmanusia dan memengaruhi perilaku serta kepuasan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penerapan open space itu sendiri, yaitu mengubah budaya organisasi sektoral menjadi kolaboratif, di mana para pegawai dapat dengan  mudah  berinteraksi  dan  berdiskusi  dengan  pegawai  lain  untuk  mempermudah penyelesaian pekerjaan (CTO, 2020).
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Irving  (2016)  pada  tiga  organisasi  berbeda  di Australia menunjukkan bahwa lingkungan kerja dengan layout open space dapat meningkatkan minat para pegawai untuk melakukan kolaborasi dengan pegawai lain. Dengan demikian, para pegawai  akan  terbantu  dalam  penyelesaian  pekerjaannya.  Interaksi  adalah  hal  yang  sangat diperlukan  untuk  menjaga  hubungan  antarpegawai  serta  mendorong  pegawai  untuk  dapat bertukar pikiran perihal pekerjaan yang tentu akan berdampak baik pada produktivitas pegawai.
Studi lain juga dilakukan oleh Santoso (2020) pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, yaitu  Direktorat  Kepatuhan  Internal  dan  Sumber  Daya  Aparatur  (KITSDA)  dan  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Medan  Kota.  Studi  tersebut  tidak  secara  spesifik  fokus membahas open  space ,  tapi  juga  menguraikan  bentuk flexible  working  arrangement lainnya seperti flexi time dan working from home . Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa di unit kerja  yang  sudah  menerapkan open  space (yaitu  pada  salah  satu  subdirektorat  di  Direktorat KITSDA),  para  pegawai  merasa  lebih  nyaman  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  tata ruang kantor yang terbuka. Kenyamanan tersebut memberikan mereka motivasi yang lebih baik dalam bekerja. Motivasi  dalam bekerja merupakan suatu  hal  yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, karena semakin tinggi seorang pegawai memiliki motivasi dalam pekerjaannya maka secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Penelitian  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  peningkatan  kolaborasi,  produktivitas,  dan kepuasan kerja pegawai di unit kerja yang telah menerapkan open space .
Di  samping  keberhasilan  tersebut,  penelitian  Santoso  (2020)  juga  menemukan tantangan  yang  dihadapi  oleh  pegawai  dalam  menjalankan  konsep open  space .  Beberapa tantangan yang dirasakan antara lain kebutuhan ruang privasi bagi pegawai dan kesulitan dalam melakukan standardisasi tata ruangan karena terdapat perbedaan di setiap gedung kantor. Selain tantangan  tersebut,  terdapat  potensi  resistansi  dari  pegawai  di  unit  vertikal  yang  belum menerapkan open  space .  Pegawai  di  KPP  yang  menjadi  objek  penelitian  Santoso  (2020) memandang  belum  semua  unit  kerja  di  DJP  siap  untuk  menerapkan  kebijakan open  space karena  kesulitan  pegawai  untuk  mengorganisasikan  berkas-berkas  fisik,  infrastruktur  yang belum mendukung penerapan open space , serta jenis pekerjaan dan proses bisnis yang berbeda. Pandangan para pegawai KPP dalam penelitian terdahulu tampaknya berbeda dengan pendapat Kepala KPP Pratama Tangerang Timur, yang telah menerapkan konsep open space di  KPP  tersebut  secara  bertahap  sejak  tahun  2018.  Dalam  sebuah  artikel  di  Majalah  Pajak, Kepala KPP Pratama Tangerang Timur menjelaskan bahwa walaupun pada awalnya pegawai KPP Pratama Tangerang Timur merasa kurang nyaman dengan konsep open space , tata ruang kerja yang terbuka dipercaya dapat  berdampak pada kinerja, meningkatkan sinergi,  menjaga integritas,  dan  memupuk  budaya  disiplin  kerja  (Hariani,  2019).  Hasil  penelitian  sebelumnya yang  menunjukkan  keberhasilan  dan  berbagai  tantangan  dalam  penerapan open  space ,  serta adanya perbedaan pandangan antara para pegawai di KPP yang berbeda mengenai penerapan konsep open  space ,  membuka  ruang  untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  tata ruang kerja berkonsep terbuka ini. Selain itu, penelitian dengan lokasi di KPP akan melengkapi penelitian  sebelumnya  yang  sudah  pernah  dilakukan  di  unit  Kantor  Pusat  DJP,  mengingat jumlah pegawai, jenis pekerjaan, dan proses bisnis di KPP berbeda dengan Kantor Pusat.
KPP  Pratama  Tangerang  Timur  dipilih  sebagai  objek  penelitian  karena  KPP  tersebut telah  melaksanakan  kebijakan open  space sejak  tahun  2018  secara  bertahap.  Pada  awalnya, konsep ini diterapkan di ruang kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II hingga IV, Seksi Penagihan, dan Seksi Pemeriksaan  (Hariyani, 2019). Hingga tahun 2020, konsep open space telah berhasil diterapkan secara merata di semua seksi.
Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan open space ,  dampak  penerapan open  space ,  tantangan  dalam  penerapan open  space ,  dan  cara mengatasi tantangan dalam penerapan open space di KPP Pratama Tangerang Timur.

## EDUCORETAX

## KAJIAN PUSTAKA Organisasi
Rivai dan Mulyadi (2007) menjelaskan organisasi adalah sekelompok orang yang saling ketergantungan satu sama lain yang secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Teori tersebut sejalan dengan yang  disampaikan  oleh  Robbins  dan  Coulter  (2018)  bahwa  organisasi  merupakan  susunan orang-orang yang sengaja dibentuk guna mencapai tujuan tertentu.
Dalam suatu organisasi terdapat beberapa karakteristik yang membedakan satu organisasi dengan  organisasi  lainnya.  Robbins  dan  Coulter  (2018)  menjelaskan  beberapa  karakteristik tersebut.  Karakteristik  pertama  adalah  organisasi  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Tujuan  ini biasanya  dinyatakan  sebagai  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  organisasi  karena  pada dasarnya tujuan organisasi yang satu pasti berbeda dengan tujuan organisasi lain. Karakteristik kedua,  organisasi  terdiri  dari  lebih  dari  satu  orang.  Organisasi  memerlukan  beberapa  orang untuk  dapat  melakukan  pekerjaan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut. Karakteristik  ketiga  adalah  setiap  organisasi  mengembangkan  struktur  atau  bentuk  yang disengaja di tempat anggota melakukan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan anggota organisasi  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  agar  setiap  anggota  organisasi  dapat  melaksanakan pekerjaannya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur dapat  dikatakan  sebagai  suatu  organisasi,  karena  telah  memenuhi  kriteria  sebagai  suatu organisasi,  yaitu  memiliki  anggota  organisasi  atau  pegawai  yang  lebih  dari  satu,  memiliki tujuan  organisasi,  serta  terdapat  pembentukan  struktur  organisasi  yang  mempermudah pembagian  pekerjaan  sehingga  diharapkan  dapat  memudahkan  pegawai  dalam  melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

## Desain Organisasi
Robbins  dan  Coulter  (2018)  menjelaskan  desain  organisasi  adalah  pembentukan ataupun perubahan suatu struktur organisasi. Dalam prosesnya, desain organisasi ini melibatkan enam hal utama, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi organisasi. Pembagian porsi atas keenam hal utama  tersebut  dapat  menjadikan  suatu  organisasi  memiliki  desain  organisasi  tradisional ataupun  desain  organisasi  modern.  Penggunaan  dari  kedua  desain  ini  bergantung  pada kebutuhan tiap-tiap organisasi.

## Desain Organisasi Tradisional
Desain  organisasi  yang  pertama  adalah  desain  organisasi  tradisional.  Robbins  dan Coulter (2018) menjelaskan bahwa desain organisasi tradisional merupakan salah satu desain organisasi  yang  umum  dan  memiliki  tiga  jenis  struktur  organisasi.  Struktur  pertama  adalah struktur sederhana, struktur ini memiliki departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang, dan dengan formalitas yang lebih sedikit.
Dalam perjalanannya, sebuah organisasi akan mengalami perkembangan,  baik karena adanya  penambahan  pegawai  atau  mengalami  perubahan-perubahan  lain  yang  menuntut manajer  atau  atasan untuk mengubah struktur organisasi  tersebut.  Terdapat  dua struktur lain yang  dapat  menjadi  opsi  selain  struktur  sederhana  dalam  desain  organisasi  tradisional,  yaitu struktur fungsional dan struktur divisional.
Menurut Robbins dan Coulter (2018), struktur fungsional merupakan struktur organisasi dengan departementalisasi berdasarkan fungsi atau tugas yang serupa, seperti fungsi keuangan, penelitian dan pengembangan produk, sumber daya manusia, serta fungsi lain yang diperlukan dalam  suatu  organisasi.  Kelebihan  dari  struktur  fungsional  adalah  organisasi  dapat  menekan biaya  yang  dikeluarkan  karena  pekerjaan  yang  sudah  terspesialisasi,  sedangkan  salah  satu
kelemahannya  adalah  spesialisasi  dapat  menyebabkan  pegawai  memiliki  pemahaman  yang terbatas tentang pekerjaan lain yang ada di unit organisasi tersebut.
Struktur  organisasi  lainnya  juga  dijelaskan  oleh  Robbins  dan  Coulter  (2018),  yaitu struktur divisional yang merupakan struktur yang terdiri dari unit atau divisi yang diatur oleh manajer yang memiliki  otoritas  pada unit atau divisi  tersebut.  Dalam penerapan struktur ini, organisasi hanya bertindak sebagai pengawas dalam rangka mengoordinasikan pekerjaan tiap unit atau divisi serta pemberi dukungan di organisasi.

## Desain Organisasi Modern
Perkembangan  zaman  menyebabkan  organisasi  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dan beradaptasi  dengan berbagai  tuntutan yang terjadi. Robbins dan Coulter  (2018) menjelaskan penyesuaian itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menciptakan lingkungan kerja yang  lebih  kolaboratif  dan  membuat  pengaturan  kerja  yang  lebih  fleksibel.  Penyesuaian tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengubah desain dan struktur organisasi menjadi desain organisasi modern agar lebih dinamis sehingga dapat mengikuti setiap tuntutan serta  perubahan  yang  terjadi.  Robbins  dan  Coulter  (2018)  menyebutkan  bahwa  desain organisasi modern dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu (1) Organisasi dengan Struktur Tim; (2)  Organisasi  dengan  Struktur  Matriks  dan  Proyek;  (3)  Organisasi  Tanpa  Sekat;  (4) Telecommuting ; (5) Compressed workweeks ; dan (6) Tenaga Kerja Kontingen.
Robbins  dan  Coulter  (2018)  dalam  bukunya  juga  menjelaskan  beberapa  desain organisasi tersebut memiliki kelebihan yang belum dimiliki oleh desain organisasi tradisional. Kelebihan  tersebut  antara  lain  pegawai  yang  lebih  diberdayakan  dan  dilibatkan  dalam organisasi,  peningkatan  fleksibilitas  organisasi  dalam  merespons  perubahan,  pengambilan keputusan  yang  lebih  cepat  sehingga  akan  memudahkan  para  pegawai  untuk  melaksanakan pekerjaannya,  organisasi  lebih  responsif  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi,  serta dapat mendayagunakan bakat yang dimiliki oleh pegawai.
Selain kelebihan diatas, Robbins dan Coulter (2018) juga menyebutkan bahwa beberapa jenis  desain  organisasi  modern  memiliki  kelemahan  seperti  tingkat  terjadinya  konflik antarpegawai lebih tinggi, tidak adanya rantai komando yang jelas, kurangnya rentang kendali dalam organisasi, serta sulitnya komunikasi di organisasi tersebut.

## Flexible Working Arrangements
Konsep tempat kerja yang berkelanjutan dan fleksibel merupakan salah satu isu terkini dalam  desain  organisasi.  Pengaturan  kerja  yang  fleksibel  dibutuhkan  pada  saat  ini  agar organisasi dapat dengan cepat dan efektif mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di masa depan serta agar dapat memenuhi segala bentuk persaingan bisnis. Penyusunan tempat kerja yang lebih fleksibel tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas individu dan perusahaan, menjaga kesehatan para karyawan, dan menjaga lingkungan bekerja agar tetap baik (Hassanain, 2006).
Dalam studinya, Hassanain (2006) menjelaskan fleksibilitas yang dimaksud merupakan konsep  mengenai  letak  fisik  dan  fungsi  dari  ruang  kerja,  bukan  tentang  di  mana  dan  kapan pegawai  akan  melakukan  pekerjaannya.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  konsep  fleksibilitas ruang kerja merupakan konsep di mana perusahaan mempersiapkan ruangan terbuka, besar, dan dapat  memfasilitasi  pegawai  untuk  bisa  bekerja  di  mana  saja  dalam  ruangan  tersebut.  Lebih lanjut  dijelaskan  oleh  Arge  (2005)  bahwa  fleksibilitas  diartikan  sebagai  kemampuan  sebuah ruangan  dalam  memenuhi  keperluan  penggunanya  (pegawai),  memiliki  fungsi  yang  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  pegawai,  serta  memiliki  kemampuan  tata  letak  yang  dapat diubah dengan cepat.
Dalam  menciptakan  tempat  kerja  yang  fleksibel  untuk  pegawai,  tentu  perusahaan diharapkan  dapat  menyediakan  segala  kebutuhan  maupun  fasilitas  yang  dapat  menunjang kinerja pegawai.  Sejalan dengan hal  tersebut,  Murray dalam Hassanain  (2006) menyebutkan
pengembangan tempat kerja yang fleksibel memerlukan penyusunan ulang pada ruangan kantor yang  lama.  Penyusunan  tersebut  diperlukan  untuk  dapat  menambah  fasilitas  yang  dapat digunakan oleh pegawai kantor tersebut, seperti misalnya pusat konferensi, ruang makan atau café, ruang pertemuan, dan perpustakaan.
Pengembangan  tempat  kerja  yang  fleksibel  ini  terpengaruh  oleh  beberapa  faktor. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Hassanain  (2006),  terdapat  delapan  belas faktor yang memengaruhi penyediaan tempat kerja yang fleksibel. Delapan belas faktor ini telah dikategorikan  kembali  menjadi  empat  faktor,  yaitu  perencanaan  bangunan,  tata  letak  dari tempat kerja fisik, jaringan telekomunikasi dan informasi, serta sistem layanan gedung. Dari keempat faktor tersebut,  salah satu  faktor yang memiliki  dampak langsung pada kinerja dan kenyamanan kerja karyawan adalah tata letak tempat kerja dan fisik. Earle (2003) menyatakan bahwa  tidak  ada  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  organisasi  untuk  mempertahankan pegawainya selain penawaran gaji yang lebih tinggi dan penyediaan lingkungan kerja yang baru dan  fleksibel.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hassanain (2006) dijelaskan bahwa salah satu hal yang diupayakan dalam penyusunan tata letak kerja dan fisik adalah dengan menerapkan konsep open space .

## Open space
Hedge  (1982)  menjelaskan  bahwa  istilah open  space mengacu  pada  penataan  ruang kantor  yang  lebih  fleksibel  serta  tidak  ada  dinding  yang  memisahkan,  atau  pemisah  hanya berupa  partisi  rendah  yang  memudahkan  aktivitas  pegawai.  Ruang  kerja  berupa open  space meliputi berbagai fasilitas pendukung lain, seperti collaboration space (ruang rapat kecil, ruang rapat  besar,  dan  perangkat  pendukung video  conference ), leisure  area (dapur  atau  ruang bersama), care room , serta area penyimpanan atau loker untuk pegawai (CTO, 2020). Konsep ruang kerja berupa open space diharapkan dapat lebih memberdayakan pegawai, bukan hanya sekadar  tempat  di  mana  pegawai  wajib  berada,  tapi  juga  harus  bisa  mendukung  berbagai aktivitas pegawai.
Selain  dapat  mendukung  aktivitas  pegawai, open  space juga  merupakan  bentuk  tata ruang  kerja  yang  dapat  mendorong  pegawai  untuk  berinteraksi  satu  sama  lain  (Allen  & Gerstberger,  1973).  Tata  ruang  kerja  yang  terbuka  dengan  cara  meminimalisasi  partisi memungkinkan  adanya  komunikasi  antarpegawai  yang  lebih  baik  agar  para  pegawai  dapat berkolaborasi  untuk  mencapai  kinerja  yang  optimal,  yang  tentu  akan  berdampak  pada organisasi (Prabawani & Sungkar, 2018). Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh  Kornberger  dan  Clegg  (2004)  bahwa  tempat  kerja  memiliki  andil  untuk  membentuk interaksi antarmanusia dan memengaruhi perilaku serta kepuasan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan  tujuan  dari  penerapan open  space itu  sendiri,  yaitu  mengubah  budaya  organisasi sektoral  menjadi  kolaboratif,  di  mana  para  pegawai  dapat  dengan  mudah  berinteraksi  dan berdiskusi dengan pegawai lain untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan (CTO, 2020).
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Irving  (2016)  pada  tiga  organisasi  berbeda  di Australia menunjukkan bahwa lingkungan kerja dengan layout open space dapat meningkatkan minat para pegawai untuk melakukan kolaborasi dengan pegawai lain, sehingga mereka akan terbantu dalam penyelesaian pekerjaannya. Interaksi adalah hal yang sangat diperlukan untuk menjaga hubungan antarpegawai serta mendorong pegawai untuk dapat bertukar pikiran perihal pekerjaan yang tentu akan berdampak baik pada produktivitas pegawai.
Studi lain juga dilakukan oleh Santoso (2020) pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, yaitu  Direktorat  Kepatuhan  Internal  dan  Sumber  Daya  Aparatur  (KITSDA)  dan  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa di unit kerja yang sudah menerapkan open space (yaitu pada salah satu subdirektorat di Direktorat KITSDA),  para  pegawai  merasa  lebih  nyaman  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  tata ruang kantor yang terbuka. Kenyamanan tersebut memberikan mereka motivasi yang lebih baik
dalam bekerja. Motivasi  dalam bekerja merupakan suatu  hal  yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, karena semakin tinggi seorang pegawai memiliki motivasi dalam pekerjaannya maka secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  terlihat  adanya  peningkatan  kolaborasi,  produktivitas,  dan kepuasan kerja pegawai di unit kerja yang telah menerapkan open space . Dalam penerapannya, open space memiliki kelebihan dibandingkan dengan tata ruang kantor  yang  lain.  Penghilangan  sekat  antarpegawai  membuat  ruangan  yang  ditempati  oleh pegawai terkesan lebih luas sehingga akan berpengaruh pada kepuasan pegawai. Marans dan Yan  (1998)  menjelaskan  kepuasan  pegawai  pada open  space salah  satunya  bergantung  pada seberapa  luas  ruangan  kerja  yang  digunakan  oleh  pegawai  tersebut.  Penelitian  lain  yang dilakukan  oleh  Thanem,  Varlander,  dan  Cummings  (2011)  juga  menjelaskan  kelebihan  dari penerapan open  space .  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, open  space dapat  memberikan kontrol pengawasan antarpegawai, di mana pegawai yang satu dapat mendisiplinkan pegawai yang lain, sehingga akan tercipta lingkungan bekerja yang disiplin dan nyaman bagi pegawai.
Namun,  di  samping  keberhasilan  tersebut, open  space juga  memiliki  beberapa kelemahan. Sundstorm, dkk. (1994) dalam penelitiannya menjelaskan penerapan open space memberikan  pengaruh  negatif  kepada  pegawai  karena  sebagian  besar  dari  mereka membutuhkan privasi dan ketenangan untuk melakukan pekerjaannya. Kelemahan yang sama juga  dijelaskan  oleh  Santoso  (2020),  bahwa  kebutuhan  ruang  privasi  bagi  pegawai  sangat terbatas  dan  pegawai  kesulitan  dalam  melakukan  standardisasi  tata  ruangan  karena  terdapat perbedaan  di  setiap  gedung  kantor.  Subbab  berikut  akan  membahas  secara  lebih  detail  hasil penelitian-penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penerapan open  space di  beberapa organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintahan.

## Penelitian Terdahulu
Hasil  pencarian  literatur  dengan  topik  penerapan open  space ,  terutama  di  Indonesia, menunjukkan  bahwa  penelitian  di  bidang  ini  masih  terbatas.  Penelitian  Santoso  (2020) membahas tentang penerapan flexi working space dan flexi working tim e di Direktorat Jenderal Pajak, dampak dari penerapan flexi working space dan flexi working time , serta tantangan dan risiko  yang  dihadapi  dalam  penerapan  kebijakan  tersebut.  Penelitian  dilakukan  di  dua  lokus yang berbeda, yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa piloting flexi working space yang telah dilakukan di Direktorat KITSDA mendapat respons positif dari para pegawai. Selain memberikan suasana baru dalam bekerja, open space yang diterapkan secara tidak langsung juga memberi dampak yang baik pada kinerja pegawai di kantor. Namun, di balik respons positif tersebut, terdapat pula tantangan dalam penerapan open space di KITSDA, di antaranya adalah kebutuhan akan ruang pribadi, keberadaan berkas fisik, dan jenis pekerjaan
Penelitian Santoso (2020) juga dilakukan di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum siap melaksanakan open space karena masih terdapat hal-hal yang menghambat penerapannya, salah satunya banyak berkas fisik yang harus diarsipkan.
Selain  penelitian  yang  dilakukan  di  organisasi  publik,  terdapat  penelitian  lainnya  di sektor swasta yang dilakukan oleh Afifah (2019) yang membahas tentang pemanfaatan layout kantor  yang  efektif  bagi  perusahaan  startup,  efisiensi  dan  efektivitas,  serta  kelebihan  dan kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layout kantor terbuka merupakan layout kantor yang efektif untuk perusahaan startup karena pegawai dapat  memaksimalkan  pekerjaan  dengan  saling  berinteraksi,  berkoordinasi  satu  sama  lain, saling  mengawasi,  dan  mudah  bersosialisasi.  Dari  segi  efisiensi, layout kantor  terbuka  yang diterapkan  oleh  perusahaan  startup  dapat  menghemat  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  dan
jumlah  ruangan  yang  diperlukan.  Jika  dibandingkan  dengan  penelitian  Richard  (2020), tampaknya pegawai di organisasi yang diteliti Afifah (2019) memberikan respons yang lebih positif atas penerapan open space .
Penelitian  lain  juga  dilakukan  oleh  Allen  dan  Gerstberger  (1973)  pada  sebuah departemen  yang  diikuti  oleh  sembilan  belas  partisipan,  yang  terdiri  dari  lima  belas  orang pegawai dan  empat orang insinyur. Dalam penelitian tersebut  dijelaskan  bahwa penggantian ruangan menjadi ruangan nonteritorial disambut baik oleh pegawai. Hal ini berpengaruh pada peningkatan  komunikasi  dan  koordinasi  yang  terjadi  antarpegawai  maupun  antara  pegawai dengan  insinyur  dalam  departemen  tersebut.  Respons  positif  yang  ditimbulkan  dalam penerapan open  space pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Santoso  (2020).  Kedua  penelitian  menjelaskan  bahwa  penerapan open  space menyebabkan pegawai menunjukkan peningkatan dalam kinerjanya.
Penulis  melakukan  penelitian  ini  untuk  melengkapi  penelitian-penelitian  sebelumnya mengenai penerapan open space . Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2020) di unit kerja Direktorat  Jenderal  Pajak,  yaitu  Direktorat  KITSDA  dan  KPP  Pratama  Medan  Kota menjelaskan  bahwa  dari  kedua  unit  kerja  tersebut, open  space baru  dapat  diterapkan  di Direktorat KITSDA. KPP Pratama Medan Kota belum menerapkan konsep open space karena beberapa pegawai memandang bahwa belum semua unit di DJP siap untuk menerapkan open space karena  kesulitan  pegawai  untuk  mengorganisasikan  berkas-berkas  fisik,  infrastruktur yang belum mendukung  penerapan open space , serta jenis pekerjaan dan  proses bisnis yang berbeda.
Penerapan open space ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menimbulkan respons  yang  berbeda  meskipun  diterapkan  pada  unit  kerja  yang  memiliki  kesamaan  proses bisnis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons pegawai di KPP Pratama Tangerang Timur yang memiliki proses bisnis sama dengan KPP Pratama Medan Kota. Namun, dalam  hal  ini  KPP  Pratama  Tangerang  Timur  telah  terlebih  dahulu  menerapkan open  space sebagai konsep penataan ruang kantornya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Afifah  (2019)  mengulas  penerapan open  space pada sektor  perusahaan  start-up  swasta.  Penelitian  tersebut  belum  secara  spesifik  memaparkan tantangan  yang  terjadi  dari open  space yang  diterapkan  serta  solusinya.  Pada  penelitian  ini, penulis mencoba untuk melengkapi penelitian tersebut dengan mengulas tantangan dan solusi dari penerapan open space ..

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan, dampak, tantangan dan solusi dilaksanakannya open space di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur dari sudut pandang pegawai sebagai penerima kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pengambilan data kualitatif dengan metode wawancara kepada beberapa pegawai di objek penelitian adalah pilihan  yang  tepat  karena  dengan  metode  ini  penulis  dapat  melihat  berbagai  sudut  pandang pegawai mengenai penerapan open space di kantornya.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  dan visual  method sebagai  metode pengumpulan data. Penulis menggabungkan hasil wawancara dengan informasi lain, yaitu foto atau gambar berupa tata ruang kerja dari setiap seksi yang telah melaksanakan open space serta fasilitas-fasilitas  pendukungnya.  Data  berupa  foto  dan  gambar  diperoleh  dengan  permintaan data kepada objek penelitian secara daring (melalui surat elektronik atau sarana pertukaran data sejenis).
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi-structured interview , yaitu jenis wawancara di mana pewawancara menyiapkan pertanyaan kunci sebagai panduan
sebelum  dilakukan  wawancara  dengan  partisipan  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2019). Narasumber  yang  menjadi  partisipan  dalam  penelitian  ini  dipilih  menggunakan purposive sampling ,  yaitu  sampel  yang  dipilih  secara  cermat  sehingga  relevan  dengan  penelitian (Nasution, 1995). Kriteria yang ditentukan dalam menentukan sampel untuk wawancara adalah pegawai  di  KPP  Pratama  Tangerang  Timur  berdasarkan  jabatan,  yaitu  pelaksana,  account representative, fungsional, kepala seksi, dan kepala kantor. Pengumpulan data dilakukan secara one-to-one interview melalui media telepon atau secara daring karena keterbatasan pembatasan sosial akibat pandemi.
Setelah  dilakukan  proses  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  seluruh  data  berupa transkrip  wawancara  diolah  dengan  menggunakan  teknik coding ,  yaitu  proses  menguji  dan menelaah  data  yang  ada  dengan  memberikan  label  dalam  bentuk  kata,  frase,  atau  kalimat (Junaid, 2016). Penulis melakukan coding secara deduktif yaitu coding dilakukan dengan data top-down  yang  berarti  sebelum  melakukan  penelitian  peneliti  telah  menentukan  teori  atau analisis minat sesuai keadaan di lapangan (Boyatzis, 1998). Sejalan dengan hal tersebut, dalam melakukan olah data, penulis terlebih dahulu menentukan code atau label berdasarkan tujuan penelitian. Seluruh transkrip wawancara kemudian dilakukan coding dengan memberikan code pada  setiap  jawaban  partisipan  yang  sesuai  dengan  satu  atau  lebih  masalah  penelitian  yang sesuai. Contoh pengkodingan transkrip wawancara dan daftar kode dapat dilihat pada Lampiran 2. Hasil pengolahan data akan disajikan setelah pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Penerapan  konsep open  space yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tangerang  Timur  sejak  tahun  2018  tentu  memberikan  dampak  kepada  pegawainya,  baik dampak positif maupun negatif. Selain itu, pegawai juga merasakan beberapa tantangan akibat dari  penerapan  konsep open  space dan  menemukan  solusi  atas  tantangan  tersebut.  Hasil wawancara dengan partisipan mengenai penerapan, dampak, tantangan, dan solusi dari konsep open space tertuang dalam pembahasan hasil berikut:

## Penerapan Open space Kondisi Sebelum Penerapan Open space
Sebelum  tahun  2018,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur  masih menerapkan  tata  ruang  kantor  tertutup  dengan  menggunakan  sekat  atau cubicle untuk memisahkan  setiap  meja  kerja  karyawan.  Hasil  pengolahan  data  wawancara  menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu berkaitan dengan tata ruang kantor tertutup atau bersekat, antara lain masalah fleksibilitas ruang kerja, ketidaknyaman, dan ketidakamanan yang akan dijelaskan pada paragraf berikut.
Sebelum  penerapan open  space ,  kantor  ini  menggunakan  jenis  tata  ruangan  kantor dengan design yang  tertutup,  yaitu  bentuk  kantor  dengan  ruangan  yang  dipisah  atau  dibagi dalam kamar ruang kerja ( cubicle ) tersendiri untuk setiap karyawannya (Sedarmayanti, 2009). Berdasarkan  hasil  wawancara,  bentuk  tata  ruang  kantor  sebelum open  space ini  memiliki beberapa  kelemahan.  Kelemahan  pertama  adalah  ruangan  yang  tidak  terlalu  fleksibel  untuk dilakukan perubahan apabila terdapat suatu hal yang mendesak, seperti mutasi pegawai.
Dulu  pegawai  nambah  2  cuma  yang  keluar  cuma  1  misalnya  gitu  ya  itu  kan  mejanya kurang jadinya satu cubicle berdua, waktu itu saya ingat satu cubicle dibuat berdua jadi satu hadap sana satu hadap sini, sempit banget gitu kan ya jadi ngerasain sempitnya.
Hal ini sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Sedarmayanti (2009) bahwa salah satu kelemahan dari penerapan bentuk tata ruang kantor tertutup ini adalah pemakaian ruangan
yang kurang luwes apabila terdapat perubahan atau perkembangan dalam suatu organisasi. Hal ini dapat membuat pegawai merasa kurang nyaman bekerja dengan kondisi tersebut.
Selain rasa tidak nyaman akibat ruang kerja yang tidak fleksibel, pegawai juga merasa tidak  nyaman  karena  segala  kegiatan  yang  dilakukannya  dapat  dilihat  secara  langsung  oleh Wajib  Pajak.  Hal  ini  membuat  pegawai  tidak  leluasa  untuk  melakukan  kegiatan  di  meja kerjanya, baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kegiatan lainnya.
Kelemahan  lain  adalah  pegawai  merasa  tidak  aman  karena  akses  Wajib  Pajak  yang masih  bebas  untuk  keluar  masuk  ruangan.  Sebelum  diterapkannya open  space ,  pelayanan kepada Wajib Pajak sebagian besar dilakukan di meja kerja pegawai. Hal ini membuat Wajib Pajak dapat bebas hilir mudik di ruangan sehingga mengganggu privasi pegawai.
Di waskon 1 itu dulu kami melayani Wajib Pajak itu di ruangan, bener-bener di ruangan kerja  kami,  jadi  nanti  di  ruangan  kerja  dengan cubicle segitu  banyak  dan  meja  yang dipepet-pepetin  lah  ya  untuk  dapat  memuat  Wajib  Pajak  itu,  itu  ekstrim  kalau dibandingkan seksi lain. Jadi terus Wajib Pajak hilir mudik masuk keluar ruangan jadi intinya  banyak  orang  tidak  dikenal  keluar  masuk  kan  ya,  jadi  prinsipnya  tidak  aman. Kedua tidak nyaman gitu kan karena kita bolak balik ke kamar mandi kelihatan Wajib Pajak gitu kan ya, habis makan masih belepotan gitu kan gak enak ya, terus kami juga ngelayanin sepanjang hari di ruangan yang kelihatan temen-temen lain, tidak enak dan gak  sreg  aja.  (kutipan  wawancara  dari  pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tangerang Timur)
Kurangnya  fleksibilitas  ruang  kantor,  ketidaknyamanan,  dan  ketidakamanan  pegawai merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan dari desain ruangan terbuka. Hal itu mendorong instansi,  dalam hal  ini  adalah Kementerian Keuangan, untuk  membuat  suatu  kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut.

## Open space: bagian dari program New Ways of Working
Terobosan  demi  terobosan  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  demi  menjawab setiap permasalahan yang terjadi, salah satunya mengenai desain tata ruang kantor. Salah satu tema  sentral  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  302/KMK.01/2019  yang  telah diperbarui  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  91/KMK.01/2021  tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian  Keuangan  adalah  Penguatan  Budaya  Kementerian  Keuangan: New  Ways  of Working .  Terobosan  yang  akan  dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  dalam  rangka memberikan dorongan untuk perubahan mindset , pola kerja, dan semangat pelaksanaan tugas dalam menghadapi transformasi digital dan tren perubahan mekanisme kerja.
Terdapat delapan belas terobosan yang telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021.  Pada  tahun  2021,  dalam milestone disebutkan  bahwa  ada  empat  terobosan  yang  akan dilakukan, yaitu (1) Tata kelola implementasi FWS ( flexible working space ); (2) Fleksibilitas waktu  bekerja  (FWH);  (3)  Implementasi Activity  Based  Working (ABW)  kantor  pusat  dan daerah; dan(4) Piloting implementasi dan penyusunan RKMK integrity framework .
Salah satu terobosan dalam ketentuan tersebut yang sejalan dengan penelitian ini adalah program Activity Based Workplace yang mencakup penerapan open space . Penerapan ini tidak hanya dilakukan di lingkup kantor Kementerian Keuangan, tetapi juga di seluruh Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Konsep open space mulai diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019 melalui  program  Inisiatif  Strategis  Reformasi  Birokrasi  dan  Transformasi  Kelembagaan  (IS RBTK). Namun,  sebelum  itu, terdapat  beberapa kantor yang telah menerapkan konsep open space ini. Salah satu unit kerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerapkan open space adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Tahapan dan Konsep Penerapan Open space
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur  telah  menerapkan  konsep open space sebagai  bentuk  penataan  ruang kantornya  sejak tahun 2018. Proses transisi  perubahan tata ruang kerja dari konsep closed space atau qubicle menjadi open space berlangsung selama 3-6 bulan. Jangka waktu tersebut  mencakup segala persiapan untuk  menerapkan open space dengan langkah-langkah seperti diilustrasikan pada Gambar 1.
Gambar 1 Tahapan Penerapan Open space
Sumber: Diolah oleh penulis dari data wawancara Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  sosialisasi  mengenai  penerapan open  space kepada  seluruh  pegawai.  Setelah  sosialisasi  dilakukan,  langkah  selanjutnya  adalah pengadministrasian berkas. Seluruh berkas dilakukan scan kemudian di-input ke dalam aplikasi Sinar Tangtim,  yaitu aplikasi  yang digunakan untuk  menyimpan seluruh  berkas yang terkait dengan pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.
Jadi  sebelum open space persiapannya itu kita merapikan semua berkas dulu  kan buat diadministrasikan. Semua berkas diarsipkan dulu, terus dipindahkan, terus cubicle baru dicabut,  nah  setelah  itu  baru  mulai open  space .  Kalau  untuk  digitalisasi  berkas  waktu awal awal ada masa transisi kita kan melakukan pemberkasaan, jadi berkas berkas yang ada di meja itu di kardusin terus masukin ke ruang berkas untuk di digitalisasi, di scan dan di input, nah tapi sekarang kan udah ada Nadine kan jadi ya makin bersih lagi, tapi proses administrasi berkasnya pun masih berjalan sampai sekarang. Di Tangerang Timur ada namanya “Sinar Tangtim”. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Setelah seluruh berkas diadministrasikan, proses transisi perubahan tata ruang kerja dari konsep closed space atau cubicle menjadi open space berlangsung selama 3-6 bulan dilanjutkan dengan penataan ruangan dan penggantian sarana dan prasarana kantor. Pada tahap ini, Seluruh meja kerja pegawai yang semula berupa cubicle diganti dengan satu meja besar sebagai meja kerja bersama tanpa adanya pembatas atau sekat antarpegawai.
Setelah penggantian sarana dan prasarana, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur mulai membuat dan menambah fasilitas-fasilitas penunjang open space untuk pegawai dan  Wajib  Pajak.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur  menyediakan  laptop sebagai  pengganti komputer yang dapat  digunakan oleh beberapa pegawai  untuk  menunjang kinerjanya.  Selain  itu,  terdapat  fasilitas-fasilitas  lain  yang  disediakan  untuk  mendukung kegiatan pegawai selama berada di kantor antara lain: (a) pantry yang dapat digunakan pegawai untuk makan, memasak, dan menyimpan persediaan makanan; (b) loker yang digunakan untuk menyimpan barang pribadi milik pegawai; (c) tempat untuk olahraga (mini gym , mini biliar, panahan);  (d) lounge yang  dapat  digunakan  pegawai  untuk  melakukan  pekerjaannya  atau melakukan brainstorming dengan pegawai lain; dan (e) ruangan yang disediakan bagi pegawai untuk beristirahat.
Konsep open  space yang  diterapkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur ini telah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh CTO (2020). Ruang kerja berupa open space meliputi berbagai fasilitas pendukung lain, seperti collaboration space (ruang rapat kecil, ruang rapat besar, dan perangkat pendukung video conference ), leisure area (dapur atau ruang bersama), care room , serta area penyimpanan atau loker untuk pegawai.
Sosialisasi kepada pegawai mengenai open space Pengadminis- trasian berkas
Penggantian sarana dan prasarana Penyediaan fasilitas pegawai dan Wajib Pajak
Selain  fasilitas  yang  disediakan  bagi  pegawai,  fasilitas open  space juga  disediakan untuk  Wajib  Pajak.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur  telah  melakukan penataan pada lantai satu gedung kantor untuk dijadikan space khusus Wajib Pajak. Fasilitas- fasilitas yang disediakan untuk Wajib Pajak antara lain adalah ruang layanan mandiri. Di dalam ruangan  ini  terdapat  laptop  dan  komputer  yang  dapat  digunakan  Wajib  Pajak  untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Fasilitas lain yang juga disediakan adalah lounge Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk Wajib Pajak bertemu dengan Account Representative atau melakukan  pembahasan  dengan  pemeriksa  pajak,  atau  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Jika dibandingkan dengan ketentuan, terdapat satu hal yang berbeda dalam penerapan konsep open space yang dilakukan oleh Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, yaitu pegawai hanya menempati satu tempat yang tidak berubah setiap harinya. Hal ini sedikit berbeda dengan penerapan open space yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021  tentang  Implementasi  Inisiatif  Strategis  Program  Reformasi  Birokrasi  dan Transformasi  Kelembagaan  Kementerian  Keuangan.  Pada  peraturan  ini  dijelaskan  bahwa pegawai  tidak  berhak  memonopoli  okupansi  area  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan pekerjaannya sehingga pegawai seharusnya bisa berpindah tempat duduk di manapun dia ingin mengerjakan pekerjaannya.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  partisipan,  seluruh  partisipan berpendapat  bahwa  penerapan open  space di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur  sudah  sesuai  dengan  ekspektasi  mereka  terkait open  space .  Pegawai  membayangkan open space sebagai ruangan kerja yang terbuka dengan beberapa meja besar yang digunakan untuk  bekerja  bersama-sama  dengan  pegawai  lain  dan  dilengkapi  dengan  beberapa  fasilitas pendukung seperti loker, ruangan untuk istirahat, dan ruang rapat.
Konsep penerapan open space yang diterapkan KPP Pratama Tangerang Timur sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irving  (2016)  bahwa  karyawan  di  Gedung  Sains Australia  yang  telah  menerapkan open  space cenderung  lebih  kolaboratif  saat  melakukan pekerjaannya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  penerapan open  space memberikan  fasilitas  lebih kepada  mereka  untuk  melakukan  kolaborasi.  Selain  itu,  karyawan  juga  menganggap  bahwa kantor dengan konsep open space memberikan kemudahan berinteraksi dengan yang lain. Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  partisipan,  seluruh  partisipan berpendapat  bahwa  penerapan open  space di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur  sudah  sesuai  dengan  ekspektasi  mereka  terkait open  space .  Pegawai  membayangkan open space sebagai ruangan kerja yang terbuka dengan beberapa meja besar yang digunakan untuk  bekerja  bersama-sama  dengan  pegawai  lain  dan  dilengkapi  oleh  beberapa  fasilitas pendukung  seperti  loker,  ruangan  untuk  istirahat,  dan  ruang  rapat.  Narasumber mengungkapkan,  “ Udah sih ,  kayaknya udah memenuhi  semua  bayangan  saya  tentang open space ” (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur). Ekspektasi  pegawai  mengenai open  space telah  terwujudkan  dengan  penerapan open space di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Seluruh sekat antarpegawai dan antarseksi  dihilangkan,  penggunaan  meja  besar  sebagai  tempat  kerja  untuk  pegawai, penambahan  fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  oleh  pegawai  maupun  Wajib  Pajak  dan perubahan-perubahan lain terkait open space direspons secara baik oleh pegawai.
Oke kalau menurut saya open space berjalan lancar cuman yang namanya adaptasi kan terus berlangsung, kalau dari yang kami rasain di sini pun dampaknya lebih banyak yang positif dari pada yang negatifnya.  (kutipan wawancara dari pegawai  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Konsep open  space yang  diterapkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur sebagian besar telah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Central Transformation
Office  (CTO)  dan  juga  telah  memenuhi  ekspektasi  pegawai.  Penerapan  ini  memberikan perubahan pada lingkungan kerja pegawai, dari yang semula menggunakan tata ruang kantor tertutup  kemudian  diubah  menjadi  tata  ruang  kantor  terbuka.  Perubahan  tersebut  tentu  akan menimbulkan dampak bagi pegawai, baik dampak positif maupun negatif. Penjelasan mengenai dampak dari penerapan open space tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

## Dampak Penerapan Open space
Open  space sebagai  hal  yang  baru  bagi  pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Tangerang Timur memberikan dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh pegawai. Dampak positif dan negatif tersebut akan dibahas pada bagian ini.

## Dampak Positif Penerapan Open space
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  wawancara,  penulis  mengidentifikasi  beberapa dampak  positif  dari  penerapan open  space di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur. Dampak positif tersebut di antaranya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi, memudahkan pengawasan, space kerja lebih luas, serta clean space dan zero waste.
a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi
Penerapan open  space berupa  tata  ruang  kantor  tanpa  pembatas  atau  sekat  memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarpegawai maupun pegawai dengan  atasannya.  Pegawai  dapat  melakukan  interaksi  maupun  diskusi  dengan  pegawai  lain tanpa harus mendatangi cubicle pegawai yang bersangkutan sehingga akan menghemat waktu dan pekerjaan akan selesai  dengan lebih efisien.  Sebagaimana disampaikan oleh pegawai  W (seorang account representative), open space memberikan kemudahan untuk dapat berinteraksi dengan  pegawai  yang  lain  sehingga  memberikan  keleluasaan  untuk  dapat  melakukan koordinasi terkait pekerjaan. Hilangnya sekat atau pembatas juga membuat pegawai menjadi lebih akrab satu sama lain. Hal ini disebabkan karena pegawai lebih leluasa melakukan interaksi dengan pegawai lain.
Sekarang enak banget jadi kita koordinasi dengan seksi lain pun lancar gitu. karena saking terbukanya ya kita lebih akrab jadinya, lebih banyak bercanda, koordinasi pas kerja jadi enak  banget  kalau  sekarang.  Sekarang  langsung  bisa  ngumpul,  kepala  seksi  “ayo  kita rapat!” ya udah tinggal narik kursi ke kepala seksi kan gak ada kubikel juga jadi tinggal ngumpul  aja  di  sekitar  mejanya  terus  kita  ngobrol  diskusi  jadi  lebih  enak  banget koordinasinya  lebih  lancar.  (kutipan  wawancara  dari  pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tangerang Timur)
Peningkatan dalam komunikasi ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Allen  dan  Gerstberger  (1973).  Komunikasi  pada  departemen  di  mana  percobaan  dilakukan mengalami kenaikan signifikan dengan adanya skema penataan ruang yang baru ( nonterritorial office ). Dengan adanya peningkatan komunikasi tersebut maka terjadi peningkatan koordinasi. Selain kemudahan dalam melakukan interaksi dengan pegawai lain, kemudahan dalam melakukan  diskusi  dengan  atasan  juga  menjadi  kelebihan  dalam  penerapan open  space ini. Hilangnya  sekat  antara  ruangan  pegawai  dengan  ruangan  atasan  membuat  diskusi  dapat dilakukan di  tempat  yang sama serta di  waktu  yang sama tanpa harus melewati sekat  antara ruangan pegawai dan ruangan atasan. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi produktivitas pegawai.
b. Memudahkan pengawasan
Ruangan  kerja  yang  disusun  dengan  menghilangkan  sekat  atau  pembatas  dan  hanya menggunakan satu meja besar yang diisi oleh beberapa pegawai tentu akan memberikan akses lebih kepada pegawai agar dapat melihat satu sama lain. Hal ini akan memberi kemudahan bagi pegawai maupun atasan dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai lainnya.
Hasil  pengolahan  data  wawancara  menunjukkan  bahwa  penerapan open  space memudahkan  pengawasan,  khususnya  berkaitan  dengan  pemantauan  kode  etik  dan  disiplin
pegawai. Secara ketentuan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal Pajak, pemantauan pengendalian intern kantor dan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin merupakan  tugas  Subbagian  Umum  dan  Kepatuhan  Internal.  Namun,  dengan  adanya open space ,  setiap  pegawai  dapat  menjadi  pengawas  bagi  pegawai  yang  lain.  Dengan  demikian, pengawasan  atas  penegakan  etika  dan  disiplin  pegawai  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh para pegawai, tidak hanya dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
Dampak untuk pekerjaan seperti yang saya bilang kalau misalnya open space kan antar pegawai  satu  sama  lain  saling  mengawasi,  kalau  unit  kepatuhan  internal  kan  tugasnya mengawasi pegawai kan, nah dengan adanya open space otomatis beban untuk mengawasi akan tersebar gitu, tidak perlu saya doang yang mengawasi antar teman juga pun mengawasi, kalau misalnya  sebelum open  space kan  kita  gak  bisa  24  jam  mengawasi  tapi  kalau  teman  kerja sebelahnya pasti melihat terus dong dari pagi sampai sore. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Kemudahan  pengawasan  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Thanem, Varlander, & Cummings (2011) bahwa penerapan open space dapat secara otomatis memberikan  kontrol  pengawasan  antarpegawai,  di  mana  pegawai  yang  satu  dapat mendisiplinkan pegawai lain maupun antara atasan dengan pegawai di bawahnya.
Selain memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan antarpegawai, penerapan open  space juga  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  pengawasan  atas  interaksi  yang dilakukan  antara  pegawai  dan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  adanya gratifikasi maupun hal-hal lain yang merugikan pegawai serta Wajib Pajak.
Intinya lebih nyaman lah ya, ngawasinnya gampang karena hampir semua ruangan ada cctv  dan  cctv-nya  juga  memantau  semua  jadi  untuk  menghindari  gratifikasi  kah  tau  apa  ya, mengawasilah  prinsipnya  mengawasi  pegawai  apakah  benar  bekerja  tau  ternyata  maen  kan kelihatan jadi menguntungkan semua pihak sih sebenernya gitu saling menjaga. Karena dengan open space kemungkinan wajib pajak merayu pegawai pajak itu kecil karena semua kelihatan semua  kedengeran  jadi  hampir  gak  mungkin.  (kutipan  wawancara  dari  pegawai  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur) c. Space kerja lebih luas
Dalam wawancara yang dilakukan, salah satu pegawai menyebutkan bahwa penerapan open  space memberikan  kesan  luas  pada  ruangan  kantor.  Hal  ini  disebabkan  karena  seluruh cubicle telah dihilangkan dan diganti dengan meja besar yang dapat digunakan oleh beberapa orang  sekaligus.  Seluruh  sekat  antarseksi  juga  telah  dihilangkan  sehingga  menambah  kesan lebih luas pada ruangan tersebut. Selain itu, penghilangan sekat ini menjadikan ruangan juga lebih rapi dan nyaman.
Ruangan emang kelihatan rapi  dan luas gak banyak sekat  ya, kalau dulu  kan banyak sekat ya kayak kubikel-kubikel gitu kan dan jalannya sempit, banyak nyamuk lah yang semut lah sekarang bersih gitulah jadi nyaman. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Selain  penghilangan  sekat  dan  penggantian cubicle dengan  meja  besar, space yang terkesan lebih luas ini juga didukung ketersediaan ruang tersendiri untuk menyimpan berkas Wajib  Pajak.  Keberadaan  ruangan  ini  diperlukan  untuk  menyimpan  seluruh  berkas  yang dipinjam  dari  Wajib  Pajak  oleh  Petugas  Fungsional  Pemeriksa  Pajak  untuk  melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan tujuan lain. Penyediaan ruangan yang  digunakan  untuk  menyimpan  segala  berkas  milik  Wajib  Pajak  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Marans dan Yan (1989) bahwa kepuasan pegawai pada open space yang diterapkan bergantung pada seberapa luas ruangan kerja dan keberadaan ruangan khusus berupa ruang penyimpanan yang memadai.

## EDUCORETAX

## d. Zero waste dan clean space
Salah satu prinsip penerapan open space di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur  adalah clean  space ,  di  mana  pegawai  harus  mengutamakan  kebersihan  dan  kerapian ruang kerja. Kebijakan ini membuat para pegawai harus memastikan meja kerja mereka bebas dari  segala  macam  barang  pribadi  maupun  barang  kantor  yang  memang  tidak  diperlukan. Konsep open space yang menggunakan meja besar sebagai meja kerja untuk beberapa pegawai sekaligus membuat pegawai tidak dapat meletakkan terlalu banyak barang, selain barang yang memang  berhubungan  dengan  pekerjaan.  Dengan  diterapkannya clean  space ini  diharapkan dapat  meminimalisasi  distraksi  yang  ada  di  meja  kerja  sehingga  pegawai  dapat  lebih  fokus dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu keadaan meja kerja dan ruangan kerja yang bersih diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  kenyamanan  pegawai  dalam  bekerja  sehingga  akan berdampak baik pada kinerjanya.
Dan  juga  prinsipnya open  space waktu  itu  dari  Kepala  Kantor kan dia gak mau  ada dokumen yang terlihat, jadi bener-bener ruang kerja itu clean . (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Untuk  meminimalisasi  peletakan  barang  di  atas  meja  kerja,  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tangerang Timur telah menyediakan loker yang disesuaikan dengan jumlah pegawai sehingga pegawai dapat menyimpan seluruh barang pribadi pada tempat penyimpanan tersebut. Untuk penyimpanan barang yang berhubungan dengan pekerjaan, dalam hal ini adalah berkas- berkas, selain berkas Wajib Pajak, yang berbentuk fisik atau hardcopy , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur juga telah menyediakan aplikasi Sinar Tangtim, yaitu aplikasi yang dapat  digunakan  untuk  menyimpan  seluruh  berkas  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan pegawai dalam bentuk softcopy .
Semua  berkas  kami  kumpulkan  di  lantai  2  untuk hardcopy -nya  ya,  jadi  sisanya  kami hanya punya pdf jadi kalau kami cari gampang tinggal cari pdf saja terus cetak ulang gitu, terus  misal kayak dokumen  aslinya  kami  akan  ke  lantai  2  koordinasi  dengan  Subbag Umum dan Kepatuhan Internal untuk nyari dokumen hardcopy -nya gitu, jadi ada aplikasi “Sinar  Tangtim”.  (kutipan  wawancara  dari  pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tangerang Timur)
Adanya aplikasi penyimpanan berkas tersebut membantu penerapan konsep zero waste . Pegawai  tidak  lagi  memerlukan  berkas  dalam  bentuk  kertas  (selain  berkas  Wajib  Pajak) sehingga  dapat  meminimalisasi  adanya  sampah  di  ruangan  kerja.  Selain  itu,  aplikasi  juga memudahkan pegawai apabila ingin mencari berkas yang diperlukan.

## Dampak Negatif Penerapan Open space
Selain dampak positif, penerapan open space juga dinilai memberikan dampak negatif bagi sebagian pegawai. Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh sebagian pegawai ini adalah space , dalam hal ini adalah meja kerja, yang lebih kecil atau sempit.
Dengan konsep open space ini kan sebetulnya jadinya meja cenderung lebih sempit ya.
(kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur) Penggantian  qubicle  untuk  setiap  pegawai  dengan  satu  meja  besar  yang  digunakan bersama mengharuskan para pegawai untuk berbagi satu meja kerja dengan beberapa pegawai lain. Hal ini membuat pegawai merasa tidak leluasa untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu juga  batasan  wilayah  kerja  antarpegawai  menjadi  tidak  teratur.  Hal  ini  membuat  pegawai merasa kesulitan untuk menempatkan barang atau berkas yang berhubungan dengan pekerjaan.
Kalau  yang  saya  rasakan  itu  meja  kerjanya  jadi  lebih  sempit  ya,  katakanlah  ini  meja panjang  2,5  meter  dibagi  untuk  2  orang,  sedangkan  kami  setiap  hari  harus  ubek-ubek dokumen lah, jadi harus bersisian juga sama meja sebelah ee sama teman semeja sekarang kalau dibilang kan. Jadi ya itu, kendalanya adalah space -nya yang makin sempit. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Space kerja yang lebih kecil ini paling dirasakan oleh Petugas Fungsional  Pemeriksa Pajak. Hal ini disebabkan banyaknya berkas Wajib Pajak yang harus diperiksa sehingga mereka membutuhkan space yang  memadai.  Meskipun  sudah  terdapat  ruang  penyimpanan  untuk berkas Wajib Pajak, adakalanya Petugas Fungsional Pemeriksa Pajak harus menaruh banyak berkas Wajib Pajak di meja kerjanya untuk dilakukan pemeriksaan pada waktu yang bersamaan.
Nah dokumennya sendiri kadang kalau wajib pajaknya besar kami bisa sampai dapet sekitar 40 sampai 30 dus ada juga yang 10 atau bisa juga cuma 5. Nah itukan kalau fungsional dalam 1 kantor katakanlah ada 20 termasuk supervisor mau nggak mau kami juga butuh space yang besar untuk menaruh dokumen Wajib Pajak yang kami periksa gitu. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Jika  temuan  tersebut  dibandingkan  dengan  penjelasan  pada  subbab  sebelumnya, terdapat  perbedaan  pandangan  pegawai  mengenai  pengertian space dalam  penerapan open space ini. Pendapat yang pertama adalah space yang berarti ruangan untuk bekerja atau luas lantai. Pegawai yang memandang space sebagai ruangan kerja beranggapan bahwa open space membuat ruang kerja menjadi terkesan lebih luas. Pendapat kedua adalah space yang berarti luas  meja  kerja  untuk  setiap  pegawai.  Pegawai  dalam  kelompok  ini  menganggap  penerapan open space justru membuat space atau meja kerja mereka menjadi lebih sempit.
Perbedaan pandangan ini bisa jadi disebabkan karena perbedaan latar belakang pegawai yang  menjadi  narasumber  penelitian  ini.  Misalnya,  sebagaimana  dijelaskan  pada  paragraf sebelumnya, dampak berupa space yang bertambah sempat paling dirasakan oleh pemeriksa pajak. Hal ini berkaitan dengan karakter pekerjaan pemeriksa pajak yang masih memerlukan pemeriksaan fisik atas berkas Wajib Pajak sehingga keberadaan meja kerja dengan luas yang memadai  menjadi  hal  yang  penting.  Perbedaan  pandangan  tersebut  memperkaya  hasil penelitian ini dari sudut pandang yang berbeda.

## Tantangan dan Solusi Penerapan Open space
Penerapan  kebijakan  baru  pada  suatu  organisasi  tentu  akan  memberikan  tantangan tersendiri  untuk  anggota  organisasi  tersebut.  Sama  halnya  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak Tangerang Timur, penerapan open space memberikan tantangan tersendiri  bagi  pegawainya. Tantangan  tersebut  di  antaranya  adalah  keterbatasan  privasi,  meningkatnya  distraksi  atau gangguan, dan perselisihan antar pegawai.
a. Privasi terbatas
Menurut  wawancara  yang  telah  dilakukan,  salah  satu  tantangan  yang  dirasakan  oleh pegawai adalah privasi yang terbatas. Sebelum open space diterapkan, setiap pegawai memiliki cubicle sendiri untuk melakukan segala aktivitas, baik yang terkait dengan pekerjaan maupun aktivitas  lainnya. Cubicle memberikan  ruang  privasi  tersendiri  untuk  pegawai  sehingga pegawai tidak merasa sungkan atau merasa mengganggu pegawai yang lain.
Nah privasi  agak  sedikit  berkurang,  paling  cuma  antarpegawai  saja  privasi  masing- masing, misalnya kan kalau di cubicle kan kita kadang banyak nempel foto di cubicle nya gitu-gitu kan , tapi kalau misalnya open space kan gak bisa dan gak enak juga. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur) Penerapan open  space yang  mengharuskan cubicle diganti  dengan  meja  besar  tanpa sekat membuat pegawai merasa privasinya berkurang.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundstrom, dkk. (1994), di mana penerapan open space memberikan pengaruh negatif  kepada  pegawai  karena  sebagian  besar  dari  mereka  membutuhkan  privasi  dan ketenangan  untuk  melakukan  pekerjaannya.  Penelitian  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa pegawai  lebih  memilih  untuk  mendapatkan  privasi  untuk  diri  mereka  daripada  peningkatan aksesibilitas di kantor yang disebabkan karena penerapan dari open space .
Keterbatasan  privasi  yang  dialami  oleh  pegawai  ini  menjadi  salah  satu  alasan disediakannya  ruangan  istirahat  atau  ruang  ngobrol  yang  dapat  digunakan  pegawai  untuk melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan di meja kerjanya karena terlalu terbuka.
b. Meningkatnya distraksi atau gangguan
Tantangan lain yang dialami oleh hampir seluruh partisipan wawancara adalah adanya distraksi  atau  gangguan  akibat  penerapan open  space di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tangerang  Timur.  Hilangnya  sekat  antarpegawai  membuat  segala  hal  yang  dilakukan  oleh seorang  pegawai  dapat  terlihat  dan  terdengar  oleh  pegawai  lain  di  dalam  ruangan  tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara, beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya distraksi yang dirasakan oleh para pegawai adalah suara, musik, telepon maupun suara ( noise ) lain yang berasal dari pegawai lainnya. Misalnya ada pegawai yang suka setel musik, ada juga kan pegawai yang tidak suka setel musik, nah itu kan agak beda ya. (kutipan wawancara dari pegawai  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang  Timur).  Selain  itu,  aktivitas  seorang pegawai yang dapat secara jelas dilihat oleh temannya juga dapat menjadi salah satu gangguan yang dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kinerja pegawai.
Beragam  distraksi  yang  ada  membuat  pegawai  harus  melakukan  adaptasi  dengan berbagai  cara. Salah satu cara untuk  beradaptasi adalah dengan menyediakan headphone. Di satu sisi, hal ini bisa meminimalisasi suara yang keluar sehingga tidak mengganggu pegawai di sekitarnya. Di sisi lain, cara tersebut juga sekaligus bisa mengurangi gangguan suara dari luar.
Sekarang kan mau gak mau harus ada headphone gitu kan jadi hampir semua kami di atas punya headphone karena  kalau zoom , zoom  meeting di  kantor  ya  mau  gak  mau  harus pakai headphone masak  dikencengin kan gak enak  ya  ganggu  yang  lain.  (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Selain itu, adaptasi yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang  Timur  adalah  dengan  menerima  kebiasaan  pegawai  lain.  Hal  ini  dilakukan  agar tercipta keakraban suasana kerja yang nyaman yang dapat meningkatkan minat untuk bekerja.
Nah lama kelamaan mereka saling menerima entah yang satu gak setel musik keras-keras atau  yang  satu  jadi  suka  musik, nah mereka  adaptasi  masing-masing  aja,  karena keadaanya kan sudah  terbuka  mau gak mau  ya  harus  guyub.  (kutipan  wawancara  dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Literatur lain juga menjelaskan hal yang sama, bahwa dalam penerapan open space akan tercipta  keterbukaan  serta  aksesibilitas  yang  lebih  besar,  hal  ini  tentu  akan  menimbulkan masalah  berupa  gangguan  bagi  karyawan  (Hedge,  1982).  Berdasarkan  penelitian  tersebut, gangguan yang terjadi bukan berasal dari suara-suara mesin yang terdapat di kantor melainkan dari  perilaku  karyawan  lain.  Dengan  demikian,  para  karyawan  disarankan  untuk  beradaptasi dengan mengubah perilaku mereka serta dengan memodifikasi lingkungan.
c. Perselisihan antarpegawai
Penerapan open  space merupakan  hal  yang  baru  bagi  pegawai  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Tangerang  Timur.  Pegawai  yang  semula  menempati cubicle mereka  sendiri kemudian  dilebur  bersama  dalam  satu  meja  kerja  tanpa  sekat  mengharuskan  mereka  untuk bekerja  bersama  dengan  pegawai  lainnya.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  wawancara diketahui  bahwa  peleburan  yang  terjadi  dapat  menimbulkan  gesekan  antarpegawai  karena setiap pegawai memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin belum bisa diterima oleh pegawai lain. Hal ini terjadi terutama di awal penerapan open space .
Awal-awal memang banyak gesekan, karena kan jadi crowded ya ini, sedangkan semua orang  juga  berangkat  dengan  kebiasaan  yang  berbeda-beda.  Ada  yang  suka  dengerin musik, ada yang enggak . Jadi ketika banyak orang dikumpulkan menjadi satu otomatis interaksi sama orang lain lebih sering, gesekan juga pasti akan ada. Awal-awal begitu,
tapi sekarang ya sudah normal aja. (kutipan wawancara dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur)
Gesekan antarpegawai yang terjadi tidak berlangsung lama. Setelah menerapkan open space selama  beberapa  waktu,  para  pegawai  dapat  beradaptasi  dengan  kebiasaan  pegawai lainnya. Adaptasi yang dapat dilakukan oleh para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang  Timur  merupakan  hal  yang  bertolak  belakang  dengan  literatur.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Harris  and  Associates  (1978)  menemukan  bahwa  para  pegawai  tidak  dapat melakukan  adaptasi  dengan  perubahan  kantor  yang  baru  ( open  space )  meskipun  telah menempati kantor tersebut selama lebih dari enam bulan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa  hanya  ada  48%  karyawan  yang  benar-benar  merasakan  ketenangan  dan  kenyamanan dalam bekerja. Setelah dilakukan studi lanjutan selama dua tahun, Harris and Associates (1978) menemukan bahwa beberapa karyawan belum dapat beradaptasi dengan perubahan tata ruang kantor tempat bekerja yang baru. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan peningkatan jumlah  gangguan  yang  memengaruhi  produktivitas  karyawan.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian  terdahulu,  tampaknya  pegawai  di  KPP  Pratama  Tangerang  Timur  memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan penerapan open space . Secara umum, tata ruang kerja dalam bentuk open space di  KPP Pratama Tangerang Timur  serupa  dengan  konsep Activity  Based  Workplace (ABW)  yang  merupakan  salah  satu program dalam Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Dari pembahasan  yang  disajikan  di  BAB  ini  diketahui  bahwa  penerapan open  space memberi dampak  dan  tantangan  bagi  pegawai  KPP  Pratama  Tangerang  Timur.  Pembahasan  terkait penerapan open space akan dirangkum pada bagian selanjutnya..

## PENUTUP
Konsep open  space yang  diterapkan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tangerang Timur  adalah  dengan  menghilangkan  sekat  antarpegawai,  mengganti cubicle dengan  meja besar, serta menambah fasilitas untuk pegawai dan Wajib Pajak. Secara umum, konsep open space yang  diterapkan  KPP  Pratama  Tangerang  Timur  menyerupai  konsep Activity  Based Workplace yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian  Keuangan.  Terdapat  sedikit  perbedaan  dari  sisi  fleksibilitas  pemilihan  tempat duduk pegawai. Sesuai ketentuan tersebut, dalam penerapan open space ini seharusnya pegawai bebas  memilih  tempat  untuk  bekerja  di  mana  saja,  tetapi  hal  tersebut  belum  diterapkan  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.
Dampak positif yang dirasakan oleh pegawai atas diterapkannya kebijakan open space adalah komunikasi dan koordinasi yang meningkat baik itu antarpegawai maupun pegawai dan atasannya, pengawasan yang lebih mudah, space kerja yang lebih luas, serta zero waste dan clean  space .    Penggantian cubicle menjadi  meja  besar  yang  digunakan  secara  bersamaan membuat  pegawai  lebih  mudah  melakukan  komunikasi  sehingga  akan  meningkatkan koordinasi satu sama lain. Penghilangan sekat antarpegawai juga memberikan keleluasaan bagi pegawai  untuk  dapat  melakukan  pengawasan  antarpegawai  maupun  pegawai  dan  atasannya. Selain  itu,  sekat  yang  telah  dihilangkan  dan  diganti  dengan  meja  besar  membuat  ruangan terkesan menjadi lebih luas. Konsep open space yang menggunakan meja besar sebagai meja kerja  untuk  beberapa  pegawai  sekaligus  membuat  pegawai  tidak  dapat  meletakkan  terlalu banyak barang, selain barang yang memang berhubungan dengan pekerjaan.
Salah  satu  dampak  negatif  yang  dirasakan  oleh  sebagian  pegawai  ini  adalah  space, dalam hal ini adalah meja kerja, yang lebih kecil atau sempit. Penggantian cubicle dengan meja besar  mengharuskan  para  pegawai  untuk  berbagi  satu  meja  kerja  tersebut  dengan  beberapa pegawai lain. Hal ini membuat pegawai merasa tidak leluasa untuk melakukan pekerjaannya.
Selain  itu,  batasan  wilayah  kerja  antarpegawai  juga  menjadi  tidak  teratur.  Hal  ini  membuat pegawai merasa kesulitan untuk menempatkan barang atau berkas yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, khususnya pegawai yang masih memerlukan berkas fisik dalam pekerjaan mereka, seperti pemeriksa pajak.
Beberapa tantangan yang dihadapi pegawai dari penerapan open space adalah privasi yang  menjadi  terbatas,  meningkatnya  distraksi  atau  gangguan,  dan  terjadinya  perselisihan antarpegawai.  Satu  hal  yang  bisa  diambil  sebagai  pelajaran  penting  dari  pengalaman  KPP Pratama  Tangerang  Timur  dalam  menghadapi  tantangan  tersebut  adalah  kemauan  pegawai untuk beradaptasi dan mencari cara dalam mengatasi tantangan dalam penerapan open space . Penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan, dampak, tantangan dan solusi atas open space di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur memberikan gambaran bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah mampu untuk menerapkan konsep tata ruang ini sebagai  alternatif  penataan  ruang  yang  lebih  nyaman  dan  memberikan  dampak  baik  untuk pegawai.  Meskipun  terdapat  beberapa  dampak  negatif  dan  tantangan  dari  penerapannya,  hal tersebut dapat ditangani dengan baik oleh para pegawai..

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  N.  A.  (2019). Pengaturan  Layout  Kantor  Terbuka  yang  Efektif  dan  Efisien  bagi Perusahaan Startup . Academia Edu.
https://www.academia.edu/download/58147244/JURNAL_NURUL_AZMI_175211020_P OLBAN.pdf.
Allen, T. J., & Gerstberger, P. G. (1973). A Field Experiment to Improve Communications in a Product Engineering Department: The Nonterritorial Office. Human Factors, 15(5) , 487- 498.
Arge, K. (2005). Adaptable Office Buildings: Theory and Practice. Facilities, 23 , 119-127. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information. California: Sage. Central  Transformation  Office  Kementerian  Keuangan.  (2019). Pendampingan  Piloting Activity Based Workplace di Kemenkeu [PowerPoint slides].
Earle, H. A. (2003). Building a Workplace of Choice: Using the Work Environment to Attract and Retain Top Talent. Journal of Facilities Management, 2 , 244-257.
Hariani,  A.  (2019).  Ruang  Kerja  Terbuka  dan  Digitalisasi  Berkas.  Majalah  Pajak.net: https://majalahpajak.net/ruang-kerja-terbuka-dan-digitalisasi-berkas/
Harris  and  Associates,  L.  (1978). The  Steelcase  National  Study  of  Office  Environments:  Do They Work? . Washington: Steelcase Inc.
Hassanain, M. A. (2006). Factors Affecting the Development of Flexible Workplace Facilities. Journal of Corporate Real Estate, 8 , 213-220.
Hedge, A. (1982). The open-plan office: A systematic investigation of employee reactions to their work environment. Environtment and Behavior , 14(5) , 519-542. Irving, G. L. (2016). Collaboration in Open-Plan Offices . [Doctoral dissertation, University of Queensland]. Research Direct.
Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan, 10(1) , 59-74.
Kornberger, M., & Clegg, S. R. (2004). Bringing Space Back In: Organizing the Generative Building. Organization Studies , 25(7) , 1095-1114.
Marans, R. W., & Yan, X.-y. (1989). Lighting Quality and Environmental Satisfaction in Open Space  and  Enclosed  Offices. Journal  of  Architectural  and  Planning  Research , 6(2) ,  118- 131.
Masram, & Mu'ah. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Zifatama. Nasution, A. (1995). Prosedur Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pusat Jaya.
Prabawani,  B.,  &  Sungkar,  J.  V.  (2018).  Analisis  Collaborative  Office  Space  Dalam  Upaya Peningkatan Kepuasan Kerja Karyawan. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis . 7(3), 415-423. Rivai, V., & Mulyadi, D. (2007). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management. New Jersey: Pearson.
Saleem,  A.,  Shah,  A.  A.,  Zaman,  K.,  Arif,  M.,  Shehzad,  K.,  &  Ullah,  I.  (2012).  Impact  of Interior Physical Environment on Academicians’ Productivity in Pakistan. Iranian Journal of Management Studies (IJMS) , 5(1) , 25-46. Santoso,  R.  (2020). Tinjauan  Penerapan  Flexi  Working  Time  dan  Flexi  Working  Space  di Direktorat  Jenderal  Pajak .  [Unpublished  research  paper].  Politeknik  Keuangan  Negara STAN.
Saunders,  M.,  Lewis,  P.,  &  Thornhill,  A.  (2019). Research  Methods  for  Business  Students. United Kingdom: Pearson Education.
Sedarmayanti. (2009). Tata Kerja & Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju. Semiawan,  C.  R.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik,  dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Sundstrom,  E.,  Town,  J.  P.,  Rice,  R.  W.,  Osborn,  D.  P.,  &  Brill,  M.  (1994).  Office  Noise, Satisfaction, and Performance. Environment and Behavior , 26(2), 195-222.
Thanem,  T.,  Varlander,  S.,  &  Cummings,  S.  (2011).  Open  Space  =  Open  Minds?  The Ambiguities of Pro-Creative Office Design. International Journal of Work Organisation and Emotion , 4(1) , 78-98. Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 112 Tahun 2007 Tentang  Penerapan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Saat  Mulai  Beroperasinya  Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2007). Surat  Edaran  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Persiapan Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  pada  Kantor  Wilayah  DJP  dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia Tahun 2007-2008.
Kementerian  Keuangan.  (2020). Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  125  Tahun  2020 Tentang  Implementasi  Inisiatif  Strategis  Program  Reformasi  Birokrasi  dan  Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.01/2017  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun  2021  Tentang  Implementasi  Inisiatif  Strategis  Program  Reformasi  Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.