e-ISSN : 2621-4105

## AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN

## Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok puspa.pasaribu@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  identitas  palsu  debitur  dalam  akta  notaris  mengenai perjanjian  kredit  terhadap  pihak  ketiga  pemberi  jaminan  serta  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  untuk membatalkan  akta  notaris  tersebut.  Notaris  seyogyanya  teliti  dan  berhati-hati  dalam  membuat  akta  autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki  kepentingan  yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan  identitas  palsu  dalam  suatu  perjanjian,  maka  akibat  hukum  adanya  identitas  palsu  tersebut  perlu dianalisis  dari  perspektif  Pasal  1320  KUHPerdata.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  jalan  keluar terkait  perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  pihak  ketiga  pemberi  jaminan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  dokumen  dan  penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  suatu  akta  dengan  identitas  palsu  adalah  dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum  tetap  yang  membuktikan  adanya  penipuan  agar  gugatan  pembatalan  akta  memiliki  dasar  yang  kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.
Kata kunci: Autentik; Kredit; Notaris

## LEGAL CONSEQUENCES OF FALSE IDENTITY IN A CREDIT AGREEMENT DEED INVOLVING THIRD PARTY SECURITY

## Abstract
This study aims to analyze the legal consequences of an authentic deed regarding credit agreement that contains false identity of the debtor towards the third party security and the pursuable legal efforts to cancel that deed. Notaries bear the responsibility of being thorough and careful in drafting authentic deeds, especially regarding credit agreement that involves a third party security. This is because third party securities have different interests from those of the debtor or creditor. If a debtor purposely gives false identity in an agreement in bad faith, the legal consequences will need to be analyzed pursuant to Article 1320 of the Indonesian Civil Code (ICC). The study utilizes juridical-normative methods, using secondary data through literature study.  This study hopes to offer a solution regarding the legal protection and legal certainty of the third party security. This study offers a new perspective by  analyzing  the legal  consequences  of false identity  towards  third party  security,  instead  of towards the debtor or creditor. This study concludes that an authentic deed containing false identity is voidable due to fraud, pursuant to Article 1321 of the ICC. The presence of fraud in an agreement renders it voidable for not conforming to Article 1320 of the ICC. However, that fraud must be proven by  a criminal court decision. Acquiring  a  criminal  verdict  that  proves  the  presence  of  fraud  in  an  agreement  is  essential  in  cancelling  the authentic  deed  of  that agreement.  Otherwise,  the  authentic  deed  will  remain  valid  and  binding  if  fraud  is  not proven.
Keywords: Authentic; Credit; Notary
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Notaris  senantiasa  harus  teliti  dan  berhati-hati  dalam  menjalankan  profesinya, terutama  dalam  membuat  suatu  akta  autentik.  Sebagai  pejabat  umum  yang  telah mendapatkan  jabatan  kepercayaan  dari  masyarakat,  notaris  diwajibkan  melaksanakan profesinya  dengan  sebaik-baiknya  dan  senantiasa  menjunjung  tinggi  etika  hukum. 1 Sebab,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  akta  autentik  mengikat  para  pihak  yang tercantum dalam akta tersebut. Ditambah lagi, dalam hal terjadinya sengketa antara para pihak, akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam  proses  persidangan.  Kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  artinya  adalah  akta autentik merupakan alat bukti yang terpenuh dan terkuat 2 serta melingkupi nilai kekuatan pembuktian materiil, formal, dan lahiriah. 3 Selain itu, akta autentik juga penting dalam menjaga kepastian hukum dalam suatu perjanjian. Dalam dunia hukum, salah satu aspek paling  esensial  adalah  kepastian  hukum,  yakni  hukum  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  dalam  hubungan  antarsubjek  di  masyarakat. 4 Memandang  perkembangan hukum di masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan akta autentik untuk menjamin kepastian hukum  tersebut  kian  meningkat.  Masyarakat  semakin  sadar  akan  akibat  hukum  dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan subjek hukum lain. Akta autentik menjadi salah satu pilihan dalam merumuskan hak dan kewajiban para pihak dengan jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Selain itu, akta autentik juga berperan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan bagi para pihak yang membuatnya.
Sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”),  notaris adalah pejabat  umum  yang  telah  diberikan  kewenangan  membuat  akta  autentik.  Kewenangan notaris tersebut tercantum pula dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Lebih khusus lagi, Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan  bahwa  notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  sebuah perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan. 5
Oleh karena itu, sudah seharusnya notaris berhati-hati dalam menuangkan semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan ke dalam akta autentik. Dalam  bukunya,  G.H.S.  Lumban  Tobing  menguraikan  kewenangan  notaris  sebagai berikut:
1 Edwar  Edwar,  Faisal  A  Rani,  and  Dahlan  Ali,  “Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  Dari Konsep  Equality  Before  the  Law,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 49,  no.  1  (2019):  187–201, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916.
2 Maimunah Nurlete, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Norma Dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid. B/PN.TJK),” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 378–401.
3 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiartha, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 3 (November 20, 2020), https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340.
4 Theresia Ngutra, “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2016): 193–211.
5 “Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Pub. L. No. 2 (2014).
e-ISSN : 2621-4105
“Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabat sedemikian. Wewenang notaris ini meliputi 4 hal yaitu:
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
b. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang  yang  orang  untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat;
d. Notaris harus Berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.” 6
Selain  kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN,  sebagai  salah  satu profesi hukum, notaris juga secara implisit wajib mencegah terjadinya sengketa. 7 Akta autentik memberikan suatu kontribusi nyata terhadap pencegahan atau penyelesaian suatu sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Atas dasar ini, dalam membuat akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian harus diindahkan oleh notaris agar tercapai kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati- hatian oleh notaris  dapat memperkecil risiko  suatu  akta autentik  dipermasalahkan  atau disengketakan secara hukum, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
Akan  tetapi,  dalam  praktiknya,  ada  kalanya  perjanjian  yang  tertuang  dalam  akta autentik  tersebut  ternyata  mengandung  suatu  kekhilafan,  kekeliruan,  bahkan  penipuan. Salah  satu  contohnya  adalah  kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Maret 2016. Dalam perkara ini, terdapat  dugaan  kejahatan  berupa  penipuan  identitas  yang  dilakukan  oleh  debitur terhadap  pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai  pemberi  jaminan.  Sebelum  membahas kasus  tersebut  lebih  dalam,  penelitian  ini  akan  menguraikan  beberapa  penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
Penelitian yang pertama berjudul “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta  Autentik”  oleh  Manuaba,  dkk.  (2018).  Penelitian  ini  mengangkat  suatu permasalahan mengenai akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan adanya surat palsu juga keterangan palsu. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa akibat hukum perjanjian  dalam  isi  akta  notaris  yang  telah  dibuat  berdasarkan  surat  palsu  serta keterangan palsu tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335  KUHPerdata,  yaitu  suatu  perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  sebab  yang  palsu adalah batal demi hukum (nitiegbaarheid). Sehingga, akta tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya  dari  suatu  akta  autentik  menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Akan  tetapi, kebenaran formal yang terdapat dalam akta tersebut tetaplah mengikat para pihak yang
6 Armansyah, “Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan,” Jurnal Hukum 9, no. 2 (2018): 1–18.
7 Septiana Zahira, “Akibat Hukum Atas Adanya Pihak Fiktif Di Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr),” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021).
e-ISSN : 2621-4105
membuatnya. 8 Penelitian  tersebut  meneliti  mengenai  akibat  hukum  suatu  akta  notaris dalam hal tidak terpenuhinya suatu syarat objektif perjanjian. Sedangkan, penelitian ini menganalisis  tentang  akibat  hukum  akta  notaris  dalam  hal  tidak  terpenuhinya  syarat subjektif dan juga melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi jaminan.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Pertanggungjawaban  Notaris  Akibat  Adanya Pemalsuan  Identitas  Diri  Debitur  dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  pada  Bank”  oleh  Aina (2016). Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut terkait dengan kedudukan akta perjanjian kredit pada suatu bank akibat adanya pemalsuan identitas diri pihak  debitur.  Kesimpulan  dari  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  suatu  akta perjanjian kredit  memiliki kedudukan sebagai undang-undang bagi mereka  yang telah membuatnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, apabila ada suatu syarat perjanjian yang  tidak  terpenuhi,  baik  itu  terkait  dengan  syarat  subjektif  maupun  syarat  objektif, maka  telah  terjadi  cacat  hukum  yang  menyebabkan  adanya  penurunan  derajat  akta tersebut.  Sehingga,  akta  tersebut  dapat  dimintakan  batal  oleh  para  pihak  yang berkepentingan  atau  dibatalkan  oleh  hakim  melalui  proses  pengadilan. 9 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kasus yang dianalisis dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan debitur dan kreditur, namun juga pihak ketiga sebagai pemberi jaminan.
Penelitian yang terakhir adalah penelitian dengan judul “Pembatalan oleh Hakim terhadap  Akta  Jual  Beli  yang  Dibuat  Berdasarkan  Penipuan  ( Bedrog )”  oleh  Isnandya, dkk. (2020). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penipuan sebagai alasan pembatalan akta jual beli serta akibat dari pembatalan oleh hakim terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan tersebut. Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu semua keadaan hukum tersebut haruslah  dikembalikan  seperti  keadaan  semula,  sebagaimana  saat  belum  terjadi  suatu perbuatan  hukum  yang  telah  disebutkan  dalam  akta  tersebut. 10 Perbedaan  penelitian tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  menganalisis  mengenai  syarat subjektif yang dipalsukan terkait dengan akta kredit modal kerja. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta kredit modal kerja tersebut bukan hanya debitur dan kreditur, namun juga pihak ketiga sebagai pemberi jaminan.
Dari  uraian  singkat  atas  penelitian  terdahulu (literature  review) tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  secara  garis  besar,  keterbatasan  penelitian-penelitian  sebelumnya adalah perjanjian kredit yang diteliti hanya melibatkan dua pihak: debitur dan kreditur. Sedangkan, penelitian ini meneliti perjanjian kredit yang tidak hanya melibatkan debitur dan kreditur, namun juga melibatkan pihak ketiga atau pihak lain yang bertindak sebagai pemberi jaminan sehingga kepentingan pemberi jaminan dalam hal ini berbeda dengan kepentingan  debitur  maupun  kreditur.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dibuat  untuk
8 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” Acta Comitas 3, no. 1 (2018): 59–74, https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05.
9 Nurul  Aina,  “Pertanggung  Jawaban  Notaris  Akibat  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Diri  Debitor  Dalam  Akta Perjanjian Kredit Pada Bank,” Premise Law Jurnal 11 (2016): 1–14.
10 Eva Riska Isnandya, Rosa Agustina, and Arsin Lukman, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog),” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 209–31.
e-ISSN : 2621-4105
memecahkan keterbatasan tersebut (state of the art) . Permasalahan inti dari penelitian ini adalah debitur ternyata memiliki identitas palsu, sementara akta perjanjian modal kerja telah dibuat dan dilaksanakan, bahkan dananya telah dicairkan kepada debitur. Debitur tersebut melarikan diri dari kewajibannya dan keberadaannya tidak diketahui, sementara pihak yang memberikan jaminan menjadi korban atas identitas palsu debitur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum akta notaris yang memuat identitas palsu tersebut terhadap pihak ketiga pemberi jaminan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga tersebut dalam membatalkan akta notaris tersebut.
B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  akibat  hukum  akta  notaris  yang  memuat  identitas  palsu  ditinjau  dari syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata?
2. Bagaimana  upaya  hukum  pihak  ketiga  sebagai  pemberi  jaminan  dalam membatalkan akta notaris yang memuat identitas palsu debitur?
C. METODE PENELITIAN/LANDASAN TEORITIS
Metodologi  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  unsur  yang  mutlak  harus  ada  di dalam  suatu  penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Berdasarkan  uraian rumusan masalah yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang pada dasarnya menganalisis asas-asas hukum, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan,  dan  sejarah  hukum. Mengingat  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  akibat  hukum  identitas  palsu debitur  dalam  suatu  akta  kredit  yang  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penjamin,  maka bentuk  penelitian  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  penelitian  yuridis normatif.
Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dapat digolongkan sebagai data sekunder. Guna mencapai tujuan penelitian ini, pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen  atau  penelusuran  kepustakaan.  Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis isi ( content analysis ) untuk menemukan pesan dan maksud yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Pengumpulan data-data dilakukan melalui  penelusuran  bahan  kepustakaan,  maka  data-data  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelusuran kepustakaan tersebut dilakukan terhadap buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris, serta karya-karya  ilmiah  seperti  jurnal,  tesis,  dan  artikel  ilmiah.  Bahan-bahan  kepustakaan tersebut  diperoleh  dari  koleksi  perpustakaan  dan  juga  pusat-pusat  dokumentasi  daring. Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  literatur  dan  dokumen-dokumen untuk membantu menelaah norma-norma hukum terkait dengan jabatan notaris. Literatur yang dijadikan referensi dalam penelitian ini sebagian besar merupakan literatur dalam negeri.
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Akibat Hukum Akta Notaris yang Memuat Identitas Palsu
Perjanjian  menjadi  instrumen  bagi  para  pihak  yang  memiliki  kepentingan  untuk mengikatkan  diri  antara  pihak  yang  satu  dengan  yang  lainnya  agar  terpenuhi  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Selain  itu,  hukum  perjanjian  pun  juga  mengatur  asas kebebasan  berkontrak,  yakni  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  para  pihak  dapat menentukan sendiri kepentingan-kepentingan mereka dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut. 11 Selain  itu,  perjanjian  juga  merupakan  salah  satu  sumber  lahirnya  suatu perikatan.  Mengenai  sumber-sumber  perikatan,  Subekti  menjelaskan  bahwa  perikatan dapat  timbul  ataupun  lahir  dari  suatu  perjanjian  ataupun  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 12
Keabsahan  suatu  perjanjian  di  Indonesia  mengacu  pada  beberapa  syarat  yang diatur  dalam  KUHPerdata.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi 4 hal, antara lain:
1. Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak tersebut untuk membuat perjanjian/melakukan perbuatan hukum tertentu;
3. Perjanjian berkenaan dengan suatu hal tertentu;
4. Perjanjian  didasarkan  pada  sebuah  sebab  yang  halal/tidak  melanggar  undang- undang; 13
Butir 1 dan 2 merupakan syarat yang berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, yakni kesepakatan di antara para pihak tersebut serta kecakapan para pihak untuk  melakukan  perbuatan hukum.  Syarat  mengenai  pihak ini dikenal juga dengan syarat subjektif. Sementara itu, butir 3 dan 4 mengatur mengenai objek perjanjian yang harus spesifik dan sebab dilakukannya perjanjian yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini disebut juga dengan syarat objektif .
Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat  dibatalkan (voidable) .  Perjanjian  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat subyektif  akan  mengakibatkan  perjanjian  itu  tidak  sah  sehingga  dapat  diminta dibatalkan (canceling) oleh salah satu pihak. 14 Artinya, pihak yang merasa dirugikan dapat  meminta  pembatalan  perjanjian  tersebut  kepada  hakim  melalui  proses pengadilan. 15 Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka
11 Togi Pangaribuan, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 (July 5, 2019):
443–54, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012.
12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003).
13 Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta,” Al-Ishlah 24, no. 1 (2021): 188–206.
14 Tesalonika Marta Ayuning Tyas and Adi Sulistiyono Pranoto, “Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena Objek Jaminan Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN Bdg),” Jurnal Repertorium 4, no. 2 (2017): 103–9.
15 Tyas and Pranoto.
e-ISSN : 2621-4105
perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) dan dianggap tidak pernah ada, tanpa perlu adanya permintaan pembatalan ke pengadilan.
Dalam kasus Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
140/PDT/2020/PT.DKI  tertanggal  20  April  2020 jo. Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.  tertanggal  16  Maret  2016,  debitur sebagai  salah satu  pihak dalam perjanjian kredit modal kerja diduga mencantumkan identitas  palsu  dalam  akta  notaris  perjanjian  tersebut.  Setelah  dana  pinjaman  dari kreditur  dicairkan  kepada  debitur,  faktanya  debitur  sama  sekali  tidak  membayar kewajiban cicilannya kepada kreditur. Bahkan, keberadaan debitur sama sekali tidak diketahui.  Setelah  ditelusuri,  ternyata  terdapat  dugaan  kuat  bahwa  identitas,  alamat tinggal, serta alamat usaha debitur yang tercantum dalam akta perjanjian kredit adalah palsu.
Pencantuman identitas palsu dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Akibatnya, penipuan tersebut  melanggar  syarat  subjektif  Pasal  1320  KUHPerdata  butir  1  mengenai kesepakatan  para  pihak.  Subekti  mendefinisikan  kata  kesepakatan  sebagai  suatu kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian. Kesepakatan yang berdasarkan atas kehendak bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak terpenuhi  apabila  kesepakatan  tersebut  timbul  atas  dasar  suatu  paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau  penipuan. 16 Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 1321 KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa kesepakatan dianggap tidak sah apabila kesepakatan  tersebut  diberikan  atau  diperoleh  karena  kekhilafan,  paksaan,  atau penipuan. 17
Penipuan didefinisikan telah terjadi apabila salah satu pihak telah secara sengaja memberikan keterangan tidak benar yang disertai dengan kelicikan sehingga pihak lain dalam  perjanjian  tersebut  terbujuk  dan  kemudian  memberikan  kesepakatannya. 18 Pembatalan atas suatu perjanjian dapat dimintakan jika kesepakatan yang bebas dalam perjanjian tidak terpenuhi, baik karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak ketika perjanjian tersebut telah dibuat. 19 Dalam kasus ini, identitas, alamat tinggal, serta alamat usaha yang diduga palsu menjadi salah satu bukti itikad tidak baik dari debitur. Ditambah lagi, jejak debitur seketika hilang dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya oleh penggugat sebagai pihak ketiga pemberi jaminan. Itikad buruk debitur tersebut dapat disimpulkan mengarah pada dugaan keras tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana  penipuan  tersebut  telah  memengaruhi  kebebasan kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut.
16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata . 17 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
18 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata . 19 Isnandya,  Agustina,  and  Lukman,  “Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog).”
e-ISSN : 2621-4105
Walaupun  demikian,  keabsahan  akta  notaris  berbeda  dengan  perjanjian  biasa. Akta notaris merupakan sebuah akta autentik yang dapat didefinisikan sebagai suatu akta yang berbentuk sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di depan kehadiran pejabat umum yang berwenang, serta di wilayah di mana akta tersebut dibuat. 20 Jika  suatu  akta  autentik  memenuhi  seluruh  persyaratan  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata,  maka  akta  autentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna dalam  acara  pengadilan  perkara  perdata.  Artinya,  jika  akta  autentik  dipergunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, maka pembuktian akta tersebut cukup dengan akta itu sendiri dan dianggap benar, kecuali ada bukti lainnya yang dapat membuktikan sebaliknya. Bahkan, suatu akta autentik umumnya memang dengan sengaja dibuat dari awal  perjanjian  untuk  kepentingan  pembuktian  jika  timbul  suatu  sengketa  dalam perjanjian tersebut.
Suatu  akta  autentik  dapat  mengalami  kebatalan  dalam  dua  bentuk,  yakni degradasi (kehilangan kekuatan pembuktian sempurna) atau batal demi hukum/dapat dibatalkan. Degradasi terjadi ketika suatu akta memiliki cacat dalam bentuknya atau dibuat oleh notaris  yang tidak berwenang atau tidak cakap. Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta tidak dapat dianggap sebagai akta autentik jika pejabat yang membuat akta tersebut tidak berkuasa atau tidak cakap, atau jika terdapat suatu cacat dalam bentuknya, namun akta tersebut tetap berkekuatan sebagai akta di bawah tangan  jika  ditandatangani  oleh  para  pihak. 21 Sedangkan,  akta  autentik  batal  demi hukum/dapat  dibatalkan  jika  perjanjian  yang  mendasarinya  tidak  memenuhi  syarat- syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, baik syarat objektif (batal demi hukum) maupun syarat subjektif (dapat dibatalkan).
Dalam kasus Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI  tertanggal  20  April  2020 jo. Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.  tertanggal  16  Maret  2016,  akta notaris  yang  diperkarakan  diduga  memuat  identitas  palsu  dari  pihak  debitur. Sementara,  notaris  hanya  mencatat  segala  hal  yang  disampaikan  oleh  para  pihak sehingga  segala  keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  salah  satu  pihak  tersebut bukanlah  tanggung  jawab  notaris,  melainkan  murni  menjadi  tanggung  jawab  pihak pemberi keterangan tersebut. 22 Oleh karena itu, identitas palsu ini bukan merupakan cacat akta dalam bentuknya (cacat formil) dari sisi notaris sebagaimana dimaksudkan dalam  Pasal  1869  KUHPerdata.  Melainkan,  pencantuman  identitas  palsu  tersebut menyebabkan  suatu  akta  notaris  memiliki  cacat  kehendak  dari  perjanjian  yang mendasarinya;  bersumber  dari  adanya  syarat  sah  perjanjian  yang  tidak  dipenuhi. Berdasarkan uraian di atas, akta notaris tersebut dapat dimintakan untuk dibatalkan dan pihak  ketiga  sebagai  pemberi  jaminan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.
20 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] .
21 Subekti and Tjitrosudibio.
22 I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Alit Puspadma, “Notary Responsibilities on the Making of Deed with Double Number,” Jurnal Notariil 5, no. 1 (May 2020): 39–48.
e-ISSN : 2621-4105

## II. Upaya Hukum Membatalkan Akta Notaris yang Memuat Identitas Palsu
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, suatu perjanjian kredit bisa saja tidak hanya melibatkan pihak debitur dan kreditur, namun juga melibatkan pihak lain atau pihak ketiga sebagai pemberi jaminan. Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor  140/PDT/2020/PT.DKI  tertanggal  20  April  2020  jo . Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.  tertanggal  16  Maret  2016, penggugat  berkedudukan  sebagai  pihak  ketiga  pemberi  jaminan  yang  menjaminkan utang  debitur  dengan  jaminan  Hak  Tanggungan  terhadap  tanah  dan  bangunan  milik penggugat. Pada faktanya, penggugat tidak mengenal baik debitur, namun penggugat tetap  bersedia  memberikan  jaminan  Hak  Tanggungan  tersebut  melalui  suatu  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT).  Setelah  adanya  SKMHT,  dibuat suatu Akta Pembebanan Hak Tanggungan sesuai dengan tenggang waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Hak Tanggungan tersebut kemudian didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke kantor pertanahan. Sebagai bukti telah dilekatkannya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.
Sebagaimana  diketahui,  sebuah  Sertifikat  Hak  Tanggungan  memuat  irah-irah “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga memiliki titel eksekutorial yang sama dengan suatu  putusan pengadilan  yang memperoleh kekuatan hukum  tetap. Artinya, kreditur berhak untuk mengeksekusi langsung objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate  executie) .  Dengan  demikian,  jika  debitur  tidak  mampu  membayar utangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak secara langsung mengeksekusi tanah dan  bangunan  yang  menjadi  objek  jaminan  tersebut  tanpa  putusan  pengadilan. Mengingat debitur tidak pernah membayar kewajibannya kepada kreditur dan bahkan menghilang  tanpa  jejak,  penggugat  sebagai  pihak  ketiga  pemberi  jaminan  tentu menginginkan akta notaris  perjanjian kredit tersebut  batal untuk  mencegah eksekusi tanah dan bangunan miliknya.
Walaupun  demikian,  perjanjian  yang  terjadi  karena  penipuan  tidak  bisa  serta merta  dibatalkan  sepihak  ataupun  dianggap  batal  demi  hukum.  Pasal  1449 KUHPerdata  mengatakan  bahwa  perikatan-perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan, kekhilafan,  atau  penipuan,  menerbitkan  suatu  tuntutan  untuk  membatalkannya.  Dari rumusan pasal tersebut, dapat diperhatikan pula bahwa suatu perikatan yang dilakukan berdasarkan penipuan tidak otomatis batal demi hukum (null and void), namun hanya menimbulkan  suatu  tuntutan  untuk  membatalkannya.  R.  Subekti  juga  menyatakan bahwa jika kesepakatan telah diberikan tidak secara bebas, maka perjanjian tersebut cacat  sehingga  dapat  dibatalkan  oleh  hakim  atas  permintaan  pihak  yang  telah memberikan  sepakatnya  tidak  secara  bebas.  Lebih  lanjut  lagi,  Pasal  1328  ayat  (2) KUHPerdata mendalilkan bahwa suatu penipuan yang mendasari suatu perjanjian tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Selain itu, penipuan tersebut juga harus  sedemikian  rupa  sehingga  jelas  dan  nyata  bahwa  pihak  yang  lain  tidak  akan membuat perjanjian tersebut jika penipuan tersebut tidak dilakukan. Kesepakatan para
e-ISSN : 2621-4105
pihak merupakan syarat subjektif perjanjian, maka tidak dipenuhinya syarat tersebut tidak  otomatis  membuat  perjanjiannya  batal  demi  hukum,  namun  dapat  diminta dibatalkan (voidable) oleh  salah  satu  pihak.  Perjanjian  tersebut  tetap  mengikat  para pihak selama tidak dimintakan batal kepada hakim oleh salah satu pihak.
Dalam  konteks  pembatalan  akta  autentik,  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam bagian  pertama,  suatu  akta  autentik  dapat  mengalami  kebatalan  dalam  dua  bentuk, yakni degradasi atau batal demi hukum/dapat dibatalkan. Baik degradasi maupun batal demi  hukum/dapat  dibatalkannya  suatu  akta  autentik  tidak  terjadi  secara  otomatis, melainkan  harus  didasarkan  pada  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Jika  akta  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  tersebut  tidak  diminta pembatalan oleh salah satu pihak, maka akta tersebut akan tetap mengikat dan menjadi undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 1338 KUHPerdata. 23
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembatalan  suatu  akta autentik  yang  didasarkan  identitas  palsu  tidak  dapat  dilakukan  begitu  saja,  namun harus digugat melalui pengadilan negeri. Identitas palsu tersebut pun harus dibuktikan secara  sah  dan  meyakinkan  sebagai  suatu  tindak  pidana  penipuan,  tidak  boleh dipersangkakan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1328  ayat  (2)  KUHPerdata.  Hal  ini sejalan  dengan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim in  casu yang  pada  pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh debitur  terkait  dengan  identitas  palsu,  harus  terlebih  dahulu  diperiksa  dan  diadili melalui perkara pidana hingga memperoleh putusan  yang berkekuatan hukum  tetap. Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Putusan  No.  101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tertanggal  16  Maret  2016  pada  halaman  70  menyatakan  bahwa  penggugat  harus membuktikan  terlebih  dahulu  mengenai  adanya  suatu  penipuan,  dan  bukti  tersebut adalah adanya suatu putusan pidana tentang penipuan dari pengadilan negeri.
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah timbulnya kerugian  yang lain pada pihak lain. Selain itu, unsur- unsur  akta  autentik  yang  dipermasalahkan  dalam  kasus  ini  pun  telah  terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sebagai berikut:
1. akta autentik tersebut harus dibuat oleh atau di depan kehadiran pejabat umum;
2. akta  autentik  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  sedemikian  rupa  sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. pejabat  umum  yang  dimaksud  harus  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta autentik tersebut. 24
Dalam  kasus  ini,  untuk  mengupayakan  pembatalan  akta  autentik  tersebut , penggugat  sebaiknya  mengajukan  tuntutan  secara  pidana  terlebih  dahulu  terhadap dugaan  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  debitur,  sebagaimana  yang  menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang kemudian diperkuat
23 Isnandya,  Agustina,  and  Lukman,  “Pembatalan  Oleh  Hakim  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog).”
24 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] .
e-ISSN : 2621-4105
pada  tingkat  banding.  Sebelum  ada  putusan  pidana  yang  berkekuatan  hukum  tetap terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh debitur, maka akta notaris tersebut tidak dapat  dibatalkan  secara  sepihak  tanpa  ada  dasar  hukum  yang  kuat  dan  mengikat. Namun, apabila debitur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, maka  penggugat kemudian dapat mengajukan gugatan pembatalan akta notaris tersebut dengan alasan tindak pidana penipuan dalam perjanjian sehingga syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Namun, jika tindak pidana penipuan tersebut ternyata tidak terbukti, maka akta tersebut masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

## E. PENUTUP
Pencantuman identitas palsu dalam suatu akta notaris dapat dikategorikan sebagai suatu  tindak pidana penipuan.  Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, penipuan in  casu identitas palsu menyebabkan kesepakatan antara para pihak tidak sah dalam perjanjian tersebut sehingga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal  1320  KUHPerdata.  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  tidak  terpenuhinya  syarat subjektif  ini  adalah  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Upaya  hukum  untuk membatalkan akta notaris yang memuat identitas palsu tersebut adalah dengan menempuh gugatan  perdata  ke  pengadilan.  Walaupun  demikian,  penipuan  tersebut  tidak  boleh dipersangkakan,  melainkan  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu.  Pembuktian  penipuan dalam kasus ini dapat ditempuh melalui jalur pidana. Sebagai salah satu profesi hukum, notaris juga secara implisit wajib mencegah terjadinya sengketa agar bisa mengantisipasi terjadinya  pembuatan  akta  yang  memuat  identitas  palsu.  Selain  itu,  notaris  hendaknya secara  saksama  dan  aktif  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para  pihak  atas  akta yang  akan  dibuat  terkait  kondisi-kondisi  tertentu  dalam  suatu  transaksi  yang  risiko hukumnya tidak berimbang di antara para pihak. Konsekuensi yang dialami pihak ketiga pemberi  jaminan  dalam  kasus  ini  menjadi  berat  karena  pembatalan  akta  autentik membutuhkan  proses  yang  lebih  rumit.  Apalagi,  debitur  yang  gagal  memenuhi kewajibannya menyebabkan jaminan hak tanggungan  yang merupakan hak milik pihak ketiga pemberi jaminan tersebut dapat langsung dieksekusi oleh kreditur tanpa putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aina,  Nurul.  “Pertanggung  Jawaban  Notaris  Akibat  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank.” Premise Law Jurnal 11 (2016):
1–14.
Amalia,  Rizky,  Musakkir  Musakkir,  and  Syamsuddin  Muchtar.  “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta.” Al-Ishlah 24, no. 1 (2021): 188–206.
Armansyah. “Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan.” Jurnal Hukum 9, no. 2 (2018): 1–18.
Edwar,  Edwar,  Faisal  A  Rani,  and  Dahlan  Ali.  “Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat
e-ISSN : 2621-4105
Umum  Ditinjau  Dari  Konsep  Equality  Before  the  Law.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 187–201. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916.
Isnandya,  Eva  Riska,  Rosa  Agustina,  and  Arsin  Lukman.  “Pembatalan  Oleh  Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog).” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 209–31.
Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan. “Prinsip Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Autentik.” Acta  Comitas 3,  no.  1 (2018): 59–74. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05.
Ngutra, Theresia. “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum.” Jurnal  Supremasi 11,  no.  2 (2016): 193–211.
Nurlete, Maimunah, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono. “Tanggung Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Palsu  Berdasarkan  Pelanggaran  Norma  Dan  Sanksinya (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor  244/Pid. B/PN.TJK).” Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 378–401. Pangaribuan, Togi. “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam  Perjanjian  Terkait  Hak  Menuntut  Ganti  Kerugian  Akibat  Wanprestasi.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 49,  no.  2  (July  5,  2019):  443–54. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012.
Putra, I Wayan Erik Pratama, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Alit Puspadma. “Notary Responsibilities on the Making of Deed with Double Number.” Jurnal Notariil 5, no. 1 (May 2020): 39–48.
Septianingsih,  Komang  Ayuk,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Anak  Agung  Sagung Laksmi  Dewi.  “Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  Dalam  Pembuktian  Perkara Perdata.” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  3  (November  20,  2020). https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 2003. Subekti, and Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] . Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
Tyas,  Tesalonika  Marta  Ayuning,  and  Adi  Sulistiyono  Pranoto.  “Pembatalan  Akta Perjanjian  Kredit  Karena  Objek Jaminan  Tidak  Sah  (Analisis  Putusan  Pengadilan Negeri  Bandung  Nomor  496/Pdt.G/2014/PN  Bdg).” Jurnal  Repertorium 4,  no.  2 (2017): 103–9.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 (2014).
Zahira,  Septiana.  “Akibat  Hukum  Atas  Adanya  Pihak  Fiktif  Di  Dalam  Akta  Jual  Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr).” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021).