## Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali
Fahyumi Rahman 1* ,Muzani Jalaluddin 1
1 Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
*Email: fahyumi29rahman@gmail.com
ABSTRACT: The Forest resources have a roles and multi-function in supporting humans life. The Forest's management must  be  integrated  with  various  stake  holders,  one  of  which  is  the  locals  community.  The  roles  and  function  of  the community is very important to maintaining the sustainability of forest functions. The tradition that grows in the community is a fundamental aspect in to designing forest management strategies based on local wisdom. The concrete step that needs  to  be  taken  is    the  role  of  the  community  with  the  customary  law  that  applies  to  the  local  community.  The philosophyof tri hita karana  in Balinese society has a concept that can preserve forests in the midst of globalization and homogenization. Basically, the essence of the teachings of Tri Hita Karana emphasizes three human relationships in life in this world. The three relationships include relationships with fellow humans, relationships with the natural surroundings, and relationships with God that are interrelated with one another. The application of local wisdom in managing forests in an integrated manner has an influence on community behavior and the balance of forest  functions. Thus, community empowerment  in  managing  forests  based  on  local  wisdom  based  on  the  Tri  Hita  Karana's  philosophy  needs  to  be integrated  into  a  structured  and  systematic  management  of  mechanism  to  maintain,  safeguard  and  the  secure  forest functions.
Keywords : Community, Local widom, Forest Management
DOI: 10.24259/jhm.v14i1.14396

## 1. PENDAHULUAN
Archipelagic  state merupakan  gambaran  negara  kepulauan  Indonesia,  yang  memiliki kekayaan  Sumber  Daya  Alam  dan  keanekaragaman  hayati  dan  non-hayati  di  dalamnya.  Selain dengan  kekayaan  biodiversitas  dan  sumber  daya  hutannya,  Indonesia  juga  memiliki  keragaman suku,  budaya,  dan  tradisi  lokal  daerah.  Kemajemukan  budaya  masyarakat  Indonesia  merupakan sebuah  potensi  dalam  melengkapi  dan  menjaga  kekayaan  alamiah  termasuk  sumber  daya hutannya. Potensi sektor kehutanan yang bervariasi di setiap wilayah indonesia merupakan bagian penunjang di berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  41, Tahun  1999,  “Tujuan  dari  penyelenggaraan  kehutanan adalah  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan mengoptimalkan  aneka  fungsi  hutan  yang  meliputi  fungsi  konservasi,  fungsi  lindung,  dan  fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan”.  Proyeksi  pemanfaatan  hutan  yang  merujuk  dari  UU  ter sebut  memiliki  esensi bagaiamana  fungsi  hutan  dapat  dimanfaatkan  secara  bijaksana  dan  berkelanjutan.  Disisi  lain permasalahan bencana ekologis yang timbul dari defforestasi p ada kawasan tersebut berdampak
pada masyarakat sekitar. Selain Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan hutan antara lain: alih fungsi lahan, Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
Pemanfaatan  wilayah  hutan  yang out  of  control dapat  menimbulkan  bencana  yang  dapat merusak  ekologis  dan  berimbas  pada  masyarakat  loka.  Biasanya,  berawal  pada  orientasi pemanfaatan hutan lebih dominasi untuk hutan produksi yang di eksploitasi secara besar-besaran serta  lebih  berorientasi  pada  pendapatan  daerah  dengan  mengesampingkan  keseimbangan ekosistem.    Pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  dapat  menimbulkan  benturan kepentingan  setiap stakeholder yang  kemudian  berdampak  pada  terjadinya  konflik.  Konflik  dapat disebabkan  oleh  benturan  kepentingan  pihak-pihak  terhadap  hutan,  diantaranya  pemerintah, masyarakat dan swasta. (Arifandy dan Sihaloho, 2015).
Pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan indonesia harus dibarengi dengan menjaga dan pemulihan  fungsi  ekosistem  yang  sebelumnya  ada.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  tetap  terjaga pelestarian  ekosistem  hutan.  Kendati  demikian.  masyarakat  lokal  juga  bertindak  sebagai  agen konservator  selain  hanya  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  hutan  juga  sebagai  komponen pengelolannya.  Sampai  awal  dekade  1970-an,  kearifan  lokal  masyarakat  yang  sangat  beragam, masih  mendominasi  sistem  pengelolaan  hutan  di  seluruh  Indonesia,  khususnya  di  luar  Jawa. Masyarakat  adat,  yang  belum  banyak  diintervensi  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  sifatnya eksploitatif,  masih  mengelola  hutan  adatnya  dengan  otonom  untuk  menjamin  keberlangsungan kehidupan masyarakat. (Nababan, 2008).
Salah satunya wilayah Bali yang terkenal dengan destinasi tempat wisatanya. Terbukti dengan banyaknya  wisatawan  baik  lokal  maupun  mancanegara  yang  mengunjungi  wilayah  Bali  setiap tahunnya untuk tujuan wisata. Sebagai upaya dalam menunjang eksistensi wisata, masyarakat Bali dalam hal ini memiliki andil dalam mengoptimalkan potensi hutan baik dari destinasi tempat wisata, pertanian,  lahan  perkebunan  serta  kearifan  lokalnjya.  Peranan  masyarakat  yang  terpatri  dalam tradisi  yang  turun  temurun  dilakukan  guna  mencapai  keseimbangan  ekologi  antara  manusia  dan alam yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya Bali. Mengatasi krisis lingkungan  tidak semata soal  teknis,  tetapi  perlu  ditelusuri  akarnya  yang  mencakup  aspek  spiritual  manusia,  pandangan hidupnya,  kesadarannya  terhadap  alam  dan  perilaku  ekologisnya  untuk  tetap  menjaga keseimbangan alam.(Candraningsih, dkk. 2018)
Sebagai masyarakat yang memiliki tracking block sebagai pewaris tradisi yang berkembang di wilayah Bali, seyogya dapat di re-orientasikan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dengan berorientasi  pada  pembangunan  dan  kemaslahatan  bersama.  Kendati  demikian,  Permasalahan mengenai  kehutanan  tentunya  dapat  menimbulkan  bencana  ekologis,  ketidak  seimbangan ekosistem,  dan  ketidak-serasian  kehidupan  manusia  dan  alam.  Maka  berkenaan  dengan permasalahan  tersebut  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengelolaan  sumber  daya  hutan yang  terintegrasi  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  dan kebermanfaatan fungsi hutan secara bijaksana.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  lakukan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  mencakup kajian melalui sumber empirik dan studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran  sumber  di  antaranya  studi  literasi  dan  studi  dokumen.  Metode  Analisis  data menggunakan  reduksi  data  yang  kemudian  di  analisis  secara  deskriptif  melalui  pengembangan gagasan secara spesifik dengan di dukung  oleh sumber ilmah yang melandasi kontruksi gagasan. Informasi  tersebut  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  berupa  jurnal  ilmiah  maupun  buku  yang relevan dengan objek yang menjadi objek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Masyarakat dan Pengelolaan Hutan
Masyarakat lokal adalah Komunitas yang leluhurnya dianggap pemula, tinggal di suatu wilayah tertentu,  memperoleh  penghidupan  dari  sumberdaya  lokal.  Mereka  merupakan  satu  kesatuan berdasarkan  kesamaan  keturunan,  adat,  bahasa,  hukum,  pola  hidup  yang  diwarisi  dari  kearifan leluhurnya. (Cholilah, 2017).
Menurut  Arifandy  dan  Sihaloho,  (2015)  tujuan  pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat  lokal secara lengkap sebagaimana disebutkan yaitu:
a. Meningkatkan  tanggung  jawab  perusahaan,  masyarakat  desa  hutan,  dan  pihak  yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungssi dan manfaat sumber daya hutan.
b. Meningkatkan  peran  perusahaan,  masyarakat  desa  hutan  dan  pihak  yang  berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
e. Meningkatkan  usaha-usaha  produktif  menuju  masyarakat  desa  hutan  mandiri  yang  mendukung terciptanya hutan lestari.
Kawasan  Hutan  beserta  sumber  daya  yang  ada  berpengaruh  secara  signifikan  dalam pembentukan  sebuah  kebudayaan.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  kebudayaan  suatu  masyarakat terbentuk karena hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.  Salah  satu  bagian  dari  kebudayaan  ialah  pengetahuan  lokal  masyarakat  yang  digunakan dalam kehidupan sehari-hari. (Candraningsih, dkk, 2018).
Sumber  daya  kehutanan  memiliki  fungsi  sebagai  penyeimbang  untuk  menunjang  kebutuhan manusia  dalam  menjalani  kehidupan.  Kawasan  hutan  memiliki  berbagai  fungsi  sebagai  pengatur hidrologis, klimatologis, dan tempat habitat keragaman hayati dan non-hayati. Permasalahan hutan yang  terjadi  perlu  di  adaptasikan  dengan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  yang  berlaku  untuk mencapai  keseimbangan  ekologi.  Mengatasi  permasalahan  tersebut,  selain  dibentuk  sistem penanggulangan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi dibagian hilir, juga diperlukan membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan budaya lokal sebagai salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran.
Pada  umumnya  penyebab  kerusakan  hutan  di  Bali  yakni  kebakaran,  penebangan  liar,  dan pengolahan  lahan  hutan  yang  tidak  sesuai,  Selain  itu  kejadian  tersebut  berada  di  kawasan  hutan yang  dikelola  oleh  pemerintah  setempat.  Selanjutnya  wijana  (2013),  mengungkapkan  hasil penelitiannya  bahwasanya  kelestarian  hutan  adat  secara  umum  dibandingkan  dengan  hutan  yang dikelola  oleh  pemerintah,  ini  berarti  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  tradisional  seperti masyarakat  Bali  Aga  Tigawasa,  memiliki  sisi  kelebihan  dibandingkan  hutan  yang  dikelola  oleh pemerintah. Data kejadian kebakaran hutan di kawasan konservasi Lingkup Balai KSDA Bali sampai dengan Oktober 2015.
Tabel 1. Data Luas Kebakaran Hutan di Bali Tahun 2015
No Lokasi Kebakaran Luas Kebakaran Vegetasi yang terbakar
1 TWA Penelokan 2 Ha Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar 2 TWA  Gunung  Batur  Bukit Payang 1 Ha Ampupu, Pinus, serta semak belukar 3 Hutan  Lindung  Blok  Yeh Ketipat 1,5 Ha Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar 4 TWA  Gunung  Batur  Bukit Payang 1,5 Ha Ampupu, puspa, pinus, serta semak belukar 5 Dusun Galih, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kb. Karangasem 1 Ha Ampupu,  Kedukduk,  Seming,  Pakis, dan Alang-alang 6 Dusun  Kedampal,  Desa Kedampal, Kecamatan Abang 1,5 Ha Ampupu,  Kedukduk,  Seming,  Pakis dan Alang-alang
Sumber : https://www.ksda-bali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/

## 3.2. Nilai-Nilai Luhur Kearifan Lokal Masyarakat Bali
Masyarakat Bali mempunyai suatu pandangan yang berbeda terkait dengan masyarakat yang kental  dengan  nilai-nilai  leluhur.  Keunikan  yang  ada  di  Bali  tidak  hanya  alam  yang  indah  dan keberagaman penduduk.nya Keunikan yang lain yaitu budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa  Sansekerta  yaitu buddhayah ,  yang  merupakan  bentuk  jamak  dari buddhi (budi  atau  akal) diartikan sebagai  hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Jadi, budaya merupakan suatu  cara  hidup  yang  berkembang,  dan  dimiliki  bersama  oleh  sebuah  kelompok  orang,  dan diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Salah  satu  nilai  luhur  budaya  yang  ada  di  Bali  adalah Awig awig krama desa yang berlandaskan Tri Hita Karana .
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3, Pasal 1, ayat 11 tahun 2001, tentang desa pakraman menyebutkan  bahwa, awig-awig adalah  aturan  yang  dibuat  oleh  krama  desa  pakraman  dan  atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana , sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman/banjar pakraman. Pada pasal 11 ayat 1 Perda  no  3  tahun  2001  menyebutkan,  bahwa  setiap  desa  pakraman  menyuratkan  awig-awignya.
Kemudian  pada  ayat  2  disebutkan,  bahwa awig-awig desa  pakraman  tidak  boleh  bertentangan dengan agama, Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia.
Sudiatmaka  dan  Hadi,  (2018),  mengungkap  tentang  landasan  Ideologi Tri  Hita  Karana mengandung  nilai-nilai  harmoni  dan  keseimbangan  hidup  lahir  dan  batin. Tri  Hita  Karana secara etimologi,  artinya  tiga  penyebab  kemakmuran. Tri  Hita  Karana memuat  petunjuk  hidup  dan kehidupan  harmoni  yang  membatin  dan  direfleksikan  dalam  pikiran,  ucapan  dan  perbuatan.  Hal senada  juga  di  ungkapkan  oleh  Menurut  Astra  (2015)  konsep  Tri  Hita  Karana  merupakan  konsep normatif  yang  menjamin  keharmonisan  hubungan  tetap  adaptif  dalam  mengakomodasi  penyebab perubahan lingkungan permukiman.
Konsep Tri  Hita  Karana merupakan  falsafah  hidup  (kearifan  lokal)  tangguh  yang  ada  di  Bali. Falsafah  tersebut  memiliki  konsep  yang  dapat  melestarikan  keaneka  ragaman  budaya  dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan  tiga  hubungan  manusia  dalam  kehidupan  di  dunia  ini.  Ketiga  hubungan  itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama  aspek  sekelilingnya.  Prinsip  pelaksanaannya  harus  seimbang,  selaras  antara  satu  dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari dari pada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.
Implementasi Tri Hita Karana sesungguhnya dapat diterapkan dimana dan kapan saja. Idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktekkan Tri Hita Karana ini yang  sarat  dengan  ajaran  etika.  Kokohnya  pertahanan  tersebut  disebabkan  karena  kuatnya masyarakat berpegang teguh pada Tri Hita Karana yang mayoritas masyarakat Bali pemeluk agama Hindu.  Penekanan  pemahaman  Tri  Hita  Karana  melalui  praktek  dikehidupan  sehari-hari  menjadi salah  satu  hal  positif  untuk  memperkuat  pemahaman  tentang  kelestarian  lingkungan  berbasis budaya.Selain  itu,  hal  tersebut  memiliki  dampak  positif  lain  yakni  tetap  terjaga  kelestarian  budaya yang  ada  ditengah  hantaman  globalisasi  yang  deras.  Model  ini  menjadi  suatu  acuan  dimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sesuatu yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu budaya lokal.

## 3.3. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat
Secara  legitimasi  masyarakat  memiliki  peranan  penting  dalam  pengelolaan  hutan  secara terintegrasi. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Sari Tanjung,dkk (0217), mengenai orientasi dasar hukum pemberdayaan  masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan  ini terdapat pada PP  6/2007  yang  secara  khusus  dibahas  pada    Bagian    Kesebelas  “Pemberdayaan  Masyarakat Setempat”  yang  terdapat  dalam  Bab  IV tentang  pemanfaatan  Hutan.  Berdasarkan    PP    tersebut, pengelolaan  hutan  diadopsi  melalui  tiga  skema, yaitu  Hutan  Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan.  Lebih  lanjut,  kebijakan  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  disempurnakan  dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2011, dan Pengelolaan Hutan Desa dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.  P.53/Menhut-II/2011.
Menurut Nababan, (2018), Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa:
a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi  hutan  dibandingkan  pihak-pihak  lain  karena  menyangkut  keberlanjutan  kehidupan mereka.
b. Masyarakat  adat  memiliki  pengetahuan  asli  bagaimana  memelihara  dan  memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
d. Masyarakat  adat  memiliki  kelembagaan  adat  yang  mengatur  interaksi  harmonis  antara  mereka dengan ekosistem hutannya.
e. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas  di  antara  komunitas-komunitas  masyarakat  adat,  dan  juga  mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
f. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi  hak-hak  tradisional  (hak-hak  asal  usul,  menurut  penjelasan  Pasal  18  UUD  1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional
Pendekatan  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai  subyek  memiliki  otoritas  keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut hukum atau tradisi lokal yang berlaku pada masyarakat dalam pengelolaan  hutan.  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  peran  masyarakat  lokal  dalam
pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  wilayah  hutan  adalah  dengan  pemberdayaan  masyarakat, pelibatan unsur-unsur kearifan lokal, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya hutan yang ada. dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi  alternatif  sehingga  tidak  merusak  lingkungan.    Berikut  ini  merupakan  strategi  dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Bali:
Gambar 1. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat
Aktifitas  masyarakat  lokal  terhadap  sumber  daya  kehutanan  adalah  salah  satu  isu  penting dalam rangka membangun keselerasan hidup dengan alam yang tertuang dalam hukum adat yang ada.  Proses  Internalisasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  Hukum  adat  yang  dalam  masyarakat  bali dikenal dengan awig-awig krama desa , yang berperan sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di desa-desa di wilayah Bali. salah satunya Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari  pengelolaan  hutan  dan  hutan  sangat  tergantung  pada  pengembangan  koordinasi  yang mencakup  pembentukan  sistem  jaringan  manajemen  yang  dapat  saling  membantu.  Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait ( stakeholders ), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, Keberadaan sistem pengawasan yang efektifmerupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari
pengelolaan  wilayah  hutan.  Pengembangan  kapasitas  kelembagaan.  Untuk  meningkatkan  peran masyarakat dalam perlindungan kawasan sumber daya hutan, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif dan terstruktur.

## 4. KESIMPULAN
Kondisi  kehutanan  di  wilayah  Bali  umumnya  tidak  terlepas  dari  setiap  ancaman  terhadap permasalahan  yang  terjadi  seperti deforestasi, perburuan  satwa  liar,  perambahan  ekologi  dan kebakaran  hutan.  Namun,  kekhasan  yang  ada  pada  masyarakat  Bali  adalah  terdapatnya  suatu sistem atau hukum adat awig-awig krama desa yang mengatur pola prilaku masyarakat dan batasan batasan  dalam  mengelola  tatanan  kehidupan.  Pengelolaan  hutan  yang  tersebar  di  Bali terkategorisasi menjadi hutan yang di kelola oleh adat dan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini  menjadikan  pemisah  antara  adat  dan  pemerintah  yang  seharusnya  dapat  terintegrasi  dalam mengelola  hutan  guna  mencapai  masalah  kehutanan.  Mengatasi  permasalahan  tersebut,  selain dibentuk  sistem  pengelolaan  hutan  yang  baik  sebagai  wujud  eksekusi  dibagian  hilir,  juga  dalam proses membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian fungsi hutan. Implementasi  kearifan  lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  mencakup  tahapan,  internalisasi nilai  kearifan  lokal,  pengembangan stakeholders ,  Sistem  pengawasan,  serta  kelembagaan  untuk menjalankan  program  sesuai  ketentuan  yang  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  dan  kearifan  lokalnya  merupakan  sebagai  salah  satu  cara  alternatif  yang baik dalam rangka membentuk kesadaran untuk kelestarian fungsi hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifandy, M Imam., dan Sihaloho, Martua. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, hal 147-158.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali.  2015.  Kebakaran  Hutan  Bali. https://www.ksda- bali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/ . Diakses pada 04 November 2022.
Candraningsih, Ida Ayu Komang., Pujaastawa, Ida Bagus Gde., dan Sudiarna, I Gusti Putu. 2018. Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jurnal Humanis, 22 (2), 311-319.
Cholilah,  Jamilah.  2017.  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Budaya  Lokal  Di  Dusun  Pejam  Kabupaten Bangka. Jurnal Society, 7 (1), 47-57.
Naba ban,  Abdon.  2008.  “ Hutan  Tanaman  Rakyat,  Untuk  Apa  dan  Siapa ”,  Makalah  ini  pernah disampaikan  dalam  Seminar  Pertemuan  Mitra  Siemenpuu  Foundation,  Muara  Jambi,  5 Nopember 2008.
Sudiatmaka, Ketut dan Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2018. Penyuratan awig-awig desa pakraman. Jurnal komunikasi hukum, 4 (1), 46-58.
Tanjung, Nala Sari., Sadono, Dwi dan Wibowo, Cahyono Tri. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagaridi Sumatera Barat. Jurnal Penyuluhan, 13 (114), 14-30.
Wesnawa,  I.G.A.  2015.  Kelestarian  Budaya  dan  Adat  Bali  dalam  Permukiman  Perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wijana, Nyoman.2013. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III.