INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8933-8941 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No. 05 tahun 1960 Di Kelurahan Puosu

## Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
Alfian Ishak 1 ✉ , Hasim Hartono 2 , Yoko Slamet Saputra 3
Universitas Lakidende
Email : alfian.ishak@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat serta kendala dalam redistribusi tanah obyek landreform di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna,  Kabupaten Konawe penelitian ini jg dikaji berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  No.05  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tekhnik wawancara, dan observasi.  Wawancara  dilakukan  untuk  mengungkap  data  mengenai  pelaksanaan  redistribusi  tanah objek  landreform  dan  hambatan  yang  terjadi  dilapangan  pada  saat  diadakannya  redistribusi.  Studi dokumentasi  ini  digunakan  peneliti  untuk  melengkapi  data  yang  ada.  Metode  Analisis  Data  yang digunakan  adalah  model  analisis  kualitatif  karena  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu menggambarkan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform diantaranya masih banyaknya tanah-tanah redistribusi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku khususnya UU No.05 Tahun 1960 dan banyaknya tanah-tanah redistribusi belum didaftarkan ke kantor pertanahan serta kurangnya  partisipasi  masyarakat  pada  saat  dilaksanakan  redistribusi.
Kata Kunci : Landreform, Redistribusi tanah, UU No.05 Tahun 1960

## Abstract
Legal control and ownership of land is the most important thing, to avoid various kinds of problems regarding agrarian disputes and violations of human rights. This research was conducted to determine the implementation, benefits and obstacles in the redistribution of land for land reform objects in Puosu Village, Tongauna District, Konawe Regency. This research was also studied based on Law No. 05 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. The method used in this research is interview techniques and observation.  Interviews  were  conducted  to  reveal  data  regarding  the  implementation  of  land redistribution for land reform objects and obstacles that occurred in the field during the redistribution. This documentation study is used by researchers to complement existing data. The data analysis method used is a qualitative analysis model because the research carried out is descriptive in nature, namely describing the implementation of land redistribution for land reform objects. Based on the research that researchers have conducted, it was found that in the implementation of the redistribution of land for land reform objects, there are obstacles and obstacles faced in the implementation of the redistribution of  land  for  land  reform  objects,  including  the  large  number  of  redistributed  lands  that  are  not  in accordance with applicable policies, especially Law No. 05 of 1960 and the large number of Redistributed lands have not been registered with the land office and there is a lack of community participation when redistribution is carried out.
Keywords: Land reform, land redistribution, Law No.05 of 1960

## PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  yaitu  karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.  Manusia hidup diatas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan  tanah. Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya, sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku  yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.
Pemanfaatan  tanah  dan  penggunaan  lahan  merupakan  suatu  rangkaian  aktifitas manusia  atas  daratan  misalnya  pemukiman,  perkebunan,  pertanian  dan  lain-lain.  Setiap daerah memiliki potensi suatu tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi  manusia  Penguasaan  dan  kepemilikan  tanah  yang  resmi  merupakan  hal  yang terpenting,  untuk  menghindari  berbagai  macam  masalah  mengenai  sengketa  agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pembagian  tanah bagi  rakyat kecil  adalah program redistribusi.  Proses  Landreform tidak
hanya  pembagian  tanah,  hal  yang  terpenting  adalah proses  teknis  antara  lain  mengenai pengukuran  dan  pemetaan,  yang  hasilnya  dipakai  sebagai  referensi  dalam  status kepemilikan tanah yang resmi. Pada penelitian ini, Daerah Studi berada di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Konawe dengan potensi sebagai  kawasan  pertanian  dan  perkebunan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Konawe mengadakan program redistribusi di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna karena adanya tanah Negara yang digarap oleh petani tetapi belum jelas kepemilikanya. Studi ini meneliti tentang pelaksanaan dan teknis pada Landreform kemudian menganalisa kendala-kendala secara  keseluruhan,  sehingga  dapat  mengurangi  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi. Diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi kesalahan.
Pembaruan agraria atau yang sering disebut dengan reforma agraria merupakan asal kata  dari  agrarian  reform,  didefinisikan  sebagai  suatu  proses yang  berkesinambungan berkenaan  dengan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  agraria  (Pasal  2  Tap  MPR  IX/2001).  Dalam  kalimat  tersebut terlihat  bahwa  reforma  agraria  terdiri  dari  dua  pokok  permasalahan  yaitu  menyangkut tentang  penguasaan  dan  pemilikan  disatu  sisi,  dan  mengenai  penggunaan  dan pemanfaatan disisi lainnya. Kedua sisi tersebut diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang harus dilakukan secara seiring. Setelah Indonesia merdeka, pada saat itu perangkat hukum yang ada masih pluralistik dan beragam konsepsi serta kebijakan yang melandasinya. Ada hukum tanah barat yang berkonsepsi individualistik liberal dan ada hukum tanah adat yang berkonsepsi sosial. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 33  UUD 1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya,  yang  penguasaannya  ditugaskan  kepada  negara  Republik  Indonesia,  harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebelum  UUPA(Undang-undang  pokok  agrarian)  berlaku,  di  Indonesia  tidak  ada mengenai pengaturan pembatasan pemilikan tanah secara jelas. Tidak diaturnya pemilikan tanah  tersebut  mengakibatkan  timbulnya  praktek- praktek  tuan  tanah  dalam  pemilikan tanah. Orang-orang yang kedudukan ekonominya lebih kuat dapat memiliki tanah secara luas,  sehingga  hal  tersebut  berdampak  terhadap  mereka  yang  berkududukan  ekonomi lemah  yaitu  para  petani  yang  tidak  bisa  memiliki  tanah  pertanian  sendiri.  Sehingga  hal tersebut  akan  menimbulkan  suatu  ketimpangan  sosial  antara  tuan  tanah  dengan  petani dalam hal pemilikan tanah khususnya tanah pertanian.
Adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah atau penguasaan tanah terlebih bagi petani dan sebagian tanah pertanian tidak dimiliki oleh petani  dan  atau  dijumpai  petani yang tidak memiliki tanah. Didalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengisyaratkan
agar tanah berfungsi sosial, oleh karena itu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif. Dalam rangka mewujudkan itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan tanah pertanian. Pembatasan ini dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 56  tahun  1960  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961.  Tanah  pertania  yang diambil alih oleh pemerintah karena terkena  ketentuan  Absentee,  kelebihan  maksimum dan  tanah  negara  yang  dijadikan  tanah  objek  landreform  (TOL)  dan  diredistribusikan kepada petani yang kurang mampu atau miskin.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  bahwa”Tanah yang diredistribusikan  adalah  tanah  yang  merupakan  kelebihan  dari  batas  maksimum, sebagaimana  menurut  Undang-Undang  Nomor  56/prp/60  yaitu  tanah  absentee,  tanah swapraja, tanah bekas swapraja, dan tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara.
Redistribusi  tanah atau  pembagian  tanah  sekaligus  pemberian  Sertipikat Hak  Milik kepada para petani yang tidak bertanah merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah, sebagai mana yang terkandung dalam ketentuan undang-undang pokok agraria (UUPA) No 5 1960. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform, selambat-lambatnya tiga  bulan  setelah  ditrbitkannya  Surat  Keputusan  Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform. Surat Keputusan Redistribusi gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka tanah itu akan kembali menjadi tanah Negara.
Sebagian  besar  masyarakat  di  Kelurahan  Puosu  Kecamatan  Togauna  Kabupaten Konawe  bekerja  sebagai  petani,  dalam  rangka  untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemerintah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah yang diberikan dengan status Hak Milik. Dengan kegiatan  tersebut  diharapkan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang.  Namun  dalam  kenyataannya  selama  ini  masih  banyak  petani  penerima redistribusi  Tanah  Objek  Landreform  belum  mendaftarkan  Hak  Atas  Tanahnya  ke  kantor Pertanahan. Sedangkan jangka waktu surat keputusan sudah berakhir, dan ada juga para petani penerima redistribusi Tanah Objek Landreform hanya diberikan surat keputusan hak milik saja sedangkan pembinaan maupun sertifikasi Hak Atas Tanahnya belum dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan para petani tidak mampu mempertahankan hak milik tanahnya dan tanah itu kembali lagi jadi milik tuan tanah, akhirnya mereka kembali lagi menjadi petani penggarap.
Redistribusi  tanah  merupakan  bagian  dari  landreform  dan  landreform  merupakan bagian  dari  reforma  agraria.  Reforma  agraria  dengan  prinsip  untuk  keadilan  dan
kesejahteraan  rakyat  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  telah  dimulai  sejak  tahun  2007. Maksud dari redistribusi tanah adalah untuk mencapai pemerataan tanah pertanian, karena pada  kenyataannya  di Indonesia  masih  banyak  para  petani  yang  mempunyai  tanah  yang kurang  seimbang  dengan  kebutuhan  hidup  yang  harus  dipenuhi,  bahkan  ada  sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian.
Kelurahan  Puosu  Kecamatan  Tongauna  merupakan  salah  satu  wilayah  yang menyelenggarakan  program  redistribusi  tanah.  Berdasarkan  data  dari  BPS  Dalam  Angka Tahun 2020, Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten  Konawe  mempunyai  luas total  area  10,98  km2.  Dengan  jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 1.312 jiwa (Bps Kabupaten  Konawe  Tahun  2020).  Maka  untuk  itu  pemerintah  Kabupaten  Konawe mengadakan  program  redistribusi  tanah  yang  dilaksanakan  dibeberapa  Kelurahan,  salah satunya  di  Kelurahan  Puosu  Kecamatan  Tongauna  Kabupaten  Konawe.  Tanah  yang digunakan dalam program redistribusi tanah ini adalah tanah- tanah obyek landreform yang meliputi tanah pertanian yang melebihi luas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja dan tanah- tanah yang dikuasai negara secara langsung. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemilikan tanah pertanian yang merugikan para petani kecil.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data  dimaksudkan  sebagai  pencatatan  peristiwa  atau  karakteristik sebagian atau seluruh elemen dari penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data teknis  pengukuran dan penggambaran pada kegiatan Landreform di Kel. Puosu yang berasal dari kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.
2. Data  mengenai  penerima  (Subyek)  tanah  atau  bidang  tanah  obyek  Landreform  di Kelurahan Puosu yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah
Tahapan yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Konawe berdasarkan dari Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2021 adapun Tahapan persiapan yang terdiri  dari,  Penetapan  Lokasi  dan  Tim  Petunjuk  operasional  kegiatan  (POK),  Penetapan Lokasi  dan  Tim  Pelaksana,  Penyusunan  Jadwal  Kegiatan,  Persiapan  Jadwal  Kegiatan, Pembuatan  Peta  Kerja.  Dalam  pelaksanaan  redistribusi  tanah  terbagi  atas  dua  yaitu
pengambilan  teknis pengukuran redistribusi tanah yang di dapatkan dari Kantor ATR/BPN Konawe dan peneliti juga turut  membantu  selama proses pengukuran di lapangan dan pengambil data penerima subyek pengukuran yang di peroleh dari pemerintah kelurahan puosu, untuk lebih jelas  dapat dilihat pada data berikut ini.

## Pengelolaan pengukuran redistribusi tanah
Hasil pengukuran tanah yang dikeluarkan setelah melakukan pengukuran Real-Time Kinematic  (RTK)  berupa  data  koordinat.  Data  tersebut  selanjutnya  di-import  kedalam software  autocad  map  3d  2012  yang  selanjutnya  akan  dipetakan.  dari  Hasil  pengukuran redistribusi tanah  di  kelurahan  puosu  yang  dilaksanakan  selamat  1  bulan  terdapat 145 bidangan yang telah dipetakan. Setiap bidang tanah  yang dipetakan  harus  diberi  Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Memberi informasi nama penerima (subyek) pada peta bidang tersebut untuk di umumkan pada masyarakat yang memiliki tanah atau pihak  lain apabila adanya hak yang dilanggar baik mengenai luas tanah, status kepemilikan dan bentuk bidang tanah. Dari hasil pengukuran selanjutnya diseleksi untuk memastikan syarat sebagai calon penerima redistribusi tanah sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

## Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi
Sebelum  melakukan  pengukuran,  para  calon  penerima  redistribusi  tanah  perlu menyiapkan  berkas-berkas  persyaratan  (alas  hak)  yang harus  dipenuhi  oleh  setiap pemohon/calon penerima tanah redistribusi tanah antara lain.
a. Surat pernyatan sebagai penggarap tanah/yang mengenai tanah tersebut dan data diri sesuai KTP, data mengenai fisik tanah yang dikuasai berupa letak tanah, luas tanah,  jenis tanah dan pemanfaatannya.
b. Surat  keterangan  kepala  Kelurahan  Puosu  mengenai  penguasaan  tanah  obyek landreform yang disertai 2 orang saksi. Sura keterangan ini menyatakan bahwa  nama tercantum dalam surat keterangan
c. Surat keterangan tanah yang dikeluarkan kantor Kelurahan yang berisi luas tanah,batas- batas tanah dan  pernyataan bahwa pengarap tanah bertempat tinggal dilokasih letak tanah
d. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan
Berdasarkan hasil inventarisasi penguasan tanah objek landreform dan berkas- berkas  yang  diajukan  oleh  pihak  pemohon,  maka  selanjutnya  dilakukan  pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Konawe. Hasil pengukuran dituangkan  dalam  peta  bidang  tanah  yang  sekaligus  diberikan  nomor  induk  bidang (NIB).  Dari  hasil  penetapan  objek  dan  subjek  telah  terseleksi  penerimaan  redistribusi tanah dari 145 bidangan 3 diantaranya tidak lulus berkas  dalam  penerbitan sertifikat tanah  sehingga  menjadi  142  bidangan  adapun  untuk  lebih  jelas  dapat  melihat  hasil pemetan bindangan redistribusi tanah pada gambar berikut.
Gambar 4. 1 hasil sreenshoot software autocad pengukuran redistrusi tanah 2022
Sumber: ATR BPN Konawe 2022
Dari  hasil  pengukuran  redistribusi  tanah  2022  telah  sesuai  dengan  peta  kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sertifikat tanah sebelumnya .untuk lebih jelas dapat gambar berikut ini.
Gambar 4. 2 sreenshoot software autocad Gabungan Peta Kerja Dan Data Redistribusi Tanah
Sumber: ATR BPN Konawe 2022

## SIMPULAN
A. Puosu berjalan lancar, dengan adanya Redistribusi  Tanah  tersebut Para Petani di kelurahan puosu memiliki kepastian kepemilikan tentang adanya tanah yang digarap tersebut.
B. Adapun kendalakendala dalam Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna yaitu:
a. Masih  banyaknya  tanah  hasil  redistribusi  tanah  tersebut  yang  belum ditingkatkan status  kepemilikannya,  sehingga  tidak  dapat  diketahui  secara  pasti  berapa masingmasing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertipikatnya. Hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan penduduk desa mengenai pentingnya pendaftaran tanah tersebut.
b. Tanah yang tidak ada pembatasnya di lapangan (Patok) Hal ini disebabkan:
a) Keterlambatan  masyarakat  dalam  memasang  patok  batas wilayah,  mengukur bidang tanah obyek landreform tanpa memberi patok batas bidang tanah (patok menyusul beberapa hari setelah pengukuran).
b) Setelah penyerahan patok dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten konawe. Penduduk  desa  bukan  langsung  memasang  patok  tersebut  melainkan mengabaikannya,  karena  kurangnya  kesadaran  penduduk  desa  tentang pentingnya patok pembatas tanah. Penduduk desa hanya berbekalkan keyakinan pada pemilikpemilik tanah yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pengaturan Penguasaan tanah Badan Pertahanan nasional/1990. Tata Cara Kerja Redistribusi tanah Objek Landreform. Jakarta : Bhumi Bhakti Adhiguna.
Harsono,  Boedi,  Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaanya), Djambatan, Jakarta. 2003
Handy Novprastya, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono. 2014. kajian tentang redistribusi tanah  obyek  landreform  di  kabupaten  rembang  (Studi  Kasus  :  Desa  Bogorame Kecamatan Sulang): Jurnal Geodesi Undip
Hustiati, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
Kertasapoetra, dkk, 1984. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta.
Permadi, I. (2018). rekonseptualisasi model program landreform  yang berkeadilan sosial. Arena Hukum, 11(3), 471-483.
Parlindungan,. A. P. 1989 . Hukum Agraria Serta Landreform. Bandung : Mandar Maju.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961Tentang  pembagian  tanah  dan  pemberian ganti kerugian.
Yoga Tri Sutomo. 2011. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten : universitas negeri semarang
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960. tentang. peraturan dasar pokok- pokok agraria