## Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

## Fatimah Dwi Safitri Fatimahdwisafitri@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Indonesia menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Namun,  jumlah  kerusakan  lingkungan  hidup yang  terjadi  kian  meningkat  tiap  tahun.  Banyak  kasus  lingkungan hidup  yang  hanya  menyasar  pelaku  fisik  saja  sedangkan  korporasi yang  mendapatkan  manfaat  dari  kerusakan  lingkungan  serta merupakan intellectual actor malah lolos begitu saja. Keadaan yang demikian tersebutlah yang mendorong pentingnya upaya multi door yaitu  melalui  pendekatan  pencucian  uang  supaya  actor  intellectual yang berada di balik layar dapat terungkap dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pembubaran  korporasi  menjadi  faktor  penting  terciptanya  efek  jera supaya korporasi yang telah melakukan perusakan lingkungan tidak berani melakukan perusakan lingkungan kembali. Tujuan peneletian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa  pembubaran  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Untuk melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan  yang  sistematis  mengenai  aturan  hukum  yang  mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.
Kata Kunci: Lingkungan  Hidup;  Pencucian  Uang;  Korporasi; Pembubaran Korporasi.

## Pendahuluan
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup  lain.  Dalam  Pasal  28H  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
93

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Fatimah Dwi Safitri, ‘Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17625

## Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Namun  sayang  pada  kenyataannya  banyak  kasus-kasus  lingkungan  hidup di  Indonesia  seperti  pembuangan  limbah  ( dumping ),  Pembakaran  lahan  ( Illegal Logging ),  dan  bentuk  lain  yang  dapat  menyebabkan  rusaknya  lingkungan hidup.  Sangat  memprihatinkan  ketika  air  dan  tanah  tercemar  oleh  limbah  yang membahayakan  kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Salah  satu  dari limbah  yang  mencemari  Indonesia  adalah  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3) yaitu sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat  mencemarkan  dan  atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Purwakarta  No.  113  Pid.B/ LH/2016/PN.Pwk PT Indo Bharat Rayon, Purwakarta telah terbukti mencemari wilayah Rawa Kalimati dengan bahan, berbahaya dan beracun (B3). PT Indo Bharat Rayon melakukan pembuangan Fly Ash/Bottom Ash di Rawa Kalimati Desa  Cilangkap,  Babakan  Cikao,  Purwakarta.  Hakim  melalui  putusannya menyatakan  Terdakwa  PT  Indo  Bharat  Rayon  yang  diwakili  oleh  Sibnath Agarwalla,  Direktur  Keuangan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut”, dan menghukumnya dengan pidana penjar aselama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  perampasan  asset  Terdakwa  PT Indo Bharat Rayon oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah
denda sejumlah tersebut. 1
Perbuatan yang dilakukan PT Indo Bharat membuang limbah fly ash/bottom ash yang merupakan limbah B3 ke Rawa Kalimati mengakibatkan menimbunnya limbah  B3  dari  yang  berupa  Setu  seluas  kurang  lebih  8.000  meter  persegi  dan kedalaman  7  (tujuh)  meter  serta  bisa  dilalui  menggunakan  perahu,  kini  beralih fungsi menjadi areal persawahan warga setempat.
Dampak  pencemaran  limbah  B3  bagi  kesehatan  dapat  mempengaruhi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung bisa berupa ledakan, kebakaran, reaktif maupun korosif sedangkan secara tidak langsung berupa toksik akut dan kronis. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh melalui oral yaitu mulut kemudian masuk ke saluran pencernaan, inhalasi yaitu  melalui  saluran  pernapasan,  dermal  yaitu  melalui  kulit,  dan  yang  terakhir melalui peritoneal yaitu suntikan.
Chisso  berdiri  pada  tahun  1908,  merupakan  pabrik  pupuk  kimia  untuk pertanian serta menjadi salah satu pabrik terbesar yang bergerak di bidang pupuk di Jepang. Dengan berkembang pesatnya Chisso, berdampak positif pula kepada perekonomian di Minamata. Namun sayangnya dalam proses produksi pupuk kimia tersebut menggunakan Methyl-mercury sebagai catalyst dengan sistem pengolahan limbah yang buruk, Chisso membuang limbah Methyl-mercury yang sifatnya B3 langsung ke teluk Minamata mengakibatkan terjadinya tragedi Minamata.
Setelah puluhan tahun berlalu, bencana serupa terulang di perairan Indonesia dalam kadar yang jauh lebih besar akibat dari banyaknya tambang emas ilegal di sekitar  800  daerah  di  seluruh  Indonesia.  Hg  yang  dibuang  ke  laut  memberikan konsekuensi serius pada masyarakat dan lingkungan. Karena Hg termasuk kedalam
1 “PT Indo Bharat Rayon Dihukum Secara Kumulatip Berupa Pidana Penjara Dan Pidana Denda Serta Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuh Pidana” (Pengadilan Negeri  Purwakarta  Kelas  1B  2016)  <http://www.pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-di- hukum-secara-kumulatip-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-beru- pa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(Pasal- 103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html> accessed 3 September 2018.

## Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
limbah B3 yang sifatnya toksik logam berat. 2
Ketika terjadi pencemaran lingkungan ditambah dengan timbulnya dampak yang  besar  bagi  lingkungan,  pencemaran  dan  kerugian  yang  diderita  akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana dan pihak yang akan bertanggungjawab. Terutama  seperti  halnya  pada  kasus  PT  Indo  Bharat  Rayon  dan  Chisso  yang merupakan korporasi. Penerapan pidana pada perkara lingkungan hidup menurut Penjelasan  Umum  angka  6  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana memperhatikan asas ultimum remidium kecuali dalam  tindak  pidana  formil  tertentu  yaitu  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air limbah, emisi dan gangguan. 3
UUPPLH sendiri dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH sudah memperkenalkan korporasi  sebagai  subyek  hukum  yang  diatur  dan  diatur  lebih  lanjut  mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 UUPPLH yang menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka penuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau direksinya.
Kemudian didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016), dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap  korporasi  adalah  denda.  Sehingga  menjawab  pertanyaan  pula  terkait  bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Mengingat setiap redaksi Pasal yang menyebutkan pidana badan dan pidana denda dijatuhkan secara kumulatif.
Sehingga jelas apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat  dipidana.  Namun  akan  muncul  pertanyaan  mengenai  pertanggungjawaban
2 Agus Pambagio “Tragedi Minamata Mengancam Indonesia” (Detik News 2017) <https:// news.detik.com/kolom/d-3440402/tragedi-minamata-mengancam-indonesia>, accessed  3  Septem- ber 2018
3 Kukuh Subyakto, ‘Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Di- anut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2015) II Jurnal Pembaha- ruan Hukum [212]
dalam korporasi sendiri. Karena dalam perkembangan korporasi sebagai pelaku, kejahatan  korporasi  merupakan  salah  satu  bentuk white collar crime dimana kejahatan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya.
Sama dengan UU PPLH, UU PPTPPU juga mengakomodir subyek hukum korporasi  dalam  Pasal  6  UU  PPTPPU  yang  menyatakan  bahwa  apabila  TPPU dilakukan  oleh  korporasi,  pidana  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan/atau personil pengendali korporasi. Sehingga korporasi yang melakukan TPPU dapat dipidana. Baik UU PPLH maupun UU PPTPPU juga mengatur secara khusus untuk pidana tambahan terhadap korporasi pembubaran korporasi.
Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pun sudah mengakomodir pembubaran korporasi berdasarkan penetapan  pengadilan  atau  apabila  penetapan  pengadilan  mencabut  izin  usaha korporasi  sehingga  mewajibkan  korporasi  melakukan  likuidasi  sesuai  dengan ketentuang peraturan perundang-undangan.
Namun meskipun sudah diakomodir baik dari UU PPLH, UU TPPU, maupun UU  PT  sampai  kini  belum  pernah  ada  putusan  yang  membubarkan  korporasi. Sehingga muncul pertanyaan mengapa tidak dilaksanakan walaupun semua peraturan perundang-undangan telah mendukung. Selain itu tidak ada pidana tambahan bagi direksi yang turut melakukan tindak pidana bersama dengan korporasinya. Padahal tidak  mungkin  bagi  korporasi  berjalan  tanpa  organnya  yaitu  direksi.  Sehingga direksi sering kali sembunyi dibalik korporasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma- norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-

## Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 4

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU  PPLH  juga  turut  mengakui  keberadaan  korporasi  sebagai  subyek hukumnya melalui Pasal 1 angka 32 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam UU PPLH adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum di bidang lingkungan sebenarnya telah lama diatur sejak Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hanya  saja  terdapat  perbedaan  mengenai  apa  yang  dimaksud  sebagai  subyek hukum korporasi. Perbedaan terminologi terdapat pada Pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban korporasi. Pada Pasal 46 UUPLH, menggunakan terminologi badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  yayasan,  atau  organisasi  lain.  Kemudian oleh UU PPLH terminologi tersebut diubah menjadi badan usaha yang artinya telah mencakup  baik  badan  hukum  maupun  non  badan  hukum  sesuai  dengan  konsep hukum perdata. Sehingga telah tidak menjadi masalah terkait pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.
Mengenai model pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH dapat dilihat pada Pasal 116 UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:
Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
a. Badan usaha, dan/atau;
b. Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Pasal  diatas  menunjukkan  terdapat  unsur  dari  teori Strict  Liability yang  apabila dikaitkan dengan rumusan delik dalam Pasal 88 UU PPLH yang bunyinya sebagai berikut:
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Sing- kat) (Rajawali Pers 2001).[13-14].
“Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.
Terlihat dari redaksi Pasal 116 UU PPLH yang menyebutkan “dan/atau” kemudian dalam  Pasal  88  UU  PPLH  juga  menyebutkan  redaksi  “dan/atau”  artinya  tidak memerlukan pembuktian niat atau mens rea dari suatu actus reus yang merupakan ajaran dari teori Strict Liability.
Kemudian  teori  lain  terdapat  dalam  Pasal  116  ayat  (2)  UU  PPLH  yang bunyinya sebagai berikut:
“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan  lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi pidana  dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.
Ketentuan  diatas  menggunakan  teori Vicarious  Liability, yaitu  suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain ( the legal responsibilility of one person for the wrongful acts of another ) . 5 Teori ini membatasi pada keadaan tertentu dimana korporasi hanya mempertanggungjawabkan perbuatan pekerjanya selama masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. 6
Dengan begitu dapat terjadi pengalihan tanggungjawab dari pelaku fisik ke pelaku intelektual apabila terbukti memang terdapat hubungan kerja.
Teori lain yang digunakan oleh UU PPLH dalam rumusannya adalah teori pelaku fungsional yang memungkinkan sanksi pidana dapat diberlakukan kepada korporasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  korporasi  dibentuk  menyesuaikan  dengaan tujuan manusia dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut melalui perbuatan  manusia.  Maka  kemampuan  bertanggungjawab  pengurus  korporasi dilimpahkan kepada korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Teori  pelaku  fungsional  tersebut  terumuskan  pada  Pasal  118  UU  PPLH
5 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pi - dana (STIH 1991).[113]. 6 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (PT Raja Grafindo Persada 2013).[119].

## 100 Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
yang  bunyinya  sebagai  berikut  “Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  selaku  pelaku  fungsional”.  Dari rumusan Pasal 118 tersebut, dapat dimaknai bahwa korporasi dapat diwakili oleh pengurus  korporasi  yang  memiliki  wewenang  untuk  mewakili  korporasi  baik  di dalam maupun di luar pengadilan. Namun akan lebih baik apabila yang mewakili korporasi saat berperkara di pengadilan adalah pengurus yang juga didakwa sebagai pelaku fungsional untuk menghindari adanya error in persona .
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Selain UU PPLH, UU PTPPU turut mengatur keberadaan korporasi sebagai subyek  hukumnya  bahkan  telah  menggunakan  terminologi  korporasi  yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi” selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 “Korporasi adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi juga telah diatur dalam Pasal 6 UU PTPPU yang bunyinya sebagai berikut “Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi”.
Dari  Pasal  diatas  dapat  diketahui  tiga  bentuk  sistem  pertanggungjawaban pidana  yaitu  yang  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  korporasi  sendiri yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun pengurus yang bertanggung jawab, dan yang terakhir korporasi bersama dengan pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya turut bertanggungjawab.
Namun  terdapat  syarat  bagi  suatu  korporasi  agar  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  UU
PPTPPU yang bunyinya:
“Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: a.  Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b.  Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c.  Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
dan
d.  Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.”
Dengan syarat di atas jelas bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keempat syarat diatas tidak terpenuhi karena sifatnya yang kumulatif. Kemudian apabila pengurus korporasi yang berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian  uang,  maka  hanya  pengurus  korporasi  yang  akan  dibebani  dengan pertanggungjawaban pidana dengan syarat sebagai berikut:
a.  Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi;
b.  Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata;
c.  Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi;
d.  Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.
Sementara untuk tindakan pengurus korporasi yang dapat dikatakan sebagai mewakili korporasi adalah apabila pengurus merupakan personil pengendali dari korporasi  atau  memiliki  wewenang  dalam  mengambil  keputusan,  tindakan  yang dilakukan  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  korporasi,  perbuatan  yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, atau perbuatan pengurus korporasi dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan dari korporasi.
Melalui Perma No. 13 Tahun 2016, hakim dapat menilai kesalahan korporasi tepatnya  pada  Pasal  4  yang  pada  pokoknya  menyebutkan  bentuk  kesalahan korporasi, yaitu korporasi mendapatkan baik keuntungan atau manfaat dari tindak pidana  yang  dilakukan  maupun  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  untuk kepentingan korporasi. Bentuk kesalahan kedua korporasi adalah pembiaran oleh korporasi ketika tindak pidana terjadi. Bentuk kesalahan ketiga adalah korporasi tidak  melakukan  langkah-langkah  pencegahan,  mencegah  supaya  tidak  timbul dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum

## 102 Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Ketiga bentuk kesalahan tersebut memiliki sifat alternatif sehingga salah satu saja bentuk kesalahan telah dilakukan oleh korporasi maka telah cukup untuk dijatuhi pidana.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  korporasi  tidak  mungkin  dijatuhi  pidana badan  berupa  penjara,  UU  PTPPU  telah  mengatur  secara  khusus  pada  Pasal  7 ayat (1), “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling  banyak  Rp  100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah)”.  Sesuai  dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  yang  pada  pokoknya menyatakan bahwa pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. UU PTPPU juga  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada korporasi turut diberikan kepada korporasi tepatnya pada Pasal 9 ayat (1)
UU PTPPU yang bunyinya sebagai berikut:
“Dalam  hal  korporasi  tidak  mampu  membayar  pidana  denda  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1),  pidana  denda  tersebut  diganti  dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan”.
Melalui Pasal tersebut, UU PTPPU memberikan pilihan lain bagi korporasi yang dijatuhi pidana denda untuk melakukan pidananya apabila korporasi tidak mampu untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan. Dengan begitu UU PTPPU tidak  memberikan  celah  bagi  korporasi  untuk  tidak  mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

## Pengaturan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Selain  sanksi-sanksi  pidana  dalam  UU  PPLH  dan  UU  PTPPU  yang  telah dibahas sebelumnya, kedua instrumen perundang-undangan tersebut juga mengatur terkait pidana tambahannya. Dalam penjelasan UU PPLH mencantumkan bahwa perbedaan  antara  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU PPLH adalah dalam UU PPLH memuat penguatan prinsip-prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  didasari  dengan
tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Maka dari itu, setiap proses dalam  perumusan  dan  penerapan  UU  PPLH  wajib  berintegrasi  dengan  aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
UU PPLH mengatur terkait pidana tambahan selain pidana pokok yang dapat dikenakan  kepada  korporasi  tepatnya  pada  Pasal  119  UU  PPLH  yang  bunyinya sebagai berikut:
“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan  usaha  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib berupa:
a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b.  Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c.  Perbaikan akibat tindak pidana;
d.  Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e.  Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.
Selain  UU  PPLH  pidana  tambahan  juga  diatur  oleh  UU  PTPPU  yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:
“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.  Pengumuman putusan hakim;
b.  Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c.  Pencabutan izin usaha;
d.  Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e.  Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau f.  Pengambilalihan korporasi oleh negara”.
Diantara ketentuan pidana tambahan diatas, terdapat keunikan pidana tambahan yang hanya ada dalam UU PPLH yaitu bentuk pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindakan pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan UU PPLH menekankan bentuk keadilan restoratif, yaitu keadilan  yang  menekankan  pada  pentingnya  pemulihan  atau  kompensasi  untuk menjaga kelestarian masyarakat. 7 Namun sayangnya, masih belum dapat diterapkan secara maksimal karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat akan haknya untuk menerima ganti kerugian. Selain itu bentuk pidana tambahan
7 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Masalah (ELSAM dan HUMA 2002).[15].

## 104 Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
berupa perbaikan akibat tindak pidana juga berguna untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang digunakan untuk biaya pengembalian kondisi lingkungan hidup yang telah rusak.

## Pengaturan Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Selain  UU  PPLH  pidana  tambahan  juga  diatur  oleh  UU  PTPPU  yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:
“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.  Pengumuman putusan hakim;
b.  Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c.  Pencabutan izin usaha;
d.  Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e.  Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
f.  Pengambilalihan korporasi oleh negara”.
Pembubaran korporasi meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang sebagai bentuk pidana tambahan, namun masih belum didukung dengan peraturan pelaksanaan. Hingga kini, prosedur pembubaran korporasi masih mengacu pada UU PT.  Mulai  dari  berdirinya  perseroan  terbatas  hingga  pembubarannya,  semua  telah diatur oleh UUPT. Khususnya dalam hal pembubaran, diatur terkait apa saja yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan yaitu dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT. Faktor  bubarnya  perseroan  menurut  Pasal  142  ayat  (1)  UUPT  adalah antara lain, berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkandalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kemudian  harta  pailit  Perseroan  tidak  cukup untuk  membayar  biaya  kepailitan,  karena  harta  pailit  perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan  insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang, atau  karena  dicabutnya  izin  usaha  perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembubaran korporasi sebenarnya diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha  namun  status  badan  hukum  dari  korporasi  atau  dalam  hal  ini  perseroan terbatas,  tetap  ada.  Organ  dari  korporasi  untuk  sementara  akan  masih  ada  dan tetap berjalan hanya saja struktur dari korporasi telah tidak ada. Berkenaan dengan pengambilan  keputusan  terkait  proses  pembubaran  atau  likuidasi,  pemegang saham,  direksi  dan  dewan  komisaris  masih  tetap  ada  dan  RUPS  masih  dapat berfungsi dalam pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (6) UUPT. 8
Status badan hukum bagi korporasi yang mengalami pembubaran masih akan tetap ada hingga pertanggungjawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UUPT. Selain itu dalam Pasal yang sama juga memberikan ketentuan bahwa sejak saat pembubaran pada setiap surat yang dikeluarkan oleh korporasi dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan. 9
Dalam pelaksanaan putusan, kejaksaan dengan menggunakan alasan bahwa korporasi  telah  melanggar  kepentingan  umum  atau  melakukan  perbuatan  yang melanggar  peraturan  perundang-undangan,  berdasarkan  pada  Pasal  146  UUPT memberikan legal standing atau legitima persona standi in judicio bagi kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran korporasi kepada pengadilan negeri. 10
Kemudian  apabila  dikaitkan  dengan  korporasi  yang  telah  melakukan  TPPU, maka korporasi tersebut telah melangar peraturan perundang-undangan. Sehingga kejaksaan dapat melakukan pengajuan permohonan korporasi kepada pengadilan negeri. Sesuai dengan ketentuan pidana tambahan dalam UU PTPPU dan prosedur pengajuan permohonan pembubaran korporasi dalam UUPT. Dari Pasal 146 UUPT maka dapat dipahami bahwa selama korporasi dapat dibuktikan telah melakukan tindak  pidana,  maka  kejaksaan  dapat  melakukan  pengajuan  permohonan pembubaran korporasi.
8 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2001).[543].
9 ibid.

## 106 Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang
UU  PTPPU  tidak  menetapkan  bahwa  pembubaran  korporasi  harus  diikuti dengan  proses  likuidasi.  Ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan adanya proses likuidasi mengikuti proses pembubaran korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UU PT yang menegaskan bahwa terhadap pembubaran korporasi berdasarkan Penetapan Pengadilan harus diikuti pula dengan penunjukan likuidator oleh Pengadilan Negeri terkait. Dengan tidak ditunjuknya likuidator oleh Pengadilan Negeri, menyebabkan tidak dapat dijalankannya putusan tersebut karena yang akan menjalankan putusan adalah  likuidator. 11 Maka  dalam  pelaksanaan  pembubaran  korporasi  tidak  dapat terlepas dari ketentuan pembubaran korporasi dalam UU PT.
Sebagaimana diketahui bahwa korporasi yang dimaksud dalam UU PTPPU tidak hanya korporasi yang berbadan hukum saja melainkan juga korporasi non badan hukum. Sementara pengaturan dalam UU PT hanya memberikan prosedur pembubaran korporasi yang berbadan hukum. Maka dalam memahami bagaimana prosedur pembubaran korporasi non badan hukum seperti Firma atau perkumpulan lainnya harus kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Burgerlijk Wetboek (BW). Korporasi non badan hukum dalam pembubarannya tidak memerlukan proses likuidasi dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan seperti halnya pada korporasi berbadan hukum. 12
Kemudian  timbul  pertanyaan  bagaimana  pembubaran  korporasi  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi  apabila  jaksa  selaku  penuntut  umum  tidak mencantumkan  pembubaran  korporasi  dalam  surat  tuntutan.  Pertanyaan  tersebut dijawab dengan menggunakan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya".
Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa hakim dalam memutus perkara merujuk  pada  surat  dakwaan  bukan  surat  tuntutan.  Selaras  dengan  Pasal  193
11 Abdul Muni, Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pi - dana Korupsi , Disertasi (2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga).[197].
12 ibid.
KUHAP,  M.  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  pemidanaan  berarti  terdakwa dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai  dengan  ancaman  yang  ditentukan  dalam  Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 13 Memberikan kesimpulan bahwa meskipun jaksa sebagai penuntut umum tidak meminta hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pembubaran korporasi, hakim tetap dapat memutus demikian tergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim. Namun, tetap terdapat pembatasan yaitu:
1.  Tidak melebihi ancaman maksimal dari Pasal yang didakwakan;
2.  Tidak memutus jenis pidana yang tidak ada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain;
3.  Harus disertai oleh dasar pertimbangan dan bukti yang cukup.
Berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan, hakim dalam menjatuhkan pemidanaan memang mengharuskan hakim bersikap mandiri tersirat dari Pasal 24  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Penjatuhan  pidana  tambahan  pula  yang memiliki sifat fakultatif sehingga penjatuhannya pun tergantung pada penilaian hakim.  Namun  kebebasan  tersebut  yang  kemudian  menimbulkan  disparitas penjatuhan  pidana  bagi  korporasi.  Sehingga  penjatuhan  pidana  tambahan  bagi korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup  terkesan hanya berupa perbaikan lingkungan atau pewajiban melakukan hal yang dilalaikan tanpa hak. Padahal masih ada bentuk pidana tambahan lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sehingga perlu dibentuknya standar tindak pidana yang seperti apa  supaya  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  pembubaran  korporasi.  Supaya korporasi  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  yang  sesuai  dengan  kerugian  yang disebabkan oleh tindak pidana.
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Penga - dilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua (Rineka Cipta 2002).[354].

## 108 Fatimah Dwi: Pembubaran Korporasi yang

## Kesimpulan
Melalui  UU  PPLH  dan  UU  PTPPU,  masing-masing  telah  memberikan penjelasan  dan  peraturan  secara  merinci  terkait  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada  korporasi.  Selain  itu  kedua  peraturan  perundang-undangan  telah  mampu membedakan  perbuatan  mana  yang  merupakan  perbuatan  pengurus  korporasi dengan  perbuatan  korporasi.  UU  PPLH  dan  UU  PTPPU  telah  mengatur  baik pertanggungjawaban maupun pemidanaan korporasi dan dianggap telah cukup untuk menjerat korporasi yang melakukan TPPU dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berbeda dengan pidana tambahan pada orang. Namun korporasi tetap memiliki pidana tambahan yang dapat disetarakan dengan pidana mati pada orang yaitu pembubaran korporasi yang  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  korporasi.  Sebagaimana  sifat  pidana tambahan yang fakultatif maka penjatuhannya tergantung pada keyakinan hakim. Hakim secara mandiri dapat menjatuhkan pidana tambahan tanpa mengharuskan penuntut umum untuk mencantumkan atau meminta pembubaran korporasi dalam surat tuntutannya.

## Daftar Bacaan

## Buku
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2001).
_____, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua (Rineka Cipta 2002).
Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (PT Raja Grafindo Persada 2013).
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Hukum Pidana (STIH 1991).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001).
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Masalah (ELSAM dan HUMA 2002).

## Jurnal
Kukuh  Subyakto,  ‘Azas  Ultimum  Remedium Ataukah Azas  Primum  Remedium Yang  Dianut  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2015) II Jurnal Pembaharuan Hukum.

## Laman
Agus Pambagio “Tragedi Minamata Mengancam Indonesia” (Detik News, 2017) <https://news.detik.com/kolom/d-3440402/tragedi-minamata-mengancam- indonesia>, accessed 3 September 2018
Admin Pengadilan Negeri Purwakarta “PT Indo Bharat Rayon Dihukum Secara Kumulatip Berupa Pidana Penjara Dan Pidana Denda Serta Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan  Hidup  (Pasal  103  Uupplh  Jo.  Pasal  64 Ayat  (1)  Kuh  Pidana” (Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B, 2016) <http://www.pn-purwakarta. go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatip-berupa-pidana- penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat- tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(Pasal- 103-uupplh-jo.-Pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html>  accessed  3  September 2018

## Disertasi
Abdul Muni, Pembubaran Korporasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi , Disertasi (2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--