Copyright © 2019  Puspa Yulliasari, Idrus Affandi, Dwi Iman Muthaqin

## IMPLEMENTATION OF LEGAL CONSCIOUS VILLAGE PROGRAM IN IMPROVING LEGAL AWARENESS OF TRUSMI WETAN VILLAGERS
Puspa Yuliasari 1 , Idrus Affandi 2 , Dwi Iman Muthaqin 3
1 puspayuliasari94@gmail.com , 2 idrusaffandi@upi.edu, 3 dwiimanm@upi.edu
1,2,3 Universitas Pendidikan Indonesia Article Information ABSTRACT Received: 11-11-2019 Revised: 20-11-2019 Accepted: 5-12-2019 Publishes: 28-12-2019 Legal conscious village program is an interesting policy to study, because this program  aims  to  increase  public  awareness  as  a  supporter  of  the implementation  of  a  legal  state  in  Indonesia.  To  become  a  law-conscious village,  a  village  must  approve  and  go  through  several  formation  processes regulated in the Regulation of the Head of BPHN Number: PHN.HN.03.05-73 of  2008  concerning  the  Establishment  and  Development  of  Legal  Conscious Family and Legal  Conscious Village. This research describes in  depth  about the implementation of legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, including activities carried out in the implementation of village programs, legal awareness and effectiveness of implementing the programs in increasing legal awareness  of  the  Trusmi  Wetan  Villagers,  using  qualitative  approaches  and descriptive method. The results of the study show that (1) The implementation of the village program is aware of the law in the Trusmi Wetan Village starting from the proposal, guidance, assessment, determination, and inauguration. (2) In terms of effectiveness, the implementation of a village program that is aware of the law in Trusmi Wetan Village is quite effective, because it can increase the legal awareness of the Trusmi Wetan Villagers .
Keywords: Legal Conscious
Village, Legal Awareness

## PELAKSANAAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TRUSMI WETAN
Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, Kesadaran Hukum.

## ABSTRAK
Program  desa  sadar  hukum  merupakan  kebijakan  yang  menarik  untuk  dikaji, karena program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  sebagai  pendukung  penyelenggaraan  negara  hukum  di  Indonesia. Untuk  menjadi  desa  sadar  hukum,  suatu  desa  harus  memenuhi  kriteria  dan melewati  beberapa  proses  pembentukan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala BPHN  Nomor:  PHN.HN.03.05-73  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  dan Pembinaan  Keluarga  Sadar  Hukum  dan  Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum. Penelitian  ini  mendeskripsikan  secara  mendalam  mengenai  pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum dan efektivitas pelaksanaan programdesa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  Desa  Trusmi  Wetan,  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dan  metode  deskriptif.    Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1) Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. (2) Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa  sadar hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.

## Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 2, Desember 2019, pp. 39-48 e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal tersebut  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan  negara  harus  berdasarkan aturan/ hukum yang berlaku, dan hukum harus selalu  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan berbangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat. Artinya,  bukan  hanya  pemerintah  sebagai struktur  hukum  yang  harus  melaksanakan hukum  secara  konsekuen,  namun  masyarakat juga  wajib  menaati  hukum  yang  ada  agar terwujud  sinergitas  antara  aturan  hukum sebagai  substansi,  penegak  hukum  sebagai struktur,  dan  masyarakat  sebagai  penyalur budaya  hukum  guna  tercapainya  tujuan-tujuan hukum.
Setiap  warga  masyarakat  menerima hukum tidak secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak  disadari.  (Kusumohamidjojo,  1999,  hlm. 168). Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat  harus melalui proses belajar untuk dapat menerima dan memahami hukum. Proses belajar  itu  bermacam-macam,  baik  secara formal  maupun  informal.  Salah  satu  proses belajar  yang  dapat  dilakukan  bagi  masyarakat yaitu sosialisasi/ penyuluhan hukum.
Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10  Tahun  2006  tentang  Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa
Penyuluhan  Hukum  diselenggarakan dengan  tujuan  mewujudkan  kesadaran hukum  masyarakat  yang  lebih  baik sehingga  setiap  anggota  masyarakat menyadari  dan  menghayati  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap  dan  perilaku  yang  sadar,  patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan  budaya  hukum.  Budaya  hukum dapat  terwujud  apabila  kesadaran  hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat.
Pada  kenyataannya,  penyimpangan hukum  di  masyarakat  masih  marak  terjadi,
mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam  ketenteraman  masyarakat  belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya  sebuah  aturan  hukum  ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan  dalam  masyarakat,  hal  tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
Kesadaran  hukum  merupakan  salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai  dan  tujuan  hukum.  Pernyataan  tersebut didukung  dengan  pendapat  Muthaqin  (2016, hlm.13) yang mengemukakan bahwa “keharmonisan  dapat  terselenggara  apabila seorang  warga  negara  mempunyai  kesadaran akan  hukum  yang  berlaku  dan  hidup  di negaranya,  hal  tersebut  dibutuhkan  untuk menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  serta memajukan  kesejahteraan  umum”,  dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya  nilai  dan  tujuan  hukum,    karena apabila  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran,  maka nilai-nilai  kepastian  hukum,  kemanfaatan, keadilan  serta  tujuan  hukum  untuk  mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat  yang  menjalankannya  pun  akan terwujud.
Soekanto  (dalam  Rosana,  2014) mengemukakan  4  indikator  yangmembentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu
1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan  perilaku  tertentu  yang  diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai  isi  dari  aturan  (tertulis), yakni  mengenai  isi,  tujuan,  dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum ( legal attitude ); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya  penghargaan  atau  keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan  manusia.  Dalam  hal  ini sudah  ada  elemen  apresiasi  terhadap aturan hukum.
4. Pola  perilaku  hukum;  tentang  berlaku atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum dalam  masyarakat.  Jika  berlaku  suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu  dan  sejauh  mana  masyarakat mematuhinya. (hlm. 14) Masalah  rendahnya  kesadaran  hukum masyarakat  dapat  diatasi  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  pemerintah.  Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur  ruang  publik,  yang  disebut  juga sebagai  kebijakan  publik.  Penyuluhan  hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah  rendahnya  kesadaran  hukum  dapat dilaksanakan  melalui  beberapa  program,  salah satunya  adalah  program  penyuluhan  hukum yang direalisasikan melalui pembentukkan desa sadar hukum.
Pembentukan  desa  sadar  hukum sebagai  pengimplementasian  dari  Peraturan Kepala  BPHN  Nomor:  PHN.HN.03.05-73 Tahun  2008  tentang  Pembentukan  dan Pembinaan  Keluarga  Sadar  Hukum  dan Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum.  Desa  Sadar Hukum  sendiri  merupakan  desa  yang  telah dibina  atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi  kriteria  desa  sadar  hukum,  dan terhadap  sebuah  desa  yang  telah  memenuhi kriteria  desa  sadar  hukum  maka  pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan  penghargaan Anubhawa  Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.
Lampiran  II  Peraturan  Kepala  Badan Pembinaan Hukum Nasional
Nomor
PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu:
1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi  dan  bangunan  mencapai  90% (sembilan puluh persen), atau lebih:
2. Tidak  terdapat  perkawinan  di  bawah usia  berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan:
3. Angka
kriminalitas
rendah:Rendahnya kasus Narkoba.
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap  kebersihan  dan  kelestarian lingkungan; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.
Secara  keseluruhan  sampai  pada  tahun 2017  di  Jawa  Barat  terdapat  2484  desa  dan kelurahan  sadar  hukum,  diantaranya  2029  desa dan 453 kelurahan. Kabupaten Cirebon memiliki 10  desa  yang  telah  meraih  penghargaan Anubhawa  Sasana  Desa dari  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Salah  satu  desa  yang menjadi  lokasi  penelitian  penulis  adalah  Desa Trusmi  Wetan  sebagai  satu-satunya  desa  sadar hukum di Kecamatan Plered.
Penelitian  ini  bertujuanuntuk  meneliti pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi  Wetan,  karena  pada  tahun  2017,  Desa Trusmi  Wetan  menjadi  satu-satunya  desa  di Kecamatan Plered yang menerima penghargaan Anubhawa  Sasana  Desa,  artinya  desa  tersebut sudah  dinilai  sadar  hukum.  Hal  tersebut menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti apakah pelaksanaan program desa sadar hukum dengan  ketentuan,  bagaimana  strategi  yang digunakan  dalam  pelaksanaannya  sehingga dapat memperoleh predikat desa sadar hukum, serta  efektivitas  program  tersebut  dalam meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat Desa Trusmi Wetan.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan dan metode tersebut karena  dapat  mempermudah  peneliti  dalam mengamati,  mengolah  data  penelitian,  serta menggambarkan  pelaksanaanprogram  desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan.
Lokasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  Desa Trusmi  Wetan  Kecamatan  Plered  Kabupaten Cirebon,  dengan  alamat  di  Jalan  Trusmi  Desa Trusmi  Wetan  Kecamatan  Plered  Kabupaten Cirebon.  Desa  Trusmi  Wetan  sebagai  lokasi utama  dalam  penelitian  ini.  Adapun  subjek dalam penelitian ini yaitu Aparat Desa Trusmi Wetan, masyarakat Desa Trusmi Wetan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat  sebagai  panitia  daerah  provinsi,  serta Bagian  Hukum  Kabupaten  Cirebon  sebagai panitia  daerah  kabuapaten  dalam  pelaksanaan program  desa  sadar  hukum  di  Desa  Trusmi Wetan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu  wawancara  kepada  subjek penelitian yang telah ditentukan, studi dokumentasi,  dan  juga  observasi  dengan melakukan pengamatan terhadap subjek
penelitian yang menyangkut perilaku, kebiasaan,  kondisi  lingkungan  masyarakat Desa  Trusmi  Wetan.  Pengolahan  dan  analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan  penarikan  kesimpulan  dari  data  yang bersumber  dari  pengumpulan  data  penelitian, yaitu  dari  sumber-sumber  terkait,  kemudian diuji validitasnya melalui trianggulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Pelaksanaan Program Desa Sadar

## Hukum di Desa Trusmi Wetan
SF  selaku  Sekretaris  Desa  Trusmi
Wetan  mengemukakan  bahwa  kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa  Trusmi  Wetan  mengikuti  program/ kegiatan yang diberikan dari pusat, (Bagian Hukum  Provinsi,  Kanwil  Kemenkum HAM)  dan  Bagian  Hukum  Kabupaten, serta  instansi-instansi  tekait  seperti  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Cirebon, Polsek  Plered,  dll.  Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya, sebagai berikut:
1. Sosialisasi dari Bagian Hukum Kabupaten  Cirebon  mengenai  kriteria pembentukan  Desa  Sadar  Hukum kepada Aparat Desa Trusmi Wetan.
2. Pembinaan  dari  Kecamatan    kepada Aparat Desa Trusmi Wetan.
3. Pembinaan keamanan kepada LINMAS dari Polsek Plered dan Koramil.
4. Penyuluhan  dari  Dispenda  mengenai pentingnya pelunasan PBB.
5. Pemantauan  kepada  masyarakat  dari Polsek  Plered,  Babinkamtibmas,  dan Danramil (kegiatannya yaitu cek kebersihan  lingkungan  dan  monitoring ronda malam).
6. Kunjungan dan monitoring dari Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Jawa Barat.
7. Penyuluhan  hukum  dari  Polsek  Plered tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahaya judi, miras, dan narkoba.
8. Penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan limbah dari Dinas
Lingkungan Hidup.
9. Melaksanakan kerja bakti kurang lebih satu bulan dua kali.
Efektivitas Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan Pemahaman masyarakat Desa Trusmi Wetan untuk menaati aturan/hukum yang  ada  turut  memengaruhi  sikap  dan perilaku masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Berdasarkan hasil  observasi,  studi  dokumentasi,  dan wawancara  dengan  masyarakat  Desa Trusmi  Wetan,  selain  dengan  menaati aturan, kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan ditunjukkan dengan kondisi- kondisi sebagai berikut:
1. Kelengkapan dokumen-dokumen
penting  yang  telah  dimiliki  sebagian besar  dari  masyarakat  Desa  Trusmi Wetan  seperti  KTP,  KK,  SIM,  Buku
Nikah, Akta
Kelahiran, Akta Kepemilikan Tanah dan Bangunan;
2. kesadaran  membayar  pajak  secara  rutin dan tepat waktu;
3. semakin berkurangnya angka pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun;
4. rendahnya  angka  kriminalitas  di  Desa Trusmi Wetan;
5. berjalannya  kegiatan  ronda  malam, walaupun tidak di setiap RT terdapat Pos Kamling,  namun  Pos  Kamling  terdapat di  RT,  1,  2,  3,  6,  9,  10,  12,  14,  15, kegiatan  jaga  malam  selalu  berjalan meskipun tidak terjadwal dan terencana, namun Pos Kamling selalu ramai dijaga oleh warga;
6. adanya  kegiatan  kerja  bakti  di  Desa Trusmi  Wetan,  dengan  waktu  dan intensitas  yang  berbeda-beda  di  setiap RT;
7. rendahnya angka putus sekolah di Desa Trusmi Wetan.

## Pembahasan
Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kebijakan  publik  diimplementasikan melalui  berbagai  pendekatan.  Pendekatan yang
digunakan dalam mengimplementasikan  kebijakan/  program desa  sadar  hukum  adalah  pendekatan prosedural dan manajerial ( Procedural and Managerial  Approaches ),  yang  menurut Wahab  (2012,  hlm.  237)  terdiri  dari tahap implementasi dengan urutan-urutan langkah  yaitu  merancang,  melaksanakan program, membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat.
Pendekatan prosedural
dan
manajerial  tersebut  sangat  sesuai  dengan pengimplementasian  program  desa  sadar hukum, karena berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi  yang  telah  dilakukan  peneliti, dapat  diketahui  bahwa  serangkaian  proses penerapan  program  tersebut  dimulai  dari perancangan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program.
Desa  yang  mengikuti  program  desa sadar  hukum  harus  ditetapkan  terlebih dahulu  menjadi  desa  binaan.  Status  desa binaan  akan  diberikan  setelah  diusulkan oleh camat dan disetujui oleh bupati dengan dibuktikan melalui SK. Desa Trusmi Wetan ditetapkan  menjadi  desa  binaan  karena telah memenuhi syarat yaitu dari pelunasan pajak yang telah mencapai lebih dari 90%, setelah  ditetapkan  menjadi  desa  binaan, Aparat  Desa  Trusmi  Wetan  mengirimkan data  yang  telah  terkumpul  ke  Bagian Hukum Kabupaten Cirebon, dan data yang telah  terkumpul di Bagian Hukum Kabupaten akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
Kegiatan selanjutnya  yang dilakukan dalam  pelaksanaan  program  desa  sadar hukum yaitu  pembinaan.  Pembinaan dilaksanakan  melalui  beberapa  kegiatan, yaitu  penyuluhan  hukum  dan  monitoring. SF  mengemukakan  bahwa    penyuluhan
yang  diadakan  dalam  rentang  waktu  Juli sampai  dengan  September  dilaksanakan oleh  berbagai  pihak,  yaitu  Bagian  Hukum Kabupaten  dan  instansi-instansi  terkait seperti  Polsek  Plered  Kabupaten  Cirebon dan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Cirebon.  Adapun  kegiatan  penyuluhan yang  diadakan  bukan  hanya  penyuluhan dengan  materi  hukum  saja,  namun  juga mengenai  lingkungan,  keamanan,  dan mengenai  pembayaran  pajak.  Kegiatan penyuluhan  bervariasi  muatan  materinya, karena dalam melakukan penyuluhan harus disesuaikan  dengan  kondisi  dan  masalah yang  terjadi  dalam  masyarakat  yang disuluh.
Kegiatan pembinaan dilakukan sebagai  upaya  mewujudkan  Desa  Trusmi Wetan  menjadi  desa  yang  sadar  hukum. Suatu desa dikatakan sadar hukum apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Peneliti akan  memaparkan  pelaksanaan  program desa  sadar  hukum,  khususnya  dalam kegiatan penyuluhan di Desa Trusmi Wetan dikaitkan dengan beberapa kriteria pembentukan  desa  sadar  hukum,  yaitu sebagai berikut:
1) Pelunasan  kewajiban  membayar  PBB mencapai 90% atau lebih;
Kesadaran masyarakat Desa
Trusmi  Wetan  dalam  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  sudah  sangat  baik, bahkan  sebelum  Desa  Trusmi  Wetan menjadi  desa  sadar  hukum.  Hal  tersebut diketahui  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  SF  dan  masyarakat  Desa  Trusmi Wetan  yang  menunjukan  bahwa  tidak  ada kendala  dalam  pembayaran  PBB  sehingga masyarakat  selalu  membayar  PBB  tepat waktu  dan  tepat  jumlah.  Hasil  wawancara tersebut  juga  dibuktikan  dengan  data temuan peneliti, yaitu surat keterangan dari Dispenda  yang  menyatakan  bahwa  pada tahun  2016,  setoran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Desa  Trusmi  Wetan  telah mencapai 100%, dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 1
Prosentase Kelunasan PBB Desa Trusmi Wetan Tahun 2016
Target Setoran Total Prosentase Setoran PBB Menurut E-Tax bjb Setoran Gelondongan Jumlah 30.800.053 28.941.359 1.858.694 30.800.053 100%

## Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Data  di  atas  menunjukan  bahwa masyarakat dan Aparat Desa Trusmi Wetan sudah memiliki kesadaran yang baik dalam pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Kegiatan penyuluhan yang diadakan dalam pelaksanaan  program  desa  sadar  hukum yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran  membayar  pajak  yaitu  dengan adanya penyuluhan dari Dinas Pendapatan
Daerah  mengenai  pentingnya  pelunasan PBB. Penyuluhan mengenai PBB sebenarnya rutin dilaksanakan setiap tahun, namun  pada  tahun  2017,  penyuluhan tersebut  masuk  ke  dalam  rangkaian kegiatan pembinaan desa sadar hukum.
2) Tidak  terdapat  perkawinan  di  bawah umur  berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Hasil penelitian menunjukan bahwadalam  pelaksanaan  program  desa sadar  hukum  di  Desa  Trusmi  Wetan  tidak ada kegiatan penyuluhan terkait perkawinan  di  bawah  umur,  meskipun demikian,  angka  perkawinan  di  bawah umur di Desa Trusmi Wetan relatif rendah. Pernyataan  tersebut  didasarkan  pada  hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparat dan masyarakat Desa Trusmi Wetan, serta diperkuat dengan data temuan peneliti yaitu surat keterangan dari KUA Kecamatan Plered dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Cirebon  yang  menyatakan bahwa pada tahun 2017, angka perkawinan di bawah umur di Desa Trusmi Wetan nihil. Data  temuan  peneliti  dijabarkan  dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2
Angka Perkawinan di Bawah Umur Desa
Trusmi Wetan Tahun 2017 Desa Angka Perkawinan di Bawah Umur (dalam angka) Ket. Trusmi Wetan Nihil Nihil

## Sumber: KUA Kecamatan Plered
3) Rendahnya  angka  kriminalitas  dan kasus narkoba.
Salah satu kegiatan penyuluhan yang memuat  materi  hukum  di  Desa  Trusmi Wetan  adalah  penyuluhan  tentang  bahaya judi,  miras,  dan  narkoba.  Penyuluhan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyuluhan  hukum  yang  memiliki  tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang  lebih  baik  sehingga  setiap  anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara dan  mewujudkan  budaya  hukum  dalam sikap  dan  perilaku  yang  sadar,  patuh,  dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
Tabel 3 Angka Kriminalitas dan Kasus Narkoba Desa Trusmi Wetan Tahun 2017 Desa Angka Kriminalitas (dalam angka) Angka Kasus Narkoba Ket. Desa Trusmi Wetan 3 (tiga) kejadian Nihil Rendah Sumber: Polsek Plered Kabupaten
Cirebon
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh  Aparat  Desa  Trusmi  Wetan  bersama dengan intansi terkait cukup efektif karena terlepas dari faktor-faktor lainnya, kegiatan penyuluhan  dapat  mewujudkan  kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan dan menekan  angka  kriminalitas  di  Desa Trusmi Wetan.
4) Kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kebersihan dan kelestarian lingkungan  di  Desa  Trusmi  Wetan  belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut ditunjukan dengan belum terjagnya kebersihan pada beberapa kawasan di Desa Trusmi  Wetan,  utamanya  di  kawasan sungai  dan  TPS.    Masalah  kebersihan tersebut  dijabarkan  dalam  tabel  di  bawah ini:
Tabel 4 Data masalah kebersihan di Desa Trusmi Wetan Tahun 2017 Desa Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan (dalam angka) Ket. Trusmi Wetan - Belum terlayaninya pengangkutan sampah

## Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tabel  di  atas  menunjukan  indikasi bahwa,  penumpukan  sampah  di  TPS disebabkan belum adanya fasilitas pengangkutan  sampah  yang  memadai. Menyikapi  hal  tersebut,  Aparat  Desa Trusmi Wetan melalui program desa sadar hukum ini mengadakan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan limbah. Penyuluhan  terkait  pengelolaan  sampah dan  limbah  dilaksanakan  dengan  harapan masyarakat  dapat  mengolah  sampah  dan limbah yang dihasilkan sehingga mengurangi  volume  sampah  di  TPS. Penyuluhan  terkait  pengelolaan  sampah dan  limbah  yang  dilakukan  sebagai  upaya pelestarian lingkungan karena yang berperan  besar  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan  Desa  Trusmi  Wetan  adalah masyarakat  Desa  Trusmi  Wetan  sendiri,
demi keberlangsungan kehidupan masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Irrubai, Affandi, dan Supriatna (2017, hlm. 407)  bahwa  secara  ekologis,  pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis  yang  tidak  dapat  ditawar  oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan.
5) Rendahnya angka putus sekolah. Pada tingkat sekolah dasar, tidak ada siswa  yang  putus  sekolah.  Hal  tersebut dibuktikan dengan data di bawah ini:
Tabel 5
Data Siswa Sekolah Dasar Desa Trusmi Wetan yang Putus Sekolah No Nama Sekolah Siswa yang Tidak Melanjutkan Siswa Droup Out 1 SDN 1 Trusmi Wetan Nihil Nihil 2 SDN 2 Trusmi Wetan Nihil Nihil 3 SDN 3 Trusmi Wetan Nihil Nihil

## Sumber: UPT Pendidikan Kecamatan Plered Tahun 2017
Data  di  atas  hanya  menunjukan rendahnya angka putus sekolah pada siswa usia  sekolah  dasar,  namun  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Desa Trusmi  Wetan,  masih  ada  beberapa  anak usia sekolah menengah yang putus sekolah, disebabkan kurangnya dukungan keluarga. Menyikapi  hal  ini,  Aparat  Desa  Trusmi Wetan melakukan pembinaan kepada orang tua yang tergabung dalam organisasi PIK-R mengenai pentingnya pendidikan dan peran orang  tua  dalam  membentuk  sikap  anak. Pembinaan  tersebut  dilakukan  secara berkelanjutan,  dan  sampai  sekarang  masih dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.
Penyuluhan-penyuluhan  yang  telah dipaparkan  di  atas  dilaksanakan  dalam bentuk  ceramah  dan  juga  temu  sadar hukum.  Respons  masyarakat  Desa  Trusmi Wetan terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan  cukup  baik,  karena  kegiatan penyuluhan  tersebut  diikuti  bukan  hanya oleh  organisasi  PIK-R,  tetapi  juga  oleh
perwakilan  RT,  RW,  dan  masyarakat lainnya.
Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan dalam implementasi program desa  sadar  hukum  di  Desa  Trusmi  Wetan adalah  monitoring.  Marjuki  dan  Suharto (dalam Suharto, 2006, hlm. 118) mengemukakan  bahwa  monitoring  adalah pemantauan  secara  terus  menerus  proses perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan. Monitoring  dapat  dilakukan  dengan  cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil  laporan  dari  pelaksanaan  kegiatan. Kegiatan  monitoring  program  desa  sadar hukum di Desa Trumi Wetan dilaksanakan secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Monitoring secara tidak langsung dilakukan  oleh  Bagian  Hukum  Kabupaten Cirebon melalui komunikasi dengan aparatur  desa  untuk  mengetahui  kegiatan- kegiatan  penyuluhan  apa  saja  yang  telah dilaksanakan, sedangkan monitoring secara langsung dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan  Bagian  Hukum  Provinsi  Jawa  Barat dengan  mengecek  kesesuaian  data  yang dikumpulkan  dengan  fakta  di  lapangan, untuk  itu  Kanwil  dan  Bagian  Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai tim yang memonitoring dan menilai datang ke Desa  Trusmi  Wetan  untuk  melihat pemaparan  data  dari  Kepala  Desa  dan melakukan pengecekan terhadap Pemerintah  Desa  dan    lingkungan  Desa Trusmi Wetan.
Pengecekan dilakukan oleh Petugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan  mengisi  pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari indikator penilaian  desa  sadar  hukum.  Sumber  data berasal  dari  Bagian  Hukum  Kabupaten Cirebon,  Kepala  Desa  Trusmi  Wetan, Laporan  Kegiatan  Penyuluhan,  Dinas Pendidikan  Kecamatan  Plered,  Kepala KUA Kecamatan Plered, Tokoh Masyarakat, Ka Polsek Plered, dan instansi lain  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan.  Hasil  monitoring  dari  pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi
Wetan menurut SF sudah baik, dalam artian data valid dengan fakta di masyarakat.
Efektivitas Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran

## Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan
Tujuan  program  desa  sadar  hukum adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat, untuk itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 30 responden masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam  rangka  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan program dan status desa sadar hukum  dapat  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.
Hasil wawancara dengan 30 responden  yang  merupakan  masyarakat Desa  Trusmi  Wetan  menunjukan  bahwa masyarakat  sudah  memiliki  kesadaran untuk menaati hukum dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat juga memiliki pemahaman  yang  cukup  baik  mengenai pentingnya  menaati  aturan,  dan  mereka tahu  bahwa  sebagai  warga  negara  yang baik,  maka  harus  menaati  hukum  karena Indonesia merupakan negara hukum.
Peneliti menganalisis kesadaran hukum  masyarakat  Desa  Trusmi  Wetan berdasarkan  indikator-indikator  kesadaran hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soekanto (dalam Rosana, 2014)yaitu :
1. Pengetahuan  hukum,  masyarakat  Desa Trusmi  Wetan  telah  melewati  tahap pengetahuan  hukum,  karena  walaupun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara detail  tentang aturan/produk hukum yang ada, namun mereka mengetahui perbuatan- perbuatan  apa  saja  yang  melanggar hukum  dan  sudah  memiliki  kesadaran untuk menaati hukum dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
2. Pemahaman hukum, alasan masyarakat Desa  Trusmi  Wetan  dalam  menaati aturan/hukum yang ada sangat bervariasi,  masyarakat  beranggapan bahwa  hukum/aturan  itu  ada  untuk mengatur  tata  kelakuan  masyarakat,
sehingga harus ditaati agar tingkah laku masyarakat lebih tertib, dengan demikian  masyarakat  Desa  Trusmi Wetan  juga  telah  melewati  tahap pemahaman  hukum  karena  memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan.
3. Sikap hukum, secara otomatis pemahaman tersebut membawa masyarakat kepada kecenderungan untuk  selalu  menaati  aturan  yang  ada karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum/aturan tersebut  bermanfaat  bagi  kehidupan manusia.
4. Pola perilaku hukum, berdasarkan dari hasil wawancara, sebagian besar responden  mengakui  telah  menaati aturan  hukum  yang  ada,  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dari segi  pola  perilaku  hukum,  sudah  ada kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Artinya hukum  sudah  berfungsi  sebagaimana mestinya karena dapat menjaga ketertiban  dan  mengatur  tata  kelakuan masyarakat, khususnya di Desa Trusmi Wetan.
Program  desa  sadar  hukum  pada kenyataannya  cukup  efektif  diterapkan  di Desa  Trusmi  Wetan.  Hal  tersebut  juga didukung oleh pernyataan SF bahwa sudah terlihat  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat  Desa  Trusmi  Wetan  apabila dibandingkan sebelum dan setelah program desa  sadar  hukum  diterapkan,  Dari  segi kebersihan lingkungan dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membuang  sampah  di  TPS  dan  oven sampah, serta melakukan peneguran kepada  warga  desa  lain  yang  membuang sampah di TPS Desa Trusmi Wetan secara illegal.  Dari  segi  PBB,  dapat  dilihat  dari kelunasan PBB di Desa Trusmi Wetan yang selalu  mencapai  target  penyetoran.  Dari segi  hukum,  di  Desa  Trusmi  Wetan  sudah jarang  terjadi  kasus  kriminal  karena penjagaan  keamanan  terus  digalakkan  dan penyuluhan-penyuluhan  mengenai  judi,
miras, dan narkoba juga pernah dilaksanakan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan  oleh  peneliti  terkait  pelaksanaan program  desa  sadar  hukum  di  Desa  Trusmi Wetan  membuat  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  program  desa  sadar  hukum  di  Desa Trusmi  Wetan  sudah  dapat  dilaksanakan dengan  cukup  baik,  karena  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  program tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat pada Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan  dan  Pembinaan  Keluarga  Sadar Hukum  dan  Desa/Kelurahan  Sadar  Hukum. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  diawali dengan  penetapan  menjadi  desa  binaan, kemudian  dilakukan  pembinaan-pembinaan melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  Desa  Trusmi  Wetan,  dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan penilaian.
Pelaksanaan  program  desa  sadar hukum  di  Desa  Trusmi  Wetan  sudah  cukup efektif dalam mencapai  hasil  yang diinginkan, ditunjukan dengan kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, keamanan,  dan  kebersihan  lingkungan  Desa Trusmi  Wetan.  Efektivitas  program  tersebut juga ditunjukan dengan hasil evaluasi program berdasarkan beberapa kriteria yaitu, efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas, dan ketepatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  Cirebon.  (2018). Buku Panduan untuk Kelompok/Keluarga Sadar Hukum . Cirebon: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Dunn,  W.N.  (2000). Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik:  Edisi  Kedua . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Irrubai,  M.L,  dkk.  (2017).  Kearifan  Lokal Awik-Awik  Desa  Sesaot  dalam Perspektif  Hukum  Islam.  Jurnal  of Islamic Law, 16 (2), 390-418.

## Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan
HAM  Jawa  Barat.  (2017). Buku Panduan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun  2017 .  Bandung:  Kantor
Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Jawa Barat Kusumohamidjojo,  B.  (1999). Ketertiban yang  Adil:  Problematik  Filsafat Hukum. Jakarta: Grasindo.
Muthaqin, D.I. (2016). Analisis Kesadaran
Hukum Masyarakat terhadap Kegiatan  Perbankan  Tanpa  Izin sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi.  Jurnal  Civicus,  20  (2), 12-22. Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01 Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008. Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  Hukum sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum Masyarakat.  Jurnal  TAPIs,  10  (1),
1-25.
Suharto, E. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: PT Refika Aditama.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 Wahab,  S.A.  (2012). Analisis  Kebijakan: Dari  Formulasi  ke  Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Bumi
Aksara