PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)

## Rama Ardianto
Universitas Multimedia Nusantara rama.ardianto@student.umn.ac.id
Chermian Eforis Universitas Multimedia Nusantara chermian@umn.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this research was to  examine the effect of several factors toward i     f         g v r     ’   fi    i             .  Th   f    r       i     f governmental  accounting  standards,  utilization  of  information  technology, p     i    f h     r    r  , g v r     ’  i   r        r    ystem, and local financial accounting system. The samples of this research were the employees at Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  or  regional  work  unit  in  Tangerang regency with several characteristic. The characteristics are, 1) using SIMDA as a financial  accounting  system  and  2)  involved  during  preparation  of  financial statements. The data used was primary data. This research used questionnaire for collecting  data.  The  sampling  technique  is  non-probability  samping  which  is convenience  sampling.  The  results  of  this  research  are:  (1)  governmental accounting  standards  has  significant  effect  toward  the  quality  of  local g v r     ’   fi    i             ,  (2)    i iz  i     f  i f r   i       h    g   h ig ifi      ff      w rd  h      i    f       g v r     ’  financial statement, (3) competencies of human resource has significant effect toward the quality of local g v r     ’  fi    i            ,  (4) g v r     ’  i   r        r          d ff      w rd  h      i    f       g v r     ’  fi    i         ent, (5) local financial  accounting  system  does  not  affect  toward  the  quality  of  local g v r     ’  fi    i            .
Keywords  : competition  of  human  resource,  governments  accounting d rd ,  g v r     ’   i   r         r          ,         fi    i i g        ,      i     f         g v r     ’   fi    i statement, utilization of information technology. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Pada  tahun  2015,  seluruh  instansi pemerintah  baik  yang  ada  di  pusat
maupun  di  daerah  harus  sudah menerapkan Standar Akuntansi
Pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual ( accrual  basis ).  Direktur  Jendral
dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Keuangan  Daerah,  Yuswandi  A. Temenggung, menyatakan SAP berbasis akrual yang telah ditandatangani mengharuskan pemerintah  pusat  dan  daerah  harus menerapkan SAP per 1 Januari 2015.
Dasar hukum penerapan SAP berbasis  akrual  adalah  PP  No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan  Negara.  UU  No.17/2013 mengamanatkan  instansi  pemerintah baik  di  pusat  maupun  di  daerah diminta  untuk  menerapkan  SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis  akrual  dilaksanakan  empat tahun  setelah  tahun  2010,  yang artinya dilaksanakan pada awal tahun 2015.  Sementara  itu,  beberapa  hal yang  harus  disiapkan  terkait  dengan penerapan  SAP  berbasis  akrual  di daerah,  yakni  ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  dan  Struktur Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK)  dari Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Kemendagri, 2014).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dapat memberikan empat jenis opini,
yaitu  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP/ unqualified  opinion ),  Wajar Dengan Pengecualian (WDP / Qualified opinion ), Tidak Memberikan Pendapat (TMT /
Disclaimer  opinion )  dan  Tidak Wajar  (TW  / Adverse  opinion ). Kualitas  laporan  keuangan  adalah informasi  yang  disajikan  dalam laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan kerangka konseptual  akuntansi  pemerintahan yang  terdapat  di  Standar  Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang informasinya memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi  pencapaian  di  masa lalu,  dapat  dijadikan  sebagai  tolak ukur  dalam  penyusunan  anggaran tahun  berikutnya,  disajikan  tepat waktu,  dan  lengkap,  sehingga  dapat mempengaruhi pengguna mengambil keputusan  yang  lebih  berkualitas. Laporan keuangan yang andal adalah laporan  keuangan  yang  disajikan
secara jujur transaksi yang
seharusnya disajikan di dalam laporan  keuangan,  dapat  diuji  lebih dari satu kali dengan hasil yang tidak jauh  berbeda,  dan  tidak  merugikan atau  menguntungkan  pihak  tertentu.
Laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat  dibandingkan  dengan  laporan keuangan  pada  periode  sebelumnya dan dengan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan mudah dipahami  adalah  laporan  keuangan yang  dapat  dipahami  dalam  bentuk dan  istilah  yang  sesuai  dengan  batas pemahaman penggunaannya.
Penerapan standar akuntansi
pemerintah adalah
penggunaan
prinsip-prinsip  yang  tertera  pada standar  akuntansi  pemerintah  dalam menyusun laporan keuangan. Standar
Akuntansi Pemerintahan terkait
penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan  yang memungkinkan pengguna untuk
mengevaluasi  pencapaian  sasaran dimasa  lalu  dan  dapat  dijadikan sebagai tolak ukur dalam
penyusunan anggaran di tahun berikutnya.  Pernyataan  01  SAP menyatakan penyajian laporan keuangan  harus  disajikan  secara terstruktur  dan  juga  informasi  harus diidentifikasikan secara jelas. Penerapan 01 SAP membuat laporan keuangan  dapat  dibandingkan  dan mudah  dipahami,  sehingga  semakin baik penerapan SAP membuat kualitas  laporan  keuangan  menjadi meningkat. Suwita dan Arnan (2015),  Sudirianti  dkk  (2015),  dan
Ichlas dkk (2014) telah membuktikan bahwa  tingginya  penerapan  standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nurillah dan Muid (2014) mendefinisikan pemanfaatan teknologi  informasi  sebagai  suatu teknologi  yang  digunakan  untuk mengolah data, termasuk memproses,mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas,  yaitu  informasi  yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan  untuk  keperluan  pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan  informasi  yang  strategis
dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan  teknologi  informasi adalah penggunaan teknologi informasi yaitu komputer dan jaringan  internet  dalam  mengolah data  dan  menghasilkan  informasi yang  berkualitas.  Dengan  adanya pemanfaatan teknologi informasi proses  akuntansi  yang  sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan  secara  komputerisasi  agar dapat mempercepat penyusunan
laporan keuangan dan juga komputerisasi yang didukung dengan pengunaan  aplikasi  ( software )  dapat meminimalisir  kesalahan  pencatatan. Ketika  kesalahan  pencatatan  dapat diminimalisir  dan  penyajian  laporan keuangan  dapat  lebih  dipercepat membuat  laporan  keuangan  semakin andal  dan  relevan  sehingga  semakin baik pemanfaatan teknologi
informasi,  kualitas  laporan keuangan semakin  meningkat.  Nurillah  dan Muid (2014) dan Yosefrinaldi (2013) telah
membuktikan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut  Yensi  (2014)  kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  tugasnya. SDM yang berkompeten dapat bertanggung  jawab  atas  tugas  yang dikelolanya  akan  menyusun  laporan keuangan  sesuai  dengan  pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap  dan  wajar  dan  membuat laporan  keuangan  relevan  dan  andal, sehingga  semakin  baik  kompetensi SDM,  kualitas  laporan  keuangan semakin  meningkat.  Nurillah  dan Muid  (2014)  dan  Hadiputro  dan Octavia  (2015)  telah  membuktikan bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah  yaitu  penggunaan peraturan  pemerintah  No.  60  tahun 2008  dalam  instansi  pemerintah untuk  dijadikan  pedoman  dalam menerapkan kode etik dan melakukan  penilaian  risiko  untuk mengendalikan  lingkungan  internal.
Dalam pernyataan lingkungan pengendalian,  instansi  pemerintah
akan meningkatkan kedisiplinan karyawan  dengan  menerapkan  kode etik  secara  tertulis  dalam  menyusun laporan  keuangan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  dengan transaksi  –  transaksi  yang  benar terjadi  sehingga  informasi  dalam laporan  keuangan  menggambarkan secara  jujur/wajar  dan  membuat laporan  keuangan  menjadi  relevan dan  andal  sehingga  semakin  baik penerapan SPIP maka kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah semakin  meningkat.  Evicahyani  dan Setiawina  (2016)  dan  Nurillah  dan Muid  (2014)  telah  membuktikan
bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)  berpengaruh  secara  positif dan  signifikan    terhadap  kualitas laporan keuangan.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah adalah  serangkaian  prosedur  mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang ditujukan untuk menghasilkan informasi  berupa  laporan  keuangan yang  dapat  dilakukan  secara  manual
atau menggunakan aplikasi komputer
(Nordiawan, 2010). Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam penelitian  ini  menggunakan  aplikasi komputer  yaitu  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  yang diciptakan  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Sistem  akuntansi  keuangan daerah  dapat  menyajikan  laporan keuangan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 secara lengkap dan membuat laporan keuangan  menjadi  relevan  dan  dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal  sehingga  semakin  baik sistem  akuntansi  keuangan  daerah maka  kualitas  laporan  keuangan semakin  meningkat.  Nurillah  dan Muid  (2014)  telah  membuktikan bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  (SAKD)  berpengaruh  secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah dan  pembatasan  masalah  yang  telah diuraikan,  maka  perumusan  masalah yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah  kompetensi  sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 4. Apakah penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah berpengaruh  terhadap  kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:
1. Pengaruh penerapan standar
akuntansi  pemerintah  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh  pemanfaatan  teknologi informasi terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh kompetensi sumber daya  manusia  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Pengaruh sistem akuntansi
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. TELAAH LITERATUR
2.1 Pemerintah Daerah
Menurut  PP  No.  41  Tahun  2007, pemerintah  daerah  adalah  gubernur, bupati  atau  walikota,  dan  perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintah  daerah.  Dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (NKRI) pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  ekonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut    Nordiawan  dan  Hertianti (2010),    pada    tingkat    provinsi, struktur  pemerintah  daerah  terdiri atas  beberapa  organisasi  perangkat daerah,  perangkat  daerah  sendiri menurut  PP  No.  16  Tahun  2016 tentang  perangkat  daerah  adalah unsur  pembantu  kepala  daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Kementrian Keuangan (2015),
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam pengembangan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan aplikasi pendukungnya dalam rangka mendukung  Sistem  Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SPAN) rangka penyelenggaran pemerintahan. 2.2 Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban ke masyarakat, pemerintah
meningkatkan  akuntabilitas  publik dengan menyajikan laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik
(Stanbury, 2003 dalam Juwita,
2013).
Menurut  PP  No.  71  Tahun  2010, entitas  pelaporan  merupakan  unit pemerintahan  yang  terdiri  dari  satu atau  lebih  entitas  akuntansi  yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi  pemerintahan  pada  bagian peranan  laporan  keuangan  yang terdapat  di  dalam  standar  akuntansi pemerintahan,  menyatakan:  “laporan
keuangan disusun untuk menyediakan  informasi  keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya
ekonomi  yang  dimanfaatkan  untuk melaksanakan  kegiatan  operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,  mengevaluasi  efektivitas dan efisiensi  suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”. (Komite
Standar  Akuntansi  Pemerintahan, 2010, para. 24)
2.3 Kualitas Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun
2010 menentukan beberapa
karakteristik kualitatif pelaporan keuangan  sebagaimana  disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010 yaitu:
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna  dengan  membantu pengguna
mengevaluasi peristiwa  masa  lalu  atau  masa
kini  dan  memprediksi  masa depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi  hasil  evaluasi  di masa  lalu.  Dengan  demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan
memenuhi  karakteristik  berikut ini:
a. Memiliki  manfaat  umpan
balik ( feedback value)
Informasi    memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu.
b. Memiliki  manfaat  prediktif ( predictive value )
Informasi  dapat  membantu pengguna untuk memprediksi  masa  yang akan  datang  berdasarkan hasil  dari  masa  lalu  dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu
Informasi  disajikan  tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh  dan  berguna
dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin,  yaitu  mencakup semua  informasi  akuntansi yang  dapat  mempengaruhi keputusan.  Informasi  yang melatarbelakangi setiap butir  informasi  utama  yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan
informasi tersebut dapat
dicegah.
2. Andal
Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan terbebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi.  Informasi  mungkin relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau penyajiannya tidak dapat diandalkan,  maka  penggunaan informasi tersebut secara
potensial dapat menyesatkan.
Informasi  yang  andal  memenuhi karakteristik berikut ini:
a. Penyajian Jujur
Informasi  menggambarkan dengan  jujur  transaksi  serta peristiwa lainnya yang seharusnya  disajikan  atau yang  secara  wajar  dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasi ( verifiability )
Informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan dapat  diuji  dan  apabila pengujian  dilakukan  lebih dari  sekali  oleh  pihak  yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas
Informasi  diarahkan  pada kebutuhan  umum  dan  tidak berpihak  pada  kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam laporan  keuangan  akan  lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan  entitas  pelaporan  lain pada  umumnya.  Perbandingan
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
dapat  dilakukan  secara  internal
dan eksternal. Perbandingan secara  internal  dapat  dilakukan bila  suatu  entitas  menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama
dari tahun ke tahun. Perbandingan  secara  eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang  diterapkan,  perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam laporan keuangan dapat dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta istilah  yang  disesuaikan  dengan batas pemahaman para pengguna.  Untuk  itu,  pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan  yang  memadai  atas kegiatan  dan  lingkungan  operasi entitas  pelaporan,  serta  adanya kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.
2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah  daerah.  terdapat  12 penerapan standar akuntansi
pemerintah yaitu
a. PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan Tujuan  dari  PSAP  ini  adalah mengatur  penyajian  laporan keuangan untuk tujuan umum dalam  rangka  meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
b. PSAP  No.  2  tentang  laporan realisasi anggaran
Tujuan  pelaporan  realisasi anggaran  adalah  memberikan informasi realisasi dan anggaran  entitas  pelaporan. Perbandingan antara anggaran  dan  realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang  telah  disepakati  antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan.
c. PSAP  No.  3  tentang  laporan arus kas
Tujuan  pelaporan  arus  kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber,
penggunaan,  perubahan  kas dan  setara  kas  selama  suatu periode  akuntansi  serta  saldo kas  dan  setara  kas  pada tanggal pelaporan.
d. PSAP  No.  4  tentang  catatan
atas laporan keuangan Tujuan penyajian catatan atas
laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan  dan  penyediaan pemahaman  yang  lebih  baik, atas informasi keuangan pemerintah.
e. PSAP No. 5 tentang
akuntansi persediaan tujuan  dari  PSAP  ini  adalah untuk  mengatur  perlakuan
akuntansi  persediaan  yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
f. PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi
Tujuan  dari  PSAP  ini  adalah untuk  mengatur  perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting  lainnya  yang  harus disajikan dalam laporan keuangan.
g. PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap Tujuan  PSAP  ini  adalah mengatur perlakuan akuntansi  untuk  aset  tetap meliputi pengakuan,
penentuan  nilai  tercatat,  serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali  dan  penurunan  nilai tercatat  ( carrying  value )  aset tetap.
h. PSAP No. 8 tentang
akuntansi  konstruksi  dalam pengerjaan
Tujuan  dari  PSAP  ini  adalah mengatur
perlakuan
akuntansi  untuk  konstruksi dalam pengerjaan.
i. PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Tujuan  PSAP  ini  adalah mengatur perlakukan akuntansi  kewajiban  meliputi saat  pengakuan,  penentuan nilai  tercatat,  amortisasi,  dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap
kewajiban tersebut.
j. PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan  estimasi  akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan Tujuan  dari  PSAP  ini  adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi
kesalahan akuntansi dan pelaporan  laporan  keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,  dan  operasi  yang tidak dilanjutkan. Dalam
mengoreksi  suatu  kesalahan akuntansi,  jumlah  koreksi yang  berhubungan  dengan periode  sebelumnya  harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran  lebih  maupun  saldo ekuitas.
k. PSAP No. 11 tentang laporan
keuangan konsolidasian tujuan  dari  PSAP  ini  adalah mengatur penyusunan laporan keuangan
konsolidasian  pada  unit-unit pemerintahan  dalam  rangka menyajikan laporan keuangan untuk  tujuan  umum  ( general purpose  financial  statements ) demi  meningkatkan  kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
l. PSAP No. 12 tentang laporan operasional tujuan  pelaporan  PSAP  ini adalah memberikan informasi tentang  kegiatan  operasional keuangan  yang  tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,  dan  surplus/deficit operasional  dari  suatu  entitas pelaporan.
Berdasarkan teori yang telah diuraikan,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah sebagai berikut:
Ha 1 :  Penerapan  standar  akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.5 Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah  No.  56  Tahun  2005
tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  disebutkan  bahwa  untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses  pembangunan  yang  sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang  baik  ( Good Governance ), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban
untuk mengembangkan dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi untuk meningkatkan
kemampuan  mengelola  keuangan daerah,  dan  menyalurkan  informasi keuangan  daerah  kepada  pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan  teknologi  informasi  untuk membangun jaringan sistem informasi  manajemen  dan  proses kerja yang memungkinkan
pemerintahan  bekerja  secara  terpadu dengan menyederhanakan akses antar  unit  kerja  (Nurillah  dan  Muid 2014).  Berdasarkan  teori  yang  telah diuraikan,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah sebagai berikut: Ha 2 :  Pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh
terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

## 2.6 Kompetensi Sumber Daya

## Manusia
Menurut  Hevesi, (2005)  dalam
Indriasari  dan  Ertambang  Nahartyo (2008), dalam Soimah. (2014)
kompetensi merupakan suatu karakteristik  dari  seseorang  yang memiliki
keterampilan ( skill ),
pengetahuan ( knowledge ) dan kemampuan ( ability ) untuk
melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut  Yensi  (2014)  kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  tugasnya. Menurut  Widodo  (2001)  dalam Evicahyani  dan  Setiawan  (2016)
Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk
melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya dengan  bekal  pendidikan,  pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.  SDM  yang  berkompeten akan  mampu  memahami  logika akuntansi dengan baik .
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  UU.  No.  23  Tahun  2011, untuk  mengetahui  kompetensi  yang dimiliki Pegawai  Negeri Sipil  (PNS) sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian kompetensi PNS.  Penilaian  Kompetensi  adalah suatu  proses  membandingkan  antara kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan  dengan  kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau  calon  pemegang  jabatan.  Alat ukur kompetensi PNS dalam UU No. 23  Tahun  2011  yaitu:  psikotes, wawancara  kompetensi,  kuesioner kompetensi,  dan  simulasi.  Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Indriasari  &  Nahartyo  (2008)  dalam Soimah  (2014),  tanggung  jawab dapat  dilihat  dari  atau  tertuang  pada deskripsi  jabatan.  Deskripsi  jabatan
merupakan
dasar
untuk
melaksanakan  tugas  dengan  baik.
Tanpa adanya deskripsi jabatan yang
jelas,  sumberdaya  tersebut  tidak
dapat melaksanakan tugasnya.
Menurut Griffin (2004) dalam Delanno  &  Deviani  (2013)  sumber
daya  manusia  dapat  diukur  melalui rata-rata  pendidikan,  pelatihan  dan tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan  suatu  kegiatan  yang
universal  dalam  kehidupan  manusia. Pelatihan  adalah  proses  sistematis mengubah  tingkah  laku  seseoran untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Pelatihan  yang  baik,  harus  berkaitan dengan  keahlian  dan  kemampuan untuk  melaksanakan  pekerjaannya. Pengalaman  dilihat  dari  lamanya seorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang  akan terbiasa melakukan  suatu  pekerjaan  dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.  Berdasarkan  teori  yang telah  diuraikan,  maka  hipotesis  yang diajukan adalah sebagai berikut:
Ha 3 :  Kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.7 Penerapan Sistem

## Pengendalian Intern

## Pemerintah
Menurut  PP  No.  60  Tahun  2008, definisi  Sistem  Pengendalian    Intern Pemerintah (SPIP)  adalah  suatu proses  secara  integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus-menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan
keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Rai (2008)  dalam  Herawati  (2014), sistem  pengendalian  intern  adalah
kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi
mencapai  tujuan  dan  sasarannya. Penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah  adalah  penerapan PP  No.  60  tahun  2008  kepada seluruh  pegawai  yang  bekerja  di instansi  pemerintahan.  Salah  satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan  yaitu  dibentuknya Standard Operating Procedurs (SOP).  Menurut  Permenpan  No.  21 Tahun 2008, SOP adalah serangkaian instruksi  tertulis  yang  dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan,  bagaimana  dan  kapan harus  dilakukan,  serta  dimana  dan oleh  siapa  dilakukan.  Berdasarkan teori  yang  telah  diuraikan,  maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
Ha 4 :  Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah  berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

## 2.8 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah adalah  serangkaian  prosedur  mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang ditujukan untuk menghasilkan informasi  berupa  laporan  keuangan yang  dapat  dilakukan  secara  manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010). Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam penelitian  ini  menggunakan  aplikasi komputer  yaitu  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  yang diciptakan  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Penerapan  sistem  informasi akuntansi  pada  pemerintah  daerah diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan  daerah.  BPKP  dalam  hal
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah
program  aplikasi  komputer  yang dinamakan SIMDA. Menurut Nugraha  dan  Astuti  (2013)  BPKP melakukan  pengembangan  aplikasi
SIMDA  dengan  tujuan  mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah  daerah,  aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan
pertanggungjawabannya,  dan  juga prosedur pengelolaan keuangan seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 telah diimplementasikan  dengan  cukup baik oleh aplikasi SIMDA. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat  diambil  hipotesis  sebagai berikut:
Ha 5 :  Sistem  akuntansi  keuangan daerah  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.9 Model Penelitian
Berikut adalah gambar dari model penelitian ini:
Gambar 1. Model Penelitian

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1  Gambaran Umum Objek

## Penelitian
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  wilayah  Tangerang  yang difasilitasi  dengan  komputer  dan sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Responden  yang  digunakan  untuk penelitian  adalah  pegawai  terlibat langsung  dalam  penyusunan  laporan keuangan  dan  menggunakan  sistem akuntansi keuangan daerah.

## 3.2 Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hubungan  sebab  akibat  ( causal study ) . Studi  yang  menggambarkan hubungan sebab akibat dari satu atau lebih  masalah  dalam  penelitian (Sekaran, 2016).

## 3.3 Variabel Penelitian

## 3.3.1 Variabel dependen
Variabel    dependen    yang digunakan    dalam    penelitian ini  adalah  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah (LK). Kualitas laporan keuangan  adalah  informasi- informasi  yang  tertera  pada laporan keuangan yang memenuhi karakteristik
kualitatif.  Laporan  keuangan yang berkualitas berarti laporan  tersebut  memenuhi karakteristik kualitatif laporan  keuangan  pada  PP No.  71  Tahun  2010  yaitu informasi dalam laporan keuangan harus relevan,
andal,  dapat  dibandingkan,
dan dapat dipahami.
Kuesioner  untuk  mengukur variabel kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah dalam penelitian ini mengacu pada  penelitian  Dewi  dan Mimba (2014). Indikator untuk  variabel  ini  terdiri  dari 11 pernyataan positif yaitu:  4 buah  pernyataan  mengenai relevansi laporan keuangan, 3 buah  mengenai  keandalan laporan  keuangan,  2  buah mengenai dapat dibandingkanya laporan keuangan, dan 2 buah mengenai  dapat  dipahaminya laporan  keuangan.  Variabel dependen dalam penelitian ini diukur  dengan  skala  interval yaitu menggunakan skala Likert untuk  5  preferensi jawaban  sebagai  berikut:  1:
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sangat  Tidak  Setuju  (STS);
2:  Tidak  Setuju  (TS);  3: Kurang Setuju (KS); 4: Setuju  (S);  5:  Sangat  Setuju
(SS)

## 3.3.2 Variabel Independen
Variabel  independen  adalah  variabel yang  dapat  memengaruhi  variabel dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2016).
1. Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintah Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan
prinsip-prinsip akuntansi dalam
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan
keuangan
pemerintah.  Dalam  SAP  sendiri terdapat kerangka
konseptual akuntansi  pemerintahan  serta  12 pernyataan  yaitu  penyajian  laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi  investasi,  akuntansi  aset
tetap,  akuntansi  konstruksi  dalam pengerjaan,  akuntansi  kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntasi, operasi  yang tidak dilanjutkan, laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan operasional.  Dalam  penelitian  ini variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Suwita dan
Arnan (2015). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 27 pernyataan positif  yang  diukur  dengan  skala interval  yaitu  menggunakan  skala Likert dengan  jawaban:  1:  Sangat Tidak  Setuju  (STS);  2:  Tidak  Setuju (TS);  3:  Kurang  Setuju  (KS);  4: Setuju  (S);  5:  Sangat  Setuju  (SS); yang dijabarkan sebagai berikut:
a. 4  buah  pernyataan  Penyajian Laporan Keuangan .
b. 2  buah  pernyataan  Laporan Realisasi Anggaran .
c. 4  buah  pernyataan  Laporan Arus Kas .
d. 1  buah  pernyataan  Catatan atas Laporan Keuangan .
e. 2  buah  pernyataan  Akuntansi
Persediaan.
f. 1  buah  pernyataan  Akuntansi Investasi.
g. 2  buah  pernyataan  Akuntansi Aset Tetap.
h. 1  buah  pernyataan  Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
i. 2  buah  pernyataan  Akuntansi Kewajiban.
j. 4  buah  pernyataan  Koreksi
Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa.
k. 1  buah  pernyataan  Laporan Keuangan Konsolidasian.
l. 2  buah  pernyataan  Laporan Operasional.
2. Pemanfaatan
Teknologi Informasi Pemanfaatan  teknologi  informasi adalah penggunaan teknologi
informasi yaitu komputer dan jaringan  internet  dalam  mengolah data  dan  menghasilkan  informasi yang berkualitas. Besarnya pemanfaatan atau kontribusi teknologi informasi dalam penyusunan  laporan  keuangan  dapat dilihat dengan seberapa sering pegawai atau karyawan kantor pemerintahan  menggunakan  fasilitas
komputer dan internet yang diberikan  secara  maksimal  dalam mengolah  data  keuangan  yang  akan disusun  menjadi  sebuah  laporan keuangan.  Pemanfaatan  teknologi informasi  lebih  maksimal  apabila sarana  (komputer)  yang  digunakan untuk  menyusun  laporan  keuangan dipelihara dan dirawat secara teratur. Dalam penelitian ini variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan kuesioner  yang mengacu pada penelitian Soimah dan Aprilla  (2014).  Indikator  untuk variabel  ini  terdiri  dari  7  buah pernyataan  positif  yaitu:  6  buah pernyataan  mengenai  pemanfaatan komputer  dan  1  buah  pernyataan mengenai pemanfaatan internet.
Variabel  ini  diukur  dengan  skala interval  yaitu  menggunakan  skala Likert untuk  5  preferensi  jawaban sebagai  berikut:  1:  Tidak  Pernah (TP);  2:  Jarang  Sekali  (JS);  3: Kadang-Kadang (KK); 4: Sering (S);
5: Sangat Sering (SS).
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  sumber  daya  manusia adalah  kemampuan  seseorang  dalam menjalankan  tugas  sesuai  dengan
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
pedoman yang diberikan berdasarkan
pengalaman  dan  pelatihan  yang sudah diterima. Sumber daya
manusia  yang  kompeten  dalam penyusunan  laporan  keuangan  yaitu karyawan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan  yang  diberikan  sesuai dengan pedoman akuntansi  yang ada dan  memiliki  pengetahuan  serta pengalaman  dalam  bidang  akuntansi yang  memadai.  Kompetensi  SDM dapat  didukung  oleh  pelatihan- pelatihan  dalam  bidang  akuntansi yang  diberikan  oleh  kantor.  Dalam penelitian  ini variabel  kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Soimah dan Aprilla  (2014).  Indikator  untuk variabel  ini  terdiri  dari  8  buah pernyataan  positif  yaitu:  3  buah pernyataan mengenai tanggungjawab, 3 pernyataan
mengenai pelatihan, dan 2
pernyataan  mengenai  pengalaman. Variabel  ini  diukur  dengan  skala interval  yaitu  menggunakan  skala Likert untuk  5  preferensi  jawaban sebagai  berikut:  1:  Sangat  Tidak Setuju  (STS);  2:  Tidak  Setuju  (TS);
3: Netral (N); 4: Setuju (S); 5: Sangat Setuju (SS).
4. Penerapan  Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintah
Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah penggunaan peraturan  pemerintah  No.  60  tahun 2008  dalam  instansi  pemerintah untuk  dijadikan  pedoman  dalam menerapkan kode etik dan melakukan  penilaian  risiko  untuk mengendalikan  lingkungan  internal.
Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah meliputi lingkungan  pengendalian  (adanya kode etik dan pimpinan  memberikan contoh  baik  dalam  mengikuti  kode etik), penilaian risiko (batas, toleransi,  pengendalian  intern,  dan manajemen terhadap risiko), kegiatan  pengendalian  (otorisasi  dan pemisahan  tugas),  informasi  dan komunikasi (penerapan sistem
informasi dalam pelaksanaan
tanggung jawab yang memungkinkan audit), dan pemantauan oleh pimpinan.  Dalam  penelitian  ini variabel penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah diukur menggunakan kuesioner  yang
mengacu pada penelitian Soimah dan Aprilla  (2014).  Indikator  untuk variabel  ini  terdiri  dari  9  buah pernyataan  positif  yaitu:  2  buah pernyataan  mengenai  lingkungan pengendalian,  2  buah  pernyataan mengenai  penilaian  risiko,  2  buah pernyataan mengenai kegiatan pengendalian,  2  buah  pernyataan mengenai informasi dan komunikasi, dan  1  buah  pernyataan  mengenai pemantauan.  Variabel  ini  diukur dengan skala interval yaitu menggunakan  skala Likert untuk  5 preferensi  jawaban  sebagai  berikut: 1:  Tidak  Pernah  (TP);  2:  Jarang Sekali  (JS);  3:  Kadang-Kadang (KK); 4: Sering (S); 5: Sangat Sering (SS).
5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah adalah  serangkaian  prosedur  mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan  keuangan  dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  yang  ditujukan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan  yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan  aplikasi  komputer. Sistem  akuntasi  keuangan  daerah dapat  dilihat  dari  keamanan  data, kecepatan  akses,  ketepatan  waktu akses, ketelitian, variasi laporan yang dihasilkan,  dan  relevansi  sistem dengan  pengguna.  Dalam  penelitian ini variabel sistem akuntansi keuangan daerah diukur menggunakan kuesioner yang mengacu  pada  penelitian  Dewi    dan Mimba  (2014).  Indikator  untuk variabel ini terdiri dari 14 pernyataan positif  yang  diukur  dengan  skala interval  yaitu  menggunakan  skala Likert yang dijabarkan sebagai berikut:
a. 2  buah  pernyataan  keamanan data untuk 5 preferensi jawaban  yaitu:  1:  Sangat Tidak Aman (STA); 2:  Tidak Aman (TA); 3: Kurang Aman (KA); 4: Aman (A); 5: Sangat Aman (SA).
b. 4  buah  pernyataan  kecepatan dan  ketepatan  waktu  akses untuk  5  preferensi  jawaban yaitu: 1: Sangat Lambat (SL); 2:  Lambat  (L);  3:  Kurang Cepat  (KC);  4:  Cepat  (C);  5: Sangat Cepat (SC).
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
c. 3  buah  pernyataan  ketelitian untuk  5  preferensi  jawaban yaitu:  1:  Sangat  Tidak  Teliti (STT);  2:  Tidak  Teliti  (TT); 3:  Kurang  Teliti  (KT);  4: Teliti  (T);  5:  Sangat  Teliti (ST).
d. 1  buah  pernyataan  variasi laporan  untuk  5  preferensi jawaban  yaitu:  1:  Sangat Tidak  Variatif  (STV);  2:
Tidak Variatif (TV); 3:
Kurang  Variatif  (KV);  4: Variatif (V); 5: Sangat Variatif (SV).
e. 4 buah pernyataan
relevansi/kesesuaian  untuk  5
preferensi  jawaban  yaitu:  1: Sangat Tidak Relevan (STR); 2:  Tidak  Relevan  (TR);  3: Kurang  Relevan  (KR);  4:
Relevan (R); 5: Sangat Relevan (SR).
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  data primer,  yaitu  data  yang  berasal langsung  dari  sumber  asli  atau pertama  melalui  instrumen  yang disebut  kuesioner  yang  diantarkan, dititipkan,  atau  dikirimkan  kepada
pegawai yang terlibat dalam penyusunan keuangan dan menggunakan sistem akuntansi keuangan  daerah yaitu  aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  di  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah (SKPD) di wilayah Tangerang.  Penyebaran  kuesioner dilakukan  dengan  cara  mendatangi langsung SKPD yang diinginkan.

## 3.5 Teknik Pengambilan Sampel
Pada  penelitian  ini,  terdapat  5 langkah  dalam  menentukan  sampel yang harus dilakukan yaitu mendefinisikan populasi, menentukan kerangka sampel,
menentukan teknik pengambilan sampel, menentukan besarnya
sampel  penelitian  dan  melaksanakan proses pengambilan sampel (Sekaran,  2016).  Populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang difasilitasi  dengan  komputer  dan sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Sampel  yang  digunakan  adalah pegawai pada SKPD wilayah Tangerang yang menggunakan sistem  akuntansi  keuangan  daerah
dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Cara pengambilan sampel  adalah  dengan  menggunakan metode non  probability  sampling , yaitu  bahwa  setiap  sampel  tidak memiliki  hak  yang  sama  untuk terpilih, dan dengan teknik pengambilan  sampel convenience sampling , yaitu  memilih  sampel berdasarkan  kemudahan  (Sekaran, 2016).
3.6 Teknik Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  statistik  dengan  bantuan SPSS 21 ( Statistic Product & Service
Solution ).  Pengujian  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian data berupa uji statistik deskriptif,uji kualitas  data,  uji  asumsi  klasik (multikolonieritas, heteroskedastisitas),  dan  pengujian hipotesis.
4. HASIL & ANALISIS
4.1 Objek Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  data  yang diolah  berupa  jawaban  responden
atas  kuesioner  yang  disebarkan  ke kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Tangerang
yang difasilitasi  dengan  komputer  dan sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Responden  tersebut  adalah  pegawai pada  SKPD  wilayah  Kabupaten Tangerang yang menggunakan sistem  akuntansi  keuangan  daerah,
dan terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, jumlah  SKPD  di  wilayah  Kabupaten Tangerang  sebanyak  100  SKPD, tetapi penyebaran hanya dilakukan di dinas  daerah  yang  berjumlah  23 dinas.
Penyebaran kuesioner dilakukan antara  2  Mei  2018  sampai  13  Mei 2018, sedangkan proses
pengumpulan dilakukan sampai dengan  15  Mei  2018.  Kuesioner disebarkan di SKPD wilayah Kabupaten  Tangerang  sejumlah  23 SKPD  yang  terdiri  atas  23  kantor dinas.  Berikut  merupakan  persentase jumlah kuesioner yang  yang dikirim, kembali,  tidak  dapat  digunakan,  dan dapat digunakan:
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

## Tabel 1. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian
4.2 Analisis dan Pembahasan
4.2.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran  atau  deskripsi  suatu  data yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata
( mean ),  standar  deviasi,  maksimum,
minimum, dan range . Berikut merupakan  penghitungan  statistik deskriptif  untuk  keenam  variabel penelitian:
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  pada  Tabel  2 menunjukkan bahwa jumlah
responden  (N)  sebanyak  111  orang. Untuk  variabel  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LK), nilai terendah yang dimiliki responden  (minimum)  sebesar  34 dan  nilai  tertinggi  (maksimum) sebesar  55.  Nilai range dari  111 responden  sebesar  21.  Rata-rata jawaban ( Mean ) sebesar 46,84 dengan  jumlah  pernyataan  sebanyak 11  buah,  sehingga  rata-rata  jawaban untuk  setiap  pernyataan  adalah
sebesar  4,26  yang  berarti  rata-rata responden  menjawab  setuju  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah untuk wilayah Kabupaten Tangerang adalah laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik  kualitatif  yaitu  relevan, andal,  dapat  dibandingkan,  dan mudah  dipahami.  Adapun  standar deviasi untuk kualitas laporan keuangan sebesar 4,408.
Pada  variabel  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP),  nilai terendah  yang  dimiliki  responden
Uraian Jumlah Persentase Kuesioner yang dikirim 125 100% Kuesioner yang kembali 123 98.40% Kuesioner yang tidak dapat digunakan 12 9,75% Kuesioner yang dapat digunakan 111 90,25% N Range Minimum  Maximum Mean Std. Deviation TOTALSAP 111 40 95 135 114.73 10.339 TOTALTI 111 11 24 35 30.59 2.668 TOTALSDM 111 21 19 40 32.80 4.886 TOTALSPIP 111 17 28 45 37.57 3.716 TOTALSAKD 111 23 47 70 59.38 4.860 TOTALLK 111 21 34 55 46.86 4.408 Valid N (listwise) 111
(minimum)  sebesar  95  dan  nilai tertinggi  (maksimum)  sebesar  135. Nilai range dari  111  responden sebesar 40. Rata-rata jawaban
( Mean ) sebesar 114,73 dengan jumlah  pernyataan  sebanyak  27 buah,  sehingga  rata-rata  jawaban untuk  setiap  pernyataan  adalah sebesar  4,25  yang  berarti  rata-rata responden  menjawab  setuju  bahwa SKPD di wilayah Kabupaten
Tangerang  telah  menerapkan  standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.
Adapun standar deviasi untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 10,339. Pada variabel pemanfaatan
Teknologi Informasi  (TI),  nilai terendah  yang  dimiliki  responden (minimum)  sebesar  24  dan  nilai tertinggi  (maksimum)  sebesar  35. Nilai range dari  111  responden sebesar 11. Rata-rata jawaban ( Mean ) sebesar 30,59 dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 buah, sehingga  rata-rata  jawaban  untuk setiap pernyataan adalah sebesar 4,37 yang  berarti  rata-rata  responden menjawab setuju bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah wilayah
Kabupaten Tangerang telah menggunakan  teknologi  informasi. Adapun standar deviasi untuk pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2,668.
Pada  variabel  kompetensi  Sumber Daya Manusia (SDM), nilai terendah yang  dimiliki  responden  (minimum) sebesar  19  dan  nilai  tertinggi (maksimum)  sebesar  40.  Nilai range dari 111 responden sebesar 21. Rata- rata  jawaban  ( Mean )  sebesar  32,80 dengan  jumlah  pernyataan  sebanyak 8  buah,  sehingga  rata-rata  jawaban untuk  setiap  pernyataan  adalah sebesar  4,10  yang  berarti  rata-rata responden  menjawab  setuju  bahwa sumber  daya  manusia  di  wilayah Kabupaten  Tangerang  berkompeten dalam bidang akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah  daerah.  Adapun  standar deviasi  untuk  kompetensi  sumber daya manusia sebesar 4,886.
Pada  variabel  Penerapan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),  nilai  terendah  yang  dimiliki responden  (minimum)  sebesar  28 dan  nilai  tertinggi  (maksimum) sebesar  45.  Nilai range dari  111 responden  sebesar  17.  Rata-rata jawaban ( Mean ) sebesar 37,57
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
dengan  jumlah  pernyataan  sebanyak 9  buah,  sehingga  rata-rata  jawaban untuk  setiap  pernyataan  adalah sebesar  4,17  yang  berarti  rata-rata responden  menjawab  sering.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  SKPD wilayah  Kabupaten  Tangerang  telah menerapkan  peraturan  pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
Adapun standar deviasi untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 3,716. Pada  variabel  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD),  nilai terendah  yang  dimiliki  responden (minimum)  sebesar  47  dan  nilai tertinggi  (maksimum)  sebesar  70. Nilai range dari  111  responden sebesar 23. Rata-rata jawaban ( Mean ) sebesar 59,38 dengan jumlah pernyataan sebanyak 14 buah,
sehingga  rata-rata  jawaban  untuk
setiap pernyataan adalah sebesar 4,24
yang  berarti  rata-rata  responden menjawab setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi  keuangan  daerah  pada SKPD wilayah Kabupaten Tangerang memiliki
tingkat keamanan  data  yang  cukup,  cepat dan  tepat  dalam  waktu  akses,  teliti dalam memproses data, laporan yang dihasilkan  bervariasi,  dan  relevan dalam  pengolahan  data.  Adapun standar deviasi untuk sistem akuntansi  keuangan  daerah  sebesar
4,860.

## 4.2.2 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Uji  validitas  dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation. Berikut merupakan hasil  uji  validitas  untuk  keenam variabel: Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sig (2-tailed) Keterangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 0.000 – 0,004 Valid Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.000 Valid Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.000 Valid Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.000 Valid Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0.000 Valid Kualitas Laporan Keuangan 0.000 – 0.001 Valid
Dari hasil uji validitas yang dilakukan  pada  Tabel  3,  variabel pemanfaatan  teknologi  informasi, penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah,  sistem  akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah memiliki nilai sig (2 – tailed) sebesar 0.000.  Sedangkan  penerapan  standar akuntansi pemerintahan dan
kompetensi  sumber  daya  manusia memiliki nilai sig (2 – tailed) sebesar 0.000  –  0,004.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi
sumber  daya  manusia,  penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah adalah  valid,  karena  nilai sig  (2  – tailed) kurang dari 0,05.

## 4.2.3 Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dimaksudkan  untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran  tersebut  tanpa  bias  dan konsisten  lintas  waktu  dan  lintas beragam  item  dalam instrument .  Uji reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan Cr     h’  A ph  (α).
Berikut merupakan hasil uji reliabilitas untuk kelima variabel: Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ,916 Pemanfaatan Teknologi Informasi ,741 Kompetensi Sumber Daya Manusia ,865 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ,818 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ,884 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ,777
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas yang  dilakukan  didapatkan  hasil
Cr     h’   A ph untuk  penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan  teknologi  informasi, kompetensi  sumber  daya  manusia, penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah,  sistem  akuntansi
keuangan daerah dan kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah memiliki  nilai Cr     h’   Alpha diatas  0.7.  Maka  seluruh  variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.
4.2.4 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
variabel  pengganggu  atau  variabel residual  memiliki  distribusi  data normal.  Metode  yang  digunakan
untuk  pengujian  normalitas  adalah Kolmogorov-Smirnov  Test .  Berikut merupakan hasil uji normalitas:
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  dilihat
dari perhitungan one-sample Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan  hasil  1,258  dengan
tingkat  signifikansi  sebesar  0,084, lebih  besar  dari  0,05.  Variabel pengganggu
atau residual
terdistribusi  normal  karena  hasil perhitungan one-sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 4.2.5 Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas  (independen).  Uji multikolonieritas  dilakukan  dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation  Factor ( VIF ).  Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas: Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas Parameter Unstandardized Residual N 111 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.49700802 Most Extreme Differences Absolute .119 Positive .089 Negative -.119 Kolmogorov-Smirnov Z 1.258 Asymp. Sig. (2-tailed) .084 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Model Collinearity Statistics
Tolerance
VIF 1 (Constant) TOTALSAP .321 3.116 TOTALTI .575 1.740 TOTALSDM .494 2.023 TOTALSPIP TOTALSAKD .305 .401 3.275 2.495 a. Dependent Variable: TOTALLK
Hasil  dari  uji  multikolonieritas  yang dilakukan menunjukkan bahwa semua  variabel  independen  memiliki nilai tolerance diatas  0,1  dan  nilai VIF dibawah  10.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi  antara  variabel  independen, sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa pada  model  regresi  tidak  terjadi multikolonieritas antar variabel
independen. Adapun variabel independen  dalam  penelitian  ini adalah  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi
sumber  daya  manusia,  penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  dari  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Uji heteroskedastisitas  dilakukan  dengan menggunakan grafik scatterplot .
Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  grafik scatterplot pada Gambar  2,  terlihat  bahwa  titik-titik tidak  menghasilkan  pola  yang  jelas (seperti bergelombang ataupun melebar  kemudian  menyempit)  dan menyebar di atas dan di bawah angka
0  pada  sumbu  Y.  Hal  tersebut
menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 4.2.4 Uji Hipotesis

## Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  bertujuan untuk  mengukur  kemampuan  model dalam  menerangkan  variasi  variabel
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
dependen.  Berikut  merupakan  hasil
uji koefisien determinasi:
Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Dari hasil pengujian koefisien determinasi,  nilai  R  dari  model regresi sebesar 0,824, yang menunjukkan  bahwa  nilai  R  lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen  yaitu  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah memiliki  korelasi  yang  kuat  dengan variabel independen penerapan
standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan  teknologi  informasi, kompetensi  sumber  daya  manusia, penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah,  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Nilai adjusted  R square sebesar  0,664.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  66,4%  variabel kualitas
laporan keuangan
pemerintah  daerah  dijelaskan  oleh kelima  variabel  independen  yaitu
variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber  daya  manusia,  penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 33,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## Uji  Signifikansi  Simultan  (Uji Statistik F)
Uji  signifikansi  simultan  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  semua variabel
independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.
Berikut merupakan  hasil  uji  signifikansi simultan:
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,824 a ,679 ,664 2,556 a. Predictors: (Constant),  SAP, TI, SDM, SPIP, SAKD b. Dependent Variable: LK

## Tabel 8. Hasil Pengujian Signifikansi Simultan
1.1
Dari  uji  ANOVA  atau  F,  total didapat nilai F hitung sebesar 44,431 dengan  tingkat  signifikansi  0.000. Karena  tingkat  signifikansi  lebih kecil  dari  0.05,  maka  model  regresi dapat  digunakan  untuk  memprediksi
kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, atau dapat dikatakan  bahwa  kelima  variabel independen  yaitu  penerapan  standar akuntansi
pemerintahan,
pemanfaatan  teknologi  informasi, kompetensi  sumber  daya  manusia, penerapan sistem pengendalian intern  pemerintah,  sistem  akuntansi
keuangan  daerah  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan
pemerintah daerah.

## 4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  signifikansi  parameter  individual digunakan untuk menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  variabel independen  secara  individual  dalam menjelaskan variasi variabel dependen.  Berikut  merupakan  hasil uji signifikansi parameter individual:
Tabel 9. Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Invidual
Berdasarkan Tabel 9, variabel penerapan standar akuntansi
pemerintahan  memiliki  nilai  statistik t  sebesar  5,710  dengan  tingkat
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1451.118 5 290.224 44.431 .000 b Residual 685.855 105 6.532 Total 2136.973 110 a. Dependent Variable: TOTALLK b. Predictors: (Constant), TOTAL SAKD, TOTALTI, TOTALSDM, TOTALSAP, TOTALSPIP Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.379 3.392 1.880 .063 TOTALSAP .238 .042 .557  5.710 .000 TOTALTI .436 .120 .264  3.622 .000 TOTALSDM .168 .071 .187  2.375 .019 TOTALSPIP TOTALSAKD .072 -.141 .119 .079 .061 -.155 0.610 -1.779 .543 .078
a. Dependent Variable: TOTALLK
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan  Ha 1 diterima,  yang berarti  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Dewi  dan Mimba (2015) dan penelitian Evicahyani  dan  Setiawan  (2016)
yang  menyatakan  bahwa  penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pemanfaatan teknologi
informasi  memiliki  nilai  statistik  t sebesar 3,622 dengan tingkat signifikansi  sebesar  0,000  atau  lebih kecil daripada 0,05. Hal ini
menunjukkan  Ha 2 diterima,  yang berarti pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah . .  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Nurillah dan  Muid  (2014)  yang  menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi  laporan keuangan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Yosefrinaldy  (2013)  yang
menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Variabel  kompetensi  sumber  daya manusia  memiliki  nilai  statistik  t sebesar 2,375 dengan tingkat signifikansi  sebesar  0,019  atau  lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan  Ha 3 diterima,  yang berarti  kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini sejalan dengan penelitian Evicahyani dan  Setiawan  (2016)  dan  penelitian Subadriyah dan Rahayuningsih (2015)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan. Variabel penerapan
sistem pengendalian intern pemerintah memiliki  nilai  statistik  t  sebesar 0,610    dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,543  atau  lebih  besar daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan Ha 4 ditolak,  yang  berarti  penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah tidak berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan keandalan laporan
keuangan dengan mencegah terjadinya fraud dan  mengurangi risiko
kesalahan pencatatan akuntansi  pada  laporan  keuangan . Berikut adalah tabel jawaban responden  antara  penerapan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan kualitas laporan keuangan.
Tabel 10. Jawaban Responden Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan
LK < 4 Responden  Persentase LK = 4 Responden  Persentase SPIP < 4 13 76,47% SPIP < 4 1 3,57% SPIP 4 3 17,65% SPIP 4 23 82,14% SPIP > 4 1 5,88% SPIP > 4 4 14,29% Total 17 100,00% Total 28 100,00% LK > 4 Responden  Persentase LK = 5 Responden  Persentase SPIP < 4 6 9,68% SPIP < 5 4 100,00% SPIP 4 12 19,35% SPIP = 5 0 0,00% SPIP > 4 44 70,97% Total 62 100,00% Total 4 100,00% Dari  17  responden  yang  menjawab pernyataan kualitas laporan
keuangan  dengan  nilai  di  bawah  4 (LK  <  4)  terdapat  4  atau  23,53%
responden menjawab nilai penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah  dengan  nilai  rata-rata lebih  dari  atau  sama  dengan  4.  Dari 28 responden yang menjawab pernyataan kualitas laporan keuangan  dengan  nilai  rata-rata  4
(LK  =  4)  terdapat  5  atau  17,86%
responden menjawab nilai penerapan sistem pengendalian
intern pemerintah  dengan  nilai  rata-rata  di bawah  4  dan  di  atas  4.  Dari  62
responden
yang menjawab pernyataan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai di atas  4  (LK  >  4),  terdapat  18  atau 29,03% responden menjawab
pernyataan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan  nilai  di  bawah  4.  Dari  4 responden yang menjawab pernyataan kualitas
laporan keuangan  dengan  nilai  5  (LK  =  5), terdapat 4 atau 100% responden yang menjawab pernyataan penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah  di  bawah  5.  Sehingga dari  total  111  responden  terdapat  31
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
atau 27,92% responden yang
menjawab  tidak  konsisten  pada
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan  keuangan,  dan  dari  31 responden  tersebut  terdapat  15  atau 48,38%  responden  bukan  lulusan akuntansi. Secara keseluruhan terdapat  70  responden  atau  63,06% yang  bukan  merupakan  lulusan akuntansi.  Dengan  responden  yang menjawab tidak konsisten dan
kurang memahami akuntansi terhadap pernyataan tentang
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas
laporan  keuangan  membuat  variabel sistem pengendalian intern pemerintah menjadi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Setiyawati (2013)  yang  menyatakan  bahwa penerapan sistem pengendalian intern  tidak  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  penelitian  Evicahyani  dan Setiawan  (2016)  yang  menyatakan bahwa penerapan sistem
pengendalian intern pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Variabel  sistem  akuntansi  keuangan daerah  memiliki  nilai  statistik  t sebesar -1,796 dengan tingkat signifikansi  sebesar  0,075  atau  lebih dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  Ha 5 ditolak, yang berarti sistem akuntansi keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Sistem  akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yaitu  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  yang  diciptakan oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP).  Sistem informasi  akuntansi  yang  efektif dapat memberikan keamanan dengan batasan  –  batasan  akses,  karena  data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki  wewenang  dan  proses penyusunan laporan keuangan menjadi  lebih  teliti,  sehingga  akan meningkatkan keandalan laporan keuangan.  Kecepatan  akses  yang dihasilkan membuat laporan keuangan  disajikan  tepat  waktu (relevan).  Dengan  penyusunan  yang sudah  tersistematis  dan  terstruktur, laporan  keuangan  menjadi  dapat
dibandingkan  dan  mudah  dipahami . Namun  kecepatan  dan  ketepatan waktu akses dalam mencari,
memproses  dan  mengolah  data menjadi laporan oleh aplikasi
SIMDA  adalah  kurang  cepat  di SKPD wilayah Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan mengenai kecepatan,
ketepatan waktu akses dalam pencarian data
dan dalam
memproses,  mengolah  data,  terdapat 16%  responden  yang  menjawab dengan nilai dibawah 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata
responden  menjawab  kurang  cepat. Jika  kecepatan  dan  ketepatan  waktu akses dalam memproses dan mengolah data kurang akan
menghambat pembuatan laporan
keuangan  sehingga  mengakibatkan kurangnya  relevansi  suatu  laporan keuangan.  Tetapi  sistem  informasi dalam melakukan input dan
menyajikan  laporan  keuangan  tetap dalam  kriteria  cepat  yang  dapat dibuktikan dengan persentase jawaban responden tentang
kecepatan  dalam  sistem  input  dan penyajian  data  dengan  nilai  diatas  3 adalah  92,8%  membuat  laporan
keuangan  tetap  relevan  sehingga kualitas  laporan  keuangan  tetap terjaga  Hasil  penelitian  ini  bertolak belakang  dengan  penelitian  Wati dkk,  (2014)  dan  Subadriyah  dan Rahayuningsih
(2015) yang
menyatakan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## 5. KESIMPULAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan:
1. Ha 1 diterima atau dapat diartikan penerapan standar akuntansi pemerintah
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dari nilai t sebesar 5,751 dengan tingkat  signifikansi  0,000  atau lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian Dewi dan Mimba  (2015)  dan  penelitian
Evicahyani dan Setiawan
(2016).
2. Ha 2 diterima atau dapat diartikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  signifikan  terhadap
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini dibuktikan  dari  nilai  t  sebesar 3,644 dengan tingkat signifikansi  0,000  atau  lebih kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  Nurillah  dan  Muid
(2015), dan penelitian
Yosefrinaldy (2013).
3. Ha 3 diterima atau dapat diartikan
kompetensi sumber daya manusia  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan  pemerintah  daerah. Hal  ini  dibuktikan  dari  nilai  t sebesar  2,389  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,019  atau lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Evicahyani  dan Setiawan  (2016),  dan  penelitian Subadriyah  dan  Rahayuningsih (2015).
4. Ha 4 ditolak  atau  dapat  diartikan
sistem pengedalian
intern
pemerintah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dari nilai t sebesar 0,616 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,539 atau lebih besar  dari 0,05.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan hasil penelitian setiyawati  (2013),  penelitian  ini bertolak belakang dengan penilitian Evicahyani dan
Setiawan (2016).
5. Ha 5 ditolak  atau  dapat  diartikan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari nilai  t  sebesar  -1,796  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,075 atau lebih besar dari 0,05. Hasil  penelitian  ini  bertolak belakang dengan penelitian Wati Dkk,  (2014)  dan  penelitian Subadriyah  dan  Rahayuningsih (2015).
6. Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi  informasi,  kompetensi sumber daya manusia, penerapan  sistem  pengendalian intern  pemerintah,  dan  sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Ahsani (2016), dan Wati dkk (2014). 5.2 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :
1. Sampel  penelitian  terbatas  pada
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
(SKPD) wilayah Kabupaten
Tangerang, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kantor pemerintahan di Jabodetabek.
2. Berdasarkan  nilai adjusted  R square pada uji koefisien determinasi,
variabel
independent yang  digunakan pada  penelitian  ini  mampu menjelaskan sebesar 66,4% terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah, sedangkan 33,6% dijelaskan oleh  variabel  di  luar  model penelitian ini.
5.3 Saran Dan Implikasi
5.3.1. Saran
1. Bagi kantor SKPD
a. Melakukan peningkatan
terhadap pengendalian
internal  pada  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)
untuk  mengurangi  tingginya risiko terhadap kualitas laporan keuangan.
b. Melakukan  peningkatan  dan perawatan  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah agar kecepatan dan ketepatan waktu  akses  tetap  terjaga sehingga  relevansi  laporan keuangan juga tetap terjaga.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a. Melakukan  pendistribusian kuesioner  mencakup  ruang lingkup  yang  lebih  luas  dan tersebar.
Pendistribusian dapat  dilakukan  di  seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jabodetabek. b. Menggunakan atau menambahkan variabel independen  lain  yang  dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan  yang tidak digunakan  dalam  penelitian ini. Contoh variabel independen yang dapat
ditambahkan  pada  penelitian selanjutnya  yaitu:  komitmen manajer.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## 5.3.2. Implikasi
Pihak  yang  berwenang  atau  kepala sub-bagian  akuntansi  harus  tetap menjaga penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam menyajikan
laporan keuangan. Melakukan perawatan  yang  teratur  terhadap
teknologi  informasi  yang  digunakan,
yaitu komputer dan internet.
Karyawan dalam kantor SKPD perlu mendapatkan  pelatihan  yang  cukup dalam  menyajikan  laporan  keuangan
dan juga dalam melakukan perekrutan  karyawan,  calon  pegawai negeri  sipil  harus  dipilih  seusai dengan keahlian yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  Daniel  Kartika  dan  Yohanes
Suhardjo.  2013.  “Pengaruh
Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur  Pemerintah  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan”  (Studi  Kasus  Pada
Pemerintah  Kota  Tual). Jurnal STIE  Semarang  Vol.5,  No.3. Semarang: STIE AKA.
Agoes,  Sukrisno  dan  I  Centik
Ardana,  2014. Etika  Bisnis Dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya) .  Jakarta:  Salemba Empat Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta: Akademia.
Almasri, M. Nazar. 2016. “Manajemen  Sumber  Daya Manusia:  Imlementasi  Dalam
Pendidikan  Islam” e-Jurnal Vol.  19,  No.  2. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
Delanno,  Galuh  Fajar  Dan  Deviani. 2013.  “Pengaruh  Kapasitas SDM,  Pemanfaatan  TI,  Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah”. e-Jurnal Akuntansi  Vol.  1,  No.  1
Padang:  Universitas  Negeri Padang
Dewi,  Ayu  Ratna  dan  Ni  Putu  Sri Harta Mimba. 2014. “Pengaruh Efektivitas  Penerapan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar: Udayana. Evicahyani, Sagung Inten dan Nyoman Djinar Setiawan. 2016.  “ nalisis  Faktor  – Faktor  yang  Mempengaruhi
Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tabanan”. e-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Udayana, Denpasar: Udayana.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi
Analisis  Multivariate  dengan
Program IBM SPSS 23 .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadiputro,  Eliza  Kusumawardani dan   vi  Octavia,  2015.”
Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  Dan  Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Survei  padaBadan Geologi,  Kementerian  Energi
Sumber  Daya  Mineral). Jurnal Universitas Widyatama

## Herawati,  Tuti.  2014.  “Pengaruh
Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Organisasi  Perangkat  Daerah Pemda  ianjur)”. Star-Study & Accounting Research, Bandung: STIE STEMBI. Ichlas, Muhammad, Dr. Hasan Basri.
M.Com, Ak, dan Dr. Muhammad  Arfan.  SE,  M.Si, k,    .  2014.  “Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda  ceh”. Jurnal Magister Akuntansi Vol.3,  No.4 Banda  Aceh: Universitas Syiah Kuala John,  M.  Yusuf  dan  Dwi  Setiawan. 2009. Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah  daerah di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Juwita,  Rukmi.  2013.  “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem  Informasi  Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Trikonomika Vol.12, No.2. Bandung: Trikonomika. Mahmudi.  2013.  Akuntansi  Sektor Publik.  Yogyakarta:  UII  Press
Yogyakarta.
Muzahid, Mukhlisul. 2014. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas  Pelatihan,  dan  Lama Pengalaman  Kerja  Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)”. Jurnal  Akuntansi  Vol.2,  No.2. Lhokseumawe: Politeknik Negri Lhokseumawe.
Nugraha,  Harmadhani  Adi  dan  Yuli
Widi   stuti.  2013.  “ nalisis Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Keuangan  Daerah (SIMDA KEUANGAN) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 2, No. 1. Malang:  Universitas  Negeri Malang
Nordiawan,  Deddi  dan  Ayuningtyas Hertianti.    2010.    Akuntansi Sektor    Publik.  Jakarta  : Salemba Empat
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Nurillah,  As  Syifa  dan  Dul  Muid, 2014.  “  Pengaruh  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris  Pada  SKPD  Kota Depok)”. Journal Of Accounting Vol.3, No.2. Semarang : Universitas Dipenogoro Nurlaila, 2014. “ Pengaruh Efektivitas  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten  nrekang)”. Pujanira,  Putriasri  dan  Abdullah Taman. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia  ,  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Dan Penerapan  Sistem  Akuntansi
Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah”. Jurnal Akuntansi  Vol.  6,  No.  2 Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Republik Indonesia. Peraturan Kepala  Badan  Kepegawaian Negara  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Penilaian Kompetensi  Pegawai  Negri Sipil. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Sipil Negara  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Penyususnan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan . Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . Republik Indonesia. Undang– Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. Undang– Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan Negara .
Republik  Indonesia.  Undang-undang
Nomor  5  Tahun  2014  tentang
Aparatur Sipil Negara.
Republik  Indonesia.  2013.  Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekaran, Uma dan Roger Bougie.2016. Research Methods  for  Business:  A  Skill- Building Approach, 7th Edition. Inggris : Wiley Setiyawati,  Hari.  2013.  “ The  Effect f I   r A          ’ C  p      , M   g r ’ Commitment  to  Organization and  The  Implementation  of  the Internal  Control  System  on Quality of Financial Reporting ”. International Journal of Business and Management  Invention  Vol.2, No.11 . Subadriyah dan Anita Rahayuningsih. 2015. “ nalisis  Hubungan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan
Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah”. The  2 nd University Research Coloqium. Jepara: Universitas Islam Nahdiatul Utama Sudiarianti,  Ni  Made,  I  Gusti  Ketut Agung  Ulupui,  dan  I  G.A. Budiasih.  2015.  “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Dan Standar Akutansi Pemerintah Serta Implikasinya  Pada  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah”.  Universitas  Udayana
(Unud), Bali, Indonesia.
Sutrisno,  Edy.  2010. Manajemen Sumber  Daya  Manusia, Edisi Kedua. Jakarta:    Perdana
Media Group.
Suwita,  Monika  Khairunnisa  dan
Sendi  Gusnandar  Arnan,  2015.
“  Pengaruh  Penerapan  Standar
Akuntansi Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus pada Dinas Keuangan  Daerah  Kabupaten Indramayu)”. Jurnal Universitas  Widyatama  Vol.1, No.2. Soimah,  Siti,  2014.  “  Pengaruh Kapasitas  Sumber  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara”.
Utama,   rif  Budhi,  2015.  “ Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Kalangan Mahasiswa  Universitas  Negeri Surabaya”. Vol.  4,  No.  3. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Yensi,  Desy  Sefry,  Amir  Hasan  dan Yuneita Anisma. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian  Intern  (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 2. Pekanbaru: Universitas Riau Yosefrinaldi. 2013. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel  Intervening  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”  (Studi   mpiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se- Sumatera Barat). Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas  Ekonomi .  Sumatra:
Universitas Negeri Padang.
Wati,  Kadek  Desiana,  Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati.  2014.  “Pengaruh Kompetensi  SDM,  Penerapan SAP,  Dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah. e-Jurnal  Akuntansi Vol.  2,  No.  1 Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha www.tangerangkota.go.id Diakses 13 Maret 2017. www.kemenkeu.go.id 7 Maret 2017 www.bpk.go.id Diakses 20 September 2017 http://dprd.batangharikab.go.id/artike l-18-mewujudkan-standar-
akuntansi-pemerintah-berbasis- akrual.html.  Diakses  27  Maret 2018
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihp s/2017/I/ihps_i_2017_1507002 855.pdf.  Diakses  27  Maret 2018
https://www.djpbn.kemenkeu.go.id/p ortal/id/data- publikasi/kamus/kamus- span/2052-skpd-satuan-kerja- perangkat-daerah.html. Diakses 20 September 2018
https://tangerangkab.go.id/tangerang kab-web/files/PERDA%2015- 2014%20OPD1%20_Lampiran %20I_.pdf. Diakses 20 September 2018 http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/3 33/Versi-2.1.bpkp.  Diakses  21 September 2018