## EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
( Studi Putusan No : 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)
Herman Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar
Email: herman_ph@yahoo.co.id

## Abstract
The  existence  of  a  dissenting  opinion  in  the  case  investigation  of corruption  in  terms  of  juridical  reference  to  the  Act  No.  48  year  2009  on  the judicial power. Based on the philosophical the existence of a dissenting opinion in a case of corruption as  an extraordinary crime does not eliminate its essence as an  extra  crime.  Application  of  the  dissenting  judges  that  occur  analyzed  show  a dissenting judge believes the defendant is not an act of corruption but the crime of forgery  under  article  263,  paragraph  1  of  the  Criminal  Code  and  not  the competence of the Corruption Court, Rather Competence General Court.
Keywords: Dissenting Opinion, Corruption Decision

## Abstrak
Eksistensi dissenting  opinion dalam  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana korupsi  dari  segi  yuridis  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Secara  filosofis  eksistensi  dissenting  opinion dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  tidak menghilangkan  esensinya  sebagai  kejahatan  extra.  Penerapan dissenting  opinion hakim  yang  terjadi  dalam  putusan  yang  dianalisis  menunjukkan  hakim  yang dissenting  opinion berpendapat  perbuatan  terdakwa  bukan  merupakan  tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP  dan  bukan  merupakan  kompetensi  Pengadilan  Tipikor  melainkan Kompetensi Pengadilan Umum.
Kata Kunci : Dissenting Opinion, Putusan Korupsi

## PENDAHULUAN
emandirian  dan  kemerdekaan  hakim  dalam  menjalankan  tugas konstitusional  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  juga  dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”  Penyelenggara  peradilan  di Indonesia  pada  setiap  lingkungan  dan  tingkatannya  dilaksanakan  dengan  sistem majelis  hakim  yang  terdiri  dari  para  anggota  yang  berjumlah  ganjil.  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Jo.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman)  mengatur bahwa "Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain".
Sejak  diberlakukannya  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  terdapat  suatu konvensi  diantara  para  anggota  suatu  majelis  hakim  dimana  jika  dalam  sidang permusyawaratan  majelis  hakim  tidak  tercapai  mufakat  maka  pendapat  hakim minoritas  yang  berbeda  dengan  hasil  rapat  permusyawaratan  hakim  “wajib dimuat” dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.  Hal  inilah  yang  dalam  praktek  pengadilan  dikenal  dengan  istilah dissenting  opinion.  Dissenting  opinion merupakan  salah  satu  realitas  baru  dan fenomena yang sedang marak terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia saat ini. Baik  dalam  praktik (das  sein) maupun  dalam  undang-undang (das  sollen), penerapan dissenting  opinion diakui  keberadaannya  untuk  dapat  diterapkan  di pengadilan. Jika dahulunya perkara-perkara perdata, seperti perkara dalam hukum dagang saja diakui dissenting opinion untuk diterapkan dalam putusan pengadilan, saat ini keberadaan dissenting opinion hampir semua perkara yang ditangani oleh pengadilan  dapat  menerapkan dissenting  opinion. Dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan istilah dissenting opinion, namun dari arti sederhana dissenting  opinion adalah  pendapat  yang  berbeda  atau  alasan  yang  berbeda.
Keberadaan dissenting opinion sudah dianut dalam sistem peradilan kita saat ini. Berbeda  dengan  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP).  Pada  Pasal  182  ayat  (6)  KUHAP  mengatur  bahwa  suatu  putusan pengadilan harus  dilandasi  suatu  permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila  dengan  sungguh-sungguh  permufakatan  bulat  tidak  dapat  dicapai  maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip "yang  paling  menguntungkan  terdakwa".  Penjelasan  Pasal  182  ayat  (6)  KUHAP juga  menegaskan  bahwa  hal  itu  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  majelis  yang “bersifat rahasia”. Jadi, dalam pengaturannya, eksistensi dissenting opinion dalam UU  Kekuasaaan  Kehakiman  bertentangan  dengan  ketentuan  daiam  KUHAP.
K
Sebelumnya,  Pengaturan dissenting  opinion ditegaskan  dalam  Pasal  14  ayat  (3) UU Kekuasaan Kehakiman diatur dalam satu ketentuan yakni dinyatakan "dalam hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat  hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."
Pertentangan  dua  aturan  yang  berbeda  juga  terdapat  pada  penerapan dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi adalah hukum acara yang berlaku  untuk  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  yakni  hukum  acara  yang  diatur dalam KUHAP, sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  25 UU Pengadilan Tipikor yaitu "pemeriksaan   di   sidang   Pengadilan Tindak   Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan      hukum      acara      pidana      yang      berlaku,  kecuali  ditentukan  lain dalam undang-undang ini."
Dalam KUHAP sendiri,tepatnya pada Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibolehkan  mencantumkan  putusan  hakim  yang  berbeda  dalam  sebuah  perkara yang  akan  diputus  oleh  pengadilan.  Putusan  yang  akan  dikeluarkan  oleh pengadilan haruslah pemufakatan bulat dan sepatutnya jika tidak tercapai mufakat yang  bulat  maka  mengikuti  pada  suara  terbanyak  hakim  pengadilan.  Pasal  182 ayat  (7)  yang  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dicatat dalam  himpunan  putusan  yang  disediakan  khusus  untuk  keperluan  itu  dan  isi bukunya bersifat rahasia. Berarti disisi lain pencantuman dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dibolehkan.
Pertanyaan  yang  mengemuka  dari  filosofi  lahirnya  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dibukanya ruang bagi hakim untuk berbeda pendapat, padahal dari awal tindak pidana korupsi harus dicegah dengan luar biasa. Hal ini tidak menghilangkan unsurnya yang "luar biasa" karena dengan adanya  hakim  yang  melakukan dissenting  opinion kepastian  hukum  seolah-olah hilang dari sebuah lembaga peradilan.
Tindak  pidana    korupsi    merupakan    kejahatan    luar  biasa,    yang  mana tindakan  dan  pencegahannya  juga  dilakukan  dengan  cara  luar  biasa.  Bersamaan dengan itu maka telah lahir lembaga  yang sifatnya independen untuk  menangani kasus korupsi yang tergolong besar jumlah korupsinya yakni jumlah korupsi yang di  atas  1  milyar  sudah  menjadi  tugas  dan  kewenangan  KPK  untuk  melakukan penyelidikan  hingga  pada  penuntutan  perkara  tersebut  sampai  di  Pengadilan Tipikor ( vide: Pasal 11 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK).
Saat  ini  perkara  korupsi  diadili  melalui  Pengadilan  Tipikor.  Pengadilan Tipikor  sebagai  pengadilan  khusus  yang  berada  di  bawah  naungan  pengadilan umum,  menyebabkan  harus  tunduk  pada  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  bahkan tunduk  pula  pada  UU  Mahkamah  Agung  yang  mengulang  kembali  diakuinya
penerapan dissenting  opinion dalam  putusan  yang  dikeluarkan  oieh  pengadilan yang berada dalam lingkup atau naungan Mahkamah Agung.
Aturan  yang  menunjukkan  kalau  pengadilan  tipikor  sebagai  pengadilan dalam lingkup peradilan umum ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 46  Tahun  2009    "Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum."
Pengulangan  ketentuan dissenting  opinion diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (2) dan ayat (3) yang menegaskan "(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan putusan; (3) Dalam  hal  sidang  permusyawaratan  tidak  dapat  dicapai  mufakat  bulat,  pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."
Sehubungan  dengan  permasalahan  hukum  tersebut  akan  ditelaah  lebih lanjut  tentang  eksistensi dissenting  opinion pada  putusan  majelis  hakim  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  dan  penerapan dissenting  opinion pada  putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada Putusan No: 20/Pid.Sus/2011 /PN.Mks.  Dari  pertentangan  baik  secara  filsufis  terkait  tujuan  dari  penindakan pelaku  tindak  pidana  korupsi  maupun  pertentangan  atas  kaidah  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  sehingga  ditarik  dalam  dua  permasalahan  hukum yakni  eksistensi dissenting  opinion dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi.
Kemudian  sebagai  bahan  analisis,  maka  dikaji  satu  putusan  untuk  memberikan gambaran penerapan dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khusus di Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi    pada  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Data  yang  diambil  berupa data  sekunder  yang  berupa  perundang-undangan,  artikel,  buku,  yang  menelaah teori dissenting  opinion disinkronkan  dalam  kaitannya  dengan  penerapan dissenting  opinion dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  dari  putusan  pengadilan tipikor.  Sinkronisasi  antara  data  sekunder  dan  putusan  pengadilan  kemudian digunakan  untuk  menganalisis  eksistensi dissenting  opinion dari  berbagai penerapan putusan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Eksistensi Disenting Opinion dalam Tindak Pidana Korupsi
Secara  sederhana  pertanyaan  yang  menjadi  permasalahan  hukum bagaimana  kedudukan  atau  eksistensi dissenting  opinion dalam  putusan  tindak
pidana  korupsi  adalah  mengenai  keberadaan dissenting  opinion yang  akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  karena  berada dalam  dua  posisi  misalnya    dipersalahkan  oleh  hakim  mayoritas,  namun  masih menyimpan  celah  ia  tidak  bersalah (not  guilty) oleh  salah  satu  pendapat  hakim yang minoritas.
Untuk      melihat      letak      atau      permasalahan      hukum      diterapkannya dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diamati pada bagan berikut ini:
Dari  bagan  di  atas  ketika  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai institusi  yang  menegakkan  filosofi  pemidanaan  undang-undang  tindak  pidana korupsi  namun  tetap  menerapkan dissenting  opinion, maka  kedudukan  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  harus  dicegah  dengan  cara  luar  biasa  sebagai kejahatan extra akan menghilangkan penegakannya yang “luar biasa”.
Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi pemberantasan tindak pidana  korupsi  dan  filosofi  penerapan dissenting  opinion dalam  pemeriksaan perkara di pengadilan. Keduanya sama-sama membawa misi keadilan, oleh karena itu  meskipun  dengan  adanya dissenting  opinion terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  di  Pengadilan  Tipikor  tidak  mesti  mencabut  esensi  keadilan  yang  ada dalam putusan tersebut.
Filosofi Undang -Undang
Tindak Pidana Korupsi
Dissenting Opinion
Asas Keterbukaan
Pengadilan / Transparansi Kejahatan Luar Biasa Dicegah Dengan Cara
Luar Biasa Pula
PENGADILAN
TINDAK PIDANA

## KORUPSI
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Damis 1 berikut ini : "Ibarat  pemilihan  umum,  ada  suara  mayoritas  dan  ada  suara  minoritas yang  dihasilkan,  tetap  suara  minoritas  diumumkan  namun  esensi  pemilu itu tidak hilang, sebagai salah satu perwujudan aspirasi rakyat. Tidak jauh berbeda  pula  dalam  praktik  persidangan  yang  memungkinkan  satu  atau lebih  hakim  yang  berbeda  pendapat,  namun  kepastian  hukum  tetap  ada.
Karena hal itu sudah diminimalisir oleh undang-undang pengadilan tipikor yang  mana  hakimnya  harus  berjumlah  ganjil,  sekurang-kurang  tiga  orang dan  sebanyak-banyaknya  lima  orang.  Jadi  tetap  ada  pendapat  hakim mayoritas yang akan menjadi landasan atas posisi terpidana."
Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Abdi Pribadi Rahim. 2 Perihal  esensi  tindak  pidana  korupsi  jika  diterapkan dissenting  opinion, beliau memberi uraian sebagai berikut:
"Dalam  parkatik  ada  dua  pendapat,  menghilangkan  dan  tidak mengnilangkan, narasumber sendiri berpendapat hal itu tidak menghilangkan,  justru  hal  tersebut  adalah  bentuk  atau  manifestasi  dari adanya  sifiat  Tipikor  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  sehingga komposisi  sama  majelis  hakim  bisa  dissenting  opinion  yang  tidak  dianut sebelumnya daiam perkara tindak pidana korupsi."
Dalam  pemahaman  penulis  mengomentari  pendapat  hakim  di  atas,  ketika hakim  dalam  posisi  dimungkinkan  putusannnya  bias  karena  pengaruh  opini publik,  sebaiknya  diciptakan  sebuah  format  mengisolasi  hakim  dari  serangan opini publik.  Oleh karena itu dianutnya dissenting opinion dalam praktik  khusus untuk  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Tipikor  merupakan  amanat  dari Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  sekaligus  dalam  Undang-Undang Mahkamah Agung. Apalagi perkara tindak pidana korupsi ketika diajukan upaya hukum  sama  halnya  dengan  empat  lingkungan  kekuasaan  peradilan  lainnya, puncak  terakhirnya  adalah  Mahkamah  Agung,  berarti  kedudukan dissenting opinion dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajar diterapkan.
Hal ini sejalan dengan Muhammad Damis 3 yang mengemukakan bahwa: "Dissenting  opinion  tidak  perlu  diatur  dalam  undang-undang  Tipikor karena  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  19  ayat  5  UU  kekuasaan kehakiman  dan  berlaku  untuk  seluruh  perkara  tindak  pidana  korupsi  dan pengaturan tersebut sudah cukup menjadi dasar dan memberi kewenangan kepada hakim untuk menyajikan pendapat berbeda."
1 Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.
2 Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.
3 Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.
Asas  yang  dianut  dalam  ketentuan  hukum  kita  saat  ini  lex posterior derogate  legi  priori seharusnya  sudah  menggeser  ketentuang  KUHAP  dalam Pasal 182, apalagi penerapan dissenting opinion jauh lebih besar manfaatnya jika diterapkan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penulis memahami bahwa dilihat dari  segi  penerapan dissenting  opinion dalam  sistem  peradilan  kita, dilatarbelakangi  oleh  kondisi  peradilan  kita  yang  dianggap  terlalu  gelap  dalam menembus  lorong  keadilan.  Dalam  fakta  di  lapangan  mulai  dari  hakim,  jaksa hingga pengacara banyak yang terseret dalam kasus gratifikasi untuk melemahkan sisi pertanggungjawaban si calon terpidana.
Fakta  lain  terlihat  yaitu  dapat  bermainnya  para  mafia  perkara  antara terdakwa, Jaksa, penasehat hukum, dan hakim sehingga sulit menemukan putusan yang adil dan transparan. Sehingga penerapan dissenting opinion dianggap urgen untuk  menuntut  pengadilan  bersikap  transparan  sebagai  penerapan  lebih  lanjut dari Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari perbuatan KKN,  hingga  penerapan  pembalikan  beban  bukti,  dengan  semata-mata  ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, serta  dari sisi  penerapan pemidanaan yang bertujuan absolut tidak ada yang tereliminasi, semua konsep pencegahan dan tujuan  utama  mencegah  dari  perbuatan  mengambil  keuangan  negara  untuk kesejahteraan rakyat tetap terjamin meskipun diterapkan dissenting opinion dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Unsur  kepastian  hukum  sama  sekali  juga  tidak  hilang  dalam  penerapan dissenting  opinion dalam  pemeriksaan  sidang  perkara  tindak  pidana  korupsi, penting diketahui bahwa rumusan dissenting opinion bukanlah putusan pengadilan melainkan  isi  dari  pada  putusan  itu,  atau  dengan  kata  lain  bahagian  dari  isi putusan  itu,  berarti  terjaminnya  keputusan  sebagai  unsur  kepastian  tetap  terakui keberadaannya  dalam  putusan  tindak  pidana  korupsi  yang  mengalami dissenting opinion. Diterapkannya  atau  dicantumkan  nya  pendapat  yang  berbeda  dalam putusan  tujuan  utama  melahirkan  transparansi  pengadilan  dari  hakim,  disisi  lain publik juga bisa melakukan penilaian atas putusan (exst-post) 4 dari perkara tindak pidana  korupsi  tersebut,  persoalan  siapa  hakim  yang  lebih  benar legal reason/ngnya  adalah  perdebatan  akademis  untuk  selanjutnya  menjadi  lahan terciptanya terobosan hukum yang menarik dan bermanfaat untuk diterapkan.
Selain  kedudukan dissenting  opinion dalam  undang-undang  juga  perlu dikaji  dari segi  tujuan hukumnya, dilaksanakan dissenting opinion, apakah dapat melahirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan dalam budaya hukum sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman,  artinya
4 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Ul Press : Jakarta, 2005) , h. 28
bagaimanakah  respon,  opini  yang  terbangun  dimasyarakat  dengan  diterapkannya dissenting  opinion dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  apakah  tidak  sampai menghilangkan  tujuan  asli  dari  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  yang  telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa.
Sekali  lagi  berdasarkan  bagan  yang  telah  digambarkan  pada  bagian  awal pembahasan ini, kata kunci dari pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara luar  biasa  adalah  pada  wilayah  pencegahan  dan  penindakannya,  dengan diterapkannya dissenting  opinion tidak sampai menghilangkan unsur pencegahan dan penindakannya.
Tetap  dijamin  adanya  unsur  kepastian  hukum,  meski  dari  tiga  atau  lima hakim  yang  mengadili  perkara  korupsi  pada  pengadilan  tipikor,  tetap  ada  unsur kepastian  hukum  bagi  terpidana,  karena  yang  digunakan  adalah  pendapat  hakim yang mayoritas.
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Damis: 5 "Penerapan  Dissenting  Opinion  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  tidak menghilangkan  esensi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  karena kendatipun ada anggota majelis hakim yang mengajukan pendapat berbeda tidak serta merta terdakwa dibebaskan, karena dalam pengambilan putusan tetap mengacu pada pendapat mayoritas majelis hakim.
Dalam  kondisi  ini  pula  meski  diakui  bahwa dissenting  opinion lahir  di negara  yang  memiliki  sistem  hukum Common  Law, tetapi  melahirkan  pemikiran hukum  progresif  sebagaimana  saran  Satjipto  Rahardjo 6 tetap  perlu  dilakukan, terlebih dengan  wajibnya pula bagi  hakim untuk menggali hukum  yang  hidup  di tengah-tengah masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009).
Pada akhirnya persoalan mana putusan yang lebih menjamin nilai keadilan dan hati nurani, keadilan yang substantif, 7 bukan hanya keadilan yang prosedural, boleh  jadi  dari  dulu  andalkan  kita  berani  membenarkan  kecerdasan  hati  nurani sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  Bismar  Siregar,  mungkin  kita  selangkah Iebih  maju  dari  penerapan dissenting  opinion di  Negara  AS  yang  saat  ini  malah menjadi acuan bagi negara timur.
Eksistensi dissenting  opinion dalam  penerapannya  pada  tindak  pidana korupsi  dapat  ditelaah  dengan  melihat  perbedaan  pengaturannya.  Perbedaan pengaturannya  antara  UU  Kekuasaan  kehakiman,  UU  Mahkamah  Agung, KUHAP,  dan  UU  Pengadilan  Tipikor.  Hanya  KUHAP  yang  tidak  mengenal dissenting  opinion karena  berdasarkan  suara  bulat  atau  suara  mayoritas  serta
5 Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.
6 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Kompas:Jakarta, 2000), h. 10
7 Satjipto Rahardjo, Perilaku Hukum (Kompas:Jakarta, 2002), h. 27
bersifat  rahasia. Sementara  yang UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung  mewajibkan  untuk  memuat  putusan  hakim  yang  berbeda  dalam  suatu putusan.  Adapun  UU  Pengadilan  Tipikor  sebagai  pengadilan  khusus  pada pengadilan  umum,  sudah  seharusnya  tunduk  pada  UU  Mahkamah  Agung sehingga dissenting  opinion dapat  diterapkan  pada  Pengadilan  Tipikor  untuk kasus  tindak  pidana  korupsi.  Berikut  ini  bagan  mengenai  eksistensi dissenting opinion dalam UU Kekuasaan Kehakiman:
Eksistensi dissenting  opinion Dalam  Tipikor  sebagai  kejahatan  Extra  juga  dapat ditinjau dari tugas pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut bagan yang menjelaskan eksistensi tersebut:
UU Kekuasaan
Kehakiman ( UU No. 48/2009 )
Pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat
dalam putusan ( Pasal  30 ayat 3 ) UU Mahkamah Agung
( UU No. 5/2004 jo UU No. 3/2009 )
Pasal 18 UU No. 3/2009
Pengadilan Tipikor ( UU No. 46/2009 )
Pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
( Pasal  14 )
Pasal 25 UU Tipikor
DO Dapat Diterapkan Di Pengadilan Tipikor
Pasal 182 ayat 7
KUHAP
“pelakasanaan pengambilan putusan dicatat himpunan putusan yang isi bukunya bersifat rahasia ”

## Lex posteriori derogate legi priori
B. Penerapan Dissenting  Opinion pada  Putusan  Majelis  Hakim  di Pengadilan Negeri Makassar
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  pada  pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  Makassar,  jumlah  perkara  yang  pernah  mengalami dissenting  opinion, Jumlah      perkara      tindak      pidana      korupsi    yang      Dissenting      Opinion      di Pengadilan Tipikor Makassar:
TAHUN JUMLAH PERKARA KORUPSI YANG DISSENTING 2011 5 2012 0 2013 0 2014 0 Oktober 2015 0 TOTAL 5 Sumber Data: Pengadilan Tipikor Makassar 2015
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukan  hanya  pada  tahun  2011  pernah terjadi  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang Dissenting  Opinion, sedangkan  pada
TIPIKOR a. Penindakan b. Pencegahan a. Keadilan b. Kemanfaatan
c. Kepastian
a. Substansi, pembalikan beban bukti berimbang, pengembalian asset Negara melalui gugatan perdata.
b. Struktur, KPK  dapat  melakukan  penyadapan,  sebagai  penyidik  sampai dengan penuntutan, tidak ada SP3, Pengadilan Khusus Tipikor
c. Legal  Culture, Korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  &  tuntutan transparansi pengadilan tipikor.

## Pasal 25 UU Tipikor
1. Tetap terjamin keadilan semua metode pencegahan dan penindakan masih dapat diberlakukan meski ada diterapkan DO.
2. Kepastian  tetap  ada  dalam  putusan  karena  digunakan  amar  putusan  pada pendapat hakim mayoritas.
3. Kerugian  Negara  dapat  dikembalikan,  pertanggungjawabanterpidana  tetap  ada, ditambah asas transparansi pengadilan terjamin.
tahun berikutnya hingga akhir tahun 2015 (tahun berjalan) tidak ada lagi putusan perkara  korupsi  yang dissenting. Dari  penelusuran  data,  hakim  yang  melakukan dissenting  opinion dilakukan  oleh  hakim  yang  sama  dari  lima  perkara  itu,  yakni hakim  adhoc  yang  memiliki  pendapat  berbeda  atas  putusan  perkara  korupsi tersebut.
Berdasarkan  judul  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah dissenting opinion terhadap  tindak  pidana  korupsi,  untuk  melihat  sejauhmana  penerapan dissenting  opinion dalam  kasus  korupsi  yang  terjadi  maka  diambil  salah  satu putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  di  bawah  naungan  Pengadilan  Negeri Makassar. Dengan salah satu Putusan Nomor : 29/Pid. Sus/2011/PN.MKS.
Agar  dapat  dianalisis  perbedaan  pendapat  hakim  dalam  putusan  tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu kronoiogis perkara tersebut sehingga nampak perbedaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, antara hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dari diperbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi sehingga terdakwa seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  29/Pid.Sus/  2011/PN.Mks  nampak  bahwa kasus ini berawal dari sebuah pembangunan Gedung Olahraga Andi Ningnong di Kecamatan  Tempe,  Kabupaten  Wajo,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Wajo  karena  memperoleh anggaran Rp. 1.500.000.000 berupa pekerjaan pembuatan tribun tangga dan atap.
Melalui  Surat  keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Wajo Nomor:  900/  208/  Disdik  tanggal  13  Februari  2008  tentang  Penetapan  Pejabat Pembuat  Komitmen  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Wajo  ditunjuk  Drs. Suriadi  Mpd,  Selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dalam  pelaksanaan  pekerjaan pembangunan  lanjutan  gedung  olahraga  yang  mempunyai  tugas  antara  lain: menyiapkan  dan  melaksanakan  perjanjian  kontrak  dengan  pihak  penyedia barang/jasa dan/ atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Dan  Kabupaten  Wajo Nomor;  900/  209/  Disdik  tanggal  13  Februari  2008  tentang  Penetapan  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo ditunjuk Drs. H. Andi Hadam Hasan seiaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan  Kabupatena  Wajo  pada  pekerjaan  pembangunan  lanjutan  Gedung Olahraga Andi Ningnong Kabupaten Wajo tahun anggaran 2008 yang mempunyai tugas  antara  lain:  mengendalikan  pelaksana  kegiatan,  melaporkan  perkembangan pelaksana  kegiatan  dan  menyiapkan  dokumen  anggaran  atas  beban  pengeluaran pelaksanaan kegiatan (mencakup dokumen adminitrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi  yang terkait dengan persyaratan pembayaran  yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setelah  terbentuk  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan  maka  disepakatilah  untuk  melakukan  kontrak  perjanjian  kerja sama pengadaan jasa konsultasi dan yang terpilih atas pemenangan jasa konsultasi tersebut  adalah  PT.  Saga  Bangun  Persada  tentang  Pekerjaan  Pengawasan  Teknis Peningkatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Olahraga  yang  dalam pelaksanaannya  dilaksanakan  oleh  terdakwa  Ir.  Ansyarullah  Kadir  selaku Site Enginer. Sedangkan  yang ditunjuk sebagai pelaksana pihak kontraktor pelaksana adalah  PT.  Bieta  Batara  Sakti  yang  ditanda  tangani  oleh  Haslinda  (selaku direktris) dan Drs.. Suriadi Mpd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak sebesar Rp 1. 497.535.000 dan merupakan kontrak jenis harga satuan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  pekerjaan  pembangunan  sarana  dan prasarana  olahraga  lanjutan  Pembangunan  Gedung  Olahraga  Kabupaten  Wajo tahun  anggaran  2008,  dalam  pelaksanaan  oleh  pihak  kontraktor  pelaksana  PT. Bieta Batara Sakti ada diberikan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan  oleh  Bank  Sulsel  Nomor  35657  BG/  KG/  ASK/  2008  tanggal  19 September  2008  sejumlah  Rp.74.876.750  (tujuh  puluh  empat  juta  delapan  ratus tujuh puluh enam ribu tuju ratus lima puluh rupiah)Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan  sarana  dan  prasarana  olahraga  lanjutan  Pembangunan  Gedung Olahraga  Kabupaten  Wajo  tahun  anggaran  2008  oleh  Ir.  Muhammad  Dammar Syam  (selaku  pihak  rekanan/  kontraktor  pelaksana  PT.  Bieta  Batara  Sakti) dilaksanakan  tidak  sebagaimana  dalam  kontrak  perjanjian  kerja  sama  pengadaan jasa  pemborongan  Nomor:  027712761.1167  Disdik  tanggal  10  September  2008 tentang  pekerjaan  peningkatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  olahraga lanjutan pembangunan gedung olahraga sebagai berikut:
1. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolong utama.
2. Dimensi  besi  untuk  konstruksi  plat  tribun  ada  yang  tidak  sesuai  dengan gambar rencana, yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm dari pada diameter 10 mm.
3. Bentuk dan letak balok tribun tidak sesuai dengan gambar rencana. Terdakwa selaku pelaksana konsultan supervise/pengawas tidak melarang atau  mencegah  pelaksanaan  yang  menyimpang  tersebut  tetapi  malah membiarkannya  terjadi.  Sehingga  akibat  dari  pekerjaan  yang  tidak  dilaksanakan sesuai kontrak tersebut di atas pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan:
1. Runtuhnya satu sisi lantai tribun;
2. Runtuhnya tiga buah tangga beton;
3. Retaknya empat buah tangga beton yang telah bergeser dari posisi awal. Berdasarkan  kronologis  pemeriksaan  dan  kejadian  perkara  tersebut  oleh penuntut umum mengancam terdakwa dalam dua dakwaan yakni dakwaan primer dan  dakwan  subsidier.  Pada  dakwaan  primer  terdakwa  diancam  pidana  dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 sub a dan sub b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001  tentang  perubahan  atas  undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemeberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  1  ke-1 KUHP.Sedangkan dakwaan subsidier diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Sub a dan b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam  pembuktian  dipersidangan  khususnya  pada  pembuktian  kesaksian ternyata  terdakwa  atas  nama  Ir.  Ansyarullah  Kadir  yang  bertindak  sebagai penyedia  jasa  konsultan  pengawas  atas  nama  PT.  Saga  Persada  dalam  hal  ini sebagai Site  Enginer ternyata  telah  melakukan  pemalsuan  semua  surat-surat  atas nama PT. Saga Bangun Persada, hal ini terbukti melalui kesaksian Ir. Muhammad Arief  Saleh  sebagai  Direktur  PT.  Saga  Bangun  Persada  yang  sama  sekali  tidak pernah mengetahui jika perusahaannya digunakan oleh terdakwa, bahkan ternyata kemudian  terdakwa  bukan  karyawan  dari  PT.  Saga  Bangun  Persada,  semua persuratan tersebut hingga tender jasa konsultan dimenangkan atas nama PT. Saga Bangun  Persada  dan  ditunjuk  terdakwa  sebagai  Pengawas  berkat  bantuan  salah satu staf administrasi atas nama Bambang Agusti ST, hingga semua tanda tangan direktur pun dipalsukan.
Inilah  yang  menjadi  pokok  permasalahan  hingga  pada  akhirnya  terjadi dissenting  opinion dalam  perkara  tersebut.  Untuk  memperjelas  perbedaan pendapat dari hakim pengadilan tipikor Makassar berikut diuraikan pendapatnya; Hakim    Yang    Sepakat  Memenuhi    Unsur  Tindak  Pidana    Korupsi  (Hakim Mayoritas)  berpendapatterdakwa  atas  nama  Ir.  Ansyarullah  Kadir  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara bersama-sama  hanya  pada  dakwaan  subsidier  yakni  Pasal  3  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pendapat  hakim  yang  minoritas (Dissenting  Opinion) bependapat terdakwa  walaupun  pada  intinya  memiliki  legailitas  sebagai Site  Enginer  dalam pengadaan  jasa  pengawasan  berdasarkan  alat  bukti  surat  yaitu  "adanya  Surat Tugas  No.  019/  STP/  PT-SBP/  IX/  2008  tanggal  11  September  2008  yang  ada nama dan tanda tangan saksi Ir. Muhammad Arif Saleh di dalamnya yang ditanda tangani  di  Sengkang  selaku  PT.  Saga  Bangun  Persada  tidak  dapat  dijadikan
sebagai  alat  bukti  surat  yang  sah  oleh  karena  alat  bukti  tersebut  dipalsukan  oleh terdakwa sehingga terwujud kerja sama antara PT. Saga Bangun Persada dengan PT.  Bieta  Batara  Sakti  untuk  diadakan  pembangunan  Gedung  olahraga  Andi Ningnong. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  alat  bukti  tersebut  tidak dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan tidak dapatnya digunakan alat bukti  surat  tersebut  otomatis  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk membuktikan  surat  dakwaan  jaksa  bahwa  dalam  perkara a  quo terjadi  perbuatan melawan hukum secara tindak pidana korupsi karena format dan materi alat bukti surat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum.  Oleh karena itu menurut hakim ini,  satu-sarunya  pasal  yang  dapat  diterapkan  adalah  Pasal  263  ayat  1  KUHP tentang  pemalsuan  surat.  Dengan  terbuktinya  perbuatan  terdakwa  hanya berdasarkan pada Pasal 263 berarti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga tidak berwenang  untuk  memeriksa,  megadili  dan  memutus  materi  pokok  perkara terdakwa. Olehnya itu terdakwa juga lepas dari segala tuntutan hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan  sebelumnya,  maka  yang  dapat  menjadi kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  Eksistensi dissenting opinion dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  dibagi  atas  dua  posisinya yakni dalam telaah filosofis dan telaah yuridis. Dalam telaah filsufis tindak pidana korupsi  yang  penindakan  dengan  cara  luar  biasa  keberadaan dissenting  opinion tidaklah menghilangkan unsurnya penindakan nya dengan cara luar biasa, karena tetap  terjamin  unsure  kepastian  hukumnya, dissenting  opinion bukanlah  putusan melainkan isi putusan. Dalam telaah yuridis kedudukan dissenting opinion dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  di  pengadilan  Tipikor,  melalui  asas lex  posteriori derogate  legi  priori, penerapan Dissenting  Opinion mengacu  pada  Pasal  14  UU No.  48/  2009,  bukan  mengacu  pada  Pasa!  182  ayat  6  dan  ayat  7  KUHAP.  (2) Penerapan dissenting opinion pada Putusan Majelis  Hakim di  Pengadilan  Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 297 PID SUS/201 MKS yaitu hakim mayoritas berpendapat  bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi berdasarkan  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999.  Sedangkan  hakim  yang  minoritas (dissenting  opinion) berpendapat  tidak  terbukti  perbuatan  terdakwa  sebagai perbuatan  tindak  pidana  korupsi,  karena  alat  bukti  surat  (SK)  yang  memberi legalitas  kepada  terdakwa  sebagai  penyelenggara  negara  yang  pada  akhirnya merugikan keuangan negara,  adalah tidak sah.  Lahirnya surat  keputusan  tersebut berawal  dari  tindakan  pemalsuan  surat  atas  PT.  Saga  Bangun  Persada.  Sehingga
perbuatan  terdakwa  hanya  merupakan  tindak  pidana  umum  yakni  pemalsuan (Pasal 263 ayat 1 KUHP), dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tipikor, Melainkan Kompetensi Pengadilan Umum
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadisaran sebagai berikut  :  (1)  Mengingat  Pasal  138  RUU  KUHAP  maupun  ketentuan  Pasal  182 ayat  7  KUHAP  masih  membatasi  penerapan dissenting  opinion, sedangkan Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  undang-undang  pokok  lembaga peradilan  di  Indonesia,  sudah  membolehkan  pendapat  hakim  yang  berbeda dicantumkan  dalam  putusan  pengadilan,  maka  sebaiknya  ketentuan  tersebut disesuaikan  dengan  UU  kekuasaan  kehakiman  yang  membolehkan Dissenting Opinion. (2)  Perlu  pengkajian  atas  putusan dissenting  opinion dalam  kasus  ini bahwa  tindak  pidana  awal  yakni  pemalsuan,  tidaklah  tindak  pidana  korupsinya, melainkan merupakan satu pidana dalam satu rangkaian yang disebut concourses.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir    Hukum  (Suatu    Kajian    Filosofis    dan Sosiologis) . Jakarta: PT. Gunung Agung
______.  2009. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan .  Jakarta:  Sinar Grafika
Adami  Chazawi.  2008. Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Bandung: Alumni
________. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, II, dan III , Jakarta: Rajawali Pers Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim . Jakarta: Sinar Grafika Andi Hamzah,. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Jakarta: Rajawali Pers
______.  2005. Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Berbagai  Negara . Jakarta: Sinar Grafika
Bambang    Sutiyoso.  2010. Reformasi    Keadilan  dan    Penegakan    Hukum  di Indonesia , Jakarta: UII Pers
Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
_______.  2008. Penyelidikan,  Penyidikan,  Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  di Sidang pengadilan Kasus korupsi. Jakarta: Mandar Maju Friedman  M  Lawrence.  2001, Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar. Jakarta: Tatanusa
Jazim Hamidi . 2005. Hermeneutika Hukum, Jakarta: Ul Press
Laica  Marzuki.  2000. "Sudah  Waktunya  Putusan    MA  Memuat  Dissenting Opinion". Jakarta: Kompas
Leden  Marpaung.  1992. Tindak          Pidana          Korupsi          (Masafah          dan Pemecahannya). Jakarta: Sinar Grafika
Lilik  Mulyadi.  2007. Pembalikan  Beban  pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi. Bandung: Alumni
Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi  (Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999). Bandung:  Mandar Maju:
Musakkir. 2013. Putusan Hakim yang Diskriminatif. Yogyakarta: Rangkang Robert Kiitgard. 2005. Nembasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Satjipro Rahardjo. 2002. Perilaku Hukum. Jakarta: Kompas
Yusli    Probowati  Rahayu.    2005. Dibalik  Putusan    Hakim    (Kajian    Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). Sidoarjo: Citramedia