## P E R K A W I N A N   TA N P A   M A R GA   D A L A M   P E R S P E K T I F H U K U M   A D A T  B A TA K   TO B A
Martin Trendsius Gultom 1 martingultom98@students.unnes.ac.id ,Universitas Negeri Semarang, Indonesia 1

## Abstract
Background :
This article discusses the law of marriage between other tribes that are not Batak tribes which are regulated in the traditions of the Batak people in Indonesia, especially after the developments in the globalization era where every person  with  Batak  ethnicity  actually  participates  in  dissolving  one  of  the traditional  Batak traditions.  it's  been there ever since.
Research Metodes:
The research method used in this study is a qualitative research method

## Findings:
The results of this study suggest that their characteristics as Batak people, especially in the Sumatra region, are no  longer  holding  fast  to  the  traditional  golfmatic  teachings  they  have  acquired  since  childhood.  The  lack  of instilling asat culture from an early age is one of the reasons. Batak people who migrate or live outside Sumatra often  ignore  wedding  processions  involving  clans  because  they  have  been  exposed  to  several  cultures  and changing times. It is felt that the negotiations created by the Batak people will run more easily if they get support through good communication and kinship relations.

## Conclusion:
The fading of traditional identity within the Batak people, especially for those who migrate or live outside the area of Sumatra, has even become commonplace and even seems old-fashioned according to them if they still follow the traditions of their ancestors to marry "Halak Hita" or marry other people. hobo.
Keywords : Batak Tribe; Batak Traditional Marriage; Batak Tribe Traditional Conditions;

## Abstrak

## Latar Belakang:
Artikel ini membahas mengenai hukum perkawinan antar suku lain yang bukan merupakan suku batak yang diatur dalam tradisi masyarakat batak yang ada di Indonesia, terutama setelah terjadinya perkembangan di era globalisasi dimana, setiap mereka yang bersuku batak justru ikut melunturkan salah satu yang menjadi tradisi adat batak yang sejak dulu sudah ada.
Metode Penelitian:
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

## Hasil Penelitian:
Hasil daripada penelitian ini mengemukakan bahwasanya ciriciri mereka sebagai orang Batak terutama di daerah Sumatera sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran gofmatik adat yang telah diperoleh sejak kecil. Kurangnya penanaman budaya asat sejak dini menjadi salah satu alasannya. Prosesi pernikahan yang melibatkan marga kerap kali  tidak  diindahkan  oleh  orang  Batak  yang  merantau  ataupun  tinggal  di  luar  daerah  Sumatera  karena  sudah terpapar  dengan  beberapa  kebudayaan  dan  perubahan  zaman  yang  ada.  Negosiasi  yang  diciptakan  oleh  orang Batak dirasa akan berjalan lebih mudah apabila mendapat dukungan lewat komunikasi dan hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik

## Kesimpulan:
Pemudaran identitas adat dalam diri orang-orang batak secara khusus bagi mereka yang merantau atau tinggal di luar daerah Sumatera bahkan sudah menjadi hal biasa dan bahkan terkesan kuno menurut meraka apabila masi mengikuti tradisi nenek moyang untuk menikah dengan “Halak Hita” atau menikah sesame dengan orang batak.
Kata kunci: Suku Batak; Pernikahan Adat Batak; Kondisi Adat Suku Batak.
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  terdiri  dari  banyak  sekali  suku  bangsa dengan  masing-masing  adat  istiadat  yang  mengatur  pola  kehidupan  masyarkat  adatnya  dan tentunya  berbeda-beda  pula.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  sensus  penduduk  yang terakhir dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia, tercatat 1.128 suku di Indonesia (https://www.bps.go.id). Suku-suku tersebut diantaranya ialah Suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Nias, Suku Betawi, Suku Melayu, Suku Dayak, dan masih banyak lagi yang mendiami nusantara. Dari banyak nya suku tersebut, salah satu suku yang berjumlah besar di Indonesia adalah suku Batak (https://www.bps.go.id). Setiap suku  mempunyai  nilai  historical  nya  tersendiri  dan  tentunya  secara  kebudayaan  juga  ikut berbeda yang pastinya memiliki keunikan tersendiri.
Mengingat  keragaman  budaya  orang  Indonesia  dan  perpaduan  budaya  yang  terjadi ketika  orang  Indonesia  berpindah  dari  daerah  lain  ke  daerah  yang  baru  karena  alasan pendidikan atau pekerjaan, tidak mengherankan jika pernikahan antar ras terjadi. Perkawinan sesama suku Batak kerap kali dihindari karena kehidupan masyarakatnya yang beragam dan dinamis. Salah satu perkawinan suku yang mudah ditemukan adalah perkawinan suku Batak dengan suku lainnya. Ada banyak syarat dan aturan yang harus dipenuhi saat melangsungkan pernikahan  Batak.  Kebiasaan  sangat  berharga  bagi  masyarakat  Batak  Toba  dan  menjadi keyakinan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari mereka secara turun temurun. Orang Batak cenderung  menuntut  pernikahan  dengan  orang  Batak.  Sistem  Perkawinan  Budaya  Batak memiliki aturan bahwa jika anda ingin menikah dengan keturunan Batak asli, anda diharuskan memberikan  marga  kepada  seseorang  yang  bukan  keturunan  Batak.  Aturan  ini  diharpkan melegalkan sesorang yang bukan orang batak untuk bisa menjalnkan aktiivitas adat sebagimana mestinya.

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba Martin Trendsius Gultom
Marga  adalah  identitas  diri  yang  dibawa  oleh  semua  keturunan  yang  lahir  dari perkawinan adat Batak. Pada sistem pernikahan dalam budaya  Batak, terdapat aturan dalam memberikan marga pada seseorang yang sama sekali bukan keturunan suku Batak jika ingin menikah dengan seorang keturunan Batak asli. Aturan ini dikenal dengan istilah mengangkat marga.  Marga  merupakan  identitas  diri  yang  dibawa  oleh  setiap  keturunan  yang  dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak.
Beberapa  orang  bersuku  Batak  masih  menganggap  budaya  mereka  sangat  penting, sama halnya dengan identitas sebuah marga. Bagi mereka, marga merupakan suatu hal yang sangat  penting  karena  marga  adalah  dasar  untuk  menentukan  hubungan  saudara  kandung. Marga merupakan salah satu ciri yang unik dan dimiliki oleh setiap keturunan Batak. Namun, hanya  anak  laki-laki  sajalah  yang  dapat  mewarisi  keberadaan  marga  tersebut.  Jika  suatu perkawinan tidak melahirkan seorang anak laki-laki, atau perkawinan antara perempuan Batak dengan  lakilaki  non-Batak,  berarti  dia  menindas  marga  Bataknya  dan  akan  menurunkan populasi  dari  marga  yang  disandangnya  karena  suaminya,  tidak  bisa  menjadi  penerus  garis keturunan Batak. Luarbiasanya identitas daripada marga ini mampu menyatukan keluarga yang jauh menjadi sebuah ruang lingkup persaudaraan yang biasa mereka sebut dengan "parsadaan" bahkan ketika berada di luar negeri, marga dipandang sebagai penghubung untuk menjalin tali persaudaraan  dengan  Batak  di  luar  negeri.  Karena  adanya  marga,  setiap  orang  yang memilikinya dapat menemukan saudara di daerah yang dan tentunya akan langsung memiliki ikatan batin dan dianggap sebagai saudara kandung sendiri.
Banyaknya  ciri  kebudayaan  yang  ada  menciptakan  setiap  lapisan  masyarakat  yang bertoleransi  tinggi  terhadap  setiap  suku  yang  ada.  Adanya  perbedaan  suku  yang  membuat perkawinan antar suku tidak terhindarkan, sehingga banyak dijumpai perkawinan beda suku. Namun hal itu kemudian menjadikan tradisi "pariban" di tanah batak mulai pudar. Pariban yang dimaksudkan  adalah  anak  perumpuan  dari  paman  sang  mempelai  laki-laki  yang  sudah ditakdirkan  untuk  berjodoh.  Sistem  perkawinan  yang  kini  berkembang  menjadi  perkawinan lintas budaya, antar suku, transnasional bahkan antar agama.
Rumusan Masalah:
a) Bagaimana  masyarakat  Batak  menjelaskan  aturan  marga  tentang  perkawinan suku yang berbeda bagi setiap pasangan?
b) Bagaimana  merundingkan  identitas  perkawinan  tanpa menyebut  marga  untuk setiap orang yang bersuku Batak dan tinggal di luar Sumatera Utara?
Tujuan:
a) Untuk  mengetahui  bagaimana  pasangan  Batak  melakukan  pernikahan  tanpa adanya proses pengangkatan marga.
b) Untuk  mengetahui  bagaimana  proses  perundingan  yang  dilakukan  terkait pernikahan tanpa pengankatan marga bagi setiap mereka yang bersuku  Batak dan yang tinggal diluar Sumatera Utara.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penelitian dalam pendekatan ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, gambar, dan angka, tetapi berdasarkan pengamatan peneliti pada beberapa sumber tetua adat. Kajian dalam  metode  ini  menyoroti  sejumlah  kasus  dimana  terjadi  perkawinan  beda  suku  menurut hukum adat Batak Toba secara khususnya.

## 3. PEMBAHASAN
Berdasarkan  pengamatan  dan  survei  lapangan,  penulis  menegaskan  bahwa  identitas Batak telah berkurang di antara beberapa informan karena ia tidak lagi menjadi pengemban budaya Batak yang kuat. Salah satunya terkait penanaman dan pemberian marga. Menurunnya nilai  budaya  Batak  di  antara  ketiga  informan  tersebut  disebabkan  karena  sejarah  panjang mereka  di  luar  Sumatera  yang  sebagian  besar  lahir  dan  besar  di  Sumatera  sebanyak  4.444 orang. Identitas Batak mulai pudar karena minimnya akses informasi tentang budaya Batak. orang-orang yang menyandang suku tersebut hanya mendapatkan informasi faktual dari orang tuanya.  Selain  itu,  mereka  juga  menempuh  pendidikan  di  sekolah  yang  mana  notabenenya bukan meupakan sekolah dengan basis kebudayaan Batak. Lagipula penanaman budaya Batak dalam  setiap  orang  Batak  pada  masa  ini sangat  kurang  karena  kurangnya  penekanan  dalam rumah tangga batak sendiri terkait budaya yang harus dijunjung dan dilestarikan bahkan sanksi bagi  mereka  yang  tidak  menjalankan  tradisi  tersebut  tidak  didapati  dalam  ketentuan  hukum adat  Batak  sendiri.  Justru  saat  ini  bagi  mereka  orang  batak  yang  bermukim  di  luar  daerah Sumatera pemberian marga sudah tidak perlu dilakukan karena dianggap kuno dan ketinggalan zaman.
Salah satu informasi yang diperoleh dari narasumber adalah rumitnya resepsi yang akan dilaksanakan  bagi  pasangan  batak  yang  tentu  saja  tidak  lekang  dengan  persoalan  materi. Jumlah uang yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan proses tersebut menjadi kendala yang  sangat  sering  terjadi  dikalangan  masyarakat  batak.  Masing-masing  mereka  berupaya

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba
Martin Trendsius Gultom
untuk  merundingkan  identitas  mereka.  Apabila  tidak  diikuti  sebagimananya  peraturan  adat yang telah hidup dan lestari maka tentu saja akan mengalami kepunahan budaya. “Manggarar Adat” tidak lagi dijalankan.
Negosiasi atas kasus yang terjadi mengharuskan masing-masing keluarga melakukan komunikasi dan hubungan yang baik terkait identitas apa yang akan dibawakan dan bagaimana dampak yang terjadi ketika adat yang seharunya dijalankan tidak lagi berada pada posisinya. Pola komunikasi yang dibentuk pun harus bersiklus dan hidup tidak merugikan pihak manapun yang  terkait.  Hubungan  yang  terjalin  didalam  keluarga  masing-masing  narasumber  adalah hubungan  yang  saling  mendukung,  pada  akhirnya  tidak  menutup  kemungkinan  negosiasi identitas dapat terjadi.
Pelaksanaan perkawinan berlangsung dalam serangkaian upacara perkawinan adat yang dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat adat karena hukum perkawinan adat merupakan hukum  masyarakat  (folk  law)  dimana  secara  resmi  tidak  ditulis  kedalam  bentuk undangundangan negara yang mengatur perkawinan. 1 Maka, perkawinan secara Batak masih hidup  dan  tumbuh  ditengah-tengah  kehidupan  masyarakat  batak  sendiri  namun  akan menghilangkan nilai tradisi titisan dari nenek moyang sebagai leluhur yang dulu ada dan lestari.
Menurut  C.  Van  Vollenhoven,  Indonesia  memiliki  kekayaan  dan  keanekaragaman hukum  adat,  artinya  kekayaan  dan  keanekaragaman  hukum  adat  digolongkan  ke  dalam  19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspan mengklasifikasikan dalam 366 suku di  Indonesia, masing-masing suku , setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda- beda. Perkawinan multi etnis dan adat terus berkembang dan hidup sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bentuk- bentuk perkawinan antar masyarakat hukum adat antara lain:
1) Perkawinan  jujur  adalah  perkawinan  dimana  seorang  perempuan  keluar  dari rumahnya ke dalam keluarga laki-laki dengan membayar upah yang jujur. Umumnya ditemukan dalam masyarakat patriarki, untuk mempertahankan garis keturunan laki- laki  (ayah).  Misalnya,  Batak  Toba  menggunakan  kesetiaan  perkawinan  untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Maksud dari perkawinan yang bonafide adalah perkawinan yang ditandai dengan pembayaran yang  jujur dari seorang kerabat laki- laki  kepada  kerabat  perempuan  sebagai  alternatif  untuk  membebas  kan  perempuan dari sanak saudara ayahnya dan menjadi seorang kerabat suami.
1 ibit , Hal. 14
2) Perkawinan  Semanda  adalah  perkawinan  dimana  seorang  laki-laki  dijemput  atau dititipkan  oleh  seorang  perempuan,  laki-laki  itu  bukan  bagian  dari  keluarga perempuan itu tetapi masih menjadi anggota keluarga asalnya. Secara umum, dalam masyarakat matrilineal, adalah masalah mempertahankan garis keturunan perempuan (ibu).  Contohnya  termasuk  masyarakat  Minangkabau,  Bengkulu,  Lampung  pesisir dan Ambon.
3) Perkawinan  Mentas  adalah  perkawinan  yang  tidak  memihak  salah  satu  pihak. Umumnya, ini digunakan dalam masyarakat bilateral dengan keturunan simultan dari ayah dan ibu. Misalnya pada masyarakat Jawa.
Pada  dasarnya,  masyarakat  Batak  Toba  menggunakan  bentuk  perkawinan  jujur sebagaimana maksudnya perkawinan tersebut ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak  laki-laki  kepada  kerabat  pihak  perempuan  sebagai  tanda  penggantian  penglepasan perempuan terlepas dari kekeluargaan bapak dan masuk kedalam kekeluargaan suami sebagai kepala  keluarga  dan  pembawa  marga,  dan  perkawinan  tersebut  asymmetrisch  connubium (tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang timbal balik), dengan ciri-ciri :
1) Sistem  perkawinan  yang  dianut  exogami  dimana  seorang  pria  harus  mencari  calon istri di luar marga.
2) Dilarang kawin dengan wanita yang semarga. 2
Dikarenakan  bentuk  dan  ciri-ciri  dari  asymmetrisch  connubium  tersebut  di  atas, tersebut di atas, maka orang Batak Toba zaman dahulu jarang atau tidak pernah kawin campur antarsuku, namun dengan perkembangan masyarakat Batak Toba saat ini, mereka mengizinkan anak-anak yang menikah dengan suku lain karena orang Batak Toba adalah ratarata perempuan lokal, pendatang dan sudah menikah did ukung oleh kondisi yang jarang ditemui perempuan Batak Toba di daerah perantauan.
Melihat keadaan ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ternyata banyak terjadi perkawinan antara laki-laki Batak Toba dengan perempuan Jawa di luar negeri. Pernikahannya sendiri menggunakan adat Batak Toba yang tertuang dalam Dalihan Na Tolu.
Sebelum melakukan perkawinan adat Batak Toba, seorang perempuan harus terlebih dahulu diberi marga untuk melegitimasi masuknya dia ke dalam masyarakat adat Batak Toba. Penyerahan marga oleh paman dari pihak ibu laki-laki kepada perempuan yang akan menikah dengan  laki-laki  Batak  Toba  memerlukan  langkah-langkah  karena  pemberian  marga  di  sini
2 T.M. Sihombing, Filsafa Batak (Tentang Kebiasaankebiasaan Adat Istiadat), Balai Pustaka, Jakarta, 200,Hal.77

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba Martin Trendsius Gultom
akan menghasilkan perempuan yang dia akui sebagai anak kandungnya dan menurut tradisi. kegiatan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya, ia harus hadir dan berpartisipasi. Wanita yang membawa nama belakang akan memiliki konsekuensi serius karena dalam hidup mereka dapat bertindak seperti Dalihan Na Tolu. 3
Dalihan Na Tolu artinya tiga tungku, yaitu tiga tungku batu yang disusun simetris untuk menopang  periuk  atau  kuali.  Makna  tersebut  merupakan  makna  yang  paling  hakiki  yang memberikan pengertian dan makna yang sangat mendalam serta menjadi pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur utama Dalihan Na Tolu adalah somba marhula hula (menghormati keluarga ibu); elek marboru (sahabat dua saudara perempuan);  dan  manat  mardongan  tubu  (akad  nikah).  Penerapan  filosofi  di  atas  dalam pernikahan adat Batak Toba adalah mutlak. 4
Konsepsional dalam Dalihan Na Tolu disebutkan, selain mengatur tentang perkawinan, juga mengatur tentang waris. Pengaturan pewarisan dalam Dalian Na Tolu adalah memberikan hak  waris  kepada  anak  laki-laki  berupa  harta,  anak  perempuan  tidak  mendapat  warisan melainkan menerima  ulos  dari  orang  tuanya,  sedangkan  paman  menerima  pisopiso  (sebagai bentuk barang atau benda). 5
Dalam  masyarakat  dengan  sistem  kekerabatan  patriarki,  mengambil  garis  keturunan dari  ayah,  kedudukan  laki-laki  lebih  penting,  yaitu  anak  laki-laki  adalah  penerus  garis keturunannya, sehingga jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, dianggap punah karena mereka tidak dapat meneruskan garis keturunan ayah mereka dan tidak akan pernah diingat atau disebutkan. 6

## 3.1. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat pada hakikatnya adalah orang tua dengan  prinsip  untuk  selalu  memelihara  dan  meneruskan  keturunannya  menurut  garis keturunan  ayah  atau  ibu,  demi  kebahagiaan  keluarga/saudara,  nilai-nilai  budaya,  dan perdamaian, serta memelihara garis keturunan. 7
Orang  Batak  Toba  biasanya  menganut  perkawinan  monogami  dan  prinsip pewarisan  orang  Batak  Toba  adalah  patriarki,  atau  garis  keturunan  laki-laki.  Menurut
3 Gultom Rajamarpondang; Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, Cv. Armanda, Medan, 1992, Hal. 377
4 Ibit , Hal.379
5 Ibit , Hal.510
6 T.M. Sihombing, Op. Cit Hal. 77
7 Hilman Hadikusuma, Op Cit : Hal 23
hukum  adat,  perkawinan  dapat  bersifat  pribadi,  kekeluargaan,  persekutuan,  martabat, tergantung  pada  struktur  masyarakat  yang  bersangkutan. 8 Perkawinan  bagi  masyarakat Batak  Toba  bersifat  sakral  dan  suci,  yang  berarti  penyatuan  saripati  kehidupan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  menjadi  satu,  bukan  sekedar  pembentukan  sarang  dan keluarga. 9
Perkawinan  dalam  masyarakat  Batak  Toba  merupakan  tanggung  jawab  bersama orang  tua  kedua  belah  pihak  dan  calon  mempelai.  Prinsip  Dalihan  Na  Tolu  menjadi landasan dalam berkehidupan rumah tangga Batak dengan aturan yang lengkap mulai dari meminang, pemberian jujur sampai upacara perkawinan.
Pada  dasarnya  budaya  Batak  tidak  menjadi  hambatan  bagi  terbentuknya perkawinan antar etnis di Indonesia, selama dalam bentuk sikap kekeluargaan yang baru tidak  bertentangan  dengan  visi  kehidupan  suku  Batak,  khususnya  Dalihan  Na  Tolu. Sehingga  perkawinan  antar  suku  diharapkan  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu hendaknya  keluarga  baru  yang  bukan  suku  Batak  mampu  menghayati  Dalihan  Na Tolu yang secara nyata memberikan dampak positf yakni melestarikan titipan leluhur.

## 3.2. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba
Secara umum pelaksanaan upacara adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem  perkawinan  menurut  adat  setempat  dengan  memperhatikan  struktur  kekerabatan yang  menopang  masyarakat  yang  bersangkutan.  Demikian  pula  masyarakat  Batak dipengaruhi oleh budaya Batak bahkan ketika menikah dengan orang luar sukunya.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pembahasan  majalah  ini  tentang  filosofi  Dalihan Na Tolu, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip perilaku Dalihan Na Tolu dalam tradisi Pernikahan Batak Toba , yang terpenting dan terpenting adalah semua unsur harus lengkap yaitu  memiliki  paranak  /  dongan  tubu,  khusus  Jika  Anda  adalah  saudara  laki-laki  dan berasal dari ras yang sama dengan Anda, Anda memiliki hulahula / tulang, yaitu keluarga dari klan yang sama dengan ibumu dan harus memiliki boru, yaitu keluarga dari klan yang sama dengan calon istrimu. Semua harus lengkap dan jika tidak ada keluarga dekat bisa diganti kerabat terdekat tergantung hubungan mereka. Dongan tubu dan hulahula dan boru tersebut di atas memiliki kedudukan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan perkawinan. Misalnya, dalam hal pemberian yang jujur (sinamot/mahar) yang
8 5 Iman Sudiyat; Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta,1981, hal 107
9 Gultom Rajamarpondang, Op cit, Hal.377

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba
Martin Trendsius Gultom
disiapkan sepenuhnya dan didukung oleh pihak laki-laki, maka penyerahannya dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pihak laki-laki, sedangkan pihak yang terkait dengan pihak laki-laki, penerimanya adalah pihak perempuan.
Secara umum tahapan pernikahan adat Batak Toba yang masih berlangsung hingga saat ini antara lain:
1) Martandang Martandang ialah tahap dimana kedua mempelai untuk mengenal/berkencan, biasanya di pesta -pesta naposo, yang merupakan ciri khas anak muda dalam budaya Batak. Kemudian, membuat janji dengan sarat berupa pertukaran cincin  di  depan  pemuka  agama  dan  kedua  belah  pihak  keluarga  sebagai  tanda bahwasanya mereka resmi bertunangan.
2) Marhata  sinamot  Anak  laki-laki  dan  perempuan  memberi  tahu  orang  tua  mereka tentang  hubungan  mereka.  Kemudian  dilakukan  marhusip  sebagai  operasi  untuk menjajaki  kelanjutan  dari  operasi tukar cincin  di  atas.  Pada  saat  ini,  reuni  keluarga dekat  kedua  belah  pihak  telah  dinegosiasikan; tanggal  dan  tanggal  lamaran,  bentuk dan  jumlah  mahar  (sinamot),  hewan adat  apa  saja,  berapa  ulos  untuk jumlah  tamu. Menindaklanjuti hasil pertemuan Marhusip di atas, diadakan lagi pertemuan Marhata Sinamot  sebagai  wujud  nyata  dan  pasti  kapan  perkawinan  adat  itu  akan dilangsungkan.
3) Upacara  perkawinan  Upacara  pernikahan  adat  Batak  Toba  dilakukan  dengan bijaksana karena dilengkapi dengan acara keagamaan tambahan. Keterlibatan gereja yang paling mutlak dalam perkawinan adat ini adalah pada saat martumpol/marpadan (akad) dan hata pamasu masuon (upacara pelantikan).
Upacara perkawinan adat Batak Toba biasanya dilakukan dalam bentuk:
1) Upacara  perkawinan  adat  na  gok,  yaitu  pelaksanaan  perkawinan  adat  dimana  acara dilaksanakan sesuai dengan prosedur adat yang melibatkan unsur dalihan na tolu yang terdiri dari upacara perkawinan “dialap jual” dan perkawinan di “taruhon jual”.
2) Perkawinan  bukan  adat  na  gok  yaitu  pelaksanaan  perkawinan  adat,  namun pelaksanaannya  tidak  selengkap  adat  biasanya.  Ini  berarti  bahwa  peristiwa  tahap tertentu  diabaikan  untuk  menghindari  biaya  berlebih  yang  signifikan.  Namun perkawinan ini tetap dilakukan dengan pembayaran uang jujur (sinamot/mas kawin) sehingga masih sah dalam pernikahan adat Batak. 10
10 Gultom,Rajamarpodang, Op.Cit, Hal 203-204
Menurut tradisi Batak Toba, lakilaki/perempuan Batak Toba yang menikah di luar Batak  sebelum/sesudah  menikah,  mereka  yang  berasal  dari  suku  Batak  harus  diberikan marga untuk bergabung dalam kekerabatan suku Batak, hal ini berkaitan dengan tempat mereka  dalam  acara-acara  adat.  Pengesahan  pertama  dilakukan  dengan  cara mangelek/memohon kepada orang yang memberikan nama belakangnya.
Penganugerahan sebuah marga memiliki aspek yang lebih luas karena melibatkan pekerjaan orang tua dari marga terpilih, sehingga pelaksanaannya menggunakan ritual adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga unsur Dalihan Na Tolu. Mengenai hibah marga kepada  pasangan  antarsuku,  pemberian  marga  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat perkawinan,  namun  dengan  berkembangnya  adat  perkawinan  Batak  Toba,  pemberian marga  dapat  dilakukan  setelah  keluarga  mempunyai  anak  dengan  melengkapi  acara mangadati.
Pemberian  marga  dalam  pelaksanaan  perkawinan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  aturan  adat  perkawinan.  Penyatuan  acara  adat  ini  dilakukan  untuk menekan biaya, tenaga, dan waktu.
Seorang  pengamat  hukum  adat  Batak  yakni  Helman  Billy  Situmorang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan adat pengesahan marga dilakukan secara :
1) Dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah perkawinan.
2) Memohon  kepada  kerabat  yang  dituakan  dari  marga  yang  dipilih,  dilanjutkan penentuan hari, tempat dan bentuk adat yang dilaksanakan.
3) Penyerahan sinamot (mahar) wanita berupa uang atau barang, kemudian upacara pesta dan makan bersama serta penyerahan ulos dan parjambaran berupa makanan. Setelah itu  pemberian  adat  berupa  upa  suhut,  upa  paramaan,  upa  tulang  pariban  dohot  ale- ale. 11
Adapun proses pemberian marga yakni sebagai berikut :
1) Orang tua laki-laki tersebut meminta pamannya untuk bersedia menerima calon istri keponakannya  yang  satu  marga  dengannya.  Tujuannya  adalah  untuk  menggantikan pariban  di  negara  adat  Batak,  yang  merupakan  putri  seorang  paman  yang  menurut hukum adat diperlukan hubungan.
2) Selanjutnya, setelah persetujuan paman atau hulahula, persetujuan adat marga, yang diadakan di hadapan kepala adat dan orang Batak Toba, dilakukan secara terbuka dan
11 Herman Billy Situmorang,, Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak, BPK Gunung Mulia, 1983, Hal.176

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba
Martin Trendsius Gultom
secara  tunai.  Uang  datang  dengan  membayar  pamannya  untuk  menyerahkan marganya dan memperlakukannya sebagai putranya sendiri.
Dengan  pengesahan  atau  pembentukan  marga  menurut  adat  Batak  Toba, perempuan  nonBatak  menjadi  anggota  masyarakat  adat  Batak  dan  menjadi  bagian  dari aliansi  marga  pilihan  mereka,  baginya  untuk  memberikan  marga  sehingga  pemberian marga menimbulkan dua konsekwensi hukum, yaitu: sejak pemberian maka secara formal wanita bukan suku Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan; hak; dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya.
Seorang Pengamat hukum adat batak yakni Gultom Rajamarpodang berpendapat bahwa  yang  perlu  bagi  suku  Batak  Toba  bagi  perkawinan  antar  suku  di  Indonesia  agar simenantu  benar-benar  menjadi  masyarakat  adat  Batak. 12 Oleh  karena  itu  pemberian marga harus diikuti perubahan sikap dan prilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  utama  dari  penelitian  ini  disajikan  dalam  bagian  kesimpulan  singkat.
Bagian kesimpulan harus mengarahkan pembaca ke materi penting dari artikel ini.
Perkawinan beda suku antar pria batak dan dengan suku yang berbeda dapat disebutkan sebagai berikut :
1) Prosesi  perkawinan  masyarakat  Batak  yang  menikah  dengan  wanita  suku  yang notabenenya  berbeda  dengan  menggunakan  perkawinan  secara  adat  Batak  maka akan menggunakan prinsip Dalihan Na Tolu yang mana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Tahap  pemberian  marga  bagi  mempelai  perempuan.  Merupakan  ritual  untuk menjadi boru (perempuan) Batak yang ditandai dengan penyerahan marga oleh paman  laki-laki  atau  laki-laki.  Penyerahan  keluarga  ini  tentunya  harus melibatkan  unsur  Dalihan  Na  Tolu.  Dengan  penobatan,  perempuan  secara hukum  diklasifikasikan  dalam  komunitas  Batak.  Dan  nantinya,  ia  dapat menempatkan dirinya dalam salah satu kelompok fungsional tersebut jika ada acara adat.
12 Gultom Rajamarpondang, Op cit, Hal.379
b.Tahap perkawinan. keseluruhan proses akad nikah, mulai dari pembahasan awal hingga  pelaksanaan  adatnya.  perkawinan  yang  ditandai  dengan  pembayaran jujur  orang  tua  mempelai  pria  kepada  orang  tua  mempelai  wanita  untuk menggantikan/melepaskan istri dari kerabat orang tuanya dan menjadi kerabat suami.
Di kalangan masyarakat adat Batak, upacara adat tidak akan berlangsung jika unsur Dalian Na Tolu tidak ada karena semua upacara adat harus dibicarakan terlebih dahulu. Itulah ciri dan karakter hukum adat Batak..
2) Akibat  perkawinan  antar  suku,  terjadi  pergeseran  dari  sistem  pewarisan  garis keturunan ke sistem pewarisan orang tua, yang semula hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sehingga terjadi pengalihan hak waris bagi anak perempuan Perubahan waris dalam sistem sosial patriarki dimana orang tua yang berbeda suku telah  mengalami  perubahan  waris  untuk  memberikan  hak  waris  kepada  anak perempuannya karena beberapa pengaruh, yaitu:
a. Agama.  Agama  sangat  mempengaruhi  perubahan  dan  perkembangan  yang terjadi pada warisan hukum adat Batak, khususnya hukum adat Batak Toba.
b.Kebudayaan.  Kebudayaan  dalam  hal  ini  masyarakat  Batak  telah  berasimilasi dengan sistem pewarisan masyarakat suku lain yang sering menggunakan sistem pewarisan orang tua.
Dengan demikian, akibat hukum anak yang mewarisi karena perkawinan orang tua yang tidak sama suku, anak laki-laki dan perempuan gabungan semuanya dapat menjadi ahli waris. Namun, warisan leluhur berupa marga hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki.

## 5. REFERENSI
Nainggolan,  S.R.  (2011).  Eksistensi  adat  budaya  Batak  Dalihan  Na  Tolu  pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Sihombing,  T.M,  Falsafa  Batak  (Tentang  Kebiasaan-Kebiasaan  Adat  Istiadat)  Balai Pustaka, Jakarta 2000
Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan dalihan na tolu dalam hokum perkawinan adat Batak Toba. Pactum Law Journal, 1(1), 42-51.
Situmorang, Herman, Billy, Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak, Gunung Mulia, Medan, 1983. Soekanto,  S.  (2011,  Februari).  Hukum  adat  Indonesia.  Cetakan  II.  Jakarta:  Rajawali Press

## Perkawinan Tanpa Marga Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba Martin Trendsius Gultom
Vergouwen,  J.C  Pengantar  T.O  Ihromi,  Masyarakat  dan  Hukum  Adat  Batak  Toba, Yogyakarta, PT.Lkis Pelangi Aksara, 2004