## EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-
COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)
THE EFFECTIVENESS OF JURISDICTION ELECTRONICALLY (E- COURT) DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Polewali Religious Court Study Class 1B)

## Kaimuddin Kaimuddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene keimuddinlatifnaja@gmail.com

## Andi Jusran Kasim
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene jusrankasim@stainmajene.ac.id

## Dwi Utami Hudaya Nur
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene dwiutami@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berperkara secara elektronik (e- court) di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.  Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research ), dengan analisis data yang bersifat  kualitatif.  Data  kualitatif  dalam  hal  ini  berupa  kata-kata,  sehingga  laporan penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi  gambaran  penyajian  yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu  kesimpulan.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengadilan  Agama  Polewali sudah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  menerapankan  persidangan  secara  elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala  kepada  masyarakat  terkait  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik  sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan pesidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan memalui media cetak maupun media  online,  menyediakan  fasilitas  untuk  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik, mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  untuk  mengoprasikan  aplikasi persidangan  elektronik,  melakukan  evaluasi  dan  pembaharuan  dalam  penerapan aplikasi persidangan  secara  elektonik,  dan  bekerjasama  dengan  pos  bantuan  hukum  dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.
Kata Kunci : Efektivitas, Berperkara Secara Elektronik, Masa Pandemi Covid 19

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of litigation electronically (e- court) during the Covid 19 Pandemic at the Polewali Religious Court Class 1B. The method in this research is field research, with qualitative data analysis. Qualitative data in this case is in the form of words, so the research report will contain data excerpts to provide
an overview of the presentation derived from observations, interviews and some field notes to draw a conclusion. The conclusion in this study is that the Polewali Religious Court has made  several efforts  in  implementing  electronic  trials,  including  preparing  professional judges,  conducting  periodic  socialization  to  the  public  regarding  the  implementation  of electronic trials in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning case  administration  and  trial  electronically,  socialization  carried  out  through  print  and online  media,  providing  facilities  for  conducting  electronic  trials,  preparing  superior human  resources  to  operate  electronic  court  applications,  evaluating  and  updating  the application  of  electronic  court  applications,  and  collaborating  with  help  posts  law  in realizing the trial electronically.
Keywords: Effectiveness, Electronic Litigation, Covid 19 Pandemic Period

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Efektivitas  adalah  suatu  kemampuan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  secara ideal  atau  kemampuan  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  diinginkan  dan mengetahui  sejauh  mana  sasaran  pencapaiannya.  Efektivitas  berperkara  secara manual kurang efektif dan efesien di kalangan masyarakat terutama mereka yang memiliki  banyak  kesibukan.  Persidangan  secara  konvensional  dianggap  tidak efektif  karena  memakan  banyak  waktu,  terkadang  para  pihak  harus  hadir  dan menyiapkan berkas, ketika salah satu pihak tidah hadir atau berkas yang dibutuhkan belum terpenuhi maka sidang akan ditunda  dan ini dapat merugikan pihak lain. 1 Sejalan  dengan  itu  menurut  riset  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia (MaPPI) menyebutkan  pelayanan publik di pengadilan memiliki kelemahan yaitu, penetapan waktu sidang, informasi yang tidak merata, dan masih adanya pungutan liar  dalam  ruanglingkup  pengadilan. 2 Serta  jarak  yang  harus  ditempu  oleh masyarakat  menjadi  alasan  tidak  efektif  dan  efesiennya  pendaftaran  secara konvensional.
Berangakat  dari  realitas  tersebut,  untuk  mewujudkan  pengadilan    yang efektif  dan  efesien  di  tambah  dengan  adanya  wabah  covid-19  maka  Mahkamah Agung  mengeluarkan  peraturan  baru.  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan  secara  elektronik,  menjelaskan  tentang  instrumen  pengadilan  dalam pelayanan kepada masyarakat berupa proses pendaftaran perkara secara online di pengadilan  yang  meliputi  pembayaran/  panjar  biaya  secara  online,  pemanggilan secara  elektronik,  pengiriman  dokumen  persidangan  (replik,  duplik,  kesimpulan dan jawaban). 3
1 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl_parepare/baca_artikel/Efektivitas_penggunaan_ E-Court_oleh_KPKNL_Parepare.html.(diakse pada 15 juli 2021 pukul 02:09 wita)
2 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma_harus_fokus_pembenaha n-pelayanan-publik-di-pengadilan.(diakses pada 15 juli 2021 pukul 03:15 wita )
3 Zil  Aidi,  “ Implementasi  E-Court  Dalam  Mewujudkan  Penyelesaian  Perkara  Perdata Yang Efektif Dan Efisien ,” Masalah-Masalah Hukum ,jilid 49, No. 1 (2020): h.81.
E-Court adalah sebuah integral  program  induk  yang dimana aplikasi  atau program  ini  memberikan  beberapa  pelayanan  secara  online  guna  meminimalisir para  pihak  berperkara  untuk  tidak  berinteraksi  secara  langsung  di  kantor pengadilan, agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan 4 .
Sebagai  wujud efesiensi  pelayanan  administrasi,  pada tahun 2020 tercatat kenaikan  atau  peningkatan  pendaftaran  perkara  secara e-Court ,  baik  diperkara perdata,  perdata  agama  dan  tata  usaha  negara  di  pengadilan  tingkat  pertama sebanyak  295%  dibandingkan  tahun  2019.  Menurut  Syarifuddin  peningkatan  ini juga  mencakup  beberapa  perkara  seperti  sidang  elektronik  ( e-Litigation )  dimana perkara yang disidangkan sebanyak 8.560 perkara, dalam perkara tingkat banding tercatat pendaftar perkara melalui e-Court sebanyak 249 perkara, sedangkan untuk pendaftar dan pengguna lainnya yang melalui layanan e-Court tercatat ada 36.077 dari golongan advokat, sedangkan dari golongan perorangannya sebanyak 83.332 yaitu dari pemerintah, badan hukum,dan kuasa insidentil. 5
Namun  dalam  pelaksanaannya,  aplikasi  ini  masih  memiliki  banyak kekurangan,  seperti  belum  adanya  model  standar  infrastruktur,  sistem  masih mengandalkan  asas  kesepakatan  para  pihak  ( konsensualisme ),  kemudian  tidak meratanya akses internet karena keterbatasan infrastruktur dan pengguna aplikasi harus terdaftar terlebih dahulu di sistem e-Court , pengguna aplikasi harus terlebih dahulu  memenuhi  persyaratan  menggunakan  aplikasi  ini,  pengguna  yang dianjurkan  seperti  advokat  yang  telah  dinyatakan  lulus  persyaratan.  Hal  ini menyebabkan setiap orang yang ingin mendaftarkan perkaranya melaui aplikasi e- Court harus  menunjuk  seorang  advokat,  sehingga  masyarakat  pencari  keadilan yang  tidak  memiliki  biaya  menunjuk  advokad  dan  juga  tidak  terdaftar  sebagai pengguna e-Court , tidak dapat menikmati kemudahan sistem aplikasi ini. 6 Selain itu masyarakat yang kurang memahami atau belum dapat menyusuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, kurangnya sosialisasi mengenai e-Court di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab pelaksaan e-Court belum maksimal. 7
Menurut Tria Prabawati, tingkat efesiensi dari penggunaan e-Court cukup baik, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dianggap baik dan terlaksana. 8 Sedangkan Fahmi  Futra,  dianggap  efesien  karena  membantu  para  pihak  berperkara melaksanakan  sidang  dengan  mudah  walaupun  sedang  berada  di  luar  kota  dan pembayaran  perkara  menjadi  semakin  ringkas  karena  telah  menggunakan
4 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , (Jakarta,t.t, 2019), h.7.
5 https://jurnal.hukumonline.com/sepanjang_tahun_2020_jumlah_perkar_Court_naik _295_persen (diakses pada 31 Mei 2021,  pukul 21:50 wita)
6 https://www.hukumonline/plus_minus_sistem_persidangan_e-litigasi/ (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:55 wita)
7 https://kumparan.com/william_khoswan/penerapan_e-court_di_indonesia (diakses pada 5 Juni 2021 pukul 23:50 wita)
8 Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika “Efektivitas Penerapan Aplikasi E- Court  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Pelayanang  Publik  Di  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang” , Administrativ ,Volume 3,Nomor 2,(2021), h.42.
pembayaran  berbasis  elektronik  juga. 9 Dan  menurut  Andi  Darussalam,  dengan aplikasi e-Court dapat meminimalisir waktu dan biaya. 10
Sebagai  wujud  implementasi  dari  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, Pengadilan Agama Polewali kelas 1B merasakan perubahan paradigma yang signifikan dimana para pihak yang awalnya mengharuskan mereka untuk datang secara langsung, kini dapat  digantikan  dengan  mendaftarkan  perkaranya  melalui  ponsel  mereka,  para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya kini bisa lebih mudah melakukannya, ditambah lagi wilayah integritas Pengadilan Agama Polewali yang mencakup dua wilayah yaitu Polewali Mandar dan Mamasa. 11
Hal  ini  yang  menjadikan  alasan  penulis  tertarik  meneliti Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (e-Court) Di Masa Pendemi Covid-19 untuk dikaji secara ilmiah sehingga perlu diketahui sejauh mana efektivitas penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  berperkara  menggunakan e-court di Pengadilan Agama Polewali ?
2. Apa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan e-court di Pengadilan Agama Polewali ?
3. Bagaimana  upaya  pengadilan  agama  polewali  dalam  mengefektifkan penggunaan aplikasi e-court ?

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research ), dengan  analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam  hal  ini berupa kata-kata,  sehingga  laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan.
9 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “ Efektifitas  Penerapan  E-Court  Dalam  Penyelesaian Perkara  Di  Pengadilan  Agama  Makassar ,” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam , Volume 2,Nomor 2,(2020) h.115.
10 Darussalam Andri , ,“Sistem  E-Court  Menuju  Administrasi  Perkara  Yang Efektif”Siyasatuna .Volume 2,Nomor 2,(2020), h.230.
11 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , (Jakarta,t.t, 2019), h.13.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Sistem Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama
Administrasi yang dimaksudkan disini yakni administrasi Peradilan Agama, dalam pelaksanaan admistrasi Peradilan Agama adanya asas hukum yang berlaku di  lingkungan  Peradilan  Agama. Berdasarkan  adanya  surat  Keputusan  Ketua Mahakamah  Agung  Nomor  026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar  Peradilan  dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  yang  menjadi  kewajiban  Pengadilan  Agama  untuk melaksanakan sistem PTSP.
Dalam prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama dikenal dengan model unit yang disebut meja I (satu), meja  II (dua), meja III (tiga) yang masing- masing unit memiliki tugas tanggung satu sama lain. Adapun tugas masing- masing unit sebagai berikut:
a. Meja I, bertugas:
1. Menerima  perkara-perkara  (Gugatan,  Permohonan,  Perlawanan (Verzet ), Derden  Verzet ,  Banding,  Kasasi,  Permohonan  peninjauan  kembali, Ekseskusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi)
2. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap empat dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat/ pemohon.
3. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/ pemohon.
4. Selain  tugas  penerimaan  perkara,  maka  meja  sattu  berkewajiban memberikan  penjelasan  yang  dianggap  perlu  berkenaan  dengan  perkara yang diajukan.
b. Meja II, bertugas :
1. Menerima surat gugatan/ perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ terlawan ditambah dua rangkap.
2. Menerima surat permohonan dari calon sekurang-kurangnya sebanyak dua rangkap.
3. Menerima  tindasan  pertama  SKUM  dari  calon  penggugat/  pemohon/ pelawan.
4. Mendaftar/  mencatat  surat  gugatan/permohonan  dalam  register  yang bersangkutan  serta  memberi  nomor  register  pada  surat  gugatan/ permohonan tersebut.
5. Nomor  register  diambil  dari  nomor  pendaftaran  yang  diberikan  oleh pemegang kas (kasir).
6. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan /permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon.
7. Asli  surat  gugatan/  permohonan  dimasukkan  dalam  sebuah  map  khusus dengan  melampirkan  tindasan  SKUM  dan  surat-surat  yang  berhubungan dengan gugatan/  permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya  berkas  gugatan  /permohonan  tersebut  disampaikan  kepada ketua Pengadilan Agama (PA) melalui penitera.
8. Mendaftar/  mencatat  putusan  PA/PTA/MA  dalam  semua  buku  register yang bersangkutan.
c. Meja III, bertugas;
1. Menyerahkan salinan putusan PA/PTA/MA kepada yang berkepentingan.
2. Menyerahkan salinan penetapan PA kepada pihak yang berkepentingan.
3. Menerima  memori/  kontra  memori  banding/    memori/  kontra  kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas. 12
Sedangkan, adapun tahap pendaftaran gugatan/permohonan meliputi:
a. Pendaftaran gugatan/ permohonan.
Permohonan/ gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang  dan  memeriksa  dengan  membayar  panjar  biaya  perkara  ( vorschot ). Sesuai  dengan  asas  hukum  acara  Peradilan  Agama,  “Berperkara  harus  dengan biaya”.
Biaya perkara meliputi:
1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya  untuk  para  saksi,  saksi  ahli,  penerjemah,  dan  biaya  pengambilan sumpah.
3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperhitungkan pengadilan.
4. Biaya panggilan, pemberitahuan dan lain-lain.
Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar  biaya  perkara  berdasarkan  penaksiran  yang  dilakukan  oleh  petugas  di kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).
b. Penetapan Majelis Hakim
Perkara yang telah terdaptar di Pengadilan Agama oleh panitra disampaikan kepada  Ketua  Pengadikan  Agama  untuk  dapat  menunjuk  majelis  hakim  yang memeriksa,  memutuskan,  dan  mengadili  perkara  dengan  suatu  penetapan  yang disebut  Penetapan Majelis   Hakim (PHM) yang terdiri  satu  orang hakim  sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai anggota serta panitera sidang.
c. Penetapan Hari Sidang
Penetapan  hari  sidang  disesuaikan  dengan  kondisi  para  pihak  yang dipanggil  berdasarkan  jauh  tidaknya  lokasi  tempat  tinggalnya.  Penetapan  hari sidang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
12 Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Pengadilan Agama ,  h.65-69.
1. Bagi  pihak  yang  berada  di  wilayah  Indonesia    dan  diketahui  tempat tinggalnya  dilakukan  selambat-lambatnya  30  hari  setelah  perkara didaftarkan.
2. Bagi  yang  berada  diluar  negeri  selambat-lambatnya  6  bulan  sejak  perkara didaftarkan.
3. Bagi yang diketahui tempat tinggalnya dilakukan paling lambat 4 bulan sejak perkara didaftarkan.
d. Pemanggilan Para pihak
1. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi.
2. Pemanggilan  sidang  dilakukan  juru  sita  atau  juru  sita  pengganti  dengan menggunakan  surat (relaas) panggilan  sidang.  Panggilan  kepada  tergugat harus disertai salinan gugatan.
3. Panggilan disampaikan sekuarang-kurangnya 3 hari sebelum sidang.
4. Panggilan  disampaikan  kepada  orang  yang  bersangkutan  ditempat  tinggal atau kediamannya. Jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui maka surat panggilan  disampaikan  kepada  pihak  berwenang  seperti  kepada  Desa  atau lurah kemudian wajib menyampaikan kepada yang dipanggil.
5. Apabila yang dipanggil telah meningggal dunia, panggilan dialihkan ke ahli waris.
6. Apabila  pihak  yang  panggil  tidak  diketahui  tempat  tinggal  atau  tempat kediamannya,  pemanggilan  dilakukan  dengan  cara  panggilan  dilaukakan sebanyak  dua  kali  dengan  tenggang  waktu  1  bulan  antar  panggilan  kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurannya 3 bulan dan panggilan ditempel  di  papan  pengumuman  pengadilan  bersama  salinan  gugatan/ permohonan dan mengumumkan di media massa.
7. Panggilan  bagi  pihak  yang  berda  di  luar  negeri  panggilan  disampaikan melalui  perwakilan  Indonesia  setempat  dengan  tenggang  waktu  sekurang kurannya 6 bulan sebelum persidangan. 13
B. Pengertian e-court Dan Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur
Berperkara Secara e-Court
1. Pengertian e-Court
Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara  secara  online,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  perkara  secara  online, pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik . Adapun bentuk pelayanan yang diberikan seperti yang dijelaskan diatas yaitu:
a. E- Filling (pendaftaran perkara online di pengadilan)
E-Filling dapat digunakan untuk melakukukan pendaftaran perkara secara elektronik  dalam  perkara  gugatan  atau  permohonan  perdata,  aplikasi  ini  dapat digunakan  untuk  pengunggahan  maupun  pengunduhan  dokumen  dalam  rangka
13 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama ,  h.115-119.
replik,  duplik  dan  kesimpulan,  penyampaian  dan  pengelolaan  penyampaian perkara.
b. E-SKUM (Pembayaran/ panjar biaya online)
Pendaftaran  perkara  berbasis  online  yang  menggunakan  e-Court yang pendaftarannya  otomatis  langsung  mendapatkan  rincian  pembayaran,  taksiran muncul  berapa  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak  yang  bersangkutan  kemudian telah tertera nomor pembayaran ( virtual account ) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.
c. E- Summons (panggilan pihak secara online)
Berdasarkan  PERMA  No.1  tahun  2019,  menyebutkan  bahwa  panggilan secara  elektronik  disampaikan  kepada  penggugat  yang  melakukan  pendaftaran secara  elektronik  dan  tergugat  atau  pihak  lain  yang  menyatakan  persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
d. E-Litigasi (Sidang online)
Adalah  proses  administrasi  persidangan  yang  dilakukan  secara  elektronik yang  mencakup  persidangan  jawaban,  replik,  duplik  dan  kesimpulan  yang  dapat dilaksanakan secara elektronik. 14
E-Court adalah  sebuah  instrumen  pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan terhadap  masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online,  penaksiran panjar  biaya  secara  elektronik,  pembayaran  panjar  biaya  secara  online, pemanggilan  secara  online  dan  persidangan  secara  online  mengirim  dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). 15
2. Perkara-Perkara Yang Menggunakan Prosedur Berperkara Secara e- Court
Pengguna layanan e-Court diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa:
“Layanan  administrasi  secara  elektronik  dapat  digunakan  oleh  advokat maupun perorangan yang terdaftar”. 16
Bentuk  perkara  yang  dimaksudkan  merupakan  perkara  yang  diterima, diperiksa dan diputus oleh pengadilan secara keseluruhan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur sama-sama memberikan batasan perkara  yang  dapat  diterapkan  dengan  menggunakan e-Court .  Pasal  3  PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara limitative menyebutkan  perkara  apa  saja  yang  dapat  menggunakan e-Court .  Dalam  pasal tersebut disebutkan bahwa:
“Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata
14 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , (Jakarta: t.t, 2019), h.7-8.
15 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , (Jakartra:  t.t, 2019), h.7.
agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”. Mengacu pada Pasal 3 di atas,  jenis  perkara  Pidana  baik  umum  maupun  khusus  tidak  dapat menggunakan e-Court . Aplikasi ini hanya terbatas pada perkara perdata di Pengadilan  Negeri,  perkara  perdata  di  Pengadilan  Agama,  perkara  tata usaha di pengadilan militer dan perkara tata usaha di pengadilan tata usaha negara.” 17

## PEMBAHASAN
Efektivitas Pelaksaan Berperkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Polewali Laju  perkembangan  teknologi  informasi  pada  akhirnya  menuntut  badan- badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi  informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah  biaya  pengadministrasian  perkara.  Ide  pemanfaatan  teknologi informasi  untuk  memperlancar  tugas-tugas  peradilan  tersebut  saat  ini  semakin berkembang  pesat  melalui  peradilan  elektronik (e-court). Informasi  di  Peradilan yang  trasparansi  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  sorotan  karena  mengenai  hal tersebut  masuk  dalam  kategori  hak  peradilan  tersebut.  Namun,  ditinjau  kembali prosedur  yang  kadang  ribet  dan  riweh  membuat  masyarakat  malas  berurusan dengan  penegakan  hukum.  Apalagi  saat  ini  pungli  dimana-mana  yang  dilakukan sendiri  oleh  okunum-oknum  di  pengadilan  Indonesia  mengenai  hal-hal  yang bersifat pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  wawancra  tersebut  ternyata  untuk  pelaksanaan e-Court sendiri  dimulai  pada  tahun  2019. E-Court sendiri  merupakan  layanan  bagi pengguna  terdaftar  untuk  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  mendapatkan taksiran  panjar  biaya  perkara  ,  pembayaran  dan  pemanggilan  yang  dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE, sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara  Elektronik. 18 PERMA  No  1  tahun  2019  memperkenalkan  istilah  sistem informasi  pengadilan,  yaitu  seluruh  sistem  informasi  yang  disediakan  oleh Mahkamah  Agung  untuk  memberi  pelayanan  terhadap  pencari  keadilan  yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dam persidangan secara elektronik.
Melihat  hal  tersebut,  peneliti  menangkap  hal  bahwa  perkara  yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Polewali sendiri kini sudah efektif  dilakukan,  perihal  kasus  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Rahmatullah pelaksanaan e-court menjadi  lebih  mudah  untuk  diproses  dan  tidak  perlu  lagi menunggu  sampai  saksi  ataupun  pihak  terkait  mendatangi  langsung  Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengriman keputusan para pihak baik itu antar kota Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem e-payment
17 http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan secara- elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2 (diakses pada 18 Mei 2021 pukul 20:45 wita).
18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
memungkinkan  pembayaran  dilakukan  dari  bank  apapun  dengan  saluran pembayaran  elektronik  apapun,  seperti  misalnya  internet  banking,  sms  banking, transfer  ATM  mitra  pembayaran  yang  dimiliki  pengadilan  tersebut.  Melalui pemanggilan elektronik (e-summons) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan  kebutuhan  prosedur  delegasi  dalam  hal  para  pihak  ada  bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Hal yang sama terjadi pula di  Sulawesi  Selatan,  khususnya  beberapa  kota  yang  berada  di  dalamnya.  Pihak Pengadilan Agama Polewali mengungkapkan bahwa:
“Ada  kasus  yang  beberapa  hari  lalu  ada  pengacaranya  di  Sidrap  dan  ada Pare-Pare dan ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot- repot ke sini sampai putusan kita baca putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera,  keluar  salinan  langsung  bisa  di  dikirim  hasil  salinannya.  Sama- sama menguntungkan kedua pihak yang bersangkutan . lebih hemat waktu dan  biaya  serta  juga  tidak  perlu  antri.  kalau  hakim,  bisa  menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru bisa diproses sama yang disana. Putusan langsung saja dibaca baru dikasih panitera.  Kalau  pembayaran  bisa  melalui e-bangking. Setalah  panjar  bisa setelah terbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penetuan sidang, jurusita hanya mengirim ke emalinya jadi tidak ada istilah tidak bertemu, sepanjang akitf hpnya bisa diterima kapan saja”. 19
Berdasarkan keterangan tersebut, penggunaan e-court selain mempermudah proses pelaksanaan dalam hal pengiriman berkas perkara, e-court juga  menjadi  hal  alternatif  yang  mempermudah  pembayaraannya.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Hakim  dipercaya  dapat  mencegah  praktik  korupsi  di lingkungan  peradilan  itu  sendiri. Penggunaan  teknologi  informasi  tentang  tata kelola  administrasi  hakim  menyatkan  teknologi  tersebut  mendukung  dan memastikan melalui proses engadilan yang baik. Hakim kemudian membagi level pemanfaatan  teknologi  informasi  pengadilan  ke  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu: teknologi  informasi  dimanfaatkan  secara  berdiri  sendiri (stand-alone,  function information  technologies )  teknologi  informasi  berbasis  sistem  jaringan  (network information  technologies)  dan  enterprise  teknologi  informasi  dan  komunikasi eksternal.
1. Faktor yang menghambat  efektivitas berperkara secara e-court Dalam  pelaksaan  Persidangan  Secara  Elektronik,  terdapat  beberapa
permasalahan tektis dan permasalah subtantib.
a) Faktor subtansi
Berdasarkan  pasal  20  Perma  No.  1  Tahun  2019,  Persidangan  Secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha milier, dan tata usaha negara  tidak  bersifat mandatory, melainkan  memerlukan  persetujuan  dari
19 H. ABD.Jabbar M.H, Hakim, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
penggugat  dan  tergugat.  Dengan  demikian,  maka  persidangan  secara  elektronik tidak  bisa  berjalan  dengan  sendirinya,  melainkan  harus  dengan  persetujuan  dari para pihak yang berperkara.
Pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik  masih  relatif  tertutup  karena akses  untuk  mengikuti  jalannya  proses  persidangan  secara  elektronik  hanya diberikan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  dan  belum  terbuka  untuk  dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang  relatif  tertutup  tidak  sesuai  Pasal  13  ayat  (2)  Undang-  Undang  Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.  Bahkan menurut  pasal  12  ayat  (3)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena  merupakan  bagian  dari  transparansi  dan  upaya  untuk  melaksanakan due Process of law . Dengan adanya transparansi tersebut, maka publik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta fakta hukum  yang  disampaikan  dalam  persidangan,  serta  dapat  mencegah  terjadinya mafia pengadilan. 20
Persidangan  elektronik  juga  masih  terkendala  dalam  proses  pembuktian yang  sejatinya  memiliki  arti  yang  sangat  penting  untuk  membuktikan  kebenaran dalam sebuah persidangan. Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak  pihak  lain  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  dalam  persidangan. Menurut  Abdi  Mujiono,  S.H  terkait  permasalahan  yang  ada  dalam  penerapan persidangan secara elektronik:
“dari  segi  undang-undang  nya  aja  masih  belum  tegas  buat  nerapin persidangan elektronik, kaya kemarin saya mau sidang elektronik itu ngga bisa  karena  pihak  lawan  nya  ngga  bersedia,  akhirnya  kita  sidang  tatap muka  kaya  biasanya,  ini  artinya  kan  belum  tegas  buat  persidangan elektronik  itu  biar  jalan,  jadi  harusnya  di  peraturannya  di  atur  biar persidangan elektronik ini bisa jalan.” 21
Terdapat disharmonisasi antara peraturan pemanggilan para pihak yang sah dan patut dalam HIR dan RBG dengan peraturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2019.  Menurut  Sugali  S.H.,  M.H  dalam  wawancara  tentang permasalahan dalam penetapan persidangan:
“ kalo dibedah sih banyak ya persoalannya, Cuma persidangan elektronik ini  kan  suatu  hal  yang  baru,  jadi  orang  orang  lebih  mewajarkan  aja persoalan persoalan yang ada. yang pertama itu terkait kedudukan perma
20 https://  www.bantuanhukum.or.id/  web/proses-persidanganpengadilan-harus-tetap- erbukauntuk-umum-meskipundilaksanakan-secara-onlineakibat-wabah-pandemi-viruscovid- 119/(,diakses 23 Agustus 2021 pukul 13:11 wita )
21 Abdi Mujiono, S.H, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
itu  yang  belum  sejajar  kalo  mau  disandingin  sama  HIR  sama  RBG  yang sebelumnya mengatur hukum acara perdata, jadi pas kaya sekarang banyak ngga  cocok  nya  sama  peraturan  yang  lama,  kaya  masalah  pemanggilan prinsipil, sekarang kan pake e-summons, sedangkan dulu kan harus tatap muka  langsung  sama  prinsipil,  alamat  juga  sekarang  kan  pake  alamat elektronik, pake email nya prinsipil, sedangkan di peraturan yang lama kan pake  alamat  domisili,  jadi  banyak  yang  berubah,  tapi  perubahannya  itu dalam bentuk perma yang ngga setara sama undang-undang yang lama” 22 .
Panggilan  secara  elektronik  atau e-Summons diatur  dalam  pasal  15-17 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019.  Pada  dasarnya, e-Summons memungkinkan  pemanggilan  para  pihak  dikirim  secara  online  kepada  domisili elektroniknya  melalui  akun e-court yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  berperkara  di Pengadilan  Agama.  Pada  pasal  18  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2019  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  panggilan  atau  pemberitahuan  secara elektronik  merupakan  panggilan  atau  pemberitahuan  yang  sah  dan  patut,  selama panggilan  atau  pemberitahuan  tersebut  terkirim  ke  domisili  elektronik  dalam tenggang  waktu  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Dapat  terlihat  bahwa peraturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan peraturan pemanggilan para pihak secara sah dan  patut  sebagaimana  diatur  dalam  HIR  dan  RBG.  Perbedaan  pertama  adalah terkait bentuk panggilan yang mulanya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak  harus  tertulis  karena  berbentuk  elektronik.  perbedaan  kedua  adalah  tentang tata  cara  pemanggilan, dimana  dalam  HIR  dan  RBG  disebutkan  bahwa  jurusita harus  mengatakan  exploit  dan  menemui  secara  langsung  yang  bersangkutan  di domisili  hukumnya,  namun  dalam e-summons jurusita  tidak  harus  mengantarkan exploit dan bertemu langsung dengan prinsipil melainkan melalui sistem e-Court ke domisili elektronik yang bersangkutan.
b) Faktor teknis Menurut  Sarinah, S.Hi sebagai Panitera Pengadilan Agama Polewali
adalah:
“penerapan persidangan elektronik biasanya terkendala dari masyarakat nya yang ngga mau pake persidangan elektronik, kebanyakan mereka masih mikir  kalo  persidangan  elektronik  lebih  ribet.  Tapi  kadang  ngga sepenuhnya  bida  disalahkan  juga,  karna  memang  ada  masyarakat  yang belum  punya  email,  kan  jadi  susah  juga  kalo  beracara  pake  sistem Persidangan  Elektronik  tapi  ngga  punya  email.  Yang  kedua,  sangat disayangkan masih ada advokat yang belum terdaftar di akun e-court, kan jadi  berpengaruh  sama  kelancaran  penerapan  persidangan  elektronik, karna  advokat  ini kan udah lama di  sosialisasikannya, mulai  2018 waktu perma  yang  pertama  muncul,  tapi  sampe  sekarang  masih  ada  aja  yang belum  daftar.  Sama  masalah  maintenance  peralatan  peralatan  ini  kan termasuk  susah  dan  tergolong  mahal,  karna  peralatan  peralatan  nya berkaitan  sama  jaringan  internet,  sistem  dan  aplikasi,  jadi  harus  lebih ekstra  hati  hati  dan  ekstra  tenaga,  kami  disini  juga  kadang  masih
22 Sugali, S.H,. M.H., Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
kewalahan buat ngerawat alat alatnya. alo untuk pelaksanaannya memang masih  jauh  kalo  mau  dibilang  sempurna,  sarana  internet  aja  kan  masih belum merata di seluruh Indonesia, percuma kalo di PA Polewali ini bagus sarana  internet  nya,  tapi  kalo  di  luar  polewali,  sarana  internetnya  ngga bagus, kan tetep aja bakalan terkendala. 23
Jaringan  internet  yang  belum  merata  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Di tengah  perkembangan  teknologi  dan  elektronik  yang  begitu  pesat,  namun  yang menjadi  catatan  adalah  tidak  semua  lapisan  masyarakat  mampu  mengimbangi perkembangan teknologi dan elektronik tersebut. Meskipun internet sudah menjadi sebuah  kebutuhan  sehari  hari  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan masyarakat.  Dalam  sebuah  riset  yang  dilakukan  oleh  manajemen  media  sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports  2020”,  dinyatakan  bahwa  hampir  64%  penduduk  Indonesia  yang  sudah terhubung  dengan  jaringan  internet. 24 Ini  artinya  masih  ada  kurang  lebih  36% masyarakat Indonesia yang belum terjamah jaringan internet.
Masih  ada  advokat  atau  pengacara  yang  belum  memiliki  akun  pengguna pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi e-Court, karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah  orang  yang  sering  berkepentingan  di  dalam  penyelesaian  perkara  di Pengadilan Agama. Hal ini dilandasi oleh beberapa sebab, yang pertama, advokat tersebut  sudah  tergolong  advokat  tua  yang  sudah  jarang  menangani  kasus  kasus perdata di Pengadilan Agama. Kemudian yang kedua, advokat tersebut terkendala oleh persyaratan persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi e- court Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Masih  belum meratanya  fasilitas persidangan secara  elektronik  di  seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, masyarakat yang berperkara di pengadilan bisa melangsungkan persidangan tanpa harus  datang  ke  pengadilan  tempat  berperkara,  dan  memungkinkan  persidangan dengan orang lain yang  berada di  luar pengadilan. Namun  pada pelaksanaannya, persidangan  elektronik  yang  diadakan  dengan  cara  teleconference  hanya  bisa diadakan  dengan  catatan  orang  tersebut  melakukannya  di  dalam  pengadilan  di wilayah  hukumnya,  dan  pengadilan  tempat  nya  berperkara  harus  mempunyai perangkat teleconference juga, agar bisa terhubung dalam persidangan.
Sarana  dan  prasarana  persidangan  secara  elektronik.  Dalam  pelaksanaan persidangan  secara  elektronik  sangat  ditentukan  oleh  keberadaan  sarana  dan prasarana penunjang persidangan elektronik. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu disediakan antara lain: perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi e-Court , meja dan kursi peugas serta kursi pengguna meja e-Court , Printer, mesin pemindai  (scanner),  koneksi  internet,  brosur/leaflet/formulir-formulir  yang  berisi
23 Sarinah S.Hi, Panitra, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
24 https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet- 1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20jut a%20pengguna. Di akses 21 oktober 2020.
informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik. Semua sarana dan prasarana tersebut  biasanya  terletak  di  satu  tempat  khusus  yang  sering  disebut  “Pokok e- Court ”. Pengadilan Agama Polewali sudah melengkapi segala sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan persidangan secara elektronik, bahkan sampai tahapan pemerikaan  saksi  secara  elektronik  menggunakan  teleconference.  Namun,  yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal maintenance peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pojok C-court tersebut. Hal ini untuk menjaga konsistensi Pengadila Agama  Polewali  dalam  menjamin  keberlangsungan  sistem  persidangan  secara elektronik yang selama ini sudah baik diimplementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Polewali.
Keterangan saksi menggunakan sistem teleconference  Dalam pelaksanaan persidangan  secara  elektronik,  seorang  saksi  diperkenankan  memberikan keterangannya  didepan  persidangan  menggunakan  alat  bantu  elektronik  berupa audio visual atau teleconference, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik  ke  pengadilan  namun  menggunakan  bantuan  visual.  Praktek  yang  demikian memang  sangat  terasa  manfaatnya  bagi  peradilan  di  Indonesia.  Namun  timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo  saksi  dalam  persidangan,  dengan  mengaku  sebagai  saudara  kemudian memberikan keterangan  yang tidak sesuai  dengan fakta. Hal yang demikian bisa saja  terjadi  dalam  pembuktian  saksi  yang  dilaksanakan  menggunakan  sistem teleconference.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah,  bagaimana  proses  hakim  menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem teleconference tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut  dihadirkan  langsung  di  dalam  persidangan  tanpa  menggunakan  sistem teleconference. 25
Dengan  masih  adanya  beberapa  kendala  subtantif  maupun  kendala  teknis yang terjadi di lapangan, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bersama demi  terwujudnya  proses  peradilan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  di lingkungan  Pengadilan  Agama  Polewali,  terlebih  lagi  demi  terwujudnya  badan peradilan yang agung.
Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa  posisi  pos  bantuan  hukum  sangatlah  vital  karena  menjadi  pintu  gerbang terbesar masuknya perkara di Pengadilan Agama. Karena sejauh ini, apabila tidak menggnakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan  perkaranya  di  pengadilan  agama,  maka  harus  melalui  pos  bantuan hukum.  Dengan  demikian,  para  petugas  yang  bertugas  di  pos  bantuan  hukum  di Pengadilan Agama Polewali harus cakap dan faham terkait prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Agama Polewali. 26
Dalam  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama Polewali, terdapat banyak manfaat, berikut penjelasannya:
a. Efisiensi waktu dan biaya.
25 Wawan Setiawan S.Hi, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
26 Dewiati S.H., M.H., Ketua Pengadilan, Polewali, Agustus 2021
Ketika  perkara  yang  didaftarkan  menggunakan  system e-Court ,  maka secara otomatis langsung bisa mendapatkan kepastian hukum kapan saja agenda persidangan terkait kasus yang didaftarkan. Hal ini jelas sangat membantu para pencari  keadilan  di  Pengadilan  Agama  Cirebon,  karena  seperti  yang  kita ketahui, bahwa dengan kepastian agenda sidang ini, maka para pencari keadilan bisa mengetahui estimasi waktu dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan. Selain kepastian jadwal persidangan, sistem persidangan secara elektronik juga dapat  memangkas  biaya  persidangan  yang  besar,  sehingga  meringankan  para pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  kurang  lebihnya  dapat mengubah  mindset  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  berperkara  di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang mahal.
b. Dokumen  jawaban,  replik,  Duplik  hingga  Kesimpulan  dikirim  secara elektronik,  sehingga  para  pihak  tidak  perlu  datang  ke  persidangan  di pengadilan.
Dengan demikian, para  pencari keadilan bisa menghemat waktu  lebih banyak  dengan  tidak  perlu  berangkat  ke  Pengadilan  tempat  didaftarkannya perkara,  namun  hanya  cukup  melakukan  pengiriman  berkas  yang  dibutuhkan dalam persidangan melalui jarak jauh.
c. Bukti  bukti  dalam  persidangan  dikirim  secara  elektronik  dan  dibolehkan tanda tangan digital.
Sama  halnya  dengan  poin  sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa para  pencari  keadilan  bisa  menghemat  banyak  waktu  dengan  tidak  perlu datang  langsung  ke  pengadilan  untuk  menguru  hal  hal  yang  bersifat administratif,  karena  bisa  diurus  melalui  jarak  jauh,  bahkan  untuk  urusan tanda tangan sudah difasilitasi menggunakan tanda tangan elektronik.
d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference. Dalam  proses  pembuktian  dalam  persidangan  yang  dilangsung secara  elektronik,  para  saksi  dan  ahli  memungkinkan  memberikan kesaksiannya  dan  pernyataannya  melalui  teleconference.  Dalam pelaksanaannya,  Pengadilan  Agama  Polewali  sudah  pernah  melakukan persidangan yang didalamnya terdapat proses kesaksian saksi menggunakan teleconference.
e. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan.
Pada  penyelesaian  perkara  yang  dilaksanakan  melalui  persidangan elektronik,  maka  putusan  akhirnya  berupa  putusan  elektronik.  Hal  ini  jelas sangat  membantu  para  pencari  keadilan,  karena  dengan  demikian  bisa menghemat biaya dan waktu.
f. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.
Dalam hal ini, bagi para pencari keadilan akan dikirimi salinan putusan berupa surat elektronik melalui alamat email yang didaftarkan diawal. Dengan demikian,  sangat  membantu  para  pencari  keadilan  dalam  penyelesaian perkaranya di Pengadilan.
g. Menutup  celah  celah  kemungkinan  para  pihak  yang  berperkara  bertemu langsung  dengan  aparatur  pengadilan,  demi  mendorong  terwujudnya integrtas peradilan.
Dengan keberadaan teknologi informasi di badan peradilan Indonesia,
khususnya  di  Pengadilan  Agama,  sangat  berpengaruh  pada  pelayanan  publik dan transparansi di Pengadilan Agama. Dalam penerapannya, para pihak yang berperkara  bisa  menyelesaikan  perkaranya  tanpa  harus  bertemu  dan  bertatap muka  dengan  aparatur  pengadilan.  Dengan  demikian,  maka  celah  untuk melakukan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama bisa ditutup rapat.
h. Mengurangi  antrian  panjang  para  pencari  keadilan  yang  menumpuk  di Pengadilan Agama Polewali.
Dengan diterapkannya peraturan tentang persidangan elektronik, maka masyarakat  sekalu  pencari  keadilan  dimudahkan  dalam  melakukan  proses pendaftaran  di  Pengadilan.  Hal  ini  dapat  dikatakan  berhasil  menekan  angka antrian panjang di Pengadilan Agama Cirebon, terlebih pada saat adanya wabah corona  di  seluruh  penjuru  negeri.  Pengadilan  Agama  mempunyai  solusi  dari keadaan tersebut,  dengan Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun  2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka masyarakat teap bisa mendaftarkan perkaranya walaupun dalam kondisi yang mengharuskan mereka untuk tidak bepergian tanpa alat pelindung diri. 27
i. Persidangan elektronik merupakan modernisasi di bidang litigasi. Dengan pemberlakuan persidangan secara elektronik ini, ternyata sangat berpengaruh positif terhadap jalannya sebuah persidangan. Dengan beralihnya para  pencari  keadilan  yang  melakukan  persidangan  hanya  mengupload dokumen yang diperlukan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam court calendar dan  dapat  dilakukan  dimana  saja.  Penerapan  persidangan  secara elektronik juga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama  Polewali,  dan  dapat  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat pencari  keadilan,  sehingga  dapat  menimbulkan  kepercayaan  dan  kepuasan masyarakat  terhadap  lembaga  Peradilan  di  Indonesia,  khususnya  Pengadilan Agama Polewali.
j. Persidangan  elektronik  merupakan upaya dalam  menciptakan citra positif tentang Pengadilan Agama.
Sejak kemunculan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama,
yang ditandai dengan peluncuran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, selain kemudahan dalam berperkara, Mahkamah Agung juga mengusung misi untuk menciptakan citra positif tentnag Pengadilan Agama yang bersih dari perilaku  perilaku  menyimpang  yang  dapat  menodai  nama  baik  Pengadilan Agama.  Seperti  yang  diatur  oleh  kode  etik  hakim,  dalam  proses  berperkara, pihak  yang  berperkara  tidak  boleh  terlelu  sering  untuk  bertemu  atau  bahkan bersentuhan  langsung  dengan  pihak  yang  menangani  perkaranya.  Selain  itu, persidangan elektronik juga merupakan salah satu upaya dalam pembentukan citra  persidangan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di  lingkungan Pengadilan  Agama  Cirebon.  Dengan  sistem  persidangan  elektronik  ini,  para
27 Nurhidayah S.H., M.H, Pegawai, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
pihak  dapat  merasakan  langsung  manfaat  dari  sistem  persidangan  secara elektronik tersebut.
k. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Kepercayaan publik adalah esensi dasar dari proses penegakan hukum, kepercayaan terhadap sistem dan aparatur peradilan merupakan hal utama dan terpenting  dalam  proses  peradilan  di  lingkungan  pengadilan  agama  Polewali. Dalam  sebuah  perkara,  sebuah  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim  selalu menimbulkan  pro  dan  kontra,  karena  yang  merasa  diuntungkan  akan  memuji pengadilan, dan yang merasa didugikan atas putusan tersebut akan menjelek- jelekkan  pengadilan.  Hal  ini  dapat  diminimalisir apabila  tingkat  kenyamanan masyarakat  para  pencari  keadilan  di  lingkungan Pengadilan  Agama  terjamin, terlebih  dalam  urusan  ketepatan  ketepatan  waktu  penanganan  perkara, ketepatan jumlah biaya berkara, ketepatan waktu dan jadwal sidang, ketepatan pelaksanaan sidang dan pembacaan putusan. Pada akhirnya, kepercayaan publik akan  menjadi  amunisi  untuk  mewujudkan  citra  positif  peradilan  di  Indonesia khususnya Pengadilan Agama. Penerapan persidangan secara elektronik akan menutup dan meminimalisir celah celah kecurangan dalam penegakan hukum di  Indonesia  terlebih  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Cirebon.  Dengan demikian, kepercayaan public dapat terbangun.
l. Membentuk Hakim yang ideal dan professional.
Seorang  hakim,  dengan  diterapkannya  persidangan  elektronik  ini dituntut untuk menjadi seorang hakim yang ideal dan profesional. Dengan sikap ideal  dan  profesionalisme  akan  mendorong  terbentuknya  pribadi  yang senantiasa  menjaga  dan  mempertahankan  mutu  pekerjaannya,  dan  terus meningkatkan  kinerja  dan  pengetehuannya,  sehingga  tercapailah  hasil  yang efisien dan efektif. 28
m. Penyimpanan berkas perkara yang menjadi lebih terjaga. Perkara  yang  diproses  dengan  menerapkan  sistem  persidangan  secara elektronik,  berkas  berkas  perkara  menjadi  lebih  tertib  dan  rapi.  Dengan demikian,  segala  dokumen  dokumen  persidangan  yang  dulunya  tercecer berantakan  bisa  menjadi  lebih  terjaga  keamanan  data  data  dalam  dokumen perkara tersebut. Hal ini jelas baik untuk lembaga peradilan di Indonesai, karena selama ini permaslahan berkas perkara di Pengadilan Agama menjadi problem yang sulit untuk diselesaikan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dan analisis yang tellah penulis paparkan di Bab 4, maka  penulis  mengambil  kesimpulan  yang  menjawab  fokus  penelitian  yangg peneliti bahas, yaitu sebagai berikut:
1. Dalam  proses  pelaksanaan e-Court, pendafaran  akun  pengguna  terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan e-court di pengadilan
28 Wawan setiawan S.Hi, Advokat, wawancara, Polewali, 30 Agustus 2021
agama Polewali seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (web base), maupun jenis jaringan lainya.
2. Penerapan  persidangan  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Polewali belum efektif, karena efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat,  dan  faktor  budaya  belum  dapat  dikatakan  efektif.  Karena masyarakat  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Polewali  masih  belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik. Dan di wilayah hukum  Pengadilan  Agama  Polewali  masih  belum  terciptanya  budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
3. Pengadilan  Agama  Polewali  sudah  melakukan  beberapa  upaya  dalam menerapankan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim  yang  professional,  melakukan  sosialisasi  secara  berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang administrasi  perkara  dan  pesidangan  secara  elektronik,  sosialisasi  yang dilakukan  memalui  media  cetak  maupun  media  online,  menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber  daya  manusia  yang  unggul  untuk  mengoprasikan  aplikasi persidangan  elektronik,  melakukan  evaluasi  dan  pembaharuan  dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektonik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

## B. Saran
Penelitian  ini  menjadi  masukan  bagi  penegak  hukum,  pembuat  Undang- Undang, maupun masyarakat, terutama bagi yang dekat dengan praktek peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarakan:
1. Para  pembentuk  Undang-Undang  di  parlemen  sudah  saatnya  membuat Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  yang  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Dengan  demikian,  dalam  pelaksanaan  penegakan hukum  di  Indonesia  tidak  ada  lagi  permasalahan  permasalahan  yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Perdata,  diharapkan  juga  dapat  memberikan  payung  hukum  dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik  saja,  melainkan  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang lainnya juga.
2. Peran  aparatur  penegak  hukum  baik  dari  tingkat  Mahkamah  Agung, Pengadilan  Tinggi  Agama  Jawa  Barat,  dan  Pengadilan  Agama  Cirebon dalam melakukan pelatihan pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas  para  hakim  dan  para  aparatur  Pengadilan  Agama Polewalisangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan persdangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.
3. Advokat  atau Pengacara  selaku orang yang dekat dengan masyarakat  dan sering  beracara  mewakili  masyarakat  di  Pengadilan  Agama  Cirebon seharusnya  ikut  andil  dalam  mensukseskan  penerapan  persidangan  secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna  terdaftar  di  sistem  e-Court  Mahkamah  Agung,  serta  ikut  andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di  Pengadilan  Agama  Cirebon.  Dengan  demikian,  masyarakat  bisa  lebih terbuka untuk  menerima perubahan dalam beracara di  Pengadilan Agama Cirebon.
4. Masyarakat  dari  berbagai  lapisan  sebagai  pencari  keadilan  di  lingkungan Pengadilan Agama Cirebon agar lebih aktif dan  terbuka dalam menerima perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem  beracara  di  Pengadilan  Agama Cirebon, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum ”.Cet. 9: Jakarta; Sinar Grafika, 2017 Andri, Darussalim. 2020. Sistem e-Court Menuju Administrasi perkara Yang Efektif, Volume 2,Nomor 2 . Siyasatuna. 2020.
Asni, Fahmi Putra Hidayah dan. 2020. Efektivitas Penerapan e-court Dalam Penyelesaian perkara Di Pengadilan Agama Makassar, Volume 1,Nomor 1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 2020.
Ramli, Ahmad Fathoni. 2013. Administrasi Peradilan Agama. Bandung : Mandar Maju, 2013.
Tria Prabawati, Noverman Duadji Dan Ita Prihantika. 2021. Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Negei Tanjung Karung, Volume 3,Nomor 2. Masalah-Masalah Hukum . 2021.
Wahyudi, Abdul Tri. 2018. Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung : Mandar Maju, 2018.
Zil, aidi. 2020. Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efesien, Jilid 49,Nomor 1. Masalah-Masalah Hukum. 2020.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Atas  Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik  Indonesia,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksaan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court , (t.t, 2019). https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun- 2020--jumlah-perkara-e-Court-naik-295-persen
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus- sistempersidangan-e-litigasi/
http://www.pabajawa.net/artikel-hukum/302-administrasi-perkara-di-pengadilan secara- elektronik-e-court-suatu-pemahaman-awal-2
https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia- 1vK26xIVHKR
http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan- landasan.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13449/Efektivitas- penggunaan-E-Court-oleh-KPKNL-Parepare.html
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus- pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan.