## PERLINDUNGAN  HUKUM PEMILIKAN  HAK  ATAS TANAH  BAGI WARGA MASYARAKAT  PASAWARAN   DI KAWASAN  PARIWISATA  PANTAI  TELUK RATAI  KABUPATEN  PASAWARAN  PROVINSI LAMPUNG
Joni Sudarso, Marjan Miharja dan Ahmad Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Senen Jakarta Pusat langitkalimasada@gmail.com
Naskah diterima : 01/02/2019, revisi : 02/05/2019, disetujui 14/06/2019

## ABSTRAK
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dikemukan  sebagai  berikut:  (1).  Pengaturan  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakat  dan  penghormatan  hak  masyarakat  atas pengelolaan  sumberdaya  tanah  telah  diatur  dalam  Pasal  18  B  UUD  1945  (sebagai  hak konstitusional),  Pasal  28l  UUD  1945  dan  UU  No.  39  tahun  1999  (sekaligus  hak  asasi  manusia) Dalam  penjelasan  pasal  22  UUPA  telah  di  jelaskan  bahwa  cara  perolehan  hak  milik  bisa  saja dengan  melakukan  pembukaan  tanah.  Cara  tersebut  sebenarnya  dimungkinkan  menurut  hukum adat.  Karena  dasar  hukum  agraria  nasional  adalah  mendasarkan  diri  pada  hukum  adat  (lihat  pasal 5  UUPA).  (2).  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakat  pemilik  tanah masih  jauh  dari  harapan,  hal  ini  terlihat  dari  perlakuan  pemerintah  dan  aparat  keamanan  yang melakukan  penggusuran  terhadap  mereka  dan  rumah-rumah  tempat  tinggalnya  dirobohkan  dan beberapa  orang  warga  masyarakat  yang  bersikeras  bertahan  ditangkap  dan  ditahan  oleh  aparat dengan  dalih  bahwa  mereka  telah  memasuki  tanah  tanpa  ijin  pemilik  yang  sah.  Pada  hal merekalah  yang  pertama  kali  menghuni  tanah  tersebut  sebagai  tempat  tinggal  dan  tempat penyambung  hidupnya.
Kata Kunci:  Perlindungan  Hukum  Pemilikan  Hak Atas Tanah

## I. PENDAHULUAN
Hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  perlindungan  merupakan  hak  setiap  warga  negara Indonesia  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  dan  Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  bangsa  dan sebagai  Ideologi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  UUD  1945  Pasal  28A,  Pasal  28D ayat  (1)  dan  Pasal  28I  ayat  (4)  dengan  jelas  menguraikan  tentang  perlindungan  terhadap  Hak Asasi  Manusia  sebagai  warga  negara  Indonesia  Perlindungan  hak  asasi  manusia  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  Konstitusi,  hendaknya  dapat  di  implementasikan  dengan  tetap
berpedoman  pada  prinsip-prinsip  penghormatan  terhadap  hak-hak  masyarakat  terhadap  tanah. Perlindungan  terhadap  masyarakat  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Konstitusi  dan  peraturan  perundangundangan  sehingga  tujuan  pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan  masyarakat  dapat  benar-benar  tercapai,  bukan  malah menyengsarakan  masyarakat  pemilik  lahan.  Namun  dalam  realitasnya  perlindungan  hukum terhadap  warga  masyarakat  dalam  pemanfaatan  lahan  jauh  panggang  dari  api  seperti  yang  terjadi pada  warga  masyarakat  Pasawaran  sebagai  pemilik  lahan  yang  sudah  mereka  kuasai  sejak sebelum  kemerdekaan,  justru  tidak  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah.  Pemerintah khususnya  pemerintah  daerah  Pasawaran  lebih  berpihak  kepada  investor.  Mereka  melakukan pengusuran  dan  pembakaran  terhadap  rumah  dan  lahan  milik  warga  masyarakat.  Terhadap tindakan  pengusuran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  melibatkan  aparat keamanan  bersama  PT.  Sinar  Pasawaran  Indah  telah  mengakibatkan  warga  masyarakat Pasawaran  mengalami  penderitaan  yang  sangat  memprihatikan.
Pengusuran  yang  dilakukan  oleh    Saiman,  2010.  Pilihan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  di Luar  pengadilan  (Studi  Kasus  Sengketa  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  PT.  Sinar  Pasawaran Indah  di  Kawasan  Pariwisata  Pantai  Teluk  Ratai,  Kabupaten  Pasawaran,  Provinsi  Lampung. 1 pemerintah  daerah  dan  PT  Sinar  Pasawaran  Indah  terhadap  warga  masyarakat  pemilik lahan/tanah tentu saja mendapatkan perlawanan dan warga masyarakat berupaya mempertahankan  haknya.  Namun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mempertahankan  haknya  kadang warga  masyarakat  tidak  berdaya,  karena  berada  pada  posisi  yang  lemah  dengan  kata  lain  tidak memiliki  kekuatan  (power) untuk  melawan  kekuasaan.
Selain  itu  munculnya  konflik  /sengketa  terhadap  penguasaan  atas  tanah  yang  bersifat universal  dapat  dikemukakan  pendapat  Andi  ahmad,  yang  menyatakan  bahwa  tanah  dalam masyarakat  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  kesejahteraan  seseorang,  maupun perkembangan  kehidupan  keluarga,  maupun  kelompok.  Oleh  karena  itu  mempertahankan  tanah berarti  mempertahankan  hidup  dan  kehidupan.  Kecuali  bernilai  ekonomis,  tanah  juga  secara intrinsik  mengandung  nilai  yang  bermakna  sangat  tinggi  dan  mendasar.  Tanah  dapat
1 Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang,  2010.  Suhendar  &  Ifdhal  Kasim. Tanah  Sebagai  Komoditas:  Kajian  Kritis  Atas  Kebijakan  Pertanahan  Orde  Baru.    Jakarta:  ELSAM,  1996.  hlm. 240- 242
menunjukkan  tingkat  status  sosial  seseorang  yang  tercermin  dari  jumlah  penguasaannya  atas tanah.  Semakin  banyak  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  seseorang,  maka  semakin  tinggi  status sosialnya.  Jadi  tanah  dapat  dijadikan  tolak  ukur  prestasi  sosial  seseorang.  Selain  itu  tanah dijadikan  sebagai  simbol  sosiokultural  suatu  masyarakat.  Oleh  karena  untuk  menghindari konflik/sengketa akibat dari sebagaimana yang diungkapkan di atas maka Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  pada  tanggal  9  November  2001  mengeluarkan  Ketetapan  MPR No.  IX/MPR/2001  tentang  Pembaharuan  Agraria  dan  pengelolaan  Sumber  Daya  Agraria  dan pengelolaan  Sumber  Daya  alam,  yang  mencakup  suatu  proses  yang  berkesinambungan berkenaan  dengan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  agraria.  Hal  ini  dimaksudkan  dalam  rangka  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan hukum  serta  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Penjabaran  lebih  lanjut dari  konstitusi  dan  paradigma  di  atas,  telah  dituangkan  dalam  produk  Perundangundangan dibawah  ini,  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 2043)  atau  dikenal  juga  sebagai  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  kemudian  disingkat menjadi  UUPA.  Dalam  Undang-undang  tersebut  dimuat  kebijakan  pertanahan  nasional (National Land  Policy) yang  menjadi  dasar  pengelolaan  tanah  di  Indonesia,  walaupun  dewasa  ini  banyak kalangan  yang  meragukan  eksistensi  terhadap  perlindungan  hak-hak  masyarakat.  Secara  Ideologi UUPA  merupakan  pencerminan  tekad  dan  kemauan  bangsa  yang  sepenuhnya  ingin  melepaskan diri  dari  belenggu  penindasan,  anti  penjajahan  dalam  segala  bentuk  serta  anti  modal  asing. Sedangkan  dari  segi  filosofis  UUPA  mengiginkan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial. Keinginan  ini  timbul  karena  berdasarkan  pengalaman  pada  masa  penjajahan,  bumi,  air  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  telah  diambil  manfaatnya  bukan  untuk  kepentingan rakyat.  Walaupun  UUPA  telah  mengandung  nilai-nilai  luhur  dalam  membela  kepentingan  rakyat sebagaimana  yang  diungkapkan  di  atas,  namun  pada  tataran  implementasi  banyak  mengalami hambatan  baik  secara politik,  ekonomi  maupun  sosial
Telah  banyak  peraturan  di  bawahnya  yang  dibuat,  namun  belum  terlihat  keberhasilan sesuai  dengan  harapan.  bahkan  peraturan  pelaksana  tentang  agraria  selama  ini  tidak  memberikan jaminan  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum,  keadilan  dan  kemakmuran  bagi  masyarakat
setempat  yang  sumberdaya  agraria  dan  sumberdaya  alamnya  dieksploitasi.  Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  mengenai  landasan  dan  pelaksanaan perlindungan  hukum  dalam  pemanfatat  lahan/tanah  oleh  warga  masyarakat  di  kawasan  bisnis pariwisata  Pantai  Teluk  Ratai  kabupaten  Pasawaran.

## II. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Warga  Masyarakat Indonesia  sebagai  Negara  hukum  tentu  di  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegaranya  harus mendasarkan  diri  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  dalam  Negara  hukum terdapat  suatu  prinsip  sebagaimana  yang  dikemukan  oleh  Philiphus  M.  Hadjon  yaitu:  adanya suatu  prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia,  dimana  prinsip  tersebut  terdapat adanya  pengakuan  dan  perlindungan  terhadapat  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber pada  Pancasila  dan  prinsip  Negara  Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila,  yang  kalau  dilihat  lebih jauh  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut  :
a. adanya  keserasian  hubungan  antara  pemerintah  dan rakyat  berdasarkan  asas kerukunan;
b. hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaankekuasaan  Negara;
c. prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan  sarana terakhir;  dan
d. keseim bangan  antara  hak  dan  kewajiban”.  Sementara  itu  dalam  Ketetapan  MPRS No.XX/MPRS/1966  Pancasila  dikatakan  sebagai  “sumber  dari  segala  sumber  hukum”, dengan  demikian  Pancasila  berada  di  atas  UUD  dan  semua  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  kedudukan  yang  demikian,  Pancasila  merupakan  sumber  inspirasi  dan sumber  isi  untuk  UUD  secara  langsung  dan  peraturan  perundang-undangan  sebagai sumber  secara  tidak  langsung.  Kemudian  apabila  dipertalikan  dengan  teori  Hans  Kelsen bahwa  Pancasila  termasuk  dalam  “Grundnorm”  ( norma  dasar).
Penjabaran  lebih  lanjut  terhadap  perlindungan  hukum  masyarakat  dan  penghormatan  hak masyarakat  atas  pengelolaan  sumberdaya  tanah  telah  diatur  dalam  Pasal  18  B  UUD  1945
(sebagai  hak  konstitusional),  Pasal  28  I  UUD  1945  dan  UU  No.  39  tahun  1999  (sekaligus  hak asasi  manusia).  Oleh  krena  itu  maka  sepantasnya  pemerintah  harus  melakukan  perlindungan terhadap  hak  masyarakat  adat  atau  warga  masyarakat  pemilik  tanah/lahan,  dan  bukan  sebaliknya menguasai/mengambil  tanah
Philipus,  M.  Hadjon.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  suatu  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya,  penangan  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara 2 masyarakat  tanpa  ada  penghormatan  terhadap  hak yang  di  milikinya.  Dalam  penjelasan  pasal  22  UUPA  telah  di  jelaskan  bahwa  cara  perolehan  hak milik  bisa  saja  dengan  melakukan  pembukaan  tanah.  Cara  tersebut  sebenarnya  dimungkinkan menurut  hukum  adat.  Karena  dasar  hukum  agraria  nasional  adalah  mendasarkan  diri  pada  hukum adat  (lihat  pasal  5  UUPA).  Dalam  pasal  21  ayat  1  UUPA  telah  di  sebutkan  adanya  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  setiap  orang  warga  Negara  Indonesia  untuk  dapat mempunyai  hak  milik  atas  tanah.  Hak  milik  adalah  hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh yang  dapat  di  punyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  pasal  6  (pasal  20  ayat 1).
Dari  ketentuan  pasal  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  perolehan  hak  milik  atas  tanah  yang dilakukan  oleh  warga  masyarakat  Rowok  dengan  melakukan  pembukaan  tanah/lahan,  yang dilakukan  oleh  nenek  moyang  mereka  di  wilayah  liwa  mereka  sebenarnya  dimungkinkan  dan dibenarkan,  hal  ini  di  tegaskan  dalam  pasal  56  UUPA  sebagai  berikut:  “Selama  undang -undang mengenai  hak  milik  sebagai  tersebut  dalam  pasal  50  ayat  1  belum  terbentuk,  maka  yang  berlaku adalah  ketentuanketentuan  hukum  adat  setempat  dan  peraturan-peraturan  lainnya  mengenai  hak- hak  atas  tanah  yang  memberi  wewenang  sebagaimana  atau  mirip  dengan  yang  dimaksud  dalam pasal  20,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan  ketentuan-ketentuan  Undang-undang ini”.  Seharusnya  hak -hak  yang  dimiliki  oleh  warga  masyarakat  yang  diperoleh  menurut  hukum adat  seharusnya  di  hormati  oleh  pemerintah  bukan  tidak  mengakuinya,  dan  sampai  saat  ini undang-undang  tentang  hak  milik  masih  belum  terbentuk,  dan  hanya  masih  berupa  rancangan. Akan  tetapi  patut  di  pertanyakan  lebih  dari  55  tahun  UUPA  telah  terbentuk  dan  memerintahkan
2 M.  Hadjon,  Philipus.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya, penangan  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara, PT Bina Ilmu,  Surabaya, 2007.  Hal.  58
untuk  segera  membentuk  Undang-undang  hak  milik,  namun  sampai  saat  ini  pemerintah  belum melakukan  kewajibannya  tersebut.  Justru  sampai  saat  ini  pemerintah  masih  serius  berkutat  pada pengejaran  pertumbuhan  ekonomi  dengan  memberikan  fasilitas  dan  mempermudah  para  investor untuk  melakukan  investasi.  Akan  tetapi  kalau  dilihat  dalam  realitanya  para  investor  khususnya PT  Sinar  Pasawaran  Indah    yang  diberikan  Hak  Guna  Bangunan  oleh  pemerintah  sampai  saat  ini belum  melakukan  tindakan  apa-apa,  justru  membiarkan  tanah/lahan  tersebut  terlantar.  ketidak seriusan  para  investor  tersebut  harus  dilakukan  tidakan  tegas  untuk  mencabut  ijin  dan  atau  tidak memberikan  perpanjangan.  Dalam  UUPA,  ada  dua  pasal  yang  memberikan  pembatasan  bagi praktekpraktek  monopoli  dan  spekulasi  tanah,  yaitu  Pasal  13  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dan  Pasal  26 ayat  (1).  Dalam  Pasal  13  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  disebutkan  b ahwa:  “Ayat  (2)  :  Pemerintah mencegah  adanya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agraria  dari  organisasi  dan  perseorangan  yang bersifat  monopoli  swasta.  Ayat(3)  :  Usaha-usaha  Pemerintah  dalam  lapangan  agraria  yang bersifat  monopoli  hanya  dapat  diselenggarakan  dengan  undang-undang.  Dalam  Pasal  26  ayat  (1) ditentukan  bahwa:  “jual -beli,  penukaran,  pengibahan,  pemberian  dengan  wasiat,  pemberian menurut  adat  dan  milik  serta  pengawasannya  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.”  Kedua  pasal tersebut  jelas  telah  mengamanatkan  bahwa  pada  hakekatnya  tanah  tidak  diperlakukan  sebagai “komoditi”,  hal  ini  tidak  berarti  tidak  ada  jual  beli  tanah.  Hal  yang  ingin  dicegah  adalah  jual  beli yang  bersifat  spekulasi  sebagai  akibat  memberlak ukan  tanah  sebagai  “komoditi”.
Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Warga Masyarakat  Pasawaran  di  Kawasan    Pariwisata  Pantai  Teluk  Ratai  Kabupaten  Pasawaran  Dalam penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  telah  di  gariskan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu:  untuk  melindungi  dan  mensejahterakan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dari apa  yang  di  amanahkan  tersebut  di  atas  sangat  ideal,  Kemudian  apabila  dilihat  dari  konsep kebijakan  secara  umum  khususnya  kebijakan  pertanahan  di  Indonesia,  paling  tidak  dapat  dilihat dari  prinsip  pemikiran  the  founding  fathers  Republik  Indonesia  pada  waktu  pendirian  negara  ini, yang  menginginkan  bahwa  tanah  harus  di  pandang  sebagai  alat  atau  faktor  produksi  untuk kemakmuran  bersama,  bukan  untuk  kepentingan  orangperorangan,  yang  pada  akhirnya  dapat mendorong  terjadinya  akumulasi  penguasaan  tanah  pada  segelintir  kelompok  masyarakat. Dengan  demikian  kelompok  masyarakat  tersebut  akan  menindas  kelompok  masyarakat  lainnya.
Menurut  Muhamad  Hatta  sebagaimana  dikutip  Endang  Suhendar  dan  Ifdhal  Kasim  bahwa  tidak boleh  seorang  pun  yang  menjadikan  tanah  sebagai  alat  untuk  menindas  kelompok  masyarakat yang  lainnya,  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  dasar  prekonomian  yang  adil 3 sebagaimana  dicita-citakan  oleh  rakyat  Indonesia.
Lebih  lanjut  Hatta  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  tanah  adalah  milik  rakyat  Indonesia. Negara yang merupakan penjelmaan dari rakyat hanya mempunyai hak mengatur penggunaannya  agar  dapat  mengejar  kemakmuran  bersama  tersebut.  Hal  penting  yang  perlu  di garis  bawahi  adalah  bagaimana  tanah  untuk  tidak  dijadikan  komoditi  yang  dapat  diperjualbelikan untuk  mencari  keuntungan  sematamata.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  terkonsentrasi penguasaan  tanah  pada  kelompok  masyarakat  yang  kuat  yang  akhirnya  akan  terjadi  penindasan terhadap  kelompok  ekonomi  lemah.  Dalam  konteks  kebijakan  pertanahan  pandangan  populis  ini kemudian  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agaria  (UUPA)  yang  merupakan penjabaran  dari  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yaitu:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung di  dalamnya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”. ketentuan  ini  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  UUPA  pasal  2  ayat  1:”Atas  dasar ketentuan  dalam  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  dan  hal-hal  sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  1, bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  pada tingkatan  tertinggi  di  kuasai  oleh  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat”. Kemudian  pasal  2  ayat  2  memberi  wewenang  kepada  negara  untuk:  Mengatur  dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemelihraan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa. 4 Menentukan  dan  mengatur  hubunganhubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dengan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan ruang  angkasa.
3 Gunawan Wiradi,  Jangan Perlakukan  Tanah Sebagai Barang Komo diti  (Jurnal  Analisis Sosial Edisi  3/Juli  1996), Penerbit Yayasan Akatiga, Bandung 1996  Hal.  36.
4 Suhendar  &  Ifdhal  Kasim,  1996.  Tanah  Sebagai  Komoditas:  Kajian  Kritis  Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru. Jakarta:  ELSAM,  hlm:17-  18.
Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Dari  arah  kebijakan  negara  baik menurut  UUD  1945  maupun  UUPA  adalah  untuk  memberikan  kemakmuran  seluruh  rakyat,  baik kemakmuran  untuk  orangperorang,  namun  harkat  dan  derajat  individu  dipelihara  dan  dijunjung tinggi.  Dalam  hal  ini  negara  hanya  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  upaya  pencapaian kemakmuran  tersebut.  Dalam  konteks  pemikiran  ini,  sebenarnya  pandangan-pandangan  dalam UUD  1945  maupun  UUPA  mensyaratkan  adanya  peran  negara  yang  kuat  dalam mendistribusikan  kemakmuran  kepada  seluruh  rakyat  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  atau pemihakan  kepada  kepentingan  rakyat.  Dalam  pemikiran  ini  tidak  dikehendaki  berlakunya prinsip  ekonomi  pasar  terutama  dalam  hal-hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak, apalagi yang menyangkut  masalah  pertanahan.  Permasalahan  pertanahan  di  Indonesia sebenarnya  tidak  terlepas  dari  kondisi  awal  priode  ini  dimana  pemerintahan  Orde  Baru mengalami  krisis  penerimaan  keuangan  negara  sebagai  akibat  dari  anjloknya  harga  minyak  ke titik  terendah.  Pemerintah  Orde  Baru  pada  waktu  itu  tidak  mampu  menanggung  beban pembangunan  yang  hanya  mengandalkan  APBN  saja.  Oleh  karena  itu  memerlukan  sektor  lain yang  dapat  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana  yang  diharapkan.  Pemerintah  Orde Baru  mulai  melirik  sektor  pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor  yang  dapat  memberikan sumbangan  devisa,  karena  Indonesia  selain  memiliki  alam  dan  pantainya  yang  indah  juga memiliki  berbagai  ragam  seni  budaya  yang  tersebar  diseluruh  penjuru  nusantara  sehingga  sangat memungkinkan  pariwisata  dikembangkan  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  bisnis  pariwisata  ini  tidak rentan  terhadap  adanya  gejolak  ekonomi,  dan  pertumbuhan  ekonomi  negara  lebih  cepat dibandingkan  dengan  sektor  ekonomi  yang  lain.  Sejak  adanya  rencana  pengembangan  bisnis pariwisata  tahun  1980-an  di  Lampung,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  mulai  membuka diri  dengan  mempromosikan  obyek-obyek  pariwisata  dan  lokasi-lokasi  pembangunan  dan pengembangan  pariwisata  yang  strategis    .  Dengan  adanya  rencana  pengembangan  tersebut  di atas,  Pemerintah  Kabupaten  Pasawaran  dan  Kabupaten  Lampung  Barat  juga  mulai  melakukan pembenahan  dan  penataan  terhadap  struktur  dan  penguasaan/pemanfaatan  tanah/lahan  (land Use).  Semua  kawasan  tepi  pantai  (beach  area)  merupakan  kawasan  pengembangan kepariwisataan.  Berbagai  hak  atas  tanah  yang  pernah  dikeluarkan  dinyatakan  tidak  berlaku sepanjang  hak  itu  mengganggu  pelaksanaan  program  kepariwisataan.  Begitu  juga,  terhadap
pihak-pihak  atau  pejabat  yang  terlibat  dalam  pemberian  hak  atau  peralihan  hak  atas  tanah  seperti notaris  di  himbau  untuk  tidak  membantu  orang-orang  yang  ingin  membeli  atau  mengusai  tanah tanpa  ijin  pemerintah  daerah. 5
Di  kawasan  pantai,  tanah-tanah  yang  dijadikan  kawasan  pariwisata  pada  umumnya dikuasai  oleh  warga  masyarakat  dengan  berpegang  pada  nilai  penguasaan  hak  yang  beritikad baik  dengan  pemahaman  pembuktian  berdasarkan  pada  hukum  adat.  Namun  penguasaan  yang dilakukan  oleh  warga  masyarakat  berdasarkan  pada  hukum  adat  jelas  tidak  diakui  oleh pemerintah,  pemerintah  hanya  mengakui  sertifikat  sebagai  satu-satu  alas  hak  terhadap penguasaan  atas tanah  di  kawasan  pariwisata. 6
Begitu  juga  yang  terjadi  di  kawasan  pariwisata  Pantai  Teluk  Ratai  khususnya  di Pasawaran.  Warga  masyarakat  Pasawaran  yang  tadinya  hidup  tenang  sebelum  ada  rencana pengembangan  pariwisata,  kini  mereka  mulai  terusik  karena  penguasaan  terhadap  tanah  yang dikuasainya  secara  hukum  adat  dengan  itikad  baik  ternyata  tidak  diakui  oleh  pemerintah  daerah. Mereka  dipaksa  keluar  dengan  cara  kekerasan  oleh  pemerintah  daerah  dan  PT.  Sinar  Pasawaran Indah  dari  lahan/tanah  yang  telah  dikuasainya  secara  turun-temurun  tadi,  karena  tanah  tersebut sudah  dijadikan  kawasan  yang  diperuntukkan  untuk  pengembangan  pariwisata  yang  diberikan kepada  PT.  Sinar  Pasawaran  Indah  oleh  pemerintah  daerah  dengan  Sertikat  Hak  Guna  Bangunan. Jelas  warga  masyarakat  menolak  karena  tanah  tersebut  merupakan  tanah  miliknya  yang  dikuasai secara  turun  temurun  dari  leluhur  mereka  sebelumnya,  10  Ibid.  11  Harga  tanah  di  kawasan  pantai khususnya  dilokasi  penelitian  sudah  sangat  tinggi,  ditambah  lagi  biaya  pembuatan  akte  jual  beli maupun  pembuatan  sertifikat  sangat  mahal.  Begitu  juga  dengan  penguasaan  atau  pemilikan  tanah oleh  warga  masyarakat  secara  hukum  adat  dewasa  ini,  semakin  sulit  untuk  didaftarkan  dan  untuk satu  persil  saja  masyarakat  harus  membayar  sampai  Rp.  35.  000.000,-  (hasil  wawancara  pada  tgl:
5 Andi  Ahmad,  “Beber apa  Permasalahan  Mengenai  Eksistensi  Dan  Pengaturan  Hak  Kelompok  Atas Tanah/Pemanfaatan  Lahan:  Suatu  studi  mengenai  fungsionalisasi  hukum  dalam  pemanfaatan  lahan  bagi perkembangan  kepariwisataan  di  Pasawaran.  Makalah  disampaikan  pada  Semiloka  “Tanah  Adat  d i  Indonesia”, Pusat  Penelitian  Universitas Lampung dan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Pertanahan Nasional, 1996., hal. 2-3
6 Ni  Luh  Ariningsih  Sari,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Terhadap Pemilikan Hak Atas Tanah di Kawasan Bisnis  Pariwisata  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di Liwa Kasus di Liwa Kabupaten Lampung Barat, Program MIH,  Program  Pascasarjana Unila,  2012,  hlm.75-88.
2  September  2013  di  Mekarsari  dengan  Sampoerna  Winata  (Sekdes  Mekarsari).  dan  tanah tersebut  memang  oleh  nenek  moyangnya  dihajatkan/diperuntukkan  untuk  anak  cucu  mereka, siapapun  tidak  ada  yang  berhak  untuk  mengambil  tanah  tersebut  dari  tangan  mereka,  dan  mereka siap  mempertahankannya  sampai  titik  darah  terakhir.
Harapan  Warga  masyarakat  agar  penguasaan  dan  pemilikan  yang  dilakukan  oleh  mereka mendapat  perlindungan  dan  pengakuan  dari  pemerintah,  dalam  realitanya  justru  dimosi,  warga masyarakat  Pasawaran  berpandangan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  pemerintah  Orde  Baru dengan  Orde  Reformasi  karena  sama-sama  melakukan  penekanan  atau  intimidasi  bahkan  tidak segan-segan  untuk  melakukan  pengerusakan  dan  tindakan  kekerasan  ataupun  penangkapan kepada  kami  seperti  :  Mn,  Yn,  Btk,  Ar,  dan  Sdm.  Mereka  di  tahan  (penjara)  selama  6  bulan karena  memindahkan  plang  yang  di  pasang  oleh  PT.  Sinar  Pasawaran  Indah  di  tanah  mereka.  PT. Sinar  Pasawaran  Indah  mengambil  begitu  saja  tanah  warga  tanpa  memberikan  ganti  rugi  yang layak.  Selain  itu  juga  lebih  lanjut  seperti  yang  di  ceritakan  oleh  LG  bahwa  dulu  juga  sempat  ada warga  masyarakat  Pasawaran  yaitu:  alm  LH  mau  di  bunuh  di  Pasawaran  oleh  orang  suruhan,  hal ini  di maksudkan  agar  kita  semua  meninggalkan  Pasawaran
Dari  gambaran  di  atas  terlihat  tidak  ada  perlindungan  hukum  terhadap  mereka  yang  telah menguasai  dan  memiliki  tanah  secara  terus  menerus,  justru  sebaliknya  mereka  harus  diusir  dan  di musuhi  oleh  pemerintah  maupun  oleh  aparat,  yang  seharusnya  mereka  mendapat    dan  juga  hasil wawancara  dengan  I  Gde  Suantara  (seorang  penangawai  Pemda  yang  terlibat  dalam  penggusuran tersebut)  dan  Taqdir  (Pengacara  yang  banyak  terlibat  dalam  penganan  kasusu  tersebut)  tanggal 13  Oktober  2013  di  Praya.  Dan  hasil  wawancara  dengan  mameq  Anom,  Amaq  JK,  MG,  Btk, pada  tanggal  20  Oktober  2013  di  Pasawaran.  perlindungan.  Bahkan  dewasa  ini  pemerintah  belum melakukan  langkahlangkah  yang  kongkrit  bahkan  belum  ada  koordinasi  sama  sekali  antara pemerintah  provinsi  dengan  pemerintah  kabupaten  dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa pertanahan  khususnya  di  Pasawaran,  pada  hal  kalau  dilihat  kasus  Pasawaran  ijin  HGB  sudah berakhir  batas  waktunya  sampai  2011,  dan  tanah  tersebut  sudah  masuk  dalam  tanah  yang terindikasi  terlantar  karena  sejak  diberikan  ijin  sampai  saat  ini  belum  ada  tanda-tanda  ada aktivitas  apapun  di  tanah  tersebut  sesuai  ijin  peruntukannya.  Karena  kalau  mengacu  pada  PP  no
11  tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar,  dan  secara  tegas  telah ditentukan  dalam  beberapa pasal-pasal  UUPA sebagai  berikut  :
1. Pasal  15  :  Memelihara  tanah  termasuk  meningkatkan  kesuburan  dan  mencegah  kerusakan adalah  kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum  atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan hukum  dengan  tanah  tersebut.
2. Pasal  27 a (3) : Hak milik  hapus  apabila  tanahnya  jatuh  kepada Negara karena  ditelantarkan.
3. Pasal  34 e : Hak guna  usaha  hapus  karena  ditelantarkan.
4. Pasal  40  e  :  Hak  guna  bangunan  hapus  karena  ditelantarkan.  Berdasarkan  ketentuan  dalam pasalpasal  tersebut  diatas  dengan  jelas  melarang  atau  tidak  dapat  dibenarkan  adanya tanahtanah  yang  diterlantarkan  dan  tidak  didayagunakan  melalui  pemanfaatan  tanah  sesuai dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  itu.  Hal  ini  terkait  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Boedi  Harsono  yang  melihat  dari  segi  konsep  hukum  adat,  bahwa pengaturan  dalam  pemanfaatan  dirumuskan  dengan  konsepsi  yang  komunalistik  religius yang  memungkinkan  penguasaan  tanah  secara  individual  dengan  hak-hak  yang  bersifat pribadi  dan sekaligus  mengandung  unsur  kebersamaan.
Dari  pendapat  Boedi  Harsono  tersebut  berkaitan  dengan  essensi  semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial  berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  UUPA.  Fungsi  sosial  dari  hak-hak  atas tanah  merupakan  nilai  yang  mendasari  hukum  tanah  nasional  berdasarkan  konsep  dalam  hukum adat  yang  mendudukkan  hak  atas  tanah  bersifat  kebersamaan  dalam  komunitas  kemasyarakatan. Kemudian  apabila  menggunakan  Legal  Theori  dari  L  Friedmann  untuk  menganalisis permasalahan  kasus  tanah  Pasawaran  maka dapat di kemukakan  sebagai  berikut:
a. Struktur  Hukum  Apabila  dilihat  dari  sisi  Struktur  Hukum,  maka  permasalahan  tersebut  dapat terpotret  sebagai  berikut:
1. Pemerintah  khususnya  Pemerintah  Daerah  dalam  mengembangkan  bisnis  pariwisata  lebih mendahulukan  para  pemilik  modal  daripada  warga  masyarakat  sendiri.  Pada  hal  sampai saat  ini  PT.  Sinar  Pasawaran  Indah  belum  melakukan  aktifitas  sesuai  peruntukan  yang  di mohon.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasawaran  tidak  tegas  dan  kurang  memahami tugas  dan  kewenangannya  dalam  menyelesaikan  sengketa  lahan.  Pemerintah  Kabupaten
Pasawaran  seharusnya  sudah  membuat  rekomendasi  kepada  BPN  untuk  melakukan pengkajian  terhadap  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimiliki  oleh  PT.  SPI  secara  administrasi pertanahan  dan  melakukan  pengecekan  secara  langsung  ke  lapangan  terkait  lahan  yang dibiarkan  terlantar  tidak  melakukan  pembangunan  di tempat  tersebut. 7
2. Lambatnya  kinerja  BPN  dalam  melakukan  identifikasi  dan  penelitian  lapangan  indikasi lahan  terlantar  dan  pemberian  Status  Quo  oleh  BPN  terhadap  lahan  PT.SPI  berdampak pada  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  status  lahan  tersebut.  Tidak  tegasnya  BPN dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang keagrariaan,  salah  satu  penyebab terhambatnya  proses  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Pasawaran  dan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Pasawaran.  Dalam  Penjelasan Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  Dan Pendaya-gunaan  Tanah  Terlantar  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanah terindikasi  terlantar  adalah:  “Tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  tidak diusahakan,  tidak  dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar  penguasaannya  yang  belum  dilakukan  identifikasi dan  penelitian.  Untuk  memperoleh  data  tanah  terindikasi  terlantar  dilaksanakan  kegiatan inventarisasi  yang  hasilnya  dilapor kan  kepada  Kepala.”  Palaksanaan  dari  PP  No.  11 Tahun  2010  tersebut  diterbitkanlah  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar  yang  pada  Pasal  7 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  :  “Ayat  (1)  : Tanah  terindikasi  terlantar  yang  telah diinventarisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  ditindaklanjuti  dengan  indentifikasi dan  penelitian  aspek  administrasi  dan  penelitian  lapangan.  Ayat  (2)  :  Identifikasi  dan penelitian  aspek  adiministrasi  dan  penelitian  lapangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi  :
a. Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  terhitung  mulai  3  (tiga)  tahun  sejak diterbitkan  sertifikatnya;  atau
b. Tanah  yang  telah  memperoleh  izin/keputusan/surat  dasar  penguasaan  atas  tanah  dari pejabat  yang  berwenang  terhitung  sejak  berakhirnya  dasar  penguasaan  tersebut”.  Dari
7 Boedi Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Himpunan  Peraturan -Peraturan Hukum  Tanah, Edisi  Revisi, Djambatan,  Jakarta,  1989,  hal. 27.
kedua  peraturan  tersebut,  sudah  jelas  mengatur  bahwa  undangundang  telah  menugaskan Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melakukan  indentifikasi  dan  penelitian  terhadap  tanah- tanah  yang  terindikasi  terlantar  yang  salah  satu  kreterianya  adalah  Subyek  Hukum  yang memiliki  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  terhitung  sejak  3  (tiga) tahun  penerbitan  sertifikatnya.  Jika  sampai  3  tahun  para  investor  belum  melakukan aktivitas  apa-apa  terhadap  tanah  yang  dimohon,  maka  tanah  tersebut  sudah  bisa  dikatakan sebagai  tanah  terlantar,  (lihat  Pasal  6 PP 11 Tahun  2010 tentang  Tanah  Terlantar).
DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  yang  ada  di  daerah  belum  melakukan pengawasan  secara  ketat  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  DPRD  Kabupaten  Pasawaran sebagai  lembaga  legistalif  yang  dipilih  oleh  masyarakat  belum  melakukan  langkah-langkah konkret  dalam  membantu  warga  masyarakat  Pasawaran  dalam  menyelesaikan  sengketa  lahan.
Oknum  aparat  keamanan  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  mencerminkan pengayoman  terhadap  warga  masyarakat  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  arogansi  oknum  aparat membuat  warga  masyarakat  menjadi  ketakutan.  Hal  ini  terlihat  pada  saat  aparat  dan  pejabat pemerintah  daerah  maupun  desa  yang  melakukan  pengerusakan  rumah-rumah  mereka. Pemahaman  terhadap  sahnya  kepemilikan  lahan  adalah  di  dasarkan  adanya  alas  hak  berupa  buku tanah/sertifikat  hak  atas  tanah  yang  merupakan  “keharusan”  undang -undang  untuk  kepastian hukum  sebaiknya  tidak  menjadi  suatu  ukuran  baku,  karena  pada  dasarnya  kepemilikan  hak  atas tanah  oleh  masyarakat  masih  banyak  yang  belum  didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  untuk  dibuatkan  buku  tanah/sertifikat.  Achmad  Ali  mengatakan  pemahaman  tentang “kepastian  hukum”  hendaknya  jangan  sekedar  dipahami  sebagai  “kepastian  undang - undang”, melainkan  kepastian  bahwa  rasa  keadilan  rakyat  akan  selalu  tidak  diabaikan  dalam  setiap kebijakan  dan  keputusan  para  penegak  hukum.  Dikatakan  juga  bahwa  hukum  harus dikembalikan  kepada  akar  moralitasnya,  akar  kulturnya  dan  akar  religiusnya,  sebab  dengan  cara itu,  masyarakat  akan  merasakan  hukum  itu  cocok  dengan  nilai-nilai  intrinsik  warga  masyarakat. 8 Substansi  Hukum  Dari  sisi  substansi  hukum  terlihat  bahwa:
8 Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat; 16  Achmad Ali,  Menguak Realitas Hukum  Sampai  Kolom  & Artikel Pilihan  Dalam  Bidang Hukum,  Penerbit Kencana Jakarta,  2010,  hal.12
Masih  terjadinya  tumpang  tindihnya  substansi  peraturan  perundangundangan  menyangkut kewenangan  penyelesaian  sengketa,  yaitu  antara  Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  2003 Tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang  Pertanahan  dan  Peraturan  Presiden  No  10  Tahun  2006 Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan Nasional  di  Bidang  Pertanahan  yang  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa: Sebagian  kewenangan  Pemerintah  di  bidang  pertanahan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  (ayat  1).  Kemudian  lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  telah  dinyatakan  bahwa: Kewenangan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat (1) adalah:
1. Pemberian  Ijin  lokasi;
2. Penyelenggaraan  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan;
3. Penyelesaian  sengketa  tanah-tanah  garapan;
4. Penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan santunan  tanah  untuk  pembangunan;
5. Penetapan  subyek  dan  obyek  redistribusi  tanah  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan maksimum  dan tanah  absentee;
6. Pemanfaatan  dan penyelesaian  tanah  kosong;
7. Pemberian  ijin  membuka  lahan;
Perencanaan  penggunaan  tanah  wilayah  Kabupaten/Kota.  Semenetara  itu  dalam  Peraturan Presiden  No  10  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  Pasal  3  telah  dinyatakan mengenai  fungsi  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  yaitu  :
1) Perumusan  kebijakan  nasional  di bidang  pertanahan;
2) Perumusan  kebijakan  teknis  di bidang  pertanahan;
3) Koordinasi  kebijakan,  perencanaan  dan program  di bidang  pertanahan;
4) Pembinaan  dan pelayanan  administrasi  umum  di  bidang  pertanahan;
5) Penyelnggaraan  dan  pelaksanaan  survey,  pengukuran  dan  pemetaan  di  bidang pertanahan;
6) Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum;
7) Pengaturan  dan penetapan  hak-hak  atas tanah;
8) Pelaksanaan  penatagunaan  tanah,  reformasi  agraria  dan  penataan  wilayah-wilayah khusus;
9) Penyiapan  administrasi  atas  tanah  yang  dikuasai  dan/atau  milik  Negara/daerah bekerjasama dengna Departemen Keuangan; j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan  pemilikan  tanah;
10) Kerjasama  dengan  lembagalembaga  lain;  l.  Penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  kebijakan, perencanaan  dan program  di  bidang  pertanahan;
11) Pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  pertanahan;
12) Pengkajian  dan penanganan  masalah,  sengketa,  perkara dan konflik  di  bidang  pertanahan; 13) Pengkajian  dan pengembangan  hukum  pertanahan;
14) Penelitian  dan pengembangan  di bidang  pertanahan;
15) Pendidikan,  latihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  di  bidang  pertanahan;  r. Pengelolaan  data dan informasi  di  bidang  pertanahan;
16) Pembinaan  fungsional  lembagalembaga  yang  berkaitan  dengan  bidang  pertanahan;
17) Pembatalan  dan  penghentian  hubungan  hukum  antara  orang,  dan/atau  badan  hukum dengan  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;
18) Fungsi  lain  di  bidang  pertanahan  sesuai  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku.  Dari apa  yang  dikemukan  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  terdapat  pengaturan  hal yang  sama  pada  dua  peraturan  perundangundangan  maka  penyelesaiannya  dengan  asas hukum  yaitu  asas  lex  specialis  derogat  legi  generalis  (peraturan  perundang-undangan yang  khusus  mengalahkan  yang  umum)  jadi  BPN  sebagai  lembaga  yang  khusus  mengatur tentang  keagrariaan  (tanah)  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaiakan  permasalahan agraria.  Namun  dalam  realitasnya  penggunaan  asas  ini  tidak  pernah  digunakan  dan diterapkan  oleh  lembaga  pemerintah  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  ada.
Perlu  menjadikan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  sebagai  lembaga  yang  independen yang  bebas  dari  interpensi  lembaga  lain.  Perlu  adanya  pengaturan  mengenai  sanksi  bagi  investor yang  menelantarkan  tanahnnya  lebih  berat.  Perlunya  pengkajian  kembali  terhadap  jangka  waktu pemberian  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  agar  mudah  dalam  pengawasan  terhadap  pemegang  hak. Paraturan  Pemerintah  RI  No.  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan Dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  dalam  Pasal  25  ayat (1)  dan  ayat  (2)  bahwa  :  “Hak  Guna  Bangunan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  diberikan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) tahun  dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  jika perpanjangan  telah  berakhir  kepada  bekas  pemegang  hak  dapat  diberikan  pembaharuan  Hak Guna  Bangunan  diatas  lahan  yang  sama.”  Dari  ketentuan  di  atas  apabila  cermati  isi  Pasal  25 tersebut,  maka  dapat  di  kemukan  bahwa  kepemilikan  Hak  Guna  Bangunan  oleh  warga  Negara atau  badan  hukum  dengan  jangka  waktu  yang  sangat  panjang  (30+20tahun),  yang  mana  hal  ini menjadi  sangat  rentan  akan  terjadi  monopoli  penguasaan  lahan  yang  di  atasnya  telah  diberikan Hak  Guna  Bangunan.  Dengan  jangka  waktu  yang  sangat  lama  ini,  tidak  memberikan  jaminan bahwa  hak yang  diberikan  akan  diperuntukkan  sebagaimana  tujuan  pemberian  hak.
Pengawasan  terhadap  keperuntukan  Hak  Guna  Bangunan  akan  bertambah  sulit  karena  Hak Guna  Bangunan  juga  dapat  dialihkan  kepada  orang  lain  dan  juga  dapat  diagunkan/dijaminkan. Konflik  akan  timbul  ketika  terjadi  wanprestasi  dalam  pembayaran  utang  maka  HGB  tersebut akan  dilelang.  Sedangkan  tanah  yang  melekat  pada  HGB  tersebut  tidak  bisa  ikut  dijadikan barang/benda  lelang.  Disinilah  akan  terjadi  kerancuan  dan  akan  menimbulkan  konflik  dalam regulasinya.  Pemerintah  sebagai  pemegang  hak  pengelolaan  akan  dirugikan.  c.  Kultur  Hukum Sub  sistem  Kultur  Hukum  oleh  Friedman  diartikan  sebagai  ide-ide,  sikap  sikap,  kepercayaan- kepercayaan,  harapanharapan  dan  opini-opini  tentang  hukum.  Dengan  didifinisikan  seperti  itu, kultur  hukum  itulah  yang  menentukan  kapan,  mengapa  dan  dimana  orang-orang  menggunakan hukum.  Dengan  kata  lain  faktor  faktor  kultural  merupakan  suatu  unsur  esensial  dalam  mengubah suatu  struktur  statis  dan  suatu  kumpulan  norma-norma  statis  menjadi  kumpulan  hukum  yang hidup.  Hal  ini  diibaratkan  sebagai  memutar  sebuah  jam  atau  menghidupkan  sebuah  mesin.  Kultur hukum  menggerakkan  segala  sesuatunya.Achmad  Ali  memberikan  gambaran  komponen  sistem Hukum  sebagaimana  yang  di  kemukan  oleh  Friedman  mengibaratkannya  sebagai  sebuah  mesin. Struktur  Hukum  diibaratkan  sebagai  mesin.  Substansi  Hukum  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan  oleh  mesin  itu  dan  Kultur  Hukum  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu  serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan.
Produk  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  tidak  bekerja  efektif  dalam  kehidupan masyarakat pasawaran karena Pemerintah Daerah (khususnya bagian hukum) tidak mensosialisasikannya  kepada  warga  masyarakat  sehingga  berdampak  pada  ketidaktahuan/tidak pahamnya  warga  masyarakat  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga pemerintah.  Tujuan  dari  hukum  yang  diungkapkan  oleh  Gustav  Radbruch  mengatakan  bahwa hukum  yang  baik  adalah  ketika  hukum  tersebut  memuat  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan  dalam  kaitannya  dengan  bekerjanyanya  hukum  dalam  masyarakat  Pasawaran,  dalam kemanfaatannya  untuk suatu  keteraturan  dan  ketertiban  tidak  berfungsi  karena  “ketidaktahuan” masyarakat  akan  produk  hukumnya.  Lembaga  pemerintah  sebagai  sub  struktur  yang melaksanakan peraturan perundangundangan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya  dalam  masyarakat.  Sementara  itu  apabila  masyarakat  di  persalahkan  terhadap penguasaan  dan  pemilikan  yang  mereka  lakukan,  tentu  saja  akan  menimbulkan  rasa  ketidak adilan  kepada  warga  masyarakatnya.  Teori  Fiksi  yang  mengatakan  bahwa  :”semua  orang dianggap  tahu  hukum  setelah  suatu  peraturan  perundang-undangan  dipublikasikan  secara  formal dalam  lembaran  Negara/Daerah”  menurut  Widodo  Dwi  Putr o  justru  teori  fiksi  ini  menghindari “kebenaran - kebenaran”  yang  secara empiris  dapat dibuktikan  “kebenarannya”. 9

## D. PENUTUP

## Simpulan
a. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan penghormatan  hak  masyarakat  atas  pengelolaan  sumberdaya  tanah  telah  diatur  dalam Pasal  18  B  UUD  1945  (sebagai  hak  konstitusional),  Pasal  28l  UUD  1945  dan  UU  No.  39 tahun  1999  (sekaligus  hak  asasi  manusia)  Dalam  penjelasan  pasal  22  UUPA  telah  di jelaskan  bahwa  cara  perolehan  hak  milik  bisa  saja  dengan  melakukan  pembukaan  tanah. Cara  tersebut  sebenarnya  dimungkinkan  menurut  hukum  adat.  Dalam  pasal  21  ayat  1 UUPA  telah  di  sebutkan  adanya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada setiap  orang  warga  Negara  Indonesia  untuk  dapat  mempunyai  hak  milik.  Hak  milik
9 Widodo Dwi  Putro, Kritik  Terhadap Paradigma  Positivisme Hukum,  Penerbit Genta, Yogyakarta,  2011,  hal. 246.
adalah  hak  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  di  punyai  orang  atas  tanah, dengan  mengingat  ketentuan  dalam  pasal  6 (pasal  20 ayat  1).
b. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakat  pemilik  tanah  masih  jauh dari  harapan,  hal  ini  terlihat  dari  perlakuan  pemerintah  dan  aparat  keamanan  yang melakukan penggusuran terhadap mereka dan rumah-rumah tempat tinggalnya dirobohkan  dan  beberapa  orang  warga  masyarakat  yang  bersikeras  bertahan  ditangkap dan  ditahan  oleh  aparat  dengan  dalih  bahwa  mereka  telah  memasuki  tanah  tanpa  ijin pemilik  yang  sah.  Pada  hal  merekalah  yang  pertama  kali  menghuni  tanah  tersebut  sebagai tempat  tinggal  dan tempat  penyambung  hidupnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ali,  Achmad.  Menguak  Realitas  Hukum  Sampai  Kolom  &  Artikel  Pilihan  Dalam  Bidang Hukum,  Penerbit  Kencana,  Jakarta,  2010.
Ariningsih  Sari  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Terhadap  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  di Kawasan  Bisnis  Pariwisata  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di  Liwa  Kasus  di  Liwa Kabupaten  Lampung  Barat ),Program  MIH, Program  Pascasarjana  Unila,  2012.
Dwi  Putro,  Widodo.  Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum,  Penerbit  Genta, Yogyakarta,  2011.
Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  PeraturanPeraturan  Hukum  Tanah,  Edisi Revisi,  Djambatan,  Jakarta, 1989.
Husni,  Andi  ahmad .  “Beberapa  Permasalahan  Mengenai  Eksistensi  Dan  Pengaturan  Hak Kelompok  Atas  Tanah/Pemanfaatan  Lahan:  Suatu  studi  mengenai  fungsionalisasi  hukum dalam  pemanfaatan  lahan  bagi  perkembangan  kepariwisataan  di  Pasawaran  Teluk  Ratai. Makalah  disampaikan  pada  Semiloka  “Tanah  Adat  di  Indonesia”,  Pusat  Penelitian Universitas  Lampung  dan  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan,  Badan  Pertanahan Nasional,  1996. ______, Hukum,  Birokrasi,  dan Budaya,  Genta  Publishing,  2009.
M.  Hadjon,  Philipus.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  suatu  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya,  penangan  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara,  PT Bina  Ilmu,  Surabaya,  2007.
Saiman.  Pilihan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  pengadilan  (Studi  Kasus  Sengketa  Tanah Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  PT.  Sinar  Pasawaran  Indah  di  Kawasan  Pariwisata  Pantai Teluk  Ratai,Kabupaten  Pasawaran,  Provinsi  Lampung
Program  Doktor Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang,  2010.
Suhendar  &  Ifdhal  Kasim.  Tanah  Sebagai  Komoditas:  Kajian  Kritis  Atas  Kebijakan  Pertanahan Orde Baru.  Jakarta:  ELSAM,  1996.
Sodiki,  Achmad,  Penataan  Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Daerah  Perkebunan  Kabupaten Malang ”  (Studi  Tentang  Dinamika  Hukum),  Desertasi  S3  Universitas  Airlangga,
Surabaya,  1999.
Wiradi,  Gunawan.  Jangan  Perlakukan  Tanah  Sebagai  Barang  Komoditi  (Jurnal  Analisis  Sosial Edisi  3/Juli  1996), Penerbit  Yayasan  Akatiga,  Bandung,  1996.