INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4682-4692 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024
(Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
Fandi Ahmad Hulu 1 ✉ , Artha Lumban Tobing 2 , L. Primawati Degodona 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Email: 1fandihulu@gmail.com,2artha.tobing@uhn.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif. “Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran  yang  kompleks  dan  holistik,  menganalisis  kata-kata,  melaporkan  pandangan  informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam seting alamiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  Peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemilihan.  Salah  satunya  melalui  program Pendidikan  Pengawas  Partisipatif  (P2P).  Meningkatkan  kepeloporan  masyarakat  dalam  penegakan hukum  dan  pengawasan  partisipatif  serta  inovatif,  Bawaslu  akan  kerjasama  dan  mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakat dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi.
Kata kunci: strategi Bawaslu Sumut, tugas pengawasan

## Abstract
The method used in this research is a qualitative method. This research uses a qualitative approach. “The research process for understanding is based on research traditions with methods that specifically examine human or societal problems. Researchers build complex and holistic pictures, analyze words, report informants' views in detail and conduct research in natural settings. The results of this research show that increased community involvement in elections. One of them is through the Participatory Supervisory  Education  (P2P)  program.  Increasing  community  pioneering  in  law  enforcement  and participatory  and  innovative  supervision,  Bawaslu  will  collaborate  and  develop  participatory supervision  facilitation.  Collaboration  in  election  monitoring  is  carried  out  with  community organizations  and  universities.  Collaboration  with  community  organizations  is  carried  out  to  form participatory  supervision  nodes  as  an  effort  to  initiate  supervision  and  create  innovations  in participatory supervision using information technology
Keyword: North Sumatra Bawaslu strategy, supervisory duties

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota  DPRD,  dilaksanakan  dengan  berlandaskan  asas  Luber  Jurdil  (Langsung,  Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) setiap lima tahun sekali. Terlebih pada tahun 2024 nanti akan menjadi  tahun  politik  besar  di  Indonesia  karena  pada  tahun  tersebut  Indonesia  akan melaksanakan  pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih  Presiden,  anggota  DPR,  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Kepala Daerah disemua tingkatan sebagaimana menurut amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemerintah dengan DPR telah menyepakati penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang  akan  datang  dan  27  November  2024  untuk  Pilkada  serentak.  Hal  ini  menjadi pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia di mana sebelumnya Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah tidak dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan.
Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus secara lebih berkualitas dengan  partisipasi  rakyat  yang  seluas-luasnya,  dan  dilaksanakan  dalam  suasana  yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. Jika melihat kebelakang dalam pilkada serentak yang diadakan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 maka ada beberapa review  yang  didapat  dalam  pelaksanaan  pemilu  mendatang.  Adapun  masalah  yang  akan dihadapi  diantaranya  Beban  Tugas  KPPS,  Pendistribusian  Logistik,  Validasi  Data  Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye. Maka dari itu,
banyak pihak memprediksi besarnya tantangan yang akan dihadapi, mulai dari pelanggaran kampanye, money  politics  hingga  kegaduhan  di  lapisan  masyarakat  dan  dapat  dikatakan sebagai konflik politik. Ramlan Surbakti (2007) menyebut, konflik politik disebabkan oleh dua hal: (1) Kemajemukan horisontal, yakni struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, dan ras; dan (2) Kemajemukan vertikal atau majemuk secara sosial, yakni dalam arti disebabkan pekerjaan
dan  profesi,  seperti  petani,  buruh,  pedagang,  pengusaha,  pegawai  negeri  sipil,  militer, wartawan, dokter, dan lain-lain.
Dilihat  dari  skala  luas,  Badan  Pengawas  Pemilu  Sumatera  Utara  dibentuk  agar berperan di dalam semua tahapan demokrasi, baik itu transisi maupun konsolidasi. Dalam tahap transisi, Bawaslu melakukan kontrol politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis  yang  berpotensi  menghambat  pelaksanaan  Pemilu  demokratis.  Sebagai lembaga  pengawas  pemilihan  umum,  Bawaslu  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yakni mengawasi  setiap  proses  pemilu,  menerima  pengaduan,  serta  menangani  kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.
Studi Literatur
Pengertian Strategi
Kata  strategi  secara  etimologis  berasal  dari  kata  Yunani  yaitu Strategos,  yang terbentuk dari kata stratos atau prajurit dan kata ego atau pemimpin. Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan tahun 2007, Strategi: (1) ilmu pengetahuan dan seni yang menggunakan seluruh sumber daya suatu bangsa untuk melaksanakan strategi tertentu di  perang dan  perdamaian; (2) ilmu pengetahuan dan  seni membimbing tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3)  perencanaan  kegiatan  yang  cermat  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditentukan;  (4)  poin bagus dari taktik pasca perang.

## Pengawasan
Pengawasan  dapat  di  definisikan  sebagai  proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan- tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan  sesuai  yang  direncanakan.  Secara  umum,  pengawasan  dapat  diartikan sabagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan  berdasarkan  norma,  nilai  dan  aturan  yang  ada.  Selain  itu  menurut  Sukanto (2014:99),  pengawasan  pada  hakikatnya  merupakan  usaha  memberi  petunjuk  pada  para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.
Tinjauan Pemilihan Umum
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Menurut Ramlan  Surbakti,  pemilihan  umum  (Pemilu)  diartikan  sebagai  mekanisme  penyeleksi  dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

## Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah
Dengan  keluarnya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2015  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa recreuitment Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

## Tinjauan Badan Pengawasan Pemilu
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum. Berikut di bawah ini dikemukakan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi:
1. Melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  Pemilu  dan  sengketa hasil Pemilu.
2. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan
b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
d. Pelaksanaan  persiapan  lainnya  dalam  penyelenggaraan  pemilu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Mengawasi pelaksanaan tahap penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
a. Pemutakhiran  data  pemilih  dan  penetapan  daftar  pemilih  sementara  serta  daftar pemilih tetap.
b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
c. Penetapan peserta pemilu
d. Pencalonan  sampai  dengan  penetapan  pasangan  calon  kepala  daerah,  calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Pelaksanaan dan dana kampanye
f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
h. Pergerakan  surat  suara,  berita  acara  penghitungan  suara,  dan  sertifikat  hasil penghitungan suara dari tingkat TPS  sampai ke  PPK
i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
j. Pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara  ulang,  pemilu  lanjutan,  dan pemilu susulan
k. Penetapan hasil pemilihan
4. Mencegah terjadinya politik uang
a. Putusan DKPP
b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
e. Keputusan  pejabat  yang  berwenang  atas  pelanggaran  netralitas  aparatur  sipil negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  netralitas  anggota Kepolisan Republik Indonesia
5. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
6. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
7. Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip  serta  melaksanakan  penyusutannya berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu
9. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  kualitatif  menurut  Creswell (2019) adalah: “Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan  metode  yang  khas  meneliti  masalah  manusia  atau  masyarakat.  Analisis  data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian,  pentabulasian,  ataupun  pengombinasian  kembali  untuk  menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara
Merujuk pada Strategi Bawaslu Sumatera Utara ini tidak terlepas dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja  Dan  Pola  Hubungan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  hal  ini  sejalan  dengan  hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, juga ditambahkan  oleh Kepala Bagian  Pengawasan  Bawaslu  Sumut  “ bahwa  setiap  Koordinator  Divisi  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Provinsi  Sumatera  Utara  saling  berkesinambungan  dalam  menjalankan tugas pengawasan yang berdasar pada Perbawaslu No 3 Tahun 2022.
Adapun yang menjadi   strategi dari badan pengawas pemilihan umum sumatera utara pada pemilukada 2024:
Pertama, Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan   pelatihan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  angka  1  mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
c. Perencanaan,  penyusunan  kebijakan  teknis,  dan  penjaminan  mutu  pendidikan  dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas  TPS,  masyarakat,  saksi  peserta  Pemilu  dan  Pemilihan,  dan  pegawai kesekretariatan;
d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
e. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
g. Pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
h. Sosialisasi  dan  peningkatan  kapasitas  di  bidang  sumber  daya  manusia,  kelembagaan, dan/atau  organisasi  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui  Kepala  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  untuk  jajaran  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan menyampaikannya pada Rapat Pleno;  dan  Melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  Kepala  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi dan/atau  jajaran  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  setelah  berkoordinasi  dengan  Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal  Bawaslu  dan/atau  lembaga  terkait  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kedua, Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
1. Penyusunan  dan  pelaksanaan  program,  strategi  dan  teknis  Pencegahan  pelanggaran dalam  bentuk  partisipasi  masyarakat,  hubungan  masyarakat,  serta  hubungan antarlembaga;
2. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
3. Pencegahan  pelanggaran  dan  sengketa  proses  pada  setiap  tahapan  Pemilu  dan Pemilihan;
4. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
6. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
7. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
8. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
9. Menjalin,  mengelola,  dan  mengembangkan  hubungan  masyarakat  dan  kerja  sama antarlembaga;
10. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
11. Perencanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  Pencegahan,  partisipasi  masyarakat,  dan kehumasan;
12. Pendokumentasian  dan penyusunan  laporan hasil Pencegahan pelanggaran  netralitas aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  netralitas anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Pencegahan  pelanggaran  politik  uang, Pencegahan  pelanggaran  Pemilu  dan  Pemilihan,  dan  Pencegahan  sengketa  proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
13. Mengidentifikasi  dan  memetakan  potensi  kerawanan  serta  pelanggaran  Pemilu  dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi  yang  membidangi  divisi  sumber  daya  manusia,  organisasi,  pendidikan  dan pelatihan;
14. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
15. Pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
16. Peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemilihan  terus  dilakukan  oleh  Bawaslu. Salah satunya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisi pasi  masyarakat  menyampaikan  “ bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam pengawasan pemilihan itu penting demi keberhasilan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan itu diibaratkan seperti sebuah pohon besar. “Pohon besar itu tidak akan dapat  berdiri  jika  tidak  disokong  oleh  akar  yang  kuat  dan  batang  yang  kokoh  untuk menghasilkan  buah  yang  baik.  Begitu  juga  dengan  pengawasan  pemilihan,  bahwa Bawaslu  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  pemilihan  itu  tanpa  dukungan  dan keterlibatan masyarakat di dalamnya”. Yang dimana artinya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat juga sangat penting sebagai bagian dari strategi Bawaslu Sumut. Ketiga, Divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 6 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
a. Pengelolaan  basis  data  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
b. Pengelolaan  basis  data  penyelenggaraan  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
c. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi;
d. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi;
e. Menjalin,  mengelola,  dan  mengembangkan  hubungan  masyarakat  dan  kerja  sama antarlembaga;
f. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
g. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi; dan
h. Penyusunan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi.
Untuk  meningkatkan  kepeloporan  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakat dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga  simpul  partisipasi  untuk  mendorong  efektifitas  penegakan  hukum  pemilu  melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk  menjadikan  perguruan  tinggi  sebagai  salah  pusat  motor  dalam  pengawasan partisipatif.  Selain  kerjasama,  Bawaslu  akan  melakukan  fasilitasi  pelaksanaan  pengawasan partisipatif  dalam proses  penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi   pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat. Koordinator  Hubungan  Masyarakat,  Data  dan  Informasi  menyampaikan  “ bahwa  ujung tombak bagaimana masyarakat mengenal program-program bawaslu, visi dan misi bawaslu kepada  masyarakat  adalah  humas.  Humas  harus  aktif  memberikan  informasi  kepada masyarakat agar tetap memiliki penilaian yang baik terhadap lembaga bahwa bawaslu betul- betul bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawas. Kegiatan kehumasan ini penting karena kerja bawaslu 10 tahun yang akan datang tergantung kualitas dokumentasi baik maka wajah lembaga akan baik juga, mengawal anggaran kehumasan untuk mendorong fasilitas  dalam  melakukan  strategi  pengawasan,  wajah  kelembagaan  itu  harus  dibekap dengan komunikasi dengan media, dokumentasi dimasa kampanye menjadi penting karena humas yang bisa membuat pemberitaan negative menjadi positif ”.
Dalam  rangka  pengawasan  dana  kampanye  dan  audit  dana  kampanye  yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun MoU dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian
sengketa,  Bawaslu  akan  membangun  kerjasama  dengan  lembaga  penyiaran  baik  media cetak,  online,  dan  elektronik.  Bawaslu  juga  berencana  membangun  kerjasama  dengan lembaga  penyelenggara  pemilu  negara-negara  sahabat.  Kerjasama  ini  dilakukan  dalam rangka  meningkatkan  kinerja  pengawasan  dan  penyelesaian  sengketa  pemilu,  serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan. Bawaslu akan menjalin kerjasama dengan organisasi Non Profit International, guna memperkuat kapasitas Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang professional, adil dan efektif. Dan guna terwujudnya Pemilu yang demokratis.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan serta analisis dari penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Sumatera Utara sangat penting dalam setiap tahapan pemilu. Dalam hal ini strategi Bawaslu Sumut dalam pemilukada  2024  adalah  peningkatan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemilihan.  Salah satunya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Meningkatkan kepeloporan masyarakat  dalam  penegakan  hukum  dan  pengawasan  partisipatif  serta  inovatif,  Bawaslu akan  kerjasama  dan  mengembangkan  fasilitasi  pengawasan  partisipatif.  Kerjasama  dalam pengawasan  pemilu  dilakukan  dengan  organisasi  kemasyarakatan  dan  perguruan  tinggi. Kerjasama dengan organisasikemasyarakat dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif  sebagai  upaya  menggagas  pengawasan,  dan  membuat  inovasi  pengawasan partisipatif  menggunakan  teknologi  informasi.  Dibangun  juga  simpul  partisipasi  untuk mendorong  efektifitas  penegakan  hukum  pemilu  melalui  paralegal  dan  bantuan  hukum kepemiluan.  Dengan  perguruan  tinggi  dibangun  kerjasama  untuk  menjadikan  perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya, R. (2019). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan  Pelanggaran Pemilu Anggota  Legislatif  Serta  Pemilu  Presiden  Dan  Wakil  Presiden.  eJournal  Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (3): 1311-1324, ejournal.ipfisip-unmul.ac.id.
Agus Edi Winarto dkk. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019, Kediri: Volume 12 Nomor 2 (Desember 2022).
Kartika, R. (2022). Problem dan Tantangan Pengawasan  di Era Digital.  Jurnal  Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta.
Lina Wati. (2020). Strategi  Komunikasi  Bawaslu  Kota  Tangerang  Dalam  Upaya Penindakan  Pelanggaran  Kampanye  Pemilihan  Presiden  2019.  Jurnal  Pustaka
Komunikasi, Tangerang: Volume 3, No. 1, Maret 2020, 148-158.
Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.