## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

## Silvi Muliani Lestari
Pengadilan Negeri Palangkaraya E-mail: silviemuliani@rocketmail.com

## Abstract :
The aim of this research is to study and analyze the crimal liability as regulated in Article 5 of Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime and the principle of  justice  related  thereto.  The  method  applied  in  this  research  is  normative  legal  research,  namely,  a research to study in depth the legal problem from the perspective of legal science on legal norm related with  criminal  liability  in  money  laundering.  This  research  uses  statute  approach,  conceptual  approach and case approach; and the nature of the research is prescriptive analytical.
From  the  result  and  analysis  of  the  research  it  can  be  inferred  as  follows  firstly,  someone  can  be held criminal liability when he/she has fulfilled the element of unlawful act or commonly called actus reus and the element of guilt or inner attitude (mens rea) as stipulated in Article 5 paragraph (1) Act Number 8  of  2010  concerning  prevention  and  eradication  of  money  laundering  crime.  From  the  said  element  it can be found the element of actus reus in Article 5 paragraph (1) i.e. the action to receive or dominate the placement,  transfer,  payment,  bequest,  donation,  deposit,  exchange,  or  use  of  wealth  resulting  from  a crime as stipulated in Article 2 paragraph (1). While the mens rea of Article 5 paragraph (1) is the guilt in a form of by intention or by negligence as stated in the phrase “known or ought to suppose”. For the reporter  who  does  implement  his/her  obligation  to  report,  he/she  can  be  imposed  an  administrative sanction,
Keywords: Criminal Liability, Money Laundering, Principle of Justice

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif analitis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan Pertama,  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana ketika ia telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut  dengan  actus  reus  serta  unsur  kesalahan  atau  sikap  batin  (mens  rea)  yang  terkandung  dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dapat dilihat unsur actus reus dari Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah perbuatan menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  hasil  dari  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan unsur mens rea dari Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah kesalahan yang berupa kesengajaan  atau  kealpaan  yang  terdapat  pada  kalimat  ‘diketahui  atau  patut  diduganya’.  Kemudian, untuk  pihak  pelapor  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi administratif,  namun  pada  keadaan  tertentu  pihak  pelapor  dapat  dikenakan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Keadilan

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Terdapat  bermacam-macam  pengertian tentang  pencucian  uang,  namun  dari  semua pengertian  yang  ada,  semuanya  tetap  dalam satu  tujuan  untuk  menyatakan  bahwa pencucian  uang  merupakan  salah  satu  jenis kegiatan  yang  potensial  dalam  mengancam berbagai  kepentingan  baik  dalam  skala nasional maupun internasional. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No- mor  10  Tahun  2010  tentang  Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci- an Uang menyebutkan :
“Setiap Orang yang menerima atau mengua- sai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran, atau  menggunakan  Harta  Kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  meru- pakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Kemudian  penjelasan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa “Yang  dimaksud  dengan  "patut  diduganya" adalah  suatu  kondisi  yang  memenuhi setidak-tidaknya  pengetahuan,  keinginan, atau  tujuan  pada  saat  terjadinya  Transaksi yang  diketahuinya  yang  mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”
Dalam  penegakan  hukumnya  negara Indonesia  menganut  asas  keadilan,  dimana setiap  orang  harus  dijatuhi  hukuman  sesuai dengan  perbuatan  yang  telah  ia  perbuat berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku. Hal  itu  dimaksudkan  agar  tujuan  dari
pemidanaan  dapat  tercapai.  Tidak  hanya untuk  memberi  efek  jera  tetapi  hal  itu ditujukan  agar  masyarakat  takut  sehingga dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi di  negara  kita.  Selain  itu,  alasan  dari keadilan harus ditegakkan dalam penjatuhan pidana adalah agar masyarakat tetap percaya terhadap  aparat  penegak  hukum  karena  jika ada  suatu  ketidakadilan  dalam  penjatuhan pidana,  masyakarat  tidak  akan  percaya  lagi dengan aparat penegak hukum.
Namun,  disisi  lain,  penegakan  hukum yang bersesuaian dengan keadilan tidak bisa kita  lepaskan  dari  aspek  pertanggungjawab- an pidana. Di Indonesia kita kenal asas tidak dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan (Geen Straf  zonder  schuld;  Actus  non  facit  reum nisi  mens  sist  rea) .  Orang  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan  (dijatuhi  pidana) kalau  dia  tidak  melakukan  perbuatan pidana.Tetapi meskipun melakukan perbuat- an  pidana,  tidak  selalu  dia  dapat  dipidana. Kita  tetap  harus  melihat  dari  perbuatan seseorang  dan  melihat  dari  aspek  kesa- lahannya.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  diatas, saat ini di Indonesia sudah dihebohkan oleh beberapa  kasus  perihal  kasus  pencucian uang  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang kemudian  diketahui  bahwa  salah  satu  hasil dari  tindak  pidana  awal  yang  ia  lakukan tersebut  diberikan  kepada  orang  lain  dan karena  hal  tersebutlah  pelaku  dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang.
Salah  satu  contohnya,  kasus  tindak  pi- dana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh Inong  Malinda  Dee  yang  mana  ia  telah melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  cara  mentransferkan  sejumlah  dana milik nasabah Citibank tanpa seijin nasabah yang  bersangkutan  kepada  suami  sirinya Andhika  Gumilang, adik iparnya Ismail Bin Janim  dan  adiknya  Visca  Lovitasari.  Selain itu  Inong  Malinda  Dee  telah  membeli beberapa mobil mewah yang mana beberapa mobil  tersebut  diberikan  kepada  Andhika Gumilang dengan STNK atas nama Andhika Gumilang.  Kemudian  karena  hal  tersebut Andhika  Gumilang  diputus  bersalah  telah melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kemudian,  kasus  tindak  pidana  pen- cucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Ahmad Fathanah. Dalam persidangan terbukti bahwa  istri  siri  dari  Ahmad  Fathanah  yaitu Sefti  Sanustika  telah  menerima  beberapa kali  transfer  dengan  jumlah  yang  besar  dan juga  terdapat  beberapa  rumah  yang  diatas namakan  Sefti  Sanustika  serta  beberapa barang  lainnya.  Namun,  dalam  kasus  ini berbeda  dengan  Andhika  Gumilang,  sampai dengan diputusnya perkara Ahmad Fathanah,  Sefti  Sanustika  tidak  dijadikan sebagai  tersangka  tindak  pidana  pencucian uang.
Jika  dilihat  dari  isi  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  ada  beberapa kategori  perbuatan  antara  lain  :menerima atau  menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Ke- kayaan.  Yang  kemudian  apabila  seseorang berada dalam posisi tersebut maka seseorang tersebut  dapat  dikenakan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pen- cucian Uang mengatur siapa saja yang dapat dikenakan  sanksi  hukum  dari  tindak  pidana pencucian  uang  yang  biasa  kita  sebut sebagai  pelaku  aktif  dan  pelaku  pasif. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  menunjukkan  bahwa  pela- kunya  merupakan  pelaku  pasif.  Dan  untuk contoh  kasus  diatas  maka  istri  siri  Ahmad Fathanah,  Sefti  Sanustika  tersebut  termasuk ke dalam kategori pelaku pasif. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja, seperti yang  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  kita harus  melihat  dari  berbagai  macam  sisi, salah  satunya  sisi  pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan aspek kesala- han  sehingga  kita  bisa  menyimpulkan apakah  orang  tersebut  dapat  dikenakan
pidana  atau  tidak,  juga  dilihat  dari  aspek keadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas, maka penulis tertarik  untuk melakukan penulisan  hukum  yang  berkenaan  dengan tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  judul ”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN

## DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  PENCUCIAN  UANG  DITINJAU
DARI ASAS KEADILAN”.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan diangkat dalam penulisan ini antara lain :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pidana  yang  diatur dalam  Pasal 5 Undang-undang  Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana  penerapan  Pasal  5  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  terhadap  kasus- kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ditinjau dari asas keadilan?

## PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP  TINDAK  PIDANA  YANG
DIATUR  DALAM  PASAL  5  UNDANG- UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  2010
TENTANG  PENCEGAHAN  DAN  PEM- BERANTASAN TINDAK PIDANA PEN- CUCIAN UANG

## A. Pertanggungjawaban Pidana
Hukum  pidana  menjelaskan  mengenai 2  (ajaran)  ajaran  yang  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  pidana  dan  kesalahan. Ajaran  tersebut  antara  lain  adalah  ajaran monisme  dan  ajaran  dualisme.  Ajaran monisme  adalah  suatu  ajaran  yang  melihat keseluruhan  syarat  untuk  adanya  pidana  itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Ajaran  ini  memberikan  prinsip-prinsip  pe- mahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal  act) dan  pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility) .  Pada  dasarnya  pandangan  ini tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai  perbuatan  dengan  unsur-unsur mengenai  orangnya.  Suatu  kelakuan  tidak dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kejahatan tanpa kehendak jahat. 1
Seperti  ajaran  monistis  yang  kita  anut saat  ini  maka  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  bukan  hanya ketika  ia  melakukan  perbuatan  lahiriah  saja tetapi  ketika  ia  melakukan  perbuatan tersebut  juga  harus  memiliki  sikap  kalbu
1 Chairul Huda, 2008, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ , Jakarta : Kencana, hlm. 5.
tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu.
Dalam  ilmu  hukum  pidana,  perbuatan lahiriah  itu  dikenal  sebagai actus  reus , sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku  perbuatan  itu  disebut mens  rea .
Jadi, actus  reus adalah  merupakan  elemen luar (external  element) ,  sedangkan mens rea adalah  unsur  kesalahan (fault  element) atau unsur mental (mental element) . Artinya bahwa actus reus itu menyangkut perbuatan yang  melawan  hukum (unlawful  act) sedangkan mens  rea mencakup  unsur-unsur pembuat  tindak  pidana  yaitu  sikap  batin yang  disebut  unsur  subyektif  suatu  tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Seperti  disebutkan  diatas  kesalahan  itu sendiri  di  dalam  hukum  pidana  dibagi menjadi  dua,  yaitu  kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) .  Sebagian  besar  tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur  culpa.Ini  layak  karena  biasanya  yang pantas  mendapat  hukuman  pidana  adalah orang  yang  melakukan  sesuatu  dengan sengaja.  Kesengajaan  menurut  memori penjelasan diartikan seseorang yang melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. 2
Sedangkan kesengajaan dari sudut terbentuknya  diartikan  sebagai  kehendak (keinginan)  untuk  melaksanakan  suatu
2 S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, hlm 167
tindakan  yang  didorong  oleh  pemenuhan nafsu.  Dalam  rangka  mewujudkan  kehen- daknya  itu,  ada  tiga  tingkatan  yang  dilalui, yaitu : 3
1. Adanya perangsang;
2. Adanya kehendak; dan
3. Adanya tindakan.
Simon  mengatakan  bahwa  kesengajaan itu  adalah  merupakan  kehendak (de  wil) , ditujukan  kepada  perwujudan  dari  suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.  Ajaran  ini  disebut  sebagai Teori  Kehendak (wilstheorie) .  Untuk  suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak  mungkin  ia  secara  tepat  meng- hendakinya.  Paling  banter  ia  bisa  meng- harapkan  atau  memperkirakannya.  Teori  ini disebut sebagai Teori Perkiraan (voorstelingtheorie) .
Saat membahas ‘kesengajaan’ maka ha- rus  mengenai  tiga  unsur  dari  tindak  pidana yaitu  perbuatan  yang  dilarang,  akibat  yang menjadi  pokok-pokok  alasan  diadakan larangan  itu  dan  bahwa  perbuatan  itu melanggar  hukum.  Kemudian  kesengajaan dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam,  antara lain :
1. Kesengajaan  yang  bersifat  suatu  tujuan untuk mencapai sesuatu (Oogmerk)
2. Kesengajaan  yang  bukan  mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan  bahwa  suatu  akibat  pasti
3 Ibid.
akan  terjadi (Opzet  Bij  Zekerheids  of noodzakelijikheids bewustzjin)
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet  bij  mogelijkheids- bewustzijn,  of  voorwaardelijk  opzet,  og dolus eventualis)
Selain kesengajaan, kesalahan juga bisa berupa  kealpaan  atau culpa .  Terdapat macam  istilah  yang  digunakan  mengenai kealpaan  ini  antara  lain: schuld,  onacht- zaamheid  ernstige  reden  heeft  om  te vermoeden,  redelijkerwijs  moet  vermoeden, moest verwachten dan dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa . 4 Arti kata culpa ialah  :  kesalahan  pada  umumnya, tetapi  dalam  ilmu  pengetahuan-hukum mempunyai  arti  teknis,  yaitu  suatu  macam kesalahan si pelaku tindak-pidana yang tidak seberat  seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang berhati-hati,  sehingga  akibat  yang  tidak disengaja, terjadi. 5
Untuk  culpa  ini  harus  diambil  sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang-orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan, yang in concreto terjadi. 6 Menurut  Van Hamel  kealpaan atau culpa mempunyai  dua syarat  yaitu  kurangnya  penduga-duga  yang diperlukan  dan  kurangnya  penghati-hati yang diperlukan. 7
4 Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana , Yogyakarta : Ghalia Indonesia, hlm.
172.
5 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT. Eresco Jakarta, hlm. 61.
6 Ibid , hlm. 62. 7 Ibid , hlm. 173.
B. Unsur-unsur  dalam  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tin- dak Pidana Pencucian Uang
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang terdiri  dari  2  (dua)  ayat.  Adapun  isi  dari Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : (1) Setiap  orang  yang  menerima  atau menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitip- an,  penukaran,  atau  menggunakan  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pida- na sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu miliar rupiah).
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini.
Disini, penulis akan menguraikan unsur- unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang tersebut.  Yang  pertama,  untuk  Pasal  5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tin-
dak  Pidana  Pencucian  Uang  adapun  unsur- unsurnya sebagai berikut:
1. Setiap orang;
Setiap  orang  merupakan  subjek (norma- dressaat ) dalam tindak pidana ini.
2. Menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sum- bangan,  penitipan,  penukaran,  atau menggunakan harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya;
4. Hasil tindak pidana sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 2 ayat (1)
Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  antara  lain adalah  Korupsi.  Penyuapan,  Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan migrant, di bidang perbankan,  di  bidang  pasar  modal,  di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai , perdagangan orang, perdagangan senja- ta  gelap,  terorisme,  penculikan,  pen- curian, penggelapan, penipuan, pemalsu- an  uang,  perjudian,  prostitusi,  di  bidang perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di bidang  lingkungan  hidup,  di  bidang kelautan  dan  perikanan;  atau  tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4  (empat)  tahun  atau  lebih,  yang dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  atau  diluar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan  tindak  pidana  tersebut  merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
C. Pertanggungjawaban  pidana  Pasal  5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang Negara  kita  menganut  ajaran  monisme, dimana seseorang dapat dikenai pidana atau pertanggungjawaban  pidana  ketika  adanya suatu perbuatan secara melawan hukum atau yang kita sebut dengan actus reus dan sikap batin seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut  atau  yang  kita  sebut  dengan mens rea .  Keduanya  tidak  bisa  dipisahkan  untuk menentukan  seseorang  dapat  dipidana  atau tidak.
Selanjutnya, setelah melihat dari unsur- unsur  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian  Uang,  kita  dapat  melihat  bahwa subjek  hukum  dari  pasal  tersebut  adalah orang perorangan. Kemudian untuk perbuatannya yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan,  yang  artinya  tidak  musti  atau tidak  wajib  semua  perbuatan  yang  tersebut diatas  harus  terpenuhi  untuk  menjerat seseorang  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  tersebut. Unsur delik tersebut dibuat secara alternative  sehingga  apabila  seseorang berada  pada  keadaan  salah  satu  perbuatan tersebut  maka  seseorang  tersebut  dapat dikenakan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencuci- an Uang. Penulis mengkategorikan unsur ini sebagai  perbuatan  atau  yang  kita  sebut dengan mens rea .
Unsur selanjutnya adalah yang diketahuinya atau patut diduganya. Sebelumnya penulis telah membahas mengenai unsur kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  kesengajaan  dan kealpaan (culpa) .  Di  dalam  ilmu  pengeta- huan ada dinamakan delik dengan unsur pro parte dolus pro parte culpa , yaitu delik yang mempunyai  unsur  sebagian  dipakai  syarat dengan  kesengajaan  dan  sebagian  lain dipakai  syarat  kealpaan.  Dalam  delik tersebut dipakai unsur ‘diketahui’ atau ‘patut diduga’,  sehingga  apabila  salah  satu  dari bagian  unsur  tersebut  sudah  ada,  cukup untuk  dapat  menjadi  dasar  dijatuhkan pidana. 8 Unsur  ‘diketahui’  dapat  dikategori- kan  sebagai  kesalahan  dalam  bentuk kesengajaan, sedangkan unsur ‘patut diduga’ dapat  dikategorikan  sebagai  kesalahan dalam bentuk culpa atau kealpaan.
Kemudian  unsur  ketiga,  cukup  dengan satu  perbuatan  asal  yang  telah  disebutkan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  maka  sudah memenuhi unsur delik pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
8 Bambang Poernomo, Op.Cit , hlm. 171.
Pertanggungjawaban  pidana  ditentukan berdasar  pada  kesalahan  pembuat (liability based  on  fault) ,  dan  bukan  hanya  dengan dipenuhinya  seluruh  unsur  suatu  tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang  sekedar  unsur  mental  dalam tindak pidana.
Pelaku  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  ini  merupakan pelaku  pasif,  yang  mana  ia  tidak  berbuat secara  langsung  untuk  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang.  Tetapi  apabila dikaitkan  dengan  unsur  ‘mengetahui’, artinya  ia  sudah  tahu  bahwa  uang  maupun barang  serta  harta  kekayaan  yang  berada padanya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat (1). Yang perlu diingat adalah bahwa dalam dolus , terkandung elemen volitief (kehendak)  dan  intelektual  (pengetahuan)
(volonte et connaissance) , kemudian tindakan  dengan  sengaja  selalu willens (dikehendaki)  dan wetens (disadari  atau diketahui).  Dalam  unsur  ‘mengetahui’ berarti  pelaku  memiliki  kehendak  serta pengetahuan  akan  perbuatan  tercela  atau dengan  kata  lain  ia  menyadari  bahwa perbuatannya  itu  melanggar  hukum  karena mengetahui  itu  sendiri  dapat  dipersanding- kan  dengan  ‘mengerti,  memahami,  menya-
dari  sesuatu’. 9 Sehingga  secara  tidak langsung  ia  memiliki  kehendak  untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya,  kealpaan  atau culpa yang terdapat  dalam  unsur  ‘patut  diduganya’. Dalam  hal  ini  pelaku  tidak  memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan cara-cara sebagaimana  disebutkan  dalam  unsur  dalam Pasal  5  ayat  (1)  diatas,  namun  pelaku  tetap memiliki  kesalahan  berupa  kealpaan  karena ia  tidak  menerapkan  prinsip  ‘patut  diduga’ dalam  tindakannya.  Yang  dimaksud  dengan ‘patut diduganya’ adalah suatu kondisi yang memenuhi  setidak-tidaknya  pengetahuan, keinginan,  atau  tujuan  pada  saat  terjadinya transaksi  yang  diketahuinya  yang  meng- isyaratkan adanya pelanggaran hukum. 10
Berkaitan  dengan  unsur  diketahui  atau patut  diduga  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberan- tasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, khususnya  untuk  unsur  patut  diduga.  Untuk menerapkan  untuk  patut  diduga  terhadap seseorang,  kita  harus  mengetahui  sampai
9 Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana, Komentar  atas  Psal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Indonesia ,   Jakarta :  PT. Gramedian Pustaka Utama, hlm. 152.
10 Letezia Tobing, Perlindungan Pemilik Showroom Mobil dari Tindak Pidana Pencucian Uang , http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558829e 86c578/perlindungan-pemilik-showroom-mobil-dari- tindak-pidana-pencucian-uang , diakses pada tanggal 25 Desember 2015
dimana  kemampuan  seseorang  (subjeknya) bisa menduga suatu perbuatan. Ada beberapa  hal  yang  patut  dipertimbangkan atau  dilihat  ketika  kita  akan  menerapkan unsur patut diduga tersebut, seperti bagaimana pendidikannya, bagaimana pergaulan  atau  kehidupannya  sehari-hari (latar belakang keluarga) dan apa pekerjaan- nya. Tak pantas rasanya jika kita menyama- kan setiap orang memiliki pengetahuan yang sama.
PENERAPAN  PASAL  5  UNDANG- UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  2010 TENTANG  PENCEGAHAN  DAN  PEM- BERANTASAN TINDAK
PIDANA

## PENCUCIAN UANG
TERHADAP KASUS-KASUS

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN  UANG  DITINJAU  DARI ASAS KEADILAN
A. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Ada  beberapa  kasus  tindak  pidana pencucian  uang  di  Indonesia  yang  mana pelakunya  dikenakan  atau  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Adapun contohnya adalah sebagai berikut :
Perkara atas nama Unun Haeni dan Didi Riyanto  yang  telah  diadili  oleh  Pengadilan Negeri  Purwokerto  dengan  putusan  No  : 36/Pid.Sus/2013/PN.Pwt. Adapun  posisi
kasusnya  bermula  dari  salah  satu  PNS  di Lembaga  Pemasyarakatan  yang  bernama Didi  Riyanto  berkenalan  dengan  seorang narapidana  narkotika  di  Lembaga  Pemasya- rakatan  Besi  Nusakambangan  Cilacap  yang bernama Suryabahadur Tamang alias Boski. Perkenalan  tersebut  selain  berhubungan antara  terpidana  dengan  binaannya,  juga berhubungan  dengan  penitipan  uang  guna kebutuhan makanan tambahan, lalu berkembang  menjadi  suatu  kesepakatan untuk  melakukan  kegiatan  yang  berkaitan dengan cheker dan tarik tunai serta transfer. Didi riyanto dimintai tolong untuk mengurus keuangan milik Boski, dalam hal melakukan kegiatan  ini  Didi  Riyanto  bekerjasama dengan  adik  kandungnya  yang  bernama Unun  Haeni.  Didi  Riyanto  memberikan perintah kepada Unun Haeni untuk membuka rekening guna menampung keluar masuknya  keuangan  milik  Boski.  Mengenai keluar masuknya keuangan melalui rekening selalu  diawali  atau  digerakkan  oleh  Boski yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan Besi Nusa-kambangan. Adapun  peran Unun  Haeni    dalam  perkara  tersebut  antara lain : Unun Haeni atas perintah Didi Riyanto membuka  rekening  pada  Bank  BCA  atas nama  Unun  Haeni  untuk  digunakan  dalam mengelola  keuangan  milik  Boski,  juga membuat mobile  banking untuk  melakukan transfer  uang  ke  beberapa  rekening  yang dituju  sesuai  dengan  perintah  dari  Didi Riyanto.  Saat  persidangan  terungkap  bahwa
rekening  yang  dituju  tersebut  merupakan rekening  dari  orang-orang  yang  terlibat  ke dalam  kelompok  jaringan  narkotika  yang dikendalikan oleh Boski.
Unun  Haeni  telah  menerima  uang  dan mentransfer  uang  yang  berasal  dari  aliran dan  dalam  peredaran  narkotika.  Selain melakukan  transfer,  Unun  Haeni  juga bertindak  sebagai  penarik  tunai.  Kemudian terrnyata selain menggunakan rekening serta mobile  banking  miliknya,  ia  juga  pernah menggunakan  rekening  milik  temannya yang  bernama  Ulfa  Afria  untuk  melakukan kegiatan  penerimaan  serta  pentransferan tersebut. Dan setelah Unun Haeni melakukan  kegiatan  tersebut  biasanya  ia mendapat  imbalan  dari  Boski  sebesar  Rp. 2.000.000,-  sampai  dengan  Rp.  3.000.000,- kemudian melalui Didi Riyanto, Unun Haeni menerima  imbalan  sebesar  Rp.  500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Begitu pula dengan  Ulfa  Afria,  ia  mendapatkan  imbalan sebesar  Rp.  300.000,-  karena  ia  telah meminjamkan rekeningnya.
Sedangkan  peran  dari    Didi  Riyanto antara  lain  :  Didi  Riyanto  telah  menyuruh Unun  Haeni  membuka  rekening  di  bank BCA  atas  nama  Unun  Haeni,  ia  juga berperan sebagai cheker dan tarik tunai serta transfer,  menyuruh  Unun  Haeni  untik melakukan penarikan tunai atau pentransfer- an  uang  kepada  rekening  lain  melalui rekening  Unun  Haeni  dan  terkadang melakukannya  bersama-sama  dengan  Unun
Haeni,  selain  menyuruh  Unun  Haeni,  Didi Riyanto  juga  meminjam  rekening  milik teman  Unun  Haeni  yaitu  Ulfa  Alfria,  juga menyuruh  Ulfa  Alfria  untuk  membuka rekening  atas  nama  dirinya,  kemudian menyuruh  Ulfra  Alfria  untuk  melakukan beberapa kali pentransferan kepada rekening lain.  Semua  kegiatan  yang  Didi  Riyanto lakukan itu sebelumnya diperintahkan terlebih  dahulu  oleh  Boski.  Setelah  ia melakukan  perintah  tersebut,  ia  mendapat imbalan  sebesar  Rp.  1.000.000,-  sampai dengan Rp. 2.000.000,-, akan tetapi pemberian  imbalan  tersebut  semaunya Boski, tidak selalu mendapat imbalan seperti itu.
Atas  perannya  tersebutlah  Unun  Haeni dan  Didi  Riyanto  dijerat  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHP  Jo.  Pasal  64  ayat  (1) KUHP.
Adapun  vonis  yang  diberikan  kepada Unun  Haeni  adalah  penjara  selama  10 (sepuluh)  bulan,  denda  Rp.  250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 2  (dua)  bulan  kurungan  dan  Didi  Riyanto penjara  selama  2  (dua)  tahun,  denda  Rp. 250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
B. Analisis  Penerapan  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian  Uang  ditinjau  dari  Asas Keadilan
Dari  beberapa  kasus  yang  telah  dibahas sebelumnya,  kemudian  penulis  akan  meng- analisa dengan asas keadilan yang ada. Yang pertama  yaitu  kasus  yang  berkaitan  dengan Unun  Haeni  dan  Didi  Riyanto.  Pada  kasus tersebut Unun Haeni dan Didi Riyanto telah terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  kemudian dalam  persidangan  terdapat  fakta  bahwa selain  Unun  Haeni  dan  Didi  Riyanto  yang menerima dana hasil dari tindak pidana yang dilakukan  oleh  Boski  adapula  teman  dari Unun Haeni yaitu Ulfa Afria.
Buku  rekening  atas  nama  Ulfa  Afria turut menjadi tempat penerimaan dana yang berasal dari Boski dan menjadi sarana untuk melakukan pentransferan kepada orang lain. Dan  ia  juga  mengakui  karena  telah meminjamkan  buku  rekeningnya  tersebut  ia diberi  imbalan  oleh  Didi  Riyanto  sebesar Rp. 300.000,-. Jika dilihat dari perbuatannya,  sebenarnya  ia  masuk  ke dalam  kategori  pelaku  pasif  dimana  ia  telah menerima dana hasil dari tindak pidana yang dilakukan  oleh  Boski.  Namun,  kita  tidak
bisa memutuskan ia bersalah dari perbuatannya  saja,  seperti  yang  telah dibahas  pada  bab  sebelumnya  dalam  ajaran monistis seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  bukan  hanya ketika  ia  melakukan  perbuatan  lahiriah  saja tetapi  ketika  ia  melakukan  perbuatan tersebut  juga  harus  memiliki  sikap  kalbu tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Maka pada kasus ini pula kita harus melihat unsur mens rea dari Ulfa Afria itu sendiri.
Ulfa  Afria  dalam  keterangannya  di persidangan  mengatakan  bahwa  ia  awalnya pada  tahun  2008  Unun  Haeni  meminjam nomor rekening 046079294 milik Ulfa Afria dengan  alasan  bahwa  ada  saudaranya  yang akan  transfer  uang  tapi  Unun  Haeni  tidak membawa  ATM.  Kemudian  untuk  yang kedua  kalinya  Unun  Haeni  meminjam nomor  rekening  itu  kembali  dengan  alasan yang  sama.  Ulfa  Afria  mau  meminjamkan rekeningnya  tersebut  karena  saldo  yang  ada di rekening tersebut tinggal sedikit. Ternyata tidak  sampai  situ  saja,  Unun  Haeni  kembali meminjam  rekening  Ulfa  Afria  dengan alasan yang sama yaitu ada saudaranya yang mau mentransfer uang kepadanya dan untuk yang  ketiga  kalinya  ini  ATM  Ulfa  Afria tidak dikembalikan.
Karena hal itu pula Ulfa Afria akhirnya membuka  rekening  baru  dan  menyerahkan buku  tabungan,  ATM  dan  mobile  banking yang  bernomor  046079294  kepada  Didi
Riyanto  karena  merasa  terganggu  dan  Ulfa Afria  membuka  rekening  baru  untuk kepentingan  dirinya  sendiri.  Ulfa  Afria mau menyerahkan  buku  tabungan,  ATM  dan mobile  banking  miliknya  tersebut  karena  ia berpikir  saldo  yang  ada  di  dalamnya  sedikit dan tidak berpikir hal lain lagi.
Beberapa  bulan  kemudian,  Ulfa  Afria dimintai  tolong  untuk  membuka  rekening baru atas nama dirinya yang akan digunakan oleh  Unun  Haeni  dan  Didi  Riyanto  dengan nomor  0460992664.  Ulfa  Afria  mau melakukannya  karena  atas  dasar  kepercaya- an  kepada  temannya.  Ulfa  Afria  pun  tidak pernah  bertanya  kepada  Didi  Riyanto  uang apa yang ada di rekeningnya tersebut karena ia  takut  Didi  Riyanto  tersinggung.  Ulfa Afria baru mengetahui bahwa dana yang ada direkeningnya  adalah  hasil  dari  tindak pidana  yaitu  pada  saat  ia  dipanggil  oleh BNN.  Saat  dipanggil  BNN  itu  pula  Ulfa Afria  disuruh  oleh  Unun  Haeni  untuk mengaku bahwa ia memiliki bisnis batik. Pada  kasus  tersebut,  terlihat  bahwa keadilan  yang  dipakai  adalah  keadilan kontributif. Dimana penyidik tidak menjadi- kan  Ulfa  Afria  sebagai  tersangka  dalam kasus  yang  melibatkan  dirinya  hingga menjadikan  ia  sebagai  seorang  saksi  dalam perkara  tersebut.  Penulis  berpendapat  tidak dijadikannya  Ulfa  Afria  sebagai  pelaku seperti Unun Haeni dan Didi Riyanto karena tidak  ada  sikap  batin  dari  Ulfa  Afria  yang menunjukan  bahwa  dirinya  memiliki  niat
untuk  bersama-sama  melakukan  perbuatan sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantas- an  Tindak  Pidana  Korupsi.  Ia  hanya  terlalu percaya  kepada  temannya  sehingga  ia  mau saja memberikan rekeningnya kepada temannya  terlebih  Unun  Haeni  hanya mengatakan  bahwa  ia  meminjam  rekening- nya  untuk  menerima  transferan  uang  dari saudaranya.  Kemudian ia hanya mengetahui bahwa  Didi  Riyanto  bekerja  sebagai  PNS tapi  Ulfa  Afria  tidak  paham  perihal pekerjaan  Didi  Riyanto  dan  Ulfa  Afria  pun enggan  menanyakan  uang  yang  berada direkeningnya  karena  ia  menjaga  keter- singgungan  saja,  ia  tidak  ingin  temannya tersinggung sehingga menimbulkan masalah lain.
Dalam  menerapkan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  diperlukan kehati-hatian  yang  luar  biasa.  Harus  benar- benar  dilihat  sifat  jahatnya  dari  perbuatan orang  tersebut  untuk  bisa  dipertanggung- jawabkan.  Jangan  sampai  hukum  pidana menghukum  orang  yang  tidak  patut  untuk dipidana,  karena  bagi  orang  sebagai  pelaku pasif  ini,  mempidana  bukanlah  cara  yang terbaik.  Di  Indonesia  sendiri,  pelaku  pasif lebih  banyak  hanya  pelaku  yang  terseret oleh  pelaku  aktif,  dimana  pelaku  aktif  yang merupakan  pelaku  utama  dan  memang
padanya memiliki niat untuk menghilangkan jejak  hasil  dari  tindak  pidana  yang  ia lakukan  kemudian  pelaku  pasif  terseret karena  ketidaktahuan  dan  keseganannya untuk  bertanya  perihal  uang  pemberian maupun  hadiah  yang  ada  padanya.  Hal tersebut  disebabkan  karena  budaya  di Negara  kita  yang  masih  cenderung  menjaga ketersinggungan  sehingga  segan  untuk bertanya serta masih kurangnya keterbukaan antara  orang-perorangan  baik  itu  dalam lingkup  keluarga  maupun  dalam  pergaulan sehari-hari.
Secara  kontributif  tindak  pidana  pencucian uang  lebih  mengutamakan  pelaku  aktif  dan untuk pelaku pasif benar-benar harus dilihat aspek  kesalahannya  tersebut.  Untuk  melihat aspek  kesalahan  pelaku  pasif  tersebut  harus sudah  dipertimbangkan  dari  awal  proses penyidikan  hingga  penuntutan.  Oleh  sebab itu  tidak  adil  rasanya  apabila  langsung menyimpulkan  seseorang  dapat  dipidana karena  perbuatannya  telah  memenuhi  unsur dalam  pasal  yang  dibuat  oleh  pembuat undang-undang.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang penulis bahas di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Seseorang
dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  ketika  ia telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut dengan actus  reus serta  unsur  kesalahan
atau  sikap  batin (mens  rea) yang terkandung  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dari unsur-unsur tersebut diatas, dapat dilihat unsur actus  reus dari  Pasal  5  ayat  (1) tersebut adalah perbuatan menerima atau menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta  kekayaan  hasil  dari  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat (1). Sedangkan unsur mens rea dari Pasal  5  ayat  (1)  tersebut  adalah kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan  yang  terdapat  pada  kalimat ‘diketahui atau patut diduganya’. Namun memang  belum  ada  pembatas  sejauh mana unsur ‘patut diduga’ tersebut dapat diterapkan kepada seseorang.
Kemudian,  untuk  pihak  pelapor  yang tidak  melaksanakan  kewajiban  dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif,  namun  pada  keadaan tertentu  pihak  pelapor  dapat  dikenakan Pasal  5  ayat  (1)  ketika  ia  memiliki  niat yang  sama  dengan  pelaku  aktif  untuk melakukan  tindak  pidana  pencucian uang.
2. Aturan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  saat  ini  di
Indonesia sudah banyak diterapkan pada beberapa  kasus.  Namun  ada  juga beberapa  orang  yang  dari  perbuatannya sudah memenuhi perbuatan pada Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,  tetapi  unsur mens  rea pada  orang tersebut tidak terpenuhi. Penulis berpendapat bahwa keadilan yang dipakai  dalam  kasus  tersebut  adalah keadilan  kontributif  karena  apabila dilihat, tidak semua orang yang melakukan  perbuatan  menerima  atau menguasai  penempatan,  pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta  kekayaan  hasil  dari  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  dikenai  hukuman.  Semuanya dilihat lagi dari kontribusi dari diri orang tersebut (subjektif). Seperti Didi Riyanto dan  Unun  Haeni  yang  dengan  sadar mereka  paham  bahwa  mereka  telah menerima pentransferan dari Boski yang mana  Boski  merupakan  narapidana sehingga  patut  dicurigai  bahwa  uang yang  dimilikinya  merupakan  uang  hasil dari tindak  pidana,  berbeda  dengan  Ulfa Afria yang hanya meminjamkan rekeningnya  kepada  Didi  Riyanto  dan Unun  Haeni  atas dasar  kepercayaannya kepada  temannya  tersebut.  Kemudian  kasus yang  melibatkan  Inong  Malinda  Dee, Andhika  Gumilang,  Ismail  Bin  Janim,  dan
Visca Lovitasari. Khususnya untuk Andhika Gumilang,  ia  sebagai  suami  siri  sekaligus kepala  keluarga  sepatutnya  mengetahui setiap  kegiatan  dari  Inong  Malinda  Dee,  ia lalai  dalam  hal  mengawasi  perbuatan  Inong Malinda  Dee  sehingga  Inong  Malinda  Dee melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang. Selain  itu,  Andhika  Gumilang  juga  seakan- akan  menikmati  penghasilan  istri  sirinya dengan  cara  menggunakan  harta  kekayaan yang  diberikan  oleh  istri  sirinya  yang ternyata  harta  kekayaan  tersebut  diketahui hasil  dari  tindak  pidana.  Berbeda  dengan Sefti  Sanustika,  ia  sebagai  istri  memang sepatutnya bertanya perihal penghasilan dari suaminya. Namun diakui oleh Sefti Sanustika  bahwa  ia  tidak  pernah  tahu pekerjaan suaminya ataupun aktivitas lainnya,  yang  ia  ketahui  bahwa  suaminya adalah  seorang  pengusaha  karena  setiap  ia menanyakan  hal  tersebut  ia  selalu  dimarahi oleh  suaminya  dan  pengetahuan  Sefti Sanustika pula yang sedikit kurang dibandingkan orang lain serta latar belakang kehidupannya  yang  kurang  mencukupi sehingga  ia  terima-terima  saja  ketika  diberi nafkah  oleh  suaminya,  yang  terpenting suaminya memberikan nafkah dan bertanggungjawab  pada  keluarga.  Bisa dikatakan  pula  bahwa  Sefti  Sanustika sebenarnya  sudah  berusaha  untuk  mencari tahu darimana pendapatan suaminya tersebut.
Di  Indonesia  sendiri,  pelaku  pasif  lebih banyak  hanya  pelaku  yang  terseret  oleh pelaku aktif, dimana pelaku pasif terseret karena  ketidaktahuan  dan  keseganannya
untuk  bertanya  perihal  uang  pemberian maupun  hadiah  yang  ada  padanya.  Hal tersebut  disebabkan  karena  budaya  di Negara  kita  yang  masih  cenderung menjaga ketersinggungan sehingga segan  untuk  bertanya  serta  masih kurangnya  keterbukaan  antara  orang- perorangan  baik  itu  dalam  lingkup keluarga  maupun  dalam  pergaulan sehari-hari.
Adapun  beberapa  saran  yang  ingin penulis  berikan  dalam  penulisan  ini  adalah sebagai berikut :
1. Isi  rumusan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidak perlu  ada  perubahan,  khususnya  pada unsur  ‘yang  diketahui  atau  patut diduganya’.  Karena  kalimat  ‘patut diduga’  ini  merupakan  cara  pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang.  Untuk menerapkan  unsur  ‘patut  diduga’  perlu adanya pembatas sejauh mana seseorang dapat  menduga  suatu  perbuatan  yang salah seperti misalnya faktor pendidikan,
kehidupan sehari-hari serta pekerjaannya.  Bagi  pihak  pelapor  agar dapat  ditentukan  apakah  ia  dikenakan sanksi  administrative  atau  sanksi  pidana sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Pencucian  Uang,  disinilah  pihak penyidik  harus  lebih  dalam  melakukan penyidikan  agar  dapat  menentukan apakah pihak pelapor melakukan perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  5  ayat  (1)  atau  sekedar  melanggar kewajiban  pelaporan  sehingga  hanya dapat  dikenakan  sanksi  administrative. Penyidikan  yang  lebih  dalam  misalnya, penyidik  harus  melihat  apakah  pihak pelapor  hanya  sesekali  tidak  melakukan pelaporan ataukah tidak pernah melakukan pelaporan sama sekali selama ia melakukan transaksi dengan seseorang. Kemudian melihat mengetahui  atau  tidaknya  pihak  pelapor tersebut perihal kewajiban pelaporannya. Pihak  penegak  hukum  juga  sebaiknya lebih  sering  mensosialisasikan  undang- undang  ini  agar  masyarakat  paham  dan lebih  berhati-hati  dalam  melakukan suatu tindakan.
2. Berkaitan  dengan  saran  penulis  yang mengatakan tidak perlunya perubahan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,  tapi  dalam  penerapannya  kiranya para penegak hukum tidak hanya melihat dari  perbuatan  pelaku  semata,  tetapi lebih  melihat  kepada  keadaan  orang  itu sendiri,  apakah  ia  memang  mengetahui atau pada dirinya dapat menduga bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah
agar  terciptanya  keadilan  yang  dicita- citakan  oleh  kita  bersama.  Perlunya kehati-hatian menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  tersebut,  harus  benar-benar  dilihat sifat  jahatnya  dari  perbuatan  orang tersebut untuk bisa dipertanggungjawab- kan. Disini sangat diperlukan hati nurani dan  kejujuran  dari  penegak  hukum  itu sendiri,  penegak  hukum  harus  lebih sadar  bahwa  ia  bekerja  bukan  semata- mata  hanya  mengejar  prestasi  tetapi  ia bekerja  dengan  membawa  kepercayaan seluruh  masyarakat  untuk  menegakkan hukum  yang  berkeadilan  di  muka  bumi dengan  kata  lain  perlunya  penerapan Pasal 5 ayat (1) ini  yang lebih ketat dan teliti  dari  penegak  hukum.  Jangan sampai  hukum  pidana  itu  menghukum orang  yang  baik  dan/atau  tidak  patut dipidana,  karena  bagi  orang  sebagai pelaku  pasif  ini,  mempidana  bukanlah cara yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Amirullah,  Arief.  2003. Money  Laundering Tindak  Pidana  Pencucian  Uang . Malang : Bayumedia Publishing.
Apeldoorn,  L.J.  Van.  2013. Pengantar  Ilmu Hukum. Jakarta  :  PT.  Pradnya Paramita.
Arief,  Barda  Nawawi.  2006. Masalah
Penegakan  Hukum    &  Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakti. Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem
Peradilan Pidana. Bandung : Binacipta.
Darwin,  Philip.  2012. Money  Laundering Cara  Memahami  dengan  Tepat  dan
Benar  Soal  Pencucian  Uang .  Sinar Ilmu.
Effendy,  Marwan.  2014.  T eori  Hukum  dari Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan dan  Harmonisasi  Hukum  Pidana.
Jakarta : Referensi Me Centre Group.
Fuady,  Munir.  2001. Hukum  Perbankan Modern Buku Kedua . Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti.
Fuady,  Munir.  2004. Bisnis  kotor : Anatomi Kejahatan  Kerah  Putih .  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Hamzah,  Andi.  1983. Suatu    Tinjauan Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di Indonesia .  Jakarta  :  Akademika Pressindo.
Hamzah,  Andi.  1994. Asas-Asas  Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hamzah  Andi,  Abidin  A  Z.  2010. Hukum Pidana  Indonesia .  Jakarta  :  PT. Yasrif Watampone.
Huda,  Chairul.  2008. Dari  ‘Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada ‘Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana
Tanpa Kesalahan’ . Jakarta : Kencana
Kelsen,  Hans.  2006. Teori  Umum  tentang Hukum  dan  Negara .  Bandung  : Nusamedia.
Lebacqz,  Karen. Teori-teori  Keadilan  Six Theories  of  Justice .  Bandung  :  Nusa Media.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.
Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana .
Jakarta : Rineka Cipta.
Muhjad,  Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012. Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Poernomo, Bambang. 1982. Asas-asas Hukum Pidana . Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia .
Bandung : PT. Eresco Jakarta.
Prodjodikoro,  Wiryono.  2003. Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia Edisi Ketiga . Bandung : Refika Aditama.
Rawls,  John.  2006. A  Theory  of  Justice Teori Keadilan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Remmelink,  Jan.  2003. Hukum  Pidana, Komentar atas Psal-Pasal Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Indonesia.
Jakarta  :  PT.  Gramedian  Pustaka
Utama.
Sholehuddin.  2002. Sistem  Sanksi  dalam Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Doble Track  System  dan  Implementasinya.
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sianturi,  S.R.  1982. Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia dan
Penerapannya. Jakarata  :  Alumni Ahaem-Petehaem.
Soekanto,  Soerjono.  1980. Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum ,  Jakarta  :  CV.
Rajawali.
Sugono, Bambang. 2011. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta : Rajawali
Pers.
Sutedi,  Adrian.2007. Hukum  Perbankan:
Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,
Merger,  Likuidasi,  Dan  Kepailitan.
Jakarta: Sinar Grafika.
T,  Santoso.  2011. Panduan  Investigasi  Dan Penuntutan Dengan Pendekatan
Hukum Terpadu. Bogor: Cifor.
Utrecht,  E. 1986. Hukum  Pidana  I . Surabaya : Pustaka Tinta Mas. Yusuf, Muhammah. 2014. Mengenal,
Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang . Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima Tobing, Letezia. Perlindungan Pemilik Showroom Mobil dari Tindak Pidana Pencucian Uang ,
http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt558829e86c578/perlindungan -pemilik-showroom-mobil-dari- tindak-pidana-pencucian-uang , diakses pada tanggal 25 Desember 2015