## PERUBAHAN TATA RUANG KOTA KERAJAAN TIDORE

## THE CHANGES OF URBAN SPATIAL PLANNING IN THE TIDORE KINGDOM

## Syuryani Djamal
Alumni Program Pascasarjana – Magister Arsitektur Universitas Trisakti ozhiendjamal@yahoo.com

## ABSTRAK
Tata ruang kota kerajaan Tidore terbentuk (dibentuk) berdasarkan sembilan Soa yaitu Soa kolano, Soa  sibumabelo,  Soa  mafu,  Soa  Jawa,  Soa  Yaba,  Soa  Kalaodi,  Soa  Failuku,  Soa  Rora,  dan  Soa Cina . Soa dalam etimologi Tidore disebut kampung/desa/kabila/marga dan Sembilan disebut Sio , karena  kota  kerajaan  terbentuk  berdasarkan  sembilan Soa maka  kawasan  kota  kerajaan  Tidore (K3T) kemudian disebut dengan
sebutan
Soasio yang berarti sembilan
kampung/desa/kabila/marga.  Seiring  perkembangannya,  elemen  kota  sebagai  identitas  kota kerajaan Tidore seperti pola permukiman masyarakat yang dibentuk berdasarkan kelompok kabila ( Soa ) dan pola tata masa yang memiliki pagar pembatas, gerbang di depan rumah sebagai penanda keberadaan  komunitas  masyarakat  menjadi  hilang  dan  tak  dapat  dipertahankan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  dilakukan  untuk  menemukan,  memahami,  dan  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja yang  mempengaruhi  perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore,  bagaimana  proses  terjadinya perubahan tata ruang kota kerajaan Tidore, dan elemen-elemen kota apa saja yang tetap dan yang berubah pada tata ruang kota kerajaan Tidore.
Kata kunci: Tata Ruang, Kota, Kerajaan, Tidore

## ABSTRACT
The Tidore kingdom urban spatial planning was formed (shaped) by nine Soa ie Soa Kolano, Soa sibumabelo, Soa Mafu, Soa Java, Soa Yaba, Soa Kalaodi, Soa Failuku, Soa Rora, and Soa China. Soa  in  the  etymology  of  Tidore  called  kampung/village/Kabila/genera  and  nine  are  called  Sio, hence because the city is formed by nine Soa, the Tidore Kingdom Area (K3T) later referred to as Soasio which means nine villages/village/Kabila/clan. As it grows, the identity of the lead elements of  the  city  such  as  the  city  of  the  kingdom  of  Tidore  community  settlement  patterns  formed  by groups  of  Kabila  (Soa)  and  the  pattern  of  the  time  with  a  fence,  gate  in  front  of  the  house  as  a marker of the presence of community is lost and can not be maintained. Therefore, this research needs  to  be  done  to  find,  understand,  and  determine  the  factors  that  influence  urban  spatial change of the Tidore kingdom, how the process of urban spatial change Tidore kingdom, and the elements of what cities are fixed and the changes in Tidore kingdom urban special planning.
Keywords: Spatial Planning, Urban, Kingdom, Tidore

## A. PENDAHULUAN

## A.1. Latar Belakang
Kota Tidore kepulauan dikenal sebagai Kota Kerajaan  Islam  terbesar  di  wilayah  Provinsi
Maluku Utara. Hal ini terlihat dengan adanya peninggalan-peninggalan  sejarah  budaya islam, yaitu keberadaan kota tua yang berada dalam  Kota  Tidore  Kepulauan.  Menurut catatan  sejarah  oleh  Ferdinandus  (1975), Kerajaan  Tidore  merupakan  kerajaan  Islam
terbesar  di  Maloku  Kie  Raha  (Maluku Utara).  Sultan  Pertama  yang  memimpin Kerajaan  Tidore  yaitu  Sultan  Muhammad Nakel (Syahjati) pada tanggal 12 Rabiul awal 407 H.
Kota  kerajaan  Tidore  sebelum  berpindah  ke Limau  Timore (dulu)  atau  Soasio  (saat  ini) pada  tahun  1650,  posisi  atau  letak  Ibukota kerajan  Tidore  pertama  menurut  beberapa catatan  sejarah  yaitu  berada  di  Rum  yang terletak  di  Selatan  Pulau  Tidore.  Kemudian dipindahkan  ke  Toloa  pada  tahun  1647 karena  posisinya  yang  terlalu  berdekatan dengan  Ternate  dimana  pada  saat  itu  sering terjadi  perang  antara  kedua  kerajaan  ini  dan untuk  alasan  dimaksud  sehingga  ibukotanya dipindahkan,selain itu alasan pemindahan ini juga  karena  untuk  memudahkan  proses penyebaran agama Islam kepada  masyarakat yang masih animisme-dinamisme.

## A.2. Rumusan Masalah
Setelah dimekarkan dari Kabupaten
Halmahera  Tengah  pada  tahun  2003,  maka peningkatan  sarana  prasarana  Kota  Tidore kepulauan  seperti  pengembanagan  infra struktur  dibidang  transportasi  khususnya jalan  dan  bangunan  gedung  mulai  dilakukan untuk  menunjang  kegiatan  perekonomian, pendidikan,  kesehatan,  politik,  dan  lain-lain. Selain  itu,  peningkatan  sarana  prasarana  ini memberi  dampak  terhadap  tatanan  kota kerajaan yang telah ada sebelumnya, dimana tatanan  kota  kerajaan  tersebut  merupakan indentitas  kota  kerajaan  Tidore.  Dampak tersebut  berupa  terjadinya  perubahan  tata ruang  kota  kerajaan  Tidore,  seperti: pengelompokan  massa  bangunan  yang membentuk  pola  ruang  kota  sudah  terjadi
pembauran dengan bertambahnya bangunan- bangunan  baru,  dan  pembatas  wilayah  dan pembatas  masa  bangunan  sebagai  penanda atau  sebagai  identitas  serta  citra  kota kerajaan tak dapat dipertahankan.

## A.3. Maksud dan Tujuan
Karya tulis ini dimaksudkan untuk mendapatkan  gambaran  tentang  sejarah kawasan  kerajaan  kota  Tidore,  dan  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore dan  juga  memahami  bagaimana  proses terjadinya  perubahan  tata  ruang  kota kerajaan  Tidore  serta  mengetahui  elemen- elemen  kota  apa  saja  yang  tetap  dan  yang berubah  pada  tata  ruang  kota  kerajaan Tidore.

## B. KERANGKA TEORI
Sebagaimana  permaslahan  yang  telah diuraian  pada  latar  belakang,  maka  pada kajian  pustaka  ini  akan  dibuat  sebuah kerangka teori yang terdiri dari teori-teori yang  relevan  untuk  menjawab  atau menjelaskan  permasalahan  yang  menjadi fokus penelitian ini.

## B.1. Tinjauan Elemen Perancangan Kota
Dalam  merumuskan  unsur-unsur  fisik  kota, perlu  dirumuskan  terlebih  dahulu  domain atau lingkup  bidang    peran-cangan  kota.
Perancangan  kota  dalam  hal  ini  dipandang sebagai bagian dari proses  perencanaan kota yang  berkaitan  dengan  kualitas  fisik lingkungan kota. Dalam hal kualitas fisik ini, perencanaan  dan  perancangan  kota  tidak
akan dapat merancang  seluruh unsur bentuk fisik  kota,  kecuali  bila  yang  dihadapi    kota baru  atau  kawasan  kosong  yang  akan direncanakan     (Hamid Shirvani 1985) Karakter  arsitektur  sebuah  kota  dapat diidentifikasi  dengan  mencari  elemen  yang digunakan  untuk  merancang  sebuah  kota. Menurut  Hamid  Shirvani  (1985),  elemen tersebut  terdiri  dari  guna  lahan  ,  bentuk  dan masa  bangunan,  sirkulasi  dan  parkir, pedestrian, ruang terbuka, penunjang kegiatan, penanda dan preservasi.
B.1.1.  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi,  Politik dan Kebijakan Pada Bentuk Kota
a. Tinjauan  sosial  pada  bentuk  kota
Suatu  kota  adalah  artefak  hasil    dari kegiatan manusia yang terdiri perorangan  dan  kelompok  masyarakat dengan berbagai ragam sifatnya.
Didalam  kota  terdapat  berbagai  suku bangsa, jender, keahlian, jenis pekerjaan dan  tingkat  pendapatan.  Sifat-sifat  dan karakteristik    memberih  pengaruh pandangan  mereka  terhadap  lingkungan hidupnya.  Ruang  kota  adalah  suatu mimbar  pertemuan  bagi  interaksi  yang kompleks  antar  perorangan  dan  antara masyarakat  untuk  berbagi  tujuan  yang berbeda,  termasuk  tempat  tinggal    dan bekerja, kota adalah cerminan
tranformasi  sosial  untuk  beberapa  kurun waktu dari kota awal sampai dengan kota kontemporer.
b. Tinjauan  ekonomi  pada  bentuk          kota,
Fungsi kota sebagai tempat melangsungkan kehidupan  ma-nusia adalah  fungsi  ekonomi.  Ada  dua  jenis kegiatan  dan  fungsi  yang  berbeda  untuk menentukan konsep yaitu:
1) Fungsi  dasar,  fungsi  dasar  adalah kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan dalam penyediaan kebutuhan hidup  masyarakat  dan  kegiatan ekonomi di luar batas kawasannya.
2) Fungsi    Nondasar,  fungsi  non- dasar adalah kegiatan yang diberikan  oleh  kota  untuk  di manfaatkan masyarakat setempat.
c. Tinjauan  Politik  pada  bentuk  kota
Politik  merupakan  salah  satu  factor yang  menentukan  kebijakan  dalam pengembangan tata ruang kota disamping  itu  faktor  politik  juga mempunyai  peran  dalam  mem-bentuk struktur ruang kota.

## B.1.2.  Tinjauan Kota  Tidore Kepulauan
Secara  etimologi  nama  Tidore  berasal  dari gabungan  tiga  rangkaian  kata  bahasa  Tidore yaitu: “To  ado  re” artinya “aku  telah sampai” , dulunya  Pulau  Tidore  dikenal dengan  nama Limau  Duko atau Kie  Duko yang  berarti  pulau  yang  bergunung  api. Penamaan  ini  sesuai  dengan  kondisi topografi  Tidore  yang  memiliki  gunung  api pada  waktu  itu,  pulau  Tidore  merupakan pulau  dengan  gunung  tertinggi  dari  gugusan kepulauan  Maluku.  Saat  ini  gunung  Tidore dikenal  dengan  nama Kie  Marijang dan gunung Marijang sudah tidak aktif lagi.

## C. METODOLOGI
Berdasarkan  tujuan  penelitian  dan  untuk untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada  sifat  penelitian  yang  alamiah  dan
karena motode ini bertujuan untuk mengungkapkan  suatu  realita  sebagaimana apa  adanya  dalam  suatu  konteks  kehidupan sosial,  maka  diharapkan  dengan  metode  ini peneliti  dapat  mengungkapkan  proses terjadinya  perubahan  tata  ruang  kota kerajaan.

## D. PEMBAHASAN
D.1. Faktor  yang Mempengaruhi Perubahan Tata Ruang Kota Kerajaan Tidore
Dalam  pembahasan  ini  setiap  aspek-aspek yang  akan  ditinjau  merupakan  aspek  yang dipandang  dapat  mem-pengaruhi  pe-rubahan tata ruang kota kerajaan Tidore, diantaranya:

## D.1.1. Faktor  Perkembangan Kependudukan
Penduduk sebagaimana yang disebutkan oleh
BPS  bahwa  penduduk  merupakan  sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk  yang  besar  dapat  dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi  sebagai  pengelola  sumber  daya alam.  Namun  jumlah  penduduk  yang  besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam  proses  pembangunan  itu  sendiri seperti penganguran, kemiskinan dan sebagai-nya  bila  potensi penduduk  tidak dapat  dikembangkan  dan  penanganan  yang baik.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  untuk kecamatan-kematan  yang  berada  di  Pulau Tidore  bila  ditinaju  dari  luas  wilayah  dan laju pertumbuhan
penduduk maka
Kecamatan  Tidore  merupakan  Kecamatan yang    populasinya lebih besar
dibandingkan  Kecamatan  lainnya,  penduduk Kota  Tidore  Kepulauan  terdiri  atas  berbagai suku  bangsa  diantaranya  yaitu  suku  Tidore, Gorontalo,  Bugis,  Jawa,  Padang,  Makassar, Sunda, Buton dan lain-lain.

## D.1.2.  Faktor  Perkembangan Perekonomian
Perekonomian  Kota  Tidore  Kepulauan mengalami  peningkatan  dalam  tiga  tahun terakhir.  Produk  Domestik  Regional  Bruto sebagai  salah  satu  indikator  makro  ekonomi menunjukkan  tren  yang  positif,  artinya kondisi   ini menunjukkan pe-ningkatan yang berarti  dan  memberikan  indikasi  bahwa perekonomian  di  Kota  Tidore  Kepulauan semakin  mebaik.  Kondisi  ekonomi  yang semakin  membaik  ini      disadari        akan mempengaruhi  per-kembangan  kota,  sebab kegiatan  usaha  (kegiatan  ekonomi)  yang dilangsungkan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan  dasar  manusia  seperti  makan, minum,  tidur,  mandi,  pakaian,  dan  lain-lain, disisi  lain  ada  juga  kebutuhan  penunjang antara  lain  hiburan  dan  rekreasi.  Kegiatan- kegiatan  inilah  (semacamnya)  yang  menjadi peran  penting  dalam  pertumbuhan  ruang kota,  sebab  Heryanto  (2011)  salah  satu fungsi kota selain sebagai tempat melangsungkan  ke-hidupan  manusia  juga merupakan  fungsi  ekonomi.  Kaitannya dengan fungsi ekonomi, Williams dan Burnn (1933)  dalam  Heryanto  (2011)  mengatakan fungsi ekonomi memainkan peran yang besar dalam perkembangan kota.

## D.1.3. Faktor Politik
Keadaan  Topografi  kawasan  kota  kerajaan Tidore  Secara  alamiah  struktur  kotanya
terbentuk  berdasarkan  kondisi  kontur  yang ada.  Hal  demikian  mencerminkan  struktur pemerintahan  Kerajaan  Tidore  yang  mana didalam struktur pemerintahanya Sultan me- megang  tahta  tunggal  Kerajaan  Tidore. Keraton  berada  pada  posisi  tertinggi  dari penampang kontur dan secara  berturut-turut adalah  masjid,  rumah,  keturunan  /keluarga Sultan  dan  rumah  pejabat  Kerajaan,  dan rumah  rakyat,  posisi  atau  letak  kraton tersebut.  Secara  kosmologi  tata  ruang  kota Kerajaan  Tidore  di  bentuk  menyerupai tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ utama yaitu kepala, badan, tangan, dan kaki, kepala menyimbolkan     keratin, badan me- nyimbolkan  jalan  penghubung  antara keratina  dan  pelabuhan,  tangan  me- nyimbolkan  masjid  dan  bui,  dan  pelabuhan kesultanan menyimbolkan kaki. Data diatas secara jelas meng-gambarkan mengenai tata ruang  kota  kerajaan  Tidore,  dimana  jika diperhatikan  secara  seksama  maka  kota kerajaan Tidore yang ada saat ini ketika itu dibangun berdasarkan struktur kerajaan dan berdasarkan  pandangan  kosmologi.  Hal yang  paling  nampak  dari  tata  ruang  kota kerajaan  Tidore  ini  yaitu  konsep  monarki absolut,  hal  ini  terlihat  ketika  keraton menduduki  posisi/letak  tertinggi  karena selain  sebagai  kantor  juga  sebagai  rumah sang  sultan  layaknya  struktur  kerajaan Tidore  yang  mana  raja  sebagai  penguasa tertinggi  pada  kerajaannya.  Sehubungan dengan  faktor  plitik  dalam  tatanan  ruang kota,  ( Mumford ,  1961)  dalam  Heryanto (2011:59) mengatakan  pola  bentuk  kota adalah  hasil  interaksi  kekuatan  politik,  dan budaya.  Kekuatan  ini  memainkan  peran yang  berani  didalam  membentuk  struktur fisik kota.

## D.2. Proses  Terjadinya  Perubahan  Tata Ruang Kota Kerajaan Tidore

## Peta perubahan tata ruang kota Kerajaan Tidore
Gambar 1. Peta kota kerajaan Tidore antara tahun 1845-1940-an. Sumber gambar: observasi 2013 (digambar ulang)
Gambar 2. Peta kota kerajaan Tidore pada 2000-2013. Sumber gambar: observasi 2013 (digambar ulang)
Perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore dapat  dilihat  dalam  fase  (periode),  untuk dapat  melihat  proses  terjadinya  perubahan pola  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore  maka akan  dijabarkan  lagi  menjadi  beberapa bagian  pembahasan  yang  disebut  periode agar proses penyajian datanya menjadi lebih mudah. Adapun bagian-bagian pem- bahasannya  yaitu  struktur  ruang  kota kerajaan  antara  tahun  1845-1945  sebagai periode  kolonial,  struktur  ruang  kota kerajaan  antara  tahun  1945-1960  sebagai periode  kemerdekaan,  struktur  ruang  kota
kerajaan  antara  tahun  1960-1980  sebagai periode  administratif    Ibukota  Sementara
Provinsi Irian Barat dan Daerah Administratif     Halmahera Tengah,
struktur  ruang  kota  kerajaan  antara  tahun 1980-2000  sebagai  periode  definitif  Ibukota Kabupaten  Halmahera  Tengah,  dan  struktur ruang  kota  kerajaan  antara  tahun  2000-2013 sebagai periode definitif Ibukota Kota Tidore Kepulauan.
Proses  perubahan  tata  ruang  kota  Kerajaan Tidore  dilatarbelakangi  oleh  situasi  dan kondisi yang dihadapi oleh Tidore pada saat itu.
1. Ketika  Tidore  ditetapkan  sebagai Ibukota  sementara  Daerah  Otonom Provinsi Provinsi Irian Barat.
2. Ibukota  sementara  Daerah  Otonom Provinsi,  Provinsi  Irian  Barat  yang berkedudukan  di  Soasio  (Tidore) dipindahkan  oleh  pemerintah  pusat ke  Kota  Baru  di  daratan  Irian  dan Tidore  kembali  menjadi  salah  satu Kecamatan  yang  berada  di  Provinsi Maluku.
3. Status  tidore  ditingkatkan  dari
Kecamatan menjadi Daerah
Administrasi          atau daerah yang  disamakan  dengan  Daerah Tingkat  II  lainnya  di  Provinsi
Maluku.
4. Dari  daerah  Administrasi  status
Tidore  ditingkatkan  lagi  menjadi menjadi  Daerah  otonom  Tingkat  II
Kabupaten Halmahera Tengah dengan  kedudukan  Ibukotanya  di Soasio Kecamatan Tidore.
5. Dari  Kabupaten  Halmahera  Tengah dimekarkan  lagi  menjadi  Kota Tidore Kepulauan dengan
kedudukan  Ibukota  di  Soasio
Kecamatan Tidore. Periode diatas merupakan rangkaian perubahan  atau  peningkatan  status  Tidore menjadi  daerah  yang  otonom  dari  daerah- daerah sebelumnya dan hal tersebut menjadi bagian dari proses perubahan pola tata ruang kota  Kerajaan  Tidore,  suatu  kejadian  yang memaksakan  Gubernur    KDH  Tingkat  I Provinsi  Maluku  membuat  kebijakan  untuk meningkat  status  Tidore  dari  kecamatan menjadi  Daerah  Administrasi  yang  sifatnya disamakan dengan daerah definitif tingkat II lainnya  di  Provinsi  Maluku  setelah  status Ibukota  sementara  dicabut  oleh  pemerintah pusat  dan  Ibukotanya  dipindahkan  ke Ibukota Provinsi bentukan baru di Kota Baru daratan Irian Barat.

## D.3. Elemen-Elemen Kota yang Tetap dan yang Berubah Pada Tata Ruang Kota Kerajaan Tidore
Perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore, dalam  pembahasannya  akan
di-tinjau berdasarkan
elemen-elemen\ kota sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamid Shirvani (1985) yaitu guna lahan, bentuk dan masa  bangunan,  sirkulasi  dan  parkir, pededstrian,  ruang  terbuka,  penunjang kegiatan,  penanda  atau  tata  informasi ( signage ),  dan  preservasi.  Pembahasan  ini akan menguraikan hasil (data) dan pembahasan  (analisis)  dari  masing-masing elemen kota secara berurutan.

## D.3.1. Guna Lahan
Selain  kondisi  kontur,  faktor  adat  istiadat (tradisi) juga turut berperan menentukan tata
ruang  yang  ada.  Jika  salah  satu  dari keduanya tidak saling mendukung maka tata ruang  K3T  bisa  saja  berbeda,  terlepas  dari hubungan  keduanya  lahan  merupakan  faktor yang  sangat  menentukan  keberlangsungan sekaligus keberlanjutan aktivitas dan kegiatan  didalamnya  jika  pemanfaatan lahannya  direncanakan  dengan  seksama sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Hamid Shirvani  (1985)  dalam  Winandari  (2009) bahwa  lahan  (guna  lahan)  merupakan penentuan
daerah/wilayah
untuk melangsungkan  berbagai  kegiatan  seperti: permukiman,  perdagangan,  industri,  atau ruang terbuka.
Tata  ruang  pada  K3T  berdasarkan  elevasi kemiringan  kontur  dalam  tulisan  ini  disebut kawasan kota vertikal me-nunjukkan tingkatan  sosiokultural  antara  Sultan  dengan rakyatnya,  keberadaan  keraton  pada  level tertinggi  dari  elevasi  kontur,  masjid  dan termasuk dikawasan ini  adalah  rumah keturunan  /keluarga  Sultan  serta  rumah pejabat  kesultanan  pada  level  kedua,  dan rumah  rakyat  berada  pada  level  ketiga. Sedangkan  tata  ruang  K3T  dengan  kondisi memanjang  dalam  tulisan  ini  disebut kasawan  kota  horisontal  memperlihatkan Sultan  sebagai  pemimpin  yang  membawahi rakyanya,  keberadaan  keraton  dengan bangunan  lainnya  dibentuk  berdasarkan kondisi  topografi  yang  ada.  Kasawan  kota secara  horisontal  dibentuk  berdasarkan kelompok keturunan/keluarga Sultan, kelompok  pejabat  kesultanan,  kelompok etnis, dan kelompok masyarakat, keberadaan kelompok-kelompok  atau  kawasan-kawasan ini  kemudian  disebut  zoning  (zona).  Zoning menurut  Edward  Reiner  (1985)  dalam Winandari (2009) merupakan ketentuan yang
mengatur  tata  guna  lahan  dan  kepadatan yang  layak.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengendalikan  ruang  fisik  suatu  kawasan. Pada  beberapa  zona  terdapat  pagar  sebagai pembatas  yang  bertujuan  membatasi  dan juga untuk membedakan keberadaan masyarakat  di  dalam  K3T.  Pembatas  pagar yang  dibuat  tersebut  dibangun  semata-mata karena  alasan  keamanan  dan  bukan  sebagai pembeda starata sosial.

## D.3.2.  Bentuk dan Massa Bangunan
Penentuan  bentuk  dan  masa  bangunan dilakukan  untuk  menjamin  keharmonisan hubungan  antara  bangunan,  lingkungan  dan keselurusan  kota.  Kesemuanya  dilakukan untuk  mendapatkan  karakter  kawasan  yang berkualitas  yang  ber-hubungan  dengan penampilan  bangunan.  Winandari  (2009). Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  didalamnya terdapat  beberapa  aspek  ditinjau  dari  bentuk fisiknya  seperti:  ketinggian  bangunan, kepejalan,
KLB, penutupan tapak ‘coverage’ , maju mundur bangunan ‘setback’ ,  langgam,  skala,  material,  tekstur maupun  warna.  Dikatakan  pula  selain observasi  mengenai  bentuk  fisik  bangunan, analisis  dan  studi  mengenai  prinsip  dan pemikiran  yang  ada  dibalik  bentuk  fisik tersebut dapat menjelaskan sekaligus memperkuat  makna  karakter  kawasan  yang terbentuk.

## a. Ketinggian bangunan
Bangunan  keraton  dan  masjid  merupakan bangunan yang paling tinggi bila dibandingkan  dengan  bangunan  lain  yang ada di dalam K3T, kedua bangunan ini dapat dijadikan  sebagai  ikon  kota  dan  sebagai
petunjuk/penanda  kota.  Dengan  kata  lain, kedua  bangunan  ini  dapat  dijadikan  sebagai fokal  point  K3T.  Berkaitan  dengan ketinggian  bangunan  Winandari  (2009) menjelaskan bahwa untuk melihat ketinggian bangunan  pada  suatu  kawasan  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  fokal  point dan skyline, dimana  fokal  point  berfungsi sebagai  alat  orientasi/petunjuk  arah  bagi masyarakat  sekitar  dan skyline berfungsi untuk melihat bagian mana yang penting dari sebuah  kota,  apakah  bagian  dengan skyline tertinggi atau terendah.

## b. Kepejalan bangunan
Kondisi  kepejalan  bangunan  pada  K3T relatif  berongga  atau  tidak  terlalu  padat dengan    komposisi     bangunan       yang bervariatif,  bangunan  keraton  dan  masjid merupakan  bangunan  yang  paling  besar dimensinya dari keseluruhan bangunan yang ada.  Pejal  menurut  Hedman  (1984)  dalam Winandari  (2009)  adalah  bangunan  secara vertikal  dibatasi  oleh  tinggi  dan  lebar maksimal  sedangkan  secara  harisontal bangunan  dibatasi  oleh  panjang  dan  lebar diagonal.  Kepadatan  bangunan  secara  fisik sangat memungkin penghuni bangunan untuk mendapatkan kesegaran angin atas kemudahan sirkulasi angin didalam K3T.

## c. Penutupan tapak
Letak  bangunan  terhadap  lahan  sangat beragam,  umumnya  bangunan-bangunan tersebut  ditempatkan  berdasarkan  kondisi lahan  dan  lingkungan  sekitar.  Rasio bangunan  sebagai  penutup  tapak  dan  lahan sebagai  bidang  yang  ditutup  menunjukkan keseimbangan  antara  keduanya,  hal  ini
terlihat  dari  komposisi  keduanya  yang  mana 65-70%  lahan  yang  ditutup  (dibangun) dengan  bangunan  dan  30-35%  untuk  lahan yang  tidak  ditutup  (tidak  dibangun).  Rasio antara  bangunan  dan  lahan  ini  disebut selubung  bangunan  atau  pemisah/pembagi, selubung  bangunan  menurut  Winandari (2009) adalah batasan maksimum ruang yang dapat  dibangun  di  dalam  tapak.  Batasan tersebut diatur memalui ketinggian bangunan,  KLB, setback dan  KDB.  Batasan maksimum  ruang  yang  dapat  dibangun  di dalam tapak untuk  K3T  sebagaimana yang diatur  oleh  pemerintah  Kota  Tidore Kepulauan. Secara eksplisit  ketentuan ini  menekankan  pada  ketersediaan  ruang terbuka  untuk  peyerapan.  Ketentuan  ini  bila dikomparasikan  dengan  kondisi  selubung bangunan  yang  ada  sekarang  maka  terlihat ada kecocokan/kesuaian antara ketentuan dan bengunan  yang  telah  ada  sebelumnya (seabagai catatan bahwa kondisi rumah yang ada  rata-rata  merupakan  bangunan  lama), artinya bangunan yang dibangun pada waktu itu  telah  meenyediakan  ruang  terbuka  akan tetapi  ruang  terbuka  pada  waktu  itu  oleh masyarakat  setempat  lebih  dimanfaatkan untuk  kegiatan  keluarga  seperti  khitanan, tahlilan, perkawinan, dan kegiatan lainnya.

## d. Maju  mundur/setback  dan  fasad bangunan
Secara  fisik  umumnya  bangunan  baik  itu keraton,  masjid,  dan  rumah  tinggal  (rumah tinggal  keluarga/keturunan  Sultan,  rumah pejabat, dan rumah tinggal warga) umumnya memiliki  jarak  dengan  jalan.  Jarak  antara bangunan  dengan  jalan  dalam  peraturan perundang-undangan  disebut  jarak  bebas atau  jarak  sempadan  (batas)  bangunan
dengas  as  jalan,  jarak  ini  sceara  spesifik disebut  garis  sempadan  bangunan  (GSB). GSB  juga  berfungsi  untuk  menjaga keselamatan  bangunan  dari  kemungkinan ganguan  akibat  moda  transportasi  yang melintas  di  depanya,  ketentuan  GSB  ini kemudian mem-pengaruhi setback bangunan disepanjang  garis  jalan.  Kondisi  maju mundur  bangunan  pada  K3T  terbentuk secara  sadar  oleh  mayarakat  pada  waktu  itu sebab  sebagian  besar  dari  mereka  berprofesi sebagai  petani  kebun  utamanya  kebun cengkih,  pala,  cokelat  dan  kopra,  profesi inilah  yang  mendorong  masyarakat  untuk menyediakan  lahan  disekitar  rumah  mereka untuk menjemur hasil panen seperti cengkih, pala,  dan  cokelat.  Selain  itu  juga  digunakan untuk  kegiatan-kegiatan  seperti  khitanan, pererkawinan, dan tahlilan.
Fasad  bangunan  sebagai  langgam  secara visual  umumnya  berwujud  lama,  fasad menurut  Krier  (1988)  merupakan  elemen arsitektur  terpenting  yang  mampu  me- nyuarakan  fungsi  dan  makna  sebuah bangunan.  Fasade  tidaklah  semata-mata mengenai  memenuhi  “persyaratan  alami” yang  ditentukan  oleh  organisasi  dan  ruang dibaliknya.Fasade  menyampaikan  keadaan budaya(iklim)  saat  bangunan  itu  dibangun; fasade  mengungkap  kriteria  tatanan  dan penataan, dan berjasa mem-berikan kemungkinan dan kreativitas dalam ornamentasi  dan  dan  dekorasi.  Bangunan- bangunan   seperti     keraton,   masjid, rumah       keturunan  /  keluarga  Sultan, rumah  pejabat  kesultanan,  dan  sebagian rumah  warga  yang    bentuknya  masih berbentuk  bangunan  lama  adalah  bukti  fisik keberadaan bangunan tersebut dan
keberadaan  ini    seakan menyampaikan
keadaan  budaya  (iklim)  saat  bangunan  itu dibangun.

## D.3.2. Sirkulasi dan Parkir
Elemen  ini   digunakan    untuk     meng- hubungkan  bagian  kota  secara  fisik  antara Saat ini (2013) sistem transportasi dan sistem sirkulasi berupa strukur jalan dan
perlengkapan  jalan  mengalami pe- ningkatan yang signifikan, jika dulunya K3T hanya  memiliki  dua  ruas  jalan  kini  telah banyak.  Pola  jalan  sendiri  terbentuk  atas kelompok hunian yang berdiam di dalamnya dengan  pola    jalan  yang  ber-bentuk  grid, kelompok  hunian  tersebut  adalah  kelompok keturunan/keluarga Sultan, kelompok pejabat kesultanan, kelompok etnis, dan kemlompok masyarakat. Setiap hunian kelompok masyarakat  tersebut  dibatasi  oleh  garis  jalan yang befungsi sebagai pembatas juga sebagai penghubung  tempat  hunian  hunian,  garis penghubung ini Trancik (1986) dalam Zahnd Markus  (2006)  menyebutnya  lingkage  yang artinya berupa garis semu yang menghubungkan  elemen  satu  dengan  yang lain,  nodes  yang  satu  dengan  nodes  yang lain, atau distrik yang satu dengan yang lain. Garis  ini  bisa  membentuk  jaring  jalan,  jalur pedestrian,  ruang  terbuka  yang  berbentuk segaris dan sebagainya.
Berdasarkan  fungsinya  jalan  memiliki dimensi  yang  berbeda  satu  sama  lainnya, jalan dalam K3T dibedakan atas jalan utama dan  jalan  lingkungan  yang  juga  berbeda struktur  jalannya.  Struktur  jalan  yang  terdiri dari  badan  jalan  berupa  tempat  pedestrian, utilitas,  dan  peng-hijauan  serta  pelengkap jalan  yang  terdiri  dari  lampu  jalan,  rambu, shelter  (tempat  perhentian)  kendaraan,  atau
tanda (sign) berbeda  berdasarkan  fungsi jalan.  Pada  jalan  Sultan  Siafuddin  (jalan utama),  struktur  jalan  terdiri  dari  trotoar untuk jalur pejalan kaki, lampu jalan sebagai penerangan, rambu lalulintas sebagai pengarah  jalan,  dan  utilitas  kota  seperti drainase,  listrik,  telepon,  dan  jaringan  air bersih  sedangkan  pada  jalan-jalan  lain struktur  jalan  baru  berupa  badan  jalan, seagiannya  tersedia  jalur  hijau  dan  memiliki fasilitas  laykanya  jalan  Sultan  Saifuddin. Fungsi dan struktur jalan tersebut oleh Dedes Nur  Gandarum    (2008)  disebut  profil  ruang jalan,  profil  ruang  jalan  ini  dibedakan berdasarkan  hirarkinya.  Hirarki  ruang ditunjukkan  dengan  perbandingan  antara lebar  dengan  tinggi  ruang.  Dedes  Nur Gandarum  (2008)  kemudian  membagi Hirarki ruang jalan ini menjadi empat bagian berdasarkan  peruntukannya  (kendaraan  atau pejalan kaki) terdiri dari:
a. Jalan  untuk  kendaraan  cepat,  dengan tempo  70  sampai  80  km/jam  dan  bebas hambatan
b. Jalan utama, diutamakan untuk kendaraan  bermotor,
dimana di- pisahkan  dari  jalur  silrkulasi  kendaraan bermotor  dari  pejalan  kaki,  terutama berada  di  daerah  komersil  (dipadati dengan  fungsi-fungsi  perdagangan  dan jasa).  Jalan  kota  ini  diperuntukan  bagi kendaraan  yang  relatif  cepat  (50 km/jam), dengan lampu lalulintas, halte kendaraan  umum,  area  parkir,  dan  area fungsi  campuran,  termasuk  daerah hunian.
c. Jalan  lingkungan,  dimana  disediakan jalur  kendaraan  dan  pejalan  kaki
bersama  Jalan lingkungan (perumahan)  ,dengan  kecepatan  30
km/jam, sedapat mungkin saling berhubungan dalam bentuk jaringan.
d. Jalur  pejalan   kaki, yang mengutamakan pejalan kaki.

## D.3.3. Pedestrian
Pedestrian disepanjang jalan Sultan Saifudin jika ditinjau dari kondisi fisiknya maka akan tidak  berfungsi  dengan  baik  karena  telah dibangun/dibuat  pot/bak  bunga,  akan  tetapi karena  pedestriannya  kurang  dilalui  maka pembuatan  pot/bak  bunga  tersebut  memberi kesan  tersendiri  terutama  kesan  asri.  Jenis pedestrian  yang  ada  saat  ini  adalah  jenis pedestrian  yang  tidak  terlindung  dari  iklim seperti  panas  dan  hujan,  kondisi  pedestrian khususnya  yang  berada  disepanjang  jalan Sultan  Saifudin  bila  ditinjau  dari  faktor kenyamanan  maka  tingkat  kenyamanan-nya tidak  dirasakan  sebab  (seperti  yang  telah disebutkan)  telah ditengah-tengah  pedestrian tersebut  dibangun/dibuat  pot/bak  untuk ditanami  bunga  dengan  ukuran  tertentu sehingga  menghalang  serta  menghambat setiap  pejalan  kaki  yang  melewatinya. Kaitannya  dengan  pedestrian  Winandari (2009)  menyebutkan  bahwa  syarat  utama sebuah  pedestrian  adalah  keamanan  dan kenyamanan  pejalan  kaki,  dikatakan  pula pedestrian  yang  aman  tidak  berarti  harus dilindungi  dari  panas  dan  hujan  tetapi  yang terpenting  terhindar  dari  kendaraan.  Lebih lanjut  dikatakan  jenis  jalur  pedestrian  terdiri dari  dua  macam  yaitu  terlindung  dan  tidak terlindung dari iklim di lingkungan tersebut.

## D.3.4. Ruang Terbuka
Elemen  ruang  terbuka  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Winandari  (2009)  yaitu
terdiri dari: lapangan/ square dan jalan/ street .
Elemen tersebut dapat terwujud taman, runag hijau,  maupun  komposisi  antara  pohon, bangku,  taman,  air,  lampu,  paving,  kios, patung  dan  lain-lain.  Sebagai  lapangan, ruang  terbuka  berfungsi  sebagai  titik komunikasi dan intergrasi manusia. Sebagian jalan,  ruang  terbuka  berfungsi  sebagai saluran pergerakan kendaraan dan pedestrian. Untuk ruang terbuka
berupa  lapangan  / square berdasarkan  data pengamatan  di  atas  bahwa  terdapat  satu- satunya  ruang  terbuka  yaitu  lapangan sonyinge  salaka yang  berada  persis disamping kiri keraton, lapangan ini dulunya berfungsi  sebagai  alun-alun  kota  kesultanan, namun  sekarang  hanya  digunakan  untuk kegiatan-kegiatan  kesultanan  atau  tidak digunakan  untuk  umum.  Sedangkan  ruang terbuka berupa jalan/ street tersebar di dalam K3T dan sebagai pembetuk struktur kota.
Dua  jenis  ruang  terbuka  ini  secara  harfiah memiliki  fungsinya  masing-masing  dalam menunjang kegiatan (aktifitas) yang berlangsung  di  dalamnya,  jenis  aktivitas sangat  mempengaruhi  jenis  penggunaan material  sebagai  penutup  lantai  ruang. Sejalan dengan hal ini Trancik (1986) dalam Winandari (2009) mengatakan ruang terbuka terdiri  dari  ruang  keras (hard  space) dan ruang lunak (soft space), ruang keras dibatasi oleh  dinding  arsitektural  dan  digunakan untuk aktifitas sosial sedangkan ruang lunak didominasi  oleh  lingkungan  alam  seperti taman,  kebun,  dan  jalur  hijau.  Aktivitas keseharian khususnya ruang terbuka lapangan/ square digunakan oleh masyarakat sekitar  untuk  bermain  bola  kaki  setiap sorenya,  sedangkan  untuk  ruang  terbuka jalan/ steet khusnya  jalur  untuk  pejalan  kaki
(pedestrian)  jarang  terlihat  orang  yang menggunakan  sarana  pejalan  kaki  tersebut. Jalur  pejalan  kaki  yang  tersedia  yaitu  pada jalan Sultan Saifudin dan jalan depan keraton menuju  pelabuhan  kesultanan,  karena  jarang digunakan sehingga pedestrian yang berfungsi  sebagai  jalur  pejalan  kaki dimaksud diubah tampilannya (tanpa merubah  pedestrian)  menjadi  jalur  hijau dengan  cara  menanam  bunga  pada  pot/bak yang dibuat.
Jenis  aktivitas  dari  masing-masing  ruang  di atas  mencerminkan  karakteristik  ruang  yang dimiliki. Jenis material yang digunakan pada lapangan  ini  yaitu  rumput  sebagai  material lunak (soft  landscape), sedangkan  material yang  digunakan  untuk  jalur  pejalan  kaki (termasuk  jalur  hijau)  pada  pedestrian  jalan yaitu  paving  blok  sebagai  material  keras (hard) dan  bunga  serta  pohon  sebagai material  lunak (soft  landscape) pada  jalur hijau  disekitarnya.  Material  penutup  ruang sebagaimana yang kemukakan oleh Carmona (2003)  dalam  Winandari  (2009)  ruang terbuka  memiliki  dua  jenis  variasi  penutup lantai  ruang  yaitu  perkerasan/paving  dan lanskap  lunak/ soft  landsecap. Keduanya didesain  sesuai  dengan  fungsi  ruang  yang diinginkan. Beban masa yang ditanggungnya (terutama  beban  lalu  lintas)  serta  estetika ruang yang diinginkan.
Selain material penutup lantai ada pula street furniture, sebagai  bagian  dari  ruang  terbuka street  furniture seperti  lampu  taman,  lapmu jalan,  dan  rambu-rambu  jalan/taman  sebagai petunjuk  perlu  diperhatikan  lagi  sehingga dapat  menyatu  dengan  linggkungan  sekitar. Secara  spesifik  Carmona  (2003)  dalam Winandari  (2009)  menyampaikan  enam
prinsip  yang  harus  dipertimbangkan  untuk menciptakan  komposisi  yang  menarik melalui street furniture yaitu:
1) Penggabungan  desain  street  furniture (meminimalkan  jumlah  elemen street furniture didalam area)
2) Pengintegrasian  semua  elemen  ke-dalam suatu unit (jika memungkinkan)
3) Pemindahan  semua  street  furniture  yang berlebihan.
4) Peningkatan  kualitas  lingkungan  dan membantu membuat identitas yang logis
5) Pembatasan sebuah ruang dengan memperkuat kreasi.
6) Menempatkan street  furniture yang  tidak menghalangi jalur pedestrian atau kendaraan.

## D.3.5. Penunjang Kegiatan
Pelabuhan  kesultanan  dan  benteng  Tahula dapat  menajdi  penunjang  kegiatan  dan Tempat-tempat  yang  menjadi  penunjang kegiatan  seperti  pelabuhan  kesultanan, benteng  Tahula,  dan  keraton  merupakan tempat  yang  sering  dikunjungi  masyarakat sekitar  sebagai  alternatif  kegiatan  umum. Ada yang sekedar memancing bahkan mandi pantai  di  pelabuhan  kesultanan,  melihat panorama  kawasan  kota  dari  ketinggian  di benteng  Tahula  dan  melihat  lebih  dekat keraton  sebagai  simbol  adat-istiadat  adalah jenis  kegiatan  yang  berlangsung  di  dalam K3T.
Penunjang  kegiatan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Winandari  (2009)  adalah aktivitas  yang  mengarah  pada  pergerakan, kegembiraan  dan  kehidupan  (menghidupkan sebuah ruang). Aktivitas tersebut
menghubungkan  dua  atau  lebih  pusat kegiatan  umum  dan  berperan  untuk menghidupkan     kegiatan kawasan.
Disebutkan  pulah  bahwa  bentuk  penunjang kegiatan  dapat  berupa    kegiatan  publik  atau ruang  bebas  untuk  manusia  yang  dilakukan di  dalam  ruang    maupun  di  luar  ruang. Kegiatan  publik  aktivitasnya  meliputi penjualan  barang-barang  seperti  swalayan dan  restoran  maupun  penyediaan  fasilitas lingkungan seperti taman rekreasi, perpustakaan  umum,  pusat  pemerintahan, atau  kaki  lima  dan  ruang  bebas  dimana manusia  membutuhkan  tempat  untuk  per- istirahatan  seperti  tempat  duduk  atau berteduh  serta  tempat  bergerak  yang  santai. Sejalan dengan itu, dalam rangka menhidupkan  kawasan  Pemerintah  Kota Tidore Kepeulauan melalui Dinas Pariwisata telah banyak melakukan peningkatan kondisi fisik  dari  keadaan  sebelumnya.  Seperti contohnya  keraton  yang  dipugar  sejak  tahun 2005  dan  saat  inipun  terus  dilakukan perbaikan-perbaikan fasiltas penunjang lainnya,  begitu  juga  dengan  benteng  dan pelabuhan  kesultanan.  Hal  ini  adalah  wujud keseriusan pemerintah melalui Dinas Pariwisata untuk menghidupkan tempat-tepat yang dapat menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud.

## D.3.6. Penanda/Tata Informasi/ Signage
Wujud  elemen  penanda  atau  tata  informasi (signage) seperti  yang  disebutkan  dalam Winandari  (2009)  adalah  tulisan,  gambar, lambang atau umbul-umbul. Elemen tersebut umunya  terletak  pada  bangunan  /struktur lain,  terlihat  dari  luar  bangunan,  dan digunakan  sebagai  alat  pemberitahuan maupun  iklan.  Uraian  elemen  penanda
(signage) tersebut  menunjukkan  sifat  dan klasifikasi  informasi  yang  disampaikan kepada  pengamat,  penanda (signage) dapat bersifat  temporal  (permanen)  dan  ada  juga yang bersifat sementara.
Penanda (signage) berupa  papan  nama/label yang  bersifat  temporal  yaitu  papan  nama keraton, papan nama kantor kelurahan, papan nama  kantor  urusan  agama,  papan  nama masjid Kesultanan (sigi kolano), papan nama benteng (benteng Tahula dan benteng Toree), papan  nama  jalan,  dan  rambu  jalan sedangkan  untuk  elemen  penanda (signage) yang  bersifat  sementara  berupa  papan informasi  dan  iklan  dan  baliho  (umbul- umbul)  sebagai  alat  peraga.  Keberadaan papan/label  tersebut  merupakan  sarana informasi yang berfungsi untuk
menyampaikan  berbagai  informasi  kepada pengamat  melalui  penanda (signage), dalam Winandari  (2009)  disebutkan  penanda berfungsi  sebagai  sarana  penginformasian dan  iklan,  pengindentifikasian  bengunan dengan pemberian label bangunan, pemberitahuan  kepada  pengendara  untuk mempermudah pengambilan keputusan seperti  adanya  jalan  buntu  disuatu  kawasan, penginstruksian  seperti  polisi  tidur  agar pengendara berhati-hati di kawasan tersebut, serta  pengaturan  sirkulasi  untuk  mengurangi kemacetan.

## D.3.7. Preservasi/Pelestarian
Preservasi    menurut  Hamid  Shirvani  (1985) dalam  Winandari  (2009)  berarti  memelihara lingkungan  dan  bangunan  agar  makna kultural, keindahan, sejarah, serta nilai sosial yang  ada  disuatu  bangunan/kawasan  dapat terpelihara  dengan  baik.  Preservasi  bararti
menjaga keutuhan  bangunan kuno dalam arti fisik.  K3T  adalah  salah  satu  dari  sekian banyak  tempat/kawasan  yang  ada  di  dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan,  banyak  objek  yang  terdapat didalam  K3T  untuk  dipreservasi  seperti bangunan  keraton,  masjid  Sultanan (sigi kolano), lapangan/ square (alun-alun)
kesultanan, rumah keluarga/keturunan
Sultan,  rumah  pejabat  kesultanan,  rumah adat,  rumah  rakyat,  pelabuhan  kesultanan, benteng  Tahula,  benteng  Tore,  dan sebagainya yang memiliki nilai historis.
Ruang  kota  dan  artefak  pada  K3T  memiliki karateristik  tersenidir,  seperti  yang  telah disebutkan  diawal  bahwa  ruang  K3T  yang terlihat saat ini dulunya terbentuk (dibentuk) oleh  kelompok  etnis  yang  bermukim  di dalam kota. Komposisi artefaknya
merupakan  potret  kondisi  masa  lalu  yang menajdi warisan masa kini, artinya jika K3T tidak  dilakukan  preservasi  maka  kecil kemungkinan warisan ini dapat dipertahankan.  Cakupan  kegiatan  preservasi sendiri  menurut  Walaretina  (1992)  dalam Winandari  (2009)  yaitu  meliputi  konservasi, restorasi,  renovasi,  rekonstruksi,  demolisi, redevelopmenp,  ban  rehabilitas.  Mengingat begitu  luasnya  cakupan  kegiatan  preservasi, maka  sertiap  elemen  yang  menjadi  obejek presevasi  dapat  memberikan  manfaatnya tersenidiri  untuk  (hususnya)  masyarakat sekitar  dan  totalitas  masyarakat  pada umumnya. Dalam Winandari (2009) dikatakan  manfaat  preservasi  terlihat  dari manfaat kultural, manfaat ekonomis maupun
manfaat sosiologis.

## E. KESIMPULAN
Korelasi antara  faktor-faktor,  yang  mem- pengaruhi  perubahan  tata  ruang  kota kerajaan  Tiodre,  proses  terjadinya  pe- rubahan,  dan  elemen-elemen  yang  berubah dan  yang  tetap  pada  struktur  ruang  kota kerajaan Tidore.
Kota   kerajaan    Tidore      dalam
per- kembangannya  sangat  dipengaruhi  oleh pertumbuhan penduduk yang mana penduduknya  semakin  bertambah  dari  tahun ke  tahun,  selain  pertumbuhan  penduduk perkembangan  kota  juga  di  pengaruhi  oleh keadaan ekonomi masyarakat sebab kegiatan usaha (kegiatan ekonomi) yang
dilangsungkan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salain itu keadaan politik  juga  merupakan  salah  satu  penyebab pembentukan  dan  perkembangan  kota kerajaan Tidore dari aspek tata ruangnya.
Perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan  Tidore itu  sendiri  terjadi  setelah  melalui  beberapa tahapan  (Proses)  perubahan  yang  secara substansial  dikelompokkan  menjadi  periode perkembangan awal, periode perkembangan,dan  periode  perkembangan saat  ini  (sekarang).  Periodesasi  inilah  yang merupakan  rangkaian  perubahan  tata  ruang kota  kerajaan  Tidore.Perkembangan  kota dimaksud berakibat pada berubahnya struktur ruang kota kerajaan, jika perkembangan  ruang  kota  dikaitkan  dengan perubahan  struktur  ruang  kota    dan    apabila perubahan    struktur  ruang  kota  dikaitkan bertambahnya elemen-elemen kota pada tata ruang  kota  maka  koherensi  antara  elemen- elemen  kota  yang  berubah  dan  yang  tetap merupakan  hal  yang  krusial  terhadap
eksistensi  kota  terutama  kota  yang  tata ruangnya  di-bangun  berdasarkan  falsafah masyarakat yang dipedomani sebagai penuntun kehidupan.
Jadi  perubahan  tata  ruang  kota  kerajaan Tideore  terjadi  diakibatkan  oleh  beberapa faktor  diantaranya  yaitu  keadaan  penduduk, keadaan  ekonomi  masyarakat,  dan  keadaan politik yang mana ketiga faktor ini memiliki perannya masing-masing dalam perkembangan  tata  ruang  kota  kerajaan Tidore.  Selain  faktor-faktor  tersebut,  tata ruang  kota  kerajaan  Tidore  juga  sangat dipengaruhi oleh status kota itu sendiri sebab status suatu wilayah atau daerah mencerminkan ketersediaan sarana prasarana sebagaimana  fungsi  dari  status  dimaksud. Status  kewilayahan  yang  disandang  oleh Tidore  inilah  yang  menjadi  titik  tolak  dari proses  terjadinya  perubahan  tata  ruang  kota kerajaan dari waktu ke waktu. Perkembangan kota  kerajaan  dimaksud  yang  secara langsung  mem-pengaruhi  tata  tuang  kota kerajaan  yang  telah  ada  sebelumnya,  per- kembangan  kota    ini  berimbas  pada  tatanan ruang kota sebagai akibat dari bertambahnya elemen-elemen  kota  sehingga  menyebabkan hilangnya  beberapa  elemen  kota  lama  di dalam struktur ruang kotanya.

## DAFTAR RUJUKAN
1. Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tidore Kepulauan. 2010. hasil sensus penduduk.
2. Citra  Kota  Tidore  Kepulauan  Dalam Arsip .  2011.  Jakarta  :  Arsip  nasional republik Indonesia
3. Firnandus,  M.A.  1975. Pandai  Besi  di Tidore  Halmahera  Tengah ,  Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
4. Gandarum,  Nur  Dedes.  2008, Prinsip- Prinsip Pengembangan Permukiman Baru, Jakarta: Universitas Ttisakti
5. Heryanto, Bambang. 2011, Roh dan Citra Kota, Surabaya : Brilian Internasional
6. Marasabessy  Bunyamin  dan  Faroek
Amin.  2005, Tuan  Guru, Jakarta  :  P.T.
Abdi Karyatama.
7. Masmuin,  I.  2002. Budaya  Legu  Gam Sultan Tidore. Ternate : Carisma PC.
8. Moeleong,  Lexy  J.,  2011, Metodologi Penenlitian  Kualitatif, Bandung:  P.T.
Remaja Rosdakarya. Cetakan ke 29.
9. Saleh,  M.  1992. Sejarah  Berdirinya Keraton  Tidore .  Halmahera  Tengah  : Deprtemen  Pendidikan dan Ke- budayaan. 10. Winandari, Lirik, Immaculata,
Maria.2010, Karakter  Arsitektur  Kota,
Jakarta: Universitas Trisakti.
11. Zhand,  Markus.  2006. Perancangan Kota  Secara  terpadu .  Semarang  : Kanisius.