ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 01, Juli - 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN CHECK AND BALANCES TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH (Perspektif Undang-Undang Organisasi Masyarakat)
Submitted : July 2023 Revised : July 2023 Published : July 2023

## Rihan Pratama
Universitas Islam Negeri Salatiga rihanpratama97@gmail.com
Abstract: The  task  of  the  opposition  in  government  is  to  provide  oversight  of government  policies  and  behavior.  The  opposition  party,  which  in  a  democracy functions as a control over the incumbent (Check and Balances), has shifted in favor of  power.  As  a  result,  NGOs,  labor  unions,  and  community  organizations  are practically without a solid opposition. This research is a type of library research, with primary law in the form of the Law on Community Organizations used as a source for study, and also secondary sources in the form of books, journals, and so on. Community Organizations (Ormas) are basically concerned with maintaining the unity, integrity, and interests of the nation. CSOs are established with the aim of protecting, maintaining, and strengthening the unity of the Nation. This is in line with Law 17/2013, which mandates that mass organizations become a bridge for the voice of the people. Although this has been done, it is still ineffective, because the government has turned a deaf ear to it.
Keywords : Oppositions, Check and Balances, Islamic Organizations
Abstrak: Tugas  oposisi  dalam  pemerintahan  adalah  memberikan  pengawasan terhadap  kebijakan  dan  prilaku  pemerintah.  Partai  oposisi  yang  dalam  negara demokrasi  berfungsi  sebagai  kontrol  terhadap  petahana (Check  and  Balances), sudah  bergeser  memihak  kepada  kekuasaan.  Dengan  demikian  praktis  petahana tidak  memiliki  oposisi  yang  kokoh,  alhasil  NGO,  serikat  buruh,  dan  organisasi kemasyarakatan,  berjuang  sendiri.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kepustakaan,  dengan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  yang  digunakan  menjadi  sumber  untuk  dikaji,  dan  juga  sumber sekunder  yang  berupa  buku,  jurnal,  dan  sebagainya.  Organisasi  Masyarakat (Ormas) pada dasarnya berkepentingan untuk   menjaga persatuan,  keutuhan, dan kepentingan  bangsa.  Ormas  didirikan  dengan  tujuan  untuk  melindungi, memelihara,  dan  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  Bangsa.  Hal  ini  sejalan dengan  UU  17/2013,  yang  mengamanatkan  agar  ormas  menjadi  jembatan  bagi suara  rakyat.  Walaupun  hal  ini  sudah  dilakukan,  tetap  saja  tidak  efektif, dikarenakan pemerintah yang menutup kuping akan hal itu.
Kata Kunci : Oposisi, Check and Balances, Ormas Islam

## A. Pendahuluan
Masuknya  Prabowo  Subianto  ke  dalam  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, hal ini praktis menihilkan peran oposisi yang kuat  dalam  kepemimpinan  Joko  Widodo  di  periode  keduanya.  Ketiadaan  peran oposisi dalam sebuah rezim presidensial, akan membentuk pola pemerintahan yang buruk. Oposisi yang digunakan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, memiliki peran  yang  sangat  sentral  dalam  keberlangsungan  demokrasi.  Dalam keberlangsungan demokrasi oposisi harus ditempatkan ber-iringan dengan legislatif dan eksekutif supaya dapat terbentuknya suatu pola pemerintahan yang baik.
Tugas  oposisi  dalam  pemerintahan  yaitu  harus  memberikan  pengawalan yang sangat ketat terhadap setiap kebijakan dan prilaku pemerintah. 1 Partai oposisi yang  berfungsi  sebagai check  and  balances sudah  mulai  bergeser  menjadi pendukung rezim, keberadaan oposisi yang ada saat ini terutama partai, tidak cukup kuat berjalan ber-iringan dengan parlemen, dikarenakan partai yang tersisa, hanya partai-partai  yang  tidak  cukup  kuat  seperti  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS). Lemahnya partai oposisi, menyebabkan legislatif dan eksekutif bagaikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Habitus seperti ini menyebabkan benalu dalam sistem  ketatanegaraan,  dan  merusak  sistem  demokrasi,  peristiwa  seperti  disebut juga delegative democracy,, yaitu demokrasi yang hidup di tengah lemahnya check and balances. 2
Ketika partai  oposisi  sudah tidak bisa diandalkan dalam melakukan tugas check and balances, maka civil society yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Non  Governmental  Organization (NGO),  Serikat  Buruh,  dan  Organisasi masyarakat  (Ormas)  Islam  menjalankan  tugas  tersebut.  Teori  kedaulatan  rakyat yang dianut oleh Indonesia, merupakan teori yang dikembangkan oleh John Locke, biasa diartikan menjadi kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.  Sebab  ini,  masyarakat  Indonesia  dalam  hal  ini  yaitu  pemerintahan
1 Mei Susanto, “Pelembagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia,” Dalam Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Diedit Oleh Susi Dwi Harijanti, Dkk , n.d., 87 – 100.
2 Firman Noor, “Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposi si Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia,” Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 1 – 17.
(eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif),  dan  juga  masyarakat  menginginkan  suatu kontrol  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia,  agar  kekuasaan  bisa  berjalan  dengan efektif. Orientasi efektif rakyat Indonesia adalah kemakmuran dan kesejahteraan, sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang berbunyi  “…melindungi  segenapa  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Organisasi masyarakat islam adalah organisasi yang didirikan oleh tokoh- tokoh  islam  yang  berorientasikan  dakwah. 3 Tokoh-tokoh  islam  yang  mendirikan organisasi  islam  bertujuan  untuk  mengumpulkan  umat  islam.  Ormas  islam merupakan civil society yang kuat saat ini perannya. 4 Peranan yang cukup mecolok terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan politik. 5
Sejarah  mencatat  Undang-Undang  Organisasi  Masyarakat,  merupakan produk  orde  baru  (orba),  UU  ini  dibuat  untuk  menertibkan  masyarakat,  dan menjadikannya  dalam  satu  wadah  yakni  asas  tunggal  pancasila.  UU  ini  sendiri disahkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, pada 17 Juni  1985,  yang  kemudian  dipermasalahkan  ketika  masa  reformasi  terkait relevansinya.
Demokrasi merupakan kata yang sering kita dengar bahkan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mendengar  atau mengucapkan-nya,  semakin kita dibuat bingung akan makna demokrasi itu sendiri. Jika menilik pembelajaran di  bangku  sekolah,  kita  sering  dicekoki  doktrin,  bahwa  demokrasi  merupakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Setelah beranjak dewasa kita mulai sadar bahwa itu  adalah  sebuah  paradoks,  karena  pada  faktanya  demokrasi  di  Indonesia  tidak memenuhi  prinsip-prinsip  demokrasi,  seperti  kedaulatan  di  tangan  rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), peradilan yang bebas tidak memihak, kebebasan pers, dan pemerintahan berdasar hukum. 6
3 M Taufiq Rahman and Paelani Setia, “Pluralism in the Light of Islam,” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, no. 2 (2021): 204 – 10.
4 Amy L Freedman, “Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia,”
Journal of Civil Society 5, no. 2 (2009): 107 – 27.
5 Dyah Rahmi Ast uti and Muhammad Yusuf Wibisono, “Tinjauan Sejarah Atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Pada Pembangunan Indonesia,” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 2, no. 1 (2022): 121 – 30, https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882.
6 Artis, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia , 2014.
Seperti kedaulatan di tangan rakyat, ini hanya berlaku ketika masa elektoral, setelahnya  akan  hilang  begitu  saja,  bahkan  cenderung  dilupakan,  dan  juga pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  HAM,  ini  sudah  sedikit  dilakukan  oleh Presiden Joko  Widodo,  seperti meminta maaf kepada korban pelanggaran  HAM, akan tetapi pemerintah tidak serius dalam melindungi HAM, ini tercermin dengan diterbitkannya  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  17  Tahun  2022  tentang Pembentukan  Tim  Penyelesaian  Non-Yudisial  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang  Berat  Masa  Lalu.  Diterbitkannya  peraturan  ini  hanya  akan  memperpanjang tindakan pelanggaran HAM, karena Keppres ini mendukung praktik impunitas. 7
Pembahasan dalam tulisan ini secara umum bertujuan untuk menunjukkan bahwa  oposisi  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  demokrasi. 8 Oleh  karena  itu,  perbaikan  apa  pun  dalam  demokrasi,  terutama  jika  perbaikan tersebut  mempunyai  dampak  positif  yang  kuat  terhadap  kedaulatan  rakyat  dan pelaksanaan pemerintahan yang dikelola, tidak akan berfungsi sepenuhnya kecuali perbaikan tersebut  mencakup perbaikan dalam sudut  pandang dan posisi  oposisi. Sejalan  dengan  tujuan  tersebut,  tulisan  ini  juga  membahas  persoalan  lain,  yakni fungsi sebenarnya Organisasi Islam dalam konteks Indonesia kontemporer.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan,  dengan  hukum  primer berupa  Undang-Undang  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  digunakan menjadi sumber untuk dikaji, dan juga sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, dan  sebagainya.  Sebagai  penunjang  dalam  penyelesaian  penelitian  ini,  penulis mengolah  data  primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan  metode  deskriptif analisis. 9 Penulis  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum  normatif
7 Amnesty.id, “Presiden Jokowi Mau Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Luar Jalur Hukum?,” 30 Agustus 2022 , 2022.
8 Polyarchy: Participation and Opposition., Robert Alan Dahl , 1971.
9 Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang - Undang ‘Corona’Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2020, 114 – 29.
(yuridis  normatif). 10 Pendekatan  hukum  normatif  merupakan  pendekatan  yang mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan  penelitian  ini,  berdasarkan  sumber-sumber  hukum  yang  penting. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan literatur melalui kajian buku-buku, peraturan    perundang-undangan  ,  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan dengan kajian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  pada  dasarnya  berkepentingan  untuk menjaga  persatuan,  keutuhan,  dan  kepentingan  bangsa.  Ormas  didirikan  dengan tujuan  untuk  melindungi,  memelihara,  dan  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan Bangsa. Semua ormas wajib menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai moral dalam kehidupan  bermasyarakat.  Pembentukan  ormas,  khususnya  yang    diakui  dan didaftarkan  oleh  negara,  merupakan  ormas  yang    sejalan  dengan  tujuan  negara. Negara mempunyai kewenangan untuk mencopot dari dalamnya, menghapus ormas Indonesia, bahkan membubarkannya jika tidak lagi sejalan dengan tujuan negara. 11
Atas  dasar  itu,  ormas  dilibatkan  dalam  mewujudkan  persatuan,  kesatuan,  dan kepentingan bangsa serta diharapkan dapat berperan secara maksimal.
1. Menjalankan Peran Oposisi Menggantikan Partai Oposisi
Dalam  konteks  demokrasi,  kedaulatan  rakyat  merupakan  akar  dari demokrasi itu sendiri, dalam kedaulatan rakyat oposisi menemukan keabsahannya. Tidak  ada  jaminan  bahwa  kedaulatan  rakyat  sepenuhnya  dipertimbangkan  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  tidak  jarang pemerintahan  bertindak  atas  nama  kedaulatan  rakyat,  padahal  kenyataannya menjauh  dari  esensi  kedaulatan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya kekuasaan di luar pemerintah yang dapat menjamin kedaulatan rakyat  tetap terjaga dan berfungsi. Dalam konteks ini, peran pihak-pihak di luar pemerintahan dan pihak oposisi menjadi penting, terutama dalam memastikan  pemerintahan petahana tetap
10 Abdul Kadir Lafuil and Kusnadi Umar, “Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Ke berlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Al Tasyri’iyyah 2, no. 2 (2022): 96 – 107.
11 Yeni Huriani, “Agama Dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia” (Lekkas, 2021).
berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, keberadaan partai oposisi erat kaitannya dengan kepentingan dalam menjaga kedaulatan rakyat  sendiri.
Selain beberapa prinsip di atas, demokrasi sendiri berakar pada partisipasi rakyat,  baik  itu  dalam  pembuatan  produk  legislatif  yang  berupa  undang-undang, atau  yang  paling  mudah  difahami  mengenai  partisipasi  rakyat  adalah  ikut  dalam pemilihan umum. Tentu saja partisipasi rakyat yang menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi  bukan berarti partisipasi yang dimobilisasi, melainkan partisipasi aktif yang  berdasarkan  kesadaran  individu. 12 Partisipasi  semacam  ini  memberikan kesempatan  kepada  seluruh  warga  negara  di  negara  untuk  berkontribusi  sesuai dengan kesadaran mereka sendiri. Kemungkinan terjadinya pamrtisipasi bebas ini, mengingat  kesadaran  setiap  orang  tidak  sama,  pada  akhirnya  menimbulkan perbedaan sikap dan pandangan bahkan terhadap penguasa.
Salah  satu  prinsip  yang  membedakan  negara  demokrasi  dengan  negara otoriter adalah meningkatnya oposisi. dapat berperan sebagai checks and balances terhadap keberlanjutan institusi demokrasi. Oleh sebab itu, dalil pemerintah adalah negara  menjalankan kekuasaan di luar tugas pokok dan fungsinya, dan hal tersebut dipastikan  tidak  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu,  oposisi  menjadi  prinsip  terpenting dalam  menyampaikan  gagasan  untuk  mengkritik  pemerintahan,  yang  akan berdampak  positif  bagi  stabilitas  rezim  negara.  Jika  partai-partai  oposisi  telah memainkan  peran  penting  dalam  membawa  ide-ide  ke-pemerintahan,  langkah selanjutnya bagi adalah mempertimbangkan dampak positif yang akan ditimbulkan dan implikasi positifnya bagi negara-negara demokrasi di masa depan. 13 Pengaruh partai oposisi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia  dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab dampak yang diterimanya dari pemerintah adalah ia telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai  dengan harapan yang diberikan kepadanya sebagai  bentuk  tanggung  jawab.  Dengan  berfungsinya  partai  oposisi  utama, kesimpulannya semua warga negara merasakan keadilan dan kebahagiaan. 14
12 Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge University Press, 1970).
13 Bedjo Suka rno, “Peran Oposisi Sebagai Cheks and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia,” n.d.
14 A Indraerawati and Rahmiati Rahmiati, “GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH,” SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH 2, no. 3 (2021): 525 – 36.
Partai-partai oposisi yang diharapkan membawa ide ke pemerintahan, justru malah  berbalik  mendukung  pemerintahan,  hal  ini  termanifestasikan  dengan masuknya Gerindra ke dalam rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Tanpa mengesampingkan  partai  oposisi  lainnya  seperti  PKS  dan  Demokrat,  masuknya Gerindra ke dalam kekuasaan praktis menihilkan peran partai oposisi yang kokoh. Dengan ketiadaan peran partai oposisi yang kokoh, maka legislatif dan eksekutif bisa dengan sangat mudah membentuk undang-undang yang dapat menyengsarakan rakyat, dan menguntungkan oligarki.
Absennya peran partai oposisi dalam sistem bernegara, membuat organisasi masyarakat bekerja lebih ekstra dalam melakukan peran check and balancing, tanpa terkecuali organisasi masyarakat islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Front  Pembela  Islam  (FPI),  dll.  Cara  pandang Siyasah  Syari’ah terhadap keberlangsungan  demokrasi  dalam    sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dipahami sebagai  gerakan politik Islam dalam  konteks Indonesia, dan ideologi gerakan Islam memuat arah yang tepat bagi keberlangsungan sistem Islam saat ini. 15 Pada awal masa  penjajahan    asing  terhadap  negara    Indonesia,  pentingnya  ketaatan  pada bangsa dan agama nasional selalu ditekankan di kalangan masyarakat. Pada awal abad  ke-20,  komunitas  Muslim  berhasil  memperjuangkan  gerakan  politik  demi kepentingan negara  kesatuan Republik Indonesia. 16 Karena Siyasah Syariah dapat berhubungan langsung  dengan kehidupan manusia itu sendiri, maka hal ini terlihat dalam sistem perundang-undangan menjadi prinsip terpenting  demokrasi Indonesia dalam  kehidupan  berbangsa,  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  ketatanegaraan Indonesia.
Menjalankan  peran  oposisi  dalam  sebuah  negara  demokrasi  diakomodasi oleh  adanya  Undang-Undang  (UU).  Dalam  konteks  Indonesia  kebebasan berpendapat  diatur  dalam  pasal  28E  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  (UUD  1945, yang  berbunyi:  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat.  Selain  dalam  UUD,  kebebasan  berpendapat  juga
15 Burhanudin Rabani and Nila Sastrawati, “Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik Di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212),” SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH 2, no. 1 (2021): 41 – 53.
16 A.M Fatwa, Demokrasi Teistis (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
diakomodir  secara  lebih  spesifik  dalam  Pasal  22  ayat  3  Undang-undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  setiap  orang  bebas  mempunyai, mengeluarkan,  dan  menyebar  luaskan  pendapat  sesuai  dengan  hati  nuraninya, secara  lisan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun  media  cetak  elektronik, dengan memperhatika nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 17
Dengan  berbagai  jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  warganya terkait kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Memberikan keleluasaan bagi ormas islam, untuk menyampaikan suara-suara masyarakat. Pasal 6 Undang- undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  menjabarkan fungsi  ormas  sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat,  dan  memperkuat  partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.  Kemudian  dalam  pasal  5  Undang-undang  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan bahwa organisasi  masyarakat harus meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat,  amanat selanjutnya yakni menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Efektifitas Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam ber-Oposisi
Agama  dan  politik  merupakan  satu  kesatuan,  keduanya  tidak  dapat dipisahkan.  Agama  tanpa  politik,  menjadikannya  jauh  dari  sosial  histori masyarakat. Dengan beragama dan memahami politik, umat beragama akan faham mengenai realitas sosial. Jika memahami realitas sosial, sudah barang tentu agama akan mudah masuk ke-dalam kehidupan rakyat.  Begitu juga politik, politik  yang jauh dari agama maka akan mencapai kesesatan dan kejahatan. 18 Ormas islam yang ada saat ini, terbentuk karena adanya konflik.
Organisasi  masa  Islam  yang  didirikan  oleh  tokoh-tokoh  Islam  pada  masa perjuangan  kemerdekaan  dengan  tujuan  untuk  berdakwah,  mengajar,  dan menyebarkan ajaran  Islam.  Salah satu  cara untuk melaksanakan dakwah tersebut adalah melalui pendirian lembaga pendidikan  formal dan non-formal seperti ormas
17 ICJR.or.id, “Kemerdekaaan Berekspresi Dan Tindak Pidana Penghinaan Dalam Perspektif HAM,” ICJR.or.Id , 2012, icjr.or.id/kemerdekaaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam- perspektif-ham/#:~:text=Selain itu UU No. 39,lisan atau tulisan melalui media.
18 Mahfud MD, “Mahfud MD: Ormas Keagamaan Lahir Dari Gerakan Politik,” Mkri.Id , n.d.
NU yang  dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, mendirikan banyak Pondok Pesantren NU yang tersebar di berbagai  wilayah    Indonesia. 19 Ormas  Islam  lain  yang  berdiri  jauh  sebelum Indonesia merdeka, yaitu Muhammadiyah, mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai  wahana dakwahnya. Sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah mendirikan banyak  sekolah  dasar  di  desa  Kauman,  Yogyakarta.  Lembaga  Pendidikan Muhammadiyah, Pesantren NU, dan lembaga pendidikan lain yang didirikan oleh ormas  lainnya,  mempunyai  peranan    penting  dalam  perjuangan    kemerdekaan negara  dan  bangsa    Indonesia. 20 Kehadiran  ormas  Islam  dalam  perjuangan kemerdekaan Indonesia turut andil dalam perlawanan terhadap penjajah. Saat itu, umat Islam memegang peranan penting dalam mencapai kemerdekaan. Mayoritas dari pejuang  kemerdekaan Indonesia adalah umat Islam.
Pengaruh  organisasi  Islam  kerakyatan  tidak  hilang  setelah  Indonesia merdeka pada tahun  dan terus memegang peranan penting hingga saat ini. 21 Ormas Islam  yang  tujuan  utamanya  adalah  dakwah    tentunya  terus  mengalami perkembangan  seiring  berjalannya  waktu,  dan  menyesuaikan  metode  dakwahnya seiring dengan perkembangan di bidang dakwah. Selalu berubah. Ormas Islam kini menyadari betapa strategisnya peran dakwah dan kemampuannya dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Ormas Islam  tetap eksis dan memberikan kontribusi yang signifikan. kepada masyarakat. masyarakat. Kehadirannya di bidang dakwah dan pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat. 22
Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  mengawal  jalannya  pemerintahan,  terutama  pada  masa  reformasi. Gerakan islam  yang diporak-porandakan, pada  masa orde baru, akhirnya bangun dari  tidur  panjangnya.  Nahdlatul  Ulama,  dan  Muhammadiyah  konsisten,  dalam menjalankan  tugasnya,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.  17  Tahun
19 Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru (Erlangga, 2004).
20 Alwi Shihab, Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia (Suara Muhammadiyah, 2016).
21 Rifki Rosyad et al., “Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial” (Lekkas, 2021).
22 Romadanyl, “Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Menentukan Wajah Masa Depan Indonesia,” Kemenag.Go.Id , 2021.
2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  yakni;  organisasi    masyarakat  harus meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat,  amanat selanjutnya yakni menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  konteks  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo,  kedua  organisasi besar ini, selalu menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat. Berkaca pada sebelum pengesahan Undang-Undang Ciptaker, NU dan Muhammadiyah sepakat menolak UU  Ciptaker.  Sebelum  menolak  UU  Ciptaker,  kedua  ormas  besar  umat  islam  di Indonesia ini kompak menolak revisi terhadap UU KPK, tidak sampai di situ kedua ormas islam ini juga ikut mengecam konflik agraria yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia,  seperti  di  Wadas,  Rempang,  hingga  Seruyan,  Kalimantan  Tengah. Dalam  Musywarah  Nasional  (MUNAS)  Nahdlatul  Ulama  2023,  ketua  komisi rekomendasi  Ulil  Abshar  Abdalla,  mengatakan,  “menggunakan  pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketatanah rakyat harus dihentikan.” 23
Walaupun  tidak  dengarkan  oleh  penguasa,  tapi  setidaknya  ormas  islam, tetap  konsisten  melakukan check  and  balances kepada  penguasa.  Seperti  yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang- undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  yang  berisi Organisasi  kemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Ormas)  adalah  dengan  didirikan dan  dibentuk oleh masyarakat-masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan cita-cita,  cita-cita,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan  dan  tujuan,  guna  ikut  serta dalam  pembangunan  menuju  tercapainya  tujuan  Negara  kesatuan  Republik Indonesia    berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar    Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 24
Konsistensi  yang dilakukan oleh ormas  Islam  bukan tanpa sebab, mereka melakukan  pengawasan  terhadap  penguasa,  karena  menjalankan  syariat  agama. Surah  Al-Ashr  ayat  1-3  yang  berbunyi  “ Demi  Masa.  Sungguh,  manusia  berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta  saling  menasihati  untuk  kebenaran  dan  saling  menasihati  untuk
23 NU Online, “Munas NU 2023: Hentikan Pendekatan Keamanan Dan Kekerasan Dalam Sengketa Tanah,” Arabic.Nu.or.Id , 2023, https://arabic.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-hentikan- pendekatan-keamanan-dan-kekerasan-dalam-sengketa-tanah-Xdlp6.
24 “Undang -Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” (n.d.).
kesabaran.” 25 Selanjutnya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersada, jika umatku takut kepada orang dzalim untuk berkata kepadanya “engkau dzalim”, maka mereka telah ditinggalkan. 26 Dari dua  dalil  di  atas  sudah  cukup  mengantarkan  pada  konklusi  kenapa  organisasi kemasyarakatan islam konsisten melakukan check and balances.

## D. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  dilihat  bahwasannya  organisasi kemasyarakatan  islam  sudah  sangat  gigih  melakukan  pengawasan  terhadap penguasa,  setiap  ada  kebijakan  pemerintah  yang  bermasalah  ormas  Islam  tidak segan-segan untuk mengkritiknya, demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik ( good  governance). Untuk  efektifitas check  and  balances, yang  dilakukan  oleh ormas  islam,  masih  belum  mencapai  titik efektifitas yang diharapkan, tolok ukur keberhasilannya  sendiri  adalah  bagaimana  pemangku  kekuasaan  ketika  membuat produk  undang-undang  harus  selalu  pro-terhadap  rakyat.  Tetapi  ini  tidak  seratus persen karena ormas islam tidak gigih, pemangku kekuasaan juga ikut andil dalam hal ini. Pemangku kekuasaan sering kali tutup mata bahkan tutup kuping jika rakyat bersuara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty.id. “Presiden Jokowi Mau Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Luar Jalur Hukum?” 30 Agustus 2022 , 2022.
Artis. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia , 2014.
Astuti,  Dyah  Rahmi,  and  Muhammad  Yusuf  Wibisono.  “Tinjauan  Sejarah  Atas Peran  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam  Pada  Pembangunan  Indonesia.” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 2, no. 1 (2022): 121–30. https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882.
Fatwa, A.M. Demokrasi Teistis . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
25 Suara Muhammadiyah, “Hukum Mengkritik Pemerintah,” Web.Suaramuhammadiyah.Id , 2020, https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/04/04/hukum-mengkritik-pemerintah/.
26 Farid Nu’man, “Nasib Umat Yang Takut Berkata, ‘Hai, Zhalim!’ Kepada Orang Zhalim,”
Alfahmu.Id , n.d., https://alfahmu.id/nasib-umat-yang-takut-berkata-hai-zhalim-kepada-orang- zhalim/.
Freedman, Amy L. “Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia.” Journal of Civil Society 5, no. 2 (2009): 107–27.
Huriani, Yeni. “Agama Dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia.” Lekkas, 2021.
ICJR.or.id.  “Kemerdekaaan  Berekspresi  Dan  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dalam Perspektif  HAM.” ICJR.or.Id ,  2012.  icjr.or.id/kemerdekaaan-berekspresi- dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Selain itu UU No. 39,lisan atau tulisan melalui media.
Ida, Laode. NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru . Erlangga, 2004.
Indraerawati,  A,  and  Rahmiati  Rahmiati.  “GOLONGAN  PUTIH  DALAM PEMILIHAN  UMUM  DI  INDONESIA  PERSPEKTIF  SIYASAH SYAR’IYYAH.” SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH 2, no. 3 (2021): 525–36.
Lafuil,  Abdul  Kadir,  and  Kusnadi  Umar.  “Kedudukan  Partai  Oposisi  Terhadap Keberlangsungan  Demokrasi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.” Jurnal Al Tasyri’iyyah 2, no. 2 (2022): 96–107.
MD,  Mahfud.  “Mahfud  MD:  Ormas  Keagamaan  Lahir  Dari  Gerakan  Politik.” Mkri.Id , n.d. Muhammadiyah, Suara. “Hukum Mengkritik Pemerintah.” Web.Suaramuhammadiyah.Id , 2020.
https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/04/04/hukum-mengkritik- pemerintah/.
Noor,  Firman.  “Oposisi  Dalam  Kehidupan  Demokrasi:  Arti  Penting  Keberadaan Oposisi  Sebagai  Bagian  Penguatan  Demokrasi  Di  Indonesia.” Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 1–17.
Nu’man, Farid. “Nasib Umat Yang Takut Berkata, ‘Hai, Zhalim!’ Kepada Orang Zhalim.” Alfahmu.Id , n.d. https://alfahmu.id/nasib-umat-yang-takut-berkata- hai-zhalim-kepada-orang-zhalim/.
Online, NU. “Munas NU 2023: Hentikan Pendekatan Keamanan Dan Kekerasan Dalam Sengketa Tanah.” Arabic.Nu.or.Id , 2023.
https://arabic.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-hentikan-pendekatan- keamanan-dan-kekerasan-dalam-sengketa-tanah-Xdlp6.
Opposition., Polyarchy: Participation and. Robert Alan Dahl , 1971.
Pateman,  Carole. Participation  and  Democratic  Theory .  Cambridge  University Press, 1970.
Rabani, Burhanudin, and Nila Sastrawati. “Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik Di  Indonesia  (Studi  Analisis  Dampak  Gerakan  212).” SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH 2, no. 1 (2021): 41– 53.
Rahman, M Taufiq,  and Paelani Setia. “Pluralism  in  the Light of  Islam.” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, no. 2 (2021): 204–10.
Romadanyl. “Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Menentukan Wajah Masa Depan Indonesia.” Kemenag.Go.Id , 2021.
Rosyad,  Rifki,  M  F  Mubarok,  M  Taufiq  Rahman,  and  Yeni  Huriani.  “Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial.” Lekkas, 2021.
Shihab,  Alwi. Membendung  Arus:  Respon  Gerakan  Muhammadiyah  Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia . Suara Muhammadiyah, 2016.
Sukarno, Bedjo. “Peran Oposisi Sebagai Cheks and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia,” n.d.
Susanto, Mei. “Pelembagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia.” Dalam  Interaksi  Konstitusi  Dan  Politik:  Kontekstualisasi  Pemikiran  Sri Soemantri, Diedit Oleh Susi Dwi Harijanti, Dkk , n.d., 87–100.
Umar,  Kusnadi.  “Pasal  Imunitas  Undang-Undang  ‘Corona’Dan  Kewenangan Badan  Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Menetapkan  Kerugian  Negara.” El- Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2020, 114–29.
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (n.d.).