## Dita Birahayu Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: In international relations conducted between states, countries sending delegates to  negotiate  with  other  countries  in  order  to  promote  and  safeguard  their  interests  in addition to work towards the common good. Many disorders that can occur in the case of countries  conduct  cooperation  with  other  countries  and  can  not  be  separated  from  the conflict,  one  of  which  is  the  treatment  or  unpleasant  activities  of  the  recipient  countries where diplomatic representation  is  placed. As one example of  the violation of  diplomatic immunity  and  privileges  of  officials  is  espionage  case  between  Indonesia  and  Australia that  occurred  some  time  ago.  This  is  the  case,  then  the  sending  country  may  submit  an objection  to  the  recipient  (receiving  state)  and  the  receiving  country  shall  be  fully responsible for it. This paper will discuss how the settlement of juridical acts of espionage to diplomatic officials as a violation of diplomatic immunity.
Keywords: juridical settlement, espionage, diplomatic agent
Abstrak: Di  dalam  hubungan  internasional  yang  dilakukan  antar  negara,  negara-negara mengirim  utusannya  untuk  berunding  dengan  negara  lain  dalam  rangka  memperjuangkan dan  mengamankan  kepentingannya  masing-masing  di  samping  mengupayakan  terwujud- nya  kepentingan  bersama.  Banyak  gangguan  yang  dapat  terjadi  dalam  hal  negara melakukan kerja sama dengan negara lain serta tidak lepas dari konflik, salah satunya yaitu perlakuan  atau  kegiatan  yang  tidak  menyenangkan  dari  pihak  negara  penerima  dimana perwakilan  diplomatik  tersebut  ditempatkan.  Sebagai  salah  satu  contoh  terjadinya  pe- langgaran  kekebalan  dan  keistimewaan  pejabat  diplomatik  adalah  kasus  spionase  antara Indonesia dengan Australia yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi, maka negara pengirim  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  negara  penerima (receiving  state) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.  Tulisan ini akan membahas  bagaimana  penyelesaian  yuridis  tindakan  spionase  kepada  pejabat  diplomatik sebagai pelanggaran kekebalan diplomatik.
Kata kunci: penyelesaian yuridis, penyadapan, pejabat diplomatik
Penyelesaian  Yuridis  Tentang  Penyadapan  sebagai  Bagian  dari Kegiatan  Spionase  yang  Dikategorikan dalam  Pelanggaran Kekebalan Diplomatik

## Pendahuluan
Negara  sebagai  subjek  hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan  hubungan  hukum  internasio- nal dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun  dengan  subjek-subjek  hukum internasional  lainnya.  Sebagai  konseku- ensinya  maka  negaralah  yang  paling banyak  memiliki,  memikul  dan  meme- gang  kewajiban-kewajiban  berdasarkan hukum  internasional  dibanding  dengan subjek hukum intenasional lainnya.
Lahirnya  negara-negara  di  dunia maka  berkembang  pula  prinsip-prinsip hubungan  internasional,  hukum  interna- sional  dan  diplomasi.  Di  dalam  hubu- ngannya  satu  sama  lain,  negara-negara mengirim  utusannya  untuk  berunding dengan  negara  lain  dalam  rangka  mem- perjuangkan  dan  mengamankan  kepen- tingannya  masing-masing  di  samping mengupayakan  terwujudnya  kepentingan bersama.  Cara-cara  dan  bentuk  yang  di- lakukan dalam pendekatan dan berunding dengan  negara  lain  untuk  mengembang- kan  hubungan  tersebut  dinamakan  diplo- masi  yang  dilaksanakan  oleh  diplomat. Selanjutnya  pembukaan  dan  pemelihara- an  hubungan  diplomatik  dengan  negara lain  atas  dasar  kesamaan  hak  merupakan manifestasi  nyata  dari  kedaulatan  suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya  ke  ibukota  negara  lain,  merun- dingkan  hal-hal  yang  merupakan  kepen- tingan  bersama,  mengembangkan  hu- bungan, mencegah kesalahpahaman atau- pun  menghindari  terjadinya  sengketa. Perundingan-perundingan  ini  biasanya
dipimpin  oleh  seorang  utusan  yang  di- namakan duta besar. 1
Perkembangan  masyarakat  inter- nasional  yang  pesat  memberikan  suatu dimensi  baru  dalam  hukum  internasional yaitu  telah  memberikan  suatu  pedoman pelaksanaan  berupa  konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubung- an antar negara. Ketentuan-ketentuan dari konvensi  ini  kemudian  menjadi  dasar bagi  negara-negara  dalam  melaksanakan hubungannya  dengan  negara  lainnya  di dunia.  Sejalan  dengan  peningkatan  hu- bungan  tersebut,  maka  makin  meningkat pula  kerjasama  internasional.  Konvensi Wina  Tahun  1961  tentang  Hubungan Diplomatik,  Konvensi  Wina  Tahun  1963 tentang Hubungan Konsuler serta
Konvensi  New  York  tahun  1969  tentang Utusan  Khusus  menjadi  pedoman  pokok hubungan  antarnegara  dan  antarorganisa- si internasional. Dalam membina hubung- an  antarnegara  tersebut,  hukum  diploma- tik  menjadi  sesuatu  yang  penting  untuk dipahami.
Diplomasi  merupakan  suatu  cara komunikasi yang dilakukan antara berba- gai  pihak  termasuk  negoisasi  antara wakil-wakil  yang  sudah  diakui.  Praktik- praktik  negara  semacam  itu  sudah  me- lembaga  sejak  dahulu  dan  kemudian menjelma  sebagai  aturan-aturan  hukum internasional.  Hubungan  diplomatik  di- perlukan  untuk  memperkuat  tali  persaha- batan  dan  kerjasama  antar  bangsa,  tetapi juga  dapat  menjadi  alat-alat  negara-ne- gara  kuat  untuk  menekan  negara-negara kecil.
Di  dalam  hubungan  diplomatik ada  dua  aspek  yuridis  yang  perlu  men-
1 Boer  Mauna,  2011, Hukum  Internasional Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global , Cetakan Kedua, Edisi Keempat, Bandung: Alumni, hal. 510.
dapat  perhatian  khusus  yaitu  terdapatnya wewenang  konkurensial  dua  negara  di atas  wilayah  yang  sama.  Di  suatu  negara dimana  terdapat  semua  pelayanan  umum yang sepenuhnya berada di bawah kedau- latan  negara  tersebut  juga  berfungsi  as- pek-aspek  tertentu  layanan  umum  negara lain.  Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh pejabat  diplomatik  adalah  masalah  ke- amanan  dan  perlindungan  pejabat  diplo- matik  sehingga  diatur  kekebalan  dan  ke- istimewaannya di dalam hukum.

## Pembahasan Pembukaan Hubungan Diplomatik
Suatu  negara  dalam  melakukan penyelenggaraan  hubungan  tersebut  me- merlukan  suatu  alat  untuk  menjalin  hu- bungan  dengan  negara  lainnya  yang nantinya  berfungsi  sebagai  penghubung kepentingan  antar  negara  yang  diwakili dengan  negara  penerimanya.  Alat  peng- hubung  tersebut  diwujudkan  dengan  cara membuka  hubungan  diplomatik  dan  me- nempatkan  perwakilan  diplomatik  (dise- but  sebagai  Duta)  negara  pengirim ( sending state ) pada negara penerima ( re- ceiving state ). 2
Perwakilan diplomatik merupakan wakil  resmi  dari  negara  asalnya.  Per- wakilan  diplomatik  di  suatu  negara  ini dikepalai  oleh  seorang  duta  dari  suatu negara yang diangkat melalui surat peng- angkatan atau surat kepercayaan ( letter of credentials ).  Dimulai  sejak  abad  ke-16 dan  ke-17  di  Eropa  dimana  pertukaran perwakilan  diplomatik  sudah  dianggap sebagai  hal  yang  umum  saat  itu,  hal  me- ngenai  kekebalan  dan  keistimewaan diplomatik  sudah  dapat  diterima  dalam praktik  negara-negara  dan  pada  abad  ke- 17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasa-
2 Ibid.
an  internasional.  Selanjutnya  pada  per- tengahan  abad  ke-18  aturan-aturan  ke- biasaan  hukum  internasional  mengenai kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik telah  mulai  ditetapkan  termasuk  harta milik,  gedung  perwakilan,  dan  komuni- kasi diplomat.
Adapun gambar tata cara membu- ka  hubungan  diplomatik  antar  negara sebagai berikut: 3

## Gambar 1. Tata Cara Membuka Hubungan Diplomatik
Sumber:    http://www.authorstream.com/Presen- tation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubungan -internasional/, diakses tanggal 27 Agustus 2014
Pembukaan  hubungan  diplomatik telah diatur dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun  1961  tentang  Hubungan  Diploma- tik  menentukan  bahwa  pembukaan  hu- bungan  diplomatik  antara  negara-negara terjadi  dengan  persetujuan  timbal  balik. Demikian  pula  dengan  pengadaan  misi- nya. 4
3 Anonimus,    http://www.authorstream.com/Pre- sentation/aSGuest133929-1407369-bab-iv-hubu- ngan-internasional/,  diakses  tanggal  27  Agustus 2014.
4 Wasito, 1984, Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan  Diplomatik,  Hubungan  Konsuler  dan Hukum  Perjanjian/Traktat ,  Yogyakarta:  Andi Offset, hal. 3.
Kedua belah pihak saling tukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan oleh Departemen Luar Negeri masing-masing negara. Mendapat persetujuan ( demende, agregation ) dari negara yang menerima.
Surat kepecayaan dise- rahkan kepada kepala negara penerima ( lettre de rapple ) dlm suatu upacara dimana seorang diplomatik berpidato.
Diplomat yg akan di- tempatkan, menerima surat kepercayaan ( lettre de creance )
yang ditanda tangani kepala negara pengirim. I II III IV
Hukum  diplomatik  secara  trade- sional  digunakan  untuk  merujuk  norma- norma  dalam  Hukum  Intemasional  yang mengatur  tentang  kedudukan  dan  fungsi misi  diplomatik 5 yang  ditentukan  oleh negara-negara  yang  telah  membina  hu- bungan diplomatik.
Di  dalam  tulisan  ini  dikhususkan kepada  Konvensi  Wina  tahun  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik  ( Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations  and Optional Protocol 1961 ) yang merupakan instrumen  sumber  hukum  internasional yaitu perjanjian internasional.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  se- belumnya  bahwa  hukum  diplomatik  di- bangun atas dasar prinsip kebiasaan yang dianut  oleh  negara.  Prinsip  ini  menjadi kebiasaan  internasional  yang  dilakukan oleh negara-negara melalui sikap dan tin- dakan yang diambil dalam suatu kebijak- an.  Kebijakan  tersebut  diikuti  oleh  ne- gara-negara lain serta tanpa adanya protes atau  tantangan  dari  pihak  lain.  Prinsip kebiasaan  ini  dituangkan  dalam  hukum tertulis  yaitu  konvensi  yang  merupakan instrumen  perjanjian  internasional.  Ke- bijakan  ini  dilaksanakan  dalam  proses hubungan diplomatik antar negara. Adapun tugas-tugas diplomatik dilakukan oleh  perwakilan  diplomatik.  Tugas-tugas
5 Menurut Ochank_Fine, diakses dari http://serba- serbiceritasehari-hari.blogspot.com/2010/04/ yang -umum-diketahui-tentang-hukum.html, pengertian mengenai apa persisnya suatu misi diplomatik dan hubungan  diplomatik  tidaklah  tercantum  secara eksplisit  dalam  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik.  Hal  ini  tidak  mengheran- kan,  sebab  bila  kita  membaca  secara  keseluruhan isi  konvensi tersebut dapat  kita simpulkan bahwa konvensi ini memang tidaklah dimaksudkan untuk memberikan  penjelasan  yang  normatif  mengenai pengertian  –  pengertian  umum  akan  tetapi  lebih mengarah  ke  aspek  teknis  bagaimana  suatu  hu- bungan  diplomatik  itu  seharusnya  berlangsung dalam  aktivitas  masyarakat  internasional  saat  ini. Menurut hemat penulis, pengertian misi diploma- tik dapat disebut dengan pejabat diplomatik.
perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina Pasal 3 ayat (3) antara lain: 6
1. Representing the sending State in  the receiving State;
2. Protecting  in  the  receiving  State  the interests  of  the  sending  State  and  of its  nationals,  within  the  limits permitted by international law;
3. Negotiating  with  the  Government  of the receiving State;
4. Ascertaining  by  all  lawful  means conditions  and  developments  in  the receiving State, and reporting thereon to  the  Government  of  the  sending State;
5. Promoting  friendly  relations  between the  sending  State  and  the  receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
Tugas-tugas  diplomatik  yang  diem- ban  oleh  pejabat  diplomatik  idealnya hanya  menangani  urusan-urusan  politik, dan  perwakilan  konsuler  khusus  mena- ngani  urusan-urusan  yang  bersifat  non politis.  Edy  Suryono  dan  Moenir  Ari- soehanda  menegaskan  bahwa  fungsi  per- wakilan diplomatik terutama pada urusan representation (perwakilan)  dan negotia- tion (perundingan),  sedangkan  perwakil- an  konsuler  lebih  mengutamakan  fungsi perlindungan  atas  kepentingan  para  war- ga  negara  pengirim  di  negara  penerima serta memajukan kepentingan perdagang- an,  industri,  dan  pelayaran  antara  kedua negara.  Meskipun  demikian  pemilahan fungsi  perwakilan  diplomatik  dengan fungsi perwakilan konsuler secara konkrit sulit  dilakukan  karena  dalam  praktik fungsi tersebut dapat dilakukan oleh salah satu  perwakilan. Di dalam  praktik kedip- lomatikan,  apabila  suatu  negara  tidak membuka  perwakilan  diplomatik  dan  ha- nya  membuka  perwakilan  konsuler  maka
6 Pasal 3 Konvensi Wina tentang Hubungan Dip- lomatik tahun 1961.
tugas-tugas  kediplomatikan  dapat  dilaku- kan oleh perwakilan konsuler, begitu pula apabila suatu negara tidak membuka per- wakilan  konsuler  tetapi  membuka  per- wakilan diplomatik maka tugas-tugas ke- konsuleran  dapat  dilaksanakan  oleh  per- wakilan diplomatik, misalnya dalam pen- catatan  kelahiran,  kematian,  perceraian dan  pewarisan  dari  warga  negara  peng- irim yang tinggal di negara penerima. 7
Penyelesaian  Yuridis  tentang  Penya- dapan  sebagai  Bagian  Dari  Kegiatan Spionase  yang  Dikategorikan  dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik
Perwakilan  diplomatik  ada  yang bersifat tetap ( permanent ) dan ada perwa- kilan  sementara  ( adhoc ).  Lingkup  fungsi perwakilan  diplomatik  sementara  sangat terbatas  begitu  pula  urusan  dan  rentang waktunya  misalnya  dalam  menghadiri konferensi  antar  negara,  menandatangani perjanjian,  melakukan  negosiasi  khusus. Sedangkan  fungsi  perwakilan  diplomatik tetap  melaksanakan  seluruh  tugas  yang dibebankan  oleh  negara  pengirim  di  ne- gara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara sepanjang tidak bertentang- an  dengan  Konvensi  Wina  tahun  1961 8 dan konvensi  lain  yang  berkaitan dengan hubungan diplomatik.
Perwakilan  atau  pejabat  diploma- tik  merupakan  utusan  negara  yang  wajib dilindungi secara undang-undang maupun protokoler karena mereka membawa misi negara.  Menurut  hukum  diplomatik,  pe- jabat  diplomatik  telah  dilindungi  secara undang-undang  tentang  kekebalan  dan
7 Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda, “Hukum Diplomatik  Kekebalan  Dan  Keistimewaannya”, dalam  Widodo,  2009, Hukum  Diplomatik  dan Konsuler  Pada  Era  Globalisasi, Surabaya:  Laks- bang Justitia, hal. 49.
8 Menurut  hemat  penulis,  khususnya  dalam  pasal 3  ayat  (3)  Konvensi  Wina  tahun  1961  yang  telah dijabarkan sebelumnya.
keistimewaannya,  apabila  pejabat  diplo- matik  mendapat  tindakan-tindakan  atau perlakuan tidak semestinya atau diindika- sikan terdapat penyalahgunaan kekebalan dan  keistimewaan  pejabat  diplomatik, maka negara pengirim berhak melakukan tindakan hukum.
Perlindungan  terhadap  pejabat diplomatik  diatur  di  dalam  Konvensi Wina  1961  tentang  Hubungan  Diploma- tik khususnya dalam pasal 3 ayat (3) yang menyatakan  bahwa  salah  satu  tugas  per- wakilan  diplomatik  adalah  mengumpul- kan  informasi  keadaan  negara  penerima secara  akurat  dan  dengan  cara  yang  sah 9 untuk  kemudian  dilaporkan  kepada  ne- gara  pengirim. 10 Membuat  laporan  ten- tang  keadaan  disebut  juga  sebagai  kewa- jiban  paling  mendasar  dari  perwakilan diplomatik  kepada  negara  pengirimnya. Asalkan  laporan  tersebut  didapat  dengan cara yang sah, sehingga laporan dari hasil memata-matai atau praktik spionase akan dianggap  sebagai  informasi  yang  didapat dengan  cara  yang  tidak  sah  menurut  Hu- kum dan Kebiasaan Internasional. 11
Berkaitan dengan adanya tindakan penyalahgunaan  kekebalan  dan  keistime- waan pejabat diplomatik, maka kekebalan dan  keistimewaan  pejabat  diplomatik  te- lah  diatur  dalam  Konvensi  Wina  tahun 1961 yaitu:
a. Para  pejabat  diplomatik  tidak  dapat diganggu-gugat  ( inviolable ).  Ia  tidak dapat  dipertanggungjawabkan  dalam
9 Menurut  penafsiran  penulis,  cara  yang  sah  me- nurut  konvensi  ini  adalah  membuat  laporan tentang  keadaan  yang  ada  di  negara  penerima untuk  dilaporkan  kepada  negara  pengirim  yang didapat  dengan  cara  yang  sah,  bukan  dengan tindakan mata-mata atau diam-diam.
10 Syahmin AK., 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka  Studi  Analisis ,  Jakarta:  PT  Raja- Grafindo Persada, hal. 93.
11 Ibid.
bentuk  apapun  dari  penahanan  atau penangkapan.
Negara  penerima  harus  mem- berlakukannya dengan hormat dan ha- rus  mengambil  semua  langkah  yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap  badannya,  kebebasannya  a- tau martabatnya.
Sebagaimana kita ketahui bah- wa  yang  dimaksud  dengan  kekebalan diplomatik  mencakup  dua  pengertian yaitu inviolability dan immunity . In- violability adalah  kekebalan  terhadap alat-alat  kekuasaan  dari  negara  pe- nerima dan kekebalan terhadap gang- guan  yang  merugikan,  sehingga  di sini  terkandung  pengertian  bahwa  se- orang  pejabat  diplomatik  memiliki hak  untuk  mendapat  perlindungan dari  alat-alat  negara  penerima.  Se- dangkan immnunity diartikan  sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari ne- gara  penerima,  baik  hukum  pidana maupun hukum perdata.
Pejabat  diplomatik  adalah  ke- bal ( inviolable ), ia tidak dapat ditang- kap  dan  ditahan.  Begitu  pula invio- lable sebagai gangguan yang merugi- kan.  Artinya:  Seorang  pejabat  diplo- matik  mempunyai  hak  untuk  men- dapat  perlindungan  dari  negara  pene- rima,  dengan  adanya  pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh ne- gara  penerima  untuk  mencegah  se- rangan  terhadap  kehormatan,  kebe- basan  diri  pribadi  seorang  pejabat diplomatik.  Sehingga  ia  kebal  ter- hadap  gangguan  yang  merugikan  pri- badinya. Selain ketentuan pidana, ke- kebalan  diplomatik  ini  juga  berlaku untuk  bidang  perdata  dan  administra- si.
Tuntutan  perdata  dan  admi- nistrasi  dalam  bentuk  apapun  tidak
dapat  dilakukan  terhadap  seorang  pe- jabat  diplomatik.  Dan  tidak  ada  tin- dakan  atau  eksekusi  apapun  yang berhubungan  dengan  hutang-hutang dan  lain-lainnya  yang  serupa  dapat diajukan  terhadap  para  pejabat  diplo- matik  di  depan  pengadilan  perdata atau  pengadilan  administrasi  negara penerima.
b. Para diplomat juga tidak dapat ditang- kap karena hutang-hutang mereka, ju- ga  terhadap  alat-alat  perkakas  rumah tangga  mereka,  kendaraan  bermotor dan  lain-lainnya  yang  mereka  miliki, tidak  dapat  disita  untuk  membayar hutangnya.
c. Demikian  pula  para  pejabat  diplo- matik  tidak  dapat  dihalang-halangi untuk  meninggalkan  wilayah  negara penerima  berdasarkan  karena  belum melunasi  hutang-hutang  dan  tidak dapat  paspornya di  tahan dengan ala- san yang demikian juga.
Namun  tidak  seperti  di  dalam kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, di  mana  seorang  pejabat  diplomatik secara mutlak tidak dapat diajukan di depan  pengadilan  negara  penerima atas kesalahan-kesalahan mereka. Te- tapi  dalam  hal  kekebalan  terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi ini terdapat  pengecualian,  di  mana  tidak berlaku  terhadap  kekebalan  diploma- tik dari yurisdiksi pidana. Pengecuali- an tersebut dicantumkan secara terpe- rinci dalam Konvensi Wina 1961.
d. Kekebalan  lain  yang  dapat  dinikmati oleh  pajabat  diplomat  adalah  keke- balan  untuk  menjadi  saksi.  Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajib- kan  untuk  menjadi  saksi  di  muka Pengadilan  negara  setempat,  baik yang  menyangkut  perkara  perdata
maupun  menyangkut  perkara  pidana, dan administrasi.
Seorang  wakil  diplomatik  ti- dak  dapat  dipaksa  untuk  bertindak sebagai  seorang  saksi  dan  untuk memberikan  kesaksiannya  di  depan pengadilan, baik dalam peradilan sipil atau  perdata,  peradilan  pidana  mau- pun peradilan  administrasi.  Hal  mana termasuk  pula  anggota  keluarga  dan pengikut-pengikutnya,  juga  tidak  da- pat  dipaksa  untuk  bertindak  sebagai saksi  di  depan  pengadilan  sehubung- an dengan yang mereka ketahui.
Apabila  untuk  warga  negara biasa  dari  negara  setempat  maka  pe- rintah  untuk  bertindak  sebagai  saksi ini  adalah  merupakan  suatu  kewajib- an,  tetapi  tidaklah  halnya  dengan  se- orang  wakil  diplomatik,  yang  meru- pakan  wakil  resmi  dari  negara  peng- irim. Namun dari segi untuk menjaga hubungan  baik  kedua  negara,  seyog- yanya  tidak  dipegang  mutlak  dan untuk  itu  pemerintah  negara  peng- irimnya  dapat  secara  khusus  meng- hapuskan  atau  menanggalkan  keke- balan  diplomatiknya  tersebut  dengan pernyataan yang jelas dan tegas.
Penghapusan  atau  penanggal- an  kekebalan  itu  juga  berarti  bahwa selain  memenuhi  kewajiban  sebagai saksi  juga  dapat  memulai  perkaranya secara langsung.
Dengan  demikian  ia  boleh  di- katakan  tunduk  pada  yurisdiksi  hu- kum atau pengadilan setempat selama untuk keperluan khusus ini kekebalan diplomatik  yang  melekat  pada  diri pribadinya dihapuskan atau ditanggal- kan.  Tetapi  menurut  Konvensi  Wina 1961  Pasal  31  ayat  1  bahwa  seorang wakil  diplomatik  tidak  diwajibkan untuk memberikan kesaksian, sehing-
ga terserahlah kepada wakil diploma- tik  tersebut  untuk  memberikan  ke- saksiannya  atau  tidak,  ia  tidak  dapat dipaksa.
Banyak  gangguan  yang  dapat  ter- jadi  dalam  hal  kekebalan  diplomatik,  se- perti  perlakuan  atau  kegiatan  yang  tidak menyenangkan  dari  pihak  negara  pene- rima  dimana  perwakilan  diplomatik  ter- sebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan  kepada  negara  penerima (re- ceiving state) dan negara penerima wajib bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  hal tersebut.  Sebagai  salah  satu  contoh  ter- jadinya  pelanggaran  kekebalan  dan  keis- timewaan  pejabat  diplomatik  adalah  ka- sus  penyadapan  antara  Indonesia  dengan Australia  yang  terjadi  beberapa  waktu lalu.
Berdasarkan  kronologis  kasus  pe- nyadapan  yang  dilakukan  oleh  Australia terhadap beberapa pejabat Indonesia apa- bila dianalisis menggunakan Teori Kebu- tuhan  Fungsional  ( Functional  Necessity Theory )  dalam  hukum  diplomatik,  dapat dijelaskan  bahwa  teori  ini  menyatakan kekebalan  dan  hak-hak  istimewa  seorang wakil  diplomatik  perlu  diberikan  kepada diplomat agar dapat  melaksanakan fung- sinya  secara  optimal  sehingga  hasil  pe- kerjaannya  memuaskan  negara  penerima dan negara pengirim. 12 Segala yang mem- pengaruhi secara buruk haruslah dicegah, sehingga  dengan  adanya  pelanggaran maupun  kelalaian  yang  terjadi  yang mengancam  pejabat  diplomatik  haruslah ditindak  tegas  secara  hukum  baik  secara damai, secara yuridis maupun kekerasan.
Berpijak  pada  teori  di  atas,  pe- nyadapan  yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kekebalan dan keis-
12 Widodo, Op.cit , hal.120.
timewaan  pejabat  diplomatik  yang  mana seharusnya  dalam  melaksanakan  fungsi sebagai  diplomat  harus  terjamin  keama- nannya, karena tanpa kekebalan dan keis- timewaan  maka  diplomat  tidak  dapat menjalankan  fungsi  di  negara  penerima. Sebagai  dasar  hukum  dari  hukum  diplo- matik,  Konvensi  Wina  Tahun  1961  ten- tang  Hubungan  Diplomatik  menganut teori  kebutuhan  fungsional,  tampak  jelas dalam  bunyi  Pembukaan  Konvensi  Wina Tahun  1961  Alinea  IV  yang  mengatur bahwa:
Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit  individuals  but  to  ensure the  efficient  performance  of  the functions f diplomatic missions as representing State.
Tujuan pemberian hak-hak istime- wa  dan  kekebalan  hukum  pada  misi diplomatik  tidak  untuk  kepentingan  indi- vidu,  tetapi  untuk  menjamin efisiensi pe- laksanaan  fungsi-fungsi  misi  diplomatik dalam mewakili negaranya. Indonesia se- bagai  masyarakat  internasional  mendu- kung  kebenaran  teori  kebutuhan  fung- sional  yang  tampak  jelas  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1982  tentang Ratifikasi  Konvensi  Wina  Tahun  1961 dan  Tahun  1963  mencantumkan  bahwa hak  istimewa  dan  kekebalan  tersebut diberikan  hanya  untuk  menjamin  pelak- sanaan  fungsi  perwakilan.  Adapun  dasar yuridis  pemberian  kekebalan  dan  keis- timewaan pejabat diplomatik adalah:
1) Perjanjian  multilateral,  baik  yang tercakup  dalam  Konvensi  Wina Tahun  1961  dan  Tahun  1963  atau konvensi internasional lainnya;
2) Perjanjian bilateral antara negara pe- nerima  dengan  negara  pengirim  per- wakilan diplomatik;
3) Kaidah  hukum  negara  penerima yang mengatur pelaksanaan kekebal- an dan keistimewaan diplomatik bagi misi diplomatik asing. 13
Penyadapan  yang  dilakukan  Aus- tralia terhadap Indonesia bukanlah bentuk efisiensi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  misi diplomatik  dalam  mewakili  negaranya namun sudah menjadi suatu pelanggaran. Bentuk  penyadapan  yang  dilakukan  oleh Australia  terhadap  beberapa  pejabat  di Indonesia adalah penyadapan telepon.
Adapun  gambar  dari  teknik  pe- nyadapan melalui telepon pada umumnya dan  yang  terjadi  pada  kasus  di  atas  se- bagai berikut:

## Gambar 2. Teknik Penyadapan melalui Telepon
Sumber:  Raymond  Wacks,  Privacy,  A  Very  Short Introduction, Oxford, 2010
Sejalan  dengan Teori  Functional Neccessities ,  menurut  pandangan  dari intelejen  dalam Teori  Spiral  Of  Silence (spiral  keheningan)  yang  dikemukakan oleh Elizabeth  Noelle-Neuman (1976)
yang  mengasumsikan  bahwa  terbentuk- nya  pendapat  umum  ditentukan  oleh
proses  saling  mempengaruhi  antara  ko- munikasi massa, komunikasi antarpribadi dan  persepsi  individu  tentang  pendapat- nya dalam hubungannya dengan pendapat orang  lain.  Lebih  lanjut  dia  menjelaskan mengapa  dan  bagaimana  orang  sering merasa  perlu  untuk  menyembunyikan  ( to conceal )  pendapatnya,  preferensi,  pan- dangan  dan  lain  sebagainya  manakala mereka  berada  dalam  kelompok  minori- tas.  Berdasarkan  teori  tersebut,  menurut pandangan  penulis  apabila  dikaitkan dengan  kasus  penyadapan  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  tindakan  penyadapan adalah tindakan sembunyi-sembunyi yang  dilakukan  sekelompok  orang  untuk kepentingan  sendiri  yang  nantinya  dapat mempengaruhi suatu tindakan orang lain.
Menurut pandangan Mayor Datuk Sinaga 14 terhadap kasus penyadapan Aus- tralia-Indonesia  menyatakan  bahwa  ke- giatan  sadap-menyadap  antar  negara  da- lam dunia intelejen adalah hal yang biasa karena  dua  negara  pasti  memiliki kepentingan  startegis.  Kelemahan  intele- jen  kita  yang  harus  diperbaiki.  Kita  se- bagai  Bangsa  Indonesia  juga  tidak  bisa begitu saja menyalahkan Australia, justru kita  harus  instropeksi  diri  mengapa  kita bisa  disadap,  yang  berarti  kita  punya  ke- lemahan  dalam  sistem  dan  peralatan perlindungan berita, informasi, percakap- an komunikasi (anti sadap). Di dalam du- nia  intelejen  ada  yang  disebut  dengan Kontra  Intelejen  yaitu  segala  kegiatan dan  usaha  melawan  intelejen,  sehingga anti  sadap  merupakan  bagian  dari  kontra intelejen.
Berdasarkan  kronologis  kasus  di atas,  kasus  penyadapan  melalui  telepon terhadap  Presiden,  ibu  negara  dan  se-
14 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Mayor  (Mar) Datuk  Sinaga  selaku  Komandan  Batalyon  IX Pertahanan di Ambon tanggal 18 Agustus 2014.
jumlah  menteri  merupakan  salah  satu bentuk tindakan spionase  yang dilakukan dan  dapat  dikategorikan  sebagai  pelang- garan  hukum  internasional  khususnya dengan  cara  yang  tidak  sah.  Mengutip kalimat  yang  ditulis  oleh  Syahmin  AK bahwa  di  dalam  memperoleh  informasi tentang  keadaan  negara  penerima  yang didapat dengan memata-matai atau diam- diam  tergolong  tindakan  spionase.  Kela- laian  dan  kegagalan  negara  penerima dalam  memberikan  perlindungan  terha- dap  kekebalan  diplomatik  merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap keten- tuan konvensi, oleh karenanya negara pe- nerima  wajib  bertanggung  jawab  atas terjadinya  hal  yang  tidak  menyenangkan tersebut.  Kelalaian  dan  kegagalan  ter- sebutlah  yang  akhirnya  memunculkan tanggung  jawab  tersendiri  yang  dikenal sebagai  “pertanggungjawaban  negara”. Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  negara pengirim dapat mengajukan keberatan ke- pada  negara  penerima (receiving  state) dan  negara  penerima  wajib  bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.
Selain  pelanggaran  penyadapan telepon  yang dilakukan,  pelanggaran lain yang  telah  dilakukan  oleh  Perwakilan Diplomatik Australia adalah mencampuri urusan  dalam  negeri  Indonesia.  Penya- dapan tersebut secara jelas dilakukan oleh Pemerintah  Australia  terhadap  orang- orang  yang  mempunyai  jabatan  penting di  Indonesia  yang  mana  hal  ini  jelas melanggar  pasal  41  ayat  (1)  Konvensi Wina tahun 1961:
Pasal 41 ayat (1)
(1)  Without  prejudice  to  their  privileges and  immunities,  it  is  the  duty  of  all persons  enjoying  such  privileges  and immunities  to  respect  the  laws  and regulations  of  the  receiving  State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
Tanpa  merugikan  hak-hak  istimewa dan kekebalan hukum mereka itu ada- lah  menjadi  kewajiban  semua  orang yang  menikmati  hak-hak  istimewa dan  kekebalan  hukum  itu  untuk menghormati  hukum  dan  peraturan negara penerima. Mereka juga berke- wajiban  tidak  mencampuri  masalah dalam negeri negara tersebut.
Kegiatan  penyadapan  ini  selain melanggar  pasal  41  ayat  (1)  juga  jelas melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat (7) Piagam PBB yang isinya:
Pasal 2 ayat (7)
(7) Nothing  contained  in  the  present Charter  shall  authorize  the  United Nations to intervene in matters which are  essentially  within  the  domestic jurisdiction  of  any  state  or  shall  re- quire  the  Members  to  submit  such matters  to  settlement  under  the  pre- sent  Charter;  but  this  principle  shall not  prejudice  the  application  of  en- forcement  measures  under  Chapter Vll. 15
Pasal  2  ayat  (7)  Piagam  PBB menggarisbawahi  prinsip  dari non-inter- vensi di  dalam  urusan  dalam  negeri  (t he principle of non-interference in the inter- nal  affairs  of  state) dan  tidak  menerima intervensi  dari  PBB  selain  dalam  situasi menurut  Bab  VII,  hanya  situasi  politik yang  paling  ekstrim  yang  dapat  meme- nuhi  persyaratan  bagi  intervensi  menurut Bab  VII,  yang  mengandung  arti  betapa pentingnya  kedaulatan  negara  itu  dipan- dang. 16
15 http://www.un.org/en/documents/charter/chap- ter1.shtml,  diakses  tanggal  20  Agustus  2014, pukul 14.25 WIB.
16 http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf, diakses  tanggal  20  Agustus  2014,  pukul  14.15 WIB.
Apabila  diamati  ada  beberapa perbedaan antara penyadapan dan spiona- se. Beberapa perbedaan  ini dapat  dijelas- kan dalam tabel berikut ini:
Pem- beda Penyadapan Spionase Keterang- an Definisi -Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 19 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) -Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi
maupun  jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi (pasal 31 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang
ITE). -Penyadapan Informasi adalah mendengarkan,
mencatat, atau merekam suatu pembicaraan
-Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain -Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk beluk spion; pemata- mataan; penangkapan dua orang wakil atase militer itu
atas tuduhan
-Penulis menyatakan bahwa pengertian penyadapan yang sesuai dengan kasus di atas adalah menurut Pasal 31 ayat (1) UU No. 11
tahun 2008 tentang ITE
Pem- beda Penyadapan Spionase Keterang- an yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut (Peraturan Menkomino Nomor 11 /PER/M.KOMIN FO/02/2006 tentang Teknis
Penyadapan Terhadap
Informasi yang berisi pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah) -Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan
penyadapan.(RU U KUHAP Pasal 83 ayat (1)) Fungsi -Untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan- kejahatan yang sangat serius -Dasar kepentingan khusus bagi keamanan negara ( interest of national -Bagian dari upaya konstitusion al biasanya dilakukan untuk tujuan militer -Menurut penulis fungsi penyadap- an berdasar- kan contoh kasus di atas adalah
sebagai dasar kepentiinga Pem- beda Penyadapan Spionase Keterang- an security ), penegakan hukum dan stabilitas ekonomi di sebuah negara. n khusus bagi keamanan negara ( interest of national security ) tertentu yaitu Australia Syarat (1) Dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau
(2) Tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan (3) Harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti-bukti baru akan di temukan dan sekaligus dapat digunakan untuk mengukum pelaku pidana yang disasar Pem-
batasan (1) Adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU
yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif ) (2) Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
(3) Pembatasan penanganan
materi hasil penyadapan (4) Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan- pembatasan
Mengumpul kan informasi dengan mengakses tempat dimana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorka
n melalui berbagai dalih.
Spionase
penya dapan Pem- beda Penyadapan Spionase Keterang- an lainnya Sifat Khusus Umum Menurut penulis sifat penyadap- an dalam kasus di atas adalah khusus karena penyadap- an adalah salah satu bagian dari praktik spionase.
Tabel 1. Perbedaan Penyadapan dan Spionase
Berdasarkan contoh kasus di atas, teknik  penyadapan  yang  digunakan  ada- lah  teknik  penyadapan  melalui  telepon yang  merupakan  bagian  dari  praktik spionase.  Terkait  dengan  penyadapan  se- bagai  bagian  dari  praktik  spionase,  me- nurut hukum internasional memang dapat dikatakan melanggar hukum internasional khususnya  yurisdiksi  suatu  negara,  ka- rena  sejatinya  suatu  negara  yang  ber- daulat  memiliki  kewenangan  penuh  da- lam  menjalankan  pemerintahannya  tanpa turut campur (intervensi) dari negara lain, baik  secara  terbuka  maupun  diam-diam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyadapan  merupakan  praktik  spionase karena  telah  melanggar  hukum  inter- nasional  dan  juga  kegiatan  mencampuri urusan dalam negeri dari negara penerima (dalam  hal  ini  negara  Indonesia)  dan  di- gambarkan  dalam  diagram  sebagai  beri- kut:

## Gambar 3. Hubungan Penyadapan dengan Spionase
Tindakan  penyadapan  tersebut merupakan  pelanggaran  terhadap  Kon- vensi  1961.  Pertanggungjawaban  negara dilakukan  sebagai  bentuk  pemulihan  atas kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  suatu negara  atau  suatu  konsekuensi  dari  suatu kesalahan  atau  kegagalan  untuk  melak- sanakan  suatu  kewajiban  atau  untuk  me- menuhi  suatu  standar  internasional  ter- tentu yang telah ditetapkan.
Upaya-upaya  penyelesaian  terha- dap kasus penyadapan telah menjadi per- hatian  yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upa- ya-upaya  ini  ditujukan  untuk  mencipta- kan  hubungan  antarnegara  yang  lebih baik  berdasarkan  prinsip  perdamaian  dan keamanan internasional. 17
Latar belakang terjadinya sengke- ta  internasional  adalah  sesuatu  yang  me- nyebabkan  perbedaan  pendapat,  perteng- karan  perkara  atau  pembantahan  yang melibatkan  negara-negara  di  seluruh  du- nia  atau  mendapat  perhatian  yang  luas dari  masyarakat  dunia.  Di  dalam  menye- lesaikan  sengketa,  harus  menjunjung prinsip-prinsip  penyelesaian  sengketa  in- ternasional, diantaranya: 18 jelaskan!!!
a. Prinsip Itikad Baik
Prinsip  itikad  baik  dapat  di- katakan  sebagai  prinsip  fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa  antarnegara.  Prinsip  ini mensyaratkan  dan  mewajibkan  ada- nya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan  sengketanya.  Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai  prinsip  pertama  (awal)  yang
17 Ibid.
18 Huala  Adolf,  2006, Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, hal.15-18.
termuat  dalam Manila  Declaration Section 1 paragraph 1.
Dalam Treaty  of  Amity  and Cooperation  in  Southeast  Asia ( Bali Concord 1976),  persyaratan  itikad baik  juga  ditempatkan  sebagai  syarat utama  pasal  13 Bali  Concord yang menyatakan: “the  high  contracting parties  shall  have  the  determination and  good  faith  to  prevent  disputes from arising”.
Dalam  penyelesaian  sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap:
1) Prinsip  itikad  baik  disyaratkan untuk  mencegah  timbulnya  seng- keta  yang  dapat  mempengaruhi hubungan baik antarnegara.
2) Prinsip  ini  disyaratkan  harus  ada ketika  para  pihak  menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara pe- nyelesaian  sengketa  yang  dikenal dalam  hukum  internasional,  yaitu negoisasi,  mediasi,  konsiliasi,  ar- bitrase,  pengadilan  atau  cara-cara lain  yang  dipilih  para  pihak.  Da- lam  kaitan  ini, section  1  pa- ragraph  5 deklarasi  manila  men- syaratkan  adanya  prinsip  itikad baik  ini  dalam  upaya  mencapai penyelesaian  sengketa  secara  le- bih dini (lebih cepat).
b. Prinsip  Larangan  Menggunakan  Ke- kerasan
Prinsip  ini  juga  sangat  sentral dan  penting.  Prinsip  inilah  yang  me- larang  para  pihak  untuk  menyelesai- kan  sengketanya  dengan  mengguna- kan  senjata  (kekerasan).  Prinsip  ini termuat  antara  lain  dalam  Pasal  13 Bali  Concord dan Preambule ke-4
Deklarasi Manila yang menyatakan:
..  In  case  of  disputes  on matters directly affecting them,  they  shall  refrain  from
the  threat  or  use  of  force  and shall  at  all  times  setlle  such disputes  among  themselves through friendly negotiations.
Dalam  berbagai  perjanjian  in- ternasional  lainnya,  prinsip  ini  tam- pak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara- Negara  Arab  1945  ( Pact  of  the League of Arab States ), Pasal 1 dan 2 the  Inter-American  Treaty  of  Re- ciprocal  Assistance (1947),  dan  lain- lain.
c. Prinsip  Kebebasan  Memilih  Cara- Cara Penyelesaian Sengketa Prinsip penting lainnya adalah
prinsip  dimana  para  pihak  memilih kebebasan  penuh  untuk  menentukan dan memilih cara atau mekanisme ba- gaimana  sengketanya  diselesaikan ( Principle Of Free Choice Of Means ).
Prinsip  ini  termuat  dalam Pasal  33  ayat  (1)  Piagam  PBB  dan Section  1  Paragraph  3 dan 10 Dek- larasi  Manila  dan Paragraph  5 dari Friendly  Relation  Declaration .  In- strumen  hukum  tersebut  menegaskan bahwa  penyerahan  sengketa  dan  pro- sedur  penyelesaian  sengketa  atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan  keinginan  bebas  para  pi- hak.  Kebebasan  ini  berlaku  baik  un- tuk  sengketa  yang  telah  terjadi  atau sengketa yang akan datang.
d. Prinsip  Kebebasan  Memilih  Hukum yang  akan  Diterapkan  Terhadap Pokok Sengketa
Prinsip  fundamental  selanjut- nya yang sangat penting adalah prisip kebabasan  para  pihak  untuk  menen- tukan  sendiri  hukum  apa  yang  akan diterapkan bila sengketanya diselesai- kan  oleh  badan  peradilan.  Kebebasan para  pihak  untuk  menentukan  hukum
ini  termasuk  kebebasan  untuk  memi- lih  kepatutan  dan  kelayakan  ( et  aquo et  bono ).  Yang  terakhir  ini  adalah sumber bagi pengadilan untuk memu- tus  sengketa  berdasarkan  prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.
Dalam  sengketa  antarnegara merupakan hal yang lazim bagi peng- adilan internasional, misalnya Mahka- mah  Internasional  untuk  menerapkan hukum  internasional,  meskipun pene- rapan  hukum  internasional  ini  tidak dinyatakan  secara  tegas  oleh  para pihak.  Dalam Special  Agreement an- tara  RI-Malaysia  mengenai  penye- rahan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ke  Mahkamah  Internasional  para  pi- hak menyatakan:
The  principles  and  rules  of international  law  applicable to  the  dispute  shall  be  those recognized  in  the  provisions of  Article  38  of  Statute  of  the Court…  (Article  4  Special Agreement).
e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Prinsip kesepakatan para
pihak merupakan prinsip fundamental dalam  penyelesaian  sengketa  inter- nasional.  Prinsip  inilah  yang  menjadi dasar  bagi  pelaksanaan  prinsip  ketiga dan  keempat  di  atas.  Prinsip-prinsip kebebasan  3  dan  4  hanya  akan  bisa dilakukan atau direalisasikan manaka- la ada kesepakatan dari para pihak.
Sebaliknya  prinsip  kebebasan 3  dan  4  tidak  akan  mungkin  berjalan apabila  kesepakatan  hanya  ada  dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan  sama  sekali  dari  kedua belah pihak.
f. Prinsip Exhaustion  Of  Local  Re- medies
Prinsip  ini  termuat  dalam Section  1  paragraph  10 Deklarasi Manila.  Menurut  prinsip  ini  sebelum para  pihak  mengajukan  sengketanya ke  pengadilan  internasional  maka langkah-langkah  penyelesaian  seng- keta yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu  ditempuh  ( exhausted ).  Dalam sengketa  the  interhandel  (1959), Mahkamah  Internasional  menegas- kan:
Before resort may be had to in international  court,  the  state where  the  violation  occurred should have an opportunity to redress  it  by  its  own  means, within  the  framework  of  its own domestic legal system.
g. Prinsip-Prinsip  Hukum  Internasional Tentang  Kedaulatan,  Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara- Negara
Deklarasi Manila mencantum- kan  prinsip  ini  dalam  Section  1 paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara  yang  bersengketa  un- tuk  terus  menaati  dan  melaksanakan kewajiban  internasionalnya  dalam berhubungan  satu  sama  lainnya  ber- dasarkan  prinsip-prinsip  fundamental integritas wilayah negara-negara.
Di  samping  ketujuh  prinsip- prinsip  di  atas, Office  of  the  Legal Affairs PBB  memuat  prinsip-prinsip lainnya  yang  bersifat  tambahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1) Prinsip  arangan  intervensi  baik terhadap  masalah  dalam  atau  luar negeri para pihak;
2) Prinsip persamaan hak dan penen- tuan nasib sendiri;
3) Prinsip  persamaan  kedaulatan  ne- gara-negara;
4) Prinsip  kemerdekaan  dan  hukum internasional,  yang  semata-mata merupakan  penjelmaan  lebih  lan- jut  dari  prinsip  7  yaitu  prinsip hukum  internasional  tenttang  ke- daulatan,  kemerdekaan  dan  integ- ritas wilayah negara-negara.
Penyelesaian  sengketa  internasio- nal  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  jenis, yaitu  penyelesaian  sengketa  secara  da- mai,  secara  hukum  dan  secara  paksa. Dapat  digambarkan  dalam  bagan  sebagai berikut:
Bagan 1. Penyelesaian Sengketa Internasional
Penyelesaian  sengketa  internasio- nal  secara  damai  merupakan  hal  yang harus  diutamakan  dalam  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  karena  dengan  pe- nyelesaian  secara  damai  tidak  akan  me- nimbulkan  kekerasan  ataupun  korban jiwa bagi negara yang saling bersengketa. Penyelesaian sengketa internasional seca- ra damai terdiri dari lima jenis, yaitu:
1. Perundingan ( negotiation )
Perundingan  adalah  cara  penye- lesaian  sengketa  yang  paling  dasar  dan yang paling tua digunakan oleh umat ma- nusia.  Penyelesaian  melalui  negosiasi merupakan cara yang paling penting. Ba- nyak  sengketa  diselesaikan  setiap  hari melalui  cara  ini  tanpa  adanya  publisitas atau perhatian publik.
Alasan  utamanya  adalah  dengan cara ini para pihak dapat mengawasi pro- sedur  penyelesaian  sengketanya  dan  seti- ap  penyelesaiannya  didasarkan  kesepa- katan atau konsensus para pihak.
Cara  penyelesaian  melalui  nego- siasi biasanya cara pertama kali ditempuh manakala  para  pihak  bersengketa.  Nego- siasi  dalam  pelaksanaannya  mempunyai dua bentuk utama yaitu bilateral dan mul- tilateral.  Negosiasi  dapat  dilangsungkan melalui  saluran  diplomatik  pada  konfe- rensi internasional atau dalam suatu lem- baga atau organisasi internasional.
Cara  ini  dapat  pula  digunakan dalam menyelesaikan setiap bentuk seng- keta,  apakah  itu  sengketa  ekonomi,  po- litik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku  dan  lain-lain.  Bahkan  apabila  para pihak  telah  menyerahkan  sengketa  me- lalui  suatu  badan  peradilan  tertentu,  pro- ses  penyelesaian  melalui  negosiasi  ini masih mungkin dilaksanakan.
Mengenai  prosedur  pelaksanaan dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Negosiasi  yang  digunakan  manakala suatu  sengketa  belum  lahir  (disebut pula konsultasi).
b) Negosiasi  digunakan  manakala  suatu sengketa telah lahir. Prosedur ini me- rupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).
2. Mediasi ( mediation )
Mediasi  ( mediation )  adalah  ben- tuk perundingan dengan mengikutsertkan
Penyelesaian Sengketa Internasional Arbitrase Internasional Mahkamah internasional Perundingan Mediasi Penyelidika n Konsiliasi Retorsi Reprisal Blockade Intervensi Perang Hukum Damai Paksa
pihak ketiga dimana pihak ketiga ini akan ikut secara aktif dengan suatu kewenang- an yang diakui oleh para pihak.
Pihak  ketiga  tersebut  disebut dengan mediator yang dapat berupa nega- ra,  organisasi  internasional  (misalnya PBB)  atau  individu  (politikus,  ahli  hu- kum  atau  ilmuwan).  Ia  secara  aktif  ikut serta  dalam  proses  negosiasi.  Biasanya dengan  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan  memberikan  saran  penyelesaian sengketa.
Jika  usulan  tersebut  tidak  diteri- ma,  mediator  masih  dapat  melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usul- an-usulan  baru,  karena  itu  salah  satu fungsi  utama  mediator  adalah  mencari berbagai  solusi,  mengidentifikasi  hal-hal yang  dapat  disepakati  para  pihak  dan membuat usulan-usulan yang  dapat mengakhiri sengketa.
Seperti  halnya  dalam  negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus di- tempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, yang pa- ling  penting  adalah  kesepakatan  para pihak,  mulai  dari  proses  pemilihan  me- diator,  cara  mediasi,  diterima  atau  tidak- nya  usulan-usulan  yang  diberikan  oleh mediator  sampai  pada  berakhirnya  tugas mediator.
3. Penyelidikan ( inquiry ) Penyelidikan ( inquiry ) adalah cara penyelesaian  sengketa  yang  berdiri  sen- diri,  maksudnya  adalah  para  pihak  yang bersengketa  itu  membentuk  tim  penye- lidik yang sifatnya internasional.
Suatu  sengketa  kadangkala  mem- persoalkan  konflik  para  pihak  mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa ber- kaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali  permasalahannya  bermula  pada
perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajib- an  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  demi- kian  karenanya  bergantung  pada  peng- uraian  fakta-fakta  para  pihak  yang  tidak disepakati.
Oleh  sebab  itu,  pemastian  kedu- dukan  fakta  yang  sebenanrnya  dianggap sebagai  bagian  penting  dari  prosedur  pe- nyelesaian  sengketa.  Dengan  demikian, para  pihak  dapat  memperkecil  masalah sengketanya  dengan  menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang me- nimbulkan persengketaan.
Karena  para  pihak  pada  intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta  maka  untuk  meluruskan  perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasa- kan  perlu  untuk  menyelidiki  kedudukan fakta  yang sebenarnya. Biasanya para pi- hak tidak meminta pengadilan tetapi  me- minta  pihak  ketiga  yang  sifatnya  kurang formal. Cara inilah disebut dengan penca- rian fakta ( inquiry-fact finding ).
4. Konsiliasi ( conciliation )
Konsialiasi  adalah  penyelesaian sengketa  yang  pihak  melibatkan  pihak ketiga secara formal dan institusional, di- mana  para  pihak  setuju  untuk  menyerah- kan penyelesaian sengketanya pada komi- si konsiliasi.
Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga  atau ad  hoc yang  berfungsi untuk  menetapkan  persyaratan  penyele- saian  yang  diterima  oleh  para  pihak. Namun  putusannya  tidaklah  mengikat para pihak.
Persidangan  suatu  komisi  konsi- liasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap  tertulis  atau  tahap  lisan.  Pertama, sengketa  (yang  diuraikan  secara  tertulis) diserahkan  kepada  badan  konsiliasi.  Ke- mudian  badan  ini  akan  mendengarkan
keterangan  lisan  dari  para  pihak.  Para pihak  dapat  hadir  pada  tahap  pende- ngaran  tersebut  tetapi  bisa  juga  diwakili oleh  kuasanya.  Berdasarkan  fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi  akan  menyerahkan  laporannya kepada para pihak disertai dengan kesim- pulan,  dan  usulan-usulan  penyelesaian sengketanya.  Sekali  lagi  usulan  ini  sifat- nya  tidaklah  mengikat  karena  diterima tidaknya  usulan  tersebut  bergantung  se- penuhnya kepada para pihak.
Penyelesaian  sengketa  secara  hu- kum  adalah  bagian  dari  penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari 2 jenis yaitu:
a. Arbitrase Internasional Penyelesaian  sengketa  inter- nasional  melalui  arbitrase  internasio- nal dilakukan oleh arbitrator biasanya menyelesaikan sengketa wilayah.
Adapun  ciri-ciri  dari  arbitrase  inter- nasional adalah:
1) bersifat sukarela
2) sifat non institusional
3) sifat hukum yang mengikat
b. Mahkamah Internasional Penyelesaian  sengketa  inter- nasional  melalui  mahkamah  interna- sional  adalah  penyelesaian  sengketa didasarkan  atas  ketentuan-ketentuan hukum  dan  keputusan-keputusannya merupakan  keputusan  hukum,  maka ia mengikat negara-negara.
Penyelesaian  sengketa  interna- sional secara paksa dilakukan dengan ke- kerasan.  Ada  beberapa  cara  yang  masuk dalam kategori ini seperti:
1. Retorsi Retorsi adalah pembalasan oleh suatu negara  karena  tindakan  tidak  pantas
oleh  negara  lain.  Cara  ini  sah,  tetapi tidak bersahabat.
2. Reprisal Reprisal  adalah  pembalasan  atas agresi  yang  dilakukan  oleh  negera lain.  Atau  dalam  kata  lain  adalah minta  ganti  rugi  atas  agresi  yang dilakukan negara lain.
3. Invasi (perang)
Perang  merupakan  langkah  terakhir dalam  penyelesaian  sengketa  interna- sional. Cara ini menggunakan kekuat- an  fisik/militer,  sehingga  dapat  me- nimbulkan banyak korban jiwa. Teta- pi perang juga dibatasi dengan aturan- aturan tertentu.
4. Blokade
Blokade  adalah  pengepungan  untuk memutuskan  hubungan  dengan  nega- ra lain. Biasanya dilakukan pada tem- pat  strategis,  Contoh:  Bandara  atau pelabuhan.
5. Intervensi Intervensi  ada  campur  tangan  dari pihak  lain.  Misalnya  Sengketa  wila- yah  antara  Korea  Selatan  dan  Korea Utara.  Dalam  sengketa  tersebut  ada Amerika Serikat yang berada di pihak Korea  Selatan,  sementara  di  pihak Korea Utara ada China dan Jepang.
6. Pemutusan hubungan diplomatik
Banyak  gangguan  yang  dapat terjadi  dalam  hal  kekebalan  diplomatik, seperti  perlakuan  atau  kegiatan  yang  ti- dak  menyenangkan  dari  pihak  negara penerima  dimana  perwakilan  diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini ter- jadi,  maka  negara  pengirim  dapat  me- ngajukan  keberatan  kepada  negara  pene- rima (receiving  state) dan  negara  pe- nerima  wajib  bertanggung  jawab  sepe- nuhnya  atas  hal  tersebut.  Sebagai  salah satu  contoh  terjadinya  pelanggaran  keke-
balan dan keistimewaan pejabat diploma- tik  adalah  kasus  penyadapan  antara Indonesia  dengan  Australia  yang  terjadi beberapa  waktu  lalu.  Contoh  kasus  pe- nyadapan  Australia  terhadap  Indonesia, ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan Indonesia  dilihat  dari  sudut  padang  hu- kum diplomatik antara lain:
a. Mengirimkan nota diplomatik
Mengirimkan nota diplomatik berisikan strong protest yang mana isinya mengecam  aksi  Australia  tersebut  dan meminta maaf kepada Indonesia.
b. Persona non-grata
Persona non grata adalah pernya- taan atau pemberitahuan negara penerima kepada  negara  pengirim  melalui  nota diplomatik  tentang  ketidaksetujuan  nega- ra penerima atas pengangkatan calon duta besar  yang  akan  ditempat-kan  di  negara penerima.  Dalam  prak-tik,  ketidakmauan negara  penerima  memberikan  agreement atas  calon  duta  besar  pengganti  dapat dianggap sebagai persona non grata . Hal ini  dimungkinkan  dilaksanakan  Indone- sia  dimana  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik  mem-perbolehkan hal tersebut.
Hal  ini  dapat  dijelaskan  dalam pasal  43  dan  pasal  9  Konvensi  Wina tahun 1961, yang berbunyi:
Article 43 The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:
(b)  on  notification  by  the  receiving  State to  the  sending  State  that,  in  accordance with  paragraph  2  of  Article  9,  it  refuses to  recognize  the  diplomatic  agent  as  a member of the mission.
Article 9 (1)   The receiving State may at any time and  without  having  to  explain  its  de- cision,  notify  the  sending  State  that  the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona
non  grata  or  that  any  other  member  of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as  appropriate,  either  recall  the  person concerned or terminate his functions with the  mission.  A  person  may  be  declared non  grata  or  not  acceptable  before arriving  in  the  territory  of  the  receiving State.
Dalam  kasus  penyadapan  antara Indonesia-Australia,  pejabat  diplomatik dari  Australia  dipulangkan  ke  negaranya karena  Indonesia  menolak  untuk  meng- akuinya  sebagai  pejabat  perwakilan  Aus- tralia untuk Indonesia.
c. Penanggalan  Kekebalan  Diplomatik ( Waiver ).
Hal  ini  juga  dimungkinkan  dapat dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  rangka mengadili  Pejabat  Diplomatik  Australia yang  melakukan  penyadapan    terhadap Indonesia  dimana  pemerintah  Indonesia mengirimkan nota diplomatik kepada pe- merintah  Australia  yang  menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengakui lagi pejabat diplomatik Australia. Hal ini ber- dampak  dengan  kekebalan  diplomatik pejabat  tersebut  yang  juga  tidak  diakui lagi.  Pasal  32  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik  dapat  di- manfaatkan  oleh  Pemerintah  Indonesia, yang mana menyatakan:
(1)  The  immunity  from  jurisdiction  of diplomatic  agents  and  of  persons  en- joying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.
(2) Waiver must always be express.
(3) The  initiation  of  proceedings  by  a diplomatic agent of by a person enjoying immunity  from  jurisdiction  under  Article 37  shall  preclude  him  from  invoking  im- munity from jursdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.
(4) Waiver of immunity from jurisdic- tion  in  respect  of  civil  or  administrative.
(5) Proceedings shall not be held to imply
waiver  of  immunity  in  respect  of  the execution  of  the  judgment,  for  which  a separate waiver shall be necessary.
Penanggalan  kekebalan  diploma- tik ( waiver ) tidak dapat dilakukan dengan mudah.  Dalam  pelaksanaan  penanggalan kekebalan  diplomatik  harus  dinyatakan secara  jelas  dan  mendapat  persetujuan dari  Perdana  Menteri  Australia  melalui nota diplomatik.
Apabila  penanggalan  kekebalan diplomatik  telah  dilakukan  maka  pejabat perwakilan  Australia  tersebut  dapat  di- adili  di  Indonesia.  Adapun  ketentuan hukum  nasional  yang  dapat  dikenakan kepadanya,  yakni  Pasal  40 juncto Pasal 56  Undang-undang  Republik  Indonesia tentang Telekomunikasi:
Pasal 40 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan  atas  informasi  yang  disalur- kan  melalui  jaringan  telekomunikasi  da- lam bentuk apapun.
Pasal 56 Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun.
d. Pemutusan Hubungan Diplomatik Dikala permasalahan ini tidak ber- ujung  dengan  tindakan  yang  sama-sama menguntungkan kedua negara maka lang- kah  ini  merupakan  langkah  selanjutnya yang  dapat  ditempuh  oleh  pemerintah Indonesia. Hal mencampuri urusan dalam negeri  Indonesia  dapat  dijadikan  alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik. Ketakutan  mengenai  kepentingan  Warga Negara Indonesia  yang berada di Austra- lia  dapat  diatasi  dengan  mempercayakan perlindungan  atas  kepentingan  Indonesia dan kepentingan Warga Negara Indonesia
kepada  negara  ketiga  dengan  persetujuan Australia.
Persona  non-Grata sebagaimana diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Konvensi Wina  1961,  memang  merupakan  salah satu  jawaban  yang  disediakan  ketika terjadi  permasalahan  diplomatik  antara negara  penerima  dan  pengirim.  Sayang- nya praktik Persona Non-Grata semacam ini,  pada  praktiknya  akan  menimbulkan reaksi  pembalasan  dari  negara  yang  per- wakilan  diplomatiknya  di  persona  non- gratakan,  sehingga  akan  menimbulkan masalah  dan  bukan  tidak  mungkin  kete- gangan politik antara kedua negara.
Selain  cara  persona  non  grata, penyelesaian  secara  hukum  internasional untuk  masalah  sengketa  hubungan  dip- lomatik,  ternyata  diatur  dalam Optional Protocol concerning the Compulsory Set- tlement  of  Disputes  of  Viena  Convention on  Diplomatic  Relation April  18  1961.
Dalam protokol opsional ini diatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat meng- ajukan  permohonan  ke International Court  of  Justice (selanjutnya  disebut  de- ngan  ICJ),  namun  sebelum  mengajukan ke  ICJ,  pihak  bersengketa  dapat  menem- puh  jalan  "arbitrase"  terlebih  dahulu sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam pasal  2 Optional  Protocol .  Selain  arbit- rase,  sesuai  Pasal  13  ayat  (1)  para  pihak juga  dapat  memulai  dengan  jalur  "kon- siliasi”.  Menurut  protokol  opsional  ini,
Komisi  Konsiliasi  harus  membuat  "reko- mendasi"  dalam  waktu  lima  bulan  se- sudah  pengangkatannya.  Jika  rekomen- dasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan  waktu  dua  bulan  sesudah  me- reka  dikirimi  rekomendasi  itu  untuk  pi- hak  manapun  dari  perselisihan  tersebut membawa  perselisihannya  ke  ICJ  sesuai dengan  Pasal  3  ayat  (2) Optional  Pro- tocol. Akan  tetapi,  pertanggungjawaban
yang  akan  didapat  penerima  hanya  ter- batas  para  pertanggungjawaban  negara pengirim  (s tates  responsibility )  dan  bu- kan  pertanggungjawaban  individual  dari agen  spionase  yang  bertugas  ( individual responsbility ),  hal  ini  dikarenakan  yang dapat mengajukan sengketa adalah pihak- pihak para peserta Konvensi tersebut saja, dalam hal ini adalah "negara-negara" atau "organisasi  internasional"  semata  sehing- ga  individu  tidak  dapat  berperkara  atau diperkarakan.
Indonesia  juga  telah  meratifikasi Konvensi  Wina  1969  mengenai  Misi Khusus  melalui  UU  No.  2  Tahun  1982 tentang  Pengesahan  Konvensi  Wina  me- ngenai  Misi  Khusus  1969. 19 Dalam  hal mengadakan perjanjian internasional dengan  subjek  hukum  internasional  lain- nya,  meskipun  Indonesia  hingga  hari  ini belum  meratifikasi  Konvensi  Wina  1969 mengenai  Perjanjian  Internasional,  tetapi Indonesia  telah  memiliki  UU  No.  24 Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Inter- nasional. 20
Begitu  pula  untuk  mengakomodir pelaksanaan  kegiatan  hubungan  luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, yang diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif, Indonesia  telah  memiliki  UU  No.  37 Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri. 21
19 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982, (Lembaran  Negara  Nomor  2  Tahun  1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212)
20 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000, (Lembaran  Negara  Nomor  185  Tahun  2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)
21 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999, (Lembaran  Negara  Nomor  156  Tahun  1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)
Seiring  dengan  semakin  mening- katnya  arus  perkembangan  global  dan hubungan kerjasama internasional, politik luar  negeri  dan  diplomasi  Indonesia  pun dalam  kurun  waktu  beberapa  dekade  ter- akhir dilaksanakan dalam lingkungan glo- bal dan regional yang semakin kompleks. Dengan demikian, sangat diperlukan per- aturan-peraturan  nasional  yang  secara tegas  mengatur  mengenai  subjek  yang mengadakan  hubungan  dan  kerjasama internasional  itu  sendiri,  yaitu  para  per- wakilan  negara  asing  (baik  pejabat  dip- lomatik dan konsuler) maupun para wakil organisasi internasional.
Namun,  di  sisi  yang  lain,  seperti yang  telah  diuraikan  sebelumnya  juga bahwa ruang lingkup Hukum Diplomatik pada  hakikatnya  merupakan  ketentuan atau  prinsip-prinsip  hukum  internasional yang  mengatur  hubungan  diplomatik  an- tarnegara  yang  dilakukan  sebagai  hasil dari  kodifikasi  hukum  kebiasaan  inter- nasional. Dengan demikian, suatu produk aturan  yang  bersifat  internal  (peraturan perundang-undangan nasional) hanya akan  berlaku  dan  mengikat  penduduk atau  warga  negara  dari  negara  yang  ber- sangkutan  dalam  melakukan  hubungan hukum,  terbatas  hanya  di  dalam  ruang wilayah  kedaulatan  negara  itu  sendiri. Sementara  itu,  para  pejabat  diplomatik dan  konsuler  serta  wakil  negara  dalam suatu  organisasi  internasional  melakukan hubungan  lintas-batas  negara/internasio- nal yang tentu saja tidak mungkin tunduk hanya pada satu peraturan perundang-un- dangan  nasionalnya  sendiri,  melainkan juga  harus  tunduk  pada  aturan  hukum yang berlaku secara internasional, apakah itu  peraturan  dari  negara  penerima  atau peraturan  yang  memang  bersifat law making  treaties. Tidaklah  mungkin  bagi
pejabat  asing  hanya  tunduk  pada  hukum nasional negaranya sendiri.
Selain  itu,  poin  yang  paling  pen- ting adalah bahwa Indonesia telah memi- liki  Undang-Undang  Nomor  37  tahun 1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri yang  pada  dasarnya  telah  mencakup  se- tiap aspek penting  yang fundamental dan mendasar mengenai hubungan luar negeri dan  kerjasama  internasional  juga  Indo- nesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Wina 1961, 1963, dan 1969 melalui undang-un- dang  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan sebelumnya sehingga untuk setiap kegiat- an  yang  berkaitan  dan  berkenaan  dengan hubungan  diplomatik,  hubungan  konsu- ler, dan misi-misi khusus, sepanjang tidak diatur  dan  ditentukan  lain  dalam  per- aturan perundang-undangan nasional, ma- ka  berlakulah  Konvensi  Wina  tersebut. Sehingga dapat dikatakan seandainya pun dibuat suatu undang-undang sendiri  yang mengatur tentang diplomatik,  maka tentu saja hal itu akan sia-sia.
Selain  telah  memiliki  Undang- Undang  Nomor  37  tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri  yang  mengatur mengenai  pelaksanaan  hubungan  luar negeri  dan  politik  luar  negeri  secara umum (general), untuk hal-hal yang sifat- nya teknis dan spesifik  mengenai pejabat diplomatik,  konsuler,  dan  perwakilan asing  lainnya,  meskipun  tidak  diatur  da- lam  satu  undang-undang  sendiri,  namun sebagai  gantinya  Indonesia  telah  merati- fkasi  Konvensi  Wina  1961  dan  1963 dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1982  dan  Konvensi  Wina  1969  dengan Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1982. Dalam  bagian  dasar  yuridis  masing- masing  undang-undang  ini  dapat  dilihat bahwa Negara Republik Indonesia selama ini  telah  menggunakan  ketiga  Konvensi Wina  tersebut  sebagai  pedoman  dalam
hubungan  internasional.  Dalam  bagian Penjelasan  Umum  Undang  Nomor  2 tahun  1982  selanjutnya  dijelaskan  bahwa pengaturan hubungan diplomatik dan per- wakilan  diplomatik  sudah  lama  diadakan yaitu  sejak  Kongres  Wina  Tahun  1815 yang  diubah  oleh Protokol  Aix-la-Cha- pelle tahun  1818.  Dalam  penjelasan  ini kemudian ditegaskan pendirian Indonesia yang dapat menerima seluruh isi Konven- si  Wina mengenai  Hubungan  Diplomatik Beserta  Protokol  Opsionalnya  mengenai hal  memperoleh  Kewarganegaraan  dan Konvensi  Wina  mengenai  Hubungan Konsuler  Beserta  Protokol  Opsionalnya mengenai  hal  memperoleh  Kewarga- negaraan,  kecuali  Protokol  Opsional  me- ngenai Penyelesaian sengketa Secara Wa- jib.
Pengecualian  ini  karena  Pemerin- tah  Indonesia  lebih  mengutamakan  pe- nyelesaian  sengketa  melalui  perundingan dan  konsultasi  atau  musyawarah  antara negara-negara yang bersengketa. Protokol Opsional  mengenai  hal  memperoleh Kewarganegaraan  mengatur  bahwa  ang- gota-anggota  perwakilan  diplomatik  dan perwakilan  konsuler  yang  bukan  warga- negara penerima dan perwakilan konsuler yang  bukan  warganegara  penerima  dan keluarganya  tidak  akan  memperoleh  ke- warganegaraan  negara  penerima  tersebut semata-mata  karena  berlakunya  hukum negara penerima tersebut.

## Kesimpulan
Untuk  pengaturan  mengenai  hu- bungan dan kerjasama internasional yang sifatnya umum ( gene-ral ) Indonesia telah mempunyai  Undang-Undang  Nomor  37 tahun  1999.  Sementara  itu,  untuk  hal-hal yang sifatnya spesifik dan khusus menge- nai pejabat diplomatik, konsuler, dan per- wakilan asing, sepanjang tidak diatur dan
sesuai  dengan  peraturan  perundang-un- dangan  nasional,  Indonesia  tunduk  pada Konvensi Wina 1961, 1963, dan 1969 ka- rena  telah  meratifikasi  dan  menyatakan menerima  seluruh  ketentuan  yang  ada  di dalamnya, kecuali Protokol Opsional me- ngenai Penyelesaian Sengketa secara Wa- jib  sehingga  Indonesia  tidak  perlu  lagi ada suatu Undang-Undang Diplomatik.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  tahun  1982  tentang Pengesahan  Konvensi  Wina  me- ngenai  Hubungan  Diplomatik  be- serta Protokol Opsionalnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1982  Nomor  2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  1999  tentang
Telekomunikasi,  (Lembaran  Ne- gara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  154,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indo- nesia Nomor 3881)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hu- bungan  Luar  Negeri,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor  156,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional,  (Lem- baran  Negara  Nomor  185  tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012) Vienna Convention on Diplomatic Relations  and  Optional  Protocol (1961)
Jenewa Convention Protocol IV (1949)
Adolf, Huala, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa  Internasional ,  Jakarta: Sinar Grafika.
A.Gramer,  Bryan,  2004, Black’s  Law Dictionary , Eight Edition, St,Paul, Thomson West.
AK.,  Syahmin,  2008, Hukum  Diplomatik dalam  Kerangka  Studi  Analisis , Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Badri,  Jusuf,  1993, Kiat  Diplomasi , Jakarta: Sinar Harapan.
Burhantsani,  dkk.,  2013, Pengantar Hukum  Internasional ,  Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Bagian
Hukum  Internasional  Fakultas
Hukum UGM.
Bruggink,  JJ,  1996, Rechsreflecties ,  alih bahasa  Arief  Sidharta,  Bandung:
Alumni.
Chulsum,  Umi,  dan  Windy  Novia.  2006. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Cetakan Kesatu. Surabaya: Kashiko. Ibrahim,  Johny,  2007, Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif ,
Malang: Bayu Media Publishing.
Mauna, Boer, 2001, Hukum Internasional Pengertian  Peranan  dan  Fungsi dalam  Era  Dinamika  Global, Cetakan  Kedua,  Edisi  Keempat, Bandung: Alumni.
Roy,  S.L.,  1995, Diplomasi ,  Jakarta: Rajawali.
Soekanto,  Soerjono,  2012, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI Press.
Soemardi,  Dedi,  1986, Sumber-Sumber Hukum Positif , Bandung: Alumni
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,
2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Cetakan  Kedua,  Edisi
Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
Umar,  Dzulkifli,  dan  Utsman  Handoyo,
2010, Kamus  Hukum ,  Cetakan kesatu,  Jakarta:  Quantum  Media
Press.
Wasito,  1984, Konvensi-Konvensi  Wina tentang  Hubungan  Diplomatik, Hubungan  Konsuler  dan  Hukum Perjanjian/Traktat ,  Yogyakarta:
Andi Offset.
Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W, 2008, Hukum Diplomatik dan  Konsuler, Malang: Bayumedia Publishing.
Widodo,  2009, Hukum  Diplomatik  dan
Konsuler  pada  Era  Globalisasi , Jakarta: Laksbang Justitia.
Wojowasito, 2006, Kamus Umum Belanda  Indonesia ,  Jakarta:  PT Lestari Perkasa. Protokol  II  Pedoman  Tertib  Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik  Indonesia,  http://kemlu. go.id/Books/Buku%20Panduan%
20Umum%20Tata%20Cara%20H ub%20dan%20Kerjasama%20LN %20oleh%20Pemda.pdf,  diakses tanggal 30 Desember 2013.
http://www.cfr.org/sovereignty/montevid eo-convention-rights-duties- states/p15897,  diakses  tanggal  24 Agustus 2014, pukul 09.16 WIB.
http://www.un.org/en/documents/charter/ chapter1.shtml, diakses tanggal 24 Agustus 2014, pukul 10.05 WIB.
Desi Ariani, Eksistensi Kebiasaan Internasional  Sebagai  Sumber Hukum Internasional dalam http://kendesdesdotcom.wordpres
s.com/2011/01/05/kebiasaan- internasional-sebagai-sumber- hukum-internasional/, diakses tanggal  25  Agustus  2014,  pukul 11.10 WIB.
Citra  Yudha  Nur  Fatihah, Urgensi Mengenai  Rancangan  Undang- Undang  Diplomatik  Di  Indonesia dalam https://wordsinventor. wordpress.com/tag/hukum-diplo- matik/, diakses tanggal 26
Agustus 2014, pukul 13.35 WIB. http://pusham.uii.ac.id/ham/10_Chapter4. pdf,  diakses  tanggal  20  Agustus 2014, pukul 14.15 WIB.
Ochank_Fine,  diakses  dari  http://serba- serbiceritasehari-hari.blogspot. com/2010/04/yang-umum-diketa- hui-tentang-hukum.html
http://news.detik.com/read/2014/02/20/13
0736/2503309/10/try-sutrisno-pe- nyadapan-itu-sudah-tren-indone- sia-nggak-usah-ribut, diakses tanggal  2  Juli  2014,  pukul  14.35
WIB.
Prins David  Saut, Penyadapan Itu Sudah Tren,  Indonesia  Nggak  Usah Ribut , www.detiknews.com, diak- ses  tanggal  1  Juli  2014,  pukul 14.24 WIB.
Philipus,  M.Hadjon, Pengkajian  Ilmu Hukum , Makalah Pelatihan Meto- de  Penelitian  Hukum  Normatif, Pusat  Penelitian  Pengembangan Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya 11-12 Juni 1997.