## PENGGUNAAN NEW MEDIA SEBAGAI SARANA KAMPANYE POLITIK
PADA KONTESTASI PILKADA JABAR 2018

## Afdal Makkuraga Putra
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta afdalmakkuraga@gmail.com
Abstract .  Today  the  use  of  new  media  as  a  means  of  political  campaign  is  increasingly prevalent. The presence of various types of internet features allows the public to be further involved in the process of selecting or making public decisions. The application of new media in the political world is seen as being able to fully realize the concept of public sphere. The study examines whether the use of new media as a means of campaigning in the West Java Governor elections in 2018 was able to encourage the realization of deliberative democracy that  capture  broader  and  more  active  citizen  participation  through  the  Internet,  mobile communications,  and  other  technologies  in  a  democratic  system.  This  study  uses  a  non- critical  discourse  analysis  methodology  to  see  the  pattern  of  issues  presented  by  each candidate by using new media criteria such as interconnectivity and interactive. The results of  the  study  show  that  campaigns  using  social  media  are  seen  as  more  effective  than conventional  media.  This  is  because  people  believe  more  in  the  words  of  friends  or colleagues they know on social media.
Abstrak .  Dewasa  ini  penggunaa  media  baru  (new  media)  sebagai  sarana  kampanye  politik makin marak. Kehadiran berbagai macam fitur internet memungkinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan publik. Pengaplikasian new media dalam dunia politik dipandang dapat mewujudkan konsep ruang public (public sphere) seutuhnya.  Penelitian  mengkaji  apakah  penggunaan  new  media  sebagai  sarana  kampanye pada  Pilkada  Gubernur  Jawa  Barat  Jawa  2018  mampu  mendorong  terwujudnya  demokrasi yang  deliberatif,  yakni  menjaring  partisipasi  warga  yang  lebih  luas  dan  lebih  aktif  melalui Internet,  komunikasi  mobile,  dan  teknologi  lainnya  dalam  sistem  demokrasi.  Penelitian  ini menggunakan metodologi analisis wacana nonkritis untuk melihat pola isu yang disampaikan oleh  masing-masing  kandidat  dengan  menggunakan  kriteria  media  baru  seperti  adanya interkonektifitas dan interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kampanye menggunakan media  sosial  dipandang  lebih  efektif  ketimbang  media  konvensional.  Hal  ini  disebabkan orang lebih percaya pada perkataan teman atau kolega yang mereka kenal di media sosial.

## PENDAHULUAN
Tahun  2018  boleh  dikatakan  tahun politik  di  Indonesia,  betapa  tidak  171 daerah  yang  terdiri  dari  17  provinsi,  39 kota,  dan  115  kabupaten  melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.  Pilkada  tahun  2017  menjadi Pilkada  yang  penuh  dengan  penggunaan media  sosial  sebagai  sarana  kampanye. Bila  tahun  1997  pemilihan  hanya menggunakan  website  2.0  sebagai  sarana kampanye kini makin berkembang dengan penggunaan  berbagai  jenis  media  sosial
seperti  facebook,  twitter,  youtube  dan instagram.
Pengaplikasian new  media dalam dunia  politik  diharapkan  memperkaya kualitas  partisipasi  politik  itu  sendiri. Kehadiran  berbagai  macam  fitur-fitur  di internet  memungkinkan  publik  untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau  pengambilan  keputusan  public.  Oleh karena  itu  sebagian  pakar  percaya  bahwa pengaplikasian  new  media  dalam  dunia politik  dapat  mewujudkan  konsep  ruang
public  (public  sphere)  seutuhnya  seperti yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas.
Habermas seperti yang dikutip F. Budi Hardiman  (2010)  mengharapkan  ruang publik  memiliki  peran  yang  cukup  berarti dalam  proses  berdemokrasi.  Ruang  publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus  masyarakat,  yang  mana  warga negara  dapat  menyatakan  opini-opini, kepentingan-kepentingan  dan  kebutuhan- kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai  kegelisahan-kegelisahan  politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah  yang  mana  warganegara  dengan bebas  dapat  menyatakan  sikap  dan argumen  mereka  terhadap  negara  atau pemerintah.  Ruang  publik  harus  bersifat bebas,  terbuka,  transparan  dan  tidak  ada intervensi  pemerintah  atau  otonom  di dalamnya.  Ruang  publik  itu  harus  mudah diakses semua orang.
Tak  heran  kemudian  McQuail  (2005) menaruh harapan besar lahirnya partisipasi politik  yang  utuh,  oleh  karena  itu  kata McQuail media baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik  “top-down”  yang  operesif  dari demokrasi  massa,  dimana  partai  politik yang  teroganisir  secara  ketat  membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan.
Lanjut  McQuail  menyatakan  (2005) media  baru  (seperti  yang  fitur  disediakan oleh  facebook,  twitter,  youtube  dan instagram)  menyediakan  informasi  publik yang  sangat  beragam  dan  banyak,  akses yang  tidak  terbatas  bagi  semua  sehingga memungkinkan  dialog  langsung  antara pengurus  partai  dengan  pengikutnya. Dialog  yang  berlangsung  pun  berjalan bebas  karena  kontrol    aparatur  negara hampir  tidak  ada.  Dengan  demikian  cita- cita  akan  demokrasi  yang  diliberatif  bisa terwujud.
Penelitian  ini  bermaksud  menguji apakah  penggunaan  media  sosial  sebagai sarana kampanye sudah mampu menciptakan  praktek  demokrasi  yang deliberatif  pada  proses  Pilkada  Gubernur
di Jawa Barat?  Untuk itu peneliti ini akan mengkaji  media  sosial    (facebook,  twitter dan  instagram)  yang  dibangun  oleh kandidat  pasangan  gubernur  dan  wakil gubernur.
Jawa  Barat  dipilih  karena  merupakan salah  satu  barometer  demokrasi  di Indonesia. Jawa Barat merupakan provinsi dimana pragmentasi politik sangat cair dan dinamis.  di  Jawa  Barat  terdapat  empat pasangan  calon  dengan  tiga  peta  koalisi partai. Yakni Nasional Demokrat (Nasional  Demokrat),  Hanura,  PKB  dan PPP mendukung pasangan Ridwan Kamil- Uu  Ruzhanul  Ulum.  Gerindra,  PKS  dan PAN  mendukung  pasangan  Sudrajat- Ahmad
Syaikhu. Demokrat-Golkar mendukung pasangan Deddy Miswar-Dedi Mulyadi.  PDI  tanpa  koalisi  memajukan pasangan TB Hasanuddin-Anton
Chriliyan.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  wacana  non kritis  dengan  observasi  teks.  Objek penelitian  adalah  media  sosial  masing- masing  kandidat.  Tujuan  pengguaan analisis  wacana  ini  adalah  untuk mengetahui tentang isu-isu yang dibangun kandidat,  metode  penyampaian  visi  misi kandidat,  dan  teknik  komunikasi  politik yang digunakan oleh kandidat.

## State of The Art
Penelitian  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) di Indonesia bukan lagi hal baru, berbagai  penelitian  telah  dilakukan  oleh berbagai  peneliti  dengan  berbagai  sudut pandang. Salah satu yang pernah diteliti di Pilkada  adalah  aspek  komunikasi  politik dari  sisi  penggunaan  new  media. Penelitian  penulis  sebelumnya  (Putra, 2005)  tentang  Pilkada  di  Daerah Pemekaran, studi kasus Pilkada Kabupaten Kaur,  Bengkulu  tahun  2004,  Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  pemekaran wilayah  pada  akhirnya  menjadi  arena pertarungan  elit-elit  lokal  memperebutkan kekuasaan.  Pilkada  menjadi  pintu  yang terlegitimasi  namun  bila  ada  pihak  yang
kalah maka ia berbuat anarkis seperti yang terjadi di Kab Kaur, tahun 2005.
Penelitian  penulis  (Putra,  2008) lainnya tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 yang berjudul Etika dan Iklan Politik Pada Pilkada DKI tahun 2007 menujukkan bahwa  para  kandidat  Gubernur  DKI Jakarta  2007  (Fauzi  Bowo  dan  Adang Dorojatun)  menerapkan  segala  upaya pemasaran  politik  ( political  marketing ) dalam  memenangkan  persaingan  menuju Gubernur  DKI  Jakarta.  Salah  satu  yang mengemuka adalah masing-masing kandidat  berusaha  mendongkak  citra  dan popularitasnya  melalui  Iklan-iklan  politik di  televisi.  Kandidat  percaya  nampaknya bahwa  citra  dan  popularitas  terbukti menjadi andalan utama dalam memenangkan Pilkada.
Bagi  calon  yang  memiliki  popularitas tinggi  niscaya  dapat  memenangkan Pilkada.Tetapi  penggunaan  iklan  politik tersebut,
alih-alih
mendongkak popularitas, bahkan masing-masing kandidat  terjebak  persaingan  untuk memenangkan Pilkada dari pada membangun  iklim  politik  dan  demokrasi yang  sehat.    Kondisi  ini  sesungguhnya dikhawatirkan  akan  makin  menjauhkan dari  substansi  komunikasi  politik  itu sendiri.  Ditemukan  bahwa  terjadi  krisis etika  dalam  iklan-iklan  Pilkada  DKI, yakni; buying  acces  to  voter ,  lebih mengedepankan  citra  dari  pada  program (isu)  dan  penyederhanaan  logika  politik ( oversimplivication of political argumentation ).
Penelitian  penulis  lainnya  (Putra, 2011)  tentang  Penggunaan  New  Media pada  Pilkada  Banten  tahun  2011 menemukan bahwa tiga pasangan kandidat gubernur-wakil  gubernur  (Ratu  Atut Choisyah-Rano  Karno,  Jazuli  Juwaini- Ahmad  Zakki,  dan  Wahidin  Halim-) menggunakan  website  resmi  dan  jejaring sosial  namun  sayang  sekali  tidak  bersifat interaktif.      Para  kandidat  hanya  ingin menginformasikan namun belum mendorong agar pengunjung/warga negara menyampaikan pandangan dan aspirasinya
dan  kemudian  berinteraksi  sehingga terkesan  satu  arah.  Hal  itu  menunjukkan bahwa  para  kandidat  menghianati  sifat media baru itu sendiri, yaitu interaktif.
Diana  C.  Mutz  (2001)    menyarankan penelitian  komunikasi  politik  akan  dan harus bergerak ke arah penekanan kembali pada konseptualisasi warga negara sebagai pengumpul  yang  aktif  dan  prosesor informasi.    penekanan  pada  warga  negara sebagai  prosesor  aktif  informasi  dan bukannya  semata-mata  sebagai  penerima pasif—benar-benar  merupakan  tema  lama dalam  penelitian  komunikasi.  Kent  Brants (2005)  mengemukakan  bahwa  Internet bukan  hanya  merupakan  medium  baru komunikasi yang menawarkan jalan untuk memperoleh informasi secara cepat, tetapi bahkan  telah  menjadi  revolusi  karakter masyarakat  yang  demokratis  yang  dapat melampaui  batasan  ruang  dan  waktu,  dan dapat  mengakses  secara  interaktif  dan bebas  melebihi  karakter  media  masa  yang bersifat tradisional. Internet dapat mendorog  warga  menjadi  pengumpul informasi  yang  aktif  sekaligus  menjadi prosesor informasi

## Landasan Teori
Penelitian  ini  menggunakan  konsep- konsep  e-domokrasi  sebagai  landsan  teori yang  dikaji.  Asal  mula  demokrasi  sebagai suatu  system  politik  dapat  ditelusuri  ke belakang,  yaitu  sebelum  abad  ke-5  M ketika  Yunani  menciptakan the  polis  (the city-state  atau  the  city-community), dan mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana  seharusnya  sebuah  system politik  diorganisasikan  guna  memenuhi kepentingan  dan  kemakmuran  rakyat. Secara terminology kata demokrasi berasal dari  bahasa  Yunani  yakni demos yang bermakna  rakyat  dan kratos atau kratein yang  berarti  yang  berarti  kekuasaan,  jadi kata  demokrasi  bermakna  rakyat  yang berkuasa  ( government  by  the  people ).
Meskipun kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi susah untuk
diimplementasikan.
Menurut Larry Diamond dalam Zuhro, dkk (2009:14) ada tiga asumsi umum yang lekat  dengan  konsep  demokrasi.  Pertama, demokrasi  tidak  hanya  penting  dan mungkin  merupakan  bentuk  terbaik pemerintahan  yang  bisa  diciptakan, melainkan  juga  suatu  doktrin  politik  yang menguntungkan  banyak  negara.  Asumsi ini  tidak  hanya  didukung  oleh  AS, melainkan  juga  beberapa  negara  Eropa Barat  lainnya  yang  memproklamasikan dirinya sebagai model demokrasi modern.
Kedua,  demokrasi  sebagai  sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang,  berakar  dalam  sejarah  Yunani kuno.  Sebagai  bentuk  yang  ideal, meskipun  mungkin  bukan  sebagai  suatu sistem,  demokrasi  bertahan  melalui lingkungan  politik  yang  tidak  ramah. Ketiga,  demokrasi  dipandang  sebagai sistem  yang  natural/alami  sehingga  bila orang  di  negara  manapun  memenangkan kebebasan untuk memilih sistem politiknya, mereka akan memilih demokrasi.
Meskipun  demikian,  asumsi  tersebut di  atas  masih  diperdebatkan.  Dalam kenyataannya,  terdapat  perbedaan  dalam mempraktikkan  demokrasi  dari  suatu negara  ke  negara  lainnya.  Sebagai akibatnya, mendefinisikan demokrasi tidaklah  mudah  dan  sederhana.  Sebagai contoh,  suatu  negara  mungkin  dipandang demokratis  bila  negara  tersebut  memiliki parlemen, sistem partai, dan pemilu. Kalau ciri-ciri  tersebut  digunakan  untuk  menilai demokrasi  suatu  negara,  akan  banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis.  Menurut  Rosenberg  seperti yang  dikutip  Zuhro  (2009),  negara  yang demokratis  adalah  suatu  negara  yang  di dalamnya  ada the  democratic  movement rules. Meskipun  demikian,  kiranya  harus pula  dibedakan  antara  bentuk  dan substansi.  Sebab,  ada  suatu  negara  yang memiliki  lembaga  politik  demokratis, sementara  sikap  yang  ditunjukkannya adalah otoritarian atau anti-demokrasi.
Feith  seperti  yang  dikutip  Zuhro (2009)    berpendapat  bahwa  tuntutan
prinsip  demokrasi  adalah  kebebasan individu  dan  kelompok  untuk  mengontrol negara. Demokrasi menurutnya merupakan suatu  rangkaian  kelembagaan  yang membuat  pemerintah legitimate dalam masyarakat  dimana  sebagain  besar  rakyat dipengaruhi ideologi (liberalisme,
sosialisme,  nasionalisme,  feminisme  dan lingkungan) demokrasi modern.Lebih jauh Feith  dalam  Meriam  Budiadjo  (2010) mengatakan  bahwa  munculnya  kembali demokratisasi berkenan dengan industrialisasi  dan  ekonomi,  politik  dan transformasi  sosial.  Pada  saat  yang berpendidikan  dan  meluasnya  media massa  serta  bangkitnya  kelas  bisnis, profesional, dan buruh.
Selain  itu,  demokrasi  juga  dikaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  atau  sistem  politik  yang  ideal dan  bahkan  nyaris  ‘sempurna’.  Akan tetapi,  demokrasi  sebenarnya  juga  terkait dengan  gaya  hidup  serta  tata  masyarakat tertentu  yang  mengandung  unsur-unsur moral.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  juga mengandung  nilai-nilai (values) terterntu yang dianggap baik oleh masyarakat.
Menurut Henry B. Mayo seperti yang dikutip  Meriam  Budiarjo  (2010:105), demokrasi mencakup beberapa norma atau niali,  yaitu:  penyelesaian  perselisihan secara  damai  dan  melembaga;  terjadinya perubahan  secara  damai  dalam  suatu masyarakat yang sedang berubah;
pergantian  pimpinan  secara  teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan)  secara  minimum;  pengakuan dan  penghormatan  atas  keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan. Sedangkan  Robert  A.  Dahl  seperti dikuti Meriam Budiardjo (2010)
mengajukan  lima  kriteria  demokrasi, yakni;  persamaan  hak  pilih  dalam menentukan  keputusan  kolektif  yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan  yang  sama  bagi  semua  warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara  kolektif;  pembeberan  kebenaran, yaitu  adanya  peluang  yang  sama  bagi setiap  orang  untuk  memberikan  penilaian
terhadap  jalannya  proses  politik  dan pemerintahan;  kontrol  terakhir  terhadap agenda,  yaitu  adanya  kekuasan  eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang  harus  dan  tidak  harus  diputuskan melalui  pemerintahan;  dan  terliputnya masyarakat  dalam  kaitannya  dengan hukum.
Selanjutnya.  Andrews  dan  Chapman (Zuhro,  2009)  mengemukakan  enam  ciri demokrasi,  yaitu  hak  suara  yang  luas; pemelihan umum yang bebas dan terbuka; kebebasan  berbicara  dan  berkumpul; penghargaan atas rule of law; pemerintahan  yang  bergantung  pada parlemen;  dan  badan  pengadilan  yang bebas.
Media  baru  (bahasa  Inggris: new media )  merupakan  sebuah  terminologi untuk  menjelaskan  konvergensi  antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan.  Contoh  dari  media  yang  sangat merepresentasikan  media  baru  adalah internet. Media  baru  menurut  Mc,  Quail (2005: 141-1430) adalah berbagai perangkat  teknologi  komunikasi    yang berbagi  ciri  yang  sama  yang  mana  selain baru  dimungkinkan    dengan  digitalisasi dan  ketersediannya  yang  luas  untuk penggunaan peribadi
sebagai alat komunikasi. Adapun istilah E-Demokrasi
sebenarnya adalah penggunaan media baru dalam  ranah  politik.  Pengunaan  media baru tersebut dianggap dapat memperkaya partsipasi  warga  dalam  sosialisasi  politik, sehingga  pengambilan  keputusan  yang dilakukan oleh parlemen, dapat melibatkan warga  lebih  dalam  karena  ases  akan informasi  juga  diketahui  oleh  warga, demikian  juga  bahwa  akses  warga  untuk berkomunikasi  dengan  para  pengambil kebijakan juga semakin terbuka, cepat dan murah.
Sementara  menurut  Thomas  Zittel (2004)  E-demokrasi  sering  dikaitkan dengan  pemanfaatan  website  oleh  partai politik,  lembaga  eksekutif,  eksekutif  dan legislatif, pemugutan suara secara
elektronik,  mengirim  email  ke  perwakilan politik  dan  diskusi-diskusi  politik  melalui internet  serta  pelayanan  public  melalui internet.
E-demokrasi  senantiasa  berkaitan dengan  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  dalam  melibatkan  warga untuk  mendukung  proses  pengambilan keputusan  demokratis  dan  memperkuat demokrasi perwakilan. E-demokrasi bertujuan  untuk  menjaring  partisipasi warga  yang  lebih  luas  dan  lebih  aktif melalui  Internet,  komunikasi  mobile,  dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi. Penelitian  Rutger  University  mengatakan bahwa  pesan-pesan  politik  di  website memiliki  kontribusi  pada  demokrasi langsung  yang  lebih  partisipatoris  (Barber dalam Linda Lee Kaid, 2004). Mengapa ia memiliki potensi itu karena:
1.Melakatnya  sifat  interaktivitas  pada internet
2.Potensial  untuk  komunikasi  yang  lateral dan horizontal
3.Point to point komunikasi
4.Berbiaya murah
5.Sebagai medium komunikasi yang cepat
6.Hilang  atau  berkurangnya  batas-batas nasional 7.Bebas dari Campur tangan

## HASIL PENELITIAN
Pilkada  Jabar  juga  ditandai  dengan makin maraknya penggunaan media sosial sebagai  sarana  kampanye.  Pilkada  ini semakin  terasa  bedanya  dengan  Pilkada tahun 2005 ketika Pilkada digelar pertama kali.  Pilkada  sebelum  tahun  2010  masih kental  diwarnai  dengan  iklan  politik  di televisi,  pasca  2010  kampanye  politik bergeser ke dunia maya. Berikut ini adalah penjelasan  analisis  penggunaan  media sosial pada masing-masing kandidat.
Ridwan  Kamil-Uu  Ruzhanul  Ulum . Pasangan  ini  didukung  oleh  empat  partai politik yakni Partai Peraatuan
Pembangunan  (PPP)  dengan  9  kursi  di DPRD Jabar, Partai Kebangkitan Bangsa 7 kursi,  Partai  Nasional  Demokrat  5  Kursi
dan  Hanura  3  kursi.  Partai  pendukung Ridwan  Kamil  bukanlah  partai  besar. Nasdem  dan  Hanura  adalah  partai  yang lahir  pasca  2004.  Hanya  PPP  yang merupakan  partai  yang  lahir  di  era  Orde Baru.
Ridwan  Kamil  maju  ke  palagan Pilkada  Jabar  dengan  modal  sosial  yang kuat. Ia adalah mantan Walikota Bandung dengan  segudang  prestasi.  Usia  masih tegolong  muda  dengan  memiliki  karakter lederaship  yang  kuat.  Biasa  dipangging kang  Emil  atau  Ridwan  lahir  di  Bandung, Jawa  Barat,  4  Oktober  1971.  Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Dr. Atje Misbach,  S.H  dan  Dra.  Tjutju  Sukaesih. Dia anak kedua dari lima bersaudara.
Sejak  kecil  Ridwal  kamil  dikenal sebagai  anak  yang  cerdas  dan  aktif.  Ia adalah  sosok  perkerja  keras  dan  pantang menyerah. Gelar entrepreuner sukses layak diraihnya,  semasa  kecil  ia  sudah  bisa menjual  es  mambo  buatan  tangannya sendiri  dan  untung  besar.  Ridwan Kamil   menghabiskan  masa  sekolahnya  di kota  kembang  Bandung.  Dari  sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung. Ia sekolah di SDN Banjarsari III, SMPN 2, SMAN 3, dan Institut Teknologi Bandung (ITB),  Bandung.  Ia  resmi  mendapat  gelar insinyur  pada  usia  24  tahun  dari  jurusan arsitek ITB.
Semasa  kuliah,  dia  aktif  dalam kelompok-kelompok  mahasiswa  dan  unit kegiatan seni kampus. Bahkan saat kuliah, ia  sudah  tidak  bergantung  kepada  kedua orang  tuanya  karena  ingin  hidup  mandiri. Apalagi  saat   meneruskan  kuliah  S2  ke University of California, Berkeley, Amerika  Serikat,  hanya  bantuan  beasiswa untuk  menopang  kuliahnya. Pada  tahun 2004,  Ridwan  Kamil  mendirikan  Urbane, perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang jasa  konsultan  perencanaan,  arsitek,  dan desain.    Urbane  ini  adalah  firma  yang didirikan  oleh  Ridwan  Kamil  dan  teman- temannya,  Achmad  D.  Tardiyana,  Reza Nurtjahja,  dan  Irvan  W.  Darwis.  Nama Ridwan  Kamil  menjadi  terkenal  sebagai arsitektur  yang  penuh  kreasi.  Alhasil,
beragam  penghargaan  mengenai  desain  ia gondolnya.
Selain  itu,  karier  Ridwan  Kamil  juga sebagai  seorang  dosen  di   ITB.  Selain karier  dan  namanya  makin  dikenal  publik Bandung,  ia  memiliki  kepedulian  yang kuat  akan  kemajuan  Kota  Bandung.  Pada tahun  2013,  ia  bertarung  di  Pilkada  Kota Bandung  berpasangan  dengan  Oded Muhammad  Danial  yang  diusung  oleh Partai  Gerindra  dan  PKS.  Dia  terpilih menjadi Walikota Bandung 2013-2018.
Ridwan  Kamil  selalu  berinovasi  pada tugasnya.  Saat  menjadi  walikota  dia banyak  melakukan  program-program  pro rakyat  dan  membesarkan  kembali  nama Bandung di kancah internasional. Puncaknya,  saat  Kota  Bandung  berhasil menjadi  tuan  rumah  Konferance  Asia Africa  (KAA)  tidak  lepas  dari  sentuhan Ridwan  Kamil.  Dia  sudah  banyak mendapat  penghargaan  atas  prestasinya. Kerja  keras  dan  kreasinya  tidak  sia-sia selama ini.
Ridwan  didampingi  Uu  Ruswanul Ulum yang juga memiliki basis pendukung yang kuat. Pria kelahiran Tasikmalaya, 10 Mei 1969 ini menghabiskan masa kecilnya di  kota  kelahirannya.  Uu  kecil  sekolah  di MI Al-Khoriyah dan melanjutkan ke SMP Negeri  Manonjaya  dan  SMA  Pasundan Tasikmalaya. Lulus sekolah menengah, Uu meneruskan  kuliah  di  Fakultas  Ekonomi Manajemen,  Universitas  Siliwangi.  Selain kuliah,  ia  juga  aktif  di  berbagai  kegiatan kampus maupun luar kampus.
Kegiatan  politik  ternyata  membetot perhatiannya.  Kariernya  diawali  dengan menjadi  anggota  DPRD  Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  pada  1999  saat usianya  30  tahun.  Setelah  itu,  ia  menjadi Ketua  DPRD  Tasikmalaya  untuk  periode 2004-2009.  Tahun  2009,  ia  kembali menjadi  anggota  DPRD  periode  2009- 2011.  Pada  2011,  saat  usianya  menginjak 42  tahun,  Uu  yang  memiliki  ciri  khas dengan  memakai  Peci  serta  memiliki hobby bersepeda ini mencoba peruntungannya dengan mengikuti
pemilihan Bupati Tasikmalaya.  Saat itu, ia berpasangan  dengan  Ade  Sugianto  dan berhasil  keluar  sebagai  pemenang  Pilkada Tasikmalaya  2011.  Uu  dan  Ade  menjadi Bupati  dan  wakil  Bupati  Tasikmalaya untuk  periode  2011-2016.  Uu  kembali terpilih menjadi Bupati Tasikmalaya untuk periode 2016-2021.  Uu dan pasangannya, terpilih  setelah  menjadi  calon  tunggal dengan meraih 62 persen suara.
Mengusung  tagline  Jabar  Juara  Lahir Batin,  pasangan  calon  Ridwan  Kamil  dan Uu Ruzhanul Ulum telah menyiapkan visi- misi untuk Jabar 5 tahun ke depan yaitu: 1) Visi:  Menghadirkan  Jawa  Barat  Juara Lahir  Batin  yang  Memiliki  Manusia Beriman,
Bahagia dan Berkualitas, Membangun  Ekonomi  yang  Berdaya
Saing, Berkelanjutan, dan Merata Sejahtera  di  Desa  maupun  Kota,  serta Menerapkan  Tata  Kelola  Pemerintahan yang  Baik;  2)  Misi:  a)  Menghadirkan Manusia  Jawa  Barat  yang  beriman, bertaqwa,  serta  mendorong  peran  tempat ibadah  sebagai  sentra  keilmuan  dan interaksi  sosial;  b)  Melahirkan  manusia Jawa Barat yang Bahagia, Berkualitas, dan Produktif;  (c)  Mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  keuangan  daerah yang  sehat,  dan  inovasi  pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Jawa Barat; (d) Membangun infrastruktur  wilayah/desa  dan  kota  di
Jawa  Barat  yang  mampu  mempercepat pertumbuhan dan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas baik antarkota/kabupaten di Jawa Barat maupun Jawa  Barat  dengan  provinsi  lainnya  di Indonesia  (e)  Mendorong  Daya  Saing Ekonomi  yang  berkelanjutan  di  Desa  dan Kota  dan  Ekonomi  Umat  dalam  rangka menghadirkan  kesejahteraan  dan  keadilan bagi masyarakat Jawa Barat.
Kelima misi yang disebutkan dijabarkan lagi ke dalam lima strategi dan program Emil-Uu. Untuk menerapkan misi yang  pertama,  pasangan  calon  ini menitikberatkan  keberlanjutan  kehidupan pesantren  di  Jawa  Barat.  Sementara  pada misi  keduanya,  Emil  dan  Uu  akan
meningkatkan  kualitas  fasilitas  umum seperti rumah sakit dan sekolah. Emil juga memastikan  kaum  difabel  bisa  mengakses fasilitas  publik  dengan  mudah.  Melalui Misi c, Emil dan Uu ingin mengubah tata kelola  pemerintahan  dengan  penerapan good  governacne  dan  memprioritaskan APBD  untuk  pembangunan  manusia  dan infrastruktur. Sementara misi d dijabarkan dalam  program-program  penguatan  sektor pertanian  dan  mengoptimalkan  dana  desa untuk infrastruktur desa.
Pada misinya yang terakhir, pasangan nomor  urut  satu  ini  ingin  meningkatkan perekonomian  masyarakat  melalui  sistem ekonomi  syariah.  Tak  hanya  itu  ia  juga ingin  mengurangi  kemiskinan  dengan mendorong wirausaha baru. Dari visi misi yang  dijabarkan,  Emil  dan  Uu  terlihat ingin  menonjolkan  potensi  desa-desa  di Jawa Barat. Tak hanya itu, keduanya juga ingin mengembangkan kualitas masyarakatnya  dengan  memberi  perhatian khusus pada pesantren-pesantren.
Penggunaan  media  sosial  sebagai sarana  kampanye  oleh  pasangan  Rindu boleh dibilang sangat maksimal. Pasangan ini  mengoptimalisasi  segala  jenis  media sosial  sebagai  sarana  kampanye.  Mulai dari  facebook,  twitter  dan  instagram. Lewat  media  sosial  tersebut  pasangan  ini berkampanye  dengan  optimal.  Mereka memposting program dan kegiatan mereka bisa  lebih  dari  10  kali  setiap  hari.  Karena masa  kampanye  bertepatan  dengan  bulan Ramadhan    maka  postingan  pasangan  ini selalu disisipkan ucapan selamat berpuasa, selamat  berbuka  puasa  dan  selamat  idul fitri.  Setiap  postingan  itu  senantiasa  juga disertai quote doa-doa.
Pasangan  Rindu  juga  membuat  video singkat berdurasi 30 detik tentang program kerja  yang  mereka  janjikan.  Video  itu diposting  setiap  hari  ke  semua  media sosial  mereka  (Facebook,  YouTube, Twitter  dan  Instagram).  Gambar  1  (kiri) adalah  contoh  postingan  video  Rindu tentang  program  mereka  yang  disebut Kredit  Mesra,  kredit  usaha  tanpa  bunga tanpa  agunan  yang  melibatkan  mesjid.
Postingan berupa video yang menceritakan seorang  ibu  yang  mengelola  warung  kecil yang  terbelit  utang  dari  rentenir,  Kredit Mesra  membebaskan  mereka  dari  belitan utang rentenir.
Sekali-kali Rindwan Kamil memposting
video yang bersifat menyerang  para  kandidat  lain,  tentang usia.  Seperti  diketahui,  Pilkada  Jabar diikuti oleh empat pasangan, tiga pasangan lainnya (TB Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Syaikhu dan Deddy Miswar-Dedi Mulyadi)    rata-rata  berusia  di  atas  60 tahun.  Ridwan  Kamil  dan  Uu  Ruswanul Ulum  berusia  di  bawah  lima  puluh  tahun sebagaimana  ditunjukkan  Gambar  kanan merupakan  video  yang  menunjukkan  dua orang, satu anak muda satu orang tua yang sedang  mencuci  piring.  Yang  muda  gesit, bertenaga  dan  cepat  menyelesaikan pekerjaan  mencuci  piring  sedangkan  yang tua  lambat.  Dua  orang  itu  adalah representasi  calon  gubernur  Jabar.  Tentu saja  yang  muda  adalah  representasi Ridwan  Kamil  dan  orang  tua  adalah representasi  para  kandidat  gubernur lainnya.

## TB Hasanuddin-Anton
Charliyan. Pasangan  ini  adalah  kandidat  gubernur- wakil gubernur yang didukung oleh Partai Demokrasi  Indonesia-Perjuangan  (PDIP). Partai  yang  diketuai  Megawati  Soekarno Putri ini menggenggam 20 kursi di DPRD Jawa Barat. Dengan jumlah itu PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai lain, jumlah itu sesuai dengan syarat UU Pilkada. Latar belakang  pasangan  ini  adalah  gabungan purnawirawan  TNI-Polri.  TB  Hasanuddin yang  lahir  di  Majalengka,  8  September 1952  ini  merupakan  lulusan  AKABRI tahun 1974.
Selang setahun, Hasanuddin
ditugaskan  di  Batalyon  Kodam  Siliwangi hingga  1983.  TB  Hasanuddin  kemudian dipercaya  sebagai  Instruktur  AKABRI Magelang  selama  2  tahun,  setelah  itu  ia ditugaskan di Kodam I Aceh hingga 1989. Kariernya kian menanjak. TB Hasanuddin mengajar  di  SESKOAD  Bandung  dan
menjadi  Komandan  Sektor  Pasukan Perdamaian PBB di Irak pada 1992 selama setahun.  Kemudian,  ia  ditarik  kembali untuk  berdinas  di  Kostrad  dan  Kodam Jaya.  Kariernya  makin  dekat  dengan kekuasaan  tatkala  menjadi  ajudan  Wakil Presiden  Try  Sutrisno  dan  Presiden  B.J. Habibie.  Pada  tahun  2001,  suami  dari  Ika Eviolina  ini  diberi  amanah  besar  sebagai Sekretaris  Militer  Presiden  Megawati Soekarnoputri  dan  Susilo  Bambang Yudhoyono.
Lalu,  saat  usianya  53  tahun,  TB Hasanuddin  menjabat  sebagai  Staf  Mabes TNI  AD  hingga  2009.  Pensiun  dengan pangkat  mayor  jenderal,  TB  Hasanudin bergabung  dengan  PDI  Perjuangan,  partai pimpinan  Megawati  Soekarnoputri.  Pada Pemilu  2009,  ia  menjadi  anggota  DPR  RI dari  PDI  Perjuangan.  Kariernya  di  DPR terbilang moncer. Ia didaulat sebagai wakil ketua  Komisi  I.  Bahkan  pada  pemilu berikutnya,  ia  terpilih  kembali  menjadi anggota  dewan  periode  2014-2019. Sementara kiprahnya di partai, ia menjabat sebagai  Ketua  Departemen Politik  DPP PDI Perjuangan. Bahkan, pada tahun 2012 TB  Hasanuddin  dipercaya  sebagai  Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Adapun  Anton  Charliyan  adalah perwira  tinggi  Polri.  Saat  di  calonkan sebagai wakil gubernur jabatan terakhirnya adalah Kapolda Jawa Barat. Pria kelahiran Tasikmalaya,  Jawa  Barat,  29  November 1960  ini    banyak  bertugas  sebagai penyidik di lingkungan reserse Polri. Pada 2000,  Anton  ikut  mengusut  kasus pembunuhan  Marsinah,  buruh  yang  tewas di Surabaya, Jawa Timur. Ia pernah diberi amanah  sebagai  Wakil  Direktur  Reserse Kriminal  Umum  Polda  Metro  Jaya. Kariernya  di  reserse  berlanjut  hingga Mabes  Polri.  Kali  ini,  Anton  diberi  tugas sebagai  Kanit  III  Direktorat  I  Keamanan dan  Kejahatan  Trasnasional  Bareskrim Polri  pada  tahun  2003  dengan  pangkat komisaris besar.
Namanya mencuat ke pentas nasional, saat  menjadi  Kepada  Divisi  Humas  Polri pada  tahun  2015.  Tak  lama  sebagai  juru
bicara,  ia  kembali  dikirim  ke  daerah sebagai  Kapolda  Sulsel.    Sembilan  bulan bertugas di Sulsel,ia kembali mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi sebagai Kapolda  Jawa  Barat  pada  12  Desember 2016. Irjen Anton Charliyan menggantikan Irjen Bambang Waskito.
Baru sebulan menjabat Kapolda Jabar, popularitas  Anton  makin  terkenal.  Pada bulan  Januari  2017,  terjadi  perseteruan antara  ormas  Front  Pembela  Islam  (FPI) dengan  Gerakan  Masyarakat  Bawah Indonesia  (GMBI).  Ternyata  di  belakang GMBI  ada  nama  Anton  selaku  Ketua Dewan  Pembina  GMBI.  Peristiwanya sendiri  bermula  saat  kedatangan  Imam besar  FPI  Habib  Rizieq  ke  Polda  Jawa Barat terkait penistaan lambang negara dan disambut  oleh  massa  FPI  dan  ternyata ormas  GMBI  juga  hadir  untuk  mendemo FPI.  Bentrokan  tak  terhindarkan  dan berujung korban. Saat itu, Anton mengakui sebagai  pembina  organisasi  GMBI  dan siap diganti bila salah.
Pada  Pilkada  Jabar  ini  kandidat  ini menamakan  diri  Hasanah  dengan  visi terwujudnya  rakyat  Jawa  Barat  makmur berbasiskan  sumber  daya  alam  dan budaya.    Adapun  misinya  adalah  sebagai berikut:
1. Menjadikan manusia Jawa Barat yang bersumberdaya, berdaya saing, berbasis nilai-nilai agama dan budaya.
2. Mempercepat pembangunan
infrastruktur berbasis keserasian lingkungan dan tata ruang.
3. Mewujudkan  Jawa  Barat  sebagai sumber pangan daerah nasional .
4. Membangun  pusat-pusat  kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan merata.
5. Mewujudkan  kinerja  birokrasi  yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Secara  garis  besar  terdapat    tujuh program  yang  dijanjikan  oleh  Hasanah sebagai  berikut:  1) Boga Gawe .  Diartikan ke  bahasa  Indonesia  dari  bahasa  Sunda yang berarti mempunyai pekerjaan. Sesuai arti  harfiahnya,  program  ini  ditargetkan untuk  membuka  lowongan  kerja  baru  dan
memangkas  pengangguran.  Targetnya adalah  50  persen  penggangguran  dapat terpangkat  dengan  program  ini;  2) Jabar Seubeuh .  Sama  dengan  Boga  Gawe, program  Jabar  Seubeuh  adalah  program yang  sama  dengan  arti  harfiahnya,  yaitu Jabar  Kenyang.  Program  ini  diharapkan dapat  memenuhi  kecukupan  pangan  di Jabar;  3)  Sekolah  gratis.  Program  sekolah gratis  di  seluruh  Jabar.  Program  ini diarahkan  untuk  membangun  manusia yang  sehat,  cerdas,  bersumber  daya, berdaya saing, dan beretos kerja tinggi dan juga  mengembangkan  ilmu  pengetahuan; 4)  Imah  Reupeug.  Program  ini  digagas untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  dan juga  menyediakan  ketersediaan  tempat tinggal  yang  layak  untuk  masyarakat Jabar; 5) Jabar Cageur . Program kesehatan untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan yang  layak  untuk  masyarakat  Jabar;  6) Turkamling.  Program  yang  diperuntukan untuk  pembangunan  infrastruktur,  untuk terjaminnya  keamanan,  usaha,  bisnis  dan lingkungan yang mendukung; 7) Molotot.com. Program yang sempat ramai karena  sering  disebut  saat  debat  pilgub Jabar,  molotot.com  adalah  program  yang pengawasan  terhadap  aparatur  yang terintegrasi secara online.
Pasangan ini menggunakan menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Di Twitter Hasanah menggunakan @relawanhasanah.
Kampanye  tujuh  program  kerja  tersebut dibuat  dalam  video  singkat  berdurasi  30 detik  yang  di-posting  twitter  relawan Hasanah selama masa kampanye.
Sudrajat-Ahmad  Syaikuh. Pasangan Sudrajat-Syaikuh didukung oleh tiga partai yakni  Partai  Keadilan  dan  Sejahtera (PKS),  Gerakan  Indonesia  Raya  (Grindra) dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN). Koalisi  yang  solid  sejak  pemilihan presiden  2014.  Sudrajat  boleh  dikatakan tidak  awam  sekali  dalam  dunia  politik, meskipun Seluruh karirnya diselesaikan di militer. Sosok  Sudrajat  yang  dipilih Gerindra  sebenarnya  bukan  orang  baru  di
dunia  politik  Jawa  Barat  dan  tanah  air. Kariernya  tergolong  cemerlang  di  dunia militer  selain  di  partai  politik.  Bahkan, sebelum  bergabung  dengan  Gerindra,  ia merupakan  mantan  ketua  DPW  Partai Nasdem Jawa Barat.
Sudrajat pernah ditunjuk sebagai duta besar  di  Tiongkok  dan  menyelesaikan misinya  pada  2009.  Sekembalinya  dari Tiongkok,  ia  banyak  terlibat  aktif  dalam berbagai  organisasi  yang  mempromosikan hubungan  Indonesia  dan  Tiongkok.  Saat ini, ia bahkan menjabat sebagai Ketua LIC (Lembaga  Kerja  Sama  Ekonomi,  Sosial, dan  Budaya  Indonesia  China).  Pensiun dari  Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia  pada  2005,  jabatan  terakhirnya sebagai  Dirjen  Strategi  Pertahanan. Sudrajat  lulus  dari  Akademi  Militer  pada 1971.  Ia  mengikuti  berbagai  pendidikan dan  pelatihan  baik  kemiliteran  maupun umum,  antara  lain  Sekolah  Staf  dan Komando  Angkatan  Darat,  Lemhanas, beberapa  pendidikan  militer  di  Australia dan  USA,  serta  memperoleh  gelar  Master of  Public  Administration  (MPA)  dari Harvard University, AS.
Sementara itu Ahmad Syaikhu adalah politisi  tulen  PKS.  K iprah  politik  Ahmad dimulai pada 2004 dengan terpilih sebagai anggota  DPRD  Kota  Bekasi  dari  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Belum  genap lima  tahun  duduk  di  kursi  dewan,  suami dari  Lilik  Wakhidah  itu  mencalonkan  diri menjadi Wali Kota Bekasi di pilkada 2008, namun  kalah  oleh  pasangan  Mochtar Mohammad-Rahmat  Effendi. Setahun berselang,  pria  lulusan  Sekolah  Tinggi Akuntansi  Negara  (STAN)  itu  kembali menyandang status wakil rakyat di DPRD Jabar periode 2009-2013.
Meski pernah gagal, Syaikhu kembali maju  memperebutkan  kursi  pemimpin Kota  Bekasi  pada  2013  dan  menjabat wakil  wali  kota.  Ia  mendampingi  Rahmat Efendi, yang notabene merupakan rivalnya di  Pilkada  sebelumnya.  Mereka  menang dengan perolehan suara 43,87%.
Kesukesan  Syaikhu,  baik  di  legislatif mapun  eksekutif,  membuat  ayah  enam
anak  itu  dipercaya  partainya  untuk menapuk  jabatan  puncak.  Ia  menjabat Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS Jabar) pada 2015.
Menghadapi  Pilkada  Jabar  pasangan Asyik  memliki  misi  sebagai  berikut: 1) Membangun  manusia  Jawa  Barat  yang agamis, sehat, dan unggul; 2) Meningkatkan kesejahteraan melalui penumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi yang  berdaya  saing  berbasis  kerakyatan dan  potensi  lokal;  3)  Mengembangkan infrastruktur  modern,  humanis,  dan berkelanjutan  untuk  kepentingan  rakyat dengan  memperhatikan  potensi  sumber daya  alam  dan  lingkungan ;  4) Membangun  masyarakat  yang  bergotong royong,  toleran,  dan  harmoni  selaras  nilai budaya  Jawa  Barat  yang  luhur;  5) melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan yang profesional, melayani, dan partisipatif  melalui  kepemimpinan  yang teladan, mengayomi, dan merakyat.
Dalam  sesi  pertama  debat  yang terselenggara  berkat  kerjasama  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Jawa Barat  dengan  Kompas  TV  dan  dipandu oleh  Rosianna  Silalahi  itu,  Sudrajat  dan Ahmad Syaikhu berkesempatan
memaparkan  visi,  misi,  dan  program mereka di urutan ketiga, sesuai nomor urut pasangan  ini. Disampaikan  oleh  Sudrajat, jika ia dan Ahmad Syaikhu terpilih dalam Pilkada  Jabar  nanti,  mereka  akan memajukan  bidang  industri  kreatif  karena Provinsi  Jawa  Barat  sudah  didukung  oleh banyak  sumber  daya  manusia  yang  dapat diandalkan.  Ditambahkan  oleh  Ahmad Syaikhu,  salah  satu  program  unggulan dalam  Pilkada  nanti  adalah  Jabar Terkoneksi. Artinya, setiap desa di seluruh wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  akan terkoneksi  dengan  internet  jika  Sudrajat dan  Ahmad  Syaikhu  terpilih  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
Selain itu, lanjut pasangan nomor tiga ini,  pihaknya  juga  akan  memberikan dukungan penuh terhadap berbagai lapisan masyarakat,  dari  pesantren,  UMKM
(Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah), petani,  hingga  nelayan  apabila  terpilih nanti. Secara  garis  besar,  visi  dan  misi pasangan  Sudrajat  dan  Ahmad  Syaikhu antara lain: Pertama, membangun manusia Jawa  Barat  yang  Agamis,  Sehat,  dan Unggul. Kedua, meningkatkan kesejahteraan  melalui  penumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  yang  berdaya  saing berbasis  kerakyatan  dan  potensi  lokal. Ketiga,  mengembangkan  infrastruktur modern, humanis, dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Keempat,  membangun  masyarakat  yang bergotong  royong,  toleran,  dan  harmoni selaras  nilai  budaya  Jawa  Barat  yang luhur.
Seperti  dengan  pasangan  kandidat lainnya, pasangan "Asyik" juga menggunakan  media  sosial  sebagai  sara kampanye,  hanya  saja  tidak  semassif dengan  kandidat-kandidat  lain.  Di  akun facebook  mereka  selama  masa  kampanye tidak  ada  sama  sekali  postingan  mereka tentang  program  kerja  yang  mereka  akan lakukan. Postingan Asyik mayoritas video kunjungan  mereka  ke  berbagai  wilayah  di Jawa  Barat.  Pasangan  Asyik  juga menjadikan  pilkada  Jabar  sebagai  ajang kampanye  gerakan  tagar  #2019  ganti Presiden.  Gerakan  yang  diinisiasi  oleh politisi  PKS  Dr.  Mardani  Ali  Sera  ini memang  mendapat  sambutan  diberbagai wilayah,  meski  tak  lepas  dari  berbagai penolakan.
Deddy Miswar- Dedi Mulyadi. Pasangan Deddy  Miswar-Dedi  Mulyadi  dicalonkan oleh  partai  Golkar  dan  Partai  Demokrat. Golkar  yang  mengantongi  17  Kursi  di DPRD  Jawa  Barat  mengajak  Partai Demokrat  memiliki  12  kursi.  Deddy Miswar  yang  merupakan  wakil  gubernur petahana  didaulat  sebagai  calob  gubernur berpasangan  dengan  Dedi  Mulyadi  bupati Kabupaten  Purwakarta.    Pasangan  ini sebernarnya  menjajikan  mengingat  dua tokoh  ini  adalah  tokoh  populer  di  Jawa Barat.  Deddy  Miswar  merupakan  aktor
kawakan yang telah membintangi puluhan film  dan  sinetron  dengan  segudang penghargaan  sebagai  pelakon.  Sedangkan Dedi  Mulyadi,  menjabat  bupati  dua periode dengan segudang prestasi. Pasangan ini  maju sebagai kandidat Jabar satu dengan membahwa visi  Terwujudnya Jawa  Barat  yang  adil,  sejahtera,  dan berkarakter  tahun  2023.  Sedangkan misinya  adalah:  1) Mewujudkan  tata pemerintahan  baik  dan  bersih  melalui reformasi  birokrasi;  2)  Mewujudkan sumber  daya  manusia  Jawa  Barat  yang berkualitas, produktif, unggul, dan berkarakter;  3)  Mewujudkan  tata  kelola ruang, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan;  4)  Mengembangkan  potensi daya saing daerah untuk peningkatan iklim investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan berkeadilan; 5)
Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat  yang  berbudaya,  demokratis dan mandiri.
Visi  dan  misi  ini  dijabarkan  dalam  9 program  kerja  yakni: 1)  Penyediaan  air baku  untuk  air  minum  dan  irigasi  pada setiap  daerah  rawan  air;  2)  Penyediaan listrik  untuk  rakyat  pada  daerah  yang belum  terjangkau  pelayanan  listrik;  3) Penyediaan pangan dan makanan tambahan  bergizi  untuk  daerah  rawan pangan  dan  masyarakat  penyandang  gizi buruk;  4)  Pembangunan  ruang  kelas  baru, unit sekolah baru, peningkatan kesejahteraan  guru,  dan  pemerataan kesempatan  layanan  pendidikan  hingga perguruan  tinggi;  5)  Pelayanan  uji kompetensi, sertifikat keterampilan/keahlian  dan  pemagangan kerja  bagi  pencari  kerja  dan  kaum  buruh;
6)  Pembangunan  Puskesmas  rawat  inap dan  penyediaan  tenaga  medis  berdasarkan kebutuhan daerah;
7) Percepatan pertumbuhan  wirausaha  baru,  kemitraan, dan  layanan  terhadap  akses  modal;  8) Pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya  saing  melalui  pariwisata  berbasis budaya;  9)  Pengelolaan  tata  ruang, lingkungan  hidup,  dan  infrastruktur
termasuk  rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak Huni (Rutilahu).
Seperti dengan kandidat-kandidat lain, pasangan  ini  juga  mengoptimasi  media sosial  sebagai  media  kampanye,  seperti facebook,  twitter  dan  instagram.  Kandidat ini  mengusung  tagline  "bekerja  untuk melayani"  sehingga  seluruh  akun  media sosial  "bekerja  untuk  melayani."  Namun bila  diperhatikan  lebih  jauh.  akun  pribadi facebook,  instagram  dan  twitter  dari Deddy  Miswar  dan  Dedi  Mulyadi  jauh lebih  populer  dari  pada  akun  resmi mereka. Pasangan kandidat ini menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye  mensosialisaikan  program- program  kerja  mereka  guna  menggalang dukungan.  Namun  kandidat  ini  lebih sedikit  mem-posting  program-program kerja  mereka  di  bandingkan  dengan pasangan  Rindu.  Satu  minggu  sebelum hari  pencoblosan  pasangan  ini  mewarnai status-status  akun  media  sosial  mereka dengan himbaun memilih kandidat pasangan no 4.

## PEMBAHASAN & KESIMPULAN
Dalam  konsep  komunikasi  politik, terdapat empat tingkatan hirarkis seseoran dipilih  dalam  tahapan  pemilu.  Pertama "dikenal"  dalam artian pemilih mengingat namanya,  menganal  wajah  kandidat. Kedua  "disukai"  setelah  dikenal  tahapan selanjutnya adalah apakah pemilih menyuka kandidat kandidat tersebut. Tidak semua  kandidat  yang  dikenal  tersebut disukai  oleh  pemilih.  Bila  kandidat  sudah disukai  maka  tahapan  inilah  kandidat  bisa mengukur populatitasnya. Tahapan ke tiga adalah  didukung,  tahapan  ini  lebih  tinggi dari  dari  sekedar  disukai.  Pada  tahap  ini survei  biasanya  mengukur  elektabilitas kandidat  dengan  bertanya  "bila  peilkada hari ini dilaksanakan maka siapa yang ada pilih?"  tahapan  ke  empat  adalah  dipilih. Inilah  tahaoan  paling  tinggi  dalam  proses Pilkada.
Pemilu
atau Pilkada yang
dilaksanakan  pasca  reformasi  semua menggunakan  Pemilu  modern  yang  di
dalam mempergunakan ilmmu pengetahuan dan teknologi secara terukur.
Pemakaian metode ilmu pengetahuan pada pilkada  Jabar  terlihat  pada  pembentukan positioning masing-masing kandidat. Istilah positioning pertama kali dipopulerkan oleh Al Ries dan Jack Trout. Keduanya  merupakan  praktisi  periklanan, yang  menulis  buku  berjudul Positioning; The  Battle  fot  your  mind, tahun  1982. Mereka  mengartikan  positioning  sebagai tindakan  merancang  tawaran    dan  citra perusahaan    sehingga  menempati  posisi yang  khas  (diantara  pesaing)    di  dalam benak  pelanggan  sasaran.  Hasil  akhir  dari penempatan  posisi    adalah  keberhasilan penciptaan posisi nilai yang berfokus pada pelanggan,  yaitu  alasan  yang  meyakinkan mengapa  pasar  sasaran    harus  membeli produk tersebut.
Dalam  konteks  pemasaran  politik ( political marketing ) positioning bermakna bagaimana  seorang  kandidat  atau  partai politik  merancang  tawaran  dalam  benak pemilih  sehingga  menempati  posisi  yang khas dalam benak pemilih. Dalam strategi positioning,  tiap-tiap  (produk,  merek, perusahan dan kandidat atau partai politik) berusaha  keras  untuk  berada  pada  posisi paling atas dalam benak publik ( top mind ). Misalnya  ketika  ditanya,  partai  apa  yang paling  besar  di  Indonesia,  jawabannya adalah  Partai  Golkar.  Bagi  kandidat terdapat  tiga  pilihan  dalam  melakukan strategi positioning:
Pertama, memperkuat  posisi  dirinya saat  ini  yang  ada  dalam  benak  konsumen. inilah  misanya  dilakukan  oleh  Ridwan Kamil-Uu Riswanul Ulum, Ridwan Kamil yang  selalu  berada  di  posisi  nomor  satu pada  setiap  hasil-hasil  polling  popularitas. Ridwan  Kamil  mengambil  tag  line "Rindujabarjuara1" Juara satu pada tagline adalah  representasi  dari  nomor  urut  satu sekaligus  nomor  satu  pada  hasil  polling2 Pilkada Jabar.
Kedua, mencari  dan  merebut  posisi baru  yang  belum  ditempati.  Misalnya, seperti yang dilakukan oleh TB Hasanuddin-Anton Charliyan. TB
Hasanuddin
mengeluarkan
jargon melotot.com.  melotot.com  adalah  sebuah gerakan  untuk  mengawasi  jalannya pembangunan
melalui aplikasi melotot.com  yang  akan  dilakukan  oleh Hasanah  bila  terpilih.    Sebagaimana  kita ketahui  bahwa  transparansi  adalah  kunci menangkal  korupsi.  Saat  yang  sama kandidat  lain  belum  melakukan  hal tersebut.
Selain  positioning  juga  diperlukan memorising. Memorizing menuntut kemampuan publik untuk selalu mengingat apa yang di-positioningkan oleh seseorang dan  partai  politik.  Tidak  ada  gunanya posisioning yang baik, bila tidak tertanam dalam  benak  publik.      Bila  kita  berbicara tentang  memorizing,  maka  tidak  bisa melepaskan  dari  paradigma  kognitif  dan proses informasi ( cognition
and information  processing ).  Paradigma  ini berasumsi  misalnya  bagaimana  kita berfikir,  bagaimana  kita  menata  dan menyimpan  informasi  serta  bagaimana pengetahun  membentuk  prilaku.  Selain pendekatan cognition  and  information processing terdapat  pendekatan  lain  yang disebut Information integration. Pedekatan ini bermakna adalah cara kita menghitung dan  menata  informasi  tentang  seseorang, objek,  situasi  dan  ide  ke  dalam  bentuk sikap.  Informasi  sesungguhnya  memiliki potensi  untuk  mempengaruhi  system kepercayaan  seseorang  atau  pendirian seseorang. Ada dua hal yang mempengaruhi
perubahan pendirian;
Valence (menyangkal) dan Weight (bobot). Valence merujuk  pada  apakah  informasi yang  kita  terima  mendukung  kepercayaan atau bahkan bertentangan dengan pekercayaan kita. Bila informasi yang kita terima mendukung kepercayaan kita, maka informasi  itu  disebut  sebagai positive valence ,  bila  tidak  maka  disebut negative valence .  Sedangkan Weight (bobot) berfungsi  sebagai  menilai  kredibilitas sebuah  informasi.  Bila  kita  menggapap sebuah  informasi  benar,  maka  bobot krebilitasnya tinggi, begitu juga sebaliknya.
Sebagaimana  diketahui  hasil  Pilkada Jabar 2018 sudah kita ketahui pemenangnya  adalah  pasangan  Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dengan perolehan  suara  sah  sebanyak  7.226.254 (32,88  persen).  Mungkin  kemenangan  ini tidak  terlepas  dari  kampanye  politik mereka  di  media  sosial  dan  sebagai kesimpulan  dapat  dikemukakan  beberapa hal  sebagai  berikut: Pertama, penggunaan media  sosial  sebagai  sarana  kampanye politik  Pilkada  Jabar  menunjukkan  bahwa mulai  terjadi  pergeseran  penggunaan media  kampanye.  Jika  pada  tahun-tahun sebelumnya  televisi  menjadi  media  utama kampanye  kini,  televisi  sudah  mulai ditinggalkan. Iklan politik televisi memang masih  ada  tapi  jumlahnya  sudah  minim. Kedua, kampanye  di  media  sosial  boleh dikatakan  dapat  mewujdukan  demokratsi yang  deliberatif  karena  keramaian  ide, gagasan,  dan  visi-misi  terasa  mulai berpindah  ke  ruang-ruang  maya.  Diskusi, perdebatan,  bahkan  saling  tuduh  secara frontal  begitu  bebas  terjadi  di  berbagai media  sosial. Ketiga Untuk  kalangan terdidik,  kampanye  menggunakan  media sosial  lebih  efektif  ketimbang  baliho  dan spanduk.  Orang  yang  relatif  terdidik  dan well  inform tidak  akan  percaya  isi  baliho atau  spanduk,  tapi  lebih  percaya  pada perkataan  teman  atau  koleganya  di  media sosial.  Di  sini  dapat  dikatakan  bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang lain.

## REFERENSI
Afdal  Makkuraga  Putra  (2011) Media Baru  dan  Fenomena  Komunikasi Politik  pada  Pemilukada    di  Prov. Banten 2011 ,  Jurnal  Ultimacom;  UNM Volume 3 No: 2/ 2011
Afdal  Makkuraga  Putra,  (2008) Etika dan Iklan  Politik  Televisi  Pilkada  DKI Jakarta  2007  (Studi  Kasus  Persoalan Etika  Iklan  Politik  Televisi  Dua Pasangan  Kandidat  Gubernur  DKI Jakarta  Fauzi  Bowo-Prijanto  dan Adang  Dorojatun-Dani  Anwar), Tesis Universitas Indonesia.
Budiardjo, Meriam (2010) Pengantar Ilmu Politik, Kompas Gramedia; Jakarta. Diana  C.  Mutz  (2001), The  Future  of Political  Communication  Research: Reflections  on  Occasion  of  Stave Chaffee’s  Retirement  from  Stanford University, Taylor  &  Francis  Journal 18:231–236, 2001.
Hardiman,  Budi F, (2010), Ruang Publik: Melacak  “Partisipasi  Demokrasi”  dari Polis  sampai  Cyberspace, Penerbit Kanisius: Yogyakarta. Irman  Lanti,  Afdal  Makkuraga  Putra  dan Ali Yusuf (2006), Pemekaran Wilayah :
Dilema Antara Kebutuhan dan Permainan  Politik ,  Jurnal  Demokrasi dan HAM The Habibie Centar, Volume
6 No:2. Kaid,  Lynda  Lee  (2004) Handbook  of
Political  Communication  Research, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London. Kees  Brants,(2005), Guest  Editor’s
Introduction:  The  Internet  and  the Public  Sphere ,  Taylor  &  Francis  Inc: 22:143–146 Lawrence,  W  Newman  (2003) Social Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative  Approaches .  A  and  B Publisher : Boston McNair,  Brian,  (2003) An Introduction to Political  Communication ,      Routledge: London & USA McQuail,  Dennis  (2005) McQuail’s  Mass
Communications Theory , Sage Publication: London
Moleong,  Lexi,  (2003)  Metode  Penelitian
Kualitatif,  PT  Remaja  Rosdakarya: Bandung Mulyana, Dedy (2003), Metologi
Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru Ilmu  Komunikasi  &  Ilmu  Sosial lainnya. Remaja Rosdakarya; Bandung Nasution,  Zulkarimen  (1990), Komunikasi Politik:  Suatu  Pengantar ,  Ghalia Indonesia: Jakarta. Zittel,  Thomas  (2004), The  Internet, Democracy  and  Participation, dalam Comparing  Political  Communication:
Theories,  Cases,  and  Challenges Editor:  Frank  Esser  dan  Barbara Pfetsch,  Cambridge  University  Pres: London.
Zuhro,  Siti  (2009) Demokrasi  Lokal Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai- Nilai  Budaya  Politik  Lokal. Penerbit Ombak; Yogyakarta.