## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN

## PANGKEP
Rahmat Ramadani, M. Thahir Maloko, Erlina UIN Alauddin Makassar Email: rahmatramadhan1912@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengangkat  pokok  masalah  tentang  “Tinjauan  Hukum  Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa  Bonto  Biro,  Kecamatan  Tondong  Tallasa,  Kabupaten  Pangkep”  dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i .  Sumber  data  dalam  penelitian  yaitu  berasal  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  teknik  analis  perbandingan, dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konsep penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan.  Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi),  setelah  para  pihak  yang  bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih  mediator  yang  dianggap  mampu  menjembatani  kepentingan  para  pihak. Kemudian,  mediator  yang  telah  dipilih  akan  berusaha  membangun  komunikasi dengan  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan solusi/jalan  keluar  dari  permasalahan  tersebut.  Adapun  penyelesaian  sengketa tanah ulayat secara sederhana dan  ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat  Bonto  Birao  merupakan  salah  satu  penyelesaian  sengketa  yang diperbolehkan  dalam  Islam  karena  mengandung  unsur  tolong  menolong  dan perdamaian.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi

## Abstract
This  research  raises  the  subject  of  "Review  of  Islamic  Law  on  Simple  and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa  District,  Pangkep  Regency"  using  historical  approaches,  sociological approaches,  and  syar'i  legal  approaches.  Data  sources  in  research  are  derived from  primary  and  secondary  data.  To  obtain  the  data  needed  in  this  study,  data reduction,  data  presentation,  comparison  analysis  techniques,  and  conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties  agree  to  take  a  simple  and  economical  path  (non-litigation),  they  then choose  a  mediator  who  is  considered  capable  of  bridging  the  interests  of  the
parties.  Then,  the  chosen  mediator  will  try  to  build  communication  with  the parties  to  the  dispute  so  that  it  is  expected  to  provide  solutions  to  the  problem. The  settlement  of  customary  land  disputes  in  a  simple  and  economical  manner (non-litigation),  as  carried  out  by  the  Bonto  Birao  community,  is  one  of  the dispute  settlements  allowed  in  Islam  because  it  contains  elements  of  help  and peace.
Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation

## A. PENDAHULUAN
Negara  kesatuan  Indonesia  merupakan  negara  yang  memegang  teguh hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sesuai  bunyi  pasal  1  ayat  3  UUD  1945  yang berbunyi  “negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”  Setiap  warga  Negara  wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia. 1 Hampir setiap sendi kehidupan manusia diatur  dalam  hukum  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  konflik  antara individu  dengan  individu  yang  lain,  maupun  individu  dengan  badan  hukum lainnya  sudah  memiliki  masing-masing  tempat  untuk  mencari  jalan  keluar  dari permasalahan tersebut.
Budaya dan masyarakat  akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman  atau  secara  terus  menerus  dan  akan  selalu  mengalami  perubahan    sosial. Perubahan  ini  biasanya  terjadi  di  dalam  masyarakat  karena  pengambil  alihan kekuasaan  yang  baru  di  dalam  di  daerah  tersebut,  adapun  penyebab  lain  dari perubahan  budaya  suatu  daerah  atau  di  suatu  kelompok  masyarakat  yang bermukim, ialah globalisasi. 2
Perihal  budaya  dan  adat  istiadat  adalah  salah  satu  hal  yang  paling mendasar pada manusia melahirkan perbedaan pandangan padaa setiap komunitas adat  dan  masyarakat  tertentu,  masing-masing  konsep  budaya  atau  kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat. Konsep budaya dan adat istiadat mencerminkan serangkaian prinsip-prinsip  abstrak  mulai  memandang  jagad  raya  sampai  pada  tindakan- tindakan  konkrit  sehari-hari,  baik  itu  cara  bertingkah  laku  dan  berhubungan sesama  dalam  lingkungan  kehidupan  sehari-harinya,  eksistensi  budaya  dan  adat istiadat  masyarakat.  Seperti  di  Desa  Bonto  Birao  dalam  proses  penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  menerapkan  konsep  kekeluargaan,  namun  seiring perkembangan zaman masyarakat Desa Bonto Birao kini menyelesaikan sengketa dengan  cara  memusyawarakan  dengan  baik  dikalangan  keluarga  yang  menjadi pemegang warisan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah adat yang dikelola secara  bersama  oleh  masyarakat  adat  yang  bermukim  di  wilayah  tanah  ulayat tersebut. Akan tetapi terdapat dua tataran hak ulayat yaitu hak ulayat perorangan berlaku pada individual, hak ulayat marga berlaku pada tataran satu marga. 3
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , pasal 1 ayat 3.
2 Khaerul  Umam  Noer, Pengantar  Sosiologi  Untuk  Mahasiswa  Tingkat  Dasar (Cet.  I; Jakarta: Perwatt, 2021), h. 181.
3 Yuldiana  Zesa  Azis,  “Esensi  Pelepasan  Tanah  Adat  Untuk  Kepentingan  Investasi  di Kabupaten Merauke”, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 2 (2015): h. 68.
Tanah  menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Pasal  4  ayat  1 adalah  permukaan  bumi,  atau  dengan  kata  lain  adalah  kulit  bumi.  Tanah merupakan  salah  satu  objek  yang  di  atur  dalam  Hukum  Agraria.  Tanah  yang kemudian  di  atur  dalam  hukum  Agraria  merupakan  tanah  sebagai  aspeknya, melainkan  tanah  sebagai  aspek  yuridisnya.yakni  yang  berkaitan  hak  atas  tanah yang  merupakan  dari  sebagian  dari  permukaan  bumi  sebagaimana  sudah  di  atur dalam ayat 4 ayat 1 undang undang pokok agraria. 4 Pasal ini juga menyatakan ada kemungkinan  bagi  negara  untuk  memberikan  tanah  yang  dikuasai  negara  dalam pengelolaan  suatu  badan  penguasa  untuk  dipergunakan  bagi  pelaksanaan  hak menguasai negara itu, oleh peraturan yang disebutkan sebagai “hak pengelolaan” 5
Keadilan dan Hukum tidak biasa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat di  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  tujuan  dari  hukum  semata  mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Untuk itu Islam  sangat  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  dalam  kehidupan  sehari  hari,  di buktikan  dengan  keadilan  disebutkan  dalam  al-Qur’an  sebanyak  1000  kali. 6 Upaya penyelesaian dalam penyelesaian sengketa perdata dapat di lakukan diluar pengadilan  sebagai  bentuk  penyelesaian  yang  sederhana  dan  ekonomis  seperti arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  yang  sudah  di tetapkan  dalam  pasal  58  UU  No  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman dalam  pasal  24  ayat  1  UUD  1945  di  sebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  meyelenggarakan  peradilan  guna menengakkan hukum yang berkeadilan. 7
Sengketa  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. 8 Penyelesaian sengketa tanah secara damai baik itu dilakukan dalam pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan perbuatan yang  sangat  di  anjurkan  karena  Islam  sangat  menghendaki  adanya  perdamaian. 9 Penyelesaian sengketa dalam pengadilan itu kemudian tidak memberikan win-win solution karna  ada  pihak  yang  menang  dan  ada  yang  kalah,  bagi  yang  merasa dirinya  disalahkan  itu  kemudian  terjadi  karna  keputusan  hakim  yang  keliru  akan masalah  tersebut.  Sedangkan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  di sebut  penyelesaian  secara  sederhana  dan  ekonomis  itu  kemudian  memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang berpekara dan di terima oleh semua pihak yang bersangkutan.
Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Bonto Birao Kecamatan Tondong  Tallasa  Kabupaten  Pangkep  yang  diselesaikan  di  luar  pengadilan  atau
4 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2015), h. 7.
5 Laola Subair, “Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Vol.  3,  No.  2  (2021):  h. 243.
6 Ahmad Ali , Menguak Tabir Hukum (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , bab IX, pasal 24 ayat 1.
8 Siti  Rismayanti  dan  Nila  Sastrawati,  “Pelaksanaan  Arisan  Handphone  Secara  Online Ditinjau  dari  Hukum  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syariah , Vol. 2. No. 3 (2021): h. 127.
9 Musyfikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawah  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ” , Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 , No. 2 (2018): h. 230.
diselesaikan  secara  sederhana  dan  ekonomis.  Cara  penyelesaian  sengketa  tanah pihak  masyarakat  yang  merasa  memiliki  hak  kepemilikan  tanah  ulayat  dia melaporkan  kepada  pemerintah  setempat  untuk  pembagian  hak  kepada  dirinya, dengan  cara  musyawarah  mufakat  dengan  yang  memiliki  hak  kepemilikan terhadap tanah tersebut.
Proses  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  di  pengadilan  (litigasi) sangatlah  jauh  dari  harapan  karena  cenderung  menghabiskan  biaya  yang  lebih banyak  dan  waktu  yang  tidak  terlalu  efesien.  Sendangkan  penyelesaian  sengketa melalui jalur/bentuk yang sederhana dan ekonomis pada umumnya memiliki biaya yang sangat ringan dan waktu yang cukup efesien.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif,  yaitu  metode  yang  menggunakan  pengumpulan  dan  pada  suatu  latar alamiah  dengan  tujuan  untuk  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  juga digunakan  untuk  menggambarkan  situasi  dan  kondisi  secara  sistematis,  faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. 10
Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan historis,  pendekatan  sosiologis,  dan  pendekatan  hukum  syar’i.  Adapun  sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di  Desa  Bonto  Birao  yang  pernah terlibat  sengketa  tanah  warisan  yang  penyelesaiannya  secara  sederhana  dan ekonomis,  mediator  sebagai  pihak  penengah,  tokoh  agama,  pemangku  adat,  dan narasumber  terkait  dengan  judul  penelitian.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumetasi.  Kemudian, teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  melalui  empat  tahapan  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  teknik  analis  perbandingan,  dan  penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Bonto Birao Kecamatan, Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep Proses  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  ini  rawan  menyebabkan perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Rata-rata  problematika pembagian  hak  tanah  ulayat  ialah  pemberian  hak  ulayat  kepadanya.  Akan  tetapi hal  tersebut  amat  wajar  terjadi  karena  mengingat  sifat  sebagian  manusia berkeinginan menguasai hak ulayat yang di tingal para pendahulunya, dan adanya rasa  tidak  puas  atas  apa  yang  telah  dia  miliki.  Pada  umumnya  penyelesaian sengketa  tanah  ulayat  pada  masyrakat  desa  bonto  birao  diselesaikan  secara sederhana dan ekonomis (non litigasi).
Penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi) merupaka  alternatif penyelesaian sengketa yang di  mana termuat dalam pasal  60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang keuasaan kehakiman. 11
10 Eko  Sugiarto, Menyusun  Proposal  Kualitatif  Penelitian  Dan  Tesis (Yogyakarta:  Suka Media, 2015), h. 15
11 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman (Jakarta Pusat: JDIH BPK RI, 2009), h. 21.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsoliasi, dan penilaian ahli.
Berdasarkan  wawancara  oleh  informan  yang  bersengketa  memberikan tanggapannya  mengenai  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat.  Hj  Fatma  sebagai salah satu pihak yang bersengketa menjelaskan bahwa:
“Awal  mula  timbulnya  sengketa  setelah  salah  satu  pihak  balik  dari rantauan  oleh  sebab  itu  pihak  ingin  mendapatkan  bagian  hak  ulayat kepadanya,  namum  saudaranya  dan  para  masyarakat  yang  punya  hak terhadap  tanah  ulayat  tersebut  tidak  setuju  serta  ada  masukan/saran  dari pihak  masyarakat  setempat  agar  tanah  ulayat  tersebut  dibagi  rata  namun masukan/saran  tersebut  tidak  diterima.  Oleh  sebab  itu  banyaknya masukan/saran  dari  pihak  keluarga  agar  penyelesaian  masalah  terkait pembagian  hak  tanah  ulayat  yang  berupa  sawah  agar  diselesaikan  secara kekeluargaan  berdasarkan  kesepakatan  semua  pihak,  sehingga  di  pililah seorang mediator yaitu M. Sakir yang menjadi pihak penengah”. 12
Berdasarkan keterangan tersebut, kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Bonto  Birao  melibatkan  antara  Hj  Fatma bersama dengan sudaranya Maulid dan para masyarakat yang mempunyai hak atas tanah ulyat tersebut menunjuk mediator bukan dari pihak keluarganya melainkan dari tokoh agama yaitu M. Sakir meskipun demikian, pihak pemerintah setempat tetap  dilibatkan  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  tersebut  dalam  hal  ini Erlin selaku kepala Dusun Birao yang menjabat pada saat itu.
Peran  M.  Sakir  sebagai  mediator  tidak  punya  wewenang  untuk  memberi keputusan pada pembagian dan pendistribusian hak atas tanah ulayat yang berupa sawah,  melainkan  hanya  menjadi  pihak  penengah  yang  berusaha  memberikan solusi  dan  masukan  serta  berusaha  membangun  komunikasi  di  antara  para  pihak yang terlibat dalam kasus sengketa tanah ulayat.
Pembagian tanah ulayat tersebut, dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (para pihak yang bersengketa) setelah melalui proses musyawarah yang di fasiltasi oleh  M.  Sakir  selaku  pihak  penengah  (mediator).  Setelah  tanah  ulayat  di  bagi, maka  yang  mempunyai  hak  atas  tanah  ulayat  selanjutnya  menghadap  ke  Kepala Dusun Birao yaitu Erlin, untuk dibuatkan akta pembagian tanah dan disahkan oleh pemerintah setempat atas pembagian hak tanah ulayat tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litgasi) di Desa Bonto Birao dilakukan mekanisme sebagai berikut:
a. Para  pihak  terlebih  dahulu  bersepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa secara  sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi).  Penyelesaian  sengketa secara  nonlitigasi  hanya  bisa  di  selesaiakan  atas  dasar  kesepakatan  oleh kedua  bela  pihak.  Oleh  sebab  itu,  apabila  salah  satu  pihak  yang  tidak sepakat  menggunakan  jalur  penyelesian  sengketa  secara  sederhana  dan ekonmis (non litigasi), maka kasus tersebut tidak dapat diselesikan malalui
12 Hj Fatma (47 Tahun), Pihak yang bersengketa, Wawancara, Pangkep, 11 Februari 2023.
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Seperti  halnya  kasus  sengeketa tanah  ulayat  yang  terjadi  di  Desa  Bonto  Birao  yang  melibatkan  antara Hj.Fatma  dengan  sauadaranya  dan  masyarakat  yang  mempunyai  hak  atas tanah  ulayat  tersebut,    atas  masukan  dari  keluarga  dan  masyarakat  untuk menempuh  penyelesaian  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non  litgasi) dalam kasus sengketa tanah ulayat.
b. Setelah  kedua  bela  pihak  bersepakat  menempuh  jalur  sederhana  dan ekonomis  (non  litgasi),  maka  memilih  mediator  yang  dianggap  mampu menyatukan  keinginan  para  pihak  yang  berkasus  dalam  sengketa  tanah ulayat. Seperti halnya dengan poin pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur  nonlitigasi  hanya  bisa  dilakukan  atas  kesepakatan  kedua  bela  pihak, kemudian  memilih  seorang  mediator  juga  harus  didasarkan  atas kesepakatan bersama. Seperti kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa  Bonto  Birao,  para  pihak  yang  punya  hak  atas  tanah  ulayat  tersebut sepakat memilih M. Sakir selaku medataor terhadap kasus ini.
c. Mediator  yang  telah  dipilih  para  pihak  yang  bersengkata  dalam menyatukan  keinginan/kepentingan  para  pihak,  selanjutnya  berusaha membangun komunikasi bersama para pihak yang bersengketa, diharapkan mediator  dapat  memberikan  solusi  dan  jalan  keluar  dari  permasalahan tersebut.  M.Sakir  selaku  mediator  berusaha  mempertemukan  keinginan para pihak yang bersengketa melalui musyawarah yang dilakukan dengan para  pihak.  Setelah  mengetahui  duduk  perkaranya,  maka  mediator mencoba  memberikan  masukan  terhadap  penyelesaian  sengketa. Berdasarkan  kesepakatan  bersama,  maka  di  tetapkan  pembagian  tanah ulayat  tersebut  dibagi  dalam  bentuk  pertahun  dalam  pengelolaan  tanah ulayat secara bergantian bagi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah ulayat  yang  bersengketa.  Penetapan  bagian  yang  diperoleh  para  pihak tersebut  tidak  ditetapkan  oleh  mediator  melainkan  ditentukan  oleh kesepakatan  para  pihak,  karena  dalam  hal  ini  mediator  hanya  bertugas menyatukan pendapat para pihak.
d. Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian setiap para  pihak,  selanjutnya  hasil  kesepakatan  dibuatkan  akta  pembagian  hak pengelolaan tanah yang disahakan oleh pemerintah setempat, Erlin selaku kepala  dusun  Birao.  Pembuatan  akta  pembagian  hak  atas  tanah  ulayat bertujuan  untuk  menghindari  kemungkinan  yang  akan  terjadi  dikemudian hari,  seperti  terdapat  salah  satu  pihak  yang  menggugat  terkait  pembagian hak  ulayat,  jadi  dengan  adanya  akta  pembagian  hak  ulayat  yang  ditanda tangani  oleh  para  pihak  yang  punya  hak  ulayat  dan  disahkan    oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat menjadi dasar hukum.
2. Ketentuan  Hukum  Islam  terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Ulayat  yang  Dilakukan  secara  Sederhana  dan  Ekonomis  di  Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep
Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  mengenal  3  metode  penyelesaian kasus  sengketa  tanah,  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  cara  hukum  Islam,  hukum
adat,  dan  hukum  positif  (perdata). 13 Masyarakat  Indonesia  yang  plural mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  dalam  memilih  metode  penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dapat disesuaikan dengan keinginan dari para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang biasa kita  jumpai  di  masyarakat  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  selamanya  dibagi haknya sesuai dengan hukum Islam.
Mediasi  dalam  Islam  disamakan dengan Tahkim  yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka setujui/sepakati menjadi pihak penengah  (pihak  ketiga)  dalam  menyelesaikan  sengketa/kasus  yang  sedang dihadapi. 14 Sedangkan,  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur mediasi  di  pengadilan  tepatnya  pada  Bab  I  Pasal  I  ayat  (1)  dikatakan  bahwa: “Mediasi adalah  cara menyelesaikan sengketa melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. 15
Penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi), merupakan  salah  satu  upaya  yang  ditempuh  oleh  para  pihak  yang  bersengketa dalam  menyelesaikan  masalah  sengketanya  di  luar  pengadilan.  Langkah  yang ditempuh  tersebut  sangat  dianjurkan  oleh  Islam,  karena  Islam  menghendaki adanya perdamaian sebagaimana dalam QS al-Hujurat/49: 10.
ࣖ  َن ْوُمَح ْرُت ْمُكَّلَعَل َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ْمُكْي َوَخَا َنْيَب ا ْوُحِلْصَاَف ٌة َوْخِا َن ْوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِا Terjemahnya:
Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  bersaudara  karena  itu  damaikanlah antara  kedua  saudaramu  (yang  berselisih)  dan  bertakwalah  kepada  Allah agar kamu mendapat rahmat. 16
Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Vol. 12 menafsirkan bahwa surah al-Hujurat ayat 10 memiliki makna persaudaraan sesama muslim terkait hubungan harmonis  antar  manusia  yang  akan  melahirkan  rahmat.  Beliau  juga  mengatakan bahwa  dalam  surah  al-Hujurat  ayat  10, ishlah (perdamaian)  perlu  ditegakkan karena  sebagaimana  tercantum  dalam  ayat  sebelumnya  bahwa  sesungguhnya orang-orang  mukmin  yang  mantap  imannya  walaupun  tidak  seketurunan  adalah bagaikan  saudara  satu  keturunan.  Seluruh  umat  muslim  di  dunia  memiliki keterikatan bersama dalam iman dan terikat bagaikan seketurunan. Oleh sebab itu, orang-orang  yang  beriman  hendaknya  tidak  saling  bertikai  atau  berselisih. Sehingga apabila terdapat orang yang bertikai, maka hendaknya didamaikan. 17
Selain  ayat  tersebut,  terdapat  hadis  yang  berbicara  tentang  mendamaikan orang  yang  berselisih  paham.  Sebab  orang  yang  mendamaikan  seseorang  yang berselisih  paham  termasuk  sebaik-bainya  orang  yang  bersedekah.  Hal  ini
13 Muhammad  Anis,  “Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  di  Kota  Makassar”, Jurnal  al- Qadau, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 282.
14 Samir  Aliyah, Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam (Jakarta: Khalifah, 2004), h. 328.
15 PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab I Pasal I Ayat (1).
16 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Cet.1;  Solo:  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 516.
17 M.  Quraish  Shihab, Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian  Al–Qur’an (Tanggeran  Selatan: Lantera Hati, 2017), h. 249.
dikarenakan  dapat  menyatukan  hati,  menghilangkan  kedengkian  dan  mengikis permusuhan.
ِتاَذ ُح َلَْصِإ ِةَقَدَّصلا َلَضْفَأ َّنِإ :ملسو هيلع الله ىلص ِالله ُلوُس َر لاق :امهنع الله يضر و ٍرْمَع ِنْب ِالله ِدْبَع  ْنَع دنسملا نم بختنملا يف ديمح نب دبع هاور– . ِنْيَبْلا
Artinya:
Abdullah  bin  Amru  radhiyallahu  ‘anhuma menyebutkan  bahwa  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah  memperbaiki  hubungan  dengan  sesama.” (HR.  Abdun bin  Humaid dalam Al-Muntakhab minal Musnad). 18
Ayat dan hadis di atas menguraikan bahwa mendamaikan seseorang yang berselisih paham merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dihadapan Allah swt.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  sangatlah  mendukung  dan menganjurkan  penyelesaian  sengketa  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non litigasi).
Tercapainya perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai  pihak  penengah  yang  berusaha  memberikan  solusi/jalan  keluar  terhadap permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena  itu, dalam  memilih  mediator  mestinya  memperhatikan  kriteria  yang  harus  dimiliki oleh seorang mediator.
Menurut Ali  bin  Abu Bakar al-Marginani  seorang ulama dalam Madzhab Hanafi  mengemukakan  bahwa  mediator  atau  yang  dalam  literatur  Islam  disebut sebagai hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi  Hakim.  Menurut  Imam  Nawawi,  seorang  Hakam  (mediator)  harus  laki- laki,  cakap,  dan  sholeh.  Sedangkan  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  syarat  Hakam (mediator)  yakni:  Berakal,  baligh,  adil  dan  muslim.  Jadi  karena  itu  tidak dibenarkan  mengangkat  orang  kafir,  orang  fasik,  dan  anak-anak  untuk  menjadi Hakam  (mediator)  karena  dilihat  dari  segi  keabsahannya,  golongan  orang-orang tersebut  tidak  termasuk  ahliyyah  al-qadha’  (golongan  orang  yang  berkompeten mengadili). 19
Syarat-syarat orang yang ditunjuk sebagai hakam (mediator) sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penulis sepakat dengan syarat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa syarat menjadi mediator yaitu baligh, berakal,  adil  dan  muslim.  Menurut  penulis,  menjadi  mediator  yang  adil  sudah menjadi kewajiban yang harus dimiliki guna memperoleh keputusan yang adil.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian sengketa  tanah  ulayat  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi)  seperti  yang terjadi  di  Desa  Bonto  Birao,  salah  satu  langkah  penyelesaian  sengketa  yang dibolehkan  dalam  Islam  karena  mengandung  unsur  tolong  menolong  dan perdamaian. Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 2.
ِاۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو   ۘ ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ َّن
18 Jamal Al-Nasir, Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim (Jakarta: Islamic Digital Library, 2007), h. 239.
19 Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 188.
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 186-196
Terjemahnya:
….  dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. 20 Ayat tersebut menjadi bukti nyata bahwa Allah swt. sangat menganjurkan tolong menolong dalam hal perdamaian. Begitupun dalam penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) yang dalam praktiknya mengandung unsur  tolong  menolong  dan  perdamaian  sehingga  memiliki  kaitan  dengan  Surah al-Ma’idah ayat 2. Islam membolehkan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi)  dengan  syarat  bahwa  dalam  proses penyelesaian  sengketa  tersebut  tidak  mengandung  hal-hal  yang  bertentangan dengan syariat Islam.
Penyelesaian sengketa yang ditempuh secara sederhana dan ekonomis (non litigasi)  harus  tetap  memperhatikan  perangkat  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  wilayah  tanah  ulayat.  Hasil  kesepakatan  terkait pembagian  tanah  ulayat  yang  telah  disepakati  harus  dituangkan  dalam  suatu kesepakatan tertulis  atau membuat  akta pembagian hak pengelolaan tanah ulayat yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  atau  pemerintah  setempat sehingga dapat menjadi dasar hukum.
Praktik pembagian hak pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat di Desa Bonto  Birao  khususnya  pada  kasus  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  yang melibatkan Hj. Fatma beserta saudaranya Maulid, hak pengelolaan tanah tersebut dibagi  atas  dasar  kesepakatan  bersama  melalui  bantuan  mediator.  Sehingga  jika ditinjau  dari  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  dari  aspek  agama  Islam, maka  hal  tersebut  tidak  dilarang  karena  pembagiannya  didasarkan  pada kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari  pembahasan  sebelumnya,  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diambil  dari  penelitian  ini,  maka  dari  itu  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Konsep  penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  yang  ditempuh  secara sederhana  dan  ekonomis  (non  litigasi)  pada  masyarakat  di  Bonto  Birao, dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan  yaitu:  Para  pihak  terlebih  dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani  kepentingan para pihak. Kemudian, mediator  yang  telah  dipilih  dalam  menjembatani  kepentingan  para  pihak selanjutnya  berusaha  membangun  komunikasi  dengan  para  pihak  yang bersengketa  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi/jalan  keluar  dari permasalahan tersebut. Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan  bagian/porsi  para  pihak,  selanjutnya  hasil  kesepakatan  tersebut
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 106.
dibuatkan akta pembagian pengelolaan hak tanah ulayat  yang dibuat oleh pemerintah setempat.
b. Penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  secara  sederhana  dan  ekonomis  (non litigasi)  seperti  yang  biasa  dilakukan  masyarakat  Bonto  Birao  merupakan salah  satu  penyelesaian  sengketa  yang  diperolehkan  dalam  Islam  karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.
2. Implikasi Penelitian
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, ada beberapa implikasi yang dapat dijadikan pertimbangan dan perhatian. Adapun beberapa implikasi tersebut yakni:
a. Mediator yang dipilih harus merupakan kesepakatan dari para pihak yang sedapat  mungkin  mempertemukan  keinginan  para  pihak  sehingga  dapat menghasilkan  keputusan  yang  bersifat win-win  solution (tidak  ada  yang dirugikan dan diuntungkan).
b. Mediator  sebagai  pihak  penengah  harus  sedapat  mungkin  membangun komunikasi  diantara  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga  proses penyelesaian sengketa berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak yang bersangkutan.
c. Sebelum membagi hak pengelolaan tanah ulayat  berdasarkan kesepakatan para  pihak,  hendaknya  terlebih  dahulu  setiap  pihak  mengetahui  bagian yang  akan  diperoleh  apabila  hak  pengelolaan  tersebut  dibagi  berdasarkan rumus perhitungan hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abbas,  Syahrizal. Mediasi: Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009. Ali, Ahmad. Menguat Tabir Hukum . Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017. Aliyah,  Samir. Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam .  Jakarta: Khalifah, 2004.
Al-Nasir,  Jamal. Ringkasan  Kitab  Hadist  Shahih  Imam  Muslim .  Jakarta:  Islamic Digital Library, 2007.
Arba, M. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Offsed, 2015. Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Cet.  I;  Solo:  Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
Kementerian  Agama  RI. Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Media, 2018.
Noer,  Khaerul  Umam. Pengantar  Sosiologi  Untuk  Mahasiswa  Tingkat  Dasar. Cet. I; Jakarta: Perwatt, 2021.
Shihab,  M.  Quraish. Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian  Al-Qur’an .  Tanggeran Selatan: Lantera Hati, 2017.
Sugiarto,  Eko. Menyusun  Proposal  Kualitatif  Penelitian  Dan  Tesis. Yogyakarta: Suka Media, 2015.

## Jurnal
Anis, Muhammad “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kota Makassar”, Jurnal al- Qadau, Vol. 5, No. 2 (2018), h. 282.
Azis, Yuldiana Zesa. “Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi di  Kabupaten  Merauke”. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 2 (2015).
Musyfikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah ” , Al-Qadau:  Jurnal  Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 , No. 2 (2018).
Rismayanti,  Siti  dan  Nila  Sastrawati.  “Pelaksanaan  Arisan  Handphone  Secara Online  Ditinjau  dari  Hukum  Islam”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No. 3 (2021). Subair,  Laola.  “Hakikat  Hak  Pengelolaan  dalam  Undang-Undang  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 3, No. 2 (2021).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , pasal 1, ayat 3. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , bab IX, pasal 24, ayat 1
Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal 1, ayat 1.