## KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL
Nurul Hasfi
Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro nurul.hasfi@live.undip.ac.id

## Pendahuluan
Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau non- elite .Hal tersebut dilandasi oleh karakter baru Internet yang tidak dimiliki media massa tradisional yakni interaktif, aktif dan kreatif, langsung, menjamin kesetaraan dan berjaringan (Dijk, 2013). Mendukung pernyataan tersebut, Tsagarousianou (1999) membuat 3 klaim positif tentang peran Internetselama 25 tahun terakhir  dalam proses demokrasi yakni membuka ruang pertukaran dan konfirmasi informasi, mendorong debat publik dan formasi deliberasiserta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik.
Merujuk pada pandangan Tsagarousianou tersebut, komunikasi politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Dalam konteks diskusi tentang interanet dan demokrasi, Dahlberg & Siepera (2007, 7) membawa ide besar tentang demokrasi radikal ( radical democracy ) yakni demokrasi yang berfokus pada upaya mengkonseptualisasikan proses demokrasi dalam perspektif demokrasi klasik yakni persamaan ( equality ) dan kebebasan ( liberty ) yang dimungkinkan bisa difasilitasi Internet.  Disini komunikasi politik sebagai salah satu hal krusial dalam proses demokrasi juga mengalami transformasi.Internet sebagai media baru memunculkan konsekuesi praktik diskusi politik yang tidak hanya

## ABSTRACT
In the last two decades Internet has influenced aspects of human life including democracy. In Indonesian context, since the arrival of Internet in the last 1990s, it was creating new phenomenon known as online political communication. it has dramatically changed the practice of traditional political communication mediated by convensional media. This article tries to provide discussion practical and theoretical discussion related to the issue. Theoreticaly it explores of how internet has modified classical political communication theory; how new character of Internet has potential effect for producing better quality and quantity of political communication as well as how  it has  arised problematic issues on the process. Furthermore, this discussion briefly conclude that political communication in the future might never separate from this new medium. It may become most intriguing 'live laboratory' for researcher of the potential roles of the Internet in the political communication process.

## KEYWORDS:
Online Political Communication; Internet; Social
Media
berlangsung di ruang nyata ( real ) namun juga komunikasi yang dimediasi ruang maya. Misalnya aktivitas politik yang kini dimediasi internet atau yang disebut politik siber ( cyber politic ) diantaranya evoting, epetition, email, epolls (Dahlberg & Siepera, 2007, 4) dan eparticipation (Dijk, 2013). Dengan internet, demonstrasi dengan mengerahkan massa di jalanan diganti dengan epetition , pemungutan suara langsung dilakukan dengan epolls dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan eparticipation. Komunikasi politik yang semula berupa pidato atau orasi calon pemimpin pemimpin, kini tidak hanya dilakukan di lapangan terbuka, namun dimediasi Internet melalui media sosial seperti Facebook, Twitter  dan YouTube dalam bentuk kampanye di dunia maya ( cyber-campaign ).
Internet yang memfasilitasi proses komunikasi politik telah banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Salah satu contoh yakni ‘kebangkitan Dunia Arab’ atau yang lebih dikenal dengan Arab Spring tahun 2010. Dalam peristiwa itu, Internet terutama media sosial terbukti memfasilitasi mobilisasi massa untuk menumbangkan rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Bahrain, Turki, dan lain sebagainya (Khamis, 2013). Selain itu, gerakan Occupy Wall Street tahun 2011 di New York yang diikuti gerakan serupa di berbagai negara di dunia, sukses dilakukan para aktivis pejuang kesetaraan ekonomi dan sosial (Tremayne, 2014). Di Asia, salah satu contoh kesuksesan media sosial dalam memfasilitasi gerakan kolektif diataranya terjadi di Hongkong. Gerakan sosial yang disebut Gerakan Payung ( Umbrella Movement ) dilakukan setengah juta pelajar menuntut demokrasi di Hongkong kepada Beijing (Druzin & Jessica Li, 2015). Sementara itu, di Amerika Serikat, kemenangan Obama 2007-2008 membuktikan efektifitas Internet dalam memfasilitasi komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).
Dalam konteks Indonesia Internet juga telah banyak berkontribusi dalam proses komunikasi politik online sejak Internet masuk tahun 1990-an. Di awal keberadaannya, secara ekonomi dan politik Internet menjadi medium alternatif yang lepas dari kontrol rezim Soeharto. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan (Lim, 2003, 274-85; Hill & Sen, 2005) internet memang bukan penentu tumbangnya Orde Baru karena saat itu akses Internet hanya menjangkau satu persen masyarakat Indonesia. Meski demikian, Internet berperan krusial dalam memberikan alternatif informasi yang saat itu ‘belum bisa’ disediakan media tradisional (televisi, radio, surat kabar, majalah) –  yang notabene berada di bawah kontrol rezim Soeharto. Contohnya, artikel berjudul ‘Daftar Kekayaan Soeharto’ yang ditulis
Vol.10, No.1 (April 2019)
Aditjondro, seorang pengajar di UniversityofNew Castle Australia disebar di mailing list Apakabar tanggal 1 Februari 1998. Informasi tersebut dianggap ‘berharga’ dan  menjadi salah satu pemicu gerakan reformasi 1998. Dalam konteks teori komunikasi politik, fenomena tersebut menjadi penting untuk dilihat karena channel dalam hal ini internet merupakan elemen penting dalam proses ini dipastikan merupah pola komunikasi politik konvensional.
Saat ini peran Internet semakin krusial dalam dunia politik di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks diskusi komunikasi politik di Indonesia kedepan dipastikan akan selalu bersinggungan dengan teori komunikasi politik online . Hal ini dilandasi beberapa argumen; pertama, Internet di Indonesia terus berkembang baik dari sisi jumlah pengguna maupun teknologinya. Mulai dengan menjangkau satu persen dari total penduduk di tahun 1998 (Lim, 2003, 275) kini penetrasi Internet di Indonesia sudah diatas 50 persen dari total penduduk Indonesia (APJII, 2016). Tingginya tingkat pengguna Internet di Indonesia telah memberikan dampak terhadap maraknya aktifitas yang lebih dikenal sebagai politik siber ( cyber politic) yakni penggunaan media online sebagai sarana berkomunikasi politik. Pemilihan umum 2014 merupakan salah satu contoh nyata penggunaan Internet terutama sosial media dalam proses komunikasi politik.
Kedua, terkait dengan publik sebagai elemen komunikasi politik penting, memposisikan internet sebagai harapan baru masyarakat  Indonesia ditengah menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap media/ pers tradisional yang kini lebih dikontrol kekuasaan pasar dan politik (Nugroho, 2012; Patria, 2013). Sebagaimana diketahui, Era Reformasiberhasil mengesahkanUU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers yang membuka ruang luas pada masyarakat Indonesia untuk mendirikan media massa. Pasca Reformasi, media massa di Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena selama puluhan tahun media dibungkam Soeharto. Namun demikian, sekitar 10 tahun pasca Era Reformasi ini, media massa menemukan tantangan baru. Kontrol atas media massa/ pers tetap terjadi hanya berbeda aktor pengontrolnya saja. Jika di Era Orde Baru kontrol dilakukan negara di Era Reformasi media dikontrol oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dengan sistem media massa yang demikian, alih-alih memberikan ruang yang memadahi bagi warga sipil untuk berekspresi, media massa/ pers justru memberikan ruang pada kekuasaan politik untuk para elite .
Dari sinilah, peran Internet terutama dalam menyediakan ruang alternatif berdemokrasi menjadi krusial untuk dilihat lebih lanjut. Artikel ini secara khusus akan
mendiskusikan literatur mutakhir terkait teori dan literature tentang komunikasi politik di era Internet yang diharapkan dapat membantu para peneliti dalam mengkaji komunikasi politik online .

## Pembahasan
Artikel ini secara khusus membahas tentang dua hal, pertama bagaimana komunikasi politik klasik berbeda dengan komunikasi politik online ; kedua bagaimana perbedaan pola komunikasi politik yang menggunakan dua medium yang berbeda tersebut memberikan ruang baru dalam penelitian komunikasi politik di era Internet. Untuk membahas tentang definisi komunikasi politik klasik, artikel ini terutama merujuk pada setidaknya tiga ahli yakni Lasswell (1927);  McNair (1995) dan Lelliker (2006).  Sementara untuk melihat karakter baru komunikasi politik online penulis merujuk pada pandangan yang dibangun oleh Holmes (2005); Vedel (2003) dan Habermas (2006). Pandangan tentang komunikasi politik online dari ketiga ahli tersebut akan memberikan gambaran dimana celah penelitian yang bisa dipakai untuk meneliti komunikasi politik online .
Penulis mengidentifikasi banyak pengertian dan definisi tentang komunikasi politik klasik. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut berakar dari padangan yang dikembangkan oleh  Lasswell (1927) dalam disertasinya yang mempelajari tentang propaganda. Ia mendefinisikan komunikasi politik dengan pertanyaan mendasar tentang who- says what- to whom -  via which channels - with what effects sebagaimana terlihat pada figure 1 dibawah ini.

## Figure 1 Model Komunikasi Politik Klasik (Lelliker, 2006; 17)
Pandangan Denton dan Woodward (dalam McNair, 1995; 4) dapat menjelaskan lebih lanjut tentang teori umum tersebut. Mereka mendefinisikan komunikasi politik secara singkat sebagai komunikasi yang memiliki tujuan politis, meliputi; 1) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lain untuk tujuan khusus; 2) komunikasi yang ditujukan kepada para aktor politik oleh aktor-aktor non politis seperti pemilih ( voters ) dan kolumnis; dan 3) komunikasi terkait dengan aktor-aktor politik dan aktifitasnya yang diliput media, dibahas dieditorial dan diperbincangkan dalam berbagai format diskusi di media. Model komunkasi politik sebagaimana disampaikan Denton dan Woodward merupakan merupakan komunikasi politik termediasi oleh media tradisional seperti televisi, radio, surat
kabar atau majalah. Komunikasi politik ini memiliki pola komunikasi politik berlangsung searah ( one way communication ), tersentralisasi dan memposisikan publik sebagai penerima pesan pasif.
Figure 2 Komunikasi Politik termediasi Media Tradisional (McNair, 1995; 6) Figure 2 menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam proses komunikasi politik berinteraksi satu sama lain. Elite yang terdiri dari organisasi politik seperti partai, organisasi publik, pemerintah menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan program-program politiknya untuk disampaikan kepada pemilih ( voters ) yakni warga negara ( citizen ). Pesan tersebut biasanya dikemas oleh media tradisional dalam bentuk liputan, editorial, komentar dan analisis berita untuk disampaikan kepada publik. Disisi lain media juga memfasilitasi warga ( citizen ) untuk menyampaikan opini mereka untuk kepada elite .
Dalam praktiknya komunikasi politik yang dimediasi media tradisional ini memungkinkan terjadinya hambatan ( barrier ) berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi politik. Mereka yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium ( channel ). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak terpenuhi karena penguasaan elite atas media massa di Indonesia. Pada akhirnya terjadi pelemahan peran media sebagai ruang partisipasi publik karena media lebih dipakai sebagai alat elite untuk mencapai kekuasaannya. Media tidak lagi memediasi publik untuk menyampaikan
opininya kepada elite , sebaliknya media menjadi ruang yang dikuasai elite untuk mengontrol publik.
Terkait dengan problematika proses komunikasi politik termediasi media tradisional ini menjadi penting untuk melihat alterneatif channel yang dapat memfasilitasi proses komunikasi politik dengan kualitas yang lebih baik yakni Internet. Dalam proses komunikasi, komunikasi politik online masuk dalam pembahasan Computer Mediated Communication (CMC) . Internet menawarkan berkarakter dan pola baru dalam berkomunikasi yakni langsung, terdesentralisasi, dua arah, interaktif dan berjaringan ( networking ). Dengan penggunaan internet ini, maka figure 2 dapat dimodifikasi menjadi figure 3 dibawah ini.
Figure 3 Komunikasi Politik di Era Internet (dimodifikasi dari McNair, 1995; 6)
Internet  membuka kanal komunikasi langsung antara publik ( citizen ) dengan elite yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Internet yang dalam artikel ini difokuskan pada media sosial berkarakter interaktif karena telah berbasis Web 2.0  (Tim O’Reilly, 2005). Karakter tersebut berbeda dengan media tradisional (print, elektronik, online ) sebagaimana dikemukakan oleh Holmes (2005) yang mengurai perbedaan karakter internet dengan televisi yang dalam hal ini dapat mewakili media tradisional. Pertama, internet memiliki karakter terdesentralisasi ( decentralized ) sementara televisi tersentralisasi ( centered ). Karakter ini merubah proses komunikasi  politik yang sebelumnya dari satu orang ke banyak orang ( one to many ) kini menjadi dari banyak orang ke banyak orang ( many to many ). Karakter ini mengurangi kekuasaan elite yang semula menjadi komunikan aktif, dan mengemansipasi publik yang kini menjadi publik aktif. Publik yang bisa menggalang kekuatan bersama
menggunakan Internet untuk memperjuangkan kepentingannya. Warga ( citizen ) bisa membentuk jaringan sosial yang memungkinkan mereka berkoodinasi, membuka ruang debat politik, membangun ruang publik yang interaktif, memobilisasi hingga mengkoordinasi aksi kolektif. Kedua, internet membuka komunikasi dua arah ( two way of communication ) sementara televisi hanya satu arah ( one way komunikasi ). Media sosial misalnya, merupakan ruang yang memungkinkan para aktor demokrasi dapat berkomunikasi langsung dua arah yang sebelumnya tidak dilakukan di televisi. Bahkan saat ini publik bisa berbicara langsung dengan presiden melalui akun media sosial. Ketiga, internet memiliki kemampuan menghindari kontrol kekuatan tertentu, sementara televisi mudah dikontrol. Casstell (2009) menyebut bahwa masyarakat yang ada di internet masyarakat jaringan ( network society ) yang membangun jaringan antar tak terbatas yang tidak dapat disensor dengan mudah. Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan warga sipil, jaringan perusahaan, dll. Sementara televisi merupakan media elektronik yang masih mudah dikontrol oleh segelintir orang saja, misalnya dalam kasus Indonesia yakni konglomerat yang memiliki media.
Vedel (2003) menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Information Communication Technology (ICTs) dalam hal ini Internet memberikan efek pada komunikasi politik. Pada beberapa memiliki kesamaan isu dengan Homles (2005) terkait dengan kelebihan dari Internet, namun ia juga menyediakan asumsi-asumsi tentang problematika yang menyertainya (lihat Tabel 1).

## Tabel 1 Dampak ICT dalam proses Komunikasi Politik
Perangkat ICT Keuntungan Potensial Permasalahan Murah • Mudah memproduksi pesan
• Pesan tidak terbatas
untuk publik
(citizen)
• Terlalu banyak informasi Langsung (sender
–
receiver)
• Komunikasi langsung
• Riskan terjadinya propaganda
• Kurangnya mediator
yang bisa memainkan peran penting Penerima • Bisa menarget • Isu privasi
terseleksi komunikan
• Komunikasi kelompok khusus Kecepatan • Mengupdate dengan cepat dan frekuentatif
• Memperluas
jangkauan pencarian
informasi
• Biaya sistem • Push button decisionmaking Interaktif • Interaksi langsung • Isu Privasi Terdesentralisasi • Kemungkinan membuat sistem komunikasi yang independen • Ruang publik yang
terfragmentasi
• Regulasi yang sulit
Sumber: Vedel (2003, 42)
Tabel 1 memperlihatkan pandangan Vedel tentang karakter Internet memiliki kesamaan dengan Holmes (2005) seperti langsung, interaktif dan terdesentralisasi. Namun Vedel menyediakan pandangan baru seperti karakter yang murah, menjangkau publik, terseleksi, dan global. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan satu persatu karakter media baru dalam memfasilitasi proses komunikasi politik, sekaligus memberikan berbagai penelitian yang telah membahas potensi dan kelemahan internet dalam memfasilitasi komunikasi politik.  Pandangan Vedel bisa menjadi titik awal para peneliti  untuk melihat proses komunikasi politik dari berbagai sudut pandang.
Pertama, Internet memungkinkan aktor-aktor demokrasi mengurangi biaya produksi kampanye politik. Hanya dengan membuat akun media sosial dan website misalnya seorang politisi dapat menjangkau publiknya dengan tidak terbatas. Menurut Vedel pola ini mungkin merubah proses komunikasi politik secara dramatis karena sebelumnya harus dimediasi pers. Namun demikian, menurutnya karakter internet ini dapat memunculkan berbagai problematika seperti  banjir informasi yang menyebabkan pesan kepada audience tidak efektif. Publik tidak terkonsentrasi pada isu-isu yang seharusnya penting malah mungkin justru sebaliknya memberikan perhatian-perhatian pada perbincangan politik yang tidak
penting. Problematika lain yakni algoritma sosial media yang mengarahkan audience pada satu isu yang mereka sukai saja.
Salah satu penelitian terkait dengan permasalahn ini misalnya yang dilakukan Grömping (2014). Ia meneliti tentang proess komunikasi politik yang dimediasi oleh Facebook dengan cara mengeksplorasi bagaimana kelompok partisan selama pemilihan umum Thailand tahun 2014 berkomunikasi. Ia menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya analisis isi terhadap pesan-pesan yang di- posting di Facebook, analisis jaringan dan visualisasi interaksi antar kelompok partisan di halaman facebook. Hasil penelitian memperlihatkan bagaimana Social Networking Sites (SNSs) tidak membuat diskusi politik online menjadi lebih deliberatif karena pesan yang tidak fokus. Sebaliknya, media sosial mendorong berkembangnya kantong-kantong pemikiran kelompok yang bersifat ekslusif yang terisolasi dengan kelompok lain atau yang kemudian ia sebut sebagai enclave group . Wacana politik yang terjadi di kantong-kantong tersebut ditandai dengan munculnya informasi yang tidak konsisten dan mengandung kekeliruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial merupakan ‘ruang gema’ ( echo chamber )  yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan refleksi kritis karena peserta tidak sedang dalam proses mencari informasi yang bertentangan dengan yang dimilikinya namun segala informasi yang mendukung pendapat mereka.
Echo chamber dapat muncul di media sosial atau saat kita berselancar mencari berita di sebuah media online . Facebook menyeret pengguna masuk dalam ruang gema karena sosial media ini menerapkan algoritma penyeleksian konten di beranda Facebook sedemikian rupa sehingga yang muncul pertama di newsfeed adalah postingan yang disesuikan dengan minat pengguna. Minat tersebut didasarkan pada riwayat klik, like, share, komentar pengguna di beranda Facebooknya. Dalam algoritma seperti ini maka dipastikan seorang pengguna Facebook misalnya hanya akan menerima informasi tentang isu tertentu dari satu sudut pandang. Pada akhirnya dalam konteks komunikasi politik misalnya seorang pengguna Facebook yang meninggalkan jejak digital berupa konsumsi terhadap informasi yang kontra terhadap calon pemimpin tertentu maka cenderung akan mendapatkan informasi yang negatif tentang calon pemimpin tersebut, dan sebaliknya. Demikian juga saat netizen mengkonsumsi media online , maka algoritma akan mengkaitkan segala informasi yang relevan dengan yang sedang dicarinya daripada menyediakan informasi yang memiliki sudut pandang beragam. Disatu sisi karakter algoritma yang  mencoba memberikan informasi komprehensif tentang
suatu  kasus  namun punya kelemahan yakni menyediakan informasi dari satu sudut pandang sehingga menghambat diskusi kritis.
Dalam konteks komunikasi politik online di Indonesia, belum ada penelitian yang secara secara khusus menggunakan konsep ruang gema ( echo chamber) dalam melihat problematika komunikasi politik online di Indonesia. Namun dalam penelitiannya terbaru yang berfokus pada hubungan antara sosial media dan politik, Lim (2017) menawarkan ide terkait dengan problematika ruang gema di media sosial. Ia menegaskan dibalik semangat kebebasan berekspresi yang menjadi latar sebuah partisipasi politik online , media sosial juga dipakai sebagai sarana kebebasan untuk membenci ( freedom to hate ) sekaligus membungkam orang lain. Terkait dengan ruang gema yang disampaikan Grömping (2014), Lim lebih menggunakan istilah ‘algorithmic enclaves’ yang menurutnya memproduksi bentuk-bentuk nasionalisme tribal. Lim menegaskan dalam ruang seperti itu pengguna sosial media akan mengklaim dan melegitimasi nasionalisme versi mereka dengan tidak mengindahkan kesamaan dan keadilan bagi kelompok lain.
Penulis melihat ada banyak isu yang dapat dilihat dengan berlatar konsep echo chamber , terutama untuk melihat problematika komunikasi politik online di Indonesia saat ini seperti penyebaran berita bohong ( hoax ) dan berita palsu ( fakenews ) yang salah satunya disumbang oleh adanya karakter algotitma internet. Penelitian bisa berfokus pada upaya mendeskripsikan bagaimana pola-pola yang dipakai netizen dalam mengkonsumsi hoax dan fakenews . Sementara itu, penelitian juga bisa berfokus pada diskusi teoritis untuk mengkonfirmasi berbagai teori tentang audience aktif internet yang selama ini dipakai sebagai landasan teori penelitian-penelitian audince internet. Misalnya selama ini teori uses and gratifikation Herta Herzog (1944) dipakai untuk menjustifikasi karakter audience Internet yang dianggap aktif. Konsep ruang gema jelas telah memposisikan pengguna internet termasuk sosial media sebagai khalayak yang seolah-olah aktif memilih informasi yang dibutuhkannya namun pada dasarnya ia sedang dalam kekuasaan teknologi algoritma.
Kedua, karakter langsung antara komunikan dan komunikator sebagaimana disebut sebelumnya telah membuka kemungkinan komunikasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan mudah publik dapat berkomunikasi langsung bahkan dengan calon presiden, presiden, menteri dan anggota dewan yang sama-sama memiliki akun media sosial di Internet. Tim kampanye politik dapat dengan mudah masuk ke ruang-ruang pribadi calon pemilih ( voter ) dan mendistribusikan pesan secara langsung. Namun karakter ini menurut Vadel dapat membuka ruang propaganda yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan politis
terhadap publik. Propaganda dapat dengan mudah terjadi di internet karena tidak adanya mediator dari pesan yang biasanya diperankan oleh mainstream media sebagai gatekeeper atau aktor yang berperan menyeleksi informasi untuk menjamin faktualitas dan kebenarannya. Di Internet publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi manipulatif, salah satu contohnya fenomena fakenews dan hoax yang akhir-akhir ini mewarnai proses komunikasi politik di Indonesia.
Terkait dengan isu tentang propaganda online , Hasfi (2017a) meneliti tentang peran media sosial dalam pemilihan presiden 2014 mengidentifikasi berbagai pola hoax dan fakenews yang dipakai untuk memobilisasi massa politiknya. Permasalahannya, hoax dan fakenews tersebut tidak sekedar berisikan informasi yang tidak benar dan palsu namun juga memuat isu-isu primordialisme yang membahayakan prinsip pluralisme masyarakat Indonesia. Wacana primordialisme terutama berjalan dengan mekanisme propaganda dan kampanye hitam yang disebar luaskan melalui Twitter dan dapat diakses setiap pemilik akun. Hasfi (2017b) juga mendeteksi proses komunikasi politik di media sosial berlangsung secara ideologis dengan melibatkan praktik-praktik kekuasaan seperti politik etnis dan politik agama yang membahayakan kehidupan demokrasi. Hal ini disebabkan karena politik etnis dan agama sama-sama berangkat dari nilai partikular yang bersumber dari kelompok tertentu saja, padahal demokrasi menuntut nilai universal yang bisa diterima semua kelompok. Dalam sudut pandang Vedel, penelitian yang dilakukan Hasfi ini berangkat dari problematika dari karakter media sosial yang langsung tanpa adanya mediasi.
Selain temuan diatas, peneliti melihat bahwa penggunaan internet dalam aktivitas politik di Indonesia akhir-akhir ini lebih berangkat dari pandangan pesimisme terhadap internet (Lim, 2017). Hal ini memposisikan tesis tentang komunikasi langsung sebagai keunggulan komunikasi politik online hanya sebatas mitos semata. Dari sini peneliti melihat perlu adanya upaya dari peneliti komunikasi media online untuk mencoba melihat fenomena- fenomena mikro yang terjadi di ruang maya yang memperlihatkan potensi Internet dalam menjembatani komunikasi online . Misalnya saja berfokus pada analisis bagaimana akun sosial media milik elite berinteraksi dengan para pengikutnya dalam hal ini warga sipil.
Ketiga, media sosial memiliki karakter penerima terseleksi yang dalam proses komunikasi politik memungkinkan aktor demokrasi membangun komunikasi dengan kelompok kepentingan mereka. Elite politik misalnya dapat membangun ruang diskusi tertutup yang hanya berisikan publik khusus yang menjadi target. Dengan demikian para elite diharapkan dapat lebih efektif menyampaikan pesan-pesan khusus mereka kepada kelompok
tersebut. Sebaliknya, publik juga memiliki kesempatan membangun forum diskusi kelompok untuk membicarakan isu-isu yang menjadi kepentingan mereka untuk selanjutnya dapat melakukan gerakan politik ( social movement ), membuat keputusan ( decision making ) dan membangun opini publik ( public opinion ). Dari konsep ketiga ini, kebanyakan peneliti yang telah dilakukan  lebih pada peran positif Internet dalam proses komunikasi politik misalnya yang dilakukan oleh Postmes (2002) yang melihat bagaimana Internet (web) dapat merubah tindakan kolektif ( collective action ) mulai dari persuasif menjadi konfrontatif dan dari individu menjadi kolektif. Penelitian dengan metode survey ini memperlihatkan bahwa menurut kalangan aktivis dan non-aktivis tindakan online ( online action ) dianggap sebagai alternatif tindakan yang setara dengan tindakan nyata ( offline ).
Dalam konteks Indonesia, penelitian terkait online social movement telah banyak dilakukan di Indonesia. Lim menjadi salah satu peneliti yang paling komprehensif dalam melihat fenomena ini sejak kemunculan internet di Indonesia. Lim (2005) mengeksplorasi peran internet dalam aktivitas politik ( political activism ) di masa transisi Orde Baru ke Reformasi. Lim melihat bagaimana internet saling terlibat dalam memperjuangkan kekuasaan dan bagaimana identitas menjadi bagian penting dalam proses ini. Lim meneliti dua isu besar yaitu (1) bagaimana internet menjadi alat yang memfasilitasi reformasi 98 untuk memproduksi debat politik dan menyebaran informasi (2) penggunaan internet oleh Laskar Jihad (Jihad Troopers) yang terlibat dalam konflik Maluku, dimana internet dipakai sebagia alat untuk menghidupkan kembali isu promordialisme, isu SARA dan identitas komunal yang menggerakkan aksi kekerasan kolektif. Selanjutnya, Lim (2013a) mengidentifikasi bagaimana gerakan sosial media ini sukses mendorong terjadinya political activism .
Menurutnya  sebuah gerakan di sosial media akan sukses memobilisasi massa apabila memiliki narasi sederhana; beresiko kecil; searah dengan meta narasi seperti nasionalisme dan keagamaan. Sebaliknya sebuah gerakan sosial media akan gagal manakala narasi yang dibangun  berseberangan dengan kepentingan narasi mainsream media. Penulis mengidentifikasi bahwa penelitian terkait karakter ketiga dari Internet berdasarkan pandangan Vedel ini masih lebih banyak berfokus pada isu tentang internet baik itu tentang potensi internet  dalam proses komunikasi politik maupun sebaliknya bagaimana internet justru menghambat kualitas komunikasi politik. Penulis melihat problematika berupa isu privasi dalam komunikasi politik online belum banyak dibahas para peneliti sehingga bisa menjadi celah bagi penelitian.
Belum dibahasnya isu privasi ini salah satunya disebabkan karena masih rendahnya literasi digital di Indonesia sehingga isu privasi di Internet belum dilihat sebagai permasalahan serius. Di negara Barat, isu privasi di media online –  termasuk untuk kepentingan komunikasi politik –  diangap sebagai sebuah masalah serius. Pelanggaran privasi yang dimaksud dalam komunikasi politik online yakni aktifitas memonitor jejak digital calon pemilih di internet kemudian memanfaatkannya untuk menetapkan strategi kampanye. Ayn Rand (1943) menyebut tindakan semacam itu merupakan pelanggara etika ruang privat yang dilandasi pemahaman bahwa peradaban sipil merupakan sebuah masyarakat yang memiliki hak dan ruang pribadi. Belum dilihatnya isu privasi sebagai isu pelanggaran hak privasi, menyebabkan permasalahan ini masih jarang menjadi perhatian peneliti komunikasi politik online di Indonesia. Dalam hal ini signifikansi sosial dalam penelitian menjadi penting karena dapat digunakan sebagai bahan literasi internet terutama dalam usaha membangun pemahaman kritis tentang pentingnya menjaga privasi di Internet agar terbebas dari penyalahgunaan data privasi untuk kepentingan ekonomi dan politik.
Keempat, karakter yang secara drastis merubah pola komunikasi politik menurut Vedel yakni kemampuan Internet dalam meng- update pesan secara cepat, frekuentatif dan menjangkau luas khalayak yang menjadi sasaran. Di media sosial pesan-pesan yang tersebat luas dan cepat atau biasa disebut viral merupakan pesan yang mendapat perhatian publik. Vedel menjabarkan ICT dapat mendorong proses komunikasi politik dari elite ke publik karena ICT memungkinkan para aktor politik mengembangkan strategi komunikasi politiknya karena dengan internet mereka lebih mudah terhubung dengan publik. ICT dapat memangkas biaya produksi dan menyebarkan informasi. Vedel menegaskan dalam rangka memaksimalkan jangkauan mereka untuk mendapatkan perhatian dari mainstream media para politisi akan mengembangkan teknik media menajeman seperti press release dan membuka akses terbuka pada jurnalis melalui saluran Internet.
Namun demikian dari karakter ini muncul permasalah yang disebut Vedel push button decision making . Pengambilan keputusan hanya dilandasi oleh pertimbangan dangkal yakni sekedar memencet tombol di keyboard komputer tanpa melalui proses diskusi deliberatif sebagaimana diharapkan dalam proses komununikasi politik yang berkualitas.  Berbagai penelitian terkait dengan dampak karakter internet berupa kecepatan terhadap proses komunikasi politik telah banyak dilakukan Dalam konteks Indonesia, penelitian terkait dengan aktivitas yang dimaksud Vedel tersebut pernah diteliti oleh Lim (2013b, 2) yang mengidentifikasi trend aktifitas di dunia maya di Indonesia yang kemudian ia sebut
sebagai slacktivism atau lazy activism, clicktivism (click activism), armchair activism dan keyboard activism. Berbagai istilah itumenggambarkan aktivitas di dunia maya yang tidak efektif menghasilkan gerakan nyata di ranah offline , namun hanya gerakan yang berhenti di ruang maya saja.Hal sama diteliti oleh Gladwell, 2010 dan Morozov, 2009 (dalam Lowe, 2016) yang menyebut bahwa Facebook lebih banyak dipakai sebagai sarana perdebatan berkarakter slacktivism and clicktivism yang berlawanan dengan semangat demokrasi.
Berbagai penelitian  terbaru terkait dengan potensi karakter keempat Internet yang menyediakan ruang tak terbatas oleh waktu cenderung banyak dilihat dari sudut pandang pessimis. Hal ini dimungkinkan karena seiring semakin luasnya penggunaan Internet, karakter andalan media baru ini mulai memunculkan problematika. Bahkan bisa dikatakan saat ini tesis tentang efektifitas komunikasi yang bersumber dari kecepatan informasi sedang menjadi kontroversi karena landasan argumen berupa kualitas komunikasi dianggap lebih penting. Namun demikian, peneliti melihat bahwa masih banyak isu tentang karakter ini yang bisa dikembangkan sebagai bahan diskusi tentang optimisme terhadap internet. Misalnya, Internet yang memfasilitasi partisipasi politik Kawal Pemilu 2014 melalui web dan sosial media. Gerakan ini mendigitalisasikan formulir C1 dari web KPU sehingga memungkinkan perhitungan suara secara real . Internet juga menghubungkan 700.000 relawan dari seluruh propinsi di Indonesia yang bertugas memastikan hasil perhitungan suara tidak mengalami kecurangan. Isu-isu emansipatif tentang potensi Internet diharapkan tetap mendapatkan perhatian peneliti untuk memperkaya diskusi potensi Internet dalam komunikasi politik online ini.
Kelima, karakter interaktifitas menjadi kelebihan utama yang dimiliki internet dibandingkan dengan media konvensional. Interaktifitas ini memungkinkan komunikasi bottom up atau dari bawah keatas, berbeda dengan komunikasi politik termediasi media konvensional yang berpola top-down atau dari atas ke bawah. Timbal balik secara langsung menjadi penting karena kini publik tidak perlu lagi menggunakan media yang sulit dan mahal untuk bisa berkomunikasi dengan calon presiden misalnya. Berbagai penelitian terkait dengan penelitian ini biasanya berfokus pada bagaimana kualitas komunikasi politik yang dihasilkan dengan ruang interaksi di dunia maya ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Zheng (2005) yang mempertanyakan dua hal utama yakni apakah benar internet membawa fungsi sebagai alat interaksi antara negara dengan masyarakat? Apakah intenet dapat mendorong transisi demokratik dari sistem politik otoritarian? Penelitian ini menjawab dua pertanyaan ini dengan studi empiris yang berlangsung di China. Ia mengeksplorasi implikasi
demokratis dari internet dalam konteks hubungan saling mempengaruhi antara negara dengan masyarakat dengan menggunakan tiga lapisan analisis yakni internet sebagai alat komunikasi, internet sebagai public space dan internet sebagai alat untuk aksi kolektif ( collective action ).
Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa di China dampak internet dalam proses transisi demokrasi berbeda pada tiap lapisan analisis tergantung pada strategi interaksi antara negara dan masyarakat.
Penelitian lain dilakukan oleh Karlsem (2015) yang berfokus pada bagumana peran opinion leader dalam aliran komunikasi ( flow of communication ) di media sosial. Karlsen menginvestigasi sejauh mana para opinion leader yang menjadi pengikut ( follower ) akun media sosial milik partai dan politisi dan bagaimana tingkat keaktifan interaksi mereka baik online maupun offline . Ia mensurvey 5700 responden dan menemukan bahwa sebagian besar pengikut ( follower ) akun partai dan politisi Facebook merupakan opinion leader yang aktif dalam jaringan online dan offline . Temuan ini meningkatkan hubungan signifikan antara jejaring sosial dengan peran opinion leader dalam arus komunikasi politik ( flow of political communication ) di masyarakat.
Dalam konteks pengguna Internet di Indonesia penelitian tentang interaktifitas internet dalam lima tahun terakhir cenderung memunculkan pandang pesimisme (Lim, 2017; Lim, 2013a; Hasfi, 2017a) meskipun ada juga yang mencoba melihat potensi Internet sebagai counter public sphere (Priyadharma, 2017) untuk melawan hegemoni ruang publik yakni media mainstream. Nuansa pesimisme atas peran internet dalam komunikasi politik online ini dimungkinkan karena fokus studi internet yang masih berfokus pada peran internet dalam dunia politis yang berkarakter kontestatif. Untuk itu perlu adanya perluasan studi tentang komunikasi politik online yang mengeksplorasi potensi interaktifitas internet dalam selain isu politik seperti isu kesehatan, lingkungan, kesenian, pendidikan dan lain sebagainya.
Keenam, karakter terdesentralisasi yang disebut-sebut memungkinkan Internet untuk menciptakan sistem komunikasi baru diluar komunikasi mainstream. Namun disisi lain isu ini juga memunculkan problematika seperti terciptanya ruang publik yang terfragmentasi dan regulasi yang sulit. Pendapat Vedel tentang ruang publik yang terfragmentasi menarik untuk dilihat lebih lanjut karena ia sependapat dengan Habermas, salah satu pencetus konsep ruang publik.  Pernyataan tersebut dikemukakan Habermas pada tahun 2006, dalam seminar internasional di German oleh International Communication Association (ICA) yang mendapatkan kritik keras dari para Habermasian yang memiliki pandangan optimis terhadap Internet.Berikut pernyataan Habermas:
The Internet has certainly reactivated the grassroots of an egalitarian public of writers and readers. However, computer-mediated communication in the web can claim unequivocal democratic merits only for a special context: It can undermine the censorship of authoritarian regimes that try to control and repress public opinion. In the context of liberal regimes, the rise of millions of fragmented chat rooms across the world tend instead to lead to the fragmentation of large but politically focused mass audiences into a huge number of isolated issue publics. Within established national public spheres, the onlinedebates of web users only promote political communication, when news groups crystallize around the focal points of the quality press, for example, national newspapers and political magazines. (Habermas, 2006, p. 423)
Habermas mempercayai bahwa Internet hanya dapat mendorong proses demokrasi dalam konteks-konteks tertentu saja misalnya meruntuhkan rezim otoriter yang menindas publik. Namun demikian, ia meyakini bahwa dalam sebuah ruang liberal peran internet dalam demokrasi menemui tantangan yang bersumber dari munculnya jutaan chatroom yang terfragmentasi. Menurutnya ruang-ruang itu cenderung memunculkan fragmentasi yang secara politik justru mengisolasi pengguna Internet pada isu publik yang jumlahnya tidak terbatas. Ia juga menegaskan kembali bahwa komunikasi politik di Internet dapat terbentuk manakala melibatkan pers berkualitas, sebagai contoh, surat kabar nasional dan majalah politik.Menarik untuk mengetahui bahwa Habermas ternyata lebih optimist pada peran media konvensional dibandingkan dengan media baru yakni Internet. Alasan utamanya yakni ketiadaan gatekeeper di media baru yang menurutnya memegang peran penting sebagai pengontrol proses diskusi deliberatif sebagaimana yang dimiliki oleh media konvensional.
Perdebatan tentang pesimisme dan optimisme Internet dalam menyediakan ruang publik sebagai ruang komunikasi politik ini sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Bahkan para Habermasian sendiri banyak yang menolak pesimisme Habermas tersebut karena meyakini bahwa Internet telah memberikan ruang yang lebih luas kepada publik untuk berekspresi. Perdebatan antara Habermas dan Habermas ini bisa menjadi titik tolak para peneliti komunikasi politik online untuk melihat kembali peran internet dalam proses komunikasi politik.

## Penutup
Diskusi teoritis tentang komunikasi politik klasik dan komunikasi politik online memperlihatkan bahwa komunikasi politik di era Internet akan mengalami dinamika perubahan yang menarik untuk terus dikaji peneliti komunikasi politik saat ini dan dimasa
depan. Ada beberapa hal yang dianggap penting untuk menjadi penekanan dalam setiap diskusi diantaranya; pertama, karakter media baru dalam hal ini internet yang menentukan perubahan pola komunikasi politik diantaranya langsung ( direct ), murah ( low cost ), kecepatan ( speed ), interaktif, desentralisasi yang mendekonstruksi komunikasi politik yang semula satu arah menjadi dua arah, top down menjadi bottom up dan elitis menjadi non-elitis; kedua, karakter baru internet tersebut membawa perubahan positif terhadap proses komunikasi politik dan menjadi alternatif media bagi publik dalam menyampaikan opini publiknya secara lebih terbuka dan bebas. Namun pada kenyataannya berbagai penelitian telah membuktikan bahwa komunikasi politik online juga menghadirkan problematika yang menjadi hambatan ( barrier ) baru yang tidak ditemukan dalam proses komunikasi politik klasik; ketiga, dengan adanya potensi sekaligus problematika komunikasi politik online menghasilkan berbagai pandangan optiomis dan pessimis terhadap Internet yang siap untuk dijadikan sebagai ruang laboratorium para peneliti komunikasi politik, terutama untuk menyumbangkan pemikiran teoritis baru dan solusi atas berbagai problematika komunikasi politik di era Internet.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih rekan kerja penulis di Departemen Komunikasi Universitas Diponegoro yang menjadi partner diskusi selama ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Agus Sudibyo & Nezar Patria. The Television Industry in Post-authoritarian Indonesia,
Journal of Contemporary Asia, 43:2, 257-275, 2013. DOI: 10.1080/00472336.2012.757434
APJII & Puskakom UI. Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: Puskakom UI&APJII, 2016.
Castells, Manuel. (2009). Communication Power. New York: Oxford University Press.Dijk, Jan A.G.M. Digital Democracy: Vision and Reality dalam  I. Snellen & W. van de Donk ‘Public Administration in the Information Age: Revisited ’, IOS-  Press, 2013.
Dahlberg & Siapera. Radical Democracy and the Internet Interrogating Theory and Practice . New York: Palgrave Macmillan, 2007.
Druzin & Jessica Li. The Power of The Key Stroke: Is Social Media theRadical Democratizing Force We Have Been Led to Believe It Is?Harvard Human Right Journal, February (2015).
Edge, Thomas. Conservatives, White Voters, and the Election of BarackObama. Journal of Black Studies. Volume 40 Number 3 January 2010426-444
Grömping, Max. (2014). Echo Chambers’ Partisan Facebook Groups during the 2014 Thai Election. Asia Pacific Media Educator. SAGE Publications Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC DOI: 10.1177/1326365X14539185 http://ame.sagepub.com
Hasfi, Nurul. Primordialism through Hoax and Fake News during the 2014 Presidential Election of Indonesia. Presented at ICISPE International Conference. 2017a
Hasfi, Nurul. Politik Keshalehan Personal dalam Pemilihan Presiden 2014 dalam Media
Sosial Twitter Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2 Agustus, 2017b.
Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy angnovis 10.1 –  Fall 2009  Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. Communication Theory, 16(4), 411-426. 2006. doi: 10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x.
Hill, David T & Krisna Sen.(2005). The Internet in Indonesia's new democracy. Oxon,
England: RoutledgeCurzon
Holmes, David.  Communication Theory: Media, Technology and Society. London: Sage Publication, 2005
Karlsen, Rune. Followers are opinion leaders:  The role of people in the flow  of political communication on  and beyond  social networking  Sites. European Journal of Communication 1 –18.2015. DOI: 10.1177/0267323115577305
Khamis, Sahar. “Cyberactivism” in the Arab Spring: What Social MediaCan and Can Not Do. International Affairs Forum. Vol 4, Issue 1, (2013).
Laswell, H.H. Propaganda Techniques in the World War. New York: Knopf, 1927.
Lilleker, Darren G. Key Concepts in Political Communication. Sage Publication: London,
Thousand Oak, New Delhi, 2016.
Lim, Merlyna. The Internet, Social Network and Reform in Indonesia. Di N. Couldry and J.
Curran. Contesting Media Power: Alternative Media in A Networked World. Rowan & Littlefield. 2013
Lim, Merlyna. @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia.
USA: Perticipatory Media Lab & Ford Foundation, 2011
McNair, Brian. An Introduction to Political Communication. London & New York: Routledge, 1995.
Nugroho, Yanuar, dkk. Mapping The Lanscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2012.
O’Reilly T. (2005). What is Web 2.0 : Design patterns and business models for the next generation of software. Available at: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web- 20.html
Tsagarousianou, R. Electronic democracy: Rhetoric and reality. Communications: The European Journal of Communication Research , 24 (2). (1999). pp. 189–208.
Vedel, Thierry. Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3). London & New York: Routledge, 2003.
Zheng, Yongnian & Guoguang wu. Information Technology, Public Space, and Collective Action in China. Comparative Political Studies, vol. 38 no. 5, june 2005 507-536

## Tentang Penulis
Nurul Hasfi adalah Dosen Departemen Komunikasi, Universitas Diponegoro..