https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## EVALUASI KEBIJAKAN TELEMEDICINE PSIKIATRI LOKA BNN

## EVALUATION OF PSYCHIATRIC TELEMEDICINE POLICIES BNN REGION
Utari Dwi Pratiwi 1* , Margaretha Hanita 2 , Kurniawati 3
1 Prodi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global. Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta
2,3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia *Koresponden email: utari.dwi11@ui.ac.id

## ABSTRAK
Gangguan  penyalahgunaan  narkoba  menjadi  permasalahan  yang  kompleks.  Fenomena  sosial  yang  kerap  muncul pengguna narkoba juga mengalami masalah kejiwaan, juga sebaliknya. Pandemi Covid 19, memberikan efek pada perawatan  pasien  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  jiwa.  Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  Telemedicine  yang dikeluarkan  oleh    Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Kedokteran  Jiwa  Indonesia  (PDSKJI)  telah  mengeluarkan  surat keputusan No. 016/SK/PDSKJI/VI/2020 tentang panduan etikolegal yang mencakup panduan etik dan hukum. Artikel ini  akan  memberikan  analisis  terkait  evaluasi  kebijakan  Telemedicine  dalam  bidang psikiatri  yang  dilakukan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Analisis evaluasi kebijakan pelayanan publik yang telah dilakukan kepada klien di Loka  Rehabilitasi  BNN  Kalianda.  Analisis  terkait  spesifikasi  program  kebijakan,  modelling  program  kebijakan, forcasting pada evaluabilitas kebijakan dan feedback dari kebijakan tersebut. Analisis data didukung dengan metode kualitatif, dengan wawancara kepada informan yang merupakan klien dari loka rehabilitasi. Evaluasi yang ditermukan bahwa  kebijakan  telemedicine  pada  bidang  psikiatri  di  Loka  Kalianda  BNN,  tidak  berjalan  sesuai  dengan  standar operasional prosedur sehingga klien tidak dapat maksimal mendapatkan manfaat dari layanan, perlu dikaji kembali terkait frekuensi layanan yang tidak dapat memberikan konseling yang maksimal.
Kata kunci : Evaluasi kebijakan, pelayanan publik, rehabilitasi dan Narkoba

## ABSTRACT
Drug  use  disorder  is  a  complex  problem.  Social  phenomena  that  often  appear  drug  users  also  experience psychological problems, and vice versa. The Covid 19 pandemic has had an effect on patient care related to mental health. The Telemedicine Health Service Policy issued by the Association of Indonesian Psychiatric Doctors (PDSKJI) has  issued  Decree  No.  016/SK/PDSKJI/VI/2020  regarding  ethical  guidelines  which  include  ethical  and  legal guidelines.  This  article  will  provide  an  analysis  regarding  the  evaluation  of  Telemedicine  policies  in  the  field  of psychiatry which was carried out at the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop. Analysis of the public service policy evaluation carried out to clients at the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop. Analysis related to policy program specifications, policy program modeling, forecasting on policy evaluability, and feedback from these policies. Data analysis  was  supported  by  qualitative  methods,  by  interviewing  informants  who  were  clients  of  the  rehabilitation center. The evaluation found that the telemedicine policy in the field of psychiatry at the Kalianda BNN Workshop does not work according to standard operating procedures so clients cannot get the maximum benefit from the service, needs to be reviewed regarding the frequency of services that cannot provide maximum counseling.

## Keywords: Policy evaluation, public service, rehabilitation, and Drugs

## PENDAHULUAN
Press  release yang  dikeluarkan  oleh United Nations on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2022,  didapatkan  terdapat  284  juta  penduduk  di dunia  berusia  15-64  tahun  telah  atau  pernah menggunakan  narkoba.  Terjadi  peningkatan  26%, dibandingkan  dengan  satu  dekade  sebelumnya. Indonesia  merupakan  negara  yang  secara  inde- pendent  memiliki  lembaga  yang  dibentuk  untuk urusan  penyalahgunaan  narkoba,  Badan  Narkota Nasional  (BNN).  BNN  selaku  leading  sector, memakai  tiga  pendekatan,  yaitu:  1) soft  power approach (pendekatan  lembut),  2) hard  power
approach (pendekatan tegas), dan 3) smart power approach (pendekatan pintar) (Puslitdatin, 2022). Soft Power Approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan ektivitas yang bersifat preventif. Mencegah  masyarakat  yang  sudah  terpapar/  ter- kena  narkoba  untuk  tidak  kembali  menyalah- gunakan  narkoba  ( relapse )  dan  dapat  produktif juga diterima kembali ke masyarakat seperti sedia kala,  yaitu  mencakup  upaya  pemulihan  mantan pecandu  dan  mencegah  agar  tidak  menyalah- gunakan  narkoba  kembali  melalui  kegiatan  re- habilitasi.  Layanan  rehabilitasi  merupakan  salah satu  fokus  utama  dari  BNN  sebagai  bentuk
pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  mas- yarakat  yang  terkena  dalam  urusan  penyalahgu- naan  narkoba  Tujuan  utama  rehabilitasi  adalah menurunkan angka kekambuhan (r elapse ) dan me- ngembalikan produktivitas mantan pecandu (Puslitdatin, 2022).
Berdasarkan sejumlah klien dalam loka reha- bilitasi  yang  dimiliki  oleh  BNN,  individu  yang mengalami  gangguan  penyalahgunaan  narkoba, secara otomasi jiwa nya ikut terganggu. begitu pula sebaliknya.  Riwayat  dari  individu  yang  terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, memiliki dua kali lipat  gejala  gangguan  jiwa  dibandingkan  polusasi umum  (Manulang  &  Hutasoit,  2019).  Gangguan yang  muncul  dari  zat  Psikoatif  yang  ada  pada narkoba  akan  berkembang  pada  gejala  depresif, gejala  positif  dan  negative  hingga  menurunkan kualitas  fungsi  dari  kehidupan  pasien  secara menyeluruh.
National  Institute  of  Drug  Abuse (NIDA, 2020)  menunjukkan  sebagian  besar  komorbiditas gangguan  jiwa  dengan  gangguan  penggunaan  zat berupa  gangguan  cemas,  depresi,  bipolar, attent- ion-deficit  hyperactivity  disorder (ADHD),  psi- kotik, gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian  antisosial.  Untuk  individu  yang memiliki  gangguan  jiwa  tersebut  akan  semakin memburuk  jika  terkena  penyalahgunaan  narkoba dan begitu pula sebaliknya. Membaca hal tersebut maka  BNN  memiliki  penatalaksanaan  yang  ter- integrasi  terhadap  gangguan  pengguna  narkoba maupun  gangguan  jiwa  yang  dialami.  Penatalak- sanaan tersebut yang dimiliki oleh BNN, dituang- kan  dalam  sebuah  kebijakan  dengan  program rehabilitasi  terhadap  klien  yang  dilaksanakan  di sejumlah Loka Rehabilitasi BNN dibeberapak kota yang ada di Indonesia.
Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor 24  Tahun  2017  tentang  Standar  Pelayanan  Re- habilitasi  bagi  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika, mengatur prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi  pecandu  narkita.  Rehabilitasi  harus  meng- komdasi  berbagai  kebutuhan  klinis  yang  di- identifikasi  berupa  penyakit  fisik  dann/atau kejiwaan, psikologis, sosial dan spiritual.
Seperti  pelayanan  publik  pada  umumnya, terdapat  sejumlah  batasan  yang  mempengaruhi suatu  kualitas  dari  pelayanan  publik.  Idealnya pelayanan yang dilakukan bersifat langsung (tatap muka),  terlebih  layanan  untuk  masalah  kejiwaan. Terbatasnya  sumber  daya  dokter  Spesialis  Kese- hatan Jiwa, menyebabkan tertundanya pemeriksaan layanan  kesehatan  jiwa.  Secara  independent  kete- rbatasan  tersebut  terjadi  sehingga  Loka  Kalianda
berkerjasama  dengan  Rumah  Sakit  Jiwa  Provinsi Lampung, untuk memenuhi keterbatasaan keadaan tersebut.  sehingga  layanan  kesehatan  jiwa  berupa visitasi  atau  kunjungan  dan  konsultasi  dapat  di- berikan kepada klien di Loka Kalianda.
Kebijakan Telemedicine sendiri  sudah  lebih dahulu  berkembang  dan  efektif  di  negara-negara lain. Praktik untuk layanan kesehatan jiwa dengan Metode Telemedicine dapat menjangkau area yang memiliki  akses  yang  terbatas.  Layanan  kesehatan Telemedicine  Psikiatri  atau  disingkat  dengan telepati,  merupakan  layanan  kesehatan  yang langsung  diberikan  oleh  Dokter  Spesialis  Ke- sehatan  Jiawa  kepada  klien  yang  sedang  men- jalanu program rehabilitasi di Balai Besar dan/atau Loka Rehabilitasi milik BNN Republik Indonesia.
Layanan  kesehatan Telemedicine ini meman- faatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  se- hingga  dapat  mendiagnosis,  mengobati  dan  men- cegah  dan/atau  mengevaluasi  kondisi  kesehatan klien  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kewenangan dari  Dokter  Spesialis  Kesehatan  Jiwa  tersebut. Menjamin  mutu  dari  layanan  kesehatan  Tele- medicine ini secara administrasi para dokter telah dilengkapi  dengan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR) dan  Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  dan  tetap  mem- perhatikan mutu pelayanan dan keselamatan klien (Babes BNN, 2020).
Kebijakan ini diturunkan dalam bentuk Buku Pedoman oleh Balai Besar BNN, berupa Pedoman Penyelenggaraan Telemedicine Psikiatri (Telepati) sebagai  pedoman  langkah-langkah  dalam  men- jalankan mekanisme agar program berjalan sesuai aturan  yang  berlaku  dan  dapat  menyelesaikan permasalahan  serta  memenuhi  tantangan  layanan kesehatan  rehabilitasi  saat  ini  juga  mampu  men- jangkau  area  yang  sulit.  Turunan  dari  Pedoman yang dikeluarkan  oleh  Balai  Besar  BNN tersebut, Loka  Kalianda  membuat  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Nomor  LK-SOP-MED-027/ Rev.00  tentang  Pelayanan Telemedicine Psikiatri (Telepati).  Secara  kelembagaan  Loka  Kalianda sangat responsive dalam mengupayakan pelayanan rehabilitasi yang akan diberikan kepada klien, hal ini  juga  merupakan  bentuk  dari  adaptasi  dan  aksi strategi  untuk  memenuhi  kebutuhan  klinis  ke- sehatan jiwa klien dari Loka Kalianda.
Menarik dari hal tersebut maka artikel ini akan menganalisis evaluasi dari kebijakan Telapati yang ada  dan  telah  diimplementasi  kan  di  Loka  Ka- lianda.  Evaluasi  ini  akan  mengukur  kinerja kebijakan,  seberapa  besar  dampak  atau  makna suatu kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah diwujudkan  melalui  sebuah  Tindakan  publik (Subianto,  2012).  Evaluasi  kebijakan  yang  akan
dianalisis  dengan  Metode  Analisis  Evaluasi  Ke- bijakan teoritis keputusan, dengan Teknik analisis surver pemakai ( user – survey – analysis ).
Analisis  evaluasi  terhadap  pelayan  Telpati yang  diimplementasi  kan  oleh  Loka  Klianda melalui tahapan: 1) Spesifikasi program kebijakan untuk mengetahui tujuan layanan telepatif dengan data  dukung  capaian;  2)  Modelling  program  ke- bijakan  sehingga  mengetahui  alasan  untuk  men- capai  tujuan;  3) Forcasting atau  penaksiran evaluabilitasi program kebijakan, sehingga mampu mengidentifikasi  apa  yang  menjadi  harapan  bagi klien yang menerima layanan telepati.  Dari hal ini maka  akan  didapatkan  sejumlah  hambatan  yang terjadi di Loka Kalianda dalam upaya pencapaian tujuan  dari  layanan  Telepati;  dan  4)  Umpan  balik atau feed  back dari  penaksiran  evaluabilitas  dari pemakai. Nantinya akan menjadi informasi apakah layanan  yang  diberikan  saat  ini  dapat  memenuhi kebutuhan dari klien. Dari empat tahapan tersebut, maka  diharapkan  akan  menjadi  rujukan  apakah hasil  analisis  evaluasi  ini  dapat  memberikan  ana- lisis  bahwa  kebijakan  ini  dapat  menjawab  kebu- tuhan layanan kesehatan jiwa bagi korban nakoba dan  penyalahguna  narkoba  yang  mendapatkan  re- habilitasi dari BNN Republik Indonesia.
Perkembangan  layanan  kesehatan  saat  ini telah  berkembang  dengan  mengadopsi  teknologi digital,  metode  ini  telah  meningkatkan  kinerja layanan  kesehatan  (Laurenza,  2018).  Teknologi informasi dapat menyederhanakan proses sehingga pelayanan lebih efisien. Sejalan dengan hal tersebut kuliatas  semakin  membaik,  terlebih  waktu  respon yang  menjadi  lebih  singkat  bagi  aktor-aktor  yang terlibat  dalam  pelayanan  kesehatan  seperti  mana- jemen  sistem  kesehatan  nasional,  tenaga  medis baik  dokter  maupun  perawat  dan  juga  pasien. Artinya telemedis mampu memberikan kesempatan dalam penyelenggaraan praktik layanan kesehatan oleh  dokter  yang  terbebas  dari  jarak  bukan mengganti  interaksi  tatap  muka  antara  dokter dengan pasien
Mengevalusi  dari  Telemedis  selama  masa pandemic  Covid-19  hingga  saat  ini,  yang  awal masyarakat  terpaksa  merubah  pola  untuk  men- dapatkan  layanan  kesehatan  kini  sudah  mulai nyaman  dengan  pola  telemedis  (Putri,  2022). Sejumlah 64% responden setuju dan sangat setuju dengan  layanan  kesehatan  telemedis.  46,92% responden masih menyukai pola layanan kesehatan secara  konvensional  yaitu  tetap  ke  klinik  ataupun rumah  sakit.  dan  28.44%  memilih  untuk  tidak menerima  layanan  dari  klinik  dan  rumah  sakit. Persentase  data  tersebut  memberikan  analisis bahwa  telemedis  di  Indonesia  bukanlah  bentuk
pelayanan kesehatan yang dijadikan metode utama, namun alternatif penyesuaian saat pandemi Covid- 19 saat itu.

## METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif untuk  mendapatkan  analisis  evaluasi  kebijakan telemedicine yang dilaksanakan di Loka Kalianda BNN.  Sebagai  prosedur  untuk  menghasilkan  data deskripsi  yang  didapatkan  dari  observasi  dan  wa- wancara  (Lexy  &  Moleong,  2016).  Evaluasi kebijakan yang dipaparkan dalam artikel ini dengan pendekatan  Evaluasi  teoritis  keputusan  dengan Teknik  Survey.  Teknik  survey  merupakan  seran- gkaian  prosedur  untuk  mengumpulkan  informasi terkait evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari  pengguna  dan  aktor  kebijakan  lainnya (Subianto,  2012).  Area  analisis  dalam  artikel  ini ada  empat  yaitu  spesifikasi  kebijakan,  model kebijakan,  penaksiran  dari  evaluabilitas  program kebijakan  dan  umpan  balik  dari  penerima  ke- bijakan.
Data primer dan dara skunder yang digunakan menjadi  alat  untuk  menganalsisi,  artikel  ini  juga didukung  dengan  wawancara  kepada purposive sampling yang  telah  ditetapkan  yaitu  klien  dari Loka  Kalianda.  Kegiatan wawancara  dengan  para informan  dilakukan  di  Loka  Rehabilitasi  BNN Kalianda.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  5 (lima)  orang  klien  pada  Loka  Kalianda  yang  me- nggunakan layanan Telepati, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam layanan Telepati. Dengan  demikian  jumlah  informan  dalam  pe- nelitian ini adalah 7 (tujuh) orang informan, yang kesemuanya  merupakan  informan  kunci  dalam penelitian.  Penelitian  dilakukan  dalam  rentang waktu  16  s/d  26  Desember  2022.  Selanjutnya instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah Tim  peneliti  sendiri  dengan  menggunakan  alat bantu  seperti  alat  rekam  visual  ( video  recorder ), alat tulis, serta laptop untuk menyimpan data hasil penelitian. Materi wawancara dan pengamatan di- kembangkan dari berbagai rujukan yang dikemuka- kan  dalam  hipotesis  kerja.  Pengujian  keabsahan data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan teknik  tri-anggulasi,  yaitu  mengkombinasikan  an- tara data, teori, dan analisa dari peneliti sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  Covid  -19  2019  lalu,  memberikan pengaruh  dalam  layanan  rehabilitasi  yang  di- berikan  oleh  Loka  Kalianda,  namun  karena  BNN merupakan lembaga  vertikal,  yang artinya melak- sanakan  kebijakan  sesuai  dengan  instruksi  pusat maka  melaksanakan  kebijakan  Telemedicine  se-
bagai  bentuk  layanan  rehabilitasi  Loka  Kalianda. Kebijakan  ini  juga  merupakan  Peraturan  Mentri Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019 tentang  Penye- lenggaraan  Pelayanan Telemedicine antar  fasilitas pelayanan kesehatan. Juga didukung dengan Surat Edaran  Nomor  H.K.02.01/Menkes/303/2020  ten- tang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  me- lalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komu- nikasi  dalam  pencegahan  Covid-19.  Pola  layanan kesehatan  ini  dianggap  pola  pelayanan  klien narkoba  yang  paling  efektif  dalam  menghadapi tantangan selama pandemic.
Upaya  BNN  mencapai  tujuan  dan  sasaran strategis kelembagaan, dengan pendekatan demand reduction yaitu  upaya  terpadu,  dengan  metode rehabilitative. Meningkatnya  ketahanan  masyara- kat  maka  tingkat  kemungkinan  menggunakan narkoba semakin kecil  (Pahlevi, 2020). Upaya ini mendukung “Terselenggaranya pelayanan rehabili- tasi  narkoba  yang  terintegrasi  dan  berkesinam- bungan”  (BNN,  2019).  Rehabilitasi  bertujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan, para penyalah  guna  agar  bisa  sembuh  dari  penyakit adiksi/ketergantungan  narkoba  (Iskandar,  2019). Layanan  rehabilitasi  yang  komprehensif  dan berkesinambungan  sesuai  dengan  strategi  BNN yakni  mempersiapkan  pemulihan  klien  pecandu narkoba dengan pelaksanaan rehabilitasi agar klien bisa kembali ke dalam masyarakat dengan kondisi pulih,  bisa  produktif  serta  memiliki  fungsi  dalam sosial masyarakat (berfungsi sosial) (BNN, 2019).
Loka  Rehabilitasi  BNN  Kalianda,  Lampung. Loka  Rehabilitasi  ini  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  BNN  RI  dibidang  pelayanan rehabilitasi  penyalah  guna  dan  pencandu  narkoba berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Deputi Rehabilitasi BNN RI dan kinerjanya diatur dalam  Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  7  Tahun 2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.
Loka  Kalianda  merupakan  implementor  dari Kebijakan  Layanan  Kesehatan  Telepati,  sebagai implementor  Loka  Kalianda  sudah  sangat  res- ponsive  hingga  mampu  secara  cepat  merespon kebijakan tersebut hingga menjadi SOP yang siap untuk  diimplementasikan.  Sebagai  Loka  Rehabi- litasi  yang  memiliki  rawat  inap  dan  jalan  maka Loka  Kalianda  memiliki  kewajibkan  menyeleng- garakan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  kepada orang yang menjadi korban dan juga penyalaguna narkoba. terlebih seperti yang dipaparkan permasa- lahan  yang  lebih  kompleks  selain  masalah  kese- hatan fisik yaitu masalah kesehatan mental.
Hampir secara keseluruhan narkoba memberi- kan dampak kesehatan mental atau jiwa bagi klien
rehabilitasi  di  Loka  Kalianda.  Kesehatan  mental atau  jiwa  yang  memburuk  juga  tidak  lepas  dari hilangnya  dukungan  keluarga  dari  klien  Loka Kalianda, terlihat dari data perceraian yang terjadi di Loka Kalianda pada klien rehabilitasi.
Gambar 1 . Status Cerai Klien Loka Kalianda
Dari data tersebut tingkat cerai semakin tinggi maka sejalan dengan tingkat kerentanan kesehatan mental  yang  terjadi  pada  pasien  Loka  Kalianda. Jika  tren  data  tersebut  diabaikan  dengan  keter- batasan  layanan  dari  tenaga  professional  (dokter Spesialis Kesehatan Jiwa) dan metode layanan ke- sehatan, tentu tujuan utama dari Loka Kalianda dan BNN Republik Indonesia tidak tercapai.
Layanan  kesehatan  telemedis  merupakan bentuk  era  disruptif  pada  bidang  kesehatan,  dan perkembangan  tersebut  harus  didukung  sebuah kebijakan  untuk  mendampingi  dan  memastikan perkembangan  layanan  telemedis  sesuai  dengan tujuan dan etika kedokteran (Prawiroharjo, 2019). Sesuai dengan makna dan mengapa adanya sebuah kebijakan  publik,  yakni  untuk  menyelesaikan  se- buah masalah maka untuk itu pemerintah Indonesia pun  mulai  membaca  dan  tidak  tertinggal  diera disruptif  saat  ini  yang  juga  menghampiri  bidang kesehatan. Hadirnya kebijakan pelayanan Telepati oleh  BNN  di  Indonesia  merupakan  bentuk  dari bergerak  majunya  layanan  kesehatan  khususnya untuk  korban  dan  penyalahguna  narkoba  di Indonesia.
Hadirnya layanan kesehatan Telepati di Loka Kalianda dianggap sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan  upaya  rehabilitasi  korban  dan  pe- nyalahgunaan  narkoba.  Sesuai  yang  telah  terdes- kripsi  dalam  metode  bahwa  artikel  ini  akan menganalisis  evaluasi  kebijakan  dengan  pende- katan  Evaluasi  teoritis  keputusan  dengan  empat pembahasan, yaitu:
92 93 122 0 20 40 60 80 100 120 140 2020 2021 2022

## Spesifikasi Program Kebijakan
Telemedicine dianggap sebagai bentuk upaya menjawab kebutuhan layanan kesehatan jiwa yang diberikan  oleh  Balai  Besar  dan  Loka  Rehabilitasi yang  dimiliki  oleh  BNN  Republik  Indonesia. Meski  layanan  rehabilitasi yang  diberikan  kepada BNN  ada  berbagai  macam,  namun  tidak  bisa dipungkiri  peran  dokter  spesialis  kesehatan  jiwa untuk  kesehatan  mental  klien  menjadi  hal  primer dalam proses rahabilitasi untuk klien.
Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Telemedicine Psikiatri  (Telepati)  (Babes,  2020), disebutkan tujuan umum penyelenggaraan layanan kesehatan  Telepati  adalah  meningkatkan  kinerja layanan  kesehatan  jiwa  dalam  penyelenggaraan rehabilitasi, sedangkan tujuan khusus  dari layanan kesehatan  telepati  yaitu:  1)  Meningkatkan  mutu layanan kesehatan jiwa; 2) Memperluas jangkauan pelayanan Kesehatan; dan 3) mempermudah akses layanan jiwa ke loka rehabilitasi BNN. Merujuk hal tersebut  maka  Loka  Kalianda  mentetapkan  SOP yang  menjadi  dasar  dalam  implementasi  dari layanan kesehatan Telepati di Loka Kalianda.
Dari  hasil  wawancara  dengan  5  (lima)  orang informan  pengguna  layanan  Telepati  didapatkan hasil kelima orang mengetahui tujuan dari layanan ini,  yaitu  berbicara  dengan  dokter  spesialis kesehatan  jiwa  via online dengan  menyampaikan keluhan  gangguan  yang  mereka  alami.  Meskipun demikian  ketika  ditanya  nama  layanan  yang diberikan, 5 (lima) orang informan menjawab tidak mengetahui.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  penca- paian layanan Telepati kurang mendapat perhatian, alasannya dikarenakan tidak berjalannya salah satu proses  dalam  SOP  internal  Loka  Kalianda  pada langkah  kedua  yakni  pengisian  surat  persetujuan telemedicine psikiatri ( Informed Consent ). Kelima orang  infoman  menjawab  tidak  pernah  mengisi Informed  Consent padahal  di  dalamnya  informan mendapatkan  informasi  mengenai  hak  dan  ke- wajiban  serta  menandatangani  surat  persetujuan layanan  Telepati  (Babes,  2020).  Meskipun  tidak mengetahui  nama  layanan  Telepati  ini,  4  (empat) dari 5 (lima) orang informan memberikan score 8- 9  untuk  kinerja  dokter  spesialis  kesehatan  jiwa yang melakukan layanan Telepati.

## Modelling Program Kebijakan
Sebuah kebijakan yang hadir secara bottom up dianggap  relevan  sehingga  dapat  memenuhi  ke- butuhan  penerima  kebijakan,  bukan  hanya  aktor implementor  kebijakan.  Kebijakan  layanan  kese- hatan telepati diselenggaran dengan pola top down terlebih keadaan yang menuntut untuk segara ber- adaptasi  namun  perlu  disadari  Kebijakan  dengan
model  disruptif  banyak  berkembang  dan  siap diimplementasikan  di  negara-negara  maju  dengan perkembangan  edukasi  masyarakat  yang  juga berkembang  tentu  menjadi  berbeda  dengan  di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Koor- dinator  Bidang  Medis  Loka  Kalianda,  dr.  Heni menyatakan  bahwa  Loka  Kalianda  mempunyai beberapa  keunggulan  untuk  mencapai  tujuan layanan Telepati, seperti: (a) sumber daya manusia yang  mendukung,  seperti  adanya  dokter  umum sebagai  pemberi  rujukan  keluhan  psikiatri  dan petugas  rekam  medis  untuk  mengorganisir rekaman  proses  Telepati  dan  menyimpan  dalam media  penyimpanan  awan  ( cloud  storage )  yang terpercaya  dan  aman  sebagai  bagian  dari  rekam medis  elektronik  serta  (b)  memiliki  fasilitas  dan sarana yang mendukung, meliputi perangkat keras dan  perangkat  lunak  berupa  ruangan  video conference dengan  layar  komputer  dan  aplikasi yang memadai.
Dalam SOP internal Loka Kalianda juga sudah tercantum  langkah-langkah  layanan  Telepati, bentuk kegiatannya, siapa yang melaksanakannya, mutu  baku  yang  terdiri  dari  kelengkapan,  waktu dan  output  serta  keterangan  tambahan.  Hal  ini mengikuti  alur  layanan  layanan  telepati  eksternal yang  dibuat  oleh  penyelenggara  layanan  yakni Balai Besar Rehabilitasi BNN.
Selain  itu  hasil  wawancara  dengan  informan didapatkan  angka  8-9  yang  menyatakan  kepuasan klien  terhadap  layanan  telepati  yang  diberikan. Sebanyak  4 (empat)  dari 5  (lima)  orang informan yang  menerima  layanan  merasa  (a)  mendapatkan perhatian  dari  pihak  pemberi  layanan  Telepati sehingga tanpa sadar klien dapat membuka proses pembukaan  diri  dan  adanya  jalinan  kepercayaan dari  klien  ke  pemberi  layanan,  yakni  dokter spesialis  kesehatan  jiwa  (b)  nyaman  dengan pemberi layanan karena dianggap mengerti tentang program  rehabilitasi  yang  sedang  mereka  jalani. Hal ini berbeda dengan dokter spesialis kesehatan jiwa  yang  sebelumnya  menangani  mereka  di  luar tempat  rehabilitasi.  Klien  merasa  lebih  bisa  jujur dan  terbuka  dengan  masalah  penyalahgunaan narkobanya. Meskipun demikian, sebanyak 1 (satu) dari 5 (lima) orang informan memberikan angka 7 pada  kualitas  pelayanan  karena  merasa  biasa  saja dalam  kualitas  layanan  Telepati.  Informan  yang berlatar  belakang  dokter  umum  menjadi  alasan kenapa  informan  tersebut  lebih  banyak  mem- butuhkan penjelasan lebih detail mengenai kondisi dirinya. Informan merasa pemberi layanan kurang informatif  dalam  menjelaskan  tentang  kandungan obat yang diberikan kepadanya.

## Penaksiran Evaluabilitas Program Kebijakan
Dalam  layanan  kesehatan  Telepati,  pada dasarnya memiliki evaluabilitas yang hampir sama dengan  implementasi  kebijakan  pada  umumnya. Bentuk  sebuah  kebijakan  ditandai  dengan  ko- mitmen antara program, sumber daya manusia dan alokasi  perencanaan  yang  baik.  Ketika  tenaga professional yang terbatas namun disiasati dengan menjalin  Kerjasama  dengan  rumah  sakit  daerah maka  idealnya  Loka  Kalianda  harus  memastikan tujuannya tercapai dengan ditandai outcomes yang didapatkan oleh klien. Pada kenyataannya evalua- bilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan tujuan hanya karena masalah yang merujuk kepada fungsi manajemen dalam proses implementasi tidak baik, yaitu  penganggaran  sehingga  menyebabkan  ter- batasnya pelaksanaan layanan kesehatan Telepati.
Hasil  wawancara  didapatkan  5  (lima)  dari  5 (lima)  orang  informan  menyampaikan  harapan  ke depan  untuk  layanan  Telepati  ini  sebagai  berikut (a) layanan psikatri dapat dilaksanakan secara tatap muka  agar  terjalin  kepercayaan  kepada  pemberi layanan  (b)  frekuensi  layanan  telepati  dapat  di- perbanyak,  dikarenakan  frekuensi  yang  memerlu- kan  waktu  lebih  panjang  dari  satu  layanan  ke layanan berikutnya menyebabkan tertundanya pro- ses  konsultasi.  Hal  ini  juga  dibuktikan  dengan wawancara  dengan  dr.  Heni  yang  menyatakan frekuensi layanan Telepati dilakukan 2 kali dalam sebulan,  hanya  saja  pada  praktiknya  klien  hanya mendapatkan  1  kali  dalam  sebulan  dikarenakan permasalahan terbatasnya anggaran.
Hambatan  serius  dalam  layanan  Telepati  ini berdasarkan  hasil  wawancara  ketujuh  informan setuju bahwa masalah sinyal adalah masalah paling krusial dalam proses pelaksanaan layanan Telepati. Disadari  dengan  jelas  layanan  kesehatan  mental atau  jiwa,  tidak  hanya  pemeriksaan  klinis  atau dengan  bantuan  obat  saja  namun  dokter  perlu melakukan  interaksi  langsung  dengan  klien.  Ke- bijakan yang dibuat seolah menyelesaikan masalah sehingga  tetap  memiliki  basis  kinerja,  namun kehilangan  ide  pokok  utama  yaitu  penyembuhan pasca  rahabilitasi.  Metode  konvensional  saja memerlukan  trust,  waktu  dan  bonding  yang  kuat antara  klien  bersama  dokter.  Kesehatan  mental yang  terganggu  dan  hilang  support  system  klien akan  semakin  memperburuk  maka  perlu  bentuk keseriusan  dalam  proses  rehabilitasi.  Kenyataan evaluabilitas  yang  terjadi  pada  layanan  kesehatan telepati  adalah  berupa  kinerja,  terlaksananya program bukan berbasis kepada outcomes sehingga lagi-lagi benturan terjadi karena kebijakan diambil bersifat  situasional  bukan  didukung  kebutuhan ( evidence ).
Evaluasi  kebijakan  merupakan  siklus  akhir dalam  analisis  kebijakan  publik,  didalam  setiap tahapan  penyusunan  kebijakan  publik  pada prinsipnya  dilalui  dengan proses  monitoring  yang akan  memperkuat  validitas  dalam  hasil  evaluasi. Evaluasi  kebijakan  publik  idealnya  akan  menjadi rekomendasi  pada  perumusahan  masalah  se- lanjutnya dalam siklus kebijakan publik. Untuk itu sesuai  metode  analisis  kebijakan  yang  dipakai dalam  artikel  ini  melihat  penaksiran  evaluabilitas berdasarkan  umpan  balik  dari  pemakai  dalam  hal ini adalah klien Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, informasi mengenai layanan Telepati pada Loka Kalianda saat ini sudah memadai. Tingginya nilai kepuasan, kualitas pelayanan dan kepercayaan dengan pemberi layanan membuktikan hal ini.  Ini berbeda  dengan  pemaparan  dengan  tenaga  pro- fessional  (Dokter  Spesialis  Kesehatan  Jiwa)  se- belumnya.  Klien  hanya  menerima,  karena  begitu banyak faktor yang menyebabkan adanya klien di Loka  rehabilitasi.  di  Indonesia  hampir  rata-rata loka  rehabilitasi  hadir  dengan  klien  yang  bukan atas  keinginannya  sendiri  dan  tentu  berbeda  ha- silnya  dengan  klien  yang  memang  ada  rasa  ingin berubah dari dirinya sendiri. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam buku panduan dan juga SOP yang  ditetapkan  oleh  Loka  Kalianda  makanya  di- temukan bahwa implementasi dari loka rehabilitasi layanan  Telepati  ini  tidak  runut  seperti  yang  di- tetapkan.
Secara  objektif  tidak  ditemukan  standar  pe- layanan  publik  yang  baik  dalam  program  dari layanan  kesehatan  Telepati  berupa  survey  hasil kepuasan  klien.  Kedudukan  sebuah  governance terhadap masyarakat adalah masyarakat tidak lagi sebagai objek namun juga sebagai subjek sehingga kebijakan  yang  dibuat  dan  diimplementasikan  su- dah memenuhi kebutuhan secara kinerja dan kua- litas  layanan  untuk  pengguna.  Namun  kebijakan layanan kesehatan Telepati di Loka Kalianda hanya menduduk klien sebagai objek saja.

## KESIMPULAN
Evaluasi  dari  layanan  telemedicine  atau  laya- nan telepati yang diimplementasi kan di Loka Re- habilitasi  BNN  Kalianda,  belum  mencapai out- comes dari  kebijakan  itu  sendiri.  Kebijakan  yang diimplementasi  dalam  situasi  harus  menjawab perubahan  pelayanan  publik  yang  sangat  cepat selama  masa  pandemic  Covid  19.  Permasalahan bukan pada klien yang tidak siap dengan perubahan pola  layanan,  namun  implementor  dalam  hal  ini Loka  Kalianda  yang  dituntut  untuk  mampu  hadir dalam  tahapan  forcasting  sehingga  mampu  me-
minimalisir  kekurangan  sumber  daya  manusia untuk  klien  rehabilitasi  dan  penyesuaian  dalam bentuk anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  H.  (2021).  Evaluasi  Kinerja  Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang. Jurnal  Kebijakan  Publik , 12 (1),  19- 26.
Aspikom.  (2020). Diskursus  Covid-19  dalam Perspektif Komunikasi. Yogyakarta: MBridge Press.
Balai  Besar  Rehabilitasi  BNN.  (2020).  Pedoman Penyelenggaraan Telemedicine Psikiatri (Telepati)  di  Balai  Besar  Rehabilitasi  Badan Narkotika Nasional.
Kurniawan  Febriansyah,  Sari  Handayani  Retno.
(2022) Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verfikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Jurnal Kebijakan Publik , Vol 13 No. 1/
Laurenza,  M.  Quintano,  F.  Schiavone,  and  D. Vrontis.  (2018). The  effect  of  digital technologies  adoption  in  the  healthcare industry: a case based analysis . Bus. Process Manag.  J.,  Vol.  24,  No.  5,  pp.  1124–1144, doi: 10.1108/BPMJ-04-2017-0084.
Lexy  J,  Moleong.  (2016). Metode  Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
Manullang, B.S,  Hutasoit, H.B.K. (2019). Gangguan  Psikotik  Akibat  Penggunaan  Zat Psikoaktif Multipel pada Pria Muda Usia 19 Tahun . Majority, Vol. 8, No. 2, pp. 1-6.
National  Institute  on  Drug  Abuse.  (2020).
Commonly  Used  Drugs  Charts .  Diakses melalui https://nida.nih.gov/research- topics/commonly-used-drugs- charts#methamphetamine  pada  tanggal  25 Desember 2022.
Prawiroharjo  P,  Pratama  P,  Librianty  N.  (2019). Layanan
Telemedis di Indonesia:
Keniscayaan,  Risiko,  dan  Batasan  Etika . JEKI,  Vol.  3,  No.  1,  pp.  1–9.  doi: 10.26880/jeki.v3i1.27.
Prasetiyono,  E.,  &  Effendi,  I.  Evaluasi  Kebijakan Pengembangan Akuakultur. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (4), 361-368.
Puslitdatin  BNN  RI.  (2022).  War  on  Drugs  di Indonesia.
Putri, Tiar Anindya. (2022). Kebijakan Pembatasan Sosial  Berkala:  Prediksi  Sikap  Masyarakat Terhadap Telemedis Selama Pandemi
COVID-19 . Jurnal Informasi dan Teknologi , 4 (1), pp. 1-8.
Putri, R. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Rukun Warga
(Pmbrw). Jurnal  Kebijakan  Publik , 11 (2), 63-70.
Ridwan,  M.  (2021). Smart  Power  Approach Dukung P4GN . Diakses
melalui https://gorontalo. bnn.go.id/smart-power- approach-dukung-p4gn/  pada  tanggal  25 Desember 2022.
Subianto,  Agus.  (2012). Kebijakan  Publik: Tinjauan  Perencanaan,  Implementasi  dan Evaluasi . Surabaya: Brilliant.
Tambaip,  Beatus,  Phuk  Tjlen,  Alexander.  (2023)
Analisis  Kebijakan  Publik  dalam  Derajat Kesehatan di Papua. Jurnal Kebijakan Publik, Vol 14 No. 1.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2022).
UNODC World Drug Report 2022 Highlights Trends  on  Cannabis  Post-Legalization, Environmental  Impacts  of  Illicit  Drugs,  and Drug Use Among Women and Youth . Diakses melalui https://www.unodc.org/unodc/en/press/releas es/2022/June/unodc-world-drug-report-2022- highlights-trends-on-cannabis-post- legalization--environmental-impacts-of- illicit-drugs--and-drug-use-among-women- and-youth.html  pada  tanggal  25  Desember 2022
Wulandari,  W.,  Pratikto,  R.,  &  Dewi,  E.  (2023).
Evaluasi  Kebijakan  Subsidi  Bahan  Bakar Minyak  Solar  Untuk  Nelayan  Kecil. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (1), 13-22.