## Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia

## Fadhila Sukur Indra
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado email: indrafadhilasukur@gmail.com

## Abstract
Management of zakat infaq and sadaqah in Indonesia is based on the Act of Number 8  year  of  1999.  The  Act  regulates  planning,  organising,  implementing,  and monitoring on collecting, distributing and empowering of zakat. There are institutions developed  based  on  this  Act    namely  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  and  Badan  Amil Zakat  nasional  (BAZNAS).  One  of  the  Baznas  responsibilities  is  to  increase receivers’  status  into  givers  through  human  resources  development  and  society economy development.
Keywords: Management, Zakat, Infaq, Sadaqah.

## Abstrak
Manajemen  Zakat,  Infak,  dan  Shadaqah  di  Indonesia  merupakan  pengelolaan  zakat yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1999 tentang  pengelolaan  zakat.  Adapun  kegiatan  dalam  pengelolaan  seperti  adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan,  pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat. Adapun  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  yang  dibentuk  sesuai  dengan  Undang-Undang  tersebut  seperti  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS).  Salah  satu  tugas  BAZNAS  meningkatkan  status mustahiq  menjadi  muzakki  melalui  peningkatan  kualitas  SDM  dan  pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat.
Keywords: manajemen, zakat, infak, shadaqah.

## Pendahuluan
Jika  90  juta  orang  penduduk  Muslim  tergolong kaya  dari  180  juta  yang  ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 triliun – Rp 19 triliun. Nominal rupiah yang tertulis dalam kalimat tersebut apabila didayagunakan dan dikelola secara baik, dapat  membantu  mengentaskan  kemiskinan  di  Indonesia. Zusiana  Elly (2010), Karena  kemiskinan  menjadi  problem  yang  tak  kunjung  terselesaikan,  dan  dalam
Islam konsep  yang seringkali dibenturkan dengan problem kemiskinan adalah zakat. Tentu dikarenakan subtansi zakat selalu dikaitkan dengan distribusi harta agar terjadi pemerataan  antara  si  kaya  dan  si  miskin,  sehingga  ketimpangan  sosial  dapat diminimalisir.
Adiwarman  A.  Karim , (2004) Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  ketiga setelah  dua  kalimat  syahadat  dan  mendirikan  sholat.  Ajaran  sunnah  yang  telah membatasi harta apa saja yang wajib dizakati, nishab (batas minimal) nya dan ukuran atau  jumlah  zakat  yang  diwajibkan    dalam  harta-harta  tersebut.  Allah  swt.  telah menjelaskan ke mana saja zakat itu disalurkan.
Sedangkan infak secara kebahasaan bermakna madha wa nafida, yakni berlalu dan  menghabiskan.  Kemudian  lafal  tersebut  digunakan  sebagai  salah  satu  ungkapan dalam syariah Islam yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan yang diperoleh seseorang  individu  untuk  memenuhi  tuntutan  syariahnya.  Kemudian  kata-kata  infak tidak  sekedar  konotasi  tersebut,  anjuran  untuk  mengalokasikan  sebagian  dari pendapatan yang diperolehnya di jalan Allah swt juga menggunakan kata infak.
Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah 2: 195

## ﺔﻜﻠﮭﺘﻟا ﻲﻟا ﻢﻜﯾ ﺪﯾ ﺄﺑ اﻮﻘﻠﺗ ﻻو ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ اﻮﻘﻔﻧأو ﻦﯿﻨﺴﺤﻤﻟا ﺐﺤﯾ ﷲ نا اﻮﻨﺴﺣأو
Terjemahnya:
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Dilihat dari segi posisi hukum infak terdiri dari dua macam,  yaitu infak  wajib berupa  zakat  dan  dan  infak  sunnah.  Menyampaikan  sebagian  dari  perolehan seseorang di jalan selain Allah swt selain zakat. Infak wajib (zakat) telah ditetapkan oleh  Allah  swt. dan Rasululullah  saw. baik  jenis  harta  maupun  ukuran  yang dikeluarkannya. M.  Nur  Rianto  al-Arif  (2011) infak  sunnah  tidak  ditentukan  batas- batasnya oleh syariah dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan keleluasan, bahkan
bisa  melebihi  jumlah  alokasi  zakat, dengan  tetap  memperhatikan  kemaslahatan pemberi.
Seperti  banyak  bidang  studi  lainnya  yang  menyangkut  manusia, mendefinisikan  manajemen  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Karena  itu, maka dalam kenyataannya, tidak  ada definisi manajemen  yang telah diterima secara universal.  Mary  Parker  Follent  mendefinisikan  manajemen  sebagai seni  dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer  mencapai  tujuan-tujuan  organisi  melalui  pengaturan  orang  lain  untuk melaksanakan  berbagai  tugas  yang  mungkin  diperlukan,  atau  berarti  dengan  tidak melakukan  tugas  itu  sendiri. Rahmawati  Muin (2011) Pengertian  manajemen  begitu luas,  sehingga  dalam  kenyataannya  tidak  ada  definisi  yang  digunakan  secara konsisten oleh semua orang.
Zakat  yang  dikelola  dengan  sistem  dan  menejemen  yang  amanah, professional, dan  intregrated dapat  menjadi  pamacu  gerak  ekonomi  dalam masyarakat,  sehingga  makin berkurangnya  kesenjangan  antar  kelompok  masyarakat yang  mampu  (Agniya)  dan  kelompok  yang  miskin  (Fuqoro  wal  masakin) (Muhammad Hasan, 2011; 72) .
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia    mengalami  perkembangan  yang  dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam di  Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan  yang  penting dan signifikan  dalam  penguatan  masyarakat  sipil  Muslim. Dalam  waktu  yang  panjang, telah  telah  terjadi  pula  tarik  menarik  kepentingan  dalam  pengelolaan  zakat  di  ranah publik.  Di  era  modern,  di  tangan  masyarakat  sipil,  zakat  telah  bertransformasi  dari ranah  sosial  ke  ranah  pembangunan  ekonomi.  Dalam  perkembangan terkini,  tarik menarik  pengelolaan  zakat  antara  negara  dan  masyarakat  sipil,  berpotensi menghambat  kinerja  dunia  zakat  nasional  dan  sekaligus  melemahkan  gerakan masyarakat sipil yang independen ( Yusuf Wibisino, 2015; 31).
Kedudukan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Islam
Yusuf  al-Qardhawi  dalam  bukunya  fikih  zakat,  menyatakan  bahwa  pada hakikatnya  zakat  adalah  bagian  dari  peraturan  Islam  tentang  kehartabendaan  dan kemasyarakatan.  Zakat  juga  merupakan  ibadah  yang  saling  beriringi  dengan  ibadah shalat.
Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

## ﻦﯿﻌﻛاﺮﻟا ﻊﻣ اﻮﻌﻛراو ةﻮﻛﺰﻟااﻮﺗاءو ةاﻮﻠﺼﻟااﻮﻤﯿﻗأو

## Terjemahnya:
Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang yang ruku ” (Departemen Agama RI,, 2008; 7).
Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah  yaitu taat atau  cara bagi manusia untuk mengabdi kepada Allah  swt.  artinya  penunaian  kewajiban  zakat  dipandang  sebagai  bentuk  hubungan vertikal. Seseorang yang  membayar  zakat  haruslah  didasarkan  pada  kesadaran religius.  Tindakan  seseorang  yang  berzakat,  bukanlah  juga  karena  motif  ekonomi, karena  zakat  secara  harfiah  berarti  suci  atau  bersih.  Jadi  dengan  berzakat  pada dasarnya  ia  telah  membersihkan  hartanya  dan  tentunya  ia  akan  menjadi  lebih  dekat kepada Allah swt.
Kedudukan  zakat  dalam  Islam, Badan  Amil  Zakat  Infak  Shadaqah  (BAZIS) suatu  lembaga  pengelolah  zakat  menegaskan  dengan  menyatakan  bahwa  zakat mengandung  dua  aspek,  yaitu  aspek  kebaktian  terhadap  Allah  swt.  dan  kebaktian terhadap  sesama  manusia  atau  masyarakat. Adapun  kebaktian  kepada  Allah  swt. menunaikan  zakat  bukan memberikan upeti  material  kepadaNya,  melainkan mempersembahkan katakwaan dengan melaksanakan perintahnya. Adapun kebaktian kepada  masyarakat  mengandung  segi  sosial  dan  ekonomi (Rahmawati  Muin, 2011; 11) .
Zakat, Infak, dan Shadaqahdi Indonesia
Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana  untuk  pengembangan  ajaran  Islam  serta  sebagai  dana  perjuangan  bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatra misalnya, Belanda terlibat dalam perang  besar  berkepanjangan  melawan  orang-orang  Aceh  yang  fanatik. Demikian juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Umumnya mereka kuat dan  gigih dalam melawan penjajahan Belanda karena mereka memiliki sumber  dana  yang  kuat  berupa  hasil  zakat.  Tempat  yang  dijadikan  pengelolaan sumber-sumber tersebut  adalah  masjid,  surau  atau  langgar (M.  Nur  Rianto  al-Arif, 2011; 279)
Sebelum  datang  penjajah di  Indonesia,  terdapat  beberapa  kesultanan  yang mencapai  kejayaan  berkat  dukungan  dana  intern  dari  umat  Islam  sendiri.  Misalnya Kesultanan  di  Aceh,  Sumatra  Barat,  Banten,  Mataram,  Demak,  Gowa,  dan  ternate. Kesultanan-kesultanan tersebut  tercatat  telah  berhasil  mendayagunakan  potensi ekonomi  utama  dengan  memperbaiki  kualitas  ekonomi  rakyat,  antara  lain  dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta  wakaf,  wasiat,  infak,  dan  sedekah. Dana  yang  bersumber  dari  umat  cukup memadai  untuk  membiayai  kepentingan  Islam.  Saat  itu,  orang  ulama  kenamaan, Muhammad  Arsyad  al-Banjari,  telah  menggulirkan  gagasan  brilian  tentang  zakat. Menurutnya,  zakat  tidak  hanya  bersifat  konsumtif  tetapi  juga  bersifat  produkstif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik. Zakat yang bersifat konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri, justru mereka akan  menjadi  malas. Akibatnya,  pengelolaan  zakat  yang  tadinya  bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, justru menjadi menyuburkan kemiskinan (M. Nur Rianto al-Arif, 2011; 280).
Pada  masa  penjajahan,  setidaknya sejak 1858,  kebijakan  pemerintahan Belanda  terhadap  zakat  secara  umum  bersifat  netral  dan  berusaha  tidak  campur tangan.  Kebijakan  ini  berlatar  dari  upaya  untuk  membendung  ketidakpuasan  rakyat atas  penyalahgunaan  dana  zakat  oleh  pejabat-pejabat  yang  ditunjuk olehpemerintah Belanda,  seperti  Bupati,  wedana,  dan  kepala  desa.  Untuk  menjaga  stabilitas  politik
dan  keamanan,  Pemerintah  Belanda  menerbitkan  regulasi  pada  1866  yang  melarang seluruh  pejabat  untuk  terlibat  dalam  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat. Di  era penjajahan  Belanda ini,  zakat  sepenuhnya  menjadi  urusan  pribadi.  Kebijakan pemerintah  kolonial  yang  netral  dengan  pendekatan  non-intervensi  ini,  mengizinkan penguatan  masyarakat  sipil  melalui  pendayagunaan  untuk  pendidikan  dan  kegiatan sosial lainnya ( Yusuf Wibisino, 2015; 36) .
Pada awal kemerdekaan  Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan  masih  menjadi  urusan  masyarakat.  Kemudian  pada  tahun  1951  barulah Kementrian  Agama  Mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  A/VII/17367,  tanggal  8 Desember  1951  tentang Pelaksanaan  Zakat  Fitrah.  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementrian  Agama  hanya  menggembirakan  dan  menggiatkan  masyakat  untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.
Pada tahun 1964, Kementrian Agama menyusun Rancangan Undang Undang (RUU)  tentang  Pelaksanaan  Zakat  dan  Rencana  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta  Pembentukan  Baitul  al-Mal,  tetapi  kedua  perangkat  peraturan  tersebut  belum sempat  diajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  maupun  kepada  Presiden (Rahmawati Muin, 2011; 104).
Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang  zakat  dan  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPRGR)  dengan  surat  Nomor:  MA/095/1967  tanggal  5  juli  1967. Dalam  surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain: “mengenai rancangan undang -undang zakat  pada  prinsipnya,  oleh  karena  materinya  mengenai  hukum  Islam  yang  berlaku bagi  agama  Islam,  maka  diatur  atau  tidak  diataur  dengan  undang-undang,  ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal ini pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkwajiban moril untuk meningkatkan
manfaat  dari  pada  penduduk  Indonesia,  maka  inilah  perlu  diatur  dalam  undang- undang.”
Pada tahun 1984 dikeluarkan Instrusksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal  3  maret  1984  tentang  infak  seribu  rupiah  selama  bulan  ramadhan  yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktor Jendral Bima Islam dan Urusan Haji nomor  19/1984  tanggal  30  april  1984.  Pada tanggal  12  Desember  1989  dikeluarkan Instruksi Mentri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang pembinaan Zakat, Shadaqah, dan  Infak  yang  menugaskan  semua  jajaran  Departemen  Agama  untuk  membantu lembaga-lembaga  keagamaan  yang  mengadakan  pengelolaan  zakat,  infak, dan shadaqah  agar  menggunakan  dana  zakat  untuk  kegiatan  pendidikan  Islam  dan  lain- lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam  Negeri  nomor  29  dan  47  tahun  1991  tentang  pembinaan  Badan  Amil  Zakat, Infak, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor  5  tahun  1991  tentang  pedoman  Pembinaan  teknis  Badan  Amil  Zakat,  Infak, dan  Shadaqah  dan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  7  tahun  1989  tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat,  Infak, dan Shadaqah (Yusuf Wibisino, 2015; 106).

## Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah di Indonesia
Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lemabaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas  dasar  pemberitahuan muzakki.  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  juga  dapat bekerja  sama  dengan  bank  dalam  pengumpulan  zakat  harta muzakki yang  berada  di Bank atas permintaan muzakki.
Di  indonesia,  pengelolaan  zakat  diatur  berdasarkan  Undang-undang    No.  38 Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) No.  581  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan haji No. D / 291 tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Zakat. Meskipun  harus  diakui
bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya  tidak  dijatuhkannya  sanksi  bagi muzakki yang  melalaikan  kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.
BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS  dari muzakki dan  menyalurkan  ZIS  kepada  Mustahik  yang  berhak  menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala  nasional  adalah  unit  pengumpulan  zakat  di  departemen,  BUMN,  konsulat Jendral,  dan  dengan  lembaga  amil  zakat  lain.  Beda  halnya  dengan  BAZIS  (Badan Amil Zakat dan Infak atau Shadaqah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang  mempunyai  ruang  lingkup  kerja  di  wilayah  propinsi,  kabupaten  atau  kota,  dan kecamatan tersebut ( Elsi Kartika Sari, 2007; 46) .

## Gambar 1: Organisasi Pengelola Zakat menurut Mahmudi
Dompet  Dhuafa  Republika  salah  satu  lembaga  yang  berusaha  untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.  Lembaga  tersebut  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dengan menunjukkan  bahwa  zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin  dari  84% menjadi  74%.  Adapun  aspek  kedalaman  kemiskinan,  zakat  juga  terbukti mampu mengurangi  kesenjangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan.  Hasil  ini  telah disampaikan dalam sebuah jurnal pemikiran dan gagasan (Irfan Syauqi Beik)
e-ISSN; 2528-0325 ISSN; 2528-0317 Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam
bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya  tidak  dijatuhkannya  sanksi  bagi muzakki yang  melalaikan  kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.
BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS  dari muzakki dan  menyalurkan  ZIS  kepada  Mustahik  yang  berhak  menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala  nasional  adalah  unit  pengumpulan  zakat  di  departemen,  BUMN,  konsulat Jendral,  dan  dengan  lembaga  amil  zakat  lain.  Beda  halnya  dengan  BAZIS  (Badan Amil Zakat dan Infak atau Shadaqah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang  mempunyai  ruang  lingkup  kerja  di  wilayah  propinsi,  kabupaten  atau  kota,  dan kecamatan tersebut ( Elsi Kartika Sari, 2007; 46) .

## Gambar 1: Organisasi Pengelola Zakat menurut Mahmudi
Dompet  Dhuafa  Republika  salah  satu  lembaga  yang  berusaha  untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.  Lembaga  tersebut  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dengan menunjukkan  bahwa  zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin  dari  84% menjadi  74%.  Adapun  aspek  kedalaman  kemiskinan,  zakat  juga  terbukti mampu mengurangi  kesenjangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan.  Hasil  ini  telah disampaikan dalam sebuah jurnal pemikiran dan gagasan (Irfan Syauqi Beik)
e-ISSN; 2528-0325 ISSN; 2528-0317 Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam
bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya  tidak  dijatuhkannya  sanksi  bagi muzakki yang  melalaikan  kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.
BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS  dari muzakki dan  menyalurkan  ZIS  kepada  Mustahik  yang  berhak  menerima sesuai dengan ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala  nasional  adalah  unit  pengumpulan  zakat  di  departemen,  BUMN,  konsulat Jendral,  dan  dengan  lembaga  amil  zakat  lain.  Beda  halnya  dengan  BAZIS  (Badan Amil Zakat dan Infak atau Shadaqah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang  mempunyai  ruang  lingkup  kerja  di  wilayah  propinsi,  kabupaten  atau  kota,  dan kecamatan tersebut ( Elsi Kartika Sari, 2007; 46) .

## Gambar 1: Organisasi Pengelola Zakat menurut Mahmudi
Dompet  Dhuafa  Republika  salah  satu  lembaga  yang  berusaha  untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.  Lembaga  tersebut  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dengan menunjukkan  bahwa  zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin  dari  84% menjadi  74%.  Adapun  aspek  kedalaman  kemiskinan,  zakat  juga  terbukti mampu mengurangi  kesenjangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan.  Hasil  ini  telah disampaikan dalam sebuah jurnal pemikiran dan gagasan (Irfan Syauqi Beik)
Amil Zakat Lembaga (OPZ) yang merupakan salah satu organisasi non-profit atau  nirlaba  yang  menerima  dana  dari  muzakki.  Adapun  tugas  mereka  seperti mengelola  dan  mendistribusikan  dan  muzakki  ke  mustahiq,  selain  itu OPZ  harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarkat, terutama untuk muzakki. Untuk OPZ daerah yogyakarta khususnya ada  8  lembaga  amil  zakat bahwasanya  pengelolaan  keuangan  berbeda-beda sesuai karakteristik lembaga, tidak semua lembaga sistem akuntansi baik dan pengendalian internal (Rifqi Muhammad).
Dalam  konteks pengelolaan  dan  pengalokasian  zakat  secara profesional  dan produktif,  maka  pemerintah  harus  mampu  mengangkat  amil  (pengelolaan  zakat) memahami  tentang  manajemen  profesional  dan  produktif.  Oleh  karena  itu,  model manajerial zakat yang profesional dan produktif dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2: skema pengelolaan dan pengalokasian Zakat, menurut 1 Muhammad dan Ridwan Mas’ud , 2005; 120
Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah). Amilin  melakukan  studi  kelayakan  mustahiq  tentang  kelayakan  mendapatkan  zakat, pengembangan  usaha  yang  sudah  ada  atau yang  mau  mengembangkannya,  dan permasalahan yang dihadapi mustahiq.
Jika data tentang mustahiq didapatkan oleh amil, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada mustahiq. Mustahiq yang menerima dana zakat diharapkan dapat  mengembangkan  dana  zakat  sebagai  modal  usaha,  bukan  untuk  konsumsi. Setelah  realisasi  penyerahan  dana  zakat  dan  aktivitas  telah  berjalan,  maka  pada periode  waktu  yang  ditetapkan  misalnya  setiap  bulan,  tiga  bulan  atau  semester,
Amil Zakat Lembaga (OPZ) yang merupakan salah satu organisasi non-profit atau  nirlaba  yang  menerima  dana  dari  muzakki.  Adapun  tugas  mereka  seperti mengelola  dan  mendistribusikan  dan  muzakki  ke  mustahiq,  selain  itu OPZ  harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarkat, terutama untuk muzakki. Untuk OPZ daerah yogyakarta khususnya ada  8  lembaga  amil  zakat bahwasanya  pengelolaan  keuangan  berbeda-beda sesuai karakteristik lembaga, tidak semua lembaga sistem akuntansi baik dan pengendalian internal (Rifqi Muhammad).
Dalam  konteks pengelolaan  dan  pengalokasian  zakat  secara profesional  dan produktif,  maka  pemerintah  harus  mampu  mengangkat  amil  (pengelolaan  zakat) memahami  tentang  manajemen  profesional  dan  produktif.  Oleh  karena  itu,  model manajerial zakat yang profesional dan produktif dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2: skema pengelolaan dan pengalokasian Zakat, menurut 1 Muhammad dan Ridwan Mas’ud , 2005; 120
Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah).
Amilin  melakukan  studi  kelayakan  mustahiq  tentang  kelayakan  mendapatkan  zakat, pengembangan  usaha  yang  sudah  ada  atau yang  mau  mengembangkannya,  dan permasalahan yang dihadapi mustahiq.
Jika data tentang mustahiq didapatkan oleh amil, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada mustahiq. Mustahiq yang menerima dana zakat diharapkan dapat  mengembangkan  dana  zakat  sebagai  modal  usaha,  bukan  untuk  konsumsi. Setelah  realisasi  penyerahan  dana  zakat  dan  aktivitas  telah  berjalan,  maka  pada periode  waktu  yang  ditetapkan  misalnya  setiap  bulan,  tiga  bulan  atau  semester,
Amil Zakat Lembaga (OPZ) yang merupakan salah satu organisasi non-profit atau  nirlaba  yang  menerima  dana  dari  muzakki.  Adapun  tugas  mereka  seperti mengelola  dan  mendistribusikan  dan  muzakki  ke  mustahiq,  selain  itu OPZ  harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarkat, terutama untuk muzakki. Untuk OPZ daerah yogyakarta khususnya ada  8  lembaga  amil  zakat bahwasanya  pengelolaan  keuangan  berbeda-beda sesuai karakteristik lembaga, tidak semua lembaga sistem akuntansi baik dan pengendalian internal (Rifqi Muhammad).
Dalam  konteks pengelolaan  dan  pengalokasian  zakat  secara profesional  dan produktif,  maka  pemerintah  harus  mampu  mengangkat  amil  (pengelolaan  zakat) memahami  tentang  manajemen  profesional  dan  produktif.  Oleh  karena  itu,  model manajerial zakat yang profesional dan produktif dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2: skema pengelolaan dan pengalokasian Zakat, menurut 1 Muhammad dan Ridwan Mas’ud , 2005; 120
Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah). Amilin  melakukan  studi  kelayakan  mustahiq  tentang  kelayakan  mendapatkan  zakat, pengembangan  usaha  yang  sudah  ada  atau yang  mau  mengembangkannya,  dan permasalahan yang dihadapi mustahiq.
Jika data tentang mustahiq didapatkan oleh amil, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada mustahiq. Mustahiq yang menerima dana zakat diharapkan dapat  mengembangkan  dana  zakat  sebagai  modal  usaha,  bukan  untuk  konsumsi. Setelah  realisasi  penyerahan  dana  zakat  dan  aktivitas  telah  berjalan,  maka  pada periode  waktu  yang  ditetapkan  misalnya  setiap  bulan,  tiga  bulan  atau  semester,
dilakukan  evaluasi,  pengawasan  dan  pembinaan.  Tujuan  aktivitas  ini  adalah  agar mustahiq  benar-benar  mampu  mandiri.  Dengan  kemandiriannya,  maka  diharapkan para mustahiq pada waktu yang ditentukan dapat menjadi muzakki.
Tugas  amilin  adalah  memberikan  informasi atau  laporan  yang  utuh,  benar, transparan  kepada  masyarakat  pada  umumnya.  Isi  laporan  minimal  memuat  tentang sumber  dana  zakat  dan  pengalokasian  dana  zakat  kepada  yang  berhak  menerima. Masyarakat muzakki akan  senang  bila  amilin  memberikan  informasi  yang  utuh tentang  program-program  yang  akan  dan  telah  dilaksanakan,  berkaitan  dengan  dana zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki.
Sedangkan  sistem  pengelolaan  dengan  model surplus  zakat  budget,  adalah pengumpulan  dana  zakat  yang  kemudian  dibagikan  sebagian  dan  sisanya  digunakan untuk  pembiayaan  proyek-proyek  produktif.  Sistem  ini  dilengkapi  dengan  sistem zakat certificate. Tujuan penerapan sistem ini adalah: dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat maka uang yang cash akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami  perluasan  maka dapat  menyerap  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja  akan diambilkan  dari  golongan  ekonomi  lemah.  Dengan  demikian,  terjadi  pembukaan lapangan  pekerjaan  dan  akhirnya  dapat  mengurangi  pengangguran  di  masyarakat. Keuntungan  sistem  ini  adalah  dibukanya  lapangan  kerja  baru.  Dan  dana  zakat  tidak semuanya  diterima  dalam  bentuk  cash  money  namun  bisa  berupa  sertikat  yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.
Adapun sistem In Kind diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang tidak dibagikan  dalam  bentuk  uang  apalagi  dalam  bentuk  sertifikat.  Namun  dana  zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi yang lemah  yang  ingin  berusaha  atau  produksi,  baik  mereka  yang  baru  akan  mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pembangunan usaha yang telah ada.
Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem
ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini jga tepat untuk dikembangkan.

## Gambar 3: Skema Sistem In Kind
Sistem revolving  fund merupakan  sistem  pengelolaan  zakat dimana  amil memberikan  pinjaman  dana  zakat  kepada  para  mustahiq  dalam  bentuk  pembiayaan qardhul  hasan. Tugas  mustahiq adalah  mengembalikan  dana  pinjaman  tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana  yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq  lainnya,  jika  mustahiq  yang  dipinjam  tersebut  telah  mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.
Ada  tiga  strategi  dalam  pengumpulan  zakat, (Rahmawati  Muin, 2011; 124) yaitu:
1. Pembentukan  unit  pengumpulan  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga pengelola  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga  pengelola  zakat  dalam menjangkau  para muzakki maupun  kemudahan  bagi  para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ)  di  berbagai  tempat  sesuai  tingkatannya,  baik nasional, propinsi, dan daerah.
e-ISSN; 2528-0325 ISSN; 2528-0317 Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam
ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini jga tepat untuk dikembangkan.

## Gambar 3: Skema Sistem In Kind
Sistem revolving  fund merupakan  sistem  pengelolaan  zakat dimana  amil memberikan  pinjaman  dana  zakat  kepada  para  mustahiq  dalam  bentuk  pembiayaan qardhul  hasan. Tugas  mustahiq adalah  mengembalikan  dana  pinjaman  tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana  yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq  lainnya,  jika  mustahiq  yang  dipinjam  tersebut  telah  mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.
Ada  tiga  strategi  dalam  pengumpulan  zakat, (Rahmawati  Muin, 2011; 124) yaitu:
1. Pembentukan  unit  pengumpulan  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga pengelola  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga  pengelola  zakat  dalam menjangkau  para muzakki maupun  kemudahan  bagi  para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ)  di  berbagai  tempat  sesuai  tingkatannya,  baik nasional, propinsi, dan daerah.

## e-ISSN; 2528-0325
ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini jga tepat untuk dikembangkan.

## Gambar 3: Skema Sistem In Kind
Sistem revolving  fund merupakan  sistem  pengelolaan  zakat dimana  amil memberikan  pinjaman  dana  zakat  kepada  para  mustahiq  dalam  bentuk  pembiayaan qardhul  hasan. Tugas  mustahiq adalah  mengembalikan  dana  pinjaman  tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana  yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergulir dari mustahiq satu ke mustahiq  lainnya,  jika  mustahiq  yang  dipinjam  tersebut  telah  mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.
Ada  tiga  strategi  dalam  pengumpulan  zakat, (Rahmawati  Muin, 2011; 124) yaitu:
1. Pembentukan  unit  pengumpulan  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga pengelola  zakat,  baik  kemudahan  bagi  lembaga  pengelola  zakat  dalam menjangkau  para muzakki maupun  kemudahan  bagi  para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ)  di  berbagai  tempat  sesuai  tingkatannya,  baik nasional, propinsi, dan daerah.
2. Pembukaan  kounter  penerimaan  zakat.  Selain  membuka  unit  pengumpul zakat  di  berbagai  tempat,  lembaga  pengelola  zakat  dapat  membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif, seperti  layaknya  loket  lembaga  keuangan  profesional  yang  dilengkappi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat  tulis  dan  penghitung  seperlunya,  disediakan  tempat  penyimpanan uang  atau  brangkas  sebagai  tempat  pengamanan  sementara  sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
3. Pembukaan  rekening  di  bank.  Perlu  diperhatikan  di  sini  adalah  bahwa dalam  rekening  hendaklah  dipisahkan  antara  masing-masing  rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki.
Pada  bagian  sebelumnya  telah  membahas  tentang  zakat  dan  pengelolaannya, selanjutnya pada bagian ini akan membahas tentang infak dan shadaqah. Istilah infak dan shadaqah sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahsan, seperti pembahasan  mengenai  pengelolaan  dana  zakat,  infak,  dan  shadaqah, (Ruslan  Abdul Ghafur Noor, 2014; 120)
Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:
ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﺑ ﺎﻨﺳ ﻎﺒﺳ ﺖﺘﺒﻧأ ﺔﺒﺣ ﻞﺜﻤﻛ ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ نﻮﻘﻔﻨﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻞﺜﻣ ﷲو ﺔﺒﺣ ﺔﺋ ﺎﻣ ﺔﻠﺒﻨﺳ

## ﻢﯿﻠﻋ ﻊﺳاو ﷲو ء ﺎﺸﯾ ﻦﻤﻟ ﻒﻌﻀﯾ

## Terjemahnya
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya  di  jalan  Allah adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  dan  Allah  Maha  Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
Pada  ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  barang  siapa  yang  membelanjakan hartanya  di  jalan  Allah  swt  dengan  cara  yang  baik,  maka  Allah  swt.  akan melipatgandakan  dengan  cara  Allah  swt.Penekanan terhadap sikap  berinfak  dan bershadaqah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduliakan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya membutuhkan orang lain.
Infak  dan  shadaqah non-material  (keahlian),  kiranya  sangat  sesuai  dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, di mana persaingan dalam segi aspek  kehidupan  membutuhkan  keahlian  dan  keterampilan.  Untuk  itu,  rekontruksi terhadap pemahaman  infak  dan  shadaqah harus  dimulai,  dengan  menyadarkan  pada masyarakat bahwa infak dan shadaqah bukan hanya yang bersifat material atau tunai, namun  infak  dan  shadaqah  dapat  diberikan  dengan  berbagai  keahlian  dan keterampilan.  Rekonstruksi  perlu  dilakukan  karena  selama  ini  model  infak  dan shadaqah yang dipahami oleh masyarakat luas ialah infak dan shadaqah yang terbatas pada harta kekayaan (material), meskipun itu dapat dilakukan (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2014; 122).
Al-Ghazali  ketika  berbicara harta  mengenai  cara  menghimpun,  mengelola, dan  mendistribusikan  berpendapat  bahwa  pengelolaan  zakat  harus  ditangani  oleh institusi khusus (‘ amilin) yamg independen yang jauh dari campur tangan pemerintah dan hakim (pengadilan). Dalam kaitan ini, dana zakat didistribusikan kepada panitia pembangunan  masjid  dari  alokasi  dana  zakat  untuk  bagian ashnaf  sabilillah.  Dapat dipahami  bahwa  ketika  dana  zakat  terkumpul  maka  alternatif  pengelolaannya  bisa didayagunakan  melalui  program  proyek  industri,  home  industri,  dan  lain-lain.  Hal inilah  sesungguhnya  hikmah  dan  tujuan  disyariatkan  untuk  kemaslahatan  dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia baik secara mental spiritual maupun material.
Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA)  kabupaten  Muna  Sulawesi  tenggara yang berfungsi sebagai  wadah pelayanan pengelolaan  ZIS  yang salah satu  kegiatan
di  dalamnya  seperti  memberikan  bimbingan,  sosialisasi,  dan  mengkoordinir  segala kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat,  infak,  dan  shadaqah.  Adapun pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  kabupaten  Muna  dilakukan  dengan  dua  cara menurut (Budi  Prayitno, 2008):
1. Melalui  UPZ  Instansi  atau  Sekolah,  dana  zakat  atau  shadaqah  yang terkumpul pada UPZ instansi atau sekolah disetorkan kepada BPD Cabang Raha melalui rekening.
2. Pembayaran langsung, umat Islam yang langsung membayar zakat, infak, shadaqah pada Kantor Amil Zakat Daerah kab. Muna
Sedangkan  untuk  hasil  penelitian  pada  manajemen  pengumpulan  dan pendisrtibusian dana zakak, infak, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan shadaqah  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  (LAZIMA) yaitu,  pada  tahap  perencanaan dengan  adanya  beberapa  program  penyebaran  brosur,  penyebaran  proposal  ke lembaga-lembaga  swasta  dan  pemerintah,  penjemputan  zakat,  kerjasama  dengan masjid-masjid  membentuk  pos-pos  zakat  dan  dan  dapat  langsung  ke  sekretariat LAZIMA. Sedangkan  pada  tahap  pengorganisasian sudah  ada  struktur  organisasi dengan baik beserta divisi-divisnya hanya saja tidak ada job discripsi yang terperinci dan  jelas  di  setiap  divisinya.  Pada  tahap  pendistribusian  ZIS  di  LAZISMA  Jawa Tengah  adanya  perencanaan  yang  baik  dengan  program  pendistribusian  secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat menurut (Anis Khoirun Nisa, 2016)
Gambar 4: Skema Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 102)
Rekonstruksi  infak  dan  shadaqah  profesi,  secara  langsung  dapat meningkatkan  kemanfaatan  lebih  besar  dari  sekedar  infak  dan  shadaqah  yang  bisa dilakukan,  serta  mewujudkan  jaminan  akan  terciptanya masyarakat  yang  lebih  baik, serta  terselenggaranya  pendidikan,  kesehatan,  hukum,  dan  lain  sebagainya  secara gratis dan berkesinambungan dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 123).

## Penutup
Berdasarkan pembahasan  di  atas  jelas  sekali  bahwa  manajemen  zakat,  infak, dan  shadaqah  sudah  ada  pada  zaman  penjajahan,  di  mana  pemerintah  Belanda berusaha  tidak  campur  tangan  terhadap  pengelolaan  zakat. BAZNAS  yang merupakan  Badan  Amil  Zakat  yang  mempunyai  kegiatan  untuk  menghimpun  ZIS dari  muzakki  dan  menyalurkan  kepada  mustahiq  yang  sudah  diseleksi  atau  yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa model dalam pengelolaan  zakat  menurut  Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud,  seperti surplus  zakat Budget,  sistem  in  kind,  revolving  fund zakat.  Selain  dari  model dalam  pengelolaan zakat, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan zakat seperti pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya
e-ISSN; 2528-0325 ISSN; 2528-0317 Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam
Rekonstruksi  infak  dan  shadaqah  profesi,  secara  langsung  dapat meningkatkan  kemanfaatan  lebih  besar  dari  sekedar  infak  dan  shadaqah  yang  bisa dilakukan,  serta  mewujudkan  jaminan  akan  terciptanya masyarakat  yang  lebih  baik, serta  terselenggaranya  pendidikan,  kesehatan,  hukum,  dan  lain  sebagainya  secara gratis dan berkesinambungan dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 123).

## Penutup
Berdasarkan pembahasan  di  atas  jelas  sekali  bahwa  manajemen  zakat,  infak, dan  shadaqah  sudah  ada  pada  zaman  penjajahan,  di  mana  pemerintah  Belanda berusaha  tidak  campur  tangan  terhadap  pengelolaan  zakat. BAZNAS  yang merupakan  Badan  Amil  Zakat  yang  mempunyai  kegiatan  untuk  menghimpun  ZIS dari  muzakki  dan  menyalurkan  kepada  mustahiq  yang  sudah  diseleksi  atau  yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa model dalam pengelolaan  zakat  menurut  Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud,  seperti surplus  zakat Budget,  sistem  in  kind,  revolving  fund zakat.  Selain  dari  model dalam  pengelolaan zakat, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan zakat seperti pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya
e-ISSN; 2528-0325 ISSN; 2528-0317 Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam
Rekonstruksi  infak  dan  shadaqah  profesi,  secara  langsung  dapat meningkatkan  kemanfaatan  lebih  besar  dari  sekedar  infak  dan  shadaqah  yang  bisa dilakukan,  serta  mewujudkan  jaminan  akan  terciptanya masyarakat  yang  lebih  baik, serta  terselenggaranya  pendidikan,  kesehatan,  hukum,  dan  lain  sebagainya  secara gratis dan berkesinambungan dalam (Umrotul Khasanah, 2010; 123).

## Penutup
Berdasarkan pembahasan  di  atas  jelas  sekali  bahwa  manajemen  zakat,  infak, dan  shadaqah  sudah  ada  pada  zaman  penjajahan,  di  mana  pemerintah  Belanda berusaha  tidak  campur  tangan  terhadap  pengelolaan  zakat. BAZNAS  yang merupakan  Badan  Amil  Zakat  yang  mempunyai  kegiatan  untuk  menghimpun  ZIS dari  muzakki  dan  menyalurkan  kepada  mustahiq  yang  sudah  diseleksi  atau  yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa model dalam pengelolaan  zakat  menurut  Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud,  seperti surplus  zakat Budget,  sistem  in  kind,  revolving  fund zakat.  Selain  dari  model dalam  pengelolaan zakat, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan zakat seperti pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya
baik nasional atau daerah, pembukaan kounter penerimaan zakat, dan strategi terahir adanya pemebukaan rekening.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI., 2008,al- Qur’an dan Tafsirnya, Jakarta: Departemen Agama RI.
al-Arif, M.  Nur  Rianto.  2011, Dasar – dasar  Ekonomi  Islam, Solo:  Era  Adicitra Intermedia.
Hafidhuddin, Didin.,  2002, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern, Jakarta:  Gema Insani Press.
Hasan, Muhammad., 2011, Manajemen  Zakat,  Model  Pengelolaan  yang Efektif,Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
Karim, Adiwarman A., 2004, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq.
Khasanah, Umrotul., 2010, Manajemen  Zakat  Modern,  Instrumen  Pemberdayaan Ekonomi Islam,Malang: UIN Maliki Press.
Muin, Rahmawati., 2011, Manajemen Zakat, Makassar: Alauddin University Press.
Muhammad., Ridwan  Mas’ud .,  2005, Zakat  dan  Kemiskinan,  Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yogyakarta: UII Press.
Muhammad, Rifqi., Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal: Akuntansi dan Investasi, Vol. 7, No. 1, (Januari 2006).
Noor, Ruslan  Abdul Ghafur., 2014,Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nisa,Anis Khoirun., Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan  Shadaqah  di  Lembaga  Amil  Zakat,  Infak,  dan  Shadaqah  Masjid  Agung (LAZISMA)  Jawa  Tengah,  Skripsi,  Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
Prayitno, Budi.,  Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah (Tinjauan  Terhadap  Badan  Amil  Zakat daerahKabupaten  Muna  Propinsi Sulawesi  Tenggara),  Tesis,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang: 2008.
Supena, Ilyas., Darmuin., 2009, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press.
Sari, Elsi Kartika., 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
Triantini, Zusiana  Elly., 2010,“ Perkembangan  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia ” ,al- Ahwal, Vol. III, No. 1.
Wibisino, Yusuf., 2015, Mengelola  Zakat  Indonesia,  Diskursus  Pengelolaan  Zakat Nasional  dari  Rezim  UU  No  38  Tahun 1999  ke  Rezim  UU  No  23  Tahun 2011,Jakarta: Kencana.
Mahmudi .,  “ Manajemen  Organisasi  Pengelola  Zakat ” , Yogyakarta:  FE  UII, dikutip dari http://dokumen.tips/documents/manajemen-organisasi-pengelola- zakatppt.html .,pada tanggal 20 oktober 2016.