## Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)
Wahyu Widodo 1) ; Nova Maulud Widodo 2) ; Ardila Prihadyatama 3)
1,2,3) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun E-mail korespondensi : ardila@pnm.ac.id ( Correspondence Author )

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic in 2018 – 2022 will cause a decrease and increase in regional tax revenues, resulting in potential  fluctuations  in  the  level  of  effectiveness  and  tax  contribution  of  a  region.  This  research  aims  to determine  the  level  of  effectiveness  and  contribution  of  taxes  in  conditions  before  the  pandemic,  during  the pandemic  and  after  the  pandemic.  This  research  uses  original  regional  income  data  and  the  realization  of Madiun City regional taxes obtained directly from the Madiun City Revenue Agency. The data collection method is  secondary  data  observation,  using  quantitative  data  so  that  researchers  can  make  an  analysis  of  the effectiveness and contribution of local taxes to Madiun City's local revenue. According to the research results, it can be seen that the effectiveness level of Madiun City is in the very effective category because the average value of  effectiveness  exceeds  100%,  namely  111.67%.  Madiun  City's  regional  tax  contribution  is  in  the  quite  good category  because  it  only  gets  an  average  value  of  36.54%  and  this  means  that  the  majority  of  Madiun  City's original regional income does not come from regional taxes but from other legitimate income such as asset sales and investments.

## ABSTRAK
Pandemi covid 19 pada tahun 2018 – 2022 menyebabkan penurunan dan peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga  berpotensi  terjadi  fluktuasi  pada  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  pajak  suatu  daerah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  pajak  pada  kondisi  sebelum  pandemi,  saat pandemi,  dan  setelah  pandemi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  pendapatan  asli  daerah  dan  realisasi  pajak daerah Kota Madiun yang didapatkan langsung dari Badan Pendapatan Kota Madiun. Metode pengumpulan data berupa observasi data sekunder, menggunakan data kuantitatif sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Madiun.  Sesuai  hasil  penelitian dapat diperoleh bahwa tingkat efektivitas Kota Madiun masuk dalam kategori sangat efektif sebab nilai rata rata efektivitasnya yang melebihi 100% yakni 111,67%. Kontribusi pajak daerah Kota Madiun masuk dalam kategori cukup baik sebab hanya memperoleh nilai rata – rata sebesar 36,54 % dan artinya sebagian besar pendapatan asli daerah  Kota  Madiun  bukan  berasal  dari  pajak  daerah  melainkan  dari  pendapatan  lain  lain  yang  sah  seperti penjualan aset dan Investasi.
Kata kunci : efektivitas; kontribusi daerah;  dan pajak daerah.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhannya  belanja  negara  yang  bersifat  memaksa dan  imbalan  tidak  dapat  secara  langsung  dirasakan oleh  masyarakat.  Pajak  menjadi    salah  satu penyumbang  terbesar    pendapatan  negara  atau  APBN (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  di  negara Indonesia, hal ini terbukti pada tahun 2020, 2021, dan 2022 pajak berkontribusi sebesar 83,54%, 44,1%, dan 97,5%  pada  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara).  Sri  Mulyani  (2017)  menyatakan  bahwa “APBN  merupakan  merupakan  alat  bagi  pemerintah untuk mengelola negara dan perekonomian”. Penerimaan  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara)  sejatinya  memiliki  fungsi  untuk  membiayai segala kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.
Pembangunan  merupakan  sebuah  kegiatan  yang memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat
dan  bersifat  secara  berulang-ulang.  Pembangunan dilakukan  secara  material  dan  spritual,  hal  ini diharapkan dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan  Manusia)  masyarakat  indonesia  dalam menghadapi era globalisasi serta meningkatkan mental guna  mempertahankan  jati  diri  suatu  bangsa.  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara kesatuan  yang  menganut  asas  desentralisasi  dalam menjalankan  sistem  pemerintahannya,  oleh  karena  itu setiap  daerah  diberikan  hak  dan  wewenang  untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Pembangunan dapat secara leluasa dilakukan oleh setiap daerah guna memberikan  pengaruh  atau  dampak  positif  bagi masyarakat.  Menurut  Undang  –  Undang  No  23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 6  menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakatnya  berdasarkan  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah
memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan  perekonomian  daerah.  Tentu  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah    munculah  berbagai  masalah    salah satunya  yakni  pengelolaan  keuangan  yang  tidak efektif dan efisien.
Sistem  keuangan  yang  dimiliki  harus  dikelola dengan  efektif  dan  efisien  agar  tidak  menimbulkan hal-hal  yang tidak diinginkan dikemudian  hari seperti pembangunan  yang  tidak  selesai  karena  anggaran yang  kurang,  munculnya  KKN  (Kolusi,  Korupsi,  dan Nepotisme), produktivitas kegiatan menurun dikarenakan  alokasi  anggaran,  dan  kesulitan  dalam memenuhi  kebutuhan  daerah  itu  sendiri.  Peran keuangan disini sangatlah penting guna meningkatkan kesejahteraaan  masyarakat,  terlebih  lagi  keuangan juga  berpengaruh  pada  pelaksanaan  otonomi  daerah. Pendanaan  atau  anggaran  dalam  melaksanakan otonomi  daerah,  daerah  otonom  bergantung  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (Yakub  dkk,  2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan  yang  dipungut  oleh  daerah  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (Erlina, dkk., 2020). Pendapatan ini menjadi tolak  ukur  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan otonomi daerah, apabila pendapatan asli daerah tinggi dan  meningkat  maka dapat dikatakan, daerah tersebut sudah  menyelenggarakan  otonomi  daerah  secara maksimal  sehingga  kebutuhan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  serta  kemakmuran  masyarakat  dapat terpenuhi, dan sebaliknya (Khoiriyah, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 20 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan  asli  daerah  diperoleh  dari  penerimaan pajak  daerah,    retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan lain-lain daerah yang sah sesuai peraturan perundang- undangan.
Peranan penting pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah membuat setiap daerah berusaha maksimal untuk menerapkan kebijakan-kebijakan  yang  membuat  nilai  realisasi pajak  daerah  meningkat.  Menurut  Undang–Undang Nomor  1  tahun  2022  pasal  1  ayat  20,  pajak  daerah merupakan  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung dan digunakan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kota Madiun  secara  maksimal  berusaha  meningkatkan pajak  daerahnya,  karena  sebagian  besar  pendapatan asli daerah diperoleh melalui pajak daerah.
Kota Madiun merupakan salah satu kota dengan 3  kecamatan  diwilayah  Jawa  Timur.  Kota  dengan julukan  kota  pecel  dan  kota  pendekar  ini  memiliki tingkat  populasi  penduduk  yang  cukup  padat walaupun  luas  wilayahnya  hanya  33,23  m².  Menurut data BPS Kota Madiun, Kota Madiun memiliki jumlah penduduk  sebanyak  210.245.  Melihat  perkembangan Kota  Madiun  yang  semakin  pesat  sejak  3  tahun  yang lalu,  tingkat  perekonomian  didaerah  tersebut  ikut meningkat. Sektor pariwisata, industri dan
perdagangan menjadi  komoditas  utama  dalam peningkatan perekonomian di Kota Madiun. Peningkatan ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 % (BPS, 2022).

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2023.

## Gambar  1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Menurut  Peraturan  daerah  Kota  Madiun  No  25 tahun  2017  tentang  pajak  daerah,  kota  madiun menerima  9  jenis  pajak  yakni  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Reklame,  Pajak  Hiburan,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## Tabel 1. Pendapatan dan Pajak Daerah
Kota Madiun Tahun Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 2018 230.847.977.146,73 83.729.443.913 2019 252.048.754.413,59 91.446.851.803 2020 248.944.404.487,59 90.389.463.175 2021 265.920.295.216,86 88.034.697.717 2022 264.212.229.517,55 106.789.699.149
Sumber  :  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Madiun, 2023.
Kota  Madiun  memiliki  keunggulan  masing- masing  diberbagai  sektor  perekonomian  berupa industri,  pariwisata,  perikanan,  dan  perdagangan. Pendapatan dari daerah tersebut sebagian besar berasal dari  pajak  daerah  setiap  masing-masing  daerah.  Pada tahun 2019 Indonesia menghadapi fenomena pandemi covid  19  yang  berpengaruh  pada  perekonomian  di wilayah  daerah  Indonesia.  Maka  dari  itu  perlu perhitungan  efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah pada pendapatan asli daerah untuk mengetahui kondisi efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah  sebelum pandemi,  saat  pandemi,  dan  setelah  pandemi  guna sebagai bahan tambahan untuk menentukan kebijakan yang  diambil  seperti  sosialisasi  kepada  masyarakat bahwa pajak itu penting, melakukan pembenahan pada manajemen  pajak  daerah  dan  melakukan  pendataan ulang  wajib  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya terletak pada jenis pajak, tahun penelitian dan objek penelitian yang digunakan dalam menganalisis  efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian yang dilakukan  oleh  Junius  Nanda  (2012)  yang  berjudul “Analisis  Efektivitas,  Efisiensi  dan  Kontribusi  Pajak
Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  di  Daerah  Kota Madiun  Tahun  2002  –  2011”  menunjukkan  bahwa efektivitas  dan  efisiensi  pajak  daerah  pada  tahun tersebut  memiliki  tingkat  kategori  efektif,  sedangkan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Madiun  terbesar  terjadi  pada tahun  2008  dengan  tingkat  presentase  93,67%.  Selain itu didalam penelitian ini hanya menggunakan 7 pajak daerah saja.
Penelitian  lain  pun  juga  pernah  dilakukan  oleh Adinda  Amalia  (2019)  yang  berjudul  “Analisis Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”  menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan  bangunan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015 dengan  tingkat  prosentase  105,89%  dan  tingkat kontribusi pajakbumi dan bangunan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  4,83  % sehingga dikatakan kurang.
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi pajak  pada  kondisi  sebelum  pandemi,  saat  pandemi, dan setelah pandemi di Kota Madiun.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian  otonomi  daerah  secara  etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti berdiri sendiri, dan namos yang berarti aturan. Dari aspek etimologi, otonomi daerah berarti zelfewerging  atau  perundingan  sendiri.  Menurut Undang – Undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang  Pemerintah  Daerah,  otonomi  daerah  adalah hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Syarat teknis yang memungkinkan terselenggaranya otonomi  daerah  meliputi  faktor  yang  menjadi  dasar pembentuk daerah yang mencakup faktor kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial budaya,  sosial  politik,  kependudukan,  luas  daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lainnya.
Otonomi daerah dilihat dari fungsinya merupakan  kebijakan  yang  bagus  dalam  proses pembangunan  daerah,  karena  kebijakan  dari otonomi daerah tersebut mengandung sejumlah nilai positif, seperti halnya dalam pengambilan keputusan  lebih  mendekatkan  kepada  masyarakat, memungkinkan  adanya  partisipasi  warga  atau citizen participation, memungkinkan adanya kompetensi yang sehat antar daerah, menghindarkan  dari  adanya  monopolitik  kebijakan, dan  pertumbuhan  ekonomi  akan  semakin  besar. Setiap  daerah  otonom  dalam  hal  ini  provinsi maupun  kabupaten/kota  di  Indonesia,  memiliki sumber  daya  alam  dan  potensi  ekonomi  yang bervariasi,  sehingga  jika  dimanfaatkan  dengan optimal  maka  akan  dapat  memberikan  kontribusi
yang  signifikan  bagi  penerimaan  pendapatan  asli daerah,  yang  pada  gilirannya  akan  memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  semua penerimaan  daerah  dalam  bentuk  peningkatan aktiva  atau  penurunan  utang  dari  berbagai  sumber dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  semua  yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Halim  ,  2010). Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang sangat  penting,  karena  melalui  sektor  ini  dapat dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya.  Hal  tersebut  sebagai  upaya  untuk menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  12 Tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah, dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) maka daerah dilarang melakukan pemungutan  atau  nama  lainnya  yang  disamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang- undang, melakukan pemungutan yang menyebabkan ekonomi  biaya  tinggi,  menghambat  mobilitas penduduk,  lalu  lintas  jasa  dan  barang  antar  daerah, dan  kegiatan  ekspor  atau  impor  yang  menjadi program  strategis  nasional.  Tujuan  pendapatan  asli daerah  adalah  adalah  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  daerah  untuk  memberikan angaran  dana  selama  pelaksanaan  otonomi  daerah berlangsung  dimana  dengan  kesesuain  potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

## Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan  daerah (perda),  yang  wewenang  pungutannya  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

## 3. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan data pendapatan asli daerah dan realisasi pajak daerah Kota Madiun selama kurun  waktu  2018  hingga  2022  yang  didapatkan langsung  dari  Badan  Pendapatan  Kota  Madiun. Metode  pengumpulan  data    berupa  observasi  data sekunder serta menggunakan data kuantitatif sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis efektivitas dan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah Kota Madiun.
Peneliti melakukan analisis data setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul.  Teknik  analisis  data  berkait  dengan perhitungan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan pengujian  hipotesis  yang  diajukan  (Sugiyono, 2017).

## Menentukan besarnya efektivitas (daya guna)
Hal ini mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan  untuk  menutup  biaya  memungut  pajak bersangkutan  (Devas,  2009).  Efektivitas  atau  daya guna  mengukur  perbandingan  antara  realisasi penerimaan  pajak  daerah  dengan  target  yang  akan dicapainya.  Pengukuran  efektivitas  (Abdul  Halim, 2014) :
100% ................................(1) Kriteria efektivitas menurut Keputusan menteri  dalam  negeri  No.  59  Tahun  2007  seperti dikutip (Handoko, 2013: 3) adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Kriteria penggolongan efektivitas
Nilai Efektivitas Kriteria > 100% Sangat Efektif 90 % - 100 % Efektif 80 % - 90 % Cukup Efektif 60 % - 80 % Kurang Efektif < 60 %
Tidak efektif
Sumber: Handoko, 2013.

## Menentukan besarnya kontribusi
Menurut  Halim  (2014),  cara  mengetahui seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah  terdapat penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah sebagai berikut:
! "# $ % % & 100 % ..................(2)

## Tabel 3. Kriteria Penggolongan Kontribusi
Nilai Efektivitas Kriteria 0 - 10% Sangat Kurang 10 % - 20 % Kurang 20 % - 30 % Sedang 30 % - 40 % Cukup Baik 40 % - 50 % Baik > 50 % Sangat Baik Sumber: Handoko, 2013.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun
Tingkat  Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak daerah dapat dihitung  dengan cara membandingkan antara  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  dengan target  pajak daerah yang telah ditetapkan. Efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  berpotensi efektif  apabila  mencapai  sampai  dengan  100%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan 100% maka menunjukkan  sangat  efektif.  Efektivitas  berkaitan dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan
dengan  hasil  pencapaian  sesungguhnya.  Dengan kata  lain,  apabila  realisasi  dapat  melebihi  target maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya apabila realisasi  tidak  dapat  melebihi  target  maka  tingkat efektivitas  belum  dikatakan  efektif.  Efektivitas Pajak  Daerah  biasanya  menjadi  gambaran  terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang akan dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Untuk  mengetahui analisis  efektivitas  pajak  daerah  di  Kota  Madiun masa  pajak  2018-2022  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Tabel 4. Nilai Efektivitas Pajak Daerah
Kota Madiun Tahun Nilai Kategori 2018 108,73% Sangat Efektif 2019 111,08% Sangat Efektif 2020 118,38% Sangat Efektif 2021 107,11% Sangat Efektif 2022 113,05% Sangat Efektif Sumber : Data Diolah Penulis, 2023. Berdasarkan perhitungan terkait analisis efektivitas  Pajak  Daerah  maka  dapat  diperjelas dengan gambaran grafik sebagai berikut:

## Sumber : Data Diolah Penulis, 2023.

## Gambar 2. Grafik Tingkat Efektivitas Kota Madiun
Pada gambar 2. kita ketahui bahwa penerimaan pajak  daerah  masa  pajak  2018  –  2022  masuk kedalam kategori “sangat efektif”. Pada tahun 2018 Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota Madiun menargetkan pajak daerah sebesar Rp77.000.000.000 dengan realisasi yang didapatkan oleh  BAPENDA  yaitu  sebesar  Rp83.729.443.913 dengan  persentase  108,  73  %  menunjukkan  tingkat sangat efektif. Selanjutnya di tahun 2019 BAPENDA menaikkan targetnya menjadi Rp82.322.000.000  dengan  realisasi  yang  diperoleh juga  meningkat  sebesar  Rp91.446.851.803,  hal  ini menjadikan  tingkat  perolehan  masuk  kedalam kategori  sangat  efektif  dikarenakan  persentase melebihi  100  %  yakni  senilai  111,08  %.  Trend Kenaikan  pada  tahun  2019  ternyata  tidak  diikuti ditahun 2020, pada tahun tersebut target diturunkan sebesar  Rp5.972.000.000  sehingga  memperoleh total  target  sebesar  Rp76.350.000.000.  Meskipun target diturunkan, nilai penerimaan atas target yang ditentukan  justru  meningkat  sebesar  118,38  %,
persentase  ini  naik  sebesar  7,30%  dari  tahun  2019. Penurunan  target  pada  tahun  2020  ternyata  tidak diikuti pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2021 dan  2022  target  pajak  daerah  secara  terus  menerus mengalami  kenaikan.  Target  pajak  daerah  saat tahun  2021  sebesar  Rp82.190.000.000  sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp94.460.000.000 Kenaikan  target  pada  tahun  tersebut  membuat persentase  efektivitas  pada  tahun  2021  menurun sebesar 11,27% sehingga persentase yang didapatkan  sebesar  107,11  %  dan  masih  dikatakan dan  masuk  kedalam  kategori  sangat  efektif  sebab lebih  dari  100%.  Penurunan  persentase  efektivitas pada  tahun  2021  ternyata  tidak  berpengaruh  pada tahun  2022,  justru  pada  tahun  tersebut  tingkat persentase  meningkat  sebesar  5,96  %  menjadi 113,05  %  sehingga  dikatakan  sangat  efektif.  Selain itu  tingkat  realisasi  Pajak  yang  fluktuatif  membuat tingkat  persentase  efektifitas  juga  mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun–tahun tertentu. Hal  ini  dibuktikan  pada  tahun  2018-2019  yang mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp7.717.407.890  namun  pada  tahun  setelahnya 2019-2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.057.388.628  dan  Rp3.412.154.086.  Menginjak tahun  2021-2022  realisasi  pajak  kembali  naik sebesar
Rp18.755.001.432
atau
17,56%.
Peningkatan  atau  penurunan  itu  merupakan  hal yang  wajar  didalam  nilai  target  dan  realisasi sehingga  dapat  dinilai  rata–rata  bahwa  pada  tahun 2018–2022  nilai  efektivitas  pajak  daerah  Kota Madiun sangat efektif.
Berdasarkan  hasil  analisis  terkait  efektivitas pajak  daerah  di  Kota  Madiun,  nilai  persentase  dan realisasi  penerimaan  pajak  daerah  mengalami kenaikan  dan  penurunan.  Penurunan  yang  tertinggi terjadi  pada  tahun  2021  dimana  tingkat  realisasi pada  tahun  tersebut  dapat  dikatakan  yang  paling rendah  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  hal  ini terlihat  dari  perolehan  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan  dan  pajak  parkir  yang  menurun drastis.  Penyebab  terjadinya  penurunan  pada  tahun 2021  tentunya  pandemi  covid  19,  hal  ini  membuat masyarakat  khususnya  masyarakat  Kota  Madiun kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagai seorang wajib pajak, terlebih lagi pada tahun ini ada 1  pajak  yang  tidak  dapat  terealisasi  yakni  pajak parkir yang terjadi karena belum adanya pengawasan yang ketat tentang sistem parkir seperti sistem  parkir  yang  berada  di  swalayan,  tempat rekreasi/hiburan dan tempat makan atau restoran.
Selain penurunan tentunya didalam perhitungan  diatas  dapat  kita  temukan  bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020. Meskipun terjadi covid 19 Pemerintah Kota Madiun dapat  memenuhi  target  semua  pajak  daerah  yang telah direncanakan, hal ini terbukti tingkat realisasi yang  tidak  berjarak  jauh  dengan  target  yang  telah ditetapkan merupakan faktor utama untuk  membuat tingkat efektivitas  pada tahun 2020 menjadi tinggi. Selain itu peningkatan pembayaran perolehan pajak
yang  meningkat  menjadi  faktor  kedua  setelah  itu. Penerimaan  tertinggi  terjadi  pada  pajak  BPHTB diikuti  oleh  PBB  dan  pajak  penerangan  jalan.  Pada tahun tersebut pihak Bapenda memberikan stimulus berupa  pemberian  hadiah  kepada  wajib  pajak  yang taat pajak PBB, hal ini membuat masyarakat tergiur dan  tingkat  penerimaan  atau  pemungutan  PBB dapat meningkat. Meskipun mengalami peningkatan dan  penurunan  pada  tahun  tertentu,  tingkat efektivitas  pajak  daerah  Kota  Madiun  dapat dikatakan  sangat  efektif,  hal  ini  menunjukkan bahwa  Kota  Mdiun  mampu  memenuhi  target  pajak daerah  yang  telah  direncanakan  atau  tingkat realisasi  pajak  daerah  dapat  melebihi  target  yang telah diharapkan.

## Perhitungan  Tingkat  Kontribusi  Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun
Analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui seberapa  besar  penerimaan  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  suatu  daerah yaitu  dengan  menggunakan  perbandingan  realisasi pajak  daerah  suatu  wilayah  dengan  realisasi pendapatan  asli  daerah.  Hasil  dari  perhitungan tersebut  dapat  diketahui  tingkat  kontribusi  pajak daerah  dalam  menyumbangkan  Pendapatan  Asli Daerah  di  suatu  daerah,  apakah  berkontribusi  atau tidak.
Tabel 5. Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap
PAD Kota Madiun Tahun Nilai Kategori 2018 36,27% Cukup Baik 2019 36,28% Cukup Baik 2020 36,31% Cukup Baik 2021 33,11% Cukup Baik 2022 40,4% Cukup Baik Sumber : Data Diolah Penulis, 2023 Berdasarkan perhitungan terkait analisis Kontribusi  Pajak  Daerah  pada  pendapatan  asli daerah  Kota  Madiun  maka  dapat  diperjelas  dengan gambaran grafik sebagai berikut:

## Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

## Gambar 3. Grafik Tingkat Kontribusi Kota Madiun
Sesuai  Gambar  3  mengenai  Grafik  tingkat Kontribusi  maka  dapat  diperoleh  informasi  bahwa pada  tahun  2019  mengalami  penurunan  presentase kontribusi pajak sebesar 0,02%. Tren postif kembali hadir  pada  tahun  2020,  pada  tahun  tersebut
persentase  kontribusi  pajak  daerah  meningkat sebesar  0,02%  menjadi  36,4  %.  Ternyata  tren positif  ini  kembali  menjadi  negatif,  sebab  pada tahun  2021  terjadi  penurunan  persentase  kontribusi pajak  daerah  sebesar  3,1  %  sehingga  persentase total pada tahun tersebut senilai 33,3 %. Pada tahun 2022  terjadi  kenaikan  persentase  kontribusi  pajak daerah  sebesar  7,1%  dan  membuat  tahun  2022 menjadi  tahun  dengan  tingkat  persentase  kontribusi pajak  daerah  tertinggi  selama  periode  masa  pajak 2018  s/d  2022.  Hal  ini  dilihat  bahwa  pada  tahun 2022  memiliki  persentase  kontribusi  pajak  daerah sebesar  40,4  %.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  tahun 2022  terjadi  peningkatan  realisasi  pajak  daerah dimana  tingkat  pendapatan  pajak  daerah  tertinggi diraih  oleh  pajak  BPHTB  diikuti  oleh  PBB  dan pajak  penerangan  jalan.  BPHTB  meningkat  karena adanya transaksi jual beli tanah atau bangunan yang tinggi selain itu adanya pemindahkuasaan aset pada orang  lain  juga  menjadi  faktor  pendorong  nilai BPHTB  menjadi  naik.  Sesuai  analisis  diatas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  persentase  kontribusi pajak  daerah  Kota  Madiun  masa  pajak  2018  s/d 2022  dapat dikatakan  Cukup  Baik  sebab rata –  rata persentase  kontribusi  pajak  daerah  pada  masa tersebut sebesar 36,54 % dan dapat diartikan bahwa pajak  daerah  belum  berkontribusi  baik  dalam penerimaan  Pendapatan  Asli  daerah  Kota  Madiun dikarenakan  nilainya  yang  kurang  dari  50%  dan dapat  diketahui  bahwa  penghasil  utama  pendapatan asli  daerah  Kota  Madiun  bersumber  dari  lain-lain PAD  yang  sah  seperti  penjualan  barang  milik daerah  yang  tidak  dipisahkan,  pemanfaatan  barang milik daerah, kerjasama daerah dan investasi.

## 5. PENUTUP

## 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Daerah terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pajak 2016-2022 di Kota Madiun dan dapat dijelaskan bahwa;  (i)  Tingkat  Efektivitas  pajak  daerah  pada daerah  Kota  Madiun  sudah  dikatakan  efektif  sebab prosentase sudah  melebihi 100%  yakni 111, 67% dan tingkat  efektivitas  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2020, hal  ini  terjadi  karena  penurunan  target  pajak  daerah namun  peningkatan  realisasi  pajak  daerah  dari  tahun 2019  yang  menyebabkan  lonjakan  dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan (ii) Tingkat Kontribusi Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Madiun  dikatakan  cukup  baik  karena  nilai  presentase lebih  dari  30%  yakni  36,54%  dan  tingkat  prentase kontribusi  pajak  daerah  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2022  dikarenakan  peningkatan  pajak  daerah  dan penurunan pendapatan asli daerah.

## 5.2.   Saran
Sedangkan  saran  yang  dapat  dirumuskan berdasarkan  hasil  penelitian  ini  adalah  Kota  Madiun
sebaiknya  meningkatkan  perolehan  Pendapatan  Asli daerah melalui Pajak daerah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pajak daerah  bagi  pembangunan  Sumber  daya  Manusia  dan pembangunan infrastruktur serta melakukan pemetaan daerah  yang  berpotensi  mendapatkan  tingkat  pajak daerah  yang  tinggi  agar  nantinya  tingkat  kontribusi pajak daerah bisa meningkat dan dikatakan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amani,  T  .,  2018, Penerapan  SAK-EMKM  Sebagai Dasar  Penyusunan  Laporan  Keuangan  UMKM: (Studi  Kasus  di  UD  Dua  Putri  Solehah Probolinggo) ,  ASSETS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 2(2), 12-30.
Badan  Pendapatan  Kota  Madiun,  2023, Jenis  Pajak Daerah  Kota  Madiun, Diambil  kembali  dari Pajak
Daerah:
https://pajak.madiunkota.go.id/pajak-daerah/
Beny,  Ignatius.,  2010, Analisis  Kontribusi  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah ,
Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Handoko  P,  Sri.,  2013,  “ Analisis  Tingkat  Efektivitas Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Pontianak ”,  diakses  pada  Tanggal
7 November 2013 dari http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/
article/view/1361.
Handoko  P,  Sri.,  2013, Analisis  Tingkat  Efektivitas Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Pontianak ,  Jurnal  Ekonomi Daerah.
Khoiriyah  ,  Nurul.,  2020, Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Gresik ,  Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Universitas Brawijaya.
Pemerintah  Kota  Madiun, Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah , LD  Kota  Madiun  Tahun  2011  No  3  TLD  No  8 Seri D. Madiun
Pemerintah  Kota  Madiun, Peraturan  Daerah  (Perda)
Nomor  25  Tahun  2015  tentang  Pajak  Daerah ,
LD NOMOR 9/B.Madiun
Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah ,  LN.2019/NO.42,  TLN  NO.6322,  LL SETKAB : 144 hlm, Jakarta.
Pemerintah Pusat, Undang – Undang (UU) Nomor 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah ,
LN.2022/No.4, TLN No.6757,  100 hlm. Jakarta Pemerintah Pusat, Undang – Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , LN. 2009/ No. 130, TLN NO. 5049, LL SETNEG : 91 hlm. Jakarta
Pemerintah Pusat, Undang – Undang (UU) Nomor 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah ,  LN.
2004/  No.  125,  TLN  NO.4437,  LL  SETNEG  : 115 hlm. Jakarta.
Pemerintah Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  02  tahun  2015  tentang Pemerintahan  Daerah ,  LN.2015/NO.24,  TLN NO.5657, LL SETNEG : 3 hlm. Jakarta Pemerintah Pusat, Undang – Undang (UU) Nomor 28 tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan , Ln.2007/NO.85, TLN
NO.4740, LL SETNEG : 60 hlm,. Jakarta
Yakub,  Hariyadi;  Wijaya,  Adi  Wijaya;  Efendi,  Aji Sofyan., 2022, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi
Pajak  Daerah  Serta  Retribusi  Daerah  Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah , Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(1), 15-28. Zamzami, Duta Nabella., 2016, Akuntansi Pengantar 1 , Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.