## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS HUKUM  TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSITEMNYA” (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam  Sumatera
Utara )
Oleh : WARSIMAN .SH.M.H/Dra. MASWITA.
SH.M.Si.Ph.D 1

## Abstrac
This  study  aims  to  find  out  the  background  of illegal  trade  of  the  protected  animals  that  still happening  continuously    and  how  is  the  role  of the  government  through  the  Natural  Resources Conservation  Center  of  Sumatera  Utara  in dealing  with  criminal  acts  of  trafficking  in protected  animals  in  accordance  with  the  Law No.  5  of  1990  concerning  conservation  and biological natural resources and their ecosystems.  This  study  was  conducted  at Natural  Resources  Conservation  Center  of Sumatera Utara. The method used in this study is  a  literature  study.  Interviews  were  conducted with  the  officials  from  the  Natural  Resources Conservation  Center  of  Sumatera  Utara.  The results  of  this  study  indicate  that  the  trade  in protected  animals  continues  due  to  the  lack  of government supervision in this case the Natural Resources  Conservation  Center,  high  animal prices,  easy  access  to  the  technology  and  high buyer interest.
Keywords : Criminal Acts, Animal Trade
1 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Al Azhar

## Abstraks
Kajian    ini  bertujuan  untuk  mengetahui  latar belakang perdagangan liar satwa yang dilindungi  masih  terus  terjadi  dan  bagaimaana peran pemerintah melalui Balai Besar
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)
Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana kejahatan  perdagangan  satwa  dilindungi  sesuai dengan  Undang-Undang  no  5  tahun  1990 tentang  konservasi  dan  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya . Kajian ini dilakukan di Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alama Sumatera utara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka. Untuk penelitian lapangan  dilakukan  wawancara  dengan  pejabat BBKSDA  sumatera  Utara.  Hasi  dari  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  perdagangan  satwa dilindungi terus berlanjut disebabkan  kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal ini BBKSDA, harga  satwa  yangtinggi,  kemudahan  dalam mengakses  teknologi  dan  tingginya  minat pembeli.
Kata  Kunci  : Tindak  Pidana,  Perdagangan Satwa

## I. PENDAHULUAN.

## A.  Latar Belakang
Satwa  adalah  bagian  dari  sumber  daya alam  yang  tidak  ternilai  harganya  dan  sangat mempengaruhi  siklus  kehidupan  di  atas  bumi sehingga  kelestariannya  perlu  dijaga.  Habitat dan  kepunahan  beberapa  jenis  satwa  liar  yang dilindungi  selama  ini  banyak  yang  telah  rusak ataupun  sengaja  dirusak  oleh  berbagai  ulah sekelompok  manusia  yang  tidak  bertanggung jawab.  Perdagangan  satwa  liar  secara  ilegal menjadi  salah  satu  ancaman  serius  bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan  dari  alam,  bukan  dari  penangkaran. Jenis-  jenis  satwa  liar  yang  dilindungi  dan terancam  punah  juga  masih  diperdagangkan secara  bebas  di  pasar-pasar  hewan  di Indonesia,  bahkan  perdagangan  satwa  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat.
Nilai  ekonomis  yang  cukup  tinggi  bagi para pedagang di pasar gelap hewan menyebabkan tingginya perburuan satwa sehingga  menurunkan  populasi mereka  di  alam yang  akan  berakibat  mengancam  kehidupan diatas bumi. Bahkan sekarang satwa langka dan dilindungi sudah diperjual belikan secara online, melalui  media  sosial  yang/dan  sangat  mudah untuk  diakses  kapan  saja  dan  dimana  saja (Fahruddin, 2017).
Kejahatan  perdagangan  hewan  ini diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat 2 poin  a  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati Dan  Ekosistemnya  sudah  jelas  diatur  dimana disebutkan: Setiap orang dilarang untuk menangkap,  melukai  membunuh,  menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  dalam keadaan  hidup.”  Serta  pada  pasal  40  ayat  2 UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya tertera  sebagai  berikut:  “Barang siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat  3  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 100.00 0.000,00 (seratus juta rupiah).”
Permasalahan perdagangan satwa merupakan masalah serius yang harus dihadapi dan  berdampak  untuk  seluruh  negara  di  dunia. Di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar berada di  peringkat  ke-3  (sumbernya  dar)  setelah kejahatan  narkotika  dan  perdagangan  manusia. Sumatera  Utara  merupakan  salah  satu  tempat
perdagangan  maupun  transit  yang  strategis untuk  perdagangan  ke  negara-negara  lain misalnya  seperti  Malaysia,  Thailand,  dan  lain sebagainya melalui jalur pelabuhan.
Salah satu pemicu maraknya perdagangan  liar  di  Indonesia  adalah lemahnya penegakan  hukum  dan  perlindungan  bagi satwa-satwa  tersebut.  Padahal    penegakan hukum merupakan poin penting untuk mengurangi bahkan
menghentikan perdagangan  satwa-satwa  dilindungi  kepada pelanggarnya  Perlindungan  hukum  yang  nyata terhadap  kelestarian  lingkungan  khususnya lingkungan  hidup  termasuk  satwa-satwa  liar didalamnya  diharapkan  dapat  berguna  untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak  punah  dan  tetap  dapat  bermanfaat  bagi generasi sekarang dan yang akan datang,

## B.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas kajian  ini  mengemukakan  beberapa  rumusan masalah:
a.  Apa  yang  menyebabkan  perdagangan  liar satwa masih terus terjadi?
b.  Bagaimanakah  peran  pemerintah  melalui BBKSDA Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana kejahatan perdagangan satwa dilindungi?

## C.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang  mengkaji  dokumen-dokumen  yang  berkaitan. dari  berbagai  data  sekunder  seperti    peraturan perundang-undangan,  keputusan  pengadilan, dan  teori  hokum.  Penelitian  jenis  normatif  ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menjelaskan    dan      menguraikan  data  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diperoleh  dari  hasil  penelitian.  Lokasi  penelitian adalah  wilayah  kerja  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  Sumate  Utara. Selain  data  yang  diperoleh  melalui  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  kajian  ini  di dukung dengan teknik observasi dan wawancara dengan pejabat bbksda dan Pihak.

## D.  Hasil dan pembahasan
Perdagangan  atau  perniagaan  adalah aktivitas  atau  proses  jual  beli  antara  pedagang dengan  pembeli  dimana  kedua  belah  pihak merasa  saling  diuntungkan  tanpa  adanya pemaksaan.  Dalam  Hukum  Dagang,  pengertian perniagaan atau perdagangan adalah pekerjaan membeli  barang  dari  suatu  tempat  dan  suatu waktu  dan  menjual  barang  tersebut  di  tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan (abdul kadir...) Di Indonesia, segala jenis hewan dapat diperdayakan kecuali hewan- hewan  yang  terdaftar  dalam  status  dilindungi oleh hukum Indonesia. Untuk beberapa
klasifikasi jenis satwa memiliki kuota penangkapan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan setiap tahunnya.

## 1.  Faktor-faktor  penyebab  meningkatnya
Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi
1.1.  Lemahnya  penegakan  hukum  terhadap kejahatan satwa di Indonesia
Lemahnya  penegakan  hukum  terhadap kejahatan satwa dan belum optimalnya koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  serta instansi  terkait  dalam  menangani  perdagangan ilegal  satwa  menjadikan  perdagangan  satwa terus berlanjut. Padahal Indonesia telah memiliki peraturan  perundang-undangan  Nasional  untuk melindungi  keanekaragaman  hayati,  yaitu  UU 5/1990.  Selain  itu,  Indonesia  juga  aktif  dalam
beberapa  kerja  sama  Internasional  seperti CITES, ASEAN-WEN, ICCWC, dan sebagainya. Akan tetapi peraturan perundang-undangan dan kerja  sama  Internasional  yang  dilakukan  belum menunjukkan hasil maksimal dalam menanggulangi  kejahatan  atas  satwa.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  status  Indonesia  yang  masih menjadi  pemasok  besar  produk wildlife  crime . ....???
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum tersebut,  yaitu  :  a).  Faktor  hukum,  yakni peraturan  perundang-undangan,  b).  Faktor penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  menerapkan  hukum.  c). Faktor  sarana  dan  prasarana,  yakni  fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum.  d).  Faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  E)  Faktor kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta, dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia di dalam pergaulan hidup.
Meskipun  sudah  cukup  banyak pelaku  yang  dihukum,  namun  hukuman  yang diberikan  umumnya  masih  terlalu  rendah sehingga belum memberikan efek jera ( detterent effect ).    padahal  tindak  pidana  perdagangan satwa menempati posisi ke-3 tertinggi di wilayah hukum  Indonesia  setelah  Penyalahgunaan Narkotika  dan  Perdagangan  Manusia.  Hal  ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum terhadap  kejahatan  satwa  harus  diperkuat  dan ditinjau  kembali.   Hukuman  yang  ringan  disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk penyesalan..  Vonis  hakim  yang  jauh  dari harapan  itu  terlihat  dari  beberapa  kasus  yang ditandai  dengan  hukuman  ringan  untuk  pelaku. Pejabat Fungsional Bagian Penyuluhan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kehutanan  BBKSDA  Sumatera  Utara,  Eva
Suryani Sembiring, berpendapat bahwa sebenarnya  aturan  hukumnya  sendiri  secara teori  sudah  cukup  baik,  namun  tetap  saja seringkali  vonis  sanksi  yang  dijatuhkan  hakim bagi para pelaku perdagangan  satwa liar dirasa terlalu rendah. Petugas BBKSDA, Dede Tanjung yang  berpendapat  penegakan  hukum  sering tidak sepadan dengan kerugian yang diakibatkan  dari  perdagangan  satwa  dilindungi. Kurangnya  pemahaman  akan  peraturan  dan hukum  yang  berlaku  juga  seringkali  menjadi penyebab  maraknya  perdagangan  satwa  liar secara ilegal.

## 1.2. Tingginya harga
Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan perdagangan  ilegal  satwa  liar  di  Indonesia setiap  tahunnya  mencapai  Rp  13  Trilliun pertahun dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat (Tsarina Maharani. 2018) 2 . Kemiskinan  masyarakat  sekitar  lingkungan hutan  seringkali  dimanfaatkan  oleh  para  mafia untuk  menjadi  pemburu  satwa  liar  dengan iming-iming  uang.  Bahkan  dalam  perdagangan ilegal  sering  dikenal  istilah  “Semakin  Langka Semakin  Mahal”.  Menurut  Pejabat  fungsional BBKSDA  Sumatera  Utara,  Fitri  Noor  Ch 3 . Pengalaman beliau saat kelapangan menemukan  alasan  rata-rata  para  pedagang satwa  dilindungi  tersebut  mengaku  bahwa  nilai ekonomis  dari  satwa  dan  peluang  usaha  pada perdagangan satwa ini masih sangat menjanjikan  untuk  menyambung  hidup.Hal  ini tak  lain    dan  tak  bukan  adalah  akibat  dari besarnya  tingkat  permintaan  akan  produk-
produk  dari  satwa  liar.  Berdasarkan  data perdagangan  satwa  dilindungi  dari  Ditjen Gakkum  KLHK,  diketahui  bahwa  satwa  yang paling  banyak  diperdagangkan  adalah  satwa jenis  burung.  Burung  banyak  diperdagangkan sebab  masyarakat  senang  memelihara  burung dan mengadakan kontes kicau (Iskandar 2014). Sebanyak 305 jenis satwa diperdagangkan yang terdiri  dari  116 jenis  burung,  85  jenis  reptil,  dan 65  jenis  mamalia,  serta  39  jenis  satwa  lain (Ditjen Gakkum  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan.)
. Kurang lebih 8 Ton gading gajah telah beredar  selama  sepuluh  tahun  terakhir  berasal dari  Sumatera,  2.000  ekor  trengggiling  diekspor secara  ilegal,  lebih  dari  100  ekor  orang  hutan diselundupkan ke luar negeri, lebih dari 20 ekor harimau  Sumatera  dibunuh  setiap  tahunnya untuk  diperdagangkan  kulit,  serta  bagian  tubuh lainnya  dan  banyak  lagi  jenis  satwa  lainnya yang  mengalami  nasib  serupa  karena  sangat diminati oleh para kolektor dari berbagai negara dan  usia.  Medan  sendiri  sebagai  ibukota Provinsi  Sumatera  Utara  tidak  luput  dari perdagangan  ilegal  satwa  dilindungi  (Chris  R. Sheperd, dkk.2004) 4 . Bahkan, Medan
merupakan salah satu hotplace untuk perdagangan ilegal satwa yang cukup dikenal di dunia.  Tidak  hanya  volume  perdagangan  yang signifikan,  tetapi  ada  juga  keanekaragaman spesies  yang  tersedia  untuk  dijual  di  pasar satwa  liar  Medan  dengan  349  jenis  burung, mamalia  dan  reptil  dicatat  selama  periode  lima tahun  (Arsip  BKSDASU) 5 .  Sebagian  besar spesies  yang  dijual  di  pasar-pasar  ini  adalah yang  tinggi  permintaan  untuk  dijadikan  sebagai hewan  peliharaan,  hiburan,  bahan  makanan, obat-obatan  tradisional,  dan  untuk  melengkapi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ritual  gaib  dan  ritual  keagamaan.  Menurut  data terakhir  yang  diambil  dari  laporan  terakhir TRAFFIC  (Spesialis  Perdagangan  Satwa), satwa  dilindungi  yang  paling  banyak  beredar  di Medan,  Sumatera  Utara  (Cris  R.Sheperd,  dkk. 2004 6 .

## 1.3. Kemudahan dalam mengakses teknologi
Jika  dulu  perdagangan  ilegal  satwa  liar dilindungi  dilakukan  secara  terang-terangan  di pasar konvensional, kini transaksi ilegal tersebut banyak  dilakukan  melalui  jejaring  media  sosial. Cara  ini  dipilih  karena  jauh  lebih  ekonomis  dan resikonya  lebih  rendah.  Tindak  kejahatan  ini dapat  didefinisikan  sebagai  kejahatan  yang low risk-high  value ,  yakni  beresiko  rendah  bagi pelakunya  namun  sangat  menguntungkan..  Ini juga  menjadi  salah  satu  faktor  mengapa perdagangan  satwa  dilindungi  semakin  marak terjadi di Indonesia. Dalam prosesnya, beberapa penjual  akan  memasang  iklan  di  laman  media sosial  untuk  menawarkan  satwa  yang  ingin dijualnya lalu  diproses  secara  langsung  dengan sistem transfer ataupun pembayaran di tempat/COD  (Cash  on  Delivery).  Bahkan  untuk sistem  pembayaran  sendiri,  penjual  dapat menggunakan  pihak  kedua  seperti  kurir  yang dapat  dipesan  melalui  aplikasi  transportasi  atau aplikasi  jasa  pengiriman  sehingga  penjual  dan pembeli  tidak  perlu  melakukan  tatap  muka secara  langsung.    Berdasarkan  pemantauan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak  Oktober  2017-April  2019,  setidaknya  ada 1.210  postingan  jual  beli  satwa  liar  dilindungi melalui  sosial  media.(Indra  Nugraha) 7 Pada 2017,  sebanyak  227  postingan,  dan  2018,  740
postingan,
Mayoritas berasal dari
situs Facebook dan Instagram .  Pada  tanggal  9
Januari 2019,(Arsip bksdasu) 8 Direktorat
Reserse  dan  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)
Polda Sumatera Utara bersama dengan BBKSDA Sumatera Utara berhasil
menggagalkan transaksi perdagangan satwa liar secara online di  Dusun  III  Desa  Paluh  Manan, Kecamatan  Hamparan  Perak,  Kabupaten  Deli Serdang  dengan  melakukan  penyamaran  dan membuat  janji  dengan  A  (inisial)  yang  dikenal melalui akun facebook palsu dengan menggunakan nama inisial KS untuk melakukan transaksi pembelian satwa liar Lutung Emas/Lutung  Budeng  dan  kemudian  ditemukan 3  (tiga)  ekor  anak  Lutung  Emas/Lutung  Budeng (Trachypithecus auratus) sekaligus juga mengamankan  pelaku  perdagangan.  Dari  Hasil pengembangan,  di  rumah  pelaku  di  Dusun  III Desa  Paluh  Manan,  Kecamatan  Hamparan Perak,  Kabupaten  Deli  Serdang,  ditemukan  3 (tiga)  ekor  anak  Elang  Brontok  (Nisaetus cirrhatus)  dan  1  (satu)  ekor  anak  Kucing
Akar/Kucing
Tandang (Prionailurus bengalensis).  Hasil  interogasi  petugas  kepada pelaku,  diketahui  bahwa  A  telah  melakukan kegiatan  jual  beli  satwa  secara  online  selama lebih  dari  6  bulan.  Pelaku  juga  bergabung dengan  komunitas  akun  facebook  Jual  Beli Segala  Jenis  Hewan,  dan  menjajakan  satwa dengan  menggunakan  jasa  transportasi  online sekitarnya (Arsip) 9 .

## 2.  Peran Pemerintah melalui BBKSDA Sumatera Utara
Melalui BBKSDA  Sumatera  Utara  pemerintah memerangi  perdagangan  gelap  satwa  liar, dengan mengacu kepada peraturan perundang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undanga-undangn    No.  5  tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  & Ekosistemnya..  Adanya  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1990  membatasi  dan  menetapkan mana yang  disebut  sebagai  satwa  langka  dan  bukan. Sebenarnya  selain  UUNo.  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya,  Pasal  33  UUD  1945  sudah jelas menjadi dasar peraturan tertinggi mengenai  perlindungan  sumber  daya  alam. Undang-undang  No,  5  Tahun  1990  menjadi  lex generali  perlindungan  sumber  daya  alam. Undang-undang ini juga menjadi dasar dibentuknya peraturan lainnya, seperti: Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  1999 tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan Satwa,  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun 1999  Tentang  Pemanfaatan  Jenis  Tumbuhan dan  Satwa  Liar.  Undang-undang  No.  5  Tahun 1990    juga  menjadi  bahan  pertimbangan dibentuknya  Badan  Konservasi  Sumber  Daya Alam  (BKSDA)  melalui  Peraturan  Menteri Kehutanan  No.  P.02/Menhut-II/2007.  Dalam menjalankan perannya dalam menangani tindak pidana  kejahatan  terhadap  satwa,  pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia membentuk  BKSDA  di  setiap  daerah  yang diberikan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam sebagai pelaksana untuk melakukan penyidikan dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Badan  yang  memiliki  peranan  penting  dalam menekan  jumlah  tindak  pidana  terhadap  satwa adalah  Badan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam. Perdagangan  illegal  satwa  liar  di  Indonesia bersifat  sangat  kompleks  dan  melibatkan banyak  pihak  mulai  dari  pemburu,  pengepul, pembeli  hingga eksportir .  Tidak  sedikit  kasus perdagangan  illegal  satwa  liar  juga  melibatkan
oknum petugas yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan serta aparat keamanan.  Perdagangan  satwa  liar  merupakan kejahatan  yang  telah  terorganisir  dengan  rapi, memiliki  jaringan  luas  dan  kuat  serta  dengan modus  penyelundupan  barang  yang  terus berkembang dari waktu ke waktu.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam (BKSDA)  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  (Dirjen  KSDAE)  bertanggung jawab langsung dibawah Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia.  Dirjen  KSDAE  mempunyai  tugas dalam menyelenggarkan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengelolaan konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya. 10 BKSDA sebagai Unit
Pelaksana  Teknis  Konservasi  Sumber  Daya
Alam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar  alam,  suaka  margasatwa,  taman  wisata alam  dan  taman  buru  serta  koordinasi  teknis pengelolaan  taman  hutan  raya  dan  hutan lindung  serta  konservasi  tumbuhan  dan  satwa liar  di  luar  Kawasan  konservasi  Provinsi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Selain itu BKSDA juga bertanggung  jawab  mengawasi  dan  memantau peredaran  tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya- upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
E.  KESIMPULAN Penegakan hukum terhadap
perlindungan  satwa  merupakan  suatu  upaya penyadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya perlindungan,  pelestarian  dan  pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan BKSDA yang juga merupakan  lembaga  kerja  dari  Departemen Kehutanan agar peraturan perundang-undangan dibidang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan  ekosistemnya  dapat  ditaati  oleh  seluruh lapisan  dan  kepada  pelanggar  akan  diberikan sanksi  tegas  sehingga  menimbulkan  efek  jera. sehingga  dapat  mendukung  upaya  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam dan  Ekosistemnya.  Dalam  upaya  penegakan hukum  juga  diperlukan  koordinasi  antara Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  BKSDA  dengan penyidik  kepolisian  yaitu  khususnya  dibagian Reskrim  Khusus..  Perbuatan  pelaku  yang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut  mengatur  satwa-satwa  langka  yang dilindungi  oleh  Negara,  baik  yang  dimiliki masyarakat  maupun  yang  tidak  dapat  dimiliki oleh  masyarakat,  dikarenakan  satwa  langka tersebut  sudah  hampir  punah,  habitat  aslinya pun sudah jarang ditemui.
Dimana pihak yang lebih banyak berperan pada kasus-kasus  Tindak  Pidana  pada  dilindungi adalah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  BKSDA tentu  saja  dengan  bantuan  penyidik  kepolisian. Hal  ini  dijelaskan  bahwa  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang
11 berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak  pidana  tertentu.  Biasanya  tindak  pidana tersebut  bukan  tindak  pidana  umum  yang  biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal  1  angka  5  PP  No.  43  Tahun  2012,  yang dimaksud  dengan  PPNS  adalah  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan  perundang-undangan  ditunjuk  selaku Penyidik  dan  mempunyai  wewenang  untuk melakukan  penyidikan  tindak  pidana  dalam lingkup  undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masing-masing. Ada beberapa 12 Mitra penegakan  hukum  yang  bersama  dengan BBKSDA dalam menjalankan tugasnya yaitu: i).Lingkup  kehutanan,  yaitu  Polisi  Kehutanan, PPNS Kehutanan, Satuan Pengamanan Hutan, Tenaga Pengamanan Hutan lainnya. ii).Lingkup  instansi  terkait,  yaitu  Polri  dan  TNI, Bea  Cukai,  Perhubungan,  Pertanian  (Karantina Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan),  Imigrasi,  Jaksa Penuntut  Umum;  dan  Hakim  pada  Pengadilan Negeri/Tinggi dan Mahkamah Agung. iii).Masyarakat dan LSM
Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”)  dan dalam  melaksanakan  kewenangannya,  PPNS dalam  bidang  apapun  harus  berkoordinasi dengan  penyidik  Kepolisian.  Untuk  mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6  Tahun  2010  tentang  Manajemen  Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 13 Dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melaksanakan  tugas,  peran  dan  tata  kerja
BKSDA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/
1/2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Konservasi  Sumber  Daya Alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Fachruddin  M  Mangunjaya,dkk .  Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem:  Penuntun  Sosialisasi  Fatwa MUI  No
4,  2014,  tentang  Fatwa  Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan  Eksosistem,  Jakarta, 2017, hlm. 55
Abdulkadir Muhammad , Hukum perusahaan Indonesia , cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010),
3. Tsarina Maharani. 2018. “Menteri Lingkungan Hidup K: Kejahatan Satwa Liar Peringkat Ke- 3 di Indonesia”
Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus. 2019. Hlm. 181
Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Chris R. Sheperd, dkk. Open Season: An analysis of the pet trade in Medan, Sumatra 1997 – 2001, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 2004, hlm. 35
Indra Nugraha. 2019. “Kementerian Lingkungan Perkuat Pengawasan Perdagangan Satwa Liar Lewat Sosial Media”Jakarta 15 mei 2019
Bayu D. Wichaksono. 2019. “Semakin Langka Makin Mahal: 10 Fakta Perdagangan Satwa Liar Kian Marak”
Arsip Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Chairil Saleh, dkk. “Prosiding Lokakarya dan Pelatihan - Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar “.
Pontianak, 2006.
Peraturaan Pemerintah Indonesia. Pasal 3 P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

## Nara Sumber
1.  Dede tanjung, petugas BBKSDA Sumut, pada Hari Selasa 11 Agustus 2020 di Kantor BBKSDA Sumatera Utara.
2.  Fitri Noor Ch, Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.
3.  Fitri Noor Ch., Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.