## BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA:
Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara

## Ikhsan Darmawan

## Abstract
One  of  concerns  under  the  implementation  of  direct  local  election  is  the  raising  of  conflict intensity. There are conflicts in the local election in Yogyakarta Municipality and Jepara Region. The conflicts are about: (1) Whether the local election held or not especially because there is situation that there is only a couple of candidate registered, and (2) if the local election held, when will it be held.
This thesis tries to answers two questions: (1) How the conflict resolution in Yogyakarta Municipality and  Jepara  Region’s  local  election  held?,  (2)  What  is  the  form  of  conflict  resolution  used  in Yogyakarta Munic ipality and Jepara Region’s local election?
The result of this research is that method of conflict resolutions that used in Yogyakarta’s municipality’ local election are conciliation and arbitration. On the other side, the method of conflict resolutions that used in Jepara Region’s local election are conciliation, mediation, and arbitration.
Keywords: Conflict resolution, Local Election

## A. PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  demokrasi  berkembang  pesat  dan  banyak  dipraktekkan negara-negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Salah  satu  perwujudan  dari digunakannya  sistem  demokrasi  di  Indonesia  adalah  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  secara  langsung.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  banyak  kalangan mengkekhawatiran  Pilkada  langsung  oleh  rakyat  memiliki  korelasi  positif  dengan intensitas  konflik  yang  meningkat.  Dua  kasus  konflik  Pilkada  yang  dapat  dijadikan contoh  adalah  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kaur,  Bengkulu  dan  Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Salah  satu  tahapan  Pilkada  yang  sering  terjadi  konflik  di  dalamnya  adalah tahapan  pendaftaran  dan  penetapan  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah.
Khusus  untuk  tahapan  ini,  pasal  59  ayat  2  UU  No.32  Tahun  2004  mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud boleh mendaftarkan  calon  apabila  memenuhi  persyaratan  sekurang-kurangnya  15%  dari jumlah  kursi  DPRD  atau  15%  dari  akumulasi  perolehan  suara  dalam  pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Persyaratan  tersebut  seringkali  menimbulkan  masalah.  Masalahnya  yaitu dengan ketentuan semacam ini, di daerah-daerah di mana tidak ada satu pun atau gabungan  partai  politik  yang  bisa  mencalonkan  diri  sebagai  pasangan  calon,  maka akan ada hanya satu calon. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Bali, perolehan PDI-P sekitar 80 persen suara, sehingga di daerah-daerah ini sulit mendapatkan dua calon ( Asfar, 2006: 96-97 ).
Problemnya,  UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 tidak mengatur tentang pemilihan dengan satu pasangan calon. Kelemahan aturan main inilah yang menjadi sumber awal masalah. Akibat hanya satu pasangan calon yang mendaftar, KPUD  tidak  melanjutkan  tahapan  pilkada  karena  khawatir  akan  „bertabrakan‟ dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  KPUD  hanya  dapat  merujuk  pada  PP  No.17 tahun  2005.  Pada  pasal  149  ayat  (1)  disebutkan  “Dalam  hal  di  suatu  daerah pemilihan  terjadi  bencana  alam,  kerusuhan,  gangguan  keamanan,  dan/atau gangguan  lainnya  di  seluruh  atau  sebagian  wilayah  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  yang  berakibat  pemilihan  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan jadwal,  pemilihan  ditunda.”  Alasan  hanya  satu  pasangan  calon  yang mendaftar  itu  kemudian  disetarakan  dengan  gangguan  lainnya,  sehingga  akhirnya KPUD melakukan penundaan pilkada.
Masalah  yang  dijelaskan  di  atas  itulah  yang  kemudian  terjadi  di  beberapa
kabupaten,  kota  atau  provinsi,  di  antaranya  Provinsi  Gorontalo,  Kabupaten Sampang, Kabupaten Jepara, dan Kota Yogyakarta. (Lihat Tabel 1).

## Tabel 1
Daftar Pilkada Yang Ditunda Pelaksanaannya Karena Hanya Satu Pasangan Calon Yang Mendaftar
No . Kabupaten/ Kota/Provinsi Jumlah penundaan Keterangan 1. Jepara 3 kali Awalnya direncanakan pada tanggal 3 Desember 2006, kemudian diundur menjadi 17 Desember 2006, dan terakhir dilaksanakan pada 4 Februari 2007 2. Kota Yogyakarta 2 kali Awalnya direncanakan pada tanggal 16 Juli 2006, kemudian diundur menjadi 13 Agustus 2006, namun ditolak oleh beberapa partai politik sehingga terakhir ditetapkan  dilaksanakan pada 26 November 2006 3. Sampang Beberapa kali Seharusnya 31 Agustus 2006. Direkomendasikan oleh Mendagri menjadi 23 November 2006. Perkembangan terakhir, pilkada akan dilaksanakan pada 27 Desember 2007. 4. Gorontalo 1 kali Rencananya akan dilaksanakan pada 6 November 2006. Sebelumnya pendaftaran calon diperpanjang sampai 3 kali yaitu 10-17 Agustus, 18-28 Agustus, dan terakhir 29 Agustus-2 September 2006
Ket.: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis.
Dari empat daerah di atas, dua di antaranya, yaitu Kabupaten Jepara dan Kota Yogyakarta,  menurut  penulis  menarik  untuk  diteliti.  Mengapa  daerah  yang  dipilih untuk  diteliti  dua  daerah  tersebut?  Pilkada  di  Kota  Yogyakarta  dan  Pilkada Kabupaten  Jepara  memiliki  beberapa  kesamaan  yang  menarik. Pertama ,  sama- sama  terjadi  penundaan  disebabkan  hanya  satu  pasang  calon  yang  mendaftar  di KPUD setempat. Kedua , di kedua daerah tersebut incumbent sama-sama dianggap kuat oleh calon lain atau oleh partai politik-partai politik. Ketiga , di kedua daerah itu
kedua incumbent sama-sama  memenangi  pilkada. Keempat ,  di  kedua  daerah tersebut,  pada  saat  Pilkada,  partai  politik-partai  politik  yang  berhadapan  dengan calon incumbent sama-sama  memainkan  strategi  politik  demi  tertundanya  Pilkada dan konsolidasi pasangan calon yang mereka usung.
Secara  ringkas,  permasalahan  konflik  Pilkada  di  Yogyakarta  tahun  2006 disebabkan faktor penilaian tentang kuatnya Walikota incumbent, Herry Zudianto, di mata  kalangan  akademisi  dan  partai  politik  dan  anggapan  bahwa  tidak  ada  calon yang sanggup menjadi pesaing utamanya. Herry Zudianto diusung oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat dengan mengusung Koalisi Rakyat Jogja (KRJ). Di sisi lain, partai politik yang belum menentukan pasangan calon, yakni PDI-P, PKS, PPP bersepakat membentuk Koalisi Merah Putih (KMP).
Dikarenakan menganggap peluang calon yang mereka usung sulit menandingi Herry  Zudianto  dan  persoalan  di  internal  PDI-P,  maka  KMP  melakukan  manuver politik  dengan  tidak  mendaftarkan  pasangan  calon  mereka  di  KPUD.  Akan  tetapi, alasan  yang  dikemukakan  kepada  KPUD  adalah  bahwa  masyarakat  Yogyakarta belum lama terkena musibah gempa bumi dahsyat dan masih dalam kondisi prihatin serta  memerlukan  waktu  recovery  dalam  jangka  waktu  1(satu)  tahun.  Akibatnya, pasangan  calon  yang  mendaftar  hanya  satu  pasangan.  Meskipun  sesungguhnya awalnya  berpendirian  menolak  menunda  Pilkada  karena  akan  membuat  anggaran menjadi bengkak, akhirnya KPUD memutuskan menunda Pilkada.
Hampir  mirip  dengan  di  Kota  Yogyakarta  dalam  hal  faktor  pemicu  terjadinya konflik,  di  Kabupaten  Jepara  partai  politik-partai  politik  di  Kabupaten  Jepara beranggapan  bahwa  calon incumbent ,  Hendro  Martojo,  merupakan  calon  yang memiliki  posisi  politik  yang  relatik  kuat.  Awalnya,  PDI-P  dan  PKB  mendaftarkan
pasangan  calon  mereka  ke  KPUD.  Begitu  juga  dengan  PPP  dan  calon incumbent. Namun, dalam perkembangannya, dikarenakan faktor internal dan anggapan terlalu kuatnya incumbent dan  terlalu  minimnya  persiapan,  kedua  partai  politik  tersebut memutuskan  menarik  berkas  pendaftaran  mereka.  Akibatnya,  tentu  saja  tahapan Pilkada tidak dapat dilanjutkan karena hanya satu calon yang terdaftar.
Permasalahan  yang  kemudian  menarik  untuk  dibahas  adalah: Bagaimana resolusi  konflik  dalam  pilkada  Kota  Yogyakarta  dan  pilkada  Kabupaten  Jepara dilaksanakan .  Konflik  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  pertentangan  antara partai  politik  dengan  KPUD di  Kota  Yogyakarta  dan  pertentangan  di  antara  partai politik-partai  politik  di  Kabupaten  Jepara  mengenai  dua  hal:  (a)  Jadi  atau  tidaknya pilkada dilaksanakan terutama karena terjadi situasi bahwa hanya satu pasang calon yang mendaftar; dan (b) Kalau jadi dilaksanakan, kapan jadwal pilkada rencananya akan dilaksanakan.
Dalam kaitan dengan rumusan di atas, pertanyaan yang ingin dijawab yakni: (1) Bagaimana  resolusi  konflik  dalam  pilkada  Kota  Yogyakarta  dan  pilkada  Kabupaten Jepara  dilaksanakan?  (2)  Apakah  bentuk  resolusi  konflik  yang  digunakan  dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara?
Penelitian  tentang  konflik  Pilkada  ini  memiliki  tujuan,  antara  lain:  (a) Menganalisis  proses  pelaksanaan  resolusi  konflik  dalam  pilkada  Kota  Yogyakarta dan  pilkada  Kabupaten  Jepara,  (b)  Menganalisis  bentuk  resolusi  konflik  yang digunakan dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara.
Teori-teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisa antara lain: konflik politik, resolusi  konflik,  efektivitas  resolusi  konflik, dan model-model  pengaturan  konflik .
Konflik  dapat  diartikan  dengan  beberapa  makna.  Konflik  (Surbakti,  1992:  149),
memiliki  makna  “benturan”,  seperti  perbedaan  pendapat,  persaingan  dan pertentangan  antara  individu  dan  individu,  individu  dan  kelompok,  kelompok  dan individu atau kelompok dengan pemerintah.
Konflik  politik  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  konflik  sosial  karena  terjadi  di antara anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan sosial yang cukup intensif.  Konflik  politik  berkaitan  dengan  penguasa  politik  atau  keputusan  yang dibuatnya  (keputusan  politik).  Masalah  yang  dipertentangkan  dalam  konflik  politik berada pada tingkatan political (Urbaningrum, 1999: 9).
Untuk menyelesaikan konflik, ada istilah resolusi konflik. Resolusi konflik dapat diartikan sebagai usaha menyelesaikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke  akar  permasalahan.  Mengikuti  pendapat  Askandar,  resolusi  konflik  dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang diterima (Askandar, 2002: 10).
Resolusi konflik menurut Harjana terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama , bersaing dan bertanding ( competiting ); menguasai ( dominating ); dan memaksa ( forcing ). Cara ini  merupakan  pendekatan  terhadap  konflik  yang  berciri  menang-kalah. Kedua , kerjasama  ( collaborating )  dan  menghadapi  ( confronting ).  Dalam  hal  ini,  pihak  yang terlibat  konflik  bekerja  sama  dan  mencari  pemecahan  konflik  yang  memuaskan kepentingan  kedua  belah  pihak.  Cara  ini  merupakan  pendekatan  menang-menang. Ketiga ,  kompromi (compromising )  dan  berunding  ( negotiating ).  Cara  ini  merupakan pendekatan  terhadap  konflik  di  mana  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak  ada  yang menang / kalah. Keempat , menghindari ( avoiding ) atau menarik ( withdrawal ). Dalam pendekatan  kalah-kalah  ini,  kedua  belah  pihak  tidak  memperjuangkan  kepentingan masing-masing  bahkan  mereka  tidak  menarik  perhatian  pada  perkara  yang dikonflikkan. Kelima ,  menyesuaikan  ( accommodating );  memperlunak  ( smoothing );
dan menurut ( obliging ). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah- menang (Hardjana, 1994: 49).
Tingkat  keberhasilan  sebuah  resolusi  konflik  dikaitkan  dengan  efektivitas resolusi  konflik.  Efektivitas  resolusi  konflik  secara  umum  lebih  dilihat  dalam 3  (tiga) tingkatan. Pertama ,  efektivitas  yang  tinggi  yaitu  upaya  resolusi  berhasil mentransformasikan  konflik  politik  menjadi  konsensus  (Fatah,  2002:  47). Kedua , efektivitas semu. Resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan  atas  ke  bawah  permukaan. Ketiga ,  efektivitas  yang  rendah,  yaitu resolusi  konflik  yang  tidak  berhasil  meresolusikan  konflik  menjadi  konsensus,  baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara koersif / represif (Fatah, 2002: 56-57).
Selain resolusi konflik, dalam kajian teoretis tentang konflik terdapat juga istilah pengaturan  konflik.  Pengaturan  konflik  adalah  pengendalian  konflik  yang  lebih diarahkan  kepada  manifestasi  konflik  daripada  sebab-sebab  konflik.  Bentuk pengaturan  konflik  ada  tiga  kategori,  yaitu  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrasi. Hendropuspito mengatakan bahwa konsiliasi adalah suatu cara untuk mempertemukan  pihak-pihak  yang  berselisih  guna  mencapai  persetujuan  bersama untuk  berdamai.  Dalam  proses  ini  pihak  yang  berkepentingan  dapat  meminta bantuan pihak ketiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara tuntas dan menyeluruh (Surata, 2001: 18).
Bentuk  kedua,  mediasi,  adalah  salah  satu  alternatif  terhadap  pemecahan konflik. Secara sederhana, mediasi dapat diartikan sebagai perbantuan dari sebuah ‟institusi  ketiga‟  yang  netral  untuk  mencapai  negosiasi  (Bingham,  1986:  5).
Dahrendorf  menjelaskan  bahwa  mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  pengaturan
konflik  dimana  kedua  pihak  sepakat  mencari  nasihat  dari  pihak  ketiga  (seorang mediator  berupa  tokoh,  ahli  /  lembaga  tertentu  yang  dipandang  memiliki pengetahuan  dan  keahlian  yang  mendalam  mengenai  hal  yang  dipertentangkan), tetapi  nasihat  yang  diberikan  mediator  ini  tidak  mengikat  mereka  (Surbakti,  1992: 160).
Bentuk yang terakhir, arbitrasi, merupakan bentuk dimana kedua pihak sepakat mendapat  keputusan  akhir  (yang  bersifat  legal)  sebagai  jalan  keluar  konflik  pada pihak  ketiga  sebagai  arbitrator.  Pengadilan  /  lembaga-lembaga  arbitrasi  lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator (Surbakti, 1992: 160).
Bertolak  dari  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Terkait dengan populasi,  populasi  penelitian  ini  atau  objek  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota KPUD  Kota  Yogyakarta  dan  KPUD  Kabupaten  Jepara  dan  pengurus-pengurus  di tingkat  elit  dari  partai-partai  politik  yang  memperoleh  suara  besar  di  DPRD  di  Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. Sedangkan, samplingnya adalah anggota KPUD Kota Yogyakarta dan KPUD Kabupaten Jepara dan pengurus-pengurus di tingkat elit dari partai-partai politik yang memperoleh suara besar di DPRD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara yang berhasil diwawancarai.
Dikarenakan  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan  kualitatif, maka  tipe  penarikan  sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tipe nonprobabilitas.  Dalam  penggunaan nonprobability  sampling ,  pengetahuan, kepercayaan  dan  pengalaman  seseorang  seringkali  dijadikan  pertimbangan  untuk menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai sampel (Siagian, 2002: 119).
Sedangkan, teknik penarikan sampling yang digunakan yaitu purposive sample
atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan  didasarkan  pada  strata,  random  atau  daerah  tetapi  didasarkan  atas  adanya tujuan tertentu (Arikunto, 1998: 127-128).
Selanjutnya,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan  beberapa  metode,  di  antaranya  yaitu  wawancara  mendalam, wawancara terstruktur, pemberian kuesioner, observasi, dan studi pustaka.
Yang  terakhir  dari  metoda  penelitian,  ada  tiga  teknik  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini. Pertama ,  teknik  deskriptif  analitis.  Teknik  ini  artinya  adalah selain  penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  permasalahan  yang  diangkat,  juga melakukan analisa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu terjadi. Kedua ,  penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  studi  kasus  atau case  study .
Artinya,  penelitian  ini  mengambil  satu  kasus  untuk  diteliti  secara  mendalam  sesuai permasalahan  yang  sudah  dirumuskan. Ketiga ,  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data.

## B. PEMBAHASAN
Pilkada  Kota  Yogyakarta  awalnya  direncanakan  dilaksanakan  pada  16  Juli 2006.  Kemudian,  pada  27  Mei  2006  atau  3  (hari)  menjelang  batas  akhir  masa perbaikan  kelengkapan  dan  persyaratan,  terjadi  gempa  bumi  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Jawa  Tengah,  termasuk  Kota  Yogyakarta,  yang menyebabkan kerusakan parah. Dengan pertimbangan bencana alam, Pilkada Kota Yogyakarta ditunda pelaksanaannya oleh KPUD.
Berdasarkan rapat pleno dan hasil pertemuan antara KPUD Kota Yogyakarta dengan  DPRD  Kota  dan  Depdagri  pada  16  Juni  2006,  KPUD  menetapkan  tanggal 13 Agustus 2006 sebagai pengganti pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Juli 2006.  Keputusan  penundaan  pilkada  dari  16  Juli  2006  menjadi  13  Agustus  2006 tidak  sepenuhnya  didukung  oleh  partai  politik-partai  politik  di  Kota  Yogyakarta.. Untuk diketahui, partai politik-partai politik di Kota Jogjakarta pada waktu itu terbagi menjadi  3(tiga)  koalisi,  yaitu  Koalisi  Rakyat  Jogja  (KRJ),  terdiri  dari  PAN,  Partai Golkar,  dan  Partai  Demokrat  (dengan  Ketua  versi  Mirwan)  dan  mengusung  Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti; Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari PDI-P, PPP dan PKS dan mengusung Nurcahyo Honggowongso dan Syukri Fadholi; dan Koalisi Jogja  Bersatu  (KJB)  yang  terdiri  dari  Partai  Demokrat  (dengan  Ketua  versi  Setya Wibrata),  PSI,  PBB,  PKB,  PBR,  PKPB,  Partai  Merdeka,  dan PPDI  dan  mengusung Endang Darmawan dan F. Setya Wibrata. KMP dan KJB mengeluarkan pernyataan ketidaksetujuan  bersama  dengan  alasan  masyarakat  Yogyakarta  masih  dalam suasana prihatin pascagempa dan meminta Pilkada diundur sampai 1 (satu) tahun. Sementara  itu,  KPUD  Kota  Yogyakarta  berpendapat,  pengunduran  waktu  1  (satu) bulan  saja  akan  mengakibatkan  naiknya  jumlah  anggaran  Pilkada  menjadi  ratusan juta rupiah.
Pemungutan  suara  tanggal  13  Agustus  2006  akhirnya  batal  dilaksanakan karena  hanya  pasangan  dari  KRJ  yang  mendaftar.  KPUD  melakukan  beberapa langkah-langkah sebagai usaha resolusi atau penyelesaian konflik (Lihat pada Tabel 3).  Setelah  langkah-langkah  itu  ditempuh,  akhirnya,  permasalahan  konflik  Pilkada Kota  Yogyakarta  tentang  kapan  Pilkada  Kota  Yogyakarta  dilaksanakan  berakhir dengan  ditetapkannya  dua  pasangan  calon,  yaitu  Herry  Zudianto-Hariyadi  Suyuti
dan  Widharto-Syukri  Fadholi  oleh  KPUD  Kota  Yogyakarta  pada  Rapat  Pleno  di Sekretariat KPUD Kota Yogyakarta, Jum‟at, 22 September 2006.

## Tabel 2

## Langkah Resolusi Konflik Utama dan Tambahan oleh KPUD Kota Yogyakarta
I. Langkah Resolusi Konflik Utama
No. Langkah Tanggal Pelaksanaan 1. Meminta arahan dan payung hukum kepada Departemen Dalam Negeri 5 Juli 2006 2. Konsultasi dengan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta (1) 28 Juni 2006 (2) 3 Juli 2007 (3) 17 Juli 2007 (4) 1 September 2006 3. Komunikasi Politik Dengan Partai Politik 3.1 Komunikasi Politik Formal (1) 20 Juni 2006 (2) 25 Juli 2006 (3) 26 Juli 2006 (4) 27 Juli 2006 (5) 29 Juli 2006 3.2 Komunikasi Politik Informal Beberapa kali tetapi tidak tercatat tanggalnya 4. Jajak Pendapat tentang Kesiapan Masyarakat Menghadapi Pilkada (1) 30 Juni 2006 (2) 27-30 Juli 2006 5. Sarasehan dengan stakeholder Kota Yogyakarta (1) 2 Agustus 2006 (2) 3 Agustus 2006 II. Langkah Resolusi Konflik Tambahan No. Langkah Tanggal Pelaksanaan 1. Mengamandemen Regulasi Teknis Pilkada 2 September 2006
Sumber: Diolah Penulis.
Beralih  ke  Pilkada  Kabupaten  Jepara,  permasalahan  konflik  dalam  Pilkada Kabupaten Jepara diawali dari anggapan kalangan partai politik bahwa calon Bupati incumbent ,  Hendro  Martojo,  adalah  calon  yang  memiliki  posisi  politik  yang  kuat.
Istilah  kuat  dikarenakan  2(dua)  alasan,  yaitu:  (1)  Hendro  Martojo  pernah  menjabat Bupati selama 1 (satu) periode, dan (2) Selama kepemimpinannya, Hendro Martojo menerima  banyak  sekali  penghargaan,  antara  lain  :  dalam  bidang  ketahanan pangan, Kesatria Bhakti Husada (kesehatan), Piala Adipura (Juara I Kota Terbersih Kategori Kota Sedang), Juara I Hutan Rakyat, Juara I budidaya rumput laut, Juara I Pemuda Pelopor (Kewirausahaan) dan Juara I Pemuda Pelopor bidang Pendidikan.
Hendro  Martojo  kemudian  diusung  oleh  tiga  partai:  PPP,  PDI-P  dan  Partai  Golkar berpasangan  dengan  Ahmad  Marzuki.  Dalam  perkembangannya  kemudian  PDI-P keluar dari Koalisi Three In One dan mengusung Noor Rohman Fauzan dan Adenan dan akhirnya dukungan itu dicabut kembali karena pasangan ini tidak memiliki dana.
Karena  sampai  batas  akhir  masa  perbaikan  kelengkapan  persyaratan  calon atau  2  November  2006  pukul  24.00  WIB,  baik  PDIP  maupun  PKB  tidak menyerahkan  perbaikan  syarat  administratif  pasangan  calon  mereka,  akhirnya KPUD tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada. Setelah beberapa kali penundaan, KPUD kemudian mencoba mengambil beberapa langkah, antara lain :
1.  Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Jepara
2.  Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
3.  Pertemuan formal dengan ketua parpol
4.  Konsultasi dengan Desk Pilkada Jawa Tengah
Langkah-langkah  tersebut  kemudian  berujung  dengan  dikeluarkannya  SK Mendagri  No.130.33.642  Tahun  2006  Tentang  Penundaan  Pelaksanaan  Pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Jepara  Provinsi  Jawa  Tengah.  Tanggal  pelaksanaan pilkada kemudian ditetapkan KPUD jatuh pada tanggal 4 Februari 2007.
Pada  masa  pengembalian  berkas  dari  tanggal  10  Desember  2006  sampai dengan  16  Desember  2006,  akhirnya  pasangan  Masun  Duri  dan  Eko  Sudarmaji pertama  kali  mendaftarkan  diri.  Kemudian  Hendro  Martojo  dan  Ahmad  Marzuki menyusul  langkah  Masun  Duri  mendaftarkan  diri.  Melihat  kondisi  dua  pasangan calon  sudah  terpenuhi,  akhirnya  PKB  mengambil  langkah  juga  mendaftarkan pasangannya,  yaitu  Nur  Yahman  dan  Muh.  Nur  Hadi.  Dengan  tercukupinya  syarat
minimal  2  pasang  calon  pada  tanggal  10  Januari  2007,  akhirnya  persoalan  konflik Pilkada Jepara selesai.
Secara  umum,  dari  5  (lima)  bentuk  resolusi  konflik,  konflik  Pilkada  Kota Yogyakarta  mengambil  dua  bentuk,  yaitu  :  (1)  kerjasama  ( collaborating )  dan menghadapi ( confronting ) dan (2) bersaing dan bertanding ( competiting ); menguasai ( dominating );  dan  memaksa  ( forcing ).  Bentuk  kerjasama  dan  menghadapi  terlihat pada  saat  menyelesaikan  masalah  apakah  Pilkada  akan  dilaksanakan  atau  tidak. Sedangkan,  bentuk  yang  kedua  terlihat    pada  saat  menyelesaikan  masalah  kapan Pilkada  dilaksanakan.  Dalam  bentuk  ini,  KPUD  Kota  Yogyakarta  sebagai penyelenggara memaksakan untuk menentukan tanggal penyelenggaraan Pilkada.
Resolusi konflik Pilkada Yogyakarta antara KPUD Yogyakarta dan KMP serta KJB  tentang  jadi  atau  tidaknya  Pilkada  dilaksanakan  dengan  metode  konsiliasi sudah  dilakukan.  Bentuk  konsiliasi  ini  terlihat  dari  salah  satu  langkah  utama  KPUD yaitu komunikasi politik formal dengan partai politik. Dalam komunikasi politik formal tercermin bentuk konsiliasi yaitu hanya sedikit mengandalkan peran dari pihak ketiga dan memungkinkan pihak-pihak (terutama koalisi partai politik)yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung.  Sedangkan, KPUD sebagai pihak ketiga sekaligus pihak yang berkonflik hanya menjadi fasilitator.
KPUD  sebagai  penyelenggara  Pilkada  berperan  ganda  baik  sebagai  pihak yang  berkonflik,  namun  juga  akhirnya  menempatkan  diri  sebagai  sebuah  komisi yang memfasilitasi proses resolusi konflik antara KMP, KJB dan partai politik lainnya pada  tanggal  20  Juni  2006,  25  Juli  2006,  26  Juli  2006,  27  Juli  2006,  dan  29  Juli 2006.
Sejak  komunikasi  formal  tanggal  25  Juli  2006,  dua  masalah  konflik  diuraikan
dan dibicarakan bersama-sama. Tujuannya untuk mencari jalan keluar tentang : (1) jadi  atau  tidaknya  pilkada  dilaksanakan  dan  (2)  kalau  jadi  dilaksanakan,  kapan pelaksanaannya.  Pertemuan  tanggal  25  Juli  2006  ternyata  berhasil  mencapai kesepakatan dari 24 partai politik yang diundang. Artinya, pertemuan tanggal 25 Juli 2006  telah  berhasil  menyelesaikan  satu  dari  dua  permasalahan  konflik  dalam Pilkada Kota Yogyakarta.
Pertemuan  selanjutnya,  mulai  26  Juli  2006  sampai  dengan  29  Juli  2006 dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kapan sebaiknya pelaksanaan Pilkada. Sampai  dengan  29  Juli  2006  ternyata  tidak  diperoleh  kesepakatan  tentang  tanggal pelaksanaan Pilkada karena ada pihak yang menginginkan dilaksanakan pada tahun 2006, namun ada juga yang menginginkan dilaksanakan tahun 2007.
Dari  segi  efektivitas,  bentuk  konsiliasi  memiliki  efektivitas  tinggi  karena pertemuan  tanggal  25  Juli  2006  telah  mencapai  konsensus  agar  Pilkada  jadi dilaksanakan,  akan tetapi, di sisi lain,  pertemuan 26 Juli 2006 sampai 27 Juli 2006 memiliki  efektivitas  yang  rendah  karena  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan tentang tanggal pelaksanaan Pilkada.
Secara teoretis, bentuk mediasi kurang tepat jika dimasukkan dalam langkah- langkah resolusi konflik Pilkada Kota Yogyakarta. Kenapa demikian? Hal ini karena dalam  mediasi,  pihak  ketiga  berada  di  tengah-tengah  dan  bersifat  netral  atau  tidak memihak. Sedangkan, KPUD meskipun sebagai pihak ketiga, juga merupakan pihak yang berkonflik.
Bentuk arbitrasi termasuk ke dalam salah satu langkah yang dilakukan KPUD Kota  Yogyakarta  untuk  menyelesaikan  konflik.  Bentuk  arbitrasi  tercermin  dari langkah  meminta  arahan  dan  payung  hukum  kepada  Departemen  Dalam  Negeri.
Sesuai  dengan  bentuk  arbitrasi,  baik  KMP,  KJB  maupun  KPUD  sepakat  untuk menerima  atau  ”terpaksa”  menerima  Depdagri  yang  memberikan  keputusan  dan arahan  hukum  untuk  menyelesaikan  masalah  konflik  yang  terjadi.  Permintaan arahan  dan  payung  hukum  kepada  Depdagri  dilakukan  KPUD  pada  saat  bertemu perwakilan Depdagri pada Rabu 5 Juli 2006. Masukan yang disampaikan Mendagri menjadi  rujukan  untuk  melaksanakan  tahapan  Pilkada  yang  selanjutnya.  SK  yang dikeluarkan Mendagri digunakan KPUD untuk memperkuat Keputusan KPUD dalam beberapa hal:
(1)  Melakukan penundaan Pilkada dari 16 Juli 2006 menjadi 13 Agustus 2006;
(2)  Melakukan  penundaan  Pilkada  dari  13  Agustus  2006  menjadi  26  November
2006; dan
(3)  Melakukan tahapan pencalonan dari awal.
Hal  itu  artinya  baik  keputusan  hasil  komunikasi  politik  formal  tanggal  25  Juli 2006  untuk  tetap  melaksanakan  Pilkada  maupun  Keputusan  KPUD  menetapkan tanggal  26  November  2006  sebagai  tanggal  pemungutan  suara  mendapat “penguatan” secara hukum dari Depdagri.
Tingkat  partisipasi  dari  KMP,  KJB  dan  KPUD  dalam  meminta  arahan  dan payung hukum dari Depdagri tidak terlalu banyak. Begitu juga dengan komunikasi di antara  KMP,  KJB  dan  KPUD  tidak  terlalu  banyak.  Akan  tetapi  peran  dari  Depdagri dalam masalah ini sangat dominan.
Efektivitas  meminta  arahan  dan  payung  hukum  kepada  Depdagri  termasuk tinggi, karena dengan adanya arahan berupa Surat Keputusan Mendagri, meskipun secara tidak langsung, membuat KPUD mendapat ”pengesahan” ketika memutuskan tanggal 26 November 2006 sebagai tanggal pemungutan suara.
Beralih  kepada  Pilkada  Kabupaten  Jepara,  kasus  konflik  dalam  Pilkada Kabupaten  Jepara  selesai  ketika  koalisi  partai  politik  yang  mengusung  Hendro Martojo memecah diri dan mengusung pasangan calon Masun Duri-Eko Sudarmaji.
Setelah  pasangan  Masun  mendaftarkan  diri  di  KPUD,  otomatis  Pilkada  jadi dilaksanakan.  Sedangkan  tanggal  pelaksanaan  ditetapkan  oleh  KPUD  sebelum koalisi partai politik Hendro memecah diri. Artinya, Pilkada Kabupaten Jepara secara umum mengambil bentuk menyesuaikan ( accommodating ); memperlunak ( smoothing );  dan  menurut  ( obliging ).  Karena,  setelah  pasangan  Masun  Duri mendaftar,  PKB  akhirnya  menyesuaikan  dan  cenderung  menurut  dengan  situasi yang terjadi dan tidak mempermasalahkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPUD.
Bentuk  konsiliasi  terjadi  dalam  proses  resolusi  konflik  pilkada  Kabupaten Jepara.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  pertemuan  formal  antara  KPUD  dengan  partai politik-partai  politik  guna  mencapai  persetujuan  bersama  tentang  kelanjutan  proses Pilkada.
Dalam  komunikasi  politik  formal  antara  KPUD  dengan  partai  politik-partai politik tercermin bentuk konsiliasi yaitu hanya sedikit mengandalkan peran dari pihak ketiga  dan memungkinkan pihak-pihak  yang  berkonflik untuk  berkomunikasi  secara langsung.  KPUD  sebagai  pihak  ketiga  sekaligus  pihak  yang  berkonflik  hanya menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator, KPUD memfasilitasi pertemuan dengan partai politik  setelah  penundaan  pertama  har i  Jum‟at  3  November  2006  yang  berujung pada  kesimpulan  bahwa  KPUD  tetap  melakukan  proses  pencalonan  sesuai  jadwal dan  tahapan  yang  ditetapkan,  yaitu  penelitian  ulang  3  November  2006  sampai  7 November  2006.  Setelah  penundaan  yang  kedua,  KPUD  juga  memfasilitasi pertemuan  dengan  partai  politik  pada  hari  Jum‟at  24  November  2006  yang
menghasilkan masukan bahwa KPUD tetap melaksanakan proses pemilihan sesuai koridor  peraturan  perundang-undangan  serta  mempertimbangkan  masukan  dan saran dari partai politik, desk Pilkada Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah dan konsultasi dengan Mendagri.
Akan tetapi, efektivitas pertemuan dengan partai politik dalam menyelesaikan konflik  dalam  Pilkada  Jepara  termasuk  rendah.  Karena,  hasil  pertemuan  dengan partai  politik  tidak  menyelesaikan  masalah  apakah  Pilkada  jadi  dilaksanakan  atau tidak. Begitu juga, pertemuan tersebut tidak menghasilkan konsensus tentang kapan tanggal  pelaksanaan  Pilkada.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  KPUD  Kabupaten  Jepara sebagai  penyelenggara  tidak  bisa  memaksakan  partai  politik  untuk  mendaftarkan pasangan calonnya.
Beralih  ke  bentuk  mediasi,  langkah  resolusi  konflik  KPUD  Kabupaten  Jepara yang  dapat  dikategorikan  dalam  bentuk  mediasi  yaitu  pertemuan  dengan  KPU Provinsi Jawa Tengah dan Desk Pilkada Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah dan  Desk  Pilkada  Jawa  Tengah  dapat  disebut  sebagai  institusi  ketiga  yang  netral yang  dapat  membantu  agar  tercapai  negosiasi.  KPUD  Kabupaten  Jepara  sebagai penyelenggara  Pilkada  melakukan  usaha  meminta  nasihat  dari  kedua  instituasi tersebut  di  atas  karena  dianggap  memiliki  pengetahuan  atau  keahlian  mengenai permasalahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Jepara.  Langkah  KPUD  ini  semakin  jelas termasuk  ke  dalam  bentuk  mediasi  karena  keputusan  yang  diambil  tidak  bersifat mengikat.
Efektivitas  dari  konsultasi  dengan  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Desk Pilkada  Jawa  Tengah  termasuk  rendah  karena  hasil  masukan  dari  kedua  lembaga tersebut  berupa  saran  untuk  mengadakan  konsultasi  dengan  Depdagri  tidak  dapat
menyelesaikan  permasalahan.  Salah  satu  langkah  KPUD  Kabupaten  Jepara  yang sama dengan langkah KPUD Kota Yogyakarta adalah meminta arahan dan payung hukum kepada Mendagri. Langkah ini termasuk ke dalam bentuk arbitrasi. Mengapa demikian?  Karena  pengaturan  konflik  melalui  arbitrasi  merupakan  bentuk  dimana kedua  pihak  sepakat  mendapat  keputusan  akhir  (yang  bersifat  legal)  sebagai  jalan keluar  konflik  pada  pihak  ketiga  sebagai  arbitrator.  KPUD  Kabupaten  Jepara meminta  arahan  kepada  Mendagri  setelah  Pilkada  ditunda  untuk  kali  pertama  kali dan kali ketiga. Langkah KPUD ini dilakukan setelah mendapat masukan dari partai politik, DPRD, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Desk Pilkada Jawa Tengah.
Semua  pihak  sepakat  meminta  arahan  kepada  Mendagri  karena  Mendagri sebagai bagian dari pemerintah pusat memiliki kapasitas sebagai pembuat kebijakan yang  berhubungan  Pilkada,  terutama  permasalahan  hukum.  SK  yang  dikeluarkan oleh  Mendagri  lebih  merupakan  pengesahan  secara  hukum  dilakukannya penundaan Pilkada oleh KPUD Kabupaten Jepara. Penentuan tanggal pelaksanaan Pilkada tetap dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Jepara.
Tingkat  partisipasi  dari  partai  politik  yang  berkonflik  dalam  meminta  arahan dan  payung  hukum  dari  Depdagri  tidak  terlalu  banyak,  begitu  juga  dengan komunikasi di antara mereka. Namun, peran dari Depdagri dalam masalah ini sangat dominan.
Sama  halnya  dengan  di  Kota  Yogyakarta,  efektivitas  meminta  arahan  dan payung  hukum  kepada  Depdagri  termasuk  tinggi.  Karena  arahan  berupa  Surat Keputusan  Mendagri  membantu  KPUD  memperoleh  legalitas  ketika  memutuskan tanggal  4  Februari  2007  sebagai  tanggal  pemungutan  suara.  Untuk  memperoleh
gambaran  perbandingan  resolusi  konflik  Pilkada  Kota  Yogyakarta  dan  Pilkada Kabupaten Jepara, dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Perbandingan Resolusi Konflik
Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara
Unsur Pilkada Kota Yogyakarta Pilkada Kabupaten Jepara Metode Resolusi Konflik Konsiliasi dan Arbitrasi Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi Efektivitas Resolusi Konflik 1.  Konsiliasi : Tinggi 2.  Arbitrasi   : Tinggi 1. Konsiliasi : Rendah 2. Mediasi    : Rendah 3. Arbitrasi   : Tinggi Penyebab Konflik Berakhir 1.  Pertemuan 25 Juli antara partai politik dan KPUD 2.  Keputusan KPUD tanggal 3 Agustus 2006 Koalisi partai politik yang mengusung Hendro Martojo memecah diri

## C. PENUTUP
Beberapa simpulan yang dapat disampaikan antara lain:
a.  Secara  umum,  KPUD  di  kedua  daerah  hanya  sekedar  melaksanakan  tugasnya sebagai event  organizer Pilkada.  Akan  tetapi,  KPUD  Kota  Yogyakarta  lebih kreatif  dalam  usahanya  menyelesaikan  konflik  dalam  Pilkada  yang  terjadi  di daerahnya dibandingkan dengan KPUD Kabupaten Jepara.  Hal itu terlihat  pada langkah  melakukan  jajak  pendapat  dan  mengadakan  pertemuan  dengan stakeholder di Kota Yogyakarta.
b.  Aspek yang ditekankan oleh KPUD di kedua daerah dalam menyelesaikan konflik adalah  aspek  yuridis.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  kedua  KPUD  tidak  ingin mendapat gugatan dari pihak yang berkonflik di masa yang akan datang.
c.  KPUD  Kabupaten  Jepara  menggunakan  metode  resolusi  konflik  yang  umum digunakan,  seperti  contohnya:  mengumpulkan  dan  mengadakan  pertemuan dengan  pihak  yang  berkonflik  dan  meminta  arahan  atau  payung  hukum. Sedangkan, KPUD Kota Yogyakarta berusaha menggunakan beberapa alternatif penyelesaian  konflik  di  luar  metode  resolusi  konflik  yang  umumnya  dilakukan, seperti  melakukan  jajak  pendapat  dan  mengadakan  pertemuan  dengan  Ketua RW se-Kota Yogyakarta.
d.  Metode  resolusi  konflik  yang  digunakan  dalam  Pilkada  Kota  Yogyakarta  adalah konsiliasi  dan  arbitrasi.  Kedua  metode  tersebut  memiliki  tingkat  efektivitas  yang tinggi.  Sedangkan,  metode  resolusi  konflik  yang  digunakan  dalam  Pilkada Kabupaten Jepara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Konsiliasi dan mediasi memiliki  tingkat  efektivitas  yang  rendah,  sedangkan  arbitrasi  memiliki  tingkat efektivitas yang tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Asfar,  Muhammad, Mendesain  Manajemen  Pilkada, Surabaya:  Pustaka  Eureka, 2006.
Barkah,  Imam,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  Dalam Penanganan Konfli k: Studi tentang Manajemen Konflik di Maluku Utara” , Tesis, Program  Pascasarjana  Ilmu  Politik  Ke-khususan  Politik  Lokal  dan  Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2003.
Burton,  John, Conflict:  Resolution  and  Provention ,  London:  Macmillan  Press  Ltd., 1990.
Erviantono, Tedi, “Konflik Berbasis Klan Di Balik Proses Pemilihan Bupati Lembata Tahun 2001: Pemanfaatan Modal Sosial dalam Memenangkan Persaingan dan Mengatasi  Konflik”,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Ilmu  Politik  Ke-khususan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2007.
Siagian,  Dergibson  dan  Sugiarto, Metode  Statistika  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Surbakti,  Ramlan, Memahami  Ilmu  Politik, Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 1992.
Urbaningrum, Anas, Ranjau-ranjau Reformasi; Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.