## PEMUPUKAN SEMANGAT INTEGRASI NASIONAL MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH DI SEKOLAH
1 )

## Singgih Tri Sulistiyono

## Abstrak
Saat  ini  lembaga  sekolah  sedang  mengalami  krisis  civic  education. Dalam  hal  ini,  pendidikan  sejarah  merupakan  salah  satu  alternatif yang  perlu  dipertimbangkan.  Perspektif  yang  perlu  dikembangkan adalah  cross-cultural  communication  dan  cultural  reelativism. Disamping  menekankan  pandangan  bahwa  proses  terbentuknya bangsa  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  perkembangan historis  hubungan  lintas  budaya  antar  kelompok  etnis  dan  budaya yang  ada  di  Nusantara,  juga  penggambaran  sejarah  hendaknya menghindarkan  diri  sejauh  mungkin  prasangka-prasangka  kultural dan  etnisitas.  Pendidikan  sejarah  yang  tepat  akan  memiliki  nilai integratif  bagi  nasion  Indonesia  jika  para  guru  sejarah  memiliki kemampuan untuk mengajar dengan penekanan pada cross-cultural communication  dan  dengan  menggunakan  perspektif  relativisme kultural.
Kata kunci : Pendidikan Sejarah, Integrasi Nasional
1 )  Tulisan  ini  diadaptasi  dari  makalah  yang  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional  “Peran Sejarah  dalam  Meningkatkan  Daya  Saing  Bangsa,”  diselenggarakan  oleh  Prodi  Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun, 12 Juni 2010.
Singgih  Tri  Sulistiyono 1 adalah  Guru  Besar  Sejarah  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Diponegoro Semarang.

## Pendahuluan
Kemerosotan kualitas ke- hidupan  bersama  sebagai  suatu bangsa yang dikeluhkan oleh berbagai  kalangan  pada  saat  ini sebetulnya sudah muncul sejak tahun 1980-an. Berbagai sinyalemen adanya  gejala  ‘merosotnya  nasio- nalisme  dan  patriotisme’,  ‘me- rosotnya sikap kepahlawanan’, ‘ancaman disintegrasi’, ataupun ‘merosotnya  kesadaran  berbangsa’ pada waktu itu sudah mulai menjadi kekhawatiran  banyak  pihak.  Adalah sangat  ironis  bahwa  kekhawatiran tersebut  muncul  di  tengah-tengah upaya  pemerintah  Orde  Baru  yang pada  waktu  itu  sedang  meng- galakkan  penataran  P4  (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang gencar mengampanyekan    mata  pelajaran
PSPB  (Pendidikan  Sejarah  Per- juangan  Bangsa),  dan  dalam  kondisi perekonomian  yang  sedang  meng- alami ‘ boom ’.
Bahkan pada saat ini sinyalemen -sinyalemen tersebut ternyata bukan hanya  rangkaian  kata-kata  belaka tetapi  betul-betul  telah  menjadi kenyataan.  Republik  Indonesia  yang belum  genap  berusia  tujuh  dekade ini  sedang  mengalami  berbagai konflik.  Konflik-konflik  politik  yang mengancam  persatuan  dan  kesatuan bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah masih  belum  tuntasnya  persoalan disintegrasi  bangsa  sebagaimana yang  (pernah)  terjadi  di  Aceh,  dan yang  masih  terjadi  di  Maluku,  serta
Papua.  Apapun  alasannya,  konflik- konflik yang berpotensi me- runtuhkan  integrasi  bangsa  itu merupakan  cermin  kerapuhan  na- sionalisme  dan  patriotisme  bangsa Indonesia.  Balum  lagi  adanya  ber- bagai  konflik  sosial  yang  sewaktu- waktu dapat mencuat ke permukaan sebagaimana  yang  pernah  terjadi  di Kalimantan,  Poso,  Ambon  dan  se- bagainya. Fenomena yang tidak kalah membuat  hati  menjadi  ‘miris’  (tidak sekedar  terusik)  adalah  adanya praktik-praktik korupsi dan ‘mafianisme’ dalam kehidupan bersama  sebagai  sebuah  komunitas bangsa  yang  mencerminkan  adanya ‘proses pembusukan’ ( rotting process )  yang  jika  tidak  segera diantisipasi  akan  betul-betul  meng- hacurkan diri sendiri.
Dalam  kondisi  yang  seperti  itu, pelajaran  sejarah  biasanya  di- posisikan  sebagai  ‘tertuduh’.  Sering- kali  pendidikan  sejarah  di  sekolah dianggap telah gagal mem- bangkitkan  semangat  patriot-isme, nasionalisme  dan  integrasi  bangsa. Pada  masa  Orde  Baru,  ‘kegagalan’ pelajaran  sejarah  barang-kali  di- sebabkan  oleh  terlalu  benyaknya kepentingan  penguasa  yang  ‘di- titipkan’  pada  mata  pelajaran tersebut.  Hanya  buku  sejarah  yang ‘direstui’ pemerintah saja yang boleh diedarkan dalam masyarakat. Dengan  demikian  ketika  orang menyaksikan  sendiri  adanya  ke- senjangan  antara  perilaku  pe- merintah dengan substansi pelajaran sejarah  (dan  Pendidikan  Moral Pancasila) maka yang terjadi

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   …
| 3
bukanlan  ‘pemupukan’  tetapi  ‘pem- busukan’  nasionalisme  dan  integrasi bangsa.  Ketika  Orde  Baru  runtuh, maka
‘kewibawaan’ pela-jaran sejarah  dan  berbagai mata  pelajaran civic education lain juga ikut ambruk, karena  semuanya  dianggap  bagian kebobrokan rezim itu.
Gejala  tersebut  menunjukkan bahwa  telah  terjadi  distorsi  fungsi matapelajaran  sejarah  sebagai civic education. Demikian  juga,  materi pelajaran  sejarah  yang  kurang menyentuh  akar  kepribadian  se- genap  bangsa  kurang  efektif  untuk membangkitkan  kesadaran  sejarah ( historical  consciousness )  (Ballard, 1971).  Di  samping  itu,  pelajaran sejarah  telah  sangat  diwarnai  oleh ranah politik daripada sosial budaya. Padahal  sesungguhnya  persoalan integrasi  bangsa  banyak  diwarnai oleh proses sosial budaya yang telah memakan  waktu  yang  setua  usia masyarakat  Nusantara  itu  sendiri. Kini, banyak orang yang merasa risau ketika  berbagai  persoalan  internal yang  terkait  dengan  ancaman disintegrasi bangsa dan national and character  building mencuat  keluar dan  ternyata  tidak  mudah  untuk diselesaikan.  Apalagi  kekuatan  eks- ternal  yang  berupa  gelombang globalisasi  dan  neoliberalisme  se- makin  lama  semakin  agresif  dalam mengikis  nasionalisme  dan  integrasi bangsa  serta  peran  negara  dalam mengatur  masyarakat.  Semua  itu (seharusnya)  menyadarkan  kepada segenap  elemen  bangsa  tentang perlunya  semacam civic  education yang  secara  internal  mampu  me- mupuk semangat kebersamaan sebagai sebuah  bangsa  dalam meng-
antisipasi  secara  positif  ekspansi globalisasi dan neo-liberalisme.
Dengan  melihat  persoalan  yang begitu  besar,  pertanyaan  yang  patut diajukan  adalah:  masih  adakah harapan  untuk  menegakkan  kembali kewibawaan pelajaran sejarah dalam konteks nation and character building serta  untuk  kepentingan integrasi bangsa? Bagaimanakah cara untuk  memasukkan  pelajaran  atau hikmah  nilai-nilai  dan  semangat integrasi nasional itu di dalam materi pendidikan  sejarah  di  sekolah? Makalah  ini  akan  mendeskripsikan pentingnya pendidikan sejarah dalam  pembentukan  sikap  siswa khususnya  dalam  mengaktualisasi- kan  nilai-nilai  integrasi  bangsa. Selain  itu  tulisan  ini  juga  akan berbicara  mengenai  perspektif  yang perlu  dikembangkan  dalam  pem- belajaran  materi  sejarah  di  sekolah dalam konteks integrasi bangsa.

## Landasan Konseptual: Pendidikan Sejarah dan Pembentukan Sikap
Pentingnya  pendidikan  sejarah dalam pembentukan watak dan sikap anak  didik  tidak  bisa  dipungkiri. Pendidikan sejarah di sekolah bukan hanya  sekedar  berfungsi  untuk meningkatkan  kemampuan  kognitif tetapi  juga  berfungsi  dalam  proses pembentukan afektif dan psikomotor.  Dengan  pendidikan sejarah,  peserta  didik  tidak  hanya menguasai  materi  dan  substansi sejarah tetapi juga mampu memahami  dan  mengerti  masa  kini atas  dasar  pemahaman  terhadap masa  lampau.  Dengan  demikian
sebetulnya siswa tidak hanya belajar sejarah  ( learning  history )  tetapi  juga harus  belajar  dari  sejarah  ( learning from  history ).  Pemahaman  yang demikian  ini  akan  memberikan  nilai lebih kepada pembentukan sikap dan prilaku  siswa  dalam  kerangka memahami kondisi masyarakatnya di masa  sekarang  dan  di  masa  yang akan datang. Siswa dapat belajar dari peristiwa-peristiwa  masa  lampau baik dari kejayaan maupun kekalahan  (Collingwood,  1961).  Hal itu  juga  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan Carr bahwa belajar sejarah pada  hakekatnya  adalah  dialog  yang terus-menerus  antara  masa  kini dengan masa lampau (Carr, 1972). Pendidikan  sejarah  akan  men- jadi  salah  satu  sarana  untuk menciptakan  kesadaran  sejarah. Dalam  tataran  kebangsaan,  ke- sadaran  sejarah  dapat  merupakan suatu  hal  yang  subyektif  dalam  arti berkaitan  dengan  pengalaman  dan penghayatan  anak  bangsa  terhadap masa  lampau  bangsanya.  Kesadaran sejarah yang ditunjang oleh pengetahuan  masa  lampau  yang obyektif  akan  menimbulkan  empati terhadap  bangsanya  dengan  cara membayang  dan  menghidupkan kembali  tindakan-tindakan  manusia pada  masa  lampau  (Hughes,  1964). Untuk  selanjutnya,  empati  ini  akan membangkitkan  keingintahuan  anak bangsa  untuk  menggali  lebih  dalam perjalanan  bangsanya  di  masa  lam- pau dalam rangka untuk menemukan jawaban  dari  pertanyaan  mengapa segala  sesuatu  menjadi  seperti  apa yang  terlihat  pada  masa  kini.  Anak bangsa  yang  memiliki  kesadaran sejarah  akan  mencari  jawabannya
dengan belajar sejarah, sebagaimana yang  pernah  didengungkan  oleh Bung  Karno:  ‘jangan  sekali-kali meninggalkan  sejarah  (jasmerah).’ Mungkin  setelah  itu ia  akan  menjadi lebih  arif  dan  dapat  memberikan sumbangan  pemikiran  terhadap masa depan bangsa.
Bagi  Indonesia  saat  ini,  pen- didikan  sejarah  di  sekolah  secara tepat  adalah  merupakan  sesuatu yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi. Dalam  hal  ini  pendidikan  sejarah hendaknya  memiliki  relevansi  dan kepentingan masa kini. Hal ini terkait dengan  perubahan-perubahan  besar yang  terjadi  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  pasca- reformasi.  Selain  itu  krisis-krisis politik  yang  mengancam  integrasi nasional  juga  perlu  diantisipasi dengan  pendidikan  sejarah.  Gejala disintegrasi  nasional  merupakan problem  kebangsaan  yang  paling serius  yang  sedang  dihadapi  oleh bangsa  Indonesia  (Lapian,  2003; Sulistiyono,  2003).  Gejala  dis- integrasi  ini  di  samping  memiliki akar secara historis, juga disebabkan oleh    pelaksanaan  Otonomi  Daerah yang  memiliki  kcenderungan  keluar dari  koridor  dan  semangat  integrasi bangsa (Mardiyanto, 2003; Poelinggomang, 2003). Dalam  konteks  itu,  pendidikan sejarah  dapat  berfungsi  sebagai wahana  sosialisasi  dan  enkulturasi nilai-nilai  masyarakat  dan  bangsa. Dalam  hal  ini  sosialisasi  dapat dimaknai sebagai proses me- nanamkan  dan  mengembangkan/ menyebarluaskan  nilai-nilai  sejarah dan budaya kepada anggota masyarakat  (Soerjono  Soekanto,

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   …
| 5
1990).  Adapun  enkulturasi  lebih  di- maknai   sebagai  proses mempelajari nilai-nilai kebudayaan oleh
seseorang  (Ariyono  Suyono,  1985).
Dengan proses-proses ini diharapkan para  peserta  didik  mengalami perubahan  untuk  dapat  memahami dan  menerima  serta  melaksanakan nilai-nilai  budaya  yang  diakui  dan diharapkan  oleh  masyarakatnya. Sudah  barang  tentu  perubahan  ini dapat  dilihat  dari  peranan  yang dimainkannya  dalam  kehidupan masyarakat  dan  bangsanya.  Dengan belajar  sejarah,  peserta  didik  dapat menempatkan  diri  secara  pro- porsional  dalam  masyarakatnya.  Di samping  itu  mereka  dapat  me- manfaatkan  nilai-nilai  sejarah  untuk kepentingan  kehidupan  ke-kinian. Sejarah  bukan  untuk  sejarah  itu sendiri,  bukan  untuk  orang-orang yang telah mati, tetapi sejarah untuk masa  kini  dan  masa  depan  (Aron, 1959).
Dalam  kaitannya  dengan  pen- didikan  sejarah  nasional,  Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa fungsi pendidikan sejarah adalah: (1) membangkitkan  perhatian  serta minat  kepada  sejarah  tanah  air,  (2) mendapatkan  inspirasi  dari  cerita sejarah,  (3)memupuk  alam  pikiran ke  arah  kesadaran  sejarah,  (4) memberi  pola  pikiran  ke  arah  cara berpikir  rasional  dan  penghargaan terhadap nilai-nilai bangsanya (Kartodirdjo, 1982). Dalam kaitan itu pula  peranan  guru  sejarah  sangat besar  untuk  memberikan  motivasi kepada  peserta  didik  untuk  senang mempelajari sejarah bangsanya (Dickinson & Lee, 1980). Peranan  pendidikan  sejarah sebagai  sarana  untuk  memperkokoh integrasi  nasional  juga  dikatakan oleh  Cristine  Drake.  Ia  mengatakan bahwa  ada  lima  hal  yang  dapat memperkuat integrasi nasional yaitu: (1)  pengalaman  sejarah  yang  sama sebagai  suatu  bangsa,  (2),  simbol- simbol  sosial  budaya  yang  diakui bersama  seperti  bahasa,  bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya, (3) interaksi di antara bebagai kelompok sosial  dalam  masyarakat,  (4)  keter- gantungan  ekonomi  antar  daerah. Dengan demikian pendidikan sejarah sebagai  pengalaman  bersama  anak bangsa  akan  bisa  memperkuat integrasi nasional (Drake, 1988).

## Signifikansi Pendidikan sejarah (Nasional)
Salah  satu  persoalan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia  saat  ini  adalah  keber- langsungan  Indonesia  itu  sendiri, yaitu  apakah  Indonesia  dalam wujudnya  yang  seperti  sekarang  ini dapat  dipertahankan  di  masa  yang akan  datang.  Persoalan  yang  sangat mendasar  ini  erat  kaitannya  dengan komitmen segenap bangsa Indonesia apakah  masih  ingin  melangsungkan kehidupan  bersama  sebagai  sebuah nasion  atau  tidak.  Di  beberapa tempat  masih  dapat  disaksikan adanya beberapa gerakan politik dan mungkin  juga  gerakan  bersenjata untuk  memisahkan  diri  dari  NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagaimana yang terjadi di Maluku dan Papua. Selain itu juga masih sering terdengar berita adanya
6 | A g a s t y a - V o l .   1 ,   J a n u a r i   2 0 1 1
konflik  sosial  yang  berbau  SARA (suku,  agama,  dan  ras)  di  beberapa tempat di Indonesia.
Persoalan  lain  yang  juga  masih dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia adalah dampak dan buntut dari krisis moneter (krismon) yang terjadi sejak akhir tahun 1997. Krisis moneter itu diikuti  oleh  berbagai  krisis  seperti krisis  politik,  krisis  kultural,  dan krisis  kepercayaan  terhadap  pe- mimpin,  sehingga  ada  yang  me- nyebutnya  sebagai  ‘kristal’  atau krisis  total.  Seperti  diketahui  bahwa krisis  ekonomi  itu  telah  ikut  pula melahirkan  gerakan  reformasi  yang mulai  merebak  sejak  tahun  1998.  Di tengah carut-marut kehidupan bangsa  dan  adanya  ancaman  dis- integrasi tersebut, ironi dalam ‘dunia sejarah’  juga  terjadi  yaitu  dengan ‘dicampakkannya’ materi pendidikan sejarah  nasional.  Padahal  salah  satu tujuan  utama  pendidikan  sejarah nasional  ini  adalah  untuk  mem- bangkikan  kesadaran  diri  sebagai sebuah  bangsa  yang  lahir  dari  hasil proses sejarah yang panjang.
Pentingnya  kedudukan  Sejarah Nasional  perlu  dipahami  dalam kaitannya  dengan  situasi  yang dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia ketika  konsep  Sejarah  Nasional  itu lahir  pada  tahun  1950-an.  Tahun- tahun  1950-an  telah  memberikan pengalaman-pengalaman  baru  ke- pada segenap elemen bangsa Indonesia dalam kehidupan bersama sebagai  sebuah nation :  perang kemerdekaan melawan tentara Sekutu dan Belanda, jatuh- bangunnya  NKRI,  berbagai  konflik daerah  dan  gerakan  separatisme, serta  pemberontakan,  keterlibatan
Belanda  dalam  pemberontakan  RMS (Republik  Maluku  Selatan),  ke- terlibatan  Amerika  dalam  Pem- berontakan  PRRI/PERMESTA,  pe- nguasaan  Irian  Barat  oleh  Belanda, dan  sebagainya.  Semua  itu  telah menempa  semangat  nasionalisme yang  tinggi  di  kalangan  bangsa Indonesia  termasuk  para  sejarawan. Dalam  hubungan  ini  dapat  dipahami jika  semangat  dekolonisasi  his- toriografi  sangat  mewarnai  Seminar Sejarah  Nasional  I  yang  di- selenggarakan  di  penghujung  tahun 1957. Dalam  seminar  itu  hampir semua peserta mencurahkan perhatiannya  untuk  merumuskan landasan  filosofis  dan  metodologis sejarah  Indonesia.  Pada  waktu  itu dirasakan betapa pentingnya mencari  dan  neneguhkan  identitas bangsa  Indonesia  yang  berasal  dari kajian  sejarah.  Sejarawan  Sartono Kartodirdjo menggagas konsep Sejarah Nasional yang akan menggambarkan  pasang-surut  pro- ses formasi nation Indonesia. Memang nation Indonesia  me- rupakan  realitas  baru,  namun  tidak muncul  secara  tiba-tiba  pada  awal abad  XX  atau  bahkan  baru  pada tahun 1945. “Proses menjadi Indonesia”  itu  sudah  berlangsung berabad-abad    yang  lalu.  Menurut Sartono, “ network ” merupakan elemen  penting  dalam  proses formasi nasion Indonesia. Ia mengatakan (Kartodirdjo, 1988): “Sejarah  Nasional  Indonesia sesungguhnya dapat dipandang sebagai  proses  perkembangan yang  secara  lambat  laun  dan kontinu mewujudkan integrasi,

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   …
| 7
sejak zaman prasejarah sampai masa  kini  yang  akhirnya menghasilkan  bentuk  integrasi seperti terwujud pada kesatuan nasional dewasa ini.” Oleh  karena  itu,  perspektif Indonesiasentris  sangat  diperlukan dalam menulis Sejarah Nasional agar peran  elemen-elemen  sosio-kultural yang  kemudian  menjadi nation Indonesia  dapat  diungkapkan.  Jadi pada tahun 1950-an itu historiografi Indonesia sudah menjalankan fungsinya  untuk  ikut  menyelesaikan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi  bangsa  Indonesia  terutama dalam  pencarian  identitas  sebagai sebuah nation baru  yang  sangat plural secara kultural.
Apa  yang  menjadi  pertanyaan adalah:  Apakah  sudah  saatnya “Sejarah  Nasional”  dicampakkan begitu  saja?  Apakah  hanya  karena campur  tangan  pemerintah  Orde
Baru  terhadap  Sejarah  Nasional kemudian  jenis  sejarah  ini  dihapus begitu saja? Apakah bangsa Indonesia tidak memerlukan Sejarah Nasional  lagi?  Apakah  semestinya
Sejarah  Nasional  masih  diperlukan dengan  perubahan-perubahan  pada aspek  metodologis?  Pendek  kata, sederet pertanyaan dapat diajukan di sini.  Jika  diingat  bahwa  Sejarah Nasional  merupakan  sejarah  yang menggambarkan  perkembangan  ke arah  integrasi  Indonesia,  maka sesungguhnya  Sejarah  Nasional  itu masih diperlukan (Kartodirdjo, 2005).  Hal  ini  terkait  erat  dengan kenyataan  bahwa  integrasi  bangsa merupakan  konsep  yang  dinamis.
Integrasi  nasional  sebuah  bangsa dapat  mengalami  kehancuran  jika
segenap elemen sebuah bangsa tidak memiliki komitmen lagi untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa.  Ke- hancuran  Uni  Soviet  dan  Yugoslavia telah memberikan pelajaran berharga mengenai in-tegrasi nasional. Selama persatuan Indonesia  masih  didambakan  oleh bangsa  Indonesia  maka  selama  itu pula Sejarah Nasional masih signifikan. Kedudukan  Sejarah  Nasional sebagai refleksi pengalaman bersama ( common  experience )  sangat  penting karena  dari  sejarah  ini  lah  akar  bu- daya,  politik,  dan  struktur  ekonomi dari  suatu  bangsa  dapat  ditemukan (Drake,  1989).  Apalagi  jika  diingat bahwa  integrasi  nasional  Indonesia masih  menghadapi  tantangan  yang berat  mengingat  selalu  saja  ada keinginan  berbagai  kelompok  untuk memisahkan diri dari NKRI. Memang harus diakui bahwa nasion Indonesia merupakan  realitas  baru,  namun realitas  itu  tidak  datang  begitu  saja dari  langit,  tetapi  melalui  proses historis  yang  panjang  yang  men- cerminkan cross-cultural com- munication di  antara  berbagai elemen  yang  kemudian  membentuk nasion  Indonesia  ( a  process  to  be Indonesia )  (Klooster,  1992).  Dengan demikian,  Sejarah  Nasional  tidak perlu  disingkirkan  hanya  karena kontaminasi  kepentingan  politik Orde  Baru.  Dengan  perpektif  baru dan  pendekatan  baru,  Sejarah Nasional dapat dikembangkan untuk memupuk  persatuan  dan  nasional- isme yang berlandaskan pada dialog, keadilan dan kesejahteraan.
Jika  dalam    pendidikan  sejarah nasional  tidak  semua  fakta  memiliki
8 | A g a s t y a - V o l .   1 ,   J a n u a r i   2 0 1 1
nilai,  namun  hanya  fakta-fakta  yang merajut benang merah ke-Indonesia- an  saja  yang  berguna,  maka  Sejarah Indonesia  memberikan  ruang  yang luas  kepada fakta-fakta sejarah  yang terjadi  di  ruang  yang  kemudian menjadi  wilayah  Indonesia.  Sejarah Indonesia tidak hanya dapat mencakup  segala  aspek  kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan sebagainya  dengan  cakupan  periode yang tidak terbatas, tetapi juga dapat mencakup  sejarah  berbagai  daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  apa  yang  disebut sebagai sejarah lokal sebetulnya juga merupakan  bagian  dari  sejarah Indonesia.  Harus  dicacat  bahwa Sejarah  Nasional  bukan  merupakan penjumlahan  dari  sejarah  lokal- sejarah  lokal  yang  berserakan  di sana-sini.  Proses  formasi nation Indonesia  menjadi  titik  tekan  utama sejarah nasional (Kartodirdjo, 2005).
Perspektif Integrasi Nasional dalam Pendidikan sejarah Menarik sekali apa yang diungkapkan  oleh  Drake  bahwa pendidikan  sejarah  memiliki  peran sebagai  sarana  untuk  memperkokoh integrasi  nasional.  Di  samping  itu, masih ada beberapa faktor yang lain yang  dapat  memperkuat  integrasi bangsa,  antara  lain  adalah  interaksi yang  intensif  di  antara  bebagai kelompok  sosial  dalam  masyarakat (Drake:  1989).  Dalam  hubungan  itu, perlu  perspektif  tertentu  dalam pendidikan  sejarah  agar  dapat
menjalankan  peran  dalam  proses nation  and  character  building dan untuk memperkuat integrasi bangsa. Paling tidak ada dua perspektif yang perlu mendapatkan penekanan pem- belajaran  materi  sejarah  untuk memperkuat integrasi nasional, yaitu perspektif cross-cultural com- munication dan cultural relativism.

## Cross-cultural Communication
Mengingat  baik  secara  historis maupun  geografis,  Indonesia  me- rupakan  negara  plural  dengan bentangan geografis yang sangat luas dan beraneka ragam yang dipisahkan oleh  laut  dan  selat,  maka  unsur komunikasi  lintas  budaya  me- rupakan  bagian  yang  inheren  dalam sejarah Indonesia. Apa yang dinamakan bangsa Indonesia sesungguhnya  terbentuk  melalui proses cross-cultural  communication
(komunikasi  lintas  budaya) . Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa  Indonesia  merupakan  satu kesatuan  politik  yang  mengikat beribu-ribu  pulau  dan  beratus-ra- tus suku bangsa. Hal itu me- nunjukkan  adanya  perkembangan dinamika  faktor  hubungan  antar pulau,  antar  suku  bangsa,  antar kelompok  sosial,  dan  antar  bangsa yang telah memainkan peranan yang sangat   penting  dalam  proses  in- tegrasi  bangsa.  Dalam  hubungan  ini perspektif  hubungan  lintas  budaya perlu  mendapatkan  penekanan  da- lam  pendidikan  sejarah  sebagai wahana memupuk integrasi bangsa. Komunikasi lintas budaya memiliki hubungan yang erat dengan

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   …
| 9
sebuah  proses  terbentuknya  bangsa Indonesia  atau  ‘proses  menjadi Indonesia’ ( a process to be Indonesia ). Jadi  perlu  disadari  bahwa  secara legal  dan  secara  politik  memang Indonesia  sudah  ada,  tetapi  secara kultural  sebagai  sebuah  bangsa, Indonesia masih  dalam  suatu  proses yang  tidak  menutup  kemungkinan akan  gagal  di  tengah  jalan.  Dalam hubungan  itu,  apa  yang  disebut sebagai cross cultural communication yang menghubungkan berbagai kelompok  etnik,  unsur-unsur  sosial dan  lokalitas  di  Nusantara  menjadi sangat penting kedudukannya. Meng- ingat
persoalan-persoalan dis- integrasi  yang  sedang  dihadapi bangsa Indonesia saat ini maka perlu dicari  perspektif  baru  yang  men- yangkut  hubungan  antara  wilayah, kesatuan  sosial  dan  politik.  Dalam hubungan  itulah  akar-akar  sosial, politik,  ekonomi  dan  budaya  yang menjadi  landasan  hubungan  antar wilayah baik dalam bentuk friendship (persahabatan,  diplomasi)  maupun dalam  bentuk conflict dan  pe- nyelesaiannya (managemen kon-flik) perlu  diidentifikasi  dan  dijelaskan dengan baik kepada para siswa. Dengan pendidikan sejarah Indonesia  yang  menekankan  segi komunikasi  lintas  budaya,  di- harapkan  pelajaran  bisa  diambil untuk  memperkaya  wacana  dalam pengembangan  model  komunikasi lintas  budaya  pada  masa  sekarang dan  yang  akan  datang.  Dalam hubungan  itu  fenomena  pola-pola komunikasi lintas budaya pada masa pra-kolonial  perlu  dipahami  justru pada  periode  itu  kekuatan  politik pribumi  saling  berinteraksi  dan
berbenturan  namun  pada  akhirnya menemukan bentuk-bentuk ke-
seimbangannya.
Meskipun  secara  silih  berganti, kekuatan-kekuatan politik juga saling berkonflik dan berakomodasi, namun ada saat-saatnya di mana gelombang pengaruh  kebudayaan  dan  agama mempersatukan  mereka.  Kebudaya- an  dan  agama  menjadi  semacam identitas  dari  komunitas  yang mungkin  secara  etnik  berbeda.  Hal ini bisa dilihat dari proses penyebaran  agama  Hindu,  Budha, Islam  yang  telah  berkembang menjadi  identitas  bersama  yang relatif  mampu  mengatasi  koridor kesukuan.  Dalam  konteks  itu  pe- mahaman  mengenai  perkembangan kerajaan-kerajaan  di  Indonesia  dan model-model komunikasi lintas budaya  yang  mereka  kembangkan sangat  relevan  dengan  kondisi
Indonesia  saat  ini  yang  juga  sedang mensyaratkan  adanya  komunikasi litas  budaya  yang  intensif.  Di samping  itu  kota-kota  yang  menjadi pusat-pusat  kerajaan-kerajaan  ma- ritim  juga  merupakan  pusat-pusat perdagangan  dunia.  Sebagai  pusat perdagangan  dunia  maka  sudah barang  tentu  kota-kota  ini  bersifat kosmopolitan.  Sifat  kosmopolitan dari  kota-kota  ini  memungkinkan terkondisinya  suasana  koeksistensi damai  di  antara  komunitas-ko- munitas  dan  sikap  toleransi  yang relatif  tinggi.  Seperti  diketahui bahwa sejak perdagangan antarpulau dan  perdagangan  internasional  ber- kembang  di  Nusantara,  kota-kota pantai  menjadi  titik-titik  simpul dalam  perdagangan  itu  dan  menjadi rendesvous serta tempat tinggal para
pedagang,  baik  pedagang  lokal  mau- pun pedagang dari mancanegara.
Dalam konteks itulah pemaham- an  akar-akar  integrasi  nasional  dari kajian  historis  periode  prakolonial akan  memberikan  kemungkinan yang luas bagi penemuan model yang ideal  bagi  komunikasi  lintas  budaya yang  merupakan  unsur  penting dalam mewujudkan integrasi bangsa. Dengan demikian, untuk kepentingan civic  education ,  masih  perlu  adanya sejarah  nasional  yang  menekankan kepada  proses  untuk  menjadi Indonesia  atau  dengan  kata  lain proses-proses  kemasyarakatan  yang mangantarkan  kepada  terwujudnya integrasi  nasional  Indonesia.  Sudah barang  tentu  di  dalam  proses  itu kejadian-kejadian yang terjadi sangat bervariasi  yaitu  berupa  kompetisi, konflik, dan akomodasi.
Unsur yang paling penting dalam penonjolan  alur  dari  proses  sejarah Indonesia  adalah keseimbangan antara  unsur  ekspansi  (perkem- bangan)  dan  integrasi  dalam  setiap fenomena  dan  proses  historis.  Segi ekspansi  banyak  menyangkut  soal perkembangan  dan  kemajuan  yang dicapai  oleh  suatu  komunitas tertentu  baik  sebagai  kesatuan geografis  maupun  kesatuan  politis. Aspek  perkembangan  dan  kemajuan itu  bisa  diacukan  dengan  muncul, berkembang,  dan  runtuhnya  ke- satuan-kesatuan  politik  yang  me- nyebar di wilayah kepulauan Indonesia,  baik  dalam  kurun  yang bersamaan  maupun  dalam  waktu yang bergantian.
Sementara  itu,  penonjolan  segi integrasi  dalam  pendidikan  sejarah Indonesia  berarti  penonjolan  pada
proses  pembentukan  jaringan  ( net- work )  yang  merefleksikan  inter- relasi  di  antara  unsur-unsur  sosial dalam  masyarakat  atau  inter- komunikasi  lintas  budaya  masya- rakat  Indonesia.  Kawasan  perairan Indonesia  merupakan  suatu  sistem network  yang  terdiri  dari  beberapa sub-network dari aktivitas perdagangan,  politik,  kebudayaan dan  sebagainya.  Sudah  barang  tentu aktivitas  ini  menggunakan  jalur pelayaran  sebagai  sarananya  yang memungkinkan  terjadinya  suatu fenomena  yang  oleh  Curtin  (1998) disebut  sebagai trade  diasporas (diaspora perdagangan). Dalam hubungan itu penting untuk memahami  route  perdagangan  dan hubungan  di  antara  pusat  per- dagangan (pasar), arah perdagangan, komoditi  yang  diperdagangkan,  dan sebagainya  yang  semuanya  itu  bisa menggambarkan  sebuah  jaringan yang merupakan faktor yang mendasar  dari  proses  integrasi. Dengan  demikian  jaringan  ini melibatkan pusat-pusat perdagangan yang  merupakan market  place yang biasanya merupakan kota-kota pelabuhan yang merupakan titik-titik simpul  dari  suatu  jaringan  per- dagangan.
Suatu  jaringan  perdagangan memiliki  cakupan  yang  bervariasi, bisa mencakup hanya di tingkat lokal dan ada juga yang memiliki cakupan tingkat  internasional.  Jaringan  ini biasanya  berhubungan  dengan  mo- bilitas  barang,  modal,  dan  tenaga kerja di antara daerah dan pelabuhan.  Seringkali  juga  terjadi bahwa  jaringan  lokal  merupakan bagian  dari  jaringan  perdagangan

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   …
| 11
internasional  karena  perdagangan internasional  ini  merupakan  faktor penting  yang  menghubungkan  ber- bagai  kesatuan  geografis  yang berbeda.  Jadi  dengan  demikian paradigma  integrasi  yang  bertumpu pada komunikasi lintas budaya perlu dijadikan  sebagai  perspektif  dalam pendidikan sejarah.

## Perspektif Cultural Relativism
Kompleksitas  komposisi  etnik dalam  konstruksi  nasion  Indonesia memang  merupakan  sesuatu  yang unik dan indah. Indonesia barangkali merupakan  salah  satu  negara  yang paling  plural  di  dunia  dari  segi etnisitas.  Komposisi  yang  demikian itu  juga  merupakan  daya  tarik  yang luar biasa yang sulit dicari bandingannya.  Namun  demikian komposisi  etnisitas  yang  sangat plural  ini  juga  mengandung  potensi konflik. Hal ini pernah dirasakan oleh pujangga  Mpu  Tantular  yang  meng- ungkapkan adagium: bhinneka tunggal  ika yang  sering  di-
terjemahkan  dengan  istilah unity  in diversity atau  berbeda-beda  tetapi tetap  satu.  Di  samping  men- cerminkan  realitas  pluralisme  pada masa  kejayaan  Majapahit  (dari  segi agama  dan  etnisitas),  adagium  itu juga  mengandung  sebuah  harapan dan  cita-cita  mengenai  sebuah masyarakat  yang  meskipun  plural tetapi  tetap  merasa  satu  dan  dapat bersatu.  Jadi  ungkapan  itu  juga mengandung  idealisme  mengenai masyarakat  yang  dicita-citakan  atau masyarakat  yang  dibayangkan  yang
oleh  Ben  Anderson  (1991)  disebut sebagai imagined community . Seperti  diketahui  bahwa  apa yang disebut sebagai nasion Indonesia  sesungguhnya  terdiri  dari ratusan etno-nasion. Sebelum mereka  ‘dipaksa’  untuk  berhimpun menjadi  sebuah  nasion  Indonesia, mereka  sudah  memiliki  bentuk- bentuk  kesetiaan  tertentu  yang merefleksikan  kecintaan  terhadap daerah  dan  kelompok  etnisnya sendiri.  Masing-masing  kelompok etnis  memiliki  identitas  budaya sendiri-sendiri.  Tiap-tiap  kelompok etnik  memiliki  perasaan  etnosentris sendiri-sendiri,  sebuah  perasaan kelompok  dalam  ( in-group  feeling ) yang  memandang  kelompok  etnik sendiri lebih hebat daripada kelompok  etnik  lain.  Dengan  de- mikian  perasaan  saling  mencurigai selalu  terbuka  untuk  terjadi  dalam kehidupan  baru  semenjak  nasion Indonesia  diintrodukasikan.  Dalam hubungan  itu,  apa  yang  disebut sebagai  nasion  Indonesia  adalah sebuah  nasion  yang  dicita-citakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson.  Apa  yang  disebut  sebagai nasion  Indonesia  sebetulnya  masih dalam sebuah proses, a process to be Indonesia. Ada  dua  kemungkinan yang dapat terjadi dengan proses itu: pertama,  proses  itu  mengalami keberhasilan sehingga cita-cita menjadi  sebuah  bangsa  Indonesia yang  bersatu  dapat  terealisasi; kedua,  proses  itu  dapat  mengalami kegagalan  dengan  akibat  tidak pernah  ada  lagi  sebuah  bangsa  yang bernama  bangsa  Indonesia.  Ke- gagalan  seperti  itu  pernah  dialami
oleh  bangsa  Yugoslavia  dan  Uni Soviet.
Dalam  kaitan  dengan  peran  pe- ndidikan  sejarah  dalam  pemupukan integrasi  bangsa  Indonesia,  per- tanyaan  pokok  yang  dapat  diajukan bukan  lagi  mengenai  sejauhmana peran  sejarah  dalam  penguatan integrasi  bangsa,  tetapi  perspektif apa yang seharusnya digunakan oleh para  guru  sejarah  dalam  meng- ajarkan  sejarah.  Mengingat  begitu kompleksnya  latar  belakang  sosial dan  etnisitas  masyarakat  Indonesia, maka  perspektif cultural  relativism atau  relativisme  budaya  merupakan salah  satu  alternatif dalam mengajar sejarah agar memiliki daya integratif dan  dapat  mengurangi  prasangka etnik  ( ethnic  prejudice ).  Prasangka etnik  dalam  penuturan  sejarah  itu kadang-kadang  muncul,  misalnya tentang  sinyalemen  adanya  pe- nuturan  sejarah  Indonesia  yang masih bersifat Jawa sentris.
Relativisme  budaya  merupakan prinsip  di  nana  kepercayaan  dan tindakan seseorang harus di- intepretasikan  dalam  kerangka  ke- budayaannya  sendiri  serta  memiliki keeterbatasan dalam di-mensi waktu dan  tempat.  Prinsip  relativisme budaya  juga  mencakup  pendirian bahwa kepercayaan dan tingkah laku masyarakat  hanya  dapat  dipahami dalam  konteks  sejarah  dan  ke- budayaan  dari  masyarakat  yang bersangkutan.
Prinsip  relativisme  kultural  ini muncul setelah Perang Dunia I ketika etnosentrisme  Barat  berkembang pesat.  Pada  waktu itu  etnosentrisme mewujud dalam bentuk-bentuk yang sangat  jelas,  di  mana  seseorang,
misalnya,  yakin  bahwa  karya  seni masyarakat tertentu merupakan seni yang  paling  indah,  masyarakat tertentu  memiliki  nilai  luhur  yang paling  tinggi,  atau  memiliki  ke- percayaan  yang  paling  benar. Relativisme budaya ini pada awalnya berkembang  di  Amerika  yang merupakan  negara  yang  demokratis.
Selama  masa  di  antara  dua  perang dunia,  para  antropolog  Amerika menggunakan prinsip cultural relativism sebagai  alat  utama  untuk menolak klaim Barat (Eropa) mengenai  universalitas  dan  untuk menyelamatkan budaya-budaya non- Barat  yang  sangat  terancam  dengan perkembangan  konflik  yang  dapat melahirkan  perang  besar.  Setelah Perang  Dunia  II,  prinsip  relativisme budaya  ini  semakin  berkembang pesat,  bahkan  hal  itu  juga  menjadi prinsip  dasar  bagi  aliran  post- modernisme.
Penggunaan  prinsip  relativisme budaya sebagai salah satu perspektif dalam  pendidikan  sejarah  berarti penggunaan  prinsip  ini  sebagai sebuah  sikap  intelektual.  Hal  ini terutama  menyangkut  sikap  dan pendirian bahwa peristiwa-peristiwa sejarah  harus  dipahami berdasarkan konteks perkembangan sosio- kultural  masyarakat  yang  ber- sangkutan. Selain itu, sikap intelektual  ini  juga  mencakup  upaya untuk  menghindarkan  diri  sejauh mungkin  dari  prasangka-prasangka kultural  dan  etnisitas  ketika  orang harus  berbicara  peristiwa-peristiwa sejarah  yang  berhubungan  dengan masyarakat di luar etniknya.  Pendek kata  pendidikan  sejarah  akan memiliki  nilai  integratif  bagi  nasion

## P e m u p u k a n   S e m a n g a t   I n t e g r a s i   N a s i o n a l   … | 13
Indonesia  jika  para  guru  memiliki kemampuan  untuk  mengajarkannya dengan  perspektif cross-cultural communication dan relativisme kultural.  Jadi,  di  samping  memiliki ketajaman historical mindedness para guru  sejarah  perlu  memiliki  sikap intelektual  menghargai  nilai-nilai budaya dari kesatuan budaya di luar etniknya. Para guru sejarah hendaknya  menghindarkan  diri  dari sikap etnosentrisme yaitu sikap yang menggunakan  standar  budaya  etnik- nya  sendiri  untuk  menilai  budaya kelompok etnik lain.
Dengan  demikian  di  dalam menggambarkan a  process  to  be Indonesia dalam  konteks cross- cultural  communication ,  para  guru tidak menampilkan
gambaran sejarah  yang  berpihak  atau  se- baliknya  mengabaikan  salah  satu atau  beberapa  budaya/kelompok etnik    tertentu.  Komunikasi  lintas budaya itu perlu digambarkan secara wajar,  artinya  dalam  proses  sejarah, hubungan  lintas  budaya  itu  dapat mencakup  perdagangan,  pelayaran, diplomasi,  peperangan,  penyebaran agama  dan  sebagainya.  Namun demikian  hal  itu  tidak  perlu  disertai dengan  justifikasi  bahwa  budaya etnik  tertentu  lebih  tinggi  atau  lebih ‘beradab’  daripada  yang  lain.  Bahwa pada  akhirnya  hubungan  lintas budaya  itu  menghasilkan  proses asimilasi,  akulturasi,  adopsi,  dan sebagainya adalah suatu proses yang alamiah yang merupakan bagian dari ‘process to be Indonesia’ .

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  ada  beberapa alasan  mengapa  perlu  adanya revitalisasi pendidikan sejarah sebagai civic education dalam rangka memperkuat integrasi nasional. Pertama ,  secara  geografis  Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar  di  dunia.  Kawasan  yang demikian  luas  ini  dihuni  oleh berbagai  kelompok  etnik  yang selama  berabad-abad  telah  saling berkomunikasi. Kedua, mata- pelajaran sejarah dapat di- manfaatkan  sebagai  wahana  untuk proses  sosialisasi  dan  enkulturasi nilai-nilai  budaya  bangsa  dalam rangka  membangun  proses  formasi Indonesia.
Ketiga, secara  substansi  pen- didikan  sejarah  sebetulnya  mampu menyediakan  wacana  yang  luas mengenai proses integrasi di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Hal ini  dimungkinkan  karena  sejarah Indonesia  sangat  diwarnai  oleh sejarah hubungan-hubungan di antara  elemen  sosial  dan  budaya berbagai  kelompok  etnik  dan  sosial di  Nusantara.  Dengan  demikian wishdom akan bisa dipetik oleh para siswa  mengenai  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  proses  ko- munikasi lintas budaya tersebut yang pada  gilirannya  memperkuat  proses hubungan antar elemen bangsa yang sebetulnya  menjadi  fondamen  yang kokoh  untuk  integrasi  bangsa
Indonesia di masa yang akan datang.
Dalam  hubungan  itu  pem-
belajaran  materi  Sejarah  dapat digunakan  sebagai  alternatif  pem-
belajaran civic  education. Hal  ini sangat  penting  mengingat  sekarang ini  lembaga  sekolah  sedang  me- ngalami  krisis civic  education ketika PSPB  dan  PMP  serta  P4  tidak  ada lagi.  Sementara  itu,  ‘greget’  Pen- didikan Kewarganegaraan juga
terasa  kurang  ‘menendang’.  Di  satu sisi  ‘kewibawaan’  Pancasila  sudah tidak  terasa  lagi  sejalan  dengan bergulirnya  euforia  reformasi  dan keterbukaan  namun  di  sisi  lain  jika kita  masih  menginginkan  Indonesia masih  ‘ada’  maka civic  education masih perlu ‘diadakan’. Dalam hal ini pendidikan sejarah merupakan salah satu  alternatif  yang  perlu  diper- timbangkan.
Perspektif  yang  perlu  dikem- bangkan  dalam  proses  pendidikan sejarah adalah cross-cultural communication dan cultural
reelativism. Jadi  di  samping  men- ekankan  pandangan  bahwa  proses terbentuknya  bangsa  Indonesia  ( a process  to  be  Indonesia )  tidak  dapat dipisahkan  dengan  perkembangan historis  hubungan  lintas  budaya antar  kelompok  etnis  dan  budaya yang  ada  di  Nusantara  tetapi  juga bahwa  penggambaran  sejarah  itu hendaknya menghindarkan diri sejauh mungkin prasangka-pra- sangka kultural dan etnisitas. Pendek kata  pendidikan  sejarah  yang  tepat akan  memiliki  nilai  integratif  bagi nasion  Indonesia  jika  para  guru sejarah  memiliki  kemampuan  untuk mengajar  dengan  penekanan  pada cross-cultural  com-munication dan dengan  meng-gunakan  perspektif relativisme kultural.

## Daftar Pustaka
AB.  Lapian.  1996. “Laut,  Pasar,  dan Komunikasi Antar-Budaya”. Makalah    disampaikan  pada Kongres Sejarah Nasional Jakarta. ____.  2003. ”Warisan  Kolonial  dan Problem  Batas  Wilayah  laut”. Makalah disampaikan pada Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah Semarang. Ariyono  Suyono.  1985. Kamus Antropologi .  Jakarta:  Akademika Pressindo. Ballard, Martin. 1971. New Movements  in  the  Study  and Teaching  of  History. Bloom- ingtob: Indiana University. Benedict,  Anderson.  1991. Imagined Com-munities:  Reflections  on  the Origin  and  Spread  of  Na- tionalism. Revised Edition. London and New York: Verso.
Carr, E.H. 1972. What is History. New York: Knoff. Chris  Barker.  2000. Cultural  Studies: Theory  and  Practice. London- Thousand Oaks-New Delhi: Sage. Collingwood,  R.  1961. The  Idea  of History. New  York:  Oxford
University Press. Curtin, Philip D. 1998. Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge:  Cambridge  Univer- sity Press. Dickinson,  A.K.  and  P.J.  Lee.  1980.
History  Teaching  and  History Understanding. London:  Hin- nemann.
Drake,  Christine.  1989. National Integration in Indonesia:
Patterns  and  Policies. Honolulu: University of Hawaii Press.
E.L.  Poelinggomang.  2003. ”Masya- rakat  Suku  Laut”. Makalah disampaikan pada Diskusi Nasional Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah Semarang. Klooster, H.A.J. 1992. Bangsa Indonesia  Menulis  Sejarahnya Sendiri. Draf  terjemahan  oleh Suhardi. Sartono  Kartodirdjo.  1982. Pe- mikiran dan Perkembangan Historiografi  Indonesia  Suatu Alternatif . Jakarta: Gramedia. ____. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia  Baru:  1500-1900:  Dari Emporium  sampai  Imperium  I. Jakarta: Gramedia.
____.  2005. Sejak  Indische  sampai Indonesia. Jakarta: Kompas. Singgih  Tri  Sulistiyono.  2003. “The Java Sea Network: Patterns in the Development  of  Inter-regional Shipping  and  Trade  in  the Process  of  National  Eco-nomic Integration  in  Indonesia,  1870s- 1970s”. Dissertation  at  Leiden University. Soerjono  Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.