## Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto Berbasis Webmap
Anik Vega Vitianingsih 1) , Ratna Nur Tiara Shanty 2) , Dita Prawita Sari 3) , Titus Kristanto 4)
1), 2), 3) Jurusan Teknik Informatika, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
4) Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Telkom Surabaya vega@unitomo.ac.id 1) , ratna.nur@unitomo.ac.id 2) , ditaprawita@gmail.com 3) , tintus.chris@gmail.com 4)

## Abstrak
Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak  ada  bentuk  penanganan  yang  inovatif,  menyeluruh,  dan  tepat  sasaran.  Kabupaten  Mojokerto merupakan wilayah yang masuk dalam daftar kawasan permukiman kumuh, hal ini berdasarkan daftar kabupaten/kota yang ada dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Sedangkan peraturan UU Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Penanganan  permukiman  kumuh  wajib  dilakukan  oleh  Pemerintah, Kepala  daerah  dan  atau  setiap  orang.  Tidak  diketahuinya  tingkat  kumuh  dan  penanganan  yang sesegera mungkin di suatu kawasan dapat menimbulkan kawasan permukiman kumuh baru.
Kata kunci: Pemetaan kawasan permukiman kumuh, Multi Attribute Utility Theory (MAUT), Webmap

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan (Presiden Republik Indonesia, 2015) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019,  mengamanatkan  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh,  pencegahan  tumbuh  kembangnya  permukiman  kumuh  baru,  dan  penghidupan  yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran dari Pemerintah.
Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah yang masuk dalam daftar kawasan permukiman kumuh. Hal  tersebut  berdasarkan  daftar  kabupaten/kota  yang  ada  dalam  program  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh) (Mojokerto, 2016). Peraturan UU Nomor 1 Tahun 2011 (Presiden Republik Indonesia, 2011) tentang  Penanganan  permukiman  kumuh  wajib  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Kepala  daerah  dan  atau setiap  orang.  Tidak  diketahuinya  tingkat  kumuh  dan  penanganan  yang  sesegera  mungkin  di  suatu kawasan dapat menimbulkan kawasan permukiman kumuh baru.
Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak keakuratan bangunan, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Presiden Republik Indonesia, 2011). Indikator kekumuhan berdasarkan bangunan rumah, gedung, jalan lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase  lingkungan,    pengelolaan  air  limbah,  pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran (Sastanti dan Fibriani, 2019).
Tujuan  dari  penelitian  adalah  membuat  aplikasi  dalam  bentuk  webmap  dengan  menggunakan metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory) dan Webmap . Metode MAUT adalah sebuah metode dengan  membandingkan  kuantitatif  dengan  kombinasi  berupa  pengukuran  biaya,  resiko,  dan keuntungan yang berbeda (Hadinata, 2018). Metode MAUT dapat digunakan juga untuk merubah nilai beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0-1 dengan 0 mewakili nilai terburuk dan 1 nilai  terbaik  (Jannah  dan  Lusiana,  2015).  Webmap  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui  kawasan pemukiman  kumuh,  tingkat  kawsan  pemukiman  kumuh,  dan  informasi  komponen  apa  saja  yang dibutuhkan  untuk  segera  ditangani.Dari  permasalahan  tersebut,  maka  dibuatlah  penelitian  berjudul “Pemetaan  Kawasan  Pemukiman  Kumuh  di  Kabupaten  Mojokerto  Berbasis  Webmap” .  Dari  judul
tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi tentang kawasan permukiman kumuh agar pemerintah dapat  segera  melakukan  penanganan  kualitas  permukiman  agar  tidak  muncul  kawasan  permukiman baru.

## 2. Metode Penelitian
Pada  pembuatan  penelitian  diperlukan  tahapan-tahapan  berupa  metode  penelitian,  dapat  dilihat pada gambar 1. Pertama kali dimulai mencari permasalahan yang terjadi selama penelitian, mencari dan menggunakan  metode  yang  tepat  digunakan  yaitu  metode  MAUT (Multi  Attribute  Utility  Theory), memetakan  data  kawasan  pemukiman  kumuh,  melakukan  perancangan  sistem,  dan  melakukan  hasil analisis dari perancangan sistem.
Mulai Analisis Data Pemetaan Pengumpulan Data Perancangan Sistem Analisis Hasil Perancangan Sistem Latar Belakang Pengolahana Data Perhitungan Bobot Parameter Selesai Kesimpulan dan Saran
Gambar 1. Metode penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam  metode Multi  Attribute  Utility  Theory (MAUT)  diperlukan  pembangunan  multiattribute utility model, yaitu penspesifikasian dimensi dari permasalahan evaluasi dan keputusan secara spesifik. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan adalah sebagai berikut:
𝑣(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖(𝑥) 𝑛
𝑖=1 (1) Keterangan:
v(x)
: Hasil analisa kawasan permukiman kumuh
∑ n : Jumlah bobot dari setiap parameter i : Total bobot prioritas = 1 wi
: Nilai evaluasi dari objek ke i
vi (x)
:
Bobot yang menentukan nilai dari seberapa penting elemen ke i terhadap elemen lainnya

## 3.1. Analisa Data Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh
Untuk  menentukan  analisa  kawasan  permukiman  kumuh,  tahap  pertama  yang  harus  dilakukan adalah menentukan bobot pada setiap kriteria. Berikut penentuan bobot parameter berdasarkan kondisi kepadatan bangunan (tabel 1), kondisi jalan lingkungan (tabel 2), kondisi penyediaan air minum (tabel 3), kondisi drainase lingkungan (tabel 4), kondisi pengelolaan air limbah (tabel 5), kondisi pengelolaan persampahan (tabel 6), dan kondisi proteksi kebakaran (tabel 7).
Tabel 1. Bobot Parameter Kondisi Kepadatan Bangunan No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Ketidakteraturan Bangunan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 1 2 Tingkat Kepadatan Bangunan 76%  -  100%  bangunan  memiliki  kepadatan  tidak  sesuai ketentuan 5 51%  -  75%  bangunan  memiliki  kepadatan  tidak  sesuai ketentuan 3 25%  -  50%  bangunan  memiliki  kepadatan  tidak  sesuai ketentuan 1 3 Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 76%  -  100%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memenuhi persyaratan teknis 5 51%  -  75%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memenuhi persyaratan teknis 3 25%  -  50%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memenuhi persyaratan teknis 1 Tabel 2. Bobot Parameter Kondisi Jalan Lingkungan No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Cakupan  Pelayanan Jalan Lingkungan 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 5 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 3 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 1 2 Kualitas  Permukaan Jalan Lingkungan 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 1 Tabel 3. Bobot Parameter Kondisi Penyediaan Air Minum No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum 76%  -  100%  populasi  tidak  dapat  mengakses  air  minum  yang aman 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 1 2 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan 76%  -  100%  populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air  minum minimalnya 5 51%  -  75%  populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air  minum minimalnya 3 25%  -  50%  populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air  minum minimalnya 1
Tabel 4. Bobot Parameter Kondisi Drainase Lingkungan
No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air 76%  -  100%  area  terjadi  genangan  >30cm,  >2jam  dan  >2x setahun 5 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, >2jam dan >2x setahun 3 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, >2jam dan >2x setahun 1 2 Ketidaktersediaan Drainase 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 3 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 1 3 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki diatasnya 5 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki diatasnya 3 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 1 4 Tidak Terpeliharanya Drainasee 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 5 51%  -  75% area memiliki drainase  lingkungan yang kotor dan berbau 3 25%  -  50% area memiliki drainase  lingkungan yang kotor dan berbau 1 5 Kualitas  Konstruksi Drainase 76%  -  100%  area  memiliki  kualitas  kontrsuksi  drainase lingkungan buruk 5 51%  -  75%  area  memiliki  kualitas  kontrsuksi  drainase lingkungan buruk 3 25%  -  50%  area  memiliki  kualitas  kontrsuksi  drainase lingkungan buruk 1 Tabel 5. Bobot Parameter Kondisi Pengelolaam Air Limbah No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Sistem  Pengelolaan Air  Limbah  Tidak Sesuai Standar Teknis 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 5 51%  -  75%  area  memiliki  sistem  air  limbah  yang  tidak  sesuai standar teknis 3 25%  -  50%  area  memiliki  sistem  air  limbah  yang  tidak  sesuai standar teknis 1 2 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah  Tidak  Sesuai dengan Persyaratan Teknis 76%  -  100%  area  memiliki  sarpras  air  limbah  tidak  sesuai persyaratan teknis 5 51%  -  75%  area  memiliki  sarpras  air  limbah  tidak  sesuai persyaratan teknis 3 25%  -  50%  area  memiliki  sarpras  air  limbah  tidak  sesuai persyaratan teknis 1
Tabel 6. Bobot Parameter Kondisi Pengelolaan Persampahan No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Prasarana  dan  Sarana Persampahan  Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 5 51%  -  75%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan  persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 3 25%  -  50%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan  persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 1 2 Sistem  Pengelolaan Persampahan yang Tidak  Sesuai  Standar Teknis 76%  -  100%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak  sesuai standar 5 51%  -  75%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak  sesuai standar 3 25%  -  50%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak  sesuai standar 1 3 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 76%  -  100%  area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak terpelihara 5 51%  -  75%  area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak terpelihara 3 25%  -  50%  area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak terpelihara 1 Tabel 7. Bobot Parameter Kondisi Proteksi Kebakaran No Kriteria Keteramgan Bobot 1 Kondisi Proteksi Kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 1 2 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 5 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 3 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 1
Setelah tahap pertama dilakukan, makan dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu menentukan nilai prioritas dan jumlah kriteria pada setiap parameter.
Tabel 8. Nilai Prioritas dan Jumlah Kriteria Parameter Nilai Prioritas Jumlah Kriteria n1 0.3 3 n2 0.3 5 n3 0.1 2 n4 0.1 2 n5 0.1 2 n6 0.05 3 n7 0.05 2
Keterangan : n1 :  Kondisi Kepadatan Bangunan n2 :  Kondisi Drainase Lingkungan n3 :  Kondisi Jalan Lingkungan n4 :  Kondisi Penyediaan Air Minum n5 :  Kondisi Pengolahan Limbah n6 :  Kondisi Pengolahan Persampahan n7 :  Kondisi Proteksi Kebakaran
Dari  perhitungan  yang  sesuai  dengan  rumus  metode Multi  Attribute  Utility  Theory (MAUT), didapatkan tingkat kawasan permukiman kumuh, seperti pada Tabel 9.
Tabel 9. Tingkat Kawasan Pemukiman Kumuh Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Nilai Keseluruhan Kumuh Ringan 0 – 1.61 Kumuh Sedang 1.62 – 3.23 Kumuh Berat 3.24 – 4.85

## 3.2. Perancangan Sistem
Dalam proses penggunaan metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT), awal kali menentukan bobot.  Nilai  prioritas,  dan  jumlah  kriteria  pada  setiap  parameter  untuk  mempermudah  dalam menganalisa. Flowchart dalam proses penggunaan metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) untuk mengetahui  tingkat  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Mojokerto  yang  akan  menghasilkan berupa informasi kawasan permukiman kumuh, tingkat kawasan permukiman kumuh, dan penanganan kawasan  permukiman  kumuh.  Pada  gambar  2  merupakan  flowchart  dari  proses  penggunaan  metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT).
Gambar 2. Flowchart analisis kawasan pemukiman kumuh

## 3.3. Hasil Analisis
Pada  gambar  3,  merupakan  hasil  analisis  kawasan  pemukiman  kumuh  dengan  menggunakan metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory).
Gambar 3. Analisis kawasan pemukiman kumuh
Pada gambar 3, menampilkan analisis kawasan pemukiman kumuh, seperti pada legend bahwa ada berbagai kondisi. Warna Kuning menandakan bahwa kawasan tersebut memiliki level Kumuh Ringan. Warna Biru menandakan bahwa kawasan tersebut memiliki level Kumuh Sedang. Sedangkan Warna Merah menandakan bahwa kawasan tersebut memiliki level Kumuh Berat.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dari pembuatan sistem dan setelah dilakukan uji coba dan implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto Berbasis Webmap mampu memberikan informasi kawasan permukiman kumuh dengan kategori Kumuh Ringan, Kumuh Sedang, dan Kumuh Berat. Hasil analisa dengan metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) berdasarkan  parameter  Kondisi  Bangunan  Gedung,  Kondisi  Jalan  Lingkungan,  Kondisi  Drainase Lingkungan, Kondisi Ketersediaan Air Bersih, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Limbah,  dan  Kondisi  Proteksi  Kebakaran. Pemetaan  Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten Mojokerto  Berbasis  Webmap mampu  memberikan  informasi  kriteria  apa  saja  yang  harus  segera mendapatkan penanganan. Berdasarkan penilaian responden dari keseluruhan pada aplikasi webmap, 15% menjawab sangat baik, 56% menjawab baik, 29% menjawab cukup baik dan 0% menjawab kurang baik.

## Daftar Pustaka
Hadinata,  N.  (2018).  Implementasi  Metode  Multi  Attribute  Utility  Theory  (MAUT)  Pada  Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Penerima Kredit. SISFOKOM , 07 (September), 87 – 92. Jannah, R., dan Lusiana. (2015). Aplikasi Penerimaan Karyawan dengan Metode Multi Attribute Utility Theory. SATIN : Sains Dan Teknologi Informasi , 1 (2), 79 – 89.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2016). Surat Edaran  Nomor:  40/SE/DC/2016  Tentang  Pedoman  Umum  Program  Kota  Tanpa  Kumuh.  In Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
Mojokerto,  A.  K.  (2016).  Sosialisasi  KOTAKU  Dan  Workshop  Strategi  Komunikasi  Program  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur – .
Presiden  Republik  Indonesia.  (2011).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2015).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Sastanti, S. Y. dan Fibriani, C. (2019). Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang. Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi , 5 (1), 69 – 78. https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78