## TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA
Lastuti Abubakar Tri Handayani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: lastuti62abubakar@gmail.com

## Abstract
The  main  principle  in  banking  activities  is  the  prudential  banking principle, which is regulated by Act No. 10/1998 on Amendment of Act No. 7/1992 concerning  Banking  as  well  as  in  Law  No.  21/2008  concerning  Sharia  Banking. This  prudential  banking  principle  in  practice  is  often  normally  interpreted,  i.e only  related  to  the  provision  of  bank  credit,  or  sometimes  misinterpreted, resulting in a misperception of how and when this principle is applied in banking activities.  This  research  uses  the  normative  juridical  approach  with  analytical descriptive  research  specification.  Data  were  analyzed  by  qualitative  juridical. Based  on  the  research  result,  prudential  banking  principle  must  be  applied starting  from  an  institutional  level,  banking  process,  and  services,  including  in banking  credit.  Banks  are  required  to  ensure  compliance  with  regulations, including standard operating procedures issued by banks.
Kata Kunci:  Regulasi  Perbankan,  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank,  Aktivitas Perbankan

## A. Latar Belakang
Perkembangan regulasi perbankan Indonesia berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perubahan tatanan regulasi perbankan ini antara lain dipengaruhi oleh  perkembangan  jasa  keuangan  dan  perbankan  global  serta  munculnya beragam  produk  perbankan  dan  layanan  jasa  perbankan  yang  baru.  Salah  satu perubahan  signifikan  dalam  regulasi  perbankan  Indonesia  adalah  terjadinya dualisme  hukum  perbankan,  dengan  diberlakunya  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (UU  Perbankan  Syariah)  yang berdampingan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).
Hadirnya  UU  Perbankan  Syariah,  memberikan  landasan  hukum  yang semakin kokoh bagi keberadaan aktivitas  perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dampak positifnya, alternatif pembiayaan dan investasi bagi masyarakat menjadi semakin  beragam.  Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  mempunyai alternatif untuk memperoleh pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terhindar dari larangan riba ’, maysir dan gharar , yang dalam aktivitas  konvensional  lazim  digunakan  baik  dalam  pemberian  kredit  berbasis bunga, dan produk yang bersifat spekulatif, yang seringkali dirasakan menimbul- kan ketidakadilan.
Presiden  Obasanjo  dari  Nigeria  dalam  pertemuan  G-8  di  Okinawa  pada tahun 2000 memberikan pernyataan bahwa “ if you ask me what is the worst thing in the world, I will say it compound interest ”, bahwa hal terburuk di dunia adalah bunga berbunga. Hal ini akibat utang Nigeria yang semula $ 5 milyar pada tahun 1985-1986 menjadi $ 28 milyar dalam kurun waktu 14 tahun yang timbul akibat bunga  berbunga  dari  para  kreditor  (Ethica  Institute,  2017:  24).  Di  sisi  lain, perbankan  syariah  berkembang  lambat,  walaupun  memperlihatkan  grafik  yang meningkat.
Beberapa  isu  strategis  dalam  pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia  adalah  produk  yang  tidak  variatif  dan  pelayanan  yang  belum  sesuai dengan ekspektasi masyarakat; kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum  memadai;  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk;  termasuk  persepsi  bahwa  perbankan  syariah  berbiaya  mahal,  serta pengaturan  dan  pengawasan  yang  belum  optimal.  Hal  ini  dapat  diatasi  dengan penerapan  tata  kelola  yang  baik  pada  perbankan  syariah  sebagai  penjabaran prinsip  kehati-hatian,  yang  bertumpu  pada  5  pilar,  yaitu: transparency , accountability , responsibility , independency dan fairness .
Selain itu, pengaruh perkembangan regional dan global berdampak antara lain  pada  keikutsertaan  otoritas  perbankan  dalam  organisasi  perbankan  dunia seperti International  Organization  on  Securites  Commission (IOSCO)  dan Financial Stability Board (FSB),  yang membuat  sektor keuangan dan perbankan
Indonesia  memiliki  standar  internasional  dan  kompetitif.  Pada  tahun  2020, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi  Asean),  perbankan  Indonesia  harus  sudah  mengimplementasikan kesepakatan  Asean  Banking  Integration  Framework  (ABIF)  berdasarkan  prinsip resiprokal dan non diskriminasi.
ABIF memberikan peluang bagi bank-bank ASEAN untuk masuk ke pasar wilayah  negar-negara  ASEAN  (Tri  Handayani  &  Lastuti  Abubakar,  2016:  144). Hal ini tentu memerlukan kesiapan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia agar  dapat  memanfaatkan  peluang  seoptimal  mungkin.  Keikutsertaan  Indonesia dalam  kesepakatan  ABIF  tentunya  dengan  mempertimbangkan  kepentingan ekonomi  nasional,  sehingga  diperlukan  model  kesepakatan  antar  negara  yang dibuat secara tepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.
Perkembangan  produk  dan  layanan  perbankan  pun  berkembang  sejalan dengan  kebutuhan  dalam  praktik,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi global. Perbankan yang fungsi utamanya sebagai intermediary , yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak ketiga, semakin banyak menawarkan jasa berbasis  komisi  ( fee  based  income ).  Hal  ini  menuntut  pembaruan  regulasi  yang cepat,  dan  untuk  mengantisipasi  perubahan  yang  pesat  tersebut,  otoritas perbankan  menerbitkan  aturan,  baik  dalam  bentuk  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  maupun  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI).  Perkembangan produk  dan  layanan  jasa  perbankan  ini,  tidak  hanya  berkontribusi  terhadap perkembangan  transaksi,  tetapi  banyak  mengembangkan  bidang  hukum  lain, seperti hukum kebendaan dan hukum surat berharga, serta aspek hukum teknologi informasi yang masih memerlukan sosialisasi, baik di internal perbankan maupun masyarakat pengguna jasa perbankan
Beberapa  layanan  jasa  perbankan  yang  berkontribusi  bagi  perkembangan hukum  perjanjian  antara  lain  transaksi  lindung  nilai  ( hedging )  yang  digunakan oleh  para  pelaku  usaha,  khususnya  importir  untuk  melakukan  proteksi  terhadap nilai  mata  uang  terhadap  perubahan  kurs  valuta  asing  (Lastuti  Abubakar  &  Tri Handayani,  2016).  Selain  itu,  Bank  dimungkinkan  untuk  menawarkan  jasa sebagai trustee guna menarik dana-dana di dalam negeri yang biasanya disimpan
di  bank trust atau trust  company di  luar  negeri  untuk  dikelola  dan  dioptimalkan dalam  menggerakkan  ekonomi  nasional.  Kegiatan trust ini  merupakan  jenis transaksi  yang  berkembang  dalam  praktik  perbankan  yang  masih  menyisakan beberapa  isu  hukum  dalam  implementasinya.  Salah  satu  isu  hukum  yang mengemuka  adalah dual  ownership terhadap  aset trust yang tidak  dikenal dalam sistem  hukum  kebendaan  Indonesia  (Tri  Handayani  &  Lastuti  Abubakar,  2014). Selain  itu,  perbankan  nasional  mulai  banyak  yang  mengembangkan  jasa  yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal seperti kegiatan Wali Amanat dan Bank Kustodian.
Tuntutan  ekonomi  global,  khususnya  sejak  krisis  keuangan  global  men dorong perbankan mengembangkan jenis-jenis surat berharga baru, seperti assets backed  securities atau collateral  debt  obligation (CDO)  melalui  proses sekuritisasi  (Olivier  Butsbach  &  Kurt  von  Mettenheim,  2014:  1);  atau  derivatif lainnya  yang  diturunkan  dari  surat  berharga  asal  nya.  Transaksi  derivatif  dalam perbankan  banyak  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  fungsi  lindung  nilai ( hedging ), antara lain forwards dan options .
Perkembangan surat berharga dalam aktivitas keuangan dan perbankan ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut dari aspek hukum kebendaan Indonesia yang menganut  sistem  tertutup  (Lastuti  Abubakar,  2010).  Melihat  perkembangan layanan dan produk perbankan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibayangkan bahwa  aktivitas  perbankan  mempunyai  andil  besar  dalam  pembaruan  hukum ekonomi Indonesia.
Dari  sisi  penggunaan  teknologi  informasi,  layanan  jasa  perbankan berkembang dengan ditawarkannya internet banking dan sistem pembayaran dan penyelesaian  transaksi  berupa  Bank  Indonesia Real  Time  Gross  Settlement (BI- RTGS)  yaitu  sistem  transfer  dana  elektronik  yang  penyelesaiannya  dilakukan dalam  waktu  seketika,  yang  memberikan  banyak  manfaat.  Sistem  BI-RTGS  ini selain  memberikan  kepastian  penyelesaian  ( settlement  finality ),  juga  menjadi sarana transfer dana antar bank yang efisien, handal dan aman. Selain BI-RTGS, diatur juga tentang Sistem Kliring Nasiona Bank Indonesia (SKNBI), yaitu sistem transfer  dana  elektronik  yang  meliputi  kliring  debet  dan  kliring  kredit  yang
penyelesaian  transaksinya  dilakukan  secara  nasional.  Perkembangan  sistem pembayaran  ini  berpengaruh  terhadap  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi transaksi nasabah. Selain itu, tercipta sistem pembayaran yang efisien dan teratur, sedangkan  perkembangan  teknologi  telah  menciptakan  layanan  perbankan  dapat menjangkau  di  seluruh  wilayah  tanpa  perlu  membuka  cabang  ( branchless banking )  yang  semakin  memudahkan  nasabah  bertransaksi  melalui smartphone (Brett  King,  2014:  48).    Di  tataran  perbankan  global,  berkembang  apa  yang dikenal  sebagai private  banking atau wealth  management ,  sebagai  bentuk  bisnis bank  lainnya  yang  didorong  oleh  beberapa  kekuatan,  yaitu: markets , regulatory ,
environtment , clients and competiton (Boris F.J. Collardi, 2012: 8).
Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan Indonesia yang  semakin  beragam  dan  kompleks,  maka  penerapan  prinsip  kehati-hatian dalam  aktivitas  perbankan  menjadi  semakin  urgen  dan  relevan.  Prinsip  kehati- hatian  bank  merupakan  prinsip  utama  dalam  aktivitas  perbankan,  tetapi  dalam praktik  seringkali  dimaknai  secara  sempit,  yaitu  hanya  dikaitkan  dengan kewajiban  bank  untuk  berhati-hati  dalam  melakukan  analisa  dalam  pemberian kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini bermaksud untuk menghasilkan kajian yuridis terhadap pemaknaan prinsip kehati- hatian  dan  implementasinya  dalam  praktik,  yang  dalam  pengalaman  penulis beberapa  kali  diminta  untuk  memberikan  keterangan  ahli  baik  di  kepolisian, kejaksaan  maupun  pengadilan,  menunjukkan  adanya  perbedaan  tafsiran  terhadap prinsip  kehati-hatian  dalam  UU  Perbankan,  khususnya  menyangkut  subjek  atau organ bank yang bertanggungjawab untuk memastikan prinsip ini telah diterapkan secara baik. UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah tidak memberikan definisi yang  eksplisit  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian,  tetapi dapat  dilihat  dalam  berdasarkan  penafsiran  sistematis,  yaitu  dengan  mengaitkan satu  pasal  dengan  pasal-pasal  yang  lain,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa prinsip  kehati-hatian  bank  berkaitan  erat  dengan  kepatuhan  bank  pada  seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik secara kelembagaan, proses dan produk.
Kepatuhan  terhadap  seluruh  peraturan  perundang-undangan  sangat penting,  sehingga  dalam  struktur  organisasi  perbankan,  khususnya  bank  umum, baik konvensional dan syariah wajib memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan  Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi  kepatuhan ini tidak  terlepas  dari  kompleksitas  kegiatan  usaha  bank  yang  semakin  meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan intergrasi pasar keuangan,  yang  berdampak  besar  terhadap  eksposur  risiko  yang  dihadapi  oleh bank,  sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  memitigasi  risiko  kegiatan  usaha bank.  Alasan  inilah  yang  mendorong  Bank  Indonesia  menerbitkan  PBI  No.: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Berdasarkan  Pasal  3  huruf  c  PBI  ini,  Fungsi  Kepatuhan  Bank  antara  lain tindakan  untuk:  “memastikan  agar  kebijakan,  ketentuan,  sistem,  dan  prosedur serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Bank  telah  sesuai  dengan  ketentuan Bank  Indonesia  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk prinsip  syariah  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah;  dan memastikan  kepatuhan  Bank  terhadap  komitmen  yang  dibuat  oleh  Bank  kepada Bank  Indonesia  dan/atau  otoritas  pengawas  lain  yang  berwenang  (dalam  hal  ini: OJK).  Dalam  pekembangannya,  fungsi  kepatuhan  ini  dimasukkan  sebagai  salah satu  bagian  dalam  POJK  No.:  55/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bagi  Bank  Umum,  yang  diwujudkan  dalam  penerapan  fungsi  kepatuhan,  audit intern, dan audit ekstern.
Mengacu pada ke PBI dan POJK tersebut, maka implentasi prinsip kehati- hatian bank pada intinya adalah kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang- undangan  dalam  aktivitas  perbankan.  Selain  itu,  terdapat  perbedaan  pandangan mengenai  siapa  yang  seharusnya  memikul  beban  untuk  menerapkan  prinsip kehati-hatian  bank  ini?  Apabila  melihat  kepada  PBI  dan  POJK,  penulis sependapat dengan pandangan umum, bahwa Direksi  lah  yang pertama memikul kewajiban ini mengingat fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh direksi.
Dalam  beberapa  kasus,  subjek  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban terhadap  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  ini  ditafsirkan  secara  sempit,  yakni kepada organ pengurus atau dewan direksi. Dalam kasus yang lain, pegawai bank
yang  diperintahkan,  dapat  dimintai  pertangungjawaban,  terutama  apabila menyadari  bahwa  perintah  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Permasalahan  yang  lebih  kompleks  berkenaan  dengan  pelanggaran prinisp  kehati-hatian  dalam  aktivitas  Bank  berupa  Badan  Usaha  Milik  Negara, dimana  acapkali  terjadi  perdebatan  apakah  kerugian  bank  yang  timbul  akibat pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  bank  termasuk  dalam  tindak  pidana  perbankan atau masuk ke dalam ranah “kerugian negara”, yang ditafsirkan dan dimasukkan ke dalam ranah tidak pidana korupsi.
Perbedaan  penafsiran  dan  implementasi  prinsip  kehati-hatian  ini menimbulkan  konsekuensi  yuridis  yang  cukup  berat,  mengingat  pelanggaran prinsip  kehati-hatian  bank  ini  masuk  ke  dalam  tindak  pidana  perbankan. Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kajian bagaimana implementasi prinsip kehati- hatian  ( prudencial  banking  principle )  ini  dalam  aktivitas  perbankan  Indonesia, terutama mengenai pemaknaan prinsip kehati-hatian bank, organ bank yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  bank  serta lingkup dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  membuat  pencandraan  secara sistematis,  faktual dan akurat  mengani  fakta-fakta. Oleh karena itu penelitian ini sifatnya  mengkaji  dan  memaparkan  permasalahan  aspek  hukum  yang  berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian bank.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif, dengan  menekankan  pada  kajian  terhadap  data  sekunder,  berupa  bahan  hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, baik jurnal maupun  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  bahan  hukum  tersier.  Selanjutnya,  data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dianalis secara yuridis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Prinsip kehati-hatian bank ( prudencial banking principle ) sebagai prinsip utama dalam aktivitas perbankan
Perbankan  Indonesia  mempunyai  fungsi  penting  dalam  pembangunan ekonomi.  Selain  fungsi  utamanya  sebagai intermediary ,  yang  mempertemukan pemilik  dana  ( surplus  of  fund )  dengan  pengguna  dana  ( lack  of  fund ),  perbankan mempunyai  peran  strategis  dalam  mendorong  perekonomian  Indonesia,  yaitu sebagai agent  of  development,  agent  of  services dan agent  of  trust (Otoritas Jasa Keuangan,  2016:  6).  Ketiga  peran  tersebut  akan  berjalan  dengan  baik,  apabila fungsi intermediary bekerja  secara  optimal.  Bank  menjadi  alternatif  pembiayaan bagi  dunia  usaha  dan  berperan  menggerakkan  perekonomian  dengan  mengguna- kan  dana  yang  dipercayakan  masyarakat  kepada  bank.  Itu  sebabnya  perbankan seringkali  disebut  sebagai  urat  nadi  perekonomian,  yang  menggerakkan  sektor rumah tangga, dunia usaha termasuk usaha mikro kecil. Semakin besar penyaluran pembiayaan  pada  sektor  dunia  usaha,  pembangunan  ekonomi  akan  semakin meningkat,  termasuk  pemerataan  pendapatan  melalui  penyerapan  tenaga  kerja. Siklus inilah yang menempatkan bank sebagai agent of development.
Selain  sebagai  alternatif  pembiayaan,  perbankan  khususnya  perbankan syariah  menawarkan  alternatif  investasi  yang  dapat  mengotimalkan  keuntungan dari  dana  yang  dipercayakan  pada  bank.  Oleh  karena  itu,  bank  harus  dapat menjadi agent of trust , dipercaya baik oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana.  Mengingat  dana  yang  disalurkan  oleh  bank  merupakan  dana  pihak  ketiga, bank  wajib  berhati-hati  dalam  pengelolaannya.  Itu  sebabnya,  bank  wajib memperhatikan  dan  mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  bank,  sebagai bentuk  pertanggungjwaban  bank  pada  pihak  ketiga.  Dalam  praktik,  prinsip  ini dominan digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kewajiban  Bank  untuk  melakukan  analisis sebelum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disalurkan.
Implementasi  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  atau pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet, sehingga prinsip ini lebih banyak ditafsirkan sebagai cara bagi bank untuk
menghindari kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kredit/pembiayaan bermasalah  atau  kredit  macet  menjadi  hal  yang  wajib  dihindari  oleh  Bank, mengingat  salah  satu  ukuran  dalam  penentuan  tingkat  kesehatan  Bank  adalah tinggi rendahnya non performing loan (NPL) bank. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.:  13/1/PBI/2011  tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan Bank  Umum,  diatur  bahwa:  “Bank  wajib  memelihara  dan/atau  meningkatkan Tingkat  Kesehatan  Bank  dengan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan manajemen risiko dalam melaksakan kegiatan usaha”.
Tanggung  jawab  untuk  memelihara  dan  memantau  Tingkat  Kesehatan Bank  serta  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memelihara dan/atau  meningkatkan  Tingkat  Kesehatan  Bank  dibebankan  kepada  Direksi  dan Dewan  Komisaris.  Selanjutnya,  Bank  wajib  melakukan  penilaian  tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko ( risk based bank rating ). Salah satu faktor yang dinilai adalah profil risiko, yang antara lain berupa risiko kredit, dengan  ancaman  penurunan  tingkat  kesehatan  bank  apabila  bank  melanggar kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam PBI No.: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Dalam pemberian kredit, berdasarkan Pasal  8 dan penjelasan Pasal  8 UU Perbankan,  implementasi  prinsip  kehati-hatian  ini  diterjemahkan  sebagai keyakinan  bank  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  baik  dan kemampuan,  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian kredit. Kewajiban yang sama diatur dalam Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Untuk memastikan bahwa prinsip kehati- hatian  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik,  bank  umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  merupakan  faktor penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank.  Selanjutnya,  untuk  memperoleh keyakinan,  sebelum  memberikan  kredit  atau  pembiayaan,  bank  harus  melakukan penilaian  yang  seksama  terhadap  watak  ( character );  kemampuan  ( capacity ); modal ( capital ); agunan ( collateral ); dan prospek usaha ( condition of economic ),
yang lazim dikenal dengan the 5 C’s analysis of credit. Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan,  bahwa  agunan  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  pemberian  kredit, sehingga  apabila  berdasarkan  unsur-unsur  lain  telah  dapat  diperoleh  keyakinan atas  kemampuan  nasabah  debitur  mengembalikan  utangnya,  maka  agunan  hanya berupa  barang,  proyek,  atau  hak  tagih  yang  dibiayai  dengan  kredit  yang bersangkutan. Hal ini berarti agunan wajib adalah jaminan pokok. Dalam praktik, untuk  meminimalkan  risiko  kredit  macet,  Bank  menekankan  pada  ketersediaan agunan ( collateral ), baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan.
2. Pengaturan  prinsip  kehati-hatian  bank  ( prudential  banking  principle ) dalam regulasi perbankan.
Baik  UU  Perbankan  maupun  UU  Perbankan  Syariah  mengatur  tentang kewajian bank untuk  menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Berikut  pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
Tabel 1:
Pengaturan Prudential Banking Principle dalam UU Perbankan & UU Perbankan Syariah
No.  UU Perbankan UU Perbankan Syariah Keterangan 1. Pasal 2: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian Pasal 2: Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ke dua Pasal menekankan kata perbankan/perbankan syariah yang lingkupnya meliputi segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Pasal 8: Bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan the 5 C’s analysis of credit sebelum memberikan kredit atau pembiayaan Pasal 23: Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi
seluruh kewajibannya berdasarkan the 5 C’s analysis penerima fasilitas. Pasal ini membedakan jaminan secara ekonomi dan jaminan secara yuridis. Itikad baik dan kesanggupan bank untuk membayar merupakan jaminan secara yuridis, sementara agunan ( collateral ) merupakan jaminan secara ekonomi.
Lanjutan Tabel 1:
No.  UU Perbankan UU Perbankan Syariah Keterangan 3. Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan
usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 35: Bank syariah/Unit Usaha Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Pasal ini menekankan kewajiban bank untuk memastikan terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank. 4. Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danaya kepada nasabah. Pasal 36: Bank Syariah/UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah/UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, maka bank perlu menjaga kesehatan dan menjaga fungsinya sebagai agent of trust .
5. Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Pasal 39: Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan
transkasi nasabah yang dilakukan melalui bank
syariah/atau UUS.
Sumber: UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah
Mengacu  pada  pengaturan  tentang  prinsip  kehati-hatian  bank  ( prudential banking  principle )  dalam  UU  Perbankan  dan  UU  Perbankan  Syariah,  dapat
disimpulkan  bahwa  implementasi  prinsip  kehati-hatian  ini  dapat  dilihat  dari beberapa aspek, yaitu :
a. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh  perbankan  sebagai  lembaga,  yang meliputi  kelembagaan  bank,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini  bermakna  bahwa  kewajiban  bank menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sudah  melekat  sejak  bank  itu  didirikan. Contoh  sederhana,  misalnya  Bank  berbentuk  Perseroan  Terbatas,  maka seluruh  regulasi  yang  berlaku  dalam  pendirian  Bank  berbentuk  Perseroan Terbatas  harus  diperhatikan.  Selanjutnya  prinsip  kehati-hatian  wajib  diterap- kan  dalam  proses  dan  cara  yang  tercermin  dalam  pedoman  atau standard operating  procedures yang  dibuat  oleh  bank.  Prinsip  kehati-hatian  di  sini harus ditafsirkan sebagai ketaatan bank terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak Bank didirikan, beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya.
b. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit,  yang  tujuannya untuk  menghindari  kredit  atau  pembiayaan  yang  bermasalah  atau  macet. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  di  sini  lebih  menekankan  pada  tujuan  bank untuk  memenuhi  tingkat  kesehatan  bank  yang  disyaratkan.  Implementasi prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit,  menjelma  dalam  kewajiban bank  untuk  melakukan  analisa  yang  mendalam  terhadap  watak,  kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Secara  imlisit,  penerapan prinsip  kehati-hatian  disini  juga  dimaknai  berhati-hati  dalam  menentukan calon nasabah.
c. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada organ bank itu sendiri untuk menghindari bank dari kerugian dan menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan  dananya  kepada  bank.  Dengan  demikian,  bank  wajib menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh bank mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku ( regulatory compliance ).
Berdasarkan  uraian  mengenai  lingkup  penerapan  prinsip  kehati-hatian  di atas,  maka  penerapan  prinsip  kehati-hatian  memiliki  cakupan  yang  luas,  tidak hanya  berkaitan  dengan  proses  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan
prinsip  syariah.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  ini  berkaitan  erat  kelembagaan bank,  sejak  bank  didirikan,  beroperasi,  menerbitkan  produk  dan  melayani nasabah.  Termasuk  ke  dalam  pengertian  kelembagaan  bank  adalah  penerapan prinsip  kehati-hatian  dalam  menentukan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi.
Berkaitan dengan sumber daya manusia di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  telah  menerbitkan  POJK  No.:  27/POJK.03/2016  tentang Penilaian  Kemampuan  dan  Kepatutan  Bagi  Pihak  Utama  Lembaga  Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 POJK ini, Lembaga Jasa Keuangan meliputi pula Bank.  Pihak  Utama  dalam  POJK  adalah  pihak  yang  memiliki,  mengelola, mengawasi,  dan/atau  mempunyai  pengaruh  yang  siginifikan  pada  Lembaga  Jasa Keuangan.  Khusus  untuk  Bank,  yang  dimaksudkan  dengan  Pihak  Utama  adalah Pemegang  Saham  Pengendali  (PSP);  Anggota  Direksi;  dan  Anggota  Dewan Komisaris.
Menurut  pendapat  penulis,  uji  kemampuan  dan  kepatutan  terhadap Pemegang  Saham  Pengendali  merupakan  hal  yang  sepatutnya  dilakukan, mengingat  Pemegang  Saham  Pengendali  dapat  menentukan  dan  mengambil keputusan terhadap perbuatan-perbuatan hukum  yang akan dilakukan oleh Bank, sementara  Bank  wajib  dikelola  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan yang  baik  ( good  governance )  mengingat  Bank  berkewajiban  memberikan perlindungan bagi pemangku kepentingan, khususnya pemilik dana.
3. Kewajiban  perbankan  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bank ( prudencial banking principle )
Persoalan  berikutnya  adalah  siapa  yang  wajib  melaksanakan  prinsip kehati-hatian  bank  ini  dalam  aktivitas  perbankan.  Pertama,  tentu  perlu  dilihat bentuk  badan  usaha  bank.  Berdasarkan  Pasal  21  UU  Perbankan,  bentuk  badan hukum  Bank  Umum  dapat  berupa  Perusahaan  Daerah;  Perseroan  Terbatas  (PT); Koperasi  atau  bentuk  lain  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah. Lazimnya,  Bank  Umum  mengambil  bentuk  PT,  sehingga  berlakulah  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  sebagai lex generalis . Berdasarkan Pasal 92 UU PT, kewajiban untuk memastikan kepatuhan
terhadap  regulasi,  termasuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bank  berada ditangan  Direksi  sebagai  organ  perseroan  yang  bertanggungjawab  untuk menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan  yang  dipercayakan  kepadanya  berdasarkan  prinsip fiduciary  duty .  Dalam  hal  Perseroan  Terbatas  tersebut  memperoleh  ijin  sebagai Bank,  maka  dalam  menjalankan  pengurusan,  Direksi  Bank  mengacu  pada  UU Perbankan sebagai lex specialis , dan seluruh ketentuan yang berlaku bagi Bank.
Berdasarkan  UU  Perbankan,  penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank  tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  Direksi,  melainkan  juga  dibebankan  kepada anggota  Dewan  Komisaris  dan  Pegawai  Bank.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari Pasal 49 ayat (2) b, yang mengatur, bahwa:
Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi  atau  pegawai  Bank  yang  dengan sengaja  tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang perbankan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana …”
UU  Perbankan  tidak  mengatur  secara  tegas  definisi  dan  fungsi  Dewan Komisaris  dan  Direksi.  Pasal  1  Angka  22  huruf  a  UU  Perbankan  hanya menyebutkan  bahwa  Anggota  Dewan  Komisaris,  Pengawas,  Direksi  atau kuasanya,  pejabat,  atau  karyawan  bank  ini  masuk  ke  dalam  pengertian  Pihak Terafiliasi.  Artinya,  selain  Dewan  Komisaris,  Direksi,  pejabat  atau  karyawan Bank,  terdapat  pihak-pihak  yang  masuk  dalam  pengertian  Pihak  Terafiliasi, seperti pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai,  konsultan hukum  dan konsultan lainnya, serta pihak  yang menurut  Bank Indonesia  (sekarang  OJK)  turut  serta  mempengaruhi  pengelolaan  Bank,  antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, dan keluarga Direksi. Oleh  karena  itu,  berlaku  ketentuan  dalam  UU  PT  sebagai lex  generalis yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PT, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  Direksi”.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1 angka  5  UU  PT,  yang  dimaksud  dengan  Direksi  adalah  “Organ  Perseroan  yang
berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan  Anggaran  Dasar.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dewan Komisaris  dalam  konteks  perbankan  adalah  “Organ  bank  yang  bertugas melakukan  pengawasan  secara  umum  dan  atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  direksi  dalam  pengurusan  bank  yang bersangkutan”, sedangkan yang dimaksud dengan direksi adalah organ bank yang berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan  bank  sesuai  dengan maksud dan tujuan bank  yang bersangkutan,  serta mewakili  bank, baik  di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  baik  dalam  UU  PT  maupun  UU Perbankan,  maka  berlakulah  prinsip  tanggung  jawab  dalam  badan  hukum,  yaitu ultra  vires ,  dimana  baik  Dewan  Komisaris  maupun  Direksi  dapat  dimintai tanggung jawab pribadi apabila melakukan perbuatan hukum di luar kewenangan yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  Anggaran  Dasar Perseroan.
Selanjutnya,  pengertian  pegawai  bank  dapat  dilihat  dalam  penjelasan beberapa  pasal.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  47  ayat  (2)  UU  Perbankan,  yang dimaksud  dengan  pegawai  bank  adalah  semua  pejabat  dan  karyawan  bank. Penjelasan  Pasal  48  ayat  (1)  memberikan  spesifikasi  berkaitan  dengan “kerahasiaan Bank”, yaitu memberikan pengertian pegawai bank adalah “pejabat bank  yang  diberi  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  tugas operasional  bank,  dan  karyawan  yang  mempunyai  akses  terhadap  informasi mengenai keadaan bank”.
Penjelasan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juga  memberikan  pengertian pegawai  bank  adalah  “semua  pejabat  dan  karyawan  bank”.  Demikian  juga penjelasan  Pasal  49  ayat  2  (b),  memberikan  pengertian  pegawai  bank  adalah “pejabat  bank  yang  mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  tentang  hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan”. Dapat disimpulkan secara umum bahwa pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  ayat  (2)  b,  yang  dimaksud  dengan pegawai  bank  adalah  pejabat  bank  yang  mempunyai  wewenang  dan  tanggung jawab  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  yang  bersangkutan. Dengan  demikian,  kewajiban  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bank  melekat pada dewan komisaris, direksi dan pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung  jawab  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  yang bersangkutan.  Dalam  praktik,  penulis  menemukan  kasus  dimana  pegawai  bank melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dengan alasan perintah Direksi dan yang bersangkutan tidak dapat menolak. Pada prinsipnya pegawai Bank wajib melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  sesuai  dengan  kewenangannya.  Dalam  hal pegawai  Bank  melakukan  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian,  padahal  yang bersangkutan  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  salah,  tentu  alasan  “atas perintah  atasan”  bukan  merupakan  alasan  pembenar.  Hal  ini  merupakan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung oleh pegawai bank, tetapi tentu hal ini dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pengambil  keputusan,  khususnya  hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada pegawai bank.
4. Lingkup  peraturan  perundang-undangan  yang  wajib  ditaati  oleh perbankan.
Aspek hukum lainnya yang memerlukan telaahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian  bank  adalah  makna  “tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang- undang  ini  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku pada bank” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan. Dalam praktik,  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  yang  banyak  dilakukan  adalah  tidak dilakukannya  langkah-langkah  atau  prosedur  pemberian  kredit  yang  dituangkan dalam  pedoman  pemberian  kredit  atau Standard  Operating  Procedures (SOP) yang dibuat oleh bank sebagai pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas- nya.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  SOP  Bank  itu  dapat  dikatakan sebagai  bagian  dari  ketentuan  perundang-undangan,  sehingga  pelanggaran  atau penyimpangan terhadap SOP dianggap pelanggaran prinsip kehati-hatian. Penulis berpendapat  bahwa  SOP  atau  pedoman  yang  dibuat  dan  berlaku  di  internal
perbankan  merupakan  bagian  dari  ketentuan  perundang-undangan  dan  ketentuan lain  yang  berlaku,  sehingga  pelanggaran  SOP  merupakan  bentuk  pelanggaran prinsip  kehati-hatian.  Pendapat  ini  berlandaskan  pada  Pasal  8  ayat  (2)  dan  Pasal 15 UU Perbankan.
Pasal  8  ayat  (2)  mengatur  bahwa:  “Bank  Umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia”.  Selanjutnya, dalam  penjelasan  Pasal  8  Ayat  (2)  disebutkan  tentang  pokok-pokok  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. pemberian  kredit  atau  pembiayaan  syariah  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian tertulis;
b. bank  harus  memiliki  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  Nasabah debitur  yang  antara  lain  diperoleh  dari  penilaian  yang  seksama  terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
c. kewajiban bank untuk  menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
d. kewajiban  bank  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  prosedur dan persyaratan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  dengan  persyaratan  yang  berbeda  kepada  Nasabah  Debitur  dan  atau pihak-pihak terafiliasi.
f. penyelesaian sengketa.
Berdasarkan  pokok-pokok  pedoman  di  atas,  maka  lazim  dalam  praktik, perjanjian  kredit  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dalam  bentuk  standar  (perjanjian baku),  dimana  klausula-klausula  dalam  perjanjian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan oleh salah satu Pihak, dalam hal ini Pihak Bank,  dan  walaupun  ditentukan  oleh  salah  satu  pihak,  tidak  berarti  Bank  bebas menentukan klausula perjanjian kredit, karena perjanjian baku tetaplah perjanjian, yang  tunduk  pada  ketentuan  Buku  II  KUHPerdata  tentang  Perikatan,  khususnya berkenaan  dengan  syarat  sah  perjanjian  yang  diattur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata.  Selain  itu,  Bank  wajib  menginformasikan  secara  jelas  mengenai  syarat dan  prosedur  dalam  pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, sehingga kesepakatan yang dberikan oleh Nasabah Debitur terbebas dari paksaan dan kekhilafan.
Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa,  OJK  telah  menerbitkan  POJK No.: 1/POJK/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan  (LAPS),  dan  untuk  penyelesaian  sengketa  perbankan  telah  terbentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), yang didirikan oleh Asosiasi Perbankan yang independen guna menyelesaikan sengketa perbankan  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dunia perbankan,  sehingga  dunia  perbankan  dapat  tumbuh  dengan  stabil.  Penyelesaian sengketa  perbankan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan sejalan  dengan  karakteristik  perbankan  sebagai intermediary dan  penggerak perekonomian  yang  bertumpu  pada  kepercayaan  masyarakat.  Penyelesaian sengketa perbankan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:
a. keberlangsungan  usaha  Bank,  mengingat  Bank  mengelola  dana  masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga penyelesaian melalui Pengadilan  bukanlah  upaya  yang  tepat.  Putusan  Pengadilan  memposisikan para  pihak  sebagai  pihak  yang  menang  atau  kalah,  yang  akan  berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan usaha.
b. Bank  tidak  kehilangan  momentum  bisnis,  untuk  menghindari  kredit  macet atau penarikan dana secara besar-besaran yang berpotensi menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas.
c. Sejalan dengan regulasi perbankan, yang mengatur tahapan dalam menyelesai- kan  permasahan  dengan  nasabah,  dengan  menyediakan  pengaduan  nasabah, memfasilitasi  mediasi  oleh  otoritas  dan  penyelesaian  dengan  mekanisme lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
Sebagai  catatan,  penyelesaian  sengketa  yang  dimaksud  adalah  sengketa yang  menimbulkan  kerugian  pada  nasabah  akibat  hubungan  hukum  yang  timbul dalam ranah hukum  perdata, baik  akibat pelanggaran perjanjian antara Bank  dan Nasabah  maupun  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata.
5. Pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  bank  ( prudential  banking  principle ) sebagai tindak pidana perbankan (Tipibank)
Telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  prinsip  kehati-hatian  bank  ini merupakan  prinsip  utama  dalam  aktivitas  perbankan,  yang  pelanggarannya  tidak hanya akan membahayakan perbankan itu sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko  yang  lebih  besar  yaitu  runtuhnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank
dan berdampak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap  prinsip  kehati-hatian  bank  ini  sebagai  pelanggaran  yang  dikenai  sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana perbankan.
Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) b UU Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank  yang dengan sengaja tidak melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang  undang  dan ketentuan  perundang-undangan  yang  lain  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8 (delapan)  tahun,  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp.  5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah). Dalam praktik, kasus pidana perbankan yang mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit yang tidak sesuai dengan pedoman atau  SOP  pemberian  kredit,  atau  kredit  diberikan  tanpa  memenuhi  persyaratan dokumen-dokumen  yang  diwajibkan  berdasarkan  pedoman  pemberian  kredit. Meskipun  UU  Perbankan  dan  UU  Perbankan  syariah  secara  tegas  meng- klasifikasikan  pelanggaran  terhadap  prinsip  kehati-hatian  sebagai  tindak  pidana perbankan,  tetapi  dalam  tataran  global  berkembang  pemikiran  bahwa  tindak pidana perbankan termasuk ke dalam lingkup kejahatan bisnis.
Romli  Atmasasmita  (2010:  76)  perpendapat  bahwa  secara  yuridis, kejahatan bisnis menunjukkan adanya dua sisi,  yaitu sisi perdata dan sisi pidana. Kedua  aspek  ini  mempunyai  tujuan  yang  berbeda  dan  karakteristik  yang bertentangan  satu  sama  lain.  Aspek  hukum  perdata  lebih  mementingkan perdamaian  di  antara  para  pihak,  sehingga  sifat  regulasi  lebih  mengemuka, sedangkan  aspek  pidana  lebih  mementingkan  perlindungan  kepentingan  umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka.
Model  penyelesaian  terhadap  kejahatan  bisnis,  termasuk  tindak  pidana perbankan  saat  ini  berkembang  ke  arah  model  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  ( out  of  court  system ),  yang  oleh  Romli  Atmasasmita  (2010:  189), disebut  dengan  model  pendekatan  restoratif  ( restorative  approach )  dan
rehabilitatif ( rehabilitative approach ), sebagai suatu model yang dapat digunakan dalam penyelesaian dalam  sistem hukum  pidana. Pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan menjadi tidak bermasalah atau harmoni. Model pendekatan ini sebenarnya sejalan dengan  spirit  dalam  hukum  adat  yaitu  memulihkan  ketidakseimbangan  dalam kosmos.
Penulis  berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  pendekatan  restoratif  dapat diterapkan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  perbankan  secara  selektif,  meng- ingat pendekatan ini berakar dari pendekatan ekonomi yang lebih mengutamakan efisiensi, sehingga dikhawatirkan mengabaikan unsur keadilan yang melekat pada tujuan penegakan hukum. Selain itu, penyelesaian tindak pidana perbankan wajib memperhatikan  peran  Bank  sebagai agent  of  trust ,  untuk  tetap  menjaga kepercayaan masyarakat.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan,  dapat  disimpulkan  beberapa hal, sebagai berikut:
a. Prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip  utama  yang  wajib  diterapkan  dalam aktivitas  perbankan,  baik  secara  kelembagaan,  proses  maupun  layanan  dan produk  perbankan,  terutama  dalam  menjalankan  fungsi intermediary ,  yaitu menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  pihak  ketiga.  Dengan  demikian, pengertian  prinsip  kehati-hatian  bank  harus  ditafsirkan  secara  tepat  sesuai maksud  undang-undang,  kepatuhan  terhadap  seluruh  ketentuan  perundang- undangan. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam UU  Perbankan  dan  UU  Perbankan  Syariah  adalah  dalam  mekanisme pemberian  kredit  atau  pembiayaan  syariah,  yang  mewajibkan  bank  untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan itikad baik bank untuk membayar utang/menunaikan  kewajibannya  dalam  pembiayaan  syariah  serta  melakukan analisa  yang  mendalam  terkait  watak  ( character ),  kemampuan  ( capacity ),
permodalan  ( capital )  ,  jaminan  ( collateral )  serta  prospek  usaha  ( conditon  of economic ) atau yang dikenal dengan the 5 C’s analysis of credit.
b. Kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  bukan  hanya  menjadi tanggung jawab  Direksi  Bank,  tetapi  juga menjadi  kewajiban Dewan Direksi dan  pejabat  bank  yang  mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.
c. Kepatuhan  terhadap  seluruh  ketentuan  perundang-undangan  dan  ketentuan lain  dalam  UU  Perbankan  dan  UU  Perbankan  Syariah,  mencakup  segala peraturan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan, termasuk pedoman atau Standard  Operating  Procedures (SOP)  yang  diterbitkan  oleh  Bank.  Hal  ini berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  dan  Pasal  15  UU  Perbankan, yang  mewajibkan  bank  umum  dan  BPR  memiliki  pedoman  kredit  (SOP), sehingga SOP merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi.
2. Saran
a. Perbankan  perlu  membuat  pedoman  atau  SOP  yang  lebih  komprehensif  dan jelas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian di internal Bank.
b. Perlu  sosialisasi  secara  berkesinambungan  di  internal  bank  mengenai  siapa yang  wajib  melaksanakan  dan  bertanggungjawab  atas  penerapan  prinsip kehati-hatian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Butzbach,  Olivier  &  Kurt  von  Mettenheim.  2014. Alternative  Banking  and Financial Crisis . London: Pickering & Chatto..
Collardi,  Boris  F.J.  2014. Private  Banking-Building  a  Culture  of  Excellence. Singapore: Wiley Finance.
Ethica Institute. 2017. Handbook Of Islamic Finance 2017 Edition . Dubai-United Arab Emirates: Ethica Institute of Islamic Finance.
King,  Brett.  2014. Breaking  Banks - The  Innovators,  Rogues,  and  Strategists Rebooting Banking. Singapore: Wiley.
Lastuti  Abubakar.  2009. Transaski  Derivatif  di  Indonesia-Tinjauan  Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek . Bandung: Book Terrace & Library.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016. Perbankan-Seri  Literasi  Keuangan  Perguruan Tinggi , Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Romli Atmasasmita. 2010. Globalisasi Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana.

## Jurnal:
Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2016. “Transaksi Lindung Nilai (Hedging) dalam  Praktik  Perbankan  dan  Implikasinya  terhadap  Pembaruan  Hukum Kontrak Nasional”. Jurnal Rechtidee . Vol. 11. No. 1 Juni.
Tri Handayani & Lastuti Abubakar. 2014. “Implikasi Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan  (Trust)  dalam  Aktivitas  Perbankan  terhadap  Pembaruan Hukum Perdata Indonesia”. Jurnal Litigasi , Vol. 15 No. 2.
Tri Handayani & Lastuti Abubakar. 2016. “Implikasi Kesepakatan Asean Banking Integraton  Framework  (ABIF)  terhadap  Pembaruan  Hukum  Perbankan Indonesia”. Jurnal Rechtidee , Vol. 11. No. 2. Desember.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.

## Internet:
Bank  Indonesia.  “Edukasi  Sistem  Pembayaran”.  “http://www.bi.go.id/id/sistem- pembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx.  Diakses  tanggal  13 Mei 2017. Pukul 13.43 WIB.
Bank  Indonesia.  “Sistem  Setelmen”.  http://www.bi.go.id/en/sistem-pembayaran/ sistem-setelmen/bi-rtgs/bi-rtgs/Contents/Default.aspx.  Diakses  tanggal  13 Mei 2017. Pukul 13.45 WIB.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Jabatan :  - Nomor HP :  08122150155 E-mail :  lastuti.abubakar@unpad.ac.id Alamat Kantor  :  Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung Nama :  Tri Handayani, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Jabatan :  - Nomor HP :  081313407048 E-mail :  tri.handayani@unpad.ac.id
Alamat Kantor  :  Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung