Nike Ardiansyah, Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani / Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.310 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Tahapan  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima
Nike Ardiansyah * , Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia * Co-Author Email: nike.ardiansyah@Universitasmbojobima.ac.id

## Article Information
Submitted: 11 Desember 2023 Accepted: 22 Januari 2024 Online  Publish: 22 Januari 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tahapan  pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  Risa  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima.  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik  analisisnya yaitu analisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yang  dimulai  dari  reduksi  data,  display  data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  Risa  Kecamatan Woha  Kabupaten  Bima  menunjukan  variasi  dan  faktor-faktor  seperti  pendidikan dan  akses  informasi  memainkan  peran  kunci.  peran  pemerintah  desa  memiliki dampak  signifikan  terhadap  efektivitas  musyawarah.  Keterlibat  aktif  pemerintah desa  dalam  menjaga  transparansi,  akuntabilitas  dan  inklusivitas  menjadi  dasar untuk keberhasilan musyawarah perencanaan pembangunan. Identifikasi hambatan seperti  keterbatasan  sumber  daya  dan  konflik  kepentingan  menjadi  kunci  untuk perbaikan.  Startegi  pengelolaan  konflik  dan  peningkatan  alokasi  sumber  daya dapat memfasilitasi proses musyawarah dengan lebih lancar. Penggunaan teknologi informasi  masih  terbatas,  namun  potensial  untuk  meningkatkan  transparansi  dan partisipasi.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan Desa

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  stages  of  implementation  of  the  Risa  Village Development  Planning  Deliberation,  Woha  District,  Bima  Regency.  This  type  of research  is  qualitative  descriptive  research.  The  data  collection  techniques  used are  observation,  interviews  and  documentation.  The  analysis  technique  is qualitative  descriptive  analysis,  which  starts  from  data  reduction,  data  display, and  verification  and  conclusions.  The  results  of  this  study  that  community participation  in  the  development  planning  deliberations  of  Risa  Village,  Woha District, Bima Regency show variations and factors such as education and access to  information  play  a  key  role.  The  role  of  village  government  has  a  significant impact  on  the  effectiveness  of  deliberation.  The  active  involvement  of  village governments  in  maintaining  transparency,  accountability  and  inclusivity  is  the basis for successful development  planning deliberations. Identification of barriers such as limited resources and conflicts of interest  is key to improvement. Conflict management strategies and improved resource allocation can facilitate a smoother deliberation process. The use of information technology is still limited, but has the potential to increase transparency and participation.
Keywords: Implementation, Deliberation, Planning, Village Development

## Pendahuluan
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  adalah  sebuah  forum  yang  melibatkan masyarakat    dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  merencanakan  pembangunan  di  Desanya (Maulana  et  al.,  2023).    Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  diawali  dengan  Pra Musyawarah  Perencanaan  dan  dilanjurtkan  dengan  Musyawarah  Desa  (Musdes)  dan  akan dilanjutkan  ke  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembangdes)  dalam Musyawarah  di  tingkat    Kecamatan  akan  di  delegasikan  oleh  kepala  Desa  dari  hasil Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembangdes)  tersebut  untuk  mengikuti Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  di  tingkat  Kecamatan,    yang  akan  dituang  dan menjadi  acuan  penyusunan  RKPD  Kabupaten,  yang  digunakan  untuk  mensinkronkan  dan membahas  agenda  perencanaan  pembangunan  tingkat  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  atau  Dinas/Badan  dalam  menjalankan  Program  Kegiatan  Pemerintah  Kabupaten Bima (Listina & Pratama, 2023).
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  sebagai  sebuah  kenyataan  demokrasi dilaksanakan  dalam  rangka  perencanaan  pembangunan  daerah  serta  penyusunan penganggaraan  daerah  dengan  dasar  :  (1)  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Rusmin et al., 2019). (2) UU Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  (3)  UU  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Pada  tingkat  operasionalnya diatur mulai terbitnya ; (1) Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman pelakanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan,  Forum  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kecamatan,  dan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Kota  (Triono  et  al.,  2022).  (2)  Surat  Edaran  Bersama  Mentri  dalam  Negri PPN/Kepala  Bappenas  dan  Mendagri  Nomor  008/M.PPN/01/2007  dan  Nomor  050/264A/SJ tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Tahun 2007.  (3)  Surat  Edaran  Bupati  (SEB)  Kabupaten  Bima  050/22/25/2011  tentang  Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Tahun  2011.  Didalam semua  regulasi  tersebut  menyatakan  bahwa  peran  serta  masyarakat  adalah  penting  dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Taufiq Widodo & Kartika, 2021).
Pembangunan desa merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia.  Desa  Risa,  yang  terletak  di  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima, menjadi  fokus  perhatian  karena  peran  strategisnya  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan secara  berkelanjutan  (Christijanto,  2018).  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  di Desa  Risa  menjadi  sebuah  mekanisme  partisipatif  yang  esensial  untuk  memastikan  bahwa kebijakan  pembangunan  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  setempat  (Nasir & Maulana, 2021).
Melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan,  masyarakat,  pemerintah  desa,  dan berbagai pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan  mengevaluasi  rencana  pembangunan  desa  (Asril  &  Yoserizal,  2019).  Namun,  dalam konteks pelaksanaannya, terdapat kompleksitas dan dinamika yang mempengaruhi efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Risa (Triyo Rachmadi et al., 2021).
Berbagai  faktor  seperti  partisipasi  masyarakat,  peran  pemerintah  desa,  pengelolaan konflik kepentingan, dan faktor-faktor eksternal mungkin memengaruhi tahapan pelaksanaan musyawarah  (Ma’rif  et  al.,  2010).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk mengkaji  secara  mendalam  tahapan  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Iskandarsyah Siregar, 2022).
Penelitian  ini  penting  karena  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pemahaman  praktis  dan  teoretis  tentang  dinamika  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat ditemukan solusi dan
rekomendasi  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  musyawarah  perencanaan pembangunan  di  Desa  Risa,  sekaligus  memberikan  pandangan  yang  lebih  luas  terkait perencanaan  pembangunan  desa  (Andriani,  2022).  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diarahkan untuk  mendukung  penguatan  kapasitas  pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat  dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Wijaya, 2022).

## Kajian Pustaka

## Konsep Pembangunan Desa
Pada  hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama-sama pemerintah  terutama  dalam  memberikan  bimbingan,  pengarahan,  bantuan  pembinaan,  dan pengawasan  agar  dapat  ditingkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  usaha  menaikan  taraf hidup dan kesejahteraannya (Bloom & Reenen, 2013).
Suparno dalam Sri Arinah (2017:16) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam  rangka  imbang  yang  sewajarnya  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Kewajiban pemerintah  adalah  menyediakan  prasarana-prasarana,  sedangkan  selebihnya  disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.
Proses  pembangunan  desa  merupakan  mekanisme  dari  keinginan  masyarakat  yang dipadukan  dengan  masyarakat.  Perpaduan  tersebut  menentukan  keberhasilan  pembangunan seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ahmadi  dalam  Sri  Arinah  (2017:16)  mekanisme pembangunan  desa  adalah  merupakan  perpaduan  yang  serasi  antara  kegiatan  partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.
Bahwa  pada  hakekatnya  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  sendiri. Sedangkan  pemerintah  memberikan  bimbingan,  bantuan,  pembinaan,  dan  pengawasan. Menurut  Gant  dalam  Sri  Arinah  (2017:16)  tujuan  pembangunan  ada  dua  tahap.  Tahap pertama, pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan inisudak mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan- kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.
Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  tersebut  maka  banyak  aspek  atau  hal-hal yang  harus  diperhatikan,  yang  diantaranya  adalah  keterlibatan  masyarakat  di  dalam pembangunan.  Sanit  dalam  Sri  Arinah  (2017:16)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  dimulai dari  perlibatan  partisipasi  masyarakat.  Ada  beberapa  keuntungan  ketika  partisipasi masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  pembangunan  yaitu  pertama;  pembangunan  akan berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Artinya  bahwa  jika  masyarakat  dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunan  maka  akan  tercipta  kontrol  terhadap  pembangunan tersebut.  Kedua;  pembangunan  yang  berorientasi  pada  masyarakat  akan  menciptakan stabilitas  politik.    Oleh  karena  masyarakat    berpartisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan sehingga  masyarakat  bisa    menjadi    kontrol    terhadap  pembangunan  yang  sedang    terjadi (Erawan & Burhanudin, 2019).
Berdasarkan  berbagai  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pembangunan  ditujukan  untuk  meningkatkan  kemampuan,  kebersamaan, kesempatan,  kemandirian  dan  saling  ketergantungan  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

## Perencanaan Pembangunan
Pengertian    perencanaan  pembangunan    dapat  dilihat    berdasarkan    unsur-unsur  yang membentuknya  yaitu :  perencanaan dan pembangunan.  Menurut  Suryo  Sakti  Hadiwijoyo (2002:7)    bahwa  teori    perencanaan    yang  ideal  adalah  yang  tidak  hanya  mampu mengakomodasi    kepentingan  dan  kebutuhan    masyarakat  tetapi  juga  mampu  memadukan
berbagai kepentingan yang terlibat.
Conyers dan Hills dalam Sri Arinah (2017:17) mendefinikan perencanaan sebagai suatu proses  yang  berkesinambung  yang  mencakup  keputusan-keputusan  atau    pilihan-pilihan berbagai  alternatif  penggunaan  sumber  daya  untuk  mencapai    tujuan-tujuan  tertentu  pada masa yang akan datang.
Untuk  mendapatkan  hasil  perencanaan    pembangunan  daerah  yang  baik,    tepat  waktu, tepat  sasaran,  berdaya  guna    dan  berahsil  guna,  dibutuhkan    keterlibatan  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat  sebagai salah satu unsur dalam pembangunan (Ile  et  al.,  2023).  Tentunya  mereka  dapat  mengetahui  sekaligus    memahami  apa  yang  ada diwilayahnya,  disamping  itu  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan pembangunan,  pemerintah  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakatnya.  Sehingga mereka  dapat  merasa  ikut  bertanggung  jawab  dan  merasa  memiliki  program-program pembangunan  yang  jelas  akan  sangat  menguntungkan  bagi  pelaksanaanya  (Marianata  & Hardayani, 2019).
Dalam  pembangunan,  peran  serta  seluruh  lapisan  masyarakat  selaku  pelaku pembangunan  dan  pemerintah  selaku  pengayom,  Pembina  dan  pengarah  sangat  diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu  kesatuan  gerak    pembangunan  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  (Hari  Zamharir, Zulkarnain, 2021).
Pembangunan  harus  menyangkut  semua pihak  yaitu  dari  tingkat  pusat  sampai   tingkat daerah, pembangunan  yang pertama  harus  dibina dan dikembangkan  adalah pembangunan desa,  Berkenaan  dengan  pembangunan  desa,  Daeng  Sudirwo  dalam  Sri  Arinah  (2017:20) mendefinisikan  pembangunan  desa    sebagai  berikut:  Pembangunan  desa  adalah    proses perubahan  terus  menerus  dan  berkesinambungan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat beserta  pemerintah  untuk  meningkakan  kesejakteraan  lahir  dan  batin,  materi  dan  spriritual bersadarkan pancasila yang berlangsung di desa (Fahmi et al., 2020).

## Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  adalah  forum  antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah, baik  jangka  panjang,  menengah,  dan  tahunan.  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan diselenggarakan  di  berbagai  tingkatan  (Desa,  Kabupaten,  Provinsi,  dan  Nasional)  untuk mendapatkan  keserasian  antara  kebijakan  pembangunan  yang  ada  serta  untuk  menjaring aspirasi  semua  pemangku  kepentingan.  Dengan  adanya  Musrenbang  diharapkan  tidak  ada kegiatan-kegiatan  pembangunan  yang  tumpang  tindih  yang  dapat  mengakibatkan  sumber daya  pembangunan  yang  terbatas  tidak  teralokasikan  dengan  optimal  dan  tidak  ada  aspirasi masyarakat  yang  terabaikan.  Penyelenggaraan  Musrenbang  dalam  rangka  penyusunan  RKP dan  RKPD  selain  diikuti  oleh  unsur-unsur  pemerintah  juga  mengikutsertakan  dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha (Fahmi et al., 2020).
Musyawarah perencanaan pembangunan di desa merupakan forum penyusunan rencana pembangunan  di  desa  yang  bahannya  dari  musyawarah  Perencanaan  Partisipatif Pembangunan  Masyarakat  Desa.  Untuk  itu  kegiatan  yang  harus  dilakukan  sebelum Musrebang ialah musyawarah Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa.
Musyawarah  Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Masyarakat  Desa  merupakan forum  kegiatan  penyusunan  rencana  pembangunan  oleh  para  perencana  pada  tingkat kelompok masyarakat, dasa wisma, RT/RW, dusun/lingkungan, desa, dan lain-lain.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  peneliti  mampu  menghasilkan  data yang  bersifat  deskriptif  untuk  mengungkapkan  proses  terjadinya  dilapangan.  Adapun  yang dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  (Moleong,    2017:6).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  karena  penelliti  bermaksud  mendeskripsikan  dan  menguraikan mengenai  Tahapan  Pelaksanaan  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Risa  Kecamatan  Woha Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima  cenderung  bervariasi.  Ada  kelompok  masyarakat  yang  aktif  terlibat  dalam  proses musyawarah, sementara ada pula kelompok yang kurang terlibat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses  informasi  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa  dapat  memengaruhi tingkat  pertisipasi  tersebut.  Sementara  peran  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dan memfasilitasi  musyawarah  perencanaan  pembangunan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap efektivitasnya.  Temuan  menunjukan  bahwa  keterlibatan  pemerintahan  desa  dalam memastikan  inklusivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  setiap  tahap  musyawarah memiliki korelasi positif dengan hasil yang dihasilkan.
Hambatan  dan  tantangan  dalam  penelitian  ini  dapat  mengidentifikasikan  sejumlah hambatan  dan  tantangan  dalam  tahapan  pelaksanaan  musyawarah.  Termasuk  diantaranya adalah  keterbatasan  sumber  daya,  konflik  kepentingan  dan  kurangnya  pemahaman masyarakat  terhadap  pentingnya  musyawarah  dalam  pembangunan  desa.  Penanganan hambatan-hambatan  ini  menjadi  kunci  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  proses musyawarah.
Penggunaan teknologi informasi, secara umum penggunaan teknologi informasi dalam tahapan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Risa  Kecamatan  Woha Kabupaten Bima  masih  terbatas.  Meskipun  beberapa  upaya  telah  dilakukan  untuk  memanfaatkan teknologi, tantangan seperti aksesibilitas dan literasi digital masih perlu diatasi agar teknologi dapat  dimanfaatkan  secara  lebih  efektif  dalam  meningkatkan  transparansi  dan  aprtisipasi. Sementara  keputusan  dan  implementasi  dari  hasil  musyawarah  mencakup  keputusan- keputusan startegis dalam merencanakan pembangunan desa. Meskipun demikian pentingnya memastikan  implementasi  yang  tepat  dan  monitor  terus  menerus  perlu  diakui.  Beberapa kendala  implementasi  seperti  keterbatasan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  memerlukan perhatian khusus.
Dampak  pembangunan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  menunjukkan  adanya perbaikan  dalam  beberapa  indikator  seperti  peningkatan  akses  pendidikan  dan  kesehatan. Namun masih perlu diidentifikasi area-area potensial untuk peningkatan lebih lanjut.

## Kesimpulan
Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima menunjukan variasi dan faktor-faktor seperti pendidikan dan  akses  informasi  memainkan  peran  kunci.  peran  pemerintah  desa  memiliki  dampak signifikan terhadap efektivitas musyawarah. Keterlibat aktif pemerintah desa dalam menjaga
transparansi,  akuntabilitas  dan  inklusivitas  menjadi  dasar  untuk  keberhasilan  musyawarah perencanaan  pembangunan.  Identifikasi  hambatan  seperti  keterbatasan  sumber  daya  dan konflik  kepentingan  menjadi  kunci  untuk  perbaikan.  Startegi  pengelolaan  konflik  dan peningkatan  alokasi  sumber  daya  dapat  memfasilitasi  proses  musyawarah  dengan  lebih lancar. Penggunaan teknologi informasi masih terbatas, namun potensial untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi. Inisitif untuk meningkatkan litersi digital dan aksesibilitas perlu diperkuat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah perlu diikuti dengan implementasi yang cermat. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia memerlukan strategi  implementasi  yang  terarah  dan  berkelanjutan.  Evaluasi  dampak  pembangunan menunjukan  beberapa  peningkatan  dalam  akses  pendidikan  dan  kesehatan.  Meskipun demikian,  perlu  dilakukan  pemantauan  terus-menerus  untuk  mengidentifikasi  areal  yang memerlukan peningkatan lebih lanjut.

## BIBLIOGRAFI
Andriani,  L.  (2022).  Analisa  Perencanaan  Manajemen  Keuangan  Pada  Desa  Suka  Maju. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan … , 2 , 1–13. Asril, A., & Yoserizal, Y. (2019). Good Governance or Local Wisdom? Dilemma in Modern Government  Practices  in  West  Sumatra,  Indonesia .  https://doi.org/10.4108/eai.5-9- 2018.2281016
Bloom,  N.,  &  Reenen,  J.  Van.  (2013). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. NBER  Working Papers , 89.
Christijanto, E. (2018). State Sphere Shift into Public Sphere: E-Musrenbang Surabaya City. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences , 1 (3), 392–403. https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.63
Erawan, E., & Burhanudin, H. (2019). Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Di Kelurahan  Mangkurawang  Kecamatan  Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. eJournal Administrasi Negara , 7 (1), 8358–8371.
Fahmi, R., Adiputra, Y. S., & Handrisal. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018. Student Online Journal , 1 (2), 157–166.
Hari  Zamharir,  Zulkarnain.  (2021).  Reconstruction  of  the  Civic  Virtues  of  Several Ethnicities,  as  a  Strengthening  of  Pancasila  Mutual  Cooperation  Democracy. International Journal of Arts and Humanities Studies , 1 (1), 101–107. https://doi.org/10.32996/ijahs.2021.1.1.15
Ile,  K.,  Kabupaten,  B.,  Timur,  F.,  Yulius,  Y.,  Ola,  A.,  Hage,  M.  Y.,  &  Yohanes, S.  (2023). Jurnal+Hukum+Online+236-252 . 1 (2), 236–252.
Iskandarsyah Siregar. (2022). Correlation and Logical Consequences between Pancasila and the Perspective of Tradition. Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture , 3 (4), 170– 181. https://doi.org/10.33258/lakhomi.v3i4.864
Listina,  V.,  &  Pratama,  R.  A.  (2023). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang Desa di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten  Lingga  Tahun  2022  (  Factors  Influencing  Community  Participation  in  the Village Development Planning Meeting ( Musrenbang ) in Resun Pesisir Village , North Lingga District , Lingga Regency in 2022 ) . 2 (1), 36–53.
Ma’rif,  S.,  Nugroho,  P.,  &  Wijayanti,  L.  (2010).  Evaluasi  Efektivitas  Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  Kota  Semarang. Riptek , 4 (11), 53–62. Marianata,  A.,  &  Hardayani,  Y.  (2019). MIMBAR  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Politik RETROSPEKSI REFORMASI DESA . 11 (1), 98–103.
Maulana,  A.,  Afandi,  M.  Z.,  Firdaus  Berlianto,  M.,  Arrosyid,  M.  H.,  Asmoro,  R.  W., Abdillah,  R.,  Pembangunan,  U.,  Veteran,  N.  ",  &  Timur,  J.  (2023).  Pengaruh Penggunaan  Media  Sosial  Terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (Umkm) Di Kelurahan Bendo. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 59–63. Nasir,  I.,  &  Maulana,  A.  (2021).  10.47521  Model  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten  Meranti. Selodang  Mayang:  Jurnal  Ilmiah  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten
Indragiri Hilir , 7 (2), 89–94. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v7i2.205
Rusmin,  M.,  Satrianegara,  M.  F.,  Ibrahim,  H.,  Lagu,  A.  M.  H.,  &  Rahma,  N.  (2019). Gambaran  Penatalaksanaan  Program  Kb  Melalui  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang (MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makasar. Al-Sihah : Public Health Science Journal , 11 (1), 78–93.
Taufiq  Widodo,  M.,  &  Kartika,  T.  (2021).  Perbandingan  Komunikasi  Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus Pelaksanaan E-Musrenbang Tahun  2023  di  Kabupaten  Mesuji). Journal  Of  Government  and  Social  Issues  (JGSI) , 2 (1), 2022.
Triono,  T.,  Purwanto,  B.  H.,  &  Permana,  I.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kelurahan  di  Kota  Cirebon:  Studi  Kasus Kelurahan Sunyaragi Tahun Anggaran 2020. Ijd-Demos , 4 (1), 466–477. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.220
Triyo Rachmadi, Titi Pudji Rahayu, Ari Waluyo, & Wakhid Yuliyanto. (2021). Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  Bidang  Kesehatan  di  Desa  Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) , 2 (3), 578–589. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.760
Wijaya,  K.  (2022).  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  ANALISA  PENGELOLAAN  APBDes DALAM MENINGKATKAN. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 2 , 76–90.

## Copyright holder:
Nike Ardiansyah, Adilansyah, Hendra, Junaidin, Firliah Rizkiani (2024)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)