## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.340

## Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya

## Hendra Herman
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya Kasihan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta Correspondence email: hendraherman2010@gmail.com
Abstrak. Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  35/PUU-X/2012  berimplikasi  pada  pengakuan  negara  terhadap  hak-hak tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  berupa  hutan  adat  yang  selama  ini  terbaikan.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui kedudukan Masyarakat hukum adat Marga Sarampas dalam penguasaan hak atas tanah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah  (1)  bagaimana  pengakuan  terhadap  MHA  Marga  Sarampas;  (2)  bagaimana  penguasaan  hak  atas  tanah  MHA  Marga Sarampas.
Kata kunci: Masyarakat hukum adat marga sarampas; hak-hak tradisional; penguasaan atas tanah.
Abstract.  The decision of the Constitutional court (MK)  Numbere 35/PUU-X/2012  has implications for state  recognition  of the traditional  rights  of  indigenous  peoples  in  the  form  of  custimary  forests  which  have  have  been  neglected.  The  study  aims  to determine the legal position of the indigenous people of Marga Sarampas in controlling their land rights. The formulation of  the problems raised in this research are (1) how is the recognition and protection of the indigenous peoples of Marga Sarampas; (2) how the rights to land of the indigenous people of Marga Sarampas.

## Keywords: the indigenous people of Marga Sarampas; traditional rights; control of land

## PENDAHULUAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan dibawahnya telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA).  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  di  akui  dan  dihormati  oleh  Negara sesuai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
Keberadaan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  serta  undang-undang  sektoral  seperti  UU  No.  41  tahun  1999 Kehutanan  serta  UU  sektoral  lainnya  telah  berupaya  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  kesatuan MHA. 1 Pengakuan  itu  berupa  MHA  dilindungi  hak  tradisionalnya  serta  diakui  sebagai  subjek  hukum. 2 Salah  satu bentuk  nyata  dari  hak  MHA  adalah  hak  kepemilikan  terhadap  tanah  adat  atau  yang  sering  disebut  dengan  tanah ulayat. 3
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  dalam  suatu  forum  internasional  di  Jakarta  tanggal  27  Juni  2013, Tropical Forest Aliance 2020 : Promotion Suistainability and Productivti in the Palm Oil and Pulp & Paper Sector Workshop ,  menyatakan  sikapnya  untuk  melakukan  proses  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan  wilayah  adat  MHA  di Indonesia. Komitmen Presiden merupakan  respon atas putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012, yang  memutuskan  hutan  adat  adalah  bagian  dari  wilayah  adat  tidak/bukan  lagi  hutan  negara. 4 Putusan  Mahkamah Konsitusi menjadikan dasar bagi pengakuan hak MHA atas wilayah, tanah serta pengelolaan sumberdaya.
Dalam  Putusan  tersebut,  MK  memutuskan  bahwa  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga memberikan konsekuensi dan konstruksi baru terhadap perlindungan  hak  adat  yang  sangat  berbeda  dengan  model  lama. 5 Selain  itu,  putusan  MK  tersebut  menjadi penyemangat  MHA  dalam  proses  perjuangan  panjang  atas  wilayah  adatnya  termasuk  hutan  adat.  Dengan  demikian,
1 Jawahir  Thontowi,  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Implentasi  Perlindungan  Hak-Hak  Tradisionalnya,  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 1 No. 20, 2013, Hal 2.
2 Safrin Salam, Perlindungan Hukum  Masyarakat Hukum  Adat Atas Hutan  Adat, Jurnal  Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 210.
3 Zayanti  Mandasari,  Politik  Hukum  Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konsitusi),  Jurnal IUSQUIAIUSTUM, Volume 21 Nomor 2, 2014, hal. 229.
4 Dyah Ayu Widowati, dkk, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan, Yogyakarta: Amongkarta, 2014, hal. 1
5 Faaiq Tobronii, MenguatkanHakMasyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU- X/2012), Jurnal Konsitusi : Volume10, Nomor 3. 2013. hal. 1.
Hendra Herman, Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya
pengakuan resmi negara yang menjadikan hutan adat wilayah dari hutan negara dianulir melalui oleh MK. Sehingga, wilayah adat termasuk hutan adat melalui dikembalikan pengelolaannya kepada MHA. 6
Sesuai  Pasal  67  UU  Kehutanan,  untuk  dapat  diakui  sebagai  MHA  di  tetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Dan untuk  wilayah adatnya sebagai objek diajukan ke Menteri LHK untuk ditetapkan sebagai hutan hak bagi masyarakat adat  yang  bersangkutan.  Seperti  halnya  MHA  Marga  Sarampas  yang  berada  di  Kabupaten  Merangin  secara  legal formal telah diakui dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan MHA  Marga  Sarampas.  Substansi  dari  Peraturan  Daerah  tersebut  bermakna  pengumuman,  pengakuan  dan perlindungan bagi hak-hak tradisional MHA Sarampas yang  tidak diakui selama ini diantaranya hak atas tanah. Dengan  adanya  Perda  tersebut,  diharapkan  hak-hak  MHA  Marga  Sarampas  dapat  diberikan  dan  menjadi landasan hukum untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan di wilayah adat Sarampas.
Bagi  MHA,  tanah  adalah  sumber  kehidupan  bukan  hanya  sekadar  sumber  ekonomi.  Beragam  ritual  adat dilaksanakan  sebagai  bentuk  hubungan  spritual  MHA  dengan  alam.  Sejarah  politik  agraria  yang  terjadi  telah menimbulkan dampak pada hancurnya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan dan pengabaian atas hubungannya dengan tanah. 7
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah
1. Bagaimana pengakuan terhadap MHA Marga Sarampas?
2. Bagaimana penguasaan hak atas tanah MHA Marga Sarampas ?

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  doktrinal  (normatif)  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma, kaidah dari peraturan-peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 8

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  kepustakaan  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca, mengutip,  mencatat  buku-buku,  menelaah  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian. Sumber data diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian. 9

## Analisa Data
Analisis  data  kualitatif  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  induktif, yaitu  cara  berfikir  yang  bertolak  dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas
Pasca pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 terjadi persamaan bentuk pemerintahan desa  di Indonesia. UU ini tidak  memperhatikan  bentuk  administrasi  pemerintahan  yang  sudah  ada  dan  telah  lama  digunakan  oleh  komunitas MHA  seperti  Marga  Sarampas.  Akibatnya  lembaga  adat  MHA  Marga  Sarampas  tidak  menempatkan  kedudukan penting  dalam  mengatur  pemerintahan  dilingkup  desa  terutama  aturan  kepemilikan  tanah/hutan  adat  menjadi  lemah ataupun hilang sehingga tanah/hutan adat banyak berubah status menjadi tanah milik pribadi atau negara. Perubahan status  hukum  membuat  MHA  Marga  Sarampas  kehilangan  hak  (kolektif)  mereka  atas  tanah/hutan  adat  yang  beralih dikuasai  negara.  Ketika  Negara  menyerahkan  hak  pengelolaan  hutan  kepada  perusahana  melalui  hak  penguasaan hutan (HPH) maka  Marga Sarampas menjadi lemah secara hukum untuk mempertahankannya.
Untuk  itu,  pengakuan  MHA  melalui  Perda  menjadi  sangat  penting  agar  mempunyai  kedudukan  hukum.  Jika dilihat  dari  UU  Kehutanan,  agar  mendapatkan  pengakuan  sebagai  MHA  harus  memenuhi  2  (dua)  kriteria  yaitu sepanjang  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya.  MHA  Marga  Sarampas  yang  berada  di  Kabupaten  Merangin  telah memenuhi unsur yang termaktub dalam UU Kehutanan untuk diakui sebagai MHA, yaitu:
6 Widiyanto, Menyegarakan Ketetapan Wilayah/Hutan Adat : Profil MHA Untuk Implementasi Putusan MK No. 35 Tahun 2012, Jakarta : HuMa, 2019 hlm. 3.
7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyaarakat Hukum Adat Atas Wilayah nya diKawasan Hutan, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. hal. 25.
8 Mukti Fajar N Dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normativ Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. hlm. 34.
9 Ishaq,Metode Penelitian Hukum Dan  Penulisan Skripsi, Thesis Serta  Disertasi. Bandung:  CV.  Alfabeta, 2017. Hal. 99- 100.
10 Mukti Fajar N Dan Yulianto Achmad, Op.Cit. , hal. 113.
Hendra Herman, Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya
1. Sepanjang masih ada
MHA Marga Serampas merupakan salah satu komunitas adat yang eksistensinya masih ada hingga saat ini. Marga Sarampas berada di lima desa,  yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri,  Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai.
2. Diakui keberadannya
Keberadaan  MHA  Marga  Sarampas  telah  diakomodir  di  dalam  Perda  Kab.  Merangin  No.  8  Tahun  2016.  Dalam Pasal  1  angka  7  Perda  tersebut  dijelaskan  bahwa  MHA  Marga  Serampas  adalah  sekelompok  masyarakat  yang turun-temurun bermukim di daerah geografi Kabupaten Merangin dan mempunyai hubungan pada asal usul nenek moyang, adanya kaitan yang kuat dengan tanah, wilayah dan SDA di daerah adatnya dan mempunyai sistem nilai dalam menentukan corak kegiatan ekonomi, sosial dan politik.
Dengan demikian, tujuan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Marga Serampas yang ditetapkan dengan perda  yaitu  (1)  eksistensi  dan  hak-hak  MHA  Marga  Serampas  wajib  diakui  oleh  semua  pihak  dan  dilindungi  secara hukum;  (2)  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  bertanggung  jawab  terhadap  pemberdayaan  MHA  Marga  Serampas beserta hak-hak tradisionalnya. Sehingga bisa menjadi jembatan penyelesaian konflik dengan pengelola TNKS.
MHA  Marga  Sarampas  yang  bermukim  di  lima  desa  dalam  Kabupaten  Merangin  berada  di  wilayah  Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sehingga sering menimbulkan konflik dengan negara. Hal ini dilatar belakangi oleh penetapan kawasan TNKS yang ditetapkan menjadi taman nasional melalui Keputusan Menhutbun No. 901/Kpts/1999 tanggal 14  Oktober 1999. Namun jauh sebelumnya proses penetapannya sudah dimulai sejak tahun 1982. Puncaknya tahun  1992  Bupati  Sarolangun  Bangko  (sekarang  Merangin)  meminta  dua  Desa  Marga  Sarampas  untuk  direlokasi yaitu Desa Tanjung Kasri dan Desa Renah Kemumu, tetapi belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat hingga saat ini. Sebagai masyarakat lokal justru MHA Marga  Sarampas telah mengelola tanah untuk pertanian sebelum ada Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS)  disahkan  dengan  pembagian  wilayah  pemanfaatan  dan  perlindungan  area secara adat. 11
Selain Marga Serampas, di Kab. Merangin juga terdapat Suku Kubu (SAD) yang keberadaannya belum diakui sebagai  MHA.  Suku  Kubu  tidak  mempunyai  wilayah  tetap  seperti  halnya  MHA  Marga  Sarampas  yang  mempunyai wilayah  tetap.  Hal  ini  dikarenakan  Suku  Kubu  hidupnya  berpindah-pindah  (nomaden)  dari  satu  tempat  ke  tempat lainnya.  Sehingga  faktor  inilah  yang  membuat  eksistensi  Suku  Kubu  tidak  dapat  ditetapkan  sebagai  Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Menurut  Jeane,  keberadaan  MHA  dan  hak-haknya  didalam  kaitannya  dengan  pengakuan  dan  pengaturannya undang-undang, kesatu yang dilaksanakan adalah memposisikan dan kedudukan MHA itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak kepada keberadaanatau dengan hak-hak tradisional yang berada kepadanya. Kedua, selanjutnya yang harus dilaksanakan  adalah  hak-  hak  adat  atas  objek  yang  berada  pada  MHA.  Apakah  hak-hak  adat  mereka  masih  ada,  di akui,  di  hormati  dan  di  lindungi  juga.  Secara  normatif  bentuk-bentuk  pengakuan,  penghormatan  dan  perlindungan hukum dapat digali dan di temukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 12
Hak  tersebut  berupa  hak  mengelola  sumber  daya  alam  dan  hutan  dengan  kearifan  lokal.  Dalam  pengelolaan tanah  adat  Marga  Sarampas  ada  istilah “Tanah  Ajum  Tanah  Arah”, yang  bermakna  pemberian  tanah  harus  sesuai peruntukan,  pemberian  ini  terdiri  dari  wilayah  mana  yang  bisa  dibuka  sebagai  peladangan  dan  perumahan. Tanah Ajum bermakna  tanah  bisa  dibuka  untuk  perumahan  bagi  warga.  Sementara Tanah  Arah, berarti  tanah  bisa  dibuka untuk bercocok tanam atau peladangan. Tanah berair untuk sawah dan tanah kering untuk bercocok tanam. 13 Hak ini masih eksist, diakui, dihormati dan dilindungi sampai sekarang oleh Pemda Kabupaten Merangin.
Mengenai  eksistensi  dan  apakah  masyarakat  hukum  itu  dikatakan  oleh  Ter  Haar,  yaitu  di  seluruh  pulau-pulau Indonesia  pada  tingkatan  rakyat  bawah  ada  pergaulan  hidup  di  dalam  kelompok-kelompok  yang  berprilaku  menjadi kesatuan  terhadap  dunia  lahir  dan  batin.  Kelompok-kelompok  itu  mempunyai  tata  organisasi  yang  tetap  dan  kekal serta  orang-  orang  dalam  kelompok  itu  masing-masing  mengalami  kehidupannya  dalam  kelompok  sebagai  hal  yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari meraka yangmempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok itu. Kelompok ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawan, milik gaib. Kelompok-kelompok demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. 14
11 Nor Qomariah, Arah Baru Kebiijakan Dan Penegakan Hukum Konserpasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya : Pengakuan Hukum  Adat  Dan  Penegakan  Hukum  Adat  Sebagai  Alternatif  Perlindungan  Kawaasan  Pelestarian  Alam,  Jakarta  :  Indonesian Center For Environmental Law, 2019, hal, 177.
12 Rosdalina Bukido, Hukum Adat, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal 120.
13 https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga-hutan/.  diakses  tanggal 26 Maret 2021.
14 Igede  A.B  Wiranataa, Hukum  Adaat Indonesia:  Perkembanganya Dari Masa  Ke Masa, Bandung:  PTCitra AdityaBakti, 2005, hlm. 110.

## Hendra Herman, Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya

## Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas
Guna  pelaksanaan  hukum  pertanahan  nasional  disamping  permintaan  MHA,  maka  pada  tanggal  24  Juni  1999 diterbitkan  Pemen  Agraria/Kepala  BPN  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masarakat  Hukum  Adat.  Ketentuan  itu  memuat  kebijaksanaan  yang  menjelaskan  prinsip  pengakuan  terhadap  hak ulayat dan  hak-hak  yang  serupa itu dari masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksaan itu meliputi:
1. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat;
2. Kriteria dan penentuan masih eksisnya hak ulayat dan hak-hak serupa dari MHA;
3. kewenangan hukum adat terhadap tahan ulayatnya.
Perlindungan hukum hak atas tanah MHA Marga Serampas ditegaskan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016, yaitu Masyarakat  Hukum  Adat  Marga  Sarampas  berhak  atas  tanah-tanah,  wilayah  dan  sumber  daya  alam  yang  mereka kuasai  secara  turun-temurun  meliputi  semua  yang  berada  dipermukaan  ataupun  terkandung  didalam  tanah.  Hak tersebut  mencakup  hak  untuk  memiliki,  menggunakan,  mengembangkan  dan  mengendalikan  atas  dasar  kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
Pengelolaan tanah di MHA Marga Sarampas harus dijaga dan dilestarikan. Bagi warga yang ingin mendapatkan tanah terlebih dahulu harus melapor ke Depati (Pemimpin MHA Marga Sarampas). Jika warga akan membuka ladang dalam satu Pemimpin maka wajib memberikan biaya adat sebesar segantang (4 kg) beras dan satu ekor ayam. Apabila membuka  ladang  berbeda  Pemimpin  akan  dikenakan  denda  adat  berupa  beras  20  gantang  serta  satu  ekor  kambing. Tanah  di  wilayah  MHA  Marga  Sarampas  hanya  warga  yang  berhak  atau  bebas  menggunakannya.  Sementara  jika orang  luar  tidak  boleh  mengurus  tanah  di  wilayah  Marga  Sarampas.  Apabila  akan  mengurus  tanah  wajib menjadiwarga  Sarampas  dan  tidak  diperkenankan  membuka  area  baru.  Demikian  juga  dengan  memungut  hasil  dari tanah  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  apabila  diperuntukkan  bagi  kebutuhan  warga  lain  maka  hak  pengelolaan  tanah diambil. Dan warga lain yang menerima hasil atas tanah diberikan denda adat.
Pengakuan  hukum  hak  atas  tanah  dan  wilayah  MHA  Marga  Sarampas  terutama  yang  berada  di  Desa  Rantau Kermas  dimulai  dari  Perdes  Nomor  1/Kades/RK/3/2000,  disahkan  16  April  2000  dan  ditujukan  bagi  warga  MHA Marga  Sarampas.  Perdes  ini  membuat  Hutan  Adat  tersebut  mendapat  perhatian  dari  Bupati  Merangin  Melalui Keputusan  No.  146/Disbunhut/2015  memberikan  eksistensi  dan  perlindungan  serta  penetapan  hutan  adat  MHA Sarampas yang berada di Rantau Kermas seluas 130 ha. 15
Penetapan atas hutan adat Serampas Desa Rantau Kermas oleh Bupati menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri  LHK  Nomor:    6741/MENLHK-PSKL/KUM.  1/12/2016  dan  Keputusan  Menteri  LHK  Nomor  6745/MEN LHK-PSKL/KUM.1/12/ 2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Marga Sarampas Desa Rantau Karmas. Pengakuan hak atas  tanah  berupa  hutan  adat  oleh  Pemerintah  tentunya  merupakan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  MHA  Marga Sarampas. Tentunya  ini diperlukan dalam hubungannya dengan  hak-hak MHA, karena hak memiliki  secara bersama erat hubungannya dengan masyarakat adat yang mempunyai karakteristik khusus hak komunal. 16
Hak-hak  konstitusional  MHA  seharusnya  lebih  dikedepankan  dari  pada  hak-hak  warga  Negara  biasa.  Sebab MHA  adalah  warga  negara  yang  memiliki  hak-hak  khusus  secara  tradisional.  Secara  teoritis  diakui  bahwa  MHA sebagai  warga negara perlu mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum tetapi dalam realita nasib dan satus sosial ekonomi mereka termarjinalkan. 17

## SIMPULAN
1. Keberadaan  MHA  bukan  hanya  telah  memperoleh  pengakuan  secara  konstitusional  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  18B  ayat  (2),  melainkan  perlindungannya  lebih  kuat  lagi  karena  dipertegas  dalam  Pasal  28I  tentang HAM.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  MHA  telah  diterima  dalam  kerangka  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Pengakuan dan Perlindungan terhadap MHA Marga Sarampas telah diatur dalam Perda Kab. Merangin Nomor 8  Tahun  2016  Tentang  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  Marga  Serampas.  Hal  ini berimplikasi  pada  Pemda  Kab.  Merangin  mengakui  eksistensi  dan  sekaligus  memberikan  pengakuan  dan perlindungan hukum terhadap MHA Marga Sarampas.
2. Hak atas tanah MHA Marga Sarampas telah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 6741/MENLHK- PSKL/KUM.1/12/2016  dan  Keptusan  Menteri  LHK  Nomor6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016  Tentang penetapan hutan Adat MHA Marga Sarampas di Desa Rantau Karmas. Dengan pemberian hak atas hutan adat ini maka MHA Marga Sarampas berhak mengelola, melindungi dan melestarikan hutan  adat mereka dari kerusakan.
15 Nor Qomariah, Op.Cit. , hal, 189.
16 Dyah Ayu Widowati, Op.Cit hal. 40
17 Jawahir Thontowi, Op.Cit, hal. 6.
Hendra Herman, Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Dyah  Ayu  Widowati,  dkk ,  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Kawasan Hutan, Yogyakarta : Amongkarta, 2014. I  Gede  AB  Wiranataa, Hukum  Adat  Indonesia:  Perkembangannya Dari  Masa  Ke  Masa, Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2005.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi. Bandung: CV. Alfabeta, 2017. Mukti  Fajar  ND  Dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017.
Rosdalina Bukido, Hukum Adat, Yogyakarta : Deepublish, 2017.

## Jurnal Dan Hasil Penelitian
Faiq  Tobroni, Menguatkan  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Hutan  Adat  (Studi  Putusan  MK  Nomor  35/PUU-X/2012), Jurnal Konsitusi : Vol. 10, No. 3, 2013.
Jawahir  Thontowi, Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Implentasi  Perlindungan  Hak-Hak  Tradisionalnya, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 1 No. 20, 2013.
Komnas  HAM, Inkuiri  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia:  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta : Komnas HAM, 2016. Nor Qomariah, Arah Baru Kebijakan Dan Penegakan Hukum Konservasi SDA Hayati Dan Ekosistemnya: Pengakuan Hukum  Adat  Dan  Penegakan  Hukum  Adat  Sebagai  Alternatip  Parlindungan  Kawaasan  Pelastarian  Alam, Jakarta : Indonesian Center For Environmental Law, 2019.
Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2, 2016.
Widiyanto, Menyegerakan  Ketetapan  Wilayah/Hutan  Adat  :  Profil  Masayrakat  Hukum  Adat  Untuk  Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35 Tahun 2012, Jakarta : HuMa, 2019. Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi), Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 21 No. 2, 2014, hal. 229.

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD RI Tahun 1945.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Merangin  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.
Permeneg  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah Hak Ulayat MHA.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012.

## Website
https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/buah-manis-masyarakat-adat-serampas-dalam-menjaga- hutan/. diakses tanggal 26 Maret 2021.