ANALISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP) MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 PADA BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI

## Hastuti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
Email : tutie977@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaporan Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  ditinjau  dari  sisi  keakuratan  pencatatan,  kepatuhan  pengelolaan,  serta tingkat  keefektifan  kebijakan  PNBP  di  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2014  serta peraturan  pelaksanaan  lainnya  yang  berperan  melengkapi  Peraturan  Pemerintah  tersebut  menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai dengan yang telah ditetapkan, kepatuhan pengelolaan dan  penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ke  Kas  Negara,  yang  kemudian  jumlah penerimaannya  menggambarkan  keefektifan  kebijakan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  ke  Kas Negara melalui perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan.

## Kata Kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Taman Nasional

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  the  procedures  and  reporting  of  Non-Tax  State  Revenues  are reviewed in terms of recording accuracy, management compliance, and the effectiveness of PNBP policies in the Wakatobi National Park Center. Data obtained are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods`  The results of the study indicate that Government Regulation No. 12 of  2014  and  other  implementing  regulations  that  play  a  role  in  completing  the  Government Regulation  are  the  legal  basis  for  setting  tariffs  according  to  the  stipulated  requirements, compliance with management and depositing of Non-Tax State Revenues to State Treasury, which then describes the effectiveness of the Non-Tax State Revenue policy to the State Treasury through a comparison between the Revenue and Revenue Target Realization.

## Keywords: Non-Tax State Revenues, National Parks

## 1. PENDAHULUAN
Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang  baik  pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah  diharapkan  agar  mampu  mengoptimalkan seluruh  penerimaan  negara  [1].  Pemungutan  yang  dilakukan  suatu  negara  disamping sebagai  sumber  penerimaan  dalam  negeri  juga  mempunyai  peranan  fungsi  alokasi,
fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  [2].  Saat  ini  pemerintah  sedang  berupaya  untuk  meningkatkan penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  PNBP  untuk  menyelenggarakan  kegiatan pemerintah  dan  pembangunan  nasional.Semua  Kementerian  dan  Lembaga  Non Kementerian  di  Indonesia  memiliki  berbagai  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak PNBP.  Berdasarkan  data,  PNBP  pada  APBN  2016  sebesar  191,8  triliun  sedangkan pada RAPBN 2017 sebesar 175,6 triliun yang berarti bahwa PNBP di tahun 2017 akan mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya.  Akibat  penurunan  tersebut,  target penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  telah  ditetapkan  diharapkan  bisa  tercapai  atau bahkan melebihi target.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  PNBP  untuk  menunjang  pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  1997  [3] .  Undang-undang  ini  berisi  tentang  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak sedangkan  tentang  jenis  dan  penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997 menimbang  bahwa  perlunya  suatu  peraturan  atas  penyetoran  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  ke  kas  negara  agar  sesuai  dengan  tujuan  Undang-undang  Nomor  20 tahun 1997 [4]. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat  banyak  bentuk  penerimaan  Negara  diluar  penerimaan  perpajakan.    Sebagai pelaksanaan  ketentuan  mengenai  penetapan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian Kehutanan  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan [5].
Balai Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Kementerian Kehutanan dibawah  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi Alam (PHKA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kawasan konservasi,  dimana  salah  satu  tugasnya  adalah  melakukan  pengelolaan  peneriman
negara  bukan  pajak  dari  sektor  kehutanan.  Sumber  penerimaan  negara  bukan  pajak pada  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  sampai  dengan  saat  ini  masih  berasal  dari pungutan karcis masuk kawasan Taman Nasional Wakatobi.
Tahun  2016  target  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Balai  Taman  Nasional Wakatobi  adalah  sebesar  Rp111.620.000  dengan  capaian  realisasi  sebesar Rp80.765.000.  atau  72,35%  .   Untuk  tahun  2017  terjadi  penurunan  PNBP  dari  target sebesar  Rp112.750.000.  (seratus  dua  belas  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) hanya  mencapai  realisasi    sebesar  Rp.68.227.500atau  60,51%  atau  terjadi  penurunan PNBP  sebesar  11,84%  pada  tahun  2017.  (Laporan  Keuangan  Balai  Taman  Nasional Wakatobi tahun 2016-2017)
Penurunan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di  Balai  Taman  Nasional Wakatobi  ini  diduga  masih  terkendala  beberapa  faktor  seperti  kondisi  geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  analisis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  melalui  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2014  pada  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi. Dengan  pertanyaan  penelitian,  “Bagaimanakah  efektivitas  prosedur  dan  pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi?”.

## 2. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi atau  universe  adalah jumlah  keseluruhan dari  unit analisis  yang ciri- cirinya akan  diduga [6]. Penentuan populasi ini didasarkan kepada kenyataan bahwa aspek  pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  pada  Balai  Taman  Nasional Wakatobi.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  dijadikan  sampel  ialah  pengelola  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  di  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  dari  tahun  2012    sampai dengan tahun 2013. Adapun responden yang dimaksud meliputi:
1. Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Wakatobi.
3. Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan Taman Nasional.
4. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional.
5. Bendahara Penerima PNBP Balai Taman Nasional Wakatobi.
Petugas Pemungut Karcis Masuk Kawasan  Taman Nasional Wakatobi.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  kuantitatif  dan data kualitatif. Sedangkan sumber yang digunakan ialah data primer dan data sekunder [7]. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  objek  penelitian  pihak  secara  langsung yaitu  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi,  misalnya hasil  wawancara,  yang memerlukan pengolahan  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  tujuan-tujuan  tertentu  sesuai kebutuhan.  Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  bersumber  dari  instansi  sebagai  objek penelitian  yang  sudah  diolah  dan  terdokumentasi  di  instansi.  Data  yang  berkaitan dengan penelitian ini adalah struktur instansi, sejarah instansi, dan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan :
1. Teknik  wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab dengan  pihak  yang  berwenang  atau  pihak  lain  yang  berhubungan  dengan  objek yang diteliti.
2. Teknik  kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  membaca  dan mempelajari  literatur-literatur  serta  laporan-laporan  yang  berhubungan  dengan penelitian [8].

## Metode Analisis Data
Analisis  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif.  Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan mempresentasikan  arti  dari  data-data  yang  terkumpul  dengan  memberikan  perhatian dan  merekam  sebanyak  mungkin  aspek  situasi  yang  diteliti  pada  saat  itu,  sehingga memperoleh  gambaran  secara  umum  dan  menyeluruh  tentang  keadaan  sebenarnya. [9].    Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  dikumpulkan, diklasifikasikan,  serta  diolah  dan  dianalisis  sehingga  menghasilkan  informasi  yang lengkap bagi pemecahan masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengamatan
Prosedur  Dan  Pelaporan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Di  Balai  Taman Nasional Wakatobi
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  merupakan  penerimaan  Negara  yang bersumber  dari  penerimaan  selain  pajak  yang  dihasilkan  dari  aktifitas  yang menggunakan  fasilitas,  dana/anggaran  serta  sarana  dan  prasarana  pemerintah  dalam bentuk  apapun  (baik  uang  maupun  barang  dan  sebesar  apapun)  akan  menjadi penerimaan Negara. Penerimaan yang dihasilkan dari aktifitas sebagaimana disebutkan di  atas  dalam  waktu  secepatnya  harus  disetor  ke  kas  Negara  untuk  dicatat  sebagai penerimaan  Negara.Adapun  prosedur  penerimaan  dan  penyetoran  PNBP  dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Atasan  langsung  Bendahara  Penerima  menerima  dokumen  kontrak/perjanjian  dari unit  pengelola  PNBP  (Pusat  Jasa,  Pusdiklat,  Pusat  Layanan  Arsip),  SK  Penetapan TP/TGR.
2. Bendahara Penerima menerima setoran tunai/transfer dari unit pengelola PNBP;
3. Bendahara  Penerima  membuat  kwitansi  sebagai  bukti  penerimaan  setoran  dariunit pengelola PNBP;
4. Bendahara  penerima  dari  bukti  setor  dengan  menggunakan  formulir  SSBP  sesuai dengan mata anggaran pendapatan (MAP);
5. Bendahara Penerima menyetor ke kas Negara melalui Bank/Kantor Pos dan Giro;
6. SSBP  yang  disetor  dan  mendapat  pengesahan  cap  Bank/Kantor  Pos  dan  Giro  di input  ke  dalam  buku  transaksi  harian  penerimaan/pengeluaran  dan  di  copy  3 rangkap untuk dilegalisir oleh KPPN;
7. Bendahara Penerima membuat laporan pertangungjawaban atas Penerimaan PNBP kepada atasan langsung bendahara penerimaan untuk mendapat otorisasi;
8. Mengadministrasikan berkas PNBP dan menyimpan ke dalam file berkas dokumen PNBP.Waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  kegiatan  tersebut  adalah  1 (satu) hari untuk penyetoran tunai, 1 minggu untuk setoran bersifat kotraktual. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Penyampaian  Rencana  dan  Realisasi  PNBP,  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  wajib melaporkan  mengenai  seluruh  penerimaan  dan  penggunaan  dana  PNBP  secara  tertulis dan  berkala  baik  bulanan  maupun  triwulan  kepada  Direktur  Jendral  Anggaran  Cq.
Direktur  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Kementrian  Keuangan.Adapun  Prosedur Pelaporan  Realisasi  Pengunaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Sestama  selaku  Kuasa  Penguna  Anggaran  menerima  surat  permintaan  pelaporan realisasi  penerimaan  dan  penggunaan  PNBP  dari  kementrian  Keuangan  dan mendisposisikan ke Karo Umum;
2. Karo  Umum  menerima  disposisi  dan  meneruskan  ke  Kabag  Keuangan  selaku atasan langsung Bendahara Penerima;
3. Kabag.  Keuangan  menerima  disposisi  dan  meneruskan  ke  Kasubag  Verifikasi selaku atasan Bendahara Penerima untuk ditindak lanjuti;
4. Bendahara  Penerima  menyiapkan  bahan  laporan  realisasi  penerimaan  dan penggunaan PNBP dan menyampaikan ke Kabag Keuangan untuk dikoreksi;
5. Kabag  Keuangan  menerima  hasil  laporan  realisasi  penerimaan  dan  pengunaan PNBP untuk mendapat otorisasi Sestama;
6. Biro Umum membuat Nota Dinas dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP untuk ditandatangai Sestama;
7. Sestama  menandatangani  Laporan  Realisasi  Penerimaan  dan  Penggunaan  PNBP dan menyampaikan ke Direktur PNBP, BPK/BPKP;
8. Bendahara  Penerima  mengadministrasikan  Laporan  Realisasi  Penerimaan  dan Pengunaan PNBP kedalam file sebagai arsip.
Tahun  2016  target  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Balai  Taman  Nasional Wakatobi  adalah  sebesar  Rp111.620.000  dengan  capaian  realisasi  sebesar Rp80.765.000atau  72,35%.    Untuk  tahun  2017  terjadi  penurunan  PNBP  dari  target sebesar  Rp112.750.000hanya  mencapai  realisasi    sebesar  Rp.68.227.500  atau  60,51% atau  terjadi  penurunan  PNBP  sebesar  11,84%  pada  tahun  2017.  (Laporan  Keuangan Balai Taman Nasional Wakatobi tahun 2016-2017).
Prosedur dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Balai Taman  Nasional  Wakatobi  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor: 3/PMK.02/2013  tentang  Tata  Cara  Penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  Oleh  Bendahara  Penerima.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 22  tahun  1997  yang  berisi  tentang  Jenis  dan  Penyetoran  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 1997, maka ditetapkanlah jenis- jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Balai  Taman  Nasional
Wakatobi  yaitu,  penerimaan  dari  pungutan  masuk  hutan.  Wisata,  Taman  Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”
Seiring  berjalannya  peraturan  tersebut  dan  perkembangan  waktu,  maka dikeluarkanlah  peraturan  mengenai  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yaitu  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi dilakukan  analisis  efektifitas.  Analisis  efektivitas  yaitu  perbandingan  antara  realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran  yang  dilakukan  pemerintah.  Jumlah  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di Taman  Nasional  Wakatobi  tiap  tahun  meningkat  sejak  tahun  2013  sudah  Rp. 44,287,500 sampai tahun 2017 mencapai Rp. 68,227,500.
Untuk melihat tingkat keefektifan implementasi kebijakan PNBP di Balai Taman Nasional Wakatobi dapat menggunakan rumus ebagai berikut [10] :
Dapat  dihitung  persentase  perbandingan  antara  Realisasi  Penerimaan  dan Potensi PNBP untuk kegiatan yang dilakukan di Balai Taman Nasional Wakatobi pada tahun 2016 dan tahun 2017 seperti pada tabel berikut ini:
Dari  hasil  perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  efektivitasdari  realisasi penerimaan  dan  potensi  penerimaan  PNBP  pada  tahun  2016  tingkat  efektifitasnya mencapai  1,05%  ini  menunjukan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  melampaui  target yang  dianggarkan.  Sedangkan  pada  tahun  2017  terjadi  penurunan  drastis  yang  tingkat efektifitasnya  hanya  0,74%  PNBP  tidak  dapat  target  yang  dianggarkan.  Berdasarkan hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di  Balai  Taman
Efektivitas (a)  =Realisasi Penerimaan  x 100 %
Potensi Penerimaan
Efektivitas (2016)  =Rp117.173.935x 100 %
Rp111.620.000 = 1, 05%
Efektivitas (2017)  =Rp83.351.153x 100 % Rp112.750.000 = 0, 74%
Nasional  Wakatobi  tidak  efektif  karena  tidak  memenuhi  target  yang  dianggarkan.Hal ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bendahara  Penerima  PNBP  Balai  Taman Nasional Wakatobi, beliau menyatakan bahwa:
“…..  Penurunan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi ini  diduga  masih  terkendala  beberapa  faktor  seperti  kondisi  geografis,  keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya, yaitu
• Pemungutan  PNBP  terhadap  pengunjung  belum  berdasarkan  aktivitas  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.
• Masih banyak pengunjung yang masuk melalui PEMDA, resort-resort dan tempat penginapan lainnya yang tidak dipungut PNBP nya.
• Stok karcis masuk berdasarkan aktivitas pengunjung sering habis/tidak tersedia”. (Hasil wawancara penulis, Tanggal 17 September 2018)
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa efektivitas prosedur dan pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobitidak sesuai dengan target yang penerimaan PNBP, karena terjadi penurunan tingkat efektifitas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data,  maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini ialah  efektivitas  prosedur  dan  pelaporan  realisasi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  di Balai Taman Nasional Wakatobitidak sesuai karena terjadi penurunan tingkat efektifitas, Penurunan  efektivitas  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain,  kondisi geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya.

## 5. SARAN
Adapun saran yang dapat dibentuk berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah : untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaran, pengelolaaan anggaran perlu dilakukan desentralisasi  yaitu  pengelolaan  anggaran  dengan  resort  berbasis  manajemen  yaitu pengelolaan  anggaran  berada  pada  resort-resort  masing-masing  sehingga  efektif anggaran  dapat  tepat  sasaran  terutama  menjaga  kelestarian  wisata  alam.  dan meningkatkan mekanisme moinitoring dan evaluasi terhadap pelaksana lapangan setelah menjalankan kegiatan, meningkatkan Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman  Nasional  Wakatobi  dengan  menciptakan  kerjasama  pengelola  Taman  Nasional Nasional  Wakatobi  dan  masyarakat,  sehingga  dapat  terciptanya  kelestarian  dan keamanan  wisata  alam,  agar  penyetoran  dan  pelaporanan  Penerimaan  Negara  Bukan
Pajak  ke  Kas  Negara  tetap  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  karena  hal  ini  berkaitan dengan  kepatuhan instansi  pemerintah terhadap  negara  yang  akan  berdampak  pula  pada tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Munawaroh, Fithriana, 2016.   implementasiStandar Operasional Prosedur (SDP) Penerimaan Order Pekerjaan Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di  UPT  Pengolahan  Mineral  Lampung-LIPI  Electronic  Theses  dan  Dissertation (ETD).  Universitas Gajah Mada.
[2] Amalia,  Meita,  2015.    Analisis  Sistem  PNBP  Untuk  MeningkatkanEfektivitas Kinerja  pada  KPPS  Surabaya  1.    Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi  (JIRA)  Vol.3 No. 12 Tahun 2015.  Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
[3] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  Penerimaan Negara Bukan Pajak.
[4] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang  Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
[5]   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2014  Tentang  Jenis dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian Kehutanan.
[6] Sugiyono.2013.Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung. Alfabeta.
[7]   Soejono  dan  Abdurrahman,  2011.    Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan Penerapan. Rineka Cipta.  Jakarta.
[8]   Sutrisno,  Hadi.  2013.Metodologi  Penelitian.  Yogyakarta:  Fakultas  Psikologi Universitas Gajah Mada
[9] Sekaran, Uma. 2011. Metode Penelitian Ilmiah. Jakarta: Salemba Empat.
[10]  Priyono, 2008.  Metode Penelitian Kuantitatif.  Zifatama Publishing. Jawa Timur.