## ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENEGUHKAN KEPASTIAN HUKUM
Nurhan 1
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri Email : nurhannil@yahoo.com

## Abstract
The  current  legal  arrangement  of  fiduciary  guarantee  still  applies  the  provisions  of Lawa Number 42Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. Since regulation of the minister of Justice  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  10 of  2013 on  the  Electronic Fiduciary Guarantee Registration Procedure is pulished, the registration of fiduciary guarantee shall be done electronically (oline). So this study analyzed the juridical registration of fiduciary guarantee to confirm the legal certainty,  whose research  study  was  conducted in the Regional Office  of  the  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Riau  Islands Province.The  results  show  that  there  are  still  obstacles  in  the  implementation  of  elctronic fiduciary  registration.  Such  as  the  incomplete  application  of  the  fiduciary  guarantee registration system, and the implementation of the fiduciary guarantee removal provinsions, as well  as  the  validity  of  the  Fiduciary  Guarantee  Certificate.  Therefore,  it  is  hoped  that  the goverment  and  related  institutions  can  issue  legislation  that  provides  legal  certainty  in  the registration system. So there is a match between the provinsions of the Act (das sollen) with its implementation in the field (das sein).
Keyword : registratio n, fiduciary guarantee , legal certainty
1 Nurhan, SH., MH., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri - Riau

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  pekembangan  hukum  yang  mengikuti  perkembangan  kebutuhan masayarakat  akan  kepastian  hukum,  maka  berkembang  pula  sistematika  hukum  dalam  sistem pendaftaran  penjaminan  fidusia 2 .  Pasal  11  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  menjelaskan  bahwa  benda  yang  dibebani  fidusia  wajib  didaftarkan. 3 Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat,  murah  dan  nyaman  bagi  masyarakat  pengguna  jasa  fidusia,  maka  dikeluarkan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik,  dengan  dekimian  pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik (sistem online melalui website ahu.go.id).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  secara  tegas menyatakan  memberikan  ketentuan  jangka  waktu  untuk  melalukan  pendaftaran  akta  jaminan fidusia  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  dan  terdapat  kewajiban  pemberitahuan  penghapusan jaminan fidusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan  fidusia, 4 yang  apabila  tidak  dilakukan  pemberitahuan  tersebut,  maka  jaminan  fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. 5 Sehingga terdapat konsekuensi atau akibat hukum atas lewatnya jangka waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
Dalam  prakteknya,  penghapusan  terhadap  jaminan  fidusia  yang  disebabkan  oleh pelunasan terhadap hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia tersebut jarang dilakukan, kecuali penghapusan  jaminan  fidusia  yang  disebabkan  oleh  adanya  perubahan  atau  penggantian jaminan,  yang  tidak  menyebabkan  pelunasan  atas  hutang  yang  dijamin  tersebut.  Selain  itu, terdapat  juga  resiko  kemungkinan  terhadap  keterlambatan  jangka  waktu  untuk  melakukan pendaftaran  penghapusan  jaminan  fidusia  tersebut.  Berkenaan  dengan  peraturan  fidusia  yang baru  tersebut,  maka  dapat  dilihat  adanya  perbedaan  secara das  sollen dan das  sein .  Hal  ini menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  keterlambatan  pendaftaran  penghapusan  jaminan  fidusia tersebut
Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dan berlaku  keabsahannya. 6 Pemohon  pendaftaran  jaminan  diberikan  kewenangan  kepada  pihak selain  Notaris.  Sehingga  timbul  permasalah  mengenai  pertanggungjawaban  atas  pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak lain atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, keabsahan atas  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  dicetak  oleh  pihak  lain.  Hal  ini  menimbulkan  adanya ketidakpastian  hukum  pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  pencetakan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia tersebut. Berdasarkan hasil uraian tersebut maka dalam hal ini penulis perlu unutk mengkaji dan menganalisis  berkaitan  dengan  permasalahan  bagaimana  pengaturan  hukum  pendaftaran jaminan fidusia, bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia, dan faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala dan solusi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya,  serta  dilakukan  pemeriksaan yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu
2 Menurut  A.  Veehoven  yang  dimaksud  dengan  Fidusia  adalah  “eigendomsoverdracht  tot zekerheid”  yaitu  penyerahan  hak  milik  sebagai  jaminan,  sebagai  singkatan  dapat  dipergunakan  istilah “fidusia”  saja.”,  yang  dikutib  dari  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Bab-bab  Tentang  Creditverband  Gadai dan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 89. .
3 Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4 Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
5 Ibid, Pasal 17.
6 Ibid ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8.
pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang  bersangkutan. 7 Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menemukan  dan  mengumpulkan  bahan  hukum  autoritatif (mempunyai  otoritas)  mengenai  isu  hukum  tertentu,  dan  bidang  studi  yang  berkaitan  dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif (mempunyai ororitas) mengenai suatu isu hukum tertentu. 8 Berdasarkan  pada  pengetian  penelitian  hukum  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  metode penulisan penelitian ini antara lain:
2.1. Landasan Teori
Kerangka  teori  merupakan  landasan  dari  teori-teori  yang  bersifat  mendukung  untuk membangun  dan  memperkuat  kebenaran  dari  suatu  permasalahan  yang  dianalisis.  Kerangka teori  dimaksud  adalah  kerangka  pemikiran  atau  butir-butir  pendapat,  teori,  tesis,  sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. 9 Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting  dalam  proses  membantu  dalam  kerangka  memecahkan  berbagai  persoalan  hukum dimana  hukum  normatif  tidak  diatur. 10 Relavan  dengan  beberapa  variable  dari  judul  tesis  ini, maka kerangka teori tersusun dalam bentuk Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory sebagaimana diuraikan di bawah ini.
a. Grand Theory Grand  Theory merupakan  teori  besar  atau  teori  utama  yang  akan  digunakan  oleh peneliti  sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan  yang diteliti. Menurut  hemat  peneliti Grand  Theory yang  tepat  digunakan  untuk  penelitian  tesis  ini  adalah teori Hukum Positif yang dikemukakan oleh John Austin. Menurut John Austin, hukum adalah perintah  dari  penguasa  negara.  Hakikat  hukum  sendiri,  terletak  pada  unsur  perintah.  Hukum dipandang  sebagai  suatu  sistem  yang  tetap,  logis,  dan  tertutup.  Austin  membedakan  hukum dalam  dua  jenis,  yaitu  hukum  dari  Tuhan  untuk  manusia  ( the  divine  laws )  dan  hukum  yang dibuat  oleh  manusia.  Hukum  yang  dibuat  oleh  manusia  tersebut  dibagi  menjadi  hukum  yang sebenarnya,  yaitu  hukum  positif,  meliputi  hukum  yang  dibuat  oleh  penguasa  dan  hukum  yang disusun oleh manusia secara  individu untuk  melaksanakan hak-hak  yang diberikan  kepadanya, dan hukum yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memilki empat unsur, yaitu 1) perintah ( command ), 2) sanksi ( sanction ), 3) kewajiban ( duty ), dan 4) kedaulatan ( soveregnty ). 11 Relavan dengan penelitian tesis ini, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  merupakan  hukum  positif  yang  memiliki  unsur  perintah,  sanksi,  dan kewajiban, sesuai dengan teori John Austin tersebut. Hukum positif tersebut untuk memberikan kepastian  hukum  baik  bagi  aparat  pemerintah  maupun  masyarakat  sebagai  pengguna  dari hukum postif tersebut.
b. Middle Theory
Secara  teori  konseptual  yang  dimaksud Middle  Theory adalah  teori  tengah  yang  akan digunakan  oleh  peneliti  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  diteliti  dalam  tesis  ini. Middle Theory yang tepat digunakan adalah Teori Legal Sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  hukum  terdiri  atas  materi  hukum,  struktur  hukum dan budaya hukum. Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang  berada  dalam  sistem  itu.  Struktur  hukum  meliputi  jumlah  dan  ukuran  pengadilan, yurisdiksinya  dan  cara  naik  banding  dari  satu  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga berarti: Bagaimana badan legislatif didata? Berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi? Apa  yang  boleh  dilakukan  oleh  seorang  Presiden?  Prosedur  apa  yang  diikuti  oleh  Departemen
7 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2008), hal. 43.
8 Dyah  Ochtorina  Susanti,  A’an  Efendi,  Penelitian  hukum  (Legal  Research).  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.
9 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.
10 H. Salim HS, dan Erlies Sptiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.
11 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta,  Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 114-115.
Kepolisian dan sebagainya. Persoalan legislatif merupakan suatu lembaga yang dipercayai oleh masyarakat  untuk  menuangkan  aspirasinya  dan  sekaligus  mencari  keadilan  bagi kepentingannya.  Secara  sosiologis,  lembaga  politik  ( political  institution  is  a  part  of  social institution )  tersebut  adalah  bagian  dari  hukum.  Artinya,  hukum  merupakan  suatu  kaidah  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  pada  segala  tingkatan  yang  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat.  Budaya  hukum  diartikan  sebagai  suatu  suasana pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari atau disalahgunakan. 12 Dalam kaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, berarti materi hukum yang  sampai  saat  ini  tersedia,  meliputi:  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fiduasia berikut peraturan pelaksanaannya.

## c. Applied Theory
Berkenaan  dengan Applied  Theory yang  pada  intinya  berfungsi  sebagai  teori  applikasi yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang diteliti dalam  tesis  ini,  menurut  hemat  peneliti Applied  Theory yang  tepat  digunakan  oleh  peneliti adalah  Teori  Moral  yang  dikemukan  oleh  Herbert  Lionel  Adolphus  Hart.  Herbert  Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi ekternal, berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, seperti yang diartikan oleh John Autin, disamping itu ada aspek internal, yaitu keterikatan terhadap perintah dari penguasa secara batiniah. Di sini norma-norma hukum dibagi menjadi dua, yaitu norma primer dan norma sekunder.  Norma  primer  adalah  norma  yang  menentukan  kelakuan  subjek-subjek  hukum, dengan  menyatakan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  dilarang.  Norma  sekunder  adalah hubungannya  dengan  kompetisi  dalam  bidang  hukum,  mementuksan  kewibawaan  instansi- instansi hukum untuk membentuk  hukum. Dalam memandang materi hukum Hart berpendapat bahwa  meteri  hukum  diturunkan  dari  prinsip-prinsip  moral,  termasuk  prinsip  dari  kenyataan hidup tertentu, sekalipun demikian, sebagai penganut Positive Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti das sein ) dan moral ( das sollen ). Adapun yang disebut hukum, hanyalah  yang  menyangkut  aspek  formal.  Artinya  suatu  hukum  dapat  saja  disebut  hukum, waluapun  secara  material  tidak  layak  untuk  ditaati  karena  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip moral. 13 Relavan  dengan  penelitian  tesis  ini,  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  berikut  peraturan  pelaksanaanya,  memerintah  adanya  kewajiban  untuk melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  adanya  larangan  fidusia  ulang  atas  objek  jaminan fidusia yang sama. Jaminan fidusia merupakan penyerahan jaminan secara kepercayaan, dimana objek  jaminan  masih  berada  dalam  penguasaan  si  Debitor  atau  Pemberi  Fidusia.  Ada  unsur prinsip  moral  yang  akan  dianalisis  berdasarkan  teori  Hart  terhadap  aspek  internal  atau  aspek moral dari Debitor atau Pemberi Fidusia dalam mematuhi dan melaksanakan perintah Undang- Undang Jaminan Fidusia tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia
Fidusia  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  juga  dengan  istilah  "penyerahan  hak  milik secara  kepercayaan".  Dalam  terminologi  Belandanya  sering  disebut  dengan  istilah  lengkapnya berupa Fiduciare  Eigendonts  Overdracht  (FEO), sedangkan  dalam  bahasa  Inggrisnya  secara lengkap  sering  disebut  dengan  istilah Fiduciary  Transfer  of  Ownership. 14 Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia mendefinisikan  pengertian  fidusia  sebagai  “Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya
12 Idham,  Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  dalam  Persfektif  Otonomi  Daerah  Guna  Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negera Berkesejahteraan. (Bandung: PT Alumni, 2014), hal. 31-32.
13 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, op.cit.,  hal. 146-147.
14 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. 15
Dengan  demikian,  artinya  bahwa  dalam  fidusia  telah  terjadi  penyerahan  dan  pemindah  dalam kepemilikan  atas  suatu  benda  yang  dilakukan  atas  dasar fiduciair dengan  syarat  bahwa  benda yang  hak  kepemilikannya  tersebut  diserahkan  dan  dipindahkan  kepada  penerima  fidusia  tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda  (pemberi  fidusia).  Pemberian  Jaminan  Fidusia  selalu  berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya. 16
Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia,  juncto  Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia,  mendefinisikan  pengertian  Jaminan  Fidusia  adalah  “hak  jaminan  atas  benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” 17
Hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia telah dirangkum dan diatur dalam beberapa peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksanaannya, yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
4. Keputusan  Presiden  Nomor  139  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Kantor  Pendaftaran Fidusia di Seluruh Ibukota Provinsi di Indonesia.
5. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2013  tentang  Pendelegasian  Penandatanganan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik.
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fiduia Secara Elektronik.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

## 3.2. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia
Fidusia  adalah  suatu  cara  pengoperan  hak  milik  dari  pemiliknya  (debitur)  berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja  (sebagai  jaminan  utang  debitur)  sedangkan  barangnya  tetap  dikuasai  oleh  debitur,  tetapi bukan  lagi  sebagai eigenaar maupun bezitter ,  melainkan  hanya  sebagai detentor atau houder dan  atas  nama  kreditur- eigenaar). 18 Fidusiair yang  berarti  "secara  kepercayaan"  ditujukan kepada  kepercayaan  yang  diberikan  secara  bertimbal-balik  oleh  satu  pihak  kepada  yang  lain, bahwa  apa  yang  keluar  ditampakan  sebagai  pemindahan  milik,  sebenarnya  (kedalam,  intern)
15 Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.
16 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Harta  Kekayaan,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  1994), hlm. 9.
17 Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia, juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
18 Hamzah  dan  Senjun  Manullang,  Lembaga  Fidusia  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia,  (Jakarta: Indhill Co, 197), hlm. 37.
hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang. 19
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  yang  menetukan  bahwa  “Pembebanan  Benda  dengan  Jaminan  Fidusia  dibuat  dengan akta  Notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia”, 20 Dari  ketentuan tersebut yang berhak membuat Akta Jaminan Fidusia adalah Notaris. Pasal 12 Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mengatur  pendaftaran  jaminan  fidusia dilakukan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  berada  di  dalam  lingkup  tugas  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  dengan  wilayah  kerja  dimana  jaminan tersebut berada dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. 21
Akta  Notaris  adalah  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. 22 Akta  Notaris adalah  akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan  hukum  dengan  jaminan  kepastian  hukum  sebagai alat bukti tulisan yang sempurna ( volledig bewijs ), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain,  dan  hakim  terikat  karenanya. 23 Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. 24
Terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik, maka sistem pendaftaran fidusia  atas Akta Jaminan Fidusia mulai dilakukan secara elektronik  (sistem online ).  Hal  ini  merupakan  terobosan  baru  dari  sistem  hukum  di  Indonesia, yang  diadakan  dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  ke  arah  yang  lebih  baik  ( good govenrnance ).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  ( online )  dilakukan  dengan  tatacara  persyaratan menyerupai  Pasal  2  tersebut,  namun  terdapat  batasan  waktu  yang  diatur  dalam  Pasal  4,  yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. 25
Adapun  pengaturan  baru  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, antara lain: 26
a. Adanya  kewajiban  bagi  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  untuk  memberitahukan penghapusan  Jaminan  Fidusia.  Pemberitahuan  penghapusan  tersebut  tidak  dikenakan biaya.  Dengan  tidak  adanya  biaya  yang  dikenakan  diharapkan  Penerima  Fidusia,  kuasa atau  wakilnya  dapat  melakukan  pemberitahuan  penghapusan  Jaminan  Fidusia  tersebut dengan  sukarela  dan  tanpa  beban.  Hal  ini  akan  memudahkan  bagi  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  Jaminan  Fidusia  yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan
19 Subekti,  Jaminan-jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia,  (Bandung: Alumni, 1982), hal. 126.
20 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
21 Ibid. Pasal 12
22 Ibid,  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
23 A.  A.  Andi  Prajitno,  Apa  dan  Siapa  Notaris  di  Indonesia?,  Cetakan  Pertama,  (Surabaya:  Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 51.
24 R.  Soegondo  Notodisoerjo,  Hukum  Notariat  di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan),  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.
25 Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
26 Penjelasan  Umum  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta  yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia,  permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perubahan sertifikat  Jaminan  Fidusia,  dan  pemberitahuan  penghapusan  sertifikat  Jaminan  Fidusia secara  elektronik  serta  penyimpanan  dokumen  fisiknya  menjadi  tanggung  jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
Menurut  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas Jaminan  Fidusia  oleh  Penerima  Fidusia;  atau  musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia. 27
Memenuhi  ketentuan  tersebut  di  atas,  dalam  implementasinya,  pendaftaran  jaminan fidusia telah dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online melalui pendaftaran  yang  diakses  pada  website  ahu.go.id,  yang  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  pada  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  juga  dicetak  sendiri  oleh  pemohon  pendaftaran  jaminan fidusia  tersebut.  Akan  tetapi  untuk  ketentuan  pelaporan  penghapusan  jaminan  fidusia  tersebut belum berjalan dalam implementasinya.

## 3.3. Faktor Yang Menghambat Dan Solusi Dalam Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  bertujuan  untuk  memberikan  suatu  pengaturan  yang lengkap  dan  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi  para  pihak  yang berkepentingan. 28 Penelitian ini menemukan faktor-faktor yang meghambat dalam implementasi pendaftaran  jaminan  fidusia  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kendala pada sistem aplikasi fidusia online , kendala  pelaksanaan  penghapusan  jaminan  fidusia,  dan  permasalahan  keabsahan  sertifikat jaminan fidusia.
Salah  satu  lahirnya  jaminan  adalah  karena  undang-undang,  yaitu  jaminan  yang eksistensinya  berpedoman  atau  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  kerena  telah dikodifikasikan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Sehingga  objek  fidusia merupakan jaminan yang lahir karena Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia. 29 Benda-benda  yang  dapat  menjadi  suatu  objek  dalam  sebuah perjanjian  harus  merupakan  benda-benda  tertentu  yang  memiliki  kategori  yang  dapat ditentukan, dapat diperdagangkan (diperbolehkan), yang memungkin untuk dilakukan/diwujudkan,  serta  mempunyai  nilai  enonomis  atau  dengan  kata  lain  dapat  dinilai dengan uang. 30 Kendala yang terdapat pada sistem aplikasi fidusia online , yaitu antara lain: pada pengisi  data  Pemberi  Fidusia  hanya  terdapat  satu  Pemberi  Fidusia,  sehingga  tidak  memadai untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  terhadap  obyek  jaminan  fidusia  yang  dimiliki oleh  lebih  dari  satu  Pemberi  Fidusia  (seperti  pemilik  benda  yang  dimiliki  oleh  para  ahli  waris yang lebih dari satu).
Pendaftaran  jaminan  fidusia  merupakan  pendaftaran  atas  isi  dari  Akta  Jaminan  Fidusia.
27 Ibid, Pasal 16.
28 Racmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 179.
29 Oey  Hoey  Tiong,  Fidusia  Sebagai  Jaminan  Unsur-Unsur  Perikatan,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 1984), hlm. 28.
30 Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotatiatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 107.
Dalam pengisian data Pemberi Fidusia dan Pemberi Fidusia diwajibkan pengisian Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP),  sedangkan  dalam  Akta  Jaminan  Fidusia  itu  sendiri  tidak  diwajibkan untuk dicantumkan.
Selain itu terdapat kewajiban pengisian Jangka Waktu Perjanjian yang menjadi persoalan yang  besar  di  sini.  “Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dan  suatu  perjanjian  pokok yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.” 31 Perjanjian Jaminan  Fidusia  ini  bersifat accesoir karena  merupakan  ikutan  dari  perjanjian  pokok,  yaitu perjanjian kredit. 32 Perjanjian accessoir bersifat mengikuti perjanjian pokok, dan hapusnya atau berakhirnya perjanjian accessoir tersebut akan mengikuti berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok. 33 Perjanjian Kredit yang menjadi perjanjian pokok dari suatu Akta Jaminan Fidusia bisa terdiri  lebih  dari  satu  perjanjian,  dan  dalam  satu  Perjanjian  Kredit  bida  terdapat  beberapa fasilitas  kredit/pinjaman  yang  diberikan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  jangka waktu  tiap-tiap  fasilitas  dan  perjanjian  akan  berbeda.  Sehingga  pengisian  Jangka  Waktu Perjanjian pada sistem aplikasi fidusia online menjadi suatu hambatan.
Penghapusan  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  ketentuan  di  atas  harus  dilaporkan  pada Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  di  bawah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  oleh  Penerima  Fidusia  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari  setelah  tanggal  dihapusnya  Jaminan  Fidusia,  dengan  menyertakan  informasi  berupa keterangan  atau  alasan  dihapusnya  jaminan  fidusia,  detail  dari  sertifikat  jaminan  fidusia (tanggal, nomor, nama dan tempat kedudukan notaris), dan tanggal dihapusnya jaminan fidusia tersebut. 34
Berdasarkan  pemberitahuan  ini,  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  di  bawah Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  akan  menghapus  data pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut  secara  elektronik.  Setelah  data  pendaftaran  dihapuskan oleh  Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  di  bawah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  tersebut,  maka  untuk  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  terhadap penjaminan  yang  baru,  dapat  diajukan  untuk  benda  yang  sebelumnya  menjadi  objek  jaminan fidusia yang telah dihapus/roya tersebut.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  tidak  banyak  terdapat  penghapusan jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  baik  secara  pada  saat  manual  maupun  sistem online ,  tidak sebanding  dengan  jumlah  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  telah  didaftarkan.  Hal  ini menunjukkan  masih  kurangnya  kesadaran  untuk  melakukan  pendaftaran  penghapusan  jaminan fidusia. Sehingga ketentuan mengenai kewajiban melakukan pendaftaran Penghapusan Jaminan Fidusia  tersebut  tidak  dapat  diimplementasikan  di  lapangan.  Sanksinya  atas  obyek  jaminan fidusia yang belum didaftarkan pengapusannya, tidak dapat dijaminkan kembali.
Setelah  berlakunya  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara online terjadi  perbedaan terhadap  pihak  yang  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Pada  sistem  manual  sertifikat jaminan  fidusia  dikeluarkan  oleh  instansi  yang  sah  dan  berwenang,  dalam  hal  ini  kantor pendaftaran fidusia sedangkan dengan berlakunya sistem online pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik Pasal 3  ayat (6)  bahwa  yang  mencetak  sertifikat  jaminan  fdiusia  adalah  pemohon.  Pasal  3  ayat  (6) menyatakan  bahwa,  “setelah  melakukan  pembayaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) pemohon  mencetak  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  telah  ditandatangani  secara  elektronik  oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia”.
31 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
32 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Jaminan  Fidusia.  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2000),  hlm. 14.
33 Satrio,  J,  Hukum  Jaminan Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia, (Bandung:  PT Citra  Aditya Bakti, 2002), hlm. 196.
34 Sesuai ketentuan dari Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Dalam  Aplikasi  Fidusia Online pada  Permohonan  Akses  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia terdapat permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dapat diakses oleh 4 (empat) pihak yang terdiri dari: 35
1. Notaris, yaitu Notaris yang bewenang membuat Akta Jaminan Fidusia.
2. Korporasi, yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Perbankan.
3. Ritel,  yaitu  Perorangan  dan  Badan  Usaha  Berbadan  Hukum  (Perseroan  Terbatas/PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan) serta Badan usaha Bukan Badan Hukum (Perseroan Komanditer/CV dan Firma).
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini permohonan pendaftaran fidusia dapat diajukan oleh wakil atau kuasa dari
Penerima Fidusia. Pengertian dari kuasa dan wakil yang disebutkan ini terdapat pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan  kuasa adalah kuasa  adalah mereka  yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat  kuasa  dari  penerima  fidusia  untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Sedangkan wakil  adalah  mereka  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  berwenang untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Kuasa  menurut  hukum  disebut  juga wettelijke vertegenwoordig atau legal  mandatory  (legal  representative). Maksudnya,  undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang  atau  suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum  bertindak  mewakili  orang  atau  badan  tersebut  tanpa  memerlukan  surat  kuasa.  Jadi undang-undang  sendiri  yang  menetapkan  bahwa  yang  bersangkutan  menjadi  kuasa  atau  wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu. 36
Hal ini akan berdampak pada keabsahan Sertipikat Jaminan Fidusia yang dicetak. Apabila Sertipikat  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan  oleh  Notaris  maka  keabsahan  dari  Sertipikat jaminan  Fidusia  tersebut  dapat  dibuktikan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  Notaris  sebagai pihak  yang  diberi  wewenang  membuat  Akta  Jaminan  Fidusia.  Tetapi  bagaimana  dengan keabsahan dari  Sertipikat Jaminan Fidusia yang dicetak oleh pihak lainnya, dalam  hal ini  oleh Korporasi dan Ritel. Tentu hal ini menjadi salah satu kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online .
Atas  permasalahan  atau  kendala-kendala  yang  ditemukan  di  atas,  maka  solusi  yang didapatkan, yaitu atas aplikasi sistem pendaftaran jaminan fidusia perlu dilakukan perbaikan dan upgrade untuk  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundangan  dan  kebutuhan  di  lapangan. Pengguna  fasilitas  ini  menghubungi  pihak  pengelola  dari  aplikasi  ini,  untuk  meminta  bantuan dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara online apabila  menemukan  permasalahan  atau kendala/hambatan  dalam  akses  pendaftaran  jaminan  fidusia online .  Selain  itu,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dapat  mengadakan  sosialisasi  dan pengumpulan  data  ( feed  back )  data  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pendaftaran  jaminan fidusia online ,  terutama  pihak  Notaris  yang  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut, untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi serta menemukan solusi atas hambatan dan kendala tersebut.
Mengadakan  perubahan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia, mengenai  jangka  waktu pendaftaran penghapusan jaminan fidusia  yang  tidak dapat  diimplementasikan  secara  nyata  di  lapangan.  Memberikan  sanksi  yang  tegas  dan pengaturan  yang  jelas  mengenai  penghapusan  jaminan  fidusia,  sehingga  tidak  menimbulkan adanya  fidusia  ulang  atau  penjaminan  atas  objek  jaminan  fidusia  yang  belum  terhapus jaminannya. Memuat data objek jaminan fidusia yang dapat diperoleh secara pasti berikut bukti objek jaminan fidusia tersebut dan sertipikat pendaftarannya. Sehingga pihak yang mencari dan melakukan  pengecekan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  tersebut  dapat  menemukan  data  yang pasti dan menjamin kepastian hukum dari penjaminan objek jaminan fidusia secara online .
35 https://fidusia.ahu.go.id/ (diunduh pada tanggal 08 Agustus 2017).
36 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8.
Untuk  menjaga  keabsahan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia,  maka  perlu  dilakukan  sistem pengamanan. Apabila pihak yeng mencetak Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut adalah Notaris, maka Notaris menandatangani atau membubuhkan cap Notaris pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak di kantor Notaris tersebut. Apabila Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut dicetak oleh pihak Korporasi dan Ritel, maka perlu suatu alat atau sistem pengamanan ( security code ) untuk membuktikan  keabsahan  dari  Sertipikat  Jaminan  Fidusia  tersebut,  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan  dan  memberikan  kepastian  hukum  dalam  implementasi  pendaftaran jaminan fidusia online .

## 4. SIMPULAN
Pengaturan hukum pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat ini undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia masih hanya ada satu yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia yang sampai saat ini belum pernah diubah, sedangkan peraturan  pelaksanaanya  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Implementasi  pendaftaran  jaminan  fidusia  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yaitu  pendaftaran  jaminan  fidusia  telah  diterapkan dengan  sitem online melalui website dari  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum, dengan  kewenangan  akses  yang  saat  ini  telah  diberikan  kepada  Notaris,  Korporasi,  Ritel  dan Kanwil.
Faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  adalah belum sempurnanya sistem aplikasi pendaftaran jaminan fidusia online , belum terimpelemntasinya  ketentuan  penghapusan  jaminan  fidusia,  permasalahan  terhadap  keabsahan sertifikat  jaminan fidusia. Solusi terhadap kendala tersebut diadakan perbaikan  sistem aplikasi, sosialisasi pengaturan ketentuan penghapusan jaminan fidusia, dan pengamanan pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
5.1. Buku-Buku Abdulkadir, Muhammad, Hukum Harta Kekayaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994. Badrulzaman,  Mariam  Darus, Bab-bab  Tentang  Creditverband  Gadai  dan  Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
Budiono,  Herlien, Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  Dan  Penerapannya  Di  Bidang Kenotatiatan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009. Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hamzah, A dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia . Jakarta: Indhill Co, 1987.
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. HS,  H.  Salim  dan  Erlies  Sptiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Idham. Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  dalam  Persfektif  Otonomi  Daerah  Guna  Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negera Berkesejahteraan . Bandung: PT Alumni, 2014.
Manab, Abdul. Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. Yogyakarta: Kalimedia, 2015. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , Bandung: Mandar Maju, 1994. Notodisoerjo,  R.  Soegondo, Hukum  Notariat  di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan). Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1993.
Prajitno, A. A. Andi, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? , Cetakan Pertama. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010. Satrio, J., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Edisi Revisi , Cetakan Kesepuluh. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press, 2008 Subekti, Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia. Bandung: Alumni, 1982. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Susanti, Dyah Ochtorina dan  A’an Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) . Jakarta:  Sinar Grafika, 2014.
Tiong, Oey Hoey. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan . Bogor: Ghalia Indonesia, 1984.
Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani, Jaminan  Fidusia ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2000.
5.2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 168, juncto  Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  Tambahan  Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  Tambahan  Lembaran Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  80,  juncto  Tambahan  Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5691.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2014  tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia,  Tambahan  Lembaran  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 40.
Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Ibukota Provinsi di Indonesia.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013 tentang  Pendelegasian  Penandatanganan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 417.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2013 tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013
Tentang  Cara  Pendafatran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik,  Tambahan  Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tambahan Namor 219.
5.3. Website/Internet
https://fidusia.ahu.go.id/ (diunduh pada tanggal 08 Agustus 2016).