## RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA
Prihandono Wibowo 1 , Renitha Dwi Hapsari 2 , Muchammad Chasif Ascha 3 1,2,3, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur Correspondet author : prihandono_wibowo.hi@upnjatim.ac.id Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
Israel's aggression against Gaza since October 2023 has sparked global support for Palestine. One of the supports was shown by the Indonesian Ulema Council by issuing fatwa number 83 of 2023. One of the points of the fatwa is to avoid transactions and not use products affiliated with Israel. This fatwa is identified with the boycott of Israeli products. This paper attempts to analyze the public response to the MUI fatwa. The method used in this research is Discourse Network Analysis (DNA). This research uses DNA Analyzer and Visone software to display actor and  discourse  networks  and  statistical  calculations  of  actors  and  discourses  responding  to Fatwa number 83 of 2023. The research measured public response for one month since the fatwa was issued on November 8, 2023. The findings in this study are that the public is divided into 2 clusters in responding to the fatwa. The first cluster expressed support, and the second cluster expressed disapproval of the fatwa. However, the analysis and statistical calculations found  that actors  and  discourses  that support  the  MUI  fatwa  are more dominant.  From  the results  of  analysis  and  statistical  calculations,  it  was  found  that  actors  and  discourses  that support the MUI fatwa are more dominant.
Keywords: boycott; fatwa; Israel; products; public response

## Abstrak
Agresi Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 telah memicu dukungan global terhadap Palestina. Salah  satu  dukungan  tersebut  ditunjukkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan mengeluarkan  fatwa  nomor  83  tahun  2023.  Salah  satu  poin  dari  fatwa  tersebut  adalah menghindari transaksi dan tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel. Fatwa ini diidentikkan dengan pemboikotan terhadap produk Israel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis  respon  masyarakat  terhadap  fatwa  MUI  tersebut.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Jaringan  Wacana  (DNA).  Penelitian  ini  menggunakan perangkat lunak DNA Analyzer dan Visone untuk menampilkan jaringan aktor dan wacana serta perhitungan statistik aktor dan wacana yang merespons Fatwa nomor 83 tahun 2023. Penelitian  ini  mengukur  respon  publik  selama  satu  bulan  sejak  fatwa  tersebut  dikeluarkan pada tanggal 8 November 2023. Temuan dalam penelitian ini adalah publik terbagi menjadi 2  klaster  dalam  merespon  fatwa  tersebut.  Klaster  pertama  menyatakan  dukungan,  dan klaster  kedua  menyatakan  ketidaksetujuan  terhadap  fatwa  tersebut.  Namun,  dari  hasil analisis  dan  perhitungan  statistik  ditemukan  bahwa  aktor  dan  wacana  yang  mendukung fatwa MUI lebih dominan. Dari hasil analisis dan perhitungan statistik ditemukan bahwa aktor dan wacana yang mendukung fatwa MUI lebih dominan.
Kata Kunci: boikot; fatwa; Israel; produk; respon publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371

## PENDAHULUAN
Agresi  Israel  ke Gaza  pada  2023  menimbulkan  kecaman  dari  dunia Islam.  Beragam aksi,  kecaman,  kritikan  disampaikan  oleh  negara-negara  Islam  kepada  Israel.  Seperti November  2023,  Kumpulan  negara-negara  muslim  dalam  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI) bertemu di Riyadh, menyimpulkan kecaman terhadap Israel dan mendorong pada negara- negara  yang  tergabung  dalam  OKI  untuk  menindak  Israel  karena  melakukan  kejahatan perang.  Indonesia  termasuk  negara  yang  ikut  dalam  pertemuan  OKI  tersebut.  Di  Tingkat global,  terdapat  gerakan  massa  yang  menyuarakan  perlawanan  terhadap  Israel.  Salah satunya  adalah  geakan  Boycott,  Divestment,  Sanction  (BDS  movement)  yang  aktif mengkampanyekan  boikot  dan  sanksi  sosial  kepada  beberapa  brand  merek,  industri, ataupun perusahaan yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.
Sedangkan  di  Indonesia  juga  terdapat  gerakan  massa  yang  mengecam  Israel  dan membela  Palestina.  Beragam  demo  di  kota-kota  besar  seperti  di  Jakarta,  Surabaya,  dan Yogyakarta mewarnai hari-hari pada bulan Oktober dan November 2023 dalam mengecam Israel.  Beberapa  kelompok  di  Indonesia  aktif  menyuarakan  perlawanan  terhadap  Israel. Bahkan  terdapat  kelompok  di  Indonesia  yang  menyuarakan  pengiriman  tentara  untuk dikerahkan ke Palestina. Selain itu, terdapat kelompok yang aktif mewacanakan pentingnya boikot produk-produk di Indonesia yang diindikasi terafiliasi dengan Israel dan Zionis. Wacana boikot Israel menjadi wacana popular pada bulan Oktober dan November 2023.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi massa Islam  di  Indonesia  turut  merespon  krisis  Palestina-Israel  tersebut.  Yang  menarik,  pada  8 November 2023, MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap  Palestina.  Fatwa  tersebut  terkait  alasan  dan  bagaimana  umat  Islam  Indonesia dalam  mendukung  Palestina  serta  melakukan  perlawanan  terhadap  Israel.  MUI beranggapan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina. Aneksasi Israel tersebut dilakukan dengan  cara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Diantaranya  adalah  dukungan  finansial, bantuan persenjataan, maupun personel, pembangunan opini publik.
Karena  itu,  dengan  berdasar  teks  Al  Quran,  Hadits,  dan  pendapat  ulama,  MUI merekomendasikan  tiga  hal  kepada  umat  muslim  di  Indonesia.  Pertama,  aktif  mendorong perjuangan  kemerdekaan  Palestina.  Poin  kedua,  mendistribusikan  zakat,  infaq,  shafaqah untuk  Palestina.  Ketiga,  MUI  mengharamkan  untuk  mendukung  agresi  Israel  ataupun  pihak yang  mendukung  Israel  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Selain  itu,  MUI  juga merekomendasikan  umat  Islam  untuk  menggalang  dana  kemanusiaan,  mendoakan Masyarakat  Palestina,  serta  shalat  ghaib.  MUI  juga  merekomendasikan  bagi  pemerintah Indonesia untuk diplomasi melalui berbagai jalur. Poin ketiga, MUI merekomendasikan umat Islam  untuk  menghindari  transaksi  dan  penggunaan  produk  yang  terafiliasi  dengan  Israel
serta  mendukung  penjajahan  dan  Zionisme.  Fatwa  MUI  ditandatangani  oleh  Ketua  MUI, Sekjen MUI, serta ketua dan sekretaris Dewan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2023).
Fatwa MUI, khususnya pada rekomendasi nomor tiga, lantas menimbulkan kontroversi lantaran  mengakibatkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  publik.  Hal  ini  lantaran  fatwa  nomor tiga  dari  MUI  yang  melarang  penggunaan  produk  terafiliasi  dengan  Israel  adalah  identik dengan  gerakan  boikot  terhadap  produk  Israel.  Fatwa  yang  diterbitkan  8  November  2023 tersebut  dianggap  dasar  justifikasi  yang  memperkuat  wacana  gerakan  boikot  terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Zionis Israel.
Sejak  terjadinya  konflik  Hamas-Israel  pada  8  Oktober  2023,  terdapat  tren  kenaikan pencarian  di  Google  tentang  istilah “ boikot  Israel ” pada  29  Oktober  2023  hingga  9 November 2023. Setelah itu, tren menunjukkan penurunan pada  9 November 2023. Namun pada  11  November  2023,  tren  pencarian  boikot  Israel  kembali  meningkat  setelah diterbitkannya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tertanggal 8 November 2023.
Tren Pencarian Istilah “Fatwa MUI” dan “Boikot Israel”
Gambar 1 . Trend pencarian kata mengenai Fatwa MUI (garis biru) dan Boikot Israel (garis merah)
Kecenderungan  bahwa  fatwa  MUI  menjadi  signifikan  bagi  wacana  gerakan  boikot dikonfirmasi  sendiri  oleh  MUI.  Dalam  situs  resminya,  MUI  mengutip  pernyataan  Ismail  Fahmi pendiri  Drone  Emprit,  yang  menyatakan  bahwa  sebelum  fatwa  MUI  terbit,  Masyarakat Indonesia  kurang  menyambut  gerakan  boikot  terhadap  produk  Israel.  Lanjutnya,  memang sebelum  fatwa  MUI  terbit,  telah  terdapat  gerakan  boikot  yang  diinisiasi  oleh  gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) di dunia internasional, namun Masyarakat Indonesia kurang merespon hal tersebut. Baru setelah terdapat fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, maka semarak  boikot  didengar  luas,  baik  oleh  ulama,  anggota  parlemen,  hingga  masyarakat pedesaan.  Selain itu,  percakapan  di  media  sosial seperti  Twitter/X  juga  didominasi  dengan dukungan dari warga net terhadap fatwa tersebut (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
Bagi  sebagian  pihak,  fatwa  MUI  melambangkan  solidaritas  muslim  Indonesia  bagi Palestina.  Di  lain  pihak,  fatwa  MUI,  khususnya  pada  bagian  rekomendasi  nomor  tiga, dianggap  dapat  membahayakan  perekonomian  nasional.  Terlebih  bersamaan  dengan fatwa  MUI  tersebut,  terdapat  link  yang  tidak  jelas  sumbernya  mencatut  beberapa  nama Perusahaan dan merek produk yang dikatakan sebagai produk terafiliasi dengan Zionis Israel maupun  pada  pendukungnya.  Karena  itu,  paper  ini  berusaha  memetakan  dukungan  dan kontra  terhadap  fatwa  MUI.  Paper  ini  berusaha  menggambarkan  aktor  siapa  yang  setuju dan  aktor  yang  tidak  setuju  terhadap  fatwa  MUI  tersebut.  Selain  interaksi  para  aktor, penelitian  ini  juga  menggambarkan  pertarungan  wacana  yang  terjadi  dalam  merespon fatwa  MUI  tersebut.  Paper  ini  juga  mendeskripsikan  aktor  dan  wacana  yang  dominan menyikapi fatwa tersebut.
Review Konsep
Dalam  artikelnya,  Werbner  (1990)  berargumen  bahwa  tindakan  membeli  barang  dan  jasa tidak semata-mata sebagai sarana untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi tetapi juga sebagai cara untuk mengorganisasi lingkungan sosial dan moral (Werbner, 1990). Boikot juga digambarkan  sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  banyak  partisipan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  dengan  cara  mendesak  konsumen  untuk  tidak  membeli  dan menolak  tawaran  produk  atau  jasa  di  pasar.  Boikot  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan secara  damai  dengan  memaksa  dan  mengisyaratkan  kepada  orang  lain  untuk  tidak membeli  merek  atau  barang  mereka,  dan  menahan  transaksi  apa  pun  yang  dapat memengaruhi  perusahaan  mereka  secara  ekonomi  sampai  mereka  menanggapi  secara positif  keprihatinan  mereka.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya  dua  jenis  boikot  -  boikot perusahaan  dan  boikot  masyarakat,  yang  dapat  didorong  oleh  ketegangan  geopolitik, sejarah, atau agama yang lebih luas (Friedman, 1991).
Boikot  bergantung  pada  tingkat  loyalitas  dan  identitas  kolektif.  Tingkat  keberhasilan meningkat  dengan  tingkat  identitas  yang  kuat,  begitu  pula  sebaliknya.  Hal  ini  karena  ada kesepakatan  umum  tentang  tujuan,  nilai,  dan  standar  budaya,  serta  kemampuan  untuk menghukum  mereka  yang  melanggar  boikot.  Banyak  gerakan  kampanye  boikot menggunakan  logika  "naming  and  shaming"  untuk  membuat  orang  sadar  akan  kasus pengabaian hak asasi manusia yang mencolok. Kampanye ini menyebarkan informasi rinci tentang kasus-kasus tersebut pengabagaian hak asasi manusia oleh tertuduh dan seringkali pihak  pemboikot  meminta  orang  untuk  menghukum  perusahaan  yang  terlibat  dalam memboikot produk mereka (Jasper, 1998).
Karena  boikot  bertujuan  untuk  mengurangi  penjualan  dan  keuntungan  perusahaan yang  ditargetkan,  maka  cara  tersebut  telah  menjadi  populer  dalam  gerakan  keadilan global.  Boikot  oleh  konsumen  adalah  penolakan  terhadap  suatu  produk  dengan  tujuan
untuk  membatasi  margin  keuntungan  perusahaan,  mempengaruhi  nilai  pasar  sahamnya, merusak  reputasinya,  atau  lebih  luas  lagi  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  politik produk. Menurut para aktivis, boikot berdampak langsung pada bisnis yang ditargetkan dan membantu mereka beradaptasi untuk menghadapi perusahaan multinasional yang diyakini memiliki  semakin  kekuatan besar,  bahkan  lebih besar dari kekuatan  negara  (Porta  &  Diani, 2020).  Logika  ini  mendorong  boikot  perusahaan  multinasional  tertentu,  yang  juga memanfaatkan  pentingnya  citra  bersih  bagi  bisnis  yang  bergantung  pada  logo  daripada kualitas  produk  mereka.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  pelanggan  masa  kini  lebih peduli  dengan  etika  bisnis  dan  membuat  keputusan  pembelian  yang  lebih  baik.  Selain  itu, boikot  didorong  oleh  alasan  agama,  geopolitik,  atau  sejarah,  yang  dapat  memengaruhi keberhasilan atau kegagalan gerakan (Porta & Diani, 2020).
Singkatnya, boikot telah menjadi alat yang ampuh bagi masyarakat untuk bertindak secara  kolektif  mengekspresikan  ketidakpuasan  mereka  terhadap  suatu  perusahaan  atau kelompok.  Asumsinya  adalah  target  boikot  berupa  perusahaan  atau  kelompok  tersebut telah  melanggar  ekspektasi  nilai-nilai  moral,  tujuan,  dan  budaya  kehidupan  manusia. Keberhasilan boikot tergantung pada tingkat identitas dan loyalitas kolektif. Aksi kolektif yang efektif  dapat  membuat  masyarakat  sadar  akan  isu-isu  yang  ada  dan  mendorong  mereka untuk  mengambil  tindakan.  Isu-isu  tersebut  dapat  didorong  oleh  alasan  geopolitik, ketegangan  historis,  atau  alasan  agama  yang  lebih  luas,  yang  dapat  berkontribusi  pada keberhasilan atau kegagalan gerakan boikot.
Dalam  kasus  riil,  Gerakan  BDS  juga  menjadi  simbol  gerakan  universalis  yang mempromosikan  hak-hak  asasi  manusia  (Feldman,  2019),  khususnya  bagi  mereka  yang dianggap mengalami ketidakadilan dan kejahatan besar terhadap kemanusiaan.  Menurut Jones,  Gerakan  BDS  merupakan  gerakan  yang  sifatnya  supplementer.  Dalam implementasinya,  agar  dapat  mencapai  hasil  secara  maksimal,  Gerakan  BDS  juga  diikuti oleh  empat  pilar  strategi  revolusioner,  yang  meliputi:  perlawanan  massa,  organisasi  bawah tanah,  perlawanan  bersenjata,  serta solidaritas  internasional  (Jones,  2019).    Inti  dari strategi tersebut  ada  pada  pilar  pertama,  yakni  mobilisasi  massa.  Agar  dapat  membuat  dampak yang  besar,  Gerakan  BDS  harus  dilakukan  dengan  perlawasan  massa  yang  besar.  Oleh karena  itu,  perlawanan  tidak  hanya  dilakukan  secara  internal,  tetapi juga  secara  eksternal melalui solidaritas yang terjalin secara internasional. Secara lebih lanjut, Jones menyebutkan bahwa  secara  eksternal,  untuk  melawan  rezim  yang  represif,  dapat  dilakukan  dengan mempengaruhi aliran perdagangan, investasi, teknologi, hingga kerjasama militer. Selain itu, dengan  adanya  sanksi,  diharapkan  dapat  melemahkan  kapasitas  suatu  rezim  dalam merespon gerakan perlawalan massa. Israel menganggap gerakan semacam BDS sebagai ancaman  srategis  (Barghouti,  2021).  Israel  lantas  melabeli  gerakan  seperti  BDS  adalah gerakan ant-Semitisme (Hitchcock, 2023).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
Dalam  kasus  lainnya,  gerakan  boikot  pernah  dilakukan  komunitas  muslim  terhadap Perancis  dalam  kasus  karikatur  Nabi  Muhammad  SAW.  Aksi  boikot  tersebut  berpengaruh pada  pasar  modal  di  Perancis.  Dengan  mengerahkan  aktivitas  ekonomi  sebagai  sarana untuk menunjukkan solidaritas sosial dan budaya baik di tingkat lokal maupun internasional, komunitas  muslim  telah  berhasil  mengubah  konsumsi  individu  menjadi  respons  kolektif  dari sebuah kelompok sosial. Fenomena ini mengarah pada boikot sebagai cara non-kekerasan untuk  menunjukkan  ketidaksetujuan  tidak  hanya  di  antara  negara  tetapi  juga  di  antara partai  politik,  kelompok  ras,  dan  agama  dengan  menolak  barang  atau  merek  yang  dijual oleh mereka (Farouh & Abdelrhim, 2021).

## METODE
Penelitian  ini  berupaya  membeberkan  tanggapan  dari  masyarakat  terhadap wacana  boikot  produk  MUI.  Paper  ini menggunakan  koalisi  wacana.  Dimana  dalam  koalisi wacana,  ditampilkan  jaringan  yang  menunjukkan  hubungan  antara  aktor  dengan  konsep (wacana atau argumentasi). Dimana dalam jaringan aktor, aktor mempunyai kepercayaan yang  diyakininya  serta  menginginkan  agar  kebijakan  sesuai  dengan  kepercayaan  yang diyakininya.  Sedangkan  koalisi  wacana  melihat  bahwa  proses  kebijakan  adalah pertarungan dari wacana yang melibatkan pemaknaan realitas dan penggunaan bahasa. Dalam  hal  ini,  peneliti  selain  menganalisa  hubungan  antar  aktor  serta  menganalisa argumentasi apa yang dibuat oleh aktor untuk mendukung atau menolak sebuah isu adau kebijakan (Eriyanto, 2022).
Teori koalisi wacana digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mendefinisikan wacana sebagai  proses  di  mana  orang  berbicara  tentang  suatu  masalah  di  depan  umum.  Setiap aktor  mengemukakan  berbagai  macam  wacana  dalam  sebuah  isu.  Wacana  didefinisikan sebagai seperangkat gagasan, konsep, dan kategori yang dibuat, dibangun, dan direplikasi oleh  aktor.  Bagaimana  berbagai  aktor  memahami  dan  mengkonstruksi  wacana  dengan cara  tertentu  disebut  wacana.  Aktor  menggunakan  berbagai  teknik  untuk  membuat interpretasi  mereka  lebih  diterima,  seperti  bercerita  melalui  metafora  dan  menggunakan metafora, menyederhanakan masalah yang sulit agar penonton dapat memahaminya, dan menggunakan  cerita  untuk  mencoba  membuat  interpretasi  menjadi  lebih  logis.  Dengan cara ini, sebuah cerita dapat diterima publik (Eriyanto, 2022).
Peneliti  menggunakan  metode  analisis  jejaring  wacana  untuk  memetakan  wacana dan  aktor  yang  merespon  fatwa  MUI  mengenai  boikot  Israel.  Sumber  Data  yang  diambil berasal  dari  artikel  pemberitaan  media  online.  Alasannya,  artikel  media  online  dapat mencakup pemberitaan yang luas dengan mengutip pernyataan para narasumber. Artikel- artikel yang tersebar di media online dalam menanggapi fatwa MUI tersebut. Untuk tanggal
yang diambil adalah mulai 8 November 2023 hingga 8 Desember 2023. Pemilihan tanggal ini dilakukan  karena  8  November  2023  merupakan  awal  diterbitkannya  fatwa  MUI  tersebut dengan  menghitung  dalam  waktu  1  bulan  aksi  Bela  Palestina  di  Indonesia  pada  medio November-Desember  2023.  Adapun  database  dalam  paper  ini  menggunakan mediacloud.com. Mediacloud.com adalah website terbuka dan gratis yang dapat memuat database link pemberitaan di media massa online.
Database yang digunakan adalah media Indonesia nasional karena mencakup 155 media online di Indonesia. Adapaun kata kunci adalah terkait dengan fatwa MUI dan boikot Israel  yang  mengandung  kata “ Fatwa  MUI ”  dan “ boikot ” dan “ Israel ” ,  sehingga  muncul artikel  media  mengandung  kata-kata  tersebut  dalam  setiap  satu  artikel  pemberitaan.  Dari hal  tersebut  terkumpul  393  berita  dari  berbagai  media  online  di  Indonesia  yang  terkait  isu tersebut.  Dari  data  tersebut  kemudian  peneliti  mencari  pernyataan  aktor  yang  relevan dalam  menyikapi  fatwa  MUI  mengenai  boikot  produk  Israel.  Didapat  140  pernyataan  dari beragam aktor. Langkah selanjutnya adalah peneliti memasukkan data yang terkumpul ke dalam  software  Discourse  Network  Analyzer  (DNA)  untuk  kepentingan  koding  data.  Dalam Software  tersebut,  peneliti  dengan  menandai  aktor  dan  pernyataan-pernyataan  relevan yang  merespon  fatwa  MUI.  Peneliti  lantas  menyematkan  koding  dengan  kepada pernyataan-pernyataan  yang  relevan.  Setelah  melakukan  koding,  peneliti  mengekspor analisa data ke software Visone. Melalui software tersebut, peneliti melakukan visualisasi data serta  melakukan  kalkulasi  analisa  sentralitas  tingkatan  ( degree ),  sentralitas  perantara ( betweeness ),  dan  dan  sentralitas  kedekatan  ( closeness ).  Dengan  visualisasi  data  dan analisa tersebut, maka dapat dilihat pola interaksi antar aktor dan dinamika wacana yang dominan dalam menyikapi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaringan Aktor
Gambar 2. Jaringan Aktor

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
Terdapat  banyak  aktor  yang  terlibat  dalam  perdebatan  mengenai  fatwa  MUI.  Setidaknya tercatat  terdapat  sekitar  55  aktor  yang  terlibat  dalam  perdebatan.  Gambar  di  atas memperlihatkan  jaringan  aktor  tersebut.  Dari  55  aktor  tersebut,  terlihat  terbagi  ke  empat klaster, dimana tiga klaster memiliki kedekatan hubungan dekat, sedangkan satu klaster lain memiliki posisi yang terpisah. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa dari klaster yang terpisah, aktor masyarakat umum, Center of Reform on Economy, dan Komunitas Konsumen Indonesia  memiliki  keterkaitan  dengan  aktor  di  klaster  yang  lain.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  bahwa  dari  klaster  terpisah  tersebut,  hanya  tiga  aktor  ini  yang  memiliki  kedekatan argumen dengan aktor di klaster lain.
Jaringan Konsep
Gambar 3. Jaringan Konsep
Gambar  di  atas  menyajikan  visualisasi  jaringan  wacana  yang  berkembang  dalam menyikapi  fatwa  MUI  mengenai  boikot  produk  terafiliasi  dengan  Israel.  Setiap  aktor menampilkan  argumentasi  yang  bervariasi  dalam  mendukung  atau  menolak  fatwa  MUI. Terdaoat  44  argumen  yang  berkembang  dala  m  menyikapi  fatwa  MUI.  Dalam  gambar tersebut  terungkap  bahwa  argument  yang  berkembang  terbagi  ke  dalam  dua  kategori besar, yaitu kategori argumen yang menyikapi positif dan argumen yang menyikapi negatif terhadap  fatwa  MUI.  Dalam  data  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan dalam  menyikapi  fatwa  MUI,  meskipun  terdapat  beberapa  argumen  yang  digunakan kedua belah pihak.

## Jaringan Afiliasi
Gambar 4. Jaringan Afiliasi
Gambar  di  visualisasi  data  menyajikan  visualisasi  jaringan  afiliasi  yang memperlihatkan  hubungan  antar  aktor  (ditandai  dengan  simbol  berupa  bulatan)  dan konsep  (disimbolkan  dengan  gambar  kotak).  Dari  gambar  tersebut  terlihat  argumentasi yang diberikan oleh aktor terkategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu argumentasi yang diberikan  oleh  aktor  yang  mendukung  dan  yang  menolak  fatwa  MUI  dengan  berbagai argumennya.  Data  ini  memperlihatkan  perbedaan  signifikan  di  antara  aktor  yang mendukung dan menentang fatwa MUI.
Hasil penelitian menunjukkan aktor dan konsep terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu mendukung dan menentang. Meskipun demikian, penyelidikan yang lebih mendalam memperlihatkan  terdapat  delapan  klaster  dalam  debat  mengenai  fatwa  MUI  mengenai boikot produk Israel. Tiga klaster menentang fatwa MUI sedangkan lima klaster mendukung fatwa  MUI.    Aktor  yang  menolak  fatwa  MUI  terbagi  ke  dua  klaster,  sedangkan  aktor  yang mendukung  fatwa  MUI  terbagi  ke  dalam  tiga  klaster.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa meskipun  aktor  medukung  dan  menolak,  namun  para  aktor  menggunakan  argumentasi yang berbeda.
Delapan  klaster  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  berikut:  Pertama,  sasaran boikot tidak jelas. Selain itu, klaster ini juga berisi bahwa ketidakjelasan sasaran boikot seiring dengan  pemutusan  hubungan  kerja.  Argumentasi  ini  banyak  didukung  oleh  pengamat ekonomi,  lembaga  pemikir  ekonomi,  mantan  wakil  presiden  Indonesia,  maupun  sebagian masyarakat  umum.  Klaster  kedua,  adalah  boikot  dapat  mengganggu  distribusi  barang,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
mengganggu pilihan konsumen, merugikan produsen, dan mengganggu keberlangsungan industri. Wacana ini didukung oleh Aprindo, lembaga pemikir ekonomi, komunitas konsumen Indonesia,  Kamar  Dagang  Industri,  serta  sebagian  masyarakat  umum.  Klaster  ketiga    yang menyatakan bahwa tidak ada produk dan tidak ada aliran dana indutri Israel di Indonesia. Selain  itu,  klaster  ini  juga  berisi  bahwa  boikot  dapat  menurunkan  omzet  dan  ekonomi nasional.  pertumbuhan ekonomi dapat terganggu akibat boikot. Klaster ketiga juga seiring dengan.  Ketiga  klaster  tersebut  dapat  titik  temu  yaitu  kepentingan  ekonomi  dapat terganggu dengan fatwa boikot.
Klaster  keempat,  adalah  bahwa  boikot  merupakan  bentuk  dukungan  moral, solidaritas sipil dan ketegasan sikap terhadap Israel. Klaster ini sekaligus juga seiring dengan bahwa boikot dapat membangkitkan produk nasional serta dapat menguntungkan pelaku UMKM. Klaster ini banyak diungkapkan jurnalis, universitas, Kementerian koperasi, dan forum koperasi.  Klaster  kelima,  berisi  sikap  dari  pelaku  UMKM  yang  menyatakan  dukungan terhadap  fatwa  boikot  oleh  MUI.  Klaster  ini  berisi  dari  pelaku  UMKM  dan  toko  makanan. Klaster  keenam  berisi  penekanan  boikot  sebagai  bentuk  kemandirian  ekonomi  Indonesia sekaligus  dapat  menurunkan  ekonomi  Israel.  Klaster  ini  menyatakan  bahwa  boikot  harus dilakukan  secara  sistematis.  Klaster  ini  didukung  oleh  parlemen,  ormas,  Yayasan,  serta komunitas  ekonomi  syariah.  Klaster  ketujuh  adalah  bahwa  boikot  adalah  bentuk  tekanan terbaik  serta  diperlukan  untuk  menghentikan  kejahatan  Israel  terhadap  Palestina.  Menurut klaster  ini  upaya  boikot  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  memperjuangkan kemerdekaan  Palestina.  Klaster  ini  berisi  sikap  dari  ulama,  anggota  parlemen  pusat  dan daerah, pesantren, wakil presiden RI. Klaster kedelapan memandang bahwa boikot adalah bentuk dukungan kemanusiaan terhadap Palestina.
Penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  posisi  aktor  atas  fatwa  MUI,  argumentasi yang  diberikan  serta  jaringan  di  antara  aktor  dan  argumentasi.  Hasil  penelitian memperlihatkan  terjadinya  fragmentasi  posisi  aktor  dan  argumentasi.  Dari  delapan  klaster yang  tersedia  di  atas,  dapat  ditarik  dua  garis  besar  sikap.  Terdapat  dua  kategori  sikap terhadap  fatwa  MUI  ini.  Kelompok  pertama  memberikan  ketidaksetujuan  terhadap  fatwa MUI  tentang  boikot  ini.  Terdapat  tiga  klaster  dalam  kelompok  ini.  Namun  jika  ditelusuri, kelompok  yang  tidak  setuju  terhadap  fatwa  MUI  ini  lebih  menitikberatkan  pada  faktor potensi  kerigan  ekonomi  akibat  fatwa  boikot  MUI.  Dimana  fatwa  MUI  mengenai  boikot dianggap tidak jelas,  serta  tidak spesifik  mengenai  produk mana  saja  yang  harus  diboikot. Selain  itu,  menurut  klaster  ini,  tidak  pernah  terbukti  adanya  aliran  dana  dari  Israel  ke Perusahaan di Indonesia serta juga tidak ada produk di Indonesia yang diproduksi dari Israel. Akibat ketidakjelasan ini, Seruan boikot ini dapat berdampak secara multiplier. Dampaknya misalnya  adalah  banyak  bermunculan  hoaks  dan  aksi  boikot  tidak  berdasar  yang  dapat
mengancam  keberlanjutan  industri,  menurunkan  omzet,  dan  dapat  berdampak  pada pemutusan  hubungan  kerja.  Hal  ini  juga  dapat  berdampak  pada  penurunan  ekonomi nasional  Indonesia.  Selain  itu,  klaster  ini  juga  mengharapkan  negara  turun  tangan  untuk melindungi  pelaku  usaha  atau  industri.  Menurut  klaster  kelompok  ini,  fatwa  MUI  tentang boikot  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  sektor  ekonomi.  Aktor  tergabung  dalam klaster  kelompok  ini  adalah  asosiasi  pengusaha  seperti  Aosiasi  Pengusaha  Indonesia (Apindo),  Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia  (Aprindo);  Asosiasi  Pengusaha  Pemasok  Pasar Modern Asosiasi UMKM, peneliti ekonomi seperti Institute for Development of Economics and Finance,  serta  sebagian  masyarakat  umum.  Namun  terdapat  juga  sektor  pemerintahan seperti Kepala Kementerian Agama di daerah dan Badan Jaminan Produk Halal yang juga berkomentar dengan sentiment negatif terhadap fatwa MUI.
Sedangkan bagi pihak yang mendukung secara umum mendukung fatwa MUI setiap aktor mengungkapkan argumen yang bermacam-macam. Namun secara umum argumen pendukung  fatwa  MUI  dapat  diklasifikasikan  pada  tiga  argument.  Pertama,  bahwa  boikot merupakan  bentuk  dukungan  moral  bangsa  Indonesia  kepada  Palestina.  Terlebih  boikot kepada  Israel  dianggap  bersesuaian  dengan  ajaran  agama.  Kedua,  boikot  bukan  hanya bentuk dukungan moral, namun juga berfungsi sebagai cara membantu Palestina sekaligus sebagai  penekan  bagi  Israel  untuk  menekan  ekonomi  Israel.  Konsekuensinya,  Israel diharapkan menghentikan kejahatan pada bangsa Palestina. Ketiga, bahwa boikot  dapat menjadi momentum untuk kemandirian ekonomi bangsa Indonesia dengan menggerakaan industri  lokal  dan  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  di  Indonesia.  Aktor  yang  tergabung dalam  kelompok  ini  adalah  partai  politik  seperti  Partai  Ummat,  Yayasan  seperti  Indonesia Halal  Watch  dan  Yayasan  Konsumen  Muslim  Indonesia,  organisasi  massa  seperti Muhammadiyah,  NU,  Persatuan  Islam,  Al  Washliyah,  dan  MUI  itu  sendiri,  pondok  pesantren anggota DPR RI, forum UMKM, dan pelaku UMKM. Selain itu terdapat perwakilan pemerintah daerah seperti walikota dan bupati yang ikut mendukung argumen ini.
Meskipun  demikian,  terdapat  sebagian  masyarakat  umum  yang  juga  berpendapat bahwa  boikot  merupakan  bentuk  dukungan  moral  atau  solidaritas  internasional  kepada Palestina  namun  di  sisi  lain  juga  terdapat  sebagian  masyarakat  umum  yang  berpendapat bahwa boikot dapat berdampak pada pemecatan tenaga kerja. Aktor lain seperti Center of  Reform  of  Economics  and  Development  juga  mengungkapkan  bahwa  boikot  dapat menurunkan  ekonomi  Israel,  namun  di  sisi  juga  dapat  berdampak  pada  pemutusan hubungan kerja bagi Indonesia.
Analisa  Dominasi  Aktor  dan  Wacana:  Analisa  Sentralitas  Tingkatan  ( Degree  Centrality ), Sentralitas Kedekatan ( Closeness Centrality ), Sentralitas Perantara ( Betweenes Centrality )
Analisa  sentralitas  tingkatan  (degree  centrality)  adalah  tingkat  sejauh  mana  aktor  atau konsep (wacana) mendominasi diskusi sebuah masalah. Aktor atau wacana yang dominan dapat  diidentifikasi  berdasarkan  tingkat  sentralitas  yang  tinggi:  Jika  aktor  atau  wacana

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
memiliki sentralitas yang tinggi, maka aktor tersebut adalah yang dominan, dan jika konsep memiliki  sentralitas  tertinggi,  maka  konsep  tersebut  adalah  yang  dominan dalam  wacana. Sedangkan  sentralitas  kedekatan (Closeness  Centrality) adalah  mengacu  pada  seberapa mudah  atau  sulit  aktor  dijangkau  oleh  aktor  lain  dalam  jaringan.  Ini  sangat  penting  untuk jaringan  karena  berkaitan  dengan  pertanyaan  tentang  seberapa  mudah  atau  sulit  aktor dijangkau  oleh  aktor  lain.  Aktor  dengan  sentralitas  kedekatan  rendah  mudah  dijangkau karena  posisinya  dekat  dengan  aktor  lain.  Sementara  Sentralitas  Perantara  (Betweenes Centrality) adalah adalah ukuran yang menggambarkan posisi aktor sebagai penghubung di antara aktor lain. Aktor dapat menghubungkan satu aktor dengan aktor lain melalui posisi sebagai  penghubung,  yang  sangat  penting  bagi  jaringan.  Dengan  kata  lain,  tanpa penghubung antara, aktor tidak dapat menghubungkan satu aktor dengan aktor lain. Jika nilai  sentralitas  perantara  semakin  tinggi,  maka  atau  aktor  atau  wacana  bernilai  semakin strategis. Wacana atau aktor ini menjadi jembatan bagi argumentasi yang mendukung dan menolak (Eriyanto, 2022).
Hasil  penghitungan  melalui  software  Visone  menunjukkan  data  sebagai  berikut. Perhitungan penelitian ini menemukan bahwa wacana “boikot merupakan cara membantu Palestina” menempati Tingkat sentralitas tingkatan paling tinggi mencapai 7,955%. Wacana lain  yang  memiliki  nilai  tinggi  dalam Tingkat  sentralitas  di  antaranya  adalah “boikot  bentuk perlawanan  rakyat  sipil”  (7,386%),  “boikot  bentuk dukungan  moral”  (5,682%),  “situasi  boikot menyebabkan  kondisi  merugikan  produsen,  konsumen,  dan  keberlangsungan  industri ” (5,682%), boikot menurunkan ekonomi Israel (5,682%), Boikot dapat membangkitkan produk nasional (5,114%).
Sedangkan wacana “hoaks mengenai produk Israel” mencapai sentralitas perantara paling tinggi dengan mencapai 22,414%. Sentralitas perantara ini diikuti dengan situasi boikot menyebabkan kerugian pada produsen, konsumen, dan keberlangsungan industri (18,057%), Boikot  cara  membantu  Palestina  (16,397%),  boikot  sebagai  bentuk  perlawanan  rakyat  sipil (11,234%).  Sedangkan  untuk  sentralitas  kedekatan,  wacan a  “ boikot  dilanjutkan  dengan langkah konkrit”, “Boikot penting untuk perhatian politik”, “boikot jangan berlebihan”, serta “boikot perlu disikapi dengan bijak” memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 0,191%.
Dalam  isu  ini,  penelitian  mengungkapkan  bahwa  aktor  yang  memiliki  sentralitas perantara  tertinggi  adalah  Masyarakat  umum  dengan  nilai  betweenes  sebesar  29,11%. Masyarakat  umum  juga  memiliki sentralitas  tingkatan  tertinggi  dengan  nilai  sebesar 5,311%. Sentralitas  tingkatan  lain  yang  memiliki  angka  tinggi  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia (5,128%),  Ulama  (4,945%),  Pasar  Ekonomi  Syariah  (3,48%),  dan  Badan  Kerjasama  Pondok Pesantren  Indonesia  (3,297%).  Sedangkan  pengamat  ekonomi  memiliki  nilai  terbaik  dalam sentralitas kedekatan, yaitu terendah di antara aktor-aktor lain, sebesar 1,261%.
Dari  data  penghitungan  melalui  software  Visone  tersebut  didapatkan  bahwa argumen  yang  paling  dominan  adalah “boikot  cara  membantu  Palestina . ” Argumen  ini diikuti dengan argumen yang serupa seperti “boikot bentuk perlawanan rakyat sipil”, “boikot bentuk dukungan moral”, “boikot menurunkan ekonomi Israel”, dan “boikot membangkitkan produk nasional”. Artinya, argumen-argumen yang memiliki sentimen positif terhadap fatwa MUI  mendominasi  perdebatan  mengenai  masalah  ini.  Argumen  ini  didasarkan  pada pertimbangan  moral  dan  harapan  pertumbuhan  fungsi  ekonomi  nasional.  Sedangkan argumen  yang  memiliki  sentimen  negatif  dengan  angka  tinggi  adalah  “situasi  boikot menyebabkan  kondisi  merugikan  produsen,  konsumen,  dan  keberlangsungan  industri. ” Sedangkan  wacana  hoaks  mengenai  produk  Israel  memiliki  sentralitas  perantara  tertinggi. Artinya wacana tersebut digunakan baik oleh pihak yang memiliki sentimen positif maupun sentiment  negatif.  Hal  ini  terutama  terdapat  aktor  di  kedua  klaster  besar  tersebut  yang mendorong MUI mempublikasikan kriteria yang jelas mengenai produk apa saja yang perlu diboikot. Data narasi pemberitaan media menyebutkan bahwa  akibat ketiadaan klasifikasi yang jelas dari MUI akan menyebabkan potensi boikot menjadi tidak terarah.
Selain itu, dalam konteks aktor, data menjelaskan bahwa bahwa masyarakat umum terbagi argumennya menjadi dua. Dimana ada sebagian Masyarakat umum yang memiliki sentimen  positif  dan  sebagaian  memiliki  sentiment  negatif  terhadap  fatwa  MUI.  Dalam pernyataan-pernyataan yang terkumpul, terdapat sebagian masyarakat umum yang setuju terhadap  fatwa  MUI  sebagai  bentuk  dukungan  moral  terhadap  Palestina,  serta memandang  bahwa  fatwa  MUI  sebagai  cara  mendukung  Palestina  serta  mengharapkan keuntungan  ekonomi  dari  boikot  produk  asing.  Sedangkan  sebagian  lainnya  memiliki kekhawatiran  seperti  kehilangan  pekerjaan  dan  menurunkan  produktivitas  ekonomi. Masyarakat  umum  juga  menjadi  “jembatan”  antar  klaster  karena  memiliki  persinggungan argumen baik dari pihak yang setuju maupun pihak yang tidak setuju terhadap fatwa MUI. Namun demikian, jika dilihat secara umum maka aktor-aktor seperti Majelis Ulama Indonesia, Ulama, Pasar Ekonomi Syariah, dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan,  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Fatwa  MUI Nomor  8  Tahun  2023  telah  memicu  perdebatan  yang  melibatkan  berbagai  aktor  dalam masyarakat.  Terdapat  dua  kelompok  besar  yang  menyikapi  fatwa  tersebut,  dengan argumentasi  yang  beragam.  Di  satu  sisi,  MUI  dan  pendukungnya  melihat  fatwa  tersebut sebagai  bentuk  dukungan  moral  dan  solidaritas  internasional  terhadap  Palestina,  sekaligus sebagai upaya perlawanan terhadap Israel. Di sisi lain, beberapa aktor lebih memperhatikan dampak  ekonomi,  baik  dalam  hal  keuntungan  maupun  kerugian.  Namun,  masyarakat umum  menjadi  pihak  yang  menjembatani  kedua  kelompok  tersebut,  dengan  dukungan moral  yang  diimbangi  dengan  kekhawatiran  akan  dampak  ekonomi.  Secara  keseluruhan,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.382-395 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371
fatwa  MUI  mendapatkan  dukungan  positif  dari  berbagai  aktor,  meskipun  terdapat perbedaan pendapat yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barghouti,  O.  (2021). “ BDS:  Nonv iolent,  Globalized  Palestinian  Resistance  to  Israel’s  Settler Colonialism  and  Apartheid ” Journal  of  Palestine  Studies ,  50:2,  108-125,  DOI: 10.1080/0377919X.2021.1906067.
Baycar,  H.,  &  Atar,  E.  (2021). “ An  Analysis  ff  The  Impacts  of  The  First  Palestinian  Uprising (Intifada) On the Israeli Economy ” İmgelem 5(9), 565-578. https://doi.org/10.53791/imgelem.988280 Eriyanto.  (2022) .  Analisis  Jejaring  Wacana:  Discourse  Network  Analysis. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Farouh, M., & Abdelrhim, M . (2021, March 17). “ The Impact of the Muslim Boycott to Protest Against the Caricatures of The Prophet Muhammad (PBUH) on The French Stock Market Sectors ” SSRN, pp. 1-25.
Feldman, David (Ed.). (2019) . Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel. London: Palgrave Macmillan. Friedman, M. (1991) . “ Consumer boycotts: A conceptual framework and research agenda ” Journal of Social Issues, 149-168.
Hitchcock,  Jennifer. (2023). “ Framing  Palestinian  Rights:  A  Rhetorical  Frame  Analysis  of Vernacular Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse ” Rhetoric Society Quarterly , 53:2, 87-103, DOI: 10.1080/02773945.2022.2095422
Jasper, J. M. (1998). The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social Movements. Sociological Forum, 397-424.
Jones,  Lee. (2019).  Sanctioning  Apartheid:  Comparing  the  South  African  and  Palestinian Campaigns  for  Boycotts,  Disinvestment,  and  Sanctions.  in  Boycotts  Past  and  Present: From  the  American  Revolution  to  the  Campaign  to  Boycott  Israel. London:  Palgrave Macmillan . Pp.197-217
Majelis Ulama Indonesia. (2023, November). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 tahun 2023  Tentang  Hukum  Dukungan  terhadap  Perjuangan  Palestina. Retrieved  from mui.or.id: https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2- lampiran.pdf
Majelis Ulama Indonesia. (2023, November 23) . Ramai Boikot Produk Israel di Indonesia, Ismail Fahmi: Hati-Hati Disinformasi. Retrieved from mui.or.id:
https://www.mui.or.id/baca/berita/ramai-boikot-produk-israel-di-indonesia-ismail-fahmi- hati-hati-disinformasi
Porta, D. d., & Diani, M. (2020) . Social Movements: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell. Werbner, P. (1990). Economic rationality and hierarchical gift economies: value and ranking among British Pakistanis. Man, 266-285.