## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)
Tami Rusli, Aprinisa,  Gustian Sapta Ningrat Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: tamirusli963@gmail.com, Aprinisa@ubl.ac.id, gustiansaptaningrat520@gmail.com

## Abstract
The purpose  of  this study is  to find out, understand and analyze the application  of  the Justice Collaborator in Indonesian criminal justice and to analyze the basic considerations of judges in imposing  District  Court  Decision  Number  90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.  research  method  using normative research. As a developing country, Indonesia is a very potential target as a place for illegally producing and distributing narcotics. The abuse of narcotics and their illicit trafficking targeting the younger generation has reached all corners of the region and is evenly distributed throughout  all  social  strata  of  society,  starting  from  the  lower  social  strata  to  the  elite  social strata of  the class  of  state officials. The problem of  narcotics  abuse is  so important considering that narcotic drugs have an effect on the physical and mental, and if they are used in the right dosage and under the supervision of a doctor or psychiatrist they can be used for treatment or research purposes, but if they are misused or used not in accordance with standard of treatment can  harm  its  users.  The  direct  influence  of  narcotics,  in  addition  to  damaging  morale  and physically, is also a deadly disease, namely HIV or AIDS as a side effect of narcotics use.
Keywords: Justice Collaborator; Criminal; Narcotics.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  normative. Sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  menjadi  sasaran  yang sangat  potensial  sebagai  tempat  untuk  memproduksi  dan  mengedarkan  narkotika secara  ilegal.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelapnya  dengan  sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.  Masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  menjadi  begitu  penting  mengingat
bahwa  obat-obat  narkotika  mempunyai  pengaruh  terhadap  fisik  dan  mental,  dan apabila  digunakan  dengan  dosis  yang  tepat  dan  di  bawah  pengawasan  dokter  atau psikiater  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pengobatan  atau  penelitian,  namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan  fisik  juga  penyakit  yang  mematikan,  yaitu  HIV  atau  AIDS  sebagai  efek  samping dari penggunaan narkotika.
Kata Kunci: Justice Collaborator; Pidana; Narkotika.

## A. PENDAHULUAN
Justice  Collaborator  adalah  sebutan  bagi  Para  Saksi  Pelaku  Yang  bekerja  sama dengan Pihak Penegak Hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Konsep tentang Justice  Collaborator  pada  hakikatnya  sama  dengan  konsep  pada  delik  penyertaan  pada Pasal  55  (turut  melakukan)  dan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (membantu  melakukan).  Dalam  konsep  Justice  Collaborator  dimana  keterlibatan seseorang  dalam  kasus  Narkotika  merupakan  hal  yang  terpenting  guna  mengungkap jaringan besar dalam peredaran Narkotika.
Tindak  pidana  Narkotika  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dan  sangat tertutup,  kejahatan  ini  sulit  dibongkar  keakar-akarnya  karena  aksi  tutup  mulut sehingga  sangat  menyulitkan  pihak  Kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional  di daerah  guna  mengungkap  bandar  besar  dibelakangnya,  biasanya  para  pengedar memutus  mata  rantai  peredaran  narkoba  jenis  shabu.  Dari  sejumlah  pengungkapan yang  dilakukan kepolisian maupun Badan  Narkotika Nasional (BNN) biasanya  hanya sampai  pada  titik  pengedar  atau  kurir,  jarang  bias  menyentuh  langsung  pada  bandar besar.  Para  pelaku  ini  dalam  menutupi  kejahatannya  akan  membuat  sebuah  skenario yang sulit di identifikasi oleh penegak hukum.
Bahwa dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepahaman pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna mencari solusi dalam  pengungkapan  kasus-kasus  pidana  tertentu  diantaranya    kejahatan  narkotika sehingga  di  kenal  dengan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama    dengan  penegak  hukum (Justice Collaborator), hal ini terhadap seorang yang  dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi Justice Collaborator.
Perkembangan  ide  Justice  Collaborator  sebenarnya  bertitik  tolak  dari  ketentuan Pasal  37  ayat  (2)  United  Nations  Convension  Against  Corruption    (UNCAC)  Tahun  2003 yang  telah  di  ratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7    Tahun  2006 tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption    (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ Each State Party shall consider providing for the possibility, in  appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an  offence    established  in  accordance  with  this  Convention”.    (Setiap  negara  peserta  wajib mempertimbangkan,  memberi  kemungkinan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  memberi hukuman  dari  seorang  pelaku  yang  memberi  kerja  sama  yang  substansial  dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahaan yang ditetapkan dalam konvensi ini). 1
Seorang  Justice  Collaborator  akan  memperoleh  reward  atau  penghargaan,  hal  ini sebagaimana  perannya  dalam  membuka  tabir  gelap  bandar    narkotika,  adapun penghargaan atau reward tersebut berupa tuntutan seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan,  dan  penjatuhan  pidana  paling  ringan  atau  pidana  percobaan  bersyarat khusus.  Penghargaan  terhadap  Justice  Collaborator  merupakan  terobosan  hukum  yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.
Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah kerja  samanya  pelaku  kejahatan  yang  bukan  pelaku  utama  dengan  penegak  hukum untuk  meringkus  pelaku  utama,  sehingga  dapat  membongkar  tindak  pidana  yang terorganisir.  Untuk  itu  salah  satu  syarat  untuk  menjadi  Justice  Collaborator      adalah pelaku  bukan  merupakan  pelaku  utama,  karena  jikalau  pelaku  utama  yang  dijadikan Justice Collaborator untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.
Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur  tentang saksi pelaku yang  bekerja sama (Justice Collaborator) yaitu Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Dilansir  dari
1 Lilik  Mulyadi.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Whistleblower    Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime. Bandung: Alumni, hlm.3-4.
artikel hukum online yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan  pendapat  terkait  siapa  saja  yang  dapat  dijadikan  Justice  Collaborator  karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam. 2
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Dalam  sistem  pembuktian  hukum  acara  pidana yang  menganut  stelsel  negatief  wettelijk,  hanya  alat  bukti  yang  sah  menurut  Undang- Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. 3
Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  dalam  Peradilan Pidana,  adapun  pengertian  saksi  dalam  Pasal  1  angka  27  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Jo  Putusan  MK  65/PUU-VIII/2010  adalah  keterangan  saksi dalam peristiwa pidana yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Jadi dalam peradilan pidana saksi yang dihadirkan tidak bisa asal didatangkan karena orang tersebut bisa di kenakan hukuman jika memberikan keterangan palsu.  Adapun jenis-jenis saksi dalam peradilan  pidana  adalah  saksi  meringankan,  saksi  memberatkan,  saksi  mahkota  dan alibi.
Pengaturan  yang  mengatur  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Justice Collaborator diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur  secara  eksplisit.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  mengatur  tentang  pengertian  tentang  saksi  pelaku  atau  istilah lainnya  Justice  Collaborator  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  2  yang  berbunyi  :  “Saksi Pelaku  adalah  tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  yang  bekerjasama  dengan  penegak hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  dalam  kasus  yang  sama.”  Undang- Undang  Nomor  :  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  :13
2 Hukum  online,      Memahami      Lagi      Aspek      Pengaturan      dan    Implementasi  Justice Collaborator
diakses dari
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami -lagi-aspek- pengaturan- dan-impl ementasi -justice-collaborator /,  pada tanggal 27 Desember 2021.
3 Martiman  Prodjohamidjojo.  (1983).  Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti.  Jakarta:  Ghalia Indonesia, hlm. 19.
Tahun 2006 tentang  Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah Undang-Undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.
Peraturan  ini  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  saksi  pelaku  atau  disebut  Justice collaborator  telah  dicantumkan  pada  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :
(1)  Saksi,  Korban,  Saksi  Pelaku  dan/atau  Pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau  telah  diberikannya,  kecuali  kesaksian  atau  laporan  tersebut  diberikan  tidak dengan itikat baik.
(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang  akan, sedang,  atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan inkrach.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai  berikut  yaitu  penerapan  Justice  Collaborator  dalam  peradilan  pidana  Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma 4 ,  menggunakan  pendekatan:  statute  approach, conceptual  approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.
4 Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia.
Tindak  Pidana  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yaitu  strafbaar  feit.  Kata  feit  berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar  berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. 5 Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu  penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata strafbaar feit, maka  timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata strafbaar feit. 6 Strafbaat Feit menurut Kamus Hukum yaitu, tindak pidana, peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman. 7
Menurut  Simons,  merumuskan  Strafbaar  feit  adalah  suatu  tindakan  melanggar hukum yang dengan  sengaja telah  dilakukan oleh seorang yang  dapat dipertanggung jawabkan  atas  tindakannya,  yang  dinyatakan  sebagai  dapat  dihukum.  Sedangkan menurut  Pompe,  strafbaar  feit  itu  secara  teoritis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif,  suatu strafbaar feit  itu  sebenarnya  adalah  tidak  lain  dari  pada  suatu  tindakan  yang  dapat  dihukum. Tidak  hanya  para  ahli  di  Eropa  saja  yang  mengartikan  strafbaar  feit,  Moeljatno  juga berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam  dengan  pidana  barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut  dan  perbuatan  itu harus  pula  betul-betul  dirasakan  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tak  boleh  atau
5 Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Citra Aditya Bakri, hlm.181.
6 Andi Sofyan dan  Nur Azisa. (2016). Hukum Pidana. Makassar:Pustaka Pena Press, hlm.97.
7 J.C.T. Simorangkir. dkk. (2008). Kamus Hukum. Jakarta:Sinar Grafika, hlm 161.
menghambat  akan  terciptanya  tata  pergaulan  masyarakat  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat itu. 8
Dalam  Bahasa  Indonesia,  tindak  pidana  terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu  tindak dan pidana. Tindak berarti langkah atau perbuatan, sedangkan pidana berarti kejahatan atau  kriminal. 9 Sudarto  mengartikan  pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  tindak  pidana  adalah  perbuatan pidana  atau  perbuatan  kejahatan. 10 Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa,  tindak  pidana  adalah  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  di  mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP. 11
Justice  Collaborator sebutan  untuk  pelaku  kejahatan  yang  bekerja  sama  dalam memberikan  keterangan  dan  bantuan  bagi penegak  hukum.  Sebagai  imbalannya, seorang Justice  Collaborator akan  mendapat  pembebasan  bersyarat,  penjatuhan  pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011, Justice  Collaborator salah  satu  pelaku  dari tindak pidana yang mengakui kejahatannya. Tapi, bukan pelaku utama yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.
Di  dalam  peraturan  nasional,  keberadaan Justice  Collaborator diatur  dalam Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa  Agung,  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama.  Jika seorang Justice Collaborator berbohong  dalam
8 S.R. Sianturi. (1988). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta:Alumni Ahaem- Petehaem, hlm.208.
9 Zainab  Ompu  Jainah  dan  Intan  Nurina  Seftiniara.  (2019).  Viktimologi.  Jakarta:Raja  Grafindo Persada, hlm.11.
10 David Moeljadi dkk. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia, diakses Hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.01 WIB.
11 Rodliyah dan H. Salim HS. (2017). Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya). Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 14.
keterangannya,  berbagai  hak  yang  dimiliki  akan  dicabut.  Ia  bisa  dituntut  telah memberikan keterangan palsu.
1.  Tindak  pidana  yang  akan  diungkap  merupakan  tindak  pidana  serius  dan  atau terorganisir.
2.  Memberikan  keterangan  yang  signifikan,  relevan  dan  andal  untuk  mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir.
3.  Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
4. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5.  Adanya  ancaman  yang  nyata  atau  kekhawatiran  akan  adanya  ancaman,  tekanan secara  fisik  maupun  psikis  terhadap  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  atau keluarganya.  Apabila  tindak  pidana  tersebut  diungkap  menurut  keadaan  yang sebenarnya. 12
Syarat  untuk  menjadi Justice  Collaborator  juga diatur  dalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 9 (A) dan (B).
1. Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui semua kejahatan  yang  dilakukannya.  Tapi  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2.  Jaksa  Penuntut  Umum  di  dalam  tuntutannya  menyatakan  yang  bersangkutan  telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan  atau  penuntut  umum  bisa  mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang  memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  tidak  hanya  diatur  di  dalam  sebuah  kitab peraturan  perundang-undangan  saja  dalam  hal  ini  KUHAP  melainkan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  sistem  peradilan pidana. 13
12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
13 Tolib Effendi. (2013). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, hal. 145.
Romli  Atmasasmita  mengartikan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu  istilah  yang menunjukan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan mempergunakan  dasar  pendekatan  sistem. 14 Sebagai  sebuah  sistem  peradilan  pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.
a. Pendekatan  normatif  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  (Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan,  Dan  Lembaga  Pemasyarakatan)  sebagai  institusi  pelaksana peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat  aparatur  tersebut merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum  Surat Edaran Mahkamah Agung.
b. Pendekatan  administratif  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  sebagai suatu  organisasi  manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja  baik  hubungan  yang bersifat  horizontal  maupun  yang  bersifat  vertikal  sesuai  dengan  sruktur  organisasi yang  berlaku  dalam  organisasi  tersebut,  sistem  yang  digunakan  adalah  sistem administrasi sedangkan
c. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara keseluruhan  ikut  bertanggungjawab  atas  keberhasilan  dan  ketidakberhasilan  dari keempat  aparatur  penegak  hukum  tersebut  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sistem yang digunakan adalah sistem sosial. 15
Mardjono  memberikan  batasan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan pidana  adalah  sistem  pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-  lembaga kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan  pidana. 16 Mardjono mengemukakan  bahwa  terdapat  empat  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana (Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  Dan  Lembaga  Pemasyarakatan)  yang  diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. 17
14 Romli  Atmasasmita.  (1996).  Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  eksistensialisme  dan  abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, hal. 14
15 Romli Atmasasmita. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, hal. 6-7. 16 Mardjono  Reksodiputro.  (1993).  “Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  (melihat  kepada  kejahatan  dan penegakan  hukum  dalam  batas-batas  toleransi)”;  Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.
17 Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 1-2.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  tegaknya  pelaksanaan  hukum  pidana  formal ditentukan  oleh  peran  aktif  dari  para  lembaga  hukum  dalam  penegakkan  hukum. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan  Advokat  yang  seringkali  berinteraksi  dalam  suatu  tataran  criminal  justice  system harus  mampu  menanamkan  dan  menumbuhkan  kepercayaan  dalam  masyarakat, bahwa  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  mereka  dambakan  tidak  hanya  sebagai impian atau fatamorgana belaka. 18
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.
Putusan hakim merupakan puncak  dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai berikut,  keputusan  mengenai  peristiwanya,  apakah  terdakwa  telah  melakukan perbuatan  yang  di  tuduhkan  kepadanya.  Keputusan  mengenai  hukumnya,  apakah perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  dan  apakah terdakwa  bersalah  dan  dapat  di  pidana.  Keputusan  mengenai  pidananya,  apabila terdakwa  memang  dapat  di  pidana.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan  juga  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  tinggi  dari  batas maksimal  hukuman  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dalam  memutus putusan,  ada  beberapa  teori  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim.  oleh  hakim  dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
1) Teori  Keseimbangan  yaitu  keseimbangan  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2) Teori  Pendekatan  Seni  dan  Intuisi  Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan diskresi  atau  kewenangan  dari  hakim.  Sebagai  diskresi,  dalam  penjatuhan putusan,  hakim  akan  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  wajar
18 Jurnal  Zainab  Ompu  Jainah,  pengaturan  interaksi  proses  penyidikan  dan  penuntutan  dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia, diakses dari http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/
bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan  pihak  yang  berperkara,  yaitu  penggugat  dan  tergugat,  dalam  perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,  hakim  mempergunakan  pendekatan  seni,  lebih  ditentukan  oleh  instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3) Teori  Pendekatan  Keilmuan  Titik  tolak  dari  ilmu  ini  adalah  pemikiran  bahwa proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara  sistematik  dan  penuh  kehati- hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  putusan-putusan  terdahulu  dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori  Pendekatan  Pengalaman  Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.  Teori  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar  yang mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  di sengketakan  kemudian  mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam penjatuhan  putusan  serta  pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 19
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas  Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan  Para  Terdakwa  dan  dihubungkan  pula  dengan adanya  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  serta  memperhatikan  Bukti  Surat yang  diajukan  di  persidangan  yang  masing-masing  alat  bukti  tersebut  saling berkesesuaian  satu  sama  lain,  maka  telah  diperoleh  fakta-fakta  hukum.  Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terdapat  keterkaitan  satu  sama  lain  yang
19 Sudikno  Mertokusumo.  (2014).  Teori  Hukum  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta:Cahaya  Atma  Pustaka, hlm. 24
berhubungan  dengan  narkotika  sesuai  dengan  perannya  masing-masing  yang  saling melengkapi  yang  terdiri  atas  3  (tiga)  orang  lebih  yang    bertindak  bersama  dengan tujuan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam 112  Ayat (2) Undang-Undang RI No.35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Menyatakan  Terdakwa  Almuhiman  Bin  Azwar telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa Hak  atau  Melawan  Hukum  Menjadi  Perantara  Dalam  Jual  Beli  Narkotika  Golongan  I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  Pidana  Penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  karenanya  berdasarkan  fakta-fakta  hokum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
Menjatuhkan  suatu  putusan,  bagi  Hakim  adalah  sesuatu  proses  yang  kompleks dan  sulit.  Paling  tidak,  sebelum  menjatuhkan  Putusannya,  seorang  Hakim  terlebih dahulu  menganalisis  perbuatan  pidana,  lalu  menganalisis  tanggung  jawab  pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya  peristiwa  konsret  yang  diajukan  kepadanya),  lalu  mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti  apa),  hingga  akhirnya  mengkonstituir  (menetapkan  hukum  bagi  perisitiwa tersebut).  Pembentukan  hukum  harus  memperhatikan  hukum  yang  hidup.  Terdapat perimbangan  antara  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Perkembangan  hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. 20
20 Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R  D, Vol.3, No 2, hlm. 1

## D. PENUTUP
Dengan  adanya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  sebagai pelaksana  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  saksi  dan  korban  di Indonesia.  Selain  itu,  LPSK  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  memberikan perlindungan  kepada  Justice  Collaborator  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang mengancam jiwa saksi dan korban. Adapun bentuk pelayanan yang  diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial, kompensasi ganti rugi dan restitusi.
Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  fakta-fakta  dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  mengutus perkara  nya  demi  mencegah  subjektivitas,  dimana  beberapa  pertimbangannya  adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Andi Sofyan dan  Nur Azisa. (2016). Hukum Pidana. Makassar:Pustaka Pena Press.
Diantha ,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
David  Moeljadi dkk.  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Kelima.  Aplikasi  luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
J.C.T. Simorangkir. dkk. (2008). Kamus Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.
Lilik  Mulyadi.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Whistleblower    Justice  Collaborator  Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. Bandung: Alumni.
Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Citra Aditya Bakri.
Mardjono  Reksodiputro.  (1993).  “Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  (melihat  kepada kejahatan  dan  penegakan  hukum  dalam  batas-batas  toleransi)”;  Pidato  Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP.
Martiman  Prodjohamidjojo.  (1983).  Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Romli  Atmasasmita.  (1996).  Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  eksistensialisme  dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin.
Romli Atmasasmita. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Rodliyah dan H. Salim HS.  (2017).  Hukum  Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya).
Jakarta:Raja Grafindo Persada.
S.R.  Sianturi.  (1988).  Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem.
Sudikno  Mertokusumo.  (2014).  Teori  Hukum  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta:Cahaya  Atma Pustaka.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlindungan  Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
Tolib Effendi. (2013).  Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses  Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia.
Zainab  Ompu  Jainah  dan  Intan  Nurina  Seftiniara.  (2019).  Viktimologi.  Jakarta:Raja Grafindo  Persada.

## Jurnal:
Zainab Ompu Jainah. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R  D, Vol.3, No 2.

## Internet:
Jurnal Zainab Ompu Jainah, pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia, diakses dari http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/ Hukum  online,      Memahami      Lagi      Aspek      Pengaturan      dan    Implementasi Justice Collaborator diakses dari
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/mema hami-lagi-aspek-pengaturan- dan-implementasi-justice-collaborator/,