Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 1, April 2023, hlm. (34-43) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya
Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

## Inisa Alfath Amara
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Iniamaralfath@gmail.com
Mohamad Fasyehhudin Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: fasyehhudin@untirta.ac.id
Ahmad Lanang Citrawan Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: Lanang@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 25 Desember 2022
|Revised : 24 Maret 2023 |Accepted : 27 Maret 2023
How  to  cite:  Inisa  Alfath  Amara,  Mohamad  Fasyehuddin,  Ahmad  Lanang  Citrawan, “ Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai  Teluk  Labuan  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  4 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Sampah ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  3 No. 1, (April, 2023), hlm. 34-43.

## ABSTRACT:
The problem of waste along the coast of Teluk Labuan – Banten continues to be a concern because it is dominated bt household waste. This is caused by the behavior of the local people who like to throw garbage on the banks of rivers and beaches in the hope that the trash will be carried by the currents into the sea. This problem  results  in  sea  water  pollution  and  will  certainly  threaten  the  diversity  of  marine  life  and  public health. This  study  aims  to  examine  the  authority  of  the  Pandeglang  Regency  Environmental  Service  in managing household waste as an effort to control marine pollution on the fishing port beach fo Teluk Labuan -Banten  based  on  Regional  Regulation  of  Pandeglang  Regency  Number  4  of  2016  concerning  Waste Management and what obstacles it faces. This study uses a juridical-empirical research method. Based on the results of the study, the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in accordance with its main tasks and functions has delegation authority and responsibility in carrying out government tasks in the field of waste management in the Pandeglang Regency area. There are at least 5 (five) inhibiting factors that are felt by the Office in implementing waste management, including low participation and awareness of the community due to the habit of throwing garbage in rivers and coastal areas, limited budget for implementing waste  management,  lack  of  facilities  and  infrastructure,  limited  resources  human  resources  in  internal agencies, and weak law enforcement in society..
Keyword : Authority of the Environmental Service, Waste Management, Marine Pollution Control

## ABSTRAK:
Permasalahan  sampah  disepanjang  pesisir  Pantai  Teluk  Labuan – Banten  terus  menjadi perhatian karena didominasi oleh sampah rumah tangga. Ini disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar  yang  suka  membuang  sampah  ke  bantaran  sungai  dan  pesisir  pantai.  Persoalan  ini mengakibatkan pencemaran air laut dan tentu akan mengancam keanekaragaman kehidupan laut serta  kesehatan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kewenangan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pandeglang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  sebagai upaya  pengendalian  pencemaran  laut  di  Pesisir  Pantai  Teluk  Labuan – Banten  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan apa  saja  hambatan  yang  dihadapinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis- empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  kewenangan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Pandeglang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  mempunyai  kewenangan  delegasi  dan tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintah  di  bidang  pengelolaan  sampah  pada wilayah  Kabupaten  Pandeglang.  Setidaknya  ada  5  (lima)  faktor  hambatan  yang  dirasakan  oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, diantaranya adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran  masyarakat  akibat  kebiasaan  masyarakat  membuang  sampah  di  sungai  dan  pesisir pantai, keterbatasan anggaran terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, minimnya fasilitas sarana  dan  prasarana,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  pada  internal  dinas,  dan  lemahnya penegakan hukum di masyarakat.
Kata  Kunci : Kewenangan  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Pengelolaan  Sampah,  Pengendalian  Pencemaran Laut .

## Pendahuluan
Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk  Labuan  yang  bertempat  di  Desa Teluk,  Kecamatan  Labuan,  Kabupaten Pandeglang,  Provinsi  Banten  terus menjadi  perhatian  karena  timbulan sampah  yang  didominasi  oleh  sampah rumah tangga berjenis anorganik disepanjang pesisir pantainya. Timbulan sampah  yang  tidak  tertangani  tersebut akan  semakin  menggunung,  sehingga mengakibatkan berkurangnya keindahan lingkungan  pesisir  diikuti  dengan  bau busuk. Timbulan sampah tersebut terjadi karena  kebiasaan  masyarakat  setempat yang  sering  membuang  sampah  ke pesisir  pantai  dan  diperparah  dengan adanya  sampah  kiriman  dari  bantaran sungai yang dekat dengan akses menuju pantai  sehingga  mengakibatkan  sampah tersebut  terdampar  di  pesisir  Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten ketika musim angin barat tiba. 1 Permasalahan  sampah  di  pesisir pantai  tentu  saja  dapat  mengakibatkan pencemaran  di  wilayah  pesisir  laut Indonesia  karena  diakibatkan  dari kurang  efektifnya  pengelolaan  sampah di  daratan.  Hal  ini  telah  menjadi  isu masalah  global,  mengingat  Indonesia sendiri  telah  menjadi  negara  kedua terbesar setelah Tiongkok dalam penyumbang sampah di lautan. 2 Banyaknya  kasus  yang  ditimbulkan akibat  sampah  yang  tidak  terurai tersebut akan mengakibatkan
lingkungan  pesisir  dan  ekosistem  laut menjadi  hancur  dan  rusak.  Padahal
1 Rifat  Alhamidi,  “Begini  Asal -Usul Sampah  Menumpuk  Di  Pantai  Labuan,” 2021,  https:  //news.detik.com/berita-jawa  - barat/d-5337620/begini - asal - usul-sampah- menumpuk – di  -  pantai  -  labuan  - pandeglang.
2 Tri  Fenny  Widayanti,  “Upaya
Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengatasi Sampah  Rumah  Tangga  Di  Perairan Indonesia,” Jurnal  Majelis:  Media  Aspirasi Konstitusi 10, no. 1 (2018): 54.
jaminan atas keberlangsungan
lingkungan  hidup  yang  baik  telah diamanatkan  dalam  Pasal  28H  Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi: “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkunan  hidup  yang baik  dan  sehat  serta  mendapatkan pelayanan kesehatan”.
Aturan terkait pengendalian pencemaran  ekosistem  pesisir  dan  laut akibat  sampah  sendiri  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 1999  Tentang  Pengendalian  Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2020 Tentang  Pengelolaan  Sampah  Spesifik. Pada  regulasi  ini  termuat  penjelasan dalam  Pasal  57  mengenai  penanganan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang dimana penyelenggaraan  pengelolaan  sampah dimandatkan  kepada  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Kegiatan penanganan  sampah  tersebut  meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,  pengolahan,  dan/atau pemrosesan akhir. 3
Peraturan  Daerah  Kabupaten Pandeglang  Nomor  4  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Sampah  dibuat untuk menjamin penyelenggaraan
pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten  Pandeglang  yang  dimana regulasi  ini  mengatur  ruang  lingkup pengelolaan  sampah  yang  terdiri  dari sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis sampah rumah tangga. berdasarkan  Pasal  1  angka  6  dalam ketentuan  hukum  tersebut  menjelaskan bahwa:  “  Dinas  yang  berwenang  dalam Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya mempunyai kewenangan
dan
3 Pasal  57  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan Sampah Spesifik.
tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
persampahan  di  daerah”. 4 Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  dalam  hal  ini  adalah Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Pandeglang sebagai instansi  pemerintah yang berwanang dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan  sa,pah  di  Pesisir  Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten yang diatur dalam Pasal 52.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis – empiris 5 yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian dengan secara  di  lapangan  yang  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta telah  terjadi  di  dalam  kehidupan  di masyarakat 6 yang  berfungsi  dalam melihat  hukum  sebagai  arti  yang  nyata dan  meneliti  mengenai  cara  kerjanya hukum  dalam  lingkungan  masyarakat. Penelitian  ini  melakukan  penelitian individu yang berkaitan dengan masyarakat,  badan  pemerintah  dan badan  hukum. 7 Spesifikasi  penelitian pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  analitis  yang bersumber  pada  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data berupa studi lapangan berupa wawancara  dan  studi  kepustakaan berupa
perundang-undangan dan literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan pokok  penelitian.  Pada  penelitian  ini
4 Pasal  1  Angka  6  Peraturan  Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.
5 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi  Dan Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm 160.
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam  Praktek (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2002), hlm 15.
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2015).
penulis menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  lokasi  penelitian  yang bertempat  di  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Pandeglang  dan  Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten.

## Hasil dan Pembahasan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  mengatur  bahwa  Pemerintah Daerah  diberikan  hak,  wewenang,  dan kewajiban  untuk  menetapkan  kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan  daerah  tentu  saja  wajib berpedoman  pada  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggaraikan urusan pemerintahan.  Berdasarkan  rumusan tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  menetapkan  kebijakan  daerah merupakan hak bagi setiap Pemerintahan  Daerah,  karena  sejatinya Pemerintah  Daerah  harus  berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Kewenangan  pemerintah  daerah dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu kewenangan  pemerintahan  wajib  dan pilihan.  Kewenangan pemerintahan wajib  memiliki  arti  suatu  urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  seperti  pendidikan dasar,  kesehatan,  kebutuhan  hidup minimal,  prasarana  lingkungan,  dan lain-lain. Sedangkan kewenangan pemerintahan  yang  bersifat  pilihan terkait  dengan  potensi  unggulan  dan kekhasan daerah tertentu. 8
8 Mifta  (et  al)  Farid,  “Kewenangan
Pemerintah Daerah Dan Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Potensi Daerah,” E-Journal  Lentera  Hukum 4,  no.  4
Hakikatnya urusan pemerintahan pusat  diserahkan  kepada  pemerintah daerah  adalah  urusan  pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Pemerintah pusat bisa
menyelenggarakan  sendiri  atau  dapat melimpahkan  sebagian  urusan  tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah  di  daerah  atau  bisa  juga dilimpahkan  secara  langsung  kepada pemerintah  daerah. 9 Pemberian  urusan dengan  kewenangan  yang  luas,  nyata dan  bertanggungjawab  kepada  daerah, mengandung  dua  pengertian  yaitu pemberian urusan kepada daerah, dalam hal ini urusan otonomi daerah diberikan sepenuhnya  oleh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  sehingga  kata pemberian  kewenangan  lebih  berarti pembagian kewenangan.
10 Pemerintah daerah  memiliki kewenangan pengaturan dalam
peraturan  daerah  berdasarkan  delegasi dan  atribusi.  Dalam  hal  delegasi, pembentukan  peraturan  daerah  harus diperintahkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  hal atribusi,  pembentukan peraturan daerah dilakukan  berdasarkan  kewenangan, baik  kewenangan  yang  ditugaskan  oleh undang-undang  sektoral  yang  termasuk dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  pembantuan  serta  menampung kondisi khusus daerah. 11
(2017):
71, https://doi.org/http://doi.org/10.19184/ejl h.v4i2.5128.
9 Ibid .
10
Lukman Hakim, Filosofi
Kewenangan  Organ  Dan  Lembaga  Daerah (Malang: Setara Press, 2012), hlm 7.
11 Margaretha  (et  al)  Quina, “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pen gelolaan Sampah,” Jurnal Hukum Lingkungan  Indonesia:  Indonesian  Center  for Environmental  Lau  (ICEL) 2,  no.  2  (2019):  74,
Tugas pemerintah dalam menjamin  terselenggaranya  pengelolaan sampah  diatur  dalam  Pasal  Undang- Undangan  Nomor  18  Tahun  2008 tentang  Pengelolaan  Sampah  bahwa: 12 “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah bertugas
untuk menjamin terselenggaranya  pengelolaan  sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”. Pembagian  wewenang  pemerintahan  di bidang
pengelolaan sampah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  tersebut  yang  dibagi atas  wewenang  Pemerintah  Pusat, wewenang  Pemerintah  Provinsi  dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah  Daerah  tentunya
dalam menjalankan
roda pemerintahannya  haruslah  berdasarkan pada  peraturan  perundang-undangan. Hal  ini  tentu  selaras  dengan  yang diamanatkan Pasal  18  Ayat  (6) Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  yang berbunyi: 13 “Pemerintahan Daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan”.  Hal  ini  selaras  dengan prinsi  kewenangan  dalam  Hukum Administrasi  Negara,  yang  dimana  asas ini merupakan salah satu prinsip uatama yang  dijadikan  sebagai  bahan  dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah  dan  kenegaraan  pada  setiap negara  hukum  yang  menganut  sistem hukum eropa kontinental. 14
https://doi.org/http://doi.org/10.38011/jhl i.v2i1.174.
12 Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
13 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
14 Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi  Negara  Dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik (Yogyakarta:  UNY Press, 2011), hlm 89.
Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang  dalam  terselenggaranya pengelolaan  sampah  sendiri  diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1). Bunyi Pasal 5 diantaranya: 15
a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan
sampah;
c. Memfasilitasi,  mengembangkan,  dan melaksanakan  upaya  pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; d. Melaksanakan  pengelolaan  sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana  dan  saran  pengelolaan sampah;
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. Memfasilitasi  penerapan  teknologi spefisik lokal yang berkembang pada masayarakat  untuk  mengurangi  dan menangani sampah;
g. Melakukan  koordinasi  antar  SKPD, masyarakat,  dan  dunia  usaha  agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
Pasal 6 Ayat (1): 16
a. Menetapkan  kebijakan  dan  startegi pengelolaan  sampah  berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah  skala  daerah  sesuai  dengan
15 Pasal  5  Peraturan  Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
16 Pasal  6  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan  kinerja  pengelolaan sampah  yang  dilaksanakan  oleh pihak lain;
d. Menetapkan  lokasi  TPS,  TPST, dan/atau TPA;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara  berkala  setiap  6  (enam)  bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun terhadap  tempat  pemrosesan  akhir sampah  dengan  sistem  pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f. Menyusun  dan  menyelenggarakan sistem  tanggap  darurat  pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan g. Memberikan  bantuan  teknis  kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Pandeglang  sebagai  bagian dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang diberikan kewenangan delegasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten  Pandeglang  Nomor  6  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  dan  Peraturan  Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Rincian  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya mempunyai kewenangan serta tanggung  jawab  membantu  Baupati melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang  lingkungan  hidup  termasuk menyangkur  urusan  penyelenggaraan pegelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan  kewenangan  yang diberikan  tersebut,  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang diberikan wewenang untuk menyenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat,
RT,  RW,  desa,  pengelola  kawasan  serta pihak  swasta  sebagaimana  untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan sampah didaerah. Tentu hal ini  sejalan  dengan  Rencana  Strategis (RENSTRA)  Perangkat  Daerah  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang  Tahun  2021-2026  yang dimana salah satu fungsi Dinas dalam 5 (lima)  tahun  kedepan  akan  difokuskan pada  kebijakan  yang  telah  dirancang, salah  satunya  dengan  meningkatkan pelayanan  pengangkutan  sampah  di Kabupaten Pandeglang.
Upaya  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Pandeglang terhadap Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Pandeglang  sebagai  dinas yang  berwenang  dalam  menjamin penyelenggaraan  pengelolaan  sampah, melakukan upaya pengendalian
pencemaran laut di Pelabuhan Perikanan
Pantai Teluk Labuan – Banten. Mengacu pada  Pasal  5  dan  Pasal  6  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  tentang Pengelolaan  Sampah,  sejauh  ini  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang baru dapat mengimplementasikan  beberapa  tugas dan  wewenang  yang  diamanatkan dalam  aturan  tersebut,  diantaranya adalam dalam upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Huruf a.  Walau  belum  sepenuhnya  berhasil dala  meningkatkan  kesadaran  dan mengubah perilaku masyarakatnya dalam  pengelolaan  sampah,  namun Dinas  sudah  dan  tetap  berupaya  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenang yang telah diberikan dengan melakuakn sosialisasi
dan edukasi, hingga
penyuluhan dan pembinaan kepada para pelajar  ditingkat  Sekolah  Dasar  (SD) hingga  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)
terkhusus  masyarakat  umum  di  sekitar pesisir  Pelabuhan  Perikanan  Pantai Teluk Labuan – Banten dan warga Desa Teluk itu sendiri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Pandeglang  juga  berupaya dalam melaksanakan upaya
pengurangan  dan  penanganan  sampah yang berlandasakan pada Pasal  5 Huruf c  dengan  melakukan  kegiatan  pantai lestari dan kegiatan yang bersifat represif berupa pengerukan timbunan sampah di Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Teluk Labuan – Banten.  Dinas  pun  turut mengajak SKPD lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seperti berkoordinasi  dengan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Pandeglang  dalam  upaya pengendalian pencemaran dengan memasukan atau menerapkan kurikulum  pembelajaran  bermuatan materi  lingkungan  hidup  dua  setiap sekolah  sesuai  amanat  dalam  Pasal  5 Huruf g.
Pelayanan pengangkutan sampah masyarakat ke TPA pun tetap dijalankan walau masih banyak keterbatasan dalam fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang belum  mencukupi  terhadap  pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.  tugas  ini  merupakan implementasi wewenang yang
didasarkan  pada  Pasal  5  Huruf  d  dan Pasal  6  Ayat  (1)  Huruf  g  dengan memberikan bantuan teknis pengelolaan sampah
berupa pelayanan pengangkutan  sampah.  Dinas  pun  turut menyediakan  unit  pelayananpengaduan masyarakat mengacu pada Pasal 5 Huruf h yang bertujuan agar masyarakat dapat menjaga  dan  melindungi  lingkungan sekitar  dari  sampah  dan  hal-hal  yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Pandeglang.
Hambatan  yang  Dihadapi  Dinas Lingkungan  Kabupaten  Pandeglang dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  sebagai  Upaya  Pengendalian Pencemaran Laut Berbagai upaya terhadap permasalahan  penyelenggaraan  sampah dan  upaya  pengendalian  pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah  terus  dilakukan,  namun  tetap saja  selalu  dihadapkan  pada  banyak masalah  yang  menjadi  pembatas  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  sampah yang baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya  memiliki  hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan telah dirangkum sebagai berikut: 1. Rendahnya  kesadaran  masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang  sampah  di  sungai  dan pesisir pantai; 2. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan
sampah;
3. Minimnya  fasilitas  sarana  dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Keterbatasan  sumber  daya  manusia pada internal Dinas; dan
5. Lemahnya  penerapan  penegakan hukum di masyarakat
Berdasarkan  hambatan  yang diatas,  tentu  hal  itu  dapat  berpengaruh pada keoptimalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.  Yang  pertama  adalah  dari rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya menjaga lingkungan dari akibat perilaku membuang  sampah  sembarangan  ke bantaran sungai dan pesisir pantai, yang tentu  akan  berakibat  pada  pencemaran dan  kerusakan  ekosistem  pesisir  dan laut.  Masalah  ini  pun  tak  luput kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah  untuk  melakukan  pengawasan atau  penegakan  hukum  pengelolaan sampah  di  masyarakat,  dalam  hal  ini aparatur  penegak  hukum  seperti  Satpol PP.
Keterbatasan anggaran pun menjadi  salah  satu  faktor  penghambat karena anggaran yang mencukupi dapat dialokasikan  pada  peningkatan  fasilitas sarana  prasarana  pengelolaan  sampah. Kurangnya armada pengangkutan persampahan  pun  belum  sepenuhnya dikatakan  baik  bahkan  bisa  dikatakan masih jauh harapan. Setidaknya sebagian besar  di  wilayah  selatan  Kabupaten Pandeglang  saat  ini  masih  belum terjangkau  pelayanan  pengangkutan sampah,  mengingat  jarak  tempuh  yang jauh  dari  sumber  sampah  ke  TPA  pun menjadi
persoalan tersendiri. Keterbatasan  fasilitas  juga  terlihat  pada Tempat Pembuangan Akhir yang belum memenuhi  standar  nasional  dalam kegiatan pengelolaan sampahnya, belum lagi  perlunya  perluasan  lahan  di  TPA karena  produksi  sampah  yang  terus meningkat  tanpa  adanya  kegiatan pengolahan  sampah  dan  pendauran ulang  sampah  menjadi  barang  bernilai guna.
Kedua  TPA  aktif  di  Kabupaten Pandeglang  sampai  saat  ini  belum memiliki teknis pemilihan dan pemanfaatan kembali sampah
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda pengelolaan  sampah.  Kegiatan  di  kedua sampai saat ini belum ada aktivitas yang meliputi  pemilahan  sampah  maupun pengolahan  sampah.  Artinya  tidak  ada aktivitas  pengolahan  sampah  yang memiliki nilai manfaat karena sejauh ini teknis pengelolaan di TPA hanya sebatas pemadatan  dan  pendorongan  atau penimbunan saja. Sumber daya manusia pada  internal  Dinas  juga  masih mengalami  keterbatasan  baik  kuantitas maupun  kualitas.  Penanganan  sampah yang  komprehensif  berkaitan  erat dengan  kualitas  SDM  karena  hal  itu menjadi kunci utama bagi penyelenggaraan  pengelolaan  sampah bagi Kabupaten Pandeglang. Tanpa SDM yang  mumpuni,  beliau  meyakini  bahwa penanganan  tidak  akan  berjalan  dan bahkan  bisa  lebih  buruk.  Peran  Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang  belum  sepenuhnya  berjalan efektif,  mengingat  kualitas  sumber  daya manusia, pengetahuan, kemampuan dan komitmen pegawai masih belum diberdayakan  secara  maksimal.  Selain itu  keterbatasan  dalam  hal  penerapan teknologi  spesifik  lokal  dan  kurangnya tenaga  personil  pengelolaan  sampah  di lapangan  belum  mencukupi  dalam mengurus dan mengawasi permasalahan sampah  pada  keseluruhan  wilayah Kabupaten Pandeglang yang sangat luas ini.
Lemahnya  penerapan  penegakan hukum  pun  menjadi  faktor  hambatan dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan pengelolaan  sampah.  Mengacu  pada Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2008 tentang  Kebersihan,  Keindahan,  dan Ketertiban  Laingkungan  (K3),  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2016  tentang Pengelolaan  Sampah,  dan  Peraturan Bupati  Nomor  84  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Kebersihan  masih  ada kelemahan dalam menindaklanjuti
peraturan  yang  berlaku.  Efektivitas hukum itu belum sepenuhnya berlaku di sekitar lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai  Teluk  Labuan – Banten  karena masyarakatnya  tersebut  merupakan masyarakat  pedesaan  yang  dimana masih  kurang  memahami  dan  mengerti mengenai pengolahan sampah serta akan aturan  terkait  sampah  dan  lingkungan.
Maka diperlukan Ketegasan dan sinergitas dari Dinas dalam menanggulangi  masalah  pengelolaan sampah  sehingga  dengan  harapan mampu  memberikan  efek  jera  kepada pelanggar  karena  Pemerintah  Daerah mempunyai  andil  yang  besar  dalam upaya  penegakan  hukum  di  bidang pengelolaan sampah.
Pengaturan terkait larangan membuang  sampah  sembarangan  ke aliran  air  atau  aliran  sungai  sejatinya sudah diatur didalam Pasal 54 Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2016  tentang Pengelolaan Sampah walaupun
pengaturan  terkait  larangan  membuang sampah  ke  sungai  atau  laut  sebagai upaya  pengendalian  pencemaran  laut belum  diatur  secara  khusus.  Sejauh  ini penerapan  penegakan  hukum  masih sebatas upaya represif berupa penertiban atas  larangan  membuang  sampah  ke aliran air yang mengakibatkan pencemaran  tanpa  ada  tindakan  lain agar dapat mengakibatkan efek jera.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintahan teknis dibidang lingkungan  hidup  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan  pengenlolaan  sampah mengacu  pada  kewenangan  yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten  Pandeglang  Nomor  4  Tahun 2016  Tentang  Pengelolaan  Sampah belum semua terimplementasikan dengan  optimal.  Dikarenakan  beberapa faktor  penghambat  yang  dihadapi menyebabkan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian  pencemaran  laut  tidak berjalan dengan maksimal di masyarakat.  Setidaknya  ada  5  (lima) faktor  penghambat  yang  dirasakan  oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan  sampah  rumah  tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut.  yang  dilakukan  pada  masyarakat hanya  berupa  teguran  saja,  pengawasan di  lapangan  pun  bahkan  tidak  berjalan dengan baik. Padahal menurut ahli teori penegakan  hukum  Soerjono  Soekanto mengungkapkan bahwa pada praktiknya penegakan  hukum  secara  konkret seharusnya  patut  untuk  dipatuhi  untuk menjadikan  hukum  sebagai  pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, sehingga  dapat  menjamin  berfungsinya norma-norma  hukum  yang  berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

## Daftar Pustaka
Alhamidi,  Rifat.  “Begini  Asal -Usul Sampah  Menumpuk  Di  Pantai Labuan,” 2021. https: //news.detik.com/berita-jawa  - barat/d-5337620/begini  -  asal  - usul-sampah-menumpuk – di  - pantai - labuan - pandeglang. Asshiddiqie,  Jimmly. Konstitusi  Dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Farid,  Mifta  (et  al).  “Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Potensi  Daerah.” E- Journal  Lentera  Hukum 4,  no.  4 (2017): 71. https://doi.org/http://doi.org/ 10.19184/ejlh.v4i2.5128. Hakim,  Lukman. Filosofi  Kewenangan Organ  Dan  Lembaga  Daerah .
Malang: Setara Press, 2012. Kusdarini,  Eny. Dasar-Dasar  Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik . Yogyakarta: UNY Press, 2011.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:
Kencana, 2015. Quina, Margaretha (et al). “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  Sampah.” Jurnal Hukum Lingkungan  Indonesia: Indonesian Center for Environmental  Lau  (ICEL) 2,  no.  2 (2019): 74. https://doi.org/http://doi.org/ 10.38011/jhli.v2i1.174.
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2002.
Widayanti, Tri Fenny. “Upaya Pemerintah  Indonesia  Dalam Mengatasi Sampah Rumah
Tangga  Di  Perairan  Indonesia.” Jurnal  Majelis:  Media  Aspirasi Konstitusi 10, no. 1 (2018): 54. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah.