Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF PERKARA PIDANA

## April Yanus Laoly Dan Parningotan Malau
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam e-Mail: doktormalau2019@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  perspective  of  Indonesian  criminal  law about legal protection of witnesses and victims in the perspective of criminal cases. The research method used is to use normative juridical legal research methods. the use  of  normative  juridical  legal  research  methods  is  carried  out  with  a  statute approach and a case approach to obtain results so that they are expected to obtain the results they want to achieve. The results of this study are that legal protection for witnesses  and  /  or  victims  of  trafficking  in  persons  has  not  been  implemented properly.  The  rights  of  victims  have  not  been  accommodated  in  the  process  of investigation, investigation and justice. The legal protection provided does not view witnesses  and  /  or  victims  as  victims,  but  rather  as  witnesses  to  complete  evidence and disclose criminal acts to the extent that they provide information before the trial. In  the  PSK  Law  which  guarantees  and  protects  the  rights  of  witnesses  and  /  or victims  of  trafficking  in  human  trafficking  to  provide  freedom  and  security  and comfort  to  witnesses  and  /  or  victims  in  investigations,  investigations,  prosecutions and trials. In law enforcement, it turns out that witnesses and / or victims still do not get their rights before the law as witnesses and / or victims
Kata Kunci : Korban, Human Traficking, Perlindungan, Pidana

## A. Pendahuluan
Indonesia  telah  memposisikan  dirinya sebagai  negara  hukum,  artinya  negara diselenggarakan berdasarkan hukum (rechtstaat),  bukan  atas  dasar  kekuasaan belaka  (machtstaat).  Keteguhan  ini  secara eksplisit  di  atur  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUD  NRI  1945)  yang  menjadi landasan Indonesia mengedepankan, menjunjung hukum dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Plato  dengan konsep  negara  hukumnya  yang  menyebutkan
bahwa,  penyelenggara  negara  yang  baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik (nomoi).  selanjutnya  Plato  dalam  bukunya berjudul  “namoi”  (the  laws)  jelas  tergambar bagaimana ide nomokrasi itu yang sesungguhnya  sejak  lama  dikembangkan  dari zaman  yunani  kuno. 1 Paham  negara  hukum juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari  paham kerakyatan karena  hukum yang mengatur dan membatasi  kekuasaan  negara  itu  dibuat  atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat.
1 Jimly  Asshiddiqie.  M, Teori  Hans  Kelsen Tentang Hukum . Jakarta: Konpress, 2012

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Secara  umum  konsep  negara  hukum selain rechtstaat negara-negara yang menganut  sistem  Eropa  Kontinental  juga dikenal  konsep the  rule  of  law dalam  tradisi comman  law  anglo  saxon yang  masing- masing  dikembangkan      oleh  Julius  stahl  dan A.V.  Dicey.    Menurut  Julius  Stahl,  konsep “rechtstaat” mencakup  empat elemen penting yaitu  perlindungan  hukum  HAM,  pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha Negara. 2
Sedangkan  A.V.  Dicey  menguraikan  adanya tiga cirri penting dalam setiap Negara hukum yaitu  supremancy  of  law,  eguality  before  the law,  due  process  of  law.  Ketiga  ciri  ini melahirkan  jargon  yang  cukup  dikenal  the rule of law and not of man, penegakan adalah hukum itu sendiri bukan orang. 3
Menurut  Pjillipus  M.  Hadjon,  bahwa perlindungan  hukum  bagi  saksi  dan    korban adalah  sebagai  tindakan  pemerintah  yang bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum  yang  preventif  bertujuan  peraturan yang  dibuat  untuk  melindungi  saksi  agar terhindar  dari  ancaman  dan  bebas  untuk memberikan  keterangan  dihadapan  penegak hukum sedangkan represif bertujuan agar para tersangka  atau  terdakwa  merasa  jera  atas perbutannya. Riski Tri Anugrah Bhakti, 2018) selain  itu  Arif  Gosita  menyebutkan  bahwa jika  hendak  memberika  perlindungan  kepada
2 Retno  Kusniati, Sejarah  Perlindungan  Hak- Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum , MaKalah Hukum, 2010 3 Ni’matul  Huda, Ilmu  Negara .  Jakarta:  Raja Wali Pers, 2010
korban  maka  perlu  diperhatikan  hak-hak korban  yang  berhubungan  dengan  suatu perkara. 4
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia  (Universal  Deklaration  of  human Rights) merupakan bentuk pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  (HAM, human  rights).  Dalam  pasal  7  “semua  orang sama  didepan  hukum  dan  berhak  atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah  pada  diskriminasi.  pasal  12  “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya,  keluarganya,  rumah  tangganya, atau  hubungan  surat  menyuratnya  dengan sewenang-wenang;  juga  tidak  diperkenankan melakukan  pelanggaran  atas  kehormatan  dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat jaminan  dan  perlindungan  oleh  negara. (Perningotan  Malau,  2019)  Setiap  orang berhak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum terhadap  setiap  intervensi  yang  terjadi  atas dirinya. Ketentuan Perlindungan Hak konstitusi disebut dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
4 Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik  Peradilan . Mandar Maju, 2015
Salah  satu  Asas  penting  Negara hukum  adalah  asas  legalitas.  Asas  legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan  Negara  hukum.  Gagasan  demokrasi menuntut  agar  setiap  undang-undang  di  buat oleh  wakil  raktyat  bersama  pemerintah  untuk kesejahteraan  rakyat.  (Jimly  Asshiddiqie) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  (UU  HAM) adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  manusia  sebagai  makluk  Tuhan  yang Maha  Esa  dan  merupakan  anugrahnya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  di lindungi  oleh  negara  hukum,  pemerintahan dan  setiap  orang,  demi  kehormatan  dan perlindungan    harkat  dan  martabat  manusia. Pada  pasal  3  ayat  (2)  UU  HAM  menyatakan setiap orang berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum  yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum.  (Max Boli Sabon, 2014) HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari  peradaban  manusia.  HAM  juga  dapat dimaknai  sebagai  hasil  perjuangan  manusia untuk mempertahankan harkat kemanusiaanya.  (Syafrinaldi,  Husnu  Abadi, Zul Alkrial, 2015) Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014  Tentang  perlindungan  saksi  dan korban  (UU  PSK)  pasal  1  ayat  (1)  saksi adalah  orang yang  dapat memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  Ketentuan  perlindungan saksi dan/atau korban  kembali di pertegaskan
dalam  pasal  5  UU  PSK  menyebutkan  saksi dan/tau korban berhak mendapatkan perlindungan atas suatu tindak pidana. 5
Korban  kejahatan  dalam  perspektif ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,  korban merupakan  terminology  disiplin  criminology dan  viktimology  yang  kemudian  diterapkan dalam  sistem  peradilan  pidana  (Criminal justice  system). 6 Pengertian  korban  dalam viktimologi dapat diklasifikasikan secara luas dan  sempit.  Korban  secara  luas  diartikan sebagai  orang  yang  menderita  atau  dirugikan akibat  pelanggaran  baik  bersifat  pelangaran hukum  pidana  (penal)  maupun  diluar  hukum pidana (non penal) atau juga termasuk korban penyalahgunaan  kekuasaan  (victim  abuse  of power)  sedangkan  korban  dalam  arti  sempit sebagai  victim  of  crime  yaitu  korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.  Ketentuan  angka  1  “declaration  off basic principles of justice for victims of crime and abose of power tgl 6 september 1985 dari perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB)  sesuai deklarasi  Nomor  A/Res/40/34  Tahun  1985 mengklasifikasikan  korba  kejahatan  (victims of crime) dan korban akibat penayalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). (Topo Santoso, 2010) Perdagangan orang
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
5 Rena Yulia, D. H. A. P, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan  dan  Penyidikan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana . Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2019 6 Topo  Santoso.  Eva  Z, Kriminologi .  Jakarta Rajawali Pers, 2010

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan orang  (TPPO)  atau  penerimaan  seseorang dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan.  (Dadang Abdullah, 2017) Pasal  2 ayat  (1) menyatakan bahwa:
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan  utang  atau  member  bayaran  atau manfaat  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang  memegang  kendali  atas  orang  lain, untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut di  wilayah  Negara  republik  indonesia,  di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 120.000.000.00  (seratus  dua  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).
Kasus  tindak  pidana  perdagangan orang  (human  trafficking)  di  Indonesia sungguh  mengkhawatirkan.  Berdasarkan  data Bareskrim  Markas  Besar  Polisi  Republik Indonesia, 2005-2009 Jabar menduduki peringkat  teratas  kasus  trafficking  dengan data kasus 794. disusul kemudian Kalimantan barat  dengan  711  kasus,  dan  jawa  timur  441 kasus.  Adapun  peringkat  dibawahnya  adalah jawa  tengan  dengan  404  kasus  dan  nusa
tenggara barat dengan 233 kasus. Selanjutnya diketahui  bahwa  data  presentase  korban trafficking  terhadapa  anak  0-17  tahun  dan perempuan dijabar pada tahun 2010 sebanyak 756 orang. Diwilayah hukum Polres Indramayu  pada  tahun  2011  mengalami peningkatan.  Pada  bulan  september  data satreskrim  menangani  8  kasus  trafficking dengan  tersangka  sebanyak  14  orang  dan korban  19  orang. 7 Selanjutnya  diwilayah hukum  Polda  Kepri  dalam  keterangan Direskrimun  Polda  Kepri  Kombes  Pol  Arie Dharmanto  kasus  PMI  illegal  membuat  dia gerah  pasalnya  pada  bulan  februari  2020 sudah  ada  2  kasus  human  trafficking  yang sudah  terungkap,  Direskrimun  polda  kepri Arie  menegaskan  bahwa  pihaknya  terus berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait untuk  mengungkap  kasus  human  trafficking PMI  illegal.  Sebagai  daerah  kepulauan  dan berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga seperti  Malaysia  dan  singapura,  batam  sering dijadikan  sebagai  tempat  penampungan  PMI illegal yang akan dibawa kemalaysia. 8
Pada  pendekatan  kasus  tindak  pidana perdagangan orang di provinsi kepulauan riau (kepri) pada putusan Nomor
715/pid.sus/2018/PN  Batam  terdakwa  atas nama  Paulus  Baun  alias  Amros  alias  Banoet
7 Antik  Bintari.  N, Upaya  Penanganan  Korban dan  Pencegahan  Tindak  Perdagangan  Orang  Human Trafficking  Di  Kabupaten  Indramayu  Provinsi  Jawa Barat , Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015, hal. 124-148 8 https://www.batamnews.co.id/berita-58900- marak-kasus-perdagangan-orang-bikin-gerah-polda- kepri.html
di pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda  sebesar  Rp.  120.000.000  (seratus  dua puluh  juta  rupiah),  dan  putusan  Nomor 890/pid.sus/2018/PN  Batam  terdakwa  atas nama  Rusna  alias  J  Rusna  di  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda  sebesar  Rp.  50.000.000  (lima  puluh juta  rupiah)  .  Terhadap  putusan  kasus  tindak pidana  perdagangan  orang  tersebut,  saksi dan/atau  korban  dalam  keterangannya  pada putusan  sangat  perlu  mendapatkan  perhatian dari  lembaga  perlindungan  saksi  dan/atau korban  (LPSK).    Dalam  perkara  tersebut Perlindungan  hukum  kepada  saksi  dan/atau korban  kurang  mendapat  perhatian  langsung dalam  bentuk  perlindungan  fisik  dan  psikis. Saksi  dan/atau  korban  dalam  kasus  tersebut masih belum optimal mendapatkan perlindungan  hukum  pada  setiap  dimintakan keteranganya  meskipun  sudah  dikenal  LPSK yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban  saksi  dan/atau  korban  dihadapan hukum,  dan  dikembalikannya  posisi  saksi dan/atau  korban  ditengah  masyarakat  akibat trauma  yang  mendapat  dan  terpaan  psikis yang  tajam  sehingga  sulit  untuk  berubah. 9
Pada  kenyataanya  saksi  merasa  ketakutan dalam  memberikan  keterangan  pada  kasus tindak  pidana  yang  terjadi  karna  ancaman yang  bisa  menyerang  pribadinya  sendiri
9 Alfan  Alfian, Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang , Jurnal Ilmu Hukum , 9(3), 2015, hal. 331-339
keluarganya  dan  harta  bendanya  baik  fisik maupun psikis dari pihak tertentu. 10
Ketentuan  Pasal  184  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang sah.  Saksi  sebagaimana  pasal  1  angka 27KUHAP ialah orang yang dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan, penuntutan  dan peradilan tentang suatu peradilan pidana yang ia dengar sendiri, ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  (Vide Pasal  1  angka  27  KUHAP).(Jur.  Andi Hamzah,  2016).  Undang-Undang  tersebut diatas, masih mengandung kelemahan- kelemahan  dalam  menerapkan  perlindungan terhadap  saksi  dan/atau  korban  baik  dalam perlindungan  fisik  dan  psikis,  perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural. Saksi dan/atau  korban  sangat  berperan  penting untuk  membantu  pihak  kepolisian  dalam mengungkap kasus baik pada tingkat penyidikan,  penuntutan  hingga  pemeriksaan dipengadilan,  untuk  memberikan  keterangan atas  tindak  pidana  (strafbaar  fe  delict)  yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.
Karakteristik  tugas  dan  pekerjaan maka  LPSK  adalah  model  lembaga  yang menjadi pendukung dari pekerjaan lembaga/institusi lainya. Implikasi atas karakteristik  tugas  dan  pekerjaan  tersebut menyebabkan  LPSK  tidak  akan  terlepas  dari keberadaan beberapa lembaga penegak
10 Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik  Peradilan . Mandar Maju, 2015

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
hukum.  Perlindungan  saksi  dan/atau  korban memiliki  peranan  penting  dalam  proses perkara  pidana.  Keterangan  saksi  dan  korban yang diberikan secara tidak bebas dengan rasa takut  dan  ancaman  dapat  mempersulit pengungkapan  suatu  tindak  pidana  yang terjadi.
Oleh  karena  maraknya  tindak  pidana perdagangan  orang  di  indonesia,  maka perlindungan  saksi  dan/atau  korban  harus mendapat perhatian sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud  meliputi  perlindungan  fisik  dan psikis,  perlindungan  hukum,  pemenuhan  hak prosedural  saksi  dan/atau  korban.  Tujuan perlindungan supaya hak dan kewajiban saksi dan/atau  korban  bisa  dijamin  sebagaimana peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  uraian  diatas, maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan  Korban  Dalam  Perspektif  Perkara Pidana.

## B. Metode Penelitian
Penulis memutuskan menggunakan metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif untuk  menganalisis  hal  tersebut  sebagai metode  penelitian  hukum  berkaitan  dengan “Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana” penggunaan metode penelitian hukum  yuridis normatif di  lakukan
dengan    pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach)  dan      pendekatan  kasus (case  approach)  di  pereroleh  hasil  sehingga diharapkan  dapat  memperoleh  hasil  yang ingin dicapai penulis. Bahan hukum dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang- undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen seperti peraturan perundang-undangan. Seluruh data  yang diperoleh baik  data primer  maupun  data  sekunder  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan  serta  menjawab  permasalahan yang ada.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Bagaimana  Peraturan  Perudang- Undangan Perlindungan Saksi Dan/Atau  Korban  Terhadap  Kasus Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Human Trafficking) Di Indonesia Indonesia telah memposisikan dirinya  sebagai  negara  hukum,  artinya negara indonesia diselenggarakan berdasarkan  hukum  ( rechtstaat ),  bukan atas dasar kekuasaan belaka ( machtstaat ). Keteguhan  ini  secara  eksplisit  diatur dalam  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD
NRI  1945)  yang  menjadi  landasan indonesia  mengedepankan,  menjunjung hukum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Dalam  konsep  negara  hukum, diidealkan  bahwa  yang  harus  dijadikan panglima  dalam  dinamika  kehidupan kenegaraan  adalah  hukum,  bukan  politik atau  ekonomi. 11 Prinsip  negara  hukum adalah “ the rule of law, not of man, ” yang disebut  pemerintahan  pada  pokoknya adalah  hukum  sebagai  sistem,  bukan orang  perorang  yang  hanya  bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.
Adanya perlindungan konstitusional  terhadap  HAM  dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya  melalui  proses  yang  adil. Perlindungan  terhadap  HAM  tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan  terhadap  HAM  sebagai  ciri yang  penting  suatu  negara  hukum  yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya  menyandang  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  bersifat  bebas dan  asasi.  Terbentknya  negara  dan demikian penyelenggaraan kekuasaan suatu  negara  tidak  boleh  mengurangi  arti atau makna kebebasan dan HAM tersebut. Adanya perlindungan dan hak pengormatan  terhadap  HAM  merupakan
11 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum Indonesia . Makalah Hukum Nasional, 2012
pilar  yang  sangat  penting  dalam  setiap negara  yang  disebut  sebagai  negara hukum.  Jika  dalam  suatu  negara  HAM terabaikan  atau  dilanggar  dengan  sengaja dan  penderitaan  yang  ditimbulkannya tidak  dapat  diatasi  secara  adil,  maka negara  yang  bersangkutan  tidak  dapat disebut sebagai negara hukum.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia ( Universal Deklaration Of Human Rights ) merupakan bentuk pengakuan terhadap HAM ( Human Rights ).  Pada  bagian  menimbang  jelas disebut  bahwa  hak-hak  manusia  perlu dilindungi  dengan  peraturan  hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir  guna  menentang  kelaliman  dan penjajahan.  Selanjutnya  dalam  pasal  7 menyebutkan  bahwa  “semua  orang  sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan  yang  sama  terhadap  setiap bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan dengan  deklarasi  ini  dan  terhadap  segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”. Selanjutnya pasal 12 “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya  dengan  sewengang-wenang; juga  tidak  diperkenankan  melakukan pelanggaran  atas  kehormatan  dan  nama baiknya.  Setiap  orang  berhak  mendapat

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
jaminan  dan  perlindungan  oleh  negara. 12
Setiap  orang  berhak  untuk  mendapat perlindungan  hukum  terhadap  setiap intervensi yang terjadi atas dirinya.
Dikaji  dari  perspektif  normatif, korban  kejahatan  perdagangan  orang ( human trafficking ) memerlukan perlindungan  dalam  ranah  ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa
pengertian perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu: a.  Dapat  dilihat  sebagai  perlindungan hukum  untuk  tidak  menjadi  korban tindak  pidana,  berarti  perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang b.  Dapat  diartikan  sebagai  perlindungan untuk  memperoleh  jaminan/santunan hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana jadi identik dengan penyantunan korban.  Bentuk  santunan  itu  dapat berupa pemulihan nama baik
(rehabilitasi),  pemulihan  keseimbangan batin  antara  lain  dengan  pemanfaatan, pemberian ganti rugi restitusi,
kompensasi,
jaminan/santunan kesejahteraan sosial. 13
12 Parningotan  Malau, Analisis  Juridis  Status Kewarganegaraan  Atas  Sikap  Kontradiktif  Terhadap
Ideologi Negara Dalam Perspektif KebebasanMengeluarkan  Pendapat ,  Jurnal  Cahaya Keadilan, 2019, hal. 208-227
13 Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik  Peradilan .
Mandar Maju, 2015
Saksi  dan/atau  korban  kejahatan tindak  pidana  perdagan  orang human trafficking memerlukan beberapa perlindungan.  Mardjono  Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada  beberapa  alasan  mengapa  korban kejahatan trafficking perlu  mendapat perhatian antara lain:
a.   Sistem  peradilan  pidana  diangap terlalu  banyak  memberikan  perhatian kepada permalahan dan peranan pelaku kejahatan ( offender-centered ) b.   terdapat  potensi  informasi  dari korban kejahatan  untuk  memperjelas  dan melengkapi penafsiran kita atas statistik  kriminal  terutama  statistic yang  berasal  dari  kepolisian,  ini dilakukan melalui surve tentang korban kejahatan ( victim surveys ) c.   makin  disadari  bahwa  disamping korban  kejahatan  konvensional  tidak kurang  pentingnya  untuk  memberi perhatian  kepada  korban  kejahatan non-konvensional  antara  lain  kejahtan korporasi  dan  kejahatn  kerah  putih maupun  korban  dari  penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of  economic power and/ or public power ). 14
Perlindungan hukum terhadap korban  tindak  pidana trafficking semakin mendapat tempatnya dengan dengan
14 Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana Dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik  Peradilan . Mandar Maju, 2016
disahkanya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak pidana  perdagangan  orang  (UU  TPPO) ketentuan  mengenai  perlindungan  korban diatur  secara  khusus  dalam  pasal  43, sampai  dengan  pasal  53,  pasal  43  UU TPPO  mengatur  ketentuan  mengenai perlindungan  saksi  dan/atau  korban  dalam tindak  pidana trafficking dilaksanakan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang perlindungan saksi dan/atau korban UU  PSK.  Terkait  perlindungan  saksi dan/atau  korban  menurut  Arif  Gosita sebagaiman  dikutip  oleh  Anita  Hadayani Nursamsi,  dalam  rangaka  memberikan perlindungan terhadap korban ada bebarapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya  yang  diatur  dalam  peraturan dan  Undang-undang  demi  mengakkan ketertiban dan keadilan hukum. 15
Pengaturan perlindungan saksi dan/atau  korban  sebagaimana  tersebut diatas  juga  didukung  dengan  adanya undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi dan korban (UU PSK). Lembaga perlindungan  saksi  dan  korban  (LPSK) adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  dan
15 Dadang  Abdullah, Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Trafficking  Anak  dan  Perempuan , Jurnal Hukum AI’ADI, 2017,  IX(2), hal. 231-339
berwenang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur  dalam  pasal  5  UU  PSK  saksi dan/atau korban berhak:
a.   Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman yang berkenan dengan kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikanya.
b.   Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan
c.   Memberika keterangan tanpa tekanan d.   Mendapat penerjemahan
e.   Bebas dari pertanyaan yang menjerat f.   Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
g.   Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
h.   Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
i.   Dirahasiakan  identitasnya j.   Mendapat identitas baru k.   Mendapat tempat kediaman sementara l.   Mendapat tempat kediaman baru
m.   Memperoleh penggantian biaya transprotasi sesuai dengan kebutuhan
n.  Mendapat nasihat hukum
o.   Memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p.   mendapat pendampingan.
Selain  dalam  pasal  5  juga  diatur  dalam pasal 7 saksi dan/atau korban berhak:

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
1.   Setiap  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  dan  korban  tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi
2.   Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi  manusia  yang  berat  diajukan  oleh korban,  keluarga,  atau  kuasanya  kepada pengadilan  hak  asasi  manusia  malalui LPSK
3.   Pelaksanaan  pembayaran  kompensasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4.   Pemberian  kompensasi  bagi  korban tindak  pidana  terorisme  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang  mengatur  mengenai  pemberantasan tindak pidana terorisme.
Perlindungan terhadap saksi dan/atau  korban  juga  menjadi  perhatian penting didalam
United Nations Convention  On  Transnational  Organized Crime  (UNTOC) dan Protocol  to  Prevent,
Suppress  and  Punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational
Organized  Crime. Pasal  24  UNTOC menyebutkan  bahwa  para  negara  pihak ( states parties ) berkewajiban untuk mengambil  langkah-langkah  yang  tepat untuk  memberikan  perlindungan  yang
efektif terhadap para saksi dan/atau korban yang  mengungkap  kejahatan  lintas  negara yang  terorganisasi  dari  usaha  pembalasan dendam  atau  intimidasi  dari  para  pelaku kejahatan.  Perlindungan  dan  bantuan terhadap  korban  kejahatan  perdagangan orang human  trafficking serta  pemulangan terhadap  para  korban  diatur  dalam  pasal  6 dan  pasal  8 Protocol  to  Prevent,  Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children, Supplementing the United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime . 16
Dewasa    ini  masalah  hak  asasi manusia  telah  menjadi  isu  yang  mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan  hidup,  bahkan  telah  menjadi tuntutan  yang  sangat  perlu  diperhatikan serius  bagi  negara  untuk  mengormati, melindungi,  membela  dan  menjamin  hak asasi  warga  negara  dan  pendunduk  tanpa diskriminasi.  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  menyebutkan  bahwa,  HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makluk  Tuhan  yang  maha  Esa  dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh  negara  hukum  dan  pemerintah  dan setiap  orang  demi  kehormatan  serta
16 Susilaningtias, Perlindungan  Saksi  dan Korban  Lintas  Negara  Untuk  Kejahatan  Perdagangan Orang . Jakarta: LPSK, 2015
perlindungan  harkat  martabat  manusia. Dalam perkembangan dan kemajuan dunia diera globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap HAM yang seharusnya dihormati, dijunjung  tinggi  oleh  negara  baik  melalui tindakan  ataupun  melalui  hukum  tidak terlaksanakan atau terabaikan, salah satunya  adalah  pelanggaran  HAM  dalam bentuk  tindak  pidana  perdagangan  orang human trafficking. Dapat kita lihat dimana maraknya kasus tindak pidana
perdagangan orang yang sangat mengancam  kehormatan,  martabat  dan nama  baik  korban human  trafficking tersebut.
Tindak  pidana  perdagangan  orang atau human  trafficking HAM  berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  nilai- nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi  manusia  menandakan  bahwa manusia  sebagai  makluk  hidup  adalah Ciptaan  Tuhan  yang  Maha  kuasa  patut memperoleh apresiasi secara poitif. Tindak pidana perdagangan orang human trafficking merupakan pelanggaran terhadap  HAM,  sebagaimana  disebut dalam  Undang-Undang  21  Tahun  2007 tentang  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  dalam  menimbang huruf  b,  bahwa  perdagangan  orang khususnya perempuan dan anak, merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan
melanggar  hak  asasi  manusia,  sehingga harus diberantas.  Lebih  lanjut  dalam huruf c, menyebutkan bahwa perdagangan orang telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan kejahatan  yang  terorganisasi  dan  tidak terorganisasi,  baik  bersifat  antar  negara maupun  dalam  negeri,  sehingga  menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM.
Perlindungan hukum terhadap saksi dan/korban  dapat  tercapai  dengan  baik apabila  dilakukan  dengan  penegakan hukum  secara  terintegrasi  dan  efektif. Perlindungan  hukum  atau  penegakan hukum  tersebut  sama  halnya  dengan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perdagangan orang atau human trafficking.
Penegakan  hukum  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana  perdagangan  orang  di  indonesia adalah  dilakukan  dengan  cara  pemidanaan berupa  pidana  penjara,  pidana  kurungan, pidana  denda,  dan  restitusi.  Dalam  tataran implemenstasinya, sistem peradilan pidanaindonesia khususnya penjatuhan sanksi  restitusi  terhadap  pelaku  masih belum banyak diterapkan.
Berikutnya  pasal  44  sampai  pasal 55 UU TPPO mengatur mengenai perlindungan  dan  bantuan  terhadap  saksi dan/atau  korban  kejahatan  perdagangan orang  secara  lebih  rinci,  termasuk  hak korban untuk mendapat restitusi.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
(Susilaningtias,  2015)  perlindungan  saksi dan/atau  korban  (tentunya  termasuk  anak) kejahatan  dan  kekerasan  dapat  mencakup bentuk  perlindungan  yang  bersifat  abstrak (tidak  langsung)  maupun  yang  konkret (langsung). Perlindungn yang abstrak pada dasarnya  merupakan  bentuk  perlindungan yang  hanya  bisa  dinikmati  atau  dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).  Sementara  itu  perlindungan yang  konkret  pada  dasarnya  merupakan bentuk  perlindungan  yang  dapat  dinikmati secara nyata, seperti pemberian yag berupa atau  bersifat  materi  maupun  non-materi. Pemberian  yang  bersifat  materi  dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi,  pembebasan  biaya  hidup  atau pendidikan.  Pemberian  perlindungan  yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dan penderitaan yang merendahkan martabat manusia. 17
Menurut  Stephen  Schafer,  bahwa empat  cara  sistem  pemberian  restitusi  dan kompensasi  kepada  saksi  dan/atau  korban tindak  pidana human  trafficking dapat dilakukan, sebagai berikut:
1.   Ganti  rugi  ( damage )  yang  bersifat keperdataan,  diberikan  melalui  proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan  ganti  rugi  saksi  dan/atau korban dari proses pidana.
17 M.  Iqbal, Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Korban  Tindak  Pidana  Law  Protection  On Children  As  A Crime  Victim,  Jurnal  Ilmu  Hukum, 2011, XIII(54), hal. 99-110
2.   Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3.   kompensasi  yang  bersifat  perdata  dan bercampur dengan sifat pidana diberikan  melalui  proses  pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan,  tidak  diragukan  sifat pidananya.  Salah  satu  bentuk  restitusi menurut  sistem  ini  adalah  denda kompensasi.  Denda  ini  merupakan kewajiban  yang  bernilai  uang  yang dikenakan  kepada  terpidana  sebagai bentuk  pemberian  ganti  rugi  yang seharusnya diberikan.
4.   Kompensasi  yang  bersifat  perdata, diberikan  melalui  proses  pidana  dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi  tidak  mempunyai  aspek pidana  apapun,  walaupun  diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap  merupakan  lembaga  keperdataan murni, tetapi negaralah yang memnuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang  dibebankan  pengadilan  kepada pelaku. Hal ini merupakam pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tuganya  melindungi  saksi  dan/atau korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana perdgangan orang human trafficking
Perlindungan  hukum  lainya  adalah rehabilitasi terhadap saksi dan/atau korban, baik  secara  medis,  psikologis  dan  sosial,
pemulangan  serta  integrasi  yang  wajib dilakukan  oleh  negara,  khususnya  bagi saksi  dan/atau  korban  yang  mengalami penderitaan  fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang- undang  ini  juga  mengatur  ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban  tindak  pidana  perdaganga  orang human  trafficking sebagai  tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu  dalam  pelaksanaan  pencegahan dan  penanganan  perdaganan  orang human trafficking. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum  menurut  para ahli yaitu:
1.  Perlindungan hukum adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan  perlindugan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 2.  Perlindungan hukum
adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat, serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek hukum  berdasrkan  ketentuan  hukum dari kesewenangan.
3.  perlindungan  hukum  adalah  berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan  rasa  aman,  baik  secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 4.  perlindungan  hukum  adalah  sebagai kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainya.  Berkaitan  dengan  saksi  dan/atau korban  berarti  hukum  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  saksi dan/atau  korban  dari  suatu  yang mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak- hak tersebut.
Perlindungan hukum adalah penyempitan  arti  dari  perlindungan, dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  oleh hukum  saja.  Perlindungan  dan  jaminan yang  diberikan  oleh  hukum  terkait adanya  hak  dan  kewajiban.  Dalam  hal ini  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai subyek  hukum  dalam  interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Menurut  Philiphus  M.  Hadjon,
negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap  warga  negara  sesuai  dengan nilai-nilai pancasila. Perlindungan hukum  berdasarkan nilai-nilai  pancasila berarti  pengakuan  dan  perlindungan hukum  akan  harkat  dan  martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan yang

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Maha  Esa,  kemanusiaan,  persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.
2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau  Korban  (LPSK)  Terkait Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban Dalam Setiap Menghadirkan Saksi dan/atau Korban  Dipersidangan  Pada  Kasus
Tidak  Pidana  Perdagangan  Orang (human trafficking) dengan putusan Nomor 751/pid.sus/2018/PN Batam
Perlindungan  hukum  merupakan suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan  rasa  aman  kepada  setiap warga  masyarakat  dalam  hal  ini  saksi dan/atau  korban.  Berdasarkan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan suatu hal yang penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam pasal 281 ayat (4)  undang-undang  dasar  negara  republic Indonesia (UUD NRI 1945)  yag berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  adalah tangung jawab negara terutama pemerintah.
Pentingnya  perlindungan  hukum terhadap  setiap  masyarakat  inilah  yang menjadi  salah  satu  alasan  diterbitkannya undang-undang  nomor  31  tahun  2014 tentang  atas  peerubahan  undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan  saksi  dan/atau  korban  (UU PSK)  yang  diudangkan  pada  11  agustus 2006. Dalam  UU PSK diatur juga tentang
sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan  bantuan  terhadap  saksi  dan/atau korban  tindak  pidana  perdagangan  orang human trafficking yang dinamakan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan/atau korban  (LPSK).  LPSK  bertugas  dan berwenang unuk memberikan perlindungan  dan  bantuan  terhadap  saksi dan/atau  korban trafficking .  Lingkup perlindungan  LPSK  adalah  pada  semua tahap  proses  peradilan  pidana,  agar  saksi dan/atau  korban  merasa  aman  ketikan dimintai keterangan dan/atau memberikan keterangan baik pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Penjelasan  UU  PSK  menyebutkan bahwa: perlindungan  saksi  dan/atau korban dalam proses peradilan  pidana  di Indonesia  belum  diatur  secara  khusus. Pasal  50  samapai  dengan  pasal  68 undang-undang  nomor  8  tahun  1981 tentang  hukum  acara  pidana  hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka  atau  terdakwa  untuk  mendapat perlindungan  dari  berbagai  kemungkinan pelanggaran  HAM.  Oleh  karena  itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan/atau  korban  diatur  dengan  undang- undang sendiri. Pada walnya keberadaan saksi dan/atau korban kuranglah diperhitungkan.  Keselamatan  baik  untuk dirinya  sendiri  maupun  keluarga  pada kasus-kasus  tertentu  menjadi  taruhannya
atas  kesaksian  yang  mereka  berikan.
Dalam KUHAP cendrung lebih memberatkan  pemberian  perlindungan kepada  warga  negara  yang  berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.
LPSK  dipandang  penting,  karenag masyarakat  luas  memandang  bahwa  saksi dan/atau  korban  sudah  saatnya  diberikan perlindungan  dalam  sistem  peradilan pidana  dalam  tindak  pidana  perdagangan orang human  trafficking .  Peranan  saksi dan/atau korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat pening karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan  kecenderungan  keputusan hakim.  Sebagai  lembaga  yang  lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan  terhadap  saksi  dan/atau korban,  LPSK  telah  menunjukkan  rekam jejak,  yang  walau  masih  sedikit  namun telah diacungi jempul dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap  saksi  dan./atau  korban  dalam kasus-kasus serius, dimana dari perlindungan  itu  kemudian  turut  adil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam
pengaturannya  kehadiran  LPSK  masih dinilai belum maksimal.
Jika ditelusuri kembali kenyataanya tugas dan kewenangan LPSK dalam  undang-undang  perlindungan  saksi dan/atau  korban  tidak  diatur  secara spesifik.  UU  PSK  hanya  mengatur mengenai tanggung jawab LPSK,
keanggotaan dan proses seleksi LPSK dan pengambilan  keputusan  dan  pendanaan namun  tidak  mengatur  secara  spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas  dari  LPSK.  Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus  dimiliki  oleh  setiap  saksi  dan/atau korban.  Dalam  pasal  1  butir  6  UU  PSK menyebutkan  bahwa  perlindungan  adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban yang wajib dilaksanankan oleh LPSK atau kelembagaan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Perlindungan yang diberikan kepada  saksi  dan/atau  korban  dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan disidang  pengadilan,  atas  dasar  inisiatif dari  aparat  penegak  hukum,  aparat keamanan,  dan  atau  dari  permohonan yang  disampaikan  oleh  korban.  Dengan adanya  perlindungan  hukum  dari  LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan/atau  korban  menjadi  kuat.  Bentuk perlindungan  hukum  lainnya  yang  dapat diberikan  kepada  saksi  dan/atau  korban adalah  melalui  pemberian  kompensasi, retribusi,  dan  rehabilitasi  sebagaimana yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah nomor  44  tahun  2008  tentang  pemberian

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
kompensasi, restribusi dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban.
Perlindungan terhadap saksi dan/atau  korban  diberikan  berdasarkan beberapa  asas  seperti  yang  tercantum dalam  pasal  3  UU  PSK  menyebutkan penghargaan  asas  harkat  dan  martabat, rasa  aman,  keadilan,  tidak  diskriminatif dan  kepastian  hukum.  Sebelum  saksi dan/atau korban bisa mendapatkan perlindungan  hukum  dari  LPSK,  mereka harus  melewati  beberapa  prosedur  yang telah  di  tetapkan  oleh  LPSK  disamping mereka  harus  memenuhi  persyaratan untuk  mendapat  perlindungan  dari  LPSK seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  pasal 28  samapi  pasal  36  UU  PSK.  Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan  oleh  LPSK  untuk  pemberian perlindugan  dan  bantuan  terhadap  saksi dan/atau korban tercantum dalam pasal 28 UU  PSK  yang  berbunyi:  perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdaganag orang human  trafficking sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
a.   Sifat  pentingnya  keterangan  saksi dan/atau korban
b.   Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau
korban
c.   Basil  analisis  tim medis atau psikolog  terhadap  saksi  dan/atau korban
d.   Rekam  jejak  kejahatan  yang  pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
Pasal 28 ini memberikan penjelasan  bahwa  setiap  saksi  dan/atau korban  bisa  menerima  perlindungan hukum  dari  LPSK  jika  memenuhi  syarat- satart  tersebut  yaitu  setiap  keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban dalam  suatu  siding  dipengadilan  haruslah bersifat  penting.  Selain  itu  juga  adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serata mebahayakan kelauarganya. Tata  cara  pemberian    perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dipaparkan dalam  pasal  29  UU  PSK  berbunyi:  tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 sebagai berikut:
a.   Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun  atas  permintaan  pejabat  yang berwenang,  mengajukan  permohonan secara tertulis kepada LPSK.
b.   LPSK  segera  melakukan  pemeriksaan terhadap permohonan sebagaiman dimaksud pada huruf a;
c.   keputusan  LPSK  diberikan  secara tertulis  paling  lambat  7  (tujuh)  hari
sejak permohonan perlindungan diajukan.
Dari  ketentuan  pasal  29  ada pengatura  mengenai  apakah  permohonan tersebut  secara  tertulis  atau  permohonan perlindungan  seharusnya  bukan  Cuma dari  pihak  saksi  dan/atau  korban  dan pejabat  yang  berwenang  tetapi  juga  oleh keluarga  saksi  dan/atau  korban  yang bersangkutan  pendamping  saksi  dan/atau korban.  Pengajuan  seharusnya  dapat dilakukan  oleh  orang  tua  atau  walinya terhadap  saksi  dan/atau  korban  yang masih dibawah umur atau anak-anak.
LPSK  membuat  peraturan  LPSK Nomor  6  tahun  2010  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  tata  cara  mengajukan permohonan. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa:
1.   Pemohon  perlindungan  yang  ditujkan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan  pejabat  yang  berwenang sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 ayat  (3)  huruf  b,  ketua  LPSK meneruskan  permohonan  kepada  UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan  sesuai  dalam  ketentuan peraturan ini.
2.   Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat  berkoordianasi  kepada  pejabat berwenang  atau  yang  mengajukan permohonan.
3.   Selain persyaratan sebagimana dimaksud  dalam  pasal  6  dan  pasal  7, UP2  LPSK  dapat  meminta  data  atau informasi  tambahan  yang  berkaitan perkaranya antara lain:
a.  Hasil  berita  acara  pemeriksaan (BAP)
b.  Sifat  pentingnya  keaksian  dalam perkara
c.  Surat  panggilan  kepolisian  atau kejaksaan atau pengadilan d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: Kepolisian,
Komisi  Negara,  pemerintah,
pemerintah daearah, yang berkaitan  atas  kesaksian  sebagai korban.
e.  Surat  dari  instansi  terkait  mengenai kasusnya.
Permohonan  yang  telah  diterima akan  dilanjutkan  kepada  UP2  oleh  ketua LPSK. UP2  (Unit Penerima Permohonan) adalah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan  perlindungan  bagi  saksi dan/atau  korban  yang  terkait  pelaksanaan fungsi  dan  tugas  lembaga  perlindungan saksi dan/atau korban. Sedangakan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan  perlindungan  berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan  paling  lammengikuti  syatbat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Selanjutnya  dalam  pasal  30  ayat  (1)  UU PSK meyebutkan bahwa dalam hal  LPSK menerima  permohonan  saksi  dan/atau korban  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani  pernyataan  kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan  saksi  dan/atau  korban. Adapun  mengenai  pernyataan  kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan  yang  harus  ditandatangani oleh  saksi  dan/atau  korban  diatur  dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:
a.   Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan  kesaksian  dalam  proses peradilan.
b.   Kesediaan saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya c.   Kesediaan saksi dan/atau korban untuk
tidak berhubungan dengan cara apapun  dengan  orang  lain  selain  atas persetujuan  LPSK  selama  ia  berada dalam perlindungan LPSK.
d.   Kewajiban  saksi  dan/atau  korban untuk  tidak  memberitahukan  kepada siapapun mengenai keberadaanya
dibawah perlindungan LPSK. Dan
e.   Hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu  oleh
LPSK
Proses pengajuan permohonan hingga  disetujuinya  permohonan  tersebut sering  kali  membingungkan  para  saksi dan/atau  korban,  karena  mereka  harus
melewati  proses  yang  tidak  pendek  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK. Hal  inilah  yang  sering  menjadi  penyebab saksi  dan/atau  korban  merasa  enggan untuk  meminta  perlindungan  dari  LPSK dan  memilih  untuk  diam.  Para  saksi dan/atau  korban  merasa  kurang  mengerti akan  prosedur-prosedur  yang  ditetapkan oleh  LPSK.  Apalagi  bagi  para  saksi dan/atau  korban  yang  tidak  begitu mengerti akan hukum.
Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban  tidak  secara  penuh  merasa  aman, karena  banyaknya  persoalan  yang  kian datang  sesuai  dengan  berjalannya  proses persidangan. Dalam realita sosial penegak hukum  tidak  mendengar,  melihat,  atau merasakan  bahwa  saksi  yang  dipanggil oleh  penegak  hukum  apakah  dirinya merasa  aman  atau  nyaman  termasuk anggota  keluarganya.  Apalagi  dalam setiap  tahap  pemeriksaan  mulai  dari tingkat  penyidikan  samapai  pemeriksaan dipengadilan  yang  bertele-tele  memakan waktu cukup lama.
3. Peran Majelis Hakim Terkait Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban Dalam Setiap Menghadirkan Saksi dan/atau Korban Dipersidangan Pada Kasus  Tidak  Pidana  Perdagangan Orang ( human trafficking ) dengan putusan Nomor
751/pid.sus/2018/PN Batam
Hukum adalah suatu tatanan perbuatan  manusia,  sedangkan  tatanan adalah  suatu  sistem  atau  aturan.  (Hans Kelsen,  2006)  Bangsa  indonesia  adalah negara  hukum  atau  negara  berdasarkan hukum.  Hal  ini  merujuk  pada  pernyataan tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa indonesia adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum ( rechtstaat ) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat ).
Pengertian  negara  hukum  telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seorang Filosof Yunani Kuno  Cireco,  mengatakan Ubi  societas ubi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum.)  dapat  memberikan  gambaran bahwa  pada  setiap  masyarakat  manusia, lepas  dari  persoalan  seberapa  sederhana keadaanya atau seberapa tinggi kemajuannya,  pasti  terdapat  hukum. Adapun  tujuan  utama  hukum  adalah keadilan,  akan  tetapi  hukum  tidak  hanya keadilan  melainkan  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  hukum.  Hukum  yang  ideal harus  mengadopsi  ketiganya,  putusan
hakim misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.
Pengadilan  adalah  lembaga  yang menjadi  andalan  masyarakat  dan  bahkan menjadi  tumpuan  dan  harapan  terakhir bagi  mereka  yang  mencari  meadilan melalui hukum. (Yesmil anwar dan adang, 2009)  Suatu  negara  yang  berdasarkan hukum  adalah  harus  memiliki  pengadilan yang  mandiri,  netral  (tidak  berpihak), kompeten  dan  beribawah  yang  mampu menegakkan wibawah hukum, pengayoman  hukum,  kepastian  hukum dan  keadilan.  Hanya  pengadilan  yang memiliki  semua  kriteria  tersebut  yang dapat  menjamin  pemenuhan  Hak  Asasi manusia  (HAM).  Sebagai  actor  utama lembaga  peradilan,  posisi,  dan  peran hakim  menjadi  sangat  penting,  terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.
Lembaga peradilan sebagai lembaga  penegakan  hukum  dalam  sitem peradilan  pidana  ( Crime  Justice  System ) merupakan  suatu  tumpuan  dan  harapan dari  para  pencari  keadilan  yang  selalu menghendaki  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Keadilan  yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup  suatu  masyarakat,  dalam  hal  ini hakim  mempunyai  suatu  peranan  penting dalam  penegakan  hukum  pidana  untuk tercapainya suatu keadilan yang

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
diharapkan  dan  dicita-citakan. 18 Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim dinegara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.
Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman  diindonesia,  telah  dijamin dalam  konstitusi  indonesia,  yaitu  UUD
NRI 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang pokok-pokok  kekuasaan  kehakiman  yang telah  diubah  dan  diganti  dan  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  perubahan atas  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004.  Kebebasan  hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan  penuh  dan  tidak  adanya intervensi  dalam  kekuasaan  kehakiman. Hal ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu: bebas dari  campur  tangan  kekuasaan  manapu, bersih  dan  berintegritas,  dan  professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan  sifat  pembawaan  dari  pada setiap peradilan.
Peran hakim terhadap saksi dan/atau  korban  pada  putusan  Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Batam masih banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Pasal  1  angka  2  UUPSK  menyebutkan
18 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan Pidana  (Konsep,  Komponen  dan  Pelaksanaannya Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran, 2009
bahwa  “korban  adalah  seseorang  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Arif Gosita  yang  merupakan  salah  satu  pakar hukum  pidana  mengatakan  bahwa  sistem hukum  pidana  kita  condong  menyoroti sebuah  kejahatan  dari  sudut  pandang pembuat  kejahatan.  Korban  disini  tidak begitu  populer    diperhatikan  karena konsen  penghukuman  hanya  diberikan kepada  kepelaku  yang  hal  tersebut menandakan selesai persoalan.
Dari  hasil  pengamatan  penulis terhadap  putusan  pengadilan  tersebut, vonis hakim terhadap perlindungan hukum saksi dan/atau korban berupa ganti kerugian ( restitusi ) atas penderitaan secara fisik  maupun  psikis  yang  dialami  oleh korban  akibat  dari  tindakan  perdagangan orang  ( human  trafficking )  tersebut  tidak dilaksanakan  oleh  terdakwa.  Saksi  dan korban  sebagai  pihak  yang  menderita dirugikan  dalam  perbuatan  tindak  pidana perdagangan  orang human  trafficking hanya dilibatkan sebatas pada memberikan  kesaksian  sebagai  saksi dan/atau  korban.  Menurut  muladi,  dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan  korban  tindak  pidana,  hal pertama  yang  harus  diperhatikan  yakni esensi  kerugian  yang  diderita  korban. Esensi  kerugian  tersebut  tidak  hanya
bersifat  material  atau  penderitaan  fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.
Salah  satu  bentuk  ganti  rugi terhadap  saksi  dan/atau  korban  tindak pidana  adalah  restitusi.  Restitusi  sesuai dengan  prinsip  pemulihan  dalam  keadaan semula ( restutio in integrum ) adalah suatu upaya  bahwa  korban  kejahtan  haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum  kejahtan  terjadi  meski  didasari bahwa  tidak  akan  mungkin  korban kembali  pada  kondidi  semula.  Prinsip  ini menegaskan  bahwa  bentuk  pemulihan terhadap  saksi  dan/atau  korban  harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai  aspek  yang  ditimbulkan  dari akibat kejahatan.
Restitusi  adalah  pembayaran  ganti kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas  kerugian  materil  dan/atau  immaterial yang  diderita  saksi  dan/atau  korban  atau ahli  warisnya.    Hal  ini  sebagaimana diamanatkan UU TPPO. Lahirnya undang-undang  tersebut  adalah  untuk mencegah  dan  menanggulangi  tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban  perdagangan  orang.  Undang- undang  ini  juga  mengatur  berbagai ketentuan  yang  dapat  mengantisipasi  dan menjaring  semua  jenis  tindak  pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara,  sampai  kepda  tujuan,  dalam  semua bentuk  eksploitasi  yang  mungkin  terjadi
dalam  perdagangan  orang,  baik  yang dilakukan  antar  wilayah  didalam  negeri maupun  antarnegara  ,  baik  dilakukan perorangan,  kelompok  maupun  korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan/atau korban sebagai  aspek  penting  dalam  penegakan hukum  untuk  memberikan  perlindungan kepada saksi dan/atau korban.
Dalam  implementasinya  bahwa amanat dari undang-undang tersebuy tidak dilaksanakan  oleh  penegak  hukumnya sendiri, sehingga pemerintah terus melakukan regulasi baru terhadap perundang-undangan  pidana  perdagangan orang,  khususnya  mengenai  pengganti hukuman  kurungan  atau  sanksi  restitusi yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada terdakwa.  Artinya,  bahwa  para  pelaku trafficking harus  divonis  ata  dijatuhi sanksi  selain  dengan  sanksi  pidana penjara,  sanksi  terhadap  penyitaan  asset atau  harta  kekayaan  dari  para  pelaku sebagai  jaminan  atas  pemberian  atau pemenuhan  sanksi  berupa  restitusi  yang harus  diberikan  kepada  para  korban trafficking perlu  dicantumkan  dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Diperlukan penegakan hukum dengan  penerapan  atau  implementasi pemberian  restitusi  bagi  korban  kejahtan dari  pelaku  tindak  pidana,  khususnya terhadap saksi dan/atau korban trafficking tanpa harus melakukan upaya hukum baik

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
itu  banding,  kasasi  ataupun  peninjauan kembali  untuk  memperoleh  hak  restitusi tersebut.  Penegakan  hukum  tersebut  tidak lepas  dari  peran  hakim  sebagai  juri  atau pemberi kepuusan terakhir dalam penangana  setiap  permasalahan  yang dihadapkan  kedepan  pengadilan.  Dengan demikian,  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  atau  vonis  terhadap  pelaku perdagangan  orang  tidak  didasarkan  atas pilihan pemidanaan sebagai pidana bersyarat.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  kitab  undang-undang  hukum  acara pidana  pasal  14  huruf  c,  dimana  hakim hanya  menjatuhkan  ganti  rugi  secara khusus  bagi  pelaku  terpidana  untuk mengganti  kerugian  semua/sebagian  yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi  ganti rugi  disini  seolah-olah  berfungsi  sebagai pengganti pidana pokok.
D. Penutup
Perlindungan korban perdagangan orang  dapat  mencakup  bentuk  perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang  konkret  (langsung).  Perlindungan  yang abstrak  pada  dasarnya  merupakan  bentuk perlindungan  yang  hanya  bisa  dinikmati  atau dirasakan  secara  emosional  (psikis),  seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan  yang  konkret  pada  dasarnya merupakan  bentuk  perlindungan  yang  dapat dinikmati  secara  nyata,  seperti  pemberian
yang  berupa  atau  bersifat  materi  atau  non- materi.  Pemberian  yang  bersifat  materi  dapat berupa  pemberian  kompensasi  atau  restitusi, pembebasan  biaya  hidup  atau  pendidikan. Pemberian  perlindungan  yang  bersifat  non- materi  dapat  berupa  pembebasasn  dari ancaman, dan dari penderitaan yang merendahkan.
Perlindungan  hukum  terhadap  saksi dan/atau korban kejahatan perdagangan ornag belum  terlaksana  dengan  baik.  Hak-hak korban  belum  terakomodir  dalam  proses penyelidikan,  penyidikan  dan  peradilan. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  tidak memandang  saksi  dan/atau  korban  sebagai korban,  melainkan  sebagai  saksi  untuk melengkapi alat bukti dan pengungkap tindak pidana sebatas memberikan keterangan didepan  sidang.  Indonesia  sebagai  negara hukum  menjamin  dan  melindungi  hak  setiap orang  didalam  sebuah  negara.  Dalam  UU PSK  dimana  menjamin  dan  melindungi  Hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan  orang human  trafficking untuk memberikan  kebebasan  dan  keamanan  serta kenyaman  kepada  saksi  dan/atau  korban dalam  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan dan  peradilan.  Dalam  penegakan  hukumnya ternyata  saksi  dan/atau  korban  masih  belum mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya dihadapan  hukum  sebagai  saksi  dan/atau korban.

## REFERENCE
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Alfan  Alfian, Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang ,  Jurnal  Ilmu Hukum, 2015
Antik Bintari. N, Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu  Provinsi  Jawa  Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015
Abdul  Hakim  G  Nusantara, Negara  Hukum dan Hak Asasi Manusia , PUSHAM-UII, 2010
Bhakti,  R.  T.  A.  (n.d.-a).  Analisis  Yuridis Perlindungan  Konsumen  Terkait Adanya Klausula Baku di Lingkungan  Perbankan. Cahaya Keadilan ,
Bhakti,  R.  T.  A.  (n.d.-b).  Kedudukan  Pihak
yang  Lemah  Pada  Perusahaan Yang  Melakukan  Marger  Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. Jurnal Cahaya Keadilan ,
Deassy J.A. Hehanussa, Denny Latumaerissa,
I.  T, Penanganan  Tindak  Pidana Orang di Provinsi Maluku . 2017
Deypend  Tommy  S,  (2018), Pemberantasan Perdagangan  Orang  Melalui
Instrumen Hukum Nasional  Dan
Hukum  Internasionak ,  Jurnal Cendekia Hukum, 2018
Dadang  Abdullah, Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Trafficking Anak  dan  Perempuan ,  Jurnal Hukum AI’ADI, IX(2), 2017
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok- Pokok Filsafat Hukum . Jakarta: Pustaka Utama, 1999
Harun M. Husen, Kejahatan  dan Penegakan Hukum  Di  Indonesia .  Rineka  Cipta: Jakarta, 1990
H.  Syafrinaldi.  H.  A, Hukum  dan  Teori Dalam  Realita  Masyarakat .  Pekan Baru: UIR PRESS, 2015
Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum Indonesia . Makalah Hukum Nasional
------------------------, Teori  Hans  Kelsen
Tentang  Hukum .  Jakarta:  Konpress, 2012
Lilik  Mulyadi, Kompilasi  Hukum  Pidana
Dalam  Perspektif  Teoritis  dan Praktik Peradilan . Mandar maju, 2015
Ni’matul  Huda, Ilmu  Negara .  Jakarta:  Raja Wali Pers, 2010
Melly,  H.  S.  M.  dan  L.  P. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak  Pidana  Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana . Jurnal Katalogis , 2017
Max  Boli  Sabon, Hak  Asasi  Manusia . Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana . Surabaya. Putra Harsa, 1993
M.  Iqbal,  (2011), Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Korban  Tindak Pidana  Law  Protection  On Children  As  A  Crime  Victim , Jurnal  Ilmu  Hukum,  XIII(54), 2011

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Parningotan  Malau, Analisis  Juridis  Status Kewarganegaraan  Atas  Sikap Kontradiktif  Terhadap  Ideologi Negara Dalam Perspektif KebebasanMengeluarkan Pendapat , Jurnal Cahaya Keadilan, 7(1), 2019
Rena Yulia, D. H. A. P, Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Kejahatan Pada  Proses  Penyelidikan  dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2019 Rizki tri Anugrah Bhakti, P. J. (n.d.). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap  Informasi  Iklan  yang
Menyesatkan. Jurnal  Cahaya Keadilan
Retno  Kusniati, Sejarah  Perlindungan  Hak-
Hak  Asasi  Manusia  Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum , MaKalah Hukum
Suud,  A.  K, Analisis  Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan Barang  atau  Jasa  Online  yang Menyesatkan.  Pandecta ,  13(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.15294/pandecta.v14i2.19809 ,
2019
Susilaningtias, Perlindungan Saksi dan Korban  Lintas  Negara  Untuk Kejahatan  Perdagangan  Orang . Jakarta: LPSK, 2015
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: UI Pres, 1983
Topo  Santoso.  Eva  Z, Kriminologi .  Jakarta Rajawali Pers, 2010
Yesmil  Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia). Bandung:  Widya Padjadjaran, 1999