## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Tundjung HS 1 , Ida Kurnia 2 , dan Ade Adhari 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: tundjunghidayat@yahoo.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: idah@fh.untar.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: adea@fh.untar.ac.id

## ABSTRAK
Kesadaran hukum merupakan elemen penting guna memastikan hukum dapat  bekerja  dengan baik di  masyarakat. Tingkat  kesadaran  hukum  yang  rendah  sering  menjadi  causa  hukum  tidak  ditaati  dengan  baik  oleh  masyarakat. Dalam  hal  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  penting  untuk  memastikan masyarakat  mengetahui  aturan  hukum  dan  substansi  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  KDRT.  Salah  satu problem mendasar dalam pencegahan dan penanggulangan  KDRT adalah masyarakat  tidak memahami  perannya. Hal  tersebut  juga  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Grogol  Petamburan.  Dalam  rangka mengatasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metodeberupa ceramah atau penyuluhan serta diskusi untuk memperjelas pemahaman peserta penyuluhan ini.
Hasil  kegiatan  penyuluhan  dari  pengabdian  kepada  masyarakat  tersebut  berupa  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat  mengenai  perannya  terhadap  KDRT  yaitu  mencegah  berlangsungnya  tindak  pidana,  memberikan perlindungan  kepada  korban,  memberikan  pertolongan  darurat  dan  membantu  proses  pengajuan  permohonan penetapan perlindungan . Kata Kunci : Kesadaran Hukum, KDRT, Peran Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN
Mengawali  tulisan  ini  penting  untuk  diketengahkan  rumusan  normatif  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Formulasi  yuridis tersebut menjadi penanda bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan  menjadi  tujuan  dari  pada  lembaga  perkawinan,  hal  tersebut  menjadi wajar  karena pada prinsipnya almost everyone wants a happy life (Babette Pouwels: 2011).Keluarga merupakan bentuk atau cara yang dipilih manusia untuk mendapatkan kebahagiaan.
Dalam realitasnya keluarga (rumah tangga) yang utuh, bahagia, tenteram, damai dan sejahtera di mana terdapat hubungan  yang rukun dan harmonis antara suami, isteri, anak-anak, dan anggota keluarga  yang  lain  (ayah,  ibu,  kakak,  adik,  keponakan  dari  kedua  belah  pihak,  dalam  hal  ini termasuk  asisten  rumah  tangga)  yang  menjadi  idaman  setiap  orang  tersebut  sulit  untuk diwujudkan. Hal tersebut disebabkan masing-masing anggota keluarga (rumah tangga) memiliki karakter yang berbeda satu sama lain, maupun hal lain (sebagai contoh adalah penghasilan suami dan/atau  isteri  yang  kurang  mencukupi,  suami  mempunyai  wanita  idaman  lain  atau  sebaliknya isteri yang mempunyai pria idaman lain, anak-anak yang nakal dan sulit diatur, serta suami atau isteri atau anak yang suka mabuk atau terjerat narkoba). Hal tersebut selain dapat mempengaruhi kualitas hubungan orang-orang  yang ada di dalam keluarga (rumah tangga)  yang bersangkutan, juga  dapat  menjadi  pemicu (trigger) terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik  berupa
Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan

## Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
kekerasan  fisik  (sebagai  contoh  penganiayaan,  perbuatan  a  susila  atau  pelecehan  seksual), kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.
Kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga atau yang dikenal dengan domestic violence menjadi  permasalahan  yang  merintangi  terwujudnya  kebahagiaan  dalam  rumah  tangga.  Dalam sebuah tulisan dikatakan domestic and family violence is a significant social problem which has become the focus of increased community concern (Queensland Domestic and Family Violence Research  Centre:  2018).  Keberadaan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana terejahwantah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah yang marak terjadi di Indonesia. Sebagai bukti berikut ini adalah data statistik KDRT yang terjadi antara tahun 2014- 2016 di berbagai provinsi di Indonesia:
Tabel 1. Jumlah KDRT 2014-2016 No Kepolisian Daerah 2014 2015 2016 1. Aceh 352 440 450 2. Sumatera Utara - - - 3. Sumatera Barat 371 325 387 4. Riau 316 318 366 5. Jambi 243 250 237 6. Sumatera Selatan 601 650 576 7. Bengkulu 161 129 215 8. Lampung 85 148 241 9. Bangka Belitung 70 62 46 10.  Kepulauan Riau 196 200 196 11.  Metro Jaya 1199 1027 1324 12.  Jawa Barat 570 591 686 13.  Jawa Tengah 486 408 258 14.  DI Yogyakarta 157 136 158 15.  Jawa Timur 251 440 491 16.  Banten 60 65 70 17.  Bali 216 223 186 18.  Nusa Tenggara Barat 309 320 454 19.  Nusa Tenggara Timur 498 412 456 20.  Kalimantan Barat 242 220 193 21.  Kalimantan Tengah 25 52 52 22.  Kalimantan Selatan 87 103 71 23.  Kalimantan Timur 214 248 341 24.  Sulawesi Utara 367 254 789 25.  Sulawesi Tengah 381 395 540 26.  Sulawesi Selatan 645 1051 1019 27.  Sulawesi Tenggara 355 138 204 28.  Gorontalo 205 193 245 29.  Maluku 149 135 138
30.  Maluku Utara 37 33 52 31.  Papua 538 462 492 32.  Papua Barat - 55 -
Sumber: Statistik Kriminal 2017 Badan Pusat Statistik
Data  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  angka  KDRT  di  Indonesia  secara  umum  mengalami peningkatan  di  masing-masing  wilayah  di  Indonesia.  Keberadaan  Undang-Undang    Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi KDRT. Salah satu faktor penting untuk mengurai permasalahan KDRT  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  mengenai  perannya sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Wilayah yang disasar dalam usaha meningkatkan kesadaran  hukum  ini  adalah  masyarakat  wilayah  Kecamatan  Grogol  Petamburan.  Dalam pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  belum  menunjukkan  adanya  penurunan  tingkat kekerasan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat yang harus dilakukan secara terus menerus.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan  pengabdiaan  kepada  masyarakat  dilakukan  dengan  menggunakan  metode pelaksanaan yang rangkaian kegiatannya berupa:
1. Survey
Survey  merupakan  tahapan  awal  pelaksaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan.  Kegiatan  survey  dilakukan  ke  Kecamatan  Grogol  Petamburan.  Pada  kegiatan  ini, pelaksana  PKM  menemui  Camat  Grogol  Petamburan  untuk  menggali  lebih  dalam permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi. Masyarakat  selama  ini  belum  pernah  mendapatkan  informasi  mengenai  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
2. Ceramah atau Penyuluhan
Pada  saat  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  ceramah  digunakan  untuk menginformasikan  perihak  kebijakan  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  pencegahan  dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Metode cermah dilakukan untuk:
a. menyajikan materi aturan hukum kekerasan dalam rumah tangga;
b. menginformasikan atau menjelaskan kebijakan pencegahan dan peanggulangan kekerasan dalam rumah
c. merangsang  peserta  pengabddian  masyarakat  agar  memiliki  keingintahuan  terhadap kebijakan pencegahan dan peanggulangan kekerasan dalam rumah
Pemilihan  metode  ceramah  dikarenakan  peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  yang jumlahnya  banyak  dan  para  peserta  tidak  mengetahui  aturan  yang  lengkap  mengenai pencegahan dan peanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
Pada sesi ceramah para pelaksana PKM menyampaikan materi antara lain:
a. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
b. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
c. Peran masyarakat dalam membantu mencegah dan menanggulangu kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diskusi
Setelah sesi ceramah atau penyuluhan, disediakan waktu untuk berdiskusi melalui pertanyaan dari peserta dan dijawab oleh penceramah atau penyulih tentang materi. Pada sesi ini peserta pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  kemudian
Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan

## Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
dijawab  oleh  pelaksana  PKM.  Selain  itu,  peserta  dapat  pula  memberikan  informasi  atau pengalaman  seputar  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sesi  ini  dibuka  sebanyak  3  (tiga)  kali dengan masing-masing sesi dapat menerima 5 pertanyaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembicaraan mengenai  kesadaran  hukum  masyarakat  mengenai  perannya  dalam mencegah  dan menanggulangi  KDRT  sangat  terkait  dengan  sistem  hukum.  Lawrence  M.  Friedman  dalam bukunya  berjudul The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective mengatakan  hukum  sebagai sebuah sistem mengandung 3 (tiga) komponen yaitu substansi hukum ( legal substance ), struktur hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture )  (Lawrence  M.  Friedman:1969). Lawrence  M.  Friedman  memaknai  substansi  hukum  sebagai  aturan  atau  norma,  dengan mengatakan bahwa “substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system ”. Wujud konkret  substansi  hukum  adalah  dengan  adanya  UU  KDRT  atau  segala  jenis  produk  hukum berkaitan  dengan  KDRT  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Selanjutnya  struktur hukum didefinisikan oleh Friedman sebagai “is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police depatements are organized, the lines of jurisdication, the table of  organization”. Berbagai  lembaga  hukum  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  yang  tugas  dan fungsinya berkenaan dengan persoalan KDRT menunjukkan bentuk dari struktur hukum. Terakhir, kultur  hukum  oleh  Friedman  diartikan  sebagai “ … attitude  and  values  that  related  to  law  and legal  system,  together  with  those  attitudes  and  values  affecting  behavior  related to  law  and  its institutions, either positively or negatively .
Pandangan Friedman memberikan kesadaran pada kita bahwa institusi hukum harus dilihat dalam kacamata sebuah sistem. Suatu sistem hukum bukanlah suatu perangkat yang abstrak dari norma- norma tetapi merupakan suatu proses kegiatan atau pekerjaan. Dengan demikian apabila hukum ingin digunakan sebagai sarana dalam mengatasi KDRT, maka peran masing-masing sub-sistem harus dioptimalkan. Tidak bisa hanya mengandalkan salah satu sub-sistem saja, misalnya hanya sub-sistem substansi hukum/regulasi melainkan harus ketiganya.
Kultur  hukum  merupakan  salah  satu  sub-sistem  hukum  yang  sering  kali  terabaikan,  teranak- tirikan bila dibandingkan dengan substansi atau struktur hukum. Kultur hukum secara sederhana berintikan mengenai kesadaran hukum (yaitu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia  tentang  hukum  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada;  yang  merupakan  konsepsi- konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya), 1 dan kebiasaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah sering  kali  menjadi  akar  penyebab  hukum  tidak  mampu  berjalan  dengan  baik  dalam  usahanya memberikan  perlindungan  kepada  individu  dari  berbagai  perbuatan  yang  merugikan,  termasuk KDRT.
Menurut  Kutschinky  (Soerjono  Soekanto:  1982),  indikator-indikator  dari  masalah kesadaran  hukum  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal,  antara  lain  Pengetahuan  tentang  peraturan- peraturan  hukum  ( law  awareness );  Pengetahuan  tentang  isi  peraturan-peraturan  hukum  ( law acquaintance );  Sikap  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  ( legal  attitude );  dan  Pola-pola perikelakuan  hukum  ( legal  behaviour ).  Pandangan    Kutschinky  di  atas  menunjukkan  bahwa problem kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan KDRT dapat dilihat dari kriteria di atas. Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
1 Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, dalam Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), halaman 152 dan 239.
merupakan  salah  satu  wilayah  yang  warganya  belum  memahami  berbagai  peraturan  mengenai KDRT,  bahkan  masih  banyak  warga  yang  belum  memahami  substansi  yang  diatur  dalam  UU KDRT. Dengan demikian perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini mengingat secara substansial UU KDRT memiliki ketentuan yang penting untuk diketahui oleh setiap individu yang terdapat dalam lingkup keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum. Ketentuan  yang dimaksud antara lain: pertama, adanya larangan untuk melakukan  KDRT, baik kekerasan yang dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran  rumah  tangga.  Kedua,  adanya  kewajiban  yang  dimiliki  setiap  orang  apabila mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ketiga, adanya tanggungjawab kepolisian untuk memberikan  perlindungan  bagi  setiap  korban  KDRT.  Keempat,  pelayanan  apa  saja  yang  dapat diperoleh oleh korban KDRT yang diperuntukkan sebagai upaya pemulihan akibat KDRT yang dialaminya.  Kelima,  adanya  ancaman  sanksi  pidana  bagi  mereka  yang  melakukan  KDRT  baik yang  dilakukan  dengan  cara  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  maupun penelantaran rumah tangga.
Berbagai  kententuan  diatas  disampaikan  secara  sistematis  melalui  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat. Materi penting yang mendapatkan penekanan adalah terkait dengan ketentuan Pasal 15  UU  KDRT  yang  mengatur  pernan  masyarakat.  Secara  umum  norma  pada  pasal  tersebut berbunyi  sebagai  berikut:  Setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:  mencegah  berlangsungnya  tindak  pidana;  memberikan  perlindungan  kepada  korban; memberikan  pertolongan  darurat;  dan  membantu  proses  pengajuan  permohonan  penetapan perlindungan.
Reformasi terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai bagaimana regulasi mengatur perihal KDRT dengan demikian menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi apabila institusi hukum ingin dipastikan berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian menjadi penting agar ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.
Gambar 1. Pemaparan Materi KDRT
Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan

## Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa hal antara lain: memberikan informasi dan pemahamanan baru kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga; masyarakat mendapatkan pemahaman berkenaan  dengan  langkah  pencegahan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  masyarakat mendapatkan  pemahaman  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; dan masyarakat mendapatkan pemahaman  mengenai  peran  yang  harus  dijalankan  dalam  rangka  membantu  melakukan pencegahan terhadap  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Serta  membantu  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.

## 4. KESIMPULAN
Peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  penting  untuk  dilakukan  untuk  membangun  kultur hukum yang berguna memastikan sistem hukum bekerja dengan baik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  memberikan  pengayaan  informasi  berisi  tentang substansi aturan, salah satunya berkenaan dengan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam UU KDRT.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara  atas  pendanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat    yang  telah  diberikan. Selain itu ucapan terimakasih juga diberikan kepada Camat Kecamatan Grogol Petamburan.

## REFERENSI
Pouwels, B.J. (2011). Work, family, and happines: Essays on interdependencies within families, life events, and time allocation decisions . Printed by Ipskamp Drukkers B.V.
Friedman, L. M..(1969). T he legal system: a social science perpsective . New York. Russel Sage Foundation.
Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: CV Rajawali.
Queensland  Domestic  and  Family  Violence  Research  Centre.  (2018). Domestic  and  family violence and its relationship to child protection. Practice paper. April 2018. Department of child Safety, Youth and Women.
Soedarto. (1977). Hukum dan hukum pidana . Bandung: Alumni Bandung.
Prodjodikoro, W. (1981). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia . Jakarta-Bandung: PT. Eresco. Tresna. (1959). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: PT. Tiara Mr., Limited.