Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461

## Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan
Iana Tresia A. Sibagariang ianatresia@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.
Raja Ritonga rajaritonga@stain-madina.ac.id
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The Class IIB State Detention Pangkalan Brandan is Technical Implementation Unit  that  has  duties  and  functions  of  Corrections  in  accordance  based  Law Number  22  of  2022  concerning  of  Corrections.  Even  though  did  service  for prisoner, The Class IIB State Detention Pangkalan Brandan also provides service for inmates, one of which is Parole program consisting of Conditional Exemption (PB).  Conditional Exemption (PB) is more likely to be revoked due to the long probation  period.  When  Conditional  Exemption  (PB) got  released,   the  inmates who  violate  general  conditions  and  special  conditions  in  accordance  with  the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 can be revoked. This  research type of normative legal was carried out to answer the process of revocation of Conditional Exemption and get the accurate results by  drawing  from  several  sources.  In  the  case  of  revocation  of  Conditional Exemption,  it  starts  sending  a  request  letter  by   Class  IIB  State  Detention Pangkalan Brandan Officer then examined by the Community Counselor (PK) to be brought to the Correctional Observation Team session so that the results are reported to the Director General via SPION. The decision to revoke Conditional Exemption is conveyed to the prison and state detention officer to be implemented in  accordance  with  the  decision.  However,  the  revocation  of  Conditional Exemption have problems.
Keywords: state detention, revocation of conditional exemption, recidivist

## Abstrak
Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  bidang Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang melaksanakan tugas serta fungsi dari Pemasyarakatan  Sesuai  dengan  Undang  Undang  Pemasyarakatan  Nomor  22 Tahun  2022.  Meskipun  berfungsi  sebagai  pelaksana  pelayanan  tahanan,  Rutan Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  juga  melakukan  pelayanan  hak  bagi  narapidana salah satunya mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat lebih sering  terjadi  pencabutan  karena  masa  percobaan  yang  lama.  Saat  pemberian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Pembebasan  Bersyarat,  narapidana  yang  melanggar  syarat  umum  dan  syarat khusus sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dapat dicabut. Jenis penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  menjawab  bagaimana  proses pencabutan  pembebasan  bersyarat  dan   menghasilkan  hasil  akurat  dengan mengambil dari beberapa sumber. Dalam hal Pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dari Pemeriksaan oleh Petugas Rutan Klas IIB Pangkalan Brandan dengan mengirimkan  surat  permintaan  yang  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk dibawa kepada sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan  (TPP)  sehingga  hasilnya  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal melalui  aplikasi  SPION.  Keputusan  Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat disampaikan  kepada  Bapas  dan  Rutan  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  bunyi putusan.  Meskipun  demikian,  Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  tidak  tanpa kendala.
Kata Kunci: Rutan, Pencabutan PB, Residivis

## I. PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  merupakan  konsep  dari  beberapa  gagasan  yang  timbul akibat  tujuan  pidana  penjara.  Gagasan  ini  pertama  kali  diungkapkan  pada tanggal  12  januari  1962  oleh  Menteri  Kehakiman,  Sahardjo  pertama  kali. Sahardjo mengungkapkan hal penting bahwa  pemasyarakatan tidak hanya dirancang  untuk  mengurung  narapidana  namun  untuk  mencapai  pulihnya kehidupannya,  hidup  dan  penghidupan.  Perubahan  sistem  pemenjaraan menjadi pemasyarakatan menjadi momen dalam perbaikan untuk perlakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 1
Narapidana  yang  ada  di  Rutan/Lapas  harus  dikembalikan  ke  kehidupan masyarakatan  sebagai  warga  masyarakat  yang  bermanfaat.  Hal  ini  sesuai dengan Konsepsi Hukum Nasional yang diungkapkan oleh Sahardjo dengan menggambarkan  berupa  Pohon  Beringin  yang  melambangkan  logo Pengayoman. 2 Setelah 32 tahun, pada tahun 1995 konsep tersebut kemudian disahkan  melalui  menjadi  Undang    Undang  Pemasyarakatan  Nomor  12
1 Widya  Daniswara  Doris  Rahmat,  Santoso  Budi  NU,  “Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 282.
2 N K Citrawati, L Husni, and M Risnain, “Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara  (Rutan)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,” Jurnal  Education  and  … 8,  no.  2 (2020):
425–38,
http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/art icle/download/1732/870.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Tahun 1995 yang kemudian diterbitkannya Undang Undang Pemasyarakatan terbaru  yakni  Nomor  22  Tahun  2022  dengan  tidaknya  merubah  konsep pemasyarakatan  tersebut.  Undang  Undang  Pemasyarakatan  memandatkan proses  program  dari  pemasyarakatan  tersebut  yang  salah  satunya  yaitu program  pembinaan  narapidana.  Pemasyarakatan  sendiri  berfungsi melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  berdasarkan  dari  sistem, kelembagaan  dan  pembinaan  yang  menegaskan  akhir  dari  suatu  sistem pemidanaan  namun  dengan  tidak  mengabaikan  eksistensinya  sebagai masyarakat dalam tata peradilan pidana. 3
Program  pembinaan  dalam  Pemasyarakatan  dilaksanakan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru Fungsi  pemasyarakatan  sendiri  yakni  melaksanakan  pelayanan  baik tahanan/narapidana,  pembinaan  narapidana,  pembinaan  kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, serta pengamatan. Dalam undang undang yang  sama  diungkapkan  bahwa  penyelenggara  sistem  dan  fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan (Rumah Tahanan), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan),  BAPAS  (Balai  Pemasyarakatan),  LPKA  (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), serta tempat tempat lain yang telah ditentukan. Sebagai unit pelaksana teknis khusus  remedial,  Lapas  dianggap  sebagai  laboratorium  bagi  usaha merehabilitasi  taraf  hidup  terpidana  serta  tempat  bagi  terpidana  untuk merenungkan  kembali  apa  yang  dirasakan  selama  terisolasi  dari  keluarga maupun orang disayangi. Selain itu Lapas merupakan tempat sebagai upaya pelaku agar diberikan pendidikan dan keterampilan selama menjalani masa hukuman. 4
Pemasyarakatan sendiri dikenal dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini  merupakan  kebijakan  pidanan  yang  berlandaskan  pada  upaya  sosial
3 Salinan  Negara,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Pemasyarakatan,” 2022.
4 Enny  Nurbaningsih,  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pemasyarakatan,”
Jakarta: BPHN , 2017, 1–115, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
pemulihan  kesatuan  hubungan  antara  masyarakat  dengan  pelaku  tindak pidana. Tercapainya reintegrasi memastikan para pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat sehingga setelah dibebaskan mereka dapat menjalani kehidupan yang normal, taat pada hukum dan juga hidup mandiri. 5 Dengan demikian,  masyarakat  secara  tidak  langsung  seharusnya  ikut  bertanggung jawab  dalam  upaya  pembinaan  pelanggar  hukumdengan  reintegrasi  sosial membuat pilihan kepada pelaku tindak bina menanamkan nilai nilai positif baik  saat  menjadi  narapidana  maupun  Klien  Pemasyarakatan.  Reintegrasi sosial tidak dapat dipisahkan dengan konsep Community Based Correction (CBC).  Menurut  Richard  W.  Snarr,  salah  satu  bentuk  CBC  adalah pembebasan  bersyarat  ( parole) .  Program  Parole  merupakan  metode pembebasan  dari  narapidana  sebelum  masa  pembebasan  yang  sebenarnya berakhir. Program PB diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana diluar Lapas/Rutan  setelah  menjalani  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa  pidananya minimal  9  (sembilan)  bulan.  Selama  menjalani  program  parole  ini,  WBP mendapatkan  pengawasan  oleh  negara  dan  apabila  melanggar  ketentuan yang telah ditetapkan akan dikembalikan untuk melanjutkan masa pidana di dalam penjara. 6
Syarat  dalam  pemberian  Program  PB  adalah  berkelakuan  baik,  serta  aktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan selain itu menunjukkan adanya penurunan  nilai  resiko  berdasarkan  instrumen  menurut  KEPDIRJENPAS Nomor  PAS-31.OT.02.02  Tahun  2021  tentang  Instrumen  Asesmen  Risiko Residivisme  Indonesia  (RRI)  dan  Instrumen  Asesmen  Kebutuhan Kriminogenik  bagi  Narapidana  dan  Klien.  Instrumen  ini  adalah  bentuk penilaian  praktis  untuk  menurunkan  perilaku  kriminal.  RRI  menjadi
5 Feny  Windiyastuti,  “Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Anak  Ditinjau  Dari  Perspektif Kemanfaatan Hukum” (2021); Andi Kurniawan, “Narapidana Terorisme,” Jurnal Gema Keadilan 10, no. 1 (2023): 1–11.
6 Delia  Putri,  “Skripsi  Pelaksanaan  Program  Reintegrasi  Sosial  Bagi  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Pekanbaru,” 2021; Darmawati Darmawati, “Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no. 1 (2022): 74–93, https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.1682.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
penilaian  untuk  menentukan  level  layanan/penempatan  narapidana  yang terkait  risiko  pengulangan/residivis.  Hasil  RRI  yang  rendah  menjadi penilaian  dalam  pemberian  PB.  Setelah  narapidana  mendapatkan pembebasan  bersyarat,  bukanlah  langkah  akhir  seorang  Narapidana. Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  memiliki  peran  yakni  adalah pengawasan  Narapidana  yang  menjalankan  Program  PB  yang  disebut sebagai  Klien  Pemasyarakatan.  Seorang  Klien  berkewajiban  untuk mengikuti peraturan dalam menjalani Program PB. 7
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adrian  Sofiyan  bahwa  disampaikan walau  Pembimbing  Kemasyarakatan  memiliki  tugas  dalam  pengawasan dilakukan  sesuai  prosedur,  namun  dalam  pelaksanaan  masih  memiliki beberapa  kendala.  Salah  satunya  adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan menyadari  bahwa  sulitnya  untuk  membangun  partisipasi  dari  klien  untuk melakukan program pembimbingan PB. Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan adanya pemenuhan tanggung jawab dari klien pemasyarakatan dan  fokus  terhadap  perubahan  mereka  sebagai  klien  karena  Pembimbing Kemasyarakatan perlu untuk mengatasi faktor-faktor kriminogenik spesifik klien  pemasyarakatan.  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  mampu merekomendasikan  penindakan  jika  klien  melakukan  pengulangan  tindak pidana. 8 Berdasarkan  PermenkumHAM  Nomor  7  Tahun  2022  pada  Pasal 139  disebutkan  bahwa  “pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti Menjelang  Bebas  (CMB)  dan  Cuti  Bersyarat  (CB)  akan  dilakukan dengan syarat umum yaitu menjadi tersangka ataupun terdakwa dan diikuti dengan penahanan di rutan. 9
7 Asisah,  “Program  Reintegrasi  Sosial  Pada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Di  Lapas  Klas  Ii  a Narkotika Cipinang Jakarta,” 2015, 1–127; Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi  Pemasyarakatan  Dalam  Mewujudkan  Reintegrasi  Sosial  Kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan,” Yustitia 7, no. 2 (2021): 173–84, https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139.
8 Adrian  Sofyan,  “Pengawasan  Klien  Pemasyarakatan  Pada  Program  Pembebasan  Bersyarat  Oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” Jurnal Syntax Admiration 1, no. 7 (2020): 727–28; Andri Muladi and Umar  Anwar,  “Proses  Diversi  Pada  Tingkat  Penyidikan  Kasus  Anak  Yang,” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 11, no. 3 (2023): 118–26.
9 Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  “Permenkumham  Nomor  7  Tahun
2022,” Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2022.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Jadi  apabila  klien  kembali  melakukan  tindak  pidana,  maka  akan  dicabut Pembebasan  Bersyaratnya.  Hal  ini  sering  terjadi  pada  narapidana  dalam masa percobaan Pembebasan Bersyarat dikarenakan masa percobaan Klien Pembebasan  Bersyarat  yang  cukup  panjang  yakni  1  (satu)  tahun  setelah selesai  seluruh  masa  hukumannya.  Klien  yang  melakukan  tidak  pidana dibuktikan  dengan  memiliki  proses  hukum  baik  dalam  kepolisian  maupun kejaksaan  dan  menjadi  tahanan/narapidana  residivis.  Tahanan  atau narapidana  Residivis  adalah  narapidana  yang  melakukan  pengulangan kembali  suatu  tindak  pidana.  Menurut  Pasal  58  UU  Pemasyarakatan disebutkan Kepala Bapas wajib mengakhiri pembimbingan kemasyarakatan dengan mencabut pembebasan bersyaratan dari kliennya. 10
Sama dengan seluruh fungsi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, fungsi Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  yang  seyogyanya  berfungsi  sebagai tempat  menjalankan  fungsi  pelayanan  terhadap  tahanan,  saat  ini melaksanakan tugas untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi narapidana. Hal ini dikarenakan over kapasitas dengan kondisi jumlah hunian melebihi jumlah  kapasitas  Rutan  dan  Lapas.  Sehingga  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  juga  melakukan  pelayanan  hak  bagi narapidana salah satunya mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Rutan Kelas IIB  Pangkalan  Brandan  menjadi  Rumah  Tahanan  di  Kabupaten  Langkat mencakup tahanan dari Polres Langkat, 4 (empat) Sektor Kepolisian, dan 2 (dua)  Kejaksaan  yang  membuat  banyaknya  tahanan/terdakwa  dari  tindak pidana di Kabupaten Langkat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  proses pencabutan  pembebasan  bersyarat  dan  ketentuan  yang  sesuai  dengan  UU Pemasyarakatan  dan  Peraturan  yang  berkaitan  dengan  pencabutan pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  residivis  dalam  masa  percobaan
10 rintis  Uthita  Dan  Hervina  Puspitosari  Hernanda,  “Pembebasan  Bersyarat  Terhadap  Narapidana : Perspektif  Teori  Pemidanaan,” Jurnal  Kertha  Semaya 11,  No.  8  (2023):  1848–61;  Dwianto  Bayu Susanto,  “Pola  Pelaksanaan  Bimbingan  Narapidana  Selama  Pembebasan  Bersyarat  Untuk  Tidak Melakukan Tindak Pidana,” Jurnal Brawijaya 26, no. 4 (2013): 1–37.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
pembebasan  bersyarat,  peneliti  melakukan  penelitian  di  Rutan  Pangkalan Brandan untuk menggambarkan bagaimana Rutan yang dalam hal ini Rutan Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  melakukan  pencabutan  bersyarat  terkait narapidana residivis.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan jenis field research . Pendekatan yang dilakukan adalah pendakatan hukum atau  perundang-undangan,  yaitu  untuk  menjawab  bagaimana  proses pencabutan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang mengulangi tindak pidananya berdasarkan aturan yang berlaku. Dimana penelitian ini berisikan studi  literatur  dengan  landasar  teoritis  yang  terdapat  dalam  tataran  teori sehingga  memberikan  argumentasi  yuridis  tidak  terjadi  kekosongan  atau kekaburan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan jelas maka data-data penelitian ini bersumber dari data primer berupa observasi dan wawancara yang  mendalam  dengan  kepala  subsesi  pelayanan  tahanan,  wali pemasyarakatan dan juga pembimbing kemasyaratan. Selain itu, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari peraturan yang ada dan kajian-kajian penelitian  sebelumnya.   Sehingga  untuk  mengetahui  proses  pencabutan pembebasan  bersyarat  di  Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  dilakukan penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Praktik  Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  di  Rutan  Kelas  IIB
Pangkalan Brandan.
Landasan  utama  dalam  lembaga  dibidang  Pemasyarakatan  terutama pemberian program pembebasan bersyarat terbaru berdasarkan dari UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana berhak atas remisi (pengurangan  hukuman),  pembebasan  bersyarat  (PB),  asimilasi,  cuti bersyarat  (CB),  cuti  mengunjungi  keluarga  (CMK),  begitu  pula  cuti menjelas  bebas  (CMB),  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
peraturan.  Pada  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Pemasyarakatan,  persyaratan dalam pemberian program Pembebasan Bersyarat (PB) adalah dengan berkelakuan  baik,  aktif  mengikuti  bentuk  program  pembinaan,  serta telah  menunjukkan  hasil  penilaian  untuk  penurunan  tingkat  resiko. Kelengkapan  dokumen  dalam  pemberian  Pembebasan  Bersyarat dijelaskan  lebih  luas  dijelaskan  dalam  PermenkumHAM  Nomor  7 Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  PermenkumHAM  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Program PB pada Pasal 83 menyebutkan bahwa syarat administratif yakni: 11
a. Salinan  dari  petikan  putusan  dari  hakim  beserta  berita  acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17) yang telah ditandatangani
b. Hasil  Laporan  Perkembangan  Pembinaan  (LPP)  beserta  sistem penilaian  pembinaan  Narapidana    (SPPN)  yang  ditandatangani oleh Kalapas/Karutan
c. Hasil  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  yang  dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan diketahui oleh Kepala Bapas yang mengeluarkan
d. Surat  pemberitahuan  kepada  pihak  kejaksaan  negeri  tentang rencana  pengusulan  untuk  pemberian  pembebasan  bersyarat terhadap Narapidana yang akan diusulkan
e. Salinan  data  register  F  dari  Kalapas/Karutan  yang  dalam  hal  ini tidak sedang menjalani reg. F maupun sudah selesai menjalani.
f. Salinan  dari  daftar  perubahan  yang  ditandatangani  oleh Kalapas/Karutan
g. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Narapidana yang berisi tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
h. Surat  jaminan  kesanggupan  yang  ditandatangani  oleh  pihak keluarga,  wali,  lembaga  sosial,  instansi  pemerintah,  instansi swasta, ataupun yayasan serta  diketahui oleh lurah, kepala desa, atau  nama  lain  yang  berisikan  tentang  :  narapidana  tidak  akan melarikan  diri  dan/atau  tidak  akan  melakukan  perbuatan  hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB).
Setelah  semua  syarat  administratif  dari  program  PB  terpenuhi  sesuai Ketentuan  di  atas,  maka  petugas  Rutan  dalam  hal  ini  adalah  operator
11 Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
SDP  mengusulkan  program  PB  kepada  narapidana  melalui  Sistem Database  Pemasyarakatan  (SDP)  yang  dengan  Kantor  Wilayah  dan DitjenPAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Kementerian Hukum dan HAM.
Pembimbing  Kemasyaratakan  (PK)  yang  menjadi  pejabat  fungsional yang  berada  di  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  yang  bertugas  dalam penegakan  hukum,  melaksanakan  kegiatan  penelitian kemasyarakatan yang  menghasilkan  Litmas,  pembimbing,  pengawasan,  serta pendampingan untuk klien pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 angka 23 UU Pemasyarakatan, tugas utama dari seorang PK adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan, secara sederhana litmas adalah tindak nyata dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  mencari  tahu  penyebab  seseorang melakukan pelanggaran/kejahatan (Maria Goreti, 2023. P:178). Adapun karena  pemberian  program  PB  salah  satu  syarat  dokumennya  adalah Hasil Litmas, Narapidana yang telah mendapatkan program PB menjadi
klien Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai Pasal 139
PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian  PB  disebutkan  bahwa  syarat  umum  dan  syarat  khusus pencabutan Pembebasan Bersyarat yakni :
Syarat Umum yakni telah melakukan pelanggaran hukum serta sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan selanjutnya diikuti dengan penahanan di Rutan serta dipidana Syarat Khusus :
a. Program  PB  ini  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  saat pelaksanaannya
b. Tidak  melakukan  wajib  lapor  kepada  PK  di  Bapas  yang melakukan  pembimbingan  paling  banyak  3  (tiga)  kali  berturut- turut.
c. Tidak  melaporkan  adanya  perubahan  alamat  ataupun  tempat tinggal  kepada  PK  Bapas  yang  membimbing hal  ini  termasuk tidak mematuhi seluruh program pembimbingan oleh Bapas.
Atas  dasar  inilah  Pembimbing  Kemasyarakatan  dapat  melakukan pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  Narapidana  yang  kembali
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
mengulangi tindak pidananya.
B. Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  di  Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan Brandan Berdasarkan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.
PermenkumHAM  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Syarat  dan  Tata  cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  merupakan pedoman dari proses pencabutan pembebasan bersyarat, dan dalam Pasal 141,  Pasal  142  dan  Pasal  143  PermenkumHAM  tersebut  disebutkan tentang tata cara Pencabutan PB, yaitu: 12
a. Petugas  Pemasyarakatan  dalam  hal  ini  adalah  PK  terhadap  Bapas melakukan  pemeriksaan  awal  terhadap  Klien  Pemasyarakatan  yang akan  diusulkannya  pencabutan  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat paling lama dalam 7 (tujuh) hari.
b. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PK disampaikan kepada
Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  Bapas  dan  TPP  Bapas melakukan  sidang  rekomendasi  usulan  pencabutan  keputusan  PB kepada Kepala Bapas.
c. Kepala  Bapas  hanya  bisa  melakukan  pencabutan  sementara  yang kemudian  akan  melaporkan  pencabutan  sementara  program  PB kepada DitjenPAS dengan surat tembusan ke Kantor Wilayah dalam hal  ini  Kanwil  KemenkumHAM  Sumatera  Utara  serta  dilengkapi dengan  alasan  dan  berita  acara  pemeriksaan  agar  mendapatkan persetujuan.
d. Paling  lama  dalam  waktu  3  (tiga)  hari,  DitjenPAS  akan  melakukan verifikasi  terhadap  usulan  pencabutan  keputusan  tersebut  dan  bila disetujui maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan atas nama
Menteri akan menetapkan keputusan pencabutan PB.
12 menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  “Permenkumham  Nomor  7  Tahun 2022.”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
e. Hasil  Keputusan  Pencabutan  PB  tersebut  kemudian  diserahkan kepada Bapas, Klien dan juga Rutan/Lapas/LPKA tempat klien bapas berada.
Berdasarkan data yang diambil dari Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  pertanggal  01  November  2023  yakni sebagai berikut:
Tabel 1: Data Penghuni Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan pertanggal 01 November 2023 No. Jenis Registrasi Jumlah (orang) Jumlah Residivis (orang) Jumlah Pencabutan PB (orang) 1 Tahanan 49 22 1 2 Narapidana 391 109 5 Jumlah 440 131 6
Berdasarkan  data  tersebut,  Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  yang memiliki  banyak  narapidana  daripada  tahanan,  serta  Klien  Bapas  yang dilaksanakan  pencabutan  Pembebasan  Bersyaratnya  adalah  6  (enam) orang.  Melalui  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Petugas  rutan  yakni Bapak  Muhammad  Aswin  yang  merupakan  Wali  Pemasyarakatan  dan juga petugas Rutan bagian sub seksi Pelayanan Tahanan Rutan Pangkalan Brandan,  proses  pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  telah  dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. 13
Menurutnya,  hal  pertama  dan  terutama  yang  terlebih  dahulu  dilakukan petugas rutan yakni mendata Tahanan dan Narapidana baru yang masuk ke  Rutan.  Proses  pendataan  akan  mempermudah  mengetahui Tahanan/Narapidana tersebut merupakan residivis atau tidak.
Tahanan/Narapidana akan diketahui waktu bebas dan jenis pembebasan pada tindak pidana sebelumnya. 14
13 Iana Tresia A Sibagariang, “Hasil Wawancara” (Pangkalan Brandan, 2023).
14 Sibagariang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Permohonan  Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  yang  disampaikan  oleh pihak  rutan  sendiri  dengan  melampirkan  Surat  Keputusan  Pembebasan Bersyarat pidana sebelumnya, serta Surat Perintah Penahanan dan Petikan Putusan  pidana  berjalan.  Permohanan  pencabutan  ini  akan  disampaikan kepada  Balai  Pemasyarakatan  dan    Pembimbing  Kemasyarakatan  yang sebelumnya melakukan Litmas saat melakukan tindak pidana sebelumnya. Menurut  Bapak  Yudianto  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas Kelas I Medan, Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan atas laporan dari  Petugas  Rutan  yang  menyebutkan  bahwa  kliennya  telah  melakukan tindak pidana baru.
Klien  yang  dimintakan  pencabutannya  akan  diperiksa  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  yang  kemudian  dari  hasil  pemeriksaan  akan  di  lakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Bapas Medan. Kepala Bapas mengeluarkan  Surat  Keputusan  Penghentian  Program  Pembebasan Bersyarat  berdasarkan  hasil  sidang  TPP.  Menurutnya  lagi,  Bapas  akan melakukan pengusulan Pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui Aplikasi Sistem Pencabutan Integrasi Online (SPION). Aplikas ini digunakan untuk memantau  dan  mencatat  perkembangan  status  para  narapidana,  seperti pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat tambahan, atau pembebasan bersyarat  dengan  syarat.  Usulan  yang  telah  disampaikan  melalui  SPION akan diverifikasi oleh Direktur Jenderal dan bila disertujui maka Direktur Jenderal akan menyampaikan keputusan pencabutan kepada Bapas Medan dan juga pihak Rutan Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut. 15
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461

## Gambar 1 Surat Permohonan Pencabutan pembebasan Narapidana
Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangakalan Brandan bukan menjadi hal pertama kali dilaksanakan di rutan. Sebelum penelitian ini dilakukan,  Pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  sudah  dlakukan  terhadap narapidana  residivis  dalam  masa  Percobaan  Pembebasan  Bersyarat. Penyelidikan residivis pada faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal meliputi  dari  kontrol  diri,  ketagihan,  kebiasaan,  niat,  serta  keahlian  yang kurang,  sedangkan  faktor  ekstenal  yaitu  kondisi  lingkungan  karena  adanya pengaruh dari orang sekitar, maupun karena lingkungan tempat tinggal yang mudah  mendapatkan  seperti  narkoba  bahkan  karena  faktor  dari  ekonomi. Walaupun  sudah  sering  disosialisasi  kepada  seluruh  Narapidana  yang  akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Narapidana ini masih memiliki banyak alasan  untuk  melakukan  tindak  pidananya  kembali  walau  dalam  masa percobaan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Wali Pemasyarakatan, Bapak Iqbal  Zulharnas  yang  juga  adalah  petugas  rutan  bagian  Lapangan  di  Rutan Pangkalan  Brandan  yang  bertugas  sebagai  pembina  dan  melihat perkembangan  perilaku  Tahanan/Narapidana,  dinilai  menjadi  petugas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
terdekat  bagi  tahanan/narapidana  saat  menjalani  pidana. 16 Keputusan pencabutan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktur  Jenderal  akan  diproses  oleh petugas  rutan  sesuai  dengan  bunyi  keputusannya.  Berikut  salah  satu  Surat Keputusan dari Kepala Balai Pemasyarakatan dan Direktur Jendral 17 :
Gambar 2 Bunyi Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat Kepala Bapas

## Gambar 3
Bunyi Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal
Berdasarkan dari kedua bunyi keputusan tersebut, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertindak sebagai Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  tentang  keputusan  akhir  dari  Pencabutan Pembebasan  Bersyarat.  Bunyi  dari  keputusan  yang  dicabut  Pembebasan Bersyarat  yakni  Nomor  PAS-1530.PK.05.09  Tahun  2023  tentang Pencabutan Pembebasan Bersyarat pada Penetapan Ketiga berbunyi:
“Narapidana  sebagaimana  tercantum  dalam  baris  lima  lampiran keputusan  ini  berkewajiban  menjalani  kembali  sisa  pidana  yang belum  dijalankan  dan  masa  Pembebasan  Bersyarat  tidak  dihitung sebagai iii masa menjalani iii pidana”. Pada bagian alasan pencabutan
16 Sibagariang.
17 Iana Tresia A Sibagariang, “Hasil Observasi” (Pangkalan Brandan, 2023).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
disebutkan kembali “ Melanggar ketentuan syarat umum Pembebasan Bersyarat” .
Dengan Demikian, Petugas Rutan akan menambahkan masa hukuman dari narapidana tersebut pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan berkas dokumen.  Berdasarkan  Permenkumham  Nomor  7  Tahun  2022  disebutkan dalam  hal  pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  bila  narapidana  melanggar syarat  umum,  maka  narapidana  akan  mendapatkan  beberapa  hukuman tambahan yakni dicabut pula hak-hak, yakni :
a. Untuk  Pelaksanaan  Pencabutan  PB  yang  pertama  kali  maka  tahun pertama  dan  tahun  kedua  terhadap  pidana  yang  baru  tidak  akan mendapatkan remisi (pengurangan hukuman)
b. Untuk  Pelaksanaan  Pencabutan  PB  kedua  kali  maka  tahun  pertama sampai tahun ketiga pada pidana yang baru tidak akan mendapatkan remisi  (pengurangan  hukuman)  begitu  pula  tidak  diberikan  juga Asimilasi,  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB)  Pembebasan  Bersyarat (PB), bahkan Cuti Bersyarat (CB)
c. Untuk Pelaksanaan pencabutan PB ketiga maka tahun pertama sampai ketiga  pada  pidana  baru  tidak  akan  diberikan  remisi  (pengurangan hukuman)  dan  asmilasi.  Sementara  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Bersyarat (CB) Cuti Menjelang Bebas (CMB) tidak diberikan sama sekali pada pidana baru.
d. Selama  berada  diluar  Lapas/Rutan  tidak  akan  dihitung  menjalani hukuman dan sisa pidana dari PB dilaksanakan setelah masa pidana baru berakhir.
Sedangkan  narapidana  yang  mendapatkan  pencabutan  karena  melanggar syarat  khusus,  maka  Klien  Bapas  akan  dikembalikan  kepada  Lapas/LPKA dan  menjalani  seluruh  sisa  pidana  sebelumnya,  serta  Narapidana  tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat  ataupun Pembebasan  Bersyarat  selama  menjalani  sisa  masa  pidana.  Proses Pencabutan  Program  PB  masih  memiliki  beberapa  kendala,  terutama  di Rutan Pangkalan Brandan, yakni :
a. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang masih belum mencakup seluruh Tahanan/Narapidana di Indonesia. Hal ini ini menjadi kendala karena membuat petugas rutan/lapas harus bekerja lebih saat mendata tahanan/narapidana baru. Banyak Tahanan/Narapidana yang melakukan kembali tindak pidananya bukan di Rutan/Lapas yang sama
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
dengan pidana lamanya, ini dipersulit karena Rutan Pangkalan Brandan hanya  dapat  mengakses  SDP  Rutan  Pangkalan  Brandan  sendiri. Sehingga  hanya  dengan  melakukan  pendataan  awal  dapat  diketahui Tahanan/Narapidana itu merupakan Residivis atau tidak.
b. Tahanan/Narapidana  merubah  identitas  pribadinya.  Kendala  yang sering  ditemui  oleh  petugas  Rutan  dan  Pembimbing  Pemasyarakatan adalah  perubahan  identitas  yang  dilakukan  oleh  tahanan/narapidana dari  awal  proses  di  kepolisian.  Perubahan  identitas  ini  berupa perubahan nama, tanggal lahir ataupun agama. Hal ini membuat dalam proses pendataan tahanan/narapidana tersebut dapat berbohong tentang tindak pidana sebelumnya.
c. Bapas  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  merupakan  pemeriksa dan  pembuat  Litmas  hanya  sebagai  Pencabut  Keputusan  Sementara. Menurut peneliti ini merupakan kendala dari pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan karena membuat Surat Keputusan pencabutan terbit menjadi  lebih  lama  dan  Surat  Keputusan  dari  Kepala  Bapas  belum terlalu kuat.

## IV. PENUTUP
Pencabutan Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan didasarkan pertimbangan terhadap peraturan yakni Undang Undang tentang Pemasyarakatan terbaru yaitu Nomor 22 Tahun 2022 serta PermenkumHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang  Bebas,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Cuti  Bersyarat,  dan Pembebasan Bersyarat. Pertimbangan Pencabutan PB dilakukan kepada para Narapidana  Residivis  yang  melanggar  syarat  umum  maupun  khusus  dari Program  Pembebasan  Bersyarat,  di  Rutan  Pangkalan  Brandan  seperti melakukan tindak pidana kembali selama masa percobaan PB. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dimulai dengan melakukan pemeriksaan oleh petugas rutan bersama Pembimbing Kemasyarakatan, selanjutnya dilakukan sidang Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  Bapas  yang  menghasikan  pencabutan sementara.  Hasil  tersebut  kemudian  dilaporkan  kepada  Direktur  Jenderal melalui  aplikasi  SPION  hingga  terbit  Surat  Keputusan  Pencabutan Pembebasan  Bersyarat  yang  disampaikan  kepada  pihak  Bapas  dan  juga Rutan untuk diproses lebih lanjut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Kendala  yang  ditemukan  dalam  melakukan  pencabutan  pembebasan bersyarat  di  Rutan  Kelas  IIB  Pangkalan  Brandan  adalah  Sistem  Database Pemasyarakatan yang masih belum mencakup seluruh Tahanan/Narapidana di  Indonesia,  Tahanan/Narapidana  yang  merubah  identitas  pribadinya sehingga  sulit  dikenali.  Bapas  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang merupakan  pemeriksa  serta  pembuat  Litmas  hanya  sebagai  Pencabut Keputusan  Sementara.  Diharapkan  pada  penelitan  selanjutnya  bagaimana dampak dari pencabutan Pembebasan Bersyarat klien yang dicabut maupun di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461

## DAFTAR PUSTAKA
Asisah.  “Program  Reintegrasi  Sosial  Pada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Di Lapas Klas Ii a Narkotika Cipinang Jakarta,” 2015, 1–127.
Citrawati,  N  K,  L  Husni,  and  M  Risnain.  “Kedudukan  Dan  Kewenangan Pengelolaan  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal  Education and  … 8,  no.  2  (2020):  425–38. http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.i pts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870.
Darmawati, Darmawati. “Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam
7, no. 1 (2022): 74–93. https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.1682.
Delia Putri. “Skripsi Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Pekanbaru,” 2021.
Doris  Rahmat,  Santoso  Budi  NU,  Widya  Daniswara.  “Fungsi  Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 282.
Hernanda,  Rintis  Uthita  dan  Hervina  Puspitosari.  “Pembebasan  Bersyarat Terhadap  Narapidana :  Perspektif  Teori  Pemidanaan.” Jurnal  Kertha Semaya 11, no. 8 (2023): 1848–61.
Kurniawan,  Andi.  “Narapidana  Terorisme.” Jurnal  Gema  Keadilan 10,  no.  1 (2023): 1–11.
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.” Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 2022.
Muladi, Andri, and Umar Anwar. “Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak  Yang.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 11,  no.  3 (2023): 118–26.
Negara,  Salinan.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022.
Nurbaningsih,  Enny.  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang
Pemasyarakatan.” Jakarta: BPHN , 2017, 1–115. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf.
Sibagariang, Iana Tresia A. “Hasil Observasi.” Pangkalan Brandan, 2023. ———. “Hasil Wawancara.” Pangkalan Brandan, 2023.
Sofyan, Adrian. “Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat  Oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan.” Jurnal  Syntax  Admiration 1, no. 7 (2020): 727–28.
Susanto,  Dwianto  Bayu.  “Pola  Pelaksanaan  Bimbingan  Narapidana  Selama Pembebasan  Bersyarat  Untuk  Tidak  Melakukan  Tindak  Pidana.” Jurnal Brawijaya 26, no. 4 (2013): 1–37.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2578 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 444 – 461
Windiyastuti,  Feny.  “Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Anak  Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum,” 2021.
Yulianto,  Rama  Fatahillah,  and  Ali  Muhammad.  “Eksistensi  Institusi Pemasyarakatan  Dalam  Mewujudkan  Reintegrasi  Sosial  Kepada  Warga Binaan  Pemasyarakatan.” Yustitia 7, no. 2 (2021): 173–84.
https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139.