## POLITIK ISLAM DI INDONESIA: IDEOLOGI PARTAI MASYUMI MASA ORDE LAMA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MASA REFORMASI
Trei Ilham Supawi * , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

## PENDAHULUAN
Penelusuran terhadap hubungan Islam dalam perpolitikan di Indonesia sudah muncul dari zaman ke zaman,  berbagai  isu  bermunculan  yang  menjadikan  topik  ini  menarik  untuk  dikaji  hingga  saat  ini (Putra, 2019 ). Sentuhan Islam dalam dunia politik di Indonesia sebelumnya telah ada sejak Indonesia belum  merdeka.  Hal  ini  menandakan  adanya  suatu  pemahaman  yang  utuh  tentang  kelengkapan doktrin  Islam  dalam mengatur  kehidupan  manusia.  Islam  dan  politik  merupakan  sebuah  kesatuan yang saling terikat atau tidak dapat dipisahkan, di mana Islam membutuhkan adanya politik (negara) untuk  menegakkan amar  ma’ruf  nahi  mungkar dan  menyebarkan  nilai-nilai  kebaikan  dalam pelaksanaan  sistem  pemerintahan,  seperti  pada  aspek  moralitas.  Oleh  karena  itu,  politik  bisa dijadikan salah satu bidang amal bagi umat Islam selain bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa politik bagi umat Islam harus diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam (Prihatin, 2016 ).
Jika melihat sejarah yang ada, Indonesia telah mengalami masa penjajahan setidaknya dua negara yang  secara de  facto telah  menjajah,  yakni  bangsa  Belanda  dan  Jepang.  Pemerintahan  Belanda mempersempit  pergerakan  politik  umat  Islam,  karena  ketakutannya  terhadap  gerakan  Pan-Islamisme yang  telah  menghancurkan  tujuan mereka  tentang  hubungan  politik  dan  Islam  di  Indonesia  (Katimin, 2017 ). Sedangkan kebebasan berpolitik umat Islam di Indonesia terjadi saat pemerintahan Jepang, terbukti dengan dorongan dan prioritas Jepang dalam mendirikan organisasi-organisasi Islam (Noer, 1987 ).
Pada awal kemerdekaan, partisipasi politik Islam di Indonesia semakin memanas dan tercipta persaingan  dengan  memunculkan  berbagai  ideologi  (Jailani, 2015 ).  Pembahasan  terkait  ideologi menjadi  salah  satu  dorongan  politisi  Indonesia  dan  kelompok  Islam  yang  telah  lama  terjaring dari masa  kolonial  Belanda  dan  Jepang  untuk  membentuk  partai  yang  berasaskan  Islam.  Melihat keberadaan  umat  Islam  yang  mayoritas  di  negara  Indonesia  menjadi  bukti  kuat  dalam  perjalanan partai politik Islam di Indonesia (Ricklefs, 2009 ). Partai Islam di awal kemerdekaan yang didirikan di

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This article discusses Islamic politics in Indonesia through the Masyumi Party during  the  Old Order  and  the Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB)  during  the Reformation Era. Writing this article using descriptive analysis and historical research methods. The historical method is divided into four steps, namely: heuristics,  criticism,  interpretation,  and  historiography. The  results  showed that  Masyumi  was  an  Islamic  party  which  became  a  unifying  pillar  of  the nation during the Old Order. Masyumi's struggle in upholding Islamic law as the state ideology did not run smoothly after the changes that occurred in the seven  words  and  the  Jakarta  Charter.  Unlike  the  case  with  the  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  which  was  founded  during  the  Reformation period by the Nahdlatul Ulama (NU) mass organization. PKB aims to convey the aspirations of the people, especially NU members who want freedom in expressing  opinions  on  issues  in  the  government.  PKB has  a  political  basis based  on  Pancasila,  not  Islam.  Despite  carrying  different  goals,  these  two parties  continue  to  run  the  parliamentary  line  because  of  the  struggle  for Islamic politics in Indonesia.
Received Revised Accepted Published 12/01/2023 16/01/2023 24/02/2023 25/02/2023

## KEYWORDS
Political Islam; Masyumi; PKB; Reformation era.
CITATION (APA 6 th Edition)
Supawi, T.I. (2023). Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (1), 64-72.
*CORRESPONDENCE AUTHOR ilhamsupawi17@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6499
Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi
Indonesia  adalah  Partai  Majlis  Syura  Muslim  Indonesia  (Masyumi).  Pendirian  partai  Masyumi berlangsung  di Yogyakarta, pada tanggal 7 sampai 8 November 1945. Menyusul memorandum  dari Wakil  Presiden  nomor  X  pada  3  November  1945,  yang  memuat  tentang  pendirian  partai  politik (Samsuri, 2004 ).  Lahirnya  Masyumi  terjadi  ketika  bangsa  Indonesia  dalam  masa  transisi  dari  era penjajahan  menuju  independensi,  di  mana  kehidupan  bernegara  belum  sepenuhnya  normal  dan stabil. Kehadiran partai Masyumi diharapkan mampu menjadi tonggak awal penyatuan umat Islam di masa  awal  kemerdekaan  dan  semacam  upaya  umat  Islam  untuk  mengorganisir  kekuatan  dan kiprahnya mengaplikasikan ajaran syari’ah di bidang politik (Noer, 1987 ). Namun, berbagai komponen di bawah naungan Masyumi kembali terpecah. Umat Islam terbagi menjadi beberapa partai baik dari kepentingan kelompok sendiri maupun ingin berkoalisi dengan partai lain. Pada akhirnya, Masyumi membubarkan diri sebagai partai politik Islam terlepas adanya Keputusan Presiden Soekarno tahun 1960 tentang pelarangan Masyumi.
Jika fenomena politik Islam periode awal kemerdekaan atau masa pemerintahan Orde Lama ada Masyumi, maka berbeda halnya dengan periode Reformasi terdapat partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Andrias, Kusmayadi, & Agung, 2017 ). Partai PKB merupakan partai yang  tergolong  unik  dari  segi  ideologi.  Secara  kelembagaan  PKB  mencantumkan  Pancasila  sebagai asas  partai,  namun  bertolak  belakang  dari  hal  tersebut    kelahiran  PKB  diprakarsai  oleh  organisasi keagamaan  Islam  terbesar  di  Indonesia  yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU)  (Dhakhiri  &  Djafar, 2015 ). Pendirian  PKB  berlangsung  di  Jakarta  Selatan  pada  tanggal  23  Juli  1998  yang  diprakarsai  oleh para ulama  Nahdlatul  Ulama,  seperti  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur),  Munasir  Ali,  Ilyas  Ruchiyat,  A. Muhit  Muzadi,  dan  A.  Mustofa  Bisri.  Berdirinya  PKB  tidak  terlepas  dari  dinamika  politik  setelah lengsernya Presiden Soeharto (Hamad, 2004 ). Kehadiran PKB sebagai bentuk keinginan politik para ulama NU melihat kondisi negara yang masih prihatin dan belum mengalami perkembangan ke arah yang  lebih  baik,  sekaligus  sebagai  tempat  penggerak  demokrasi  atau  aspirasi  rakyat  Indonesia terutama warga NU (Amir, 2003 ).
Partai  PKB  dalam  perjalanan  politiknya  menyatakan  sebagai  partai  yang  bersifat  terbuka, demokratis dan kebangsaan. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada perbedaan, baik itu dalam urusan agama,  suku,  ras  maupun  golongan.  Tujuan  dari  partai  PKB  adalah  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  melalui  sistem  pemerintahan  yang  menanggung  terciptanya  aturan  kehidupan bernegara yang merata dan memiliki sistem pemerintahan yang amanah atau dapat dipercaya, serta menjamin  hak-hak  asasi  manusia  bagi  pengembangan  derajat  bangsa  Indonesia  yang  direstui  oleh Tuhan Yang Maha Esa ( Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya , 2006 )
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  kita  lihat  perjuangan  partai  Masyumi  dan  partai  PKB dalam  menyuarakan  aspirasi  masyarakat  Indonesia  terutama  umat  Islam  dalam  kancah  politik  di Indonesia. Kedua partai Islam ini memiliki perbedaan dari segi ideologi dan asasnya. Masyumi lebih mengedepankan visi dan misi partai dalam mendirikan negara Islam, sedangkan PKB sebagai partai Islam  yang  baru  lahir  di  masa  Reformasi  bersifat  lebih  terbuka  dan  merupakan  salah  satu  partai nasionalis  yang  berasaskan  Pancasila  walaupun  di  sisi  lainnya  ada  kekuatan  Islam  yang melatarbelakangi  lahirnya  partai  ini.  Dengan  begitu,  artikel  ini  sangat  perlu  dibahas  untuk melengkapi dan menambah khazanah baru publikasi terkait pembahasan tentang Islam politik yang berkembang di Indonesia melalui partai Masyumi dan partai PKB.

## METODE
Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan historis. Metode ini merupakan  proses  penafsiran  sebagai  sebuah  narasi  dari  konstruksi  sosial  dan  penafsiran  atau pembahasan  yang  terstruktur  dalam  pengumpulan  sumber-sumber  sejarah  secara  baik (Abdurrahman, 1999 ). Adapun penelitian sejarah Kuntowijoyo membagi empat tahapan kerja, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber baik itu dari eksternal maupun internal, penafsiran
dari  sumber  yang  ditemukan,  dan  penulisan  sejarah  (historiografi)  (Kuntowijoyo, 2013 ).  Teknik pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  ( library research )  terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dikaji. Setelah itu dilakukan interpretasi berdasarkan realitas di lapangan terhadap objek sasaran dari penelitian dan kemudian hasil penelitian akan ditulis dalam bentuk deskripsi atau narasi. Oleh karena itu, fokus utama artikel ini ialah mendeskripsikan perjuangan  Islam  politik  di  Indonesia  melalui  partai  Masyumi  (masa  Orde  Lama)  dan  Partai Kebangkitan Bangsa (masa Reformasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Politik Islam di Indonesia
Bicara terkait hubungan politik dan Islam sampai sekarang telah menjadi topik pembicaraan yang  masih  hangat  untuk  dipahami  ketika  berkecimpung  dalam  suatu  politik  Islam.  Hal  ini  tentu menimbulkan pertanyaan yang menjadi polemik sampai sekarang seperti apakah sistem politik dan ketatanegaraan  sudah  secara  jelas  diatur  di  dalam  Islam.  Pertanyaan  ini  tidak  pernah  habis  dan banyak pihak yang memperdebatkannya. Pemahaman terkait masalah hubungan Islam dan negara dibagi menjadi tiga model, antara lain; (1) Model yang menyatakan bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan; (2) Islam dan negara yang saling terikat dan bersinggungan, serta; (3) Islam dan negara tidak berkaitan dengan sistem pemerintahan atau sekuler. Menurut Muhammad Asad, sebuah negara baru  bisa  dikatakan  benar-benar  Islami  harus  memiliki jiwa kesadaran  tinggi  dalam  melaksanakan ajaran  Islam  secara  benar  terutama  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  bernegara,  dengan begitu ajaran tersebut bisa disatukan ke dalam Undang-Undang Negara (Rais, 1991 ). Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul al- Siyasah al- Syar’iyyah , yang menyatakan bahwa organisasi politik merupakan suatu nilai dalam kehidupan kelompok manusia, dan hal tersebut merupakan kebutuhan agama yang penting. Tanpa tunggangannya, agama tidak akan bisa eksis (Jan, 2017 ).
Melihat pandangan para ahli di atas, maka model yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara di Indonesia lebih cenderung berkembang antara pemikiran formal dan substantivis. Istilah pendekatan formal sendiri lebih cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Maksud dari pendekatan tersebut memperkenalkan konsep negara ke dalam simbolisme agama atau model negara ataupun partai Islam. Sedangkan istilah pendekatan substantivis lebih menekankan isi daripada bentuk. Dengan kata lain lebih memperhatikan kandungan agama dalam proses politik (Effendi, 2003 ).
Proses mewujudkan cita-cita tersebut membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Inilah  yang  dilakukan  umat  Islam  Indonesia.  Karena  dipahami  bahwa  melawan  segala  bentuk kezaliman adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Muslim percaya prinsip ini benar. Sehingga  jika  tidak  dilaksanakan  atau  tercapai,  tidak  mungkin  dapat  melaksanakan  ajaran  Islam dengan  benar.  Oleh  karena  itu,  wajar  jika  dikatakan  bahwa  umat  Islam  Indonesia  dikenal  sebagai penentang keras segala bentuk imperialisme. Tokoh-tokoh muslim yang tergabung ke beberapa partai menginginkan suasana kebangsaan melalui syariat Islam. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan sehingga perjuangan untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat tentu tidak akan ada habisnya. Sebagai bangsa yang multi-nilai, tidak hanya terwujud dalam suku  dan  adat  istiadat  namun  yang  lebih  buruk  lagi,  perbedaan  keyakinan  dan  agama  tentu menimbulkan keinginan yang berbeda pula untuk mewarnai bangsa dan negara tersebut. Akibat yang tak  terhindarkan  adalah  timbul  perselisihan  antar  bangsa  karena  perbedaan  keyakinan.  Bagi  umat Islam,  negara  yang  ingin  mereka  bangun  didasarkan  pada  ajaran  Islam,  yang  memasukkan  ajaran tersebut ke dalam Undang-Undang negara. Inilah tema sentral yang diusung oleh para tokoh Islam Indonesia,  yang  pertama  sebelum  deklarasi  dan  yang  kedua  pada  masa  kemerdekaan  (Mahanani, 2020 ).
Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi
Ketika  Republik  Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya  pada  tanggal  17  Agustus  1945, berakhirnya masa penjajahan menuntut pemerintah untuk menata diri dan memberikan wajah baru pada  negara  ini.  Masalah  yang  amat  mendasar  adalah  pembentukan  dasar  negara.  Diterima  oleh mayoritas  rakyat  Indonesia  melalui  para  pemimpinnya,  Islam  berusaha  membenahi  jati  dirinya dengan mengedepankan penyucian nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara. Dari perjuangan keras kepala panitia beranggotakan sembilan orang yang dipimpin oleh Soekarno, lahirlah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Masalah ini memuncak dalam perdebatan dalam hasil pemilihan umum pertama (1955) dari Rancangan Konstitusi. Hal ini tentunya dapat dilihat sebagai contoh  realitas  sejarah  bangsa  Indonesia,  khususnya  umat  Islam,  yang  membentuk  perkembangan politik Islam yang terus berlanjut dalam sejarah politik Indonesia hingga saat ini.

## Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama
Masyumi  identik  dengan  simbol  politik  Islam  di  Indonesia  ketika  masa  pemerintahan  Orde Lama.  Islam  dimaknai  sebagai  Islam  yang  bersatu,  atau  Islam  yang  selalu  menganggap  penting simbol-simbol. Sekelompok umat Islam yang tergabung dalam Partai Masyumi merupakan kelompok yang  menginginkan  penyatuan  ajaran  Islam,  khususnya  dalam  konteks  negara.  Oleh  karena  itu, sebagai simbol adanya aturan yang mengandung hukum Islam yang bersatu, menjadikannya mimpi dan harapan bagi mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi negara (Mahmuddin, 2015 ). Tujuan dari konsep semacam itu adalah untuk mendirikan Masyumi sebagai alat juang umat Islam. Masyumi lahir  dari  adanya perlawanan  terhadap kolonialisme  Hindia Belanda  yang  berbentuk  non-fisik  dan melahirkan bentuk tindakan politik. Kegiatan ini ditandai dengan munculnya rasa nasionalisme di kalangan  masyarakat  Islam  modernis  dan  Islam  tradisional.  Beberapa  tokoh  politik  yang  terlibat dalam gerakan sosial keagamaan, seperti Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Muhammad  Mawardi,  Muhammad  Natsir,  Soekiman  Wirjosandjoio,  Ki  Bagus  Hadikusuma, Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Abu Hanifah (Mahendra, 1999 ).
Islam politik di Indonesia diwakili oleh Masyumi di pramusim. Masyumi adalah partai Islam pasca-kemerdekaan  terbesar  yang  didirikan  pada  akhir  1943.  Pihak  Jepang  mendirikan  Masyumi untuk  menampung  perkumpulan  dan  memberikan  status  hukum  militer  terhadap  tokoh-  tokoh Islam, dengan tujuan mempersatukan seluruh umat Islam Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam melawan  kolonialisme-imperialisme  di  Indonesia  (Hasnu  &  Syam, 2021 ).  Pada  perkembangannya, Partai  Masyumi  didirikan  pada  tanggal  7  November  1945,  berdasarkan  keputusan  Kongres  Rakyat Islam  di  Yogyakarta,  dan  dinobatkan  sebagai  satu-satunya  partai  politik  Islam.  Selama  masa jabatannya, Masyumi memiliki pengurus, antara lain: Pada tahun 1945-1952, Sukiman Wirjosandjono menjabat  sebagai  Ketua  Umum  Dewan  Tanfidz  sedangkan  Hasyim  Asy’ari  adalah  Ketua  Umum Dewan Syuro; Tahun 1952-1959, Muhammad Natsir menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz; dan  Tahun  terakhir  1959-1960,  Prawoto  Mangkusasmito  yang  menduduki  Ketua  Umum  Dewan Tanfidz (Hanafie, 2011 )
Masyumi  diresmikan  oleh  Presiden  Soekarno  tetapi  saat  itu  diwakilkan  oleh  Menteri Perhubungan  Abikusno  Tjokrosujoso,  sedangkan  sambutan  disampaikan  oleh  Sri  Sultan  HB  IX. Pendirian  partai  didorong  oleh  beberapa  alasan;  Pertama,  mempertahankan  kedaulatan  NKRI  dan ideologi Islam. Kedua, implementasi hasrat Islam dalam urusan kenegaraan. Melihat alasan tersebut, menandakan  bahwa  pendirian  partai  Masyumi  di  pikiran  para  penggagasnya  bukan  semata-mata kelahiran  sebuah  eksistensi  partai  politik  yang  hanya  berfokus  dengan  politik  tertentu,  melainkan lebih  menegakkan  eksistensi  dari  sebuah  kewajiban  agama  Islam  dalam  tatanan  kebangsaan. Tujuannya  adalah  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  modern  dan  demokratis.  Hasrat Masyumi  dalam  membela  Islam  ditegaskan  dalam  cetusan  politik  tanggal  8  November  1945,  yang menyatakan bahwa Masyumi didirikan sebagai  respons langsung terhadap revolusi  Indonesia yang sedang bergejolak, yaitu tekad kuat bangsa Indonesia untuk merdeka. Pasalnya, tindakan Belanda dan kelompoknya membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini menyebabkan
proses  pelaksanaan  ajaran  Islam  terganggu  (Kedaulatan  Rakyat,  1945).  Seperti  yang  dijelaskan Madinier yang dikutip oleh Gili Argenti, bahwa hasil Kongres Umat Islam di Yogyakarta tidak hanya mendeklarasikan pendirian partai politik Islam semata, melainkan juga mencantumkan dua resolusi dengan  maksud  kelangsungan  kemerdekaan  Indonesia.  Kedua  resolusi  tersebut  berisi:  (1) memperkuat  persiapan  umat  Islam  untuk  melakukan  jihad;  (2)  memperkuat  barisan  pertahanan negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan dalam ajaran Islam (Argenti, 2020 ).
Perjuangan Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara menjadi sangat jelas di Konstituante,  sebagaimana  visi  dan  misi  Masyumi  adalah  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  ideologi negara,  meskipun  hal  ini  menimbulkan  perdebatan  sengit  antara  kubu  Masyumi  dengan  lawan politiknya di parlemen. Mereka melakukan yang terbaik dan berjuang meskipun di akhir mengalami kekalahan,  dan  mereka  harus  menjunjung  tinggi  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Pada  saat  yang sama, Masyumi tidak terlepas dari tugas membantu umat Islam, karena umat Islam saat itu memandang Masyumi  sebagai  wadah  pengorganisasian  aspirasi  politik  umat  Islam  (Effendy, 1998 ).  Mengingat banyak komentar yang dilontarkan oleh kelompok Islam tentang perubahan yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta tercatat pada 18 Agustus 1945. Melihat posisi Indonesia saat itu dalam bahaya di mana mitra  penjajah  telah  mengepung  dan  pihak  Belanda  menginginkan  kembali  ke  Indonesia  untuk menjajah, sementara tentara Jepang masih sepenuhnya menguasai Indonesia (Katimin, 2017 ).
Masyumi  adalah  partai  politik  yang  berunsur  Islam.  Para  anggotanya  berkumpul  untuk mengkomunikasikan dan menyatukan tekad dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia dalam satu wadah partai politik. Uniknya dari Masyumi dibandingkan dengan partai-partai lainnya, partai ini memiliki dua keanggotaan. Keanggotaan pertama mencakup perorangan dan keanggotaan kedua mencakup organisasi. Pada tahap awal berdirinya, terdapat empat organisasi yang bergabung, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PSSI dan Persatuan Islam (Persis) (Argenti, 2020 ). Dalam kelanjutannya,  sebagian  ormas  Islam  kecuali  Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (Perti)  menjadi  bagian dari Masyumi. Butuh waktu setahun setelah berdirinya, Masyumi mampu mengambil alih posisi PNI menjadi partai terbesar di Indonesia saat itu. Secara umum, umat Islam sepakat untuk tetap bersatu dan mengakui hanya satu partai Islam, yaitu Masyumi, yang memperjuangkan aspirasi mereka dalam bernegara(Kahin, 1980 ).
Masuknya  Masyumi  ke  dunia  pemerintahan  tidak  berjalan  semulus  yang  diharapkan,  hal  ini disebabkan berbagai pergolakan baik  di kelompok  sendiri maupun kelompok lainnya,  sebab kondisi politik di Indonesia saat itu masih memerlukan konfrontasi secara serius. Selain itu, sangat sensitif bagi pemeluk agama selain Islam untuk melihat tujuan partai ini, bahkan partai ini langsung berhadapan dengan partai lain dengan pandangan dan tujuan yang berbeda dan kontradiktif. Perbedaan pendapat terkait ideologis antara kalangan Islam politik dengan kelompok nasionalis sekuler sebenarnya telah terjadi cukup lama, bahkan Indonesia belum merdeka, mereka sudah berselisih dalam urusan agama dengan  negara.  Kelompok  Islam  yang  tergabung  dalam  Masyumi  mempunyai  prinsip  bahwa  agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dengan urusan politik (negara), kalangan ini memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat pada pemahaman negara dan masyarakat yang diatur dalam Islam sebagai agama, yang diartikan luas tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan manusia  dengan  dunia.  Sementara  itu,  kelompok  nasionalis  sekuler  mempunyai  prinsip  kehidupan politik harus ada pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Kelompok ini beranggapan agama hanya  ajaran-ajaran  yang  menyangkut  masalah  akhirat  dan  urusan  pribadi,  sedangkan  politik merupakan masalah duniawi serta menyangkut kepentingan banyak orang (Suhelmi, 2012 ). Hal inilah yang  menimbulkan  argumentasi  sengit  yang  terjadi  di  ruang  Mahkamah  Konstitusi  terkait  Jakarta Charter  (Piagam)  dan  Dasar  Negara,  serta  adanya  pemberontakan  di  wilayah  Indonesia. Pemberontakan tersebut berupa gejolak sosial politik yang berhasil menyiksa pemerintahan, antara lain pemberontakan  Darul  Islam  (DI/TII),  Perjuangan  Semesta  Alam  (Permesta),  dan  Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (Gunawan, 2000 ).
Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi
Sejak  Muhammad  Natsir  terpilih  sebagai  Ketua  Umum  Masyumi  (1952),  partai  mengecam keras  tindakan  militer  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  menumpas pemberontakan DI/TII. Sikap kritis yang dilontarkan Natsir ternyata mendapat dukungan penuh dari anggotanya. Dalam hal ini, Natsir menghendaki penyelesaian konflik daerah dilakukan melalui dialog dengan  para  pemberontak,  dengan  alasan  di  antaranya;  (1)  Islam  memiliki  kewajiban  untuk mendamaikan  sesama  muslim  yang  berselisih;  (2)  Masyumi  dan  DI/TII  memiliki  misi  yang  sama untuk  mendirikan  negara  Islam  berbentuk  Republik;  dan  (3)  Masyumi  memiliki  keinginan  yang terselubung  untuk  merangkul  para  pendukung  Darul  Islam  Aceh  untuk  memilih  Masyumi  pada pemilu 1955. Akan tetapi, usulan dari Masyumi ini mendapat kecaman dari lawan-lawan politiknya terutama  PKI  dan  PNI.  Mereka  juga  dengan  tegas  menolak  negosiasi  dari  sudut  pandang  militer. Akibatnya  Masyumi  dituduh  ikut  serta  dalam  pemberontakan  Darul  Islam,  dan  tudingan  yang diperkuat oleh PKI dan PNI (Gunawan, 2000 ).
Adanya tudingan tersebut, Masyumi dianggap gagal dalam memperjuangkan “Negara Republik yang  berlandaskan  Islam”.  Hal  ini  membentuk  kekecewaan  dari  kelompok  fanatik  Islam.  Lebih jelasnya, ideologi negara tidak lagi berlandaskan unsur keislaman setelah dihilangkannya Tujuh kata dalam Jakarta Charter (Piagam Jakarta) yang sudah disepakati secara kompromi. Selain itu, Soekarno sebagai Presiden juga mengeluarkan Dekrit untuk menyikapi pemulihan UUD 1945 dan pembubaran Konstituante,  serta  menetapkan  Demokrasi  Terpimpin  dari  sistem  Parlementer  sebagai  era  baru politik  Indonesia (Ma’afi, 2013 ).  Kritikan  keras  muncul  kembali  dari  partai-partai  Islam.  Mereka menyatakan  bahwa  keputusan  ini  merupakan  sistem  pemerintahan  anti-demokrasi  yang  akan berdampak  membawa  kehancuran  bagi  bangsa  Indonesia  (Amir, 2003 ).  Pada  akhirnya,  Soekarno kembali mengeluarkan Kepres/200/1960, tercatat pada tanggal 17 Agustus 1960, yang berisi mengenai larangan bergeraknya eksistensi Partai Masyumi dan PSI di kancah perpolitikan Indonesia (Bathoro, 2018 ).  Tidak  hanya  itu,  Masyumi  juga  dituduh  ikut  serta  dalam  pemberontakan  PRRI  tahun  1958. Bahkan,  Masyumi  menerima  ancaman  dari  pemerintah  sehingga  pada  tanggal  13  September  1968, Masyumi  menyatakan  mengundurkan  diri  dari  dunia  politik.  Menindaklanjuti  pembubaran  partai Masyumi, ada beberapa partai Islam yang masih aktif dalam kancah politik di Indonesia, yakni NU, PSII dan Perti. Ketiga partai ini tidak ikut serta dibubarkan melainkan mereka bergabung dan bekerja sama dengan Soekarno ketika demokrasi terpimpin yang tergabung dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

## Ideologi Partai Kebangkitan Bangsa Masa Reformasi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan di rumah Kiai H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998. Awal pembentukan partai bermula lengsernya masa jabatan Presiden  Soeharto  di  Orde  Baru  yang  akhirnya  melahirkan  masa  Reformasi  (Rohman, 2015 ).  Pada masa  Orde  Baru  masyarakat  tidak  memiliki  kebebasan  dan  merasa  haknya  dirampas  oleh pemerintahan,  mulai  dari  hak  berpendapat,  memilih,  dan  menjamin  keselamatan.  Masyarakat menginginkan  adanya  kebebasan  dan  kebahagiaan,  baik  itu  dibidang  politik,  agama,  budaya,  dan ekonomi di Indonesia. Tidak lama Soeharto jatuh, Nahdlatul Ulama (NU) banyak menerima usulan masyarakat agar NU bergabung atau membentuk partai untuk menampung keinginan masyarakat, khususnya masyarakat NU itu sendiri (Fadli, 2018 ).
Nahdlatul Ulama (NU) menyanggupi permintaan dari masyarakat, terbukti hasil pertemuan NU ke-27 di Situbondo, yang menyatakan bahwa organisasi NU tidak berhubungan dengan partai lain dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oleh sebab itu, NU membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar masyarakat dapat memberikan aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dengan mudah. PKB diharapkan mampu bersama seluruh komponen masyarakat lainnya untuk membangun bangsa dan masyarakat Indonesia dalam menggapai harkat bangsa (Shobacha, 2012 ).
PKB  adalah  partai  yang  didukung  oleh  kelompok  elite  ormas  NU  dan  seluruh  lapisan masyarakat NU dalam menyikapi timbulnya era Reformasi. Dalam kiprahnya, PKB mengklaim sebagai partai yang terbuka dan inklusif. Sebab sistem politik yang diambil oleh PKB berasaskan Pancasila, walaupun  secara  tidak  langsung  partai  tersebut  di  bentuk  oleh  kelompok  keagamaan  NU.  PKB memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk pemerintahan yang harus  dipertahankan  dan  Pancasila  harus  diterima  sebagai  dasar  dan  ideologi  partai  atau  negara. Alasan diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi partai tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Perannya dalam menentukan struktur dan fungsi partai tidak dapat dipungkiri, mulai dari ide-ide segar dan hasil pemikirannya yang moderat hingga memberikan pengaruh  yang  signifikan  dalam  pembentukan  ideologi  partai  PKB  yang  berwawasan  kebangsaan, demokratis dan terbuka (Subagtio & Sumarno, 2019 ).
Dalam pandangan Gus Dur, gagasan harus dipahami sebagai perangkat pemersatu bangsa dan pelaksana pedoman pemerintahan nasional. Pemahaman ini tidak perlu dilihat sebagai formula suci yang kebal terhadap kritik dan perubahan (Ariffin, 2019 ). Dalam konteks politik Indonesia, instrumen pemersatu  adalah  Pancasila.  Pancasila  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa  serta berperan penting dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan setiap keyakinan (agama) di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi “ rule of the game ” yang mempersatukan semua agama dan kepercayaan  tersebut.  Sikap  negara  yang  monoreligius  dan  kecenderungan  Pancasila  melindungi kepentingan  partai  politik  mengaburkan  cita-cita  kemerdekaan  Indonesia  sebagai  bangsa  yang majemuk  (Effendy, 1998 ).  Dengan  demikian,  PKB  menyatakan  bahwa  ideologi  politik  partai merupakan  Pancasila.  PKB menolak  asumsi  bahwa  Islam  diharapkan  sebagai  ideologi  partai.  Islam harus  dijadikan  pedoman  untuk  membela  keadilan,  kesejahteraan  sosial,  melawan  diskriminasi, membela perilaku manusia dan memperjuangkan kesejahteraan umat manusia (Darajat, 2017 ).  Hal ini  selaras  dengan  cita-cita  partai  untuk  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Di dalamnya tercakup terwujudnya bangsa yang adil dan makmur lahir dan batin, materiil dan spiritual, perwujudan kebangsaan, tatanan politik yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia. Pada pemilihan umum 2004, PKB menempati posisi tiga besar dengan 10,61% atau 12.002.885 suara, dipimpin oleh Partai Golkar dan PDI-P, merebut 52 kursi di DPR (Koirudin, 2005).
Turunnya perolehan suara akibat ada ketegangan antara fraksi Gus Dur dan Matori Abdul Jalil. Ketegangan  bermula  dari  keinginan  beberapa  partai  di  parlemen  untuk  menduduki  kursi kepresidenan Gus Dur yang akan digulingkan oleh lawan politiknya. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB)  meminta  anggota  partainya  (F-PKB  DPR-RI)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  untuk  tidak  menghadiri  sidang  istimewa  tersebut.  Namun,  Matori  Abdul  Jalil  dan ijtihadnya sendiri memilih untuk ikut serta dan kehadiran Matori dalam rapat khusus itu berujung pada pemecatannya dari PKB (Choirie, 2008 ). Seolah tak puas dengan konflik pertama, PKB kembali bentrok, kali ini terkait pencopotan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai presiden dan sekretaris jenderal  DPP  PKB,  karena  keduanya  sama-sama  menjabat  menteri  di  kabinet  koalisi  Indonesia. Lukman Edi, Dirjen Dewan Tanfiz dan sebelumnya Sekjen, diberhentikan dari jabatannya. Muhaimin Iskandar  dan  Lukman  Edi  tidak  terima  dengan  pemecatan  tersebut  dan  menggugat  Gus  Dur  yang salah.  Perpecahan  kedua  fraksi  tersebut  berujung  pada  lahirnya  dua  kongres,  Dewan  Luar  Biasa Parungi,  yang  memutuskan  mengganti  Yenny  Wahid  dari  Muhaimin  Iskandar  sebagai  Sekjen,  Gus Dur  sebagai  Ketua  Dewan  Syuro  dan  Ali  Masykur  Musa  sebagai  Ketua  Dewan  Tanfidz  (Hannan  & Busahwi, 2021 ). Akibat konflik yang berkepanjangan, PKB turun drastis  dalam pemilihan parlemen tahun  2009,  hanya  memperoleh  5.146.122  suara  atau  hanya  4,94%,  dan  memenangkan  27  anggota parlemen. Terakhir, pada 2014 meningkat tajam menjadi 9,04 persen atau 11.298.957 suara, dan meraih 47 anggota parlemen. Perolehan suara PKB yang signifikan terjadi karena penggabungan partai-partai setelah lama bersengketa PKB (Hanafie, 2011 )
Politik Islam di Indonesia: Ideologi Partai Masyumi Masa Orde Lama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Masa Reformasi
Pada  tahun  2014,  PKB  mengalami  kemajuan  dan  membuat  partai  ini  kembali  memperoleh suara  yang  signifikan  di  Pemilihan  Umum.  Peningkatan  perolehan  suara  ini  tidak  lepas  dari pengalaman yang pahit akibat adanya konflik internal yang berkepanjangan. Hal ini membuat partai terus-menerus  melakukan  perubahan  dan  belajar  untuk  berbenah  diri,  serta  upaya  untuk  terus bertahan  walaupun  perolehan  suara  menurun.  Tidak  hanya  itu,  PKB  juga  melakukan  perluasan rekrutmen  politik  yang  dijadikan  sebagai  dimensi  internal  maupun  eksternal.  Kondisi  inilah  yang dijadikan cerminan oleh PKB untuk membangun institusi yang  sehat tanpa adanya konflik (Hamad, 2004 ).

## SIMPULAN
Sistem  politik  Islam  di  Indonesia  merupakan  aturan  yang  dapat  berubah  kapan  pun  waktunya. Namun, di dalam sistem ini terdapat bagian-bagian tertentu yang diatur secara tegas karena berlaku umum. Jadi pelajaran yang cocok untuk semua aspek kehidupan bisa ditemukan dalam Islam. Adanya sentuhan Islam dalam dunia politik menyebabkan kelompok masyarakat Islam tradisional maupun masyarakat  Islam  moderat  ingin  membentuk  partai  yang  berasaskan  Islam.  Hadirnya  Masyumi sebagai bentuk tonggak pemersatu umat Islam di masa Orde Lama dan semacam upaya umat Islam untuk mengorganisir kekuatan dan kiprahnya dalam menerapkan ajaran syari'ah di bidang politik. Masyumi  memiliki  tujuan  yang  sangat  sensitif  bagi  pemeluk  agama  selain  Islam,  bahkan  partai ini berhadapan  langsung  dengan  partai  lain  yang  memiliki  tujuan  berbeda  dan  kontradiktif  yaitu mendirikan ideologi negara berdasarkan syariat  Islam. Berbeda halnya dengan Masyumi, PKB yang merupakan partai baru masa Reformasi bersikap lebih terbuka terkait masalah negara. Meskipun PKB dibidani  oleh  kelompok  ormas  Islam  Nahdlatul  Ulama  (NU),  namun  PKB  secara  tidak  langsung mengakui dan mengasaskan Pancasila sebagai ideologi negara.

## REFERENSI
Abdurrahman, D. (1999). Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Amir, Z. A. (2003). Peta Islam Politik: Pasca Soeharto . Jakarta: LP3ES.
Andrias, M. A., Kusmayadi, E., & Agung, S. (2017). Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 7 (2), 21 – 33. https://doi.org/10.14710/POLITIKA.7.2.2016.21-33 Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana , 5 (1), 37 – 57. https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731
Ariffin, M. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 5 (1), 12 – 22. https://doi.org/10.30870/CANDRASANGKALA.V5I1.6084 Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno). KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 24 – 41. Retrieved from https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/757 Choirie, E. (2008). Islam-nasionalisme Umno-PKB studi komparasi dan diplomasi . Jakarta: Pensil-324. Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , 1 (1), 81 – 96. https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05 Dhakhiri, H., & Djafar, T. M. (2015). Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa. POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , 11 (1). Retrieved from http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/120
Effendi, M. R. (2003). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, dan Pasca Orde Baru). MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 19 (1), 89 – 105. https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i1.93 Effendy, B. (1998). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Fadli, Y. (2018). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. Journal of Government and Civil Society , 1 (1), 41 – 51.
https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.267 Gunawan, H. (2000). M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958 . Jakarta: Media Dakwah.
Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik . Jakarta: Granit. Hanafie, H. (2011). Buku Politik Indonesia . Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hannan, A., & Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. KABILAH: Journal of Social Community , 6 (2), 49 – 69. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392
Hasnu, & Syam, F. (2021). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. Syintax Idea , 1 (2).
Jailani, I. A. (2015). Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim dan Nasionalis pada saat Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia. KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 22 (2), 246 – 252. https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.531 Jan, W. S. W. (2017). Evolusi Islamisme dalam Politik Malaysia: Pecahnya Partai Islam Malaysia dan Penyebaran Gagasan Progresif . Singapore: ISEAS-Yusof Institute. Kahin, G. McT. (1980). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
Katimin. (2017). Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam . Medan: Perdana Publishing.
Koirudin. (2005). Menuju Partai Advokasi . Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ma’afi, R. H. (2013). Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 3 (1), 77 – 95. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.77-95 Mahanani, Q. F. I. (2020). Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953). El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization , 1 (2), 1 – 14. https://doi.org/10.24042/JHCC.V1I2.6517 Mahendra, Y. I. (1999). Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at -i-Islami (Pakistan) . Jakarta: Paramadina.
Mahmuddin. (2015). Formalisme Agama dalam Persfektif Gerakan Sosial: Prospek dan Tantangan di Masa Depan. Jurnal Diskursus Islam , 3 (1). https://doi.org/10.24252/JDI.V3I1.194 Noer, D. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 . Jakarta: Grafiti Press.
Prihatin, N. A. (2016). Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilam Sejahtera). MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 8 (1). https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769
Putra, N. (2019). Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara). Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (1), 1 – 18. https://doi.org/10.30596/INTERAKSI.V3I1.2690 Rais, M. A. (1991). Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta . Bandung: Mizan. Ricklefs, M. C. (2009). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (terj. Tim Serambi, Ed.). Jakarta: Serambi. Rohman, A. Z. F. (2015). Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004. Jurnal Transformative , 1 (1), 21 – 33. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS Samsuri. (2004). Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal (Suyanto, Ed.). Yogyakarta: Safiria Indonesia Press.
Shobacha, N. (2012). Strategi Politik Nahdlatul Ulama di Era Orde Baru. JRP (Jurnal Review Politik) , 2 (1), 99 – 113. Retrieved from http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1032 Subagtio, M. E., & Sumarno. (2019). Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah , 7 (1). Retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/28719 Suhelmi, A. (2012). Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya . (2006). Bandung: Nuansa Aulia.
© Trei Ilham Supawi| 2023