Indonesia. 6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3771
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## ANALISIS  PEMBENTUKAN  PASANGAN  IRMAN  YASIN  LIMPO-ANDI ZUNNUN ARMIN NH PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020

## Wardah Ardhillah, Armin, Sukri
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Email: wardhillah@gmail.com, armin09111965@gmail.com, sukripolitik@gmail.com

## Abstrak
Pemerintahan  negara  pada  hakekatnya  adalah  pemerintahan  rakyat,  yaitu  suatu pemerintahan  yang  dibentuk  oleh  rakyat  dan  untuk  kepentingan  seluruh  rakyat. Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  proses  demokrasi  yang  membutuhkan partisipasi  masyarakat.  Beberapa  negara  di  dunia  sangat  mementingkan  peran seluruh  masyarakat  dalam  berpartisipasi  penuh  dalam  politik.  Penelitian  ini bertujuan  menggambarkan  dan  menganalisis  dinamika  politik  pengaruh  Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan  Andi  Zunnun  Armin  NH  sehingga  terbentuk  menjadi  pasangan  calon  pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Penelitian ini dilaksanankan di Kota Makassar. Metode  yang  digunakan  deskriptif  analitik  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dan  kajian  pustaka.  Data  dianalisis menggunakan  perspektif  new  institutional  dan  teori  elite.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Syahrul  Yasin  Limpo  (SYL)  dan  Nurdin  Halid  (NH)  dalam pencalonan  Irman  Yasin  Limpo  dan  Andi  Zunnun  Armin  NH  (Pasangan  IMUN), mempunyai  pengaruh.  Dalam  hal  ini  ketokohan  SYL  selaku  mantan  gubernur, selaku  kakak  Irman  Yasin  Limpo,  memberikan  pengaruh  pada  pencalonan pasangan  IMUN  tersebut.  Namun  secara  kelembagaan  SYL,  tidak  mempunyai pengaruh.  Berbeda  dengan  Nurdin  Halid,  mempunyai  peran  secara  kelembagaan, karena  beliau  merupakan  wakil  ketua  umum  DPP  partai  Golkar  yang  mengusung Pasangan  IMUN  tersebut  dan  partai  pengusung  (Golkar,  PAN  dan  PKS)  tidak menjadikan  wacana  ketidakharmonis  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid sebagai acuan untuk menentang pasangan tersebut terbentuk.
Kata Kunci : dinamika politik; pilkada; peran elite politik

## Abstract
Thestate government is essentially a people's government, a government formed by the people and for the benefit of all the people. Elections are one of the democratic processes  that  require  public  participation.  Some  countries  in  the  world  attach great  importance  to  the  role  of  the  entire  society  in  participating  fully  inpolitics. This research aims to illustrate and analyze the political dynamics of the influence of Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid on the candidacy of Irman Yasin Limpo and  Andi  Zunnun  Armin  NH  so  that  it  is  formed  as  a  candidate  pair  in  the  2020 Makassar  Mayoral  Election.  This  research  was  conducted  in  makassar  city. Methods  used  descriptive  analytics  with  qualitative  approach.  Data  is  collected
through in-depth interviews and literature studies. The data was analyzed using a new  institutional  perspective  and  elite  theory.  The  results  showed  that  Syahrul Yasin Limpo (SYL) and Nurdin Halid (NH) in the nomination of Irman Yasin Limpo and  Andi  Zunnun  Armin  NH  (IMMUNO  Pair),  had  influence.  In  this  case,  the ketokohan  SYL  as  a  former  governor,  as  Irman  Yasin  Limpo's  brother,  had  an influence  on  the  candidacy  of  the  IMMUNO  pair.  But  institutionally  SYL,  has  no influence. Unlike Nurdin Halid, has an institutional role, because he is the deputy chairman of the Golkar party DPP that carries the IMMUNO Pair. And the party of  supporters  (Golkar,  PAN  and  PKS)  did  not  make  the  discourse  of  disharmony Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid as a reference to oppose the pair formed.

## Keywords: political dynamics; pilkada; role of political elite

## Pendahuluan
Salah  satu  prinsip  dasar  penyelenggaraan  negara  yang  dipilih  oleh  rakyat Indonesia  adalah  demokrasi.  Demokrasi  merupakan  bentuk  konstitusi  yang  mengakui bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Berdasarkan  asas  ini,  pemerintahan  negara pada  hakekatnya  adalah  pemerintahan  rakyat,  yaitu  suatu  pemerintahan  yang  dibentuk oleh  rakyat  dan  untuk  kepentingan  seluruh  rakyat.  Pemilihan  umum  merupakan  salah satu  proses  demokrasi  yang  membutuhkan  partisipasi  masyarakat.  Beberapa  negara  di dunia sangat mementingkan peran seluruh masyarakat dalam berpartisipasi penuh dalam politik.  Kesempurnaan  partisipasi  politik  hanya  dapat  dilihat  dengan  menyerahkan pilihan  kepada  rakyat.  Semua  demokrat  harus  membuat  pilihan  mereka  sebanyak mungkin tanpa halangan apapun.
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud dari sarana demokrasi dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih  demokratis.  Sepanjang  jalan  ini, sistem demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk hambatan  yang  kerap  menimbulkan  ketidakpedulian  terhadap  masyarakat  pada umumnya.
Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  merupakan  ajang  bagi  seluruh masyarakat  untuk  menjalankan  proses  penggantian  kepemimpinan  sehingga  sangat penting  bagi  masyarakat  dalam  wilayah  setempat.  Pada  sisi  masyarakat  inilah kesempatan  untuk  mengevaluasi  pemimpin  sebelumnya  dan  memilih  siapa  pemimpin yang  berikutnya.  Sedangkan  dari  sisi  partai  politik  merupakan  kesempatan  untuk melakukan  seleksi  terhadap  kader-kader  partai  terbaik.  Serta  untuk  masyarakat  yang memilih jalur perseorangan, inilah kesempatan untuk menggalang dukungan bagi  kader daerah menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.
Sistem  demokrasi  elektoral  kaderisasi  dan  rekrutmen  merupakan  bagian terpenting  dalam  keseluruhan  sistem  politik.  Dalam  titik  inilah  sistem  pencalonan menjadi  menarik  untuk  dikaji  bagaimana  sistem  internal  partai  dibangun  untuk membina  kadernya  dan  bagaimana  partai  politik  melakukan  seleksi  kadernya  untuk menjadi  calon.  Demikian  halnya  dengan  sejumlah  orang  yang  memilih  jalur perseorangan  untuk  meyakinkan  masyarakat  untuk  menjadi  bakalcalon.  Fakta membuktikanbahwa  pada  tahapan  pencalonan  begitu  banyak  persoalan  muncul  dan
menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Dalam periode pemilihan serentaktahun 2015 dan  2017,  masalah  pencalonan  muncul  menghiasi  halaman  media  massa  dan  media sosial.  Bakal  pasangan  calon  dari  partai  politik  yang  di  calonkan  penuh  intrik  saling jegal  antara  kader  partai  maupun  bukan  kader  partai  politik.  Demikian  pula  dengan proses  bakal  calon  dari  perseorangan  yang  harus  merebut  simpati  masyarakat (Respationo & Hamzah, 2013) .
Dinamika politik dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Makassar  2020,  bakal  maju  empat  pasangan  calon.  Mereka  tersebut  adalah  Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, Irman Yasin Limpo- Andi Zunnun Armin NH dan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Rozikin, 2017) . Dari  empat  pasangan  calon  tersebut,  salah  satunya  menarik  perhatian  penulis. Yaitu  pasangan  Irman  Yasin  Limpo-Andi  Zunnun  Armin  NH,  pada  pasangan  tersebut memiliki  latar  belakang  yang  berbeda.  Irman  merupakan  adik  dari  Menteri  Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sedangkan Andi Zunnun merupakan anak dari Politikus Golkar, Nurdin Halid.
Pada  pasangan  Irman  Yasin  Limpo-Andi  Zunnun  Armin  NH,  memiliki  kerabat yang  kurang  harmonis  yaitu  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid.  Tapi  tidak  ada musuh  abadi  dalam  politik,  dalam  Pemilihan  Walikota    Makassar  2020  berpeluang menyatukan  keduanya.  Hal  tersebut  terjadi  setelah  Partai  Golkar  mengusung  Irman Yasin  Limpo  dan  direkomendasikan  berpasangan  dengan  Andi  Zunnun  Armin  NH  di Pemilihan Walikota Makassar 2020 (Syaf, 2017) .
Ketidakharmonisan  kerabat  mereka  dapat  dilihat  dari  sejarah  pertarungan  kedua kerabat  mereka.    Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid,  keduanya  nyaris  tidak  tak pernah sehaluan, walaupun sama-sama dibesarkan Partai Golkar. Pada suksesi Gubernur Sulawesi  Selatan  tahun  2003  merupakan  cerita  pembuka  ketidakharmonisan  Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo. Saat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003, Partai  Golkar  mempasangkan  HM  Amin  Syam-Syahrul  Yasin  Limpo.  Nurdin  Halid yang sejak awal tak respek dengan pasangan ini berbelok haluan. Ia turut mencalonkan diri  dengan  menggandeng  Iskandar  Mandji.  Lengkapnya  lagi,  pria  kelahiran  Bone  ini merangkul Ilham Arief Sirajuddin, politisi muda partai beringin, untuk mendukungnya di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003. Karena ideologi politik yang sejalan,  Ilham  Arief  Sirajuddin  dengan  berani  turut  membangkang  pada  keputusan Golkar. Sayang, cerita ini berakhir dengan kekalahan Nurdin. Setelah kalah di suksesi, Nurdin  berlabuh  ke  kancah  politik  nasional.  Sejak  itulah  rentetan  ketidakharmonisan dengan Syahrul terus abadi (Lagaligopos, 2017) .
Di Pemilihan Walikota Makassar 2013, Nurdin Halid kembali terlibat pertarungan dengan Syahrul Yasin Limpo. Nurdin Halid menginginkan Supomo Guntur dengan adik kandungnya  (Kadir  Halid)  menjadi  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota Makassar  2013.  Sementara    Syahrul  Yasin  Limpo  menolak  keras  Kadir  Halid  sebagai pasangan  calon  Supomo,  Ia  menginginkan  mantan  Sekretaris  Kota  Makassar  itu dipasangkan  dengan  Farouk  M  Betta.  Tapi  campur  tangan  DPP  memutuskan “perkawinan paksa” Supomo-Kadir (Candra, 2014) .
Syahrul  Yasin  Limpo  membuka  poros  baru  ia  mendorong  adik  kandungnya, Irman  Yasin  Limpo  (None)  bertarung  di  Pemilihan  Walikota  Makassar  2013.  None maju berpasangan dengan Busrah Abdullah. Poros dadakan ini memutus keseimbangan Partai  Golkar.  Misi  Syahrul  Yasin  Limpo  mengacak-acak  soliditas  Golkar  Makassar berhasil.  Suara  Supomo  Guntur-Kadir  Halid  rendah.  Namun  sayang  poros  Syahrul Yasin  Limpo  juga  harus  menerima  kenyataan  bahwa  gagal  mengatasi  elektabilitas Danny  Pomanto-Syamsu  Rizal  yang  disokong  oleh  Ilham  Arief  Sirajuddin,  sehingga memenangi Pemilihan walikota Makassar 2013. Sama-sama mengalami kegagalan tidak lantas  memutus  gesekan  politik  keduanya.  Nurdin  Halid  terus  bergerilya  di  DPP. Sementara  Syahrul  Yasin  Limpo  semakin  menancapkan  pengaruhnya  di  Sulawesi Selatan (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018) .
Fakta bahwa DPP memecah belah partai Golkar, termasuk kubu Abrisal Bakri dan Agung Laksono sejak 2014, sekali lagi menimbulkan perselisihan antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Khalid. Puncaknya, ketika Syahrul Yasin Limpo memutuskan maju di  Munas  Golkar  tahun  2016.  Namun  karena  gagal  di  munas,  Syahrul  Yasin  Limpo menghadapi  sentimen  friksi  politik  dari  kubu  Setya  Novanto.  Setelah  Syahrul  Yasin Limpo  lengser  didoronglah  Nurdin  Halid  menjadi  plt  Ketua  Golkar  Sulawesi  Selatan. Pergantian ini terjadi saat Partai Golkar sedang menghadapi dua momen politik krusial, Musda  Golkar  Sulawesi  Selatan  dan  Pilgub  2018.  Banyak  kader  menyebut  pergantian itu  “kudeta”  untuk  memutus  pengaruh  imperium  Yasin  Limpo  di  Sulawesi  Selatan (Tella, 2016) .
Nurdin  Halid    dipandang  bermanuver  untuk  mengganggu  kepentingan  Ichsan Yasin  Limpo,  yang  disiapkan  menjadi  penerus  Syahrul  Yasin  Limpo  di  Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Benar saja, Nurdin yang sudah mengalkulasi kekuatan Ichsan Yasin Limpo di DPD II menunda musda  sampai waktu yang belum ditentukan. Misinya  untuk  membelah  soliditas  DPD  II  setidaknya  efektif  padasaat  itu.  Golkar Sulawesi Selatan pelan-pelan ia kendalikan dan para loyalis Syahrul Yasin Limpo mulai ia rangkul (Jamil, 2016) .
Dari sejarah yang diwacanakan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang tidak harmonis.  Namun,  .mereka  pernah  menjalani    penerbangan  dengan  satu  pesawat, mereka  juga  terlihat  akrab  saat  bertemu.    Selain  itu,  mereka  juga  berada  pada  Partai yang  berbeda,  Syahrul  Yasin  Limpo  dari  Partai  Nasdem  dan  Nurdin  Halid  dari  Partai Golkar  serta  partai  dari  SYL  mendukung  kandidat  lain.  Tetapi  dalam  Pemilihan Walikota Makassar 2020, keluarga mereka bersatu dalam pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 (Mubarak, 2019) .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah  penulis  berusaha  untuk  menjelaskan  dinamika  politik  yang  terjadi  dalam pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH sehingga pasang ini terbentuk  menjadi  pasagan calon,  dengan  batas  penelitian  pengaruh  elite  politik  dalam hal  ini  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid  dalam  pencalonan  ini.  Dalam  judul Analisis  Pembentukan  Pasangan  Irman  Yasin  Limpo-Andi  Zunnun  Armin  NH  Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan  tujuan  pokok  penelitian,  yaitu  mendeskripsikan  dan  menganalisis  mengenai Pengaruh  Elite  politik  terhadap  pencalonan  Irman  Yasin  Limpo  dan  Andi  Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.
Pada  pendekatan  penelitian  kualitatif  ini  akan  lebih  banyak  mementingkan  segi proses daripada hasil. Oleh karena itu, akan dilihat dan dianalisis bagaimana pengaruh Elite  politik  terhadap  proses  pencalonan  Irman  Yasin  Limpo  di  Pemilihan  Walikota Makassar  2020.  Pada  proses  tersebut  setiap  langkah  yang  dilakukan  untuk  menggali informasi yang berkenaan dengan pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Walikota Makassar 2020 akan diteliti, sehingga diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya serta lebih bermakna.
Adapun jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder.  Sedangkan  teknik  analisis  data,  peneliti  melakukan  analisis  data  bersamaan dengan  proses  pengumpulan  data  berlangsung,  akan  banyak  data  dan  informasi  yang akan diperoleh selama penelitian di lapangan, peneliti akan melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal  penting  bagaimana  pengaruh  Elite  politik  terhadap  pencalonan  Irman  Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.

## Hasil dan Pembahasan
Masyarakat yang dinamis, selalu ada berbagai kebutuhan dan dukungan spontan. Tuntutan  individu,  tuntutan  kelompok  masyarakat  pada  instansi  pemerintah (superstruktur  politik).  Permintaan  ini  bergantian  sesuai  dengan  preferensi  masing- masing  kelompok  yang  selalu  bersemangat  untuk  permintaan  tersebut.  Pada  tataran sistem  politik  nasional,  persyaratan  berbagai  kelompok  kepentingan  harus  ditegakkan dengan  kuat  sesuai  dengan  pedoman  konstitusi.  Dalam  hal  ini,  gerakan  klaim  tidak dimaksudkan untuk mengganggu negara dan menghancurkan tatanan politik, ekonomi, dan  hukum,  tetapi  klaim  tersebut  merekonstruksi  struktur  politik  dan  ekonomi,  hal  ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerancuan dinamika dalam masyarakat (A Kambo & Bailusy, 2009) .
Jika  melihat  sejarah,  keluarga  Irman  Yasin  Limpo  dan  Andi  Zunnun  Armin  NH (Pasangan  IMUN)  keduanya  hampir  tak  pernah  sehaluan,  keluarga  mereka  hampir selalu berlawanan politik. Namun pasangan IMUN ini bisa maju sebagai calon walikota dan  wakil  walikota,  sehingga  dalam  pencalonan  pasangan  tersebut  melalui  kompromi yang  ada.  Dari  pihak  Partai  Golkar  tidak  mempermasalahkan  mengenai  kabar  bahwa kedua  keluarga  Pasangan  IMUN  di  wacanakan  kurang  harmonis.  Menurut  Nasaruddin Upel persoalan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang sebelumnya hampir selalu berlawanan politik tidak menjadikan keduanya bermusuhan (Aswin, 2017) .
Wakil  Sekretaris  Partai  Golkar  Sulawesi  Selatan  juga  mengungkapkan  dalam politik apapun bisa terjadi, kapanpun bisa berubah. Dalam politik juga tidak ada kawan abadi,  tidak  ada  lawan  abadi,  yang  ada  adalah  kepentingan.  Jadi,  ketika  Irman  Yasin Limpo  dan  Andi  Zunnun  Armin  NH  dibentuk  menjadi  calon  walikota  dan  wakil walikota  Makassar  2020.  Partai  tidak  menentangnya  walaupun  sejarah  keluarga pasangan IMUN ini hampir selalu berlawanan politik.
Melihat  sejarah  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid  yang  hampir  selalu berlawanan politik. Namun kedua figur Sulawesi Selatan sering di wacanakan bertemu, dari  pertemuan-pertemuan  mereka  adakah  membahas  tentang  strategi  pemenangan setelah kedua keluarga mereka resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar 2020.
Menurut  Farouk  M.  Betta  pertemuan  Syahrul  Yasin  Limpo  (SYL)  dan  Nurdin Halid  (NH),  tidak  pernah  membahas  strategi  Pemenangan  Irman  Yasin  Limpo  (None) dan  Andi  Zunnun  Armin  NH  pada  Pemilihan  Walikota  Makassar  2020  setelah  resmi ditetapkan oleh KPU. Meskipun None merupakan adik kandung SYL dan Andi Zunnun merupakan  anak  kandung  NH.  Ketua  DPD  II  Golkar  Makassar  juga  mengungkapkan Pertemuan-pertemuan  kedua  figur  Sulawesi  Selatan  hanya  sebatas  silaturahmi  saja (Sobirin, Nuhuyanan, Maldun, Abdullah, & Sukadar, 2013) .
Menurut  Nasruddin  Upel  menyatakan  bahwa  pada  tingkatan  ketokohan  Syahrul Yasin  Limpo  selaku  mantan  Gubernur,  selaku  adik  Irman  Yasin  Limpo.  Ada pengaruhnya,  partai  memberikan  dukungannya  pada  kandidat  tersebut,  tetapi  secara kelembagaan  tidak  ada.  Karena  partai  Syahrul  Yasin  Limpo  tidak  mengusung  Irman Yasin Limpo. Berbeda dengan Nurdin Halid, partainya mengusung kandidat dan secara langsung  ikut  terlibat  menentukan  calon  walikota  dan  wakil  walikota.  Karena  beliau adalah wakil ketua umum DPP Partai Golkar.
Menurutnya,  kedua  figur  tersebut  adalah  Tokoh  Politik  Nasional  Sulawesi Selatan,  tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap apapun yang terjadi di Republik ini.  Bukan  hanya  di  Kota  Makassar  dan  Sulawesi  Selatan,  yang  mana  kita  ketahui keduanya secara politik selama ini tidak bersama. Tetapi di Pemilihan Makassar 2020, keluarga  mereka  bersatu  di  Pemilihan  Walikota  Makassar  2020.  Namun  belum  tentu Syahrul  Yasin  Limpo  menggerakkan  instrumen  jaringan  dan  keluargannya  untuk bekerja memenangkan Irman Yasin Limpo dan Nurdin Halid pada Pemilihan Walikota Makassar  2020.  Karena  beliau  bukan  kader  partai  pengusung  walaupun  Irman  Yasin Limpo adalah adik kandungnya sendiri.
Perspektif  new institutional  membuka  ruang  aspek  formal  dan informal.  Dimana dalam  penelitian  ini,  terbentuknya  pasangan  Irman  Yasin  Limpo  dan  Andi  Zunnun Armin  NH  (Pasangan  IMUN)  di  Pemilihan  Walikota  Makassar  2020.  Bukan  hanya disebabkan  pada  aspek  formal  saja,  akan  tetapi  ada  aspek  informal  yang  ikut mempengaruhi sehingga Pasangan IMUN tersebut terbentuk.
Karena  jika  melihat  pada  aspek  formalnya,  maka  tidak  akan  ada  masalah  jika pasangan  ini  terbentuk.  Baik  dari  segi  UU  maupun  dari  AD/ART  Partai  Pengusung, tidak  ada  aturan  yang  melarang  mereka  menjadi  pasangan  calon.  Akan  tetapi  karena
Irman  Yasin  Limpo  merupakan  adik  kandung  dari  Syahrul  Yasin  Limpo  (SYL)  dan Andi Zunnun Armin NH merupakan anak kandung dari Nurdin Halid (NH). Dan kedua elite politik (SYL dan NH) tersebut sering berlawan politik dan berada pada partai yang berbeda,  SYL  dari  Partai  NasDem  dan  Partainya  mendukung  kandidat  lain  serta  NH dari Partai Golkar.
Selain  itu,  dimana  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid  yang  diwacanakan kurang  harmonis.  Akan  tetapi  mereka  pernah  menjalani  penerbangan  dengan  satu pesawat,  mereka  juga  terlihat  akrab  saat bertemu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  ada  aspek informal (diluar aturan) yang ikut mempengaruhi terbentuknya pasangan calon ini. Hal itu  dapat  dilihat  bahwa  Irman  Yasin  Limpo  merupakan  adik  kandung  Syahrul  Yasin Limpo. Dari fakta itu dapat mempengaruhi tingkat pemilihan di mata pemilih, walaupun secara  langsung  Syahrul  Yasin  Limpo  tidak  memberikan  arahan-arahan  kepada  Partai pengusung Pasangan IMUN tersebut.
Karena  ketika  pasangan  Irman  Yasin  Limpo  dan  Andi  Zunnun  Armin  NH terbentuk,  ini  dianggap  sebagai  representasi  kekuatan  yang  ada  pada  elite  dibelakang mereka  sehingga  terbentuk  menjadi  pasangan  calon.  Dalam  aspek  formal,  Partai memiliki  pertimbangan,  kriteria,  syarat,  mekanisme,  tata  cara  dan  penilaian-penilaian tersediri  dalam  memberikan  dukungannya.  Contohnya  di  partai  Golkar.  Pada  tahapan awal,  Partai  Golkar  akan  membuka  pendaftaran  bagi  para  calon  yang  ingin mendapatkan  dukungan  dari  Partai  untuk  Pemilihan  Walikota  Makassar.  Para  calon yang  mendaftar  akan  mengisi  dan  mengembalikan  formulir  sesuai  dengan  ketentuan Partai.
Para  calon  yang  telah  mengembalikan  formulir  pendaftaran  akan  di  seleksi  oleh tim yang dibentuk oleh DPD II Partai Golkar Makasar. Tim tersebut yang akan menilai para  calon  mulai  dari  kapabilitas,  komitmen  dan  sebagainya.  Kemudiaan  nama-nama yang lulus seleksi akan dikirim dan diseleksi lagi ketingkatan selanjutnya. Dalam Partai Golkar memiliki Juklak (petunjuk pelaksanaan) pada masing-masing tingkatannya. Baik Golkar  Kota  Makassar,  Golkar  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Golkar  Pusat  memiliki dinamika dan ketentuan tersendiri.
Pada  tingkatan  kabupaten/kota  (DPD  II  Partai  Golkar  Kota  Makassar)  partai menyeleksi  para  calon  dengan  melakukan  rapat  pleno.  Rapat  pleno  tersebut  dilakukan mulai dari kelurahan, kecamatan dan DPD II Partai Golkar Makassar. Pada rapat DPD II,  Partai  akan  menyeleksi  minimal  3  nama.  Nama-nama  yang  lulus  seleksi  pada tingkatan kabupaten/kota akan dikirim ke tingkatan wilayah.
Pada  tingkatan  wilayah  (DPD  I  Partai  Golkar  Provinsi  Sulawesi  Selatan)  para calon akan melaksanakan fit and proper test berupa tes wawancara, uji kompetensi oleh para  pakar  dan  akademisi  yang  ada  di  Makassar.  Dari  hasil  tes  tersebut  di scoring, nama-nama yang lulus seleksi dikirim lagi ketingkatan pusat. Di tingkatan Pusat (DPP Partai Golkar) yang akan menetukan calon walikota Makassar yang direkomendasikan oleh Partai Golkar.
Sejalan  dengan  hal  itu  Menurut  Robert  D.  Putnam,  Kelompok  elit  dapat diidentifikasi menggunakan tiga pendekatan. Pertama, analisis terhadap jabatan formal,
khususnya  pada  jabatan  resmi  pemerintah.  Yang  kedua  adalah  analisis  reputasi  yang lebih  informal  di  masyarakat.  Ketiga,  perannya  dalam  analisis  keputusan,  terutama dalam  membuat  atau  menolak  keputusan  politik.  Selain  memiliki  kekuasaan,  kelas  ini juga  menguasai  sebagian  besar  sumber  dayanya,  sehingga  kelompok  elite  ini  dapat dianggap sebagai aktor politik utama (Putnam, 2000) .
Para  ahli  sepakat  bahwa  elite  akan  menggunakan  tiga  sumber  daya  utama  untuk mengkonsolidasikan  kekuasaan  sebagai  aktor  politik  utama:  ideologi,  kekuasaan,  dan ekonomi.  Dengan  ideologi,  elite  mengadvokasi  dan  mengimplementasikan  kebijakan dan  strategi  yang  diikutinya,  memukul  massa  dan  tanpa  menggunakan  kekerasan. Seiring  dengan  ekonomi,  elit  akan  memenuhi  kebutuhan  massa,  dengan  demikian membenarkan  kekuatan  elite.  Dengan  sekuat  tenaga,  para  elite  menaklukkan  massa yang menolak kepemimpinan mereka (Suwirta & Adam, 2012) .
Penelitian  yang  berjudul  “Peran  Elite  Politik  Lokal  Terhadap  Masyarakat Menjelang  Pemilihan  Presiden  Tahun  2014  Di  Kecamatan  Benteng  Kabupaten Kepulauan  Selayar”  Oleh  Hendra  Pratama,  Tahun  2014.  Masalah  dalam  penelitian  ini adalah 1) Bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat menjelang Pemilihan Presiden  tahun  2014  di  Kecamatan  Benteng,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  ?  2) Bagaimana  persepsi  masyarakat  terhadap  peran  elite  politik  lokal  dimasyarakat menjelang  pemilihan  presiden  tahun  2014  di  Kecamatan  Benteng,  Kabupaten Kepulauan Selayar?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran elite politik  lokal  terhadap  masyarakat  di  Kecamatan  Benteng,  Kabupaten  Kepulauan Selayar,  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  peran  elite  poltik  lokal  dimasyarakat menjelang  pemilih  presiden  tahun  2014.  Hasil  penelitian  ditemukan  peran  elite  politik lokal  ( governing  elite )  terhadap  masyarakat  yaitu  dengan  cara  memberikan  arahan kepada  masyarakat  agar  pada  pemilihan  presiden  tahun  2014  hak  suaranya  digunakan agar  terciptanya  pemilihan  presiden  yang  sempurna  dan  tidak  golput  (golongan  putih) karena  menentukan  nasib  Negara  lima  tahun  kedepan.  Adapun  persepsi  masyarakat terhadap elite politik lokal adalah adanya kecenderungan dalam memihat calon presiden yang  didukungnya.  Cara-cara  yang  mereka  lakukan  yaitu  membagi-bagikan  kostum kampanye  (baju,  topi,  dan  rompi),  memberikan  arahan  kepada  pemilih  pemula  dan meminta dukungan kepada keluarga dan kerabat agar bisa memilih calon presiden yang didukungnya pada saat pemilihan presiden tahun 2014.
Sedangkan  penelitian  penulis,  berjudul  “Analisis  Pembentukan  Pasangan  Irman Yasin  Limpo-Andi  Zunnun  Armin  NH  Pada  Pemilihan  Walikota  Makassar  2020” Masalah  dalam  penelitian  ini  :  Bagaimana  dinamika  terbentuknya  Irman  Yasin  Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020?. Dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi  Zunnun  Armin  NH  sehingga  menjadi  pasangan  calon  pada  Pemilihan  Walikota Makassar  2020  yang  notebenenya  elite  politik  dibelakang  mereka  merupakan  kerabat mereka sendiri yang pada sejarah diwacanakan kurang harmonis.
Menurut  Pareto,  setiap  masyarakat  dijalankan  oleh  sejumlah  kecil  orang  yang memiliki  kualitas  yang  mereka  butuhkan  untuk  memiliki  kekuatan  politik  penuh. Mereka  yang  telah  mampu  mencapai  pusat  kekuasaan  adalah  yang  terbaik.  Mereka mungkin memiliki kekuatan terbesar dalam masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite dari  berbagai  profesi  dan  tingkat  sosial  diambil  dari  kelas  yang  pada  dasarnya  sama: kaya, cerdas, dan lebih menguntungkan daripada masyarakat umum. Jadi, menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: yang pertama adalah kelas atas, elite pemerintah dan elite non-pemerintah. Sebagai seorang pemuka agama dan seorang pemuda. Pemimpin, pemilik,  dan  lain-lain.  Kedua,  kelas  bawah  adalah  orang-orang  bodoh  seperti masyarakat pada umumnya dan kaum tani (Nuzula, 2016) .
Dalam  kondisi  tertentu,  ada  karakteristik  yang  membedakan  antara  elite  satu dengan  yang  lainnya.  Yaitu  kemampuan  untuk  memimpin  dan  menjalankan  kontrol politik.  Jika  elite  prestisius  dilumpuhkan  dan  orang-orang  di  luar  kelompok  menjadi kompeten di masyarakat, elite yang berkuasa saat itu dapat digulingkan dan digantikan oleh  elite  baru.  Hal  ini  dapat  dengan  mudah  ditumbangkan  oleh  kelompok  baru  yang nantinya akan  menjadi  elit  baru masyarakat,  karena  dalam  kondisi tertentu  posisi elite dapat didiskreditkan di mata masyarakat (Amin, 2017) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  penelitian  dan  hasil  penelitian  dilapangan mengenai  Analisis  Pembentukan  Pasangan  Irman  Yasin  Limpo-Andi  Zunnun  Armin NH  Pada  Pemilihan  Walikota  Makassar  2020.  Maka  penulis  menyimpulkan  bahwa persoalan  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid  yang  hampir  selalu  berlawanan politik  tidak  menjadikan  keduanya  bermusuhan.  Sehingga  Partai  Setuju  Irman  Yasin Limpo  dan  Andi  Zunnun  Armin  NH  menjadi  calon  walikota  dan  wakil  walikota Makassar  2020.  Pengaruh  Syahrul  Yasin  Limpo  dan  Nurdin  Halid  menurut  sekretaris Tim  Pemenang  IMUN  pada  tingkatan  ketokohan  Syahrul  Yasin  Limpo  selaku  mantan Gubernur, selaku adik Irman Yasin Limpo ada pengaruhnya. Tetapi secara kelembagaan tidak  ada,  karena  partai  beliau  tidak  mengusung  pasangan  IMUN  tersebut,  dan  partai beliau  mengusung  kandidat  lain.  Berbeda  dengan  NH,  partai  beliau  mengusung pasangan IMUN tersebut dan merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang ikut  terlibat  langsung  menentukan  pasangan  IMUN  secara  kelembagaan.  Walaupun secara  langsung  Syahrul  Yasin  Limpo  tidak  memberikan  arahan-arahan  kepada  Partai Pengusung Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH.

## BIBLIOGRAFI
A  Kambo,  Gustiana, &  Bailusy,  Muh  Kausar.  (2009). Komitmen  Ekologis Pemerintah Daerah  Dalam  Proses  Kebijakan  Publik  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah . Google Scholar
Amin,  Khairul.  (2017).  Elit  dan  Kekuasaan  pada  Masyarakat  Desa. Jurnal  Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) , 11 (2), 167–187. Google Scholar
Aswin,  Aswin.  (2017). Implikasi  Pemberhentian  Syahrul  Yasin  Limpo  sebagai  Ketua Umum  DPD  SUL-SEL  terhadap  Eksisten  Partai  Golongan  Karya  SUL-SEL . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Candra, Akbar. (2014). Kekuatan politik lokal dalam pemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL)  pada  pemilihan  Gubernur  2013  Daerah  Pemilihan  Kabupaten  Gowa . Doctoral dissertation. Google Scholar
Jamil,  Fadly.  (2016). Strategi  Komunikasi  Politik  Pilkada  Gowa  2015  (Studi  Kasus Kemenangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Abd Rauf Malaganni S. Sos., M. Si) . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Lagaligopos. (2017). NurdinHalid Vs Syahrul Yasin Limpo, Cerita Panjang Seteru Dua Orang Kuat Lokal. Retrieved from Lagaligopos.com
website: http://lagaligopos.com/read/nurdin-halid-vs-syahrul-yasin-limpo-cerita-panjang- seteru-dua-orang-kuat-lokal/. Google Scholar
Mubarak,  Dinul  Fitrah.  (2019).  Konstruksi  Teks  Pemberitaan  Calon  Gubernur  Sulsel Periode  2018  Pada  Harian  Fajar  (Studi  Pada  Berita  Tentang  Penjaringan  Cagub).
Jurnal Diskursus Islam , 7 (1), 1–20. Google Scholar
Nuzula, Nur. (2016). Politik elite Nahdlatul Ulama (Nu): pemihakan dalam pemilihan presiden (Pilpres) Tahun 2014 . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Google Scholar
Putnam,  Robert  D.  (2000).  Bowling  alone:  America’s  declining  social  capital.  In Culture and politics (pp. 223–234). Springer. Google Scholar
Respationo,  H.  M.  Soerya,  &  Hamzah,  M.  Guntur.  (2013).  Putusan  Hakim:  Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. Yustisia Jurnal Hukum , 2 (2). Google Scholar
Rozikin,  Mohamad  Toufikur.  (2017). Implementasi  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan  calon  kepala  daerah  Kota  Surabaya  tahun  2015 .  UIN  Sunan  Ampel Surabaya. Google Scholar
Rusnaedy,  Zaldy,  &  Purwaningsih,  Titin.  (2018).  Keluarga  Politik  Yasin  Limpo  Pada
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Gowa  Tahun  2015. Jurnal  Politik , 3 (2),
301–322. Google Scholar
Sobirin, S. S., Nuhuyanan, Reza, Maldun, Syamsuddin, Abdullah, Wawan, & Sukadar, Yoshi.  (2013). Empat  Tahun  Perjalanan  Wakil  Rakyat  Kota  Makassar (Vol.  1). Sah Media. Google Scholar
Suwirta,  Andi,  &  Adam,  Arlin.  (2012).  Membincang  kembali  masalah  etnisitas, nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia. Atikan , 2 (2). Google Scholar
Syaf,  Edy  Junaedy.  (2017).  Pertarungan  Simbol  Identitas  Etnis  Sebagai  Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota Makassar. Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi , 215–224.
Google Scholar
Tella,  Rahmat  Ilmi.  (2016). Respon  Elit  Partai  Golkar  Makassar  Terhadap  Dualisme Kepemimpinan DPP Pusat: Studi Tentang Kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Google Scholar
Copyright holder: Wardah Ardhillah, Armin, Sukri (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: