Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif
Theory of Planed Behavior
Taofik M. Gumelar 1 , Elvia R. Shauki 2
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 12
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kec. Beji. Depok, Indonesia
Abstract. This study aims to analyze and evaluate factors that influence students' intention to take whistleblowing actions  against  fraud  in  managing  the  organization's  funds  as  an  effort  to  prevent  fraud  and  formulating  a whistleblowing method that can be applied.Students know that fraud has occurred but were unable to report due to friendship  conflicts.  This  study  seeks  to  fill  the  reseach  gap,  is  looking  at  the  phenomenon  of  student  decision making  in  reporting  fraud  on  managing  student  funds  through  the  whistleblowing  mechanism  using  Theory  of Planned Behavior and incorporating moral norms into it. This study uses a qualitative case study approach. Data collection techniques are questionnaires and interviews. The analysis technique uses content and thematic analysis techniques.The  results  indicate  that  the  factors  that  influence  the  intention  of  members  of  the  organization  in carrying  out  reporting  actions  on  fraud  actions  in  the  management  of  organizational  funds,  attitude,  subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, whereas moral norms are the dominant factor in the  formation  of  student  organization  members'  intentions  to  take  action  reporting  fraud.  The  whistleblowing mechanism is carried out using an internal whistleblowing approach.
Keywords: Theory  Of  Planned  Behavior;  Attitude;  Subjective  Norms;  Perceived  Behavioural  Control;  Moral Norms; Intention
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  niat mahasiswa dalam melakukan tindakan whistleblowing atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi sebagai upaya  pencegahan fraud tersebut  dan  merumuskan  metode whistleblowing yang  dapat  diterapkan.  Terdapat permasalahan  bahwa  mahasiswa  mengetahui  telah  terjadi fraud tersebut  namun  tidak  mampu  melaporkan  karena terbentur  hubungan  pertemanan.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengisi reseach gap ,  yaitu  melihat  fenomena pengambilan  keputusan  mahasiswa  dalam  melakukan  pelaporan  atas  tindakan fraud pada  pengelolaan  dana kemahasiswaan  melalui  mekanisme whistleblowing menggunakan Theory  of  Planned  Behavior dan  memasukan moral  norms ke  dalamnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan qualitative  case  study . Teknik  pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis menggunakan teknik content dan thematic analysis. Hasil penelitian  menunjukkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  niat  anggota  organisasi  dalam  melakukan  tindakan pelaporan  atas  tindakan fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi,  yaitu attitude,  subjective  norms,  perceived behavioural  control tidak  menjadi  faktor  yang  dominan,  sedangkan moral  norms menjadi  faktor  dominan  dalam pembentukan  niat  anggota  organisasi  kemahasiswaan  untuk  melakukan  tindakan  pelaporan  atas  tindakan fraud. Mekanisme whistleblowing dilakukan dengan pendekatan internal whistleblowing.
Kata  Kunci: Teori  Perilaku  Yang  Direncanakan;  Sikap;  Norma-norma  Subyektif;  Kontrol  Perilaku  Yang Dipersepsikan; Norma-norma Moral; Niat
Corresponding author. taofikmuhammadg@gmail.com How to cite this article. . Taofik M. Gumelar & Elvia R. Shauki. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory of Planed Behavior. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 12 (1), 176-200. History of article. Received: April 2020, Revision: Juni 2020, Published: Juni 2020 Online ISSN: 2541-0342 . Print ISSN: 2086-2563 . DOI : https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23963 Copyright©2020. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Kasus fraud selain  terjadi  pada  sektor pemerintah dan sektor swasta, juga merambah di  dunia  pendidikan,  salah  satunya  terjadi  di perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  yang merupakan  organisasi  publik  dapat  dikatakan tidak  bersih  dari  praktik fraud .  Korupsi  pada dunia  pendidikan  terutama  pada  pendidikan tinggi  sejatinya  bukan  hal  yang  baru. Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  (2016) telah melakukan pemantauan selama 10 tahun pada  kasus  korupsi  di  perguruan  tinggi,  sejak 2006  hingga  2016.  Tercatat  ada  37  kasus korupsi  yang  terdiri  dari  65  pelaku  yang berasal dari civitas akademika. Selain itu ICW (2016)  menemukan  12  pola  korupsi  di perguruan tinggi.
Tidak  hanya  terjadi  pada  organisasi besar, fraud juga terjadi pada organisasi  kecil seperti organisasi kemahasiswaan. Baik organisasi  besar  maupun  kecil    tidak  akan lepas  dari  ancaman  berupa  kecurangan  baik dari  dalam  maupun  dari  luar  yang  dapat merugikan  organisasi.  Lazimnya,  organisasi kemahasiswaan tidak memiliki sistem pengendalian  internal  sebaik  organisasi  besar lainnya. Oleh karena itu, organisasi kemahasiswaan lazimnya lebih rentan terhadap  kasus fraud .  Praktik fraud juga terjadi  di  Universitas  Pendidikan  Indonesia (UPI), berdasarkan hasil penelusuran unit pers mahasiswa  yang  dimuat  dalam  majalah  Isola Pos  menyebutkan  bahwa  terdapat  4000  mata kuliah  yang  janggal  diduga  telah  dilakukan manipulasi  nilai  mata  kuliah  tersebut  dan diduga  124  mahasiswa  terlibat  (ISOLA  POS, 2013).  Berdasarkan  hasil  wawancara  awal dengan beberapa pengurus organisasi kemahasiswaan UPI, pengurus tersebut mengakui bahwa praktik fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  memang  terjadi khususnya di organisasi kemahasiswaan.
Aksi whistleblowing dapat  dilakukan untuk  mencegah  tindakan  kecurangan.  Aksi whistleblowing ini  pada  pelaksanaannya pelaku whistleblowing yang  biasa  disebut whistleblower sengaja mengungkapkan kecurangan  yang  dia  ketahui. Whistleblower ini  memiliki  akses  atas  informasi-informasi tentang  tindakan  kecurangan  yang  terjadi  di
dalam  organisasi  (Yeoh,  2014).  Seorang mahasiswa  yang  menjadi  anggota  dari organisasi  kemahasiswaan  dapat  bertindak sebagai whistleblower . Hal tersebut dikarenakan  anggota  organisasi  tersebut memiliki  akses  atas  informasi  kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.
Mahasiswa pada umumnya mengetahui  telah  terjadi  kecurangan  pada lingkungan  organisasinya.  Namun  mereka tidak mampu untuk menindak atau melaporkan  tindak  kecurangan  tersebut.  Hal ini  dikarenakan  hubungan  pertemanan  antar mahasiswa  yang  sangat  dekat,  sehingga muncul  rasa  segan  untuk  menindak  atau melaporkan.  Selain  itu,  adanya  rasa  takut dianggap  sebagai  pengkhianat  dan  dianggap tidak  loyal  terhadap  organisasi  (Fathiyah, Mufidah, & Masnun, 2019).
Fenomena fraud pada  pengelolaan dana  organisasi  yang  terjadi  di  lingkungan kemahasiswaan  serta  tidak  adanya  upaya pencegahan  terhadap  praktik fraud tersebut melalui  penerapan whistleblowing ,  dapat digali  lebih  dalam  melalui  penelitian  berbasis Theory of Planed Behavior . Brown, Hays, dan Stuebs Jr (2016) dalam penelitiannya menunjukkan  bahwa  sikap  dan  persepsi kontrol  atas whistleblowing berhubungan positif  dengan  niat whistleblowing .  Penelitian Pamungkas,  Ghozali,  dan  Achmad  (2017) menemukan  fakta  bahwa Whistleblowing System memberikan  pengaruh  positif  pada pencegahan financial reporting fraud . Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian terhadap  tindakan whistleblowing mahasiswa sebagai  upaya  menurunkan  tingkat  terjadinya fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi kemahasiswaan belum dilakukan secara menyeluruh khususnya belum adanya penelitian  yang  menggabungkan Theory  of Planned  Behavior dan moral  norms secara bersamaan untuk meneliti keputusan melakukan tindakan
whistleblowing
mahasiswa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengisi reseach gap , yaitu  melihat fenomena pengambilan  keputusan  mahasiswa  dalam melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan  dana  kemahasiswaan  melalui
mekanisme whistleblowing sebagai  upaya pencegahan fraud di  masa  yang  akan  datang dengan  menggunakan Theory  of  Planned Behavior, memasukan moral  norms ke dalamnya  dan  dianalisis  lebih  lanjut  dengan melihat tingkat dominasi antar faktor.
Penelitian ini dimotivasi oleh pertanyaan  penelitian  berikut:  Bagaimana  (1) attitude ,  (2) subjective  norms ,  (3) perceived behavioral  control ,  dan  (4) moral  norms anggota  organisasi  kemahasiswaan  mengenai whistleblowing atas  tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi?  (5)  Bagaimana intensi  anggota  organisasi  kemahasiswaan terhadap whistleblowing atas  tindakan fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi?  (6) Bagaimana  model whistleblowing yang  tepat guna untuk memitigasi fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  di  lingkungan organisasi kemahasiswaan?

## KAJIAN LITERATUR

## Theory of Planned Behavior
Theory  of  Planned  Behavior (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (1991). Theory  of  Planned  Behaviour merupakan peningkatan  dari theory  of  reasoned  action . Theory of reasoned action menjelaskan bahwa niat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  tertentu diakibatkan  oleh  dua  alasan,  yaitu attitude towards  behavior dan subjective  norms (Fishbein  &  Ajzen,  1975).  Setelah  itu  Ajzen (1991)  menambahkan  satu  faktor  yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindakan yaitu perceived behavioural  control. Maka  niat  seseorang untuk  melakukan  tindakan whistleblowing tinggi,  jika  terdapat  sikap  yang  mendukung dalam  melakukan  tindakan whistleblowing , mendapat  dukungan  dari  orang  sekitarnya, dan  adanya  persepsi  kemudahan  karena  tidak adanya  hambatan  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing .
Penelitian ini lebih cenderung
membahas  mengenai behavior dari  individu dalam  melakukan  tindakan whistleblowing. Peran dari sistem institusi organisasi termasuk di  dalamnya  struktur  organisasi embedded dalam  faktor perceived  behavioral  control . Institutional organization di dalamnya
terdapat proses bisnis yang berkenaan dengan prosedur,  kebijakan,  otorisasi,  dan  wewenang di  mana  ini  menjadi  sebuah  sarana  dan sumber daya yang mempengaruhi kemudahan atau  kesulitan  dalam  melakukan  perilaku tindakan whistleblowing . Attitude Towards Behavior Attitude  towards  behavio r  merupakan kecenderungan  seseorang  dalam  menanggapi hal-hal  yang  disenangi  ataupun  yang  tidak disenangi  pada  suatu  objek,  orang,  institusi atau  peristiwa  (Ajzen  I.  ,  1991).  Ketika seseorang  memiliki  pandangan  positif  atas perbuatan,  maka  dia  akan  memiliki  kehendak untuk  melakukan  perbuatan  tertentu  Dalam konteks penelitian ini maka anggota organisasi  kemahasiswaan  akan  berkeinginan untuk  melakukan  tindakan whistleblowing apabila  mereka  memiliki  keyakinan  bahwa tindakan whistleblowing merupakan  tindakan yang menguntungkan bagi mereka, sebaliknya niat  anggota  organisasi  akan  rendah  bila mereka  memersepsikan  melakukan  tindakan whistleblowing akan  memberikan  kerugian bagi mereka.

## Subjective Norms
Kekuatan  sosial  menjadi  bagian  dari subjective  norms (Fishbein  &  Ajzen,  1975). Pengaruh  sosial  yang  penting  dari  beberapa perilaku  orang  terdekat  seperti  dari  keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja, teman dekat, dan acuan lainya yang berkaitan dengan  suatu  perilaku  (Ajzen,  2002).  Saat seseorang  telah  dengan  sadar  mengetahui telah  terjadi fraud pada  pengelolaan  dana organisasi di lingkungan organisasi kemahasiswaannya,  di  saat  yang  bersamaan teman-temannya  mendukung  dirinya  untuk melakukan whistleblowing dan  menjelaskan keuntungan  yang  akan  diperoleh  secara pribadi  maupun  kolektif  organisasi  maka  hal tersebut akan mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing .

## Perceived Behavioural Control
Perceived behavioural control merupakan  sumber  daya  dan  peluang  yang tersedia  bagi  seseorang  sampai  batas  tertentu
harus  menentukan  kemungkinan  pencapaian perilaku  (Ajzen  I.  ,  1991).   Dengan  kata  lain perceived  behavioural  control adalah  ukuran kepercayaan  seseorang  mengenai  seberapa sederhana  atau  kompleksnya  melaksanakan suatu  perbuatan  akibat  ketersediaan  sumber daya  dan  peluang.  Maka  seorang  anggota organisasi  kemahasiswaan  yang  memiliki sikap yang positif atas tindakan whistleblowing ,  memiliki  dukungan  dari orang-orang  di  sekitar  dan  terdapat  sedikit hambatan  untuk  melakukan  perilaku  tindakan whistleblowing ,  maka  orang  tersebut  akan memiliki niatan yang lebih kuat.
Moral Norms Selain ketiga faktor yang
mempengaruhi niat menurut theory of planned behavior ,  dapat  juga  dianalisis  bersama dengan moral  norms ,  seperti  pada  penelitian Adam dan Shauki (2014) bahwa sikap, norma subyektif  dan  norma-norma  moral  memiliki efek  positif  pada  niat.  Norma-norma  moral dapat  ditambahkan  untuk  analisis theory  of planned  behaviour. Hal  ini  disetujui  bahkan
disarankan  untuk  diteliti  lebih  lanjut  oleh Ajzen  (1991,2002).  Norma-norma  moral dianggap  tentang  persepsi  seseorang  atas perilaku  benar  dan  tidak  benar  yang disesuaikan  dengan  moral  pribadi  dan memperhitungkan  perasaan  pribadi  terhadap tanggung  jawab  untuk  melakukan,  atau menolak  untuk  melakukan  perilaku  tertentu (Ajzen  I.  ,  1991).  Pertimbangan  moral anggota  organisasi  kemahasiswaan  akan paling  menonjol  ketika  kepentingan  diri sendiri dan kepentingan orang lain bertentangan satu sama  lain. Semakin relevan situasi  yang  dihadapi,  norma-norma  moral
akan  memiliki  peran  dalam  membentuk  niat. Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa norma-norma  moral  dapat  menjadi  faktor yang menjelaskan mengapa anggota organisasi kemahasiswaan melakukan tindakan whistleblowing .

## Whistleblowing Mechanism
Whistleblowing merupakan  penerapan kebijakan yang memungkinkan karyawan atau
Attitude Actors’ objectives towards whistleblowing
Behavior Actors’ decision- making behavior towards whistleblowing Subjective Norm Motivation by other’s towards whistleblowing Intention Actors’ intention towards whistleblowing
Perceived Behavioral Control Perceived actors’ behavioral control
Moral Norm Actors’ personal standards towards whistleblowing Whistleblowing Action (internal and external)
Sumber: Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014)
Gambar 1. Kerangka Penelitian
individu  lain  dalam  suatu  organisasi  untuk melaporkan  pelanggaran  melalui  saluran sistem  pelaporan  tertentu  (Johnsen,  2011). Selain itu, whistleblowing secara umum dapat dikatakan  sebagai  pengungkapan  fakta  atas kesalahan  yang  dirasakan,  pengungkap  fakta atas  kesalahan  tersebut  disebut  sebagai whistleblower (Trevino  &  Victor,  1992). Selanjutnya, whistleblowing juga dapat diartikan  sebagai  sebuah  aksi  pengungkapan atas kecurangan, praktik ilegal, tidak bermoral,  atau  tidak  sah  oleh  salah  satu anggota  organisasi  kepada  pihak  lain  yang dapat melakukan tindakan atas pengungkapan tersebut (Gao & Brink, 2017) .
Dalam  tindakan  pendeteksian fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi,  selain dengan  menerapkan  proses  audit  yang  cukup efektif, whistleblowing juga  merupakan  salah satu cara yang cukup mudah dalam mendeteksi  adanya fraud .  Dengan  adanya mekanisme  deteksi  dini  ( early  warning system )  atas  kemungkinan  terjadinya  masalah akibat suatu pelanggaran, perusahaan memiliki kesempatan untuk menangani masalah  pelanggaran  secara  internal  terlebih dahulu,  sebelum  meluas  menjadi  masalah pelanggaran yang bersifat publik. Whistleblowing juga  dapat  berperan  dalam pencegahan fraud .  Akan  timbul  keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan  terjadinya  pelanggaran,  karena kepercayaan  terhadap  sistem  pelaporan  yang efektif (Tuanakotta, 2012).
Hadirnya whistleblowing di  organisasi kemahasiswaan  dapat  menjadi  pengingat  dan ancaman  bagi  setiap  anggota  organisasi kemahasiswaan  yang  memiliki  niat  untuk melakukan fraud pada  pengelolaan  dana organisasi,  bahwa  terdapat  sarana  yang  dapat mengontrol kegiatan keuangan dan operasional  organisasi.  Pengawasan  atas kegiatan organisasi menjadi lebih ketat karena semua  anggota  dapat  berperan  sebagai pengawas.  Dengan  demikian  tindakan fraud tersebut  dapat  dicegah  karena  kesempatan untuk  melakukan fraud telah  dipersempit dengan adanya whistleblowing .
Keputusan tindakan melakukan whistleblowing yang  dilakukan  oleh  anggota organisasi  kemahasiswaan  tergantung  kepada intensi  dari  orang  tersebut.  Intensi  yang dimiliki pada dasarnya dibangun oleh 3 (tiga) faktor  yaitu, attitude,  subjective  norms, perceived  behavioural  control (Ajzen  I.  , 1991). Faktor keempat sebagai tambahan pada penelitian  ini  yaitu  norma-norma  moral ( moral  norms ),  yang  mengacu  pada  ekspresi atau respons standar pribadi anggota organisasi  atas fraud yang  terjadi  (Ajzen, 1991; 2002;  Kurland, 1995;  Adam  & Shauki, 2014).  Dengan  demikian  analisis  dilakukan dengan  mengevaluasi attitude,  subjective norms,  perceived  behaviour  control, dan moran  norms .  Kemudian  dilanjutkan  dengan menganalisis  dan  evaluasi  intensi  yang  akan berpengaruh pada perilaku anggota organisasi kemahasiswaan  dalam  melakukan  tindakan whistleblowing dan penentuan metode whistleblowing yang  sesuai  untuk  organisasi kemahasiswaan.

## METODOLOGI PENELITIAN Strategi Penelitian
Studi kasus merupakan strategi penelitian  yang dilakukan pada penelitian  ini. Studi kasus merupakan metode untuk melakukan  penelitian  terhadap  fenomena yang  ada  dengan  berfokus  terhadap real  life context (Yin,  2003).  Selain  itu,  studi  kasus juga  diartikan  sebagai  upaya  mempelajari kekhususan  dan  kompleksitas  sebuah  kasus dengan memahami aktivitas dengan permasalahan-permasalahan yang penting (Stake,  1995).  Metode case  study ini  cocok untuk  menjawab  pertanyaan  “bagaimana” atau  “mengapa”  mengenai  suatu  fenomena atau  kejadian  secara  mendalam  (Shauki, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin menggali fenomena  mengenai  pencegahan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  di  organisasi kemahasiswaan.

## Pendekatan/Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk memahami proses dan fenomena yang  terjadi  di  lapangan  secara  mendalam sehingga  kemudian  berdasarkan  fenomena tersebut  dapat  diperoleh  kesimpulan.  Ritchie dan Lewis (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengubah suatu fenomena  yang  terjadi  dalam  serangkaian representasi termasuk wawancara, foto, rekaman, memo, dan lain sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  sumber  data  yang digunakan  merupakan  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara langsung  dari  mahasiswa  pengurus  organisasi kemahasiswaan. Data primer tersebut bersumber  dari  hasil  pengumpulan  data berupa  hasil  kuesioner  dan  wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan laporan- laporan yang telah dipublikasi oleh organisasi kemahasiswaan dan beberapa dokumen pendukung lainnya.
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.  Kuesioner  digunakan  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  data  dengan jumlah  yang  besar  dan  ruang  lingkup  yang luas (Patten, 2016). Kuesioner disebar kepada 250  anggota  organisasi  kemahasiswaan  di Universitas Pendidikan Indonesia. Responden mengisi  kuesioner  secara online melalui surveymonkey.com yang didesain oleh penelitian ini untuk mempercepat
pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, wawancara  juga  dijadikan  sebagai  instrumen penelitian.  Wawancara  digunakan  dengan tujuan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui  kuesioner  dan  menggali  fenomena secara  lebih  mendalam  yang  mungkin  tidak dapat  dilakukan  hanya  dengan  menggunakan kuesioner.  Wawancara  bersifat  semi  struktur yang dilakukan kepada 10 Pengurus Organisasi Kemahasiswaan. Hal ini
dimaksudkan  agar  penelitian  dapat  lebih mendalam karena responden lebih memahami kondisi organisasi kemahasiswaan yang sedang dijalaninya.

## Analisis Data
Content, dan thematic analyses adalah teknik analisa yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini. Content analysis merupakan  teknik  yang  digunakan untuk  menganalisis  suatu  teks  atau  hal  lain yang  mengandung  makna  agar  didapatkan kesimpulan  yang  dapat  diterima  dan  dapat direplika  sesuai  dengan  konteks  yang  akan digunakan  (Krippendorff, 2004). Selanjutnya, thematic  analysis adalah  suatu  cara  dalam menganalisis  data  yang  bertujuan  untuk menemukan sebuah pola atau mengidentifikasi  tema  dari  data  (Braun  & Clarke,  2006).  Hasil  kuesioner  dan  transkrip wawancara  yang  sebelumnya  dikumpulkan dari  responden  merupakan  data  yang  akan dianalisis.  Analisa  dilakukan  dengan  cara
Sumber: Peraturan Rektor UPI (data diolah oleh penulis)
Gambar 2. Struktur Organisasi REMA UPI
Organisasi Tingkat Jurusan MPM REMA DPM REMA BEM REMA UKM DPM Fakultas BEM Fakultas UKM Fakultas DPM Jurusan BEM Jurusan Organisasi Tingkat Universitas Organisasi Tingkat Fakultas
melakukan coding terhadap  data  yang berhasil
dikumpulkan. Selanjutnya menentukan  tema-tema  dari  setiap  data,
terakhir melakukan analisis dengan membandingkan tema-tema yang telah ditentukan.

## Unit Analisa
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  adalah  sebuah  perguruan  tinggi  negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung,  Jawa  Barat,  Indonesia.  UPI  ini memiliki  jumlah  organisasi  kemahasiswaan dan  UKM  terbayak  di  Indonesia,  sehingga sangat cocok untuk dijadikan objek penelitian. Organisasi kemahasiswaan tersebut ada sebanyak  133  organisasi.  Terdiri  dari  3  (tiga) organisasi  tingkat  universitas,  66  UKM,  8 (delapan) organisasi fakultas, dan 56 organisasi tingkat departemen/jurusan. Struktur organisasi kemahasiswaan Republik Mahasiswa  (REMA)  UPI  seperti  yang tergambar pada Gambar 2. Organisasi tingkat Universitas terdiri dari Majelis
Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan
Eksekutif  Mahasiswa  (BEM),  dan  Unit Kegiatan  Mahasiswa  (UKM).  Organisasi tingkat  Fakultas  terdiri  dari  DPM,  BEM,  dan UKM. Sedangkan, Organisasi tingkat Jurusan terdiri dari DPM dan BEM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil dari Instrumen Kuesioner
Responden  yang  dapat  memberikan tanggapan dengan lengkap hingga batas waktu yang  ditentukan  sebanyak  228  responden yang  merupakan  anggota  dan/atau  pengurus organisasi  kemahasiswaan  UPI  ( responses rate 91,20%  dari  250  mahasiswa  target responden).  Seperti  yang  tergambar  pada Gambar 3 responden tersebar dari tiga tingkat organisasi, hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran fenomena yang beragam.  Begitu  pun  jabatan  responden  yang bermacam-macam diharapkan responden mampu memberikan pandangan sesuai dengan  kondisi  dan  posisi  yang  dialami  oleh masing-masing.
Terkait perlu atau tidaknya whistleblowing di  organisasi  kemahasiswaan, dilakukan thematic  analysis dari open  ended question mengenai  opini  perlu  atau  tidaknya whistleblowing sebagai  upaya  pencegahan fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi  di organisasi kemahasiswaan. Hasil dari thematic  analysis yang  dilakukan  tersaji  pada Gambar 4.
Seperti  yang disajikan pada Gambar 4 tema  yang  ditemukan  lebih  banyak  merujuk pada perlu adanya Whistleblowing di organisasi kemahasiswaan.
Responden menilai  banyak  manfaat  yang dapat diperoleh
Sumber: data diolah oleh penulis
melalui penerapan whistleblowing yang tertuang dalam 18 tema di Gambar 4. Dengan demikian perlu adanya whistleblowing sebagai  upaya  pencegahan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  di  organisasi kemahasiswaan.
Terkait  pendekatan whistleblowing yang cocok diterapkan di organisasi kemahasiswaan, melalui survei, penulis menemukan    fenomena  di  mana internal whistleblowing lebih dipilih oleh responden di banding eksternal whistleblowing.
Berdasarkan hasil thematic analysis dari open  ended  question mengenai  pilihan pendekatan whistleblowing untuk di organisasi  kemahasiswaan  didapatkan  17 tema  yang  dominan  muncul  dalam  respons responden yang menyatakan internal
Tema:
“Perlu”
1. Perlu untuk pelanggaran berat yang merugikan orang lain
2. Perlu, tetapi dengan tetap menjaga privasi anggota organisasi
3. Sangat perlu agar tidak terulang kembali.
4. Harus ada komisi yang mengawasi organisasi
5. Diperlukan untuk kesehatan organisasi
6. Dapat mengurangi
kecurangan yang terjadi
7. Sebagai sistem evaluasi
dan kontrol
Tema: “Perlu”
8. Seharusnya di setiap organisasi ada sarana pelaporan 9. Agar perbuatan yang
melanggar tidak terus
berulang ulang oleh generasi seterusnya 10. Untuk meminimalisir kerugian organisasi 11. Untuk membangun karakter jujur dan tanggung jawab mahasiswa 12. Agar sejak dini kebiasaan baik dapat diterapkan
Tema:
“Perlu”
13. Diperlukan adanya sarana yang digunakan untuk melaporkan fraud 14. Perlu ada dewan pengawas
15. Perlu, agar semua orang peduli dan tidak seenaknya
menyalahgunakan inventaris
16. Dilaporkan ke pembina organisasi/jajaran dosen
17. Agar semakin meningkatnya kesadaran
mahasiswa akan kejujuran 18. Agar tidak terjadi berulang hingga menjadi budaya Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 4. Hasil Survei – Alasan ( Reasoning ) Perlu atau Tidak Whistleblowing
12% 88% DEPARTEMEN/ JURUSAN Tidak Perlu Perlu 6% 94% FAKULTAS Tidak Perlu Perlu 9% 91%

## UNIVERSITAS
Tidak Perlu Perlu
whistleblowing lebih  cocok  digunakan  dalam organisasi kemahasiswaan, seperti yang tergambar  pada  Gambar  5.  Hal  ini  dianggap mahasiswa  lebih  efektif  dalam  mengurangi
tindakan fraud. .  Proses  tindak  lanjut  dari laporan  juga  akan  lebih  sesuai  dengan menggunakan  pendekatan  kekeluargaan  ala mahasiswa.
Tema: “Internal”
1. Eksternal, cost yang digunakan akan lebih tinggi
2. Dapat diatasi segera dan rahasia organisasi
3. Yang benar-benar mengetahui adalah orang internal 4. Diupayakan agar selesai di internal organisasi terlebih dahulu.
5. Agar evaluasi mudah dilakukan
6. Terlalu rumit apabila
melibatkan pihak luar Tema:
“Internal”
7. Pendekatan yang paling cocok untuk kemahasiswaan 8. Pihak internal memiliki informasi lebih banyak 9. Mencegah fraud namun tidak menghancurkan organisasi 10. Karena menyangkut organisasi jadi harus diselesaikan dalam organisasi 11. Karena perbaikan dimulai dari dalam struktur atau lingkungan terdekat terlebih dahulu Tema:
“Internal”
12. Agar tidak ada campur tangan orang lain yang dapat membuat perpecahan semakin terjadi 13. Untuk menghindari fitnah
14. Kalau masih ringan bisa diselesaikan di internal.
15. Sebagai bukti kepedulian internal 16. Pihak internal lebih mudah menyelediki karena lebih paham kondisi organisasi 17. Karena organisasi yang sifatnya kekeluargaan

## “Eksternal”
1. Pengawasan eksternal
diperlukan agar timbul kehati- hatian
2. Karena independen dan tidak terdapat suatu hubungan yang intim terhadap pelaku fraud
3. Karena external whistleblowers lebih netral
“Eksternal”
4. Jika internal ada upaya perlindungan yang diberikan karena faktor kedekatan dengan pelaku 5. Percuma jika masih satu komplotan, saling melindungi
6. Untuk mengurangi jumlah tekanan pertemanan
“Eksternal”
7. Sering kali sesama pihak internal ada rasa sungkan
8. Memungkinkan untuk bersikap netral
9. Terlihat lebih independen 10. Akan memberikan efek jera yang lebih besar
11. Lebih bisa sedikit dipercaya dan diandalkan Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 5. Hasil Survei – Pendekatan Whistleblowing Yang Cocok Diterapkan
80% 20% DEPARTEMEN/ JURUSAN Internal Eksternal 75% 25% FAKULTAS Internal Eksternal 58% 42% UNIVERSITAS Internal Eksternal

## Temuan dari Instrumen Wawancara
Hingga  batas  waktu  yang  ditentukan, terdapat  sepuluh  organisasi  yang  dapat diwawancarai  ( responses  rate 100%  dari target      10  organisasi).  Responden  dari sepuluh  organisasi  tersebut  memiliki  posisi dan  jabatan  yang  berbeda-beda  di  organisasi kemahasiswaannya masing-masing. Dari sepuluh responden tersebut jabatan responden terdiri  dari,  dua  orang  Ketua  Umum,  tiga orang Bendahara, empat orang Ketua Bidang, dan  satu  orang  Staf.  Tujuannya  adalah  untuk memperkaya  dan  memperdalam  informasi guna menemukan fenomena.
Terkait sikap ( attitude) anggota organisasi dalam melakukan tindakan whistleblowing ,  dilakukan  analisis  tematik yang  tersaji  pada  Gambar  6.  Terdapat  9 (sembilan)  sub  tema  yang  didapat  dari  10 responden.  Meskipun terdapat beberapa sikap yang  mendukung  dan  setuju  dengan  adanya whistleblowing ,  namun  terdapat  beberapa sikap dari responden yang menyatakan bahwa tindakan whistleblowing ini  harus  dilakukan dengan  baik-baik,  ditambah  dengan  kejelasan mekanisme,  karena  kalau  itu  tidak  berjalan maka  hubungan  pertemanan  antar  anggota akan rusak.
Terkait norma-norma subjektif ( subjective  norms )  anggota  organisasi  dalam
melakukan  tindakan whistleblowing ,  setelah
dilakukan  analisis  tematik  seperti  yang tertuang  pada  Gambar  7.  Terdapat  6  (enam) sub  tema  yang  ditemukan  dalam  hasil wawancara  kepada  sepuluh  responden.  Tidak semua  responden  menyatakan  mendapat dukungan dari orang terdekat untuk melakukan tindakan whistleblowing . Beberapa responden menyatakan bahwa pihak yang  mendukung  akan  sangat  jarang  dan menjadi minoritas, bahkan lingkar pertemanan salah  satu  responden  cenderung  menutupi kesalahan yang ditemukan.
Terkait perceived  behavioural  control anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan,  pada  Gambar  8. Setelah  dilakukan analisis  tematik  terdapat  5  (lima)  sub  tema yang  ditemukan  dalam  hasil  wawancara kepada sepuluh responden. Hal senada dengan pernyataan sebelumnya tidak seluruh responden mendapat kemudahan dalam melakukan tindakan whistleblowing . Terkait moral norms anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan,  pada  Gambar  9. Setelah  dilakukan analisis  tematik  terdapat  3  (tiga)  sub  tema yang ditemukan. Seluruh responden menyatakan  pernyataan  yang  sama  bahwa moral norms mendukung terbentuknya intensi untuk melakukan tindakan whistleblowing .
Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 6 . Hasil Wawancara – Sikap Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan Whistleblowing
Terkait  Intensi  anggota  organisasi terhadap  tindakan whislteblowing ,  seluruh responden menyatakan akan melakukan tindakan whistleblowing .  Seperti  yang  tersaji di  Gambar  10.  Terdapat  4  (empat)  sub  tema yang  ditemukan  dalam  hasil  wawancara kepada sepuluh responden.

## Pembahasan
Penelitian ini memiliki kerangka untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi kemahasiswaan  dalam  melakukan  tindakan pelaporan  atas fraud pada  pengelolaan  dana organisasi  yang  selanjutnya  dapat  ditentukan model whistleblowing yang  cocok  untuk diterapkan . Faktor tersebut diantaranya attitude, subjective norms, perceived behavioural control. Selanjutnya, telah ditemukan  oleh  peneliti  sebelumnya  bahwa hubungan niat dan perilaku anggota kemahasiswaan  dapat  ditingkatkan  dengan menambahkan moral norms. Dengan demikian  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  tingkat
dominasi  keempat  faktor  tersebut  yang  dapat mempengarui niat anggota organisasi
kemahasiswaan  dalam  melakukan  pelaporan atas  tindakan fraud pada  pengelolaan  dana organisasi.  Diskusi  mengenai  jawaban  atas pertanyaan penelitian ini diuraikan selanjutnya.
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa dalam  organisasi  kemahasiswaan  perlu  ada whistleblowing system. Whistleblowing system diperlukan  agar  terdapat  sarana  sehingga anggota  organisasi  mudah  dalam  melakukan pelaporan. Whistleblowing juga  diharapkan mampu menjadi alat evaluasi dan pengawasan atas  tata  kelola  organisasi  kemahasiswaan. Selain  itu,  tentu  sarana  ini  digunakan  untuk menjadi pendidikan bagi mahasiswa mengenai  upaya  pencegahan  tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi.

## Attitudes
Terkait pelaporan tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  yang  dilakukan oleh  anggota  organisasi  kemahasiswaan  yang mana merupakan teman sendiri, secara umum sikap  anggota  organisasi  kemahasiswaan positif terhadap tindakan pelaporan. Pertama,

## Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 7. Hasil Wawancara – Subjective Norms Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan Whistleblowing
responden bersikap bahwa tindakan pelaporan merupakan  tindakan  yang  baik  namun  perlu
dibuat sistem khusus  mengenai pelaporan  ini. Kedua,  responden  setuju  dengan  adanya tindakan  pelaporan  ini  untuk  memberantas tindakan  kecurangan.  Ketiga,  responden  juga bersikap  mendukung  orang  yang  melakukan tindakan  pelaporan.  Keempat,  responden berpendapat  bahwa  tindakan  pelaporan  dapat menjaga  profesionalitas  dalam  berorganisasi dan mampu menjaga citra organisasi. Terakhir,  responden  berpendapat  bahwa kecurangan  memang  harus  dilaporkan  namun pelaporan  harus  dilakukan  dengan  cara  baik- baik.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  salah satu responden dari organisasi tingkat fakultas sebagai berikut:
“Saya  setuju.  Pertama  karena  menjaga profesionalitas dalam berorganisasi, kedua  menjaga  citra  organisasi.  Karena kalau  misalkan  itu  dilaporkan  akan memperbaiki organisasi  dan memberikan efek jera kepada pelaku. Karena saya tuh meyakini  bahwa  kalau  sekarang  kita nerima  Rp.  10,000  ke  depannya  bakal nerima Rp. 100,000 dan pasti akan terus meningkat,  itu  yang  menjadi  cikal  bakal korupsi”
Namun  terdapat  pernyataan  responden yang  menyebutkan bahwa tindakan pelaporan
ini dapat mengancam keharmonisan hubungan pertemanan  antar  sesama  anggota  organisasi. Hal ini juga menjadi kerugian yang disebutkan  oleh  seluruh  responden,  bahwa kerugian  dari  tindakan  pelaporan  ini  adalah dapat menimbulkan masalah hubungan pertemanan.  Pernyataan  ini  salah  satunya diungkapkan  oleh  responden  dari  organisasi tingkat universitas, sebagai berikut:
Kalau  kerugian  mungkin  semua orang juga  tau  gitu  pasti  bakal  ada kemungkinan  hubungan  yang  tidak harmonis karena yang dilaporin adalah temen sendiri”
Hal  ini  juga  menjadi  kerugian  yang disebutkan  oleh  seluruh  responden,  bahwa kerugian  dari  tindakan  pelaporan  ini  adalah dapat menimbulkan masalah hubungan pertemanan. Berhubung organisasi kemahasiswaan  merupakan  organisasi  dalam lingkup kecil, anggota yang tergabung adalah atas  dasar  kesamaan,  baik  karena  sama  satu jurusan,  satu  fakultas,  satu  universitas,  satu hobi  yang  sama,  dan  satu  peminatan  yang sama.  Selain  itu,  tuntutan  profesionalitas dalam  bekerja  di  organisasi  kemahasiswaan tidaklah  tinggi,  karena  memang  dasar  dari terbentuknya organisasi ini bukan untuk

## Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 8. Hasil Wawancara – Perceived Behavioural Control Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan Whistleblowing
mengejar profit. Sehingga hubungan kekeluargaan, pertemanan, keharmonisan dalam  berkomunikasi  menjadi  modal  penting yang harus dijaga oleh organisasi kemahasiswaan.  Dengan  demikian  faktor attitude tidak dominan dalam mendukung niat
anggota  organisasi  kemahasiswaan  dalam melakukan tindakan pelaporan atas fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  yang  terjadi  di organisasi kemahasiswaan.
Berdasarkan  evaluasi  di  atas  upaya yang  dapat  dilakukan  guna  meningkatkan attitude mahasiswa terhadap tindakan whistleblowing atas fraud yang  terjadi  pada organisasi  kemahasiswaan  adalah  dengan meminimalisir  kerugian  yang  kemungkinan timbul.  Mahasiswa  menganggap  ada  potensi kerugian berupa ancaman terhadap keharmonisan hubungan antar anggota organisasi. Maka
implementasi whistleblowing harus dilakukan dengan memprioritaskan  keamanan  dan  kerahasiaan whistleblower .  Identitas whistleblower tidak dipublikasikan  ke  publik,  hal  ini  bertujuan agar  tidak  menimbulkan  konflik  di  internal organisasi  baik  antar  pelapor  dan  terlapor maupun  antar  anggota  organisasi  lainnya. Selanjutnya  organisasi  kemahasiswaan  atau pengelola whistleblowing harus mampu
menjamin  keamanan  bagi  pelapor.  Selain  itu, guna  menambahkan  keuntungan  dari  adanya whistleblowing ,  pemberian reward kepada w histleblower dapat dilakukan.

## Subjective Norms
Secara
umum organisasi kemahasiswaan  yang  menjadi  responden penelitian  ini,  norma-norma  subjektif  berupa dukungan  dari  orang  terdekat  saat  ini  sudah baik.  Dukungan  ini  didapat  dari  dua  sumber, pertama  dukungan  dari  teman  terdekat  dan kedua  dukungan  dari  keluarga.  Salah  satu dukungan  didapat  dari  teman  terdekat dikarenakan  teman  tersebut  yang  merupakan sesama  anggota  organisasi  kemahasiswaan merasa  dicurangi  apabila  terdapat  tindakan fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi  di organisasi tersebut. Dengan demikian dukungan  muncul  akibat  terdapat  keresahan bersama.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh responden  dari  organisasi  tingkat  universitas sebagai berikut:
“Ada  sih  kang  yang  mendukung, pastinya  kita  juga  kesel  dengan  hal- hal  kaya  gitu.  Masalahnya  kita  di dalam suatu Lembaga, dia mencurangi  Lembaga  tersebut,  secara tidak  langsung  dia  juga  mencurangi

## Sumber: data diolah oleh penulis
Gambar 9. Hasil Wawancara – Moral Norms Anggota Organisasi dalam Melakukan Tindakan Whistleblowing
kita yang ada di dalamnya. Walaupun secara  langsung  gak  kena  nih  sama kita,  cuman  secara  tidak  langsung  ya kita  ngerasa  kesel  itu  ada.  Karena mungkin  rasa  memiliki  kita  terhadap
Lembaga  juga  ada,  sehingga  kita  gak mau  nih  Lembaga  kita  terluka  kaya gini.  Makanya  ketika  ada  kecurangan kaya  gitu,  suka  ada  tuh  orang  yang ngedukung dukung buat ngelaporin.”
menyatakan  hal  serupa,  beberapa  responden menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  dukungan dalam melakukan tindakan pelaporan, kalaupun ada yang mendukung mereka adalah kelompok minoritas, yang tentunya tidak akan kuat dalam mendukung. Seperti yang diungkapkan  oleh  responden  dari  organisasi tingkat universitas berikut ini:
“Jarang  sih  jarang  yang  ada  yang ngedukung  gitu  paling  rata-rata  ah biarin  saja  itu  urusan  dia  gitu  kan jarang  banget  orang  yang  kepengen banget kecurangan itu dilaporin mungkin  karena  risiko  yang  besar, risiko nama baik atau  resiko dijauhin, lebih  dipikirkan  jadi  kalau  teman- teman  terdekat  sih  jarang  yang ngrekomendasiin buat ngelaporin kecurangan ya udahlah biarin saja itu urusan mereka gitu”
Hal ini terjadi akibat tumbuhnya sikap apatis di kalangan mahasiswa, yang kemudian cenderung  melakukan  pembiaran  atas  praktik fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi  yang terjadi di lingkungan organisasi kemahasiswaan.  Selain  itu,  akibat  hubungan pertemanan, yang menurut salah satu responden sebagai teman kita harus menerima kebaikan dan keburukannya, anggota organisasi  kemahasiswaan  cenderung  akan menutupi fraud tersebut  yang  telah  dilakukan oleh  rekannya.  Selanjutnya,  praktik  menutup- nutupi  praktik fraud ini  dikarenakan  upaya organisasi  ataupun  anggota  organisasinya untuk menghindar dari masalah yang kemungkinan  akan  menyulitkan  organisasi atau  anggota  organisasi  tersebut.  Sebagai tambahan,  jarangnya  mahasiswa  mendukung temannya untuk melakukan tindakan pelaporan  adalah  karena  risikonya  besar, risiko  untuk  diketahui  identitas  pelapor sehingga meningkatnya risiko rusaknya pertemanan, hal  ini tentunya diakibatkan oleh tidak  adanya  sistem  dan  mekanisme  dalam pelaporan. Dengan demikian faktor subjective norms menjadi tidak dominan dalam mendukung  niat  dalam  melakukan  tindakan pelaporan  atas fraud pada  pengelolaan  dana
organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.
Berdasarkan  evaluasi  di  atas  upaya yang  dapat  dilakukan  guna  meningkatkan subjective norms mahasiswa terhadap tindakan whistleblowing atas fraud yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan adalah dengan  memberikan  pemahaman  kepada anggota  tentang  kerugian  yang  diderita organisasi  yang  kemudian  menjadi  kerugian yang  diderita  oleh  seluruh  anggota organisasi yang  diakibatkan  oleh fraud .  Upaya  ini  dapat dilakukan  pada  saat  masa  orientasi  bagi anggota  baru  dan  pada  saat  pelatihan  bagi pengurus  baru.  Dengan  demikian,  anggota organisasi  akan  memiliki  pemhaman  sejak dini  bahwa fraud akan  menjadi  keresahan bersama  dan  seluruh  anggota  akan  sadar  atas pentingnya mendukung pihak yang melakukan tindakan whistleblowing .

## Perceived Behavioral Control
Dari  sisi perceived  behavioral  control terdapat  dua  fenomena  besar.  Pertama, anggota  organisasi  kemahasiswaan  mudah melakukan pelaporan. Kemudahan ini diperoleh  anggota  organisasi  kemahasiswaan karena  pelaporan  dilakukan  kepada  atasan langsung. Kecenderungan mudahnya melakukan  pelaporan  kepada  atasan  langsung adalah karena adanya  faktor kedekatan antara pelapor dan penerima laporan. Faktor kedekatan penting untuk kepercayaan pelapor, karena  mengingat  informasi  yang  akan disampaikan  sensitif  dan  jika  tidak  disikapi dengan  baik  akan  menambah  masalah  baru baik  bagi  organisasi  maupun  bagi  individu anggota  organisasi  kemahasiswaan.  Hal  ini diungkapkan  oleh  salah  satu  responden  dari organisasi tingkat universitas sebagai berikut:
“Alhamdulillah  mudah  sih  soalnya kan  Saya  di  sini  jabatannya  sebagai bendahara  ya  jadi  lebih  banyak interaksi sama ketuanya langsung jadi kalau ada anggota terus pengurus lain yang  melakukan  kecurangan  jadi  bisa langsung  lapor  saja  ke  ketua  lewat chat gitu kan bisa lebih ga ketahuan”
Kedua,  anggota  organisasi  mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan. Hal ini disebabkan  oleh  dua  hal,  pertama  budaya organisasi  yang  cenderung  apatis  terkait  tata kelola organisasi sehingga tidak memungkinkan  adanya  partisipasi  pelaporan dari  anggota.  Tentu  dengan  kurangnya partisipasi  pelaporan  ataupun  kurangnya tindak  lanjut  dari  pelaporan  oleh  pihak berwenang  di internal  organisasi  akan menyulitkan  dalam  proses  pelaporan.  Kedua, karena  tidak  adanya  SOP  atau  mekanisme pelaporan. Ini  merupakan akar dari kesulitan-
kesulitan  yang  telah  dibahas  di  atas.  Hal  ini sebagaimana  diungkapkan  oleh  salah  satu responden  dari  organisasi  tingkat  fakultas sebagai berikut:
“Kalau melihat kondisi sekarang agak susah,  karena  SOP  pelaporannya  belum  ada. Di  beberapa  organisasi  bahkan  SOP  itu menjadi  hal  yang  langka  gitu  ya.  Karena mereka  banyak  kerja  tanpa  SOP.  Terus  juga yang  biasanya  melakukan  hal  itu  adalah orang-orang yang posisinya strategis. Kalaupun  mau  ngelaporin,  SOP  nya  tidak ada, ngelaporinnya ke mana atau ke siapa.
S um b er : da ta di o la h o le h pe n ul is Ga m b ar 11. P et a T em ua n P ene li ti a n In ten ti on 1. B e rniat M au M e lapo rkan 2. Diper tim bang kan ting kat mat e rial it as f raud
3. Di lakukan ana lis is dan i dent if ikas i dulu 4. U nt uk me mbang un buday a juj ur B eh avi ou r A ng go ta O rg an isa si M emu tu sk an u nt uk M el aku ka n Ti nd aka n W hi st le blo w in g A tt it ude

## 1. Ti nda ka n pel ap or an itu s an gat ba ik
2. Setuju unt uk m em be ran ta s ti nda ka n kec ur an ga n 3. Bai k, O rg ani sa si L eb ih P ro fes io na l 4. C ar a P el ap or an ha rus ba ik 5. P er tem an an te ran cam r us ak Su bj ect ive N or m s 1. Li ng kungan ke lua rg a da n pe rtean an m enduk ung 2. Maha si swa b er si ka p ap at is 3. P enduk un g m enj ad i m ino ri ta s 4. Tem an m el in du ng i a ta u m enu tu pi kes al ah an ya ng di tem uk an Per cei ved B eh av io u ral C on tr ol 1. P ela po ran kepad a a tas an la ng sun g 2. P ela p o ran kep ad a o ran g ter d eka t 3. Lin gkun gan yang t id ak b eg it u l ua s 4. Bud aya yan g b elu m t er ba n gun 5. SOP pel ap o ran belu m ada M or al N or ms 1. Set ia p o ran g yan g mem ilik i m as al ah har us di ba nt u 2. P er at ur an har us t et ap d it eg ak ka n 3. M ah as is w a m enj un jun g tin gg i m o ral In tern al 75% Ex tern al 25% A cti on A ng go ta O rg an isa si M el aku ka n Ti nd ak an W hi st le bl ow in g
Terus  kalaupun  ngelapor  orang  itu pasti  ngejaga  citra  organisasinya. Jangan  sampai  kedengeran  sama organisasi  lain  yang  lagi  nunggu- nunggu ada kesalahan dari organisasi tersebut,  rival  politik  lah  katakanlah. Itu  bakal  jadi  boomerang  bagi organisasi si pelapor. Makanya
sekarang kejadian-kejadian kecurangan  itu  pasti  banyak  cuman pasti  langsung  di  keep  tuh  sama organisasi itu”
Tidak  adanya  sarana,  mekanisme, sistem dalam melakukan pelaporan menyebabkan  kerugian  yang  dibahas  pada attitude dan  kurangnya  dukungan  yang dibahas  pada subjective  norms menjadi  tidak dapat  dikelola  dengan  baik.  Selain  itu,  tentu dengan  tidak  adanya  sarana,  mekanisme,  dan sistem,  anggota  organisasi  kemahasiswaan tidak dapat melakukan tindakan pelaporan dan menindaklanjuti  pelaporan  dengan  baik. Dengan demikian perceived behavioral control menjadi tidak dominan untuk mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas fraud pada pengelolaan dana organisasi.
Peran  institusi  organisasi  terlihat  jelas di sini dalam mempengaruhi perilaku anggota dalam  melakukan  tindakan whistleblowing . Institusi  organisasi  yang  berperan  sebagai penyedia sarana, sistem, dan pengawasan atas implementasi whistleblowing dianggap  oleh responden sebagai suatu hal yang menyebabkan  mudah  atau  tidaknya  dalam melakukan  tindakan whistleblowing .  Dari hasil  analisis di atas tidak adanya keberadaan sarana,  mekanisme,  dan  sistem  dianggap sebagai  sebuah  hambatan  yang  menyebabkan sulitnya melakukan tindakan whistleblowing . Berdasarkan  evaluasi  di  atas  upaya yang  dapat  dilakukan  guna  meningkatkan perceived  behavioral  control mahasiswa terhadap  tindakan whistleblowing atas fraud yang  terjadi  pada  organisasi  kemahasiswaan adalah  dengan  membentuk  SOP.  SOP  yang jelas  ini  dibutuhkan  untuk  mengatur tindakan pelaporan  yang  dilakukan  oleh  anggota organisasi.  Selain  itu,  dengan  adanya  sarana,
mekanisme,  dan  sistem  akan  memudahkan anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan. Selain itu, standar laporan keuangan  untuk  organisasi  kemahasiswaan haruslah  dibentuk.  DPM  selaku  lembaga legislatif  dari  Republik  Mahasiswa  UPI  bisa ambil  peran  untuk  membuat  standar  laporan keuangan dalam bentuk undang-undang keuangan  yang  dapat  diterapkan  di  seluruh organisasi kemahasiswaan UPI.

## Moral Norms
Terkait  norma-norma  moral,  penulis menemukan  berbagai  macam  norma-norma moral  yang  dianut  oleh  responden  selaku mahasiswa anggota dari organisasi kemahasiswaan.  Pertama,  anggota  organisasi kemahasiswaan  harus  memiliki  pandangan bahwa  peraturan  harus  tetap  ditegakkan. Begitu  pun  perihal  tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  yang  terjadi  di organisasi  kemahasiswaan.  Jika  terdapat praktik fraud tersebut, maka harus dilaporkan dan ditindak sebagaimana mestinya agar tidak ada  lagi  praktik fraud serupa  di  kemudian hari.  Kedua,  sebagai  mahasiswa  menjunjung tinggi  moral,  karena  pola  gerakan  mahasiswa adalah  gerakan  moral.  Maka  jika  ada  sesuatu hal  yang  tidak  sesuai  dengan  moral, mahasiswa harus bergerak. Salah satu gerakan yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan pelaporan.  Ketiga,  kejujuran  menjadi  penting bagi setiap anggota organisasi kemahasiswaan dalam bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh salah  satu  responden  yang  berasal  dari organisasi tingkat fakultas sebagai berikut:
“Menurut  saya  bagusnya  mahasiswa melakukan  pelaporan.  Alasannya  ada dua,  pertama  bagus  menurut  idealis itu harus dilaporkan untuk memberikan  pelajaran  juga  kepada pelapor  dan  terlapor.  Terus  yang kedua juga pembelajaran moral dalam hal  ini  bagaimana  keberanian  untuk katakanlah  menindak  orang  yang salah.  Secara  moral  ada  lah  dalam diri  kita  semua  selaku  mahasiwa. Karena mahasiswa bergerak berdasarkan  moral,  gerakan  berbasis moral.  Kita  pasti  mengutuk  tindakan
kecurangan,  apalagi  yang  merugikan organisasi.”
Seluruh responden dalam penelitian ini memiliki  pandangan  yang  sama  mengenai moral  norms.  Sebagai  mahasiswa  harus menjunjung  tinggi  nilai  moral  dalam  setiap aktivitas  yang  dilakukan.  Dengan  demikian seluruh  anggota  organisasi  kemahasiswaan memiliki moral norms yang dominan sehingga  mampu  mendukung  intensi  dalam melakukan tindakan pelaporan atas fraud.
Berdasarkan  evaluasi  di  atas  upaya yang  dapat  dilakukan  guna  meningkatkan moral  norms mahasiswa  terhadap  tindakan whistleblowing atas fraud yang  terjadi  pada organisasi  kemahasiswaan  adalah  dengan memberikan  pemahaman  mengenai  moral- moral  yang  dipegang  oleh  mahasiswa. Mahasiswa  diberikan  pemahaman  mengenai gerakan  moral  sebagai  landasan  pergerakan mahasiswa  sejak  masa  orientasi  kampus. Pemahaman  ini  terus  diberikan  di  berbagai jenjang  orientasi  yang  ada  baik  pada  tingkat universitas, fakultas maupun tingkat departemen/jurusan  selama  tahun  pertama. Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  di  awal sebelum pemahaman-pemahaman lainnya lebih dahulu masuk dan menghilangkan esensi mahasiswa yang seharusnya.

## Intentions
Terkait  Intensi  Anggota  Organisasi terhadap tindakan pelaporan, seluruh responden menyatakan akan melakukan tindakan pelaporan. Namun sebelum melakukan  pelaporan  akan  menganalisis  dan mengidentifikasi  apakah  tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  yang  dicurigai benar-benar  terjadi.  Setelah  yakin  baru kemudian  dilakukan  tindakan  pelaporan. Selain itu, anggota organisasi akan melakukan pelaporan dengan pertimbangan tingkat materialitas dari fraud pada pengelolaan dana organisasi yang terjadi. Jika dianggap material maka akan dilaporkan. Selanjutnya, responden ingin melakukan tindakan pelaporan  karena  ingin  membangun  budaya jujur  di  organisasi  kemahasiswaan.  Hal  ini seperti  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu
responden  dari  organisasi  tingkat  fakultas berikut ini:
“Kalau saya lihat dulu seberapa besar kecurangan  yang  dilakukan.  Kalau hanya  sebatas  penggunaan  printer untuk  kepentingan  pribadi  semisal ngeprint tugas, enggak sampai dilaporin,  paling  di  sindir  aja  kalau ketahuan. Tapi kalau kasusnya sampai penggelapan dana, karena pernah ada kasus uang dibawa lari oleh salah satu anggota,  saya  laporkan  ke  pihak berwajib  dalam  hal  ini  pihak  kampus dan kepolisian”
Namun  kritik  penulis  atas  pendapat responden  ini  adalah  tindakan fraud tidak perlu dipertimbangkan lagi tingkat materialitas.  Poin  penting  dari  terjadinya fraud di
lingkungan organisasi kemahasiswaan bukan hanya sebatas kerugian organisasi,  tapi  juga  krisis  moral  di  mana perilaku fraud terus  terjadi  dan  berkembang. Maka  dari  itu,  penulis  menyarankan  agar tindakan  pelaporan  atas  tindakan fraud tidak perlu  untuk  menjadikan  materialitas  sebagai pertimbangan.  Berapa  pun  besar  kerugian yang  ditimbulkan  baik  kecil  maupun  besar, jika terjadi fraud maka segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  niat  anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi,  yaitu attitude, subjective  norms,  perceived  behavioural control, dan moral  norms, tidak  semuanya memberikan dukungan yang dominan terhadap niat anggota
organisasi kemahasiswaan.  Faktor attitude,  subjective norms, dan perceived  behavioural  control tidak  menjadi  faktor  yang  dominan  dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan  untuk  melakukan  tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi, sedangkan moral norms menjadi  faktor  dominan  yang  dimiliki oleh seluruh anggota organisasi kemahasiswaan. Walaupun  demikian  pada akhirnya  anggota  organisasi  kemahasiswaan
tetap  bersedia  dan  mau  dalam  melakukan tindakan pelaporan. Seperti yang digambarkan pada Gambar 11, penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki  (2014).  Namun  pada  penelitian  ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh  faktor-faktor  dalam  pembentukan niat.  Pada  Gambar  11  menunjukkan  bahwa niat  anggota organisasi  kemahasiswaan  untuk melakukan  tindakan  pelaporan  dipengaruhi kuat  oleh moral  norms yang  dianut  oleh mahasiswa.
Dengan  demikian  pada  penelitian  ini ditemukan  bahwa  tidak  selamanya  seluruh faktor-faktor  dibutuhkan  untuk  membangun niat anggota kemahasiswaan untuk melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan  dana  organisasi.  Sehingga  peta penelitian  ini,  seperti  yang  tergambar  pada Gambar 11, moral norms mampu memberikan panah tebal yang berarti memberikan pengaruh  dominan  dalam  pembentukan  niat dan  perilaku  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing .  Oleh  karena  itu  moral seorang  anggota  organisasi  kemahasiswaan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan perilaku anggota organisasi kemahasiswaan  dalam  melakukan  pelaporan atas fraud pada  pengelolaan  dana  organisasi yang terjadi.
Model Whistleblowing Pada organisasi kemahasiswaan sebagian  besar  responden  memilih  untuk menggunakan pendekatan internal whistleblowing .  Responden  menilai  pihak internal  lebih  mengerti  kondisi  organisasi
sehingga  dapat  menyikapi  dengan  baik  dan sesuai  dengan  budaya  organisasi  yang berjalan.  Selain itu  biaya yang  akan dikeluarkan dengan menggunakan pendekatan ini  relatif  kecil.  Manfaat  lainnya  rahasia  dan citra organisasi dapat terjaga.
Pendekatan internal whistleblowing ini diartikan  oleh  responden  sebagai  tindakan pelaporan  yang  dilakukan,  dikelola,  dan ditindaklanjuti  oleh  mahasiswa.  Tidak  ada campur  tangan  dari  pihak  kampus  maupun pihak  lainnya  di  luar  kampus.  Sistem organisasi  kemahasiswaan  UPI  menganut sistem Republik Mahasiswa (REMA) sehingga  terdapat  tiga  fungsi  dalam  struktur Republik  Mahasiswa  yang  dikenal  sebagai Trias Politika, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka whistleblowing dapat  dikelola  oleh  fungsi  yudikatif  yang mana  saat  ini  belum  terdapat  lembaganya  di REMA  UPI,  meskipun  secara  fungsi  tidak langsung dipegang oleh MPM REMA, namun dalam  pelaksanaannya  dinilai  tidak  efektif. Maka  pendirian  lembaga  independen  yang memiliki  fungsi  yudikatif  ini  dapat  dilakukan agar  implementasi whistleblowing dapat berjalan.
Penempatan  lembaga  independen  ini, dengan  melihat  struktur  organisasi  Republik Mahasiswa UPI, cocok diletakkan pada posisi leher  di  bawah  MPM  seperti  yang  tergambar pada  Gambar  12.  Lembaga  ini  tidak  hanya akan  ada  di  tingkat  universitas,  tapi  juga  ada di  tingkat  fakultas  dan  departemen/jurusan yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap organisasi
kemahasiswaan. Lembaga ini akan bertanggung  jawab  kepada  MPM  REMA selaku  organisasi  tertinggi,  yang  nantinya akan  disidangkan  dalam  Sidang  Umum REMA  UPI.  Begitu  pun  di  tingkat  Fakultas dan  Departemen/Jurusan,  lembaga  ini  akan bertanggungjawab kepada kongres/sidang/musyawarah mahasiswa masing-masing  organisasi  kemahasiswaan. Lembaga  independen  tingkat  universitas memiliki  garis  koordinasi  dengan  lembaga independen  di  tingkat  Fakultas  maupun Departemen/Jurusan. Hal  ini dapat digunakan untuk sarana kolaborasi dan diskusi mengenai penanganan  kasus,  sarana  pengembangan kompetensi  dan  kematangan  organisasi  pada lembaga itu sendiri.
Terdapat kelemahan penerapan internal  whistleblowing dengan  membentuk lembaga  independen  di  kalangan  mahasiswa. Kelemahan tersebut adalah skill atau kemampuan  tim  ataupun  anggota  yang terdapat  pada  lembaga  independen  ini.  Selain itu, masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan  yang pada umumnya  hanya 1 (satu) tahun per periode menjadikan tambahan kelemahan  bagi  lembaga  ini.  Maka  dari  itu, untuk  meminimalisir  kelemahan  ini,  penulis menyarankan agar lembaga pengelola whistleblowing ini disandingkan atau disatukan dengan pengelola whistleblowing di
struktur  kampus.  Jadi,  lembaga  pengelola whistleblowing di  UPI  terdiri  dari  unsur struktural  kampus,  pembina  kemahasiswaan, dan  mahasiswa  itu  sendiri.  Dengan  demikian, partisipasi whistleblowing dari  mahasiswa tidak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kasus fraud yang  terjadi  di  lingkungan  organisasi kemahasiswaan  tapi  juga  yang  terjadi  di lingkungan  organisasi  kampus  dan  unsur mahasiswa  dapat  ikut  andil  dalam  tindak lanjut  dari  laporan  yang  masuk  ke  lembaga tersebut.  Hal  ini  juga  sebagai  implementasi peran  mahasiswa  sebagai social  control di kampus.
Peran  ini  juga  dapat  didukung  dengan hadirnya unsur mahasiswa dalam keanggotaan Majelis Wali Amanat (MWA). Peran mahasiswa yang hadir di MWA akan menjadi penguat  bagi  mahasiswa  dalam  menjalankan tindak  lanjut  pelaporan  yang  dilakukan  oleh mahasiswa . Dengan hadirnya unsur mahasiswa  dalam  keanggotaan  MWA,  yang merupakan  majelis  tertinggi  di  universitas menjadi  jaminan  bahwa  tindak  lanjut  laporan yang dilakukan mahasiswa dapat dilaksanakan dan terus diawasi
pelaksanaannya.

## SIMPULAN
Sebagian besar responden  menyatakan perlu  adanya whistleblowing di  organisasi
Organisasi Tingkat Jurusan DPM Fakultas UKM Fakultas DPM Jurusan Organisasi Tingkat Universitas Organisasi Tingkat Fakultas MPM REMA Lembaga Independen Lembaga Independen Lembaga Independen DPM REMA BEM REMA UKM BEM Fakultas

## BEM Jurusan
Sumber: Peraturan Rektor UPI (data diolah oleh penulis)
Gambar 12. Usulan Struktur Organisasi REMA Dengan Lembaga Independen
kemahasiswaan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan 88%  responden  dari  organisasi  tingkat Departemen/Jurusan,  94%  responden  dari organisasi tingkat Fakultas, dan 91% responden  dari  organisasi  tingkat  Universitas menyatakan perlu adanya whistleblowing . Terkait attitude anggota  organisasi kemahasiswaan  terhadap  tindakan  pelaporan secara  umum  menunjukkan  sikap  positif terhadap  tindakan  pelaporan.  Terdapat  9 (sembilan)  sub  tema  yang  dominan  mengenai sikap anggota organisasi, 5 (lima) diantaranya memberikan  sikap  positif  di  mana  tindakan pelaporan  sangat  baik  dan  memberikan keuntungan  bagi  organisasi.  Namun  seluruh responden  juga  berpendapat  bahwa  terdapat kerugian  dari  adanya  tindakan  pelaporan  ini. Responden  berpendapat  bahwa  tindakan pelaporan ini dapat mengancam keharmonisan hubungan  pertemanan  antar  sesama  anggota organisasi. Hubungan kekeluargaan, pertemanan, keharmonisan dalam berkomunikasi  menjadi  modal  penting  yang harus  dijaga  oleh  organisasi  kemahasiswaan. Dengan  demikian  faktor attitude tidak dominan  dalam  mendukung  niat  anggota organisasi  kemahasiswaan  dalam  melakukan tindakan pelaporan atas fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  yang  terjadi  di organisasi kemahasiswaan.
Secara  umum  anggota  organisasi kemahasiswaan  yang  menjadi  responden penelitian ini memiliki norma-norma subjektif berupa dukungan dari orang terdekat. Dukungan  ini  didapat  dari  dua  sumber, pertama  dukungan  dari  teman  terdekat  dan kedua  dukungan  dari  keluarga.  Terdapat beberapa  responden  menyatakan  bahwa  tidak terdapat dukungan dalam melakukan tindakan pelaporan,  kalaupun  ada  yang  mendukung mereka  adalah  kelompok  minoritas,  yang tentunya  tidak  akan  kuat  dalam  memberikan dukungan. Dengan demikian faktor subjective norms menjadi tidak dominan dalam mendukung  niat  dalam  melakukan  tindakan pelaporan  atas fraud pada  pengelolaan  dana organisasi yang terjadi di organisasi kemahasiswaan.
Terkait perceived behavioural control, responden menilai mudah melakukan
pelaporan  jika  dilaporkan  kepada  orang terdekat.  Namun  terdapat  responden  yang menilai organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan  pelaporan,  karena  budaya  yang cenderung  apatis  dan  tidak  adanya  sarana untuk  melaporkan.  Selain  itu,  tentu  dengan tidak  adanya  sarana,  mekanisme,  dan  sistem, anggota  organisasi  kemahasiswaan  tidak dapat  melakukan  tindakan  pelaporan  dan menindaklanjuti  pelaporan  dengan  baik. Dengan demikian perceived behavioral control menjadi tidak dominan untuk mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas fraud pada pengelolaan dana organisasi. Terkait norma-norma moral,
keseluruhan  responden  menyatakan  bahwa selaku mahasiswa sudah sepantasnya menjunjung tinggi moral. Selain itu, responden berpendapat bahwa sudah semestinya peraturan ditegakkan dan kejujuran  menjadi  penting  bagi  mahasiswa dalam  bekerja.  Dengan  demikian  seluruh anggota  organisasi  kemahasiswaan  memiliki moral  norms yang  dominan  sehingga  mampu mendukung intensi dalam melakukan tindakan pelaporan atas fraud.
Keseluruhan  responden  menyatakan memiliki  intensi  untuk  melakukan  tindakan pelaporan.  Akan  tetapi  pelaporan  akan dilakukan oleh anggota kemahasiswaan ketika sudah memiliki keyakinan bahwa fraud benar terjadi, serta bukti telah didapat.
Terkait  model whistleblowing yang tepat  guna  untuk  memitigasi fraud pada pengelolaan  dana  organisasi  dapat  dilakukan dengan  pendekatan internal  whistleblowing yaitu  dilakukan  dari  dan  oleh  mahasiswa. Disarankan untuk membentuk lembaga independen  yang  bertugas  untuk  mengelola whistleblowing ini.

## Implikasi Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, organisasi kemahasiswaan dapat
mengembangkan model, sistem, dan mekanisme yang dapat dipakai sebagai sarana untuk  memitigasi fraud pada  pengelolaan dana  organisasi  di  lingkungan  organisasi kemahasiswaan. Selain itu Organisasi
kemahasiswaan  juga  dapat  memanfaatkan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  niat  anggota  organisasi dalam melakukan pelaporan. Sehingga setelah sarana  pelaporan  tersedia,  anggota  organisasi dapat diajak dan dimotivasi untuk menggunakannya. Langkah yang dapat dilakukan dengan
menghilangkan kekhawatiran anggota mahasiswa yaitu retaknya  hubungan  pertemanan  antar  anggota organisasi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan cara  membuat  sistem  yang  dapat  menjamin kerahasiaan identitas pelapor tidak tersebar ke publik.  Identitas  hanya  digunakan  untuk kepentingan  penyelidikan  lebih  lanjut.  Selain itu, keamanan dari pelapor juga harus dijamin agar  memberikan  rasanya  nyaman  dan  aman bagi  anggota  organisasi  pasca  melakukan pelaporan.

## Keterbatasan Penelitian
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan jumlah universitas  asal  organisasi  kemahasiswaan. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  1  (satu) universitas. Semakin banyak jumlah universitas  asal  organisasi  kemahasiswaan akan  semakin  memberikan  hasil  yang  lebih representatif.  Selain  itu  penulis tidak  meneliti sebab-sebab  tindakan fraud yang  bukan merupakan acuan dari studi ini.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Untuk menyempurnakan penelitian ini, penelitian  selanjutnya  perlu  mengalokasikan waktu yang lebih agar diperoleh lebih banyak responden yang terdiri dari beberapa universitas.  Selain  itu,  responden  penelitian dapat  ditambah  dari  unsur  pegawai  kampus yang bersinggungan dengan organisasi kemahasiswaan. Seperti pembina kemahasiswaan  di  setiap  organisasi,  bagian kemahasiswaan  di  Fakultas,  Wakil  Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Direktorat Pembinaan  Kemahasiswaan,  hingga  Wakil Rektor  Bidang  Kemahasiswaan.  Selanjutnya, penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian  dengan  menggabungkan  kerangka
fraud  triangle dengan Theory  of  Planed Behavior.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE.  (2010).  What  Is  Fraud?  Retrieved from http://www.acfe.com/fraud- 101.aspx
Adam,  A.  A.,  &  Shauki,  E.  R.  (2014). Socially  responsible  investment  in Malaysia:  behavioral  framework  in evaluating  investors’  decision  making process.
Journal of Cleaner Production, 80, 224–240.
Agusyani,  K.  S.,  Sujana,  E.,  &  Wahyuni,  M.
(2016). Pengaruh whistleblowing system  dan  kompetensi  fraud  pada pengelolaan keuangan penerimaan pendapatan  asli  daerah  (  studi  pada dinas  pendapatan  daerah  kabupaten buleleng ). Univ Pendidikan Ganesha.
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned Behavior  .  Organizational  Behavior and  Human  Decision  Process(50(2)), (179-211).
Ajzen,  I.  (2002).  Contructing  a  TPB questionnaire: Conceptual and meethodological considerations.
Ajzen,  I.  (2005).  Attitudes,  Personality  and Behavior. New York: Open University Press.
Albrecht,  W.  S.  (2003).  Fraud  Examination. South western: Thomson.
Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a data collection  method:  A  critical  review. English  linguistics  research(3(1)),  39- 45.
Arikunto,  S.  (2006).  Preosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  Using
Thematic  Analysis  In  Psychology. Qualitative Research
in
Psychology(3(2)), 77–101.
Brief,  A.  P.,  &  Motowidlo,  S.  J.  (1986).
Prosocial  Organizational  Behaviours. Academy  of  Management  Review, 710-725.
Brown,  J.  O.,  Hays,  J.,  &  Stuebs  Jr,  M.  T.
(2016). Modeling accountant whistleblowing  intentions:  Applying
the theory of planned behavior and the fraud  triangle.  Accounting  and  the Public Interest, 16(1), 28-56.
Culiberg,  B.,  &  Mihelič,  K.  K.  (2016).  The Evolution  of  Whistleblowing  Studies: A  Critical  Review  and  Research Agenda.  Journal  of  Business  Ethics, 146(4), 787–803.
detik.  (2019,  September  9).  tiga  dosen  unm
didakwa kasus korupsi pengadaan alat lab mipa. Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-2173183/tiga-dosen-unm- didakwa-kasus-korupsi-pengadaan- alat-lab-mipa
Ellet, W. (2007). Case Study Handbook: How to Read, Discuss, and Write Persuasively  About  Cases.  In  Forum American  Bar  Association  (Vol.  8).
Massachusetts, USA: Harvard Business School Press. Fathiyah,  Mufidah,  &  Masnun.  (2019). Whistleblowing dan Niat
Melaksanakannya  Mahasiswa.  Journal of  Economics  and  Business,  pp.150- 158.
Fereday,  J.,  &  Muir-Cochrane,  E.  (2006).
Demonstrating  Rigor  Using  Thematic Analysis:  A  Hybrid  Approach  of Inductive  and  Deductive  Coding  and Theme  Development.  International Journal of Qualitative Methods, 80-92. Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (1975).  Belief Attitude,  Intention  and  Behavior:  An Introduction  to  Theory  and  Research.
Massachusetts: Addison-Wesley.
Gagola,  K.  (2011).  Analisis  Faktor  Risiko yang  Mempengaruhi  Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan  Publik  di  Indonesia.  Tesis Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas Diponegoro. Gao, L., & Brink, A. G. (2017).
Whistleblowing  studies  in  accounting research:  A  review  of  experimental studies on the determinants of whistleblowing. Journal of Accounting Literature, 38, 1-13.
George,  A.  L.,  &  Bennett,  A.  (2005).  Case Studies  and  Theory  Development  in The  Social  Sciences.  Massachusetts, United  States  of  America:  Belfer Center  for  Science  and  International
Affairs, Harvard University.
Gokce,
A. (2013). Teachers’ value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing.  International  Journal of  Humanities  and  Social  Science,  pp 163–173.
Handika,  M.  F.,  &  Sudaryanti,  D.  (2017).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  MEMPENGARUHI  NIAT MAHASISWA MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI STIE ASIA MALANG). JIBEKA, pp 56 -63.
Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode  Menganalisa  Data  untuk Penelitian  Kualitatif.  .  ANUVA,  pp 317–324.
Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence.  Qualitative  Research,  pp 345–357.
Hox,  J.  J.,  &  Boeije,  H.  R.  (2005).  Data collection, primary versus secondary. Indonesia Corruption Watch. (2016, Desember  6).  Korupsi  di  Perguruan Tinggi.  Retrieved  Oktober  2019,  from Indonesian Corruption Watch: https://antikorupsi.org/id/news/korupsi -di-perguruan-tinggi
ISOLA  POS.  (2013).  Skandal  Dagang  Nilai.
Bandung: ISOLA POS.
Johnsen,  T.  B.  (2011).  Whistleblowing systems  in  Denmark.  International Data Privacy Law, 1(3), 199–205.
Kaiser,  F.  G.,  &  Scheuthle,  H.  (2003).  Two challenges to a moral extension of the theory  of  planned  behavior:  moral norms  and  just  world  beliefs  in conservationism. Pers. Individ. Differ., 35(5), 1033-1048.
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis An Introduction  to  Its  Methodology.  In Physical Review B (2nd ed., Vol. 31).
Thousand  Oaks,  California,  USA: Sage Publications, Inc.
Kummer, T.-F. S. (2015). The effectiveness of fraud detection  instruments  in  not-for- profit organizations. Managerial Auditing  Journal,  30(4/5),  pp  435– 455.  https://doi.org/10.1108/MAJ-08- 2014-1083.
Kurland,  N.  B.  (1995).  Ethical  intentions  and the  theories  of  reasoned  action  and planned  behavior  1.  J.  Appl.  Soc. Psychol, 30, 297-313.
Latan,  H.  C.,  &  Lopes,  d.  (2017).  Ethical Awareness,  Ethical  Judgment  and Whistleblowing: A Moderated Mediation Analysis. Journal of Business Ethics.
Lee,  G.,  &  Fargher,  N.  (2013).  Companies'
Use  Whistleblowing  to  Detect  Fraud:
An Examination of Corporate Whistle- Blowing  Policies.  Journal  Business Ethics, 283-295.
Miller, R. L., & Brewer, J. D. (2003). The A-
Z  of  Social  Research.  London:  SAGE Pulications.
Naomi,
S. (2015). PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP FRAUD. Universitas Lampung.
Pamungkas,  H.  K.  (2014).  ANALISIS  BEST
PRACTICES WHISTLEBLOWING SYSTEM:  USULAN  RANCANGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA BANK INDONESIA.
Universitas Indonesia.
Pamungkas,  I.  D.,  Ghozali,  I.,  &  Achmad,  T.
(2017). The effects of the
whistleblowing  system  on  financial statements  fraud:  Ethical  behavior  as the  mediators.  International  Journal  of Civil  Engineering  and  Technology, 8(10), 1592-1598.
Patten,  M.  L.  (2016).  Questionnaire  research:
A practical guide. Routledge.
Puspitasari,  Y.  R.,  Haryadi,  B.,  &  Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang
Pengelolaan  Keuangan  Organisasi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma,
133-144.
Ramadhany,  D.  M.  (2019,  September  10). Peran dan Fungsi Mahasiswa. Retrieved from ub.ac.id: https://blog.ub.ac.id/divamaringga/201 7/12/06/peran-fungsi-mahasiswa-pfm/
Republika. (2019, September 9). saut situmorang paparkan modus korupsi di kalangan  mahasiswa.  Retrieved  from nasional.republika.co.id: https://nasional.republika.co.id/berita/ px1z1k384/saut-situmorang-paparkan- modus-korupsi-di-kalangan- mahasiswa
Ritchie, J., & Lewis, J. (2019, September 10).
QUALITATIVE RESEARCH PRACTICE  A  GUIDE  FOR  SOCIAL SCIENCE STUDENTS AND RESEARCHERS. Retrieved from jbposgrado.org:
http://jbposgrado.org/icuali/Qualitative
Research practice.pdf
Rozmita,  D.  Y.,  &  Nelly,  R.  N.  (2012). GEJALA  FRAUD  DAN  PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM
PENDETEKSIAN FRAUD DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KUALITATIF). Bandung.
Sarwono,  J.  (2006).  Analisis  Data  Penelitian Dengan  Menggunakan  SPSS.  CV. Andi.
Setiawati,  L.  P.,  &  Sari,  M.  (2016).
Profesionalisme, komitmen organisasi, intensitas  moral  dan  tindakan  akuntan melakukan  whistleblowing.  E-Journal Akuntansi  Universitas  Udayana,,  pp 257–282.
Shauki,  E.  R.  (2018).  “Converting  Your Master/PhD  Thesis  into  a  Journal Article”  Handout  Case  Writing  and Methodology. ECAM 809303. Universitas Indonesia. Siddiq, F. R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD. Seminar
Nasional dan The 4th Call  for Syariah
Paper. Sierra, J. J., & Hyman, M. R. (2008). Ethical
Antecedents  of  Cheating  Intentions:
Evidence of Mediation. Journal
Academic Ethics, 51-66. Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). DETECTING AND PREDICTING FINANCIAL STATEMENT FRAUD: THE EFFECTIVENESS  OF  THE  FRAUD TRIANGLE  AND  SAS  NO.  99.  Emerald Group Publishing Limited, pp. 53 - 81. Smaili, N., & Arroyo, P. (2017). Categorization of Whistleblowers
Using  the  Whistleblowing  Triangle. Journal of Business Ethics.
Stake,  R.  (1995).  The  Art  of  Case  Study
Research. London: Sage Publication. Suara.  (2019,  September  9).  5  kasus  korupsi terbesar  di  Indonesia  dengan  kerugian negara fantastis. Retrieved from Suara.com:
https://www.suara.com/news/2019/02/ 11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar- di-indonesia-dengan-kerugian-negara- fantastis
Sugiono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tirto. (2019, September 9). kasus snp finance upaya menutup celah curang keuangan.  Retrieved  from  tirto.id:
(https://tirto.id/kasus-snp-finance- upaya-menutup-celah-curang- keuangan-cMdD)
Tirto.  (2019,  September  9).  KPK  terima banyak  laporan  dugaan  korupsi  di kampus. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/dHYn
Trevino,  L.  K.,  &  Victor,  B.  (1992).  Peer reporting  of  unethical  behavior:  A social  context  perspective.  Academy of Management Journal, 35(1), 38–64.
Tuanakotta, T. M. (2012). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta.: Salemba
Empat. UPI.  (2019).  Peraturan  Rektor  Universitas Pendidikan Indonesia No 3049/UN40/HK/2019 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan  Universitas  Pendidikan Indonesia. Bandung.
Wardani,  C.  A.,  &  Sulhani.  (2017).  Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penerapan  Whistleblowing  System  Di Indonesia.  Jurnal  Aset  (Akuntansi Riset), pp 29-44.
Wolfe,  D.  T.,  &  Hermanson,  D.  R.  (2004).
The Fraud Diamond:  Considering The
Four  Eleents  of  Fraud.  The  CPA Journal Online, 38. Yeoh, P. (2014). Whistleblowing:
motivations, corporate self- regulation, and  the  law.  International  Journal  of Law and Management, pp 459–474.
Yin,  R.  (2003).  Case  study  research:  Design and  methods  (3rd  edition).  California: Thousands
Oaks.