http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 2 (2021)

## Central-Local Government dalam Manajemen
Bencana Pandemi COVID-19 di Indonesia

## Rumzi Samin
Program Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
rumzisamin@umrah.ac.id Keywords: Abstract Central-Local Goverment; Management; Disaster; COVID-19 The relationship between the local government  and the central government  in  handling  COVID  19  in  Indonesia  is  considered very bad because the existing disaster management is considered slow  in  breaking  the  chain  of  the  spread  of  COVID  19.  The purpose of this study focuses on coordination between the central government  and  local  governments  where  there  are  many mismatched  statements  in  determining  policies  in  handling COVID  19.  The  research  method  uses  a  systematic  literature review  (systematic  literature  review)  is  one  approach  to  the literature  review  method  by  describing  the  procedure  for selecting publication criteria  and/or literature that  is  reviewed with  the  aim  of  getting  a  broad  picture  related  to  a  particular topic or issue. The results of the study indicate the need for the principles  of  interaction  of  local  and  central  government authorities in the assignment of handling the COVID-19 disaster that has not used a good disaster management strategy, this is because  it  does  not  implement  the  relationship  responsibility principles  of  central-local  government  interaction  so  it  is necessary to strengthen communication. In addition, during the COVID-19  pandemic,  there  is  a  complicated  bureaucratic system in central-local government interactions. Kata Kunci: Abstrak Pemerintah Pusat-Daerah; Manajemen; Bencana; COVID-19 Hubungan  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam penanganan  COVID  19  di  indonesia  dinilai  sangat  buruk, dikarenakan  manajemen  bencana  yang  telah  ada  di  anggap lambat  dalam  memutuskan  rantai  penyebaran  COVID  19.
Tujuan dari Penelitian ini memfokuskan pada koordinasi antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dimana  banyak ketidakcocokan pernyataan dalam menentukan kebijakan dalam penanganan COVID 19. Metode penelitian mengunakan kajian literatur  sistematis (systematic  literature  review) merupakan salah  satu  pendekatan  metode  kajian  literatur  dengan memaparkan  prosedur  pemilihan  kriteria  publikasi  dan/atau literatur  yang  dikaji  dengan  tujuan  untuk  mendapat  gambaran
yang  luas  terkait  topik  atau  isu  tertentu.  Hasil  penelitian menujukan  perlu  adanya  prinsip-prinsip  interaksi  kewenangan pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam  penugasan  penanganan bencana  COVID-19  belum  mengunakan  strategi  manajemen bencana yang baik, hal ini dikarenakan tidak mengimplementasikan  pada  tanggungjawab  hubungan  prinsip- prinsip interaksi central-local goverment sehingga perlu adanya penguatan komunikasi. Selain itu dalam masa pendemi COVID-
19  mempunyai  sistem  birokrasi  yang  rumit  pada  interaksi central-local goverment.

## Pendahuluan
COVID-19  berdampak  pada  perekonomian  dunia  yang  semakin  meningkat. Sehingga pandemic ini akan membuat perekonomian dunia hilang + US$ 1 triliun dan pertumbuhan  ekonomi  dunia  di  bawah  2%,  jauh  di  bawah  prediksi  sebelumnya  yang mencapai  2,5%  (Modji,  2020;  Putra  &  Handoko,  2021).  Hal  tersebut  berdampak  pada roda  perekonomian  dunia  kemudian  kesiapan  setiap  negara  didalam  menanggulagi COVID-19,  termasuk  Indonesia.  Namun  saat  ini,  dibeberapa  negara  berkembang Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  kewalahan  dalam  menghadapi  COVID-19 (Dzigbede et al, 2020; Adhikari & Budhathoki, 2020; Tangcharoensathien et al, 2021).
Dalam  konteks  pandemi  COVID-19,  kondisi  kerja  tenaga  kesehatan  dapat memburuk. Selain risiko  infeksi  COVID-19, tenaga kesehatan terus mengalami  risiko- risiko  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  lain  yang  bersifat  biologis,  fisik,  maupun psikososial.  Karena  itu,  untuk  melindungi  kesehatan,  keselamatan,  dan  kesejahteraan fisik  dan  jiwa  tenaga  kesehatan,  WHO  merekomendasikan  serangkaian  langkah pencegahan dan pengendalian infeksi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan dukungan psikososial yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah kesulitan mengungkap dan melacak kasus positif COVID-19 di  wilayahnya  lantaran  pemerintah  pusat  tidak  menyampaikan  data  tersebut  ke pemerintah  daerah  sehingga  tidak  adanya  sinkron  antara  kebijakan  nasional  dengan inisiatif pemerintah lokal (Anderson et al, 2019). hal tersebut tidak sesuai dengan Perka BNPB  10  tahun  2008  tentang  Pedoman  Komando  Tanggap  Darurat  Bencana.  Karena Penanganan  penyebaran  COVID-19  membutuhkan  pendekatan  integralistik  antar wilayah  mengingat  interaksi  antar  manusia  begitu  luas  dan  multi  segmen.  Penanganan penyebaran  virus  COVID-19  membutuhkan  pendekatan  integralistik  antar  wilayah mengingat  interaksi  antar  manusia  begitu  luas  dan  multi  segmen  (Setiawan  &
Mahadiansar, 2020). Pemerintah Pusat dan daerah melakukan kesiapan sistem perawatan kesehatan harus secara efektif (MacLaren, et al, 2020).
Menurut Carter (2008) definisi manajemen bencana adalah suatu kejadian, alam atau buatan manusia, tiba- tiba atau progesive, yang menimbulkan dampak yang dasyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan  tindakan-tindakan  luar  biasa.  Menurut  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang Penggulangan Bencana  Bab I Pasal  1 ayat  1, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor faktor manusia sehingga alam dan/atau faktor non alam maupun mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Pada ayat 2,3 dan 4 bencana dibedakan atas 3 kategori berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara  lain  berung  gempa,  bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin topan,  dan  tanah  longsor.  Bencana  non  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,  epidemi,  dan  wabah  penyakit  (Husein,  2014).  Bencana  sosial  adalah bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa  yang  diakibatkan oleh  manusia  yang  meliputi  konflik  sosial  antar  kelompok  atau  antar  komunitas masyarakat, dan teror (Tierney, 2012; Lee et al, 2016).
Mengacu pada definisi bencana dalam buku Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook dan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penggulangan Bencana Bab I  Pasal  1  ayat  1  serta  beberapa  beberapa  kamus  bencana  atau  disaster  maka  bencana merupakan suatu kejadian atau serangkaian peristiwa berupa gangguan atau kekacauan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia pada  pola  normal  kehidupan  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Gangguan  atau kekacauan ini biasanya hebat, terjadi tíba-tiba, tidak disangka dan wilayah cakupan cukup luas. Kemudian Rahmi & Satria (2013) Manajemen dapat berarti pencapaian suatu tujuan melalui  pelaksanaan  fungsi-fungsi  tertentu,  tetapi  dalam  hal  ini  belum  ada  kesamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang fungsi-füngsi tersebut.
Sebenarnya apabila dicermati maka manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  fungsi  pengawasan. Pengelolaan  bencana  didefinisikan  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  terapan  (aplikatif) yang  mencari,  dengan  observasi  sistematis  dan  analisis  bencana  untuk  meningkatkan tindakan-tindakan  (measures)  terkait  dengan  preventif  (pencegahan),  mitigasi (pengurangan),  persiapan,  respon  darurat  dan  pemulihan.  Langkah  utama  dan  fungsi pengelolaan  atau  manajemen  secara  umum  termasuk  dalam  pengelolaan  bencana meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Penganggaran, dan Keuangan (Grigg, 1988).
Hubungan Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat di negara-negara demokratis bergantung  pada  apakah  kendali  politik  yang  sama  berkuasa  secara  daerah  maupun nasional, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kerja sama antar pemerintah. Namun ada alasan  lain  untuk  ketegangan  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  yang mungkin terkait dengan masalah prioritas pengeluaran atau perselisihan mengenai tingkat transfer antar pemerintah yang sesuai (Goodfellow, 2017).  Dalam financial, menjanjikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat pada saat yang sama dapat memperkuat monitoring, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mengurangi pengeluaran  publik  yang  tidak  efektif.  Fungsi  kontrolnya  mungkin  lebih  mudah dilaksanakan dengan tidak memiliki banyak string  untuk  ditarik. Dalam  perspektif ini, hubungan  saat  ini  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  dirangkum  dalam  rumus: tanggung  jawab  sentralisasi  (keuangan)  yang  memusatkan  (Elander  &  Montin,  1990). Maka  berdasarkan  uraian  diatas  tujuan  dari  tulisan  ini  untuk  menganalisis  pada manajemen bencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemic COVID-19 di Indonesia.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur  dengan  menelaah  data-data didalam  naskah  yang  khusus  kesiapan  Indonesia  dan  beberapa  negara  dalam menanggulagi  COVID-19.  Metode  kajian  literatur  sangat  relevan  digunakan  untuk menyajikan perkembangan terbaru atau pemikiran-pemikiran terkini terkait topik tertentu (Galvan  &  Galvan,  2017).  Selain  itu  Pautasso  (2013)  mengungkapkan  sedikitnya  10 aturan  terkait  metode  kajian  literatur  di  mana  salah  satunya  adalah  aturan  kritis  dan konsisten  yaitu  menekankan  pada  kemampuan  pengkaji  literatur  tidak  saja  sekadar
memaparkan  ringkasan  literatur,  tetapi  melainkan  membahas  literatur-literatur  tersebut secara kritis dengan mengungkapkan fokus pembahasan, metode, hingga research gap. Kajian literatur sistematis (systematic literature review) merupakan salah satu pendekatan metode  kajian  literatur  dengan  memaparkan  prosedur  pemilihan  kriteria  publikasi dan/atau literatur yang dikaji dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang luas terkait topik atau isu tertentu.
Kajian  literatur  sistematis  ini  awalnya  digunakan  untuk  mengkaji  kebijakan  di bidang kesehatan di era tahun 80 dan 90an, dengan menganalisis temuan-temuan empiris sebelum membuat sebuah kebijakan (Ridley, 2012). Prosedur kajian literatur sistematis, secara umum, adalah sebagai berikut: (1) Penelusuran literatur dilakukan secara jelas dan transparan;  (2)  Kriteria  pemilihan  literatur  bisa  diawali  dengan  pembacaan  terhadap judul,  abstrak,  lalu  kemudian;  (3)  Pembacaan  literatur  secara  menyeluruh  (seluruh kegiatan ini harus tercatat); (4) Peneliti memberikan penilaian baik atau buruk, relevan atau tidak  relevannya literatur terhadap tujuan dari kajian literatur yang  dilakukan;  (5) Prosedur ekstraksi data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dari hasil penelusuran; (6) Prosedur sintesis  dan analisis data dengan metode koding  dan/atau klaster;  dan (7) Proses interpretasi data dan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
Prinsip-prinsip  yang  berhubungan  dengan  penugasan  tanggung  jawab  Pada dasarnya  prinsip-prinsip  interaksi  antara  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah memiliki  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan  sesuai  dengan kapasitasnya masing-masing.  Adapun prinsip-prinsip  ini meliputi  dari prinsip  subtantif yang  lebih  menekankan  kepada  penugasan  tanggung  jawab  yang  berfokus  pada pengelolaan pemerintahan sendiri, mengurus atas legalitas dalam pelaksanaan kebijakan, hal  ini  menjadi  menjelaskna  bahwasanya  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah harus mempunyai komunikasi yang baik dalam menangani sebuah permasalahan baik dalam kondisi tidak kondusif.
Selanjutnya  prinsip  kedua  lebih  menekankan  kepada  prinsip  instrumental  yang memfokuskan  dalam  relasi  hubungan  antara  pemerintah  daearah  dan  pemerintah  pusat dengan memiliki etika publik yang baik seperti kerjasama, saling menukarkan informasi, memiliki  kajian  sesuai  aturan  terhadap  masing-masing  pemerintah  dalam  menetapkan kondisi  keputusan  di  lingkungannya  masing-masing.  Hal  ini  sangat  penting  karena
berkenaan dalam pengaturan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga terhindar klaim-klaim tumpang tindih kebijakan yang dilaksanakan.
Dalam  penaggulangan  wabah  COVID-19  di  indonesia  seharusnya  melakukan komunikasi sehingga tidak ada kesenjangan publik dimana masyarakat bisa memberikan penilaian  terhadap  setiap  pernyataan-pernyataan  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerinta  daerah  ketika  akan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat.  Pemerintah pusat  harus  memberi  contoh  yang  baik  kepada  pemerintah  daerah  dengan  cara memberikan hak dan wewenang sepenuhya dalam penanganan COVID-19, sebgaiamana diketahui bahwasanya letak geografis memiliki karakteristik yang pemerintah pusat tidak memahaminya,  pemerintah  pusat  seharusnya  membentuk  badan  pengawas  daaerah penanggangan COVID-19 dalam hal yang ke subtantif seperti yang dilakukan beberapa daerah  dalam  melakukan  karantina  wilayah,  kemudian  pemerintah  daerah  menjalin komunikasi  yang  baik  dengan  memberikan  report  terhadap  situasi  dan  kondisi  dengan memegang prinsip subtantif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kemudian  prinsip  intrumental  dalam  penanggangan  COVID-19  anatara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  melakukan  kajian  yang  srategis  dalam penanggangan  COVID-19,  selanjutnya  kajian  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi  di beberapa wilayah indonesia penanggangan COVID-19 serta memperhatikan klaim-klaim terhadap  penanggangan  COVID-19  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sehingga data yang diterima oleh publik sesuai yang diharapkan karena mempunyai visi misi dan sama, sehingga intrumental dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan  manajemen  bencana  penanggangan  COVID-19  yang  telah  sukses  dilakukan beberapa  negara  laian  seperti  singapura,  china,  korea  selatan.  Prinsip  intrumental merupakan  alat  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam  menentukan  kebijakan yang akan dilaksanakan.
Interaksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan yang sama untuk menyelesaikan penanggangan COVID-19 yang semakin tidak kondusif, maka  hal  ini  diperlukan leadership antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  dangan mempertimbangkan  dampak-dampak  yang  akan  terjadi,  selain  itu  prinsip  interaksi  ini juga  dilakukan  dengan  syarat  yang  sangat  tanggung  jawab  untuk  dilaksanakan  ketika sebuah  prinsip  terhadap  manajemen  penanggangan  COVID-19  sudah  siap diimplementasikan  secara  baik.  Kemudian  berdasarkan  teori  Lopez  (2007)  Prinsip- prinsip yang berhubungan dengan penugasan tanggung jawab yaitu

## 1. Local Self-Government
Local  Self  Government atau  pemerintahan  lokal  daerah  dalam  sistem pemerintahan  daerah  di  Indonesia  merupakan  semua  daerah  dengan  berbagai  urusan otonomi  yang  dapat  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Hak  otonom  dalam Local  Self Government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Didalam Local Self Government tidak hanya memiliki dimensi hukum dan politik, namun memiliki konotasi  sosiologis,  yang  secara  langsung  memengaruhi  kehidupan  komunitas  dalam suatu wilayah yang dibatasi (Pejanovic, 2014). Dalam penanganan COVID 19 seharusnya daerah lebih memahami terhadap kondisi lingkungannnya, kemudian kewenangan untuk mengatur  dari  faktor  ekonomi,  faktor  sosial  seperti  kebutuhan  akan  kesejahteraan masyarakat  terhadap  kesejahteraan  pelaku  usaha  (UMKM),  kemudian  membatasi aktivitas manusia di tempat umum seperti Social Distance , pembatasan area-area tertentu hingga  pemberlakuan  PSBB  yang  memang  sudah  di  anggap  urgent  oleh  Pemerintah Daerah.
Walaupun pemerintahan daerah melaksanakan Local Self Government memiliki kewenangan untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah  tangganya  akan  tetapi  kedudukannya  tetap  merupakan  subsistem  dari  sistem pemerintahan Negara. Dalam penangan COVID 19 ini pun harus memiliki koordinasi dan data yang jelas  dalam melakukan komunikasi  Setiap Gusus Penanganan  COVID 19 di Indonesia.  Kemudian  bentuk  pemerintahan  daerah Local  Self  Government merupakan konsekuensi  dari  dianutnya  asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan negara. Tentunya penangananan COVID 19 ini memiliki regulasi dan aturan yang cukup matang dalam pelaksanaannya yang telah di atur oleh pemerintah pusta dan di uraikan ke pemerintah daerah dalam implementasinya.
Pemberlakuan  undang-undang  dibentuk  pemerintahan  daerah  tertentu  dan selanjutnya daerah tersebut diserahi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu  dan  pada  perkembangannya  dapat  dipecah  atau  dimekarkan  menjadi  beberapa daerah tertentu sebagai turunan yang sistematis. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya, maka pemerintah pusat bisa menagambil  alih  wewenang  tersebut.  Hak  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  urusan  publik  adalah  salah  satu  prinsip  demokrasi  yang  dimiliki  bersama
semua daerah. Keberadaan otoritas lokal dengan tanggung jawab nyata adalah prasyarat untuk administrasi yang efektif dan dekat dengan warga negara.

## 2. Legality Principle
Legalitas  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan,  perjanjian,  atau  kontrak yang konsisten dengan hukum atau keadaan menjadi sah atau melanggar hukum dalam yurisdiksi tertentu. Prinsip hukum bahwa seorang terdakwa tidak dapat dituntut atas suatu tindakan yang tidak dinyatakan sebagai kejahatan dalam yurisdiksi itu sebenarnya tentang Prinsip  legalitas  yang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  konsep  legalitas. Legality Principle atau Prinsip legalitas adalah produk legalitas yang mengharuskan semua hukum menjadi  jelas,  dapat  dipastikan,  dan  tidak  retrospektif.  Ini  mensyaratkan  para  pembuat keputusan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan  menerapkan  aturan  hukum  yang telah di laksanakan sebelumnya serta tidak mengubah situasi hukum secara retrospektif dengan  penyimpangan  diskresi  dari  hukum  yang  berlaku.  Penanganan  COVID  19  di Indonesia telah menerbitkan sejumlah pprisip legalitas berupa produk hukum berkenaan aturan, regulasi, protokol kesehatan, standart operasional pencegahan dan sebagainya.
Prinsip  legalitas  dalam  penanganan  COVID-19  ini  memiliki  relevansi  khusus dalam hukum yang mengatur demi pencegahan COVID-19. Dalam produk legalitas dapat dilihat dalam sanksi pidana untuk tindakan atau kelalaian yang tindak pidana pada saat saat  ini  diterapkan.  Prinsip  legalitas  ini  juga  dianggap  urgent  ketika  dilanggar  ketika sanksi untuk kejahatan tertentu ditingkatkan dengan efek retrospektif. Hal tersebut sesuai menurut  Stoian  &  Draghici  (2015)  legalitas  merupakan  prinsip  urgensi  bagi  negara modern,  prinsip  legalitas  telah  berkembang  bersama  dengan  sistem  legislatif  saat  ini sebagai jaminan efisiensi mereka dan telah menjadi prasyarat utama dalam elaborasi dan penegakan  hukum.  Prinsip  legalitas  memperoleh  pengakuan  yang  semakin  meningkat dalam  hukum  dan  secara  tegas  berkontribusi  untuk  membuat  efisien  kegiatan pengambilan keputusan otoritas public (Varuhas, 2020).

## 3. General Competence Clause
General  Competence  Clause (GCC)  merupakan  kewenangan  daerah  disebuah kabupaten  maupun  kota  dapat  melakukan  intervensi  pada  sebuah  kebijakan  dimana wilayah tersebut dapat dievaluasi. Ini merupakan sebuah kepentingan ini mencerminkan pendekatan  aktor  yang  memungkinkan,  sampai  batas  tertentu,  melampaui  atau
memperluas kekuasaan yang secara ketat dikaitkan dengan hukum yang berlaku; dengan demikian kemungkinan untuk membenarkan keputusan untuk membuat layanan publik lokal, pemberian subsidi atau bantuan material, pelaksanaan pekerjaan. Pada penanganan COVID 19 ini pemerintah pusat telah melakukan intervensi disetiap daerah agar taat pada regulasi  dan  kebijakan  yang  di  buat  oleh  pemerintah  pusat.  Intervensi  ini  bertujuan mempercepat penanganan COVID 19 agar tidak terjadinya kesenjangan kebijakan antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemberian kewenangan antar pemerintah pusat  kepada  Pemerintah  Daerah,  pemerintah  pusat  mendorong  pengambilan  risiko kepada Pemerintah Daerah (Osarchuk, 2013). Dalam memberlakukan GCC, Pemerintah Pusat  bermaksud  untuk  menghilangkan  ketidakpastian  yang  telah  muncul,  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Serta  memperluas  layanan  dan  dukungan  ke  area  baru (Said, 2018).
Pada kenyataannya General Competence Clause ini sangat sulit diterapkan dalam penanganan  COVID  19,  dikarenakan  COVID  19  ini  bersifat  wabah  virus  dimana pemetaan terhadap potensi penyebarannya sulit di deteksi. General Competence Clause diperlukan untuk melihat langkah-langkah strategis serta program yang telah di lakukan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  produk  hukum  dan  prinsip legalitas  dalam  melaksanakan  protokol  kesehatan  dunia  maupun  protocol  kesehatan kementerian  kesehatan  republik  Indonesia.  Saat  ini  program  yang  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  protocol  kesehatan  oleh  Kementerian  Kesehatan  yaitu Social  Distance, Physical  Distance, Pembatasan  Sosial  Berskla  Besar  (PSBB)  sedangkan  di  beberapa pemerintah  daerah  menerapkan  system  karantina  wilayah.  Di  implementasikan  GCC sehingga  pemerintah  daerah  mengambil  keputusan  tentang  semua  urusan  yang  relevan dengan  masyarakat  dalam  kerangka  undang-undang  yang  berasal  dari  tingkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  (Gerardin,  2016).  Konstitusi  dan  hukum  kasus konstitusional  memberikan  "jaminan  institusional"  kepada  otoritas  lokal  Praktek  ini sangat meningkatkan otonomi pemerintah daerah dan pelaksanaan penuh tanggung jawab dalam layanan yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang.

## 4. Subsidiarity Principle
Prinsip  Subsidiaritas  merupakan  prinsip  organisasi  sosial  yang  berpendapat bahwa masalah sosial dan politik harus ditangani pada tingkat paling cepat (atau lokal) yang  konsisten  dengan  resolusi  pemerintah  daerah.  Prinsip  ini  menekankan  pada  daya
tanggap pada pemerintah daerah dalam percepatan penanganan COVID 19 di Indonesia pada umumnya keterlambatan dalam menghadapi wabah tersebut, akan tetapi kebijakan dari  pemerintah  pusat  menunjuk  setiap  Badan  gugus  dalam  percepatan  penanganan COVID 19 telah di  anggap tepat, karena kewenangan daerah yang mampu mendeteksi secara kronologi penanganan COVID 19. Badan gugus COVID 19 di setiap daerah yang telah  dibentuk  akan  menjadi  titik  dalam  mengatasi  masalah  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat  selama  wabah  ini  belum  terhenti  yang  menyebabkan  mempengaruhi  dari sector  ekonomi,  politik  serta  budaya.  Penanganan  ini  dimaksud  dalam  manajemen bencana yang telah dibahas sebelumnya agar manajemen yang dilaksanakan oleh badan gugus  penanganan  COVID  19  bisa  segera  berakhir  dengan  mengurangi  korban  yang meninggal secara signifikan. Manajemen Bencana diharapkan dapat menurunkan angka kematian korban akibat bencana (Emaliyawati et al, 2016; Paidi, 2012).

## 5. Delegation of Competences
Delegation  of  Competences yang  di  maksud  sebuah  keterwakilan  dalam memberdayakan orang lain untuk membuat keputusan, melakukan tugas atau mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek atau peran pekerjaan. Delegasi kompetensi ini sangat penting pada keterampilan manajerial yang utama. Tetapi nilai pendelegasian jauh  lebih  dari  sekadar  membentuk  satu  aspek  keterampilan  dasar  manajemen  dan pengawasan. Belajar mendelegasikan meningkatkan produktivitas dan membuat manajer dan penyelesaikan secara signifikan lebih produktif.
Mendelegasikan tugas dapat menjadi kompetensi yang kompleks untuk dikuasai pelaksan tugas pada badan gugus penanganan wabah COVID 19. Faktanya kompetensi yang  dihadapi  sebagian  satuan  tugas  dalam  upaya  pembuktian  amanah  yang  telah diberikan. Setelah semuanya di tunjuk dan didelegasikan, satuan tugas kehilangan kendali dan bagi banyak orang itu adalah perasaan tidak nyaman kemudian keresahan masyarakat masyarakat terhadap wabah COVID 19. Tetapi pada akhirnya, mendelegasikan kepada anggota  tim  bekerja  untuk  membuat  satuan  lebih  produktif  setelah  adanya  penelian masyarakat, kemudian memberikan kesempatan anggota tim kesempatan untuk tumbuh secara profesional dan menerapkan keterampilan untuk tugas-tugas baru dan menantang.
Transformasi  dari  kontributor  individu  menjadi  satuan  tugas  COVID  19 merupakan  salah  satu  yang  paling  sulit  dilakukan  selama  tanggung  jawab  profesional. Selain  itu,  kinerja  satuan  tugas  pada  akhirnya  menjadi  faktor  utama  dalam  berbagai
bidang  yang  sangat  penting  yang  semuanya  berdampak  pada  keselamatan  masyarakat. Kinerja satuan tugas mempengaruhi retensi anggota, produktivitas, keterlibatan, kualitas, dan sejumlah hal penting lainnya yaitu tenaga medis. Satuan tugas COVID 19 menjadi lebih produktif dan efektif harus menjadi prioritas untuk setiap program pengembangan karyawan, dan pendelegasian harus menjadi kompetensi.

## Kesimpulan
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada mempunyai prinsip atas kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan manajemen bencana  COVID 19 harus  sesuai  dengan  aturan  regulasi  yang  ada  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  interaksi kewenangan  daerah  baik  pusat  maupun  daerah.  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari kurangnya koordinasi  yang selama ini kurang baik didalam  penanganan COVID 19 di Indonesia. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya didalam manajemen bencana perlu memperhatikan  COVID  hingga  menyebar  luar  ke  seluruh  indonesia  sebagai  bentuk evaluasi  dalam  penanganan  bencana  terhadap  virus  menular  ini.    Penulis  juga menekankan  pada  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  agar  bisa memaksimalkan dalam persiapan serta pelaksanaan serta evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan penanganan waba bencana COVID 19 di indonesia.
Prinsip-prinsip  yang  berhubungan  dengan  penugasan  tanggung  jawab  sesuai kewenangannya  harus  memiliki  indikator  penyesuaian  terhadap  lingkungan  yang  ada dikarenakan penanganan wabah tersebut di hambat oleh letak geografis indonesia yang merupakan  negara  kepulauan,  selain  itu  perlu  juga  dari  satuan  tugas  gugus  percepatan penanganan COVID 19 baik di tingkah daerah maupun tingkat nasional harus memiliki manajemen yang strategi yang cepat dan tanggap agar tidak memperburuk keadaan dalam memutuskan  rantai  COVID  19.  Terlebih  birokrasi  di  indonesia  sangat  buruk  didalam membuat regulasi serta manajemen dalam penanganan COVID 19 ini harus di antisipasi dengan  baik  agar  tidak  memunculkan  keresahan  masyarakat  atas  kebijakan-kebijakan yang dibuat kedepannya.

## Daftar Pustaka
Adhikari, B., & Budhathoki, S. S. (2020). Silver-lining in the Time of Mayhem: The Role of Local Governments of Nepal During the COVID-19 Pandemic. JNMA: Journal of the Nepal Medical Association , 58 (231), 960.
Anderson,  S.  E.,  Buntaine,  M.  T.,  Liu,  M.,  &  Zhang,  B.  (2019).  Non‐governmental monitoring of local governments increases compliance with central mandates: a national‐scale  field  experiment  in  China. American  Journal  of  Political Science , 63 (3), 626-643.
Carter, W. N. (2008). Disaster management: A disaster manager's handbook.
Dzigbede, K. D., Gehl, S. B., & Willoughby, K. (2020). Disaster resiliency of US local governments:  Insights  to  strengthen  local  response  and  recovery  from  the COVID‐19 pandemic. Public administration review , 80 (4), 634-643.
Elander, I., & Montin, S. (1990). Decentralisation and Control: central-local government relations in Sweden. Policy & Politics , 18 (3), 165-180.
Emaliyawati,  E.,  Prawesti,  A.,  Yosep,  I.,  &  Ibrahim,  K.  (2016).  Manajemen  Mitigasi Bencana dengan Teknologi Informasi di Kabupaten Ciamis. Jurnal Keperawatan Padjadjaran , 4 (1).
Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences . Routledge.
Gerardin,  N.  (2016).  The  Goal  of  Simplification  in  the  Recent  Reforms  of  Local Government:  The  Case  of  the  General  Responsibility  Clause. Revue  francaise dadministration publique , (1), 95-104.
Goodfellow, T. (2017). Central-Local Government Roles and Relationships in Property Taxation.
Grigg, N. S. (1988). Infrastructure engineering and management.
Husein,  R.  (2014).  Bencana  di  Indonesia  dan  Pergeseran  Paradigma  Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan. Universitas Muhamadiah Yogyakarta (UMY) .
Lee,  K.  H.,  Yi,  W.  H.,  &  Yang,  W.  J.  (2016).  A  study  on  risk  analysis  of  social disaster. Journal of Korean Society of Disaster and Security , 9 (2), 15-21.
López, A. N. (2007). The relationship between central and local authorities. Report of the European Committee on Local and Regional Democracy, Council of Europe .
MacLaren,  G.,  Fisher,  D.,  &  Brodie,  D.  (2020).  Preparing  for  the  most  critically  ill patients  with  COVID-19:  the  potential  role  of  extracorporeal  membrane oxygenation. Jama , 323 (13), 1245-1246.
Modjo,  M.  I.  (2020).  Memetakan  Jalan  Penguatan  Ekonomi  Pasca  Pandemi. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development Planning , 4 (2), 103-116.
Osarchuk, A. M. (2013). An Argument for Public Health and Doctrinal Clarity: Why the Supreme  Court  Should  Overturn  RJ  Reynolds  v.  FDA. NYU  Ann.  Surv.  Am.
L. , 69 , 265.
Paidi, P. (2012). Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia. Majalah Ilmiah Widya .
Pautasso, M. (2013). Ten simple rules for writing a literature review. PLoS computational biology , 9 (7), e1003149.
Pejanovic, M. (2014). Local Self-Government: A Must for Democracy, Civil Society and EU  Integration. Peacebuilding  and  Civil  Society  in  Bosnia–Herzegovina.  Ten Years after Dayton/editor M. Fisher–Munster.: Lit–Verlag–P , 215-229.
Putra, A., & Handoko, T. (2021). Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah:
Kasus  Dinamika  Pelaksanaan  Local  Lockdown  Dalam  Mencegah  Penyebaran COVID-19. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial , 2 (1), 1-15.
Rahmi,  Y.,  &  Satria,  A.  (2013).  Analisis  Hubungan  Tingkat  Kerentanan  Masyarakat Pesisir  Terhadap  Bencana  dengan  Upaya  Pengurangan  Risiko  Bencana (PRB). Jurnal Penyuluhan , 9 (2).
Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students.
Said,  A.  L.  (2018). Corporate  Social  Responsibility  dalam  Perspektif  Governance .
Deepublish.
Setiawan, R., &  Mahadiansar, M.  (2020).  Forecasting analysis:  The Riau Islands local government role In Covid-19 disaster management. Jurnal Studi Pemerintahan , 11 (3), 301-326.
Stoian,  A.,  &  Drăghici,  T.  (2015).  The  principle  of  legality,  principle  of  public  law. In International Conference „Knowledge-Based Organization (No. 2).
Tangcharoensathien, V., Bassett, M. T., Meng, Q., & Mills, A. (2021). Are overwhelmed health systems an inevitable consequence of covid-19? Experiences from China, Thailand, and New York State. bmj , 372 .
Tierney,  K.  (2012).  Disaster  governance:  Social,  political,  and  economic dimensions. Annual Review of Environment and Resources , 37 , 341-363.
Varuhas, J. N. (2020). The principle of legality. The Cambridge Law Journal , 79 (3), 578- 614.