Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 341-357
Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatmen t dalam World Trade Organization terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional
Annisa Sabila Hasanie*; Bernard Sipahutar Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: annisahasanie@outlook.com Submission :   14 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   20 November 2020

## Abstract
Globalization  and  liberalization  have  caused  many  economic  actors from  developing  countries  to  be  eliminated  because  they  cannot compete  with  economic  actors  from  developed  countries.  Developing countries  are  increasingly  dependent  on  developed  countries  and international economic institutions such as the IMF and World Bank. The  World  Trade  Organization  as  a  world  trade  organization  pays special attention  to the interests of developing countries  through  the provisions  of  Special  and  Differential  Treatment  (S&D).  Developing countries under certain conditions can be given special treatment that is  more  beneficial  in  their  trade  relations  with  developed  countries. However,  the  provisions  of  S&D  to  date  are  still  unfair  and  have  a significant  impact  on  the  development  progress  of  developing countries  as  expected.  If  seen  based  on  MDGs  Report  data,  many developing countries are still in a low level of economic prosperity.
Keywords:  Developing  Countries ;  Special  and  Differential Treatment ; World Trade Organization

## Abstrak
Globalisasi  dan  liberalisasi  telah  menyebabkan  banyak  pelaku ekonomi  dari  negara-negara  berkembang  tersingkir  karena  kalah bersaing  dengan  para  pelaku  ekonomi  dari  Negara-negara  maju.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Negara sedang berkembang semakin tergantung pada negara-negara maju  dan  lembaga-lembaga  ekonomi  internasional  seperti IMF dan World  Bank . World  Trade  Organization sebagai  organisasi perdagangan  dunia memberi perhatian khusus kepada kepentingan negara-negara  berkembang  melalui  ketentuan Special  and Differential  Treatment ( S&D ).  Negara-negara  berkembang  dalam kondisi tertentu dapat diberi perlakuan-perlakuan khusus yang lebih menguntungkan  dalam  hubungan  dagang  mereka  dengan  negara- negara  maju.  Namun,  ketentuan S&D hingga  saat  ini  masih  dirasa kurang  adil  dan  berdampak  signifikan  terhadap  kemajuan pembangunan Negara-negara berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan  data MDGs  Report pada  tahun  2000-2015  banyak Negara  sedang  berkembang  masih  dalam  tingkat  kesejahteraan ekonomi yang rendah.
Kata  Kunci:  Negara  Berkembang ;  Special  and  Differential Treatment ; World Trade Organization

## A. Pendahuluan
Sejak  diberlakukannya  Perjanjian World  Trade  Organization (WTO) ,  globalisasi  dan  liberalisasi  ekonomi  yang  didukung oleh  kemajuan  teknologi  transportasi,  komunikasi,  industri berlangsung  semakin  cepat. 1 Dapat  dikatakan  bahwa  tidak ada  satu  Negara  pun  yang  dapat  menghindar  dari  proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi tersebut. 2
Hubungan  tersebut  membutuhkan  adanya  penataan yang baik, agar tercipta suatu tata ekonomi internasional yang ideal  sesuai  tujuan  dari  penyelenggaraan  hubungan  ekonomi internasional tersebut. Untuk menunjang setiap tata ekonomi akan  diperlukan  pelaku-pelaku  ekonomi,  organisasi  ekonomi, administrasi  ekonomi,  pengambilan  keputusan,  kerjasama (interaksi)  dan  norma-norma  hukum  ekonomi  yang
1 Muhammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional . Ed. 2, Cet. 4 ,
Rajawali Pers. Jakarta. 2019. hal. 1.
2 Huala  Adolf. Hukum  Perdagangan  Internasional. Rajawali  Pers. Jakarta. 2014. hal. 19.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
keseluruhannya  membentuk  tatanan  atau  tata  ekonomi  yang bersangkutan. 3
Pengaturan  hukum  internasional  dapat  digunakan untuk  mendorong  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi,  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  memeratakan kesejahteraan  ekonomi  secara  adil  untuk  seluruh  bangsa. Maka  dari  itu  dalam  merumuskan  kebijakan-kebijakan perdagangan  internasional, WTO juga  memberi  perhatian khusus kepada kepentingan negara-negara sedang
berkembang dan LDCs  (least developed countries). Pada  prinsipnya  Perjanjian WTO terus  memodifikasi dan  memperluas  sistem GATT  1947. Akan  tetapi,  meskipun telah  ada  berbagai  modifikasi  pengaturan  ekonomi internasional  dan  di  bawah  Perjanjian WTO kepentingan ekonomi negara-negara sedang berkembang telah diperhatikan.  Meskipun  berbagai  alat  proteksi  bagi kepentingan  ekonomi  negara-negara  sedang  berkembang memang  telah  diberikan  berdasar  kesepakatan-kesepakatan WTO melalui  ketentuan-ketentuan Special  and  Differential Treatment (S&D). Awal  disepakatinya  ketentuan  tersebut dilandasi  pada  dua  hal  yaitu,  sebagai  bentuk  keadilan  dan sebagai  alat  pembangunan.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya ternyata  tidak  membuat  keadaan  ekonomi  negara-negara sedang  berkembang  segera  meningkat.  Bahkan  akibat  kalah bersaing dengan industri negara-negara maju, banyak industri sedang  berkembang  tersingkir,  sehingga  menyebabkan memburuknya ekonomi negara-negara sedang berkembang.
Ketentuan  tersebut  bertujuan  mengatur  perlakuan- perlakuan  khusus  ( preferential  status )  kepada  negara-negara sedang  berkembang  dan LDCs .  Akan  tetapi,  dalam implementasi ketentuan-ketentuan WTO yang
mengakomodasikan  dan  memberi  perlakuan  khusus  yang berbeda  kepada  negara-negara  sedang  berkembang  sering
3 Laporan  Penelitian  “Asas-asas  Hukum  Internasional  Yang Mendukung  Tata  Ekonomi Internasional  Baru ” . Kerjasama  Proyek Penelitian  dan  Pengembangan  Politik  Luar  Negeri  Republik Indonesia dengan Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian UNPAD. Bandung. 2016. hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
terhambat oleh sikap negara-negara maju yang sering kurang mendukung.  Terlebih  lagi  ketentuan S&D tersebut  tidak bersifat  mengikat.  Perlakuan  khusus  yang  harus  diberikan kepada negara-negara sedang berkembang oleh negara-negara maju  dianggap  hanya  bersifat  sukarela,  sehingga  sering  tidak efektif,  karena  implementasinya  tergantung  dari  itikad  baik negara-negara maju.
Masalah  ketimpangan  ekonomi  global  yang  terjadi hingga  saat  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  pengaturan hubungan  terkait  ekonomi  internasional  yang  belum mengakomodasikan  kepentingan  negara-negara  sedang berkembang,  khususnya  negara-negara  Asia,  Afrika,  Amerika Latin  yang  dulu  terjajah  dan  baru  merdeka.  Pengaturan ekonomi internasional, khususnya di bawah lembaga-lembaga ekonomi Bretton  Woods ,  yakni IMF,  World  Bank dan GATT 1947 ,  masih  banyak  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum ekonomi  internasional  klasik,  sehingga  menguntungkan negara-negara  industri  maju  dan  menyebabkan  negara berkembang harus bergantung dengan ekonomi negara maju. Hal  tersebut  menyebabkan  tingginya  kesenjangan  dari  sisi kesejahteraan  antara  negara-negara  maju  dan  negara-negara sedang  berkembang.  Pengaturan  hubungan  ekonomi internasional sampai saat ini juga masih sering dikritik karena belum  maksimal  dalam  mengakomodasikan  kepentingan negara-negara sedang berkembang.

## B. Pembahasan
1. Keterkaitan  antara  Perdagangan  dan  Pembangunan Menurut WTO
GATT 1947 telah mengatur kepentingan pembangunan negara-negara sedang berkembang dan miskin melalui Bagian IV  (Pasal-pasal  XXXVI,  XXXVII  dan  XXXVIII) GATT  1947 di bawah judul Perdagangan dan Pembangunan. Bagian VI GATT 1947 tersebut  ditambahkan  pada  tahun  1965  sebagai  respon terhadap  ketidakadilan  yang  dialami  negara-negara  sedang berkembang  dalam  sistem  pengaturan  hubungan  ekonomi internasional  berdasar  lembaga-lembaga  ekonomi Bretton
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Woods , yang salah satu di antaranya adalah GATT 1947 . Bagian IV GATT  1947 tersebut  memuat  tentang  penegasan (mengingat)  bahwa  tujuan  utama  dari GATT  1947 meliputi peningkatan  taraf  hidup  dan  pembangunan  ekonomi  yang progresif  dari  semua  peserta,  dan  pencapaian  dari  tujuan  ini sangat  mendesak  bagi  negara-negara  yang  belum  maju.
Diperlukan  tindakan  individual  dan  gabungan  untuk mendorong  pembangunan  ekonomi  negara-negara  sedang berkembang  peserta GATT  1947 agar  dapat  meningkatkan standar  hidup  rakyat  mereka  secara  cepat.  Bagian  Keempat GATT 1947 juga memuat komitmen negara-negara maju untuk memberi perlakuan yang lebih baik bagi negara-negara sedang berkembang atau menerima (mengakui) bahwa negara-negara sedang  berkembang  belum  dapat  dibebani  kewajiban  yang sama  seperti  yang  dibebankan  pada  negara-negara  maju. Namun kelemahan dari ketentuan-ketentuan untuk membantu dan memberi perlakuan yang lebih baik kepada negara-negara sedang berkembang tersebut kebanyakan bersifat
kesukarelaan  dan  bukan  merupakan  kewajiban  yang mengikat.
Kepentingan pembangunan juga tidak dilepaskan oleh WTO sebagai  penerus GATT  1947 .  Berkaitan  dengan kepentingan  pembangunan,  bagian  konsideran  Perjanjian WTO antara lain menyebutkan sebagai berikut :
“Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuringfull employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of  and trade  in  goods  and  services,  while  allowing  for  the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect  and  preserve  the  environment  and  to  enhance the means for doing so in a manner consis tent with their respective  needs  and  concerns  at  different  levels  of economic development. Recognizingfurther that there is need  for  positive  efforts  designed  to  ensure  that developing countries, and especially the least developed
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
among  them,  secure  a  share  in  the  growth  in international  trade  commensurate  with  the  needs  of their economic development.”
Peter  Van  den  Bossche  juga  mengemukakan  bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan standar hidup;
b. Terciptanya kesempatan kerja;
c. Pertumbuhan  pendapatan  yang  riil  dan  permintaan terhadap barang dan jasa yang efektif; dan
d. Meningkatkan produksi dan perdagangan  dan jasa. 4
Dalam  menangani  masalah  perdagangan  dalam hubungannya dengan pembangunan, dalam lingkup organisasi WTO pada  tahun  1995  dibentuk  Komisi  Perdagangan  dan Pembangunan  ( The  Committee  on  Trade  and  Development ), yang  berada  di  bawah  Dewan  Umum WTO .  Komisi Perdagangan  dan  Pembangunan WTO membentuk  sebuah Sub-Komisi  tentang  negara-negara  yang  masih  tertinggal ( LDCs ),  yang  bertujuan  untuk  meyakinkan  (menekankan) bahwa permasalahan dan kepentingan negara-negara tersebut diberi  perhatian  khusus  dalam  kerangka WTO .  Komisi Perdagangan dan Pembangunan WTO menangani pemberitahunan-pemberitahunan tentang: 1. Program-program Generalized  System  of  Preferences
(GSP) , yakni pemberian hambatan-hambatan dagang yang lebih  rendah  oleh  negara-negara  maju  untuk  produk- produk negara-negara sedang berkembang.
2. Preferential arrangements di antara negara-negara sedang berkembang seperti the Southern Common Market in Latin America ( MERCOSUR) , the Common Market for Eastern and Southern Africa ( COMESA) , dan the ASEAN Free Trade Area ( AFTA ). Berdasar data tahun 2018 masih terdapat sejumlah 47 least  developed  countries (LDCs) yang  belum  mendapatkan
4 Peter  van  den  Bossche. Pengantar  Hukum  WTO  (World  Trade
Organization ). Yayasan Obor. Jakarta. 2010. hal. 91.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
keadilan  dalam  tatanan  ekonomi  dunia. 5 Berdasar  hak-hak khusus  tertentu  yang  bersifat  menguntungkan,  Perjanjian WTO juga  mengatur  tentang  kepentingan  negara-negara sedang berkembang ( developing countries ) dan negara-negara yang  masih  tertinggal  ( least  developed  countries - LDCs ). Namun  demikian WTO tidak  mengatur  tentang  kriteria negara-negara  sedang  berkembang  dan  negara-negara  yang belum maju (LDCs) tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  Putaran  Doha  yang  dimulai tahun  2001  hingga  tahun  2020  masih  berjalan  lambat  dan tersendat-sendat,  karena  perbedaan  kepentingan  negara- negara  maju  dan  negara-negara  sedang  berkembang  sering muncul  menjadi  penghambat  tercapainya  kesepakatan  di antara  para  anggota WTO .  Salah  satu  kepentingan  negara- negara  sedang  berkembang  yang  kurang  diperhatikan  dalam perundingan adalah ”pembangunan”. Sejak ” Doha Development Agenda ”  diluncurkan  tahun  2001,  negara-negara  sedang berkembang  telah  mempertanyakan,  di  manakah  letak ”pembangunan”  dalam  agenda  perundingan.  Negara-negara maju nampaknya berusaha
menanggalkan agenda pembangunan  dan  tidak  menjadikan  pembangunan  sebagai landasan perundingan WTO Putaran Doha. Setelah  berlakunya  Perjanjian WTO semua  negara seolah  ”dipaksa”  melakukan  liberalisasi  ekonomi,  dengan keyakinan  bahwa  melalui  liberalisasi  ekonomi  akan  tercapai efisiensi produksi dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan penduduk dunia. Namun keyakinan  tersebut  runtuh  setelah  perjanjian WTO berjalan beberapa  tahun.  Liberalisasi  ekonomi  berdasar  perjanjian WTO ternyata  hanya  memberi  kemakmuran  ekonomi  pada segelintir  elite  di  negara-negara  maju,  namun  banyak menimbulkan kesengsaraan pada mayoritas orang, khususnya rakyat negara-negara sedang berkembang.
5 United  Nations  Committee  for  Development  Policy,  List  of  Least DevelopCountries, https://www.un.org/development/desa/dpad/ wpcontent/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf , diakses pada 29 Mei 2020, Pukul 19.21 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
2. Penerapan  Ketentuan Special  and  Differential  Treatment dalam  Mendukung  Kemajuan  Pembangunan  Negara Berkembang
Pada  bagian  Pembukaan  (Konsideran)  Persetujuan tentang  Pembentukan WTO antara  lain  dinyatakan  adanya pengakuan  bahwa  diperlukan  adanya  upaya  positif  yang dirancang untuk menjamin negara-negara sedang
berkembang,  dan  khususnya LDCs ,  agar  mereka  dapat mengamankan peranannya dalam pertumbuhan perdagangan internasional sesuai (sepadan) dengan kebutuhan
pembangunan  ekonomi  mereka.
6 Kemudian  dalam  berbagai persetujuan  yang  merupakan  lampiran  dari  Persetujuan Pembentukan WTO diatur  berbagai  alat  proteksi  yang ditujukan  untuk  melindungi  sementara  waktu  ekonomi negara-negara  sedang  berkembang  sejak  berlakunya liberalisasi  ekonomi.  Dalam  hal  kebijakan  dagang,  negara- negara  sedang  berkembang  dan LDCs sebagai  anggota WTO ditinjau  setiap  enam  tahun,  sedangkan  negara-negara  maju dua dan empat tahun.
Atas  dasar  itu  akhirnya  diakomodasi  kepentingan Negara  berkembang  oleh WTO 7 melalui  sejumlah  kebijakan yang Special and Differential Treatment (S&D). Diadopsinya S&D melalui  perjanjian WTO atas  dasar prinsip  bahwa  liberalisasi  perdagangan  bukan  merupakan
6 Butir  kedua  2  Konsideran  dari  Persetujuan  Pembentukan WTO menentukan: Recognizing  further  that  there  is  need  for  positive efforts designed to ensure that developing coutries, and especially the least-developed  among  them,  secure  a  share  in  the  growth  in international trade commensurate with the needs of their economic development.
7 Secara umum, WTO mengklasifikasi anggota-anggotanya ke dalam dua  kelompok:  negara-negara  maju (developed  countries )  dan negara-negara berkembang ( developing countries). Kelompok yang terakhir  mencakup  juga  negaranegara  terbelakang/miskin  ( least- developed countries ). Meskipun demikian, WTO tidak memberikan definisi  mengenai  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Hal  ini sangat  tergantung  negara-negara  anggota  untuk  memasukkan dirinya  ke  dalam  kelompok  yang  mana .  Nevertheless , the WTO provides no definitions of developed and developing countries.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
upaya  dalam  mencapai  tujuan  tetapi  sebagai  alat  dalam mencapai  tujuan  tersebut,  yaitu  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi seluruh negara anggotanya. 8 Selain itu, ketentuan-ketentuan  tersebut  menunjukkan  pengakuan bahwa  adanya  ketimpangan  pembangunan  yang  dicapai  oleh negara-negara  anggota WTO ,  oleh  sebab  itu  diperlukan perangkat-perangkat  berisikan  kebijakan  untuk  mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbeda pula. 9 Maka  beberapa  Perjanjian WTO memuat  145  ketentuan S&D , 107  di  antaranya  diadopsi,  dan  secara  khusus  22  ketentuan tersebut  ditujukan  untuk  negara  terbelakang  ( least-developed country Members ). 10
Ketentuan S&D yang  bersifat  menguntungkan  bagi negara-negara sedang berkembang dan LDCs tersebut sejalan dengan  salah  satu  tujuan  dari  Perundingan GATT Putaran Uruguay, yakni untuk menciptakan perdagangan bebas dunia yang  memberi  sebagian  keuntungan  negara-negara  sedang berkembang.  Oleh  karena  itu  dalam  perdagangan  bebas  di bawah WTO tidak  boleh  ada  yang  kalah  dan  yang  menang, tetapi  perdagangan  bebas  tersebut  harus  memberi keuntungan  kepada  semua  negara  baik  negara-negara  maju maupun  negara-negara  sedang  berkembang.  Maka  negara- negara  sedang  berkembang  perlu  diberi  hak-hak  istimewa atau kelonggaran-kelonggaran dalam melaksanakan persetujuan WTO ,  agar  tidak  dirugikan  dalam  perdagangan bebas WTO akibat  industri  mereka  kalah  bersaing  dengan industri negara-negara maju.
8 Article XXXVI: 1(e) GATT berbunyi: “… recognising that international trade as a means of achieving economic and social advancement …” 9 The  Preamble  of  the  Marrakesh  Agreement  Establishing  the  WTO menyatakan, “…there is need for positive efforts designed to ensure the  developing  countries  and  especially  the  least  developed  among them,  secure  a  share  in  the  growth  in  international  trade commensurate with their needs of their economic development”.
10 The WTO Secretariat,  Implementation  of  Special  and  Differential Treatment  Provisions  in  WTO  Agreements  and  Decisions, Committee  on  Trade  and  Development ,  WT/COMTD/W/77(  25 Oktober 2000), hal. 3.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Sejak  Perjanjian WTO memuat  ketentuan-ketentuan S&D  bahkan  hingga  saat  ini,  banyak  yang  mengungkapkan keraguan  termasuk  mengenai  penerapan  implementasinya dalam mendorong negara berkembang untuk ikut serta dalam, dan mendapat manfaat yang berarti dari sistem perdagangan multilateral. 11 Sebagaimana muncul dalam Laporan Committee of Trade and Development ( CTD ) 2004 12 , keikutsertaan negara berkembang dalam perdagangan  dunia dalam hal  ekspor dan impor  barang,  hanya  berkisar  antara  20  sampai  30  persen, sedangkan  kontribusi  negara  terbelakang  justru  menurun bahkan angka pertumbuhan impor melebihi ekspor. 13 Realitas ini menguatkan pemikiran tentang adanya pembatasan negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral.
Kekhawatiran  negara  berkembang  tentang  efektivitas implementasi ketentuan-ketentuan S&D tidak hanya dilandasi oleh  keterbatasan  kemampuan  negara  berkembang,  justru oleh hukum dari ketentuan-ketentuan S&D sendiri yang pada nyatanya  tidak  dapat  ditegakkan.  Sebagaimana  pandangan
11 Edwini  Kessie.  “ Enforceability  of  the  Legal  Provisions  Relating  to Special  and  Differential;  Treatment  under  the  WTO  Agreements ”. Paper pada the Seminar on Special and Differential Treatment for Developing  Countries .  diselenggarakan  oleh the  WTO  Committee on Trade and Development . 7 Maret 2000). hal. 1. 12 Antara  tahun  2001  dan  2003,  partisipasi  negara  berkembang dalam  ekspor  dunia  naik  sedikit  dari  29%  menjadi  30%,  angka yang  sama  dengan  tahun  2000.  Selama  periode  1990-2000, ekspor  mereka  naik  dari  23%  menjadi  30%.  Pada  tahun  2001 angka  pertumbuhan  ekspor  mereka  menurun  -6%.  Pada  tahun 2002  ekspor  mereka  relatif  pulih,  dan  meningkat  sebesar  17% pada  tahun  2003,  sehingga  kontribusi  ekspor  mereka  kembali menjadi  30%,  angka  yang  sama  dengan  tahun  2000.  Sementara itu kontribusi mereka dalam impor dunia tetap pada angka 26% selama  periode  2001-2003.  Lihat Committee  on  Trade  and Development, ‘Participation of Developing Economies in The Global Trading  System:  Revision, ’  WT/COMTD/W/136/Rev.1,  6 Desember 2004.
13 Kontribusi negara terbelakang dalam ekspor dunia menurun 6% pada  tahun  2003,  sementara  impor  tumbuh  menjadi  20%.
Sedangkan angka pertumbuhan ekspor hanya 13%.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Edwini  Kessie  bahwa,  “ developing  countries  have  always insisted on the legal enforceability of these provisions .” 14
Selain  itu  hal  ini  mengakibatkan  kesulitan implementasi  dalam  realita,  karakter  ketentuan  S&D  yang tidak  mempunyai  daya  mengikat  secara  hukum  juga  dapat mengakibatkan  dampak  yang  serius.  Sebagimana  ketentuan- ketentuan  S&D  tidak  dapat  ditegakkan  secara  efektif  dalam proses  penyelesaian  permasalahan.  Negara  berkembang  juga tidak  dapat  bersandar  pada  ketentuan-ketentuan  S&D  untuk mendesak  negara  maju  dalam  menerapkan  ketentuan- ketentuan  tertentu,  dan  pada  saat  yang  bersamaan  mereka juga  tidak  mampu  memperjuangkan  hak-hak  mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan S&D. Hal tersebut tertuang dalam CTD  Report ,  negara  berkembang  menunjukkansikap kritisterhadap  efektivitas  penegakan  ketentuan-ketentuan S&D  dan  berpendapat  tidak  adanya  kepastian  sedikit  pun bahwa  ketentuan-ketentuan  S&D  ini  dapat  ditegakkan  dalam praktek penyelesaian sengketa. 15
Keraguan  negara  berkembang  tentang  efektivitas ketentuan-ketentuan S&D dalam proses penyelesaian sengketa juga telah diungkapkan dalam hubungannya dengan tata cara interpretasi  yang  digunakan  oleh  para  hakim.  Tata  cara penafsiran  yang  lebih  ketat  cenderung  digunakan  oleh  para hakim  dalam  menginterpretasikan  ketentuan-ketentuan tersebut.  Seperti  dinyatakan  oleh  Mesir,  bahwa,  “ developing countries  have  been  witnessing  a  trend  towards  stricter interpretation of S&D provisions .” 16
Ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat  membantu negara  berkembang  jikasecara  efektif  dapat  ditegakkan  dan diimplementasikan. Biarpun ketentuan-ketentuan S&D banyak
14 Kessie. Enforceability of the Legal Provisions .  hal. 2. 15 Committee  on  Trade  and  Development .  ‘ Concerns  Regarding Special and Differential Treatment Provisions  in WTO Agreements and Decisions, ’ WT/COMTD/W/66, 16 February 2000. 31.
16 General  Council  and  Committee  on  Trade  and  Development.
‘Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Multilateral  Trading  System:  Communication  from  Egypt ,’ T/GC/W/109; WT/COMTD/W/49. 5 November 1998. [93].
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
dikritisi,  negara  berkembang  beranggapan  bahwa  efektivitas terhadap  penerapan  implementasi  dan  penegakan  hukum dalam ketentuan-ketentuan tersebut akan memacu pembangunan  ekonomi,  mengurangi  angka  kemiskinan,  dan mendorongintegrasi  negara  berkembang  menuju  sistem perdagangan internasional sepenuhnya. 17
Meskipun telah ada perubahan paradigma dan prinsip hukum  dalam  pengaturan  hubungan  ekonomi  global,  namun kenyataan  masih  menunjukkan  bahwa  masalah  ketimpangan ekonomi  global  masih  tetap  ada  dan  kesenjangan  tingkat kesejahteraan  ekonomi  antara  rakyat  di  negara-negara  maju dan  rakyat  di  negara-negara  sedang  berkembang  menjadi semakin jelas. Kesenjangan dalam tingkat perkembangan dan kesejahteraan  ekonomi  tersebut  ternyata,  juga  menjadikan pengelompokan  negara-negara  ke  dalam  kelompok  negara menjadi  negara  maju  dan  kelompok  negara-negara  sedang berkembang.
Data MDGs Report 2014 menunjukkan perbaikan yang berarti dari kualitas hidup penduduk dunia di berbagai bidang yang  menjadi  sasaran MDGs .  Dalam  ikhtisar  ( overview ) MDGs Report 2014 yang ditulis Wu Hongbo ( Under- Secretary-Geneml for  Economic  and  Social  Affairs )  dinyatakan  telah  ada kemajuan  yang  sangat  penting  dalam  pencapaian  MDGs  dan bahkan beberapa sasaran telah tercapai sebelum tahun 2015. Namun  juga  diakui  bahwa  masih  banyak  kekurangan  dalam pencapaian sasaran-sasaran MDGs . Bahkan di berbagai negara pencapaian  sasaran MDGs sangat  terhambat  karana  adanya konflik bersenjata, ketidakstabilan politik dan bencana alam. 18
17 Mengutip Douglas  A.  Irwin,  Michael  Hart  dan  Bill  Dymond berpendapat  sebaliknya  bahwa  usaha  yang  berkaitan  dengan S&D  sepenuhnya  bersifat  politis  dan  bertentangan  dengan fondasi-fondasi  ekonomi.  Lihat  Michael  Hart  and  Bill Dymond ‘Special  and  Differential  Treatment  and  the  Doha “Development”  Round’  (2003)  37(2)  Journal  of  World  Trade  395. 395.
18 The Millennium Development Goals Report 2014 , https://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
MDGs tersebut  telah  terlaksana  dan  berakhir  pada tahun  2015.  Akan  tetapi,  masih  menjadi  pertanyaan  besar apakah  program  pembangunan  PBB  akan  berhenti  setelah berakhimya MDGs tahun  2015.  Pada  kata  pengantar MDGs Report 2014, Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-Moon menyatakan bahwa  negara-negara  anggota  PBB  kini  terikat  untuk mendiskusikan  tentang  definisi  ”tujuan-tujuan  pembangunan berkelanjutan"  ( Sustainable  Development  Goals )  yang  akan menjadi  inti  dari  agenda  "Pembangunan  Universal”  pasca tahun  2015.  Pernyataan  tersebut  mengisyaratkan  tentang kewajiban  melanjutkan  program  pembangunan  PBB  pasca berakhimya MDGs tahun 2015.
Meskipun  telah  ada  landasan  hukum  yang  kuat  bagi program  pembangunan  internasional  berkelanjutan,  tanpa peran  aktif  Negara-negara  sedang  berkembang  sebagai anggota WTO ,  agenda  pembangunan  internasional  akan mudah dihapuskan oleh negara-negara maju. WTO merupakan organisasi  yang  berisikan  “aturan-aturan  atau rules”, perjanjian  tersebut  haruslah  mencerminkan  kebutuhan anggota,  namun  realitasnya  ditentukan  oleh  kekuatan  politik negara-negara anggota. 19 Pada masa sekarang ini, masyarakat internasional  membutuhkan  program  pembangunan  yang berkelanjutan guna membatasi laju liberalisasi ekonomi dunia beserta  dampak  negatifnya.  Pembangunan  dapat  digunakan sebagai  sarana  untuk  memeratakan  kesejahteraan  ekonomi global  dan  menciptakan  keadilan  dalam  hubungan perdagangan internasional.

## C. Penutup
Keterkaitan  antara  pembangunan  dan  perdagangan yaitu,  sebagaimana GATT  1947 telah  mengatur  kepentingan pembangunan negara-negara sedang berkembang dan miskin.
/MDG%202014%20English%20web.pdf ,  diakses  pada  3  Juni 2020, Pukul 21.30 WIB.
19 Putra, Akbar Kurnia . ” Agreement on Agricultue dalam World Trade Organization”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46. No.
1. 1 Januari-maret 2001. hal. 98.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Kepentingan  pembangunan  juga  tidak  dilepaskan  oleh WTO sebagai  penerus GATT  1947 .  Komisi  Perdagangan  dan Pembangunan WTO membentuk  sebuah  Sub-Komisi  tentang negara-negara  yang  masih  tertinggal (LDCs), yang  bertujuan untuk  menekankan  bahwa  permasalahan  dan  kepentingan negara-negara  tersebut  perlu  beri  perhatian  khusus  dalam kerangka WTO . Di mana pembangunan merupakan salah satu upaya  untuk  memajukan  perekonomian  dan  taraf  hidup masyarakat  di  berbagai  negara,  khususnya  di  negara-negara sedang berkembang dan yang masih tertinggal.
Pengaruh penerapan ketentuan Special and Differential Treatment (S&D) belum  sepenuhnya  mendukung  kemajuan pembangunan negara-negara berkembang dan negara-negara yang  masih  tertinggal (LDCs). Hal  tersebut  dapat  dilihat berdasarkan  data Millenium  Development  Goals  Report mengenai  program  pembangunan  intemasional  dalam  jangka waktu  tahun  2000  sampai  2015  bahwa  target  pencapaian pembangunan  millenium  nampaknya  jauh  dari  capaian. Pelaksanaan  Program  Pembangunan  Milenium  itu  sendiri sering kurang berjalan mulus karena ada kesan negara-negara maju  sering  menghambat  dan  tidak  koperatif  dalam melaksanakan hubungan perdagangan dengan Negara-negara berkembang, khususnya jika terkait dengan perlakuan khusus dan berbeda yang diberikan kepada Negara berkembang. WTO berkewajiban  mengamati  berbagai  program  yang  berkaitan dengan  perdagangan  internasional,  dengan  adanya  prinsip S&D ini membuat negaraberkembang mendapatkan  perhatian lebih  lanjut  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  nasionalnya  yaitu dengan  hukum  internasional  sebagai  wadahnya  dan  bagi negara  maju  diharapkan  mempermudah  pembangunan  dan perdagangan  internasional  terutama  pada  mitra  bisnisnya terutama negara berkembang.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Referensi
Buku-Buku Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional . Rajawali Pers. Jakarta. 2014. Alatas,  Ali. Memperkuat  PBB  Menghadapi  Abad  Ke-21 . Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2005. Bossche,  Peter  van  den,  dkk. Pengantar  Hukum  WTO  (World Trade Organization ). Yayasan Obor. Jakarta. 2010. Michael  Hart  and  Bill  Dymond, ‘Special  and  Differential Treatment  and  the  Doha  “Development”  Round’  (2003)
37(2) Journal of World Trade 395, 395.
Sood,  Muhammad. Hukum  Perdagangan  Internasional .  Ed.  2, Cet. 4 . Rajawali Pers. Jakarta. 2019.
Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents . WW Norton
& Company. New York. 2002.

## Artikel atau Jurnal
Committee  on  Trade  and  Development ,  ‘ Concerns  Regarding Special  and  Differential  Treatment  Provisions  in  WTO Agreements  and  Decisions, ’  WT/COMTD/W/66,  16
February 2000. 31.
Committee  on  Trade  and  Development,  ‘Concerns  Regarding Special  and  Differential  Treatment  Provisions in WTO Agreements  and  Decisions,’  WT/COMTD/W/66,  16 February 2000. 31.
Edwini  Kessie,  “ Enforceability  of  the  Legal  Provisions  Relating to  Special  and  Differential;  Treatment  under  the  WTO Agreements ”.  Paper  pada the  Seminar  on  Special  and Differential  Treatment  for  Developing  Countries , diselenggarakan oleh the WTO Committee on Trade and Development . 7 Maret 2000).
General  Council  and  Committee  on  Trade  and  Development, ‘Special  and  Differential  Treatment  for  Developing
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Countries  in  the  Multilateral  Trading  System:
Communication from Egypt ,’ T/GC/W/109; WT/COMTD/W/49. 5 November 1998. [93].
General  Council  and  Committee  on  Trade  and  Development,
‘Special  and  Differential  Treatment  for  Developing Countries  in  the  Multilateral  Trading  System: Communication from Egypt,’ T/GC/W/109; WT/COMTD/W/49, 5 November 1998, [93].
Putra,  Akbar  Kurnia.  ” Agreement  on  Agricultue  dalam  World Trade Organization”. Jurnal Hukum dan Pembangunan
Tahun ke-46. No. 1. 1 Januari-maret 2001.
Laporan  penelitian  “Asas-asas  Hukum  Internasional  Yang
Mendukung  Tata  Ekonomi Internasional  Baru ”. Kerjasama  Proyek  Penelitian  dan  Pengembangan Politik  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  dengan  Pusat Penelitian  Perkembangan  Hukum  Lembaga  Penelitian UNPAD. Bandung. 2016.
The  Doha  Ministerial  Conference ,  WT/MIN(01)/ST/10,  10 November 2001.
The  Doha  Ministerial  Conference ,  WT/MIN(01)/ST/12,  10 November 2001.
The  Doha  Ministerial  Conference ,  WT/MIN(01)/ST/16,  10 November 2001.
The  Doha  Ministerial  Conference ,  WT/MIN(01)/ST/39  11 November 2001.
The Preamble of The Decision on Implementation-Related Issues and  Concerns ,  WT/MIN(01)/17,  [3],  20  November 2001.
The  Singapore  Ministerial  Conference ,  WT/MIN(96)/ST/22,  9 Desember 1996.
The Singapore Ministerial Declaration , WT/MIN(96)/Dec, [10], 18 Desember 1996.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
The WTO Secretariat,  Implementation  of  Special  and Differential  Treatment  Provisions  in  WTO  Agreements and  Decisions,  Committee  on  Trade  and  Development , WT/COMTD/W/77( 25 Oktober 2000).

## Laman
The Millennium Development Goals Report 2014 , https://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG %20report/MDG%202014%20English%20web.pdf ,
diakses pada 3 Juni 2020, Pukul 21.30 WIB. United  Nations  Committee  for  Development  Policy,  List  of Least Develop Countries, https://www.un.org/development/desa/dpad/wp- content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf , diakses pada 29 Mei 2020, Pukul 19.21 WIB.