Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## IMPLEMENTASI BUDAYA MALAQBIQ DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAJENE
Muh. Chaerul Anwar 1 , M. Fadhlan Fadhil Bahri 2 , Sulastri Yasim 3
1,2,3 Universitas Sulawesi Barat Email Koresponden: m.chaerulanwar@unsulbar.ac.id

## Abstract
There  are  facts  of  criminal  acts  of  domestic  violence  that  occurred  in  Majene  district  which  violated  the principles of respect for human rights, justice and gender equality, non-discrimination and protection of victims. This  study  aims  to  identify  the  implementation  of  malaqbiq  culture  in  preventing  criminal  acts  of  domestic violence in Majene Regency. The type of research used is empirical legal research which consists of research on identification and research on legal effectiveness. The results of the study show that there were 31 (thirtyone) cases  of  domestic  violence  in  Majene  Regency  in  the  period  2018  to  2023  which  reflect  the  degradation  of malaqbiq's cultural values so that it requires the role of stakeholders to socialize regarding the importance of implementing local culture, including culture malaqbiq pau, malaqbiq kedo and malaqbiq gauq in preventing domestic violence in Majene Regency Keywords: Culture Malaqbiq, Domestic Violence, Gender.

## Abstrak
Adanya fakta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Majene yang menciderai asas  penghormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  nondskriminasi  serta  perlindungan kepada  korban.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  implementasi  budaya  malaqbiq  dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Tipe penelitian yang digunakan yaitu  penelitian  hukum  empiris  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap  identifikasi  dan  penelitian  terhadap efektivitas hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat  31 (tiga puluh satu)  kasus kekerasan dalam rumah tangga di  Kabupaten Majene dalam kurun waktu  tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mencerminkan degradasi  nilai-nilai  budaya  malaqbiq  sehingga  memerlukan  peran  stakeholder  untuk  melakukan  sosialisasi tekait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene.
Kata Kunci: Budaya Malaqbiq, KDRT, Gender
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Perkawinan memberikan makna sebagai suatu hubungan hukum atau ikatan lahir  batin antara seorang   pria   dengan   seorang   wanita   sebagai   suami   isteri   dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa 1 . Dalam perkawinan mempunyai  berbagai  macam  permasalahan  hingga  ke  tahap  perceraian.  Salah  satu  faktor  terjadinya perceraian karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang baik adalah hukum yang berasal  dari  nilai-nilai  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  kemudian  nilai-nilai  itu  menjelma menjadi peraturan perundangundangan, jika peraturan perundangundangan tersebut lahir dari nilai-nilai yang  hidup  di  masyarakat,  maka  dapat  dipastikan  kehadiran  hukum  itu  dapat  pula  diterima  oleh masyarakat  dengan  baik  oleh  karena  hukum  yang  demikian  itu  bukanlah  sebagai  suatu  bentuk pemaksaan oleh negara terhadap masyarakat 2 .
Fenomena  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum  yang sering  kita  temui  dalam  hidup  bermasyarakat  di  Negara  Indonesia.  Pemahaman  masyarakat  umum terkait  istilah  KDRT  hanya  terbatas  pada  kekerasan  fisik,  namun  faktanya  bentuk  kekerasan  dalam KDRT  itu beragam  yang  tercantum  dalam  UU  No. 23  Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 3 . Menurut Pasal 1 UU PKDRT menjabarkankan bahwa KDRT sebagai  perbuatan  terhadap  seseorang  utamanya  perempuan,  yang  mengakibatkan  munculnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk   melakukan   perbuatan,   pemaksaan,   atau   perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene tahun 2023 4 memberikan fakta sebagai berikut:
Kecamatan Cerai Talak Cerai Gugat KDRT Banggae 26 54 1 Banggae Timur 5 34 0 Pamboang 10 19 2 Sendana 7 24 0 Tammerodo 4 6 0 Tubo Sendana 2 6 0
1 Sulastri Yasim, M Fadhlan Fadhil Bahri, Muh Chaerul Anwar. Hapusnya Hak Waris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). 2022 Des 29;4(3):771
2 Muh  Chaerul  Anwar,  Hambali  Thalib,  Hasbuddin  Khalid.  Implementation  Of  Diversity  In  The Handling Of Criminal Acts Of Children In The Legal Area Of Makassar Polrestabes. Meraja Journal. 2020 Des 10;3(3):150
3 Rofiah, N. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya. 2017 Jun 1;2(1):31-44
4 Badan  Pusat  Statistik.  Kabupaten  Mejene  dalam Angka:  Majene  Regency  in  Figures  2023:  Majene. 2023.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Malunda 3 3 0 Ulumanda 1 2 0 Kabupaten Majene 58 148 3
Gambar 1 . Data cerai talak, cerai gugat dan KDRT Kabupaten Majene
Data  tersebut  diatas  menjabarkan  bahwa  wilayah  Sulawesi  Barat  dalam  hal  ini  Kabupaten Majene pada Tahun 2023 memiliki jumlah Perkara cerai talak sebanyak 58 kasus, cerai gugat 148 kasus dan salah satu faktor penyebab perceraian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 3 kasus. Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat  bertolak  belakang  dengan  prinsip  nilai  nilai  budaya malaqbiq di Kabupaten Majene.
Budaya  Malaqbiq  dalam  berbagai  hal  selalu  dikaitkan  dengan  kelembutan  dan  kesopanan sedangkan  siriq  (bahasa  Mandar)  yang  mengartikan  rasa  malu  berkaitan  dengan  keras  pembalasan, sampai  menyangkut  dengan  menghilangkan  nyawa  seseorang.  Memunculkan  malaqbiq  sebagai identitas Sulawesi Barat diikut sertakan dengan menampilkan Mandar itu Malaqbiq karena itu sopan dan  santun 5 .  Hal  ini  merupakan  faktor  pendorong  bagi  setiap  individu  dalam  bertingkah  laku  di masyarakat.  nilai-nilai  kebudayaan dapat  berfungsi  secara  efektif  dalam  suatu  masyarakat  bila  mana masyarakat  pendukung  nilai  tersebut  dapat  menjunjung  tinggi  dan  tetap  menjadikan  patokan  dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap anggota masyarakat 6 sehingga perempuan mampu melindungi diri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membuat keputusan tentang kehidupan mereka 7 . Malaqbiq  tidak  hanya  digunakan  sebagai  ikon  semata  tetapi  malaqbi  juga  sebagai  pengungkapan terhadap masyarakat Mandar yang memiliki akhlak yang baik. Arti malaqbiq secara personal dikaitkan dengan ciri dari orang-orang Mandar yakni malaqbiq pau (bahasa Mandar) yang berarti cara bertutur, malaqbiq kedo (bahasa Mandar) yang berarti gerak-gerik, malaqbiq gauq (bahasa Mandar) yang berarti cara besosialisasi. Malaqbiq harus menjadi spirit moral untuk membangun karakter khusus nya dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga 8 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagiamana  implementasi  Budaya Malaqbiq sebagai salah satu faktor pencegahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten  Majene.  Penelitian  ini  menjadi  penting  sebagai  bahan  dinas  Pendidikan  memasukkan kurikulum  muatan  local  Pendidikan  agar  penerapan  nilai  nilai  Malaqbiq  sejak  dini  dan  membuat program  kerja  dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  dalam  penerapan  nilai  nilai malaqbiq di Kabupaten Majene.
5 Idham dan Shaprillah. Malaqbiq: Identitas Orang Mandar.  2013.
6 Abd. Rasyid Masri. Konsep dan Asumsi Dasar Teori Utama Sosiologi. Makassar Alauddin Press. 2009.
7 Maity, S., Barlaskar, M. U. R., &  Sarkar, M. M. (2022). Girls’ educational  attainment  at  the higher secondary  level  across  Indian  states:  Scenario  and  determinants.  Social  Sciences  &  Humanities  Open,  6(1), 100283.
8 Idham dan Shaprillah. Malaqbiq: Identitas Orang Mandar.  2013.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang terdiri  dari  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  dan  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum  dengan lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Majene  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi budaya  malaqbiq  dalam  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pertimbangan penulis bahwa data dan informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Budaya Malaqbiq dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majene
Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat  menyebutnya  sebagai  rumah  malaqbiq  Sulawesi  Barat  sejak  tahun  2004.  Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khusunya di Kabupaten Majene  menjadikan  malaqbiq  sebagai  ciri  dari  mereka.  Lantas  nilai  kebudayaan  ini  menjadi perbincangan  diseluruh  kalangan  terlebih  kepada  remaja-remaja  mengingat  banyak  kebudayaan yang  tidak  membudidaya  lagi  akibat  faktor  yang  mempengaruhi  dengan  adanya  perkembangan zaman
Secara sederhana, malaqbiq dipahami sebagai suatu yang mulia adalah filosofi kehidupan yang ideal dalam historisitas-kebudayaan Sulbar. Malaqbiq menjadi sebuah karakter kehidupan yang didambakan oleh segenap masyarakat Sulbar. Para tokoh politisi bahkan sering menggunakan kata ini  dalam  jargon politiknya.  Malaqbiq  tidak hanya digunakan  sebagai  ikon  semata  tetapi  malaqbi juga  sebagai  pengungkapan  terhadap  masyarakat  Mandar  yang  memiliki  akhlak  yang  baik.  Arti malaqbiq  secara  personal  dikaitkan  dengan  ciri  dari  orang-orang  Mandar  yakni  malaqbiq  pau (bahasa  Mandar)  yang  berarti  cara  bertutur,  malaqbiq  kedo  (bahasa  Mandar)  yang  berarti  gerak- gerik,  malaqbiq  gauq  (bahasa  Mandar)  yang  berarti  cara  besosialisasi.  Konsep  malaqbiq  sebagai pendukung untuk mencapai To mapia (bahasa Mandar) yang berarti orang baik. Konsep ini tidak di tempatkan  pada  konsep  utama,  melainkan  di  tempatkan  pada  konsep  siriq  dan  lokkoq  (bahasa Mandar) yang berarti malu sebagai identitas Mandar. Bahkan dalam pemilihan raja atau pemimpin dalam masyarakat Mandar sama sekali tidak menyertakan kriteria malaqbiq sedikitpun 9 .
Hukum  senantiasa  dituntut  peranannya  untuk  dapat  mengantisipasi  segala  perubahan  dan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media  teknologi  yang  canggih  juga  mengakibatkan  munculnya  kejahatan  kejahatan  baru  yang seringkali  mengakibatkan  seolah-olah  terjadi  sebuah  kekosongan  hukum  (vaccum  rechts). Perkembangan  masyarakat  seringkali  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  perkembangan  hukum. Sehingga  perkembangan  di  dalam  masyarakat  tersebut  tidak  hanya  menuntut  dilakukakannya perubahan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  konstitusi  pun  tidak  lepas  dari  amandemen
9 Idham dan Shaprillah. 2013. MALAQBIQ: identitas orang mandar. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran,
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
untuk  menghadapi  perkembangan  dan  memperbaiki  muatannya  hingga  lebih  baik  dan  dapat mengakomodir rakyat Indonesia 10 .
Keluarga sendiri, merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang  terjadi  dalam  keluarga.  Akan  tetapi,  faktanya  tidak  ada  keluarga  yang  tidak  memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Setyaningrum, & Arifin, 2019). Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Pasal  1  dalam  deklarasi  universal  yang  mengatur  tentang  HAM  yaitu  tiap  orang  terlahir  secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya 11
Pada  tataran  normatif,  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga,  dan  dilaksanakan  berdasarkan  azas penghormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  non  diskriminasi  dan perlindungan  korban,  serta  mempunyai  tujuan  untuk  mencegah  segala  bentuk  kekerasan  dalam rumah  tangga,  melindungi  korban  dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keberadaan undang undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga 12
Dari  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  perceraian khususnya pada Pengadilan Agama Majene adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana dalam kurun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara.
10 Ashady,  S.  (2020).  Kebijakan  Penal  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jurnal Fundamental Justice, Vol.1,(No.1),pp.1–12.https://doi.org/10. 30812/fundamental.v1i1.630
11 Pusparini, Dwi., & Swardhana, Gede Made. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan  Berspektif  Kesetaraan  Gender.  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal), Vol.10,(No.1),pp.187–99.DOI:10.24843/ JMHU.2021.v10.i01.p15.
12 Nuswantari.  (2017).  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota  Madiun.  Citizenship;  Jurnal  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan, Vol.5,(No.2),pp.97–107
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Gambar 5. Laporan penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Majene tahun 2018-2022
Kekerasan dalam rumah tangga dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. 13 Pertama, Kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  dalam  lingkup  kehidupan  rumah  tangga  yang dipahami  sebagai  urusan  yang  bersifat  privasi,  dimana  orang  lain  tidak  boleh  ikut  campur (intevensi). Kedua, pada umumnya korban (ister/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam aposisi ini,  korban  pada  umumnya  selalu  mengambil  sikap  diam  atau  bahkan  menutup-nutupitindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaan hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukanya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada apparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan ( blame the victim ). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena masih adanya pemahaman  yang  keliru  mengenai  bias  gender,  dimana  seorang  perempuan  harus  tunduk  kepada laki-laki,  hal  itu  mengakibatkanterjadinya  kekerasan  dalam    umah  tangga. 14 Bias  gender  juga
13 Margie  Gladies  Sopacua.  Konsep  Ideal  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  TanggaTerhadap Perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesi. Volume 4, Nomor 2 (2022)
14 Utami, Penny Naluria. Pecegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. Jurnal HAM,9(1);1-17.(2018).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi.

## Gambar 6. Klasifikasi perkara KDRT Pengadilan Negeri Majene
Dalam  hal  klasifikasi  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terdapat  3  perkara  yang teregistrasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Negeri Majene. Adapun  dalam  uraiannya  mencakup  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dan serta uraian telah melakukan kekeraan fisik terhadap istrinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan atau mata pencaharian sehari-hari.
Pencegahan  KDRT  dilakukan  dengan  keimanan  yang  kuat  dan  akhlaq  yang  baik  serta berpegang  teguh  pada  agama,  terciptanya  kerukunan  dan  kedamaian  didalam  sebuah  keluarga, adanya  komunikasi  yang  baik  antara  suami  dan  istri,  rasa  saling  percaya,  pengertian,  saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, selanjutnya meningkatkan komunikasi internal secara  ramah  dan  santun  antara  suami  istri,  menghargai  dan  menghomati  suami  sebagai  kepala keluarga,  memenuhi  permintaan  suami  yang  bersifat  positif,  mengkomunikasikan  kebutuhan ekonomi  keluarga  secara  bersama-sama,  membuat  perencanaan  dalam  keluarga  secara  bersama- sama  dan  selalu  percaya  kepada  suami.  Akan  tetapi  jika  setelah  upaya  preventif  ini  dilakukan, kekerasan masih tetap terjadi pada istri, maka istri harus melakukan beberapa tindakan antara lain
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
seperti  meninggalkan  suami  dalam  jangka  waktu  tertentu  agar  suami  menyadari  pentingnya kehadiran istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun peringatan kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas.  Setelah  itu,  membuat  perjanjian  dengan  suami  akan  tindakan  KDRT  yang  dilakukan  dan terakhir Istri harus berani melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh suami.
Selanjutnya  dalam  upaya  pencegahan  KDRT  di  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui pelaksanaan konseling Keluarga. Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan berjalan efektif jika adanya sinergi antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang besar dalam upaya pencegahan KDRT yang terjadi di masyarakat. Penanganan kasus tindak pidana KDRT melalui jalur hukum  pidana  menurut  UU  PKDRT  melalui  sistem  peradilan  terpadu,  dimana  dilakukan berdasarkan  tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik  dalam  tahap  penyidikan maupun  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  mengedepankan  prinsip  keseimbangan  antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak pidana KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Selanjutnya, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri  melainkan  secara  terpadu  bekerja  sama-sama  dengan  tenaga  kesehatan/rumah  sakit, pendamping  korban  dan  rohaniwan  untuk  mencari  kebenaran  yang  sesungguhnya  dalam mengungkap  peristiwa  tindak  pidana  KDRT  yang  dilaporkan/diadukan.  Selanjutnya  jika  proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban akan  mendampingi disamping kuasa  hukum pelaku  yang  mendampingi  pelaku.  Kemudian,  untuk tahapan  pertama  yang  dilakukan  penyidik  adalah  menyelesaiakan  berita  acara  pemeriksaan sekaligus  juga  secara  paralel  dilakukan  proses  mediasi  oleh  semua  pihak.  Mediasi  disini  adalah musyawarah  mufakat  dihadapan  penyidik,  jaksa  dan  atau  hakim  untuk  mencari  titik  temu  yang menguntungkan semua pihak dalam rangka dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karenanya, dalam rangka penanganan tindak pidana KDRT pada Unit PPA  Kepilisian  Republik  Indonesia,  selain  melihat  faktor  penyebab  terjadinya  KDRT,  juga mengutamakan atas prinsip perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT serta pemulihan dilakukan secara terpadu oleh penyidik bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, hal mana ini dilakukan untuk mencari solusi tebaik bagi peyelesaian permasalahan yang dilaporkan/diadukan oleh korban KDRT hingga mengupayakan pemulihan serta kondisi keutuhan rumah tangga. 15
Dengan adanya kasus dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 tedapat 28 kasus KDRT dan  3  kasus  di  tahun  2023  sehingga  tidak  sesuainya  nilai  kearifan  lokal  yang  ada    di  kabupaten Majene  karena  dimana  suku  mandar  ini  mempunyai  kearifan  lokal  yang  banyak  diketahui  warga Masyarakat  mandar  yaitu  Malaqbiq.  Pada  dasarnya  budaya  memiliki  nilai-nilai  yang  senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.
15 Syarifuddin,  Penanganan  dan  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 4, Desember 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Pelaksanaan nilainilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana  dalam  membangun karakter  warga  negara,  baik  yang berhubungan dengan karakter  privat maupun  karakter  publik 16 .  Karakter  nilai  islami  yang  terkandung  dalam  nilai  malaqbiq  yang diartikan sebagai nilai kesopanan dan kelembutan. Dalam bahasa mandar, istilah malaqbiq dikenal dengan  istilah  malaqbiq  pau,  malaqbiqkedo,  malaqbiq  gauq.  Nilai  malaqbiq  ketigaya  ditemukan didalam  Al-Qur’an  seruan  Manusia  untuk  melakukannya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sehingga dalam pola didik keluarga seharusnya syarat  didik utama nilai malaqbiq yang mengandung unsur malaqbiq pau, malaqbiqkedo, malaqbiq gauq. Sehingga bekal anak dalam bersosialisasi juga sesuai dengan semboyan budaya disertai nilai keislaman didalamnya 17 .
Malaqbiq memiliki arti yang dikaitkan dengan 3 (tiga) ciri dari orang-orang Mandar. Jika nilai-nilai budaya malaqbiq tersebut dikaitkan dengan penerapan dalam pencegahan KDRT maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Malaqbiq pau dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene
Malaqbiq  pau  (bahasa  Mandar)  artinya  cara  bertutur  yang  baik,  dimana  dalam  budaya malaqbiq  dapat  dikatakan  malaqbiq  pau  ketika  dalam  berbicara  bebicara  menggunakan  kata-kata yang  sopan,  santun,  dan  beradap.  Nilai  dasar  dari  malaqbiq  pau  adalah  kebiasaan  untuk mengeluarkan kata-kata sopan, benar dan jujur. Jika budaya malaqbiq pau itu kemudian dikaitkan dengan  pencegahan  KDRT  maka  berdasarkan  dari  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa dalam pengimplementasiannya terdapat budaya malaqbiq pau. Karena, dari hasil wawancara yang dilakukan  penulis  mengungkapkan  bahwa  ketika  kita  bersosialisasi  baik  di  lingkungan  keluarga maupun  di  masyarakat  harus  menggunakan  kata-kata  yang  sopan  santun  dan  beradap.  Sehingga dengan menerapkan malaqbiq pau khususnya dilingkungan keluarga mencegah adanya kasus KDRT di kabupaten Majene.
b. Malaqbi kedo dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene
Melaqbiq kedo (bahasa Mandar) artinya gerak-gerik atau tingkah laku yang baik. Dimana hal tersebut adalah konsep tentang orang yang memiliki tingkah laku yang sopan, lembut, dan tidak banyak bergerak. Sehingga ketika orang menampilkan hal tersebut maka dapat dikatakan malaqbiq kedo Jika budaya malaqbiq kedo itu kemudian di kaitkan dengan pencegahan dalam kasus KDRT, maka  berdasarkan  dari  hasil  wawancara  penulis  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  implementasinya dapat dikatakan sudah memenuhi malaqbiq kedo. Karena, dari hasil wawancara menerangkan bahwa dalam implementasi seseorang apabila ingin berinteraksi dilakukan dengan tingkah laku yang sopan seperti senyum dan lembut kepada masyarakat sekitar khususnya dilingkungan Keluarga terhadap istri dan anak .
16 Yunus  ,Rasid  (2013),  Transformasi  Budaya  Lokal  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Karakter  Bangsa, Vol,
14. No. 01, April 2013. (Gorontalo: 2013), h.65.
17 Harlina,  Hamiruddin,  Aguswandi.2020.  Nilai-Nilai  Malaqbiq  Di  Kalangan  Remaja  (Studi  Tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq Di Polewali Mandar). Jurnal Washiyah Volume 1 No 1, Maret
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
c. Malaqbiq gaug dalam Pencegahan KDRT di Kabupaten Majene
Malaqbiq gaug (bahasa Mandar) artinya bersosialisasi yang baik, merupakan prinsip dasar terhadap orang yang memiliki sosial yang baik. Dalam hal ini malaqbiq gaug adalah suatu tindakan yang  dilakukan  dalam  upaya  membantu  sesama  manusia  yang  membutuhkan  dengan  tanpa mendasari sesuatu hal melainkan karena kepeduliannya. Jika budaya malaqbiq gaug itu kemudian dikaitkan dengan pencegahan KDRT, berdasarkan dari hasil wawancara penulis. Maka dapat penulis sampaikan  bahwa  dalam  implementasinya  terdapat  budaya  malaqbiq  gaug  dapat  dilakukan pencegahan  KDRT  krn  budaya  mandar  diajarkan  bagaimana  kita  mempraktekkan  bersosialisasi dengan baik dan benar agar tidak terjadinya kesalahpahaman baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan Masyarakat.

## 2. Peran  Stakeholder  dalam  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Kabupaten Majene
Pencegahan  untuk  meminimalisir  munculnya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  sebuah  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  preventif.  Pada  bidang  hukum, pencegahan termasuk dalam kebijakan non penal yang pelaksanaannya dijalankan lewat jalur di luar hukum pidana. Upaya tersebut ditekankan pada sejumlah tindakan preventif yang dapat diupayakan sebelum  timbulnya  kejahatan.  Kebijakan  non  penal  diinterpretasikan  sebagai  kebijakan  yang ditargetkan untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana di luar hukum pidana di mana hal ini dapat diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan, di antaranya yaitu:
(1) Penyantunan  dan  edukasi  sosial  dalam  upaya  mengembangkan  kewajiban  sosial  warga masyarakat;
(2) Peningkatan  kualitas  kesehatan  jiwa  masyarakat  yang  diterapkan  melalui  edukasi  moral, agama, dan semacamnya; dan
(3) Upaya meningkatkan keselamatan anak dan remaja, termasuk kegiatan patrol dan pemantauan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh polisi dan apparat kemanan yang lain.
Kebijakan tanpa hukum pidana memiliki tujuan utama untuk membenahi berbagai situasi sosial  dan  diharapkan  dapat  menurunkan  jumlah  kejahatan.  Program  penanggulangan  tersebut ditujukan  secara  khusus  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan  dan  secara  umum  kepada masyarakat  luas,  dan  Menumbuhkan  stabilitas  pembinaan  hukum  dan  aparatur  penegak  hukum dalam  rangka law  enforcement yaitu  sebuah  usaha  yang  disasarkan  untuk  menjaga  dan  membina hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, termasuk upaya menaikkan tingkat kompetensi dan kemantapan  aparatur  penegak  hukum  yang  nantinya  bertugas  dalam  penegakan  hukum  yang diberlakukan  dalam  masyarakat.  Pencegahan  kejahatan  menurut  Kaiser  dalam  buku Prevention Strategies in Europe And North America dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:
(1) Strategi pencegahan kejahatan yang primer, bahwa pencegahan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan area lainnya yang berhubungan dengan kebijakan publik;
(2) Pencegahan kejahatan secara sekunder adalah melalui kebijakan kriminal; dan
(3) Pencegahan  kejahatan  tersier  mengacu  pada  sejumlah  langkah  konkret  di  mana  polisi menerapkan  langkah  tersebut  untuk  meminimalkan  potensi  munculnya  kejahatan,  termasuk aksi yang barangkali dilakukan oleh penjahat kambuhan. 18
18 Baharuddin Lopa,  1996. Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia. Bandung : Granesia. Hal 220
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Bentuk  pencegahan  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  bekerjasama  dengan Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  &  Dinas  Pendidikan,  Camat  maupun Lurah  khususnya  di  Kabupaten  Majene  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah tinggi seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Universitas dan masyarakat. Adapun sasaran sosialisasi ini tidak terbatas pada perempuan saja tetapi termasuk juga laki-laki.  Sosialisasi  dilakukan  secara  bertahap  dan  akan  diagendakan  menjadi  program berkelanjutan. Sosialisasi yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  masyarakat.  Tanggung  jawab  sosial  dalam  hal  ini  adalah adanya  kesadaran  bagi  setiap  individu  bahwa  induvidu  sebagai  bagian  dari  masyarakat  memiliki peran dalam meminimalisir munculnya KDRT. Semua anggota masyarakat sseharusnya mempunyai kesadaran  bahwa  walaupun kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  ranah  pribadi  hal  tersebut harus  menjadi  perhatian  sosial  karena  akibat  yang  ditimbulkan  tidak  hanya  mengakibatkan penderitaan  secara  fisik  tetapi  juga  psikis  bagi  korbannya.  Masyarakat  harus  menyadari  bahwa KDRT serupa dengan tindak pidana lain, contohnya aksi pencurian, pembunuhan, penggelapan dan sebagainya.  Diharapkan  dengan  adanya  program  sosialisasi  mengenai  bahaya  KDRT,  kepekaan sosial masyarakat terhadap korban KDRT dapat ditingkatkan.
Sasaran pencegahan suatu tindak pidana adalah masyarakat itu sendiri. Pencegahan suatu tindak  pidana  dijalankan  melalui  upaya  menghapuskan  faktor-faktor  yang  menjadi  pemicu munculnya  tindak  pidana  yang  ada dalam  masyarakat.  Dalam  hal  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga, faktor yang memicu aksi tersebut di antaranya ialah adanya pandangan bahwa KDRT merupakan  hal  yang  lazim  atau  biasa.  Maka  dari  itu,  melalui  sosialisasi  secara  rutin  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  bermaksud  untuk  mengubah  pandangan masyarakat  yang  semula  beranggapan  bahwa  KDRT  adalah  hal  yang  wajar  menjadi  pandangan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  sesuatu  yang  tidak  wajar  sehingga  harus  menjadi perhatian bersama.
Strategi  menjadikan  anak  usia  sekolah  tinggi  sebagai  salah  satu  sasaran  sosialisasi merupakan cara yang tepat sebab pada usia-usia tersebut anak sudah mampu menilai perbuatan apa saja yang tergolong baik dan apa saja yang tergolong tidak baik. Untuk itu, melalui sosialisasi perihal bahaya  dari  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sejak  usia  dini  diharapkan  dapat  membentuk pandangan khususnya kepada para remaja untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian  hari.  Melalui  sosialisasi  ini  pun  diharapkan  para  remaja  untuk  secara  aktif  melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jika dijumpai adanya KDRT.
Materi  yang  akan  diberikan  saat  pelaksanaan  sosialisasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga memuat  materi-materi  yang  bertujuan  untuk  menyadarkan  masyarakat  mengenai  bahaya  KDRT sehingga  masyarakat  memiliki  peran  esensial  dalam  meminimalisir  terjadinyanya  KDRT.  Ada sejumlah poin yang dimasukan kedalam materi sosialisasi antara lain adalah:
a) definisi kekerasan rumah tangga (KDRT);
b) lingkup rumah tangga;
c) bentuk KDRT;
d) hak yang dimiliki korban KDRT;
e) dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan terhadap perempuan.
f) Penanaman  pemahaman  budaya  sosial  lokal  (budaya  Malaqbiq)  dalam  mencegah KDRT
Berkenaan  dengan  pemaparan  materi  tersebut,  menyampaikan  bahwa  akibat  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik bagi perempuan dan anak dapat mengalami gangguan kesakitan fisik non reproduksi, gangguan jiwa, gangguan kesehatan reproduksi hingga kematian atau bunuh
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
diri.  Penyampaian  materi  sosialisasi  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyajikan penggambaran bagi masyarakat bahwa terdapat dampak yang serius yang dimunculkan oleh KDRT di mana hal tersebut tidak boleh dipandang remeh. Diharapakan melalui sosialisasi yang dilakukan nantinya masyarakat akan menyadari bahwa KDRT merupakan kasus yang serius.
Sosialisasi  sebagai  sebuah  proses  pembelajaran  tidak  akan  mencapai  tujuannya  hanya dalam sekali pelaksanaan, melainkan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan  masif.  Tujuannya  adalah  untuk memberikan  pemahaman  sekaligus  untuk menanamkan  nilai- nilai  positif  dalam  kehidupan  masyarakat  serta  menimbukan  kembali  nilai  sosial  lokal  budaya Malaqbiq  guna  mencegah  terjadinya  KDRT.  Sosialisasi  sebagai  upaya  penanggulangan  dalam meminimalisir timbulnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai langkah yang tepat guna karena sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah  tangga  dan  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu)  kasus kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  di  Kabupaten  Majene  dalam  kurun  waktu  tahun  2018  hingga  tahun  2023  yang mencerminkan  degradasi  nilai-nilai  budaya  malaqbiq  sehingga  memerlukan peran  stakeholder  untuk melakukan sosialisasi tekait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Stakeholder yang dimaksud diantaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  &  Dinas  Pendidikan,  Camat  maupun  Lurah.  Sosialisasi  dilakukan  secara  bertahap  dan  akan diagendakan  menjadi  program  berkelanjutan.  Pelaksanaan  sosialisasi  KDRT  memuat  materi  yang fundamental yaitu bagaimana Penanaman pemahaman budaya sosial lokal (budaya Malaqbiq) dalam mencegah  KDRT  di  Kabupaten  Majene  yang  bertujuan  untuk  menyadarkan  masyarakat  pentingnya penerapan  nilai  nilai  budaya  malaqbiq  sejak  dini  dan  juga  mengenai  bahaya  KDRT  sehingga masyarakat memiliki peran esensial dalam meminimalisir terjadinyanya KDRT.

## DAFTAR REFERENSI
Anwar,  Muh.  Chaerul,  Hambali  Thalib,  Hasbuddin  Khalid. Implementation  Of  Diversity  In  The Handling Of Criminal Acts Of Children In The Legal Area Of Makassar Polrestabes . Meraja Journal. 2020
Ashady, S. Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Jurnal Fundamental Justice. 2020
Badan  Pusat  Statistik.  Kabupaten  Mejene  dalam  Angka: Majene  Regency  in  Figures  2023 :  Majene. 2023.
Harlina,  Hamiruddin,  Aguswandi. Nilai-Nilai  Malaqbiq  Di  Kalangan  Remaja  (Studi  Tentang Pelestarian Nilai-Nilai Malaqbiq Di Polewali Mandar). Jurnal Washiyah. 2020.
Idham dan Shaprillah. MALAQBIQ: identitas orang mandar. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2013. Lopa, Baharuddin,  . Mencegah Kejahatan, Anatomi Kejahatan di Indonesia. Bandung : Granesia. 1996 Maity, S., Barlaskar, M. U. R., & Sarkar, M. M. Girls’ educational attainment at the higher secondary level  across  Indian  states:  Scenario and  determinants. Social  Sciences  &  Humanities  Open. 2022
Masri, Abd. Rasyid . Konsep dan Asumsi Dasar Teori Utama Sosiologi . Makassar Alauddin Press. 2009. Margie  Gladies  Sopacua.  Konsep  Ideal  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  TanggaTerhadap Perempuan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesi. Volume 4, Nomor 2 (2022)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Nuswantari. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun . Citizenship; Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2017 Pusparini,  Dwi.,  &  Swardhana,  Gede  Made. Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jurnalis. Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 2021
Rofiah, N. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam . Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya. 2017
Syarifuddin, Penanganan  dan  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah  2021
Utami, Penny Naluria. Pecegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. Jurnal HAM,9(1);1-17.(2018).
Yasim,Sulastri,  M  Fadhlan  Fadhil  Bahri,  Muh  Chaerul  Anwar. Hapusnya  Hak  Waris  atas  Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). 2022 Yunus  ,Rasid  , Transformasi  Budaya  Lokal  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Karakter  Bangsa. Jurnal Penelitian Pendidikan. 2013.