Vol. 6. No. 2  (2023) 95-108 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif Maslahah Dan Urf
Amar Muhammad Ilham, Hasbi Umar, Ramlah, Arsyad Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Email: amarmilham07@gmail.com ; hasbiumar@yahoo.com ; ramlahsy01@gmail.com ; m.arsyad2297@gmail.com Submitted: Reviewed: Revised: Published: 31-08-2023 12-10-2023 25-10-2023 31-12-2023 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.722

## Abstract
This research is the Relevance of Determining the Quantity of Dowry in Bugis Marriage in Mendahara Sub-district from the Perspective of Maslahah and Urf. The purpose of this study is first, to provide the results of a study on how the quantity of dowry in Bugis society in Mendahara Subdistrict. Second, to examine how the relevance of dowry to social strata in Bugis society in Mendahara Sub-district. Third, to analyze how Islamic law deals with the phenomenon of dowry quantity in Bugis society in Mendahara Sub-district. This method is used to research on natural object conditions where the researcher is the key instrument. The type of research is field research. In collecting data, researchers used instruments such as observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Bugis community in Mendahara sub-district and in some other Bugis areas cannot distinguish the value between dui' menre and sompa. This may be due to modern hedonistic social lifestyles, where people only see festive wedding parties in the area. It is necessary to increase knowledge of such fallacies while still maintaining Bugis cultural traditions and customs related to marriage. In the old Bugis society, there was a set standard for the quantity of sompa and dui' menre which required paying a certain number of "catties" to those from noble families with high noble blood or the like. However, in modern Bugis society, there is no set standard for the quantity of sompa to be paid, only dikemba by those of high noble blood.
Keywords : Custom, Dowry, Bugis, Quantity

## Abstrak
Penelitian ini adalah relevansi penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara perspektif maslahah dan urf. Tujuan penelitian ini pertama, untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Kedua, untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana hukum Islam
Amar Muhammad Ilham, Hasbi Umar, Ramlah, Arsyad Mutawasith : Jurnal Hukum Islam Vol. 6. No. 2  (2023) 95-108
terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Didalam pengambilan data peneliti menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui' menre dan sompa. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, dimana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kekeliruan tersebut sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya Bugis terkait pernikahan. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa dan dui' menre yang harus membayar sekian "kati" kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Namun,dalam masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang-orang yang memiliki darah bangsawan tinggi.
Kata kunci : Adat, Mahar, Bugis, Kuantitas

## A. Pendahuluan
Pilar-pilar keragaman, baik itu adat, tradisi, etnik, dan budaya maupun agama merupakan ciri  khas  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Di  Indonesia,  agama  lahir  dan  berkembang mengikat setiap penganutnya dengan segala norma. Hukum Islam mengatur setiap masyarakat muslim  dengan  segala  prilakunya.  Baik  itu  yang  berkaitan  dengan  hubungan  vertikal (hablumminallah) , maupun hubungan horizontal (hablumminannas) . Pada masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya, hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial. 1 Agama  Islam  sebagai  agama  yang  universal  meliputi  semua  aspek  kehidupan  manusia mempunyai  sistem  nilai  yang  mengatur  hal-hal  yang  baik,  yang  dinamakan  akhlak  Islami. Agama Islam adalah agama yang melihat sebuah pernikahan sebagai salah satu sarana untuk membangun  peradaban.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  kemuliaan  suatu  keluarga  serta mendapatkan  dukungan  dari  Al- Qur’an.  Maka  dari  itu,  Islam  sangat  menghargai  serta menjunjung  tinggi  adanya  ikatan  suci  ini  serta  menganggapnya  sebagai  sarana  untuk mewujudkan berbagai macam tujuan yang dapat mencakup segala aspek kehidupan dunia agar menggapai kehidupan yang bahagia di masa yang akan datang. 2
Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj .  Kedua  kata  ini  yang  terpakai  dalam  kehidupan  sehari-  hari  orang  Arab  dan  banyak terdapat  dalam  Al- Qur’an  dan  hadi ts  Nabi. 3 Hukum  Islam  mengatur  agar  perkawinan  itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang   bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
1 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional (RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.
2 Devi Nirmayuni, “Resepsi Ayat - Ayat Mahar Dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur’an Pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau),” 2021.
3 Hendry Arfiansyah, “Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As -Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al- Mabsut),” 2019.
membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun  menyantuni,  kasih  mengasihi,  aman  tenteram, bahagia dan kekal.
Dengan  demikian  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  pengertian perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melakukannya  merupakan  ibadah. Apabila  pengertian  tersebut  dibandingkan  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  menurut  UU  Perkawinan  tidak  terdapat perbedaan  prinsip,  sebab  pengertian  perkawinan  menurut  UU  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Dalam bahasia Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan  kelamin  atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan sunnatullāh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya. 4
Agama Islam sangat menghormati kaum wanita, baik dia muslimah atau kafir. Islam yang pertama kali dan secara langsung menyuarakan bahwa kaum wanita sejajar dengan kaum pria. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pembayaran mahar bagi siapa saja pria yang akan menikahi wanita dengan tujuan agar mereka tetap bisa bertahan sampai akhir zaman. 5
Istilah mahar sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia yang secara Bahasa Arab  dikenal  dengan  istilah al-mahr ,  mempunyai  bentuk jamak , al-muhur atau al-muhurah . Kata  yang  semakna  dengan  mahar  adalah al-shadaq , nihlah , faridhah , ujur , thaaul dan qinthar .  Kata-kata  ini  dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  dengan  mahar  atau  maskawin. Secara  istilah,  mahar  diartikan  sebagai  harta  yang  menjadi  hak  istri  dari  suaminya  dengan adanya akad atau dukhul . 6
Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih Islam dan hukum  perkawinan  Indonesia  tidak  menentukan  jumlah  atau  kadar  mahar.  KHI  pasal  31 menyebutkan,  penentuan  besarnya  mahar  didasarkan  atas  kesederhanaan  dan  kemudahan yang  dianjurkan  oleh  ajaran  Islam.  Mahar  yang  harus  ada  dalam  setiap  perkawinan  tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Sebab praktik penyerahan termasuk ke dalam proses perkawinan.
Keterangan- keterangan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  syari’at  memberikan  kemudahan yang  sangat  luas  dalam  masalah  mahar.  Persoalannya  mengapa  sekarang  justru  adat  tidak mengikuti syari’at bahkan menjegal syari’at . Hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat tentang penentuan jumlah mahar telah banyak terjadi yang menyebabkan batalnya pernikahan karena ketidaksanggupan untuk memenuhi jumlah mahar tersebut.
4 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.
5 Adil Abdul Mun’im Abu Abbas, Ketika Menikah Jadi Pilihan .  (Jakarta: Almahira, 2008), 102.
6 H Nuruddin Amir, Hukum Perdata Islam .  (Prenada Media. Jakarta, 2004), 64.
Fakta titik singgung praktik mahar dengan dinamika kehidupan umat Islam tidak dapat dipungkiri. Mahar sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting terutama kaitannya  dengan  refleksi  sosial-kultural  dan  ekonomi.  Perbedaan  transliterasi  istilah  mahr (Arab), jujuran (Banjar), sompa, dui’ menre, atau dui’ balanca (Bugis), uang panaik (Makassar), mahar,  pisuka  dan  ajikrama (Sasak), serta maskawin (Jawa), mengisyaratkan  variasi konseptualisasi  dan  pemaknaannya.  Dalam  kajian  sosial.  Pada  komunitas  tertentu,  mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan mobilitas satu keluarga.
Pernikahan  dalam  adat  Bugis  terutama  pada  pembahasan  mahar  merupakan  sesuatu yang  penting  dan  sakral.  Mahar  dalam  adat  Bugis  dikenal  sebagai sompa atau  bentuk pemberian  pihak  laki-laki  kepada  perempuan  yang  dinikahinya  berupa    uang  atau  benda sebagai  salah  satu  syarat  sah  pernikahan.  Jumlah sompa sebagaimana  yang  diucapkan  oleh mempelai  laki-laki  pada  saat  pernikahan  (akad  nikah),  menurut  ketentuan  adat  jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan starata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Menurut beberapa  masyarakat  setempat  berpendapat  bahwa sompa (maskawin  atau  mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki- laki kepada  pihak perempuan.
Perdebatan mengenai kuantitas mahar hingga saat ini masih dipersolakan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Realitas yang terjadi di tengah masyarakat  lebih  menekankan  untuk  membahas  mahar  dan  uang  belanja  lebih  mendalam daripada hakikat dari pernikahan dan mahar itu sendiri berdasarkan  agama. Hal yang paling umum  dibicarakan  dalam  masyarakat  adalah  kuantitas  mahar  yang  diberikan  oleh  pihak laki ketika proses pernikahan, sebab ini sangat mempengaruhi strata sosial dan kedudukan pihak keluarga di tengah-tengah tatanan masyarakat.
Persoalan  yang  menjadi  temuan  adalah  sebagian  besar  masyarakat  Bugis  Kecamatan Mendahara cenderung berfokus pada kuantitas dari mahar dan menghubungkannya dengan strata sosial di tengah masyarakat. Kebiasaan pada pernikahan masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara  di  zaman  ini  yang  menggunakan  aturan  memilah  dan  membandingkan  antara seorang perempuan dalam ukuran pemberian mahar. Jika perempuan masih berstatus gadis, maka  akan  sangat  dihormati  dan  akan  mendapatkan  mahar  yang  tinggi  dan  bahkan  sampai dipatokan  jumlah  mahar  yang  akan  diberikan,  akan  tetapi  jika  sebaliknya  apabila  statusnya sebagai janda atau tidak perawan lagi, maka akan dianggap murah dalam pemberian maharnya nanti pada saat proses perkawinan.
Selanjutnya  adalah  banyak  pemahaman  dari  masyarakat  Bugis  Kecamatan  Mendahara yang keliru terhadap makna mahar. Masih terdapat segelintir orang yang menyamakan konsep dan kedudukan mahar dan dui’ menre’ , padahal dua hal ini berbeda. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa (mahar) dan du i’ menre’/doe’ balanca (Bugis Makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya  pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui’ menr e ’ adalah uang antaran  yang  harus  diserahkan  oleh  pihak  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  kepada  pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.
Masyarakat  Bugis  di  Kecamatan  Mendahara  masih  kental  dalam  penentuan  mahar pernikahan  karena  menganggap  pernikahan  adalah  sesuatu  yang  sangat  sakral.  Hingga beberapa bagian dari mekanisme pernikahan yang salah pengertian seperti sompa/mahar dan dui’ menre’ yang jelas berbeda, apalagi dui’ menre’ yang terbilang tinggi akibat dari status sosial perempuan  namun  telah  menjadi  budaya  yang  menjamur  di  suku  bugis  padahal  dia  bukan termasuk syarat-syarat pernikahan.
Seharusnya kuantitas mahar yang harus diperhatikan daripada kuantitas dui’ menre’ yang hanya merupakan adat Bugis terkhusus di Kecamatan Mendahara. Realitasnya  sekarang dui’ menre’ menjadi perhatian bahkan beberapa pernikahan batal, justru bukan karena maharnya tapi dui’ menre’ -nya akibat strata sosial. Kasus-kasus akibat dui’ menre’ sangat banyak terjadi, sementara  bagian  dari  syarat-syarat  pernikahan  yaitu  mahar  kadang  diabaikan  jumlahnya begitu  saja.  Sehingga  dengan  demikian,  terdapat  ketimpangan  antara  konsep  mahar  dalam agama dengan  konsep mahar dalam masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Padahal hukum Islam  menekankan  sebuah  keharusan  untuk  berfokus  pada  mahar,  bukan  pada dui’  menre’ yang  justru  dalam  masyarakat  Bugis dui’  menre’ dijadikan  sebagai  patokan  untuk  tingkatan strata sosial masyarakat.
Hasil  wawancara  dengan  beberapa  warga  dan  kepala  desa  ( H.  Andi  Ma’Tang) menyatakan, tidak jarang juga terjadi di Kecamatan Mendahara misalnya jika sudah di tentukan dui ’ mendre’ nya 70 juta rupiah, ada lagi sambungan dari pihak kakek dan nenek atau om dan tante supaya untuk menambah maharnya seperti kebun, beras, tepung dan sebagainya. Nah, tanah/kebun disitu sering di jadikan mahar dan disebutkan dalam akad nikah.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  relevansi  penentuan  kuantitas  mahar  dalam  pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara perspektif maslahah dan urf . Penelitian ini banyak menyentuh fenomena penentuan kuantitas dalam hubungannya dengan aspek status sosial di tengah  masyarakat  suku  Bugis  Kecamatan  Mendahara,  dengan  mengelaborasi  pandangan ulama  mengenai  analisis  hukum  Islam  terhadap  kuantitas  mahar  yang  ditentukan  dalam masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan deskriptif.  Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Data  yang diperoleh cenderung data kualitatif, analis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. 7 Penelitian  ini  termasuk  dalam  ruang  lingkup  penelitian  lapangan (field  research), Penelitian  lapangan  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  secara  rinci  dan  mendalam  pada fenomena tertentu pada masyarakat. Maka dalam hal ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini  adalah  masyarakat  Suku  Bugis  di  Mendahara  dan  pemangku  kepentingan  yaitu  KUA
7 Analisis Data Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
Kecamatan Mendahara. 8 Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosio- legal. Kajian fikih sosial juga diambil sebagai bahan dialogis saat menganalisis, dimana teks dan konteks  terbilang  penting  dalam  merespons  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  tengah masyarakat,  tanpa  mengesampingkan  aspek  maslahat  yang  besar  sebagai  tujuan  hukum  itu dibuat.  Adapun  teknik  pengambilan  data  yang  digunakan  peneliti  berupa  triangulasi diantaranya obseravsi, wawancara (interview) , dan dokumentasi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsep dan Teori Mahar
a. Pengertian Mahar
Kata  mahar  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  termasuk  kata  benda  bentuk  abstrak  atau mashdar, yakni mahran atau kata kerja.  Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak  yang  sesuai  dengan  permintaan  calon  pasangan  atau  kesepakatan  bersama.  Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. 9 Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua  mempelai  diajarkan  melakukan  musyawarah  untuk  menyepakati  mahar  yang  akan diberikan.  Mahar  secara  etimologi  artinya  maskawin.  Secara  terminologi  mahar  ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. 10
Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya   sedikit pun tidak ada  masalah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan  Rasulullah,  sebaik-baik  maskawin  adalah seringan-ringannya. Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi  faktor  yang  memberatkan  bagi  laki-laki,  maka  tidak  ada  larangan  bagi  laki-laki  yang mampu  untuk  memberikan  sebanyak  mungkin  mahar  kepada  calon  istrinya.  Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita. 11
Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad
8 HM Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi Dan Pengembangannya (Bumi Aksara, 2022).
9 Muhammad Iqbal, “Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus Di Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen),” PENA ALMUSLIM 17, no. 2 (2020): 1 – 20.
10 Riyan  Erwin  Hidayat,  Moelki  Fahmi  Ardliansyah,  and  Musyaffa  Amin  Ash  Shabah,  “Mahar  Perspektif Ulama  Kontemporer  (Studi  Atas  Pemikiran  Muhammad  Syahrur  Dan  Wahbah  Az-Zuhaili ),” MASLAHAH  (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) 13, no. 1 (2022): 1 – 12.
11 Ali Yusuf As- Subki, “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,”(2016), 175.
SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham.
b. Macam-Macam Mahar
Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada  waktu  akad.  Dari  segi  dijelaskan  atau tidaknya  mahar  pada  waktu  akad,  mahar  terbagi menjadi  dua  macam  yaitu: pertama ,  mahar  musamma  adalah  mahar  yang  disepakati  oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Kedua , mahar mitsil ialah  mahar  yang  jumlahnya  ditetapkan  menurut  jumlah  yang  biasa  diterima  oleh  keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. 12 c. Fungsi Mahar dalam Perkawinan
Setiap  perkawinan  pasti  memiliki  konsekuensi.  Konsekuensi  logis      dari  sebuah perkawinan  adalah  sebuah  tanggung  jawab  atas  sebuah  janji  suci  saat  akad  nikah.  Waktu melaksanakan  akad  nikah,  ada  satu  hal  yang  disunnahkan,  yaitu  menyebutkan  kadar  mahar (maskawin) menurut kadar yang patut. Akad nikah yang didalamnya tidak menyebutkan mahar, hukumnya tetap sah, akan tetapi baginya wajib membayar mahar mitsil.
Ukuran besarnya maskawin (mahar) tidak ditentukan berdasarkan peraturan Undang-Undang No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Artinya,  besar  kecilnya  jumlah  mahar  itu  tidak  ada minimal dan maksimalnya. Setiap barang-barang yang berharga, seperti emas, perak, cincin, uang tunai, tanah, ternak dan sebagiannya boleh dijadikan mahar. 13
Mas  kawin  atau  mahar  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu perkawinan, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Syeikh Imam Ahmad bin Husain  yang terkenal dengan sebutan “Abi Syuja’” mengatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan mahar merupakan syarat wajibnya pernikahan. Kemudian, mahar menjadi wajib dalam pernikahan karena 3 (tiga) hal, pertama, seorang suami mewajibkan memberikan mahar (terhadap perempuan yang akan dinikahinya), kedua, mahar tersebut  diwajibkan  oleh  hakim,  dan  ketiga,  mahar  menjadi  wajib  dalam  pernikahan  karena persetubuhan sudah terjadi sebelum adanya akad nikah. 14
d. Standar Pemberian Mahar dalam Islam
Imam  Malik  berpendapat  bahwa  minimal  mahar adalah  seperempat  dinar  emas,  atau  perak seberat  tiga  dirham  timbangan,  atau    barang  yang  sebanding  dengan  tiga  dirham  tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit- dikitnya mahar adalah  sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. 15
12 Sholeha Liya Timus, “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompila si Hukum Islam,” ( PhD Thesis. UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).
13 Emiliya  Ehsaniyah,  “Analisis  Konsep  Kawin  Hamil  Pada Film  Dua  Garis  Biru  Perspektif  Hukum  Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 1, no. 1 (2020): 8 – 16.
14 Jazuli Abubakar, “Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah,” Jurnal Al-Nadhair 1, no. 2 (2022): 119 – 33.
15 Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawin an Dalam Tinjauan Hukum Islam:(Studi Pada Masyarakat  Adat  Ogan  Kecamatan  Bumiratu  Nuban  Lampung  Tengah),” Al  Maqashidi:  Jurnal  Hukum  Islam Nusantara 3, no. 2 (2020): 1 – 15.
Imam  Syafi'I  berpendapat  bahwa  maskawin  tidak  ada  batasan  rendahnya.  itu  berarti setiap orang bebas memberi sesuai dengan batas kemampuannya. Prinsip mahar bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai  maskawin.  Alasan  lain  Imam  Syafi'i  adalah  karena  perkawinan  merupakan  lembaga yang  suci  tidak  boleh  batal  hanya  lantaran  kecilnya  pemberian,  yang  terpenting  adanya kerelaan dari pihak perempuan.
Hemat  penulis,  dasar  kerelaan  dan  suka  sama  suka  merupakan  pondasi  yang  penting  dalam membangun  rumah  tangga.  Jika  laki-  laki  dipersulit  dalam  perkawinan  melalui  persyaratan maskawin dalam jumlah besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.
2. Kuantitas Mahar dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara
Di Bugis, mahar dikenal dengan sebutan sompa . Istilah ini mengacu pada pemindahan unsur-unsur  sakral,  seperti  ajaran,  keluarga,  dan  keturunan.  Proses  pemindahan  elemen- elemen ini melibatkan kombinasi teknis dan ritual, sehingga menghasilkan rencana yang jelas. Tujuannya  adalah  untuk  mencapai  transfer  elemen  sakral  yang  sukses  untuk  generasi mendatang.
Dalam tradisi Bugis, ada dua jenis ritual: dui' menre dan sompa . Dui' menre adalah ritual yang dilakukan calon suami untuk melakukan ritual. Dui' menre adalah ritual yang melibatkan interaksi dua orang, bukan hanya di antara mereka. Dalam tradisi Bugis, seorang calon istri dan keluarganya biasa melakukan ritual tersebut. Ritual ini dianggap bias karena dilakukan sebagai sarana mempengaruhi perilaku masyarakat. Esensi cinta dan penghormatan dipengaruhi oleh tindakan masyarakat.
Sompa mengacu  pada  nilai  moneter  yang  harus  dibayarkan  kepada  seseorang  oleh keluarganya.  Banyak  orang  berutang  uang  kepada  keluarga  mereka,  dan sompa memainkan peran penting dalam memastikan pembayaran utang mereka. Dalam masyarakat Bugis, sompa tidak dipengaruhi oleh anggota keluarga, melainkan oleh sang anak. Hubungan ini didasarkan pada  harapan  anggota  keluarga,  karena  mereka  bertanggung  jawab  atas  pembayaran hutangnya dan dianggap sebagai sumber nilai moneter.
Hal yang paling menarik, yang terjadi yang luar biasa terjadi dalam masyarakat Bugis, yang berbeda dengan pernikahan adat di suku lain. Sebagian khas masyarakat Bugis hingga saat ini adalah uang belanja ( dui' menre ) yang tinggi, bahkan kadang-kadang lebih tinggi dari sompa itu sendiri.  Prinsip  dasar  masyarakat  Bugis  adalah siri  na  pacce ,  yang  berarti  malu,  ternyata berkontribusi pada tradisi pernikahan yang mahal. Bagi orang Bugis, menyatakan cinta kepada seorang perempuan, apalagi hendak memperisterinya tanpa memberikan sompa yang besar, adalah malu.
Pernikahan masyarakat Bugis modern juga termasuk perayaan pernikahan, juga dikenal sebagai walimah , yang membutuhkan biaya yang besar. Sebagian kalangan masyarakat Bugis saat ini dibandingkan dengan tradisi masyarakat Bugis dulu. Sebuah konten sompa dan biaya pernikahan  tinggi  di  kalangan  masyarakat  Bugis  belakangan  ini  sesuai  dengan  kebiasaan
masyarakat,  sehingga  dapat  dikaitkan.  Tidak  peduli  seberapa  banyak sompa ,  yang  paling penting adalah adanya rasa suka dari pihak laki-laki kepada calon isterinya.
Sompa harus  diberikan  oleh  laki-laki  Bugis  ke  wanita  sebagai  calon  pasangan  dengan memberi secara sukarela. Sukarela dalam memberikan sompa berdasarkan pada kemampuan seorang  laki-laki.  Seorang  laki-laki  hanya  dapat  menghasilkan sompa dan dui'  menre jika  dia mampu memenuhi persyaratan keluarga perempuan.
Sompa terkait  dengan  harta  kebendaan,  yang  berbeda-beda  yang  sama  dengan  orang lain, dan kadar sompa harus diratakan kepada setiap pria. Perbedaan dalam jumlah sompa yang diberikan oleh seorang pria kepada pasangannya sangat ditentukan oleh syaratnya, dan tentu saja  tidak  akan  dipaksakan.  Sejadi  masyarakat  Bugis,  jumlah sompa juga  berbeda  daerah. Aturan  tentang  suatu  kalangan  di  kalangan  Bugis  saat  ini  dipengaruhi  oleh  kebiasaan pernikahan di daerah sekitar.
Konsep pesse dalam bahasa Bugis mengacu pada prinsip bahasa berpisah atau terpisah. Prinsip  ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  penutur  harus  mampu  memahami  dan menginterpretasikan makna kata-kata dalam teks. Dalam bahasa Bugis banyak kelompok yang mengartikan  kata  sebagai  emas  dalam  teks  dan  ukuran  tertentu,  sementara  yang  lain mengartikan kata sebagai tanah atau lahan dalam teks.
Dalam bahasa Bugis banyak kelompok yang mengartikan kata sebagai emas dalam teks dan ukuran tertentu, sementara yang lain mengartikan kata sebagai tanah atau lahan dalam teks. Namun, ajaran mappettuada dalam bahasa Bugis tidak didasarkan pada prinsip bahasa terpisah.  Sebaliknya,  ajarannya  didasarkan  pada  bahasa mappettuada ,  yaitu  bahasa  rakyat. Kesimpulannya, konsep pesse dalam bahasa Bugis didasarkan pada keyakinan bahwa penutur harus mampu memahami dan menginterpretasikan makna kata dalam teks. Dalam masyarakat Bugis,  konsep sompa dan dui'  menre tidak  digunakan  untuk  merujuk  pada  hal  yang  sama, karena  tidak  berkaitan  dengan  konsep  yang  sama.  Hal  ini  dikarenakan  konsep sompa merupakan  konsep  yang  tidak  digunakan  secara  tradisional,  dan  tidak  digunakan  secara modern.
Penelitian Asriani Alimuddin mengungkapkan bahwa konsep sompa berasal dari konsep dui’ menre dan berasal dari konsep sompa atau dui’ menre . Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan bahwa alam semesta adalah proses yang berkesinambungan.  Dalam  konteks  masyarakat  Bugis,  proses  pemetaan  merupakan  aspek krusial dari proses tersebut. Prosesnya melibatkan pembentukan peta dunia, yang merupakan peta  dunia,  yang  merupakan  proses  yang  berkelanjutan.  Proses  pemetaan  melibatkan pengembangan  peta  dunia,  yang  merupakan  proses  berkelanjutan  yang  tidak  terbatas  pada saat ini.
Masyarakat  Bugis  modern  tidak  memiliki  konsep sompa atau dui'  menre yang  jelas, karena merupakan konsep yang tidak digunakan secara tradisional. Sebaliknya, konsep sompa dan dui'  menre digunakan  untuk  merujuk  pada  konsep  yang  sama,  yaitu  konsep  yang  tidak digunakan secara modern. Kesimpulannya, konsep sompa dan dui' menre dalam masyarakat Bugis bukanlah konsep yang universal, melainkan konsep yang kompleks dan multifaset yang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Studi  tentang  masyarakat  Bugis  menyoroti  pentingnya
memahami  dan  merangkul  berbagai  aspek  pengalaman  manusia,  termasuk  peran  manusia dalam membentuk dunia di sekitar kita.
Faktanya, dari zaman ke zaman, masyarakat Bugis telah menggunakan tanah dan emas sebagai sompa .  Tujuannya  adalah  agar  wanita  yang  diberikan  sompa  tersebut  dapat menggunakannya  untuk  kepentingan  keluarganya  sendiri,  karena  kedua  barang  tersebut memiliki nilai yang stabil dan harganya selalu naik. Dalam Islam, sompa yang diberikan kepada istri adalah hak pribadi. Namun, tidak ada bukti yang melarang seorang perempuan yang ingin menggunakannya  untuk  membantu  keluarganya.  Oleh  karena  itu,  menaikkan sompa dalam pernikahan sangat bermanfaat dibandingkan dengan dui' menre.
Masyarakat  Bugis  di  Mendahara  dan  daerah  lain  tidak  bisa  membedakan  laki-laki  dan perempuan karena lingkungan sosial hedonis modern. Hal ini menghambat pemahaman akan tradisi  dan  kepercayaan  masyarakat  Bugis  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup mereka.
3. Relevansi Mahar dengan Strata Sosial Masyarakat Bugis  di Kecamatan Mendahara Penelitian  ini  bertujuan  salah  satunya  ialah  untuk  mempelajari  hubungan  strata  sosial masyarakat  Bugis  Mendahara  dengan  masyarakat  Bugis  modern.  Hal  ini  bertujuan  untuk memahami  bagaimana  masyarakat  tradisional  Bugis  menghargai sompa . Sompa merupakan elemen kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Bugis, baik secara intrinsik maupun intrinsik. Jumlah sompa yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Bugis sangat menentukan status sompa dan kati . Nilai riil sompa dan kati di dunia nyata dipengaruhi oleh nilai  riil  nasabah  kebangsawan.  Untuk  mencapai  keharmonisan  dalam  masyarakat  Bugis, diperlukan landasan persatuan dan kerukunan yang kuat di antara anggota masyarakat Bugis. Hal  ini  dicapai  melalui mangngelli  dara dalam  tradisi  Bugis,  yang  merupakan  seperangkat prinsip yang memandu tindakan anggota masyarakat Bugis.
Kata menre dalam tradisi Bugis mengacu pada dua unsur yang digunakan untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat Bugis. Unsur-unsur tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu dalam upaya mencapai keharmonisan. Menre dalam tradisi Bugis didasarkan pada keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu dalam upaya mencapai keharmonisan. Hal ini dicapai melalui prinsip persatuan sama, yang didasarkan pada  keyakinan  bahwa  anggota  masyarakat  Bugis  harus  bersatu  dalam  upaya  mencapai keharmonisan. Panrita dalam  tradisi  Bugis  merupakan  konsep  yang  mengacu  pada  konsep persatuan  dan  kerukunan  antar  anggota  masyarakat  Bugis.  Prinsip  ini  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  anggota  masyarakat  Bugis  harus  bersatu  padu  dalam  usahanya  mencapai kerukunan dan keharmonisan.
Kesimpulannya, mangngelli  dara dalam  tradisi  Bugis  merupakan  aspek  yang  sangat menentukan  keharmonisan  dan  keharmonisan  dalam  masyarakat  Bugis.  Dengan  merangkul persatuan  dan  keharmonisan  di  antara  anggota  masyarakat  Bugis,  masyarakat  Bugis  dapat mencapai  keharmonisan  dan  keharmonisan  dalam  usahanya  mencapai  kerukunan  dan keharmonisan.  Penjelasan  tersebut  mengemukakan  bahwa  konsep  adat  dalam  bahasa Bugis merupakan konsep yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan bahasa,
perkembangan  bahasa,  dan  perkembangan  bahasa  itu  sendiri.  Selain  itu  juga  menyoroti pentingnya konsep assitinajang-sitinaja dalam memahami makna bahasa dalam bahasa Bugis. Pembahasan  tersebut  juga  membahas  tentang  pentingnya  konsep  calon  pasangannya dalam bahasa Bugis. Teks tersebut berpendapat bahwa konsep kalon pasangannya berasal dari bahasa Bugis, dan bahwa konsep kalon pasangannya merupakan konsep yang dipengaruhi oleh bahasa  Bugis.  Sehingga  penting  membahas  konsep erang-erang dalam  bahasa  Bugis,  yaitu konsep yang telah dipengaruhi oleh bahasa Bugis.
Selain  penejelasan  di  atas,  ternyata  sompa  atau  mahar  yang  ditentukan  terkait  erat dengan tingkat nasab kebangsawanan seorang perempuan. Sejak lama, ketentuan sompa atau mahar  selalu  bergantung  pada  kuantitas.  Semakin  tinggi  tingkat  nasab  kebangsawanan perempuan, semakin besar sompa yang harus diberikan kepadanya.
Meskipun  jumlah  mahar  atau sompa dan  peraturan  lainnya  masih  diterapkan  dalam masyarakat Bugis tradisional dengan masyarakat Bugis modern saat ini, hanya sejumlah kecil orang yang melakukannya, terutama keluarga kerajaan seperti kerajaan Luwu, yang hingga saat ini  masih  dipraktikkan.  Tidak  seperti  di  Mendahara,  peraturan  tentang  jumlah  sompa  yang didasarkan  pada  nasab  kebangsawanan  sudah  ada  yang  meninggalkannya,  terutama  bagi mereka yang bukan bangsawan Bugis.
Saat ini, jumlah sompa dalam kaitannya dengan keturunan kebangsawanan tidak berarti diabaikan oleh masyarakat utamanya Bugis yang berasal dari keturunan bangsawan. Namun, menurut wawancara dengan dewan adat Bugis, ketetapannya dikembalikan kepada kehendak dan kemampuan seorang pria yang didasarkan pada kewajaran.
Penulis menyatakan bahwa dalam pernikahan masyarakat Bugis, sompa harus dinaikkan jika ada kemampuan, meskipun calon isteri tidak memiliki kekayaan, pendidikan, jabatan, atau penampilan  yang  menarik.  Sebab,  pada  dasarnya,  posisi  seorang  laki-laki  dalam  masyarakat Bugis juga diukur dari posisinya terhadap seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki mampu memberikan penghormatan kepada seorang perempuan dengan sompa yang tinggi, maka yang akan mendapatkan penghormatan dalam strata sosial tidak hanya perempuannya, tetapi juga laki-lakinya.  Ini  menunjukkan  bahwa sompa tidak  hanya  memiliki  nilai  materi,  tetapi  juga memiliki  nilai  moralyang  dapat  dipedomani  untuk  menjawab  ketimpangan  sosial  yang  ada dalam  masyarakat  terkait  pernikahan. Sompa harus  diberikan  tanpa  mempertimbangkan dengan strata sosial.
Oleh  karena  itu,  temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat  Bugis lama,  terdapat  standar  yang  ditetapkan  untuk  kuantitas sompa dan dui'  menre yang  harus membayar  sekian kati kepada  mereka  yang  berasal  dari  keluarga  bangsawan  yang  memiliki darah  bangsawan  tinggi atau  sejenisnya.  Namun,dalam  masyarakat  Bugis modern,  tidak  ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang- orang yang memiliki darah bangsawan tinggi.
4. Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Kuantitas Mahar Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum Islam dari fenomena mahar atau sompa  yang  sering  digunakan  oleh  orang  Bugis  di  Kecamatan  Mendahara.  Selain  itu,  ada
peraturan  pernikahan  tambahan  seperti  dua  orang.  Dalam  Islam,  setiap  ulama  memiliki pendapat  mereka  tentang  berapa  mahar  yang  harus  diberikan  kepada  seorang  perempuan. Islam tidak menetapkan aturan tambahan mengenai mahar, hanya menetapkan batas minimal dan maksimalnya. Pendapat ulama berikut adalah:
a. Menurut ulama Hanafiyyah banyaknya mahar tersebut  sebesar sepuluh dirham.
b. Menurut ulama Malikiyyah mahar dibayarkan dengan jumlah sebesar  ¼ sampai 3 dirham.
c. Ulama Syafi’iyah menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki ketentuan banyaknya.
d. Terakhir  dari  kalangan  Hanabilah  juga  tidak  menentukan  banyak  mahar  yang  harus dibayarkan.
Ulama dari berbagai mazhab fiqih memiliki pendapat tentang berapa mahar yang harus diberikan kepada perempuan, dan pendapat mereka memiliki dasar hukum yang kuat. Selain kuantitas,  ulama  mengatur  metode  pembayaran  mahar,  baik  kontan  maupun  dengan penundaan  atau  utang.  Meskipun  demikian,  setiap  ulama  mendesak  bahwa  mahar  harus diberikan  kepada  seorang  perempuan  yang  hendak  dinikahi  sebagai  penghormatan  atas statusnya sebagai perempuan.
Islam  suatu  keyakinan  beragama,  wajib  dan  dipegang  oleh  setiap  muslim.  Itu mempertimbangkan  setiap  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  pernikahan,  dalam  semua aspeknya.  Dengan  peran  Rasulullah  SAW  sebagai  pembawa  wahyu  kenabian yang  bertujuan untuk  menghilangkan  ketimpangan  dalam  masyarakat,  Islam  menunjukkan  penghormatan yang tinggi terhadap perempuan dan menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, yang membedakan manusia dari hewan. Tidak diragukan lagi, tatanan kehidupan pernikahan di masa itu  sangat  buruk,  dengan  kerentanan  perempuan,  kekurangan  derajat,  dan  aspek  lain  yang menunjukkan bahwa perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah datang untuk memperbaiki.
Dewasa  ini,  ketentuan  mahar  didasarkan  pada  nilai  ekonomi  dan  keuntungan,  seperti halnya  banyak  laki-laki  Bugis  yang  memberikan  mahar  berupa  mobil  dan  barang  konsumtif lainnya, misalnya saja alat hiasan.  Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju atas dasar subtansi mahar yang berubah.
Mahar yang diberikan kepada seorang wanita secara hukum merupakan hak bagi wanita tersebut.  Perlu  ditekankan  bahwa  mahar  diberikan  sebagai  tanda  penghormatan  dan  bukan sebagai ukuran harga diri seorang wanita, yang tentunya berdasarkan pada kerelaan pemberi mahar. Mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan yang sah dalam hukum Islam, sehingga  seorang  laki-laki  yang  tidak  memberikan  mahar  kepada  perempuan  tetap  memiliki pernikahan yang sah menurut hukum tersebut. Namun, karena kewajiban untuk memberikan mahar telah disebutkan dalam Al-Qur'an di atas, jika seorang laki-laki mengabaikan perintah ini, dia akan menjadi dosa.
Kesepakatan adalah komponen selanjutnya yang penting dalam ketentuan mahar. Baik hukum  Islam  maupun  adat  masyarakat  Bugis  tentang  mahar  hampir  sama.  Di  atas  telah dijelaskan  bahwa  komponen  pemberian  mahar  dalam  masyarakat  Bugis  adalah kesepakatan yang  dibuat  oleh  musyawarah  keluarga  calon  mempelai,  yang  disebut mappettuada .  Karena kesepakatan adalah konsekuensi dari kerelaan, Islam juga menekan adanya kesepakatan.
Sudah menjadi hukum yang absolut baik dalam hukum Islam maupun adat Bugis bahwa mahar harus berdasarkan kesepakatan. Hingga saat ini, berbelanja mahar, yang ditetapkan dan diminta  oleh  pihak  perempuan,  masih  menjadi  tradisi  Bugis  yang  tidak  disepakati  menurut hukum Islam. Sebenarnya, karena belum ada kesepakatan, kedua pihak calon mepelai harus melakukan  tawar  menawar  sebelum  kesepakatan  tercapai.  Namun  demikian,  hal  ini mengurangi  nilai  mahar  yang  dianggap  sebagai  persembahan  sakral  yang  berdasarkan  pada kerelaan  pihak  laki-laki.  Karena  itu,  memberikan  suka  rela  tidak  dapat  didahului  dengan permintaan.
Dalam  Islam,  tidak  dibenarkan  adanya  paksaan  dalam  jumlah  atau  tingkat  mahar,  dan juga tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak mahar yang harus diberikan oleh calon pasangan, sehingga apabila laki-laki tidak mampu memberikan mahar sesuai yang disebutkan, pernikahan batal. Sebaliknya, jika perempuan menyebutkan jumlah dan spesifikasi mahar yang diminta, tetapi tetap membebankan mahar, pernikahan batal.
Oleh karena itu, Islam tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak  menolak  keberadaan dui'  menre' .  Sebaliknya,  pandangan  masyarakat  tentang kuantitasnya harus diubah.  Harus diingat bahwa tingkat subtansial dari pernikahan terdiri dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, kemudian pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon  isterinya,  dan  pemberian dui'  menre' kepada  calon  isterinya.  Artinya,  keabsahan pernikahan  mengarah  pada  pemenuhan  rukun  dan  syarat  nikah,  sedangkan  mahar  adalah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka seorang laki-laki berdosa kepada isterinya.

## D. Kesimpulan
Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui' menre dan sompa . Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, di mana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah  tersebut.  Dalam  masyarakat  Bugis  lama,  terdapat  standar  yang  ditetapkan  untuk kuantitas sompa dan dui'  menre yang  harus  membayar  sekian kati dari keluarga  bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Adapun masyarakat Bugis modern, tidak ada  standar  yang  ditetapkan  untuk  kuantitas sompa yang  harus  dibayar.  Islam  tidak  secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan dui' menre' . Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah.  Harus diingat bahwa tingkat subtansial dari pernikahan terdiri dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan pemberian dui' menre' kepada calon isterinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Adil Abdul Mun’im Abu. “Ketika Menikah Jadi Pilihan. ” (Jakarta: Almahira, 2008).
Abubakar, Jazuli. “Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah.” Jurnal Al- Nadhair 1, no. 2 (2022): 119 – 33.
Arfiansyah, Hendry. “Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As -Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al- Mabsut),” (2019).
As- Subki, Ali Yusuf. “ Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, ” (2016).
Ehsan iyah, Emiliya. “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember 1, no. 1 (2020): 8 – 16.
Emzir, Analisis Data. “ Metodologi Penelitian Kualitatif. ” (Jakarta: Raja wali Pers, 2011).
Fauzi,  Ali.  “Standar  Pemberian  Mahar  Minimal  Pada  Perkawinan  Dalam  Tinjauan  Hukum
Islam:(Studi  Pada  Masyarakat  Adat  Ogan  Kecamatan  Bumiratu  Nuban  Lampung Tengah).” Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 3, no. 2 (2020): 1 – 15.
Hidayat, Riyan  Erwin,  Moelki  Fahmi  Ardliansyah,  and  Musyaffa  Amin  Ash  Shabah.  “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az- Zuhaili).” MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) 13, no. 1 (2022):
1 – 12.
Iqbal, Muh ammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus  Di  Gampong Buket  Dalam,  Kecamatan Kuta  Blang,  Kabupaten  Bireuen).” PENA ALMUSLIM 17, no. 2 (2020): 1 – 20.
Liya  Timus,  Sholeha.  “Pernikahan  Dengan  Mahar  Bentuk  Aset  Digital  B erupa  Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” 2023.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya, 2021.
Nirmayuni, Devi. “Resepsi Ayat - Ayat Mahar Dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur’an Pada Masyarakat  Bugis  Tanjung  Batu  Kecamatan  Kundur  Kabupaten  Karimun  Provinsi Kepulauan Riau),” 2021.
Nuruddin Amir, H. “Hukum Perdata Islam.” Prenada Media. Jakarta , 2004.
Sahrani, Sohari. “Fikih Munakahat.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2010.
Sopyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional . RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.
Sugiyono,  Sugiyono.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  .  Bandung:  Alfabeta.” Google  Scholar Alfabeta , 2013.
Sukardi,  HM. Metode  Penelitian  Pendidikan  Tindakan  Kelas:  Implementasi  Dan Pengembangannya . Bumi Aksara, 2022.
Syamsuddin,  Sahiron.  “ Metodologi  Penelitian  Living  Qur’an  Dan  Hadis.”  (Yogyakarta:  Teras,
2007).