## Analysis Of Population Administration Services Government Apparatus In Kalibunder District Office Sukabumi Regency

## Dede Riansyah
STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi, Cisaat Kabupaten Sukabumi Email: dederiansyah50@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalaha  salah  satu  hal  yang  penting  dan  paling  di  soroti  oleh  publik  karena banyak pihak yang terkait di situ, tertuama masyarakat selaku penerima dampak dari pelayanan tersebut. Pelayanan publik di daerah – daerah mungkin ada yang sudah optimal tapi ada juga mungkin yang belum optimal.  Pelayanan  publik  di  Kecamatan  Kalibunder  tergolong  kepada  pelayanan  publik  yang  belum optimal, seperti pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Kalibunder dirasakan belum optimal, dari mulai waktu pelayanan, biaya pelayanan, hingga kesamaan hak dalam menerima pelayanan. karena dari itulah penulispun melakukan penelitian tersebut, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan tidak optimalnya pelayanan publik tersebut.

## LANDASAN TEORI
Pelayanan  publik  harus  menjadi  perhatian  penuh  oleh  semua  pihak  terkait,  karena  melibatkan banyak  pihak,  dan  masyarkat  sebagai  penerima  langsung  layanan  publik  tersebut  tentu  menginginkan pelayanan  yang  maksimal,  atau  bisa  disebut  optimal,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  merasa  di rugikan baik  pegawai  pelayanan  ataupun  masyarakat  yang  melakukan  pelayanan.  Kecamatan  kalibunder sebagai  salah  satu  intansi  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  senantiasa  harus  selalu meningkatgkan  kualitas  pelayanannya.  Kualitas  pelayanan  administrsi  kepndudukan  di  Kecamatan Kalibunder di lihat dari lima dimensi yaitu tranparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan Kewajiban

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2022] Revised [04 November 2022] Accepted [05 Desember 2022]

## ABSTRAK
Kecamatan  adalah  salah  satu  ujung  tombak  dalam  memberikan  suatu  pelayanan,  karena kecamatan  adalah  salah  satu  intasni  yang  dekat  dengan  masyarakat  terutama  di  daerah pedesaan. Salah satu pelayanana yang sering dilakukan oleh masyarakat di daerah adalah pelayanan  yang  berkaitan  dengan  administrsi  kependudukan.  Pelayanan  administrasi kependudukan  yang  dilakukan  di  Kecamatan  kalibunder  merupakan  salah  satu  kegiatan penataan  dalam  upaya  pengendalian  dokumen  kependudukan.  Luasnya  pelayanan administrasi  kependudukan,  penulis  membatasi  pada  tiga  pelayanan,  yaitu:  Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran. Tugas-tugas  yang  dilakukan  oleh  aparatur  atau  pegawai  kecamatan  dimana  pelayanan aparatur  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kecamatan  Kalibunder  dirasa  belum  optimal,  mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan, hingga persamaan hak dalam menerima pelayanan. Teori yang digunakan oleh penulis untuk mengukur parameter pelayanan publik pada kantor kecamatan  Kalibunder  Kabupaten  Sukabumi  menggunakan  teori  Sinambela  yaitu: transparansi,  akuntabilitas, kondisional,  partisipatif, persamaan  hak dan keseimbangan  hak dan kewajiban. Dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

## ABSTRACT
The sub-district is one of the spearheads in providing a service, because the sub-district is one of the institutions that are close to the community, especially in rural areas. One of the services  that  is  often  carried  out  by  the  community  in  the  area  is  services  related  to population  administration.  Population  administration  services  carried  out  in  Kalibunder District are one of the structuring efforts in controlling population documents. The extent of population administration services, the authors limit to three services, namely: Identity Card Services  (e-KTP),  Family  Card  Services  (KK),  Birth  Certificates.  The  tasks  carried  out  by the  apparatus  or  sub-district  employees  where  the  apparatus  services  carried  out  by  the Kalibunder  sub-district  employees  are  deemed  not  optimal,  ranging  from  service  time, service  costs,  to  equal  rights  in  receiving  services.  The  theory  used  by  the  author  to measure  the  service  parameters  at  the  Kalibunder  sub-district  office,  Sukabumi  Regency uses the Sinambela theory, namely: transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights and balance of rights and obligations. And the author uses qualitative research methods.
KEYWORDS
Pelayanana, Administrsi kependudukan, Kecamatan Kalibunder
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  untuk  penulis  mendapatkan  data  yang  akurat  dalam melakukan penelitiannya.

## Jenis Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  deskriftip  dengan  pendekatan  kualitatif, penelitan ini dipilih oleh penulis karena untuk menyajikan data yang sitematis dan akurat terkait dengan fakta –  fakta  yang  terjadi  dilapangan.  Dengan  melakukan  penelitian  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif  bertujuan  agar  dapat  menggali  fakta  mengenai  kualitas  pelayanan  publik  dalam  bidanng administrsi kependudukan di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  di  kantor  Kecamatan  Kalibunder  Kabupaten  Sukabumi,  yang  dimana mayoritas dari masyarakat tersebut kegiatan sehari – harinya adalah bertani.

## Informan Penelitian
Informan  yang  dipilih  oleh  penulis  adalah  benar –  benar  orang  yang  bisa  memberikan  informasi akurat terkait dengan latar belakang penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan oleh penulis adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagia berikut :

## Observasi
Teknik  observasi  ini  dilakukan  dengan  cara  penulis  terjun  langsung  untuk  melakukan  observasi pada  saat  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kecamatan  Kalibunder.  Adapun  beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat observasi adalah :

## Wawancara
Teknik  atau  metode  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  adalah  wawancara  terstruktur  dengan pedoman yang sudah di siapkan atau di tetapkan terlebih dahulu. Dan wawnacara pun dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak terkait.

## Dokumntasi
Metode dokuntasi ini dilakukan agara peneliti memperoleh data – data, foto, foto atau peraturan – peraturan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kecamatan  Kalibunder Kabupaten Sukabumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tranfarasi
Kemudahan  akses  dan  keterbukaan  dalam  suatu  pelayanan  adalah  suatu  kewajiban  yang  di lakukan  oleh  Kecamatan  Kalibunder  dalam  memberikan  pelayanannya.  Dalam  pelayanan  administrsi kependudukan  di  Kecamatan  Kalibunder  sangat  mudah  di  akses  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  akan tetapi  kurang  nya  informasi  yang  di  dapat  oleh  masyarakat  terutama  terkait  dengan  persyaratan- persyaratan yang hasrus disiapkan dalam pembuatan administrasi kependudukan sehingga masih selalu ada masyarakat yang belum bisa dilayani karena masih kurangnya kelengkapan administrasi.
Bukan hanya informasi terkait persyaratan- persyaratan pembuatan administrsi kependudukan di Kecamatan  Kalibunder  akan  tetapi  masih  kuranng  ada  keterbukaan  yang  dilakukan  para  peagwainya sehingga  tidak  adanya  kejelasan  pada  saat  melakukan  pelayanan  seperti  biaya  pelayanan  dan  waktu pelayanan, karena  bisa bermingu – minggu bahkan sampai berbulan – bulan untuk selesianya pebuatan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

## Akuntabilitas
Tolak ukur dari akuntabiltas itu sendri adalah ketelitain dalam memberikan sebuah pelayanan yang diberikan  kepda  masyarakat  sehingga  bisa  dipertanggumg  jawabkan,  karena  kurang  telitinya  pegawai dalam  memberikan  pelayanan  akan  menjadi  sbuah  kerugian  bagi  masyarakat,  karena  kesalahan – kesalah yang mungkin biasa terjasi seperti kesalahan dalam pengetikan nama atau yang lainya.  Sejauh
ini  tidak  ada  masyarakat  yang  komplain  atau  mengeluhkan  terkait  ketelitan  pegawai  dalam  pelayanan, karena  para  pegawai  selalu  menngecek  ulang  e-KTP,  Kartu  Keluarga,  dan  Akte  Kelahiran    sebelum diterbitkan atau di cetak

## Kondisional
Kondisional  pelayanan  administrsi  kependudukan    dilihat  dari  efektivitas  dan  efesensi  pelayanan yang  diberikan  oleh  pegawai  kecamatan  Kalibunder.  Perhitungan    untuk  mengetahui  efektif  dan efesiennya  pelayanan  penulis  mencoba  membandingkan  apabila  masyarakat  melakukan  pelayanan langsung ke Dinas Kependudukan dan melakuakan pelayanan ke Kecamatan, yaitu dengan melihat dari segi jarak dan biaya:

## Jarak
Jarak  pelayanan  yang  di  tempuh  oleh  masyarakat  ke  kecamatan  lebih  dekat  sekitar  20  menit paling lama, sedangkan jarak yaang harus ditempuh maysrakat ke Dinas Kepndudukan adalah sekitar 4- 5  jam  kalau  menggunkan  kendraan  pribdi,  sedangkan  kalau  menggunakan  kendraaan  umum  itu  lebih lama sekitar 6 jam waktu yang harus ditempuh.

## Biaya
Biaya  transfortasi  yang  harus  dikeluarkan  apabila  masyarakat  langsung  datang  untuk  melakukan pelayanan di Dinas Pendudukan sekitar Rp. 200.000 untuk berangkat dan pulang, belum termasuk biaya makan  atau  yang  lainya,  sedangkan  kalau  melakukan  pelayanan  di  Kecamatan  Kalibunder  untuk  biaya transportasi  mungkin  tidak  terlalu  besar  akan  tetapi  terkadang  masyarakat  sendiri  harus  mengeluarkan sejumlah uang untuk ucapan terima kasih kepada para pegawai yang nominalnya selalu berparetif, bias lebih  kecil  atau  lebih  besar  dari  biaya  transfortasi  masyarakat  melakukan  pelayanan  ke  Dinas Kependudukan langsung.

## Partisipatif
Masyarakat harus selalu di ikut sertakan dalam suatu pelayanan, walaupun bukan terjun langsung seperti  ikut  melakukan  pelayanan,  akan  tetapi  partisipasi  masyarakat  berbentuk  penilaian  pelayanan yang dilakuakan pegawai kecamatan Kalibunder. Masyarakat menilai bahwa peleyanan yang di berikan para pegawai masih jauh dari harapan sepeti masih adanya keterlabatan para pegawai pelayanan yang seharunya  jam  07.30  pagi  itu  sudah  ada  dikantor  tepapi  terkadang  beberapa  jam  kemudian  baru  pada datang,  sehingga  masyarakat  yang  mau  melakukan  pelayanan  pun  harus  menunggu,  oleh  karena  itu masyarakat  ketika  mau  melakukan  pelayanan  di  kecamatan  Kalibunder  lebih  banyak  sekitar  jam  09.00 atau jam 10.00 pagi.

## Kesamaan Hak
Tidak adanya diskriminasi dalam suatu pelayanan publik  adalah harapan dari semua masyarakat, begitupun  pelayanan  administrsi  kependudukan  di  Kecamatan  Kalibunder.  Untuk  pelayanan  di Kecamatan Kalibunder siapapun yang datang untuk pembuatan administrasi kependudukan akan selalu di  layani,  akan  tetapi  masih  ada  perbedaan  sikap  yang  ditunjukan  oleh  para  pegawainya  kepada masyarakat yang datang. Perbedaan sikap tersebut terlihat ketika masyarakat yang datang adalah orang biasa atau statsu soasialnya biasa saja para pegawai akan melayani juga dengan biasa saja, tidak ada senyum  atau  kehangatan  dalam  berbicara,  tetapi  kalau  yang  datang  masyarakat  yang  mau  melakukan pelayanan administrsi kependudukan adalaha orang dengan status soalinya tinggi tentu ada perbedaan perilaku yang ditunjukan oleh para pegawai seperti adanya senyum dalam menyapa, kehangatan dalam berbicara.

## Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
Keadalian  dalam  pelayanan  sangat  diperlukan  tanpa  adanya  tebang  pilih,  pelayanan  yang dilakukan  oleh  para  pegawai  Kecamatan  Kalibunder  kalau  melihat  dari  dimesi  keadalian  sudah  sangat adil,  itu  bisa  dilihat  dari  siapapun  yang  melakukan  pelayanan  akan  dilayani  sampai  selesai,  bahkan dengan  adanya  sitem  antrian  juga  untuk  mengatisipasi  saling  berebutnya  dalam  pelayanan  ,  sehingga masyarakat yang datang lebih dahulu akan di layani terlebih dahulu tanta melihat status sosialnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  selama  penulis  melakukan  penelitian  di  Kecamatan  Kalibunder  Kabupaten  Sukabumi tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  yang  berfokus  pada  pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektonok (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran saja, dimpulkan sebagai berikut :
Pelayanan  adminisnitrsi  kepndudukan  di  kecamatan  kalibunder  secara  keselurah  mungkin  sudah baik tapi masih ada beberapa poin atau dimesni yang bekum optimal, sperti kurangnya informasi tentang persyaraan  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat,  ketidak  jelasan  waktu  selesainya  pembuatan administrsi  kependudukan,selu  aa  biaya  ucapan  terima  kasih  yang  nominalnya  tidak  tentu  dari  setiap masyarakat,  bahkan  dalam  melakukan  pelayanan  sikap  para  pegawai  masih  berbeda  pada  setiap masyarakat tergantung dari status sosilnya

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto,  A.  (2008).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta.  Gadjah Mada University Press
Dwiyanto, A. (2009). Kebijakan Publik : Berbasisi Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta. Gava Media Dwiyanto,  A.  (2015).  Manajemen  Pelayanan  Publik  :peduli,inklusif,  dan  kolaboratif.  Yogyakarta.  Gadjah Mada University Press
Gea, A. (2006). Relasi Dengan Dunia : Alam, Iptek dan Dunia). Jakarta. PT Elex Media Komputindo Haryatmoko.  (2007).  Etika  Komunikasi:  manipulasi  Media,  kekerasan  dan  pornografi.  Yogyakarta,
KANISIUS
Hasibuan, M. (2006). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksana Herdiansyah,  H.  (2011).  Kualitas  Pelayanan  Publik  :  konsep,  dimensi,  indikator  dan  implementasinya.
Yogyakarta. Gava Media
Moleong, L. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Muahdad, (2008). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Aceh. AIPRD LOGICA Mukarom Z, & Laksna M. (2016). Membangun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. CV Pustaka Setia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  10tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan
Ramdani,S. (2009). Mengurus Sendiri Dokumen-Dokumen Penting Pribadi. Jakarta. PT. Buku Kita Ridwan,  J  &  Sudrajat  AS.  (2010.)  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik.
Bandung. NUANSA
Sedarmayanti,  (2013).  Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimipinan  Masa Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan  yang  Baik).  Bandung:  PT.Refika Aditama
Sedarmayanti.  (2010).  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  dan  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil. Bandung. PT. Refika Aditama
Sinambela, LP. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksna Siswosoediro  H  &  Dian  A.  (2008).  Mengurus  Surat  Kependudukan  (identitas  diri).  Jakarta  Selatan.
Transmedia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.
23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan