Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6, No.2 (Desember 2021) 175-185

## ISSN 2579-7611  (Online) | http://u.lipi.go.id/1487661056
Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money , Kejujuran,

## Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)
Fredo TSP Hasugian 1 , Ricky Ary Syahputra 2 , Aulia Rahman Harahap 2*
1 Politeknik Unggul LP3M, Medan
2 Satuan Audit Internal, Universitas Sumatera Utara E-mail: * 2 aulia.harahap@usu.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  influence  of  local  financial  accountability,  value  for  money, honesty,  transparency  and  supervision  of  local  financial  management.  The  sample  of  this research  is  all  SKPD  (Local  Work  Unit  Unit)  as  user  of  budget  related  to  regional  finance management at Regency Government of Labuhanbatu amounting 36 SKPD and 36 Committing Officer  of  Commitment so amounted  72 person.  Sampling  method is census  method,  and  data used is primary data. Data were collected by distributing the queryer directly submitted to the respondent. Data analysis techniques use path analysis with the help of SmartPLS 3 program. The results of this study show that value for money, honesty, transparency and oversight have positive  and  significant  correlation  to  Regional  Financial  Management,  while  Regional Financial  Accountability  has  negative  and  significant  correlation  to  Regional  Financial Management.
Keywords: Accountability,  Value  for  money,  honesty,  transparency,oversight  and  financial management

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas  keuangan  daerah,  value  for money,  kejujuran,  transparansi  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah. Sampel penelitian ini adalah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pengguna anggaran  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 36 SKPD dan 36 Pejabat Pembuat Komitmen sehingga berjumlah 72 orang. Metode pengambilan sampel adalah metode sensus, dan data yang digunakan adalah data  primer.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menyebarkan  kueri  yang  langsung disampaikan  kepada  responden.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  jalur  dengan bantuan program SmartPLS 3.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  value  for  money,  kejujuran,  transparansi  dan pengawasan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  memiliki  hubungan  negatif  dan  signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kata kunci: Akuntabilitas, Nilai uang, kejujuran, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan financial
doi: https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC
BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ), pemerintah  Indonesia terus  melakukan berbagai  usaha untuk  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  yang  bertujuan  memberikan  pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan  penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah  otonom  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan  semua  sektor pembangunan  yang  berada  di  wilayah  kabupaten  /  kota  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000.
Selanjutnya,  untuk  menjalankan  roda  pembangunan  didaerah  tersebut  maka dibentuklah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu melakukan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  fungsi  diatas  pemeritah  daerah memberdayakan  berbagai  sumber  dana  baik  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi maupun dana bagi hasil.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  dalam  hal pengendalian, dapat  dilihat dari seberapa besar  SKPD (Satuan Kerja Perangkat  Daerah) mampu  melaksanakan  elemen  -  elemen  manajemen  keuangan  daerahyang  diperlukan meliputi  akuntabilitas  keuangan  daerah,  value  for  money,  kejujuran,  transparansi  dan pengawasan. Lima variabel ini dapat dijadikan ukuran terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Mengingat  demikian  kompleksnya  pengelolaan  keuangan  daerah  disamping sumberdaya  manusianya    yang  relatif  terbatas  bila  diukur  dari  aspek  kualitas    maka penulis berminat untuk melakukan kajian dan analisis terhadap variabel – variabel yang menjadi  tolak  ukur  pengelolaan  keuangan  daerah  meliputi  Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan, dengan melakukan studi kajian pada Pemerintah kabupaten labuhan batu – Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya  kajian  ini  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  responsibilitas seluruh  perangkat  SKPD  Pemerintah  Kabupaten/Kota  maupun  Pemerintah  Provinsi untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  sehinggapada  akhirnya  akan meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  tidak  terlepas  dan  selalu  terkait  dengan  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD),  karena  keuangan  daerah  tersebut  telah  ditetapkan dalam APBD (Nordiawan, 2007).
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pasal  311,  menyebutkan  bahwa  (1)DPRD melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah  (Perda)  tentangAPBD,  (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang  lebih  mengarah  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan  daerah  tentang  APBD,  dan  pasal  312  menyebutkan  Pengawasan  pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Renyowijoyo  (2008  :  98)  “fungsi  anggaran  adalah:  (1)  sebagai  pedoman pemerintah dalam mengelola Negara pada periode mendatang, (2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, (3) dan alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
Menurut Mardiasmo (2002 :70), prinsip -prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dengan  baik  oleh  penyelenggara  pemerintah.  Pada  dasarnya  prinsip  –prinsip  dan mekanisme  penganggaran  relatif  tidak  berbeda  antara  sektor  swasta  dengan  sektor publik.

## Pejabat Pengguna Anggaran dan Barang
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang diubah menjadi  Peraturan  Pemerintah  No.58  tahun  2007  bahwa  pejabat  pengguna anggaran/pengguna  barang terdiri  dari:  (1)  Kepala SKPD,  (2) Pejabat  kuasa  pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, (3)  Pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan  SKPD,  (4) Pejabat  penatausahaan  Keuangan  SKPD  (5)  Bendahara  Penerimaan  Bendahara Pengeluaran.
Pemerintahan yang Baik ( Good Governance )
Pemerintahan  yang  baik  ( Good    Governance ),    adalah    suatu    kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (sektor public) dengan baik.
United  Nation  Development  Program menyebutkan  enam  indikator  kesuksesan good governance yaitu :
(1)  Mengikut  sertakan  semua,  (2)  transparan  dan  bertanggungjawab,  (3)  efektif  dan  adil, (4) menjamin  adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas  - prioritas politik, sosial,  ekonomi  didasarkan  pada  konsensus  masyarakat,  (6)  memperhatikan  kepentingan mereka yang paling miskindan lemah dalam proses mengambil keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

## Akuntabilitas Keuangan Daerah
Akuntabilitas  keuangan  daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala akfivitas  dan  kegiatan  yang  terkait  dengan  penerimaan  dan  penggunaan  uang  publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Value For Money
“Value For Money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektifitas”.

## Kejujuran
Kejujuran atau fairness merupakan bagian dari tujuan “ goodgovernance” yaitu hal wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menunjang  terlaksananya pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan   salahsatunya pemerintah    daerah    selama    ini    dengan    tegas  melaksanakan  akuntablitas    kejujuran ( Accountability  for  probit )  terkait  dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan ( abuse of  power )  dengan  memberikan funishment (hukuman)  kepada  setiap  aparatur  pemerintah yang melanggarnya.
Transparansi
“Transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hakuntuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan”. Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto (2012 : 42).

## Pengawasan
Menurut  Keputusan  Presiden  (Kepres)  No.  74  tahun  2001  tentang    tata  cara pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  pasal  1  ayat  6  menyebutkan  bahwa pengawasan  pemerintah  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin agar    pemerintah    daerah    berjalan    sesuai    dengan    rencana    ketentuan  peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Fredo TSP Hasugian / Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6, No. 2 (Desember 2021) 175-185

## Pengelolan Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung-  jawaban,  dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No.13 tahun 2006). Keuangan daerah dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang  -  undangan,  efektif,  efisien,  ekonomis, transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  azas  keadilan,  kepatutan dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Kepala  daerah  selaku  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  melimpahkan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaannya kepada  (a)  sekretaris  daerah  selaku  kordinator  pengelola  keuangan  daerah,  (b)  kepala SKPKD  selaku  PPKD,  (c)  kepala  SKPD  selaku  pejabat  pengguna  anggaran/pengguna barang.
Berdasarkan tinjauan pustaka (teori), maka hipotesis penelitian ini adalah : H 1 : Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap  pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Pusat. H 2 : Value  for  money  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  pada pemeritahan Kabupaten Labuhanbatu Pusat.
H 3 :    Tingkat kejujuran pegawai berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Pusat.
H 4 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Pusat.
H 5 :    Pengawasan  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Pusat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan  beberapa  variabel  yang  belum  pasti,  Umar  (2008).  Peneliti  menggunakan penelitian  ini  untuk  memberikan  bukti  empiris  dari  analisis    pengaruh    akuntabilitas keuangan  daerah, value  for  money ,  kejujuran, transparansi, dan pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian  ini  dilakukan  pada  seluruh  SKPD  Pemerintah Kabupaten  Labuhanbatu  Pusat,  Provinsi  Sumatera  Utara,  rencana  waktu  penelitian yakni  6  minggu  (Agustus  s/d  September  2017).      Jumlah  SKPD  di  lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Pusat sebanyak 36 SKPD, dan seluruhnya disebarkan kuisioner.
Ruang  lingkup  pada  penelitian  ini  dibatasi  pada  5  variabel  eksogen  (X)  yang diperkirakan  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  yaitu akuntabilitas  keuangan  daerah (X 1 ), value  for  money (X 2 ), kejujuran (X 3 ), transparansi (X 4 ), dan pengawasan (X 5 ).
Masing - masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur  sikap dengan  menyatakan  setuju  atau  ketidak  setujuannya  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan dengan skor sebagai berikut :
5 = (SS  =    Sangat Setuju)
4 = (S =   Setuju)
3 = (TT  =   Tidak Tahu)
2 = (TS  =   Tidak Setuju)
1 = (STS  =   Sangat Tidak Setuju)
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pejabat/aparatur  Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu Pusat yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu kepala    dan  seluruh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  disetiap  SKPD  dan  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun yang menjadi sampel hanya Kepala SKPD dan seorang  Pejabat  Pembuat  Komitmen.  Dengan  demikian  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini sebanyak 72 orang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah  data  primer  yang  diperoleh  melalui  alat  pengumpul    data  berupa    kuisioner yang  diedarkan  secara  langsung.  Kuisioner  ini  berisi  berbagai  pertanyaan  dan pernyataan yang berkaitan dengan variabel - variabel yang akan diteliti.
Sumber    data    penelitian    ini    merupakan    faktor    penting    yang    menjadi pertimbangan    dalam    penentuan    metode    pengumpulan    data.    Penelitian  ini menggunakan  data  primer.  Untuk  mendapatkan  data  dari  responden  digunakan instrumen penelitian berupa kuisioner yang diantar langsung oleh penulis dalam satu tahap yaitu kuisioner diantara langsung oleh peneliti kepada responden sebanyak  72 kuisioner, dan  responden  diberi  waktu  untuk  menjawab  pertanyaan  kuisioner  hingga7  (tujuh)  hari setelah kuisioner diberikan.
Kuisioner  dalam  penelitian  ini  peneliti  adopsi  dari  Penelitian  Liper  Siregar  (2011), dan  sebagian  kuisioner  peneliti  tambah  atau  kurangi  sesuai  judul  yang  peneliti  ambil dengan  sumber  referensi  sebagai  berikut  :  Nordiawan.  Deddi,  Iswahyudi  Sondi Putra,Mulidah    Rahmawati  (2007)    dalam    bukunya    Akuntansi    Pemerintahan.    Jakarta; Mursyidi  (2009),      Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia,  Refika  Aditama Bandung;Mardiasmo (2002),  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Jogjakarta; Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  tahun  (2006),  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah;  Sulistioni,  G.  (2003),  Fiqh  Korupsi  :  Amanah  VS  Kekuasaan, Somasi, Nusa Tenggara Barat.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Partial  Least  Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

## HASIL DAN ANALISIS
Menilai Outer Model atau Measurement Model
Tabel 4.6 Outer Loadings ( Measurement Model ) Model Awal Modifikasi Akuntabilitas Keuangan Daerah (X 1 ) X1Q1 -0,317 X1Q2 0,080 X1Q3 0,397 X1Q4 0,641 0,702 X1Q5 0,668 0,784 X1Q6 0,635 0,772 X1Q7 0,574 0,661 X1Q8 0,693 0,710 Model Awal Modifikasi Value for Money (X 2 ) X2Q1 0,798 0,803 X2Q2 0,766 0,804 X2Q3 0,762 0,818 X2Q4 0,670 0,604 X2Q5 0,374 X2Q6 0,356 X2Q7 0,289 X2Q8 0,092 Model Awal Modifikasi Kejujuran (X 3 ) X3Q1 0,746 0,789 X3Q2 0,689 0,734
Statistik Deskriptif
Tabel 4.7

## Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 72 17 25 21,3611 1,93052 X2 72 13 20 17,5556 1,76738 X3 72 23 30
28,9583
1,83424 X4 72 12 20 17,6528 1,82440 X5 72 9 15 12,0417 1,20372 Y 72 28 40 35,0417 3,03240 Valid N (listwise) 72
X3Q3 0,728 0,765 X3Q4 0,868 0,892 X3Q5 0,785 0,785 X3Q6 0,680 0,599 X3Q7 0,357 X3Q8 0,135 Model Awal Modifikasi Transparansi (X 4 ) X4Q1 0,683 0,660 X4Q2 0,844 0,869 X4Q3 0,750 0,797 X4Q4 0,585 0,602 X4Q5 0,241 X4Q6 0,290 X4Q7 0,251 X4Q8 0,258 X4Q9 0,202 X4Q10 0,205 Model Awal Modifikasi Pengawasan (X 5 ) X5Q1 0,063 X5Q2 -0,001 X5Q3 -0,183 X5Q4 0,010 X5Q5 0,403 X5Q6 0,724 0,766 X5Q7 0,842 0,895 X5Q8 0,842 0,892 X5Q9 0,481 Model Awal Modifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) YQ1 0,648 0,668 YQ2 0,738 0,755 YQ3 0,732 0,750 YQ4 0,627 0,612 YQ5 0,842 0,828 YQ6 0,789 0,777 YQ7 0,743 0,727 YQ8 0,751 0,737
Fredo TSP Hasugian / Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6, No. 2 (Desember 2021) 175-185
Discriminant Validity
Tabel 4.8 Nilai Discriminant validity (Cross loading) X1 X2 X3 X4 X5 Y X1Q4 0,702 -0,172 0,035 0,182 -0,057 -0,211 X1Q5 0,784 -0,118 0,331 0,101 0,023 -0,130 X1Q6 0,772 -0,061 0,219 0,165 0,006 -0,076 X1Q7 0,661 0,186 0,259 0,361 0,183 -0,082 X1Q8 0,710 0,051 -0.068 0,127 0,114 -0,196 X2Q1 -0,037 0,803 0,274 0,269 0,191 0,443 X2Q2 -0,236 0,804 0,200 0,145 0,063 0,311 X2Q3 0,001 0,818 0,171 0,223 0,004 0,389 X2Q4 0,116 0,604 0,452 0,318 0,085 0,210 X3Q1 0,062 0,253 0,789 0,186 0,135 0,376 X3Q2 0,143 0,219 0,734 0,328 0,218 0,301 X3Q3 0,096 0,089 0,765 -0,092 0,254 0,286 X3Q4 0,151 0,328 0,892 0,139 0,142 0,322 X3Q5 0,117 0,255 0,785 -0,204 0,233 0,244 X3Q6 0,132 0,382 0,599 0,003 0,195 0,243 X4Q1 0,370 0,054 0,066 0,660 0,048 0,255 X4Q2 0,151 0,252 0,108 0,869 0,038 0,282 X4Q3 0,190 0,348 0,182 0,797 0,084 0,238 X4Q4 0,000 0,226 -0,065 0,602 0,001 0,234 X5Q6 0,033 0,066 0,135 0,014 0,766 0,196 X5Q7 0,144 -0,023 0,093 0,088 0,895 0,240 X5Q8 -0,002 0,198 0,334 0,043 0,892 0,380 YQ1 -0,100 0,486 0,391 0,351 0,101 0,688 YQ2 -0,204 0,427 0,292 0,334 0,255 0,755 YQ3 -0,197 0,488 0,314 0,344 0,264 0,750 YQ4 -0,288 0,154 0,152 0,000 0,263 0,612 YQ5 -0,256 0,281 0,317 0,176 0,271 0,828 YQ6 -0,057 0,351 0,268 0,267 0,231 0,777 YQ7 -0,094 0,190 0,268 0,200 0,356 0,727 YQ8 -0,118 0,189 0,247 0,143 0,354 0,737
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2017

## Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)
Tabel 4.9 Nilai Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE) Variabel Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Akuntabilitas Keuangan 0,848 0,529 Value for Money 0,846 0,581 Kejujuran 0,893 0,586 Transparansi 0,826 0,547 Pengawasan 0,889 0,728 Pengelolaan Keuangan Daerah 0,903 0,539
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2017
Fredo TSP Hasugian / Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6, No. 2 (Desember 2021) 175-185
Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Gambar 4.1 Model Struktural
Tabel 4.10 Nilai R-square Variabel R-square Pengelolaan Keuangan Daerah 0,476 Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2017 Pengujian Hipotesis Tabel 4.11 Result for inner weight Original Sample Estimate Mean of Subsamples Standard Deviation T- Statistics P-values X1->Y -0,335 -0,331 0,103 3,261 0,001 X2->Y 0,234 0,272 0,102 2,285 0,023 X3->Y 0,275 0,224 0,132 2,085 0,038 X4->Y 0,300 0,299 0,092 3,274 0,001 X5->Y 0,248 0,265 0,091 2,718 0,007

## Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2017
Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut: 4.3.1 Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  (X 1 )  terhadap  Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
Variabel  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  memiliki  koefisien  jalur  negatif sebesar-0,335  dan  angka  signifikansi  sebesar  0,001  karena  nilai  signifikansi  lebih kecil  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  jalur  bertanda  negatif  maka  H 1 diterima. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.3.2 Pengaruh Value for Money (X 2 ) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y ) Variabel Value for Money memiliki koefisien jalur positif sebesar 0,234 dan angka signifikansi sebesar 0,023 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  koefisien  jalur  bertanda  positif  maka  H 1 diterima.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa Value  for  Money memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
Fredo TSP Hasugian / Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 6, No. 2 (Desember 2021) 175-185
4.3.3 Pengaruh Kejujuran (X 3 ) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) Variabel  Kejujuran  memiliki  koefisien jalur  positif sebesar 0,275 dan  angka signifikansi  sebesar  0,038  karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai koefisien jalur bertanda positif maka H 1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kejujuran  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.3.4 Pengaruh Transparansi  (X 4 ) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
Variabel  Transparansi  memiliki  koefisien  jalur  positif  sebesar  0,300  dan angka signifikansi sebesar 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  koefisien  jalur  bertanda  positif  maka  H 1 diterima.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.3.5 Pengaruh Pengawasan (X 5 ) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
Variabel  Pengawasan  memiliki  koefisien  jalur  positif  sebesar  0,248  dan angka signifikansi sebesar 0,007 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  koefisien  jalur  bertanda  positif  maka  H 1 diterima.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa Pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  melalui  uji  statistik  SmartPLS  3  adalah  sebagai berikut:
1. Secara  parsial  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  berpengaruh  secara    signifikan terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Artinya  secara  terpisah  atau  parsial variabel  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  mempunyai  pengaruh  terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat pelaksanaan pada tahun 2017.
2. Secara  parsial Value  for  Money berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Artinya  secara  terpisah  atau  parsial  variabel Value for Money mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat pelaksanaan pada tahun 2017.
3. Secara parsial Kejujuran berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Artinya  secara  terpisah  atau  parsial  variabel  Kejujuran mempunyai  pengaruh  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  saat pelaksanaan pada tahun 2017.
4. Secara parsial Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Artinya  secara  terpisah  atau  parsial  variabel  Transparansi mempunyai  pengaruh  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah    pada  saat pelaksanaan pada tahun 2017.
5. Secara parsial Pengawasan berpengaruh secara signifikan  terhadap Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Artinya  secara  terpisah  atau  parsial  variabel  Pengawasan mempunyai  pengaruh  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  saat pelaksanaan pada tahun 2017.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  survey  melalui  kuesioner, kuesioner dibagikan hanya kepada satu lingkup satuan kerja  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu  Pusat  yaitu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  dan  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  sehingga  hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisasi pada lingkup yang lebih luas.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  5  variabel  independen  (eksogen)  yaitu Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  (X 1 ), Value  For  Money (X 2 ),  Kejujuran  (X 3 ), Transparansi (X 4 )  dan  Pengawasan (X 5 )  dan 1  variabel  dependen (endogen) yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sehingga lingkup penelitian ini sebatas variabel - variabel  tersebut  dan  masih  dimungkinkan  pada penelitian  selanjutnya  dapat  terus digali  variabel  -  variabel  lain  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan daerah.

## Saran
1. Walaupun  secara  parsial  beberapa  variabel  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  namun  dari  hasil  penelitian  diatas  variabel akuntabilitas  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh  negatif  namun  signifikan  sebesar 0,001.  Oleh  karena  itu  disarankan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  lebih memperkuat faktor akuntabilitas keuangan daerah (kewajiaban pertanggungjawaban) dengan  meningkatkan  kinerja  masa  laporan,  ketepatan,  penyampaian  laporan, kesahihan  materi  laporan  serta  penyebarluasan  isi  laporan  pada  pihak  yang berkompeten.
2. Kepada  peneliti  selanjutnya  agar  memperluas  ruang  lingkup  penelitian  sehingga dapat  memberikan  kontribusi  yang  lebih  berarti  dalam  bidang  akuntansi pemerintahan.  Peneliti  selanjutnya  juga  disarankan  untuk  mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain yang lebih luas selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dalimunthe, J., Fadli And Muda, Iskandar., 2014, “ Study on the Impact of Government Complexity  and  Reguler  Governments  Size  on  Human  Development  Index  in North  Sumatera,  Indonesia”.  Global  Journal  of  Management  and  Business Research: A Administration and Management Vol 14 issue 10 Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto 2012.  Pengelolaan  dan Akuntansi  Keuangan Daerah,  USU
Press, Medan
Fatchurrochman,  Agam,  2002.  Managemen  Keuangan  Publik,  Materi  Pelatihan  Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
Ghozali Imam, 2008.Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) , Edisi 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.
Halim, 2001. Managemen Keuangan Daerah, Yogyakarta UPP YKPN Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983
Jogiyanto,2004.  Metodologi  Penelitan  Bisnis.  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman  – Pengalaman, BPFE, Jorjakarta.
Keputusan  Presiden  (Kepres)  No.  74  tahun  2001  tentang      tata  cara  pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6
Mardiasmo, 1999. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga. Muda,  Iskandar., Erlina  And Bukit, Rina., 2014, “ The Effect  of  Fiscal Potential  Fiscal Needs  and  Internal  Control  on  the  Provincial  Intergovernmental  Transfer Allocation  in  the  District/  Cities  in  The  North  Sumatera  –  Indonesia”. International  Journal  of  Management  Sciences  and  Business  Research Vol  3 Issue 10.
--------------., Rafiki, Ahmad., 2014, “ Human Resources Development and Performance of  Government  Province  of  Employees:  A  Study  in  North  Sumatera, Indonesia”.Journal  of  Economics  and  Behavioral  Studies Vol  6  No.  2,  pp  152- 162
--------------,And  Harahap,  Rezeki  Martua.,  2014,  “ Factor  Influencing  Employees’s Performance:  A  study  on  the  Islamic  Banks  in  Indonesia”.International Journal of Business and Social Science Vol 5 No. 2.
--------------.,  Rasdianto  And  Lubis,  Safri  Muhammad.,  2014,  “ Implementation  of  the Cash Revenue System: A case Study in the Local Government Task Forces’ Unit of  North  Sumatera  Province, Indonesia”.Information  Management  and Business Review Vol 6, No. 2, pp 96-108
--------------,  2001.  Pengawasan,  Pengendalian,  dan  Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
--------------, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Jogjakarta
Maryono,  Warella,  Kismartini,  2007.  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
Mas’Ud  Fuad,  2004.Survei  Diagnosis  Organisasional  Konsep  dan  Aplikasi,  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
MD Ihyaul Ulum, 2009. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara, Jakarta. Mulyana, Budi, 2006,
Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan
Daerah Vol.2 No. 1, Mei : hal 65 - 78.
Noordiawan,  Putra,  Rahmawati,  2007.  Akuntansi  Pemerintahan.  Salemba  Empat, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  tahun  2006.Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
Renyowijoyo  Muindro,  2008.  Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba,  Mitra Wacana Media Jakarta.
Siregar,  Liper,  2011.  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan  Pengawasan  Terhadap Pengelolaan  APBD  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagai  Variabel Moderating    pada    Pemerintah    Kota    Pematang    Siantar.    Tesis, UniversitasSumatera Utara, Medan.
Sopamah,  Mardiasmo,  2003.  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan    Publik    Terhadap    Hubungan    Pengetahuan    Antara    Pengetahuan Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16 - 17 Oktober di Surabaya.
Sopanah,  Isa  Wahyudi,  2007.  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi  Masyarakat  dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi.
Sulistioni,  G.,  2003.  Fiqh  Korupsi  :  Amanah  VS  Kekuasaan,  Somasi,  Nusa  Tenggara
Barat.
Tuasikal,  Askam,  2006.  Pengaruh  Pengawasan  Internal  dan  Eksternal,  Pemahaman Sistem  Akuntansi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Serta  Implikasinya TerhadapKinerja  Unit  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.Disertasi.Universitas Padjajaran Bandung.