## ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN

## Rafiah Septarini
Guru di Pondok Pesantren Hidayatullah Tenggarong Kaltim rafiah.septahid@gmail.com

## Ummi Salami
STIS Hidayatullah Balikpapan ummiSalami@gmail.com

## Abstrak
Hukum positif Indonesia membedakan batasan minimal umur nikah antara laki-laki dan  perempuan,  perbedaan  ini  dinilai  menimbulkan  polemik.  Olehnya,  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  digugat  dan  diuji  di  depan  sidang Mahkamah  Konstitusi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  landasan Pemohon  mengajukan judicial  review dan  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017.Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  (library  research)  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan para Pemohon adalah karena terlanggarnya hak anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, eksploitasi anak dan perbedaan usia nikah di negara lain. MK mengabulkannya permohonan para Pemohon karena Pasal 7 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin yang berdampak pada  tidak  terpenuhinya  hak  anak  perempuan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia yang telah di jamin dalam Undang-Undang Dasar 1974.
Keywords: judicial  review,  batas  usia    nikah,  mahkamah  konstitusi,  Undang- Undang Pernikahan

## A. Pendahuluan
Nash Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan secara rinci umur berapa batas minimal  usia  dibolehkannya  seseorang  menikah.  Al-Quran  menentukan  batasan kebolehan  menikah  apabila  dia  telah  dewasa  dengan  indikasi  matangnya  jiwa  dan telah  mengalami  mimpi  basah  bagi  laki-laki  dan  keluarnya  darah  haid  bagi perempuan.
Hal  ini  menyebabkan  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukan batas  usia  menikah.  Menurut  ulama  Syafi’iyyah  batas  minimal  usia  dewasa  adalah pada  saat  usia  15  tahun  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Sedangkan  Menurut Imam  Abu  Hanifah  batas  usia  kedewasaan  adalah  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17
tahun bagi perempuan. 1
Menurut  hukum  Indonesia,    membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam batasan minimal umur nikah.  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.” 2
Perbedaan  tersebut  menyebabkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan digugat ( Judicial Review ) di Mahkamah Konstitusi oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Alasan para Pemohon sepanjang usia 16 (enam belas)  tahun  telah  melanggar  hak  konstitusional  dengan  prinsip  “kesamaan  bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun  statusnya  sebagai  pejabat  negara”  atau  dikenal  dengan  prinsip Equality before the Law 3 dan hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon  juga  menggabungkan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  untuk menguatkan  gugatannya:  “Orangtua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk, Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.” 4
Undang-undang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  di  atas menegaskan  bahwa  orangtua  memiliki  kewajiban  untuk  mencegah  anaknya  untuk menikah  apabila  masih  di  bawah  usia  kematangan  dan  usia  anak  yang  di  maksud dalam UU Perlindungan Anak ini adalah anak yang berusia di bawah usia 18 tahun. 5
Berlakunya  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  ini  juga  telah membuat  orangtua  yang  miskin  merasa  wajib  menikahkan  seorang  anak perempuannya agar tidak menjadi beban keluarga. Melihat kenyataan yang di alami para  Pemohon  setelah  menikah  tidak  mengubah  kemiskinan  itu,  dan  hasil  dari pernikahan tersebut seorang anak perempuan tidak bisa bekerja dikarenakan tidak sekolah hingga tuntas.
Berdasarkan  alasan-alasan  para  Pemohon  di  atas,  Mahkamah  Konstitusi menerima  sebagian  alasan  para  Pemohon,  seperti  menyatakan  bahwa  UU  No.  1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  dan  menyatakan  bahwa perempuan  menikah  setara  dengan  laki- laki. Putusan MK di atas memiliki implikasi terhadap perempuan yang apabila batas
1 Muhammad Husain, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: Liks, 2001), 68. Google Book.
2 Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  Dari  Fikih,  UU/1974  Sampai  KHI (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2016), Cet. ke-6, 2.
3 Ibid., 15.
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  diakses  pada  07  Januari  2019. www.hukumonline.com .  Adobe PDF eBook.
5 Ibid.
usia  dinaikkan  menjadi  19  tahun,  maka  usia  perempuan  akan  semakin  tinggi  dan semakin  lama  untuk  menunggu  waktu  untuk  menikah  dan  akhirnya  akan  banyak kemaksiatan berupa perzinaan yang merajalela di Indonesia.
Umat  Islam  merespon  putusan  MK  dengan  diwakili  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (MUI). MUI bertentangan dengan putusan MK dikarenakan akan menjadi sebuah  polemik  atau  masalah  baru  dan  suatu  saat  nanti  akan  ada  ruang  untuk mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal lainnya di kemudian hari. Wakil  ketua  MUI  Zainut  Tauhid  Saadi  sehari  setelah  keputusan  MK  menyatakan bahwa “Undang-Undang Perkawinan memiliki sejarah yang sangat tinggi dan ikatan emosional  dengan  ummat  Islam,  sehingga    mengimbau  kepada  semua pihak  untuk bersikap arif dan berhati-hati jika berniat untuk mengubahnya.” 6

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  (legal  research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri  dalam  artiannya  yang  luas.  Menurut  Sarjono  Sukanto  mengatakan  bahwa penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum kepustakaan (Library legal study). 7
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif  analitik  dalam  artian  bahwa  penelitian  ini menyusun  dan  mengumpulkan  data  dengan  menguraikan  alasan  putusan mahkamah  konstitusi  nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  batas  usia  nikah  bagi perempuan.
Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sebagai  sumber  primer  yaitu  dokumen  berupa  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 .
b. Sumber  hukum  sekunder  yaitu  data  tambahan  yang  mendukung  buku primer,  baik  dari  buku,  internet,  skripsi  dan  sumber  informasi  yang  akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Sumber  tersier  yaitu  data  tambahan  yang  mendukung  buku  primer  dan sekunder seperti kitab-kitab fiqih tentang pernikahan dan wanita.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur-literatur yaitu  dengan  mengkaji  dan  menelaah  beberapa  bahan  pustaka  yang  memiliki
6 MUI  Sebut  Putusan  MK  Menimbulkan  Polemik.  diakses  pada  20  Desember  2018. http://www.radarcirebon.com .  Adobe PDF eBook.
7 Nurul Qomar, dkk. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017), 49.
relevansi dengan tema bahasan. Adapun referensi yang menjadi bahan acuan primer dalam menyusun skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017.  Sedangkan  data  sekunder  di  dapat  dari  kitab-kitab  fiqih  dan  buku-buku yang terkait dengan bahasan ini.
Metode  analisis  data  ini  menggunakan  metode content  analisis adalah menganalisis  alasan  Pemohon  mengajukan  Uji  Materi  Pasal  7  ayat  (1)  UUP  No.  1 Tahun  1974  dan  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

## C. Batas Usia Nikah

## 1. Menurut Hukum Islam
Islam  mensyariatkan  seseorang  mencari  pasangan  hidup  sesuai  yang  dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat yang telah ditentukan.
Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau  baligh  dan  berakal,  kedewasaan  yang  di  maksud  adalah  apabila  seorang  laki- laki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami haid. 8 Berakal yang di maksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya.
Syariat  Islam  mewajibkan  seorang  menikah  ketika  telah  berilmu  dalam mengelola  kehidupan  berumah  tangga.  Menikah  juga  diwajibkan  apabila  calon mempelai siap menghadapi resiko yang akan terjadi setelah menikah.
Usia  balig  diartikan  sebagai  seseorang  yang  bisa  melahirkan  keturunannya dan dengannya dia bisa menikah. Usia balig menentukan calon mempelai telah bisa diberikan  beban  seperti  melaksanakan  hukum  agama  Islam,  baik  hukum  tersebut bersifat muamalah maupun hudud (ketetapan). 9
Idealnya calon mempelai menikah adalah saat calon mempelai tersebut telah baligh  dan  bisa  mengarungi  kehidupan  dengan  baik  dan  perempuan  yang  akan menjadi  istri  siap  melahirkan  keturunan  dengan  kesehatan  yang  baik  dan  kedua mempelai siap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik.
Hukum  Islam  dalam  memaknai  batasan  usia  nikah  dimulai  dari  balig.  Balig yang  di  maksud  adalah  anak  laki-laki  yang  telah  melakukan  mimpi  basah  ketika
8 Dadang Hawari, al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan (Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), 252.
9 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-ManarJuz I (Mesir: al-Manar, 2000), 397.
tidur dan dari mimpi tersebut menyebabkan keluarnya air mani 10 dan dalil balig ini dijelaskan secara tidak langsung oleh Allah swt dalam Q.S an-Nisa’ [4]: 6: 11

## َحاَكِ نلٱ ْاوُغَلَ ب اَذِإ َٰىتََّح َٰىَمََٰتَ يلٱ ْاوُلَ تبٱَو
Rasulullah  saw  juga  memberikan  penjelasan  secara  tidak  langsung  dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn Mas’ud:
ِجىوَزَ تَ يْلَ ف َةَعَ بْلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم  ِبَابَشلا َرَشْعَمَيَ
Artinya:  “Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  di  antara  kalian  mampu menyediakan sarana pernikahan, maka hendaklah ia menikah.” 12
Dalil  kedua  di  atas  menyatakan  bahwa  batas  usia  nikah  ditentukan  oleh kemampuan  dan  kesiapan  dalam  membangun  keluarga.  Kemampuan  dalam menafkahi  dan  kesiapan  mental  dalam  menghadapi  masalah  dalam  keluarga  dan kedewasaan  menentukan  keduanya.  Kedewasaan  yang  di  maksud  adalah  telah mengalami usia balig.
Batas  usia  nikah  masih  dalam  perdebatan  para  ulama.  Para  ulama menentukan batas usia nikah dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.  Menurut ulama Syafi’iyyah batas minimal usia dewasa adalah pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah batas usia  kedewasaan  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  perempuan. Menurut  Imam  Malik  batas  kedewasaan  adalah  18  tahun  untuk  laki-laki  dan perempuan. 13
Imam  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  orangtua  diperbolehkan  untuk menikahkan  anak  perempuannya  yang  belum  baligh,  baik  mereka  masih  gadis maupun  seorang  janda.  Apabila  anak  tersebut  telah  balig  maka  dia  boleh  memilih menikah  dengan  siapa  yang  dia  senangi,  tanpa  meminta  persetujuan  dari orangtuanya.  Posisi  orangtua  adalah  wali  jadi  tidak  boleh  menikahkan  anak perempuannya tanpa seizinnya apalagi memaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak disenanginya. 14
Melihat  perbendaan  pendapat  para  ulama  di  atas  tentang  batas  dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam al-Qur’an dan hadits secara langsung. Pernikahan yang dilakukan seseorang pasangan yang di
10 Abdullah bin Muhammad, Luhbatut Tafsir Min Ibni Katsir , trans M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Imam Syafi’i, 2016), Cet. 9, 300.
11 Amir Syafruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Cet. Ke-5, 67.
12 Muhyiddin an-Nawawi, Shohih Muslim (Beirut: Darul Ma’rifah, 1998),  No. 3434.
13 Muhammad Husain, Fiqh Perempuan , 68.  Google Book.
14 Kamil  Muhammad  ‘Uwaidah, al-Jami’  fii  Fiqhi  an-Nisa’, trans.  M.  Abdul  Ghoffar  (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 402.
bawah  usia  maupun  telah  balig  dan  telah  melaksanakan  semua  rukun  dan  syarat yang telah ditetapkan oleh Allah maka dihukumi sah dalam syariat Islam.

## 2. Menurut Hukum Positif
Negara  Indonesia  sejak  tahun  1974  telah  mengatur  dengan  baik  peraturan dalam  hal  menikah  walaupun  peraturan  tersebut  berlaku  untuk  segala  keyakinan atau  agama  masing-masing  warga  negara.  17  tahun  kemudian,  pemerintah menambah  peraturan  pernikahan  yang  dikhususkan  atau  diwajibkan  kepada seorang Muslim untuk taat dan patuh, peraturan tersebut termaktub dalam sebuah Inpres (Instruksi Presiden) Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  Undang-Undang  itu disebutkan  bahwa  batas  usia jika  pihak  laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. 15
Menurut  hukum  Undang-Undang  di  atas  diputuskan  batas  minimal  usia bahwa untuk menjaga kesehatan suami dan istri menurut  kesehatan baik jiwa dan raganya  supaya  calon  pasangan  suami  dan  istri  bisa  membangun  rumah  tangga dengan  baik  serta  menghasilkan  anak  yang  sehat  dan  baik  dan  rumah  tangga tersebut tidak berakhir dengan kehancuran atau perceraian. 16
Batas  usia  untuk  menikah  juga  telah  diatur  KHI  dan  KHI  merujuk  pada  UU No.  1  Tahun  1974  yakni  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Bagi  calon mempelai  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun  harus  mendapat  izin  sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.” 17
Tujuan  adanya  syarat  pada  Undang-Undang  di  atas  agar  kedua  calon mempelai  tidak  bercerai  karena  kebanyakan  pasangan  menikah  muda  bercerai akibat  belum  mencapai  kematangan  dalam  berfikir  sedangkan  dalam  membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir masa depan keluarganya. 18
Batas  usia  nikah  dalam  Pasal  6  tentang  syarat  pernikahan  menjelaskan bahwa  hadirnya  syarat  tersebut  agar  tidak  ada  pernikahan  paksa  atau  gantung dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pernikahan  adalah  urusan  pribadi  dan  pilihan untuk memilih pasangan sebagai teman hidup dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun. 19
15 Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI, 2.
16 Ibid. 17 Ibid. 18 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 63.
19 Ibid., 65.

## D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

## 1. Pemohon Yang Mengajukan Judicial Review
Undang-Undang  tentang  Umur  pernikahan  digugat  oleh  tiga  orang perempuan  yang  bernama  Endang  Wasrinah,  Rasminah  dan  Maryanti.  Ketiganya memiliki legal standing melakukan judicial review, mereka dianggap pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. 20
Rasminah berasal dari Indramayu, ia dipaksa menikah saat berusia 13 tahun. Rasminah  dipaksa  menikah  oleh  orangtuanya  karena  faktor  ekonomi.  Setahun menikah, laki-laki berusia 35 tahun yang menikahinya pergi meninggalkannya tanpa alasan  yang  jelas.  Setelah  itu  ia  dinikahkan  lagi  dengan  laki-laki  berusia  25  tahun. "Saya  dikawinkan  tiga  kali,  sat  usia  13,  16,  dan  20  tahun,  dan  terakhir  umur  27 tahun dengan orang yang saya cintai." 21
Sama  dengan  Rasminah,  Maryanti  dinikahkan  oleh  keluarganya  karena faktor  ekonomi.  Maryanti  dinikahkan  pada  usia  14  tahun  yang  saat  itu  ia  belum tamat  SD.  Dampak  fisik  yang  dialaminya  adalah  mengalami  keguguran  sebanyak empat  kali  lantaran  usianya  pada  saat  itu  belum    siap  untuk  hamil.  "Banyak Pendarahan  itu,  kalau  kata  bidan  kandungannya  lemah,  belum  boleh  seharusnya hamil. Itu sempat empat kali keguguran." 22
Endang  Wasrinah  menikah  saat  berusia  14  tahun.  Ia  menceritakan  bahwa tubuhnya sering disuntik KB sehingga menyebabkan demam setiap hari. Pernikahan Endang  hanya  bertahan  selama  setahun.  Ia  menceritakan,  "Masih  di  dalam lingkungan  sekolah  saya  dijemput  pulang  sama  orangtua.  Tahu-tahunya  di  rumah saya dilamar." Alasan orangtuanya menikahkannya karena faktor ekonomi. 23

## 2. Alasan-Alasan Para Pemohon Mengajukan Judicial Review
Para  Pemohon  merupakan  pihak  yang  secara  langsung  mengalami  dan merasakan  hak  konstitusionalnya  dirugikan  dengan  diundangkannya  Undang-
20 http://www.koalisiperempuan.or.id/2019/03/18/bersama-memperkuat-bangsa/ ,  diakses pada 13 November 2019.
21 https://solo.tribunnews.com/2017/12/18/kisah-rasminah-perempuan-asal-indramayu- yang-dipaksa-menikah-saat-berusia-13-tahun?page=2 , diakses pada 13 November 2017 22 https://jateng.tribunnews.com/2019/10/03/dipaksa-nikah-14-tahun-karena-faktor- ekonomi-maryanti-4-kali-keguguran?page=all , diakses pada 13 November 2019.
23 https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2019/10/04/kisah-endang-wasrinah-yang- dipaksa-nikah-di-usia-14-tahun-kerap-disuntik-kb-sampai- demam?page=2&_ga=2.205187031.658545272.1573661664-1200355030.1570463508 ,  diakses  pada 13 November 2019.
Undang  Perkawinan  Tahun  1974  terutama  dengan  Pasal  7  ayat  (1).  Hak konstitusional  para  pemohon  yang  telah  dilanggar  dan  dirugikan  tersebut  adalah hak sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka para pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dalam hal usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
Konsekuensi  dari  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 24 Ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  menunjukkan  bahwa  tidak  ada pembedaan  dalam  hak  dan  kedudukan  baik  dalam  hukum  maupun  di  dalam pemerintahan  antara  setiap  warga  negara,  atau  juga  dikenal  dengan  prinsip “Equality before the Law”.
Perbedaan  usia  antara  laki-laki  dan  wanita  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU Perkawinan  merupakan  sebuah  wujud  nyata  dan  konkrit  tidak  tercapainya persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan UU Perkawinan.
Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  telah  menciptakan  ketidaksetaraan perlakuan  dalam  hukum  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Penetapan  usia pernikahan  16  tahun  bagi  anak  perempuan,  di  bawah  ambang  batas  usia  anak  18 tahun  berdasarkan  konvensi  hak-hak  anak,  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan kedudukan  hukum  termasuk  di  antaranya  kewajiban  Negara  antara  lain  untuk melindungi, memenuhi dan menghargai hak-hak anak sesuai UUD 1945.
Perbedaan kedudukan  hukum  ini  mengakibatkan  seorang  anak  perempuan nikah  pada  usia  di  bawah  18  tahun,  secara  otomatis  anak  perempuan  tidak  bisa disebut seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh jenis kelamin merupakan diskriminasi yang sangat nyata. 25
Berdasarkan  alasan-alasan  hukum  dan  konstitusional  tersebut,  para Pemohon  memohon  kepada  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
a. Menerima  dan  mengabulkan  seluruh  permohonan  pengujian  undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
24 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ., 152. 25 https://mkri.id/ , diakses pada 13 November 2019.
b. Menyatakan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, sepanjang usia “usia 16 (enam belas) tahun” , bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  mengikat,  sepanjang  dibaca “usia 19 (sembilan belas) tahun” ;
c. Atau  apabila  Majelis  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  lain  mohon  putusan yang seadil-adilnya.
Secara  singkat  para  Pemohon  menyatakan  bahwa  dengan  adanya ketidaksamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  diskriminasi  pada  ketentuan  usia pernikahan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  telah  mengakibatkan  kerugian konstitusional  baik  nyata  maupun  potensial  kepada  para  Pemohon  dan  kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan pernikahan di bawah usia 18 tahun dan perbedaan usia pernikahan ini merupakan bentuk diskriminasi yang sangat nyata.  Hak-hak anak perempuan yang bersifat  fundamental  yang  telah  terampas  dan  telah  dijamin  oleh  UUD  1945  yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain dan hak-hak lainnya.

## 3. Dasar Pertimbangan Hakim MK Dalam Memutuskan Perkara
Terhadap  dalil  para  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  berlakunya ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan diskriminasi  bagi  perempuan  karena  perbedaan  batas  usia  nikah  bagi  perempuan dan  laki-laki  dan  telah  melanggar  hak  konstitusionalnya  untuk  mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatas usia minimal pernikahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi:  “Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 26
Ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  telah  melahirkan  norma  konstitusi bahwa  Pemohon  adalah  seorang  warga  negara  yang  harus  disamakan kedudukannya di  dalam  hukum.  Perlakuan  tersebut telah  menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2).
26 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 65.
Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas  Undang-Undang,  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.    1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Kewenangan  MK  untuk  mengadili  permohonan a  quo ;  Berdasarkan  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor  70,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5226,  selanjutnya  disebut  UU  MK),  dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  157,  Tambahan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5076),  salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 27
Permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Norma Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan  hukum  ( legal  standing )  para  Pemohonan  untuk  mengajukan Permohonan a  quo ;  Berdasarkan  bahwa  Pasal  51  ayat  (1)  UU  MK  beserta penjelasannya,  Pemohon  dalam  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  adalah  mereka  yang  menganggap  hak  dan/atau  konstitusionalnya yang  diberikan  oleh  UUD  1945  dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang  yang dimohonkan pengujian, yaitu:
a. Perorangan  warga  negara  Indonesia  (termasuk  kelompok  orang  yang mempunyai kepentingan yang sama);
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum dan publik atau privat; atau
27 Undang-Undang Republik Indonesia  No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di akses 03 Februari 2019. http://UU_no_48_th_2009.pdf . Adobe PDF eBook.
d. Lembaga negara. 28
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap  UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. Kedudukannya sebagai  Pemohon sebagaimana  yang di  maksud  dalam  Pasal  51 ayat (1) UU MK;
b. Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  yang  diberikan  oleh  UUD 1945  yang  diakibatkan  oleh  berlakunya  Undang-Undang  yang  dimohonkan pengujian.
Menimbang  mengenai  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak putusan Nomor  006/PUU-III/2005,  tanggal  20  September  2007  serta  putusan  selanjutnya telah berpendirian adanya 5 syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
a. Harus  ada  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  Pemohon  yang  diberikan oleh UUD 1945
b. Hak  dan/atau  konstitusional  tersebut  dianggap  dirugikan  oleh  berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
c. Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  tersebut  bersifat  spesifik dan aktual
d. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
e. Ada  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan,  maka  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di  atas,  selanjutnya  Mahkamah  akan  mempertimbangkan  mengenai  kedudukan hukum ( legal standing ) para Pemohon dalam permohonan a qua sebagai berikut: 29
a. Pemohon  I  adalah  perorangan  warga  negara  Indonesia,  Pemohon  I  dinikahkan pada  saat  berusia  14  tahun  dengan  seorang  laki-laki  duda  yang  berusia  37 tahun,  alasan  pernikahan  tersebut  karena  keadaan  ekonomi  keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon:
1) Akibat  dari  pernikahan  ini  Pemohon  I  harus  putus  sekolah,  dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP.
28 Ibid.
29 https://mkri.id/ , diakses pada 13 November 2019.
2) Setelah  menikah  kehidupan  Pemohon  I  tidak  menjadi  lebih  baik,  tetap berada  dalam  garis  kemiskinan  dan  akibat  dari  pendidikan  yang  tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak.
3) Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I massih dalam kategori anak  menyebabkan  Pemohon  I  menderita  infeksi/iritasi  pada  organ reproduksi.
b. Pemohon  II  adalah  perorangan  negara  Indonesia,  Pemohon  II  dinikahkan  pada saat  usia  14  tahun  dengan  seorang  laki-laki  yang  berusia  33  tahun  dan  alasan pernikahan  tersebut  karena  keadaan  ekonomi  keluarga,  orangtua  Pemohon  II tersebut  memiliki  hutang  kepada  calon  suaminya.  Akibat  dari  pernikahannya tersebut,  Pemohon  tidak  menyelesaikan  pendidikan  dasarnya  mengalami beberapa kali keguguran.
c. Pemohon  III  adalah  perorangan  warga  negara  Indonesia,  Pemohon  III dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III  menikah  setelah  tamat  sekolah  dasar,  namun  perorangan  III  tidak  dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya pada usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III  telah  melakukan  pernikahan  sebanyak  4  kali,  dan  2  di  antaranya  dilakukan pada  saat  Pemohon  III  masih  dalam  usia  anak  dan  pernikahan  ini  dilakukan karena alasan ekonomi.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas  para  Pemohon  dalam  menjelaskan kedudukan  hukumnya  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dalam  kualifikasi  tersebut, para  Pemohon  telah  jelas  menerangkan  hak-hak  konstitusionalnya  yang  dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian  yang  dianggap  dialami  oleh  para  Pemohon  sehingga  apabila  permohonan dikabulkan  maka  kerugian  di  maksud  tidak  akan  terjadi,  dengan  demikian  para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan a quo .

## 4. Amar Putusan
Amar  putusan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017 terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengadili dan menyatakan: 30 a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
30 https://mkri.id/ , diakses pada 13 November 2019.
b. Menyatakan  Pasal  7  ayat  (1)  sepanjang  usia  “usia  16  (enam  belas)  tahun”
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pernikahan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3019)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Menyatakan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019)  masih  tetap berlaku  sampai  dengan  dilakukan  perubahan  sesuai  dengan  tenggang  waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
d. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama  tiga  (3)  tahun  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Pernikahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan;
e. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
f. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

## E. Pembahasan

## 1. Analisis Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi
Hukum  Islam  turut  andil  dalam  menyelesaikan  kesamaan  kedudukan manusia  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  ada  perbedaan  sama  sekali. Kedudukan segala hak yang dibutuhkan antara laki-laki dan perempuan adalah rata. Allah  swt  menciptakan  makhluk-Nya  tanpa  ada  perbedaan  walaupun  dibedakan dengan jenis kelamin saja, tetapi kedudukannya tetaplah sama.
Diskriminasi yang selalu diagung-agungkan para pembela perempuan salah menafsirkan  kedudukan  ini,  yang  mengatakan  bahwa  laki-laki  selalu  diutamakan dari  pada  perempuan.  Islam  hadir  untuk  membantah  tafsiran  tersebut  dengan firman Allah swt Q.S an-Nisa’ [4]: 32 bahwa manusia dilarang saling iri hati :
ِهِب ُىللَّٱ َلىضَف اَم ْاوىنَمَتَ ت  َلََو ۦ
َبَسَتكٱ اىِ مّ بيِصَن ِءاَسِ نلِلَو ْاوُبَسَتكٱ اىِ مّ بيِصَن  ِلاَجِ رلِ ل ضعَب َٰىَلَع مُكَضعَب
Ayat  ini  tidak  mengandung  diskriminasi  dalam  berbagai  macam  tugas  dan fungsi  sebagai  manusia.  Karena  dalam  Islam  tidak  ada  saling  menghasut,
menjatuhkan dan saling membongkar kekurangan antara laki-laki dan perempuan. 31 Syariat  Islam  telah  menetapkan  berbagai  aktivitas  dan  kedudukannya  sebagai hamba  Allah.  Islam  memandang  laki-laki  dan  perempuan  dasarnya  adalah  sama tanpa perbedaan dan keistimewaan di antara satu sama lain. 32
Hak pendidikan yang berjalan 12 tahun dalam pendidikan negara Indonesia adalah  wajib  untuk  segala  anak  perempuan  maupun  laki-laki  di  Indonesia.  Hak kesehatan  untuk  melindungi  segala  penyakit  yang  datang  kepada  manusia  di Indonesia  juga  diatur  oleh  negara  Indonesia.  Hak  melindungi  anak dari  eksploitasi anak  di  atur  oleh  negara  Indonesia.  Usia  pernikahan  di  negara-negara  disesuaikan dengan keadaan dan potensi, kemampuan, kesehatan ketika ingin menikah.
Indonesia  mengambil  batas  usia  16  tahun  untuk  perempuan  dan  19  tahun untuk  laki-laki  karena  adanya  kemashlahatan  bersama,  karena  perempuan  lebih cepat  pertumbuhannya  dan  lebih  cepat  haid  atau  lebih  cepat  baligh  dan  dewasa daripada  laki-laki.  Diputuskannya  batas  usia  nikah  tersebut  adalah  untuk  menjaga keselamatan dan kesehatan setiap perempuan dan laki-laki.
Kaidah fikih adalah ( دسافملا أرد نم ىلوأ حلاصملا بلج ) 33 memiliki arti mengambil kemashlahatan  dan  menghindari  kemudharatan,  dalil  tersebut  diambil  dari maqashid syari’ah dalam melindungi jiwa dan keturunan dalam kaitan diskriminasi hak-hak perempuan dalam melakukan pernikahan.
Keempat  pernyataan  para  Pemohon  dalam  mengajukan  uji  materi  pasal  7 ayat  (1)  tersebut  dan  kaitannya  dengan  paparan  penulis  di  atas  maka  tidak  setiap pengajuan para Pemohon terhadap kesamaan setiap hak sebenarnya harus melihat kemaslahatan terlebih dahulu dalam bertindak.
Apabila seorang anak perempuan yang sehat dan bisa melahirkan dan tidak mementingkan  pendidikan  karena  tidak  bisanya  menanggung  beban  biaya  sekolah dan  hadirnya  laki-laki  sang  pelamar  adalah  orang  yang  dia  setujui  untuk  menikah dengannya  maka  kemaslahatannya  adalah  anak  perempuan  tersebut  haruslah menikah  walaupun  umur  anak  perempuan  tersebut  kurang  dari  batas  usia  yang telah  ditentukan  UU  tetapi  telah  balig  dan  tidaklah  dikatakan  eksploitasi  anak  jika anak tersebut lebih siap menikah daripada belajar.
Akan  tetapi  apabila  anak  perempuan  tersebut  dipaksa  untuk  menikah dengan  seorang  lelaki  yang  tidak  disukai  karena  kemiskinan  yang  menghimpit keluarga  dan  anak  perempuan  tersebut  belum  siap  mental  untuk  berkeluarga,
31 Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Qur’an , trans. As’ad Yasin et.al., 347. 32 Siti Muslikhati, “ Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam, 116.
33 https://www.hujjah.net/mencegah-mafsadat-menuai-maslahat/ , diakses pada 13
kesehatan  yang  masih  tidak  pantas  untuk  berjima’  dengan  suami  dan  melahirkan, dan  tidak  setuju  untuk  menikah  karena  inginnya  menuntut  ilmu  maka  anak perempuan  tersebut  tidak  diwajibkan  menikah  hingga  dia  mampu  untuk  menikah dengan stabilnya kesehatan, siapnya berumah tangga dan siap menerima tanggung jawab sebagai istri dan ibu.
Apabila  dipaksakan  untuk  menikah  maka  resiko  anak  perempuan  tersebut akan  tersiksa  karena  tidak  bisanya  menanggung  beban  yang  berat  dan ketidaksiapan  berumah  tangga  dan  akan  ada  kerusakan  terjadi  yaitu  anak perempuan  akan  kesakitan  karena  keguguran  atau  melahirkan  anak  yang  kurang sehat  dan  suami  yang  tidak  membantu  anak  perempuan  tersebut  dalam  hal tanggung jawab.
Maka  uraian  penulis  di  atas  adalah  sebuah  diskriminasi  hak-hak  anak perempuan  yang  tidak  terlanggar  karena  pernikahan  yang  terpaksa  tanpa persetujuan  anak  perempuan  untuk  siap  menikah  akan  tetapi  tidak  dikatakan diskriminasi apabila anak perempuan siap menerima pernikahan.

## 2. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan
Al-Qur’an  dan  hadits  merupakan  rujukan  ummat  Islam  dalam  menentukan hukum  karena  keduanya  meletakkan  dasar  dan  prinsip  umum  dalam  menentukan suatu hukum. Indonesia adalah negara hukum yang karenanya setiap warga negara wajib  menaatinya,  salah  satu  hukum  Indonesia  adalah  diundang-undangkannya sebuah  Undang-Undang  Perkawinan  dan  kompilasi  Hukum  Islam  dan  yang  di maksud  peneliti  disini  adalah  Undang-Undang  batas  usia  nikah  bagi  laki-laki  dan perempuan.
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  menghadapi  pengujian  undang-undang yang diajukan warga negara yang merasa bahwa UU Pernikahan tentang batas usia nikah bagi perempuan merupakan suatu diskriminasi dalam hak perempuan. Hakim Konstitusi menerima pernyataan tersebut dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 berdasarkan melindungi hak-hak perempuan khususnya anak perempuan.
Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau balig dan berakal, kedewasaan yang di maksud adalah apabila seorang laki-laki telah  mengalami  mimpi  basah  dan  seorang  perempuan  telah  mengalami  haid. 34 Berakal yang di maksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya.
34 Dadang Hawari, al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan , 252.
Islam  mensyariatkan  seseorang  mencari  pasangan  hidup  sesuai  yang  dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat  yang  telah  ditentukan.  Ketika  anak  perempuan  belum  baligh  dan  ingin dinikahi  oleh  seorang  yang  dewasa  dan  anak  tersebut  tidak  menyukai  orang  yang dijodohkan  kepadanya  maka  persetujuan  anak  perempuan  tetap  dibutuhkan  agar agar anak perempuan tersebut tidak tertekan setelah menikah.
ِهِب ُىللَّٱ َلىضَف اَم ْاوىنَمَتَ ت  َلََو
ۦ ِ نلِلَو ْاوُبَسَتكٱ اىِ مّ بيِصَن  ِلاَجِ رلِ ل ضعَب َٰىَلَع مُكَضعَب َبَسَتكٱ اىِ مّ بيِصَن ِءاَس
Ayat  ini  tidak  mengandung  diskriminasi  dalam  berbagai  macam  tugas  dan fungsi  sebagai  manusia.  Karena  dalam  Islam  tidak  ada  saling  menghasut, menjatuhkan dan saling membongkar kekurangan antara laki-laki dan perempuan. 35 Syariat  Islam  telah  menetapkan  berbagai  aktivitas  dan  kedudukannya  sebagai hamba  Allah.  Islam  memandang  laki-laki  dan  perempuan  dasarnya  adalah  sama tanpa perbedaan dan keistimewaan di antara satu sama lain. 36
Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama dihadapan tuhannya, tidak ada  perbedaan  dalam  hal  apapun  sebagaimana  halnya  pernikahan  yang  dibatasi oleh pemerintah dalam UUP Pasal 7 ayat (1) tidak ada permasalahan dalam hal usia. Dalil  penguat  adalah لىوا نم دسافلا أرد
حلاصملا  بلج artinya  mengambil  kemashlahatan  dan
menghindari  kemudaratan,  dalil  tersebut  diambil  dari maqashid syariah dalam melindungi jiwa dan keturunan.
Menurut  penulis  pernikahan  di  bawah  batas  usia  nikah  boleh  saja  apabila ada  kemashlahatan di  dalamnya  dan  ada persetujuan  kedua  calon  mempelai  tanpa paksaan dan mereka merasa sanggup menanggung resiko kehamilan dan kelahiran keturunannya  kelak  karena  kondisi  calon  mempelai  perempuan  atau  “anak perempuan” telah siap untuk melahirkan dan menanggung bebannya.
Apabila  calon  istri  tidak  setuju  karena  tidak  bisanya  melahirkan  di  usia muda  dan  belum  bisa  mengatur  dan  menjalankan  hak  istri  maka  pernikahan tersebut tidak boleh terjadi karena kerusakan akan terjadi. Jika pernikahan tersebut dipaksakan  karena  orangtuanya  tidak  ingin  anaknya  menjadi  beban  keluarga  dan dari  hasil  pernikahan tersebut  si  istri  atau  “anak  perempuan”  mengalami  penyakit maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
Kaitan paparan penulis di atas dengan putusan MK adalah bahwa MK tidak berhak  menaikkan  batas  usia  yang  terdapat  pada  UUP  No.  1  Tahun  1974  Pasal  7 ayat  (1)    karena  apabila  usia  16  tahun  disetarakan  dengan  usia  laki-laki  karena
35 Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Qur’an , trans. As’ad Yasin et.al. 347.
36 Siti Muslikhati, “ Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam” , 116.
diskriminasi  hukum  maka  akan  semakin  banyak  kaum  perempuan  yang  akan menikah di usia 19 tahun di saat dia telah melakukan zina atau memiliki anak tanpa menikah.
Sebagaimana  negara  Indonesia  yang  memiliki  anak  remaja  yang  setiap tahunnya  melakukan  tindakan  berisiko  dengan  masa  depan  terhadap  kesehatan seks pranikah. Jika batas usia perempuan dinaikkan maka akan semakin banyaklah kemaksiatan  merajalela  di  Indonesia  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Riset Kesehatan  Indonesia  bahwa  anak  perempuan  berumur  15-19  tahun  telah melakukan seks pranikah.
Putusan  MK  ini  bukan  merupakan  diskriminasi  karena  tidak  setaranya antara perempuan dan laki-laki hingga hak konstititusionalnya dilanggar akan tetapi apabila  dinaikkan  usia  nikah  perempuan  maka  akan  menjadi  sebuah  kerusakan yang  semakin  besar  kepada  remaja  yang  telah  baligh  serta  siap  mental,  siap psikologi  dan  kesehatan  serta  berfikir  dewasa  apabila  keinginan  menikah  tidak tercapai karena adanya kenaikan usia yang telah ditetapkan MK.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  tentang  putusan mahkamah  konstitusi  nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  batas  usia  nikah  bagi perempuan, maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan.
Pertama  adalah  adanya  beberapa  alasan  Pemohon  mengajukan  uji  materi pada  Pasal  7  ayat  (1)  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu;  Menimbulkan perbedaan  kedudukan  hukum  dan  diskriminasi  terhadap  anak  perempuan  dalam hak  kesehatan;  Menimbulkan  perbedaan  kedudukan  hukum  dan  diskriminasi terhadap  anak  perempuan  dalam  hak  pendidikan;  Menimbulkan  perbedaan kedudukan  hukum  dan  diskriminasi  terhadap  anak  perempuan  dalam  eksploitasi anak; Menimbulkan perbedaan kesetaraan batas usia menimal nikah pada laki-laki dan perempuan di berbagai negara.
Kedua adalah beberapa pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  batas  usia  nikah  bagi  perempuan  adalah  bahwa terhadap  dalil  permohonan  para  Pemohon  sepanjang  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) UUP  No.  1  Tahun  1974  telah  menimbulkan  diskriminasi  atas  dasar  jenis  kelamin atau  gender  yang  berdampak  terhadap  tidak  terpenuhinya  hak  anak  perempuan sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dalam  UUD  1945  adalah beralasan  menurut  hukum  untuk  sebagian.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam pernikahan  tidak  ada  batas  usia  dan  tidak  ada  diskriminasi  di  dalamnya  karena
pernikahan dibolehkan apabila anak perempuan telah balig dan siap menikah serta setuju dengan pernikahan tersebut walaupun usia masih dini.

## Daftar Pustaka
Amir. Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan. Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. ke-6. an-Nawawi, Muhyiddin. Shohih Muslim (Beirut: Darul Ma’rifah, 1998),  No. 3434.
Hawari,  Dadang. al-Qur’an  Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan. Jakarta:  Bhakti Prima Yasa, 1996.
Hukum Online, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak,” diakses pada 07 Januari 2019. www.hukumonline.com . Adobe PDF eBook.
Husain, Muhammad. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: Liks, 2001. Google Book.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 65.
Muhammad,  Abdullah bin. Luhbatut Tafsir Min Ibni Katsir . trans M. Abdul Ghoffar.
Jakarta: Imam Syafi’i, 2016, Cet. 9.
Muslikhati,  Siti.  “Feminisme  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Timbangan
Islam, 116.
Muthiah, Aulia. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 63.
Quthb, Sayyid. Fi Zhilalil Qur’an , trans. As’ad Yasin et.al. 347.
Radar  Cirebon.  “MUI  Sebut  Putusan  MK  Menimbulkan  Polemik.”  diakses  pada  20
Desember 2018. http://www.radarcirebon.com .  Adobe PDF eBook.
Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar Juz I . Mesir: al-Manar, 2000.
Syafruddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group,
2014, Cet. Ke-5.
Undang-Undang Republik Indonesia  No. 48 Tahun 2009,“Kekuasaan Kehakiman,” di akses 03 Februari 2019. http://UU_no_48_th_2009.pdf . Adobe PDF eBook.
Uwaidah,  Kamil  Muhammad. al-Jami’  fii  Fiqhi  an-Nisa’, trans.  M.  Abdul  Ghoffar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.