INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3370-3383 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Sakti, Kompetensi SDM, dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Rahmat 1 ✉ , Rina Maulina 2
Universitas Teuku Umar Email: sinagarahmat16@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  faktor-faktor  berikut — SAKTI, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Good Governance mempengaruhi keakuratan data laporan  keuangan.  Pesertanya  meliputi  seluruh  pegawai  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN)  unit  Meulaboh  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan.  Sampel  penelitian sebanyak  31  partisipan  dipilih  dengan  menggunakan  teknik  non-probability  sampling  yang  disebut dengan  metode  sampling  jenuh.  Dengan  mengirimkan  survei  kepada  masyarakat,  kami  dapat mengumpulkan data primer. Dengan menggunakan SPSS 23 sebagai alat analisis data, metode regresi linier berganda digunakan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa SAKTI dan Penerapan Good  Governance  tidak  dapat dianggap sebagai  variabel  independen  yang  mempengaruhi  kualitas informasi  laporan  keuangan.  Namun,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terbukti  berpengaruh signifikan  terhadap  keakuratan  data  laporan  keuangan.  Kualitas  informasi  laporan  keuangan dipengaruhi oleh variabel SAKTI, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Good Governance, berdasarkan data hasil pengujian secara simultan. Terakhir, penelitian ini menyoroti lingkungan KPPN Meulaboh dan unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.
Kata Kunci : Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan, Pengaruh SAKTI

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  analyze  how  the  following  factors — SAKTI,  Human  Resources Competence, and the Implementation of Good Governance influence the accuracy of financial report data. Participants include all staff members of the National Treasury Service Office (KPPN) Meulaboh unit accountable for financial management. The research sample of 31 participants was chosen using a non-probability sampling technique called the saturated sampling method. By sending out surveys to people, we were able to collect primary data. Using SPSS 23 as a data analysis tool, the multiple linear regression method was employed. Partial testing results show that SAKTI and the Implementation of Good Governance cannot be considered independent variables influencing the quality of financial report information.  However,  it  has  been  demonstrated  that  Human  Resources  Competence  significantly impacts the accuracy of financial report data. The quality of financial report information is influenced by the  variables  SAKTI,  Human  Resources  Competence,  and  the  Implementation  of  Good  Governance, according  to  data  from  simultaneous  testing.  Finally,  this  study  sheds  light  on  the  KPPN  Meulaboh environment and the elements that affect the quality of government financial reports.
Keywords: Good Governance, Human Resources Competencies, Financial Reports, Influence of SAKTI

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  publik  yang  efektif,  terbuka,  dan  akuntabel  merupakan  hal yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah, khususnya bagi Satuan Kerja Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Meulaboh.  Jika  kita  ingin  memastikan  uang pembayar pajak dibelanjakan secara bijaksana dan legal, maka pengelolaan keuangan yang baik adalah suatu keharusan.
Laporan keuangan pemerintah dinilai berkualitas menurut Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan-laporan ini harus memenuhi empat kriteria utama: laporan tersebut harus relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika memberikan gambaran situasi  yang  benar  dan  terverifikasi  tanpa  adanya  interpretasi  atau  kesalahan  yang menyesatkan.
Melalui  hasil  monitoring  yang  dilakukan  oleh  KPPN  Meulaboh,  telah  teridentifikasi bahwa masih terdapat beberapa satuan kerja yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang mencuat mencakup ketidaklengkapannya pendetilan persediaan dan aset, ketidakselesaian rekonsiliasi pada aplikasi monsakti, serta ketidaksesuaian kode akun dengan persediaan atau aset. Menariknya, sebagian satuan kerja mengakui  kesalahan  dalam  memilih  kode  barang,  yang  seharusnya  menghasilkan  aset, namun salah membuatnya menjadi persediaan.
Kendala-kendala  tersebut  dapat  membawa  dampak  serius  terhadap  hasil  akhir laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja di KPPN Meulaboh. Keberadaan aset dan persediaan yang tidak terdeteksi atau tidak disusun secara tepat dapat merugikan efisiensi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  publik  secara  keseluruhan.  Karena  SAKTI merupakan  sistem  dasar  untuk  menangani  dan  mendokumentasikan  transaksi  moneter, maka  pengaruhnya  sangat  relevan.  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI) merupakan sarana terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (IFMIS). SAKTI  merupakan  sistem  yang  memfasilitasi  integrasi  seluruh  aplikasi  yang  saat  ini digunakan  oleh  unit  kerja.  Akuntabilitas,  perencanaan,  dan  pelaksanaan  anggaran merupakan  fungsi  utama  SAKTI.  Untuk  bertahan  dalam  bisnis  dan  memberikan  layanan terbaik  kepada  klien  mereka,  baik  organisasi  publik  maupun  swasta  harus  mengadopsi strategi ICT (Nugroho, 2020).
Pada  saat  yang  sama,  praktik  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten  di lembaga pemerintah sangat penting untuk menghasilkan akuntansi yang andal dan akurat. “ Keberhasilan  pegawai  dalam  menyelesaikan  tugasnya  juga  bergantung  pada  tingkat pengetahuannya; Efisiensi suatu organisasi akan meningkat ketika karyawannya mendapat informasi yang baik. Setiap penugasan akan terselesaikan dengan kemampuan terbaiknya jika pegawai menunjukkan karakteristik yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi (Wijayanti, 2021).
Mengesampingkan  komponen  aplikasi  yang  mempesona  dan  kompetensi  SDM. Kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor penerapan Good Governance; Good Governance memberikan landasan moral untuk menciptakan suasana yang terbuka dan  akuntabel.  Sebagai  bagian  dari  reformasinya,  pemerintah  federal  mendelegasikan sebagian tugasnya kepada negara bagian dan kota melalui pembentukan otonomi daerah. Dampak signifikan dari otonomi daerah antara lain perubahan kebijakan federal mengenai pengelolaan keuangan daerah dan isu-isu lainnya (Sabrina, 2023).
Mutu berarti sejauh mana sesuatu itu baik atau sejauh mana sesuatu itu buruk dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Kapasitas  informasi  yang  ditawarkan  dalam  laporan keuangan untuk dipahami dan divalidasi itulah yang dimaksud Defitri (2016) ketika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan cerminan dari konsep kualitas laporan.
Kemampuan suatu perusahaan dalam melaporkan data keuangannya secara akurat sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  merupakan  salah  satu  tolak  ukur kualitas  pelaporan  keuangannya  (Yadiati,  2017).  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
(LKPD) terdiri atas bagian-bagian utama sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2017:3), Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  orang  yang  menggunakan laporan  keuangan  melakukannya  untuk  mengambil  keputusan  ekonomi  yang  lebih  baik dengan mempelajari posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna. Namun, pengguna mungkin memerlukan informasi tambahan di luar apa yang biasanya disertakan dalam laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Hal ini karena laporan keuangan terutama mencakup dampak moneter dari peristiwa masa lalu dan tidak wajib menyertakan rincian non-keuangan.
Laporan  keuangan  pemerintah  harus  memenuhi  empat  kriteria  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  agar  dapat  dianggap  berkualitas.  Indikator  penelitian  untuk  mengukur kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif laporan pemerintah daerah. Aspek- aspek  yang  relevan,  dapat  diandalkan,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami membentuk keempat ciri kualitatif ini.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Sistem  Akuntansi Akrual  (SAKTI),  kompetensi  SDM,  dan  Penerapan  Good  Governance  di  KPPN  Meulaboh mempengaruhi  keakuratan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing departemen.  Salah  satu  cara  untuk  mengukur  keterbukaan  dan  tanggung  jawab  suatu lembaga pemerintah adalah dengan melihat seberapa baik lembaga tersebut melaporkan keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Peserta  penelitian  kuantitatif  ini  berjumlah  96  orang  yang  diambil  dari  gabungan seluruh pegawai pengelola keuangan pada satuan kerja KPPN Meulaboh. Dalam penelitian ini  seluruh  populasi  diambil  sampelnya  dengan  menggunakan  metode  non-probability sampling  dan  turunannya  yaitu  sampling  jenuh. “ Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan melakukan survei terhadap seluruh pegawai satuan  kerja KPPN  Meulaboh yang bertugas  menyusun  laporan  keuangan.  Sebanyak  96  kuesioner  telah  dikirimkan,  31 diantaranya telah dikembalikan dan siap untuk diuji. Ekstraksi hasil penelitian yang akurat dan bermakna dipastikan melalui penggunaan SPSS 23, sebuah program yang memastikan pemrosesan data terstruktur dan andal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Pengujian kualitas data melibatkan sejumlah asumsi klasik yang harus dipenuhi agar hasil analisis regresi linear dapat diandalkan. Tiga uji asumsi klasik yang umum digunakan adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas
Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menilai  apakah  variabel  pengganggu  atau  residu dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam  konteks analisis regresi, penting untuk memastikan bahwa residual dari model tersebut memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik dianggap lebih andal jika residu mendekati distribusi normal.
Pengujian  normalitas  sering  kali  menggunakan  uji  statistik  non-parametrik Kolmogorov-Smirnov  (K-S).  Dalam  pengambilan  keputusan  dengan  uji  Kolmogorov- Smirnov,  langkah  yang  umumnya  diambil  adalah  membandingkan  nilai  Asymp.  Sig  (2- tailed)  dengan  tingkat  sign ifikansi  (α)  yang  telah  ditentukan,  biasanya  pada  tingkat signifikansi 5% (α = 0.05).
Jika nilai Asymp. Sig (2- tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi (α), misalnya lebih dari 0.05, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa residual model regresi memiliki distribusi yang tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal.
Tabel 1. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 31 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.51779474 Most Extreme Differences Absolute .140 Positive .140 Negative -.073 Test Statistic .140 Asymp. Sig. (2-tailed) c .123 Monte Carlo Sig. (2-tailed) d Sig. .117 99% Confidence Interval Lower Bound .108 Upper Bound .125
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

## Sumber: Data diolah (2023)
Pada  Tabel  1,  hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  untuk  normalitas  menunjukkan  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,117. Nilai ini melebihi ambang signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Jenis  uji  asumsi  kedua  dalam  analisis  regresi  adalah  uji  multikolinearitas.  Uji  ini bertujuan  untuk  menentukan  apakah  terdapat  korelasi  yang  signifikan  antara  variabel independen  dalam  suatu  model  regresi  linier  ganda.  Untuk  memenuhi  prasyarat  dalam analisis  regresi,  sangat  penting  bahwa  model  regresi  tidak  mengalami  masalah multikolinearitas.
Pada uji multikolinearitas, evaluasi dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang cukup tinggi  antara  variabel  independen  (lebih  dari  0.09),  ini  dapat  dianggap  sebagai  indikasi adanya masalah multikolinearitas dalam model.
Sebuah model regresi dianggap bebas dari masalah multikolinearitas jika memenuhi kriteria berikut:
- Nilai tolerance pada setiap variabel independen lebih besar dari 0.1.
- Nilai VIF pada setiap variabel independen lebih kecil dari 10.
Perhatian terhadap kedua indikator tersebut menjadi penting karena multikolinearitas dapat memengaruhi interpretasi koefisien regresi dan keakuratan prediksi model. Dengan menjaga  nilai  tolerance  dan  VIF  dalam  batas  yang  ditentukan,  dapat  dipastikan  bahwa model regresi memiliki tingkat multikolinearitas yang dapat diterima untuk analisis yang lebih akurat dan andal.

## Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 13.011 5.801 2.243  .033 SAKTI (X1) .107 .104 .164 1.035 .310 .842 1.188 Kompetensi SDM (X2) .348 .123 .523 2.826  .009 .616 1.624 Penerapan Good Governance (X3) .090 .191 .082 .470 .642 .692 1.445
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

## Sumber: Data diolah (2023)
Pada Tabel 2, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Setelah  memastikan  bahwa  asumsi  klasik  terpenuhi,  langkah  berikutnya  adalah melakukan  uji  analisis  regresi  linier  berganda  menggunakan  program  SPSS  23.  Berikut merupakan hasil yang diperoleh:
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 13.011 5.801 2.243  .033 SAKTI (X1) .107 .104 .164 1.035 .310 .842 1.188 Kompetensi SDM (X2) .348 .123 .523 2.826  .009 .616 1.624
Penerapan Good Governance (X3) .090 .191 .082 .470 .642 .692 1.445
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

## Sumber: Data diolah (2023)
Dairi tabel 3 hasil Uji Regresi Linear Berganda dapat dibuat estimasi regresi berganda sebagai berikut :
KILK= 13.011 + 0,107 X1 + 0,348 X2 0,090 X3
Analisi Koefesien Determinasi ( Uji statistik R2)
Tabel 4. Hasil Uji Koefesien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .655 a .430 .366 2.654
a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance (X3), SAKTI (X1),  Kompetensi SDM (X2) b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)
Sumber: Data diolah (2023)
Dengan  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,366  atau  36,6%,  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  implementasi  SAKTI  (X1),  variabel  Kompetensi  SDM  (X2),  dan  variabel Penerapan Good Governance (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh  sebesar 36,6% terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Sisanya, sekitar 63,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kesimpulan  ini  mengindikasikan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  yang  tidak  termasuk  dalam  variabel-variabel yang  telah  diamati  dalam  penelitian.  Oleh  karena  itu,  faktor-faktor  tambahan  ini  dapat menjadi titik fokus untuk penelitian selanjutnya atau menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 4. Hasil Uji Simultan ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 143.241 3 47.747 6.779 .001 b
Residual 190.179 27 7.044 Total 333.419 30
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)
b. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance (X3), SAKTI (X1),  Kompetensi SDM (X2)

## Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 5, ditemukan bahwa nilai Fhitung sebesar 6,779,  yang  lebih  besar  daripada  nilai  Ftabel  sebesar  2,96.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dari  variabel  implementasi  SAKTI  (X1), variabel Kompetensi SDM (X2), dan Penerapan Good Governance (X3) terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan (Y).
Dalam  konteks  ini,  dapat  diartikan  bahwa  hipotesis  alternatif  (H5)  diterima  dan hipotesis nol (H0) ditolak. Secara simultan dan positif, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah  (Y)  di  satuan  kerja  KPPN  Meulaboh  dipengaruhi  oleh  variabel  implementasi SAKTI (X1), Kompetensi SDM (X2), dan Penerapan Good Governance (X3).
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 5. Hasil Uji Koefesien Determinasi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 13.011 5.801 2.243  .033 SAKTI (X1) .107 .104 .164 1.035  .310 .842 1.188 Kompetensi SDM (X2) .348 .123 .523 2.826  .009 .616 1.624 Penerapan Good Governance (X3) .090 .191 .082 .470  .642 .692 1.445

## a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)
Sumber: Data diolah (2023)
1. Nilai t sebesar 1,035 untuk variabel penerapan SAKTI (X1) berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,703 dengan membandingkan keduanya. Hasilnya, kita dapat menerima hipotesis nol (H0) dan menolak hipotesis alternatif (H1). Hal ini membuat kami yakin, setidaknya sebagian, bahwa X1, variabel yang mewakili
penerapan SAKTI, tidak ada hubungannya dengan Y, variabel yang mewakili kualitas laporan keuangan.
2. Ditentukan  nilai  t  hitung  sebesar  2,826  untuk  variabel  Kompetensi  SDM  (X2) berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS  23. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,703. Dengan demikian,  hipotesis  memungkinkan  kita  untuk  menolak  hipotesis  nol  (H0)  dan menerima hipotesis alternatif (H2). Artinya X2 variabel Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap Y variabel kualitas laporan keuangan.
3. Nilai  t-hitung  pada  variabel  Penerapan  Good  Governance  (X3)  sebesar  0,470 berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  SPSS  23. Perlu diingat bahwa nilai t-tabel adalah 1,703, dan nilai ini lebih rendah. Secara teori, hasil ini dapat kita  gunakan untuk menolak hipotesis alternatif (H3) dan menerima hipotesis nol (H0). Dengan demikian X3 yang merupakan variabel praktik tata kelola yang  baik  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  Y  yang  merupakan  variabel kualitas laporan keuangan.

## Pembahasan
Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI ) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Pengujian menunjukkan bahwa variabel SAKTI yang merupakan singkatan dari Sistem Penerapan  Keuangan  Tingkat  Instansi  tidak  berpengaruh  terhadap  keandalan  laporan keuangan. ” Nilai  t  sebesar  1,035  dan  tingkat  signifikansi  0,842  ditentukan  oleh  analisis regresi linier berganda. Nilai t tabel lebih kecil dari 1,703 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.
Secara  umum,  temuan  studi  ini  bertentangan  dengan  alasan  di  balik  Peraturan Pemerintah  No.  65  Tahun  2010  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  yang menyatakan  bahwa  sistem  tersebut  harus  ada  untuk  memantau  pelaksanaan  proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Modo,  S.  M.  (2016)  menemukan  bahwa  kualitas  informasi  laporan  keuangan pemerintah  dipengaruhi  secara  negatif  oleh  variabel  Penggunaan  Teknologi  Informasi, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Modo lebih lanjut menyatakan bahwa kecilnya hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: penggunaan TI di bawah standar, kurangnya pengetahuan tentang perlunya memperbarui aplikasi TI agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) versi terbaru. ), dan mahalnya harga yang  terkait  dengan  penerapan  TI.  Akibatnya,  investasi  di  bidang  TI  menjadi  sia-sia,
menghabiskan  lebih  banyak  uang,  dan  melemahkan  kemampuan  untuk  memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keungan Variabel  Kompetensi  SDM  diketahui  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Hasil analisis regresi linier berganda menguatkan hal tersebut, menunjukkan nilai t sebesar 2,826 dan nilai sig sebesar 0,009. Tidak hanya itu, nilai t-tabel lebih besar dari 1,703 (2,826), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,009).
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  SDM  berkualitas  tinggi  secara signifikan mempengaruhi keandalan data akuntansi pelaporan keuangan. Untuk mengelola keuangan  secara  efektif,  profesional  SDM  harus  kompeten  di  bidang  akuntansi  dan keuangan serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk peran mereka.
Pentingnya sumber daya pemerintah yang kompeten untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif disoroti oleh Sukmaningrum (2017). Landasan pendidikan yang kuat di bidang akuntansi, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengalaman kerja yang relevan  di  industri  keuangan  merupakan  komponen  penting  dari  sumber  daya  ini. Semuanya harus siap agar peluncuran sistem akuntansi dapat berjalan tanpa hambatan.
Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Penelitian Zubaidi (2019), Latifah  (2017),  dan  Zai  (2020)  semuanya  mendukung  penemuan  ini.  Penelitian  mereka menemukan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan  dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan oleh variabel Kompetensi SDM.
Menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya  sangat bergantung  pada  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  mencakup  pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Analisis  statistik  menunjukkan  bahwa  variabel  Penerapan  Good  Governance  tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap keandalan laporan keuangan. Nilai t sebesar 0,470 dan nilai sig sebesar 0,642 dari analisis regresi linier berganda menunjukkan hal ini. Selain itu terdapat nilai signifikan sebesar 0,642 > 0,05 dan nilai t tabel sebesar 0,470 < 1,703.
Tergantung  pada  keadaan,  berbagai  orang  mungkin  menggunakan  definisi  “Good Governance” yang berbeda -beda (Batubara, 2006). Dengan berpegang pada prinsip Good Governance,  berbagai  lembaga  dan  satuan  kerja  lembaga  KPPN  Meulaboh  dapat
meningkatkan  pengelolaan  keuangannya  yang  dipandang  sebagai  layanan  publik  yang membantu mendanai operasional masyarakat. Keberhasilan penerapan Good Governance dalam  pengelolaan  keuangan  suatu  lembaga  atau  instansi  mempunyai  kemampuan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintahan-pemerintahan  ini  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  federal  dan masyarakat,  namun  mereka  juga  bebas  mengatur  wilayah  mereka  sendiri.  Responden menyatakan bahwa satuan kerja KPPN Meulaboh tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran,  memberikan  pendapat  dan  kritik,  padahal  penerapan  Good  Governance  di lembaga atau instansinya dinilai positif.
Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan Desmaria Puji (2017) yang tidak menemukan bukti bahwa Good Governance meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh  pemerintah  daerah.  Hastuti  (2016)  tidak  menemukan  korelasi  antara  Tata  Kelola Pemerintahan yang Baik dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan temuan kami.
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sama, masih terdapat ruang untuk perbaikan atau  penyempurnaan  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  dalam  rangka penerapan Good Governance. Tujuannya adalah untuk mencapai dampak yang lebih positif dan signifikan.

## SIMPULAN
Secara parsial variabel SAKTI dan Penerapan Good Governance tidak berpengaruh terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pada  satuan  kerja  atau  lembaga  KPPN Meulaboh,  sesuai  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya.  Namun keakuratan  data  laporan  keuangan  sangat  dipengaruhi  oleh  kompetensi  SDM. Selanjutnya, hasil pengujian secara bersamaan menunjukkan bahwa SAKTI, Kompetensi SDM, dan Penerapan Good Governance semuanya berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga atau satuan kerja yang membentuk KPPN Meulaboh. Penelitian ini  tidak  memperhitungkan  sisa  uji  koefisien  determinasi  R2  sebesar  63,4%.  Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini akan  membantu  memperluas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  pemerintah.  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  kepada  instansi  terkait berdasarkan  data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) Peningkatan  Kompetensi  SDM:  Instansi  dan  instansi  yang  terkait  dengan  satuan  kerja
KPPN  Meulaboh,  serta  pihak  terkait  lainnya,  sebaiknya  memprioritaskan  peningkatan kompetensi  SDM.  Terdapat  ruang  untuk  perbaikan  dalam  pendidikan  akuntansi  dan keuangan, pelatihan, dan program pengembangan keterampilan. Penting untuk menilai seberapa baik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Badan (SAKTI) berjalan sehingga dapat ditingkatkan.  Jika  ditemukan  kelemahan  atau  hambatan,  pihak  terkait  dapat mempertimbangkan pembaruan, perbaikan, atau peningkatan fitur-fitur tertentu untuk meningkatkan  efektivitasnya.  (3)  Perbaikan  Implementasi  Good  Governance: Implementasi Good Governance perlu diperhatikan lebih lanjut. Pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diimplementasikan dengan lebih efektif. (4) Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi dan perbaikan dapat  menjadi  langkah  yang  produktif.  Keterlibatan  stakeholders  seperti  pegawai, manajemen,  dan  pihak  terkait  lainnya  dapat  memberikan  wawasan  dan  masukan berharga terkait perbaikan yang diperlukan. (5) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala: Penting  untuk  menjadwalkan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap pelaksanaan  semua  rekomendasi  dan  perbaikan  yang  diusulkan.  Hal  ini  membantu memastikan  bahwa  perubahan  yang  dilakukan  berdampak  positif  dan  berkelanjutan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal Informatika, 1(2), 32-55
Defitri, S. Y. (2016, October). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  In National Conference of Applied Sciense, Engineering, Business and Information technology, Politeknik Negeri Padang.
Dirjen Perbendaharaan RI. (2022).
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pacitan/id/sakti/modulkomitmen.html .
Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance dalam konsep otonomi daerah.
Ihsanti,  E.  2018.Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Artikel. Universitas Negeri Padang. Padang:
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2017).  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  3 Mengenai Laporan Keuangan Interim. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IAI
Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan Good Governance. Economics Bosowa, 4(3), 14-28. Karianga, H. (2017). Hakikat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:
Perspektif Good Governance. JL Pol'y & Globalisasi , 65 , 90.
Modo,  S.  M.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Poputra,  A.  T.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi Empiris  Pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud). JURNAL  RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 7(2).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Rosidi,  A.,  &  Fajriani,  R.  A.  (2013). Reinventing  Government:  Demokrasi  dan  Reformasi Pelayanan Publik. Andi.
Sabrina, T., & Zuhri, Z. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi  (Sakti)  Dan    Kompetensi  SDM  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  (Studi  Kasus  Di  PTN  Pariwisata  Pada  Kementerian  Pariwisata  Dan Ekonomi  Kreatif/Badan  Pariwisata  Dan  Ekonomi  Kreatif).  CIVITAS:  Jurnal  Studi Manajemen, 5(1),10-24.
Syahrul  Fuady  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN,  M.,  &  Politeknik  Keuangan  Negara STAN, I. (2017). Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia (Vol. 1).
Sudiarti,  Ni  Wayan.  2020.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Locus  of Control Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi.
Sukmaningrum,  T.  2017.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang:
Wijayanti, M. L. A. (2021). Implementasi Inovasi Telunjuk Sakti dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
Yadiati,  &  Winwin.  2017.  Kualitas  Pelaporan  Keuangan.Jakarta:Kencana  Prenada  media Group
Zeyn, E. (2018). Pengaruh kualitas audit internal terhadap kualitas akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, Bisnis dan Keuangan , 4 (2),
74-82.