## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PA- DA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA
Edwin Widarto Shanti *

## Budianto Tedjasuksmana
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *shanti@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received April 17, 2013 Revised May 19, 2013 Accepted June 12, 2013

## Key words:
Kemauan  Membayar  Pajak,  Kesadaran,  Pengetahuan,  Pemahaman,  Peraturan  Perpajakan,  Sistem  Perpajakan, Tingkat Kepercayaan

## ABSTRACT
In order to maintain the governance and development of country, government needs fund that’s not a bit. One kind of the government’s income is tax. However, this big contribution isn’t followed b y the willingness to pay taxes. On the other hand, the development of small and medium enterprises that so dynamic, become far and far away to be reached by taxation. The purpose of this empirical research is to test factors that influenced the willingness to pay taxes of SME in Surabaya. The independent variables are consciousness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, good perception of the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the government and legal system.  The objects of research are SME that registered on Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, and also Dinas Usaha Mikro Kecil Menen- gah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur which amounts to 101 SME. The research data obtained through distributing ques- tionnaire to all object and the analysis using multiple linear regression. The result shows that good perception of the effec- tiveness of the tax system influence the willingness to pay taxes of SME. It shows that the effort given by the government to facilitate tax payments comes to effect. Meanwhile, consciousness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, and the level of confidence in the government and legal system has no effect on the willingness to pay taxes.

## ABSTRAK
Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu ben- tuk pemasukan negara adalah pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap negara Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan besarnya  kemauan  untuk  membayar  pajak.  Di  lain  pihak  perkembangan  usaha-usaha  kecil  dan  menengah  yang  demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  kemauan  untuk  membayar  pajak  UKM  di  Surabaya.  Variabel  independen  yang  diambil  adalah kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Objek penelitian adalah UKM yang terdaftar  pada  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya,  serta  Dinas  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan Koperasi Provinsi Jawa Timur sebanyak 101 Usaha Kecil Menengah. Sumber data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada  UKM  dan  dianalisa  dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM. Ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah memfasilitasi pembayaran pajak tidak sia-sia. Sedangkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan  peraturan perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak ber- pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak  UKM di Surabaya.

## PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  pemerintahan  serta  pembangunan,  negara  membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit.  Dana  tersebut  dikumpulkan  dari  segenap  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  suatu  negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat
adalah  pajak.  Sebagai  salah  satu  unsur  penerimaan  negara,  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).
Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang tidak mendapat  balas  jasa  secara  langsung.  Pajak  dipungut  berdasarkan  norma-norma  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwajib.  Sebagian  besar  negara  di  dunia    memiliki    sistem  perpajakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia,  dimana pajak menjadi tulang  punggung negara untuk membiayai pengeluaran rutin dalam rangka penyediaan ba- rang publik dan jasa publik serta pembangunan negara.
Kurun  waktu 2006-2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70% terhadap total pen- dapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan in- ternasional.  Pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan dalam ku- run  waktu  2006-2011,  sementara  pajak  perdagangan  internasional    sebesar    rata-rata    4%.    Peranan pajak  sebagai  salah     satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk men- galami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dan dinamis. Diharapkan, di masa yang  akan  datang,  pajak  menjadi  pilar  utama  dalam  pembangunan  sehingga  dibutuhkan  kesadaran dari  wajib  pajak  untuk  melaporkan  serta  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan (Firmanzah, 2012).
Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  dari  tahun  ke  ta- hun  masih  menunjukkan  persentase  yang  tidak  mengalami  peningkatan  secara  berarti.  Hal  ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Martowardojo, 2011 dalam Merya- na, 2011).
Usaha  esktensifikasi  dan  intensifikasi  pajak  merupakan  aksi  yang  telah  dicanangkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak,  yaitu  dengan  memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha- usaha  kecil  dan  menengah  yang  demikian  dinamis  barangkali  jauh  meninggalkan  jangkauan  pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib pajak) agar  melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak  aktual.  Ketidaktaatan dalam membayar  pajak tidak  hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  yang  dimaksud  dengan  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  se- bagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  dan  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Kriteria  untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta – 500 juta serta omzet > 300 juta - 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dimana jumlah aset > 500 juta  - 10 miliar serta omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.
UKM  baik  di  seluruh  dunia  maupun  di  Indonesia  memegang  peranan  penting.  Hal  ini  dapat dilihat bahwa UKM bersama dengan koperasi memberikan kontribusi sebesar 56,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2011 seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12). UKM telah terbukti sepanjang   sejarah   bangsa    muncul   sebagai   motor    penggerak dan penyelamat perekonomian Indonesia. UKM mampu menopang sendi- sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis ekonomi menerjang negeri ini terutama tahun 1997/1998. Kala itu perusahaan

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
besar ternyata tidak berdaya dan oleng (Musnandar, 2012).  Begitu besarnya kontribusi UKM terhadap ekonomi  Indonesia  terlihat  dimana  Kemenkop  UKM  mencatat  sampai  saat  ini  99%  pelaku perekonomian Indonesia berasal  dari koperasi dengan jumlah 177.483 unit, dan UKM yang berjumlah 52,7 juta unit seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12).
Sejatinya,  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  resmi  mengenai  perpajakan  untuk  UKM  yang diterbitkan  oleh  Direktoral  Jenderal  Pajak,  sehingga  besarnya  pajak  yang  dipungut  disesuaikan dengan bentuk usaha UKM itu sendiri. Jika UKM itu sudah berbentuk badan usaha baik PT atau CV atau lainnya, maka harus tunduk kepada aturan pajak PPh badan.
Selain itu bagi orang pribadi sebagai pengusaha sebenarnya  sudah ada aturan pengenaan pajak yaitu  dengan  norma  perhitungan  penghasilan  kena  pajak  kemudian  dikalikan  dengan  tarif  normal dimana setiap orang pribadi tersebut harus tahu masing-masing norma dan harus ikut aturan admin- istratif lainnya. Meskipun belum ada peraturan resmi yang disahkan, beredar kabar  bahwa Direktoral Jenderal  Pajak  sudah  membuat  peraturan  pajaknya  hanya  tinggal  menunggu  PP  (Peraturan Pemerintah) keluar (Haeruman, 2012).
Jumlah UKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UKM. Faktanya, pajak dari sektor UKM   hanya   menyumbang  5%  total  penerimaan  pajak (Wisanggeni,  2012).  Padahal  UKM  yang  berjumlah  52,7  juta  unit  mempunyai  potensi  menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara.
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas  perpajakan,  juga  dituntut  kemauan  dari  para  wajib  pajak  itu  sendiri.  Dimana  menurut  un- dang- undang perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan ter- hadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebena- ran    pembayaran  pajak  tergantung  pada  kejujuran  wajib  pajak  sendiri  dalam  pelaporan  kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).
Salah satu hal penting dalam penarikan pajak adalah adanya kemauan wajib pajak dalam mem- bayar  kewajiban  pajaknya.  Salah  satu  penyebab  kurangnya  kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar pajak  adalah  tidak  adanya  timbal  balik  yang  dapat  dinikmati  secara  langsung    oleh  wajib  pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.
Undang-Undang  tentang  perpajakan  dengan  jelas  mencantumkan  kewajiban  para  wajib  pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas, tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling diru- gikan  adalah  pihak  pemerintah.  Semua  ini  bersumber  dari    kurangnya  kesadaran  tetang  perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan  petugas pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).
Kemauan  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  pengetahuan  tentang  pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 da- lam Rantung dan Priyo, 2009). Juga kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor,  yai- tu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu  negara,  pelayanan  pada  wajib  pajak,  penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Peneli- ti ingin mengkaji lebih lanjut faktor-faktor tersebut terutama pada kesadaran masyarakat dalam mem- bayar  pajak,  pengetahuan  tentang  pajak,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan,  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum.  Penelitian  ini  sama dengan penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), dimana penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010). Penelitian ini menggunakan penelitian Handayani, Agus, dan  Umi  (2012),  sebagai  acuan  karena  variabel  pada  penelitian  ini  lebih  banyak  daripada  penelitian Widayati dan Nurlis (2010).
Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat  tiga bentuk
kesadaran  utama  terkait  pembayaran  pajak.  Pertama,  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara.  Dengan  menyadari  hal  ini,  wajib  pajak  mau membayar  pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan.  Pajak  disa- dari digunakan untuk pembangunan negara  guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan negara.  Wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  memahami  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak dan  pengurangan  beban  pajak  berdampak  pada  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat mengakibatkan  terhambatnya  pembangunan  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Irianto, 2005 dalam Rantung dan Priyo, 2009).
Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Terdapat beberapa  indikator  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri un- tuk  memperoleh  NPWP  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  pengadministrasian  pajak.  Kedua,  penge- tahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila  wajib pajak telah mengetahui  dan  memahami  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak,  maka  mereka  akan  melakukannya, salah satunya adalah membayar  pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpa- jakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham  pula  wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan  kewajiban  perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan  baik.  Keempat,  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pa- jak),  PKP  (Penghasilan    Kena  Pajak),  dan  tarif  pajak.  Dengan  mengetahui  dan  memahami  mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak  sendiri  secara  benar.  Kelima  adalah  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpa- jakan  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP dan  yang  keenam  bahwa  wajib  pajak  mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).
Faktor  yang  ketiga  adalah  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan.  Hal-hal  yang mengindikasikan  efektifitas  sistem  perpajakan  yang  saat  ini  dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e -SPT dan e-Filling . Wajib pajak dapat melaporkan pa- jak  secara  lebih  mudah  dan  cepat.  Kedua,  pembayaran  melalui e-Banking yang  memudahkan  wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja.  Ketiga, penyampaian SPT melalui drop  box yang  dapat  dilakukan  di  berbagai  tempat,  tidak  harus  di  KPP  tempat  wajib  pajak  terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus  menunggu  adanya  pemberitahuan  dari  KPP  tempat  wajib    pajak    terdaftar.    Kelima,    adalah pendaftaran  NPWP  yang  dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan  memudahkan  wajib  pajak  untuk  memperoleh  NPWP  secara  lebih  cepat  (Widayati  dan  Nurlis, 2010).
Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis,  transportasi  yang  nyaman,  dan  lain-lain.  Keuntungan-keuntungan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  ini  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak dengan  kesadaran  penuh  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  imbalannya  melalui  fasilitas  yang  telah dirancang  oleh  pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pa- jak akan terkikis (Handayani, Agus dan Umi, 2012).
Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi  kemauan membayar pajak pada UKM merupakan topik  yang  menarik  untuk  diteliti,  dimana  topik  ini  mayoritas  diteliti  dengan  variabel  yang  sama sesuai dengan lingkungan UKM. Data UKM yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari website Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur serta Dinas Perdagangan dan Perindus- trian  Kota  Surabaya.  Hal  ini  dilakukan  peneliti  agar  data  yang  diambil  valid  dan  dapat  diandalkan, sehingga hasil penelitian dapat tepat sasaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kesadaran membayar pajak oleh wajib

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
pajak  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar  pajak?;  (2)  Apakah  pengetahuan  dan  pemahaman akan  peraturan  perpajakan  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar  pajak?;  (3)  Apakah  persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; dan (4) Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan un- tuk membayar pajak? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh kesadaran mem- bayar pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak; (2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; (3) Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk  membayar  pajak;  dan  (4)  Untuk  menguji  pengaruh  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Perpajakan
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  potensial  untuk  membiayai  pembangunan adalah penerimaan yang  berasal dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang mengemukakan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran wajib  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  tanpa  adanya  timbal  balik secara langsung dan yang digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara.
Menurut Waluyo (2010) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi budgeter. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan  cara  ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  pemungutan  pajak  melalui  penyempurnaan peraturan  berbagai  jenis  pajak  seperti  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.
2. Fungsi regular. Pajak selain berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, juga  berfungsi  untuk  mengatur.  Dalam  hal  ini,  pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi  dan  mencapai  tujuan-tujuan tertentu  di  luar  bidang  keuangan.  Contoh:  dikenakannya  pajak  yang  lebih  tinggi  terhadap minuman keras.
Jenis-Jenis Pajak di Indonesia
Menurut Waluyo (2010) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan  menjadi tiga, yaitu  pengelompokkan  menurut  golongannya,  menurut  sifatnya,  dan  menurut  lembaga  pemungut- nya.
1. Pajak menurut golongannya, yaitu (1) pajak langsung, dan (2) pajak tidak langsung.
2. Pajak menutur sifatnya, yaitu (1) pajak subjektif, dan (2) pajak objektif.
3. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu (1) pajak negara (pajak pusat), dan (2) pajak daerah.
Tarif  Pajak  Tarif  pajak  adalah  tarif  untuk  menghitung  besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang  harus dibayar). Menurut Waluyo (2010), terdapat 4 macam tarif, yaitu:
1.  Tarif pajak proporsional/sebanding Yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2.    Tarif  pajak  progresif  Yaitu  tarif  pajak  yang  persentasenya  menjadi  lebih  besar  apabila  jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif  pajak  degresif  Yaitu  persentase  tarif  pajak  yang  semakin  menurun  apabila  jumlah  yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif pajak tetap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi da- sar pengenaan pajak.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 238 -254

## Kemauan Untuk Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya
Kemauan  membayar  merupakan  suatu  nilai  dimana  seseorang  rela  untuk  membayar,  mengor- bankan  atau  menukarkan  sesuatu  untuk  memperoleh  barang  atau  jasa  (Widaningrum,  2007  dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk  kemauan  membayar  pajak  ( willingness  to  pay  tax ).  Kemauan  membayar  pajak  dapat  diartikan sebagai  suatu  nilai  yang  rela  dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan  peraturan) yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Kemauan membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  pengetahuan  tentang  pajak,  persepsi  ter- hadap  sanksi  pajak,  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  persepsi  terhadap  para  petugas pajak,  dan  persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  pelaksanaan  sistem  pajak  (Sanjaya,  2008  dalam Rantung  dan  Priyo,  2009).  Juga  kemauan  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009).
Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara ber- tindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan  diri  sesama,  masa  silam,  dan  kemungkinan  masa  depannya  (Widayati  dan  Nurlis,  2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan un- tuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.
Pengetahuan  adalah  hasil  kerja  pikir  (penalaran)  yang  merubah  tidak  tahu  menjadi  tahu  dan menghilangkan  keraguan  terhadap  suatu  perkara.  Pengetahuan  wajib  pajak  tentang  pajak  adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011).
1. Pajak Penghasilan
Menurut  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dikenakan  terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula  dikenai  pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun  pajak  apabila  kewajiban  pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. “Tahun pajak” yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun bu- ku  yang  tidak  sama  dengan tahun  kalender,  sepanjang tahun  buku  tersebut  meliputi  jangka waktu  12 (dua  belas)  bulan. Subjek  pajak  dibedakan  menjadi  subjek  pajak  dalam  negeri  dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Ke- na Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau ber- tempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang ber- sumber  dari  Indonesia  atau  menerima  dan/atau  memperoleh  penghasilan  yang  bersumber dari  Indonesia  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia.  Dengan  perkataan  lain,  wajib  pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  telah  memenuhi  kewajiban  subjektif  dan  objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi yang  menerima  penghasilan  di  bawah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  tidak  wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia,  pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib  Pa- jak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pajak Pertambahan Nilai
Menurut  Undang-Undang  No.42,  Tahun  2009,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak yang  dikenakan  atas:  (1)  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dil- akukan oleh pengusaha, (2) impor Barang Kena Pajak, (3) penyerahan Jasa Kena Pajak di da-

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
lam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tid- ak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (5) pemanfaatan Jasa Kena Pa- jak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  (7)  ekspor  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  oleh  Pengusaha Kena Pajak, dan (8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  pasal  1,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpa- jakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Untuk  memperoleh  NPWP,  wajib  pajak wajib  mendaftarkan  diri  pada  KPP,  atau  KP2KP  dengan  mengisi  formulir  pendaftaran  dan melampirkan  persyaratan  administrasi  yang  diperlukan,  atau  dapat  pula  mendaftarkan  diri secara online melalui e-register.
4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Undang-Undang  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  mengakomodir mengenai hak wajib pajak, yaitu: (1) hak atas kelebihan pembayaran pajak, (2) hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, (3) hak untuk mengajukan keberatan, banding & penin- jauan  kembali,  dan  (4)  hak-hak  wajib  pajak  lainnya  (hak  kerahasiaan,  pengangsuran  atau penundaan dan sebagainya); serta kewajiban wajib pajak, yaitu: (1) kewajiban mendaftarkan diri,  (2)  kewajiban  pembayaran,  pemotongan/pemungutan,  dan  pelaporan  pajak,  (3) kewajiban dalam hal diperiksa, dan (4) kewajiban memberi data.
5. Sanksi Pajak Wajib  pajak  dikenai  sanksi  berkenaan  dengan  kelalaian  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Terdapat  beberapa  sanksi  dalam  perpajakan,  yaitu  sanksi bunga  (akibat  terlambat/tidak/kurang  sektor),  sanksi  administratif  (akibat  terlambat  lapor), serta sanksi kenaikan.
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Surat Pemberitahuan adalah su- rat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pem- bayaran  pajak,  objek,  dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Persepsi  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  proses  pengorganisasian,  pengintepretasian  terhadap stimulus  oleh  organisasi  atau  individu  sehingga  merupakan  suatu  yang  berarti  dan  merupakan  ak- tivitas integrated dalam  diri  individu.  Sedangkan  efektifitas  memiliki  pengertian  suatu  pengukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  (kualitas,  kuantitas  dan  waktu)  telah  tercapai  (Widayati  dan Nurlis, 2010). Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses  data  perpajakannya  tanpa  batas  waktu  dan  tempat.  Wajib  Pajak  hanya  perlu  membuka situs  Ditjen  Pajak  dan  mengisi  kolom  isian  yang  sudah  disediakan. eRegistration adalah  sistem  pen- daftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau  Pengusaha  Kena  Pajak  melalui  internet  yang  terhubung  langsung  secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk el- ektronik  dan  terenkripsi  (memiliki  kode  kunci).  Selain  itu,  terdapat  sistem  pelaporan e -SPT  dan e- Filling yang  memudahkan  dan  lebih  cepat  wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajak. e -SPT  adalah  Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tah unan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. e-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan me- lalui sistem online yang real time . Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet  sudah sangat  mudah.  Wajib  pajak  sudah  dapat  membeli  modem  dan  paket  internet  dari  berbagai provider dengan  harga  yang  terjangkau  yang  ditawarkan.  Bahkan  beberapa  fasilitas  umum  sudah  menye- diakan  jaringan wi-fi secara  gratis,  sehingga  mempermudah  dalam  mengakses  internet.  Sehingga dengan  berbagai  tawaran  fasilitas  yang  mempermudah  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  akan menimbulkan  persepsi  yang  baik  dan  kemauan  untuk  membayar  pajaknyapun  akan  meningkat (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 238 -254
Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjan- gan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidi- kan  dasar  gratis,  transportasi  yang  nyaman,  dll.  Keuntungan-keuntungan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  ini  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya  melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk  mengingkari kewajiban  membayar pa- jak akan terkikis. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handa- yani,  Agus,  dan  Umi,  2012).  Dengan  adanya  kepercayaan  dari  wajib  pajak  terhadap  sistem pemerintahan dan hukum, maka wajib pajak secara sukarela membayar pajak. Hal ini didasari keya- kinan  wajib  pajak,  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  digunakan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  serta  hukum  yang  berlaku,  sehingga  tidak  akan  digunakan  untuk  kepentingan selain kepentingan negara.

## Usaha Kecil Menengah
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  se- bagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  dan  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik langsung  maupun tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Krite- ria untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta – 500 juta serta omzet > 300 juta  -  2,5  miliar,  dan  untuk  usaha  menengah  dimana  jumlah  aset  >  500  juta  -  10  miliar  serta  omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak
Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) da- lam Rantung dan Priyo (2009) menguraikan beberapa bentuk  kesadaran membayar pajak yang men- dorong  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Terdapat  empat  bentuk  kesadaran  utama  terkait  pem- bayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Dengan menyadari hal tersebut, maka wajib pajak tahu pentingnya pembayaran pajak dalam usaha mening- katkan  penerimaan  negara.  Kedua,  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak kare- na  merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan  negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa penundaan  pembayaran  pajak  sangat  merugikan  negara.  Wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang  dapat  mengakibatkan  terhambatnya  pembangunan  negara.  Keempat,  kesadaran  bahwa  mem- bayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  seharusnya  dibayar  sangat  merugikan  negara.  Wajib pajak  mau  membayar  pajak  karena  menyadari  bahwa  pengurangan  beban  pajak  berdampak  pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. H1: Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak berpengaruh terhadap   kemauan untuk membayar pajak.

## Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Akan  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kemauan  Untuk  Membayar Pajak
Indikator  kedua  adalah  adanya  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang meru- bah  tidak  tahu  menjadi  tahu  dan  menghilangkan  keraguan  terhadap  suatu  perkara.  Menurut

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
Widayati  dan  Nurlis  (2012),  terdapat  beberapa  indikator  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  dan  me- mahami peraturan perpajakan. Pertama, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan  mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik.  Kedua,  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP,  PKP  dan  tarif  pajak.  Dengan  menge- tahui  dan  memahami  mengenai  tarif  pajak  yang  berlaku,  maka  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Ketiga adalah wajib pajak mengetahui dan  memahami  peraturan  perpajakan  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP.  Keempat  bahwa wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  pajak  melalui  training  perpajakan  yang  mereka ikuti.
H2: Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak
Indikator  ketiga  adalah  adanya  persepsi  yang  baik  oleh  wajib  pajak  terhadap  efektivitas  sistem perpajakan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian ter- hadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  (kualitas,  kuantitas  dan  waktu)  telah  tercapai.  Menurut Widayati dan Nurlis (2012), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e -SPT dan e- Filling . Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran me- lalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di  KPP  tempat  wajib  pajak  terdaftar.  Keempat  adalah  bahwa  peraturan  perpajakan  dapat  diakses secara lebih  cepat  melalui internet, tanpa  harus  menunggu adanya  pemberitahuan  dari  KPP  tempat wajib pajak terdatar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e- register dari website pajak.  Hal  ini  akan  memudahkan  wajib  pajak  untuk  memperoleh  NPWP  secara lebih cepat.
H3:  Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kemauan  untuk membayar pajak.

## Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Untuk Mem- bayar Pajak
Indikator  keempat  adalah  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum.  Ke- percayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling  berbagi,  norma-norma  dan  nilai  yang  sama  (Doney  et.al.,  1998  dalam  Handayani,  Agus,  dan Umi,  2012)  Menurut  James  et.  al.  (2005)  dalam  Handayani,  Agus,  dan  Umi  (2012),  hal-hal  yang mengindikasikan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum oleh wajib pajak antara lain pertama,  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan.  Kedua,  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum. Ketiga,  kepercayaan  terhadap  politisi  dan  wakil  rakyat  serta  yang  keempat,  kepercayaan  terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
H4: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## Model Analisis
Berdasarkan  landasan  teori  dan  penelitian  terdahulu  tersebut,  maka  model  analisis  pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 238 -254

## Gambar 1. Model Analisis

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis kausal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik  kemauan  membayar  pajak  pada  UKM  di  Surabaya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah melakukan  penyelidikan  secara  mendalam  mengenai  objek  (UKM  di  Surabaya)  untuk  memberikan gambaran lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya. Variabel yang digunakan yaitu kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

## Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Konsep-konsep  yang  akan  diukur  dalam  penelitian  ini  adalah  empat  faktor  kemauan  untuk membayar  pajak  pada  UKM  di  Surabaya  berdasarkan  pada  kuesioner  yang  tercantum  pada penelitian  Handayani,  Agus,  dan  Umi (2012)  serta  Widayati  dan  Nurlis (2010).  Dalam  penelitian ini responden  mengisi  jawaban  yang  dianggap  paling  tepat.  Jawaban  diukur  dengan likert  scale yang berdimensi 5 skala, yaitu skala (1) Sangat Tidak Setuju, skala (2) Tidak Setuju, skala (3) Netral, skala (4) Setuju, dan skala (5) Sangat Setuju.
1. Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Variabel ini diukur dengan indikator:
a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
c. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara.
d. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
2. Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan Variabel ini diukur dengan indikator:
a. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak.
c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
3. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Variabel ini diukur dengan indikator:
a. Pembayaran pajak melalui e-Banking .
b. Penyampaian SPT melalui e -SPT dan e-Filling.
c. Penyampaian SPT melalui drop box.
d. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
e. Pendaftaran NPWP melalui e-register.
4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Variabel ini diukur dengan indikator:
a. Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.
b. Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
c. Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
5. Kemauan Untuk Membayar Pajak Variabel ini diukur dengan indikator:
a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diteliti  adalah  data  kualitatif,  yaitu  jenis  data  yang  berupa  opini,  sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden. Pada penelitian  ini,  responden  yang  diambil  adalah  pemilik  UKM  di  Surabaya.  Bentuk  tanggapan  yang diberikan adalah secara tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuisioner) yang diajukan oleh  peneliti.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  data  primer  dimana  data  diperoleh  atau dikumpulkan peneliti secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden. Alat dan Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  pembagian  kuesioner.  Kuesioner yang  digunakan  telah  digunakan  pada  penelitian  terdahulu  oleh  Handayani, Agus,  dan  Umi  (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010) dimana seluruh pertanyaan dalam kuesioner telah dinyatakan valid untuk tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung  oleh  peneliti  kepada  pemilik/pengelola/pengendali  UKM  sehingga  diperoleh  data  yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi penelitian adalah UKM yang terdapat di Surabaya. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah UKM yang terdaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan  Koperasi  Provinsi  Jawa  Timur.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan  peneliti (Judgment  Sampling), yaitu  pemilihan  UKM  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh pemerintah, sehingga fokus sampel penelitian yang diambil lebih terarah.

## Teknik Analisis Data
1. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  konsistensi  data  yang  dikumpulkan  dengan menggunakan Cronbach  Alpha .  Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan reliable jika  memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7. 2. Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  untuk  menguji  keakuratan  instrumen  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan valid jika nilai Corrected Item Total Correlation positif dan lebih besar dari r tabel. 3. Uji Hipotesis
a. Uji F (uji model)
Peneliti akan menguji F hitung dan dibandingkan dengan F tabel untuk mengetahui apakah model regresi diterima atau tidak diterima.
b. Uji t
Peneliti akan menguji t hitung masing-masing variabel independen dan dibandingkan dengan t tabel untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak diterima.
c. Regresi Linear Berganda Persamaan  yang  dapat  dirumuskan  berdasarkan  hipotesis  yang  dikembangkan  adalah sebagai berikut
KMP = α + β KBP + β PPP + β ESP + β SPH + ε

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 238 -254
dimana,
KMP  =   Kemauan untuk membayar pajak α =   Konstanta
β =  Koefisien Regresi
KBP   =  Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak PPP    =   Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan ESP    =   Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan SPH   =   Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ε =   error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan pula mengenai karakter- istik  responden.  Karakteristik  responden  digunakan  untuk  mengetahui  gambaran  umum  tentang UKM di Surabaya.
Tabel 1. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah  % Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Total 16 10 26 62% 38% 100% Usia < 26 tahun 4 15% 26-35 tahun 7 27% 36-45 tahun 5 19% 46-55 tahun 6 23% > 55 tahun 4 15% Total 26 100% Sumber: Data diolah

## Deskripsi Data
Waktu penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 15 Maret 2013.  Sebanyak  101  paket  kuesioner  disebarkan  kepada responden,  dimana  banyak  paket  kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 75 kuesioner (74,26%), sehingga kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 26 kuesioner dengan respond rate sebesar 25,74%.
Analisis Data 1. Uji Reliabilitas
Tabel 2. Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha Cronbach's  Alpha Based  on  Standard- ized Items N of Items .935  .947 22 Sumber: Data diolah
Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0,935, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
2. Uji Validitas
Hasil  uji  validitas  pada  tabel  3,  pada  bagian Corrected  Item  Total  Correlation menunjukkan nilai yang lebih besar dari r tabel dengan ketentuan df ( degree of freedom ) 26 - 4 = 22 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukkan angka 0,4044. Seluruh pertanyaan dalam variabel  tersebut memiliki nilai lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk per- tanyaaan di atas adalah valid.
Tabel 3. Uji Validitas Corrected  Item-Total  Cor- relation Cronbach's  Alpha  if  Item Deleted KBP.1  .415 .935 KBP.2  .726 .931 KBP.3  .636 .932 KBP.4  .610 .932 PPP.1 .659 .931 PPP.2 .759 .930 PPP.3 .450 .935 PPP.4 .508 .935 ESP.1 .843 .930 ESP.2 .485 .935 ESP.3 .791 .931 ESP.4 .791 .931 ESP.5 .593 .932 SPH.1  .447 .935 SPH.2  .511 .934 SPH.3  .634 .932 SPH.4  .514 .936 KMP.1  .801 .929 KMP.2  .801 .929 KMP.3  .851 .929 KMP.4  .851 .929 KMP.5  .536 .933 Sumber: Data diolah
3. Uji Hipotesis
a. Uji F (model)
Tabel 4. Uji Model Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .814a .663  .598 .37208 1.984
Sumber: Data diolah
Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar  0,663  menunjukkan  bahwa  keempat  variabel  bebas  (kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas
sistem  perpajakan  dan  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum)  ber- pengaruh  secara  simultan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  pada  UKM  di  Surabaya dengan  variasi  pengaruh  sebesar  66,3%,  sedangkan  sisanya  33,7%  dijelaskan  oleh  variabel- variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Berdasarkan  perhitungan  regresi  hasil  uji  F  dengan  tingkat signifikasi (α) = 0,05 diperoleh nilai F hitung sebesar 10,31 > nilai F tabel sebesar 2,74 atau sig- nifikasi sebesar 0,000 < α (0,05). Dapat disimpulkan adalah apabila F hitung > F tabel atau Sig. ≤ α (0,05), maka kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  secara  simultan  berpengaruh  ter- hadap kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya.
Tabel 5. Uji F Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. 1  Regression  5.708 4  1.427 10.308  .000a Residual 2.907 21  .138 Total 8.615 25 Sumber: Data diolah
b. Uji t Tabel 6. Uji t Model Unstandardized Coefficients Standard- ized  Coeffi- cients t Sig. B Std. Error Beta 1    (Con- stant) .477  .648 .735 .470 KBP.t .140  .241 .121 .581 .567 PPP.t .188  .167 .215 1.129  .271 ESP.t .545  .199 .493 2.737  .012 SPH.t .147  .177 .140 .834 .413

## Sumber: Data diolah
Dari  hasil  analisis  dengan  menggunakan  α  =  0,05  dengan  menggunakan two  tails ,  di- peroleh t tabel sebesar 2,074. Hasil t hitung diperoleh melalui SPSS seperti yang tertera dalam tabel 6.
Dari  tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  konstanta  b0  =  0,477  yang  artinya  jika  kesadaran membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang baik terhadap sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum nilainya 0, maka kemauan membayar pajak nilainya sebesar 0,477. Koefisien β1 sebe- sar 0,140 artinya jika variabel PPP, ESP, dan SPH nilainya tetap dan kesadaran membayar pa- jak  ditingkatkan  1,  maka  kemauan  untuk  membayar  pajak  akan  meningkat  sebesar  0,140. Koefisien β2 sebesar 0,188 artinya jika variabel KBP, ESP, dan SPH nilainya tetap dan penge- tahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  ditingkatkan  1,  maka  kemauan  untuk membayar pajak akan meningkat sebesar 0,188. Koefisien β3 sebesar 0,545 artinya jika variabel KBP,  PPP,  dan  SPH  nilainya  tetap  dan  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan ditingkatkan  1,  maka  kemauan  mem bayar  pajak  akan  meningkat  sebesar 0,545.  Koefisien  β4 sebesar 0,147 artinya jika variabel KBP, PPP, dan ESP nilainya tetap dan tingkat kepercayaan terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  ditingkatkan  1,  maka  kemauan  membayar  pajak akan meningkat sebesar 0,147. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA
KMP = 0,477 + 0,140 KBP + 0,188 PPP + 0,545 ESP + 0,147 SPH + ε

## Pembahasan
Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Sura baya dengan desain formasi persamaan regresi linear berganda, yaitu KMP = α + β KBP + β PPP + β ESP + β SPH + ε dimana hasil pengujian dari variabel -variabel kesadaran membayar pa- jak  (KBP),  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  (PPP),  persepsi  yang  baik  atas efektivitas  sistem  perpajakan  (ESP),  serta  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  permerintahan  dan hukum  (SPH)  berpengaruh  positif  pada  kemauan  untuk  membayar  pajak  (KMP).  Jadi  variabel kesadaran  membayar  pajak (KBP),  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan (PPP), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (ESP), dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (SPH) diduga mempengaruhi dan mendorong kemauan untuk membayar pajak (KMP) UKM yang ada di Surabaya.
Data UKM yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 101 Usaha Kecil dan Menengah.  Dari  penyebaran  kuesioner  pada  para  responden,  ternyata  memiliki  tingkat respond  rate yang  mencapai  25,74%  yang  disebabkan  hal-hal  sebagai  berikut.  Data  yang  diperoleh  dari  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Surabaya,  serta  Dinas  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  dan Koperasi  Provinsi  Jawa  Timur  tidak  sesuai  antara  jumlah  UKM  dengan  jumlah  UKM  yang sesungguhnya dalam pengertian bahwa banyak lokasi UKM sudah pindah ke lokasi yang baru, selain itu  adanya  penolakan  dari  pihak  UKM  yang  diteliti  untuk  mengisi  kuesioner  mengingat  fokus penelitian  ini  adalah  menyangkut  perpajakan,  serta  adanya  keengganan  mengembalikan  hasil kuesioner
Dari  hasil  penelitian  terhadap  26  responden  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  variabel kesadaran membayar pajak tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Namun apabila ditinjau secara keseluruhan, keempat variabel ter- sebut mempengaruhi kemauan membayar pajak sebanyak 66,3%.
Dugaan penyebab tidak signifikannya variabel kesadaran membayar pajak, menunjukkan adan- ya pandangan responden dalam memilih item dalam kuesioner “Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah  yang  seharusnya  dibayar  sangat  merugikan  negara”, yang  menyatakan  “tidak  setuju” sejumlah 3 responden (dari 26 responden) atau 11,54%. Peneliti berusaha menyimpulkan bahwa wajib pajak tidak menyadari pentingnya pajak bagi negara.
Variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  tidak  signifikan,  hal  ini diduga adanya 3 responden atau 11,54% yang menyatakan “tidak setuju” atas item dalam kuesioner “Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak”. Selain itu ter- dapat  2  responden  atau  7,69%  menyatakan  “tidak  setuju”  atas item dalam  kuesioner  “Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP” dan 5 respond- en atau 19,23% menyatakan “tidak setuju” atas item dalam kuesioner “Pengetahuan dan pemahaman peraturan  pajak  diperoleh  dari training ”.  Peneliti  mencoba  untuk  menyimpulkan  bahwa  responden merasa tidak mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dari pemerintah.  Variabel per- sepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  untuk membayar  pajak.  Signifikansi  ini  dapat  dimaklumi  mengingat adanya  berbagai alternatif/cara  yang ditawarkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak yang dipandang sebagai suatu usaha pemerintah dalam  memudahkan  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak.  Dengan  kemudahan  tersebut  wajib  pajak tidak harus melakukan pembayaran di KPP.
Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum tidak signifikan diduga karena 15 re- sponden  atau  57,69%  yang  menyatakan  “tidak  setuju”  serta  4  responden  atau  15,38%  yang  menya- takan “sangat  tidak  setuju”  terhadap item dalam  kuesioner  “Sistem  pemerintahan  yang  sudah  ber- jalan dengan baik”. Selain itu, sebanyak 19 responden atau 73,08% menyatakan “tidak setuju” serta 4
responden  atau  15,38%  menyatakan  “sangat  tidak  setuju”  terhadap  item  dalam  kuesioner  “Sistem hukum  yang  dijalankan  pemerintah  sudah  baik”.  Adapun  18  responden  atau  69,23%  menyatakan “tidak  setuju”  serta  4  responden  atau  15,38%  yang  menyatakan  “sangat  tidak  setuju”  terhadap item dalam  kuesioner  “Keinginan  untuk  membayar  paja k  karena  politisi  dan  wakil  rakyat  sudah  men- jalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik”. Peneliti mencoba menyimpukan bahwa responden menunjukkan  rendahnya  kepercayaan  terhadap  pemerintahan  dan  hukum  yang  berjalan,  sehingga enggan untuk membayar pajak.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Widayati  dan  Nurlis  (2010),  variabel  independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan  peraturan  perpajakan,  serta  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan.  Dari  ketiga variabel independen tersebut, yang menunjukkan pengaruh secara signifikan adalah variabel penge- tahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan kesamaan bahwa variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian disebabkan perbedaan responden penelitian, dimana penelitian Widayati dan  Nurlis  (2010)  menggunakan  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  yang berada di wilayah KPP Pratama Gambir Tiga sebagai responden. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Priyo (2009), menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) tetapi bukan sebagai variabel independen melainkan variabel dependen. Meskipun demikian, dipaparkan  juga  pengaruh  variabel-variabel  tersebut  terhadap  kemauan  membayar  pajak,  dimana ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Pada penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), variabel yang diteliti sama dengan penelitian ini, dimana  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  hanya  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  pera- turan perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan hasil  penelitian  disebabkan  perbedaan  responden  penelitian.  Pada  penelitian  Hardiningsih  (2011), variabel  yang  digunakan  adalah  kesadaran  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak,  pengetahuan  perpa- jakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas  layanan  terhadap  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  Hardiningsih  (2011)  menunjukkan  bahwa hanya variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, dan kualitas layanan terhadap wajib pa- jak  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  untuk  membayar  pajak.  Perbedaan  hasil penelitian disebabkan perbedaan responden penelitian.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  (1)  Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk  membayar pajak. Hal ini diduga dipengaruhi oleh ketidaksadaran wajib pajak akan kepentingan pajak yang dibayarnya; (2) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga terjadi akibat rendahnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dari pihak pemerintah; (3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah  untuk  memudahkan  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak;  dan  (4)  Tingkat  kepercayaan terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  tidak  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar  pajak.  Hal ini diduga akibat rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berjalan.
Dalam  melakukan  penelitian,  peneliti  menemukan  hal  yang  membatasi  penelitian,  yaitu  tingkat pengembalian  kusioner  yang  hanya  mencapai  25,74  %  sehingga  untuk  melakukan  generalisasi  hasil penelitian terhadap populasi UKM di Surabaya adalah tidak memungkinkan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan di masa mendatang adalah sebagai berikut: (1) Faktor kesadaran membayar pajak serta pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  perlu  ditumbuhkan  oleh  pemerintah  melalui Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  mengadakan  sosialiasi  kepada  wajib  pajak;  (2)  Untuk  meningkatkan kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  dibutuhkan  upaya-upaya  dari  pemerintah, misalnya menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik serta penerapan hukum yang adil; dan (3) Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA OLEH: WIDARTO, SHANTI dan TEDJASUKSMANA

## REFERENCES
Data UKM (http://www.datacenter.diskopjatim.go.id, diunduh 10 November 2012). Ekawati, L., dan Wirawan E.D.R., 2008, Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta, Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Vol. 6, Edisi Khusus, September: 185-191.
Firmanzah,  2012,  Pajak  Dalam  Struktur  Pendapatan  Negara, (http://www.setkab.go.id,  diakses  24  Sep- tember 2012).
Ghozali, H. I., 2011, Aplikasi Analisis Mulitvariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Pen- erbit Universitas Diponegoro.
Haeruman, H., 2012, Peraturan Perpajakan Bagi UKM, (http://managedaily.co.id, diakses 31 September 2012).
Handayani,  S.W.,  Agus  F.,  dan  Umi  P.,  2012,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas,  Simposium  Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
Hardiningsih,  P.,  2011,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak,  Dinamika  Keu- angan dan Perbankan, Vol. 3, No.1, November: 126-142.
Indriantoro,  N.,  dan  Bambang  S., 2002,  Metodologi Penelitian  Bisnis:  untuk  Akuntansi  dan  Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
Meryana, E., 2011, Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah, (http://www.kompas.com, diakses 24 September 2012).
Musnandar, A., 2012, Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa, (http://www.uin-malang.ac.id, diakses 24 September 2012).
Rajif,  M.,  2012,  Pengaruh  Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Cirebon, Skripsi Dipublikasikan, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
Rantung,  T.V.,  dan  Priyo  H.A.,  2009,  Dampak  Program  Sunset  Policy  Terhadap  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), Simposium Nasional Perpajakan II, Madura.
Supadmi, N.L., 2009, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, AUDI Jurnal Akuntan- si & Bisnis, Vol. 4, No. 2, Juli: 214-219.
Supadmi,  N.L.,  dan  Wiwik  A.,  2012,  Analisis  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, e-Journal Uni- versitas Udayana, Vol. 7, No. 1, Januari.
Supriyati, dan Nur H., 2008, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 1, Mei: 41-50.
Syah, D.O., 2012, Menuju UKM Tidak Satu Titik, (http://www.manuverbisnis.wordpress.com, diakses 24 September 2012).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. _____Nomor 28 Tahun 2007. _____Nomor 36 Tahun 2008. _____Nomor 42 Tahun 2009.
Utami,  S.R.,  Andi,  dan  Ayu  N.S.,  2012,  Pengaruh  Faktor-Faktor  Eksternal  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Di
Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
Warta Kesra, 2012, “Apakah Pajak UKM Optimal ?”, Warta Kesra, 15 Februari: 12 -13. Widayati, dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Gambir Tiga), Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
Wisanggeni,  I.,  2012,  Menyederhanakan  Pajak  UKM,  (http://www.investor.co.id,  diakses  24  September 2012).