## Manajemen Sisi Beban Untuk Penyusunan  Peraturan Daerah Tentang Konservasi Energi Di Kota Pontianak
(Studi Kasus: Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak)
Arif Joni Prasetyo (1) , Jamhir Islami (2)
(1) Staf Pengajar, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universistas Muhammadiyah Pontianak,
(2) PLP Laboratorium Elektroteknika Dasar, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
e-mail: arjoprasetyo@gmail.com Abstract – Program Pemerintah dalam rangka konservasi  energi  telah  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2009,  hal  ini  perlu diimplementasikan  ditingkat  daerah.  Khususnya  Kota Pontianak  yang  merupakan  barometer  kabupaten/kota di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Objek  penelitian  ini adalah Kantor DPRD Kota Pontianak. Dari hasil survey data dan perhitungan, melalui program Manajemen Sisi Beban  (DSM)  khususnya  metode  strategi  konservasi (strategic conservation) dengan melaksanakan langkah- langkah  penghematan  energi  dan  biaya  seperti  no-cost actions, medium payback time actions dan long payback time actions  diperoleh  peluang  penghematan  yang cukup  siknifikan,  yaitu  172.574,55  kWh/tahun,  dengan pemakaian  energi  sebelum  dilakukan  DSM  adalah sebesar  285.542,19  kWh/tahun,  dan  setelah  dilakukan DSM  adalah  112.967,354  kWh/tahun.  Untuk  biaya tagihan  rekening  listrik  peluang  penghematan  sebesar Rp.  152.728.480,-/tahun.  Sebelum  dilakukan  DSM biayanya  sebesar  Rp.  252.704.834,-/tahun  dan  sesudah dilakukan DSM sebesar Rp. 99.976.354,-/tahun. Konsep DSM  dapat  dijadikan  landasan  untuk  Penyusunan kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  Konservasi Energi  di  Kota  Pontianak  yang mencakup  prosedur pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penghargaan dan sanksi.
Keywords – konservasi energi, Manajemen Sisi Beban.

## 1. Pendahuluan
Energi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia  karena  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  sesuai dengan  kesepakatan  dunia  dalam World  Summit  On
Sustainable Development (WSSD). Selain itu, kebutuhan  energi  tumbuh  dengan  pesat  sejalan  dengan pertumbuhan  penduduk dan  meningkatnya  derap pembangunan.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  nasional    perlu  diperhatikan  sasaran pembangunan  nasional  di  bidang  energi, yaitu penyediaan energi yang efisien, bersih dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, pada tanggal 16 November 2009 Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  70  Tahun  2009  tentang  Konservasi  Energi.  PP ini disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (5)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2007  Tentang
Energi. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur bagaimana pemanfaatan  energi  secara  hemat,  rasional  dan bijaksana,  dengan  demikian  kebutuhan  energi  sekarang dan  pada  masa  yang  akan  datang  dapat  terpenuhi  serta terciptanya  budaya  hemat  energi. Pasal  2  dan  3  PP  70 secara  spesifik  disebutkan  Konservasi  energi  menjadi tanggung  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  pengusaha  dan masyarakat. Dalam  hal  pemanfaatan  energi  listrik, program  konservasi  energi  meliputi  program  efisiensi energi  dan  penerapan  teknologi  Manajemen  Sisi  Beban atau Demand Side Management (DSM).
Kota  Pontianak sebagai barometer  dari  beberapa kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  perlu untuk  membuat  dan  menerapkan  DSM  dalam  rangka konservasi  energi  sebagai  aplikasi  program  pemerintah tentang efisiensi energi. karenanya, Kantor  DPRD Kota Pontianak  sebagai  kantor  Pemerintah,  sangat  tepat dijadikan  objek  penelitian,  sesuai  fungsinya  sebagai tempat membuat peraturan, anggaran, serta pengawasan.

## 1. Konsep Demand Side Management (DSM)
Demand  Side  Management (DSM)  terdiri  dari  kata management dan demand  side.  Menurut  George  Terry John, management adalah  seni/keterampilan  dan  ilmu yang  mempelajari  cara  kerja  sama  dua  orang  atau  lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Dimana  sebagai  seni,  manajemen  akan mempunyai pola pelaksanaan yang berbeda dengan pola kerjasama  yang  lainnya.  Sedangkan  sebagai  ilmu, manajemen  mengenal  prinsip  dan  teori  tertentu  yang telah  diuji  melalui  proses  penelitian  dan  penarikan kesimpulan  sesuai  kaidah  ilmu. Demand  Side adalah sisi/  pihak dari  permintaan. Ditinjau  dari  arti  kata, demand  side  management adalah  ilmu  dan  tata  cara pengelolaan  dari  sisi  peminta yang  dilakukan  secara berkerja sama dan untuk tujuan yang sama.
Dalam  pengertian  sistem  ketenagalistrikan,  istilah “ Demand  Side  Management “  secara  luas  mengacu kepada  teknologi,  produk  dan  program  yang  meliputi pengurangan  permintaan  listrik,  dimana  pengurangan tersebut  dicapai  melalui  pengelolaan  perilaku  konsumsi dan  energi  listrik  dari  sisi beban (demand  side). Dalam sistem  jaringan  tenaga  listrik  terdapat  tiga  komponen penting,  yaitu  sistem  pembangkitan,  transmisi  dan distribusi.  Sisi  beban  adalah  salah  satu  bagian  dari sistem  distribusi.    Sebuah  sistem  dapat  dikatakan  andal (reability) jika  semua  komponen  di  atas  benar – benar
baik  dalam  segi  perencanaan,  pembangunan  atau pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan.

## Gambar 1. Distribusi Daya Listrik
Inti  dari  kegiatan  DSM adalah  Manajemen  Beban, potensi  manajemen  beban  dipengaruhi  harga  energi listrik,  karaktristik  permintaan  tenaga  listrik,  pola konsumsi  pelanggan,  ketersediaan  sumber  daya  alam, tingkat  keandalan  sistem  tenaga  listrik  tersebut. Pelaksanaan  DSM  yang  tidak  terencana  dengan  baik dapat  berakibat  negatif,  diantaranya  berkurangnya penjualan  energi  listrik  yang  dapat  mengakibatkan inefisiensi  pada  pembangkit  tenaga  listrik,  dapat menurunkan  tingkat  keandalan,  dan  menaikkan  harga produksi tenaga listrik.
Sasaran pola beban yakni dengan strategi konservasi (Strategic  Conservation) merupakan  bentuk  pola  beban yang  dapat  dicapai  dengan  beberapa  cara  antara  lain meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar  menerapkan sikap  hidup  hemat  energi,  menciptakam  iklim  yang mendorong upaya konservasi energi melalui pengkondisian  iklim  usaha  yang  hemat  energi,  serta melalui  kegiatan  audit  energi  dan  identifikasi  potensi serta  metode  pelaksanaan  yang  baik  melalui  kerjasama dengan pelaku industri peralatan dalam upaya penetapan standar efisiensi peralatan, standar unjuk kerja peralatan, pelabelan dan upaya penerapan peralatan.
2. Metodologi Peneletian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan DSM, dampak penerapannya pada kantor  DPRD  Kota  Pontianak,  sehingga  bisa  menjadi acuan  untuk  penyusunan  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang konservasi energi.
Dalam  penelitian  ini,  metodologi  yang  digunakan adalah  dengan  pengambilan  data  sekunder  serta  data primer.  Pengambilan  data  meliputi  kondisi  eksisting beban,  profil  beban,  daya  tersambung,  jenis  dan kapasitas  beban  listrik,  penggunaan  energi listrik berdasarkan  rekening  listrik  bulanan  selama  satu  tahun, serta  pola  pemakaian  energi  listrik  termasuk  aktifitas ruang-ruang kantor.
Selanjutnya  melakukan  analisa  dan  perhitungan berdasarkan data yang didapat, serta menarik kesimpulan dan saran untuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Konservasi Energi di Kota Pontianak.
3. Analisa dan Perhitungan Demand Side Management (DSM)  di  Kantor  DPRD  Kota Pontianak 3.1. Energi  Terpakai  dan  Rupiah  yang  dibayarkan sebelum dilakukan DSM Dari  data  rekening  listrik  kantor  DPRD  Kota Pontianak satu tahun (Januari-Desember 2012), konsumsi  listrik  untuk  kebutuhan  kantor DPRD  Kota Pontianak termasuk  untuk  keperluan  rumah  dinas anggota  DPRD  setiap  tahunnya  cukup  besar.  Total konsumsi energi listriknya mencapai 327.292 kWh/tahun.  Dari  total  jumlah  tersebut  96,97%  atau sebesar  317.382  kWh  dipergunakan  untuk  keperluan kantor  DPRD  Kota  Pontianak  dan  sisanya  3,03%  atau sebesar  9.910  kWh  untuk  keperluan  rumah  dinas. Sebagai pelanggan listrik PLN dengan golongan tarif P- 1,  kantor  DPRD  Kota  Pontianak  harus  membayar  Rp 137.797.020 setiap tahunnya.
3.1.1. Kalkulasi  Pemakaian  Energi  Menurut  Tarif Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2011
Kalkulasi  mengambil  contoh pada  bulan  pertama tahun  2012,  yaitu  bulan  Januari  yang  dihitung  sesuai Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun 2011. Besarnya rupiah yang dibayarkan sebagai berikut :
Contoh  kalkulasi  pemakaian  energi  dan  rupiah yang  dibayarkan  bulan Januari,  dengan  asumsi  cos  sama dengan 1, adalah sebagai berikut : a. Blok I : Pemakaian kWh (P) =  Jam  nyala  kVA tersambung (S)  cos  = 40  105 kVA  cos  = 4200 kWh Biaya Energi (c 1 ) = kWh Blok I  b = 4.200  Rp. 885 = Rp. 3.717.000 b. Blok II: Pemakaian kWh (P)= Total kWh sebulan – kWh
blok I = (34.482 – 4.220) kWh = 30.282 kWh Biaya Energi(c 2 ) = kWh Blok II  b = 30.282  Rp. 1.380
= Rp. 41.789.160
c. Total rupiah yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah jumlah c 1 +c 2 , yaitu: c = Rp 3.717.000 + Rp 41.789.160
=  Rp. 45.506.160
Seluruh  kalkulasi  pemakaian  energi  dan  rupiah  yang dibayarkan selama  Januari-Desember  2012 pada kantor DPRD Kota Pontianak adalah 317,382 kWh. Total biaya sebesar  Rp.  413.039.160,- .  Selisih  biaya  antara  data rekening  terhadap  perhitungan  menurut  tarif  TDL sebesar Rp. 275.242.140,-.
3.1.2. Kalkulasi  Pemakaian  Energi  Berdasarkan  Waktu Pemakaian
Sama  seperti  pada  analisis  point  4.1.1  sebelumnya, data  yang  digunakan  untuk  menghitung  rata-rata  energi terpakai  dan  rupiah  yang  dibayarkan,  dari  data  tersebut energi  terpakai  pada  APP  meter  ini  per  tahun  sebesar 317.382 kWh dengan total rupiah yang harus dibayarkan sebesar   Rp. 137.797.020,-.
Rata-rata  (mean)  energi  terpakai  perbulan  dihitung dengan  persamaan,  maka  diperoleh mean sebagai berikut :
Mean =    n i yi n Y 1 1 = 382 . 317 12 1 x

## = 26.448,5 kWh/bulan
Jika  dalam  satu  bulan  rata-rata  30  hari,  maka  rata- rata energi terpakai perhari sebesar 881,62 kWh. Dengan demikian  besarnya  rata-rata  rupiah  yang  dibayarkan perbulan sebesar Rp. 11.483.085 dan perhari sebesar Rp. 382.770.
3.1.3. Kalkulasi Pemakaian Energi setia Ruang
Memperlihatkan  prosentase  pemakaian  energi  pada masing-masing  aktifitas  kantor  DPRD  Kota  Pontianak sebelum dilakukan DSM.
Gambar 2. Persentase pemakaian energi   berdasarkan kesamaan aktifitas
3.2. Energi  Terpakai  dan  Rupiah  yang  dibayarkan sesudah dilakukan DSM
3.2.1. Langkah Tanpa Biaya (No Cost Action) Kebutuhan  APP  Meter  Kantor DPRD  Kota
Pontianak. Rata-rata  pemakaian  energi  pertahunnya adalah  317.382 kWh,  sehingga  rata-rata  energi  terpakai dalam  sehari  881,62 kWh.  Karena  dalam  satu  hari  ada 24  jam,  maka  rata-rata  daya  aktif  (P)  terpakai  adalah sebagai berikut :
kW 73 , 36 jam 24 kWh 62 , 881   P
Dengan  menganggap  faktor  daya  ideal  (Cos  )  listrik PLN = 0,85, maka besarnya daya semu (S) adalah :
kVA 22 , 43 85 . 0 73 , 36   kW S
Sehingga  faktor  kebutuhan Kantor  DPRD  Kota Pontianak adalah :
%
16 . 41 % 100 105 22 , 43   x kVA kVA FK
Dari  perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  faktor kebutuhan  APP  Meter  kantor  DPRD  Kota Pontianak hanya  41,16%  sehingga  belum  memenuhi  syarat  60% - 80%.
Untuk  melakukan  langkah  tanpa  biaya,  kegiatan yang  harus  dilakukan  adalah  mengurangi  pemakaian suhu pendingin/AC, menyetel setingan power management pada personal computer (PC).

## 3.2.2. Langkah  Jangka  Menengah  (Medium  Payback
Time Action)
Untuk  melakukan  langkah jangka  menengah, kegiatan yang harus dilakukan adalah mengganti  lampu TL menjadi lampu hemat energy (LHE).
Tabel 1. Perbandingan lampu TL dan LHE 40 Watt Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 40 40 Pemakaian listrik (W) 50 30 Umur lampu (jam) 8,000 8,000 Harga lampu (Rp) 52,000 68,000 Jumlah lampu (bh) 1 1 Pemakaian listrik selama 8000 jam (kWh) 400 240 Harga kWh yang harus dibayar selama 8000 jam (Rp) (RP. 885 per kWh) 354,000 212,400 Total Biaya (Rp) 406,000 280,400
Hasil  pengukuran  tersebut  memperlihatkan  pemakaian listrik  lampu  TL  meningkat  dari  40  W  menjadi  50  W sedangkan  LHE  turun  menjadi  30  W  yang  sebelumnya juga 40 W, sehingga ada selisih 20 W.

## Tabel 2. Perbandingan lampu TL  dan  LHE 36 W
Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 36 36 Pemakaian listrik (W) 46 26 investasi pembelian lampu LHE sebanyak 149 bh @Rp. 86.000 12,814,000 Pemakaian energi perhari (kWh) 51.41 29.06 Pemakaian energi pertahun (kWh) 18,762.83 10,605.08 Harga kWh yang harus dibayar pertahun @RP. 885 per kWh (Rp) 16,605,100 9,385,491 Benefit (Rp) 7,219,609
31% 11% 24% 14% 7% 13% Administrasi dan Perkantoran Pimpinan DPRD Fraksi Komisi Rapat/Sidang Sarana Umum & Penunjang
Rata-rata  (mean)  energi  terpakai  perbulan  dihitung dengan  persamaan,  maka  diperoleh mean sebagai berikut :
Mean =    n i yi n Y 1 1 = 382 . 317 12 1 x

## = 26.448,5 kWh/bulan
Jika  dalam  satu  bulan  rata-rata  30  hari,  maka  rata- rata energi terpakai perhari sebesar 881,62 kWh. Dengan demikian  besarnya  rata-rata  rupiah  yang  dibayarkan perbulan sebesar Rp. 11.483.085 dan perhari sebesar Rp. 382.770.
3.1.3. Kalkulasi Pemakaian Energi setia Ruang
Memperlihatkan  prosentase  pemakaian  energi  pada masing-masing  aktifitas  kantor  DPRD  Kota  Pontianak sebelum dilakukan DSM.
Gambar 2. Persentase pemakaian energi   berdasarkan kesamaan aktifitas
3.2. Energi  Terpakai  dan  Rupiah  yang  dibayarkan sesudah dilakukan DSM
3.2.1. Langkah Tanpa Biaya (No Cost Action) Kebutuhan  APP  Meter  Kantor DPRD  Kota Pontianak. Rata-rata  pemakaian  energi  pertahunnya adalah  317.382 kWh,  sehingga  rata-rata  energi  terpakai dalam  sehari  881,62 kWh.  Karena  dalam  satu  hari  ada 24  jam,  maka  rata-rata  daya  aktif  (P)  terpakai  adalah sebagai berikut :
kW 73 , 36 jam 24 kWh 62 , 881   P
Dengan  menganggap  faktor  daya  ideal  (Cos  )  listrik PLN = 0,85, maka besarnya daya semu (S) adalah :
kVA 22 , 43 85 . 0 73 , 36   kW S
Sehingga  faktor  kebutuhan Kantor  DPRD  Kota Pontianak adalah :
%
16 . 41 % 100 105 22 , 43   x kVA kVA
FK
Dari  perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  faktor kebutuhan  APP  Meter  kantor  DPRD  Kota Pontianak hanya  41,16%  sehingga  belum  memenuhi  syarat  60% - 80%.
Untuk  melakukan  langkah  tanpa  biaya,  kegiatan yang  harus  dilakukan  adalah  mengurangi  pemakaian suhu pendingin/AC, menyetel setingan power management pada personal computer (PC).

## 3.2.2. Langkah  Jangka  Menengah  (Medium  Payback
Time Action)
Untuk  melakukan  langkah jangka  menengah, kegiatan yang harus dilakukan adalah mengganti  lampu TL menjadi lampu hemat energy (LHE).
Tabel 1. Perbandingan lampu TL dan LHE 40 Watt Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 40 40 Pemakaian listrik (W) 50 30 Umur lampu (jam) 8,000 8,000 Harga lampu (Rp) 52,000 68,000 Jumlah lampu (bh) 1 1 Pemakaian listrik selama 8000 jam (kWh) 400 240 Harga kWh yang harus dibayar selama 8000 jam (Rp) (RP. 885 per kWh) 354,000 212,400 Total Biaya (Rp) 406,000 280,400
Hasil  pengukuran  tersebut  memperlihatkan  pemakaian listrik  lampu  TL  meningkat  dari  40  W  menjadi  50  W sedangkan  LHE  turun  menjadi  30  W  yang  sebelumnya juga 40 W, sehingga ada selisih 20 W.

## Tabel 2. Perbandingan lampu TL  dan  LHE 36 W
Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 36 36 Pemakaian listrik (W) 46 26 investasi pembelian lampu LHE sebanyak 149 bh @Rp. 86.000 12,814,000 Pemakaian energi perhari (kWh) 51.41 29.06 Pemakaian energi pertahun (kWh) 18,762.83 10,605.08 Harga kWh yang harus dibayar pertahun @RP. 885 per kWh (Rp) 16,605,100 9,385,491 Benefit (Rp) 7,219,609

## Administrasi dan Perkantoran

## Sarana Umum & Penunjang
Rata-rata  (mean)  energi  terpakai  perbulan  dihitung dengan  persamaan,  maka  diperoleh mean sebagai berikut :
Mean =    n i yi n Y 1 1 = 382 . 317 12 1 x

## = 26.448,5 kWh/bulan
Jika  dalam  satu  bulan  rata-rata  30  hari,  maka  rata- rata energi terpakai perhari sebesar 881,62 kWh. Dengan demikian  besarnya  rata-rata  rupiah  yang  dibayarkan perbulan sebesar Rp. 11.483.085 dan perhari sebesar Rp. 382.770.
3.1.3. Kalkulasi Pemakaian Energi setia Ruang
Memperlihatkan  prosentase  pemakaian  energi  pada masing-masing  aktifitas  kantor  DPRD  Kota  Pontianak sebelum dilakukan DSM.
Gambar 2. Persentase pemakaian energi   berdasarkan kesamaan aktifitas
3.2. Energi  Terpakai  dan  Rupiah  yang  dibayarkan sesudah dilakukan DSM
3.2.1. Langkah Tanpa Biaya (No Cost Action) Kebutuhan  APP  Meter  Kantor DPRD  Kota Pontianak. Rata-rata  pemakaian  energi  pertahunnya adalah  317.382 kWh,  sehingga  rata-rata  energi  terpakai dalam  sehari  881,62 kWh.  Karena  dalam  satu  hari  ada 24  jam,  maka  rata-rata  daya  aktif  (P)  terpakai  adalah sebagai berikut :
kW 73 , 36 jam 24 kWh 62 , 881   P
Dengan  menganggap  faktor  daya  ideal  (Cos  )  listrik PLN = 0,85, maka besarnya daya semu (S) adalah :
kVA 22 , 43 85 . 0 73 , 36   kW S
Sehingga  faktor  kebutuhan Kantor  DPRD  Kota Pontianak adalah :
%
16 . 41 % 100 105 22 , 43   x kVA kVA FK
Dari  perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  faktor kebutuhan  APP  Meter  kantor  DPRD  Kota Pontianak hanya  41,16%  sehingga  belum  memenuhi  syarat  60% - 80%.
Untuk  melakukan  langkah  tanpa  biaya,  kegiatan yang  harus  dilakukan  adalah  mengurangi  pemakaian suhu pendingin/AC, menyetel setingan power management pada personal computer (PC).

## 3.2.2. Langkah  Jangka  Menengah  (Medium  Payback
Time Action)
Untuk  melakukan  langkah jangka  menengah, kegiatan yang harus dilakukan adalah mengganti  lampu TL menjadi lampu hemat energy (LHE).
Tabel 1. Perbandingan lampu TL dan LHE 40 Watt Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 40 40 Pemakaian listrik (W) 50 30 Umur lampu (jam) 8,000 8,000 Harga lampu (Rp) 52,000 68,000 Jumlah lampu (bh) 1 1 Pemakaian listrik selama 8000 jam (kWh) 400 240 Harga kWh yang harus dibayar selama 8000 jam (Rp) (RP. 885 per kWh) 354,000 212,400 Total Biaya (Rp) 406,000 280,400
Hasil  pengukuran  tersebut  memperlihatkan  pemakaian listrik  lampu  TL  meningkat  dari  40  W  menjadi  50  W sedangkan  LHE  turun  menjadi  30  W  yang  sebelumnya juga 40 W, sehingga ada selisih 20 W.

## Tabel 2. Perbandingan lampu TL  dan  LHE 36 W
Uraian Jenis Lampu TL LHE Daya listrik (W) 36 36 Pemakaian listrik (W) 46 26 investasi pembelian lampu LHE sebanyak 149 bh @Rp. 86.000 12,814,000 Pemakaian energi perhari (kWh) 51.41 29.06 Pemakaian energi pertahun (kWh) 18,762.83 10,605.08 Harga kWh yang harus dibayar pertahun @RP. 885 per kWh (Rp) 16,605,100 9,385,491 Benefit (Rp) 7,219,609
3.2.3. Langkah  Jangka  Panjang  (Long  Payback  Time Action)
Langkah  jangka  panjang  yang  dapat  dilakukan  di Kantor  DPRD  Kota  Pontianak adalah  mengganti peralatan lama  yang  boros listrik  dengan  peralatan  baru yang mempunyai teknologi pengematan yang lebih baik. Misalnya  mengganti  AC  dengan  pendingin  yang  lebih hemat  energi  atau  mengganti  monitor  komputer  yang semula CRT dengan LCD.

## 3.3. Peluang Penghematan
Beberapa objek yang menjadi sasaran program DSM dapat  dijalankan  tanpa  harus  memperhitungkan  biaya investasi  karena  penghematan  tersebut  dapat  dilakukan hanya dengan mengatur pola pemakaian. Sebagai contoh pengaturan  suhu  pendingin  ruang  (AC)  dan  pengaturan daya  komputer  (PC)  yang  mampu    menghemat  energi sebesar 3.877,55 kWh/tahun dan 947,52 kWh/tahun.

## Tabel 3. Peluang penghematan energi pertahun
Metode DSM Objek DSM Energi sebelum DSM (kWh/tahun) Energi sesudah DSM (kWh/tahun) Energi yang dihemat (kWh/tahun) Tanpa biaya daya sambung PLN 0 0 0 setting AC 55,393.52 51,515.98 3,877.55 seting PC 5,922.00 4,974.48 947.52 Jangka Menengah ganti lampu 18,505.80 10,459.80 8,046.00 Jangka Panjang ganti AC 187,708.11 41,814.40 145,893.71 ganti monitor 18,012.75 4,202.98 13,809.78 JUMLAH 285,542.19 112,967.63 172,574.55 Tampak jelas bahwa program DSM berhasil menurunkan pemakaian energi yang sebelumnya sebesar 285.542 kWh/tahun menjadi 112.967,63
kWh/tahun,  dengan  besarnya  prosentasi  penghematan sebesar 60%.
Gambar 3. Grafik peluang penghematan energy

## 3.4. Penyusunan  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang Konservasi Energi Listrik
Program  DSM  berhasil  menurunkan  pemakaian energi listrik sebesar 60% pertahun. Untuk itu, langkah- langkah  DSM  bisa  dijadikan  sebagai  pijakan  untuk menyusun  kebijakan  mengenai  konservasi  energi.  Pada pasal 6 PP dipertegas bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota  dimaksud  adalah  merumuskan  dan menetapkan  kebijakan,  strategi dan  program  konservasi energi. salah satu bentuknya adalah menyusun Peraturan Daerah  Kota  Pontianak  tentang  Konservasi  Energi. Batang  tubuh  Peraturan  Daerah  tersebut  meliputi prosedur  pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  serta sanksi.

## 3.4.1. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur  pelaksanaan  konservasi  energi  mencakup konservasi dalam pemanfaatan energi.
1. Pemanfaatan  energi  oleh  pengguna  energi  wajib dilakukan secara hemat dan efisien;
2. Pemerintah  Kota  Pontianak  dan  pengguna  energi berskala  besar  wajib  melakukan  konservasi  energi melalui manajemen energi;
3. Manajemen  energi  dilakukan  dengan  menunjuk manajer  energi,  menyusun  program  konservasi energi,  melaksanakan  audit  energi  secara  berkala, melaksanakan  rekomendasi  hasil  audit  energi  dan melaporkan  pelaksanaan  konservasi  energi  setiap tahun kepada walikota;
4. Audit energi dilakukan oleh auditor energi;
5. Manajer energi dan auditor energi wajib mempunyai sertifikat kompetensi;
6. Program  konservasi  energi  disusun  oleh  pengguna energi  dan memuat informasi meliputi rencana  yang akan  dilakukan,  jenis  dan  konsumsi  energi, penggunaan peralatan hemat energi;
7. Setiap  pengajuan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB) wajib  merencanakan  instalasi  listrik  yang  sesuai dengan standar konservasi energi;
8. Standar  konservasi  energi  yang  disusun  wajib mengacu  pada  ketentuan  berikut  yang  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  Peraturan  Daerah. Diantaranya:
- Suhu pendingin/AC diset 24 derajat celcius
- Personal  komputer  (PC)  distel  dengan  settingan power manajemen - Setiap pembangunan gedung baru harus menggunakan  peralatan  hemat  energi  sepeeti lampu  hemat  energi  (LHE),  AC  hemat  energi, computer LCD.
3.4.2. Monitoring dan Evaluasi Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  konservasi energi  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Pontianak kepada pengguna energi.
1. Pemerintah  Kota  Pontianak  wajib  membentuk struktur  organisasi  perangkat  daerah  (SOPD)  yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi energi;
285,54 2.00 112,96 7.63 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 Sebelum DSM Sesudah DSM
2. SOPD  tersebut  melakukan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan konservasi energi secara berkala. Dalam melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yang berhubungan dengan bagian perizinan;
3. SOPD tersebut wajib melakukan pembinaan terhadap  pelaksanaan  konservasi  energi  melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi.
3.4.3. Penghargaan dan Saksi
Penghargaan  dan  sanksi  diperlukan  dalam  rangka efektifitas  implementasi  Peraturan  Daerah  tentang konservasi energi.
1. Pemerintah Kota Pontianak dapat memberi penghargaan  kepada  pengguna  energi  yang  berhasil melaksanakan  konservasi  energi  pada  periode tertentu,  termasuk  yang  memiliki  daya  sendiri dirumahnya (mandiri);
2. Penghargaan  dapat  berupa  insentif  pajak  atau retribusi tertentu;
3. Sanksi diberikan kepada pengguna energi yang tidak melaksanakan  konservasi  energi  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Daerah;
4. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pengumuman dimedia massa, atau denda.
4. Kesimpulan
- Peluang  penghematan energi  listrik  di  kantor DPRD Kota  Pontianak  menghemat  biaya  sebesar  Rp. 152.728.480 pertahun;
- Faktor  kebutuhan  APP  Meter  Kantor  DPRD  Kota Pontianak  hanya  41,16% sehingga belum memenuhi syarat 60%-80%;
- Mengurangi  1  derajat  celcius  dari  pendingin  dapat mengurangi pemakaian listrik 7%. Pengurangan suhu pending ruang AC sebesar 1 derajat celcius. Dengan menggunakan  acuan  hukum  tariff  dasar listrik  PT. PLN  (Persero),  Jakarta  2011  dimana  biaya  per  kWh sebesar Rp. 885,- maka diperoleh penghematan biaya sebesar Rp. 11.358.700,-;
- Program  DSM  jangka  menengah  dengan  melakukan penggantian  lampu  TL  dengan  lampu  hemat  energi (LHE),  menghasilkan  penghematan  energi  sebesar 8.046  kWh/tahun.  Investasi  pembelian  lampu  LHE sebesar  Rp.  12.814.000,- biaya  operasional  sebesar Rp.  9.385.491,-/tahun,  dan  keuntungan  sebesar  Rp. 7.219.609,-/tahun;
- Program  DSM  jangka  panjang  dengan  melakukan penggantian AC dan monitor menghasilkan penghematan sebesar Rp. 145.893,71kWh;
- Program  DSM  berhasil  menurunkan  pemakaian energi yang sebelumnya sebesar 285.542,19 kWh/tahun  menjadi  112.967,63  kWh/tahun,  dengan besarnya  penghematan  rata-rata  sebesar  172.574,55 kWh/tahun, atau sebesar 60%.

## 5. Referensi
[1] Best  Pra ctices  Guidebook,  “ Demand  Side  Management For Pacific Island Po wer Utilities,” UNDESA /SOPAC - IIEC
[2] Bonneville,  Eric,  dan  Rialhe,  Anne, “Demand  Side Management  for  Residential  and  Commercial  End- User” , French Company AERE, May 2006.
[3] Forum  Hemat  Listrik,  ” Langkah  Menghemat  Biaya Dengan  Cara  Menghemat  Listrik”, PT.  PLN  (Persero)
Distribusi Jawa Barat & Banten, Januari 2008.
[4] Hardiansyah, ”Bahan Kuliah Demand Side Management”, Magister  Manajemen  Energi,  Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Untan.
[5] Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun 2011  tentang ”Tarif  Tenaga  Listrik  yang  Disediakan oleh  Perusahaan  (Persero)PT. Perusahaan  Listrik Negara ” .
[6] Kusnandar,  Dadan ,”Me tode  Statistik  dan  Aplikasinya dengan  Minitab  dan  Excel” ,  Madyan  Press, Yogyakarta, 2003.
[7] Mahmudsyah  Syariffuddin,  dan  Fajar  Ridlo  Akhmad, ” Implementasi  Demand  Side  Management  (DSM) untuk  Optimalisasi  Sistem  Beban  Listrik  PT.  PLN Distribusi  Wilayah  Jawa  T imur”, Jurusan  Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, ITS, Agustus 2000
[8] Mirza Agus, “Implementasi Demand Side Management (DSM)  di  Fakultas  Teknik  Universitas  Tanjungpura Pontianak” Magister  Teknik  Elektro, Fakultas  Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2009.