## Implementasi Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Perbatasan

## Negara Republik Indonesia
di Kalimantan Barat
Bhayu Kuncoro 1
1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat
Korespondesi Penulis Utama: bhayukuncoro23@gmail.com

## Abstract
This  research  entitled  The  Implentation  of  the  Narcotics  Dark  Circulation  Eradication Program Through the Republic of Indonesia’s Border Line in West Kalimantan analyzed based  on  the  theory  put  forward  by  Merilee  S.  Grindle.  This  research  is  a  type  of descriptive research with a qualitative approach. The type of data in this study is primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from various official documents related to research.
The implementation of the Narcotics Dark Circulatioan Eradication Prgoram through the Republic  of  Indonesia’s  Border  Line  in  West  Kalimantan  has  not  been  able  to  run optimally  due  to  several  factors,  namely:  1.  The  esistence  of  interests  that  influence  the parties  affected  by  the  program,  2.  The  strategy  of  the  disadvantaged  actors  especially those involved in narcotics illicit traffincking, 3. Limited resources, 4. Top-down decision making locations.
Based on these problems, the author can make suggestions, namely: 1. There needs to be a  support  program  in  the  form  of  a  border  surveillance  program,  2.  Increasing  the capacity  of  program  implementors  both  in  quality  and  quantity,  3.  Focusing  on eradication programs and other support programs in border areas.
Key words : The Implementation Policy,  Narcotics Eradication .
1.    PENDAHULUAN Permasalahan peredaran gelap narkotika  di  Indonesia  saat  ini  bagaikan jamur  di  musim  penghujan.  Hal  tersebut ditandai dengan beberapa kejadian pengungkapan  penyelundupan  narkotika melalui jalur laut di bulan Februari 2018. Terhitung  ada  2  (dua)  kapal  laut berbendera  asing  yang  telah  resmi dinyatakan  berusaha  menyelundupkan lebih  dari  2,6  ton  narkotika  jenis  sabu (Ninis Chairunnisa, 2018). Pengungkapan penyelundupan ini
dilaksanakan atas kerjasama antara Badan  Narkotika  Nasional,  Kepolisian
Republik  Indonesia,  Tentara  Republik
Indonesia,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  serta  Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik  Indonesia.  Dari  pengungkapan penyelundupan tersebut didapatkan informasi,  saat  ini  Indonesia  menjadi negara  sasaran  yang  menggiurkan  dalam penyelundupan dan peredaran narkotika.
Menurut  Kepala  Bagian  Hubungan
Masyarakat  Badan  Narkotika  Nasional, Komisaris Besar Polisi Sulistiandriatmoko, sebagaimana diberitakan  dalam  MetroTVnews.com (Anonim, 2017), Indonesia dipilih menjadi sasaran penyelundupan karena 3 (tiga) faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain  :  pertama,  permintaan  terhadap narkotika  illegal  yang  sangat  besar, kedua, kondisi geografis Indonesia
sebagaian  besar  perairan  yang  sangat memungkinkan dijadikan jalur
penyelundupan narkotika dari luar negeri, pengawasan  yang  kurang  ketat  dari penegak  hukum  diwilayah  perbatasan,
banyaknya  pelabuhan-pelabuhan  tikus yang  dijadikan  pintu  masuk  narkotika. Terakhir,  penegakan  hukum  terhadap bandar  dan  jaringan  narkoba  kurang konsisten.  Ketiga  hal  tersebutlah  yang menjadikan  Indonesia  sebagai  negara yang sangat menarik untuk penenyelundupan  dan  peredaran  gelap narkotika. Guna menangani permasalahan tersebut,  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Kalimantan  Barat  menetapkan langkah-langkah  strategis  yang  bertujuan menekan laju angka prevalensi penyalahguna narkotika. Langkah-
langkah  strategis  tersebut  tertuang  dalam Program  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika (P4GN). Program ini memiliki 2  (dua)  pendekatan,  yakni  dengan menekan kebutuhan penyalahgunaan narkotika (demand reduction) dan menekan  peredaran  gelap  narkotika (supply  reduction)(Jurnal  Data  BNN, 2018).
Pendekatan demand reduction, langkah-langkah preventif ditempuh sebagai upaya untuk membentuk masyarakat  yang  mempunyai  ketahanan dan kekebalan terhadap Narkotika.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  hal menekan angka prevalensi
penyalahgunaan Narkoba menyasar kaum muda  (anak-anak,  remaja,  pelajar,  dan mahasiswa) yang merupakan target pasar jaringan  sindikat  Narkoba.  Pendekatan supply  reduction  BNNP  melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan Narkotika..

## Gambar 1.1. Kerangka emikiran

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Bogdan  dan  Taylor  dalam Moloeng (Moloeng, 2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang  terjadi.  Lebih  lanjut  Moleong (Moloeng, 2007:11) mengemukakan bahwa  penelitian  deskriptif  menekankan pada  data  berupa  kata-kata,  gambar,  dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya  penerapan  metode  kualitatif. Selain  itu,  semua  yang  dikumpulkan berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap apa  yang  sudah  diteliti.  Pengambilan
sampel  atau  sumber  data  pada  penelitian ini  dilakukan  secara  puposive  dan  untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball,  taknik  pengumpulan  dengan triangulasi  (gabungan),  analisa  data bersifat  kualitatif  dan  hasil  penelitian menekankan makna generalisasi.
Lokasi yang diambil dalam penelitian  ini  ditentukan  dengan  sengaja (purposive),  yang  dilakukan  di  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Entikong dan  di  kantor  BNN  Provinsi  Kalimantan Barat. Dengan
Pelaksanaan penelitian tentang implementasi  pemberantasan  peredaran gelap narkotika melalui perbatasan negara Republik Indonesia di Kalimantan
Barat  ini  direncanakan  pada  bulan Januari sampai dengan Juli 2018.
Obyek  dari  penelitian  ini  adalah implementasi  pemberantasan  peredaran gelap narkotika melalui perbatasan negara Republik Indonesia di Kalimantan Barat yang
dilaksanakan oleh implementor  dalam  hal  ini  BNNP Kalimantan  Barat  dan  instansi  yang terkait  dalam  pemberantasan  peredaran gelap  narkotika  melalui  jalur  perbatasan negara.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk melihat keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  tidak hanya  dengan  melihat  keberhasilan  dari kebijakan  itu  saja,  namun  juga  melihat pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut.  Kemampuan  suatu  kebijakan ditentukan oleh
implementabilitas kebijakan  itu  sendiri.  Secara  garis  besar Marilee  S.  Grindle  mengungkapkan

## FENOMENA-FENOMENA :
- Tingginya  pengungkapan  tindak  pidana  narkotika,  secara  nasional  maupun regional kalimantan barat
- Tingginya  angka  penyalahgunaan  narkotika,  secara  nasional  maupun  regional kalimantan barat - Kekawatiran  terjadinya  hilang/kegagalan  generasi  (loss  generation)  akibat maraknya penyalahgunaan narkotika
- Kekawatiran terhadap kerugian negara, baik individual maupun sosial
PERMASALAHAN : Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia Di Kalimantan Barat
KEBIJAKAN/PROGRAM :
Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia Di Kalimantan Barat berdasarkan para :
Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN :
Pelaksanaan kebijakan ditinjau menggunakan teori/model implementasi kebijakan “ Model implementation as a political an administrative process” oleh Merilee S. Grindle, yang terdiri dari varibel-variabel:
Content of Policy  Interest Affected  Type of Benefits  Extent of Change Envision
 Site of Decision Making
 Program Implementer  Resources Committed
Context of Implementation Policy  Power, Interest, and Strategy of Actor Involved
 Institution and Regime Characteristic
 Compliance and Responsiveness
HASIL/KELUARAN : Saran/masukan perbaikan terhadap implementasi “Program Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Perbatasan Negara Republik Indonesia di Kalimantan
Barat”
implementabilitas  suatu  kebijakan  terdiri dari 2 (dua) variabel besar, yakni variabel isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan variabel lingkungan implementasi
kebijakan  ( context  of  implementation ).
Dengan  kata  lain  dari  sisi  proses implementasi kebijakan dipengaruhi kedua  variable  besar  tersebut.  Kedua varibel  besar  tersebut  dibagi  menjadi  9 (sembilan) variabel yang terdiri dari : 3.1.   Isi Kebijakan ( Content Of Policy )
a. Kepentingan yang mempengaruhi
“Dimana  ada  kebijakan,  maka disitu terdapat kekuatan politik, kepentingan,  dan  aktor  politik  yang “bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan  terkadang  persinggungan  yang berujung  pada  konflik.”  (Jurnal  Politik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017).
Program pemberantasan
peredaran  gelap  narkotika  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  tidak luput dari kepentingan yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Secara  garis  besar  kepentingan  yang mempengaruhi  program  tersebut  berasal dari  masyarakat  secara  umum,  pelaksana program  (dalam  hal  ini  Badan  Narkotika
Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia)  serta  Lembaga  Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan narkotika.
Disamping  adanya  kepentingan yang mempengaruhi,
adapula kepentingan yang dipengaruhi dari lahirnya  program  ini.  Kepentingan  yang
dipengaruhi  oleh  program  ini  adalah kepentingan  oknum  masyarakat  ataupun bahkan  aparat  yang  terlibat  dalam tindak pidana narkotika.
b. Derajat perubahan
Untuk  mendalami  faktor  derajat perubahan  yang  diharapkan,  peneliti melakukan wawancara kepada
masyarakat.  Dalam  hal  ini  peneliti mengambil  narasumber  dari  masyarakat yang  peduli  terhadap  permasalahan narkotika. Peneliti melakukan wawancara terhadap  2  (dua)  orang  duta  anti narkotika Kalimantan Barat. Dari wawancara  tersebut  didapatkan  fakta bahwa  perubahan  yang  diharapkan  dari pelaksanaan program pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah
Kalimantan  Barat  lebih  maju,  sehat  dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika.  Kondisi  saat  ini, berdasarkan pada pemaparan narasumber hal  tersebut  belum  tercapai  karena program  pemberantasan  dirasakan  belum optimal.  Pemberantasan  peredaran  gelap narkotika  dirasa  belum  memberikan  efek jera  kepada  para  tersangka,  sehingga peredaran  gelap  narkotika  masih  belum bisa ditekan dengan maksimal.
c. Tipe manfaat
Tipe  manfaat  suatu  kebijakan dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  kategori yakni manfaat kolektif dan manfaat yang dapat  dibagikan  (divisible).  Menurut Grindle  kebijakan  yang  memiliki  tipe manfaat  kolektif  akan  lebih  mudah diimplementasikan  daripada  kebijakan yang memiliki tipe manfaat diviside. Hal ini  disebabkan  kebijakan  dengan  tipe
manfaat  kolektif  mendatangkan  lebih sedikit konflik atau perbedaan pendapat.
Thus, programs
delivering collective goods such as the provision of light and water in urban slum neighborhoods may be readily implemented in the Third World because the  compliance  of  groups  or  localities affected will tend to be forthcoming with a  minimal  amount  of  conﬂict  or  dissent. Programs  with  divisible  beneﬁts  such  as housing,  in  contrast,  may  exacerbate conflict  and  competition  among  those seeking to beneﬁt from them and may be more  diﬁicult  to  execute  as  intended. (Grindle, 1980 : 8 – 9)
Menilik tipe manfaat yang terkandung dalam
undang-undang narkotika  sangat  jelas  terlihat  bahwa kebijakan  ini  memiliki  tipe  manfaat kolektif. Tercermin dari tujuan kebijakan yang  menyebutkan  penerima  manfaat kebijakan  ini  adalah  rakyat/masyarakat Indonesia  secara  keseluruhan.  Manfaat yang  diterima  oleh  penerima  manfaat adalah peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan.  Berdasarkan  petikan  dari buku Grindle diatas, seharusnya program pemberantasan
akan mudah
diimplementasikan  karena  tipe  manfaat yang  bersifat  kolektif  dan  penerima manfaat telah termuat dengan jelas dalam isi kebijakan.
Untuk  mendalami  faktor  tipe manfaat yang diterima masyarakat, peneliti  melakukan  wawancara  kepada masyarakat.  Dalam  hal  ini  peneliti mengambil  narasumber  dari  masyarakat yang  peduli  terhadap  permasalahan narkotika. Peneliti melakukan wawancara
terhadap  2  (dua)  orang  duta  anti narkotika Kalimantan Barat. Dari wawancara  tersebut  didapatkan  fakta bahwa  tipe  manfaat  yang  diterima merupakan  manfaat  secara  kolektif. Manfaat
pelaksanaan program pemberantasan peredaran gelap narkotika yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah  terciptanya  rasa  aman  dan berkurangnya  keresahan  terhadap  tindak pidana narkotika.
d. Letak pengambilan keputusan
Berdasarkan hasil studi dokumen, wawancara dan observasi pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan antara lain mengenai  lokasi  pengambilan keputusan. Program pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah merupakan  kebijakan  nasional  yang diampu  oleh  Badan  Narkotika  Nasional. Badan  Narkotika  Nasional  bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik  Indonesia.  Dengan  kata  lain, pengambil keputusan utama dalam kebijakan  ini  adalah  Badan  Narkotika Nasional.
Badan  Narkotika  Nasional  selaku pengambil  keputusan  utama  berperan sentral  terhadap  pelaksanaan  program pemberantasan
peredaran gelap narkotika. Peran sentral Badan Narkotika Nasional dapat diartikan sebagai kewenangan  untuk  menentukan  arah sasaran  strategis  dari  program.  Seluruh pelaksanaan kebijakan ditingkat kewilayahan  harus  mengacu  kepada kebijakan utama tersebut.
Menurut penulis, seharusnya sebuah kebijakan selain mengacu kepada standar/aturan  nasional  juga  harus  bisa
menjawab kebutuhan wilayahnya.
Maksudnya disini adalah kebijakan pusat menjadi  dasar  kebijakan  utama  serta patokan (role model) dalam hal kebijakan teknis,  namun  daerah  juga  diberikan ruang  untuk  menentukan  program  apa saja  yang  akan  dilaksanakan  dengan mengacu kepada data dan fakta yang ada didaerahnya.
Lebih lanjut daerah akan memformulasikan sebuah langkah kebijakan  apa  yang  akan  diambil  dan pastinya  tiap  daerah  akan  berbeda-beda. Seperti  jika  dibandingkan  Provinsi  yang memiliki  tingkat  penyalahgunaan  yang tinggi  tapi  minim  akses  terhadap  jalur masuk  narkotika  dari  luar  negeri  dengan Provinsi  yang  tingkat  penyalahgunaan narkotikanya  rendah  namun  memiliki akses  (entry  point)  serta  jalur  masuk narkotika yang banyak.
Provinsi  yang  rawan  terhadap penyalahgunaan  narkotika  seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar pada program rehabilitasi narkotika dan pencegahan  terhadap  penyalahgunaan narkotika,  seddangkan  provinsi  yang memiliki  jalur  masuk  narkotika  dari  luar negeri  seharusnya  lebih  difokuskan kepada pengawasan perbatasan, khususnya  pada  barang  masuk.  Saat membahas  mengenai  penyalahgunaan narkotika dengan mengacu kepada angka prevalensi akan didapatkan jumlah
penyalahguna yang menjadi dasar pengambilan keputusan memberikan porsi lebih pada program tertentu. Seperti halnya jika mengacu kepada
pengungkapan  tindak  pidana  narkotika, khususnya darimana narkotika itu
berasal,  maka  hal  tersebut  juga  bisa menjadi  dasar  acuan  dalam  pengambilan kebijakan  dimana  harus  menerapkan pengawasan  terhadap  jalur-jalur  masuk narkotika  tersebut.  Jika  dilihat  dari beberapa  kasus  ungkapan  BNN  Provinsi Kalimantan  Barat  yang  barang  buktinya hampir  semua  berasal  luar  negeri, seharusnya  BNN  Provinsi  Kalimantan Barat  diberikan  program  pengawasan perbatasan tersebut.
e. Pelaksana program/kebijakan
Dalam  Undang-undang  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  disebutkan beberapa  instansi  pemerintah  selaku pelaksana (implementor). Beberapa instansi  ditunjuk  dengan  peran  dan kewenangannya  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya masing-masing.
Secara  umum  Undang-undang tersebut  telah  membagi  tugas  kepada setiap instansi. Disini Kementerian Kesehatan menjadi satu-satunya regulator yang menentukan narkotika menjadi legal atau  illegal.  Jika  narkotika  diproduksi, didistribusikan  dan  digunakan  tanpa mengikuti ketentuan Kementerian Kesehatan  maka  hal  itu  menjadi  illegal atau  disebut  juga  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Sedangkan BNN  dan  Kepolisian  berperan  sebagai pengawas  serta  penindakan  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.
Kembali  jika  berbicara  mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika,  maka  disini  perlu  berbicara peran  yang  dimiliki  oleh  BNN  dan Kepolisian.  Tugas  pokok  BNN  dan
Kepolisian  yaitu  fungsi  keamanan  dan ketertiban melekat kepada peran tersebut. 3.2. Sumber daya yang mendukung Lingkungan Implementasi Kebijakan ( Context of Implementation )
a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat
b. Karakteristik  Lembaga  dan  Rezim yang Berkuasa
c. Tingkat  Kepatuhan  dan  Respon Pelaksana Program/Kebijakan

## 4.  SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa
hal terkait implementasi  program  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  melalui  jalur perbatasan  Negara  Republik  Indonesia, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : Dilihat  dari  kelompok  variabel  isi kebijakan  ( Content  of  Policy )  beberapa temuan dijabarkan sebagai berikut :
4.1. Simpulan
Dalam  isi  kebijakan  Undang- Undang  35  Tahun  2009  telah  disebut secara terang mengenai kepentingan yang dipengaruhi atau
mempengaruhi.
Kepentingan  tersebut  dimuat  dalam tujuan Undang-Undang  yakni  seluruhnya demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat  Indonesia.  Kedua  yakni kepentingan  BNN  secara  institusional, BNN  dalam  Undang-Undang  ini  disebut secara  terang  sebagai  instansi/Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK) yang  bertugas  menangani  permasalahan narkotika.
a. Derajat  perubahan  yang  diinginkan termuat  dalam  Undang-Undang  35 Tahun 2009 tersebut. Derajat perubahan  yang  diharapkan  dalam kebijakan tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia melalui pemberantasan dan penyalahgunaan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Selain  itu derajat  perubahan  juga  dapat  dilihat dalam  ukuran-ukuran  keberhasilan yang termuat dalam Rencana Strategis BNN sebagai terjemahan dari Undang- Undang 35 Tahun 2009.
b. Tipe  manfaat  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  35  Tahun  2009 sangat  jelas  terlihat  bahwa  kebijakan ini  memiliki  tipe  manfaat  kolektif. Tercermin  dari  tujuan  kebijakan  yang menyebutkan penerima manfaat kebijakan ini adalah rakyat/masyarakat  Indonesia  secara keseluruhan.  Manfaat  yang  diterima oleh penerima manfaat adalah peningkatan  derajat  kesehatan  dan kesejahteraan. Oleh karena itu seharusnya  program  pemberantasan akan  lebih  mudah  diimplementasikan karena  tipe  manfaat  yang  bersifat kolektif  dan  penerima  manfaat  telah termuat  dengan  jelas  dalam  isi kebijakan.
c. Letak pengambilan keputusan kebijakan ini berada di level pemerintah  pusat.  Setiap  program dirancang  oleh  BNN  RI  dalam mendukung kebijakan tersebut.
Instansi  vertikal  ditingkat  wilayah, seperti  BNN  Provinsi  Kalimantan
Barat  berperan  sebagai  pengambil kebijakan  teknis  dengan  mengacu kepada kebijakan yang ditentukan oleh BNN  RI.  Pada  variabel  ini  muncul sebuah  temuan  yang  menarik,  yakni ada  program  dari  kebijakan  ini  yang menurut  peneliti  lebih  tepat  diberikan kepada  BNN  Provinsi  Kalimantan Barat sebagai program andalan,
namun  tidak  didelegasikan  oleh  BNN RI. Program tersebut adalah Interdiksi
/  pengawasan  perbatasan  negara.
Dilihat dari kondisi geografis Kalimantan  Barat  yang  memiliki perbatasan dengan luar negeri sepanjang  lebih  kurang  944  kilometer yang  menurut  data  ungkapan  kasus narkotika  merupakan  kawasan  rawan masuk  narkotika  dari  luar  negeri, maka  sangat  tepat  program  tersebut didelegasikan ke BNN Provinsi Kalimantan Barat.
d. Pelaksana  kebijakan  disebut  dengan jelas dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009.  Beberapa  peran  dibagikan kepada  beberapa  Instansi  Pemerintah setingkat  Kementerian.  Salah  satu peran  sentral  dalam  kebijakan  ini adalah BNN. BNN merupakan instansi yang diberikan kewenangan melaksanakan  program  Pencegahan dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN).  Bersama  dengan  Kepolisian
Republik  Indonesia,  BNN  diberikan peran  yang  cukup  besar  dalam penanganan  permasalahan  narkotika. Dalam  kebijakan  ini  juga  disebutkan organisasi BNN hingga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
e. Sumberdaya yang
mendukung disebutkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang  35  Tahun  2009. Beberapa hal terkait sumberdaya yang disebutkan  dalam  kebijakan  tersebut antara  lain  aset,  kewenangan,  dan fasilitas (sarana dan prasarana). Untuk lebih  jelas  mengenai  hal  terkait sumberdaya  diterbitkan  Perpres  23 Tahun  2010  tentang  Badan  Narkotika Nasional.
Dalam Perpres ini dituangkan  lebih  rinci  mengenai sumberdaya yang mendukung kebijakan program pemberatansan peredaran gelap narkotika. Dilihat dari kelompok variabel lingkungan implementasi kebijakan ( Context  of  Implementation )  beberapa temuan dijabarkan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  program  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  melalui jalur  perbatasan  Negara  Republik Indonesia tidak luput dari kepentingan aktor  dan  strateginya.  Beberapa  aktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan  ini  adalah  para  pelaku peredaran  gelap  narkotika,  khususnya para  bandar  besar.  Bandar  besar  tidak segan-segan  merekrut  orang-orang baru untuk masuk kedalam sindikatnya,  bahkan  menggunakan oknum aparat. Beberapa kasus membuktikan keterlibatan aparat
penegak  hukum.  Tindakan  tegas sampai dengan pemecatan tidak menjadi  efek  jera  bagi  oknum-oknum tersebut.  Iming-iming  materi  lebih menggiurkan  bagi  mereka.  Strategi yang  digunakan  oleh  bandar  besar antara  lain  dengan  menggunakan
strategi “sel terputus”. Masing-masing orang  dalam  jaringan  tidak  mengenal satu  sama  lain.  Kalaupun  kenal biasanya hanya 1 (satu) level dibawah atau  diatasnya  saja.  Hal  ini  yang menyulitkan petugas dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika.  Disamping  itu  jaringan biasanya  menggunakan  warga  lokal perbatasan  untuk  menyelundupkan narkotika  melalui  jalur-jalur  tikus  / hutan didaerah perbatasan. Pertimbangannya adalah warga perbatasan  sangat  mengenal  area  dan kondisi geografis perbatasan.
b. Karakteristik  pelaksana  dalam  hal  ini BNN  Provinsi  Kalimantan  Barat  telah sesuai  dengan  tugas  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika.  Hal  ini tercermin  dari  struktur  organisasi  dan anggota  organisasi  sudah  dibekali dengan kemampuan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan peredaran gerap  narkotika.  Rezim  pemerintahan memberikan  dukungan  dalam  bentuk kebijakan  teknis  berupa  Instruksi Presiden.  Pemerintah  serius  dalam penanganan  permasalahan  narkotika.
Bahkan  pada  tahun  2015  Presiden menyebutkan “Indonesia Darurat Narkoba”  dan  pada  tahun  2018 Presiden menetapkan Instruksi Presiden tentang rencana aksi nasional P4GN  yang  memerintahkan  seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali melaksanakan aksi melawan narkotika  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
c. Dalam pelaksanaan program pemberantasan peredaran
gelap
narkotika  melalui  jalur  perbatasan negara  Republik  Indonesia,  BNN Provinsi  Kalimantan  Barat  selaku pelaksana  teknis  tunduk  dan  patuh kepada  aturan  perundangan  yang  ada, dalam  hal ini  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Kepatuhan dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan di- praperadilan-kan oleh tersangka.
Seorang  penyidik  tidak  hanya  harus patuh  pada  peraturan  perundangan, namun juga tunduk.
4.2. Rekomendasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, maka  dapat  disimpulkan  keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  melalui  jalur perbatasan  Negara  Republik  Indonesia didukung  oleh  kebijakan  yang  memiliki implementabilitas  yang  tinggi.  Pada variabel  isi  kebijakan  hampir  tidak menjadi  kendala  walaupun  ada  beberapa catatan mengenai kewenagan menentukan program oleh BNN  Provinsi Kalimantan Barat.

## Referensi
Buku-buku: Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian—Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Aneka Cipta. Bungin,  B.  (2007). Penelitian  Kualitatif. Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. Edisi  1,  Cetakan  ke-1  bulan  April. Jakarta: Prenada Media Group. Cangara,  H.  (2002). Pengantar  Ilmu Komunikasi. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Damsar.  (2010). Pengantar  Sosiologi
Politik. Jakarta: Kencana. Effendi,  O.,U.  (1999). Ilmu  Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hadi,  S.  (2004). Metodologi  Research .
Yogyakarta: Andi.
Kurniawati,  H.  D.  (2018). Gagasan
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Asimetris  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah  Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan. Yogyakarta: LIPI. Miles,  M.B  dan  A.  Michael  H.  (1992).
Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber  tentang  Metode-metode Baru.  Alih  Bahasa  Tjetjep Rohendi Rohidi .  Jakarta: UI-Press.
Moleong  J.  L.  (2012). Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi. Cetakan  ke  Dua  Puluh  Delapan.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mukoram, Z. (2016). Komunikasi Politik. Bandung : Pustaka Setia. Nawawi,  I.  (2009). Public  Policy: Analisis,  Srategi  Advokasi  Teori dan  Praktek. Surabaya:  Penerbit PMN.
Nawawi,  H.  (1991). Metode  Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Nazir,  M.  (2011). Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subejo dan Supriyanto. (2004). Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan. Buletin Ekstensia, Pusat Penyuluhan.  Pertanian  Deptan RI
Vol 19 Tahun XI/2004.
Sukmadinata,  N.  S.  (2011). Metode Penelitian  Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rudy.  (2009). Hukum  Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia . Bandar Lampung: Indepth
Publishing. Tabroni,  R.  (2014). Marketing  Politik Media  dan  Pencitraan  di  Era
Multipartai. Yogyakarta:  Graha Ilmu. Wahab, S.,A. (2000). Analisis Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
Wardhani,  A.  M  dan  Haryadi,  Em. (2004). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan.  Oleh:  Gugus  Tugas  II Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta:  TKP3  KPK,  Kementerian Koordinator  Bidang  Kesejahteraan Rakyat.
Wijaya, E. J. (2004). Memahami Sosisologi. Bandung: Armico.

## Publikasi dan Internet:
Gileko, Petrus., Agung Suprojo dan Asih Widi  Lestari.  (  2017).  Strategi Komisi  Pemilihan  Umum  dalam Upaya  Meningkatkan  Partisipasi Politik  Masyarakat  Pada  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah.  Program
Studi  Ilmu  Administrasi  Negara. Fisip, Universitas Tribhuana Tunggadewi, Malang. https://144163-ID-strategi-komisi- pemilihan-umum-upaya.  pdf-adobe acrobat  reader  DC.  Diakses  di Pontianak,  Tanggal  28  Agustus 2019.
Kuncoro,  Wahyu  Muhammad.  (2018).
Media  Sosial,  Trust  dan  Partisipasi Politik  Pada  Pemula.  Program Doktor, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurnal Visi Komunikasi  Volume  13,  No.  01, Mei  2014:  50-68.  https://142747- ID-media-sosial-trust-partisipasi-
politik-di-k. pdf-adobe acrobat reader  DC.  Diakses  di  Pontianak,
Tanggal 15 Juli 2019.
Morisson.  (2014).  Media  Sosial  dan Partisipasi  Sosial  di  Kalangan Generasi  Muda.  Program  Doktoral, Universitas Sains, Malaysia. https://193759-ID-media-sosial- dan-partisipasi-sosial. pdf-adobe
acrobat  reader  DC.  Diakses  di
Pontianak,  Tanggal  10  Agustus
2019. Sugino.,  A.B  Tangdililing.,  Gusti  S.  ( 2015).  Faktor  Internal  Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan  dalam  Pemilu  Presiden dan  Wakil  Presiden  Pada  Tahun 2014 di Kecamatan  Entikong Kabupaten Sanggau. Program Studi Ilmu  Politik,  Magister  Ilmu  Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak.  Jurnal  Tesis  PMIS- Untan-Fisip-2015.  http://  190706- ID-faktor-internal-pelaksanaan-
partisipasi. pdf-adobe acrobat
reader  DC.  Diakses  di  Pontianak,
Tanggal 27 Juni 2019.
Dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  2017  tentang  Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2018  tentang  Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.