Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal. 417 - 427 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM RANGKA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA  SEKTOR PUBLIK
Dharu Wicaksono 1 Gideon Setyo Budiwitjaksono 2* 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : dharu1605@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Author Email : gideon.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 21 Juli 2021 Direvisi : 2 Agustus 2021
Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

## Abstrak
This  research  is  aimed  at    conducting    "Evaluationof  The  Implementation  of  Probity  Audit  in  the frameworkof Accountability of Public Sector Fund Management"  against Government Agencies that have  obligations  and  tupoksi to  conduct  probity audits.  Methods   applied    in   the  discussion    apply qualitative methods through the application of  inpretive phenomenology. It is used by researchers in order to  explore an  individual's  understanding  of his environment  and also to understand a person's perspective    on  a personal experience,   especially related  to the implementation of  probity audits, especially those conducted by the Mojokerto City Inspectorate. The results that    can be  concludedare about  the    Probity  Audit  of  procurement  of  goods  and  services  carried  out  by  the  Mojokerto  City Inspectorate so far is considered to still require a number of improvements seen from the three stages in the implementation of Probity Audit conducted, namely Planning, Implementation and Utilization of its Report. But the effectiveness of Probity Audit on the procurement of goods and services is considered very effective against   public sector fund management accountability in view of the willingness and high  awareness  from  the  auditorship  of  the  Mojokerto  City  Inspectorate  and  Local  Government Organizations (OPD) for the benefits of Goods and Services audit probity activities that have until now been obtained.
Keywords: Accountability, Procurement of Goods and Services, Probity Audit

## PENDAHULUAN
Pengaturan  dalam  keuangan  daerah  dengan  cara  yang  benar  bisa  menyajikan  gambaran terhadap  kesuksesan  maupun  efektivitas  dari  program  kegiatan  oleh  sebuah  organisasi  pemerintah. Darwanis  (2016),  menjelaskan  bagaimana  suatu  pengaturan  keuangan  yang  tepat  serta  efektif merupakan  bentuk  penerapan  “tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )”.  Mardiasmo (2009), juga menyebutkan adanya 3 (tiga) ciri-ciri khusus dalam penerapan good governance yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah yakni  “penciptaan transparasi, akuntabilitas publik, dan value for money ( economy, efficiency dan effectiveness )”. Tiga ciri-ciri khusus tersebut memiliki hubungan serta saling mendukung dalam pembentukan konsep good governance . Di Indonesia praktek kecurangan ( fraud ) dalam pengelolaan keuangan daerah dirasakan masih sangat sering terjadi, salah satunya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan berita yang  dikutip  melalui  detik.com  (Hariyanto,  2020),  Wakil  Ketua  KPK  Nawawi  Pomolango menyampaikan  bahwa atas  kasus  korupsi  yang  telah ditangani KPK sekitar  70%  berasal  dari  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Bahkan  menurutnya,  mengenai  kasus  korupsi  disertai  modus  operandi berupa suap, juga berawal dari proses pengadaan barang dan jasa. Purwanto dalam Mulyono (2017), menjelaskan  secara  konvensional  permasalahan  yang  ditemui  pada  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
barang/jasa  bisa  dikelompokkan  menjadi  permasalahan  berikut  ini:  (1)  kurangnya  pemantauan (monitoring); (2) adanya penyelewengan wewenang; (3) penyelewengan dalam kontrak; (4) kolusi dari pihak pejabat publik dengan rekanannya; (6) adanya perubahan data serta kurangnya transparansi; (7) SDM yang tidak kompeten dan berintegritas.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  korupsi  pada  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa, yakni melalui penerapan “audit pengadaan barang dan jasa secara real-time ” atau dapat dikatakan  sebagai  “ probity  audit ”. Hal itu didukung dengan penelitian  lain yang juga menunjukkan bagaimana Probity  Audit merupakan  bentuk  penerapan  metode  yang  sangat  tepat  untuk  dapat menghindari  serta  meminimalisir  munculnya  fraud  (Detkova  dkk.,  2018).  Di  Indonesia  pelaksanaan Probity Audit didasari oleh “Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”. Probity Audit merupakan satu cara guna menambah peran  dan fungsi dari APIP pada saat penerapan kegiatan observasi yaitu dengan melakukan audit pada saat proses pengadaan barang/jasa.
Probity Audit pada umumnya diterapkan terhadap suatu kegiatan yang sifatnya strategis yang berkaitan dengan sejumlah kepentingan masyarakat, pelayanan umum serta yang berhubungan terhadap permasalahan  politik.  Adapun  teknik Probity  Audit yang  seringkali  digunakan  yaitu  melalui pemeriksaan secara langsung, pengawasan, komunikasi serta wawancara namun juga tidak melupakan metode  dalam  audit  yang  lain.  Hasil  yang  diharapkan  dengan  adanya  proses  pengadaan  barang/jasa yang didasari oleh prinsip probity yaitu untuk mengurangi munculnya perselisihan serta permasalahan, mengantisipasi  terjadinya  tindakan fraud ,  untuk  dapat  meyakinkan  dengan  cara  yang  objektif  serta independen  terhadap  kejujuran  ( probity )  proses  pengadaan  barang/jasa,  selain  itu  juga  untuk mengurangi munculnya permasalahan hukum/litigasi (BPKP, 2012).
Penelitian  sebelumnya  dari  Ramadhan  dan  Arifin  (2019),  memperlihatkan  bagaimana penerapan Probity Audit oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan Probity Audit belum optimal karena penerapannya tidak diberlakukan kepada seluruh proses yang ada dalam pedoman probity audit. Penelitian Diawati (2017), memperlihatkan bagaimana penerapan Probity Audit di Inspektorat Kabupaten Sleman memperlihatkan temuan yang cukup memuaskan namun tetap saja belum diterapkan secara optimal. Atas dasar hasil penelitian-penelian tersebut serta masih maraknya temuan permasalahan korupsi pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang sedang terjadi di Indonesia, peneliti  menjadi  tertarik  untuk  menganalisa  keefektifan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di dalam  Inspektorat  Kota  Mojokerto  yang  ditujukan  untuk  mendukung  terwujudnya  akuntabilitas pengaturan pada keuangan sektor publik yang didasari oleh adanya penerapan Probity Audit yang sudah dilakukannya.  Topik  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  akademisi  dan  praktisi  untuk  memberikan tambahan  pengayaan  informasi  terkait  pentingnya  kegiatan  serta  atantangan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan probity audit.

## KAJIAN PUSTAKA
Role Theory (Teori Peran)
“Teori peran ( role theory )” dijelaskan oleh Kahn dkk. (1964). Berdasarkan Kahn dkk. (1964), teori  peran  adalah  pembatasan  terhadap  perilaku  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang mengadaptasi perilaku mereka agar sesuai terhadap posisi yang dimiliki dalam lingkungan sosialnya. Dalam  penelitian  ini,  yang  dimaksud  peran  adalah  peranan  dari  Inspektorat  di  Pemerintahan  Kota Mojokerto yang dibuat oleh pemerintah dan mempunyai fungsi untuk menjadi auditor internal. “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)” wajib untuk memberikan peran serta kontribusi agar dapat menghasilkan  tata  kelola  pemerintahan  secara  tepat  serta  transparan.  Dalam  penelitian  Alzeban  dan Sawan  (2013),  Audit  Internal  juga  harus  berperan  sebagai  manajemen  risiko  untuk  meminimalisir adanya risiko kecurangan ( fraud ).

## Audit Sektor Publik
Definisi  “Audit  Sektor  Publik”  berdasarkan  Rai  (2008),  merupakan  kegiatan  suatu  lembaga yang dapat memberikan bantuan terhadap penyediaan barang dimana biaya yang digunakan bersumber dari  pemasukan  pajak  serta  sumber  penerimaan  negara  yang  lain  dan  ditujukan  agar  bisa membandingkan  antara  fakta  keadaan  yang  terjadi  terhadap  penilaian  yang  digunakan.  Fungsi  dari pelaksanaan  audit  sektor  publik  yaitu  supaya  dapat  memberi  jaminan  telah  diterapkannya  bentuk
tanggungjawab sosial yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk juga dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, selain itu juga untuk dapat membentuk pemerintahan yang transparan serta terbebas dari  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (BPK  RI,  2017).  Mendukung  pernyataan  tersebut penelitian  Raharjo  dan  Mahyuni  (2019),  juga  menjelaskan  bahwa  pengaturan  dana  pemasukan pemerintahan  yang  tepat  dan  efektif  wajib  diiringi  dengan  pelaksaanan  audit  sektor  publik  dengan kualitas yang baik sebab apabila kualitas audit sektor publik berkurang, maka dapat berdampak pada munculnya risiko tuntutan hukum (legitimasi) kepada setiap pegawai pemerintah yang bertugas.

## Auditor Internal Pemerintah
“Auditor  internal  Pemerintah”  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  “Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)”.  Di  Indonesia,  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  peran  dalam  pelaksanaan pengawasan  internal  pada  kegiatan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  yaitu  antara  lain “Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Inspektorat  Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan  Intern  pada  Kementerian,  Inspektorat  Utama/Inspektorat  Lembaga  Pemerintah  Non- Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga  Negara,  Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota,  dan  Unit  Pengawasan  Intern  pada  Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lembaga auditor internal tersebut,  memiliki  fungsi  untuk  melakukan  pencegahan  tindakan fraud terhadap  seluruh  lembaga pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai auditor internal mereka diwajibkan untuk melakukan pengecekan serta observasi terhadap diterapkannya sebuah kebijakan dari pemerintah pusat dan juga dari daerah serta kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan realita yang terjadi.

## Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah” telah disebutkan hukumnya pada “Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2018”,  dimana  pasal  1  dalam  peraturan  tersebut  menjelaskan "Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  yang  prosesnya  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/  Jasa". Berdasarkan penelitian  Faisal dkk. (2017), terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam suatu proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan  diatur dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, yakni antara lain Efisiensi,  Efektivitas, Transparansi, Keterbukaan,  Saling  Bersaing,  Berdasarkan Asas Keadilan serta Akuntabilitas.

## Praktik Penyimpangan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Mayoritas  di  Indonesia  pengeluaran  belanja  Negara  yang  besar  digunakan  untuk  kegiatan pengadaan barang dan jasa. Keadaan tersebut sangat berimplikasi dengan risiko penyimpangan pada pengadaan  barang/jasa.  Menurut  Arsyad  dkk.  (2016),  menyatakan  bahwa  pada  saat  pelaksanaan pengadaan barang  dan jasa  memiliki  sisi  negatif  yang  umumnya  dapat  muncul dalam  bentuk  proses tender  tidak  transparan,  suap  untuk  memenangkan  tender,  adanya  kolusi,  serta  spesifikasi  teknik mengarah  pada  suatu  merk  tertentu  supaya  bisa  untuk  dimanipulasi  oleh  satu  pihak  badan  usaha tertentu.  Menurut    Mulyono  (2017),  secara  konvensional  penyebab  munculnya  persoalan  pada  saat proses  pengadaan  barang  dan  jasa  diantaranya  didorong  oleh  sejumlah  faktor  yakni,  Minimnya pengawasan;  Penyelewengan  wewenang;  Penyelewengan  dalam  kontrak;  Kolusi  dari  pihak  pejabat publik  dengan  rekanannya;  Adanya  perubahan  data  serta  kurangnya  transparansi;  SDM  yang  tidak kompeten dan berintegritas.

## Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  ”Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  pasal  59 terkait  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa”,  BPKP merupakan  lembaga  yang  diberi  amanah  untuk  menerapkan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan ”pemerintahan yang baik ( good governance )”. Salah satunya dengan upaya menambah fungsi dari APIP dalam  penerapan  observasi  terkait  pelaksanaan  audit  pada  saat  kegiatan  pengadaan  barang/jasa berlangsung ( realtime ) yang biasa dikenal sebagai probity audit. Oleh karena itu BPKP mengeluarkan pedoman  pelaksanaan Probity  Audit yang  disebutkan  pada  ”Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  No.  PER-362/K/D4/2012  tentang  Pedoman Probity  Audit Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  Bagi  Aparat  Pengawasan  Intem  Pemerintah  (APIP)”. Probity  Audit wajib untuk dilaksanakan berdasarkan pada prinsip probity yang dapat disimpulkan sebagai prinsip-prinsip pengadaan  barang/jasa  dan  telah  diatur  dalam  ”Perpres  54  tahun  2010”  yakni  antara  lain  Efisiensi, Efektivitas,  Transparansi,  Keterbukaan,  Saling  Bersaing,  Berdasarkan  Asas  Keadilan  serta Akuntabilitas.  Dimana  tujuan  dari  pelaksanaan  prinsip-prinsip  probity  tersebut  yaitu  supaya  dapat ”Menghindari  permasalahan,  Menghindari  praktek  korupsi,  Meningkatkan  integritas  sektor  publik, Memberi  keyakinan  kepada  masyarakat  atas  penyelenggaraan  kegiatan  sektor  publik  yang  dapat dipercaya,  Memberikan  keyakinan  secara  atas  kejujuran  ( probity )  proses  pengadaan  barang/jasa, Meminimalkan litigasi (permasalahan hukum)”.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik
Pengertian akuntabilitas  menurut  Mardiasmo  dalam Jitmau  dkk.  (2017),  menjelaskan  bahwa “akuntabilitas publik” adalah tanggungjawab dari pihak yang “memegang amanah ( agent )” dan dituntut untuk dapat menyediakan sebuah bentuk tanggungjawab, penyajian data, laporan, serta hasil audit dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang termasuk kedalam wewenangnya terhadap pihak yang “memberikan amanah ( principal )” yang mempunyai hak serta wewenang dalam menuntut hasil dari tanggungjawab tersebut. Akuntabilitas dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni “(1) akuntabilitas vertikal ( vertical accountability ) dan (2) akuntabilitas horizontal ( horizontal accountability )”. Sehingga dengan meningkatnya ukuran dari “akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” maka juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Nurrizkiana dkk., 2017). Lembaga Administrasi Negara dalam Novitaningrum (2014), menjelaskan adanya penilaian karakteristik yang bisa digunakan untuk  memahami  seberapa  baik  tingkat  penerapan  dari  prinsip  akuntabilitas  yaitu  antara  lain, Akuntabilitas  pengaturan  keuangan  yang  dilaporkan;  Bentuk  tanggungjawab  dari  performa  yang dihasilkan;  Tingkat  terjadinya  fraud;  serta  Upaya  untuk  mengurangi  tingkat  fraud.  Berlandaskan “Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah”, menjelaskan bahwa Probity Audit adalah aktivitas pengecekan ( independen ) guna menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada peraturan undang-undang yang ditetapkan serta ditujukan guna menambah  nilai  akuntabilitas  dari  pemakaian  keuangan  sektor  publik  yang  nantinya  bisa  untuk dilaporkan sebagai bentuk tanggungjawab (BPKP, 2012) .

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menerapkan  bentuk  “penelitian  kualitatif”  dan  disertai  “pendekatan fenomenologi intepretif”. Hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian ini  yakni  agar  dapat  memahami kesesuaian  atas  “pelaksanaan Probity  Audit pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  pedoman Probity Audit ”,  selain  itu  juga  untuk  mengetahui  kendala  serta  upaya  yang  dihadapi  oleh  Inspektorat  Kota Mojokerto dalam rangka terwujudnya akuntabilitas dana sektor publik, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Fenomenologi Interpretif. Penelitian ini difokuskan pada “Pelaksanaan Audit atas  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kota  Mojokerto”  berdasarkan dokumen rekapitulasi atas kegiatan pelaksanaan probity audit .
Jenis  data  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  merupakan  “jenis  data  kualitatif  dan  data kuantitatif”. Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan “sumber data primer dan data sekunder”. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung dari pihak peneliti terhadap pihak Inspektorat Kota Mojokerto, yaitu Auditor yang melaksanakan audit terhadap kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan juga harus mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan Probity Audit yang ada di Inspektorat Kota Mojokerto. Sementara data sekunder berupa laporan audit terdahulu dan dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung dari Inspektorat Kota Mojokerto.
Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti yaitu antara lain menggunakan metode Observasi secara pasif  melalui cara pengumpulan data dengan cara bertemu secara langsung dengan objek  penelitian  namun  tidak  terlibat  dalam  aktivitasnya.  Selain itu juga  melalui  wawancara  dengan subjek penelitian, studi pustaka dengan menghimpun bahan pustaka yang relevan terhadap penelitian, dan  juga  studi  dokumentasi  berupa  catatan  pribadi  dari  subjek  penelitian.  Kemudian  peneliti  juga menggunakan  alat  bantu  penelitian  berupa  alat  perekam,  kamera,  alat  tulis,  handphone,  daftar pertanyaan wawancara, buku, jumal, serta referensi yang lain.

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  dua  teknik  triangulasi  yakni  “triangulasi  sumber  data  dan triangulasi teori”.  “Triangulasi  Sumber  Data”,  yaitu  upaya  untuk  mencari  kebenaran informasi  yang spesifik dengan mencarinya pada sejumlah sumber data yang dapat diperoleh. Dimana langkah-langkah yang  dapat  diterapkan  adalah  seperti  dengan  cara  membuat  perbandingan  “data  hasil  pengamatan (observasi)”  terhadap  “data  hasil  wawancara”,  membuat  perbandingan  antara  pernyataan  yang disebutkan oleh individu lainnya terkait fokus dari penelitian terhadap pernyataan yang telah disebutkan oleh  informan  selama  periode  penelitian  terjadi,  membuat  perbandingan  antara  kondisi  serta  sudut pandang dari seorang individu terhadap sejumlah pernyataan serta sudut pandang dari individu lainnya maupun dari kelompok lain. Sementara “Triangulasi teori” yaitu merupakan penggabungan dua teori atau lebih yang nantinya akan saling dibandingkan serta digabungkan antara satu sama lain dan juga membuat  perbandingan  dari  hasil  wawancara  yang  didapat  dari  narasumber  melalui  pendekatan sejumlah  teori  yang  dapat  digunakan  serta  relevan  terhadap  topik  dari  penelitian  ini  yang  nantinya diharapkan dapat menghasilkan sebuah temuan penelitian kualitatif yang dapat berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan penelitian, pengumpulan data, serta analisa data yang komprehensif, dan diharapkan nantinya bisa menyajikan hasil yang juga semakin komprehensif.

## Pengujian Data
Proses  pengujian  data  yang  dilaksanakan  dapat  diuraikan  ke  dalam  beberapa  tahapan  antara lain, 1) Peneliti mengelompokkan seluruh data yang telah dikumpulkan. 2) Menganalisa keseluruhan data yang dikumpulkan serta mengelompokkan data-data tersebut. 3) Mengelompokkan pernyataan dari informan. 4) Melakukan reduksi data. 5) Penyajian data menggunakan metode interpretatif. 6) Membuat suatu  kesimpulan  penelitian.  Berdasarkan  pengumpulan  data  serta  hasil  analisis  data  yang  sudah diterapkan, peneliti kemudian mensintesakannya untuk menemukan makna dari seluruh fenomena yang telah didapatkan dan menuliskan keterbatasan-keterbartasan yang telah dihadapi dalam penelitian ini serta mendeskripsikan kendala, saran maupun rekomendasi dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Penelitian Gambaran Umum Inspektorat Kota Mojokerto
Pembentukan dari Inspektorat didasari oleh “peraturan pemerintah tentang Pedoman organisasi perangkat daerah dan peraturan tentang pedoman menteri dalam negeri nomer 64 tahun 2007 tentang pedoman  teknis  organisasi  dan  tata  kerja  Inspektorat  provinsi  dan  kabupaten/kota”.  Selain  itu  juga berdasarkan pada “Peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi lembaga teknis  Kota  Mojokerto”,  inspektorat  adalah  lembaga  daerah  yang  menjadi  unsur  penunjang  bagi pemerintah  kota  mojokerto  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  pemerintahan  daerah  serta  pengaturan bidang pembangunan dan tugas dari lembaga tersebut adalah mengawasi pelaksanaannya.

## Struktur Organisasi
“Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto” didasari oleh “Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 97 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat  Kota  Mojokerto  pasal  3”  yang  menyebutkan  mengenai  Inspektorat  Kota  Mojokerto memiliki tugas dalam mengawasi penerapan seluruh kegiatan pemerintahan dalam wilayah pemerintah daerah. Jumlah Personil Inspektorat Kota Mojokerto sebanyak 27 orang. Obyek Pengawasan pada tahun 2021  dari  seluruh  satuan  kerja  lingkup  Pemerintah  Kota  Mojokerto  yaitu  Dinas,  Badan,  Sekretariat DPRD dan Kecamatan dengan perincian sebanyak 25 anggota. Dari obyek pengawasan tersebut akan dilakukan  pengawasan  hanya  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  memiliki  risiko  tinggi  saja, agar hasil pengawasan lebih efisien dan efektif.
Pelaksanaan  Audit  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  Bersifat Probity  Audit oleh  Inspektorat Kota Mojokerto
“Audit  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  (APBJ)”  merupakan  proses  audit  yang ditujukan  untuk  kebutuhan  tertentu,  (“Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 ayat 4”), yang termasuk kedalam proses
audit  terhadap  sistem  pengendalian  internal  pemerintah.  “Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pasal  76”  menjelaskan  bahwa seluruh  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah  diharuskan  untuk  menerapkan  Pengawasan Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawasan  Internal  terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing, melalui pelaksanaan proses audit, review, observasi, penilaian, serta pelaksanaan sistem whistleblowing mulai dari tahapan perencanaan kegiatan, mempersiapkan  berbagai  kebutuhan,  seleksi  terhadap  penyedia,  pemberian  kontrak,  serta  hingga penyerahaan  kontrak  kerja.  Salah  satunya  yakni  melalui  pelaksanaan  audit  terhadap  seluruh  tahapan proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung ( real time ) yang juga dikenal sebagai probity audit . Inspektorat Kota Mojokerto adalah bagian dari “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)” yang  sudah  menerapkan  proses Probity  Audit terhadap  pengadaan  barang  dan  jasa,  namun  tetap menjumpai  sejumlah  permasalahan  dan  memerlukan  sejumlah  perbaikan  dalam  setiap  tahap pelaksanaannya.
Analisa atas Tahap Perencanaan kegiatan audit barang dan jasa khususnya Probity Audit oleh Inspektorat  Kota  Mojokerto,  peneliti  melakukan  analisa  atas  Dokumen  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Mojokerto mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 yang disahkan setiap  tahunnya  oleh  Walikota  Mojokerto.  Dimana  pada  tahun  2019  dan  2020  direncanakan  dalam setiap  tahunnya  oleh  Inspektorat  Kota  Mojokerto  namun  tidak  secara  khusus  menyatakan  adanya kegiatan Audit Tujuan Tertentu sebagaimana sifat dari Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak  demikian  pada  tahun  2021,  Audit  Tujuan  Tertentu  telah  diklasifikan  secara  rinci  atas pelaksanaannya dan menyebutkan jenis audit berupa Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa, selain  itu  juga  menjelaskan  mengenai  tahapan  apa  yang  menjadi  ruang  lingkup  pengawasan  oleh Inspektorat Kota Mojokerto yang akan dilakukan pada satu tahun kedepan. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan adalah Probity Audit yang akan dilakukan masih terbatas pada salah satu tahapan misalnya perencanaan saja, pelaksanaannya saja ataupun pemanfaatannya saja. Atas hal tersebut peniliti menanyakan  atas  pelaksanaan Probity  Audit yang  selama  ini  telah  diterapkan  oleh  Inspektorat  Kota Mojokerto, wawancara dilakukan kepada Sdri. Rr. Intan Ari Budi Astuti, ST. MT pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa:
“ Probity Audit ini seingat kami  mulai dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto sekitar tahun 2018 dimana selama ini yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto mengacu pada Pedoman yang  dikeluarkan  oleh  BPKP.  Dimana  kita  memisahkan  didalam  pelaksanaanya  membaginya  dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pemilihan pemenang dan pelaksanaan. Bisa dilihat pada PKPT kami bahwa untuk tahap Perencanaan dijadwalkan pada bulan Februari dan Maret. Hal ini didasarkan karena tujuan dari Probity Audit yang digunakan untuk mengawasi pengadaan pada terjadi ( real time ) serta sifatnya preventif menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan sehingga harapannya hasil rekomendasi dari Probity Audit yang dilakukan pada awal tahun dapat ditindaklanjuti, dan mengurangi permasalahan pada tahap pelaksanaannya sampai dengan pemanfaatannya”.
Analisa atas Tahap Pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat Kota Mojokerto dalam “Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Mojokerto tahun 2019 dan 2020”, diketahui bahwa dalam kebijakan pelaksanaan Probity Audit yang harus dibuat oleh Instansi Pengawasan pada masing-masing daerah, Inspektorat Kota Mojokerto pada saat pelaksanaan kegiatan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasanya hingga kini masih belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaan Probity Audit di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto sehingga pada implentasinya  hanya  merujuk  pada  Pedoman  Probity  yang  dikeluarkan  oleh  BPKP.  Selain  itu  tidak kalah  pentingnya  yakni  dalam  kebijakan  kriteria  spesifikasi  auditornya  dimana  akan  berguna  untuk kualitas  laporan  yang  dihasilkan  karena  auditor  yang  dimiliki  Inspektorat  Kota  Mojokerto  dalam melakukan Probity Audit telah memiliki kompetensi yang layak.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Sdr. Drs. Leo Haposan, M.Si. pada tanggal 21 Mei 2021 terkait keberadaan kebijakan Probity Audit yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah/Pimpinan Instansi dinyatakan bahwa: “Sepengatuhuan kami belum ada, kita sementara ini untuk pedoman Probity Audit hanya  mengacu  pada  Pedoman  BPKP  Nomor  PER-362/K/D4/2012.  Sehingga  terbatas  pada mekanisme atau prosedur pelaksanaannya saja, diluar hal tersebut misalnya penentuan tingkat urgensi atas OPD mana yang harus dipilih untuk dilakukan Probity Audit hanya berdasarkan perintah atasan serta penilian peta risiko yang telah dimiliki masing-masing OPD yang dinilai dalam kegiatan berbeda sehingga hal tersebut yang kami gunakan dalam penentuan obyek auditan yang harus segera dilakukan
audit.  Untuk  teknisnya  kita  mengacu  pada  Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (SAIPI)  dan Pedoman Probity Audit BPKP dimana kita hanya menyesuaikan dari pedoman yang sudah ada dengan dengan kondisi tahapan yang akan kita lakukan Probity audit”.
Selain itu juga kegiatan Probity Audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto pada tahapan pelaksanaan masih sebatas salah satu tahapan dari proses pengadaan barang dan jasa saja sehingga belum sepenuhnya dikatakan efektif dalam meminimalisir kecurangan dalam proses barang dan jasa. Permasalahan tersebut telah disadari oleh informan, yakni Sdr. Nuriman Zamroni Jouhar, SE bahwa adanya kendala yang ditemui oleh Inspektorat Kota Mojokerto dalam penerapan Probity audit, sebagaimana  pernyataan  berikut:  “Dari  Inspektorat  Kota  Mojokerto,  seperti  yang  sudah  kami sampaikan bahwa SDM merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi cakupan Probity Audit yang kita bisa tindak lanjuti. Selain itu beban kerja Inspektorat untuk tidak hanya tertumpu pada kegiatan Audit khususnya barang dan jasa saja. Pada proses audit seringkali kita juga terkendala untuk tidak bisa menemui langsung Pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa karena kesesuaian waktu audit dengan kesiapan panitia pengadaan pada audit yang kita laksanakan. Hal lain yang juga menjadi kendala  ialah  OPD  seringkali  mengajukan  permintaan  audit  hanya  pada  saat  akan  dilakukan pembayaran kepada penyedia”.
Analisa atas Tahap Pemanfaatan atas Laporan Probity Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota  Mojokerto,  untuk  mengetahui  efektifitas  pemanfaatan  hasil  laporan  Probity  auditnya  peneliti membandingkan  antara  “Ikhtisar  Laporan  Hasil  Pengawasan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP) Kota Mojokerto” pada tahun sebelumnya dengan “Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Mojokerto” pada tahun berikutnya. Dihasilkan penilaian bahwa tingkat pelaksanaan Probity Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto sejauh ini bisa dikatakan efektif dilihat tidak adanya temuan serupa pada paket pekerjaan pengadaan yang serupa dengan  tahun  berikutnya.  Pernyataan  tersebut  memperlihatkan  bahwa  rekomendasi  terhadap  temuan yang  didapati  oleh  Auditor  Inspektorat  Kota  Mojokerto  pada  kegiatan Probity  Audit telah  ditindak lanjuti  oleh  Obyek  Pemeriksaannya,  sehingga  bermanfaat  untuk  meminimalisir  penyimpangan  serta akuntabilitas  dana  sektor  publik  dapat  tercapai.  Semua  itu  tidak  lepas  dari  upaya  Inspektorat  Kota Mojokerto  dalam  memantau  hasil  temuannya  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Sdr.  Drs.  Leo Haposan, M.Si. pada tanggal 21 Mei 2021 bahwa: “Dalam melakukan pemantauan masing-masing tim yang telah melakukan probity audit, berkomunikasi dengan bagian sekretariat yang mengurusi  tindak lanjut  yang  ada  inspektorat  untuk  melihat  kondisi  rekomendasi  yang  kita  keluarkan  apakah  telah ditindaklanjuti oleh auditan atau belum. Jika belum kita ingatkan untuk segera ditindaklanjuti sampai dengan batas akhir tindak lanjut, jika tetap tidak ditindaklanjuti akan kita teruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH)”.
Efektifitas Probity Audit dalam Rangka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik Berkaitan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, “ probity ” juga dapat disebut sebagai “ good process ” yakni proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterapkan berdasarkan prinsip- prinsip  penerapan  integritas,  fakta,  serta  kejujuran  guna  melaksanakan  ketentuan  hukum  yang  telah ditetapkan.  Dimana  artinya  “probity  audit”  juga  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  penilaian (independen) guna menjamin bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah diterapkan dengan cara yang konsisten  berdasarkan  pada  ketentuan  prinsip  penegakan  integritas,  fakta,  serta  kejujuran  dan  juga berdasarkan pada ketentuan  peraturan undang-undang  yang berlaku dan ditujukan untuk  menambah tingkat akuntabilitas atas penggunaan dana sektor publik (BPKP, 2012).
Untuk  melihat  semangat  dari  Auditor  Inspektorat  Kota  Mojokerto  maupun  Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD)  atas  terwujudnya  Akuntabilitas  Dana  Sektor  Publik  atas Probity  Audit Barang dan Jasa, diberikan pertanyaan terkait efektifitas Probity Audit meminimalisir penyimpang yang terdapat pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pernerintah. Kemudian hal ini diterangkan oleh Sdri. Rr. Intan Ari Budi Astuti, ST. MT pada tanggal 21 Mei 2021:
“Dari  pengertiannya  Probity  adalah  kejujuran,  sehingga  menurut  kami  probity  ini  dapat meminimalisir  penyimpangan  karena  adanya  keinginan/kejujuran  dari  auditan  untuk  diperiksa khususnya dalam pengadaan barang dan jasanya agar efektif dan efisien. Dari pengertiannya Probity adalah kejujuran, sehingga menurut kami probity ini dapat meminimalisir penyimpangan karena adanya keinginan/kejujuran dari auditan untuk diperiksa khususnya dalam pengadaan barang dan jasanya agar efektif dan efisien”.
Lebih lanjut ditambahkan pula oleh Sdr. Nuriman Zamroni Jouhar, SE dampak Probity Audit Barang dan Jasa oleh Inspektorat Kota Mojokerto: “Kami kira Probity Audit ini sangat positif karena kita bisa mencegah pemborosan anggaran akibat belanja yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa  akibat  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  tidak  akuntabel,  selain  itu  atas  penyelesaian  waktu pekerjaan  juga  bisa  kita  cegah  untuk  keterlambatannya  sehingga  pengadaan  barang  dan  jasa  bisa termanfaatkan  tepat  waktu.  Terkait  potensi  penyimpangan  pada  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang berdampak pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bisa kita minimalisir yang berdampak pada reputasi Pemerintahan Kota Mojokerto. Oleh karena itu kami kira Probity Audit ini sangat efektif dan efesien untuk akuntabilitas dana pada sektor publik”.
Sehingga kesimpulannya yaitu proses pelaksanaan Probity Audit yang telah  diterapkan oleh Inspektorat Kota Mojokerto, sudah mendapatkan animo yang baik dari OPD-OPD yang berada dalam pengawasannya.  Hal  tersebut  karena  adanya  keinginan  dari  Organisasi  Pemerintah  Daerah  agar akuntabilitas  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukannya  bisa  tepat  pada  sasaran  serta  efisien. Sehingga tujuan dari pengadaan barang dan jasa dapat secara maksimal bisa dirasakan kegunaannya oleh  anggota  masyarakat  serta  berpengaruh  pada  penilaian  yang  baik  pula  kepada  tata  Kelola  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
Namun  akuntabilitas  dana  sektor  publik  tentunya  tidak  mudah  untuk  dicapai  tanpa  adanya dukungan maupun kesiapan dari para pemangku kepentingan khususnya Inspektorat Kota Mojokerto. Oleh karena itu ditanyakan terkait kesiapan para APIP Inspektorat Kota Mojokerto atas terwujudnya Probity Audit dalam  rangka  akuntabilitas  dana  sektor  publik.  Menjawab  hal  tersebut  Sdr.  Drs.  Leo Haposan, M.Si. yang menerangkan bahwa: “Karena merupakan tupoksi Inspektorat Kota Mojokerto untuk melalukan audit Barang dan Jasa, siap atau tidak kita harus siap. Walaupun jika dilihat dari segi SDM  belum  seluruh  Auditor  memiliki  sertifikasi  pengadaan  Barang  dan  Jasa  sebagaimana  yang diharuskan dalam pedoman probity audit”.
Lebih lanjut ditambahkan pula oleh Sdri. Rr. Intan Ari Budi Astuti, ST. MT.atas pemahaman auditor Inspektorat Kota Mojokerto atas Probity Audit Barang dan Jasa: “Kami kira sudah semua auditor Inspektorat  Kota  Mojokerto  pemahaman  atas Probity  Audit karena  seringkali  semua  auditor  telah diikutkan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait pengadaan barang dan Jasa, namun untuk sertifikasi pengadaan  barang  dan  jasanya  yang  masih  belum  semua  Auditor  memilikinya”,  dan  tidak  kalah pentingnya  adanya  Komitmen  dari  pihak  Pimpinan  dalam  memberikan  dukungannya  terhadap pelaksanaan Probity  Audit dalam  rangka  meningkatkan Akuntabilitas  Sektor  Publik.  Sdr.  Drs.  Leo Haposan,  M.Si.  menerangkan: “Pemimpinan  kami  kira  sangat  mendukung  atas pelaksanaan Probity Audit ini,  terlihat  dari  anggaran  yang  selalu disediakan  khusus  untuk  peningkatan  kapabilitas APIP, tujuannya  agar Auditor  di  Inspektorat  Kota  Mojokerto  terus  mendapatkan  ilmu  pengatahuan  yang mendukung tupoksi pengawasan Inspektorat Kota Mojokerto”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan telah terdapat kemauan dan kesadaran yang tinggi dari sisi Auditor Inspektorat Kota Mojokerto maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atas manfaat kegiatan Probity Audit Barang dan Jasa. Hal itu dikarenakan Probity Audit bisa mengurangi tingkat  terjadinya  fraud  pada  waktu  proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sedang berlangsung sehingga dirasa sangat efektif dan efisien dalam terwujudnya Akuntabilitas Dana Sektor Publik. Namun tetap disadari bahwa masih terdapat adanya keterbatasan-keterbatasan yang di miliki Inspektorat Kota Mojokerto. Probity Audit dilakukan pada saat periode proses pelaksanaan pengadaan barang  dan  jasa  sedang  berlangsung,  yang  artinya  dalam  pelaksanaanya  membutuhkan  waktu  serta perencanaan  yang  khusus.  Sehingga,  diperlukan  adanya  komitmen  oleh  pihak  pimpinan  dalam memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa tersebut, yang dapat berupa pembentukan peraturan serta pembentukan kebijakan khusus, selain itu juga dengan cara meningkatan kualitas dan jumlah dari SDM.

## Implikasi Penelitian
Berlandaskan pada hasil analisa penelitian serta metode yang telah diterapkan menemukan hasil mengenai tata cara pelaksanaan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto. Peran Inspektorat sebagai Pengawas Intern Daerah telah memberikan dampak yang cukup baik akan Akuntanbilitas Dana Sektor Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto, melihat tidak ada lagi fenomena kasus khususnya pengadaan barang dan jasa, yang sampai
ditangani  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  semenjak  mulai  efektif  diterapkannya Probity  Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 oleh Inspektorat Kota Mojokerto.

## Keterbatasan Penelitian
Ketika melakukan penelitian ini, peneliti tidak lepas dari adanya keterbatasan atas penyajian hasil penelitian ini. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian salah satunya terkait “triangulasi sumber data dan triangulasi teknik”. Pada pelaksanaan triangulasi sumber data hanya berdasarkan data- data yang bisa didapatkan oleh peneliti yang berkaitan terhadap pelaksanaan Probity Audit dan disajikan oleh obyek penelitian. Sehingga mempengaruhi dalam triangulasi teknik, peneliti tidak bisa melakukan pengamatan/observasi  serta  mendapatkan  pendapat  dari  auditee  secara  keseluruhan  terhadap  semua tahapan dari Probity Audit yang dilakukan oleh Inspektorat kota Mojokerto serta adanya keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk menyelesaian penelitian ini.  Kemudian juga terdapat batasan dari pihak peneliti yang hanya melakukan penelitian di Inspektorat Kota Mojokerto dan peran auditee dari Inspektorat  Kota  Mojokerto  untuk  mendapatkan  gambarkan  lebih  atas  pelaksanaan Probity  Audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang bisa dibentuk berlandaskan pada penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan Inspektorat Kota Mojokerto” dan juga menilai  efektivitas  dari Probity  Audit dalam  rangka  pengadaan  barang  dan  jasa  guna  meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana sektor publik, bisa disimpulkan seperti di bawah ini:
1. Pelaksanaan Probity Audit atas pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota  Mojokerto  sejauh  ini  dipandang  masih  memerlukan  adanya  sejumlah  perbaikan  dilihat dari  penilaian  pada  tiga  tahap  pada  pelaksanaan Probity  Audit yang  dilakukan  yakni Perencanaan,  Pelaksanaan  dan  Pemanfataan  atas  Laporan  menunjukkan  bahwa  Inspektorat Kota Mojokerto pada tahap perencanaan telah merencakan adanya kegiatan Probity Audit pada Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT),  namun  masih  tidak  menyeluruh.  Dimana Inspektorat Kota Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasanya hingga kini masih belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaan Probity  Audit di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Mojokerto  sehingga  pada  implentasinya hanya  merujuk  pada  Pedoman  Probity  yang  dikeluarkan  oleh  BPKP  sehingga  belum sepenuhnya dikatakan efektif dalam meminimalisir kecurangan dalam proses barang dan jasa. Tahap Pemanfaatan atas Laporan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto sejauh ini bisa  dikatakan  cukup  efektif  dilihat  dari  tidak  adanya  temuan  serupa  pada  paket  pekerjaan pengadaan  yang  serupa  terhadap  periode  selanjutnya.  Pernyataan  tersebut  memperlihatkan bahwa rekomendasi terhadap hasil yang didapatkan oleh Auditor Inspektorat Kota Mojokerto pada kegiatan Probity Audit telah ditindak lanjuti oleh Obyek Pemeriksaannya.
2. Penilaian efektifitas dari penerapan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dinilai sangat efektif guna meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik dilihat dari kemauan dan  kesadaran  yang  tinggi  dari sisi  Auditor  Inspektorat  Kota Mojokerto  maupun  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atas manfaat yang diberikan dari kegiatan Probity Audit Barang dan Jasa selama ini.

## SARAN
Berlandaskan temuan dari pembahasan di atas, sehingga peneliti juga turut menyajikan saran praktis kepada pihak instansi maupun saran teoritis kepada pihak peneliti bagi pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu antara lain:

## Saran Praktis:
1. Agar membuat kebijakan khusus mengenai pelaksanaan Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa guna dijadikan acuan yang rinci sesuai kondisi di Lingkungan Pemerintahan.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Probity Audit secara lebih komprehensif mulai tahap perencanaan, pemilihan pemenang, pelaksanaan dan pemanfaatan. Sehingga dapat meminimalisir segala bentuk fraud yang bisa saja muncul ketika dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diharapkan dapat berkurang.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh pegawai khususnya auditor atas pengadaan barang  dan  jasa  dengan  mengikuti  diklat  maupun  bimbingan  teknis  lainnya.  Serta  mengikuti sertifikasi keahlian Pengadaan barang dan jasa, agar memenuhi spesifikasi standar yang diatur pada pedoman probity audi t.
4. Melakukan  sinergitas  dan  koordinasi  dengan  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD).  Hal  ini disebabkan  jangkauan  sumber  daya  yang  dimiliki  dengan  obyek  pengawasan  yang  tidak sebanding  sehingga  kegiatan Probity  Audit ini  bisa mencakup  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa yang benar-benar efektif serta dapat berpengaruh bagi masyarakat luas.
5. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai khususnya pimpinan atas pentingnya kegiatan Probity Audit ini untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik.

## Saran Teoritis:
1. Peneliti juga menyarankan bagi penelitian berikutnya supaya menerapkan bentuk penelitian yang lebih fokus kepada teknis pelaksaanan Probity Audit yang telah diterapkan oleh Inspektorat Kota Mojokerto,  agar  bisa  untuk  lebih  mengetahui  bagaimana  tingkat  kepatutan  dari  pelaksanaan Probity Audit yang telah diterapkan berdasarkan pada Pedoman Probity audit . Sehingga dapat saling mendukung dan diperbandingkan dengan temuan dari penelitian ini.

## REFERENSI
Alzeban, A., & Sawan, N. (2013). The Role of Internal Audit Function in The Public Sector Context in
Saudi Arabia. African Journal of Business Management, Vol. 7 (No. 6), 443–454.
Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
(E-Procurement) Pada LPSE Kota Kendari Jurnal Ekonomi UHO, Vol. 1 (No. 1), 1–11.
BPK  RI.  (2017). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Tahun  2017 .  Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia. Diambil dari:
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2018/05/file_storage_1527140057.pdf
BPKP.  (2012). Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor:  Per- 362/K/04/2012  Tentang  Pedoman  Probity  Audit  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Bagi Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) .  Jakarta:  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan. Diambil dari http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/8/105/2424.bpkp
Darwanis, Y. (2016). Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  SKPA  Pemerintah  Aceh). Jurnal  Administrasi  Akuntansi:
Program Pascasarjana Unsyiah, Vol. 5 (No. 2), 100–115.
Detkova,  P.,  Podkolzina,  E.,  &  Tkachenko,  A.  (2018).  Corruption,  Centralization  and  Competition:
Evidence  from  Russian  Public  Procurement. International  Journal  of  Public  Administration Vol. 41 (No. 5-6), 414-434.
Diawati,  M.  (2017).  Analisis  Penerapan Probity  Audit Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (Studi  pada Inspektorat Kabupaten Sleman). Accounting and Business Information Systems Journal, Vol. 5 (No. 4), 1-20.
Faisal,  N.  I.,  Morasa,  J.,  &  Mawikere,  L.  M.  (2017).  Analisis  Sistem  Pengadaan  Barang  dan  Jasa (Penunjung  Langsung)  Pada  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12 (No. 2), 1122–1132.
Hariyanto,  I.  (2020).  70%  Kasus  Korupsi  Terkait  Barang  dan  Jasa,  KPK  Minta  e-Katalog
Dimaksimalkan. detik.com.
Diakses
25 April 2021. Diambil dari:
https://news.detik.com/berita/d-5147396/70-kasus-korupsi-terkait-barang-dan-jasa-kpk- minta-e-katalog-dimaksimalkan
Jitmau,  F.,  Kalangi,  L.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Fungsi Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Di  Kabupaten Sorong). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", Vol. 8 (No. 1), 276–285. Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity . New York: John Wiley & Sons.
Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Mulyono,  P.  E.  (2017).  Analisis  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  secara  Elektronik  pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal, Vol. 1 (No. 1), 32-42.
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui  Electronic  Procurement  (Best  Practice  di  Pemerintah  Kota  Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2 (No. 1), 200–210.
Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 18 (No. 1), 28–47.
Raharjo, S., & Mahyuni, L. P. (2019). Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Serta Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Auditee Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 16 (No. 1), 115-125.
Rai, I. G. A. (2008). Audit Kinerja Pada Setor Publik : Konsep, Praktik, Studi Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Ramadhan,  M.  S.,  &  Arifin,  J.  (2019).  Efektivitas Probity  Audit dalam  Mencegah  Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10 (No. 3), 550–568.