## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
Muntaha Umar
Abstrak: Salah satu problem yang masih menjadi perdebatan di kalangan  ahli  hukum  Islam  adalah  masalah  kelahiran  hukum Islam.  Masalah  tersebut  telah  memecah  para  ahli  tersebut    ke dalam dua kubu yang bertentangan. Kubupertama berpendapat bahwa hukum Islam merupakan produksi para qadhi pada masa Bani  Umayah.  Argumentasiyang  disuguhkan  adalah  bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang ahli hukum dan  memang tidak meminati bidang ini. Sebaliknya, kubu kedua berpendapat bahwa  hukum  Islam  sesungguhnya  lahir  pada  masa  Nabi Muhaammad  dan  bahkan  diformulasikan  sendiri  olehnya. Perdebatan  antara  kedua  kubu  inilah  yang  hendak diperlihatkan  dalam  artikel  ini  disertai  argumentasi  yang mendasari  kubu  masing-masing  dan  kritik  yang  dilancarkan oleh keduanya.

## Pendahuluan
Persoalan  yang  tetap  hangat  didiskusikan  di  kalangan para ahli keislaman, terutama para ahli hukum Islam di Barat, adalah mengenai  eksistensi  hukum  Islam  pada  permulaan  abad  I  H. Persoalan tersebut adalah berkenaan dengan siapa yang bertanggung jawab sebagai agen yang menformulasikan hukum Islam tersebut ke dalam  bentuk  baku  yang  teraplikasikan  ke  dalam  sebuah  interaksi sosial  yang  bersifat  mengikat.  Snouck  Hurgronje,  yang  terkenal sebagai  pendiri  kajian  masalah-masalah  hukum  Islam  di  Barat, merupakan  orang  pertama  yang  mempertanyakan  eksistensi  hukum Islam dan meragukan peranan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap formulasi hukum Islam tersebut. 1 Ignaz  Goldziher,  melalui  bukunya  yang  terkenal Muslim  Studies , meragukan keaslian hadits Nabi dan mengklaim bahwa hadits-hadits tersebut  merupakan  produk  abad  II  H. 2 berdasarkan  kajian  yang dikembangkan  oleh  kedua  ahli  tersebut,  Joseph  Schacht,  yang
1 Salah satu karyanya adalah Selected Works of C. Snouck Hurgronje (Leiden: E.J. Brill, 1957) 2 Ignaz Goldziher, Muslim Studies, terj. S.M. Stern (London, 1967).

## Muntaha Umar
terkenal  dengan  dua  karya  monumentalnya, The  Origins  of Muhammadan  Jurisprudence 3 dan An  Introduction  to  Islamic  Law , 4 mengajukan  tesis  bahwa  hukum  Islam  mulai  eksis  pada  abad  II  H. Sedangkan  orang  yang  paling  berjasa  atas  perkembangan  hukum Islam itu bukanlah Muhammad melainkan para qadhi yang ditunjuk oleh  para  gubernur  pada  masa  pemerintahan  Bani  Umayyah.  Para qadhi  itulah  yang  mentransformasikan  praktik-praktik  administrasi yang  populer  pada  masa  Bani  Umayyah  tersebut  ke  dalam  hukum Islam. 5 Tesis  ini,  tentu  saja,  mendapat  tantangan  yang  cukup  serius dari  kalangan  ahli  hukum  Islam  lainnya,  baik  dari  para  orientalis maupun  Islam,  seperti  SD.  Goitein,  Wael  B.  Hallaq,  dan  MM.  al- Azami.
Tulisan ini merupakan sebuah “ijtihad” untuk mengangkat masalah orisinalitas hukum Islam dengan membatasi diri pada kajian timing lahirnya dan peranan Nabi Muhammad dalam pembentukannya.  Pembahasan  ini  akan  bertumpu  pada  tesis  dan argumentasi  yang  dikembangkan  oleh  Schacht  dan  pendukung teorinya,  serta  kontra  argumen  yang  dikembangkan  oleh  para  ahli hukum Islam yang menentang tesis  tersebut. Selanjutnya, tulisan ini akan  mencoba  melihat  kekuatan  dan  kelemahan  masing-masing argumentasi sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan akhir.

## Nabi Muhammad dan al-Qur’an
Tesis  yang  dikembangkan  oleh  Schacht  merupakan  hasil kajian  historis  yang  dilakukan  terhadap  peranan  Nabi  Muhammad dan  fungsi  al-Qur’an  pada  masyarakat  Muslim  pada  abad  I  H.
Menurut Schacht, Muhammad ketika ada di ekkah memproklamasikan dirinya sebagai “pembawa pesan dari Allah” dan ia sangat keberatan ketika kaum kafir Quraysy menuduhnya sebagai kahin .  Sebab  di  mata  mereka,  Muhammad  ketika  menuturkan  ayat- ayat  al-Qur’an  tidak  lebih  dari  para  dukun  yang  membaca  mantera dan  jampi-jampi.  Begitu  juga  peran  yang  dijalankan  oleh Muhammmad  sebagai  penengah  terhadap  berbagai  kasus  yang
3 Dipublikasikan oleh Oxford: Clarendon Press, 1950.
4 Dipublikasikan oleh Oxford: Clarendon Press, 1964.
5 Joseph Schacht, An Introduction of Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1959), hlm. 23-27.

## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
113
terjado di tengah-tengah masyarakat, tidak lebih sama dengan peran para kahin di  masyarakat  jahiliyah.  Salah  satu  contoh  yang dikemukakan  Schacht  adalah  peran  sebagai hakam dalam  kasus perkawinan  (QS.  4:  35)  yang  dipraktikkan  oleh  Muhammad  adalah sama dengan fungsi kahin dalam masyarakat Arab pra-Islam. Penolakan  Muhammad  atas  tuduhan  sebagai kahin bukannya  tanpa  alas  an.  Muhammad,  menurut  Schacht,  tidak  ingin membatasi  dirinya  hanya  sebagai hakam atau  arbitrator  dalam komunitasnya,  tetapi  ia  mempunyai  ambisi  politik  yang  kuat  yang berhasil  diraihnya  setelah  berimigrasi  ke  Madinah.  Di  sana Muhammad  membangun  sebuah  masyarakat  baru  yang  merupakan batu  loncatan  untuk  memenuhi  ambisi  politiknya.  Karenanya, Muhammad  pada  dasarnya  lebih  tertarik  pada  masalah-masalah politik ketimbang pada masalah-masalah hukum.  Bahkan, lanjutnya, otoritas Muhammad bukanlah pada masalah-masalah hukum, namun hanya berkaitan dengan masalah-masalah religius dan politik. 6 Pernyataan tersebut senada dengan Ignaz Goldziher yang menggambarkan  bahwa  ketika  di  Madinah  pun,  Muhammad  tidak menghentikan  kegiatannya  sebagai  pemberi  peringatan,  namun kerasulannya mengalami bentuk baru. Muhammad tidak lagi semata- mata  sebagai  penyampai  wahyu.  Perubahan  situasi  menjadikannya sebagai penyerang, penakluk, dan kepala negara. Ia mengorganisasikan  sebuah  masyarakat  baru  yang  sedang berkembang.  Islam  sebagai  sebuah  institusi  mengambil  bentuk  baru di Madinah.  Di sinilah untuk kali pertama bentuk masyarakat Islam,
hukum,  dan aturan-aturan politik mulai terlihat. 7
Guna meraih ambisi dalam karis  politiknya, Muhammad, menurut  Schacht,  membutuhkan  sebuah  sistem  yang  merupakan kombinasi antara tugas-tugas hukum dan kewajiban-kewajiban moral yang  digherakkanoleh  semangat  agama.  Dalam  hal  ini,  Islam merupakan  sebuah  sarana  yang  tepat  yang  digunakan  oleh
6 Ibid., hlm. 11
7 Ignaz Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law (New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm. 8.

## Muntaha Umar
Muhammad  sebagai  seorang  Nabi  untuk  menjelaskan  misi  yang diembannya  kepada  umat,  menyeru  mereka  untuk  menyelamatkan hidup mereka di dunia dan akhirat. Pada masa itu Muhammad tidak memerlukan sistem hukum yang mapan. Yang diperlukan hanyalah ajaran-ajaran  agama  dan  prinsip-prinsip  etika.  Karenanya, Muhammad  tidak  punya  alasan  untuk  mengganti  hukum-hukum yang telah ada ketika itu. 8 Hal ini dimungkinkan karena  Muhammad memang berkepentingan terhadap masalah-masalah hukum.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Hurgronje  bahwa Muhammad  memang  sadar  betul  bahwa  ia  tidak  mempunyai kualifikasi  yang  cukup  untuk  menangani  masalah-masalah  hukum, kecuali  keadaan  memang  benar-benar  mendesak. 9 Emile  Tyan  juga mengatakan  bahwa  ketika  seseorang  menelitik  hasil  kerja Muhammad,  ia  akan  sangat  mudah  yakin  bahwa  Muhammad memang tidak bermaksud  untuk membentuk sebuah sistem hukum yang  baru,  dan  tidak  pula  untuk  memperkenalkan  sebuah  sistem legislasi yang baru. 10
Keengganan  Muhammad  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  elemen-elemen  pinjaman  dari  luar  ajaran  yang dikembangkannya. Sebagai contoh adalah larangan untuk mengambil riba yang  secara  jelas  diinspirasikan  oleh  pergaulannya  dengan kalangan  Yahudi  di  Madinah,  bukan  karena  refleksi  dari  praktik dagang  orang-orang  Mekkah.  Contoh  lain  adalah  diteruskannya prinsip-prinsip retaliasi terhadap pembunuhan dan pencacatan badan (QS. 5: 48) yang didasari oleh Perjanjian Lama Yahudi (Exod. 21.23-25; Lev.24.19; Deut. 12.21). 11 Al-Qur’an sendiri, menurut Schacht,  memberikan indikasi atas  amisi  Muhammad  melalui  ayat-ayat  hukumnya.  Al-Qur’an semata-mata  menfokuskan  dirinya  pada  etika  dan  norma  hukum, seperti  anjuran  untuk  memenuhi  kontrak  dan  perjanjian  yang  telah disetujui,  memberikan  kesaksian,  larangan  menipu,  dan  sebagainya. Al-Qur’an  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  akibat-akibat  hukum  dari sebuah tindakan yang tergambar dengan jelas di dalamnya. Teks al-
8 Schacht , An Introduction , hlm. 11.
9 C. Snouck Hurgronje, Muhammadanism (1916), hlm. 60.
10 Schacht, An Introduction , hlm. 13.
11 Schacht,  “Foreign  Element  in  Ancient  Islamic  Law”,  dalam Journal  of Comparative Legislation and International Law 32 (1950): 9-17.

## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
115
Qur’an tidak mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan seperti tanggung jawab sipil dan juga tidak memberikan konfirmasi terhadap tindakan yang  sesuai  dengan  hukum  atau  pun  berlawanan  dengan  hukum, kecuali ancaman neraka terhadap orang-orang yang berbuat dosa. 12 Sebagai contoh etika al-Qur’an terhadap masalah-masalah hukum  adalah ajarannya tentang kontrak. Dalam ajaran ini al-Qur’an hanya  mengulang  apa  yang  telah  ada  dalam  masyarakat  Arab  pra Islam  seperti  menuliskannya  sebuah  perjanjian,  menghadirkan  saksi atau  memberikan  garansi  apabila  tidak  ada  saksi,  memerintahkan seseorang  untuk  memenuhi  kontrak  yang  telah  disetujui,  dan mengembalikan  amanah  kepada  pemiliknya.  Sejalan  dengan  itu,  al- Qur’an juga memperkenalkan hukum perang yang dalam skala besar masih sejalan dengan kebiasaan pra-Islam. Di samping itu, al-Qur’an memperkenalkan  hukum  keluarga  pada  ayat-ayat  yang  berjumlah cukup banyak, tetapi perhatian utama yang diberikan oleh al-Qur’an adalah mengatur wanita, anak-anak, anak yatim, sanak famili, orang- orang terlantar, dan para budak. 13
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, seseorang dapat berasumsi  bahwa  sikap  hukum  dari  al-Qur’an  dan  ambisi  politik pada  diri  Muhammad  berjalan  seiring.  Yang  pertama  bertujuan memperbaiki  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  pada  wanita,  anak- anak,  dan  anak  yatim,  lalu  mengikis  habis  kebiasaan-kebiasaan masyarakat  Arab  pra-Islam  seperti  judi, riba ,  dan  alkohol  serta memberikan  solusi  terhadap  masalah-masalah  baru  yang  timbul dalam  masyarakat.  Semua  itu  bertujuan  memberikan  fasilitas  yang memadai  terhadap  tujuan  politik  Muhammad  dan  menggantikan struktur masyarakat Jahiliyah  dengan masyarakat Islam. Karenanya, dapat  disimpulkan  bahwa  Muhammad  sama  sekali  tidak  berperan dalam pembentukan hukum Islam. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Muhammad  tidak  berusaha  untuk  menghasilkan  sebuah  sistem
12 Schacht, An Introduction , hlm. 12. 13 Ibid.

## Muntaha Umar
hukum  yang  komprehensif.  Ia  hanya  berpuas  diri  dengan meneruskan hukum-hukum adat yang telah eksis ketika itu. 14
Perkembangan Hukum Islam pada Periode Bani Umayyah Untuk  mendukung  teorinya,  Schacht  mengajukan argumen lain yakni deskripsi situasi yang terjadi setelah Muhammad wafat, ketika kekuasaan dipegang oleh para khalifah yang bertindak sebagai penetap hukum dalam masyarakat. Ketika itu, para khalifah tidak  menunjuk qadhi dan  tidak  pula  meletakkan  fondasi  yang nantinya  dapat  dijadikan  dasar  bagi  sistem  peradilan  Islam.    Yang mereka  lakukan  adalah  meneruskan  modifikasi  dan  kompilasi  atas sistem  arbitrasi  Arab  pra-Islam.  Juynboll,  yang  selalu    mendukung teori  Schacht,  menjelaskan  bahwa  keempat  khalifah  Islam menetapkan  sebuah  sistem  meurut  standar  mereka  masing-masing. Mereka  mengatur  masyarakat  Islam  dengan  semangat  kerasulan, tetapi mereka menyelesaikan masalah-masalah yang timbul menurut jalan  pikiran    asing-masing,  tidak  mencontohkan  apa  yang  telah dipraktikkan oleh Muhammad. 15 Contohnya adalah diberlakukannya hukuman  cambuk  terhadap  pengarang  puisi  yang  isiya    menyerang suku  lain  serta  hukuman  lempar  batu  sampai  mati  terhadap  pelaku zina. 16
Dinasti Bani Umayyah menggantikan fungsi kekhalifahan di  Madinah  pada  pertengahan  abad  I  H.  Oleh  Schacht,  periode  ini dipandang  sebagai  periode  yang  sangat  menentukan  dalam perkembangan hukum Islam. Sesungguhnya, Dinasti  Bani Umayyah tidak  terlalu  memberikan  perhatian  pada  agama  dan  perangkat hukumnya. Mereka lebih menfokuskan diri pada administrasi bidang politik.  Begitu  juga,  mereka  bertanggung  jawab  atas  perkembangan sejumlah  upacara  keagamaan  dan  peribadatan  yang  sebelumnya masih dalam tahap pertumbuhan. 17
14 J.N.D. Anderson, “Recent Development in Shari’a Law”, Muslim Law 40 (1950), hlm. 245.
15 G.H.A.  Juynboll, Muslim  Tradition:  Studies  Chronology,  Provenance  and Authorship  of  Early  Hadith (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1983),  hlm. 15. 16 Menurut  Schacht  hukuman  ini  tidak  tercantum  di  dalam  al-Qur’an  dan  jelas diambil dari hokum Nabi Musa. Lihat Schacht, An Intriduction, hlm. 15.
17 Ibid., hlm. 23.

## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
117
Dinasti  Bani  Umayyah  dalam  menghadapi  perang terhadap  musuh-musuhnya  menetapkan  regulasi  dan  administrasi hukum seperti hukum perang dan administrasi keuangan. Salah satu contohnya  adalah  pemberlakuan  terhadap  sepertiga  dari kepemilikan.  Artinya,  apabila  seseorang  meninggal  dunia  tanpa diketahui  ahli  warisnya,  maka  sepertiga  dari  hartanya  diserahkan kepada bayt al-mal . 18 Mereka  juga  mengambil langkah yang  sangat signifikanterhadap  administrasi  hukum  dengan  mengangkat  para qadhi .  Para  gubernur  pada  masa  itu  berkuasa  pada  tingkat  provinsi. Mereka  mendelegasikan  kekuasaan  kehakiman  kepada  pra qadhi sebagai  pembentuk  hukum  yang  hanya  berlaku  atas  kaum  Muslim saja.  Dalam  mengambil  keputusan  hukum,  yang  nantinya  menjadi dasar  dari  hukum  Islam,  para qadhi tersebut  menggunakan  daya kreasi  mereka  dengan  jalan  mengkombinasikan  hukum  setempat dengan  semangat  al-Qur’an  dan  norma-norma  hukum  kontemporer dalam masyarakat Muslim.
Tugas itu, menurut Schacht, dalam perjalanan selanjutnya menjadi  semakin  berat  dan  membutuhkan  tenaga  spesialis  dalam bidang  hukum.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  tertarik  pada masalah-masalah  hukum  tetapi  tidak  terdidik  secara  khusus  dalam bidang  hukum.  Dengan  mengkaji  hukum  adat  setempat  dalam perspektif  al-Qur'an  dan    norma-norma  Islam,  pada  puncaknya mereka  berhasil  menetapkan  apa  yang  disebut  dengan  "jalan  hidup Islami".  Mereka  juga  mensurvei  lapangan  hukum,  termasuk administrasi  dan  praktik-praktik  hukum  yang  populer,  mengambil yang  layak  diterima,  memodifikasi  dan  menolak  yang  tidak  sesuai. Hasil  kerja  mereka  kemudian  ditransformasikan  ke  dalam  hukum Islam.
Ibrahim  al-Nakha’i  dari  Kufah    adalah  salah  seorng spesialis  dalam  hukum  Islam.  Ia  memberikan  respon  atas  berbagai masalah  peribadatan  dan  keluarga,  tetapi  tidak  dalam  hal-hal  yang bersifat  teknis.  Dengan  kata  lain,  mereka  bertindak  semata-mata
18 Ibid., hlm. 24.

## Muntaha Umar
sebagai mufti yang  terkadan  memberikan  kritik  terhadap  berbagai peraturan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Berdasarkan uraian di atas,  Schacht  menyimpulkan  bahwa  hukum  Islam  berasal  dari periode Bani Umayyah. 19

## Antara Schacht dan Goitein
Tesis  yang  dikembangkan  oleh  Schacht  cukup mengagetkan para ahli hukum Islam, baik di Barat maupun di Timur. Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  tesis  ini  baru  terdengar  pada  abad XIX  M.  Sebelumnya  sudah  baku  dan  mapan  di  kalangan  kaum Muslim  bahwa  sejak  Nabi  Muhammad  diutus,  saat  itu  juga  hukum Islam, sebagai hukum yang berasal dari Allah, telah diturunkan dan sudah  mulai  duterapkan  secara  perlahan-lahan  dan  bertahap,  baik yang bersifat ritual maupun sosial, seperti hukum pidana da perdata. Keyakinan  tersebut  tentu  saja  berdasarkan  fakta-fakta  yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
Engapa  Schacht  mencapai  kesimpulan  yang  sangat bertentangan dengan pandangan umum di kalangan kaum Muslim? Jawabannya  adalah  karena  Schacht  melepaskan  dirinya  dari  kajian yang  bersifat  teologis  maupun  yuristik,  serta  menggantikannya dengan  kajian  yang  bersifat  sosiologis.  Sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Layish  bahwa  Schacht  memperlakukan  hukum Islam  bukan  sebagai  kesatuan  norma-norma  hukum,  tetapi  sebagai fenomena  sejarah  yang  berkaitan  erat  dengan  kenyataan  sosial. 20 Ia juga menekankan bahwa hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan hasil dari proses perkembangan sejarah. 21
Tesis  yang  dikembangkan  oleh  Schacht  ini  tidak  dapat bertahan  lama,  karena  para  sarjana  yang  melakukan  penelitian menemukan  banyak  kelemahan  pada  tesis  tersebut.  Kesalahan metodologis  yang  paling  mendasar  yang  dilakukan  oleh  Schacht dalam  menformulasikan  tesisnya,  menurut  MM.al-Azami,  adalah ketidakpedualiannya  atas  bukti-bukti  yang  terdapat  di  dalam  al-
19 Ibid., hlm. 27.
20 Aharon  Layish,  “Notes on Joseph Schacht’s  Contribution to the Study of Islamic
Law”, British Society Middle Eastern Studies, Bulletin 9 (1982), hlm. 133.
21 David  F.  Forte,  “Islamic  Law:  The  Impact  of  Joseph  Schacht”, Loyola  of  Los Angeles International and Comparative Law Annual 1 (1978), hlm. 9.

## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
119
Qur’an  yang  berkaitan  dengan  ajaran-ajaran  hukum. 22 Padahal, bukti-bukti  menunjukka  bahwa  para  ahli  hukum  dalam  mengatasi sejumlah besar pertanyaan yang muncul selalu mendasarkan dirinya pada  ketentuan  al-Qur’an  serta  berangkat  dari  stimulasi  yang  ada pada  ayat-ayat  al-Qur’an  tersebut.  Berdasarkan  bukti-bukti  tersebut Zafar  Ishaq  Anshari  mengklaim  bahwa  al-Qur’an  sebagai  sumber hukum yang mengikat telah mapan sejak sebermula. 23
Bukan  hanya  sikap  Schacht  terhadap  al-Qur’an  yang dikecam, idenya tentang peran Muhammad juga mendapat mendapat sorotan  yang  cukup  tajam.  SD.  Goitein  menunjukkan  bahwa  tesis yang  dikembangkan  oleh  Schacht  itu  secara  historis  sulit  untuk diterima. Goitein mencoba membuktikan apakah syari’ah itu memang dapat  ditelusuri  ke  arah  pendirinya,  yaitu  Muhammad.  Jika  dapat, kapan  aktifitas  itu  dapat  dibuktikan?  Untuk  menjawab  pertanyaan ini, ia mendasarkan pembahasannya pada ayat al-Qur’an, suatu sikap yang  tidak  ditemukan  pada  diri  Schacht,  dan  peristiwa  bersejarah pada era awal di Madinah. 24
Tentang  Muhammad  sebagai  pencetus  hukum,  Goitein mempunyai  pendapat  yang  berbeda.  Menurutnya,  ketika  berada  di Makkah, Muhammad bertindak semata-mata sebagai khatib dan nabi. Namun,  di  Madinah  tuntutan  dari  masyarakat  yang  sedang berkembang  memaksanya  untuk  memberikan  keputusan-keputusan hukum dari masa ke masa. Lebih lanjut dikatakan bahwa Muhammad di  Madinah  mempunyai  kemampuan  untuk  mengorganisasikan seluruh  penduduk  kota,  Muslim  dan  non-Muslim,  sebagai  sebuah kesatuan  badan  politik.  Untuk  mempertahankan  kesatuan  ini Muhammad  membuat  konstitusi  yang  terdiri  dari  47  paragraf.  Di samping  itu,  banyak  lagi  perjanjian  yang  ditandatangani  dengan sesama  suku-suku  Arab  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
22 M.M. al-Azami , On Schacht’s Origins , hlm. 17.
23 Zafat  Ishaq  Anshari,  “  The  Early  Development  of  Islamic  Fiqh  in  Kufah  with Special  Reference  to  the  Works  of  Abu  Yusuf  and  Shaibani”,  Ph.D.  Diss.,  McGill University, 1966.
24 D. Goitein, “The Birth-Hour of Muslim Law”, Muslim World, vol. 50, 1 (January, 1960), hlm. 23-29.

## Muntaha Umar
Muhammad  telah  berkecimpung  dengan  masalah-masalah  hukum. Sejalan  dengan hal  di  atas,  Goitein  yakin  bahwa  banyak  pertanyaan hukum  yang  telah  diajukan  kepada  Muhammad  dan  diputuskan olehnya ketika itu juga. 25
Merupakan  tradisi  bagi  bangsa  Arab  bahwa  orang  yang bertindak sebagai hakim bukanlah kepala suku atau pun orang yang berkuasa. Tetapi orang bijak, yang terkadang berdiam jauh terpencil dari  kota,    yang  terkenal  dengan  inspirasi  yang  akurat  dan pengalaman  yang  cukup.  Sebuah  contoh  yang  dikemukakan  oleh Goitein  adalah  salah  seorang  ketua  kelompok  dari  Yahudi  ‘Aqil  di Yaman  telah  didekati  oleh  para  ketua  suku  Arab  untuk  mengatasi perselisihan  di  antara  mereka.  Hal  yang  sama,  Ka’b  ibn  al-Ashaf, salah  seorang  tokoh  Yahudi  Madinah,  ditugaskan  untuk  menangani perkara-perkara  non-Yahudi.  Begitu  pula  pula,  Muhammad merupakan tokoh spiritual yang diakui dan menurut konsep Arab, ia harus  bertindak  sebagai  hakam  bagi  kaum  Muslim  maupun  non- Muslim,  termasuk  Yahudi.  Walaupun  mereka  sendiri  sesungguhnya memiliki tokoh sendiri seperti rabbaniyyun dan ahbar yang menangani masalah-masalah hukum di kalangan mereka. 26
Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa begitu sedikit  keputusan  hukum  Nabi  Muhammad  yang  dimasukkan  ke dalam surah-surah pada  awal-awal  periode  Madinah.  Goitein menjawab  bahwa  perkara-perkara  itu  terjadi  pada  akhir  periode Madinah. Untuk membuktikannya, Goitein mengutip surat al-Maidah 42-51.  Dalam    ayat  42-43  Nabi  Muhammad  mengekspresikan keheranannya terhadap kaum Yahudi Madinah yang menjadikannya hakim, padahal mereka mempunyai kitab hukum sendiri.
Sebelum  beberapa  ayat  tersebut  diturunkan,  ada kecederungan  di  kalangan  kaum  Yahudi  Madinah,  setelah  meminta keputusan  dari  Nabi  Muhammad,  mereka  tidak  sepakat  mnerima keputusan  tersebut.  Bahkan  meurut  Goitein,  di  kalangan  kaum Muslim saat itu muncul sikap kritis yang ditujukan pada keputusan yang  ditetapkan  oleh  Nabi  Muhammad.  Sikap  seperti  ini  sangat membahayakan hubungan antara kepemimpinan spiritual  dan fungsi sebagai  hakim.  Tampaknya,  waktu  itu,  Nabi  Muhammad  belum
25 Ibid., hlm. 25.
26 Ibid.

## ORISINALITAS HUKUM ISLAM ( Meretas Kontroversi Seputar Kelahiran Hukum Islam)
121
menjadikan  keputusan-keputusannya  sebagai  bagian  dari  tugasnya sebagai  rasul.  Dengan  turunnya  ayat-ayat  tersebut,  situasi  itu  harus diubah.    Semua  keputusan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Nabi Muhammad  dianggap bersangkut-paut dengan sikap keberagamaan seseorang,  sama  dengan  kepercayaan  kepada  Allah  dan  hari kebangkitan.  Karenanya,  ayat-ayat  ini  kemudian  diikuti  dengan larangan untuk mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin,  masing-masing  komunitas  dipandang  sebagai  satu kesatuan yang komplit dan terpisah. 27
Turunnya  kelompok  ayat  ini  dipandang  oleh  Goitein sebagai  titik  dari  kesadaran  Muhammad  terhadap  perlunya mempunyai  satu  sistem  hukum  sendiri.  Karenanya,  ia  menjadikan ayat  ini  sebagai  awal  lahirnya  hukum  Islam.  Tesis  ini,  tentu  saja, bertentangan dengan tesis yang dikembangkan oleh Schacht. Goitein kemudian  melakukan  penelitian  atas asbab  al-nuzul dari  ayat-ayat tersebut  dengan  mempertimbangkan  bahwa  referensi  yang dipergunakan  al-Qur’an  terhadap  para rabbi Yahudi  hanya  cocok ketika  Yahudi  masih  eksis  di  Madinah  dalam  jumlah  yang  banyak. Penelitian  ini  membawanya  pada  sebuah  kesimpulan  bahwa  ayat- ayat  tersebut  turun  pada  tahun  kelima  Hijriyah  atau  lima  tahun sebelum  Nabi  Muhamad  wafat.  Kesimpulan  yang  sama  juga  dapat dirujuk  pada  al-Zuhrim  al-Waqidi  dan  al-Thabari.  Berdasarkan  hal itu,  ia  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  itu  telah  eksis  pada  abad kelima Hijriyah. 28
Sejalan  dengan  argumentasi  yang  diajukan  oleh  Goitein, Wael  B.  Hallaq  mengajukan  bukti  lebih  lanjut  terhadap  aktifitas hukum  yang  disebut ifta’ (meminta  atau  memberi  fatwa). Menurutnya,  pada  awal  abad  pertama  Hijriyah,  aktifitas  hukum muncul dalam bentuk fatwa, sebuah fenomena yang wajar mengingat sebagai  agama  yang  masih  muda  Islam  sangat  bergantung  pada pengarahan  dari  para  ahli  terbaik  dalam  bidang  hukum  yang  tidak lain adalah para mufti . Hallaq mengklaim bahwa tidak lebih dari 130
27 Ibid., hlm. 25.
28 Ibid.

## Muntaha Umar
sahabat  Nabi  yang  dapat  dihubungkan  dengan  aktifitas fatwa dan beberapa  di  antaranya  mengkhususkan  diri  secara  mendalam mengeluarka fatwa . 29
Dalam mengajukan pendapatnya, Hallaq membawa bukti dari ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan fatwa. Contohnya adalah yas`alunaka (mereka  bertanya  kepadamu  (Muhammad)), yastaftunaka (mereka  meminta  fatwa  kepadamu),  atau iftina (berilah fatwa  kepada  kami).  Semua  ini  tercantum  di  dalam  al-Qur’an  tidak kurang  dari  126  kali  baik  di  surat Makkiyah maupun Madaniyah . Walaupun ayat Makkiyah tidak menerangkan masalah hukum, tetapi ayat Madaniyah penuh  dengan  masalah-masalah hukum.  Karenanya, Hallaq berpendirian bahwa  argumen-argumen di  atas memaksa kita untuk meninjau kembali argumen yang diajukan oleh Schacht bahwa al-Qur’an memainkan peranannya sebagai sumber hukum pada akhir abad pertama Hijriyah. Hal ini disebabkan oleh argumen di atas telah menunjukkan  fakta  yang  jelas  bahwa  hukum-hukum  di  dalam  al- Qur’an  telah  mengakar  pada  fase  Madinah  dalam  karir  Nabi Muhammad, pada fajar abad pertama Hijriyah. 30

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum Islam menurut Schacht lahir pada masa pemerintahan Bani Umayah. Pandangan  ini  bisa  dipahami  karena  dalam  mengembangkan tesisnya,  ia  tidak  melihat  al-Qur’an  sebagai  unsur  yang  patut diperhitungkan.  Ia  meletakkan  al-Qur’an  sebagai  alternatif  kedua dalam  konteks  hukum  di  masyarakat  Islam  saat  itu.  Sebaliknya, Goitein  berpendirian  bahwa  hukum  Islam  itu  telah  eksis  pada  abad kelima Hijriyah. ia mendasarkan tesisnya pada ayat al-Qur’an, suatu sikap  yang  tidak  ditemukan  pada  diri  Schacht,  dan  peristiwa bersejarah pada era awal di Madinah.
29 Wael  B.  Hallaq,  “From  Fatwas  to  Furu’:  Growth  and  Chabge  in  Islamic Substantive Law” dalam Islamic Law and Society, 1, (1994), hlm. 1-33.
30 Ibid., hlm. 33.