## Optimalisasi Penatausahaan  Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman
Arfan Yusuf Indratama 1 dan Tumija 2 *
1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman; arfanyusuf01@gmail.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; tumija@ipdn.ac.id
* Correspondence: tumija@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia
Received: 24-03-2024; Accepted: 18-07-2024; Published: 30-07-2024
Abstrak: Aset  Tanah  merupakan  suatu  bagian  terpenting  atau  peran  utama  dalam  sebuah  pengelolaan  keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  Dalam  pengelolaan  aset  daerah,  terkhususnya  pengelolaan penatausahaan  aset  tetap  berupa  tanah  tidak  terlepas  dari  permasalahan  dan  hambatan  dalam  prosesnya.  Tujuan penelitian  mengetahui  gambaran  optimalisasi  penatausahaan  aset  tanah,  faktor  penghambat  serta  upaya  yang dilakukan  oleh  BKAD  Kabupaten  Sleman.  Metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  serta menggunakan  pendekatan  induktif.  Adapun  teknik  pengumpulan  dengan  menggunakan  wawancara  semistruktur, observasi  tidak  terstruktur,  serta  ditambahkan  dengan  menggunakan  dokumentasi  guna  memperkuat  pengumpulan data  di  lapangan  dengan  jumlah  informan  6  orang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penatausahaan  aset  tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum  sesuai  dengan  regulasi,  pada  inventarisasi  masih  ditemukan  data  aset  tanah  yang  belum  lengkap  meliputi sertifikat  dan  beberapa  dokumen  pendukung  lainnya,  serta  dalam  pelaporan  masih  adanya  permasalahan  dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan  dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.
Kata Kunci : Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah.
Abstract: Land assets are the most important part or main role in regional financial management. As goods manager, BKAD Sleman carries out its responsibility for managing regional assets owned by the Sleman Regency Government. In managing regional assets, especially the management of fixed assets in the form of land, it cannot be separated from  problems  and  obstacles  in  the  process.  The  aim  of  the  research  is  to  understand  the  description  of  the optimization  of  land  asset  administration  and  the  efforts  made  by  BKAD  Sleman  Regency.  Descriptive  research method  with  a  qualitative  approach,  and  also  using  an  inductive  approach.  The  collection  techniques  use  semi- structured interviews, unstructured observations, and additionally use documentation to strengthen data collection in the field with a total of 6 informants. The research results show that the optimization of the administration of fixed assets in the form of land carried out by BKAD Sleman is not optimal. This can be seen from the implementation of the administration of fixed assets in the form of land which is carried out, there are still problems in the bookkeeping using KIB A Land which is not in accordance with regulations, in the inventory land asset data is still found to be incomplete including certificates and several other supporting documents, and in reporting there are still The problem in reporting the management of Sultan Ground is its fastness. In the dimension of apparatus resources, quality and quantity are still lacking. Efforts made by BKAD Sleman include updating the KIB A Land, conducting searches and re-checking incomplete land assets related to the data, as well as re-submitting land leases for Sultan Ground or land leases in coordination with the head of BKAD Sleman's assets division.
Keywords: Optimization; Administration; of Land Assets.

## 1. Pendahuluan
Indonesia menerapkan otonomi daerah guna memajukan berbagai macam pelayanan, pembangunan dan juga memberikan wewenang tersendiri kepada  pemerintah daerah untuk
mengoptimalkan  sumber  daya  dan  karakteristik  dari  daerah  itu  sendiri.  Sejak  berlakunya Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  yang diatur  didalamnya  menerangkan  bahwa  penyelenggara  urusan  pemerintahan  daerah  yaitu untuk membantu Pemerintah Pusat untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan daya saing dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014).
Pemerintah  daerah,  sebagai  perwakilan  pemerintah  pusat  juga  mempunyai  urusan kewenangan  berdasarkan  asas  otonom.  Dengan  kata  lain  pemberian  kewenangan  kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional . Pemerintah daerah  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  membuat  keputusan  yang  berkaitan  dengan kepentingan lokal . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah salah satunya  untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan  kemampuan  perekonomian  daerah  dan mempertegas sistem pertangunggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah .
Dalam  rangka  peningkatan good  governance ,  peraturan  perundangan  mewajibkan keuangan  negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menerapkan suatu prinsip yang dapat membantu menerapkan suatu kebijakan bahwa mengelola suatu keuangan di pemerintah pusat ataupun  pemerintah.  Pada  prinsip good  governance  tersebut ,  Pemerintah  Indonesia  harus menerapkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Hal ini sesuai dengan United Nation Development  Programme ( UNDP )  yang terdapat  4 prinsip  utama dari good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum (UNDP, 2023).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  aset  daerah  mengalami  peningkatan  yang  bisa dikatakan prograsif tiap tahunnya. Karena aset daerah mempunyai peran utama yang penting dalam  pengelolaan  keeuangan  daerah.  Dalam  pengelolaan  aset  atau  Barang  Milik  Daerah (BMD) harus diperhatikan secara khusus.
Studi  Simamora  &  Halim  (2012)    pada  pemerintah  daerah  yang  berbeda menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  pengelolaan  aset  tanah, seperti kurangnya kerangka kebijakan yang komprehensif, persepsi tradisional yang tidak memprioritaskan potensi pemanfaatan aset publik untuk pendapatan daerah, inefisiensi, keterbatasan data, dan keterbatasan sumber daya manusia.
Permasalahan pada aset tanah sering kali terjadi, salah satunya pada penatausahaan. Pada penatausahaan merupakan salah satu penting dalam  pengelolaan BMD, salah satunya pada pembukuan dan inventarisasi aset tanah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu
oleh Maudina & Nugraha (2022), menyatakan secara umum penatausahaan aset tetap tanah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam rentang klasifikasi sangat baik yaitu dengan  validasi  dokumen  sebelum  mencatat  aset,  serta  melakukan  inventarisasi  terjadwal dengan OPD namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dialami. Karena kondisi pandemi dengan sistem kerja work from office dan work from home menjadi hambatan dan mengakibatkan sistem kerja menjadi tidak maksimal. Selain itu masih ada beberapa OPD yang tidak membuat rekapitulasi BMD salah satunya dikarenakan kompetensi sumber daya manusia yang kurang paham untuk menyusun kertas kerja.
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, aset tanah mempunyai peran besar dalam kekayaan  aset  tetap  pemerintah  daerah.  Jika  pada  penatausahaannya  belum  sepenuhnya optimal, nantinya akan terjadi berbagai masalah yang datang, seperti belum semua aset  tanah belum  terinventaris  dan  juga  belum  tersertifikat  dengan  baik  maka  nantinya  akan  terjadi konflik  kepemilikan  tanah  ataupun  penyalahgunaan  tanah  pemerintah  daerah  oleh  pihak- pihak  lain.  Permasalahan  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardiyanto (2022) dimana ditemukan dalam pengamanan aset  yaitu adanya perbedaan antara data aset yang tercatat dengan data rill di lapangan, adanya tanah yang belum memiliki dokumen secara lengkap dalam proses pengajuan sertifikat, dan sumber daya aparatur yang kurang memadai .
Jumlah aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 dan 2021 BKAD (2023) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 dan 2021
No Nama Bidang Barang 2020 (Rp) 2021 (Rp) 1.  Tanah 929.782.398.949,26 1.572.569.144.066,00 2.  Peralatan dan Mesin 1.005.732.446.993.,91 1.107.308.562.534,14 3.  Gedung dan Bangunan 1.491.940.205.648,91 1.580.858.768.486,82 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.720.949.354.669,65 1.580.585.768.486,17 5.  Aset Tetap Lainnya 107.174.469.805,04 106.882.561.305,30 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 92.704.822.446,18 23.236.271.443,16 7.  Akumulasi Penyusutan (1.597.105.990.609,98) (1.861.111.587.575,04) Jumlah Aset Tetap 3.751.177.634.902,25 4.430.677.690.906,55
Sumber: https://bkad.slemankab.go.id (diolah oleh penulis, 2022)
Pada Tabel 1 di atas memuat informasi mengenai rekapitulasi  jumlah berbagai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jumlah keseluruhan dari aset tetap yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  pada  tahun  2021  mempunyai rekapitulasi  jumlah  sebesar  Rp  4.430.677.690.906,55  dan  tahun  2020  sebesar  Rp 3.751.177.634.902,25.  Hal  ini  menandakan  bahwa  terjadi  kenaikan,  aset  Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 15,3 %.
Lebih lanjut pada tabel 1 di atas, nilai aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Sleman  tahun  2020  sebesar  Rp.  929.782.398.949,26  danpada  tahun  2021  mengalami peningkatan  sebesar  Rp.  1.572.569.144.066,00.  Nilai  besaran  tersebut  sekaligus  menjadi nomor  3  terbesar  setelah  aset  gedung  dan  bangunan  dan  aset  jalan  irigasi  dan  jaringan  di Kabupaten Sleman. Dengan demikian aset tanah mempunyai peran yang cukup penting dalam menyumbangkan kekayaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terutama yang sudah bersertifikat.
Aset  tanah  yang  sudah  bersertifikat  akan  menambah  nilai  kekayaan  daerah,  namun aset  tanah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  belum  sepenuhnya  bersertifikat.  Hal tersebut sebagaimana tabel 2 di bawah ini.
Tabel  2.  Jumlah  Aset  Tetap  Berupa  Tanah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  yang Bersertifikat dan Belum Tersertifikat Tahun 2020 dan 2021
No Jenis Tanah Sudah Tersertifikat Belum Tersertifikat 1 Tanah Bangunan 262 31 2 Tanah Jalan 19 515 3 Tanah Jembatan 6 9 4 Tanah Waduk 4 1 5 Tanah Sawah 2 - 6 Tanah Jaringan/ Saluran - 4 7 Tanah Peternakan - 1 8 Makam 2 1 9 Ladang Lainnya 1 - 10 Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan 6 1 JUMLAH 302 563
Sumber: https://bkad.slemankab.go.id (diolah oleh penulis, 2022)
Pada  tabel  2  di  atas  menunjukan  bahwa  aset  tanah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman masih banyak aset tanah yang belum sepenuhnya tersertifikat dengan ukuran sebesar 35% untuk aset tanah sudah bersertifikat dan 65% untuk aset tanah yang belum tersertifikat.
Selain itu, penyebab utama dalam permasalahnya pengelolaan aset tetap berupa tanah yang masih belum tertib salah satunya ada pada aspek penatausahaan. Masih banyak temuan yang pada aset tetap pada pemerintah daerah masih tidak lengkap dengan dokumen sah yang
memadai, alhasil banyak aset yang tidak sesuai mulai dari jumlah, jenis, bahkan status dari aset itu sendiri secara fisik.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melakukan kegiatan dalam rangka menata usaha  aset-asetnya  antara  lain  dengan  meninjauan  kembali  antara  data  yang  tercatat  dan kondisi riil di lapangan, kemudian melakukan pemantauan secara langsung dalam melengkapi dokumen  yang  diajukan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  serta  melakukan  bimtek kepada  sumber  daya  aparatur  agar  lebih  berkompeten  dan  perekrutan  pegawai  (Ardiyanto, 2022).
Terkait  dengan  fenomena  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengadakan  riset  dengan menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005) yaitu optimasi atau  optimalisasi  yaitu  proses  pencarian  solusi  yang  terbaik,  tidak  selalu  keuntungan  yang paling  tinggi  yang  bisa  dicapai  jika  tujuan  pengoptimalan  adalah  memaksimumkan keuntungan,  atau  tidak  selalu  biaya  yang  paling  kecil  yang  dapat  ditekan  jika  tujuan pengoptimalan  adalah  meminimumkan  biaya,  dengan  3  (tiga)  dimensi,  diantaranya  tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya yang dibatasi.
Selain  itu,  untuk  membahas  terkait  dengan  penatausahaan  aset  tanah,  penulis menggunakan teori Suwanda. Penatausahaan aset menurut Suwanda (2015) adalah rangkaian kegiatan  yang meliputi  inventarisasi,  pembukuan, dan pelaporan barang  milik daerah  yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang.
Dari  uraian  di  atas,  maka  penulis  mengambil  judul  Optimalisasi  Penatausahaan  Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman.
Pembaruan  dan  perbedaan  pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  penulis mengenai  penatausahaan  aset  tanah  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  ruang  lingkup dari  penatausahaan  aset  daerah  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan  sesuai dengan peraturan agar dapat mengetahui seberapa optimal pelaksanaan dari administrasi aset tersebut.  Penulisan  ini  mengambil  lokus  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD) Kabupaten Sleman.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran,  menganalisis  dan mengintepretasikan  optimalisasi  penatausahaan  aset  tanah,  faktor-faktor  yang  menghambat serta  upaya yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

## 2. Metode
Penulisan ini menggunakan desain  penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta  juga  menggunakan  metode  pendekatan  induktif.  Penulis  mengumpulkan  data menggunakan  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Selanjutnya    Sugiyono  (2015) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut Sugiono mengatakan  bahwa  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  cara  observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi
Wawancara  dilakukan  pada  6  informan,  diantaranya  Kepala  BKAD,  Kepala  Bidang Aset,  Kasubbid.  Penatausahaan  dan  Pengendalian  Aset,  Kasubbid.  Pemanfaatan  dan Pengamanan Aset, serta staf pada Bidang Aset BKAD Kabupaten Sleman. Untuk mendapatkan kesimpulan yang bemakna, selanjutnya pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono  (2017) yaitu reduksi data, peyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  bab  ini  penulis  menguraikan  data  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan penatausahaan aset tetap berupa tanah dengan tiga dimensi yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  (Suwanda,  2015).  Selanjutnya  penatausahaan  aset  tersebut  akan  dianalisis  untuk melihat  sudah  dilaksanakan  secara  optimal  atau  belum  optimal  dengan  menggunakan  teori Optimalisasi dari Siringoringo (2005) dengan tiga dimensi   yaitu tujuan, alternatif keputusan dan Sumber Daya Aparatur (SDA) dengan hasil sebagaimana di bawah ini.
1. Optimalisasi Penatausahaan Aset Tanah  di BKAD Kabupaten Sleman
a. Otimalisasi pada Tahap Pembukuan  Aset Tanah
1) Tujuan Pembukuan Aset Tanah
Mekanisme  atau  tahapan  pertama  dalam  penatausahaan  aset  tetap  tanah  adalah Pembukuan. Pada tahapan ini merupakan sebuah langkah awal dalam kegiatan penatausahaan dan nantinya digunakan sebagai landasan dalam prosesnya. Tahapan pembukuan ini dilakukan pencatatan serta pendaftaran barang milik daerah khususnya aset tanah di Kabupaten Sleman. Pada  Pencatatan  dan  pendaftaran  diinput  berdasarkan  kodefikasi  dan  penggolongan  sesuai dengan jenis dari BMD terkait. Jadi, tujuan penatausahaan aset tanah pada tahap pembukuan ini  diantaranya  adalah  pengamanan  tehadap  barang  milik  daerah  dan  memberikan  informasi terkait aset tanah yang dimilki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman secara akurat, tekini
dan  dapat  dipertangungjawabkan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Kasubbid. Penatausahaan dan Pengendalian Ibu Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si pada  pada tanga 11 Januari 2023 bahwa fungsi dari penatausahaan aset tanah adalah untuk mengetahui apa yang kita miliki dengan  prosedur  yang  berlaku.  Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh  Kabbid.  Aset  bahwa  tujuan dari  penatausahaan  aset  tanah  yaitu  guna  melakukan  pencatatan  kekayaan  aset  tanah  yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

## 2) Alternatif Keputusan Pembukuan Aset Tanah
Pada pembukuan, BKAD Kabupaten Sleman berpedoman kepada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang  Milik  Daerah.  Pelaksanaan    dari  pembukuan  aset  tetap  berupa  tanah  dijelaskan  oleh Kepala  Sub  Bidang  Penatausahaan  dan  Pengendalian  Aset  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan pembukuan yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman ini telah berjalan lancar sesuai dengan prosedur. Namun pada praktiknya penulis menemukan bahwa pada terdapat kesalahan pada penulisan format formulir yang dibuat untuk pembukuan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Tanah, format formulir yang digunakan BKAD Sleman sebaaimana tabel 3 berikut:
Tabel 3. Kolom Formulir KIB A Tanah
Sumber: KIB A Tanah BKAD Kabupaten Sleman, 2023
Berikut  gambar 1 merupakan format Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Republik Indonesia, 2016):
NO JEN IS TA N A H NOMOR TAHUN PENGADAAN ASAL -USUL LETAK / ALAMAT P EN G G U N A A N STATUS TANAH LUAS (M²) HARGA (Rp.) KET TG L P EN ER IM A A N K O D E BA R A N G R EG IS TER H A K SERTIFIKAT HARGA PER METER JUMLAH HARGA
TANGGAL NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## Gambar 1 KIB A Tanah Berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016
Sumber : Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2023
Berikut  disajikan  gambar  dari  KIB  A  tanah  dengan  acuan  dari  Peraturan  Gubernur Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  32  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah:

## Gambar 2 KIB A Tanah Berdasarkan Pergub DIY 32 Tahun 2018
Sumber : PERGUB Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah,  2023
Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai gambaran isi dari kolom format KIB  A  Tanah  dari  BKAD  Kabupaten  Sleman;  Permendagri  Nomor  19  tahun  2016  tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah dapat disajikan gambar sebagai berikut:
3) 4) 5) 6)
7)
8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

## Gambar 4 Perbandingan Formulir KIB A Tanah
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023
Dari  perbandingan  formulir  KIB  A  tanah  yang  telah  disajikan  di  atas,  KIB  A  yang digunakan oleh BKAD Kabupaten Sleman terdapat perbedaan, diantaranya seperti tabel 4:
Tabel 4 Perbandingan Kolom Formulir KIB A Tanah Nomor Kolom Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2018 BKAD Kabupaten Sleman 5 Luas Tanah Luas Tanah Tahun Pengadaan 6 Tahun Pengadaan Tahun Pengadaan Asal Usul 8 Hak Pakai/Hak Pengelola Hak Pakai/Hak Pengelola Penggunaan 9 Tanggal Terbit Sertifikat Tanggal Terbit Sertifikat Hak Hak Pakai/Hak Pengelola 10 Nomor Sertifikat Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat 11 Penggunaan Penggunaan Nomor Sertifikat Aset Tanah 12 Asal Usul Asal Usul Luas  Tanah
13 Harga (Rp) Harga (Rp) Harga per Meter 14 Keterangan Keterangan Jumlah Harga dari Keseluruhan Aset Tanah 15 - Titik Koordinat Keterangan 16 - Perubahan  Data Tanggal Penerimaan
Sumber: Diolah Penulis, 2023
Kolom  formulir pada KIB A Tanah berguna  sebagai  judul dari pengelompokan data, dengan ada judul pengelompokan tersebut berguna dalam pengelompokan sesuai dengan data rincian dari aset tetap berupa tanah. Melihat dari pedoman Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Inventarisasi  Barang  Milik  Daerah,  BKAD  Kabupaten  Sleman berpedoman kepada Pergub Prov DIY No 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah. Namun dalam praktiknya terdapat bebedapa kolom yang penempatannya terbalik (DIY, 2018).
3) Sumber Daya Aparatur dalam mengelola pembukuan Aset Tanah
SDA merupakan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Hal ini juga pada BKAD  Kabupaten  Sleman  yang  mana  jumlah  pegawai  yang  mendukung  tugas,  pokok  dan fungsinya dirasa belum memadai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kabid. Aset Bapk  Widodo,  AP,  MT  menyatakan  bahwa  SDA  di  BKAD  masih  kurang  khususnya  pada Bidang Aset hanya 11 PNS dan 15 non PNS.
Hal  senada  juga  disampaikan  Kasubbid.  Penatausahaan  dan  Pengendalian  Ibu  Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si bahwa Sumber Daya Manusia ini masih menjadi permasalahan. Jika dilihat  dari  jumlah  rkhususnya  Bidang  Aset  hanya  terdapat  26  orang.  Pada  praktik dilapangannya,  masih  belum    sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing.  Untuk lebih jelasnya jumlah pegawai di BKAD Kabupaten Sleman sebagaimana tabel 5 berikut.

## Tabel 5. Jumlah Pegawai BKAD Sleman Menurut Golongan
No Bagian/Bidang Golongan Jumlah IV III II I 1 2 3 4 5 6 7 1. Kepala 1 1 2. Fungsional 1 1 2 3. Sekretariat 3 9 2 14 4. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penataan 3 4 5 12 5. Bidang Perbendaharanaan 2 9 6. Bidang Penagihan dan Pengembangan 7 7
1 2 3 4 5 6 7 7. Bidang Anggaran 3 6 9 8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2 8 10 9. Bidang Aset 3 5 3 11 10. UPTD Pengelola Stadion Maguwoharjo 1 1 3 5 11. UPTD Pengelola Dana Penguatan Modal 3 2 5 Jumlah 19 50 16 85
Sumber: Rencana Strategis BKAD Sleman 2021-2026, diolah Penulis 2023
Berdasarkan  data  tabel  5  di  atas  menunjukan  bahwa  pada  Bidang  Aset  BKAD Kabupaten Sleman terdapat 11 pegawai dengan rincian pada golongan IV terdapat 3 pegawai, golongan III terdapat 5 pegawai, dan pada golongan II terdapat 3 pegawai.
Selanjutnya pada alenia ini, penulis membahas terkait optimalisasi penatausahaan aset tanah pada tahap pembukuan. Berdasarkan data hasil penelitian bahwa tahap pembukuan aset tanah sudah laksanakan dengan tujuan untuk mempermudah informasi aset tanah yang dimiliki oleh  Pemda  Kabupaten  Sleman.  Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016 tentan  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Selain  itu,  juga  selaras  dengan  teori Suwanda  (2013:186)  serta  diperjelas  hasil  penelitian  dari  Maudina&Nugraha  (2022)  dengan hasil penelitian menunjukkan Penatausahaan aset tetap tanah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 84,1% terhadap pengamanan aset tetap tanah. Namun dalam praktik pembukuan KIB A Tanah ada perbedaan dengan peraturan tersebut.

## b. Optimalisasi pada Tahap Inventarisasi Aset Tanah
1) Tujuan Inventarisasi Aset Tanah
Inventarisasi  merupakan  suatu  tahapan  setelah  pembukuan  yang  dimana  didalamnya terdapat proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan aset atau barang yang dimiliki oleh suatu  instansi  atau  organisasi.  Inventarisasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memastikan bahwa setiap aset atau barang  yang dimiliki tercatat secara akurat dan sesuai dengan standar prosedur  yang  berlaku.  Dengan  melakukan  inventarisasi  secara  teratur,  maka  instansi  atau organisasi  dapat  mengelola  aset  atau  barang  dengan  lebih  efektif  dan  efisien  serta  dapat menghindari kehilangan atau kecurangan yang terkait dengan aset atau barang tersebut.
Kepala  Sub  Bidang  Penatausahaan  dan  Pengendalian  Aset  menjelaskan  bahwa permasalahan kenapa aset tanah di Kabupaten Sleman masih banyak yang belum tersertifikat adalah  dengan  adanya  permasalahan  yang  mencakup  ketidaklengkapan  data  dari  aset  tanah yang disebabkan balum ditemukan serta pada proses inventarisasi  pada zaman dahulu  masih terbilang manual. Dengan tidak lengkapnya dokumen dari sertifikat tanah akan mengakibatkan
tidak  terbitnya  sertifikat  dan  surat  penguasaan  fisik  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kabupaten Sleman.
Berikut  tabel  6  merupakan  data  terkait  dengan  aset  tanah  yang  sudah  dan  belum tersertifikat, diantaranya:

## Tabel 6. Daftar Status Sertifikat Aset Tanah
No Nama Aset Jumlah Tanah Sertifikat Belum Sertifikat 1. Tanah Bangunan 278 267 11 2. Tanah sawah 3 3 0 3. Tanah kosong 11 11 0 4. Tanah pembuangan 1 1 0 5. Tanah bangunan pengamanan sungai 1 1 0 6. Tanah Pengembangan air 1 1 0 7. Tanah peternakan (jembatan wonosobo) 1 1 0 8. Tanah waduk 6 5 1 9. Tanah jaringan saluran dam air 4 0 4 10. Tanah untuk bangunan air bersih 20 17 3 11. Tanah pengolahan bahan bangunan 6 6 0 12. Tanah candi 1 1 0 13. Tanah bangunan museum 4 4 0 14. Tanah jembatan 19 12 7 15. Tanah jalan khusus/komplek 49 0 49 16. Tanah jalan 874 12 862 Jumlah 1279 342 937

## Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2023
Pada  tabel  6  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  aset  tanah  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Sebanyak 1279 aset tanah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut aset tanah yang paling banyak belum tersertifikat adalah aset tanah jalan, terdapat 937 aset tanah yang belum bersertifikat dengan keterangan sebanyak 862 dari 874 aset jalan yang terdapat di Kabupaten Sleman masih belum tersertifikat.

## 2) Alternatif Keputusan Inventarisasi Aset Tanah
Berdasarkan  tujuan  inventarisasi  tersebut  di  atas,  maka  dari  itu  BKAD  Kabupaten Sleman  selanjutnya  melakukan  alternatif  keputusan  dalam  rangka  mengamankan  aset  tanah antara lain melakukan pengajuan sertikasi aset tanah. Berikut daftar pengajuan  sertifikat aset tanah sebagaimana tabel 7 di bawah ini.

## Tabel 7. Daftar Status Pengajuan Sertifikat Aset Tanah Kabupaten Sleman Tahun
2023 No Lokasi Nomor Berkas Keterangan 1. Jembatan Pisangan, Tempel 101348/2018 Proses Pensertipikatan di BPN 2. Jembatan Rejondani, Ngaglik 104528/2019 Proses Pensertipikatan di BPN 3. Perluasan Kantor PDAM Sleman 192346/2019 Proses Pensertipikatan di BPN 4. Tempat Pengelolaan sampah Terpadu, Gamping 61293/2019 Proses Pensertipikatan di BPN 5. Perluasan Komplek Perkantoran / Belakang Rumah Dinas Bupati 190874/2019 Proses Pensertipikatan di BPN 6. Perluasan Komplek Perkantoran / Sebelah Barat Dishub 190521/2019 Proses Pensertipikatan di BPN 7. Oppen Museum / Museum Alam/ Museum Bakalan Cangkringan 71223/2018 Proses Pensertipikatan di BPN

## Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2023
Berdasarkan  tabel  7  daftar  status  pengajuan  sertifikat  aset  tanah  Kabupaten  Sleman tahun 2023 dapat jelaskan bahwa pelaksanaan dari pengajuan tersebut  dilakukan oleh BKAD guna  pemenuhan  kebutuhan  administrasi  yang  menyangkut  dengan  kepemilikan  aset  tanah yang dimilik oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
Berdasarkan  pembahasan  dari  permasalahan  inventarisasi  pada  hasil  penulisan  dapat ditarik  kesimpulan  bajwa  pelaksanaan  inventarisasi  masih  terkendala  pada  sertifikat  tanah, namun upaya yang dilakukan oleh Bidang Aset untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pendaftaran dari aset yang belum tersertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dengan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatasuahaan dan Pengendalian Aset serta data-data aset tanah yang berstatus dalam proses sertifikasi.

## 3) Sumber Daya Aparatur dalam Menginventarisasi Aset Tanah
Berbicara terkait dengan sumber daya dari pengelola penatausahaan aset tanah di BKAD Kabupaten Sleman  adalah pegawai  dari bidang  aset  itu sendiri. Pada  pelaksanaanya, sumber daya  aparatur  pada  bidang  aset  yang  melaksanakan  tanggung  jawab  serta  tugas  pokok  dan fungsinya memiliki kendala.
Penulis menggunakan hasil wawancara dari informan di atas, dengan data wawancara yang  sama  dengan  tahap  pertama  yakni  dalam  pembukuan.  Sehingga  dalam  pelaksanaan inventarisasi aset tanah, SDA atau pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masih sama dengan tahap pertama dan jumlah pegawai sudah penulis jabarkan sebagaimana di atas sesuai tabel 5.
Pada paragraf ini, penulis membahas terkait optimalisasi penatasuhaan aset tanah pada tahap  inventarisasi.  Inventarisasi  merupakan  suatu  tahapan  setelah  pembukuan  yang didalamnya terdapat proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan aset atau barang yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berdasarkan data hasil penelitian pada tahap inventarisasi aset tanah masih terkendala pada sertifikat tanah, namun upaya yang dilakukan oleh Bidang Aset untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pendaftaran dari aset  yang belum tersertifikat  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku . Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  tentan  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Terkait  masih adanya aset tanah yang belum ada sertifikatnya, ini juga sesuai dengan penelitian (Lantemona et al., 2017), dimana salah satu permasalahnnya adalah bukti kepemilikan aset .

## c. Optimalisasi pada Tahap Pelaporan Aset Tanah
1) Tujuan Pelaporan Aset Tanah
Pelaksanaan  pelaporan  merupakan  bagian  terkahir  dalam  tahapan  penatausahaan  aset daerah. Pada tahapan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan melaporkan hasil dari tahapan- tahapan sebelumnya yaitu pembukuan dan inventarisasi. Pada pembuatannya, pengguna barang merupakan pihak yang membuat laporan tersebut dan nantinya akan diserahkan kepada kepala daerah melalui pengelola barang dengan isi laporan tahunan dan semesteran. Menurut Suwanda (2015),  pelaporan  merupakan  suatu  kegiatan  dalam  penyampaian  data  dan  informasi  yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang.
Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Widodo, AP, MT. selaku Kepala Bidang Aset pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan pelaporan pada penatausahaan  aset  terutama  pada  aset  tanah  sudah  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang
berlaku  dengan  melakukan  pembuatan  laporan  tahunan  dan  laporan  semesteran,  setelah  itu laporan akan diberikan ke kepala daerah.
Sesuai wawancara di atas, penulis menyimpulkan tahapan pelaporan yang dilaksanakan oleh bidang aset  BKAD  Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai  dengan prosedur  yang berlaku.

## 2) Alternatif Pelaporan Aset Tanah
Permasalahan  dalam  pelaporan  pada  BKAD  Kabupaten  Sleman  sesuai  yang  telah dijelaskan  pada  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  aset  tanah  yang  berada  di  Kabupaten Sleman  tidak  sepenuhnya  menjadi  kepemilikan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  Namun terdapat  beberapa  tanah  milik Kasultanan ( Sultan Ground ). Sultan  Ground merupakan suatu tanah dengan kepemilikan yang sah oleh pihak Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kepemilikan dari tanah kasultanan yang berada di Kabupaten Sleman tersebut memang dikelola oleh BKAD Kabupaten Sleman namun peruntukkan dari aset tanah tersebut nantinya tidak hanya untuk digunakan dalam urusan pemerintahan saja, namun juga digunakan sebagai kepentingan kesejahtraan masyarakat.
Menurut  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  49  Tahun  2018 tentang  Prosedur  Permohonan  Pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten,  tanah kasultanan merupakan suatu tanah dengan hak milik kasultanan. Berikut merupakan data terkait dengan  daftar  aset  tanah Sultan  Ground yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman, diantaranya seperti tebel 8 di bawah ini.

## Tabel 8. Jumlah Sultan Ground yang dikelola oleh Pemkab. Sleman
No Peruntukan Tanah Jumlah 1. Pendidikan 70 2. Pasar 36 3. Terminal 6 4. Rumah Dinas 14 5. Perkantoran 21 6. Puskesmas 19 7. Pemakaman 5 8. Lapangan 10 Jumlah 181

## Sumber : BKAD Kabupaten Sleman, diolah oleh Penulis 2023
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  181  aset Sultan  Ground yang dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman.  Terbanyak  terdapat  pada  aset  tanah  yang
digunakan  dalam  peruntukan  pendidikan  seperti  gedung  sekolah  TK,  SD,  SMP,  dan  SMA. Pelaksanaan  pelakpran  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Aset  terdapat  yaitu  dalam  Kekancingan terhadap Sultan Ground yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfataan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  menjelaskan  bahwa  Kekancingan merupakan suatu izin dalam pemanfaatan hak atas tanah dari kasultanan atau kadipaten terhadap instansi atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan daftar Sultan Ground yang belum memperpanjang kekancingan, sebagaimana tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9. Daftar Status Kekancingan Sultan Gound yang dikelola Pemkab Sleman
No Kekancingan Luas Lokasi Peruntukan Jangka Waktu Mulai Beraktir 1 022.B/HT/KPK/2011 1.554 Margokaton, Seyegan Puskeswan Seyegan 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 2 021.B/HT/KPK/2011 13 12 2016 2.145 Lodoyong, Lumbungrejo, Tempel SD Klegung I 13/122010 13 12 2020 3 020.B/HT/KPK/2011 2.363 Gejayan, Condongcatur, Depok SD INPRES Condongcatur 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 4 019.B/HT/KPK/2011 745 Grembyangan, Madurejo, Prambanan Pemakaman Umum 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 5 018.B/HT/KPK/2011 434 Kulon Jamusan, Madurejo, Prambanan Pemakaman Umum 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 6 017.B/HT/KPK/2011 1.764 Mlati, Glondong, Sendangadi, Mlati SD Mlati I 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 7 016.B/HT/KPK/2011 811 Grogol, Margodadi, Seyegan SD Gendingan 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 8 015.B/HT/KPK/2011 1.200 Jangkang, Widodomartani, Ngemplak SD Ngemplak I 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 9 014.B/HT/KPK/2011 6.438 Ngepos, Lumbungrejo, Tempel Pasar Tempel 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 10 013.B/HT/KPK/2011 3.415 Gamping Lor, Ambarketawang, Gamping SD Gamping I 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 11 012.B/HT/KPK/2011 902 Mustokorejo, Maguwoharjo, Depok SD Depok I 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 12 011.B/HT/KPK/2011 553 Kulon Jamusan, Madurejo, Prambanan Pemakaman Umum 13/122010 13 12 2020 13 12 2016
13 010.B/HT/KPK/2011
804 Grembyangan, Madurejo, Prambanan Pemakaman Umum 13/122010 13 12 2020 13 12 2016 14 009.B/HT/KPK/2011 571 Grembyangan, Madurejo, Prambanan Pemakaman Umum 13/122010 13 12 2020

## 13 12 2016

## Sumber: BKAD Kabupaten  Sleman, 2023
Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 Sultan Ground masih belum  memperpanjang  masa  sewa  atau  kekancingan  dengan  rincian  terdapat  1  Puskeswan, sementara  SD adaa 7 unit, pemakaman umum sebanyak 5 unit, serta 1 pasar.
Pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh BKAD Sleman sesuai dengan pembahasan dari permsalahan pada hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan tersebut terkendala  pada  aset Sultan  Ground yang  dikelola  BKAD  Sleman  belum  sepenuhnya diperpanjang sewanya atau kekancingannya.
3) Sumber Daya Aparatur dalam Pelaporan Aset Tanah
Berdasarkan  data  dari  tabel  5  di  atas  menunjukan  bahwa  pada  Bidang  Aset  BKAD Kabupaten  Sleman  terdapat  11  pegawai,  dengan  rincian  golongan  IV  terdapat  3  pegawai, golongan III terdapat 5 pegawai, dan 3 pegawai pada golongan II.
Terkait  SDA,  hal  yang  sama  disampaikan  Kepala  Sub  Bidang  Penatausahaan  dan Pengendalian  Aset,  Ibu  Herni  Margiyanti,  S.Sos,  M.Si  Jumat  tanggal  13  Januari  2023  yang berpendapat bahwa SDA pada  BKAD Kabupaten Sleman masih menjadi  permasalahan. Jika dilihat  dari  kuantitas,  khususnya  di  bidang  aset  hanya  terdapat  26  orang.  Pada  praktek  di lapangan, masih belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dari pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan pembukuan, inventarisasi  dan  pelaporan  aset  tanah  jumlah  pegawai  yang  ada  belum  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi masing-masing dan juga terdapat kendala pada kualitas dan kuantitasnya.
Selanjutnya  untuk  membahas  pada  tahap  pelaporan  ini,  penulis  akan  menguraikan bahwa aset tanah yang ada di Kabupaten Sleman tidak semua milik Pemkab. Sleman namun ada  juga  tanah  milik  Kasultanan  ( Sultan  Ground ). Sultan  Ground merupakan  suatu  tanah dengan kepemilikan yang sah oleh pihak Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kepemilikan dari  Tanah  Kasultanan  yang  berada  di  Kabupaten  Sleman  tersebut  memang  dikelola  oleh BKAD  Kabupaten  Sleman  namun  peruntukan  dari  aset  tanah  tersebut  nantinya  tidak  hanya untuk digunakan dalam urusan pemerintahan saja, namun juga digunakan sebagai kepentingan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49  Tahun  2018  tentang  Prosedur  Permohonan  Pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah
Kadipaten,  Tanah  Kasultanan  merupakan  suatu  tanah  dengan  hak  milik  Kasultanan. Penggunaan aset tersebut sesuai dengan tebel 8.
Selanjutnya  untuk  peningkatan  kualitas  SDM  perlu  kiranya  melaksanakan  diklat kompetensi.  Hal  ini  sama  halnya  yang  dilakukan  oleh    Pemda  Aceh  Selatan  sebagaimana penelitian dari Mufid (2022) bahwa untuk meningkatkan kompetensi  diadakan pelatihan.

## 2. Faktor Penghambat dalam Penatausahaan Aset Tanah
Penatausahaan aset tetap berupa tanah pada BKAD Kabupaten Sleman selama ini sudah berjalan  sesuai  dengan  aturan  dan  prosedur  yang  sesuai.  Selama  melaksanakan  penelitian, penulis  melakukan  observasi  pada  penatausahaan  aset  tanah  dengan  hasil  bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman dari Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Tahapan penatausahaan seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pada pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala terkait dengan penatausahaan aset tetap tanah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman.
Berikut  merupakan  beberapa  kendala/penghambat  yang  dihadapi  BKAD  Kabupaten Sleman  dalam  penatausahaan  aset  tetap  berupa  tanah,  diantaranya petama, pelaksanaan pembukuan  aset  tanah  masih  terkendala  terkait  dengan  formulir  KIB  A  tanah.  Hal  ini berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staff  bidang  aset  Bapak  Budi  menjelaskan  bahwa Pembuatan  KIB  buat  aset  tanah  tersebut  telah  digunakan  oleh  BKAD  dari  dahulu  sampai sekarang. Untuk pembaharuan sendiri dari KIB Tanah belum dilakukan karena nantinya jika format  KIB  diperbarui  maka  data  aset  juga  perlu  diperbarui  dengan  menyesuaikan  dengan format yang baru.
Kemudian  yang kedua ,  Adanya  perbedaan  data  aset  tanah  yang  tercatat  secara administrasi  dengan  keadaan  secara  riil  di  lapangan  serta  terdapat  beberapa  aset  tanah  yang belum  tersertifikat.  Hambatan  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  salah  satu  staff  Bidang  Aset BKAD yaitu Bapak Budi pada hari Kamis 12 Januari 2023 yang mengungkapkan bahwa dalam pengajuan  sertifikat,  pihak  BKAD  sudah  memberikan  syarat  pendukung  seperti  surat permohonan sertifikat serta lampiran dokumen pendukung lainnya. Jika diantara syarat tersebut masih ada yang belum lengkap maka dari pihak BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah tersebut.
Selanjutnya  kendala ketiga ,  yaitu  SDA  atau  pegawai  sebagai  pengelolaan penatausahaan  aset  tetap  tanah.  Pada  peraktiknya,  kuantitas  dan  kualitas  dari  sumber  daya manusia  dirasa  masih  kurang.  Karena  hal  itu  menentukan  kinerja  dari  pengelolaan
penatausahaan yang disesuaikan dengan pembagian tugas serta kebutuhan yang disertai dengan keahlian dan kemampuan. Penatausahaan aset tetap berupa tanah harus dikelola dengan sumber daya manusia  yang memiliki kualitas yang memadai, karena akan berdampak pada  tertibnya administrasi penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Sleman.
Terkait hal tersebut selaras dengan pendapat Kepala Bidang Aset Bapak Widodo, AP, MT bahwa hambatan dalam penatausahaan aset terletak pada sumber daya aparatur yang dinilai masih kurang. Hal senada diperkuat oleh Kasubid Penatausahaan dan Pengendalian Aset bahwa jumlah SDM 26 orang dinyatakan belum cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Berdasarkan data dan analisis di atas, ditarik kesimpulan bahwa sumber daya aparatur masih  belum  memadai  dilihat  dari  kualitas  dan  kuantitasnya.  Pada  Bidang  Aset    merupakan bidang  yang  langsung  menangani  pelaksanaan  penatausahaan  aset  tetap  berupa  tanah  di Kabuapaten Sleman merupakan struktur organisasi BKAD Kabupaten Sleman dipimpin oleh Kepala Badan harus memiliki SDA yang kompenen sesui bidang ahlinya. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (Jaya et al., 2021) hambatan dari segi sumber daya manusia, baik dalam pemahaman  aturan  maupun  pemahaman  terkait  administrasi  yang  berdampak  pada  tidak teraturnya  penyelenggaraan  pemerintahan  selama  ini.  Namun  kendala  lain  dalam penatausahaan aset tetap tanah menurut Bahari (2022) yaitu tahapan penerimaan, penyimpanan dan distribusi belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Badan Keuangan dan Aset Daerah    Dinas  Kabupaten  Buton  Selatan  belum  memiliki  gudang  penyimpanan.  Berbeda dengan  kendala  pada  penatausahaan  aset  Kabupaten  Jayapura  saat  pemekaran  antara  lain kurang lengkapnya dokumen BMD pada waktu penyerahan, adanya klaim dari pihak adat dan adanya BMD yang tidak diserahkan (Raharjo et al., 2024).

## 3. Upaya yang Dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sleman
Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penatausahaan aset tetap tanah, sesuai  dengan data wawancara  yang telah  dilakukan oleh penulis di  lapangan,  upaya yang  dilakukan  oleh  BKAD  Sleman  untuk  tertib  administrasi  aset  daerah  antara  lain  1) melakukan  pembaruan  dari  pembuatan  formulir  KIB  A  Tanah  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku;  2)  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  aset  tanah  yang  belum  sesuai  pada administrasi dengan keadaan di lapangan serta penindaklanjutan terhadap sertifikat aset tanah yang  belum  tersedia  dan  3)  melakukan  bimtek  kepada  sumber  daya  aparatur  untuk meningkatkan kualitas serta melakuan rekuitmen pegawai.

## 4. Kesimpulan
Dari analisis data dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal  tersebut  terdapat  pada  dimensi  alternatif  keputusan,  permasalahan  yang  timbul  pada pelaksanaanya diantaranya pada pembukuan pada KIB A Tanah yang belum sesuai dengan regulasi,  pada  inventarisasi  masih  terdapat  sebagian  besar  aset  tanah  yang  belum tersertifikat,  serta  pada  pelaksanaan  pelaporan  masih  terdapat  aset  tanah Sultan  Ground yang  bermasalah  pada  pekancingannya.  Pada  dimensi  sumber  daya  aparatur,  belum memadai dari kualitas dan kuantitasnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Sleman.
2) Faktor  penghambat  dalam  optimalisasi  penatausahaan  aset  tanah  antara  lain  pelaksanaan pembukuan  aset  tanah  masih  dengan  formulir  KIB  A  tanah,  adanya  perbedaan  data  aset tanah yang tercatat secara administrasi dengan keadaan secara riil di lapangan serta Sumber Daya Aparatur yang masih dirasa kurang memadai baik dari kuantitas dan kualitasnya.
3) Upaya  yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman untuk mengatasi hambatan antara lain melakukan pembaruan dari pembuatan formulir KIB A Tanah sesuai dengan regulasi yang  berlaku,  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  aset  tanah  yang  belum  sesuai  pada administrasi  dengan  keadaan  di  lapangan  serta  penindaklanjutan  terhadap  sertifikat  aset tanah  yang  belum  tersedia  dan  melakukan  bimtek  kepada  sumber  daya  aparatur  untuk meningkatkan kualitas serta melakukan rekruitmen pegawai.

## 5. Daftar Pustaka
Ardiyanto, B. E. K. O. (2022). Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman . 1–23.
Bahari, S. (2022). Analysis Of Regional Fixed Assets Management In Buton District Financial And Regional Assets Agency . International Journal of Management Progress , 4 (1), 14–22. DIY,  P.  (2018). Pergub  Prov  DIY  No  32  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Inventarisasi Barang Milik Daerah .
Hotniar Siringoringo.
(2005). Pemrograman linear . Graha Ilm. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=265862
Jaya, H. S., Haruni, C. W., & Al-Fatih, S. (2021). Effectivity Regulation of the Minister of Home Affairs in the Management of Regional Assets in Batu City . Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 11–18. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16128
Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akunttansi Dan Auditin “Goodwill,” 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374
Maudina, Y., & Nugraha, A. A. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Tanah Terhadap Pengamanan  Aset  Tetap  Tanah  (Survei  Pada  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat) . Indonesian Accounting Research Journal , 2 (2), 143–151. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3393
Mufid,  I. (2022). Optimalisasi Penatausahaan Aset  Tetap  Pada Masa Pandemi Covid-19  Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan . 1–10.
Raharjo, T., Wirawan, A., Shintasari, R., Bagong, F., Manajemen, D., Keuangan, P., Stan, N., Manajemen,  D.  I.  V,  Publik,  A.,  Keuangan,  P.,  &  Stan,  N.  (2024). Journal  of  Political Issues Penatausahaan Aset Tanah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Jayapura . 5 , 134– 145.
Republik  Indonesia.  (2014). Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah .
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri .
Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  (2012).  F aktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  Aset Pasca  Pemekaran  Wilayah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Di  Kab.  Tapanuli  Selatan . Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10 (1),  47–61. http://journal.unikal.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/338
Sleman,  K.  (2023). Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sleman . https://bkad.slemankab.go.id/
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D . Alfabeta.
________. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Alfabeta.
Suwanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda . Penerbit PPM.
https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8078&keywords= UNDP. (2023). United Nation Development
Programme (UNDP) . https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=United+Nation+Development+Programme+%28UNDP%29
©  2024  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).