## Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Sikap Fiskus: Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tax Awareness, Tax Sanctions Aand Fiscus Attitude: The Impact On Taxpayer Compliance Of Personal Persons

## Maria Suryaningsih
STIE Muhammadiyah Jakarta mariasuryaningsih1405@gmail.com
Abstrak  - Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  ketaatan  Wajib  Pajak  untuk  lebih  tepat  waktu  dalam menyampaikan laporan, meniadakan SPT dari semua tunggakan pajak dan menaati peraturan – peraturan perpajakan.  Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  setiap  tahunnya,  fiskus  melakukan  reformasi  sistem perpajakan  yaitu self  assestment  system yaitu  sistem  pemungutan  pajak  yang  mewajibkan  wajib  pajak untuk  mendaftarkan,  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang. tentang kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang digunakan dengan metode purposive sampling  dan  media  angket  atau  angket  dan  skala  yang  digunakan  adalah  ordinal.  Teknik  analisis  data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 24.  Terdapat  2  KPP  dan  sampel  yang  diambil  adalah  120  responden  serta  menggunakan  metode purposive  sampling.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keseluruhan  variabel  penelitian  yaitu  , kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  persentase  33,4%  dan  sisanya 66,6% merupakan faktor lain di luar variabel yang diteliti oleh peneliti.
Kata Kunci : Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap fiskus
Abstract  - Taxpayer  compliance  is  the  obedience  of  taxpayers  for  more  timely  in  delivering  the  report, obviating  the  SPT  of  all  arrears  of  taxes  and  adhere  to  the  regulations –  the  regulations  of  taxation.  To increase  tax  revenues  each  year,  the  tax  authorities  reform  the  taxation  system  that  is  self  assestment system i.e. system poll taxes require taxpayers to register, calculate, pay and reported the own tax amount owed.This  study  aims  to  determine  whether  there  is  a  significant  influence  on  the  consciousness  of taxation, tax penalties and tax authorities attitude towards compliance of individual taxpayers. Methods of data  collection  using  primary  data  used  by  purposive  sampling  method  and  media  questionnaire  or questionnaires and scales used is ordinal. The data analysis technique used is the correlation analysis and multiple  linear  regression analysis  with  SPSS  version  24.  There  are  2  KPP  and  the sample  taken  is  120 respondents and using purposive sampling method.Results from this study showed that the entirety of the study variables, namely, awareness of taxation, tax penalties, and the attitude of the tax authorities on tax compliance  and  significant  positive  effect  on  the  individual  taxpayer  compliance  with  the  percentage  of 33.4% and the remaining 66.6% is another factor outside variables studied by researchers.
Keywords : Taxpayer Compliance Awareness Taxation, Tax Penalties, Attitude tax authorities .

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang yang  terus  memajukan  pembangunan. Pemerintahan  melakukan  pembangunan  diberbagai  sektor,  karena  dengan  mendorong pembangunan  akan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  melaksanakan pembangunan  di  negara  ini  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar.  Pendanaan  di  Indonesia memiliki beberapa sumber baik sumber internal maupun eksternal.
Direktorat  Jendral  Pajak  yang  bertindak  sebagai  pengelola  sistem  perpajakan  di  Indonesia berusaha  meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  berbagai  upaya  agar  penerimaan  pajak terus meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menyaring  wajib  pajak  yang  baru.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  peran  aktif  dari  wajib  pajak  itu sendiri    dalam  membayar  pajak  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak.  Pajak  merupakan
peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara  guna  membiayai  pengeluaran  rutin serta pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian.
Menurut  (Suryanti  dan  Sari,  2018)  Dalam  rangka  mewujudkan  perekonomian  yang  mandiri, pemerintah  berusaha  mengoptimalkan  pembiayaan  dari  sektor  pajak.  Pemerintah  telah menetapkan  pajak  sebagai  komponen  strategis  yang  berperan  penting  dalam  menjamin kelanjutan  dan  kesinambungan  pembangunan.  Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama pembiayaan  dan  pembangunan  nasional.  Pemungutan  pajak  di  Indonesia  dilakukan menggunakan self assesment system.
Menurut  (Tiraada,  2013) Self  Assessment  system menuntut  adanya  perubahan  sikap (kesadaran)  warga  masyarakat  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  secara  sukarela  (voluntary compliance).  Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  pajak  secara  sukarela  merupakan  tulang punggung  dari Self  Assessment  System .  Salah  satu  kendala  yang  dapat  menghambat keefektifan  pengumpulan  pajak  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  ( tax  compliance ).  Kepatuhan wajib  pajak  yaitu  bagaimana  sikap  dari  seorang  wajib  pajak  yang  mau  dan  melaksanakan kewajiban  perpajakan  yang  ada.  Pemberian  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  oleh  Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.
Menurut  Jotopurnomo  dan  Mangoting  (2017)  Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  bagaimana  kepatuhan  pajak  orang  pribadi  ,  salah  satunya  Sanksi  merupakan hukuman  negatif  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan,    sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sanksi  perpajakan  adalah  hukuman  negatif  kepada  orang  yang  melanggar  peraturan  dengan cara  membayar  uang.  Dalam  undang-undang  perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  sanksi  administrasi  dapat  berupa  bunga,  denda,  dan kenaikan.
Menurut  Mutia  (2014)  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak  merupakan  pelayanan  publik  yang  lebih  diarahkan  sebagai  suatu  cara  pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelayanan  pada  Wajib  Pajak  bertujuan  untuk  menjaga  kepuasan  wajib  pajak  yang  nantinya diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Jika  pelayanan  terhadap  wajib  pajak  baik  maka  akan  berdampak  kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.
Menurut Tiraada (2013) Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  tinggi.  Artinya  jika  semua wajib  pajak  yang  ada  memiliki  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  maka  pembangunan  akan terlaksana  dan  target  penerimaan  dari  sektor  pajak  dapat  tercapai.  Untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  kualitas  pelayanan  pajak harus  ditingkatkan  oleh  aparat  pajak.  Sikap  fiskus  yang  baik  akan  memberikan  kenyamanan bagi  wajib  pajak.  Keramah  tamahan  petugas  wajib  pajak  dan  kemudahan  dalam  sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.
Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  ,  Hasil  penelitian  Jotopurnomo  dan  Mangoting(2013)  menunjukan  hasil  bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap  wajib  pajak . Hasil  yang berbeda terdapat pada  penelitian  Rahayu  et  al  (2017)  menunjukan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kepatuhan  wajib  pajak  akan  ditentukan  berdasarkan  persepsi  wajib  pajak  tentang  seberapa kuat  sanksi  pajakmendukung  perilaku  wajib  pajak  untuk  taat  pajak.Hasil  penelitian  Brata  et  al (2017)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi,hal ini menunjukan wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak menunaikan kewajiban perpajakannya.
Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berkerja  dikantor  pajak  merupakan  salah  satu  unsur penting  dalam  mengoptimalisasi  penerimaan  pajak  karena  sikap  fiskus  dalam  memberikan suatu  pelayanan  yang  terbaik  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  dalam membayar  pajak.Hasil  penelitian  Tanilasari dan  Gunarso  (2017)  menyatakan bahwa  sikap  fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,namun  penelitiaan  Tiraada (2013)  memiliki  hasil  bahwa  sikap  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pajak
Akuntansi  pajak  ( tax  accounting )  membahas  peraturan  perpajakan  serta  transaksi  akuntansi penting  yang  berkaitan  tujuan  menentukan  pajak  minimum  yang  dapat  dicapai  dalam  bahas- bahas  yang  diperkenankan  oleh  undang-undang  atau  peraturan  perpajakan  (Suwardjono, 2014:39). Berdasarkan definisi pajak diatas dari beberapa pendapat diatas maka Peneliti dapat menarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  pajak  adalah  pendapatan  Negara  yang  diperoleh  dari masyarakat dan berperan aktif terhadap masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat maupun Negara.
Menurut  (Prof.Dr.Mardiasmo,  Perpajakan  Edisi  Revisi,  2011:1).  Fungsi  pajak  dibedakan menjadi  dua  yaitu  Fungsi  Budgetair  dan  Fungsi  Mengatur.  Menurut  (Prof.Dr.Mardiasmo, Perpajakan  Edisi  Revisi,  2011:1)  mengatakan  agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang  (Syarat  Yuridis),  tidak  menganggu  perekonomian  (Syarat  Ekonomis),  pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Menurut W.J. Langen yang dikutip oleh (Gufandri, 2016), terdapat 4 macam asas yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, asas beban yang sekecil-kecilnya.

## Kesadaran Pajak
Menurut (DR. Timbul Hamonangan Simanjuntak & DR. Imam Mukhlis, 2012: 174) dalam buku Dimensi  Ekonom i  Perpajakan  dalam  Pembangunan  Ekonomi  mengatakan  “Pajak  merupakan kewajiban  sebagai  warga  negara,  maka  diperlukan  besarnya  kesadaran  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  tersebut  menunjukan  tingkat  kepatuhan  pajak  masyarakat.”  Menurut Larasati (2013) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan  kontribusi  dan  untuk  pelaksanaan  fungsi  pemerintah  dengan  cara  membayar kewajiban  pajaknya.  Banyak  masyarakat  yang  membayarkan  pajaknya  hanya  sebagai  suatu kewajiban  terhadap  peraturan  yang  berlaku  saja  tapi  tidak  memikirkan  apa  esensinya  mereka membayarkan  pajaknya  tersebut.  Beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  membangun  kesadaran  dan  kepedulian  sukarela  Wajib  Pajak  menurut Tiraada  (2013)  antara  lain  melakukan  sosialisasi  Sebagaimana  dinyatakan  Dirjen  Pajak, memberikan  kemudahan  dalam  segala  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan meningkatkan  mutu  pelayanan  kepada  wajib  pajak,    meningkatkan  citra  Good  Governance, memberikan  pengetahuan  melalui  jalur  pendidikan  khususnya  pendidikan  perpajakan,  law enforcement, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak, dan sanksi Pajak.

## Sanksi Pajak
Menurut  (Mardiasmo,  2011:39)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma  perpajakan.  Menurut  Mahdi  dan  Ardiati  (2017)  penerapan  Sanksi  diterapkan  sebagai akibat  tidak  terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib  pajak  sebagaimana  diamanatkan oleh  undang-undang  perpajakan.Pengenaan  sanksi  pajak  kepada  wajib  pajak  dapat menyebabkan  terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib  pajak  sehingga  dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi,  yaitu sanksi pidana  dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2011). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang  diancam  dengan  sanksi  administrasi  saja,  dan  ada  pula  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  dan  pidana.  Perbedaan  di  antara  keduanya  terletak  pada  konsekuensinya.  Pada sanksi  administrasi,  konsekuensinya  adalah  pembayaran  kerugian  kepada  negara  berupa bunga  dan  kenaikan,  sedangkan  pada  sanksi  pidana,  konsekuensinya  adalah  siksaan  atau penderitaan.  Menurut  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan  ada  3  macam  sanksi pidana,yaitu.denda  pidana,  pidana  kurungan  dan  pidana  penjara.  Sanksi  administrasi  pajak merupakan  pembayaran  kerugian  kepada  negara,khususnya  yang  berupa  denda,bunga  dan kenaikan  (Mardiasmo,2011).  Menurut  undang-undang  No.28  tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sanksi  administrasi  pajak  meliputi  denda,  bunga  dan kenaikan.

## Sikap Fiskus
Menurut  Tiraada  (2013)  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak tergantung  pada  bagaimana  sikap  fiskus  memberikan  suatu  pelayanan  terbaik  kepada  wajib pajak.  Selama  ini  peranan  fiskus  memiliki  lebih  banyak  peran  sebagai  seorang  pemeriksa. Padahal  untuk  menjaga  agar  wajib  pajak  tetap  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono  dan  Damayanti,  2009:18),  antara  lain  pegawai  pajak  yang  karena  kelalaiannya, dengan  sengaja  menghitung,  atau  menetapkan  pajak  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Perpajakan  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan, Pegawai  pajak  yang  dalam  melakukan  tugasnya  dengan  sengaja  bertidak  di  luar kewenangannya  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan dapat  diajukan  ke  unit  internal  Departemen  Keuangan  yang  berwenang  melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  Pegawai  pajak  yang dalam  tugasnya  terbukti  melakukan  pemerasan  dan  pengancaman  kepada  Wajib  Pajak  agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam denagn pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana, pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri  sendiri  secara  melawan  hokum  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang  untuk  memberikan  sesuatu,  membayar,  dan  menerima  pembayaran,  atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya, dan pegawai  pajak  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  perdata  maupun  pidana  apabila  dalam melaksanakan  tugasnya  didasarkan  itikad  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut (Gunadi 2013:94) dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan mengatakan dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan, investigasi  seksama,peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum maupun administrasi. Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak  patuh  adalah  Wajib  Pajak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Dirjen  Pajak  sebagai  wajib  pajak yang memenuhi kirteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan no. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan  pembayaran  pajak,  jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak merupakan adanya kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan
aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun adminstrasi. Ada dua macam kepatuhan  yaitu  kepatuhan  formal  dan  material  :  1)  Kepatuhan  Formal  adalah  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  undang – undang  perpajakan.  2)  Kepatuhan  Material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif  atau  hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yaitu  sesuai dengan undang –undang perpajakan.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey.  Metode  survey menurut Sugiyono (2013).  Metode survey adalah metode  yang  digunakan untuk mendapatkan data  dari  tempat  tertentu  yang  alamiah  (bukan  buatan),  tetapi  peneliti  melakukan  perlakuan dalam  pengumpulan  data,  misalnya  dengan  mengedarkan  kuisioner,  test,  wawancara terstruktur, dan sebagainya.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2013:58).

## Populasi Dan Sampel
Sugiyono  (2013:115)  mendefinisikan  populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Fiskus  (Aparat Pajak)di  15  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Jakarta  Pusat.  Sampel  adalah bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Bila  populasi  besar, dan  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya  karena keterbatasan  tenaga  dan  waktu,maka  peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang  diambil  dari populasi (Sugiyono, 2013:116)

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ada  4  yaitu  studi  kepustakaan,  studi  lapangan, pengamatan  dan  kuesioner  kepada  responden.  Metode  pengambilan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey  dengan  kuesioner.  Kuesioner  adalah  metode  yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang relevan dengan obyek penelitian yang berupa serangkaian  pertanyaan  atau  pernyataan    mengenai  pengaruh  faktor-faktor  yang mempengaruhi  independensi  auditor  yang  diajukan  kepada  responden  untuk  dijawab.  Dalam penelitian  ini  kuesioner  disampaikan  secara  langsung  ke  lokasi  penelitian,  yaitu  Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jakarta Pusat.

## Teknik Analisis
Dalam  penelitian  kuantitatif,  analisa  data  merupakan  kegiatan  setelah  data  dari  seluruh responden  yang  terkumpul.  Kegiatan  dalam  analisis  data  menurut  (Sugiyono,  2013)  adalah mengelompokkan  data  berdasarkan  variabel  dari  seluruh  responden,  menyajikan  data  tiap variabel  yang  diteliti,  melakukan  perhitungan  untuk  menjawab  rumusan  masalah,  dan melakukan  perhitungan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan  antara  lain  statistik deskriptif, uji validitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Gambar 1. Uji normalitas regresi
Berdasarkan  gambar  grafik  diatas  normal  P-P  Plot  menunjukkan  bahwa  sebaran  titik-titik residual berada disekitar garis normal.Hal tersebut terjadi karena titik residual tersebut berasal dari data dengan distribusi normal.Dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi persyaratan normalitas regresi.
Uji Multikolinearitas
Tabel 1. Uji multikolinearitas Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 KesadaranPerpajakan ,841 1,189 SanksiPajak ,786 1,272 SikapFiskus ,791 1,265
a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
Diperoleh  hasil  bahwa  VIF  untuk  variabel  independen  yang  berada  dibawah  10  dan  nilai tolerance  variabel  independen  yang  besaran  tolerance  >  0,1,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas  antar  variabel  bebas.  Diperoleh  hasil  bahwa  nilai  matrik korelasi variabel – variabel independen tidak melebihi 0,9 hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas.

## Uji Heteroskedastisitas
Terlihat  bahwa  titik-titik  penyebar  secara  acak  serta  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah angka  0  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas pada model regresi.

## Gambar 2. Uji heteroskedasitas

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Uji regresi linier berganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 17,209 7,138 2,411 ,017 Kesadaran Perpajakan ,356 ,083 ,356 4,304 ,000 Sanksi Pajak ,182 ,085 ,182 2,130 ,035 Sikap Fiskus ,217 ,085 ,217 2,553 ,012
a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
Dengan mengacu pada persamaan regresi  yang  diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan  sebagai  berikut  :Nilai  koefisien  konstanta  (a)  sebesar  17,209  hal  ini  berarti bahwa  apabila  nilai  variabel  independen  naik  1  satuan,  maka  tingkat  atau  besarnya  variabel dependen sebesar 17,209 satuan. Nilai koefisien untuk Kesadaran Perpajakan (X1 ) β1= 0,356 berarti  bahwa  apabila  Kesadaran  Perpajakan  (X1)  naik  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel independen  lainnya  tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  akan  mengalami kenaikan  sebesar  0,356  satuan  dan  sebaliknya  apabila  Kesadaran  Perpajakan  (X1)  terjadi penurunan  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,356  satuan.  Nilai koefisien  untuk  Sanksi  Pajak  (X2)  β2=  0,182  berarti  bahwa  apabila  Sanksi  Pajak  (X2)  naik sebesar 1 satuan, sementara  variabel  independen lainnya tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  (Y)  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,182  satuan  dan  sebaliknya  apabila Sanksi Pajak (X2) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  akan  mengalami  penurunan  sebesar 0,182  satuan.  Nilai  koefisien  untuk  Sikap  Fiskus  (X3 )  β2=  0,217  berarti  bahwa  apabila  Sikap Fiskus  (X3)  naik  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,217 satuan dan sebaliknya  apabila  Sikap  Fiskus(X3)  terjadi  penurunan  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel independen  lainnya  tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  akan  mengalami penurunan sebesar 0,217 satuan. maka model regresi yang dapat dibentuk adalah :
Y =  17,209+ 0,356X1 +  0,182X2 +0,217X3+ 
Uji Signifikasi Regresi Berganda
Tabel 3. Uji signifikansi regresi berganda ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 1 Regression 12396,011 3 4132,004 19,403 ,000b Residual 24703,156 116 212,958 Total 37099,167 119 a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
b. Predictors: (Constant), Sikap Fiskus, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak
Untuk  uji  signifikan  regresi  berganda  dapat  lihat  dari  dari  hasil  pengujian  signifikan  dan  uji  F  . Hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel  4.22  bahwa  nilai  statistic  F  sebesar  19,403  >  F  tabel  =
2.68   dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  yang  berarti  Kesadaran  Perpajakan (X1),Sanksi  Pajak  (X2),  dan  Sikap  Fiskus  (X3)  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi(Y).  Berdasarkan  hasil  di  atas maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak,  berarti  Kesadaran  Perpajakan  (X1),  Sanksi  Pajak  (X2), danSikap  Fiskus  (X3)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi (Y) secara simultan. Dengan demikian hipotesis H4 terbukti.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4. Uji koefisien determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,578a ,334 ,317 14,59309
a. Predictors: (Constant), SikapFiskus, KesadaranPerpajakan, SanksiPajak b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakOrangPribadi
Koefisien  korelasi  nilai  R  berada  di  atas  0,05  dan  mendekati  1.  Dari  hasil  di  atas  diketahui bahwa  nilai  R  sebesar  0,578.  Dari  hasil  perhitungan  di  atas  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan  Kesadaran  Perpajakan  (X1),  Sanksi  Pajak  (X2)  dan  Sikap  Fiskus  (X3),  dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
Dengan  melihat  F  tabel  df1  =  3(k)  dan  df  3  =  120  (n-k-1)  dan  pada  nilai  signifikan  0,05  maka diperoleh  nilai  F  tabel  sebesar  2.68 .  Dengan  diketahuinya  Fo  dan  F  tabel  maka  dapat disimpulkan bahwa Fo= 19.403> F tabel 2.68   yang berarti Kesadaran Perpajakan (X1),Sanksi Pajak  (X2),  dan  Sikap  Fiskus  (X3)  mempunyai  hubungan  yang  signifikan  dengan  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  mempunyai  hubungan  yang  signifikan  secara  bersama-sama. Hipotesis keempat (H4) diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dikemukakan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  Kesadaran Perpajakan  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.  Yang  artinya  bahwa  setiap  ada  Kesadaran  Perpajakan  maka  akan  meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdi dan Ardiati (2017). Sanksi Pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan Sanksi Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2017). Sikap fiskus terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang  artinya  bahwa  setiap  ada  kenaikan  sikap  fiskus  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Mutia (2014). Kesadaran Perpajakan (X1) ,Sanksi Pajak (X2), dan Sikap Fiskus (X3)  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil uraian yang dikemukakan di atas, setiap wajib pajak diharapkan dapat  memahami  dan  menyadari  dalam  perannya  untuk membayar  pajak  dan  lebih  mematuhi peraturan-peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia,  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara. Dan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan jumlah  variabel-variabel  lainnya  ketaatan  atau kepatuhan pajak, pelatihan dan sosialiasasi pemungutan pajak dll.

## REFERENSI
Brata.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda . Forum Ekonomi Volume 19 Nomor 1 .
Febrian,  A.  A.  (November  2015).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan, Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. Perbanas Review Volume 1 Nomor 1 .
Ghazali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
Jotopurnomo,  C.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax&Accounting Review Volume 1 Nomor 1 .
Juli, R., & Hernawati, R. I. (2017). Dasar - Dasar Perpajakan. Jakarta: Depublish.
Khairina,  A.  A.  (Oktober  2014).  Pengaruh  Tingkat  Kepuasan  Pelayanan,  Pemahaman Perpajakan,  Keadilan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran  Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama Senapelan Pekanbaru. JOM FEKON Volume 1 Nomor 2 .
Ratih, L. A. (2013). Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. Accounting Analysis Journal Volume 3 Nomor 1 .
Saifuddin, A. (2012). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Sunar, P. D. (2012). Buku Pintar Pajak. Yogyakarta: Laksana.
Supangat,  A. (2011). Statistika Dalam  Kajian  Deskriptif, Inferensi Dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suryanti,  &  Sari,  I.  E.  (Juli  2018).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 16 Nomor 2 .
Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga Cetakan Ke Empat Belas. Yogyakarta: BPFE .
Timbul,  S.,  &  Mukhlis,  I.  (2012). Buku  Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  Dalam  Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Raih Asa Sukses.
Yessica, T., & Pujogunarso. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 3 Nomor 1 .