## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## POLITISASI KONSTITUSI PIUTANG NEGARA DI INDONESIA
Agus Pandoman ** ** Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto,  E-mail: cescdzacky@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 25/04/2018 Revisi: 15/05/2018 Diterima: 30/05/2018 Terbit: 30/06/2018

## Keywords:
Politization,  Constitution,  State Receivables. One example of the problems in the state's claim is BLBI extended by  Bank Indonesia to the national banking system, which has become the state's claim, but not resolved through PUPN, but further right to claim the government handed over  to  IBRA  established  by  Presidential  Decree  No.  27  of  1998  .  Since handed  over  to  the  government  the  right  to  collect  BI,  BI  ended  authority  to withdraw  BLBI  of  the  receiving  bank,  resolved  through  non-litigation  and mechanisms and the solution was not to use repressive laws. Receivables BLBI state is a case of default the unusually large number (extraordinary default), but penyelesaianya by IBRA implemented with the exclusion of the legal principles of the settlement of accounts receivable against the debtor country BLBI receiver, so in this case the journey is also a cost for settling disputes outstanding a big. This paper  would  like  to  see  how  the  practice  of  politicizing  the  constitution  that happens particularly with respect to issues of State receivables.

## Abstrak
Kata Kunci: Politisasi, Konstitusi, Piutang
Negara.
P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: xxxxxxxxx Salah satu contoh kasus persoalan dalam piutang negara adalah kasus BLBI  yang  disalurkan  oleh  Bank  Indonesia  kepada  perbankan nasional,  yang  sudah  menjadi  piutang  negara,  namun  tidak diselesaikan  melalui  PUPN,  akan  tetapi  selanjutnya  hak  tagih tersebut  diserahkan  pemerintah  kepada  BPPN  yang  dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998. Sejak diserahkan hak tagih  BI  kepada  pemerintah,  berakhirlah  wewenang  BI  untuk menarik kembali BLBI dari bank penerima, diselesaikan melalui jalur dan  mekanisme  non-litigasi dan  penyelesaiannya  pun  tidak menggunakan  hukum  represif.  Piutang  negara  BLBI  adalah  kasus gagal  bayar  yang  jumlahnya  luar  biasa  besar  (extraordinary  default), akan  tetapi  penyelesaianya  oleh  BPPN  dilaksanakan  dengan mengesampingkan  prinsip-prinsip  hukum  penyelesaian  piutang negara  terhadap  debitur  penerima  BLBI,  sehingga  dalam perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaian perkara yang luar  biasa  besar.  Tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana  praktek politisasi  konstitusi  itu  terjadi  khususnya  terkait  dengan  masalah piutang Negara.

## PENDAHULUAN
Kredit  bermasalah  bank  milik    negara    tidak  lagi  diserahkan  pada  Panitia  Urusan  Piutang Negara  (PUPN),  restrukturisasi  kredit  dan  pengahapusan  hutang/ hair  cut menjadi  kewenangan masing-masing  bank,  banyak  pihak  berkepentingan  ketika  penyelesaian  kredit  bermasalah, restrukturisasi dan penghapusan hutang, didesain kembali oleh Mahkamah Konstitusi. 1 Putusan ini dalam banyak hal patut direspon positif, tetapi dalam hal lain mendatangkan tanda tanya lebih
1 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011-Uji  Materi  UU  Nomor  49/1960  tentang  Panitian Urusan Piutang Negara.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
lanjut.    Mengapa  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya    (UU  PUPN  dan  Peraturan Pemerintah  No  33/2006  tentang  Penghapusan  Piutang  Negara/Daerah)  yang  sudah membicarakan kewajiban-kewajiban pertanggungjawaban  kepada rakyat, dinyatakan bertentangan dengan  Undang-Undag  Dasar  1945  ?  Celah  peraturan  yang  sepintas  kecil  itu  pada  akhirnya memunculkan  bukan  hanya  konsekkuensi  politis  konstitusi,  yang  rumit,  melainkan    juga sedimentasi konseptual  Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D, terdistrosi oleh gagasan  politis dari    para  debitor  Bank  Milik  Negara  ( 7  pemohon  adalah  debitor  Bank  Negara  Indonesia ),  gagasan politis  pemohon  sebagai  berikut:  “bahwa  demi  terpenuhinya  hak  konstitusi  para  pemohon  dan para debitor lainya agar mendapat perlakuan yang sama, serta kepentingan masyarakat dunia yang berhubungan langsung dengan perbankan dalam hal ini bank BUMN, yang sudah terpuruk karena krisis  moneter/ekonomi  yang  mungkin  jumlahnya  mencapai  ratusan  ribu,  dan  demi  bangkitnya kembali perekonomian nasional, demi terciptanya lapangan kerja baru, demi menggeliatnya dunia usaha serta  demi  adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapatan negara dari sektor pajak, juga agar bank-bank BUMN (bank Badan Usaha Milik  Negara)  dapat  mempunyai  kebebasan  dalam  hal  penanganan  piutang  perseronya  guna menyelesiakan  piutang  bermasalahnya.  Menurut  para  debitor  itu  bahwa  faktor  penghambatnya adalah Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 2
Para  debitur  BUMN,  berkeyakinan  kalau    frasa-frasa  yang  dimaksudkan  didalam  pasal-pasal itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak mengikat debitor Bank BUMN, akan dapat memulihkan hutangnya melalui retrukturisasi atau dengan  penghapusan hutang ( hair cut ).  Dan apakah keniscayaan yang digambarkan oleh para debitor itu bahwa  ekonomi Indonesia akan  bangkit,  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru,  menggeliatnya  dunia  usaha  dan meningkatkan  pendapatan  nasional  (pendapat  ini  sebagai  dalil  pemohon  yang  diajukan  ke  MK, dipetik dari Putusan MK), benar-benar akan terjadi? adalah sangat paradoksial. Gagasan paradok di  atas    akan    berdampak  buruk  bagi  desain  piutang  negara,  padahal  setiap  perubahan  norma hukum  perlu  pemikiran  yang  kokoh,  serta  visi  yang  jelas,  terutama  terhadap  penegakan  hukum penyelesaian  atau  penyelamatan  kredit  bermasalah  pada  bank  milik  negara.  Konsekuensi  dari perbedaan  “ differance ”  adalah  kehadiran  yang  kita  pikirkan  tidak  pernah  tampil  dalam  bentuk esensi  atau  substabsi  tetap.  Ia  terus  bergerak  dalam  rangkaian  atau  sistem  tanda  yang  merujuk pada  tanda  lain  dalam  permainan,  substitusi,  permiutasi  dan  seterusnya.  Jadi  satu  teks  selalu berhubungan  dengan  teks  lain,  dan  teks  lain  berhubungan  dengan  teks  lain  lagi,  begitu seterusnya. 3
Istilah  ini  sebenarnya  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Julia  Kristeva,  seorang  pemikir poststrukturalis Perancis dalam bukunya Revolution in Poetic Langguange dan Desire in Langgunage : A Smeotic  Approach  to  Literatur  and  Art .  Dalam  kedua  buku  ini  Kristeva  membawa  istilah  inter tekstualitas sebagai sebuah konsep kunci dari paham posy-struktualis yang sekaligus menentang model  berfikir  struktur,  sinkronkronik  dan  bersistem  dari  paham  strukturalis.  Istilah  ini merupakan perkembangan dari istilah dialogis (dialogsm) dari Mikahail Bakhtin seorang pemikir kebangsaan  Rusia.Ironisnya,  pragmatisme  dan  politis  inilah  yang  terjadi,  Kenapa  urusan  NPL bank dijadikan kambing hitam Restrukturisasi dan hair cut yang dikaitkan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal  7,  dan  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  49/Prp/Tahun  1960.  Pemikiran  yang  pragmatis
2 Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  77/PUU-IX/2011-Uji  Materi  UU  Nomor  49/1960  tentang  Panitian Urusan Piutang Negara.
3 Anton F Susanto, 2013, p. 110, bandingkan  dengan doktrin deviasi Roberto Unger –kesediaan untuk menerima kaedah yang ada diantara beberapa kaedah-kaedah tandingan yang dapat ditemukan dalam  himpunan  hukum.  MK lebih mengutamakan doktrin hukum dominan yaitu preseden dan peraturan otoritatif, dan hubungan antar manusia yang dikehendaki.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
hanya  memenuhi  kebutuhan  sesaat,  akan  menyandera  penegakan  hukum  penyelesaian  piutang negara  perbankan.  Reformasi  hukum  dibidang  keuangan  negara  dan  badan  usaha  milik  negara yang  tak  didasari  pemikiran  jagka  panjang  serta  dilandasi  pemikiran  konseptual  –fundamental tentang eksistensi uang negara macam apa yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan masa depan kedudukan hukum uang negara diberbagai perusahaan milik negara baik di perbankan dan non  perbakan,  menjerumuskan  reformasi  penyelesaian  hukum  piutang  negara  tak  tertagih  pada bank  milik  negara  hanya,  sekedar  mempolitisasi  piutang  negara,  sehingga  para  penghutang (debitor-debitor nakal/obligor nakal), banyak ruang untuk tidak membayar hutangnya.

## PEMBAHASAN
Makna Piutang Negara pada Badan Usaha Milik Negara .
Politisasi  konstitusi  pada  piutang  negara  nampak  dari  cara  pertimbangan  hukum  putusan Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  Bahwa  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  (selanjutnya  disebut  UU  1/2004),  pengertian  piutang  negara adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  6  UU  1/2004  yang  menyatakan, “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat  dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  akibat  lainnya  yang  sah” .  Dengan  demikian,  piutang  negara  hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak termasuk piutang badan- badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Pemerintah yaitu Mariam Darus 4 yang menyatakan  bahwa  dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2000 telah  terjadi perubahan  pengertian  tentang  piutang  negara,  piutang  negara  adalah  jumlah  uang  yang  wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, sehingga piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan dari lingkup  piutang  negara.    Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  ahli  Pemerintah  yaitu  Darminto Hartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disebut piutang BUMN yang dalam hal ini Bank  Negara  Indonesia  adalah  piutang  perseroan  terbatas  BUMN  atau  piutang  swasta  yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Menurut ahli tersebut, klasifikasi utang atau piutang  BUMN  adalah  piutang  dari  perseroan,  sehingga  mekanisme  penyelesaiannya  mengikuti mekanisme perseroan dalam hal ini dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk pola hair cut , konversi, maupun rescheduling .
Berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  menurut  Mahkamah,  piutang  Bank  BUMN  setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan  penyelesaiannya  ke  PUPN.  Piutang  Bank-Bank  BUMN  dapat  diselesaikan  sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing- masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan  negara  yang  dalam  menjalankan  segala  tindakan  bisnisnya  termasuk  manajemen  dan pengurusan  piutang  masing-masing  Bank  bersangkutan  dilakukan  oleh  manajemen  Bank  yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. Pemilihan alasan-alasan pertimbangan diatas menunjukan distorsi pemikiran dan konsep parsial tentang makna, peran dan fungsi PUPN, tidak bertambah  baik  bahkan    bertentangan  (kontradiktif)  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 023/PUU-IV 2006, “ bahwa sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi : Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara ( adalah komponen badan- badan negara, yang dapat melaksanakan kontrol yang sangat minim (yaitu pengelolaan keuangan negara atas
4 Dipetik dari kesaksianya dalam putusan MK tersebut diatas.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pelaksanaan  kekuasaan-kekuasaan  itu  doktrin  Conseil  d’Etat)  yang  dimaksud  dalam  pasal  4  dan  pasal  8 Peraturan  ini  diwajibkan  menyerahkan  piutangnya  yang  adanya  dan  besarnya  telah  pasti  menurut  hukum kepada  Panitia  Urusan  Piutang  Negara “sudah  cukup” ,  sebab  berarti  tidak  boleh  diserahkan  kepada pihak ketiga.
Konsep  pertimbangan  hukum  MK  menafsirkan    penyelesian  piutang  negara  perbankan  (bank BUMN), terdapat dua aturan yang masih berlaku yaitu UU Nomor 49/1960 tentang PUPN dan, UU Nomor 1/2004 jucto UU BUMN dan UU PT, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  konstitusi.  Demikian  juga  dengan  adanya  ketentuan penyerahan  piutang  Bank  BUMN  untuk  dilimpahkan  dan  diserahkan  ke  PUPN,  menimbulkan perlakuan  yang  berbeda  antara  debitor  bank  BUMN  dan  debitor  Bank  selain  BUMN  sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Selain  itu  berdasarkan  prinsip  bahwa  undang-undang  yang  baru  mengesampingkan  undang- undang yang lama ( lex posteriori derogat legi priori ) dan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang  lebih  rendah  ( lex  superiori  derogat  legi  inferiori ).  Dalam  pertimbangan  hukum  diatas,  patut direspon,  karena  MK  menggunakan  dua  prinsip  undang-undang,  yang  diterapkan  akan  tetapi tidak taat asas:
a. Lex  posteriori  derogat  legi  priori ,  diterapkan  pada  eksistensi  Undang-undang  yang  bersifat khusus  yaitu  UU  No  49/Prp/1960  terhadap    Undang-undang  yang  berlaku  umum seperti  UU  PT,  UU  Keuangan  Negara,  UU  BUMN  dan  Undang-undang Perbendaharaan Negara.
b. Lex superiori derogat legi inferiori , diterapkan pada eksistensi undang-undang yang berlaku umum  yaitu  UU  Nomor  1/2004  terhadap  peraturan  dibawah  undang-undang  yaitu berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Pengahapusan  Piutang  Negara/Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penghapusan  Piutang Negara/Daerah  sepanjang  menujuk  pelaksanaan  UU  Nomor  49/prp/Tahun  1960. Bahwa  Doktrin hukum  “Undang-Undang yang bersifat khusus menghapuskan undang- undang yang bersifat umum  ( lex specialis derogat legi generali ), ternyata telah dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang tentang PUPN adalah bersifat khusus, sedangkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan  Negara,  UU  BUMN,  UU  Perseroan  Terbatas  adalah  bersifat  sejajar  dengan prinsip Undang-undang yang baru menghapuskan  Undang-undang yang lama, tafsir semacam ini bertentangan  dengan  doktrin  hukum,  yang  berakibat  fatal  terhadap  pertanggung  jawaban  atas dasar  persamaan  hak  dari  setiap  anggota  masyarakat  dihadapan  hukum. UU  Keuangan  Negara, UU  Perbendaharaan  Negara,  UU  BUMN,  UU  Perseroan  Terbatas,  memang  adalah  Undang- undang yang baru, akan tetapi semua undang-undang itu termasuk dalam rumpun undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN, memang benar usia undang-undangnya lebih tua atau undang-undang lama,  akan tetapi undang-undang ini masuk dalam rumpun undang-undang bersifat khusus.
Pandangan  seperti  ini  meremehkan    keberadaan  UU  PUPN,    apabila  ingin    menggunaka doktrin  hukum    “ lex  posteriori  derogat  legi  priori ”  maka  harus  sudah  ada  Undang-undang  yang sifatnya sama (bersifat khusus) tapi usianya lebih muda dengan UU PUPN. Alangkah lebih bijak bila  Mahkamah  Konstitusi  ingin  menggunakan  doktrin  hukum  “ lex  Posteriori  derogat  legi  priori , semestinya Pak Mahfud MD dan kawan-kawan, mau bersabar menunggu selesainya pembahasan amandemen  UU  PUPN  di  DPR.  Anggap  saja  seperti  kita  melihat  pesawat  tempur  Angkatan Udara  Indonesia,  kata  orang  Malaysia”  biarkan  pesawat  itu  berlalu  jangan  ditembak  nanti  juga

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
jatuh sendiri. 5 Selain itu, salah besar menimpakan segala persoalan kredit macet yang terjadi pada para  debitor  diakibatkan  oleh  adanya  UU  PUPN  ini.  Sehingga  hukum  yang  sudah  ada  harus mengorbankan  dirinya  demi  kepentingan  politis    sesaat  yaitu  restrukturisasi  dan  penghapusan hutang debitor. Tampaknya jalan-jalan inilah yang saat ini sedang dilakoni oleh para obligor dan penghutang  uang  negara   yaitu  meminta    desain  penyelesaian  kredit  bermasalahnya  di  samakan dengan debitor bank milik swasta.

## Studi Kasus Penyelesaian Piutang Negara
Desain penyelesaian kredit bermasalah yang dibidangi Mahkamah Konstitusi tidak bervisi jauh ke  depan  tentang  bagaimana  ketertiban  hukum  penyelesaian  hutang  para  obligor  dan  kredit bermasalah bank milik negara dimenangkan oleh negara, sehingga uang negara yang sudah dikuras oleh  para  debitornya  dapat  ditarik  kembali  secara  cepat  efektif  dan  efisien.  Grafik  dari  harian Kompas Tanggal 22 Oktober 2012 menggambarkan jumlah terakhir kredit bermasalah dari bank BUMN sebesar Rp. 767,5 triliun, utang yang hapus buku Rp. 90 triliun dan ada yang off balansheet di Bank Mandiri Rp. 24 triliun  di PUPN  Rp. 8 triliun, jadi totalnya Rp. 32 triliun). Bandingkan dengan jumlah uang negara yang dikorupsi ternyata lebih besar dengan jumlah kredit bermasalah yang  dilarikan  oleh  para  debitor-debitor  nakal,  yang  sulit  sekali  ditagihnya.  Persoalan  lainnya dalam piutang negara adalah kasus BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional,  yang  sudah  menjadi  piutang  negara , tidak  diselesaikan  melalui  PUPN,  akan  tetapi selanjutnya hak tagih tersebut diserahkan pemerintah kepada BPPN yang dibentuk berdasarkan KEPPRES Nomor 27 Tahun 1998. Sejak diserahkan hak tagih BI kepada pemerintah, berakhirlah wewenang  BI  untuk  menarik  kembali  BLBI  dari  bank  penerima,  diselesaikan  melalui  jalur  dan mekanisme non-litigasi 6 dan penyelesaian tidak menggunakan hukum represif. Piutang  negara  BLBI  adalah  kasus  gagal  bayar  yang  jumlahnya  luar  biasa  besar  ( extraordinary default ),  akan  tetapi  penyelesaianya  oleh  BPPN  dilaksanakan  dengan  mengesampingkan  prinsip- prinsip  hukum  penyelesaian  piutang  negara  terhadap  debitur  penerima  BLBI,  sehingga  dalam perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaiannya luar biasa besar.  Menurut pendapat Abhee  Antara –biaya  penyelesaian  BLBI  adalah  sebesar Rp1000  triliun . 7 BPPN  merubah  status hukum  BLBI  yang  semula  perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang  menjadi  perikatan bersumber  dari  perjanjian.  Perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  memiliki  sifat  responsif karena adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ( fredom of making contract ) ialah asas  yang  sangat  penting  didalam  hukum  perjanjian.  Asas  yang  terpenting  lainnya  adalah  asas keseimbangan  yang bertumpu pada “ itikad baik ” 8 ini berarti memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.
Pengalaman sejarah membuktikan bahwa penyelesaian piutang negara yang diselesikan dengan pola  negoisasi  adalah  suatu  bencana  keuangan  negara.    Penyelesian  piutang  negara  dipandang sebagai  perbuatan  hukum    privat  seperti  penyelesian  piutang  BLBI  yaang  tidak  lagi  sebuah perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang,    oleh  BPPN  kemudian  dirubah  dengan  suatu perjanjian secara tertulis antara pemerintah (BPPN) sebagai kreditur dengan Bank penerima BLBI yang  disebut  sebagai  penyelesaian  kewajiban  pengendali  saham  (PKPS)  melalui  mekanisme
5 Sumber pokok dari kesalahan dan ketidakadilan adalah pikiran yang salah mengenai kegunaan. MK adalah juga lembaga  legislator  tapi  bukan  pembuat  norma  adalah  penghapus  norma,  jadi  jika  legislator  memiliki  ide  salah mengenai  kegunaan  bila  ia  mempertimbangkan  kebergunaan  khusus  dari  pada  kebergunaan  umum,  cenederung berhasrat  menguasai  perasaan  manusia,  dari  pada  menguasai  perasaan-perasaan  itu.  Jadi  dalam  kasus  ini menggunakan  perasaan  kesamaan  hukum,  dan  MK  menguasai  perasaan  itu  (lihat  Cesare  Bonesana,  Marchese Beccaria, dei delle pene; an essy on crime and punishments ).
6 Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, (Surakarta: UNS Press, 2007), p. 23.
7 Abhe Antara , Teori  Konspirasi , (Jakarta: Mediakita, 2013), p. 72.
8 Ridwan Khaerandi, Itikad Baik dalam Kebesan Berkontrak , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), p. 34.

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pengampunan Release  and  Discharge dalam  bentuk  Perjanjian MSAA,  MRNIA,  dan  APU,  teks perjanjiannya  menggunakan  bahasa  Inggris,  dan  model  perjanjian  semacam ini  lazim  digunakan dalam sistem common law . Dengan pola  penyelesaian demikian, maka kedudukan hukum kreditur menjadi  setara  dengan  debitur  dan  negara  harus  tunduk  pada  prinsip-prinsip  hukum  perjanjian common  law .  BPPN  menyusun Terms  of  Reference dibantu  oleh  beberapa  konsultan  dalam  negeri maupun luar negeri, yaitu:
a. International Legal Advisor: Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood, Coudert Brothers, Morgan, Lewis &  Bokius, White  & Case.
b. Local  Legal  Advisor:  Lubis  Ganie  Surowidjojo,  Makarim  &  Taira,  Soemadipradja  & Taher, Wiriadinata & Widyawan.
c. International  Accountants:  Arthur  Andersen,  Deloitte  Touche  Tohmatsu,  Ernst  & Young, KPMG Peat Marwick, Pricewaterhouse Coopers.
Di samping konsultan-konsultan itu, BPPN  juga menunjuk suatu tim profesional yang terdiri dari  J.P.  Morgan,  Lehman  Brothers,  Danareksa,  dan  Bahana Securities yang  bertugas  untuk melakukan  berbagai  negosiasi 9 .  Termasuk,  melakukan appraisal atas  aset  PPS  bank  yang  akan diserahkan kepada BPPN sebagai pembayaran kewajibannya kepada pemerintah. Hasil akhir dari negosiasi tersebut selain sebagai pemenuhan komitmen pemerintah kepada IMF dalam LOI juga berupa pembayaran kembali kewajiban bank-bank kepada pemerintah dengan menggunakan teori kontrak model common law 10 . Pola penyelesaian tersebut adalah bukan sebagai tonggak kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, tetapi sebagai titik awal bencana keuangan negara terbesar di abad ke-20 negeri ini yang ditengarai sebagai mega skandal ( moral hazard ) 11 .  Fakta membuktikan bahwa  dalam  perkembangannya  penyelesaian  kasus  gagal  bayar  yang  luar  biasa  ( extraordinary default ), sebagaimana dikatakan oleh Hendy Herijanto menelan biaya penyelesaian dan beban bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 sangat besar 12 . Data empiris ini telah  menunjukan  bahwa  rakyat  dan  negara  sesungguhnya  tidak  memiliki  hutang  apa-apa  dari petualangan para debitor, bahwa hutang tumbuh karena reaksi debitor terhadap hutangnya yang ada didalam bank milik negara dan bahwa debitor adalah penghutang negara hanyalah karena ia berhutang pada bank negara dimana ia harus diatur oleh hukum piutang negara yang kuat karena sebab-akibat yang kuat.
9 HLB Hadori & Rekan – BI dan BLBI, Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dn Hukum ,  (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), p. 23.
10 Bandingkan  dengan  pendekatan  Franco-Latin,  di  sisi  lain,  berusaha  untuk  memaksimalkan  asset  perusahaan dengan  mengusahakan  pengimpasan  berdasar  kesepakatan  dan  penolakan  selektif  seperti  kontrak  dikenal  sebagai “ cherry  picking ”.  Pendekatan  Franco-Latin  sering  mengabaikan  pribadi  dinegosiasikan  sesudah  kontrak  sebelumnya, yang akan mendukung salah satu kreditur atas yang lain. (lihat William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman- Netting, Financial Contract, and Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago 2003.
11 Menurut  pendapat  Kant,  ketentuan  umum  mengenai  pertimbangan  moral    berdasarkan  maxim  yang  dimiliki, tetapi maxim itu bersifat universal. Maxim merupakan suatu prinsip yang mendasari kita bertindak, dan prinsip itu bersifat  universal  jika  orang  lain  umumnya  menerima  prinsip  itu.  Disinilah  letaknya  moral  hazard,  yakni  orang bertindak  berdasarkan  prinsipnya  sendiri  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  orang  lain  umumnya  (dikutip  dari  Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia, Ekspose, 2013, p. 120).
12 Beban bunga menurut sumber lain mengatakan Rp110 triliun atau keseluruhannya mencapai Rp170 triliun yang harus dibayarkan dari APBN sampai dengan tahun 2021. Bandingkan dengan total anggran untuk  enam departemen yakni Departemen PU Rp37,5 triliun, Departemen Pertahanan Rp35  triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, Departemen Agama Rp20 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun. Porsi pembayaran utang pokok dan bunga tersebut untuk penyehatan perbankan dan BLBI Rp700 triliun sampai tahun 2014 belum juga lunas. Padahal dana talangan  itu dalam bentuk Surat Utang Negara/obligasi. Setiap tahun membebani APBN yang nota bene adalah uang  rakyat.  Tapi  ironisnya,  sampai  sekarang  pihak  yang  menyelewengkan  BLBI  tidak  semua  dan  sepenuhnya  di hukum (lihat Hendy Heriyanto, Selamatkan Perbankan, p. 34).

## Wacana Hukum:
Vol.XXIII, No.1, Juni 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## PENUTUP
Tentu  mendesain  sebuah  norma    hukum  yang  mampu  mempersatukan  kepentingan  uang negara  sebagai  satu  rumpun  undang-undang  keuangan  negara,  dan  mana  hukum  yang  bersifat umum dan mana hukum yang bersifat khusus (UU PUPN) adalah tidak salah, namun meredusir norma  piutang  negara  dengan  orientasi  kepentingan  politis  ekonomi  debitor  yang  bersifat kekinian  justru merugikan keuangan negara dimasa depan, terutama kemanfaat dan kegunaanya bagi  kesejahteraan  rakyat.  Tantangan  kedepan  jauh  lebih  berat  jika  putusan  ini  akan  digunakan sebagai  instrumen  hukum  kebijaksanaan  masing-masing  bank  milik  negara,  karena  desain penyelesaian model ini susah untuk dipantau dan di kontrol oleh DPR, berbeda  dengan desain model  lama,  dimana  penyelesaian  kredit  bermasalah,  restrukturisasi  dan hair  cut harus  melalui kebijakan pemerintah. Desain baru ini, didalamnya terdapat ruang bebas bagi para debitor nakal bernegoisasi untuk mendapatkan apa-apa dan memberikan apa-apa.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  memiliki  orientasi  dasar  bervisi  jangka  pendek  serta banyak mengarah pada politisasi konstitusi, menurut Daud Yusuf - salah satu candu dari para elite kita  adalah  “urgensi”  semua  dianggap  “kekinian”  mereka  menderita  mipio  waktu,  akibatnya menimbulkan  “ tirani  urgensi ,    Dalam  praksis  sesuai  watak  dari  “ tiraniurgensi ”  para  pengambil keputusan  akhirnya  hanya  menghasilkan  “kebijakan-kebijakan”  yang  dangkal  karena  gagal memahami secara konprehensip akar persoalan, keputusan yang mereka hasilkan tidak lebih dari sekedar  “respon”  terhadap  gejala  yang  ada,  tidak  mengherankan  jika  hasilnya  akan  merembes sektor lain yang tidak pasti. Desain penyelesian hutang dari Mahkamah Konstitusi, bukan  strategi besar  masa  depan  dengan  seluruh  kalkulasi  resikonya,  karena  akan  merembes  ke  sektor  politik traksasional  dari previlige ekonomi  dan  politik  jangka  pendek,  daripada  perubahan  dalam  visi penegakan hukum yang sifatnya transformatif mempertahankan kepentingan nasional, yang pada hakekatnya piutang negara adalah piutang rakyat dan badan usaha milik negara (BUMN) adalah badan usaha milik rakyat, yang berhak menagih dan menikmati hasilnya juga rakyat, oleh  karena tidak  ada orang yang boleh mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri . .

## REFERENCES
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011-Uji  Materi  UU  Nomor  49/1960 tentang Panitian Urusan Piutang Negara.
Anton F Susanto, 2013. Cesare Bonesana, Marchese Beccaria, dei delle pene; an essy on crime and punishments . Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Surakarta: UNS Press, 2007. Abhe Antara , Teori  Konspirasi , Jakarta: Mediakita, 2013. Ridwan Khaerandi, Itikad Baik dalam Kebesan Berkontrak , Jakarta: Universitas Indonesia, 2003. HLB  Hadori  &  Rekan–BI  dan  BLBI, Suatu  Tinjauan  dan  Penilaian  Aspek  Ekonomi,  Keuangan  dn Hukum , Jakarta: Bank Indonesia, 2000. William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman-Netting, Financial Contract, and Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago 2003.
Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia, Ekspose, 2013. Daud Yusuf, artikel Kompas bulan Juni Tahun 2012. Philippe Nonet and  Philip Selznick, Law and Society : Toword Responsive Law, Harper & Law, diterjemhkan ke bahasa Indonesia dengan judul Hukum Responsif , Band