## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
`
Praktek Pembuatan Akta Tanah oleh Camat dalam Kedudukan dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara di Kota Padangsidimpuan
Nur Oloan*
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

## Abstrak
Tujuan  penelitian  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  praktek  pembuatan  akta  tanah  oleh  Camat  dalam kedudukan  dan  fungsinya  selaku  PPAT  Sementara  di  Kota  Padangsidimpuan  dan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  jika  terjadi kesalahan  dalam  praktek  pembuatan  akta  tanah  oleh  Camat  selaku  PPAT  Sementara.  Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  peneltian  kualitatif  yang  maksudnya  adalah  peneltian  yang  dilakukan  dengan  hasil wawancara  penulis  dengan  responden  dan  juga  melakukan  peneltian  terhadap  data-data  yang  berkaitan  dengan  peneltian  ini dan  juga  dengan  cara  melakukan  peneltian  lapangan  (library  research)  dan  kepustakaan  (field  research).  Hasil  penelitian menunjukkan  adalah  bahwa  praktek  pembuatan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  Camat  dalam  kedudukan  dan fungsinya  selaku  PPAT  Sementara  di  kota  padangsidimpuan  pada  prinsipnya  sama  dengan  PPAT/Notaris,  yaitu  kedudukannya sebagai pejabat umum dan fungsinya sebagai pembuatan akta. Hal ini juga berarti bahwa Camat selaku PPAT Sementara masih dibutuhkan  oleh  masyarakat  di  Kota  Padangsidimpuan  dalam  pembuatan  akta  dan  bahwa  akibat  hukum  dari  kesalahan  yang dilakukan  Camat  selaku  PPAT  Sementara  dalam  praktek  pembuatan  akta  tanah,  berdasarkan  ketentuan  memang  bervariasi, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh PPAT Sementara, yaitu bisa dikenakan sanksi hukuman ringan berupa denda dan hukuman berat adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT
Kata Kunci : Akta Tanah; PPAT Sementara.

## Abstract
The research objective of this research is to know about the practice of making a land deed by Head in the position and function as PPAT While in Kota Padangsidimpuan and to determine the legal consequences if an error occurs in the practice of making a land deed by Head as PPAT meantime. The research method that I use in the writing of this study is peneltian qualitative point is research that is done with the results of an author interview with the respondents and also conduct other research on data associated with this research and also by way of a study field (library research) and literature (field research). The results show is that the practice of making the transition land rights carried out by sub-district head position and function as PPAT While in town Padangsidimpuan in principle the same as the PPAT / Notary, namely his capacity as a public official and function as a deed. It also means that Head as PPAT  While  still  needed  by  the  community  in  the  City  Padangsidimpuan  in  deed  and  that  the  legal  consequences  of  the  mistakes made by Head as PPAT While in practice the deed of land, based on the provisions is varied, the appropriate level of errors made by PPAT While , which can be subject to penal sanctions mild form of fines and penalties are severe form dishonorable discharge from office PPAT
Keywords : Land Deed; PPAT Meantime.
*Corresponding author: E-mail: oloannurumts@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  PP  No.  24  Tahun  1997 tentang  pendaftaran  tanah,  disebutkan  bahwa pejabat  pembuat  akta  tanah  yaitu  pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Berdasarkan pengertian  ini  maka  PPAT  (Pejabat  Pembuat Akta  Tanah)  adalah  pejabat  umum.  Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang  berwenang  dengan  tugas  melayani masyarakat  umum  dibidang  kegiatan  tertentu. Kegiatan tertentu disini diantaranya ialah untuk membuat akta. Oleh karena itu PPAT berwenang membuat akta dari pada perjanjian- perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan  hak atas  tanah,  memberikan  sesuatu  hak  baru  atas tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.
Ketentuan umum mengenai jabatan PPAT lebih  khusus,  lengkap  dan  terperinci  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  pada  intinya berisikan  ketentuan-ketentuan  kode  etik  dan landasan yuridis bagi PPAT.
Oleh karena itu ketertiban dalam pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tentunya  tidak  lepas  dari  keberadaan  dari Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Rustam  Efendi  Rasyid yaitu  :  “Adapun  beberapa  PPAT  yang  di  kenal yaitu PPAT Proposional, PPAT Sementara, PPAT Khusus dan PPAT Pengganti”.  eberadaan Camat selaku  PPAT  Sementara  karena  jabatannya, sebenarnya  mempunyai  tujuan  mulia,  yaitu untuk  melayani  masyarakat  dalam  pembuatan akta  PPAT  di  daerah  belum  cukup  terdapat PPAT serta membantu pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatannya. Disamping itu  juga  bahwa  selama  ini  masyarakat mengetahui Camat selain sebagai PPAT Sementara
juga sebagai
pimpinan
pemerintahan  di  tingkat  kecamatan,  sehingga fungsi  dan  kedudukannya  masih  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Namun  masyarakat  banyak bahkan penulis yang tidak mengetahui
bagaimana  proses  atau  prosedur  pelantikan Camat  sehingga  bisa  menjadi  PPAT  Sementara dan bagaimana Praktek Pembuatan Akta Tanah oleh Camat.
Meskipun  saat  ini  banyak  terdapat  PPAT Notaris, namun PPAT Sementara tetap dianggap masih  eksis  dalam  menghadapi  persaingan dalam  bidang  pekerjaan  yang  satu  ini.  Dimana Camat  selaku  PPAT  Sementara  kedudukannya sangat  strategis  kerana  dia  sangat  menguasai wilayah dan memahami karakter
masyarakatnya.  Namun  dalam  praktek  tetap harus  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Permasalahan yang timbul dalam pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  pada PPAT  Sementara  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  baik  itu  disebabkan  oleh kesalahan–kesalahan
dalam pelaksanaan
maupun kurangnya penguasaan tentang peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, seperti  tidak  melakukan  pengecekan  Sertipikat asli  di  Kantor  Pertanahan  dan  kesalahan pembuatan  bagian-bagian  akta  dalam  formulir akta  otentik  yang  kadangkala  tidak  sesuai  dan menyalahi ketentuan yang  digariskan  baik oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998, sehingga pada akhirnya menimbulkan  akibat  hukum  yang  merugikan para pihak maupun PPAT itu sendiri. Meskipun telah  memenuhi  syarat-syarat  baik  formal maupun  material  dalam  praktek  pembuatan akta tanah tersebut, namun kemungkinan PPAT Sementara  melakukan  kesalahan  dan  kelalaian masih tetap terbuka.
Seperti diketahui, peran PPAT sementara sangat  besar,  terutama  daerah-daerah  yang masih sedikit jumlah PPAT Notaris, terutama di Kota  Padang  Sidempuan  yang  memiliki  6
Kecamatan, yakni Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan
Tenggara  ,  Padang  Sidempuan  Batunadua, Padang  Sidempuan  Utara,  Padang  Sidempuan Hutaimbaru  dan  Padang  Sidempuan  Angkola Julu.
Dari  6  Kecamatan  di  atas,  Kecamatan Padang  Sidempuan  Selatan,  Padang  Sidempuan
Utara,  Padang  Sidempuan  Tenggara,  yang  lebih pesat karena penduduknya lebih padat, sehingga  secara  langsung  juga  berpengaruh terhadap frekwensi pembuatan akta-akta tanah yang  menggunakan  jasa  PPAT,  Khususnya melalui Camat selaku PPAT Sementara.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  di  Kecamatan Padangsidimpuan  Selatan  dan  dan  Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kota
Padangsidimpuan.  Metode  pengumpulan  data yang  dilakukan  adalah  dengan  Penelitian
Pustaka (Library  Research) dan Penelitian Lapangan (Field  Research). Penelitian  Pustaka (Library  Research) yaitu  dengan  metode penelitian  yang  mempelajari  literatur  yang  ada hubunganya  dengan  masalah  yang  telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dan Penelitian  Lapangan (Field  Research) yaitu dengan metode penelitian melakukan wawancara  kelapangan  untuk  menemui  para responden yang ditentukan sebelumnya seperti di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
Sesuai dengan tentang pengertian penelitian  tersebut  di  atas  selanjutnya  penulis akan  mengemukakan  jenis  penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  normatif  atau penelitian  yang  didasarkan  kepada  peraturan perundang-undangan serta data yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sesuai  dengan  lokasi  penelitian  yang penulis  sebutkan  di  atas  selanjutnya  akan dirumuskan  populasi  yang  diambil  dalam penulisan ini adalah: Camat di Kota Padangsidimpuan dalam hal Praktek
Pembuatan  Akta  Tanah  Dalam  kedudukan  Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara.
Selanjutnya  penulis  akan  mengambil sampel  terhadap  penelitian  ini  sebagai  berikut yaitu: Camat yang berada di Kota
Padangsidimpuan Selatan di Kantor di Kecamatan  dalam  Praktek  Pembuatan  Akta Tanah Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara.
Adapun  sumber  data  yang  penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan wawancara
dilakukan  dengan  pihak  yang  berwenang  dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum agraria  khususnya  terhadap  persoalan  praktek pembutan  akta  tanah  oleh  Camat  dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara  di  Kecamatan  Padang  Sidempuan Selatan.
Data yang diambil dari literatur yang ada di  perpustakaan  dan  Undang-Undang  maupun
Peraturan Pemerintah mengenai Praktek Pembuatan  Akta  Tanah  Dalam  Kedudukan  Dan Fungsinya Selaku PPAT Sementara, yaitu PP No. 37  Tahun  1998  Tentang  PPAT  dan  PP  No.  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Selanjutnya  guna  untuk  mengumpulkan data  penelitian,  maka  penulis  mempergunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara ysng  dalam  hal  ini  melakukan  wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan  sebelumnya  yaitu  pegawai  Kantor Camat Padangsidimpuan
Selatan
yang melaksanakan  Praktek  Pembuatan  Akta  Tanah. Juga  studi  dokumentasi  dilakukan  dengan mengumpulkan data Kecamatan
Padangsidimpuan  Selatan,  mengenai  Praktek Pembuatan Akta Tanah.
Selanjutnya  penulis  akan  menganalisa data-data  yang  ada  dalam  penelitian,  untuk melakukan penganalisaan ini dengan mengolah data-data  yang  telah  diuraikan  di  dalam penelitian  sesuai  dengan  objek  penelitian dengan  menggabungkan  beberapa  pengertian serta  dengan  melakukan  pemahaman  terhadap hasil penelitian dengan memakai cara pemikiran Induksi yaitu dengan  mengolah data penelitian  dari  hal-hal  yang  bersifat  khusus untuk  mengambil  suatu  kesimpulan  pada  hal- hal  yang  bersifat  umum.Deduksi  yaitu  dengan mengolah  data  penelitian  dari  hal-hal  yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis dapat  diketahui  bahwa  dari  enam  kecamatan yang  ada  dalam  lingkungan  Pemerintah  Kota Padangsidimpuan,  terdapat  lima  Camat  yang menjabat  sebagai  PPAT  Sementara,  masing-
masing Camat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1. Camat Sebagai PPAT Sementara di Kota Padangsidimpuan No  Kecamatan Camat/PPAT Sementara 1 Padangsidimpuan Selatan Paruhuman Harahap,S.Sos, MH 2 Padangsidimpuan Utara Zulkifli,SP 3 Padangsidimpuan Tenggara Nasaruddin Siregar,S.Sos 4 Padangsidimpuan Hutaimbaru Saidiman Pulungan 5 Padangsidimpuan Batunadua Salim Siagian Berdasarkan  data  pada  Tabel  1.1  di  atas diperoleh  suatu  gambaran  bahwa  diangkatnya Camat  di  lima  Kecamatan  tersebut  di  atas sebagai PPAT Sementara Kota Padangsidimpuan, menurut Parlautan Harahap, Pegawai Kantor Pertanahan Kota
Padangsidimpuan, karena  jumlah PPAT Notaris belum  mencukupi.  Hal  ini  berdasarkan  pada ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 pasal 5 ayat (3a) Tahun 1998, yang menyatakan bahwa  untuk  melayani  masyarakat  dalam pembuatan  akta  PPAT  di  daerah  yang  belum cukup  terdapat  PPAT  dapat  menunjuk  Camat atau  Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara, dimana sampai saat ini jumlah PPAT-Notaris di Kota  Padangsidimpuan  hanya  berjumlah  tujuh orang dan hanya di kecamatan yang penduduknya padat dan dekat dengan keramaian kota serta daerah perindustrian dan Camat  Selaku  PPAT  Sementara  berjumlah  lima orang jadi semuanya adalah dua belas orang.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4.1  di  atas diperoleh  suatu  gambaran  bahwa  diangkatnya Camat  di  lima  Kecamatan  tersebut  di  atas sebagai
PPAT Sementara Kota Padangsidimpuan, menurut Parlautan Harahap, Pegawai Kantor
Pertanahan
Kota Padangsidimpuan, karena  jumlah PPAT Notaris belum  mencukupi.  Hal  ini  berdasarkan  pada ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37
pasal 5 ayat (3a) Tahun 1998, yang menyatakan bahwa  untuk  melayani  masyarakat  dalam pembuatan  akta  PPAT  di  daerah  yang  belum cukup  terdapat  PPAT  dapat  menunjuk  Camat atau  Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara, dimana sampai saat ini jumlah PPAT-Notaris di Kota  Padangsidimpuan  hanya  berjumlah  tujuh orang dan hanya di kecamatan yang penduduknya padat dan dekat dengan keramaian kota serta daerah perindustrian dan Camat  Selaku  PPAT  Sementara  berjumlah  lima orang jadi semuanya adalah dua belas orang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis bahwa dari enam kecamatan sebagaimana telah disebutkan di atas ada satu kecamatan di mana Camat  tersebut  tidak  menjabat  selaku  PPAT Sementara,  karena  satu    kecamatan  tersebut dimana  wilayahnya  masih  banyak  daerah kehutanan atau tanah register.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak Ansah  Nasution  bagian  Pemerintahan  yang membidangi khusus petugas PPAT di Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan  tersebut di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan tugas  mereka  sebagai  PPAT  Sementara  adalah setelah dilakukan pengangkatan dan
pengambilan  sumpah  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, yaitu
dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan  sebagai  PPAT  untuk  wilayah kerjanya.  Oleh  karena  itu  barulah  Camat tersebut sah secara hukum melakukan kegiatan peralihan  hak  atas  tanah.  Adapun  hasil penelitian penulis mengenai banyaknya masyarakat  yang  mengadakan  peralihan  hak atas tanah selama Tahun 2010 s/d Maret 2015, di  Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan  dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :
Tabel.1.2.    Jumlah  Pembuatan  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Yang  ditangani  oleh  Camat Sebagai  PPAT  Sementara  Selama  Tahun  2010-
Maret 2015 Tahun  Akta Jumlah/Tahun 2010 Jual Beli (SPPTDG) 597 Hibah 14 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 9 Jumlah 620 Tahun  Akta Jumlah/Tahun 2011 Jual Beli (SPPTDG) 536 Hibah 11 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 8 Jumlah 551 Tahun  Akta Jumlah/Tahun 2012 Jual Beli (SPPTDG) 504 Hibah 13 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 10 Jumlah 527 Tahun  Akta Jumlah/Tahun 2013 Jual Beli (SPPTDG) 574 Hibah 16 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 7 Jumlah 597
Tahun   Akta Jumlah/Tahun 2014 Jual Beli (SPPTDG) 442 Hibah 12 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 9 Jumlah 463 Tahun Akta Jumlah/Tahun 2015 Januari s/d Maret Jual Beli (SPPTDG) 143 Hibah 2 Tukar-Menukar - Pembagian Hak Bersama (SPATPB) 5 Jumlah 150 Dari  Tabel  1.2.  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  masih  banyak  masyarakat percaya terhadap Camat sebagai PPAT
Sementara dalam melakukan perbuatan hukum peralihan  hak  atas  tanah.  Meskipun  perbuatan hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam  bentuk  jual  beli  dan  hibah  lebih mendominasi dalam hal jumlah jika dibandingkan  dengan  perbuatan  hukum  dari obyek  peralihan  hak  atas  tanah  lainnya.  Jika dicermati  bahwa  ke  empat  bentuk  perbuatan hukum  peralihan  hak  atas  tanah  yang  terdapat di  dalam  Tabel  1.2  tersebut  maka  hanya  jual beli yang sering dilakukan.
Berdasarkan  penelitian  penulis  pada prinsipnya  sebuah  akta  yang  baik  dan mempunyai  kekuatan  pembuktian,  terutama akta  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan Pasal  96  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun 1997  harus  menggunakan  formulir  sesuai dengan  bentuk  yang  disediakan  oleh  Badan Pertanahan Nasional melalui kantor-kantor pos.
Adapun  formulir  akta  otentik  tersebut terdapat bagian-bagian akta, bagian ini tentunya  sangat  diperlukan  untuk  konsep- konsep perjanjian yang akan menjadi
kesepakatan  dari  para  pihak.  Adapun  bagian- bagian akta dalam formulir akta otentik adalah : udul  akta  harus  selaras  dengan  isi  akta dan  judul  akta  akan  menentukan    peraturan hukum  mana  yang  mengatur  perjanjian  dalam sebuah  akta,  misalnya  “akta  jual  beli”  maka perjanjian  yang  terdapat  dalam  akta  jual  beli tunduk  dan  diatur  dalam  peraturan  hukum perjanjian  jual  beli  dan  sudah  tentu  perjanjian jual beli harus sesuai dengan apa yang disepakti oleh  para  pihak  sebagaimana  prestasi-prestasi yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu:
Salah  satu  pihak  wajib  membayar sejumlah uang dan berhak untuk menerima hak atas  tanah;  Pihak  lainnya  wajib  menyerahkan hak  atas  tanah  dan haknya  menerima pembayaran sejumlah uang.
Berdasarkan  penelitian  penulis  bahwa dalam  praktek  di  Kantor  Camat  selaku  PPAT Sementara  mengenai  penulisan  judul  akta  ini, diketahui  bahwa  bentuknya  sudah  baku  dan ditulis  pada  saat  formulir  dicetak,  sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi pelaksanaan  tugas  PPAT  di  lapangan  dan  tidak ditemukan  perubahan  judul  akta  oleh  PPAT yang  tentunya  merugikan  para  pihak  yang berkepentingan serta juga PPAT yang bersangkutan.
Tentang  Nomor  akta  ini  tidak  ada ketentuan  khusus  untuk  mengisinya  sehingga dalam prakteknya di Kantor Camat selaku PPAT Sementara aneka ragam yang tampak. Ada yang Nomor buku induk di tulis, ada juga yang nama desa  ditulis,  ada  juga  yang  nama  kecamatan dalam  wilayah  di  mana  tanah  terletak  tidak disebut,  ada  juga  nama  kecamatan  itu  di singkat.  Adapun  bentuk  penulisan  Nomor  akta di tempatkan terletak di bawah judul akta.
Tanggal pembuatan akta adalah merupakan  tanggal  transaksi  oleh  para  pihak, sehingga  harus  dibuat  oleh  seorang  PPAT  dan harus  ditulis  dengan  angka  lebih  dahulu  yang selanjutnya  diikuti  oleh  penulisan  huruf,  agar tidak  bisa  dipalsukan  pihak-pihak  yang  tidak berhak  terhadap  akta  yang  dibuat  tersebut. Tanggal pembuatan akta ini dapat diletakkan di awal  atau  di  akhir  akta,  namun  dalam  praktek di Kantor PPAT, baik itu Notaris PPAT maupun
Camat  selaku  PPAT  Sementara  meletakkan  di awal akta.
Penyebutan kalimatnya dalam akta adalah sebagai berikut: “Pada hari ini, Kamis ---- ,  tanggal 27  (duapuluhtujuh ------)  bulan  ------ November ------ Tahun 2008 (dua ribu delapan --- -------) hadir di hadapan saya “.
Penyebutan Saksi-saksi Dalam Akta PPAT Saksi  berjumlah  dua  orang,  biasanya Pegawai Kantor Camat Selaku PPAT Sementara, sehinga saksi itu sudah pasti dikenal oleh PPAT. Kedua  saksi  tersebut  diisi  dengan  jelas identitasnya sehingga  mudah dikenal oleh  para pihak.
Komparisi  ( comparitie )  berarti  tindakan menghadap dalam hukum atau di depan Pejabat Umum. Di dalam praktek komparisi merupakan bagian dari akta PPAT yang memuat keterangan-keterangan  mengenai  para  pihak. Komparisi  ini  ditempatkan  sesudah  awal  akta (setelah  judul,  Nomor  akta  dan  penyebutan nama  PPAT  dan  tempat  kedudukkannya). Bagian  komparisi  diisi  dengan  jelas  identitas para  pihak.  Untuk  melihat  gambaran  penulisan komparisi dalam akta sebagai berikut:
Penyebutan  identitas,  kalimatnya  dalam akta adalah :
Nama  ……….  tanggal  lahir  (umur),
……warga negara……….., tempat tinggal……,pekerjaan……,pemegang KTP Nomor………  serta  juga  diisi  hubungan  dan kedudukan  apa  seseorang  bertindak,  dengan menyebut pemberian kuasa atau dasar ketetapan  /  keputusan  apa  ia  /  mereka bertindak.
Isi  akta  itu  harus  dibuat  secara  jelas, terang  dan  mendetail,  dengan  bahasa  atau materi  selalu  berhubungan  dengan  judul  akta. Sehingga  selaras  atau  tidak  melanggar  atau bertentangan dengan Undang-undang, peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  ketertiban umum.  Jadi  isi  akta  adalah  mendahulukan  apa yang  essensial  yang  mengutamakan  dan  selalu mencantumkan  hal  yang  pokok  (tidak  dapat dihilangkan atau ditiadakan).
Untuk  melihat  gambaran  penulisan  isi akta  yang  harus  dibuat  oleh  PPAT  (misal  akta pejanjian  jual  beli),  penyebutan  kalimatnya
dalam akta adalah : “Jual beli ini meliputi pula : …………………………………………”
Penyebutan  dan  atau  pengisian  kalimat ini  dimaksudkan  agar  perbuatan  hukum  yang dibuat  oleh  para  para  pihak  dihadapan  PPAT adalah mempunyai kepastian hukum.
Akhir  akta  adalah  bagian  dari  akta  yang menjelaskan  tentang  akta  itu  dan  mengandung hal  penting  antara  lain  tetapi  tidak  terbatas pada  :  1).  Apakah  akta  dibuat  sebagai  minuta atau  dalam  bentuk  in-originali.  2).  Dimana  dan kapan  dibuat  akta  itu.  3).  Penyebutan  saksi- saksi. 4). Terdapat perubahan ataukah tidak.
Adapun  penyebutan  kalimatnya  dalam akta adalah :
“Demikianlah akta yang dibuat dihadapan para pihak dan :… …. Dengan urutan penandatangan akta adalah sebagai berikut : a). Pihak  Pertama  atau  Kuasa  Hukum;  b).  Pihak Kedua  atau  Kuasa  Hukum;  c).  Para  Saksi;  d). PPAT.
Dalam urutan penandatangan akta sebaiknya PPAT menandatangani paling belakang  setelah  para  pihak  dan  saksi,  sebab akta  itu  adalah  akta  PPAT,  maka  sudah  pada tempatnya PPAT yang menutup akta itu dengan tanda tangannya. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  disebutkan bahwa  akta  PPAT  harus  dibacakan  atau dijelaskan  isinya  kepada  para  pihak  dengan dihadiri  sekurang  -  kurangnya  dua  orang  saksi dan  ditandatangani  seketika  itu  juga  oleh  para pihak, saksi-saksi dan PPAT.
Berdasarkan ketentuan  bahwa apabila di dalam  tulisan  kata  terdapat  salah  ketik,  salah kata,  salah  kalimat  atau  penafsiran  yang  tidak disetujui  penghadap,  maka  dapat  dibuat  renvoi atau perubahan berupa tambahan, coretan atau coretan dengan penggantian.
Diketahui bahwa pada setiap lembar akta asli  PPAT  Sementara  yang  disimpan  harus dijilid sebulan sekali dan setiap jilid terdiiri dari 50  lembar  data  dengan  jilid  terakhir  dalam setiap  bulan  memuat  lembar-lembar  akta sisanya. Pada sampul buku akta hasil penjilidan akta-akta  dilampirkan  daftar  akta  di  dalamnya
yang  memuat  Nomor  akta,  tanggal  pembuatan akta dan jenis akta.
Dari hasil penelitian penulis, menunjukan bahwa  pada  umumnya  PPAT  Sementara  yang menjadi responden menyatakan pernah
melakukan kesalahan di dalam praktek pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  baik itu di lakukan pada saat persiapan, pelaksanaan pembuatan akta, dan pendaftaran atau penyampaian  akta  di  Kantor  Pertanahan.
Adapun alasan yang dikemukan oleh para PPAT
Sementara sehingga pernah melakukan kesalahan dan kelalaian tersebut antara lain :
Pertama , efektifitas  dari  profesi  seorang Camat  selaku  PPAT  pada  umumnya  sangat tergantung  pada  kinerja  dan  kualitas  serta pengalaman staf yang dipercayakan menangani pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah tersebut.  Kedua , kesibukan  dari  pekerjaan jabatan  Camat,  sehingga  kurang  mengontrol kinerja  staf  dalam  pembuatan  akta  yang dipercayakan tersebut.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  penelitian terhadap  responden  Camat,  dapat  dikemukan bahwa  kesalahan  sebagaimana  telah  diuraikan diatas  adalah  kesalahan  dalam  hal  mana  PPAT tersebut  sering  mengabaikan  ketentuan  Pasal 97  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala BPN  Nomor  3  Tahun  1997,  karena  mengingat ketentuan  tersebut  menjadi  dasar  yang  kuat untuk  pendaftaran  pemindahan  hak  dan pembebanan,  maka  PPAT  bertanggung  jawab untuk  memeriksa  syarat-syarat  untuk  sahnya perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  dengan mencocokkan  data  yang  terdapat  dalam Sertipikat  dengan  daftar  yang  ada  di  Kantor Pertanahan,  kesalahan  lain  adalah  berupa mengabaikan  syarat-syarat  formal  terutama akta  tanah  yang  ditandatangani  sebelum pemohon  menyerahkan  bukti  pembayaran pajak  serta  kesalahan  tidak  memenuhi  syarat- syarat  material  pembuatan  komparisi  dan pembuatan  isi  akta  yang  diatur  dalam  Pasal  38 jo Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997.
Sehubungan  dengan  masalah  tersebut  di atas,  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan tugas  PPAT  diatur  dalam  Pasal  65  Peraturan
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2006 ayat(3) Pembinaan dan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  PPAT dilakukan  oleh  Kepala  Badan  dan  ayat  (4) Pembinaan  dan  pengawasan  PPAT  sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya  oleh  Kepala  Badan,  Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 65 tersebut di  atas,  maka  pada  prinsipnya  yang  dapat dikenakan  sanksi  bukan  saja  PPAT/Camat selaku  PPAT  Sementara,  namun  Kepala  Kantor Pertanahan  setempat  juga  dapat  dikenakan sanksi jika lalai dalam memenuhi kewajibannya memberikan  sanksi,  sanksi  mana  diberikan secara  berjenjang  yaitu  Kepala  Kantor  Wilayah Pertanahan  setempat,  sampai  dengan  Kepala Badan Pertanahan.

## KESIMPULAN
.    Bahwa  praktek  pembutan  akta peralihan  hak  atas  yang  dilakukan  oleh  Camat dalam  kedudukan  dan  fungsinya  selaku  PPAT Sementara  di  Kota  Padangsidimpuan  pada prinsipnya  sama  dengan  PPAT/Notaris,  yaitu kedudukannya  sebagai  pembuat  akta.  Hal  ini juga  berarti  bahwa  Camat  selaku  PPAT Sementara  masih  dibutuhkan  oleh  masyarakat di  Kota  Padangsidimpuan  dalam  pembutan akta.  Oleh  karena  itu  praktek  pembutan  akta peralihan  hak  atas  tanah  di  hadapan  PPAT Sementara, melalui tahap-tahap yaitu persiapan  Pembuatan  akta  tanah,  Pelaksanaan Pembuatan  Akta  Tanah,  Pendaftaran  Dan Penyampaian Akta Di Kantor Pertanahan 2.    Bahwa  akibat  hukum  dari  kesalahan yang  dilakukan  Camat  selaku  PPAT  Sementara dalam praktek pembuatan akta tanah, berdasarkan  ketentuan  memang  bervariasi, sesuai  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh PPAT  Sementara,  yaitu  bisa  dikenakan  sanksi hukuman  ringan  berupa  denda  dan  hukuman berat  adalah  berupa  pemberhentian  dengan tidak hormat dari Jabatan PPAT. Di samping itu akibat  hukum  lain  adalah  tidak  mempengaruhi kepastian  hukum  atas  akta  yang  dibuat  yang tidak  melalui  prosedur  dan  persyaratan  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Kecuali  tidak
melakukan pemeriksaan sertipikat asli sebelum pembuatan  akta,  guna  penyesuaian  daftar- daftar  yang  ada  di  kantor  pertanahan,  maka terhadap  kelalaian  ini  berakibat  batal  demi hukum  atas  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT Sementara  tersebut,  jika  ternyata  Sertipikat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  A.,  1983,  Hukum  waris,  Hukum  Keluarga,
Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata,Bina Aksara, Jakarta
BPN Republik Indonesia, 2010, Himpunan Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Tidak Diterbitkan
Chomzah,  A.A.,  2004,  Hukum  Agraria  (Pertanahan Indonesia), jilid 2,Prestasi Pustaka, Jakarta
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga,  Balai Pustaka, Jakarta
Dirdjosisworo  S.,  1988,  Ruang  Lingkup  Kriminologi,
Bandung: Remaja Karya,
Gultom  M.,  2014,  Perlindungan  Hukum  terhadap Anak  dan  Perempuan,  Bandung,  Refika Aditama, cetakan III.
Harsono,  B.,  1990,  Badan  Pertanahan  Nasional, Deputi  Bidang  Pengukuran  Dan  pendaftaran Tanah, Jakarta
_______________,  2002,  Hukum  Agraria  indonesia,
Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta
Ismaya,  S,  2013,  Hukum  Administrasi  Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta
Lamintang  P.A.F.,  1997,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana
Indonesia,  Bandung: Citra Aditya Bakti. Lubis S., 1989, Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana,
Bandung: Alumni
Manan,  A.,  2000,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata Dalam  Teori  dan  Praktek,  Usaha  Nasional, Surabaya
Nasution  Z.A.,  2008,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Korban  Perdagangan Manusia  (Trafficking  In  Persons),  Semarang,
Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, Tesis.
Perangin,  E.,  1991,  Praktek  Permohonan  Hak  Atas
Tanah, Rajawali, Jakarta
Peraturan Indonesia, Nomor 37 Tahun 1998, Tentang
Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah Peraturan  Pemerintah,  Nomor  24  Tahun  1997, Tentang Pendaftaran Tanah
Poerwadarminta,1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta
Rasyid, R. E., Pendaftaran Tanah Dan PPAT.
Rozali,  A,  2002,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,
Rajawali, Jakarta
Soeroso  M.H.,  2011,  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Ke II.
Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata,
Intermasa, Jakarta Suprapto,  J.,  2007,  Metodologi  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang    Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan;
Undang-Undang  Nomor    7  tahun  1984  tentang  28
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms of Discrimination Against Women); dan Undang-Undang Nomor  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.