## KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

## Amir, Sujianto dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Policies of District Expansion and Community Service. This study aims to determine the efforts of the policy of accelerating the expansion of the districts and to determine what factors are  related  to  the  policy  of  the  expansion  of  the  districts.  The  type  of  research  is  a  qualitative approach. The research informants were 12 people taken by the Chairman and Members of DPRD, Chairman and Members  of BPD, Bureau of  Government, Sekcam, Village Head and Community Leader.  Data  collection  techniques  that  the  author  did  with  observation,  Documentation,  and interviews. Analysis of data that the authors used in this study is an interactive analysis model. The results  of  the  research  show  that  the  district  of  Bantan  has  not  been  bloomed  because  there  has been  no  proposal  about  the  pemekaran  from  the  village  of  Bantan  kecmatan.  Bantan  sub-district inhibiting  factors  are  not  established  ie  no  good  communication  exists  between  the  village  and sub-district, as well as communication between the regional head and the regional parliament  on the expansion of the districts. In terms of resources, there is no expert to conduct an assessment of sub-district pemekaran. As for the disposition they agreed but none became the implementor of the policy  of  the  expansion  of  the  districts.  Furthermore,  about  the  bureaucracy  in  doubt  of  the  new law, namely Law No. 23 of 2014 on local government has not replaced government regulation No. 19 of 2008 on the district.
Keywords: expansion policy, communication, bureaucracy, resources, disposition
Abstrak:  Kebijakan  Pemekaran  Kecamatan  dan  Pelayanan  Masyarakat. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  kebijakan  percepatan    pemekaran  kecamatan  dan  untuk mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pemekaran  kecamatan. Adapun Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif. Informan penelitian sebanyak 12 orang yang diambil Ketua dan Anggota DPRD, Ketua dan Anggota BPD, Biro Pemerintahan, Sekcam, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik  pengumpulan data yang  penulis lakukan dengan observasi, Dokumentasi,  dan  wawancara.  Analisis  data  yang  penulis  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  yang  penulis  menunjukkan  bahwa  kecamatan  Bantan belum  di  mekarkan  karena  belum  ada  usulan  tentang  pemekaran  dari  desa  se-kecmatan  Bantan. Faktor-faktor  penghambat  kecamatan  Bantan  tidak  dimekarkan  yaitu  tidak  terjalin  komunikasi yang  baik  antara  desa  dan  pihak  kecamatan,  begitu  juga    komunikasi  antara  kepala  daerah  dan dewan  perwakilan  daerah  tentang  pemekaran  kecamatan.  Dari  segi  sumber  daya,  tidak  ada  ahli untuk  mengadakan  pengkajian    tentang    pemekaran  kecamatan.  Sedangkan  tentang  disposisi mereka  setuju  namun  tidak  ada  yang  menjadi  implementor  kebijakan  pemekaran  kecamatan. Selanjutnya  tentang  birokrasi  ragu  terhadap  undang-undang  yang  baru  yakni  undang  undang  No 23  tahun 2014 tentang pemerintah daerah belum  mengantikan peraturan  pemerintah  No 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
Kata kunci: kebijakan pemekaran, komunikasi, birokrasi, sumber daya, disposisi

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  meningkatkan  pelaya- nan publik di wilayah, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap  kecamatan.  Pemekaran  suatu  daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rang- ka menyelesaikan ketertinggalan, pamekaran
dilaksanakan  dalam  rangka  menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik  (Agus  Subagyo,  2013).  Begitupula dengan pemekaran di level kecamatan seperti di Kecamatan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.  Dalam  undang-undang  republik Indonesia  No  23  tahun  2014  tentang  peme-
rintah  daerah  khususnya  tentang  pemben- tukan  kecamatan  pada pasal  222  ayat  1  dan 2. Pada ayat 1 yaitu pembentukan kecamatan harus  memenuhi  persyaratan  dasar,  persya- ratan teknis, dan persyaratan administrasi.
Selanjunya pada pasal 228 menyatakan ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kecamatan diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Berpa- yung  hukum  kepada  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2008  yang  lama  Tentang Kecamatan  dinyatakan  secara  tegas  bahwa pamekaran  kecamatan  adalah  juga  pemben- tukan  kecamatan  karena  pembentukan  keca- matan dapat berupa pemekaran satu kecama- tan  menjadi  dua  kecamatan  atau  lebih  dan/ atau  penyatuan  wilayah  desa  dan/atau  kelu- rahan dari beberapa kecamatan.
Secara  garis  besar  kecamatan  Bantan merupakan salah satu kecamatan yang terma- suk  dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten Bengkalis. Geografis kecamatan Bantan ber- sebelahan  dengan  kecamatan  Bengkalis  (ka- bupaten Bengkalis),  berada  pada  satu  Kepu- lauan yaitu Kepulauan Bengkalis. Luas wila- yah kecamatan  Bantan adalah 424,4 km² de- ngan  jumlah  penduduk  41.207  jiwa,  terdiri dari  23 desa yang sudah definitif. Sementara itu  jarak  tempuh  menuju  ibukota  kecamatan 37  sampai  dengan  0  km,  sedangkan  pusat pemerintahan  ibukota  kecamatan  berada  di desa  Selat  Baru.  (BPS  Kecamatan  Bantan dalam Angka 2016).
Apabila melihat  keadaan  geografis  ke- camatan Bantan  yang merupakan daerah  ke- pulawan  maka  untuk  melakukan  pemekaran kecamatan  akan  lebih  mudah  sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah No 19 tahun  2008  terutama  pada  pasal  8  ayat  1 menjelaskan  bahwa  Pemerintah  kabupaten/ kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang  mencakup  satu  atau  lebih  pulau,  yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 dengan  pertimbangan  untuk  efektifitas  pela- yanan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di pulau-pulau  terpencil  dan/atau  terluar.  Jika berpedoman pada pasal 8 ayat 1 diatas maka kecamatan Bantan layak untuk di mekarkan.
Maraknya  isu  tentang  akan  adanya kebijakan  pemekaran  di  tingkat  kecamatan
khususnya  kecamatan  Bantan  tidak  hanya bual-bualan  masyarakat  saja.  Selain  dari  itu ada  salah  satu  media  (Riau  Mandiri)  yang mengekspos  bahwa  pemekaran  kecamatan khususnya  kecamatan Bantan akan di bagi 2 suatu saat nanti, namun belum ada kepastian terlebih lagi kepastian  hukum (Hendri, pani- tia khusus DPRD Bengkalis tentang Raperda pembentukan  kecamatan,  Desember,  2015). Hendri menjelaskan salah satu pertimbangan untuk  memekarkan  kecamatan  adalah  untuk lebih mempercepat laju pembangunan sekali- gus memperpendek rentang kendali pemerin- tahan.  Pemekaran  dapat  meningkatkan  pe- layanan  kepada  masyarakat,  meningkatkan fungsi  dan  koordinasi  pemerintahan,  meng- gerakan  perekonomian  masyarakat  yang akan memberikan multiplier effect guna me- ningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Adapun  permasalahan  yang  menjadi topik penelitian ini adalah:
1. Mengapa  Belum  dilakukan  upaya  kebija- kan  percepatan  pemekaran  di  level  keca- matan  khususnya kecamatan Bantan?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  melatarbela- kangi  kecamatan  Bantan  tidak  dimekar- kan ?
Kebijakan  publik  menurut  Chandler dan  PlaNo.  dalam  Keban  (2008)  adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber- daya-sumberdaya  yang  ada untuk memecah- kan  masalah-masalah  publik  atau  pemerin- tah.  Sedangkan  menurut  Suwitri  dalam Suaedi  dkk.  (2010)  kebijakan  publik  adalah serangkaian  tindakan  berupa  pilihan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu da- lam  rangka  mencapai  tujuan  negara  yang merupakan kepentingan publik dengan mem- perhatikan  input  yang  tersedia,  berdasarkan usulan  dari  seseorang  atau  kelompok  orang di  dalam  pemerintahan  atau  di  luar  peme- rintahan.  Oleh  karena  itu  menurut  Wibowo dalam  I  Wayan  Suandi  (2010)  Kebijakan publik  secara  mendasar  merupakan  upaya yang  dilandasi  pemikiran  rasional  untuk mencapai suatu tujuan ideal diantaranya ada- lah:  Untuk  mendapatkan  keadilan,  efisiensi, keamanan,  kebebasan  serta  tujuan-tujuan dari  suatu  komunitas  itu  sendiri.  Keadilan pada konteks ini diartikan sebagai memperla-
kukan  seolah-olah  seperti  sama  (treating likes  alike),  sedangkan  efisiensi  diartikan usaha  mendapatkan  output  terbanyak  dari sejumlah  input tertentu.  Keamanan  diartikan pemuasan minimum atas kebutuhan manusia dan kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk  melakukan  sesuatu  yang  diinginkan sepanjang  tidak  mengganggu  individu  lain. Menurut  Teori  Edward  III  dalam  Riant Nugroho  (2015)  menyarankan  untuk  mem- perhatikan empat isu pokok, agar implemen- tasi kebijakan menjadi efektif adalah:
a. Comunication (komunikasi)  Comunica- tion  berhubungan  dengan  bagaimana  ke- bijakan  dikomunikasikan  kepada  publik untuk  memperoleh  respons  dari  pihak- pihak yang terlibat.
b. Resources (sumberdaya)  Resources  ber- kenaan  dengan  sumber  daya  yang  me- nyangkut ketersediaanya khususnya kompetensi  sumber  daya  manusia  dan kapabilitas  untuk  melakukan  kebijakan secara efektif.
c. Desposition (sikap)  Disposition  adalah dalam  hal  kesediaan  aktor  untuk  mela- kukan  implementasi  kebijakan.  Disam- ping itu disposisi merupakan aktor untuk melakukan  implementasi  kebijakan seca- ra efektif.
d. B ureaucratic  structure (struktur birokra- si) Bureaucratic  structure atau  struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak  menjadi fragmentasi birokrasi,  ka- rena  menurunkan  efektivitas  implemen- tasi kebijakan.
Tujuan penelitian adalah untuk menge- tahui upaya kebijakan pemekaran Kecamatan Bantan  dan  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhinya.

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  pendekatan kualitatif.  Informan  penelitian  adalah  Ketua dan  Anggota  DPRD,  Biro  Tata  Pemerinta- han,  Sekcam,  Kepala  Desa,  Ketua  dan  Ang- gota BPD, dan Tokoh Masyarakat yang jum- lah semuanya 12 orang. Penelitian ini meng- gunakan  observasi,  dokumentasi,  dan  wa- wancara.  Teknik  pengolahan  data  yang  di- lakukan dalam penelitian ini adalah:
a. Reduksi  data  (data  reduction).  Reduksi data  diartikan  sebagai  proses  pemilihan, pemutusan  perhatian  pada  penyederha- naan, pengabsahan, dan transpormasi data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan tertulis dilapangan.
b. Penyajian  data  (data  display).  Penyajian data  diartikan  sekumpulan  informasi  ter- susun  yang  memberi  kemungkinan  ada- nya  penarikan  kesimpulan  dan  pengam- bilan tindakan.
c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing).  Penarikan  Kesimpulan  yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap  terbuka  sehingga  kesimpulan  yang semula  belum  jelas,  kemudian  akan  me- ningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## HASIL Kebijakan Pemekaran Kecamatan
Dalam Kebijakan Pemekaran Kecama- tan  di  Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Beng- kalis,  menggunakan  teori  Edward  III  yaitu terdiri  atas Communication (  komunikasi), Resources (sumber  daya), Desposition (si- kap)  dan Buraucratic  structure (struktur  bi- rokrasi), untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

## Komunikasi
Komunikasi  yaitu alat  kebijakan untuk menyampaikan  informasi  yang  mana  hal  ini berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan  di- sosialisasikan  kepada  organisasi  atau  publik dan  adanya  efek  atau  dampak  yang  timbul dari komunikasi tersebut.
Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel penting  mempengaruhi  implementasi  kebija- kan publik Selain dari itu komunikasi sangat menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan dari  implementasi  kebijakan  publik.  Imple- mentasi yang efektif akan terlaksana, jika pa- ra pembuat keputusan mengetahui mengenai apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Informasi yang  diketahui  para  pengambil  keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi  yang baik.
Komunikasi  merupakan  suatu  proses atau  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang
badan  atau  instansi  untuk  menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat. Dalam  hal  ini  adalah  suatu  proses  penyam- paian informasi oleh Pemerintah kepada ma- syarakat  mengenai  suatu  kebijakan  yang akan diterapkan dalam rangka untuk menca- pai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  bagai- mana pemerintah Kabupaten Bengkalis men- sosialisasikan  kebijakan  tentang  Kebijakan Pemekaran  Kecamatan  khususnya  di  Keca- matan Bantan Kabupaten Bengkalis. Sosiali- sasi ini sangat penting dilakukan karena ada- nya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi  yang  jelas  mengenai  kebijakan yang  akan  diterapkan  Pemerintah  Daerah. Wawancara  Bapak  Heru  Wahyudi :  “Untuk pemekaran  kecmaran  Bantan  belum  kita bahas  dalam  forum  dan  belum  kita  konsul- tasikan  ke  bapak  bupati.  Walaupun  pada saat  itu  bapak  bupati  pernah  menyebutkan akan  ada  pemekaran  kecamatan  Bantan pada khususnya” (13 September 2016).

## Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  unsur  pelaksana yang  juga  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  bagi  pelaksanaan  suatu  kebijakan. Dalam  suatu  implementasi  kebijakan  perlu dukungan  sumberdaya,  baik  sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber- daya  materi  (matrial  resources)  dan  sumber- daya metoda (method resources). Dari ketiga sumberdaya  tersebut,  yang  paling  penting adalah  sumberdaya  manusia,  karena  disam- ping  sebagai  subjek  implementasi  kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Tanpa sumberdaya, kebijakan  hanya tinggal di  ker- tas  menjadi  dokumen  saja  tidak  diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada  di  masyarakat  dan  upaya  memberikan pelayan  pada  masyarakat.  Walaupun  isi  ke- bijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas dan  konsistensi,  tetapi  apabila  implementor kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksana- kan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efek- tif.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber  daya  manusia,  yakni  kompetisi  im- plementor, dan sumber daya financial. Sum- ber daya adalah  faktor penting  untuk  imple-
mentasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sum- ber  daya,  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas menjadi dokumen saja.
Sumber daya diposisikan sebagai input dalam  organisasi  sebagai  suatu  sistem  yang mempunyai  implikasi  yang  bersifat  ekono- mis  dan  teknologis.  Secara  ekonomis,  sum- ber daya bertalian dengan biaya atau pengor- banan langsung  yang dikeluarkan oleh orga- nisasi  yang  merefleksikan  nilai  atau  kegu- naan  potensial  dalam  transformasinya  ke dalam  output.  Sedang  secara  teknologis, sumberdaya  bertalian  dengan  kemampuan transformasi  dari  organisasi.  Untuk  kelan- caran  tentang  kebijakan  pemekaran  kecama- tan tentunya diperlukan sumber-sumber pen- dukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya menusia  merupakan  unsur  utama  dalam  pe- laksanaan  suatu  kebijakan,  oleh  karena  itu pemerintah  harus  menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  dan  kompeten  se- bagai  pelaksana  kebijakan,  tanpa  sumberda- ya manusia yang memadai maka pelaksanaan suatu  kebijakan  tidak  akan  terlaksana  secara efektif  dan  efesien.  Dalam  konteks  sumber daya (manusia) untuk pemekaran  kecamatan dibutuhkan tenaga ahli dibidangnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Heru  Wahyudi  mengatakan:  “ Untuk menentukan  sebuah  kebijakan  pemekaran kecamatan yang nantinya akan dibentuk pa- nitia  khusus  tentang  pemekaran  kecamatan. Misalnya  tim  panitia  khusus  mengadakan pengkajian  pemekaran  wilayah  di  Bandar Laksamana  (Bukit  Batu),  Bathin  Solapan (Mandau),  dan  Talang  Muandau”  (Pinggir) pada waktu itu. jika para tim pengkajian me- ngusulkan  atau  membatalkan  tentang  hasil pengkajian terhadap kecamatan tersebut ma- ka  yang  menjadi  persoalan  dan  perlu  kita benahi  apa  yang  menjadi  kekurangan  dan kelebihan  terhadapa  darerah  tersebut  se- hingga  daerah  itu  dianggap  layak  atau  ti- dak  untuk  di  mekarkan  menjadi  kecamatan Baru”(12 Oktober 2016).

## Sikap/Disposisi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana  kebijakan dan  hendaknya diantara
keduanya  terjalin  hubungan  yang  saling mendukung  agar  dalam  pelaksanaan  dapat berhasil  dengan  baik.  Disposisi  merupakan keinginan atau kesepakatan didalam pelaksa- naan kebijakan secara efektif. Disposisi, ada- lah  watak  dan  karakteristik  atau  sikap  yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  imple- mentor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan  de- ngan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor me- miliki sifat atau  perspektif  yang berbeda de- ngan pembuat kebijakan, maka proses imple- mentasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kecenderungan-kecenderungan  atau  dispo- sisi  merupakan  salah  satu faktor  yang mem- punyai  konsekuensi  penting  bagi  implemen- tasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelak- sana  mempunyai  kecenderungan  atau  sikap positif  atau  adanya  dukungan  terhadap  im- plementasi kebijakan maka terdapat kemung- kinan  yang  besar  implementasi  kebijakan akan  terlaksana  sesuai  dengan  keputusan awal.  Demikian  sebaliknya,  jika  para  pelak- sana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi  kebijakan  karena  konflik  ke- pentingan  maka  implementasi  kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nya- ta terhadap implementasi kebijakan bila per- sonel  yang  ada  tidak  melaksanakan  kebija- kan  yang  diinginkan  oleh  pejabat-pejabat yang  lebih  atas.  Karena  itu,  pengangkatan dan  pemilihan  personel  pelaksana  kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  lebih khusus  lagi  pada  kepentingan  warga  masya- rakat. Bagaimana sikap/tanggapan atau reak- si  para  Pelaksana  Kebijakan  terhadap  Kebi- jakan  pemekaran  kecamatan  Bantan  di Kabupaten Bengkalis.

## Pemahaman  dan  Pengetahuan  Pelaksana Terhadap Kebijakan Pemekaran
Pemahaman  dan  pengetahuan  para  pe- laksana  kebijakan  pemekaran,  sangat  perlu untuk melaksanakan kebijakan tersebut, oleh karena itu tanpa adanya pemahaman dan pe-
ngetahuan  yang  baik  mengenai  kebijakan yang  akan  dilaksnakan  oleh  para  pelaksana niscaya  kebijakan tersebut tidak akan terlak- sana dengan  efektif  dan bahkan  akan  terjadi kesalahan  dalam  memahami  maksud  dari kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wa- wancara Bapak Endang mengatakan: “Seba- gai  pertimbangan  adalah  atas  perubahan undang  undang  no  32  terhadap  Undang- undang  No  23  tahun  2014.  Kemudian  dari- pada itu jika masih berlaku peraturan peme- rintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan, terutama  pada  pasal  9  ayat  1  yang  menye- butkan:  Pemerintah  dapat  menugaskan  ke- pada  pemerintah  kabupaten/kota  tertentu melalui  gubernur  selaku  wakil  Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan menge- cualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3.  Selanjutnya  pasal  9  ayat  2 menyebutkan Pembentukan kecamatan seba- gaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  atas  per- timbangan  kepentingan nasional dan penye- lenggaraan  tugas  umum  pemerintahan . Se- lanjutnya menurut Endang apakah pada pa- sal  9  tersebut  sesuai  dengan  kriteria  yang dimaksud  apabila  diaplikasikan  di  kepulau- an  Bengkalis  khusunya  pada  pemekaran  di kecamatan Bantan,  saya  kira  itu yang perlu di  garis  bawahi.  Selanjutnya  apakah  perlu menunggu  perubahan  atas  peraturan  peme- rintah  yang baru  terhadap perubahan pera- turan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan” (12 Oktober 2016).

## Respon dari Para Pelaksana
Respon berasal dari kata response yang berarti  jawaban,  balasan  atau  tanggapan  (re- action).  Dalam  kamus  besar  bahasa  indo- nesia  edisi  ketiga  dijelaskan  defenisi  respon adalah  berupa  tanggapan,  reaksi  dan  jawa- ban. Jadi respon yang dimaksud disini adalah tanggapan atau reaksi para Pelaksana Kebija- kan Pemekaran  yang akan dilaksanakan, da- lam hal ini tanggapan atau reaksi para pelak- sana dilapangan terhadap Kebijakan pemeka- ran  kecamatan  Bantan  di  Kabupaten  Beng- kalis.  Wawancara  oleh  Bapak  Endang : “Beliau  tidak  ada  masalah  tentang  peme- karan  yang diimpi-impikan oleh  masyarakat di  kecamatan  Bantan  apakah  itu  akan
melahirkan  pemekaran  1  atau  2  kecamtan yang  penting  semua  proses  dalam  tahapan pemekaran  kecamatan  sudah  sesuai  syarat pemekaran kecamatan. Namun yang menjadi permasalahnya  adalah  tidak  ada  sinkroni- sasi antara para pelaksana siapa sebenarnya yang menjadi pelopor terhadapa pemekaran kecamatan  ini,  apakah  dari  bapak  bupati, atau  dari  pihak  DPRD  kab.  Bengkalis  atau menunggu  berkas  dari  pihak  pemerintahan desa.  Saya  kira  ketidak  jelasan  ini  menjadi faktor pemekaran kecamatan tidak ada tang- gapan  atau  implementasinya  tidak  terea- lisasi” (12 Oktober 2016).

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  faktor penting  dalam  melaksanakan  suatu  kebija- kan,  tanpa  didukung  dengan  struktur  biro- krasi  yang  baik  kebijakan  yang  akan  dilak- sanakan  tidak  akan  maksimal.  Struktur  bi- rokrasi  berupa  adanya  koordinasi  yang  baik antara  instansi-instansi  terkait  dalam  melak- sanakan  suatu  kebijakan  serta  pengelolaan kegiatan mulai dari pembuat kebijakan  sam- pai para pelaksana dilapangan. Struktur biro- krasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu dari  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap organisasi  yaitu  menjadikan  pedoman  bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cende- rung  melemahkan  pengawasan  dan  menim- bulkan  red  tape,  yakni  prosedur  birokrasi yang  rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  giliran- nya  menyebabkan  aktivitas  organisasi  tidak fleksibel.
Dijelaskan  oleh  Edward  III  secara singkat  bahwa  pedoman  yang  tidak  akurat, jelas  atau  konsisten  akan  memberikan  ke- sempatan kepada Implementor membuat dis- kresi.  Diskresi  ini  bisa  langsung  dilaksana- kan  atau  dengan  jalan  membuat  petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat  bawahnya.  Jika  komunikasi  tidak baik  maka  diskresi  ini  akan  memunculkan disposisi.  Namun  Komunikasi  yang  terlam- pau  detail  akan  mempengaruhi  moral  dan independensi implementor, bergesernya tuju-
an  dan  terjadinya  pemborosan  sumber  daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemam- puan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan  komunikasi  dan  mempengaruhi  dis- posisi  dalam  implementasi.  Demikian  juga dis-posisi dari implementor akan mempenga- ruhi  bagaimana  mereka  menginterpertasikan komunikasi  kebijakan  baik  dalam  menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.
Organisasi,  menyediakan  peta  sederha-na untuk menunjukkan secara umum kegia-tan- kegiatannya  dan  jarak  dari  puncak  me- nunjukkan status relatifnya. Garis-garis anta- ra  berbagai  posisi-posisi  itu  dibingkai  untuk menunjukkan  interaksi  formal  yang  diterap- kan. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang  paling  sering  bahkan  secara  keseluru- han menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi  tidak  hanya  dalam  struktur  peme- rintah, tetapi juga ada dalam organisasi-orga- nisasi  swasta,  institusi  pendidikan  dan  seba- gainya.  Ukuran  dasar  dalam  berkerja  yaitu biasa  digunakan  untuk  menanggulangi  kea- daan-keadaan  umum  diberbagai  sektor  pub- lik  dan  swasta.  Dengan  melaksanakan  dan mengoptimalkan  waktu  yang  tersedia  dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tinda- kan-tindakan  pejabat  dalam  organisasi  yang kompleks  dan  tersebar  luas,  sehingga  dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan ke- samaan  yang  besar dalam  penerapan  peratu- ran.  Berdasarkan  wawancara  Bapak  Endang mengatakan  bahwa: “Memang benar bahwa dalam RPJMD kabupaten ada agenda peme- karan kecamtan, bahkan rencana pemekaran kecamatan  tersebut  merupakan  visi  dari bupati  kabupaten  Bengkalis.  Namun  kami lebih fokus terhadap peraturan yang berlaku tentang  ketentuan  pemekaran  kecamtan. Sedangkan  tahun  kapan  kecamtan  akan dimekarkan sebaik-nya menunggu peraturan pemerintah yang baru” (12 Oktober 2016).

## PEMBAHASAN
Tujuan pemekaran kecamatan harus di- ikiuti dengan beberapa syarat yang memung- kinkan  pemekaran  tersebut  berjalan  sesuai dengan  rencana.  Dan  apabila  melihat  pada peraturan pemerintah  19  tahun  2008  tentang
kecamatan  dihitung  dari  jumlah  desa  maka pada Pasal 6 ayat 1 menyebutkan : Cakupan wilayah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 5 untuk  daerah  kabupaten  paling  sedikit  ter- diri atas 10 desa/ kelurahan dan untuk daerah kota  paling  sedikit  terdiri  atas  5  desa/kelu- rahan. Oleh karena itu maka hasil pemekaran desa berdasarkan Perda kabupaten Bengkalis No 09 Tahun 2012, tentang pemekaran desa di kecamatan Bantan merupakan usaha  yang tepat  dan  memenuhi  syarat  minimal  pem- bentukan  kecamatan.  Selain  dari  itu  dilihat dari  tujuan  pemekaran  itu  sendiri  merupa- kan tujuan reformasi tentang pengembang-an dan  pembangunan  wilayah  agar  peme-rintah lebih  responsif  terhadapa  kebutuhan  masya- rakat, dengan menyediakan pelayanan peme- rintah  yang  lebih  baik,  dan  lebih  cepat.  De- ngan  demikian  pemerintah  dapat  melakukan pendekatan  proaktif  dalam  menyelesaikan suatu  permasalahan,  melalui  tindakan  yang berorientasi  pada  antisipasi  terhadap  keingi- nan masyarakat.
Perencanaan  kebijakan  pemekaran  ke- camatan  sesuai  dengan  RPJMD  Kab.  Beng- kalis maka dapat ditemukan tentang Strategi dan  Arah  Kebijakan  RPJMD  Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 tentang peluang pemekaran daerah administrasi dibawah  Ka- bupaten  Bengkalis.  Strategi  dan  arah  kebi- jakan  tersebut  disajikan  dalam  sebuah  tabel dapat dilihat sebagai-mana table berikut ini:
Tabel  1.  Strategi  dan  Arah  Kebijakan RPJMD  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2016- 2021
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Meningkatk an  kapasitas pembanguna n daerah Meningkatn ya  Kualitas Pembangun an Pemerioritas an pembanguna n berdasarkan keunggulan wilayah ( spatial strength ) Melakukan pemekaran daerah administrasi di bawah kabupaten dengan bertahap dan  sesuai kebutuhan pembangun an wilayah
Data  diolah:  Dokumentasi  RPJMD  Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
Jika  melihat  dari  tabel  1  diatas  maka tidak  ada  kepastian  kapan  sebenarnya  keca- matan Bantan akan dimekarkan. Namun apa- bila  melihat  arah  kebijakan  RPJMD  Kab. Bengkalis  2016-2021  sebagaimana  table  di- atas  yaitu: pemekaran daerah administrasi di bawah kabupaten dengan bertahap dan sesuai kebutuhan  pembangunan  wilayah.  Pemeka- ran  daerah  administrasi  dibawah  kabupaten jika  tidak  ada  kendala  maka  antara  tahun 2018-2021  kecamatan  di  kab.  Bengkalis  da- pat  dimekarkan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Dari  Aspek  Kondisi  daerah  Keca- matan  Bantan  dapat  dimekarkan  dari  segi persyarat kewilayahan yaitu menyangkut 1-2 pulau. Keuntungan mengunakan pasal 8 ayat 1  tersebut  mengecualikan  pasal  3  tentang Pembentukan  Kecamatan  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  2  harus  memenuhi syarat  administratif,  teknis,  dan  fisik  kewi- layahan. Oleh  karena  keinginan  pemekaran kecamatan  yang  di  inginkan  maka  aspek kewenangan  merupakan  keinginan  sekaligus tuntutan  masyarakat  terhadap  pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengadakan pe- mekaran  kecamatan  baru  wilayah  adminis- trasi  kecamatan  Bantan.  Dalam  aspek  kebu- tuhan  pelayanan  dukungan  pemekaran  keca- matan  dari  segi  rentang  kendali  yang  sudah di  kutip  pada  bab  sebelumya  tentang  Ketua pansus pemekaran kecamatan (Hendri, 2015) yang  perlu  dimekarkan  selanjutnya  adalah kecamatan  Bengkalis,  Kecamatan  Bantan, Kecamatan  Rupat  dan  Kecamatan  Mandau. Salah  satu  pertimbangannya,  adalah  untuk lebih mempercepat laju pembangunan sekali- gus memperpendek rentang kendali pemerin- tahan (http://riaumandiri.co/read/detail/258 94/pemekaran-kecamatan-html,11  Desember 2015). Dapat diketahui dalam rentang kenda- li  pusat  pemerintahan,  kecamatan  Bantan mengunakan  jalur  darat  dengan  jarak  lurus antara  pusat  pemerintahan  dengan  ibukota kecmatan dapat dilihat tabel 2.
Tabel  2.  Jarak  Lurus  Antara  Pusat  Peme- rintahan  Desa/Kelurahan  Dengan  Ibukota
Kecamatan No Desa/Kelurahan Jarak Lurus (Km) 1 Teluk Lancar 47 2 Sukamaju 37 3 Kembung Luar 43 4 Pambang Pesisir 35 5 Teluk Pambang 34 6 Pambang Baru 33 7 Kembung Baru 40 8 Muntai 34 9 Muntai Barat 30 10 Bantan Timur 13 11 Bantan Sari 12 12 Bantan Air 11 13 Selat Baru 0 14 Resam Lapis 2 15 Berancah 2 16 Bantan Tengah 5 17 Pasiran 5 18 Mentayan 6 19 Bantan Tua 7 20 Ulu Pulau 7 21 Deluk 15 22 Teluk Papal 10 23 Jangkang 14 Sumber: Data BPS Kecmatan Bantan2016
Jadi  dari  aspek  bebutuhan  pelayanan yang  menjadi  pedomon  tentang  keinginan pemekaran  kecamatan  dianggap  sudah  tidak relepan  antara  rentang  kendali  dan  jumlah desa di kecamatan Bantan saat ini. Maka dari itu dibutuhkan kantor camat baru sebagai so- lusi memperpendek rentang kendali pusat pe- merintahan  untuk  pelayanan.  karena  efektif dan  efisiensi  sangat  di utamakan  dalam  uru- san  pelayanan  publik.  Aspek  sumber  daya manusia yang tidak memadai ketika keterba- tasan  yang  dimiliki  individu  tersebut  meng- hambat/menghalangi  tercapainya  hasil  kerja pada  tingkat  yang  diharapkan,  berarti  telah terjadi  kesenjangan  antara  tingkat  kemam- puan  yang  diharapkan  dan  tingkat  kapasitas
yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya  kegagalan  dalam  kinerja  (perfor- mance  failures).  Hal  inilah  yang  mendasari pentingnya  pemahaman  dan  pengukuran yang lebih dalam mengenai beban kerja apa- kah  perlu  di  tambah  pegawai  atau  dimekar- kan di tingkat kecamatan tersebut. Jika meli- hat  aspek  keuangan  Kab.  Bengkalis  sangat mendukung  untuk  dilakukan  pemekaran kecamatan. keseluruhan komponen pendapa- tan  Kabupaten  Bengkalis  menunjukkan  nilai pertumbuhan  yang  positif.  Apalagi  saat  ini kab. Bengkalis merupakan kabupaten terkaya No 1 di Riau dan No 2 terkaya di  Indonesia (Radar Pekanbaru.com 2015 )
Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kecamatan Bantan Belum di   Mekarkan
Dalam  Kebijakan  Pemekaran  Kecamatan  di Kecamatan  Bantan  Kabupaten  Bengkalis, menggunakan  teori  edward  III  yaitu  terdiri atas Communication (  komunikasi), Resour- ces (sumber  daya), Desposition (sikap)  dan Buraucratic  structure (struktur  birokrasi), untuk lebih  jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

## Komunikasi
Tidak  ada komunikasi  ataupun  sosiali- sasi  tentunya  selain  meningkatkan  pemaha- man arti dalam sebuah kebijakan dalam lang- kah pemekaran  kecamatan juga memberikan pemahaman tentang dasar hukum tentang pe- mekaran  kecamatan.  Karena  seluruh  kebija- kan  pelaksanaan  memiliki  urgensi  yang  ter- kait  tentang  bagaimana  sebaiknya  kebijakan tersebut  dipahami  dengan  baik  oleh  masya- rakat  dan  tidak  bertentangan  dengan  aturan- aturan yang berlaku. Oleh karena itu sosiali- sasi  mengambil  peranan  penting  dalam  me- nindaklanjuti  tentang  perencanaan  pemeka- ran kecamatan.

## Sumber Daya
Tidak ada pengkajian oleh para ahli di bidangnya  (Sumber  Daya  Manusia).  Oleh karena  untuk  memekarkan  kecamatan diper- lukan  pengkajian  mendalam  baik  itu  dasar hukum,  letak  strategis  sebuah  ibukota kecamatan  yang  tidak  bisa  semena-mena
dalam  menentukan  sebuah  kebijakan  peme- karan  berdasarkan  keputusan  politik  bukan atas  dasar  kebijakan  publik.  Sebagaimana yang  di  terdapat  pada  peraturan  pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan  dalam Pasal  7  ayat  2  yaitu  :  Persyaratan  teknis  se- bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dinilai berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  pe- merintah kabupaten/kota sesuai indikator se- bagaimana  tercantum  dalam  lampiran  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Pemerintah ini.

## Sikap/Disposisi
Tidak  ada  disposisi  atau  sikap  pelak- sana  akan  menimbulkan  hambatan-hamba- tan yang nyata terhadap implementasi kebija- kan bila personel  yang ada tidak melaksana- kan  kebijakan  yang diinginkan oleh pejabat- pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengang- katan  dan  pemilihan  personel  pelaksana  ke- bijakan  haruslah  orang-orang  yang  memiliki dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah  ditetap- kan, lebih khusus lagi pada kepentingan war- ga  masyarakat.  Bagaimana  sikap/tanggapan atau  reaksi  para  Pelaksana  Kebijakan  ter- hadap  Kebijakan  pemekaran  kecamatan Bantan di Kabupaten Bengkalis.

## Struktur Birokrasi
Ketika  struktur  birokrasi  tidak  jelas terhadap  implementasi  suatu  kebijakan,  ma- ka  hal  ini  akan  menyebabkan  ketidak  efek- tifan dan menghambat juga pelaksana kebija- kan.  Misalnya  dalam  kasus  ingin  mengada- kan  pemekaran  kecamatan  ini,  dasar  hukum terhadap  pemekaran  kecamatan  merujuk  ke- pada peraturan pemerintah no 19 tahun 2008 tentang kecamataan. Namun di mana peratu- ran  pemerintah  tersebut  meragukan  untuk dijadikan dasar hukum. Oleh  karena turunan dari  dasar  hukum  terhadap  undang-undang yang baru yakni undang undang No 23 tahun 2014  tentang  pemerintah  daerah  belum menggantikan  peraturan  pemerintah  no  19 tahun 2008 tentang kecamatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pem- bahasan sebelumnya dapat disimpulkan, jika
tidak  ada  kendala  merujuk  kepada  pedoman atau  arah  kebijakan  RPJMD  Kab.  Bengkalis 2016-2021 yang menyebutkan bahwa: “Melakukan  pemekaran  daerah  administrasi di  bawah  kabupaten  dengan  bertahap  dan sesuai  kebutuhan  pembangunan  wilayah”. Maka  Perkiraan  pemekaran  kecamatan  Ban- tan dalam RPJMD Kab. Bengkalis terlaksana antara tahun 2018-2021. Sedangkan menurut aspek strategis yang tertuang dalam visi misi kab. Bengkalis maka peluang pemekaran ke- camatan terbuka pada tahun 2020 sebab pada tahun  tersebut  pemerintah  kabupaten  Beng- kalis  memiliki  program  atau  tema  pemba- ngunan  tentang  prioritas  pembangunan  di- arahkan  kepada:  penguatan  konektivitas  an- tar  desa  dan  antar  kecamatan  termasuk  me- nuju  sentral  perekonomian  desa.  Adapun faktor  penghambat  belum  dilakukan  peme- karan selama ini adalah:
a. Komunikasi:  belum  ada  usulan  dari tingkat bawah (sedesa kecamatan Ban- tan)  tentang  pemekatan  kecamatan Bantan. Selanjutnya  tidak ada pemba- hasan  atau  perencanaan  antara  kepala daerah  maupun  Dewan  Perwakilan Daerah  Kab.  Bengkalis  tentang  Peme- karan  kecamatan  Bantan.    Begitu  juga sosialisasi  tentang  pemekaran  kecama- tan jauh dari kenyataan.
b. Sumber daya : untuk melakukan peme- karan  kecamatan  di  lakukan  terlebih dahulu pengkajian mendalam oleh para ahli  di  bidangnya  tentang  pemekaran kecamatan.  Namun  untuk  pengkajian pemekaran  kecamatan  Bantan  belum ada.
c. Disposisi:  sikap  para  pelaksana  dalam hal  menanggapi  tentang  akan  adanya pemekaran  kecamatan  setuju.  Namun tidak  ada  yang  menjadi  implementor kebijakan pemekaran kecamatan
Bantan ini.
d. Struktur  birokrasi:  dari  pandangan struktur birokrasi terjadi keragu-raguan terhadap peraturan yang baru.  Tentang dasar  hukum  terhadap  undang-undang yang baru yakni undang undang No 23 tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah belum mengantikan peraturan pemerin-
tah  No  19  tahun  2008  tentang  keca- matan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus  Subagyo,  2010, Analisis  Kelayakan Pemekaran  Kecamatan  Pangalengan Kabupaten  Bandung ,  Jurnal  Ilmiah Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Jenderal Akhmad Yani. Hendri  2015, Pemekaran  Kecamatan  Masih
Perlu  Dilakukan ,  11  Desember  2015. http://riaumandiri.co/read/detail/25894/ pemekaran-kecamatan.html. I  Wayan  Suandi,  2010 Eksistensi  Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah I, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  1 (1).
Nugroho  Rian,  2014, Metode  penelitian Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho  Rian,  2009,  Kebijakan  Publik  di Negara-negara Berkembang, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Suaedi,  dkk,  2010, Revitalisasi  Administrasi
Negara,  Reformasi  Birokrasi  dan  e-
Governance, Yogyakarta: Graha Ilmu.