## EROPANISASI KEBIJAKAN IMIGRASI DAN POLITISASI KEAMANAN IMIGRAN DI NEGARA-NEGARA VISEGRAD

## Sugito
Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia: sugito@umy.ac.id

## Abstract
This article aims to understand the phenomenon of the Visegrad countries' rejection of the  European  Union's  policy  on  handling  immigrants.  Analyzed  using  a  critical perspective  in  security  studies.  The  critical  perspective  sees  security  as  a  process  of politicization  which  is  the  result  of  social  construction  through  ideology  or  dominant political forces that determine whether an issue will become a threat or not. Qualitative research  methods  are  used  to  analyze  data  in  online  news  media,  European  Union documents,  and  scientific  journals.The  findings  in  this  article  indicate  that  there  is  a politicization  of  immigrant  security  in  each  Visegrad  country  in  the  form  of  public discourse and political campaigns by government elites and political parties. Therefore, refugees are actually not a real threat faced by the Visegrad countries, but they are the result of politicization by the political elite in order to gain the support of the domestic community.
Keywords:  European Union, imigran, politization, security, Visegrad

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  penolakan  negara-negara  Visegrad terhadap  kebijakan  Uni  Eropa  tentang  penanganan  imigran.  Dianalis  dengan menggunakan perspektif kritis dalam studi keamanan. Perspektif kritis melihat keamanan sebagai  proses  politisasi  yang  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  melalui  ideologi  atau kekuatan politik dominan yang menentukan suatu isu akan menjadi ancaman atau tidak. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan analisa terhadap data yang ada di media pemberitaan online, dan dokumen Uni Eropa, dan jurnal ilmiah. Temuan dalam artikel ini mengindikasikan terdapatnya politisasi  keamanan imigran di masing-masing negara  Visegrad  dalam  bentuk  pewacanaan  publik  dan  kampanye  politik  oleh  elit pemerintahan  maupun  partai  politik.  Oleh  karena  itu,  pengungsi  sebenarnya  bukanlah ancaman  nyata  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  Visegrad,  melainkan  mereka  adalah hasil dari politisasi oleh elit politik demi memperoleh dukungan masyarakat domestik.
Kata Kunci :  imigran, Uni Eropa, keamanan, politisasi, Visegrad

## Pendahuluan
Uni Eropa memiliki permasalahan serius terkait dengan krisis imigran yang terjadi sejak tahun 2015. Ada sebanyak 5,2 juta imigran yang berasal dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Iraq ke Yunani, Spanyol, dan Italia (UNHCR, 2018).  UNHCR  mencatat  terdapat  32.000  imigran  yang  ditempatkan  di  20  negara- negara  Eropa.  Jumlah  imigran  yang  ada  di  Yunani  pada  tahun  2018  terdapat  27.000 imigran  di  mana  57%  di  antaranya  tinggal  di  wilayah  perkotaan.  Sebanyak  58.000 imigran  telah  sampai  di  Spanyol  melalui  jalur  darat  mauput  laut  pada  tahun  2018. Gelombang  imigran  diprediksikan  akan  terus  bertambah  karena  buruknya  kondisi keamanan negara-negara yang diakibatkan oleh krisis politik dan adanya ancaman ISIS di kawasan Timur Tengah (UNHCR, 2018).
Krisis imigran yang melanda Uni Eropa telah berpengaruh pada kebijakan suaka. Tingginya gelombang imigran tersebut telah mengakibatkan ketegangan yang luar biasa di antara negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Negara-negara yang menjadi pintu  masuknya  para  imigran  seperti  Hungaria,  Yunani,  dan  Italia  sangat  keberatan dengan  banyaknya  imigran  di  negara  mereka.  Kebijakan  Uni  Eropa  berupa Common European  Assylum  Seeker (CEAS)  yang  diluncurkan  pada  tahun  1999  semakin mendapat  kecaman  (Fernández-Huertas Moraga  & Rapoport, 2015). Kebijakan suaka Uni Eropa ini dinilai tidak tepat dan dikritik tidak mampu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh volume arus imigran. Kebijakan ini juga dikritik karena banyak kekurangan hukum, inkonsistensi politik dan ekonomi, dan inefisiensi yang menjadi ciri sistem  suaka  saat  ini.  Kegagalan  CEAS  inilah  yang  kemudian  mendorong  Uni  Eropa untuk  melakukan terobosan baru melalui negosiasi  dengan negara-negara anggotanya untuk mengelola imigran secara kolektif.
Menghadapi tuntutan negara-negara anggotanya, Uni Eropa mengambil langkah dengan  mengeluarkan Council  Decision (EU)  2015/1523  tentang  pembagian  beban imigran secara merata ke semua negara anggoata Uni Eropa. Kuota imigran di  setiap negara  disesuaikan  dengan  kondisi  ekonomi  dan  kemakmuran  masing-masing. Implementasi kebijakan ini memerlukan kerja sama dengan UNHCR sebagai organisasi dunia yang memiliki mandat mengurusi pengungsi dan para pencari suaka. Selain itu, Uni  Eropa  juga  memberikan  sanksi  kepada  negara  yang  menolak  implementasi  dari keputusan ini. Bentuk sanksi yang diberikan adalah denda sebesar €250,000 Euro bagi
setiap negara yang menolak imigran (European Union, 2015).
Kebijakan UE tentang pembagian kuota imigran  yang tertuang dalam Council Decision (EU)  2015/1523  tersebut  telah  memunculkan  dua  kubu  yang  menerima  dan menolak. Beberapa negara anggota  yang secara tradisional berpengaruh dalam politik suaka Uni Eropa, seperti Jerman, Austria dan Swedia, menerima imigran dalam jumlah besar  dan  mendorong  Uni  Eropa  untuk  melibatkan  negara-nergara  anggota  lainnya dalam pembagian tanggung jawab. Namun, pemerintah negara anggota dengan jumlah aplikasi suaka yang relatif kecil (di antaranya beberapa pemerintah Eropa Timur) sangat vokal menolak untuk mengurangi pembagian tanggung jawab suaka tersebut (Niemann & Zaun, 2018).
The  Visegrad  Group yang  terdiri  atas  Hungaria,  Ceko,  Polandia  dan  Slovakia secara tegas menolak kebijakan Uni Eropa tersebut. Péter Szijjártó selaku Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria menyebutkan bahwa rencana pembagian kuota tidak realistis dan akan menambah jumlah dari Timur Tengah ke negara-negara Uni Eropa. Viktor Orban selaku Perdana Menteri  Hungaria bahkan segera membangun pembatas dari  kawat  berduri  di  daerah  perbatasannya  untuk  menghindari  para  imigran  Timur Tengah  yang akan masuk ke Hungaria secara ilegal. Hungaria juga tidak akan segan- segan menghukum para imigran Timur Tengah yang nekat melewati perbatasan tanpa izin serta merusak pembatas dengan hukuman empat tahun penjara (Nolan, 2015).
Penolakan  Republik  Ceko  terhadap  kebijakan  kuota  tersirat  dari  beberapa penyataaan  Perdana  Menterinya,  Bohuslav  Sobotka,  dalam  berbagai  kesempatan. Sobotka  mengkritik  kebijakan  Jerman  yang  menerima  banyak  imigran  di  negaranya yang dapat memunculkan gelombang imigran ilegal di negara-negara anggota lainnya. Hal terungkap sebagaimana pernyataannya: "Germany sent a signal that could be seen and heard in large parts of the Middle East and North Africa. That stimulated illegal migration  to  Europe.  Unfortunately  that  cannot  be  denied.". Kebencian  serupa  juga dimunculkan  dalam  pernyataannya  dalam  akun  twiternya :  “the  refugees  were  an "invasion army", the women "mothers of future terrorists" (Reuters, 2015).
Sikap Slovakia pun senada dengan Republik Ceko dan Hungaria untuk menolak imigran.  PM  Robert  Fico  menolak  kebijakan  Uni  Eropa  yang  membuka  pintu  bagi masuknya  imigran  ke  Eropa.  Penolakan  itu  didasari  atas  trauma  peristiwa  serangan teroris  di  Paris  dan  juga  kerusuhan  di  Cologne,  Jerman  yang  melibatkan  sekelompok
penduduk  lokal  dengan  beberapa  pencari  suaka.  Fico  mengatakan: “The  only  way  to eliminate risks like Paris and Germany is to prevent the creation of a compact Muslim community in Slovakia” (Cunningham, 2016).
Sikap  penolakan  the  Visegrad  Group  terhadap  kebijakan  pembagian  kuota imigran  berlanjut  hingga  berakhirnya  keputusan  tersebut  pada  September  2017. Berdasarkan  laporan  dari  Komisi  Uni  Eropa  yang  kesebelas  menyebutkan  kembali bahwa Hungaria dan Polandia tidak bertindak dalam memenuhi ketentuan kuota imigran sedangkan Ceko hanya memenuhi 1% dan Slovakia 2% dari komitmen relokasi imigran (European Commission, 2017). Penentangan kembali terjadi setelah pertemuan tingkat tinggi  Uni  Eropa  di  Brussels  pada  Juli  2020.  Para  perdana  menteri  dari  the  Visegrad Group  memberikan  pernyataan  bahwa  rencana  perombakan  aturan  migrasi  dan  suaka Uni  Eropa  oleh  para  pemimpin  Uni  Eropa  tidak  dapat  diterima.  Dalam  konferensi persnya, Perdana Menteri Ceko menyatakan: “ We have to stop migration and the quotas and relocation. These rules are not acceptable for us” .  Sementara itu Perdana Menteri Hungaria  juga  menegaskan  bahwa  cara  menghentikan  gelombang  imigran  adalah dengan  menutup  prosedur  pencarian  suaka  sebagaimana  penyataan  dia: “The breakthrough will come when the Hungarian proposal is accepted that says that nobody can enter the territory of the European Union until one of the member states closes their asylum procedure” (Reuters, 2020).
Setidaknya  ada  tiga  kemungkinan  motivasi  negara-negara  aggota  untuk bergabung atau menolak dalam kerja sama manajemen imigran Uni Eropa ini, yaitu  (1) mempromosikan integrasi Eropa dengan semangat solidaritas dan keadilan Eropa, serta pembagian tanggung jawab sebagai  kekuatan pendorong untuk  tindakan bersama;  (2) perlindungan  yang  lebih  efektif  dengan  pertimbangan  adanya  insentif  yang  kuat  bagi negara-negara anggota untuk secara sepihak membatasi kebijakan suaka mereka dalam upaya untuk  membatasi  tanggung jawab mereka  terhadap pencari suaka dan imigran; dan (3) memanfaatkan peluang ( free-riding ) tumpangan gratis dengan cara melepaskan diri  dari  tanggung  jawab  dan  mengalihkan  beban  tentang  imigran  ke  negara  lain (Thielemann & El-Enany. 2010).
Bagi negara-negara yang menolak adanya pembagian tanggung jawab imigran, mereka  lebih  berpikir  rasional.  Dengan  mengunakan  pendekatan liberal governmentalism , Neimann & Zaun (2018) berkesimpulan bahwa negara-negara non-
host yang  tidak  mendapatkan  insentif  dari  keberadaan  imigran  akan  memilih  untuk bertindak unilateral atau menginginkan status quo terhadap skema kerja sama yang telah ada dalam bingkai CEAS (Niemann & Zaun, 2018). Tindakan unilateral dapat diambil dalam bentuk penolakan imigran dengan melakukan sekuritisasi imigran. Dalam hal ini, imigran dikampanyekan oleh para pemimpin negara sebagai ancaman terhadap identitas nasional  dan  kesejahteraan  warga  asli.  Oleh  karena  itu,  maka  pemerintah  harus mengeluarkan kebijakan untuk melindungi negara, masyarakat, dan pasar domestiknya dari  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  invasi  imigran  (ilegal)  dan  para  pencari  suaka (Huysmans,  2000).   Tidak  hanya  negara-negara  anggotanya  saja,  namun  sebenarnya UE  telah  menjadi locus dari  diskursus  dan  praktek  sekuritisasi  migrasi  di  Eropa (Karamanidou, 2015).
Berbeda  dengan  penjelasan-penjalasan  sebelumnya  yang  berangkat  dari pandangan realis, liberal, maupun konstuktivis terhadap fenomena imigran di UE, artikel ini  berangkat  dari  suatu  cara  pandang  kritis  dalam  memahami  keamanan.  Pandangan kritis  ini  berpendapat  bahwa  “keamanan”  adalah  proses  politisasi  keamanan  ( politize security )  di  mana  suatu  isu  akan  dianggap  sebagai  isu  keamanan  atau  bukan  sangat tergantung dari cara pandang dan agenda politik elit. Hal ini berbeda dengan pandangan orang kontruktivis yang memandang “keamanan” sebagai proses securitization dengan adanya perubahan isu-isu normal menjadi ancaman dan kemudian masuk dalam ranah politik kebijakan.
Berdasarkan  pada  sikap  penolakan the  Visegrad  Group yang  konsisten  untuk menolak kebijakan penerimaan dan kuota imigran, maka artikel ini memiliki pertanyaan penelitian bagaimana proses politisasi keamanan yang berjalan di negara-negara Visegrad dalam  kemunculan  kebijakan  menolak  imigran?  Artikel  ini  akan  dibagi  dalam  empat pembahasan,  yaitu  pendahuluan,  kerangka  teoritik  yang  menjadi  dasar  analisa, pembahasan, dan kesimpulan.

## Kerangka Teoritik Politisasi Keamanan
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kritis  dalam  studi  keamanan.  Pendekatan  ini digagas  pertama  kali  oleh  Booth  pada  tahun  1991  ketika  dia  menulis  suatu  artikel berjudul ‘Security  and  Emancipation’ yang  menggugah  kembali  perdebatan  tentang keamanan  (Williams,  2008).  Booth  mempertanyakan  kembali  penjelasan  kaum  realis yang terlalu state centris dalam menjelaskan keamanan sebagai komoditas dan negara
sebagai “reference object” . Dia pun mengkritik pendekatan the Coopenhagen School yang mengkaji keamanan dalam prespektif konsturktivisme yang menghasilkan gagasan securitization .
Pemikiran  Booth  berawal  dari  suatu  argumen  bahwa  keamanan  adalah  suatu konsep  turunan  ( derivative  concept )  yang  mana  pemahaman  seseorang  tentang  apa  itu keamanan  akan  dipengaruhi  oleh    pandangan  politik  dan  pandangan  dunia  filosofis seseorang (Booth 1997, dalam Williams 2008).  Oleh karenanya konsepsi keamanan yang berbeda  bisa  saja  berasal  dari  pandangan  politik  seseorang  yang  memungkinkan munculnya  persepsi  ancaman  yang  berbeda.    Perbedaan  persepsi  ancaman  ini  pada gilirannya akan membuka kemungkinan bagi orang-orang dengan pandangan politik yang berbeda  untuk  bernegosiasi  satu  sama  lain  dan  bekerja  untuk  menemukan  cara  hidup berdampingan  tanpa  menghilangkan  kesempatan  hidup  orang  lain.  Inilah  yang  disebut oleh Booth sebagai keamanan dan emansipasi (Booth, 1991), “Security is what we make of  it.  It  is  an  epiphenomenon  intersubjectively  created.  Different  worldviews  and discourses about politics deliver different views and discourses about security” (Booth, 1997, dalam Williams. 2008) .
Booth  kemudian  mengembangkan  pendekatan emacipatory  realism ini  di University  of  Wales sehingga  terkadang  orang  menyebut  pendepatan  ini  sebagai the Welsh School . The Welsh School berusaha untuk mengungkapkan politik di balik konsep keamanan  dan  agenda  kebijakan,  yang  memungkinkan  para  analis  untuk mempertimbangkan objek rujukan keamanan selain  negara (bisa di  atas negara  atau di bawah negara). Selain itu, Welsh School juga memperluas pemahaman tentang keamanan untuk mempertimbangkan berbagai ketidakamanan yang dihadapi oleh serangkaian objek referensi.  Dalam  pengertian  ini,  para  pemerhati  studi  keamanan  kritis  tidak 'mengamankan'  ( securitize  issue )  sebagai  mana the  Copenhagen  School ,  tetapi  mereka berpendapat  bahwa  ada  proses  'mempolitisasi  keamanan'  ( politicize  security )  (Booth 2005a,  dalam  Williams  2008).  Elit  politik  akan  mendefinisikan  sesuatu  menjadi  isu keamanan  atau tidak tergantung pada agenda politik mereka. Dengan demikian, kajian keamanan kritis memberikan prioritas yang lebih pada aspek politik daripada keamanan (Monsees et al., 2020).
Politisasi  keamanan  memiliki  dua  dimensi,  yaitu  komunikasi  terbuka  di  arena publik  dan  proses  pembuatan  kebijakan  melalui  prosedur  yang  melekat  pada  institusi
politik  seperti  pemilu  dan  voting  (Hegemann  &  Kahl,  2017).  Pada  dimensi  pertama melibatkan  proses  pemindahan  topik  dan  keputusan  ke  dalam  wilayah  perdebatan  dan konflik publik, di mana perselisihan antara posisi yang saling bertentangan dapat terjadi dan  masalah  keamanan  tidak  secara  otomatis  diberikan  prioritas  yang  lebih  tinggi. Dimensi kedua dari politisasi terjadi melalui debat publik antara aktor politik di parlemen, media  dan  masyarakat  sipil  mengenai  keputusan  ini  dan  kekuasaan  untuk  membuat mereka mengikat secara universal. Berdasarkan pada proses politik yang kedua ini, maka ekspansi  “ normal  politics ”  menjadi  isu  politik  adalah  tanda-tanda  dari  terjadinya politisasi keamanan.
Berkaca pada dua dimensi tersebut, maka sebenarnya politisasi keamanan tidak lepas dari adanya diskursus wacana yang terjadi di masyarakat. Merujuk pada pendapat Foucault  tentang power  and  social  relations dan  konsep  Gramsci  tentang hegemony , maka  sebenarnya  kemanan  adalah  hasil  dari  konstruksi  sosial  di  mana  ideologi  atau kekuatan politik dominan akan menentukan suatu isu akan menjadi ancaman atau tidak (Buonfino, 2004). Dalam kasus imigran, interaksi antara aktor-aktor yang berbeda (media massa,  pemerintah,  dan  opini  publik)  berkontribusi  pada  pembentukan  kebijakan  yang berbasis  pada  imigran  sebagai  isu  keamanan  dari  pada  imigran  sebagai  keuntungan ekonomi.  Isu imigran sebagai isu keamanan ini terus direproduksi untuk menopang relasi kekuasaan yang ada di masyarakat.
Berdasarkan  pada  konsepsi  politisasi  keamanan  tersebut,  maka  artikel  ini berargumen bahwa penolakan negara-negara Visegrad terhadap pembagian kuota imigran disebabkan oleh adanya agenda politik masing-masing elit negara. Elit-elit ini berjuang untuk menjadi kekuatan hegemoni dalam perdebatan tentang imigran sebagai ancaman melalui  berbagai  media  seperti  parlemen,  pemilu,  maupun  kampanye.  Politisasi keamanan  yang  berhasil  nantinya  akan  mempertahankan  relasi  kekuasaan  mereka  (elit politik) di masyarakat.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang mengunakan metode kualitatif deskriptif. Data  diperoleh  melalui  studi  terhadap  dokumen-dokumen  resmi  Uni  Eropa,  laporan- laporan,  berita-berita  maupun  jurnal  ilmiah.  Validasi  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang dinilai valid kemudian dipergunakan
untuk  mendeskripsikan  proses  politisasi  keamanan  yang  dilakukan  oleh  negara-negara Visegrad.

## Rezim Imigrasi Uni Eropa dan Sikap Penentangan Negara-Negara Visegrad
Pada akhir 1960-an dan 1970-an imigrasi semakin menjadi subjek perhatian publik. Ada pergeseran  dari  kebijakan  imigrasi  yang  permisif  menjadi  kebijakan  yang  berorientasi pada  kontrol  dan  restriktif  (Huysmans,  2000).  Kebijakan  restriktif  ini  dimotivasi  oleh perubahan di pasar tenaga kerja dan oleh keinginan untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi  tenaga  kerja  domestik.  Motivasi  pembatasan  imigrasi  kemudian  berkembang pada  alasan  politik  yang  menghubungkan  imigrasi  dengan  ketidakstabilan  domestik. Kehadiran imigran dipandang akan berdampak buruk terhadap identitas, kesejahteraan, serta keamanan masyarakat asli.
Pergeseran  kebijakan  imigrasi  ini  juga  dirasakan  di  Uni  Eropa.  “Eropanisasi“ kebijakan  imigrasi  secara  signifikan  dimulai  pada  1980-an.  Koordinasi  dan pengembangan kebijakan dilembagakan dalam kerjasama antar negara Eropa, Uni Eropa, dan  kerjasama  transnasional  Eropa  antara  organisasi  fungsional  seperti  kepolisian (Huysmans, 2000). Kerja sama imigrasi mulai terlembagakan di Uni Eropa dari adanya the  Single  European  Act (1986), the  Schengen  Agreement 1985  yang  kemudian diimplementasikan pada tahun 1990 sehingga terbentuklah Schengen Area 1990, dan the Treaty on European Union (1992) yang mempernalkan adanya pilar ketiga yaitu Justice and Home Affairs (JHA). JHA inilah  yang secara eksplisit mengurusi imigrasi  sebagai subjek regulasi antar pemerintah di Uni Eropa.
Perjanjian-perjanjian  maupun  institusi-institusi  tentang  imigrasi  tersebut mengukuhkan  Uni  Eropa  menjadikan  wilayahnya  sebagai  tempat  perlindungan  bagi orang-orang  yang  melarikan  diri  dari  penganiayaan  atau  bahaya  serius  di  negara  asal mereka. Uni Eropa menyadari bahwa suaka adalah hak dasar dan kewajiban internasional bagi  negara-negara,  sebagaimana  diakui  dalam  Konvensi  Jenewa  1951  tentang perlindungan  imigran.  Uni  Eropa  telah  membuka  wilayah  perbatasan  dan  kebebasan bergerak bagi para imigran, sehingga negara-negara anggota perlu unutk berbagi nilai- nilai  fundamental  yang  sama  dan  pendekatan  bersama  untuk  menjamin  standar perlindungan yang tinggi bagi para imigran. Oleh karena itu, sejak tahun 1999 Uni Eropa membangun  CEAS  yang  berlandaskan  tiga  prinsip  utama  yaitu  prosedur  suaka  dan
pemulangan  yang  efisien,  solidaritas  dan  pembagian  tanggung  jawab  yang  adil,  dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara ketiga (European Commission, 2021).
CEAS  ini  berkembang  dalam  beberapa  tahapan.  Tahapan  pertama  1999-2005 sebagai  tahap  pembentukan  aturan-aturan  hukum  pertama.  Terdapat  enam  instrumen hukum  yang  mengatur  standar-standar  minimum  untuk  para  pencari  suaka.  Keenam instrumen tersebut adalah the Eurodac Regulation, the Temporary Protection Directive, the Reception of  Asylum Seekers  Directive,  the  Dublin  Regulation  replacing the 1990 Dublin  Convention,  the Qualification  Directive and the Asylum Procedures Directive . Tahap kedua adalah 2008-2013 sebagai era reformasi dari instrumen-instrumen hukum yang  telah  ada  sebelumnya.  Pada  periode  ini  Komisi Uni  Eropa  menginisiasi  adanya Policy  Plan  on  Assylum yang  mengatur  standarisasi  sistem  perlindungan  bagi  pencari suaka.  Komisi  Uni  Eropa  juga  mempresentasikan  beberapa  perubahan  dalam  hukum suaka  yang  rampung  pembahasannya  pada  tahun  2013.  Pada  periode  ini  Uni  Eropa sepakat  untuk  membentuk the  European  Asylum  Support  Office yang  akan  membantu negara-negara anggota dalam menerapkan hukum suaka Uni Eropa dan memperkuat kerja sama praktis (European Commission, 2021) .
Tahapan ketiga adalah 2015 hingga saat ini yang mana Uni Eropa mendapatkan tantangan  atas  krisis  imigran  yang  terjadi.  Tingginya  jumlah  kedatangan  imigran  yang belum pernah terjadi sebelumnya di Uni Eropa memperlihatkan serangkaian kekurangan dan  kesenjangan  dalam  kebijakan  tentang  suaka.  Oleh  karena  itu,  Komisi  Eropa  pada bulan  Mei  dan  Juli  2016  mengusulkan  paket  ketiga  dari  tujuh  undang-undang  dengan tujuan  untuk  bergerak  menuju  kebijakan  suaka  yang  sepenuhnya  efisien,  adil  dan manusiawi  yang  dapat  berfungsi  secara  efektif  juga  pada  saat  tekanan  migrasi  tinggi (European Commission, 2021).
CEAS  dilengkapi  dengan  beberapa  ketentuan  dalam  penanganan  imigran. Pertama,  UE    akan  membantu    negara-negara    anggotanya  melalui European  Refugee Fund .  Bantuan  ini  bertujuan  agar  negara-negara  naggotanya  dapat  mengelola  imigran dengan  memberikan  akses,    keadilan,  dan  pemberlakuan  prosedur  yang  efektif  dalam pemberian  suaka.  Kedua,  UE  akan  memberikan  perlindungan  sementara  ( Temporary Protection Directive) kepada para imigran yang berasal dari negara-negara non UE yang tidak dapat pulang ke negara asalnya. Terakhir, Family Reunification Directive sebagai suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  bagi  para  imigran  untuk  disatukan  kembali
dengan  keluarganya  dengan  memenuhi  beberapa  syarat.  Ketiga  peraturan  tersebut kemudian menjadi pedoman bagi negara-negara UE yang menghadapi masalah imigran (European Commision , 2017).
Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh  Uni  Eropa  untuk  mengelola  imigran  adalah pembentukan  Frontex.  Frontex  sebagai  polisi  khusus  diharapkan  mampu  mendeteksi sekaligus  membendung  masuknya  imigran  ke  Eropa.  Sebagai  polisi  khusus,  Frontex memiliki  perlengkapan  canggih  dan  sistem  intelijen  untuk  bisa  mengidentifikasi  para imigran  ilegal.  Frontex  juga  memiliki  tugas  untuk  melatih  para  penjaga  keamanan  di negara-negara  anggota  Uni  Eropa  yang  memiliki  permasalahan  serius  terkait  imigran ilegal.  Uni  Eropa  juga  memiliki  program Thematic  Programme  for  Cooperation  on Migration yang bekerjasama dengan kepolisian setiap negara anggota Uni Eropa dalam menangani kasus imigran ini (European Commision , 2017) .
Kebijakan  imigran  dan  pencari  suaka  semakin  menjadi  perhatian  Uni  Eropa terlebih  setelah  mereka  menghadapi  gelombang  imigran  yang  hebat  pada  tahun  2015. Selama  periode  krisis  imigran,  berbagai  pertemuan  dan  kebijakan  dilakukan  untuk mendapatkan solusi jangka pendek, menengah maupun Panjang. Komisi Uni Eropa telah melakukan  pertemaun  pada  bulan  Mei  2015  dan  mengeluarkan European  Migration Agenda .  Agenda  ini  adalah  dokumen  politik  yang  menggarisbawahi  prioritas-prioritas dalam hal migrasi, suaka, dan kebijakan-kebijakan perbatasan (Carrera, 2019). Agenda ini  mengidentifikasi  adanya  enam  aksi  jangka  pendek  untuk  mengatasi  krisis  imigran, yaitu  mekanisme  relokasi  untuk  para  pencari  suaka  diantara  negara-negara  Uni  Eropa, mekanisme  relokasi  20,000  imigran  dari  luar  Uni  Eropa  dan  penambahan  €50  juta anggaran  2015-2016  untuk  mendukung  skema  penanganan  imigran,  peningkatan kapasitas  dan  anggaran  untuk EU  External  Border  Agency  (Frontex) guna  melakukan pengawasan  bersama  perbatasan  dan  operasi  penyelamatan  para  pencari  suaka  di  laut Mediterranean  (yang  disebut  ‘ Triton ’  and  ‘ Poseidon ’),  penambahan  dana  darurat  bagi negara-negara anggota  Uni Eropa  yang ada di  garis depan pintu masuknya imigran ke mereka  sebesar  €60  juta,    penguatan Europol’s  joint  maritime  information untuk menunjang  operasi  di  laut  Mediterania,  dan  mendirikan  operasi Common  Security  and Defence  Policy (CSDP)  di  laut  Mediterania  untuk  mencegah  penyelundupan  manusia (Carrera, 2019).
Hingga  saat  ini,  pembicaraan-pembicaraan  dan  berbagai  kebijakan  yang  telah diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggota belum dapat  menyelesaikan secara tuntas berbagai dilema yang dihadapi dalam krisis imigran. Permasalahan utama adalah pada  aksi  efektif  dalam  melakukan remodeling dari  pembagian  tanggungjawab perlindungan  dan  hak  asasi  manusia  diantara  pemerintah  negara-negara  anggota  UE ketika mekanisme Dublin tidak lagi bisa berjalan di masa krisis (Carrera, 2019). Beberapa negara seperti Jerman, Perancis, Luxemberg, Belgia begitu antusias mengikuti kebijakan Uni  Eropa,  namun  demikian  negara-negara  seperti  Hungaria,  Ceko,  Slovakia,  dan Polandia enggan untuk mengikuti langkah kebijakan Uni Eropa.

## Politisasi Imigran sebagai Instrumen untuk Menjaga Relasi Kekuasan di Negara- Negara Visegrad
Pembagian  tanggung  jawab  imigran  atau  sering  disebut  juga  sebagai  kebijakan  kuota imigran  yang  dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa  ternyata  mendapatkan  penentangan  dari beberapa negara anggotanya terutama dari the Visegrad Group yang terdiri atas Hungaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia. Perdana Menteri Polandia, Beata Szydlo, juga menentang  kuota  tersebut  dengan  mengatakan:  “ Poland  cannot  accept  refugees” (Dearden,  2017).  Pemerintah  Hungaria  melalui  Menteri  Luar  Negerinya  juga  menolak keputusan Pengadilan UE yang Eropa yang mendukung legalitas skema relokasi imigran Uni Eropa. Dia menyebut: “ The ruling issued by the European  Court of  Justice in  the migrant  quota  case  is  outrageous  and  irresponsible” (Bayer,  2017).  Penolakan  juga disampaikan oleh PM Ceko, Bohuslav Sobotka: “We will strictly reject any attempt to introduce  some  permanent  mechanism  of  redistributing  refugees,”  Sobotka  told reporters.  “We  as  well  reject  using  a  quota  system  in  any  temporary  mechanism.” (Reuters Staff, 2015).
Penolakan  imigran  di  Ceko  dikarenakan  ketakutan  pemerintah  yang  sedang berkuasa  akan  kehilangan  suara  pendukungnya.  Kalkulasi  politik  PM  Sobotka mengarahkannya pada pengambilan kebijakan menolak imigran. Sobotka menilai bahwa mengikuti suara dua pertiga penduduknya yang menolak untuk menerima imigran perang sekalipun akan mampu mempertahankan dukungan terhadapnya (Jurečková, 2016).
Politisasi imigran sebagai ancaman keaaman bagi masyarakat Ceko tampak jelas dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2017. Pemilu yang akhirnya dimenangkan oleh
Partai  ANO2011  ( Akce  nespokojených  občanů , atau Action  of  Dissatisfied  Citizens ) tersebut diwarnai oleh kampanye-kampanye anti imigran. ANO 2011 mengadopsi sikap Eurosceptic seperti  oposisi  terhadap  Euro  dan  integrasi  Eropa  yang  lebih  dalam,  serta kuota imigrasi  (Siegfried, 2017). Partai-partai  lainnya seperti Civic Deemocratic Party (ODS), Freedom  and  Direct  Democracy (SPD)  dalam  hal  ini  kandidatnya  Tomio Okumara dalam akunnya di Facebook juga  mengusung kampanye “ No to Islam, No to terrorists ."
Pemerintah Hungaria secara masif telah mewacanakan anti-migrasi baik di ranah pemerintahan  maupun  publik  (United  Nations,  n.d.).  Pemerintah  memanfaatkan  media pro-pemerintah untuk terus-menerus menyebarkan pesan kampanye anti-imigrasi dengan mengaitkan para imigran sebagai ancaman keamanan, termasuk terorisme (Karamanidou, 2015).  Viktor  Orbán,  Perdana  Menteri  Hungaria,  telah  membuat  pernyataan  yang menghasut  terhadap  pencari  suaka  dan  migran  yang  mendefinisikan  mereka  sebagai "racun" dan "tidak diperlukan". Kampanye publik telah berfungsi untuk memicu sentimen anti-migran dengan menyebarkan pesan menyesatkan yang mengaitkan imigran dengan terorisme  dan  kekerasan  seksual  (Siyasallaşması  &  Yükselişi,  2018).  Kampanye  ini sejalan dengan ideologi populis yang diusung oleh Viktor Orbán sebelum pemilu 2010, Orbán  menekankan  pemulihan "the  real  Hungary” berdasarkan  nilai-nilai  Kristen, konservatif  dan  dibangun  di  sekitar  keluarga.  Dia  pun  menampilkan  orang  Hungaria sebagai korban partai-partai liberal kiri Hungaria dan orang asing, yang di sini terutama dipahami  sebagai  birokrasi  Uni  Eropa  (Tremlett  &  Messing,  2015).  Kampanye  yang dilakukan pemerintah ini ternyata berimplikasi pada peningkatan jumlah xenofobia yang belum  pernah  terjadi  sebelumnya  di  negara  ini,  yang  pada  April  2015  mencapai  46% (Simonovits dkk., 2016).
Pemerintah Hungaria bahkan berupaya untuk mendapatkan mandat dari rakyatnya guna  menolak  kuota  penerimaan  suaka  dengan  mengadakan  referendum.  Referendum yang diadakan pada 2 Oktober 2016 berakhir dengan “kemenangan” pemerintah, yang hampir 98 persen suara mendukung rencana Orban menolak rencana Uni Eropa itu (BBC News,  2016).  Hasil  ini  memang  ditolak  oleh  kubu  oposisi  karena  referendum  hanya diikuti  oleh  43%  rakyatnya.  Namun  demikian,  kubu  pemerintah  mengklaim  bahwa kemenangan referendum ini mengikat secara politik dan hukum bagi pemerintah untuk menolak kebijakan Uni Eropa tentang kuota.
Retorika  politik  anti-imigran  dan  anti-imigrasi  yang  sangat  kuat  juga  terjadi  di Polandia.  Wacana  anti-imigrasi  telah  dilakukan  di  ruang  publik  Polandia  oleh  partai populis sayap kanan PiS (Hukum dan Keadilan) yang sekarang menjadi partai penguasa. Pewacanaan di media offlin e maupun online telah dipenuhi dengan pola diskursif tentang Islamofobia,  Euro-skeptisisme,  anti  internasionalisme,  dan  pola  historis  dan  pola diskriminasi  seperti  anti-Semitisme  (Krzyżanowski,  2018).  Pewacaan  anti  imigran  ini sejalan  dengan  kampanye  PiS  pada  pemilu  legislatif  tahun  2015.  Selama  pemilihan, Jarosław Kaczyński selaku pemimpin partai menolak untuk menerima imigran pada saat Uni Eropa mencoba untuk menyelesaikan 160.000 orang yang putus asa di antara negara- negara anggota  Uni Eropa. Kaczyński memperingatkan bahwa para migran membawa “segala macam parasit dan protozoa, yang…walaupun tidak berbahaya pada organisme orang-orang  ini,  bisa  berbahaya  di  sini”  (Kucharska,  2019).  Retorika  ini  sekaligus menentang kebijakan penguasa sebelumnya yaitu Partai Civic Platform menerima 7,000 migran (BBC News, 2015b).
Isu  imigran  menjadi  isu  politik  yang  sangat  sensitif.  Meskipun Civic  Platform yang pada tahun 2015 masih berkuasa menerima pencari suaka yang diberikan oleh Uni Eropa, namun beberapa hari kemudian dibantah sendiri oleh pemerintah. Dalam beberapa hari Grzegorz Schetyna selaku ketua partai bergegas kembali mengatakan bahwa Civic Platform menentang "migran ilegal" tetapi dia lebih suka menerima "beberapa lusin orang yang ingin datang ke Polandia" (Cienski, 2017). Partai Rakyat Polandia ( Polish People’s Party )  juga  menolak  kebijakan  imigran.  Secara  kasar  pemimpin  mereka,  Władysław Kosiniak-Kamysz, mengatakan bahwa “We’ll never close the door to orphans, but let the young men fight for the freedom of their countries” (Goździak & Márton, 2018).
Politisasi  keamanan  juga  terjadi  di  Slovakia  yang  mendapatkan  kuota  imigran sebesar 200 orang dari penampungan di Turki, Yunanai, dan Italia. Pemerintah Slovakia secara tegas menolak untuk menerima imigran muslim. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Ivan Netik, yang mengatakan: “ Muslims would not be accepted because they would not feel at home”. Penolakan ini dengan dalih bukan untuk deskriminasi tetapi untuk  menjamin  kohesifitas  masyarakat  Slovakia  (BBC  News,  2015a). Parlemen  pun menyetujui  adanya  undang-undang  yang  menaikkan  batas  penganut  agama  Islam minimum untuk kemudian diakui secara resmi oleh negara dari 25.000 menjadi 50.000
pada tahun 2016 ( Slovakia adopts law to effectively block Islam from becoming official state religion — RT World News , 2016).
Kebijakan pemerintah Slovakia tersebut mengikuti tren pewacanaan imigran yang terjadi di  masyarakat.  Beberapa jajak pendapat  publik  yang dilakukan di  Slovakia dari 2015 hingga 2017 menunjukkan peningkatan perhatian masyarakat tentang isu imigrasi dan imigran (Łaciak & Frelak, 2018). Salah satu jajak pendapat yang sudah direalisasikan pada Juni 2017 menemukan lebih dari 70% responden menentang penerimaan imigran dari  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara  berdasarkan  kuota.  Responden  sebesar  63,4% menganggap  para  imigran  ini  sebagai  ancaman  keamanan.  Responden  menyatakan kekhawatirannya  tentang  imigran  terkait  dengan  ketakutan  akan  kesulitan  adaptasi, kurangnya  kompatibilitas  budaya,  ancaman  keamanan  karena  alasan  agama,  dan ketakutan ekonomi (Łaciak & Frelak, 2018).
Isu  anti  imigran  juga  dibawa  dalam  kampanye  pemilu  tahun  2016  di  Slovakia. SMER-SD selaku partai penguasa dan partai-partai lainnya percaya bahwa mereka akan mendapat manfaat dari mengadopsi retorika anti-imigran, melindungi apa yang disebut nilai-nilai asli Slovakia (NDI, 2016).  Robert Fico ( incumbent dan pemimpin SMER-SD) merupakan seorang sayap kiri yang pandangannya anti-imigran meraih 28,7% suara dan meninggalkan jauh para pesaingnya (The Guardian, 2016a). Pemanfaatan isu anti imigran juga  berhasil  membawa The  People’s  Party yang  membawa  slogan  “ Our  Slovakia ” mendapatkan  8%  suara  sehingga  menjadikan  pertama  kalinya  mereka  memiliki perwakilan di parlemen (The Guardian, 2016b).

## Simpulan
Berdasarkan pada temuan dan diskusi sebelumnya, terbukti bahwa para politisi di negara- negara  Visegrad  telah  mempolitisasi  isu  anti  imigran  sebagai  cara  untuk  memperoleh dukungan  dari  konstituennya.  Partai  politik  penguasa  maupun  oposisi  telah memanfaatkan  isu  anti  imigran  ini  sebagai  komoditas  kampanyenya  di  pemilu  yang dilaksanakan  di  masing-masing  negara.  Hasil  dari  kampanye  anti  imigran  ini  juga menunjukkan  gejala  yang  sama  dengan  partai-partai  pengusung  yang  kebanyakan berhalauan populis atau sayap kanan memperolah suara signifikan. Efek isu anti imigran semakin  besar  terhadap  kemenangan  suatu  partai  karena  isu  ini  telah  menjadi  wacana yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat di negara-negara Visegrad.
Keberhasilan politisasi anti imigran ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada  ancaman  nyata  dari  para  imigran  atau  setidaknya  tidak  sebesar  yang  diwacanakan oleh para politisi. Hingga saat ini tidak ada bukti di negara-negara Visegrad bahwa para imigran yang berasal dari Timur Tengah membawa ketidakamanan bagi masyarakatnya. Para  politisi  telah  berhasil  untuk  menebarkan  bayang-bayang  ketakutan  akan  imigran tanpa adanya bahaya nyata dari kehadiran imigran.

## Referensi
Bayer,  L.  (2017). Hungary  says  refugee  ruling  ‘raped’  EU  law .  Politico.  Diakses  dari https://www.politico.eu/article/hungary-says-ecj-ruling-on-refugee-quotas-has- raped-eu-law-asylum-seekers-italy-greece-relocation-scheme/
BBC  News.  (2015a). Migrants  crisis:  Slovakia  “will  only  accept  Christians.” BBC News. Diakses dari https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-
33986738%0Ahttp://www.bbc.co.uk/news/world-europe-33986738 BBC News. (2015b). Poland elections: Conservatives secure decisive win . BBC News
[Online]. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-34631826
BBC News. (2016). PM Hungaria klaim kemenangan dalam referendum pengungsi Uni Eropa - BBC News Indonesia . https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161003_dunia_hungaria_kuota_ pengungsi
Booth,  K.  (1991).  Security  and  Emancipation. Review  of  International  Studies , 17 (4), 313–326.
Buonfino, A. (2004). Between unity and plurality: the politicization and securitization of the  discourse  of  immigration  in  Europe. New  Political  Science , 26 (1),  23–49. https://doi.org/10.1080/0739314042000185111
Carrera, S. (2019). The external dimensions of EU migration and asylum policies in times of crisis. Constitutionalising the External Dimensions of EU Migration Policies in Times of Crisis , 1–19. https://doi.org/10.4337/9781788972482.00007 Cienski,  J.  (2017).  Why  Poland  doesn’t  want  refugees  –  Politico.  Diakses  dari https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why- poland-doesnt-want-refugees/
Cunningham, B. (2016). ‘We  protect  Slovakia’. Politico. Diakses dari http://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-asylum-crisis- smer-election/
Dearden, L. (2017). Poland’s Prime Minister says country will accept no refugees as EU threatens legal action over quotas | The Independent . Independent. Diakses dari https://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-no-refugees-eu-legal- action-infringement-quotas-resettlement-beata-szydlo-commission-
a7741236.html
European  Commission.  (2017). Report  From  The  Commission  To  The  European Parliament,  The  European  Council  And  The  Council.  Eleventh  Report  on Relocation and Resettlement: Vol. COM(2017) . European  Commission.  (2021).  Common  European  Asylum  System. Max  Planck Encyclopedia  of  Public  International  Law .  https://doi.org/10.1093/law-
epil/9780199231690/e2204 European  Union.  (2015). EUR-Lex  -  32015D1523  -  EN  -  EUR-Lex .  Diakses  dari https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011
Fernández-Huertas  Moraga,  J.,  &  Rapoport,  H.  (2015).  Tradable  refugee-admission quotas  and  EU  asylum  policy. CESifo  Economic  Studies , 61 (3–4),  638–672. https://doi.org/10.1093/cesifo/ifu037
Goździak, E. M., & Márton, P. (2018). Where the Wild Things Are : Fear of Islam and the  Anti-Refugee  Rhetoric  in  Hungary  and  in  Poland. Central  and  Eastern European Migration Review , 7 (2), 125–151.
https://doi.org/10.17467/ceemr.2018.04
Hegemann,  H.,  &  Kahl,  M.  (2017).  (Re)Politicizing  Security?  The  Legitimation  and Contestation of Mass Surveillance after Snowden. World Political Science , 13 (1), 21–56. https://doi.org/10.1515/wps-2017-0002
Huysmans, J. (2000). The European Union and the securitization of migration. Journal of  Common  Market  Studies , 38 (5),  751–777.  https://doi.org/10.1111/1468- 5965.00263
Jurečková, A. (2016). Refugees in the Czech Republic? Not a trace – but still a problem . Heinrich Böll Foundation.
Karamanidou, L. (2015). The Securitisation of European Migration Policies: Perceptions of Threat and Management of Risk. In The Securitisation of Migration in the EU (pp. 37–61). https://doi.org/10.1057/9781137480583_3
Krzyżanowski,  M.  (2018).  Discursive  Shifts  in  Ethno-Nationalist  Politics:  On Politicization  and  Mediatization  of  the  “Refugee  Crisis”  in  Poland. Journal  of Immigrant and Refugee Studies , 16 (1–2), 76–96.
https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1317897
Kucharska,  M.  (2019). Despite  the  anti-immigrant  rhetoric,  Poland  receives  more migrant  workers  than  anywhere  else  in  the  world  -  Equal  Times .  Diakses  dari https://www.equaltimes.org/despite-the-anti-immigrant?lang=en Łaciak, B., & Frelak, J. S. (2018). The Wages of Fear Attitudes Towards Refugees and Migrants in Poland. 34. www.isp.org.pl
Monsees, L., Slaven, M., Kopper, Á., Szalai, A., & Kroll, S. (2020). The Politicisation of Security:  Controversy,  Mobilisation,  Arena  Shifting. European  Review  of International Studies , 7 (1), 105–122. https://doi.org/10.1163/21967415-bja10008 NDI.  (2016). 2016  Parliamentary  Elections  Signal  A  Shift  to  the  Right  in  Slovakia  _ National  Democratic Institute .  Diakses dari  https://www.ndi.org/Parliamentary- Elections-Signal-Political-Change
Niemann, A., & Zaun, N. (2018). EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical  and  Empirical  Perspectives. Journal  of  Common  Market  Studies , 56 (1), 3–22. https://doi.org/10.1111/jcms.12650 Nolan,  D.  (2015). Refugee  crisis_  EU  divided  as  Hungary  attacks  migrant  quota  as “unrealisable and nonsense.” Diakses dari https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/11884665/Refuge e-crisis-EU-divided-as-Hungary-attacks-migrant-quota-as-unrealisable-and-
nonsense.html
Reuters.  (2015). Germany’s  response  to  refugee  crisis  encouraged  illegal  migration  - Czech  PM  _  Reuters .  Diakses  dari  https://www.reuters.com/article/europe- migrants-germany-czech-idUSL8N14C11F20151223
Reuters. (2020). Visegrad Four grouping push back on new EU migration plan . Reuters New  Agency.  Diakses  dari  https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants- hungary-idUSKCN26F1T6
Reuters Staff.  (2015). Czech PM says will  insist on rejecting migrant quotas . Reuters. Diakses dari https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-czech- idUSKCN0RM10420150922
Siegfried, M. (2017). Prague poised to turn away from Brussels – Politico . Diakses dari https://www.politico.eu/article/prague-czech-republic-poised-to-turn-away- from-brussels-ano-andrej-babis/
Simonovits, B., Bernát, A., Szeitl, B., Sik, E., Boda, D., Kertész, A., Tóth, F. M., & Barta, J.  (2016). The  Social  Aspects  of  the  2015  Migration  Crisis  in  Hungary (B. Simonovits & A. Bernát (eds.); Issue March). TÁRKI Social Research Institute. http://old.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160330_refugees.pdf
Siyasallaşması, G., & Yükselişi, O. (2018). The Politicization of Migration and the Rise of Competitive Authoritarianism in Hungary Özet their asylum applications were being  processed  (  Mackintosh  ,  2017  ).  Picture  1 :  Petra  Laszlo  was  filmed tripping a Syrian refugee carrying his . 37 , 88–117.
Slovakia adopts law to effectively block Islam from becoming official state religion — RT
World  News .  (2016).  Diakses  dari  https://www.rt.com/news/368755-slovakia- islam-religion-law/
The Guardian. (2016a). Slovakia election_ anti-immigration PM wins, but loses majority _ Slovakia _ The Guardian . Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2016/mar/06/slovakia-election-anti- immigration-pm-wins-but-loses-majority
The  Guardian.  (2016b). Slovakia  election_  far  right  wins  first  seats  _  Slovakia  _  The Guardian . Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2016/mar/06/slovakia-election-far-right- wins-seats-peoples-party-marian-kotleba
Tremlett,  A.,  &  Messing,  V.  (2015). Hungary’s  future:  anti-immigration,  anti- multiculturalism and anti-Roma? | openDemocracy . Diakses dari https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/hungarys-future- antiimmigration-antimulticulturalism-and-antiro/
UNHCR. (2018). Refugee Crisis in Europe: Aid, Statistics and News | USA for UNHCR . Diakses dari https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/
United Nations. (n.d.). Europe and the Refugee Crisis: A Challenge to Our Civilization | Academic Impact . Academic Impact. Diakses 2 Juli 2021, dari https://www.un.org/en/academic-impact/europe-and-refugee-crisis-challenge- our-civilization%0Ahttps://academicimpact.un.org/content/europe-and-refugee- crisis-challenge-our-civilization
Williams, P. D. (2008). Security Studies an Introduction (1st ed.). New York : Routledge.