## Penerapan Mediasi Penal dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Keluarga Inti

## Ari Prayitno
Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK. Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail : ariprayitno2007@gmail.com

## Abstract
This paper tries to show us that the positive law in Indonesia can not always be implemented by law enforcement officers and give fairness to all parties involved in criminal cases. In the case of traffic accidents involving core family the police are often bumped into two dilemmas between continuing the case investigation to the court or not continuing the case investigation due to consideration of the psychological factors of the suspect and the core family feeling condition. Investigators only know two things related to the completion of a criminal case that is P21 and SP3, if the investigator chose not to continue the investigation because of the psychological factors of the suspect and the core family feeling condition then of course the case must be stopped but on the contrary the terms of stopping a criminal case is clearly regulated in KUHAP , There is no reason to stop the investigation if it is not included in the terms established so that the formulation of ADR as a form of criminal penalty in technical investigation is required to accommodate these interest.
Keywords: traffic accident, core family, ADR.

## Abstrak
Tulisan ini mencoba memperlihatkan kepada kita bahwa tidak selamanya hukum positif yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti polisi seringkali dibenturkan dengan dua hal yang menjadi dilema yaitu antara melanjutkan penyidikan perkara hingga ke pengadilan atau tidak melanjutkan penyidikan perkara dikarenakan pertimbangan faktor psikologis tersangka dan kondisi perasaan keluarga inti. Penyidik hanya mengenal dua hal terkait penuntasan sebuah perkara pidana yaitu P21 dan SP3, jikalau penyidik memilih untuk tidak melanjutkan penyidikan karena faktor psikologis tersangka dan kondisi perasaan keluarga inti maka tentunya perkara harus di hentikan akan tetapi sebaliknya syarat menghentikan sebuah perkara pidana sudah jelas diatur dalam KUHAP, tidak didapat suatu alasan menghentikan penyidikan bilamana tidak termasuk ke dalam syarat yang telah ditetapkan sehingga perlu rumusan ADR sebagai bentuk penuntasan perkara pidana dalam teknis penyidikan untuk mengakomodir kepentingan ini.
Kata kunci : kecelakaan lalu lintas, keluarga inti, ADR.

## Pendahuluan 1.  Latar Belakang
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda 1 . Faktor yang mendominasi kecelakaan berdasarkan catatan data tertentu adalah faktor manusia, hal ini sering diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara atau pengguna jalan yang mana seringkali tidak mampu mengendalikan emosi dalam berkendara. Selain itu, perilaku lelah dan mengantuk yang dipaksakan untuk tetap mengemudikan kendaraan juga berkontribusi besar dalam hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor faktor lain yang juga mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan yang tidak laik jalan namun tetap dipaksa untuk beroperasi, begitu pula dengan keadaan jalan yang rusak. Secara normatif bila mengedepankan positivisme hukum , proses penanganan kecelakaan lalu lintas pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun dengan melakukan sistem penyidikan yang berkiblat pada paradigma positivistik ternyata tidak selamanya berdampak baik bagi keadilan seseorang, dalam sebuah kasus seorang pengendara sepeda motor (bukan kategori anak) yang membonceng ibunya kemudian karena kelalaianya tidak memperhatikan arus kendaraan dari arah berlawanan pada saat akan mendahului kendaraan yang berada didepannya harus menjalani proses hukum padahal korban meninggal dunia dalam kasus tersebut adalah ibu kandung yang diboncengnya sendiri, ibarat pepatah mengatakan sudah terjatuh lalu tertimpa tangga. Bagi pengendara sepeda motor tentunya ini bukan merupakan sebuah keadilan meskipun pengendara tersebut akhirnya menyadari bahwa letak kelalaian ada padanya, permasalahan ini
1   UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kemudian menggiring para penyidik untuk menyelenggarakan proses hukum secara normatif tanpa mengedepankan aspek sosial dan moral yang dialami oleh pengendara, hal ini dilakukan oleh para penyidik karena dalam hukum acara pidana yang ada dinegara indonesia memang belum mengatur secara teknis pola penyelesaian perkara dengan pola selain yang tertuang di dalam hukum acara pidana.
Jadi sebenarnya bukan tanpa alasan para penyidik mengedepankan penegakan hukum yang normatif melainkan memang belum adanya aturan yang legal. Teori Hukum Progresif, dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Tujuan dari hukum Progresif adalah untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Secara lebih spesifik hukum Progresif antara lain bisa disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan” 2 . Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan ( spirit of humanity ). kaum positivistik harus mengakui bahwa manusia tidak dapat diperlakukan seperti benda mati atau angka-angka yang bersifat exactly, measurable, clear and distinct. Manusia adalah mahluk berkesadaran yang memiliki nurani yang tidak sertamerta serba pasti, terukur, jelas dan terpilah. Manusia adalah mahluk dinamis yang selalu berproses dalam menemukan jati dirinya. Lantaran itu pula terma “kejahatan” ( criminal ) tidak ditemukan dalam ranah benda mati atau dunia satwa, melainkan
2  Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Jakarta : 2013), hal. 190
dalam kehidupan manusia. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan perbaikan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdi pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Ini berbeda dengan tradisi analytical jurisprudence yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahteraannya. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal selain itu diskresi merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggungjawab dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan abstrak. Diskresi dilakukan karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial. Oleh karena itu kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif, sangat diperlukan untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu.

## 2.  Tujuan Penulisan
Untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu permasalahan kepolisian bila dikaji dengan berdasarkan teori hukum yang ada. Perkembangan masalah sosial dan masalah kepolisian menuntut POLRI untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan pendekatan teori hukum agar tujuan
hukum yang berasaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat yang sudah dewasa pada masa sekarang ini.

## 3.  Landasan Teori

## A. Teori Hukum Progresif
Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan sebaliknya 3 . “ Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita ” (Profesor Satjipto Rahardjo).
Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.
Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif:
1.  Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2.  Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.
3   Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Jakarta : 2013), hal. 190

## B.   Teori Hukum Responsif
Teori hukum responsif dikemukakan oleh ahli hukum dunia, yaitu Nonet & Selznick yang membedakan hukum menjadi 3 tipologi yaitu represif, otonom dan responsif. Tipe hukum responsif ini lahir dikarenakan masalah masalah sosial yang terus muncul. Nonet & Selznick menganggap responsif merupakan development model yang menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri yang menonjol dari teori hukum responsif ini ialah menawarkan lebih dari sekadar procedural justice, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan pada substantial justice. Persoalan keadilan lebih dipahami sebagai quid ius, bukan quid iuris.
Lahirnya Hukum Responsif dilatarbelakangi dengan munculnya masalah- masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950- an. Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal, hukum dituntut untuk bisa memecahkan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Nonet dan Selznick berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan supaya hukum bisa mengatasi persoalan-persoalan itu.

## C.   Teori Hukum Realis
Teori hukum realis atau legal realism yang ditokohi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagium “The life of the law has not been logic; it has been experience”. Bahwasanya hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman. Hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan lebih dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang ditimbulkan dari cara bekerjanya hukum. Pemahaman atas
hukum tidak hanya bersifat tekstual, melainkan melampaui dokumen hukum.
Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi   experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

## D.  Teori Hukum Alam
Gagasan hukum alam adalah sumber utama konsep hukum-hukum ilmiah yang sifatnya menjelaskan namun signifikansi politiknya secara langsung adalah kesanggupannya untuk menyediakan standar universalis untuk mengevaluasi hukum negara 4 .
Teori hukum alam ( natural law ) yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta- juridical atau sesuatu di balik hukum. Hukum alam memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Salah satu tokohnya adalah Thomas Aquinas, Aquinas pun mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama Kristen. Hukum diperlukan untuk menegakan moral di dunia. Karena zaman ini merupakan era dominasi agama (yang diawali oleh agama Kristen), maka kehidupan moral dimaksud menunjuk pada ukuran agama tersebut.
Dalam system Aquinas, akal berada di atas kehendak. Bagi Aquinas, akal berada di atas kehendak. Akal itu mencerahkan, sedangkan kehendak cenderung naluriah. Itulah sebabnya, hukum yang berintikan iustum (keadilan), mutlak merupakan produk akal. Tentang keadilan Aquinas membedakan dalam tiga kategori: (i) Iustitia distributiva (keadilan distributif), yang menunjuk pada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama pula. Ini disebut kesaderajatan
4   Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern , (Bandung : 2010), hal. 97
geometris. (ii) Iustitia commutative (keadilan komutatif atau tukar menukar), menunjuk pada keadilan berdasarkan prinsip aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. (iii) Iustitia legalis (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. Bagi Aquinas, menaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dalam segala hal (dan diasumsikan hukum itu berisi kepentingan umum), maka keadilan hukum disebut juga sebagai keadilan umum ( iustitia generalis ).

## E. Konsep Sociological Jurisprudensce
Konsep sociological jurisprudence yang ditokohi Roscoe Pound mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum (law as a tool for social engineering). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Sociological Jurisprudence adalah kemampuan memetik kesalahan yang dianut oleh ahli filsafat hukum pada abad ke- 18 baik itu Hans Kelsen maupun Karl von Savigny.
Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Dalam teori Pound tentang law as a tool of social engineering, yaitu menata kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan yaitu 5 :
1. Kelompok kepentingan yang tergolong kepentingan umum yang terdiri atas dua, yaitu kepentingan- kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kelompok kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan- kepentingan sosial.

## 2.  Kelompok kepentingan pribadi/ perorangan
5   Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Jakarta : 2013), hal. 140
yaitu ; Pribadi (Integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan- kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestic (Orang tua, anak, suami/istri). Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.
3.  Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan, antara lain 6 :
a.  Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi kepentingan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atau transaksi -transaksi dan pendapatan.
b.  Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi: Perlindungan huibungan-hubungan rumah tangga dan lembaga- lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial. Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut. Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama. Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan
6   Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Jakarta : 2013), hal. 141
kebebasan berbicara dan kepentingan.
c. Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku.
d. Kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikan Pound sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang termasuk dalam kategori ini.
e. Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannnya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya.
f. Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan ). Ini berkaitan dengan tuntutan agar kehidupannya sesuai dengan patokan -patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang olehPoun d dilukiskan sebagai hal yang paling penting dari semuanya´. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja dan kebebasan berusaha sesuai patokan- patokan masyarakat.

## F.  Konsep Studi Hukum Kritis
Konsep studi hukum kritis telah
menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum moderen dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme 7 .
Critical Legal Studies (CLS) dipengaruhi oleh berbagai arus dalam teori sosial radikal saat ini, tetapi tidak mencerminkan suatu perangkat ajaran politik atau pendekatan metodologis yang telah disepakati. Beberapa tema atau pokok- pokok pendirian CLS adalah sebagai berikut 8 : a.  Serangan atas Legalism
Beberapa penulis CLS percaya bahwa teori hukum merupakan suatu perlindungan ideologis bagi keputusan-keputusan yang diperintahkan oleh  kekuasaan dan pemeliharaan ketidakadilan.
b.  Pernyataan yang tidak menentukan Menurut para penulis CLS hukum terdiri dari berbagai pertentangand an ketidakkonsistenan yang dapat mengakibatkan keputusan menjadi melantur. Hukum secara logis tidak menentukan dan tidak dapat menghasilkan suatu akibat tertentu.
c.  Otonomi hukum yang relatif
Menurut para penulis CLS hukum secara tak terhindarkan terikat dengan politik. Para sarjana ahli hukum kritis telah menjelaskan suatu pandangan bahwa hukum “secara relatif berkuasa”, yang berarti bahwa meskipun hukum menggunakan suatu bentuk argumentasi khusus yang membuatnya berbeda dari politik biasa, hukum selalu melayani kepentingan-kepentingan dan tujuan politik
7 Roberto M Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis , (Jakarta : 1999), hal. XXV 8   A. Mukthie Fadjar, Teori-teori Hukum Kontemporer, (Malang : 2013), hal. 40

## d.  Kesadaran hukum
Para penulis CLS telah menganalisis cara dalam mana hukum menetapkan kondisi- kondisi dalam mana dunia dipandang dan usaha-usaha mereka yang didominasi oleh suatu pandangan untuk melarikan diri dari ideologi-ideologi ini. para sarjana CLS menyingkap keneteralan yang tampak dari premis hukum dan menunjukkan dengan tepat bagaimana gagasan-gagasan dan cita-cita hukum secara terus menerus direkonstruksi untuk menyembunyikan rencana mereka sendiri.
Aliran Studi Hukum Kritis ini mempunyai beberapa karakteristik umum sebagai berikut:
1.  Aliran Studi Hukum Kritis ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik, dan sama sekali tidak netral.
2.  Ajaran Studi Hukum Kritis ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
3.  Aliran Studi Hukum Kritis ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
4. Ajaran Studi Hukum Kritis ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran Studi Hukum Kritis ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.
5. Aliran Studi Hukum Kritis ini menolak antara teori dan praktek, dan menolak perbedaan teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value), yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aaliran Studi Hukum Kritis ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), tetapi
lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial praktis.
Jadi, pada dasarnya tujuan dari Studi Hukum Kritis adalah untuk menghilangkan halangan atau kendala-kendala yang dialami individu-individu yang berasal dari struktur sosial dan kelas (dalam masyarakat). Dengan hilangnya kendala-kendala itu diharapkan individu-individu itu dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan pengertian baru tentang keberadaannya serta dapat secara bebas mengekspresikan pendapatnya.
Pengaitan hukum progresif dengan kelima teori hukum pendahulunya ini cukup beralasan (Rationis sufficientis), karena dinamika masyarakat yang ditangkap oleh berbagai teori hukum yang telah mengemuka tentu mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu sebuah teori dalam disiplin ilmu apa pun hanya dipandang sebagai bentuk kebenaran sementara (meminjam prinsip Falsifiable Karl Popper) sebelum ditemukan teori lain yang dipandang lebih sophiticated. Kesadaran akan hukum sebagai sebuah proses untuk terus menjadi, melahirkan kesadaran baru bahwa hukum harus terus menerus mencari jati diri. Ibarat ular yang terus berganti kulit, maka diperlukan keterbukaan wawasan dari para pakar hukum untuk terus melangkah ke arah idealisme hukum dan melawan bentuk kemandegan hukum dan pendewaan atas berhala teoritis dalam panggung ilmiah (Francis Bacon menyebutnya dengan istilah Idola Theatri).

## Pembahasan
Pembaharuan hukum pidana yang mengikuti perkembangan zaman sejatinya memang sudah harus diterima oleh seluruh pelaku hukum yang ada di indonesia. Otentifikasi terhadap pembaharuan pembaharuan tersebut kiranya sudah harus ditorehkan dalam sebuah
pembakuan yang tertulis agar berkekuatan sehingga para penegak hukum memiliki keyakinan yang kuat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sosial tanpa ada lagi menonjolkan sikap yang meragukan.
Memang terkait dengan konsep Restoratif Justice dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh para penyidik yang ada di kesatuan kewilayahan, namun faktanya para penyidik masih banyak yang bingung bahkan tidak yakin dengan keputusan yang diambil untuk menyelesaikan perkara secara alternative dispute resolution ( ADR ). Hal ini terjadi karena ketiada tegasan para kepala satuan yang masih meragukan akan legalitas ADR tersebut, dengan demikina memang sudah sepantasnya ADR menjadi sistem adopsi dari hukum perdata yang harus pula dimasukkan kedalam RUU KUHAP sebagai salah satu bagian dari bentuk penyelesaian perkara pidana ( lalu lintas ).
Terkait dengan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara ADR, hal lain yang mempengaruhi adalah pandangan negatif dari sesama penegak hukum atau masyarakat pemerhati hukum yang terlanjur memandang tindakan ADR sebagai penyelesaian yang sarat dengan pungli. Hal ini sangat disayangkan ketika disatu sisi pemerintah membuat kebijakan sebagai jawaban atas perkembangan dan pembaharuan hukum, disisi lain dinilai terkesan sarat dengan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, memang secara teknis perlu diatur bentuk bentuk seperti apa saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Restoratif Justice dan administrasi seperti apa yang harus dipenuhi oleh penyidik demi menjawab pandangan negatif dari sesama penegak hukum dan masyarakat pemerhati hukum.
Pada dasarnya penulis sangat mendukung bahwa pendekatan Restoratif Justice dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk
menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti, menurut pengalaman penulis bahwa hakekatnya kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kelalaian (kecuali didalam BAP ditemukan unsur kesengajaan), lalu kelalaian ini adalah sebagai sebuah bentuk ketidaksengajaan, ketidak sengajaan logikanya cukup diselesaikan dengan permohonan maaf.
Ide inilah yang membuat penulis mendukung konsep Restorative Justice diterapkan dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti. Penyidik kadang terjebak dengan keraguan dan atensi dari satuan atas yang mensaratkan penyidik harus menyelesaikan sebuah persoalan secara mutlak yang berujung pada tindakan prosedural hukum terhadap tersangka kecelakaan lalu lintas.
Padahal kita ketahui bersama bahwa integritas penyidik adalah independen atas tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pengalaman penulis dalam menyelesaikan beberapa perkara kecelakaan lalu lintas, pada saat dilakukan pemeriksaan triwulan kerap disalahkan oleh satuan atas karena menyelesaikan perkara kecelakaan yang seharusnya dilakukan penyidikan positivistik menurut tim pemeriksa, meskipun penulis tetap konsisten menjawab dengan alasan sosial dan pertimbangan lain tetap saja secara de facto disalahkan, padahal pihak yang berperkara saja (keluarga inti) sudah merasa adil dan tidak ada masalah, bukankah tujuan dari sebuah pembaharuan hukum seperti itu. Disamping itu administrasi teknis berkas penyidikan tetap penulis lengkapi bahkan melibatkan kepala desa para pihak dan kepala desa di tkp kecelakaan dengan maksud agar semakin banyak orang yang mengetahui maka semakin terang dan transparanlah sebuah penyidikan.
Penulis merasa mediasi penal sangat efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sosial ( lalu lintas ) pada masa sekarang ini. Hal
ini selaras dengan pembaharuan hukum yang dicita citakan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo yang salah satu diantaranya adalah mengurangi tindakan pemenjaraan karena penjara bukan satu satunya tempat untuk merubah perilaku orang menjadi benar. Hal itu disampaikan beliau setelah mengevaluasi lapas lapas yang sudah dinilai overcapacity, penjara banyak namun penghuninya semakin banyak, ini menandakan bahwa perubahan perilaku yang dilakukan di dalam lapas tidak berhasil.
Dengan demikian menyelesaikan persoalan kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan keluarga inti meskipun dengan korban meninggal dunia haruslah didukung dengan memperhatikan aspek sosial dan psikologi tersangka. Pimpinan yang terkait dengan teknis penyidikan seharusnya lebih proaktif dalam menerima informasi informasi pembaharuan hukum pidana yang ada sehingga dalam memberikan petunjuk dan arahan ke satuan bawah dapat jelas dan konsisten dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Hukum progresif hadir sebagai sebuah pencerahan pemikiran sekaligus sebagai kritik yang tegas atas belenggu positivisme yang mengformalisasi hukum modern. Negara-negara modern saat ini meletakkan system hukumnya pada hukum modern yang sangat sarat dengan bentuk-bentuk formal, procedural dan birokratis. Ini mengakibatkan hukum menjadi suatu institusi yang penuh dengan artificial dan esoteric, sehingga hukum hanya bisa dijangkau dan dijamah oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani inisiasi dan pendidikan khusus. Hukum semakin menjauh dari masyarakat sebagai basis dan bahan hukum, bahkan hukum merupakan suatu mesin yang sengaja diproduksi untuk memproduksi masyarakat sebagaimana yang diinginkannya. Hukum adalah sebuah tatanan.
Lembaga kepolisian banyak dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga yang sangat otonom
sehingga kesipilannya tidak dirasakan, sampai- sampai terdapat kata-kata “hukum sengaja dibuat untuk dilanggar”, “berani membela yang bayar”, “hukum dapat dibeli”, dan masih banyak lagi. Mafia hukum, bahkan mafia peradilan adalah hamba-hamba hukum yang secara intelektual dan akademis belajar tentang hukum, namun justru mereka-merekalah yang bermain-main mempermainkan hukum dan basis hukumnya. Ini hal yang sangat memprihatinkan.
Pendidikan hukum yang mencetak sarjana- sarjana dan ilmuwan hukum lebih menekankan pembelajaran rule of law untuk mencetak tukang-tukang hukum yang mumpuni dan mempunyai kemampuan artificial dan esoteric dalam pembuatan maupun penegakan hukum. Hukum dibuat sedemikian rupa, seartifisial mungkin sehingga hukum berkarakter das sollen yang dalam prakteknya menjauh dari masyarakat. Sisi lain dari kemampuan berhukum tidak lagi penting, seperti pembentukan rule of man . Padahal, hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan ditujukan untuk manusia. Berarti manusia adalah tokoh sentral dalam berhukum. Hukum tidak dibutuhkan kalau tidak ada manusia dan masyarakat
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam kerangka hukum progresif adalah dengan mengubah kultur pembuatan dan penegakan hukum agar terbentuk kultur hukum yang baik di masyarakat. Penegakan hukum diarahkan pada penegakan hukum yang bersifat kolektif. Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi politis, tetapi untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum pada sesuatu yang jauh lebih besar kepentingannya, yaitu kepentingan mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people). Oleh karena itu diperlukan recruitment fungsionaris hukum yang lebih mengutamakan predisposisi spiritual, disamping kemampuan akademis dan menerapkan prinsip reward and
punishment sebagai spirit bagi mereka untuk terus berprestasi sekaligus sebagai ancaman yang menyakitkan bagi yang tidak memiliki komitment keadilan dan kebenaran.
Hukum progresif lebih mengutamakan pada faktor manusia daripada hukumnya, sehingga faktor perilaku menjadi sesuatu yang paling penting di atas faktor peraturan dalam berhukum. Oleh karena itulah, hukum progresif di antaranya bernafaskan teori-teori hukum alam, karena letak kepedualiannya terhadap hal-hal yang bersifat meta-juridical dan lebih mengutamakan the search for justice . Meta-Juridical yang disampaikan dalam hukum alam adalah mutatis mutandis yang ada dalam dunia hukum. Kemampuan IQ (Intellectual Quotient) diperlukan untuk mewakili hukum analitis dengan bantuan logika. Namun, dibutuhkan kemampuan lain, yaitu EQ (Emotional Quotient) , yaitu kemampuan berpikir dengan hati nurani dan badan. Terakhir, diperlukan SQ (Spiritual Quotient), yaitu kesempurnaan intelegensi dengan memanfaatkan semua kemampuan, yaitu akal, hati nurani dan spiritual. Keseluruhan ini ada pada setiap manusia sebagai kesatuan kodrati yang diberikan oleh Tuhan.

## Kesimpulan
Bahwa pembaharuan dalam perkembangan hukum di Indonesia sudah tidak bisa lagi semata mata mengedepankan sisi positivistik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut tentang kepolisian termasuk didalamnya terkait dengan penanganan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hukum progresif kemudian menjadi salah satu jawaban yang harus di kedepankan karena memunculkan aspek sosial dan moral dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya menyoal tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti pun kemudian menjadi batu masalah yang harus dipecahkan dengan pendekatan kritis agar tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan dapat tercapai. Mengedepankan paradigma
positivistik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti sungguh sangat tidak relevan dilakukan meskipun peraturan yang ada mengharuskan penyidik menyelesaikan kasus dengan proses hukum secara legal formal karena penekanan terdapat korban yang meninggal dunia. memediasi antar pihak dan menyelesaikan perkara secara ADR adalah satu satunya cara terbaik yang harus dilakukan menurut penulis karena bila dilakukan secara legal formal maka akan bertentangan dengan hati nurani penulis karena penulis yakin dapat mempertanggung jawabkan baik secara administrasi mamupun secara moral dan hukum.

## Daftar Pustaka 1. Buku
Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif . Yogyakarta : Genta Publishing.
Fadjar, A. Mukthie. 2013. Teori-teori Hukum Kontemporer. Malang : Setara Press. Pound, Roescoe. 1954. An Introduction to the Philosophy of Law. Yale University Press. Tanya, Bernard L. Et al. 2013. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Cetakan ke IV. Yogyakarta : Genta Publishing.
Unger, Roberto M. 1983. The Critical Legal Studies Movement . First Edition. Harvard University Press. Cambridge.
Unger, Roberto M. 1999. Gerakan Studi Hukum Kritis . Jakarta : ELSAM. Unger, Roberto M. 2010. Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern . Bandung : Nusa Media.

## Jurnal
Muntansyir, Rizal. 2008. Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif :Tinjauan Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 1.