P -ISSN: 1979-052X
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) 197-215
e-ISSN: 2614-6215
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
November 2017

## PEREMPUAN DAN HUKUM DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG SEBATIN

## Zuhraini
Dosen Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung email : zuhraini@radenintan.ic.id
Diterima: 06 Mei 2017. Disetujui: 08 September 2017 Dipublikasikan: November 2017

## Abstract
The interpretation of the Qur'an is often disputed. The terms of custom, culture and ideology is not one thing that descends from the sky. It is shaped by humans and socialized from one generation  to  other.  Biological  determinism  has  also reinforced  the  view.  In  such  situations,  the  differences, discrimination,  and  injustice  resulting  from  mistakes  in understanding  and  interpreting  the  universal  doctrine,  create injustices  against  women,  including  the  women‟s  rights  and position in Lampung Sebatin customary law community. This article discusses the rights and position of women in Lampung Sebatin  customary  law  community  and  the  form  of  injustice for women in the society. The conclusion shows that, firstly, women's  rights  and  position  in  Lampang  Sebatin  customary law community are far from fair principles. Not fair either in marriage law or inheritance law. Second, the form of injustice for  women  in  indigenous  communities  of  Lampung  Sebatin, from  gender  analysis  is  marginalization,  penomorduaan  and labeling, violence, and excessive workload.
Keywords: Perempuan,  Hukum  dan  Masyarakat  Hukum  Adat Lampung Sebatin

## A. Pendahuluan
Pembicaraan  tentang  tema-tema  yang  terkait perempuan  dan  hukum,  baik  hukum  adat  maupun  hukum Islam  merupakan  wacana  yang  selalu  menarik  untuk diperbincangkan.  Dalam  rangka  pengembangan  dan memperkaya hasanah keilmuan, kajian seperti ini masih tetap eksis  dan  aktual.  Analisis  dari  berbagai  perspektif  secara holistik  dan  progresif  menyebabkan  tema-tema  tersebut senantiasa relevan dan kontekstual. Islam sebagai ajaran yang komperhensif  dan  universal,  telah  menempatkan  perempuan pada  posisi  yang  amat  mulia,  baik  kedudukan  maupun haknya.  Di  dalam  Al-Qur‟an  berbicara  tentang  perempuan dalam berbagai surat, dan pembicaraan  tersebut menyangkut berbagai  sisi  kehidupan.  Pengakuan  tentang  kedudukan perempuan  di  dalam  Al-Qura‟an,  terlebih  kalau  dilihat  dari asal  kejadian  sebagai  manusia;  Surat  Al-Hjurat  ayat  13,  An- Niss, Al-Isra‟ ayat 70 1 , sedangkan yang berkaitan dengan hak- hak  perempuan,  dapat  ditemukan  di  dalam  Surat  An-Nisa‟ ayat 32, 34, Al-Ahzab ayat 33, Ali-Imran ayat 95, Al-Baqoroh ayat 228, At-Taubah ayat 71, Al-Syura ayat 38. 2
Dalam  realitas  sosial,  Islam  tidak  sekedar  sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (universal), tetapi  mengejawantahkan  diri  dalam  institusi-instutsi  sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. 3 Sebagai  agama  yang  komprehensif,  Islam  menyatukan berbagai  persoalan  moril  dan  materil,  serta  mencakup berbagai  kegiatan  manusia  dalam  kehidupan  dunia  dan akhirat. 4 Menurut  Yusuf  qardhawi 5 Islam  yang  benar  adalah
1 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an ,  Mizan,  (Bandung,  1997),  h. 298-302.
2 Ibid., h. 303-318.
3 Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam  Dari  Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme , (Paramadina: Jakarta, 1996), h.1.
4 Yusuf Qardhawy, Min Fiqh ad Daulah fil-Islam Makanatuha, Ma’alimuha, Thbi’atahu,  Manfiquha  min  ad-Dimaqratiyah  wa  at  –Ta’addudiyah  wal-Maar’ah  wa Khairul Muslimin , (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1997), Terjemahan Fiqh Negara, Ijtihad
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 199
akidah  dan  ibadah,  tanah  air  dan  kebangsaan,  toleransi  dan kekuatan, moril dan meteril, kebudayaan dan hukum. Karena itu,  aspek-aspek  ajarannya  yang  bersifat  universal  tersebut tidak  lepas  dari  kondisi  sosial  dimana  ajaran  itu  dibumikan. Sebagai  ajaran  yang  bersifat  universal,  penafsiran  ( interpretasi ) terhadap  ayat-ayat  Al-Qur‟an  sering  bahkan  hampir  menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keseimbangan hak antara laki-laki  dan  perempuan.  Secara  normatif,  Islam  memang tidak  membedakan  hak  perempuan  dan  laki-laki.  Islam memberikan  persamaan  derajat  antara  laki-laki  dan perempuan. Begitu juga dalam hal adat, budaya dan ideologi bukan  satu  hal  yang  turun  dari  langit.  la  di  bentuk  oleh manusia  dan  disosialisasikan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor  mental  yang  menentukan  perbuatan  seseorang  atau masyarakat 6 Bagi  masyarakat  tradisional,  budaya  patriarki  di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal  tersebut  selalu  dikaitkan  dengan  kodrat  dan  kekuasaaan adikodrat  yang  tidak  terbantahkan.  Kepercayaan  bahwa Tuhan  telah  menetapkan  adanya  perbedaan  laki-laki  dan perempuan,  sebingga  perbedaan  dalam  kehidupan  manusia pun  diatur  berdasarkan  perbedaan  tersebut.  Determinise biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya. karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi  sosial  ataupun  kerja  dengan  masyarakat  pun  di ciptakan berbeda. Dalam  kondisi  yang  seperti  itu  proses marjinalisasi  terhadap  perempuan  terjadi  pada  gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan  terjadi  terhadap  perempuan,  baik  di  wilayah
Baru Seputar Sistem DemokrasiMulti Partai Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler , Robbani Press, Jakarta, 1997, h. 23.
5 Ibid .
6 Koentjaraningrat, Pengantar  ilmu  Antropologi ,  (Jakarta:  Aksara  Baru,
1994), h. 188.
domestik  maupun  publik.  Dalam  situasi  demikian,  maka perbedaan,  diskriminasi,  dan  ketidakadilan  gender  tumbuh dengan  suburnya.  faktor-faktor  sosio-histroris  dan  sosio- kultural  ummat  Islam  akan  berpengaruh  pada  analisis  dan pemahaman  terhadap  ajaran  universal  tersebut.  Munculnya perbedaan  pandangan  dalam  menganalisis  persoalan disebabkan  oleh  banyak  interpretasi ( polyinterpretable ), termasuk  pembicaraan  tentang  perempuan  dalam  mendapat keadilan  dari  berbagai  sisi.  Dalam  kehidupan  sosial,  politik, ekonomi,  dan  terlebih  lagi  dalam  budaya,  keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak  sangat  jelas.  Dalam  ranah  hukum  internasional,
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai
Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita (Konvensi  Wanita) atau (CEDAW) dalam UU  No. 7 Tahun 1984  tentang  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita.  UU  ini  berisi  antara lain  tentang  menghapuskan  diskriminasi  dalam  segala bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip  persamaan  hak  bagi  wanita  di  bidang  politik, hukum,  ekonomi,  dan  sosial  budaya.  Namun  apalah  arti sebuah  peraturan  yang  hanya  tertulis  diatas  kertas  tanpa implementasi  nyata.  Kondisi  ini  bertolak  belakang  dari gagasan  hukum  progrsif  berasal  dari  Satjipto  Rahardjo 7 , hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum terdiri dari tiga hal. Pertama, hukum  ada  untuk  manusia  dan  bukan  untuk  dirinya. Kedua , hukum  selalu  berada  pada  status law  in  the  making dan  tidak bersifat final. Terakhir, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan tehnologi yang tidak berhati nurani. 8
7 Gagasan tentang  hukum progresif  pertama kali muncul tahun 2002 . Gagasan  itu  muncul  melalui  artikel  yang  ditlis  Prof.  Satjipto  Rahardjo  pada harian  Kompas  dengan  judul  Indonesia  membutuhkan  Penegakan  Hukum Progresif, tanggal 15 Juni 2002.
8 Ibid.
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 201
Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme diatas, pada  prinsipnya,  keberadaan  hukum  sesungguhnya  untuk melindungi  manusia  sebagai  pengguna  ( user )  atas  hukum. Kendatipun secara jelas telah digariskan prinsip dasar tentang perempuan dan hak-haknya baik dalam hukum Islam, prinsip hukum  internasional  maupun  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  tetapi  realitas  menunjukkan  masih banyak ketidakadilan di tengah masyarakat,  tak terkecualikan perempuan  dalam  masyarakat  hukum  adat  Lampung Sebatin . Baik  dalam  hukum  perkawinan,  hukum  kewarisan  serta pembatasan  hak  untuk  menjadi  pemimpin.  Artikel  ini  akan menjawab permasalahan hak dan kedudukan perempuan pada masyarakat  hukum  adat  Lampung Sebatin dan  bentuk ketidakadilan bagi perempuan dalam masyarakat hukum adat lampung Sebatin . Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris 9 (yuridis sosiologis) atau lebih dikenal sociological Jurisprudence 10 . Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif,  tetapi bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  aturan perundang-undangan,  namun  mengamati  bagaimana  reaksi dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di dalam  masyarakat.  Untuk  menganalisis  permasalahan  dalam penelitian  ini  digunakan  beberapa  teori  terkait,  yakni  teori hukum  progresif,  teori  analisis  gender,  dan  teori  keadilan. Sedangkan  analisisnya  kualitatif  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  memaparkan  dan  menguraikan  berbagai  permasalahan yang  berkenaan  dengan  Perempuan  dan  Hukum  dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  sosio  legal ( socio-legal  research ).  Melalui  pendekatan  ini,  obyek  hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan
9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 46.
10 Ibid ., h. 47.
tidak  menempatkannya  sebagai  bahan  terberi  yang  terisolasi dari  kebudayaan  (sistem  berfikir,  sistem  pengetahuan)  dan relasi  kekuasaan  di  antara  para  perumus  hukum,  penegak hukum,  para  pihak  dan  masyarakat  luas. 11 Penggunaan pendekatan  ini  dimaksud  untuk  menghindari  ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena di satu sisi hukum tidak dapat dilepas  dari  cirinya  yang  normatif,  tetapi  dalam  hal pendekatan penelitian ini tidak  selamanya murni yuridis juga pendekatan sosiologis, historis serta filosofis.

## B. Pembahasan
1. Hak dan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin
Berbicara hak dan kedudukan perempuan di Indonesia pada  umumnya,  termasuk  hak  dan  kedudukan  perempuan dalam hukum pada masyarakat hukum adat Lampung Sebatin secara  substantive  maupun  normative  tidak  perlu  diragukan lagi.  Baik  yang  diatur  dalam  hukum  Islam  maupun  di  dalam hukum  positif.  Sebagai  ajaran  yang  bersifat  universal, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam itu tentunya  berlaku  juga  bagi  kaum  perempuan  yang  berada  di wilayah nusantara ini. Namun, ketika ajaran itu dikontekskan dengan  suatu  negara  ataupun  daerah  tertentu,  maka  ajaran universalitas tersebut berbenturan dengan kondisi dan budaya yang  bersangkutan.  Di  wilayah  nusantara  ini,  masih  banyak ditemukan berbagai masyarakat hukum adat yang masih eksis, termasuk  diantaranya  adalah  masyarakat  hukum  adat Lampung.
Masyarakat  hukum  adat  lampung  secara  garis  besar dikelompokkan  menjadi  dua  bagian  yakni  yang  beradat pepadun dan sebatin . Masyarakat hukum adat Lampung Sebatin
11 Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodelogisnya,  dalam Metode  Penelitian  Hukum,  Konstelasi  dan  Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 177.
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 203
mayoritas berdomisili di wilayah pesisir Lampung. Oleh sebab itu,  disebut  juga  sebagai marga  pesisir atau Lampung  pesisir. Agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  adat  lampung Sebatin adalah  Islam  dan  dinominasi  oleh  budaya  patriarki.  Tetapi kenapa  ajaran  agama  yang  begitu  melindungi  hak  dan kedudukan  perempuan  justru  dikalahkan  oleh  budaya, terutama  budaya  yang  lebih  mengunggulkan  laki-laki ketimbang perempuan. Sebagai dampak dari budaya patriarki, perempuan  ditempatkan  dalam  posisi  yang  tidak  adil. Menurut  Yusuf  qardhawi 12 Islam  yang  benar  adalah  akidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moril dan meteril, kebudayaan dan hukum. Karena itu, aspek- aspek  ajarannya  yang  bersifat  universal  tersebut  tidak  lepas dari  kondisi  sosial  dimana  ajaran  itu  dibumikan.  Sebagai ajaran yang bersifat universal, penafsiran ( interpretasi ) terhadap ayat-ayat  Al-Qur‟an  sering  bahkan  hampir  menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keseimbangan hak antara laki-laki  dan  perempuan.  Karena  ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang terkait  dengan  hak  dan  kedudukan  perempuan  lebih  banyak diintreprestasikan versi laki-laki sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat  tersebut  cenderung  melahirkan  tafsir  yang  justru merugikan  fihak  perempuan.  Kondisi  ketidakadilan  tersebut dapat  dipetakan  melalui  analisis  gender.  Gender  sebagai  alat analisis,  umumnya  dipakai  oleh  penganut  aliran  ilmu  sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. 13 Analsis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran  gender dan perbedaan  gender . 14 Manifestasi  dari ketidakadilan  gender  itu  adalah:  Pertama,  Marginalisasi, pemiskinan  ekonomi  terhadap  kaum  perempuan.  Kedua, Subordinasi,  Dalam  rumah  tangga,  masyarakat  maupun
12 Yusuf Qardhawy, Op. Cit ., h. 23 13 Mansour Fakih, Op.Cit., h. 71. 14 Ibid., h. 72.
negara  banyak  kebijakan  dibua  tanpa  „menganggap  penting‟ perempuan. Ketiga, Stereotipe atau pelabean negatif terhadap jenis kelamin tertentu. Keempat, kekerasan ( violence ) terhadap jenis  kelamin  tertentu.  Kelima, Burden, memberikan  beban kerja  yang  lebih  banyak  dan  lama  terhadap  perempuan. Sejarah  perbedaan  gender  ( gender  differences )  antaramanusia jenis  laki-laki  dan  perempuan  terjadi  melaui  proses  yang sangat  panjang.  Oleh  karena  itu,  terbentuknya  perbedaan gender  dikarenakan  oleh  banyak  hal,  di  antaranya  dibentuk, disosialisaikan,  diperkuat,  bahkan  dikonstruksi  secara  social atau cultural, melalui ajaran keagamamaan maupun Negara. 15 Melalui  proses  panjang,  sosialisai  gender  tersebut  dianggap menjadi  ketentuan  Tuhan-seolah-olah  bersifat  biologis  yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap  dan  dipahami  sebagai  kodrat  laki-laki  dan  kodrat perempuan.
Selain  analisis  gender,  analisis  feminisme  juga  dipakai dalam  menganalsis  hak  dan  kedudukan  perempuan  dalam masyarakat  hukum  adat  Lampung Sebatin .  Feminisme digunakan  untuk  menunjuk  suatu  teori  kesetaraan  jenis kelamin  ( sexual  equality ).  Secara  historis,  istilah  ini  muncul pertama  kali  pada  tahun  1895,  sejak  itu  feminisme  dikenal secara luas. 16 Feminisme sebenarnya merupakan konsep yang muncul  dalam  kaitannya  dengan  perubahan  social  ( social change ),  teori-teori  pembangunan,  kesadaran  politik, perempuan  dan  gerakan  pembebasan  kaum  perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat  modern  dewasa  ini.  Gerakan  femisme,  secara umum  merupakan  suatu  reaksi  atas  ketimpangan  dan ketidakadilan  yang  dihasilkan  oleh  suatu  tatanan  social  yang
15 Ibid. 16 Lisa  Tuttle, Encyclopedia  of  Feminsme ,  (New  York:  Facts  of  File Publication, 1986), h. 107.
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 205
patriarkis. 17 Dalam konteks Indonesia, kajian feminisme mulai marak kira-kira tahun 1980-an. Hal ini terlihat dari munculnya para  aktifis  gerakan  perempuan,  seperti  Herawati,  wardah Hafidz,  Marwah  Daud  Ibrahim,  Yulia  Surya  Kusuma,  Ratna Megawangi  dan  lain  sebagainya.  Gerakan  feminsme  ini muncul salah satunya adalah karena adanya kesadaran bahwa dalam  sejarah  peradaban  manusia  termasuk  di  Indonesia, perempuan  telah  diperlakukan  secara  kurang  adil  bahkan dilecehkan.  Namun  ironisnya,  hal  ini  dilakukan  secara sistematis  dengan  adanya  dominasi  badaya  yang  patriarkis yang  begitu  kuat  dalam  sejarah  manusia.  Oleh  karenanya, kritik  yang  tajam  biasanya  diarahkan  pada  persoalan  sistem patriarki, genderisme dan seksisme. 18
Dalam realitanya, sistem masyarakat yang patriarki dan hampir  masuk  pada  seluruh  segmen  kehidupan  cenderung memperlakukan  perempuan  secara  tidak  adil  serta,  dan memposisikannya  secara  subordinat  di  bawah  laki-laki. Bahkan  terkadang  untuk  memperkuat  sistem  patriarki tersebut,  agama  diikutsertakan  dalam  memberikan  legitimasi, dengan  cara  menafsirkan  kitab  suci,  hadist  atau  teks-teks keagamaan  lainnya  yang  cenderung  menguntungkan  bagi pihak  laki-laki.  Legitimasi  “religious-teologis”  ini  memang diperlukan meski terkadang disalahgunakan untuk kepentingan  tertentu.  Menurut  mansour  fakih,  respon masyarakat  Islam  terhadap  gerakan  feminsme  dapat dikatagorikan menjadi dua, yaitu: 19
Pertama,  Golongan  anti  feminsme.  Golongan  ini menganggap  bahwa  sistem  relasi  laki-laki  dan  perempuan  di masyarakat  telah  sesuai  dengan  norma  ajaran  Islam.  Oleh
17 Abdul  Mustaqim, Tafsir  Feminis  versus  Tafsir  Patriarki,  Telaah  Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasa n, Sabda Persada, Yogyakarta, 2003, h. 19.
18 Ibid. 19 Mansour  fakih,  “Posisi  Kaum  Perempuan  dalam  Tradisi  Islam: Tinjauan Analisis Gender” dalam Membincang feminisme , (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 40.
karenanya, tidak perlu  ada gerakan feminsme lagi. Golongan ini  rupanya  menghendaki  adanya  “ status  quo ”  dan  menolak untuk  mempermasalahkan  kondisi  maupun  posisi  kaum perempuan.  Kedua,  golongan  pro  feminisme.  Golongan  ini menganggap bahwa perempuan secara umum saat ini berada dalam  suatu  sistem  patriarki  yang  diskriminatif  serta diperlakukan  secara  tidak  adil  atau  minimal  kurang memperoleh apresiasi.  Artinya,  selama ini posisi  dan kondisi perempuan secara factual-empiris belum menverminkan cita- ciat normatif ajaran Islam sebagaimana dalam al-Qur‟an yang sangat menekankan prinsip keadilan.
Kaum  perempuan  dianggap  telah  menjadi  korban ketidakadilan  dalam  berbagai  bentuk  dan  aspek  kehidupan yang  didikonstruksikan  secara  social  dan  cultural  ( socially  and culturally  construction )  oleh  sistem  masyarakat  yang  patriarki. Harus disadari bahwa tafsiran kitab suci  al-Qur‟an pun tidak lepas`dari  sikap  semacam  itu,  meskipun  sebagian  telah menggariskan norma-norma baru yang mengatasi kecenderungan  tersebut.  Namun,  sikap  social  yang merendahkan  perempuan  tersebut  agaknya  sudah  begitu meluas  dan  kuat,  sehingga  norma-norma  kitab  suci  yang bersifat progresif menjadi terpengaruh serta ditafsirkan sesuai dengan sikap mental yang berlaku.
Dengan demikian, kondisi dan posisi perempuan yang diperlakukan  secara  tidak  adil  dan  bahkan  tertindas  baik secara  fisik  maupun  psikologis  semakin  memperoleh legitimasi  dari  penafsiran  kitab  suci  al-Qur‟an  dan  Hadist secara sepihak oleh kaum laki-laki. Padahal, sesungguhnya al- Qur‟an  itu  lebih  bersifat  liberal  dan  menghargai  dalam memperlakukan perempuan, dibandingkan dengan kitab suci lainnya.  Dalam  kenyataan  historis  sosiologis,  ia  juga mengalami  nasib  yang  sama,  yakni  cenderung  ditafsirkan sesuai  dengan  sikap  mental  masyarakat  yang  patriarki. Kuatnya  pengaruh  ideology  patriarki  dalam  masyarakat hukum  adat  lampung Sebatin telah  menempatkan  para perempuan  dalam  posisi  yang  tidak  adil.  Dalam  hukum
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 207 perkawinan,  masyarakat  hukum  adat  lampung Sebatin menggunakan  sistem  perkawinan  jujur.  Artinya  sistem perkawinan  yang  diawali  dengan  pembayaran  uang  jujur kepada  pihak  keluarga  perempuan.  Sebagai  konsekuensi  dari perkawinan  tersebut,  isteri  dan  anak-anak  masuk  dalam kerabat  suami.  Dalam  hukum waris, masyarakat hukum adat Lampung  menggunakan  sistem  kewarisan  mayorat  laki-laki. Sistem  kewarisan  mayorat  laki-laki  adalah  sistem  pewarisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua. Terutama untuk harta  pusaka,  gelar  adat  dan  termasuk  harta  pencaharian orang  tua.  Sedangkan  untuk  anak  perempuan  tidak mendapatkan  hak  waris.  Posisi  anak  perempuan  dalam hukum adat yang tidak mendapatkan hak waris adalah sangat bertentangan  dengan  prinsip  kewarisan  Islam,  karena  di dalam  hukum  kewarisan  Islam  seluruh  anak  berhak  untu mendapatkan warisan orangtuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:
ِْيَْ تَنْ ثا  َقْوَ ف ًءاَسِن َّنُك ْنِإَف ِْيَْ يَ ثْ نلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ْمُكِدلاْوَأ  ِفِ ُهَّللا ُمُكيِصوُي ُفْصِّنلا اَهَلَ ف ًةَدِحاَو ْتَناَك ْنِإَو َكَرَ ت اَم اَثُلُ ث َّنُهَلَ ف Artinya:
“Allah  mensyari‟atkan  bagimu  tentang  pembagian  pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan  bahagian  dua  orang  anak  perempuan;  dan  jika  anak itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua  ,  maka  bagi  mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu  seorang  saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta..”  (Q.S. An-Nisa: 11).
Di  dalam  Pasal  176  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan sebagai berikut : anak perempuan bila hanya seorang ia  mendapat  separuh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan  anak  perempuan.”
Dalam  hukum  waris  Islam,  pada  prinsipnya  pembagian terhadap  anak  laki-laki  lebih  besar  dari  anak  perempuan. Walaupun  pembagiannnya  lebih  kecil  dibandingkan  dengan anak  laki-laki,  Islam  menghargai  dan  menghormati  bahwa anak perempuan juga sebagai ahli waris.
Di  dalam  hukum  adat  dan  masyarakat  hukum  adat Lampung Sebatin ,  anak  perempuan  tidak  ditetapkan  sebagai ahli waris. Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan hanya mendapatkan pemberian ketika anak perempuan  melaksanakan  pernikahan,  berbentuk  perhiasan, sawah,  ladang,  tanah  kavlingan  dan  peralatan  rumah  tangga. Berapa besar pemberian orang tua terhadap anak perempuan tergantung dari kondisi ekonomi orangtua.
Hukum  dalam  kehidupan  manusia  merupakan kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari,  terlebih  jika  hukum dianggap  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  keadilan. Keadilan  merupakan  dambaan  setiap  ummat  manusia termasuk  kaum  perempuan.  Namun,  ketika  konsep  keadilan dikontekskan  atau  dibumikan  pada  suatu  kondisi  sosial tertentu,  keadilan  tersebut  justru  semakin  susah  untuk diperoleh. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakadilan itu muncul,  diantaranya  adalah  pangaruh  interpretasi  ataupun konstruksi budaya. Salah satu ketidakadilan dalam masyarakat yang  kita  ketemukakan  adalah  ketidakadilan  gender  ( gender inequalities ). Keadilan  merupakan  kebutuhan  spritual  setiap manusia.  Persoalan-persoalan  keadilan  bersifat  parenial,  ada sepanjang kehidupan manusia. Muslihuddin dalam disertasinya  berjudul  “ Philosophy  of  Islamic  Law  and  The Orientalis” (1986),  mengemukakan  bahwa  cita-cita  keadilan telah diformulasikan oleh para pemikir hukum dalam berbagai cara,  dan  kita  melihat  banyak  teori  yang  satu  sama  lain berbeda,  masing-masing  mengklaim  kebenaran  mutlak. Elaborasi  terhadap  teori-teori  keadilan  dari  filsuf  terdahulu, seperti  :  Plato,  Aristoteles,  Hans  Kelsen,  Hebert  Spencer, W.R.  Sorley,Thomas  Aquinas,  dan  lain-lain,  antara  lain
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 209
menghasilkan  kesimpulan  bahwa  keadilan  menuntut kebebasan,  kesamaan  dan  hak-hak  dasar  lainnya  yang diselaraskan,  dan  melindungi  ummat  manusia  untuk mendapatkan  sebanyak  mungkin  sesuai  dengan  kebaikan umum.
Keadilan  dapat  dibagi  dua,  yaitu  keadilan  individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung  dari  kehendak  baik  atau  buruk  masing-masing individu.  Sedangkan  keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang pelaksanaannya  tergantung  dari  struktur-struktur  kekuasaan dalam  masyarakat,  struktur-struktur  mana  terdapat  dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Menurut Darji  Darmodiharjo  keadilan  sosial  dalam  Pancasila  berarti setiap  orang  Indonesia  mendapat  perakuan  yang  adil  dalam bidang  hukum,  politik,  ekonomi  dan  kebudayaan.  Oleh karena  kehidupan  manusia  itu  meliputi  kehidupan  jasmani dan  kehidupan  rohani,  maka  keadilan  itu  meliputi  keadilan bidang material dan spiritual.

## 2.  Bentuk  Ketidakadilan  bagi  Perempuan  dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin
Bagi  masyarakat  tradisional,  budaya  patriarki  di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal  tersebut  selalu  dikaitkan  dengan  kodrat  dan  kekuasaaan adikodrat  yang  tidak  terbantahkan.  Kepercayaan  bahwa Tuhan  telah  menetapkan  adanya  perbedaan  laki-laki  dan perempuan,  sebingga  perbedaan  dalam  kehidupan  manusia pun  diatur  berdasarkan  perbedaan  tersebut.  Determinise biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya. karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi  sosial  ataupun  kerja  dengan  masyarakat  pun  di ciptakan  berbeda.  Dalam  kondisi  yang  seperti  itu  proses marjinalisasi  terhadap  perempuan  terjadi  pada  gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan  terjadi  terhadap  perempuan,  baik  di  wilayah
domestik  maupun  publik.  Dalam  situasi  demikian,  maka perbedaan,  diskriminasi,  dan  ketidakadilan  gender  tumbuh dengan  suburnya.  faktor-faktor  sosio-histroris  dan  sosio- kultural  ummat  Islam  akan  berpengaruh  pada  analisis  dan pemahaman  terhadap  ajaran  universal  tersebut.  Munculnya perbedaan  pandangan  dalam  menganalisis  persoalan disebabkan  oleh  banyak  interpretasi ( polyinterpretable ), termasuk  pembicaraan  tentang  perempuan  dalam  mendapat keadilan  dari  berbagai  sisi.  Dalam  kehidupan  sosial,  politik, ekonomi,  dan  terlebih  lagi  dalam  budaya,  keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Berbagai  gugatan  terhadap  ketidakadilan  tersebut,  terdapat satu  analisis  yang  mempertanyakan  ketidakadilan  sosial  dari aspek  perbedaan  perilaku  ( behavioral  differences )  antara  laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni analisis gender.  Analisis  gender  dan  teori  gender  merupakan  alat analisis  untuk  memahami  realitas  sosial.  Perbedaan  gender sebenarnya  tidak  ada  masalah  sepanjang  tidak  melahirkan ketidakadilan  gender.  Namun,  yang  terjadi  ketidakadlan gender ini melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan, khususnya  bagi  perempuan  yang  berada  pada  masyarakat hukum  adat  Lampung Sebatin .  Mereka  beranggapan  bahwa kondisi  itu  merupakan  budaya  yang  harus  dilestarikan  dan tidak ada upaya untuk melakukan perlawanan.
Jadi,  kendatipun  telah  secara  jelas  digariskan  prinsip dasar tentang perempuan dan hak-haknya baik dalam hukum Islam, prinsip hukum internasional maupun dalam formulasi kebijakan,  tetapi  realitas  menunjukkan  bahwa  seiring  dengan pelaksanaan pembangunan, ternyata masih banyak ketimpangan  dan  ketidak  adilan  di  tengah  masyarakat,  lebih khusus  ketidak  adilan  gender  yang  terdapat  pada  masyarakat hukum adat Lampung Sebatin.
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 211
Kuatnya pengaruh ideology patriarki dalam masyarakat hukum  adat  lampung Sebatin telah  menempatkan  para perempuan  dalam  posisi  yang  tidak  adil.  Jika  hal  tersebut dianalisis  dalam  perpeketif  analisis  gender,  sangat  terlihat beberapa  ketidak  adilan  gender  yang  ada  dalam  masayarakat adat Lampung Sebatin . Gender sebagai alat analisis, umumnya dipakai  oleh  penganut  aliran  ilmu  sosial  konflik  yang  justru memusatkan  perhatian  pada  ketidakadilan  struktural  dan sistem  yang  disebabkan  oleh  gender.  Analsis  gender  adalah struktur  “ketidakadilan”  yang  ditimbulkan  oleh peran  gender dan perbedaan gender . Manifestasi dari ketidakadilan gender itu adalah: Pertama, Marginalisasi, pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Kedua, Subordinasi, Dalam rumah tangga, masyarakat  maupun  negara  banyak  kebijakan  dibua  tanpa „menganggap  penting‟  perempuan.  Ketiga,  Stereotipe  atau pelabean  negatif  terhadap  jenis  kelamin  tertentu.  Keempat, kekerasan  ( violence )  terhadap  jenis  kelamin  tertentu.  Kelima, Burden, memberikan beban kerja yang lebih banyak dan lama terhadap perempuan.
Bagi masyarakat adat Lampung Sebatin “ketidakadilan” yang ditimbulkan  oleh peran gender dan perbedaan gender , dapat terlihat  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  dalam  lingkungan domistik keluarga maupun dalam sektor publik. Berdasarkan pengamatan di dalam penelitian bahwa perbedaan gender bagi masyarakat hokum adat lampung Sebatin , telah mengakibatkan lahirnya  sifat  stereotipe  yang  oleh  masyarakat  hokum  adat Lampung Sebatin dianggap  sebagai  ketentuan  kodrati  atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan  konstruksi  ataupun  rekayasa  social  dan  akhirnya dikukuhkan  menjadi  kodrat  cultural,  dalam  proses  yang panjang  akhirnya  telah  mengakibatkan  terkondisikannya beberapa  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  hukum  adat lampung Sebatin .
Dalam  sector  domistik,  perbedaan  gender  dan pembagian gender menjadikan perempuan masyarakat hukum adat  Lampung Sebatin bekerja  lebih  keras  dengan  memeras keringat  lebih  panjang  ( double-burden ).  Pada  umumnya,  jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  ada pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  perempuan.  Di  dalam kenyataan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hampir  90% pekerjaan domistik dilakukan oleh perempuan.
Dalam  sector  public,  perbedaan  gender  dan pembagian gender menjadikan perempuan masyarakat hokum adat  Lampung Sebatin, senantiasa berada  pada  posisi tersubrodinasi.  Subordinasi  sering  terkait  dengan  proses pengabilan  keputusan  dan  pengendalian  kekuasaan. Memperjuangkan  keadilan  gender  merupakan  tugas  berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana  kita  masing-masing  terlibat  secara  emosional.  Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan,  karena  menggugat  masalah  gender  sesungguhnya berarti  menggugat  privilege  yang  kita  dapatkan  dari  adanya ketidakadilan  gender.  Persoalannya,  spectrum  ketidakadialn gender sangat luas, mulai yang berada di kepala dan di dalam keyakinan kita masing-masing, sampai urusan negara.
Ketidakadilan  gender  merupakan  bentuk  perbedaan perlakuan  berdasarkan  alasan  gender,  seperti  pembatasan peran,  penyingkiran  atau  pilih  kasih  yang  mengkibatkan terjadinya  pelanggaran  atas  pengakuan  hak  asasi,  persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Bentuk- bentuk  ketidakadilan  bagi  perempuan  dalam  masyarakat hukum adat lampung Sebatin , dilihat dari analisi gender adalah peminggiran  (Marginalisasi),  penomorduaan  (Subordinasi), pelabelan  (Stereotip),  kekerasan  (Violence),  beban  kerja berlebihan  (Multiple  Burden).  Untuk  melihat  ketidakadilan gender perempuan dan hokum dalam masyarakat hokum adat Lampung Sebatin , dapat dilhat melalui tabel berikut:
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 213
Bentuk Dalam Bidang Hukum Marginalisasi 1. Hukum  Perkawinan;  seorang  isteri  senantisasa harus  patuh  dan  ikut  apa  kata  suami,  maka  dalam hak  kepemilikan  harta  benda  harus  atas  nama suami. Disini kaum perempuan, diposisikan sebagai abdi  atas  tuannya,  yaitu  suami.  Sebagai  implikasi dianutnya sistem perkawinan jujur.
2. Hukum  Kewarisan:  anak  perempuan  pada masyarakat  hokum  adat  Lampung Sebatin tidak
mendapat  warisan,  karena  sistem  kewarisan  yang dipakai  adalah  mayorat  laki-laki,  sehingga  harta warisan jatuh pada anak laki-laki tertua. perempuan cenderung  dimarginalkan,  yaitu  diletakkan  di pinggir. Subordinasi Hukum  Keluarga:  Dalam  memberikan  prioritas pendidikan  untuk  menyekolahkan  anak,  anak perempuan  selalu  dinomorduakan,dengan  alasan  anak perempuan  tidak  perlu  sekolah  tinggi-tinggi  toh  juga nanti akan kedapur juga. Perempuan harus tunduk kepada kaum lelaki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh lelaki; perempuan hanya boleh menjadi makmum saja. Violence atau Kekerasan Hukum  perkawianan;  Keluarga  dianggap  sebagai lembaga  yang  menyebabkan  adanya  pembagian kekuasaan, sehingga ketika isteri melakukan kesalahan kecil,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menerima perlakuan  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan di dalam rumahtangga, bukan hanya sebatas kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis. Kekerasan fisik terhadap perempuan masyarakat adat lampung Sebatin , banyak  pihak  suami  yang  memperlakukan  isteri  tidak manusiawi.  Isteri  disuruh  mencari  nafkah  di  Negara orang, sementara suami tidak bekerja dan hanya diam saja dirumah, menunggu kiriman uang dari isterinya.
Beban  Kerja Berlebihan ( Multiple Burden )
Hukum  Perkawinan;  peran  isteri  lebih  banyak  jam kerja  dibandingkan  dengan  suami.  Mulai  dari  urusan rumah  tangga  hingga  urusan  diluar  rumah.  Karena masyarakat  adat  lampung Sebatin ,  mayoritas  bekerja sebagai masyarakat petani, setelah mengerjakan urusan rumahtangga  mereka  bekerja  di  kebun  pulang menjelang  sore  dengan  membawa  sayur  dan  kayu bakar  dan  sesampainya  di  rumah  harus  memasak  dan menyiapkan makanan untuk keluarga.

## C. Kesimpulan
1. Hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung Sebatin, dapat dikatakan jauh dari  prinsip  adil.  Bahkan  belum  memenuhi keadilan, baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan.
2. Bentuk  ketidakadilan  bagi  perempuan  dalam masyarakat  hukum  adat  lampung Sebatin ,  dilihat dari analisi gender adalah peminggiran (Marginalisasi), penomorduaan (Subordinasi), pelabelan  (Stereotip),  kekerasan  (Violence),  beban kerja berlebihan (Multiple Burden).

## Daftar Pustaka
Abdul  Mustaqim, Tafsir  Feminis  Versus  Tafsir  Patriarki,  Telaah Kritis  Penafsiran  Dekonsruktif  Riffat  Hassan, Sabda Persada, Yogyakarta, 2003,
Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. Paramadina, Jakarta, 1996
Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial, Ggajah  Mada University Press, Yogyakarta, 2005
Perempuan dan Hukum .... (Zuhraini) 215
Koentjaraningrat, Pengantar  ilmu  Antropologi ,  Aksara  Baru,
Jakarta, 1994
M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an ,  Mizan,  Bandung,
1997
Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 1997
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Satjipto  Rahardjo, Membedah Hukum  Progresif, Penerbit  Buku Kompas, Jakarta, 2006
Siti  Ruhaini  Dzuhayatin  dkk,  Rekonstruksi  Metodologis Wacana  Kesetaraan  Gender  Dalam  Islam,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2002
Soerjono  Soekanto, Hukum  Adat  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
Sulistyowati  Irianto  (Editor),  Memperkenalkan  Studi
Sosiolegal dan Implikasi Metodelogisnya, dalam Metode
Penelitian  Hukum,  Konstelasi  dan  Refleksi, Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Qurratul  Ainiyah, Keadilan  Gender  Dalam  Islam,  Konvensi  PBB Dalam  Perspektif  Mazhab  Shafi’i ,  Kelompok  Instrans
Publishing, Malang, 2009
Yunahar  Ilyas,  K esetaraan  Gender  Dalam  Al-Qur’an  Studi Pemikiran  Para  Mufassir, Itqan  Publishing,  Yogyakarta,
2015
Yusuf  Qardhawy, Fiqh  Negara,  Ijtihad  Baru  Seputar  Sistem Demokrasi  Multi  Partai  Keterlibatan  Wanita  di  Dewan Perwakilan  Partisipasi  Dalam  Pemerintahan  Sekuler , Robbani Press, Jakarta, 1997