## Ekonomi Bisnis

## JEB

## IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA’ PADA PRODUK PEMBIAYAAN SKIM MIKRO TATA SANITASI DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA
Nita Awaliyah Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang Nitaawaliyah95@gmail.com
Hadi Suharno
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang hsuharno@unis.ac.id Tita Safitriawati
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang tsafitriawati@unis.ac.id
DOI: https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1046

## Abstract
The  results  of  this  study  explain  that    implementation  of  the  istishna  contract  on  micro financing  schemes  for  sanitation  management  in  the  Benteng  Micro  Micro  Sharia Cooperative  in  the  perspective  of  muamalah  fiqh  is  no  longer  carried  out  in  parallel (istishna  'parallel).  The  implementation  of  the  contract  between  the  members  and  the cooperative  is  preceded  by  the  stages  of  wa'd  (promise)  which  are  mulzim  (binding).  The mechanism for implementing the sanitation micro-financing scheme is based on the SOP that has  been  established  by  the  Benteng  Micro  Micro  Sharia  Cooperative  in  Indonesia.  In  the analysis of the application of DSN MUI fatwa number 06 / DSN MUI / IV 2000 concerning istishna 'and DSN MUI fatwa number 22 / DSN MUI / III / 2002 about parallel istsihna' has been implemented well. In meeting the provisions of the DSN MUI fatwa regarding the right of  the  cooperative,  the  cooperative  applies  by  providing  a  guarantee  to  the  members  as mutshani 'and the contract agreement continues.
Keywords : istishna ', financing, sanitation micro schemes

## Abstrak
Hasil  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  implementasi  akad  istishna’  pada  produk pembiayaan  skim  mikro  tata  sanitasi  di  Koperasi  Syariah  Benteng  Mikro  Indonesia  dalam perspektif  fikih  muamalah  sudah  tidak  lagi  dilakukan  secara  paralel  (istishna’  paralel). Pelaksanaan  akad  antara  anggota  dengan  pihak  koperasi  didahului  dengan  tahapan  wa’d (janji)  yang  bersifat  mulzim  (mengikat).  Mekanisme  pelaksanaan  pembiayaan  skim  mikro tata sanitasi mengacu pada SOP yang telah di tetapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dalam analisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN MUI/IV 2000 tentang istishna’ dan fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN MUI/III/2002 tentang istsihna’ paralel sudah terimplementasikan  dengan  baik.  Dalam  memenuhi  ketentuan    poin  fatwa  DSN  MUI mengenai  hak  khiyar  pihak  koperasi  mengaplikasikan  dengan  memberikan    garansi  kepada anggota selaku mutshani’ dan kesepakatan akad terus dilanjutkan.
Kata kunci : istishna’, pembiayaan, skim mikro tata sanitasi

## Ekonomi Bisnis

## JEB

## A. Pendahuluan
Lembaga  keuangan  menurut
Undang-Undang  No  14  Tahun  1967
tentang Pokok-Pokok Perbankan merupakan “semua  badan  yang melalui kegiatan-kegiatannya di
bidang  keuangan,  menarik  uang  dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.” Lembaga keuangan sendiri apabila ditinjau dari
kemampuan  menghimpun  dana  dari masyarakat  dikelompokan  menjadi dua  jenis  yakni  Lembaga  Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi sendiri masuk dalam kategori Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB), sama halnya  dengan  lembaga  keuangan seperti  asuransi,  modal  ventura,  pasar modal dan lain sebagainya.
Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan  dalam  kegiatan  KSPPS sendiri  antara  lain  sumber  hukum berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah
serta Ijma .  Mengedepankan  akidah
(etika) baik seperti kejujuran,
keadilan, silaturahim dan kasih sayang,  serta  adanya  mode  transaksi (akad)  syariah  yang  disepakati  dalam pelaksaaan  kegiatan  operasionalnya. Secara  hukum  positif  koperasi  syariah di  Indonesia  saat  ini  diatur  dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop  dan  UKM)  Nomor  16 Tahun  2015  tentang  Usaha  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam  operasional  koperasi  tersebut diaplikasikan  dalam  berbagai  produk baik  penghimpunan  dana  maupun pembiayaan.  Salah  satu  akad  yang diaplikasikan  dalam  produk  KSPPS adalah pembiayaan menggunakan akad istishna’. Pembiayaan istishna’ salah  satu  jenis  pembiayaan  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia  dalam kehidupan  bermasyarakat  ditengah keterbatasannya.
Istishna’ merupakan  jual  beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana  spesifikasi  dan  harga  barang disepakati di awal sedangkan
pembayarannya dilakukan secara
bertahap  sesuai  dengan  kesepakatan. Dalam  pembiayaan istishna’ juga memfasilitasi  pembiayaan  investasi dan konsumtif yang tidak bertentangan dengan  syariah  seperti  pembiayaan pemilikan  rumah  (PPR),  maupun renovasi rumah dan lain-lainnya
Lembaga  keuangan  syariah dalam  suatu  transaksi  menggunakan kontrak istishna’ dapat  bertindak

## Ekonomi Bisnis Volume 26, Nomor 2, Desember  2020

## JEB
sebagai  penjual  maupun  pembeli.
Lembaga  keuangan  syariah  sebagai penjual  dalam  membuat  suatu  barang
dapat melakukan pemesanan menggunakan  subkontraktor  (pihak lain yang dipercaya) untuk menyediakan  barang  pesanan  dengan akad istishna’ kembali Dalam menuntaskan kewajiban kepada nasabah pada
kontrak pertama dapat membuat
kontrak istishna’ kedua dengan
subkontraktor  untuk  dibuatkan  barang sesuai  yang  dipesan  nasabah  yang telah  disampaikan  sebelumnya  kepada lembaga  keuangan  syariah.  Kontrak yang  baru  disebut  dikenal  dengan istilah istishna’ paralel .
Apabila  kontrak istishna’
paralel itu diterapkan ada beberapa hal konsekuensi  yang  harus  dipenuhi  oleh lembaga keuangan syariah tersebut
Akad istishna’ paralel dapat dipenuhi  setelah  akad  pertama  sah serta  terjadinya  akad  kedua  yakni
kesepakatan  antara  lembaga  keuangan syariah dan subkontraktor
dilaksanakan terpisah dari akad
pertama  antara  lembaga  keuangan syariah dan pembeli akhir.
Pada  dasarnya  kebutuhan  akan sanitasi yang layak merupakan
kebutuhan  infrastruktur  dasar  rumah tangga  yang  sebisa  mungkin  harus dapat  diakses  atau  dimiliki  oleh masyarakat.  Tetapi  pada  kenyataanya tidak semua rumah tangga mempunyai akses  yang  baik  terhadap  itu,  salah satu faktornya adalah kondisi perekonomian  masyarakat  sendiri  dan pemerintah  sendiripun  masih  terbatas dalam  memberikan  fasilitas  tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu.  Keadaan  tersebut  bisa  dilihat seperti  data  yang  dihimpun  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2018 total rumah  tangga  yang  memiliki  akses terhadap sanitasi layak secara nasional
sebesar 69,27%. Adapun jenis
pembiayaan    skim  mikro  tata  sanitasi
dengan akad istishna’ yang diaplikasikan  oleh  Koperasi  Syariah Benteng  Mikro  Indonesia  berupa pembuatan jamban sehat.
Kehadiran  jamban  sehat  yang merupakan  bagian  dari  tata  sanitasi lingkungan  sangat  diperlukan  didalam rumah  tangga  masyarakat  karena banyak  permasalahan  kesehatan  yang timbul disebabkan tidak dapat teraksesnya jamban sehat/pembuangan kotoran  manusia  oleh  masyarakat sendiri, seperti halnya timbul penyakit diare  disenteri,  kolera,  hepatitis,  dan

## Ekonomi Bisnis

## JEB
demam typhoid.
Dengan
menggunakan jamban sehat dan memenuhi  syarat  dapat  mencegah terjadinya  kontaminasi  silang  hasil excreta manusia  sumber  air  dan makanan dalam keluarga.
Di  Indonesia  saat  ini  perhatian akan  hadirnya  jamban  sehat  lebih dikuatkan  kembali  dengan  adanya peraturan Kementerian Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun
2014  Tentang  Sanitasi  Total  Berbasis
Masyarakat  dimana  salah  satu  poin dari  pilar  Sanitasi  Total  Berbasis
Masyarakat (STBM) adalah pentingnya  kemandirian  masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS). Kehadiran program
pembiayaan  skim  mikro  tata  sanitasi
ini  sejalan  dengan  tujuan  koperasi  di Indonesia  sendiri  yakni  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial masyarakat  terutama  turut  serta  aktif dalam  upaya  mempertinggi  kualitas kehidupan  manusia  dan  masyarakat.
Program yang dimaksud adalah
adanya  produk  pembiayaan  skim mikro  tata  sanitasi  dengan  akad istishna’ . Peneliian terdahulu yang
dilakukan Safira  Khoirun  Nisa’
(2015).  Melalui  studi  empirisnya menunjukkan  bahwa  Penerapan  akad istishna’ ini  hanya  untuk  pembiayaan KPR  Inden  syariah  saja  tidak  untuk produk  konstruksi  lainnya  dan  ada
poin-poin yang tidak
terimplementasikan  dari  fatwa  DSN MUI  tentang  akad istishna’ di  produk
Indensyah ini.
Penelitian yang sama
sebetulnya  tidak  jauh  berbeda  dengan apa  yang  dilakukan  oleh  Syafi’ Hidayat  (2016).  Penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  Hasil  penelian tersebut  sesuai  dengan  kajian  teori yang  ada  begitupun  dalam  metode pembayarannya, serta dalam keseuaian dengan  teori  mazhab  Syafi’i  dan Hanafi  akad istishna’ yang  diterapkan sudah sesuai.
Penelitian  lain  adalah  yang telah  dilakukan  oleh  Siti  Jumariyah (2016).  Menunjukkan bahwa  Prosedur pembiayaan istishna’ di  BTN  KC
Syariah  Semarang  sudah  baik  dimana telah  mengacu  pada  peraturan  baku yang berlaku umum mengenai pembiayaaan  di  BTN  Syariah  adapun pengendalian yang dilakukan terhadap Financing  to  Deposit  Ratio yakni dengan  meningkatkan  Dana  Pihak Ketiga  (DPK)  dan  membuat  program

## Ekonomi Bisnis

## JEB
Gimmick.
Persamaan dengan penelitian ini yakni menganalisis akad istishna’, dimana perbedaannya penelitian sebelumnya difokuskan pada pengendalian
FDR akad
istishna’ .

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  yakni  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan dan  lain  lain,  secara  holistik,  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  hukum empiris  (yuridis  empiris)  atau  disebut dengan penelitian empiris.
Pendekatan perundang- undangan ( statute approach )
dilakukan  dengan  menelaah  semua regulasi atau peraturan yang bersangkut  paut  dengan  dengan  isu
hukum  yang  akan  diteliti.  Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field  research) bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan
data-data yang
ditemukan
di lapangan dan menganalisisnya  untuk  mendapatkan
kesimpulan  yang  benar  dan  akurat. Penelitian  ini  melakukan  analisis hanya  sampai  pada  taraf  deskripsi, yaitu  menganalisis  dan  menyajikan fakta  secara  sistimatis  sehingga  dapat lebih  mudah  untuk  difahami  dan disimpulkan.
Sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain- lain.  Dan  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  melalui  Wawancara, Observasi  dan  Dokumentasi.  Teknik analisis data yang dilakukan
dilapangan  berdasarkan  model  Miles dan  Huberman,  yakni  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.
C . Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  Akad Istishna’
Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata  Sanitasi  di  Koperasi  Syariah Benteng  Mikro  Indonesia  Dalam Perspektif Fikih Muamala
Dulunya  pelaksanaan  akad istishna’ pada pembiayaan skim mikro tata  sanitasi  dilakukan  secara  paralel atau istishna’ paralel.      Artinya  pihak Koperasi  Syariah  Benteng  Mikro

## Ekonomi Bisnis Volume 26, Nomor 2, Desember  2020

## JEB
Indonesia tidak melakukan pembangunan  secara  sendiri  atas pesanan anggota, melainkan melakukan kerja sama kembali kepada
pihak  lain  yakni  mitra  konstruksi.
Namun  sekarang  Koperasi  Syariah
Benteng Mikro Indonesia sudah
mempunya  konstruksi  sendiri  yang tergabung  dalam  Kopmen  (Koperasi Konsumen) yang bisa dibilang sebagai cabang dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia
Penerapan  akad istishna’ pada
produk  pembiayaan  skim  mikro  tata sanitasi selain dilihat dari pelaksanaan
pembayaran anggota yang
dilaksanakan  secara  tangguhan  juga dilihat  dari  teknik  bahwa  fasilitas sanitasi  yang  menjadi  objek  akad harus  terlebih  diidentifikasi  mengenai spesifikasi  fasilitas  sanitasi  yang dibangun  serta  memerlukan  proses waktu  pengerjaan  dalam  pembuatan (pembangunan) sebelum diserah
terimakan. Pelaksanaan tersebut sesuai
dengan  teori  akad istishna’ bahwa
istishna merupakan akad yang meminta  seseorang  untuk  membuat sebuah  barang  tertentu  dalam  bentuk tertentu  atau  akad  yang  dilakukan dengan  seseorang  untuk  membuat
barang  tertentu  dalam  tanggungan.
(Wahbah az Zuhaili, 2017).
Dalam ekonomi syariah mengenai  kajian  akad-akad  dalam pembiayaan dapat dilaksanakan berdasarkan  pilihan  atau  kehendak pihak  yang  melakukan  akad,  serta kondisi  objek  akad  itu  sendiri  dengan ketentuan  pelaksanaan  akad  tidak keluar dari aturan syariah yang telah di tetapkan.  Penggunaan  akad istishna’ pada  produk  pembiayaan  skim  mikro tata  sanitasi  di  Koperasi  Syariah Benteng  Mikro  Indonesia  didasarkan pada  mekanisme  kerja  pembentukan akad,  seperti  fasilitas  yang  diperjual belikan  harus  melalui  pemesanan terlebih  dahulu  dengan  lama  waktu pengerjaan  yang  disepakati,  adanya spesifikasi  bangunan  pesanan  anggota koperasi antara yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda, serta pembayaran  dengan  tangguh  pada waktu tertentu.
Praktek penerapan
akad istishna’ pada pembiayaan skim mikro tata  sanitasi  berdasarkan  penjelasan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) Koperasi  Syariah  Benteng  Mikro Indonesia  Bapak  H.  Hendri  Tanjung bahwa pelaksanaan operasional pembiayaan  skim  mikro  tata  sanitasi

## Ekonomi Bisnis Volume 26, Nomor 2, Desember  2020

## JEB
berpedoman  kepada  ketentuan  fatwa-
fatwa yang dikeluarkan Dewan
Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN  MUI).  Fatwa-fatwa
tersebut  antara  lain:  fatwa  DSN-MUI
No : 06 /DSN-MUI /IV/2000  tentang
istishna’ , fatwa DSN-MUI No.
17/DSN-MUI/IX/2000  tentang ta’zir
(sanksi  atas  nasabah  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran,  serta
fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-
MUI/VIII/2004  tentang ta’widh (ganti
rugi).
Secara  garis  besar  pelaksanaan akad istishna’ pada produk pembiayaan  skim  mikro  tata  sanitasi
berdasarkan  SOP  tersebut,  bahwa sebelum terjadinya penandatangan akad  pembiayaan  anggota  terlebih dahulu melakukan wa’d (janji) dengan
memesan fasilitas tata sanitasi.
Penandatangan akad dilaksanakan
setelah  konstruksi  pesanan  selesai dibangunkan  oleh  mitra  konstruksi.
Tetapi walaupun secara praktek penandatangan  akad  dilakukan  setelah bangunan  fasilitas  sanitasi  itu  jadi,
anggota koperasi sebagai wa’d
dilibatkan secara penuh dalam tahapan tahapan  penilaian  biaya  dan  penilaian kualitas  untuk  memenuhi  kesesuaian spesifikasi pesanan.
Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI  Nomor  06/DSN  MUI/IV  2000 Tentang Istishna’ dan  Fatwa  DSN MUI  Nomor  22/DSN  MUI/III/2002
Tentang Istsihna’ Paralel Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi
Di  Koperasi  Syariah  Benteng  Mikro
Indonesia Fatwa DSN MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 Implementasi di Koperasi Syariah BMI Ketentuan pertama mengenai alat pembayaran : a.  Alat  Bayar  harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik  berupa  uang, barang, atau manfaat Pihak  koperasi menetapkan jenis  alat  bayar yang  digunakan dalam pembayaran piutang secara keseluruhan berbentuk uang b. Pembayaran dilkukan sesuai dengan kesepakatan Waktu pembayaran anggota  kepada koperasi ditetapkan berdasarkan kesanggupan jangka waktu pembayaran yang anggota sampaikan  saat tahapan pengajuan pembiayaan. c. Pembayaran tidak  boleh  dalam bentuk  pembebasan hutang Pihak  koperasi secara jelas tidak mempraktekan pembayaran dalam bentuk

## Ekonomi Bisnis

## JEB
pembebasan hutang. Ketentuan kedua
tentang barang : a.  Harus  jelas  ciri- cirinya  dan  dapat diakui sebagai hutang Pihak  koperasi selaku shani' memberikan pilihan spesifikasi berupa grade fasilitas  sanitasi yang akan dibangun kepada  anggota selaku mustashni'
b. Harus dapat dijelaskan
spesifikasinya
c. Penyerahannya dilakukan
kemudian d. Waktu dan tempat  penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan Dalam pelaksanaannya pihak  koperasi akan melaksanakan serah terima fasilitas tata sanitasi  setelah tahap pembangunan dan bangunan dinyatakan  telah memenuhi standar kualitas e.  Pembeli  tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya Koperasi menyerahkan barang  kepada anggota  setelah barang dinyatakan dapat diterima oleh koperasi berdasarkan tahapan serah terima pembangunan f. Tidak boleh
menukar barang,
kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
g. Dalam hal terdapat  cacat  atau barang  tidak  sesuai dengan kesepakatan, pemesan  memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad Anggota sebagai shani' tetap melanjutkan pembelian  atau akad apabila ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi  yang dipesan sebelumnya. Namun pihak anggota tetap mempunyai  hak menyampaikan permintaan perbaikan kembali/kompla in  kepada  pihak koperasi yang diwujudkan dengan pemberian  kartu garansi oleh koperasi Apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat Masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban  yang telah  disepakati untuk  dipenuhi dalam akad yang dibentuk

## Ekonomi Bisnis

## JEB
Fatwa DSN MUI
No.04/DSN MUI/III/2002 Implementasi di Koperasi Syariah BMI Jika LKS melakukan transaksi istishna' ,
untuk memenuhi
kewajibannya kepada  nasabah  ia dapat melakukan istishna' lagi dengan  pihak  lain pada  obyek  yang sama, dengan syarat istishna' yang pertama tidak bergantung pada istishna' kedua DPS Koperasi Syariah  Benteng Mikro  Indonesia menyampaikan bahwa sudah tidak lagi memakai akad istishna’  Paralel dalam pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi,  karena mitra  kontruksi yang membangun fasilitas  sanitasi sudah bergabung/terma suk didalam kepengurusan Koperasi Syariah Benteng  Mikro Indonesia,  yaitu Koperasi Konsumen Benteng  Mikro Indonesia, bisa dibilang Koperasi Konsumen ini adalah cabang dari Koperasi Syariah  Benteng Mikro  Indonesia itu sendiri LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC ( margin During Construction )dari nasabah  karena hal ini  tidak  sesuai dengan prinsip Berdasarkan informasi dari anggota bahwa selama proses pembangunan, anggota tidak mengeluarkan pembayaran apapun kepada pihak koperasi.
syariah
Kesimpulan bahwa secara keseluruhan poin-poin  dalam  ketentuan  fatwa sudah  terimplementasikan,  hanya  ada yang  tidak  sesuai  sepenuhnya  yakni dalam ketentuan alat pembayaran yang diterima  hanya  berupa  uang  .  Serta pelaksanaan  hak khiyar tidak  dapat melakukan  pembatalan  akad  tetapi diwujudkan dengan pemberian garansi sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atas kualitas pesanan anggota.

## D. Simpulan
Bahwa penerapan akad
istishna’ pada  produk  pembiayaan skim  mikro  tata  sanitasi  di  Koperasi Syariah  Benteng  Mikro  Indonesia dalam  perspektif  fikih  muamalah sudah  tidak  lagi  dilakukan  secara paralel,  dimana  dalam  memenuhi kewajiban  pesanan  anggota  berupa fasilitas sanitasi pihak koperasi langsung menghubungi konstruksi yang  sudah  dimiliki  oleh  Koperasi Syariah  Benteng  Mikro  Indonesia, yaitu  Koperasi  Konsumen  Benteng Mikro  Indonesia.  Jadi,  sudah  tidak melakukan pemesanan kembali kepada mitra  konstruksi  dengan  akad istishna ( istishna’ paralel).    Pelaksanaan  akad
antara  anggota  dengan  pihak  koperasi didahului  dengan  tahapan wa’d (janji) yang  bersifat mulzim (mengikat).

## Ekonomi Bisnis Volume 26, Nomor 2, Desember  2020

## JEB
Penandatanganan  akad  pembiayaan
istishna ’  dilakukan  setelah  fasilitas sanitasi  selesai  dibangunkan  oleh
mitra konstruksi.
Mekanisme
pelaksanaan  pembiayaan  skim  mikro tata  sanitasi  mengacu  pada  SOP  yang telah  di  tetapkan  oleh  Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
Analisis  penerapan  fatwa  DSN MUI  Nomor  06/DSN  MUI/IV  2000 tentang istishna’ dan fatwa DSN MUI
Nomor  22/DSN  MUI/III/2002  tentang
istsihna’ paralel  pada  pembiayaan skim  mikro  tata  sanitasi  di  Koperasi Syariah  Benteng  Mikro  Indonesia sudah    terimplementasikan  dengan baik.  Dalam  memenuhi  ketentuan poin  fatwa  DSN  MUI  mengenai  hak khiyar untuk melanjutkan atau
membatalkankan  akad  apabila  terjadi
ketidaksesuaian  objek  pesanan,  pihak koperasi mengaplikasikan dengan memberikan    garansi  kepada  anggota selaku mutshani’ dan  kesepakatan akad terus dilanjutkan.
E. Daftar Pustaka
Arifin, Zainul, “Produk-Produk Perbankan  Syariah  dan  Prospek Pasarnya  di  Indonesia”,  dalam Zaim  Saidi, Tidak  Syariahnya Bank Syariah (Yogyakarta: Delokomotif, 2015). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian,  Suatu  Pendekatan Praktik, (Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 2017) Batubara  Kamaruddin, Model  BMI Syariah, (Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo, 2019) Batubara  Kamaruddin,  dan  Irsyad Muchtar, Pengalaman Koperasi  Syariah  Benteng Mikro Indonesia Dalam Pembiayaan  Mikro  Tata  Air dan  Sanitasi, (Jakarta:  PT Berkah Dua Visi, 2018) Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi  Metodologis  ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada 2017) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI),  “Fatwa  Tentang  Jual Beli Istishna’” dari https ://dsnmui.or.id/produk/fa twa/ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI),  “Fatwa  Tentang  Jual
Beli Istishna’ Paralel ” dari https ://dsnmui.or.id/produk/fa twa/ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI),  “Fatwa  Janji  ( Wa’d ) Dalam  Transaksi  Keuangan Dan  Bisnis  Syariah ” dari https ://dsnmui.or.id/produk/fa twa/ Hidayat,  Syafi’,  “Implementasi  Akad
Istishna’ Dalam  Jual  Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i  dan  Mazhab  Hanafi (Studi  Kasih  Kasus  Di  UD Cipta  Indah  Desa  Bendo Kecamatan Ponggok)” (Skripsi  S1  Program  Studi Hukum  Bisnis  Syariah  UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

## Ekonomi Bisnis

## JEB
Jumariyah, Siti, “Analisis Pengendalian Istishna’ Pada Bank  Syariah  (Studi  Kasus Pada  Bank  Tabungan  Negara Kantor Cabang Syariah Semarang” (Skripsi S1 Program  Studi  Akutansi  UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) Moleong, Lexy J., Metodologi Peneliitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017)
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin, Fiqh Muamalah  Maliyyah  Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosa  Rekatama  Media, 2017). Muhamad, Manajemen  Pembiayaan Bank  Syariah, (Yogyakarta:
UPP STIM YKPN, 2016)
Muhfid, Moh Usul Fiqh Ekonomi dan
Keuangan  Kontemporer  Dari
Teori  Keaplikasi, (Jakarta: Prenadamedia, 2018) Mustofa,  Imam, Fiqh  Mu’amalah
Kontemporer, (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2016) Putra, Ghanda Sunaryo dan Selviana,  “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban  Sehat  di  Desa Kempakan Kecamatan Kayanhulu,” Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Vol.  4  No.  3, Tahun 2017. Sahroni,  Oni  dan  M.  Hasanudin, Fiqh Mualamah: Dinamika  Teori  Akad  dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT  Rajagrafindo  Persada,
2016)