## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021: TheJournalish Hal. 064-072

## IMPLEMENTASI  PERATURAN  MENTERI  KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KULON PROGO

## Hardjanto (1), Tri Nugroho (2)
(1) Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
(2) Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta Email Korespondensi: harjantojogja15@gmail.com
Abstrak: Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014  telah melakukan upaya agar perusahan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) membuat PP. Pada tahun 2020 dari 104 perusahaan yang wajib membuat PP baru 29 yang membuat PP, dan 14 perusahaan yang membuat PKB. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan  Upaya Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Jenis  penelitian  ini  adalah kualitatif-deskriptif  yang  hasilnya  berupa  kata-kata,  gambar  bukan  dalam  bentuk  angka-angka,  maka  proses pengambilan data dilakukan dengan pengamatan di lapangan, menggali realitas dari informan secara mendetail dan  menyeluruh  terkait  setiap  interaksi  yang  terjadi  di  antara  informan  melalui  wawancara  mendalam, selanjutnya peneliti menuangkan temuannya dan mendeskripsikan Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari George C Edward III dengan faktor yang mempengaruhi: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birolrasi. Hasil penelitian: 1) Komunikasi, dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan pembinaan, namun belum semua pengusaha mejalankan kewajibannya membuat PP (faktor penghambat; 2) Sumber Daya, Pejabat  Funsional  Mediator  sebagai  ujung  tombak  implementasi  dibutuhkan  2  baru  ada  1  orang  (faktor penghambat);  3)  Disposisi,  sikap  implementor  sangat  mendukung  implementasi  yang  selalu  mengingatkan pengusaha  untuk  membuat  PP/PKB  (faktor  pendukung);  4)  Struktur  birokrasi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  telah  menyusun  Standar  Operation  System  (SOP)  Pengesahan  PP  dan SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (faktor pendukung).
Kata kunci; Implementasi;  pendukung; penghambat.
Abstract: The  Department  of  Manpower  and  Transmigration  of  Kulon  Progo  Regency  In  implementing  the Regulation of the Minister of Manpower Number 28 of 2014 has made efforts so that companies that are obliged to  make  Company  Regulations  (PP)  make  PP.  In  2020,  of  the  104  companies  that  are  required  to  make  new PPs,  29  are  making  PPs,  and  14  companies  are  making  CLAs.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the efforts  of  the  Manpower  and  Transmigration  Office  of  Kulon  Progo  Regency  in  the  Implementation  of  the Minister  of  Manpower  Regulation  Number  28  of  2014  and  the  obstacles  faced.  This  type  of  research  is qualitative-descriptive whose results are in the form of words, pictures not in the form of numbers, then the data collection process is carried out by observing in the field, exploring the reality of the informants in detail and thoroughly  regarding  every  interaction  that  occurs  between  informants  through  interviews  in  depth,  then  the researcher pours out his findings and describes. The research uses the policy implementation model of George C  Edward  III  with  influencing  factors:  Communication,  Resources,  Disposition,  and  Bureaucratic  structure. The results of the study: 1) Communication, carried out through socialization, consultation and coaching, but not  all  entrepreneurs  carry  out  their  obligations  to  make  PP  (inhibiting  factor;  2)  Resources,  Functional Mediator Officials as the spearhead of implementation, only 2 are needed, only 1 person (inhibiting factor); 3) Disposition,  the  attitude  of  the  implementor  is  very  supportive  of  implementation  which  always  reminds entrepreneurs  to  make  PP/PKB  (supporting  factor);  4)  The  bureaucratic  structure  of  the  Manpower  and Transmigration  Office  of  Kulon  Progo  Regency  has  developed  a  Standard  Operation  System  (SOP)  for Approving PP and SOP for Registration of Collective Labor Agreements (supporting factors).
Keywords: Implementation; supporters; barriers.
Informasi Artikel: Disubmit: 26-06-2020; Direvisi 26-07-2020; Disetujui: 2021-08-26

## PENDAHULUAN
Pengusaha  dan  pekerja/buruh  memiliki  kepentingan  yang  sama  yaitu  memajukan  perusahaan. Perusahaan  yang  maju  akan  memberikan  keuntungan  yang  besar  bagi  pengusaha/  pekerja/buruh, Peningkatan  kesejahteraan  akan  menciptakan  ketenangan  dan  ketenteraman  kerja  dalam  proses produksi  barang  dan  jasa,  sehingga  turut  serta  meningkatkan  produktivitas  kerja  bagi  setiap pekerja/buruh. Keadaan yang demikian tentunya akan mampu tercapai manakala pengusaha maupun pekerja/buruh    mengetahui  secara  pasti  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Dalam  upaya menjamin  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  dan  pengusaha,  diperlukan pedoman  bagi  pekerja/pengusaha  untuk  melaksanakan  tugas  kewajibannya  masing-masing, menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis,  aman  dan  dinamis  antara  pekerja  dan  pengusaha, memajukan  dan  menjamin  kelangsungan  perusahaan,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya.  Pedoman  tersebut  adalah    PP  atau  PKB  yang  di  dalamnya  memuat  syarat-syarat  kerja serta tata tertib perusahaan. Menurut Anomim dalam Khakim, Abdul (2017:124) manfaat PP adalah:
a) mencegah  terjadinya  permasalahan  di  perusahaan  san  sebagai  pedoman  penyelesaian permasalahan.
b) baik  bagi  pekerja  dan  pengusaha  akan  lebih  mengetahui  dan  memahami  tentang  hak  dan kewajibannya masing-masing.
c) sebagai pedoman dalam peningkatan syarat kerja melalui perundingan PKB antara SP/SB dan pengusaha.
Sedangkan manfaat PKB menurut Anomim dalam Khakim, Abdul (2017:138) adalah:
a. adanya kepastian hak dan kewajiban
1) dengan PKB akan tercipta suatu kepastian hukum dalam segala hal yang berhubungan dengan hubungan industrial anatara pekerja dan pengusaha;
2) PKB memberikan kepastian terlaksananya keyentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menciptakan semangat kerja,
1) PKB  dapat  menghindarkan  berbagai  kemungkinan  kesewenang-wenangan  dan tindaakan merugikan dari pihak satu terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;
2) PKB dapat menciptakan suasana dan semangat kerja para pihak dan menjauhkan dari berbagai ketidakjelasan dalam hubungan kerja.
c. mendorong peningkatan produktivitas kerja
1) mengurangi  hambatan-hambatan  dalam  proses  produksi  karena  melalui  PKB  akan dapat  menciptakan  ketenangan  kerja  dan  ketenangan  berusaha  yang  dinamis  dan kompetitif
2) PKB  juga  dapat  membantu  meningkatkan  produktivitas  kerja,  dengan  PKB masalah perselisihan akan dapat dikurangi.
Belum  dibuatnya  PP/PKB  di  perusahaan  akan  menimbalkan  masalah  baik  bagi  Pemerintah Daerah,  pengusaha  maupun  pekerja.  Bagi  Pemerintah  Daerah  akan  berdampak  pada  kurang optimalnya  kontrol  dari  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  menciptakan  hubungan  industrial  yang harmonis  dan  perlindungan  tenaga  kerja  serta  pada  saat  terjadi  perselisihan  antara  pengusaha  dan pekerja  penyelesaiannya  harus  merujuk  pada  aturan  yang  lebih  tinggi.  Bagi  pengusaha  apabila perusahaan  tidak  membuat  PP/PKB,  maka  kurangnya  perlindungi  hak-haknya  pengusaha  yaitu pelaksanaan proses produksi dan keberlangsungan perusahaan, serta tindakan merugikan perusahaan. Bagi  pekerja  apabila  perusahaan  tidak  membuat  PP/PKB,  maka  kurangnya  perlindungan  dan kepastian akan hak-haknya sebagai pekerja serta kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Kulon Progo” .

## Implementasi Kebijakan
Penelitian  ini  menggunakan  model  Implementasi  kebijakan  menurut  pandangan  George  C. Edward  III  dalam  Subarsono  (2015:90-92)  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat variabel yakni: komunikasi, Sumberdaya;  disposisi; dan struktur birokrasi.
1) Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada kelompok  sasaran (target  group),  sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implentasi. Apabila  tujuan  dan sasaaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2) Sumberdaya
Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor,  dan sumberdaya  finansial.  Sumberdaya adalah  factor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3) Disposisi
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang  standar  (standard  operating  prosedures  atau  SOP). SOP  menjadi  pedoman  bagi  implementor  dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan komplek yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## Pembuatan  dan Pengesahan PP:
Perusahaan yang wajib membuat PP (PP), adalah perusahaan yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
1) Mempekerjakan  pekerja/buruh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang.  Jumlah sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang  tersebut  menjadi  penentu  apakah  sebuah perusahaan  telah  dikenai  kewajiban  membuat  PP  atau  tidak,  tanpa  perlu memperhatikan  faktor-faktor  lain  semisal  jumlah  modal,  omzet,  bonafid  atau  tidak, dan lain sebagainya.
2) Perusahaan tersebut tidak memiliki PKB (PKB).
Menurut  Meyers  da  Olber  dalam  Khakim,  Abdul  (2017:123)  PP  adalah  ketentuan  tentang syarat kerja yang dibuat oleh majikan untuk semua pegawai atau suatu golongan tertentu.
PP dibuat oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Dalam 1 (satu)  perusahaan  hanya  dapat  dibuat  1  (satu)    PP  yang  berlaku  bagi  seluruh  pekerja/buruh  di perusahaan  yang  bersangkutan.  Pengusaha  yang  wajib  membuat  PP  menurut  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  Pasal  2  ayat  (1)  adalah  Pengusaha  yang  mempekerjakan pekerja/buruh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh)  orang,  sedangkan  Pasal  4  ayat  (1)  menyebutkan bahwa: “PP dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.”
Materi atau isi di dalamnya PP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi perlindungan hak dan kewajiban baik  pengusaha maupun pekerja/buruh. Materi atau  isi  PP  menurut  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014,  Pasal  2  ayat  (1) sekurang-kurangnya memuat:
1) hak dan kewajiban pengusaha;
2) hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3) syarat kerja;
4) tata tertib perusahaan;
5) jangka waktu berlakunya PP; dan
6) hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang undangan.
Pengesahan PP diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 7, yaitu bahwa pengesahan PP dilakukan oleh:
1) Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (“SKPD”)  bidang  ketenagakerjaan  kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2) Kepala  SKPD  bidang  ketenagakerjaan  provinsi,  untuk  perusahaan  yang  terdapat  pada  lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
3) Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (“Direktur Jenderal”), untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi.
Masa  berlakunya  PP    paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  wajib  diperbaharui  setelah  habis  masa berlakunya.

## Tata Cara Pembuatan  dan Pendaftaran PKB
PKB menurut Peraturan    Menteri    Ketenagakerjaan   Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  dengan  pengusaha,  atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perundingan PKB tersebut harus didasari  itikad  baik  dan  kemauan  bebas  kedua  belah  pihak.  Perundingan  PKB  dilakukan  secara musyawarah  untuk  mufakat.  Lamanya  perundingan  PKB  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Peraturan    Menteri    Ketenagakerjaan   Nomor 28 Tahun 2014  Pasal 15 memberikan pengertian bahwa: “Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1  (satu)  PKB  yang  berlaku  bagi  seluruh  pekerja/buruh  di  perusahaan  yang  bersangkutan  baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKB  yang  telah  disepakati,  ditandatangani  oleh  direksi  atau  pimpinan  perusahaan,  ketua  dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. Isi PKB menurut Pasal 24 sekurang-kurangnya harus memuat:
1) nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
2) nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
3) nomor  serta  tanggal  pencatatan  serikat  pekerja/serikat  buruh  pada  SKPD  bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
4) hak dan kewajiban pengusaha;
5) hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
6) jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
7) tanda tangan para pihak pembuat PKB.
Pendaftaran PKB diatur dalam Peraturan    Menteri    Ketenagakerjaan   Nomor 28 Tahun 2014 Pasal  30,  yang  berbunyi  “Pengusaha  mendaftarkan  PKB  kepada  instansi  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.” Pendaftaran PKB tersebut dimaksudkan: 1) sebagai alat  monitoring  dan  evaluasi  pengaturan  syarat-syarat  kerja  yang  dilaksanakan  di  perusahaan;  2) sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB. Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh  diatas  meterai  cukup.  Pendaftaran  PKB  menurut  Peraturan        Menteri        Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 31 dilakukan oleh:
1) Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
2) Kepala  SKPD  bidang  ketenagakerjaan  provinsi,  untuk  perusahaan  yang  terdapat  pada  lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi;
3) Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menurut  Sugiyono  (2015:3)  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh dari  informan  melalui  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo.dan  aturan  perundang-undangan.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    kualitatif-deskriptif  yaitu  penelitian  yang hasilnya berupa kata-kata, gambar bukan dalam bentuk angka-angka, maka proses pengambilan data dilakukan  dengan  pengamatan  di  lapangan,  menggali  realitas  dari  informan  secara  mendetail  dan menyeluruh  terkait  setiap  interaksi  yang  terjadi  di  antara  informan  melalui  wawancara  mendalam, selanjutnya  peneliti  menuangkan  temuannya  dan  mendeskripsikan  Upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
Obyek  penelitian  ini  adalah  upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon Progo  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014.  Lokasi penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa: purposive adalah tekhnik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun  yang  menjadi  informan  sebagai  berikut:  a)  Pegawai  (ASN)  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo:  4  orang;  b)  Pengusaha/pemilik  perusahaan  :  4  orang;  dan Pekerja/buruh /Serikat Pekerja/Serikat Buruh : 4 orang. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah:  a)  Pengamatan;  yaitu  penelitian  dengan  melaksanakan  pengamatan  secara  langsung  di lokasi  mengenai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun 2014;  b)  Wawancara;  yaitu  melaksanakan  wawancara  kepada  subyek  penelitian  yang  mempunyai ketugasan  berkaitan terhadap  subyek  penelitian  yang mempunyai  ketugasan  berkaitan  dengan upaya Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014;  dan  c)  Dokumentasi;  yakni  mengumpulkan  data berupa  dokumen  penting  berkaitan  dengan  upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014. Teknik analisis data: a) reduksi data; b) Display data; dan c) Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  perusahaan  yang  ada  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo pada tahun 2020 ada 314 perusahaan.  Dari jumlah tersebut  104 perusahaan merupakan perusahaan yang wajib membuat PP dan 15 perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja/serikat buruh. Dari 104  yang  wajib  membuat  PP  baru  29  perusahaan  yang  telah  membuat  PP.  Sedangkan  Perusahaan yang sudah membuat PKB sejumlah 14 perusahaan dari 15 perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja/serikat.  Sesuai  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014, terdapat beberapa pengusaha yang tidak  membuat PP sehingga perlu upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  melakukan  pembinaan.  Penelitian  ini  membahas Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam Implementasi Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam implementasi  dengan  cara  melihat  model  implementasi  menurut  George  C.  Edwards  III  ),  di  mana terdapat  empatfaktor  yang  mempengaruhi  implementasi    kebijakan,  yaitu  :  (1)  komunikasi,  (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) stuktur birokrasi.

## Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Kulon Progo.
Hasil  wawancara  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  dan perusahaan-perusahan dapat peneliti ringkaskan sebagai berikut:

## Komunikasi;
Upaya  Dinas  Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 kepada pengusaha/pekerja/serikat pekerja agar dipahami dan ditaati, dilaksanakan dengan cara sosialisasi; konsultasi; dan   pembinaan.
1) Sosialisasi;Penyaluran  komunikasi  (transmisi)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  kepada  para  pengusaha/pekerja  yaitu  dengan  kegiatan    sosialisasi. Sosialisasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta  Pembuatan  dan Pendaftaran PKB di Kabupaten Kulon Progo  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dilakukan  dengan  cara  tatap  muka mengundang  para  pengusaha  dan  pekerja  sesuai  waktu  yang  telah  dijadwalkan.  Sosialisasi dengan  menghadirkan  narasumber  yang  kompeten  terkait  dengan  pembuatan  PP  dan  PKB. Tujuan  sosialisasi  agar  para  pengusaha  dan  pekerja  memahami  tentang  aturan  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta  Pembuatan  dan Pendaftaran PKB, dengan tujuan agar para pengusaha/pekerja patuh aturan dan segera membuat PP dan PKB.
2) Pembinaan  Penyaluran  komunikasi  (transmisi)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  kepada  para  pengusaha/pekerja  selain  dengan  kegiatan    sosialisasi juga dilakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dengan cara melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait dengan  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  PP  serta    Pembuatan    dan  Pendaftaran  PKB, dengan  pembinaan  menjadi  salah  satu  pendorong  bagi  pengusaha  untuk  segera  membuat PP/PKB.
3) Konsultasi Konsultasi dilakukan oleh pengusha terhadap materi drat PP yang disusun sebelum mengajukan  permohonan  pengesahan.  Konsultasi  dilakukan  untuk  sinkronisasi  materi  yang akan  diatur  untuk  mempermudah  tahap  pengajuan  pengesahan.  Konsultasi  dari  para pengusaha dilakukan secara langsung maupun dengan eloktronik (Email/WhatsApp).

## Sumber daya;
sumber  daya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  berkaitan  dalam implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta  Pembuatan  dan Pendaftaran PKB  di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
1) Staf;  Sumberdaya  utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf  Kegagalan  yang  sering terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya  disebabkan  oleh  staf  yang  tidak mencukupi,  memadahi  ataupun  tidak  kompeten  di  bidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  dan implementator  saja  tidak mencukupi, tetapi  diperlukan  pula  kecukupan  staf dengan  keahlian dan  kemampuan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  atau  melaksanakan  tugas  yang diinginkan  oleh  kebijakan  itu  sendiri.  Staf  yang  terlibat  dalam  implementasi    terdiri  dari beberapa  aparatur  sipil  negara  (ASN)  yang  ada  di  bidang  Hubungan  Industrial  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja,  yaitu:  1  Kepala  Bidang,  2  Kepala  Seksi,  1  pejabat  Fungsional Mediator dan 1 orang staf. Dari jumlah sumber daya aparatur yang ada di Bidang Hubungan Industrial  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  baru  1  orang  yang  telah  mengikuti  pelatihan tentang  pembuatan  PP/PKB  yaitu  pejabat  Fungsional  Mediator  sesuai  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
2) Informasi  dalam  implementasi  kebijakan  mempunyai  dua  bentuk  yaitu  :  pertama  informasi yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan.  Implementator  harus  mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan  di  saat  mereka  diberi  perintah  untuk  melakukan  tindakan. Kedua  informasi  mengenai  data  kepatuhan  dari  para  pelaksana  terhadap  peraturan  dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi yang diperoleh  dan  dipakai  sebagai  pedoman  bagi  Dinas  dalam  implementasi  pembuatan  dan pengesahan  PP  serta  pembuatan  dan  pendaftaran  perjanjian  Kerjasama  adalah  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
3) Kewenangan harus bersifat normal agar printah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas  atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan secara  politik.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Dinas  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 yaitu mengesahkan PP dan pendaftaran PKB.
4) Fasilitas  fisik  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Implementator mungkin  memeiliki  staf  yang  mencukupi,  mengerti  apa  yang  harus  dilakukannya,  dan memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  adanya  fasilitas  pendukung (sarana  dan  prasarana)  maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berhasil.  Fasilitasi dalam mendukung  implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 berupa:  sumber  dana  (anggaran)  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten  dimana  jumlahnya belum cukup memadai, serta sarana prasarana kantor yang masih terbatas untuk mendukung hasil kerja yang optimal.

## Disposisi;
Sikap implementor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif.
1) Efek  disposisi,  sikap  implementor  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Kulon  Progo  dalam  menjalankan  tugasnya  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  PP serta  Pembuatan  dan Pendaftaran PKB dan sesuai kebijakan pimpinan.
2) pengaturan birokrasi, implementor Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 penunjukan dan pengangkatan dalam birokrasi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepagawaian (Bupati)  dengan  mendasarkan  pada  Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  59  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Fungsi  dan  Tugas  serta  Tata  Kerja  pada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3) Insentif diberikan untuk memotivasi kepada implementor yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  yaitu  dengan  memberikan  tunjangan  kinerja  yang berasal  dari  dana  APBD  Kabupaten  yang  diterimakan  setiap  bulannya.  Insentif  tersebut berbentuk  reward  kinerja  ASN  secara  umum,  namun  untuk  insentif  implementor  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan Pengesahan PP serta  Pembuatan  dan Pendaftaran PKB secara khusus belum ada.

## Strukstur Birokrasi;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo diatur dalam  Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.  Dalam  mendukung  implementasi  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sudah disusun SOP tentang Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB. Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi  Upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014    tersebut  di  atas,  maka peneliti nyatakan faktor-faktor  yang mendukung maupun yang menghambat, sebagai berikut:
a. Faktor yang mendukung: 1) disposisi atau sikap implementor; dan 2) Struktur birokrasi
b. Faktor yang menghambat: 1) Komunikasi; dan 2) Sumber daya.

## Kendala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014
Dari  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo dan perusahaan-perusahan, maka dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:
a. Komunikasi;  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  beberapa  pengusaha  yang  diundang  tidak  hadir atau  hanya  mewakilkan  pihak  HRD,  sehingga  informasi  tidak  sampai  langsung  kepada pengusaha.atau  kurang  lengkapya  informasi  yang  sampai  kepada  pengusaha.  Selain  itu kegiatan  konsultasi  juga  kurang  dimanfaatkan  oleh  pengusaha  atau  konsultasi  hanya
dilakukan  oleh  HRD,  bahkan  kegiatan  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Dinas  jarang  sekali ketemu  dengan  pengusaha  langsung  sehingga  informasi  yang  di  sampaikan  tidak  diterima oleh pengusaha langsung.
b. Sumber  daya;  kurangnya  jumlah  implementor  yang  kompeten  dan  keterbatasan  anggaran untuk kegiatan serta terbatasanya sarana prasarana kantor.
c. Disposisi;  adanya  penempatan/pengangkatan  staf  berasal  dari  luar  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  sehingga  belum  paham  tugasnya  dan  perlu  waktu  untuk  belajar  serta penyesuaian pekerjaan.
d. Struktur  Birokrasi;  dalam  permohonan  pengesahan  PP  dan  pendaftaran  PKB  masih  terdapat perusaahaan yang tidak mengikuti SOP yang ada.

## KESIMPULAN
Upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: Komunikasi; penyebarluasan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo kepada pengusaha dan pekerja  melalui  sosialisasi,  konsultasi  dan  pembinaan  walaupun  hasilnya  belum  semua  pengusaha memahami  dan mejalankan  kewajibannya  untuk  membuat  PP.  Sumber  Daya; Sumber  daya  manusia maupun finansial yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo masih kekurangan.  Implementor  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  di  Kabupaten Kulon Progo masih belum sesuai dengan kebutuhan . Pejabat Fungsional Mediator yang berdasarkan analisis beban kerja dibutuhkan 2 orang baru terisi 1 orang, serta anggaran yang masih terbatas utnuk pelaksanaan kegiatan. Disposisi; Sikap implementor di Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014    menjalankan  tugasnya sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  perintah  pimpinan.  Penunjukan  dan  pengangkatan  dalam birokrasi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepagawaian (Bupati) dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati  Kulon  Progo  Nomor  59  Tahun  2016.  Struktur  Birokrasi;  Upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014  telah  dilakukan  dengan  disusunnya  Standar  Operation  System  (SOP) Pengesahan PP dan SOP Pendaftaran PKB.
Kendala  yang  dihadapi    oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  dapat  peneliti simpulkan  sebagai  berikut:  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  kepada  perusahaan  berupa  sosialisasi,  konsultasi  dan  pembinaan  sebagian tidak  dilakukan  oleh  pengusaha  sendiri  tetapi  hanya  mewakilkan  HRD.  Sumber  Daya,  Pejabat Funsional Mediator sebagai ujung tombak implemntasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun  2014  di  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  berdasarkan  analisis  beban  kerja  masih  kekurangan  1 orang.  Disposisi,  Penempatan/pengankatan  staf  yang  tidak  kompeten  karena  yang  berasal  dari  luar Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo.  Struktur  Birokrasi,  belum  semua pengusaha mengerti SOP implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.
Saran  dalam  penelitian  ini  upaya  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon Progo dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014  dapat peneliti sarankan  sebagai  berikut:  Komunikasi  yang  dilakukan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  ditingkatkan  dan  langsung  dengan  pengusaha.  Segera  pemenuhan kekurangan  Sumber  Daya    manusia  sesuai  analisis  beban  kerja  dan  penambahan  anggaran. Penunjukan  dan  pengangkatan  kepada  para  implementor  terkait  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014  sesuai  dengan  kemampuan,  kapabilitas  dan  kompetensinya.  Pelaksanaan pelayanan  pengesahan  PP  dan  pendaftaran  PKB  sesuai  SOP.  Kendala  yang  dihadapi    oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014.  Dalam  mengatasi  kendala  tersebut  dapat  peneliti  sarankan sebagai  berikut:  Komunikasi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Kulon  Progo kepada  perusahaan  dilakukan  langsung  dengan  pengusaha.  Mengisi  kekurangan  Pejabat  Funsional
Mediator dengan menambah 1 orang Pejabat Fungsional Mediator. Mengikutkan implementor dalam Pendidikan dan pelatihan keahlian berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor  28  Tahun  2014.  Menginformasikan  SOP  pengesahan  PP  dan  SOP  pendaftaran  PKB  ke perusahaan-perusahaan.

## REFERENSI
Awan  Y.  Abdoellah  dan  Yudi  Rusfiana,  2016.  Teori  dan  Analisis  Kebijakan  Publik.  Bandung  : Alfabeta.
Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti,  2015.  Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gaya Media.
Jamal, 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif,. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Jeane Elisabeth Langkai, 2020. Kebijakan Publik. Malang : Seribu Bintang.
Najma Amira Adullah (2017), Universitas Airlangga, Sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PP atau PKB, http://repository.unair.ac.id/61426/ Diunduh tanggal 5 Desember 2020.
Putri Silvia Puspitasari dan Sonhaji, Solechan (2015), Diponegoro Law Review Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Pelaksanaan PP di CV Mekar Jaya Sentosa,
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10783 Diunduh tanggal 5 Desember 2020.
Subarsono,  AG.  2015.  Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Republik Indonesia, 2000. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131.
Republik  Indonesia,  2003.  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39
Kementerian  Ketenagakerjaan  RI,  2014.  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  28  Tahun  2014 tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftaran  PKB.  Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2099
Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo,  2014.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  14 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah.  Lembaran  Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14.
Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo.  Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  59  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 61.