## EDUCORETAX

## EFEKTIVITAS EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
Ghani Adinola 1) ; Santoso Wahyu Utomo 2)
1) ghaniadinola512@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) santos.backbone@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
One of the efforts taken to increase tax revenue is tax extensification activities. The extensification activity aims to expand the tax base and improve taxpayer compliance in registering to obtain a Taxpayer Identification Number (TIN).  Seeing  the  importance  of  the  role  of  extensification  activities,  the  Directorate  General  of  Taxes  (DGT) should  pay  great  attention  to  the  effectiveness  of  the  implementation  of  extensification.  The  more  effective  the implementation  of  the  extensification,  the  higher  the  chance  of  success  of  the  extensification.  Therefore,  this research was conducted which aims to see how the effectiveness of the implementation of extensification as an effort to increase the number of registered taxpayers and tax revenues at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The research method used is a qualitative research method that utilizes primary data and secondary data. The results of the study indicate that the implementation of extensification activities at KPP Pratama Pekanbaru Tampan has been effective in accordance with applicable regulations. However, the implementation of extensification activities did not significantly affect the growth of new registered taxpayers and tax revenues at KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Keywords: Extensification, Effectiveness, New Taxpayer, Tax Revenue, Registered Taxpayer.

## Abstrak
Salah  satu  upaya  yang  diambil  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah  kegiatan  ekstensifikasi  pajak. Kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melihat pentingnya peran ekstensifikasi tersebut maka sudah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi perhatian besar terhadap keefektifan pelaksanaan  ekstensifikasi.  Semakin  efektif  pelaksanaan  ekstensifikasi  yang  dilakukan  maka  semakin  tinggi peluang keberhasilan ekstensifikasi tersebut. Atas dasar itulah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  ekstensifikasi  dalam  upaya  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  dan penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif  yang  memanfaatkan  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh yang  besar  terhadap  pertumbuhan  Wajib  Pajak  baru  yang  terdaftar  dan  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Pekanbaru Tampan.
Kata kunci: Ekstensifikasi, Efektivitas, Wajib Pajak baru, Penerimaan pajak, Wajib Pajak terdaftar

## PENDAHULUAN
Dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012), diuraikan bahwa pajak adalah alat fiskal yang sangat  kuat  untuk  menggapai  arah  ekonomi  nasional  dalam  mencapai  target  ekonominya. Melihat peran strategis pajak sebagai penyokong penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya keras agar penerimaan pajak tetap optimal setiap tahunnya. Pajak sebagai sumber  penerimaan  utama  memang  sangat  potensial  untuk  digali.  Oleh  karena  itu,  target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan alokasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2016-2019.

## Tabel 1 Alokasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2016-2019 (miliar rupiah)
Jenis Penerimaan Pajak 2016 2017 2018 2019 Pajak Dalam Negeri 1.506.577,5  1.464.796,5  1.579.395,5  1.743.056,9 Pajak Perdagangan Internasional 40.087,1 34.075,1 38.700,0 43.321,8

## EDUCORETAX
Total 1.546.664,6  1.498.871,6  1.618.095,5  1.786.378,7

## Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (2019)
Alokasi  penerimaan  perpajakan  yang  terus  meningkat  sejatinya  juga  harus  disertai dengan  keberhasilan  pencapaian  target  pajak.  Akan  tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya, Yustinus  Prastowo  sebagai  Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis menyatakan  bahwa  pencapaian  target  penerimaan  pajak  belum  pernah  menunjukkan keberhasilan dalam sepuluh tahun terakhir (Victoria, 2020). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi target penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 belum pernah mencapai seratus persen. Walaupun demikian, kinerja penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Tabel 2 Perbandingan alokasi penerimaan perpajakan dengan realisasi (dalam miliar
rupiah) Tahun APBN Alokasi Penerimaan Perpajakan Realisasi Nilai Persentase (%) 2016 1.546.664,6 1.284.970,1 83% 2017 1.498.871,6 1.343.529,8 90% 2018 1.618.095,5 1.518.789,8 94% 2019 1.786.378,7 1.643.083,9 92% Sumber: Diolah dari website Badan Pusat Statistik & Kemenkeu RI Target  penerimaan  pajak  yang  terus  naik  membuat  DJP  harus  berupaya  keras  agar realisasi  penerimaan  pajak  tetap  tercapai  guna  menjaga  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu upaya  yang  diambil  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah  kegiatan ekstensifikasi  pajak  (Bahtiar  &  Saragih,  2019).  Menurut  Maulana  (2014,  dikutip  dalam Christover  &  Rondonuwu,  2016),  ekstensifikasi  merupakan  pencarian  sesuatu  yang tersembunyi dalam hal ini subjek pajak yang belum terdaftar tetapi telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak (WP).  Sesuai  Pasal  2 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), setiap WP yang memenuhi syarat  subjektif  serta  objektif  harus  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi bertujuan untuk  memperluas  basis  pajak  serta  meningkatkan  kepatuhan  untuk  mendaftarkan  diri  guna memperoleh NPWP.
Ekstensifikasi  pajak  sangat  berperan  penting  dalam  pencapaian  target  penerimaan pajak. Kementerian Keuangan RI (2014) menjelaskan bahwa dominasi sektor tradisional seperti pertambangan dan komoditas  dalam struktur penerimaan pajak menjadi  salah satu  penyebab menurunnya  penerimaan  pajak.  Ketika  harga  tambang  dan  komoditas  menurun  maka penerimaan  pajak  secara  otomatis  juga  mengalami  penurunan.  Oleh  karena  itu,  kegiatan ekstensifikasi  sangat  penting  dilakukan  terutama  terhadap sektor-sektor lain  yang selama ini belum tergali secara optimal.
DJP telah menargetkan jumlah WP terdaftar dari tahun 2015-2019 dalam Destination Statement Direktorat  Jenderal  Pajak.  Dari target  jumlah  WP terdaftar sebanyak 44 juta pada tahun  2019,  tercatat  per  31  Desember  2019  jumlah  WP  terdaftar  masih  sebesar  41.996.743 (DJP, n.d.). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, terlihat pada Tabel 3 bahwa jumlah wajib pajak mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,98 persen  pada  tahun  2018  dan  sebesar  -7,20  persen  pada  tahun  2019.  Padahal  ukuran-ukuran tertentu  seperti  jumlah  penduduk  bekerja,  jumlah  pertumbuhan  UMKM  dan  jumlah  pelaku usaha sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan. Jumlah penduduk berusia lima belas
tahun ke atas yang sudah bekerja pada tahun 2017 adalah sebanyak 467.555. Angka tersebut naik  menjadi  494.362  di  tahun  2018  dan  kemudian  meningkat  kembali  menjadi  514.200  di tahun  2019.  Selain  itu,  pertumbuhan  UMKM  di  provinsi  Riau  dari  tahun  2016-2018  juga menunjukkan  kenaikan.  Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Riau  (2018) melaporkan jumlah pertumbuhan UMKM di tahun 2016 sebesar 149.250, di tahun 2017 sebesar 149.335  dan  di  tahun  2018  sebesar  149.440.  Badan  Pusat  Statistik  (2020)  juga  melaporkan bahwa terdapat pertambahan pelaku usaha perdagangan di Kota Pekanbaru. Hal itu dapat dilihat dari sumbangsih sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi sepeda motor dan mobil terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kota  Pekanbaru  2015-2019  yang  mengalami pertumbuhan dari sebesar 2,22 persen di tahun 2015 menjadi 7,22 persen di tahun 2019.
Tabel 3 Pertumbuhan jumlah WP baru KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun Pendaftaran Jumlah NPWP baru Pertumbuhan (%) Pertumbuhan WP 2018 12.990 -2,98% 399 2019 12.055 -7,20% 935
Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Dari data tersebut terlihat adanya kesenjangan karena pertumbuhan WP di KPP Pratama Pekanbaru  Tampan  cenderung  menurun  padahal  jumlah  penduduk  bekerja,  jumlah pertumbuhan UMKM dan jumlah pelaku usaha sektor perdagangan cenderung meningkat. Hal ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebelumnya, penelitian dengan topik kegiatan ekstensifikasi di  KPP Pratama sudah pernah beberapa kali dilakukan. Dewi &  Suwarno (2014) membahas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Duren  Sawit.  Sementara  itu,  Puspasari  (2014) meninjau  efektivitas  pelaksanaan  ekstensifikasi  pajak  pada  KPP  Pratama  Pontianak.  Dalam penelitian  ini,  penulis  membahas  topik  yang  mirip  tetapi  dengan  batasan  hanya  terhadap kegiatan  ekstensifikasi.  Kemudian,  rumusan  masalah  yang  dibahas  tidak  hanya  mencakup evaluasi  pelaksanaan  ekstensifikasi  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  pelaksanaan ekstensifikasi, tetapi juga analisis terkait pengaruh efektivitas kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
Menurut penulis, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kegiatan  ekstensifikasi  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Penelitian  ini  juga  dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam mengevaluasi kegiatan ekstensifikasi yang selama ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi,  mengetahui  seberapa  efektif  kegiatan  ekstensifikasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak, dan mengetahui upaya-upaya yang diambil KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

## KAJIAN PUSTAKA Pajak
Banyak ahli mengemukakan pendapat terkait definisi pajak. Dalam bukunya, Setyawan (2020) mencantumkan gagasan Prof. P. J. Andriani yang memandang pajak sebagai:
“Iuran  masyarakat  kepada  negara  (dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib  pajak, pembayarannya  berdasarkan  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  yang  berlaku, dengan  tidak  mendapatkan  prestasi  kembali  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk  dan

## EDUCORETAX
berguna  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Selain  itu,  Sommerfeld  Ray  (1981,  dikutip  dalam  Akbar,  2017)  memandang  bahwa pajak merupakan suatu pemindahan sumber dari pihak swasta ke pihak pemerintah yang wajib dilaksanakan  bukan  karena  pelanggaran  terhadap  hukum  tetapi  atas  ketentuan  yang  telah ditetapkan lebih dulu, yang sifatnya tidak mendapatkan imbalan langsung dengan proporsional, dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Dari definisi-definisi yang diutarakan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya pajak terdiri  dari  empat  unsur.  Seperti  yang  disimpulkan  oleh  Siahaan  (2010,  dalam  Binambuni, 2013),  unsur-unsur  tersebut  antara  lain  iuran  wajib  yang  asalnya  dari  rakyat  kepada  negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang atau ketentuan yang telah disetujui oleh rakyat, tidak  memberikan  imbalan  jasa  atau  timbal  balik  secara  langsung,  dan  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  dan  pengeluaran  rutin  pemerintah  dengan  tujuan  menciptakan kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak
Pemungutan  pajak  menjadi  sangat  penting  mengingat  pajak  memiliki  peranan  atau fungsi  yang  krusial  dalam  bagi  negara.  Menurut  Supramono  dan  Damayanti  (2005,  dalam Pratami et al. , 2017), pajak memiliki empat fungsi yaitu:
1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Sebagai  sumber  penerimaan  negara,  pajak  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap komponen  pendapatan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Anggaran tersebut  nantinya dipakai  oleh  pemerintah dalam menjalankan  tugas-tugas  negara seperti menciptakan  kesejahteraan  dan  ketertiban,  pertahanan  dan  keamanan  serta  menegakkan keadilan.
2. Fungsi Mengatur (Regulasi) Pajak digunakan untuk mengatur fungsi ekonomi makro seperti pengaturan konsumsi serta investasi  masyarakat,  perbaikan  distribusi  pendapatan,  dan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Beberapa  contoh  implementasi  kebijakan  pajak  sebagai  pengatur  antara  lain kebijakan insentif pajak untuk menarik investasi, penetapan bea masuk pada tingkat tertentu untuk melindungi produksi dalam negeri, dan pemberlakuan cukai atau pajak pada tingkat tertentu untuk produk yang memiliki eksternalitas negatif seperti limbah dan rokok.
3. Fungsi Stabilitas
Pemerintah  dapat  menggunakan  pajak  untuk  stabilisasi  ekonomi  misalnya  untuk mengendalikan inflasi. Dengan menetapkan tarif pajak yang efektif dan efisien, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  merata  di segala  bidang  dan  lapisan  masyarakat.  Perbedaaan  tingkat  pendidikan,  keahlian  serta kesempatan  akan  menimbulkan  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan. Selain itu, perbedaan kekayaan awal yang dimiliki setiap individu juga dapat memengaruhi ketimpangan tersebut.  Pemungutan pajak  yang berkeadilan serta didasari atas daya pikul dapat  menjadi  solusi  dalam  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  dan  mewujudkan pemerataan pembangunan.

## Definisi Wajib Pajak
Budiarto (2016) secara sederhana mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian, Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan lebih rinci bahwa Wajib Pajak merujuk pada orang atau
badan  yang  mencakup  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan  perpajakan  memiliki hak  dan kewajiban perpajakan.  Dari kedua pengertian  tersebut  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Wajib  Pajak  adalah  seseorang  atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan karena telah memenuhi suatu persyaratan atau kriteria yang diatur oleh ketentuan peraturan perpajakan.
Orang pribadi atau badan dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak ketika secara nyata telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Hak dan kewajiban perpajakan tersebut muncul apabila syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sudah benar-benar terpenuhi. Dengan begitu,  walaupun  orang  pribadi  atau  badan  belum  terdaftar  dan  belum  memiliki  NPWP, sepanjang ia sudah secara nyata memenuhi syarat subjektif dan objektif maka pada dasarnya ia wajib  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  seperti  yang  diatur  dalam  dengan  ketentuan perpajakan yang berlaku (Budiarto, 2016).

## Persyaratan Subjektif
Pada  dasarnya  seluruh  penduduk  yang  berdomisili  di  Indonesia  merupakan  subjek pajak. Mansury (1994, dikutip dalam Mangoting, 2001) menyebutkan bahwa penentuan subjek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang. Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) mengatur bahwa subjek pajak meliputi orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap, serta warisan yang belum terbagi.
Subjek pajak kemudian dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.  Berdasarkan Pasal  2 ayat  (3) UU PPh, kriteria atau syarat  untuk dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal, berniat untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu  dua  belas  bulan.  Kemudian,  subjek  pajak  dalam  negeri  juga  mencakup  badan  yang didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  selain  unit  tertentu  dari  badan  pemerintah yang  memenuhi  kriteria  tertentu,  dan  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan menggantikan  yang  berhak.  Selanjutnya  sesuai  Pasal  2  ayat  (4)  UU  PPh,  subjek  pajak  luar negeri memiliki kriteria yakni orang pribadi yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu dua belas bulan, dan badan yang  tidak  didirikan  dan  tidak  berkedudukan  di  Indonesia,  yang  menerima  penghasilan  dari Indonesia baik dengan cara menjalankan usaha maupun kegiatan atau tidak menjalankan usaha ataupun kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## Persyaratan Objektif
Sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP, persyaratan objektif dapat dipenuhi jika subjek pajak sudah memperoleh atau menerima penghasilan atau dalam kondisi subjek  pajak  diwajibkan  untuk  memotong/memungut  pajak  sesuai  ketentuan  UU  PPh. Persyaratan objektif tersebut sangat berkaitan dengan salah satu asas pemajakan yaitu asas gaya pikul atau prinsip ability to pay . Prinsip ability to pay mengandung makna bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan penduduk dalam membayar pajak (Nurmantu, 2005). Semakin besar penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh pembayar pajak maka semakin besar pula tingkat pajak yang dikenakan.

## Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Sejak dilakukannya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah bertransformasi  dari  sistem official  assessment menjadi  sistem self  assessment .  Sistem perpajakan self  assessment merujuk  kepada  sistem  administrasi  perpajakan  yang  memberi kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakannya  secara

## EDUCORETAX
mandiri. Adapun kewajiban perpajakan tersebut meliputi kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor pajak yang terutang serta melaporkan pajak telah dibayar tersebut secara teratur.
Menurut  Zain  (2008,  dikutip  dalam  Putri et  al .,  2019),  ciri  utama  dari  sistem pemungutan  pajak self  assessment adalah  pelimpahan  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan kewajiban pajak secara mandiri kepada masyarakat. Pemerintah sebagai otoritas pajak hanya berkewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan,  penelitian,  dan  pengawasan.  Oleh  karena  itu, keberhasilan pelaksanaan self assessment system sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Supadmi, 2009).

## Kewajiban Mendaftarkan Diri
Kewajiban  mendaftarkan  diri  muncul  saat  Wajib  Pajak  secara  nyata  telah  memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri secara langsung pada kantor pelayanan pajak atau secara daring melalui fasilitas pendaftaran secara online atau e-registration. Setelah melakukan pendaftaran, Wajib Pajak akan menerima Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal  atau  identitas. Terdapat perbedaaan perlakuan ( tax treatment ) mengenai kewajiban mendaftarkan diri antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (Rosdiana, 2011).

## Kewajiban Menghitung dan Memperhitungkan Pajak
Persoalan terkait kewajiban mendaftarkan diri wajib pajak, membayar dan melaporkan pajak dapat dikelompokkan ke dalam tata cara yang penjelasannya dapat ditemukan dalam UU KUP, tetapi masalah menghitung dan memperhitungkan tidak secara khusus dijelaskan dalam UU KUP (Zain, 2008). Menghitung pajak adalah kewajiban yang terkait dengan penghitungan jumlah pajak terutang setiap akhir tahun pajak. Penghitungan pajak terutang dilakukan dengan mengalikan  tarif  pajak  dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Lain  halnya  dengan  menghitung, memperhitungkan  berarti  mengurangkan  pajak  terutang  tersebut  dengan  pajak  yang  telah dibayar atau dilunasi dalam tahun berjalan atau biasa disebut sebagai kredit pajak ( prepayment ).

## Kewajiban Membayar Pajak
Setelah menghitung serta memperhitungkan pajak yang terutang, Wajib Pajak memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  pajak.  Kewajiban  terkait  pembayaran  pajak  diatur dalam  Pasal  12  ayat  (1)  UU  KUP  yang  menegaskan  bahwa  pembayaran  pajak  terutang dilakukan  tanpa  menunggu  adanya  surat  ketetapan  pajak.  Lebih  lanjut,  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  242/PMK.03/2014  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan  Penyetoran  Pajak menjelaskan  bahwa  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  dapat  dilakukan  melalui  teller  atau menggunakan  sistem  layanan  pembayaran  pajak  secara  elektronik  pada  bank  persepsi. Pembayaran  atau  penyetoran  pajak  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat  Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang disamakan dengan SSP.

## Kewajiban Melapor
Kewajiban  selanjutnya  yang  harus  ditunaikan  Wajib  Pajak  adalah  melapor  pajak. Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  3  UU  KUP,  Wajib  Pajak  masih  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan pajak yang telah disetor atau dibayar dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT merupakan sarana pelaporan atau pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu SPT Masa dan SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan.  SPT  yang  disampaikan  tersebut  dapat  berbentuk  formulir
kertas  maupun  dokumen  elektronik.  Selain  berfungsi  sebagai  sarana  pelaporan  pajak  yang terutang,  SPT  juga  digunakan  untuk  melaporkan  informasi  lainnya  seperti  penghasilan  yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, serta pembayaran dan penyetoran yang telah dilakukan Wajib Pajak baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan (Pangemanan, 2013)
Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya terkait kewajiban melaporkan SPT memang menjadi hal yang sangat penting. Amalia (2016) memandang bahwa penyampaian SPT sangat penting karena menandakan bahwa wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  selalu  berupaya  keras  agar  tingkat kepatuhan penyampaian SPT selalu meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintaah untuk mendongkrak kepatuhan pelaporan SPT adalah pengembangan sarana penyampaian SPT secara  online  atau  biasa  dikenal  dengan  nama e-Filing .  Melalui  sarana  tersebut  wajib  pajak dapat menyampaikan SPT dengan lebih mudah dan efisien.

## Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  merupakan  sarana  administrasi  perpajakan berbentuk nomor yang digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan  hak  serta  kewajiban  perpajakan.  Abuyamin  (2010)  menyebutkan  bahwa keberadaan NPWP merupakan cerminan dari kemudahan, keadilan dan keefektifan suatu sistem perpajakan  sesuai  dengan  prinsip  kelayakan  administrasi  ( administrative  feasibility ).  NPWP tersebut  berfungsi  layaknya  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  membuat  setiap  penduduk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. NPWP terdiri dari 15 angka yang  masing-masing  mewakili  informasi  seperti  jenis  Wajib  Pajak,  nomor  registrasi/nomor urut, nomor pengaman untuk mencegah pemalsuan, kode KPP terdaftar, dan status Wajib Pajak.
NPWP pada dasarnya memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Menurut Waluyo (2011, dikutip dalam Mintje, 2016), NPWP berfungsi sebagai identitas diri atau tanda pengenal Wajib Pajak, sarana pengawasan administrasi perpajakan, dan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak.  Namun  demikian,  kepemilikan  NPWP  tidak  serta  merta  membuat  wajib  pajak  secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau melaporkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan  yang  disampaikan  oleh  Budiarto  (2016)  bahwa  NPWP  bukan  berfungsi  untuk memutuskan kapan Wajib Pajak mulai melaporkan pajak atau saat terutangnya pajak. Selain untuk tujuan perpajakan, NPWP juga bermanfaat dalam pengurusan persyaratan administrasi lain seperti untuk keperluan pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran, dan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

## Ekstensifikasi Pajak
Sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-01/PJ/2019  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dalam Rangka Ekstensifikasi (selanjutnya disebut PER-01/PJ/2019), ekstensifikasi merupakan upaya pengawasan  yang  dilaksanakan  DJP  terhadap  Wajib  Pajak  yang  belum  mendaftarkan  diri padahal  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  serta  objektif  sesuai  ketentuan  peraturan perpajakan.  Suparmoko  (2010,  dikutip  dalam  Pramukty  &  Eviyannanda,  2020)  juga memberikan pengertian ekstensifikasi pajak sebagai tindakan yang diambil pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan subjek serta objek pajak. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan suatu tindakan yang  dilakukan  oleh  DJP  dengan  tujuan  untuk  mengoptimalisasi  penerimaan  pajak  melalui pencarian subjek pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP padahal sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.

## EDUCORETAX

## Tolak Ukur Efektivitas
Mahmudi  (2010,  dikutip  dalam  Memah,  2013)  berpendapat  bahwa  efektivitas  adalah hubungan  antara  hasil/keluaran  dengan  tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai.  Suatu  hal  dapat dikatakan  efektif  apabila  tujuan/sasaran  yang  ditentukan  telah  tercapai.  Semakin  besar  hasil yang  dicapai  maka  semakin  efektif  kinerja  suatu  unit  organisasi.  Berdasarkan  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  kegiatan  ekstensifikasi  berarti  tingkat keberhasilan  pelaksanaan  ekstensifikasi  terhadap  tujuan/sasaran  yang  telah  ditetapkan  oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
Untuk mengukur efektivitas,  diperlukan formula  penghitungan dan skala  pengukuran tingkat efektivitas. Nilai capaian indeks IKU dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  yang  dilakukan.  Untuk  menghitung  tingkat efektivitas tersebut digunakan nilai realisasi serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan. Pengukuran  efektivitas dapat  dihitung  dengan menggunakan formula sebagai berikut.

## Persentase Efektivitas  = Realisasi IKU
Target IKU × 100%
()
Nilai  persentase  efektivitas  tersebut  perlu  dijabarkan  ke  dalam  ukuran  kualitatif sehingga dapat diukur sejauh mana efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan. Untuk  itu  diperlukan  suatu  kriteria/skala  pengukuran  efektivitas.  Selain  menggunakan  skala pengukuran  dalam  Status  Kinerja  yang  diatur  dalam  KMK  Nomor  467  Tahun  2014,  Munir (2004,  dikutip  dalam  Fauziah et  al. ,  2014)  menyatakan  bahwa  efektivitas  kinerja  organisasi dapat  diukur  dengan  menggunakan  skala  pengukuran/kriteria  efektivitas  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Kriteria Pengukuran Efektivitas Persentase Efektivitas Kriteria Efektivitas Lebih dari 100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Munir (2004, dikutip dalam Fauziah et al. , 2014)

## Tolak Ukur Pertumbuhan
Selain mengukur efektivitas kegiatan ekstensifikasi melalui ukuran IKU, penulis juga mengukur keberhasilan kegiatan ekstensifikasi dari tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar  dari  suatu  periode  ke  periode  berikutnya.  Untuk  menghitung  laju  pertumbuhan, umumnya digunakan formula penghitungan dan skala sebagai berikut.
∆X = X t − X (t−1) X (t−1) × 100% ()
Keterangan:
∆X : Rasio pertumbuhan jumlah Wajib Pajak X t : Jumlah Wajib Pajak pada tahun tertentu

## EDUCORETAX
X (t−1) : Jumlah Wajib Pajak pada tahun sebelumnya
Untuk mengukur sejauh mana laju pertumbuhan berdasarkan nilai rasio/persentase laju pertumbuhan yang didapat tersebut, diperlukan skala pengukuran/ kriteria pertumbuhan sebagai tolak  ukurnya.  Menurut  Pekei  (2016,  dikutip  dalam  Yanti et  al. ,  2020),  pengukuran  laju pertumbuhan dapat  dilakukan dengan menggunakan skala kriteria pertumbuhan seperti yang terdapat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 Kriteria Pertumbuhan Persentase Laju Pertumbuhan Kriteria Pertumbuhan 85%-100% Sangat Berhasil 70%-85% Berhasil 55%-70% Cukup Berhasil 30%-55% Kurang Berhasil Kurang dari 30% Tidak Berhasil Sumber: Pekei (2016, dikutip dalam Yanti et al. , 2020)

## Tolak Ukur Kontribusi
Kontribusi secara sederhana berarti  sumbangan atau sesuatu yang diterima dari suatu kegiatan  sehingga  memberikan  dampak  yang  bisa  dirasakan.  Kontribusi  terkait  kegiatan ekstensifikasi pajak dihitung untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih penerimaan pajak yang  berasal  dari  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  yang  dilakukan  oleh  Seksi Ekstensifikasi  dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Untuk menghitung  tingkat kontribusi tersebut, umumnya digunakan formula penghitungan sebagai berikut.

## Kontribusi  = Realisasi Penerimaan Pajak Seksi Total Penerimaan Pajak KPP
× 100%
()
Untuk  menentukan  seberapa  besar  tingkat  kontribusi  tersebut,  diperlukan  suatu  tolak ukur atau kriteria. Fauziah et al. (2014) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kontribusi dalam  suatu  kinerja  keuangan,  dapat  digunakan  skala  pengukuran  kontribusi  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6 Kriteria Kontribusi Persentase Kontribusi Kriteria Kontribusi 0,00%-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Lebih dari 50% Sangat Baik Sumber: Fauziah et al. (2014)

## Penelitian Terdahulu
Penulis  melakukan  penelaahan  terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu  dalam menyusun karya tulis ini. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperdalam konsep serta

## EDUCORETAX
teori yang terkait atau bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelaahan penelitian  terdahulu  tersebut  juga  membantu  penulis  dalam  mengembangkan  hal  baru  yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Informasi terkait penelitian terdahulu yang dipakai penulis disajikan pada Tabel 7.
Pada  dasarnya  penelitian  terdahulu  yang  disajikan  tersebut  membahas  topik  terkait kegiatan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi pajak. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan  dengan  penelitian  terdahulu  tersebut  terletak  pada  ruang  lingkup  penulisan.  Penulis membatasi  analisis  yang  dilakukan  hanya  atas  kegiatan  ekstensifikasi  dan  pengaruhnya terhadap  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  serta  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan.  Kemudian,  penulis  juga  tidak  membatasi  jenis  Wajib  Pajak  tertentu  yang  akan dianalisis.  Selain itu, pelaksanaan ekstensifikasi dalam penelitian yang dilakukan penulis sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang lebih mutakhir.

## Tabel 7 Penelitian Terdahulu
No Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun Fokus Studi Perbandingan dengan Penelitian ini 1 Tinjauan atas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak serta Pengaruhnya  terhadap Penerimaan  Pajak  di KPP  Pratama  Cilacap, KTTA, Nur Rahmawati Latifa, 2018 Pelaksanaan  kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi  pajak  di KPP  Pratama  Cilacap telah  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku dan memberikan pengaruh positif terhadap  penerimaan pajak tahun 2017 Ruang lingkup penelitian terbatas atas kegiatan Ekstensifikasi dan sudah menggunakan ketentuan mutakhir yaitu  PER-01/PJ/2019, SE-14/PJ/2019 dan SE-11/PJ/2020. 2 Tinjauan atas Pelaksanaan  Kegiatan Ekstensifikasi  Sebagai Upaya untuk Meningkatkan  Jumlah Wajib  Pajak  Terdaftar di  KPP  Pratama  Jambi Telanaipura, KTTA, Aulia Alfatiha, 2019 Kegiatan Ekstensifikasi KPP Pratama Jambi Telanaipura telah sesuai  dengan  aturan yang berlaku dan berpengaruh positif terhadap  penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Wajib Pajak terdaftar Penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya membahas  kontribusi Ekstensifikasi terhadap penambahan jumlah WP namun juga kontribusinya terhadap penerimaan pajak. 3 Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kontribusinya terhadap Penerimaan  Pajak  di KPP Pratama Temanggung,  KTTA, Iffah Tsurayya, 2019 Jumlah  WP  UMKM terdaftar di KPP Pratama  Temanggung mengalami pertumbuhan dalam lima  tahun  terakhir. WP  UMKM  tersebut didominasi  dari  sektor kopi. Penelitian  ini  berfokus pada kegiatan ekstensifikasi pada sektor UMKM sedangkan penulis tidak membatasi sektor tertentu dalam pembahasan karya tulis ini
Sumber: Diolah Penulis

## METODE

## EDUCORETAX
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  metode  penelitian  dengan teknik  penghimpunan  data  dan  prosedur  analisis  yang  cenderung  menghasilkan  atau menggunakan  data  nonnumerik  (Saunders et  al .,  2019).  Penulis  mengumpulkan  dan menganalisis data primer serta data sekunder untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Data primer mencakup data yang didapat atau diolah langsung dari sumber sedangkan data sekunder meliputi data yang telah tersedia atau telah dikumpulkan oleh peneliti/orang lain. Data primer didapat melalui kegiatan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan studi literatur.

## Metode Wawancara dan Observasi
Kegiatan wawancara dilakukan dengan dua orang narasumber yang menjabat sebagai Account  Representative  (AR)  pada  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan.  Dari  pelaksanaan wawancara tersebut diperoleh informasi terkait alur pelaksanaan ekstensifikasi, hambatan dan tantangan  dalam  pelaksanaan  ekstensifikasi,  serta  upaya  yang  diambil  dalam  meningkatkan efektivitas kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selain itu, penulis juga melakukan  kegiatan  observasi  dengan  mengamati  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  oleh Account Representative (AR) dalam rangka pelaksanaan tugas ekstensifikasi. Adapun tujuan observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut  terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi diterapkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

## Dokumentasi dan Studi Literatur
Terakhir,  penulis  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah, dan literatur tertulis seperti buku,  jurnal  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya.  Dari  kegiatan  dokumentasi  dan  studi  literatur tersebut  penulis  memperoleh  informasi  dan  pandangan  atas  kegiatan  ekstensifikasi,  tujuan dilakukannya  ekstensifikasi,  serta  prosedur  pelaksanaan  ekstensifikasi  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  data  dan  informasi  tersebut  penulis  dapat mengevaluasi  apakah  kegiatan  ekstensifikasi  yang  diterapkan  di  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi  Pelaksanaan  Kegiatan  Ekstensifikasi  Pajak  di  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan
Ekstensifikasi  merupakan  upaya  pengawasan  yang  diambil  oleh  DJP  terhadap  Wajib Pajak  yang  belum  mendaftarkan  NPWP  padahal  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi ini penting dilakukan terutama  bagi  negara  yang  melimpahkan  tanggung  jawab  atas  pemenuhan  kewajiban  pajak secara  mandiri  kepada  masyarakat  atau  biasa  dikenal  dengan self  assessment  system . Rendahnya  kesadaran  masyarakat  bahwa  ia  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif sehingga  harus  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP,  pada  akhirnya  dapat menimbulkan ketimpangan keadilan dan tidak optimalnya penggalian potensi perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi seharusnya menjadi perhatian DJP. Semakin  efektif  pelaksanaan  ekstensifikasi  maka  semakin  besar  peluang  terwujudnya keberhasilan dalam perluasan basis pajak dan pengoptimalan potensi penerimaan pajak.
KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  melaksanakan  kegiatan  ekstensifikasi  dengan berpedoman  pada  PER-01/PJ/2019  dan  SE-14/PJ/2019.  Kegiatan  ekstensifikasi  tersebut dilakukan  melalui  tiga  tahap  yaitu  tahap  perencanaan  ektensifikasi,  tahap  pelaksanaan ekstensifikasi, dan terakhir tahap pemantauan dan evaluasi. Adapun uraian pelaksanaan setiap

## EDUCORETAX
tahapan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut.

## 1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi
Tahap perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi atau yang biasa dikenal sebagai Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Proses  pembuatan  DSE  tersebut  melibatkan  beberapa  pihak  antara  lain  Kantor  Pusat  DJP, Kantor Wilayah DJP Riau (selanjutnya disebut Kanwil DJP Riau) dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.  Pada  awalnya,  Kantor  Pusat  DJP  akan  mengolah  dan  mengumpulkan  data  internal ataupun data eksternal sehingga didapatkan data Wajib Pajak yang terindikasi sudah memenuhi syarat subjektif serta  objektif  tetapi belum mendaftarkan diri untuk  diberikan NPWP. Untuk menentukan data prioritas yang akan ditindaklanjuti, Kantor Pusat DJP akan melakukan analisis risiko. Di satu sisi, Kanwil DJP Riau juga akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta  informasi  yang  dimiliki  Wajib  Pajak  yang  tercakup  dalam  wilayah  kerjanya  secara mandiri. Data dan informasi tersebut dapat berasal dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga  Lainnya  (ILAP),  media  elektronik,  media  cetak,  atau  dari  hasil  pengumpulan  data lapangan. Nantinya, DSE yang akan ditindaklanjuti tersebut akan diterima oleh Kepala Seksi pada masing-masing KPP di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar.
Selain menerima DSE turunan dari Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Riau, KPP Pratama  Pekanbaru  Tampan  pada  dasarnya  juga  berperan  dalam  penyusunan  DSE  yakni melalui  kegiatan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  secara mandiri.  Nantinya,  Kepala  Seksi  Ektensifikasi  dan  Penyuluhan  KPP  Pratama  Pekanbaru (selanjutnya  disebut  Kepala  Seksi)  akan  menugaskan  Account  Representative  Seksi Ektensifikasi  dan  Penyuluhan  KPP  Pratama  Pekanbaru  (selanjutnya  disebut  AR)  untuk mengolah dan mengumpulkan data serta informasi yang dimiliki Wajib Pajak yang tercakup dalam wilayah kerjanya secara mandiri. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh AR tersebut dikenal sebagai Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (selanjutnya disingkat KPDL). KPDL sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan di DJP namun pedoman pelaksanaan KPDL yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan  Data  Lapangan  dan  Penjaminan  Kualitas  Data  dalam  Rangka  Perluasan  Basis Data (selanjutnya disebut SE-11/PJ/2020) baru ditetapkan pada Februari 2020.
Pelaksanaan KPDL pada dasarnya dapat dilakukan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi), di luar tugas dan fungsi (Non Tusi), serta dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal. KPDL untuk tujuan ekstensifikasi tergolong ke dalam KPDL dalam Rangka Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  (Tusi).  Tusi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  tusi  yang berkaitan dengan pendaftaran Wajib Pajak.
KPDL  dilaksanakan  langsung  pada  lokasi  tempat  tinggal  maupun  tempat  harta  atau kegiatan usaha Wajib Pajak. Oleh karena itu, AR akan dibekali dengan surat tugas dan formulir pengumpulan  data.  Dalam  pelaksanaannya,  AR  melakukan  pengamatan  untuk  memperoleh data serta informasi terkait objek pajak, harta Wajib Pajak, aktivitas ekonomi yang dilakukan Wajib Pajak dan informasi lainnya. AR juga melakukan wawancara dengan Wajib Pajak untuk mengetahui informasi terkait dengan siapa pemilik tempat usaha, perkiraan besaran omset atau gaji yang dimiliki Wajib Pajak maupun pegawai dari Wajib Pajak bersangkutan, dan apakah Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  telah  ber-NPWP  atau  belum.  Selain  mewawancarai  Wajib Pajak,  AR  juga  melakukan  pengambilan  gambar  atas  usaha  atau  objek  seperti  aset  yang mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi di lokasi Wajib Pajak. Terakhir, data dan informasi yang  diperoleh  dari  KPDL  tersebut  dicatat  dalam  formulir  pengumpulan  data  dan  direkam dalam Aplikasi Sistem Informasi DJP NINE.
Data yang diperoleh dari KPDL atau biasa disebut sebagai Alket tersebut nantinya dapat dijadikan  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  DSE.  AR  akan  membuat  konsep  DSE  yang kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi. Jika data tersebut dapat ditindaklanjuti dan Wajib Pajak  yang  terdapat  di  DSE  tersebut  berada  di  bawah  pengawasan  Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  maka  Kepala  Seksi  akan  membuat  Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan menugaskan AR untuk menindaklanjuti DSE tersebut.

## 2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi
Tahap pelaksanaan ekstensifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan AR sebagai  tindak  lanjut  atas  DSE  yang  telah  ditugaskan  oleh  Kepala  Seksi.  Kegiatan  tersebut secara  umum  meliputi  penyampaian  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau Keterangan  (SP2DK),  pembuatan  Berita  Acara  (BA),  hingga  pembuatan  simpulan  dan rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Tahap pelaksanaan ekstensifikasi tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu Account Representative (AR) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala Seksi Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  dan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pekanbaru Tampan.
Awalnya,  Kepala  Seksi  akan  menugaskan  AR  untuk  menindaklanjuti  DSE  dengan membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE). Kemudian, AR menindaklanjuti DPE dengan mengirimkan  SP2DK  kepada  Wajib  Pajak.  SP2DK  yang  dikirim  tersebut  oleh  AR  disebut sebagai  SP2DK DSE  atau SP2DK Ekstensifikasi. SP2DK tersebut pada dasarnya  berisi  data dan informasi yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak bersangkutan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan sehingga sudah wajib mendaftarkan NPWP. Pengiriman SP2DK tersebut dapat dilakukan melalui pos tercatat, jasa kurir, perusahaan jasa ekspedisi,  atau  secara  langsung  melalui  kunjungan  ( visit ).  Penyampaian  SP2DK  melalui kunjungan  ( visit )  dilakukan  dengan  beberapa  pertimbangan  seperti  nilai  potensi  pemenuhan pajak yang didapat cukup signifikan dan lokasi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak tertera dengan lengkap dan jelas serta mudah dijangkau dari KPP.
Setidaknya  terdapat  tiga  kemungkinan  atas  pengiriman  SP2DK  yang  dilakukan  AR yakni  SP2DK  kembali  ke  KPP  melalui  pos  (kempos),  Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan tanggapan, atau Wajib Pajak memberikan tanggapan. Dalam hal SP2DK kempos atau Wajib Pajak  tidak  memberi  tanggapan  maka  AR  menyampaikan  SP2DK  secara  langsung  melalui kunjungan  ( visit ).  Jika  SP2DK  diterima  maka  Wajib  Pajak  dapat  menanggapi  SP2DK  baik secara lisan maupun tulisan paling lama 14 (empat belas) hari sejak SP2DK disampaikan.
Penyampaian SP2DK secara langsung dengan kunjungan ( visit ) dilakukan berdasarkan serangkaian prosedur tertentu. Mengingat pelaksanaan visit dilakukan di luar kantor maka AR akan dibekali dengan Surat Tugas Kunjungan ( visit ). AR wajib melakukan pengamatan lokasi Wajib Pajak yang kemudian digunakan untuk menambah data klarifikasi dan bahan sosialisasi hak  dan  kewajiban  perpajakan.  Saat  melakukan  kegiatan visit dapat  diperoleh  kemungkinan bahwa AR tidak dapat menemukan atau menjumpai Wajib Pajak di lokasi yang tertera dalam data DSE.
Dalam hal Wajib Pajak dapat ditemukan atau dijumpai maka AR menyerahkan SP2DK kepada Wajib Pajak dan melakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan untuk menjelaskan bahwa data  dan  informasi  dalam  SP2DK  menunjukkan  adanya  penghasilan  atau  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  Wajib  Pajak  sehingga  wajib  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh NPWP. Data dan informasi tersebut umumnya berupa data tagihan seperti tagihan listrik,  data  kepemilikan  harta  seperti  saham,  dan  data-data  yang  didapatkan  AR  dari  hasil pengamatan terhadap usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.  Namun, dalam hal Wajib Pajak maupun  lokasi  Wajib  Pajak  tidak  dapat  ditemukan  maka  AR  membuat  konsep  Berita  Acara

## EDUCORETAX
(BA) dengan disertai keterangan dari pejabat daerah setempat bahwa lokasi Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.
AR akan menerima berbagai tanggapan dari Wajib Pajak atas penyampaian SP2DK baik yang  dilakukan  melalui  pos  maupun  kunjungan  langsung  ( visit ).  Tanggapan  tersebut  dapat berupa Wajib Pajak bersedia mendaftarkan diri, tidak dapat didaftarkan karena alasan tertentu, atau bahkan menolak untuk mendaftarkan diri. Tanggapan-tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK tersebut  akan  dicantumkan  dalam  Berita  Acara  (BA).  Setelah  membuat  berita  acara,  AR membuat simpulan dan rekomendasi yang dituangkan di dalam LHP2DK paling lambat tujuh hari setelah batas waktu penyampaian tanggapan atas SP2DK berakhir.
Simpulan dalam LHP2DK dapat berupa keterangan apakah Wajib Pajak bersangkutan benar-benar  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  atau  tidak.  Apabila  Wajib  Pajak sudah  terbukti  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  dan  bersedia  mendaftarkan  diri  maka kepada  Wajib  Pajak  tersebut  akan  diberikan  rekomendasi  penerbitan  NPWP.  Akan  tetapi, dalam  hal  Wajib  Pajak  menolak  mendaftarkan  diri  maka  akan  diusulkan  penerbitan  NPWP secara  jabatan.  Penerbitan  NPWP  jabatan  tersebut  dilakukan  melalui  penelitian  administrasi atau  pemeriksaan  tujuan  lain.  Jika  penetapan  NPWP  jabatan  dilakukan  lewat  penelitian administrasi maka Kepala Seksi menugaskan AR untuk melakukan penelitian administrasi dan membuat LHP2DK. Setelah itu, akan disampaikan nota dinas kepada Seksi Pelayanan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian NPWP kepada Wajib Pajak.
Selanjutnya,  apabila  AR  mendapati  bahwa  persyaratan  subjektif  serta  objektif  pada faktanya belum terpenuhi, misalnya dalam hal Wajib Pajak ternyata tidak memiliki usaha atau pekerjaan,  sudah  memperoleh  penghasilan  namun  masih  di  bawah  PTKP,  atau  Wajib  Pajak telah  terdaftar  dan  telah  memiliki  NPWP,  maka  terhadap  Wajib  Pajak  tersebut  diberikan rekomendasi  untuk  tidak  diterbitkan  NPWP.  Selain  itu,  rekomendasi  untuk  tidak  diterbitkan NPWP juga diberikan dalam hal Wajib Pajak atau lokasi Wajib Pajak tidak dapat ditemukan ketika melaksanakan kunjungan ( visit ).
Terakhir,  konsep  LHP2DK  yang  dibuat  oleh  AR  tersebut  akan  diserahkan  kepada Kepala  Seksi  dan  kemudian  disampaikan  lagi  kepada  Kepala  Kantor.  Jika  LHP2DK  telah disetujui maka Kepala Kantor akan menugaskan AR untuk menindaklanjuti LHP2DK tersebut. AR  melakukan  penelitian,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah terdaftar. Disamping itu, AR juga harus mengadministrasikan LHP2DK dengan rekomendasi tidak  diterbitkan  NPWP  serta  bukti  pendukungnya,  untuk  kemudian  dikirimkan  ke  Seksi Pengolahan  Data  dan  Informasi.  Jika  sewaktu-waktu  ditemukan  data  baru  maka  LHP2DK tersebut  dapat  ditindaklanjuti  kembali  dengan  penerbitan  DSE  terbaru  hasil  dari  proses pengolahan data.

## 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahap  pemantauan  dan  evaluasi  merupakan  tahapan  terakhir  dalam  kegiatan ekstensifikasi. Tahap ini meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas proses dan  hasil  ekstensifikasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem informasi DJP NINE.
Jumlah  DSE  yang  berhasil  ditindaklanjuti  setidaknya  dapat  dijadikan  dasar  untuk melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  proses  serta  hasil  kegiatan  ekstensifikasi.  Berdasarkan data yang diperoleh penulis, target DSE dan target NPWP DSE yang ditetapkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2020 masing-masing sebanyak 204 dan 68. Dari target tersebut didapatkan hasil yang sangat  baik  yakni jumlah DSE selesai  sebanyak 482 dan jumlah DSE yang  menjadi  NPWP  sebanyak  110.  Selain  itu,  realisasi  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) penambahan Wajib Pajak baru  di  Seksi Ekstensifikasi  dan Penyuluhan  juga mencapai 120%

## EDUCORETAX
dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tindak lanjut DSE di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sudah dilakukan dengan sangat baik.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah  melaksanakan  kegiatan  ekstensifikasi  sesuai  dengan  tahapan  atau  prosedur  yang  diatur dalam  SE-14/PJ/2019.  Kegiatan  ekstensifikasi  tersebut  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  tahap  pemantauan  dan  evaluasi.  Pada  dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi melibatkan beberapa pihak antara lain Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Riau, dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Peran utama KPP Pratama Pekanbaru Tampan  dalam  kegiatan  ekstensifikasi  yang  dilakukan  DJP  terlihat  dari  tahap  pelaksanaan ekstensifikasi.  Pada  tahap  ini  DSE  ditindaklanjuti  dengan  pengiriman  SP2DK  hingga pembuatan LHP2DK. Selain itu, KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. KPDL tersebut dilaksanakan oleh AR sesuai dengan SE-11/PJ/2020.

## Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak
Pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  tentu  tidak selamanya  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  mudah.  Terdapat  berbagai  macam  kendala  dan tantangan yang berpotensi menghambat kelancaran proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Kendala  dan  tantangan  tersebut  dapat  berasal  dari  internal  maupun  eksternal  DJP.  Berikut diuraikan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

## 1. Data DSE tidak sinkron dengan data Wajib Pajak
Pada praktiknya, AR sering menjumpai bahwa data DSE yang akan diklarifikasi kepada Wajib Pajak ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan data yang dimiliki Wajib Pajak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, data dan informasi yang diberikan di DSE khususnya DSE  turunan  dari  Kantor  Pusat  DJP,  disusun  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Instansi, Lembaga,  Asosiasi,  dan  Pihak Ketiga Lainnya (ILAP). Data-data tersebut dapat  berupa data kepemilikan harta Wajib Pajak seperti saham, data tagihan seperti tagihan telepon atau tagihan listrik,  dan  data  transaksi  Wajib  Pajak  seperti  transaksi  leasing,  fidusia,  pembelian  atau penjualan.  Data  DSE  yang  diperoleh  AR  tersebut  pada  dasarnya  didapat  dengan  menelusuri Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  karena  pada  saat melakukan  transaksi,  pada  umumnya  akan  dilakukan  perekaman  data  dari  pihak-pihak  yang bertransaksi seperti misalnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun,  masalah  muncul  saat  data  yang  diperoleh  DJP  ternyata  belum  sinkron  atau masih mengacu pada data yang terdapat di KTP lama, bukan KTP terbaru (e-KTP) Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak sudah mendaftarkan NPWP dengan identitas KTP lama sedangkan transaksi yang  terdapat  pada  DSE  direkam  berdasarkan  NIK  dari  KTP  terbaru  (e-KTP)  maka  besar kemungkinan status Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar di dalam Sistem Informasi DJP. Jika informasi  yang  disampaikan  Wajib  Pajak  tersebut  terbukti  benar  maka  AR  akan menindaklanjuti  hal  tersebut  dengan  membuat  BA  dan  LHP2DK  dengan  rekomendasi  tidak diterbitkan  NPWP  disertai  keterangan  bahwa  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  telah  terdaftar dan  memiliki  NPWP.  Kondisi  yang  demikian  tentu  membuat  pelaksanaan  kegiatan ekstensifikasi menjadi tidak efisien.
2. Lokasi Wajib Pajak sulit ditemukan
Kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak merupakan kendala yang paling sering dijumpai oleh AR. Data alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap membuat AR kesulitan untuk menemukan  lokasi  usaha  atau  tempat  tinggal  Wajib  Pajak.  Hal  tersebut  tentu  menghambat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan secara langsung pada lokasi Wajib Pajak

## EDUCORETAX
seperti  Kegiatan  Pengumpulan  Data  Lapangan  (KPDL)  dan  kegiatan  penyampaian  SP2DK secara langsung dengan kunjungan ( visit ). Ditambah lagi, tata letak/nomor rumah yang tidak beraturan di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru sering sekali membuat AR kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak tidak kooperatif
Kegiatan  ekstensifikasi  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  tentu mendapat beragam tanggapan atau respon dari Wajib Pajak. Mulai dari yang sifatnya kooperatif sampai berbentuk penolakan. Respon dan tanggapan tidak kooperatif dari Wajib Pajak dapat berupa  menolak  untuk  mendaftarkan  diri,  menolak  untuk  memberikan  keterangan  atau informasi  yang  sebenarnya,  dan  melakukan  penghindaran  dengan  cara-cara  tertentu.  Hal  ini tentu menjadi  tantangan  bagi  AR  mengingat  kerja sama Wajib Pajak sangat  diperlukan agar kegiatan ekstensifikasi dapat berjalan dengan lancar.
Demi  terlaksananya  kegiatan  ekstensifikasi  yang  efektif  dan  efisien,  KPP  Pratama Pekanbaru Tampan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dan tantangan yang muncul saat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. Upaya-upaya tersebut antara lain:

## 1. Mengadakan kerja sama lintas sektoral
Kerja  sama  lintas  sektoral  yang  dilakukan  tersebut  dipandang  cukup  membantu  AR dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi.  Pada  umumnya  AR  akan  meminta  bantuan Pemerintah Daerah melalui lembaga seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  atau  kepada  pihak  ketiga  lainnya  seperti  notaris  atau  PPAT  untuk mendapatkan  data  atau  informasi  tambahan  terkait  Wajib  Pajak  yang  akan  dilakukan ekstensifikasi.  Data  dan  informasi  tersebut  biasanya  dapat  berupa  dokumen  perizinan  usaha atau  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Selain  itu,  AR  juga  akan  meminta  bantuan  pejabat daerah setempat  seperti  ketua RT/RW ketika  mengalami  kesulitan dalam menemukan lokasi Wajib Pajak.
2. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak
Sampai saat ini, pajak masih menjadi hal yang sensitif sehingga lazimnya masyarakat cenderung berusaha menghindar jika ditanya mengenai pemenuhan kewajiban pajak mereka. Oleh  karena  itu,  seorang  fiskus  atau  dalam  hal  ini  AR  harus  dapat  melakukan  pendekatan- pendekatan persuasif untuk mengatasi berbagai respon tidak kooperatif dari Wajib Pajak. Hal ini  juga  didukung  oleh  pendapat  Darussalam et  al .  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  sifat  resisten  yang  dimiliki  Wajib  Pajak  dapat  diatasi  dengan  pendekatan  personal melalui  komunikasi  persuasif  dibandingkan  pendekatan  kekuasaan.  Salah  satu  bentuk pendekatan yang dilakukan AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan  adalah  dengan  memberikan  pemahaman  kepada  Wajib  Pajak  bahwa  ketika  Wajib Pajak  memiliki  NPWP  bukan  berarti  secara  otomatis  Wajib  Pajak  langsung  diwajibkan membayar pajak. AR kemudian menjelaskan kepada Wajib Pajak bahwa terdapat fasilitas atau batasan  tertentu  yang  disebut  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  sebagai  dasar  untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak. Menurut penulis, cara ini cukup efektif karena AR berusaha  memberikan  pemahaman  bahwa  pajak  tidak  semata-mata  tentang  upaya  untuk mengumpulkan penerimaan saja.

## Analisis  Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Seksi  Ekstensifikasi  dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama  (IKU)  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengukur  seberapa  efektif  kinerja  suatu organisasi.  Pada  dasarnya  indeks  capaian  IKU  dapat  digunakan  sebagai  indikator  atau  tolak
ukur  untuk  menilai  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  sasaran  strategis  yang  telah ditetapkan.  Tabel  8  menunjukkan  data  dan  informasi  terkait  target  dan  realisasi  IKU  Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020. Adapun  IKU  yang  disajikan  merupakan  sebagian  dari  IKU  yang  ditetapkan  di  Seksi Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Pemilihan  IKU  tersebut dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa  keberhasilan  kegiatan  ekstensifikasi  pada  umumnya dilihat  dari beberapa aspek  utama yaitu  efektivitas  kegiatan penyuluhan,  penambahan  Wajib Pajak  baru,  dan  pembayaran  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  baru  tersebut.  Nilai  realisasi  pada tabel  tersebut  diperoleh  berdasarkan penghitungan dengan menggunakan  formula yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

## Tabel 8 Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP
Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Indeks Capaian IKU 2018 1. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan 60,00% 88,17% 146,95% 2. Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran 100,00% 97,18% 97,18% 3. Persentase penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan 5,56% 2019 1. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan 65,00% 78,31% 120,48% 2. Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran 100,00% 104,62%  104,62% 3. Persentase penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan 5,73% 2020 1. Persentase pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak PP 23 yang melakukan pembayaran 100,00% 100,82%  100,82% 2. Persentase pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran 100,00% 122,28%  122,28% 3. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan 78,00% 83,34% 106,85% 4. Persentase penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi 120%
Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Secara keseluruhan, realisasi IKU di tahun 2018 dapat dikatakan baik meskipun terdapat satu  IKU  yang  belum  memenuhi  ekspektasi  yaitu  IKU  terkait  Wajib  Pajak  baru  hasil ekstensifikasi  yang  melakukan  pembayaran.  Namun  demikan,  realisasi  IKU  tersebut  masih
tergolong  efektif  yakni  sebesar  97,18%.  Nilai  realisasi  tersebut  didapat  dengan  membagi realisasi Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran terhadap target Wajib Pajak baru yang melakukan  pembayaran.  Dua  IKU  lainnya  yakni  efektivitas  kegiatan  penyuluhan  dan penambahan Wajib Pajak Badan serta Orang Pribadi Non Karyawan menunjukkan hasil yang sangat  baik  bahkan  capaian  efektivitas  kegiatan  penyuluhan  dapat  melebihi  target  yang ditetapkan.
Kemudian,  secara  keseluruhan  capaian  IKU  di  tahun  2019  sudah  sangat  baik  karena realisasinya telah memenuhi ekspektasi. Bahkan IKU terkait Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran  kini  tercatat  memiliki  realisasi  sebesar  104,62%  di  tahun  2019.  Realisasi penambahan  Wajib  Pajak  Badan  dan  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  di  tahun  2019  juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,73%. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,17% dari realisasi di tahun 2018 yakni sebesar 5,56%. Namun demikian, efektivitas kegiatan penyuluhan mengalami  pertumbuhan  negatif  di  tahun  2019.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  realisasi  di tahun 2018 yang sebesar 88,17% maka terlihat bahwa efektivitas kegiatan penyuluhan turun berkisar 9,86% atau menjadi sebesar 78,31%.
IKU yang terdapat di tahun 2020 pada dasarnya sedikit berbeda dengan IKU di tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020, DJP memang melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU di tahun 2020. Atas penyempurnaan ( refinement ) tersebut, DJP menetapkan beberapa IKU terbaru. Dua dari IKU terbaru  tersebut  yaitu  terkait  tingkat  pencapaian  pertumbuhan  WP  PP  23  yang  melakukan pembayaran  dan  tingkat  pencapaian  pertumbuhan  WP  Non-PP  23  yang  melakukan pembayaran. Selain itu, DJP juga melakukan penghapusan beberapa IKU. Salah satu IKU yang dihapus di tahun 2020 adalah IKU terkait Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  di  tahun  2019,  realisasi  atau  pencapaian  target masing-masing IKU di tahun 2020 juga masih menunjukkan hasil yang sangat baik karena telah memenuhi ekspektasi. Bahkan dua IKU terkait dengan pencapaian pertumbuhan Wajib Pajak Non-PP  23  yang  melakukan  pembayaran  di  tahun  2020  dan  penambahan  Wajib  Pajak  hasil ekstensifikasi  berhasil  mencatatkan  realisasi  hingga  berkisar  120%.  Dari  data  tersebut  juga dapat dilihat bahwa efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan, kembali meningkat menjadi sebesar 83,34% bila dibandingkan dengan nilai realisasi di tahun 2019.
Berdasarkan  analisis  pencapaian  atau  realisasi  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Seksi Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  sepanjang  tahun  2018 hingga 2020, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan sudah efektif. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai  realisasi  IKU  yang  secara  keseluruhan  telah  mencapai target  yang  ditentukan.  Bahkan  IKU  terkait  efektivitas  kegiatan  penyuluhan  tercatat  selalu memiliki realisasi yang melebihi target yang ditetapkan di tahun 2018 hingga 2020.

## Analisis Dampak Kegiatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari Tahun 2018 hingga 2020
Salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi adalah pertumbuhan Wajib Pajak.  Tingkat  pertumbuhan  Wajib  Pajak  baru  secara  keseluruhan  dapat  dihitung  dengan membandingkan  jumlah  penambahan  Wajib  Pajak  pada  tahun  tertentu  dengan  tahun sebelumnya. Adapun informasi terkait tingkat pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan disajikan dalam Tabel 9 berikut.

## EDUCORETAX
Tabel 9 Pertumbuhan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari
Tahun 2018 hingga 2020 Tahun Jumlah Wajib Pajak Baru Berdasarkan Jenis Wajib Pajak Total Wajib Pajak Baru Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Baru (%) Persentase Jumlah WP Baru terhadap Total WP Terdaftar (%) Badan Orang Pribadi Pemungut 2018 1.405 11.297 17 12.719 6,55% 2019 1.481 10.256 42 11.779 -7,39% 6,35% 2020 1.399 28.047 162 29.608 151,36% 12,05%
Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Jumlah  Wajib  Pajak  baru  yang  disajikan  pada  tabel  tersebut  pada  dasarnya  meliputi Wajib Pajak baru dari hasil ekstensifikasi dan Wajib Pajak baru yang mendaftarkan diri melalui permohonan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2018 adalah sebanyak 12.719.  Kemudian, jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2019 adalah sebanyak 11.779. Jumlah tersebut menurun sebanyak 940 atau sebesar 7,39% dari total Wajib Pajak baru pada tahun 2018. Namun demikian, jumlah Wajib Pajak  baru  yang  terdaftar  tumbuh  dengan  sangat  berhasil  menjadi  29.608  pada  tahun  2020. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru di tahun 2020 bahkan mencapai 151,36% atau bertambah sebanyak 17.829 dibanding tahun sebelumnya.
Apabila  ditinjau  berdasarkan  jenis  Wajib  Pajak  maka  dapat  dilihat  bahwa  terjadi peningkatan konsisten atas jumlah Wajib Pajak Pemungut yang baru terdaftar tiap tahunnya. Jumlah Wajib Pajak Pemungut yang baru terdaftar pada tahun 2020 bahkan mencapai 4 kali lipat dari tahun 2019. Namun, tingkat pertumbuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Jumlah Wajib Pajak Badan yang  baru  terdaftar  sempat  mengalami  peningkatan  menjadi  sebanyak  1.481  di  tahun  2019, namun  jumlah  tersebut  kemudian  turun  menjadi  sebanyak  1.399  di  tahun  2020.  Sebaliknya, jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  baru  terdaftar  di  tahun  2019  justru  mengalami penurunan  sebanyak  1.041  atau  sebesar  9,21%  dibanding  tahun  sebelumnya.  Penurunan tersebutlah yang pada dasarnya menjadi penyebab pertumbuhan negatif atas total Wajib Pajak baru di  KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada  tahun 2019. Namun  demikian, jumlah Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  baru  terdaftar  kemudian  mengalami  pertumbuhan  dengan  kriteria sangat  berhasil  pada  tahun  2020  menjadi  sebanyak  28.047  atau  bertambah  sebanyak  17.791 Wajib Pajak dari tahun 2019.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Pada dasarnya kegiatan  ekstensifikasi  memberikan  dampak  terhadap  pertumbuhan  jumlah  Wajib  Pajak terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Namun demikian, proporsi penambahan jumlah wajib  pajak  baru  pada  tahun  2018,  2019,  dan  2020  masing-masing  hanya  mampu  mencapai persentase sebesar 6,55%, 6,35% dan 12,05% terhadap total Wajib Pajak terdaftar pada tahun bersangkutan.

## Analisis  Kontribusi  Kegiatan  Ekstensifikasi  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari Tahun 2018 hingga 2020
Selain dari segi pertumbuhan Wajib Pajak, hasil atau dampak lain yang diharapkan dari kegiatan  ekstensifikasi  adalah  adanya  pembayaran  pajak  dari  Wajib  Pajak  baru.  Seluruh pembayaran  pajak  dari  Wajib  Pajak  baru  ini  akan  tercatat  sebagai  penerimaan  Seksi
Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Dalam  Tabel  10  disajikan jumlah  realisasi  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

## Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari tahun
2018 hingga 2020 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Kontribusi (%) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2018 88.832.497.050 1.650.416.647.369 5,38% 2019 222.305.116.969 1.788.740.380.329 12,43% 2020 112.318.449.480 1.706.459.702.670 6,58%
Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sendiri menyumbangkan kontribusi sebesar 5,38% terhadap penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018. Kemudian, kontribusi tersebut meningkat menjadi sebesar 12,43% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengalami peningkatan hingga 2,5 kali lipat atau sebesar 250% dari tahun sebelumnya, sementara realisasi penerimaan KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  secara  keseluruhan  hanya  tumbuh  sebesar  8,38%.  Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak Seksi Ekstensifikasi terhadap penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami penurunan menjadi sebesar 6,58% di tahun 2020.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  penerimaan  pajak  Seksi Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  terhadap  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan dari tahun 2018 hingga 2020 berada di kisaran 5-13%. Persentase kontribusi tersebut diperoleh dengan  membagi  realisasi  penerimaan  pajak  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  terhadap realisasi penerimaan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara keseluruhan. Berdasarkan kriteria kontribusi yang dinyatakan Fauziah et al. (2014), kontribusi tersebut masih terbilang sangat  kurang  mengingat  nilai  rata-rata  kontribusi  dalam  kurun  tiga  tahun  tersebut  adalah sebesar 8,13%.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan analisis kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kegiatan  ekstensifikasi  dengan  efektif  sesuai  dengan  tahapan  dan  prosedur  yang  diatur dalam PER-01/PJ/2019, SE-14/PJ/2019, dan SE-11/PJ/2020.
2. Pertumbuhan Wajib Pajak baru di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Sementara itu, proporsi penambahan jumlah wajib pajak baru pada  tahun  2018,  2019,  dan  2020  masing-masing  hanya  mampu  mencapai  persentase sebesar  6,55%,  6,35%  dan  12,05%  terhadap  total  Wajib  Pajak  terdaftar  pada  tahun bersangkutan.
3. Kontribusi  penerimaan  pajak  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  terhadap  penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 hingga 2020 masih terbilang sangat kurang mengingat nilai rata-rata kontribusi dalam kurun tiga tahun tersebut adalah sebesar 8,13%.
4. Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi antara lain berupa  data  DSE  tidak  sinkron  dengan  data  Wajib  Pajak,  alamat  Wajib  Pajak  sulit ditemukan, dan Wajib Pajak yang tidak kooperatif. Agar efektifitas pelaksanaan kegiatan
ekstensifikasi tetap tercapai, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan  melakukan  beberapa  upaya  antara  lain  menjalin  kerja  sama  sektoral  baik  dalam lingkup  intansi  pemerintah  maupun  pihak-pihak  ketiga  dan  meningkatkan  kemampuan komunikasi  persuasif  melalui  pendekatan-pendekatan  personal  untuk  merangkul  Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, O. (2010). Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengusaha kena pajak (PKP).
Jurnal Wawasan Hukum, 22 (1), 110-123. Akbar,  F.  (2017). Efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  dalam  upaya meningkatkan penerimaan pajak. Malang. Amalia, R. (2016). Pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan  pajak  penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  pelayanan  account representative  sebagai  variabel  intervening  di  Kota  Palembang. Jurnal  Ilmiah  Orasi Bisnis, vol.15 , 65-77.
Badan  Pusat  Statistik.  (30  April  2020). Produk  domestik  regional  bruto  Kota  Pekanbaru menurut  lapangan  usaha  tahun  2015-2019. Website  Badan  Pusat  Statistik. https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2020/04/30/44decd0bc3e34c294bdeec3e/p roduk-domestik-regional-bruto-kota-pekanbaru-menurut-lapangan-usaha-tahun-2015- 2019.html
Badan  Pusat  Statistik.  (10  Januari  2020). Realisasi  pendapatan  negara  2007-2020. Website Badan  Pusat  Statistik.  https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi- pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html
Bahtiar,  R.  A.,  &  Saragih,  J.  P.  (2019). Upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan meminimalkan shortfall pajak . Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Jurnal EMBA, 1 (4), 2078-2087. Budiarto, A. (2016). Pedoman praktis membayar pajak. Genesis Learning.
Christover,  A.  P.,  &  Rondonuwu,  S.  (2016).  Pemahaman  ekstensifikasi  wajib  pajak  dan intensifikasi  pajak  terhadap  persepsi  fiskus  tentang  penerimaan  pajak. Jurnal  Emba, 4 (1), 1241-1253.
Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B., & Dhora, K. (2019). Seri kontribusi DDTC: Gagasan dan pemikiran sektor perpajakan 2018/2019. DDTC. Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2019). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Administrasi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Fauziah,  I.,  Husaini,  A.,  &  Shobaruddin,  M.  (2014).  Analisis  kontribusi  penerimaan  pajak daerah  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAF)  Kabupaten  Malang (studi  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  aset  Kabupaten  Malang). Jurnal Perpajakan, 3 (1), 1-7. Kementerian  Keuangan.  (2014). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
Kementerian  Keuangan.  (2017). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 147/PMK.03/2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Wajib  Pajak  dan  Penghapusan

## EDUCORETAX
Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Kementerian  Keuangan.  (2017). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 210/PMK.01/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi.
Kementerian  Keuangan.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 184/PMK.01/2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 210/PMK.01/2017  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2014). Menkeu  tekankan  pentingnya ekstensifikasi  untuk  capai  target  penerimaan  pajak .  Website  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekankan- pentingnya-ekstensifikasi-untuk-capai-target-penerimaan-pajak/
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019). Ringkasan  alokasi  dan  realisasi  APBN tahun 2016-2019. Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1030
Mangoting,  Y.  (2001).  Pajak  penghasilan  dalam  sebuah  kebijaksanaan. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan, 3 (2), 142-156.
Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA, 1 (3), 871-881.
Mintje,  M.  (2016).  Pengaruh  sikap,  kesadaran,  dan  pengetahuan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  pemilik  UMKM  dalam  memiliki  NPWP  (studi  pada  wajib  pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA, 4 (1), 1031-1043.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan ( edisi ke-3 ). Granit.
Pangemanan,  R.  (2013).  Hubungan  jumlah  dan  kepatuhan  wajib  pajak  badan  dengan penerimaan PPh KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA, 1 (3), 730-740.
Pramukty, R., & Eviyannanda, S. (2020). Analisis ekstensifikasi pajak UMKM dalam upaya meningkatkan  penerimaan  pajak  (studi  KPP  Pratama  Pondok  Gede). Aktiva-Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 4 (1), 11-20.
Pratami,  L.,  Sulindawati,  N.  E.,  &  Wahyuni,  M.  (2017).  Pengaruh  penerapan  e-system perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  membayar pajak  pada  Kantor  Pelayananan  Pajak  (KPP)  Pratama  Singaraja. E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7 (1).
Putri, T., Budiarso, N. S., & Saerang, D. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 14 (1), 130-136. Republik Indonesia. (2007). Undang undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Republik Indonesia. (2008). Undang undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan  keempat  atas  undang  undang  nomor  7  tahun  1983  tentang  pajak penghasilan.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students (edisi ke-8) . Pearson Education.
Setyawan, S. (2020). Perpajakan. Universitas Muhammadiyah Malang.

## EDUCORETAX
Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Raih Asa Sukses.
Supadmi, N. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 4 (2). Victoria, A. O. (2020, Januari 8). Pengamat: Target pajak tak pernah tercapai dalam 10 tahun terakhir . Website
Katadata.
https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4c3b2d85b/pengamat-target-pajak-tak- pernah-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir
Yanti, D., Yuliachtri, S., Afrida, A., & Rossandi, W. (2020). Analisis penerimaan pajak dan pertumbuhan  wajib  pajak  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PP  no.  23  tahun  2018. AKUNTABILITAS, 14 (2), 193-210.