Permasalahan  Korupsi  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyaluran  Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
Lalu Ary Kurniawan Hardi 1*
*Corresponding Author: rlaluarykurniawanhardi@gmail.com 1 Department of International Politics and Diplomacy, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.26602

## Abstract
In  an  effort  to  address  the  pervasive  corrupt  practices  observed  during  the allocation  of  recovery  funds  following  the  2018  earthquake  in  West  Nusa Tenggara (NTB) Province, this research aims to explore the intricate dynamics of  Indonesia's  corruption  problem  and  its  impact  on  human  rights enforcement.  Utilizing  a  descriptive  qualitative  approach  and  analyzing secondary  data  sourced  from  online  literature,  this  article  seeks  to  unravel theoretical  and  practical  implications  arising  from  the  intersection  of corruption  issues  with  the  enforcement  of  human  rights  in  Indonesia. Specifically, it delves into the corruption case related to the rehabilitation funds allocated for the 2018 earthquake in NTB Province. Through meticulous data analysis, the research demonstrates that corruption hampers the realization of three fundamental human rights: the freedom to access education, the right to a decent life with access to social security, and the freedom  to  practice one's religion.  Additionally,  the  intricacies  of  corruption  not  only  contribute  to ongoing  human  rights  abuses  in  NTB  but  also  exacerbate  pre-existing inequalities, particularly evident before the 2018 earthquake. This exacerbation is  further  fueled  by  weak  law  enforcement  in  the  context  of  post-disaster management in Indonesia and a lack of public awareness and understanding of fundamental human rights principles.

## Abstrak
Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan  dampaknya  pada  penegakan  hak  asasi  manusia.  Dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  menganalisis  data  sekunder  yang bersumber  dari  literatur  online,  artikel  ini  berusaha  mengungkap  implikasi teoritis  dan  praktis  yang  timbul  dari  perpotongan  antara  masalah  korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali  kasus  korupsi  terkait  dana  rehabilitasi  untuk  gempa  tahun  2018  di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa  korupsi  telah  terbukti  menghambat  realisasi  tiga  hak  asasi  manusia mendasar:  kebebasan  untuk  mengakses  pendidikan,  hak  untuk  hidup  layak dengan  akses  ke  jaminan  sosial,  dan  kebebasan  untuk  menjalankan  agama.
Selain  itu,  rumitnya  korupsi  tidak  hanya  berkontribusi  pada  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berkelanjutan  di  NTB,  tetapi  juga  memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong  oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

## Keywords
HAM, Keamanan Sosial, Korupsi, Pendidikan, Praktik Keagamaan

## Article History
Received June, 1 Revised December, 21 Accepted December, 27 Published December, 28

## Corresponding Author
Lalu Ary Kurniawan Hardi Ul. Gagarina, 21 87-100 Torun, Polandia
Pendahuluan Peliknya  persoalan  mengenai  korupsi  seakan  telah  menjelma  menjadi  persoalan  klasik yang mengakar kuat dan sukar untuk dijawab secara tuntas oleh pemerintah Indonesia. Berbagai upaya  yang  diartikulasikan  kedalam  agenda  kebijakan  nyatanya  tidak  benar-benar  mampu menghalau  para  korporat  maupun  birokrat  culas  dalam  melancarkan  manuver  manipulatifnya. Pada  realitanya,  mereka  kini  menjadi  semakin  lihai  dengan  berbagai  intrik  untuk  mengelabuhi publik. Inilah yang menjadi alasan mengapa kini narasi-narasi yang bertebaran di media semakin
jarang  menyinggung  perihal  korupsi.  Bukan  karena  praktiknya  yang  berhasil  ditekan,  tetapi karena  pelakunya  yang  semakin  andal.  Padahal  sejatinya  praktik  korupsi  bukan  hanya  sebuah bentuk  kejahatan  sistemik  yang  mampu  menimbulkan  kerugian  materil  bagi  negara  saja,  tetapi juga  merupakan  gerbang  utama  dari  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  warga negara dan dijamin penegakan maupun pemenuhannya oleh konstitusi. Namun demikian, kajian mengenai  implikasi  korupsi  terhadap  timbulnya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Indonesia terbilang  masih  cukup  jarang.  Ini  pula  yang  menjadi  penyebab  mengapa  narasi-narasi  strategis yang  membahas  korupsi  sebagai  salah  satu  topik  utamanya,  masih  terbilang  luput  dan  abai terhadap  variabel  hak  asasi  manusia  yang  sejatinya  turut  terdampak  oleh  praktik  korupsi  itu sendiri.
Pada Konferensi Anti Korupsi Internasional ke-11 yang digelar di Seoul pada tahun 2003 silam, pembahasan dampak destruktif dari praktik korupsi terhadap penegakan hak asasi manusia bahkan  di  setarakan  dengan  pembahasan  mengenai  kejahatan  kelas  berat  layaknya  kejahatan perang (Widjojanto, 2012: 41). Lebih jauh, korupsi ditafsirkan sebagai sebuah bentuk pelanggaran luar  biasa  terhadap  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dan  memiliki  dampak  yang  sama-sama mematikannya dengan genosida maupun kejahatan lain yang mengancam hak dasar yang dimiliki oleh  manusia  (Widjojanto,  2012:  41).  Penafsiran  tersebut  dapat  lahir  sebab  korupsi  dinilai membuka jalan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merampas sesuatu yang sejatinya merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh orang lain. Perampasan hak tersebut kemudian melahirkan bentuk bentuk ketidaksetaraan yang bersifat fundamental dan menghalangi masyarakat  yang  haknya  dirampas  untuk  merasakan  akses  yang  setara  terhadap  keadilan  dan pembangunan  yang  merata  (Widjojanto,  2012:  42).  Sehingga,  kecenderungan  yang  kemudian timbul  adalah  tidak  terpenuhinya  hak-hak  dasar  masyarakat  yang  kemudian  mengharuskan mereka  untuk  hidup  dalam  keterbatasan  hingga  kemalangan  dari  generasi  ke  generasi (Widjojanto, 2012: 41).
Terdapat setidaknya  beberapa  kasus  korupsi yang merefleksikan  pernyataan  ini,  seperti: (1) penangkapan anggota DPRD terkait dana rehabilitasi sekolah pasca gempa Lombok; (2) OTT KPK  terkait  suap  proyek  pembangunan  SPAM  di  Palu-Donggala;  (3)  pungli  dalam  biaya pemulangan jenazah korban tsunami di Banten, dan; (4) pemotongan dana rekonstruksi masjid pasca gempa di Lombok oleh polisi (Damayanti et al , 2023: 58). Secara relasional, keempat kasus korupsi  ini  merefleksikan  kegagalan  pemerintah  dalam  menunaikan  kewajibannya  guna mengimplementasikan  kebijakan  kebencanaan  melalui  aksi  preventif,  litigasi,  maupun  tanggap darurat, serta recovery yang terencana, menyeluruh, dan terpadu (Parapat et al , 2020: 28). Bencana, sebagai  kondisi  luar  biasa  yang  tidak  dapat  diprediksi  ( extraordinary ),  menjadi  sebuah  tantangan tersendiri  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  (Hanavia,  2013:  195).  Lebih  jauh,  kegagalan pemerintah  dalam  memberantas  korupsi  ini  sendiri  disebabkan  oleh  tindakan  yang  tidak dilakukan  secara  sistematis  dan  terfokus  pada  sektor  tertentu,  terutama  dalam  sektor  perijinan dan penegakan hukum (Seda, 2003: 7; Soemodihardjo, 2008: 10-11).
Peliknya  persoalan  mengenai  korupsi,  serta  implikasi  negatif  yang  disebabkan  oleh korupsi  terhadap  upaya  penegakan  hak  asasi  manusia  inilah  yang  kemudian  akan  dikaji  secara lebih dalam pada tulisan ini. Selanjutnya, studi kasus yang akan digunakan sebagai tinjauan aktual dari tulisan ini adalah serangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum yang  terjadi  pasca  bencana  gempa  bumi  di  Nusa  Tenggara  Barat  pada  tahun  2018  silam. Berkenaan dengan fokus kajian tersebut, maka setidaknya terdapat tiga pokok pembahasan yang kemudian  akan  diuraikan  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  (1)  Kajian-kajian  teoretis  terkait  dengan peliknya korupsi dan kaitannya dengan pelanggaran HAM; (2) Implikasi negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dana rehabilitasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap upaya penegakan dan pemenuhan hak asasi masyarakat, serta; (3) Uraian tentang dimensi pelanggaran HAM dalam rangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi pasca gempa di Nusa Tenggara Barat. Dari ketiga fokus pembahasan tersebut, diharapkan dapat diperoleh suatu refleksi yang holistik terkait
dengan sejauh apa sejatinya praktik korupsi dapat berdampak pada gagalnya upaya pemenuhan hak  asasi  masyarakat,  serta  langkah  dan  kiat  apa  yang  sekiranya  dapat  dilakukan  guna mengadvokasi persoalan ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
Kerangka Teoritis
Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana praktik korupsi secara aktual dapat melahirkan implikasi negatif terhadap upaya penegakan HAM, ada baiknya kita mampu menelaah terlebih dahulu berbagai tinjauan multidimensional terkait dengan korelasi antara praktik korupsi dan pelanggaran HAM, guna membentuk kontruksi pemahaman awal untuk mengkaji fenomena yang akan ditinjau secara lebih jauh. Salah satu pendapat paling umum dan paling sering dirujuk terkait  dengan  korelasi  antara  korupsi  dan  pelanggaran  HAM  adalah  pendapat  Julio  Bacio- Terracino  yang  membahas  tentang  pola  keterkaitan  antara  korupsi  dan  terjadinya  pelaggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Bacio-Terracino dalam kajiannya yang berjudul Linking Corruptions and Human Rights (2010) mengungkapkan bahwa korupsi dan pelanggaran HAM sejatinya dapat saling  terkait  satu  sama  lain  dengan  dua  pola  umum,  yaitu  secara  langsung  dan  tidak  langsung (Bacio-Terracino,  2010:  243).  Korupsi  dikatakan  terkait  secara  langsung  dengan  pelanggaran HAM  apabila  tindakan  atau  praktik  korupsi  dijadikan  media  atau  sarana  untuk  merenggut  hak asasi orang lain, seperti misalnya dapat dijumpai pada kasus-kasus suap yang melibatkan penegak hukum layaknya kepolisian atau jaksa, dimana pihak yang menyuap aparat-aparat penegak hukum ini  biasanya  sengaja  melakukan  hal  tersebut  untuk  menjatuhkan  pihak  yang  ia  anggap  sebagai lawan (Bacio-Terracino, 2010: 243).
Di  sisi  lain,  korupsi  dikatakan  terkait  secara  tidak  langsung  dengan  pelanggaran  HAM ketika pihak yang melakukan praktik korupsi tersebut tidak benar-benar menujukan tindakannya untuk  menjatuhkan  orang  lain,  tetapi  di  saat  yang  sama  praktik  korupsi  tersebut  melahirkan serangkaian  kejadian  yang  berimbas  pada  terenggutnya  hak  asasi  masyarakat  luas  (Bacio- Terracino, 2010: 243). Bacio-Terracino mengungkapkan bahwa bentuk hubungan tidak langsung inilah  yang  kemudian  seringkali  menyebabkan  pelanggaran  HAM  paling  besar,  sebab  korupsi yang ia identifikasi dalam pola relasi ini seringkali muncul dalam ranah publik dan dalam banyak kasus  bersinggungan  langsung  dengan  keberlangsungan  hidup  banyak  orang  (Bacio-Terracino, 2010: 243). Apabila dipahami lebih mandalam, pendapat Bacio-Terracino sejatinya mengacu pada kecenderungan  praktik korupsi  yang  sering  kita  temui  dewasa  ini, seperti misalnya  pada  kasus- kasus  korupsi  proyek  pembangunan  infrastruktur,  hingga  kasus-kasus  korupsi  yang  berkaitan dengan proyek pengembangan sumber daya manusia.
Dalam  kasus-kasus  tersebut,  modus  operandi  yang  mendasari  praktik  korupsi  sejatinya adalah  motivasi  personal  dari  pelaku  untuk  memperkaya  diri  sendiri,  bukan  keinginan  untuk menyengsarakan  atau  menjatuhkan  pihak-pihak  tertentu.  Namun  pada  realitanya,  praktik memperkaya  diri  sendiri  ini  kemudian  menimbulkan  serangkaian  efek  domino.  Mulai  dari tersendatnya  proyek  pembangunan  yang  telah  direncanakan  secara  matang,  tidak  terealisasinya tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  agenda  pembangunan,  hingga  gagalnya  upaya  pemerintah  untuk mengusahakan  pemerataan  kesejahteraan  bagi  setiap  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Rangkaian kejadian inilah yang kemudian bermuara pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan secara simultan turut mendegradasi kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Maka tidak berlebihan apabila sebelumnya dikatakan bahwa praktik korupsi di sektor publik sejatinya dapat digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa.
Berbicaca  lebih  jauh  mengenai  pembangunan  yang  berkeadilan,  menerapkan  prinsip kesetaraan,  dan  berorientasi  pada  upaya  pemenuhan  hak  asasi  masyarakat,  Perserikatan  Bangsa Bangsa  (PBB)  sejatinya  telah  merumuskan  suatu  agenda  strategis  yang  diberi  nama Sustainable Development  Goals atau  dikenal  pula  deng an  sebutan  SDG’s.  Pada  agenda  tersebut,  te rtuang  17 tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  berbagai  bidang,  mulai  dari  yang  paling  esensial layaknya  pendidikan,  pangan,  kesehatan,  lingkungan,  dan  sanitasi,  hingga  bidang-bidang  yang
berkaitan  dengan  kemaslahatan  publik  layaknya  infrastruktur,  perekonomian,  pemerintahan, hukum, dan lain sebagainya (Barkhouse et al , 2018: 2). Bidang- bidang yang diatur pada SDG’s ini sendiri  sejatinya  merupakan  derivasi  dari  pasal-pasal  yang  tertuang  dalam  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  dan  ditegaskan  kembali  secara  kontekstual  untuk  mengupayakan terpenuhinya  hak-hak  asasi  masyarakat  seperti  misalnya:  (1)  Dapat  hidup  dengan  layak;  (2) tercukupi  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papannya,  serta;  (3)  memperoleh  kesetaraan  dalam berbagai bentuk layanan sosial, dan sebagainya (Barkhouse et al , 2018: 2). Namun sayangnya, studi yang dilakukan oleh Angela Barkhouse et al (2018) menunjukkan bahwa implementasi dari agenda SDG’s di berbagai negara seringkali tersendat aki bat beberapa faktor, dimana salah satu faktor yang paling menonjol adalah kebocoran anggaran pengeluaran negara dalam sektor publik ( public expenditure ) yang disebabkan oleh praktik korupsi (Barkhouse et al , 2018: 2). Korupsi dinilai menyedot public expenditure yang umumnya ditujukan bagi golongan pra-sejahtera atau masyarakat yang masih hidup dalam ketimpangan (Barkhouse et al , 2018: 2). Kebocoran  anggaran  yang  timbul  akibat  korupsi  ini  kemudian  bukan  hanya  menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat secara umum, tetapi sejatinya menimbulkan pukulan paling keras bagi masyarakat yang sedari awal sudah hidup dalam keterbatasan (Barkhouse et al , 2018: 2). Kegagalan  negara  dalam  mengalokasikan  anggaran  akibat  terjadinya  korupsi  inilah  yang merupakan bom waktu bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Lebih  jauh,  catatan  Badan  Perjanjian  Hak  Asasi  Manusia  PBB  bahkan  menunjukkan bahwa korupsi merupakan kendala terbesar dalam proses pengelolaan sumber daya ( resources ) di banyak negara (Peters, 2018: 1252). Korupsi terbukti menjadi penghambat utama dari terciptanya kesetaraan dan keadilan yang sejatinya merupakan nadi dari upaya penegakan HAM di seluruh dunia  (Peters,  2018:  1252).  Inilah  yang  menjadi  alasan  mengapa  negara-negara  dengan  tingkat korupsi yang tinggi juga memiliki angka penegakan HAM yang sangat minim dan rentan terhadap potensi  terjadinya  pelanggaran  HAM  (Peters,  2018:  1252).  Dari  beberapa  kajian  teoritis,  studi, maupun  hasil  riset  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  sejatinya  memang terjalin  hubungan  yang  erat  antara  korupsi  dan  pelanggaran  HAM.  Terlebih  pada  kasus-kasus korupsi  yang  terjadi  pada  domain  publik  dan  bersinggungan  langsung  dengan  kemaslahatan banyak  orang.  Dari  berbagai  tinjauan  teoritis  ini  pula,  kita  juga  telah  memperoleh  konstruksi pemahaman awal bahwa korupsi sejatinya memang mempengaruhi beberapa aspek strategis yang dibutuhkan  dalam  upaya  pemenuhan  hak  asasi  masyarakat,  layaknya  aspek  anggaran  dan implementasi  kebijakan  (Hanavia,  2013:  196).  Konstruksi  pemahaman  inilah  yang  selanjutnya akan  dikontekstualisasikan  melalui  refleksi  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  yaitu  kasus  korupsi dana rehabilitasi sekolah, rumah, dan tempat ibadah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018 silam.
Dengan mengintegrasikan konsep korelasi antara korupsi dan pelanggaran HAM, artikel ini  memberikan  konstruksi  pemahaman  bahwa  korupsi  tidak  hanya  menjadi  ancaman  laten terhadap keadilan dan kesetaraan, tetapi juga dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi  manusia  yang  lebih  sistemik  dan  meluas – baik  dari  segi  variabel  hak  yang  dilanggar, maupun  populasi  individu  yang  haknya  dilanggar.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  relasional mengenai penanganan praktik korupsi dan komponen-komponen hak asasi manusia yang telah dijelaskan  melalui  studi  diatas  menjadi  esensial  untuk  mendukung  upaya  pemenuhan  hak-hak dasar  warga  negara  dan  implementasi  agenda  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pemahaman konseptual  yang  telah  dijabarkan  mengenai  kaitan  antara  korupsi  dan  elemen  dasar  hak  asasi manusia  ini  pula  yang  akan  membantu  kita  menilik  lebih  dekat  tentang  implikasi  negatif  dari tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 silam, serta variabel hak apa saja yang kemudian dilanggar pada kasus-kasus korupsi seputar penyaluran dana bantuan tersebut.

## Metode
Secara  umum,  penulisan  artikel  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif,  yaitu suatu  teknik  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu  gejala  atau  kenampakan sosial  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  melalui  pertanyaan  substantif  dan  telaah  saintifik terhadap subjek penelitian sosial terkait (Cresswell 2008; Raco 2010: 7). Dalam penulisan artikel ini,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pencarian  kepustakaan  atau  literature research.  Studi  kepustakaan  sendiri  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel pada jurnal, berita daring dan dokumen pemerintah untuk konfirmasi atau validasi (Zed 2014: 1). Penelitian perpustakaan melibatkan pengumpulan informasi  dan  data  dari  bahan  pustaka,  memahami  dan  menyimpan  informasi  tersebut,  dan menganalisisnya dalam konteks penelitian ilmiah (Zed 2014: 3). Di sisi lain, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi-substantif. Teknik ini merupakan salah satu teknik analisis kualitatif yang banyak digunakan dalam penelitian social politik. Analisis substantif adalah pengolahan data deskriptif dari lapangan dengan menggunakan alat analisis berdasarkan teori,  penelitian  atau  kajian  sistematik  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  (Harrison  2007: 132).  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk  memudahkan  pemahaman  para  pemangku kepentingan atau aktor politik dan untuk memperoleh gambaran umum sesuai dengan prioritas penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

## Korupsi  Dana  Rehabilitasi  Infrastruktur  di  Provinsi  NTB  dan  Tersendatnya  Upaya Pemulihan Masyarakat Pasca Bencana
Melalui  penjabaran  mengenai  kajian-kajian  yang  membahas  tentang  korelasi  antara korupsi  dan  pelanggaran  HAM  yang  sebelumnya  telah  dipaparkan,  setidaknya  kita  dapat memahami  bahwa  hampir  sebagian  besar  kasus  korupsi  di  Indonesia  memiliki  dampak  yang cukup signifikan terhadap stagnansi upaya pemenuhan HAM dan menimbulkan berbgai bentuk ketimpangan  baru  di  tengah  masyarakat.  Namun  demikian,  terdapat  satu  rangkaian  kasus partikular  yang  bisa  kita  bedah  sekaligus  telisik  lebih  dalam  untuk  mengontekstualisasikan bagaimana  sejatinya  kasus  korupsi  dapat  mempengaruhi  upaya  penegakan  HAM  dan  bentuk- bentuk hak asasi apa saja yang terenggut akibat praktik tidak terpuji tersebut. Kasus korupsi yang akan dibahas ialah serangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi pasca bencana yang diperuntukkan bagi upaya pemulihan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak oleh bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang lalu.
Gempa  bumi  yang  menerjang  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sendiri  terjadi  secara berkesinambungan dalam rentang waktu yang cukup lama. Namun  berdasakan data yang dirilis oleh  BMKG  setempat,  gempa  dengan kekuatan  paling  besar  dan  menimbulkan  efek  destruktif paling parah tercatat terjadi  sebanyak  tiga kali, yaitu gempa dengan Magnitudo 6,4  yang terjadi pada 29 Juli 2018, gempa dengan Magnitudo 7,0 dan dibarengi dengan peringatan Tsunami bagi Pulau  Lombok  pada  tanggal  5  Agustus  2018,  serta  gempa  dengan  Magnitudo  6,9  pada  19 Agustus 2018 (Nugroho, 2018). Rentetan gempa bumi ini sendiri setidaknya telah menelan 555 orang korban jiwa dan mengharuskan sekitar kurang lebih 390.529 orang di berbagai kabupaten hidup di pengungsian (Septia, 2018).  Selain menimbulkan angka korban jiwa yang cukup besar dan mengharuskan banyak orang hidup di pengungsian, kerugian yang ditimbulkan oleh bencana ini pun terbilang cukup fantastis. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB)  yang  mencatat  bahwa  kerugian  total  yang  ditimbulkan  oleh  bencana  ini menyentuh angka Rp 8,8 Triliun (Wismabrata, 2018).
Di  sisi  lain,  dampak  destruktif  dari  bencana ini  juga  terlihat sangat  jelas  dari  kerusakan yang  ditimbulkannya  terhadap  berbagai  fasilitas  publik,  infrastruktur,  maupun  tempat  tinggal penduduk.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  BNPB,  sedikitnya  terdapat  125.000  unit rumah  yang  terdampak  akibat  bencana  ini  (Wismabrata,  2018).  Dari  total  jumlah  pemukiman
yang terdampak tersebut, sekitar 74.000 ribu unit diantaranya teridentifikasi dengan status rusak berat dan 51.000 unit lain teridentifikasi dengan status rusak ringan (Wismabrata, 2018). Selain menimbulkan  kerusakan  bagi  pemukiman  penduduk,  bencana  ini  juga  meimbulkan  kerusakan yang cukup parah terhadap 174 unit infrastruktur daerah yang terdiri dari jalan, tanggul, hingga jembatan (Wismabrata, 2018). Tidak cukup sampai disitu, kerusakan terbesar juga turut  dialami oleh  sebagian  besar  fasilitas  publik  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  data  BNPB  (dalam Wismabrata, 2018) menunjukkan bahwa kerusakan tersebut dialami oleh: (1) 635 unit sekolah di berbagai  jenjang;  (2)  99  fasilitas  kesehatan  yang  terdiri  dari  rumah  sakit,  puskesmas,  hingga posyandu;  (3)  789  rumah  ibadah  yang  terdiri  dari  masjid,  mushola,  pura,  vihara,  gereja,  dan pelinggih  (4)    147  gedung  bangunan  pemerintahan  maupun  gedung  swasta,  serta;  (5)  1.941 bangunan usaha seperti hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.
Luasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini tak ayal menyebabkan lumpuhnya aktivitas  publik  serta  melemahkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  selama  berbulan-bulan lamanya. Hal ini kemudian mendorong pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah besar dana yang  ditujukan  untuk  upaya  pemulihan  kehidupan  masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat  dalam berbagai  bidang.  Dana  dengan  total  nilai  sebesar  Rp  1,25  Triliun  tersebut  dialokasikan  bagi sederet keperluan, mulai dari santunan kepada para keluarga korban jiwa, santunan kepada para pengungsi, santunan kepada para relawan, pembangunan fasilitas darurat layaknya dapur umum, hunian  sementara  untuk  pengungsian,  sarana  dan  prasarana  penunjang  keperluan  MCK,  serta penyediaan sumber air bersih (Halim, 2018). Selain memberikan bantuan langsung, pemerintah juga  kembali  menggelontorkan  dana  sebesar  Rp  4  Triliun  yang  diperuntukkan  bagi  keperluan pemugaran serta pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana, hingga pemberian bantuan rehabilitasi kepada penduduk yang rumahnya turut mengalami kerusakan (Salim, 2018).
Ironisnya,  upaya  keras  pemerintah  dalam  memulihkan  kondisi  masyarakat  melalui penggelontoran sejumlah besar dana tersebut ternyata tidak luput dari tindakan manipulatif para apratur  daerah  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  ini  misalnya  dapat  dilihat  dari  serangkaian temuan kasus korupsi yang diungkap oleh pihak penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana kasus-kasus ini sendiri turut menyeret nama-nama penting mulai dari Anggota Dewan, Kepala  Dinas,  hingga  Kepala  Bagian  dari  instansi  struktural  yang  ada  di  Nusa Tenggara  Barat. Kasus pertama yang cukup menggemparkan publik adalah kasus pungutan liar dana rehabilitasi rumah  ibadah  yang  menyeret  sejumlah  apratur  daerah  di  Lingkungan  Kementerian  Agama  di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang diamankan sendiri berjumlah tiga orang dan terdiri dari  pegawai  Kementerian  Agama  di  berbagai  tingkatan,  mulai  dari  pegawai  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  di  Kecamatan  Gunungsari  Kabupaten  Lombok  Barat,  Kepala  Subbagian Pengelolaan  Tata  Usaha  Kementerian  Agama  (KEMENAG)  Lombok  Barat,  hingga  Kepala Subbagian Kepegawaian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Rasyid, 2019).
Kasus ini sendiri memiliki modus operandi berupa pungutan liar yang dikenakan kepada para ta’mir atau pengurus masjid yang berhak menerima bantuan (Rasyid, 2019). Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek rehabilitasi masjid ini sendiri mencapai nominal Rp 6 Miliar dan akan  disalurkan  kepada  sekitar  58  masjid  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  (Muzakir,  2019).  Pada  saat  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  dilakukan,  pihak berwajib berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 Juta (Muzakirr, 2019).  Kemudian  melalui  upaya  penyidikan  lebih  lanjut,  diperoleh  temuan  bahwa  selama melangsungkan  aksinya  para  pelaku  telah  berhasil  mengumpulkan  uang  sebesar  Rp  126  Juta (Muzakir,  2019).  Hal  ini  tentunya  membuat  geram  masyarakat  Nusa  Tenggara  Barat,  sebab ditengah kondisi yang sulit tersebut masih ada pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan melalui cara yang tidak dapat dibenarkan.
Tidak  cukup  sampai  disitu,  kasus  korupsi  lain  di  bidang  pendidikan  juga  sebelumnya mencuat  dan  turut  menjadi  sorotan  publik  pada  tahun  2018  silam.  Kasus  ini  sendiri  menyeret
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, serta seorang pegawai kontraktor yang bergerak dalam proyek rehabilitasi sekolah di  Kota  Mataram  (Utama,  2018).  Modus  operandi  dari  praktik  korupsi  ini  berupa  permintaan balas jasa serta pemerasan yang dilakukan oleh pihak Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram kepada pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram (Utama, 2018). Menurut hasil penyidikan, Anggota  Dewan  tersebut  meminta  balas  jasa  karena  telah  mengupayakan  anggaran  rehabilitasi sekolah sebesar Rp 4,2 Miliar pada APBD-P Kota Mataram Tahun 2018 (Utama, 2018). Di sisi lain,  Kadin  Pendidikan  Kota  Mataram  mengaku  tidak  dapat  menolak  permintaan  tersebut  dan memberikan  uang  sejumlah  Rp  30  Juta  termasuk  mobil  bernilai  ratusan  juta  rupiah  sebagai bentuk balas jasa yang diminta (Utama, 2018).
Dalam  kesempatan  berbeda,  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Kota  Mataram  turut menetapkan Kadin Pendidikan Kota Mataram sebagai terdakwa dalam  kasus suap alokasi dana bantuan yang sebelumnya ia peroleh dari proses kongkalikong APBD-P dengan Anggota DPRD Kota  Mataram  (Detik.com,  2019a).  Dalam  proses  persidangan  yang  telah  dilakukan,  Kadin Pendidikan  Kota  Mataram  dinyatakan  terbukti  menerima  imbalan  atau  suap  dengan  total nominal  Rp  117  Juta  dari  sejumlah  kepala  sekolah  yang  berada  dibawah  naungan  Dinas Pendidikan Kota Mataram (Detik.com, 2019a). Pemberian suap ini sendiri dimaksudkan sebagai bentuk pemberian imbalan karena telah memprioritaskan sekolah-sekolah tersebut dalam alokasi anggaran  rehabilitasi  sekolah  yang  diperoleh  melalui  APBD-P  Kota  Mataram  Tahun  2018 (Detik.com, 2019a).
Beberapa  kasus korupsi dengan modus operandi seperti suap, pungutan liar, balas jasa, hingga pemberian imbalan inilah yang kemudian turut menghambat proses penyaluran dana dan pembangunan yang ditujukan bagi upaya pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di NTB. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah menargetkan bahwa upaya pemulihan fasilitas publik  seperti  rumah  ibadah,  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan,  pusat-pusat  perbelanjaan, maupun gedung-gedung instansi vital harus sudah dirampungkan paling lambat Desember 2018, guna mempercepat proses recovery di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menghidupkan kembali kegiatan  masyarakat  yang  sempat  tersendat  (Sugianto,  2020).    Namun,  berbagai  agenda pembangunan  infrastruktur  ini  sendiri  baru  dapat  dirampungkan  secara  total  pada  Maret  2020 yang  lalu  (Sugianto,  2020).  Hal  ini  kemudian  semakin  menegaskan  bahwa  persoalan  korupsi sejatinya bukan hanya sebuah persoalan kompleks yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian  negara saja.  Lebih  dari  itu,  korupsi  nyatanya  dapat  berimplikasi  secara  langsung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Pearson, 2013: 52).
Tertundanya  proses  pemulihan  dan  rehabilitasi  ini  kemudian  mau  tidak  mau mengharuskan masyarakat beribadah dalam kondisi yang tidak layak. Berbagai kegiatan kegamaan rutin seperti Shalat Jumat hingga Shalat berjamaah pun tidak  dapat dilakukan seperti biasa dan terpaksa harus dilakukan di lokasi pengungsian dengan fasilitas serba seadanya. Selain itu, hingga pertengahan  2019,  kegiatan  belajar  mengajar  di  beberapa  daerah  di  Nusa  Tenggara  Barat  juga masih  dilakukan  di  posko-posko  maupun  kelas  darurat  yang  dibangun  menggunakan  tenda terpal, serta tenda-tenda pleton yang merupakan bantuan dari lembaga-lembaga layakanya BNPB, BPBD,  Kementerian  Sosial  dan  lain  sebagainya.  Tersendatnya  kegiatan  peribadatan  dan pendidikan yang merupakan dua bagian esensial dari hak asasi masyarakat ini sendiri secara tidak langsung  mengisyaratkan  bahwa  praktik  korupsi  pada  kenyataannya  memiliki  implikasi  yang cukup kompleks dan tidak dapat diremehkan.
Di  saat  yang  sama,  bukan  hanya  hak  untuk  memperoleh  tempat  peribadatan  dan pendidikan  yang  layak  saja  yang  turut  terdampak  oleh  kasus  korupsi.  Dalam  kasus  lain,  hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak juga turut tersendat realisasinya akibat terjadinya beragam kasus korupsi dalam proyek rehabilitasi rumah maupun pembangunan rumah tahan  gempa  (RTG)  yang  dilakukan  di  wilayah-wilayah  rawan  gempa  di  Nusa  Tenggara  Barat (Lombokpost.jawapos.com,  2020).  Kepala  Bidang  Hukum  Kepolisian  Daerah  Provinsi  Nusa
Tenggara  Barat  bahkan  mengungkapkan  setidaknya  terdapat  total  sebelas  kasus  penggelapan dana  dan  korupsi  anggaran  yang  terjadi  dalam  realisasi  proyek  pembangunan  ini (Lombokpost.jawapos.com, 2020).
Dari  sebelas  kasus  tersebut,  beberapa  diantaranya  misalnya  adalah  kasus  korupsi  dana pembangunan  rumah  tahan  gempa  bagi  masyarakat  Pringgabaya,  Kabupaten  Lombok  Timur yang menelan anggaran negara sebesar lebih dari Rp 1 Miliar (Lombokpost.jawapos.com, 2020). Kasus  ini  sendiri  terendus  ketika  pihak  kontraktor  terindikasi  tidak  menyelesaikan  proyek tersebut hingga tuntas dan meninggalkan puluhan unit rumah yang baru hanya dibangun bagian pondasinya  saja  (Lombokpost.jawapos.com,  2020).  Selain  kasus  tersebut,  terdapat  pula  kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat dengan  nilai  penggelapan  sebesar  Rp  500  Juta  (Detik.com,  2019b).  Dana  yang  digelapkan tersebut  bahkan  hampir  mencapai  30%  dari  total  keseluruhan  anggaran  yang  dikucurkan  oleh pemerintah kepada desa dengan 70 kepala keluarga ini (Detik.com, 2019b).
Sama halnya dengan kasus korupsi tempat ibadah dan sekolah, korupsi proyek rehabilitasi rumah  dan  pembangunan  rumah  tahan  gempa  ini  juga  mengharuskan  masyarakat  yang terdampak hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak dari masyarakat yang harus rela  bertahan  hidup  di  pengungsian,  sebab  rumah  mereka  tidak  kunjung  di  rehabilitasi. Pemerintah  pusat  sendiri sebenarnya  telah  menargetkan  pembangunan  rumah  masyarakat  akan selesai pada Desember 2019 yang lalu (Sugianto, 2020). Namun hingga Maret 2020, baru sekitar 74%  dari  total  226.204  unit  rumah  terdampak  yang  pembangunan  dan  rehabilitasinya  dapat diselesaikan (Sugianto, 2020). Akibatnya masih terdapat sekitar kurang lebih 40.000 unit rumah yang  kondisinya  belum  jelas  dan  mau  tidak  mau  mendorong  para  pemiliknya  memutar  otak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sembari menunggu kediaman mereka dipugar oleh pemerintah (Sugianto, 2020).
Ketiga kasus korupsi yang menyebabkan tersendatnya pemulihan kehidupan masyarakat yang  terdampak  oleh  bencana  gempa  bumi  ini,  merefleksikan  bukti  nyata  bahwa  korupsi menyimpan potensi bahaya laten yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Korupsi yang terjadi pasca bencana besar yang menimpa provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga semakin menegaskan kepada kita bahwa potensi terjadinya korupsi tidak akan berkurang sekalipun dalam situasi  kebencanaan  dan  krisis.  Padahal  pada  kenyataannya,  dalam  situasi  ini  sebagian  besar masyarakat  harus  hidup  dalam  kondisi  yang  tidak  layak  dan  serba  kekurangan.  Realita  ini kemudian  yang  turut  menjadi  bukti  penguat  bahwa  korupsi  memang  memiliki  implikasi  yang cukup  pelik  terhadap  upaya  penegakan  maupun  pemenuhan  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh masyarakat.

## Dimensi  Pelanggaran  HAM  dalam  Rangkaian  Kasus  Korupsi  Dana  Rehabilitasi  Pasca Bencana di NTB
Melalui bedah kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami secara gamblang bahwa  serangkaian  kasus  korupsi  yang  menguras  dana  rehabilitasi  pasca  bencana  di  Nusa Tenggara  Barat  memang  memiliki  korelasi  yang  erat  terhadap  tersendatnya  upaya  pemerintah dalam memenuhi berbagai hak masyarakat. Apabila dikontekstualisasikan secara lebih mendalam terhadap  prinsip-prinsip  penegakan  HAM  yang  tertuang  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia PBB, serangkaian tindakan korupsi dan penggelapan dana rehabilitasi pasca bencana ini sejatinya  melanggar  tiga  dimensi  penting  dari  HAM  itu  sendiri,  yaitu  kebebasan  untuk mendapatkan  akses  pendidikan,  hak  untuk  hidup  layak  dan  memperoleh  jaminan  sosial,  serta kebebasan untuk melakukan peribadatan secara leluasa yang masing-masing tertuang pada pasal 18, 22, dan 26.
Ketiga  dimensi  HAM  yang  dirampas  oleh  praktik  korupsi  di  tiga  sektor  berbeda  ini sejatinya tidak hanya menjadikan masyarakat hidup dalam kondisi yang kekurangan, tetapi juga hidup  dalam  kondisi  yang  timpang.  Korupsi  menjadikan  masyarakat  yang  digologkan  sebagai
komunitas  “rentan”  menderita ,  karena  masyarakat  dengan  kondisi  demikian  sejatinya  hidup dalam  ketidakmampuan  dan  sedari  awal  hak  asasinya  belum  tercukupi  (OHCHR,  2016:  2). Hadirnya  korupsi  kemudian  bukan  hanya  menghalangi  mereka  memperoleh  pemenuhan terhadap hak-hak mereka saja, tetapi juga memelihara dan mengekalkan penderitaan yang telah mereka  alami  selama  kurun  waktu  yang  panjang  (OHCHR,  2016:  2).  Studi  dari  UNDP  pada tahun  2001  (dalam  Widjojanto,  2012:  43)  menunjukkan  bahwa  korupsi  dalam  beberapa  sektor partikular  seperti  misalnya  pendidikan,  infrastruktur,  dan  kesejahteraan  sosial,  nyatanya  tidak hanya  dapat  menimbulkan  dampak  jangka  pendek  kepada  masyarakat,  tetapi  turut  mendorong lahirnya  dampak  jangka  panjang  seperti  misalnya  rendahnya  angka  literasi,  lambatnya  realisasi percepatan  peningkatan  kualitas  pendidikan,  dan  rendahnya  angka  harapan  hidup  masyarakat secara  umum.  Dampak  jangka  panjang  inilah  yang  kemudian  dikhawatirkan  dapat  mendorong degradasi  kualitas  hidup  masyarakat  secara  kumulatif  dan  melahirkan  berbagai  bentuk permasalahan baru yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi.
Berkenaan  dengan  ini,  negara  sejatinya  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk memastikan bahwa HAM yang dimiliki oleh warga negara dapat ditegakkan dan dipenuhi secara optimal. Menurut Prof. Dr. Anne Peters (2018: 1258) kewajiban dasar negara terhadap Hak Asasi Manusia  yang  dimiliki  oleh  warga  negaranya  terdiri  dari  tiga  komponen  penting  yaitu:  (1) Menghormati  ( respect );  (2)  Melindungi  ( protect ),  dan;  (3)  Memenuhi  ( fullfillment ).  Apabila  di operasionalisasikan secara lebih mendetail aspek menghormati berarti bahwa negara tidak boleh melakukan  berbagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  HAM  yang  dimiliki  oleh  warga  negaranya; aspek melindungi berarti bahwa negara wajib melindungi HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara  dari  berbagai  kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak tersebut, dan; aspek memenuhi berarti bahwa negara wajib memberikan upaya maksimal untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang menjadi bagian dari hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali  secara  merata  dan  adil.  Bentuk-bentuk  kewajiban  negara  dalam  menengakkan  HAM warga negara ini bahkan dalam beberapa kajian lain kembali dibagi menjadi 3 yaitu memfasilitasi ( facilitating ),  menyediakan  ( providing ),  dan  memajukan  ( promoting )  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan  upaya  penegakan,  penghormatan,  dan  pemenuhan  terhadap  HAM  itu  sendiri  (Peters, 2018: 1258).
Apabila  dikontekstualisasikan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  menggelontorkan sejumlah  besar  dana  yang  ditujukkan  bagi  usaha  pemulihan  kehidupan  masyarakat  NTB  pasca gempa bumi tahun 2018 silam, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya negara telah menunaikan kewajiban dalam menjamin pemenuhan HAM yang dimiliki oleh warga negara. Tetapi hal yang kemudian  menjadi  persoalan  adalah  tidak  seluruh  bagian  dari  dana  tersebut  digunakan sebagaimana tujuan dasarnya, karena beberapa diantaranya harus tersita akibat terjadinya praktik korupsi  di  tataran  daerah.  Korupsi  yang  kemudian  terjadi  secara  massif  tersebut  menguras anggaran publik ( public expenditure ) yang sejatinya dialokasikan untuk tujuan-tujuan partikular dan mendasar terkait dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya (Gathi, 2009: 126).  Gagalnya  negara  dalam  mencegah  penyelewengan  anggaran  publik  yang  ditujukan  bagi pemenuhan  hak  asasi  masyarakat  inilah  yang  kemudian  secara  tidak  langsung  menyebabkan negara gagal memenuhi tanggung jawabnya sekalipun telah terdapat itikad baik dari negara untuk menggelontorkan sejumlah besar dana bagi upaya pemenuhan hak tersebut (Gathi, 2009: 126).
Dalam  hal  ini  negara  dinilai  gagal  bukan  karena  negara  melakukan  pelanggaran  secara langsung  terhadap  penegakan  dan  upaya  pemenuhan  HAM  warga  negaranya,  tetapi  karena negara  tidak  dapat  memastikan  dan  memberikan  kontrol  yang  ketat  terhadap  upaya  yang ditujukan untuk memenuhi dan menegakkan HAM yang dimiliki oleh masyarakat (Gathi, 2009: 126).  Dengan  demikian,  sangat  penting  bagi  negara  untuk  tidak  hanya  mampu  merumuskan langkah strategis dalam mengupayakan penegakan dan pemenuhan terhadap HAM yang dimiliki oleh warga negara saja, tetapi dibutuhkan suatu mekanisme kontrol yang ketat serta didasarkan atas  prinsip-prinsip  akuntabilitas  maupun  transparansi  guna  menghidari  timbulnya  bibit-bibit
penyelewengan  layaknya  korupsi  yang  dapat  menghambat  terealisasinya  upaya-upaya  strategis yang telah disusun tersebut.

## Minimnya Pemahaman Masyarakat Terhadap HAM
Kevin  R.  Carriere  (2019:  10)  dalam  kajiannya  mengungkapkan  bahwa  munculnya pelanggaran  HAM  yang  melibatkan  negara  dan  masyarakat  sipil  sebagai  dua  aktor  utamanya dapat  ditinjau  melalui  analisis  HAM  pada  level  institusional.    HAM  pada  tataran  institusional secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  hak  asasi  resmi  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  dan pemenuhannya  diatur  secara  tegas  dalam  konstitusi.  Dalam  tataran  ini,  faktor  utama  yang mempengaruhi  penegakan  terhadap  HAM  adalah  kapabilitas  kolektif  dari  negara,  maupun kapabilitas personal dari warga negara (Carriere, 2019: 12). Kapabilitas kolektif atau kemampuan negara dalam menegakkan HAM dapat dilihat dari seberapa besar negara mampu bertindak dan menggerakkan berbagai sektor yang ada untuk mengupayakan penegakan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya (Carriere, 2019: 12).
Di  sisi  lain,  kapabilitas  personal  dari  warga  negara  juga  menjadi  salah  satu  faktor determinan dari upaya penegakan HAM pada level institusional. Kapabilitas personal dalam hal ini mengacu kepada konstruksi pemahaman individu terkait dengan konsepsi dasar dari hak asasi yang  ia  miliki,  serta  arti  penting  dari  penegakan  hak-hak  tersebut  terhadap  keberlangsungan hidupnya maupun keberlangsungan hidup banyak orang (Carriere, 2019: 13). Melalui pandangan Carriere  tersebut,  kita  dapat  memahami  bahwa  faktor  utama  yang  mendorong  lahirnya reversalitas atau hubungan yang terbalik antara penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  miskin  di  Indonesia  adalah rendahnya  kapabilitas  kolektif  dari  negara  dan  masyarakat  dalam  mengupayakan  penegakan terhadap HAM itu sendiri.
Dalam hal ini, kita dapat menilai bahwa negara atau pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  kerangka  dan  mekanisme  monitoring  korupsi  yang efektif,  tidak  benar-benar  memiliki  kapabilitas  mumpuni  untuk  mengupayakan  terealisasinya agenda  penegakan  hukum  yang  sepenuhnya  berpatok  pada  asas  akuntabilitas  dan  transparansi. Negara  dapat  kita  nilai  telah  gagal  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk  menciptakan penjaminan  terhadap  hak  yang  dimiliki  oleh  warga  negara,  sehingga  hal  yang  kemudian  timbul adalah pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki oleh warga negara. Di saat yang sama, persoalan ini  menjadi semakin  kompleks  mengingat  kapabilitas  personal  dari  masyarakat  kelas  menengah kebawah  dalam  hal  kesadaran  akan  HAM  juga  masih  sangat  rendah.  Sehingga  tidak  jarang, banyak  dari  masyarakat  miskin  yang  tidak  tahu  harus  berbuat  apa  ketika  mereka  mengalami ketidakadilan atau bahkan tidak sadar ketika mereka telah menginisiasi bentuk-bentuk kecil dari ketidakadilan.
Kompleksitas  realita  yang  ada  tersebut  menjadikan  persoalan  ini  sangat  dilematis  dan multidimensional,  sebab  baik  negara  maupun  masyarakat  sejatinya  memiliki  peran  yang  sama- sama tidak terpenuhi dalam upaya penegakan HAM pada tataran institusional ini. Namun apabila dikomparasikan  lebih  mendalam,  dapat  kita  pahami  bahwa  peran  masyarakat  yang  tidak terpenuhi akibat rendahnya pemahaman dalam hal penegakan HAM, dapat lahir karena berbagai problematika kompleks lain yang turut disebabkan oleh rendahnya tingkat pemenuhan hak asasi yang  dijamin  negara.  Seperti  misalnya  belum  meratanya  pendidikan,  masih  rendahnya  literasi, hingga  gagalnya  program-program  kesejahteraan  nasional.  Pada  akhirnya,  negara  menjadi  aktor dengan beban kesalahan terbesar dalam kasus ini. Dengan demikian, negara sebagai aktor utama yang  berkewenangan  dalam  pembentukan  kerangka  penegakan  hukum  nasional,  sudah sepantasnya harus mampu melakukan pembenahan yang sistemik dari sisi kelembagaan penegak hukum, maupun dari sisi penguatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Dari  kasus  ini  kita  juga  dapat  belajar  bahwa  korupsi  sejatinya  merupakan  praktik  yang dapat membawa dampak destruktif bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Korupsi sejatinya
melahirkan  bibit-bibit  ketimpangan,  serta  melanggengkan  penderitaan  yang  dialami  oleh masyarakat yang sedari awal hidup dalam keterbatasan. Berkenaan dengan hal tersebut, prinsip utama  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pondasi  untuk  menekan  praktik  ini  ialah  prinsip-prinsip akuntabilitas  dan  transparansi.  Kedua  nilai  dasar  ini  memang  sudah  sangat  sering  kita  dengar dalam  berbagai  narasi  yang  berkaitan  dengan  upaya  pencegahan  praktik  korupsi  di  berbagai lapisan.  Namun  pada  kenyataannya,  implementasi  dari  prinsip  ini  sendiri  masih  sangat  sukar untuk ditemui dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Analisis  terhadap  beberapa  kasus  korupsi  ini  turut  menunjukkan  bahwa  titik  rawan korupsi dana bencana terletak pada fase pengelolaan serta pertanggungjawaban. Kondisi darurat kebencanaan  sejatinya  memerlukan  tindak  penyaluran  bantuan  dan  aliran  dana  yang  cepat. Namun  sayangnya,  praktik  dilapangan  menunjukkan  bahwa  urgensi  tersebut  seringkali  turut dibarengi dengan pengawasan yang minim dan pudarnya transparansi yang membuka celah bagi berbagai bentuk tindak penyelewengan. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga yang berwenang, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Kementerian PUPR, Kemenag, dan DPRD, juga harus ditingkatkan guna mengusahakan pengawasan, pengelolaan dana, serta audit yang  lebih  koheren.  Variabel  dari  harmonisasi  kebijakan,  koordinasi  antar  lembaga,  serta keterbukaan akses publik dalam mengetahui alur dana kebencanaan inilah yang menjadi tiga hal krusial yang harus ditelaah lebih lanjut dalam studi-studi mengenai keterkaitan antara korupsi dan hak asasi manusia di Indonesia lainnya, di masa yang akan datang.
Kesimpulan
Melalui  penjabaran  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejatinya  terdapat  hubungan  yang sangat  signifikan  antara  praktik  korupsi  dengan  tidak  terpenuhinya  hak  asasi  masyarakat, khususnya  dalam  kasus  korupsi  yang  terjadi  pada  sektor  publik  dan  bersinggungan  langsung dengan  keberlangsungan  hidup  orang  banyak.  Korupsi  terbukti  melahirkan  bibit-bibit ketimpangan  di  tengah  kehidupan  masyarakat  dan  menyebabkan  masyarakat  yang  sedari  awal hidup  dalam  keterbatasan  semakin  terpuruk.  Inilah  yang  kemudian  menjadi  alasan  mengapa korupsi  bertanggung  jawab  atas  penderitaan  masyarakat  dan  menjadi  faktor  utama  dari langgengnya  kemalangan  yang  menimpa  masyarakat.  Hal  tersebut  yang  sejatinya  dapat  ditilik secara aktual pada kasus korupsi dana rehabilitasi pasca bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 yang lalu. Kiat baik pemerintah yang mengupayakan langkah strategis dalam rangka memulihkan  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  sepenuhnya  diaktualisasikan  dan  harus mengalami  kendala  yang  cukup  pelik  karena  terjadinya  berbagai  bentuk  penyelewengan  dan tindakan manipulatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih  jauh,  berbagai  tindakan  manipulatif  dan  praktik  korupsi  yang  dilakukan  pada proyek  pembangunan  rumah,  sekolah,  dan  tempat  ibadah  ini  secara  simultan  menyebabkan proses pemugaran beberapa fasilitas dan infrastruktur tersebut menjadi tersendat dan mengalami penundaan  yang  berkepanjangan.  Akibatnya,  banyak  masyarakat  yang  mau  tidak  mau  harus melaksanakan  kegiatan  ibadah  dan  bersekolah  dalam  keadaan  yang  tidak  layak  di  barak-barak pengungsian.  Selain  itu,  penundaan  berkepanjangan  terhadap  proyek  rehabilitasi  rumah  dan pembangunan  rumah  tahan  gempa  (RTG)  di  wilayah  rawan  gempa  bumi  juga  menyebabkan nasib  masyarakat  semakin  tidak  pasti.  Pasalnya  hingga  kini  masih  banyak  dari  proyek  tersebut yang  belum  diselesaikan  dan  ditinggalkan  terbengkalai  akibat  terjadinya  praktik  korupsi  yang menyebabkan kebocoran dana di berbagai daerah.
Apabila ditelaah secara lebih mendalam, kejadian ini menyiratkan makna bahwa korupsi yang terjadi sejatinya telah melanggar tiga dimensi esensial dari hak asasi masyarakat, yaitu hak untuk melakukan peribadatan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan jaminan sosial, serta  hak  untuk  memperoleh  akses  pendidikan  yang  merata.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut, terdapat dua hal yang harus diupayakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan  datang.  Upaya  pertama  ialah  penguatan  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  di
tataran pemerintah yang dapat dilakukan melalui berbagai tindakan resmi seperti riset dan kajian mendalam  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  rekomendasi  bagi  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  penerapan  kedua  prinsip  tersebut.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  upaya penguatan  peran  serta  dari  masyarakat  dalam  menegakkan  prinsip-prinsip  anti  korupsi  guna menekan  praktik  korupsi  dari  berbagai  lapisan  dan  mengusahakan  terciptanya  iklim  kolaborasi yang strategis dengan berbagai pihak.
Studi  ini  terbatas  pada  data  yang  tersedia  dan  diakses  oleh  peneliti.  Informasi  yang relevan  mungkin  terbatas  atau  tidak  lengkap,  mengingat  sifat  rahasia  atau  keterbatasan  akses terhadap  data  tertentu.  Studi  ini  memusatkan  perhatian  pada  kasus  korupsi  dan  dampaknya  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Oleh  karena  itu,  temuan  dan  kesimpulan  mungkin  tidak  dapat secara langsung diterapkan pada konteks nasional atau internasional. Untuk keperluan riset lebih jauh, pelaksanaan analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan untuk  pemulihan  pasca  bencana  dan  sejauh  mana  kebijakan-kebijakan  tersebut  mampu memitigasi  risiko  korupsi  sangat  diperlukan.  Analisis  tersebut  juga  akan  lebih  komprehensif apabila  turut  membahas  dampak  jangka  panjang  dari  korupsi  terhadap  masyarakat,  termasuk potensi pengaruh pada perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  Selain  itu,  peniliti  lain  juga  dapat  mengembangkan  studi  yang  mencakup  tiga variabel pokok yang menyebabkan kurangnya pengawasan dalam sektor kebenacaan ini, seperti harmonisasi  kebijakan,  koordinasi  antar  lembaga,  serta  keterbukaan  akses  publik  dalam mengetahui alur dana kebencanaan.

## Referensi
Bacio- Terracino,  Julio.  2010.  “Linking  Corruption s and  Human  Rights” ,  dalam Prosiding Pertemuan Tahunan ASIL (American Society of International Law), vol. 104. Washington D.C.: ASIL. Barkhouse, Angela et al . 2018. Policy Brief of Corruptions: A Human Right Impact Assasement . Geneva: Universal Right Groups.
Carriere,  Kevin  R.  “T hreats  to  Human  Right:  A General  Review”,  dalam Journal  of  Socials  and Political Sociology , vol. 7(1). Trier: Psych-Open Publishers. Damayanti, D., Lestari, C., Nisak, F., Hidayah, Y., & Ayu Ningsih, R. 2023. “ Sanksi Pidana Mati Terhadap  Pelaku  Korupsi  Saat  Bencana  Alam:  Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 ” , dalam Jurnal Anti Korupsi,
3 (1), 57-69 . doi:10.19184/jak.v3i1.38852 Detik.com.  2019a. Korupsi  Dana  Gempa  Kepala  Dinas  Pendidikan  Diganjar  32  Bulan  Bui ,  [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman https://news.detik.com/berita/d- 4455624/korupsi-dana-gempa-ntb-eks-kadis-pendidikan-dihukum-32-bulan-bui.
________.  2019b. Polisi  Tangkap  Terduga  Pelaku  Korupsi  Bantuan  Rehabilitasi  Rumah  Terdampak Gempa  Nusa  Tenggara  Barat, [diakses  secara  daring  pada  25  Juni  2020]  tersedia  pada laman https://news.detik.com/berita/d-4761563/polisi-tangkap-terduga-korupsi- bantuan-rehab-rumah-terdampak-gempa-ntb
Gathi,  J.  T.  2009.  “Defining  Relationship  Between  Corruption  and  Human  Rights”  dalam University  of  Pennsylvania  Journal  of  International  Law , vol.  39. Philadelphia:  University  of Pennsylvania Press.
Halim, Devina. 2018. Bantuan Pemerintah Rp 1.25 Triliun Sudah Disalurkan kepada Korban Gempa Ini Rinciannya ,  [diakses  secara  daring  pada  23  Juni  2020]  tersedia  pada  laman https://nasional.kompas.com/read/2018/08/27/23172011/bantuan-pemerintah-rp- 125-triliun-sudah-disalurkan-ke-korban-gempa-ini.
Hanavia, Evie. 2013. “ Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” , dalam Jurnal Hukum Pidana dan
Penanggulangan Kejahatan, Vol. 2(2), 193-199 . https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32338
Harisson, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik , ed. Ke-1. Terjemahan: Tri Wibowo. Jakarta: PT Kencana Pranamedia Lombokpost.jawapos.com. 2020. Kasus Dugaann Korupsi Rumah Bantuan Gempa Polda NTB Tungu Audit  BPKP ,  [diakses  secara  daring  pada  25  Juni  2020]  tersedia  pada  laman https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/30/03/2020/kasus-dugaan-korupsi-rumah- bantuan-gempa-polda-ntb-tunggu-audit-bpkp/
Muzakir. 2019. Pegawai Kemenag Ditngkap Terkait Dana Pembangunan Pasca Gempa , [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman https://news.okezone.com/read/2019/01/15/340/2004883/pegawai-kemenag-ntb- ditangkap-terkait-dana-pembangunan-masjid-pascagempa
Nugroho, Bagus P. 2018. Gempa Magnitudo 7 di Nusa Tenggara Barat yang Mengguncang Pada Agustus 2018, [diakses  secara  daring  pada  23  Juni  2020]  tersedia  pada  laman https://news.detik.com/berita/d-4360617/gempa-m-70-di-ntb-yang-mengguncang- agustus-2018
OHCHR. 2016. The Negative Impact of Corruptions for The Enjoyment of Human Rights , [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Corruptio n/OHCHR.pdf
Parapat,  Y.  D.,  Pakpahan,  K.,  Satria,  J.  B.,  &  Afri  J.  T.  2020. “ Upaya  Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi COVID19 ” , dalam Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2(2), 23-35.
Pearson,  Zoe.  2013.  “An  International  Human  Rights  Approach  to  Corruptions”,  dalam Corruption and Anti Corruption . Canberra: ANU Press.
Peters, Anne. 2018. “Corruption As a Form of Violation of International Human Rights”, dalam The European Journal of International Law, vol. 29(4) . Oxford: Oxford University Press. Raco,  J.  R.  2010. Metode  Penlitian  Kualitatif:  Jenis  Karakteristik  Dan  Keunggulannya .  Jakarta:  PT. Grasindo.
Rasyid, S. Z. 2019. Tiga Pegawainya Ditangkap Kepala Kemenag NTB Sulit Makan dan Tidur , [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman https://hariannusa.com/2019/01/19/tiga-pegawai-ditangkap-kemenag-ntb-sulit- makan-dan-tidur/
Salim, H. J. 2018. Pemerintah Glontorkan 4 Triliun Rupiah Untuk Penanganan Gempa Lombok , [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman https://www.liputan6.com/news/read/3626356/pemerintah-gelontorkan-rp-4-triliun- untuk-penanganan-gempa-lombok
Seda, Frans. 2003. “ Memberantas Korupsi didua Sektor Publik ” , dalam Kompas , hal. 7, ed . Senin 22/12/2003.
Septia,  Kurnia.  2018. Gempa  Lombok  555  Korban  Meninggal  dan  390.529  Jiwa  Mengungsi ,  [diakses secara daring pada 23 Juni 2020]
tersedia pada laman https://regional.kompas.com/read/2018/08/24/10231051/gempa-lombok-555- korban-meninggal-390529-mengungsi
Soemodihardjo,  D.  2008. Mencegah  dan  Memberantas  Korupsi  mencermati  Dinamikanya  Di  Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Sugianto, Danang. 2020. Pemulihan Pasca Bencana Gempa di Lombok Mandek Ini Penyebabnya , [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman https://finance.detik.com/properti/d-4942932/pemulihan-pasca-gempa-lombok- mandek-ini-penyebabnya
Utama, Abraham. 2018. Kasus Korupsi Bencana Gempa Lombok Kejaksaan Mulai Bidik Tersangka Baru ,
[diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980 Widjojanto, Bambang. 2012. “Negara Hukum, Korupsi, dan HAM: Suatu Kajian Awal”, dalam Jurnal Hukum Prioris, vol. 3(1) . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti Press. Wismabrata,  Michael  H.  2018. Terungkap  5  Fakta  Baru  Gempa  Lombok:  Kerugian  Capai  Rp  8,8 Triliun Hingga Kekurangan Air Bersih, [diakses secara daring pada 23 Juni 2020] tersedia pada laman https://regional.kompas.com/read/2018/08/28/16462991/5-fakta- terbaru-gempa-lombok-kerugian-rp-88-triliun-hingga-kekurangan-air?page=all.
Zed, Mestika. 2014. Metodologi Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.