## Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian

## Zulham Ibrahim
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, 24531, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia Korespondensi: zulhambere@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Ibrahim, Z. (2020). Wali Nanggroe Institution: The Role, Function, and Strategy for Resolving Conflict in Aceh after the Peace. Society, 8(2), 313-324.
DOI : 10.33019/society.v8i2.192
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 10 Juni, 2020;
Diterima: 4 Juli, 2020;
Dipublikasi: 31 Juli, 2020;
Lembaga  Wali  Nanggroe  adalah  lembaga  kepemimpinan  adat sebagai  pemersatu  masyarakat  yang  independen,  berwibawa, dan  berwenang  membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan kehidupan  lembaga-lembaga  adat,  adat  istiadat,  bahasa  dan pemberian  gelar/derajat,  dan  upacara-upacara  adat  lainnya. Penelitian  ini  dilakukan  di  kota  Banda  Aceh  dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Konsep  yang  digunakan adalah Wali Nanggroe, teori strategi, resolusi konflik, dan teori komunikasi  politik  untuk  menyelesaikan  konflik  lokal  dan menganalisis  netralitas  Wali  Nanggroe  dalam  menyelesaikan konflik  di  Aceh.  Data  diperoleh  dengan  teknik  observasi  dan wawancara  (kuesioner  dan  rekaman  suara).  Hasil  penelitian menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di  kelembagaan  lokal.  Selain  itu,  Wali  Nanggroe  tidak melakukan  komunikasi  politik  untuk  menyelesaikan  konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan  konflik  antar  lembaga  lokal  karena  beberapa sebab;  keterikatan  emosional  antara  Wali  Nanggroe  dengan anggota  DPR  Aceh  dari  Fraksi  Partai  Aceh,  cenderung mempertahankan  kekuasaan  Wali  Nanggroe,  dan  masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.
Kata Kunci: Aceh;  Konflik;  Lembaga  Lokal;  Resolusi;  Wali Nanggroe

## Society, 8 (2), 332-344, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## 1. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  mengatur  beberapa  hal:  Pertama, Lembaga  Wali  Nanggroe  adalah  kepemimpinan  adat  yang  berwenang  membina  dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun/Undang-undang (Pasal  96).  Kedua,  Wali  Nanggroe  berhak  memberikan  gelar  kehormatan  atau  derajat  adat kepada  perseorangan  atau  lembaga,  baik  dalam  maupun  luar  negeri,  yang  kriteria  dan  tata caranya  diatur  oleh  Qanun/Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  (Pasal  97)  ( Abdullah,  2016, pp. 284 -286 ).
Mengenai lembaga adat disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wadah  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh  dan penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/kota  di  bidang  keamanan,  ketentraman, kerukunan,  dan  ketertiban  umum.  Penyelesaian  masalah  sosial  masyarakat  secara  adat dilakukan  oleh  lembaga  adat  meliputi  Majelis  Adat  Aceh;  Imeum  Mukim  atau  dengan  nama lain;  Imeum  Chik  atau  dengan  nama  lain;  Keuchik  atau  dengan  nama  lain;  Tuha  Peut  atau dengan nama lain; Tuha Lapan atau dengan nama lain; Imeum Meunasah atau dengan nama lain;  Keujreun Blang  atau  dengan  nama  lain;  Panglima  Laot  atau  dengan  nama  lain;  Pawang Glee  atau  dengan  nama  lain;  Peutua  Seuneubok  atau  dengan  nama  lain;  Haria  Peukan  atau dengan  nama  lain;  dan  Syahbanda  atau  dengan  nama  lain  (Pasal  98).  Kedua,  pembinaan kehidupan  adat  dan  urusan  adat  dilaksanakan  mengikuti  perkembangan  keistimewaan  dan kekhususan Aceh yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Hukum Islam (Syariat) dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum  pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe (Pasal 99) ( Abdullah, 2016, pp. 284-286 ).
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan legalitas yang besar terhadap peran dari Lembaga Wali Nanggroe. Salah satu fungsinya adalah sebagai  pemersatu  seluruh  rakyat  Aceh  di  samping  keamanan,  ketentraman,  kerukunan,  dan ketertiban umum. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat dilakukan melalui lembaga  adat.  Dalam  perkembangannya,  Aceh  masih  mengalami  konflik  baik  secara  lokal maupun kelembagaan. Konflik tersebut mengungkapkan bahwa Wali Nanggroe tidak mampu menyelesaikan  konflik yang  krusial  di  antara  masyarakat  Aceh  seperti  konflik  antar  lembaga dan konflik lainnya. Beberapa konflik lain yang sudah diselesaikan seperti penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan  jalur  hukum  karena  jalur  persuasif  (non-litigasi)  belum  menemukan  kesepakatan perundingan  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pencari  Fakta  dan  Pansus  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Aceh  Barat  (DPRK  Aceh  Barat)  dengan  masyarakat  nelayan  dan  dokumen membuktikan  bahwa  tanah  tersebut  milik  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Masyarakat nelayan  tidak  memiliki  bukti  apapun  yang  dapat  dibuktikan  akibat  hilangnya  dokumen mereka  pada  bencana  tsunami  2004  ( Nurlian,  2018, p. 185 ).  Provinsi  Aceh  memiliki  banyak keistimewaan  dibandingkan  dengan  provinsi  lain,  seperti  otonomi  khusus.  Dari  segi  politik, Aceh juga diwarnai oleh keistimewaan politik dan sosial, seperti kehadiran partai politik lokal dan Lembaga Wali Nanggroe. Namun Aceh merupakan provinsi yang baru pulih dari konflik antara  gerakan  separatis  dan  pemerintah  pusat,  sehingga  konflik  komunikasi  yang  terjadi antara  eksekutif  dan  legislatif  memiliki  karakter  yang  berbeda  dibandingkan  dengan  konflik komunikasi dan sosial yang ada di provinsi lain.
Setelah Aceh damai, kekuasaan eksekutif pemerintahan Aceh masih dipegang oleh mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Partai Aceh (PA). Selain itu, GAM tidak sekokoh
dulu.  Sebut  saja,  Muzakkir  Manaf  (Panglima  Tertinggi  GAM)  dan  Irwandi  Yusuf  (Pimpinan GAM)  sama-sama  tokoh  perjuangan  GAM.  Beberapa  tahun  setelah  Aceh  damai,  kedua pimpinan  itu  pecah  secara  ideologis  dan  pecah  dari  perjuangan  Aceh  merdeka.  Namun keduanya membangun partai politik lokalnya masing-masing. Muallim (panggilan akrab yang sering dilekatkan pada Muzakir Manaf), sudah memiliki Partai Aceh (PA) dan Irwandi Yusuf mendirikan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ideologi mereka yang berbeda berakar pada masalah holistik  perpecahan  internal  GAM.  Ini  juga  berdampak  pada  kepemimpinan  kepala  daerah, yang  saling  menjegal  jika  salah  satu  partainya  memimpin  Aceh,  baik  sebagai  Gubernur maupun Anggota DPR sering terjadi.
Terbentuknya  Lembaga  Wali  Nanggroe  merupakan  amanat  dari  perjanjian  damai  antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Awalnya, Wali Nanggroe diharapkan dapat melindungi dan menyelesaikan konflik sosial dan konflik kelembagaan yang terjadi di Aceh secara bermartabat, berintegritas,  dan  beradab.  Masyarakat  Aceh  beranggapan  bahwa  Wali  Nanggroe  mampu mempersatukan  masyarakat  Aceh  dalam  setiap  konflik,  apalagi  jika  konflik  tersebut  dapat mengakibatkan  perpecahan  masyarakat.  Namun  kenyataannya,  lembaga  tersebut  tidak menyelesaikan konflik sosial dan kelembagaan sebagaimana mestinya.
Meski Aceh dan Pemerintah Pusat telah memiliki kesepakatan damai, namun konflik antar lembaga masih terjadi, seperti antara Gubernur dan DPRD Aceh. Konflik ini seringkali muncul dengan  alasan  bahwa  lembaga  yang  menangani  mereka  tidak  memberikan  perhatian  yang serius,  bahkan  terkadang  tidak  peduli  sama  sekali.  Jadi,  baik  secara  kelembagaan  maupun masyarakat, mereka perlu mengambil alih tugas ini dengan bertindak sendiri secara langsung, tanpa  melalui  jalur  hukum  ( Rasyidah,  2014, p. 53 ).  Munculnya  ego  dalam  suatu  lembaga merupakan  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari,  sehingga  diperlukan  Lembaga  Wali Nanggroe  sebagai  mediator  pada  setiap  konflik  yang  memiliki  intensitas  yang  berbeda  pula. Begitu pula konflik yang terjadi setelah Aceh damai, antar lembaga di Ibu Kota Provinsi Aceh itu  menjadi  bagian  dari  konflik  yang  intensitasnya  tinggi.  Konflik  pasca  damai  Aceh  seperti konflik  komunikasi,  politik,  dan  masalah  sosial  lainnya  antara  lembaga  dan  masyarakat. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  sangat  menarik  untuk  mengkaji  strategi  Wali  Nanggroe dalam  menyelesaikan  konflik  lokal,  dan  menganalisis  netralitasnya  dalam  menyelesaikan konflik di lembaga lokal pasca perdamaian Aceh.

## 2. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Lembaga  Wali  Nanggroe,  dalam Pasal  1  ayat  3  dan  4,  Lembaga  Wali  Nanggroe  adalah  lembaga  kepemimpinan  adat  sebagai pemersatu  masyarakat  yang  independen,  berwibawa,  dan  berwenang  membina  dan mengawasi  penyelenggaraan  kehidupan  lembaga-lembaga  adat,  adat  istiadat,  bahasa  dan pemberian  gelar/derajat  dan  upacara-upacara  adat  lainnya.  Sedangkan  pada  Ayat  3  pasal tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  Wali  Nanggroe  adalah  seorang  pemimpin  yang  bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe ( Pemerintah Aceh, 2012 ). Selain  itu,  peran  Wali  Nanggroe  juga  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  sebagai  tindak  lanjut  dari Memorandum  of Understanding (MoU)  antara  Republik  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Butir 1.7.1 MoU Helsinki menegaskan bahwa Lembaga Wali  Nanggroe  akan  dibentuk  dengan  segala  perangkat  upacara  dan  gelarnya.  Artinya, lembaga  ini  lebih  mengarah  pada  lembaga  adat  ketimbang  lembaga  pemerintah  dan  politik ( Husin, 2013, p. 26 ). Konsep ini digunakan karena dianggap relevan untuk mengkaji fungsi dan tugas  Wali  Nanggroe  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  Aceh
seperti pembinaan, kemandirian lembaga, dan kewenangan dalam penyelesaian perkara yang terjadi.
Pada konflik yang terjadi setelah Aceh damai, teori konflik menegaskan bahwa masyarakat tidak  akan  selalu  tertib.  Masyarakat  mana  pun  pasti  pernah  mengalami  konflik  atau ketegangan.  Kemudian  teori  konflik  juga  menggambarkan  dominasi,  koersi,  dan  kekuasaan dalam  masyarakat.  Teori  konflik  juga  menggambarkan  otoritas  yang  berbeda  ini  yang mengakibatkan  superordinasi  dan  subordinasi.  Perbedaan  antara  superordinasi  dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan ( Tualeka, 2017, p. 34 ). Lebih lanjut dalam penelitian Khomsahrial (2014, pp. 111-112) dikatakan bahwa konflik mengacu  pada  individu  atau  kelompok  yang  dapat  meningkatkan ketegangan  sebagai  akibat dari  saling  menghalangi  dalam  mencapai  tujuan  yang  dinyatakan  sebagai  berikut:  Konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok di mana satu tindakan bertentangan dengan yang lain sehingga satu atau keduanya saling bergantung. Dua pendapat terakhir  menganggap  bahwa  konflik  antara  individu  dan  kelompok  sebagai  perilaku  yang mengganggu  pencapaian  tujuan  organisasi.  Dengan  demikian  konflik  diartikan  sebagai peristiwa yang dapat merugikan organisasi.
Dalam konteks Aceh, perlu dipikirkan resolusi konflik seperti dalam penelitian Amantjik et al, (2019, p. 59) yang menyatakan bahwa untuk melakukan analisis resolusi konflik diperlukan pendekatan  tertentu  sebagai  berikut:  1)  dinamika  konflik;  2)  berbasis  kebutuhan;  dan  3) perhitungan  strategis.  Dalam  pendekatan  dinamika  konflik,  konflik  dipandang  sebagai fenomena  dinamis,  dimana  seorang  aktor  melakukan  tindakan  sebagai  respon  atas  tindakan aktor  lain,  yang  terus  meningkat  ke  tindakan  selanjutnya  sehingga  sulit  untuk  menentukan pihak  mana  yang  lebih.  Dalam  penelitian Heridiansyah  (2014, p. 28) dikemukakan  bahwa manajemen  konflik  merupakan  rangkaian  tindakan  dan  reaksi  antar  aktor  baik  di  dalam maupun  di  luar  konflik.  Manajemen  konflik  mencakup  pendekatan  berorientasi  proses  yang mengarah  pada  bentuk  komunikasi  dari  aktor  dan  pihak  di  luar  dan  bagaimana  mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Dalam suatu organisasi, pekerjaan individu dan sekelompok  pekerja  saling  terkait  dengan  pekerjaan  pihak  lain.  Ketika  suatu  konflik  muncul dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga,  penyebabnya  selalu  diidentikkan  sebagai  komunikasi yang buruk.
Aceh merupakan provinsi yang menerapkan hukum Islam (Syariat), dalam menyelesaikan konflik, berada pada jalur yang benar untuk memandang resolusi konflik dari perspektif Islam, sebagai cara baru yang memberikan kontribusi terhadao ‘konflik’ dengan memperhatikan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Konsep Hakam dalam Alquran tidak lain persis seperti kemajuan dalam perkembangan pemikiran Islam, dimana setiap konflik berlangsung seorang Hakam atau  juru  damai  yang  dapat  menciptakan  suasana  konflik  menjadi  damai.  Dengan semangat Hakam memperkuat  sistem  mediasi  yang  berkembang  dalam  penyelesaian  konflik karena  hanya  dengan  sistem  mediasi  juru  damai  yang  dapat  bersikap  netral  dan  hanya memiliki  tujuan,  yaitu  mendamaikan  para  pihak  yang  berkonflik  ( Rifa'i,  2010, p. 185 ). Hakam (mediator)  dimaksudkan  untuk  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencapai  perdamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini sangat mendasar dalam mengatasi  kesulitan:  a)  Pengenalan,  b)  Diagnosis,  c)  Setuju  pada  solusi,  d)  Implementasi,  e) Evaluasi ( Stevenin seperti dikutip dalam Muspawi, 2014, p. 46 ).
Melihat  latar  belakang  kasus  Aceh,  untuk  mengakhiri  konflik,  dalam  penelitian Liliweri (2018) menyarankan,  yakni:  (1)  menghindari;  (2)  menaklukkan;  (3)  mengakhiri  konflik  sesuai prosedur,  termasuk  rekonsiliasi,  kompromi…( p. 614 ).  Selain  itu,  penyelesaian  konflik  sosial dan  konflik  institusi  di  Aceh  perlu  dibangun public  trust (kepercayaan  publik).  Kegagalan
rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal yang disebabkan oleh proses rekonsiliasi yang belum  sepenuhnya  menyentuh  akar  konflik  sehingga  kemudian  diperparah  oleh  terjadinya krisis  kepercayaan  ( distrust )  antar  masyarakat  yang  akhirnya  menimbulkan  segregasi  sosial. Kegagalan  rekonsiliasi  ini  hanya  dapat  dilakukan  dengan  dibangunnya  kembali  proses perdamaian  jangka  panjang  yang  berbasis  kepercayaan  ( trust ).  Dalam  upaya  perdamaian ( rekonsiliasi )  masyarakat  pasca  konflik  berbasis  trust,  terdapat  empat  indikator  yang  harus dilaksanakan,  yakni  menumbuhkan  keinginan  untuk  berasosiasi,  membudayakan  kerjasama antar  kelompok  masyarakat,  membudayakan  kejujuran,  dan  menanamkan  sikap  loyalitas sebagai bentuk pengabdian pada kepentingan masyarakat. Mekanisme rekonsiliasi masyarakat yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  non-pemerintah  sebaiknya  dilakukan secara  terus-menerus  dan  bersifat  partisipatif  dengan  melibatkan  masyarakat  lokal  sebagai rekonsiliator konflik ( Anwar, 2015, p. 141 ).
Uraian  teori-teori  penyelesaian  konflik  di  atas  merupakan  pilihan  strategi  untuk penyelesaikan  konflik  pasca  Aceh  damai.  Strategi  merupakan  langkah  krusial  yang memerlukan  penanganan  secara  hati-hati  dalam  perencanaan  komunikasi  dan  konflik  sosial, sebab  jika  pemilihan  strategi  salah  atau keliru  maka  hasil  yang  diperoleh  bisa  fatal,  terutama kerugian  dari  segi  waktu,  materi,  dan  tenaga  ( Cangara,  2014, p. 65 ).  Lebih  lanjut  dalam penelitian Effendy  (2007, p. 301) menambahkan  isu  konflik  Aceh  perlu  didukung  dengan strategi  komunikasi  yang  merupakan  paduan  dari  perencanaan  komunikasi  ( communication planning ) dan majemen komunikasi ( communication management ) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  strategi  komunikasi  harus  dapat  menunjukkan  bagaimana operasi  harus  dilakukan  secara  taktis,  dalam  arti  kata  bahwa  pendekatan  ( approach )  bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu makna peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif  yaitu  sebagai  proses  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya ( Moleong, 2010, p. 3 ). Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang  data/informasi  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  penelitian,  karena  melalui  informan maka data/informasi primer yang diperlukan dapat  diperoleh ( Moleong, 2010, p. 6 ). Adapun informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang  yang  yang  dianggap  mampu  memberikan keterangan.  Informan ditentukan  berdasarkan purposive yaitu  ditentukan  berdasarkan  kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri. Adapun informan adalah sebagai berikut: Ketua Wali Nanggroe (Tuha Peut), Ketua Komisi I DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Wakil Ketua Komisi IV  DPRA  dan  Ketua  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Kepala  Bagian  Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Pakar  Hukum  Senior  Universitas  Syiah  Kuala,  Ketua  DPRA  dari  fraksi  Partai  Aceh  (PA), Anggota DPRA dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembanguan), Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari  fraksi Partai Demokrat (PD) dan akademisi Universitas Malikussaleh.
Adapun tahapan pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu;
1) Studi Kepustakaan. Data serta informasi dalam studi kepustakaan ini diperoleh dari jurnal, buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  dan  dokumen  yang  dianggap  membantu dalam proses penelitian serta analisis permasalahan penelitian yang dikaji.
2) Wawancara ( in-depth interview ). Proses wawancara dilakukan secara bebas dan terpimpin, yaitu  wawancara  dilakukan  bebas,  namun  agar  wawancara  dapat  terfokus  pada  objek penelitian maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka,  tidak  terstruktur  ketat,  tetapi  dengan  pertanyaan  yang  semakin  terfokus  dan mengarah pada kedalaman informasi.
3) Dokumentasi.  Proses  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  secara  dokumen dilakukan  untuk  menelusuri  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian.  Data sekunder  diperoleh  melalui  kepustakaan,  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan buku-buku terkait landasan teoritis ( Sugiyono, 2009, p. 156 ).
Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya melakukan analisis data. Data yang dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif,  serta  kutipan  dari  hasil  wawancara  diolah  untuk mendukung  analisis data.  Analisis data  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  yang  timbul dari  penelitian  sejak  awal  sampai  selesainya  pengumpulan  data.  Verifikasi  data  dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, telah diupayakan untuk menganalis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan ( Moleong, 2010, p. 5 ).

## 4. Hasil Penelitian
Sejak  perjanjian  Helsinki  pada  15  Agustus  2005,  masyarakat  menyambut  baik  perjanjian damai ini (antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Pusat) karena kesepakatan  perdamaian  ini  sebagai  fondasi  untuk  membangun  Aceh  pada  khususnya  dan Indonesia  pada  umumnya.  Selain  itu,  pasca  konflik  diharapkan  pembangunan  berkelanjutan yang  disertai  perdamaian  dapat  menciptakan  tatanan  sosial  baru  di  Aceh.  Kehadiran  Wali Nanggroe  merupakan  jembatan  menuju  perdamaian.  Masyarakat  Aceh  mempercayai  Wali Nanggroe atas kebijaksanaannya dan sebagai penengah dalam setiap konflik sosial yang akan terjadi di masa depan. Perdamaian telah memberi kewenangan kepada Wali Nanggroe untuk menggunakan kekuasaannya sebagai mediator dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh.

## 4.1. Strategi Wali Nanggroe dalam Penyelesaian Konflik Lokal
Konflik  di  Aceh  berbeda dengan  daerah  lain  seperti  konflik  di  Papua  yang  terjadi  antara Pemerintah Indonesia dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai konflik dengan akar permasalahan yang kompleks, mulai dari masalah sejarah, ideologi, hingga ketidakadilan yang dirasakan  orang  Papua.  Perlawanan  yang  terjadi  tidak  hanya  dikarenakan  keinginan  untuk merdeka  tetapi  juga  untuk  memperjuangkan  keadilan  sosial  dan  ekonomi.  Resolusi  konflik yang  telah  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  dinilai  masih  belum  efektif.  Penyelesaian konflik  yang  paling  efektif  adalah  dengan  melakukan  dialog  antara  kedua  pihak.  Melalui mekanisme horse-trading , pelaksanaan dialog dapat berjalan lebih efektif dan kedua belah pihak dapat menyampaikan keinginannya secara terbuka. Berbagai adaptasi juga dibutuhkan dalam melakukan dialog di antara kedua belah pihak. Perubahan level aktor sekaligus agenda dalam dialog merupakan substansi yang dianggap penting untuk diharmonisasikan oleh Pemerintah Indonesia  untuk  mencapai  perdamaian.  Komitmen  untuk  melakukan  dialog  harus  dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan resolusi konflik yang diinginkan ( Febrianti et al., 2019, p. 106 ).
Dalam  setiap  periode  penting  sejarah  Aceh,  Ulama  selalu  tampil  sebagai  kekuatan  yang memberikan  landasan  etis  keagamaan  untuk  setiap  perubahan  sosial-politik  dan  kemudian bertindak  sebagai  penerus  corak  keagamaan  yang  berkembang  di  masyarakat  Aceh.  Selama
konflik,  peran  Ulama  tidak  begitu  signifikan  karena  konstelasi  politik  yang  terjadi.  Ulama terpolarisasi  dan  pengaruhnya  melemah.  Namun  secara  kelembagaan,  peran  Ulama  tidak berubah  dan  selalu  hadir  dalam  kehidupan  masyarakat  hingga  mereka  ikut  mencanangkan perdamaian.  Pasca  konflik,  posisi  Ulama  diperkuat  kembali  dan  dalam  proses  rekonsiliasi peran  mereka  terkait  dengan  empat  hal:  1)  transmisi  pengetahuan,  2)  sebagai  pengambil keputusan terkait dengan hukum yang ada dalam Islam, 3) Ulama sebagai mediator, 4) Peran budaya,  sebagai  agen  yang  secara  aktif  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di masyarakat ( Sahlan et al., 2019, pp. 285-286 ). Namun dalam konteks konflik antar lembaga lokal, masyarakat  mengharapkan  pihak  ketiga  selain  ulama.  Peran  ulama  kurang  diminati masyarakat untuk menyelesaikan konflik di kelembagaan.
Mediasi  dapat  menjadi  salah  satu  pilihan  sebagai  strategi  penyelesaian  konflik  di  Aceh karena  sangat  diperlukan  untuk  penyelesaian  konflik dan  komunikasi  politik.  Aceh  memiliki beberapa  aktor  yang  memiliki  banyak  pengalaman  dalam  kehidupan  sosial.  Wali  Nanggroe adalah  sosok  sesepuh.  Biasanya  dalam  kultur  kedaerahan,  orang  tua  diperioritaskan  dalam banyak  hal,  termasuk  perannya  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di  sekitar lingkungan mereka. Peran Wali Nanggroe sangat jelas menurut hukum Pemerintah Aceh. Wali Nanggroe  berperan  sebagai  mediator  konflik  dari  semua  masalah  yang  terjadi di  pemerintah daerah. Wali Nanggroe hingga saat ini tidak menerapkan strategi apapun untuk menyelesaikan konflik lokal  dan  lainnya  yang  terjadi  di  Aceh.  Wali Nanggroe  sangat  pasif  dalam  merespon fenomena sosial yang terjadi sehingga peran fasilitator dalam melakukan mediasi konflik tidak dapat dijalankan secara maksimal. Situasi ini tidak sejalan dengan teori resolusi konflik sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Selain itu, tokoh-tokoh senior lainnya yang pernah memimpin Aceh baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, yang tidak diragukan lagi keahlian  politiknya,  kepiawaiannya,  dan  tentunya  kemampuan  komunikasinya  perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Padahal secara normative, Wali Nanggroe memiliki peran yang lebih legal dalam penyelesaian konflik untuk mempersatukan masyarakat Aceh  sehingga  menjadi  batu  sandungan  bagi  munculnya  tokoh-tokoh  lain  di  luar  Lembaga Wali Nanggroe yang lebih mampu menyelesaikan konflik di Aceh.
Argumentasi ini memperkuat peran penting  mediator/fasilitator. Jika Gubernur memiliki integritas dalam menyelesaikan segala macam masalah di  Aceh, seperti kebijakan, keputusan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dalam aturan dan kesopanan dengan rasa terima  kasih  yang  tinggi  kepada  lembaga  yang  dihormati,  Wali  Nanggroe,  Anggota  DPR mengharapkan  Irwandi  Yusuf  (Gubernur  Provinsi  Aceh  periode  2007-2012  dan  2017-2018) meminta pendapat atau saran dan menjadikan Wali Nanggroe sebagai mediator penyelesaian konflik  Aceh,  konflik  APBA,  dan  lain-lain.  Penyebab  konflik  dan  komunikasi  politik  akan diselesaikan  dengan  baik  dan  bijaksana  tanpa  melibatkan  Pemerintah  Pusat  atau  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tidak adanya capaian dan titik temu antar lembaga seperti eksekutif-legislatif  mengenai  kebijakan  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  dan  terus  disibukkan dengan kekacauan dan kebuntuan hanya akan mempermalukan Aceh.
Strategi  penyelesaian  konflik  dan  komunikasi  politik  Lembaga  Wali  Nanggroe  harus melibatkan pihak yang netral dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Menurut teori resolusi konflik, konflik harus ada dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks konflik negara,  hal  itu  biasa  muncul.  Dalam  pendekatan  modern,  konflik  dianggap  positif,  jika penyelesaiannya  adalah  menegakkan  hak  kedua  pihak  yang  berkonflik,  seperti  lembaga  di Aceh. Yang paling penting adalah melibatkan mediator yang disetujui. Namun, pada periode Irwandi  Yusuf,  eksekutif  tidak  menemukan  aktor  independen  yang  bisa  menyelesaikan  akar permasalahan penyelesaian konflik dan komunikasi politik.
Secara  kultural,  Wali  Nanggroe  dianggap  mampu  menjadi  penengah  konflik  Aceh  dan komunikasi  politik,  namun  Wali  Nanggroe  memiliki  kepentingan  lain,  yaitu  kekuasaan. Sehingga  tidak  hanya  eksekutif  namun  juga  publik  yang  tidak  menganggap  Wali  Nanggroe sebagai  panutan  dan problem  solver Aceh.  Dengan  tidak  adanya  partai  netral,  konflik  dan komunikasi  politik  antar  lembaga  tidak  akan  terselesaikan.  Dalam  jangka  menengah,  konflik dan komunikasi masih bisa teratasi akibat pergantian kepemimpinan, meski kasus serupa akan terulang  kembali  dalam  jangka  panjang.  Wali  Nanggroe  memiliki  peran  strategis  karena termasuk elit di Aceh. Namun sayangnya, peran signifikannya di daerah hanya dimiliki oleh elit politik tertentu.
Dari  uraian  di  atas,  perlu  melibatkan  Wali  Nanggroe  sebagai  mediator  untuk menyelesaikan  konflik  dan  komunikasi  antar  lembaga  di  Aceh,  seperti  konflik  eksekutif- legislatif. Namun terkadang muncul pertanyaan di benak para eksekutif dan anggota legislatif apakah kapasitas Wali Nanggroe memang ada sebagaimana adanya, atau hanya mencari posisi yang  aman.  Sebagian  anggota  legislatif  menilai  Wali  Nanggroe  hanya  mencari  kekuasaan. Dalam konteks nasional, posisinya tidak terlalu kuat, namun dalam pemerintahan Aceh  Wali Nanggroe  memiliki  posisi  yang  kuat.  Alasannya  masuk  akal;  Wali  Nanggroe  harus  memiliki posisi aman. Cepat atau lambat, Wali Nanggroe akan mengalami konsekuensi politik jika Partai Aceh tidak lagi menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Wali Nanggroe mengharapkan akan terpilih kembali siapa pun yang menjadi gubernur.

## 4.2. Netralitas Wali Nanggroe dalam Penyelesaian Konflik Lembaga Lokal
Mandat dari Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan Pemerintah Indonesia sangat  menjamin  keberadaan  Wali  Nanggroe  sebagai  lembaga  yang  dapat  memberikan persatuan  dan  perdamaian  bagi  masyarakat  Aceh.  Masyarakat  menggantungkan  harapan kepada  Lembaga  Wali  Nanggroe  untuk  berperan  vital  dalam  tatanan  sosial.  Peran  ini  tidak hanya  hadir  dalam  penyelesaian  konflik  antar  elit  daerah  tetapi  juga  untuk  rakyat  Aceh. Kewenangannya telah disepakati oleh semua elemen sejak awal sebagai pemersatu masyarakat Aceh.  Kenyataannya,  Wali  Nanggroe  masih  diragukan  akan  kenetralannya.  Gubernur  Aceh Irwandi  Yusuf  melihat  sosok  Wali  Nanggroe  sebagai  reinkarnasi  Partai  Aceh  karena  Wali Nanggroe masih aktif sebagai penasehat Partai Aceh. Aliansi inilah yang membuat para pejabat pemerintah  Aceh  enggan  melibatkan  tokoh  tersebut.  Jika  Lembaga  Wali  Nanggroe  peduli perdamaian di Aceh, tanpa diundang Wali Nanggroe bisa memanggil kedua lembaga tersebut untuk  membahas  perbedaan  dan  persamaan  yang  ada  antara  eksekutif  dan  legislatif  dengan lembaga  lain  yang  sedang  berkonflik.  Sayangnya,  pihak  Wali  Nanggroe  hanya  menyaksikan konflik tersebut. Artinya, keberadaan Wali di Aceh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Wali Nanggroe  duduk  diam  dan  tidak  berbuat  apa-apa  untuk  kepentingan  pemerintah  Aceh. Bungkam  ini  bisa  dimaknai  sebagai  sikap  politik  yang  mendukung  Partai  Aceh  dan  tidak berpihak pada rakyat.
Peran dan kedudukan Wali Nanggroe hanya sebatas simbol. Pemerintah Pusat membatasi kekuasaan Wali Nanggroe hanya untuk wilayah Aceh. Dengan keterbatasan wilayah tersebut, Wali  Nanggroe  sangat  berhati-hati  dalam  bersikap  dan  bertindak  karena  konsekuensi  dari lemahnya kekuasaan dari pemerintah pusat, dimana lembaga ini dapat dan akan dibubarkan jika dianggap tidak perlu di kemudian hari. Saat ini, kekuatan politik Wali Nanggroe didukung oleh  anggota  DPR  dari  Partai  Aceh.  Partai  Aceh  digunakan  sebagai  pelindung  untuk mendukung  Lembaga  Wali  Nanggroe  agar  tetap  eksis.  Di  sisi  lain,  Anggota  DPR  dari  Partai Aceh  (PA)  sangat  menganjurkan  peran  Wali  Nanggroe  sebagai  pengurus  partai.  Beberapa
faktor yang membuat Wali Nanggroe tidak bisa bersikap netral dalam menyelesaikan konflik di Aceh adalah sebagai berikut:

## 4.2.1. Hubungan Emosional  Antara  Wali  Nanggroe  dengan Anggota DPR Aceh dari  Partai Aceh (PA)
Keterikatan  emosional  antara  Anggota  DPRD  Partai  Aceh  dengan  Wali  Nanggroe menjadi indikator tidak netralitas fungsi Wali Nanggroe untuk terlibat dalam konflik eksekutif dan legislatif serta konflik lainnya di Aceh. Wali Nanggroe memanfaatkan Anggota DPR Aceh sebagai  pengawal  untuk  kepentingan  pribadi.  Demikian  pula,  anggota  legislatif  Partai  Aceh melindungi keberadaan Wali Nanggroe dengan imbalan bisa mengembalikan mereka ke calon legislatif dan  kekuasaan  lainnya. Tergambar  bahwa  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRA) Aceh tidak pernah berkomunikasi dengan Wali Nanggroe tentang konflik yang sedang berlangsung dan komunikasi politik yang kisruh. Ketua DPRA khawatir dengan posisinya jika bertindak di luar jalur dan arahan dari elite pejabat Partai Aceh seperti Wali Nanggroe.
Dengan  kata  lain,  Ketua  DPRA  juga  mengupayakan  posisi  aman  untuk mempertahankan kekuasaan sebagai anggota Partai Aceh dan sebagai Ketua DPRA. Ada upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD dari Partai Nasional Aceh yang mendapat kursi di DPRA agar  Wali  Nanggroe  terlibat  dalam  penyelesaian  konflik  dan  komunikasi  politik  eksekutif- legislatif,  upaya  tersebut  telah  disampaikan  melalui  media  massa.  Namun  aturan  internal  di DPRA mengatur bahwa setiap gagasan harus dikomunikasikan dan akan ditindaklanjuti oleh Ketua DPRA.

## 4.2.2. Kecenderungan untuk Mempertahankan dan Penguatan Kekuasaan
Semua elit termasuk Wali Nanggroe, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan,  sulit  untuk  menyelesaikan  konflik  karena  netralitasnya.  Gubernur  sudah mencermati situasi dan grand design siklus ketergantungan Partai Aceh dengan Wali Nanggroe dan sebaliknya. Netralitas Wali Nanggroe masih diragukan sebagai mediator konflik eksekutif- legislatif dan konflik sosial lainnya di Aceh.
Gambaran  di  atas  menunjukkan  bahwa  Wali  Nanggroe  secara  prosedural  dipilih  oleh tim  khusus  yang  disebut  Dewan  Majelis.  Jika  Wali  Nanggroe  dipilih  melalui  sidang  majelis internal  di  lembaga  tersebut,  maka  Wali  Nanggroe  saat  ini  tidak  bisa  dipilih  kembali.  Oleh karena  itu,  anggota  legislatif  mengabaikan  proses  pemilihan  yang  sesuai  dengan  norma hukum,  mempertahankan status quo dengan  melaksanakan  pemilihannya  melalui  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRA)  Aceh.  Konsolidasi  politik  antara  Wali  Nanggroe dengan  anggota legislatif  Partai  Aceh  untuk memperkuat  posisi  sebagai  bagian dari  orientasi kekuasaan  elit  partai.  Konflik  dan  komunikasi  yang  semrawut  ini  akan  terus  muncul  jika bentuk  politik  yang  terbangun  di  Aceh  masih  seperti  politik  patronase.  Kepentingan  politik kekuasaannya lebih dominan daripada membangun komunikasi politik yang akomodatif.
Hubungan Wali Nanggroe dan Partai Aceh sangat erat karena kedua lembaga ini berasal dari satu rumah yang sama. Mereka lahir dari sejarah yang sama, terikat banyak mata rantai, dan  saling  membela.  GAM  berjuang  untuk  partainya.  Demikian  juga  Partai  Aceh  sangat mendukung  Wali  Nanggroe,  sedangkan  Wali  Nanggroe  memperkuat  eksistensi  Partai  Aceh dan GAM dalam tatanan politik Aceh. Berangkat dari perjuangan, peran saling membela dan saling  mempertahankan  otoritas  harus  menjadi  bagian  dari  sejarah  gerakan.  Oleh  karena  itu, hal  ini  menyebabkan  Lembaga  Wali  Nanggroe  tidak  netral  dan  mengarah  pada  keuntungan personal. Rakyat bisa diabaikan jika lembaga-lembaga tersebut tidak menempatkan posisinya
secara  profesional.  Gotong  royong  antara  GAM,  Partai  Aceh,  dan  Wali  Nanggroe  dalam pandangan masyarakat tidak memihak kepada masyarakat Aceh.

## 4.2.3. Masalah Internal dalam Proses Pemilihan Wali Nanggroe
Selain  netralitas  Wali  Nanggroe  sebagai  mediator  penyelesaian  konflik  dan  kisruh komunikasi  politik  antara  legislatif  dan  eksekutif,  lembaga  ini  juga  menghadapi  persoalan internal,  yakni  dalam  proses  pemilihannya.  Dimana  Wali  Nanggroe  harus  terpilih  dalam dewan  khusus  yang  dipilih  untuk  memilih  Wali,  peran  legislatif  tidak  bisa  dijadikan  sebagai pelaksana  dalam  pemilihan  Wali  Nanggroe.  Dengan  kata  lain,  DPRD  Aceh  tidak  diberi kewenangan  untuk  memilih  Wali  Nanggroe,  namun  dalam  praktiknya  Wali  Nanggroe  tetap dipilih oleh anggota DPRD.
Meski Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) tidak ikut campur soal ini, Mendagri  berharap  pemilihan  Wali  Nanggroe  tetap  terlaksana.  Katibul  Wali  adalah  aparatur yang  bekerja  di  Lembaga  Wali  dan  tidak  bisa  berbuat  banyak  dalam  urusan  pemilu.  Meski sudah ada aturan yang mengatur Wali Nanggroe, Katibul Wali tetap khawatir pemilihan tidak sesuai prosedur. Pencairan dana untuk pemilihan Wali Nanggroe juga menjadi perhatian. Jika pemilihan tidak mengikuti aturan yang ada, Mendagri tidak akan mentolerir hasil  pemilihan. Apalagi  minimnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  dewan  Katibul  Wali,  baik dalam pengetahuan Qanun Wali Nanggroe maupun terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
Pasca tahun 2017 yang merupakan tahun peristiwa politik, banyak anggota legislatif dari partai  nasional  di  provinsi  dan  anggota  legislatif  dari  partai  lokal  yang  akan  maju  dalam Pemilu  Legislatif  2019.  Peristiwa  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  peran  Wali  Nanggroe. Khususnya  anggota  legislatif  Partai  Aceh  nasib  mereka  sangat  ditentukan  oleh  pihak  Wali Nanggroe. Wali Nanggroe memutuskan siapa saja calon dari Partai Aceh dan dari DPRD Aceh yang bisa kembali ke arena politik pada 2019.
Bisa dikatakan mereka yang ada di Lembaga Wali Nanggroe dan di sekitar Wali sangat lemah. Kelemahan yang ada di sekitar Lembaga Wali Nanggore membuat komunikasi politik antar  lembaga  sangat  sulit  berkembang  termasuk  eksekutif-legislatif.  Karena  mereka  tidak memahami peran yang diamanatkan oleh Qanun. Seperti Katibul Wali yang bisa menyarankan Wali Nanggroe untuk terlibat dalam konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Kuatnya  pengaruh  politik  Wali  Nanggroe  di  Aceh  dijadikan  momen  ini  sebagai  instrumen pelanggengan kekuasaan oleh anggota DPR dari Partai Aceh. Peristiwa perebutan restu politik Wali sangat menentukan nasib GAM yang aktif dalam politik praktis. Jika ada anggota Partai Aceh atau dari GAM yang tidak lagi sesuai dengan amanat Wali Nanggroe dan panglimanya, maka  orang  tersebut  akan  dianggap  sebagai  pengkhianat  perjuangan  dan  diperlakukan sama seperti  perlakuan  terhadap  Irwandi  Yusuf  dan  pengikutnya.  Realitas  dan  tradisi  yang berkembang ini menciptakan sikap politik dan kebijakan komunikasi politik gubernur dengan tidak  melibatkan  dan  memberikan  kesempatan  Wali  Nanggroe  terlibat  dalam  kisruh komunikasi  politik  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Irwandi  Yusuf  sudah  membaca  skenario tatanan  politik  Aceh  jika  Wali  Nanggroe  terlibat.  Akibatnya  eksekutif  pasti  dirugikan  karena ketidaknetralan  dan  mediator  yang  tidak  adil,  seperti  peran  Wali  Nanggroe  sebagai  aktor ketiga penyelesaian konflik.

## 5. Kesimpulan
Wali  Nanggroe  tidak  menerapkan  strategi  apapun  dalam  penyelesaian  konflik  antar lembaga dan antar masyarakat. Wali Nanggroe sangat pasif dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di Aceh. Sehingga perannya sebagai mediator konflik tidak dapat dijalankan secara
maksimal dan tidak sejalan dengan teori resolusi konflik sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan kelembagaan politik dan sosial di Aceh harus melibatkan pihak ketiga atau aktor tambahan sebagai mediator.
Wali  Nanggroe  dianggap  sebagai  lembaga  non-netral  untuk  menengahi  konflik.  Mediasi harus menjadi pihak yang netral dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat Aceh. Keberadaan Wali Nanggroe yang dianggap sebagai role model mediator antar lembaga mendapat tentangan dari  masyarakat  dan  eksekutif.  Tidak  netralnya  Wali  Nanggroe  karena  adanya  keterikatan emosional  antara  Wali  Nanggroe  dengan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRA) Aceh  dari  Partai  Aceh  (PA)  dan  kecenderungan  untuk  mempertahankan  dan  memperkuat kekuasaan  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Jika  Wali  Nanggroe  dipilih  oleh  pemilih, dikhawatirkan  tidak  akan  terpilih  kembali;  Alasan  inilah  yang  membuat  Wali  Nanggroe memanfaatkan  anggota  DPRA  dari  Partai  Aceh  untuk  terpilih.  Wali  Nanggroe  adalah  bagian dari pengurus Partai Aceh dan partai ini sebagai pelindung untuk melanggengkan kekuasaan Wali untuk dipilih kembali oleh Anggota DPRD.
Lembaga Wali Nanggroe harus menyelesaikan konflik antar lembaga dan konflik sosial di Aceh  sesuai  dengan  strategi  resolusi  konflik  yang  ada.  Lembaga  Wali  Nanggroe  juga  harus netral  dan  terbuka,  sigap  terhadap  konflik  yang  terjadi,  dan  netral  saat  hadir  dan  diminta sebagai mediator penyelesaian konflik sosial dan komunikasi politik. Selain itu, mediator harus diterima  oleh  semua  pihak.  Sehingga  konflik  antar  lembaga  memiliki  titik  temu  dan  saling menguntungkan. Lembaga ini harus belajar dari pengalaman konflik Aceh antara Pemerintah Indonesia  dan  GAM  yang  dimediasi  oleh  Uni  Eropa,  Martti  Ahtisaari,  Presiden  Crisis Management  Initiative  (CMI)  yang  berdampak  pada  perdamaian  Aceh  dari  konflik  GAM melawan Pemerintah Republik Indonesia.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Wali  Nanggroe  (Ketua  Wali Nanggroe (Tuha Peut)), Ketua Komisi I DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA), Wakil Ketua Komisi IV  DPRA  dan  Ketua  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Kepala  Bagian  Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Pakar  Hukum  Senior  Universitas  Syiah  Kuala,  Ketua  DPRA  dari  fraksi  Partai  Aceh  (PA), Anggota DPRA dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembanguan), Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dari  fraksi Partai Demokrat (PD) dan akademisi Universitas Malikussaleh. Juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  A.  (2016).  Kedudukan  Wali  Nanggroe  Setelah  Lahirnya  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 18 (2),  279-287.  Retrieved  from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5925
Amantjik,  F.  R.  R.,  Dermawan,  W.,  &  Akim,  A.  (2019).  Conflict  Resolution  in  South  Sudan.
Jurnal ICMES : The Journal of Middle East Studies , 3 (1), 53–74.
https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.44
Anwar,  S.  (2015).  Membangun  kembali  perdamaian:  Rekonsiliasi  konflik  komunal  berbasis trust. KRITIS:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin , 1 (1),  133-142. Retrieved from http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/8 Cangara, H. (2014). Perencanaan Strategi Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Effendy, O. B. (2007). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung: Citra Aditya Bakti. Febrianti, S., Arum, A., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). Internal Conflict Resolution between Government  of  Indonesia  and  Separatist  Movement  in  Papua  using  Horse-Trading Mechanism. Society , 7 (2), 83-100. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.86 Heridiansyah,  J.  (2014).  Manajemen  konflik  dalam  sebuah  organisasi. Jurnal  STIE  Semarang (Edisi Elektronik) , 6 (1), 28-41. Retrieved from
http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/106
Husin, T. (2013). Kapital Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe. Banda Aceh: Bandar Publishing. Khomsahrial, R. (2014). Komunikasi Organisasi Lengkap. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Liliweri,  A.  (2018). Prasangka,  Konflik  &  Komunikasi  Antar  Budaya. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muspawi,  M.  (2014).  Manajemen  Konflik  (Upaya  Penyelesaian  Konflik  dalam  Organisasi).
Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi:  Seri  Humaniora , 16 (2),  41-46.  Retrieved  from https://www.neliti.com/publications/43447/manajemen-konflik-upaya-penyelesaian- konflik-dalam-organisasi
Nurlian, N. (2018). Konflik Tanah Hibah Masyarakat Nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Community: Pengawas Dinamika Sosial , 4 (2),
177-187.
https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.990
Pemerintah  Aceh.  (2012). Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Lembaga  Wali  Nanggroe . Lembaran  Aceh  Tahun  2012  Nomor  8.  Banda  Aceh:  Sekretariat  Daerah  Aceh.  Retrieved from http://simeuluekab.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_8_Tahun_2012_- _Lembaga_Wali_Nanggroe.pdf
Rasyidah,  R.  (2014).  Potensi  Konflik  dan  Masa  Depan  Islam  di  Indonesia  (Kajian  Terhadap Tantangan Dakwah). Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah , 20 (2), 49-62. Retrieved from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/123 Rifa’i, A. (2010). Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam. Millah: Jurnal Studi Agama , 10 , 171-186. https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art10
Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A., & Ilham, I. (2019). The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh.
Society , 7 (2), 251-267. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106
Sugiyono, S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tualeka,  M.  W. N. (2017).  Teori  Konflik  Sosiologi  Klasik  Dan  Modern. Al-Hikmah , 3 (1),  32-48. Retrieved from http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/409

## __________________________

## Tentang Penulis
Zulham  Ibrahim ,  memperoleh  gelar  Sarjana  Ilmu  Politik  dari  Aligarh  Muslim  University, India, pada tahun 1998 dan gelar Magister Ilmu Politik dari  Bangalore University, India, pada tahun  2002.  Penulis  adalah dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Politik, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia.
E-Mail: zulhambere@gmail.com