Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)
(Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)
CRIMINAL LIABILITY AGAINST CRIMINAL ACTS OF DOCUMENT FALSIFICATION IN THE FORM OF VEHICLE NUMBER MARK (STNK)
(Study of Decision Number 241/PID.B/2021 PN Gns)
Reza Sedyadi 1 , Baharudin 2 , Anggalana 3
Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu,  Kecamatan Labuhan Ratu,  Kota
Bandar Lampung Email : reza.18211199@student.ubl.ac.id Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
Among  various  types  of  criminal  acts  in  the  community,  falsification  of  letters becomes  one  of  the  criminal  acts  that  are  rife.  For  examples  criminal  cases  of falsification  of  letters  are  contained  in  Number:  241/PID.B/2021  PN  GNS. Defendant I Suradal and defendant II Efan Efendi committed the criminal act of falsifying documents in the form of STNK. In this study focus on the problem: (1) What  are  the  factors  supporting  criminal  offenders  committing  STNK counterfeiting crimes? (2) How is the accountability of the perpetrators of STNK counterfeiting? (3) How is the judge’s consideration of the perpetrators of STNK counterfeiting?  In  this  study  apply  normative  juridical  approaches  as  well  as empirical  juridical.  The  process  of  data  collection  is  carried  out  by  field  study steps  as  well  as  literature  studies.  The  data  obtained  is  then  analyzed  with qualitative  techniques  to  reach  conlcusions  in  the  research  conducted.  In  this study produced answers about what are the factors that cause the perpetrator to commit  the  crime  of  forgery,  how  the  perpetrator  is  responsible  and  how  the judge’s  consideration  of  the  perpetrator  of  the  STNK  forgery  in  Number: 241/PID.B/2021 PN GNS.
Keywords : Criminal Responsinility, Forgery Criminal Act, Forgery STNK.

## Abstrak
Diantara  berbagai  macam  jenis  tindak  pidana  di  masyarakat,  pemalsuan  surat menjadi  salah  satu  tindak  pidana  yang  marak  terjadi.  Contoh  kasus  tindak pidana  pemalsuan  surat  terdapat  dalam  Putusan  Nomor:  241/PID.B/2021  PN Gns. Terdakwa I Suradal dan Terdakwa II Efan Efendi melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa STNK. Dalam penelitian ini menitik fokuskan dalam permasalahan: (1) Apa saja yang menjadi faktor pendukung pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pemalsuan STNK? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  STNK?  (3)  Bagaimana  pertimbangan  hakim terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  STNK?.  Pada  penelitian  ini mengaplikasikan  pendekatan  yuridis  normatif  serta  yuridis  empiris.  Proses pengumpulan  data  dilakukan  dengan  langkah  studi  lapangan  serta  studi kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  kualitatif untuk  mencapai  kesimpulan  dalam  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  penelitian ini  menghasilkan  jawaban  tentang  apa  saja  faktor  yang  menyebabkan  pelaku melakukan  tindak  pidana  pemalsuan,  bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan STNK dalam Putusan Nomor: 241/PID.B/2021 PN Gns.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pemalsuan, Pemalsuan STNK.

## A. Pendahuluan
Sesuai  dengan  syarat  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang  1945  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  ialah  Negara  Hukum.  Perihal  tersebut  dipercaya sebagai  perlengkapan  untuk  memberikan  kesetaraan  dan  keadilan  dalam bermasyarakat  guna  mewujudkan  warga  Negara  yang  adil  dan  makmur berlandaskan Pancasila.
Munculnya  peraturan  atau  hukum  salah  satunya  disebabkan  oleh  adanya sumber  daya  manusia  atau  masyarakat  ( ubi-us  ubi-societas ).  Peraturan  atau hukum bermanfaat untuk memenuhi rasa damai dan kerukunan untuk setiap warga Negara. Negara Republik Indonesia menjunjung setinggi-tingginya hukum selaku alat  pembatas  supaya  tercipta  perdamaian  serta  kerukunan  dalam  bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Bisa ditegaskan bahwa Indonesia menjalankan Negara bukan hanya berlandaskan pada kekuasaan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Situasi  tersebut  bertujuan  supaya  tiap  masyarakarat  menjadi  masyarakat yang  sada  setiap  warga  Negara  Indonesia  menjadi  warga  Negara  yang  paham akan  hukum  dan  bermanfaat  untuk  mewujudkan  cita-cita  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  pada  Alinea  keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Seiring  terciptanya  peraturan  atau hukum  di  Indonesia  maka  akan  tercipta  juga  pelanggaran  hukum.  Adanya peraturan  hukum  akan  terlahir  pula  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Aparat penegak  hukum  menjadi  salah  satu  elemen  yang  bertanggung  jawab  guna menciptakan  hukum  yang  stabil.  Indonesia  sebagai  Negara  yang  berkembang tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengaruh  globalisasi.  Pengaruh  dari globalisasi  itu  sendiri  sudah  merambah  ke  berbagai  aspek  kehidupan. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak terhadap  mobilitas kehidupan masyarakat  sehingga  timbul  pergeseran  budaya  yang  sangat  signifikan  dalam lingkungan bermasyarakat.
Seiring  berjalannya  masa,  globalisasi  juga  memiliki  peran  dalam tumbuhnya tindak kejahatan pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Pada decade ini  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  yang  terjadi  dimasyarakat  semakin meningkat dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Tindak kejahatan yang marak yaitu  salah  satunya  dipengaruhi  faktor  ekonomi.  Tindak  kejahatan  sendiri merupakan  tingkah  laku  individu  maupun  kelompok  yang  merugikan  orang  lain. Menurut  asalnya  tidak  ada  campur  tangan  penguasa  terhadap  tindak  kejahatan melainkan semata-mata dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga. 1
Hukum Pidana sebagai peraturan yang mengatur tentang gerak-gerik yang boleh dilarang dengan menggunakan peraturan-peraturan dan akibat-akibatnya di dalam  kegunaan  hukuman  bagi  orang-orang  yang  melakukannya  dan  memenuhi faktor-faktor  gerak  yang  tercantum  dalam  Hukum  Pidana.  Seperti  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  dalam  KUHP,  UU  Tipikor,  UU  HAM  dan  sebagainya.
1 I.S Susanto, Kriminologi , cet. Ke 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm 22.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Peraturan  pidana  adalah  peraturan  yang  mengatur  tentang  gerak-gerik  apa  yang dilarang dan memberikan hukuman bagi individu yang melanggarnya. Sementara Dr.  Abdullah  Mabruk  An-Najar  dalam  bukunya  “Pengantar  Ilmu  Hukum” mendiktekan  definisi  peraturan  penjahat  sebagai  “seperangkat  kebijakan  penjara yang  memutuskan  tindakan  penjahat  yang  mungkin  dilarang  dengan menggunakan peraturan, konsekuensi bagi individu yang melakukannya itu, siasat yang  harus  dilampaui  dengan  menggunakan  peraturan  terdakwa  dan persidangannya, di samping hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. 2
Pelaku  tindak  pidana  bermacam-macam  jenisnya  mulai  dari  lingkungan sosial sehari-hari hingga penegakan hukum. Salah satu kejahatan yang sudah tidak asing lagi yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan itu diatur dalam KUHP Pasal 263 sampai dengan 267. Tindak pidana pemalsuan biasanya pemalsuan surat, uang logam dan identitas.
Surat itu sendiri merupakan lembar  kertas di atasnya tertulis sebuah kata, kata  atau  kalimat  termasuk  huruf  atau  angka  yang  dapat  disusun  dan  dibuat melalui  sarana  teknik  apapun  yang  memiliki  arti 3 Mengenai  surat  palsu, perlindungan  dari  Negara  sangatlah  diperlukan  dikarenakan  surat  tersebut berbentuk tulisan dan siapa saja dapat mempercayainya. Akhir-akhir ini maraknya tindak pidana kejahatan jenis pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk  motor  dan  sepeda  motor.  Dalam  Pasal  enam  puluh  lima  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyatakan  bahwa:  Sebagai  bukti  bahwa  kendaraan  bermotor  telah  didaftarkan, kepada pemilik diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda registrasi kendaraan bermotor. 4
2 Ali,  M.  2017. Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan  Hukum Pidana. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2, hlm 2.
3 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  Tindak  Pidana  Pemalsuan  :  Tindak  Pidana  Yang Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  mengenai  Kebenaran  Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm 135.
4 Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Seperti  yang  kita  ketahui  STNK  sangat  penting  dalam  hal  kepemilikan kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil  dan  sepeda  motor  enggan  mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Akibatnya, terciptanya  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  hadir  untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.
Kendaraan  yang tidak mempunyai dokumen karena hilang ataupun dicuri tetapti  tidak  mau  mengembalikannya  kepada  pihak  dapat  memunculkan  tindak pidana  kejahatan  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian.  Pemalsuan  STNK salah satu nya bertujuan agar dapat menghindar dari pihak polisi jikalau sewaktu- waktu ada razia di jalan raya. Ketidakakuratan pihak polisi yang memeriksa saat razia berlangsung dapat menguntungkan mereka yang memalsukan STNK.
Di  Lampung  Tengah  tepatnya  di  Kampung  Surabaya  Baru  Kecamatan Surabaya  terdapat  kasus  pemalsuan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK). Kasus  tersebut  ditangani  oleh  Kantor  Polisi  Resor  (Polres)  Lampung  Tengah karena  pada  waktu  kejadian  tersebut  dilakukan  di  wilayah  hukum  Lampung Tengah.  Tindak  pidana  pemalsuan  STNK  ini  dilakukan  oleh  warga  Kampung Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  bernama  Efan  Efendi  dan  Suradal. Efan  Efendi  dan  Suradal  melanggar  Pasal  263  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Terdakwa I Efan Efendi bertindak bersama Terdakwa II Suradal. Berawal dari bulan November 2013, Terdakwa II Suradal belajar membuat STNK palsu di kediaman  Terdakwa  I  Efan  Efendi  untuk  konsumen  dengan  alat  yang  dimiliki seperti  CPU,  monitor,  mouse,  keyboard,  kertas  hvs  dan  lain-lain.  Setelah  belajar membuat  STNK  palsu,  Terdakwa  II  merasa  dirinya  mulai  bisa  membuat  STNK palsu terlihat seperti aslinya. Konsumen mengatakan STNK palsu tersebut hanya digunakan  untuk  mengambil  uang  ke  leasing  saja  dan  tidak  dipergunakan  untuk jalan.  Kemudian  konsumen  merasa  puas  dengan  hasil  STNK  palsu  yang  dibuat Terdakwa  II  Suradal  tersebut,  konsumen  memberitahukan  ke  rekan-rekan  nya
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
bahwa  ada  jasa  pembuatan  STNK  palsu  maka  pesanan  pembuatan  STNK  palsu yang dilakukan Terdakwa I Efan Efendi dan Terdakwa II Suradal semakin ramai hingga  tahun  2021  dengan  ongkos  sebesar  Rp.25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu rupiah)  hingga  Rp.  30.000,-  (tiga  puluh  ribu  rupiah).  Sebelumnya  kejadian  ini telah dilaporkan oleh masyarakat bahwa telah adanya pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
Para  Terdakwa  pada  hari  minggu  tanggal  10  April  2021  ditangkap  oleh anggota  polisi  dengan  para  saksi-saksi  di  kediaman  Efan  Efendi  di  Dusun  IV Kampung  Surabaya  Baru  Kecamatan  Bandar  Surabaya  Kabupaten  Lampung Tengah  dan  Suradal  di  Dusun  II  RT/RW  Gaya  Baru  III  Kecamatan  Seputih Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  pada  pukul  15.35  WIB.  Dengan  barang bukti  handphone,  keyboard,  mouse,  printer,  screen  lcd,  printer,  pc  dan  dokumen STNK  palsu  yang  lainnya.  Atas  tindakan  tersebut  dapat  diancam  sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Pasal 263 ayat (1).
Setiap laki-laki atau perempuan yang membuat berita acara yang kuat atau memalsukan  surat  yang  dapat  memberikan  dorongan  ke  atas  untuk  suatu  hak, suatu  penyelesaian  atau  pelunasan  utang  atau  yang  dimaksudkan  sebagai pembuktian  sesuatu  dengan  maksud  untuk  dipergunakan  atau  memerintahkan kepada laki-laki atau perempuan lain. berlaku surat seolah-olah isinya sudah benar dan  sekarang  tidak  lagi  palsu,  diancam  jika  penggunaan  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  karena  pemalsuan  surat  dengan  pidana  penjara  paling lama enam tahun. 5
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:
1. Apa  saja  faktor-faktor  penyebab  terdakwa  melakukan  tindak  pidana pemalsuan  dokumen  berupa  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)
5 Pasal 263, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemalsuan  dokumen  berupa  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen  berupa  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  (Studi  Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)
Metode  merupakan  suatu  cara  yang  tepat  yang  bertujuan  untuk  melakukan sesuatu  dengan  melibatkan  pemikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  tujuan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif  dan  pendekatan  empiris  serta  menggunakan  statistics  primer  dan sekunder.  Pendekatan  dengan  sudut  pandang  masalah  hukum  dijadikan  sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan  yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif  dilakukan  library  studies  atau  studi  kepustakaan  mengenai  hal  yang bersifat  teoritis.  Pendekatan  empiris  digunakan  dengan  cara  mengamati  secara actual  atau  fakta  dari  obyek  dengan  melakukan  wawancara.  Penelitian  ini menggunakan analisis statistics secara kualitatif.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Terdakwa  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Alasan  aktivitas  ilegal  adalah  elemen  dalam  dan  luar.  Unsur-unsur  dalam adalah  dorongan-dorongan  yang  timbul  dari  dirinya  sendiri,  walaupun  unsur- unsur  luar  merupakan  unsur-unsur  yang  dibuat  dari  luar  itu  sendiri,  unsur-unsur tersebut  dapat  dikatakan  cukup  rumit  dan  bervariasi.  Ketimpangan  sosial, ketimpangan  moneter,  ketidakadilan,  dan  lain-lain,  adalah  contoh-contoh penyebab perbuatan bajingan yang datang dari luar diri sendiri.
Pada  unsur  batin  terdapat  unsur  akademik  dan  unsur  laki-laki  atau perempuan.  Masalah  sekolah  merupakan  salah  satu  penggunaan  kekuatan  bagi seseorang  untuk  mengabdikan  diri  secara  melawan  hukum.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  pemahaman  mereka  tentang  hal-hal  serta  kebijakan-kebijakan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
dalam tata cara gaya hidup di masyarakat.
Dalam  unsur  laki-laki  atau  perempuan,  seseorang  yang  perilakunya  ideal akan  menyebabkan  individu  tersebut  mendapatkan  kesia-siaan  dari  masyarakat, namun  sebaliknya  jika  seseorang  berperilaku  buruk  akan  menimbulkan kekacauan  di  masyarakat.  Mereka  dapat  memanipulasi  dan  meningkatkan karakter  yang  baik  mungkin  mampu  menghasilkan  banyak  keuntungan  masing- masing untuk diri mereka sendiri dan orang lain.
Sementara  itu,  individu  yang  tidak  dapat  memanipulasi  karakternya  dan cenderung  terombang-ambing  melalui  cara-cara  kecenderungan  akan  tetap terseret  mengikuti  arus  masa  kini.  Apakah  itu  benar  atau  mengerikan,  mereka mungkin  terus  mengikutinya.  Ada  juga  motif  mengapa  seseorang  melakukan perbuatan melawan hukum karena tujuan manusia adalah hal-hal yang tidak ada batasnya.
Dilihat dari unsur luarnya, seseorang dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena berbagai faktor antara lain unsur moneter, unsur lingkungan, unsur penegakan peraturan, dan unsur perbaikan dunia.
Kemiskinan  merupakan  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam masyarakat  di  suatu  negara.  Hingga  saat  ini  belum  ada  jalan  keluar  untuk mengatasi  fenomena  tersebut.  Hampir  setiap  12  bulan  tingkat  kebutuhan  pokok terus  meningkat,  sementara  pendapatan  setiap  orang  tidak  selalu  mampu memenuhi  kenaikan  ini.  Sehingga  menjadi  alasan  bagi  seseorang  untuk melakukan tindak pidana.
Selain unsur keuangan, unsur lingkungan merupakan salah satu unsur yang memiliki  kekuatan  terhadap  maraknya  tindak  pidana  korupsi.  seseorang  yang tinggal di lingkungan yang membantu biaya kejahatan, maka pada suatu waktu ia juga  dapat  mencurahkan  kejahatan.  Banyak  hal  yang  menjadikan  lingkungan sebagai  salah  satu  aspek  dalam  maraknya  suatu  kejahatan,  misalnya  keinginan untuk berafiliasi dengan teman sebaya, apalagi memanipulasi dari lingkungan dan hubungan dengan orang yang memiliki proses sebagai penjahat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Ada juga aspek penegakan peraturan. Minimnya ragam hukuman dilampaui sampai ke pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor agar para pelaku yang  sudah  dibebaskan  dari  hukumannya  tidak  takut/tidak  segan-segan  lagi menirukan  gerak-geriknya.  lagi.  Perangkat  lunak  pengaturan  penjahat  ini  jauh lebih  tidak  pasti  membuat  para  pelaku  jera  dalam  melakukan  tindakan  penjahat. Susahnya  mencapai  keadilan  bagi  para  penderitanya  telah  membuat  manusia menjauh  atau  tidak  percaya  kepada  Negara  sebagai  pelindung  hak-hak  warga negara.
Kemajuan teknologi, terutama media massa, turut mempengaruhi seseorang untuk  berbuat  jahat.  Media  massa  menawarkan  stimulus  bagi  pikiran  seseorang dalam  kehidupan  sosial.  Bahkan,  tidak  selalu  aneh  bagi  tayangan  televisi  untuk memberikan  contoh-contoh  melakukan  kejahatan,  meskipun  pada  dasarnya tayangan tersebut tidak seharusnya memberikan contoh. Pikiran dan keserakahan listrik  setiap  orang  tulus  berbeda.  Oleh  karena  itu,  tayangan  televisi  dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang.
Penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan yaitu disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
1) Faktor Internal
Faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  itu sendiri, tanpa ada paksaan dari manapun. Hal ini terkait dengan keadaan mental si pelanggar.  Faktor  internal  ini  fokus  kepada  dasar  pemikiran  yang  timbul  secara spontan dari dalam diri.
2) Faktor Eksternal
Faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana. Pada  umumnya  faktor  ini  disebabkan  oleh  ekonomi,  lingkungan  dan  niat  serta kesempatan yang ada untuk pelaku melakukan tindakan pidana 6 .
6 Ridwan  Hasibuan  dan  Ediwarman.  1995. Asas-asas  Kriminologi. USU  Pers,  Medan. hlm. 25.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Faktor  yang  menyebabkan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan dokumen  berupa  STNK  dalam  Putusan  Nomor:  241/PID.B/2021  PN  Gns  yaitu sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  yang  sulit,  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak pidana pemalsuan surat. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang rela mengerjakan  pembuatan  STNK  palsu  untuk  mencari  nafkah.  Karena  faktor ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang  akan  berusaha  untuk  dapat  keluar  dari  himpitan  ekonomi  tersebut dengan  cara  menjadi  pembuat  STNK  palsu.  Karena  dengan  pekerjaan  tersebut keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Faktor Niat dan Kesempatan
Secara mudah dijelaskan bahwa suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan  timbul  dikarenakan  dua  hal  yaitu  adanya  niat  dan  kesempatan.  Suatu tindak pidana pemalsuan dapat dilakukan jika telah terpenuhi dua unsur yaitu niat serta adanya kesempatan untuk melakukan niat tersebut. Dalam kasus pemalsuan dokumen berupa STNK ini karena adanya faktor kesempatan yang diberikan oleh konsumen  ke  tersangka  pembuat  STNK  palsu.  Lalu  lambat  laun  tersangka memanfaatkan  kesempatan  tersebut  untuk  memberikan  keuntungan  dengan  cara menerima pesanan pembuatan STNK palsu.
1. Faktor Word Of Mouth (dari mulut ke mulut)
Faktor word  of  mouth atau  dilingkup  masyarakat  biasanya  disebut  dari mulut ke mulut merupakan salah satu faktor  yang mendorong pelaku melakukan tindak  pidana  pemalsuan  STNK.  Berawal  dari  satu  konsumen,  kemudian konsumen tersebut menyampaikan kepuasannya dalam mendapatkan STNK palsu dengan  mudah,  sehingga  banyak  memunculkan  konsumen-konsumen  lainnya untuk  membuat  STNK  palsu.  Hal  tersebut  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh tersangka Suradal dan Efan Efendi dengan jasa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
lima  puluh  ribu)  hinga  Rp.  200.000  (dua  ratus  ribu  rupiah)  per  1  (satu)  lembar STNK.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  menurut  peneliti  yang  menjadi  faktor penyebab tindak pidana pemalsuan dokumen berupa STNK berdasarkan Putusan Nomor  241/PID.B/2021  PN  Gns  adalah  karena  faktor  ekonomi,  faktor  niat  dan kesempatan dan faktor dari word of mouth atau dari mulut ke mulut.
2. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemalsuan  dokumen  berupa  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns)
Tanggung  jawab  hukum  pidana  adalah  tanggung  jawab  untuk  membayar pembalasan  yang  akan  diperoleh  melalui  cara  pelaku  kesalahan  dari  orang  yang merugikan,  tugas  yang  diselesaikan  tidak  selalu  hanya  terkait  dengan  masalah pidana  tetapi  juga  masalah  sulitnya  nilai-nilai  etika  atau  kesusilaan  yang  ada dalam suatu masyarakat.
Ciri  regulasi  adalah  pemaksaan  yang  dilakukan  melalui  cara  ancaman  dan sanksi.  Tetapi  peraturan  tidak  selalu  ditekan  untuk  membenarkan  hal-hal  yang salah, atau memaksa orang-orang yang tidak memiliki posisi dan tak tertahankan. Agar pedoman-pedoman kehidupan sosial itu benar-benar ditaati dan ditaati agar tumbuh  menjadi  pedoman-pedoman  pidana,  maka  pedoman-pedoman  sosial tersebut  perlu  dilengkapi  dengan  cara-cara  tanpa  paksaan.  Dengan  demikian, peraturan  tersebut  memiliki  pedoman  dan  memaksa  kita  semua  untuk  mematuhi pedoman  di  masyarakat  dan  memberikan  sanksi  tegas  kepada  setiap  orang  yang sekarang tidak perlu lagi mematuhinya. 7
Pertaggungjawaban  pidana  atau  yang  juga  disebut  (criminal  responsibility) cara:  "Seorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  di  sana  tidak  lagi menyarankan  bahwa  dia  perlu  dihukum,  dia  perlu  bertindak  atas  gerakannya."
7 Erdianto. 2012. Penyelesaian indak Pidana yang terjadi Atas tanah Sengketa-Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau. hlm 20
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Menentukan  suatu  perbuatan  untuk  memutuskan  apakah  pelakunya  tidak  tepat atau  sekarang  tidak  lagi.  Dalam  ide  pengaturan  penjahat,  ada  2  (dua)  bentuk kesalahan, yaitu:
a) Dolus (sengaja)
Ada teori untuk menentukan kesengajaan, yaitu:
1) teori kehendak;
2) teori pengetahuan.
b) Culpa (kelalaian)
Hal tersebut merupakan blunder secara umum, namun dalam ilmu teknologi memiliki  arti  teknis,  khususnya  suatu  bentuk  kejahatan  yang  tidak  separah tindakan yang ceroboh sehingga berakibat tidak disengaja.
Di  Lampung  Tengah  tepatnya  di  Kampung  Surabaya  Baru  Kecamatan Surabaya  terdapat  kasus  pemalsuan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK). Kasus  tersebut  ditangani  oleh  Kantor  Polisi  Resor  (Polres)  Lampung  Tengah karena  pada  waktu  kejadian  tersebut  dilakukan  di  wilayah  hukum  Lampung Tengah.  Tindak  pidana  pemalsuan  STNK  ini  dilakukan  oleh  warga  Kampung Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  bernama  Efan  Efendi  dan  Suradal. Efan  Efendi  dan  Suradal  melanggar  Pasal  263  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Terdakwa  I  Efan  Efendi  bertindak  bersama  Terdakwa  II  Suradal.  Berawal dari  bulan  November  Tahun  2013,  Terdakwa  II  Suradal  belajar membuat  STNK palsu  di  kediaman  Terdakwa  I  Efan  Efendi  untuk  konsumen  dengan  alat  yang dimiliki seperti CPU, monitor, mouse, keyboard, kertas hvs dan lain-lain. Setelah belajar  membuat  STNK  palsu,  Terdakwa  II  merasa  dirinya  mulai  bisa  membuat STNK palsu terlihat seperti aslinya. Konsumen mengatakan STNK palsu tersebut hanya  digunakan  untuk  mengambil  uang  ke  leasing  saja  dan  tidak  dipergunakan untuk  jalan.  Kemudian  konsumen  merasa  puas  dengan  hasil  STNK  palsu  yang dibuat  Terdakwa  II  Suradal  tersebut,  konsumen  memberitahukan  ke  rekan-rekan nya  bahwa  ada  jasa  pembuatan  STNK  palsu  maka  pesanan  pembuatan  STNK
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
palsu  yang dilakukan Terdakwa I Efan Efendi dan Terdakwa II Suradal semakin ramai hingga tahun 2021 dengan ongkos sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)  hingga  Rp.  30.000,-  (tiga  puluh  ribu  rupiah).  Sebelumnya  kejadian  ini telah dilaporkan oleh masyarakat bahwa telah adanya pemalsuan surat dan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
Para  Terdakwa  pada  hari  minggu  tanggal  10  April  2021  ditangkap  oleh anggota  polisi  dengan  para  saksi-saksi  di  kediaman  Efan  Efendi  di  Dusun  IV Kampung  Surabaya  Baru  Kecamatan  Bandar  Surabaya  Kabupaten  Lampung Tengah  dan  Suradal  di  Dusun  II  RT/RW  Gaya  Baru  III  Kecamatan  Seputih Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  pada  pukul  15.35  WIB.    Dengan  barang bukti  handphone,  keyboard,  mouse,  printer,  monitor  lcd,  printer,  laptop  dan dokumen  STNK  palsu  yang  lainnya.  Atas  tindakan  tersebut  dapat  diancam sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Pasal 263 Ayat (1).
Dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yaitu, bahwa  Para  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-  1  KUHP  yang  memiliki  unsur  sebagai  berikut: Barang  siapa;  Memuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan tidak  dipalsu;  Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  seta melakukan  perbuatan;  Bahwa  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  tersebut, Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan  satu  persatu  dimana  unsur  “Barang Siapa”  adalah  subjek  siapa  saja,  baik  subjek  hukum  laki-laki  maupun  subjek hukum  perempuan yang sehat  jasmani  dan  rohaninya  serta  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Di  dalam  persidangan  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan  sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  I  Efan  Efendi  dan  Terdakwa  II  Suradal  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pembuatan Surat Palsu” ;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  I  Efan  Efendi  dan  Terdakwa  II Suradal,  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Para  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijabarkan  diatas  dapat  dianalisis  bahwa dengan  adanya  Putusan  Nomor  241/PID.B/2021  PN  Gns,  para  terdakwa  telah melaksanakan  pertanggungjawaban  pidananya  yang  dimana  para  terdakwa masing-masing  dijatuhi  hukuman  penjara  satu  tahun  dua  bulan  oleh  majelis hakim.
3. Pertimbangan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns
Dalam  menganalisis  suatu  kasus,  hakim  perlu  mengetahui  bukti-bukti, karena  akibat  dari  pembuktian  tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan perhatian  untuk  menentukan  kasus.  Bukti  adalah  tingkat  yang  sangat  penting dalam  ujian  di  persidangan.  Penyebab  pembuktian  adalah  untuk  mencapai kebenaran  bahwa  suatu  peristiwa/kenyataan  yang  dikemukakan  ini  pasti  terjadi, sehingga seseorang dapat mencapai pilihan pilihan yang nyata dan benar. Pilihan tersebut  kini  tidak  lagi  dapat  melewati  sebuah  pilihan  sebelum  itu  jelas  baginya
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
bahwa  peristiwa/kenyataan  itu  pasti  terjadi,  ini  sudah  teruji  kebenarannya, sehingga seolah-olah ada pengadilan pidana di antara para pihak. 8
Ketentuan  hukum  yang  terus-menerus  tertinggal  dari  keinginan  dan  sifat masyarakat  mengharuskan  hakim  untuk  melakukan  pemeriksaan  pidana  yang lengkap yang dikenal dengan interpretasi pidana. Berdasarkan asas Ahmad Rifai, konsep  hakim  dalam  menguraikan  peraturan  perundang-undangan  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  teori,  terutama  asas  penemuan  peraturan  heteronom  dan  asas penemuan peraturan yang berdiri sendiri. Perbedaan sederhana antara kedua teori tersebut terletak  pada  besarnya  kepastian  hakim  dengan  menggunakan  ketentuan pidana  tertulis.  Asas  penemuan  peraturan  yang  heterogen  menempatkan  hakim sebagai  corong  peraturan,  sedangkan  asas  penemuan  peraturan  yang  mandiri menempatkan  hakim  pada  kebebasan  untuk  mengakui  dan  menghubungkan peraturan tersebut sesuai dengan kemajuan masyarakat. 9
Pilihan  yang  dipilih  pada  kasus  penjahat  adalah  pilihan  yang  diturunkan dengan  menggunakan  pilihan  setelah  memilih  memeriksa  dan  mendengar  kasus penjahat  terutama  didasarkan  pada  tindakan  penjahat  yang  tercantum  dalam dakwaan. Dalam melaksanakan pidana pidana kepada terdakwa, yang dipilih tidak akan menjatuhkan pidana tanpa alat bukti yang sah 10 .
Dalam peraturan bajingan, mil dibagi menjadi dua, yaitu peraturan bajingan kain  dan  peraturan  bajingan  formal.  Materi  peraturan  bajingan  adalah  isi  dari substansi  peraturan  bajingan  itu  sendiri  (KUHP).  Sedangkan  peraturan  bajingan formal  bersifat  konkrit,  di  mana  peraturan  bajingan  dapat  mengalir  atau  sedang dalam proses 11 .
8 Rahmawati,  D.,  Siregig,  I.  K.,  &  Hasan,  Z,  2021, Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana ,  Widya  Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, hlm.5
9 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
10 Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.
11 Teguh  Prasetyo.  2010. Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana. Nusa  Media,  Bandung, hlm. 19 .
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Dalam  memeriksa  suatu  perkara,  yang  memutuskan  harus  mengetahui  alat bukti,  karena  hasil  dari  pembuktian  tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai perhatian  untuk  mengungkap  perkara  tersebut.  Bukti  adalah  gelar  yang  sangat penting  dalam  ujian  di  pengadilan.  Alasan  pembuktian  adalah  untuk  menuai kenyataan  bahwa  suatu  peristiwa/kebenaran  yang  dikemukakan  ini  benar-benar terjadi, sehingga akan menuai pilihan keputusan yang nyata dan jujur. Keputusan sekarang  tidak  akan  dapat  lagi  melewati  suatu  pilihan  sebelum  itu  jelas  baginya bahwa peristiwa/kebenaran itu benar-benar terjadi, ini adalah, itu benar, sehingga seolah-olah ada tindak pidana pacaran di antara para pihak. 12
Dasar pertimbangan hukum  yang diberikan oleh hakim dalam memberikan atau  menjatuhkan  putusan  terhadap  pemalsuan  STNK  Yang  dilakukan  melalui sarana  Terdakwa  I  Efan  Efendi  dan  Terdakwa  II  Suradal  melalui  sarana penggeledahan  pada  statistik  penjara  yang  ada  di  persidangan,  khususnya melanggar  Pasal  263  Ayat  (1)  KUHP  disamping  Pasal  lima  puluh  lima  ayat  (1) KUHP pertama yang memuat perincian tentang barang siapa membuat suatu surat palsu  atau  memalsukan  suatu  surat  yang  dapat  memberikan  dorongan  ke  atas suatu  hak,  suatu  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  dimaksudkan sebagai  pembuktian  sesuatu  dengan  tujuan  penggunaan  atau  menyuruh  laki-laki atau  perempuan  lain  untuk  menerapkan  surat  itu  seolah-olah  isinya  sudah  benar dan tidak lagi dipalsukan.
Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia,  yang  dimaksud  melalui  sarana  Unsur Siapapun  adalah  subjek  apapun,  masing-masing  penjara  pria  dan  wanita  topik penjara  yang  sehat  jasmani  dan  rohani  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menunjukkan bahwa  identitas  umum  yang  dicantumkan  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum telah  sesuai  dengan  para  Terdakwa,  selain  itu  banyak  saksi  pada  pokoknya
12 Alfarizy.  2021. Implementasi  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi dalam  PenyalahgunaanAnggaran  Pendahuluan  dan  Belanja  Kampung  (APBK)  yang  di  Lakukan Oleh Mantan kepala Kampung Menanga Jaya. Iblam Law Review, Vol 01 No 03. Hlm 17.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
menunjukkan bahwa apa yang menjadi maksud melalui cara EFAN EFENDI Bin SUTIMAN (alm) dan SURADAL  Bin  KROMO TUGIMIN  yang saat ini sedang dihadapkan, diuji dan diadili di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah milik para Tergugat. Dalam persidangan juga diketahui bahwa para Tergugat  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  yang  berarti  para  Tergugat telah  siap  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  setiap  perbuatan  yang  telah mereka lakukan. Dengan demikian akan menjadi jelas bahwa apa yang dianggap melalui  cara  dari  rincian  Barangsiapa  adalah  Terdakwa  sendiri  sebagai  topik penjara, akibatnya rincian utama teks ini telah terpenuhi.
Rincian  “Membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat memberikan  dorongan  ke  atas  untuk  suatu  hak,  suatu  penyelesaian  atau keringanan  utang,  atau  yang  dimaksudkan  sebagai  pembuktian  sesuatu  dengan tujuan  penggunaan  atau  perintah  orang  lain  untuk  menggunakan  surat  tersebut. seolah-olah  isinya  benar  dan  sekarang  tidak  lagi  dipalsukan”  Menimbang  bahwa berdasarkan sepenuhnya pada statistik di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Efan  Efendi  dan  Terdakwa  Suradal  secara  bersama-sama  telah  membuat  STNK (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan)  Palsu  /  Tidak  Asli  dikeluarkan  oleh  SAMSAT dan Para Terdakwa membuat membuat Surat tersebut hanya seorang diri tidak ada yang membantu Para Terdakwa.
Terdakwa  ditangkap  oleh  Anggota  Polisi  pada  hari  pada  hari  Minggu tanggal  10  April  2021  sekira  Jam  15.35  WIB  di  rumah  masing-masing  Para Terdakwa  beralamat  di  Kampu  Surabaya  Baru  Kecamatan  Bandar  Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak  Asli  mulai  dari  bulan  Nopember  tahun  2013,  sekira  jam  22.30  WIB  di Kamar  depan  rumah  Terdakwa  Suradal,  kemudian  Alat  yang  Terdakwa  Suradal persiapkan  berupa  CPU,  Monitor,  Printer,  Mose,  Keyboard,  kertas  Hvs,  tinta warna,  Carter,  gunting  dan  lain  –  lainya,  selanjutnya  Terdakwa  Suradal  mulai belajar untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
dan  setelah  Terdakwa  Suradal  mulai  bisa  membuat  STNK  (Surat  Tanda  Nomor Kendaraan)  Palsu  /  Tidak  Asli  dan  terlihat  seperti  aslinya  maka  selanjutnya setelah  Terdakwa  Suradal  buatkan  Konsumen  tersebut  merasa  puas  dan  senang, konsumen tersebut memberikan sejumlah uang, kepada Terdakwa Suradal sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). selanjutnya konsumen tersebut mengatakan kepada  Terdakwa  Suradal  jika  STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan)  Palsu  / Tidak  Asli  hanya  di  gunakan  untuk  ngambil  uang  ke  Leasing  saja  tidak  untuk jalan, kemudian setelah Terdakwa Suradal merasa mampu membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Suradal bisa maka, lambat laut  dan  berjalanya  waktu  hingga  tahun  2021  hingga  saat  ini,  di  karenakan kemungkinan konsumen tersebut memberi tahu, kepada teman-temanya atau yang lainya maka Terdakwa Suradal membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli tambah ramai yang meminta tolong kepada Terdakwa Suradal akhirnya Terdakwa Suradal memintai ongkos atau Jasa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Adapun  STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan)  Palsu  /  Tidak  Asli  tersebut Terdakwa  Efan  Efendi  pesan  dari  Terdakwa  Suradal  melalui  Whatsapp  dengan mengirimkan  Nomor  rangka  dan  Nomor  mesin  kendaraan  Kemudian  setelah Terdakwa  Efan  Efendi  merasa  mampu  memesan  STNK  (Surat  Tanda  Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak Asli Terdakwa Efan Efendi bisa maka lambat laut dan berjalanya  waktu  hingga  tahun  2021  hingga  saat  ini,  di  karenakan  kemungkinan orang  tersebut  memberi  tahu  kepada  temantemanya  atau  yang  lainya  maka Terdakwa Efan Efendi membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu / Tidak  Asli  tambah  rame,  yang  meminta  tolong  kepada  Terdakwa  Efan  Efendi akhirnya  Terdakwa  Efan  Efendi  memintai  ongkos  atau  Jasa  uang  sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus  ribu  rupiah).  Sepengetahuan  Terdakwa  Efan  Efendi  jumlah  keuntungan Global  yang  telah  Terdakwa  Efan Efendi  peroleh  dari Jasa  yang  telah  Terdakwa Efan  Efendi  jual  untuk  kepentingan  Orang  lain  selama  kurun  waktu  4  (empat)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Bulan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang  tersebut  Terdakwa  Efan  Efendi  pergunakan  untuk  keperluan  hidup  sehari- hari,  hingga  akhirnya  Terdakwa  Efan  Efendi  dan  Terdakwa  Suradal  berhasil ditangkap  oleh  pihak  Kepolisian;  Menimbang,  bahwa  STNK  palsu  yang  Para Terdakwa  buat  memiliki  perbedaan  dengan  STNK  yang  asli  antara  lain  Kertas pada  STNK  palsu  dengan  yang  STNK  asli  berbeda  dan  Warna  yang  ada  pada STNK palsu berbeda dengan warna yang ada pada STNK asli, STNK palsu tidak memiliki hologram, sedangkan STNK yang asli terdapat hologram.
Berdasarkan  keterangan  yuridis  yang  ditemukan  di  persidangan,  ternyata terbukti  bahwa  rekayasa  perbuatan  Terdakwa  pada  saat  itu  berubah  menjadi bahwa Tergugat telah membuat STNK (Surat Nomor Kendaraan) palsu/tidak asli yang diterbitkan dengan bantuan penggunaan SAMSAT, dengan demikian rincian kedua dari buletin ini telah terpenuhi.
Dalam menilai kebenarannya, putusan memeriksa keterangan para saksi dan terdakwa.  Sedangkan  gerak-gerik  Terdakwa  I  Efan  Efendi  dan  Terdakwa  II Suradal  meresahkan  masyarakat  umum  dan  merugikan  saksi  penderita  Siti Mutmainah,  para  Tergugat  secara  terang-terangan  mengakui  gerak-geriknya  dan menyayangkan gerak-geriknya dan para terdakwa sama sekali tidak dihukum.
Setiap  masyarakat  membutuhkan  pilihan  keputusan  yang  jujur,  namun hakim  sebagai  manusia  biasa  tidak  dapat  memenuhi  semua  pihak.  Meski  begitu, keputusan diprediksi sebagai cara untuk membuat pilihan yang sepenuhnya benar terutama  berdasarkan  informasi  di  persidangan  berdasarkan  peraturan  yang berlaku. Namun setidaknya putusan hakim bisa dirasakan para pencari keadilan.

## C. Penutup
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  STNK  yaitu faktor  ekonomi  yang  menggiring  keinginan  pelaku  untuk  mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pemalsuan STNK yang dilakukannya, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sebesar Rp.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  digunakan  untuk  memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Faktor niat dan kesempatan juga mendukung pelaku tetap melakukan tindak pidana pemalsuan serta faktor penyampaian dari mulut ke mulut  ikut  serta  mensukseskan  para  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan STNK.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  para  terdakwa  yang dimana  para  terdakwa  masing-masing  dijatuhi  hukuman  penjara  satu  tahun  dua bulan  oleh  majelis  hakim  dan  membayar  biaya  perkaran  masing-masing  sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman,  hakim  melihat  dari keterangan  para  saksi  dan  terdakwa.  Menimbang  bahwa  perbuatan  Terdakwa  I Efan  Efendi  dan  Terdakwa  II  Suradal  meresahkan  masyarakat  dan  merugikan saksi korban Siti Mutmainah, para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum.

## D. Daftar Pustaka
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  Tindak  Pidana  Pemalsuan  :  Tindak  Pidana Yang  Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm 135.
Ahmad  Rifai,  2010,  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
Alfarizy. 2021. Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam  PenyalahgunaanAnggaran  Pendahuluan  dan  Belanja  Kampung (APBK)  yang  di  Lakukan  Oleh  Mantan  kepala  Kampung  Menanga  Jaya. Iblam Law Review, Vol 01 No 03.
Ali,  M.  2017.  Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan Hukum Pidana. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan  Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)
Erdianto.  2012.  Penyelesaian  indak  Pidana  yang  terjadi  Atas  tanah  Sengketa- Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau. I.S Susanto, Kriminologi, cet. Ke 1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm 22. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lilik  Mulyadi.  2007.  Hukum  Acara  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm.
153.
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 241/Pid.B/2021/Pn.Gns
Rahmawati,  D.,  Siregig,  I.  K.,  &  Hasan,  Z,  2021,  Pertimbangan  Hakim  Dalam
Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4, No.1
Ridwan  Hasibuan  dan  Ediwarman.  1995.  Asas-asas  Kriminologi.  USU  Pers, Medan. hlm. 25.
Teguh  Prasetyo.  2010.  Kriminalisasi  dalam  Hukum  Pidana.  Nusa  Media, Bandung, hlm. 19.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945  Hasil Amandemen keempat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan