## PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI PADA BANK UMUM DI BANDARLAMPUNG
The Protection of Debtor Customer on Standard Contract Containing Clause Exoneration in the Commercial Banks in Bandarlampung
Ahmad Jahri Bank Lampung email: jahri_a@yahoo.co.id

## Abstract
Legal  protection  for  debtor  as  a  consumer  in  banking  becomes  important which the position of the some parts of credit contract is not balanced. Bank prefer to have a strong bargaining position, so the bank based on the reason of  efficiency  makes  standard  contract  contain  exoneration  clause  that incriminating debitors. The Government’s Determination Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has been set up the opposition to banning the use of the  standard  contract.  Similarly,  the  Financial  Services  Authority  (FSA)/ Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  carried  out  a  function  of  supervising  the financial  institution  has  issued  POJK  No.  1/POJK.07/2013  on  Consumer Protection  of  Financial  Services  Sector.  The  regulations  issued  to  protect consumers especially financial services sector. The result showed that credit contract  of  the  commercial  bank  in  Bandar  Lampung  still  contains exoneration clause that prohibited on The Government’s Determination Law No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection  and  OJK  Regulation No.1/POJK.07/2013  on  Consumer  Protection  of  Financial  Services  Sector. There is a clause that requires the debtors to submit all bank’s guidance and regulations, either already exist or will be set later. The legal consequence of the implementation of exoneration clause in credit contract is the contract can  be  canceled  by  law  as  mentioned  in  Article  18  paragraph  (3)  The Government’s  Determination  Law  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection. The  legal  protection  of  debtor  as  a  consumer  of  banking  service  has  been arranged  by  the  regulations,  but  the  implementation  has  not  effective
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
because  still  there  are  abuses  by  the  bank.  Therefore,  the  active  role  of Financial  Services  Authority  to  conduct  monitoring  and  providing  strict sanctions  to  banks  that  violate  the  rule.  Furthermore,  need  education  for community and have to make a format of standard contract that compatible with  rules  which  formulated  by  the  Financial  Services  Authority  (FSA)/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keywords: Exoneration, Clause, Customer Protection, Standard Contract

## Abstrak
Perlindungan  hukum  bagi  debitur  sebagai  konsumen  di  perbankan  menjadi penting  di  mana  posisi  sebagian  dari  kontrak  kredit  tidak  seimbang.  Bank lebih  memilih  untuk  memiliki  posisi  tawar  yang  kuat,  sehingga  bank berdasarkan alasan efisiensi membuat kontrak standar berisi pembebasan dr tuduhan  klausul  yang  memberatkan  debitur.  Hukum  Penetapan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  telah  menyiapkan oposisi  melarang  penggunaan  kontrak  standar.  Demikian  pula,  Jasa keuangan Authority (FSA)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melaksanakan  fungsi  pengawasan  lembaga  keuangan  telah  mengeluarkan POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Bidang  Jasa Keuangan.  Peraturan  yang  dikeluarkan  untuk  melindungi  konsumen  sektor jasa  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontrak  kredit  bank komersial di Bandar Lampung masih mengandung pembebasan dari tuduhan klausul  yang  melarang  UU  Penetapan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  OJK  No.  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Ada  klausul  yang memerlukan  debitur  untuk  menyerahkan  bimbingan  dan  peraturan  semua bank,  baik  yang  sudah  ada  atau  akan  ditetapkan  kemudian.  Konsekuensi hukum  dari  pelaksanaan  pembebasan  dr  tuduhan  klausul  dalam  kontrak pinjaman  adalah  kontrak  dapat  dibatalkan  oleh  hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  Pemerintah  Penentuan  UU  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  dari  debitur sebagai  konsumen  jasa  perbankan  telah  diatur  oleh  peraturan,  namun pelaksanaannya  belum  efektif,  karena  masih  ada  pelanggaran  oleh  bank. Oleh  karena  itu  peran  aktif  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  melakukan pemantauan  dan  memberikan  memberikan  sanksi  tegas  kepada  bank  yang melanggar aturan. Selanjutnya, membutuhkan pendidikan untuk masyarakat dan  harus  membuat  format  kontrak  standar  yang  kompatibel  dengan  aturan yang  diformulasikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (FSA)/Otoritas  Jasa Keuangan (OJK)
Kata Kunci: Eksonerasi, Klausula, Perlindungan Nasabah, Perjanjian Baku

## A. Pendahuluan
Perbankan  merupakan  institusi  kepercayaan,  selain  sebagai  institusi kepercayaan,  perbankan  juga  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan ( financial  intermediary  institution )  yang  memegang  peranan  penting  dalam proses  pembangunan  nasional.  Perbankan  Indonesia  diharapkan  mampu meningkatkan  perekonomian,  sebab  lembaga  perbankan  berperan  strategis dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  suatu  negara.  Kegiatan  usaha utama  bank  berupa  menarik  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit, membuatnya  sarat  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perbankan,  maupun  perundang-undangan  lain  yang  terkait.  Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan ( higly regulated industry ), karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank.
Salah satu usaha bank yang sudah cukup dikenal di masyarakat adalah memberikan  dana  pinjaman  atau  utang  kepada  nasabahnya  atau  yang  lebih popular  dengan  sebutan  kredit.  Kredit  merupakan  produk  andalan  bank, karena  kredit  mampu  memberikan  keuntungan  bagi  bank,  oleh  karenanya pemberian  kredit  terus  menerus  dilakukan  oleh  bank,  untuk  meningkatkan volume  bisnis  dan  dalam  rangka  kesinambungan  operasionalnya.  Sebagai sumber  pendapatan  utama  bank  dan  menghindari  risiko  kredit,  maka  setiap persetujuan  kredit  harus  selalu  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang sehat.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  jo  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang dimaksud  dengan  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah bunga,  imbalan  atau  pembagian  hasil  keuntungan.  Pencantuman  kalimat “persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam”  dalam  rumusan  undang- undang  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  memiliki  maksud  sebagai  berikut; (1)  pembentuk  undang-undang  bermaksud  untuk  menegaskan  bahwa hubungan  kredit  bank  adalah  hubungan  kontraktual  antara  bank  dengan nasabah  debitur  yang  berbentuk  pinjam-meminjam,  dengan  demikian  bagi hubungan  kredit  bank  berlaku  Buku  Ketiga  (tentang  Perikatan)  pada umumnya  dan  Bab  ketiga  belas  (tentang  pinjam-meminjam)  KUHPerdata pada  khususnya,  (2)  bahwa  pembentuk  undang-undang  bermaksud  untuk mengharuskan  hubungan  kredit  bank  dibuat  berdasarkan  perjanjian  kredit tertulis.
Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu  bentuk  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  diatur  dalam  Buku  Ketiga KUHPerdata.  Dalam  bentuk  apapun  pemberian  kredit  itu  diadakan  pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur  dalam  pasal  1754  –  1769  KUHPerdata.  Akan  tetapi  dalam  praktek perbankan  modern  hubungan  hukum  dalam  kredit  bukan  lagi  semata-mata berbentuk  perjanjian  pinjam-meminjam,  melainkan  adanya  campuran dengan bentuk perjanjian lainnya. 1
Berkaitan  dengan  layanan  jasa  perbankan  yang  diberikan  oleh  bank, akan  menimbulkan  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  nasabahnya. Pemberian  fasilitas  kredit  akan  menimbulkan  perjanjian  kredit  antara konsumen  selaku  nasabah  debitur  dengan  bank  selaku  kreditur.  Perjanjian kredit  sangatlah  penting  artinya  karena  perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara  kreditur  dan  debitur  serta  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melakukan monitoring kredit. 2
Kedudukan  bank  dengan  nasabahnya  adalah  sederajat  di  dalam perjanjian  utang  piutang,  namun  deri  segi  ekonomi  dan  sosial  kedudukan bank  lebih  tinggi  dari  nasabah  karena  bank  mempunyai  fasilitas  yang dimanfaatkan  oleh  nasabah. 3 Seiring  dengan  kemajuan  dan  perkembangan dunia perbankan, muncul aneka jenis perjanjian kredit, salah satunya adalah perjanjian  standar (standard  contract) .  Menurut  catatan  sejarah,  perjanjian standar  sudah  dikenal  sejak  zaman  Yunani  Kuno  (423-347  SM).  Lalu Revolusi  Industri  yang  terjadi  di  awal  abad  ke-19  di  Inggris  menyebabkan munculnya  perjanjian  atau  kontrak  baku.  Timbulnya  produksi  massal  dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan pada awalnya tidak menimbulkan perubahan  apa-apa  dalam  kontrak  bisnis,  namun  kemudian  standarisasi produksi  membawa  desakan  yang  kuat  untuk  pembakuan  perjanjian. 4 Hampir 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar, begitu juga di Indonesia. 5
Perjanjian  kredit  bank,  umumnya  dalam  bentuk  perjanjian  baku, dengan penggunaan perjanjian baku, maka bank akan memperoleh efisiensi dalam  pengeluaran  biaya,  tenaga,  dan  waktu.  Sehubungan  dengan  sifat massal  dan  kolektif  perjanjian  baku  “vera  Bolger”  menamakannya  sebagai
1 Djumhana, Muhammad. (2012). Hukum Perbankan Di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti , p. 441.
2 Wardoyo,  Ch.Gatot.  (1995). Selintas  Klausul-Klausul Perjanjian  Kredit  Bank,  Bank  dan Manajemen. Jogyakarta: Andi, p. 64.
3 Supramono,  Gatot.  (2009). Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Di  Bidang
Yuridis . Jakarta: PT Rineka Cipta, p. 3.
4 Dewi, Gemala. (2006). Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah
Di Indonesia , cet. III. Jakarta: Kencana, p. 204.
5 Sidartha, (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Grasindo, p. 146.
Volume 10 Issue 2, April-June 2016 .
“ take it or leave it contract ”, jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka debitur  mungkin  hanya  bersikap  menerima  atau  tidak  menerimanya  sama sekali,  kemungkinan  untuk  mengadakan  perubahan  itu  sama  sekali  tidak ada. 6 Pembakuan  perjanjian  kredit  bagi  para  pengusaha  merupakan  cara mencapai tujuan ekonomi, efisien, praktis, dan cepat, namun bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada  satu  pilihan  menerima  atau  menolak.  Perjanjian  baku  adalah  suatu wujud  dari  kebebasan  individu  pengusaha  menyatakan  kehendak  dalam menjalankan  perusahaan,  setiap  individu  bebas  berjuang  untuk  mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain. 7
Kondisi saat ini, bahwa posisi bank selalu lebih kuat dalam hubungan antara  bank  sebagai  kreditur  dan  nasabah  sebagai  debitur.  Hal  tersebut karena  pada  saat  perjanjian,  calon  debitur  sangat  membutuhkan  bantuan kredit  dari  bank,  sehingga  pada  umumnya  calon  debitur  tidak  banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh  bank.  Hal  ini  menyebabkan  posisi  tawar  ( bargaining  positions )  bank menjadi sangat kuat. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan  oleh  pihak  bank  untuk  membuat  klausula  yang  memberatkan debitur.  Pihak  debitur  akan  dibebani  dengan  sejumlah  kewajiban  yang merupakan  hak-hak  bank  yang  mesti  dipenuhinya,  dengan  lebih  banyak membuat perjanjian dalam bentuk baku yang di dalamnya memuat klausula eksonerasi ( exoneratie clausule, exemption clausule ).
Rijken  sebagaimana  dikutip  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman, mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam  suatu  perjanjian  dengan  mana  satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruh atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. 8 Klausula Eksonerasi  atau exoneration (Bahasa  Inggris)  diartikan  “membebaskan seseorang  atau  badan  usaha  dari  suatu  tuntutan  atau  tanggung  jawab.” 9 Pembatasan  tanggung  jawab  tersebut  berupa  pembuatan  klausula-klausula pada  perjanjian  kredit.  Klausula  eksonerasi  ini  terjadi  atas  kehendak  satu pihak  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  secara  individual  atau  secara massal,  yang  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  dan  diperbanyak  dalam bentuk format baku atau formulir-fomulir yang disediakan oleh bank.
Klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit dapat dilihat pada pasal perjanjian kredit yang umum dilakukan oleh bank. Adapun contoh klausula
6 Badrulzaman, Mariam Darus. (2014). Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni, p. 46.
7 Muhammad,  Abdulkadir.  (1992). Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek  Perusahaan Perdagangan. Bandung: PT Citra Aditya  Bakti, p. 19.
8 Badrulzaman, Mariam Darus. Op Cit., , p. 47.
9 Ranuhandoko, I.P.M. (2013). Terminologi Hukum Inggris Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, p. 271.
yang  memberatkan  nasabah  tersebut  adalah  ”Bank  sewaktu-waktu diperkenankan  untuk  merubah  (menaikan/menurunkan)  suku  bunga pinjaman  (kredit)  yang  diterima  oleh  debitur,  tanpa  pemberitahuan  atau persetujuan  dari  debitur  terlebih  dahulu  atau  dengan  kata  lain  ada kesepakatan  bahwa  debitur  setuju  terhadap  segala  keputusan  sepihak  yang diambil  oleh  bank  untuk  merubah  suku  bunga  kredit,  yang  telah  diterima oleh  debitur  pada  masa/jangka  waktu  perjanjian  kredit  berlangsung”. Apabila dilihat dari bunyi klausula tersebut di atas, jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah debitur. Seharusnya perubahan atau penyesuaian tingkat suku  bunga  mendapat  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak,  karena  sudah seharusnya  dalam  suatu  perjanjian,  pemberlakuan,  perubahan  dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Penerapan klausula baku telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan: Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Larangan  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian baku  dapat  ditemui  dalam  Pasal  18  UUPK.  Klausula  baku  mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat di dalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain.
Tujuan  larangan  pencantuman  klausula  baku  sesuai  Pasal  18  UUPK untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Pada  sektor  perbankan,  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  menerbitkan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  OJK  melarang  bank  untuk memberlakukan perjanjian baku yang memberatkan nasabah dan bank wajib memenuhi  keseimbangan,  keadilan  dan  kewajaran  dalam  pembuatan perjanjian  dengan  konsumen. 10 Untuk  melaksanakan  POJK  tersebut,  OJK telah  menerbitkan  Surat  Edaran  kepada  seluruh  Direksi/Pengurus  Pelaku Jasa  Keuangan  guna  mengatur  ketentuan  mengenai  petunjuk  pelaksanaan untuk  menyesuaikan  klausula  dalam  Perjanjian  Baku  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  21  dan  Pasal  22  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, karena konsumen untuk memperoleh  barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan  hanya  mempunyai  dua
10 Pasal  21  dan  pasal  22  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
Volume 10 Issue 2, April-June 2016 .
pilihan  yaitu  menerima  atau  menolak  perjanjian  baku  tersebut  ( take  it  or leave  it ).  Meskipun  UUPK,  telah  mengatur  larangan  pencantuman  klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  berisi  mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, demikian juga di sektor perbankan POJK  juga  melarang,  namun  dalam  kenyataannya  masih  sering  dijumpai adanya  pencantuman  klausula  baku  yang  memuat  klausula  eksonerasi  pada perjanjian kredit bank.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi  pihak  yang  posisi  tawarnya  lemah,  agar  tidak  terjerumus  pada keterpaksaan  menerima  perjanjian  yang  dibuat  oleh  yang  posisi  tawarnya lebih  dominan.  Konsumen  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang dapat  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  segala  kebutuhan  konsumen serta  mempertahankan  atau  membela  hak-haknya  apabila  dirugikan  oleh perilaku  pelaku  usaha.  Perlindungan  hukum  berkaitan  dengan  bagaimana hukum  memberikan  keadilan  yaitu  mengatur  hak-hak  terhadap  subyek hukum,  selain  itu  juga  berkaitan  dengan  bagaimana  hukum  memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  membahas  permasalahan penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  masalah  yang  dilakukan dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  serta bahan-bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan  peraturan  terkait perlindungan  konsumen  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  dan  SEOJK  Nomor 13/SEOJK.07/2014  tentang  Perjanjian  Baku,  serta  peraturan  peraturan perundang-undangan  terkait  pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengetahui  lebih  jauh  menganai  pelaksanaan  dan  penerapan  dilapangan terkait  dengan  perlindungan  nasabah  debitur terhadap  perjanjian  baku  yang mengandung klausula eksonerasi yang diterapkan oleh bank umum.

## B. Pembahasan
1. Perjanjian Kredit Bank Umum dan Klausula Eksonerasi
Untuk  mengetahui  apakah  perjanjian  kredit  bank  umum  di  Bandar Lampung  mengandung  klausula  eksonerasi,  penulis  telah  menghimpun  isi perjanjian  kredit  bank  umum  di  Bandar  Lampung  yang  menjadi  sampel dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian kreditnya  memuat  klausula  eksonerasi,  yang  menyatakan  bahwa  para pihak setuju  untuk  melaksanakan  perjanjian  kredit  ini  serta  tunduk  dan  patuh kepada  syarat-syarat  umum  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  bank.
Penerapan  klausula  ini  jelas  bertentangan  dengan  POJK  Nomor: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan yaitu pasal 22 ayat (3) huruf f yang berbunyi : “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang  menyatakan  bahwa  konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.
Bila  merujuk  pada  POJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  sangat  jelas  klausula  ini dilarang,  namun  bank  masih  memberlakukannya.  Berbagai  tanggapan  dari manajemen bank terkait pemberlakuan klausula tersebut, diantaranya bahwa aturan  OJK  relatif  baru  dan  kurangnya  sosialisasi  sehingga  bank  belum melakukan  penyesuaian,  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  perjanjian  baku ini didesain dan dirancang oleh kantor pusat yang membidangi legal, untuk mengamankan kepentingan bank, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh  debitur,  sebagai  kantor  cabang  hanya  melaksanakan  kebijakan  kantor pusat.
Selain  klausula  tunduk  pada  peraturan  bank  yang  berlaku  dan  akan berlaku sebagaimana dikemukakan diatas, masih terdapat beberapa klausula diantaranya mengenai tingkat suku bunga. Pada pasal yang mengatur tentang pemberlakuan tingkat suku bunga, diketahui bahwa pihak bank melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab akibat perubahan tingkat suku  bunga  dipasaran,  dengan  memberlakukan  klausula  bahwa  bank  dapat merubah  tingkat  suku  bunga  sewaktu-waktu  dari  waktu  ke  waktu berdasarkan kebijakan bank tanpa meminta persetujuan debitur cukup hanya dengan pemberitahuan. Maksud bank menerapkan klausula ini adalah untuk mengantisipasi perubahan tingkat suku bunga dipasaran.
Bila  mengacu  kepada  ketentuan  Bank  Indonesia,  yaitu  Surat  Edaran Bank  Indonesia  Nomor:  13/5/DPNP  tanggal,  8  Februari  2011  perihal Transparansi  Informasi  Suku  Bunga  Dasar  Kredit  (SBDK),  disebutkan bahwa  perhitungan  SBDK  merupakan  hasil  perhitungan  dari  3  (tiga) komponen yaitu:
a. Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK;
b. Biaya overhead yang  dikeluarkan  Bank  dalam  proses  pemberian  kredit;
dan c. Marjin  keuntungan  ( profit  margin )  yang  ditetapkan  untuk  aktivitas perkreditan.
Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan komponen premi  risiko  individual  nasabah  Bank.  Suku  bunga  kredit  ( lending  rate )
adalah  hasil  penjumlahan  SBDK  dengan  premi  risiko. 11 Premi  risiko merepresentasikan  penilaian  bank  terhadap  prospek  pelunasan  kredit  oleh calon debitur yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, jangka  waktu  kredit,  dan  prospek  usaha  yang  dibiayai.  SBDK  merupakan suku  bunga  terendah  yang  digunakan  sebagai  dasar  bagi  Bank  dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank. 12
Besaran tingkat suku bunga adalah salah satu klausula dari Perjanjian Kredit  dan  secara  jelas  disebutkan  persentasenya,  seharusnya  perubahan besaran tingkat  suku  bunga juga  ditentukan  sesuai  kesepakatan  antara bank selaku  kreditur  dan  nasabah  peminjam  selaku  debitur.  berdasarkan peneletian  dengan  melakukan  wawancara  dengan  informan  bahwa  apabila hal  ini  yang  diberlakukan,  maka  ketika  suku  bunga  naik,  nasabah  debitur sudah  pasti  tidak  bersedia  untuk  melakukan  perubahan  perjanjian  kredit, karenanya  untuk  menghindari  risiko  akibat  kenaikan  tingkat  suku  bunga  di pasaran,  bank  menambahkan  klausula  tersebut,  karena  tingkat  suku  bunga sangat sulit untuk diprediksi secara akurat karena variable yang menentukan tingkat  suku  bunga  sangat  banyak,  seperti  BI Rate ,  LPS,  Biaya  dana, overhead cost, risk toleran dan margin yang akan diambil oleh bank sebagai keuntungan, apabila bunga dipasar uang naik, maka pemberian kredit dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan diawal menjadi tidak profitable. Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung,  diketahui  bahwa  apabila  perubahan  tingkat  suku  bunga  tersebut diberitahukan  kepada  nasabah,  tidak  termasuk  dalam  klausula  eksonerasi, karena  telah  diberitahukan  kepada  nasabah.  pendapat  tersebut  berdasarkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu pasal 12 yang berbunyi :
(1) Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  menginformasikan  kepada konsumen  setiap  perubahan  manfaat,  biaya,  risiko,  syarat,  dan ketentuan  yang  tercantum  dalam  dokumen  dan/atau  perjanjian mengenai  produk  dan/atau  layanan  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan.
(2) Informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib diberitahukan  kepada  konsumen  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat  dan  ketentuan  atas  produk  dan/atau  layanan  Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
11 Premi risiko adalah pengembalian terhadap modal yang diperlukan untuk mengkonpensasi risiko kehilangan modal.
12 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor:  13/5/DPNP  tanggal,  8  Februari  2011  perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
(3) Dalam  hal  konsumen  tidak  menyetujui  perubahan  terhadap persyaratan  produk  dan/atau  layanan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  maka  konsumen  berhak  memutuskan  produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
(4) Dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan  pendapatnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dan konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  menganggap  konsumen  menyetujui perubahan tersebut .
Terhadap  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  besaran  tingkat  suku bunga ditentukan secara jelas dalam perjanjian kredit, dan merupakan salah satu  yang  disepakati  (isi  kesepakatan).  Pendapat  penulis  ini  dilandasi  oleh Pasal  1320  KUHperdata,  yang  menyatakan  bahwa,  sahnya  suatu  perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Adanya sebab/causa yang halal
Besaran tingkat suku bunga merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat,  sehingga  apabila  akan  melakukan  perubahan  harus  dimintakan persetujuan  kedua  belah  pihak.  Selain  alasan  tersebut,  pasal  mengenai tingkat  suku  bunga  pada  perjanjian  kredit  disebutkan  bahwa  bank  dan debitur  telah  sepakat  untuk  membayar  bunga  tertentu  sampai  kredit dinyatakan  lunas.  Berarti  pemberlakuan  klausula  mengenai  tingkat  suku bunga  ini  tidak  sejalan  dengan  Pasal  22  ayat  (3)  huruf  f  Peraturan  OJK Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan,  yang  mengatur  bahwa  perjanjian  baku  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  yang  digunakan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  dilarang menyatakan  bahwa  konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru,  tambahan lanjutan,  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha jasa  keuangan  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  produk  dan/atau layanan yang dibelinya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK Lampung, diketahui bahwa OJK  selalu  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pemberlakuan  tingkat  suku bunga  kredit  dengan  mengacu  pada  perhitungan  SBDK  dan  juga premium risk masing-masing  bank,  apabila  terhadap  pemberlakuannya  kurang  wajar OJK  akan  menghimbau,  karena  OJK  tidak  berwenang  untuk  mengatur persoalan  tingkat  suku  bunga  bank,  karena  masing-masing  bank  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dalam  hal  biaya  dana, premium  risk ,  dan overhead  cost .  Sanksi  hanya  akan  diberikan  apabila  Bank  tidak mempublikasikan  SBDK  atau  menyampaikan  laporan  kepada  Bank Indonesia.
Pasal lain dalam perjanjian kredit yang menurut penulis mengandung klausula  eksonerasi  adalah  pasal  mengenai  agunan  dijumpai  klausula  yang berbunyi  “Bank  berhak  sewaktu-waktu  untuk  meminta  agunan  tambahan dari  Debitur  selain  agunan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam perjanjian  kredit.  Debitur  setuju,  bersedia  dan  dengan  ini  menyatakan kesanggupan  untuk  memberikan  agunan  tambahan  sesuai  dengan  syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dikemudian hari oleh bank”.
Maksud dari penerapan klausula ini adalah bank melepaskan tanggung jawab  dari  kerugian  apabila  dilakukan  eksekusi  agunan  dan  hasil penjualannya kurang dari kewajiban pinjaman debitur. Bila kita melihat pada proses  penentuan  agunan  oleh  bank,  ada  banyak  tahapan  penilaian  yang dikenal  dengan  istilah  nilai  taksasi  agunan.  Bank  sebelumnya  sudah melakukan penilaian terhadap agunan yang bisa dilakukan sendiri oleh bank maupun  menggunakan  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP),  hal  ini  terdapat jelas  dalam  standar  operasional  dan  prosedur  (SOP)  perkreditan  seluruh bank,  dan  bank  juga  menentukan  bahwa  nilai  agunan  tersebut  harus  lebih besar  dari  kredit  yang  diberikan.  Selain  itu  bila  agunan  berupa  tanah  dan bangunan  maka  terhadap  bagunan  dilakukan  penutupan  asuransi banker’s clause demikian  juga  bila  agunan  berupa  kendaraan  atau  harta  bergerak lainnya  dilakukan  penutupan  asuransi  yang  biaya  premi  asuransinya ditanggung oleh nasabah debitur.
Dalam  Pasal  246  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) disebutkan  bahwa  tujuan  asuransi  adalah  untuk  mencegah  setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya  barang-barang  yang  dipertanggungkan  dari  suatu  kejadian  yang tidak  pasti.  Dan  kalusula  mengenai  asuransi  ini  juga  disebutkan  pada perjanjian kredit yaitu “Selama kewajiban debitur kepada bank berdasarkan perjanjian  kredit  belum  dilunasi,  debitur  wajib  mengasuransikan  seluruh agunan serta membayar lunas premi asuransi atas agunan tersebut. Asuransi harus  ditutup  oleh  suatu  perusahaan  asuransi  yang  telah  menjadi  rekanan bank  dengan  mencantumkan banker’s clause atas  biaya  debitur  akan  tetapi untuk kepentingan bank.”
Keberadaan  klausula  ini  penting  karena  asuransi  adalah  bentuk pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan  kerugian.  Upaya  ini dilakukan  oleh  pihak  bank  sebagai  salah satu  cara  memitigasi  risiko  dengan  mengalihkan  risiko  kepada  perusahaan asuransi apabila terjadi bencana. Tetapi pengalihan risiko tersebut dilakukan atas biaya yang dibebankan kepada debitur, padahal yang mendapat manfaat dari perlindungan asuransi tersebut bukan hanya nasabah debitur, melainkan juga bank.
Bila  merujuk  pada  proses  penilaian  agunan,  pengikatan  agunan,  dan penutupan  asuransi  terhadap  agunan  yang  dilakukan  oleh  bank,  maka
seharusnya  bunyi  pasal  tidak  diperlukan  lagi.  Cukup  ditulis  jenis  agunan yang  menjadi  jaminan  kredit.  Menurut  pihak  bank  untuk  agunan  tertentu penurunan nilai agunan bisa terjadi misalnya tanah adalah agunan yang tidak diasuransikan,  bila  terjadi  bencana  alam  terhadap  tanah  misalnya  longsor atau bencana lainnya sehingga tanah amblas dan menjadi jurang, maka nilai tanah  tersebut  akan  menurun,  sehingga  bank  perlu  memasukkan  klausula tersebut dalam perjanjian kredit.
Dalam  SE  OJK  tentang  Perjanjian  Baku  dan  POJK  tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  Perjanjian  Baku  yang  dilarang adalah  perjanjian  yang  memuat  hal-hal  diantaranya  menyatakan  pemberian kuasa  dari  konsumen  kepada  PUJK,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  atas  barang  yang diagunkan  oleh  konsumen,  kecuali  tindakan  sepihak  tersebut  dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Masih  terdapat  pasal  lain  dalam  perjanjian  kredit  bank  umum  di Bandar  Lampung,  yang  menurut  penulis  masuk  dalam  kategori  klausula eksonerasi yaitu keadaan lalai untuk pihak bank mengakhiri perjanjian yaitu “Apabila  debitur  telah  lalai  untuk  melaksanakan  pembayaran  angsuran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan  lalai  sebagaimana  diatur  dalam  syarat-syarat  umum  perjanjian kredit, maka bank berhak untuk menyatakan seluruh jumlah terhutang harus dibayar oleh debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama bank,  serta  bank  dapat  melaksanakan  haknya  atas  agunan  yang  telah diberikan  oleh  debitur/pemilik  agunan  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian kredit/dokumen jaminan”.
Penulis  berkesimpulan  bahwa  klausula  di  atas  merupakan  klausula yang  mengatur  mengenai  bentuk-bentuk  peristiwa  yang  secara  sepihak dikategorikan  oleh  bank  sebagai  kelalaian.  Kelalaian  tersebut  merupakan alasan  bagi  bank  untuk  membatalkan  perjanjian  kredit.  Pembatalan  yang dilakukan  bank  tersebut  merupakan  pembatalan  sepihak.  Pasal  1266 KUHPerdata  menentukan  3  (tiga)  syarat  untuk  memutuskan  perjanjian, adanya persetujuan timbal balik, adanya kelalaian (wanprestasi dan putusan hakim),  tetapi  keputusan  bahwa  debitur  telah  melakukan  kelalaian  tidak berada  di  tangan  pihak  bank,  melainkan  hakimlah  yang  harus  memutuskan apakah  ingkar  janji  daripada  debitur  cukup  berat  atau  tidak  untuk membatalkan perjanjian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Umum  di Bandar Lampung, masih menerapkan klausula eksonerasi dalam perja anjian kreditnya,  walaupun  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  Peraturan  OJK  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## 2. Akibat  Hukum  Penerapan  Klausula  Eksonerasi  pada  Perjanjian Kredit
Akibat  hukum  penerapan  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku yang terjadi pada perjanjian kredit bank umum di Bandar Lampung, adalah terkait  dengan  keabsahan  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat,  dalam  hukum kontrak  di  Indonesia,  keabsahan  perjanjian  kredit  bank  yang  dibuat  dalam bentuk  perjanjian  baku  dapat  dinilai  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yaitu,  KUHPerdata dan UUPK,  serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Berdasarkan  Pasal  1320  KUHperdata,  sahnya  suatu  perjanjian,  para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Adanya sebab/causa yang halal
Persyaratan  tersebut  di  atas  berkenaan  dengan  subjek  dan  objek perjanjian.  Persyaratan  yang  pertama  dan  kedua  berkenaan  dengan  subjek perjanjian  atau  syarat  subjektif.  Persyaratan  yang  ketiga  dan  keempat berkenaan  dengan  objek  perjanjian  atau  syarat  objektif.  Unsur  subjektif mencakup  kesepakatan  secara  bebas  dari  para  pihak  yang  berjanji  dan kecakapan  dari  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  unsur objektif  meliputi  keberadaan  dari  pokok  persoalan  yang  menjadi  objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.
Tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  keempat  unsur  tersebut menyebabkan  cacat  dalam  perjanjian,  dan  perjanjian  tersebut  diancam dengan  kebatalan,  baik  dalam  bentuk  dapat  dibatalkan  (jika  terdapat pelanggaran  dalam  unsur  subjektif),  maupun  batal  demi  hukum  (dalam  hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. 13
Ketentuan  batal  demi  hukum  terdapat  pada  Pasal  1320  ayat  (4) KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu  kontrak  adalah  batal  demi hukum (null  and  void) apabila  didasari  oleh  kausa  yang  tidak  halal. Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata  yang  menguraikan  bahwa  suatu  kausa  dari  suatu  perjanjian tersebut  dinyatakan  tidak  halal  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 14
13 Mulyadi,  Kartini  dan  Wijaya,  Gunawan.  (2003). Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , p. 94.
14 Simanjuntak,  Ricardo.  ( 2011). Hukum  Kontrak  Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis ,
Cetakan II: Edisi Revisi. Jakarta: Kontrak Publishing, p. 200.
Klausula  eksonerasi  bertujuan  untuk  membebaskan  seseorang  atau badan  usaha  dari  suatu  tuntutan  dan  tanggung  jawab  hukum,  namun pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku  tetap  terjadi  pada perjanjian  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank,  khusunya  bank  umum  yang menjadi  objek  penelitian  ini.  Pencantuman  klausula  eksonerasi  di  dalam suatu  perjanjian  kredit  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang  maupun  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian kredit.
Dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia  tidak  ada  larangan  terhadap perjanjian dengan klausula baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  hanya  melarang  penggunaan  beberapa  klausula baku  dalam  hal  tertentu  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (1). Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  tersebut  akan mengakibatkan  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum.  Dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  juga  tidak  melarang  penggunaan perjanjian  baku,  pada  pasal  22  ayat  (1)  disebutkan  :  “Dalam  hal  Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  menggunakan  perjanjian  baku,  perjanjian  baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Adapun klausul baku yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
d. menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha,  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan  tunduknya  konsumen  pada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  perubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa yang dibelinya.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  tersebut  di atas akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum,  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  UUPK.  Perjanjian
dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila  melanggar  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK.  Batal  demi  hukum juga  terjadi  apabila  perjanjian  dengan  klausula  baku  tidak  dapat  memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh  Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan apabila  syarat  subjektif  terpenuhi,  yaitu  tidak  cakap  atau  bebas  dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.
Sifat dari batalnya hukum perjanjian baku ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata mengutarakan bahwa pembatalan suatu  perjanjian  melalui  pengadilan  dan  memiliki  kekuatan  hukum  dalam putusan  hakim.  Batal  demi  hukumnya  suatu  perjanjian  merupakan pelanggaran terhadap pasal 1320 KUHPerdata dalam hal syarat objektif dari suatu  perjanjian.  Akibat  dari  batal  demi  hukum  suatu  perjanjian  adalah pembatalan  perjanjian  secara  deklaratif  yang  berarti  pembatalan  seluruh  isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksenorasi, dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi  hukum  perjanjian,  maka  perjanjian  menjadi  batal  seluruhnya  (bukan hanya klausula bakunya).
Apabila  dikaitkan  dengan  klausula  perjanjian  bank  umum  di  Bandar Lampung  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  ada  beberapa  klausula  yang rentan  mendapat  akibat  hukum,  batal  demi  hukum  karena  melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu:
a. Klausul  yang  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang berupa  aturan  baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  perjanjian  kredit  bank umum  di  Bandar  Lampung  disebutkan  bahwa:  “Debitur  tunduk  kepada peraturan  umum  pemberian  kredit  dan  kebiasaan-kebiasaan  mengenai perjanjian  kredit  dan  pemberian  kredit  yang  khusunya  berlaku  kepada bank  serta  peraturan-peraturan  lain  ataupun  perubahan-perubahan  yang ditetapkan  oleh  bank  dan  Bank  Indonesia  baik  yang  telah  ada  maupun yang  akan  ditetapkan  kemudian  hari”.  Klausula  ini  juga  bertentangan dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 22 ayat (3) huruf f yaitu : “Pelaku usaha jasa keuangan  dilarang  menyatakan  bahwa  konsumen  tunduk  pada  peraturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  sepihak  oleh pelaku  usaha  jasa  keuangan  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.
b. Klausula  pengalihan  tanggung  jawab,  seperti  pada  pasal  tingkat  suku bunga  yang  disebutkan  bank  sewaktu-waktu  dapat  menaikkan  suku bunga, hal ini karena bank ingin mengalihkan tanggung jawabnya apabila suku  bunga  dipasaran  naik,  sehingga  kenaikan  suku  bunga  dana  pihak ketiga tidak akan memperkecil keuntungan bank;
c. Klausula  yang  mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan barang,  hal  ini  terdapat  pada  pasal  agunan  yaitu,  bank  berhak  sewaktu- waktu  untuk  meminta  agunan  tambahan  dari  debitur  selain  agunan sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  perjanjian  kredit,  walaupun terhadap  agunan  telah  dilakukan  proses  penilaian  dan  berbagai  tahapan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan nilai agunan.
Terdapat  perbedaan  antara  UUPK  dengan  Hukum  Perdata,  terkait dengan  akibat  hukum  perjanjian  yang  mengandung  klausula  eksonerasi, Dalam UUPK apabila melanggar Pasal 18 ayat (1) perjanjian tersebut dapat berakibat  batal  demi  hukum,  sedangkan  dalam  KUHPerdata  akibat  hukum apabila  tidak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  akibat  hukumnya  dapat dibedakan menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan.
Bila  dikaitkan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat perjanjian kredit dengan klausul baku  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  batas.  Batas  tersebut  adalah  ketentuan Pasal  18  ayat  (1)  UUPK.  Sekalipun  beberapa  klausula  dalam  perjanjian kredit  bank  umum  di  Bandar  Lampung  dapat  dikategorikan  melanggar ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  namun  perjanjian  kredit  tersebut  dapat dikategorikan  telah  memenuhi  syarat  objektif  dan  subjektif,  sebagaimana ditentukan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Syarat  subjektif  menyangkut  subyek perjanjian,  yaitu  kesepakatan  para  pihak  dalam  perjanjian  dan  kecakapan para  pihak  dalam  perjanjian  telah  dapat  dipenuhi  karena  para  pihak  yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam  perjanjian  tersebut.  Persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  merupakan kesepakatan  itu,  harus  diberikan  secara  bebas  karena  tidak  didasarkan  atas paksaan, kekhilafan dan penipuan.
Walaupun nasabah menandatangani perjanjian kredit, terpaksa karena kebutuhan,  namun  paksaan  dalam  kaitan  ini  adalah  paksaan  rohani  atau paksaan  jiwa (psychics), bukan  paksaan  badan  (fisik),  yang  dalam Nieuw Burgerlijke  Wetboek (NBW)  disebut  “ misbruik  van  omstandigheden ”  atau penyalahgunaan  keadaan.  Di  Belanda,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata baru ( Nieuw Burgerlijk Wetbook ) telah mengatur tentang perjanjian baku dengan ketentuan sebagai berikut 15 :
a. Bidang-bidang  usaha  yang  dapat  menggunakan  perjanjian  baku ditentukan dengan peraturan;
b. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah, dan dicabut jika disetujui oleh menteri  kehakiman  melalui  panitia  yang  ditentukan  untuk  itu.  Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan Undang-Undang;
15 Sasongko,  Wahyu.  (2007), Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen .
Bandar Lampung: Universitas Lampung, p. 91.
c. Penetapan, perubahan, dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan,  setelah  ada  persetujuan  raja  dan  keputusan  raja  mengenai  hal itu, diletakkan dalam berita negara;
d. Perjanjian  baku  dapat  dibatalkan,  jika  pihak  kreditur  mengetahui  atau seharusnya  mengetahui  pihak  debitur  tidak  akan  menerima  perjanjian baku jika ia mengetahui isinya.
Aturan  lainnya  yang  mengatur  larangan  penerapan  klausula  baku adalah  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan.  Pada  pasal  21  disebutkan:  “Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan  wajib  memenuhi  keseimbangan,  keadilan,  dan  kewajaran  dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”. Selanjutnya Pasal 22 disebutkan:
(1) Dalam  hal  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  menggunakan perjanjian  baku,  perjanjian  baku  tersebut  wajib  disusun  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian  baku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik
(3) Perjanjian  baku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :
a. menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban PUJK kepada konsumen;
b. menyatakan  bahwa  PUJK  berhak  menolak  pengembalian uang  yang  telah  dibayar  oleh  Konsumen  atas  produk dan/atau layanan yang dibeli;
c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk melakukan  segala  tindakan  sepihak  atas  barang  yang diagunkan  oleh  Konsumen,  kecuali  tindakan  sepihak tersebut  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan;
d. mewajibkan  Konsumen  untuk  membuktikan  dalil  PUJK yang  menyatakan  bahwa  hilangnya  kegunaan  produk dan/atau  layanan  yang  dibeli  oleh  Konsumen  bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
e. memberi  hak  kepada  PUJK  untuk  mengurangi  kegunaan produk  dan/atau  layanan  atau  mengurangi  harta  kekayaan Konsumen  yang  menjadi  obyek  perjanjian  produk  dan layanan;
f. menyatakan  bahwa  Konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  secara sepihak  oleh  PUJK  dalam  masa  Konsumen  memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  atas  produk  dan/atau  layanan  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  perjanjian baku  yang  mengandung  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian  kredit  bank umum bisa berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, karenanya agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung  klausula  eksonerasi  harus  diberikan  penjelasan  secara  detail kepada  nasabah  tentang  klausula  eksonerasi  tersebut,  bukan  hanya disodorkan untuk dibaca dan ditandatangani.

## 3. Perlindungan Hukum Nasabah Debitur
Nasabah sangat berperan dalam perkembangan suatu bank, karenanya sebagai badan usaha yang bersandar pada kepercayaan nasabah, bank harus melindungi nasabahnya, karena nasabah yang terlindungi akan menjadi loyal dan  terus  memanfaatkan  jasa  perbankan  untuk  seluruh  aktivitas  transaksi keuangannya.  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen di  bidang  perbankan  menjadi  penting,  karena  perjanjian  kredit  yang  dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank. Seluruh nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena  kebutuhan  akan  dana  yang  bersumber  dari  kredit  tersebut. Berlandaskan  pada  argumentasi  efisiensi  perjanjian  yang  harusnya merupakan  kesepakatan  diubah  menjadi  perjanjian  yang  sudah  dibuat  oleh pihak yang  mempunyai posisi tawar ( bargaining position ) yang kuat dalam hal  ini  adalah  pihak  bank.  Nasabah  debitur  tidak  mempunyai  pilihan  lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank ( take it or leave it ). Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing 16 .
Klausula  yang  demikian  ketatnya  didasari  oleh  sikap  bank  untuk melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit.  Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang  perkreditan  direalisir  sehingga  dapat  dijadikan  panduan  dalam pemberian  kredit.  Di  sisi  lain  pengadilan  yang  merupakan  pihak  ketiga dalam  mengatasi  perselisihan  antara  bank  dengan  nasabah  debitur  dapat menilai  apakah  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  telah
16 Ibrahim,  Johannes.  (2004). Cross  Default  dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama, p. 47.
sesuai  dengan  yang  disepakati  dan  tidak  melanggar  ketentuan  perundang- undangan 17 . Mariam Darus Badrulzaman 18 dalam disertasinya yang berjudul Perjanjian  Kredit  Bank,  berpandangan  bahwa  dalam  hubungan  bank  dan nasabah,  menempatkan  nasabah  pada  posisi  yang  lemah  sehingga  perlu dilindungi  melalui  campur  tangan  pemerintah  terhadap  substansi  perjanjian kredit bank. Ahmadi Miru 19 dalam disertasinya yang berjudul Prinsip-Prinsip Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia  menyatakan  bahwa keseimbangan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat  dicapai  dengan meningkatkan  perlindungan  terhadap  konsumen  karena  produsen  memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen.
Perlindungan  konsumen  dapat  dilakukan  melalui  perlindungan  oleh hukum.  Tujuan  perlindungan  konsumen  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek seperti aspek subyek, objek, dan transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku  usaha  serta  pihak-pihak  lain. 20 Terkait  dengan  penerapan  perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian kredit, terdapat beberapa  keberatan  terhadap  perjanjian  baku  antara  lain  adalah  karena:  (1) Isi  dan  syarat-syarat  sudah  dipersiapkan  oleh  salah  satu  pihak,  (2)  Tidak mengetahui  isi  dan  syarat-syarat  perjanjian  baku  dan  kalaupun  tahu  tidak mengetahui  jangkauan  akibat  hukumnya,  (3)  Salah  satu  pihak  secara ekonomis  lebih  kuat,  (4)  Ada  unsur  “terpaksa”  dalam  menandatangani perjanjian.  Adapun  alasan  penciptaan  perjanjian  standar  adalah  demi efisiensi 21 .
Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  18  UUPK,  diancam hukuman  pidana  penjara  maksimum  lima  tahun  atau  pidana  denda maksimum  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah).  Ketentuan  ini  diatur dalam  Pasal  62  ayat  1  yang  menyatakan:  Pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  dipidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua miliar  rupiah).  Sebaliknya,  tentu  saja  pelaku  usaha  tidak  dapat  disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan  ketentuan  Pasal  18  UUPK  tersebut.  Nampaknya  pembuat  undang- undang bermaksud menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha  dan  konsumen  dalam  kaitannya  dengan  pencantuman  klausula  baku, sesuai asas kebebasan berkontrak.
17 Ibid., p. 47.
18 Badruzaman,  Mariam  Darus.  (2002). Perjanjian  Kredit  Bank. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, p. 17.
19 Miru, Ahmadi. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 215.
20 Sasongko, Wahyu Op. Cit. , p. 29.
21 Untung, H. Budi. (2005). Kredit Perbankan Di Indonesia . Yogyakarta: Andi, p. 38.
Perlindungan  bagi  nasabah  selaku  konsumen  tidak  hanya  melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang  perbankan,  diantaranya  : Pertama :  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Pada  Pasal  21  dan Pasal 22. Pengaturan penggunaan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian baku  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen terhadap  pelaku  usaha  di  bidang  layanan  jasa  keuangan.  Negara  hukum, tidak  hanya  menjaga  ketertiban  tetapi  juga  mencapai  kesejahteraan  rakyat sebagai bentuk keadilan (welfarestate).
Dalam  upaya  mewujudkan  negara  kesejahteraan (welfare  state) khususnya  konsumen  dari  kedudukan  yang  sebelumnya  bersifat  subordinat menjadi  seimbang,  pemerintah  melalui  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mampu menempatkan  posisi  konsumen  jasa  keuangan  menjadi  seimbang  dengan pelaku  jasa  keuangan,  namun  dalam  pelaksanaannya  bank  masih menerapkan  klausula  ini.  Pengawasan  aktif  oleh  OJK  terhadap  bank-bank yang masih menerapkan hal ini perlu terus dilakukan dan pengenaan sanksi sebagaimana  diatur  dalam  POJK  tersebut  harus  ditegakkan  yaitu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak  yang  melanggar  ketentuan  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”
Untuk  mengenakan  sanksi  terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (PUJK)  terkait  penerapan  perjanjian  baku  yang  mengandung  klausula eksonerasi,  OJK  sebaiknya  membuat  format  perjanjian  baku  yang  dapat diterapkan  oleh  bank,  sehingga  dalam  pengenaan  sanksi  juga  tidak  terjadi perdebatan.  Terkait  dengan  pembuatan  format  perjanjian  baku  dapat  dibuat oleh  OJK  selaku  otoritas,  apabila  format  perjanjian  baku  telah  dibuat  oleh OJK,  maka  Bank  akan  membuat  perjanjian  kreditnya  sesuai  format  baku tersebut  sehingga  bank  hanya  mengisi  pasal-pasal  yang  tidak  dapat dibakukan, seperti para pihak, plafond kredit, jangka waktu jenis agunan dan lain-lain yang tidak bisa dibakukan, sedangkan terhadap isi perjanjian yang bisa  dibakukan  telah  merujuk  pada  perjanjian  baku  yang  dibuat  oleh  OJK, bila hal ini yang diberlakukan penulis yakin bahwa peraturan ini akan lebih efektif,  dan  apabila  bank  tidak  menerapkan  hal  tersebut  dapat  dikenakan sanksi sebagaimana telah disebutkan di atas.
OJK  juga  mengatur  kewajiban  bank  untuk  melakukan  edukasi sebagaimana disebutklan pada Pasal 14 yang berbunyi:
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam  rangka  meningkatkan  literasi  keuangan  kepada konsumen dan/atau masyarakat.
(2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  wajib  disusun  dalam  suatu  program  tahunan  dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan  edukasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diatur dalam SEOJK
Kedua :  POJK  Nomor:  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  disektor  Jasa  Keuangan.  Pada  POJK  ini  diatur tentang  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  konsumen  sektor  jasa keuangan.  Lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan  bahwa:  “bila  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  belum terbentuk,  konsumen  dapat  mengajukan  permohonan  fasilitasi  penyelesaian sengketa kepada OJK”.Tata cara fasilitasi, disebutkan pada Pasal 40 sebagai berikut:
(1) Konsumen  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang  berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan  yang  berindikasi  pelanggaran  atas  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa  keuangan  kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dalam  hal  ini Anggota  Dewan  Komisioner  yang  membidangi  edukasi  dan perlindungan konsumen.
Berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  tersebut  di  atas,  bank harus  lebih  berhati-hati  dan  harus  segera  menyesuaikan  isi  perjanjian kreditnya  agar  tidak  bertentangan  dengan  UUPK  dan  POJK  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Hal-hal  yang  harus diperhatikan  oleh  pihak  bank  untuk  menghilangkan  atau  paling  tidak meminimalisasi  terjadinya  kerugian  bagi  nasabah  karena  harus  menerapkan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku, antara lain:
a. Memberikan  peringatan  secukupnya  kepada  para  nasabah  debitur  akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
b. Pemberitahuan  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat  penandatanganan perjanjian kredit.
c. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
d. Memberikan  kesempatan  yang  cukup  bagi  nasabah  debitur  untuk mengetahui isi perjanjian.
Kerjasama  yang  baik  antara  pihak  bank  dengan  nasabah,  khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit maka diharapkan akan lebih  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah,  sehingga  dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Perjanjian kredit Bank Umum di Bandar Lampung masih menerapkan klausula  eksonerasi  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  karena  pada  perjanjian kredit  masih  terdapat  klausula  debitur  tunduk  kepada  peraturan  umum pemberian  kredit  dan  kebiasaan-kebiasaan  mengenai  perjanjian  kredit  dan pemberian  kredit  yang  khususnya  berlaku  kepada  bank  serta  peraturan- peraturan lain ataupun perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh bank dan Bank Indonesia baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian hari. Selain itu juga  masih terdapat beberapa klausula seperti pada klausula penentuan suku bunga dan agunan.
Akibat  Hukum  dari  penerapan  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian kredit bank umum di Bandar Lampung, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  berakibat  batal  demi  hukum, demikian  juga  berdasarkan  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  nasabah  dapat  melaporkan kepada  OJK,  dan  juga  bisa  meminta  pembatalan  perjanjian  melalui pengadilan.
Perlindungan  nasabah  debitur  dalam  perjanjian  baku  dilakukan  oleh UUPK  khususnya  Pasal  18,  selain  itu  juga  dilindungi  oleh  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  21  dan  Pasal  22.  Pelanggaran  terhadap ketentuan  tersebut  bisa  mendapat  sanksi  yang  berat,  termasuk  pencabutan izin usaha.

## 2. Saran
Dalam  pembuatan  perjanjian  kredit,  bank  harus  memperhatikan klausula-klausula yang dilarang oleh UUPK dan POJK, sehingga perjanjian kredit  yang  dibuat  tidak  bisa  dimintakan  pembatalan  ke  pengadilan  oleh debitur, akibat memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang.
Mengingat  seluruh  bank  menerapkan  perjanjian  baku  dalam pelaksanaan  perjanjian  kredit,  sebaiknya  klausula-klausula  yang  bisa dibakukan  dibuat  oleh  OJK  selaku  otoritas  untuk  diberlakukan  diseluruh bank,  dan  bank  hanya  mengisi  beberapa  hal  yang  tidak  bisa  dibakukan seperti  para  pihak,  jumlah plafond kredit,  jangka  waktu,  jenis  agunan  dan lain-lain.
Untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  produk perbankan  dan  juga  peraturan-peraturan  di  bidang  perbankan,  OJK hendaknya  lebih  meningkatkan  program  edukasi  kepada  masyarakat, walaupun  saat  ini  sudah  berjalan,  namun  masih  belum  optimal.  Untuk program  sosialisasi  dan  edukasi  ini  dapat  bekerjasama  dengan  perguruan tinggi.

## Daftar Pustaka
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  (2014). Aneka  Hukum  Bisnis .  Bandung: Alumni.
____________.  (2002). Perjanjian  Kredit  Bank. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti. Dewi,  Gemala.  (2006). Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  dan Perasuransian Syariah di Indonesia , cet. III. Jakarta: Kencana. Djumhana, Muhammad. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Ibrahim,  Johannes.  (2004). Cross  Default  dan  Cross  Collateral  Sebagai Upaya  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah .  Bandung:  PT  Refika Aditama. Miru,  Ahmadi.  (2011). Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muhammad,  Abdulkadir.  (1992). Perjanjian  Baku  dalam  Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Mulyadi, Kartini  dan  Wijaya,  Gunawan. (2003). Perikatan  yang  Lahir  dari Perjanjian . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Ranuhandoko,  I.P.M.  (2013). Terminologi  Hukum  Inggris  Indonesia .
Jakarta: Sinar Grafika.
Sasongko, Wahyu. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum
Perlindungan Konsumen . Bandar Lampung: Universitas Lampung. Sidartha.  (2000). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia .  Jakarta: Grasindo. Simanjuntak, Ricardo. (2011). Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis . Cetakan II: Edisi Revisi, Jakarta: Kontrak Publishing.
Supramono,  Gatot.  (2009). Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan di Bidang Yuridis . Jakarta: PT Rineka Cipta. Untung, H. Budi. (2005). Kredit Perbankan di Indonesia . Yogyakarta: Andi. Wardoyo,  Ch.  Gatot.  (1995). Selintas  Klausul-Klausul  Perjanjian  Kredit Bank, Bank dan Manajemen. Yogyakarta: Andi.