Nina Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Halaman 198-217

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA Nina Yolanda
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: ninayolanda51@yahoo.co.id

## Abstract
The problem of Indonesian Workers (TKI) already exists from the management of a number of labor  distribution  companies.  The  factor  of  the  low  education  of  prospective  Indonesian Workers  is  also  a  problem  which  results  in  them  facing  the  risk  of  being  easily  cheated  by others.  In  addition  the  problem  occurs  because  of  the lack  of  understanding  of the rules  and requirements for working abroad, as well as the falsification of labor documents. Whereas the basic rights inherent in the individual including Indonesian workers are protected in the eyes of  the  law,  so  that  various  problems  regarding  the  torture  of  Indonesian  migrant  workers abroad,  basically  contradict  what  is  stated  in  the  General  Statement  on  Human  Rights.  The Government  has  issued  legislation  to  guarantee  the  protection  of  Indonesian  Workers  as migrant  workers  as  stipulated  in  Law  Number  18  of  2017  concerning  the  Protection  of Indonesian Migrant Workers. The Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers also provides legal, social and economic protection.
Keywords: legal protection; Indonesian workers

## Abstrak
Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah ada dari pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran  tenaga  kerja.  Faktor  rendahnya  pendidikan  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  juga menjadi  suatu  masalah  yang  berakibat  mereka  menghadapi  risiko  mudah  ditipu  pihak  lain. Selain  itu  permasalahan  terjadi  karena  rendahnya  pemahaman  pada  aturan  dan  persyaratan untuk  bekerja  di  luar  negeri,  serta    adanya  pemalsuan  dokumen  para  tenaga  kerja.  Padahal hak-hak dasar yang melekat pada induvidu termasuk tenaga kerja Indonesia sangat dilindungi di mata hukum, sehingga berbagai permasalahan penganiayaan TKI di luar negeri yang terjadi, pada  dasarnya  sangat  bertentangan  dengan  apa  yang  dipaparkan  dalam  Pernyataan  Umum tentang Hak-Hak  Asasi Manusia. Pemerintah telah  mengeluarkan perundang-undangan untuk menjamin  perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  sebagai  buruh  migran  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Undang-undang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  juga  memberikan  pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Indonesia

## PENDAHULUAN
Setiap tenaga kerja  mempunyai hak  kesempatan  yang  sama  untuk memilih,  mendapatkan  atau  pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di  luar  negeri.  Penempatan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan  program  nasional  dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan tenaga  kerja  dan  keluarganya  serta pengembangan  kualitas  sumber  daya manusia.
Pasar kerja internasional dimanfaatkan  dalam  menempatkan TKI  melalui  kualitas  kompetensi yang terus ditingkatkan. Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dioptimalkan dimuali dari
keberangkatan,  selama  masa  kerja  di luar  negeri,  hingga  tiba  pulang  di Indonesia.
Dalam
melaksanakan tugasnya  sudah  banyak  TKI  yang terlibat  kasus  penyiksaan.  Tidak terdapat  perubahan  atas  berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan  kasus  penyiksaan  TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah  tidak  belajar  atas  kesalahan- kesalahan  dimana  terjadinya  kasus
yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah  merupakan  hal  yang  lumrah apabila  terjadinya  penyiksaan  TKI setiap  tahun.  Disebutkan  sudah terdapat  regulasi  yang  mengatur mengenai perlindungan atas penempatan  TKI.  Tetapi  faktanya kasus-kasus  yang  sama  tetap  saja terjadi  dan  tidak  grafiknya  tidak menurun  justru  meningkat.  Perlu dipertanyakan  kinerja  pemerintah dalam  penanganan  berbagai  yang telah terjadi sebelumnya.
Globalisasi
telah
menimbulkan  dampak  yang  sangat besar bagi   perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi
juga menimbulkan  dampak  negatif  bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi
pendapatan  yang  terjadi  diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan  dan  lapangan  pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.  Ketimpangan  ini  tampak jelas  dalam  perkembangan  angkatan kerja  yang  berlangsung  jauh  lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan  tenaga  kerja.  Sebagian besar  lapangan  kerja  di  perusahaan pada  tingkat  organisasi  yang  rendah
yang tidak membutuhkan keterampilan  yang  khusus,  lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak  memberikan  suatu  hasil  yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan  untuk  bekerja  pada perindustrian yang menjadikan keinginan  besar  bagi  para  tenaga kerja.  Bukan  hanya  TKI  kaum  laki- laki  saja,  tapi  juga  bagi  TKI perempuan  yang  malah  lebih  banyak untuk  bekerja  di  luar  negeri  dengan penawaran  gaji  besar  dibandingkan gaji  yang  mereka  bandingkan  di Indonesia.
Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan
masalah  tersendiri  bagi  pemerintah.
TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilakn devisa
bagi Negara.Akan  tetapi,  terdapat  banyak kasus  kekerasan  yang  dialami  oleh TKI  di  luar  negeri.  Terdapat  juga banyak  permasalahan  yang  terjadi pada pengiriman TKI, terjadi perbedaan antara apa yang dijanjikan
dengan  realita  yang  ada.  Tindakan majikan yang sewenang-wenang terhadap  TKI  sebagai  permasalahan yang  sering  dialami.  Terjadi  juga penangkapan TKI disebabkan kelengkapan  dokumen  yang  tidaka ada  atau  TKI  illegal.  Permasalah tersebut tentunya dapat menimbulkan ketegangan diantara pemerintah dengan  Negara  tujuan  TKI,  hal  ini dapat  menyebabkan  terganggunya keharmonisan  hubungan  bilateral diantara kedua Negara.  Bukan hanya masalah  yang  disebabkan  karena faktor  dari  Negara  penerima  saja yang banyak melanggar hak dari para TKI,  akan  tetapi  masalah  masalah TKI  juga  dikarenakan  faktor  dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh  Seperti  kurangnya  kesadaran bahwa  menjadi  TKI  ilegal  tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI  seperti  pelanggaran  HAM, pemerkosaan,  dan  pemotongan  gaji oleh  majikan.  Pemerintah  berperan penting  dalam  melindungi  para  TKI dalam membantu menyelesaikan banyaknya permasalahan TKI. Kewajiban perlindungan dari  Negara
tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  RI yang dimana pemerintah wajib memberikan  perlindungan  kepada TKI  sebelum  keberangkatan  sampai pulang kembali ke Indonesia.
Permasalahan dalam penulisan  ini adalah  faktor penyebab masalah TKI dan bagaimana
perlindungan  pemerintah  terhadap TKI  bermasalah.  Tujuan  penulisan untuk  mengetahui  faktor  penyebab masalah TKI dan mengetahui perlindungan  pemerintah  terhadap TKI bermasalah.

## PEMBAHASAN
A. Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar
negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk jangka waktu tertentu dengan menerima  upah.  Namun,    TKI seringkali  dikonotasikan  negative sebagai  pekerja  kasar.  Istilah  TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).
TKI  merupakan  pahlawan devisa  hal  ini  dikarenakan  dalam setahun  mereka  dapat  menghasilkan
devisa  Negara  sekitar  60  trilyun rupiah  (2006).  Pada  9  Maret  2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI di  luar  negeri  dialihkan  menjadi tanggung  jawab  Badan  Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan  di  bidang  penempatan  dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  di  luar  negeri  secara terkoordinasi dan terintegrasi. 1
Sebelumnya seluruh kegiatan operasional  di  bidang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh  Direktorat  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. 2
Hampir  semua  TKI  atau buruh  migran  Indonesia  mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan
1 http://www.bnp2tki.go.id/
2 Shandra  Ardiansyah, Perlindungan Hukum  untuk  TKI, (Yogyakarta: UNY Press Yogyakarta , 2011) .
ini disebutkan sebagai biaya penempatan  dan  "bea  jasa"  yang diklaim  oleh  PJTKI  dari  para  TKI yang dikirimkannya. Besarnya potongan  bervariasi,  mulai  dari  tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada  yang sampai  sembilan  bulan  gaji.  Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan  seluruh  gajinya  dan harus  bekerja  tanpa  gaji  selama berbulan-bulan. Praktik ini
memunculkan  kesan  bahwa  TKI adalah  bentuk  perbudakan  yang paling aktual di Indonesia.
Di  Indonesia  dikenal  adanya Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI),  yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menerima  upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia  bekerja  di  luar  negeri adalah  faktor  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  tidak  adanya  akses untuk  mendapatkan  peluang-peluang
kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses.  Pertama,  factor  yang  berasal dalam  diri  seseorang.  Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat  pendidikan  (keterampilan)
atau  kesehatan  rendah  atau  ada hambatan budaya (budaya kemiskinan).  Faktor  kedua  berasal dari  luar  kemampuan  seseorang.  Hal ini  terjadi  karena  birokrasi  atau  ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat membatasi  atau  memperkecil  akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.
TKI  yang  bekerja  di  luar negeri  dibagi  menjadi  TKI  legal  dan TKI  ilegal,  TKI  legal  merupakan tenaga  kerja  Indonesia  yang  hendak mencari  pekerjaan  di  luar  negeri dengan  mengikuti  prosedur  dan aturan serta mekanisme secara hukum  yang  harus  ditempuh  untuk mendapatkan  izin  bekerja  di  luar negeri,  para  pekerja  juga  disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan  izin  bekerja  di  luar negeri.  TKI  legal  akan  mendapatkan perlindungan  hukum,  baik  itu  dari pemerintah  Indonesia  maupun  dari pemerintah  negara  penerima.  Oleh karena  itu  para  TKI  ini  juga  harus melengkapi  persyaratan  legal  yang diajukan  oleh  pihak  imigrasi  negara penerima.
TKI  legal  akan  terdaftar  di instansi  pemerintah  kabupaten/kota yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan,  juga  terdaftar  di instansi  terkait  sebagai  tenaga  kerja asing  di  negara  penerima.  Para  TKI legal  juga  memiliki  perjanjian  kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang  memuat  syarat-syarat  kerja, hak,  dan  kewajiban  pihak  terkait, berdasarkan  asas  terbuka,  bebas, objektif,  serta  adil  dan  setara  tanpa deskriminasi,  penempatan  TKI  legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai
dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.   TKI  illegal  adalah  tenaga kerja  indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri  namun  tidak  memiliki  izin resmi  untuk  bekerja  di  tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti  prosedur  dan  mekanisme hukum  yang  ada  di  indonesia  dan Negara penerima.
Empat  kategori  pekerja  asing dianggap ilegal: 3
3 Novalita,  Tita, Perlindungan  Sosial Buruh Migran  Perempuan, (Jakarta: Djambatan,
2016).
1. Mereka  yang  bekerja  di  luar masa resmi mereka tinggal.
2. Mereka  yang  bekerja  di  luar ruang  lingkup  aktivitas  diizinkan untuk status  mereka.
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan  yang  izin  kerja atau tanpa izin.
4. Orang-orang yang memasuki negara  itu  secara  tidak  sah  untuk tujuan  terlibat  dalam  kegiatan yang  menghasilkan  pendapatan atau bisnis.
Penempatan  TKI  di  luar negeri  hanya  dapat  dilakukan  ke Negara  tujuan  yang  pemerintahnya telah  membuat  perjanjian  tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan  yang  mempunyai  Peraturan
Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing.
Penempatan  calon  TKI/TKI  di  luar negeri diarahkan bidang sesuai dengan  keahlian,  ketrampilan,  bakat, minat,  dan  kemampuan.  Penempatan calon  TKI/TKI  dilaksanakan  dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi  manusia,  perlindungan  hukum, pemerataan  kesempatan  kerja,  dan ketersediaan  tenaga  kerja  dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang
menempatkan  calon  TKI/TKI  pada jabatan  dan  tempat  pekerjaan  yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan  dan  norma  kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik  di  Indonesia  maupun  di  Negara tujuan  atau  di  negara  tujuan  yang telah dinyatakan tertutup.
Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh:
1. Penempatan Oleh Pemerintah
Penempatan  TKI  di  luar  negeri oleh Pemerintah, hanya dilakukan  atas  dasar  perjanjian secara  tertulis  antara  Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna  berbadan  hukum  di negara tujuan.
2.   Penempatan oleh Perusahaan
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (P3TKIS) Perusahaan yang akan menjadi  P3TKIS  mendapatkan  izin
tertulis  berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia (SIPPTKI), setelah memenuhi
persyaratan :
a.  Berbentuk badan hukum
perseorangan terbatas (PT),
b.   Memiliki  modal  disetor  yang tercantum  dalam  akta  pendirian perusahaan,  sekurang  kurangnya sebesar tiga miliar rupiah,
c.   Menyetor  uang  kepada  bank sebagai  jaminan  dalam  bentuk deposito  sebesar  lima  ratus  juta rupiah pada bank pemerintah,
d.  Memiliki rencana kerja penempatan  dan  perlindungan TKI  di  luar  negeri  sekurang- kurangnya  untuk  tiga  tahun berjalan,
e.   Memiliki  unit  pelatihan  kerja,
dan
f.   Memiliki  sarana  dan  prasarana pelayanan penempatan TKI.
Perlindungan  bagi  calon  TKI yang  diberangkatkan  keluar  negeri oleh  P3TKIS,  meliputi  kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa
penempatan  di  luar  negeri,  dan sampai  dengan  kembali  ketanah  air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yang bekerja di luar negeri  secara  perseorangan  berhak untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan Pemerintah Indonesia.
TKI  berdasarkan  data  yang dihimpun  oleh  World  Bank  terdapat sekitar  9  juta  per  akhir  2017,  55 persennya ada di Malaysia, 13 persen di  Saudi  Arabia,  10  persen  di  China
atau  Taipei,  dan  di  negara-negara lainnya. 4 Kementerian Luar Negeri
(Kemlu)  mencatat  ada  103  WNI yang  terancam  hukuman  mati  di Arab Saudi pada 2011-2018.
Sebanyak  85  WNI  di  antaranya berhasil dibebaskan. 5 Kementerian Luar  Negeri  terus  memperhatikan perlindungan  bagi  TKI  yang  saat  ini bekerja  di  Arab  Saudi.  Ini  dilakukan walau Arab Saudi akan memberlakukan moratorium pemberian visa kerja kepada TKI per 2  Juli  2011.  Dari  sisi  pemerintah menginginkan ada kejelasan mengenai perlindungan TKI.
Pemberian  libur  satu  hari  setiap minggu,  paspor  dipegang  pekerja, dan  ada  standar  minimal  gaji  yang diterima  TKI.  Pemerintah  Indonesia juga menginginkan pencantuman deskripsi  kerja  jelas  yang  harus dikerjakan  TKI  selama  berada  di
4 Andri  Donnal  Putera,  “Data  TKA  di
Indonesia  dan  Perbandingan  dengan  TKI  di
Luar Negeri,” https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/2 3/154732226/ini-data-tka-di-indonesia-dan- perbandingan-dengan-tki-di-luar-negeri, 2018 5 https://news.detik.com/berita/d-
4280347/kemlu-ada-103-wni-di-saudi- terancam-hukuman-mati-85-dibebaskan, 2019
rumah  majikan.  Selain  itu  juga  ada satuan tugas bersama di antara kedua negara  yang  bertugas  memantau pelaksanaannya.
Kepala Badan Nasional
Penempatan  dan  Perlindungan  TKI
(BNP2TKI) mengatakan bahwa setiap  ada  kasus  atau  masalah  yang menimpa TKI di luar negeri, termasuk  di  Arab  Saudi,  pemerintah selalu  proaktif  untuk  membela.  Tak terkecuali untuk TKI yang bekerja di Saudi secara ilegal atau nonprosedural. Untuk
meminimalisasi  kasus-kasus  yang dihadapi TKI, khususnya TKI wanita yang bekerja di sektor rumah tangga, pemerintah  melakukan  pengetatan prosedur penempatan TKI.
Anggota Satgas Perlindungan TKI  yang  baru  dibentuk  presiden segera  berangkat  ke  Arab  Saudi untuk  mengupayakan  pengampunan untuk  menyelamatkan  TKI  yang terancam  hukuman  mati  di  Arab Saudi.  Diperkirakan  lebih  kurang duaratusan TKI yang terancam terjerat  hukuman  mati  di  Negara Malaysia  dan  Arab  Saudi,  terdapat 70 persen disebabkan kasus narkoba, 28 persen disebabkan kasus
pembunuhan  dan  sisanya  pada  kasus lainnya. 6 Nasib  tragis  yang  dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri  masih  belum  berakhir.  Selain dianiaya  dan  diperkosa,  ancaman hukuman  rajam  sampai  dengan hukuman  mati.  Mereka  menanti uluran  tangan  untuk  bebas  dari giliran  hukuman  gantung  maupun pancung.
Terdapat  kasus  TKI  Tuti sekitar  tahun  2010  yang  divonis hukuman mati oleh mahkamah/pengadilan Arab Saudi di tingkat  pertama  hingga  mahkamah
akhir/tertinggi pada Juni 2011
memperkuat  atas  tuduhan  Tuti  telah membunuh  majikan,  akan  tetapi pembunuhan  dilakukan  tanpa  suatu unsur kesengajaan melainkan semata-mata  melakukan  pembelaan diri atas upaya pemerkosaan majikan terhadap  dirinya,  Tuti  juga  sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh  berupa  pelecehan  seksual dari majikannya. 7
6 https://www.scribd.com/doc/212877485/Ka rya-Ilmiah-Tki
7 Ricky Rachmadi, https://www.republika.co.id/berita/kolom/wa cana/19/08/27/pwwafl385-menyoroti-kasus- tki-yang-mengalami-hukuman-mati
Malaysia menjadi Negara urutan  pertama  dalam  banyaknya permasalahan  TKI.  Data  Serikat Buruh  Migran  Indonesia  (SBMI) pada  tahun  2014-2015,  terdapat  321 kasus TKI bermasalah, setelah Malaysia  diikuti  Afrika  Selatan terkait  dengan  kasus  anak  buah kapal,  Arab  Saudi,  Taiwan,  dan Hong  Kong. 8 Kasus  tertinggi  yang dialami para TKI adalah perdagangan manusia, pelecehan seks,  gaji  tak  dibayar,  penipuan, kerja  melebihi  kontrak,  kekerasan, penyekapan,  dan  pembebanan  biaya berlebihan  yang  tidak  sesuai  dengan standar  pemerintah.  Hingga  tahun 2018,  kasus  perdagangan  manusia merupakan  kasus  terbanyak  yang ditangani SBMI.
Untuk  menjadi  tenaga  kerja Indonesia  (TKI)  diperlukan  sebuah manajemen  yang  perlu  diperhatikan, agar  tidak  menjadi  problem  dalam melaksanakan tugas menjadi seorang TKI.  Banyak  tenaga  kerja  Indonesia yang illegal karena tidak 8 Suci Sekarwati, “TKI  Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia,” https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki- bermasalah-terbanyak-ada-di- malaysia/full&view=ok, 2019
Nina Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Halaman 198-217
mengindahkan  syarat-syarat  menjadi seorang  TKI,  dokumen  wajib  calon TKI,  pendidikan  dan  pelatihan, perjanjian kerja.
Adapun syarat untuk menjadi TKI adalah :
a.     Berusia  sekurang-kurangnya  18
(delapan  belas)  tahun  kecuali bagi  calon  TKI  yang  akan dipekerjakan  pada  Pengguna perseorangan sekurang- kurangnya  berusia  21  (  dua puluh satu) tahun b.    Sehat jasmani dan rohani; c.    Tidak dalam keadaan hamil bagi calon  tenaga  kerja  perempuan;
dan
d.    Berpendidikan sekurang- kurangnya  lulus  Sekolah  Dasar atau yang sederajat.
Dokumen wajib calon TKI: a.     Kartu  Tanda  Penduduk,  Ijazah
pendidikan terakhir, akte kelahiran  atau  surat  keterangan kenal lahir; b.    Surat keterangan status perkawinan  bagi  yang  telah menikah melampirkan copy
buku nikah;
c.    Surat keterangan izin suami atau istri,  izin  orang  tua,  atau  izin
wali;
d.    Sertifikat kompetensi kerja;
e.    Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
f.    Paspor  yang  diterbitkan  oleh Kantor Imigrasi setempat;
g.    Visa kerja;
h.    Perjanjian penempatan kerja;
i.     Perjanjian kerja, dan
j.     KTKLN  (Kartu  Tenaga  Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur  untuk  bekerja  di  luar negeri.
TKI  diberikan  Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
a. Calon  TKI  wajib  memiliki sertifikat  kompetensi  kerja  sesuai dengan persyaratan jabatan.
b.    Dalam  hal  TKI  belum  memiliki kompetensi  kerja  dalam  pelaksana penempatan  TKI  swasta  wajib melakukan  penddikan  dan  pelatihan sesuai  dengan  pekerjaan  yang  akan dilakukan.
Nina Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Halaman 198-217
Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:
a)     membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
b)    memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri; c)    membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan; dan
d)    memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang hak dan
kewajiban calon TKI/TKI. Perjanjian Kerja TKI
umumnya  memuat:  hubungan  kerja antara  Pengguna  dan  TKI  terjadi setelah  perjanjian  kerja  disepakati dan  ditandatangi  oleh  para  pihak. Setiap  TKI  wajib  menandatangani perjanjian  kerja  sebelum  TKI  yang bersangkutan  diberangkatkan  ke  luar negeri.  Perjanjian  kerja  ditanda tangani  di  hadapan  pejabat  instansi yang  bertanggungjawab  di  bidang ketenagakerjaan.
B. Faktor Penyebab Permasalahan TKI
Permasalahan pada
pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar  negeri  berhubungan  dengan pengelolaan  sejumlah  perusahaan penyaluran tenaga kerja. Perekonomian  Indonesia  mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran  tenaga  kerja  melampaui permintaannya.  Tetapi  sebenarnya masih  banyak  orang  dengan  status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang  tidak  layak.  Sebelum  krisis ekonomi  1997,  angka  elastisitas penyerapan  tenaga  kerja  cukup tinggi. 9
Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mencatat  jumlah  pengangguran  naik 50  ribu  orang  per  Agustus  2019. Alhasil  dengan  kenaikan  tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7  juta orang  pada  Agustus  2018  lalu menjadi  7,05  juta  orang.  Rata-rata jumlah  pengangguran  sejak  Agustus 2015  tak  pernah  turun  di  bawah  7 juta orang. Rinciannya, pada Agustus 2015  sebanyak  7,56  juta  orang, Agustus  2016  sebanyak  7,03  juta orang,  dan  Agustus  2017  sebanyak
9 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) .
Nina Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Halaman 198-217
7,04  juta  orang.  Walaupun  jumlah pengangguran  naik,  tetapi  tingkat pengangguran  terbuka  (TPT)  per Agustus 2019 mencapai 5,28 persen. Pengangguran  terbuka  tersebut turun dibanding Agustus 2018 yang
mencapai 5,34 persen. 10 Kesulitan  dalam  memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja memilih  bekerja  di  luar  negeri. Tekanan penduduk ( population pressure )  dalam  beberapa  tahun mendatang  akan  semakin  besar. Semakin  sedikit  kesempatan  kerja untuk  para  lulusan  sekolah  tingkat dasar.  Hal  ini  diperburuk  tidak adanya  sistem  jaminan  sosial.  Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.  Tidak  ada  pilihan  lain, sehingga  harus  bekerja  termasuk  ke luar  negeri.  Aliran  pekerja  ke  luar negeri  menjadi  salah  satu  solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam  negeri.  Tetapi,  jika  tidak dikelola  dengan  baik,  maka  akan terus menimbulkan masalah.
10 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2 0191105154437-532-445788/angka- pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per- agustus-2019
Pemerintah
telah mensyaratkan  bahwa  TKI  harus legal,  dikirim  melalui  agen  resmi yang  membantunya  untuk  membuat paspor  dan  visa,  memperoleh  surat keterangan  kesehatan, membayar asuransi  dan  kewajiban  lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa.
Namun masalah  TKI  muncul sejak  proses  awal  di  Indonesia. Umumnya  penyaluran  TKI  melalui agen  tenaga  kerja,  baik  yang  legal maupun ilegal. Agen
TKI mengontrol  hampir  seluruh  proses awal,  mulai  dari  rekrutmen,  paspor dan  aplikasi  visa,  pelatihan,  transit, dan  penempatan  TKI.  Banyak  TKI baru  pertama  kali  ke  luar  negeri, direkrut  makelar  yang  datang  ke desanya,  dengan  janji  upah  tertentu, pilihan  pekerjaan  yang  banyak,  dan menawarkan  bantuan  kemudahan proses.
Rendahnya  pendidikan  calon
TKI mengakibatkan
mereka menghadapi  risiko  mudah  ditipu pihak  lain.  Mereka  tidak  memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di  luar  negeri.  Minimnya  laporan TKI  yang  mengalami  kasus  tertentu
ke  pihak  berwenang  juga  didasarkan kekhawatiran mereka
karena memiliki  identitas  palsu.  Banyak TKI  usianya  masih  terlalu  muda, namun  demi  kelancaran  proses,  usia di  dokumen  dipalsukan.  Pemalsuan tidak  hanya  usia,  tetapi  juga  nama dan  alamat.  Oleh  karena  itu,  tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.
C.  Perlindungan  TKI  di  Luar

## Negeri
Perlindungan TKI adalah segala  upaya  perlindungan  atas kepentingan  calon  TKI/TKI  dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  baik  sebelum,  selama,
maupun sesudah bekerja. Perlindungan  buruh  migran  diatur dalam Konvensi Internasional tentang  Perlindungan  Hak  Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya ( International Convention  on  the  Protection  of  the Rights  of  All  Migrant  Workers  and
Members of Their Families ) 1990.
Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menjamin  setiap  warga  negara
Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak.  Bekerja  merupakan  hak  asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia  harus  dilindungi  dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban kekerasan,  kesewenang-  wenangan, kejahatan  atas  harkat  dan  martabat manusia,  serta  perlakuan  lain  yang melanggar hak asasi manusia.
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  perlu  dilakukan  dalam suatu  sistem  yang  terpadu  yang melibatkan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  Tentang  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor  242 disertai  dengan  Penjelasan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6141.
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia  adalah  untuk  menjamin pemenuhan dan penegakan  hak asasi manusia  sebagai  warga  negara  dan Pekerja  Migran  Indonesia;  serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi,  dan  sosial  Pekerja  Migran Indonesia dan keluarganya. 11
Perlindungan  terhadap  TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39  Tahun  2004  tentang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri,  namun mengatur  lebih  banyak  berhubungan prosedural  dan  tata  cara  penempatan TKI ke luar negeri, dan minim dalam mengatur  hak-hak  dan jaminan perlindungan  hak-hak  buruh  migran dan  anggota  keluarganya.  Sehingga di  tahun  2017  aturan  itu  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2017  Tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan  terhadap  buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh 11 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu- 18-2017-pelindungan-pekerja-migran- indonesia
Departemen  Luar  Negeri  (Deplu) R.I. 12

## 1.    Perlindungan Buruh Migran
Berdasarkan Konvensi 1990
Buruh migran menurut konvensi ini adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam  suatu  negara  dimana dia  bukan  menjadi  warga negaranya. Konvensi ini mengakui  dan  memberikan perlindungan  terhadap  hak- hak dasar dari buruh migran yang  berlaku  bagi  semua buruh migran (yang berdokumen  atau  tidak)  dan anggota  keluarganya  dan bersifat non diskriminasi.
2.    Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Hal  ini  menjadi  bagian  dari program  kerja  dan  menjadi tanggung jawab Departemen Luar  Negeri  (Deplu)  RI. Perlindungan  terhadap  TKI dilakukan melalui:
a. Pendekatan politis, melakukan dan membuat perjanjian kerjasama antar pemerintah  dari  negara penerima  TKI,  sesama negara  pengirim  tenaga kerja,
12 Shandra, Ardiansyah, Perlindungan Hukum  untuk  TKI ,  (Yogyakarta:  UNY Press, 2011 ).
b. Pemberian bantuan kemanusian, hal ini lebih  banyak  diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat  karena  dituduh melakukan tindak pidana.  Perlindungan  ini dilakukan dengan mengunjungi secara periodik, pemantauan serta memberikan dukungan moril kepadanya.  Selain  itu juga memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari selama dalam proses peradilan, menyediakan rohaniawan dan pelayanan kesehatan/psiko  sosial, serta membantu pemulangan  ke  tanah air; c.   Bantuan hukum (pendampingan; konsultasi hukum; bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan  perburuhan antara TKI dengan pengguna;  menyediakan advokat). 3.   Perlindungan TKI berdasarkan Pernyataan
Umum tentang Hak-hak
Asasi Manusia.
Hak-hak  asasi  manusia  perlu dilindungi  oleh  peraturan  hukum supaya  orang  tidak  akan  terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha  terakhir  guna  menentang penindasan,  pembangunan  hubungan persahabatan  antara  negaranegara perlu  digalakkan.  Selain  itu,  dalam Pasal  5  Pernyataan  Umum  tentang Hak-Hak  Asasi  Manusia  dinyatakan bahwa : 13
“Tidak  seorang  pun  boleh  disiksa atau  diperlakukan  secara  kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”
Pada pasal 6 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan  di  depan  hukum  sebagai pribadi di mana saja ia berada.”
Pada pasal 7 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa :
13 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, https://childrenandarmedconflict.un.org/key documents/indonesian/universaldeclara1.ht ml, 2019
“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Semua  berhak  atas  perlindungan yang  sama  terhadap  setiap  bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan  ini dan terhadap segala  hasutan  yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”
Pada Pasal 8 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang  diberikan  kepadanya  oleh undang-undang dasar atau hukum.”
Pada Pasal 9 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :
“Tak  seorang  pun  boleh  ditangkap,
ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”
Pada  Pasal  13  Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa :
a. “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan bergerak
dan berdiam  di  dalam  batas-batas setiap negara.”
b. “Setiap orang
berhak meninggalkan  sesuatu  negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.”
Pelindungan  Calon  Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: pelindungan  sebelum  bekerja  yakni terkait kelengkapan dalam administratif  dan  teknisnya,  juga pada  perlindungan  selama  bekerja.
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia  selama  bekerja  dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung  jawab  pidana  dan/atau perdata  Pekerja  Migran  Indonesia dan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,  hukum  negara  tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan  internasional.  Pelindungan Setelah  Bekerja  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan  Pemerintah  Daerah  dalam memfasilitasi  kepulangan  sampai  ke daerah asal.
Sehingga
pemerintah berkewajiban: Menjamin untuk
terpenuhinya  hak-hak  calon  TKI, baik  yang  bersangkutan  berangkat melalui  pelaksana  penempatan  TKI,
maupun yang berangkat secara mandiri;  Mengawasi  pelaksanaan penempatan  calon  TKI;  Membentuk dan mengembangkan sistem informasi  penempatan  calon  TKI  di luar negeri; Melakukan upaya
diplomatik untuk menjamin pemenuhan  hak  dan  perlindungan TKI secara optimal di  negara tujuan; dan Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya  pemberangkatan,  masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia
memberikan
Jaminan  Sosial  Pekerja  Migran Indonesia.  Penyelenggaraan  program Jaminan  Sosial  bagi  Pekerja  Migran Indonesia dan keluarganya
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia juga memberikan  pelindungan  Hukum,
Sosial,  dan  Ekonomi.  Pelindungan
Hukum berdasarkan Pasal 31,
Pekerja  Migran  Indonesia  hanya dapat  bekerja  ke  negara  tujuan
penempatan yang mempunyai peraturan  perundang-undangan  yang melindungi  tenaga  kerja  asing;  telah memiliki  perjanjian  tertulis  antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik
Indonesia; dan/atau memiliki  sistem  Jaminan  Sosial dan/atau  asuransiyang  melindungi pekerja  asing.  Pemerintah  Pusat dapat menghentikan dan/atau
melarang penempatan Pekerja Migran  Indonesia  untuk  negara tertentu  atau  jabatan  tertentu  di  luar negeri dengan pertimbangan keamanan;  pelindungan  hak  asasi manusia;  pemerataan  kesempatan kerja; dan/atau kepentingan ketersediaan  tenaga  kerja  sesuai dengan kebutuhan nasional.
Pelindungan Sosial diatur dalam  Pasal  34,  yakni  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan  pelindungan  sosial  bagi Calon  Pekerja  Migran  Indonesia dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia melalui:
a. Peningkatan  kualitas  pendidikan dan  pelatihan  kerja  melalui
standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
c. Penyediaan  tenaga  pendidik  dan pelatih yang kompeten;
d. Reintegrasi sosial melalui
layanan
peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia
maupun keluarganya;
e. Kebijakan  pelindungan  kepada perempuan dan anak; dan
f. Penyediaan  pusat  Pelindungan
Pekerja  Migran  Indonesia  di negara tujuan penempatan. Sedangkan
Pelindungan Ekonomi  diatur  Pasal  3,  yakni Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah sesuai
dengan
kewenangannya  wajib  melakukan pelindungan  ekonomi  bagi  Calon Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
a. Pengelolaan  remitansi  dengan melibatkan  lembaga  perbankan atau  lembaga  keuangan  nonbank dalam  negeri  dan  negara  tujuan penempatan;
b. Edukasi  keuangan  agar  Pekerja Migran Indonesia
dan
keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
c. Edukasi kewirausahaan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Permasalahan TKI sudah ada dari awal  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia ke luar negeri yang berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran  tenaga  kerja.  Rendahnya pendidikan  calon  TKI  mengakibatkan mereka  menghadapi  risiko  mudah  ditipu pihak  lain.  Selain  itu  permasalahan terjadi  karena  rendahnya  pemahaman pada  aturan  dan  persyaratan  untuk bekerja  di  luar  negeri.  Dokumen  TKI yang  dipalsukan  menyebabkan  mereka sulit  untuk  dilacak  keberadaanya  di  luar negeri.
Perlindungan  pemerintah  bagi para  TKI  sebagai  buruh  migran  diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja
Migran Indonesia. Undang-undang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia juga  memberikan  pelindungan  Hukum, Sosial,  dan  Ekonomi.  Pemerintah  juga melindungi  TKI  yang  dilakukan  melalui pendekatan  politis,  pemberian  bantuan kemanusian  dan  bantuan  hukum,  hal  ini lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang  menjalani  proses  peradilan  di negara setempat. Perlindungan pemerintah untuk TKI dilakukan
berdasarkan  Pernyataan  Umum  tentang Hak-hak Asasi Manusia.
Pemerintah  perlu  menertibkan para  agen  TKI  ilegal  untuk  menghindari permasalahan sejak proses awal perekrutan  TKI.  Peran  serta  solusi  dari pemerintah  sangat  diperlukan  dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI.  Pemerintah  juga  harus  lebih  fokus untuk  mengungkapkan  solusi  dan  bukan sekadar mengungkapkan masalah.
Diharapkan pemerintah
harus berkomitmen terkait kebijakan kependudukan  yang  kuat  dan  secara tidak  langsung  dapat  mengatasi  masalah TKI pada jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri  Donnal  Putera,  “Data  TKA  di Indonesia dan Perbandingan dengan  TKI  di  Luar  Negeri,” https://ekonomi.kompas.com/rea d/2018/04/23/154732226/ini- data-tka-di-indonesia-dan- perbandingan-dengan-tki-di-luar- negeri, 2019.
Husni,
Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2000. http://www.bnp2tki.go.id/ https://news.detik.com/berita/d- 4280347/kemlu-ada-103-wni-di- saudi-terancam-hukuman-mati- 85-dibebaskan, 2019.
https://www.scribd.com/doc/212877485/
Karya-Ilmiah-Tki https://www.jogloabang.com/pustaka/uu -18-2017-pelindungan-pekerja- migran-indonesia, 2019. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20191105154437-532- 445788/angka-pengangguran- naik-jadi-705-juta-orang-per- agustus-2019, 2019. Novalita,  Tita, Perlindungan  Sosial
Buruh Migran Perempuan, Jakarta: Djambatan, 2016. Pernyataan  Umum  tentang  Hak-Hak Asasi Manusia, https://childrenandarmedconflict. un.org/keydocuments/indonesia/u niversaldeclara1.html., 2019. Ricky Rachmadi, “Menyoroti Kasus TKI yang Mengalami Hukuman Mati,”
https://www.republika.co.id/berit
a/kolom/wacana/19/08/27/pwwaf l385-menyoroti-kasus-tki-yang-
mengalami-hukuman-mati
Shandra Ardiansyah, Perlindungan Hukum  untuk  TKI .  Yogyakarta: UNY Press, 2011.
Suci Sekarwati, “ TKI Bermasalah
Terbanyak  Ada  di  Malaysia ”
https://dunia.tempo.co/read/1087 016/tki-bermasalah-terbanyak- ada-di-malaysia/full&view=ok