Status Pekerja Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah

## Infita Robayani Safira
infitarobayanisafira@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This article studying about non exempt employee in state general hospital. This essay using normative research. And the result from this essay showing that state general hospital should make internal regulations that can accommodate employee right so there will be no deviation between non exempt employee and exempt employee non PNS. In this situation state general hospital don’t have to obey on lex number 13 year 2002 about employment instead refer to regulation from government institute. And if friction happen between employee and state general hospital then can be resolved by law out of court which is using state general hospital internal regulations and by mediation also. And also can be resolved by legal effort inside court which the accusation is breaking the law and breach of contract in district court. Also can be resolved use adminstrative remedies by file a lawsuit into state administrative court.
Keywords: Status Of Non Exempt Employee; State General Hospital; Government Institute; Act Of Breaking The Law; Breach Of Contract

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang Status Pekerja Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif. Dan hasil dari skripsi ini menunjukan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah ini haruslah membuat peraturan internal yang dapat mengakomodir hak-hak  para  pekerja  agar  tidak  terjadi  penimpangan  terhadap  status  pekerja  baik  pekerja  tidak tetap maupun pekerja tetap non PNS. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah tidak tunduk pada Undang–Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  melainkan  mengacu  kepada aturan  dari  instansi  pemerintah.  Dan  apabila  terjadi  perselisihan  antara  pekerja  dengan  pihak Rumah  Sakit  Umum  Dearah  maka  dapat  juga  dilakukan  upaya  hukum  di  luar  pengadilan  yaitu dapat dilakukan dengan cara melihat aturan–aturan internal pada Rumah Sakit Umum Daerah dan juga dapat melakukan mediasi. Dan dapat juga dilakukan upaya hukum di dalam pengadilan terkait gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Selain itu juga dapat melakukan upaya hukum administratif dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Status  Pekerja  Tidak  Tetap;  Rumah  Sakit  Umum  Daerah;  Instansi  Pemerintah; Perbuatan Melanggar Hukum; Wanprestasi

## Pendahuluan
Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia membuat dan menjalankan program reformasi birokrasi nasional. Hingga saat ini melalui PERMENPAN No 11 Tahun 2015 pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang dalam hal ini ditandai dengan disusunnya suatu road map reformasi birokrasi 2015- 2019. Terdapat tiga sasaran dan delapan area perubahan reformasi birokrasi nasional
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 950 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
2015-2019 yang telah ditetapkan dalam road map tersebut. Ketiga sasaran tersebut yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi  yang  memiliki  pelayanan  publik  berkualitas.  Ketiga  sasaran  ini  telah ditetapkan juga pada target tahun 2019 pada masing-masing indikator yang telah ada. Sementara itu delapan area perubahan reformasi birokrasi nasional ditetapkan untuk mewujudkan serta menyukseskan ketiga sasaran reformasi birokrasi nasional yang telah disebutkan diatas. Delapan area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah  mental  aparatur,  pengawasan,  akuntabilitas,  kelembagaan,  tata  laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Diharapkan kedelapan area perubahan reformasi birokrasi nasional ini dapat menciptakan suatu kondisi  yang  kondusif  demi  mendukung  dan  menyukseskan  pencapaian  ketiga sasaran reformasi birokrasi nasional. 1
Dapat  dilihat  dari  delapan  area  perubahan  reformasi  birokrasi  nasional terdapat pelayanan publik yang diharapkan mampu mendorong perubahan penyedia pelayanan  serta  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  lebih  cepat,  aman,  jelas, nyaman, dan terjangkau. Beberapa bentuk dari pelayanan publik pada rumah sakit di Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedono Madiun, RSUD dr Soetomo Surabaya, RSUD Jiwa Menur Surabaya, RSUD Haji Surabaya, RSUD Syaiful Anwar Malang.  Pelayanan publik di RSUD ini sangatlah penting dan perlu diutamakan. Bentuk dari pelayanan publik di RSUD ini berupa penyediaan kebutuhan layanan yang baik, berkualitas, terciptanya kebersihan dan kenyamanan serta memiliki fasilitas yang memadai.
Sektor  pelayanan  publik  yang  paling  sering  merasakan  kondisi  dilematis adalah kesehatan karena pada sektor inilah fungsi sosial dan kemanusiaannya sangat erat  bila  dibandingkan  dengan  sektor  yang  lain.  Pada  sektor  kesehatan  ini  juga kinerja pelayanan publiknya tidak bisa diukur secara ekonomis saja, tentunya juga birokrasi yang cepat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat karena kesehatan adalah salah satu unsur dalam kesejahteraan yang dibutuhkan oleh warga negara.
1 BKKBN,  ‘Reformasi  Birokrasi’,  (BKKBN,2018)  <https://rb.bkkbn.go.id>  dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2018.
Pentingnya aksesbilitas warga negara telah dilindungi oleh konstitusi Negara kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan dilandasi prinsip  keadilan  (equity)  dan  persamaan  hak  (equality)  untuk  mendapatkan  hak pelayanan kesehatan. 2
Demi mewujudkan peningkatan pelayanan publik maka diharapkan di setiap RSUD memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik serta mampu membantu dalam peningkatan pelayanan RSUD tersebut. Karena dengan adanya SDM yang memadai maka akan sangat membantu terwujudnya pelayanan publik yang baik dan dengan ini pula kesejahteran masyarakat akan lebih terjamin apabila hal itu bisa benar-benar terwujud.
Kompetensi  SDM  pada  dasarnya  merupakan  karakteristik  dasar  seorang pegawai yang menghasilkan kinerja yang efektif dan superior (misalnya motivasi, keahlian, sifat, peran sosial, konsep diri, atau kerangka pengetahuan). Kompetensi SDM  ini  dapat  digolongkan  menjadi  lima  kelompok,  yaitu  skills/keahlian  yang ditunjukkan  (kemampuan  untuk  membuat  presentasi  yang  efektif,  atau  untuk melakukan negosiasi dengan berhasil), knowledge/pengetahuan berupa akumulasi dari  infromasi  dalam  area  keahlian  tertentu  (akunting,  MSDM),  self  concepts/ konsep diri berupa sikap, nilai-nilai dan imej diri, traits/sifat: disposisi umum untuk berperilaku  dalam  cara  tertentu  (misalnya  fleksibilitas),  dan  motives/motivasi merupakan  cara  berfikir  yang  mendorong  perilaku  (misalnya  dorongan  untuk berprestasi, afiliasi). 3
Terdapat  sebuah  instansi  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang  bergerak dalam bidang pelayanan publik sebagai penyedia barang dan/atau jasa yaitu Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  yang  dapat  mengelola  keuangannya  sendiri berbeda dengan instansi pemerintah lainnya yang sistem pengelolaan keuangannya tidak dikelola sendiri.
2 Budi  Mulyawan,  ‘Kualitas  Pelayanan  Rumah  Sakit  umum  Daerah’  (2015)  5  Jurnal Aspirasi.[2].
3 Ina  Ratmaniasih,  ‘Kompetensi  SDM  dan  Kualitas  Pelayanan  Rumah  Sakit’  (2012)  11 Trikonomika.[51].

## 952 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
Pada dasarnya, BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah “alat” yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar tidak terjadi birokrasi yang panjang melalui penerapan manajemen keuangan yang didasarkan pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Suatu instansi yang ingin menjadi BLUD terlebih dahulu harus memenuhi tiga persyaratan pokok yakni, persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelanggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang  terkait  dengan  kinerja  pelayanan  dan  kinerja  keuangan,  serta  persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategis  bisnis,  standar  layanan  minimal,  laporan  keuangan  pokok,  dan  laporan audit / bersedia untuk diaudit. 4
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Pasal  2,  BLU  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  fleksibilitas  dalam pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip  ekonomi  dan  produktivitas,  dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Sehingga BLUD diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan pelayanan publik.
Disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  dan  penjelasannya bahwa Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
Rumah sakit umum milik pemerintah daerah termasuk instansi dalam bidang pelayanan publik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  sehingga  sistem  keuangannya  menggunakan PPK-BLU.
4 Syahril, ‘Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. H. Moh. Anwar Sumenep’ (2013) III Jurnal performance bisnis dan akuntansi.[32].
Dengan  adanya  sistem  pengelolaan  keuangan  BLUD  ini  diharapkan rumah  sakit  dapat  meningkatkan  profesionalisme,  mendorong  enterpreneurship, transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  rangka  pelayanan  publik  yang  juga diharapkan  mampu  meningkatkan  kinerja,  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan dan  tata  kelola  yang  baik.  Pelayanan  dalam  rumah  sakit  merupakan  salah  satu unsur utama yang harus diperhatikan. Namun semakin tingginya tuntutan dalam peningkatan  pelayanan  maka  semakin  banyak  permasalahan  yang  mucul  terkait dengan terbatasnya anggaran bagi operasional rumah sakit, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi dan modal yang besar. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan baik sehingga rumah sakit merupakan bentuk  pelayanan  publik  yang  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan masyarakat. 5
Permasalahan yang timbul mengenai tidak adanya kepastian mengenai status terhadap pekerja tidak tetap, berbeda halnya dengan PNS yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah memiliki status yang lebih jelas. Terdapat dalam pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan  Umum  bahwa  syarat  pengangkatan  dan  pemberhentian  pejabat pengelola  dan  pegawai  BLU  yang  berasal  dari  pegawai  negeri  sipil  disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Dapat juga dilihat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 34 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai kontrak agar dapat menjadi pegawai tetap adalah 1) Mempunyai penilaian kinerja yang baik, 2) Lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non PNS, 3) Formasi memungkinkan, dan 4) Telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut – turut.
Dengan diperhatikannya status dari pekerja tidak tetap tersebut agar menjadi pekerja tetap, maka dapat juga berdampak kepada kinerja dari masing – masing individu  sehingga  juga  dapat  berpengaruh  pada  terciptanya  bentuk  pelayanan

## 954 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
publik  yang  baik,  dengan  begitu  dapat  mewujudkan  bentuk  reformasi  birokrasi yang diharapkan.
Jika  dilihat  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD  1945)  Pasal  28D  ayat  (1)  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Status dari pekerja tidak tetap yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah kurang  diperhatikan  oleh  pihak  Rumah  Sakit.  Banyak  pekerja  tidak  tetap  yang sudah mengabdi belasan tahun belum juga diangkat menjadi pegawai tetap. Hal ini  menimbulkan  permasalahan  antara  pekerja  tidak  tetap  dengan  pihak  rumah sakit. Sedangkan dalam sebuah rumah sakit umum milik pemerintah daerah sangat dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Jika  status  SDM  yang  dipekerjakan  tidak  diperhatikan  oleh  pihak  Rumah  Sakit maka akan dapat menghambat dalam melaksanakan pelayanan publik yang baik.
Pada dasarnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ini merupakan satuan kerja yang bergerak di bidang pelayanan publik dan juga merupakan sebuah instansi pemerintahan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang juga merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengenai pekerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  ini  merekrut  para  pekerja  kontrak.  Sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur Jawa  Timur  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS. Tertera dalam peraturan tersebut mengenai pekerja kontrak.
Dalam  Undang-undang  Aparatur  Sipil  Negara  sendiri  tidak  mengatur mengenai  pekerja  kontrak.  Namun,  untuk  pekerja  kontrak  sendiri  sama  dengan PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu)  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang- undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk Undang-undang 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  ini  mengatur  mengenai  perusahaan,  sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ini adalah sebuah instansi pemerintahan
yang dimana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bukanlah sebuah perusahaan melainkan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Mengenai definisi dari sebuah perusahaan yang juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 6 huruf a Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Untuk Rumah Sakit Umum Daerah ini tidak tunduk kepada Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan melainkan tunduk kepada aturan interal dari suatu instansi tersebut. Tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan satuan kerja pemerintahan.
Contoh dari aturan internal ini yaitu sebuah perjanjian kontrak antara pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan juga bisa melihat dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Perbedaan antara kedua aturan tersebut yaitu untuk perjanjian kontrak sendiri ditujukan untuk pekerja kontrak yang terikat perjanjian, namun untuk keputusan direktur merupakan pemberdayaan sumber daya manusia yang bekerja dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ditujukan untuk seluruh para pekerja di rumah sakit tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang  hendak dikaji adalah sebagai berikut:
1. Apakah pekerja tidak tetap pada rumah sakit umum milik pemerintah daerah tunduk pada Undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa  upaya  hukum  dari  pekerja  tidak  tetap  apabila  terjadi  perselisihan dengan pihak Rumah Sakit?

## Metode Penelitian
Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan

## 956 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
perundang-undangan  ( Statute Aprroach )  yaitu  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  dan  pendekatan konseptual  ( Conceptual Aprroach )  yaitu  menelaah  konsep  hukum  yang  relevan dengan permasalahan. 6

## Pengaturan hukum mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja  atau  bisa  dikatakan sebagai  hubungan  ketenagakerjaan  atau  perburuhan.  Yang  dimana  hukum perburuhan  menurut  Iman  Soepomo  adalah  himpunan  peraturan,  baik  tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain, dengan menerima upah. 7
Istilah  hukum  perburuhan  yang  memiliki  pengertian  sama  dengan  hukum ketenagakerjaan  yang  mencakup  mengenai  hal  –hal  yang  berkaitan  dengan keadaan  bekerjanya  pekerja/buruh  pada  suatu  perusahaan. 8 Mengenai  hukum ketenagakerjaan  yang  pengaturannya  telah  diatur  di  dalam  Undang  –  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang – Undang tersebut mencakup semua kegiatan antara buruh dengan majikan dalam sebuah perusahaan.
Hal ini dapat dilihat didalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6 a tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik perusahaan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Bentuk usaha yang berbadan hukum yaitu seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi,  yayasan,  badan  usaha  milik  negara,  perseroan,  perseroan  terbuka  dan perum. Dan yang dimaksud dengan tidak berbadan hukum contohnya adalah seperti usaha  perseorangan,  persekutuan  perdata  (maatschap),  firma  dan  persekutuan
6 ibid. [133].
7 Aloysius Uwiyono,[et.,al], Asas-Asas Hukum Perburuhan (Raja Grafindo Persada 2014).[3].
8 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Raja Grafindo Persada 2007).[2].
komanditer (CV). 9 Perusahaan juga merupakan kegiatan ekonomi yang berbentuk badan hukum atau bukan dan bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dan terdiri dari seorang atau lebih yang juga bertanggung jawab terhadap risiko bisnis tersebut.
Mengenai  pengaturan  hukum  terahadap  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD), bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan unit kerja dalam pemerintah daerah yang statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena  RSUD  memberikan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat,  menarik bayaran atas jasa yang diberikan, memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa, pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan dan adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawan. 10
Jika dilihat dari kedudukan rumah sakit dalam Undang – Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat (3) bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang merupakan unit kerja dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik bukanlah merupakan  sebuah  perusahaan  karena  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  ini adalah sebuah unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  bertugas  untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  dan mensejahterakan  masyarakat  dengan  cara  melaksanakan  tugas  dengan  baik  agar menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  tidak  tunduk  terhadap  Undang  – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena dalam Undang
9 Aris  Kurniawan,  ‘Pengertian  Perusahaan  Menurut  Para Ahli  Beserta  Jenis,  Unsur  Dan Contohnya Lengkap ’, (2018) <https://www.gurupendidikan.co.id> dikunjungi pada tanggal 20 Ok- tober 2018.
10 Syukriy, ‘RSUD Sebagai BLUD: Isu-Isu Penting’ (2018) < www.Syukriy.wordpress.com> dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2018.

## 958 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
– Undang tersebut mengatur mengenai pekerja/buruh yang bekerja dalam ruang lingkup  dalam  bentuk  perusahaan.  Dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) bukan  merupakan  perusahaan  sehingga  aturan  yang  digunakan  dalam  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah aturan internal di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu sendiri.
Aturan  internal  yang  ada  dalam  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) itu  sendiri  mengenai  tentang  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  direktur  dari  Rumah Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  tersebut,  dan  ada  juga  mengenai  aturan  yang  telah diperjanjikan antara pekerja tidak tetap/kontrak dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD),  aturan  tersebut  bagi  pekerja  tidak  tetap/kontrak  maka  pekerja tersebut juga harus tunduk terhadap perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama.
Adapun  aturan  internal  dalam  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  yang dimaksud  antara  lain  adalah  Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr Soedono Madiun nomor 800/303/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedono. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai perencanaan sumber daya manusia RSUD dr Soedono Madiun, rekrutmen  pegawai,  orientasi  pegawai  baru,  pengembangan  sumber  daya  manusia, pengelolaan  database  pegawai,  kesejahteraan  pegawai  RSUD  dr  Soedono  Madiun, penilaian kinerja pegawai, krendesial dan rekrendesial tenaga kesehatan, perlindungan terhadap pelaksanaan pekerja di RSUD dr Soedono Madiun, retensi pegawai, sistem pendelegasian  wewenang,  sistem  pemberhentian  pegawai  di  RSUD  dr  Soedono Madiun, serta pemberian hukuman disiplin pegawai dan penyelesaian perselisihan. Sedangakan mengenai aturan yang telah diperjanjikan antara pekerja tidak tetap/kontrak dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) salah satunya dapat dilihat dalam Perjanjian Kerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non PNS Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedono Madiun Nomor 876/7.819/303/2018. Yang  pada  garis  besarnya  membahas  mengenai  pengertian,  lingkup  kerja,  sifat hubungan  kerja,  jangka  waktu  pekerjaan,  hak  kewajiban  dan  tanggung  jawab, larangan bagi pihak kedua, upah/penghasilan, fasilitas kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja, sanksi, penyelesaian perselisihan dan tuntutan hukum.
Perbedaan antara keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Soedono Madiun  dengan  perjanjian  kontrak  antara  pihak  rumah  sakit  dengan  pekerja tidak  tetap.  Untuk  keputusan  dari  Direktur  Rumah  Sakit  sendiri  ini  mengenai pemberlakuan  pedoman  manajemen  sumber  daya  manusia  dalam  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD).  Keputusan  ini  ditujukan  kepada  seluruh  sumber  daya manusia  yang  bekerja  dalam  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD).  Sedangkan untuk  perjanjian  kontrak  antara  pihak  rumah  sakit  dengan  pekerja  kontrak  ini merupakan  aturan  yang  hanya  untuk  pekerja  kontrak  tersebut  mengenai  aturan- aturan yang harus diperhatikan oleh pekerja tersebut.
Dalam prakteknya, tidak ada aturan yang mengatur mengenai pekerja tidak tetap  yang  bekerja  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (  RSUD).  Sehingga  timbul kekosongan hukum mengenai permaslahan tersebut. Karena tidak adanya aturan yang mengatur secara rinci, maka para pihak tersebut tunduk pada kontrak dari masing-masing yang sebelumnya telah diperjanjikan antara pihak pekerja dengan pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut.
Segala peraturan internal yang dibuat oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang juga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan jelas kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan internal tersebut yang kita kenal dalam asas preferensi hukum yakni Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferior. 11

## Upaya Hukum Dari Pekerja Tidak Tetap Apabila Terjadi Perselisihan Dengan Pihak Rumah Sakit
Dalam lingkungan kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) apabila terjadi sengekta antara pekerja dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  upaya  hukum  di  luar  pengadilan.  Upaya hukum yang dilakukan bila diselesaikan di luar pengadilan maka bisa dengan cara melihat dari aturan internal sendiri yang berlaku. Aturan internal yang berlaku
11 Shinta Agustina, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2015) 44 MMH.[504].

## 960 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
di setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tentunya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan jika ada pekerja yang telah dirugikan oleh pihak rumah sakit. Aturan internal yang dimaksudkan disini dapat berupa aturan- aturan yang berlaku di setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut. Yaitu seperti  berupa  aturan  dalam  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr  Soedono  Madiun nomor  800/303/2017  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr  Soedono.  Dari  aturan  tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara pihak.
Adapun  upaya  hukum  lain  selain  dengan  berurusan  langsung  terhadap  atasan, yaitu bisa melalui mediator atau pihak ketiga. Hal ini untuk mempermudah atau mempercepat  selesainya  sengketa  yang  terjadi  di  antara  pihak  pekerja  dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Apabila dalam melakukan penyelesian upaya hukum tersebut tidak berhasil dengan  menggunakan  aturan  internal,  maka  upaya  hukum  yang  lainnya  bisa langsung diselesaikan dengan direktur dari Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut  atau  juga  dapat  diselesaikan  dengan  pemerintah  dari  kabupaten  atau tergantung dari wilayah dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Dari beberapa cara upaya hukum yang dapat dilakukan di luar pengadilan, diharapkan melalui cara tersebut dapat menyelesaikan segala perkara atau sengketa yang  terjadi  di  antara  pihak  pekerja  dengan  pihak  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  dan  juga  dapat  menemukan  titik  terang  atau  jalan  keluar  dari  adanya perselisihan. Sehingga dengan begitu tidak perlu lagi para pihak yang berperkara menyelesaikan perkara tersebut di dalam pengadilan. Tetapi jika dalam melakukan upaya hukum diluar pengadilan tidak berhsil, maka dapat dilakukan upaya hukum di dalam pengadilan.
Untuk upaya yang dilakukan dalam pengadilan upaya ini biasanya dilakukan pada saat upaya yang dilakukan diluar pengadilan tidak dapat terselesaikan antara para pihak atau tidak menemukan jalan keluar. Upaya hukum itu sendiri merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang telah dilindungi dan diatur oleh hukum yang ada.
Upaya  hukum  ini  merupakan  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim terhadap pihak- pihak yang tidak puas terhadap putusan yang diberikan atau dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memiliki rasa keadilan. Dengan begitu para pihak yang bersengketa ini dapat melakukan sebuah upaya hukum agar para pihak dapat  memiliki  rasa  keadilan  dan  dapat  mecapai  keinginan  bersama  antara  para pihak yang bersengketa.
Upaya hukum ini diperlukan apabila terjadinya sengketa antara para pihak dan/atau adanya  kepentingan yang  perlu  mendapat pengakuan  dengan  kepastian hukum meskipun tidak terjadi sengketa. 12 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga yang menyelesaikan perkara khusus terkait KTUN, sedangkan pada Pengadilan Negei (PN) dapat digunakan untuk mengajukan perkara terkait PMH dan Wanprestasi.
Disamping  melakukan  upaya  hukum  yang  dilakukan  di  dalam  pengadilan tentunya  memiliki  beberapa  faktor  yang  merupakan  kerugian  dalam  melakukan upaya hukum di dalam pengadilan. Kerugian tersebut antara lain mengenai masalah waktu, biaya dan lamanya dalam melaksanakan proses di dalam pengadilan.
Masalah  waktu  ini  merupakan  kerugian  dalam  melakukan  upaya  hukum di  dalam  pengadilan.  Karena  tentunya  akan  menyita  banyak  waktu  dan  tidak bisa  dengan  waktu  yang  cukup  singkat. Apalagi  bagi  seorang  pekerja  tentunya dia harus rela mengorbankan waktunya untuk menjalani proses hukum di dalam sebuah pengadilan. Selanjutnya masalah biaya. Dalam melakukan upaya hukum di dalam pengadilan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan kemudian masalah lamanya dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam melakukan upaya di pengadilan tentunya harus mengikuti proses-proses yang berlaku sehingga dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang cukup lama.
Di sisi lain juga terdapat kelebihan dalam melakukan upaya hukum didalam pengadilan,  yakni  putusan  pengadilan  yang  bersifat  final  dan  memaksa  dimana

## 962 Indah Permata: Menyikapi Problematika Hukum
masing-masing  pihak  harus  patuh  serta  tunduk  terhadap  putusan  pengadilan tersebut.  Selain  itu,  upaya  hukum  yang  dilakukan  didalam  pengadilan  juga berorientasi  pada  fakta-fakta  hukum  yang  ada.  Sehingga  hal  ini  dapat  diketahui mengenai permasalahan atau sengketa yang terjadi dan dengan hal ini juga dapat diketahui siapa yang benar-benar salah dan siapa yang benar.

## Kesimpulan
Pekerja  tidak  tetap  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  tidak  tunduk  pada Undang  –  Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Karena  pada dasarnya mengenai aturan terhadap pekerja tidak tetap pada Rumah Sakit Umum milik pemerintah Daerah ini tunduk pada instansi pemerintah (aturan internal pada setiap instansi). Sedangkan terhadap Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini ditujukan kepada sebuah perusahaan dan bukan kepada satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Rumah Sakit Umum Daerah ini bukan merupakan sebuah perusahaan melainkan satuan kerja di lingkungan kabupaten/kota.
Pekerja  tidak  tetap  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  tidak  tunduk  pada
Undang  –  Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Karena  pada dasarnya mengenai aturan terhadap pekerja tidak tetap pada Rumah Sakit Umum milik pemerintah Daerah ini tunduk pada instansi pemerintah (aturan internal pada setiap instansi). Sedangkan terhadap Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini ditujukan kepada sebuah perusahaan dan bukan kepada satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Rumah Sakit Umum Daerah ini bukan merupakan sebuah perusahaan melainkan satuan kerja di lingkungan kabupaten/kota.

## Daftar Bacaan

## Buku
Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan (Penerbit Raja Grafindo Persada 2014).
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Penerbit Raja Grafindo Persada 2007).

## Jurnal
Budi Mulyawan, ‘Kualitas Pelayanan Rumah Sakit umum Daerah’ (2015) 5 Jurnal Aspirasi.
Ina Ratmaniasih, ‘Kompetensi SDM dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit’ (2012) 11 Trikonomika.
Shinta Agustina, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2015) 44 MMH.
Syahril, ‘Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(PPK-BLUD) Pada RSUD DR. H. Moh. Anwar Sumenep’, (2013) III Jurnal performance bisnis dan akuntansi.

## Laman
Aris Kurniawan, ‘Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli Beserta Jenis, Unsur Dan Contohnya Lengkap’ (2018) <https://www.gurupendidikan.co.id> .
BKKBN, ‘Reformasi Birokrasi’ (BKKBN,2018) <https://rb.bkkbn.go.id> .
Syukriy, ‘RSUD Sebagai BLUD: Isu-Isu Penting; (2018) < www. Syukriy.wordpress. com> . 963
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
HOW TO CITE : Infita Robayani Safira, ‘Status Pekerja Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--