ISSN 2776-5636 (Online) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1(4), 2021, 219-226 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1365 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v1i4.1365

## Sosialisasi Dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti
Marisa S. B. Seran 1 *, Andre Pattipeilohy 2 , Fransiskus Atok 3
1,2 Universitas Timor, Kefamenanu,  Indonesia
*Corresponding Author: cucanseran@gmail.com Info Artikel Diterima : 24/11/2021 Direvisi: 29/11/2021 Disetujui: 01/12/2021
Abstract . Village  Financial  Management  is  an  entire  activity  that  includes  planning,  implementation, management, reporting and accountability of village finances. The role of the village apparatus in understanding the  financial  management  of  the  village  is  very  necessary.  The  purpose  of  village  financial  management activities  has  been  stated  in  Permendagri  No.  20  of  2018  which  greatly  helps  the  Village  Government  in understanding the problem of village financial management. The devotional activities were carried out by first holding  a  socialization  of  Permendagri  Regulation  No.  20  of  2018  on  Village  Financial  Management  until  the assistance  of  the  codefication  book  of  village  assets  of  South  Bikomi  Subdistrict.  The  meode  used  in  this devotional  activity  is  in  the  form  of  lectures,  dialogues,  as  well  as  mentoring  and  practice  through  technical guidance. The results of this activity are: 1) There is an increase in capacity in the form of understanding by the Village  Apparatus  in  Oenak  Village  of  Noemuti  Subdistrict  about  the  role  of  village  apparatus  and  village financial management in accordance with permendagri Number 20 of 2018.2) Optimization of Village Financial Management for the sake of the realization of the welfare of the village community in Oenak Village, Noemuti District, North Central Timor Regency.
Keywords: Village Financial Management, Training, Oenak Village Noemuti Subdistrict
Abstrak. Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.    Peran  aparatur  desa dalam  memahami  pengelolaan  keuangan  desa  sangatlah  diperlukan.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa telah tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang sangat membantu Pemerintah Desa dalam memahami persoalan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan  terlebih  dahulu  mengadakan  sosialisasi  peraturan  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  sampai  pada  pendampingan  adanya  buku  kodefikasi  aset  desa  Kecamatan Bikomi  Selatan.  Adapun  meode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  dalam  bentuk ceramah, dialog, serta pendampingan dan praktik melalui bimbingan teknis.  Hasil dari kegiatan ini yakni: 1) Adanya  peningkatan  kapasitias  dalam  bentuk  pemahaman  oleh  Aparatur  Desa  yang  ada  di  Desa  Oenak Kecamatan  Noemuti  tentang  peran  aparatur  desa  dan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan permendagri  Nomor  20    tahun  2018.  2)  Optimalisasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  demi  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  ada  di  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti    Kabupaten  Timor  Tengah Utara.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Pelatihan, Desa Oenak Kecamatan Noemuti.
How  to  Cite: Seran,  M.  S.  B.,  Pattipeilohy,  A.,  &  Atok,  F.  (2021).  Sosialisasi  Dan  Pelatihan  Penguatan Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pada  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti. Prima  Abdika:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (4), 219-226. https://doi.org/10.37478/abdika.v1i4.1365
Copyright (c) 2021 Marisa S. B. Seran, Andre Pattipeilohy, Fransiskus Atok. This work is licensed under  a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan
Pemerintah  telah  memiliki  panduan  penyusunan  dan  mekanisme pengelolaan  keuangan  desa  yang  terbaru  yakni  pada  Permendagri  Nomor  20 tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dimana  Permendagri tersebut  hasil  perubahan  dari  Permendagri  No.  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Permendagri  tahun  Nomor  20/2018  menjadi acuan  terbaru  bagi  perangkat  desa  dalam  hal  desa  untuk  mengelolaan kepemilikan keuangan desa di dalam APBDes yang memuat 1) Perencanaan; 2)  Pelaksanaan;  3)  Penatausahaan;  4)  Pelaporan;  Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
Marisa S. B. Seran, Andre Pattipeilohy, Fransiskus Atok Sosialisasi Dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti
Sebagaimana  Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  disebutkan  bahwa Asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  pasal  2  ayat  (1),  pengelolaan  dana desa  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib,  dan  disipilin  anggaran.  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan Keungan  Desa  (PKPD)  haruslah  mewakili  pemerintah  dalam  hal  pengelolaan keuangan  desa.  Oleh  karena  itu  pengelolaan  keuangan  desa  tentu  menjadi kewenangan Kepala Desa sebagai PKPD dimana kepala desa harus memahami dengan  baik  peraturan  perundanga-undangan  terkait  pengelolaan  keuangan desa.  Persoalan  yang  muncul  jika  kepada  desa  dan  perangkat  desa  lainnya tidak memahami dengan baik bagaimana pengelolaan keuangan desa sampai pada  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  dimana  kepala  desa  wajib menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa kepada bupati/walikota  melalui  camat.  Belum  lagi  dengan  dana  desa  yang  tengah digulirkan  pemerintah  yang  sekian  banyak  jumlahnya  tersebut  yang  harus dikelola oleh desa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Banyaknya  kasus  kepala  desa  yang  khawatir  dalam  pengelolaan  dana  desa atau  keuangan  desa  disebabkan  karena  belum  memahami  secara  maksimal dalam pengelolaan keuangan desa.
Banyak  juga  ditemui  dalam  berbagai  kasus  bahwa  terkadang  banyak desa yang belum cukup cakap dalam mengelola dana desanya. Dimana sering ditemui permasalahan terkait dengan administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang ada. Hal ini juga merupakan salah satu tantangan besar karena dari segi sumber daya manusianya masih perlu diperkaya lagi. Terkait hal  inilah  aparatur  desa  sangat  perlu  diperkaya  dengan  pengetahuan  dan ketrampilan  sehingga  dalam  mengelola  keuangan  desanya  dapat  tersusun secara rapi, sistematis, efektif serta efisien.

## Metode Pelaksanaan
Adapun metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu dengan metode  ceramah,  dialog  serta  pendampingan  dan  praktik  melalui  bimbingan teknis;
1. Kegiatan  pertama  dilakukan  melalui  observasi  dan  diskusi  kepada pihak aparatur desa Oenak terhadap Persoalan Pengelolaan Keuangan Desa dan terkait sasaran kegiatan;
2. Kegiatan kedua dilakukan melalui seminar dan sosialisasi Permendagri No.  20  Tahun  2018  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  Desa  Oenak Kecamatan Noemuti;
3. Pendampingan  terkait  Pengelolaan  Keuangan  Desa  termasuk  adanya Buku  Pembantu  Bank,  Buku  Pembantu  Pajak  dan  Buku  Pembantu Panjar  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti  Kabupaten  Timor  Tengah Utara.
Adapun kegiatan diadakan langsung di Ruang Aula Kantor Desa Oenak dengan  melibatkan  perangkat  desa.  Adapun  rincian  peserta  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  Ketua  BPD,  Sekretaris  BPD  dan  Anggota, Kepala  Seksi,  Kepala  Dusun  1,  Kepala  Dusun  2,  dan  4  Tenaga  Administrasi Desa.
ISSN 2776-5636 (Online) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1(4), 2021, 219-226 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1365 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v1i4.1365

## Hasil dan Pembahasan
Adapun  proses  kegiatan  pengabdian  Pengelolaan  Keuangan  Desa  ini yaitu dibagi dalam 3 tahap yakni: 1) Diskusi terhadap Persoalan Pengelolaan Keuangan  Desa;  2).  Workshop  Pengelolaan  Aset  Desa;  3)  Pelatihan  dan Pendampingan  Pengelolalaan  Keuangan  Desa.  Ketiga  tahapan  itu  akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tahap Pertama
Kegiatan  dimulai  dengan  diskusi  dengan  Pihak  Aparatur  Desa mengenai  apa  yang  menjadi  kendala  dan  persoalan  teknis  pengelolaan keuangan desa di Desa Oenak Kecamatan Noemuti. Kegiatan ini berlangsung kurang  lebih  sebulan  dengan  terus  menjalin  hubungan  komunikasi  dengan bapak  Desa  terkait  persoalan  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Selain  itu dilakukan observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan perangkat- perangkat desa di Pemerintahan Desa pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.
Setelah  melalui  diskusi  yang  cukup  intens  dengan  bapak  Desa  dan aparatur desa diperoleh informasi bahwa persoalan pengelolaan desa ini lebih kepada  ketidaksengajaan  perangkat  desa  dikarenakan  kurang  paham mengelola  keuangan  desa  yang  baik.  Dimana  pengelolaan  keuangan  desa dimulai dari perencanaan, sampai pada pertanggungjawababnya. Yang paling banyak  terjadi  mengenai  penatausahaan  dan  pelaporan.  Aparatur  desa banyak  yang  mengabaikan  mekanisme  pentingnya  penatausahaan  keuangan yang  baik  hingga  pelaporannya  sehingga  dalam  pembuatan  laporan  akhir menjadi sedikit terkendala.  Sebagai contoh dalam persoalan penatausahaan keuangan desa dimana bendahara desa terkadang masih kurang tertib dalam membukukan  setiap  pembelanjaan  desa.  Dan  terkadang  pula  sering  terjadi kesalahan  dalam  menginput  kode  akun  sub  kegiatan  desa.  Dari  beberapa persoalan  yang  diperoleh  inilah  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  workshop pengelolaan keuangan desa untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama.
Gambar  1. Foto  Diskusi  dengan  Pihak  Aparatur  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Terkait Persoalan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2. Tahap Kedua
Kegiatan tahap kedua ini yakni workshop Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan  berlangsung  di  Ruang  Aula  sekaligus  menjadi  ruang  kerja  Kantor Desa Oenak pada tanggal 04 - 05 Agustus 2021 dengan rincian peserta yang terdiri  dari  14  orang  yang  ada  yakni  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur
Marisa S. B. Seran, Andre Pattipeilohy, Fransiskus Atok Sosialisasi Dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti
Keuangan,  Ketua  BPD,  Sekretaris  BPD  dan  Anggota,  Kepala  Seksi,  Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, dan 4 Tenaga Administrasi Desa.
Adapun rincian kegaitan yakni sebagai berikut:
a. Pertama pembahasan mengenai pendalaman persoalan dan diskusi tindak lanjut  solusi  terhadap  permasalahan  teknis  pengelolaan  keuangan  desa dan  kegiatan  dilanjutkan  dengan  pemaparan  materi  terkait  dengan pengelolaan  keuangan  desa.  Kegiatan  terlebih  dahulu  buka  oleh  Kepala Desa Oenak setelah itu dilanjutkan dengan memberikan pre test terhadap pemahaman  awal  terkait  pengelolaan  aset  desa.  Selanjutnya  dilakukan diskusi  dan  pemaparan  materi  pengelolaan  keuangan  desa  sampai kegiatan selesai.
b. Dari  hasil  pree  test  ditemui  bahwa  pemahaman  aparatur  desa  terakit dengan pengelolaan keuangan masih dibilang minim. Hal ini didapat dari 20 perangkat desa yang megikuti kegiatan ini 15 orang diantaranya masih belum memahami dengan baik terkait dengan pengelolaan keuanan desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan 5 diantaranya sudah cukup baik dalam memahami pengelolan keuangan desanya.
Gambar 2. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Oleh Kepala Desa Oenak
Gambar 3. Pelaksanaan Pre Test Bagi Perangkat Desa Oenak
Gambar 4. Pemaparan Materi Terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Gambar 5. Diskusi dan Tanya Jawab Terkait Pengelolaan  Keuangan Desa

## 3. Tahap Ketiga
Pada  tahapan  ini  dilakukan  Pendampingan  Pengelolalaan  Aset  Desa terhadap tindak lanjut persoalan pengelolaan aset desa. Dalam pendampingan ini  lebih  difokuskan  pada  hal  yakni;  Penatausahaan  Keuangan  Desa  berupa Buku  Kas  Umum,  Buku  Pembantu  Bank,  Buku  Pembantu  Pajak  dan  Buku Pembantu Panjar  Desa. Dalam pendampingan penatausahaan keuangan desa dijelaskan  pada  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  bahwa  mengenai penatausahaan  keuangan.  Adapun  Penatausahaan  yang  sesuai  dengan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah:
(1) Penatausahaan  Keuangan  Dilakukan  Oleh  Kaur  Keuangan  Sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
(2) Penatausahaan  Dilakukan  Dengan  Mencatat  Setiap  Penerimaan  Dan Pengeluaran Dalam Buku Kas Umum.
(3) Pencatatan Pada Buku Kas Umum Ditutup Setiap Akhir Bulan.
(4) Kaur  Keuangan  Wajib  Membuat  Buku  Pembantu  Kas  Umum  Yang Terdiri Atas:
Marisa S. B. Seran, Andre Pattipeilohy, Fransiskus Atok Sosialisasi Dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti
(5) Buku  Pembantu  Bank,  Merupakan  Catatan  Penerimaan  Dan Pengeluaran Melalui Rekening Kas Desa
(6) Buku  Pembantu  Pajak,  Merupakan  Catatan  Penerimaan  Potongan Pajak Dan Pengeluaran Setoran Pajak
(7) Buku  Pembantu  Panjar,  Merupakan  Catatan  Pemberian  Dan Pertanggungjawaban Uang Panjar
Di  lapangan  kemudian  muncul  persoalan  dikarenakan  masih  adanya kesalahan  Kaur  Keuangan  dalam  mengadakan  pencatatan  pada  Buku  kas serta kurang mengingat akun kode rekening dari setiap sub kegiatan. Hal ini yang  kemudian  menjadi  pendampingan  tim  di  lapangan  dengan  terlebih dahulu  memberikan  panduan  kodefikasi  pengelolaan  keuangan    desa  yang sesuai  dengan  Kepmendagri.  Setelah  itu  kemudian  dibantu  untuk menginventarisir setiap nota pembelanjaan desa dengan baik sehingga dalam menatausahakan  jenis  pengeluarannya  sesuai  sehingga  dapat  membuat laporan  akhir  pelaksanaan  kegiatan  dengan  baik.  Kegiatan  ini  intensif  Tim lakukan pendampingan sampai pada selesainya  Pengisian Buku Kas Umum, Buku  Pembantu  Bank,  Buku  Pembantu  Pajak  dan  Buku  Pembantu  Panjar sesuai  dengan  tata  aturan  pengkodean  akun  rekening  dari  Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
Dari  tahapan  ini  tim  terus  kiat  melakukan  pendampingan  terhadap para  perangkat  desa.  Sehingga  para  perangkat  desa  pun  mulai  memahami akan prosedur pengelolaan keuangan desa yang benar sesuai dengan aturan permendagri  nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Sehingga  para  perangkat  desa  sudah  memiliki  dokumen  pendukung  yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Gambar 6. Bimbingan Teknis Terkait Perencanaan Hingga Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Gambar 7 . Pelaksanaan Post Test bagi Perangkat Desa Oenak
Gambar 8. Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oenak

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  Sosialisasi  Dan Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Adanya peningkatan kapasitias dalam bentuk pemahaman oleh Aparatur Desa  yang  ada  di  Desa  Oenak  Kecamatan  Noemuti  tentang  peran aparatur  desa  dan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan permendagri Nomor 20  tahun 2018.
2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa demi terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  ada  di  Desa  Oenak  Kecamatan Noemuti  Kabupaten Timor Tengah Utara.
Dari  kegiatan  ini  akan  terus  mendapatkan  perhatian  dan  bimbingan  secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Nurcholis,  H.  (2011). Pertumbuhan  &  penyelenggaraan  pemerintahan  desa .

## Erlangga
Mutalib,  M.  T.  (2016).  Pengelolaan  Keuangan  Desa/Dana  Desa  Menurut Undang-Undang Desa. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Yogjakarta
Indonesia,  R.  (1979).  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara .
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI.
Yustisia,  T.  V.  (2015).  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.
Kementerian Dalam Negeri (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Wardoyo,  Hasto.  2015.  Penguatan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Optimalisasi Peran BUMDes. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya