Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.2: 154-164,  Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia

## Dodi Febrian
Program Pascasarjana UIN Sunan Kali Jogo
dodifebrian7@gmail.com

## Abstract
Indonesia has a dualism in the economic system, namely the conventional economic system  and  the  sharia  economic  system.  for  that,  in  supporting  the  progress  of  the sharia economy, an independent or independent sharia audit institution is needed as the conventional audit institution today. Call it a private or government-owned audit service  institutions  such  as:  Public  Accounting  Firm  (KAP),  the  Supreme  Audit Agency  (BPK),  and  the  Financial  Services  Authority  (OJK).  If  the  establishment  of an  independent  sharia  audit  institution  is  difficult  to  carry  out,  then  the  private  or government-owned audit institution should provide additional audit services namely a comprehensive sharia audit at sharia business institutions. Sharia audits must be carried  out  thoroughly  by  all  institutions  or  companies  conducting  sharia-based business activities, ranging from sharia hospitality, Islamic banks, Islamic hospitals, halal restaurants, and so forth. Sharia auditors, both internal and external auditors must  have  competence,  knowledge  and  understanding  of  sharia  accounting, muammalah  fiqh,  shariah  auditing,  sharia  financial  management  and  structured audit processes in conducting shariah complience tests.

## Keywords: competence, dualism, independent, and complience test

## A. PENDAHULUAN
Audit  syariah  sudah  diterapkan  jauh-jauh  sebelumnya  oleh  berbagai  lembaga di Indonesia, dan yang menerapkan audit syariah mayoritas dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seharusnya audit syariah tidak hanya dilakukan oleh bank syariah tetapi juga harus diterapkan oleh lembaga-lembaga islam lainnya seperti rumah sakit islam,  rumah  makan  halal,  perhotelan,  pegadaian,  asuransi,  manufaktur  dan  lain sebagainya.
Audit di Indnesia seharusnya dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yakni lembaga  audit  dan  lembaga  audit  syariah,  karena  di  Indonesia  dan  negara-negara mayoritas  muslim  yang  memiliki  berbagai  kegiatan  bisnis,  baik  itu  yang berlandaskan  profit  semata  sampai  yang  berlandaskan  atas  prinsip-prinsip  syariah atau  yang  sering  kita  dengar  sistem  ekonomi  dualisme  (konvensional  dan  syariah). Lembaga  bisnis  yang  berlandaskan  prinsip  syariah  ini  tentu  saja  yang  mengaudit adalah auditor yang paham aspek-aspek syariah.
Sebenarnya  audit syariah memiliki ruang lingkup  yang sangat  luas, sebut  saja tiga  bagian  penting  dalam  auditing  syariah  yakni  audit  lembaga  syariah  dan  audit laporan  keuangan  syariah,  dan  audit  kepatuhan  perasinal  syariah.  Tiga  bagian  ini
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
memiliki  peranan  dan  tugas  yang  berbeda,  kita  tahu  sekarang  dari  tori-teori  yang dipelajari  bahwa  audit  syariah  ialah  hanya  proses  mengaudit  untuk  menentukan apakah  lembaga  tersebut  sesuai  dengan  kepatuhan  syariah,  padahal  audit  semacam ini merupakan salah satu komponen dari audit syariah yang disebut audit kepatuhan operasional  syariah,  yang  menjadi  pertanyan  saya  siapa  yang  mengaudit  bagian keuangan  dari suatu  perusahaan,  apakah sesuai  dengan standar pelaporan akuntansi syariah yang berlaku umum. Tentu yang melakukan ini adalah auditor yang mengerti teori  dan  praktik  akuntansi  syariah,  fiqih  muammlah,  dan  perosudur  audit  syariah dan lain sebagainya.
Sekarang  ini  audit  syariah  hanya  dijadikan  bagian  pelengkap  dari  peroses aditing,  padahal  audit  dan  audit  syariah  baik  itu  dilihatat  dari  standar,  hasil pelaporannya,  dan  lembaga  yang  diaudit  merupakan  hal  yang  berbeda.  Contoh  di negara  kita  Indonesia,  yang  diaudit  dalam  lembaga  bisnis  syariah  hanya  kepatuhan operasional  terhadap  kepatuhan  syariahnya  saja,  padahal  audit  syariah  memiliki beragam jenis auditing, sebut saja diantaranya audit laporan keuangan syariah, audit kepatuhan operasional syariah dan audit lembaga syariah, ketiga auditing syariah ini merupakan proses audit yang berbeda. Bandingkan dengan di Malaysia misal, disana audit  syariah  mempunyai  tiga  level  yakni:  (1)  audit  laporan  keuangan  Lembaga Keuanagan  Syariah,  (2)  pemenuhan  audit  pada  organisasi,  individu  dan  sistem,  (3) pemerintahan  sharia  compliance.  Dari  tiga  level  di  atas  memiliki  tugas,  tujuan  dan standarnya bebeda dengan tujuan untuk mengisi gap  atau hak antara keinginan dan praktek nyata audit syariah di Malaysia (otman, 2016).
Di  Indonesia  sendiri  sering  kita  jumpai  diberbagai  artikel  yang  menyebutkan masalah-masalah  dalam  auditing  syariah  seperti  kurangnya  tenaga  auditor  syariah, tidak  adanya  lembaga  indpenden  auditing  syariah,  tidak  adanya  standar  baku  yang menjadi  acuan  audit  syariah,  kurangnya  sokongan  pemerintah  dalam  menerapkan auditing  syariah,  dan  berbagai  masalah  lainya.  Baru-baru  ini  Indonesia  mulai mencoba  memenuhi  kekurangan  auditor  syariah  melalui  pendidikan,  sekarang  ini sudah  banyak  perguruan  tinggi  yang  membuka  fakultas  dan  jurusan  ekonomi syariah,  dimana  didalamnya  diajarkan  berbagai  mata  kuliah  yang  menopang kebutuhan  auditor  syariah  seperti:  audit  syariah,  akuntansi  syariah,  fiqih muammalah,  analisis  laporan  keuangan  syaiah,  bahkan  pelatihan  bersertifikasi  bagi auditor syariah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah audit syariah hanya menjadi pelengkap dari peoses audit yang hanya menguji kepatuhan syariah saja seperti yang diajarkan  sebelumnya,  dan  seperti  apa  posisi  dan  peranan  yang  ideal  dari  audit syariah di Indonesia?

## B. LANDASAN TEORI
1. Audit konvensional
Menurut  Accounting  Statement  of  Basic  Auditing  Concepts  mendifinisikan audit  sebagai  suatu  proses  sistematik  untuk  menghimpun  dan  mengevaluasi  bukti
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
secara  objektif  mengenai  asersi  tentang  berbagai  tindakan  atau  kejaidan  ekonomi untuk  menentukan  tingkat  kesesuaian  antara  asersi  tersebut  dengan  tujuan  untuk menyatakan  pendapat  tentang  kewajaran,  dalam  semua  hal  yang  material,  posisi keuangan,  hasil  usaha,  perubahan  ekuitas,  dan  arus  kas  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Henry Simamora, 2002).
Ditinjau  dari  bidang  pemeriksaannya  auditing  secara  umum  dibagi  menjadi tujuh  bagian  yakni:  Audit  Laporan  Keuangan  ( Financial  Statement  Audit), Audit Kepatuhan (Compliance  Audit), Audit  Operasional (Management  Audit), Audit Sistem Informasi, Audit Forensik, Audit Investigasi, Audit Lingkungan, namun pada dasarnya  tipe  audit  pada  lembaga  bisnis  ada  tiga  macam  (Henry  Simamora,  2002) yakni:
a. Audit  Laporan  Keuangan  ( Financial  Statement  Audit) ,  ini  merupakan  proses audit  yang berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi  bukti tentang  laporan-laporan  suatu  entitas  dengan  tujuan  memberikan  pendapat (opini) tentang laporan tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum.  Untuk  mendukung kemajuan  bisnis  digital  saat  ini  juga  dibekembangkan  audit  laporan  keuangan berbasis data digital atau yang disebut Audit Sistem Informasi keuangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi, umumnya menggunakan system Elektronik Data Processing (EDP).
b. Audit  Operasional (Management  Audit) adalah  jenis  pemeriksaan  terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. meliputi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien.
c. Audit  Ketaatan (Compliance  Audit) yaitu  jenis  pemeriksaan  yang  tujuanya untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  telah  mentaati  peraturan  dan  kebijakan- kebijakan yang berlaku baik yang di tetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern entitas/perusahaan. Audit ketaatan berfungsi untuk menentukan sejauh mana  perusahaan  mentaati  peraturan,  kebijakan,  peraturan  pemerintah  bahkan hukum yang harus dipatuhi oleh entitas yang di audit.
Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak, yang  disebut  auditor.  Auditor  betugas  meriksa,  mengevaluasi  suatu  organisasi, sistem, proses, atau produk dengan tujuan untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari  audit  telah  diselesaikan  atau  berjalan  sesuai  dengan  standar,  regulasi,  dan praktik yang telah disetujui dan berlaku umum, dengan demikian, kepercayaan pihak yang berkepentingan bisa tumbuh. Macam auditor menurut Hanry Simamora (2002) yaitu:
a. Auditor  Internal,  bertanggungjawab  dalam  membantu  manajer dalam mengaudit  dan  mengawasi  asset (saveguard  of  asset) ,  mengawasi  kegiatan operasional perusahaan sehari-hari perusahaan termasuk compliance audit.
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Gambar 1. Skema audit pada entias bisnis
b. Auditor  Ekstern,  merupakan  auditor  diluar  struktur  perusahaan  yang  mereka audit  dan  bekerja  secara  independent  dan  objektif.  Umumnya  auditor  ekstern menghasilkan audit laporan keuangan.
c. Auditor Pemerintah, merupakan lembaga  jasa audit milik  instansi pemerintah, umumnya  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Direktorat Jendral  Pajak  (DJP)  yang  berada  dibawah  naungan  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia  yang  mempunyai  tugas  menilai  kewajaran  informasi laporan  keuangan  instansi  pemerintah  atas  pelaksanaan  program  dan penggunaan asset milik pemerintah.
Oleh  karena  itu  seorang  auditor  yang  memiliki  kopetensi,  pengetahuan  dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara  lebih  mendalam  dan  lebih  mudah  dalam  mengikuti  perkembangan  yang semakin  kompleks  dalam  lingkungan  audit  kliennya.  Kompetensi  yang  harus dimiliki oleh seorang auditor dan karakter yang harus ada dalam diri seorang auditor dapat dilihat pada Gambar 2.
AUDIT Audit operasional Audit laporan keuangan Audit ketaatan Memeriksa asersi laporan keuangan
Keriterianya adalah perinsip akuntansi yang berlaku umum Memeriksa tindakan seseorang atau entitas Keriterianya adalah hukum dan peraturan Memeriksa semua/bagian aktivitas
organisasi
Keriterianya adalah tujuan organisasi Melaporkan kewajaran dari laporan keuangan Melaporkan ketaantan dengan keritria
Melaporkan perbaikan yang dianjurkan
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Gambar 2. Kompetensi dan Karakter Auditor

## 2. Audit Syariah
Menurut  Shafi  2004,  audit  syariah  merupkan  peroses  sistematis  dengan menghitung,  memeriksa  dan  memonitor,  t indakan seseorang  (pekerjaan  duniawi atau  amal  ibadah),  secara  lengkap  sesuai  dengan  aturan  syariah,  agar  mendapat reward dari Allah di akhirat, Menurut definisi tersebut maka pengertian audit syariah ialah  salah  satu  unsur  meluli  pendekatan  administratif.  Maka  administrasi menggunakan  sudut  pandang  keterwakilan.  Oleh  karena  itu,  auditor  merupakan wakil  dari  para  pemegang  saham  yang  menginginkan  pekerjaan  (investasi)  mereka sesuai  dengan  hukum-hukum  syariat  Islam,  dengan  tujuan  untuk  menilai  tingkat penyelesaian  (progress  of  completness)  dari  suatu  tindakan,  memperbaiki  (koreksi) kesalahan,  memberikan  reward  (ganjaran  baik)  atas  keberhasilan  pekerjaan  dan memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.
Ada beberapa lingkup audit syari'at, yang meliputi audit atas laporan keuangan, operasional  audit,  struktur  audit  dan  akhirnya  audit  teknologi  informasi.  Auditor syari'at  (eksternal  atau  internal)  harus  memastikan  bahwa  semua  pedoman  dan peraturan  syari'ah  harus  diikuti  oleh  lembaga  bisnis  (Haniffa,  2010).    Sedangkan standar auditing syariah yang independen terhadap lembaga organisasi  yang terlibat dalam  keuangan  industri  Islam  ada  dua  yakni  standar  yang  dikeluarkan  oleh Islamic Financial  Services  Board  (IFSB)  atau  Dewan  Pengawas  Syariah  dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial  Institutions (AAOIFI). Keduanya telah mengeluarkan standar akuntansi dan pelaporan dan juga audit serta tata  kelola  perusahaan  (IFSB,  2006).  IFSB  merekomendasikan  bahwa  pelaksanaan prinsip-prinsip  harus  proporsional  dengan  ukuran,  kompleksitas,  struktur,  ekonomi signifikansi  dan  profil  risiko  lembaga  bisnis.  Sementara  itu,  AAOIFI  yang diterbitkan dengan tujuan untuk memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atas  laporan  keuangan,  apakah  mereka  siap,  dalam  semua  aspek  baik  itu  sifatnya
1. Kemampuan berkomunikasi
2. Kemampuan mengidentifikasi
masalah dan solusinya
3. Memperbaharui perubahan peraturan industri dengan standar profesional 1. Tanggung Jawab Profesi. 2. Kepentingan Publik.
3. Integritas.
4. Objektivitas.
5. Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional.
6. Kerahasiaan.
7. Perilaku Profesional.
8. Standar Teknis.
Kompetensi Auditor menurut
Internasional standars for the professional practice of internal Karakter Auditor menurut Henry Simamora
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
material,  berdasarkan  fatwa,  keputusan  dan  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh  dewan pengawas  syari'ah.  Maka  dari  itu  auditor  harus  memiliki  pengetahuan  dibidang syari'ah  untuk  menguji  kepatuhan  dengan  aturan  dan  prinsip  syari'at  dengan  dasar bukti yang cukup dan tepat  yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa  lembaga yang  diaudit  telah  mematuhi  aturan  syariat  Islam  dan  prinsip-prinsip  syariah  baik (Fatwa, putusan dan bimbingan yang dikeluarkan oleh SSB.
Mengawasi  aspek  syariah  dari  kegiatan  operasional  lembaga  syariah  di Indonesia  menjadi  kewenangan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  DSN  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  majelis  ulama  Indonesia  (MUI).  Dalam  mengawasi lembaga  bisnis  syariah  secara  langsung  sebagai  kepanjangan  tangan  DSN  maka dibentuklah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  atas  dasar  pada  kesadaran  akan pentingnya  menjaga  kegiatan  usaha  bank  sariah  agar  senantiasa  berjalan  sesuai dengan  nilai-nilai  syariah  sesuai  dengan  fatwa  DSN.  Menurut  Shafi’i,  Salleh  dan Shahwan  (2010),  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  para  penasihat  syariah  untuk memastikan  bahwa  semua  produk,  jasa,  kebijakan  dan  kontrak  mematuhi  peraturan syariat Islam.
Tugas  utama  Dewan  Syariah  Nasional  mengacu  pada  keputusan  DSN  No.1 tahun  2000  tentang  pedoman  Dasar  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  anatara  lain meliputi:
1) Menumbuhkembangkan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Dengan  pemaparan  diatas  akan  timbul  perbedaam  audit  syariah  dengan  audit konvensional menurut Minarni (2013), perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional
No  Audit Syariah Audit Konvensional 1 Obyeknya  semua  lembaga  bisnis  baik itu,  bank  atau  non  bank  yang beroperasi dengan prinsip syariah Obyeknya  semua  lembaga  bisnis  baik itu,  bank  atau  non  bank  yang tidak beroperasi  berdasarkan  prinsip syariah. 2 Mengharuskan adanya peran DPS Tidak ada peran DPS
3 Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikat Akuntansi Syariah) Tanpa ketentuan bersertifikasi SAS 4 Standar audit AAOIFI Standar Auditing IAI 5 Opini berisi tentang shari’a compliance atau tidak Opini  berisi  tentang  kewajaran  atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan Perusahaan
Sumber: Minarni (2003)
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  ( library  research) ,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau  pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan,  atau  telaah  yang  dilaksanakan untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Untuk memperoleh hasil  yang  benar  dan  tepat  dalam  menganalisa  data,  penulis  menggunakan  teknik analisis  isi.  Analisis  isi  ( Content  Analysis )  adalah  penelitian  yang  bersifat pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak  di  media massa

## D. PEMBAHASAN
Indonesia  memiliki  dualisme  sistem  ekonomi  yaitu  sistem  ekonomi konvensional  dan  sistem  ekonomi  syariah,  untuk  itu,  dalam  menunjang  kemajuan perkonomian syariah diperlukan lembaga audit syariah yang independen atau berdiri sendiri  seperti  lembaga  audit  konvensional.  Sebut  saja  lembaga  jasa  audit  milik swasta ataupun pemerintah seperti: Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharunya menyediajakan jasa audit  tambahan  yakni  audit  syariah  secara  komperhensif  pada  lembaga  bisnis syariah.
Lembaga  audit  baik  itu  milik  pemerintah  maupun  swasta  diatas  setidaknya memberikan jasa audit syariah yang menyeluruh seperti; pertama, jasa audit laporan keuangan  syariah,  ruang  lingkupnya  melakukan  pengujian  atas  laporan  keuangan lembaga  bisnis  dan  memastikan  kesesuaian  laporan  keuangan  tadi  apakah  sesuai dengan  standar  akuntansi  syariah  yang  berlaku  umum  agar  tidak  terjadi  salah  saja material.  Kedua,  jasa  audit  kepatuhan  operasional  syariah,  yakni  melaksanakan pengujian atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga bisnis syariah apakah akad, dan praktiknya sesuai ketentuan syariah atau fatwa-fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Dan yang ketiga, jasa audit atas kepatuhan lembaga bisnis atas ketentuan syariah  yang  melakukan  pemeriksaan  atas  seluruh  aspek  kegiatan  yang  dilakukan oleh  lembaga  bisnis  yang  bertujuan  agar  kegiatan  lembaga  sesuai  aturan  yang dikehndaki  syariah  dan  visi  misi  yang  telah  ditetapkan  diawal.  Dalam  praktiknya, pengawasan sekaligus audit syariah di Indonesia merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah, padahal belum tentu DPS itu paham proses auditing syariah, akuntansi syariah dan lain-lain.
Seorang auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam syari'at, fiqh muammalah, akuntansi, keuangan, audit dan bisnis harus memetingkan auditor  syariah,  guna  untuk  meningkatkan  kinerja  menejmen  lebih  baik  dan mematuhi syariat Islam (Khan, 1985). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009), bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua  kualifikasi,  yakni  kualifikasi  syariah  (fiqh  muamalah)  maupun  di  bidang
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
keuangan.  Dalam  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  (Kasim,  Sanusi,  Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, diketahui bahwa terjadi lack pada aspek kualifikasi auditor  syariah.  Lack  ini  terjadi  dikarenakan  hingga  saat  ini  di  Indonesia,  lembaga pendidikan  yang  mencetak  akuntan  syariah  sangatlah  minim  yang  berimbas  pada praktisi auditor syariah yang terbatas.

## Gambar 3. Skema audit syariah
Masalah  yang  ada  dalam  audit  syariah  di  Indonesia  adalah  pertama  auditor syariah  jumlahnya  terbatas,  karena  lembaga  penyuplai  SDM  berkualitas  belum mampu  memenuhi  kebutuhan  industri.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya time lag  y ang  panjang , dimana  industri  membutuhkan  SDM  dalam  waktu  yang  singkat, sedangkan  lembaga  penyuplai  SDM  (Lembaga  Pendidikan)  membutuhkan  waktu yang panjang untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan.
Kedua, auditor yang disediakan lembaga penyuplai SDM dengan auditor yang dibutuhkan  industri  mengalami mis-match kualifikasi.  Idealnya  seorang  auditor syariah  memiliki  kemampuan  yang  integrative  antara  pengetahuan  umum,  syariah, dan  bisnis  industri  kontemporer.  Sehingga  saat  ini  yang  mengaudit  Laporan Keuangan  (audit  umum)  adalah  Auditor  Umum  dan  yang  di  sisi  syariah  adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## AUDIT SYARIAH
Audit kepatuhan lembaga syariah Audit laporan
keuangan syariah Audit operasional syariah Memeriksa asersi laporan keuangan
Keriterianya adalah perinsip akuntansi syariah yang berlaku umum Memeriksa produk dan
jasa entitas
Keriterianya adalah fatwa syariah Memeriksa semua/bagian aktivitas entitas Keriterianya adalah tujuan syariah Melaporkan kewajaran dari laporan keuangan sesuai perinsip akuntansi syariah yang berlaku umum Melaporkan ketaantan dengan keritria berlandaskan aturan syariah Melaporkan anjuran perbaikan agar kegiatan sesuai aturan yang dikehndaki syariah
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Gambar 4. Karakteristik auditor syariah menurut penulis
Ketiga, saat ini di Indonesia yang berperan sebagai auditor syariah adalah DPS. DPS inilah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah di  lembaga  bisnis  syariah.  namun,  dalam  melaksanakan  tugasnya,  standar mekanisme  kerja  DPS  dalam  lembaga  bisnis  syariah  belum  ada.  Opini  yang  DPS keluarkan  sifatnya  umum,  belum  terstruktur,  belum  seragam  dan  belum  memiliki klasifikasi layaknya opini auditor umumnya (seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan  pengecualian,  tidak  wajar  dan  tidak  memberikan  opini),  opini  yang  dibuat masih berdasar inovasi dan inisiatif DPSnya sendiri.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik audit syariah yang ideal di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  bertindak  dalam  mengawasi  penerapan  fatwa dilembaga  bisnis  syariah  dan  melakukan  shariah  review  terkait  produk  dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bisnis syariah saja dengan meneliti hasil
Khan (1985)
 akuntansi,
 organisasi bisnis dan keuangan,
 teori dan praktik manajemen,
 fiqh Islam  dan usul al-fiqh  teori dan praktik auditing. Abdul Rahman (2008)  Pengetahuan syariah yang diterapkan di Lembaga Islam  Pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan auditing. Hameed (2009)  Prinsip fiqh Muamalah
 Produk bnak syariah
 Standar akuntansi dan audit dalam
AAOIFI  Kemampuan untuk mereview fatwa dari
DPS bank syariah yang bersangkutan termasuk fatwa DPS dari bank lain AUDITOR SYARIAH AUDITOR Pengtahuan tambahan Kode Etik AAOIFI  Kebenaran  Integritas
 Kepercayaan  Keadilan
 Independen  Obyektivitas  Kompetensi  Profesional Kode Etik AAOIFI
 Kehati-hatian  Kerahasiaan  Perilaku profesional  Standard teknis Hameed (2009)  Pengetahuan  Kebijaksanaan
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
laporan  audit  syariah,  yang  mengaudit  laporan  keuangan,  audit  kepatuhan operasional  syariah,  dan  audit  lembaga  syariah  menjadi  tugas  auditor  syariah (internal dan eksternal)
2. Lembaga  audit  syariah  harus  berdiri  sendiri  (indpenden)  atau  lembaga  audit konvensional  baik  itu  milik  pemrintah  maupun  swasta  memberikan  jasa tambahan berupa jasa audit syariah.
3. Setiap  lembaga  bisnis  syariah  seharusnya  diharuskan  membentuk  fungsi  audit syariah internal sendiri, supaya tujuan syariah bisa berjalan dengan optimal.
4. Ruang  lingkup  audit  syariah  meliputi  laporan  keuangan  (termasuk  Islamic Social  Report  dan  CSR),  aktivitas  ekonomi,  kinerja,  pengaruh  sosial  dan lingkungan, SDM, kesyariahan produk, dan lain sebagainya.
5. Harus  dibuatkan  standar  audit  syariah  yang  baku  seperti Standar  Umum ( General  Standards ),  Standar  Pekerjaan  Lapangan  ( Standards  of  Field Work ), dan Standar Pelaporan (Standards of Reporting ).
6. Tersedianya  kerangka  kerja  audit  (audit  framework)  yang  didasarkan  pada aturan  kegiatan  lembaga  bisnis  syariah  yang  berisi  prosedur  pelaksanaan  dan tugas auditor syariah secara jelas dengan menyertakan aspek religiusitas.
7. Audit  syariah  harus  memastikan  kebenaran,  keadilan  dan  relevansi  laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  hukum  dan  prinsip  syariah  serta  tujuan syariah.
8. Auditor  syariah,  baik  itu  auditor  internal  maupun  ekternal  harus  memiliki kompetensi,  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  akuntansi  syariah,  fiqih muammalah, audit syariah, menejmen keuangan syariah dan proses audit secara terstruktur dalam melakukan shariah complience test.
9. Audit  syariah  dilakukan  sepanjang  tahun,  tidak  hanya  pada  saat-saat  tertentu saja.
10. Audit  syariah  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  oleh  semua  lembaga  atau perusahaan  melakukan  kegiatan  bisnis  berlandaskan  syariah,  mulai  dari perhotelan  syariah,  bank  syariah,  rumah  sakit  islam,  rumah  makan  halal,  dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam praktiknya  audit  syariah  pengawasan  sekaligus  audit  syariah  di  Indonesia  masih sebagai  pelengkap  dari  proses  audit  dikarenakan  audit  syariah  masih  menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah. Sedangkan untuk  praktik  audit  syariah  yang  ideal  di  Indonesia  salah  satunya  adalah  dengan berdirinya  lembaga  audit  syariah  secara  independen  tanpa  dibawah  pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
Vol.4 / No.2: 154-164, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  2010.  Accounting,  Auditing  and  Governance  Standards  for  Islamic Financial  Institutions.  Manama,  Bahrain:  Accounting  and  Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
Haniffa, R. 2010. Auditing Islamic financial institutions . Islamic finance: instrument and market, (Qfinance), 109-112.
Henry Simamora. 2004 . Auditing . Edisi Ke-1. STIE YKPN. Yogyakarta.
IFSB.  2006. Guiding  principles  on  corporategovernance  for  institutions  offering only  Islamic  financial  services  (excluding  Islamic  insurance  (takaful) institutions and Islamic mutual funds). Kuala Lumpur.
Kasim, N., & M. Sanusi, Z. .2013. Emerging issues for auditing in Islamic financial institutions  :  empirical  evidence  from  Malaysia. Journal  of  Business  and Managment, vol. 8, no5, pp. 10-17.
Kasim, N. B., Mohamad Ibrahim, S. H., & Sulaiman, M. 2009. Shari'ah Auditing in Islamic  Financial  Institutions:  Exploring  the  Gap  Between  the  "Desired" and the "Actual". Global Economny & Finance Journal, 2(2), 127-137.
M. A. Khan .1985 . "Role of auditor in an Islamic economy," Journal of Research in Islamic Economics.
Minarni. 2013. Audit Syariah dan Tata Kelola  Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal La  Riba  Vol  7,  No.1  2013: Good  Corporate  Governance  dalam  Lembaga Keuangan Syariah. Universitas Islam Indonesia.
Mohd  Ali,N.A,  Muhamed,Z.M,  Shahimi,  Shahida,  &  Shafii,  Zurina.2005. “Competency of Shariah Auditor in Malaysia: Issues and Challenges.” IIUM: Journal of Islamic Finance 4.1: 022-030.
Otman, radial dan rashid ameer.2016. Konseptualisasi tugas dan peran auditor dam lembaga keuangan syariah. Jurnal La Riba.
Shafii,  Z.,  Salleh,  S.  &Shahwan,  S.  2010.Management  of  shari'ah  non-compliance audit  risk  in  the  Islamic  financial  institutions  via  the  development  of shari'ah  compliance  audit  framework  and  shari'ah  audit  programme. Kyoto Bulletin of Islamic Areas Studies, 3.2, pp. 3-16.