Pemerintah  Indonesia  saat  ini  mengalami peningkatan  yang  cukup  pesar  di  berbagai bidang salah satunya adalah di perkembangan  ilmu  akuntansi  dan  juga ilmu pemerintahan. Akuntansi pemerintahan  menyatakan  bahwa  segala pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi yang dikhususkan pada pencatatan  di  badan  pemerintahan.  Karena adanya tuntutan untuk peningkatan akuntabilitas dan transaparansi atas pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan maka akuntansi pemerintahan menjadikannya sebagai rujukan dan kebutuhan  yang  tak  terelakkan.  (Rosyidi dalam Mualifu).
Sebagai  pemerintah  yang  menjalai kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat,  akuntabilitas  dinilai  menjadi sesuatu  yang  penting  bagi  para  pemangku kepentingan  .(Widyatama,  Novita,  and Diarespati 2017). Akuntabilitas menjadi hal yang  utama  dalam  mencapai  sistem  yang memiliki  tranpransi  pemerintahan  karena menjadi  indikator  keberhasilan  pemerintah dan menjadi tolok ukur kesejahteraan suatu otonomi. Pelaksanaan  otonomi  daerah
perlu  diterapkan  istilah  desentralisasi yang  diselenggarakan  untuk  menyalurkan anggaran  dari  pusat  ke  daerah.  Penerapan tata  pemerintahan  yang  baik  perlu dilakukan dan merupakan prasyarat dalam mencapai  tujuan  tersebut,  memerlukan beberapa  indikasi  seperti  transparansi  dan akuntabilitas yang jelas, tepat dan nyata.
Akuntansi pemerintahan tidak hanya  diterapkan  di  pusat  juga  dapat diterapkan hingga merambah ke perdesaan. Dengan arah kebijakan pembangunan  sesuai  dengan  pembukaan UUD  1945,  dibutuhkan  kesigapan  dari tiap  elemen  masyarakat  terutama  dari masyarakat perdesaan. Untuk pelaksanaan pemerintah  desa  dalam  memikul  peran desa sebagai dasar pembangunan bangsa.
Untuk  pengelolaan  alokasi  dana desa  yang  menjadi  kewajiban  daripada negara  ( Undang-Undang  Nomor  6 2014). Sistem  pengendalian  internal  menjadi faktor  dalam  desa  yang  mengindikasikan pada  publik  bahwa  pengalokasian  dana desa  menjadi  tampak  terbuka  untuk  dapat diakses  oleh  masyarakat  (Sweetenia  et al. 2019). Dalam sistem pengendalian

## Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa
MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Jln. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 E-mail : hakikiakbar1970@gmail.com (korespondensi) Submit : 2021-09-17 Review : 2021-10-16 Publish :  2022-01-26
Abstract : The village is a community unit that has territorial boundaries and the authority to regulate its own government. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the  internal  control  system  on  village  performance  in  managing  village  fund  allocations,  to determine  the  contribution  of  human  resources  to  village  performance  accountability  in managing village fund allocations and also to determine accountability analysis in managing village fund allocations. The research method used is using qualitative research methods with data analysis techniques using the  model  from Miles, Hibernian. Methods of data collection using documentation techniques, interviews and surveys to the field. The results of the study indicate  that the  internal  control  system  affects  the  management  of  village  fund  allocations, competence  affects  the  management  of  village  fund  allocations,  and  accountability  has  not affected the allocation of village funds.
Keywords: Internal  Control  System,  Competence,  Accountability,  Village  Fund  Allocation, Village
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
2
internal tidak dapa  tdipisahkan  dari pengaruh akuntabilitas karena pengendalian internal  merupakan  sistem  atau  prosedur dimana  terjadi  dalam  suatu  kegiatan  yang sesuai dengan kebijakan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan.
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah,  tiap  kabupaten  dan  kota menerima  dana  perimbangan  sebesar  10% yang  disebut  Alokasi  dana  desa  ( Undang- Undang  Nomor  6 2014)  Pasal  72  tentang Desa.
Untuk  menlai  kinerja  pemerintah, juga  digunakan  pengukuran  kinerja  yang mnjeadi salah satu indikator dalam akuntabilitas  kinerja  publik  khususnya dalam  pengelolaan  dari  Program  Alokasi Dana  Desa  (Purnama  2020).  Dari  beberapa cuplikan  berita  dari  DPR  (RI  n.d.)  bahwa terdapat  persoalan  mengenai  dana  desa ditahun  2018  pada  80  Kabupaten,  5  Kota dan  1006  Kecamatan  di  seluruh  Indonesia dalam  aspek  penindakan  dan  pengarahan. Permasalahannya  pada  aspek  program kegiatan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan penggunaan  alokasi  dana  desa,  sedangkan aspek  penindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko dengan membuat rencana dan penindakan Dari permasalahan yang  lain  menurut  (Umar,  Usman,  and Purba  2018)  bahwa  diperkirakan  sebanyak 32.000  desa  belum  memiliki  lompetensi teknokratik  desa,  khususnya  yang  terkait dengan keuangan pernyataan, dengan pernyataan  yang  dikeluarkan  Komisis Pemberantasan Korupsi menemukan
setidaknya  14  isu  kritis  terkait  dengan pengelolaan dana desa seperti kelembagaan,  aspek  pengelolaan,  kualitas laporan keuangan serta pengendalian internal  yang  dilakukan  sumber  daya manusia.
Desa  yang  akan  dijadikan  bahan penelitian adalah desa Berbek di Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo. Berdasarkan  informasi  dari  APBN  pada tahun  2020,  jumlah  dana  desa  adalah sebanyak  72  trilliun,  yang  terdiri  dari alokasi dasar berjumlah Rp
49.679.960.924.000,  Alokasi  Afirmasi Rp.1.079.996.661,  Alokasi  Kinerja  Rp 1.079.999.520, dan  Alokasi  Formulasi Rp 20.160.042.895. dari beberapa dana tersebut,  dana  ini  sangat  besar  dalam mengalokasikan  dana  desa  di  wilayah Desa  Berbek.  Desa  Berbek  dikatakan sebagai  desa  yang  tidak  tertinggal  dan tergolong  sebagai  desa  yang  maju. Dengan dana yang besar tersebut memiliki risiko yang ringgi untuk melakukan  penyelewengan  dana  dan melakukann  perbuatan  kecurangan.  Dari hal  tersebut,  peneliti  ingin  mengetahui sejauh  manakah  pengelolaan  alokasi  dana desa di desa tersebut dari indikator sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Santi  Putri  Laksmi  and  Sujana 2019)  bahwa  indikasi  kecurangan  oleh pihak  tertentu  disebabkan  oleh  pemberian dana  desa  dalam  jumlah  yang  besar. Fenomena  kasus  pengelolaan  keuangan desa  sudah  banyak  terjadi,  menurut Indonesian  Corruption  Watch (ICW) menyebutkan  kasus  korupsi  di  desa  dari tahun 2015 hingga 2017 semakin meningkat. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dan juga diperlukan pencegahan kemungkinan  terjadinya  kecurangan.  Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan  bahwa  kompetensi,  sistem pengendalian  internal  memberikan  kesan positif  dalam  mengatasi  persoalan  fraud dalam mengelola keuangan desa.
Namun  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Sweetenia  et  al.  2019)  mengkaji secara  empiris  tentang  akuntabilitas  yang memengaruhi pemerintah dalam mengelola  alokasi dana desa yang digambarkan  melalui,  kompetensi,  sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan desa yang menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa sistem pengendalian  internal  dapat  memengaruhi pemerintah  dalam  pengambilan  kebijakan untuk  pengelolaan  keuangan  desa  agar
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
3
menjadi  lebih  terbuka.  Berdasarkan  yang disajikan  dapat  memberikan  gambaran bahwa  sistem  pengendalian  itenral  dan kualitas penyajian laporan keuangan memberikan  kesan  pengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana desa.  akan  tetapi  dari  indikator  kompetensi tidak memberikan dampak terhadap pengelolaan  akuntabilitas  keuangan  alokasi dana desa.
Kemudian penelitian yang
dilakukan  oleh  (Mualifu,  Guspul,  and Hermawan 2019) yang membahas mengenai  akuntabilitas  dari  pemerintah yang  memuat  permasalahan  mengenai transparansi,  kompetensi  dan  komitmen anggota.  Berdasarkan  penelitian  tersebut menghasilkan  beberapa  kesimpulan  yang bahwasannya terdapat pengaruh positif dari semua  aspek  tersebut  terhadap  pemerintah desa dalam tinjauan akuntabilitas
Dari  beberapa  penelitian  tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa  sebagaian besar  dari  indikator  tersebut  menghasilkan pengarh  terhadap  pengelolaan  dana  desa beserta  pengelolaan  alokasi  dana  desa sehingga  dapat  memengaruhi  pengambilan kebijakan dari pemerintah
Berdasarkan  beberapa  studi  empiris tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  1) mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal 2) mengetahui kontribusi kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan  3) mengetahui  analisis  akuntabilitas  dalam mengelola alokasi dana desa.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan  kondisi  dimana  peneliti menjadi instrumen penelitian dengan pandangan  postpositvisme  (Sugiyono  2017). Peran  peneliti  adalah  untuk  mencari  data yang dibutuhkan dengan mengadakan wawancara  kepada  narasumber  pegawai pemerintahan Desa Berbek, Kecamatan Waru Kabupaten  Sidoarjo.  Peneliti  juga  memantau langsung  kondisi  yang  sebenarnya  di lapangan  atau  lokasi  dengan  pendekatan
ilmiah peneliti menekankan pada tiga fokus yaitu  1)  Sistem  Pengendalian  Internal  2) Kompetensi 3) Akuntabilitas, dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Lokasi penelitian  diadakan  di  Balai  Desa  Berbek. Informan  penelitian  disini  adalah  Kepala Desa  Berbek,  Sektretaris  Desa  Berbek, Bendahara  Desa  Berbek.  Teknik  analisis data  menggunakan  model  dari  Miles, Hibernian.  Dari  hal  tersebut,  peneliti  akan membagi menjadi beberapa analisis menggunakan  metode  pendekatan  dari Miles  yang  berisi  tentang  pengumpulan data, kemudian data akan disajikan kemudian  akan  diberikan  kesimpulan  dari penelitian tersebut (Miles 2014)

## HASIL Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  pada pemerintah  desa  Berbek  dalam  wawancara tersebut menghasilkan beberapa hasil wawancara  yang  di  dalam  nya  terdapat indikator yaitu 1)
Lingkungan Pengendalian, informan menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian di desa Berbek itu aman  juga  dengan  pengelolaan  dana  yang aman  dengan  dana  desa  hanya  menerima dana  dari  pemerintah  kurang  dari  1  milliar dengan  kegiatan  yang  terus  berlanjut. Upaya  untuk  menciptakan  lingkungan pengendalian  adalah  dengan  bekerja  sama dengan  beberapa  pihak  dengan  lembaga dibawah pemerintah desa Berbek. Pengelolaan  dana  desa  menaati  peraturan Bupati  Nomer  8  Tahun  2021  untuk menentukan besaran anggaran. 2) Penilaian Risiko,  untuk  menganalisis,  menyatakan dan  mengidentifikasi  risiko  dilakukan dengan  memperhatikan  regulasi  tersebut, jika  tidak  mematuhi  dan  memperhatikan regulasi  maka  akan  terkena  pelanggaran dan  untuk  menghindari  penylewengan  dan adanya  pengawasan  dari  tim  pelaksana yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. 3) Kegiatan Pengendalian, dari pendapat  informan  menjelaskan  bahwa kegiatan  pengendalian  dilakukan  dengan membagi  perangkat  menjadi  beberapa  Kasi dan  Kaur  yang  fungsinya  menjalankan
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
4
sesuai  dengan  tupoksi  nya.  dan  juga pemerintah  desa  juga  dengan  menjalankan kegiatan  pengendalian  dengan  memberikan masukan terhadap permasalhan yang dihadapi  lembaga  dan  juga  adanya  evaluasi selama  mengelola  anggaran  tersebut.  4) Informasi dan Komunikasi. 4)  Informasi dan Komunikasi,  informan  menyatakan  bahwa informasi  dan  komunikasi  pemerintah  desa dengan  memasang  banner  yang  berisi transparansi  anggaran  dana  desa,  juga membagi  leweat  media  sosial  dengan pengembangan  komunikasi  dengan  beberapa lembaga  di  desa  tersebut.  pemerintah  juga dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan  non  tunai  yang  setelah  selesai dalam  penggunaan  dana  tersebut  maka  akan dilaporkan  ke  bank  dan  diserahkan  kepada bank.  5)  Pemantauan  Pengendalian  Intern, informan  dalam  melakukan  pemantauan pengendalian  intern  dengan  meminta  SPJ dari beberapa perangkat dengan tujuan untuk mempermudah  pengawasan  yang  dilakukan lembaga tersebut

## Kompetensi
Dari  kompetensi  pada  pemerintah desa  Berbek  menghasilkan  beberapa  hasil wawancara  sebagai  berikut.  1)  motivasi/ dorongan,  dari pendapat informan dijelaskan bahwa secara kompetensi kekurangan anggota  perangkat  dari  beberapa  perangkat tertentu  dibagian  Kasu  dan  Kasi  Pelayanan, tetapi dari pendapat keduanya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing dengan  mendorong  tiap  perangkat  untuk mematuhi  regulasi  karena  kinerja  nya  selalu dipantau  oleh  tim  pemeriksa.  Tingkat motivasi  pegawai  desa  karena  tanggung jawab  jadi  harus  melakukan  kewajiban dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan memajukan kesejahteraan desa dengan melakukan pemantauan pembangunan apakah  pembangunan  tersebut  berpengaruh atau tidak. 2) Karakter, dari hasil wawancara mengenai  karakter  dari  perangkat  desa Berbek dijelaskan bahwa perangkat desa mau mengambil  risiko  dalam  kebijakan  apabila kebiakan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan peraturan.  Apabila  penggunaan  dana  desa
tidak  cukup,  maka  tidak  bisa  dilakukan karena harus dirapatkan untuk perencanaannya  tahun  depan.  3)  Citra  Diri, dari informan menjelaskan bahwa citra dari pemerintah desa adalah baik dengan adanya mendapatkan WTP dan tidak pernah keluar dari  5  besar.  Pengelolaan  dana  desa  juga mendapatkan  penilaian  yang  baik  karena pembangunan desa sesuai dan tepat sasaran dalam  bentuk  transparansi  dana.  4)  Peran Sosial. Informan menjelaskan bahwa sebagai  perangkat  desa  harus  memberikan contoh  yang  baik  dalam  penggunaan  dana desa  yang  digunakan,  dengan  menampung berbagai aspirasi masyarakat mengenai apa- apa saja yang direncanakan dalam pemanfaatan dana tersebut. 5) Ketrampilan, dari  informan  tersebut  dijelaskan  bahwa ketrampilan  dari  perangkat  desa  Berbek berjalan dengan baik, terutama pengelolaan dana  desa  yang  dipegang  oleh  koordinator bendahara desa sekecamatan waru. Penekanan  dari  ketrampilan  yaitu  pada pendekatan amanah dan jujur.

## Akuntabilitas
Dari  akuntabilitas  desa  berbek dijelaskan  bahwa  dalam  hasil  wawancara tersebut  dari  informan  sebagai  berikut  1) akuntabilitas organisasi, informan menjelaskan  bahwa  di  desa  terdapat  unit organisasi  yang  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Dalam  penyerapan  anggaran alokasi  dana  desa  yang  paling  besar  adalah Kasi  Pemerintahan  dan  Kasi  kesejahteraan. 2) Akuntabilitas Legal, informan menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan dana  desa  mengacu  pada  aturan  dari kementrian  yang  terkait.    Di  tahun  2020, alokasi  dana  desa  difokuskan  kepada penanggulangan Covid-19. Dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  juga harus dengan  aturan  yang  ada.  3) Akuntabilitas
Political. Informan menjelaskan  bahwa  di  pemerintah  Desa Berbek  sering  mengadakan  rapat  rutin  tiap bulan  guna  untuk  pembinaan,  memberikan masukan  mengenai  apa  saja  yang  perlu dilakukan  dalam  menyukeseskan  program kerja  yang  dicanangkan.  4)  Akuntabilitas
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
5
Professional.  Informan  menjelaskan  bahwa pendidikan  formal  yang  ada  di  perangkat desa Berbek sudah memenuhi peraturan yang ada.  dan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa diserahkan pada orang yang professional dan mumpuni dalam pengelolaan  dana  desa.  5)  Akuntabilitas Moral.  Menurut  pandangan  infirman  bahwa perangkat desa dalam menjalankan operasional nya diwakilkan oleh RT dan RW setempat  yang  membutukan  dana  yang  tiap daerah  nya  berbeda  kebutuhannya.  Dalam pengelolaan  dana  desa  ada  tahapan  sendiri yang harus dilakukan.

## PEMBAHASAN
Pengalokasian  dana  desa  merupakan pemanfaatan dana desa dengan sejauuh mana sistem  pengendalian  internal,  kompetensi, akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa. dalam  menjelaskan  mengenai  sejauh  mana pengaruh  tersebut  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa Berbek.
Didalam sistem pengendalian internal terrdiri  dari  beberapa  aspek  yang  perlu menjadi  pertimbangan.  Yaitu  yang  pertama adalah lingkungan pengendalian, jadi lingkungan  pengendalian  yang  ada  di  desa Berbek menciptakan lingkungan  yang positif yang  berarti  terjamin  internal  nya  dalam kegiatan  operasional  tersebut.  jika  dikaitkan dengan  teori  tersebut  sudah  sesuai  dengan teori  lingkungan  pengendalian.  Yang  kedua ialah  penilaian  risiko.  Dalam  pemerintah desa  tersebut  menjelaskan  bahwa  untuk penilaian  risiko  adalah  dengan  mematuhi regulasi  dan  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini sesuai  dengan  teiru  penilaian  risiko  yang menjelaskan bahwa penilaian risiko berdasarkan kepada kegiatan yang berpedoman  terhadap  perundang-undangan. Yang  ketiga  adalah  kegiatan  pengendalian. Dijelaskan  bahwa  pemerintah  desa  membagi perangkat  menjadi  beberapa  Kasi  dan  Kaur yang  ditugaskan  sesuai  dengan  tupoksinya. Dari hal tersebut sesuai dengan teori kegiatan pengendalian  yaitu  pemisahan  fungsi.  Lalu selanjutnya dijelaskan kegiatan pengendalian desa  berbek  dilakukan  dengan  cara  tindakan mengadakan evaluasi mengenai
permasalahan  dan  memberikan  masukan. Jika  dihubungkan  dengan  teori  kegiatan pengendalian  yaitu  indikator  peninjauan kembali  kinerja  pemerintah  dan  pembinaan sumber daya manusia. Jadi dari hal tersebut sesuai dengan teori daro legoatam pengendalian  yang  berarti  pemerintah  desa Berbek sudah menjalankan kegiatan pengendalian  sesuai.  Yang  ketiga  adalah mengenai  informasi  dan  komunikasi.  Dari indikator tersebut dijelaskan bahwa pemerintah  desa  Berbek  menjalankan indikator informasi dan komunikasi melalui pemasangan  banner  informasi  mengenai pengelolaan dana desa dan juga menyebarkan  di  sosial  media.  Pemerintah desa  dalam  mengembangkan  komunikasi dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan  antar  perangkat  tiap  bulan. Pengembangan  informasi  dari  pemerintah desa  berbek  belum  dijelaskan  secara  rinci tapi  lebih  menekankan  pada  transparansi pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang dibagikan  melalui  banner.  Apabila  di telaah, pembagian transparansi ada perkembangan dengan adanya pemanfaatan teknologi  yang  semakin  maju  dalam menjangkau  secara  luas.  Jadi  hasil  tersebut apabila  dihubungkan  dengan  teori  sudah sesuai,  hanya  saja  tidak  dijelaskan  secara rinci  mengenai  pengembangan  informasi mengenai  dana  desa.  Yang  kelima  adalah pemantauan pengendalian intern. Pemerintah  desa  berbek  dalam  melakukan pengendalian intern dengan dimintakan SPJ dari  Kaur  dan  Kasi  yang  berfungsi mempermudah dalam melakukan pengawasan.  Apabila  disandingkan  dengan teori  pemantauan  pengendalian  intern  yang berisi  tentang  pemantauan  berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi  hasil  audit  dan  peninjauan lainnya  maka  wawancara  tersebut  sudah sesuai dengan teori.

## Kompetensi
Didalam kompetensi memuat bagaimana tindakan dan tata laku perangkat desa  dalam  mengelola  pengalokasian  dana desa  yang  terdiri  dari  beberapa  indikator
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
6
yang menjadi gambaran mengenai kompetensi.  Yang  pertama  adalah  motivasi atau  dorongan.  Dijelaskan  dalam  pemerintah desa  berbek  secara  sumber  daya  manusia kekurangan  perangkat  di  bagian  Kasun  dan Kasi pelayanan. Di bagian tersebut dikaitkan dengan teori maka hal tersebut kurang sesuai karena  di  teori  menjelaskan  pemikiran  harus berhubungan  dengan  pernyataan  tujuan. Dalam  perangkat  desa  juga  mematuhi regulasi  dalam  menjalankan  operasionalnya. Apabila disandingkan dengan teori maka ada kesesuaian  antara  teori  dengan  tindakan  dari perangkat  desa.  pada  tindakan  bendahara juga dihambarkan bahwa pandangan bendahara  yang  menyatakan  bahwa  tidak semuanya  ingin  menjadi  bendahara.  Apabila dikaitkan  dengan  teori  kurang  sesuai  karena untuk  menjalankan  pengelolaan  alokasi dengan  memiliki  lebel  kesadaran  bahwa pengelolaan  dana  desa  sangat  krusial.  Maka dalam  wawancara  dengan  bendahara  bahwa menjalankan  tugasnya  itu  dengan  kesadaran tanggungjawab  dan  hal  tersebut  dijelaskan dalam  teori.  Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa motivasi perangkat desa digambarkan sadar akan tanggung jawab dalam pengelolaan  keuangan  desa  walaupun  ada beberapa  cararan  yang  menggambarkan  hal tersebut.  Yang  kedua  adalah  karakter. Karakter  pemerintah  desa  berbek  dijelaskan bahwa perangkat desa mau mengambil risiko dalam kebijakan nya apabila tidak menyalahi aturan  atah  regulasi.  Jadi  karakter  yang dikemabangkan  perangkat  desa  tersebut  ada hubungannya  dengan  teori.  Teori  disini menjelaskan bahwa ketika ada masalah maka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan  pemecahan  masalah.  Jadi  dari pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa perangkat desa mau mengamnil risiko apabila  tidak  bertentangan  dengan  regulasi dan tidak menjalankan pengelolaan dana desa apabula  dana  tidak  mencukupi.  Yang  ketiga adalah  citra  diri.  Dalam  pemerintah  desa Berbek,  secara  pandangan  mengenai  kinerja pemerintah  desa  berbek  dikatakan  baik dengan mendapatkan WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian  dan  tidak  pernah  keluar  dari  5 besar dalam pengelolaan keuangan desa. jika
dikaitkan  dengan  pendekatan  citra  diri maka pemerintah desa Berbek menampakkan  self  esteem  yaitu  harga  diri. Dari  pengelolaan  dana  desa  dijelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut dikatakan aman  karena  dana  desa  digunakan  tepat sasaran dan menampilkan kinerja keuangannya  dengan  transparansi.  Apabila dikaitkan dengan teori maka perangkat desa tersebut  membangun  konsep  diri  dengan transparansi anggaran desa sehingga membangun  citra  yang  baik  dari  warga desa.  Yang  keempat  adalah    peran  sosial. Pemerintah  desa  Berbek  ingin  meberikan contoh  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana desa  yang  tepat  sasaran.  Dari  wawancara tersebut  dikaitkan  dengan  teori  sudah sesuai. Karena teori mengungkapkan bahwa peran sosial untuk mendapatkan penghargaan  tinggi  dari  kelompok  sosial dengan menampilkan hasl yang tinggi. Lalu tindakan  yang  dilakukan  adalah  dengan menampung aspirasi masyarakat dan memberikan  penyuluhan.  Jadi  peran  sosial disini  ingin  mendapatkan  penghargaan tinggi  dan  pengakuan  dari  warga  desa dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk  penggunaan  dana  desa  tepat  sasaran. Yang kelima adalah ketrampilan. Pemerintah desa berbek menyatakan bahwa ketrampilan  dalam  mengelola  keuangan desa  baik,  dengan  pengelolaan  dana  desa dikelola oleh Kasi keuangan yang merupakan selaku koordinator bendahara se kecamatan waru dari sini bila dibandingkan dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa kemampuan  yang  menujukkan  sistem urutan  perilaku  dan  merupakan  kapabilitas seseorang dalam pekerjaan. Dari wawancara  tersebut  sudah  sesuai  dengan teori.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam pemerintah Desa  Berbek  dijelaskan  dalam  beberapa kriteria  atau  indikator  tentang  tingkatan akuntabilitas  dari  desa  tersebut.  adapun indikator nya dibahas sebagai berikut. Yang pertama  adalah  akuntabilitas  organisasi. Pemerintah desa berbek menjelaskan bahwa
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
Vol. 5, No. 1, Januari 2022
7
ada beberapa unit lembaga dalam pemerintahan desa yang menjalankan tugasnya dan terbagi menjadi Kaur dan Kasi. Apabila dikaitkan dengan teori yang menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  lembaga memerlukan  tingkatan  yang  jelas  dalam melaksanakan  tanggung  jawab.  Hal  tersebut sudah sesuai dengan teori tersebut. selanjutnya mengenai rangkap jabatan mengenai  lembaga  tersebut  antara  lain  Kasi Kesejahteraan  yang  merangkap  dengan  Kasi Pembangunan  yang  sama-sama  fungsinya untuk membangun desa. jika ditelaah dengan teori maka hal ini tidak sesuai karena adanya ketidaksesuaian dan dilembaga harus ada unit organisasi  yang  menjalankan  fungsi  dan harus  berfokus  pada  bidang  tertentu.  Yang kedua  adalah  akuntabilitas  legal.  Pemerintah desa  berbek  menjelaskan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  didasarkan  pada  aturan  dari kementrian  yang  terkait.  Jika  dikaitkan dengan  teori  maka  ada  terjadi  kesesuaian karena untuk menghubungkan domain publik dengan  proses  pengadilan  dengan  publik dengan  tiap  tindakan  pemerintah  secara adiministrasi harus dimintai pertanggungjawaban.  Juga  diteori  tersebut dijelaskan  bahwa  perangkat  desa  mengacu pada  aturan  dari  kementrian  yang  terkait sehingga  ada  kesesuaian  antara  teori  dengan hasil wawancara tersebut. Yang ketiga adalah akuntabilitas  political.  Pemerintah  desa Berbek  dalam  melaksanakan  operasionalnya sering mengadakan rapat rutin dengan tujuan memberikan masukkan terhadap setiap tindakan atau program kerja yang dilaksanakan.  Apabila  dihubungkan  dengan teori  sudah  sesuai.  Selanjutnya  mengenai pengelolaan  dana  desa  tersebut  harus  tepat sasaran.  Dari  wawancara  tersebut  apabila dhubungkan dengan teori maka ada hubungannya  karena  pengelolaan  keuangan harus  tepat  sasaran.  Yang  keempat  adalah akuntabilitas  professional.  Dijelaskan  dalam pemerintah desa Berbek  melaksanakan operasional desa dengan kadar professionalitas  sudah  sesuai  dengan  aturan yaitu  minimal  SMA  dengan  pengelolaan dana  desa  diserahkan  kepada  orang  yang mumpuni di bidang keuangan dan
pengalamannya.  Jika  dihubungkan  dengan teori  maka  ada  kesesuaian  karena  di  dalam akuntabilitas  professional  yang  memiliki pendidikan formal harus memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menjalankan  tugasnya.  Selanjutnya  yang terakhit adalah akuntabilitas moral. Pemerintah  desa  Berbek  menjalankan operasional  desa  dengan  mengadakan  atau menampung  aspirasi  dari  RT  dan  RW dalam penggunaan dana desa yang memiliki  tingaktan  yang  berbeda  dan diperlukan perencanaan yang matang. Maka apabila dikaitkan dengan teori ada kesesuaian  yang  terletak  pada  tindakan yang  harus  didasarkan  pada  prinsip  dan mroral  etika  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang.

## SIMPULAN
Jadi berdasarkan pembahasan diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk sistem pengendalian internal dalam pemerintahan  desa  berbek  sebagian  besar sudah sesuai dengan indikator dan berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa.  Untuk  pendekatan  kompetensi, dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  desa dalam  kompetensi  sudah  sesuai  dan berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana  desa.  Lalu  selanjutnya  mengenai akuntabilitas. Dari akuntabilitas pemerintah desa  Berbek  dikatakan  bahwa  akuntabilitas belum  sesuai  dengan  teori  dan  belum berpengaruh  terhadap  pengelolaan  alokasi dana desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Miles,  Huberman  dan  Saldana.  2014.
Qualitative
Data Analysis . London: SAGE Publications.
Mualifu,  Ahmad  Guspul,  and  Hermawan. 2019.  “Pengaruh  Transparansi, Kompetensi,  Sistem  Pengendalian Internal,
Dan Komitmen Organisasi  Terhadap  Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam
Mengelola  Alokasi  Dana  Desa
Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (MOHAMMAD AKBAR HAKIKI 1 ; SYARIF HIDAYAT 2 )
8
(Studi  Empiris  Pada  Seluruh  Desa
Di  Kecamatan  Mrebet  Kabupaten
Purbalingga).” Journal of Economic, Business and Engineering 1 (1): 49–
59.
Purnama, Davis Budi. 2020. “IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OF VILLAGE  FUND  ALLOCATION MANAGEMENT  ON  VILLAGE
PERFORMANCE
ACCOUNTABILITY  (Case  Studies in All Villages of Padangan District,
Bojonegoro  Regency  in  2019) Davis.” Journal of Chemical Information  and  Modeling 21  (1):
1–9. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020. 101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/ j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://online library.wiley.com/doi/abs/10.1111/c jag.12228%0Ahttps://doi.org/10.101 6/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi. org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0A https://doi.o.
RI,  DPR.  n.d.  “Pengelolaan  Dana  Desa
Bermasalah.”  Accessed  February
14,
2021.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/i d/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa +Masih+Bermasalah.
Santi Putri Laksmi, Putu, and I Ketut Sujana.
2019. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas  Dan  Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” E-Jurnal  Akuntansi 26:
2155.
https://doi.org/10.24843/eja.2019.v2
6.i03.p18.
Sugiyono.
2017. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sweetenia,  Amanda  Mutiara,  Eka  Pinditya Ayu  Caesari,  Arum  Frida  Aprillia, and  Anissa  Hakim  Purwantini.

## 2019.  “Pengaruh  Kompetensi,
Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Pemerintah  Desa.” Jurnal  Analisis
Bisnis  Ekonomi 17  (1):  44–56. https://doi.org/10.31603/bisniseko nomi.v17i1.2752.
Umar, Haryono,  Sidin Usman, and Rahima
B.R.  Purba.  2018.  “The  Influence of Internal
Control and
Competence  of  Human  Resources on  Village  Fund  Management  and the  Implications  on  the  Quality  of Village Financial Reports.”
International  Journal  of  Civil Engineering and Technology 9 (7):
1526–31.
Undang-Undang Nomor 6 . 2014. Indonesia:  Pemerintah  Republik
Indonesia.
Widyatama, Arif, Lola Novita, and Diarespati Diarespati. 2017. “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa (Add).” Berkala  Akuntansi  Dan
Keuangan  Indonesia 2  (2):  1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.
4762.