## Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri

## Lina Nurdjanah, Fifiana Wisnaeni, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : linanurdjanah72@gmail.com

## Abstract
Siri  marriage  is  also  known  as  an  under-hand  marriage  and  is  not  regulated  in  state  legislation, because usually the marriage is carried out only according to the religion or customs of the prospective husband  and  wife.  Because  it  is  carried  out  in  a  religious  or  customary  manner,  siri  marriage  is considered valid. Neither the existing marriage law nor the existing regulations regulate unregistered marriages  or  underhand  marriages.  Based  on  religion,  unregistered  marriage  is  considered  valid. Usually marriage. The research method used is normative juridical. From the research results, it was concluded  that  unregistered  marriages  were  considered  valid  when  following  the  rules  of  each religion even though they were not or had not been recorded in the marriage registration. Children from the result of unregistered marriages have the right to inherit from their parents through a gift or will.  This  is  because  the  registration  of  a  marriage  is  a  formal  requirement  only  and  is  not  a legalization of marriage. Threfore the state must provide legal protection.

## Keyword: Legal Action; Inheritance Rights; Siri Marriage

## Abstrak
Nikah siri disebut juga sebagai nikah dibawah tangan dan tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan  negara,  karena  biasanya  nikah  tersebut  dilaksanakan  hanya  menurut  agama  atau  adat istiadat dari calon suami dan calon istri. Karena dilaksanakan secara agama atau adat istiadat, maka nikah  siri  dianggap  sah.  Undang-undang  perkawinan  maupun  peraturan-peraturan  yang  ada sebelumnya  tidak  ada  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  siri  atau  perkawinan  dibawah  tangan. Berdasarkan agama nikah siri dianggap sah. Biasanya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan siri dianggap sah ketika mengikuti aturan dari masing-masing agama meskipun tidak atau belum dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Anak dari hasil perkawinan siri berhak memperoleh hak mewaris dari orang tuanya melalui hibah atau wasiat. Hal tersebut dikarenakan dalam pencatatan perkawinan merupakan syarat  formil  saja  dan  bukan  bukan  sebagai  pengesahan  perkawinan.  Oleh  sebab  itu  negara diwajibkan memberikan perlindungan hukum.

## Kata kunci: Tindakan Hukum; Hak Mewaris; Perkawinan Siri

## A. Pendahuluan
Sebagai  manusia  yang normal  tentunya memiliki naluri ketertarikan dengan lawan jenis dan ingin dapat hidup bersama. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilaksanakanya suatu perkawinan. Perkawinan menjadi menjadi ketentuan yang diatur oleh setiap agama, khususnya agama islam. Dalam perkawinan tidak hanya mengatur unsur jasmani semata, melainkan juga rohani  (Hadikusuma,  2003).  Perkawinan  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang
sakinah,  damai  damai  dan  bahagia,  serta  saling  mencintai  dan  menyayangi  yang  didasari  atas ketuhanan yang maha esa.
Berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  perkawinan  diatur  khusus  dalam  suatu undang-undang. Undang-undang no 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Dalam pasal 2, junto pasal  10 ayat  3 dan peraturan pemerintah  no.9 tahun 1975 menjadi  payung hukum  bagi semua warga negara mengenai perkawinan. Berlaku tidak hanya yang beragama islam melainkan untuk  semua  agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  adanya  payung  hukum tentang perkawinan tersebut maka setiap warga negara dapat melaksanakan perkawinan secara legal dan sah sesuai undang-undang yang berlaku.
Perkawinan  siri  atau  perkawinan  dibawah  tangan  biasanya  dilakukan  oleh  warga/ masyarakat yang tidak mau atau tidak mengetahui prosedur pernikahan/perkawinan yang resmi sesuai  yang  ditetapkan  oleh.  Perkawinan  tersebut  biasanya  dilaksanakan  hanya  berdasarkan agama dan adat istiadat baik dari calon suami dan calon istri (Ramulyo, 2002).
Perkawinan siri ini sudah lama terjadi di Indonesia. Terutama pada jaman kakek nenek kita jaman  dahulu.  Perkawinan  siri  tidak  ada  dalam  tatanan  aturan  hukum  di  Indonesia.  Adanya perkawinan  siri  ini  terjadi  karena  terjadinya  suatu  proses  perkawinan  akan  tetapi  hanya dilangsungkan  secara  agama  atau  adat  saja,  dan  tidak  melibat  pemerintah  dalam  pelaksanaan perkwainan  tersebut.  Dan  oleh  masyarakat  Indonesia  perkawinan  siri  ini dianggap  sah  karena dilakukan  berdasarkan  norma  agama  atau  adat  istiadat  masyarakat  tersebut.  Dan  apabila  dari suatu perkawinan tersebut kemudian menghasilkan keturunan atau anak, maka anaknya dianggap anak sah oleh masyarakat, dan bukan dianggap anak zina.
Sesuai  dengan  undang-undang  perkawinan,  bahwa  disebut  anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan akibat terjadinya suatu perkawinan yang resmi.  Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sah baik secara agama dan adat. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak  diakui  oleh  negara  karena  tidak  sesuai  dengan  undang-undang  perkawinan  no.  1  tahun 1974.  Secara  konstitusional  perkawinan  siri/dibawah  tangan  dianggap  tidak  pernah  terjadi perkawinan.  Sebagai  dampaknya  hal  tersebut  akan  sangat  merugikan  baik  bagi  istri  dan  anak yang dilahirkan.
Menurut  undang-undang  no.1  tahun  1974  mengatur  warga  negara  Indoneisa  mengenai ketentuan hukum dalam  suatu perkawinan.  Untuk warga negara pemeluk agama islam dalam hukum tersebut sudah mengakomodir hukum-hukum yang dalam agama islam, dan adat budaya islam.  Sedangkan  bagi  pemeluk  agama  selain  agama  islam,  maka  berlaku  hukum  menurut agamanya  masing-masing  dan  budaya/adatnya.  Ketika  terjadi  adanya  suatu  perkawinan  siri kemudian disuatu waktu nanti terjadi perceraian/perpisahan maka istri yang telah dicerai tidak
memperoleh lagi  nafkah dan bagian harta  gono  gini.   Dalam proses perkawinan sudah diatur, yaitu apabila terjadi suatu perceraian/perpisahan, maka istri tidak mendapatkan lagi nafkah dan harta gono-gini dan atau harta peninggalan/warisan dari suaminya.
Mengenai hak waris serta bagiannya dari anak hasil nikah siri/perkawinan dibawah tangan, sudah  tercantum  atau  diatur  dalam  Kitab  undang-undang  hukum  perdata.  Akan  tetapi  lebih khusus lagi diatur dalam dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, khususnya pasal 43 ayat 1. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  sang  ibunya  saja  dan  keluarga  dari  sang  ibunya. Sedangkan  untuk  ayat  2  dinyatakan  bahwa  kedudukan  anak  tersebut  sesuai  dalam  ayat  1 selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Dalam  undang-undang  perkawinan  no.1  tahun  1974  yang  sudah  berlaku  di  negara Indonesia  berisi  tentang  ketentuan-ketentuan  hukun  yang  mengatur  mengenai  keluarga,  oleh sebab itu harus memperhatikan dan membandingan juga ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.KUHPer (Satrio, 1992).
Dengan  berlakunya  Undang-undang  perkawinan  No.1  Tahun  1974  bukan  berarti  akan menghilangkan kebhinekaan dalam negara Indonesia. Sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung No. MA Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975 dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang  perkawinan  tersebut  bukan  berarti  mencabut  seluruh  ketentuan  mengenai perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer, melainkan hanya mengatur  yang  ada  dalam  undang-undang  perkawinan  tersebut  saja.  Akan  tetapi  patut disayangkan  karena  dalam  undang-undang  perkawinan  tersebut  belum  adanya  peraturan pelaksanaanya. Jadi pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaanya baru kemudian undang- undang tersebut dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Adapun ketentuan-ketentuan yang belum dapat  dilaksanakan  antara  lain  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan,  kedudukan  anak, tanggungjawab orang tua dan anak dan perwalian. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa undang-undang perkawinan tersebut belum dapat menjamin mengenai kedudukan anak didalam hukum karena undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan.
Ada  permasalahan  hukum  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh  para  wakil  rakyat  di badan  legislatif,  dan  pelaksana  produk  hukum  (yudikatif)  mengenai  hak-hak  hukum  dari perkawinan siri. Hal tersebut sangat penting untuk melindungi anak beserta hak-haknya. Adapun hak-hak dari anak tersebut antara lain mengenai hak mewaris dari orang tuanya. Peran dari kedua lembaga  negara  tersebut  sangat  dibutuhkan  demi  menjadikan  hukum  sebagai  sarana  untuk melindungi hak-hak setiap warga negara.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  bagi  anak,  khususnya  anak  diluar  perkawinan, mahkamah  konstitusi  telah  memberikan  perhatian  dengan  terbitnya  keputusan  bernomor 46/PUU/VIII/2010, dimana disebutkan bahwa anak  yang  tidak memandang status  perkawinan dari orang tuanya, dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Mencermati hal tersebut maka berlaku juga untuk anak diluar perkawinan/anak hasil nikah siri. Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka anak hasil nikah siri akan sangat dirugikan. Karena dia dilahirkan bukan atas kehendaknya sendiri dan anak tersbut juga tidak berdosa.
Di  samping  itu  dengan  adanya  kesadaran  hukum  dibidang  urusan  pembagian  warisan memunculkan  permalahan  baru,  berkaitan  dengan  pembagian  warisan  kepada  anak  yang dilahirkan dari perkawinan siri. Hukum dijadikan sebagai alat pengendali sosial dan sebagai alat perubahan dalam masyarakat, namun tidak mengatur untuk urusan pembagian warisan anak dari perkawinan siri (Soebakti, 1983).
Muchsin berpendapat bawa nilai keadilan ini menjadi salah satu tujuan dari hukum selain dari  kepastian  hukum  itu  sendiri  dan  juga  kemanfaatan  hukum.  Makna  dari  suatu  keadilan tersebut  masih  menjadi  perdebatan, keadilan  yang terkait dengan pendistribusian  yang merata dan kewajiban.
Teori  stufenbaru  yang  dikenal  dengan  teori  piramida  ( stufentheory )  merupakan  sistem hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut dinyatakan bawa sistem hukum sebagai sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana hukum yang paling rendah harus berpegangan  dengan  norma  yang  paling  tinggi  dan  kaidah  hukum  yang  paling  tinggi  (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar ( grundnorm ) (Kelsen, 2010).
Menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa  penemuan hukum: “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan  hukum  atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  terhadap  suatu  peristiwa yang konkret”.  Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang  tidak  ada,  diperlukan  pembuatan  hukum  baru  untuk  memberikan  penyelesaian  yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan, yang  merupakan penerapan hukum (Mertokusumo, 2013).
Sesuai  dengan  pasal  261  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata/KUHPer  dinyatakan bahwa riwayat asal anak dapat dibuktikan dari akta kelahiran yang pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika anak sudah memiliki akta kelahiran, maka anak tersebut dianggap sah dan sudah mempunyai kedudukan yang tak bisa diganggu.
Pasal  262,  dijelaskan  bahwa  kedudukan  anak  sah  dapat  dibuktikan  melalui  peristiwa- peristiwa,  baik  secara  bersama-sama  ataupun  sendiri,  dapat  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi adanya suatu perkawinan antara seseorang tertentu dan keluarga sehingga terlahirlah anak.
Pasal  282,  disebutkan  bahwa  pengakuan  anak  hasil  diluar  perkawinan  tetap  dapat  dilakukan dengan  telah  dibuatnya  akta  kelahiran  yang  sah/otentik.  Untuk  mendapatkan  pengakuan  anak maka dapat diperoleh melalui akta, dan bisa diperoleh di Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran dalam daftar  kelahiran  disesuaikan  dengan  hari  penandatanganya.  Dalam  pengakuan  anak  tersebut harus  tercantum  pada  margin  akta  kelahirannya  apabila  akta  kelahiran  tersebut  ada.  Namun apabila akta kelahiran tersebut belum ada atau dinyatakan dengan akta yang sah lainnya, maka pihak keluarganya atau orangtuanya memiliki hak untuk mencantumkan pada margin akta. Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan status yang sah untuk anak tersebut.
Sebelum  penelitian  ini  dilakukan,  ditemukan  ada  beberapa  penelitian  yang  terkait membahas mengenai legalitas dan hak Anak hasil perkawinan Siri. Ury Ayu Masitoh di tahun 2019,  meneliti  mengenai  kedudukan  anak  hasil  perkawinan  siri  menurut  konstitusi  dan membandingkannya  dengan  hukum  perdata  dan  hukum  islam  di  Indonesia  (Masitoh,  2018). Kemudian Annisa Ridha Watikno di tahun 2014, yang meneliti mengenai perkawinan siri. Fokus penelitianya membahas seputar latar belakang perkawinan siri, akibat hukumnya atas kelahiran anak dan kajian hukum menurut hukum islam dan dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia (Watikno, 2014). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septhio di tahun 2015. Dalam penelitiannya tersebut  membahas mengenai kedudukan istri  yang  telah dinikahi  secara siri secara hukum islam di masyarakat Adat Aceh. Dan juga membahas mengenai akibat hukum dari perkawinan siri  tersebut  yang dialami  istri berdasarkan pada Undang-undang  perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (Septhio, 2015).
Berdasarkan beberapa artikel di atas menjelaskan bahwa artikel ini memiliki perbedaan. Letak  perbedaanya  adalah  bahwa  artikel  ini  lebih  fokus  membahas  mengenai  hak  kewarisan menurut  hukum  agama,  hukum  adat,  bw  dan  kompilasi  hukum  islam.  Disamping  itu  juga membahas akibat hukum dari anak dari perkawinan siri, baik dari hak mendapatkan warisannya berdasarkan penemuan hakim dipengadilan.

## B. Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada metode ini lebih cenderung pada melakukan  studi  kepustakaan  dengan  mengkaji  sumber-sumber  literatur  yang  terkait  dengan yang dibahas, diantaranya dari buku, artikel jurnal dan undang-undang serta peraturan peraturan
yang mendukung permasalahan yang dibahas antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 261, 262 dan 281, Putusan Mahkamah Agung No.46/PUU/VIII/2010, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 (Soekanto, 1995).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hak Kewarisan Menurut Hukum Agama, Adat, BW, dan Kompilasi Hukum Islam.
Menurut syariat islam ilmu tentang waris mewaris secara khusus disebut ilmu faraidh. Disebutkan bahwa hukum kewarisan menjadi sebagian dari hukum mengenai kekeluargaan (Al-ahwal Ash-Syakhsyiah) yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Dengan mempelajari hukum waris maka akan tercipta adanya keadilan didalam membagi harta warisan sesuai yang disyariatkan dalam agama islam. Dengan pemahaman dan pengetahun yang cukup terhadap ilmu  waris  tersebut  maka  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  dari  pewaris  yang ditinggalkan oleh pewaris  (muwarris) kepada ahli waris  yang berhak menerimanya dengan cara yang benar sesuai syar’i.
Dengan melaksanakan hal tersebut diharapkan dapat terhindar dari perbuatan dhalim, yaitu  tidak  mengambil  harta  yang  bukan  menjadi  haknya.  Sebagaimana  dengan  sabda Rasulullah S.A.W. yang artinya sebagai berikut:
“ Belajarlah Al-quran dan kemudian ajarkanlah kepada manusia, belajarlah Faraidh dan ajarkanlah  kepada  manusia.  Karena  sesungguhnya  aku  seorang  yang  akan  matis,  dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tak akan mereka  bertemu  seorang  yang  akan  mengabarkannya.  (H.R.  Ahmad  Turmudhi  dan Annasa’i.)”
Memperhatikan sabda Rasulullah Mudammad SAW di atas telah jelas bahwa umatnya disuruh  untuk  memperalajari  ilmu  faraidh  atau  ilmu  pembagian  waris.  Dan  yang  sangat penting lagi yaitu para penegak hukum islam seharusnya menguasai ilmu faraidh ini, supaya dapat  memberikan keadilan manakala  ada sengketa di  pengadilan mengenai  sengketa harta warisan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU/VIII/2010  terkait  dengan  kedudukan hak  mewaris  diluar  perkawinan  ternyata  berdampak  pada  hak  waris  anak.  Dengan  adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada pembatalan pasal 43 undang-undang No.1 Tahun 1974. Dengan batalnya pasal 43 tersebut anak diluar perkawinan mendapatkan hak  waris  ketika  dapat  membuktikan  status  anak  tersebut  melalui  tes  DNA.  Selanjutnya permohonan  penetapan  status  anak  tersebut,  bagi  yang  pemeluk  agama  islam  maka, permohonan  penetapannya  di  pengadilan  agama.  Sedangkan  bagi  selain  pemeluk  agama islam, permohonan penetapannya dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. negeri. Meskipun
sudah mendapatkan penetapan baik dari pengadilan agama anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan  dengan  ayah  kandungnya,  akan  tetapi  ayah  kandungnya  anak  tersebut  tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya dan juga wajib memberikan harta peninggalannya melalui hibah dan tau wasiat.
Pasal  171  Kompilasi  Hukun  Islam  mengatur  mengenai  beberapa  ketentuan  warisan sebagai berikut:
“[1]  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  mengenai  pemindahan  hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya, dan berapa bagiannya masing-masing. [2] pewaris adalah orang yang pada saat meningga berdasarkan putusan pengasilan adalah beragama islam dan meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalannya.  [3]  ahli  waris  adalah  orang  yang pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan dengan  pewaris  yang  beragama  islam  dan  tidak  terhalang  secara  hukum  islam  untuk menjadi ahli waris. [4] harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang merupakan hak miliknya maupun hak-haknya. [5] harta warisan adalah harta bawaan dan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya pengurusan  jenazah,  pembayaran  hutang  dan  pemberian  untuk  kerabat.  [6]  wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia. [7] hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. [8] baitul maal adalah balai keagamaan” (Ramulyo, 2002).
Sedangkan pasal 175 kompilasi hukum islam mengatur mengenai kewajiban ahli waris sebagai berikut:
“[a]  mengurus  dan  menyelesaikan  sampai  pemakaman  jenazah  selesai.  [b]. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. [c] menyelesaikan wasiat pewaris [d]. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”. (Ramulyo, 2002).
Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bagi penerima harta warisan (ahli waris)  yang tidak setuju dengan hal di atas, dapat  mengajukan permintaan kepada  ahli  waris  lain,  baik  secara  pribadi  ataupun  bersama  untuk  tidak  menyetujui permintaan tersebut melalui pengadilan agama. Sedangkan bagi pewaris yang tidak punya ahli waris ataupun punya ahli watis tetapi keberadaanya tidak diketahui dengan pasti, maka harta yang dimiliki pewaris tersebut dapat diserahkan ke baitul mal melului putusan dari pengadilan agama. Kemudian untuk pewaris yang memiliki istri lebih dari satu orang, maka istri-istri tersebut berhak mendapatkan harta bagian dari pernikahan/gono-gini peninggalan pewaris. Untuk yang menjadi bagian dari pewaris, selanjutnya akan menjadi hak milik   dari ahli warisnya.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bahwa  hak  waris  yang  diberikan  kepada keluarga laki-laki dan perempuan jumlahnya 25 orang, 15 orang terdiri dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
Ada  dua  cara  pewaris  yang  berlaku  yaitu  dengan  cara ab-intestato (ketentuan perundangan)  dan  dengan  cara  wasiat  ( testamen) ,  Menurut  KUHPerdata/BW  dengan kedudukan cara tersebut jika pewaris weafat, maka harta peninggalanya harus dibagikan diantara para warisnya.
Ahli  waris  hubungan  perkawinan  terdiri  suami  isteri  (duda  atau  janda)  dengan bagiannya adalah:
1. Suami ½ dari harta peninggalan isteri tidak meninggalkan anak, jika isteri meninggalkan anak bagi suami (sebagai ahli waris) adalah ¼ nya.
2. Isteri ¼ dari harta peninggalan suami jika suami tidak mempunyai anak. Jika  suami  meninggalkan  anak  bagian  isteri,  sebagai  ahli  waris  bagianya  adalah 1/8nya ahli waris menurut hubungan darah meliputi:
a. Anak Perempuan:
1).  ½ bagian dari harta peninggalan orang tuanya, apabila anak perempuan tersebut hanya seorang.
2).  2/3 bagian dari harta peninggalan orang tuanya, apabila anak perempuan tersebut jumlahnya.
3).    Jika  anak  perempuan  pertama  dari  anak  laki-laki  yang  menjadi  bagianya  2/1 dengan anak perempuan.
b. Anak Laki-laki
1) Jika bersama anak perempuan bagiannya 2/1 bagian dengan anak perempuan.
2) Mendapat bagian saja setelah dikurangi bagian ayah atau ibu.
c. Ayah dan Ibu
1).  Ayah mendapat 1/3 bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, akan tetapi apabila pewaris meninggalkan anak, maka bagian ayahnya adalah 1/6 bagian
2).  Ibu mendapat 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih Jika pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian ibu adalah 1/3 bagian.
Wasiat  dapat  dianjurkan  bagi  seseorang  terhadap  harta  yang  dimilikinya,  namun hukum Islam membatasi dengan beberapa ketentuan:
a. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.
b. Tidak boleh kepada ahli waris
c. Keduanya bisa diperkecualikan jika mendapatkan persetujuan semua ahli waris (Pasal 195 KHI).
Menurut  hukum  yang  berlaku,  seorang  anak  tidak  berhak  menuntut  harta  warisan dengan catatan hubungan kekeluargaan antara si bapak dan si ibunya dan pewaris itu lebih dari tingkat  ke-4. Oleh sebab itu maka anak diluar perkawinan  tidak  akan mendapatkan harta warisan.
Hukum adat mempunyai pengaruh besar dalam hukum waris, begitu juga sebaliknya hukum  warispun  punya  peran  penting  dalam  hubungan  hukum-hukum  adat  lainnya. Hukum  waris  mencakup  mengenai  aturan-aturan  hukum  yang  berlainan  dengan  proses
yang berkesinambungan  dari abad ke abad. Dan  menjadi  suatu  penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil dan immaterial dari suatu angkatan berikutnya (Bushar, 2002).
Hukum waris adat menjadi hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan yang dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum adat yang sesungghnya merupakan hukum  penerusan  harta  kekayaan  dari  suatu  generasi  ke  keturunannya  (Hardikusuma, 2003).
Hukum  waris  adat  menurut  Ter  Haar  adalah  merupakan  pengaturan  tentang  cara pengalihan  harta  kekayaan  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  baik  material  maupun immaterial dan berlangsung dari abad ke abad  (Wignojodipoero, 1988).
Menurut Soepomo  (2012) disebutkan bahwa hukum  adat  menjadi  pedoman/aturan mengenai  cara  pengaturan  barang-barang  berupa  harta  benda  baik  berwujud  dan  tak berwujud dari angkatan manusia kepada keturunannya (Soekanto, 2012).
Dari  keterangan  tersebut  diatas  diketahui  bahwa  hukum  waris  merupakan aturan/pedoman  dalam  membagikan  dana  tau  memindahkan  harta  kekayaan  baik  yang berwujud dan tak berwujud, dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam  hukum  waris  adat  terdapat  perbedaan  yang  berbeda  dari  hukum  islam  dan hukum barat. Hal tersebut karena dalam hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat yang mempunyai budaya hidup bersama, saling tolong menolong di dalam berkehidupan bermasyarakat yang selalu menginginkan kerukunan dan kedamaian (Hamidjojo, 2000).

## 2. Hak  Mewaris  bagi  Anak  dari  Hasil  Perkawinan  Siri  Dalam  Penemuan  Hakim  Di Pengadilan
Menurut  undang-undang  perkawinan  tahun  1974  pasal  2  ayat  2  dinyatakan  bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  tertib  administrasi,  memberikan  kepastian,  jaminan  dan perlindungan  terhadap  status  hukum  suami,  istri  dan  anak,  serta  memberikan  jaminan  dan perlindungan hak-hak tertentu yang kemungkinan timbul akibat perkawinan seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran dan lain-lain.
Selain yang tersebut di atas, dengan adanya undang-undang tersebut menjadi wujud atas  pelaksaaan  hak  konstitusional  seperti  yang  termaktub  dalam  undang-undang  dasar (UUD’45), khususnya mengenai hak untuk mewujudkan dan membina keluarga yang damai dan sejahtera.
Hukum  kekeluargaan  bukan  didasarkan  aspek  peraturan  undang-undang  tetap berdasarkan penetapan hakim sebagai konsep atau teori penemuan hukum karena kekuatan penemuan hukum juga dapat dipersamakan dengan undang-undang.
Apabila terjadi suatu kejadian poligami dimana proses perkawinannya tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah demi hukum dan tidak tercatatkan baik di Kantor Urusan Agama/KUA maupun kantor catatan sipil.    Akibat  hukum  yang  akan  terjadi  adalah  apabila  dari  hasil  perkawinan  tersebut menghasilkan/memiliki  anak,  maka  anak  tersebut  tidak  dapat  memiliki  hak  mewaris  dari orang tuanya. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami dilarang untuk melakukan poligami. Apabila seorang suami menghendaki terjadinya poligami, maka suami tersebut  harus  memenuhi  berbagai  bersyaratan  untuk  melakukan  poligami  yang  sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan khususnya pada pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5 dan juga peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975.
Apabila sebelum adanya perkawinan dan terlebih dahulu terjadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kemudian terjadi kelahiran  anak,  maka  mengakibatkan  munculnya  akibat  hukum  dan  subjek  hukum.  Subjek hukum tersebut terdiri atas anak, ibu dan bapak. Dan status hubungan yang terjadi antara anak dan laki-laki tersebut disebut Bapak. Sebagai akibat hukum tersebut adanya tanggungjawab Mengabaikan  terhadap  peraturan  pemerintah  terkait  perkawinan  mengakibatkan    (Ichsan, 1997). Dalam pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Terkait anak  yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut  adalah hanya mengenai makna hak secara legal ( legal meaning ). Istilah yang dilahirkan diluar perkawinan, maka pembahasan mengenai status sah anak tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil. Hal tersebut terjadi manakala hukum  menetapkan  kepada  anak  yang  lahir  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan dengan ibu kandungnya.
Anak  yang  lahir  tanpa  memiliki  status  yang  jelas,  maka  akan  sering  mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik secara status anak, dan hak-hak dari anak tersebut, meskipun keabsahan  perkawinannya  masih  dipersengketakan.  Anak  dengan  status  diluar  perkawinan wajib tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sesuai dengan penemuan hakim di pengadilan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan warisan meskipun dalam bentuk wasiat maupun hibah.

## D. Simpulan
Setiap  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  perkawinan  dibawah  tangan/perkawinan  siri, maka  status  anak  yang  dilahirkan  tersebut  sebagai  anak  diluar  perkawinan,  walaupun perkawinanya sah menurut agama. Anak diluar perkawinan akan dinisbahkan kepada ibunya saja dan kerabatnya. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer bahwa anak yang lahir diluar  perkawinan  dianggap  tidak  memiliki  hubungan  apapun  termasuk  hak  mendapatkan warisan dari orang tuanya.  Dengan berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 1, maka anak diluar perkawinan yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tetap memiliki hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga dari ibunya.  Dalam pasal 171 Kompilasi.Hukum Islam, Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggal  (tirkah)  pewaris, menentukan siapa-siapa  yang berhak menjadi ahli waris dan berapa  bagiannya  masing-masing.  Sedangkan  Hukum  waris  di  Indonesia  memiliki  corak  dan karakteristik  tersendiri  yang  berbeda  dengan  hukum  islam  maupun  hukum  barat.  Perbedaan tersebut  teretak  karena  latar  belakang  alam  pikiran  bangsa  Indonesia  yang  bertumpu  pada Pancasila dan masyarakat yang berbhineka tunggal ika.
Status mengenai hak untuk mewaris anak dengan status dibawah tangan/diluar perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VII/2020 yang membatalkan pasal 43 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menjadikan anak diluar perkawinan mendapatkan hak  waris  dengan  ketentuan  harus  dapat  membuktikan  melalui  hasil  pemeriksaan  tes  DNA. Untuk  penetapan  status  anak  tersebut,  maka  bagi  penganut  agama  islam  permohonan  dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi penganut selain agama islam permohonan dapat diajukan  ke  kantor  catatan  sipil.  Meskipun  demikian  hal  tersebut  tidak  serta  merta  mengubah status  anak secara hukum  islam.  Anak  diluar nikah tidak mempunyai  hubungan waris dengan ayah  kandungnya.  Meski  demikian  ayah  kandungnya  tetap  wajib  memberikan  nafkah  dan memberikan harta peninggalannya melalui hibah dan wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Ali, A. (1986). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta.
Bushar, M. (2002). Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Hadikusuma, H. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Hamidjojo, P. (2000). Hukum Waris Indonesia . Jakarta: Stensil.
Hardikusuma, H. (2003). Hukum Waris Adat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ichsan.  A.  (1997). Hukum  Perkawinan  Bagi  yang  Beragama  Islam  (Suatu  Tainjauan  dan  Ulasan Secara Sosiologi Hukum) . Jakarta: Pradnya Paramita.
Kelsen, H. (2010). Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normative "Terjemahan The Fure oh Theory:Barkely University of California, 1979 ". Bandung: Nusa Media.
Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Ramulyo, M.I. (2002). Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Satrio, J. (1992). Hukum harta Perkawinan . Bandung: Alumni.
Soebakti, R. (1983). Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, kertas Kerja pada Simposium Nasional. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta.
Soekanto, S. (1995) Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Para Grafindo Persada Wignojodipoero, S. (1988). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Haji Masagung.

## Artikel Jurnal:
Masitoh, U.A. (2018). Anak Hasil perkawinan Siri SEbagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Vol. 4, No. 2 Desember 2018. Septhio,  M.R.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Waris  Istri  dalam  Perkawinan  Siri  pada Masyarakat  Adat  Aceh  di  Kecamatan  Darul  Imarah  Mukim  Daroy/Jeumpet  Desa  Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Premise Law Journal
Watikno,  A.R.  (2014)  Akibat  Hukum  Perkawinan  Siri  terhadap  Kedudukan  Anak  Ditinjau  dari Hukum  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  di  Kantor  Karanganyar. Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum , (2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.