## EVALUASI USABILITY SISTEM BORDER CONTROL MANAGEMENT DENGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE DI TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN MOTAAIN
Emris Yeverson Kaja Jade 1
1 Kanim Kelas II TPI Atambua, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. Adisucipto No. 8 Atambua Email: emris.yeverson@kemenkumham.go.id

## ABSTRAK
Sistem Border  Control  Management (BCM)  merupakan  sistem  manajemen  berbasis  teknologi yang mengawasi wilayah perbatasan negara dan berfungsi menangani kegiatan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang yang akan keluar maupun masuk Negara Republik Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.  Namun  apabila  sistem  ini  tidak  berfungsi  dengan  optimal,  maka  akan  mengganggu penyelenggaraan tugas keimigrasian. Oleh sebab itu, perlu adanya pengukuran usability terhadap Sistem BCM. Usability adalah suatu ukuran kualitas yang mampu menilai mudahnya suatu tampilan antarmuka sistem atau situs web yang dipakai pengguna dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Salah satu jenis pengukuran usability adalah System Usability Scale (SUS) yang dilaksanakan dengan memakai serangkaian  kuesioner.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  hasil usability dari  Sistem  BCM  dengan menggunakan metode SUS . Jenis data yang didapat dari penelitian ini adalah data primer yakni jawaban responden  terhadap  kuesioner  yang  diberikan.  Dalam  penentuan  sampel,  teknik  yang  digunakan  adalah teknik s ampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  nilai usability dari  Sistem  BCM yang  diperoleh menggunakan System  Usability  Scale adalah  76,67.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  penerimaan penggunaan Sistem BCM termasuk kategori “ Acceptable” yang berarti Sistem BCM dapat diterima oleh pengguna. Selanjutnya adjective rating usability dari Sistem BCM termasuk dalam kategori “ Good” dan skala kegunaannya termasuk kategori “B”.
Kata Kunci: Border Control Management, Imigrasi, System Usability Scale .

## ABSTRACT
The Border Control Management (BCM) System is a technology-based management system that oversees national border areas and handles immigration inspection activities for people who will leave or enter the Republic of Indonesia through the Checkpoint. However, if this system does not work optimally, it will interfere with the implementation of immigration duties. Therefore, it is necessary to measure the usability of the BCM System. Usability is a quality measure that is able to assess the ease with which a system  or  website  interface  can  be  used  by  users  by  considering  certain  criteria.  One  type  of  usability measurement is the System Usability Scale (SUS) which is applied using a questionnaire. This study aims to  determine  the  results  of  the  usability  of  the  BCM  System  using  the  SUS  method.  The  type  of  data obtained from this study is primary data, namely the respondents' answers to the questionnaire given. In sampling,  the  technique  used  is  a  sampling  technique  used  to  make  samples  with  all  members  of  the population used as samples. The results of this study indicate that the usability value of the BCM System obtained using the System Usability Scale is 76,67. This shows that the category of acceptance of the use of  the  BCM  System  is  “Acceptable”  which  means  that  the  BCM  System  is  acceptable  to  the  user. Furthermore, the usability rating of the BCM System is included in the “Good” category and the usability scale is in the “B” category.
Keywords: Border Control Management, Immigration, System Usability Scale.

## 1. PENDAHULUAN
Zaman berkembang menghasilkan banyak aktivitas dilakukan dengan mudah termasuk membuat orang-orang  dengan  mudah  melakukan  pergerakan  ke  berbagai  negara.  Di  Indonesia,  pergerakan  orang untuk berpindah antar negara merupakan hak asasi atau hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Hak untuk berpindah antar negara telah diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali [ 1 ].
Undang-Undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  [ 2 ] yang  selanjutnya  dalam penelitian ini disebut UU Keimigrasian merupakan hukum positif di Indonesia yang telah mengatur lebih lanjut mengenai hak dasar yang termuat dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 [ 1 ]. Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian [ 2 ] menegaskan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Di Indonesia, lembaga negara yang ditugaskan menangani dan mengurusi setiap hal yang berkaitan dengan keimgrasian yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi atau yang disingkat Ditjen Imigrasi. Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian  [ 2 ]  menjelaskan  bahwa  keimigrasian  mempunyai  fungsi  sebagai  bagian  dari  pemerintah untuk  melakukan  pelayanan  keimigrasian,  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  serta penegakan hukum dan keamanan negara.
Sebagai  usaha  menjaga  kedaulatan  negara  Republik  Indonesia,  Ditjen  Imigrasi  Indonesia menerapkan kebijakan selektif ( selective policy) untuk memilah setiap orang yang berhak keluar maupun masuk  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  setiap  orang  yang  keluar  maupun  masuk  negara  Republik Indonesia  diwajibkan  mengikuti  pemeriksaan  di  Tempat  Pemeriksaan  Keimigrasian  atau  yang disingkat TPI sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU Keimigrasian [ 2 ]. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM  Nomor  M.HH-01.GR.02.01  Tahun  2014  tentang  Tempat  Pemeriksa  Keimigrasian,  salah  satu  TPI adalah TPI Motaain [ 3 ]. TPI Motaain termasuk salah satu dari sembilan TPI yang dibawahi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.
Seiring dengan adanya globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka Ditjen Imigrasi merespon dengan menciptakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dapat memudahkan tugas Ditjen Imigrasi dalam menjalankan fungsi  keimigrasian.  Selanjutnya,  SIMKIM  berfungsi  sebagai  pusat  data  keimigrasian,  di  mana  semua informasi  keimigrasian  tercatat  pada  SIMKIM.  Sistem  keimigrasian  yang  digunakan  di  TPI  untuk pemeriksaan keimigrasian yaitu sistem BCM.
Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 459.GR.01.02. Tahun 2011 tentang  Standar  Operasional  Prosedur  BCM  [ 4 ],  sistem  BCM merupakan  sistem  manajemen  berbasis teknologi yang mengawasi wilayah perbatasan negara dan difungsikan menangani kegiatan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang-orang yang akan keluar maupun masuk negara Republik Indonesia melalui TPI . Sistem  BCM  diharapkan dapat  mendukung  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan tugas  pemeriksaan  keimigrasian  di  TPI.  Namun  apabila  sistem  yang  digunakan  tidak  berfungsi  dengan optimal, maka akan mengganggu penyelenggaraan tugas keimigrasian.
Merujuk pada permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengukuran usability terhadap Sistem BCM . Menurut Nielsen [ 5 ], usability adalah suatu ukuran kualitas yang mampu menilai mudahnya suatu tampilan  antarmuka  sistem  atau  situs web yang  dipakai  pengguna  dengan  mempertimbangkan  kriteria- kriteria tertentu. Untuk menjadi usable , suatu sistem harus efisien (efficient) , berguna (useful) , memuaskan (satisfying) , efektif (effective) , dapat diakses (accessible), dan dapat dipelajari (learnable) [ 6 ]. Salah satu jenis  pengukuran usability adalah System  Usability  Scale (SUS)  yang  dilaksanakan  dengan  memakai serangkaian kuesioner.
John Brooke telah mengembangkan metode SUS sejak 1986 sebagai sebuah pengukuran usability yang reliable dan singkat. System Usability Scale (SUS) adalah kuesioner yang bisa dipakai sebagai alat pengukur usability sistem komputer berdasarkan sudut pandang subyektif pengguna [ 7 ]. Penelitian ini akan mengukur usability terhadap Sistem BCM menggunakan SUS. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi Ditjen Imigrasi untuk dapat memperoleh bahan pertimbangan dalam pengembangan Sistem BCM sehingga Sistem BCM bisa dipakai sesuai tujuan dengan nyaman oleh pengguna.

## 2. MATERI DAN METODE

## Hakikat Keimigrasian
Istilah imigrasi pada dasarnya bersumber dari bahasa Latin “migratio” yang mempunyai makna perpindahan orang dari suatu negara atau tempat menuju ke negara atau tempat lain. Kemudian ada juga istilah “ imigratio” dari bahasa Latin yang bermakna perpindahan penduduk untuk masuk ke suatu negara dari negara lain [ 8 ]. Dari kata imigrasi itulah kemudian munculah istilah keimigrasian. Ditjen Imigrasi merupakan institusi yang memiliki wewenang dalam menangani keimigrasian di Indonesia. Ditjen Imigrasi mempunyai suatu kebijakan keimigrasian yang mendasar bagi orang asing yaitu kebijakan selektif ( selective policy ). Kebijakan selektif dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dengan maksud bahwa hanya warga negara asing yang tidak membahayakan keamanan negara dan dapat memberikan manfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan keimigrasian yang bersifat global bahwa setiap negara mempunyai hak untuk melarang maupun mengizinkan seseorang untuk keluar maupun masuk suatu negara.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  selektif,  Pasal  9  ayat  1  UU  Keimigrasian  [ 2 ] telah mengatur bahwa, "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Sesuai dengan hal tersebut, Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar Wilayah  Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  [ 9 ]  telah  mengatur  bahwa  pejabat  imigrasi  di  TPI melakukan pemeriksaan keimigrasian berupa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa bagi  orang  asing,  memindai  dokumen  perjalanan,  mengambil  data  biometrik  dan  memeriksa  daftar pencegahan dan penangkalan.
Pemeriksaan Keimigrasian Berdasarkan  pada nota  kesepahaman antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Traditional Border Crossings and Regulated Market pada Juni 2003 [ 10 ] , maka telah ditetapkan sembilan titik perlintasan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste . Salah satu dari sembilan titik perlintasan tersebut yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu. Merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H-01.GR.02.01  Tahun  2014  tentang  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  titik  perlintasan  PLBN  Motaain ditetapkan sebagai salah satu tempat pemeriksaan keimigrasian atau yang disingkat TPI [ 3 ]. Proses  pemeriksaan  keimigrasian  oleh  pejabat  imigrasi  wajib  dilakukan  terhadap  orang-orang yang  keluar  maupun  masuk  negara  Republik  Indonesia  melalui  TPI.  Pemeriksaan  keimigrasian  bukan hanya  sekadar kegiatan  pemeriksaan  identitas,  namun  lebih  spesifik  kepada  kegiatan  pengumpulan  data yang  diperoleh  dari  dokumen  perjalanan,  wawancara,  pemeriksaan  visa  bagi  orang  asing,  pemindaian dokumen perjalanan, pengambilan data biometrik dan pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan.
Pemeriksaan keimigrasian merupakan bentuk implementasi kebijakan selektif keimigrasian dan strategi proaktif untuk mencegahnya masuknya kejahatan lintas negara atau pelanggaran perlintasan orang yang  keluar  maupun  masuk  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  petugas  tidak  hanya bergantung  pada  kemampuan  petugas  secara  manual  namun  menggunakan  teknologi  digital  dalam penyelenggaraan  tugas  keimigrasian  sehingga  Ditjen  Imigrasi  selaku  lembaga  yang  menangani keimigrasian telah mengembangkan Sistem BCM.

## Sistem Border Control Management
Sistem Border  Control  Management (BCM)  adalah  salah  satu  komponen  dari  SIMKIM  yang bertugas  sebagai  pusat  data  informasi  keimigrasian.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI 459.GR.01.02 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management [ 4 ] telah memberikan definisi Sistem BCM yaitu sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan yang berfungsi menangani seluruh kegiatan perlintasan orang di TPI yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem  BCM  dibuat  untuk  memudahkan  petugas  dalam  menjalankan  pemeriksaan  keimigrasian  secara efektif  dan  efisien.  Dalam  pemeriksaan  keimigrasian,  Sistem  BCM  digunakan  untuk  membantu mengidentifikasi paspor serta memeriksa status pencegahan dan penangkalan dari orang-orang yang ingin keluar maupun masuk wilayah Republik Indonesia sebagai bentuk penerapan prinsip kebijakan selektif.
Secara umum, terdapat tahapan-tahapan dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap orang-orang yang ingin keluar maupun masuk negara Republik Indonesia menggunakan sistem BCM yakni:
1. Pemindaian  dokumen  perjalanan  Republik  Indonesia  menggunakan Machine  Readable  Travel Document (MRTD).  Namun  dalam  hal  tidak  terbacanya Machine  Readable  Zone (MRZ)  pada dokumen perjalanan atau pada keadaan tidak memiliki MRZ, maka petugas imigrasi memasukkan data  pelintas  secara  manual  dengan  mengisi  kolom:  (a)  nomor  dokumen  perjalanan;  (b)  tipe dokumen perjalanan; (c) negara yang mengeluarkan; (d) tanggal habis  berlaku; (e) nama depan; (f) nama keluarga; (g) jenis kelamin; (h) tanggal lahir; dan (i) kewarganegaraan.
2. Selanjutnya menekan tombol " Next ", sehingga sistem akan melakukan pengecekan terhadap data pelintas secara otomatis, mencakup:
a. data dokumen perjalanan;
b. data pergerakan terakhir; dan
c. data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Enhance  Cekal System (ECS) yang hasilnya akan tampil pada kolom " Results ".
d. apabila  pemeriksaan  dilakukan  pada  orang  asing  yang  ingin  masuk  negara  Republik Indonesia maka diperlukan pemeriksaan tambahan yaitu:
1) meminta penumpang untuk melakukan pengambilan sidik jari dengan menekan tombol " Capture Fingerprints ", yang diawali dengan 4 jari kanan, 4 jari kiri, dan ibu jari kanan dan  kiri  secara  bersamaan.  Setelah  semua  jari  telah  diambil  sidik  jarinya,  kemudian disimpan dengan menekan tombol "OK";
2) mengambil  foto  penumpang  dengan  menekan  tombol  " Capture  Photo ” dan menyimpannya  dengan  menekan  tombol  "OK",  untuk  kemudian  melanjutkan  ke tahapan berikutnya dengan menekan tombol " Next ";
3) melakukan klasifikasi maksud dan tujuan kedatangan ke wilayah Indonesia, diperlukan atau  tidaknya  visa  (dapat  diberikan  bebas  visa),  kesesuaian  jenis  visa  yang  dimiliki terhadap peruntukan rencana maksud dan tujuannya kedatangannya.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan ECS seperti yang dimaksud pada angka 2, maka terdapat tiga tanda yang  akan  terlihat  pada  Sistem  BCM  sehingga  menjadi  rujukan  petugas  pemeriksa  dalam melakukan langkah selanjutnya sesuai dengan tanda yang terlihat pada Sistem BCM. Jika yang terlihat  tanda  warna  hijau,  artinya  sistem  tidak  menemukan  masalah  dan  petugas  pemeriksa menindaklanjuti  dengan  menekan  tombol  " Allow ”  guna  melanjutkan  tahapan  berikutnya.  Jika yang terlihat adalah tanda warna oranye, artinya sistem menemukan masalah contohnya dokumen perjalanan telah habis masa berlaku sehingga petugas pemeriksa harus melakukan pemeriksaan secara manual dan memutuskan apakah menerima kedatangan atau keberangkatan pelintas dengan menekan tombol " Allow ", atau merujuk penumpang kepada supervisor dengan menekan tombol " Refer ”.  Setelah  membuat  keputusan,  petugas  pemeriksa  harus  menulis  catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, jika pada Sistem BCM terlihat tanda  merah,  artinya  sistem  menemukan  masalah,  contohnya  nama  pelintas  tercantum  dalam daftar  penangkalan  atau  pencegahan  dengan  kemiripan  hampir  100%,  sehingga  sistem  secara otomatis  akan  mengarahkan  data  pelintas  kepada supervisor dan  petugas  pemeriksa  harus merespon dengan menekan tombol " Refer ”. Usability Usability adalah  suatu  ukuran  kualitas  yang  berfungsi  menilai  mudahnya  suatu  tampilan  dari antarmuka  sistem  yang  digunakan  pengguna  dengan  mempertimbangkan  kriteria-kriteria  tertentu  [ 5 ]. Secara  umum,  suatu  sistem  dapat  dikategorikan usable jika  pengguna  tidak  merasakan  frustasi  ketika menggunakannya  sehingga  pengguna  dapat  menggunakan  sesuai  kegiatan  yang  ingin  dilakukan  tanpa keraguan, halangan, atau pertanyaan, serta dapat sesuai dengan yang diharapkan [ 6 ]. Menurut Rubin dan Chisnell [ 6 ], suatu sistem yang dianggap usable harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Usefulness (Kegunaan),  berkaitan  dengan  sejauh  mana  suatu  sistem  memungkinkan  pengguna dapat mencapai tujuannya ketika menggunakan sistem tersebut.
2. Efficiency (Efisiensi),  adalah  daya  yang  dipakai  pengguna  untuk  mencapai  tujuannya  secara lengkap dan tepat, serta biasanya berupa ukuran waktu.
3. Effectiveness (Efektivitas), berkaitan dengan sejauh mana sistem memberikan kemudahan yang sesuai  dengan  pengguna  harapkan.  Secara  kuantitatif,  efektifitas  terukur  dengan  tingkat error suatu sistem.
4. Learnability (Dapat dipelajari), yang berarti kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem sesuai dengan tujuan penggunaanya.
5. Satisfaction (Kepuasan),  berkaitan  dengan  pandangan  dan  pendapat  pengguna  tentang  sistem. Pengguna cenderung memberikan penilaian yang baik pada sistem yang memberikan kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka daripada yang tidak.
6. Accessibility (Aksesibilitas), berkaitan dengan apakah pengguna bisa mengakses sistem tersebut untuk mencapai tujuannya.
Untuk  mengukur usability dari  suatu  sistem  maka  cara  yang  paling  tepat  yaitu  melakukan pengujian  dengan  melibatkan  pengguna.  Pengukuran usability dengan  melibatkan  pengguna  dapat dilakukan dengan menggunakan serangkaian kuesioner. Menurut Barnum [ 11 ], terdapat dua jenis kuesioner yang populer dipakai dalam mengukur usability yaitu:
1. Computer  System  Usability  Questionnaire (CSUQ).  CSUQ  memiliki  19 item instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh James Lewis dan telah dirilis oleh IBM.
2. System  Usability  Scale (SUS).  SUS  memiliki  10  pernyataan  yang  dinilai  menggunakan  skala Likert. SUS dikembangkan oleh John Brooke dan telah dirilis oleh Digital Equipment Corporation (DEC). System Usability Scale John  Brooke  mengembangkan System  Usability  Scale (SUS)  pada  tahun  1986  di  DEC.  SUS merupakan  kuesioner  yang reliable dan singkat.  SUS  bertujuan  untuk  mengukur usability dari  sebuah sistem dengan melibatkan perspektif pengguna dalam waktu yang sangat singkat [ 7 ].
Suatu  sistem  dapat  dievaluasi  dengan  pengukuran  SUS  ketika  responden  sudah  pernah menggunakan  sistem  yang  ingin  dievaluasi  tersebut.  Pernyataan  yang  dipilih  mencakup  berbagai  aspek
usability sistem, seperti kebutuhan untuk dukungan, pelatihan, dan kompleksitas sehingga memiliki tingkat validitas tinggi untuk mengukur usability dari suatu sistem [ 12 ]. Pengukuran usability Sistem BCM dilakukan dengan menyebar kuesioner SUS yang memiliki 10 item pernyataan yaitu:
1. Saya sering menggunakan Sistem BCM;
2. Saya menilai Sistem BCM terlalu kompleks (memuat banyak hal yang tidak perlu);
3. Saya menilai Sistem BCM mudah digunakan;
4. Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan Sistem BCM;
5. Saya menilai fungsi atau fitur yang disediakan pada Sistem BCM dirancang dan disiapkan dengan baik;
6. Saya menilai terlalu banyak inkonsistensi pada Sistem BCM;
7. Saya membayangkan kebanyakan orang akan belajar menggunakan Sistem BCM dengan cepat;
8. Saya menilai Sistem BCM sangat rumit untuk digunakan;
9. Saya merasa sangat percaya diri menggunakan Sistem BCM;
10. Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat menggunakan Sistem BCM dengan baik. Penilaian terhadap 10 item pernyataan kuesioner SUS menggunakan 5 poin skala likert . Pengguna yang menjadi responden akan diminta memberi penilaian subjektifnya terhadap 10 item pernyataan SUS dengan kategori dan bobot: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Jika dalam penilaian responden merasa tidak menemukan skala respon yang tepat, responden harus mengisi titik tengah skala pengujian [ 12 ]. Dalam  pengukuran usability menggunakan  SUS,  setiap item pernyataan  berkontribusi  dalam perhitungan.  Kontribusi  setiap item pertanyaan  berkisar  antara  skor  0  hingga  4.  Untuk item pernyataan positif pada item 1, 3, 5, 7, dan 9, skornya adalah bobot penilaian yang diisi oleh responden pada kuesioner SUS dikurangi 1. Untuk pernyataan negatif pada item 2, 4, 6, 8, dan 10, skornya adalah 5 dikurangi bobot penilaian  yang  diisi  oleh  responden  pada  kuesioner  SUS.  Kemudian  keseluruhan  skor  dari  setiap item pernyataan dijumlahkan dan hasil dari penjumlahan tersebut dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan nilai keseluruhan SUS. Skor SUS berkisar dari 0 hingga 100. Berikut rumus 1 untuk perhitungan skor SUS [ 12 ]: 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑺𝑼𝑺 =   [(𝑸𝟏 − 𝟏) + (𝟓 − 𝑸𝟐) + (𝑸𝟑 − 𝟏) + (𝟓 − 𝑸𝟒) + (𝑸𝟓 − 𝟏) + (𝟓 − 𝑸𝟔) + (𝑸𝟕 − 𝟏) + (𝟓 − 𝑸𝟖) + (𝑄9 − 1) + (5 − 𝑄10)] × 2.5 ..............................................................................................(1) dengan Q = bobot penilaian pernyataan.
Gambar 1. Skala Skor System Usability Scale Berdasarkan gambar 1 , maka penilaian skor SUS dapat dikategorikan seperti tabel 1 . Tabel 1. Kategori Grade Scale, Adjective Rating dan Acceptability [ 13 ] Grade SUS Adjective Acceptability A+ 84.1-100 Best Imaginable Acceptable A 80.8-84.0 Excellent Acceptable A- 78.9-80.7 Good Acceptable B+ 77.2-78.8 Good Acceptable B 74.1-77.1 Good Acceptable B- 72.6-74.0 Good Acceptable C+ 71.1-72.5 Good Acceptable C 65.0-71.0 OK Marginal C- 62.7-64.9 OK Marginal D 51.7-62.6 OK Marginal E 25.1-51.6 Poor Non-Acceptable F 0-25.0 Worst Imaginable Non-Acceptable

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data primer yakni jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan. Selanjutnya dilakukan penentuan sampel dengan teknik yang digunakan yaitu teknik  s ampling jenuh  atau  istilah  lainnya  yaitu  sensus. Teknik  ini  merupakan  teknik penentuan  sampel dengan semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga sebanyak 21 orang petugas imigrasi yang  pernah  atau  sedang  bertugas  di  TPI  Motaain  bertindak  sebagai  responden.  Petugas  imigrasi  yang dimaksud tersebut pernah menggunakan Sistem BCM dalam pemeriksaan keimigrasian.
Setelah  melakukan  penyebaran  kuesioner  SUS  terhadap  21  orang  petugas  imigrasi,  maka selanjutnya  dilakukan  rekapitulasi  jawaban  kuesioner  dari  responden.  Adapun  rekapitulasi  jawaban kuesioner dari responden dapat dilihat pada tabel 2 . Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Item
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 R1 5 2 4 2 4 2 5 1 5 4 R2 4 2 4 1 5 2 4 2 5 3 R3 5 2 5 1 5 1 4 2 4 3 R4 5 1 4 2 4 2 4 3 4 3 R5 4 2 4 1 5 2 5 1 5 2 R6 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 R7 5 3 5 2 5 2 4 3 4 3 R8 4 2 4 1 4 3 5 2 4 4 R9 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 R10 4 2 4 1 4 2 4 2 4 4 R11 5 1 4 2 5 2 4 1 5 3 R12 5 2 4 2 4 2 4 2 4 3 R13 4 1 4 2 5 1 4 2 3 3 R14 5 2 4 2 5 2 5 2 4 3 R15 4 2 5 1 4 1 4 2 5 3 R16 3 2 4 3 4 2 3 3 3 5 R17 5 2 4 2 4 1 4 1 4 4 R18 4 3 5 1 4 2 4 2 4 3 R19 4 1 5 1 5 2 4 1 4 4 R20 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 R21 4 2 4 2 4 2 5 1 4 4 Rerata per item 4,33 1,90 4,24 1,67 4,38 1,86 4,19 1,86 4,14 3,33
Setelah  dilakukan  rekapitulasi  jawaban  kuesioner  dari  responden,  kemudian  dilakukan perhitungan menggunakan metode SUS terhadap  jawaban kuesioner dari 21 responden sehingga didapat hasil perhitungan jawaban kuesioner menggunakan metode SUS pada tabel 3 . Sebagaimana hasil perhitungan jawaban kuesioner dengan menggunakan metode SUS pada tabel 3 , maka didapat skor akhir SUS adalah 76,67. Skor akhir 76,67 menunjukan bahwa tingkat penerimaan penggunaan Sistem BCM termasuk kategori “ Acceptable” yang berarti Sistem BCM dapat diterima oleh pengguna. Selanjutnya, adjective rating usability dari Sistem BCM termasuk dalam kategori “ Good” dan skala  kegunaannya  termasuk  kategori  “B” . Berdasarkan  hasil  tersebut,  walaupun  Sistem  BCM  tidak mempunyai  nilai usability yang  sangat  baik  atau  luar  biasa,  namun  Sistem  BCM  bisa  diterima  dan digunakan  dengan  mudah  oleh  pengguna  Sistem  BCM  yaitu  petugas  pemeriksa  keimigrasian  di  TPI Motaain.
Dalam  kuesioner  SUS  memuat  pernyataan  yang  sudah  menggambarkan  sebagian  variabel usability seperti effectivity,  efficiency,  satisfaction, dan learnability. Pernyataan  dalam  kuesioner  SUS dibagi  menjadi  dua  yaitu  bermakna  negatif  dan  positif.  Pernyataan  bermakna  negatif  diwakili  oleh pernyataan item 2, 4, 6, 8, dan 10 sedangkan pernyataan bermakna positif diwakili oleh pernyataan item 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan melihat rata-rata jawaban responden pada kuesioner SUS, maka dapat dipisahkan variabel mana saja yang paling disetujui atau tidak setujui oleh responden. Jika usability pada Sistem BCM tidak baik, maka item pernyataan negatif akan memiliki rata-rata jawaban “Setuju” atau bahkan “Sangat Setuju”, kemudian item pernyataan positif juga akan memiliki rata-rata jawaban “Tidak Setuju” atau bahkan “Sangat Tidak Setuju”.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Jawaban Kuesioner Menggunakan Metode SUS Item
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Q7 Q8 Q9 Q10  Skor  Rerata R1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 80
76,67
R2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 80 R3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 85 R4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 75 R5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 87,5 R6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72,5 R7 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 75 R8 3 3 3 4 3 2 4 3 3 1 72,5 R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72,5 R10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 72,5 R11 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 85 R12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 75 R13 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 77,5 R14 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 80 R15 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 82,5 R16 2 3 3 2 3 3 2 2 2 0 55 R17 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 77,5 R18 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 75 R19 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 82,5 R20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72,5 R21 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 75 Rerata per item 3,33 3,10  3,24  3,33  3,38  3,14  3,19  3,14  3,14  1,67
Sebaliknya jika usability pada Sistem BCM baik, maka yang akan memiliki jawaban “Setuju” atau bahkan “Sangat Setuju” adalah item pernyataan positif sedangkan item pernyataan negatif akan memiliki rata-rata jawaban “Tidak Setuju” atau bahkan “Sangat Tidak Setuju”. Berdasarkan rata-rata jawaban setiap item pernyataan tersebut, dilakukan analisis sehingga dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Terhadap  pernyataan  “Saya  sering  menggunakan  Sistem  BCM”,  rata-rata  jawabannya  adalah 4,33 sehingga termasuk kategori setuju. Hal ini bermakna, responden menyetujui bahwa mereka merupakan  pengguna  yang  sering  menggunakan  Sistem  BCM  sehingga  punya  pengalaman menggunakan Sistem BCM.
2. Terhadap pernyataan “Saya menilai Sistem BCM  terlalu kompleks (memuat banyak hal  yang tidak perlu)”, rata-rata jawabannya adalah 1,9 sehingga termasuk kategori sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem BCM sudah efektif dan efisien.
3. Terhadap  pernyataan  “Saya  menilai  Sistem  BCM  mudah  digunakan”,  rata-rata  jawabannya adalah  4,24  sehingga  termasuk  kategori  setuju.  Hal  ini  menunjukan  Sistem  BCM  sudah  dapat dianggap efisien.
4. Terhadap pernyataan “Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan Sistem BCM”, rata-rata jawabannya adalah 1,67 sehingga termasuk kategori sangat tidak setuju. Oleh karena itu,  responden  menilai  bahwa  sistem  BCM  mudah  digunakan  sehingga  tidak  membutuhkan bantuan teknis dalam menggunakan Sistem BCM.
5. Terhadap  pernyataan  “Saya  menilai  fungsi  atau  fitur  yang  disediakan  pada  Sistem  BCM dirancang  dan  disiapkan  dengan  baik”,  rata-rata  jawabannya  adalah  4,38  sehingga  termasuk kategori setuju. Hal ini menggambarkan bahwa Sistem BCM telah dirancang dengan baik.
6. Terhadap pernyataan “Saya menilai terlalu banyak inkonsistensi pada Sistem BCM”, rata-rata jawabannya adalah 1,86 sehingga termasuk kategori sangat tidak setuju. Hal ini bermakna bahwa Sistem BCM konsisten yang berarti dapat digunakan dengan lancar tanpa hambatan.
7. Terhadap  pernyataan  “Saya  membayangkan  kebanyakan  orang  akan  belajar  menggunakan Sistem BCM dengan cepat”, rata-rata jawabannya adalah 4,19 sehingga termasuk kategori setuju. Hal ini bermakna Sistem BCM dapat dipahami dengan cepat.
8. Terhadap  pernyataan  “Saya  menilai  Sistem  BCM  sangat  rumit  untuk  digunakan”,  rata-rata jawabannya adalah 1,86 sehingga termasuk kategori sangat tidak setuju. Hal ini mempunyai arti bahwa tidak ada kerumitan dalam menggunakan Sistem BCM.
9. Terhadap pernyataan “Saya merasa sangat percaya diri menggunakan Sistem BCM”, rata-rata jawabannya  adalah  4,14  sehingga  termasuk  kategori  setuju.  Hal  ini  memberi  tahu  tingkat satisfaction pada Sistem BCM yakni pengguna merasa yakin tidak akan membuat kesalahan saat menggunakannya.
10. Terhadap pernyataan “Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat menggunakan Sistem BCM dengan baik”, rata-rata jawabannya adalah 3,33 sehingga termasuk kategori netral. Hal ini menggambarkan  tingkat learnability Sistem  BCM  yang  perlu  ditingkatkan  karena  sebagian responden menilai bahwa perlu belajar banyak hal sebelum menggunakan Sistem BCM.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan dan Saran
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  pengukuran usability terhadap  Sistem  BCM  menggunakan  SUS. Hasil  pengukuran  menunjukkan  nilai usability Sistem  BCM  yang  diperoleh  menggunakan  SUS adalah 76,67 sehingga menunjukan bahwa tingkat penerimaan penggunaan Sistem BCM termasuk dalam kategori “ Acceptable” yang  berarti  Sistem  BCM  dapat  diterima  oleh  pengguna.  Selanjutnya, adjective  rating usability dari  Sistem  BCM termasuk dalam kategori “ Good” dan  skala  kegunaannya  termasuk  kategori “B”. Dari rata-rata jawaban responden dapat diketahui bahwa Sistem BCM sudah baik dalam effectivity, efficiency, dan satisfaction. Hal ini sejalan dengan rata-rata jawaban yang menilai Sistem BCM dirancang dengan  baik,  efektif,  efisien,  serta  pengguna  merasa  percaya  diri  ketika  menggunakannya,  namun  pada learnability perlu ditingkatkan lagi sebab masih ada penilaian dari beberapa responden yang menganggap bahwa perlu belajar banyak hal sebelum menggunakan Sistem BCM. Oleh sebab itu, disarankan sebelum menggunakan Sistem BCM perlu melakukan pelatihan atau sosialisasi terhadap pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4. 2002.
[2] Pemerintah  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 5216. Sekretariat Negara. Jakarta. 2011
[3] Kementerian Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksa Keimigrasian , 2014.
[4] Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI  459.GR.01.02. Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM) , 2011.
[5] J. Nielsen, “Usability 101: Introduction to Usability”, Nielsen Norman Group. 2012. [Daring]. Tersedia pada: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ .
[6] J.  Rubin  dan  D.  Chisnell, Handbook  of  Usability  Testing:  How  to  Plan,  Design,  and  Conduct Effective Tests . United States of America: Wiley Publishing, 2008.
[7] J. Brooke, “SUS: A Retrospective,” Journal of Usability Studies , vol. 8, no. 2, hlm. 29-40, 2013. [Daring].
Tersedia
pada:
https://www.researchgate.net/profile/John-Brooke-
6/publication/285811057_SUS_a_retrospective/links/5ee5c4a792851ce9e7e38a75/SUS-a- retrospective.pdf.
[8] J. Hamidi dan C. Charles, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
[9] Kementerian  Hukum  dan  HAM, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  44  Tahun  2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi , 2015.
[10] Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, Arrangement between the Government of the Republic  of  Indonesia  and  the  Government  of  the  Democratic  Republic  of  Timor-Leste  on Traditional Border Crossings and Regulated Marke t, 2003.
[11] C. M. Barnum, Usability Testing and Research . New York: Longman, 2002.
[12] J. Brooke, “SUS-A Quick and Dirty Usability Scale,” Usability Evaluation in Industry , vol. 189, no. 194, hlm. 4-7, 1996, doi: 10.1201/9781498710411-35 .
[13] W.  U.  Sari,  “Analisis  Usability  Pada  Sistem  Informasi  Akademik  Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Riau Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS),” Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019. [Daring]. Tersedia pada:
https://core.ac.uk/download/pdf/300873722.pdf.