e-ISSN: 2477-4782

## PENGARUH JUMLAH PERUSAHAAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2004 - 2015
Gusti Harmaji Amelia Sandra *
Program Studi Akuntansi, Kwik Kian Gie School of Business, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
One  of  the  efforts  made  by  the  DKI  Jakarta  Province  government  in  maximizing  local revenue  is  by optimize local tax revenue, especially advertisement tax. Advertisement tax is one of most important and potential  components  of  local  taxes  for  DKI  Jakarta  Province.  Advertisement  tax  is  tax  on implementation of advertisement. Variables used in this study are amount of companies, population and GDP as independent variables and  advertisement tax revenue as dependent variable. The purpose of this study is to find out if there is any influence of three independent variables to dependent variable. Data completion in this study uses documentation technique by collecting data from related institution. Data used in this study are data from 2004-2015. Analysis technique used is multiple linear regression analysis  using  Microsoft  Excel  2013  software.  The  results  of  this  research  show  that  amount  of companies have a value of P-value of 0,013117, the value is smaller than 0,05 (< 0,05) , population has a value of P-value of 0,031598, the value is smaller than 0,05 (<0,05), and GDP has a value of P-value of 0,000369, the value is smaller than 0,05 (<0,05). The conclusion of this research shows that there is sufficient  evidence  that  amount  of  companies,  population  and  GDP  have  a  positive  influence  on advertisement tax revenue in DKI Jakarta Province.

## Keywords: amount of companies, population, GDP, advertisement tax revenue

## Abstrak
Salah satu upaya yang dilakukan penerintah Provinsi DKI Jakarta dalam  memaksimalkan penerimaan daerah  adalah  dengan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah,  khususnya  pajak  reklame.  Pajak reklame merupakan salah satu komponen pajak daerah yang penting dan berpotensi besar bagi Provinsi DKI Jakarta. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.  Variabelyang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  perusahaan,  jumlah  penduduk  dan  PDRB  sebagai  variabel independen  dan  penerimaan  pajak  reklame  sebagai  variabel  dependen.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dari instansi yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2004-2015. Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda  dengan  menggunakan  software Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian  menunjukan bahwa jumlah perusahaan memiliki nilai P-value sebesar 0,013117 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (< 0,05), jumlah penduduk memiliki nilai P-value sebesar 0,031598 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) dan PDRB memiliki nilai P-value sebesar 0,000369 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.
___________________________ * Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 707, Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id
Kata Kunci: jumlah perusahaan, jumlah penduduk, PDRB, penerimaan pajak reklame

## Pendahuluan
Penerimaan  pajak  reklame  merupakan salah  satu  sektor  pajak  daerah  yang  cukup potensial  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai sumber  pendapatan  daerah.  Penerimaan  pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi kelangsungan  pembangunan  di  Provinsi  DKI Jakarta.  Pajak  Reklame  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Perda  Nomor  12 Tahun  2011 merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.  Reklame  yang  dimaksud  adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk  dan  corak  ragamnya  untuk  tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan  barang,  jasa atau  orang,  ataupun  untuk  menarik  perhatian umum  kepada  suatu  barang,  jasa  atau  orang yang  ditempatkan  atau  dapat  dilihat,  dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
Seperti  yang  kita  ketahui,  DKI  Jakarta sebagai  ibukota  Indonesia  memiliki  potensi yang  besar  untuk  dapat  memanfaatkan  pajak reklame yang ada di daerahnya. Tentu saja ada banyak sekali masyarakat yang berlalu-lalang di DKI  Jakarta  sehingga  dapat  menarik  para investor untuk kemudian datang dan memperkenalkan  produk  atau  jasanya  di  DKI Jakarta.  Perkembangan  Provinsi  DKI  Jakarta saat ini sangat pesat seiring dengan menjamurnya  pusat  perbelanjaan,  perusahaan dan  bisnis  lokal  yang  semakin  berkembang sehingga  membutuhkan  media  reklame  agar dapat dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, pajak reklame merupakan suatu unsur yang penting  untuk  kemudian  dapat  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  realisasi penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  DKI Jakarta.
Target  dan  realisasi  penerimaan  pajak reklame  di  Provinsi  DKI  Jakarta  enam  dari tahun  2010  hingga  2015  bisa  dilihat  di  tabel berikut:

## Tabel 1

## Penerimaan dan Target Pajak Reklame
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2015
Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa pada  tahun  2010  dan  2011,  penerimaan  pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta tidak mencapai target  penerimaan  yang  telah  ditetapkan. Kenaikan penerimaan pajak reklame pada tahun 2010  juga  tidak  terlalu  signifikan  dari  tahun sebelumnya.  Bahkan  pada  tahun  2011  terjadi
penurunan persentase penerimaan pajak reklame  menjadi  sebesar  81,63%.  Pada  tahun 2012  dan  2013  penerimaan  pajak  reklame  di Provinsi  DKI  Jakarta  berhasil  mencapai  target penerimaan, namun pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan  pajak  reklame  di  Provinsi  DKI Jakarta  kembali  tidak memenuhi  target
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH 260.949.775.364 269.366.219.465 485.346.826.679 655.709.503.813 881.483.677.754 748.785.391.818 Target Penerimaan 275.000.000.000 330.000.000.000 410.000.000.000 515.000.000.000 2.400.000.000.000 1.800.000.000.000 Persentase 94,89% 81,63% 118,38% 127,32% 36,73% 41,60%
penerimaan.  Bisa  dilihat  pada  tahun  2014 terjadi kenaikan target penerimaan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak reklame  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  juga terjadi  pada  tahun  2015.  Meski  target penerimaan  pajak  reklame  di  Provinsi  DKI Jakarta  diturunkan  dari  tahun  sebelumnya, namun  penerimaan  pajak  reklame  juga  ikut mengalami penurunan sehingga target penerimaan tidak terpenuhi.
Pembiayaan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan  senantiasa  memerlukan  sumber penerimaan  yang  dapat  diandalkan.  Salah  satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan  pajak  daerah,  yang  salah  satunya adalah pajak reklame. Meskipun pajak reklame mempunyai  potensi  yang  cukup  besar  sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta,  namun  pemerintah  nampaknya  masih mengalami  kendala  dalam meningkatkan penerimaan dari pajak reklame. Oleh karena itu, cukup  menarik  untuk  diketahui  faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.
Menurut  Purwanto  (2016)  dalam penelitiannya  mengatakan  bahwa  penerimaan pajak akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan  perusahaan.  Jumlah  perusahaan merupakan  salah  satu  faktor  positif  pemicu pertumbuhan  ekonomi.  Tentu  saja  banyak sekali  perusahaan  yang  menggunakan  jasa pemasangan  reklame  sehingga  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  reklame.  Hal  ini disebabkan  karena  suatu  perusahaan  ingin memasarkan  produknya  dengan  menggunakan media  reklame  agar  produknya  bisa  dikenal oleh masyarakat.
Selain  itu,  jumlah  penduduk  juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak
reklame (Puspitaningsih, 2013). Jumlah penduduk  merupakan  faktor  yang  dapat membuat penyelenggara reklame berfikir untuk menggunakan  sejumlah  media  reklame  diukur dari  jumlah  penduduk  yang  ada,  misalnya  jika
suatu daerah memiliki jumlah penduduk banyak maka demi menginformasikan kepada penduduk tersebut dipergunakan media reklame yang  lebih  banyak  di  sudut-sudut  kota, sedangkan  jika  penduduk  sedikit  maka  tidak memerlukan media reklame yang cukup banyak untuk  menginformasikan  kepada  penduduk tersebut (Nurmayasari, dalam Fatah, 2015). Hal ini  dikarenakan  semakin  banyak  jumlah penduduk  di  suatu  daerah  tentu  saja  tingkat konsumsi di daerah itu akan semakin besar.
Menurut  Indriyawan  dan  Agus  (2015) dalam  penelitiannya  membuktikan  bahwa jumlah  PDRB  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Klaten. Menurut  BPS  (2016:35),  PDRB  merupakan jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh seluruh  usaha  dalam  suatu  wilayah,  atau merupakan  pejumlahan  nilai  keluaran  ( output ) bersih  perekonomian  yang  ditimbulkan  oleh seluruh  kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah tertentu  (provinsi  dan  kabupaten/kota).  Salah satu  faktor  penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi  di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu  dapat  ditunjukkan  oleh  data  PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan  tentu  akan  membawa  pengaruh positif pada petumbuhan pendapatan daerah dan juga  pajak  daerah.  Subroto  (2015)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak reklame merupakan  salah  satu  pajak  daerah  sehingga semakin  tinggi  PDRB  semakin  tinggi  pula penerimaan pajak reklame.
Berdasakan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk menuangkannya  ke  dalam  sebuah  penelitian dengan tema “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Reklame di  Provinsi  DKI  Jakarta” .  Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  ada pengaruh jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.

## Kajian Pustaka
Definisi  pajak  secara  resmi  yang dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  Pajak  Daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah, pengertian  pajak  daerah,  yang  selanjutnya disebut  Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pemerintah daerah di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia saat ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009,  Pajak  Reklame  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  reklame.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  reklame  adalah  benda,  alat, perbuatan atau media yang  menurut bentuk dan corak  ragamnya  untuk  tujuan  komersial, dipergunakan  untuk      memperkenalkan, menganjurkan  barang, jasa atau orang, ataupun  untuk  menarik  perhatian  umum kepada  suatu  barang,  jasa  atau  orang  yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar  dari  suatu  tempat  oleh  umum. Pengertian  penyelenggara  reklame  menurut Siahaan  (2013:382)  adalah  orang  atau  badan yang  menyelenggarakan  reklame  baik  untuk dan  atas  namanya  sendiri  atau  untuk  dan  atas nama pihak lain  yang  menjadi tanggungannya. Menurut  Siahaan  (2013:  384),  objek  pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

## Hipotesis

## Pengaruh  Jumlah  Perusahaan  terhadap Penerimaan Pajak Reklame
Menurut  BPS  (2015:  306),  perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi, bertujuan  menghasilkan  barang  atau  jasa, terletak  pada  suatu  bangunan  atau  lokasi tertentu,  dan  mempunyai  catatan  administrasi tersendiri  mengenai  produksi  dan  struktur biaya.  Perusahaan  terdiri  industri  pengolahan dan jasa industri. Jumlah perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu  pertumbuhan  ekonomi.  Tentu  saja banyak  sekali  perusahaan  yang  menggunakan jasa pemasangan reklame sehingga berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  reklame.  Hal  ini disebabkan  karena  suatu  perusahaan  ingin memasarkan  produknya  dengan  menggunakan media  reklame  agar  produknya  bisa  dikenal oleh masyarakat.
Dalam  ilmu  marketing  ada  bauran pemasaran  yang  dipakai  sebagai  instrument kebijakan  perusahaan.  Salah  satu  bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri dari iklan, reklame dan promosi penjualan. Oleh karena  itu  penerimaan  pajak  reklame  akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan (Purwanto, 2016).
Ha1:  Jumlah  perusahaan  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta
Pengaruh  Jumlah Penduduk  terhadap

## Penerimaan Pajak Reklame
Penduduk  adalah  sejumlah  orang  yang tinggal secara menetap pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama (Fatah, 2015). Jumlah penduduk  merupakan  faktor  yang  dapat membuat penyelenggara reklame berfikir untuk menggunakan  sejumlah  media  reklame  diukur dari  jumlah  penduduk  yang  ada,  misalnya  jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk banyak maka demi menginformasikan kepada penduduk tersebut dipergunakan media reklame yang  lebih  banyak  di  sudut-sudut  kota, sedangkan  jika  penduduk  sedikit  maka  tidak memerlukan media reklame yang cukup banyak
e-ISSN: 2477-4782
untuk  menginformasikan  kepada  penduduk tersebut (Nurmayasari, dalam Fatah, 2015).
Semakin  banyak  jumlah  penduduk maka  pengeluaran  konsumsi  akan  meningkat, peningkatan  pengeluaran  konsumsi  akan  suatu produk  atau  jasa  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  reklame,  karena  perusahaan dalam  memperkenalkan  produk  mereka  ke masyarakat  akan  menggunakan  jasa  reklame (Puspitaningsih, 2013).
Ha2:  Jumlah  penduduk  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Reklame.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2016: 35), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah  nilai  tambah  bruto  seluruh  barang  dan jasa  yang  tercipta  atau  dihasilkan  di  wilayah domestik  suatu  negara  yang  timbul  akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain PDRB adalah jumlah produksi  barang  maupun  jasa  yang  dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun  yang  berada  di  daerah  atau  regional tertentu. PDDRB menggambarkan kemampuan provinsi  untuk  menciptakan output (nilai tambah) pada suatu wilayah tertentu. Salah satu faktor  penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi  di  suatu  wilayah  tertentu  dapat ditunjukkan  oleh  data  PDRB  daerah  tersebut. Apabila  nilai  PDRB  mengalami  peningkatan maka  tentu  akan  membawa  pengaruh  positif pada kenaikan penerimaan daerah.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  angka-angka  PDRB  dapat  dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai pihak,  baik  pemerintah  pusat/daerah,  maupun swasta.  PDRB  atas  harga  konstan  digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari  tahun  ke  tahun. Menurut  Subroto,  Fadjar dan Suharno (2016), ketika PDRB suatu daerah mengalami  peningkatan  maka  semakin  besar pula  potensi  penerimaan  daerah,  serta  dapat mengakibatkan  mobilitas  masyarakat  tinggi. Mobilitas masyarakat yang tinggi tersebut dapat memberikan  potensi  masyarakat  untuk  melihat reklame  sebagai  media  informasi  dan  promosi terhadap  barang  yang  ditawarkan  produsen.
Pajak  reklame  merupakan  salah  satu  pajak daerah  maka  semakin  tinggi  PDRB  semakin tinggi pula penerimaan pajak reklame.
Ha3:  PDRB  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  reklame  di  Provinsi  DKI Jakarta

## Metode Penelitian
Objek  yang  akan  diteliti  oleh  penulis adalah  penerimaan  pajak  reklame  di  Provinsi DKI  Jakarta  yang  diperoleh  dari  Badan  Pajak dan  Retribusi  Daerah  (BPRD)  Provinsi  DKI Jakarta  yang  terletak  di  Jalan  Abdul  Muis  No. 66,  Jakarta Pusat.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  tahun  2004-2015. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  teknik  dokumentasi.  Data  yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi adalah jumlah  penerimaan  pajak  reklame  reklame  di Provinsi  DKI  Jakarta  dari  tahun  2004-2015, sedangkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik berasal dari publikasi oleh BPS yang terdapat di Perpustakaan Badan Pusat Statistik, yang antara lain  data  jumlah  perusahaan  tahun  2004-2015, jumlah penduduk tahun 2004-2015 dan jumlah PDRB  tahun  2004-2015.  Selain  itu  juga diperoleh  data  dari  Badan  Perpustakaan  dan Arsip Daerah.cooper
Teknik analisis yang digunakan adalah uji  hipotesis  dengan  metode  analisis  regresi berganda dengan menggunakan software Microsoft Excel 2013. Penulis melakukan Uji F serta Uji t untuk melakukan pengujian hipotesis. Selain  itu,  penulis  juga  memakai  analisis statistik  deskriptif  untuk  mengetahui  seberapa besar pertumbuhan dari tahun ke tahun masing- masing  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini, baik variabel independen (jumlah perusahaan,  jumlah  penduduk,  jumlah  Produk Domestik  Regional  Bruto)  maupun  variabel dependen  (penerimaan  pajak  reklame)  yang ditampilkan dalam grafik. Dalam hal ini, setiap variabel independen masing-masing
dibandingkan dengan variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Deskriptif
Gambar  1  menunjukkan  pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan jumlah perusahaan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  setiap tahunnya. Penerimaan pajak reklame cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk variabel jumlah perusahaan cenderung berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun
jumlah  perusahaan  berfluktuasi  dari  tahun  ke tahun  dan  mengalami  penurunan  dari  tahun 2008  namun  penerimaan  pajak  reklame  tetap mengalami  pertumbuhan.  Pertumbuhan  cukup signifikan  terjadi  pada  tahun  2007  dan  disertai juga  dengan  perumbuhan  penerimaan  pajak reklame.

## Gambar 1
Grafik Kenaikan Jumlah Perusahaan dengan

## Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta
Sumber: hasil olahan Microsoft Excel
Untuk mengetahui pertumbuhan
jumlah  penduduk  jika  dibandingkan  dengan penerimaan pajak bisa dilihat di Gambar 2.
Gambar  2  menunjukkan  pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.  Walaupun  pertumbuhan  jumlah
penduduk  dari  tahun  ke  tahun  tidak  terlalu signifikan,  namun  penerimaan  pajak  reklame tetap  mengalami  pertumbuhan.  Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak reklame.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Perusahaan
Penerimaan Pajak Reklame
Volume 9 Nomor 1 Februari 2020 | 79
Gambar 2 Grafik Kenaikan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta
Sumber : hasil olahan Microsoft Excel
Untuk mengetahui pertumbuhan Produk Domestik  Regional  Bruto  jika    dibandingkan dengan penerimaan pajak bisa dilihat di Gambar 3. Gambar  3  menunjukkan  pertumbuhan  Produk Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  dan penerimaan  pajak  reklame  di  Provinsi  DKI Jakarta setiap tahunnya. Untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto cenderung mengalami  pertumbuhan  setiap  tahunnya  dan pertumbuhan  paling  signifikan  terjadi  pada tahun  2012.  Pertumbuhan  Produk  Domestik Regional  Bruto  setiap  tahunnya  tersebut  turut disertai  juga  dengan  pertumbuhan  penerimaan pajak reklame.

## Gambar 3

## Grafik Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto
dengan Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta
Sumber : hasil olahan Microsoft Excel
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Penduduk Penerimaan Pajak Reklame 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PDRB
Penerimaan Pajak Reklame
Volume 9 Nomor 1 Februari 2020 | 80
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients Intercept -36,04137833 Jumlah Perusahaan 1,302117329 Jumlah Penduduk 2,153139127 Produk Domestik Regional Bruto 0,916200978 Sumber: hasil olahan Microsoft Excel Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut: Penerimaan  Pajak  Reklame  =  -36,041  +  1,302 Jumlah Perusahaan + 2,153 Jumlah Penduduk + 0,916 PDRB + ε Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

## Tabel 3 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Sumber : hasil olahan Microsoft Excel
Dari  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  nilai Significance  F yang  diperoleh  adalah  sebesar 0,000108.  Nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini signifikan.
Uji Kesesuaian Model atau Uji R Square (R 2 ).
Hasil uji F diatas juga diperkuat dengan hasil  uji  kesesuaian  model  atau  uji R  Square (R 2 ). Hasil uji R Square bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

## Tabel 4 Hasil Uji Kesesuaian Model (R
2 )
Sumber: hasil olahan Microsoft Excel
Hasil  uji R  Square menunjukkan  nilai sebesar  0,918.  Dari  hasil  uji  tersebut,  91,8  % dari variabel penerimaan pajak reklame (Y)
disebabkan  oleh  variabel  jumlah  perusahaan (X1), jumlah penduduk (X2) serta PDRB (X3), sedangkan  8,2%  disebabkan  oleh  variabel-
Significance F Regression 0,000108
Residual Total Regression Statistics R Square
0,917913391
variabel lain di luar model. Nilai R Square yang semakin  mendekati  1  menunjukkan  bahwa kecocokan  model  yang  lebih  baik.  Hubungan
antara  variabel  independen  dan  independen sangat  kuat  karena  memiliki  nilai R  Square mendekati 1.

## Uji t
Tabel 5 Hasil Uji t
Sumber: hasil olahan Microsoft Excel
Dari tabel di atas dapat dilihat hasil P- value yang  diperoleh  untuk  masing-masing variabel  independen  yang  digunakan.  Karena dalam  penelitian  ini  hipotesis  yang  digunakan adalah  hipotesis  satu  arah  ( one  tailed ),  maka nilai P-value tersebut  harus  dibagi  2  sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
- Jumlah perusahaan sebesar 0,013117 - Jumlah penduduk sebesar 0,031598 - PDRB sebesar 0,000369
Ketiga  variabel  independen  tersebut menunjukkan hasil P-value lebih kecil dari 0,05 yang  berarti  bahwa  H 0 ditolak  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  baik  jumlah  perusahaan, jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak reklame Provinsi DKI Jakarta.

## Pembahasan
1. Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap
Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan
memiliki  nilai P-value sebesar  0,013117.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan dapat  dikatakan  bahwa  H 0 ditolak,  yang
artinya terdapat cukup bukti bahwa jumlah perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai P- value dimana nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.
Hal  ini  cukup  beralasan  karena  karena reklame  merupakan  salah  satu  alat  yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan
produk/jasa yang
dihasilkannya  agar  bisa  dikenal  luas  oleh masyarakat.  Sehingga  semakin  banyak perusahaan  tentu  saja  penerimaan  pajak reklame  di  Provinsi  DKI  Jakarta  akan semakin mengalami pertumbuhan. Walaupun  saat  ini  media  yang  dapat digunakan  untuk  beriklan  bukan  hanya media  reklame  luar  ruang,  bisa  juga melalui  media  internet  &  televisi  yang bukan  merupakan  objek  pajak  reklame, namun tetap saja masih banyak perusahaan yang  menggunakan  media  reklame  luar ruang.
2. Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap Penerimaan  Pajak  Reklame  di  Provinsi DKI Jakarta
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai P-value sebesar 0,031598. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan P-value Intercept 0,055529 Jumlah Perusahaan 0,026233 Jumlah Penduduk 0,063197 PDRB 0,000738
dapat  dikatakan  bahwa  H 0 ditolak,  yang artinya terdapat cukup bukti bahwa jumlah penduduk  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai P- value dimana nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis. Hal ini cukup beralasan karena jumlah  penduduk  merupakan  faktor  yang dapat  membuat  penyelenggara  reklame berfikir  untuk  menggunakan  sejumlah media reklame untuk memasarkan produk/jasanya. Jika suatu daerah memiliki  jumlah  penduduk  yang  banyak tentu  saja  penyelenggara  reklame  akan berpikir untuk memerlukan media reklame dalam  memasarkan  produk/jasanya  agar bisa  dikenal  luas  oleh  penduduk  sehingga semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi produk/jasa yang dihasilkan, sebaliknya jika jumlah penduduk dalam suatu daerah sedikit maka penyelenggara reklame akan berfikir tidak memerlukan  media  reklame  yang  banyak untuk menginformasikan produknya kepada penduduk tersebut.
3. Pengaruh  PDRB  terhadap  Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  variabel  PDRB  memiliki  nilai P- value sebesar  0,000369.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa  H 0 ditolak,  yang  artinya  terdapat cukup  bukti  bahwa  PDRB  berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  nilai P-value dimana  nilai  ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hipotesis yang diajukan penulis.
Hal ini cukup beralasan karena
PDRB  merupakan  salah  satu  indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang  semakin  baik  di  suatu  wilayah. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan tentu akan membawa pengaruh  positif  pada  potensi  penerimaan
daerah, salah satunya adalah pajak reklame dan  mengakibatkan  mobilitas  masyarakat di  daerah  setempat  menjadi  tinggi. Mobilitas  masyarakat  yang  tinggi  dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi akan produk dan jasa sehingga akan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak reklame,  karena  penyelenggara  reklame akan semakin banyak menggunakan media reklame. Mobilitas masyarakat yang tinggi tersebut  juga  dapat  memberikan  potensi masyarakat  untuk  melihat  media  reklame sebagai  media  informasi  dan  promosi terhadap barang yang ditawarkan produsen sehingga  semakin  banyak  produk/jasa yang dikonsumsi dan membuat penyelenggara  reklame  semakin  tertarik menggunakan media reklame.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  data  yang  sudah  diolah dan  pengujian  analisis  data  yang  sudah dilakukan  dan  telah  dijelaskan  dalam  bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti  jumlah perusahaan, jumlah  penduduk  dan  PDRB    berpengaruh positif  terhadap  penerimaan  pajak  reklame  di Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  tentu masih  ada  variabel  –  variabel  lain  yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  reklame  di suatu  daerah,  untuk  itu  peneliti  selanjutnya mempunyai  banyak  kesempatan  untuk  dapat mencari variabel lain dan di daerah lain sebagai dasar  untuk  melakukan  penelitian  selanjutnya, bukan  hanya  pajak  reklame  saja  tapi  juga  bisa untuk  penelitian  jenis  pajak  daerah  yang  lain. Selian  itu  dari  beberapa  wawancara  yang penulis lakukan kepada wajib pajak yang ingin membayar  pajak  reklame  merasa  sistem birokrasi  /  mekanisme  dalam  penyelenggaraan reklame,  saat  ini  cukup  berbelit  dimana penyelenggara  reklame  harus  mengurus  izin penyelenggaraan  reklame  di  BPTSP  serta BPRD dan waktu yang dibutuhkan cukup lama sehingga  hal  ini  dirasakan  cukup  mempersulit
bagi  penyelenggara  reklame  yang  ingin memasang  reklame  dan  dapat  menghambat peningkatan  penerimaan  pajak  reklame  di Provinsi DKI Jakarta.

## Daftar Pustaka
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (2011), Pajak Reklame, diakses tanggal 10 April 2017, http://bprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/ Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI  Jakarta  (2014), Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB), diakses tanggal 13 April 2017, http://jakartapedia.bpadjakarta.net/inde x.php/Produk_Domestik_Regional_Br uto)
Badan  Pusat  Statistik  (2005), Jakarta  Dalam Angka  2004, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2006), Jakarta  Dalam Angka  2006, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2007), Jakarta  Dalam Angka  2007, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2008), Jakarta  Dalam Angka  2008, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2009), Jakarta  Dalam Angka  2009, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2010), Jakarta  Dalam Angka  2010, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2011), Jakarta  Dalam Angka  2011, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2012), Jakarta  Dalam Angka  2012, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2013), Jakarta  Dalam Angka  2013, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2014), Jakarta  Dalam Angka  2014, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2015), Jakarta  Dalam Angka  2015, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (2016), Jakarta  Dalam Angka  2016, Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Badan Pusat Statistik (2015), Produk Domestik Regional  Bruto  DKI  Jakarta  2010- 2014 ,  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik DKI Jakarta.
Badan Pusat Statistik (2016), Produk Domestik Regional  Bruto  DKI  Jakarta  2011- 2015 ,  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik DKI Jakarta.
Cooper, Donald R. dan  P.S. Schindler (2014), Business  Research  Method ,  Edisi  12, New York: McGraw Hill International Edition .
Fatah, Adhita Abdul, Suhadak dan Kadarisman
Hidayat  (2015), Pengaruh  Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri
Terhadap  Penerimaan  Pajak  Reklame dan  Efeknya  Pada  Penerimaan  Pajak Daerah ,  Jurnal  Administrasi  Bisnis, Vol. 5, No. 1, pp. 1 – 9.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2014. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  No.  27  Tahun  2014  Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak Reklame. Berita  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  Tahun  2014,  No.  61006. Sekretariat Daerah. Jakarta.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2015. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  No.  244  Tahun  2015  Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Reklame. Berita Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2015,  No.  63032.  Sekretariat  Daerah. Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2015. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI
Jakarta  No.  261  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Nama  Jalan  Pada  Masing- Masing  Kelas  Jalan  Sebagai  Dasar Perhitungan  Pajak  Reklame. Berita Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2015,  No.  71038.  Sekretariat  Daerah.
Jakarta.
Indriyawan, Noviyanto dan Ign. Agus Wantara (2015), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame  di  Kabupaten  Klaten ,  Jurnal Ekonomi Pembangunan, pp. 1 -16.
Nurmayasari,  Dini  (2010),  Skripsi: Analisis Penerimaan  Pajak  Reklame  Kota Semarang , Universitas Diponegoro.
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2011. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta  No.  12  Tahun  2011  Tentang
Pajak  Reklame. Lembaran  Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011, No. 12. Sekretariat Daerah. Jakarta.
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2014.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta  No.  9  Tahun  2014  Tentang
Penyelenggaraan  Reklame. Lembaran Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2014,  No.  302.  Sekretariat  Daerah.
Jakarta.
Portal  Resmi  Provinsi  DKI  Jakarta  (2010), Penyelenggaraan Reklame, diakes tanggal 19 Mei 2017, http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010 /09/Penyelenggaraan-Reklame# Purwanto, Sayugo Adi (2016), Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau, Jurnal  Ekonomi  Manajemen, Vol. 10, No. 1, pp. 135 – 149.
Puspitaningsih,  Silvia  Ristina  (2013), Analisa Penerimaan  Pajak  Reklame  Kota Malang ,  Jurnal  Ilmiah,  Vol.  1,  No.  2, pp. 1 – 13.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah . Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara  Perpajakan .  Lembaran Negara  RI  Tahun  2007,  No.  85. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2009. Undang- Undang  No.  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran  Negara  RI  Tahun 2014,  No.  244.  Sekretariat  Negara. Jakarta.
Subroto, Guarddina Faathika, Fadjar Harimurti dan  Suharno  (2015), Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kota Surakarta ,  Jurnal  Akuntansi,  Vol.  12,
No. 3, pp. 299 – 306.
Volume 9 Nomor 1 Februari 2020 | 85

## LAMPIRAN HASIL OLAHAN MICROSOFT EXCEL

## Summary Output

## Regression Statistics
Multiple R 0,958077967 R Square 0,917913391 Adjusted R Square 0,887130912 Standard Error 0,194154954 Observations 12

## ANOVA
df SS MS F Significance F Regression 3 3,372223344 1,124074448 29,81934649 0,000108001 Residual 8 0,301569171 0,037696146 Total 11 3,673792515 Coefficients Standard Error t Stat P-value Intercept -36,04137833 16,09851699 - 2,238801148 0,055529222 Jumlah Perusahaan 1,302117329 0,47865189 2,720384805 0,026233097 Jumlah Penduduk 2,153139127 0,998743058 2,155848905 0,063196813 PDRB 0,916200978 0,173214922 5,289388285 0,000737784
Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% -73,16462509 1,081868436 -73,16462509 1,081868436 0,198344091 2,405890567 0,198344091 2,405890567 -0,149966494 4,456244749 -0,149966494 4,456244749 0,516766652 1,315635303 0,516766652 1,315635303