## GAGAP KOMUNIKASI MENGHADAPI KEMAJUAN PARIWISATA PULAU NUSA PENIDA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG)
Oleh:
I Ketut Sudiarta
Dosen Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya e-mail: diarta9999@gmail.com

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  adalah  sebuah  studi  kasus  dengan  mengambil  kasus komunikasi  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  terhadap  masyarakat  Nusa Penida  dalam  menghadapi  kemajuan  pariwisata  Nusa  Penida.  Ekspektasi masyarakat  terhadap  pemerintah  yang  terlanjur  sudah  membumbung  tinggi akan  perubahan  infrastruktur  yang  berbanding  terbalik  dengan  realita  yang dihadapi  membuat  keluhan-keluhan  masyarakat  susah  untuk  dijawab sempurna  oleh  pemerintah.  Kegagalan  menangani  keluhan  masyarakat  ini menghambat  komunikasi  pemerintah.  Mitigasi  risiko  yang  lemah  dalam menghadapi  kemajuan  pariwisata  menimbulkan culture  shock yang  besar dan mengurangi public trust kepada pemerintah.
Pemahaman  tentang  kendala  dan  tantangan-tantangan  dalam  mewujudkan cita-cita masyarakat yang dihadapi pemerintah belum dapat disampaikan ke masyarakat  secara  luas  dan  masif  dengan  bahasa  yang  sederhana  dan membumi yang menyentuh emosi masyarakat. Ketidakmaksimalan pegawai pemerintah  sebagai  humas  di  era  digital  ini  bukan  lagi  persoalan  sumber daya  manusianya,  tapi  lebih  karena  sikap ewuh  pakewuh pada  atasan  yang menyebabkan  pegawai  pemerintah  menjadi  gagap  dalam  berkomunikasi. Bagi pegawai pemerintah merubah mindset dan bekerja inovatif dan kreatif, berpikir  holistik  dan  lintas  sektoral  akan  menyebabkan  terjadinya transformasi menuju kinerja pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang begitu pesat.
Kata  kunci  :  Gagap  komunikasi,  ekspektasi  tinggi,  kemajuan pariwisata

## A. PENDAHULUAN
Berkomunikasi  membutuhkan  bahasa.  Bahasa  untuk  mengerti  dan  memahami  dengan siapa  kita  berbicara.  Tingkat  pendidikan,  keadaan  sosial  dan  lokus  pembicaraan  hendaknya kita  mengerti,  sehingga  pesannya  dapat  tersampaikan  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Bagi Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  mengkomunikasikan  rencana,  program  yang  sedang dilakukan  dan  hasil  kerja  kepada  masyarakat  luas  yang  berkepentingan  di  Kabupaten Klungkung  alangkah  baiknya  menggunakan  bahasa  yang  sederhana  dan  menyentuh  emosi, karena  tidak  semua  masyarakat  umumdapat  mengerti,  apalagi  bisa  memahaminya.  Ketika pesan yang ingin disampaikan penuh dengan ekspektasi tinggi kemudian berbanding terbalik dengan realita maka pada akhirnya penyampai pesanpun mulai  gagap dalam  berkomunikasi. Presiden  Jokowi  dalam  Seminar  Nasional  Kehumasan  Pemerintah  di  Gedung  Dhanapala, Kementerian  Keuangan,  Jakarta,  Senin,  16  April  2018  memberikan  arahan  kepada  aparatur bawahannya  dengan  mengatakan  bahwa  cara  komunikasi  pemerintah  dan  masyarakat  sudah berubah   sangat  cepat,  kita  tidak  bisa  lagi  puas  hanya  dengan  menyebar press  release atau sekadar membuat konferensi pers, harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, untuk itu  humas  pemerintah  harus  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  zaman.  Hal  ini  harus
segera  ditindaklanjuti  dengan  berbagai  persiapan  untuk  melaksanakan  arahan  Presiden tersebut termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Bupati Klungkung Bapak I Nyoman Suwirta telah  menorehkan  banyak  prestasi  dalam  kerjanya.  Prestasi  ini  terbukti  dengan  begitu banyaknya  perubahan  yang  terjadi  khususnya  pada  kemajuan  pariwisata  di  Pulau  Nusa Penida.  Pemerintah  hendaklah  mampu  berkomunikasi  secara  sederhana  tapi  tepat.  Menurut Bukhari prestasi bisa artikan sebagai hasil yang dicapai atau hasil yang telah dicapai. (Bukhari M,  1983).Bagi  masyarakat  umum  prestasi  Bupati  Klungkung  ini  seperti  sebuah  revolusi, karena  dalam  waktu  singkat  Bupati  mampu  mengubah  Pulau  Nusa  Penida  menjadi  tujuan wisata pilihan. Pemerintah mampu mendatangkan wisatawan nusantara dan manca negara ke Nusa  Penida.  Tapi,  keberhasilan  ini  akan  menjadi  sia-sia  belaka  jika  bawahannya  tidak mampu  menyampaikan  pesan  ini  ke  masyarakat  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami  dan menyentuh emosi masyarakat.
Ada kesenjangan yang tinggi antara kinerja dan penyajian hasil kinerja. Selain itu juga terjadi  ketimpangan  antara  tujuan  wisata  atau  spot  wisata  yang  luar  biasa  dengan  sarana pendukung  yang tersedia. Kesenjangan inilah  yang mulai  menyebabkan hambatan-hambatan sehingga  penyampai  pesan  sehingga  mulai  ragu,  terbata-bata  bahkan  gagap  ketika  harus menghadapi  tuntutan  sarana  yang  terus  menuntut  dengan  segera  kepadaPemerintah KabupatenKlungkung.  Keluhan  tentang  keterbatasan  aliran  listrik,  terbatasnya  pelayanan  air bersir, jalan  yang rusak  dan kecil, masyarakat  pariwisata  yang belum profesional, akulturasi budaya  yang  belum  siap  serta  atraksi  pariwisata  pendukung  yang  kaget  dalam  melayani kedatangan  turis  untuk  menikmati  wisata  alam  Pulau  Nusa  Penida  yang  menggoda  itu menambah besarnya masalah dalam berkomunikasi. Ibarat sebuah lukisan yang meski sangat bagus  akan  tidak  ada  nilainya  jika  lukisan  itu  tidak  punya  cerita  yang  disampaikan  dengan membangun  emosi  penikmatnya.  Untuk  membahasakan  atau  mengkomunikasikan  sesuatu yang rumit menjadi sederhana dibutuhkan cara pandang yang luas dan kecerdasan di atas rata- rata  bagi  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  tim  komunikasi  atau  kehumasan  Pemerintah Kabupaten  Klungkung.  Tim  komunikasi  harus  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  baik  sarana  dan  prasarana  bagi  komunikan  serta  sarana  dan  saluran  informasi  ke masyarakat yang harus mengalir lancar.
Masyarakat  tentu  sangat  berharap  komunikasi  pemerintah  di  era  digital  ini  akan semakin  responsif  dan  berkualitas,  sehingga  program-program  pemerintah  dalam menyampaikan  program kerja pemerintah dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan persepsi positif dalam  membangun kepercayaan masyarakat. Responsif menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online memiliki arti merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat  memberi  tanggapan  (tidak  masa  bodoh).   Dengan  tindakan  responsif  diharapkan seluruh program  kerja dan agenda-agenda pembangunan dapat  terus dipacu secara tepat  dan cepat untuk menjawab harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tujuan artikel ini adalah mengkaji komunikasi pemerintah dalam menghadapi kemajuan pariwisata  alam  di  Pulau  Nusa  Penida.  Menurut  Bungin  (2015:  92),  komunikasi  pariwisata berkembang  dari  menyatunya  beberapa  disiplin  ilmu  di  dalam  kajian  komunikasi  dan pariwisata.  Kajian  komunikasi  pariwisata  memiliki  kedekatan  biologis  dengan  kajian komunikasi  dan  pariwisata.  Yang  dimana  komunikasi  menyumbangkan  teori  komunikasi persuasive,  komunikasi  massa,  interpersonal,  dan  kelompok.  Sedangkan  pariwisata menyumbangkan field kajian  pemasaran  pariwisata,  destinasi  pariwisata,  aksesbilitas  ke destinasi dan SDM serta kelembagaan pariwisata.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif  secara  umum  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  proses  komunikasi Pemerintah  Kabupaten  Klungkung.  Peneliti  kualitatif  menekankan  konteks  sosial  untuk memahami  masalah  sosial.  Peneliti  berpandangan  bahwa  makna  dari  suatu  tindakan  sosial atau pernyataan tergantung pada konteks yang melatari kejadian tersebut. Penelitian ini adalah sebuah  studi  kasus  dengan  mengambil  kasus  komunikasi  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung dengan masyarakat Nusa Penida. Yin (1994: 1) mengemukakan bahwa studi kasus merupakan suatu  penelitian  empiris  yang  menyelidiki  fenomena  kontemporer  dalam  konteks  kehidupan nyata,  khususnya  jika  batasan  antara  fenomena  dan  konteks  tidak  jelas.  Studi  kasus  dapat memanfaatkan berbagai sumber dalam pengumpulan data. Yin (1994: 80) menyebutkan enam sumber data utama dalam studi kasus, yakni: dokumen, arsip, wawancara, observasi langsung, observasi  partisipan,  dan physical  artifact .  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta studi literatur dan dokumen. Analisis data dilakukan lewat  reduksi,  penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan.  Bogdan  dan  Biklen  (1982) mengemukakan  bahwa  analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan  apa  yang  penting dan  apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  bisa  diceritakan  kepada  orang  lain (Moleong, 2012: 248).

## C. PEMBAHASAN
Efektivitas komunikasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat  dapat  menerima  informasi  secara  jelas  tentang  program  nyata  pemerintah kabupatendalam merealisasikan tujuan pemerintah dalam hal ini untuk memajukan pariwisata pulau  Nusa  Penida,  baik  keberhasilan,  kegagalan,  kendala  dan  rencana  ke  depan  efektivitas yang  dikemukakan  oleh  Hidayat  (1986)  yaitu  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh target  (kuantitas,  kualitas,  waktu)  telah  tercapai,  dimana  makin  besar  persentase  target  yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Di periode pertama pemerintahan Bupati Nyoman Suwirta,  masyarakat  Nusa  Penida  begitu  terbuai  dengan  program  kerja  pemerintah  dan keseriusan  dalam  membangun  Pulau  Nusa  Penida.  Sehingga  apapun  yang  disampaikan  oleh bagian  kehumasan  pemerintah  seolah  menjadi  berita  baik  dan  menjanjikan  dan  mudah tersampaikan  ke  masyarakat.  Terlebih  dengan  bukti  mulai  berdatangannya  pelancong  ke Pulau Nusa Penida dengan peningkatan yang sangat luar biasa setiap harinya.
Kemajuan  pariwisata  Pulau  Nusa  Penida  seolah-olah  mempermudah  kerja  kehumasan karena  apapun  yang  disampaikan  dengan  cepat  menyebar  dari  mulut  ke  mulut  ataupun tersebar  dengan  cepat  melalui  media  sosial.  Komunikasi  melalui  media  sosial  dengan  cepat menjadi viral di  kalangan  masyarakat  Nusa  Penida.  Masyarakat  tanpa  ragu  membagikan ( share )  berita  pemerintah  tanpa  harus  konfirmasi.  Seolah  tanpa  ada  rintangan  dalam berkomunikasi.  Sehingga  ketika  Bupati  petahana  berkompetisi  untuk  periode  kedua,  Bupati petahanapun menang dalam jumlah suara yang besar.
Periode  kedua  pemerintahan  Bupati  Nyoman  Suwirta  ditandai  dengan  kunjungan wisatawan  yang booming ke  Pulau  Nusa  Penida.  Seiring  dengan  banyaknya  wisatawan, berbagai  peristiwa  dan  keluhan  masyarakat  mulai  bermunculan.  Keluhan  demi  keluhan semakin  membesar  bergema  akibat  kunjungan  kedatangan  wisatawan  yang  membludak. Macet  mulai  melanda,  dimana  sebelumnya  masyarakat  tak  pernah  bermimpi  pulau  ini  akan macet. Jalan mulai berkelupas dan bertambah rusak disana-sini. Pasokan listrik dan air  yang jauh dari harapan. Masyarakatpun mulai menagih janji-janji Bupati akan semua perbaikan ini dan  melupakan  prestasi-prestasi  Bupati  pada  periode  sebelumnya.  Keluhan  yang  terus menerus membuat pemerintah kewalahan untuk menjawabnya. Jawaban normatif sudah tidak
dipercayai  lagi.  Pemerintahpun  mulai  terbata-bata,  gagap  bahkangagu  dalam  berkomunikasi dengan masyarakatnya. Dari sisi Public Relations ekonomi bisnis keluhan pelanggan menurut Rusadi  (2004:56)  merupakan  ungkapan  dari  ketidakpuasan  yang  dirasakan  oleh  konsumen. Dalam pemerintahan, keluhan masyarakat adalah hal yang tidak dapat dianggap remeh karena dengan  mengabaikan  hal  tersebut  masyarakat  merasa  tidak  diperhatikan.  Keluhan-keluhan masyarakat membutuhkan penanggulangan segera agar pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten  Klungkung  dapat  mengatasi  dengan  cepat  apa  yang  menjadi  penyebab  keluhan- keluhan tersebut.
Gagapnya  pemerintah  dalam  berkomunikasi  dengan  masyarakat  yang  dimaksud  dalam artikel  ini  menurut  penulis  adalah  hambatan-hambatan  bagi  tindakan  pemerintah  dalam memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  tentang  keluhan-keluhan  masyarakat  yang terganggu  tanpa  disadari  oleh  pemerintah.  Gangguan  itu  terlihat  dari  pengulangan  jawaban yang  sama  tanpa  ada  progres  yang  membaik.  Bagian  kehumasan  mulai  tidak  mampu menterjemahkan  pikiran  pemerintah  menjadi  bahasa  yang  sederhana.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia online di  https://kbbi.web.id  gagap  diartikan  sebagai  gangguan  bicara (kesalahan dalam ucapan dengan mengulang-ulang bunyi, suku kata, atau kata).
Agar  komunikasi  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung   berjalan  efektif,  komunikasi semestinya didasarkan  pada  lingkungan  yang  baik  dengan   pengemasan  materi  dan  data dukung  yang berkualitas. Menurut Cutlip (2007:408) komunikasi yang efektif membutuhkan lingkungan  sosial  yang  mendukung.  Lingkungan  sosial  dan  data  dukung  dari  objek komunikasi yang sering menjadi sumber keluhan masyarakat, ketika tidak mendapat jawaban yang  memuaskan  dari  pemerintah  ternyata  mengganggu  dan  menghambat  komunikasi pemerintah karena komunikan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klungkung belum mampu menanggulangi dan menuntaskan penanganan penyebab keluhan-keluhan tersebut.
Hambatan  psikologis dan  sosial  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  nilai-nilai  serta harapan yang tinggi antara masyarakat yang menyampaikan keluhan dengan pemerintah yang sangat  berpengaruh  dalam  berkomunikasi.  Hambatan-hambatan  komunikasi  telah menimbulkan  emosi  diatas  pemikiran-pemikiran  masyarakat  maupun  pegawai  pemerintah yang  menerima  keluhan  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  pemerintah  gagap  dalam berkomunikasi. Pemerintah dalam memberikan alasan penyebab keluhan terkesan mengulang- mengulang  jawaban  yang  sama.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  program-program  yang terjanjikan belum terlaksana sebagaimana harapan atau ekspektasi masyarakat saat kampanye pemilihan Bupati. Pemerintahpun mulai ragu memberikan jawaban atas tuntutan dan keluhan masyarakat  itu  karena  belum  tahu  dengan  pasti  kapan  harapan  masyarakat  tersebut  dapat direalisasikan.
Meski  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  telah mengedepankan  inovasi   kreatif responsif  yang  adaptif  terhadap  perkembangan  era  digital  sebagai   jawaban  atas  tuntutan transparansi  dan   akuntabilitas  untuk  membangun   kepercayaan  publik (public  trust) dengan mengunggah  seluruh  program  dan  laporan  keuangannnya,  namun  hal  ini  tidaklah  dengan mudah mampu dimengertidan dipahami oleh masyarakat. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Klungkung Wayan Parna mengatakan bahwa seluruh program  pemerintah  telah  disampaikan  secara  baik  kepada  masyarakat.  Terkait  keluhan masyarakat  Nusa  Penida  terhadap  penambahan  dan  peningkatan  infrastruktur  tentu disampaikan  sesuai  dengan  program  yang  ada  termasuk  tahapan-tahapannya  yang  tidaklah instan,  karena  harus  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sesuai dengan kewenangan terhadap infrastruktur tersebut. Karena tidak semua infrastruktur di Nusa Penida menjadi kewenangan Pemkab Klungkung, seperti listrik dan lain-lain.
Chauduri dan Holbrook, 2001 mengatakan bahwa trust dapat merefleksikan kredibilitas serta  kredibilitas  untuk  mempengaruhi  orientasi  jangka  panjang  konsumen  dengan  cara mengurangi pemikiran atas risiko  yang masih ada hubungannya dengan tingkah oportunistik
untuk  perusahaan.  Sedangkan  menurut  Lau  dan  Lee  (1999)  mendefinisikan  kepercayaan adalah  suatu  kesediaan  ( willingness )  seseorang  bertujuan  kepasrahan  dirinya  terhadap  pihal lain dengan resiko tertentu. Kredibilitas pejabat Pemerintah Klungkung dalam menangani dan menanggulangi  keluhan-keluhan  masyarakat  yang  telah  memasrahkan  pembangunan  Nusa Penida  ke  pejabat  Klungkung  adalah  taruhannya.  Pemerintah  semestinya  menjawab  dengan gamblang  tanpa  menutup-nutupi  keadaan  atau  proses  sebenarnya  dan  menjawabnya  dengan kerja  nyata,  disampaikan  dengan  tepat  dan  sederhana  dengan  standar  masyarakat  paling rendah  mengingat  tingkat  pendidikan  masyarakat  Nusa  Penida  yang  beraneka  ragam  agar dapat diterima oleh semua pihak.
Ekspektasi  masyarakat  terhadap  pemerintahan  Bupati  Nyoman  Suwirta  untuk  yang kedua kalinya terlanjur sudah membumbung tinggi. Ekspektasi akan perubahan infrastruktur terutama pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang ada. Menurut Fleming dan  Levie  (1981),  arti  ekspektasi  adalah  segenap  keinginan,  harapan,  dan  cita-cita  terhadap sesuatu hal yang ingin diraih dengan tingkah laku dan tindakan yang nyata. Bagi masyarakat, untuk  memenuhi  harapan  yang  yang  tinggi  terkadang  tidak  mau  tahu-menahu  bagaimana proses harapan itu akan terwujud. Mencari sumber dana, perencanaan yang matang dan proses persetujuan  DPRD  tidaklah  penting  bagi  mereka,  yang  mereka  inginkan  adalah  sarana prasarana dan fasilitas tersedia dengan cepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat  di  Desa  Pejukatan  I  Made  Lara  yang  mengungkapkan  bahwa  mereka  telah memilih  Bupati  dan  menang,  mereka  sudah  menyerahkan  semua  pembangunan  ini  kepada Bupati. Tentang bagaimana caranya, itu terserah Bupati saja.
Pendapat masyarakat ini mencerminkan bahwa ekspektasi masyarakat yang tinggi akan perubahan  seolah-olah  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dengan  segera  dan  dalam  waktu yang  singkat.  Dan  ketika  anggaran  menjadi  penghalang  maka  hal  ini  juga  menjadi  beban pemerintah dalam mewujudkannya. Program-program yang sudah diwacanakan di masyarakat meski  baru  sekadar  wacana,  bagi  masyarakat  itulah  janji  yang  harus  ditepati.  Dan  wacana yang terlanjur dikampanyekan ketika belum tuntas bisa dilaksanakan dalam  bentuk  program nyata  pemerintahakan  menjadi  masalah  tersendiri  dalam  berkomunikasi.  Gagap  komunikasi pemerintahpun muncul kembali.
Terkait infrastruktur layanan masyarakat  terhadap air bersih, masyarakat  juga terlanjur berharap  pelayanan  air  bersih  meningkat,  sementara  realitanya  tidak  terjadi  perubahan pelayanan  yang    signifikan.  Lagi-lagi  keadaan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab pemerintah  menjadi  gagap  berkomunikasi  dengan  masyarakat.  Karena  ketika  jawabannya sama  dengan  jawaban  sebelumnya,  maka  keluhan  yang  samapun  terus  bergelombang menghantam pemerintah. Masyarakat beranggapan pemerintah belum kerja maksimal karena dari tahun ke tahun sejak pemerintahan periode pertama, jawabannya masih sama, itu-itu saja, selalu  diulang-ulang  oleh  pemerintah.  Masyarakat  tidak  semuanya  memahami  tentang kewenangan para pihak terhadap infrastruktur di Nusa Penida. Bagi masyarakat kebanyakan, kepercayaan yang sudah diberikan kepada pemerintah dengan memilih Bupati dan pilihannya menang  berarti  menyerahkan  seluruh  kebutuhan  Nusa  Penida  untuk  dipenuhi.  Kendala  dan tantangan pemerintah tidak mereka mengerti dan pahami dengan baik. Karena berkomunikasi dengan  masyarakat  umum  dengan  tingkat  pendidikan  yang  beraneka  ragam  yang  sudah terlanjur  memiliki  harapan  tinggi  dibutuhkan  keahlian  komunikasi  khusus  yang  mampu mengetuk hati terdalam bagi semua lapisan masyarakat.
Pemahaman  tentang  kendala  dan  tantangan-tantangan  dalam  mewujudkan  cita-cita masyarakat  yang  dihadapi  pemerintah  belum  dapat  disampaikan  ke  masyarakat  secara  luas dan masif dengan bahasa yang sederhana dan membumi yang menyentuh emosi masyarakat. Hal  inilah  menjadi  pemicu  munculnya  keluhan  yang  bertubi-tubi  ke  pemerintah  karena masyarakat  merasa  belum  mendapatkan  jawaban  yang  semestinya.  Disisi  pemerintah, keluhan-keluhan  yang  terus  menerus  diterima  membuat  pemerintah  ragu  untuk
menyampaikan  jawaban  yang  sama  kepada  masyarakat,  sehingga  komunikasipun  tidak nyambung  dan  terkesan  kedua  belah  pihak  menganggap  diri  telah  berbuat  sesuatu  sesuai aturan.  Pemerintah  merasa  telah  menyampaikan  dan  menjawab  keluhan,  sementara masyarakat merasa belum menerima jawaban yang diharapkan.
Banyak  keluhan  masyarakat  Pulau  Nusa  Penida  yang  muncul  setelah  berkembang pesatnya pariwisata Nusa Penida. Hal ini tidak pernah dimitigasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten  Klungkung.  Mitigasi  risiko  yang  lemah  ini  menimbulkan culture  shock yang besar.  Lundstedt  mengatakan  bahwa  gegar  budaya  atau culture  shock adalah  suatu  bentuk ketidakmampuan  menyesuaikan  diri  yang  merupakan  reaksi  terhadap  upaya  sementara  yang gagal  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  dan  orang-orang  baru  (Mulyana,  2005). Ketidakmampuan  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  untuk  segera  menyesuaikan  diri  akibat kemajuan  pariwisata  dan  ketidakmampuan  pemerintah  dengan  segera  menangani  keluhan masyarakat adalah bentuk culture shock pemerintah yang tidak termitigasi dengan baik.
Menurut  Ketua  Himpunan  Penggiat  Pariwisata  Nusa  Penida  I  Putu  Gede  Sukawidana mengungkapkan  bahwa  masalah-masalah  yang  muncul  setelah  pariwisata  berkembang  ini adalah  macet,  sumber  daya  manusia  pariwisata  yang  belum  merata  dan  profesional,  budaya yang  belum  siap  untuk  diisi  dalam  menerima  budaya  luar  serta  atraksi  pariwisata pendukungpariwisata  alam  yang  masih  belum  siap  untuk  dipentaskan  di  panggung  dunia pariwisata  Nusa  Penida.  Kadang  mereka    gregetan  juga  dengan  sikap  yang  diambil pemerintah  dalam  menerima  komplain  masyarakat,  seperti  keluhan  macet  misalnya, penanganannya sangat lambat sekali, semuanya harus dijawab langsung oleh Bupati terlebih dulu,  kemudian bawahannya ikut menjelaskannya. Mereka inginnya ada tindakan dan solusi dengan  cepat  dan  tepat,  karena  macet  saat  ini  merupakan  keadaan  darurat  untuk  segera ditangani. Tapi  pejabat  yang memiliki kewenangan hanya menjawab diplomatis  yang itu-itu saja, yaitu masalah aturan yang belum mendukung serta anggaran yang belum tersedia secara maksimal.  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  sepertinya  kaget  dengan  perkembangan pariwisata yang pesat, selain mitigasi risiko  yang masih lemah sebagai antisipasi atas risiko- risiko yang muncul akibat dari kemajuan pariwisata yang pesat ini.
Selaras dengan hal tersebut menurut salah satu pemandu wisata putra daerah asli Nusa Penida I Ketut Dana mengatakan bahwa masyarakat kaget tapi senang dengan perkembangan wisata yang cepat, meski mereka terkesan belum siap untuk mengisinya, tapi mau tidak mau mereka  harus  terjun  langsung  dengan  kekurangan  disana-sini.  Kalau  pada  akhirnya  terjadi keluhan dari wisatawan dan masyarakat pariwisata tentu  hal itu adalah hal  yang wajar,  yang penting  pelan-pelan  pemerintah  harus  segera  memperbaiki  dan  menata  pariwisata  Nusa Penida,  walau  mereka  tahu  itu  sangat  berat  namun  mereka  akan  mendukung  sepenuhnya meski tak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau masyarakat komplain ke pemerintah dan  pemerintah  menjawab  dengan  jawaban  yang  sama  seperti  jawaban  sebelumnya,  mereka (masyarakat  pariwisata)  akan  dapat  memahaminya,  tapi  bagai  masyarakat  awammereka tahunya cepat dan segera terlayani.
Perubahan  sosial  yang  begitu  cepat  terjadi  pada  kemajuan  pariwisata  Pulau  Nusa Penidamenimbulkan culture shock yang hebat di masyarakat dan pemerintah. Kecemasan ini muncul  diakibatkan  oleh  perbedaan  antara  ekspektasi  yang  tinggi  akibat  terpilihnya  Bupati yang  putra  asli  Nusa  Penida  dengan  realita  program  yang  masih  belum  semuanya  bisa dipenuhi,  baik  karena  proses  yang  lama  atau  karena  aturan  sebagai  payung  hukum  yang sedang  berproses.  Kecemasan  lain  akibat  dari  kemajuan  pariwisata  yang  begitu  cepat  ini adalah  ketakutan  akan  adanya  nilai  kebudayaan  baru  yang  tidak  sesuai  dengan  pola  nilai kebudayaan yang sudah dianut masyarakat sejak lama. Contoh sederhana saja misalnya sudah beredarnya  narkoba  di  Nusa  Penida  dan  mulai  adanya  laporan  tentang  pencurian  dan gangguan keamanan serta penyakit-penyakit masyarakat lainnya.
Untuk mempengaruhi opini publik, komunikasi pemerintah haruslah menyediakan data yang  memadai  sehingga  penyajian  materi  yang  kaya  data  akan  mempermudah  kerja  tim kehumasan pemerintah. Ketika data-data yang menjadi keluhan masyarakat sangat minim dan solusi  pemecahannya  masih  belum  memuaskan  masyarakat,  apalagi  apabilatim  kehumasan mulai mengulang-ulang jawaban dengan data usang yang sudah tidak diharapkan masyarakat, maka public  trust atau  kepercayaan  publikpun  mulai  menurun.  Kepercayaan  publik  atau public  trust terbangun  ketika  kredibiltas  penyelenggara  pemerintah  dapat  dipercaya  dalam perkataan  dan  perbuatan.  Kredibiltas  disini  harus  dimaknai  secara  personal  yaitu  Bupati beserta bawahannya dan kelembagaan yaitu pemerintah kabupaten sebagai sesuatu yang utuh dan  saling  melekat  diantaranya.  Kredibilitas  pemerintah  yang  tidak  dibangun  secara bersamaan akan menimbulkan kepercayaan publik yang ambigu dan sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum.
Di  era  digital  ini  menjadikan  pegawai  pemerintah  sebagai citizen  journalism adalah suatu  keharusan.  Memberdayakan  pegawai  pemerintah  dalam  berkomunikasi  sebagai citizen journalism akan  sangat  efektif  bagi  pemerintah.  Karena  jumlah  pegawai  yang  banyak  dan dapat dilakukan dengan berbagai cara danmodel penyampaian. Model komunikasi lain dapat dilakukan dengan diseminasi melalui pemuka masyarakat terlebih dahulu lalu dilanjutkan ke masyarakat umum, diseminasi akan lebih efektif untuk masyarakat Nusa Penida karena masih kuat tingkat kepercayaannya pada tokoh adat desa setempat. Masyarakat lebih percaya kepada tokoh  atau pimpinan desa ketimbang dengan pegawai  pemerintah. Gaya  komunikasi  dengan menjadikan pegawai pemerintah sebagai citizen jurnalism akan memposisikan  individu yaitu masing-masing pegawai Pemerintah Kabuputen Klungkung sebagai  kekuatan baru, sehingga tim  kehumasan  sesungguhnya  tidak  lagi  tunggal  dalam  mengkomunikasikan  program  dan kinerja  pemerintah,  namun  seluruh  pegawai  di  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  dapat berperan dan difungsikan  sebagai humas bagi pemerintah.
Salah  satu  pegawai  pemerintah  yang  penulis  temui  (namanya  tidak  bersedia  untuk dipublikasi)  menjawab  bahwa  mereka  (pegawai  Pemkab  Klungkung)  merasa  enggan  untuk ikut  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat,  karena  takut  salah.  Dan  ketika  didesak kenapa  tidak  ikut  mempublikasikan  program  pemerintah  melalui  media  sosial,  lagi-lagi mereka  menjawab  bahwa  Bapak  Bupati  sudah  memiliki  akun  media  sosial,  dan  sering membagikan data, kegiatan dan sosialisasi  pada  masyarakat  secara live atau langsung, kalau mereka  ikut  membuat  konten  yang  dengan  tema  yang  sama  lagi,  mereka  kuatirnya  nanti kontennya  tidak  tepat  atau  kualitasnya  tidak  sebagus  milik  Bupati,  dan  itu  bisa  saja  dapat merusak apa yang sudah disampaikan Bupati.
Ternyata  tindakan  Bupati  yang live terkadang  tidak  selamanya  efektif  dalam berkomunikasi  karena  ada  rasa  keengganan  pegawai  pemerintah  bawahannya  untuk  ikut bergerak  berkomunikasi  kepada  masyarakat  sebagai citizen  jurnalism atau  sekedar  berbagi ( share) berita-berita  pemerintah.  Terlalu  eksisnya  Bupati  di  media  sosial  membuat bawahannya enggan untuk ikut mensosialisasikan lagi di media sosial miliknya, karena tidak mau  dibanding-bandingkan  dan  disebut  tidak  berkualitas  karena  perbedaan  kualitas  sarana seperti gadget atau  rasa  gengsi  pegawai  yang  tidak  mau  dinyinyirin  oleh  temannya  dengan menyebutnya  seperti  seorang  Bupati  saja . Padahal  jika  masing-masing  pegawai  ikut  aktif share berita  tentu  hasilnya  akan  lebih  maksimal  karena  jumlah  pegawai  yang  banyak  dan masing-masing memiliki follower atau pengikut yang banyak pula serta berasal dari beraneka lapisan  masyakat.  Hal  ini  tentu  lebih  efektik  ketimbang  hanya  satu  akun  milik  Bupati  yang pengikutnya lebih banyak pegawai sendiri dan tim suksesnya saja.
Seperti  yang  dikatakan  Luthans  (2014)  bahwa  komunikasi  yang  tidak  efektif  adalah akar  utama  permasalahan  dalam  organisasi.  Komunikasi  yang  efektif  antara  pimpinan  dan anggota menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Pemimpin organisasi sebagai  leader  memiliki  peran  penting  dalam  berkomunikasi  dengan  anggota.  Pegawai
pemerintah yang semestinya bertindak sebagai komunikan dalam mensosialisasikan program pemerintah lebih memposisikan diri sebagai masyarakat penerima informasi dengan memberi tanda jempol tanda persetujuan di linimasa akun Bupati, bukan berperan sebagai pemerintah yang  menyajikan  konten  sebagai  komunikan  melalui  media  sosial.  Ketidakmaksimalan pegawai  pemerintah  sebagai  humas  di  era  digital  ini  bukan  lagi  persoalan  sumber  daya manusianya, tapi lebih karena sikap ewuh pakewuh pada atasan  yang menyebabkan pegawai pemerintah  (bukan  pada  bagian  kehumasan  saja)  juga  gagap  dalam  berkomunikasi  kepada publik.
Pegawai  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  harus  terus  mengembangkan  kompetensi dan   mengubah mindset bekerja  dari  pelayanan  teknis  semata  menjadi  praktisi  komunikasi publik  yang visioner.  Mindset menurut Adi  W  Gunawan  dalam  Rachmat  Soegiharto (2013)  adalah sekumpulan  kepercayaan  ( belief )  atau  cara  berpikir  yang  mempengaruhi perilaku  dan  sikap  seseorang,  yang  akhirnya  akan  menentukan  level  keberhasilan  hidupnya. Bagi  pegawai  pemerintah  merubah mindset dan  bekerja  dalam  ritme  inovatif  dan  kreatif, berpikir  holistik  dan  lintas  sektoral  akan  menyebabkan  terjadinya  transformasi  menuju kinerja pemerintahan  yang  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial  yang  begitu  pesat. Niat  baik  Bupati  Klungkung  dengan  membuat  akun  media  sosial  sendiri  agar  konten komunikasi publik yang disampaikan menjadi tidak bias dan terpusat dengan satu narasi perlu terus digelorakan. Konsep berbagi konten ( share ) untuk mendapatkan narasi tunggal menjadi satu  keniscayaan,  hilangkan  belenggu  dengan  pola  pikir  konvensional  dan  sektoral  dengan menggunakan  pola-pola  baru  yang  inovatif  dan  kreatif   sehingga   efektifitas  dan efesiensi   komunikasi  publik  dapat  dicapai,  tidak  lagi  ambigu  apalagi  gagap  dalam menyampaikan  yang  telah,  sedang  dan  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Klungkung.

## D. SIMPULAN
Dari pembahasan di  atas dapat  disimpulkan bahwa gagapnya komunikasi  Pemerintah Kabupaten  Klungkung  dalam  menghadapi  kemajuan  pariwisata  Pulau  Nusa  Penida dikarenakan:
1. Belum terwujudnya semua janji-janji kampanye Bupati dan program pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dikarenakan anggaran  yang terbatas dan proses  yang lama serta payung hukum yang sedang berproses;
2. Ekspektasi masyarakat yang tinggi akan perubahan menuju kemajuan pariwisata Pulau Nusa Penida;
3. Mitigasi  risiko  yang  masih  kurang  untuk  mengantisipasi  perubahan  sosial  akibat pesatnya kemajuan pariwisata;
4. Sikap ewuh  pakewuh pegawai  pemerintah  terhadap  atasan  yang  berakibat  pada lambannya  pegawai  pemerintah  untuk  memberikan  jawaban  dan  bertindak  sesuai kewenangannya untuk menanggulangi keluhan-keluhan masyarakat secara cepat;
5. Cultere shock pemerintah dan masyarakat yang berlebihan akibat kemajuan pariwisata yang pesat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bogdan,  Robert  C.  dan  Biklen  Kopp  Sari,  1982,  Q ualitative  Research  for    Education:  An Introduction to Theory and Methods . Allyn and  Bacon, Inc.: Boston London. Bukhari,  M.  (1983). Teknik-Teknik  Evaluasi  dalam  Pendidikan .  Bandung  :  PT.  Remaja Rosadakarya.
Bungin, Burhan. (2015), Metodologi Penelitian Kualitati. Depok, Rajagrafindo Pustaka;
Chaudhuri, A. and Holbrook, M.B. (2001), The Chain of effects from Brand Trust and Brand Effect  to  Brand  Performance:  The  Role  of  Brand  Loyalty, Journal  of  Marketing,  Vol. 65, April, pp. 81-93
Cutlip,  Scott  M.  et.  al.  (2007). Effective  Public  Realtions ,  Edisi  IX,  cetakan  ke-2.  Jakarta  : Kencana.
Fleming,  M.,  dan  Levie.  W.H.,  (1981  ), Instrutional  message  design:  Principles  from  the behavioral and cognitive science. New Jersey: Educational 1 Technology Publications, Inc .. Englewood Cliffs.
Hidayat.  1986. Teori  Efektifitas  Dalam  Kinerja  Karyawan .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
Lau,  Geok  Then  and  Lee,  Sook  Han.  1999. Consumers  Trust  in  a  Brand  and    the  Link  to Brand Loyalty. Journal of Market Focused Management Luthans,  Fred.  2014. Perilaku  Organisasi,  (Alih  Bahasa  V.A  Yuwono,  dkk), Edisi  Bahasa Indonesia, Yogyakarta
Moleong,  L.J.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mulyana  Deddy.  2005. Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar .  Bandung:  PT  Remaja. Rosdakarya.
Rusady, Ruslan, 2004, Public Relation , Edisi Revisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Soegiharto, Rahmat (2013). Apa Sih Pola Pikir Itu? . online
Yin,  R.K.  (1994). Case  Study  Research,  Design  and  Methods .  Second  Edition.  Thousand Oaks, California: Sage Publications.
https://kbbi.web.id/