## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Halasson Fransisco Sinuarit
2 Muchlis Hamdi
3 Wirman Syafri
4 Mansyur Achmad

## Affiliation
1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
Email franssinurat2012@gmail.com

## Date Submission
13 Januari 2023
Date Accepted 16 Januari 2023
Date Published 31 January 2023
DOI 10.52249

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANGGA
PAPUA (BANGUN GENERASI DAN KELUARGA PAPUA

## SEJAHTERA)
DI

## KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

## Abstract
The purpose of this study was to determine the implementation of  the  BANGGA  Papua  policy  in  the  Asmat  district,  Papua Province. The research method used is a descriptive qualitative approach, with the aim of presenting a complete picture of the problem  under  study.  Data  collection  by  interviews, observation,  documentation  studies  and  data  analysis techniques  through  data  reduction  and  drawing  conclusions with a total of 42 informants. The results and discussion of the implementation  of  the  BANGGA  Papua  policy  (Building  a Prosperous  Papuan  Generation  and  Family)  in  Asmat District, Papua Province, explain that the productivity of the BANGGA  Papua  policy,  as  seen  from  the  number  of achievements  of  the  target  group  of  beneficiary  communities, has  not  been  productive  because  the  target  beneficiaries  have not been achieved due to the cessation of the BANGGA Papua program which has not been running for five years. Then from the  linearity  dimension  seen  from  the  procedure,  time,  cost, place  and  implementation  it  can  be  said  that  the implementation  has  been  linear  or  in  accordance  with  the procedure,  cost,  place  and  implementer,  although  in  terms  of the  time  aspect  the  implementation  of  the  BANGGA  Papua program has not been appropriate. The existence of delays and delays  in  several  stages  of  the  BANGGA  Papua  program implementation resulted in the achievement of program targets not being achieved. While the efficiency of the implementation of  the  BANGGA  Papua  policy,  seen  from  assets,  funds  and technology, is in accordance with the design of the Governor of Papua Regulation Number 23 of 2018 concerning the Program to Build a Prosperous Papuan Generation and Family
Keywords: BANGGA  Papua,  Papua  Golden  Generation,
Policy Implementation

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui
implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  di  kabupaten Asmat  Provinsi  Papua.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deksriptif, dengan  tujuan  menyajikan  gambaran  lengkap  terkait masalah  yang  di  teliti.  Pengumpulan  data  dengan wawancara,  observasi,  studi  dokumentasi  serta  teknis analisis  data  melalui  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan  dengan  jumlah  informan  42.    Hasil    dan pembahasan  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua,  menjelaskan  bahwa produktivitas  kebijakan  BANGGA  Papua  yang  dilihat dari  jumlah  pencapaian  kelompok  sasaran  masyarakat penerima  manfaat  belum  produktif  karena  tidak tercapainya  target  penerima  manfaat  akibat  terhentinya program  BANGGA  Papua  yang  belum  berjalan  lima tahun. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur,  waktu,  biaya,  tempat  dan  pelaksana  dapat dikatakan  bahwa  implementasi  telah  linear  atau  sesuai dengan  prosedur,  biaya,  tempat  dan  pelaksana, meskipun  dalam  aspek  waktu  pelaksanaan  program BANGGA  Papua  belum  sesuai.  Adanya  keterlambatan dan  penundaan  dalam  beberapa  tahapan  pelaksanaan program  BANGGA  Papua  menyebabkan  capaian  target program tidak tercapai. Sedangkan efisiensi Implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  yang  dilihat dari  asset,  dana  dan  teknologi  sudah  sesuai  dengan desain Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Taun 2018 tentang  Program  Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua Sejahtera.
Kata  Kunci  : BANGGA  Papua,  Generasi  Emas  Papua,

## Implementasi Kebijakan

## Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  adalah  kemiskinan, Kemiskinan  menjadi  salah  satu  cerminan  pembangunan  negara,  apakah pembangunan  tersebut  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  atau  hanya segelintir  orang  saja  (Linjtewas  et  al.,  2016).  Dilihat  dari  sisi  poverty  profile  atau bentuk-bentuk  persoalan  kemiskinan  masyarakat,  menurut  gani  &  Simanjuntak (2019)  kemiskinan  tidak  hanya  menyangkut  persoalan  kesejahteraan  (welfare) semata;  tetapi  kemiskinan  juga  menyangkut  persoalan  kerentanan  (vulnerability), ketidakberdayaan  (powerless),  tertutupnya  akses  terhadap  pasar,  dan  kemiskinan
terefleksi  dalam  budaya  kemiskinan  yang  diwarisi  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya (Astuti, 2014).
Persoalan  kesejahteraan  di  wilayah-wilayah  Indonesia,  permasalahan kesejahteraan di wilayah Papua masih menyedot perhatian, bahkan sejak era awal- awal  kemerdekaan  RI.  Presiden  pertama  RI  Ir.  Soekarno  menaruh  perhatian  besar terhadap  Papua.  Perhatian  terhadap  Papua  tidaklah  tanpa  alasan,  karena  Tanah Papua  memiliki  tutupan  hutan  terbesar  masing-masing  8,7  juta  hektar  di  provinsi Papua  Barat  dan  33,7  juta  hektar  di  provinsi  Papua.  Dari  kekayaan  alam  tersebut, selama ini beberapa wilayah telah memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi yang ramah  lingkungan.  Tanah  Papua  juga  memiliki  komoditas  tanaman  unggulan seperti kopi, kakao, rumput laut, pala, sagu dan masih banyak lagi  yang  memiliki nilai ekspor tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non-migas dari bumi  Cendrawasih  tercatat  mencapai  USD  407  juta.  Tak  hanya  itu,  hutan  juga memiliki potensi lain seperti keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai  tanaman  obat.  Di  Tanah  Papua  terdapat  lebih  dari  25  hingga  30  ribu  jenis tanaman obat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan farmasi (Ismail, 2015).  Namun  demikian,  besarnya  kekayaan  alam  di  Papua  tidak  berbanding dengan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Di  antara  potensi  kekayaan  alam  yang terkandung  di  bumi  Papua,  tidak  pula  berbanding  dengan  tingkat  kesejahteraan masyarakatnya,  dan  menjadi  ironis  di  antara  besarnya  kekayaan  alam  hingga  kini penduduknya masih amat banyak yang tidak sejahtera.
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Papua 2017-2021
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  persentase  penduduk miskin  di  Provinsi  Papua  tahun  2017-2021  rata-rata  27%  dari  total  penduduk Provinsi  Papua.  Dibandingkan  di  perkotaan,  sebagian  besar  penduduk  miskin terkonsentrasi  di  pedesaan.  Hal  tersebut  menjadi  gambaran  adanya gap antara kekayaan alam yang dimiliki sementara jumlah penduduk miskinnya masih banyak (Hubeis, 2019).
Kabupaten  Asmat,  yang  merupakan  daerah  pemekaran  baru.  Sebelumnya Kabupaten Asmat merupakan bagian dari Kabupaten Merauke. Namun, sejak 2002
Kabupaten Asmat berdiri sebagai wilayah administrasi yang terpisah dari Merauke berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2002  tentang  Pembentukan Kabupaten  Sarmi,  Kabupaten  Keerom, Kabupaten  Sorong  Selatan,  Kabupaten  Raja Ampat,  Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  Kabupaten  Yahukimo,  Kabupaten Tolikara,  Kabupaten  Waropen,  Kabupaten  Kaimana,  Kabupaten  Boven  Digoel, Kabupaten  Mappi,  Kabupaten  Asmat,  Kabupaten  Teluk  Bintuni,  Dan  Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Saat ini, Kabupaten Asmat memiliki 23 distrik dengan  luasan  wilayah  31.983,69  kilometer  persegi.  Populasi  penduduknya  yang didominasi  suku  Asmat  mencapai  97.490  jiwa  pada  2019.  Asmat,  dikenal  sebagai salah  satu  suku  asli  dan  terbesar  di  Tanah  Papua  bagian  Selatan.  Pembangunan manusia  di  Provinsi  Papua  pada  tahun  2019  termasuk  ke  dalam  kategori  sedang (medium  human  development) dengan  nilai  mencapai  64,70  yang  mana  mengalami peningkatan  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  IPM  di  Kabupaten  Asmat  masih sebesar  50,37,  bahkan  di  bawah  rata-rata  Papua  sebesar  60,4.  Begitu  pula  dengan angka harapan hidup Kabupaten Asmat yang juga masih rendah, yakni 57,53 tahun. Merujuk  Statistik  Daerah  Kabupaten  Asmat,  rata-rata  pengeluaran  riil  masyarakat Asmat sebesar Rp 6,06 juta per tahun.
Di  saat  yang  sama  pengeluaran  penduduk  di  wilayah  lainnya  mampu mencapai  Rp  8-10  juta  per  tahun.  Angka-angka  statistik  ini  juga  relevan  dengan kondisi  kesejahteraan  masyarakat,  sebagaimana  data  mengungkapkan  adanya permasalahan  dalam  kesejahteraan  masyarakat  terutama  dalam  hal  kualitas  hidup masyarakat.  Berdasarkan  kondisi  kesejahteraan  masyarakat  di  Provinsi  Papua, termasuk di dalamnya di Kabupaten Asmat, Pemerintah Daerah melakukan upaya- upaya  guna  mengatasi  persoalan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  mengeluarkan berbagai kebijakan (Korain et al., 2020).
Salah  satunya  dengan  program  kebijakan  BANGGA  Papua  sebagai  upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua  telah  menetapkan  program  perlindungan  sosial  atau  disebut  Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera atau disebut Program BANGGA Papua yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Papua  untuk  menghasilkan  Generasi  Emas  Papua,  yang  diformulasikan  ke  dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) Papua.
Kabupaten Asmat memperoleh Program BANGGA Papua “Bangun Generasi Dan  Keluarga  Papua  Sejahtera”  dikarenakan  indeks  pembangunan  manusia  di Kabupaten Asmat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada  di  Papua.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Papua membuat  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Papua Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan secara rinci tujuan dibuatnya Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) yaitu: 1) Meningkatkan gizi
dan  kesehatan  anak  berusia  4  tahun  ke  bawah;  2)  Mendorong  pertumbuhan ekonomi lokal dan; 3) Mengurangi tingkat kemiskinan (Larasati et al., 2019).
Namun  demikian,  pada  pelaksanaannya,  program  BANGGA  Papua mengalami sejumlah kendala dan persoalan yang di hadapi. Salah satu kendala dan persoalan  yang  dihadapi  yaitu  terkait  kondisi  geografis  Kabupaten  Asmat  yang memiliki  wilayah  yang  sebagian  besar  terdiri  dari  pedesaan-pedesaan  di  pelosok yang sulit diakses dan terisolir, sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kesulitan akses tersebut menuntut penyaluran program BANGGA Papua menggunakan jalur dan transportasi khusus, yaitu akses laut dan sungai dengan menggunakan perahu atau speed boat . 224 Kampung  tersebar di pelosok Kabupaten Asmat menimbulkan biaya transportasi tinggi yang sangat mahal.
Kendala selanjutnya adalah pada penyaluran BANGGA Papua, dimana hal ini adalah  karena  tidak  semua  desa  atau  distrik  di  wilayah  di  Kabupaten  Asmat memiliki Kantor Cabang Bank Papua sebagai sarana penyaluran BANGGA Papua. Selain melalui Cabang  Bank Papua, penyaluran juga melalui payment poin , dimana hal tersebut juga masih terbatas. Akibatnya, penerima manfaat harus mengambilnya ke bank terdekat di ibukota distrik yang jaraknya juga jauh, harus mengantre yang panjang  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Meskipun  penyalurannya  dibantu oleh tim pendamping dan penyalur, namun tidak semua wilayah dapat terjangkau tim.  Begitu  pula  dengan  pola  hidup  nomaden  masyarakat  Kabupaten  Asmat,  hal tersebut juga menjadi kendala di saat tim penyalur mendatangi untuk menyalurkan BANGGA Papua, namun warga tidak di tempat (Mustafa et al., 2016). Permasalahan selanjutnya  adalah  pemanfaatan  Program  BANGGA  Papua  yang  kurang  tepat sasaran,  dimana  berdasarkan  pengamatan  peneliti  pada  pra  penelitian,  ditemukan adanya  persoalan  konsumtif  penerima  manfaat  BANGGA  Papua.  Hal  tersebut ditemukan bahwa adanya orang tua penerima manfaat yang tidak memprioritaskan kebutuhan  anak,  termasuk  Bapak  tidak  memprioritaskan  kebutuhan  Ibu dikarenakan  kesulitan  ekonomi  dan  ketidak-berdayaan  dalam  keuangan  akibat tidak  adanya  penghasilan  yang  tetap  karena  tidak  mendapatkan  pekerjaan  yang tetap.
Adanya persoalan dan kendala yang dihadapi dapat mengindikasikan bahwa program  BANGGA  Papua  belum  optimal  terimplementasikan.  Pentingnya pelaksanaan  suatu  kebijakan  atau  program,  karena  implementasi  merupakan sebagai  bagian  dari  proses  kebijakan.  Tanpa  adanya  implementasi  maka  kebijakan publik  yang  telah  disusun  tidak  akan  bisa  mencapai  tujuan-tujuannya  artinya rancangan atau susunan kebijakan tidak berarti apa-apa. Demikian pula dikatakan bahwa  tanpa  adanya  implementasi  yang  efektif  maka  keputusan  dari  pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.
Berdasarkan  pemaparan  model  implementasi  kebijakan  diatas,  peneliti mengadopsi  model  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Hamdi Muchlis karena variabel-variabel yang ditawarkan oleh ahli tersebut dianggap tepat
untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang Implementasi Kebijakan BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua  Sejahtera)  di  Kabupaten Asmat  Provinsi  Papua.  Beberapa  determinan  dan  dimensi  yang  dikemukakannya dapat membantu peneliti dalam menilai sejauhmana dan bagaimana  Implementasi Kebijakan  BANGGA  Papua  ini  efektif  sehingga  akan  meningkatkan  kesejahteraan Orang  Asli  Papua  (OAP)  khususnya  di  Kabupaten  Asmat.  Untuk  itu, quesi yang menarik  untuk  dijawab  secara  faktual  yang  dituangkan  dalam  penelitian ”Implementasi  Kebijakan  BANGGA  Papua  (Bangun  Generasi  dan  Keluarga  Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.”

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-Deskriptif. Dalam penelitian ini penulis  menggunakan  konsep  yang  diharapkan  dapat  membantu  peneliti  untuk menjelaskan  fenomena  implementasi  kebijakan  terkait  dengan  Implementasi Kebijakan  BANGGA  Papua  (bangun  generasi  dan  keluarga  Papua  Sejahtera)  di Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua  dan  apa  saja  faktor-faktor  determinan  yang mempengaruhinya.  Grand  theory  yang  digunakan  yaitu  adalah  konsep Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Hamdi, terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut yakni sumber daya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring kinerja.
Dalam  penelitian  ini,  grand  theory  yang  digunakan  yaitu  adalah  konsep Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Hamdi, terdapat lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut yakni sumber daya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring  kinerja.  Kemudian  dalam  menilai  keberhasilan  implementasi  terdapat  tiga dimensi  penting,  yakni  produktivitas,  linearitas  dan  efisiensi.  Jenis  data  yang digunakan yaitu data kualitatif untuk mengetahui implementasi kebijakan Program BANGGA  Papua.  Terkait  dengan  penjelasan  teknik  pengumpulan  data,  dikaitkan bahwa sebagai seorang peneliti kualitatif perlu dimilikinya pemahaman tentang akal sehat  ( commonsense understanding)  yang  mana  peneliti  harus  bisa  melihat  dan membedakan  mana  yang  benar  dan  nyata  dengan  mana  yang  keliru  atau inkonheren  berdasarkan  perspektif  dan  logika  peneliti,  mungkin  menurut  subyek terhadap  dunia  ini,  anda  harus  dapat  mengetahui,  menerima  dan  menyajikan pandangan  mereka  itu  sebagaimana  mestinya.  Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yang mana teknik ini melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  hasil  temuan  analisis  di  bawah  ini,  dapat diuraikan  beberapa  faktor-faktor  yang  menurut  peneliti  merupakan  faktor  krusial
yang  cukup  dominan  dibanding  faktor  lainnya  yang  mendukung  maupun menghambat implementasi kebijakan program BANGGA Papua, yaitu :

## Tabel 2. Rekap Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BANGGA Papua
No. Dimensi / Sub Dimensi Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 2 3 4 1. Substansi Kebijakan
1 Spesifikasi kebijakan 1) Adanya petunjuk teknis operasional sebagai landasan teknis pelaksanaan program BANGGA Papua. - Tidak ada jaminan keberlangsungan program
- Tidak ada aturan atau ketentuan sanksi bagi penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan.
- Kultur dan paradigma masyarakat banyak anak banyak kesempatan mendapat bantuan. Pemahaman masyarakat seperti ini kontra dengan kebijakan Keluarga Berencana. 2 Keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lain 2) Adanya perencanaan, RPJMD dan regulasi yang selaras dengan kebijakan BANGGA Papua. 3) Kondisi darurat yang menyebabkan munculnya kebijakan baru yang dapat menghentikan pelaksanaan kebijakan BANGGA Papua. Seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi
Covid-19.
2. 2. Perilaku tugas pelaksana 1
Motivasi kerja 4) Adanya fasilitas, peralatan dan anggaran kegiatan bagi untuk mendukung kinerja pelaksana kebijakan. 5) Adanya struktur organisasi kerja atau tim yang solid. 6) Adanya kolaborasi dan
7) Kondisi geografis, jarak yang berjauhan, kesulitan aksesibilitas dan sarana transportasi, sehingga biaya operasional (transportasi) sangat mahal.
8) Sarana prasarana belum representtif, secretariat Sekber BANGGA Papua sering tidak menetap.
9) Anggota Sekber BANGGA Papua berasal dari PNS sehingga kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan utama dan tugas di sekber.
No. Dimensi / Sub Dimensi Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 2 3 4 kerja sama OPD, Gereja dan tokoh- tokoh
masyarakat. 2 Kemampuan pembelajaran 10) Adanya kegiatan pelatihan dan sosialisasi program 11) Adnya fasilitator mitra di luar pemerintahan (Kompak dan Mahkota) 12) Kekurangan SDM pelaksana 13) Budaya masyarakat
14) Rendahnya pendidikan masyarakat sehingga membuat rendahnya pemahaman masyarakat
3 Penyalahguna an wewenang 15) Dukungan teknologi informatika meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 16) Adanya pengawasan berjenjang 17) Rendahnya kesadaran dan komitmen pelaksana 3. Interaksi jejaring kerja 1
Kerjasama Antar
Pelaksana 18) Adanya legitimasi pembentukan Sekretariat Bersama BANGGA Papua (Pergub Papua No.23 tahun 2018) 19) Adanya kesamaan pemahaman, tanggung jawab, target, dan tuntutan kerja 20) Komitmen pimpinan 22) Adanya pihak-pihak yang tidak mendukung program BANGGA Papua
23) Keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur komunikasi
24) Rendahnya kesadaran dan komitmen pelaksana
25) Kondisi geografis, jangkauan jarak dan kesulitan aksesibilitas
No. Dimensi / Sub Dimensi Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 2 3 4 daerah dan OPD 21) Adanya kerja sama melalui sekretariat
Bersama BANGGA Papua 2 Hubungan kewenangan provinsi dan kabupaten 26) Adanya regulasi mengaur kewenangan provinsi dan kabupaten 27) Komitmen pimpinan daerah Provinsi dan kabupaten 28) Koordinasi yang kurang optimal 4. Partisipasi kelompok sasaran 1 Tingkat penerimaan masyarakat terhadap manfaat kegiatan 29) Dukungan SDM pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) 30) Dukungan dari pihak di luar pemerintah 31) Animo masyarakat cukup tinggi 32) Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 33) Masyarakat difasilitas dan dimudahkan dalam pengurusan 34) Perubahan komitmen anggaran ( refocusing anggaran)
35) Tidak ada jaminan keberlangsungan program, sehingga program terhenti
36) Kultur masyarakat, sepeti pemberian anak yang menyebabkan data ganda pada penerima manfaat
37) Kondisi geografis sehingga kesulitan aksesibilitas dan jangkauan
38) Penyalahgunaan bantuan
39) Kultur masyarakat nomaden
40) Keterbatasan Infrastruktur komunikasi
No. Dimensi / Sub Dimensi Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 2 3 4 dokumen kependudukan 2 Kemampuan berkontribusi kelompok sasaran 41) Antusias masyarakat penerima bantuan 42) Animo masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan 43) Keterlibatan tokoh masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, dan tetua kampung) 44) Adanya media sosialisasi dan edukasi 45) Upaya manipulasi data penerima manfaat 46) Poligami pada kultur masyarakat
47) Pembengkakan biaya operasional karena penerima bantuan membawa bayi sehingga pelaksana menyediakan fasilitas tambahan (makanan bagi bayi)
48) Kondisi geografis, kesulitan jangkauan dan aksesibilitas
49) Rendahnya tingkat Pendidikan sehingga tingkat pemahaman terhadap tujuan dan tahapan- tahapan pelaksanaan program rendah

## 5. Sumber daya
1 Sumber daya Dana 50) Komitmen pimpinan daerah untuk menyediakan anggaran 51) Regulasi dan mekanisme penganggaran 52) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah 53) Rendahnya komitmen terhadap pendayagunaan dana Otsus Papua
54) Kondisi geografis, sulitnya aksesibilitas dan jangkauan
55) Rawan gangguan keamanan dan bencana alam 2 Sumber daya manusia 56) Adanya kebijakan PNS sebagai pelaksana program dalam sekretariat Bersama. 57) Adanya kegiatan pelatihan- 58) Ketersediaan SDM terbatas 59) Minimnya anggaran untuk menambah ketersediaan SDM
No. Dimensi / Sub Dimensi Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 2 3 4 pelatihan untuk SDM pelaksana
3 Peralatan 60) Adanya bantuan peralatan dari provinsi dan pihak di luar pemerintah (LSM/NGO) 61) Adanya anggaran untuk peralatan 62) Kesulitan ketersediaan bahan bakar 63) Kondisi geografis, sulitnya jangkauan dan aksesibilitas
64) Kondisi rawan keamanan dan bencana
65) Keterbatasan anggaran untuk mencukupi kebutuhan peralatan 4 Informasi 66) Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi 67) Adanya saluran informasi melalui jalur hotline 68) Adanya media informasi, sosialisasi dan edukasi melalui pamflet, spanduk, brosur, dll 69) Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi 70) Jaringan komunikasi (telepon dan internet) belum seluruhnya dapat mencapai semua distrik dan kampung 5 Teknologi 71) Adnya aplikasi untuk penginputan 72) Adanya SDM operator 73) Adanya pelatihan untuk operator 74) Aplikasi tidak bisa ofline , sehingga ketika internet kegiatan terhenti
75) Aplikasi belum terintegrasi ke data SIAK
76) Infrastruktur jaringan komunikasi (telepon dan internet) belum merata di seluruh distrik dan kampung

## Sumber : hasil temuan peneliti, 2022

## Substansi Kebijakan
Berdasarkan perspektif dimensi substansi kebijakan, digambarkan bahwa isi kebijakan  dipandang  cukup  jelas,  spesifik  dan  selaras  dengan  kebijakan  atau regulasi lainnya.  Adanya regulasi-regulasi yang  sejalan dengan kebijakan program BANGGA  Papua  dan  adanya  petunjuk  teknis  operasional  merupakan  faktor
pendukung  implementasi  BANGGA  Papua.  Namun  demikian,  tidak  adanya jaminan  keberlangsungan  program,  tidak  ada  aturan  sanksi  bagi  penyalahgunaan bantuan  BANGGA  Papua,  serta  kultur  masyarakat  dapat  menghambat implementasi BANGGA Papua

## Perilaku Tugas Pelaksana
Berdasarkan  perspektif  perilaku  tugas  pelaksana,  dapat  dikatakan  bahwa perilaku  tugas  pelaksana  sudah  cukup  baik  dalam  melaksanakan  program BANGGA Papua. Keterlibatan fasilitator di luar pemerintahan, adanya pengawasan berjenjang  dan  adanya  teknologi  yang  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi dapat mendukung implementasi BANGGA Papua. Namun demikian, rendahnya kesadaran dan komitmen para pelaksana, ketersediaan SDM pelaksana, keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  serta  kondisi  geografis  yang  menyulitkan aksesibilitas  dan  jangkauan  merupakan  faktor-faktor  yang  dapat  menghambat implementasi BANGGA Papua.

## Interaksi Jejaring Kerja
Berdasarkan perspektif interaksi jejaring kerja, dapat dikatakan bahwa jejaring kerja  cukup  berinteraksi  dengan  baik.  Adanya  kelembagaan  melalui  sekretariat Bersama  BANGGA  Papua  yang  terlegitimasi  oleh  regulasi,  komitmen  pimpinan daerah  dan  kesamaan  pemahaman  terhadap  tanggungjawab  dan  tuntutan  target kerja  merupakan  faktor  pendukung  implementasi  kebijakan.  Namun  demikian, adanya  pihak-pihak  yang  tidak  mendukung  program,  keterbatasan  sarana prasarana  komunikasi,  serta  koordinasi  yang  belum  intensif  merupakan  faktor penghambat implementasi program BANGGA Papua.

## Partisipasi Kelompok Sasaran
Berdasarkan perspektif partisipasi kelompok sasaran, dapat  dikatakan bahwa kelompok  sasaran  cukup  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program  BANGGA Papua. Dukungan fasilitator di luar pemerintah, animo masyarakat, dukungan dan keterlibatan  tokoh  masyarakat  merupakan  faktor  pendukung  implementasi BANGGA  Papua. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur komunikasi, kultur masyarakat,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pemahaman  masyarakat,  serta kondisi geografis yang menyulitkan jangkauan dan aksesibilitas  merupakan faktor penghambat implementasi BANGGA Papua.

## Sumber Daya
Berdasarkan  perspektif  sumber  daya,  dapat  dikatakan  bahwa  ketersediaan sumber  daya  bagi  pelaksanaan  program  BANGGA  Papua  masih  kurang  optimal. Adanya  media  dan  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi,  bantuan  peralatan  dari fasilitator  dan  pihak  di  luar  pemerintahan,  serta  aplikasi  merupakan  faktor pendukung.  Namun  demikian,  hambatan  dari  dimensi  sumber  daya  cukup  besar. Anggaran, SDM, teknologi, infrastruktur komunikasi dan peralatan yang ada masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan ideal.
Inovasi : (Sub tema) :- Parthnership Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua Di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Sehingga  sejak  awal  sudah  dapat  diambil  keputusan,  apa  yang  harus dilaksanakan  guna  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat Provinsi  Papua  ini  agar  berjala  dengan  sukses  tanpa  hambatan  dan  kendala  yang besar.  Untuk  itu,  suatu  model  implementasi  program  terkait  pemberian  bantuan sosial  perlu  untuk  memberikan  parameter  maupun  acuan  konseptual  maupun procedural  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  suatu  kebjakan  yang  lebih  efktif  dan efisien.  Model  disusun  atas  kerangka  teori  yang  telah  ada  dalam  model implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  Fatmawati  (2021),  yang  dipadukan dengan  hasil  temuan  untuk  memperoleh  konstruksi  dimensi  apa  saja  yang  sesuai untuk  diterapkan,  atau  mejadi  koseptual  dalam  rangka  menidealkan  dan menjadikan implemenasi kebijakan berhasil guna secara masksimal.
Berikut  hasil  elaborasi  maupun  rekonstruksi  model  ke  dalam  konsep-konsep dimensi yang dirancanag penelti, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

## Gambar 4. Rancangan Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  peneliti  mengusulkan  model  untuk implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua  di  Kabupaten  Asmat  ini,  dengan  nama “LISME”, sebagaiman dsajikan pada gambar berikut:

## Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan BANGGA Papua  di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, (Kebijakan SMILE)
Adapun penjelasan dan uraian mengenai dimensi-dimensi model sebagai berikut:
Interaksi Jejaring Kerja Sumber Daya Partisipasi Kelompok  Sasaran Perilaku Tugas Pelaksana
Substansi Kebijakan Sinergitas Modern Inovasi Legalistik Efisiensi/Empirik  Produktivitas  Linearitas  Efisiensi

## 1. Sinergitas ,
Sinergitas  dimaknai  secara  sederhana  sebagai  keterpaduan.  Oleh  karna  itu, suatu  implementasi  kebijakan  idealnya  tidak  mampu  dilaksanakan  hanya mengandalkan  satu  organisasi  atau  satu  pihak  semata,  ia  akan  lebih  mencapai efektivitasnya  jika  dilakukan  secara  Bersama-sama.  Sinergitas  dalam  konsep  ini dapat mengarah pada kontekstual kolaborasi. Artinya segenap elemen masyarakat, baik  pemerintah,  swasta,  organisasi  non  pemerintah  maupun civil  society secara Bersama-sama  bekerja  mewujudkan  capaian  tujuan  kebijakan  publik.  Dimensi  ini dielaborasi  dari  temuan  analisis  bahwa  program  BANGGA  Papua  pada  dasarnya telah diimplementasikan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Asmat, akan tetapi capaian produktivitasnya rendah. Adanya kelembagaan melalui sekretariat Bersama BANGGA Papua yang terlegitimasi oleh regulasi, komitmen pimpinan daerah dan kesamaan  pemahaman  terhadap  tanggung  jawab  dan  tuntutan  target  kerja merupakan  faktor  pendukung  implementasi  kebijakan.  Namun  demikian,  adanya pihak-pihak  yang  tidak  mendukung  program,  keterbatasan  sarana  prasarana komunikasi,  serta  koordinasi  yang  belum  intensif  merupakan  faktor  penghambat implementasi program BANGGA Papua.
Untuk itu, dimensi sinergitas pada dasarnya menawarkan pemahaman bahwa, agar  implementasi  berhasil  guna,  dibutuhkan  sinergi  dalam  konteks  kolaborasi idealnya mampu mendayagunakan kelembagaan Bersama sebagaimana pada sekber BANGGA  Papua,  yang  terlegitimasi  oleh  regulasi,  didukung  oleh leadership pimpinan  daerah  sebagai  katalisator  sehingga  dapat  membangun  koordinasi  yang baik. Dampak dari hal  tersebut yaitu persoalan keterbatasan sarana prasarana dan adanya  pihak-pihak  yang  tidak  mendukung  program  akan  lebih  ringan  diatasi secara  sinergis,  bersama-sama,  atau  dalam  konteks  kolaborasi,  secara  kolaboratif (Roebyanto  &  Unayah,  2014).  Dimensi  sinergitas  ini  meliputi  kolaborasi  lintas sektoral baik vertikal antara provinsi dengan kabupaten, maupun secara horizontal baik  antara  organ  pemerintah  daerah,  misalnya  antar  sekber  kabupaten/kota, maupun antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat lainnya yaitu swasta, LSM dan civil society (Roziqi & Rosyidin, 2020).

## 2. Modern
Modern dimaknai  peneliti  sebagai  sikap  dan  cara  berpikir  yang  baru,  yang disesuaikan  dengan  dimensi  waktu,  yaitu  sesuai  zamannya.  Maka  cara-cara tradisional  dalam  pelaksanaan  program  yang  terlalu  birokratis,  lambat  dan berpotensi adanya penyelewengan, harus diperbaharui dengan produk-produk atau sistem yang dihasilkan dari paradigma sikap dan perilaku yang modern (Sirajuddin, 2016). Karena pada zaman kini merupakan era globalisasi dan era teknologi, maka mau tidak mau segala aspek kehidupan, termasuk tata Kelola pemerintahan dalam pelaksanaan  suatu  program  kebijakan,  sedapat  mungkin  memanfaatkan  kemajuan teknologi.  Maka  dengan  hadirnya  SIM  BANGGA  Papua  secara online ,  sudah merupakan  manifestasi  dari  konsep  modern  dalam  pengelolaan  pemerintahan.
Dimensi  ini  dielaborasi  dari  temuan  penelitian  yaitu  program  BANGGA  yang diimplementasikan  Pemerintah  Kabupaten  Asmat  pada  dasarnya  cukup  baik, namun  produktivitasnya  masih  rendah.  Dukungan  fasilitator  di  luar  pemerintah, animo masyarakat, dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat merupakan faktor pendukung  implementasi  BANGGA  Papua.  Namun  demikian,  keterbatasan infrastruktur  komunikasi,  kultur  masyarakat,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan pemahaman  masyarakat,  serta  kondisi  geografis  yang  menyulitkan  jangkauan  dan aksesibilitas merupakan faktor penghambat implementasi BANGGA Papua.
Untuk itu dimensi modern menghendaki keterlibatan atau partisipasi dari para pelaksana dan elemen masyarakat diwadahi dalam suatu sistem yang modern, akan tetapi moernitas melaui pengintegrasian itu tidak mengabaikan kultur dan budaya yang hidup di tengah masyarakat kelompok sasaran. Masyarakat tradisional harus dirawat  kearifan  lokalnya,  namun  harus  dapat  dijembatani  dan  difasilitasi  oleh sistem dan perangkat modern (Taum, 2015; Tebay, 2016). Hal ini karena munculnya harapan  bahwa  integrasi  teknologi  dapat  mengatasi  hambatan  ruang  dan  waktu, sulitnya  aksesibilitas  dan  jangkauan,  serta  mampu  memberdayakan  solidaritas keterlibatan ci vil society yaitu masyarakat adat sebagai kelompok sasaran program, yang  ujung  tombaknya  mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat. Teknologi sebagai bagian  dari  modernitas  harus  diberdayakan  untuk  mengatasi  hambatan,  sambil memodernisasikan  cara  pandang  masyarakat  yang  kurang  baik  sebagai  implikasi negatif dari kultur dan paradigma pemikiran yang tradisional namun kurang baik.

## 3. Inovasi Pelaksana (Parthnership)
Inovasi  secara  sederhana  dimaknai  sebagai  pembaharuan.  Maka  dalam kaitannya  dengan  implementasi  kebijakan  publik,  dalam  hal  ini  memberikan stimulan pemikiran bahwa ketika pelaksana tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengimplementasikan  suatu  program,  hendaknya  dilakukan  pembaharuan  pada kelembagaan  secara  struktural,  organisasional,  maupun  fungsional  (Unit,  2014). Dimensi ini didasarkan pada elaborasi temuan analisis dimana program BANGGA Papua  pada  dasarnya  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah namun  produktivitasnya  rendah.  Kemudian,  keterlibatan  fasilitator  di  luar pemerintahan,  adanya  pengawasan  berjenjang  dan  adanya  teknologi  yang  dapat meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  mendukung  implementasi BANGGA  Papua.  Namun  demikian,  rendahnya  kesadaran  dan  komitmen  para pelaksana,  ketersediaan  SDM  pelaksana,  keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  serta kondisi geografis yang menyulitkan aksesibilitas dan jangkauan merupakan faktor- faktor yang dapat menghambat implementasi BANGGA  Papua. Untuk itu, inovasi pada  pelaksana  dibutuhkan  sehingga  memunculkan  konsep  partnership  dalam implementasi program BANGGA.
Inovasi  pelaksana,  bukan  hanya  dititik  beratkan  pada  perilaku  atau  norma- norma semata yang menuntut komitmen dan kesadaran, lebih dari itu inovasi juga pada pelaksanaan suatu program, dalam arti yang luas inovasi mengakomodir cara,
metode  maupun  prosedur  yang  mampu  mendayagunakan  kemitraan  dalam mencapai tujuan Bersama dari diimplementasikannya suatu kebijakan publik.

## 4. Legalistik
Legalistik  berasal  dari  kata  “legal”  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat bermakna  hukum,  atau  sah.  Pemaknaan  legalistik  ini,  dalam  konteks  kebijakan publik,  menurut  peneliti  merupakan  konstruksi  konsep  pemikiran  bahwa  dalam tahapan  implementasi  kebijakan,  perlunya  justifikasi  hukum  terhadap  suatu keputusan  yang  melembaga  dan  mempunya  tujuan  bagi  kepentingan  publik (Yaluwo,  2021).  Demikian  pula,  secara  sederhana  legalistik  dapat  dimaknai  sah sesuai aturan atau sesuai hukum.
Dimensi legalistik pada dasarnya menawarkan pemahaman bahwa pentingnya suatu legal standing atau landasan hukum, wujudnya yakni regulasi dalam berbagai hierarkinya.  Meskipun  kebijakan  berada  di  tataran  wilayah  daerah,  karena Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan terkoneksi dari tingkatan  daerah  paling  bawah  hingga  ke  pusat,  maka legal  standing atau  regulasi haruslah  sama-sama  kuat,  atau  regulasi  yang  atas  menguatkan  regulasi  di  tingkat bawahnya.  Untuk  itu,  konsep  ini  secara  praktikal  hendak  memberikan  masukan untuk  pusat  dan  daerah,  dimana  kiranya  untuk  daerah  seperti  Papua,  kebijakan semacam  program  perlindungan  sosial  yang  dijalankan  adalah  lebih mendayagunakan Pemerintah Kabupaten khususnya, agar realisasi beserta capaian tujuan program lebih terjaga, dengan fondasi legal standing atau regulasi yang kuat, jelas  dan  komprehensif.  Sehubungan  dengan  pemaknaan  implementasi sebagaimana    Pressman  dan  Wildavsky  mengemukakan  bahwa,  “ implementation  as to carry out , accomplish, fulfill, produce, complete ”.
Dimensi  ini  juga  berangkat  dari  elaborasi  terhadap  temuan  bahwa  program BANGGA  Papua  yang  diimplementasikan  selama  ini  cukup  berjalan  dengan  baik namun  minim  produktivitas.  Adanya  regulasi-regulasi  yang  sejalan  dengan kebijakan  program  BANGGA  Papua  dan  adanya  petunjuk  teknis  operasional merupakan  faktor  pendukung  implementasi  BANGGA  Papua.  Namun  demikian, tidak  adanya  jaminan  keberlangsungan  program,  tidak  ada  aturan  sanksi  bagi penyalahgunaan  bantuan  BANGGA  Papua,  serta  kultur  masyarakat  dapat menghambat implementasi BANGGA  Papua. Untuk itulah legalistik  yang  menjadi sandaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, ataupun kebijakan tertulis maupun tidak  tertulis, hendaknya  dalam tahap-tahap pelaksanaan program kebijakan tidak boleh  mengabaikan  kultur  masyarakat,  dan  sifat-sifat  dari  hukum  yang  seringkai menghendaki  adanya  sanksi  agar  suatu  ketentuan  itu  ditaati  dan  dilaksanakan dengan  baik.  Selain  itu,  yang  lebih  penting  adalah  legalistik  mampu  menjamin keberlangsungan  suatu  program,  meskipun  pada  pelaksanaan  suatu  program dihadapkan  pada  kendala force  majeur maupun  persoalan  di  luar  administrasi  dan teknis.

## 5. Empirik/Efisiensi
Konsepsi efisiensi atau empirik berangkat dari pemahaman sederhana bahwa pendayagunaan  sumber  daya  yang  ada  harus  menjadi  katalisator  dalam mensukseskan  program  kebijakan.  Dimensi  ini  dielaborasi  dari  temuan  penelitian yaitu  program  BANGGA  Papua  yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Asmat  telah  cukup  baik  akan  tetapi  rendah  produktivitas.  Untuk  itu, efisiensi  dalam  dimensi  ini  menawarkan  gagasan  bahwa  aspek-aspek  personil, pembiayaan  dan  peralatan  sebagai  bagian  dari  dimensi  efisiensi,  idealnya  mampu mengatasi persoalan keterbatasan SDM, anggaran, peralatan dan teknologi dengan memanfaatkan  keterlibatan  pihak-pihak  di  luar  pemerintahan,  seperti  adanya fasilitator  dari  pihak  LSM  atau  organisasi  non  pemerintahan,  maupun civil  society melalui  tokoh-tokoh  masyarakat,  baik  tokoh  adat,  tokoh  agama,  maupun  tokoh pemuda.  Konsep  efisiensi  ini,  mengarah  pada  pendayagunaan  aspek  personil, pembiayaan  dan  perlatan  untuk  diarahkan  pada  pencapaian  hasil  maksimal, terutama persoalan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  diurakan  sebelumnya,  maka  dari hasil  penelitian    diambil  kesimpulan  yaitu  Program  BANGGA  Papua diimplementasikan  cukup  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Asmat.  Hal  ini dipandang  dari  perspektif  linearitas  dimana  program  yang  dilaksanakan  telah sesuai  dengan  prosedur,  biaya,  dan  tempat,  walaupun  tidak  sesuai  waktu;    dan program yang  dilaksanakan cukup  efisiensi dimana Pemerintah Kabupaten Asmat cukup  baik  dalam  mendayagunakan  pelaksana,  aset,  dana  dan  teknologi. Sementara,  produktivitas  dari  jumlah  capaian  sasaran  kebijakan  masih  rendah. Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  paling  relevan  dan  dominan mengemuka  pada  pelaksanaan.  Model  implementasi  kebijakan  BANGGA  Papua atau  model  implementasi  kebijakan  SMILE  yang  terdiri  dari  dimensi  sinergitas, modern,  novasi,  legalistik,  dan  efisiensi  disusun  sebagai  model  yang  dipandang ideal diterapkan di Kabupaten Asmat maupun di daerah lain. Model Implementasi Kebijakan  SMILE  juga  dipandang  dapat  diaplikasikan  secara  teoretis  dan  praktis pada kebijakan-kebijakan pemberian bantuan sosial.

## Daftar Pustaka
Astuti,  M.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Kesejahteraan  dan  Perlindungan Anak. Sosio  Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan Sosial , 4 (1), 215-235.
Bakar, K. A. A., Noor, I. H., & Widodo, W. (2018). Nurturing Nationalism Character Values  at  the  Primary  Schools  in  Jayapura,  Papua. Jurnal  Cakrawala Pendidikan , 37 (1).
Brata, W. K. W. (2022). Strategi Komunikasi Politik Pemerintah sebagai Penyelesaian Konflik Papua. Perspektif , 1 (4), 339-344.
Fatmawati,  F.  (2021).  Konstruksi  Nasionalisme  di  Tengah  Politik  Identitas:  Studi Kasus  Ikatan  Pelajar  dan  Mahasiswa  Papua  di  Surabaya. Kajian  Moral  dan Kewarganegaraan , 9 (2), 248-262.
Gani,  N.,  &  Simanjuntak,  J.  (2019).  Analisis  Faktor  Pengaruh  Hubungan Kewenangan  Antar  Lembaga  Majelis  Rakyat  Papua  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Papua. Legal Pluralism: Journal of Law Science , 9 (2), 141-170.
Hubeis, M. (2019). Kajian Potensi Ekonomi Kuliner Lokal di Daerah Bogor,  Jakarta Dan Solo. JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis , 8 (2).
Ismail, M. (2015). Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (3), 251-260.
Korain,  F.,  Kaunang,  M.,  &  Egetan,  M.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Dana Otonomi  Khusus  Bidang  Pendidikan  di  Kota  Sorong  Provinsi  Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik , 5 (86).
Larasati,  D.,  Huda,  K.,  Cote,  A.,  Rahayu,  S.  K.,  &  Siyaranamual,  M.  (2019).  Policy Brief:  Inclusive  Social  Protection  for  Persons  with  Disability  in Indonesia. Jakarta:  National  Team  for  the  Acceleration  of  Poverty  Reduction (TNP2K) .
Lintjewas,  O.,  Tulusan,  F.,  &  Egetan,  M.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan  Pemberian Bantuan  Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan  di  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Ilmiah Society , 2 (20).
Masro, A., Edison, E., & Gracediani, L. (2013). Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Sungai  Limau  Kabupaten  Padang Pariaman. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas , 8 (1), 15-20.
Muliawaty, L. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. DECISION: Jurnal Administrasi Publik , 1 (2), 82-101.
Mustafa,  T.,  Purnama,  E.,  &  Syahbandir,  M.  (2016).  Penggunaan  Diskresi  oleh Pejabat  Pemerintah  untuk  Kelancaran  Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 4 (2), 1-7.
Numberi,  A.,  &  Setiawan,  M.  (2013).  Pengaruh  Kondisi  Kerja,  Kepuasan  Kerja terhadap Kinerja Tenaga Kerja Outsourcing (Studi pada PT Bank Papua Kantor Pusat Jayapura). Jurnal Aplikasi Manajemen , 11 (1), 145-154.
Pakasi, U.  (2018). Identifikasi Potensi  Sumber Konflik  Daerah Perbatasan Republik Indonesia–Papua  New  Guinea  (RI–PNG)  Study  Kasus  di  Wilayah  Perbatasan Skow  Wutung  Distrik  Muara  Tami  Kota  Jayapura  Provinsi  Papua. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 113-121.
Prionggo,  K.,  Djaenuri,  H.  A.,  Lukman,  S.,  &  Sinurat,  M.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Pemberian  Bantuan  Sosial  Masyarakat  Adat  di  Kabupaten  Nduga Provinsi Papua. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia , 11 (2), 91-106.
Rais,  M.  (2019).  Indeks  Karakter  Siswa  Ddi  Kota  Sorong  dan  Kabupaten  Sorong Papua Barat. Educandum , 5 (1), 127-144.
Rais, M. (2019). Indeks Karakter Siswa di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Papua Barat. Educandum , 5 (1), 127-144.
Ridho, A. A., & Prayuginingsih, H. (2018). Analisis Kelayakan Usahatani Kelinci di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jurnal Agribest , 2 (1). Rivai, A.  B. (2015). Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Papua. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 266-287.
Roebyantho,  H.,  &  Unayah,  N.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinanmelalui  Program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH),  di  Kota  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat. Sosio  Konsepsia:  Jurnal  Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 4 (1), 311-330.
Roziqi,  M.  A.  M.,  &  Rosyidin,  M.  (2020).  Diplomasi  Soft  Power  Indonesia  dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua. Journal of International Relations , 6 (2), 189-198.
Sidik,  A.  M.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Program  Pelatihan  Kerja  Dinas Ketenagakerjaan  Dan  Transmigrasi  Kota  Sukabumi (Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
Sirajuddin,  I.  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam Pelayanan  Publik  Dasar  Bidang  Sosial  di  Kota  Makassar. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 1-14.
Taum,  Y.  Y.  (2015).  Kekerasan  dan  Konflik  di  Papua:  Akar  Masalah  dan  Strategi Mengatasinya. Jurnal Penelitian , 19 (1).
Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. Limen , 12 (2, April), 82-106.
Unit, E. I. (2014). Creative Productivity Index: Analysing Creativity and Innovation in Asia. The Economist Intelligence Unit for the Asian Development Bank. Retrieved November , 15 , 2015.
Yaluwo,  P.  (2021).  Implementasi  Program  Kartu  Indonesia  Sehat  dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Jurnal Adhikari , 1 (1), 10-19.