## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kepastian  Hukum  Jual  Beli  Tanah  dengan  Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee
Wahyuni Hartono * , Abrar Saleng, Kahar Lahae
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: wahyunihrl@yahoo.com

## Abstract:
This study aims to determine and analyze the legal certainty of buying and selling land whose object of agreement is based on a nominee agreement. This research is normative juridical research using a statute and  case  approaches.  The  results  show  that  legal  certainty  in  the  sale  and  purchase  of  land  whose ownership is based on a nominee agreement, which can be obtained when the sale and purchase agreement is carried out accompanied by a Sale and Purchase Deed made before PPAT and registration of transfer of land rights has been carried out at the Land Office and proven by issuance of a certificate of ownership of the registered land. Legal certainty for holders of land rights and buildings is manifested in providing proof of rights that clearly shows the types of rights to the land, the subject of the rights, and the object of the rights.
Keywords: Land Rights; Legal Certainty; Agreement; Nominee

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum jual beli tanah yang objek perjanjiannya  berdasarkan  perjanjian  nominee.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum  terhadap  jual  beli  tanah  yang  kepemilikannya  berdasarkan perjanjian  nominee,  yaitu  dapat  diperoleh  ketika  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  disertai  dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT serta telah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah  di  Kantor  Pertanahan  dan  dibuktikan  dengan  terbitnya  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  yang didaftarkan.  Kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  beserta  bangunan  diwujudkan  dalam pemberian tanda bukti hak yang secara jelas menunjukan jenis hak atas tanahnya, subjek hak, dan objek haknya.
Kata Kunci: Hak atas Tanah; Kepastian Hukum; Perjanjian; Nominee

## 1. Pendahuluan
Perjanjian nominee merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan  kemungkinan  bagi warga  negara  asing  memiliki  hak  milik  atas  tanah  dengan  jalan  melakukan  jual  beli atas nama warga negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahkan peraturan. 1 Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama pada dasarnya merupakan suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  yaitu  antara  Warga  Negara  Asing
1 Sancaya, I Wayan Werasmana. (2013). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah." Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 3: 74-83.
(WNA)  dan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Perjanjian  tersebut  dibuat  dengan maksud agar orang asing yang bukan merupakan sebagai subyek pemegang hak milik justru dapat memiliki dan menguasai tanah hak milik, yaitu dengan tanah hak milik tersebut  diatasnamakan  atau  dipinjam  nama  WNI  sehingga  memenuhi  kriteria hukumnya  yaitu  WNI  sebagai  subyek  pemegang  hak  milik  atas  tanah  akan  tetapi secara  fisiknya  tanah  hak  milik  dipergunakan  dan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  orang asing.
Dalam  praktiknya,  penguasaan  tanah  oleh  WNA  tidak  bisa  terhindarkan.  Hal  itu dikarenakan  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  kepulauan  yang  memiliki kekayaan alam di mana selalu menarik minat negara asing. WNA yang berdatangan ke  Indonesia,  selain  karena  bertujuan  untuk  wisata,  juga  untuk  melakukan  investasi yang  biasanya  dilakukan  di  bidang  properti  seperti  tanah,  villa  maupun  hotel. Investasi  tersebut  seringkali  diiringi  dengan  keinginan  untuk  memiliki  hak kepemilikan atas properti tersebut yang dilakukan dengan cara jual beli tanah. 2 Oleh karena  WNA  dilarang  untuk  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  maka  cara  yang digunakan adalah dengan melakukan perjanjian nominee antara WNA dan WNI, yaitu dengan menggunakan nama pihak lain yang merupakan WNI yang ditunjuk sebagai nominee untuk didaftarkan sebagai pemilik atas tanah tersebut.
Dengan  didaftarkannya  menjadi  dan  atas  nama  WNI  pada  sertifikat  hak  milik  atas tanah yang sebenarnya dibeli atau dibayar oleh WNA tersebut maka untuk memeroleh perlindungan  hukumnya,  di  antara  WNA  dengan  WNI  dibuatkan  perikatan  dalam satu  atau  beberapa  perjanjian  dan  bahkan  dalam  suatu  Akta  pernyataan  yang  isinya menyebutkan  bahwa  WNI  adalah  orang  yang  hanya  dipinjam  namanya  dalam  bukti hak  milik  atas  tanah  (sertifikat),  sedangkan  pemilik  sesungguhnya  adalah  WNA tersebut. 3
Pada  tataran  praktis,  dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  WNI  yang  ditunjuk  sebagai nominee mengingkari  bahwa  pemilik  sebenarnya  adalah  WNA  tersebut.  Salah  satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  3200  K/Pdt/2014  tanggal  9  Juni  2015.  Di  mana  dalam putusan ini diketahui Warga Negara Inggris bernama Susan Eileen Mather melakukan perjanjian nominee dengan WNI yang bernama I Nyoman Sutapa atas jual beli tanah, yang mana surat pernyataannya yang berisi bahwa seluruh uang pembelian atas tanah tersebut  berasal  dari  Susan  Eileen  Mather  serta  sepenuhnya  kepemilikan  atas  tanah tersebut berada di tangan Susan Eileen Mather di buat di hadapan Notaris tertanggal 3 November 1998.
Selain surat pernyataan tersebut, I Nyoman Sutapa juga menandatangani Kuasa Untuk Menjual  serta  Perjanjian  yang  berisi  penegasan  tentang  uang  untuk  membeli  dan membangun tanah yang dikuasai oleh Susan Eileen Mather. Di mana dalam perjanjian tersebut  mengatur  mengenai  kesediaan  I  Nyoman  Sutapa  membantu  untuk  menjual tanah tersebut kepada pihak lain dengan mencari pembeli dengan harga tertinggi yang disepakati  oleh  keduanya,  serta  pembagian  keuntungan  apabila  telah  terjual.  Yang
2 Dewi Masithoh, (2019). Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik oleh Orang Asing  di  Indonesia  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor:  82/Pdt.G/2013/PN.Dps), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 1.
3 Deny  Haspada,  (2018).  "Perjanjian  Nominee  Antara  Warga  Negara  Asing  dengan  Warga  Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 : 115-124.
menjadi  masalah  adalah  Ketika  Susan  Eileen  Mather  tidak  pernah  memegang sertipikat  hak  milik  atas  tanah  sejak  tanah  tersebut  dibeli.  Kemudian  tanpa sepengetahuan dan seijinnya, I Nyoman Sutapa telah menjual tanah tersebut kepada orang  lain  yang  mana  jauh  di  bawah  harga  pasar  dan  bukan  harga  tertinggi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
Seringkali,  perjanjian nominee tidak  terlaksana  dengan  baik  karena  terjadinya  suatu ingkar  janji  dari  pihak  yang  terikat. 4 Hal  tersebut  dikarenakan  tanpa  seijin  dan sepengetahuan  Susan  Eileen  Mather,  I  Nyoman  Sutapa  telah  menjual  kepada  Farida Said  objek  tersebut.  Sehingga  sertifikat  hak  milik  yang  tadinya  atas  nama  I  Nyoman Sutapa telah beralih menjadi sertifikat hak milik atas Nama Farida Said.
Dari  kasus  tersebut  di  atas,  yang  menjadi  objek  penelitian  Penulis  adalah  mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Farida Said (pihak ketiga) yang melakukan jual beli tanah. Di mana tanpa sepengetahuannya, sertifikat hak milik yang terbit sebelumnya merupakan hasil dari perjanjian Nominee antara pihak penjual dalam hal ini I Nyoman Sutapa dengan Susan Eileen Mather (Warga Negara Asing).

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ( normative legal research ) 5 dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute )  dan  pendekatan  kasus. Teknik pengumpulan Bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan  hukum  yang  disusun  secara  sistematis  untuk  mencari  pemecahan  atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

## 3. Kepastian Hukum terhadap Jual Beli Tanah yang Kepemilikannya Berdasarkan Perjanjian Nominee
Di dalam sistem hukum Indonesia, sebenarnya tidak dikenal istilah perjanjian nominee. Perjanjian nominee sendiri  seringkali  digunakan  oleh  Warga  Negara  Asing  untuk memiliki  aset  di  Indonesia.  Perjanjian nominee lahir  dari  adanya  asas  kebebasan berkontrak  dalam  hukum  perjanjian,  dan  karenanya  termasuk  perjanjian  yang  tidak diatur  di  dalam  undang-undang  karena  belum  terdapat  pengaturan  secara  khusus mengenai konsep nominee itu sendiri. 6
Dalam  bidang  pertanahan,  perjanjian nominee merupakan  perjanjian  yang  dibuat antara  seseorang  yang  menurut  hukum  tidak  dapat  menjadi  subjek  hak  atas  tanah tertentu  yakni  hak  milik,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  orang  asing  dengan Warga Negara Indonesia, dengan maksud agar orang asing tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik tersebut diatasnamakan Warga Negara Indonesia. Hal ini terjadi  karena  adanya  asas  larangan  pengasingan  tanah  yang  dianut  dalam  sistem
4 Hasibuan,  Nella.  (2016).  "Pembuatan  Perjanjian  Nominee  Sesuai  Undang-Undang  Pokok Agraria." Notariil Jurnal Kenotariatan 1, no. 1: 37-50.
5 Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 165
6 Azhari,  M.  Edwin,  Ali  Murtadho,  dan  Djauhari  Djauhari.  (2018).  "Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok." Jurnal Akta 5, no. 1: 43-50.
pertanahan  di  Indonesia,  yang  melarang  kepemilikan  tanah  dengan  hak  selain  hak pakai untuk dimiliki oleh Warga Negara Asing. 7
Larangan bagi Warga Negara Asing dalam hal kepemilikan tanah dengan hak milik, tidak  memenuhi  syarat  sebagai  subjek  pemegang  hak  atas  tanah  di  Indonesia. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa hanya Warga  Negara  Indonesia  dapat  mempunyai  hubungan  yang  sepenuhnya  dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya, dipertegas kembali dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian  dengan  wasiat  dan  memindahkan  hak  milik  kepada  orang  asing,  kepada seorang  warga  negara  yang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah  termaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (2),  adalah  batal  karena  hukum  dan tanahnya  jatuh  kepada  Negara,  dengan  ketentuan  bahwa  hak-hak  pihak  lain  yang membebaninya  tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  menegaskan  bahwa  baik  Warga  Negara Asing  maupun  Warga  Negara  Indonesia  yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda dengan  kewarganegaraan  asing  tidak  dibolehkan  untuk  memiliki  tanah  dengan  hak milik di Indonesia. 8 Hal itu disebabkan penguasaan atau kepemilikan tanah hak milik yang dimiliki oleh orang asing bertentangan dengan asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA.  Penerapan  asas  nasionalitas  dalam  UUPA  dalam  hal  kepemilikan  hak  atas tanah,  memberikan  konsekuensi  adanya  perbedaan  perlakuan  antara  Warga  Negara Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing. 9 Penguasaan  atau  kepemilikan  tanah  hak milik  oleh  orang  asing  dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  negara  Indonesia apabila  penguasaannya  belum  ada  batas-batasnya.  Kondisi  tersebut  dapat  berakibat menyebabkan  kedaulatan  wilayah  Negara  Indonesia  berpotensi  jatuh  pada  orang asing. 10
Dalam perkembangannya di Indonesia, ditemukan banyak Warga Negara Asing yang memiliki tanah dengan hak milik dimana seharusnya tidak diperbolehkan. Cara yang digunakan oleh Warga Negara Asing untuk menguasai tanah dengan hak milik adalah dengan menggunakan nominee yang mana dimaksudkan adalah dengan menggunakan nama dan didaftarkan atas nama seorang Warga Negara Indonesia di dalam sertifikat atas tanah yang mereka miliki atau kuasai baik berdasarkan jual beli maupun tindakan hukum lainnya.
Perjanjian nominee yang dibuat tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum bagi orang  asing  untuk  menguasai  dan  memiliki  bidang  tanah  hak  milik  di  Indonesia. Dalam  hal  ini  orang  asing  sesungguhnya  membeli  sebidang  tanah  hak  milik  dengan menggunakan nama Warga Negara Indonesia, yaitu hak milik yang pada kenyataanya
7 Irma Devita, Diakses melalui ,(https://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaannama-orang- lain-Nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/), Pada Tanggal 24 Februari 2022.
8 Budiarto,  Muhammad  Taufiq.  (2018).  "Sudut  pandang  perpajakan  atas  pengalihan  hak  tanah  dan bangunan dengan mekanisme perjanjian nominee." Simposium Nasional Keuangan Negara Vol. 1, no. 1: 434- 457.
9 Paulinah,  Yulia  Qamariyanti, dan  Achmad  Faishal. (2022).  "Penguasaan  Tanah  oleh  Warga  Negara Asing melalui Perjanjian Nominee di Indonesia." Banua Law Review 4, no. 1: 59-74.
10 FX. Sumarja, (2015). Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, STPN Press, Yogyakarta, hlm.14.
dibeli  oleh  orang  asing  tersebut  namun  dalam  Akta  Jual  Beli  yang  dilaksanakan  di hadapan  PPAT  yang  berwenang,  Warga  Negara  Indonesia  adalah  sebagai  pihak pembeli  dalam  Akta  Jual  Beli  tersebut  sehingga  objek  tanah  hak  milik  ini  kemudian didaftarkan menjadi atas nama Warga Negara Indonesia tersebut.
Didaftarkannya  menjadi  dan  atas  nama  warga  negara  Indonesia  pada  sertipikat  hak milik atas tanah yang sebenarnya dibeli atau dibayar oleh orang asing tersebut, maka untuk  memeroleh  perlindungan  hukumnya,  diantara  orang  asing  dengan  warga negara Indonesia dibuatkan perikatan dalam satu atau beberapa perjanjian dan bahkan dalam  akta  pernyataan  yang  isinya  bahwa  uang  keseluruhan  untuk  membeli  tanah tersebut berasal dari warga negara asing. 11
Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200K/Pdt/2014 yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tanggal 9 Juni 2015. di mana dalam kasus tersebut Susan Eileen Mather (selanjutnya  disebut  Penggugat)  mengajukan  gugatan  kepada  I  Nyoman  Sutapa (selanjutnya  disebut  Tergugat  I),  Farhat  Said  (selanjutnya  disebut  Tergugat  II),  Eddy Nyoman  Winarta  (selanjutnya  disebut  Tergugat  III)  dan  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Badung, Bali (selanjutnya disebut Turut Tergugat).
Dalam pokok perkaranya, Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Tergugat I untuk  membeli  sebuah  rumah.  Kemudian  ditanggapi  oleh  Tergugat  I  dengan memberikan sebuah saran untuk membeli tanah kosong yang dapat dibangun sebuah vila  di  atas  tanah  tersebut  yang  mana  saran  tersebut  pada  akhirnya  disetujui  oleh Penggugat.  Akan  tetapi,  mengingat  Penggugat  merupakan  seorang  Warga  Negara Asing yang tidak dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan UUPA,  maka  Tergugat  I  berinisiatif  untuk  membantu  dengan  bersedia  digunakan namanya di dalam sertifikat tanah. 12
Atas  dasar  itulah  sehingga  terjadi  kesepakatan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I yang  mana  Penggugat  dengan  uang  miliknya  sendiri  membeli  sebidang  tanah  dan mencantumkan  nama  Tergugat  I  di  dalam  sertipikat  tersebut.  Untuk  meyakinkan kesepakatan  tersebut,  maka  dibuatlah  perjanjian  di  hadapan  Notaris  yang  mana berupa: 13
a. Akta  Pernyataan  Nomor  5  Tanggal  3  November  1998  yang  menyatakan  bahwa seluruh  uang  pembelian  atas  tanah  yang  berasal  dari  Penggugat  dan  mengakui sepenuhnya kepemilikan atas tanah tersebut berada di tangan Penggugat.
b. Akta Kuasa Menjual Nomor 6 Tanggal 3 November 1998 dari Tergugat I kepada Penggugat.
c. Surat  Perjanjian  tertanggal  21  Oktober  2005  berisi  penegasan  mengenai  uang untuk  membeli  tanah  dan  membangun  vila  tersebut.  Selain  itu  juga  mengatur mengenai  kesediaan  Tergugat  I  membantu  Penggugat  untuk  menjual  kepada pihak  lain  tidak  terbatas  pada  penandatangan  akta-akta/surat-surat  yang diperlukan sehubungan dengan penjualan vila tersebut; hak masing-masing pihak untuk  mencari  pembeli  dengan  harga  tertinggi  yang  telah  disepakati;  dan pembagian keuntungan apabila vila tersebut terjual.
11 Serly  Primadani,  (2016). Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  dengan  Nominee  Agreement, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 54.
12 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS, hlm. 3
13 Ibid., hlm. 3-5
Sejak dilakukan pembelian atas tanah tersebut dan telah terbit sertipikatnya atas nama Tergugat  I,  Penggugat  tidak  pernah  memegang  sertipikat  tersebut.  Hal  tersebut dikarenakan  Tergugat  I  meminta  agar  sertipikat  tersebut  tetap  dipegang  olehnya dengan  alasan  untuk  memudahkan  apabila  di  kemudian  hari  diperlukan  untuk kepentingan  administrasi.  Kemudian  tanpa  sepengetahuan  dan  seijin  Penggugat, Tergugat  I  telah  menjual  vila  tersebut  kepada  Tergugat  II  dengan  nilai  yang  mana sangat  jauh  di  bawah  harga  pasar  dan  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah dibuat  sebagaimana  dituangkan  dalam  surat  perjanjian.  Dari  Jual  beli  tersebut  yang dilakukan  antara  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II,  terbitlah  sertifikat  hak  milik  baru yang mana kepemilikannya telah berubah menjadi atas nama Tergugat II. 14
Oleh  karena  Penggugat  merasa  Perbuatan  yang  dilakukan  Tergugat  I  sangat merugikan  dirinya  dengan  menjual  vila  tersebut  dengan  harga  jauh  di  bawah  harga pasar, maka terhadap perbuatan Tergugat I, Penggugat akhirnya melaporkan Tergugat I  dengan  dugaan  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan.  Sehingga  dari  laporan tersebut yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka dilakukan penyitaan atas vila tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
Terhadap pokok perkara tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan perkara pada pengadilan  tingkat  pertama  yakni  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Hakim  dalam pertimbangan  hukumnya  berdasarkan  bukti-bukti  yang  diperlihatkan  dan  dari keterangan  para  saksi  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  perjanjian  antara Penggugat  dan  Tergugat  I  adalah  perjanjian Nominee yang  mana  menimbulkan ketidakpastian  hukum  karena  ada  2  (dua)  kepemilikan  terhadap  tanah  tersebut. Sehingga  perjanjian  antara  Tergugat  I  dan  Penggugat  menjadi  batal,  sedangkan perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  antara  Tergugat  I  dengan  pihak  penjual  tanah adalah sah. 15
Terhadap  perjanjian  jual  beli  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  Hakim  menyatakan batal dengan alasan perjanjian tersebut dibuat dengan kostruksi hukum perjanjian jual beli  dengan  hak  membeli  kembali  serta  perjanjian  tersebut  cacat  kehendak  karena melanggar  ketentuan  pasal  1320  KUHPerdata. 16 Atas  dasar  itu,  maka  seluruh perjanjian  yang  mengikuti  perjanjian  tersebut  yang  dibuat  antara  Tergugat  I  dan Tergugat II menjadi batal antara lain Akta Kuasa dan Akta Jual Beli. Oleh karena Akta Jual Belinya batal, maka berakibat sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat II pun dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
Oleh  karena  Sertifikat  tanah  hak  milik  atas  nama  Tergugat  II  dinyatakan  tidak berkekuatan hukum, maka Hakim meminta untuk mengembalikan sertifikat tanah hak milik tersebut menjadi pemilik semula yaitu atas nama Tergugat I. Hakim berpendapat Tergugat  I  telah  memanfaatkan  perjanjian nominee untuk  kepentingan  dan keuntungannya  sendiri  sehingga  merugikan  Penggugat.  Oleh  karena  itu,  untuk mengembalikan  investasi  yang  sudah  ditanam  oleh  Penggugat,  maka  sudah selayaknya  vila  tersebut  dilelang.  Hasil  dari  pelelangan  itu  untuk  mengembalikan investasi dari Penggugat dan mengembalikan uang Tergugat II.
14 Ibid., Hal. 5-6.
15 Ibid. , Hal.70-71.
16 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2014). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  tersebut,  maka  hakim  dalam  amar  putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan  Tergugat  III  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum;  menyatakan  jual  beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal; menyatakan sertipikat atas nama Tergugat  II  tidak  berkekuatan  hukum;  memerintahkan  Turut  Tergugat  untuk mengembalikan  sertipikat  tersebut  kembali  menjadi  atas  nama  Tergugat  I; memerintahkan  agar  vila  tersebut  dilelang  dan  hasil  penjualannya  digunakan  untuk membayar kerugian Penggugat.
Terhadap putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama, Para Tergugat keberatan dan  tidak  dapat  menerima  putusan  hakim  tersebut,  sehingga  melakukan  upaya hukum  banding.  Pada  pengadilan  tingkat  kedua  yakni  Pengadilan  Tinggi  Denpasar, telah  dilakukan  pemeriksaan  perkara  dan  juga  telah  dipertimbangkan  oleh  hakim yang  menyatakan  bahwa  dengan  mengambil  alih  pertimbangan  hukum  putusan pengadilan  tingkat  pertama  yang  juga  dijadikan  pertimbangan  hukum  Pengadilan Tinggi  dalam  memutus  perkara  ini,  maka  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  putusan pengadilan  tingkat  pertama  mengenai  pokok  perkara  sudah  tepat  sehingga  harus dikuatkan.  Sehingga  dalam  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama. 17
Meskipun  telah  melakukan  upaya  hukum  banding  dan  telah  memeroleh  putusan hakim  dalam  upaya  tersebut,  Para  Tergugat  masih  belum  dapat  menerima  putusan pengadilan tingkat kedua. Oleh karena itu, Para Tergugat kembali melakukan upaya hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Terhadap  alasan-alasan  kasasi  yang  diajukan oleh  Pemohon  Kasasi,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  alasan  tersebut  tidak dapat  dibenarkan  karena judex  facti (PN/PT)  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum dengan pertimbangan bahwa objek sengketa adalah mengenai uang milik Penggugat sepenuhnya  dan  Tergugat  I  bukanlah  pemilik  sejatinya.  Sehingga  penjualan  objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Agung  dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat tersebut. 18
Sehubungan  dengan  kasus  tersebut  di  atas,  sebenarnya  perjanjian nominee lahir  dari asas  kebebasan  berkontrak.  Dalam  ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  menyatakan bahwa  (1)  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya;  (2)  perjanjian-perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu;  (3)  perjanjian-perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Dalam  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  isi  perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis dan lisan.
Suatu  perjanjian  diartikan  perbuatan  atau  tindakan  hukum  yang  terbentuk  dengan tercapainya  kata  sepakat  yang  merupakan  pernyataan  kehendak  bebas  dari  2  (dua) orang  atau  lebih,  di  mana  tercapainya  sepakat  tersebut  tergantung  dari  para  pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban
17 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PDT/2014/PT.DPS, Hal. 10-11.
18 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200K/Pdt/2014, Hal.54-55.
pihak  yang  lain  atau  timbal  balik  dengan  mengindahkan  ketentuan  perundang- undangan. 19
Jika  mengacu  pada  KUHPerdata,  maka  perjanjian nominee harus  tunduk  pada ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  dalam  buku  III  KUHPerdata.  Perjanjian nominee yang digunakan oleh Warga Negara Asing harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.  Terkait  dengan  hal  ini,  maka  perjanjian nominee tidak  memenuhi  unsur suatu sebab yang halal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 20 Hal ini menyangkut pemindahan hak atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada Warga  Negara  Asing  yang  secara  tidak  langsung  dilarang  dalam  Pasal  26  ayat  (2) UUPA.
Dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab  atau  yang  telah  dibuat  karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau  terlarang,  tidak mempunyai kekuatan. Pasal ini mempertegas mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian yaitu mengenai sebab yang halal, di mana kalau suatu perjanjian bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  atau  ketertiban  umum,  maka perjanjian  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  yang  lazim  disebut  batal  demi hukum. 21
Dalam  hukum  perjanjian  ada  akibat  tertentu  jika  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif tidak  terpenuhi.  Jika  salah  satu  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian tersebut  dapat  dibatalkan  sepanjang  ada  permintaan  dari  orang-orang  tertentu  atau yang berkepentingan. Sedangkan jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan  tidak  mengikat  siapapun.  Oleh  karena  itu,  jika  mengacu  pada  kasus  tersebut, dalam  perjanjian  yang  yang  dibuat  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I,  menurut Penulis  melanggar  salah  satu  syarat  objektif  yakni  suatu  sebab  yang  halal.  Hal  itu disebabkan karena perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang.
Penguasaan tanah dengan menggunakan perjanjian nominee mengindikasikan adanya penyelundupan  hukum. Pembuatan  perjanjian  antara  Warga  Negara  Asing  dengan Warga Negara Indonesia tersebut dengan cara pemberian kuasa (yang menjadi kuasa mutlak). Jika dikaitkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang  Larangan  Penggunaan  Kuasa  Mutlak  Sebagai  Pemindahan  Hak  Atas  Tanah, menyatakan bahwa pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara  terselubung  dengan  menggunakan  bentuk  kuasa  mutlak,  adalah  salah  satu bentuk  perbuatan  hukum  yang  mengganggu  usaha  penertiban  status  yang  peng- gunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.
Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, menginstruksikan bahwa Pertama, melarang Camat  dan  Kepala  Desa  atau  Pejabat  yang  setingkat  dengan  itu,  untuk  membuat/ menguatkan  pembuatan  Surat  Kuasa  Mutlak  yang  pada  hakikatnya  merupakan pemindahan  hak  atas  tanah; Kedua, Kuasa  Mutlak  yang  dimaksud  tersebut  adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.  Selain  itu,  Kuasa  Mutlak  yang  pada  hakekatnya  merupakan  pemindahan  hak
19 Herlien  Budiono,  (2009). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.
20 Rebrisat,  Nara,  Kahar  Lahae,  and  Sri  Susyanti  Nur.  "Implementasi  Asas  Rechstverwerking  Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia." Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8, no. 5 (2021): 1201-1213.
21 FX. Sumarja, (2015). Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, STPN Press, Yogyakarta, hlml. 17.
atas  tanah  adalah  Kuasa  Mutlak  yang  memberikan  kewenangan  kepada  penerima kuasa  untuk  menguasai  dan  menggunakan  tanahnya  serta  melakukan  segala perbuatan  hukum  yang  menurut  hukum  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  haknya; Ketiga, Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  perjanjian nominee tidak  menimbulkan  kepastian hukum  karena  dipandang  memiliki  2  (dua)  kepemilikan  terhadap  tanah  yaitu kepemilikan  secara  hukum  (Tergugat  I)  dan  kepemilikan  secara  tidak  langsung (Penggugat). Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap jual beli yang dilakukan antara Tergugat  I  dengan  Tergugat  II.  Di  mana  yang  menjadi  permasalahan  selanjutnya adalah  bagaimana  kepastian  hukum  terhadap  jual  beli  antara  Tergugat  I  dengan Tergugat II (selaku pihak ketiga).
Mengacu  pada  kepemilikan  secara  hukum  tanah  di  mana  menyatakan  Tergugat  I sebagai  pemilik  secara  sah  di  dalam  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  Oleh karena itu, menurut Penulis seharusnya transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  yang  mengakibatkan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah tersebut  berpindah  menjadi  atas  nama  Tergugat  II  seharusnya  dianggap  sah.  Hal  itu disebabkan  karena  secara  yuridis  dan  fisik,  objek  tanah  tersebut  atas  nama  dari Tergugat  I,  sehingga  jual  beli  tersebut  telah  sesuai  dengan  proses,  mekanisme  dan prosedur hukum yang berlaku di Negara Indonesia yaitu riil, terang dan tunai. Oleh karena  dalam  jual  beli  antara  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  sebagai  pembeli  yang beritikad  baik  maka  tentu  keliru  jika  Tergugat  II  dinyatakan  melakukan  perbuatan hukum. Hal itu disebabkan karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah jika mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1320  KUHPERDATA  dan  memenuhi  keempat  unsur dari ketentuan pasal tersebut.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  pembeli  beritikad  baik  adalah  entitas  yang  membeli  suatu barang untuk dimiliki, tanpa mengetahui adanya pengakuan pihak lain terhadapnya atau cacat dalam alas hak si penjual, serta membayar sejumlah harga yang disepakati di antara para pihak. 22 Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. 23
Jika mengacu pada kasus yang dibahas oleh Penulis, maka Pihak Ketiga (Tergugat II) dapat  dikatakan  sebagai  pembeli  beritikad  baik.  Hal  itu  dikarenakan  sebelum melakukan  transaksi  jual  beli  dengan  Tergugat  I,  Tergugat  II  telah  melakukan pengecekan  secara  fisik  dan  yuridis  tehadap  obyek  jual  beli  tersebut  yakni  dengan mengecek  izin-izin  dan  surat-surat  termasuk  sertipikat  tanah  hak  milik  tersebut. Setelah  melakukan  pengecekan,  tidak  ditemukan  adanya  sengketa  terhadap  obyek tersebut  dan  benar  tanah  beserta  bangunan  dari  objek  jual  beli  tersebut  merupakan milik Tergugat I sebagaimana dalam sertifikat hak milik.
Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, maka setelah melakukan  transaksi  jual  beli  yang  dikuatkan  dengan  pembuatan  perjanjian pengikatan jual beli beserta Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, Tergugat II
22 Widodo  Dwi  Putro  dkk,  (2016). Pembeli  Beritikad  Baik  Dalam  Sengketa  Perdata  Berobyek  Tanah, LeIP, Jakarta, hlm. 38-39.
23 Ibid., Hal. 14
memohonkan  peralihan  haknya  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung.  Sehingga terbitlah  sertifikat  hak  milik  atas  nama  Tergugat  II.  Dikaitkan  dengan  Penjelasan UUPA  angka  romawi  IV,  menyatakan  bahwa  usaha  yang  menuju  ke  arah  kepastian hak  atas  tanah  ditujukan  kepada  para  pemegang  hak  yang  bersangkutan  dengan maksud  agar  mereka  memeroleh  kepastian  tentang  haknya  itu.  Sesuai  dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi  para  pemegang  hak  yang  bersangkutan,  dengan  maksud  agar  memperoleh kepastian tentang haknya itu.
Aspek kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah beserta bangunan diwujudkan dalam  pemberian  tanda  bukti  hak  yang  secara  jelas  menunjukan  jenis  hak  atas tanahnya,  subjek  hak,  dan  objek  haknya  (letak,  luas  dan  batas).  Peraturan  yang komprehensif/lengkap  dan  tidak  memberi  peluang  untuk  berbagai  penafsiran,  juga memberikan sumbangan pada aspek kepastian hukum. 24
Dari segi yuridis, masing-masing penguasaan baik secara formil maupun fisik terdapat landasan  hukum  yang  mengaturnya.  Penguasaan  formil  pada  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  bahwa  untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  huruf  a  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sementara untuk  penguasaan  fisik,  dalam  Pasal  529  KUHPerdata  menyatakan  kedudukan berkuasa  atau  hak  menguasai  memberikan  kepada  pemegang  haknya  kedudukan berkuasa  tersebut  kewenangan  untuk  mempertahankan  atau  menikmati  benda  yang dikuasainya tersebut sebagaimana selayaknya seorang pemilik.
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  bagian dari  upaya  mewujudkan  keadilan.  Bentuk  nyata  dari  kepastian  hukum  adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang  melakukan.  Kepastian  diperlukan  untuk  mewujudkan  prinsip  persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Terkait dengan kepastian hukum terhadap jual beli tanah yang kepemilikannya berdasarkan perjanjian nominee , jika dilihat dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, 25 maka ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama , Hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan; Kedua , Hukum itu didasarkan  pada  fakta,  artinya  didasarkan  pada  kenyataan; Ketiga ,  Fakta  harus dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; dan Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah  diubah.  Berdasarkan  pendapatnya  tersebut,  maka  hukum  positif  yang mengatur  kepentingan-kepentingan  manusia  dalam  masyarakat  harus  selalu  ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
Jika dikaitkan dengan kasus yang Penulis analisis di atas, maka kepastian hukum akan kepemilikan  tanah  dapat  diperoleh  ketika  telah  dilakukan  pendaftaran  tanah  dan adanya  bukti  kepemilikan  terhadap  sertifikan  hak  atas  tanah  tersebut.  Namun  pada kenyatannya, berdasarkan pertimbangan hakim, sertifikat hak milik yang tercatat atas nama  Tergugat  II  (pihak  ketiga)  dinyatakan  batal  di  dalam  persidangan.  Hal  itu
24 Asari  Putri  Kindangen . (2019). " Tinjauan  Yuridis  terhadap  Kasus  Warga  Negara  Asing  yang Memiliki Hak Milik atas Tanah melalui Perjanjian Nominee." Lex Et Societatis 7, no. 2: 38-45
25 Irwansyah. (2020). Kajian Ilmu Hukum . Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 134
menyebabkan  Tergugat  II  (pihak  ketiga)  sebagai  pembeli  tidak  memeroleh  kepastian hukum meskipun proses jual beli yang dilakukan dengan Tergugat I telah dilakukan sesuai  dengan  proses  dan  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan,  begitupun  dengan  proses  peralihan  hak  yang  telah  dilakukan  sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II.
Kepastian  Hukum  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  telah  pastinya  hukum  karena adanya bentuk kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang,  artinya  bahwa  seseorang  dapat  memeroleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Sehingga hakekat dari kepastian hukum itu sendiri adalah bahwa sesorang dapat memeroleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.

## 4. Penutup
Kepastian  hukum  terhadap  jual  beli  tanah  yang  kepemilikannya  berdasarkan perjanjian nominee, yaitu  dapat  diperoleh  ketika  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan disertai  dengan  adanya  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT  serta  telah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan dan dibuktikan dengan  terbitnya  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  yang  didaftarkan.  Kepastian  hukum bagi pemegang hak atas tanah beserta bangunan diwujudkan dalam pemberian tanda bukti hak yang secara jelas menunjukan jenis hak atas tanahnya, subjek hak, dan objek haknya . Pemerintah  perlu  membuat  suatu  peraturan  yang  mengatur  mengenai perjanjian  pinjam  nama  ( nominee )  terutama  terkait  dengan  hak  atas  tanah  demi memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dari perjanjian nominee serta  melengkapi  larangan  mengenai  nominee  yang  selama  ini  hanya  terbatas  dalam hal penanaman modal semata.

## Referensi
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati,  (2014). Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta.
Asari Putri Kindangen . (2019). " Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Warga Negara Asing yang  Memiliki  Hak  Milik  atas  Tanah  melalui  Perjanjian  Nominee." Lex  Et Societatis 7, no. 2: 38-45
Azhari,  M.  Edwin,  Ali  Murtadho,  dan  Djauhari  Djauhari.  (2018).  "Tanggung  Jawab Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Nominee  Dalam  Kaitannya  Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok." Jurnal Akta 5, no. 1: 43-50.
Budiarto, Muhammad Taufiq. (2018). "Sudut pandang perpajakan atas pengalihan hak tanah dan bangunan dengan mekanisme perjanjian nominee." Simposium Nasional Keuangan Negara Vol. 1, no. 1: 434-457.
Deny  Haspada,  (2018).  "Perjanjian  Nominee  Antara  Warga  Negara  Asing  dengan Warga  Negara  Indonesia  dalam  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Hak  Milik  yang Dihubungkan  dengan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 : 115-124.
Desy  Nurkristia,  (2021).  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Kedudukan  Girik  Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah, Jurnal Suara Hukum , Vol. 3 No 2: -236-259.
Dewi  Masithoh,  (2019). Akibat  Hukum  Perjanjian  Nominee  Dalam  Jual  Beli  Tanah  Hak Milik  oleh  Orang  Asing  di  Indonesia  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN.Dps), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
FX. Sumarja, (2015). Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, STPN Press, Yogyakarta.
Hasibuan,  Nella.  (2016).  "Pembuatan  Perjanjian  Nominee  Sesuai  Undang-Undang Pokok Agraria." Notariil Jurnal Kenotariatan 1, no. 1: 37-50.
Herlien  Budiono,  (2009). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Irwansyah. (2020). Kajian Ilmu Hukum . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
_________.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Paulinah,  Yulia  Qamariyanti,  dan  Achmad  Faishal.  (2022).  "Penguasaan  Tanah  oleh Warga  Negara  Asing  melalui  Perjanjian  Nominee  di  Indonesia." Banua  Law Review 4, no. 1: 59-74.
Rebrisat,  Nara,  Kahar  Lahae,  dan  Sri  Susyanti  Nur.  "Implementasi  Asas Rechstverwerking  Dalam  Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistem Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia." Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora 8, no. 5 (2021): 1201-1213.
Sancaya, I Wayan Werasmana. (2013). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah." Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 3: 74- 83.
Serly Primadani, (2016). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nominee Agreement, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Widodo Dwi Putro dkk, (2016). Pembeli  Beritikad  Baik  Dalam  Sengketa  Perdata  Berobyek Tanah, LeIP, Jakarta.