Pengaruh Belanja Modal, Belaja Non Modal, Penanaman Modal Asing, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan
(Effects of Capital Expenditure, Non-Capital Expenditure, Foreign Investment, and Domestic Investment on Poverty Rate in South Kalimantan Province)

## Hanifah Safitri, Muhammad Saleh
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Hanifahsftr@gmail.com

## Abstract.
This  study  was  conducted  to  determine  the  effect  of  capital  expenditure,  non-capital expenditure,  Foreign  Investment  (PMA),  and  Domestic  Investment  (PMDN)  on  the  poverty rate in South Kalimantan Province.
This  research  is  quantitative.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  from South Kalimantan Province in 2008-2017. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analyses with time-series data.
The results of this study are based on a regression analysis that capital expenditure has a  negative  and  significant  effect  on  the  poverty  rate  in  South  Kalimantan,  non-capital spending has a positive and not significant  impact on the poverty rate in South Kalimantan, PMA  has  a  negative  and  significant  effect  on  the  poverty  rate  in  South  Kalimantan,  and PMDN has a negative and not substantial impact to the poverty rate of South Kalimantan.
Keywords:  Poverty,  Capital  Expenditure,  Non-Capital  Expenditure,  Foreign Investment, Domestic Investment.

## Abstrak .
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  belanja  modal,  belanja  non modal,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  danPenanaman  Modal  DalamNegeri  (PMDN) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  data  sekunder  dariProvinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2008-2017.  Teknik analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisisregresi  linier  berganda  dengan  data time series .
Hasil penelitian ini berdasarkan analisi sregresi yaitubelanja modal berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  Kalimantan  Selatan,  belanja  non  modal berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikanterhadap  tingkat  kemiskinan  Kalimantan  Selatan, PMA  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingka  tkemiskinan  Kalimantan  Selatan, dan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan.
Kata Kunci : kemiskinan, belanja modal, PMA, PMDN

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  ketidak  mamuan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Kemiskinan  adalah  salah  satu  dari  masalah  dalam  perekonomian  di  Indonesia, sehingga  diperlukannya  kebijakan  untuk  menjadi  solusi  dalam  mengurangi  kemiskinan.
Kebijakan  yang  dibuat  agar  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  harus  dilakukan  dengan terpadu dan menyuluruh.
Tabel 1 Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan Tahun 2008-2017 Tahun Penduduk Miskin (ribu jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) 2008 218,90 6,48 2009 175,98 5,12 2010 181,96 5,21 2011 199,57 5,35 2012 190,60 5,01 2013 184,30 4,76 2014 189,50 4,81 2015 189,16 4,72 2016 184,16 4,52 2017 194,56 4,70

## Sumber: Badan Pusat Statistika Kalimantan Selatan
Dapat  kita  lihat  dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya, walaupun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2017.  Pada  2008  merupakan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  yaitu  sebesar  6,48  persen  selama kurun  waktu  2008-2017.  Tingkat  kemiskinan  terus  mengalami  penurunan  sampai  dengan tahun  2009.  Tahun  2010  mengalami  peningkatan  sampai  2011  menjadi  5,35  persen. Kemudian  kembali  menurun  sampai  dengan  tahun  2013  menjadi  4,76  persen,  walaupun kembali mengalami peningkatan pada 2014 menajdi 4,81 persen, tingkat kemiskinan kembali menurun  sampai  dengan  2016  menjadi  4,52  persen.  Pada  2016  merupakan  tingkat kemiskinan terendah selama kurun waktu dari 2008 sampai dengan 2017. Tingkat kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 4,70 persen. Penurunan pada 2017 disebabkan karena gagal panen yang dialami oleh petani di Kalimantan Selatan.
Pengeluaran Pemerintah  terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang  merupakan  komonen  kebijakan  fiskal  oleh  pemerintah.  Diberlakukannya  Undang- undang  No  23  Tahun  2014  yang  berisi  pemberian  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  untuk pemerintah di daerah agar dapat mengelola dan mengatur pembangunan berdasarkan masalah di  daerahnya  masing-masing  atau  yang  biasa  disebut  dengan  otonomi  daerah.  Otonomi Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat daerahnya.
Belanja daerah, yang merupakan pengeluaran pemerintah, adalah komponen penting agar dapat  mengatasi  tingkat  kemiskinan.  Belanja  daerah  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  mengelola  perekonomian  daerahnya.  Belanja  daerah  yang  akan  memberikan  dampak terhada kemisinan secara langsung maupun tidak langsung adalah belanja yang digunanakan untuk penndidikan, infrastruktur, perumahan, kesehatan, subsidi, teknologi, dan transfer.
Tabel 2
Belanja Modal dan Belanja Non Modal
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2008-2017
Tahun Belanja Non Modal Belanja Modal Belanja Daerah 2008 741.905.715.075 401.891.492.120 1.143.797.207.195 2009 851.980.854.418 626.656.100.464 1.478.636.954.882 2010 1.232.794.070.644 677.301.273.054 1.910.095.343.698 2011 1.868.888.332.900 596.845.382.792 2.465.733.715.692 2012 3.198.570.296.631 805.698.030.623 4.004.268.327.254 2013 3.410.215.898.778 1.339.858.647.974 4.750.074.546.752 2014 3.650.943.651.242 1.266.883.988.515 4.917.827.639.757 2015 3.881.132.859.299 1.221.732.391.058 5.102.865.250.357 2016 3.830.036.926.962 1.348.729.961.206 5.178.766.888.168 2017 4.457.791.712.149 1.388.008.913.592 5.845.800.625.741
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI
Dalam penelitian ini belanja daerah diklasifikan menjadi belan ja modal dan belanja non modal. Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh asset tetap  (PP  No.12  Tahun  2019).  Belanja  Non  Modal  adalah  belanja  yang  dikeluarkan  bukan untuk modal atau memperoleh asset. Belanja non modal terdiri dari belanja pegawai belanja hbah,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  sosial,  belanja  bunga  belanja  bagi  hasil  ,  belanja bantuan keuangn, belanja subsidi, dan belanja tidak terduga.
Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, diperlukannya dukungan oleh  Pemerintah  Daerah  terhadap  penanaman  modal  swasta  yang  akan  menguntungkan masyarakat  maupun  pihak  swasta.  Investasi  swasta  akan  mendorong  terbukanya  lapangan pekerjaan yang dimana akan mempengaruhi berkurangnya tingkat kemiskinan.
Permasalahan  inti  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  (1).apakah  belanja modal,  belanja  non  modal,  Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negri mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2) Apakah  Belanja  modal  mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  (3)  Apakah  Belanja Non  Modal  mempunyai  pengaruh terhadap  tingkat
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. (4) Apakah PMA mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. (5) Apakah PMDN mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)Mengetahui  pengaruh  belanja  modal,  belanja  non modal,  Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negri  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2)  Mengeatahui  pengaruh  Belanja  modal terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (3)  Mengetahui  pengaruh Belanja  Non  Modal  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (4) Mengetahui pengaruh PMA terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. (5) Mengetahui pengaruh PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  fenomena  multidimensional  yang  disebabkan  bermacam- macamnya kebutuhan manusia yang dilihat dari berbagai aspek yang dimana meliputi aspek primer  yaitu  kurangnya  akan  modal,  keterampilan  serta  pengetahuan,  dan  aspek  sekunder meliputi  hubungan  sosial  (Arsyad  2004).  Kemiskinan  memiliki  empat  bentuk  yaitu kemiskinan absolut, relatif, kultural dan struktural.
Kemiskinan  Absolut  dilihat  berdasarkan  pendapatan  seseorang.  apabila  pendapatan seseorang  berada  dibawah  garis  kemiskinan  sehingga  seseorang  tidak  mampu  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang sebabkan oleh kebijakan di daerah itu sendiri. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan  yang  dikarenakan  gaya  hidup  seseorang  seperti  pemalas  dan  pembolos. Kemiskinan strukturan adalah kemiskinan yang dikarenakan tidak mampu dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Penyebab  kemiskinan  yaitu  terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki,  rendahnya  kualitas sumberdaya  manusia,  dan  kurangnya  modal  yang  dimana  ketiga  hal  tersebut  menyebabkan kemiskinan menjadi bermuara pada teori lingkaran kemiskinan.

## Teori Lingkaran Kemiskinan
Lingkaran  kemiskinan  merupakan  rangkaian  yang  saling  mempengaruhi  suatu  keadaan negara dimana akan menyebabkan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran agar dapat  mencapai  tingkat  pembangunan  yang  diinginkan.  Rendahnya  sumberdaya  manusia yang  dimiliki  dan  kurangnya  akses  modal  mengahasilkan  produktifitas  yang  rendah,  yang dimana  akan  rendahnya  upah  yang  diterima.  Rendahnya  upah  menyebabkan  kurangnya
tabungan,  yang  pada  akhirnya  akibat  dari  rendahnya  tabungan  adalah  rendahnya  modal. Rendahnya modal menyebabkan keterbelakangan dan terus terulang (Kuncoro, 2004).

## Belanja Modal
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  asset tetap  dan asset yang memberi manfaat lebih dari satu periode (Halim, 2014)
Belanja  modal  diidentifikasikan  menjadi  belanja  tanah,  belanja  peralatan  dan  mesin, belanja  jalan,  jaringan,  dan  irigasi,  belanja  gedung  dan  bangunan,  dan  belanja  asset  teta lainnya.

## Belanja Non Modal
Belanja Non Modal (Konsumsi Pemerintah) dihitung dari total belanja daerah dikurangi belanja modal. Belanja Non Modal adalah belanja yang dikeluarkan bukan untuk modal atau membeli  asset  tetap,  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  hibah,  belanja  bagi  hasil, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja barang dan jasa, belanja tidak terduga dan belanja bantuan keuangan.

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Model  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  yang  kembangkan  oleh  Rostow  dan Musgrave  adalah  modal  yang  menghubungkan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahapan- tahapan  pembangunan  ekonomi  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan  yaitu  tahap  awal,  tahap menengah dan tahap lanjut (Mangkoesoebroto, 2001). Tahap awal dimulai dengan besarnya invesatasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Tahap  menengah  investasi  swasta  semakin besar  namun  peran  pemerintah  masih  dibutuhkan.  Tahap  lanjut  yaitu  pemerintah  mulai memfokuskan terhadap penyediaan barang-barang publik.
Hukum  Wagner  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  akan  selalu  mengalami peningkatan  seiring  dengan  meningkatnya  peranan  pemerintah  (Mangkoesoebroto,2001). Meningkatnya  peranan  pemerintah  disebabkan  oleh  semakin  meningkatnya  fungsi pembangunan.
Teori Peacock dan Wiseman memberikan pandangan bahwa pemerintah selalu berupaya dalam  memperbesar  pengeluaran  namun  masyarakat  tidak  suka  membayar  pajak  semakin besar  yang  dimana  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  yang  juga  semakin  besar (Mangkoesoebroto, 2001)

## Investasi Swasta
Investasi  swasta  adalah  pengeluaran  untuk  membeli  barang  modal  dan  peralatan  untuk produksi  yang  akan  digunakan  dimasa  yang  akan  datang.  Noor  (2015)  membagi  investasi menjadi  investasi  langsung  dan  tidak  langsung.  Investasi  langsung  merupakan  investasi
faktor  produksi  guna  meningkatkan  produksi  untuk  keperluan  konsumsi  masyarakat. Investasi tidak langsung adalah investasi yang bukan digunakan untuk faktor produksi, tetapi dalam sektor finansial seperti saham.
Investasi  swasta  terdiri  dari  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  (PMDN).  Penanaman  Modal  Asing    merupakan  kegiatan  investor  asing menanamkan  modalnya  didalam  negeri.  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri    merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri  untuk dapat melakukan usaha di dalam negeri

## Teori Neo-Klasik
Menurut  teori  neo-Klasik  Model  Meade  yaitu  peningkatan  produktifitas  agar  dapat meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  tergantung  pada  faktor  produksi  seperti  tenaga  kerja dan  akumulasi  modal.  Dengan  demikian,  pereknomian  akan  berkembang  dipengaruhi  pada pertambahan penduduk, kemajuan teknologi, dan akumulasi modal.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Seri  Jefry  (2016)  yang  berjudul  “Analisis  Pengaruh,  Pertumbuhan  Ekonomi, Pengangguran,  Belanja  Pemerintah,  dan  Investasi  Swasta  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Indonesia”  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  signifikan, pengangguran  positif  signifikan,  dan  belanja  pemerintah  negatif  signifika  terhadap  tinkat kemiskinan  di Indonesia.
Penelitian  Henry  (2018)  dengan  judul  “Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah, Pengangguran,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi Kalimantan  Selatan”  dengan  hasil  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  postif  tidak signifikan,  pengangguran  positif  tidak  signifikan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  negatif  tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Penelitian Renta (2014) yang berjudul “Pengaruh Belaja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat  Pengangguran  Terbuka  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Timur”  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  negatif  signifikan, pertumbuhan  ekonomi  negatif  tidak  signifikan,  tingkat  pengangguran  terbuka  positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## Hipotesa Penelitian
Hipotesa  penelitian  dalam  penelitian  yaitu    (1)  Belanja  Modal,  Belanja  Non  Modal, Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)    tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2) Belanja  Modal,  Belanja  Non  Modal,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  dan  Penanaman
Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Kemiskinan diProvinsi Kalimantan Selatan. Dengan kerangka pemikiran sebagai berikut

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitia
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  Belanja  Modal,  Belanja Non  Modal,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN)  terhadap  Kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun2008-2017. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  berupa  penelitian  kuantitatif,  dimana  akan  melihat  pengaruhBelanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai variabel bebas terhadap Kemiskinan sebagai variabel terikat.

## Populasi dan Sampel
Jenis  penelitian  ini  berupa  penelitian  kuantitatif,  dimana  akan  melihat  pengaruhBelanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai variabel bebas terhadap Kemiskinan sebagai variabel terikat.

## Definis operasional Variabel
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Belanja  Modal,  Belanja  Non Modal,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN) terhadap  Kemiskinan.  Berikut  definisi  operasionalvariabel  untuk  memperjelas  variabel- variabel yang digunakan:
Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Y)  yaitu  persentase  penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2008-2017. (2) Belanja Modal Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (X1)  yaitupengeluaran  untuk  belanja  asset tetap  seperti  belanja  tanah,  peralatan,  mesin,gedung,  bangunan,  irigasi,  jaringan,  jalan,  dan asset tetap lainnya dan assetlainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu tahun. Yang  akandigunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  total  belanja  modal  Provinsi  Kalimantan Selatan  dari  tahun  2008-2017  yangdinyatakan  dalam  rupiah.  (3)  BelanjaNon  Modal  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  (X2)  yaitu  total  dari  belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja hibah,  belanja  hibah,  belanja  sosial,  belanja  bagi  hasil,  bantuan  keuangan,  belanja  tidak terduga,  dan  belanja  barang  dan  jasa  dari  tahun  2008-2017  dinyatakan  dalam  Rupiah. (4)Penanaman  Modal  Asing  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (X3)  yaitu  Penanaman  Modal Asing  (PMA)  merupakan  penanaman  modal  didalam  negeri  oleh  investor  dari  luar  negeri. Data yang digunakan adalah PMA Kalimantan Selatan dari tahun 2008-2017 dan dinyatakan
dalam US Dollar(US$). (5)Penanaman Modal Dalam Negeri di  Provinsi Kalimantan Selatan (X4)    yaitu  penanaman  modal  oleh  WNI,  badan  usaha  negeri,  dan  pemerintah  yang menanamkan  modal  wilayah  Republik  Indonesia.  Data  yang  digunakan  adalah  PMDN Kalimantan Selatan tahun 2008-2017 dinyatakan dalam rupiah.

## Teknik Pengumulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dengan  pengumpulan  bahan-bahan  dan  data  yang  berhubungan  dengan  pokokbahasan  yang diambil  laporan  historis  (data  dokumenter  yang  dipublikasikan  dan  yang  tidak dipublikasikan) berupa data time series dari tahun 2008-2017. Data diperoleh melalui Badan PusatStatistik dan melalui situs resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganKementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Tenik Analisis Data
Model Regresi Linier berganda yang digunakan untuk mengetahuipengaruh Belanja Modal (X1), Belanja Non Modal (X2), Penanaman Modal Asing (X3), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (X4) terhadap Kemiskinan (Y) di ProvinsiKalimantan Selatan. Alat yang akandigunakan dalam pengujian statistik adalah software eviews 10.  Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Y= β0+β 1 X1+β 2 X2+β 3 X3+β 4 X4+ε
(1)
Dimana,
Y =Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatandalam persen (%).
X1 = Belanja Modal dinyatakan dalam rupiah.
X2 =Belanja Non Modal dinyatakan dalam rupiah.
X3= Penanaman Modal Asing (PMA) dinyatakan dalam Dollar.
X4 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dinyatakan dalam rupiah. β0= Intersep
β1,2,3,4 = Koefisien variabel bebas ε = Variabel gangguan
dikarenakan  adanya  perbedaa  dari  satuan  masing-masin  variabel,  maka  dalam  regresi linier berganda diubah dalam bentu Log menjadi:
LnY= β0+Lnβ 1 X1+ Lnβ 2 X2+ Lnβ 3 X3+Ln β 4 X4+ε (2)
Penelitian  ini  melakukan  bebrapa  uji  untuk  dapat  menaksir  nilai  aktual  yaitu  dengan menggunakan uji uji koefisien determinasi (adjusted R2), uji statistic F, dan uji statistik t.
Hasil regresi linier berganda menunjukkan hasil sebagai berikut.

## Tabel 3

## Hasil Regresi
Variable Koefisien Prob Prob (F-Statistik) R-Square (R 2 ) Konstanta 5,983341 0,0004 0,000774 0,965145 X1 -0,166920 0,0206 X2 0,033497 0,3535 X3 -0,020456 0,0100 X4 -0,011969 0,5545
Sumber: Hasil Olah Data

## Uji Koefisien Determinasi
Dari  hasil  regresi  belanja  modal,  belanja  non  modal,  penanaman  modal  asing,  dan penanaman  modal  dalam  negeri  diperoleh  nilai  R2yaitu  0,9651.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  sebesar  96  persen  tingkat  kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel balanja  modal,  belanja  non  modal,  PMA,  dan  PMDN,  dan  sisanya  sebesar  4  persen  oleh variabel diluar model.

## Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Berdasarkan hasil regrsi telah diperoleh nilai Probabilty F sebesar 0,00077 maka Prob F- Statistik  lebih  kecil  dari  0,05,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa    variabel  bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

## Uji Parsial (Uji t)
Tabel 4 Hasil Uji t-Statistik Variabel t-statistik Probabilitas Kesimpulan Belanja Modal (X1) -3,3368 0,0206 Negatif dan signifikan Belanja Non Modal (X2) 1,0224 0,3535 Postif dan tidak signifikan PMA (X3) -4,0366 0,0100 Negatif dan signifikan PMDN (X4) -0,6330 0,5545 Negatif dan tidak signifikan
Berdasarkan  hasil  uji  t-statistik  yag  dilihat  dari  probabilitas  menyatakan  (1)  belanja modal  sebesar  0,0206,  maka  belanja  modal  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan terhadap tingkat kemiskan di Provinsi Kalimantan Selatan. (2) Nilai probabilitas dari variabel belanja non modal sebesar 0,3535, maka belanja non modal dinyatakan memiliki peangrauh
yang positif dan tidak signifikan  terhadap tingkat kemiskan di Provinsi Kalimantan Selatan. (3)  probalitas  variabel  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  sebesar  0,0100    maka  dinyatakan bahwa  PMA  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskan  di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (4)  Nilai  probabilitas  dari  variabel  Penanaman  Modal  Dalam Negeri (PMDN) sebesar 0,5545 maka dinyatkan PMDN memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskan di Provinsi Kalimantan Selatan
Hasil dari pengujian regresi linier berganda, telah diperoleh hasil yang koefisien dari  X1 atau belanja modal yaitu sebesar -0,166920 dengan nilai probabilitas t-statistik 0,0206 < 0,05 dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.
Pengaruh  negatif  dari  belanja  modal  terhadap  tingkat  kemiskinan  menunjukkan  bahwa setiap  meningkatnya  belanja  modal  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  maka  akan  mengurangi tingkat  kemiskinan  sebesar  0,166920  persen.  Belanja  modal  Kalimantan  Selatan  cenderung mengalami  peningkatan  dengan  adanya  proyek-proyek  pembangunan  infrastruktur  hampir pada setiap tahunnya seperti pembangunan Daerah Irigasi, Bandara, Jalan, Jembatan, sekolah, terminal, pelabuhan, dan kantor di wilayah Kalimantan Selatan.
Menurut  Noor  (2015)  investasi  akan  mendorong  terbukanya  lapangan  pekerjaan  di masyarakat.  Meningkatnya  infrastruktur  akan  membuka  lapangan  pekerjaan  sehingga mendorong  berkurangnya  tingkat  kemiskinan.  Sesuai  dengan  teori  neo-klasik  yang menyatakan agar dapat meningkatkan produksi maka diperlukan stok modal dan tenaga kerja, dengan  demikian  dengan  meningkatnya  infrastruktur  akan  mempengaruhi  pendapatan masyarakat sekitar dan meningkatkan permintaan akan kebutuhan infrastruktur.
Meningkatnya  kebutuhan  infrastruktur  memerlukan  jumlah  tenaga  kerja  yang  cukup, sehingga  akan  adanya  penyerapan  tenaga  kerja.  Penyerapan  tenaga  kerja  dapat  menambah penghasilan seseorangan dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap pembangunan infrastruktur akan  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  melaksanakan  operasional  pembangunan infrastruktur.  Dalam  sebuah  proyek  pembangunan  akan  digunakan  tenaga  kerja.  Dalam sebuah  proyek  pembangunan  infrastruktur  tenaga  kerja  yang  lebih  banyak  diserap  adalah pekerja kontruksi (tukang), yang dimana banyak dari pekerja kontruksi tersebut berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu.Tenaga Kerja yang didatangkan dari luar daerah pun juga  dapat  memberikan  dampak  pada  masyarakat  lokal,  karena  pekerja  luar  daerah  tersebut akan  membeli  kebutuhan  hidupnyadi  pasar  lokal,  menyewa  tempat  tinggal,  dan  bahkan menyewa kendaraan.Sehingga menumbuhkan perekonomian warga daerah sekitar.
Pembangunan infrastruktur pun juga akan membutuhkan bahan bangunan, yang dimana bahan  bangunan  tersebut  ada  yang  dibeli  di  daerah.  Bahan-bahan  bangunan  yang  dijual  di daerah  akan  mengalami  peningkatan  permintaan  sehingga  meningkatkan  penghasilan. Dimana  ketika  permintaan  meningkat,  maka  akan  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  dapat menghasilkan lebih banyak barang. Peningkatan permintaan tersebut juga akan meningkatkan permintaan  akan  bahan  dasar  untuk  membuat  bahan  bangunan.  Bahan  dasar  bangunan (seperti  tanah  liat,  batu,  ranting,    daun)  banyak  diproduksi  oleh  masyarakat  lokal  yang termasuk  dalam  golongan  miskin.  Peningkatan  tersebut  tentu  saja  akan  menambah pendapatan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
X2  atau  Belanja  Non  Modal  diperoleh  hasil  koefisien  sebesar  0,033497  dengan probabilitas t-statistik 0,3535> 0,05 dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa belanja non modal berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Maka  belanja  non modal  cenderung  kurang  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  hidup  masyarakat  miskin. Kemiskinan
Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh hasil regresi dengan koefisien dari  X3 atau  PMA  sebesar  -0,020456  dengan  nilai  dari  probabilitas  t-statistik  0,0100  <  0,05  dapat disimpulkan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan  yang  dimana  artinya  setiap  kenaikan  PMA  sebesar  1  persen  maka  tingkat kemiskinan  akan  menurun  sebesar  0,020456  persen.  .  pengaruh  signifikan  dari  PMA menunjukkan  bahwa  PMA  di  Kalimantan  Selatan  mampu  untuk  mengurangi  tingkat kemiskinan. Dengan demikian, penanaman modal di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh investor luar negeri mampu memberikan dampak positif terhadap  kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Penanaman  Modal  Asing  di  Kalimantan  Selatan  mendominasi  industri  semen, pangan,perkebunan  serta  pertambangan.Selain  industri,  investor  asing  juga  menanamkan modal  di  peternakan  di  Kabupaten  Tanah  Laut,  ketenagalistrikan,  restoran,  dan perhotelan.Investor asing yang menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak  berasal  dari  Negara  Singapura.Dengan  danya  investasi  swasta,suatudaerah  dapat mengembangkan  produk-produk  barang  dan  jasa  yang  bernilai  sehingga  dapat  menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut.
Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda  telah  diperoleh  hasil  regresi  dengan  koefisien dari X4 atau PMDN sebesar -0,011969 dengan nilai dari probabilitas t-statistik 0,5545 > 0,05 dapat  disimpulkan  bahwa  PMDN  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  secara  statistik terhadap  tingkat  kemiskinan.  Pengaruh  negatif  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  dari
PMDN sebesar 1 persen maka akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,011969 persen. Dengan  demikian,  Penanaman  Modal  di  Kalimantan  Selatan  yang  dilakukan  oleh  investor dalam  negeri  masih  kurang  untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan Selatan  dilihat  dari  perkembangan  PMDN  Kalimantan  Selatan  yang  berfluktuasi  dan cenderung melambat.

## PENUTUP

## Keterbatasan Penelitian
Selama  melakukan  penelititan,  peneliti  menyadari  bahwa  adanya  keterbatasan  dalam melakukan penelitian yang memungkin terjadinya pengaruh terhadap hasil penelitian.
Keterbatasan  penelitian  yang  dialami  peneliti  yaitu  (1)  Data  yang  dianalisi  dalam penelitian  ini  hanya  sebanyak  10  tahun    yaitu  dari  tahun  2008-2017.  (2)  variabel  dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya menggunakn 4 variabel (3) terdapatnya variabel yang tidak signifikan dalam hasil penelitian

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Uji  F-Statistik  menunjukkan bahwa  belanja  modal,  belanja  non  modal,  PMA,  dan  PMDN  berpengaruh  secara  bersama- sama  terhadap tingkat  kemiskinan.  (2)  variabel  belanja modal  mempunyai  pengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (3)  Variabel Belanja  non  modal  mempunyai  pengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (4)  Variabel  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) mempunyai  pengaruh  negatif  dan  siginifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  (5)  Variabel  Penanaman  Modal  Asing  memiliki  pengaruh  negatif  dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Saran
Berdasarkan  penelitia  yang  tela  dilakukan,  maka  penulis  mengemukakan  saran-saran yaitu  (1)  Belanja  modal  terbukti  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Dengan  demikian,  pemerintah  perlu meningkatkan  belanja  modal  yang  merupakan  investasi  pemerintah,  terutama  dalam pengembangan infrastruktur sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. (2)  Belanja non modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan  Selatan,  maka  diharapkan  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  lebih meningkatkan anggaran khususnya pengeluaran untuk pengentasan masalah kemiskinan. (3) Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap
tingkat  kemiskinan  di  Provinis  Kalimantan  Selatan.  Maka  semua  kebijakan  dalam  upaya meningkatkan  investasi  masuk  hendaknya  terus  dilanjutkan  terutama  investasi  yang  berasal dari  luar  negeri  karena  hal  ini  juga  dapat  membantu  pemerintah  dalam  menuntaskan kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (4)  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.  Dengan  demikian  pemerintah  agar  melakukan  usaha-usaha  guna  peningkatan investasi  PMDN  seperti  meningkatkan  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi  terlaksananya berbagai proyek investasi dalam dalam negeri.

## DAFTAR REFERENSI
Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan . Yogayakarta: STIE YKPN.
Bank  Indonesia. Kajian Ekonomi  dan  Keuangan  Regional  Kalimantan  Selatan. www.bi.go.id diakses pada 20 Oktober 2019
Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: PT Indeks
Gujarati.(2006). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 3. Jilid 1. Jakarta: Erlangga
Gujarati.(2010). Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga
Halim, Abdul. (2003). Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
Jefry,  Seri.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Belanja Pemerintah  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Indonesia  Tahun  1995-2014 .Skripsi. Yogayakarta: Universitas Sanata Dharma.
Jhingan, M.L. (2014). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: Rajawali Pers.
Kementerian  Keuangan. Kementerian  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan. https://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666  diakses  pada  28  September 2019
Khamilah,  Henny.(2018).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Pengangguran,  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinis  Kalimantan Selatan .Skripsi . Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2006). Ekonomika  Pembangunan  :  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan. Yogyakarta:STIM YKPN.
Mangkoesoebroto.(2001). Ekonomi  Publik  Edisi  3. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Gajah Mada
Noor,  H.F.  (2015). Ekonomi  Publik:  Ekonomi  untuk  Kesejahteraan  Rakyat. Jakarta:  PT. Indeks
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sukirno, Sadono. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suparmoko.(2003). Keuangan Negara . Yogyakarta: BPFE
Tariga,  Robinso.  (2005). Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi.  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT Bumi Aksara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wati, Helmi Winda. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009- 2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi) .Jurnal . Universitas Brawijaya Malang
Yustie,  Rentas.  2014.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat Pengangguran  Terbuka  Terhasap  Tingkat  Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2007-2011. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis .Universitas  Airlangga Surabaya.