## Ketidakpatuhan Regulasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi di Sidoarjo
Oleh: Mochamad Taufiqurrachman mochamad.19039@mhs.unesa.ac.id
Agus Machfud Fauzi agusmfauzi@unesa.ac.id
Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

## Abstrak
Pilkada  merupakan  salah  satu  momen  yang  ditunggu-tunggu  dalam  kehidupan berpolitik  negara  Indonesia.  Di  saat  inilah  para  pasangan  calon  (paslon) melakukan  berbagai  cara  untuk  menarik  simpati  masyarakat  Indonesia. Dalam pelaksanaan pilkada senantiasa dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pandemi  Covid-19  membawa  dampak  yang  cukup  banyak  di  berbagai  bidang, salah  satunya  dalam  bidang  politik. Pemerintah  tidak  henti-hentinya mengingatkan akan pentingnya pematuhan protokol Kesehatan, dengan 3 M, yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Saat  Pilkada  berlangsung,  pasangan  calon  dituntut  untuk  mematuhi  berbagai regulasi  yang  ada  demi  kelangsungan  Pilkada  yang  baik.  Tujuan  penelitian  ini ialah untuk menyingkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Pilkada di Sidoarjo. Terdapat tiga paslon pada Pilkada Sidoarjo 2020, yang pertama yaitu Bambang Haryo S. Ir dan H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. Yang kedua yaitu  Ahmad  Muhdlor  dan  Subandi,  SH.  Lalu,  yang  ketiga  yaitu H.  Kelana Aprilianto, SE dan Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur. Dari sumber tersebut didapati bahwa ke semua calon melakukan  pelanggaran  regulasi,  baik  tentang  protokol  Kesehatan  maupun regulasi  Pilkada.  Peranan  Bawaslu  pada  pelanggaran  cabup  cawabup  Sidoarjo harus  tegas  dan  tidak  memihak.  Dengan  begitu  kegiatan  politik  dapat  berjalan sesuai dengan aturan yang mengacu pada Undang-Undang.

## Kata kunci: Pilkada, Regulasi, Pandemi

## Abstract
The  election  is  one  of  the  long-awaited  moments  in  the  political  life  of  the Indonesian state. It is at this time that the prospective spouses (paslon) do various ways to attract the sympathy of the Indonesian people. In the implementation of regional  elections  are  always  monitored  by  the  Board  of  Election  Supervisors (Bawaslu).  The  Covid-19  pandemic  has  had  considerable  impacts  in  various fields,  one  of  which  is  in  politics.  The  government  constantly  reminds  of  the importance  of  compliance  health  protokol,  with  3  M,  namely  keeping  distance, wearing  masks,  and  washing  hands  with  water  and  soap.  During  the  election, candidates are required to comply with various regulations for the sake of good election  continuity.  The  purpose  of  this  research  is  to  uncover  violations
committed  by  the  spouses  of  election  candidates  in  Sidoarjo.  There  were  three candidates in the Sidoarjo 2020 regional elections, the first is Bambang Haryo S. Ir and H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. The second is Ahmad Muhdlor and Subandi, SH. Then, the third is H. Kelana Aprilianto, SE and Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si the  method  in  this  research  is  using  literature  studies.  From  the  source  it  was found that to all candidates committed violations of regulations, both about health protokols and election regulations. Bawaslu's role in the violation of candidates at  Sidoarjo  must  be  firm  and  impartial.  Thus  political  activities  can  run  in accordance with the rules referring to the Law.
Keywords: Regional Election, Regulation, Pandemic

## I. PENDAHULUAN
Dunia  perpolitikan  tidak  terlepas  dari  istilah  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada). Peralihan kewenangan Kepala Daerah dari periode sebelumnya ke periode yang baru dilaksanakan melalui Pilkada. Indonesia merupakan sebuah negara  demokrasi,  yakni  semua  warga  negaranya  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Masyarakat Indonesia  memiliki  hak  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  pemerintahan, khususnya dalam memilih pimpinan daerah sesuai yang mereka kehendaki.
Pemilihan Kepala Daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, “ Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  memilih  gubernur,  bupati,  dan  walikota secara demokratis melalui Lembaga perwakilan rakyat ”.  Dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  seorang  kepala  daerah  tidak  boleh semena-mena  dan  haruus  senantiasa  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan  .  Program-program  yang  ditetapkan  oleh kepala daerah juga harus senantiasa membawa keuntungan dan kemajuan bagi daerahnya, serta menyesuaikan situasi kondisi masyarakatnya.
Menjadi bakal calon kepala daerah tidaklah mudah. Para calon tersebut secara umum  berada  dalam  naungan  sebuah  partai  politik,  walaupun  juga
memungkinkan  suatu  calon  tidak  dinaungi  oleh  partai  politik.  Di  Indonesia sendiri,  terdapat  banyak  sekali  partai  politik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia masih memegang system demokrasi yang baik.  Kegiatan-kegiatan dalam suatu parpol yang satu dengan yang lainpun juga beragam. Diharapkan, dari  kehadiran  partai-partai  politik  tersebut  mampu  membantu  pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Pilkada menjadi salah satu momentum epic dalam kehidupan berpolitik negara Indonesia.  Di  saat  inilah  para  pasangan  calon  (paslon)  melakukan  berbagai cara  untuk  menarik  simpati  masyarakat  Indonesia,  seperti  blusukan, menggandeng  para influencer ,  berkampanye,  dll.  Pelaksanaan  pilkada  pada masa  pandemi  menjadi  suatu  focus  utama,  sebab  para  calon  harus  menaati regulasi mengenai protokol kesehatan. Jika tidak, maka dapat dijerat Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1984,  tentang  wabah  penyakit  menular,  utamanya pada  pasal  14  ayat  1,  yang  berbunyi  “ Barang  siapa  dengan  sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini,  diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  1 (satu)  tahun  dan/atau  denda setinggi-tingginya  Rp  1.000.000,00,-  (satu  juta rupiah) ”.
Dalam pelaksanaan pilkada senantiasa dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Hal  tersebut  tidak  lain  dan  tidak  bukan  ialah  untuk  menjaga jalannya pilkada supaya tetap secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil  (luberjurdil).  Dilansir  dari  bawaslu.go.id,  Bawaslu  memiliki  beberapa tugas, salah satunya yaitu melaksanakan Tindakan preventif serta penindakan yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  pemilihan  umum  serta  persengketaan dalam proses pemilu.
Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup banyak di berbagai bidang, salah  satunya  dalam  bidang  politik.  Pemerintah  di  berbagai  penjuru  dunia sedang  gempar-gemparnya  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengurangi
penyebaran Covid-19. Tak jarang pula, pemerintah dari berbagai negara saling bahu-membahu  bekerja  sama  untuk  menangani  pandemic  ini.  Di  Indonesia sendiri,  pemimpin  dari  berbagai  daerah  sedang  berupaya  penuh  untuk meminimalisasi  angka  kematian  dari  Covid-19.  Di  Sidoarjo  sendiri, Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah dilakukan oleh gugus tugas Covid- 19.  Di  daerah  tersebut  juga  terdapat  kegiatan  pemberian  sembako  kepada masyarakat yang terdampak pandemic maupun yang kurang mampu, sehingga masyarakat yang terdampak mampu terpenuhi kebutuhannya.
Pada  pilkada  Sidoarjo  2020, diikuti  oleh  tiga  pasangan  calon.  Paslon  nomor urut satu, ialah Bambang Haryo Soekartono dan M. Taufiqulbar. Paslon nomor urut dua ialah Ahmad Muhdlor Ali dan Subandi. Terakhir, paslon nomor urut tiga  ialah  Kelana  Aprilianto  dan  Dwi  Astutik.  Mayoritas  dari  paslon merupakan  anggota  dari  suatu  partai  politik,  kecuali  Dwi  Astutik.  Ketiga paslon inilah yang menjadi bakal kepala daerah serta melanjutkan tugas dan kewenangan kepala daerah sebelumnya.
Dalam masa-masa pilkada, paslon terus berusaha mencari simpati masyarakat Sidoarjo agar memilih mereka. Akan tetapi, hal yang tidak kalah penting untuk dipatuhi ialah mengenai protokol Kesehatan. Pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan akan pentingnya pematuhan protokol Kesehatan, dengan 3 M, yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, serta mencuci tangan dengan air dan sabun.  Berusaha  menarik  simpati  masyarakat  memanglah  perlu,  namun paslon-paslon  kepala  daerah  (khususnya  Sidoarjo)  juga  harus  melek  akan pematuhan  protokol  Kesehatan  Covid-19.  Dengan  begitu,  penularan  virus dapat  diminimalkan  serta  kegiatan  kampanye  dapat  dilangsungkan  dengan baik.
Di  daerah  Sidoarjo,  nyatanya  masih  terdapat  paslon  yang  abai  dalam menegakkan  protokol  Kesehatan  Covid-19  ataupun  pelanggaran  sistemis terkait Pilkada. Bambang Haryo Soekartono selaku calon kepala daerah nomor urut satu sempat melakukan pelanggaran protokol Kesehatan dengan berjoget
bersama  seorang  penjual  bedak.  Calon  kepala  daerah  ke  dua,  yaitu  Ahmad Muhdlor Ali juga sempat diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena diduga membagi-bagikan uang pada acara shalawatan serta pendukung paslon ini diduga melakukan kampanye hitam. Kemudian, paslon nomor urut ke tiga, yaitu Kelana Aprilianto dan Dwi Astutik yang disinyalir melakukan politik uang dalam sebuah acara, serta pelanggaran protokol Kesehatan Covid- 19 berupa tidak menggunakan masker.
Persaingan  dalam  Pilkada  memang  sudah  menjadi  hal  yang  wajar.  Tentu diharapkan dalam suatu ajang pemilihan, baik itu Pemilu ataupun Pilkada, para pendukung pasangan calon yang satu dengan lainnya tidak menyalahi regulasi yang  telah  ada.  Jangan  sampai  juga  terjadi black  campaign yang  bisa menciderai  hukum  dan  membuat  kubu  antara  para  paslon  terpecah-belah. Dalam hal ini, pelaku kampanye hitam menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  pasal  280  ayat  1,  yang  mengenai  larangan-larangan  bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.
Di Sidoarjo saat ini, masih mengalami kekosongan kekuasaan karena secara teknis, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo sudah tidak menjabat. Bupati Saiful Ilah  tersandung  masalah  korupsi  dan  sedang  ditangani  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Sedangkan,  wakil  bupati  Nur  Ahmad Syaifuddin meninggal karena terkena Covid-19. Sementara kini, jabatan bupati Sidoarjo dipegang oleh Dr. Hudiyono M.Si.
Penelitian  dari  Miftakhul  Huda  (2011)  menyatakan  bahwa  dalam  Pilkada terdapat  pola  pelanggaran  yang  khas  seperti  politik  uang,  pengintimidasian, mobilisasi  pegawai  negeri,  dll.  Hal-hal  demikian  menjadi  rahasia  umum, bahkan  masih  dilakukan  pada  masa  pandemic  saat  ini.  Banyak  juga  dari masyarakat menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemberian uang sebelum memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh salah satu paslon, namun malah memilih paslon yang lain.
Pada  tulisan  ini,  penulis  menyertakan  beberapa  teori  yang  berkaitan  dengan bidang  ilmu  Sosiologi,  khususnya  mengenai  Sosiologi  Hukum.  Dalam Sosiologi, para pelanggar hukum diberikan sanksi. Sanksi ialah suatu wujud dari Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahi aturan yang telah  berlaku.  Keberadaan  sanksi  sangat  penting  karena  sebagai  wujud pengendalian sosial. Dengan adanya sanksi tersebut juga mampu menciptakan keharmonisan sosial, sebab para pelanggar diberi perlakuan secara ketat agar tidak  mampu  melanggar  lagi.  Sehingga,  keadaan  dalam  suatu  masyarakat menjadi tertib dan teratur.
Tulisan  ini  juga  berkaitan  erat  dengan  proses  sosial,  baik  bersifat  asosiatif ataupun  disosiatif.  Dalam  Sosiologi,  proses  sosial  asosiatif  lebih menguntungkan  daripada  proses  sosial  disosiatif.  Salah  satu  bentuk  dari asosiatif ialah koalisi. Koalisi dapat diartikan sebagai persatuan kerja oleh dua atau  lebih  organisasi/partai  politik,  demi  mencapai  keuntungan  bersama. Sedangkan salah satu bentuk dari disosiatif ialah persaingan. Kompetisi atau persaingan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh individu  atau  kelompok  untuk  meraih  kemenangan  hanya  pada  salah  satu pihak.Untuk  pihak  yang  kalah  harus  bisa  menerima  keadaan  riilnya.  Proses sosial  yang  telah  dijelaskan  sangatlah  berkesinambungan  dengan  tema penulisan ini.

## II. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan pendekatan berupa studi literatur. Penulisan ini banyak mengutip dari jurnal, maupun web resmi dari suatu badan hukum milik negara. Sehingga, mampu menunjang penulisan ini agar lebih kredibel. Tak luput pula, dalam penulisan ini, penulis menyertakan sedikit pengalaman pribadi penulis. Walaupun  penulis  menyertakan  pengalaman  pribadi,  namun  hal  demikian tidak  menjurus  pada  kesubjektifan  penulis.  Sebab,  penulis  mendapatkan informasi dari seorang informan secara objektif (bebas asumsi pribadi).
Pada penulisan ini, pokok bahasan mengenai pelanggaran para paslon pilkada 2020 di Sidoarjo. Secara umum, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang merupakan data yang tidak diambil secara langsung oleh penulis. Metode pengumpulan data dari penulisan ini yaitu studi kepustakaan. Data-data yang didapat dihimpun, dianalisis, serta disimpulkan, sehingga menjadi tulisan yang ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, adanya demokrasi menjadi  suatu  hal  yang  pokok  dan  penting.  Ketiadaan  demokrasi  dapat memicu  keotoriteran  Pemerintah.  Pada  momen  pilkada  inilah  membuat Indonesia sebagai negara demokrasi. Suara rakyat masih perlu didengar oleh Pemerintah.  Tidak  semena-mena  hanya  kepentingan  elit  atau  pihak  yang berkuasa.  Pemilihan  kepala  daerah  yang  transparan  senantiasa  diperlukan oleh  masyarakat  luas  agar  tidak  terjadi  kecurangan.  Hak  memilih  tentu mutlak  ada  pada  masyarakat,  sehingga  terjadi  kesetaraan  hak  antara masyarakat dengan Pemerintah.
Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Sidoarjo,  atmosfer  politik  terasa  cukup dinamis.  Berbagai  partai  politik  mengusungkan  perwakilan  untuk  menjadi calon bupati beserta calon wakil bupati. Langkah tersebut tidaklah mudah, karena melalui beberapa persyaratan. Tiap-tiap calon memiliki visi misi yang berbeda-beda  dan  perlu  ditonjolkan  supaya  mampu  menarik  minat masyarakat terhadap paslon.
Persaingan pada masing-masing pasangan calonpun cukup kompetitif. Para paslon   terdiri dari berbagai macam partai politik. Akan tetapi, terdapat calon yang  bukan  dari  partai  politik,  yaitu  calon  wakil  bupati  nomor  dua  Dwi Astutik. Baik paslon nomor satu, dua, tiga memiliki kapasitas yang mumpuni untuk  memimpin  Sidoarjo  pada  masa  pemerintahan  setelah  Pilkada. Beberapa partai pengusung pada Pilkada kali ini ialah, Gerindra untuk paslon
nomor urut satu, PDI Perjuangan untuk paslon nomor urut dua, serta PKB untuk paslon nomor urut tiga.
Meskipun keidealan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah berlangsung secara  sehat,  namun  ternyata  masih  ada  saja  pihak-pihak  yang  memicu provokasi antar sesame pasangan calon. Bahkan ada juga politik uang, yaitu dengan membagikan uang kepada seseorang atau kelompok tertentu supaya memilih  paslon  tersebut.  Satu  hal  yang  juga  perlu  untuk  dibahas  ialah mengenai  pelanggaran  protokol  Kesehatan  oleh  suatu  pasangan  calon. Sebagai pasangan calon bupati, seyogianya juga mampu memberikan contoh yang  baik  kepada  masyarakat.  Dengan  perilaku  yang  patuh  hukum,  maka masyarakat bisa menilai bahwa paslon tersebut layak untuk dipilih atau tidak.
Pasangan  calon  yang  pertama,  yaitu  Bambang  Haryo  S.  Ir  dan  H.  Moh. Taufiqulbar, M.Si. Dilansir dari sidoarjonews.id, calon bupati (cabup) yang kerap kali disingkat BHS ini melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini didapati dari sebuah video yang direkam oleh seseorang dan dilaporkan kepada Bawaslu. Kronologi kejadian bermula Ketika BHS sedang sosialisasi protokol Kesehatan. Setelah itu, BHS mendapati ada seorang pengamen yang sudah  terlihat  cukup  tua.  Kemudian,  BHS  meminta  pengamen  tersebut berkeinginan  apa.  Lalu,  sang  pengamen  menjawab  untuk  mendengarkan alunan musiknya saja.
BHS  pada  saat  melakukan  pelanggaran  protokol  Kesehatan  sebenarnya berada  pada  kondisi  yang  tidak  disengaja.  Sebab,  pada  saat  BHS mendengarkan music pengamen, secara tak terduga datang seorang penjual bedak. Penjual bedak tersebut sebenarnya sudah mendapatkan sosialisasi dari cabup tersebut. Namun karena terbawa suasana, akhirnyapun penjual bedak tersebut menghampiri dan berjoget ria. Alhasil, karena BHS tidak tahu harus berbuat, iapun ikut berjoget dan tidak berhak untuk menyuruh sang penjual bedak tersebut pergi.
Cabup nomor satu BHSpun telah memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Pemilu.  Berkaitan  dengan video  yang  tersebar  di  jagat  maya,  calon  bupati tersebut  menyatakan  bahwa  video  tersebut  benar  adanya.  Ia  juga  sempat mengklarifikasi pada Bawaslu mengenai pengambilan video yang lain, yaitu video  klip  bersama  orkes  dangdut,  yang  keduanya  merupakan  hal  yang berbeda.  Pada  video  klip,  cabup  tersebut  tidak  terbukti  melanggar  karena disekitarnya tidak terdapat orang berkerumun.
Pasangan calon yang kedua, yaitu Ahmad Muhdlor dan Subandi, SH. Dikutip dari  klikjatim.com,  Muhdlor dan  Subandi  dipanggil  oleh Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  setelah  pasangan  calon  nomor  urut  satu  dipanggil. Bawaslu  menanyai  mereka  perihal  politik  uang,  dengan  memberikan sejumlah uang pada orang-orang dalam sebuah acara shalawatan. Muhdlor menyatakan  bahwa  pada  acara  tersebut,  ia  termasuk  orang-orang  yang menerima  uang,  bukan  yang  memberi.  Ia  mengaku  tegas  bahwa  apa  yang dilakukan pada acara tersebut tidak melanggar aturan Pilkada.
Pemanggilan  Muhdlor  dan  Subandi  oleh  Bawaslu  bukan  semata  untuk penyiaran pada media, namun sebagai upaya pengantisipasian terkait adanya kegiatan kampanye yang menyalahi hukum. Dalam hal ini, Bawaslu masih perlu  menyelidiki  lebih  lanjut  lagi.  Bawaslu  juga  berkeinginan  untuk memeriksa  pihak  yang  memberikan  uang  ataupun  pihak  lain  yang mendapatkan uang pada saat acara shalawatan berlangsung.
Tidak hanya hal tersebut, pendukung pasangan calon Muhdlor dan Subandi juga diduga melakukan black campaign atau kampanye hitam. Dikutip dari timesindonesia.co.id,  terdapat  bukti  berupa  video  yang  menyudutkan  dua pasangan calon, yaitu paslon nomor urut  satu dan tiga. Pada video tersebut nampak jelas mengangkat isu-isu SARA. Seorang yang melakukan ceramah pada  video  tersebut  juga  menyebarkan  kebencian.  Para  audiens  yang  ada pada  acara  tersebut  disuruh  untuk  memilih  kepala  daerah  yang  harus  dari daerah Sidoarjo itu sendiri, bukan daerah lain.
Meskipun acara tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye pasangan calon nomor  dua,  namun  hal  demikian  cukup  kontroversial,  karena  bisa  dengan mudah menyulut emosi masyarakat, khususnya pendukung dari kubu yang lain.  Penceramah  tersebut  bisa  dihukum  atas  apa yang  ia  lontarkan  karena melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1. Jadi, hal demikian dapat menjadi pertimbangan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempertimbangkan  apakah sang penceramah tersebut perlu diberi perlakuan hukum atau tidak.
Pasangan  calon  yang  ketiga  yaitu,  H.  Kelana  Aprilianto,  SE  dan  Dr.  Dwi Astutik,  S.Ag.,  M.Si.  Dilansir  dari  surabaya.tribunnews.com,  bakal  calon Bupati (bacabup) Kelana beserta beberapa pengurus partai PDI Perjuangan memenuhi  panggilan  Bawaslu.  Hal  tersebut  karena  bacabup,  yaitu  Kelana Aprilianto disinyalir telah melakukan politik uang dan pemberian kendaraan pada suatu acara di sebuah hotel di Sidoarjo.
Berdasarkan  catatan  Bawaslu,  calon  bupati  Sidoarjo  nomor  urut  tiga melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut ialah Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Pasal  187C,  yang  berbunyi  “ Setiap  orang atau Lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum  memberi  imbalan  pada  prose  pencalonan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota maka  penetapan  sebagai  calon,  pasangan  calon  terpilih,  atau  sebagai Gubernur.  Wakil  Gubernur,  Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota  atau  Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”
Paslon nomor urut tiga Kelana dan Dwi Astutik tidak hanya tersandung kasus politik uang. Akan tetapi, terdapat pula pelanggaran protokol Kesehatan yang tidak kalah penting pada masa pandemic ini. Dilansir dari sidoarjonews.id,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Dwi Astutik bersikeras bahwa ia dan timnya  senantiasa menghimbau pada masyarakat  untuk  menerapkan  protokol  Kesehatan.  Akan  tetapi,  terdapat sebuah foto yang menunjukkan bahwa ia sedang tidak menggunakan masker pada saat kampanye. Lalu, Dwi Astutik merespon bahwa ia mungkin saat itu sedang  gerah  panas  atau  istirahat  sejenak.  Ia  kemudian  mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui tentang foto yang dijepret oleh seseorang saat ia sedang tidak menggunakan masker.
Calon  wakil  bupati  (cawabup)  nomor  urut  tiga,  Dwi  Astutik,  menjelaskan terkait mobil bertuliskan kampanye nomor urut tiga yang sempat di parkir di area  Pendidikan.  Ia  menjelaskan  bahwa  saat  itu  terjadi  miskomunikasi dengan  rekan  timnya.  Ia  menyatakan  bahwa  ia  ingin  menemui  seseorang, sebab  rumah  seseorang  tersebut  berada  di  area  pendidikan  tersebut. Kemudian  ia  bergegas  memberitahu  timnya  untuk  memindahkan  mobil tersebut.  Ketika  ia  berkunjung  ke  Pendidikan  anak  berkebutuhan khusus(abk),  ia  menyatakan  bahwa  pada  saat  itu  tidak  bermaksud  untuk kampanye, namun hanya mengunjungi saja. Toh, mereka belum cukup umur dan belum memiliki hak yang sah untuk memilih kepala daerah.

## IV. KESIMPULAN
Bagaimanapun  juga  ketidakpatuhan  hukum,  baik  bagi  masyarakat  awam maupun  pejabat  negara  perlu  untuk  diberikan  sanksi.  Terlebih  lagi  dalam konteks penulisan ini, maka dari itu perlu adanya keadilan yang merata, baik bagi  masyarakat  awam  maupun  pasangan  calon  yang  akan  menduduki jabatan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Pada  masa  pandemic,  pelaksanaan kampanyepun terdampak. Oleh sebab itu, para pasangan calon dituntut untuk lebih  berhati-hati,  selain  mematuhi  regulasi  Pilkada,  mereka  juga  perlu menaati protokol Kesehatan Covid-19.
Secara  khusus  di  Sidoarjo,  terdapat  pasangan  calon  yang  abai  dalam menegakkan  protokol  Kesehatan  Covid-19  ataupun  pelanggaran  sistemis terkait  Pilkada.  Bambang  Haryo  Soekartono  selaku  calon  kepala  daerah nomor urut satu sempat melakukan pelanggaran protokol Kesehatan dengan berjoget bersama seorang penjual bedak. Calon kepala daerah ke dua, yaitu Ahmad  Muhdlor  Ali  juga  sempat  diperiksa  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu),  karena  diduga  membagi-bagikan  uang  pada  acara  shalawatan serta pendukung paslon ini diduga melakukan kampanye hitam. Kemudian, paslon  nomor  urut  ke  tiga,  yaitu  Kelana  Aprilianto  dan  Dwi  Astutik  yang disinyalir  melakukan  politik  uang  dalam  sebuah  acara,  serta  pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 berupa tidak menggunakan masker.
Keidealan  dalam  Pilkada  harusnya  berlangsung  secara  baik  dengan mematuhi  regulasi  yang  telah  ditetapkan.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya masih  saja  terdapat  pendukung  paslon  ataupun  paslon  yang  melanggar peraturan.  Hal  ini  tentu  perlu  disoroti  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu).  Dibutuhkan  pula  keikutsertaan  masyarakat  dalam  menyoroti pilkada supaya mampu berjalan dengan benar. Sehingga, dalam penetapan sanksi hukuman pada para paslon mampu dirumuskan dengan adil dan benar.
Sebagai  seorang  calon  bupati  maupun  calon  wakil  bupati,  memang seyogianya  mencontohkan  para  masyarakat  dengan  perilaku  yang  patuh hukum.  Meskipun  demikian,  sebagai  seorang  calon  pemimpin  tentu  tidak selalu  berperilaku  sempurna,  Tentu  ada  salah  ataupun  kekurangan. Pernyataan  tersebut  tidak  serta-merta  ditelan  begitu  saja.  Namun,  adanya saksi  perihal  pelanggaran  para  pasangan  calon  yang  melanggar  tentu  juga perlu untuk dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  Noor  M.  Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf . (online)
diakses 22 November 2020.
Diduga  Melanggar  Protokol  Kesehatan  Saat  Kampanye,  Berikut  Penjelasan
Kelana-Dwi Astutik.
https://sidoarjonews.id/diduga-melanggar- protokol-kesehatan-saat-kampanye-berikut-penjelasan-kelana-dwi- astutik/ . (online) diakses 22 November 2020. Hanafi,  Ridho  Imawan.  Pemilihan  Langsung  Kepala  Daerah  di  Indonesia: Beberapa  Catatan  Kritis  untuk  Partai  Politik. Jurnal  Penelitian  Politik, XI, II . 1—16.
M. Taufik. Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Bagi-bagi Uang Bacabup Kelana Aprilianto ke PDIP Sidoarjo. https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/23/bawaslu-usut-dugaan-
pelanggaran-bagi-bagi-uang-bacabup-kelana-aprilianto-ke-pdip- sidoarjo . (online) diakses 22 November 2020.
Miftakhul  Huda.  Pola  Pelanggaran  Pemilukada  dan  Perluasan  Keadilan Substantif. Jurnal Konstitusi, VIII, II . 114—160. Pengumuman Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidoarjo Tahun 2020. https://kpud-
sidoarjokab.go.id/content/news/pengumuman-nomor-urut-dan-daftar- pasangan-calon-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-sidoarjo- tahun-2020#.X7nOiWgzbIV . (online) diakses 22 November 2020. Satria  Nugraha.  Gus  Muhdlor-Subandi  Diperiksa  Bawaslu  Sidoarjo  1,5  Jam Terkait  Hal  Ini. https://klikjatim.com/gus-muhdlor-subandi-diperiksa- bawaslu-sidoarjo-15-jam-terkait-hal-ini/ . (online) diakses 22 November 2020.
Tanggapi Video Joget yang Viral, Berikut Penjelasan Cabup Sidoarjo Bambang Haryo  Soekartono  (BHS). https://sidoarjonews.id/tanggapi-video-joget- yang-viral-berikut-penjelasan-cabup-sidoarjo-bambang-haryo- soekartono-bhs/ . (online) diakses 22 November 2020. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular. http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu004.pdf . (online) diakses 22 November 2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/ 534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017 . (online) diakses 22 November
2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf . (online) diakses 22 November 2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan
Gubernur, Bupati,
dan
Walikota. https://jdih.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/UU_NO_22_2014.p
df . (online) diakses 22 November 2020. https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban . (online) diakses 22 November 2020.