INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9017-9028 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais
Ajeng Hijriatul Aulia 1 ✉ , Risna Wendy Wiraganti 2 , Yuliana Fatmawati 3 , Anita Sugiyarti 4 , Surya Sukti 5
Insititut Agama Islam Negeri Palangka Raya Email: ajenghira11@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam era kontemporer, sejarah Islam dicirikan oleh dua peristiwa penting: dekolonisasi negara-negara Muslim  dan  gelombang  migrasi  ke  Barat  pasca  Perang  Dunia  II.  Perubahan  ini  juga  mencerminkan dinamika  kompleks  antara  Islam  dan  prinsip-prinsip  sekuler  dalam  politik  negara-bangsa  modern. pemikiran  tokoh-tokoh  Muslim  kontemporer  seperti  Fazlur  Rahman,  Abdurrahman  Wahid,  dan Muhammad Amien Rais  menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Library Research serta Internet Searching untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais tentang ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi  dalam  pemahaman  dan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  hubungan  antara Islam,  Muslim kontemporer,  dan  ketatanegaraan  dalam  zaman  modern.  Dari  analisis  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  Fazlur  Rahman  dan  Muhammad  Amien  Rais  memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman menekankan bahwa Islam tidak secara  eksplisit  mewajibkan  pembentukan  negara  Islam,  sementara  Amien  Rais  memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern.
Kata Kunci: Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan

## Abstract
In  the  contemporary  era,  the  history  of  Islam  is  characterized  by  two  significant  events:  the decolonization of Muslim countries and the wave of migration to the West after World War II. These changes also reflect the complex dynamics between Islam and secular principles in modern nation-state politics. Contemporary Muslim thinkers such as Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, and Muhammad Amien Rais have become important. This research utilizes normative methods, Library Research, and Internet Searching to analyze the thoughts of Fazlur Rahman and Muhammad Amien Rais on statehood in a contemporary context. It is hoped that this research will contribute to a deeper understanding and further  research  on  the  relationship  between  Islam,  contemporary  Muslims,  and  statehood  in  the modern era. From the analysis, it can be concluded that Fazlur Rahman and Muhammad Amien Rais have  different  views  on  the  relationship  between  Islam  and  the  state,  as  well  as  the  concept  of democracy. Rahman emphasizes that Islam does not explicitly mandate the formation of an Islamic state, while Amien Rais advocates for the integration of religious values into modern governance structures. Keywords: Comparison of Constitutional System Thinking

## PENDAHULUAN
Dalam perjalanan sejarah Islam pada era kontemporer, terjadi dua peristiwa utama yang menjadi sorotan, yakni dekolonisasi negara-negara Muslim dari penjajahan Eropa dan gelombang  migrasi  Muslim  ke  negara-negara  Barat  pasca  Perang  Dunia  II.  Periode  ini menyaksikan  perubahan  besar  dalam  identitas  dan  peran  Islam  dalam  politik  negara- bangsa modern. Kini, dunia Muslim terdiri dari negara-negara nasional di seluruh dunia, sementara  komunitas  Muslim  juga  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  struktur demografi negara-negara Barat. Namun, klaim-klaim universalitas keagamaan Islam harus beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan khusus negara-bangsa modern (Muhammad Fajar Rasyiid S  et al., 2024). Perubahan dalam  peran Islam dalam politik negara-bangsa modern  melibatkan  dinamika  kompleks  pengelolaan  ruang  publik  yang  semakin  terkait dengan prinsip-prinsip sekuler. Sekarang, Islam dianggap sebagai salah satu ideologi politik yang  bersaing  mempengaruhi  proses  pembentukan  negara  dan  struktur  pemerintahan. Identitas Islam juga telah berubah, beralih dari dimensi sakral ke dimensi yang lebih sekuler. Negara-negara modern menuntut kesetiaan kewarganegaraan yang lebih terbatas, sering kali mempertanyakan kesesuaian dan kesetaraan warga Muslim di dalamnya (Saputri et al., 2024).
Dalam  konteks  ini,  tokoh-tokoh  Muslim  kontemporer  seperti  Fazlur  Rahman, Abdurrahman  Wahid,  dan  Muhammad  Amien  Rais  memainkan  peran  penting  karena mereka  menyajikan  beragam  pandangan  tentang  peran  Islam  dalam  konteks  negara
modern. Pemikiran mereka mencerminkan kompleksitas perkembangan Islam dalam politik dan mencoba memberikan jawaban atas tantangan dan pertanyaan yang dihadapi umat Islam  dalam  menghadapi  perubahan  zaman  (Fauzan,  2022).  Dengan  latar  belakang tersebut,  tulisan  ini  akan  menelaah  pemikiran  ketatanegaraan  dari  perspektif  Fazlur Rahman,  Abdurrahman  Wahid,  dan  Muhammad  Amien  Rais.  Hal  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  hubungan  antara identitas Muslim kontemporer dengan prinsip-prinsip negara dalam konteks kontemporer. Sebagai bagian dari penelitian ini, beberapa pertanyaan kunci akan dijawab: Apa pengertian Muslim  kontemporer  dan  ketatanegaraan?  Bagaimana  pemikiran  Fazlur  Rahman  terkait dengan  ketatanegaraan?  Bagaimana  pandangan  Amien  Rais  mengenai  ketatanegaraan? Serta,  bagaimana  perbandingan  pemikiran  Fazlur  Rahman  dan  Muhammad  Amien  Rais dalam konteks ketatanegaraan?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  normatif  dan  metode Library  Research  and Internet  Searching  yang  berhubungan  dengan  tema  makalah  yang  dibuat  guna  acuan bahan  referensi  bagi  penulis.  Metode  ini  dipilih  untuk  memastikan  kelengkapan  dan ketepatan  informasi  yang  digunakan  dalam  analisis  pemikiran  Fazlur  Rahman  dan Muhammad Amien Rais mengenai ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Selain itu, metode  ini  juga  memungkinkan  penulis  untuk  mengakses  sumber-sumber  terbaru  dan terkini yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam konteks zaman modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Muslim Kontemporer
Periode  kontemporer  dalam  sejarah  Islam  dimulai  pada  abad  ke-20,  yakni  sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga saat ini (Mudzakkir, 2016) . Periode ini ditandai oleh dua peristiwa  utama,  yaitu  dekolonisasi  negara-negara  Muslim  dari  pengaruh  kolonialisme Eropa  dan gelombang migrasi Muslim ke  negara-negara Barat  (Wicaksono,  2013) . Istilah "Dunia Muslim" sekarang tidak hanya merujuk pada dunia Arab, tetapi mencakup berbagai negara  di  seluruh  dunia,  dari  Afrika  Utara  hingga  Asia  Tenggara.  Selain  itu,  komunitas Muslim  kini  telah  menjadi  bagian  penting  dari  demografi  negara-negara  Barat.  Dalam
konteks  ini,  negara-negara  non-Blok,  termasuk  Indonesia  dan  beberapa  negara  Muslim lainnya,  berada  dalam  posisi  yang  sulit  dan  menjadi  sasaran  perebutan  pengaruh  oleh negara-negara besar (Almalik, 2022).
Proses dekolonisasi di negara-negara mayoritas Muslim dari penjajahan Eropa telah membawa Islam dan umat Muslim ke dalam realitas baru, yaitu negara-bangsa modern. Pada titik ini, klaim-klaim keagamaan Islam yang bersifat universal harus beroperasi dalam ranah yang lebih terbatas. Negara-bangsa modern secara normatif mengharuskan adanya ikatan kewarganegaraan yang terbatas. Dalam konteks ini, Islam menjadi salah satu ideologi politik yang bersaing untuk memperoleh tempat dan pengaruh dalam pembentukan negara dan  struktur  pemerintahan.  Secara  lebih  spesifik,  peran  Islam  dalam  politik  mengalami transformasi dari identitas sakral menjadi identitas yang lebih profan (Mudzakkir, 2016).
Pada era kontemporer, realitas dunia Islam merupakan bagian integral dari realitas global yang lebih luas. Seiring dengan munculnya tren-tren baru dalam era ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nasr, dunia Islam menghadapi sejumlah implikasi yang signifikan. Salah satu implikasi utama adalah melemahnya kemampuan dunia Islam untuk melestarikan identitas dan karakteristiknya sendiri. Hal ini terjadi karena invasi nilai-nilai budaya Barat yang terus berlanjut. Berbagai produk Barat di bidang politik, seperti demokrasi, serta kemajuan dalam ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  informasi,  kini  memenuhi  kebutuhan  umat  Islam. Akibatnya, invasi budaya Barat ini memicu munculnya berbagai paradoks dalam pandangan umat  Islam,  termasuk  paradoks  perilaku,  politik,  ideologi,  dan  perspektif  religius, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed (Huda, 2018).
Selain itu, dunia Islam juga mengalami ketegangan internal dan eksternal. Ketegangan internal  dapat  dilihat  dalam  berbagai  konflik  dan  kerusuhan,  seperti  Perang  Teluk  dan radikalisme ISIS terhadap kelompok-kelompok Muslim lainnya. Ketegangan eksternal, di sisi lain,  tampak  dalam  peristiwa-peristiwa  seperti  serangan  11  September  2001,  perlawanan Muslim  Palestina  dan  Afghanistan,  serta  berbagai  aksi  bom  dan  serangan  bunuh  diri  di berbagai negara, termasuk Indonesia (Fuad, 2018). Masalah sosial yang dihadapi umat Islam juga  menjadi  implikasi  penting  dalam  era  kontemporer  ini.  Masalah-masalah  tersebut meliputi disharmoni dalam relasi sosial, diskriminasi terhadap minoritas Muslim di negara- negara Barat, diskriminasi gender, hegemoni ekonomi oleh dunia Barat, rendahnya kualitas pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia, ambiguitas politik di beberapa negara Islam, dan  fundamentalisme.  Semua  masalah  ini  terkait  erat  dengan  ketegangan  internal  dan eksternal yang dihadapi oleh dunia Islam (Aravik, 2018).
Untuk  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  pendekatan-pendekatan progresif yang dapat memenuhi aspirasi dunia Islam untuk mandiri dan bebas dari dominasi kekuatan-kekuatan  Barat  yang  berusaha  mengeksploitasi  kekayaan,  serta  melakukan kristenisasi dan westernisasi. Pendekatan-pendekatan ini lahir dari pemikiran para tokoh dan sarjana  Muslim,  baik  dari  Timur  maupun  Barat.  Sebagian  dari  mereka  mengungkapkan pendekatan ini dalam bentuk pemikiran teoretis, sementara yang lain menerjemahkannya ke  dalam  gerakan  praksis.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  pendekatan-pendekatan  ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.
Fokus utama dalam politik negara-bangsa modern adalah pengelolaan ruang publik yang bersifat sekuler, bukan ketergantungan pada kepatuhan kepada Tuhan (Ruslan, 2015). Kaum  Muslim  terlibat  dalam  beragam  partai  politik  dan  gerakan  sosial  yang  memiliki berbagai ideologi, mulai dari liberal, sosialis, hingga komunis (Anggara, 2013). Negara yang diinginkan  oleh  umat  Islam  adalah  negara  yang  menerapkan  sistem  pemerintahan berdasarkan  syariat  Islam,  dan  sebaiknya  tidak  meniru  atau  bahkan  menghindari mencontoh  sistem  pemerintahan  Barat.  Model  sistem  pemerintahan  ideal  yang  harus dijadikan acuan adalah sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Khulafa al-Rasyidin.  Negara  yang  diinginkan  oleh  umat  Islam  adalah  negara  yang  mengadopsi sistem ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan sebaiknya tidak meniru atau bahkan menghindari mencontoh sistem ketatanegaraan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan peraturan, karakteristik, dan struktur pemerintahan suatu negara. Beberapa tokoh Muslim, seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais, mengusulkan konsep ketatanegaraan dengan merujuk pada konsep ideal dalam Islam (Reskike, 2019).

## Pemikiran Ketatanegaraan Fazlur Rahman
Fazlur  Rahman,  seorang  pemikir  modernis  dalam  Islam,  memiliki  pandangan  yang berbeda dengan kaum tradisionalis Islam. Sebagai seorang yang mengikuti Madzab Hanafi, ia cenderung menggunakan akal dalam pendapat-pendapatnya. Lahir pada 21 September 1919  di  desa  kecil  Hazara  di  wilayah  India,  yang  kini  menjadi  bagian  dari  Pakistan,  latar belakang  geografisnya  memberikan  pengaruh  pada  pemikirannya  tentang  Islam  dan pemerintahan  (Huda,  2018).  Menurut  Rahman,  negara  Islam  seharusnya  merupakan lembaga yang dibentuk oleh umat Islam untuk memenuhi keinginan mereka sesuai dengan ajaran Allah yang terungkap dalam wahyu-Nya. Pandangan ini menempatkan fokus pada
implementasi kehendak Allah dalam aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam hal ini, ia mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan (Hamim, 2022).
Konsep khilafah menjadi perhatian  penting dalam pemikiran Rahman. Meskipun ia mengakui nilai-nilai Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ia menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan (Abdullah, 2014). Rahman memandang bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara, sehingga  negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim  atau  negara  yang  diakui  sebagai negara Islam oleh penduduknya, secara inheren merupakan negara Islam. Namun, ia tidak memberikan definisi yang ketat tentang apa yang menjadi sebuah negara Islam, melainkan memfokuskan  pada  konsep  organisasi  yang  dibentuk  untuk  memenuhi  keinginan masyarakat  Muslim.  Dalam  pandangannya  terhadap  sistem  demokrasi,  Rahman menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi, terutama dalam masyarakat  yang belum sepenuhnya teredukasi.  Oleh karena itu,  ia mempertimbangkan perlunya pendekatan yang dimulai dari bawah (grass root) dalam menerapkan demokrasi, mirip dengan yang dilakukan dalam negara-negara demokratis pada umumnya (Sutopo & Basri, 2023).
Dalam struktur pemerintahan, Rahman mengembangkan pandangannya tentang Trias Politica, yang melibatkan Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ia menekankan perlunya kekuasaan yang terpisah dan independen antara ketiga badan tersebut, serta pentingnya partai politik tunggal untuk menciptakan stabilitas politik dan mewakili seluruh kepentingan masyarakat.  Pemikiran  Rahman  mencerminkan  pendekatan  kritisnya  terhadap  sistem pemerintahan Islam, dengan penekanan pada keterlibatan rakyat, keadilan, dan stabilitas politik.  Ia  memperjuangkan  penerapan  nilai-nilai  Islam  dalam  struktur  pemerintahan modern  tanpa  meninggalkan  rasionalitas  dan  partisipasi  masyarakat.  Dengan  demikian, kontribusinya  terhadap  pemikiran  politik  Islam  modern  tetap  relevan  dan  berdampak hingga saat ini (Nafi’aturridza, 2021) .
Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fazlur Rahman, seorang intelektual asal Pakistan, telah melakukan reinterpretasi Al-Qur'an melalui pengembangan metode  tafsir  yang  ia  sebut  sebagai  metode  double  movement.  Metode  tafsir  double movement,  atau  gerakan  ganda,  adalah  pendekatan  penafsiran  yang  melibatkan  dua langkah.  Pertama,  ketika  seorang  penafsir  menghadapi  masalah  dalam  konteks  saat  ini, mereka  harus  memahami  makna  suatu  ayat  dengan  mempertimbangkan  situasi  historis yang melatarbelakanginya. Kemudian, langkah kedua melibatkan generalisasi dari jawaban-
jawaban spesifik tersebut untuk menyatakan prinsip-prinsip moral dan sosial yang bersifat umum (Sulkifli & Amir, 2023).
Gerakan  kedua  ini  mencakup  pernyataan-pernyataan  dengan  tujuan  moral-sosial yang  umum,  yang  ditempatkan  dalam  konteks  sosio-historis  yang  konkret  pada  zaman sekarang. Dalam pendekatan  ini, Rahman menekankan lebih pada nilai-nilai moral yang universal  daripada  hukum-hukum  spesifik  yang  bersifat  ruang  dan  waktu.  Menurutnya, dalam  menafsirkan  Al-Qur'an,  penting  untuk  memprioritaskan  tujuan  moral  sosial  yang ditekankan  dari  pemahaman  ayat  tersebut,  daripada  hanya  mencari  kepastian  hukum. Rahman  menekankan  bahwa  visi  etis  harus  mengatasi  perolehan  kepastian  hukum, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, metode  tafsir  Rahman  menekankan  pada  nilai-nilai  moral  yang  terkandung  dalam  Al- Qur'an, yang menjadi pedoman bagi perilaku dan moralitas umat Islam, daripada hanya fokus pada aspek hukum semata (Sulkifli & Amir, 2023).

## Pemikiran Ketatanegaraan Muhammad Amien Rais
Muhammad  Amien  Rais  dilahirkan  di  Solo,  Jawa  Tengah,  pada  26  April  1944,  dan mengawali  pendidikan  formalnya  dari  tingkat  TK  hingga  SMA  di  lingkungan Muhammadiyah  Solo.  Sebagai  seorang  mahasiswa,  Amien  Rais  aktif  dalam  berbagai organisasi, termasuk menjadi ketua III DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan ketua  Lembaga  Dakwah  Kampus  (LDK)  Islam.  Awalnya  dianggap  sebagai  cendekiawan muslim yang formalis, radikal, dan fundamentalis, pandangan tersebut berubah ketika ia menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), sebuah partai terbuka yang diisi oleh politisi dari berbagai latar belakang. Amien Rais, seorang pemikir dan politikus muslim yang tegas,  terbuka,  dan  menghargai  kemajemukan,  mengusulkan  gagasan  "Clean  coalition" (Koalisi Inklusif) dan memperjuangkan keterlibatan warga keturunan dalam pemerintahan (AN, 2013).
Pandangan Amien Rais tentang hubungan antara agama dan negara didasarkan pada pemahamannya tentang konsep dasar dalam agama Islam, seperti Aqidah, syari’ah, dan agama  sebagai  fenomena  yang  tercermin  dalam  citra  dan  sejarahnya.  Ia  menekankan pentingnya  tauhid  aqidah  dan  tauhid  sosial  sebagai  landasan  untuk  membangun masyarakat  yang  adil  dan  sejajar.  Amien  Rais  juga  menjelaskan  konsep  syari’ah  sebagai sistem hukum yang komprehensif dalam Islam, yang mencakup moralitas, tata aturan, dan urusan  kenegaraan.  Meskipun  mendukung  demokrasi  di  Indonesia,  pemikirannya  tetap berakar  pada  konsep  syari’ah.  Ia  menginginkan  negara  yang  didirikan  dengan  prinsip
keadilan,  musyawarah  yang  baik,  dan  prinsip  persamaan.  Meskipun  tidak  secara  formal mendukung  negara  Islam,  Amien  Rais  menyatakan  bahwa  negara  yang  berdasarkan Pancasila diterima, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Menurut Amien Rais, politik dan dakwah memiliki hubungan yang penting, dan keterbukaan serta musyawarah  menjadi  kunci  untuk  mencapai  mufakat  dalam  berpolitik.  Ia  menginginkan negara yang menjunjung tinggi syari’ah untuk menghindari distorsi dan penyelewengan. Meskipun  tidak  menginginkan  negara  Islam  secara  formal,  Amien  Rais  menekankan pentingnya  pemegang  otoritas  yang  melaksanakan  penerapan  hukum  dalam  rangka mewujudkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial (Nadliroh, 2022).
Pemahaman  umum  dalam  masyarakat  sering  memisahkan  politik  dan  agama, sehingga terkesan bahwa keduanya tidak memiliki keterkaitan yang fungsional dan organik. Bahkan,  sering  kali  politik  dianggap  selalu  dipenuhi  oleh  praktek-praktek  yang  negatif seperti  kelicikan,  hipokrasi,  ambisi  buta,  pengkhianatan,  dan  sebagainya.  Menurut Muhammad Amien Rais, pandangan semacam ini sangat berbahaya. Dilihat dari perspektif agama dan dakwah, pandangan negatif terhadap politik seperti ini juga sangat merugikan. Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah memegang teguh moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Jika moralitas dan etika tauhid tersebut diabaikan dalam politik,  maka  politik  tersebut  akan  menjadi  tanpa  arah,  dan  akhirnya  akan  membawa penderitaan bagi banyak orang. Amien Rais menegaskan bahwa politik merupakan hal yang sangat penting, karena sebuah masyarakat hanya dapat hidup secara teratur jika berada dalam sebuah negara yang memiliki segala perangkat kekuasaan. Oleh karena itu, politik sangat menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lainnya (Nadliroh, 2022).
Politik haruslah memperhatikan nilai-nilai agama dan memiliki fungsionalitas terhadap tujuan dakwah. Politik yang berfungsi untuk mencapai tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya  memperhatikan  nilai-nilai  Islam.  Amien  Rais  menegaskan  bahwa  kehidupan politik  yang  Islami  tidak  boleh  menerima  sekulerisasi.  Dalam  konteks  ini,  Amien  Rais menggambarkan  sekulerisasi  sebagai  pembebasan  alam  dari  nilai-nilai  agama, penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan politik, serta pembebasan nilai- nilai agama agar manusia dapat melakukan perubahan evolusioner tanpa terikat dengan nilai-nilai agama yang absolut. Amien Rais membedakan dua jenis politik dalam pandangan Islam, yaitu politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis (high politics) dan politik yang berdimensi rendah atau terlalu praktis dan cenderung nista (low politics). Politik yang luhur adalah politik yang bertujuan untuk kesejahteraan umat dan memperjuangkan
nilai-nilai  moral,  sementara  politik  yang  berdimensi  rendah  adalah  politik  yang  hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan etika (AN, 2013).
Bagi Amien, meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa umat Islam diperbolehkan untuk  membangun  negara  sesuai  dengan  keinginan  manusia  semata,  tanpa memperhatikan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Menurutnya, membangun negara yang tidak mengindahkan ajaran-ajaran pokok Islam berarti membangun negara yang sekularis, yang kehilangan dimensi spiritual dan cenderung hanya memperhatikan aspek material, di mana petunjuk dari wahyu hanya diingatkan secara terbatas dalam kesempatan tertentu. Amien  Rais percaya  bahwa umat Islam harus bisa menarik etika, nilai-nilai, norma, serta parameter  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dari  ajaran-ajaran  pokok  Islam.  Ajaran- ajaran pokok Islam harus menjadi landasan utama dan menjadi aturan fungsional dalam mengatur negara dan pemerintahan (Anggraini, 2020).
Meskipun Amien Rais tidak secara formal mendukung konsep negara Islam, namun bukan berarti ia mendukung sekularisme. Ia meyakini bahwa realisasi ajaran-ajaran Islam tetap membutuhkan keberadaan negara sebagai pemegang otoritas politik. Menurutnya, negara adalah penjaga syariah agar tidak mengalami penyimpangan. Syariah bagi Amien Rais  adalah  sistem  hukum  yang  komprehensif  dan  terpadu,  dan  untuk  menerapkannya memerlukan  kekuasaan  politik  yang  dimiliki  oleh  negara.  Pandangan  Amien  Rais  terkait hubungan antara agama dan negara sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Natsir, seorang tokoh Islam yang sangat dihormati oleh Amien Rais. Natsir dikenal sebagai tokoh Islam yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar negara. Pemikiran Natsir menjadi landasan bagi perjalanan intelektual Amien Rais. Amien Rais percaya bahwa Islam sebagai agama wahyu telah memberikan etika yang jelas untuk pengelolaan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan bernegara dan berpemerintahan. Amien Rais juga merumuskan ciri-ciri negara ideal yang menurutnya harus ada dalam Negara Islam. Ciri-ciri  tersebut  meliputi  keadilan,  musyawarah,  persaudaraan,  kebebasan,  dan pertanggungjawaban penguasa di hadapan rakyat (AN, 2013).

## Komparasi Pemikiran Fazlurrahman dan Amien Rais
Fazlur  Rahman,  seorang  intelektual  Islam  modernis,  memiliki  pandangan  yang berbeda dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. Bagi Rahman, Islam tidak secara eksplisit memerintahkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan, melainkan ia melihat bahwa negara Islam, dalam konteksnya, adalah negara yang mayoritas
penduduknya Muslim atau yang diakui sebagai negara Islam oleh penduduknya. Rahman menekankan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara, sehingga negara dengan mayoritas  penduduk  Muslim  secara  inheren  merupakan  negara  Islam.  Namun,  ia  tidak memberikan definisi yang ketat tentang apa yang menjadi sebuah negara Islam, melainkan memfokuskan  pada  konsep  organisasi  yang  dibentuk  untuk  memenuhi  keinginan masyarakat Muslim (Akromullah, 2017).
Di  sisi  lain,  Muhammad  Amien  Rais,  seorang  pemikir  dan  politikus  Muslim, menegaskan  pentingnya  integrasi  nilai-nilai  agama  ke  dalam  struktur  pemerintahan modern.  Meskipun  tidak  secara  formal  mendukung  konsep  negara  Islam,  Amien  Rais percaya bahwa realisasi ajaran Islam memerlukan keberadaan negara sebagai pemegang otoritas  politik.  Baginya,  negara  harus  menjadi  penjaga  syariah  agar  tidak  terjadi penyimpangan,  dan ia merumuskan ciri-ciri negara ideal yang harus ada dalam Negara Islam. Kedua pemikir ini juga memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep demokrasi. Rahman  menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan, sementara Amien Rais mendukung demokrasi di Indonesia tetapi juga mempertimbangkan pentingnya  pemahaman terhadap konsep  dasar dalam agama Islam seperti  aqidah  dan syariah (AN, 2013).
Dalam struktur pemerintahan, Rahman mengembangkan pandangannya tentang Trias Politica  dengan  pemisahan  kekuasaan  antara  badan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif, sementara  Amien  Rais  juga  menekankan  pentingnya  pemisahan  kekuasaan  namun  juga mempertimbangkan  perlunya  partai  politik  tunggal  untuk  menciptakan  stabilitas  politik. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan modern, pendekatan dan fokus pemikiran mereka memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pemahaman terhadap konsep negara Islam dan demokrasi.

## SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais, dua pemikir Muslim yang berpengaruh, memiliki pandangan yang berbeda terkait hubungan antara Islam  dan  negara  serta  konsep  demokrasi.  Rahman,  sebagai  seorang  modernis, menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan, melainkan melihat negara Islam sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau yang diakui sebagai negara Islam oleh penduduknya. Di  sisi  lain,  Amien  Rais  memperjuangkan  integrasi  nilai-nilai  agama  ke  dalam  struktur
pemerintahan modern, meskipun tidak secara formal mendukung konsep negara Islam. Perbedaan  pandangan  ini  tercermin  dalam  pendekatan  mereka  terhadap  demokrasi. Rahman  menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat,  sementara  Amien  Rais mempertimbangkan pentingnya pemahaman terhadap konsep dasar dalam agama Islam seperti  aqidah  dan  syariah.  Selain  itu,  dalam  struktur  pemerintahan,  Rahman mengembangkan  pandangannya  tentang  Trias  Politica,  sementara  Amien  Rais menekankan  pentingnya  pemisahan  kekuasaan  namun  juga  mempertimbangkan perlunya partai politik tunggal untuk menciptakan stabilitas politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  (2014).  Hubungan  Agama  dan  Negara:  Konteks  Ke-Indonesiaan. Politik Profetik, 4(2), 22 – 37. http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667
Akromullah,  H.  (2017).  Dimensi  Epistemologi  Dalam  Pemikiran  Fazlur  Rahman. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. , 20(69), 5 – 24.
Almalik,  M.  (2022).  Refleksi  Politik  Islam  Kontemporer  di  Negara  Dunia  Pertama. JISIP UNJA  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Ilmu  Politik  Universitas  Jambi),  6(2),  20 – 31. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20387
AN,  A.  N.  (2013).  Konsep  Islamic  State  Amien  Rais  dan  Nurcholish  Madjid. Jurnal Substantia, 15(1), 41 – 52.
Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia (B. A. Saebeni (ed.)). CV PUSTAKA SETIA.
Anggraini, R. D. (2020). Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme. Ijtihad,
36(1), 66.
https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/101%0Ahttps://journal s.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/101/49
Aravik, H. (2018). Hak Minoritas Dalam Konteks Islam. Mizan: Journal of Islamic Law, 5(1),
63 – 78. http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/195
Fauzan, P. I. (2022). Polemis Dan Reaksioner: Telaah atas Pemikiran dan Praktik Dakwah- Politik  para  Elite  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (1967-2015).  In Disertasi  S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
Fuad, A. J. (2018). Gerakan Kultural dan Pemberdayaan: Sebuah Imun atas Radikalisasi di Sanggar  Sekar  Jagad  di  Sukoharjo. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam,  18(1),  1. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1171
Hamim, K. (2022). METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). Jurnal Ilmiah
Mandala
Education, 8(3), 2447 – 2456.
https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3780
Huda,  S.  (2018).  Struktur  Pemikiran  dan  Gerakan  Islam  Kontemporer. Al-Tahrir:  Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 153. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1199
Mudzakkir,  A.  (2016).  Islam  dan  Politik  di  Era  Kontemporer. Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 11(1), 31 – 48. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48
Muhammad  Fajar  Rasyiid  S,  Siti  Nurzana,  &  Zaini  Dahlan.  (2024).  Penjajahan  Negara- Negara Barat Atas Negara-Negara Islam. Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat, 3(1), 23 – 36. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2462
Nadliroh,  T.  A.  (2022).  Relasi  Agama  dan  Negara  Perspektif  Muhammad  Amien  Rais. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(1), 145. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1199
Nafi’aturridza, N. (2021). Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah  Mansoer  dalam  Sistem  Trias  Politica  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Rechtenstudent, 2(3), 293 – 304. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.83
Reskike, K. D. (2019). Sistem Pemerintahan Islam Di Dunia Modern (Studi Kritis Terhadap Pandangan  Organisasi  Khilafatul  Muslimin  Bandar  Lampung)  [UIN  Raden  Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/6696/1/SKRIPSI.pdf
Ruslan,  I.  (2015). Negara  Madani:  Aktualisasi  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1st ed.). SUKA-Press.
Saputri,  R.  A.,  Tumangger,  J.,  Djuyandi,  Y.,  Riadi,  B.,  Ulhaq,  M.  Z.,  Drajat,  D.,  Rendy, Wulansari, D., Zarina, B., Pratama, S., Hidayat, A., Aisyah, P., Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2024). Journal of Political Issues. In Journal of Political Issues (Vol. 5, Issue 2). https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2
Sulkifli,  &  Amir,  N.  H.  (2023).  Kontribusi  Metode  Double  Movement  Fazrul  Rahman Terhadap Penafsiran al- Qur’an.
Jurnal Tafsere, 11(1), 55 – 77. https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050
Sutopo,  U.,  &  Basri,  A.  H.  (2023).  Menguak  Relasi  Agama  dan  Negara  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1),
69. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162
Wicaksono, A. (2013). Islam Politik Dalam Politik Global : Sebuah Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional. Jurnal Politik Profetik, 2(2), 1 – 17.