SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (22-35) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2789-5598| E-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan

## Reine Rofiana
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: reine@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11433

## Info Artikel
|Submitted : 31 Mei 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Reine  Rofiana, “ Sanksi  Tindakan  Kebiri  Kimia  Kepada  Pelaku  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 22-35.

## ABSTRACT
Cases  of  sexual  violence  against  children  are  an  iceberg  phenomenon.  This  means  that  there  are many cases that are not revealed and reported, which are visible only at the peak and on the surface. Actually the problem is much bigger than that. Victims who experience sexual violence may also experience physical violence  and  suffer  psychologically.  Law  No.17  of  2016  was  enacted  because  of  criminal  sanctions  for perpetrators of sexual violence against children who previously had not provided a deterrent effect and were unable  to  comprehensively  prevent  sexual  violence  against  children.  Article  81  and  Article  82  of  Law Number 17 Year 2016 apart from the main and additional criminal sanctions, the perpetrator may also be subject  to  sanctions  in  the  form  of  chemical  castration  and  the  installation  of  electronic  detection  devices. Government  Regulation  No.70  of  2020  regulates  the  Procedures  for  Implementing  Chemical  Castration, Installation  of  Electronic  Detection  Devices,  Rehabilitation,  and  Announcement  of  the  Identity  of Perpetrators  of  Sexual  Violence  against  Children.  However,  of  the  many  cases  of  sexual  violence  against children,  only  one  court  ruled  in  the  form  of  chemical  castration,  namely  the  Mojokerto  District  Court, although there were several parties who refused on humanitarian grounds and were not in accordance with the purpose of the punishment. Therefore this study aims to: review chemical castration sanctions from the perspective  of  human  rights  (HAM)  and  the  purpose  of  punishment.  The  method  used  in  this  research  is normative juridical method. The results showed that the act of chemical castration and chip installation is basically  a  violation  of  human  rights  ("HAM"),  included  in  the  Convention  against  Torture  and  Other Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment.  However,  the  perpetrator  at  the  time  of committing the crime of sexual violence did not think about the rights of the child which had been protected by the state. Sexual Violence significantly threatens and endangers children's lives, damages their personal life and development, as well as disturbs the sense of comfort, peace, security and public order. The rights of the  child  are  expressly  stated  in  the  constitution  of  Article  28  B  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution, namely: "Every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination". In terms of the purpose of punishment, the imposition of sanctions against perpetrators of sexual violence uses a combined theory, in the form of a theory of retaliation for committing a crime so that it must be punished, as well as a theory of objectives which have certain useful purposes such as the purpose of crime is to prevent crime. There will be no castration penalty if there is no crime of sexual violence against children.
Keywords: Sexual Violence, Chemical Castration, Human Rights, Purpose of Criminalization .

## ABSTRAK
Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak kasus  yang  tidak  terungkap  dan  dilaporkan,  yang  terlihat  hanya  di  bagian  puncaknya  dan  di permukaan  saja.  Sebenarnya  permasalahan  jauh  lebih  besar  dari  itu.  Korban  yang  mengalami kekerasan  seksual  bisa  juga  mengalami  kekerasan  fisik  serta  menderita  secara  psikis.  Undang- undang  No.17  tahun  2016  diberlakukan  karena  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  yang  sebelumnya  belum  memberikan  efek  jera  serta  belum  mampu  mencegah secara  komprehensif  terhadap  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Pasal  81  dan  Pasal  82  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  selain  sanksi  pidana  pokok  dan  tambahan,  pelaku  juga  dapat dikenakan  sanksi  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik. Peraturan  Pemerintah  No.70  tahun  2020  mengatur  mengenai  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak.  Namun  dari  sekian  banyak  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak,  baru  satu  pengadilan  yang  menjatuhkan  putusan  berupa  kebiri  kimia  yakni  di Pengadilan  Negeri  Mojokerto  meskipun  ada  beberapa  pihak  yang  menolak  dengan  alasan kemanusiaan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk  :  meninjau  sanksi  kebiri  kimia  dari  sudut  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tindakan  kebiri  kimia  dan  pemasangan  chip  pada  dasarnya merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (“HAM”),  masuk  dalam  Konvensi  Menentang Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  atau Merendahkan  Martabat  Manusia.  Akan  tetapi  pelaku  pada  saat  melakukan  kejahatan  kekerasan seksual juga tidak memikirkan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh negara. Kekerasan Seksual secara  signifikan  mengancam  dan  membahayakan  jiwa  anak,  merusak  kehidupan  pribadi  dan tumbuh  kembang  anak,  juga  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan ketertiban masyarakat. Hak anak  secara  tegas  tercantum dalam  konstitusi  Pasal  28  B  ayat  (2) Undang- Undang Dasar  1945,  yakni:  “Setiap anak berhak atas kel angsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pengenaan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan teori gabungan, berupa teori pembalasan karena telah melakukan kejahatan sehingga harus di hukum, serta teori tujuan  yang  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  bermanfaat  seperti  tujuan  pidana  adalah mencegah  terjadinya  kejahatan.  Tidak  akan  ada  sanksi  kebiri  jika  tidak  ada  kejahatan  kekerasan seksual terhadap anak.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pemidanaan.

## Pendahuluan
Perlindungan  hukum  terhadap anak  selalu  menjadi  perhatian  serius  di berbagai negara khususnya di Indonesia. Karena kasus kekerasan seksual yang  di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya,  korbannya  bukan  hanya dewasa  saja namun juga terhadap anak- anak  bahkan  balita.  Kekerasan  atau violence merupakan  istilah  yang  terdiri dari  dua  kata,  yaitu  “vis”  yang  berarti (daya,  kekuatan)  dan “latus ”  berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberikan pengertian mengenai
kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup  kekerasan  fisik.  Menurut KBBI  kekerasan  adalah  perbuatan  yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik  atau  barang  orang  lain.  Kekerasan seksual  adalah  setiap  perbuatan  yang mencakup  pelecehan  seksual  hingga perbuatan  memaksa  seseorang  untuk melakukan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  korban  atau  di  saat  korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak  wajar  atau  tidak  disukai  korban serta  menjauhkan  (mengisolasi)  dari kebutuhan seksualnya 1 .
Kekerasan  seksual  merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun  perbuatan  yang  dilakukan seseorang  untuk  menguasai  serta membuat  orang  lain  terlibat  dalam aktifitas  seksual  yang  tidak  dikehendaki oleh  orang  lain  tersebut.  Terdapat  dua unsur  penting  dalam  kekerasan  seksual, yaitu  adanya  unsur  pemaksaan  atau unsur  tidak  adanya  persetujuan  dari pihak  lain,  dan  unsur  korban  tidak mampu atau belum mampu memberikan
1 (Ed.)  Munandar  Sulaeman,  Siti Homzah, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tinjauan dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu  dan  Kasus  Kekerasan (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm. 79.
persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada  anak.  Kekerasan  seksual  adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual  yang  dilakukan  secara  paksa oleh  orang  dewasa  pada  anak  atau  oleh anak kepada anak lainnya.
Kekerasasan  seksual  meliputi penggunaaan atau pelibatan anak secara komersial  dalam  kegiatan  seksual, bujukan  ajakan  atau  paksaan  terhadap anak  untuk  terlibat  dalam  kegiatan seksual,  pelibatan  anak  dalam  media audio  visual  dan  pelacuran  anak (UNICEF,  2014).  Kekerasan  seksual terhadap  anak  merupakan  kejahatan serius (serious  crimes) yang  semakin meningkat  dari  waktu  ke  waktu  dan secara  signifikan  mengancam  dan membahayakan  jiwa  anak,  merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang  anak,  juga  mengganggu  rasa kenyamanan,  ketentraman,  keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Hak  anak    secara    tegas tercantum dalam  konstitusi  Pasal  28  B ayat    (2)    Undang-Undang  Dasar    1945, yakni: “ Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi ”.  Kasus      kekerasan seksual      terhadap      anak  mempunyai dampak  yang  jauh  lebih  serius,  baik secara    langsung    maupun  jangka panjang.  Kekerasan  seksual    terhadap anak  tidak  hanya  meninggalkan  luka secara    fisik  namun  memberikan    efek buruk  pada  perkembangan  emosional, sosial,  dan  psikologi  korban.  Hal  ini tidak  bisa  dibiarkan  karena  anak merupakan generasi muda yang merupakan potensi penerus bangsa. 2 Upaya  perlindungan  hukum dalam  hal  kekerasan  seksual  terhadap
2 Ridwan Arifin Vivin Riesta, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,” Nurani Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (2019):  25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v2i1.5018.
anak  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  salah  satu perubahannya  menitikberatkan  pada pemberatan  sanksi  pidana  terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, perubahan Undang-Undang tersebut  belum  dapat  menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara  signifikan.  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak diberlakukan untuk menyikapi
fenomena  kekerasan  seksual  terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan  mencegah  terjadinya  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-undang  No.  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Aturan  tersebut  memberikan pemberatan sanksi pidana, serta menerapkan bentuk
pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa  kebiri  kimia,  pemasangan  alat pendeteksi  elektronik,  dan  rehabilitasi bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Untuk  pelaksanaaan  sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  70  Tahun  2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan
Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi, dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Kebiri  Kimia  merupakan  sanksi pidana yang  baru  di  Indonesia,  namun sering  terjadi    pro  kontra    terkait implementasi    sanksi  kebiri  tersebut. Komisi  Nasional  untuk  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM)  menilai hukuman  kebiri  kimia  bagi  pelaku
kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak sesuai  prinsip  HAM  sehingga  perlu pengkajian  ulang  atas  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perlindungan  Anak,  dan  PP  Nomor  70
Tahun  2020  tersebut. Sebab,  dalam  PP tersebut  pelaku  tidak  hanya  dihukum berupa  kebiri  kimia,  tetapi  juga dilakukan  tindakan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. 3 Komnas HAM RI melalui Komisioner  Pengkajian  dan  Penelitian mengungkapkan bahwa pemberian hukuman dengan cara pengebirian dapat dikualifikasikan  sebagai  penghukuman yang  keji  dan  tidak  manusiawi.  Hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945 pasal 28G (2) jo. UU Nomor 5 tahun 1998 tentang  Pengesahan Convention  Against Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman  lain  yang  Kejam,  Tidak Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat Manusia).
Hal  tersebut  juga  masuk  dalam pelanggaran hak atas persetujuan medis. Kekerasan  seksual,  menurutnya,  tidak hanya  bersifat  medis,  akan  tetapi  juga psikologis dan sosial. Komisioner Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI), mengungkapkan  bahwa  hak  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia.  Sejak  tahun  2016  saat  aturan tersebut  diundangkan,  sampai  dengan 2020  jika  dilihat  dari  dinamika  kasus, kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak tidak menurun. Menurutnya hal tersebut mengindikasikan Undang-Undang tersebut  tidak  memiliki  sumbangsih terhadap  penurunan  kekerasan  seksual terhadap  anak,  sehingga  perlu  telaah
3 Deti  Mega  P urnamasari,  “Komnas HAM  Nilai  Hukuman  Kebiri  Kimia  Penyiksaan Tak  Sesuai  Prinsip  HAM,” Kompas ,  n.d., https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/ 10274431/komnas-ham-nilai-hukuman-kebiri- kimia-penyiksaan-tak-sesuai-prinsip-ham,  diakses 30-05-2021.
yang lebih komprehensif untuk
penerapan sanksi tersebut 4 .
Sanksi    kebiri  kimia  di  satu  sisi diharapkan    mampu    memberikan    efek jera  serta  pencegahan  kepada  pelaku, dan  dapat  mengurangi    tingkat kekerasan    seksual    terhadap    anak. Akan  tetapi  disisi    lain    sanksi  kebiri kimia  dianggap  melanggar  Hak  Asasi Manusia(HAM).  Hak  Asasi  Manusia pada  hakikatnya  merupakan  hak  yang paling  dasar  yang  dimiliki  oleh  semua umat    manusia    sebagai  anugerah tertinggi  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa, dimanapun manusia  itu  hidup,  karena dengan    hak-hak    itu    manusia    dapat menjadi  makhluk  yang bermartabat. Di Konstitusi  tertulis  bahwa  Negara  tidak dapat  menghukum  manusia    dengan cara  merendahkan  hak  asasi  dan  nilai kemanusiaan.    Kebiri  kimia      dianggap sebuah      tindakan      kekerasan      dan dianggap      bertentangan      dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  yakni    hak    untuk    tidak disiksa,    dan  hak      untuk      bebas      dari penyiksaan      atau      perlakuan      yang merendahkan      derajat  martabatnya sebagai  manusia.
Selain    itu,    pelaksanaan    Kebiri kimia    hanya    berfokus  pada pembalasan    pelaku    bukan    kepada perbaikan.  Padahal  jika  dilihat  dari perspektif hak asasi manusia, seharusnya anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual juga memiliki hak asasi manusia karena mengalami trauma yang berkepanjangan dan juga dapat
menyebabkan  kematian  dari  kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku tersebut.
Penetapan  jenis  sanksi  dalam pidana  tidak  terlepas  dari  masalah
4 Komnas  HAM,  “HAM,  Hukuman
Kebiri  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  Tidak
Sejalan
dengan
Prinsip,” n.d.,
https://www.komnasham.go.id/index.php/new s/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku- kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip- ham.html.
tujuan  yang  akan  dicapai  dalam pemidanaan. Dengan kata lain, rumusan pemidanaan  ditujukan  untuk  dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh  mana  jenis  sanksi,  baik  yang berupa  pidana  maupun  tindakan  yang ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski  jenis  sanksi  untuk  setiap  bentuk kejahatan  berbeda-beda,  namun  yang jelas  semua  penerapan  sanksi  dalam hukum  pidana  harus  tetap  berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. 5

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan  dan  menganalisis  data sekunder. 6 Dalam  penelitian  hukum yang normatif biasanya hanya
dipergunakan sumber-sumber data sekunder  saja,  yaitu  buku-buku,  buku- buku  harian,  peraturan  perundang- undangan, keputusan keputusan pengadilan,  teori-teori  hukum  dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. 7

## Sanksi  Tindakan  Kebiri  Kimia  di Tinjau  dari  Perspektif  HAM  dan Tujuan Pemidanaan
Istilah HAM dikenal  dalam berbagai bahasa  asing,  antara lain,  seperti: human rights,  fundamental  rights,  des  droits  de l’homme,  the  rights  of  man,  basic  rights. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya
5 M.  Solehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum  Pidana  Ide  dasar  Double  Track  system  dan Implementasinya (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003). hlm. 7.
6 Ahmad Ainun Najib, “Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum yang  Berdasarkan  Pancasila,” Nurani  Hukum :
Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2019):  4, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v2i2.8641.
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 13.
pristilahannya  saja  yang  berbeda.  HAM dapat diartikan sebagai hak mutlak yang dipunyai  manusia  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  padanya. 8 Namun, hingga saat ini belum ada definisi HAM yang  bersifat  baku  dan  mengikat. Beberapa  definisi  yang  dikenal,  antara lain:
1. Jan Materson:
“ Human  rights  could  be  generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings .”
2. Peter R. Baehr:
“Human  rights  are  internationally agreed  values,  standards  or  rules  regulating the  conduct  of        states  towards  their  own citizens and towards non citizens.”
3. Pasal  1  angka  1  Undang-undang
No.39  Tahun  1999  Tentang  HAM dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:
“ HAM adalah seperangkat hak yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa  dan  Merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Berdasarkan  beberapa  definisi  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  HAM bersifat  melekat (inherent )  pada  diri setiap manusia, artinya HAM merupakan  karunia  dari  Tuhan  dan bukan pemberian dari manusia, penguasa  ataupun  negara.  HAM  juga bersifat  universal,  artinya  eksistensi HAM  tidak  dibatasi  oleh  batas-batas geografis  atau  dengan  perkataan  lain HAM ada di mana ada manusia. 9
8 Tina  Asmarawati,  “Perspektif  Hukum dalam  Main  Hakim  Sendiri,” Nurani  Hukum : Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2020):  55, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v3i1.8951.
9 Andrey  Sujatmoko, Hukum  HAM  dan Hukum  Humaniter (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, n.d.). hlm. 57.
Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia,  tetapi  ada  kewajiban  dasar manusia  sebagai  warga  negara  untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan hukum tidak tertulis, menghormati  HAM  orang  lain,  moral, etika,  patuh  pada  hukum  Internasional mengenai  HAM  yang  telah  diterima bangsa  Indonesia,  juga  wajib  membela negara.  Sedangkan  kewajiban  bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan  HAM  yang  telah  diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia. 10 Perserikatan Bangsa-Bangsa
menyatakan  bahwa  HAM  merupakan hak  yang  universal  artinya  berlaku kepada seluruh manusia, tanpa
memandang  ras,  gender,  suku,  agama, dan lainnya, oleh karena itu perlindungan  atas  harkat  dan  martabat hak  asasi  manusia  sangat  diperlukan, maka  setiap  negara  wajib  memiliki aturan hukum yang melindungi hak- hak warganegaranya.
Di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia  terdapat  dalam  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  dalam  Pasal  1  ayat  (1) bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  dalam diri  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  sebuah anugerah  dari-Nya,  yang  wajib  untuk dihormati, dijunjung
tinggi,
dandilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah,  demi  kehormatan  serta perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.
Selain  dalam  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pengakuan HAM di Indonesia  terdapat  dalam  Undang-
10 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung:  PT  Reflika  Aditama,  n.d.). hlm.6.
Undang  Dasar  1945  dalam  Pasal  27 hingga  Pasal  34,  maka  dalam  hal  ini perlindungan  hak  asasi  manusia  di Indonesia  telah  memiliki  pengaturan hukum.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  telah  mengatur sanksi  pidana  bagi  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan  pidana  tersebut  belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Undang-Undang  No.35  Tahun 2014 menyatakan: Pasal 76D: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang lain. Pasal 76E: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,  memaksa,  melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian  kebohongan,  atau membujuk Anak untuk melakukan  atau  membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Untuk mengatasi fenomena kekerasan  seksual  terhadap  anak, memberi  efek  jera  terhadap  pelaku,  dan mencegah  terjadinya  kekerasan  seksual terhadap anak, Pemerintah telah menambah pidana pokok berupa pidana mati  dan  pidana  seumur  hidup,  serta pidana  tambahan  berupa  pengumuman identitas pelaku. Selain itu, menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik, dan rehabilitasi.
Pasal  81  Perpu  No.1  Tahun  2016 Jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 :
1. Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi  setiap  Orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,  tenaga  kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan  anak,  atau  dilakukan oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama,  pidananya  ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  1/3  (sepertiga)  dari ancaman  pidana  juga  dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana  karena  melakukan  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 5. Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi reproduksi,  dan/atau korban meninggal  dunia,  pelaku  dipidana mati,  seumur  hidup,  atau  pidana penjara  paling  singkat  10  (sepuluh) tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun.
6. Selain  dikenai  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (3), ayat  (4),  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat  dikenai  tindakan  berupa kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (7)  diputuskan  bersama- sama  dengan  pidana  pokok  dengan memuat  jangka  waktu  pelaksanaan tindakan.
Pasal 81A:
1. Tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  81  ayat  (7)  dikenakan untuk  jangka  waktu  paling  lama  2 (dua)  tahun  dan  dilaksanakan setelah  terpidana  menjalani  pidana pokok.
2. Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan  kebiri  kimia  disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  pelaksanaan  tindakan  dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah
Kebiri  kimiawi  adalah  prosedur medis untuk menekan dorongan seksual dan  menghentikan  muncul  kembali. Kebiri  kimia  dilakukan  dengan  cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh  seseorang  agar  produksi  hormon testosteron  di  tubuh  mereka  berkurang. Hasil  akhirnya  akan  sama  seperti  kebiri bedah.  Hormon  androgen  alias  hormon laki-laki  mengatur  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  organ  reproduksi pria.  Androgen  yang  paling  aktif  dan dominan  adalah  testosteron.  Testosteron merupakan  hormon  yang  memiliki
banyak  fungsi,  salah  satunya  fungsi seksual. 11
Menurut  Pasal  73  Undang Undang  No.39  Tahun  1999:  Hak  dan kebebasan  yang  diatur  dalam  Undang- undang  ini  hanya  dapat  dibatasi  oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin
pengakuan  dan  penghormatan  terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan  kepentingan  bangsa.  Pada  intinya sanksi  tindakan  berupa  kebiri  kimia  di masukkan  untuk  menjamin  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia  serta  kebebasan  dasar  orang lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan bangsa.
Pelaku  kekerasan seksual  kepada anak  dikualifikasikan  sebagai graviora delicta atau kejahatan serius yang kejam. Di katakan demikian karena anak sangat rentan  menjadi  korban  kejahatan  dan oleh  karena  itu  harus  diberikan perlindungan.  Secara  khusus  dalam lingkungan  gereja,  kejahatan  seksual terhadap  anak  memang  dipandang sebagai graviora  delicta dan  menjadi perhatian  khusus  bagi  gereja,  seperti yang  tergambar  dalam  Ave  Maria International  Law Journal  yang berjudul The  New  Delicta  Graviora  Laws  yang ditulis Davide Cito (hal. 93):
“ Although  the  abuse  of  minors  by  a Cleric  is  a  particularly  odious  and very serious crime, it is certainly not the  only  crime  contained  in  the delicta  graviora.  However,  recent events have made this particular type of  crime  the  driving  force  of  reform, and  in  a  sense,  the  central  point  in
11 Gloria Setyvani Putri, “Presiden Jokowi Teken  PP  Kebiri  Kimia,  Apa  Itu  dan  Bagaimana Efeknya,”
2021,
https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/ 04/070000123/presiden-jokowi-teken-pp-kebiri- kimia-apa-itu-dan-bagaimana-efeknya-?page=all, diakses 30-05-2021.
the  Holy  See’s  current  penal  legal system . ” 12 Anak  menjadi  kelompok  yang sangat  rentan  terhadap  kekerasan seksual  karena  anak  selalu  diposisikan sebagai  sosok  lemah  atau  yang  tidak berdaya  dan  memiliki  ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di  sekitarnya.  Hal  inilah  yang  membuat anak  tidak  berdaya  saat  diancam  untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.  Hampir  dari  setiap  kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Anak sebagai korban kejahatan  seksual  terdampak  luar  biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat  dari  depresi,  malu,  dan  lain sebagainya. Dalam konteks ini, tindakan kebiri  kimia  dan  pemasangan  chip merupakan  hukuman  yang  sesuai. Sebab,  selain  pelaku  tidak  bisa  lagi mengulangi  perbuatannya,  pada  saat yang  sama  ini  sekaligus  sebagai general prevention bagi  orang  lain  agar  tidak melakukan kejahatan yang sama.
Tindakan  kebiri  kimia  dan pemasangan chip pada dasarnya merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  (“HAM”) ,  masuk  dalam Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan  atau  Penghukuman  lain  yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan  Martabat  Manusia.  Akan tetapi  pelaku  pada  saat  melakukan kejahatan  kekerasan  seksual  juga  tidak memikirkan  hak-hak  anak  yang  telah dilindungi oleh negara. Sehingga pelaku dapat di berikan tindakan  berupa kebiri kimiawi  sebab  Undang-Undang  telah mengaturnya dan terutama demi perlindungan anak agar tidak di rampas hak asasinya.
12 Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  “Alasan Hukum  yang  Membenarkan  Pemasangan  Chip dan  Kebiri  Kimia,” hukum  online ,  n.d., https://new.hukumonline.com/klinik/detail/lt5 ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang- membenarkan-pemasangan-chip-dan-kebiri- kimia-/, dikases 31-05-2021.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai  keseluruhan  sistem  aturan perundang-undangan  yang  mengatur bagaimana  hukum  pidana  digerakkan atau  dioperasionalkan  secara  konkret sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi pidana.
Secara singkat, “sistem pemidanaan”  dapat  diartikan  sebagai “sistem  pemberia n  atau  penjatuhan pidana .” 13
Penggunaan aspek hukum pidana  pada  saat  penjatuhan  sanksi  ini haruslah  sangat  diperhatikan,  harus ada pertimbangan  akan  pengeluaran  biaya dan efektifitas hukuman, juga pertimbangan  akan  kinerja  aparat penegak  hukum,  sebab  dikhawatirkan akan  terjadi  ketidakseimbangan  antara tujuan pemidanaan dengan implementasi penjatuhan sanksi pidananya.    Menurut  Herbet  L.Packer, dalam  penggunaan  sanksi  pidana  harus memperhatikan  syarat-syarat  sebagai berikut:  (1)  perbuatan  yang  dilarang tersebut  menurut  pandangan  sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok  dianggap  membahayakan masyarakat  dan  tidak  dibenarkan  oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;  (2)  penerapan  sanksi  pidana terhadap  perbuatan  tersebut  konsisten dengan  tujuan-tujuan  pemidanaan;  (3) pemberantasan terhadap perbuatan tersebut  tidak  akan  menghalangi  atau merintangi  perilaku  masyarakat  yang diinginkan;  (4)  perilaku  tersebut  dapat dihadapi  melalui  cara  yang  tidak  berat sebelah  dan  tidak  bersifat  diskriminatif; (5)  pengaturan  melalui  proses  hukum pidana  tidak  akan  memberikan  kesan memperberat  baik  secara  kualitatif maupun secara  kuantitatif; (6) tidak  ada pilihan-pilihan  yang  beralasan  daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan. 14
13 S.  R.  Sianturi  E.  Y.  Kanter, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2012). hlm. 71.
14 PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL HUKUM  DAN  ILMU  SOSIAL  KE  -  2,
Ditinjau  dari  Pasal  10  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  sanksi di  bagi  menjadi  2  yakni  pidana  pokok dan tambahan. Namun di dalam hukum pidana  khusus,  sanksi  tidak  hanya berupa  pokok  dan  tambahan  saja  tapi bisa berupa tindakan. Dari  segi sifatnya, sanksi  pidana  dan  tindakan  memiliki sifat yang berbeda.
Sanksi  pidana  lebih  bersifat reaktif  terhadap  suatu  perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan. Sanksi  pidana  lebih  tertuju  terhadap perbuatan  salah  seseorang  melalui pengenaan  penderitaan  atau  nestapa agar  pelaku  tindak  pidana  menjadi  jera, sedangkan  sanksi  tindakan  lebih  tertuju pada  upaya  memberi  pertolongan  agar pelaku  tindak  pidana  dapat  berubah  ke arah yang lebih baik.
Menurut David Garland, pemidanaan  merupakan  suatu  proses hukum  dimana  pelaku  tindak  pidana dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai kategori  dan  melalui  prosedur  hukum peraturan  perundangundangan  pidana. Menurut Muladi, sanksi pidana memiliki tujuan  untuk  memberikan  penderitaan istimewa  ( bijzonder  leed) kepada  pelaku tindak  pidana,  agar  pelaku  merasakan akibat  dari  perbuatan  pidana  yang dilakukannya.  Menurut  Beccaria,  tujuan utama  pemidanaan  adalah  untuk mencegah pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana baru terhadap sesama  warga  negara  dan  untuk mencegah  orang  lain  melakukan  tindak pidana yang sama. 15
Menurut Bambang Purnomo dan J.M.  van  Bemmelen  menyebutkan  ada  3 (tiga) teori pemidanaan yang terdiri atas teori pembalasan atau absolute
theorien/velgelding  theorien ,  teori  tujuan
“Merekontruksi  Ilmu  Hukum  dan  Ilmu  Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa,” 2018, 6– 12, http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SE NAHIS/index.
15 PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2.
atau relative  theorien/doel  theorien ,  dan teori gabungan atau verenignings theorien 16 : 1. Teori Pembalasan (Absolute Theorien) Teori  pembalasan  sebagaimana menurut  Johannes  Andenaes    dalam buku karya Mulyadi dan Barda Nawawi Arief  yang  berjudul  Teori-Teori  dan Kebijakan  Pidana,  memiliki  tujuan utama  ( primair )  dari  pidana  menurut teori  absolut  ialah  “untuk  memuaskan tuntutan keadilan” ( to satisfy the claims of justice )  sedangkan  pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder 17 . Hukuman  merupakan  hal  mutlak  yang harus  dijatuhkan  kepada  orang  yang telah  melakukan  tindak  kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas
perbuatannya.  Karl  O.  Cristiansen mengidentifikasi  lima  ciri  pokok  dari teori absolut, yaitu:
a. Tujuan  pidana  semata-mata  untuk pembalasan;
b. Pembatasan merupakan tujuan utama dan  di  dalamnya  tidak  mengandung sarana  untuk  tujuan  lain  seperti kesejahteraan rakyat
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
d. Pidana  harus  disesuaikan  dengan kesalahan si pelaku;
e. Pidana  melihat  ke  belakang,  ia sebagai  pencelaan  yang  murni  dan bertujuan  tidak  untuk  memperbaiki, mendidik,  atau  merosialisasi  kembali pelangar. 18
2. Teori Tujuan ( Relatieve Theorien ) Pidana  bukanlah  sekadar  untuk melakukan
pembalasan atau
pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi
16 Syaiful  Bakhri, Hukum  Pidana Perkembangan  dan  Pertumbuhannya (Yogyakarta: Total Media, 2013). hlm. 167.
17 Barda  Nawawi  Arief  Muladi, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana (Bandung:  Alumni Bandung, 2015). hlm. 11.
18 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 39.
mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  teori  ini sering  juga  disebut  teori  tujuan ( Utilitarian  Theory ). 19 Berbeda  dengan teori  pembalasan,  maka  teori  tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan  kepada  penjahat  atau kepada kepentingan masyarakat.
Selanjutnya  Karl  0.  Cristianses  memberi ciri pokok atau karakeristik teori tujuan, yaitu: 20
a. Tujuan pidana adalah pencegahan ( prevention ),Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, b. Hanya  pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada  si  pelaku  saja  (misal karena  sengaj  atau culpa )  yang memenuhi  syarat  untuk  adanya pidana,  Pidana  harus  ditetapkan berdasar  tujuannya  sebagai  alat untuk mencegah kejahatan,
c. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung  unsur  pencelaan, tetapi  baik  unsur  maupun pencelaan maupun unsur pembalasan  tidak  dapat  diterima apabila tidak membantu pencegahan  kejahatan  untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 3. Teori Gabungan ( Verenignings Theorien) Keberatan-keberatan tehadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan  jalan  pikiran  bahwa pidana  hendaknya  didasarkan  atas tujuan  unsur-unsur  pembalasan  dan
19 Muladi, Teori-Teori  dan  Kebijakan Pidana . hlm. 16.
20 Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan Pidana  Penjara  Di  Indonesia (Bandung:  Refika Aditama, 2013). hlm. 26.
mempertahankan  ketertiban  masyarakat yang  diterapkan  secara  kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya  tanpa  menghilangkan  unsur yang  lain,  maupun  pada  semua  unsur yang  ada. 21 Dasar  tiap-tiap  pidana  ialah penderitaan  yang  beratnya  sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas  mana  beratnya  pidana  dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat 22
Teori  ini  menggunakan  kedua teori  tersebut  di  atas  (teori  absolut  dan teori  relatif)  sebagai  dasar  pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: 23 a. Kelemahan  teori  absolut  adalah menimbulkan  ketidak  adilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan  bukti-bukti yang  ada  dan  pembalasan  yang dimaksud  tidak  harus  negara yang melaksanakan.
b. Kelemahan  teori  relatif  yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak  pidana  ringan  dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan  masyarakat  diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki  masyarakat  dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit
dilaksanakan.
Hukuman  atau  sanksi  adalah sesuatu  yang  harus  ada  sebagai konsekuensi  dilakukannya  kejahatan, umumnya  bersifat  menakuti.  Sebagai
21 Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Kreasi  Wacana (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). hlm. 28.
22 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). hlm. 48.
23 Rahmanuddin  Tomalili  Mulyanti Pewennei, Hukum  Pidana (Jakarta:  Mitra  Wacana Kencana, 2015). hlm. 45.
contoh  pada  masyarakat  secara  luas supaya  tidak  meniru  perbuatan  jahat yang  telah  dilakukan.  Sanksi  kepada pelaku  sendiri  di  berikan  supaya  ada efek  jera  dan  tidak  mengulangi kejahatan.
Serta sebagai upaya
perlindungan  kepada  orang  lain  atau masyarakat  pada  umumnya,  agar  tidak merasa takut, tidak mengalami kejahatan dan  tidak  tersakiti.  Pelaku  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan seksual  dapat  dikenai  sanksi  pidana berupa  kebiri,  dari  aspek  HAM  dapat dipahami  sebagai  upaya  penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan ( vergeldings ) yang memberikan efek jera terhadap
perbuatan  pidana  yang  dilakukan.  Di samping  penghukuman  dengan  unsur pembalasan  ( vergeldings) yang  diberikan tersebut, juga diharapkan dapat memperbaiki  pelaku  atas  perbuatan pidana yang dilakukan sehingga  pelaku dapat  diterima  dengan  baik  kembali dalam masyarakat.
Pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  dijatuhi sanksi  pidana  (kebiri),  dari  perspektif HAM  merupakan  tindakan  dalam rangka  memberikan  perlindungan  hak asasi  yang  tidak  dapat  dikurangi  ( non derogable rights) kepada korban, yaitu hak dasar  asasi  korban  yang  dianugerahi Tuhan  seperti  hak  untuk  reproduksi. Namun  disisi  lain,  dapat  dinyatakan bahwa  pemberian  sanksi  pidana (kebiri) merupakan pengurangan atau pembatasan  hak  asasi  ( derogable  rights ) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai  kompensasi  atas  kesalahan perbuatannya  yang  telah  mengancam rasa  aman  dan  tumbuh  kembang  hidup anak.
Pengurangan  atau  pembatasan hak  asasi  kepada  pelaku  dengan penjatuhan  sanksi  pidana  (kebiri), bertujuan  untuk  upaya  pencegahan perilaku  pelaku  ketika  keluar  dari penjara  tidak  lagi  menjadi  predator kekerasan  seksual  pada  anak.  Dalam
pengenaan  sanksi  pidana  (kebiri), diterapkan  penjatuhan  sanksi  pidana (kebiri)  kimia  dan  pemasangan  alat endeteksi  pelaku  (Chip)  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (7)Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengenaan  sanksi  pidana  pada ketentuan ini,dimaksudkan dalam rangka  mengantisipasi  dan  memberikan tindakan  represif  terhadap  peristiwa- peristiwa  tindak  kekerasan  seksual terhadap  anak  yang  sedang  terjadi  di tanah air semakin meningkat jumlahnya, yang  diberitakan  di  berbagai  media  dan mendapatkan  perhatian  serius  dari kalangan masyarakat, karena dipandang sebagai  tindak  kejahatan  yang  keji  dan meresahkan keamanan masyarakat.
Tujuan pemidanaan dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap dan tingkah laku terpidana dan di pihak lain  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan untuk  mencegah  orang  lain  dari kemungkinan  melakukan  perbuatan yang  serupa.  Sanksi  yang  tepat  akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Peraturan  mengenai  sanksi  kebiri terhadap  pelaku  merupakan  upaya perlindungan  terhadap  anak  agar  tidak menjadi  korban  kekerasan  seksual. Sehingga  sudah  sepantasnya  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang memenuhi kualifikasi dalam Perpu No.1 Tahun  2016  Jo.  Undang-Undang  No.17 Tahun  2016  di  kenakan  pidana  kebiri agar  tingkat  kejahatan  khususnya kekerasan  seksual  terhadap  anak  ini dapat berkurang.

## Penutup
Berdasarkan Uraian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan kebiri kimia  dan pemasangan chip pada dasarnya  merupakan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (“HAM”),  masuk  dalam
Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan
Perlakuan  atau  Penghukuman  lain  yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Namun  anak  sebagai  korban  kejahatan seksual  terdampak  luar  biasa,  terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa  yang  akan  datang,  akibat  dari depresi,  malu,  dan  lain  sebagainya. Tindakan  kebiri  kimia  dan  pemasangan chip merupakan hukuman yang sesuai.
Tujuan pemidanaan
dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap dan tingkah laku terpidana dan di pihak lain  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan untuk  mencegah  orang  lain  dari kemungkinan  melakukan  perbuatan yang  serupa.  Sanksi  yang  tepat  akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.
Peraturan  mengenai  sanksi  kebiri terhadap  pelaku  merupakan  upaya perlindungan  terhadap  anak  agar  tidak menjadi  korban  kekerasan  seksual. Sehingga  sudah  sepantasnya  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang memenuhi kualifikasi dalam Perpu No.1 Tahun  2016  Jo.  Undang-Undang  No.17 Tahun  2016  di  kenakan  pidana  kebiri agar  tingkat  kejahatan  khususnya kekerasan  seksual  terhadap  anak  ini dapat berkurang.
Daftar Pustaka Ali,  Mahrus. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Asmarawati,  Tina.  “Perspektif  Hukum dalam Main Hakim Sendiri.” Nurani
Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1 (2020): 55. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v3i1.8951. Bakhri, Syaiful. Hukum Pidana Perkembangan  dan  Pertumbuhannya .
Yogyakarta: Total Media, 2013.
E.  Y.  Kanter,  S.  R.  Sianturi. Asas-Asas
Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, 2012.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana .
Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
Hiariej,  Edward  Omar  Sharif.  “Alasan
Hukum yang Membenarkan Pemasangan  Chip  dan  Kebiri Kimia.” hukum online , n.d. https://new.hukumonline.com/kli nik/detail/lt5ee9fda7d210d/alasan- hukum-yang-membenarkan- pemasangan-chip-dan-kebiri-kimia- /, dikases 31-05-2021.
Komnas HAM. “HAM, Hukuman Kebiri Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual Tidak  Sejalan  dengan  Prinsip,”  n.d. https://www.komnasham.go.id/in dex.php/news/2021/2/11/1671/h ukuman-kebiri-bagi-pelaku- kejahatan-seksual-tidak-sejalan- dengan-prinsip-ham.html. Makarao, Mohammad Taufik. Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Kreasi Wacana . Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian
Hukum . Jakarta: Kencana, 2005. Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat, Konsep  dan  implikasinya  dalam perspektif  Hukum  dan  Masyarakat . Bandung: PT Reflika Aditama, n.d. Muladi, Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:
Alumni Bandung, 2015. Mulyanti Pewennei, Rahmanuddin Tomalili. Hukum  Pidana .  Jakarta: Mitra Wacana Kencana, 2015.
Munandar Sulaeman, Siti Homzah, (Ed.).
Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan  Kasus  Kekerasan .  Bandung: Refika Aditama, 2010.
Najib, Ahmad Ainun. “ Pergeseran Peran Partai  Politik  dalam  Mewujudkan Produk  Hukum  yang  Berdasarkan Pancasila.” Nurani  Hukum :  Jurnal Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2019):  4. https://doi.org/http://dx.doi.org/
10.51825/nhk.v2i2.8641.
Priyatno,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2013.

## PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL
HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE  -

## 2. “Merekontruksi Ilmu Hukum dan
Ilmu  Sosial  dalam  Membangun
Karakter  Bangsa,”  6– 12,  2018. http://eproceeding.undiksha.ac.id/ index.php/SENAHIS/index.
Purnamasa ri, Deti Mega. “Komnas HAM
Nilai  Hukuman  Kebiri  Kimia Penyiksaan  Tak  Sesuai  Prinsip HAM.” Kompas , n.d. https://nasional.kompas.com/read /2021/01/05/10274431/komnas- ham-nilai-hukuman-kebiri-kimia- penyiksaan-tak-sesuai-prinsip-ham, diakses 30-05-2021. Putri, Gloria  Setyvani.  “Presiden  Jokowi
Teken PP Kebiri Kimia, Apa Itu dan
Bagaimana Efeknya,” 2021. https://www.kompas.com/sains/r ead/2021/01/04/070000123/presid en-jokowi-teken-pp-kebiri-kimia- apa-itu-dan-bagaimana-efeknya- ?page=all, diakses 30-05-2021.
Solehuddin,  M. Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system  dan  Implementasinya .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sujatmoko,  Andrey. Hukum  HAM  dan Hukum  Humaniter .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, n.d. Vivin Riesta, Ridwan Arifin. “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Sebagai  Korban  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga.” Nurani  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2019): 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v2i1.5018.