Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
Damajanti Sri Lestari 1 , Alberta Esti Handayani 2
12 Universitas Dr Soetomo Surabaya
1 damajanti.sri@unitomo.ac.id
2 alberta.esti@unitomo.ac.id

## Abstract
Financial  Reports  are  part  of  the  manager's  accountability  report  for  an  accounting period that can be used as material to assess the work of cooperative management. The general objective of auditing financial statements is to express an opinion on the fairness of financial statements, in all material respects, in accordance with accounting principles that are generally applicable  in  Indonesia.  Fairness  of  financial  statements  is  assessed  based  on  assertions contained  in  each  element  presented  in  the  financial  statements. The  results  of  the  research conducted  on  3  (three)  Cooperatives  in  Madiun  showed  the  following  results:  KPRI  Sumber Bahagia  has  provided  a  fair  and  complete  financial  report,  even  though  there  are  several account  names  and  report  formats  that  must  be  adjusted  to  SAK  ETAP  and  Cooperative  and SME  Ministerial  Regulations  No.  12  of  2015.  KOPWAN  Sekar  Arum  and  KOPWAN  Rindu have not provided a fair and complete financial report, because they have never been audited so  that  the  preparation  of  financial  reports  must  be  adjusted  to  SAK  ETAP  and  Cooperative and  SME  Ministerial  Regulation  No.  12  of  2015. From  the  explanation  above  it  can  be concluded  that  the  understanding  of  the  financial  report  audit  at  KPRI  Sumber  Bahagia  is good, while in KOPWAN Sekar Arum and KOPWAN Rindu need to be improved.

## Keywords: Financial Report Audit, Accountability Report, SAK ETAP

## Pendahuluan
Beberapa literatur mengungkapkan bahwa Koperasi merupakan lembaga tempat dimana orang-orang yang memiliki kepentingan  relatif  homogen  berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk  usaha  dimana  bertujuan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat.  Saat ini  koperasi  di  Indonesia masih  berkembang  menuju  ke  tahap  yang lebih baik.
Setiap perusahaan pada akhir periode  harus  menyusun  laporan  keuangan dalam  rangka  melihat  posisi  keuangan  dan laba  yang  dihasilkan.  Raja  Adri  (2012:3) mengungkapkan  bahwa  tujuan  laporan keuangan  untuk  menyediakan  informasi yang  menyangkut  yang  menyangkut  posisi keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi keuangan suatu perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan merupakan bagian  dari  laporan  pertanggungjawaban pengurus  selama  satu  periode  akuntansi yang  dapat  dipakai  sebagai  bahan  untuk menilai  hasil  kerja  pengelolaan  koperasi. Auditing adalah : “ Suatu pemeriksaan yang dilakukan  secara  kritis  dan  sistematis,  oleh pihak  yang  independen,  terhadap  laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan  dan  bukti-bukti  pendukungnya, dengan  tujuan  untuk  dapat  memberikan pendapat  mengenai  kewajaran  laporan keuangan tersebut” .
Tujuan  umum  audit  atas  laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam  semua  hal  yang  material,  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  berterima  umum di  Indonesia.  Kewajaran  laporan  keuangan dinilai  berdasarkan  asersi  yang  terkandung dalam  setiap  unsur  yang  disajikan  dalam laporan keuangan.

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
Laporan  keuangan  koperasi  sektor
riil harus berdayaguna bagi para anggotanya,  sehingga  pihak  anggota  dapat menilai  manfaat  ekonomi  yang  diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:
1. Prestasi  unit  kegiatan  koperasi  yang  secara khusus  bertugas  memberikan  pelayanan kepada  para  anggotanya  selama  satu periode akuntansi tertentu.
2. Prestasi  unit  kegiatan  koperasi  yang  secara khusus  ditujukan  untuk  tujuan  bisnis dengan  non  anggota  selama  satu  periode akuntansi tertentu.
3. Informasi penting lainnya yang
mempengaruhi  keadaan  keuangan  koperasi jangka pendek dan jangka panjang.
Terkait  dengan  Audit  laporan keuangan  koperasi  membutuhkan  suatu pedoman  dan  persiapan  agar  laporan keuangan  dapat  disusun  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  dan  menyajikan secara  wajar serta    didukung  dengan  bukti dan  catatan  yang  memadai.  Pedoman  dan persiapan audit laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembuat laporan keuangan pada saat akan diaudit oleh pihak eksternal.
Hal  yang  paling  utama  adalah laporan  keuangan  koperasi  yang  akan diaudit  sudah  disusun  berdasarkan  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  yang mengacu  padaThe  International  financial Reporting  Standart  for  Small  and  Medium- Sized Entitas (IFRS for SMEs).
Dalam beberapa hal SAK ETAP ini memberikan kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan  dengan  SAK  umum  dengan ketentuan  pelaporan  yang  lebih  kompleks. SAK  ETAP  digunakan  bagi  perusahaan dengan  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik. Entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  adalah entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas publik  signifikan  dan  menerbitkan  laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.  SAK  ETAP  ditetapkan  oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan berlaku  efektif  mulai  tanggal  1  Januari 2011.
Untuk  itu  dipandang  perlu  adanya pendampingan  Peningkatan  Pengetahuan Dan  Ketrampilan  Audit  Laporan Keuangan Bagi  Pengelola  Koperasi  agar  Penyusunan Laporan  Keuangan  sesuai  dengan  SAK ETAP dan menyajikan secara wajar dengan didukung  bukti-bukti dan  catatan  secara lengkap  sehingga  siap  saat  akan  dilakukan audit.
Dalam  kegiatan  pendampingan  ini diperlukan  identifikasi  masalah-masalah yang  dialami  oleh  Koperasi  dalam  audit laporan keuangan. Dari hasil identifikasi ini selanjutnya  dapat  disusun  analisis  masalah dan  menentukan  kebutuhan  materi  yang akan  disampaikan  pada  saat  pembekalan yang  selanjutnya  akan  digunakan  untuk memecahkan  masalah  yang  dialami  oleh masing-masing koperasi dalam mempersiapkan audit laporan keuangan.

## Maksud, Tujuan, dan Sasaran
Kegiatan  Pendampingan  Model Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit  Laporan  Keuangan  Bagi  Pengelola Koperasi    Alumni  Peserta  Diklat  Di  Jawa Timur  dalam  rangka  menghadapi  MEA, dilaksanakan dengan maksud : Untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan  dalam  menyusun  Laporan Keuangan secara wajar dan mempersiapkan audit  laporan  keuangan  bagi  pengelola koperasi.
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Peningkatan ketrampilan penyusunan Laporan Keuangan yang wajar berdasarkan standar  akuntansi  yang  berlaku  (SAK ETAP) 2. Peningkatan ketrampilan penyiapan dokumen dan bukti pendukung terkait audit laporan keuangan koperasi Sasaran dari Kegiatan Pendampingan Model Peningkatan  Pengetahuan  Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi
Pengelola Koperasi   Alumni  Peserta  Diklat Di  Jawa  Timur  dalam  rangka  menghadapi MEA  ini  adalah  Pengelola  Koperasi Alumni  Peserta  Diklat  Di  Jawa  Timur khususnya di Kabupaten Madiun dalam hal ini  yang  ditunjuk  adalah:  KPRI  “Sumber
Bahagia”  Madiun,  Koperasi  Wanita  “Sekar Arum”  Caruban,  dan  Koper asi  Wanita “Rindu” Indikator Kinerja Indikator Kinerja, adalah terlaksananya  kegiatan  konsultasi  dan pendampingan  Koperasi  wanita  dan  KPRI di  Kabupaten  Madiun,  diukur  dengan
Indikator  Kinerja  dan  Tolok  Ukur  Kinerja sebagai berikut :
a. Capaian - Melakukan Identifikasi program Masalah - Melakukan Analisis Masalah dan menentukan Formulasi Materi Pembekalan - Pelaksanaan Pembekalan dalam rangka problem solving - Melakukan Evaluasi Kegiatan b. Keluaran Terlaksananya kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi Alumni Peserta Diklat di JAwa Timur dalam rangka Menghadapi MEA c. Hasil Audit Alporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi d. Kelompok Pengelola Koperasi Alumni Sasaran Peserta Diklat di Jawa Timur Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan kepada KOPWAN dan KPRI di Kabupaten Madiun yaitu  di  tiga  Koperasi  dan  masing-masing Koperasi dilakukan pendampingan
sebanyak  tiga  kali  dikunjungi.  Adapun sasaran  pendampingan  adalah  sebagai berikut :
a. KPRI  “SUMBER  BAHAGIA”,  Kota Madiun
b. KOPWAN  “SEKAR  ARUM”,  Desa
Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun c. KOPWAN “RINDU”, Desa Bener Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Model Peningkatan Pengetahuan  Dan  Keterampilan  Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi  Alumni  Peserta  Diklat  Di  Jawa Timur  Dalam  Rangka  Menghadapi  MEA adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan tahap pertama Melakukan  pendataan dan  identifikasi keberadaan  ke  3  koperasi  yang ditunjuk  meliputi  :  identitas  koperasi, kondisi  laporan  keuangan  koperasi yang  sudah  dibuat,  pengetahuan  dan pengalaman tentang audit dan kendala- kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan audit laporan keuangan. b. Kegiatan tahap kedua Memberikan  bimbingan,  konsultasi dan pendampingan :  Aspek Penyusunan
laporan keuangan  berbasis  SAK  ETAP Cara  mengidentifikasi  persyaratan apa  saja  yang  harus  dilakukan dalam  SAK  ETAP  dan  bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
 Aspek audit laporan keuangan serta apa  yang  perlu  dipersiapkan  terkait audit laporan keuangan
c. Kegiatan tahap ketiga Memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah dan implementasinya  terhadap  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  pengelola koperasi  dalam  mempersiapkan  audit laporan keuangan. d. Kegiatan tahap keempat Melakukan evaluasi akhir atas pelaksanaan pendampingan atas pengetahuan  dan  ketrampilan  dalam audit laporan keuangan.

## Metode Penelitian
Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan,  maka  disusun  tahap-tahap  yang sistematis  dan  terperinci  meliputi  tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
penutup.  Rincian  masing-masing  tahap tersebut adalah sebagai berikut:
A. Tahap Persiapan 1. Penyusunan  Tim  Konsultasi  dan

## Pendampingan
Sebelum  pelaksanaan  konsultasi  dan pendampingan, terlebih dahulu disusun tim  konsultasi  dan  pendampingan (struktur  organisasi  pendampingan). Hal  ini  dilakukan  agar  kegiatan konsultasi pendampingan dapat berjalan  dengan  baik  dan  efektif  serta dapat  memberikan  hasil  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Tim  konsultasi pendampingan  terdiri dari tenaga ahli,
tenaga administrasi, dan tenaga
pendamping daerah dari Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Madiun.

## 2. Studi Literatur
Merupakan  tahapan  yang  penting,  yang dipergunakan  sebagai  referensi  dalam konsultasi dan pendampingan, utamanya terkait  dengan  peraturan  perkoperasian, dan  Peraturan  menteri  koperasi  dan usaha  kecil  dan  menengah  Republik Indonesia  tentang  Pedoman  Umum Akuntansi Sektor Riil.
Adapun    literatur  /  referensi  yang mendukung antara lain :
 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh
Koperasi.
 Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi dan  UKM  No.  20/Per/M.KUKM/XI/ 2008,  tentang  Pedoman  Penilaian Kesehatan  Koperasi  Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
 Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi dan  UKM  No.  21/Per/M.KUKM/XI/ 2008,  tentang  Pedoman  Pengawasan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit
Simpan Pinjam Koperasi.
 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM No. 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Rapat Anggota Koperasi.
 Sistem  Pengendalian  Intern  oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Tahun 2003
 Undang-undang  Nomor  :  17  Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 Undang-undang  No.  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-undang  Nomor  :  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2007 tentang Pemberdayaan Koperasi,
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (KUMKM)
 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang  Pedoman  Umum  Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan UKM  No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh
Koperasi.
3. Penyusunan Instrumen  Konsultasi
dan Pendampingan Sebelum pelaksanaan kunjungan/pendampingan ke koperasi, terlebih dahulu dipersiapkan  instrumen  yang  akan membantu  tim  untuk  memperoleh data  dan  informasi  Koperasi.  Ada  2 (dua) jenis instrumen yang digunakan, yaitu Lembar Data Koperasi  dan  Lembar Identifikasi Dalam  Audit  laporan  keuangan. Lembar  data  koperasi  berisi    : identitas  koperasi,  visi-misi-tujuan, struktur organisasi, aspek administrasi organisasi, aspek administrasi  pembukuan  (akuntansi) dan  sistem  pengendalian  intern, peraturan-peraturan    yang  ada  serta catatan dari tim konsultan. Sedangkan  lembar identifikasi  dalam audit laporan keuangan berisi: kewajaran  laporan  keuangan  yang dibuat oleh koperasi dan kesesuaiannya  dengan  SAK  ETAP, dokumen dan bukti pendukung.

## B. Tahap Pelaksanaan
1. Kunjungan Pertama Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan Pada kunjungan pertama, tim konsultasi  melakukan  identifikasi  di tiga  koperasi  dengan  menggunakan dua instrumen yang telah dipersiapkan,  yaitu  pertama  Lembar Data  Koperasi  dan  yang  kedua Lembar  Identifikasi  dalam  audit laporan keuangan. Di samping dilakukan tanya jawab dengan instrumen  yang  ada,  juga  dilakukan wawancara/diskusi  dengan  Pengurus dan  Pengawas.  Hasil  dari  kegiatan tersebut  dicatat  pada  kedua  lembar instrumen  untuk  setiap  koperasi. Analisis  terhadap  hasil  rekam  data diinstrumen,  akan  digunakan  sebagai referensi  untuk  kegiatan  bimbingan,
konsultasi dan pendampingan
selanjutnya (kunjungan kedua).
2. Kunjungan Kedua
i) Memberikan
bimbingan, konsultasi dan pendampingan Menindaklanjuti  hasil  analisis  pada kunjungan pertama, maka tim melakukan kegiatan bimbingan,
konsultasi dan pendampingan meliputi:
 Aspek Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP Cara  mengidentifikasi  persyaratan apa saja yang harus dilakukan dalam SAK ETAP dan bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
 Aspek  audit  laporan  keuangan  serta apa  yang  perlu  dipersiapkan  terkait audit laporan keuangan ii) Memberi rekomendasi dan implementasi Setelah  terlaksana  kegiatan  bimbingan,
konsultasi dan pendampingan, maka tim dapat merekomendasikan
kepada pengurus  koperasi  untuk  membenahi semua  kekurangan  dalam  hal  menyusun laporan keuangan dan kewajaran penyajiannya.  Disamping  hal  tersebut, pengurus koperasi harus segera mengimplementasikan hasil
rekomendasi agar kinerja koperasi dapat meningkat .
3. Kunjungan Ketiga

## Evaluasi hasil implementasi
Evaluasi  hasil  implementasi  dilakukan dengan  tujuan  untuk  melihat  sejauh mana perkembangan (peningkatan kinerja) koperasi terhadap hasil implementasi  yang  telah  dilakukan  oleh Pengurus atas audit laporan keuangan . C. Tahap Penutup
Pada  tahap  ini,  seluruh  rangkaian pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  tertulis sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Selain  sebagai  bentuk  tanggungjawab kegiatan,  laporan  juga  dapat  digunakan sebagai  referensi  bagi  pihak-pihak  yang membutuhkan.

## Sistematika Laporan
Sistematika  laporan  kegiatan  ini terdiri dari :

## A. Laporan Pendahuluan
Laporan  Pendahuluan  merupakan laporan  awal,  sebagai  acuan  serta panduan terhadap pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pendampingan  koperasi  selanjutnya khususnya  koperasi  yang  ditunjuk diwilayah Kabupaten Madiun.

## B. Laporan Akhir
Laporan  terlaksananya  hasil  kegiatan Pendampingan Peningkatan
Pengetahuan  dan  Ketrampilan  Audit
Laporan  Keuangan  bagi  pengelola
Koperasi  di  Kabupaten  Madiun merupakan  Finalisasi  laporan  hasil kegiatan Pendampingan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia (KPRI) Sumber Bahagia 1. Identifikasi awal dan analisis
permasalahan
Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia (KPRI)  Sumber Bahagia  didirikan  pada tahun 1967 dengan beranggotakan guru SD seluruh  Kota  Madiun.  Pada  saat  berdiri bernama KPRI Pertahuma kemudian karena semakin berkembang dan bertambah banyak  anggotanya  maka  didirikanlah
Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
(KPRI)  Sumber  Bahagia  sebagai  anak cabang dari KPRI Pertahuma .
Dengan  semakin  banyaknya  anggota membuat  koperasi  ini  makin  berkembang pesat  dengan  jumlah  anggota  per  Oktober 2016  sebanyak  469  anggota,  dengan  total modal  sebesar  Rp.  6.778.344.300.  KPRI Sumber  Bahagia  kegiatan  utamanya  adalah unit  simpan  pinjam  (USP)  dan  pertokoan. UPTD  nya  tersebar  di  tiga  tempat  yaitu UPTD  Mangunharjo,  UPTD  Taman  dan UPTD Kartaraharjo.
Koperasi ini terus berkembang hingga  tahun  1996  dikukuhkan  dengan badan  hukum  No.  3078  /  A  /  P. /  12-67, tanggal  25  September  1996.  Secara  umum pengelolaan koperasi KPRI Sumber Bahagia  yang  dilakukan  oleh  Pengurus sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Terbukti pada  tahun  2012 KPRI    Sumber  Bahagia sudah  pernah  diaudit  oleh  KAP  Agung Sambodo  dan  dinyatakan wajar  dalam penyajian  laporan  keuangannya. Dalam perkembangannya  koperasi  sudah  mampu memberikan pelayanan usaha simpan pinjam  kepada  anggota  dengan  baik,  jenis pinjaman  yang  diberikan  ada  2  jenis  yaitu kredit  USP  dan  UKP.  Untuk  USP  plafon maksimal  Rp  10.000.000  sedangkan  UKP terbagi  atas  UKP  dengan  plafon  Rp 10.000.000  s/d  Rp  15.000.000,  dan  UKP Plus dengan plafon lebih dari Rp 15.000.000. Terkait dengan identifikasi
permasalahan  yang  ada  di  KPRI  Sumber Bahagia  tergolong  tidak  ada  permasalahan yang utama terkait audit laporan keuangan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi dan  UKM  No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi  Pasal  28    bahwa  KSP  dan  USP Koperasi yang mempunyai volume
pinjaman  yang  diberikan  telah  mencapai Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  tahun  buku wajib  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik atau  Kantor  Jasa  Audit,  dan  hasilnya dilaporkan  pada  Rapat  Anggota.  Mengacu pada  peraturan  Menteri  tersebut  KPRI Sumber Bahagia yang sudah pernah diaudit pada tahun 2012 sehingga laporan
keuangannya sudah tersusun baik dan sudah didukung  dengan  dokumentasi  dan  bukti catatan  yang  memadai,  karena  volume pinjaman  yang  diberikan  sudah  mencapai 2,5  M  maka  pada  saat  ini  KPRI  Sumber Bahagia  sedang  mempersiapkan  audit laporan keuangan untuk tahun 2016.
Terkait  de ngan  penerapan  SAK ETAP,  KPRI  Sumber  Bahagia  juga  sudah menerapkan  SAK  ETAP  dengan  metode accrual  basis,  tetapi  ada  beberapa  hal  yang memerlukan penyesuaian.
Adapun  identifikasi  permasalahan secara terperinci yang ada di KPRI Sumber Bahagia adalah sebagai berikut :
a. Laporan  Keuangan  Neraca  sudah disusun  dengan  baik  dan  benar  dan sudah  diperbandingkan  antara  tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
b. Laporan  Laba  Rugi  sudah  disusun tetapi harus disesuaikan dengan Peraturan  Menteri  dan  UKM  no.  12 tahun 2015 menjadi laporan perhitungan hasil usaha karena orientasi koperasi bukan profit oriented tapi kesejahteraan anggotanya.
c. Dalam penyusunan Laporan Laba Rugi
(selanjutnya  laporan  perhitungan  hasil usaha)  dalam urutannya  sebaiknya didahulukan pendapatan yang
diperoleh dari usaha utama ( pendapatan  simpan  pinjam  anggota) baru  pendapatan  lain-lain  (penjualan) sesuai Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015. d. Dalam Laporan Laba Rugi (selanjutnya  laporan  perhitungan  hasil usaha)  sebaiknya  istilah  Laba  bersih diganti SHU Kotor
e. Laporan  perubahan  ekuitas  belum diperbandingkan  dan  menunjukkan perubahan/mutasi modal.
f. Catatan  atas  laporan  keuangan  belum dibuat
2. Pelaksanaan  Kegiatan  Konsultasi dan Pendampingan
a. Aspek Penyusunan laporan Keuangan  berbasis  SAK  ETAP  dan Peraturan  Menteri  Koperasi  dan
UKM
Secara  umum  penyusunan  laporan keuangan  yang  dibuat  sudah  baik, wajar  dan  transparan.  Hanya  saja  ada beberapa  penyesuaian  yang  harus dilakukan  terkait  dengan  penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM  no.  12  tahun  2015.  Dalam konsultasi  pendampingan,  telah  di lakukan hal-hal sebagai berikut :
 Bimbingan dalam penyusunan Laporan perhitungan hasil usaha.
 Bimbingan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas.
 Bimbingan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan. b. Aspek audit laporan keuangan Secara  umum  terkait  dengan  audit laporan keuangan KPRI Sumber Bahagia  sudah  melakukan  audit  dan pengawasan  secara  kontinyu.  Audit yang pernah dilakukan tahun 2012 dan dinyatakan wajar, dan saat ini direncanakan  akan  diaudit  lagi.  Selain audit  yang  dilakukan  pihak  eksternal (KAP)  juga  secara  periodik  dilakukan pengawasan  oleh  pihak  internal  ( Badan Pengawas Koperasi).
Hal-hal yang dilakukan selama pendampingan adalah :
 Bimbingan  menyiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan saat akan diaudit
 Bimbingan cara tracer dan verifikasi dokumen dalam audit
 Bimbingan audit kas dan bank
 Bimbingan  materialitas  serta  hal- hal  yang  bisa  dianggap  material dalam bukti audit
 Bimbingan konfirmasi piutang  dan pembandingan catatan piutang
3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan Setelah diberikan Bimbingan
konsultasi  pendampingan  terkait  aspek Laporan  keuangan  dan  aspek  audit  laporan keuangan,  pengurus  dari  KPRI  Sumber Bahagia  telah  menunjukkan  kemajuan dalam  memahami  Laporan  Keuangan  dan Audit  Laporan  Keuangan,  dan  sudah mempersiapkan  semua  kelengkapan  data, dan  selalu  berkoordinasi  dengan  badan Pengawas Koperasi.
Hal ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Aspek Sebelum Pendampingan Sesudah Pendampingan Aspek Penyusunan Laporan Keuangan 1. Laporan perhitun gan Hasil Usaha Istilah yang digunakan Laporan Laba Rugi Akan diganti dengan Laporan Perhitunan Hasil Usaha Urutan penyusunannya penjualan baru pendapatan anggota
Disusun ulang dengan mendahulukan pendapatan anggota baru pendapatan lain-lain Istilah yang digunakan laba/rugi kotor Akan diganti menjadi Sisa Hasil Usaha Kotor 2. Laporan Perubaha n Ekuitas Disajikan hanya tahun berjalan Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya Belum disajikan perubahan modal, saldo awal, penambahan, dan pengurangan dan saldo akhir
Diperbaiki dengan menyajikan perubahan modal, saldo awal,
penambahan, dan pengurangan dan saldo akhir 3. Catatan atas laporan keuanga n Belum Ada Menyusun cacatan atas laporan keuangan
Aspek Audit Laporan Keuangan 1. Dokument asi Sudah dilakukan tetapi belum lengkap Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap 2. Audit Kas Sudah dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank 3. Audit piutang Belum ada konfirmasi piutang Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota 4. Audit persediaan Belum ada kartu persediaan Untuk memudahkan pencocokkan dalam perhitungan fisik diadakan kartu persediaan Koperasi Wanita Sekar Arum 1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan Koperasi  Wanita  Sekar  Arum  yang berkedudukan di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun
mempunyai  nomor  Badan  Hukum:  160  / BH / XVI.12 / 402.114 / X / 2010. Hampir sama  dengan  koperasi-koperasi  lainnya, tujuan  dari  Koperasi  ini  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  mensejahterakan para anggotanya.

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
Jika dilihat dari perkembangan jumlah anggotanya, Koperasi Wanita Sekar Arum  mempunyai  perkembangan  jumlah anggota  yang  kurang  bagus,  dari  tahun 2013  Kopwan  Sekar  Arum  memiliki  20 anggota  hingga  tahun  2015  menjadi  44 anggota  (dalam  2  tahun  hanya  bertambah 24  anggota  saja).  Hal  ini  kemungkinan disebabkan  karena  simpanan  pokok  yang dibebankan  kepada  anggota  baru  cukup besar  yaitu  Rp.  750.000  per  orang. Walaupun  simpanan  pokok  tersebut  bisa diangsur  hingga  3  tahun.  Tetapi  pada kenyataannya  ada  anggota  yang  sudah  3 tahun  belum  lunas  mengangsur  simpanan pokoknya. Besarnya simpanan pokok tersebut  yang  menyebabkan  perkembangan jumlah anggota kurang bagus.
Simpanan  pokok  yang  cukup  besar disebabkan  karena  pada  awal  pendirian, koperasi  membutuhkan  modal  yang  besar sedangkan  yang  berminat  masuk  menjadi anggota  hanya  sedikit,  sehingga  beban  per orang menjadi besar.
Sedangkan untuk penyusunan
laporan  keuangan  juga  sudah  dilakukan dengan  baik  dan  cukup  lengkap  hanya  saja masih  perlu  penyempurnaan  untuk  sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan Peraturan  Menteri  dan  UKM  no.  12  tahun 2015.
Adapun  identifikasi  permasalahan secara terperinci yang ada di Kopwan Sekar
Arum adalah sebagai berikut : a. Laporan Keuangan Neraca sudah disusun  dengan  baik  dan  benar  dan sudah  diperbandingkan  antara  tahun berjalan  dan  tahun  sebelumnya.  Tetapi terkait  dengan  Neraca  ada  beberapa  hal yang perlu dibenahi :
 Aktiva Tetap belum disusutkan
 Aktiva  Tetap  tahun  2014  tidak tercatat di Neraca 2015
 Rekening  Dana  Sosial  dan  dana pendidikan  salah  angka  dengan rekening  hutang  pihak  III  (terkait audit ini kesalahan fatal)
b. Laporan Hasil Usaha sudah disusun dan diperbandingkan tetapi harus
disesuaikan  dengan  SAK  ETAP  dan Peraturan  Menteri  dan  UKM  no.  12
tahun  2015.  Harus  dimunculkan  beban pajak sebagai pengurang SHU.
c. Laporan perubahan ekuitas belum diperbandingkan tetapi sudah menunjukkan perubahan/mutasi modal.
d. Laporan  Arus  Kas  sudah  dibuat  tetapi belum diperbandingkan
e. Catatan  atas  laporan  keuangan  sudah dibuat tetapi belum lengkap
f. Penggunaan istilah yang tidak konsisten
2. Pelaksanaan  Kegiatan  Konsultasi dan Pendampingan a. Aspek Penyusunan laporan Keuangan  berbasis  SAK  ETAP  dan Peraturan  Menteri  Koperasi  dan

## UKM
Secara  umum  penyusunan  laporan keuangan yang dibuat sudah baik tetapi ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan terkait  dengan  penerapan    SAK  ETAP  dan Peraturan  Menteri  dan  UKM  no.  12  tahun 2015.  Dalam  konsultasi  pendampingan, telah di lakukan hal-hal sebagai berikut :
 Bimbingan dalam penyusunan Neraca  Bimbingan dalam penyusunan Laporan perhitungan hasil usaha.
 Bimbingan dalam penyusunan Laporan perubahan ekuitas.
 Bimbingan  dalam  pembuatan  catatan atas laporan keuangan.
b. Aspek audit laporan keuangan Secara  umum  terkait  dengan  audit laporan  keuangan  Kopwan  Sekar  Arum sudah  melakukan  pengawasan  oleh  badan pengawas  secara  kontinyu  tetapi  belum pernah  diaudit  dan  belum  memahami  apa dan  manfaat  audit  laporan  keuangan.  Hal- hal  yang  dilakukan  selama  pendampingan adalah :
 Penjelasan  dan  pemahaman  tentang audit  laporan  keuangan  koperasi  dan manfaatnya, serta hal-hal yang dilakukan selama audit
 Bimbingan  menyiapkan  dokumen apa  saja  yang  dibutuhkan  saat  akan diaudit (terkait dokumentasi)
 Bimbingan  cara  tracer  dan  verifikasi dokumen dalam audit
 Bimbingan audit kas dan bank
 Bimbingan  materialitas  serta  hal-hal yang  bisa  dianggap  material  dalam bukti audit
 Bimbingan  konfirmasi  piutang    dan pembandingan catatan piutang
3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan Setelah diberikan Bimbingan konsultasi  pendampingan  terkait  aspek
Laporan  keuangan  dan  aspek  audit  laporan keuangan,  pengurus  dari  Kopwan  Sekar Arum  telah  menunjukkan  kemajuan  dalam memahami  Laporan  Keuangan  dan  Audit Laporan Keuangan.
Hal  ini  ditunjukkan  pada  tabel sebagai berikut:
Aspek Sebelum Pendampingan Sesudah Pendampingan Aspek Penyususnan Laporan Keuangan 1. Neraca Belum dilakukan penyusutan untuk Aktiva Tetap Akan dilakukan penyusutan aktiva tetap 2. Metode Pencacatan Cash basis Accurual basis 3. Laporan perhitungan Hasil Usaha SHU belum dikurangi beban pajak SHU dikurangi beban pajak 4. Laporan Perubahan Ekuitas Disajikan hanya tahun berjalan Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya 5. Catatan atas laporan keuangan Belum ada Menyusun catatan atas laporan keuangan Aspek Audit Laporan Keuangan 1. Dokumentasi Sudah dilakukan tetapi belum lengkap Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap 2. Audit Kas Sudah
dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank 3. Audit Piutang Belum ada konfirmasi piutang Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota 4. Audit aktiva tetap Belum konsisten aktiva tetap yang tercatat di Neraca 2014 dan 2015 Dikoreksi kembali 5. Audit Neraca Dana Sosial dan Dana Pendidikan salah posting ke hutang pihak III Koreksi dan penyesuaian 6. Audit Tidak Konsisten dalam Koreksi
Keseluruhan penggunaan istilah

## Koperasi Wanita Rindu
1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan
Berdirinya Koperasi Wanita  ”Rindu” yang  bertempat  di  Desa  Bener  Kecamatan Saradan,  Kabupaten  Madiun  dikuatkan dengan  badan  hukum  No.  42  /  BH  /  11  / 402.114 / XII /2009. Kopwan ini mempunyai  tujuan  selalu  mensejahterakan dan memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada anggota.
Koperasi  ini  mempunyai  kendala dalam  menambah  jumlah  anggotanya.  Hal ini  kemungkinan  juga  disebabkan  karena besarnya  simpanan  pokok  yang  harus dibayar  oleh  anggota  koperasi  baru  yaitu sebesar  Rp.  750.000. Dari  tahun  2013 koperasi ini memiliki 11 anggota sedangkan tahun 2015 menjadi 21 anggota (jadi selama 2 tahun hanya bertambah 10 anggota saja).
Secara umum pengelolaan administrasi organisasi, administrasi usaha, sudah dilaksanakan  oleh  pengurus  dengan  cukup baik. Sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan  yang  berbasis  SAK  ETAP  telah dilakukan walaupun belum sempurna.
Adapun identifikasi permasalahan secara  terperinci  yang  ada  di  Kopwan Rindu adalah sebagai berikut :
a. Laporan  Keuangan  Neraca  sudah  disusun dengan  baik  dan  benar  dan  sudah diperbandingkan  antara  tahun  berjalan  dan tahun  sebelumnya.  Beberapa  hal  yang terkait dengan Neraca yaitu
 Rekening perlengkapan kantor yang seharusnya  masuk  aktiva  lancar  masuk  ke kelompok aktiva tetap.
 Perhitungan  penyusutan  aktiva  tetap  juga belum jelas dari tahun ke tahun
b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha sudah disusun  dan  diperbandingkan  tetapi harus  disesuaikan  dengan  Peraturan Menteri  dan  UKM  no.  12  tahun  2015 yaitu  SHU  kotor  harus  dikurangi  pajak terlebih dahulu.
c. Laporan perubahan ekuitas belum diperbandingkan dan belum menunjukkan perubahan/mutasi modal. d. Laporan  arus  kas  harus  disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan UKM no.

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
12  tahun  2015  dan  SAK  ETAP  harus diperbandingkan
e. Catatan  atas  laporan  keuangan  belum dibuat
2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan
a. Aspek Penyusunan laporan Keuangan berbasis SAK ETAP dan Peraturan

## Menteri Koperasi dan UKM
Secara  umum  penyusunan  laporan keuangan yang dibuat sudah baik, wajar dan transparan. Hanya saja ada beberapa penyesuaian  yang  harus  dilakukan terkait  dengan  penerapan    SAK  ETAP dan Peraturan Menteri dan UKM no. 12 tahun 2015. Dalam konsultasi pendampingan,  telah  di  lakukan  hal-hal sebagai berikut :
 Bimbingan dalam penyusunan Neraca
 Bimbingan  dalam  penyusunan  Laporan perhitungan hasil usaha.
 Bimbingan  dalam  penyusunan  Laporan perubahan ekuitas.
 Bimbingan dalam penyusunan Laporan arus kas
 Bimbingan  dalam  pembuatan  catatan  atas laporan keuangan.
b. Aspek audit laporan keuangan Secara umum terkait dengan audit
laporan  keuangan  Kopwan  Rindu  sudah melakukan  pengawasan  oleh  badan pengawas tetapi belum pernah diaudit. Hal-hal yang dilakukan selama
pendampingan adalah :  Penjelasan  dan  pemahaman  tentang  audit laporan keuangan koperasi dan manfaatnya, serta hal-hal yang
dilakukan selama audit
 Bimbingan  menyiapkan  dokumen  apa  saja yang  dibutuhkan  saat  akan  diaudit (terkait dokumentasi)
 Bimbingan  cara  tracer  dan  verifikasi dokumen dalam audit
 Bimbingan audit kas dan bank
 Bimbingan  materialitas  serta  hal-hal  yang bisa dianggap material dalam bukti audit
 Bimbingan  konfirmasi  piutang    dan pembandingan catatan piutang
3. Perkembangan Pelaksanaan Konsultasi dan Pendampingan
Setelah diberikan Bimbingan konsultasi  pendampingan  terkait  aspek Laporan  keuangan  dan  aspek  audit  laporan keuangan,  pengurus  dari  Kopwan  Rindu telah menunjukkan kemajuan dalam memahami  Laporan Keuangan  dan  Audit Laporan Keuangan.
Hal  ini  ditunjukkan  pada  tabel sebagai berikut:
Aspek Sebelum Pendampingan Sesudah Pendampingan Aspek Penyusunan Laporan Keuangan 1. Neraca Perlengkapan kantor masuk pos Aktiva Tetap
Perlengkapan kantor dikoreksi masuk aktiva lancer 2. Metode pencatatan Cash basis Accrual basis 3. Laporan perhitungan HAsil Usaha SHU belum dikurangi beban pajak SHU dikurangi beban pajak 4. Laporan Perubahan Ekuitas Disajikan hanya tahun berjalan Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya Belum disusun mutasi/perubaha n modal/ekuitas Dilengkapi dengan mutasi/perubaha n ekuitas untuk mengetahui kenaikan atau penurunannya
5. Laporan Arus
Kas Sudah ada tetapi belum diperbandingka n
Diperbaiki dengan diperbandingka n 6. Catatan atas laoran keuangan Belum ada Menyusun catatan atas laporan keuangan

## 1. Aspek Audit Laporan Keuangan
1. Dokumentasi Sudah dilakukan tetapi belum lengkap Semua transaksi harus didukung dokumen dan bukti secara lengkap
2. Audit Kas Sudah dilaksanakan tetapi hanya kas yang ada di kasir
Audit akan dilakukan untuk kas di tangan/kasir dan kas di bank 3. Audit piutang Belum ada konfirmasi piutang, belum ada analisa umur piutang Akan dilakukan konfirmasi piutang kepada anggota dan menyusun analisa umur piutang
4. Audit aktiva tetap Perhitungan penyusutan belum benar Dikoreksi kembali 5. Audit keseluruhan Tidak konsisten dalam penggunaan istilah koreksi

## Kesimpulan Dan Saran
Koperasi sebagai badan hukum wajib patuh  terhadap  ketentuan  dan  peraturan  / perundang-undangan yang
berlaku, demikian juga terkait audit laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan  dan  Usaha  Kecil  Menengah  no. 15/Per/M.KUKM/IX/2015  Pasal  28  bahwa KSP  dan  USP  Koperasi  yang  mempunyai volume  pinjaman  yang  diberikan  telah mencapai  Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku  wajib  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan  pada  Rapat  Anggota.  Dalam kegiatan Pendampingan Model Peningkatan
Pengetahuan Dan Ketrampilan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi    Alumni  Peserta  Diklat  Di  Jawa Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut 1. Terkait  dengan  kewajaran  penyajian Laporan  keuangan  yang  disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan  Pembagian  Hasil  Usaha  di KPRI Sumber Bahagia telah
menyajikan secara wajar dan lengkap
laporan  keuangannya,  meski  ada beberapa  nama  rekening  dan  format laporan  yang  harus  disesuaikan dengan  SAK  ETAP  dan  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  UKM  No  12
tahun 2015. 2. Terkait  dengan  kewajaran  penyajian Laporan  keuangan  yang  disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan  Pembagian  Hasil  Usaha  di Koperasi  Wanita  Sekar  Arum  belum menyajikan secara wajar dan lengkap laporan  keuangannya,  karena  belum pernah diaudit sehingga dalam penyusunan  laporan  keuangannya harus  disesuaikan  dengan  SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi  dan  UKM  No  12  tahun 2015. 3. Terkait  dengan  kewajaran  penyajian Laporan  keuangan  yang  disusun terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, Laporan  Pembagian  Hasil  Usaha  di Koperasi Wanita Rindu belum menyajikan secara wajar dan lengkap laporan  keuangannya,  karena  belum pernah diaudit sehingga dalam penyusunan  laporan  keuangannya harus  disesuaikan  dengan  SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi  dan  UKM  No  12  tahun 2015.
4. Sebagian besar koperasi belum menyajikan  laporan  keuangan  yang diperbandingkan dan belum didukung bukti audit yang memadai.
5. Pemahaman  tentang  audit  laporan keuangan  di  KPRI  Sumber  Bahagia sudah  baik,  sementara  di  KOPWAN Sekar  Arum  dan  KOPWAN  Rindu perlu ditingkatkan lagi.

## Referensi
Undang – Undang  RI  No.  25  Tahun  1992, tentang Perkoperasian Undang – Undang  RI  No.  17  Tahun  2003, tentang Keuangan Negara Undang – Undang  RI  No.  15  Tahun  2004, tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan

## Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun
dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2010 tentang Program Pembangunan yang  Yang Berkeadilan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan  Gubernur Jawa Timur  Nomor  38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Tahun  2009  s.d 2014  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur Keputusan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  RI No 1/KEP/M.KUKM/I/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Peraturan  Menteri  Negara    Koperasi  dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008,  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi  (Perubahan  Keputusan Menteri  Koperasi  PPK  dan  M No.351/KEP/M/XII/1998). Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008,  tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit Simpan Pinjam Koperasi. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008,  tentang Pedoman  Pengawasan  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan
Pinjam Koperasi.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  No. 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi
Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015  tentang
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM No.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  oleh Koperasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) Jusup,  Al.  Haryono  (2001).  Pengauditan. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN Munawir, (1997), Auditing Modern Buku 1, BPFE, Yogyakarta