## ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM AUDITOR

## Oleh Budi Gautama Siregar
Dosen  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  IAIN Padangsidimpuan e-mail: gautamasiregar@yahoo.com

## Abstract
Ethics is a moral principle and action that becomes the basis of one's actions so that  what  he  does  is  viewed  by  society  as  a  commendable  deed  and  enhances  one's dignity and honor. Ethics is closely related to moral behavior. Professional ethics is a field  of  special  or  applied  ethics  which  is  the  product  of  social  ethics.  The  heart  of ordinary  intentions  is  also  called  karsa  or  will,  will.  And  the  content  of  this  initiative will be realized by deeds.
The legal obligation of a publik accountant is responsible for every aspect of his /  her  duties  so  that  if  an  error  occurs  as  a  result  of  the  auditor's  negligence,  then  the publik  accountant  may  be  held  accountable  by  law  as  a  form  of  auditor's  legal obligation.
The  auditor's  legal  responsibilities  are  heavier,  but  this  is  not  a  cue  to  panic. The auditor  shall  be solely responsible for  the opinion of  the financial statements  and that  opinion  shall  have  the  weight  of  integrity  and  professional  competence  based  on established standards. So legal liability is not a threat to auditors but rather a challenge to work more professionally and independently. The need for a definitive legal tool for organizing publik accountants in Indonesia to complement existing rules of the game.

## Kata Kunci: Ethics, Legal Responsibility, Auditor

## A. Pendahuluan
Profesi akuntan publik merupakan sebuah  profesi  kepercayaan  masyarakat bisnis,  dimana  eksistensinya  dari  waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis  itu  sendiri.  Profesi  akuntan  publik bertanggung  jawab  untuk  menaikkan tingkat  keandalan  laporan  keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh  informasi  keuangan  yang andal sebagai dasar pengambilan
keputusan.  Mengingat  peranan  akuntan publik  sangat  dibutuhkan  oleh  kalangan dunia  usaha,  maka  mendorong  para akuntan  publik  ini  untuk  benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya.
Akuntan  dalam  konteks  profesi bidang  bisnis,  bersama-sama  dengan profesi  lainnya,  mempunyai  peran  yang signifikan dalam operasi suatu perusahaan.  Pengertian  akuntan  menurut Sukrisno  Agus  adalah  mereka  yang  telah lulus  dari  pendidikan  Strata  Satu  (S1) program  studi  akuntansi  dan  telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui  pendidikan  profesi  akuntansi yang  diselenggarakan  oleh  beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari  Departemen  Pendidikan  Nasional atas  rekomendasi  dari  organisasi  profesi Institut Akuntan Indonesia (IAI) 1 .
Berdasarkan  bidangnya  akuntan  dapat dibedakan  menjadi  :  akuntan  pendidik, akuntan  publik,  akuntan  manajemen  dan akuntan  sektor  publik.  Dewasa  ini akuntan  telah  menjadi  salah  satu  profesi kunci  di  dalam  bidang  bisnis.  Ada  dua tanggung  jawab  akuntan  publik  dalam menjalankan  pekerjaan  profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. 2
1 Sukrisno  Agoes, Auditing, (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hal. 154 2 Santoso, Pengaruh  Pengungkapan Akuntansi,  Akuntansi  Konservatif,  Komite  Audit, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen  Laba, (Disertasi  Bandung:  Program Pasca Sarjana Unpad, 2011), hal. 54
Etika dalam auditing  adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta  mengevaluasi  bukti  secara  objektif mengenai  asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan  tujuan  untuk  menetapkan  derajat kesesuaian  antara  asersi-asersi  tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus
bertanggung  jawab  untuk  merencanakan dan  melaksanakan  audit  dengan  tujuan untuk  memperoleh  keyakinan  memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari  salah  saji  material,  baik  yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.
Masalah  etika  profesi  merupakan suatu  isu  yang  selalu  menarik  untuk kepentingan  riset.  Tanpa  etika,  profesi akuntansi  tidak  akan  ada  karena  fungsi akuntansi  adalah  penyedia  informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh  para  pelaku  bisnis.  Para  pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas  dan  kompetensi  yang  tinggi. Berbagai  pelanggaran  etika  telah  banyak terjadi  saat  ini  dan  dilakukan  oleh akuntan,  dalam  hal  ini  akuntan  publik misalnya,  berupa  perekayasaan  data akuntansi  untuk  menunjukkan  kinerja keuangan  perusahaan  agar  terlihat  lebih baik.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran
akuntan  telah  memiliki  seperangkat  kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dan masyarakat. Akuntan publik dalam menjaga  mutu  pekerjaan  profesionalnya harus berpedoman pada kode etik maupun Standar  Profesional  Akuntan  Publik (SPAP). 3
Sikap  pandang  dan  kepekaan terhadap  etika  yang  dimiliki  seseorang dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam menjalankan  profesinya  sebagai  seorang auditor eksternal (akuntan publik). Interaksi  ini  menghasilkan  sikap  etika yang baru, yang nantinya akan menentukan  tindakan  atau  keputusan sebagai auditor dalam menjalankan prinsip-prinsip etika profesi seperti dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opini dalam mengaudit suatu perusahaan.  Opini-opini  yang  diberikan auditor terdiri dari lima jenis berdasarkan standar  profesional  akuntan  publik  (PSA No.  29  SA  Seksi  508  tahun  2001)  yang terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (unquqlified opinion) , pendapat wajar tanpa pengecualian dengan  bahasa  penjelasan  yang  di tambahkan  dengan  laporan  audit  bentuk baku (unqualified opinion with explanatory  language) ,  pendapat  wajar
3 Ibid, hal. 62
dengan  pengecualian (qualified  opinion) , pendapat  tidak  wajar (adverse  opinion) dan pernyataan tidak memberi pendapat ( disclaimer of opinion ). 4
Salah  satu  tugas  akuntan  publik adalah  melakukan  audit  terhadap  laporan keuangan  klien  berdasarkan  penugasan antara  klien  dengan  akuntan  publik. Fenomena  yang  sering  terjadi  dalam penugasan audit yaitu terjadinya benturan-benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan  publik  dimana  klien  sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan  agar  laporan  keuangan yang  dibuat  mempunyai  opini  yang  baik, sedangkan  di  sisi  lain  akuntan  publik harus  dapat  memperhatikan  tugasnya secara  profesional  yaitu  auditor  harus dapat mempertahankan sikap independent dan objektif.

## B. Teori Etika
Munawir  menyebutkan  bahwa “etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak  seseorang  sehingga  apa  yang dilakukannya  dipandang  oleh  masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan  martabat  dan  kehormatan
4 Sukrisno  Agoes, Auditing;  Petunjuk Praktis  Pemeriksaaan  Akuntan  oleh  Akuntan Publik . (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 12
seseorang”. 5 Etika  sangat  erat  kaitannya dengan  perilaku  bermoral.  Sukamto mengatakan  bahwa  moral  adalah  sikap mental  dan  emosional  yang  dimiliki  oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas  atau fungsi yang  diharuskan  kelompoknya  serta loyalitas pada kelompoknya. 6
Etika  secara  harfiah  berasal  dari bahasa  Yunani  yaitu ethos yang  artinya sama  persis  dengan  moralitas  yaitu  adat kebiasaan  yang  baik. 7 Kamus  Bahasa Indonesia  menyebutkan  etika  memiliki tiga  arti  yang  salah  satunya  adalah  nilai mengenai  benar  atau  salah  yang  dianut suatu golongan atau masyarakat.
Sedangkan etika dalam bahasa Latin yaitu ethica yang  berarti  falsafah  moral.  Etika adalah tatanan moral yang telah disepakati  bersama  dalam  suatu  profesi dan ditujukan untuk anggota profesi. 8
Teori  etika  dapat  membantu proses  pengambilan  keputusan  yang berhubungan dengan moral dan justifikasi terhadap  keputusan  tersebut.  Menurut
5 Munawir  S, Analisis  Laporan
Keuangan , (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 29.
6 Sukamto,
Pengajaran
Etika
Profesional. (Makalah  yang  disampaikan  pada Seminar pengajaran Pemeriksaan Akuntansi, PAU UGM.1991), hal. 3 7 Keraf,  Gorys. Diksi  dan  Gaya  Bahasa . (Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka    Utama,  1998), hal. 23
8 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  ketiga, Jakarta; Balai  Pustaka, 2001
Duska,  teori  etika  dikembangkan  dalam tiga bagian, yaitu:
1. Utilitarianism Theory
Teori ini membahas mengenai optimalisasi  pengambilan  keputusan individu untuk memaksimumkan manfaat  dan  meminimalkan  dampak negatif. Terdapat dua jenis utilitarisme, yaitu:
a. Act  utilitarisme yaitu  perbuatan yang  bermanfaat  untuk  banyak orang.
b. Rule  utilitarisme yaitu  aturan moral yang diterima oleh masyarakat luas.
2. Deonotologi Theory
Teori  etika  ini  membahas mengenai  kewajiban  individu  untuk memberikan  hak  kepada  orang  lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruk suatu  hal  harus didasarkan pada kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan.
3. Virtue Theory Teori ini menjelaskan disposisi watak seseorang yang memungkinkan untuk bertingkah laku baik  secara  moral.  Ada  dua  jenis virtue theory , yaitu:
a. Pelaku  bisnis  individual,  seperti: kejujuran, fairness ,  kepercayaan dan keuletan.
b. Taraf perusahaan, seperti: kemarahan, loyalitas,
kehormatan,  rasa  malu  yang dimiliki oleh manajer dan karyawan. 9 C. Teori Auditing
Menurut  Sukrisno  mengatakan bahwa auditing merupakan suatu pekerjaan  yang  dilakukan  secara  kritis dan sistematis oleh pihak yang independen  terhadap  laporan  keuangan yang  telah  disusun  oleh  manajemen beserta  catatan-catatan  pembukuan  dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat  memberikan  pendapat  mengenai kewajaran  laporan  keuangan  tersebut. 10
Selanjutnya Mulyadi mendefenisikan bahwa  auditing  adalah  suatu  proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai  pernyataan-pernyataan  tentang kegiatan  dan  kejadian  ekonomi,  dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian  antara  tingkat  pernyataan- pernyataan  tersebut  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan  serta  penyampaian  hasil kepada pemakai yang membutuhkannya. 11
9 Duska,  Ronald.,  et.al. Accounting Ethics,  Second  Edition. (United  Kingdom:  John Wiley & Sons, Ltd. 2011) hal. 197 10 Op.Cit , hal. 4 11 Mulyadi. Akuntansi Biaya. (Yogyakarta: STIE YPKPN, 2009), hal. 9
Auditing  merupakan  proses  yang sistematik  yaitu  berupa  suatu  rangkaian langkah  atau  prosedur  yang  masuk  akal, berkerangka  dan  terorganisasi.  Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah  yang  direncanakan,  terorganisasi dan  bertujuan.  Proses  sistematik  tersebut ditujukan  untuk  memperoleh  bukti  yang mendasari  pernyataan  yang  dibuat  oleh individu  atau  badan  usaha,  serta  untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.  Pernyataan  mengenai    kegiatan dan  kejadian  ekonomi  maksudnya  adalah hasil  proses  akuntansi.  Pengumpulan bukti  mengenai  pernyataan  dan  evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut  dimaksudkan  untuk  menentukan kesesuaian  pernyataan  tersebut  dengan kinerja yang telah ditetapkan.
Sekelompok orang yang
melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain:
1. Audit independen yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya  kepada  masyarakat  umum terutama  dalam  bidang  atas  laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  kliennya. Audit  tersebut  terutama  ditujukan untuk  memenuhi  kebutuhan  para pemakai informasi keuangan.
.
2. Auditor  pemerintahan  yaitu  auditor profesional  yang  bekerja  di  instansi pemerintah  yang  diberi  tugas  pokok melakukan  audit  atas  pertanggung jawaban  keuangan  yang  disajikan oleh  unit-unit    organisasi  sebagai pertanggung jawaban keuangan kepada pemerintah
3. Auditor  intern  yaitu  auditor  yang bekerja  dalam  perusahaan  dan  diberi tugas  pokoknya  adalah  menentukan apakah  kebijakan  dan  prosedur  yang ditetapkan  oleh  manajemen  puncak telah  dipatuhi,  menentukan  baik  atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi  dan  efektivitas  prosedur kegiatan  organisasi  serta  menentukan keandalan  informasi  yang  dihasilkan oleh berbagai organisasi.

## D. Etika Profesi
Arens  mengatakan  bahwa  etika secara  garis  besar  dapat  didefenisikan sebagai  serangkaian  prinsip  atau  nilai moral.  Setiap  orang  memiliki  rangkaian nilai tersebut walaupun kita memperlihatkan atau tidak secara eksplisit. 12 Etika  profesi  merupakan bidang  etika  khusus  atau  terapan  yang
12 Arens,  et.al. Auditing,  an  Integrated Approach Seventh  Edition.  (Upper  Saddle  River. New Yersey: Prenrice –Hall, 2011), hal. 110
merupakan produk dari  etika sosial.  Kata hati  niat  biasa  juga  disebut  karsa  atau kehendak,  kemauan.  Dan  isi  dari  karsa inilah  yang  akan  direalisasikan  oleh perbuatan.  Dalam  hal  merealisasikan  ini terdapat 4 variabel yang terjadi, diantaranya:
1. Tujuan  baik,  tetapi  cara  untuk mencapainya yang tidak baik
2. Tujuannya  yang  tidak  baik,  namun cara mencapainya kelihatannya baik
3. Tujuannya  tidak  baik  dan  cara mencapainya juga tidak baik
4. Tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik.
Menurut Keraf dan Imam  membagi etika menjadi dua, yaitu :
a) Etika  umum,  yaitu  berkaitan  dengan bagaimana manusia mengambil keputusan  etis,  teori-teori  etika  dan prinsip-prinsip  moral  dasar  yang menjadi  pegangan  bagi  manusia dalam  bertindak,  serta  tolak  ukur dalam  menilai  baik  atau  buruknya suatu  tindakan.  Etika  umum  dapat dianalogikan
dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori- teori.
b) Etika  khusu,  yaitu  penerapan  prinsip- prinsip  moral  dasar  dalam  bidang
kehidupan  yang  khusus.  Etika  khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Etika individual yaitu
menyangkut  kewajiban  dan  sikap manusia terhadap dirinya sendiri
2) Etika  sosial, yaitu  berkaitan dengan  kewajiban,  sikap  dan  pola perilaku  manusia  dengan  manusia lainnya  salah  satu  bagian  dari etika  sosial  adalah  etika  profesi, termasuk etika profesi akuntan. 13

## E. Pemahaman Hukum dalam Kewajiban Auditor
Banyak  profesional  akuntansi  dan hukum  percaya  bahwa  penyebab  utama tuntutan  hukum  terhadap  kantor  akuntan publik  adalah  kurangnya  pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan  antara  kegagalan  bisnis  dan kegagalan  audit,  dan  antara  kegagalan audit,  dan  risiko  audit.  Berikut  ini defenisi  mengenai  kegagalan  bisnis, kegagalan  audit  dan  risiko  audit  menurut Loebbecke:
1. Kegagalan  bisnis  adalah  kegagalan yang  terjadi  jika  perusahaan  tidak mampu  membayar  kembali  utangnya atau  tidak  mampu  memenuhi  harapan
13 A.  Sony  Keraf  dan  Robert  Haryono Imam, Etika  Bisnis  Membangun  Citra  Bisnis Sebagai  Profesi  Luhur ,  (Yogyakarta,    FEUGM, 1995), hal. 41-43
para investornya, karena kondisi ekonomi  atau  bisnis,  seperti  resesi, keputusan  manajemen  yang  buruk, atau  persaingan  yang  tak  terduga dalam industri itu.
2. Kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi  jika  auditor  mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan- persyaratan  standar  auditing  yang berlaku umum.
3. Resiko  audit  adalah  resiko  dimana auditor  menyimpulkan  bahwa  laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut
disajikan salah secara material. 14
Bila di dalam melaksanakan audit, akuntan  publik  telah  gagal  mematuhi standar profesinya, maka besar kemungkinannya  bahwa  business  failure juga  dibarengi  oleh  audit  failure.  Dalam hal  yang  terakhir  ini,  akuntan  publik harus  bertanggung  jawab.  Sementara, dalam  menjalankan  tugasnya,  akuntan publik  tidak  luput  dari  kesalahan. Kegagalan  audit  yang  dilakukan  dapat dikelompokkam menjadi ordinary
14 Loebbecke, Auditing  Pendekatan terpadu  Buku  Satu. (Penerjemah  :  Amir  Abadi Jusuf, Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal.787
negligence, gross negligence, dan fraud . 15
Ordinary negligence merupakan kesalahan yang dilakukan akuntan publik, ketika  menjalankan  tugas  audit,  dia  tidak mengikuti  pikiran  sehat  ( reasonable care ). Dengan kata lain setelah mematuhi standar  yang  berlaku  ada  kalanya  auditor menghadapi  situasi  yang  belum  diatur standar.  Dalam  hal  ini  auditor  harus menggunakan  “ common  sense ”  dan mengambil  keputusan  yang  sama  seperti seorang ( typical ) akuntan publik bertindak.  Sedangkan gross  negligence merupakan  kegagalan  akuntan  publik mematuhi standar profesional dan standar etika.  Standar  ini  minimal  yang  harus dipenuhi.  Bila  akuntan  publik  gagal mematuhi standar minimal ( gross negligence )  dan  pikiran  sehat  dalam situasi  tertentu  ( ordinary  negligence ), yang  dilakukan  dengan  sengaja  demi motif  tertentu  maka  akuntan  publik dianggap  telah  melakukan fraud yang mengakibatkan  akuntan  publik  dapat dituntut  baik  secara  perdata  maupun pidana.
Sebagian besar profesional akuntan  setuju  bahwa  bila  suatu  audit gagal  mengungkapkan  kesalahan  yang
15 Daniels,  Joseph  P.  &  David  D.  Van Hoose, International  Monetary  and  Financial Economics, third Edition, (Boston: South-Western College Publisher, 2004), hal. 28
material  dan  oleh  karenanya  dikeluarkan jenis  pendapat  yang  salah,  maka  kantor akuntan  publik  yang  bersangkutan  harus diminta mempertahankan kualitas auditnya. Jika auditor gagal menggunakan keahliannya  dalam  pelaksanaan  auditnya, berarti terjadi kegagalan audit, dan kantor akuntan  publik  tersebut  atau  perusahaan asuransinya  harus  membayar  kepada mereka  yang  menderita  kerugian  akibat kelalaian  auditor  tersebut.  Kesulitan timbul bila terjadi kegagalan bisnis, tetapi bukan  kegagalan  audit.  Sebagai  contoh, jika  sebuah  perusahaan  bangkrut,  atau tidak  dapat  membayar  hutangnya,  maka umumnya  pemakai  laporan  keuangan akan  mengklaim  bahwa  telah  terjadi kegagalan  audit,  khususnya  bila  laporan audit  paling  akhir  menunjukkan  bahwa laporan  itu  dinyatakan  secara  wajar. Lebih  buruk  jika  terdapat  kegagalan bisnis  dan  laporan  keuangan  yang kemudian  diterbitkan  salah  saji,  para pemakai  akan  mengklaim  auditor  telah lalai  sekalipun  telah  melaksanakannya sesuai  dengan  standar  auditing  yang berlaku umum.
Pemahaman terhadap hukum tidaklah  mudah  mengingat  pemahaman tersebut  menuntut  suatu  kesadaran  dari perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya  dan  juga  adanya  kemungkinan
interpretasi  yang  berbeda-beda  terhadap keberadaan  suatu  hukum.  Hal  ini  juga yang  terjadi  pada  profesi  akuntan  publik di  mana  perilaku-perilaku  yang  terlibat terkadang kurang memahami secara benar apa  yang  telah  menjadi  kewajiban  yang nantinya  akan  mempunyai  konsekuensi terhadap hukum.
Suatu  pemahaman  yang  baik terhadap  hukum  akan  membawa  profesi akuntan  publik  minimal  ke  dalam praktek-praktek  yang  sehat,  yang  dapat meningkatkan performance dan kredibilitas  publik  yang  lebih  baik. Sebaliknya apabila akuntan publik kurang memahaminya pada iklim keterbukaan di era  reformasi  seperti  sekarang  ini  maka akan  dapat  membawa  perkembangan fenomena  ke  dalam  konteks  yang  lebih luas pada publik yang sudah mulai berani melakukan  tuntutan  hukum  terhadap berbagai profesi termasuk profesi akuntan publik.
F. Kewajiban Hukum Bagi Auditor
Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum  dan  peraturan  lainnya.  Auditor akan  terkena  sanksi  atas  kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional  di  dalam  kinerjanya.  Profesi ini  sangat  rentan  terhadap  penuntutan
perkara  ( lawsuits )  atas  kelalaiannya  yang digambarkan sebagai sebuah krisis. Lebih lanjut Huanakala dan Shinneka menjelaskan  bahwa  litigasi  terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau  reputasi  bagi  kualitas  dari  jasa-jasa yang  disediakan  kantor  akuntan  publik tersebut. 16
Tanggung  jawab  profesi  akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik  dapat  memberikan  kualitas  jasa yang  dapat  dipertanggung  jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik  yaitu  selalu  bersifat  obyektif  dan independen  dalam  setiap  melakukan analisa  serta  berkompeten  dalam  teknis pekerjaannya.  Terlebih-lebih  tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.
Kewajiban  hukum  auditor  dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke  pengadilan  yang  menyangkut  laporan keuangan  menurut  Loebbecke  dan  Arens serta Boynton  dan Kell yang telah diolah oleh  Azizul  Kholis,  I  Nengah  Rata,  Sri Sulistiyowati  dan  Endah  Prepti  Lestari adalah seperti berikut ini :
16 Huanakala  dan  Shinneke, Kewajiban hukum  (legal  liability)  auditor  terhadap  public pasar modal , artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003,  Penerbit  Intama Artha  Indonusa, Jakarta
1.  Kewajiban  kepada  klien  ( liabilities  to client )  kewajiban  akuntan  publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang  disepakati,  pelaksanaan  audit yang  tidak  memadai,  gagal  menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik
2.  Kewajiban kepada pihak ketiga menurut common  law ( liabilities  to third  party )  kewajiban  akuntan  publik kepada  pihak  ketiga  jika  terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan  laporan  keuangan  yang menyesatkam
3. Kewajiban  perdata  menurut  hukum sekuritas  federal  ( liabilities  under securities  laws )  kewajiban  hukum yang  diatur  menurut  sekuritas  federal dengan standar yang ketat.
4.  Kewajiban  kriminal  ( crime  liabilities )
kewajiban hukum  yang timbul sebagai akibat  kemungkinan  akuntan  publik disalahkan  karena  tindakan  kriminal menurut  undang-undang. 17
Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada,  akan  tetapi  secara  implisit  hal
17 Kholis,  Azizul,  I  Nengah  Rata,  Sri Sulistyowati, dan Endah Prapti Lestari, Kewajiban Hukum  (Legal  Liability) Auditor,  Jurnal  Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3. No.3, Desember. 2001
tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar  Profesional  Akuntan  Publik (SPAP),  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK),  Peraturan-Peraturan  mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan  dan  lain  sebagainya  yang berkenaan  dengan  kewajiban  hukum akuntan. 18 Keberadaan perangkat hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat  termasuk  kalangan  profesi untuk  melengkapi  aturan  main  yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar disatu sisi  kalangan  profesi  dapat  menjalankan tanggung  jawab  profesionalnya  dengan tingkat  kepatuhan  yang  tinggi,  dan  disisi lain masyarakat akan mempunyai landasan  yang  kuat  bila  sewaktu-waktu akan  melakukan  penuntutan  tanggung jawab  profesional  terhadap  akuntan publik.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  kewajiban  hukum bagi  seorang  akuntan  publik  adalah bertanggung  jawab  atas  setiap  aspek tugasnya  sehingga  jika  memang  terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat
18 Saleh,  AS  Rachmad  dan  Saiful  Anuar Syahdan, Perspektif  Kewajiban  Hukum  terhadap Advokasi  Akuntan  Public  di  Indonesia ,  artikel, Media Akuntansi, No.35/September oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta
dimintai  pertanggung  jawaban  secara hukum  sebagai  bentuk  kewajiban  hukum auditor.

## G.  Teknik  Mewujudkan  Tanggung Jawab Profesional
Salah satu yang mendorong meluasnya expectation gap seperti dituturkan  adalah  karena  adanya  upaya profesi  untuk  menghindari  tanggung jawab  pendeteksian  kecurangan  di  mana dimotivasi untuk melindungi kepentingan dirinya  guna  membelokkan  tekanan masyarakat  dan  mengurangi  tanggung jawab  hukum  auditor.  Tanggung  jawab hukum dapat terjadi ketika akuntan publik memberikan  jasa  profesionalnya,  semisal dalam  konteks  pasar  modal  di  mana keberadaan  akuntan  publik  sebagai  salah satu  profesi  penunjang  pasar  modal mempunyai  konsekuensi  hukum  ketika memberikan jasa profesionalnya. 19
Nuansa kepentingan publik melekat  pada  profesi  akuntan  publik. Bagaimana  profesi  akuntan  publik  ini mengatur  diri  melalui  organisasi  profesi,
19 Mulis,  S.  V.  I.,  Martin,  O.  M., Ruddock,  J.  G.,  O’Sullivan,  Y.  C.  Arora,  A.  Dan Erber ber,  E.    TIMSS  2007  assessment  frameworks. Boston:    TIMSS  &  PIRLS  International  Study Center. 2005
terutama  regulasi  dalam  hal  pelaksanaan praktik  profesional  yang  dijalankannya menjadi  penting  pula  untuk  dipahami, demikian  pula  tanggung  jawab  hukum profesi  ini  jika  terjadi  pelanggaran,  baik terhadap  aturan  profesi  maupun  aturan lain  diluar  profesi  seperti  undang-undang dan  aturan  hukum  lainnya  yang  tentunya juga  dapat  dikenakan  karena  keterlibatan profesi  ini dalam aktivitas bisnis maupun sebagai  subjek  hukum  dari  aturan  itu sendiri.
Sebagai  upaya  menegakkan self regulation ,  IAI  sebagai  wadah  organisasi profesi  telah  menetapkan  aturan  yang jelas  dan  tegas  bagi  anggotanya  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  kode etik  dan  standar  profesi.  Untuk  tujuan penegakan  disiplin  anggota  IAI,  sejak KLB  bulan  Mei  2007,  sesuai  pasal  20 ART  IAI,  dibentuk  Komite  Penegakan Disiplin Anggota (KPDA) sebagai pengganti Badan Peradilan Profesi
(BP2AP)  yang  merupakan  kelengkapan organisasi  di  tingkat  kompartemen  yang dipilih  dan  diangkat  serta  bertanggung jawab kepada Rapat
Anggota Kompartemen.  KPDA  ini  melakukan koordinasi  dengan  Majelis  Kehormatan (MK).  Untuk  fungsi  pengawasan,  sesuai pasal  17  AD  IAPI  dibentuk  Pengawas yang  terdiri  dari  Pengawas  Internal  dan
Pengawas Profesi. Proses terhadap pelanggaran  masih  menerapkan  konsep delik aduan,  artinya  pelanggaran  yang terjadi  atas  kode  etik  dan  standar  profesi hanya  akan  diproses  bila  ada  aduan  dari anggota  maupun  masyarakat/pengguna jasa  akuntan 20 .  Jika  terdapat  keberatan atas  penetapan  sanksi,  baik  pengadu  dan yang diadukan dapat mengajukan banding ke  MK.  IAI  sudah  cukup  sering menemukan  dan  memberi  sanksi  pada KAP  dan  Akuntan  Publik  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  kode  etik  maupun  standar  yang berlaku.  Pasal  9  ayat  (1)  ART  IAI menyebutkan bahwa setiap anggota dapat dikenakan  sanksi  berupa:  (a)  peringatan tertulis,  (b)  berkewajiban  mengikuti Pendidikan Profesional (PPL) bagi
anggota perseorangan, (c) denda administratif,  (d)  pembekuan  sementara sebagai  anggota,  atau  (e)  pemberhentian tetap sebagai anggota.
Profesi akuntan publik yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  hukum diatur  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas,  Undang-Undang  Pasar  Modal, Undang-Undang  Pasar  Modal,  Undang- Undang  Perbankan,  KUHP  dan  KUH
20 Satyo.  Mendorong Good  Governance dengan  Mengembangkan  Etika di    KAP.  Media Akuntansi. Edisi Oktober : 2005, hal. 39-42 .
Perdata.  Erick  yang  menangani  Bidang Advokasi IAI-KAP mengemukakan bahwa  meskipun  profesi  ini  memiliki peran  untuk  menilai  kewajaran  atas laporan keuangan yang diterbitkan manajemen,  namun  dia  tetap  memiliki tanggung  jawab  untuk  menemukan  dan mengungkapkan  adanya  kekeliruan  dan ketidak beresan. Apabila dalam menjalankan  perannya  ternyata  terdapat unsur  kebohongan  maka  pelaku  dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP pasal 103 mengatakan  ketentuan-ketentuan  dalam bab  I  sampai  bab  VIII  buku  ini  — ketentuan  umum  KUHP    juga  berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan  undang-undang  yang  lain diancam  dengan  pidana,  kecuali  oleh undang-undang ditentukan lain.

## H. Penutup
Expectation
gap antara masyarakat  dan  profesi  akuntan  publik memang  nyatanya  semakin  lebar.  Satu sisi  masyarakat  harus  memahami  posisi dan  fungsi  akuntan  dan  sisi  lain  akuntan harus  bisa  menjawab  segala  tuntutan masyarakat.  Sosialisasi  atas  jenis-jenis jasa dan batasan tanggung jawab akuntan publik  kepada  masyarakat  adalah  hal yang mutlak harus dilakukan. Masyarakat
juga  harus  menyadari  bahwa  laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan akuntan hanya bertanggung  jawab  atas  opini  yang dikeluarkan  dalam  aspek-aspek  yang material pada penugasan general audit.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, akuntan  publik  bertanggung  jawab  atas setiap  aspek  tugasnya  sehingga  jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan  oleh  kelalaian  pihak  auditor, maka  akuntan  publik  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  secara  hukum sebagai  bentuk  kewajiban  hukum  auditor dan  di  dalam  prakteknya  terbukti  bahwa setiap auditor yang melakukan pelanggaran  dapat  dituntut  secara  hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban atas audit yang dilakukannya.
Tanggung  jawab  hukum  auditor semakin  berat,  namun  hal  ini  bukanlah isyarat  untuk  menjadi  panik.  Auditor hanya  bertanggung  jawab  atas  opini mengenai  laporan  keuangan  dan  opini tersebut harus mempunyai bobot integritas  dan  kompetensi  profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan.  Jadi legal  liability bukanlah ancaman  bagi auditor  tetapi lebih merupakan tantangan untuk  bekerja lebih profesional  dan  independen.  Perlunya perangkat  hukum  yang  pasti  guna
mengatur  akuntan  publik  di  Indonesia untuk  melengkapi  aturan  main  yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar disatu sisi  kalangan  profesi  dapat  menjalankan tanggung  jawab  profesionalnya  dengan tingkat  kepatuhan  yang  tinggi,  dan  disisi lain masyarakat akan mempunyai landasan  yang  kuat  bila  sewaktu-waktu akan  melakukan  penuntutan  tanggung jawab  profesional  terhadap  akuntan publik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arens,  et.al. Auditing,  an  Integrated Approach Seventh  Edition.  Upper Saddle River. New Yersey: Prenrice –Hall, 2011
A.  Sony  Keraf  dan  Robert  Haryono Imam, Etika  Bisnis  Membangun
Citra  Bisnis  Sebagai  Profesi  Luhur
, Yogyakarta,  FEUGM, 1995
Daniels,  Joseph  P.  &  David  D.  Van Hoose, International  Monetary  and Financial Economics, third Edition,
(Boston:  South-Western  College Publisher, 2004
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta; Balai  Pustaka, 2001
Duska,  Ronald.,  et.al. Accounting  Ethics, Second  Edition. (United  Kingdom:
John Wiley & Sons, Ltd. 2011
Huanakala  dan  Shinneke, Kewajiban
Hukum  (legal  liability)  Auditor Terhadap  Publik  Pasar  Modal , artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Penerbit  Intama  Artha    Indonusa, Jakarta
Keraf,  Gorys. Diksi  dan  Gaya  Bahasa . (Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1998
Kholis,  Azizul,  I  Nengah  Rata,  Sri Sulistyowati,  dan  Endah  Prapti Lestari. Kewajiban  Hukum  (Legal Liability) Auditor , Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3. No.3, Desember. 2001
Loebbecke.  Auditing  Pendekatan  terpadu Buku  Satu,  Penerjemah  :  Amir
Abadi  Jusuf,  Jakarta:  Salemba
Empat, 2003
Munawir  S, Analisis  Laporan  Keuangan ,
(  Liberty,  Yogtakarta,  1997),  hal.
29.
Mulis,  S.  V.  I.,  Martin,  O.  M.,  Ruddock, J.  G.,  O’Sullivan,  Y.  C.  Arora,  A. Dan  Erberber,  E.    TIMSS  2007 assessment  frameworks.  Boston: TIMSS  &  PIRLS  International Study Center. 2005
Mulyadi. Akuntansi  Biaya. (Yogyakarta: STIE YPKPN, 2009
Sukrisno Agoes, Auditing, Jakarta, Salemba Empat, 2009 ---------------------, Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaaan Akuntan oleh Akuntan  Publik .    Jakarta:  Salemba Empat,2012 Santoso, Pengaruh Pengungkapan Akuntansi,  Akuntansi  Konservatif, Komite Audit, dan Kualitas Auditor Eksternal  Terhadap  Manajemen
Laba, Disertasi  Bandung:  Program Pasca Sarjana Unpad, 2011
Sukamto, . Pengajaran Etika P rofesional. Makalah  yang  disampaikan  pada Seminar  pengajaran  Pemeriksaan Akuntansi, PAU UGM.1991
Saleh,  AS  Rachmad  dan  Saiful  Anuar
Syahdan,    Perspektif  kewajiban hukum  terhadap    advokasi  akuntan publik  di  Indonesia,  artikel,  Media
Akuntansi, No.35/September oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta Satyo.  Mendorong  Good  Governance dengan  Mengembangkan  Etika  di KAP.  Media  Akuntansi.  Edisi Oktober : 2005