## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam     pada Pembangunan Ekonomi
Dewi Maharani Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dewimaharani922@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3915

## Abstract
Islam in economics is required to be able to contribute to the global economy. This paper aims to analyze monetary policy in the perspective of Islam in economics in view of the country's economic development. Monetary policy is a branch of economics that influences the country's economy. Monetary in Islam not only emphasizes the supply and demand for money, but also the principle of equity, equality and creating a fair distribution of wealth and income. This study uses literature studies, namely theoretical studies and references related to values, culture and norms that develop in the social situations studied. In this research, the writer chose to study literature or study literature by collecting reference books related to research. This research study is the implication of Islam in monetary policy on economic development in Indonesia. Monetary policy can maintain economic stability by balancing the amount of money in circulation widely and in balance. If any money in circulation is greater or less than a number of goods and services, then the economy in a country will have a negative impact.
Keywords: Monetary Policy, Islam  in Economics, Economic Development.

## Abstrak
Ekonomi Islam dituntut untuk dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian secara global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam melihat pembangunan ekonomi negara. Kebijakan moneter adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berpengaruh pada  perekonomian  negara. Moneter  dalam  Islam  bukan  hanya  menekankan  pada  penawaran  dan permintaan  uang,  tetapi  juga  prinsip  pemerataan  keadilan,  kesetaraan  dan  menciptakan  distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  studi  kepustakaan  atau  studi  literatur  dengan  mengumpulkan referensi  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Kajian  penelitian  ini  adalah  implikasi  kebijakan moneter  Islam  pada  pembangunan  ekonomi  di  indonesia.  Kebijakan  moneter  dapat  menjaga  stabilitas perekonomian, dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar secara luas dan seimbang. Jika setiap uang yang beredar lebih besar atau lebih kecil dari sejumlah barang dan jasa maka dari itu perekonomian di suatu Negara akan berdampak buruk.
Kata Kunci : Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam,  Pembangunan Ekonomi.

## Pendahuluan
Kebijakan  moneter  Islam  dalam  skala  pembangunan  ekonomi  mengacu  pada
mekanisme  yang  sesuai  pada  prinsip-prinsip  syariah  dengan  nilai-nilai  keadilan, keseimbangan serta kemaslahatan umat.
Pada  dasarnya  ekonomi  Islam  mengacu  pada  Alquran  dan  Hadist,  dimana  banyak larangan-larangan  yang  harus  kita  perhatikan,  misalnya  terkait  pada  riba.  Kebijakan moneter  dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjaga  stabilitas  ekonomi dikarenakan  kebijakan ini memungkinkan bank sentral untuk mengendalikan tingkat suku bunga  dan  pasokan  uang  pasar  keuangan.  Kebijakan  moneter  dapat  mempengaruhi perekonomian  daerah  dilihat  dari adanya  penurunan  tekanan  jumlah  uang  beredar  dan meningkatnya  suku  bunga. 1 Dalam  sistem  Islam  struktur  kelembagaan  moneter  itu  sama dengan yang ada, tetapi  Islam memiliki model operasional dalam sistem bebas bunga yang berbeda, yaitu: 2
1. Bank Sentral dan Pemerintah (Otoritas Moneter)
Sistem  ekonomi  Islam  bank  sentral  dipercaya  sebagai  pengelola  persediaan  uang  yang menentukan  program  tahunan  pertumbuhan  persediaan  uang  yang  diharapkan sebagai tujuan  ekonomi  nasional.  Sistem  operasional  yang  digunakan  dalam  mendistribusikan uang  yang  beredar  tetap  harus  bebas  bunga.  Bank  sentral  akan  membuka  rekening investasi di bank-bank lain sebagai deposito mudarabah. 3
2. Lembaga Keuangan Non-Bank
Lembaga  keuangan  misalnya  perusahaan  asuransi,  kantor  pos,  dengan  otoritas  moneter nya  bersama-sama  dengan  lembaga  keuangan.  Islam  tidak  mengenal  lembaga  keuangan konvensional namun lembaga keuangan yang berbasis syariah.
3. Masyarakat
Manajemen  moneter  Islam  merupakan  pengelola  moneter  yang  berbasis  pada  nilai Islam yang  diharapkan  menciptakan  stabilitas  harga  dan  perekonomian  yang  kondusif  dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pemb angunan ekonomi suatu negara. 4

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  yaitu  kajian  teoritis  dan  referensi  yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam  penelitian  ini  penulis  memilih  studi  kepustakaan  atau  studi  literatur  dengan mengumpulkan  referensi  dari  berbagai  sumber  seperti  buku-buku,  jurnal-jurnal  yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 5

## Pembahasan
1 Safuridar, “Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh,” Jurnal Samudra Ekonomika 02, no. 01 (n.d.).
2 Munawar  Iqbal  dan  M.  Fahim  Khan,  “A  Survey  of  Issues  And  Programme  For  Reseacrh  In  Monetary  And Fiscal Economics of Islam,” Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University , 1981, 19–21.
3 Nanang Sobarna, “Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial 01, no. 02 (n.d.).
4 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017).

## Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi  – Dewi Maharani
1. Kebijakan Moneter Islam
Kebijakan  moneter  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan untuk mengatur jumlah  uang yang  beredar  dalam  perekonomian.  Kebijakan  ekonomi  moneter  dalam Islam tertuju kepada sumber daya ekonomi, sedangkan dalam ekonomi konvensional bank  sentral  dirancang  untuk  mempengaruhi  variabel-variabel  finansial  yaitu  suku bunga  dan  tingkat  penawaran  uang.  Kebijakan  moneter  berfungsi  mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak menimbulkan inflasi sehingga menurunkan daya beli masyarakat. 6
Pada masa Rasulullah perekonomian sudah mengenal valuta asing dari Persa dan Romawi yang dikenal oleh seluruh masyarakat Arab dan menjadi alat bayar yang resmi yaitu dikenal dengan dinar dan dirham. Pada masa itu apabila peminat uang meningkat maka dinar dan dirham di impor, nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan  dirham  sama  dengan  nilai  nominalnya.  Dalam  mencapai  fungsi  sistem  moneter secara  baik  harus  dilakukan  pengawasan  secara  keseluruhan  pada  semua  sistem. Dalam Islam  kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan yaitu:
a. Kesejahteraan  ekonomi  dalam  bentuk  terpenuhinya  semua  kebutuhan  pokok manusia,  terciptanya  lingkungan  ekonomi  dalam  memanfaatkan  waktu, kemmapuan dalam pemgayaan diri, keluarga dan masyarakat baik fisik maupun mental. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai khalifah Allah. Maka dari itu, manusia hidup secara berkelompok dan saling membutuhkan.
b. Pendapatan  terdistribusi  secara  merata  melalui  konsep  adil.  Adil  merupakan menempatan sesuatu pada tempatnya, dengan keseimbangan dan perbandingan antara  hak  kita  dengan  orang  lain  dengan  seksama.  Pendapatan  yang terdistribusi sesuai konsep adil direfleksi karena adanya imbalan yang wajar atas kinerjanya (jerih payah).
c. Stabilitas nilai uang menjadi prioritas utama dalam kegiatan manejemen moneter Islam  .  Stabilitas  nilai  uang  akan  berpengaruh  pada  ekonomi  negara,  seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
2. Prinsip Kebijakan Moneter Islam
Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut: 7
a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah karena Allah pemiliki yang absolut.
b. Manusia merupakan khalifah di bumi, namun manusia bukanlah pemilik yang sebenarnya
6 Zsasa Aulia Hubara & Surya Alfi Nurrahma Nurul Jannah, “Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia,” Journal Of Management, Accounting, Economic dan Business 02, no. 04 (2021).
7 A. Wahyudi, “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip - Prinsip Islam .,” Justicia Islam ica 10, no. 01 (2013).
c. Semua yang diperoleh oleh manusia atas izin Allah, maka dari itu ingatlah pada orang-orang yang kurang beruntung. Berbagilah pada mereka karena sebagian dari rezeki yang kita miliki adalah hak mereka.
d. Kekayaaan tidak boleh ditimbun, karena Islam melarang menimbun kekayaan. Menimbun kekayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
e. Kekayaan harus diputar karena pengelolaan kekayaan dalam Islam untuk mendorong perputaraan uang yang cepat agara harta yang dimiliki tidak beredar diantara orang-orang kaya saja.
f. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dengan menghapus konflik antara golongan
g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk kepada golongan orang-orang miskin.

## 3. Instrumen Kebijakan Moneter dalam Islam
Kebijakan  moneter  dalam  Islam  secara  prinsip  tidak  jauh  berbeda  dengan  tujuan kebijakan ekonomi moneter konvensional yaitu sama-sama menjaga stabilitas mata uang baik  secara  internal  maupun  eksternal,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang diharapkan  dapat  tercapai. Stabilitas  nilai  uang  tidak  hanya  terlepas  dari  tujuan ketulusan  dan  keterbukaan  dalam  berhubungan  dengan  manusia,  dan  hal  tersebut tertuang dalam AL Qur’an dalam QS.Al.An’am:152
“……. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. …”
Kebijakan  moneter  dalam  perekonomian  Islam  terkait  pada  stok  uang  dan sasarannya  haruslah  menjamin  bahwa  pengembangan  moneter  yang  tidak  berlebihan melainkan  cukup  untuk  sepenuhnya  dapat  mengeksploitasi  kapasitas  perekonomian untuk  menawarkan  barang  dan  jasa  bagi  kesejahteraan  sosial  umum. 8 Hal  tersebut ditegaskan menuju sistem moneter yang adil.
Walaupun  tujuan  ekonomi  moneter  secara  prinsip  tidak  jauh  berbeda,  namun ekonomi  moneter  Islam  memiliki  instrumen  yang  berbeda  dengan  ekonomi  moneter konvensional. Perbedaan mendasar antar kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariahnya  yang  tidak  membenarkan  adanya  jaminan  terhadap  nominal maupun  rate return (suku bunga). Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter  maka  secara  otomatis  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  syariah  tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya .
Instrumen  moneter  syariah  adalah  hukum  syariah,  sebagian  besar  instrumen moneter  pelaksanaan  kebijakan  moneter  konvensional  maupun  surat  berharga  yang menjadi underlying -nya mengandung unsur bunga. Maka dari itu, instrumen-instrumen konvensional  yang mengandung  unsur  bunga  (bank  rates,  discount  rate,  open  market operation  dengan  sekuritas  bunga  yang  ditetapkan  didepan)  tidak  dapat  digunakan pada  pelaksanaan  kebijakan  moneter  berbasis  Islam  .  Namun,  sejumlah  instrument
8 M. Umer Chapra, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 2000).

## Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi  – Dewi Maharani
kebijakan  moneter  konvensional  berdasarkan  beberapa  pakar  ekonomi  Islam  masih dapat  digunakan  untuk  mengontrol  uang  dan  kredit,  seperti  Reserve  Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base.
Ekonomi  Islam  tidak  mengenal  ada  sistem  bunga  sehingga  kebijakan  discount  rate tidak  dapat  diterapkan  oleh  bank  sentral.  Bank  Sentral  Islam  memerlukan  instrumen yang bebas bunga agar dapat mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam  .  Dengan  begitu,  ada  beberapa  instrumen  bebas  bunga  yang  dapat  digunakan oleh  bank  sentral  untuk  meningkatkan  atau  menurunkan  uang  beredar.  Penghapusan sistem  bunga,  tidak  menghambat  untuk  mengontrol  jumlah  uang  beredar  dalam ekonomi.
Secara  mendasar,  terdapat  beberapa  instrumen  kebijakan  moneter  dalam  ekonomi Islam , antara lain: 9
a. Reserve Ratio     merupakan     persentase     tertentu    dari     simpanan     bank     yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya  sisa  uang  yang  ada  pada  komersial  bank  menjadi  lebih  sedikit,  begitu sebaliknya.
b. Moral  Suassion  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  Bank  sentral  agar  bank-bank dapat  meningkatkan  permintaan  kredit  sebagai  tanggung  jawab  mereka  ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
c. Lending Ratio dalam Islam tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
d. Refinance  Ratio  merupakan  sejumlah  proporsi  dari  pinjaman  bebas  bunga.  Ketika refinance  ratio  meningkat,  pembiayaan  yang  diberikan  meningkat,  dan  ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
e. Profit  Sharing  Ratio  merupakan  Ratio  bagi  keuntungan  (profit  sharing  ratio)  harus ditentukan  sebelum  memulai  suatu  bisnis.  Bank  sentral  dapat  menggunakan  profit sharing  ratio  sebagai  instrumen  moneter,  dimana  ketika  bank  sentral  ingin meningkatkan  jumlah  uang  beredar,  maka  ratio  keuntungan  untuk  nasabah  akan ditingkatkan.
f. Islamic  Sukuk  merupakan  obligasi  pemerintah,  di  mana  ketika  terjadi  inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
g. Government  Investment  Certificate  y aitu  Penjualan  atau  pembelian  sertifikat  bank sentral  dalam  kerangka  komersial,  disebut  sebagai Treasury  Bills .  Instrumen  ini
9 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2007).
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak  bisa  di  terima  dalam  Islam  ,  maka  sebagai  penggantinya  diterbitkan pemerintah  dengan  sistem  bebas  bunga,  yang  disebut  GIC: Government  Instrument Certificate.
Ada  beberapa  negara  dalam  menerapkan  instrumen  kebijakan  moneter  Islam termasuk  Indonesia. 10 BI  menjalankan  fungsinya  bank  sentral  dengan  instrumen- instrumen sebagai berikut:
1) Giro  Wajib  Minimum  biasa  dinamakan  juga  statutory  reserve  requirement (GWM) adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang  besarnya  ditetapkan  oleh  BI  berdasarkan  Persentase  tertentu  dari  dana pihak ketiga.
GWM  adalah  kewajiban  bank  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  prinsip kehati-  18  hatian  perbankan  (Prudential  Banking)  serta  berperan  sebagai instrumen  moneter  yang  berfungsi  mengendalikan  jumlah  peredaran  uang. Besaran  GWM  adalah  5%  dari  dana  pihak  ketiga  yang  berbentuk  IDR  (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing.
Jumlah  tersebut  dihitung  dari  rata-rata  harian  dalam  satu  masa  laporan  untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Giro wadiah; 2) Tabungan mudharabah; 3) Deposito investasi mudharabah; dan 4) Kewajiban lainnya.
Dana Pihak Ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas : a) Giro wadiah; b) Deposito investasi mudharabah; dan c) Kewajiban lainnya.  BI  mengenakan  denda  terhadap  kesalahan  dan  keterlambatan penyampaian  laporan  mingguan  yang  digunakan  untuk  menentukan  GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.
2) Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA) merupakan instrumen  yang  digunakan  oleh  bank-bank  syariah  yang  mengalami  kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia  dana  jangka  pendek  bagi  bank-bank  syariah  yang  mengalami kekurangan dana.
3) Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan 19 format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan  Sertifikat  IMA  hanya  dapat  dilakukan  oleh  bank penanam  dana  pertama,  sedangkan  bank  penanam  dana  kedua  tidak diperkenankan  memindahtangankannya  kepada  pihak  lain  sampai
10 Luqmanul Hakiem Ajuna, “Kebijakan Moneter Syariah,” Jurnal Al-Buhuts 13, no. 01 (2017): 112.

## Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi  – Dewi Maharani
berakhirnya  jangka  waktu.  Pembayaran  dilakukan  oleh  bank  syariah penerbit  sebesar  nilai  nominal  ditambah  imbalan  bagi  hasil  (yang dibayarkan  awal  bulan  berikutnya  dengan  nota  kredit  melalui  kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).
4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan instrumen Bank Indonesia sesuai  dengan  syariah  Islam  .  SWBI  juga  dapat  digunakan  oleh  bank-bank syariahyang kelebihan liquiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam  operasionalnya,  SWBI  mempunyai  nilai  nominal  minimum  Rp  500  juta dengan  jangka  waktu  dinyatakan  dalam  hari  (misalnya:  7  hari,  14  hari,  30 hari).Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debet/kredit rekening giro  di Bank  Indonesia.  Jika  jatuh  tempo,  dana  akan  dikembalikan  bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.
4. Kebijakan Moneter Islam  dalam Pembangunan Ekonomi
Kebijakan moneter merupakan langkah yang diambil bank sentral dalam mengatur pasokan  uang  yang  beredar,  dengan  tujuan  menjaga  stabilitas  harga,  memberikan pengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  serta  menjaga  stabilitas  sistem keuangan  negara.  Dalam  ekonomi  Islam  ,  tujuan  utama  ekonomi  moneter  lebih  fokus kepada  sumber  daya  ekonomi  agar  tetap  beredar  dengan  memastikan  adanya  badan usaha  ekonomi  dan  instrumen  keuangan  syariah  yang  dapat  menyerap  potensi  dari investasi masyarakat.
Kebijakan  moneter  Islam  dapat  diartikan  sebagai  pengelolaan  mata  uang  yang berlandaskan  pada  nilai-nilai  Islam  dengan  menciptakan  ekonomi  yang  stabil  dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. 11
Kebijakan moneter Islam harus bebas dari riba dikarenakan Islam melarang adanya dalam  aktivitas  ekonomi.  Pengelolaan  uang  dalam  silam  berdasarkan  pada  bagi  hasil. Pada  zaman  Nabi  praktik  moneter  dengan  menggunakan  standar  dirham  dan  dinar. Dinar dan dirham sebagai alat tukar dan alat pembayaran dengan perbandingan dinar dan  dirham  1:10.  Islam  tidak  mengenal  adanya  inflasi  mengingat  dinar  dan  dirham memiliki nilai yang stabil.
Pada  dasarnya  prinsip  ekonomi  Islam      adalah  mengubah  semua  sistem  keuangan dan  perbankan  berbasis  bagi  hasil  .  Bagi  hasil  dalam  sistem  keuangan  dan  perbankan menghasilkan  isu  dalam  pembangunan  ekonomi,  yaitu  pemanfaatan  sumber  daya keuangan dalam bentuk investasi secara maksimal dan efisien.  Namun, pada prinsipnya tujuan  kebijakan  moneter  konvensional  dengan  Islami  tidak  jauh  berbeda  sama-sama menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai.
11 Faisal  Hidayat  Dini  Abdianti,  Anisa  Restu,  Sholahuddin  Al  Ayyubi,  “Konsep  Kebijakan  Moneter  dalam Presfektif Ekonomi Islam,” Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen 01, no. 03 (2023): 213–26.
Dalam menjaga stabilitas nilai uang maka kerangka kebijakan moneter dalam Islam adalah  stok  uang,  dengan  menjamin  pengembangan  moneter  yang  tidak  berlebihan melainkan  cukup  untuk  sepenuhnya  dapat  mengeksploitasi  kapasitas  perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa untuk kesejahteraan sosial. Uang adalah public good tidak dibolehkan untuk ditimbun karena dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di  tangan  masyarakat.  Ketika  terjadi  penimpunan  kekayaan  maka  akan  berdampak padapertumbuhan dan pembangunan ekonomi .
Penimbunan  kekayaan  sangat  berimbas  pada  keberlangsungan  perekonomian sebagaimana tertuang pada QS. at Taubah 32 yang artinya; “hai orang-orang yang yang beriman,sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalanbatil dan mereka menghalang- halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah  kepada  mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”
Untuk  mewujudkan  sasaran  kebijakan  moneter  Islam  harus  dapat  mengubah masyarakat yang sejalan dengan syariat   Islam dan  melakukan  reformasi perekonomian dengan  peran  serta  dari  pemerintah  dan  semua  kebijakan  negara  termasuk  fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Sehingga praktik- praktik monopolistik dapat  dihilangkan  dan  melakukan  upaya  penggalakkan  semua  faktor  yang  mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  penelitian  diatas,  maka  penulis  menyimpulkan  beberarapa  hal dalam tulisan ini sebagai berikut:
a. Bank sentral (BI) sebagai otoritas moneter yang meliputi pengendalian besaran moneter  dan  suku  bunga  untuk  mencapai  tujuan  perekonomian  yang diinginkan.
b. Tujuan  kebijakan  moneter  adalah  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai rupiah.
c. Kebijakan moneter dalam prepektif Islam berpijak pada prinsip dasar ekonomi Islam  dengan  segala  kekuasaan  tertinggi  adalah  milik  Allah.  Manusia  hanya khalifah  di  bumi  bukan  pemilik  segalanya,  segala  yang  didapatkan  oleh manusia adalah atas izin Allah. Kekayaan yang diperoleh manusia maka harus kembali diputar agar dapat orang lain yang kurang dapat merasakan.
d. Kebijakan moneter dalam presfektif Islam bersumber pada Al-Quran Hadist.

## Daftar Pustaka

## Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi  – Dewi Maharani
A. Karim, Adiwarman. Ekonomi Makro Islam . Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2007.
Chapra, M. Umer. Sistem Ekonomi Islam . Jakarta: Gema Insani, 2000.
Dini  Abdianti,  Anisa  Restu,  Sholahuddin  Al  Ayyubi,  Faisal  Hidayat.  “Konsep  Kebijakan Moneter  dalam  Presfektif  Ekonomi  Islam.” Trending:  Jurnal  Ekonomi,  Akuntansi  dan Manajemen 01, no. 03 (2023): 213–26.
Luqmanul Hakiem Ajuna. “Kebijakan Moneter Syariah.” Jurnal Al-Buhuts 13, no. 01 (2017): 112.
Muhammad. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam . Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Munawar  Iqbal  dan  M.  Fahim  Khan.  “A  Survey  of  Issues  And  Programme  For  Reseacrh  In Monetary And Fiscal Economics of Islam.” Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University , 1981, 19–21.
Nanang  Sobarna.  “Kebijakan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islam.” Jurnal  Ilmiah  Manajemen  dan Ilmu Sosial 01, no. 02 (n.d.).
Safuridar. “Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.” Jurnal Samudra Ekonomika 02, no. 01 (n.d.).
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2017.
Wahyudi, A. “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip - Prinsip Islam .” Justicia Islam ica 10, no. 01 (2013).
Zsasa  Aulia  Hubara  &  Surya  Alfi  Nurrahma  Nurul  Jannah.  “Penerapan  Kebijakan  Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia.” Journal Of Management, Accounting, Economic dan Business 02, no. 04 (2021).