## Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur

## Fadli Jalil
Dosen Agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Aceh, Indonesia
Abstract: This study examines the economic empowerment policies through the commodity of palm  oil.  This  research  aims  is  to  investigate  the  use  of  the  palm  plantation  forum  for  the empowerment  of  former  GAM  combatants  and  conflict-affected  communities.  This  study  was conducted in East Aceh District, Aceh Province, Indonesia. This study uses qualitative methode. The results showed that the government provided palm plantation in East Aceh district for the empowerment  of former GAM combatants and victims of  the conflict have embraced 23 of  24 districts. The Location of palm plantation given to former GAM combatants and conflict-affected communities can not be separated each other, even the proposed assistance through the group. Its  members  consist  of  three  components  of  the  society,  ie  ordinary  people,  former  GAM combatants and conflict-affected communities. But, in terms of the people of Aceh, actually all the people consider themselves as victims of the bloody conflict under the Soeharto’s New Order.
Kata Kunci: Aceh; konflik; Kebijakan; Pemberdayaan; ekonomi dan Sawit.

## Pendahuluan
Ekonomi Indonesia, khususnya Aceh hingga kini masih bergantung pada sektor pertanian (perkebunan). Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor ini, walaupun tidak dapat dipastikan jumlahnya secara pasti. Komoditi sawit saat ini menjadi komoditi terpopuler di Aceh, “tanaman emas”  pasca  kasusepakatan  damai  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  pihak  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  di  Helsinki.  Komoditi  kelapa  sawit  juga  digunakanuntuk  meningkatkan perekonomian mantan GAM dan masyarakat korban konflik.
Komoditi  kelapa  sawit  memiliki  berbagai  macam  kegunaan,  baik  untuk industri pangan maupun  non  pangan.  Oleh  karena  itu  peluang  peningkatan  ekonomi    masyarakat    melalui komoditi  kelapa  sawit  masih  cukup  terbuka bagi  Aceh.  Provinsi  Aceh  memiliki  iklim  dan topografi  yang  sangat  “ideal” bagi  penggarapan  kelapa  sawit  (Firman,  dkk.,  2007:5).  Selain itu,  sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh setelah minyak dan gas.
Luasan  areal  perkebunan  kelapa  sawit  di  Aceh  terus  berkembang  dan  tidak  hanya merupakan  monopoli  perkebunan  besar  negara  atau  perkebunan besar    swasta,    tetapi    juga terdapat    perkebunan    rakyat    yang    sudah berkembang   dengan   pesat,   baik   melalui bantuan   pemerintah   maupun swadaya   masyarakat   sendiri.   Untuk   itu,   kontribusi   kelapa sawit   untuk meningkatkan perekonomian lokal tidak perlu diragukan lagi. Namun pada sisi  lain berkembangnya    perkebunan    kelapa    sawit    juga    telah    berdampak  buruk    terhadap pengembangan  dan  pembangunan  sosial,  lingkungan  dan ekonomi. Aceh menduduki peringkat daerah termiskin kelima di Indonesia dan  termiskin  se  Sumatera.  Menurut   Kepala  Badan Pusat  Statistik  Aceh, Syech  Suhaimi  pada  September  (2012)  jumlah  penduduk  miskin  di Aceh mencapai  18,58%  masih  berada  diatas  angka  kemiskinan  nasional  yang hanya 11,66% (Bisnis Aceh, 11 Februari 2013).
Fenomena  seperti  ini  juga  berlaku  di  Aceh  Timur.  Kelapa  sawit  menjadi komoditi
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
unggulan  utamanya  di  samping  komoditi  yang  lain  seperti  Kakao,  Karet,  Kopi  dan  Kelapa. Namun  tingkat  kemiskinan  mencapai  19,46%  pada  tahun  2012  (Badan  Pusat  Statistik  Aceh Timur, 2013). Di samping itu banjir sudah  menjadi  langganan  tahunan,  bahkan  meluas  ke jalan    negara    yang  mengganggu   transportasi    Aceh    –   Medan,   satu    minggu    sampai    dua minggu  lamanya.    Akibatnya    bahan    sembako    di    Aceh     langka    dan    harganya meningkat.

## Landasan Konseptual
a. Konsep Kebijakan
Kebijakan  (policy)  adalah  sebuah  instrument  pemerintah,  bukan  saja  dalam  arti government  yang  hanya   menyangkut   aparatur  negara,  melainkan  pula governance   yang menyentuh  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Kebijakan pada   intinya   merupakan   keputusan- keputusan   atau   pilihan   –   pilihan tindakan  yang  secara  langsung  mengatur  pengelolaan dan  pendistribusian sumber  daya  alam,  finansial  dan  manusia  demi  kepentingan  publik yaitu rakyat   banyak,   penduduk,   masyarakat   atau   warga   negara.   Kebijakan merupakan hasil  dari  adanya  sinergi,  kompromi  atau  bahkan  kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi,  dan  kepentingan-kepentingan  yang  mewakili  sistem  politik  suatu  negara  (Suharto. 2011)
Sementara    Winarno    (2007)    mengatakan    kebijakan    adalah    arah    tindakan  yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor dalam mengatasi suatu masalaah  atau  persoalan. Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  kebijakan yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah serangkaian  ide  atau  gagasan yang tersusun yang dijadikan sebagai pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan  yang  ditetapkan  sebagai  roadmap  pemerintah  dalam  melakukan kegiatan pembangunan.
b. Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan    dapat    dikatakan    sebagai    proses    dan    tujuan.    Sebagai    proses pemberdayaan  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  daya kelompok  lemah dalam  masyarakat.  Sementara  sebagai  tujuan,  pember- dayaan  untuk  mewujudkan  perubahan sosial  yaitu  membuat  masyarakat atau  kelompok  serta  individu  menjadi  cukup  kuat  dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto. 2008).
Pemberdayaan  merupakan  satu  strategi  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang berdasarkan  azas  kerakyatan.  Dimana  segala  upaya  diarahkan  untuk  memenuhi  keperluan masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  pemberdayaan  diaktuali-  sasikan  melalui  partisipasi  masyarakat dengan  pendampingan  yang  dila-  kukan  oleh  pemerintah  atau  lembaga  tertentu  untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho. 2001).
Menurut  Basyid,  pemberdayaan  masyarakat  tidak  saja  dilakukan  melalui pendekatan teknis   tetapi   juga   pendekatan   sosial   budaya   yang   dapat merangsang  perubahan  sikap, perilaku  dan  pola  kerja.  Untuk  mendukung proses   perubahan   tersebut   maka   peranan pemerintah   dapat   dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan  pada  pemenuhan  kebutuhan  publik  untuk  mendukung  sektor  pertanian  dan lingkungan   usaha.   (2)   Fasilitasi   percepatan   pembangunan   di   wilayah pedesaan.     (3) Fasilitasi     pembentukan     iklim     yang     kondusif     bagi perkembangan  kreatifitas  dan kegiatan    ekonomi    msyarakat    serta    investasi.  (4)  Penerapan  berbagai  pola  pemberdayaan masyarakat petani.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Menurut   Burhan   (2011)   pemberdayaan   petani   dilakukan   dengan   cara memposisikan para  petani  sebagai  mitra  atau  subjek  dalam  perencanaan, pelaksanaan    dan    pengawasan program    pemberdayaan.    Untuk    itu, pendekatan  dapat  dilakukan  secara  partisipatif  dan dialogis  memadukan pendekatan      dari      bawah      dan      dari      atas      dalam      merumuskan program,pendekatan   dengan   mempertimbangkan   kondisi   sosio   kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.
c. Kelapa Sawit
Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak berkembang di Amerika   dan Asia   Tenggara   (Adams,   2011).   Secara   usia   kelapa   sawit dikategorikan  sebagai tanaman tahunan.  Ia  merupakan  komoditas andalan untuk  ekspor  non  migas.  Indonesia  merupakan negara  pengekspor  kelapa sawit  terbesar,  kemudian  disusul  oleh  Malaysia  dan  Papua  New Guinea (Portal Nasional Republik Indonesia, 2010).
Pemanfaatan    kelapa    sawit    lebih    populer    digunakan    sebagai    minyak    nabati  yang dihasilkan  dari  daging  buah  dan  perasan  biji.  Kelapa  sawit  memiliki nilai  konsumtif  dan nilai    ekonomis.    Minyak    kelapa    sawit    adalah    minyak  nabati        yang        paling        banyak diperdagangkan    di    dunia,    produksinya menempati  tingkat  pertama  minyak  nabati  yang mencapai  sekitar  45  juta ton  (Adams,  2011),  dan  menempati  urutan  kedua  dari   minyak nabati  yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Suyatno  (2005)  metode penelitian   kualitatif   adalah   penelitian   yang   menghasilkan   data deskriptif  berupa  kata- kata  lisan  Maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang dapat  diamati  dari  orang-orang  yang dikaji.    Sejalan    dengan    itu,    Kirk    dan  Miller  (1986)  menyatakan  bahwapenelitian  kualitatif adalah tradisi tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung pada pengamatan  manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan  berhubungan  dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
Selanjutnya  menurut  Denzin  dan  Lincoln  (1987)  dalam  Moleong  (2007) penelitian kualitatif   adalah   penelitian   yang   menggunakan   latar   ilmiah dengan  maksud  menafsirkan fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan melibatkan pelbagai metode yang ada. Dengan demikian  penelitian  kualitatif  didasarkan  pada  upaya  membangun  pandangan  mereka  yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan menyeluruh. Dalam hal ini    penelitian    kualitatif    berupaya    menyajikan    dunia    sosial    dari    segi  konsep,  perilaku, perspektif dan persoalan tentang manusia yang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah mantan GAM dan masyarakat korban konflik serta pihak  pemerintah  atau  dinas  terkait  di  Kabupaten Aceh  Timur.  Dengan  maksud  mendapatkan gambaran secara nyata dan terevaluasi mengenai strategi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan evaluatif sifatnya.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui;  (1)  wawancara mendalam, dengan    cara    mengajukan    pertanyaan    kepada    informan    yang  ditentukan  secara purposive(Bupati dan Kepala dinas terkait, mantan GAM dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur) guna mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif; (2) observasi non  partisipan,  dan  (3)  studi  dokumentasi  seperti  bulletin,  laporan  tahunan,  jurnal,  majalah, koran, foto, dan catatan/laporan/arsip.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  model  interakatif Miles  dan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Haberman.  Analisis  data  dilakukan  dalam  tiga  tahapan,  yang lakukan sejak pengumpulan data dimulai yaitu: Reduksi data adalah proses pemilihan   dan   penyederhanaan   data   kasar yang   muncul   dari   catatan lapangan.  Penyajian  data  adalah  penyajian  sekumpulan  informasi dalam bentuk   teks   naratif   yang   dibantu   dengan   metrik   dan   table.   Penarikan kasusimpulan adalah  mencari  makna,  pola-pola,  penjelasan,  alur  sebab akibat, dan  proposisi.  Dilakukan secara cermat dan sistematis  dengan cara verifikasi,  memeriksa  kembali  catatan  lapangan, sehingga  data-data  yang ada teruji validitasnya (Sugiyono, 2013).

## Hasil Penelitian
Hasil   penelitain   Asnawi,   dkk.   (2013)   tentang   Pengembangan   Coloring Economic Models,  Satu  Strategi  Kemitraan  antara  Sektor  Karet  dan  Kelapa  Sawit  sebagai  Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di  Provinsi Aceh,  menyebutkan bahwa Aceh Timur memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 16.573 Ha2  dengan produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal    sawit    rakyat    Aceh    Timur    tahun    2013    yaitu    19.853,50    Ha    yang  tersebar  di  24 Kecamatan (BPS Aceh Timur, 2014).
Luas  areal  kelapa  sawit  bantuan  untuk  mantan  kombatan  GAM  dan  korban  konflik    di Aceh  Timur  SEKITAR3.726  Ha,  yang  tersebarpada  23  kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak  3.408 orang  (Dokumen  Laporan  Dinas  Kehutanan   dan   Perkebunan    Aceh   Timur, 2014).    Untuk    lebih    jelas    dapat  dilihat  pada  gambar6.2  berikut.  Dalam  gambar  peta  yang disajikan  terlihat  bahwa  hanya  satu  kecamatan  saja  yang  tidak  mendapat  bantuan  untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Simpang Jernih. Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak  barat  mendapat  bantuan  lebih  dari 400  Ha.  Yang  pali  g kecil perolehan  bantuan  kelapa  sawit  dari  Pemerintah  Aceh  yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi,
Darul  Falah,  Banda  Alam,  Idi  Rayeuk  dan  Darul  Ihsan  yaitu  kurang  dari  50  Ha.  Jika dibandingkan  dengan  luas  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  rakyat  di  Kabupaten  Aceh  Timur, jumlah  bantuan  kelapa  sawit  yang  diberikan  untuk  mantan    Kombatan    GAM    dan    Korban Konflik  adalah  mencapai  18,8  %. Besarnya   bantuan   yang   diberikan adalah rata-rata seluas 1,1 Ha
Gambar: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik setiap Kecamatan di Aceh Timur
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Menurut   Nasruddin   Abubakar,   mantan   wakil   bupati   (17   Mei   2014) Pemerintah Kabupaten  Aceh  Timur  pada  tahun  2009  telah  berupaya  untuk  meningkatkan    kesejahteraan mantan  kombatan  GAM  dan  korban  konflik, melalui bantuan Kementerian BUMN. Luas areal yang direncanakan sebesar 15.000  Ha  atau  senilai  2  milyar.  Namun  program  tersebut  tidak dapat direalisasikan,    karena    ketidaksiapan    Pemerintah    Aceh    Timur    dalam memenuhi persyaratan  administrasi  ketika  itu  (Aceh  Timur  belum  memiliki  data  yang  akurat  tentang kelompok penerima manfaat, sementara lahannya sudah ada).
Sebenarnya  pada  awalnya  Koperasi  Bina  Nanggroe  sudah  menyediakan  data  lahan  dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan relative falid, namun oleh Muslem  Hasbullah  (Bupati  Aceh  Timur  ketika  itu)  menolak  Koperasi  Bina  Nanggroe  dan mengusulkan koperasi  yang  lain. Kedua kelompok ini  mempunyai kepentingan  yang berbeda- beda.  Sehingga  sampai  akhir  jabatan  pemerintahan  Muslem  dan  Nasruddin,  program  bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas realisasinya. Padahal jika program pemberdayaan tersebut berjalan, maka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur kedepan.
Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui pemberian lahan dan bantuan penanaman sawit sangat bagus, akan tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat  kreativitas penerima untuk mengembangkan diri  mereka karena terbiasa dengan hanya menerima  bantuan  yang  dapat  meningkatkan  ketergantungan  masyarakat  kepada  bantuan. Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan hanya berdampak positif dalam jangka pendek.Dimana masyarakat penerima bantuan akan cendrung menjual apa yang mereka dapatkan.  Seharusnya  kebijakan  pemberian  bantuan  untuk  pemberdayaan  harus  dilakukan dengan  pemberian  kapasitas  penerima  melalui  pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  serta membangun kapasitas masyarakat supaya mereka mengannggap bahwa program bantuan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.
Sementara    menurut    Pak    Ibrahim,    Ka    TU    Dinas    Perkebunan    Aceh TIMUR(17 Mei  2014),  Aceh  Timur  mempunyai  lahan  sekitar  115  Hektare  yang  dimanfaatkan    untuk penanaman  sawit  oleh  masyarakat.  Lahan  tersebut dikelola   dengan   sumber   dana   reguler untuk   pembukaan   lahan   dan penanaman   sawit.   Akan   tetapi   terdapat   satu   kendala, yaitu      masalah  koordinasi  antara  Dinas  Perkebunan  Aceh  Timur  dengan  Dinas  Perkebunan Provinsi Aceh dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah  Provinsi  sudah  mendesain  programnya  sedimikian  rupa,  tetapi  tiba-tiba disuruh buat  Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat,karena untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah ada, lokasinya  sudah  jelas.  Biasanya  pihak  dinas  (Provinsi)  menyuruh  dinas  kabupaten  untuk membuat  usulan,  tetapi  formalitas  saja  dari  kami.  Akibatnya  kami  tidak  mau,  kami  suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya lahan, provinsi buat program sendiri tanpa menganulir program ke kabupaten”.
Beliau  melanjutkan  sebagaimana  yang  terjadi  pada tahun  2012,  ada  lahan  di  Julok   dan Pante  Bidari,  luas  areal  100  hektare,  danPengelolanya  (diketua oleh    si    Baret).    Masyarakat korban    konflik    dan    mantan    kombatan mengusulkan  bantuan  langsung  ke  dinas  provinsi, namun    mereka  tidak  menyebutkan    secara   terperinciidentitas    mereka    apakah    mereka korban  konflik    atau   kombantan.    Akan    tetapi    kedua   kriteria   tersebut   ada    sama  mereka (pengurus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan ke dinas,  tetapi  ada  juga  di antara    mereka    yang    mengusulkan    bantuan    ke  Dewan  Provinsi  (anggota  DPRA)  untuk
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
mendapatkan  dana  ‘aspirasi’  dewan.  Dalam    perjalanannya,    sebahagian    mereka    ada    yang mendapatkan    bantuan  (dari    aspirasi    dewan),    tetapi    juga    tidak    diberitahukan    ke    dinas kabupaten,  mereka    mengurus    sendiri    langsung    keBanda    Aceh,    tidak    melibatkan    Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, padahal  areal  lahan  yang diusulkan  berada di dalam kawasan  Aceh  Timur.  Oleh  sebab  itu,  dapat  kami  katakan  bahwa  areal  lahan  sawit  untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada.
Selain  itu,  pada  tahun  2010  Irwandi  (Gubernur)  juga  memberikan  bantuan  pembukaan lahan  dan  penanaman  sawit  seluas  40  Hektare,  yang  berlokasi  di  Buket  Makmur  Julok  Aceh Timur. Dikordinir oleh si Mamplam. Program ini  didampingi  oleh  pak  Basarudin3   dari  Dinas Perkebunan  Aceh  Timur. Berdasarkan   kenyataan   ini,   menjelaskan   bahwa   di   Aceh   Timur telah diberikan bantuan untuk kelompok miskin,  yang terdiri dari korban konflik dan  mantan komabtan  GAM.  Mereka  umumnya  ketika  memohan  bantuan mengatasnamakan   Komite Peralihan   Aceh   (KPA)   /   Parti   Aceh   (PA)4, sehingga pihak dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai   hari   ini   yang   paling   sering   datang   ke   kantor   untuk minta bantuan/proyek  adalah  orang  KPA/PA,  semntera  masyarakat  biasa  jarang sekali datang ke kantor.
Namun    demikian,    jumlah    areal    lahan    sawit    yang    disebutkan    di    atas    tidak diperuntukkan    secara    khusus    kepada    mantan    kombatan    GAM    dan masyarakat korban konflik,  tidak  terlihat  secara  jelas  terpisahkan  dari  areal  sawit    masyarakat    lainnya,    karena semua    masyarakat    menganggap    dirinya  korban      konflik.      Seperti      diutarakan      oleh masyarakat   dalam   FGD   (28 September 2014):
“Jangan  ditanya  berapa  jumlah  korban  konflik  yang  menerima  bantuan  dan  anggota koperasi.  Semua  masyarakat  Aceh,  khususnya  kami  di  Aceh  Timur  adalah  korban  konflik, termasuk  guru  dan  polisi.  Ketika  konflik  berlansung  di  Aceh  jika  ada  masyarakat  yang  tidak merasa dipukul oleh aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan merasa malu karena dianggap berarti tidak melawan pemerintah Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu”.
Supaya  program  penanaman  sawit  yang  dilaksanakan  berjalan  lebih  efektif,  Pemerintah Aceh  Timur  telah  membangun  satu  sistem  yang  dinilai  baik. Salah  satunya  adalah  melalui Program  Peumakmu  Gampong.  Program  ini direncanakan     akan     berlangsung     mulai tahun     2014.     Mekanisme pelaksanaannya adalah menyeleksi petani yang layak untuk dibantu. Namun sebelum  bantuan  diberikan,  kelompok  sasaran  terlebih  dahulu  diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, selanjuntnya dilakukan pendampingan secara  kontinue.  Program  ini akan  dilaksanakan  di  Kecamatan  Peunaron, Indra Makmu, Birem Bayeun, Ranto Perlak dan Ranto seulamat.
Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan utama yang dialami oleh para  petani  sawit  di  Aceh  Timur,  yaitu:  pertama, hama  gajah  dan  hama  wereng.  Kedua,  jalan menuju  ke  lokasi  sawit  sangat  sukar  untuk  diakses.  Ketiga,  ketersediaan  pupuk  yang  tidak memadai, kadang-kala  pupuk ada tapi harganya mahal, kadang-kadang pesediaannya tidak ada. Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat dari serangan hama dan kurang pupuk. Kelima,  Harga  jual  sawit  tidak  terkontrol,  kadang-  kadang  harganya  merosot  sangat  murah mencapai Rp 500 (wawancara dengan mukhlis, petani sawit nurussalam).
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui komoditi sawit di Kabupaten Aceh Timur yang difokuskan kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Aceh  dan  melibatkan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Timur  (Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan)  dalam  menentukan  lokasi  dan  penerima  manfaat. Pelibatan Pemerintah Kabupaten
Aceh  Timurhanya  bersifat  formalitas  saja.  Masyarakat  dapat  mengusulkan  langsung bantuannya kepada Pemerintah Aceh tanpa melalui Pemerintah Aceh Timur.Dinas  Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur fungsinya hanya sebagai pendistribusi dan pengawas program bantuan dari Pemerintah Aceh.
Hasil   pemetaan,   areal   sawit   bantuan   di   Aceh   Timur   melingkupi   23 kecamatan. Areal  Perkebunan  Sawit  di Aceh  Timur  dapat  dibagikan  dalam dua kategori berdasarkan penggunaan  lahan,  yaitu  areal  perkebunaan  besar  yang    dikelola    oleh    perusahaan    dan perkebunan  rakyat  yang  dikelola  oleh masyarakat.  Bantuan  yang  diberikan  untuk  mantan kombatan    GAM    dan  masyarakat  korban  konflik  lokasi  arealnya  tidakdipisahkan,  bahkan bantuan  yang    diusulkan    melalui    kelompok,    anggotanya    terdiri    dari    tiga    komponen masyarakat    tersebut,    yaitu    masyarakat    biasa,    mantan    kombatan    GAM    dan  masyarakat korban      konflik.Dalam      terminologi      masyarakat      Aceh      semua  masyarakat  menganggap dirinya sebagai korban konflik.
Program bantuan sawit yang dijalankan di Aceh Timur telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan pendapatan petani penerima bantuan maupun  masyarakat  sekitarnya.  Penanaman  sawit  juga  telah  membuka  lapangan  kerja  kepada masyarakat  sekitar.Peningkatan  pendapatan  juga  berdampak  terhadap  peningkatan  keamanan lingkungan  karena  tingkat  kriminalitas  yang  disebabkan  oleh  kemiskinan  menurun.  Pada akhirnya  pemberdayaan  ekonomi  melalui  komoditi  sawit  dapat  menghilangkan  sikap separatisme di masyarakat Aceh.

## Bibliografi:
Adams, Friedel Hutz, 2011, Minyak Kelapa Sawit, Perkembangan dan   Resiko   dari   Ledakan Pasar   Minyak   kelapa   sawit, http://www.brot-fuer-die-welt.de/    Akses    23    Oktober 2014.
Basyid,  Abdul.  tt.  Pemberdayaan  masyarakat  pertanian  melalui  penguatan  modal  usaha kelompok petani. http://www. Balitnak.litbang. pertanian.go.id
Burhan.    2011.    Pemberdayaan    Masyarakat    di    Pedesaan. Departemen Agribisnis FEM IPB.
BPS      Aceh      Timur,      2010. Aceh      Timur      dalam      Angka, http://acehtimurkab. bps.go.id.
BPS  Aceh  Timur,  2014.  Aceh  Timur  Dalam  Angka  2014.  Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Dalle  Daniel  Sulekale,  2008.  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Era  Otonomi  Daerah, http://www.ekonomirakyat.org
Dillon,  Hs,  1993,  Kemiskinan  di  Negara  Berkembang:   Masalah Konseptual dan Global,
Prisma No. 3-LP3ES Jakarta.
Erwin,  dkk  (2009)  Prospek  dan  tantangan  perkebunan  kelapa sawit  sebagai  sumber  bahan bkar  nabati  dan  mitigasi dampak perubahan iklim. Semiloka.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 2 (1) Januari 2015, 20-27 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Fadli Jalil, Peta Pemanfaatan Areal Sawit Untuk Pemberdayaan Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik di Aceh Timur
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Effendi,  Machroes,  1996,  Dampak  Sosial  ekonomi  dan  Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara KIII di Kalimantan Barat. Jakarta, Universitas Indonesia.
Green  Peace,  2010,  Teratngkap  Basah,  Bagaimana  eksploitasi minyak   Kelapa   Sawit   Oleh Nestle   Memberi   dampak Kerusakan  Bagi  Hutan  Tropis  Iklim  dan  Orang  Hutan. www.greenpeace.org.
Indiahono,  Dwianto.  2009.  Kebijakn  Publik  Berbasis  Dynamic Policy Analysis. Jogjakarta:
Gavamedia.
Nugroho,  Heru.  2001.  Menemukan  Ide-Ide  Kritis.  Yogjakarta: Pustaka Pelajar Soeharto, E. 2008. Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi. http://www.policy.hu./
soeharto/modul.
Suharto,  E.  2011.  Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta. Selo  Sumarjan,  1977.  Kemiskinan:  Suatu  Pandangan  Sosiologi, Jurnal  Sosiologi  Indonesia No.  2-1977,  Ikatan  sosiologi Indonesia.
Winarno.  2007. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Jogjakarta: Media Presindo.