## PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA
Neni Vesna Madjid 1* , Mulyadi 2 ,
1) Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia Email: nenivesnamadjid@unespadang.ac.id
2) BPKP Sumatera barat
Email: mulyadi.bpk5784@gmail.com
* Corresponding Author: Neni Vesna Madjid 1
Abstract:  Regional  financial  management  is  all  activities  that  include  planning,  budgeting, implementation,  administration,  reporting,  accountability,  and  supervision  of  regional finances. The treasurer has an important role in regional financial management, namely as a cash holder and payer.  The function  of  the treasurer that is  in direct  contact with cash has the  potential  for  errors  or  omissions  if  the  treasurer  does  not  carry  out  his  duties  and responsibilities  properly.  The  treasurer's  errors  and  omissions  caused  regional  losses.  The procedure  for  the  settlement  of  state/regional  losses  caused  by  the  treasurer  is  further regulated through BPK Regulation Number 3 of 2007. The regulation regulates the recovery of state/regional losses in two ways, namely through the SKTJM mechanism and the Decision Letter on Charges.  Second, the treasurer as the perpetrator/responsible person  can be held accountable in  2 forms,  namely accountability in  state administration  and accountability in criminal terms. This is stated in Article 62 paragraphs (1) and (2) of Law no. 1 of 2004.

## Keywords: Regional Losses, Treasurer, Authority
Abstrak: Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Bendahara  memiliki  peranan  penting  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yaitu  sebagai  pemegang  kas  dan  juru  bayar.  Fungsi  bendahara  yang bersinggungan  langsung  dengan  kas  berpotensi  terjadinya  kesalahan  atau  kelalaian  jika bendahara  tidak  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  dengan  benar.  Kesalahan  dan kelalaian  bendahara  ini  menyebabkan  kerugian  daerah.  Prosedur  penyelesaian  kerugian negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  bendahara  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan  BPK Nomor  3  Tahun  2007.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur  pemulihan  keuangan  negara/daerah melalui  dua  cara  yaitu  melalui  mekanisme  SKTJM  dan  Surat  Keputusan  Pembebanan. Kedua,  Bendahara  sebagai  pelaku/penanggungjawab  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban dalam 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban  secara  pidana.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004.
Kata Kunci: Kerugian Daerah, Bendahara, Kewenangan

## PENDAHULUAN
Pembentukan  pemerintah  daerah  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun pembentukan pemerintah daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai otonomi, berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya.  Namun  kebebasan  ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan  tatanan  hukum nasional  dan  kepentingan  umum.  Dalam  rangka  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kehidupan  warganya  maka  pemerintah  pusat  dalam membentuk  kebijakan  harus  memperhatikan  kearifan  lokal  dan  sebaliknya  daerah  ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.
Pemberlakuan  otonomi  daerah  akan  berimplikasi  pada  perubahan  anatomi  keuangan daerah  yang  memungkinkan  pemerintah  daerah  memperoleh  kebebasan  untuk  mengelola keuangannya  sendiri,  tetapi  tetap  dalam  koridor  negara  kesatuan. 1 Kewenangan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  didanai  dari  dan  atas  beban  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam  masa  satu  tahun  anggaran  dengan  pendekatan  berdasarkan  prestasi  kerja  yang  akan dicapai sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2
Pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  pada  hakikatnya  mengemban  tiga fungsi  utama  yaitu  fungsi  distribusi,  fungsi  stabilisasi,  dan  fungsi  alokasi.  Fungsi  distribusi dan  stabilisasi  pada  umumnya  lebih  efektif  dan  tepat  dilaksanakan  oleh  pemerintah, sedangkan  fungsi  alokasi  oleh  pemerintahan  daerah  yang  lebih  mengetahui  kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.
Dukungan  pendanaan  atas  penyerahan  urusan  kepada  pemerintahan  daerah  diatur melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sedangkan penerimaan daerah dalam APBD antara lain  disebutkan  dalam  Pasal  285  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  menyatakan bahwa  sumber  pendapatan  daerah  terdiri  atas  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan  transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  dalam  Pasal  283  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan
1 A.P. Edi Atmaja, Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penyetoran ke Kas Negara: Suatu Kajian Hukum Doktrinal , Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitias Keuangan Negara, Jakarta, 2017, hlm 170.
2 Fontian Munzil, Analisis Yuridis Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah , Jurnal Media Justitia Nusantara, Bandung, 2012, hlm 88.
keuangan  daerah  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dengan  demikian  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  diikuti  dengan  pemberian  sumber- sumber  penerimaan  yang  cukup  untuk  daerah  dengan  mengacu  kepada  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah  berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut. 3 Keuangan  daerah  selain  diatur  dengan  peraturan  pemerintah  juga  mengikuti peraturan  menteri  terkait,  selain  itu  keuangan  daerah  juga  mengikuti  Undang-undang mengenai  APBN  yang  ditetapkan  setiap  tahun,  dan  APBD  masing-masing  daerah  yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Bendahara memiliki peranan penting yaitu sebagai pemegang kas dan juru bayar. Peran ini terpisah dengan pihak yang  melakukan  otorisasi  maupun  pencatatan.  Fungsi  bendahara  yang  bersinggungan langsung  dengan  kas  berpotensi  terjadinya  kesalahan  atau  kelalaian  jika  bendahara  tidak melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  dengan  benar.  Kesalahan  dan  kelalaian  bendahara ini menyebabkan kerugian daerah. Terhadap kerugian daerah ini, maka perlu ada upaya untuk memulihkan kerugian tersebut sesegera mungkin.
Pasal  59  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  mengatur  bahwa  setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa subjek atau pelakunya terbagi atas pegawai negeri yang bertugas sebagai bendahara, pegawai negeri  bukan  bendahara,  dan  pejabat  lainnya.  Dalam  Penjelasan  Pasal  59  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  menyebutkan  bahwa  yang termasuk pejabat lainnya yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak  berstatus  pejabat  negara,  tidak  termasuk  bendahara  dan  pegawai  negeri  bukan bendahara.
Setiap  terjadinya  kerugian  daerah,  maka  harus  segera  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Terdapat  perbedaan  pihak  yang  berwenang menentukan  besarnya  ganti  kerugian  jika  kerugian  disebabkan  oleh  bendahara  atau  bukan bendahara (pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya). Jika kerugian disebabkan oleh bendahara maka pengenaan ganti kerugian ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, namun  jika  kerugian  disebabkan  oleh  non  bendahara  maka  pengenaan  ganti  kerugian ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
Pasal  23E  ayat  (1)  UUD  1945  mengatur  bahwa  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang bebas  dan  mandiri.  Kedudukan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  sistim ketatanegaraan  kita  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  bebas  dan  mandiri  dalam memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara.  Keuangan  negara  yang
3 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
dimaksud  disini  adalah  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  lembaga  negara  lainnya,  Bank  Indonesia,  badan  usaha  milik  negara, badan  layanan  umum,  badan  usaha  milik  daerah,  dan  lembaga  atau  badan  lain.  Selain  itu menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK juga berwenang untuk  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara/daerah  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh  bendahara  dan bukan bendahara.
Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan  menyatakan  bahwa  BPK  memiliki  perwakilan  di  setiap  Provinsi.  Kantor perwakilan  inilah  yang  melaksanakan  fungsi  dan  tanggung  jawab  BPK  dalam  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Berdasarkan  data  Pemantauan  Penyelesaian  Kerugian  Daerah  yang  disajikan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (untuk selanjutnya disebut BPK  Sumbar)  diketahui  dalam  periode  tahun  2015  sampai  dengan  2020  masih  terdapat  22 kasus kerugian daerah diakibatkan oleh tindakan bendahara di 7 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Solok dengan jumlah 10 kasus dan paling sedikit di  Kota  Pariaman  dan  Kota  Payakumbuh  dengan  jumlah  masing-masing  1  kasus.  Adapun kasus  kerugian  tersebut  diantaranya  disebabkan  oleh  ketekoran  kas,  kelebihan  atau keterlanjuran  bayar,  pengeluaran  yang  tidak  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  realisasi anggaran  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  pencurian/perampokan.  Kasus kerugian daerah pada 7 Kabupaten/Kota di atas sudah cukup lama terjadi namun belum dapat diselesaikan  dengan  segera  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  59  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mendapatkan dua poin penting yang dibahas dalam tulisan ini, pertama, bagaimanakah penyelesaian kerugian daerah akibat kelalaian bendahara? dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap bendahara yang telah lalai dalam tugasnya mengakibatkan kerugian daerah?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif  yang  didukung  dengan  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu data sekunder dan data primer, data primer lebih bersifat mendukung data sekunder jika dibutuhkan. Semua data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah yang Disebabkan oleh Kelalaian Bendahara
Pasal  59  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  mengatur  bahwa  setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Khusus  untuk  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan oleh  Bendahara,  Pasal  22  ayat  (1)  s.d.  (3)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur sebagai berikut:
1. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
2. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan dari BPK.
3. Apabila  bendahara  tidak  mengajukan  keberatan  atau  pembelaan  dirinya  ditolak,  BPK menetapkan  surat  keputusan  pembebanan  penggantian  kerugian  negara/daerah  kepada bendahara bersangkutan.
Lebih  lanjut  Pasal  22  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  memberikan  amanat kepada  BPK  untuk  menyusun  dan  menetapkan  ketentuan  mengenai  tata  cara  penyelesaian ganti  kerugian  negara/daerah  terhadap  bendahara.  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  mensyaratkan dalam penyusunan ketentuan tersebut,  BPK berkonsultasi dengan pemerintah. Tindak lanjut atas amanat Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap  Bendahara.  Meskipun  secara  judul  hanya  menyebut  “kerugian  negara”,  namun secara substansi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 juga berlaku untuk penyelesaian kasus kerugian yang disebabkan oleh bendahara pada pemerintah daerah.
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mensyaratkan Gubernur/Bupati/Walikota wajib membentuk  Tim  Penyelesaian  Kerugian  Daerah  (TPKD)  di  daerah  masing-masing.  TPKD terdiri  dari  Sekretaris  Daerah  sebagai  ketua;  Inspektur  Daerah  sebagai  wakil  ketua;  kepala satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah  sebagai  sekretaris;  personil  lain  yang  berasal  dari unit  kerja  di  bidang  pengawasan,  keuangan,  kepegawaian,  hukum,  umum,  dan  bidang  lain terkait  sebagai  anggota;  dan  sekretariat  tim.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  TPKD melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. Menghitung jumlah kerugian negara;
3. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
4. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
5. Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
6. Memberikan  pertimbangan  kepada  pimpinan  instansi  tentang  kerugian  negara  sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
7. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
8. Menyampaikan  laporan  perkembangan  penyelesaian  kerugian  negara  kepada  pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Alur  penyelesaian  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  bendahara  menurut Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007
Prosedur  penyelesaian  ganti  kerugian  daerah  terhadap  bendahara  berdasarkan Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Ganti  Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara adalah sebagai berikut:
1. Atasan  langsung  atau  kepala  kantor  wajib  melaporkan  setiap  kerugian  negara  kepada kepala daerah dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
2. Kepala  daerah  segera  menugaskan  TPKD  untuk  menindaklanjuti  setiap  kasus  kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
3. TPKD  mengumpulkan  dan  melakukan  verifikasi  dokumen-dokumen  terkait  dan  harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan.
4. TPKD  melaporkan  dan  menyampaikan  hasil  verifikasi  dalam  Laporan  hasil  Verifikasi Kerugian Daerah kepada kepala daerah.
5. Kepala daerah menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah di atas kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD.
6. BPK  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan  kerugian  daerah  berdasarkan  laporan  hasil penelitian  untuk  menyimpulkan  telah  terjadi  kerugian  daerah  yang  meliputi  nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
7. Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  terbukti  ada  perbuatan  melawan  hukum,  BPK mengeluarkan  surat  kepada  pimpinan  instansi  untuk  memproses  penyelesaian  kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
8. Kepala  daerah  memerintahkan  TPKD  untuk  mengupayakan  agar  bendahara  bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat (7) hari setelah menerima surat dari BPK.
9. Dalam  hal  bendahara  menandatangani  SKTJM,  maka  yang  bersangkutan  wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang dan/atau  kekayaan  lain  atas  nama  bendahara  dan  surat  kuasa  menjual  dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
10. Penggantian  kerugian  negara  dilakukan  secara  tunai  selambat-lambatnya  40  (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
Jika  bendahara  tidak  bersedia  membuat  dan  menandatangani  SKTJM  atau  telah membuat dan menandatangani SKTJM tetapi ternyata bendahara tidak memenuhi kewajiban untuk  mengganti  kerugian  negara  secara  tunai  dalam  waktu  paling  lambat  40  hari  sejak SKTJM  ditandatangani,  maka  penyelesaian  ganti  kerugian  daerah  dilaksanakan  melalui proses pembebanan ganti kerugian negara melalui tiga tahapan berikut:
1. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara
Surat  keputusan  pembebanan  sementara  adalah  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh menteri/pimpinan  lembaga/kepala  badan-badan  lain/gubernur/bupati/walikota  tentang pembebanan  penggantian  sementara  atas  kerugian  negara  sebagai  dasar  untuk melaksanakan  sita  jaminan.  Surat  keputusan  ini  dikeluarkan  dalam  hal  SKTJM  tidak diperoleh  atau  tidak  dapat  menjamin  pengembalian  kerugian  negara.  Surat  keputusan dikeluarkan  dalam  jangka  7  (tujuh)  hari  sejak  bendahara  tidak  bersedia  menandatangani SKTJM dan Kepala daerah memberitahukan surat keputusan tersebut kepada BPK.
2. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu
Surat  keputusan  penetapan  batas  waktu  (SK  PBW)  adalah  surat  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  tentang  pemberian  kesempatan  kepada bendahara  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pembelaan  diri  atas  tuntutan  penggantian kerugian negara. SK ini  dikeluarkan jika BPK  tidak menerima Laporan  Hasil Verifikasi Kerugian  Negara  dari  pimpinan  instansi  dan  berdasarkan  pemberitahuan  pimpinan instansi  tentang  pelaksanaan  SKTJM  ternyata  bendahara  tidak  melaksanakan  SKTJM. Bendahara  dapat  mengajukan  keberatan  atas  SK  PBW  kepada  BPK  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  setelah  tanggal  penerimaan  SK  PBW.  BPK  menerima  atau  menolak keberatan  bendahara  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  surat  keberatan  dari bendahara  diterima.  Apabila  setelah  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  BPK  tidak mengeluarkan putusan atas keberatan bendahara maka keberatan dari bendahara diterima.
3. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Surat  keputusan  pembebanan  penggantian  kerugian  negara  adalah  surat  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  final tentang  pembebanan  penggantian  kerugian  negara  terhadap  bendahara.  BPK mengeluarkan SK Pembebanan apabila:
a. Jangka  waktu  untuk  mengajukan  keberatan  telah  terlampaui  dan  bendahara  tidak mengajukan keberatan.
b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak.
c. Telah  melampaui  jangka  waktu  40  (empat  puluh)  hari  sejak  ditandatangani  SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
Surat  keputusan  pembebanan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  bersifat  final. Berdasarkan  SK  pembebanan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  bendahara  wajib mengganti  kerugian  negara  dengan  cara  menyetorkan  secara  tunai  ke  kas  negara  dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SK Pembebanan. Jika bendahara/pengampu/yang  memperoleh  hak/ahli  waris  mengajukan  keberatan  dan keberatan  tersebut  disetujui  oleh  BPK,  selanjutnya  BPK  mengeluarkan  SK  pembebasan dan  atas  SK  tersebut  pemerintah  daerah  menghapus  nilai  kerugian  dari  daftar  kerugian daerah.
BPK  membentuk  Majelis  Tuntutan  Perbendaharaan  dalam  rangka  memproses penyelesaian  kerugian  negara/daerah  terhadap  bendahara.  Majelis  Tuntutan  Perbendaharaan terdiri dari Pengarah Majelis (Ketua BPK), Ketua Majelis (Wakil Ketua BPK) dan Anggota Majelis  (seluruh  Anggota  BPK).  Majelis  Tuntutan  Perbendaharaan  berkedudukan  di  kantor pusat BPK yaitu di Kota Jakarta.
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 memuat ketentuan kedaluwarsa bagi bandahara untuk  membayar  kewajiban  ganti  rugi  jika  dalam  waktu  5  tahun  sejak  diketahui  kerugian negara atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara juga dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian jika lewat dari 3 tahun telah sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara atau sejak bendahara diketahui  melarikan  diri  atau  meninggal  dunia  tidak  diberitahukan  oleh  pejabat  yang berwenang tentang kerugian negara/daerah tersebut.

## Pertanggungjawaban Hukum Bendahara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Daerah
Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,  pengawasan,  dan  pertanggung-jawaban.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  dalam lingkup  pemerintahan  daerah.  Dalam  rangka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah, gubernur/bupati/walikota  selaku  pengguna  anggaran  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kebijakan  dan  kepala  satuan  kerja  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penetapan APBD.
Jika  terjadi  kerugian  daerah  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  kepala  satuan  kerja berkewajiban  memproses  pemulihannya.  Sebagaimana  disebut  oleh  Jawade  Hafidz  Arsyad, menyatakan  bahwa  penyelesaian  ganti  kerugian  negara  pada  hakikatnya  merupakan  amanat undang-undang  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  pimpinan  instansi  pemerintah  atau penyelenggara  negara,  khususnya  sebagai  implementasi  dari  fungsi  sistem  pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara. 4
Jika melihat rumusan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, unsur-unsur kerugian negara adalah sebagai berikut:
1. adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
2. jumlahnya nyata dan pasti, dan;
4 Jawade Hafidz Arysad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Adminsitrasi Negara) , Sinar Grafiti, Jakarta, 2013, hlm. 184.
3. akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Dari  unsur-unsur  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  setiap  kerugian  negara  ada hubungan kausalitas antara tindakan melanggar hukum dengan kerugian yang terjadi dan ada pelaku/penangung  jawab  atas  kerugian  yang  terjadi  tersebut.  Menurut  Hans  Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung  jawab  hukum  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  bila perbuatannya bertentangan. Perbuatan bertentangan yang  dimaksud oleh  Hans Kelsen dapat berupa kesalahan (culpa) atau kekhilafan (negligence).
Dalam  hal  kerugian  daerah  yang  dilakukan  oleh  bendahara,  bendahara  sebagai pelaku/penanggungjawab  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  dalam  2  bentuk  yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Pada ayat  (1) menyatakan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap  bendahara  ditetapkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  ini  berarti  penyelesaian kerugian  secara  hukum  administrasi  negara.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  menyatakan  apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditemukan unsur  pidana,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menindaklanjutinya  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Prosedur  pertanggungjawaban  bendahara  melalui  hukum  administrasi  negara  diatur lebih  lanjut  melalui  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007.  Pembentukan  peraturan  ini merupakan  amanat  dari  Pasal  22  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Penekanan  penyelesaian kerugian  negara/daerah  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  BPK  adalah  pemulihan keuangan  negara/daerah  melalui  2  cara  yaitu  melalui  SKTJM  dan  Surat  Keputusan Pembebanan.  Cara  pertama  yaitu  mengupayakan  agar  bendahara  mengganti  uang  sebesar nilai  kerugian  daerah  dengan  membuat  dan  menandatangani  SKTJM.  SKTJM  merupakan dokumen  yang  menyatakan  kesanggupan  dan/atau  pengakuan  bahwa  bendahara  yang bersangkutan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  daerah  yang  terjadi  dan  bersedia  mengganti kerugian tersebut. Jika cara penyelesaian pertama gagal, maka digunakan cara kedua melalui Surat  Keputusan  Pembebanan  yang  dikeluarkan  oleh  BPK.  Surat  Keputusan  Pembebanan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat  final  untuk  pelaksanaan  eksekusi  dan  memiliki hak  mendahului.  Pelaksanaan  eksekusi  dilaksanakan  oleh  Panitia  Urusan  Piutang  Negara (PUPN).
Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui hukum  administrasi  dan hukum  pidana merupakan  perbuatan  hukum  di  dalam  dua  ranah  hukum  yang  tidak  dapat  saling menghapuskan  atau  mengintervensi,  sehingga  proses  penyelesaian  melalui  administrasi maupun  penuntutan  melalui  hukum  pidana  tetap  dapat  dilaksanakan  masing-masing  sesuai kewenangannya. Titik berat ranah hukum administasi adalah penjatuhan hukum administrasi dalam rangka pemulihan kerugian negara/daerah, sedangkan titik berat  ranah hukum  pidana adalah  timbulnya  efek  jera  melalui  penjatuhan  hukuman  berdasarkan  KUHP.  Putusan administrasi melalui surat keputusan pembebanan dan putusan pidana mempunyai akibat dan kekuatan  hukum  masing-masing  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh karena  itu,  putusan  administrasi  dan  putusan  pidana  harus  ditempatkan  dan  dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam ranah hukum masing-masing.
Beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menegaskan penyelesaian  kerugian  negara  dalam  ranah  hukum  administrasi  dan  ranah  hukum  pidana sebagai berikut:
1. Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi pada pasal-pasal berikut:
a. Pasal  4  menyatakan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3.  Dalam  penjelasan  Pasal  4 menyebutkan  dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  tidak  menghapuskan  pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.
b. Pasal  32  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  putusan  bebas  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
2. Pasal  64  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  yang menyatakan bahwa putusan tindak pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
3. Pasal 42 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara menyatakan bahwa:
a. Putusan  hakim  yang  menjatuhkan  hukuman  terhadap  seorang  bendahara  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
b. Dalam  hal  nilai  penggantian  kerugian  negara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
c. Apabila  sudah  dilakukan  eksekusi  atas  putusan  pengadilan  untuk  penggantian kerugian  negara  dengan  cara  disetorkan  ke  kas  negara/daerah,  pelaksanaan  surat keputusan  pembebanan  diperhitungkan  sesuai  dengan  nilai  penggantian  yang  sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

## KESIMPULAN
Prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara diatur lebih  lanjut  melalui  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007.  Dalam  peraturan  tersebut  diatur pemulihan  keuangan  negara/daerah  melalui  dua  cara  yaitu  melalui  mekanisme  SKTJM  dan Surat Keputusan Pembebanan. Cara pertama yaitu mengupayakan agar bendahara mengganti uang sebesar nilai kerugian daerah dengan membuat dan menandatangani SKTJM, jika cara pertama  gagal  maka  digunakan  mekanisme  Surat  Keputusan  Pembebanan  yang  dikeluarkan oleh  BPK.  Surat  Keputusan  Pembebanan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat  final untuk  pelaksanaan  eksekusi  dan  memiliki  hak  mendahului.  Eksekusi  pemulihan  kerugian dilaksanakan  oleh  PUPN.  Bendahara  sebagai  pelaku/penanggungjawab  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  dalam  2  bentuk  yaitu  pertanggungjawaban  secara  administrasi  negara dan  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Prosedur  pertanggungjawaban  bendahara  melalui hukum administrasi negara sebagaimana diatur melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.
Kendala  dalam  penyelesaian  kasus  kerugian  daerah  diantaranya  TPKD  lama  dalam mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung kasus kerugian daerah serta tidak dapat menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  dan  Icuk  Rangga  Bawono, Pengelolaan  Keuangan  Negara-Daerah:  Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2018.
Abdul  Latief, Hukum  Administrasi  dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Prenada  Media Group, Jakarta, 2014.
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Anwar  Nasution, Pokok  Pikiran  Anwar  Nasution:  Menuju  Transparansi  dan  Akuntabilitas Keuangan Negara , Sekretariat Jenderal BPK RI, Jakarta, 2008.
A.P. Edi Atmaja, Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penyetoran ke Kas Negara: Suatu Kajian  Hukum  Doktrinal ,  Jurnal  Tata  Kelola  dan  Akuntabilitias  Keuangan  Negara, Jakarta, 2017.
Bahrullah  Akbar, Sistem  Pengawasan  Keuangan  Negara  di  Indonesia ,  Bumi  Metro  Jaya, Jakarta, 2013.
Fontian  Munzil, Analisis  Yuridis  Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah , Jurnal Media Justitia Nusantara, Bandung, 2012.
Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara , Thafa Media, Yogyakarta, 2014. Jawade Hafidz Arysad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Adminsitrasi Negara) , Sinar Grafiti, Jakarta, 2013.
Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik , Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
Nizam Burhanuddin, Hukum Keuangan Negara , Total Media, Yogyakarta, 2015.
Nur  Basuki  Minarno, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajagrafindo Persada, Depok, 2014. Rudi  Pardede, Proses  Pengembalian  Kerugian  Negara  Akibat  Korupsi ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2017.
S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I , FH UII Press, Yogyakarta, 2018. Theodorus  M.  Tuanakotta, Menghitung  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi , Salemba Empat, Jakarta, 2018.