## KETAATAN HUKUM KEPALA DESA TERHADAP REGULASI DESA
(Studi di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

## Salahudin Pakaya
Dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email : yadhikhlas@gmail.com

## Suslianto
Dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email : suslianto51@gmail.com

## Abstract
In general the village head has to obey the existing village regulation, only sometimes they  experienced  pain  points  in  the  operational  technical  things,  so  to  anticipate, village head consulting directly by confidently to local government especially on the dinas/technical  agency  dealing  with  the  village  government  administration  in  this namely  Dinas  Community  Empowerment  Unit  Gorontalo  Regency.  Consultation  is effective  steps  to  avoid  the  understanding  of  the  regulation,  so  that  protected  also from  kekelirua  and  error  making  policy  decisions  or  in  managing  the  village government  program.The  obedience  of  the  village  head  to  the  rule  because  it  was influenced  by  fears  will  be  given  the  penalty  for  both  the  sanction  administrative nature such as the reduction and/or temporary suspension of financial rights until the dismissal sanction with not distinguished from the office, especially if get the criminal sanction.  In  the  sub-district  Blue  Pools  there  are  already  2  (two)  officials  village heads who were dismissed because doing immoral, this has become the commitment of  Gorontalo  Regency  Government  that  breach  immoral  is  disgraceful  act  which  is also a breach of the customs that are not necessarily done by the village head as the main figure indigenous peoples in the village as a citizen.
Keyword : The obedience, Village Head, Village Rule

## A. PENDAHULUAN
Tahun 2014 merupakan momentum startegis bagi pemberdayaan  desa dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran undang-undang ini disambut baik  oleh  masyarakat  dan    aparat  pemerintahan  desa  yang  selama  ini    mendesak
pemerintah  pusat  untuk  segera  menetapkan  UU    Desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan gerakan  unjuk  rasa  kepala  desa  yang  tergabung  dalam  Persatuan  Rakyat  Desa Nusantara atau Parade Nusantara di depan gedung DPR RI pada tanggal 5 Desember 2011 yang selanjutnya aksi unjuk rasa ini dilakukan kembali di depan Istana Negara pada tanggal 12 Desember 2011( Debora Sanur L. : 2011 ). Aksi unjuk rasa menuntut agar  lembaga  legislatif  (DPR)  dan  eksekutif  (Presiden)  untuk  mempercepat pembahasan dan  pengesahan UU tentang Desa.
Usia  UU  Desa  saat  sudah  lebih  dari  dua  tahun  sejak  ditetapkannya,  tentu dengan  waktu  ini sudah sangat  cukup bagi  masyarakat khususnya  aparat  desa untuk memahami apa isi daripada UU tersebut. Apalagi sejak diundangkannya, pemerintah pusat maupun daerah sangat gencar melakukan penyebaran informasi UU Desa baik dalam bentuk sosialisasi tatap muka (seminar, diskusi dan workshop) maupun bentuk penyebaran informasi melalui perangkat media sosial.
Sebagai  sebuah  undang-undang,  UU  Desa  ini  masih  bersifat  umum  sehingga memerlukan  pengaturan  operasional  yang  disusun  dalam  bentuk  peraturan  dibawah undang-undang,  yakni  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan  menteri, peraturan  daerah  bahkan  sampai  dengan  peraturan  desa.  Seperangkat  peraturan  ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Regulasi Desa.
Pemahaman regulasi desa diharapkan dapat melahirkan sikap kepala desa yang sadar dan taat terhadap norma dan/atau aturan hukum. Hal  ini sangat penting karena kepala desa  merupakan tokoh sentral di desa, yang seharusnya lebih awal dan utama mengetahui  dan  memahami  kebijakan  pemerintah  pusat  dan/atau    daerah  yang dituangkan  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  (baca:  regulasi).  Pemerintah  pusat dan/atau  daerah    dalam  membuat  regulasi  desa  tentunya    bertujuan  untuk  jalannya pemerintahan  dan  program  pembangunan  desa sesuai  arah dan  tujuan pembangunan nasional.  Dengan  demikian,  sudah  merupakan  keharusan  bagi  kepala  desa  untuk memahami regulasi desa, karena dia adalah agen pembangunan nasional sebagaimana dalam jabatannya melekat  tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.
Dalam  rangka  penyikapi  lahirnya  UU  Desa,    pemerintah  daerah  (Provinsi  dan Kabupaten) di Gorontalo telah melakukan tahapan  sosialisasi dan pelatihan bagi para kepala desa terkait dengan peningkatan pemahaman regulasi desa. Upaya pemerintah daerah  ini  tentunya  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  yang  konkrit  bagi pembentukan  sikap  dan    perilaku  taat  hukum    bagi  kepala  desa  sehingga menghindarkan mereka dari perbuatan melawan hukum.
Upaya  peningkatan  pemahaman  kepala  desa  terhadap  materi  regulasi  desa menjadi  suatu  keharusan  bagi  pemerintah  pusat  dan/atau  daerah,  karena  ditangan kepala  desa  telah  diserahkan  amanah  (tugas  dan  kewenangan)  desa,  yang  pada gilirannya harus dapat pertanggungjawabkan, apalagi dengan adanya  UU Desa yang telah  mengamanatkan  pengalokasian  anggaran  pembangunan  desa    bersumber  dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama ini dalam konteks otonomi daerah dana APBN  hanya terkonsentrasi  pada kabupaten/kota saja, sedangkan untuk desa mendapatkan pembagian dana dari  kabupaten/kota sangat minim. Hasil Survey Potensi Desa yang dilakukana oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) rata-rata desa hanya  mengelola  anggaran  254  juta. 1 Sekarang  dana  untuk  desa    diperkirakan  dapat mencapai 1 Miliyar per desa bahkan bisa lebih dari jumlah tersebut.
Kepala desa sebagai aktor utama pemerintahan desa perlu dikawal dan diawasi dengan  norma-norma  peraturan  agar  mereka  tidak  terjerat  pada  pelanggaran  hukum akibat  dari  tidak  paham  dan  tidak  taatnya  pada  peraturan  desa,  utamanya  aturan mengenai  penggunaan dana desa. Dana desa tidak hanya bersumber dari APBN saja, selain  itu  ada  juga  dana  yang  memang  selama  ini  diperoleh  desa  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  dan  Kabupaten.  Hal  ini menggambarkan  betapa    pemerintah  desa  mendapatkan  kepercayaan  pemerintah pusat  dan  daerah  dalam  mengelola  dana  yang  jumlahnya  besar,  tetapi  sekaligus kepercayaan  ini  menjadi  beban  yang  tidak  ringan  bagi  kepala  desa  dan  aparatnya dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.
1 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi , Setara Press, Malang : 2015, Hlm 13
Begitupula  dalam  pengelolaan  aset  desa,  yang  merupakan  perbendahraan  atau kekayaan desa yang diperoleh sejak desa itu terbentuk. Aset desa baik dalam bentuk tanah  dan  bangunan,  kendaraan,  perlengkapan  kantor  seperti  kursi,  meja  dan peralatan  komputer  yang  dibeli  dari  keuangan  desa    harus  terkelola  dan  terpelihara dengan  baik  dan  benar.  Pada  umumnya  aset  desa  ini  tidak  terpelihara  bahkan  tidak tercatat,  sehingga  bisa  saja  gampang  hilang,  rusak  dan  setiap  tahunnya  desa  akan selalu  mengganggarkan  pengadaan  barang  tersebut.  Hal  ini  mungkin  saja  belum disadari  bahwa  aset  desa  itu    sebagai  barang  milik  negara  yang  seharusnya terdokumentasi.

## B. PEMBAHASAN
1. Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa
Pada umumnya kepala desa sudah mentaati regulasi desa yang ada, hanya terkadang  mereka    mengalami  kendala  dalam  hal  teknis  operasionalnya, sehingga untuk mengantisipasi ini, kepala desa melakukan konsultasi langsung secara  intens  ke  pemerintah  daerah  khususnya    pada  dinas/badan  teknis  yang menangani  pemerintahan  desa  dalam  hal  ini  yaitu  Dinas  PMD  Kabupaten Gorontalo.
Aturan  teknis    yang  seringkali  dikonsultasikan  oleh  kepala  desa  lebih banyak  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa,  baik  perencanaan,  penggunaan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini tentu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah  pusat  yang  memberikan  anggaran  melalui  dana  desa  yang berjumlah  cukup  besar  rata-rata  mencapai  700  juta  rupiah.  Sikap  kepala  desa yang  begitu    serius  menanggapi  regulasi  keuangan  desa  ini  adalah  prinsip kehati-hatian    dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  tidak  ingin  terjerat dalam masalah hukum akibat kesalahan dalam penggunaan keuangan desa.
Rusdi  Ahmad, Kepala  Desa  Tinelo  dalam  keterangannya  bahwa  bagi kepala  desa  sudah  menjadi  suatu  keharusan  untuk  memahami  regulasi  yang terkait  dengan  pengelolaan  program  pemerintah  desa.  Pemahaman  regulasi sangat  membantu  mengarahkan  kepala  desa  untuk  tetap  konsisten  pada
orientasi  program,  sebab  hampir  semua  yang  dibutuhkan  masyarakat    sudah terakomodir  dalam  regulasi.  Jika  ada  kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak tetapi belum secara konkrit diatur dalam regulasi, maka kepala desa harus dapat mencari  solusi  atas  kebutuhan  ini  dengan  melakukan  kebijakan  yang  tetap mengacu pada substansi regulasi yang ada.
Kebijakan  kepala  desa  yang  sifatnya  mengisi  kekosongan  aturan, menafsirkan  teks  aturan  bahkan  bisa  jadi  penyimpangan  dari  aturan  yang  ada, tetap  merujuk  pada  petunjuk  dan  arahan  dari  pemerintah  daerah.  Sebab pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki otonomi  yang dapat menentukan sendiri  arah  dan  kebijakan  pembangunannya  tanpa  mengacu  pada  arah kebijakan  pemerintah  kabupaten.  Dengan  demikian  kepala  desa  ketika mengambil  kebijakan  yang  tidak  ada  aturan  yang  melandasinya,  maka  tetap meminta petunjuk resmi dari pemerintah daerah.
Mutamir  Ali, Kepala  Desa  Pentadio  Timur  mengatakan  bahwa memahami  regulasi  desa  adalah  suatu  kewajiban  bagi  kepala  desa,  karena kepala desa merupakan tokoh sentral yang menjadi tempat staf pemerintah desa untuk bertanya dan meminta petunjuk dan arahan dalam menajalankan program pembangunan desa. Apalagi regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,  kepala  desa  sangat  hati-hati  dan  cermat  dalam  memahami  pasal-pasal yang  ada  sehingga  benar-benar  keputusan  pemerintah  desa  tidak  menyimpang dari  aturan  yang  ada.  Jika  ada  sejumlah  pasal  dan/atau  ayat  dalam  regulasi, maka  kepala  desa  harus  melakukan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah  kabupaten  khususnya  kepada  instansi Dinas PMD Kabupaten Gorontalo.
Konsultasi  dan  koordinasi  kepada  pemerintah  kecamatan  dan  kabupaten merupakan  suatu  cara  yang  paling  efektif  untuk  menghindari  pemahaman  dan penafsiran  yang  keliru  atas  regulasi  yang  ada,  apalagi  jika  terdapat  regulasi yang  tumpang  tindih.  Tumpang  tindihnya  antara  regulasi  bisa  saja  terjadi karena  pemerintah  desa  selain  menggunakan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh
Kementerian  Dalam  Negeri  RI  juga  menggunakan  peraturan  yang  dikeluarkan oleh Kementrian Desa dan PDT RI.
Sumarno  Antule, Kepala  Desa  Tonala mengatakan  bahwa  tidak  ada alasan  bagi  kepala  desa  untuk  tidak  menjalankan  regulasi  desa,  sebab  dengan adanya  regulasi  ini,  pemerintah  desa  sangat  terbantu  untuk  mengelola administarsi  pemerintahan,  demikian  juga  program  pebangunan  desa  bisa terarah  dengan  baik.  Terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  desa,  kepala  desa sudah  pasti  mengikuti  petunjuk  regulasi  yang  ada,  sebab  kami  (kepala  desa) sangat  menyadari  bahwa  penyimpangan  sedikit  saja  dalam  hal  keuangan  desa, beresiko  bagi  kepala  desa  sebagai  pejabat  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA). Resiko  itu  tidak  hanya  resiko  hukum  tetapi  juga  resiko  social  karena masyarakat di desa sudah sangat kritis dalam menyikapi anggaran desa, mereka sudah tahu tentang dana desa yang jumlahnya besar, sehingga secara partisipatif dan    aktif  mengawasi  pengelolaan  pemerintahan  desa,  apalagi  dalam  regulasi diperintahkan  supaya  pemerintah  desa  mengumumkan  prioritas  penggunaan dana desa dalam bentuk tertulis di papan pengumuman sehingga  dapat dibaca oleh masyarakat.
Efendi  Nento (Keplada  Desa  Ulapato  A)  menyampaikan  bahwa  dalam menjalankan amanah sebagai kepala desa selalu mengendepankan aspek yuridis (aturan  hukum),  ketika  ada  suatu  usulan  berupa  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat,  maka  lebih  dulu  dilakukan  adalah  melihat  apakah  ada  landasan yurudisnya  (dasar  hukumnya). Efendi mencontohkan  misalnya  dalam menyikapi  4  program  nasional  yaitu,  pembentukan  BUMDes,  Program Unggulan  Desa,  Sarana  Olah  Raga  Desa,  dan  Embung  Desa,  Desa  Ulapato  A hanya  merespon  2  hal  saja  dulu  yang  menjadi  prioritas,  yaitu  BUMDes  dan Program  Unggulan  Desa.  Kebijakan  ini  menjadi  sorontan  pemerintah  daerah, karena dianggap Desa Ulapato A tidak mau menjalankan kebijakan pemerintah sepenuhnya.
Sikap  Desa Ulapato A dalam hal ini, tidak bertentangan dengan regulasi yang  ada,  karena  hanya  dua  hal  itu  yang  disetujui  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dikuatkan oleh Peraturan Desa (Perdes). Jadi  meskipun  pemerintah  di  atas  menghendaki  bahwa  keempat  program nasional ini harus dilaksanakan, kepala desa Ulapato A tetap bisa bertahan pada Perdes  yang  sudah  ditetapkan  Bersama  BPD,  sebab  bagi  dia  itulah  landasan yuridis yang bisa dijadikan patokan dalam menjalankan program desa.
Dolfi,  S.Kom (Staf  Bidang  Penataan  Desa  Dinas  PMD  Kabupaten Gorontalo) membenarkan sikap kepala desa yang selama ini berusaha mentaati regulasi desa. Bahkan dalam keadaan terjadinya “benturan” regulasi desa antara Permendagri  dengan  Permendes  PDT,  kepala  desa  mencari  substansi  regulasi yang  dapat  mempertemukan  dua  regulasi  tersebut.  Salah  satu  contoh  benturan regulasi  adalah  dalam  hal  penggunaan  anggaran  desa,  satu  sisi  Peremendagri telah  mengatur  tata  cara  pengelolaan  keuangan  desa,  sedangkan  disisi  lain dalam Permendes PDT mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa.
Pasal 13 ayat (1)Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa,  mengatur  belanja  desa  yang  diklasifikasi  dalam  kelompok belanja  desa,  yakni,  a)  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  b)  pelaksanaan pembangunan  desa,  c)  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  d)  pemberdayaan masyarakat desa, dan e) belanja tak terduga. Sementara itu dalam pasal 4 ayat (1)  Permendes  PDT  No.  22  Tahun  2016  Tentang  Prioritas  Pengunaan  Dana Desa, mengatur bahwa dana desa hanya diprioritaskan pada pembangunan desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Jadi  ada  3  (tiga)  kelompok  belanja  desa tidak bisa dibiayai dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal dana APBN  untuk  desa  ini  merupakan  dana  APBDesa  yang  seharusnya  bisa mencakup seluruh belanja desa.
H.  Lazanuddin (Koordinator  Kabupaten  Program  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – P3MD) menyampaikan bahwa ketika terjadi benturan  regulasi  antara  Permendagri  dan  Permendes  PDT,  maka  kepala  desa
lebih  memilih  menggunakan  Permendagri  karena  BPKP  (Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan)  dalam  setiap  auditnya  selalu  menggunakan Permendagri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
Ketaatan  kepala  desa  terhadap  regulasi  desa  di  Kecamatan  Telaga  Biru dapat  dikatakan  telah  berjalan    sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  4  (empat) orang  kepala  desa  di  atas,  tetapi  ketaatan  ini  jika  dilihat  dari  hasil  kusioner menunjukkan  belum  semua  ketentuan  dalam  regulasi  sepenuhnya  sudah dilaksanakan  oleh  kepala  desa.  Dalam  hal    penataan administrasi  di  desa, semua  kepala  desa  se  Kecamtan  Telaga  Biru  menjawab  sudah  melakukan. Peneliti melakukan pengecekan dokumen tentang penataan administrasi di desa untuk memastikan apakah benar yang dijawab oleh kepala desa pada kuisioner.
Grafik : 1. 97,78 97,78 100,00 97,78 Administrasi Umum Administrasi Penduduk Administrasi Keuangan Administrasi Pembangunan ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Grafik : 2. 100,00 100,00 100,00 97,78 91,11 80,00 93,33 68,89 62,22 Buku Peraturan Di Desa Buku Keputusan Kepala Desa Buku Inventaris dan Kekayaan… Buku Aparat Pemerintah Desa Buku Tanah Kas Desa Buku Tanah di Desa Buku Agenda Buku Ekspedisi Buku Lembaran Desa dan Buku… ADMINISTRASI UMUM DESA 100,00 95,56 100,00 51,11 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ADMNISTRASI DESA LAINNYA
Grafik : 3.
Pengecekan  dokumen  adalah  suatu  cara  yang  efektif  untuk  mengukur terlaksananya  perintah  regulasi,  karena  dalam  sejumlah  regulasi  desa  terdapat hal-hal yang mengatur teknis operasional yang luarannya dalah dokumen.
Untuk  penataan  administrasi  di  desa  telah  terlaksana  dengan  baik,  tetapi lain  halnya  dengan  perintah  regulasi  terkait  dengan  dua  hal  yaitu pensertipikatan  tanah  desa  dan  pendirian  atau  pembentukan  BUMDes  (Badan Usaha Milik Desa). Kedua hal ini hampir semua kepala desa belum melakukan, sehingga memerlukan penelusuran lebih jauh apa kendala yang dialami kepala desa mengapa dua hal ini belum dilaksanakan.
Grafik : 4. 6,7 93,3 Tidak Belum Apakah aset desa berupa tanah sudah bersertifikat atas nama milik desa 73,3 26,7 Belum Sudah

## Apakah B/I/S sudah mendirikan BUM Desa

## Grafik : 5
Herman  N.  Buku, Sekretaris  Desa  Ulapato  A  menerangkan  bahwa kendala  yang  dihadapi  dalam  pembentukan  BUM  Desa  adalah  belum  cairnya anggaran untuk hal itu, disamping itu pemerintah desa masih melakukan kajian yang  mendalam  tentang    usaha  apa  saja  yang  dapat  dikelola  oleh  BUMDesa yang  menambah  pendapatan  asli  desa.  Sementara  itu Arifin  Kadir Sekretaris Desa Dumati  mengatakan bahwa BUMDesa akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang baik. Masing-masing desa memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, bahkan ada desa yang sama sekali  tidak  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mampu  untuk  mengelola secara professional usaha desa.
Tetapi  kendala  ini  tidak  akan  menghalangi  kepala  desa  untuk  mencari formula  yang  tepat  dalam  mengelola  potensi    yang  ada  di  desa  melalui BUMDesa,  apalagi  pembentukan  BUMDesa  ini  telah  diamanahkan  dalam  UU Desa,  sehingga  kepala  desa  merasa  terbebani  dan  bertanggung  jawab  atas perintah regulasi desa tersebut. Pemikiran untuk membangun suatu usaha desa masih  memerlukan  arahan  dan  petunjuk  pemerintah  kabupaten,  dan  bila  perlu melakukan  studi  banding  ke  beberapa  desa  yang  BUMDesa  sudah  jalan  dan dapat memberikan kontribusi pendapatan desa.
2. Faktor Dominan mempengaruhi Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa
Sebagaimana  dalam teori ketaatan hukum, bahwa seseorang itu mentaati hukum  disebabkan  oleh  tiga  hal  :  1) Compliance; seseorang  menaati  suatu aturan , hanya  karena  ia  takut  terkena  sanksi.  Kelemahan  ketaatan  jenis  ini, karena  ia  membutuhkan  pengawasan  yang  terus  menerus. 2) Identification; seseorang  menaati  suatu  aturan,  hanya  karena takut  hubungan  baiknya  dengan pihak  lain  menjadi  rusak,  dan    3) Internalization; seseorang  menaati  suatu
aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 2
Sebenarnya  agak  sulit  menannyakan  langsung  kepada  kepala  desa mengenai  motivasi  dan  alasan  mereka  mentaati  regulasi  desa,  karena  hal  ini berkaitan  langsung  dengan  sikap  dan  tindakan  dirinya  yang  bisa  jadi dikhawatirkan  bisa  diketahui  oleh  orang  lain.  Apalagi  ketaatan  itu  hanya didasari  oleh  keterpaksaan  karena  takut  adanya  sanksi  sehingga  dapat menimbulkan  suatu  asumsi  bahwa  ketaatan  ini  tidak  dasarkan  pada  kesadaran serta penerimaan norma aturan yang sesuai dengan pikiran dan jiwa mereka.
Jamal  Mile menjelaskan  bahwa  pada  umumnya  kepala  desa  mentaati aturan    karena  dipengaruhi  oleh  kekhawatiran  akan  diberikan  sanksi,  baik sanksi  yang  sifatnya  administratif  seperti  pengurangan  dan/atau  penghentian sementara  hak-hak  keuangan  hingga  sampai  pada    sanksi  pemberhentian dengan tidak terhormat dari jabatannya, apalagi jika mendapat sanksi pidana. Di Kecamatan Telaga Biru sudah terdapat 2  (dua) orang pejabat kepala desa yang diberhentikan  karena  melakukan  perbuatan  asusila,  hal  ini  sudah  menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bahwa pelanggaran asusila adalah   perbuatan  tercela yang juga merupakan  pelanggaran adat istiadat yang tidak  semestinya  dilakukan  oleh  kepala  desa  selaku  tokoh  utama  adat  di  desa sebagai panutan warga.
Chandra  Tangahu dalam  penjelasannya  bahwa  kepala  desa  mentaati perintah  dan/atau  larangan  yang  termuat  dalam  regulasi  desa  karena  mereka (kepala  desa)  merasa  khawatir  jangan  sampai  sikapnya  yang  tidak  patuh  dan taat  pada  regulasi  desa  berakibat  pada  pemberhentian  dirinya  dari  jabatan kepala desa. Tetapi ada juga kepala desa yang memiliki kemauan untuk belajar sendiri  agar  dapat  memahami  dan  menguasai  regulasi  dan  petunjuk  teknis
2 Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence), Termasuk Interprestasi Undang-Undang(Legisprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009, Hlm 348
pengelolaan  suatu  program  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pemerintah desa.
Dalam  kuisioner  yang  peneliti  edarkan  terdapat  8  (delapan)  pertanyaan yang  terkait  dengan  factor  yang  mendorong  sehingga  kepala  desa  menaati regulasi  desa.  8  (delapan)  pertanyaan  yang  diformalasikan  untuk  mewakili  3 (tiga)  factor  yang  mempengaruhi  ketaatan  seseorang terhadap  hukum,  yaitu  1) ketaatan  karena  takut  dengan  sanski,  2)  ketaatan  karena  khawatir  hubungan dengan orang lain akan bermasalah, dan 3) ketaatan karena dalam aturan hukum itu terdapat nilai yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Dari tiga factor ini, peneliti memfokuskan pertanyaan pada  dua factor saja yakni  factor kesatu dan ketiga, karena menurut peneliti hanya factor ini yang mudah untuk diukur.
Untuk  menggali  factor  ketaatan  karena  sanksi,  peneliti  memformulasi pertanyaan  tidak  langsung  menanyakan  apakah  mereka  takut  sanksi,  tetapi pertanyaannya diformulasi dalam bentuk tanggapan terhadap adanya sanksi atas pelanggaran regulasi desa, sehingga jawabannya akan lebih obyektif. Dibawah ini  table  yang  menunjukkan  bagaimana  tanggapan  kepala  desa  tentang  adanya sanksi jika terjadi pelanggaran.
Grafik : 6 6,7 93,3 Tidak Setuju Setuju
Apakah B/I/S setuju adanya sanksi jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam
aturan-aturan ttg desa
Grafik : 7.
Tanda  setuju  ini  memberikan  indikasi  bahwa  pengaruh  sanksi  masih  cukup dominan  dalam  mendorong  ketaatan  kepala  desa  dalam  menjalankan  regulasi desa.
Hal  ini  sesuai  keterangan  dari Efendi  Nento (Kepala  Desa  Ulapato  A) bahwa terkadang kami (para kepala desa) harus terpaksa menjalankan regulasi desa, meskipun hal itu belum begitu penting dan mendesak untuk dilaksanakan, misalnya pembentukan BUMDes dan pengadaan fasilitas sarana olah raga desa yang  berbentuk  lahan/lapangan  tempat  berolah  raga.  Karena  biasanya  pada forum-forum  pertemuan  kepala  desa  ditingkat  kecamatan  dan/atau  kabupaten, diumumkan  dan  disebut  satu  persatu  desa-desa  yang  belum  membentuk BUMDes  dan  belum  membuat  sarana  olah  raga  desa.  Padahal  kata  Efendi, kepala desa Bersama-sama warga telah membiacarakan hal ini, belum menjadi kebutuhan  yang  mendesak  dalam  menyikapi  permasalahan  kehidupan  yang dihadapi  masyarakat,  tetapi  karena  terus  menerus  didesak  oleh  atasan,  maka terpaksa dilaksanakan.
Disamping  ketaatan  karena  takut  adanya  sanksi,    peneliti  mencoba mengukur  bagaimana  pengaruh  internalisasi  nilai  atau  norma  pertauran  dalam pikiran  dan  keinginan  kepala  desa.  Indikasi  menunjukkan  bahwa  kepala  desa dalam  menaati  regulasi  desa  karena  merasa  bahwa  regulasi  ini  telah  memuat gagasan, harapan dan pendapat mereka sehingga regulasi sudah terinternalisasi
6,7 20,0 73,3 Tidak Belum Ya
Menurut B/I/S apakah sanksi atas pelaggaran terhadap aturan-aturan tentang desa sudah sewajarnya
dalam  pikiran  dan  tindakannya.  Pada  gilirannya  ketaatan  itu  tidak  karena terpaksa dan dipaksa.
Grafik : 8.
Grafik : 9.
Selain sanksi sebagai punishment yang selalu dijadikan sebagai insturmen atau  alat  yang  efektif  untuk  memaksa  ketaatan  seseorang  terhadap  aturan, peneliti  mencoba  mengajukan  pertanyaan  tentang reward atau  penghargaan bagi kepala desa yang memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap regulasi desa. Hasil  kuisioner  menunjukkan  betapa  keinginan  kepala  desa  untuk mengharapkan  penghargaan  tersebut.  Semua  kepala  desa  (100  %)  menjawab bahwa  perlu  pemberian  hadiah  atau  penghargaan  bagi  kepala  desa  yang  taat menjalankan regulasi sehingga menopang kesuksesan program pembangunan di desa. Tetapi harapan ini dalam faktanya baru 60 % yang sudah terealisasi.
86,7
13,3
Tidak Ada Ada Apakah ada materi aturan  yang bertentangan atau tidak sesuai … 86,7 13,3
Tidak
Ya
Apakah B/I/S pernah merasa dipaksa atau terpaksa menjalankan aturan-aturan tentang desa
Grafik : 10.
Idealnya    antara reward  and  punishment harus  diberikan  secara berimbang kepada aparat pemerintah, karena bagaimanapun prestasi seseorang sealayaknya  memperoleh  penghargaan.  Jika  ada  kepala  desa  yang  mendapat sanksi  (hukum  dan  administrative),  maka  ada  pula  kepala  desa  yang  mestinya mendapat  penghargaan  (dalam  bentuk  sertfikat  dan/atau  tambahan  anggaran dari APBN dan APBD). Penghargaan ini dapat memicu kompetisi antar kepala desa  dalam  memperbaiki  manajemen  pemerintah  yang  berpijak  pada  regulasi desa,  sebab    regulasi  desa  telah  memuat  sejumlah  petunjuk  teknis  operasional dalam mengelola pemerintahan desa secara baik dan benar.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  sejumlah  sekretaris  desa  bahwa untuk  mendorong  kepala  desa  supaya  taat  menjalankan  regulasi  desa  perlu dilakukan beberapa hal :
1. Menanamkan rasa untuk menjauhi masalah yang dapat ditimbulkan akibat tidak mengikuti petunjuk dalam regulasi.
2. Kepala  desa  akan  lebih  semangat  jika  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  aktif  dalam  membantu  dan  mengawasi  pelaksanaan  program pembangunan desa.
3. Perlu pengawasan yang terus menerus terhadap kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala desa.
40,0
60,0 Tidak Pernah
Pernah
Apakah  B/I/S pernah mendapat
penghargaan dari pemerintah dalam prestasi melaksanakan program …

## C. KESIMPULAN
Bahwa  kepala  desa  di  kecamatan  Telaga  Biru  Kabupaten  Gorontalo  cukup taat  dalam  menjalankan  regulasi  desa.  Hal  ini  tergambar  dalam  grafik  hasil pengecekan dokumen administrasi pemerintahan desa (lihat grafik  1, 2 dan 3). Jika administrasi  pemerintahan  sudah  tertata  dengan  baik,  maka    pengelolaan pemerintahan  menjadi  baik  dan  dapat  diukur  capaian  kinerjanya.  Meskipun  dalam ketaatan penataan administarsi sudah baik, tetapi masih ada  ketentuan regulasi yang belum  dilaksanakan  oleh  kepala  desa  yaitu,  pensertipikatan  tanah  milik  desa,  dan pembentukan BUMDes. Faktor yang menndorong kepala desa di Kecamatan Telaga Biru dalam mentaati regulasi desa, masih didominasi oleh kekhwatiran dan/atau takut mendapatkan  sanksi  hukum.  tetapi  dalam  konteks  ketakutan  pada  sanksi  ini,  para kepala  desa  mengharapkan  pula  penghargaan  atas  ketaatan  mereka  dalam menjalankan regulasi desa. Penghargaan itu dapat memberikan motivasi bagi kepala desa bersama aparatnya dan juga masyarakat desa dalam menjalankan regulasi desa, apalagi  penghargaan  itu  bersifat  tambahan  anggaran  dari  pemerintah  pusat  dan/atau daerah.  Selain  faktor  sanksi,  ada  pula  kepala  desa  yang  mengatakan  bahwa  dengan adanya  regulasi  ini,  mereka  sangat  terbantu  dalam  mengelola  pemerintahan  desa. Aturan-aturan tersebut setidaknya dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi kepala desa dalam membuat keputusan terkait kebijakakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun bunyi pasal dalam regulasi terkadang memerlukan kajian dan penjelasan dari pemerintah di atas, tetapi kepala desa merasa bahwa regulasi telah menguatkan tugas dan kewenangan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Teori  Peradilan (judicial  prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (legisprudence). Prenada Media Group. Jakarta.
Debora  Sanur  L. Tuntutan  Pengesahan  RUU  Desa, Jurnal  INFO  Singkat  Politik Dalam Negeri; ISSN: 2088-2351; Vol.III, No24/II/P3DI/Desember/201.
M.  Iqbal  Hasan.  2002 Pokok-Pokok  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Cet.  I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ni’matul Huda, 2015. Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang,
Philipe  Nonet  &  Philip  Selznick.  2008. Hukum  Responsif. Cetakan  II.  Nusa  Media. Bandung.
Sabian Utsman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Satjipto  Rahardjo.  2010. Penegakan  Hukum  Progresif. Kompas  Media  Nusantara. Jakarta.