ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Yarry Septia Larasati, Dadang Sadeli, Surtikanti Magister Akuntansi Universitas Pancasila E-mail: y4rry_s@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  obtain  empirical  data  about  the  influence  of  internal  control role,  whistleblowing  system,  and  good  governance  both  partially  and  simultaneously  to  the prevention of fraud. This research involving 53 respondents in the scope of Directorate General of Marine Spatial Management Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia. This research  apply  a  survey  by  questionnaire  as research  instrument  while methods  used  to  process and  analyze  data  on  research  are  descriptive  analysis  and  analysis  of  multiple  regression.  The results  show  that  internal  control  role,  whistleblowing  system,  and  good  governance  have significant effects against fraud prevention partially, with count t larger than t table and positive value  of  regression.  Furthermore,  internal  control  role,  whistleblowing  system  and  good governance effect simultaneously to the prevention of fraud with the count f larger than f table. From  this  study,  it  can  be  concluded  that  internal  control  role, whistleblowing  system  and  good governance whether partially and simultaneously effect prevention of fraud.
Keywords:  Internal Control, Whistleblowing System, Good Governance, Prevention of Fraud
PENDAHULUAN Pesatnya perkembangan
perekonomian di dunia tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat,  tetapi  juga  diiringi  dengan semakin  berkembangnya fraud atau  biasa dikenal  dengan  istilah  kecurangan.  Seperti halnya  di  Amerika  Serikat,  kasus  Enron menjadi contoh manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar US$600  juta,  sedangkan  pada  saat  itu  Enron mengalami kerugian. Selain itu terdapat juga kasus  WorldCom,  Global  Crossing  dan Adelphia yang jatuh akibat skandal kecurangan  ( fraud )  dalam  bentuk  pencurian aset,  kejahatan  komputer,  korupsi  maupun manipulasi  pelaporan  keuangan  ( Yenny, 2014 ).  Begitu  juga  di  Indonesia,  pada  tahun
2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi  laporan  keuangan  oleh  PT  Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk.  PT Kimia Farma memanipulasi laporan keuangan dengan cara melaporkan  adanya  laba  bersih  sebesar
Rp132  milyar  padahal  seharusnya  hanya sebesar  Rp99,56  miliar,  atau  lebih  rendah sebesar  Rp32,6  milyar,  atau  24,7%  dari  laba awal  yang  dilaporkan  (Kencana,  Rizki  Wastu. Kasus Kimia  Farma.  Kompasiana,  2012.  Web.
20 Januari 2016. http://kompasiana.com/kasus-kimia-farma- etika-bisnis). Menurut Indonesia Procurement Watch (IPW),  dari  385  kasus  korupsi  yang ditangani  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  70  persen  diantaranya  merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan oleh  pemerintah  yang  dilakukan  secara konvensional  dinilai  masih  memiliki  tiga kelemahan,  yaitu:  transparansi,  inefisiensi, dan ketidaksesuaian fungsi pengadaan (LKPP, 2010:19).  Hal  ini  membuktikan  bahwa terdapat  kesalahan  dan  adanya  konflik kepentingan dalam suatu organisasi.
Upaya  pencegahan fraud nampaknya dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  antara  lain adanya peran pengendalian internal, whistleblowing  system,  good  corporate
governance dan  lain-lain.  Pengendalian internal adalah suatu proses yang
dipengaruhi  oleh  beberapa  pihak  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  suatu perusahaan seperti
dewan direksi,
manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan jaminan memadai mengenai prestasi dari sasaran kinerja dalam (1)  efektivitas  dan  efisiensi  operasional  (2) keandalan  pelaporan  keuangan  dan  (3) pemenuhan dari ketentuan hukum yang bisa diterapkan  dan  regulasi  (IAPI,2011:319). Pengendalian  internal  berperan  penting dalam  mencegah  terjadinya  dan  mendeteksi fraud serta  untuk  melindungi  sumber  daya organisasi  baik  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud. Jika pengendalian internal dirancang  dan  dilaksanakan  dengan  baik  dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik maka pengendalian inetrnal dapat diandalkan dalam melindungi diri dari fraud .
Fraud juga  dapat  dicegah  dengan adanya whistleblowing system . Whistleblowing system merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang  telah  terjadi  atau  akan  terjadi  yang melibatkan  pegawai  dan  orang  lain  yang berkaitan  dengan  dugaan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi  tempatnya  bekerja.  Indonesia, sebagai negara  di  Benua  Asia merupakan negara  dengan  budaya  kolektif  yaitu kehidupan  sosial  menjadi  lebih  dominan dalam  keseharian  dibandingkan  dengan kehidupan  pribadi.  Kondisi  budaya  yang seperti  itu, menjadikan  w histleblower system menjadi  lebih  sulit  diterapkan  di Indonesia. Padahal w histleblowing system yang  efektif  akan  mendorong  partisipasi masyarakat  dan  karyawan  perusahaan untuk  lebih  berani  bertindak  dalam mencegah  terjadinya  kecurangan  dan korupsi  dengan  melaporkannya  ke  pihak yang  dapat  menanganinya.  Sehingga
dengan adanya whistleblowing system ini maka lebih dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.
Selain  itu good  corporate  governance nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya fraud . Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan  terjadi fraud yang  sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. Corporate  governance merupakan  alat  untuk menjamin  direksi  dan  manajer  ( insider )  agar bertindak  yang  terbaik  untuk  kepentingan investor  luar  (kreditur  atau shareholder ) (Jackson,  2009).  Badan  pengelola  pasar modal  di  banyak  negara  menyatakan penerapan  tata  kelola  perusahaan  di perusahaan-perusahaan  publik  secara  baik telah  berhasil  mencegah  praktik  kecurangan atas  laporan  keuangan  kepada  pihak  yang berkepentingan  (Sutoyo  dan  Aldridge,  2005). Fraud juga dapat dicegah jika suatu organisasi memiliki  adanya  budaya  etis.  Budaya  etis organisasi  merupakan  suatu  pola  tingkah laku,  kepercayaan  yang  telah  menjadi  suatu panutan  bagi  semua  anggota  organisasi. Tingkah  laku  merupakan  suatu  tingkah  laku yang  dapat  diterima  oleh  moral  dan  benar secara  hokum.  Di  dalam  suatu  budaya organisasi  yang  etis  terdapat  adanya  suatu komitmen  dan  lingkungan  yang  etis  pula (Pristiyanti,  2012).  Jika  suatu  organisasi mempunyai  budaya  etis  organisasi  yang rendah  maka  akan  mendorong  karyawannya untuk  melakukan  tindakan fraud atau kecurangan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  budaya  etis  organisasi suatu instansi akan semakin rendah kecenderungan  karyawan  melakukan fraud atau kecurangan.
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas dapat  diidentifikasikan  bahwa fraud terjadi karena  lemahnya  pengendalian  internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan  tersebut  telah  memiliki  standar dan  peraturan,  banyak  perusahaan  yang belum menerapkan konsep corporate governance sehingga  perusahaan  tersebut
tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  para stakeholder. Masih  rendahnya  moral  yang dimiliki  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial menyebabkan  banyak  terjadi  perilaku  yang menyimpang  seperti  praktik-praktik  yang koruptif.  Di  sisi  lain  mayoritas  masyarakat bersikap  tidak  peduli  bahkan  mendukung fraud karena ketidakpedulian tersebut muncul  pada  tindakan  negosiasi  dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu.
Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis tentang  seberapa  besar  pengaruh  peran pengendalian internal , whistleblowing system dan good  corporate  governance terhadap pencegahan fraud dan  menganalisis  tentang seberapa besar pengaruh peran pengendalian internal, whistleblowing  system ,  dan good corporate governance secara simultan terhadap pencegahan fraud .

## KAJIAN  TEORI,  KERANGKA  PEMIKIRAN  DAN HIPOTESIS
Teori Fraud Triangle
Fraud  triangle adalah  sebuah  teori yang  dikemukakan  oleh  Donald  R.  Cressey setelah  melakukan  penelitian  untuk  tesis doktornya  pada  tahun  1950.  Cressey mengungkapkan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang mendukung  seseorang  melakukan fraud , yaitu masalah keuangan yang harus dirahasiakan ( pressure ), kesempatan
( opportunity )  untuk  melakukan  fraud,  dan rasionalisasi ( rationalization ) dari pelaku.
Pressure
Opportunity Rationalization Sumber: Theodorus M Tuanakotta, 2010
Gambar 2.1 Fraud Triangle Theory
Gambar 1. Fraud Triangle Sumber: Tuanakotta (2010)
Menurut  Tuanakotta  (2010:  207-214)  faktor seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh:
1. Tekanan ( pressure )
2. Kesempatan ( opportunity )
3. Pembenaran ( rationalization ).

## Teori GONE
Menurut  Jack  Bologne  (Simanjuntak 2008: 122), terdapat empat faktor pendorong seseorang  melakukan  kecurangan,  yang disebut dengan teori GONE , yaitu:
a. Greed (keserakahan)
b. Opportunity (kesempatan)
c. Need (kebutuhan)
d. Exposure (pengungkapan)
Faktor Greed dan Need merupakan faktor  yang  berhubungan  dengan  individu pelaku kecurangan (disebut faktor individual). Faktor  individual  berhubungan  dengan perilaku  yang  melekat  dari  individu  itu sendiri.  Faktor  individu  ini  berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.  Sedangkan  faktor Opportunity dan Exposure merupakan  faktor  yang berhubungan  dengan  organisasi  sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut faktor generik/umum).

## Akuntansi Forensik
Definisi  akuntansi  forensik  menurut Hopwood et al . (2008: 3) yaitu:
“forensic accounting is the application  of  investigative  and analytical  skills  for  the  purpose  of resolving financial issues in a manner that  meets  standards  required  by court s of law.”
Akuntansi  forensik  adalah  aplikasi keterampilan  investigasi  dan  analitik  yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah  keuangan  melalui  cara-cara  yang sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  dan  hukum.  Sedangkan  menurut Tuanakotta  (2010:  4)  akuntansi  forensik adalah  penerapan  sistem  akuntansi  dalam
bidang  hukum  terutama  pada  permasalahan kecurangan atau fraud . Akuntansi forensik adalah aplikasi ilmu
akuntansi yang bermanfaat
dalam penyelesaian  dan  pencegahan  tindak  pidana korupsi. Dengan demikian diperlukan akuntan forensik  yang  mempunyai  keahlian  dalam menginvestigasi  indikasi  adanya  korupsi  atau tindak  penyelewengan  lainnya  di  sebuah perusahaan  atau  instansi  negara.  Secara harfiah  korupsi  merupakan  sesuatu  yang busuk, jahat dan merusak (Hartanti, 2005: 9). Perbuatan  korupsi  dalam  istilah  kriminologi digolongkan  kedalam  kejahatan white  collar crime .  Korupsi  juga  diartikan  sebagai penjualan  barang-barang  milik  pemerintah oleh  pegawai  negeri  untuk  keuntungan pribadi.

## Pengendalian Internal
Menurut Tunggal (2010: 195) pengendalian  internal  adalah  suatu  proses yang  dijalankan  oleh  Dewan  Komisaris,
Manajemen,  dan  Personal  entitas  lain  yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai  tentang  pencapaian  tiga  golongan tujuan  berikut:  (a)  Keandalan  pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan  (c)  Kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut Krismiaji  (2010:  218)  pengendalian  internal (internal  control) adalah  rencana  organisasi dan  metode  yang  digunakan  untuk  menjaga atau  melindungi  aktiva,  dan  menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Jadi  dari  definisi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengendalian  internal adalah  suatu  cara  sistematis  yang  dijalankan oleh seluruh pegawai dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk melindungi aktiva dan memberikan informasi yang  akurat  dan  memadai  dalam  mencapai
tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  dan kepatuhan  terhadap  hukum  yang  berlaku. Menurut  Tunggal  (2010:  196)  ada  lima
komponen pengendalian yaitu sebagai berikut:
1.  Lingkungan  pengendalian  internal (Control environment)
2. Penilaian risiko (Risk assessment)
3.  Aktivitas  pengendalian (Control activities) 4. Informasi dan komunikasi (Information and communication) 5. Pemantauan (Monitoring)

## Whistleblowing System
Gottschalk  (2011,  vol  3:1)  menyatakan whistleblowing adalah  pengungkapan  oleh anggota  organisasi  (atau  mantan)  atas  suatu praktik  ilegal,  tidak  bermoral,  atau  praktik- praktik  tidak  sah  di  bawah  kendali  pemberi kerja  mereka,  kepada  orang-orang  atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan.  Jadi  dari  definisi  ini  dapat disimpulkan  bahwa whistleblowing  system adalah  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh anggota  organisasi  mengenai  informasi  atau praktik-praktik ilegal yang melanggar peraturan  dan  hukum.  Di  dalam  Pedoman Whistleblowing  System yang  diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008:  9),  sistem whistleblowing terdiri  dari tiga aspek, yaitu:
a) Aspek struktural
b) Aspek operasional
c) Aspek perawatan

## Good Corporate Governance
Sutedi  (2011:  1)  mengemukakan pengertian good  corporate  governance secara  definitif  adalah:  “Sistem  yang mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan untuk  menciptakan  nilai  tambah  ( value added )  untuk  semua stakeholder ”. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2006:  5)  ada  lima  aspek  dalam  prinsip- prinsip GCG, yaitu:
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan
Pencegahan Fraud
Tunggal  (2012:  2)  berpendapat  bahwa kecurangan  ( fraud )  adalah  penipuan  yang disengaja,  umumnya  diterangkan  sebagai kebohongan,  penjiplakan  dan  pencurian. Kecurangan  semacam  ini  menunjukkan adanya  keinginan  yang  disengaja,  tidak termasuk  ketidaktahuan.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa fraud adalah berbagai  macam  cara  kecerdikan  manusia yang  direncanakan  dan  dilakukan  secara individual maupun berkelompok yang dilakukan  dengan  sengaja  oleh  pelakunya untuk keuntungan pribadi dan atau
keuntungan organisasi yang dilakukan dengan  melanggar  ketentuan  yang  berlaku dengan  cara  menyembunyikan  dalam  atau melalui  rekayasa  yang  tidak  benar  sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Karakteristik Fraud Fraud selalu dikaitkan korupsi, padahal karakteristik atau jenis-jenis fraud itu sendiri banyak tidak hanya korupsi saja. ACFE dalam Tuanakotta (2010: 97) membagi fraud (kecurangan)  menjadi  tiga  jenis  berdasarkan perbuatan  dan  dikenal  dengan fraud  tree. Occupational fraud  tree memiliki tiga cabang utama yaitu corruption , asset
misappropiation ,  dan fraudulent  statement .
Gambar 2. The Fraud Tree
Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Manual, 2007
Pencegahan Fraud
Menurut Committee  of  Sponsoring Organizations -COSO (1992) pencegahan kecurangan  pada  umumnya  adalah  aktivitas yang  dilaksanakan  manajemen  dalam  hal penetapan  kebijakan,  sistem  dan  prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang  diperlukan  sudah  dilakukan  dewan
komisaris,  manajemen,  dan  personil  lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan  memadai  dalam  mencapai  tiga tujuan  pokok  yaitu:  keandalan  pelaporan keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi serta  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut Pusdiklatwas  BPKP  (2008:  37)  pencegahan
fraud adalah  upaya  yang  terintegrasi  yang dapat  menekan  terjadinya  faktor  penyebab fraud ( fraud triangle ) yaitu:
1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. 2. Menurunkan  tekanan  kepada  pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi  alasan  untuk  membuat pembenaran/rasionalisasi  atas  tindak kecurangan yang dilakukan.
Pope  (2007:  388)  menyatakan  bahwa pencegahan fraud dalam  hal  pengadaan barang publik, terdiri dari:
1. Memperkuat kerangka hukum.
2.  Prosedur transparan.
3.  Membuka dokumen tender.
4.  Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen.
Kerangka Pemikiran Hubungan  Pengendalian  Internal  dengan
Pencegahan Fraud Hubungan antara pengendalian internal  dengan  masalah  kecurangan  dalam perusahaan sangat erat kaitannya. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan  dipercaya  dapat  bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud . Menurut Tuanakotta  (2007:  162)  upaya  mencegah fraud dimulai  dari  pengendalian  intern. Disamping pengendaian internal, dua konsep penting  dalam  pencegahan fraud yaitu menanamkan  kesadaran  tentang  adanya fraud  ( fraud  awareness )  dan  upaya  menilai resiko terjadinya fraud ( fraud risk assessment ).  Dari  pengertian  ini  dapat disimpulkan  bahwa fraud dapat  dikurangi bahkan  dicegah  dengan  membudayakan kejujuran,
keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain serta menghilangkan  peluang  seseorang  untuk melakukan fraud dengan  menanamkan kesadaran  tentang  adanya fraud dan  sangsi atas perbuatan tersebut.
Hubungan Whistleblowing  System dengan Pencegahan Fraud Widyantari  (2013)  menyatakan  bahwa efektivitas  sistem whistleblowing membantu perusahaan  keluar  dari  kecurangan  yang terjadi  dalam  perusahaan  dan  membantu perusahaan  agar  mampu  mencapai  tujuan yang  telah  direncanakan  perusahaan  dengan cara  yang  bersih.  Pendapat  Priantara  (2013) menyebutkan  bahwa  salah  satu  sistem  yang digunakan  dalam  mencegah  terjadinya kecurangan  adalah  dengan  menerapkan sistem pelaporan dugaan fraud (whistleblower  hotlines). Di  Amerika  sistem whistleblower  hotlines ini  diwajibkan  karena menurut  berbagai  survei  di  sana,  sistem  ini menjadi  alat  yang  paling  utama  untuk mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan karena  calon  pelaku  pastinya  akan  merasa takut bila diadukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Irvandly
(2014)  menunjukkan  bahwa  penerapan whistleblowing system berpengaruh signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan. Kemudian besar pengaruh penerapan whistleblowing  system dalam  memberikan kontribusi  pengaruh  terhadap  pencegahan kecurangan  adalah  sebesar  16,3%.  Jadi semakin  baik  penerapan whistleblowing system di  dalam  perusahaan,  maka  semakin tinggi  tingkat  pencegahan  kecurangan.    Dari beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa whistleblowing  system dapat  mencegah  terjadinya  fraud  karena sistem  ini  dapat  dengan  cepat  mendeteksi adanya fraud sehingga  dapat  langsung ditindaklanjuti laporan yang telah
disampaikan oleh whistleblower .
Hubungan Good  Corporate  Governance
dengan Pencegahan Fraud Struktur corporate governance
mengenal  dua  mekanisme  tata  kelola  yaitu tata kelola internal dan tata kelola eksternal. Masing-masing  tata  kelola  internal  dan eksternal  mempunyai  elemen-elemen  yang kalau semua elemen tata kelola eksternal dan
internal  tersebut  dapat  berfungsi  dengan baik,  maka fraud dapat  dicegah  atau dikurangi.
Menurut  Gusnardi  (2011)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  komite audit,  pengendalian  internal,  audit  internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap pencegahan kecurangan
perusahaan.
Beawiharta  (2014)  juga  mengatakan  bahwa implementasi good  government  governance
berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pencegahan  kecurangan  karena  semakin
tinggi implementasi good government governance ,  maka  tindakan  pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Menurut  Aprijana  (2014)  bahwa  dengan menerapkan good governance dan meningkatkan keahlian yang lebih profesional dalam pengawasan dan pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan, maka akan  mampu  melakukan  pencegahan  dan pendeteksian suatu kecurangan serta menciptakan  keberhasilan  tujuan  organisasi. Dengan  tercapainya  tujuan  organisasi,  maka terbuka  menuju  terwujudnya  pemerintahan yang  bersih  dan  akuntabel,  sehingga  akan memberikan  dampak  positif  bagi  tujuan kesejahteraan masyarakat.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa good corporate governannce dapat mencegah atau mengurangi fraud sehingga  perlu  adanya pemahaman  tentang  struktur,  mekanisme, prinsip dan fungsi corporate governance yang harus dijalankan secara bersamaan.
Penjelasan mengenai pengaruh pengendalian internal, whistleblowing  system ,  peran good corporate  governance terhadap  pencegahan fraud dapat  dilihat  melalui  paradigma penelitian berikut ini.
Pengendalian  Internal Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,dan informasi  dan komunikasi  pemantuan Tunggal (2010:196) Whistleblowing System Aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan Komite  Nasional Kebijakan Governance (2008:9) Good Corporate Governance Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran  dan Kesataraan Komite  Nasional Kebijakan Governance (2006:5) Pencegahan  Fraud Memperkuat kerangka  hukum, Prosedur transparan, Membuka  dokumen tender, Evaluasi penawaran, Melimpahkan wewenang, Pemeriksaan  dan audit Independen (Pope,2007:388)

## Gambar 3. Paradigma Penelitian

## Pengembangan Hipotesis
Dari  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:  Pengendalian  internal  berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
H2: Whistleblowing  system berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
H3: Good corporate governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
H4:  Pengendalian  internal, whistleblowing system ,  dan good  corporate  governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kausatif., Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Jenis pengukuran  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  ukuran  ordinal.  Ukuran yang  digunakan  untuk  menilai  jawaban- jawaban  dalam menguji variabel  independen yaitu lima tingkatan.
Tabel 1. Skor Skala Likert
Skor Jawaban 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 2 Tidak Setuju (TS) 3 Netral (N)
4 Setuju (S)
5 Sangat Setuju (SS)
Operasionalisasi Variabel Operasionaliasi variabel-variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel Kons ep Variabel Indikator Kues ioner No Skala Pengendalian Internal (X1) Tunggal(2010:195) Tunggal(2010:196) Ordinal
Suatu pros es  yang dijalankan oleh Dewan Komis aris ,
Manajemen, dan Pers onal entitas  lain yang di des ain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :(a)
Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas  dan efis iens i operas i, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum. • Lingkungan pengendalian, • Penilaian resiko, • Aktivitas pengendalian, • Informasi dan komunikasi,
• Pemantauan 1,2,3,4,5,67,8,9,10,11 12,13,14 15,16 17,18,19 20,21
Elias (2008:283)
KNKG(2008:9) Pelaporan oleh anggota dari s uatu organis as i (s ekarang atau terdahulu) terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organis as i yang mungkin dapat mengakibatkan s uatu tindakan. • Aspek struktural, • Aspek operasional,
• Aspek perawatan
22,23,24,25,26,27 28,29,30 31,32,33 Sutedi(2011:1) KNKG(2006:5) Sis tem yang mengatur dan mengendalikan perus ahaan untuk menciptakan nilai tambah ( value added) untuk s emua s takeholder.
• Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas • Independensi • Kewajaran dan Kesataraan 34,35,36
37 38 39
40 Pencegahan Fraud (Y) Tuanakotta(2007:168) Pope(2007:388) Ordinal A system of “special purpose” processes and procedures designed and practiced for the primary if not sole purpose of preventing or deterring fraud • Memperkuat kerangka hukum • Prosedur transparan • Membuka dokumen tender • Evaluasi penawaran • Melimpahkan Wewenang • Pemeriksaan dan audit Independen
41,42 43,44,45 46 47 48 49 Whistleblowing System (X2)
Ordinal Good Corporate Governance
(X3)
Ordinal
Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang merupakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan  tertulis  yang  sudah  dirumuskan sebelumnya  untuk  responden  memberikan jawaban  mereka. Tehnik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara lain:
1. Penelitian Lapangan ( Field Reserach )
a. Metode Wawancara
b. Metode Angket/Kuesioner
2. Studi Pustaka
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  purposive  sampling.  Sampel  terdiri dari  anggota  kelompok  kerja  Unit  Layanan Pengadaan  (ULP)  dan  anggota  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE  )  yang berjumlah 53 orang.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  adalah  untuk  mengukur sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner. Dalam  penentuan  layak  atau  tidaknya  suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi  koefisien  korelasi  pada  taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor totalnya. Koefisien korelasi item-total dengan bivariate  pearson dapat  dicari  dengan menggunakan rumus berikut:
Keterangan: rix = Koefisien korelasi item-total ( bivariate pearson) i = Skor item x = Skor total
n = Banyaknya subyek
Jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau  item-item  pertanyaan  berkorelasi signifikan  terhadap  total  skor,  sehingga dinyatakan valid. Jika r hitung < r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi  signifikan  terhadap  total  skor, maka dinyatakan tidak valid.
Uji  reliabilitas  dimaksudkan  untuk mengetahui  konsistensi  alat  ukur  dalam penggunaannya,  atau  dengan  kata  lain  alat ukur  tersebut  mempunyai  hasil  yang konsisten  apabila  digunakan  berkali-kali dalam  waktu  yang  berbeda.  Untuk  uji reliabilitas  ini  akan  digunakan  metode  a lpha cronbach .  Menurut  Gendro  (2011:  126), suatu  instrumen  dikatakan  handal  bila memiliki  koefisien  cronbach  alpha  lebih  dari 0,60.
2 2 2 1 i S S N r N S    −   = =       −     
Keterangan:
r =    α      =    Reliabilita s  internal  seluruh instrumen
N    =    Jumlah item kuesioner
2 S =   Varian dari total skor variabel 2 i S =   Varian dari skor item ke-i

## Metode Analisis
Metode  yang  digunakan  untuk menganalisis  pada  penelitian  ini  adalah analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dirumuskan:
Keterangan: Y  =  Pencegahan Fraud X ₁ =  Pengendalian Internal
X ₂ = Whistleblowing System X ₃ = Good Corporate Governance
= Variabel  lain  yang  tidak  diteliti  tapi berpengaruh  (contoh:  Peran  Audit  Internal dan Budaya Etis)
PYX1 PYX2 PYX3 PYX1X2X3 X1 X2 X3 Y ᵋ
Gambar 4. Desain Penelitian
Keterangan:
PYX ₁ = Variabel X ₁ berpengaruh parsial terhadap variabel Y PYX ₂ = Variabel X ₂ berpengaruh parsial terhadap variabel Y PYX ₃ = Variabel X ₃ berpengaruh parsial terhadap variabel Y PYX ₁ X ₂ X ₃ =  Variabel  X ₁ X ₂ X ₃ berpengaruh simultan terhadap variabel Y = Variabel lain yang tidak diteliti tapi berpengaruh (contoh: Peran Audit Internal dan Budaya Etis) Pengujian Hipotesis
Uji t, Uji F, dan Uji Determinasi (R²)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen  secara  individu  ( partial )  dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Jika nilai  signifikansi  kurang  atau  sama  dengan
0,05  maka  hipotesis  diterima  yang  berarti secara parsial variabel pengendalian internal, whistleblowing system ,  moralitas,  dan  peran sistem e-proc berpengaruh terhadap pencegahan  kecurangan.  Sebaliknya  jika  nilai signifikansi  lebih  dari  0,05  maka  hipotesis ditolak atau secara parsial variabel pengendalian internal, whistleblowing system ,  moralitas,  dan  peran  sistem e-proc tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud.
Jika  t  penelitian  >  t  tabel,  maka  H0 ditolak dan H1 diterima
Jika  t  penelitian  <  t  tabel,  maka  H0 diterima dan H1 ditolak
Rumus Uji F seperti yang dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2003:  47)
sebagai berikut:
Keterangan:
N = banyak sampel m = banyak prediktor R    =  koefisien  korelasi  antara  kriterium dengan prediktor.
Uji  determinasi  (R²).  Pengujian  R ² digunakan  untuk  mengukur  proporsi  atau persentase  sumbangan  variabel  independen yang  diteliti  terhadap  variasi  naik  turunnya variabel  dependen.  R ² berkisar  antara  0 sampai 1 (0 ≤ R ² ≤ 1). Apabila R ² sama dengan 0,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  dan  bila  R ² semakin kecil mendekati  0,  maka  dapat  dikatakan  bahwa pengaruh  variabel  independen  semakin  kecil terhadap  variabel  dependen.  Apabila  R ² semakin  besar  mendekati  1,  hal  ini menunjukkan  semakin  kuatnya  pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian Butir Pernyataan Pengendalian internal Whistleblowing system Good governance Pencegahan fraud Item 1 0,342 0,554 0,747 0,660 Item 2 0,420 0,674 0,742 0,783 Item 3 0,485 0,352 0,747 0,740 Item 4 0,504 0,567 0,485 0,600 Item 5 0,443 0,732 0,662 0,666 Item 6 0,390 0,519 0,423 0,808 Item 7 0,450 0,315 0,376 0,780 Item 8 0,751 0,556 0,431 Item 9 0,610 0,682 0,449 Item 10 0,660 0,789 Item 11 0,539 0,475 Item 12 0,595 0,619 Item 13 0,656 Item 14 0,662 Item 15 0,588 Item 16 0,477 Item 17 0,635 Item 18 0,599 Item 19 0,595 Item 20 0,553 Item 21 0,570
Sumber: Lampiran Output Uji Validitas & Reliabilitas
Pada  Tabel  3.  dapat  dilihat  bahwa nilai  koefisien  korelasi  (indeks  validitas)  dari setiap  butir  pernyataan  lebih  besar  dari  nilai kritis  0,30.  Hasil  pengujian  ini  menunjukkan bahwa  semua  butir  pernyataan  untuk keempat  variabel  penelitian  valid  dan  layak sebagai  alat  ukur  penelitian  serta  dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner
Penelitian Kuesioner Koefisien Reliabilitas Keterangan Pengendalian internal 0,912 reliabel Whistleblowing system 0,866 reliabel Good governance 0,827 reliabel Pencegahan fraud 0,879 reliabel Sumber: Lampiran Output Uji Validitas & Reliabilitas
Pada Tabel 4. di atas dapat dilihat nilai koefisien  reliabilitas  kuesioner  keempat
variabel penelitian lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua  butir  pernyataan  yang  digunakan untuk  masing-masing  variabel  sudah  reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang  digunakan  untuk  mengukur  keempat variabel  sudah  memberikan  hasil  yang konsisten.
Analisis  Deskriptif  Variabel  Pengendalian Internal
Grand mean skor jawaban responden mengenai pengendalian internal pada Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 3,71 berada  pada  interval  kategori  “ Baik ” seperti  ditunjukkan  pada  garis  kontinum berikut.
Gambar 5. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pengendalian Internal
Analisis  Deskriptif  Variabel Whistleblowing System
Grand mean skor jawaban responden mengenai  penerapan whistleblowing  system pada  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang Laut  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan sebesar 3,86 berada  pada  interval  kategori “ Baik ” seperti  ditunjukkan  pada  garis kontinum berikut.
Gambar 6. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Whistleblowing System Analisis Deskriptif Variabel Good Governance Grand mean skor jawaban responden mengenai  penerapan good  governance pada Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut
Sangat Buruk Tidak Baik Kurang Baik Sangat Baik 3,86 1 1,8 2,6 3,4 4,2
5 Sangat Buruk Tidak Baik
Kurang Baik
Sangat Baik 3,71 1 1,8
2,6
3,4 4,2 5

## Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar
4,31 juga  berada  pada  interval  kategori “ Sangat Baik ” seperti  ditunjukkan  pada  garis kontinum berikut.
Gambar 7. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Good Governance
Analisis  Deskriptif  Variabel  Pencegahan Fraud
Grand mean skor jawaban responden mengenai  pencegahan  fraud  pada  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 4,42 berada  pada  interval  kategori  “ Sangat Baik ” seperti ditunjukkan  pada garis
kontinum berikut.
Gambar 8. Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pencegahan Fraud
Analisis Verifikatif
Uji Asumsi Klasik Semua  tahapan  pengujian  dilakukan dengan bantuan Software SPSS IBM Statistics
20 . Dan diketahui bahwa data yang akan diuji berdistribusi normal dan tidak ada multikolinearitas sehingga layak untuk diuji.
Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 53 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation ,26772411 Most Extreme Differences Absolute ,103 Positive ,103 Negative -,062 Kolmogorov-Smirnov Z ,749 Asymp. Sig. (2-tailed) ,629 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

## Tabel 6. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  Pengendalian Internal ,927 1,079 Whistleblowing System ,841 1,189 Good Governance ,854 1,171 a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Analisis Regresi Linier Berganda Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Sangat Buruk Tidak Baik Kurang Baik Sangat Baik 4,31 1 1,8 2,6 3,4 4,2
5
Sangat Buruk Tidak Baik Kurang Baik Sangat Baik 4,42
1 1,8 2,6
3,4 4,2 5
Tabel 7. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standard ized Coefficie nts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,309 ,520 ,593 ,556 Pengendalian Internal ,267 ,090 ,293 2,980 ,004 Whistleblowing System ,209 ,093 ,232 2,245 ,029 Good Governance ,537 ,111 ,497 4,856 ,000 a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Melalui  hasil  pengolahan  data  seperti diuraikan  pada  tabel  4.29  maka  dapat dibentuk
model prediksi
variabel pengendalian internal, whistleblowing system dan good  governance terhadap  pencegahan fraud sebagai berikut.
1 2 3 ˆ
Y=  0,309 + 0,267 X + 0,209 X + 0,537 X Pada  persamaan  tersebut  dapat dilihat koefisien pengendalian internal
bertanda positif menunjukkan bahwa semakin  baik  pengendalian  internal  akan meningkatkan  pencegahan  fraud.  Demikian juga  koefisien whistleblowing  system dan good governance bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik whistleblowing system maupun good governance akan  meningkatkan  pencegahan fraud.

## Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 8. Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 ,749 a ,562 ,535 ,27580
a. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengendalian Internal, Whistleblowing System
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
Nilai  R  sebesar  0,749  pada  tabel  4.30 menunjukkan  kekuatan  hubungan  ketiga variabel  independen  (pengendalian  internal, whistleblowing system dan good governance ) secara  simultan  dengan  pencegahan  fraud. Jadi  pada  permasalahan  yang  sedang  diteliti diketahui  bahwa  secara  simultan  ketiga variabel  independen  (pengendalian  internal, whistleblowing system dan good governance ) memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan pencegahan  fraud  pada  Direktorat  Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Kemudian  nilai  R-Square  sebesar
0,562 atau 56,2 persen, menunjukkan bahwa ketiga  variabel  independen  secara  simultan mampu  menerangkan  pencegahan  fraud sebesar 56,2 persen. Artinya secara bersama- sama  pengendalian  internal, whistleblowing system dan good  governance memberikan pengaruh  atau  kontribusi  sebesar  56,2% terhadap  pencegahan fraud pada  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sisanya pengaruh  faktor-faktor  lain  yang  tidak diamati  adalah    sebesar    43,8%,  yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel  independen  yang  diteliti  seperti Budaya  Etis  Organisasi  dan  Peran  Audit Internal.

## Pengujian Hipotesis
Selanjutnya  untuk  menguji  apakah pengendalian internal, whistleblowing system dan good  governance berpengaruh  terhadap
pencegahan fraud, baik secara bersama-sama maupun  secara  parsial  maka  dilakukan pengujian  hipotesis.  Pada  pengujian  secara parsial  apabila  nilai  t  variabel  yang  sedang diuji    lebih  besar  dari  t tabel ,  maka  Ho  ditolak dan  sebaliknya  apabila  nilai  t  variabel  yang sedang  diuji  lebih  kecil  dari  t tabel maka  Ho diterima.  Pada  pengujian  simultan  apabila ada  nilai  F  lebih  besar  dari  F tabel ,  maka  Ho ditolak  dan  sebaliknya  apabila  nilai  F  lebih kecil dari F tabel , maka Ho diterima.
Tabel 9. Ringkasan uji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud
Koefisien regresi t hitung Sig. t tabel (db:49) Ho Ha 0,267 2,98 0,002 2,01 ditolak diterima Tabel 10. Ringkasan uji pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud Koefisien regresi t hitung Sig. t tabel (db:49) Ho Ha 0,09 2,245 0,029 2,01 ditolak diterima Tabel 11. Ringkasan uji pengaruh good governance terhadap pencegahan fraud Koefisien regresi t hitung Sig. t tabel (db:49) Ho Ha 0,537 4,856 <0,001 2,01 ditolak diterima Tabel 11. Tabel Pengujian Secara Simultan ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4,777 3 1,592 20,936 ,000 b Residual 3,727 49 ,076 Total 8,505 52 a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud b. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengendalian Internal, Whistleblowing System Pembahasan Pengaruh  Peran  Pengendalian  Internal Terhadap Pencegahan Fraud Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Selain itu nilai koefisien regresi untuk pengendalian  internal  bertanda  positif. Dengan  demikian  H1  terbukti  atau  diterima. Jadi  dapat  diartikan  bahwa  Pengendalian internal  berpengaruh  secara  positif  terhadap pencegahan fraud karena  semakin  baik pengendalian internal maka dapat
meningkatkan  pencegahan fraud .  Hal  ini membuktikan  bahwa  salah  satu  faktor penyebab  seseorang  melakukan fraud yakni adanya opportunity atau  kesempatan  dapat dicegah dengan adanya pengendalian internal  yang  baik  pada  suatu  institusi  atau organisasi. Besarnya pengaruh peran
pengendalian  internal  terhadap  pencegahan fraud adalah  13,18%  dan  sisanya  sebesar 86,82%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  selain pengendalian  internal  seperti whisleblowing system,  good  governance ,  peran  audit Internal  dan  budaya  organisasi.  Hal  ini membuktikan  bahwa  peran  pengendalian
internal  tidak  dominan  dalam  pencegahan fraud.
Pengaruh Whsitleblowing  System Terhadap Pencegahan Fraud
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua menunjukkan  bahwa whistleblowing  system berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diperoleh  bahwa  nilai  t  hitung  variabel  lebih besar  dari  t  tabel.  Selain  itu  nilai  koefisien regresi  untuk variabel whistleblowing  system bertanda  positif.  Dengan  demikian  H2 terbukti  atau  diterima.  Jadi  dapat  diartikan bahwa whistleblowing  system berpengaruh secara  positif  terhadap  pencegahan fraud karena  semakin  baik whistleblowing  system maka dapat meningkatkan pencegahan fraud . Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan fraud yang berasal dari faktor general yakni adanya opportunity atau kesempatan dan exposure atau
pengungkapan dapat dicegah dengan adanya whistleblowing  system yang  efektif  sehingga pelaku  kecurangan  jera  dan  berpikir  kembali untuk melakukan kecurangan tersebut.
Besarnya  pengaruh whistleblowing system terhadap  pencegahan fraud 11,16% dan sisanya sebesar 88,84% dipengaruhi oleh faktor  selain whistleblowng  system .  Hal  ini membuktikan  bahwa whistleblowing  system bukan  faktor  dominan  dalam  pencegahan fraud tetapi  ada  faktor  lain  yang  dominan seperti good governance , peran audit Internal dan budaya etis organisasi.
Pengaruh Good  Governance Terhadap Pencegahan Fraud Hasil pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan  bahwa good  governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud .  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini diperoleh  bahwa  nilai  t  hitung  variabel  lebih besar  dari  t  tabel.  Selain  itu  nilai  koefisien regresi  untuk  variabel good  governance bertanda  positif.  Dengan  demikian  H3 terbukti  atau  diterima.  Jadi  dapat  diartikan
bahwa good governance berpengaruh secara positif  terhadap  pencegahan fraud karena semakin  baik good  governance maka  dapat meningkatkan  pencegahan fraud. Hal  ini membuktikan  bahwa  faktor  penyebab fraud seperti adanya opportunit y dan rationalization dapat dicegah dengan adanya good  governance yang  baik  karena  setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan.  Besarnya  pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud 31,9% dan sisanya sebesar 68,1%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  selain good  governance sehingga  membuktikan bahwa good  governance tidak  dominan dalam pencegahan fraud .
Pengaruh  Peran  Pengendalian  Internal , Whistleblowing System, dan Good
Governance Terhadap Pencegahan Fraud Hipotesis  ke  empat  yang  diajukan menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal, whistleblowing  system dan good  governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS diperoleh hasil F hitung  lebih  besar  dari  F  tabel,  maka  dapat diputuskan bahwa H4 terbukti atau diterima. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengendalian internal, whistleblowing  system ,  dan good governance secara  simultan  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud. Besar pengaruh  peran  pengendalian  internal , whistleblowing system, dan good governance terhadap  pencegahan fraud sebesar  56,2% dan  sisanya  sebesar  43,8%  dipengaruhi  oleh faktor lain.
Hasil  penelitian  ini  menujukkan bahwa faktor pengendalian internal, whistleblowing system , dan good governance secara  bersama-sama  memberikan  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
Semakin baik pengendalian internal, whistleblowing
system ,  dan good  governance maka  dapat meningkatkan pencegahan fraud.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian serta  pengujian  hipotesis  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  1)  Penerapan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  berada pada kategori baik. 2) Whistleblowing system pada  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang Laut  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan berada pada kategori baik. 3) Good corporate governance pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat  baik.  4)  Pencegahan fraud pada Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  berada pada kategori sangat baik, hal ini menujukkan bahwa  pencegahan fraud pada  institusi  ini sudah dilakukan dengan sangat baik.
Peran pengendalian
internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud ,  hal  ini  terbukti  bahwa  hasil  penelitian mendukung  teori  dan  hasil  penelitian  juga membuktikan  fenomena  yang  terjadi.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  baik pengendalian internal
maka dapat meningkatkan pencegahan fraud . Whistleblowing system berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan fraud . Hal ini mendukung  teori  dan  hal  ini  membuktikan fenomena  yang  terjadi  ketika whistleblowing system tidak  berpengaruh  secara  dominan. Dalam  penerapan whistleblowing  system
maka  perlu  diperhatikan  peran  sistem pelaporan dan perlindungan bagi
whistleblower sehingga  akan  tercipta  sistem whistleblowing yang  efektif,  transparan  dan bertanggungjawab.  Jadi  dapat  diartikan bahwa  semakin  baik whistleblowing  system maka dapat meningkatkan pencegahan fraud . Good  governance berpengaruh  signifikan terhadap pencegahan fraud . Hal ini mendukung teori dan hasil penelitian ini juga membuktikan  fenomena  yang  terjadi.  Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik good
governance maka  dapat  meningkatkan pencegahan fraud. Pengendalian  internal, whistleblowing  system dan good  governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan. Semakin baik pengendalian internal, whistleblowing  system ,  dan good corporate governance maka dapat
meningkatkan pencegahan fraud.

## Keterbatasan Penelitian dan Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan antara  lain  :  1)  Berdasarkan  hasil  olah  data penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui  bahwa  sebesar  56,2%  variabel independen
pengendalian internal, whistleblowing  system dan good  governance memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap  variabel  dependen  pencegahan fraud dan sisanya pengaruh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti yang  tidak  diamati  adalah  sebesar  43,8% sehingga  masih  banyak  variabel  yang  cukup berpengaruh  tetapi  tidak  dimasukkan  dalam penelitian  ini.  2)  Jurnal  ilmiah  untuk membantu  penelitian  ini  masih  terbatas jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrecht,  W.Steve,  Chad  O.  Albrecht,  2012,
Fraud  Examination  and  Prevention ,
Thomson, South-Western: Australia. Amrizal,  2004,  Membangun  Kultur  Dan  Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan. Aprijana,  A.A.  Gede  Rahadi. Pengaruh Pemahaman  Good  Governance  dan Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng  dan  Inspektorat  Pemerintah Kabupaten Karangasem). Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha
Bastian,  I,  (2010),  Akuntansi  Sektor  Publik Suatu Pengantar, Jakarata: Erlangga.
Beawiharta,  Innosanto. Pengaruh  Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Government Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan  pada  Kota  Administrasi
Jakarta  Timur  Tahun  2014. Skripsi,
Universitas Telkom. Bologna,  J,  1993, Handbook  of  Corporate Fraud , Butterworth ‐ Heinemann: Boston. CBN, 2005, Skandal Sari Husada. http://portal.cbn.net.id  diakses  pada  14 Februari 2016. Committee  of  Sponsoring  Organizations  of Teadway  Commission  (COSO),  1992, Adendum 1994, Internal Control Integrated Framework, AICPA Publication. COSO,  2013,  Internal  Control-Integrated Framework: Executive SUMMARY,
Durham, North Carolina, May 2013. Crumbley, D. Larry, Forensic and Investigative
Accounting , USA : 5 Agustus 2002. Dewi,  2015,  Kerugian  Negara  Akibat  Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun, http://www.antikorupsi.org diakses pada 14 Februari 2016. Elias,  Rafik  ,  2008, Auditing  Students’ Professional Commitment and Anticipatory  Socialization  and  Their Relationship To Whistleblowing “ ,
Managerial  Auditing  Journal ,  Vol.  23,
No.3, h.283-294.
Gendro Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis  dengan  alat  analisis  SPSS  17.0  &
SmartPLS 2.0.  Yogyakarta  : Unit
Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
Gusnardi.  2011. Pengaruh  Peran  Komite Audit,  Pengendalian  Internal,  Audit Internal  dan  Pelayanan  Tata  Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. Skripsi, Universitas Riau . Gottschalk, Petter, 2011, Pencegahan Kejahatan Kerah Putih: Peran Akuntansi , Journal  of  Forensic  &  Investigative Accounting Vol. 3, Issue 1.
Harahap,  Aurolla  Saparini,  2013,  Fraud  di Tempat Kerja, https://manajemenppm.wordpress.com diakses pada 14 Februari 2016.
Hartanti,  Evi,  2005, Tindak  Pidana  Korupsi ,
Jakarta: Sinar Grafika. Hermiyetti,  2010,  Pengaruh  Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan  Fraud  Pengadaaan  Barang, Artikel STEKPI: Jakarta .
Hopwood, et  al. (2008). Forensic Accounting . New York: McGraw Hill.
Institut  Akuntan  Publik  Indonesia,  2011,
Standar  Profesi  Akuntan  Publik  (SPAP), Edisi Mei 2011, Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia: Jakarta.
Jackson.  2001.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia.  Terjemahan oleh  Jimmy  Sadeli &  Bayu  Prawira  Hie.  Jakarta:  Salemba, hal : 78
James  A.  Hall  diterjemahkan  oleh  Thomson
Learning, 2006, Sistem Informasi Akuntansi,  Edisi  pertama.  Salemba Empat: Jakarta. Kimia Farma (Etika Bisnis), 2013, http://www.kompasiana.com diakses pada  14 Februari 2016. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG),  2006,  Pedoman  Umum Good Corporate Governance Indonesia, Jakarta. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG), 2008, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP ( Whistleblowing System -WBS), Jakarta.
Krismiaji,  2010, Sistem  Informasi  Akuntansi , Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP).  2010, Modul  1
Pelatihan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah  Tingkat  Dasar/Pertama, Team LKPP. Jakarta.
Pristiyanti,  I.  R.  (2012),  Persepsi  Pegawai
Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan,
Accounting  Analysis  Journal,  ISSN 2252-6765 . Mardiasmo,  2002, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi. Maurice  E.  Peloubet, “ Forensic  Accounting:
Its  place  in  today’s  economy”, Journal  of  Accountancy edisi  Juni 1946,. h.34.
Nawawi,  Muzakky,  2012,  Korupsi  Pengadaan Barang Dan Jasa, http://zqzakky.blogspot.co.id  diakses pada  Februari 2016 .
Miceli,  M.  P.  &  J.  P.  Near,  (1985),
Characteristics of Organizational Climate  and  Perceived  Wrongdoing Associated with Whisde-Blowing
Decisions, Personnel  Psychology, 38, vol 4:1. Pratana, Irvandly. 2014. Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey  pada  PT.Coca  Cola  Amatil Indnesia SO Bandung). Skripsi, Universitas Widyatama Bandung
Priantara,  Diaz,  2013, Fraud  Auditing  & Investigation ,  Mitra  Wacana  Media: Jakarta.
Pope,  Jeremy,2007,  Strategi  Memberantas Korupsi: El Rina,  2016,  Laporan  Terkait  Pengadaan Barang Dan Jasa, 2015, http://news.detik.com diakses pada Februari 2016. Simanjuntak,  Ridwan,  2008, Pengertian  dan Pencegahan Kecurangan. Seri Departemen Akuntansi : FEUI. Singleton,  Tommie,  et.al,    2006, Fraud Auditing  and  Forensic  Accounting, John Wley and Sons, Inc: Canada.
Sutedi,  Adrian,  2011,  Good  Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika. Sutojo,  Siswanto,  Aldridge,  E.  John,  2005, Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan  Yang  Sehat,  Jakarta:  PT. Damar Mulia Rahayu.
Tuanakotta,  Theodorus  M,  (2007),  Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Salemba Empat: Jakarta. Tuanakotta,  Theodorus  M,  2010, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, SALEMBA Empat : Jakarta.
Tunggal,  Amin  Widjaja,  2010,  Teori  dan Praktek Auditing, Harvarindo: Jakarta. Tunggal,  Amin  Widjaya,  2010, Dasar-Dasar Audit  Internal  Pedoman  Untuk  Auditor Baru. Harvarindo: Jakarta.
Sudarmo,  Sawardi,  &  Yulianto,  A.,  2008, Fraud  Auditing  Edisi  Kelima,  Pusdiklat BPKP: Jakarta.
Sinaga,  Eri  Komar,  2015,  Ratu  Atut  Diperiksa
Lagi untuk Kasus Korupsi Alat Kesehatan,
http://www.tribunnews.com diakses
pada 14 Februari 2016.
Widyantari,  Arti.  2013.  Pengaruh  Efektivitas Sistem  Whistleblowing  Terhadap  Upaya Pengungkapan  Kecurangan  Manajamen Melalui Pemberian Motivasi (studi kasus pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Cirebon).
Thesis, Universitas Pasundan.
Yenny,  2014,  Makalah  Studi  Kasus  Teori Akuntansi, http://fatmawatiyeny.blogspot.co.id Fatmawati  diakses  pada  14  Februari 2016.