## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2878/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Penyuluh KB pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kabupaten Minahasa
Lady Deiby Ante 1 , Wilson Bogar 2 , Fitri H. Mamonto 3
123 Universitas Negeri Manado Article Info Abstract Article history: Received : 13 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022 This study This study aims to determine 1) the ratio of family planning instructors to the number of assisted villages/sub-districts in the implementation of family planning programs in the field in terms of placement through the Minahasa Regency Population Control and Family Planning Office;  2)  The  process  of  distributing  PLKB  through  work  transfers  between  those  in  the
Department of Population Control and Family Planning in Minahasa Regency; 3) Fulfillment of  facilities  in  the  implementation  of  work  in  the  field  for  PLKB  through  the  provision  of operational work facilities by the Department of Population Control and Family Planning of Minahasa  Regency.  The  research  method  used  is  qualitative  research.  The  results  of  the research that have been obtained and described are: 1) Policy implementation in the utilization of PLKB in the field in terms of placement through the Department of Population Control and Family Planning in Minahasa Regency seen through the ratio of extension workers to the target area is not fully appropriate, in the sense that the number of PLKB is not proportional to the area of The vast Minahasa Regency. Even though in terms of placement it is in accordance with  the  tiered  procedure  from  Province  to  Regency,  but  there  is  discomfort  from  PLKB regarding  the  workload  of  the  region.  2)  Policy  implementation  in  terms  of  PLKB  work mutations in the Regency has generally been running in accordance with the tiered mechanism, but  the  distribution  of  PLKB  has  not  been  fully  implemented,  due  to  the  limited  number  of PLKB so that it is only based on the domicile closest to the area of responsibility of the PLKB in addition to the existence of formation based adjustments 3) The implementation of policies in terms of fulfilling facilities in the implementation of work in the field for PLKB through the provision of operational work facilities by the Department of Population Control and Family Planning in Minahasa Regency has not been fully evenly distributed and in accordance with needs, this is because the procurement of work facilities does not involve program managers and PLKB so that there is an inappropriate target for work facilities
Keywords: Implementasi Kebijakan Penyuluh KB
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima: 13 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  bagaimana  tarian  adat  khas  suku  Minahasa  dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter, melalui pendekatan analisis nilai  Budayanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat Minahasa. Juga ditunjang dengan metode  Etnografi  berfokus  pada  pengalaman  pribadi,dan  partisipasi  yang  lahir  dari  proses pengamatan lapangan. Hasil Penelitian yang menjadi nilai budaya sebagai sumber pendidikan karakter  adalah,  membangun  identitas  Minahasa  seperti  keberanian,  kelincahan,  kegagahan dan  terutama  adalah  kebersamaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  karakter  penari  yang  keras, disiplin dan tegas, cermin sikap saling bersatu dan menyatukan, sikap kesatria dan keprajuritan. Para penari mengenakan pakaian tenun khas Minahasa berwarna merah dan rias wajah yang terlihat tegas dan penuh wibawa dan adanya sikap keberanian
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Lady Deiby Ante Universitas Negeri Manado Email: ante_ladya@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Keberhasilan  pelaksanaan  Program  Pembangunan  Keluarga,  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari peran Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  yang  merupakan  ujung  tombak  di  lapangan  dalam menjabarkan visi dan misi Program Bangga Kencana yang tentunya harus diterjemahkan dengan baik di lapangan, sehingga masyarakat sebagai pihak penerima dan pengguna program dapat memahami dan menikmatinya.
Pada  hakekatnya  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  melakukan  komunikasi dengan masyarakat melalui 10 langkah 1). pendekatan tokoh formal, 2). Pendataan dan Pemetaan, 3). pembentukan kesepakatan, 4) pendekatan tokoh informal, 5). Pemantapan Kesepakatan, 6) KIE (Komunikasi,  Informasi, Edukasi) oleh Tokoh Masyarakat, 7). Peneladanan / pembentukan Group Pelopor Suatu, 8). Pelayanan Keluarga Berencana, 9). Pembinaan Keluarga 10). pencatatan pelaporan dan evaluasi.
Meskipun  10  langkah  program  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN) cukup baik, namun kenyataan saat ini masih belum terealisasikan sepenuhnya, terbukti dari beberapa temuan di lapangan, masih ada petugas  yang belum menjalankan sesuai  tugas  yang diberikan  karena  tidak  semua  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  terampil  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  sehingga  berdampak  terhadap  hasil  kinerja  Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana  (PLKB).  Pada  dasarnya  program  Keluarga  Berencana  Nasional  Merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia pada masa kini dan masa yang  akan  datang,  yang  menjadi  sumber  daya  prasyarat  bagi  kemajuan  dan  kemandirian  bangsa. Sehingga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) di lapangan.
Maka  atas  permasalahan  lapangan  tersebut  pemerintah  melalui  Kepala  BKKBN  pada  Tahun 2017 mengeluarkan kebijakan hukum berupa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Pendayagunaan  Tenaga  Penyuluh Kependudukan,  Keluarga  Berencana  dan  Pembangunan  Keluarga  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  dilapangan  dimana  Saat  ini  jumlah  petugas lapangan (PKB/PLKB) sebanyak 12 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah Desa dan Kelurahan yaitu  sebanyak  270,  maka  rasio  PKB/PLKB  terhadap  Desa/Kelurahan  adalah  1  :  23  (satu  PLKB membina rata-rata 23 Desa / Kelurahan), sedangkan rasio ideal berada pada 1 : 2. Dapat dilihat jumlah Penyuluh  Keluarga  Berencana  atau  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  sangat  minim,  yang seharusnya  setiap  Penyuluh  Keluarga  Berencana  atau  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana memegang  satu  atau  dua  wilayah  desa/kelurahan  binaan,  hal  ini  tentunya  sangat  mempengaruhi keefektifan penyuluhan,  sehingga Penyuluh  Keluarga  Berencana atau Petugas  Lapangan Keluarga Berencana dituntut kinerja yang lebih maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi  yang  merupakan  tanggung  jawabnya.  Disisi  lain,  dukungan  operasional  di  lapangan,  tidak tersedia  secara  memadai  yang  turut  membuat  pelaksanaan  tugas  dilapangan  oleh  para  PLKB terhambat.
Salah  satu  indikator  pelaksanaan  Program  Kependudukan,  Keluarga  Berencana,  dan Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  di  Tingkat  Lini  Lapangan  oleh  Penyuluh  KB/PLKB  adalah capaian  Peserta  KB  Aktif  (PA)  dan  Peserta  KB  Baru  (PB)  yang  diterbitkan  BKKBN  perwakilan Provinsi  Sulut  melalui  Laporan  Evaluasi  dan  Penilaian  Kinerja  Penyuluh  KB/PLKB  Tahun  2020. Khusus untuk Kabupaten Minahasa capaian Peserta KB Aktif  totalnya 59955 peserta dan peserta KB Baru totalnya 3482 peserta dengan menggunakan metode kontrasepsi Intrauterine Device (IUD), Medis Operatif Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Kondom, Implan,Suntikan dan Pil.
Beberapa kendala tersebut diatas sangat mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana atau  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  dalam  memaksimalkan  Program  Kependudukan, Keluarga  Berencana,  dan  Pembangunan  Keluarga  (KKBPK)  di  Wilayah  Kabupaten  Minahasa, dengan  tidak  dipenuhinya  target  kinerja  Petugas  Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  yang termasuk  dalam  sistem  seperti  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP),  Dupak,  Evisum  dan  Sertifikasi. Bentuk  Pertanggungjawaban  secara  administratif  target  kinerja  Petugas  Lapangan  Keluarga Berencana  (PLKB)  tersebut  serahkan  kepada  Perwakilan  BKBBN  dalam  hal  BKKBN  Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penyuluh KB pada Dinas PPKB di Kabupaten Minahasa”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  deskriptif.  Melalui penelitian  kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada  proses  pencarian  makna,  pengungkapan  makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul.
Adapun fokus penelitiannya ialah pada fokus I yakni rasio jumlah PLKB dengan luas wilayah dalam arti kurangnya sumberdaya Tenaga Penyuluh Kependudukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana    Kabupaten  Minahasa  terhadap  Program  Bangga  Kencana  di  Kabupaten Minahasa.  Kemudian  pada  fokus  II  yakni  jumlah  Penyuluh  KB  terhadap  jumlah  Desa/Kelurahan Binaan   yang tidak merata terhadap dapat berpengaruh pada Efektivitas Kinerja Tenaga Penyuluh Kependudukan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana    Kabupaten  Minahasa. Fokus  III  belum  optimalnya  penyediaan  sarana  kerja  operasional  bagi  PLKB  yang  dapat berpengaruhi terhadap kinerja di lapangan.
Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Penulis sendiri yang melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan data dan menganalisis data. Penelitian ini dapat  dibantu  dengan  alat-alat  untuk  mempermudah  proses  penelitian,  seperti  Camera  Digital, Handphone, dan alat-alat bantu lainnya..

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil Penelitian
3.1.1. Implementasi Kebijakan Penyuluh KB melalui Penempatan Penyuluh PLKB Sebutan  Penelitian  yang  telah  dilakukan  bertujuan  untuk  melihat  implementasi kebijakan dari pendayagunaan tenaga PLKB yang termuat dalam PERKA nomor 12 tahun 2017  di  salah  satu  Kabupaten  melalui  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Minahasa.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  jika melihat pada fokus pelaksanaan dilapangan umumnya dari prosedur dan mekanisme telah berjalan sesuai aturan.
Tanggapan dari pengelola yang ada di Kabupaten serta Provinsi menjelaskan bahwa untuk penempatan pada dasarnya tidak terdapat kendala karena sudah sesuai prosedur dan selama  ini  telah  berjalan  dengan  baik,  hanya  permasalahan  serta  kendala  yang  ada dirasakan  oleh  PLKB,  dimana  penempatan  PLKB  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan harapan dikarenakan rasio jumlah PLKB dengan  luas wilayah binaan tidak sesuai,  yang menyebabkan setiap 1 orang PLKB harus membawahi 2 Kecamatan. Meskipun keadaan demikian setiap PLKB berusaha melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan segala keterbatas-keterbatasan yang mereka hadapi.
Dalam  model  implementasi  kebijakan  keberhasilan  menurut  Grindle  menjelaskan bahwa    implementasi  suatu  kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  proses  pencapaian  hasil
akhirnya  (outcomes)  dimana  dalam  pencapainya  tersebut  memperhatikan  tingkat keterlaksanaan  kebijakan  yang  terdiri  atas  isi  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan melalui PERKA nomor 12 Tahun  2017  tentang  pendayagunaan  tenaga  penyuluh  menjelaskan  bahwa  salah  satu pencapaian  keberhasilan  dari  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  bersumber  dari  dari  isi kebijakan yang dalam hal ini meliputi site of decission making, yaitu, letak pengambilan keputusan  dari  suatu  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan  dan  resources  commited, yaitu,  sumber  daya  yang  harus  mendukung  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan dengan baik Isi implementasi. Dalam arti model implementasi kebijakan ini melihat pada bagaiman cara pelaksaan kebijakan tersebut  yang sesuai dengan prosedur dan sistematis serta sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan kebjakan tersebut sehingga tujuan dari kebijakan yang disusun dapat tercapai.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anisa  (2018)  dimana  menjelaskan  bahwa penempatan kerja juga bisa menjadi permasalahan tersendiri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara  (ASN).Pengembangan  sumberdaya  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  kerap terhambat  jika  dihadapkan  dengan  masalah  penempatan  kerja.  Ketidaksesuaian  antara penempatan  kerja  dengan  kemampuan  dan  keahlian  pegawai  tentunya  akan  berdampak pada ketahanan pribadinya yang turut mempengaruhi hasil dan prestasi kerjanya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi badan/lembaga negara  yang memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan domisili yang berbeda-beda.
Berdasarkan  pada  penjabaran  diatas  dapat  dilihat  adanya  satu  kalimat  yang  mana penempatan  kerja  harus  disesuikan  dengan  kemampuan.  Berbicara  kemampuan  dalam konteks  pelaksanaan  kerja  PLKB  di  lapangan  terkait  rasio  jumlah  pegawai  dengan  luas wilayah  dipengaruhi  oleh  kesanggupan  dan  kemampuan  para  PLKB  dalam  mengemban tugas di wilayah yang sangat luas, sehingga dampak dari kondisi tersebut akan  mengarah pada capaian kinerja pegawai.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dan  penelitian  yang lain dapat dilihat bahwa penempatan kerja merupakan salah satu penentu dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi kerja, hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya, semakin baik kemampuan yang dimiliki maka akan semakin baik hasil  kerjanya  sehingga  penting  untuk  memperhatikan  penempatan  kerja  sesuai kemampuan yang dimiliki pekerja.
3.2.Pembahasan
3.2.1. Implementasi Kebijakan Penyuluh KB melalui Mutasi Wilayah Kerja
Tarian  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  untuk  implementasi kebijakan  dari  pendayagunaan  tenaga  PLKB  melalui  mutasi  yang  berdasarkan  PERKA menunjukkan  bahwa  mutasi  di  wilayah  kerja  khusus  PLKB  sama  halnya  dengan penempatan,  yang  mana  sudah  sesuai  dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang  telah berjenjang dari segi pengajuannya dalam arti dari tingkat Provinsi ke Kabupaten. Namun mutasi kerja dari PLKB untuk saat ini telah lama tidak dilakukan hal ini dikarena minimnya jumlah  PLKB  sehingga  saat  ini  PLKB  yang  berada  di  wilayah  kerja  masing-masing disesuaikan  dengan  domisili  tempat  tinggal,  selain  berdasarkan  pada  formasinya. Meskipun demikian untuk cakupan wilayah kerja dari masing-masing PLKB masih jauh dari harapan dikarenakan terlalu luasnya wilayah binaan dari PLKB yang membuat mereka merasa  adanya  ketidaksesuaian  dengan  beban  kerja  dan  tanggung  jawab  mereka dilapangan.
Berdasarkan  model  implementasi  kebijakan  keberhasilan  dalam  penelitian  ini  jika mengadopsi dari Grindle menjelaskan bahwa  implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur  dari  proses  pencapaian  hasil  akhirnya  (outcomes)  dimana  dalam  pencapainya
tersebut memperhatikan tingkat keterlaksanaan kebijakan  yang terdiri atas isi kebijakan. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan melalui PERKA no. 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh menjelaskan bahwa salah satu pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut umumnya telah berjalan sesuai denga prosedur dan sistematis dari Kabupaten diajukan ke Provinsi dan  kemudian  diberikan  feedback  kembali  dari  Provinsi  ke  Kabupaten.  Dimana keberhasilan implementasi kebijakan bersumber dari dari isi kebijakan yang dalam hal ini meliputi site of decission making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang  akan  diimplementasikan,  dan  resources  commited,  yaitu,  sumber  daya  yang  harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.
Menurut  Nitisemito  (2002)  dalam  Ellyzar,  dkk  (2017)  pengertian  mutasi  adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Selanjutnya Hasibuan (2007) dalam Ellyzar,  dkk  (2017)  menyatakan  bahwa  mutasi  adalah  suatu  perubahan  posisi/  jabatan/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dalam  perusahaan (pemerintahan) tersebut.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  hasil  penelitian sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  pada  umumnya  mutasi  mempunyai  tujuan  dalam melakukan  penyegaran  bagi  pegawai  sehingga  mampu  meningkatkan  capaian  dari pekerjaan  dan  juga  memberikan  peluang  bagi  pegawai  dalam  berprestasi,  namun  dalam kenyataannya  ternyata  mutasi  mempunyai  dampak  yang  kurang  disenangi  oleh  pagawai hal  ini  dikerenakan  adanya  alasan  dari  wilayah  yang  menyebabkan  pegawai  jauh  dari tempat tinggal dan bahkan dari keluarga.
3.2.2. Implementasi Kebijakan Penyuluh KB melalui Penyedia Sarana Kerja Operasional Penelitian  yang  telah  dilakukan  dalam  mengkaji  Implementasi  kebijakan  dalam pendayagunaan  PLKB  dilapangan  khususnya  di  Kabupaten  dari  segi  penyediaan  sarana kerja  Operasional  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  telah  tersedia  hanya  saja  belum memadai, terdapat pengadaan sarana yang belum merata secara peruntukannya, disamping itu  sarana  yang  ada  belum  bisa  mengkafer  semua  fasilitas  yang  mendukung  kerja  bagi PLKB dilapangan.
Hasil wawancara menunjukkan untuk pengelola Kabupaten dan juga Provinsi tidak mengetahui secara keseluruhan atas sarana kerja operasional PLKB dilapangan sekalipun mereka bertanggung jawab terhadap PLKB, dikarenakan penyusunan rencana pengadaan berada  dibidang  perencanaan  dan  keuangan,  hal  ini  tentunya  akan  menjadi  salah  satu kendala dikarenakan kebutuhan akan sarana bagi PLKB hendaknya yang paling tahu ialah pengelola  sehingga  akan  lebih  tepat  sasaran  dan  tepat  guna  dalam  mendukung  kinerja pegawai.  Selain  itu  pemenuhan  akan  kebutuhan  sarana  bagi  PLKB  tidak  sepenuhnya melibatkan  PLKB  dalam  penyusunannya  perencanaan  yang  akan  dituangkan  di  RKA, sehingga banyak pengadaan sarana kerja opersional bagi PLKB yang tidak sesuai, dan hal ini  yang  dikeluhkan  oleh  PLKB  dalam  mereka  melakukan  tugas  dilapangan  dalam  arti tidak terdapat dukungan fasilitas kerja.
Sarana  kerja  adalah  kebutuhan  yang  dirasakan  oleh  petugas  PLKB  dalam memperlancar tugas di lapangan. Indikator dari sarana kerja adalah ketersediaan fasilitas kerja,  tempat  kerja  dan  biaya  operasional.  Fasilitas  kerja  tersebut  berupa  sepeda  motor untuk menjangkau lokasi yang sulit, fasilitas kerja lain seperti laptop untuk memudahkan operasional di lapangan. Rendahnya fasilitas ini dapat disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran untuk pengadaan sarana kerja bagi petugas PLKB maupun kurangnya koordinasi
antara perencana dengan pengelola program dan PLKB di lapangan, sehingga sering kali pengadaan tidak tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik  untuk  menganut  model  dan  pandangan  tentang  implementasi  kebijakan  dari Grindle,  Merilec  S,  yang  menjelaskan  makna  implementasi  kebijakan  dimana “implementasi  pada  dasarnya  merupakan  upaya  menerjemahkan  kebijakan  public  yang merupakan  pernyataan  luas  tentang  maksud,  tujuan  dan  cara  mencapai  tujuan  ke  dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.  Dengan  demikian,  implementasi  berhubungan  dengan  penciptaan  “policy delivery  system”  yang  menghubungan  tujuan  kebijakan  dengan  output  atau  outcomes tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh  terhadap  pencapaian  outcome‐  nya.  Oleh  karena  itu  studi  terhadap  proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.” Yang dalam hal ini pencapaian keberhasilan berdasarkan pada analisa terhadap kebijakan yang telah dilakukan di lapangan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratiwi, et al (2019) menjelaskan bahwa Fasilitas kerja  yang memadai  dengan kondisi  yang sesuai  yang terpelihara dengan baik  dan akan membantu  kelancaran pekerjaan.  Hasil penelitiannya menunjukkan  Berdasarkan analisis uji  korelasi  product  moment  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  pengaruh penggunaan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai pada bagian Daerah Badan Pengelola Keuangan Provinsi  Sulawesi  Selatan proses dalam  sebuah organisasi.  Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa keberhasilan pekerjaan seseorang yang dalam hal ini pegawai tidak terlepas dengan adanya dukungan sarana prasarana, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dari pimpinan dalam pemenuhan sarana tersebut yang sesuai sasaran sehingga tepat guna dengan menghasilkan output kerja yang baik.
.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dijabarkan melalui pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :
1.Implementasi  kebijakan  dalam  pendayagunaan  PLKB  di  lapangan  dari  segi  penempatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilihat melalui rasio  penyuluh  terhadap  wilayah binaan belum sepenuhnya sesuai,  dalam  arti jumlah PLKB tidak sebanding dengan wilayah dari Kabupaten Minahasa yang luas. Sekalipun  dari segi penempatannya sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berjenjang  dari  Provinsi  ke  Kabupaten  namun  terdapat ketidaknyaman dari PLKB terkait beban kerja wilayah tersebut.
2.Implementasi kebijakan dari segi mutasi kerja PLKB yang ada di Kabupaten umumnya telah berjalan sesuai  dengan  makanisme  yang telah berjenjang, namun  dalam  pemerataan PLKB belum sepenuhnya berjalan, dikarenakan keterbatasan jumlah PLKB sehingga hanya berdasarkan domisili yang  paling  terdekat  dengan  wilayah  tanggung  jawab  dari  PLKB  disamping  adanya  penyesuaian berdasarkan formasi.
3.Implementasi  kebijakan  dari  segi  pemenuhan  fasilitas  dalam  pelaksanaan  pekerjaan dilapangan  bagi  PLKB  melalui  penyediaan  sarana  kerja  operasional  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya semua merata dan sesuai dengan  kebutuhan  hal  ini  dikarenakan  dalam  pengadaan  sarana  kerja  tersebut  tidak  melibatkan pengelola program dan PLKB sehingga terjadi ketidak tepat sasaran sarana kerja.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  Dosen  Program  Pascasarjana  Program  Studi Administrasi Negara  UNIMA sebagai tempat pengabdian saya sebagai mahasiswa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Annisa. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Opini Auditor, Ukuran KAP dan Audit Tenure Terhadap Audit report lag. Jurnal Akuntansi.
Arfiliyah  Nur  Pratiwi.  (2019).  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KETERATURAN MEMBAYAR  IURAN  PADA  PESERTA  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL  (JKN) KATEGORI  PESERTA  MANDIRI  (Studi  Kasus  Pasien  Rawat  Inap  Rumah  Sakit  dr. Soebandi Kabupaten Jember). In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Grindle,  Marilee.  S.  (1980).  Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World.  New  Jersey:
Princeton University
Nova  Ellyzar,  Mukhlis  Yunus,  Amri.  (2017),  Pengaruh  Mutasi  Kerja,  Beban  Kerja  Dan  Konflik Interpersonal  Terhadap  Setres  Kerja  Serta  Dampaknya  Pada  Kinerja  Karyawan  Bpkp Perwakilan Provinsi Aceh, Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Unsyiah Vol. 1, 37.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang  Pendayagunaan  Tenaga  Penyuluh  Kependudukan,  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional