## EKUALISASI PEREDARAN USAHA PADA SPT PPN DAN SPT PPH DAN PERILAKU KEPATUHAN PAJAK INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)
Yonathan Kristian 1 , Elia Mustikasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRACT
This research has a purpose to find out how to perform equalization or reconciliation between  The  Monthly  Value  Addes  Tax  Return  and  Corporate  Income  Tax  Return  and taxpayer compliance behavior to record the differences. This research was conducted at the cigarette  company  that  has  a  different  VAT  rules  with  other  industries.  This  research  is qualitative  research  using  the  case  studymethod.  The  data  collection  method  used isdocumentation and semi structured interviews. The base theory of this research are using tax  regulation  in  Indonesia  and  the  Theory  of  Planned  Behavior  to  examine  how  tax managers compliance behavior  who represent PT. XYZ to record the diferences of the. The results  of  this  research  is  a  way  and  new  knowledge  on  how  to  perform  equalization  VAT and income tax in the cigarette companies and the differences that  were found have been recorded in accordance with what is believed to be comply by PT. XYZ who most influenced by a high tax sanctions.
Keywords: Equalization,  Value  Added  Tax,  Income  Tax,  Cigarette  Company, Theory  of Planned Behavior.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  besar  di  Indonesia. Penerimaan negara terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) dan Pajak  Pertambahan  Nilai  (selanjutnya  disebut  PPN).  Peningkatan  penerimaan  pajak  ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan pembangunan negara. Hal ini selaras dengan fungsinya sebagai fungsi budgetair. Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik  dana  dari  masyarakat  untuk  dimasukkan  ke  dalam  kas  negara  dan  digunakan sebagai  penopang  bagi  penyelenggaraan  dan  aktivitas  pemerintahan  Pudyatmoko  (2009, pp. 16). Pada tahun 2016, kenaikan penerimaan negara untuk sektor PPh meningkat cukup tajam yaitu sebesar 42%  dari tahun 2015.  Sedangkan untuk PPN meningkat sebesar 12% dari  tahun  2015.  Berikut  adalah  rincian  prosentase  kenaikan  dan  penurunan  realisasi penerimaan PPh dan PPN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Tabel 1. Prosentase Kenaikan dan Penurunan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN
Jenis Pajak 2012 2013 2014 2015 2016 PPh 7.87% 8.90% 7.85% 10.28% 42.09% PPN 21.52%  13.96% 6.36% 3.55% 11.92%
Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id) dan diolah oleh penulis
1 yonathankristian@yahoo.com
e-ISSN: 2615-7004
Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada saat sistem pemungutan pajak yang berubah  di  tahun  1983  menjadi self  assessment. Sistem self  assessment akan  berhasil apabila  wajib  pajak  patuh  serta  didukung  dengan  pengawasan  dari  petugas  pajak  yang optimal. Kunci utama dari sistem self assessment adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sehingga  aparat  pajak  perlu  untuk  melakukan  sistem  pengawasan  yang  lebih  baik  lagi. Selain  melakukan  proses  pengawasan,  aparat  pajak  juga  dapat  melakukan  proses pengujian  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  cara  untuk  menguji  kepatuhan  sistem self assessment wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  adalah  dengan  cara dilakukannya pemeriksaan pajak. Salah satu proses di dalam pemeriksaan pajak yang harus dilakukan  adalah  pengujian  terhadap  peredaran  usaha  pada  SPT  PPh  Tahunan  dan  SPT Masa PPN atau ekualisasi. Ekualisasi atau rekonsiliasi di bidang perpajakan telah beberapa kali  diteliti  di  luar  negeri  seperti  penelitian  dari  Lee,  Vetter,  dan  Williams  (2015),  Plesko (2004),  dan  Mills,  Newberry,  dan Trautman  (2002).  Ekualisasi  atau  rekonsiliasi  perpajakan merupakan proses pencocokan dua atau lebih data yang berbeda karena perbedaan aturan yang  ditetapkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Plesko (2004)  yaitu “ differences in the accounting rules for financial (book) and tax reporting purposes can lead to differences in the amount of income reported to shareholders and tax authorities ”.
Fenomena yang berkaitan dengan pentingnya proses ekualisasi ini dapat dilihat dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widuri  dan  Angelia  (2014).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Widuri  dan  Angelia  (2014)  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  ekualisasi  antara PPh  dan  PPN  mempengaruhi  keputusan  banding  di  Pengadilan  Pajak.  Penelitian  ini menganalisa  15  keputusan  dari  pengadilan  pajak  yang  diambil  dari  tahun  2007  sampai dengan  tahun  2009.  Kesimpulannya  adalah  proses  ekualisasi  antara  PPN  dan  PPh merupakan  salah  satu  bukti  yang  dapat  dipakai  di  dalam  proses  banding  di  Pengadilan Pajak  apabila  disertai  dengan  bukti  yang  memadai.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widuri dan  Angelia  (2014)  juga  menyebutkan  bahwa  “ekualisasi  PPh  dan  PPN  sendiri  dalam Pengadilan Pajak masih dikatakan bukan bukti yang kuat dan tidak semua jenis usaha bisa diekualisasikan seperti usaha rokok yang PPNnya berdasarkan pita cukai, hal ini tidak bisa serta merta diekualisasikan dengan PPh usaha tersebut karena cukai memiliki aturan PPN yang berbeda”. Pernyataan ini juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian  tentang  ekualisasi  PPN  dan  PPh  juga  sudah  pernah  diteliti  oleh  beberapa peneliti  sebelumnya  yaitu  Gustiawan  (2011)  dan  Setiawan  dan  Setiawan  (2018)  namun penelitian  sebelumnya  hanya  melakukan  ekualisasi  terhadap  perusahaan  yang  memiliki kewajiban  PPN  secara  umum,  maka  dari  itu  penelitian  ini  akan  menguji  ekualisasi  antara PPN dan PPh untuk perusahaan hasil tembakau.
Aturan  mengenai  proses  ekualisasi  pertama  kali  dikeluarkan  pada  tahun  1995  oleh DJP  melalui  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-29/PJ/1995  (selanjutnya disebut  KEP-29/PJ/1995)  tentang  Replikasi  Sistem  Informasi  Perpajakan.  Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-29/PJ/1995  mengatur  mengenai  sistem  informasi perpajakan  dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan  dan  pelayanan  kepada  wajib  pajak, peningkatan tertib dalam melakukan proses administratif, dan menciptakan efisiensi dalam melaksanakan  tugas.  Pada  lampiran  II  KEP-29/PJ/1995  dengan  judul  Daftar  Keluaran Sistem Informasi Perpajakan angka VI Pada Seksi PPN dan PTLL disebutkan pada nomor 4 yaitu ekualisasi data wajib pajak dan angka IX Pada Seksi Pengolahan Data dan informasi disebutkan  pada  nomor  2  yaitu  data matching dengan  SPT  PPh  dan  PPN.  Sejak dikeluarkannya  KEP-29/PJ/1995  seharusnya  kedua  data  tersebut  harus  tersedia  pada Kantor  Pelayanan  Pajak.  Hal  ini  telah  membuktikan  bahwa  proses  ekualisasi  antara  SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN sudah diterapkan oleh aparat pajak sejak tahun 1995.
Proses  ekualisasi  dalam  pemeriksaan  pajak  di  Indonesia  telah  diatur  pada  tahun 2012  melalui  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER-04/PJ/2012  (selanjutnya  disebut PER  04)  tentang  Pedoman  Penggunaan  Metode  dan  Teknik  Pemeriksaan  untuk  Menguji Kepatuhan  Kewajiban  Perpajakan.  Pada  lampiran  PER  04  angka  8  dijelaskan  secara  rinci mengenai prosedur dan formula ekualisasi objek PPh Badan dan Objek PPN Dalam Negeri. Prosedur  dan  formula  tersebut  dapat  diterapkan  kepada  perusahaan  yang  terutang  PPN pada  saat  penyerahan  barang  dan  atau  jasa.  Ekualisasi  dilaksanakan  oleh  aparat  pajak untuk mengawasi dan menguji kepatuhan wajib pajak terutama apabila perusahaan tersebut menjadi objek pemeriksaan oleh aparat pajak.
Perusahaan  yang  menjadi  topik  penelitian  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di bidang perdagangan hasil tembakau atau rokok di Jawa Timurdan belum pernah melakukan ekualisasi  ini  secara  rutin.  Pengenaan  PPN  atas  penyerahan  hasil  tembakau  berbeda dengan  pengenaan  PPN  pada  umumnya.PPN  atas  penyerahan  hasil  tembakau  diatur  di Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 174/PMK 0.3/2015 (selanjutnya disebut PMK 174) yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  207/PMK.010/2016 (selanjutnya disebut PMK 207). Di dalam PMK 174 disebutkan bahwa PPN atas penyerahan hasil tembakau terutang pada saat produsen dan/atau importir melakukan pemesanan pita cukai  hasil  tembakau.  Sedangkan  nilai  peredaran  usaha  yang  dilaporkan  pada  SPT Tahunan  Badan merupakan  nilai  penjualan  hasil  tembakau.  Hal  ini  menyebabkan  terdapat perbedaan  pengakuan  dasar  pengenaan  pajak  pada  SPT  Masa  PPN  yaitu  pada  saat  pita cukai dipesan dan peredaran bruto pada SPT Tahunan badan yaitu pada saat rokok dijual. Dengan  demikian  pedoman  yang  telah  dibuat  pada  PER  04  tidak  dapat  diterapkan  pada
e-ISSN: 2615-7004
perusahaan yang bergerak pada perdagangan barang yang dikenakan cukai terutama pada kasus ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan hasil tembakau.
Perbedaan dalam pengakuan dasar pengenaan pajak keluaran pada SPT Masa PPN dan  nilai  penjualan  pada  SPT  PPh  Tahunan  Badan  dan  tidak  dilakukannya  ekualisasi  ini secara  rutin  setiap  tahunnya  merupakan  alasan  yang  membuat  peneliti  ingin  melakukan analisa dan menyusun kertas kerjadalam rangka menemukan faktor apa saja yang membuat terjadinya  perbedaan  dan  perilaku  kepatuhan  pajak  manajer  yang  mewakili  Wajib  Pajak Badan PT. XYZ dalam melakukan pencatatan atas perbedaan yang ditimbulkan dari proses ekualisasi  ini. Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  dipakai  sebagai  dasar  dalam  melakukan analisa  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  penelitian  ini. Theory  of  Planned  Behavior merupakan  pengembangan  dari Theory  of  Reasoned  Action (TRA). Theory  of  Planned Behahavior menambahkan  satu  faktor  pembentuk  perilaku  seseorang  yaitu perceived behavioral control (Ajzen, 2005). Dengan demikian terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab untuk  seseorang  berperilaku  yaitu attitude  toward  the  behavior,  subjective  norms dan perceived behavioral control. Menurut Ramdhani (2011) pengembangan TRA menjadi TPB memiliki tujuan untuk memprediksi perilaku seseorang dengan lebih spesifik.
Penelitian yang menganalisa kepatuhan perpajakan dengan menggunakan Theory of Planned  Behavior telah  dilakukan  di  Indonesia  seperti  Damayanti  (2012)  yang  dalam penelitiannya  memiliki  kesimpulan  bahwa  niat  wajib  pajak  perorangan  untuk  mematuhi peraturan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku.  Hasil  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  Wanarta  and  Mangoting  (2014)  yang menyimpulkan  bahwa  sikap  ketidakpatuhan  pajak  dan  norma  subjektif  memiliki  pengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Secara spesifik penelitian mengenai kepatuhan pajak juga  dilakukan oleh Mustikasari (2007) yang mengambil  responden  wajib  pajak  badan  yang  diwakili  oleh  orang  yang ahli  dalam  bidang perpajakan yang bekerja di perusahaan. Perceived behavioral control menjadi variabel yang berpengaruh paling besar terhadap niat untuk tidak patuh.
Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  ide  dan  cara  baru  dalam melakukan  ekualisasi  peredaran  usaha  SPT  PPN  Masa  dan  SPT  Tahunan  Badan  serta perilaku kepatuhan pajak perusahaan yang diwakili oleh manajer dalam proses pemeriksaan pajak yang terkait dengan ekualisasi ini. Tujuan dipilihnya manajer adalah dikarenakan level manajer adalah level  yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan,  sehingga level manajer  inilah  yang  dianggap  valid  untuk  dapat  memberikan  informasi  dalam  penelitian ini.Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  menjadi  sebuah  informasi  baru  yang  nantinya akan bermanfaat dalam bidang perpajakan di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  dan  setelah  mendapatkan gambaran mengenai fenomena yang terjadi pada PT. XYZ, maka pertanyaan penelitian ini adalah :
1.  Bagaimana  menemukan  perbedaan  peredaran  usaha  pada  SPT  PPh  Tahunan  Badan dan  dasar  pengenaan  pajak  keluaran  pada  SPT  Masa  PPN  dalam  tahun  pajak  2015 dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan?
2.  Bagaimana  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan  pencatatan  perbedaan pelaporan  peredaran  usaha  pada  SPT  PPh  Tahunan  Badan  dan  dasar  pengenaan pajak keluaran pada SPT Masa PPN dalam tahun pajak 2015 beserta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dalam proses pemeriksaan pajak yang sedang dialami?
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memformulakan cara melakukan ekualisasi dan  rekonsiliasi  peredaran  usaha  antara  SPT  PPh  Tahunan  Badan  dan  SPT  Masa  PPN untuk  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  hasil  tembakau.  Tujuan  penelitian  yang  kedua adalah  untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajakdalam  melakukan  pencatatan  perbedaan pelaporan  peredaran  usaha  pada  SPT  PPh  Tahunan  Badan  dan  dasar  pengenaan  pajak keluaran  pada  SPT  Masa  PPN  dalam  tahun  pajak  2015  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhinya.

## TELAAH LITERATUR
Para  ahli  banyak  yang  mengemukakan  berbagai  macam  definisi  dari  pajak  yang memiliki  tujuan  untuk  merumuskan  arti  dari  pajak  agar  mudah  dipahami  oleh  masyarakat luas.  Pajak  juga  didefinisikan  secara  formal  oleh  pemerintah  melalui  Pasal  1  Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 (kemudian  disebut  UU KUP) yaitu “pajak adalah kontribusi wajib  pajak  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.  Beberapa  ahli  juga  merumuskan  definisi  dari  pajak  seperti  yang  dituliskan  oleh Waluyo (2013) dalam bukunya yaitu sebagai berikut :
Pajak  adalah  iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum (Undang-Undang)  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.
PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan.  Penghasilan berdasarkan UU  No.7  Tahun  1983  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  UU  No.36 Tahun  2008  Tentang  PPh  (selanjutnya  disebut  UU  PPh  1984),  adalah  “setiap  tambahan
e-ISSN: 2615-7004
kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.  Total  dari  seluruh  penghasilan  kotor  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  dari konsumennya  disebut  dengan  peredaran  bruto.  Peredaran  bruto  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  (selanjutnya  disebut  PP  46),  adalah  penghasilan  dari usaha.
Sedangkan  dari  sisi  PPN,  peredaran  bruto  berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang  No.42  tahun  2009  (selanjutnya  disebut    UU    PPN    1984)    tentang    Pajak Pertambahan  Nilai  adalah  jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dalam  rangka  kegiatan usahanya.  Pendapatan  menurut  Kieso,  Weygandt,  and  Warfield  (2008)  didalam  bukunya adalah “revenue  are  inflows  of  assets  and/or  settlements  of  liabilities  from  delivering  or producing goods, providing services, or other earning activities that constitute a company’s ongoing major or central operation during a period”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa  pendapatan  adalah  pengembalian  dana  atau  arus  masuk  asset  yang  berasal  dari suatu  aktivitas  operasi  utama  dalam  suatu  periode  dan  merupakan  kenaikan  bersih perusahaan yang bukan disebabkan adanya penambahan modal dari pemiliknya.
PPN  atas  barang  hasil  tembakau  diatur  oleh  aturan  khusus  dan  pengenaannya berbeda  dari  barang  kena  pajak  lainnya.  Dasar  pengenaan  untuk  PPN  atas  barang  hasil tembakau  diatur  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  62/KMK.03/2002  (kemudian disebut  KMK  62)  tentang  Dasar  Penghitungan,  Pemungutan,  dan  Penyetoran  PPN  Atas Penyerahan  Hasil  Tembakau.  Aturan  ini  menyebutkan  bahwa  atas  penyerahan  hasil tembakau  yang  dibuat  di  dalam  negeri  oleh  pengusaha  pabrik  hasil  tembakau  atau  hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh pengusaha hasil tembakau, dikenakan PPN. PPN yang  dikenakan  atas  penyerahan  hasil tembakau  dihitung  dengan menerapkan  tarif  efektif dikalikan  dengan  Harga  Jual  Eceran.  Besarnya  tarif  efektif  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  2  ditetapkan  sebesar  8,4  %  (delapan  koma  empat  persen).  PPN  yang  terutang  atas penyerahan  hasil  tembakau  dipungut  oleh  Pengusaha  Pabrik  hasil  tembakau  atau Importir hasil tembakau dan disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan saat pembayaran Cukai atas  pemesanan  Pita  Cukai  hasil  tembakau.Apabila  terdapat  pengembalian  cukai,  maka atas  PPN  yang  telah  dibayar  yang  besarnya  sebanding  dengan  Cukai  yang  dikembalikan, diperhitungkan dengan penyetoran PPN pada saat pembayaran Cukai atas pemesanan pita cukai berikutnya.
e-ISSN: 2615-7004
Menurut Suandy (2008), ekualisasi pada SPT harus dilakukan secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT PPh Pasal 21, SPT PPh badan, dan SPT PPN. Jika ada perbedaan  segera  dapat  dilakukan  analisa  lebih  lanjut  untuk  menemukan  penyebab perbedaannya serta dapat dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko di kemudian  hari  atas  pengenaan  sanksi.  Dalam  peraturan  perpajakan,  ekualisasi  data  PPh dan PPN pertama kali diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-29/PJ/1995 tentang  Replikasi  Sistem  Informasi  Perpajakan  yang  isinya  menghimbau  setiap  Kantor Pelayanan  Pajak  melakukan  ekualisasi  data  PPh  dan  PPN.  Proses  ekualisasi  dalam pemeriksaan  pajak  telah  diperbaharui  dan  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  diartikan  menurut  Safri  Nurmantu  dalam  Rahayu  (2010) sebagai  suatu keadaan  dimana Wajib  Pajak  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya.  Di  dalam  bukunya,  Rahayu  (2010)  mengelompokkan kepatuhan Wajib Pajak menjadi 2 kategori yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh dari kepatuhan formal misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum.  Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara substantif/hakikatnya  memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Theory  of  planned  behavior (TPB)  adalah  pengembangan  dari Theory  of  reasoned action (TRA). Theory  of  reasoned  action menjelaskan  alasan  individu  berperilaku  dibentuk oleh dua faktor yaitu sikap atau attitude toward the behavior dan norma subjektif ( subjective norm). Sikap  dapat  diartikan  sebagai  evaluasi  positif  atau  negatif  dari  individu  itu  sendiri terhadap  perilaku  tertentu.  Norma  subjektif  adalah  persepsi  individu  terhadap  pandangan orang lain untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.  Di dalam Theory  of  Planned  Behavior ditambahkan  satu  lagi  faktor  yang  membentuk  perilaku  yaitu Perceived  Behavioral  Control .  Menurut  Ajzen  (2005), Perceived  Behavioral  Control adalah persepsi  seseorang  terhadap  kontrol  yang  dimiliki  yang  berhubungan  dengan  perilaku tertentu.  Faktor  ini  mengacu  kepada  persepsi  seseorang  mengenai  mudah  atau  tidaknya memunculkan perilaku tertentu dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang perlu diantisipasi. Menurut Ajzen (2005) ketiga hal inilah yaitu
e-ISSN: 2615-7004
sikap,  norma  subjektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku  dapat  memprediksi  intensi  seseorang dalam melakukan perilaku tertentu.
Sumber : Ajzen (2005)
Gambar 1. Theory of Planned Behavior

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif dipakai untuk memahami perilaku subjek penelitian atas fenomena yang terjadi  secara  komprehensif  dengan  cara  deskriptif  dalam  konteks  khusus  yang  alamiah. Menurut Sugiyono (2012, p. 206) penelitian deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk menganalis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum  atau  generalisasi”.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Creswell  (2007),  penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang sifatnya umum yang melibatkan sebuah penafsiran dari narasumber dan partisipan.
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  interpretif  karena  dirasa  lebih  komprehensif dalam  memberikan  penjelasan  mengenai  makna  dari  fenomena  yang  diangkat.  Makna dapat  terbentuk  dari  interaksi  sosial  yang  dilakukan  oleh  individu  satu  dengan  yang  lain, sehingga  paradigma  interpretif  dapat  memberikan  ruang  subyektitivitas  antara  peneliti dengan  yang  diteliti  dalam  berdialog  (Djamhuri,  2011).  Menurut  Indriantoro  dan  Supomo (1999,  pp.  122),  studi  kasus  merupakan  penelitian  dengan  karakteristik  masalah  yang berkaitan  dengan  latar  belakang  dan  kondisi  saat  ini  dari  subjek  yang  diteliti,  serta interaksinya dengan lingkungan.
Teknik  yang  digunakan  dalam  membuat  ekualisasi  ini  adalah confirmabiity yaitu dengan  menggunakan  multi  sumber  bukti  (triangulasi),  dengan  membentuk  rantai  bukti (chain  of  evidende) dan  dengan  membuat  draf  laporan study  case .  Proses  pertama  dari penelitian ini adalah proses pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
e-ISSN: 2615-7004
analisa  data  dan  dokumentasi.  Data  langsung  diperoleh  dengan  cara  melakukan pengunduhan  pada  sistem  yang  dipakai  oleh  perusahaan.  Sedangkan  data  pelengkap diperoleh  dari  permintaan  kepada  narasumber.  Tahapan  kedua  dari  penelitian  ini  adalah proses reduksi. Proses reduksi ini membutuhan pemahaman penulis yang cukup mendalam atas data yang telah diperoleh. Dari hasil tahapan pertama yaitu pengumpulan data, peneliti melakukan  analisa  evaluasi  atas  data  yang  diperoleh.  Data  yang  dianggap  tidak berhubungan  dengan  penelitian  dan  tidak  memiliki  manfaat  akan  dieliminasi.  Hasil  analisa yang  dihimpun  dan  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini  akan  digunakan  untuk memperkuat  informasi  yang  dibutuhkan  penulis  untuk  melakukan  tahapan  analisa selanjutnya.
Tahapan  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  dan  evaluasi  atas  hasil  wawancara dengan mempertimbangkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Peneliti kemudian akan membuat  transkrip  wawancara  untuk  memudahkan  peneliti  dalam  memahami  dan mengelompokkan hasil wawancara yang bermanfaat bagi penelitian. Hasil wawancara yang dianggap  tidak  memiliki  manfaat  dan  tidak  relevan  dengan  penelitian  yang  dilakukanakan dieliminasi.
Proses  selanjutnya  adalah  proses  penyajian  data  yaitu  proses  mendeskripsikan berbagai  informasi  yang  didapatkan  setelah  melakukan  analisa  yang  kemudian  disusun secara sistematis. Hasil dari analisa dan pengolahan data disebut dengan kertas kerja yang pada  umumnya  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif.  Proses  yang  terakhir  adalah  proses verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  berisikan  tentang  temuan  berdasarkan  dengan  hasil  dari dokumentasi  dan  wawancara  kepada  subjek  penelitian.  Pengumpulan  data  dalam  proses dokumentasi  yang  paling  utama  diperoleh  dari  PT.  XYZ.  Dokumen  pendukung  juga diperlukan dalam proses analisa ekualisasi ini seperti peraturan perpajakan yang berkaitan dengan  penelitian  ini.  Dari  hasil  dokumentasi  diketahui  proses  ekualisasi  harus  dilakukan dengan  cara  melakukan  analisa movement  inventory pita  cukai  yang  terdiri  dari  5  tahap yaitu  pembelian  pita  cukai, movement  raw  material (bahan  mentah), work  in  progress (proses  produksi), movement  finished  goods (bahan  jadi)  dan  yang  terakhir  adalah penjualan barang jadi.
Proses  wawancara  dilakukan  kepada  manajer  pada  Departemen  Pajak.  Pemilihan kedua  informan  ini  dianggap  dapat  memberikan  informasi  yang  akurat  karena  informan merupakan  manajer  dari  masing-masing  departemen  yang  berkaian  dengan  ekualisasi  ini
e-ISSN: 2615-7004
dan  memiliki  kewenangan  sebagai  pengambil  keputusan.Informan  adalah  Ibu  I  yang memiliki jabatan sebagai Tax Manager.

## Pembelian Pita Cukai
Pembelian pita cukai oleh PT. XYZ dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan produksi  setiap  bulannya.  Proses  pembelian  pita  cukai  dilakukan  dengan  melakukan pemesanan kepada Bea Cukai dengan menggunakan dokumen CK-1. Dokumen CK-1 inilah yang  digunakan  oleh  PT.  XYZ  sebagai  dokumen  yang  dipersamakan  dengan  faktur  pajak keluaran yang kemudian dilaporkan setiap bulannya pada SPT Masa PPN. Pencatatan pada saat  pemesanan  pita  cukai  tidak  langsung  pada  akun  persediaan  dikarenakan  pita  cukai masih dipesan dan PT. XYZ menggunakan prinsip free on board (FOB) destination sehingga persediaan pita cukai akan diakui pada saat diterima di gudang penyimpanan PT. XYZ.
Nilai persediaan pita cukai memiliki 3 komponen yang dalam pencatatan pada sistem tidak  dipisahkan  oleh  PT.  XYZ  yaitu  nilai  Cukai,  PPN  dan  Pajak  Daerah.  Nilai  PPN  atas pemesanan pita cukai tiap bulan telah sama dengan nilai PPN keluaran atas pita cukai yang dilaporkan pada SPT PPN Masa.
Movement Raw Material (Bahan Baku Pita Cukai)
Pita cukai yang telah dipesan dan dikirimkan kepada PT. XYZ kemudian disimpan ke dalam  gudang  penyimpanan  pita  cukai  yang  kemudian  nantinya  akan  dipergunakan  untuk proses  produksi.  Setelah  dilakukan  analisa  atas  persediaan  bahan  mentah  pita  cukai, terdapat 5 kegiatan atau kejadian yang mempengaruhi perpindahan pita cukai yang masih belum  dipakai.  Pertama  adalah  penambahan  pita  cukai  dari  hasil  pemesanan  dan persediaan in transit . Nilai PPN yang tercantum pada penambahan pita cukai terdiri dari nilai pemesanan  pita  cukai  ditambah  dengan  nilai  penerimaan  persediaan  pita  cukai  yang berasal  pemesanan  bulan  sebelumnya  dan  dikurangi  dengan  nilai  pemesanan  pita  cukai yang baru akan diterima bulan selanjutnya. Pita cukai yang belum terpakai kemudian akan dipakai dalam proses produksi yang menjadi proses kedua yang akan dibahas.
Pencatatan  atas  proses  kedua  ini  cukup  penting  dalam  ekualisasi  ini  mengingat nantinya proses ini yang akan menjadi jalan menuju persediaan barang jadi yang nantinya akan  dijual.  Selanjutnya  kejadian  yang  mempengaruhi  nilai  persediaan  pita  cukai  adalah apabila terdapat kasus pita cukai yang rusak akibat dari salah cetak dan memenuhi syarat untuk dikembalikan ke Bea Cukai. Dokumen yang digunakan untuk pengembalian pita cukai yang  masih  dalam  bentuk  lembaran  adalah  dokumen  CK-3.  Dokumen  CK-3  dipergunakan juga  untuk  melakukan  pengurangan  pajak  keluaran  pada  SPT  Masa  PPN,  sehingga perlakuannya  sama  seperti  apabila  perusahaan  lain  melakukan  retur  penjualan.  Kejadian
e-ISSN: 2615-7004
lain  yang  dapat  terjadi  pada  saat  penyimpanan  adalah  kerusakan  yang  disebabkan  oleh perusahaan sendiri yang tidak memenuhi syarat untuk dikembalikan.
Dokumentasi  yang  diperlukan  sebagai  pembuktian  atas  persediaan  yang  rusak  ini adalah berita acara pemusnahan yang ditandatangi oleh perwakilan perusahaan dan pihak ketiga  yang  melakukan  pemusnahan  apabila  pemusnahan  dilakukan  oleh  pihak  selain perusahaan.  Terakhir  adalah  pita  cukai  yang  dipakai  untuk  kegiatan research  and development (R&D) dan untuk quality assurance. Pita cukai dikhususkan untuk kegiatan ini dikarenakan  seluruh  hasil  tembakau  harus  dilekatkan  dengan  pita  cukai.  Berdasarkan analisa  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  faktor-faktor  inilah  yang  menjadi  salah  satu penyebab  perbedaan  yang  terjadi  pada  saat  dilakukannya  ekualisasi  antara  dasar pengenaan  pajak  keluaran  pada  SPT  Masa  PPN  dan  nilai  penjualan  pada  SPT  PPh Tahunan Badan.
Work in Progress (Proses Produksi)
Pada  tahapan  ini,  dilakukan  pemotongan  pita  cukai  lembaran  yang  berasal  dari gudang  penyimpanan  menjadi  kepingan  yang  nantinya  akan  dimasukkan  ke  dalam  mesin produksi  untuk  ditempelkan  ke  bungkus  rokok.  Pita  cukai  yang  sudah  melalui  proses produksi  dan  tertempel  pada  bungkus  rokok  akan  dicatat  menjadi  persediaan  barang  jadi. Dalam  melakukan  analisa  pada  proses  produksi  rokok,  ditemukan  fakta  bahwa  pita  cukai yang dipakai dalam produksi tersebut tidak  semuanya tertempel pada bungkus rokok. Pita cukai  yang  rusak  dalam  proses  produksi  akan  dicatat  sebagai  biaya  yang  pasti  akan mengurangi penghasilan perusahaan.  Selain itu,  pita cukai yang rusak pada saat  produksi ini  juga  menjadi  penyebab  pita  cukai  yang  telah  dibeli  dan  dilaporkan  menjadi  dasar pengenaan pajak keluaran pada SPT masa PPN tidak menjadi barang jadi yang siap dijual dan tidak dapat dilaporkan menjadi penjualan pada SPT PPh Tahunan Badan.
Movement Finished Goods (Barang Jadi)
Proses  analisa  yang  terakhir  adalah  proses  analisa  pada  persediaan  barang  jadi. Pada  persediaan  barang  jadi,  pita  cukai  telah  tertempel  pada  bungkus  rokok,  sehingga ketiga nilai pita cukai akan dikategorikan ke akun persediaan barang jadi pita cukai seperti jurnal  yang  telah  dijelaskan Work  in  Progress (Proses  Produksi).  Pada  persediaan  barang jadi,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  dari  persediaannya,  yaitu: penambahan  persediaan  barang  jadi  pita  cukai  dari  proses  produksi,  pengeluaran  barang jadi  pita  cukai karena  dijual,  retur  penjualan, quality  assurance,  scrapping  and  others, dan yang terakhir pengembalian ke Bea Cukai. Proses pertama adalah pengeluaran persediaan karena  penjualan  barang  dagangan.  Proses  ini  adalah  proses  kunci  yang  paling  penting dalam  ekualisasi  ini  karena  nilai  pada  prosesi  ini  akn  menjadi  penghubung  dengan pengakuan penjualan pada SPT PPh Tahunan Badan.
Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  PT.  XYZ  pada  umumnya  sama,  tetapi  yang membedakan  adalah  karena  persediaan  barang  jadi  tidak  dicatat  menjadi  satu  melainkan dikelompokkan  sesuai  dengan  jenis  kategori  persediaan  bahan  mentahnya,  maka  jurnal yang  membentuk  harga  pokok  penjualannya  tidak  dicatat  menjadi  satu  secara  bersamaan melainkan  menjadi  beberapa  jurnal  dan  akun  sesuai  dengan  kategori  masing-masing. Contohnya dalam ekualisasi ini adalah persediaan barang jadi pita cukai yang memiliki akun harga pokok penjualan sendiri dan terpisah dengan persediaan lainnya.
Nilai  PPN  penjualan  barang  jadi  kemudian  dicocokkan  dengan  nilai  total  HPP  atas PPN selama satu tahun dalam sistem dimana nilai HPP PPN ini adalah satu dari total nilai HPP  dari  barang  jadi.  Nilai  HPP  PPN  ini  kemudian  dijumlahkan  dengan  nilai  HPP  lainnya dan dicocokkan dengan nilai HPP yang ada di SPT PPh Tahunan Badan. Hasilnya adalah nilai tersebut sudah dilaporkan semua di SPT PPh Tahunan. Nilai PPN tidak bisa semata- mata  langsung  dicocokkan  dengan  penjualan  karena  nilai  penjualan  adalah  nilai  HPP  dan biaya lainnya ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Cara untuk menjembataninya  adalah  dengan  cara  mencocokkan  jumlah  keping  pita  cukai  yang  ada pada  ekualisasi  yang  telah  dikerjakan  dengan  jumlah  pak  yang  dijual  oleh  perusahaan selama satu tahun. Setelah dilakukan ekualisasi ini didapati bahwa jumlahnya sama.
Perbedaan  nilai  antara  pita  cukai  yang  masuk  dari  proses  produksi  dengan  yang dijual  selain  disebabkan  karena  perbedaan  waktu  antara  pada  saat  barang  selesai diproduksi  dan  dijual,  juga  disebabkan  oleh  3  hal  yaitu  pemakaian  produk  untuk quality assurance, pengembalian ke bea cukai dan scrapping and others. Quality assurance pada proses  ini  hampirsama  dengan  yang  terjadi  pada  arus  pita  cukai  bahan  mentah  yaitu penggunaan rokok research and development . Pengembalian kepada bea cukai juga untuk rokok  rusak  juga  dapat  dilakukan  untuk  pita  cukai  yang  telah  tertempel  di  bungkus  rokok. Perbedaan  yang  terakhir  adalah  disebabkan  oleh  barang  jadi  rusak  yang  tidak  memenuhi syarat  untuk  dikembalikan  ke  bea  cukai  dan adjustment lainnya. Adjustment lainnya merupakan  perbedaan  nilai  yang  ada  di  dalam  sistem  dengan  fisik  yang  ada  di  gudang akibat dari kegiatan stock opname yang dilakukan oleh perusahaan.

## Perilaku  Kepatuhan  Manajer  Dalam  Penyajian  Pencatatan  Perbedaan  Dalam Ekualisasi
Hasil  ekualisasi  memperlihatkan  faktor-faktor  yang menyebabkan  perbedaan  dalam pelaporan  dasar  pengenaan  pajak  keluaran  pada  SPT  Masa  PPN  dan  peredaran  usaha pada  SPT  PPh  Tahunan  selain  perbedaan  waktu  pengakuan  antar  kedua  jenis  pajak tersebut  adalah  dibagi  menjadi  3  kelompok  yaitu  penggunaan  pita  cukai  untuk  keperluan research  and  development, pengembalian  ke  Bea  Cukai  dan scrapping  and  others .
e-ISSN: 2615-7004
Perbedaan yang paling besar dan mencolok adalah scrapping and others yaitu perbedaan yang diakibatkan oleh pita cukai yang rusak dan adjustment yang dilakukan oleh PT. XYZ.
Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan  jawaban  atas  perilaku  manajer  tersebut.  Ibu  A  yang  memiliki  kedudukan sebagai tax manager di PT. XYZ menjadi informan yang telah diwawancarai. Ibu A dianggap cukup  mewakili  perusahaan  karena  memiliki  wewenang  untuk  pengambilan  keputusan dalam bidang perpajakan di PT. XYZ.
Sikap ( Attitude towards the behavior)
Theory of planned behavior menyatakan bahwa keyakinan individu atas konsekuensi menentukan sikap terhadap perilaku. Penilaian subjektif seorang manajer sangat berkaitan dengan  keyakinan  yang  dimilikinya.  Keyakinan  manajer  akan  menentukan  sikap  dan perilaku  dalam  mematuhi  dan  melaporkan  pajak  dengan  sebenar-benarnya.  Keyakinan tersebut bisa berasal dari pengetahuan pajak yang dimiliki dan pengalaman manajer dalam bidang  perpajakan  terutama  dalam  menghadapi  pemeriksaan  pajak.  Sehubungan  dengan hal ini, wawancara akan dimulai dengan pertanyaan tentang pemahaman dan pengetahuan manajer  dalam  proses  ekualisasi  ini.  Pandangan  manajer  mengenai  pemeriksaan  pajak yang spesifik terhadap ekualisasi ini dipetakan dari hasil wawancara sebagai berikut:
“Ya sebenernya kalau dari sisi saya, saya melihat rangkaian pemeriksaan itu, tinggal dibuktikan  saja  melalui  rekonsiliasi  ya,  melalui  rekonsiliasi,  dan  kita  yakin  kok  semua dokumentasi  kita  itu  lengkap  kita  simpan,  termasuk  kita  koordinasi  juga  dengan  orang opfin…”
“…jadi sekarang tinggal bagaimana menjelaskan ke pemeriksa soalnya belum tentu pemeriksa pajak itu mengerti”
Pandangan  manajer  atas  pemeriksaan  pajak  yang  secara  spesifik  terhadap ekualisasi  ini  memperlihatkan  bahwa  perbedaan  yang  timbul  dapat  dibuktikan  dengan menggunakan  rekonsiliasi  atau  ekualisasi.  Secara  spontan  Ibu  A  langsung  memberikan jawaban  bahwa  alat  untuk  menjelaskan  perbedaan  dalam  pelaporan  SPT  Masa  PPN  dan SPT PPh Tahunan Badan adalah dengan menggunakan ekualisasi.
Dari  hasil  wawancara  yang  timbul  dapat  dilihat  bahwa  ternyata  yang  menjadi kekhawatiran  dari  Ibu  A  justru  adalah  penjelasan  kepada fiskus  mengenai  alur  rekonsiliasi yang telah dibuat untuk menjelaskan perbedaan yang muncul. Kekhawatiran tersebut akan membentuk sikap Ibu A terhadap pencatatan perbedaan yang muncul. Hal inilah yang juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  dalam menyajikan pencatatan atas perbedaan yang  timbul  pada  ekualisasi  ini  dengan  menggunakan  rekonsiliasi  arus  pita  cukai. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  Ibu  A  paham  mengenai  aturan  PPN
e-ISSN: 2615-7004
rokok  yang  berbeda  dengan  PPN  secara  umumnya.  Pengetahuan  Ibu  A  secara detail mengenai  teknis  ekualisasi  pita  cukai  ini  juga  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Hal  ini  terlihat pada  hasil  wawancara  yang  disajikan  dalam  lampiran  wawancara.  Penilaian  Ibu  A  dalam memahami  tujuan  pemeriksaan  yang  dilakukan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang membentuk sikap terhadap pencatatan perbedaan yang dilakukan. Beliau menilai tujuannya adalah:
“Kalo menurut saya, mereka itu lebih mau mengecek penjualan kita itu sudah benar atau tidak ya kan, yang saya tau prosedur itu sudah umum dilakukan cuma maslahnya kan treatment  PPN  kita  itu  kan  beda  dengan  PPN  yang  biasanya  jadi  memang  agak  susah membuktikannya seperti itu.”
Berdasarkan Theory of Planned Behaviour ,  sikap ditentukan oleh behavioral beliefs yaitu  keyakinan  atas  konsekuensi  dari  perilaku.Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan memperlihatkan  bahwa  pengetahuan  Ibu  A  terhadap  peraturan  pajak  yang  spesifik  untuk perusahaan  rokok  cukup  baik.  Secara  teknis  pencatatan  pun  sebagian  besar  sudah dijelaskan  dengan  benar,  walaupun  memang  ada  beberapa  pernyataan  yang  tidak  sesuai dengan  dokumentasi  pembuatan  ekualisasi.  Sedikit  penjelasan  yang  salah  tersebut seharusnya tidak berpengaruh banyak mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam pencatatan perbedaan  ekualisasi  ini.  Hal  ini  kemungkinan  dikarenakan  Ibu  A  bukan  pada  level mengerjakan  pekerjaan  yang  detail  tetapi  pada  level helicopter  view dan  pengambil keputusan.  Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  dapat  diketahui  bahwa pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  Ibu  A  cukup  memiliki  kekuatan  dalam  perilaku  kepatuhan pajak dalam melakukan pencatatan perbedaan dari ekualisasi ini. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi  dari  hasil  wawancara  adalah  pengetahuan  dibidang  perpajakan  secara umum, pengetahuan mengenai apa tujuan sebenarnya ekualisasi ini diminta oleh pemeriksa pajak dan dokumentasi seperti apa yang benar dan memadai dari sisi perpajakan.

## Norma Subjektif ( Subjective Norm)
Keyakinan seseorang juga  dapat timbul karena sikap atau pandangan orang lain di sekitarnya  yang  berhubungan  dengan  seseorang  tersebut.  Hal  ini  dinamakan  Norma Subjektif.  Wawancara  yang  telah  dilakukan  juga  bertujuan  untuk  menggali  informasi mengenai  apakah  ada  seseorang  di  sekitar  Ibu  A  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak dalam  pencatatan  perbedaan  dalam  ekualisasi  ini.  Seseorang  tersebut  dapat  berasal  dari internal maupun external perusahaan.
Pandangan orang di sekitar Ibu A mengenai pencatatan perbedaan dari ekualisasi ini juga dipetakan dari hasil wawancara sebagai berikut :
“Waktu  itu  sih  kita  diskusi  dengan  konsultan  pajak  dan  agree  dengan  dokumentasi kita tersebut…”
“Nah dulu analyst saya pernah tanya juga ke AR (account representative), AR pajak tapi  jawabannya  ya  selalu  ngambang  kan  sehingga  kita  juga  gak  tau  mungkin  karena mereka kurang objektif atau gimana ya biasalah seperti itu.”
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  A,  beliau  pernah  meminta  pendapat  dan berdiskusi mengenai pencatatan perbedaan ekualisasi dan juga dokumentasi apa saja yang dibutuhkan  untuk  mendukung  perbedaan  ini.  Ibu  A  mengatakan  untuk  pihak  dari  internal perusahaan, Ibu A hanya berhubungan dengan Departemen Operation Finance dan hanya sebatas berdiskusi masalah dokumentasi. Tidak ada pihak internal perusahaan yang secara spesifik dinilai mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak Ibu A.
Pihak  eksternal  yang  berhubungan  dengan  Ibu  A  untuk  berdiskusi  mengenai pencatatan  perbedaan  ini  adalah  konsultan  pajak.  Konsultan  pajak  ini  memberikan keterangan  yang  sejalan  dengan  pemikiran  Ibu  A.  Pemikiran  yang  sejalan  inilah  yang menjadi  salah  satu  kekuatan  yang  mendukung  perilaku  kepatuhan  PT.  XYZ  dalam melakukan  pencatatan  perbedaan  ini.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan,  Ibu  A  merasa diskusi dengan konsultan pajak memperkuat keyakinannya bahwa persediaan barang yang berkurang  akibat  ada  barang  yang  rusak  seharusnya  dapat  diterima  dasi  sisi  perpajakan selama  ada  dokumen  yang  dapat  membuktikan  adanya  barang  rusak  tersebut.  Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang disebutkan dalam cuplikan wawancara berikut:
“…dokumentasi harus jelas dan lengkap dan satu lagi harus ada pihak ketiga yang tanda tangan.”
Konsultan  pajak  menjadi  pihak  di  sekeliling  Ibu  A  yang  cukup  kuat  mempengaruhi perilaku  kepatuhan  pajak  dalam  melakukan  pencatatan  perbedaan  dalam  ekualisasi  ini karena dianggap memiliki pengetahuan pajak yang baik. Pengalaman konsultan pajak yang tidak hanya memiliki klien dalam satu bidang industri juga menjadi pertimbangan yang cukup kuat. Account representative (AR) perusahaan di kantor pelayanan pajak juga menjadi salah satu  pihak  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  wawancara yang  telah  dilakukan,  Ibu  juga  mengatakan  bahwa  anak  buahnya  pernah  melakukan konsultasi ke AR dan jawabannya selalu “ngambang”. Dari hasil wawancara tersebut tersirat bahwa Ibu A tidak yakin dengan pendapat yang pernah disampaikan oleh AR. Ibu A menilai bahwa apa yang pernah disampaikan oleh AR adalah pendapat yang subjektif dan dianggap hanya menguntungkan pihak AR. Dengan demikian pihak AR dianggap kurang kuat dalam memberikan  pengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak  atas  pencatatan  perbedaan dalam ekualisasi ini.
e-ISSN: 2615-7004
Persepsi Kontrol Perilaku ( Perceived Behavioral Control)
Ajzen  (2005)  mengatakan  bahwa  kontrol  perilaku  merupakan  persepsi  dari  setiap individu  mengenai  mudah  atau  tidaknya  mewujudkan  perilaku  tertentu.  Sesuatu  yang mendukung  atau  menghambat  perilaku  tertentu  menentukan  persepsi  kontrol  perilaku. Kontrol  perilaku  dalam  konteks  kepatuhan  pajak  dalam  pencatatan  perbedaan  dalam ekualisasi  ini  akan  fokus  pada  sanksi  pajak  dan  kontrol  yang  dimiliki  perusahaan  dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada  wajib  pajak  apabila  terbukti  melanggar  ketentuan  perpajakn  yang  diatur  dalam bentuk pembayaran tambahan senilai jumlah uang dengan tariff tertentu. Pandangan Ibu A terhadap sanksi pajak dipetakan sebagai berikut :
“…parah ya sanksinya ya 25% plus bunga yang 2% per bulan tadi itu”
“Ya  kalau  bicara  mengenai  sanksi  ya  sebenernya  pilihannya  kan  cuma  dua  entah dokumen itu dianggap valid jadi tidak ada impact nya ke kita atau sebaliknya dokumen kita tidak diterima jadi kita malah kena sanksi ujung-ujungnya kan, paling ya itu nanti resiko”
Berdasarkan  hasil  wawancara,  sanksi  menjadi  pusat  perhatian  yang  cukup  besar dalam  pencatatan  perbedaan  ekualisasi  ini.  Sanksi  pajak  menjadi  hal  yang  kuat  dalam mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  atas  perbedaan  dalam  ekualisasi  ini  karena mempengaruhi  kelengkapan  pengumpulan  dokumentasi  dan  dengan  dokumen  yang lengkap mempengaruhi keyakinan Ibu A bahwa pencatatan perbedaan dalam ekualisasi ini benar  terjadi  dan  dapat  dibuktikan.  Semakin  besar  sanksi  pajak  yang  kemungkinan  dapat dikenakan  di  kemudian  hari  apabila  terjadi  pemeriksaan  pajak  karena  wajib  pajak  tidak patuh  akan  memperkuat  perilaku  kepatuhannya  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Kertas  kerja yang lengkap dan dokumentasi yang baik juga membuat Ibu A yakin dengan ekualisasi yang telah  dikerjakan.  Sanksi  pajak  dianggap  sebagai  salah  satufaktor  kontrol  yang  cukup memiliki  kekuatan  dari  Pemerintah  melalui  peraturan  perpajakan  yang  dibuat  untuk mendukung  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  PT.  XYZ  dalam  melakukan  pencatatan perbedaan atas ekualisasi yang dilakukan.Dari sisi kontrol internal perusahaan noema yang muncul adalah sebagai berikut:
“Sebenernya  di  perusahaan  ini  kan  ada  internal  ya,  internal  juga  yang  mereka review”
Ibu  A  secara  spontan  berpendapat  bahwa  di  PT.  XYZ  juga  dilakukan review atas perbedaan  yang  muncul  akibat  ekualisasi  ini  terutama  untuk sreapping  and  others yang nilainya  paling  besar.  Noesis  yang  muncul  mengenai  pandangan  Ibu  A  terhadap  kontrol internal yang telah dilakukan adalah:
“Internal opfin sendiri, pihak tim opfin, mulai supervisor sampai manajernya kemudian juga karena kita juga punya (departemen) internal kontrol disini, ya kan internal kontrol pasti akan melakukan rutin review gitu kan…”
Ibu  A  menilai  internal  perusahaan  memiliki  laporan  mengenai  arus  pita  cukain  ini, hanya saja mereka tidak melakukan rekonsiliasi sampai dengan pelaporan pajaknya karena tugas  dan  tanggung  jawabnya  hanya  sebatas  melakukan  kontrol  atas inventory. Laporan yang telah dibuat dan dokumen pendukung yang dikumpulkan diyakini sudah benar karena telah  dilakukan  diskusi  juga  sebelumnya  dengan  Departemen  Pajak.  Ibu  A  memiliki pandanganbahwa di dalam internal perusahaan pun juga memiliki kontrol yang mendorong dan  menguatkan  perilaku  kepatuhan  pajak  karena  di  dalam  internal  perusahaan  juga dilakukan audit oleh departemen Internal Control . Eksternal auditor juga menjadi salah satu faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  PT.  XYZ.  Kedua  kontrol  tersebut  disampaikan  oleh Ibu A sebagai berikut :
“…disamping  kita  juga  punya  eksternal  auditor  yang  mengaudit  kita  otomatis mengaudit  mereka  dan  mengaudit  saya  juga,  mereka  gak  ada  concern  harusnya  ya  ini sudah cukup oke ya kan.”
“…kemudian  IC  (internal  control)  kita,  dan  juga  eksternal  auditor  yang  nanti memverifikasi financial statement kita”.
Eksternal Auditor dan  Departemen Internal  Control memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  untuk  memeriksa  pencatatan  perusahaan  apakah  sudah  wajar  dan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  baik  itu  PSAK  atau  peraturan  lainnya.  Proses  pemeriksaan  yang dilakukan  juga  sampai  dengan  proses  pengumpulan  kelengkapan  dokumen  yang mendukung  pencatatan yang menjadi objek pemeriksaan. Dengan adanya proses ini  yang dilakukan rutin setiap tahun seorang tax manager juga pasti memiliki pandangan jika didapat temuan,  hal  ini  akan  mempengaruhi  penilaian  kinerja  pada  tahun  yang  bersangkutan.  Hal tersebut  akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  seorang tax  manager dalam  mengambil keputusan  tentang  bagaimana  mencatat  perbedaan  dalam  ekualisasi  ini  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN
Setelah  dilakukan  ekualisasi  terhadap  PPN  dan  PPh  di  PT.  XYZ,  peneliti menemukan bahwa perbedaan yang paling besar adalah perbedaan yang dikelompokkan ke dalam scrapping and others. PT. XYZ meyakini bahwa mereka sudah melakukan kepatuhan formal  dan  material  dengan  benar.  Untuk  meyakini  perilaku  kepatuhan  PT.  XYZ  yang diwakili  oleh Tax  Manager, peneliti  melakukan  wawancara  untuk  menggali  lebih  dalam
e-ISSN: 2615-7004
informasi  mengenai  kepatuhan  pajak. Theory  of  Planned  Behavior digunakan  sebagai pedoman dalam menganalisa kepatuhan PT. XYZ.
Persepsi  kontrol  perilaku  merupakan  faktor  yang  paling  mempengaruhi  PT.  XYZ dalam perilaku kepatuhan material. Sanksi pajak menjadi hal yang cukup menakutkan bagi PT.  XYZ  apabila  tidak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Kontrol  yang  dilakukan  oleh internal perusahaan dan eksternal auditor juga menjadi sesuatu yang mendorong kepatuhan pajak  dari  PT.  XYZ.  Faktor  kedua  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  adalah attitude towards the behavior atau sikap. Faktor subjektif normatif menjadi faktor yang paling terakhir berpengaruh dalam perilaku kepatuhan pajak. Tidak ada pihak internal perusahaan yang  berpengaruh  terhadap  perilaku  ini,  dan  pihak  eksternal  seperti  konsultan  pajak  juga hanya mendukung bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (2005). Attitudes,  Personality  and  Behavior  (second  edition) .  Berkshire,  England: Open University Press McGraw-Hill Education.
Angelia,  A.,  &  Widuri,  R.  (2014).  Analisa  Putusan  Banding  Berkaitan  Dengan  Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Tax & Accounting Review , 4 (1), 23.
Bps.go.id. (2018). Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2018. Diakses melalui https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara- milyar-rupiah-2007-2018.html pada tanggal 20 Juni 2018.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  &  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches. California: Sage Publication.
Damayanti,  T.  W.  (2012).  Changes  on  Indonesia  Tax  Culture,  Is  There  a  Way?  Studies Through Theory of Planned Behavior. Research World, 3(4), 8-15 .
Djamhuri,  A.  (2011).  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Berbagai  Paradigma  Dalam  Kajian Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(1) , 147-185.
Gustiawan,  W.  (2011).  Analisis  Perbedaan  Peredaran  Usaha  pada  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan  Badan  dengan  Jumlah  Penyerahan  pada  SPT  Masa  Pajak Pertambahan  Nilai  (Studi  Kasus  PT.  TTI  Tahun  2003-2007). Jurnal  Akuntansi  & Manajemen, 6(2) , 121-130.
Indonesia  (1983).  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Indonesia  (1983).  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Indonesia  (1983).  Undang–Undang  No.6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Indonesia  (1995).  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-29/PJ/1995  tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
Indonesia  (2002).  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  62/KMK.03/2002  tentang  Dasar Penghitungan,  Pemungutan,  dan  Penyetoran  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Jakarta: Menteri Keuangan.
Indonesia (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
Indonesia  (2015).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  184/PMK.03/2015  Tentang  Tata Cara Pemeriksaan. Jakarta: Menteri Keuangan.
Indonesia  (2016).  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  207/PMK.010/2016  tentang  Tata Cara  Penghitungan  dan  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Penyerahan Hasil Tembakau. Jakarta: Menteri Keuangan.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (1999). Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2008). Intermediate Accounting 12 Edition . New York: John Wiley & Sons Inc.
Lee,  B.  B.,  Vetter,  W.,  &  Williams,  M.  (2015).  Book-Tax  Income  Differences  and  Major Determining Factors. Accounting and Finance Research, 4 (55), 1927-5986.
Mills,  L.  F,  Newberry,  K.  J.,  &  Trautman,  W.  B.  (2002).  Trends  in  Book-Tax  Income  and Balance Sheet Differences. Available at SSRN 313040.
Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian  Empiris  Tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Di Perusahaan  Industri  Pengolahan  Di  Surabaya. Simposium  Nasional  Akuntansi  X Unhas Makassar 26-28 Juli 2017 .
Plesko,  G.  A.  (2004).  Corporate  Tax  Avoidance  and  the  Properties  of  Corporate  Earnings. National Tax Journal , 729-737.
Pudyatmoko, S. Y. (2009). Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta : Andi Publisher.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ramdhani,  N.  (2011).  Penyusunan  Alat  Pengukur  Berbasis  Theory  of  Planned  Behavior. Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 19(2) , 55 - 69.
Setiawan,  P.  E.,  &  Setiawan,  I.  K.  A.  (2018).  Penerapan  Tax  Review  Sebagai  Dasar Evaluasi  Atas  Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  PPh  Badan  Dan  PPN. E-Jurnal Akuntansi , 245-272.
Suandy, E. (2008). Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Wanarta,  F.  E.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).  Pengaruh  Sikap  Ketidakpatuhan  Pajak,  Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. Tax & Accounting Review, 4(1) , 138.