## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Kepemimpinan Politik Lokal untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kasus di Provinsi Riau
Local Political Leadership for Sustainable Forest Management: Case in Riau Province
M.Y. Tiyas Tinov 1 , Auradian Marta 2* , Wan Asrida 3, Hasanuddin 4 , Ishak 5 1,2,3,4,5 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru,
Indonesia Diterima: 10 Mei 2022 Direvisi:  10 Juni 2022 Disetujui: 30 Juni 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i1.307
Abstrak: Pengelolaan  hutan  menjadi  isu  yang  menarik  untuk  dibahas  karena  berkaitan  erat perwujudan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yaitu  dalam  penanganan  perubahan  iklim. Fenomena  empiris  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  memperlihatkan  bahwa  masih  terdapat  persoalan dalam  pengelolaan  hutan  sehingga  terjadinya  deforestasi  dan  degradasi  hutan,  dan  konflik  tenurial kehutanan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  mencoba  untuk  menjawab  pertanyaan bagaimanakah  strategi  yang  digunakan  kepemimpinan  politik  lokal  dan  tantangannya  dalam pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Data penelitian  ini  bersumber  dari  informan  penelitian,  buku-buku,  laporan-laporan,  jurnal-jurnal  hasil penelitian, dan artikel dari berita di media massa dan media elektronik. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  hermeneutika  dan  dianalisis  menggunakan  teori  yang  relevan  dengan penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  kepemimpinan  politik  lokal  dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau dalam 4 (empat) hal yaitu: (1) perencanaan pengelolaan hutan; (2) pencegahan dan penyelesaian konflik kehutanan; dan (3) kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan  lahan;  dan  (4)  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  kritis  .  Sementara  itu,  tantangan  yang  dihadapi  oleh kepemimpinan  politik  lokal  dalam  pengelolaan  hutan  berasal  dari  potensi  perilaku  korupsi  dan komitmen yang masih lemah dalam pengelolaan hutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang  dilaksanakan  kepemimpinan  politik  lokal  di  Provinsi  Riau  belum  mampu  mewujudkan pengelolaan  hutan  yang  berkelanjutan  karena  masih  lemahnya  komitmen  dalam  pengelolaan  hutan berkelanjutan.
Kata Kunci: Kepemimpinan Politik Lokal; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Provinsi Riau
Abstract: Forest  management  is  an  interesting  issue  to  discuss  because  it  is  closely  related  to  the realization  of  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  namely  in  handling  climate  change.  The empirical  phenomenon  that  occurs  in  Riau  Province  shows  that  there  are  still  problems  in  forest management, resulting in deforestation and forest degradation, and forest tenure conflicts. Based on this,  this  study  tries  to  answer  the  question  what  are  the  strategies  used  by  the  local  political leadership  and  the  challenges  in  forest  management  in  Riau  Province?  This  study  used  qualitative research  methods.  The  research  data  comes  from  research  informants,  books,  reports,  research journals, and articles from news in the mass media and electronic media. Data analysis in this study uses a hermeneutic approach and analyzed using theories relevant to the research. The results of this study indicate that the strategy of local political leadership in forest management in Riau Province is in  4  (four)  things,  namely:  (1)  forest  management  planning;  (2)  forestry  conflict  prevention  and resolution;  and  (3)  forest  and  land  fire  prevention  policies;  and  (4)  forest  and  critical  land rehabilitation.  Meanwhile,  the  challenges  faced  by  the  local  political  leadership  in  forest management  stem  from  the  potential  for  corrupt  behavior  and  a  weak  commitment  to  forest management. This study concludes that the strategy implemented by the local political leadership in Riau  Province  has  not  been  able  to  realize  sustainable  forest  management  because  of  the  weak commitment to sustainable forest management.
Keywords : Local Political Leadership; Sustainable Forest Management; Riau Province

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Buruknya pengelolaan hutan dewasa ini masih terjadi di Provinsi Riau dengan terjadinya fenomena  empiris seperti  deforestasi  dan  degradasi  hutan,  serta  masalah  tenurial  dan  konflik kehutanan.  Catatan  dari  Jikalahari  pada  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan tutupan hutan alam pada tahun 2017 seluas 224.602 hektare. Luas tutupan hutan alam Riau kini hanya 1.420.260 ha berkurang dibandingkan pada tahun 2015 yaitu seluas 1.644.862 ha dan pada tahun 2013 yaitu seluas 2.005.512,96 ha (Jikalahari, 2017:19-20). Sementara itu, terkait dengan masalah  tenurial  dan  konflik  kehutanan,  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  melaporkan  bahwa Provinsi  Riau  termasuk  ke  dalam  5  daerah  terbesar  yang  mengalami  konflik  agraria  termasuk konflik kehutanan (KPA, 2017:12).
Kondisi  tata  kelola  hutan  di  Provinsi  Riau  ini  tentu  saja  tidak  mendukung  perwujudan dari  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  SDGs  ini  merupakan  lanjutan  dari  Millennium Development  Goals  (MDGs)  yang  dimulai  pada  tahun  2015  hingga  tahun  2030.  SDGS  ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara dalam pertemuan PBB pada 25 September 2015 di New York yang menghasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan konteks penelitian  pengelolaan  hutan,  maka  sangat  erat  hubungannya  dengan  tujuan  SDGs  yaitu penanganan  perubahan  iklim.  Argumentasinya  adalah  pengelolaan  hutan  yang  baik  dan bertanggung jawab akan mendukung terwujudnya penanganan perubahan iklim, dan sebaliknya apabila  hutan  dikelola  dengan  tidak  baik,  maka  akan  merusak  lingkungan  dan  terjadinya perubahan iklim.
Selanjutnya,  penelitian  terkait  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  maupun  pada  level regional,  dan  level  lokal  telah  dilakukan  oleh  para  sarjana  dan  ilmuwan  dengan  menganalisis menggunakan  berbagai  perspektif  dan  fokus  kajian  yaitu:  deforestasi  dan  degradasi  hutan (Margono  et  al.,  2012;  Resosudarmo,  2004;  Tsujino  et  al.,  2016;  Tacconi,  2017;  Wahyuni  & Hasanuddin,  2018), desentralisasi  dan  pengelolaan  hutan (Yasmi  et  al.,  2006;  Ekawati,  2013; Hidayat,  Setijaningrum,  &  Asmorowati,  2020;  Marta,  2021), kebakaran  hutan  dan  lahan (Miettinen  &  Liew,  2005;  Purnomo  et  al.,  2017), dan  analisis  konflik  dan  kehutanan (Riggs  et al., 2016).
Sementara itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengelolaan hutan di Provinsi Riau  dengan  menganalisis  faktor  kepemimpinan.  Hal  ini  berangkat  dari  argumentasi  bahwa persoalan pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan (Gane, 2010:195; Edmunds  &  Wollenberg,  2004:79). Kepemimpinan  politik  merujuk  pada  pendapat  Hartley  dan Benington, seperti dikutip oleh Helms (2012:5) adalah didasarkan atas electoral legitimacy yaitu pemimpin  eksekutif  dan  legislatif.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pokok  persoalan  yaitu  bagaimanakah  strategi  kepemimpinan  politik  lokal  dan  tantangan  yang dihadapinya dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau? Kajian ini menarik untuk dibahas karena persoalan sustainability forest  management di  Provinsi  Riau mempunyai  implikasi  yang sangat luas yaitu tidak hanya bersifat lokal, akan tetapi juga berimplikasi nasional dan global.

## Metode Penelitian
Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  atau  pendekatan  kualitatif menurut  Creswell (2014:19) memiliki  karakteristik  yaitu  bertujuan  untuk  mengungkapkan  dan menjelaskan  makna  dari  sebuah  fenomena  empiris.  Berkaitan  dengan  konteks  penelitian  ini, maka  metode  penelitian  digunakan  sebagai  sebuah  pendekatan  dalam  mengungkapkan  dan menjelaskan  peran  dari  kepemimpinan  politik  lokal  di  Provinsi  Riau  dan  tantangan  yang dihadapinya dalam pengelolaan hutan. Provinsi Riau dipilih sebagai lokus penelitian disebabkan oleh fenomena pengelolaan tata hutan yang belum baik sehingga menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan.
Data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  dokumen-dokumen  yang  berasal  dari  buku- buku,  laporan-laporan,  hasil  penelitian,  artikel  jurnal,  berita  dalam  media  massa  dan  media

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
elektronik.  Data  primer  dari  penelitian  ini  diperoleh  dari  informan  penelitian  seperti  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Riau,  NGO  dan  anggota  DPRD  Provinsi  Riau. Setelah  data  terkumpulkan  maka  dilakukan  interpretasi  terhadap  data  tersebut  menggunakan pendekatan  hermeneutika.  Menurut  Bryman (2012:560) hermenutics  is  seen  by  its  modern advocates  as  a  strategy  that  has  potential  in  relation  both  to  text  as  documents  and  to  social actions  and  other  non-documentary  phenomena .  Artinya  pendekatan  hermeneutika  ini  juga mengamati konteks dari teks atau dokumen tersebut dihasilkan.

## Hasil dan Pembahasan

## Strategi Kepemimpinan Politik Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau
Kondisi  hutan  di  Provinsi  Riau  saat  ini  mengalami  krisis  yang  luar  biasa.  WWF menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2005-2006  adalah  laju  tertinggi  kerusakan  hutan  di  Provinsi Riau.  Deforestasi  yang  terjadi  adalah  seluas  286.146  hektare  yang  merupakan  deforestasi terbesar  di  dunia (Rangkuti,  2012). Pengelolaan  hutan  yang  tidak  baik  ini  mengakibatkan dampak  sosial  dan  lingkungan  bagi  masyarakat  lokal  di  sekitar  wilayah  hutan.  Kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, hak-hak yang dirampas, lingkungan yang rusak, hingga kriminalisasi merupakan    kondisi  riil  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  karena  praktik  pengelolaan  hutan  yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka sustainable forest management sangat dibutuhkan. Gane (2010:135)  berargumen  bahwa sustainable  forest  managemet  is  being  brought  into  line  with general perceptions of social, economic and cultural sustainability .
Pengelolaan  hutan  merupakan  peran  dan  tanggung  jawab  pemimpin  politik  di  daerah tersebut.  Turyahabwe  et  al.  dalam  Martin-Garcia  dan  Diez (2012:72) mengemukakan pengelolaan hutan ditentukan oleh peranan kepemimpinan sipil dan politik sehingga semua pihak dapat  berpartisipasi.  Argumentasi  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  disampaikan  oleh utamanya  Kepala  Daerah  dan  politisi  yang  ada  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi Riau.
Peran  kepemimpinan  politik  lokal  dalam  pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau  dilakukan dengan  melakukan  beberapa  strategi  yaitu:  pertama,  perencanaan  pengelolaan  hutan. Perencanaan  dan  pemanfaatan  hutan  di  daerah  merupakan  kewenangan  dari  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan.  Selanjutnya,  kewenangan  Pemerintah Provinsi dalam sektor kehutanan dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
Berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki,  maka  Pemerintah  Provinsi  Riau  menyusun perencanaan pengelolaan hutan yang juga sinkron dengan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah  Provinsi  Riau.  Peruntukan  kawasan  hutan  dan  bukan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Riau beberapa kali mengalami perubahan seperti yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Tabel 1. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau (Peraturan dari tahun 1986-2016)
Fungsi Kawasan Hutan TGHK- 173/Kpts- II/1986, “termasuk Provinsi Kepulauan Riau” TGHK- 173/Kpts- II/1986, “setelah dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau” 7651/ Menhut- VII/2011 878/Menhut -II/2014 903/Menlhk/ 2016 % (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) Hutan Lindung 397,150 271,841.00 213,133.00 234,015.00 233,910.00 2.60% KSA/KPA 451,240 438,835.00 617,209.00 633,420.00 630,753.00 7.02% Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1,971,553 2,663,960.00 1,541,288.00 1,031,600.00 1,017,318.00 11.32% Hutan Produksi Tetap (HP) 1,866,132 1,336,907.00 1,893,714.00 2,331,891.00 2,339,578.00 26.04% Hutan Produksi yang dapat dikonversi 4,770,085 4,154,280.00 2,856,020.00 1,268,767.00 1,185,433.00 13.19% Kawasan  Hutan di Provinsi Riau 9,456,160 8,865,823.00 7,121,344.00 5,499,693.00 5,406,992.00 60.18% Perairan 119,000.67 Bukan  Kawasan Hutan di Provinsi Riau - 119,000.67 1,863,479.67 3,485,130.67 3,577,831.67 39.82% Luas Wilayah Provinsi Riau 9,456,160 8,984,823.67 8,984,823.67 8,984,823.67 8,984,823.67 100%

## Sumber: Eyes on the Forest (2018:6)
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  menunjukkan  bahwa  luas  kawasan  hutan  di  Provinsi  Riau terus  mengalami  penurunan,  dan  sebaliknya  daerah  bukan  kawasan  hutan  selalu  meningkat dalam  setiap  kebijakan  diputuskan.  Sementara  itu,  pada  tahun  2018  Pemerintah  Provinsi  Riau bersama  dengan  DPRD  Provinsi  Riau  membuat  dan  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Riau  yang  di dalamnya  terdapat  perencanaan  kehutanan.    Kebijakan  yang  menjadi  dasar  dalam  perencanaan kehutanan  dalam  RTRW  Provinsi  Riau  adalah  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  SK.903/MENLHK/SETJEN/LA.2/12/2016  tentang  Kawasan  Hutan  Provinsi Riau.
Hal  yang  menarik  dalam  perencanaan  kehutanan  dalam  RTRW  Provinsi  Riau  adalah adanya outline yaitu  delineasi  rencana  penggunaan  kawasan  hutan  untuk  kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tetapi berada dalam kawasan hutan. Outline tersebut di antaranya  untuk  fungsi  kawasan  pemukiman,  infrastruktur  dan  fasilitas  umum,  industri, perkebunan  rakyat,  hutan rakyat,  hutan lindung,  perikanan, dan pertanian. Kawasan hutan pada areal outline dapat dijelaskan pada Tabel 2.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 2. Kawasan Hutan pada Areal Outline No. Peruntukan Kawasan Luas (Ha) 1 Hutan Konservasi 1.936,72 2 Hutan Lindung 5.592,38 3 Hutan Lindung/Pariwisata 3,95 4 Hutan Produksi Konversi 312.715,84 5 Hutan Produksi Konversi/Hutan Adat 516,35 6 Hutan Produksi Konversi/Pariwisata 12,08 7 Hutan Produksi Terbatas 48.050,80 8 Hutan Produksi Terbatas/Pariwisata 95,76 9 Hutan Produksi Tetap 35.051,75 10 Pemukiman 73,63 11 Perkebunan Rakyat 1.797,51 Jumlah 405.846,76

## Sumber: Perda RTRW Provinsi Riau (2018)
Kawasan outline yang ditetapkan dalam Perda tersebut, pemanfaatannya tetap dilakukan dengan  persetujuan  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Investor  dan  pihak yang ingin melakukan kerja sama dapat mendukung dalam pengelolaan hutan yang telah diatur secara teknis  dengan Peraturan Dirjen  Planologi  Kehutanan Nomor:  P.6/VII-PKH/2014  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kawasan  Hutan  untuk  Kepentingan  Pembangunan  di  Luar  Kegiatan Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama.
Selanjutnya,  fokus  perencanaan  pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau  oleh  kepemimpinan politik  lokal  adalah  perencanaan  perhutanan  sosial.  Kebijakan  perhutanan  sosial  ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/ESTJEN/KUM.1/10/2016.    Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  ruang  lingkup perhutanan  sosial  adalah  hutan  desa,  hutan  kemasyarakatan,  hutan  tanaman  rakyat,  kemitraan kehutanan,  dan  hutan  adat.  Target  yang  ditetapkan  oleh  kepemimpinan  politik  di  Riau  sesuai Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) Provinsi Riau adalah 1,42 juta hektare. Namun realisasi  dari  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Riau  tidak  sampai  100  ribu  hektare (Walhi  Riau, 2019). Adapun  perincian  dari  implementasi  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Riau  adalah  sebagai berikut:
Tabel 3 Realisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau No. Skema Perhutanan Sosial Luas (hektare) 1 Hutan Desa 43.910 2 Hutan Kemasyarakatan 5.898 3 Hutan Tanaman Rakyat 4.192 4 Kemitraan Kehutanan 4.000 Jumlah 58.000 Sumber: Data diolah dari Walhi (2019)
Berdasarkan tabel di atas maka jelas bahwa perencanaan perhutanan sosial sejumlah lebih kurang  1,42  juta  hektare  masih  belum  terealisasi.  Sementara  itu,  skema  hutan  adat  dalam pengelolaan  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Riau  juga  belum  ada  yang  terealisasi.  Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki banyak masyarakat adat  yang tentu saja memiliki hak- hak  ulayat  seperti  hutan  dan  tanah  adat  atau  ulayat.  Hutan  adat  di  Provinsi  Riau  memerlukan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Riau dengan adanya kebijakan.  Namun, sampai  saat  ini  belum  ada  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Riau  yang  melegalisasi  hutan  adat melalui skema perhutanan sosial ini.
Strategi  kedua  adalah  pencegahan  dan  penyelesaian  konflik  kehutanan.  Konflik  tenurial yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  hutan  di  Provinsi  Riau  masih  terus  terjadi.  Scale  Up mencatat bahwa terjadi peningkatan konflik kehutanan pada tahun 2016 di Provinsi Riau seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Konflik Kehutanan di Provinsi Riau Tahun 2012-2016

## Sumber: Scale Up (2016)
Tingginya  intensitas  konflik  kehutanan  di  Provinsi  Riau  membuat  Pemerintah  Provinsi Riau  dan  DPRD  Provinsi  Riau  berupaya  melakukan  penyelesaian  konflik  dengan  membentuk tim  penyelesaian  konflik.  Sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya,  Pemerintah  Provinsi Riau  membentuk  tim  penyelesaian  konflik  seperti  yang  terjadi  di  Senama  Nenek.  Resolusi konflik  yang  ditawarkan  dalam  hal  ini  adalah  dengan  kebijakan  penggantian  lahan  dengan konsep  KKPA  meskipun  belum  semua  pihak  dapat  menerima  dari  solusi  tersebut (Herlon, Restuhadi,  &  Yulida, 2017). Sementara itu, DPRD Provinsi  Riau menerima banyak pengaduan terkait konflik lahan ini melalui Komisi I. Mediasi dan fasilitasi yang dilakukan DPRD Riau ini dilakukan pada antara PT WSN dan masyarakat kelompok petani Kecamatan Singingi Hilir, dan antara PT AA dengan koperasi petani.
Ketiga,  adalah  dengan  membuat  berbagai  kebijakan  terkait  penanggulangan  kebakaran hutan  dan  lahan.  Kebijakan  yang  dibentuk  dengan  tujuan  pencegahan  dan  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  sudah  sangat  memadai  seperti  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Pusat  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Provinsi  Riau  dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Melalui kebijakan tersebut, telah diatur tugas dan tanggung  jawab  masing-masing  unit  atau  instansi  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan karhutla di Provinsi Riau.
Selanjutnya,  Pemerintah  Provinsi  Riau  juga  mengikutsertakan  masyarakat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  karhutla  dengan  pembentukan  relawan  “Masyarakat  Peduli Api”  pada  12  kabupaten/kota  di  Provinsi  Riau.  Partisipasi  dari  MPA  ini  sangat  penting  dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Riau meskipun implementasinya di lapangan
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Jumlah 10 9 24 18 34 Luas (ha) 57,355 98,419
376,86 41,741 122,924 0 50 100 150 200 250 300 350 400

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
masih belum optimal dan terdapat hambatan atau kendala (Tengku & Zulkarnain, 2014; Sayendri & Anwar, 2015).
Terakhir,  adalah  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  kritis.  Hutan  dan  lahan  kritis  di  Provinsi Riau menjadi  fokus permasalahan  yang harus diselesaikan. Pemerintah Provinsi  Riau membuat program  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  kritis  untuk  memulihkan  kerusakan  lingkungan  yang terjadi.  Namun,  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  kritis  tersebut  belum  memadai  dibandingkan kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2008 seluas 105.800 hektar, meningkat menjadi 275.281 hektar pada Tahun 2009, kembali menurun pada Tahun 2011 menjadi 61.000 hektar, dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 95.000  hektar.  Hasil  perhitungan  tahun  2015  tercatat  bahwa  luas  lahan  kritis  di  Provinsi  Riau mencapai 4,79 juta ha dengan lokasi terluas berada di Kabupaten Pelalawan seluas 850.080,25 ha (17,73%),  Kabupaten  Indragiri  Hilir  seluas  558,237,61  ha  (11,65%)  dan  Kabupaten  Bengkalis seluas  536.556,56  ha  (11,19%)  (Perda  Provinsi  Riau  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038).
Tantangan dari Kepemimpinan Politik Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau Kepemimpinan  politik  merupakan  hasil  dari  interaksi  antara  karakter  personal  dari pemimpin  dan  koteks  atau  lingkungan  politik  pada  saat  memimpin (Elgie,  2015:4). Berkenaan dengan  hal  tersebut,  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau  maka  tantangan  yang dihadapi oleh pemimpin politik adalah potensi perilaku korupsi. Sejak bergulirnya era reformasi dan  desentralisasi  di  Indonesia,  korupsi  kehutanan  terjadi  dalam  pengelolaan  hutan  di  Provinsi Riau.  Korupsi  kehutanan  oleh  pejabat  politik  di  Provinsi  Riau  telah  merugikan  negara  dengan nilai  yang  besar.  Sepanjang  tahun  2008-2014,  berdasarkan  putusan  hakim  terdapat  2  Bupati,  3 Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau,  dan  2  Gubernur  Riau  terlibat  dalam  kasus  korupsi kehutanan (Jikalahari, 2015).
Khusus  mengenai  kasus  korupsi  kehutanan  yang  melibatkan  2  mantan  Gubernur  Riau yaitu  HM  Rusli  Zainal  dan  Annas  Maamun  yaitu  membuat  kebijakan  yang  menguntungkan korporasi dan merugikan negara. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi HM Rusli Zainal adalah  senilai  Rp.  265  Miliar  karena  menerbitkan  URKT/RKT  yang  bukan  kewenangannya sebagai  Gubernur  Riau  untuk  9  korporasi  pada  tahun  2004 (Jikalahari,  2014). Sementara  itu, kasus  yang  melibatkan  mantan  Gubernur  Riau  Annas  Maamun  berkaitan  dengan  alih  fungsi lahan  menjadi  bukan  kawasan  hutan.  Mantan  Gubernur  Riau  ini  menerima  gratifikasi  atau penyuapan  dari  pengusaha  perkebunan  kelapa  sawit  yang  meminta  area  kebun  sawit  di Kabupaten  Kuantan  Singingi  seluas  1.188  hektare,  di  Bagan  Sinembah  Kabupaten  Rokan  Hilir seluas 1.124 hektar,  dan di Duri Kabupaten Bengkalis seluas 120 hektare untuk dimasukkan ke dalam  revisi  usulan  perubahan  luas  bukan  kawasan  hutan  dalam  revisi  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lovina, 2015).
Faktor  kedua  adalah  komitmen  kepemimpinan  politik  lemah  dalam  pengelolaan  hutan. Lemahnya  komitmen  kepemimpinan  politik  lokal  ini  dapat  diamati  dari  minimnya  alokasi anggaran  untuk  pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  memiliki  konsekuensi dengan beralihnya kewenangan kehutanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten pada Pemerintah Provinsi.  Kewenangan  yang  sudah  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mengelola hutan tersebut idealnya diikuti dengan pembiayaan terhadap pengelolaan hutan. Akan tetapi data menunjukkan  pada  tahun  2018,  anggaran  untuk  pengelolaan  hutan  belum  cukup  memadai.  Hai ini dibuktikan dengan minimnya anggaran untuk  pencegahan dan pengendalian karhutla seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Gambar 1

## Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2017-2018
Sumber: Data diolah dari Fitra 2018
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  terjadi  penurunan  alokasi  anggaran untuk pencegahan dan pengendalian karhutla dari tahun 2017 yang berjumlah 29,3 miliar rupiah turun menjadi 6,8 miliar rupiah pada tahun 2018. Penurunan alokasi anggaran untuk pencegahan dan  pengendalian  karhutla  di  Provinsi  Riau  ini  lebih  kurang  77  %.    Sementara  itu,  untuk anggaran  Perhutanan  Sosial  yang  pada  tahun  2017  berjumlah  1,05  miliar  rupiah  turun  menjadi 321 juta rupiah pada tahun 2018 atau turun sejumlah 70% (Fitra, 2018:5). Alokasi anggaran ini tentunya belum cukup memadai menimbang luasnya lahan dan hutan yang akan diawasi.

## Kesimpulan
Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  berupaya  dalam  pengelolaan  hutan  agar  terhindar  dari degradasi,  deforestasi  dan  masalah  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Kepemimpinan  politik mengambil langkah strategi dalam pengelolaan hutan yang dimulai dari melakukan perencanaan pengelolaan  hutan,  pencegahan  dan  penyelesaian  konflik  kehutanan,  mengambil  kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan rehabilitasi  hutan dan lahan kritis. Namun  strategi  dari  kepemimpinan  politik  belumlah  optimal  disebabkan  oleh  komitmen  yang masih lemah dari kepemimpinan politik dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau belum terwujud.

## Daftar Pustaka
Bryman, A. (2012). Social research methods 4th ed Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Edmunds, D. S., & Wollenberg, E. K. (Eds.). (2004). Local forest management: the impacts of devolution policies. Routledge.
Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi.
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 10 (3), 187-202
Elgie,  R.  (2015).  The  Foundations  of  the  Study  of  Political  Leadership.  In Studying  Political Leadership (pp. 24-47). Palgrave Macmillan, London Eyes  on  the  Forest.  (2018).  Laporan  Investigatif  Eyes  on  the  Forest  (Eof)  Kebun  Sawit  dalam Kawasan Hutan di Riau.
Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA)  Provinsi  Riau.  (2018).  Policy  Brief Kebijakan  Anggaran  Daerah  terhadap  Penyelamatan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Riau Tahun 2018.
29,317 6,825 0 5 10 15 20 25 30 35 APBD Provinsi Riau 2017 APBD
Provinsi Riau 2018 APBD Provinsi Riau (dalam Milyar Rupiah)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Gane,  M.  (2010). Forest  strategy:  Strategic  management  and  sustainable  development  for  the forest sector . Springer Science & Business Media. Helms, L. (Ed.). (2012). Comparative political leadership . Springer.
Herlon,  M.,  Restuhadi,  F.,  &  Yulida,  R.  (2017).  Social  Network  and  Land  Conflict  in  Rural Communities (Case Study in Senama Nenek Vilage Tapung Hulu Sub Regency Kampar Regency). Jurnal Social Economic of Agriculture , 6 (1), 1-12.
Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). The Analysis of Stakeholder Forest Resources  Management  in  District  of  Jember:  (The  Case  Study  in  Tugusari  Village, Jember District). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 188-201. https://doi.org/10.35967
Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2014). Catatan Akhir Tahun 2014 Jaringan Kerja  Penyelemat  Hutan  Riau  (Jikalahari)  Presiden  Jokowi  Harus  Mereview  Izin Korporasi diatas Hutan Alam dan Gambut Riau.
Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2015). Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja  Penyelemat  Hutan  Riau  (Jikalahari)  Rakyat  Riau  Terpapar  Polusi  Kabut  Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jaringan Kerja Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari). (2017). Catatan Akhir Tahun 2017 Jaringan Kerja  Penyelemat  Hutan  Riau  (Jikalahari)  Aksi  Koreksi  Pemerintah  di  Riau:  Ada Perbaikan, Namun Belum Berani Menghentikan Kejahatan Korporasi.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA).  (2017).  Catatan  Akhir  Tahun  2017  Konsorsium Pembaruan  Agraria  Reforma  Agraria  di  Bawah  Bayangan  Investasi  Gaung  Besar  di Pinggir Jalan.
Lovina.  (2015).  Annas  Maamun,  Penjara  6  Tahun,  dan  Lolos  Kasus  Duta  Palma.  Ada  Apa?
Dalam https://www.mongabay.co.id/2015/06/25/annas-maamun-penjara-6-tahun-dan- lolos-kasus-duta-palma-ada-apa/. Diakses pada 15 Februari 2019
Margono,  B. A., Turubanova, S., Zhuravleva,  I., Potapov, P., Tyukavina, A., Baccini, A., ...  & Hansen,  M.  C.  (2012).  Mapping  and  monitoring  deforestation  and  forest  degradation  in Sumatra  (Indonesia)  using  Landsat  time  series  data  sets  from  1990  to  2010. Environmental Research Letters , 7 (3), 034010.
Marta, A. (2021). Towards Participatory Governance in Overcoming Climate Change: A Study of Stakeholders’ Participation in Forest Governance in  Indonesia. Jurnal  Public  Policy , 7 (2), 122-128.
Martín-García,  J.,  &  Diez,  J.  J.  (2012).  Sustainable  forest  management:  An  introduction  and overview. Sustainable Forest Management-Current Research . Miettinen, J., & Liew, S. C. (2005). Connection between fire and land cover change in Southeast Asia:  a  remote  sensing  case  study  in  Riau,  Sumatra. International  Journal  of  Remote Sensing , 26 (6), 1109-1126.
Purnomo,  H.,  Shantiko,  B.,  Sitorus,  S.,  Gunawan,  H.,  Achdiawan,  R.,  Kartodihardjo,  H.,  & Dewayani,  A.  A.  (2017).  Fire  economy  and  actor  network  of  forest  and  land  fires  in Indonesia. Forest Policy and Economics , 78 , 21-31. Rangkuti, S. (2012). Hutan Riau Sudah Porak Poranda. Dalam
https://nasional.kompas.com/amp/read/2012/04/16/03081887/hutan.riau.sudah.porak.pora nda. Diakses pada 14 Februari 2019.
Resosudarmo,  I.  A.  P.  (2004).  Closer  to  people  and  trees:  will  decentralisation  work  for  the people  and  the  forests  of  Indonesia?. The  European  Journal  of  Development  Research , 16 (1), 110-132.
Riggs,  R.  A.,  Sayer,  J.,  Margules,  C.,  Boedhihartono,  A.  K.,  Langston,  J.  D.,  &  Sutanto,  H. (2016).  Forest  tenure  and  conflict  in  Indonesia:  Contested  rights  in  Rempek  Village, Lombok. Land Use Policy , 57 , 241-249.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 01 Tahun 2022 Halaman 85-94 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sayendri,  D.,  &  Anwar,  K.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Peduli  Api  dalam  Penanggulangan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Bunut  Kabupaten  Pelalawan Tahun  2010-2013). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 3 (1), 1-13.
Tacconi, L. (2017). Strengthening policy research and development through foreign aid: the case of reducing deforestation and forest degradation in Indonesia. Australian Forestry , 80 (3), 188-194.
Tengku,  E.,  &  Zulkarnain.  (2014).  Partisipasi  Organisasi  Masyarakat  Peduli  APi  (MPA) Terhadap  Pencegahan  dan  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kabupaten Pelalawan. Ilmu Lingkungan, 8(1), 1–11.
Tsujino, R., Yumoto, T., Kitamura, S., Djamaluddin, I., & Darnaedi, D. (2016). History of forest loss and degradation in Indonesia. Land use policy , 57 , 335-347.
Wahyuni,  Y.,  &  Hasanuddin.  (2018).  Kebijakan  Penanggulangan  Deforestasi  di  Kabupaten Rokan  Hilir  Tahun  2011-2012. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 14 (23). https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6175
Walhi  Riau.  (2019).  Refleksi  2018  dan  Harapan  2019    Menuju  Keadilan  Ekologis  Di  Provinsi Riau  Sebuah  Catatan  Akhir  Tahun  2018  Walhi  Riau  Atas  Potret  Penguasaan  Dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat. Pekanbaru: Walhi Riau.
Yasmi, Y., Anshari, G. Z., Komarudin, H., & Alqadri, S. (2006). Stakeholder conflicts and forest decentralization policies in West Kalimantan: Their dynamics and implications for future forest management. Forests, Trees and Livelihoods , 16 (2), 167-180.