MODEL PENGEMBANGAN MAKANAN DAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA
Menur Kusumaningtyas Sri Lestari STIE Mahardhika Surabaya Email : menur.kusumaningtyas@stiemahardhika.ac.id; sri .lestari@stiemahardhika.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian   ini   membahas   masalah   pengembangan   makanan   halal   dan  perannya   dalam pariwisata   halal   di   Indonesia   agar   lebih   bersaing   dengan   Negara   Muslim   lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dan masyarakat Muslim pada umumnya dalam pengembangan makanan dan pariwisata halal di Indonesia. Metode yang   penelitian   yang   digunakan   adalah   kualitatif   deskriptif   dengan   telaah   pustaka. Berdasarkan hasil analisa didapatkan hipotesa bahwa peran pemerintah dalam penerapan sertifikasi halal sangat berpengaruh pada tingkat konsumtif wisatawan. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim harus mampu menjadi produsen industri halal yang sekarang ini masih didominasi Negara dengan minoritas Muslim seperti Australia, Selandia Baru, Brazil   dan   bahkan   Negara   kecil   seperti   Singapura.   Dengan   mengupas   peraturan pemerintah   terkait   pariwisata   dan   makanan   halal   akan   memberikan   pencerahan   akan pentingnya geliat destinasi pariwisata halal dengan sajian makanan halal di Indonesia.
Kata kunci : Makanan halal, Pariwisata halal, Indonesia

## ABSTRACT
This paper discusses the issue of developing halal food and its role in halal tourism in Indonesia to be more competitive with other Muslim countries. This study aims to explore the role of government and the Muslim community in general in the development of halal food   and   tourism   in   Indonesia.   The   research   method   used   is   descriptive   qualitative literature review. Based on the results of the analysis obtained the hypothesis that the role of government in the application of halal certification is very influential on the level of consumptive tourists. Indonesia with a Muslim majority population must be able to become a halal industry producer which is currently still dominated by countries with Muslim minorities such as Australia, New Zealand, Brazil and even small countries like Singapore. Examining government regulations related to tourism and halal food will provide enlightenment on the importance of stretching halal tourism destinations with halal food offerings in Indonesia.
Keyword : Halal Food, Halal Tourism, Indonesia

## PENDAHULUAN
Aspek makanan halal yang erat kaitannya   dengan   wisatawan   Muslim, kini   mengalami   perkembangna signifikan.   Tak   Cuma   umat   Muslim, namun   umat   non-muslim   juga   tertarik untuk   mengkonsumsi   makan   halal karena dirasa aman, higienis dan sesuai dengan   standar   kesehatan.   Hal   ini dikarenakan karena makanan halal telah memiliki   sertifikasi   dari   Lembaga Pengawasan   Pangan,   Obat   dan   Makan Majelis   Ulama   Indonesia.   (LPPOM
MUI).   Halal   biasanya   pada   umumnya hanya  terkait pada segala sesuatu yang bersifat wujudiyah. Padahal halal dalam kaidah   Islam   ukuran   kualitas berdasarkan hukum syariah Islam yang menjadi   acuan   dalam   aktivitas   umat Muslim. (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Produsen produk halal dewasa ini justru dikelola   oleh   Negara   dengan   jumlah penduduk   Muslim   minoritas   seperti Australia. Brazil sebagiamana Australia merupakan   negara   non-muslim pengekspor   daging   halal   terbesar.
Bahkan lembaga halal Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan lebih dari 85 persen makanan halal di negaranya merupakan hasil   impor   dari   negara-negara   non- muslim   seperti   Australia   dan   Selandia Baru.   Bagi   Australia, UEA   merupakan pasar   ekspor   terbesar   ke   lima   untuk produk daging domba dan kambing.
Grafik   1.   Australias’s   Muslim Consumen Spend Sumber:   State   of   the   global   Islamic Economy Report 2019
Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk Muslim paling besar di dunia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat   jumlah   penduduk   Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan jumah umat   Muslam   mencapai   207   juta   jiwa atau  sekirat   87  persen.   Namun   dengan jumlah   penduduk   sebanyak   itu, Indonesia   belum   mampu   bersaing dengan negara produsen makanan halal seperti   Brsazil   dan   Autralia.   Hal   ini dikarenakan   kurangnya   dukungan   dari pemerintah   Indonesia.   Salah   satunya dalam   hal   sertifiaksi   produk   halal ( Waharini, 2018).
MUI   sebagai   lembaga   yang berwenang dalam memberikan sertifikat halal,   pada   periode   2014-2015   baru menerbitkan   sertifikat   halal   nasional untuk   683   perusahaan   dari   luar   negeri dari 6.231 perusahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Ini berarti ada jutaan UMKM   yang   beum   melaksanakan sertifikasi   halal   (Tirto,  2016).   Maka, guna meningkatkan geliat makanan halal di   Negara   dengan   mayoritas   Muslim seperti   Indonesia,   MUI   perlu memperbanyak   penerbitan   sertifikasi halal untuk UMKM.
Setelah   penjelasan   singkat tentang makanan halal dan pasarnya di kancah   internasional,   peneliti   hendak meninjau   geliat   pariwisata   halal   di Indonesia.   Dan   tantangan   regulasinya terkait   pengembangan   dan   pemasaran produk   pariwisata   di   Indonesia. Penelitian   ini   didasarkan   pada   temuan analisis   data   sekunder,   dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

## Pasar Pariwisata Halal
Pariwisata   halal   adalah perjalanan   yang   dilakukan   oleh   umat Islam   dengan   menggunakan   kaidah hukum Islam dengan mematuhi  prinsip agama   dalam   praktik   perjalanan   jauh ( Carboni,   Perelli,   &   Sistu, 2014;
Henderson,   2009 ).   Ziarah   haji   sebagai salah satu rukun haji Islam, kini menjadi patron   utama   dalam   melakukan perjalanan pariwisata halal. Ada jutaan peziarah   memasuki   Arab   Saudi   untuk melakukan ritual ibadah selain haji yang bisa   dilakukan   kapan   saja.   Ibadah   ini dikenal   sebagai   umrah   ( Eickeleman   & Piscatori, 1990 ). Pada perkembangannya,   muncul   motivasi melakukan perjalanan jauh tanpa tujuan ziarah   spiritual   ke   tanah   suci. Setidaknya, perjalanan ini sesuai dengan kaidah perilaku Islami dengan cara yang diizinkan   (halal)   dan   sesuai   dengan hukum syariah yang berdasar pada kitab suci Quran dan Sunnah.
Istilah   pariwisata   halal menyiratkan kesan bahwa umat Muslim, terutama kaum wanita, boleh melakukan perjalanan   jauh.   Sebagaimana   ditulis dalam hadits rasul bahwa umat Muslim hanya   diperbolehkan   melakukan   safar (bepergian)   di   tiga   tepat   yang dimuliakan   Allah   yaitu:   MEkkah, Madiha dan Baitul Maqdis di Palestina.
Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa   populasi   umat   Muslim   cukup signifikan dan tumbuh dengan perkiraan 1,6 miliar pada 2010 yang diproyeksikan akan     mencapai   2,2   miliar   pada   tahun 2030 atau 26,4% dari total global ( Pew Research, 2011). Umat  Muslim diyakini memiliki kekuatan komersial yang kuat (Halal Focus, 2015). Industri pariwisata
dan perhotelan pada tahun 2013 secara spesifik menghitung bahwa  pasar yang didominasi   umat   Muslim   ini menghasilkan US $ 140 miliar  ( World Travel   and   Tourism   Council,   2014 ). Pasar   ini   didmoniasi   oleh   para pelancong   muda   yang   memiliki   tujuan wisata ternama dengan akses perjalanan yang mudah dan murah. Tujuan wisata itu   antara   lain   adalah  Malaysia,   Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Rusia, Cina, Prancis, Thailand dan Italia ( DinarStandard, 2013).   Seiring   dengan pesatnya   pariwsata   halal,   maka  disusul pula   dengan   maraknya   jumlah   agen perjalanan   dan   operator   tur   yang menerapkan   konsep   akomodasi   yang sesuai  syariah  ( Henderson,  2010;  The Star, 2014) .
Berdasarkan   tingkat   destinasi wisata   halal   itu,   Indonesia   mulai   ikut andil   dalam   persaingan   pariwisata dengan   memperkenalkan   eksotika negaranya   yang   terdiri   dari   berbagai macam   pulau,   budaya   dan   keindahan alamnya.   Upaya   Indonesia   dalam membangun   pariwisata   halal   ini memperoleh   penghargaan   sebagai Negara   dengan   peringat   teratas internasional   dalam   kaitannya   sebagai Negara   dengan   destinasi   wisata   halal dunia   (Global   Muslim   Travel Index,2019).   Upaya   selama   lima   tahun ini   memperoleh   hasil   yang   tidak mengecewakan   sehingga   Indonesia mampu sejajar dengan Malaysia sebagai Negara   Muslim   yang   menerapkan pariwisata halal di negaranya. Dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dengan program wisata   halal   Indonesia   ini   diperkirakan akan   menghasilkan   jumlah   wisatawan muslim   sampai   di   angka   230   juta   di dunia   di   tahun   2030.   (GMTI,   2019).
Pemerintah   melalui   Kementerian pariwisata melakukan model pengembangan 10 Tujuan Wisata Halal
Prioritas   Nasional   sebagai   wisata   halal di   Indonesia.   Meskipun   hal   ini   tidak menutup kemungkinan akan munculnya wisata   lainnya   yang   ditawarkan   dalam paket   wisata   halal.   10   tujuan   wisata halal   itu   adalah:   Aceh,   Riau   dan
Kepulauan   Riau   (termasuk   diantaranya Tanjung   Pinang   dan   Pekanbaru), Sumatera   Barat,   DKI   Jakarta,   Jawa Barat   (Bandung   dan   Cianjur),   Jawa Tengah,   Yogyakarta,   Jawa   Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan.   (Liputan6.com,  2019).  Untuk meningkatkan   minat   wisatawan, pemerintah   menerapkan   empat   pilar penting   untuk   melindungi   kenyamanan destinasi   halalnya,   yaitu: Accessibility (aksesibilitas), Communication (komunikasi), Environment (lingkungan)   dan Service (layanan). Aksesibilitas   wisata   halal   meliputi sarana dan prasarana yang tersedia. Baik transportasi,   fasilitas   dan   penginapan yang   tersedia.   Komunikasi   merupakan alat vital utama dalam perjalanan wisata. Maka   dengan   ini,   pemerintah menyediakan layanan wi fi dan layanan komunikasi   yang     mudah   dengan operator   wisata   halal.   Dengan   ini, pemerintah   telah   melakukan   pelatihan dalam   rangka   memberikan   pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dalam hal lingkungan,   pemerintah   mulai menggalakkan produk ramah
lingkungan   serta   menjaga   kelestarian alam agar wisata ini tak Cuma halal dan pelayanannya  tetapi juga tetap menjaga ekosistem dan budaya yang ada. Secara layanan,   pemerintah   Indonesia   pada umumnya   sudah   dikenal   dengan pelayanan yang ramah dan memuaskan wisatawan.
Pemerintah   dalam  hal   ini   tetap menjaga kepercayaaan dengan menjaga keamanan   wisatawan   yang   hendak melakukan   perjalanan   wisata   halal. Keamanan   ini   menjadi   kunci terwujudnya   wisata   halal   yang   akan menjadi   destinasi   turis   manca   Negara. Destinasi   Halal   Indonesia   teratas berdasarkan   empat   indicator   utama   di atas   adalah   Lombok,   disusul   Aceh dengan   wisata   Pulau   Weh,dengan kunjungan   wajib   ke  Masjid   Raya Baiturrahman   dan  Musium   Tsunami. PEringkat ketiga disusul oleh Riau dan Kepulauan   Riau   yang   kaya   akan panorama   pulau-pulau   kecilnya. Sumatera   Barat   menempati   posisi   ke
Model Pengembangan ................. (Menur-Sri) hal. 44 - 49                                                             46
empat   dalam   kemudahan   akses   dan lingkungan   Islam-nya   yang   kuat.   DKI Jakarta sebagai ibukota Negara menjadi tujuan wisata halal karena fasilitas dan keamanannya. Jawa   Barat,   Jawa Tengah,   Yogyakarta,   Jawa   Timur (Bromo,   Kawan   Ijen),   dan   Sulawesi Selatan tealh mewakili destinasi wisata halal dengan empat pilar utama tersebut.

## Makanan Halal
Indonesian Halal Watch (IHW) mencatat,   Indonesia   memiliki   sekitar 119 juta UMKM dan UMK. Namun dari jumlah itu ada 96 persen UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Polemik internal   muncul   seiring   dijalankannya Undang   Undang   No.   33   tahun   2014 yang   mengatur   tentang   badan   yang berwenang   mengeluarkan   sertifikasi halal   adalah   Badan   Penyelenggara Jaminan   Produk   Halal   (BPJPH). Regulasi yang mulai diterapkan sejak 17 Oktober taun silam ini belum memiliki auditor   halal   yang   resmi.   Atas   saran
Omnibus Law , pemerintah mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada   MUI.  (islamtoday.id,   2020). Demi mendukung terwujudnya industry halal,   Presiden   Jokowi   meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)   periode   2019-2024.   Tahun 2019   pemerintah   Indonesia   memulai realisasi proyek pembangunan kawasan industri   halal   Modern   Cikande   yang dibangun   di   atas   lahan   500   hektar. Selain   di   Cikande,   Kementerian Perindustrian turut membangun kawasan industry   halal   di   Batamindo   Industrial Park,   Bintan   Industrial   Estate,   dan Jakarta Industrial Estate. Bank Indonesia (BI) mengusulkan tentang lima strategi untuk   mewujudkan   Agenda   Ekonomi Syariah   di   Indonesia   yang   perlu dijalankan   oleh   pemerintah.Lima strategi   itu   terdiri   dari   daya   saing, sertifikasi,   koordinasi,   publikasi   dan kerja   sama.   Hal   lain   yang   perlu   BI lakukan   adalah   memperbaharui   basis datanya   tentang   informasi   halal domestik, sehingga program pemerintah bisa   berjalan   tepat   sasaran.  Di   balik suksesnya pariwisata halal, indsutri halal
Indonesia tampaknya perlu upaya keras untuk   mewujudkannya.   Hal   ini   agar Indonesia   sebagai   konsumen   potensial tidak lagi menjadi konsumen tetapi juga mampu   bertindak   sebagai   prodosen industry   halal   sebagaimna   Malaysia, Singapura   dan   Thailand.   Pemerintah perlu   dengan   sigap   menyelesaikan permasalahan   dan   polemik   terkait peraturan   undang-undang   hingga pelaksanaannya.  Baik dari dugaan kuat mal-administrasi   UU   Jaminan   Produk Halal, ketidaksiapan BPJH, permasalahan tenaga Auditor Halal dan
LPH.
Dalam   konteks   makanan   dan minuman, halal dan haram adalah segala sesuatu   yang   boleh   dan   tidak   boleh dikonsu msi   oleh   umat   Islam sebagaimana   tertuang   dalam   Al-Quran dan Sunnah Rasul.( Bonne dan Verbeke 2008,   hlm.   38) Perkara   halal   ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 173   yang   menyatakan   Sesungguhnya Allah   mengharamkan   bagimu   bangkai, darah,   daging   babi,   dan   hewan   yang (ketika   disembelih)   disebut   (nama) selain   Allah.   tetapi   Barangsiapa   dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia   tidak   menginginkannya   dan   tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa   baginya.   Sesungguhnya   Allah Maha   Pengampun   lagi   Maha Penyayang.Sementara   dalam   surat   Al- Maidah ayat   3  dituliskan  “ Diharamkan bagimu   (memakan)   bangkai,   darah, daging   babi,   (daging   hewan)   yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,   dan   diterkam   binatang   buas, kecuali   yang   sempat   kamu menyembelihnya,   dan   (diharamkan bagimu)   yang   disembelih   untuk berhala.”   Dalam   perkembang an   Islam kontemporer, halal dan haram ini masuk dalam ranah memasukkan zat kimia, zat tambahan   makanan   dan   modifikasi genetic   ( Departemen   of     Islamic Development,   2015a ).   Sementara syubhat,   merujuk   pada   hal-hal   yang diragukan atau dicurigai dan karenanya harus   dihindari   ( Marzuki,   Hall,   & Ballantine, 2012 ).
Ini   berarti,   seluruh   r antai makanan   yang   masuk   dalam   kategori halal,   adalah   segala   sesuatu   yang berkaitan   dengan   bentuk,   asal   dan pengolahan,   peralatan,   perlengkapan distribusi, dan mesin harus dibersihkan sesuai   dengan   hukum   Islam   dan   tidak terkontaminasi   dengan   bahan   haram. Organisasi   Kerjasama   Islam   (OKI), yang memiliki 57 anggota dari berbagai negara,   mensyaratkan   laporan   ke pedoman   penyembelihan   daging  ( OKI, 2009 ).   Prasyarat   untuk   penyembelihan halal itu Antara lain adalah 'Pemutusan pembuluh darah jugularis, arteri karotis dan batang tenggorokan oleh pisau yang memiliki tingkat ketajaman seperti silet. Dimana dalam sekali tebasnya, binatang kurban   itu   langsung   tewas.   Isla m melarang   penebasan   ini   sampai memenggal   kepalanya.   Dalam   hal   ini Rasul   menegaskan   agar   para   jagal hewan   ternak   hendaknya   mengasah pisaunya   agar   tidak   ada   menimbulkan penderitaan   kepada   binatang.   ( Harvey, 2010, hlm. 11 ). Namun, tidak adanya standardisasi   menyebabkan masalah bagi industri makanan halal global dan pelanggannya,   terutama   wisatawan ( Euromonitor International, 2012 ). OKI sebagai   organisasi   yang   beranggotakan negara   Muslim,   mencoba   m endirikan Institute Standard dan Metrologi  untuk Negara Islam guna merumuskan kriteria yang   diakui   secara   universal   dengan menggandeng   HACCP   Meskipun   pada akhirnya otoritas ini tetap berlaku secara nasional.   Telah   ada   diskusi tentang memodifikasi Analisis   Bahaya   dan Pengendalian   Titik   Kritis   atau   biasa disebut   dengan   Hazard   Analysis   and Critical   Control   Points,   (HACCP)  dan ISO  22000   FSMS   internasional   untuk standar keamanan dan kualitas makanan ( Dahlan, 2013; Riaz, 2009 )

## KESIMPULAN
Dengan   geliat   wisata   halal   di Indonesia, maka setiap wisatawan yang datang   ke   Indonesia   wajib mengkonsumsi   makanan   halal.   Pusat kuliner di Indonesia harus pula menjadi
tujuan   wisata   dengan   ragam   pilihan makanan   Indonesia   yang   kaya   akan bumbu   dan   rasa   yang   khas.   Pilihan bersantap   ini   dapat   menjadi   salah   satu tujuan   wisata   halal   tersendiri,   bukan hanya   pariwisatanya   saja.   Ragam makanan dengan berbagai ini pula yang mampu   membangun   identitas   Negara sebagai   destinasi   wisata   yang   menarik dengan wisata kuliner halalnya.
Peran agama dalam memberikan sertifikasi   halal   dalam   wisata   berbasis Islam,   memberikan   kontribusi   positif dalam   memeriahkan   geliat   destinasi wisata   halal   di   Indonesia.   Diharapkan, pemerintah tidak lagi sibuk berpolemik terkait   regulasi   Undang-Undang sementara   Negara   lain   dengan   potensi pasar yang kecil, sudah menjadi raksasa produsen makanan dan pariwisata halal. Indonesia   harus   mampu   melihat   pasar ini   dengan   jumlah   mayoritas   Muslim terbesar di dunia agar tidak diambil alih oleh Negara lain.
Berkaca   pada   penanganan wisata   di   Malaysia   sebagai   Negara mayoritas   Muslim   dan   Singapura dengan   minoritasnya,   mereka   memiliki daya   saing   keuntungan   makanan   halal bagi   wisatawan.   Hal   ini   diperkuat dengan   skema   sertifikasi   kuat   dan tepercaya. Sehingga meskipun berada di Negara   dengan   minoritas   Muslim, Singapura   sangat   menjanjikan   semua makanannya   tersertifikasi   halal.   Bagi Malaysia,   yang   menyedot   banyak konsumen   dari   Indonesia,   pelayanan makanan halal sangat ditekankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Eickeleman, D.F., & Piscatori, J. (1990). Muslim   travellers:   Pilgrimage, migration   and   the   re-  ligious imagination. London: Routledge. Euromonitor International (2012).  Halal market   crippled   by   lack   of consensus. London: Euromonitor International. Harvey, R. (2010). Certiﬁcation of halal meat   in   the   UK.   Cambridge: University of Cambridge. Model Pengembangan ................. (Menur-Sri) hal. 44 - 49                                                             48
Jurnal Bohari, A.M., Cheng, W.H., & Fuad,N. (2013).   An   Analysis   on   the Competitiveness   of   Halal   Food Industry   in   Malaysia:   An Approach   of   SWOT   and   ICT Strategy.   Malaysia   Journal   of Society and Space, 9 (1), 1-11 Bonne,   K.,   &   Verbeke,   W.   (2008). Religious values informing halal meat production and the control and   delivery   of   halal   credence quality. Agriculture and Human Values, 25, 35–47. Carboni,   M.,   Perelli,   C.,   &   Sistu,   G. (2014).  Is   Islamic   tourism   a viable   option   for   Tunisian tourism:   Insights   from   Djerba. Tourism Management Perspectives, 11, 1–9. Dahlan,   W.   (2013).  Multi-approach management for halal security in HACCP-compliant
food enterprises in Thailand. Middle-
East   Journal   of   Scientiﬁc Research, 13(4), 464–471. Henderson,   J.C.   (2010a).  Sharia- compliant   hotels.   Tourism   and Hospitality   Research,   10(3), 246–254.
Henderson,   J.C   (2016).   Halal   food,
certiﬁcation   and   halal   tourism: Insights   from   Malaysia   and Singapore. Tourism Management   Perspectives   19 (2016) 160–164 Hidayat, R. (2016). Menjadi Penonton di Industri   Halal.   Tirto.     Diakses dari http://tirto.id Marzuki, S., Hall, C.M., & Ballantine,
P.W.   (2012). Restaurant
managers' perspectives on  halal certiﬁcation.   Journal   of   Islamic
Marketing, 3(1), 47–58. Waharini,   Faqiatul   Mariya,   Anisa Hakim   Purwantini.   (2018). Model   Pengembangan   Industri Halal   Food   di   Indonesia. Muqtasid iainsalatiga Vol 9 (1) 2018.
Internet
Department   of   Islamic   Development
(2015a).   Food   and   beverage. http://www.halal.gov. my/v3/ index.php/en/guidelines/food- and-beverage?tmpl (Last retrieved  29.01. 2015).
Dinar  Standard   (2013).   Food   and beverage:   State   of   the   global Islamic   economy   report   2013. http://www.dinarstandard.com/f ood-beverage-sgie-report-203/ (Last  re- trieved 16.01.2015). https://islamtoday.id/news/20200207103 337-6511/ironi-negeri-muslim- terbesar-tapi-hanya-konsumen- produk-halal/ https://www.crescentrating.com/reports/ global-muslim-travel-index- 2019.html Pew Research (2011). Resources on the future   of   the   global   Muslim population.  http://  www.pew- forum.org/2011/02/28/resources -on-the-future-of-the-global- muslim- population (Last retrieved 17.01.2015).
World   Travel   and   Tourism   Council (2014).   Holidays   going   halal: The   wave   of   Muslim   tourists. http://www.wtc.org/global-
news/articles/2014/mar/holidays -going-halal- the-wave-of- muslim-tourists  (Last   retrieved 14.01.2014).