## SINKRONISASI MAQOSID AS SYARIAH DAN KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM KONSEP IDDAH

## Dwi Hidayatul Firdaus
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: elfirdausy2015@gmail.com

## Abstract
Gender is construction and social order about various differences between two sexes which  related  to  social  relationships  between  men  and  women,  or  a  characteristic which has been specified socially  and culture. To understand  concept  of  justice and gender  equaity  it  need  correct  understanding.  And  for  every  Muslim  ought  to understand  this  gender  concept  which  is  related  to  Islamic  law,  should  be  able  to synchronize  gender  concept  with  the  purpose  and  intention  of  Islamic  law  (al- Maqasid  al-Syar'iyyah)  in  the  form  of  the  benefit  to  human  being,  it  have  to comprehend widely  especially in the problem of iddah. The meaning of islamic law basically  will  realize  kindliness  of  real  life  to  human  being,  either  through individually  or  socially.  Beside  aims  to  form  good  person,  Islamic  law  also  aims  to uphold mashlahah and social justice.
Gender adalah   konstruksi    dan   tatanan   sosial    mengenai    berbagai  perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi  sosial antara perempuan  dan laki-laki,   atau   suatu   sifat   yang  telah  ditetapkan   secara   sosial maupun  budaya. Memang  untuk  memahami  konsep  keadilan  dan  kesetaraan  gender  diperlukan pemahaman  yang  benar.  Dan  bagi  setiap  muslim seharusnya  memahami  konsep gender  ini  yang  bersinggungan  dengan  hukum  Islam,  harus  bisa  mensinkronkan gender tersebut dengan maksud dan tujuan dari hukum Islam (maqasid as-Syar’iyyah) yang  berupa  kemashlahatan  bagi  manusia  ini  harus  dipahami  secara  luas  terkhusus masalah iddah. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup  yang  hakiki  bagi  manusia,  baik  secara  individual  maupun  social.  Di  samping bertujuan  untuk  membentuk  pribadi  yang  baik,  hukum  Islam  juga  bertujuan  untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social.
Keywords: konsep, kesetaraan gender, maqosid as-syariah, iddah

## Pendahuluan
Diskusi  dan  polemik  tentang  keadilan  dan  kesetaraan  ( gender  issues )  dalam  Hukum Islam tidak bisa kita lepaskan dari tuntunan Al Qur`an dan Hadist sebagai sumber pokok dari Hukum  Islam.  Hal  ini  perlu  dikaji  secara  komprehensif  agar  tidak  terjadi  misinterpretasi keadilan  dan  kesetaraan  antara  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kenyataan kehidupan   sehari-hari   menurut   Hukum   Islam.
Untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar  dalam  hukum  Islam  bagi  setiap  muslim.    Karena  aktivitas  hidup  sehari-hari  orang muslim  tidak  bisa  terlepas  dari  permasalahan    hukum  Islam,    baik    ketika    ia    beribadah kepada    Allah    atau    ketika    dia  melakukan  hubungan  sosial  antar  manusia  (muamalah)
termasuk relasi kesetaraan gender antara  laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Maksud  dan  tujuan  dari  hukum  Islam  (maqasid  as-Syar’iyyah)  yang  berupa kemashlahatan  bagi  manusia  ini  harus  dipahami  secara  luas.  Dalam  arti  hukum  Islam  pada dasarnya  hendak  mewujudkan  kebaikan  hidup  yang  hakiki  bagi  manusia,  baik  secara individual maupun sosial.
Di  samping  bertujuan  untuk  membentuk  pribadi  yang  baik,  hukum  Islam  juga bertujuan untuk  menegakkan kemashlahatan dan keadilan sosial.  Karena  apabila hal  tersebut dapat  direalisasikan  terhadap  permasalahan-permasalahan  kehidupan  yang  kompleks,  baik dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat,  politik,  perdagangan,  birokrasi,  maupun wilayah yang lain, niscaya keadilan social dan kemashlahatan umat akan terwujud.

## Perspektif Gender
Gender      adalah   konstruksi   dan   tatanan   sosial   mengenai   berbagai perbedaan antara  jenis  kelamin  yang  mengacu  kepada  relasi-relasi    sosial  antara  perempuan    dan    laki- laki,  atau  suatu  sifat  yang  telah  ditetapkan  secara  sosial maupun budaya (Elizabeth Eviota 1992).  Dari  istilah  tersebut  kemudian  munculah  paham  mengenai  pembagian  peran  antara laki-laki  dan  perempuan  secara  sosial  dan  budaya.  Peran  secara  gender,  yaitu    peran    yang didasarkan    pada    kodrat.    Dan  peran    secara  budaya  sangatlah  terbuka  untuk  dipertukarkan antara  laki-laki  dan  perempuan,  sementara  peran  kodrati  seperti  mengalami  haid,  hamil, melahirkan, dan  menyusui  pada  perempuan  adalah  peran  yang  tidak  dapat  dipertukarkan karena  sudah  demikian  sejak  diciptakannya.  Istilah  gender  mengacu  pada  makna  sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi,  ekonomi, adat,  agama,  dan sosial  budaya,  etnik,  waktu,  tempat,  dan kemajuan  iptek.  Perubahan sosial    yang  selama  ini bersifat   androsentris,    dapat  dilihat sebagai  ketimpangan struktural dalam  perspektif  gender  (Susanti,  2000).  Berdasar  pada  pemahaman  itulah  muncul  berbagai aksi perempuan di berbagai kegiatan yang tidak lagi dikuasai oleh laki-laki.
Ada  dua  kelompok  besar  dalam  diskursus  feminisme  melalui  konsep  kesetaraan gender, yang saling bertolak belakang. Pertama adalah sekelompok feminis yang menyatakan konsep  gender  adalah  konstruksi  sosial,  sehingga  perbedaan  jenis  kelamin  tidak  perlu mengakibatkan  perbedaan  peran  dan  perilaku  gener  dalam  tatanan  sosial.  Sedangkan kelompok  feminis  lain  yang  menganggap  perbedaan  jenis  kelamin  akan  selalu  berdampak terhadap  konstruksi  konsep  gender  dalam  kehidupan  sosial,  sehingga  akan  selalu  ada  jenis- jenis pekerjaan berstereotip gender.
Konsep  kesetaraan  gender  memang  merupakan  suatu  konsep  yang  sangat  rumit  dan kontroversial,  yang  sampai  saat  ini  belum  ada  konsensus  mengenai  apa  yang  disebut kesetaraan  antara  pria  dan  wanita,  ada  yang  mangatakan  bahwa  kesetaraan  ini  adalah persamaan antara hak dan kewajiban, tetapi masih belum tentu jelas juga, dan ada pula  yang mengartikanya  dengan  konsep  mitra  kesejajaran  antara  pria  da  wanita  dan  sering  juga diartikan  bahwa  wanita  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  pria  dalam    aktualisasi    diri, namun  harus  sesuai  dengan  kodratnya  masing- masing.
Kesetaraan  bukan  hanya  dengan  memberikan  perlakuan  sama  kepada  setiap  individu yang  mempunyai  aspirasi  dan  kebutuhan  berbeda,  melainkan  dengan  memberikan  perhatian sama  kepada  setiap  individu  agar  kebutuhannya  yang  spesifik,  dapat  terpenuhi,  konsep  ini dapat disebut “ kesetaraan konstektual ” artinya: kesetaraan adalah bukan kesamaan ( sameness )
yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada   kesetaraan   yang   adil sesuai   dengan   konteks   masing-masing individu.

## Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender
Berbagaimacam bentuk ketidakadilan gender bayak terjadi dalam berbagai bentuk dan bidang.  Menurut    Mansour    Faqih,    ada    lima    bentuk    yang    mengakibatkan  ketidakadilan gender yang ditimbulkan oleh perbedaan jenis kelamin antara lak-laki dan perempuan yaitu:
a.  Subordinasi atau penomorduaan dalam kehidupan politik. Bentuk ketidakadilan  ini antara    lain    berupa    penempatan    perempuan    hanya  pada  posisi  yang  kurang penting,  posisi  yang  tidak  punya  wewenang  untuk  mempengaruhi  proses pembentukan        keputusan        bahkan  keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi masa depannya seperti kebijakan  kependudukan  dan  reproduksi,  hak  kerja  dan lain-lain.
b.  Marginalisasi  atau  pemiskinan  perempuan  dalam  kehidupan  ekonomi.  Ada beberapa  perbedaan  jenis  dan  bentuk,  tempat  dan  waktu  serta  mekanisme  proses pemiskinan  perempuan karena adanya perbedaan  gender. Adakalanya berasal  dari kebijakan  pemerintah,  tafsir  agama,  keyakinan  tradisi,  kebiasaan,  bahkan  juga asumsi ilmu pengetahuan, tidak hanya ditempat kerja, proses ini juga biasa terjadi dalam rumah tangga.
c. Stereotype    atau    pelabelan    negative    dalam    kehidupan    budaya. Misalnya penandaan  pelabelan  negative  yang  berawal  dari  asumsi  bahwa  tugas  utama perempuan adalah melayani suami. Dari cara pandang seperti inilah mengakibatkan dinomorduakannya  pendidikan  perempuan.  Ada  satu  ungkapan  ” buat  apa  wanita sekolah  tinggi-tinggi,    nanti    juga    akan    kembali    kepekerjaan    rumah    yaitu mencuci dan memasak ” dan lain-lain.
d.  Kekerasan (violence) terhadap  jenis  kelamin  tertentu,  umumnya  perempuan,  yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan mulai dari kekerasan fisik (pemerkosaan, maupun pembunuhan) sampai pada kekerasaan yang lebih halus (pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan).
e.  Karena  peran  perempuan  adalah  mengelola  rumah  tangga,  maka  perempuan banyak  menanggung  beban  domestic  yang  lebih  banyak dan lama (double burden) .  Perempuan      bertugas      menjaga      dan  memelihara      kerapian      dan pemeliharaan      dalam      rumah      tangga.  Sosialisasi  peran  gender  tersebut menyebabkan  rasa  bersalah  bagi  perempuan  jika  tidak  melaksanakan.  Sedangkan bagi  kaum  laki-laki,  tidak  merasa  bukan  saja  tanggung  jawabnya,  bahkan  banyak tradisi  yang  melarangnya  untuk  berpartisipasi.  Wajar  jika  ada  yang  berpendapat bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tersebut sebagai hal  yang  “dianggap” adil  dan  tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Padahal  sebenarnya  hal  tersebut hanyalah konstruksi sosial seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan manusia.

## Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaksetaraan Gender
Adapun    faktor-faktor    yang    menyebabkan    ketidaksetaraan gender, diantaranya:
a.  Melalui  Sosialisasi,  Dengan    melalui    sosialisasi    yang  sudah  membudaya  dapat membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya,  perempuan  secara biologis  berbeda  degan  laki-laki,  perempuan  cenderung  pasif,  kurang  agresif, lemah  lembut  dan  emosional,  sementara  laki-laki  cenderung  aktif,  agresif,  dan
kuat, sehigga  orang  tua  memperlakukan  anak  laki-laki  dan  perempuan sangat berbeda.  Perempuan  lebih  mempunyai  larangan  lebih  banyak  daripada  laki-laki. Cara pandang dunia tentang hubungan laki-laki dan perempuan   dengan   proses yang panjang juga mempengaruhi bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan memandang  dan  menilai  dirinya.  Proses  sosialisasi  ini  berlangsung  sepanjang hidup dan pada tahap inilah terjadi koreksi dan penindasan.
b.    Melalui    Pembedaan    dan    Penindasan.    Menurut    Freud,    mengatakan  bahwa gender  dan  seksualitas  terbentuk  melalui  proses  simbolik  dan  psikis  yang berlangsung  dialam  bawah  sadar,  lewat  simbol-simbol  linguistik  dapat  diketahui bahwa    laki-laki    itu    kuat    sementara perempuan lemah. Lewat simbol-simbol perempuan  memahami  bahwa  dirinya  perempuan  bukan  laki-laki,  sehingga  harus menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma  gender  yang  terdapat  dalam  simbol- simbol  itu.  Agar  dapat  diterima  dalam  dunia  simbolik  manusia  harus  merepresi kecenderungan-kecenderungan  pemberontakan  didalam  dirinya.  Bila  tidak  maka akan dicemooh. Misalnya, adalah anggapan tidak wajar perempuan menampakkan kecenderungan  maskulin  sebaliknya  tidak  pantas  laki-laki  mencuci  piring  dan memasak di dapur.  Jadi ketidaksetaraan gender terbentuk bukan atas dasar kondisi biologis melainkan melalui proses pembedaan dan represi.
c.  Melalui Aparat Ideologis (Ideologikal Apparatus). Diantara aparat- aparat ideologis ini diantaranya adalah  adat dan tradisi, keluarga, pendidikan,  Negara (hukum dan perundang-undangan),  media  massa,  kapitalisme,  sains  dan  tafsir  agama    yang menempatkan    subjek  pada  posisi-posisi  tertentu,  sebagai  perempuan,  kelas menengah dan berbagai dalih yang ada padanya.

## Hakekat Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam
Hakekat  keadilan  dan  kesetaraan  gender  memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks yang  selama  ini  dipahami  oleh  masyarakat  tentang  peranan  dan  kedudukan  laki-  laki  dan perempuan  di  dalam  realitas  sosial  mereka.  Masyarakat  belum  memahami  bahwa  gender adalah  suatu  konstruksi/bangunan  budaya  tentang  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  sosial antara  laki-laki  dan  perempuan.  Disamping  itu,  penafsiran  ajaran  agama  yang      kurang menyeluruh      atau      cenderung      dipahami      menurut      teks/tulisan    kurang  memahami realitas/kenyataan,  cenderung  dipahami  secara  sepotong-sepotong  kurang menyeluruh.
Kesetaraan  gender  mempunyai  arti  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan untuk  memperoleh  kesempatan  serta  hak-hak  yang  sama  sebagai  manusia,  agar  mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti :  politik,  hukum, ekonomi, sosial budaya,  pendidikan  dan  lain  sebagainya..    Kesetaraan    gender    juga    meliputi  penghapusan diskriminasi  dan  ketidakadilan  struktural,  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan. Dengan  keadilan  gender  berarti  tidak  ada  pembakuan  peran,  beban  ganda,  dan  kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki- laki  menjadi  tanda  terwujudnya  kesetaran  dan  keadilan  gender,  dengan  demikian  mereka memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi  dan  kontrol  atas  pembangunan  serta  memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
Prof.  Dr.  Nasaruddin  Umar,  mengemukakan  ada  beberapa  ukuran  yang  dapat digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melihat  prinsip-prinsip  kesetaraan  gender  dalam  Al- Qur'an. Ukuran-ukuran tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba
Salah  satu  tujuan  penciptaan  manusia  adalah  untuk  menyembah  kepada  Tuhan (QS. Az-Dzariyat/51:56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara  laki-laki dan perempuan.  Keduanya  mempunyai potensi dan  peluang  yang  sama untuk  menjadi  hamba  ideal,  yaitu  dalam  Al-Qur'an  biasa  diistilahkan  sebagai  orang- orang  yang  bertaqwa,  dan  untuk  mencapai  derajat  bertaqwa  ini  tidak  dikenal  adanya perbedaan  jenis  kelamin,  suku  bangsa  atau  kelompok  etnis  tertentu.  Dalam  kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya (Q.S. al-Nahl/16:97).
2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi Maksud  dan  tujuan  penciptaan  manusia  di  muka  bumi,  selain  untuk  menjadi hamba  yang  tunduk  dan  patuh  serta  mengabdi  kepada  Allah  swt,  juga  untuk  menjadi khalifah  di  bumi  (QS.  Al-An'am/6:165).  Kata Khalifah tidak  menunjuk  kepada  salah satu  jenis  kelamin  atau  kelompok  etnis  tertentu.    Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai fungsi  yang  sama  sebagai  khalifah,  yang  akan  mempertanggungjawabkan  tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya  mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.
3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  mengemban  amanah  dan  menerima perjanjian primordial dengan Tuhan.  Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya (QS. Al-A’raf/7:172). Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar  mereka disaksikan oleh para  malaikat.   Tidak ada  seorangpun yang  mengatakan "tidak".   Dalam Islam,  tanggung  jawab  individual dan kemandirian  berlangsung  sejak  dini,  yaitu  sejak  dalam  kandungan.    Sejak  awal  sejarah manusia  dalam  Islam  tidak  dikenal  adanya  diskriminasi  jenis  kelamin.  Laki-laki  dan perempuan  sama-sama  menyatakan  ikrar   ketuhanan  yang   sama.   Rasa  percaya  diri seorang perempuan dalam Islam seharusnya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus  berupa  "dosa warisan" seperti yang  dikesankan di dalam tradisi  Yahudi-Kristen,  yang  memberikan  citra  negatif  begitu  seseorang  lahir  sebagai
perempuan.   Dalam tradisi ini,  perempuan selalu  dihubungkan dengan drama  kosmis,  di mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga. Al-Qur'an yang mempunyai  pandangan  positif  terhadap  manusia,  Al-Qur'an  menegaskan  bahwa  Allah memuliakan  seluruh  anak  cucu  Adam  (Q.S.  Al-Isra/17:70).  Dalam  Al-Qur'an,  tidak pernah  ditemukan  satupun  ayat  yang  menunjukan  keutamaan  seseorang  karena  faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.
4.   Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis Semua  ayat   yang   menceritakan  tentang  drama  kosmis,   yakni  cerita  tentang keadaan  Adam  dan  pasangannya  di  surga  sampai  keluar  ke  bumi,  selalu  menekankan kedua  belah pihak  secara  aktif  dengan menggunakan kata  ganti untuk  dua  orang  yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah/2:35); Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf/7:20); Sama- sama  memakan  buah  khuldi  dan  keduanya  menerima  akibat  jatuh  ke  bumi  (Q.S.  al- A'raf/7:22);  Sama-sama  memohon  ampun  dan  sama-sama  diampuni  Tuhan  (Q.S.  Al- A'raf/7:23);  Sama-sama  memohon  ampun  dan  sama-sama  diampuni  Tuhan  (Q.S.  Al- A'raf/7:23);  Setelah  di  bumi,  keduanya  mengembangkan  keturunan  dan  saling melengkapi  dan  saling  membutuhkan  (Q.S.  Al-Baqarah/2:187).  Adam  dan  Hawa disebutkan secara  bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis  tersebut.   Jadi,  tidak  dapat  dibenarkan  jika  ada  anggapan  yang  menyatakan
perempuan sebagai mahluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke bumi penderitaan 5.   Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi
Dalam  hal peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak  ada  perbedaan antara laki-laki dan  perempuan, sebagaimana ditegaskan secara  khusus  di dalam tiga  ayat  Al- Qur'an  (Q.S.  Ali  Imran/3:195,  Q.S.  An-Nisa/4:124 dan  Q.S.  Mu’min/40:40). Ayat-ayat ini  mengisyaratkan  konsep  kesetaraan  jender  yang  ideal  dan  memberikan  ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak  mesti  dimonopoli  oleh  salah  satu  jenis  kelamin  saja.    Laki-laki  dan  perempuan memperoleh kesempatan yang  sama  meraih prestasi optimal.   Namun,  dalam kenyataan di  masyarakat,  konsep  ideal  ini  masih  membutuhkan  tahapan  dan  sosialisasi,  karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat.
Dengan  melihat    paparan  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  Nasaruddin  Umar tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  di  dalam  Al-Qur’an,  sebetulnya  sudah  menyebutkan  adanya keadilan  dan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam  Islam.  Namun  di      dalam kenyataan   sehari-hari   keadilan   dan   kesetaraan   gender   seperti    yang diamanahkan  di dalam  Al-Qur’an  tersebut  bias  dikatakan  masih  jauh  dari  harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam.

## Konsep Maqosid as-Syariah
Allah  SWT  menurunkan  syariat  (aturan  hukum)  tiada  lain  untuk  mengambil kemaslahatan  dan  menghindari  kemudaratan  ( jalbul  mashalih  wa  dar’u  al-mafasid ).  Aturan- aturan hukum  yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan  pertimbangan  hukum terhadap  apa  yang  telah  digali  dari  al-Qur’an  atau Sunnah  berdasarkan  situasi  dan  kondisi yang  mengitari  objek  hukum.  Apabila  hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan  hukum  itu  membawa  kemudharatan,  maka mujtahid itu  harus  mencarikan hukum   lain   yang   lebih   sesuai,   sehingga   kemudaratan bisa     dihilangkan     dan  kemaslahatan    dapat    tercapai.    Teori   inilah  yang  dikenal  dengan sebutan nazariyyah i’tibar al-ma’al.
Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu  menurut  al-Syatibi  terbagi  kepada  tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat , kebutuhan hajiyat , dan kebutuhan tahsiniyat . Tingkatan pertama ,  kebutuhan dharuriyat ialah  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada  atau  disebut  dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Menurut  al-Syatibi  ada  lima  hal  yang  termasuk  dalam  kategori  ini,  yaitu  memelihara agama ,  memelihara jiwa ,  memelihara akal ,  memelihara kehormatan dan keturunan ,  serta memelihara harta . Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.  Setiap  ayat hukum  bila  diteliti  akan  ditemukan  alasan  pembentukannya  yang  tidak  lain  adalah  untuk memelihara lima pokok diatas.
Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder , di mana jika tidak  terwujudkan  tidak  sampai  mengancam  keselamatannya,  namun  akan  mengalami kesulitan.  Syariat  Islam  menghilangkan  segala  kesulitan  itu.  Adanya  hukum rukhshah (keringanan)    seperti    dijelaskan    Abd    al-Wahhab    Khallaf,    adalah    sebagai  contoh  dari kepedulian  Syariat  Islam  terhadap  kebutuhan  ini.  Contoh  jenis maqasid ini  dalam  bidang
ekonomi  Islam  misalnya mencakup  kebolehan melaksanakan akad mudharabhah,  muzara’ah, musaqat dan bai’  salam ,  serta  berbagai  aktivitas  ekonomi  lainnya  yang  bertujuan  untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
Tingkatan ketiga ,  kebutuhan tahsiniyat ialah  tingkat  kebutuhan  yang  apabila  tidak terpenuhi  tidak  mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  pokok  di  atas  dan  tidak  pula menimbulkan  kesulitan.  Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan  pelengkap,  hal-  hal  yang merupakan  kepatutan  menurut  adat  istiadat  yang  sesuai  dengan  tuntutan  moral  dan  akhlak. Contoh  jenis al-maqasid ini  adalah  antara  lain  mencakup  kesopanan  dalam  bertutur  dan bertindak  serta  pengembangan  kualitas  produksi  dan  hasil  pekerjaan.  Jenis  kemaslahatan  ini lebih  memberikan  perhatian  pada  masalah  estetika  dan  etika,  masuk  dalam  katagori  ini misalnya  ajaran  tentang  kebersihan,  berhias,  shadaqah  dan  bantuan  kemanusiaan. Kemaslahatan  ini  juga  penting  dalam  rangka  menyempurnakan  kemaslahatan  primer  dan skunder.

## Iddah antara Maqosid as-Syariah, Hukum Islam dan Kesetaraan Gender
Iddah  adalah  bahasa  arab  yang  berasal  dari  akar  kata adda-ya’uddu-‘idatan dan jamaknya  adalah ‘idad yang  secara  arti  kata  (etimologi)  berarti  :  “menghitung”  atau “hitungan”.  Kata  ini  digunakan  untuk  maksud  iddah  karena  dalam  bahasa  itu  si  perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.
Ulama  fiqih  menyatakan  bahwa  'iddah  adalah  tenggang  waktu  tertentu  yang  harus dihitung  oleh  seorang  perempuan  semenjak  ia  berpisah  (bercerai)  dengan  suaminya,  baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut  perempuan tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.  (Zakaria al-Anshariy: Fath  al-Wahhab). Ketentuan  'iddah ini didasarkan pada Alquran surat  Baqarah ayat 228  yang artinya:
“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh  mereka  Menyembunyikan  apa  yang  diciptakan  Allah  dalam  rahimnya,  jika mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami-suaminya  berhak merujukinya  dalam  masa  menanti  itu,  jika  mereka  (para  suami)  menghendaki  ishlah. dan  Para  wanita  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara yang  ma'ruf.  akan  tetapi  Para  suami,  mempunyai  satu  tingkatan  kelebihan  daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
surat Baqarah ayat 234:
“orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meninggalkan  isteri-isteri (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan  dirinya  (ber'iddah)  empat  bulan  sepuluh hari.  kemudian  apabila  telah  habis  'iddahnya,  Maka  tiada  dosa  bagimu  (para  wali) membiarkan  mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang  patut.  Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
surat at-Thalaq ayat 4:
“dan perempuan-perempuan yang tidak haid  lagi  (monopause) di  antara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah  tiga  bulan;  dan  begitu  (pula)  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid.  dan perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  iddah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka
melahirkan  kandungannya.  dan  barang  -siapa  yang  bertakwa  kepada  Allah,  niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”
Akan tetapi di dalam Alquran tidak dijelaskan  sebab atau illat hukum yang mendasari ketentuan  iddah.    Ulama  memberikan  argument  bahwa  iddah  disyari'atkan  misalnya  untuk mengetahui  apakah  dalam  rahim  perempuan  ada  benih  atau  tidak.  Kelompok  Syafi'iyyah menyatakan bahwa iddah memiliki tiga fungsi  yaitu barâ`ah al-rahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian  diri  kepada  Tuhan),  dan  bela  sungkawa  atas  kematian  suami  ( tafajju' ). (Al-Syarbiniy: Mughniy al-Muhtaj, Juz III).
Untuk  itu,  dari  segi  hikmah  adanya  iddah  adalah pertama ,  agar  tidak  ada  keraguan tentang kesucian rahim bekas istri, sehingga tidak ada keraguan tentang anak yang dikandung oleh  bekas  istri  apabila  ia  telah  kawin  dengan  laki-laki  lain. Kedua, apabila  perceraian  itu adalah  perceraian  yang  bekas  suami  masih  berhak  rujuk  kepada  bekas  istrinya,  maka  masa iddah  itu  adalah  masa  berfikir  bagi  bekas  suami  apakah  ia  akan  kembali  menggauli  bekas istrinya atau mereka tidak akan bergaul kembali sebagai suami istri. Ketiga, apabila perceraian itu  karena  salah  seorang  suami  istri  meninggal  dunia  maka  masa  iddah  itu  adalah  untuk menjaga agar jangan timbul rasa tidak senang dari keluarga suami yang meninggal karena baru saja suaminya wafat, ia telah kawin lagi dengan laki-laki lain.
Di zaman sekarang ini, yang menjadi perdebatan dan fokus pembahasan dari artikel ini adalah perihal keadaan kewajiban dan hak wanita dalam masa iddah jika ditinggal mati suami. Secara aturan iddah wanita yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari. Ini pendapat jumhur ulama’, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 234 yang telah disebutkan  di  atas.  Kewajiban  yang  dimaksud  adalah  dilarangnya  seorang  wanita  yang ditinggal mati suami untuk keluar rumah.
Untuk saat ini, dengan banyaknya wanita yang berkarir dan mempunyai pekerjaan tetap maka  perlu  penjelasan  hukum  yang  komprehensif  terkait  masalah  ini.  As-Sya’rawi  dalam memberikan persyaratan dibolehkannya wanita berkarier diantaranya:
1. Mendapat  izin  dari  walinya,  yaitu  ayah  atau  suaminya  untuk  sebuah  pekerjaan  yang halal  seperti  menjadi  pendidik  para  siswi,  atau  menjadi  perawat  khusus  bagi  pasien wanita
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku tabaruj dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah. Larangan keluar rumah bagi wanita karir ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya  suami,  Akan  tetapi  jika  masalah  yang  dihadapi  adalah  ketidak  mampuan  dan tidak  adanya  sisa  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  suami,  maka  akan  mendesak  bagi  seorang perempuan  untuk  mempertahankan  kehidupannya  dan  anak-anaknya.  Dan  jika  ini  dikaitkan dengan  kaidah  ususl  fiqih  bahwa  : menghindari  kerusakan  besar  lebih  baik  daripada mendahulukan  kebaikan  yang  sedikit .  Maka  keluar  rumah  untuk  bekerja  dan  berkarir  itu diperbolehkan dengan memperhatikan dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas.
Intinya,  ketentuan  hukum  Iddah  jika  dikaitkan  dengan  wanita  karier  bisa  berlaku dengan  beberapa  alasan  yang  sangat  mendesak  ( hifzdu  al  nafs  dan  hifdzu  an  nasl ).    Alasan diharuskannya  melakukan  Iddah  tidak  hanya  alasan  hukum  akan  tetapi  semua  hal  di  atas menggambarkan  bahwa  hukum  Islam  tidak  kaku,  jadi  sifatnya  elastis  dan  fleksibel  sebagai sebuah  kepatuhan  seorang  perempuan  akan  hukum  Allah  SWT  dan  kebaikan  bagi  dirinya sendiri, sesuai dalam kaidah di sebutkan.
“Hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman tempat dan keadaan”.
Jika  kita  analisa  dari  kaidah  fiqh  di  atas  yang  merupakan  pijakan  awal  dalam menentukan  istinbat  hukum  (penetapan  hukum  Islam),  sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  dan pertentangan  antara  tujuan  konsep  kesetaraan  gender  dengan maqosid  syariah yang diaplikasikan dalam bentuk ijtihad hukum. Karena sudah seharusnya dalam mencetuskan suatu hukum islam ( istinbat hukum ) harus mempertimbangkan dari segi tujuan dari hukum itu sendiri ( maqasid syariah ).
Dalam kasus iddah wanita yang ditinggal mati suami, secara normatif fiqh klasik yang memberikan porsi dilarangnya wanita untuk keluar rumah, dengan berkembangnya zaman dan waktu  dan  tempat,  maka  proses  kritis  ( ijtihad )  dalam  hukum  Islam  perlu  dilakukan pembaharuan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan awal dari syariat Islam  yang sudah termaktub dalam Al-Qur’an dan Al Hadist. Sedangkan hasil ijtihad ( fiqh ) itu masih berpeluang untuk dilakukan koreksi sesuai dengan illat dan keadaan yang dialami pada masa sekarang.
Zaman  dahulu  yang  perempuan  tabu  untuk  beraktifitas  ( muamalah )  diranah  publik, sekarang  sudah  berbalik  180  derajat  baik  laki-laki  atau  wanita  punya  kans  yang  sama  dalam beraktifitas  dan  karir  diranah  publik.  Dan  inilah  spirit  kesetaraan  gender  yang  ingin mewujudkan  bahwa  laki-laki  maupun  perempuan  itu  sama  dihadapan  Allah  SWT  dan  yang membedakan  adalah  taqwa.  Taqwa  di  sini  mengandung  arti  melaksanakan  perintah  dan menjauhi  larangan.  Gender  tidak  boleh  diartikan  mentah-mentah  harus  semua  sama  dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, melainkan pengakuan yang sama di hadapan Tuhan harus  dibarengi  dengan  mengikuti  aturan-aturan  (hukum)  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah SWT. Jika aturan itu bersifat qot’i maka harus dilaksanakan. Dan jika ketentuan atau hukum itu ada pada ranah fiqh, maka masih boleh kita otak atik sesuai dengan illat yang mendasari suatu kasus tertentu dengan harus memperhatikan dari maqosid syariahnya.

## Penutup
Dari  uraian  masalah  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  poin  dan  perlu  disadari bersama,  terkait  dengan  ‘iddah.  Pertama,  maksud  dan  tujuan  ‘iddah  tidak  hanya  bertujuan untuk  mengetahui  tidak  hamilnya  sorang  wanita,  akan  tetapi  ada  tujuan  lain  yang  tidak  bias gender,  yaitu  tujuan  rekonsiliasi  dan  berkabung,  yang  semua  pihak  saling  melaksanakan dengan sadar. Kedua, konsep kesetaraan gender dan maqosid syariah sebagai ruh dalam istinbat hukum  Islam  saling terkait satu  dengan  yang lain dalam memberikan spirit penentuan hukum Islam dalam masalah tertentu yang rentan akan bias gender. Seperti masalah wanita karir yang ditinggal  mati  suami.  Ketiga,  mengingat  fiqh  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama  atas  nash dalam  menyikapi  fenomena  masalah  yang  ada,  tentunya  sangat  terbuka  peluang  untuk melakukan rekonstruksi pemikiran fiqh dalam rangka membangun dan menginisiasi fiqh yang berkeadilan  gender,  sebagaimana  asas  Islam,  yakni  asas  keadilan  dan  kemaslahatan  bagi manusia.
Hukum  yang  tidak  boleh  diotak  atik  dan  berubah  adalah  hukum  yang  ada  pada  al- Qur’an dan al-Sunnah seperti keharusan poligami, hak pewarisan lelaki  dan wanita  yang dua berbanding  satu,  dan  hak  kesaksian    dan  lain-lain.  Jika  hukum  itu  tidak  berasaskan  dari  dalil qot’i  semisal  khitan  perempuan  dan  diyat  wanita,  maka  di  dalam  menetapkan  suatu  hukum Islam boleh berubah dan harus dikaji dan diteliti dan secara holistic dan komprehensif.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fikih .  Terj.  Faiz  el  Muttaqien  Jakarta:  Pustaka Amani, 2003.
Asafri    Jaya    Bakri. Konsep    Maqasid    syariah    Menurut    al-Syatibi Jakarta:    PT.    Raja Grafindo Persada, 1996.
Asmuni, Penalaran  Induktif  Syatibi  dan  Perumusan  al-Maqosid  Menuju  Ijtihad yangDinamis , dikutip dari www.yusdani.com
Fathi  al-Daraini, al-Fiqh  al-Islami  al-Muqaran  ma’a  al-Madzahib, (Damsyik:  T.P.,)
Khaled  Abou  El  Fadl,  2003, Speaking  in  God’s  Name ,  yang  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia “Atas  nama  Tuhan” ,  oleh  R.  Cecep  Lukman  Yasin,  Serambi  Ilmu  Semesta, Jakarta
Khaled  Abou  El  Fadl,  2005, The  Great  Theft  :  Wrestling  Islam  from  the  Extremis, yang diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia “Selamatkan  Islam  dari  Muslim  Puritan” , oleh Helmi Mustofa, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta;
Prof.    Dr.    Nazarudin  Umar    “Prinsip-Prinsip  Keadilan  Gender  dalam  Al-  Qur’an”, yang  dimuat  dalam  file:///C:/Users/HP  Pavilion/Downloads/download  keadilan  dan kesetaraan gender/prinsip-prinsip kesetaraan gender.htm, diunduh dari internet tanggal 18 November 2010