Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI
1 Irmon, 2 Iyah Faniyah 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: erlispadang@gmail.com 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
The government's effort to tackle the problem of narcotics abuse is to enact Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In its development to protect addicts and victims of narcotics abuse, it no longer boils down to  imprisonment  sanctions, but  empties into  rehabilitation as  stipulated  in  SEMA  Number  4  of  2010  and  SEMA  Number  11  of  2011.  As  for rehabilitation, every addict and victim of narcotics abuse must an assessment process was carried  out  by  the  Integrated  Assessment  Team.  The  Assessment  Process  is  the  initial process  where  narcotics  addicts  and  victims  of  narcotics  abuse  report  to  the  Police  and Obligatory  Report  Receiving  Agencies  (IPWL),  as  Satresnarkoba  Polres  Mentawai  did which conducted four assessments during 2015 to 2017
Kata Kunci : Asesmen, Pecandu, Narkotika

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang  ditimbulkan  dapat  mengancam  keberadaan  generasi  muda  yang  kita  harapkan  kelak akan  menjadi  pewaris  dan  penerus  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan  datang. Penyalahgunaan  Narkotika  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan.  Tetapi  kejahatan  disini adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dikatakan  pecandu  dalam  hal  tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-Undang, karena  sudah  diatur  tentang  peraturan  tentang  tidak  bolehnya  mengonsumsi  Narkotika
secara ilegal. 1
Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan  narkotika,  maka  segala  macam  bentuk  penyalahgunaan  barang  haram tersebutpun diatur dalam undang-undang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan  gambaran  keseriusan  negara  untuk  mempertahankan  kriminalisasi  terhadap pengguna  Narkotika.  Selain  itu,  pembentukan  undang-undang  tersebut  merupakan perwujudan  konsistensi  sikap  proaktif  Indonesia  mendukung  gerakan  dunia  internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. 2
Pasal  127  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menjelaskan bahwa: “dalam hal penyalahgunaan yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Artinya disini,  putusan  rehabilitasi  harus  dijatuhkan  juga  kepada  penyalahguna  yang  tertangkap tangan  dan  terjerat  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Berkaitan dengan aturan untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana  sangatlah  diperlukan.  Hukum  pidana  sebagai  salah  satu  bagian  dari  hukum  pada umumnya  memang  tidak  menunjukkan  adanya  perbedaan  dengan  hukum-hukum  lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar  norma-  norma  yang  ada  di  dalam  hukum  ditaati  oleh  masyarakat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  semua  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu keserasian,  ketertiban,  kepastian  hukum  dan  lain  sebagainya  dalam  pergaulan  hidup bermasyarakat. 3
Hukum  pidana  adalah  suatu  aturan  yang  terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi keharusan-keharusan  dan  larangan-larangan  yang  telah  dikaitkan  dengan  suatu  sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus  yang dijatuhkan kepada si pelaku  agar  mendapatkan  efek  jera  dari  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan. 4 Sehingga  bisa
1 Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013, hlm. 5.
2 A.  R  Surjono  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 13.
3 Muhammad  Mustafa, Kriminologi:  Kajian  Sosiologi  Terhadap  Kriminalitas,  Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum, FISIP Universitas Indonesua Press, Jakarta, 2007, hlm. 17.
4 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.2
dikatakan,  hukum  pidana  adalah  suatu  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  si  pelaku  agar mendapatkan efek jera.
Jika  dikaitkan  dengan  Tindak  Pidana  Narkotika,  pidana  disini,  khususnya  pidana penjara,  dapat  dijatuhkan  kepada  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  jika  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  tersebut tertangkap  tangan  sedang  mengkonsumsi  Narkotika  secara  ilegal,  sehingga  dikatakan melawan  hukum  yang  mengatur.  Tetapi  tetap,  ketika  proses  pidana  penjara  sedang berlangsung,  rehabilitasi  juga  diterapkan,  selain  agar  mendapatkan  efek  jera  dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan  penyuluhan  dan  pendidikan  tentang  bahaya  Narkotika  itu  sendiri,  dengan menjalani  kewajibannya  untuk  rehabilitasi,  sehingga  Pecandu  Narkotika  dan  Korban penyalahgunaan  Narkotika  tersebut  mengerti  tentang  bahaya  Narkotika  dan  tidak mengulangi perbuatannya lagi. 5
Menurut  Peraturan  Bersama  Ketua  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  IndonesiaTahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan bahwa: “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai  oleh dorongan untuk  menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran  yang  meningkat  agar  menghasilkan  efek  yang  sama  dan  apabila  penggunaannya dikurangi  dan/atau  dihentikan  secara  tiba-tiba,  menimbulkan  gejala  fisik  dan  psikis  yang khas,  maka  dari  itu  biasanya  tolak  ukur  bagi  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Ketergantungannya terhadap Narkotika bisa dites melalui proses Asesmen”.
Proses  Asesmen  merupakan  proses  tahap  awal  dimana  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  melapor  kepada  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri  untuk  menentukan  lamanya
5 H. Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 13.
masa  rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang memohon  untuk  direhabilitasi.  Dari  hasil  asesmen  itu  jugalah  yang  digunakan  sebagai bahan  pertimbangan  Tim  Asesmen  Terpadu  dalam  mengambil  keputusan  terhadap permohonan. 6
Putusan  yang  dijatuhkan  kepada  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  untuk  direhabilitasi  medis  maupun  direhabilitasi  sosial  yang  terbukti  bersalah hanya  dapat  dijatuhkan  oleh  Pengadilan,  yaitu  oleh  hakim. 7 Lain  halnya  dengan  dengan yang menjadi voluntair atau yang dengan sukarela mau untuk direhabilitasi.
Berdasarkan  data  Badan  Narkotika  Nasional  (BNNP)  Provinsi  Sumatera  Barat menyatakan masalah penyalahgunaan bahaya narkoba dewasa ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sangat memprihatinkan. Hal itu bisa dilhat dari mulai pecandu, pengguna bahkan  korban  penyalahgunaan  narkoba  telah  masuk  ke  semua  lapisan  masyarakat khususnya di lingkungan pelajar. Salah satu yang baru terjadi adalah 4 (empat) orang siswa SMA 2 Sipora Kabupaten Mentawai terbukti positif memakai narkoba dan 1 (satu) orang penggedar di kalangan pelajar itu sendiri setelah di tes urine. Sementara di Kantor Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai Mentawai, juga terindikasi 1  (satu)  orang  pegawainya  memakai  narkoba.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  sudah  sangat darurat bahya penyalahgunaan narkoba di daerah ini. 8
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakahpelaksanaan  asesmen  terhadap  pecandu  narkotika  oleh  Satuan  Reserse NarkobaKepolisian Resor Kepulauan Mentawai?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika olehSatuan Reserse NarkobaKepolisian Resor Kepulauan Mentawai?
6 Yusuf  Apandi, Katakan  Tindak  Pidana  Narkoba, Simbiosa  Rekatama  Mebia,  Bandung,  2010, hlm.12.
7 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2011  tentang Penempatan  Korban  Penyalahgunaan  NarkotikaDi  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dan  Rehabilitasi Sosial.
8 BNNP  Sumbar, BNNP  Sumbar  Temukan  4  Siswa  SMA  2  Sipora  Utara  Mentawai  Memakai Narkoba, lihat  dalam:  http://padangtime.com/read-3990-bnnp-sumbar-temukan-4-siswa-sma-2sipora-utara-- mentawai-pemakai--narkoba.html,diakses pada tanggal 7 April 2018.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  asesmen  terhadap  pecandu narkotikadan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  asesmenoleh  Satuan Reserse  Narkoba  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai.Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 9 Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Pelaksanaan  Asesmen  Terhadap  Pecandu  Narkotika  Oleh  Satuan  Reserse Narkoba (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai
Sejak  diberlakukan  Peraturan  Bersama  di  atas,  proses  penyidikan  narkotika  di kepolisian  terhadap  pecandu  yang  melaporkan  diri  akan  direkomendasikan  untuk mendatangi  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  untuk  dilakukan  asesmen  untuk menentukan  taraf  kecanduannya  sebagai  penentu  waktu  rehabilitasinya.164  Hal  ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkotika. Terhadap  kasus  tersebut,  kepolisian  terlebih  dahulu  akan  menyerahkan  tersangka kepada  tim  asesmen  terpadu  untuk  dapat  ditentukan  taraf  kecanduannya  dan  untuk menentukan  seseorang  tersebut  memang  layak  untuk  mendapatkan  tindakan rehabilitasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  (3)  Peraturan  Kepala  Badan Narkotika  Nasional  No.  11  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka Dan/Atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  Dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Ke Dalam  Lembaga  Rehabiliasi,  berbunyi:  “Asesmen  sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika oleh SatresnarkobaKepolisian Resor (Polres)  Kepulauan  Mentawai  diperoleh  penjelasan  sebagai  berikut:  Seorang  yang
9 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23
dilakukan  penangkapan  terhadap  dirinya  atas  tindak  pidana  narkotika  jika  penyidik memohonkan  asesmen  maka  mekanisme  pelaksanaan  asesmen  oleh  tim  asesmen terpadu Polres Kepulauan Mentawai, dengan mekanisme sebagai berikut: 10
1. Tim  asesmen  terpadu  melaksanakan  asesmen  atas  permohonan  tertulis  dari penyidik.  Penyidik  mengajukan  permohonan  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu: 11
a. Asesmen  dan  analisis  medis,  psikososial,  serta  merekomendasi  rencana  terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan  oleh  minimal  2  (dua)  orang  anggota  tim  medis.  Asesemen  yang dimaksud pada tahapan ini meliputi: 12
1) Wawancara,  tentang  riwayat  kesehatan,  riwayat  penggunaan  Narkotika, riwayat  pengobatan  dan  perawatan,  riwayat  psikiatris,  serta  riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
2) Observasi atas perilaku Tersangka; dan
3) Pemeriksaan fisik dan psikis.
b. Hasil  pemeriksaan  tim  dokter  di  atas  dituangkan  dalam  bentuk  hasil  asesmen tim  dokter  untuk  kepentingan  peradilan  dan  ditandatangani  oleh  tim  dokter yang  melakukan  asesmen.  Hasil  asesmen  tim  dokter  menjadi  bahan rekomendasi  tim  asesmen  terpadu  yang  berisi  tingkat  ketergantungan penyalahgunaan narkotika, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.
c. Analisis  terhadap  seseorang  yang  ditangkap  dan/atau  tertangkap  tangan  dalam kaitan  peredaran  gelap  narkotika  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Asesmen dilakukan  oleh  minimal  2  (dua)  orang  anggota  tim  hukum.  Asesemen  yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:
10 Wawancara denganInspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba(Kasatnarkoba)Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat.
11 Wawancara denganInspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba  (Kasatnarkoba)Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat.
12 Wawancara denganInspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba  (Kasatnarkoba)  Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat.
1) Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri- ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
2) Analisis data intelijen terkait, jika ada;
3) Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
4) Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
5) Telaahan  penerapan  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2010  tentang  Penempatan  Penyalah  Guna  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial  dan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk  kepentingan peradilan dan ditandatangani  oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi  tim  asesmen  terpadu  berupa  status  tersangka  dan/atau  terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.
2. Petugas  sekretariat  tim  asesmen  menyampaikan  surat  pemberitahuan  pelaksanaan asesmen  kepada  pimpinan  langsung  di  instansi  masing-masing  sesuai  dengan pengajuan  asesmen.  Dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  tim  asesmen  terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.
3. Tim  asesmen  terpadu  melakukan  asesmen  maksimal  2x24  (dua  kali  dua  puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
4. Hasil  asesmen  dari  masing-masing  tim  asesmen  dibahas  pada  pertemuan pembahasan  kasus  (case  conference)  pada  hari  keemat  untuk  ditetapkan  sebagai rekomendasi  tim  asesmen  terpadu.  Rekomendasi  tim  asesmen  terpadu  berisi keterangan  mengenai  peran  tersangka  dan/atau  terdakwa  dalam  tindak  pidana, tingkat ketergantuangan penyalahgunaan narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu  ditandatangani  oleh  ketua  tim  asesmen  terpadu.  Demi  kepentingan  proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.
5. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut: 13
a. Memimpin pembahasan kasus (case conference), yaitu membahas hasil asesmen tim  dokter  dan  tim  hukum  yang  selanjutnya  akan  menjadi  rekomendasi  tim asesmen terpadu; dan
b. Menandatangani hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.
6. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kemeterian Kesehatan dan/atau disekretarat tim asesmen  terpadu.  Apabila  dalam  hal  kondisi  mendesak  pemeriksaan  dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
7. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan  apabila  dalam  hal  kondisi  mendesak  pemeriksaan  dapat  dilakukan  dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
8. Guna  memperoleh  data  yang  akurat  dan  mengoptimalkan  hasil  asesmen  maka proses  asesmen  perlu  dilakukan  dalam  ruangan  yang  dapat  menjaga  privasi  dan tidak  dihadiri  oleh  pihak  ketiga  baik  keluarga,  profesuional  lain  kecuali  kasus- kasus tertentu, dan
9. Tim  asesmen  terpadu  melaksanakan  tugasnya  dan  memberikan  rekomendasi  hasil asesmen  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  hari  kepada  penyidik  untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.
Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik BNN dalam  menentukan  seorang  tersangka  pecandu  narkotika  direhabilitasi  di  lembaga rehabilitasi  atau  ia  direhabilitasi  di  rutan  karena  posisinya  yang  tidak  hanya  sebagai pecandu  narkotika  namun  juga  pengedar,  kurir,  atau  bandar.  Evaluasi  terhadap  masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang  perlu  dapat  dilakukan  kurang  dari  1  (satu)  tahun.  Evaluasi  dilakukan  oleh tim  evaluasi  yang  terdiri  dari  perwakilan  Badan  Narkotika  Nasional,  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Sosial,  Kejaksaan  RI,  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk tingkat  pusat  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi/Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk
13 Wawancara denganInspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba  (Kasatnarkoba)  Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat.
tingkat daerah. 14
Ketua  tim  asesmen  terpadu  membuat  laporan  setiap  1  (satu)  bula  sekali. Laporan  disampaikan  kepada  Deputi  Bidang  Rehabilitasi  c.q  Drektorat  Penguatan Lembaga  Rehabilitasi  Instansi  Pemerintah  dengan  tembusan  masing-masing  instasi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan  menggunakan  formulir  pencatatan  dan  pelaporan  menggunakan  ormat  yang telah  ditetapkan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional.  elaksanaan  monitoring  pada  kasus- kasus  yang sudah masuk ke dalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan  hasil  persidangan  serta  putusan  hakim  kepada  ketua  tim  asesmen terpadu.
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika  Oleh  Satuan  Reserse  Narkoba  (Satresnarkoba)  Kepolisian  Resor Kepulauan Mentawai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  asesmen  terhadap  pecandu  narkotikaoleh Satres  narkoba  Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawai  diperoleh  penjelasan  sebagai berikut: 15
1. Kurangnya kesadaran orang tua dan pecandu narkotika untuk melaporkan kepada kepolisian dan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
2. Masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  bahwa  rehabilitasi  bagi pengguna narkotika ini semua biayanya ditanggung oleh pemerintah/gratis.
3. Adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika.
4. Ketentuan  hukum  yang  mengatur  asesmen  terpadu  kurang  mempunyai  kekuatan hukum.
5. Kurangnya  anggaran/sumber  dana  dalam  pelaksanaan  asesmen  terpadu  yang dimiliki penyidik.
14 Wwancara  denganInspektur  Satu  Polisi  (Iptu).  Yahya  Novi  Sutrian,  S.H.,  Kepala  Satuan  Reserse Narkoba(Kasatnarkoba)Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat.
15 Wawancara denganInspektur Satu Polisi (Iptu). Yahya Novi Sutrian, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba(Kasatnarkoba)Kepolisian  Resor  (Polres)  Kepulauan  Mentawai  pada  tanggal  10  Oktober  2018  di Tua Pejat

## PENUTUP
Pelaksanaan  asesmen  terhadap  pecandu  narkotika  oleh  Satuan  Reserse  Narkoba Kepolisian  Resor  Kepulauan  Mentawaidilakukan  dengan  mekanisme:  (1)  penyidik mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Tim  Asesmen  Terpadusetelah penangkapan,  dengan  tembusan  kepada  Kepala  BNN  setempat  sesuai  dengan  tempat kejadian perkara, (2)Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan permohonan tertulis dari penyidik, (3) , Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen dalam waktu 2x24 jam,  (4)hasil  asesmen  dari  tim  dokter  dan  tim  hukum  disimpulkan paling lama hari ketiga,  (5)  hasil  Asesmen  dari  masing-masing  tim  asesmen  dibahas  pada  pertemuan pembahasan  kasus  ( case  conference )  pada  hari  keempat  untuk  ditetapkan  sebagai rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu,  (6)  rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu  tentang kelayakan tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika,  rekomendasi  kelanjutan  proses  hukumnya  dan  tempat  serta  lama  waktu rehabilitasi,  (7)  rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu  ditanda  tangani  oleh  ketua  tim asesmen terpadu.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  asesmen  terhadap  pecandu narkotika oleh Satuan Reserse  Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai  yaitu:  (1) kurangnya  kesadaran  orang  tua  dan  pecandu  narkotika  untuk  melaporkan  kepada kepolisian  dan  Instansi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL),  (2)  ketidaktahuan  masyarakat tentang  adanya  asesmen  dan  rehabilitasi,  (3)adanya  perbedaan  pandangan  diantara  aparat penegak  hukum,  (4)ketentuan  asesmen  terpadu  kurang  mempunyai  kekuatan  hukum,  (5) kurangnya  anggaran atau  sumber dana dalam pelaksanaan asesmen terpadu  yang dimiliki penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  R  Surjono  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014
A.W.  Widjaja, Masalah  Kenakalan  Remaja  Dan  Penyalahgunaan  Narkotika ,  Armico, Bandung, 1985
Elrick Christovel  Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.
Badan  Narkotika  Naional, Petunjuk  Teknis  Rehabilitasi  Non  Komunitas  Teraputik Komponen Masyarakat, Badan Narkotika Naional, Jakarta, 2012
Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) , Gaya Baru, Jakarta, 2003
Direktorat  Bina  Kesehatan  Jiwa  Kementrian  Kesehatan, Modul  Asesmen  Dan  Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza , Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan, Jakarta, 2013
Husein  H.  Alatas, Penanggulangan  Korban  Narkoba:  Meningkatkan  Peran  Keluarga danLingkungan , Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
Rido  Triawan  dan  Supriyadi  Widodo  Eddyono, Membongkar  Kebijakan  Narkotika , Mandar Maju, Bandung, 2015
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, 1998
Siswanto  Sunarso, Penegakan  Hukum  Dalam  Kajian  Sosiologis, Rajawali  Press,  Jakarta, 2004
Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika Di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
Supramono G, Hukum Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi , Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
Yusuf  Apandi, Katakan  Tindak  Pidana  Narkoba, Simbiosa  Rekatama  Mebia,  Bandung, 2010
Elrick Crhistovel Sanger, Penegakkan Hukum Terhadap Peresaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda  , Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.
Muhammad  Mustofa,, Kriminologi  :  Kajian  Sosiologi  Terhadap  Kriminalitas,  Perilaku Menyimpang  dan  Pelanggar  Hukum, FISIP  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta, 2007.
P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, ,  Citra  Aditya  Bakti,  Jakarta, 2011.
H.  Siswanto, Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Narkotika  , Rineka  Cipta,  Jakarta, 2011
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Republik  Indonesia  No.3  Tahun  2011  tentang Penempatan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
BNNP Sumbar, BNNP Sumbar temukan 4 Siswa SMA 2 Sipora Utara Mentawai Memakai Narkoba .
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.