## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ANALISIS IMPLIKASI PUNGUTAN SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PROSES PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA

## ANALYSIS OF THE IMPLICATION OF THE TOURISM SECTOR LEVIES AS LOCAL REVENUE IN THE PROCESS OF TOURISM DEVELOPMENT IN NORTH TORAJA REGENCY
Stefanie Gabriella Alexander Putri Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : stefanie_gabriella@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

## Abstrak
Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan termasuk kemampuan daerah untuk mengolah dan memanfaatkan potensi setiap daerah  yang dimiliki seperti kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi Daerah. Salah satu sumbernya  adalah  sektor  pariwisata.  Pariwisata  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  proses pembangunan  daerah.  Tidak  terkecuali  di  Kabupaten  Toraja  Utara.  Sebagai  daerah  pariwisata, pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  sektor  pariwisata telah  memberikan  sumbangsi  terbesar  bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian, bukan berarti permasalahan di  bidang  pariwisata  terselesaikan  dengan  baik.  Pemerataan  pembangunan  pariwisata  belum terlaksana dengan baik bahkan sampai saat ini fasilitas dan  pelayanan masih sangat terbatas.
Kata Kunci : Pajak, Retribusi, Pembangunan, Pariwisata, Toraja Utara

## Abstract
Regional  autonomy  is  the  authority  and  ability  to  govern  local  and  regional  development, including the ability to process and utilize the potential of each region's potential as the authority to collect taxes and levies Regions. One source is the tourism sector. Tourism has a major role in the  process  of  regional  development.  Not  least  in  North  Toraja  regency.  As  the  area  of  tourism, taxes  and  levies,  the  tourism  sector  has  the  largest  sumbangsi  for  Local  Revenue  North  Toraja regency.  Nevertheless,  it  does  not  mean  the  problems  in  the  field  of  tourism  resolved  properly. Equitable development of tourism has not done well even today facilities and services are still very limited.
Keywords : Taxes, levies, Development, North Toraja
copyrights©2017Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Praktik  Sejak  awal  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi, adanya pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah (daerah) tertentu, adanya rakyat  yang hidup teratur, serta adaya tujuan  yang ingin dicapai merupakan syarat minimum  yang  harus  dimiliki  oleh  tiap-tiap  negara  sebagai  suatu  organisasi.  Para  pendiri  negara telah  menjatuhkan  pilihannya  pada  prinsip  perencanaan  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  tujuannya  tertuang  dalam  Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :
“ Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut,  para  pejabat  di  daerah  –  daerah  membantu mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  kesejahteraan  sosial  melalui  pembangunan daerah  karena  daerah  Indonesia  terbagi  dalam  daerah  yang  bersifat  otonom  atau  bersifat  daerah administrasi,  sebagaimana  tertera  pada  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  secara  yuridis  formal tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  negara,  dengan  adanya  asas  desentralisasi,  setiap  daerah otonom  diberikan  kebebasan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  sendiri. Pemberian  otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  dan  kemampuan  daerah  untuk  menjalankan pemerintahan  dan  pembangunan  termasuk  kemampuan  daerah  untuk  mengolah  dan  memanfaatkan potensi  setiap  daerah  yang  dimiliki  seperti  kewenangan  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi sebagaimana  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Dengan  adanya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu  cerminan  dari keikutsertaan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan  Daerah.  Besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  ditentukan  oleh  kreativitas  dan keuletan  kerja  dari  perangkat  Pemerintah  Daerah  itu  sendiri.  Untuk  itu  Pemerintah  Daerah dituntut  agar  bersifat  proaktif  dalam  meningkatkan  penerimaan  Daerah  dan  menggali  potensi- potensi  yang  ada  di  Daerah  baik  berasal dari  potensi alam  yang  dimiliki  maupaun  yang  lainnya agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Upaya  pengembangan  potensi  Daerah  menjadi  suatu  hal  yang  menarik  diperbincangkan bahkan diupayakan oleh berbagai pihak untuk didayagunakan semaksimal mungkin. Segala sektor diupayakan untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap  suksesnya  roda  pemerintahan.  Salah  satunya  adalah  sektor  pariwisata. Pariwisata memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan daerah. Jika ditinjau dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan peningkatan devisa dan menjadi sumber pendapatan pajak dan  retribusi.  Dari  segi  kerja  sama  antar  negara,  pariwisata  akan  mempererat  hubungan persahabatan antar negara, dan dari segi kebudayaan, dengan adanya pariwisata maka kebudayaan daerah  dapat  diperkenalkan  kepada  para  wisatawan  secara  khusus  dan  memperkenalkan  budaya indonesia. 1
Kabupaten  Toraja  Utara  yang  terletak  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  ada di  Indonesia. Kabupaten Toraja Utara telah lama menjadi salah satu daerah tujuan wisata (DTW) favorit yang sering dikunjungi oleh wisatawan.
Sebagai  daerah  pariwisata,  pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  sektor  pariwisata  telah memberikan sumbangsi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dimungkinkan  karena  adanya  dukungan  potensi  sumber  daya  alam  dan  keunikan  budaya  yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten ini.
Adanya  Peningkatan  kunjungan  wisatawan  setiap  tahunnya  tentu  membawa  pengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata khususnya penerimaan dari Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga,  dan  Retribusi Rumah Potong Hewan.
Pungutan sektor pariwisata ini telah memberikan sumbangsi yang cukup besar besar terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Akan  tetapi  dengan  adanya  peningkatan  kunjungan  wisatawan  setiap tahunnya,  bukan  berarti  permasalahan  di  bidang  pariwisata  dapat  terselesaikan.  Pemerataan pembangunan  pariwisata  belum  terlaksana  dengan  baik  bahkan  sampai  saat  ini  fasilitas  dan pelayanan masih sangat terbatas, padahal wisatawan tentu mengharapkan adanya pelayanan ekstra yang  memberikan  kepuasan  dalam  tuntutan  atraksi  wisatanya.  Permintaan  atraksi  wisata  harus dipenuhi  dengan  tindakan-  tindakan  yang  menarik  seperti  objek  –  objek  wisata,  pertunjukan kesenian, hiburan, upacara adat yang diadakan oleh masyarakat setempat, dan cindera mata.
Disamping  itu  permintaan  dibidang  jasa  yang  berupa  kegiatan-kegiatan  dan  fasilitas  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  wisatawan  selama  berada  dalam  perjalanan  seperti  fasilitas  hotel,
1 Argyo Demartoto, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat , Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2009, hal. 13-14
restoran,  pramuwisata,  kebutuhan  sarana  transportasi,  dan  lain  sebagainya.  Hal-hal  inilah  yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Toraja  Utara  agar Daerah Toraja Utara benar- benar  memiliki  daya  tarik  yang  unik  untuk  dikunjungi  oleh  wisatawan  dan  membawa  dampak ekonomis  untuk  pembangunan  pariwisata  yang  secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah,  meningkatkan  devisa  pada  khususnya  serta  pendapatan  adat  dan masyarakat pada umumnya Keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata tentu akan membawa dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah.
Peningkatan  penerimaan  pendapatan  daerah  dari  sektor  pajak  dan  retribusi  akan  terus terwujud  dan  penyelenggaraan  pembangunan  daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  di  segala  bidang dapat terlaksana dengan baik.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pandangan  kriminologi  terhadap  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti pijat ?
2. Faktor  –  Faktor  apakah  yang  mendorong  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti  pijat  di kota merauke ?
3. Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  praktek  prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Merauke  dengan  lokasi  penelitian  adalah  di  Panti  asuhan, Pengadilan  negeri  Merauke  dan  Pengadilan  Agama  Merauke.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  dua  jenis  data  adalah  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.
Data Sekunder adalah  data  yang diperoleh melalui  bahan-bahan  laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini.  Suatu  karya  ilmiah  membutuhkan  sarana  untuk menentukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat.  Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data  yang berupa Studi  Kepustakaan  atau Penelitian Pustaka.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  pengumpulan  data  dengan  cara  berinteraksi  dengan objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.
Wawancara  (interview),  yaitu  suatu  cara  untuk  memperoleh  data,  dengan  mengadakan  tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.
Dokumentasi,  yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari  suatu  obyek  yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.
Observasi,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  terhadap  suatu  gejala  yang  nampak  di  lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal  ini  adalah  suatu  analisis  yang  mengkaji  secara mendalam  data  yang  ada  kemudian  digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu  dipadukan  dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Analisis  implikasi  pungutan  sektor  pariwisata  sebagai  pendapatan  asli  daerah  terhadap proses pembangunan pariwisata Kabupaten Toraja Utara
Proses  Kabupaten  Toraja  Utara  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Indonesia.  Ibukotanya  adalah  Rantepao.  Kabupaten  ini  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.
Kabupaten  Toraja  Utara  memiliki  luas  wilayah  1.169,95  km²  yang  terbagi  dalam  151 Desa/Kelurahan  dan  21  Kecamatan.  Kondisi  topografi  wilayah  Kabupaten  Toraja  Utara  secara umum  merupakan  daerah  ketinggian  dan  merupakan  daerah  kabupaten/kota  yang  kondisi topografinya  paling  tinggi  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kabupaten  Toraja  Utara memiliki  potensi  pariwisata  yang  begitu  beragam  baik  dari  segi  produk-produk  wisata  maupun pasar wisatawan. Toraja Utara terkenal  dengal budaya  yang unik  dan  khas  serta panorama alam baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Objek – objek wisata sejarah dan budaya
yang  menarik  ini  tersebar  di  sekitar  pemandangan  alam  yang  spektakuler,  rumah  –  rumah tradisional atau tongkonan, situs kuburan batu, dan rangkaian batu megalitik.
Keadaan  sosial  budaya  Kabupaten  Toraja  Utara  tidak  dapat  terlepas  dari  kondisi  masyarakat. Kebudayaan  masyarakat  Kabupaten  Toraja  Utara  ini  sangat  unik  dilihat  dari  upacara  adat masyarakatnya. Upacara  yang paling penting dalam kebudayaan  di  toraja, khususnya Toraja Utara adalah  upacara  adat  kematian  yang  dikenal  dengan  istilah Rambu  solo’ Upacara  ini  dilaksanakan apabila salah satu anggota keluarga dari Suku Toraja meninggal dunia. Masyarakat percaya bahwa orang  mati  itu  sedang  menuju  Puya  (peristirahatan  terakhir).  Oleh  karena  itu,  seluruh  sanak saudaranya serta kerabat dekat wajib untuk melaksanakan upacara adat ini dan mengiringi kepergian orang  mati  tersebut  dengan  pemotongan  hewan  kurban.  Selain  itu  masyarakat  Toraja  Utara  juga mempunyai upacara- upacara ucapan syukur yang dikenal dengan istilah Rambu Tuka’ .
Rambu Tuka’ adalah kata dalam Bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang naik atau arahnya  ke  atas,  artinya  asap  persembahan  itu  naik  ke  langit  sebelum  matahari  mencapai  zenit. Rambu  Tuka’  sering  juga  disebut aluk  rampe  matallo atau  ritus-ritus  disebelah  timur  yang  berarti persembahan – persembahan tersebut dialamatkan kepada dewa dan para leluhur yang telah menjadi dewa dan diyakini mendiami langit sebelah timur laut. 2 Rambu Tuka’ merupakan upacara adat yang lebih menekankan pada ucapan syukur. Di upacara ini tidak akan ditemukan kesedihan atau ratapan tangis
.Sepanjang tahun, upacara rambu solo’ dan rambu tuka’ mempertontonkan kehidupan budaya Toraja  yang  unik.  Disamping  itu  kehidupan  pedesaan  sehari  –  hari  dan  pasar  traditional  juga memiliki daya tarik tersendiri.
Keunikan – keunikan inilah yang menjadikan Toraja Utara sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia dan menjadi sumber pendapatan devisa negara yang secara langsung juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Sebagai  salah  satu  sumber  penyumbang  pendapatan  rutin  terhadap  Pendapatan  asli  daerah, pungutan sektor pariwisata memiliki peran terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri. Pungutan sektor  pariwisata  menjalankan  fungsinya  sebagai budgeter yakni  fungsi  pajak  yang  diperuntukkan sebagai  alat  penghimpun  dana  penerimaan  untuk  pembiayaan  kegiatan  pemerintah,  baik  bersifat rutin maupun pembangunan. Penerimaan pungutan sektor pariwisata yang telah di kumpulkan setiap tahunnya  dialokasikan  kembali  untuk  pembangunan  daerah  secara  umum  termasuk  pembangunan
2 Wikipedia,  Rambu  Tuka’  ,  https  :  //  id.m.wikipedia.org/wiki/Rambu_Tuka%27,  diakses  pada  tanggal  10 Desember 2015, Pukul 16.15 WIB
pariwisata.  Pada  dasarnya  pembangunan  pariwisata  merupakan  suatu  proses  perubahan  untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana-prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW) dan aspek-aspek lainnya.
Seluruh  hasil  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  sektor  pariwisata  yakni  yang  bersumber dari  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  dan  Pajak  Hiburan  setiap  bulannya  masuk  ke  kas  daerah  yang kemudian  nantinya  dialokasikan  untuk  pembangungan  daerah  setelah  digabungkan  dengan pendapatan asli daerah lainnya; dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;  serta lain – lain pendapatan  yang sah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan  dari  propinsi  atau  pemerintah  daerah  lainnya,  dana  tambahan  penghasilan  bagi  guru PNSD, dana tunjangan bagi profesi guru PNSD, penerimaan pelayanan kesehatan untuk jamkesmas dan  askes,  serta  dana  kapitalisasi  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  pada  fasilitas  kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berasal  dari  Retribusi  Rumah  Potong  Hewan dimanfaatkan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  Daerah, Kecamatan,  Kelurahan  /  lembang  dengan  pembagian  44%  untuk  daerah, 5%  untuk  kecamatan, 40%  untuk  lembang/kelurahan,  9%  untuk  biaya  pengawasan  pada  upacara  adat,  dan  2%  untuk insentif pengelola.
Pemanfaatan  pungutan  Retribusi  Rumah  Potong  hewan  ini  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Republik  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanan Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  diatur  dalam  Pasal  97  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.  Selanjutnya  dalam  Pasal  161  Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga menyatakan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing –  masing  jenis  retribusi  diutamakan  untuk  menandai  kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
Selanjutnya  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  alokasi  pemanfaatan  penerimaan Retribusi  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Berdasar  pada  pasal  16  ayat  (2)  Peraturan  Bupati Toraja  Utara  Nomor  64  Tahun  2012,  maka  dapat  prosentasi  yang  diberikan  terhadap  daerah adalah  sebesar  44%  dan  56%  dialokasikan  terhadap  pembangunan  pariwisata.  Jumlah  alokasi
anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi rumah potong hewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  1 Alokasi  Anggaran  Penerimaan  RPH  Tahun  2011  –  2014  (DPPKAD  Kabupaten Toraja Utara, 2015)
Tahun Penerimaan RPH Oleh DPPKAD Alokasi Anggaran RPH Terhadap Pembangunan Pariwisata 2011 21.000.000 11.760.000 2012 2.691.335.500 1.506.147.880 2013 3.695.175.000 2.069.298.000 2014 3.781.850.000 2.117.836.000
Dari  data  tabel  diatas,  maka  pengalokasian  56%  pungutan  retribusi  rumah  potong  hewan terhadap pembangunan pariwisata sebesar Rp. 11.760.000,- pada tahun 2011, Rp. 1.506.147.880,- pada tahun 2012, Rp. 2.069.298.000,- pada tahun 2013, dan Rp. 2.117.836.000,- pada tahun 2014.
Berbeda dengan Retribusi Rumah potong hewan, Pendapatan dari pungutan Retribusi Tempat Rekreasi  dan Olahraga, pemerintah daerah  harus mengalokasikan pungutan  berkisar 50%  -  60% dari  hasil  Retribusi  kepada  pemilik  /pengelola  tempat  rekreasi  sebagai  dana  untuk  membiayai pengembangan dan pemeliharaan sarana objek wisata, kebersihan lingkungan, biaya peningkatan keamanan,  kebersihan  lingkungan  serta  pelestarian  budaya  dan  pembangunan  lainnya  yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Pengalokasian  ini  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Toraja  Utara Nomor  56  Tahun  2012  yang  kemudian  dituangkan  dalam  MOU  antara  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dengan pemilik/pengelolah objek wisata.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  Pengelolah  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka realisasi implementasi pungutan sektor pariwisata terhadap pembangunan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2 Realisasi Implementasi Pungutan pariwisata terhadap pembangunan pariwisata tahun 2011-2015 (DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2016)
Realisasi Tahun Sektor Pariwisata APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prosentase 2011 845.092.580 3.166.065.671 26,69% 2012 3.882.112.971 6.825.032.969 56,88%
2013 5.110.176.480 5.046.774.735 101.2% 2014 5.525.866.823 7.071.538.898 78,14%
Kelancaran  pembangunan  pariwisata  di  Kabupaten  Toraja  Utara  sangat  dipengaruhi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Melihat secara keseluruhan, secara hukum sistem bagi hasil pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah  terhadap  total  APBD  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Toraja  Utara,  maka sumbangsi sektor  pariwisata terhadap  APBD cukup signifikan.  Pada tahun  2011,  sektor pariwisata memberi kontribusi sebesar 26,69% yakni sebesar Rp.845.092.580,-. Tahun 2012 sektor pariwisata mengalami  peningkatan  menyumbang  56,88%  yakni  sebesar  Rp.  3.882.112.971,  kemudian  pada tahun  2013  menyumbang  sebesar  101,2%  yakni  sebesar  5.110.176.480,-  dan  pada  tahun  2014 memberikan sumbangan sebesar 78,14%.
Adanya  sumbangan  yang  rutin  dari  sektor  pariwisata  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap APBD  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Toraja Utara, maka secara fungsi, pungutan sektor  pariwisata  telah  memenuhi  fungsinya  sebagai  budgeter  yakni  fungsi  pajak  yang diperuntukkan  menghimpun  dana  penerimaan  untuk  pembiayaan  kegiatan  pemerintah  baik bersifat rutin maupun pembangunan. yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  Daerah,  Kecamatan, Kelurahan/lembang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Republik  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang mewajibkan untuk mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota  kepada  desa  paling  sedikit
10%  dari  penerimaan  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota.  Di  dalam  Peraturan Bupati  Toraja  Utara  Nomor  64  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemungutan  Retribusi  Rumah Potong  Hewan  telah  ditetapkan  pemanfaatan  Retribusi  Rumah  Potong  Hewan  dialokasikan sebesar  44%  (empat  puluh  empat  perseratus)  untuk  daerah  dan  56%  (lima  puluh enam  persen) untuk  pengembangan  pariwisata.  Sedangkan  untuk  penerimaan  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan Olahraga,  pemerintah  daerah  harus  mengalokasikan  sebesar  50%  -  60%  dari  hasil  retribusi kepada  pemilik  /  pengelola  tempat  rekreasi  sebagai  dana  untuk membiayai  pengembangan  dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  objek  wisata.  Pemenuhan  ketentuan  Pasal  97  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  telah  diterapkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam  sistem  pemungutan  pajak  dan  retribusi daerahnya.
Tabel 3 . Rancangan Strategi Pembangunan Pariwisata  Kabupaten  Toraja  Utara Tahun 2011 – Tahun 2016
Rancangan Rencana Pembangunan Fisik Jangka Menengah
a. Pembangunan Konstruksi
b. Pembangunan  villa  situs  budaya  makam Puang Sanggalangi
c. Pengembangan   objek   wisata   unggulan arung jeram kec. Denpina
d. Pembangunan jaringan sistem informasi pemasaran pariwisata
e. Pembuatan   tangga   seribu   Bakkan   Ulu Buntu Napo Kec. Denpina
f. Pembuatan posko wisatawan
g. Penataan objek wisata marante
h. Pembuatan   gapura   objek   wisata   ke’te’ kesu’,   Londa,  Kalimbuang  Bori’, Pallawa’, Singki’, dan Barana’
i. Pelestarian   dan   aktualisasi   adat   budaya daerah Kec. Tikala
Rancangan Rencana Pembangunan Non-Fisik Jangka Menengah
a. Peningkatan   keterampilan  SDM   Pelaku industri  Pariwisata dan SDM PNS
b. Pengembangan MICE
c. Pengembangan Atraksi Wisata
d. Pengamanan Objek Wisata
e. Pelestarian Kesenian
f. Peningkatan    promosi    wisata    melalui media elektronik
g. Sosialisasi sadar wisata secara berkala
h. Pembinaan sanggar seni budaya
i. Pembinaan  event  dan  pelaksanaan  event budaya
j. Pembuatan Gymik/Souvenir

## B. Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam  meningkatkan  PAD  khususnya  di sektor pariwisata untuk menunjang proses pembangunan wilayah
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tetang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Keuangan Daerah,  maka  setiap  Pemerintah  Kabupaten/kota  dituntut  untuk  mengembangkan  dan mengoptimalkan  potensi  daerah  yang  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah.  Sektor  pariwisata merupakan sektor  yang secara rutin memberikan sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan penerimaan di sektor
pariwisata.  Berkembang  tidaknya  pembangunan  sektor  pariwisata  tidak  hanya  terletak  pada  peran pemerintah saja, tetapi juga dibutuhkan partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat.
Pada prinsipnya,  pembangunan menurut Katz, merupakan suatu proses perubahan  pokok pada masyarakat dari suatu keadaan nasional tertentu menuju keadaan nasional yang dinilai lebih Bernilai. 3 Pengertian  yang  agak  mirip  dikemukakan  oleh  Philip  Roup  yang  mengartikan pembangunan  sebagai  suatu  proses  perubahan  dengan  tanda-tanda  dari  suatu  keadaan  nasional tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju suatu ke suatu keadaan nasional tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. 4
Jika  pemahaman  pengertian  pembangunan  seperti  ini  di  aplikasikan  pada  sektor  pariwisata, maka  pembangunan  kepariwisataan  merupakan  suatu  proses  perubahan-perubahan  pokok  yang dilakukan  oleh  manusia  secara  terencana  pada  suatu  kondisi  kepariwisataan  tertentu  yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. 5
Untuk  mewujudkan  pembangunan  pariwisata  yang  lebih  baik  atau  lebih  diinginkan, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang berperan penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Dalam kaitan ini, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan  pengawasan  yang  optimal  merupakan  kunci  untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan.
Pembangunan  Pariwisata  Kabupaten  Toraja  Utara  memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam memulihkan ekonomi daerah sebagai dampak multi dimensi yang pada saat ini menunjukkan adanya perbaikan  menuju  pada  pariwisata  yang  lebih  baik.  Selain  itu  pembangunan  pariwisata  diharapkan akan  meningkatkan  sumber  penghasilan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut  F.B.  Sorring  selaku Bupati  Toraja  Utara  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  khususnya sektor  pariwisata,  Pemerintah  Toraja  Utara  mengupayakan  3  langkah  yang  dinilai  efektif  untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam proses pengembangan pariwisata
Kabupaten Toraja Utara yakni: 6
1. Menetapkan  regulasi  yang  mendukung  retribusi  di  bidang  pariwisata  seperti  penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
3 Katz dalam Bambang Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2013, hal. 129.
4 Philip Roup dalam Bambang Sunarno, Ibid.
5 Ibid
6 Hasil    Wawancara    dengan    narasumber,    F.B. Sorring  selaku  Bupati  Kabupaten Toraja Utara, Pada   Tanggal   9 November  2015,  Pukul  10.00 WITA di Kantor Bupati Kabupaten Toraja Utara.
Parkir  di  Tepi  Jalan  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Izin Gangguan. retribusi parkir.
2. Membuka aksesibilitas ke daerah tujuan objek wisata khususnya akses jalan.
3. Membangun kesadaran masyarakat tentang dunia pariwisata agar masyarakat bisa menerima dan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  wisatawan  yang  berkunjung.  Tiga  langkah yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja merupakan langkah yang efektif untuk  pengembangan  pariwisata  dalam  proses  peningkatan  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi  sumber  –  sumber  daerah  salah  satunya  dengan  dibentuknya  berbagai  macam peraturan  daerah  tentang  pajak  dan  retribusi  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  sistem perpajakan  daerah  dan  juga  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dibentuknya peraturan  daerah  yang  menunjang  pariwisata  seperti  retribusi  parkir,  akan  menjadi  dasar hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak  dan  menghindarkan  dari tindakan pelanggaran yang merugikan wisatawan seperti adanya pungutan liar.
Upaya yang kedua yaitu membuka aksesibilitas pariwisata ke daerah tujuan wisata khususnya akses  jalan  juga  merupakan  suatu  upaya  yang  penting  dalam  pembangunan  pariwisata. Aksesibilitas merupakan cara untuk menyediakan sarana transportasi publik bagi wisatawan yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah yang satu dan wilayah yang lain.
Pada dasarnya aktivitas kepariwisataan sangat bergantung pada transportasi dan komunikasi. Jika suatu objek wisata tidak di dukung aksesibilitas yang memadai, maka objek wisata tersebut akan sangat susah untuk menjadi bagian  dari industri  pariwisata dan akan berpengaruh terhadap keinginan wisatawan untuk berkunjung ke objek – objek wisata tersebut.
Berkaitan dengan upaya ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yaitu  Membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  dunia  pariwisata  agar  masyarakat  bisa  menerima dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung merupakan langkah yang tepat bagi pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat atau sering disebut community based tourism dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan  antara kepentingan  berbagai stakeholders pembangun  pariwisata termasuk  pemerintah, swasta dan masyarakat.
Secara  ideal  prinsip  pembangunan community  based  tourism menekankan  pembangunan  “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara
aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dalam  pengembangan community  based  tourism dapat berperan  sebagai  perencana,  investor,  pelaksana,  pengelola,  pemantau  maupun  sebagai  evaluator. Namun meskipun pembangunan lebih menekankan pada komponen masyarakat, Namun keterlibatan unsur pemerintah dan swasta sangat diperlukan. 7
Agar  pembangunan  pariwisata  yang  berbasis  masyarakat  dapat  terlaksana  dengan  baik, diperlukan  dukungan  masyarakat  setempat  atau  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  daerah  tujuan wisata  untuk  tetap  memelihara  sumber  daya  alam  dan  budaya  yang  menjadi  daya  tarik  wisata, tetap  mempertahankan  adat  istiadat,  upacara  tradisional,  kepercayaan,  serta  segala  sesuatu  yang memiliki  keunikan  tersendiri  dari  daerah  tujuan  wisata  tersebut.  Oleh  karena  itu  masyarakat setempat  harus  disadarkan  akan  potensi  yang  dimiliki  sehingga  mereka  mempunyai sense  of belonging terhadap sumber daya alam dan budaya sebagai aset pembangunan pariwisata.
Adapun keberhasilan pengembangan pariwisata ini dinilai dari 3 unsur yaitu: 8
1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2. Pengeluaran wisatawan mancanegara per wisatawan, per hari dan per kunjungan.
3. Lama tinggal mancanegara.
Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara lebih diarahkan untuk: 9
a. Meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi;
b. Mengembangkan produk-produk wisata;
c. Meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata;
d. Mengembangkan budaya adat secara konstruktif sehingga dapat menumbuhkan pariwisata yang produktif;
e. Meningkatkan upaya untuk mempercepat sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona;
f. Mengembangkan  industri-industri  budaya,  termasuk  didalamnya  adalah  upaya  revitalisasi modal sosial dan modal budaya untuk keperluan pengembangan usaha perekonomian;
g. Mengembangkan  dan  memperkuat  jati  diri  bangsa,  pengelolaan  keragaman  budaya,  yang berbasis kearifan lokal.
7 Argyo  Demartoto,  Rara  Sugiarti,  Trisni  Utami, Widiyanto,  R.  Kunto  Adi, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2009,  hal. 20
8 Renstra    Dinas    Kebudayaan    dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 2011-2016, hal. 25.
9 Ibid
Agar  dalam  penyusunan  strategi  dalam  suatu  perencanaan  pembangunan  memperoleh  arah dan  tujuan  yang  jelas,  maka  ada  beberapa  prinsip  yang  perlu  diperhatikan  oleh  perencana pariwisata ( tourism planer ) yaitu: 10
1. Allocative ,  dalam  proses  penyusunan  rencana  harus  lebih  menekankan  sinkronisasi  dan koordinasi  dalam  rangka  upaya  untuk  mencari  solusi  dan  kompromi  dari  berbagai perbedaan  dan  konflik  kepentingan  yang  muncul,  baik  sejak tahap  penyusunan  rencana sampai dengan tahap pelaksanaannya.
2. Innovative ,  suatu  perencanaan  pembangunan  kepariwisataan  sasaran  akhirnya  adalah untuk  mencapai  misi  terwujudnya  kondisi  kepariwisataan  yang  lebih  bernilai,  oleh karena itu didalam pelaksanaannya harus mampu membawa ke arah yang lebih baik.
3. Single  dan  multiobjectives ,  perencanaan  pembangunan  kepariwisataan  pada  prinsipnya bersifat  fleksibel  dalam arti dapat dimaksudkan untuk menghasilkan satu atau beberapa sasaran  pembangunan  sekaligus,  sehingga  dalam  penyusunan  suatu  pembangunan kepariwisataan  dapat  mengarah  pada  suatu  bentuk  proyek  tunggal  ( single  project ) ataupun berbentuk proyek jamak ( multy projects ).
4. Indicative, perencanaan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan program indikasi  yang  akan  memberikan  petunjuk  tentang  arah  kebijakan  dan  program  secara umum  atau  secara  garis  besar.  mendasarkan  pada  program  indikasi  tersebut  dapat dilakukan  penjabaran  dalam  kegiatan  program  aksi  atau  perencanaan  mikro  yang  lebih rinci (action proggrammes ).
5. Imperative, yaitu  rencana  pembangunan  kepariwisataan  yang  disusun  harus implementable dalam arti harus diikuti oleh para pemangku kepentingan  yang ada, baik dari masyarakat, sector public maupun pihak industri yang terkait.
Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  dan  Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, mengamanatkan setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJP),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  dan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  sebagai  rencana  kerja  tahunan.  Atas  dasar  tersebut,  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menyusun
10 Ibid
Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
Renstra  SKPD  ini  memuat  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi,  dan  program  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi SKPD  yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 yang merupakan pejabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara.
Sehubungan  dengan  strategi  dan  kebijakan  rencana  pembangunan  pariwisata  diatas,  Slamet Darmanto  selaku  selaku  Sekretaris  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Toraja  Utara, menyatakan bahwa  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  senantiasa  menetapkan  perencanaan  yang matang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Hal  ini  dilakukan  agar  pengelolaan  sektor  pariwisata  bisa  berjalan  lancar.  Selain  menyusun tahapan  perencanaan  yang  ingin  dicapai,  pihak  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  juga menentukan target pajak dan retribusi di Kabupaten  Toraja  Utara,  diperkuat  dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun.
Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Dinas  kebudayaan dan  Pariwisata telah melakukan upaya secara  yuridis  dengan  melakukan  penandatanganan  surat  perjanjian  pokok-pokok  kesepakatan bersama  ( memorandum  of  understanding )  dengan  pemilik/pengelolah  objek-objek  wisata  di Kabupaten Toraja utara. Terbukti dengan adanya 15 tempat objek wisata dari Pemerintah Daerah.
Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya untuk memperbanyak pembuatan objek- objek  wisata  baru  seperti  rencana  pembuatan water  boom yang  telah  dituangkan  dalam  perjanjian kerjasama  dengan  pihak One  Asia, membuka  jalur tracking untuk  para  kaum  pencinta  alam, mengoptimalkan  kembali  wisata  air  yang  selama  ini  tidak  efektif,  serta  memberikan  bantuan kepada desa-desa adat untuk destinasi kunjungan wisata. 11
Selain  hal  tersebut  diatas,  sesuai  amanat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  yang  mewajibkan  pembangunan  pariwisata  dilakukan berdasarkan  rencana  induk  kepariwisataan  yang  terdiri  atas  rencana  induk  pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi, dan rencana induk pembangunan  kepariwisataan  kabupaten  /  kota,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dalam mengelolah  kepariwisataan  di  Kabupaten  Toraja  Utara  berusaha  mendayagunakan  potensi  dan objek  daya  tarik  wisata  dan  didukung  dengan  pembangunan  kepariwisataan  yang  terpadu  dan
11 Hasil wawancara dengan narasumber, Slamet Darmanto selaku sekretaris Dinas Kebudayaan dan   Pariwisara   ,   Pada tanggal    4    November  2015,  Pukul  10.05  WITA  di  Kantor  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Toraja Utara
berkelanjutan  Program  –  program  tersebut  diatas  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  selama lima  tahun  demi  terwujudnya  pariwisata  daerah  yang  mendorong  cinta  tanah  air,  terwujudnya daerah  wisata  budaya  dengan  kreatifitas  pengelolaah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  meningkatkan  pemerataan  dan  keseimbangan  pengembangan  destinasi  pariwisata sesuai  dengan  potensi  wilayah masing – masing serta meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian  dan  pendapatan  asli  daerah.  Dengan  demikian  komitmen  dan  konsistensi pembangunan  pariwisata  di  Kabupaten  Toraja  Utara  yang  secara  berkelanjutan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah dititikberatkan pada strategi pengembangan  destinasi  pariwisata,  pengembangan  pemasaran,  pengembangan  aksesibilitas, pengembangan  sumber  daya  manusia,  pengembangan  industri  pariwisata,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Memaksimalkan  pembangunan  pariwisata,  masih  banyak  upaya  –  upaya  yang  dapat  ditempu oleh  Pemerintah  Daerah.  Dalam  pengembangan  industri  pariwisata,  Pemerintah  Daerah  perlu memikirkan  regulasi-regulasi  yang  akan  ditetapkan  untuk  menarik  minat  investor  agar  mau berinvestasi  di  kabupaten  Toraja  Utara.  Menurut  Salim,  investasi  merupakan  suatu  tindakan penanaman  modal  yang  dilakukan  oleh  investor,  baik  investor  asing  maupun  domestik  dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan. 12
Dari  paparan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari  investasi  adalah  untuk  memperoleh keuntungan.  Akan  tetapi  bidang  usaha  yang  terbuka  untuk  investasi  perlu  ditetapkan  melalui peraruran  perundang  –  undangan.  Agar  investor  tertarik  untuk  melakukan  investasi  di  Kabupaten Toraja  Utara,  Pemerintah  Daerah  dapat  membuat  suatu  regulasi  yang  menetapkan  adanya pembebasan  pajak  terhadap  bidang-bidang  usaha  tertentu,  seperti  memberikan  pembebasan  pajak hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak  hiburan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  bagi pengusaha-pengusaha yang baru menanamkan modal dalam bidang usaha tersebut.
Pembebasan  pajak  bagi  pengusaha  baru  ini  dimaksudkan  agar  pengusaha  hotel,  pengusaha restoran,  atau  pengusaha  di  bidang  hiburan  dapat  menjalankan  usahanya  dengan  memperoleh keuntungan,  mampu  bersaing  dengan  pengusaha  –  pengusaha  lama,  dan  mampu  membiayai operasional  usaha  pada  awal  masa  usahanya  tanpa  harus  memikirkan  utang  pajak.  Pemerintah Daerah  juga  harus  menjamin  kepastian  dan  keamanan  berusaha  bagi  pelaksanaan  penanaman modal. Dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pihak domestik maupun mancanegara, akan menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  menciptakan  iklim  usaha  yang  akan  membantu
12 Salim  H.S.  dan  Budi  Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,   hal. 33
perkembangan  perekonomian.  Semakin  banyaknya  pihak  yang  berinvestasi  maka  semakin bertambah pula jumlah wajib pajak. Hal ini akan berdampak secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## KESIMPULAN
Jika  Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  Upaya  Pemerintah  Kabupaten Toraja  Utara  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  khususnya  sektor  pariwisata  untuk menunjang proses pembangunan pariwisata yaitu :
1. Menetapkan  regulasi  atau  aturan-  aturan  yang  mendukung  retribusi  dibidang  pariwisata seperti retribusi parkir.
2. Membuka aksesibilitas ke daerah tujuan objek wisata.
3. Membangun  kesadaran  masyarakat  tentang  dunia  pariwisata  agar  masyarakat  bisa menerima dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung.
4. Menyusun  rencana  program  kerja  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.
5. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan pemilik/yayasan pengelolah objek wisata untuk membuka objek wisata yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunaryo,  2013, Kebijakan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Konsep  dan  Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta: Gava Media. Demartoto
Dermatoto,  2009, Pembangunan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat ,  Surakarta:  Sebelas  maret university press.
H.S. Salim, 2008, Hukum Investasi di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo, 2005, Perpajakan , Yogyakarta: Andi Offset