Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota  Di Indonesia.
Santi Rahma Dewi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia Email: santirahma.d@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan apakah terdapat fenomena Fly Paper Effect di masing-masing daerah yang diteliti. Penelitian ini mengambil sampel kabupaten dan kota yang ada di Indonesia sejumlah 112 kota dan kabupaten dari 516 kota dan kabupaten yang ada di wilayah Indonesia. Data sekunder diperoleh dengan mengunduh  data  dari    laman  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Departemen Keuangan. Menggunakan tehnik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa PAD,  DAU,  DAK  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah.  Fenomena  Fly Paper Effect terjadi di beberapa Kota dan Kabupaten yang ditunjukkan nilai koefisien DAU lebih besar daripada PAD,  sedangkan DAK hanya diterima Kota dan Kabupaten tertentu yang membutuhkan pembangunan insfrastruktur yang tinggi.
Kata kunci :PAD, DAU, DAK,  Fly Paper Effect.

## Abstract
This study aimed to measure how the influence of PAD, DAU, DAK to BD and whether there is  a  Fly  Paper  Effect  phenomenon  in  each  area  studied.  This  study  takes  sample  of  the existing districts and cities in Indonesia of 112 cities and districts of 516 regency and cities in  Indonesia.  Secondary  data  is  obtained  by  downloading  the  data  from  the  Direktorat Jendral  Perimbangan  Keuangan  Departemen  Keuangan.  The  techniques  of  analysis  data was  used  multiple  linear  analysis.  The  results  of  this  study  that  PAD,  DAU,  DAK simultaneously affect the BD. The Fly Paper Effect phenomenon occurs in several cities and districts  where  the  DAU  coefficient  value  is  greater  than  PAD,  whereas  DAK  is  only accepted by certain cities and districts that require high infrastructure development.
Keywords: PAD, DAU, DAK, Fly Paper Effect.

## Pendahuluan
Ditetapkannya  peraturan  tentang  otonomi  daerah  yang  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  UU  No.  32  Tahun  2004,  dimana  Otonomi  daerah merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat.  Kewenangan yang  dalam  hal  ini  pendelegasian  tugas  dari  pemerintah  pusat  adalah  transfer    dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal.
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pemanfaatan  sumber  keuangan  sendiri dilakukan  dalam  wadah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber  utama  adalah Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sedangkan  perimbangan  keuangan  dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri  dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).
Pengaturan  dana  perimbangan  tersebut  meliputi  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  berdasarkan  atas  prestasi  kerja  dan  laporan keuangan  yang  komprehensif  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kinerja  yang  harus diperiksa dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam penyelenggaraan kinerja  dan  keuangan  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih  responsif,  transparan, dan akuntabel terhadap seluruh kepentingan masyarakat” (Mardiasmo, 2005).
Penyusunan  APBD,  pemerintahan  memerlukan  perencanaan  dalam  rangka mendapatkan APBD yang sesuai, efisien dan tepat sasaran, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mencapai tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) Menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  daerah.  (2) Peningkatan  kualitas  pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat.  (3) Pemberdayaan  dan  penciptaan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi    dalam proses pembangunan.
Yang  tidak  dapat  dihindari  adalah  munculnya  pengaruh  global  dan  komunikasi yang semakin modern menyebabkan masyarakat semakin kritis sehingga meningkatkan tuntutan  akan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pengeluaran  public  secara keseluruhan kepada masyarakat (akuntabilitas eksternal). Oleh karena adanya tuntutan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat maka sangat diperlukan laporan
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
akuntabilitas  pemerintah  yang  transparan  dan  mudah  dipahami  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.
Opini  publik  atau  pihak  tertentu  akan  menjadi  penilaian  keberhasilan  atau kegagalan  kebijakan  public  yang  telah  dijalankan.  Tuntutan  untuk  melakukan akuntabilitas  internal  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  perbaikan  kinerja  internal organisasi,  termasuk  dalam  hal  keuangan  sehingga  mendorong  tuntutan  untuk melakukan  akuntabilitas  secara  internal.  Dewasa  ini  pemerintah  menekankan  pada perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  sebagai  pertanggungjawabannya  terhadapa masyarakat.
Di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  didalamnya  menyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  (Pemda),  Pemerintah  Pusat  (Pempus) akan melakukan transfer Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  sebagian  daerah  Dana  Bagi  Hasil  yang  didalamnya merupakan  pajak  dan  sumber  daya  alam,  disamping  dana  perimbangan  tersebut, pemerintah  daerah  mempunyai  sumber  pendanaan  sendiri  yang  berupa  Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain.
Dalam  praktiknya,  transfer  dana  dari  Pempus  merupakan  sumber  dana  utama bagi  Pemda  untuk  pembiayaan  operasi  utamanya  sehari-hari,  yang  oleh  Pemda “dilaporkan”  di  dalam  perhitungan  APBD.  “Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan  menjamin  tercapainya  standar  pelayanan  publik  minimum  di  seluruh  negeri” (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).
Pada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  telah  banyak  yang mengangkat  permasalahan  transfer  ini,  “di  Amerika  Serikat,  persentase  transfer  dari seluruh  pendapatan  mencapai  50%  untuk  pemerintah  federal  dan  60%  untuk pemerintah daerah” (Fischer, 1996).
“Di  Negara  Afrika  selatan  persentase  transfer  atas  pengeluaran  Pemda  adalah 85%, 67% hingga 95% di Nigeria, dan 70% hingga 90% di Meksiko. Akan tetapi sangat disayangkan,  alokasi  transfer  di  negara-negara  sedang  berkembang  pada  umumnya hanya  didasarkan  pada  aspek  belanja  tetapi  kurang  memperhatikan  kemampuan
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
kolektibilitas  pajak  lokal.  Akibatnya,  dari  tahun  ke  tahun  pemerintah  daerah  selalu menuntut  transfer  yang  lebih  besar  lagi  dari  pusat,  bukannya  mengeksplorasi  basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).
Di Indonesia, saat ini, sesuai dengan UU No. 33/2004, transfer yang dalam hal ini sering disamakan istilahnya dengan DAU harus ditetapkan sekurang-kurangnya senilai 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri Neto yang telah ditetapkan dalam APBD.
Menurut Halim (2002a) dalam Maimunah 2009 bahwa “Pemda kabupaten/kota yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Bali mempunyai kemampuan keuangan berbeda dengan  Pemda  kabupaten  atau  kota  di  wilayah  luar  Pulau  Jawa-  dan  Bali”.  Sedangkan menurut  Maimunah  (2009),  “karena  adanya  perbedaan  karakteristik  untuk  Pulau Sumatera  dengan  Pulau  Jawa-Bali,  dilakukan  penelitian  yang  menghasilkan  bahwa besaran DAU dan PAD mempengaruhi besaran belanja daerah kota/kabupaten di Pulau Sumatera, serta terbukti terjadinya flypaper effect pada belanja daerah serta tidak ada perbedaan flypaper effect antara kota/kabupaten yang PAD-nya tinggi ataupun rendah”.
Menurut data yang diambil dari APBD tahun 2010 (per 25 Juni 2010) Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan,  terlihat  ternyata  banyak daerah  dengan  porsi  belanja  pegawai  di  atas  50  persen.  Beberapa  kabupaten  tersebut terdapat di wilayah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sebuah  temuan  di  Kabupaten  Magetan  di  Jawa  Timur  dan  Tasikmalayadi  Jawa  Barat merupakan dua daerah dengan porsi belanja gaji pegawai sebesar 75 persen dari APBD. Dibawahnya  kabupaten  yang  memiliki  alokasi  gaji  pegawai  sebesar  74  persen  terdiri dari Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah; Klaten,Jawa Tengah; Tanah Datar,Sumatera Barat. Temuan  ini  menjadi  suatu  hal  yang  mendasari  keingintahuan  peneliti  tentang  adanya Pengaruh  Flypaper  Effect  ,  DAU,  DAK  dan  PAD  terhadap  belanja  daerah  di  Kota/ Kabupaten di wilayah Indonesia
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dan  sumber  Data    yang dipergunakan  dalam    penelitian    ini    merupakan  data-data  kuantitatif    yaitu    yang berbentuk  angka-angka  yang  menunjukkan  nilai  dari  besaran  atau  variabel  yang mewakilinya.  Sedangkan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan biasanya didapat dari pihak kedua yang mengolah data untuk keperluan orang lain. Data-data  sekunder  ini  diperoleh  dengan  membaca,  mempelajari  dan  memahami dengan bantuan media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan maupun  data-data dari perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  Data-data  yang  dipergunakan  adalah    data  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Belanja  Daerah.  Data  yang  digunakan  yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di penelitian ini adalah dengan mengunduh data sekunder dari  laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan tahun 2006-2010

## Teknik Penentuan Sampel

## Populasi
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Kota  /  Kabupaten  di  Indonesia  dengan  data keuangan  yang  ada  di  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  dari  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia  tahun  2006  hingga  tahun  2010.  Populasi  yang  ada  adalah  1997 kota/kabupaten.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Sampel
Berdasarkan data kabupaten dan kota yang ada pada tiap tahun ada pemekaran kota  dan  kabupaten  sehingga  peneliti  mengambil  sampel  kabupaten  dan  kota  secara acak  berdasarkan  kelengkapan  data  yang  ada.  Sampel  yang  akan  diambil  oleh  peneliti dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  dalam  bentuk  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010. Dengan jumlah sampel sebesar 121 kota/kabupaten, hal ini dikarenakan ada beberapa data yang kurang lengkap sehingga mengharuskan peneliti untuk menyaring data agar didapatkan data yang homogen dan lengkap.

## Pengukuran Variabel
Dana Alokasi Umum (X 1 )
Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dalam  prosentase  tertentu  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  bertujuan untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antardaerah  dalam  pembiayaan  kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi,  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  mengenai  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  diperhitungkan  dari  pendapatan  dalam negeri  neto.  (UU  RI  NO  22  Tahun  2011  Tentang  APBN  Tahun  Anggaran  2012).  Data didapatkan  dari  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Departemen  Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.
Dana Alokasi Khusus (X 2 )
Dana  alokasi  khusus  (DAK),  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN yang dalam  kebijakan tertentu dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu bertujuan  untuk  membantu  pembiayaan  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan daerah  dan  yang  disesuaikan  dengan  prioritas  nasional,  yang  sebagaimana  termaktub dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (UU RI NO 22 Tahun 2011 Tentang APBN
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
Tahun Anggaran 2012). Data didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan "Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.
PAD (X 3 )
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah  satu  komponen  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk  pembiayaan pembangunan dan melancarkan  jalannya  roda  pemerintahan.    “PAD  adalah  pendapatan  daerah  yang bersangkutan  dan  diharapkan  menjadi  penyangga  utama  dalam  membiayai  kegiatan- kegiatan daerahnya” (Ibnu Syamsi, 1993 : 202 dalam Maimunah, 2009). Semakin tinggi PAD, maka  semakin tinggi kualitas otonominya. PAD diharapkan secara terus menerus dan  berkesinambungan  dapat  meningkat  secara  riil.  Data  didapatkan  dari  Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.

## Flypaper Effect
Flypaper  Effect  merupakan  suatu  fenomena  dalam  suatu  kondisi  saat Pemerintah  Daerah  merespon  belanja  daerahnya  lebih  besar  berasal  dari transfer(grants) atau spesifiknya pada transfer yang tidak bersyarat atau unconditional grants  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  dari  daerahnya  tersebut  sehingga berakibat  kepada  pemborosan  dalam  realisasi  Belanja  Daerah.  Unconditional  grants (transfer  dana)  yang  diproksikan  dengan  Dana  Alokasi  Umum  yang  ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi dasar yang telah dialokasikan dengan  menyeluruh (lump sum) dari pemerintah pusat.

## Belanja Daerah (Y)
Belanja    Daerah    merupakan  sejumlah    anggaran    pengeluaran    baik  yang langsung maupun yang tidak langsung terkait dan berhubungan dengan suatu program atau kegiatan.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Analisa Data

## Uji Outlier
“Outliers  adalah  data  yang  muncul  memiliki  karakteristik  unik  yang  terlihat sangat  jauh  berbeda  dari  observasi-observasi  lainnya  dan  muncul  dalam  bentuk  nilai ekstrim  baik untuk  sebuah  variabel  tunggal  atau  variabel  kombinasi”, (Hair,  dkk,  1995 dalam Sumarsono, 2007) .

## Pendeteksian outlier
(Solimun,  2001  dalam  Sumarsono,  2007) yang  menjelaskankan  bahwa  “outliers dapat  dianalisis  dengan  diagram  kotak  garis  (box  plot),  apabila  terdapat  titik  di  luar batas pagar (dalam output software komputer)  dan umumnya dilambangkan dengan * yang  mengindikasikan  terdapat  data  pencilan  (outliers).  Atau  dengan  cara  lainnya adalah dengan melihat mean dan standard deviationnya”.
“Pengujian  univariat  outlier  dapat  dilakukan  dengan  menentukan  nilai  ambang batas  yang  akan  dijadikan  outlier  dengan  cara  mengkonversi  nilai  data  penelitian  ke dalam  standard  score  atau  Z-Score” ( Ferdinand,  2002  dalam  Sumarsono,  2007 ) .  Nilai terstandar  memiliki  rata-rata  (Mean)  nol  dengan  standar  deviasi  (SD)  sebesar  satu. Batas nilai z-score menurut Hair dkk (1998) berada pada rentang 3-4.
“Pemeriksaan  terhadap  multi  outlier  dapat  dilakukan  dengan  uji  jarak Mahalanobis  pada  tingkat  p  <>”  (Solimun,  2004,  dalam  Sumarsono,  2007 ) .  “Jarak Mahalanobis dievaluasi dengan menggunakan χ² pada derajat kebebasan (df) sejumlah variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian” (Ferdinand,  2002  dalam  Sumarsono,  2007) . Data yang tidak memiliki multi outlier jika Mahalanobis Distance tidak lebih besar dari χ².

## Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda  ( multiple regression ).  Hasil  dari  analisis  berupa koefisien  untuk  masing-masing  variabel independen.  Koefisien  diperoleh  dengan  memprediksi  nilai  variabel  dependen  dengan suatu  persamaan.  Regresi  sederhana  dan  Regresi  berganda  yang  dipakai  secara
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
bersamaan untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan dibawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan sebagai berikut:
Yi  = a  +b 1 DAU 1i + e (1)
Yi  = a  +b 2 DAK 2i + e (2)
Yi  = a  +b 3 PAD 3i +  e (3)
Regresi linier berganda dengan  3 variabel bebas X 1, X 2, X 3 metode kuadrat kecil akan  memberikan  hasil  bahwa  koefisien-koefisien  a,  b 1 ,  b 2 ,  b 3 dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

## (sumber: Sugiyono,2009;279)

## Uji  Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah suatu situasi dimana ada beberapa atau semua variabel bebas  berkorelasi  kuat.  Jika  ternyata  terdapat  korelasi  yang  kuat  di  antara  sesama variabel independen maka konsekuensinya :
1. Koefisien-koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak akan dapat ditaksir.
2. Nilai standar error yang ada di setiap koefisien regresi nilainya akan menjadi tak terhingga.
Sehingga  semakin  besar  koefisien  korelasi  diantara  sesama  variabel  independen, maka akan meningkatkan kesalahan dari koefisien regresi yang semakin besar berakibat semakin  besar  pula  standar  errornya.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya multikoliniearitas  antara  variabel  adalah  dengan  menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) ,
“Dimana  R i2 merupakan  koefisien  determinasi  yang  diperoleh  dengan meregresikan dari salah satu variabel bebas X i terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF  nya  kurang  dari  10  maka  dalam  data  tidak  terdapat  Multikolinieritas”  (Gujarati, 2003: 362).
∑y         = na + b 1 ∑X 1 + b 2 ∑X 2 ∑X 1 y     = a∑X 1 + b 1 ∑X 1 2 +b 2 ∑X 1 X 2
∑X 2 y     = a∑X 2 + b 1 ∑X 1 X 2 + b 2 ∑X 2 2
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Menentukan tingkat signifikan
Ditentukan  dengan  koefisien  5%  dari  derajat  bebas  (dk)  =  n  –  k  –  l,  untuk menentukan  t tabel sebagai  batas  dari  daerah  penerimaan  dan  penolakan  hipotesis penelitian. Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 0,05 atau 5% karena sudah dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam status penelitian.

## Uji F
Digunakan  dalam  menguji  cocok  atau  tidaknya  model  regresi  yang  dihasilkan untuk  mengetahui  pengaruh  X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 4 terhadap  Y.  Prosedur  uji  F  dengan  kriteria sebagai berikut :
a. Ho : β 1 = β 2 = β 3 = 0 (model regresi yang dihasilkan tidak cocok)
Ha : β 1 = β 2 = β 3 ≠ 0 (model regresi yang dihasilkan cocok)
b. Level Signifikan (α) = 0.05
c. Kriteria Pengujian :
 Jika  nilai  probabilitas  (P  value)  /  siginfikan  >  0.05  maka  Ho diterima dan Ha ditolak.
 Jika nilai probabilitas (P value) / siginfikan < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Analisis Deskriptif
Dari  data-data  yang  diperoleh  dari  penelitian  terhadap  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja daerah dari tiap-tiap Kabupaten dan Kota se-Indonesia, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

## Analisis Dana Alokasi Umum
Pada  DAU  dari  hasil  penelitian  dan  pengumpulan  data  didapatkan  114  sampel dari  total  121  yang  telah  dilakukan  trimming  (penghapusan  data)  karena  terjadi pencilan data dimana data tersebut tidak dapat digunakan sebagai data penelitian. Data Dana Alokasi Umum untuk 112 Kabupaten dan Kota terlampir.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
DAU tertinggi dari sampel tersebut diterima oleh Kabupaten Ciamis yang terletak di  provinsi  Jawa  Barat  sebesar  Rp.  722.834.000.000,-  ,  sedangkan  DAU  terendah diterima oleh Kabupaten Kutai yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 6.609.000.000,-.  Besaran  DAU  untuk  tiap  kota/kabupaten  ini  dihitung  memakai rumus/formulasi  statistik  yang  cukup  kompleks,  diantaranya  adalah  dengan  variabel jumlah penduduk serta luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.
Dimana jumlah yang diterima sudah menjadi keputusan Presiden sedangkan untuk menghitung besarnya DAU yang diberikan diatur dalam peraturan pemerintah. Jumlah DAU  yang  ada  dihasilkan  dari  perbandingan  antara  tingkat  kebutuhan  dengan  tingkat kemampuan  tiap  kota/kabupaten  dalam  potensi  penerimaan  daerah,  sehingga  untuk daerah  dengan  kemampuan  kecil  akan  mendapat  DAU  yang  relative  besar  dan sebaliknya  daerah  dengan  kemampuan    besar  akan  mendapatkan  DAU  relative  kecil. Akan tetapi dari data yang didapatkan nilai DAU yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada  pemeritah  daerah  ternyata  tidak  selalu  sesuai  dengan  besar  kecil  kemampuan ataupun potensi daerah, hal ini dapat dilihat dari data.

## Tabel 1
Hasil Analisa Deskriptif

## Sumber: data diolah

## Analisis Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  adalah  alokasi  (transfer  dana)  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  kepada  provinsi/kabupaten/kota  tertentu  yang ditujukan  untuk  pembiayaan  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  Pemerintahan Daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional.
Berdasarkan  dengan  UU  Nomor  25  Tahun  1999,  yang  dimaksudkan  dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain,
Belanja Daerah Tahun 2010 DAU
Tahun 2010
DAK Tahun 2010 PAD Tahun 2010 Rata-rata 391,631.510 33,674.659  290,507.873 14,884.500 Tertinggi 1,141,212.562  321,588.807  722,833.940 49,143.750 Terendah 40,572.154 703.325 21,652.538 0.000
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
seperti:  kebutuhan  di  daerah  transmigrasi,  kebutuhan  untuk  beberapa  jenis investasi/prasarana  baru,  pembangunan  jalan  di  kawasan  yang  terpencil,  kebutuhan saluran irigasi primer, serta saluran drainase primer (utama); dan (ii) kebutuhan yang merupakan suatu komitmen atau prioritas di tingkat nasional. DAK tertinggi dari sampel tersebut  diterima  oleh  Kabupaten  Pegunungan  Bintan  Provinsi  Papua  sebesar  Rp. 49.144.000.000,-    sedangkan  DAK  terendah  diterima  oleh  Kabupaten  Badung  Provinsi Bali sebesar Rp. 1.085.000.000,- (data terlampir).
Implementasi konsep DAK di Indonesia juga mencakup alokasi dana yang dipakai untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya dialokasikan berasal dari  penerimaan  Dana  Reboisasi  (DR)  dalam  APBN  yang  diberikan  40%-nya  kepada Pemerintah Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan  dari Pemerintah Pusat untuk melibatkan Pemerintah Daerah  sebagai penghasil DR di mana kegiatan reboisasi tersebut merupakan salah satu kegiatan yang telah menjadi prioritas nasional.  Dari  hasil  penelitian  yang  menjadi  keterbatasan  peneliti  karena  kurangnya sumber,  sehingga  tidak  benar-benar  mengetahui  peruntukan  Dana  Alokasi  Khusus untuk masing-masing kota/kabupaten.

## Analisis Pendapatan Asli Daerah
“PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan  dapat  menjadi  penyangga  utama  dalam  membiayai  kegiatan-kegiatan daerahnya”  (Ibnu  Syamsi,  1993  :  202  dalam  Maimunah,  2009).  Semakin  tinggi  PAD, maka semakin tinggi kualitas otonominya. PAD diharapkan secara terus menerus dapat meningkatkan secara riil.
PAD tertinggi dari sampel tersebut dicapai oleh Kabupaten Badung Provinsi Bali sebesar  Rp.  730.073.000.000,-  ,  sedangkan  PAD  terendah  dicapai  oleh  Kabupaten Supriori Provinsi Papua sebesar Rp. 493.000.000,- (data terlampir).

## Analisis Flypaper Effect
Flypaper  Effect  yang  didapatkan  dengan  membandingkan  DAU  dengan    belanja daerah maka diperoleh data untuk Flypaper effect tertinggi dari sampel tersebut terjadi di oleh Kabupaten Supriori Provinsi Papua sebesar 315.777, sedangkan Flypaper Effect
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
terendah  terjadi  di  Kabupaten  Kutai  sebesar  495  (data  terlampir).  Dari  data  tersebut dapat  dilihat  bahwa  Kabupaten  Supriori  sebagian  besar  dana  untuk  belanja  daerah berasal dari dana alokasi umum.

## Analisis Belanja Daerah
Belanja  Daerah  merupakan jumlah  anggaran  pengeluaran  baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan.
Belanja Daerah tertinggi dari sampel tersebut ada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur  sebesar  Rp.  2.118.943.000.000,-    sedangkan  Belanja  Daerah  terendah  ada  di Kabupaten  Sabu  Raijua  yang  terletak  di  Provinsi  sebesar  Rp.  40.752.000.000,-  (data terlampir).

## Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus,  pendapatan  asli  daerah  dan  flypaper  effect  terhadap  belanja  daerah  maka dilakukan  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  secara  simultan  yang  dapat  dilihat  dari table ANOVA.

## Tabel 2

## Sumber: data diolah
Berdasarkan hasil analisis diatas menggunakan ANOVA menghasilkan analisis uji F  sebesar  257.488  dimana  model  ini  menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  dan    dapat disimpulkan bahwa alat analisis regresi berganda sangat cocok digunakan memakai alat analisis  ini.  biasanya  dapat  digunakan  untuk  melihat    Hasil  yang  signifikan  dalam melihat Pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel dengan tingkat signifikan 0,000. seperti tabel ANOVA diatas.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
Terlihat dari angka F 257.488 dengan Sig.0.000 < 0,05: Signifikan positif, berarti secara  bersama-sama  perubahan  keempat  variabel  DAU  (X 1 ),  DAK  (X 2 )  PAD  (X 3 )  dan FPE  (X 4 ).  mampu menjelaskan perubahan variabel Y(Belanja Daerah). Dimana [lihat R Square 0,906] atau 90,6% sedang sisanya 9,4% [100% - 90,6%] dijelaskan oleh variabel lain  selain  variabel  X 1, X 2, X 3 dan  X 4. Dari  hasil  analisis  ini  telah  menunjukkan  bahwa model regresi yang digunakan untuk teknik analisis ini adalah cocok.

## Analisis Linier Berganda
Analisis regresi  berganda dipakai untuk menguji pengaruh variable independen yaitu  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  pendapatan  asli  daerah  dan  flypaper effect  terhadap  belanja  daerah.  Dari  hasil  pengolahan  didapatkan  hasil  analisis  regresi sebagai berikut:

## Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

## Sumber: data diolah
Dari table diatas maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut: Y =   468144.411 + 0.936 X 1 + 1.131X 2 + 0.818X 3 – 4782.521X 4 Dimana : Y
= belanja daerah  (Belanja)
X 1 = Dana Alokasi Umum (DAU) X 2 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X 3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X 4 = Flypaper Effect (FPE)
Koefisien  yang  didapat  pada  persamaan  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:
Konstanta adalah sebesar Rp. 468144,411 menunjukkan rata-rata peningkatan belanja daerah  jika  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Flypaper Effect tidak berubah. Dana alokasi umum memiliki koefisien bertanda positif
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
sebesar  0.936,  dimana  artinya  setiap  peningkatan  dana  alokasi  umum  maka  akan meningkatkan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak  berubah.  Dana alokasi khusus memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1.131, dimana artinya setiap peningkatan  dana  alokasi  khusus  maka  akan  meningkatkan  belanja  daerah,  dengan asumsi  variable  bebas  lain  tidak  berubah.Pendapatan  asli  daerah  memiliki  koefisien bertanda  positif  sebesar  0.818,  dimana  artinya  setiap  peningkatan  Pendapatan  asli daerah  maka  akan  meningkatkan  belanja  daerah,  dengan  asumsi  variable  bebas  lain tidak  berubah.  Flypaper  Effect  memiliki  koefisien  bertanda  negatif  sebesar  4782.521, dimana artinya setiap penurunan Flypaper Effect maka akan meningkatkankan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak berubah

## Hasil Uji Hipotesis
Sehingga hipotesis yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial  DAU  terhadap  belanja  Daerah.  Dari  tabel  4.8  diketahui  nilai  t hitung sebesar 16.487 dengan signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah diterima.  Seperti  pada  penelitian  Maimunah  (2009:12)  yang  juga  menghasilkan pengaruh DAU yang besar terhadap tingkat Belanja Daerah.

## Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah
Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari table 3  diketahui nilai t hitung sebesar 1.622 dengan  signifikan  0.108  yang  lebih  besar  dari  0.05.  Hasil  tersebut  menyimpulkan bahwa  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  DAK  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah ditolak. Sehingga diambil kesimpulan bahwa DAK tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat  Belanja  Daerah,  hal  ini  sesuai  dengan  sifat  dari  DAK  sendiri  yang  merupakan dana yang diberikan untuk keperluan khusus bukan untuk belanja rutin.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari tabel 3 diketahui nilai t hitung sebesar 3.162 dengan signifikan 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Daerah diterima. Walaupun pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah diterima, tetapi nilai t hitung jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  DAU,  sehingga  diambil  kesimpulan  bahwa  PAD hanya  memenuhi  sebagian  kecil  dari  kebutuhan  untuk  Belanja  Daerah,  jika dibandingkan dengan DAU.

## Pengaruh FPE terhadap Belanja Daerah
Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari table 3 diketahui nilai t hitung sebesar -16.718 dengan signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa FPE berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima.

## Analisa Flypaper Effect
Sedangkan  dari  hasil  hipotesis  diatas  untuk  mengetahui  apakah  terdapat Flypaper  Effect  terhadap  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui bila:
1. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.
Dari  tabel  3  diatas  diketahui  bahwa  t  hitung  dari  Dana  Alokasi  Umum  sebesar 16.487  sedangkan  t  hitung  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  3.162  sehingga  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  lebih  mampu  menstimulus  daerah dalam hal ini kota/kabupaten di Indonesia daripada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Maka  terbukti  terjadi  Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja Daerah.  Hal  ini  menjadi  suatu  pembuktian  bahwa  kabupaten  /kota  di  Indonesia  lebih memilih  Dana  Alokasi  Umum  sebagai  sumber  dana  untuk  belanja  daerah  daripada
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
menggali  potensi  daerah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga  akan meringankan  masyarakat  dari  beban  pajak  yang  harus  ditanggung,  walaupun  didalam Pendapatan  Asli  Daerah  terdapat  komponen  pajak  daerah  yang  juga  ditanggung masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Maimunah (2009:12) yang menghasilkan besarnya  pengaruh  DAU  terhadap  Belanja  Daerah.  Pemerintah  Daerah  lebih  memilih memakai  DAU  dibandingkan  PAD  disebabkan  nilai  PAD  yang  nilainya  sangat  kecil dibandingkan dengan Belanja Daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang PADnya kecil disebabkan kurang tergalinya potensi daerah dalam mendapatkan PAD.
Sedangkan  untuk  mengetahui  apakah  pada  Dana  Alokasi  Khusus  juga  terjadi Flypaper  Effect,  dilihat  dari  tabel  3  t  hitung  untuk  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja  Daerah  sebesar  1.622  lebih  kecil  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Belanja  Daerah  dengan  t  hitung  sebesar  3.162,  sehingga  untuk  Dana  Alokasi  Khusus tidak  terjadi  Flyaper  Effect  karena  pengaruhnya  terhadap  Belanja  Daerah  lebih  kecil daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah.
“Hal  ini  sesuai  dengan  dasar  dana  perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana  Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dimana Dana Alokasi Khusus diberikan oleh pusat ke daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  diluar  belanja  program  dan  belanja  rutin,  bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  berupa  pembangunan  sarana  dan  prasarana publik” (Ndadari dan Adi, 2008 dalam Maimunah, 2009).
“Dana  Alokasi  Khusus  digunakan  sepenuhnya  sebagai  belanja  modal  oleh pemerintah  daerah.  Belanja  modal  kemudian  digunakan  untuk  menyediakan  asset tetap”. Menurut Abdullah dan Halim (2001) “aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda”. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2001) menjelaskan bahwa “biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan  publik  yang  memberikan  dampak  jangka  panjang  secara  finansial.  Oleh karenanya tidak terjadi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Khusus”.
Dana  Alokasi  Khusus  yang  diberikan  karena  ada  program  khusus  dalam  rangka peningkatan  sarana  prasarana  Kabupaten  atau  Kota,  bahkan  bersumber  dari  dana
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
reboisasi  membuat  DAK  tidak  signifikan  karena  dana  tersebut  tidak  setiap  kota ataupun kabupaten yang mendapatkan serta nilainya yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang dibutuhkan.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  analisa  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Flypaper  Effect  terhadap Belanja  Daerah  Kabupaten  se-Indonesia  maka  peneliti  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:  (1)  Dana  Alokasi  Umum  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  peningkatan Belanja Daerah, sehingga semakin bertambahnya Dana Alokasi Umum, maka bertambah besar  pula  pengeluarannya.  Dan  didapatkan  bahwa  Flypaper  Effect  terjadi  pada  Dana Alokasi  umum  karena  semakin  besar  Dana  Alokasi  Umum  akan  semakin  besar  pula Belanja  Daerahnya.  Yang  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pemerintah  daerah  lebih banyak  memakai  dana  grants  atau  dana  perimbangan  untuk  pengelaran  atau  belanja daerahnya,  (2)  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh    terhadap  Belanja  Daerah karena Dana Alokasi khusus ini ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang  akan  dipergunakan  untuk  kebutuhan  khusus  bagi  pembangunan  tiap  daerah, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan APBN, (3) Pendapatan asli Daerah mempunyai  pengaruh  kecil  terhadap  Belanja  Daerah,  dimana  hal  ini  menunjukkan, bahwa tiap daerah kurang mempergunakan sumber daya daerahnya untuk peningkatan Pendapatan  Asli  Daerahnya  sebagai  sumber  utama  Belanja  Daerah,  sehingga  tidak terjadi kemandirian dari tiap daerah, (4) Flypaper Effect berpengaruh negative terhadap Belanja Daerah, karena Flypaper effect ini sendiri merupakan perbandingan antara Dana Alokasi  Umum  dengan  Belanja  Daerah  yang  menghasilkan  prosentase  tinggi,  sehingga pengaruh Flypaper Effect menghasilkan nilai negative.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956

## Saran
Diharapkan tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia ini dapat meminimalkan pemakaian Dana  Alokasi  Umum  dan  memaksimalkan  penggalian    sector-sektor  yang  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta kemandirian.
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah,  selain  menggunakan  data  yang  tersedia  di  laman  Departemen  Keuangan. Sebaiknya dilakukan juga observasi kepada pihak yang berwenang di tiap daerah, dalam hal ini pemda sehingga informasi yang didapat bias lebih mendalam dan akurat.

## Daftar Pustaka
Fischer, Ronald C. 1996. State and local public finance. Chicago: Irwin. Ghozali,  Imam.  2005. Analisis  multivariate  dengan  program  SPSS. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair et al., (1998), Multivariate Data Analysis , Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersy.
Halim,  Abdul.  2001. Anggaran  daerah  dan  “fiscal  stress”  (sebuah  studi  kasus  pada Anggaran  daerah  provinsi  di  Indonesia) . Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
Maimunah  Mutiara,  2009. Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pada  Kota  /  Kabupaten  Di  Pulau  Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta Bandung Sumarsono,  2007. Metode  Penelitian  Akuntansi  (Beberapa  contoh  Interpretasi  hasil pengolahan data) , Penerbit Unesa University Press. Oates,  Wallace.  1999. An  essay  of fiscal  federalism . Journal  of  Economics Literature 37: 1120-1149.
Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
________.  2002.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No  29/2002  tentang  pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara  Penyusunan  APBD,  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan Penyusunan Perhitungan APBD.
________.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
________.  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002.
Dana  Alokasi  Umum  –  Konsep,  Hambatan,  dan  Prospek  di  Era  Otonomi  Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
http://www.djpk.depkeu.go.id/

## Lampiran
Data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Flypaper Effect, Belanja Daerah (dalam jutaan rupiah)
Nama Daerah Dana alokasi umum Dana alokasi khusus PAD Flypaper effect Belanja Daerah Kab. Aceh Barat 259,464 25,252 16,449 83.629 310,257 Kab. Aceh Besar 243,367 12,008 14,464 64.008 380,212 Kab. Aceh Singkil 160,446 10,258 5,655 81.339 197,257 Kab. Aceh Timur 310,700 38,568 8,246 72.279 429,859 Kota Sabang 177,576 5,969 8,554 107.593 165,044 Kab. Aceh Tamiang 212,242 10,612 8,953 82.025 258,754 Kota Medan 687,253 20,160 321,589 60.221 1,141,213 Kota Tebing Tinggi 190,048 5,342 16,379 124.527 152,617 Kab. Pakpak Barat 139,817 7,383 2,876 116.581 119,931 Kab. Nias Selatan 231,573 18,665 5,582 131.978 175,463 Kab. Nias Utara 90,469 11,635 771 143.815 62,907 Kab. Agam 362,923 16,540 12,604 82.188 441,576 Kab. Padang Pariaman 348,221 15,662 16,368 89.376 389,613 Kab. Pasaman 269,393 10,886 10,951 91.760 293,584 Kab. Solok 337,768 15,145 14,388 104.428 323,447 Kota Bukit Tinggi 201,922 5,456 25,269 89.499 225,614 Kota Payakumbuh 205,659 3,545 20,272 86.004 239,128 Kota Sawahlunto 168,395 5,723 15,895 95.851 175,685 Kota Pariaman 197,241 5,781 10,399 111.995 176,116 Kab. Pasaman Barat 282,377 15,037 13,935 109.633 257,567 Kab. Indragiri Hulu 183,418 4,318 25,476 43.566 421,017 Kab. Kampar 100,896 11,879 81,271 10.665 946,037 Kab. Pelalawan 156,305 13,535 29,478 34.771 449,528 Kab. Rokan Hilir - 6,403 42,786 0.000 575,984 Kab. Siak - 4,388 84,923 0.000 821,991 Kota Pekanbaru 233,570 3,455 120,666 31.604 739,042 Kab. Lahat 264,042 41,044 22,158 56.201 469,816 Kab. Musi Banyuasin 66,880 14,977 33,302 9.534 701,506 Kab. Musi Rawas 291,572 15,785 26,215 51.505 566,110 Kab. Muara Enim 309,899 4,453 40,442 56.207 551,350 Kab. Ogan Komering Ulu 248,667 - 27,641 55.656 446,789 Kota Palembang 580,489 8,528 205,747 69.688 832,982 Kota Lubuk Linggau 174,955 5,795 11,031 69.786 250,702
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
Kab. OKU Timur 318,348 15,159 14,986 79.231 401,798 Kab. OKU Selatan 217,521 13,802 8,231 80.295 270,903 Kab. Bengkulu Selatan 237,901 10,795 7,472 90.798 262,012 Kab. Kaur 182,178 13,537 4,540 90.033 202,347 Kab. Bengkulu Tengah 158,309 13,158 3,051 110.296 143,531 Kab. Lampung Selatan 421,561 21,393 17,971 98.232 429,150 Kab. Lampung Tengah 647,957 26,143 37,856 83.448 776,476 Kab. Way Kanan 260,754 30,899 4,460 89.354 291,821 Kab. Mesuji 92,638 3,998 1,199 83.119 111,452 Kab. Ciamis 722,834 27,676 39,522 70.470 1,025,735 Kab. Cirebon 722,750 24,357 99,151 75.606 955,942 Kab. Tasikmalaya 717,781 45,409 36,409 79.975 897,506 Kota Cirebon 318,270 5,890 31,114 83.027 383,335 Kota Sukabumi 253,811 6,927 73,665 66.814 379,874 Kota Tasikmalaya 383,682 8,638 26,558 70.496 544,262 Kab. Kebumen 535,665 19,746 41,641 94.047 569,571 Kab. Wonogiri 514,163 21,704 45,073 83.196 618,012 Kab. Wonosobo 331,814 16,600 36,603 82.596 401,732 Kota Magelang 216,761 5,319 44,035 82.038 264,219 Kota Surakarta 392,474 8,736 79,744 77.492 506,469 Kab. Kulon Progo 342,745 12,484 32,991 90.698 377,896 Kota Yogyakarta 329,537 4,080 126,428 72.134 456,843 Kab. Banyuwangi 634,914 24,479 58,230 85.514 742,471 Kab. Bojonegoro 486,470 17,212 53,649 76.894 632,646 Kab. Bondowoso 399,850 17,445 28,999 85.279 468,874 Kab. Mojokerto 441,468 11,612 47,280 77.714 568,069 Kab. Pasuruan 530,100 20,385 68,986 81.396 651,257 Kab. Sidoarjo 555,280 16,903 244,955 54.499 1,018,880 Kota Pasuruan 193,303 4,740 59,774 73.255 263,878 Kota Surabaya 543,777 17,966 647,173 25.663 2,118,943 Kab. Ketapang 506,723 15,424 21,887 109.267 463,749 Kota Singkawang 224,606 7,476 17,280 97.318 230,796 Kab. Kotawaringin Barat 314,020 10,119 28,678 92.739 338,606 Kab. Seruyan 150,339 9,715 3,488 94.553 158,999 Kab. Sukamara 21,653 - 1,809 22.417 96,591 Kab. Lamandau 214,524 9,655 5,719 95.049 225,698 Kab. Tabalong 224,520 12,284 24,068 59.977 374,346 Kab. Tanah Laut 242,668 16,062 42,061 80.854 300,130 Kota Banjarbaru 185,208 5,908 20,456 67.485 274,443
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
Kota Banjarmasin 356,837 10,750 57,007 68.696 519,445 Kab. Balangan 160,392 9,358 16,160 65.098 246,386 Kab. Berau 133,599 4,922 75,307 21.101 633,141 Kab. Kutai 6,609 4,549 70,162 0.495 1,335,986 Kab. Kutai Barat 211,872 33,728 15,881 28.311 748,380 Kab. Malinau 260,120 11,116 68,018 43.564 597,095 Kota Balikpapan 64,157 1,948 104,650 7.461 859,934 Kab. Tana Tidung 145,493 4,632 27,294 69.376 209,716 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 145,631 14,067 1,525 126.574 115,056 Kab. Banggai 388,418 14,431 15,710 97.703 397,549 Kab. Banggai Kepulauan 224,686 9,936 3,283 119.391 188,194 Kab. Buol 220,794 10,504 8,302 99.853 221,119 Kab. Toli -Toli 239,351 11,834 12,933 102.304 233,961 Kab. Donggala 293,279 15,575 15,910 102.397 286,413 Kab. Morowali 295,447 12,237 13,190 75.454 391,557 Kab. Poso 322,663 45,729 24,465 77.019 418,940 Kota Palu 317,078 20,197 35,301 81.799 387,632 Kab. Parigi Moutong 320,004 13,172 9,261 96.509 331,580 Kab. Sigi 274,670 8,987 7,943 93.460 293,891 Kab. Gowa 376,699 17,547 31,920 82.555 456,301 Kab. Maros 283,815 37,744 24,038 106.310 266,970 Kab. Selayar 215,979 10,701 8,844 100.168 215,617 Kota Palopo 225,354 6,606 21,801 93.880 240,043 Kab. Toraja Utara 207,843 13,807 5,260 108.013 192,423 Kab. Badung 109,933 1,085 730,073 14.217 773,243 Kab. Bangli 252,905 8,831 10,956 87.864 287,838 Kab. Gianyar 322,911 13,129 105,256 68.251 473,126 Kab. Klungkung 238,052 8,850 20,533 91.859 259,148 Kab. Lombok Tengah 469,019 17,874 28,331 87.523 535,878 Kab. Sumbawa 363,623 16,969 22,192 90.226 403,011 Kab. Ngada 185,546 12,469 10,821 97.858 189,609 Kab. Sumba Barat 184,656 15,028 15,197 116.242 158,855 Kab. Timor Tengah Utara 222,336 10,487 10,093 75.229 295,545 Kota Kupang 284,052 9,304 24,418 87.126 326,025 Kab. Nagekeo 171,568 9,579 5,853 100.293 171,067 Kab. Sabu Raijua 48,196 9,026 703 118.790 40,572 Kota Ambon 304,726 8,535 23,400 91.880 331,655 Kab. Merauke 585,632 28,130 53,695 94.772 617,939 Kab. Nabire 325,055 36,346 11,393 95.999 338,603
Journal Of Accounting Science Vol. 1 No. 2 EISSN 2548-3501
Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas
DOI Link: https://doi.org/10.21070/jas.v1i1.956
Kab. Pegunungan Bintang 383,295 49,144 15,553 107.427 356,797 Kab. Tolikara 277,749 29,079 10,658 78.865 352,184 Kab. Mappi 357,526 13,068 14,253 129.913 275,205 Kab. Asmat 445,272 45,004 14,151 101.797 437,412 Kab. Supiori 228,859 7,741 493 315.777 72,475 Kota Ternate 234,404 18,490 14,978 84.516 277,350 Kab. Halmahera Barat 215,192 36,911 4,122 81.231 264,915 Kota Pangkal Pinang 197,245 5,961 21,784 82.224 239,888 Kab. Bangka Selatan 188,913 7,813 8,747 74.538 253,446 Kab. Bintan 91,862 8,012 102,414 23.902 384,330