Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kt Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141
DOI: 10.15575/kt.v2i3.9710
Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri
Rohmatul Izad *
IAIN Ponorogo, Indonesia Email: rohmatulizad@yahoo.com

## Abstract
The political theology of Islamic fundamentalism is a religious-political movement that wants the total application of Islamic teachings in the political system and at the same time rejects all modern political ideologies. Meanwhile, bayani epistemology is one of the epistemological concepts found by al-Jabiri in expressing Arabic-Islamic reasoning based on holy texts, as well as being the basis for criticism of the tendency of textual epistemology in the tradition of Islamic historical literature. Therefore, research on the logical construction of Islamic fundamentalism political theology from the perspective of Muhammad Abid al-Jabiri's bayani epistemology is very relevant. The method used in this research is the literature review method of al-Jabiri's thinking with critical analysis. The results of this study: first, the method of thinking of Islamic fundamentalism political theology is based on text (nash) or literalism-takfirism. They make holy texts (al-Qur'an and Sunnah) as the only basis for knowledge to arrive at the truth. Their way of thinking revolves around the problem of the concept of text, namely the relationship between lafadz and meaning, Uṣūl and furu ', as well as the position of the text between substance and accident. Second, the bayani dimension really colors the political theology of Islamic fundamentalism, which is textualistic and rejects all other epistemologies such as irfani and burhani. Based on textual reasoning, the theological reasoning of Islamic fundamentalism rests on three elements; (1) The dichotomous-dialectical paradigm, which sees everything in two opposing poles, such as black-and-white, right-wrong and good-bad. (2) Islamic reasoning, which is politically-theocentric, namely a thought that understands that Islam and the state are integral and Islamic law must be applied in the divine political order. (3) Political jihad as Jihād fī Sabīlillāh, the jihad referred to here is war, both mental and physical. Jihad must be carried out to fight for an Islamic state as well as to fight against the enemies of Islam, both from within and from outside. This jihad is political in nature, but because it is based on religion, this jihad is considered as Jihād fī Sabīlillāh, which is a form of struggle in the path of Allah.
Keywords : epistemology of bayani; Islamic fundamentalism; textualism.

## Abstrak
Teologi  politik  fundamentalisme  Islam  merupakan  gerakan  politik  keagamaan  yang  menginginkan penerapan ajaran Islam secara total dalam sistem politik dan sekaligus menolak seluruh ideologi politik modern. Sementara, epistemologi bayani adalah salah satu konsep epistemologi yang ditemukan oleh al- Jabiri dalam mengungkap nalar Arab-Islam berbasis pada teks suci, sekaligus menjadi basis kritik atas kecenderungan  epistemologi  tekstualisme  dalam  tradisi  literatur  kesejarahan  Islam.  Oleh  sebab  itu, penelitian  tentang  konstruksi  nalar  teologi  politik  fundamentalisme  Islam  ditinjau  dari  perspektif epistemologi bayani Muhammad Abid al-Jabiri menjadi sangat relevan. Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode kajian pustaka pemikiran al-Jabiri dengan analisis kritis. Hasil penelitian ini: pertama, metode berpikir teologi politik fundamentalisme Islam adalah berpijak pada teks (nash) atau literalisme-takfirisme.  Mereka  menjadikan  teks  suci  (al- Qur’an  dan  Sunnah)  sebagai  satu -satunya landasan pengetahuan untuk sampai pada kebenaran. Cara kerja berpikir mereka berkisar pada masalah konsep  teks,  yakni  hubungan  antara  lafadz  dan  makna,  U ṣūl  dan  furu’,  serta  kedudukan  teks  antara substansi dan aksidensi. Kedua, dimensi bayani sangat mewarnai nalar teologi politik fundamentalisme Islam yang tekstualistik dan menolak seluruh epistemologi lain seperti irfani dan burhani. Dengan berpijak pada  nalar  tekstualis,  nalar  teologi  politik  fundamentalisme  Islam  bertumpu  pada  tiga  unsur;  (1) Paradigma  dialektika-dikotomis,  yang  melihat  segala  sesuatunya  dalam  dua  kutub  yang  saling berlawanan, seperti hitam-putih, benar-salah, dan baik-buruk. (2) Nalar keislaman yang politis-teosentris, yakni suatu pemikiran yang memahami bahwa Islam dan negara bersifat integral dan hukum Islam harus
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
diterapkan dalam tatanan politik Ilahi. (3) Jihad politik sebagai Jih ā d f ī Sab ī lill ā h, jihad yang dimaksud di sini adalah perang, baik perang pemikiran maupun fisik. Jihad harus dilakukan untuk memperjuangkan negara Islam sekaligus untuk melawan musuh-musuh Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Jihad ini bersifat  politis,  tetapi  karena  berbasis  agama  maka  jihad  ini  dianggap  sebagai  Jih ā d  f ī Sab ī lill ā h  yang merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah.
Keywords : epistemologi bayani; fundamentalisme Islam; tekstualisme.

## PENDAHULUAN
Munculnya gerakan fundamentalisme Islam merupakan suatu gejala real dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam ( Islamic revivalism ) dan Islam muncul kembali sebagai kekuatan politik global. Menurut Esposito (1996, hal. 34). Islam kembali muncul sebagai kekuatan global yang kuat dalam politik muslim pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ruang lingkup kebangkitan Islam terjadi di seluruh dunia dari Sudan  sampai  Indonesia.  Para  pemimpin  pemerintahan  Islam  dan  oposisi  juga  menggunakan  agama untuk melegitimasi dan menggerakkan dukungan rakyat.
Fundamentalisme Islam merupakan sebuah ideologi politik atas nama agama yang berupaya untuk memantabkan  kembali  agama  Islam  sebagai  suatu  sistem  politik  tunggal  di  masa  modern.  Dengan membuat  term-term  baru  dan  menafsirkan  kembali  konsep-konsep  konvensional,  fundamentalisme Islam menciptakan suatu paradigma baru yang terdiri dari unsur teoritis dan empiris (Burhanuddin, 2016, hal. 199).
Secara historis, istilah ‘fundamentalisme’ merujuk pada gerakan Protestan Amerika awal abad ke - 20 yang menyerukan untuk kembali pada penafsiran kitab Injil secara harfiah atau tekstual (Fuadi, 2013, hal. 115). Meski istilah ini tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Arab, para peneliti agama, baik di Barat maupun di Timur, telah secara resmi menggunakan istilah fundamentalisme untuk menyebut suatu kecenderungan  yang  radikal  dan  konservatif  dalam  beragama.  Sehingga  penyebutan  istilah ‘fundamentalisme Islam’ sendiri juga bersandar pada definisi ini, yakni suatu gerakan keagamaan yang memahami  teks  keagamaan  secara  harfiah  dan  nalar  keislamannya  cenderung  tekstual,  serta  kurang memperhatikan landasan epistemologi yang lain dalam mencapai kebenaran.
Sementara  itu,  konsep  ‘teologi  politik’  yang  termaktub  dalam  fundamentalisme  Islam  dapat dipahami sebagai suatu pendirian bahwa politik merupakan bagian integral dari ajaran Islam, sehingga apapun yang berkaitan dengan Islam, baik dari segi akidah maupun syariat, selalu dimaknai secara politis dengan menekankan pada nalar Islam yang teosentris. Pandangan semacam ini seringkali melahirkan gagasan Islam Dīn al-Daulah . Di antara gerakan teologi politik fudamentalisme Islam yang paling populer adalah gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaah Islamiah di Pakistan.
Menurut  Armstrong  (2002,  hal.  236)  salah  satu  ideolog  fundamentalis  awal  adalah  Maududi, pendiri Jamaah  Islamiah di  Pakistan,  dia  melihat  kekuatan  besar  Barat  bersatu  padu  untuk menghancurkan  Islam.  Kaum  muslim,  menurutnya,  harus  bersatu  untuk  melawan  sekularisme  yang merajalela. Selanjutnya tokoh fundamentalisme Islam yang berpengaruh setelah Maududi adalah Sayyid Qutb (1906-66), seorang anggota Ikhwanul Muslimin yang juga sangat dipengaruhi oleh Maududi.
Sebagai gerakan yang berorientasi pada teks, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang akar dan motif lahirnya fundamentalisme Islam. Pertama , akar historis fundamentalisme klasik, ini lahir dari suatu proses sejarah yang panjang yang dapat ditemukan pada gerakan pemurnian yang diusung oleh Ibn Taimiyyah. Kedua , akar fundamentalisme modern, motif kemunculan ini bisa dilihat dari respon kaum muslim terhadap kolonialisme, ideologi modernisme, juga sebuah respon terhadap Euforia pembaharuan. Ketiga , akar fundamentalisme post-modern, di era ini gerakan fundamentalisme Islam sudah berwujud organisasi-organisasi  politik,  seperti Ikhwan  al-Muslimin di  Mesir, Jamaah  Islamiah di  Pakistan,  juga
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
organisasi politik internasional Hizbut Tahrir . Sementara itu, yang paling dekat dengan kecenderungan gerakan  teologi  politiknya  adalah  pada  masa  post-modern,  mereka  berjuang,  di  antaranya  ingin mendirikan negara Islam atau sebuah kekhilafahan Islam secara internasional (Burhanuddin, 2016, hal. 201).
Fenomena gerakan teologi politik fundamentalisme Islam merupakan sebuah akar kebangkitan dari gerakan kaum muslim dan selalu menjadi perbincangan ilmiah sejak Revolusi Iran 1979. Menurut An- Na’im (2011,  hal.  3),  istilah  fundamentalisme  Islam  digunakan  untuk  menyebut  aktivis  muslim kontemporer yang menuntut kesesuaian tuntas antara realitas dengan ajaran Islam, termasuk penerapan hukum publik syariah secara total dan segera.
Memang harus diakui bahwa kajian tentang fundamentalisme Islam sudah banyak dilakukan oleh para  peneliti.  Untuk  menyebut  beberapa  saja,  misalnya  buku  yang  ditulis  oleh  Aksin  Wijaya  (2018) berjudul “ Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia; Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan ” yang terbit tahun 2018 oleh Penerbit Mizan. Judul buku ini secara eksplisit tidak menyebut kata fundamentalisme Islam, namun demikian penjelasan di dalamnya sangat penuh dengan term-term fundamentalisme Islam dan meletakkan fundamentalisme Islam sebagai objek kritik.
Ada  pula  buku  yang  ditulis  oleh  Hendropriyono  (Hendropriyono,  2009) berjudul  “ Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, dan Islam ”. Buku ini mencoba mengkritik gerakan fundamentalisme dalam konteks tiga agama besar. Penulis buku ini menjadikan teori linguistik sebagai basis kritik terhadap fundamentalisme  Islam.  Penelitian  ini  cukup  menarik  karena  mencoba  melihat  lebih  jauh  gerakan fundamentalisme  dalam  konteks  terorisme.  Maksudnya,  akar-akar  teorisme  yang  mengatasnamakan agama ternyata dapat ditemukan dalam gerakan fundamentalisme tersebut.
Dalam pengamatan peneliti, meski fundamentalisme Islam sudah banyak dikaji oleh para peneliti. Namun sejauh  ini belum ada yang secara khusus  mencoba menggali gerakan fundamentalisme Islam dalam konteks epistemologi, maksudnya mencoba menelusuri cara kerja suatu pemikiran dalam gerakan fundamentalisme  Islam.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menjadi  penting  dilakukan  di  samping  untuk memperluas  cakrawala  pemikiran  Islam,  juga  memberikan  perspektif  baru  tentang  kritik  nalar fundamentalisme Islam.
Penelitian  ini  akan  menggali  tentang  gerakan  teologi  politik  fundamentalisme  Islam  dalam perspektif epistemologi bayani Muhammad Abid al-Jabiri. Secara khusus peneliti akan mengkaji cara kerja suatu  pemikiran  dalam  gerakan  fundamentalisme  Islam.  Meski  ini  adalah  gerakan  ideologi  politik keagamaan, dalam konteks ini peneliti penempatkannya dalam persoalan epistemologi Islam atau juga berarti salah satu kecenderungan pemikiran dalam Islam yang menempatkan teks sebagai aspirasi utama dan  kekuatan  ideologis  dalam  membangun  sebuah  argumentasi  kebenaran  terhadap  gerakan  teologi politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Riwayat Hidup Singkat Muhammad Abid al-Jabiri
Nama  lengkapnya  adalah  Muhammad  Abid  al-Jabiri,  lahir  di  kota  Fejij,  Maroko  Tenggara  pada tahun 1935. Ia adalah anak satu-satunya dari pernikahan antara Muhammad dan Wazinah. Dari garis ibu, ia adalah keturunan dari Sayyid ‘Abd al -Jabbar al-Fajiji, seorang ulama besar yang memiliki beberapa karya, yang manuskripnya masih tersimpan di perpustakaan pribadi salah seorang orientalis Perancis. Sedangkan dari keluarga ayahnya, mengalir darah nasionalis dan pejuang karena keluarganya, terutama
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
ayahnya adalah seorang nasionalis yang banyak memberikan kontibusi terhadap perjuangan gerakan kemerdekaan Maroko (Firdaus, 2014, hal. 17; Yesdaulet, Zhamashev, & Rysbekova, 2020).
Al-Jabiri  memperoleh  pendidikan  pertama  di  kampung  halamannya,  dengan  pendidikan tradisional yang diadakan di masjid di bawah asuhan al-Hajj Muhammad Faraj sambil menyelesaikan pendidikan dasar formalnya di Sekolah Agama dan sempat merasakan pendidikan Sekolah Dasar Perancis dua tahun. Setelah itu, ia melanjutkan ke cabang Sekolah Swasta Nasional yang didirikan oleh al-Hajj Muhammad Faraj dan tokoh Gerakan Kemederkaan lain yang ada di Fejij. Ia menyelesaikan studinya di sekolah tersebut pada tahun 1949 (Firdaus, 2014, hal. 18).
Al-Jabiri lebih banyak menghabiskan pendidikannya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di tanah  kelahirannya  di  Maroko.  Pernah  satu  tahun  (tahun  1958)  menempuh  pendidikan  filsafat  di Universitas Damaskus, Syiria. Al-Jabiri menguasai tiga bahasa: Arab, Prancis, dan Inggris. Di tangan para filosof Perancis, khususnya Brunschvigg dan Bachelard, al-Jabiri memperoleh kematangan ilmu filsafat. Pengaruh kuat dari dua filosof ini tampak tidak dapat dipisahkan dari sosok al-Jabiri (Faisol, 2010, hal. 337).
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tahun  1958  al-Jabiri  belajar  filsafat  di  Universitas  Damaskus, Syiria. Akan tetapi ia tidak bertahan lama di Syiria, satu tahun kemudian ia pindah ke Universitas Rabat yang saat itu baru didirikan. Selama masa pendidikannya, ternyata ia terus menggeluti aktivitas politik, sampai kemudian tahun 1963 ia masuk penjara dengan tuduhan makar terhadap negara yang saat itu memang banyak disematkan kepada anggota partai UNFP (Aziz, 2016, hal. 163).
Pada  masa  muda,  al-Jabiri  memang  dekat  dan  banyak  dibimbing  oleh  Mehdi  Ben  Barka,  salah seorang politikus ternama, pemimpin sayap kiri Partai Istiqlāl yang mendirikan Union Nationle Des Forces Populaires (UNFP) dan di kemudian hari berubah namanya menjadi Union Socialiste de Forces Populaires (USFP). Kedekatannya dengan tokoh ini membawa al-Jabiri muda aktif dalam aktivitas politik. Mehdi yang menyarankan dan merekomendasikannya untuk menjadi humas Partai Istiqlāl (Firdaus, 2014, hal. 22). Dalam proyek intelektual, tahun 1966 al-Jabiri bersama Ahmad as-Satatti dan Mustofa al-Gamari bekerjasama untuk menerbitkan text book tentang pemikiran Islam dan filsafat yang diperuntukkan bagi sarjana  muda  di  tahun  akhir  sebelum  mereka  menyelesaikan  pendidikan.  Selama  kurang  lebih  satu periode beberapa aktifitas al-Jabiri, baik dalam ranah intelektualitas maupun beberapa forum lain, telah membentuk al-Jabiri menjadi intelektual yang sangat penting di era itu. Beberapa artikel dengan beragam isu yang dihembuskan berhasil dipublikasikan di Maroko.
Al-Jabiri menyelesaikan program magister tahun 1967, dengan judul tesis Falsafah al-Tarikh ‘Inda Ibn Khaldun , di bawah bimbingan M. Aziz Lahbabi. Saat itu dia sudah mulai mengajar filsafat di Universitas Rabat  Maroko.  Menurut  catatan  Aunul  Abied  Shah  (2001,  hal.  301),  pada  tahun  1970,  al-Jabiri menyelesaikan studi program doktoral dan memperoleh gelar Ph.D dengan disertasi yang membahas tentang pemikiran Ibn Khaldun, yaitu “ Fanatisme dan Negara: Elemen-Elemen Teoritik Khaldunian dalam Sejarah Islam ” ( al-‘Asabiyyah wa Dawlah: Ma’alim Nazariyyah Khalduiyyah fit Tarikhil Islami ), disertasi ini di bawah bimbingan Najib Baladi.

## Fundamentalisme Islam
Dalam  tradisi  Islam,  terjemahan  harfiah  “fundamentalisme”  ke  dalam  bahasa  Arab  adalah Uṣūliyyah , kata yang merujuk pada penelitian atas sumber-sumber muslim sebagai aturan dan prinsip hukum Islam (Fauzan, 2010). Sebagaian besar para ilmuwan dan pengkaji Islam, khususnya di Barat tidak berurusan dengan ilmu Islam ini, atau tidak memahami gerakan fundamentalisme Islam dalam pengertian harfiah  ini,  melainkan  memiliki  perhatian-perhatian  yang  sangat  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  menurut
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
Armstrong  (Armstrong,  2001,  hal.  17) ,  penggunaan  istilah  “fundamentalisme”  dalam  Islam  agaknya sedikit  menyesatkan.  Namun,  orang-orang  lain  sekedar  mengatakan  bahwa  suka  atau  tidak,  kata “fundamentalisme” ini tetap saja ada meskipun tidak sempurna . Tetapi merupakan cap atau label yang berguna dalam mengambarkan gerakan-gerakan yang, meskipun berbeda, memiliki kesamaan yang kuat.
Sebagian tokoh-tokoh  intelektual menolak penggunaan  klaim  ini  karena  dianggap sebagai bias Barat seperti asumsi Riffat Hasan dan Fazlur Rahman, juga Friederick M, Denny, Bernard Lewis dan Sayyid Husein  Hasr  yang  menyayangkan  istilah  tersebut,  sebab  akan  memberikan  menjelasan  yang  bisa menyesatkan akibat pemaknaan yang memang berangkat dari perbedaan framework baik dalam konteks sosial, kultural, ataupun latar belakang lahirnya (Hassan, 1993, hal. 33). Meskipun demikian, Garaudy yang kemudian  diikuti  oleh  Azyumardi  Azra  menganggap  hal  itu  sebagai  suatu  keniscayaan  sebab fundamentalisme  adalah  terminologi  umum  yang  bisa  diaplikasikan  dalam  fenomena  agama  apapun (Azra, 1993, hal. 31).
Fundamentalisme  Islam  memiliki  sejumlah  karakteristik  yang  dapat  dengan  mudah  dikenali. Dalam masalah politik, partai-partai yang bercorak fundamentalis lebih menekankan pada atribut atau simbol- simbol  khusus,  seperti  “negara  Islam”  atau  “Islam  dijadikan  sebagai  sumber  falsafah  negara”. Penekanan kepada sejumlah label tersebut didasarkan kepada keyakinan mereka bahwa syariat telah mengatur  seluruh  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  masyarakat,  termasuk  dalam  wilayah politik. Lebih dari itu, fundamentalisme Islam menganggap bahwa aturan Islam tentang peri-kehidupan manusia yang lengkap dan menyeluruh tersebut juga berupa aturan-aturan yang detail terperinci. Oleh sebab itu, fundamentalisme  Islam menolak konsep kenegaraan lain, terutama  yang  datang dari Barat (Mahendra, 1999, hal. 40).
Sejarah  perkembangan  istilah  fundamentalisme  bagi  golongan  Islam  berhaluan  keras  mulai populer di dunia Barat sejak meletusnya Revolusi Iran pada tahun 1979 dalam melawan Amerika Serikat yang  mereka  sebut  sebagai the  Great  Satan .  Sejak  saat  itulah,  istilah  fundamentalisme  kemudian digunakan  untuk  menggeneralisasi  berbagai  gerakan  Islam  di  berbagai  belahan  dunia  Islam  sebagai gelombang kebangkitan Islam (Fuadi, 2013, hal. 117).
Dari kalangan penulis Barat, seperti oleh Hrair Dekmejien, sebagaimana dikutip oleh Fuadi (2013, hal. 117), bahwa pada tingkat tertentu fundamentalisme memiliki kesamaan dengan gerakan-gerakan serupa yang terjadi dalam  sejarah Islam klasik. Sebagai  “ideologi protes” dan “ideologi kaum opisisi”, fundamentalisme muncul sebagai perlawanan terhadap kelas yang berkuasa pada masa awal masyarakat Islam dengan kehadiran Khawarij yang menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib pada 15 abad yang lalu. Prinsip-prinsip radikal dan ekstrem pada Khawarij adalah semboyannya lā Ḥukma illā Allāh .
Azyumardi  Azra  (1996,  hal.  111)  membagi  fundamentalis  kepada  dua  periodesasi; fundamentalisme  Islam  pra-modern  dan  fundamentalisme  Islam  modern.  Yang  pertama  muncul disebabkan oleh situasi dan kondisi  tertentu di kalangan umat Islam, karena  itu  ia  lebih genuine dan inward oriented , yang beorientasi ke dalam diri kaum muslimin sendiri. Sedangkan yang kedua muncul sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi Barat.
Di  era  modern,  kelahiran  organisasi-organisasi  Islam  seperti  Ikhawul  Muslimin  di  Mesir  dan Jamaah  Islami  di  Pakistan,  pada  perkembangannya  menjadi  pola  dasar  gerakan-gerakan fundamentalisme di banyak bagian dunia Islam. Organisasi Islam ini umumnya menjadikan konsep jihad sebagai prinsip utama untuk membenturkan dan seringkali menumpahkan darah, tidak hanya dengan Barat yang oleh Sayyid Qurb (1985) dianggap jahiliyah modern, melainkan juga sesama kelompok Islam sebagai sekutu Barat. Demikian pandangan fundamentalis ekstrem-radikal.
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
Sekalipun fundamentalisme secara historis memiliki akar kuat dalam sejarah Islam, akan tetapi dalam perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh bentuk-bentuk dialektika hubungan antara Islam dan Barat. Ia  lebih  merupakan  reaksi terhadap tatanan  sosial politik  yang diterapkan Barat terhadap sejumlah negara-negara muslim yang dianggap tidak seimbang dan diskriminatif (Mustofa, 2017). Dengan demikian,  fundamentalisme  tidaklah  sepenuhnya  baru.  Dalam  taraf  tertentu  seperti  dijelaskan sebelumnya, fundamentalisme Islam memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Demikian juga keliru jika dikatakan bahwa munculnya fundamentalisme Islam semata-mata pengaruh ideologi Barat.

## Basis  Nalar  Berpikir  Teologi  Politik  Fundamentalisme  Islam  dalam  Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid al-Jabiri
Dalam  konteks  pemikiran  Islam,  kelompok  fundamentalisme  Islam  sering  merepresentasikan pihak yang mengklaim dirinya sebagai yang paling autentik, paling benar, paling suci, dan semacamnya. Mereka melakukan truth-claim terhadap apa yang mereka yakini sebagai kebenaran yang harus diikuti oleh oleh pihak lain. Sementara itu, kelomok lain di luarnya menjadi target upaya-upaya pemurnian atau dakwah mereka. Al-Maududi dan Sayyid Qutb misalnya, merupakan figur-figur fundamentalisme Islam kontemporer yang memandang dunia secara Menikean, hitam-putih dan absolut.
Beberapa  kasus  berikut  menjadi  bukti  korban  pemikiran  keislaman  yang  mengideologi  dan mensakralkan  tersebut.  Misalnya,  Thaha  Husein  divonis  murtad  hanya  karena  mempertanyakan autentisitas syi’ir jahiliah dan fungsinya dalam menafsirkan al - Qur’an. Ali Abdul Raziq divonis murtad hanya karena berpendapat bahwa tidak ada format pemeritahan khusus yang bernama khilafah dalam Islam, dan Nasr Hamid Abu Za id divonis murtad hanya karena mengkritik pemikiran Imam Syafi’i dan para fuqaha. Gerakan Islam Ahmadiyah divonis sesat karena meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi selain Nabi Muhammad Saw. Gerakan Islam Syi’ah divonis sesat karena dituduh menolak para sahabat Nabi dan mempunyai kitab al- Qur’an sendiri (Wijaya, 2018, hal. 4).
Dalam konteks kasus di Indonesia, warga NU yang menjadi simbol gerakan Islam Sunni yang biasa bertawasul kepada Nabi Muhammad Saw. dan para ulama saleh, divonis melakukan bid’ah, syirik , dan kafir. Begitu juga masyarakat Indonesia juga divonis sesat karena menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan tidak mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Kekerasan fisik kepada mereka pun biasanya  dilakukan  dengan  beragam  bentuk  seperti  penghancuran  rumah  ibadah,  pemukulan,  dan pembunuhan bahkan dengan bom bunuh diri (Setara Institute, 2009).

## Paradigma Dialektika-Dikotomis
Paradigma dialektika-dikotomis merupakan suatu cara pandang terhadap dunia dan realitas yang melihat  segala  sesuatu  melalui  dua  model  kecenderungan  yang  saling  berlawanan.  Misalnya,  melihat objek sesuatu secara benar-salah, hitam-putih, baik-buruk, dan lain sebagainya. Cara pandangan semacam ini bersifat tertutup dan cenderung mengabaikan kemungkinan ketiga. Maksudnya, paradigma ini bersifat eksklusif karena kurang meminati kemungkinan makna lain selain kedua dikotomi itu.
Cara  pandang  dialektika  dikotomis  ini  sangat  mewarnai  pola  pemikiran  orang-orang fundamentalisme. Misalnya Sayyid Qutb, ia melihat bahwa masyarakat hanya terbelah menjadi dua, yakni masyarakat  muslim  dan  jahiliah.  Yang  dimaksud  jahiliah  ini  bukan  hanya  orang-orang  di  luar  Islam, bahkan orang Islam yang dianggap tidak sepaham dengan Sayyid Qutb, atau mereka yang pro terhadap
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
Barat, adalah jahiliah. Dengan begitu, masyarakat muslim, harus berjuang melawan orang-orang jahiliah tersebut meski mereka juga menganut agama Islam.
Salah  satu  alasan  mengapa  paradigma  dialektika-dikotomis  itu  begitu  mengakar  kuat  pada pemikiran kaum fundamentalis adalah berawal dari cara pembacaan terhadap teks. Kebanyakan dari mereka  memahami  teks  secara  literal  atau  harfiah  semata,  sehingga  kurang  mengeksplorasi  maka kontekstualnya. Karena basisnya hanya teks, maka sesuatu yang dianggap di luar teks menjadi diragukan kebenarannya. Hal ini bisa dilihat ketika mereka mengutip Surat al-Maidah (44). Ayat ini berbicara tentang perintah Tuhan untuk menegakkan hukum atas perintahnya, bila tidak maka seseorang tersebut dapat disebut kafir, fasik, dan zalim. Padahal, ayat ini memiliki banyak tafsir dan tidak selalu bisa didimaknai secara tekstual (Hendropriyono, 2009, hal. 166).

## Nalar Keislaman yang Politis-Teosentris
Nalar politik-teosentris dimaksudkan untuk menjelaskan suatu kecenderungan pemikiran dalam fundamentalisme Islam yang menginginkan hukum-hukum Tuhan diterapkan secara komprehensif di muka bumi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara Islam. Dalam bentuknya yang lebih teoritis, gerakan  teologi  politik  fundamentalisme  Islam  adalah  sebuah  gerakan  yang  melakukan  pencarian terhadap tatanan politik Ilahi. Jadi fundamentalisme dalam pengertian ini, bukanlah menyangkut masalah kekerasan tetapi tentang tatanan politik keagamaan.
Politik  dalam  Islam  sering  memunculkan  dua  kutub  pandangan  yang  bersifat  ekstrem.  Kedua pandangan itu adalah; pertama , kelompok yang berpendirian bahwa politik merupakan bagian integral dari ajaran Islam. kedua ,  kelompok  yang menolak politik bukan bagian dari ajaran  Islam.  Pandangan kelompok  pertama  melahirkan  gagasan  Islam Dīn  al-Daulah ,  sementara  kelompok  yang  kedua melahirkan negara sekuler. Walau demikian, ada juga pandangan lain yang berusaha mengkompromikan kedua  pandangan  tersebut.  Terhadap  kedua  pandangan  ini  muncul  pandangan  yang  moderat,  yang mencari  jalan  tengah,  yakni  negara  dapat  saja  mengadopsi  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  tidak  mesti mendirikan negara agama (Bawazir, 2015; Nur, 2016).
Sayyid  Qutb  sendiri  menegaskan  nalar  politis-teosentris  ini  dengan  sebutan  tatanan  Ilahi  atau Ḥakimiyah illā Allāh (pemerintahan Allah) yang harus diterapkan ke seluruh Dar al-Islam . Tatanan Ilahi ini kemudian akan akan menciptakan revolusi Islam yang dirancang untuk mengarahkan ke perdamaian dunia di bawah syarat-syarat siyadat Islam (supremasi Islam) atas seluruh dunia. Inilah kewajiban agama untuk mengejar jihad sebagai “revolusi dunia Islam” dalam rangka mengatasi masyarakat jahiliah, yang identik dengan kafir (Tibi, 2012, hal. 58).
Jadi  nalar  politis-teosentris  dari  fundamentalisme  Islam  ini  ingin  mengubah  hukum-hukum manusia  ( al-Ḥākimiyyah  al-Basyariyyah )  yang  ada  sekarang  ini  ke  dalam  hukum-hukum  Tuhan  ( al- Ḥākimiyyah  al-Ilāhiyyah ).  Al-Maududi  sendiri  menginginkan  sebuah  pemerintahan  Tuhan  berbasis teodemokrasi. Prinsip dasar pemerintahan yang dia tawarkan ini adalah bahwa yang mempunyai hak mutlak atas pemerintahan dan pensyariatan hukum hanyalah Allah, seperti tergambar dalam QS. Yususf 12: 40, Ali Imran 3: 154, al-Nahl 16:166, al-Maidah 5: 44, karena semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak mutlak termasuk pada nabi, karena posisi nabi adalah mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadanya, dan manusia diperintahkan mengikuti nabi sebagai pelaksana legislasi hukum-hukum Tuhan (Wijaya, 2018, hal. 57).
Jihad Politik sebagai Jih ā d f ī Sab ī lill ā h
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
Di erak  klasik, jihad tradisional adalah perang  yang dilakoni oleh  Kesultanan Islam  dan secara simbolik oleh khalifah yang berkuasa dalam kapasitasnya sebagai imam dari semua umat Islam. Khalifah bertindak sebagai kepala negara, dan perang jihad yang ia pimpin tunduk pada aturan mengenai taktik dan sasaran yang sah. Sementara jihad dalam pengertian kelompok fundamentalis, adalah bentuk dari reinterpretasi dari jihad, yakni rekonstruksi politis atas Islam. Kelompok fundamentalis menjadikan jihad sebagai ideologi yang diagamaisasikan dan melegitimasi bentuk peperangan ireguler sembari difokuskan pada perang pemikiran (Tibi, 2012, hal. 185).
Istilah jihād fī sabīlillāh sendiri menjadi konsep yang begitu menakutkan bagi dunia Barat dan bagi sebagian umat Islam. Sebaliknya, ia menjadi istilah dan ajaran suci bagi sebagian kelompok umat Islam, termasuk bagi al-Maududi dan Sayyid Qutb. Menurut al-Maududi, jihād  fī  sabīlillāh adalah peperangan yang bertujuan agar panji syariat Allah berkibar di muka bumi, dan agamanya menjadi sumpremasi di dunia.  Dalam  perjuangan  itu,  seseorang  tentu  harus  mematuhi  ajaran  syariat,  dan  tidak  boleh melanggarnya. Nabi bersabda, “ Siapa saja yang berperang dengan tujuan agar agama Allah mencapai supremasi, berarti dia itu berperang fī sabīlillāh ”. Kalau ini mereka lakukan, kata al -Maududi, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, seperti tertuang dalam QS. Al-Qashash 28: 83 (Wijaya, 2018, hal. 62).
Tujuan pengaitan istilah jihad dengan fī  sabīlillāh adalah agar konsep jihad tidak dimaknai dan dilakukan sembarangan. Pengaitan itu mempunyai maksud tertentu. Jihad yang dimaksud dalam Islam adalah  suatu  upaya  seseorang  atau  kelompok  umat  Islam  dalam  mengerahkan  segala  usaha  dan kemampuannya demi meruntuhkan rezim penguasa yang zalim untuk kemudian mengantinya dengan sistem baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada titik inilah kelompok fundamentalis meletakkan jihad dalam koridor politik sebagai jihād fī sabīlillāh .
Menurut Saeed (2014, hal. 95), di era sekarang ada tiga bentuk ijtihad yang paling dominan, yakni ijtihad tekstualis, ijtihad eklektis, dan ijtihad kontekstual. Jihad tekstual mendasarkan pada nash, ijma dan qiyas.  Ijtihad  eklektis  adalah  suatu  penjastifikasian  terhadap  persoalan-persoalan  tertentu  yang mendukung pendapat mereka. Sementara jihad kontekstual, lebih mengacu pada kontekstualisasi atau relevansinya  dengan  kondisi  kekinian,  jadi  dalam  memahami  al- Qur’an  yang  dikedepankan  adalah konteksnya, agar ayat tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.
Kembali ke soal jihad, Sayyid Qutb sendiri ketika membahas soal jihad, ia merujuk pada pandangan Ibn Qayyim, dalam kitabnya Zad al-Maad, terutama pasal yang membicarakan ajaran Nabi Muhammad dalam  hubungannya  dengan  orang-orang  kafir  dan  munafik.  Qutb  menilai,  banyak  pemikir  yang memaknai  jihad  tidak  mesti  berperang  secara  fisik,  sehingga  peperangan  secara  fisik  dinilai  sebagai kesalahan dalam memahami ajaran Islam. Menolak pandangan itu, Qutb menyarankan untuk melihat faktor-faktor dan tujuan mulalui jihād fī sabīlillāh . Sebab, ber-jihad fī sabīlillāh itulah Allah mengutus Nabi Muhammad  dan  menjadikannya  sebagai  Nabi  dan  Rasul  terakhir.  Islam  adalah  agama  yang memproklamasikan  kebebasan  manusia  dari  penghambaan  kepada  manusia,  dan  mengembalikann manusia agar hanya menghamba kepada Allah, karena hanya Allah yang Mahakuasa atas segala sesuatu (Wijaya, 2018, hal. 73).

## SIMPULAN
Dasar-dasar pengetahuan yang terkandung dalam teologi politik fundamentalisme Islam adalah menempatkan otoritas teks ( nāṣ ) sebagai basis epistemologi tunggal dalam memproduksi pengetahuan tentang Islam. Pengetahuan yang murni berbasis teks tersebut, diproyeksikan menjadi kekuatan yang mewujud dalam ideologi politik keagamaan. Agamasisasi politik ini dimaksudkan untuk mempromosikan
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
suatu  tatanan  politik  yang  dipercaya  beremanasi  dari  kehendak  Tuhan, dan bukan  berdasarkan kedaulatan  rakyat.  Sementara  itu,  terkait  dengan  cara  kerja  pemikiran  yang  berbasis  pada  nalar tekstualisme, ada tiga prinsip dasar dalam pembacaan terhadap teks keagamaan, yakni konsep teks antara lafadz  dan  makna,  konsep uṣūl dan furu’ ,  serta  substansi  dan  aksisendi.  Terkait  dengan  prinsip  yang pertama,  konsep  lafadz  dan  makna  mengandung  dua  aspek,  yakni  teoritis  dan  praktis,  aspek  teoritis berkisar pada pembahasannya pada bahasa, sedangkan aspek praktis terkait dengan penafsiran terhadap perintah syariat. Prinsip yang kedua, usul adalah pangkal ujung rantai dari hubungan timbal balik dengan furu’ , uṣūl sendiri  merupakan  sumber  pokok  dalam  memproduksi  pengetahuan  Islam.  Prinsip  yang terakhir, fundamentalisme Islam menempatkan teks sebagai substansi dan akal sebagai aksiden yang menjadi pelayan bagi otoritas teks.
Kedua , dimensi bayani dalam teologi politik fundamentalisme Islam terletak pada pembacaannya terhadap turāts (tradisi). Jika turath dimaknai  sebagai  warisan Islam pada  masa lalu, maka kelompok fundamentalis  menempatkan  al- Qur’an  dan  sunnah  sebagai  otoritas  tunggal  dalam  warisan  Islam. Sehingga metode bayani sangat mewarnai kelompok ini dalam membaca turath Islam dan meninggalkan seluruh metode berpikir yang dianggap bukan warisan Islam, seperti irfani (intuisi) dan burhani (akal). Sementara itu, setelah peneliti menganalisis teologi politik fundamentalisme Islam dengan menggunakan epistemologi bayani al-Jabiri yang berpijak pada kritik nalar Arab-Islam, maka ditemukan kata-kata kunci pemikiran mereka yang bertumpu pada tiga unsur, yakni paradigma dialektika-dikotomis (dua kubu yang saling berlawanan), nalar keislaman yang politis-teosentris, dan jihad politik sebagai jihad  fi  sabilillah . Paradigma  dialektika-dikotomis  selalu  memandang  segala  sesuatu  pada  dua  kutub  yang  saling berlawanan,  yakni hitam-putih, benar-salah, dan baik-buruk. Sementara nalar keislaman  yang politis- teosentris adalah suatu kecenderungan pemikiran yang menginginkan hukum-hukum Tuhan diterapkan secara komprehensif di muka bumi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara Islam atau tatanan politik Ilahi. Sedangkan konsep jihad politik sebagai, merupakan sebuah perjuangan pada tataran politik dengan menggunakan agama dan memperlakukan jihad politik sebagai jihad fi sabilillah . Mereka hendak memasukkan kembali agama ke dalam wilayah politik global dan untuk sampai pada titik itu, mereka harus ber- jihad fi sabilillah .

## REFERENSI
An- Na’im,  A.  A.  (2011). Dekonstruksi  Syariah;  Wacana  Kebebasan  Sapil,  Hak  Asasi  Manusia  dan Hubungan Internasioanal dalam Islam (A. Suaedy & A. ArRany, penerj.). Yogyakarta: LKiS. Armstrong,  K.  (2001). The  Bettle of  God:  A  History  of  Fundamentalism .  New  Yor:  The  Ballantine Publishing Grup.
Armstrong, K. (2002). Islam; A Short History . London: Phoenix Press.
Aziz,  M.  T. (2016).  Interrealisasi  Pemikiran  Muhammad  Abid  Al-Jabiri  Dalam  Pendidikan  Islam. Procceding of Internasional Conference On Islamic Epistemology . Muhammadiyah University Press.
Azra, A. (1993). Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam, Survey Historis dan Doktrinal. Jurnal Ulumul Qur’an , Vol. IV (3). Azra,  A.  (1996). Pergolakan  Politik  Islam  dari  Fundamentalisme,  Modernisme  hingga  Post- Modernisme . Jakarta: Gramedia. Bawazir,  T.  (2015). Jalan  tengah  demokrasi:  antara  fundamentalisme  dan  sekularisme .  Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
Khazanah Theologia, Vol. 2 No. 3: 132-141 Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri Rohmatul Izad
Burhanuddin,  N.  (2016).  Akar  dan  Motif  Fundamentalisme  Islam:  Reformulasi  Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 1 (2), 199 – 210. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.831 Esposito,  J.  L.  (1996). Ancaman  Islam;  Mitos  atau  Realita (A.  Abdurrahman  &  Missi,  penerj.). Bandung: Mizan.
Faisol, M. (2010). Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid Al-Jabiri. Tsaqafah , 6 (2). Fauzan, F. (2010). Fundamentalisme Dalam Islam. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama , 5 (1), 47 – 60.
Firdaus, M. (2014). Metode Kritik Nalar Muhammad Abid al-Jabiri . Mataram: IAIN Mataram.
Fuadi,  M.  (2013).  Fundamentalisme  dan  Inklusivisme  dalam  Paradigma  Perubahan  Keagamaan. SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 15 (1), 114 – 126.
Hassan,  R.  (1993).  Fundamentals:  A  Testimony  of  The  Truth  [Mempersoalkan  Istilah Fundamentalisme Islam]. Ulumul Quran , 4 (3), 32 – 41. Hendropriyono,  A.  M.  (2009). Terorisme;  Fundamentalisme  Kristen,  Yahudi  dan  Islam .  Jakarta: Kompas Gramedia.
Mahendra, Y. I. (1999). Modernisasi dan Fundamentalisme dalam Politik Islam . Jakarta: Paramadina. Mustofa,  I.  (2017).  Terorisme:  Antara  Aksi  dan  Reaksi  (Gerakan  Islam  Radikal  sebagai  Respon terhadap Imperealisme Modern). Religia , 15 (1), 65 – 87.
Nur, A. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur , 4 (2). Quthb, M. (1985). Jahiliyah Abad Dua Puluh: Mengapa Islam Dibenci? Bandung: Penerbit Mizan.
Saeed, A. (2014). Pemikiran Islam; Sebuah Pegantar (A. Rafiq, penerj.). Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
Setara  Institute. (2009). Laporan  Kondisi  Kebebasan Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia  2008: Berpihak  dan  Bertindak  Intoleran:  Intoleransi  Masyarakat  dan  Restriksi  Negara  dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia . Jakarta.
Shah, M. A. A. (2001). Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah . Bandung: Mizan. Tibi, B. (2012). Islamism and Islam . USA: Yale University.
Wijaya,  A.  (2018). Dari  Membela  Tuhan  ke  Membela  Manusia;  Kritik  atas  Nalar  Agamaisasi Kekerasan . Bandung: Mizan. Yesdaulet, Y., Zhamashev, A., & Rysb ekova, S. (2020). Muhammad Аbid Jabiri and his work “Critique of the arabic reason.” Вестник КазНУ. Серия религиоведение , 22 (2), 19 – 26.