## PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYIARAN

## Yumi Ariyati

## Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Email: ariyati_27@yahoo.co.id

## Abstract
The  Indonesian  Broadcasting  Commission  (KPI)  as  an  independent state  institution  has  the  duties  and  authority  as  regulated  by  Law Number  32  of  2002  concerning  Broadcasting.  Among  other  tasks  and functions are to compile regulations and set guidelines for broadcasting behavior and set broadcast program standards.
In fact limited budget received every year, the West Sumatra KPID has carried  out  socialization  activities  through  Public  Service Announcements,  Talk  shows,  Public  Dialogue,  Media  Literacy, Brochures  and  Distribution  of  Public  Complaints  Boxes  in  several Regencies  /  Cities  in  the  hope  that  this  will  help  the  existence  of  the West Sumatra KPID his duties and authorities are based on law number 32 regarding Broadcasting.
Keywords : West Sumatra KPID, Broadcasting Law, Broadcasting Institution

## Abstrak
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independent mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang  diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Antara lain  tugas  dan  fungsinya  adalah  menyusun  peraturan  dan  menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan menetapkan standar program siaran.
2 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Dengan  keterbatasan  anggaran  yang  diterima  setiap  tahunnya,  KPID Sumbar  telah  melakukan  kegiatan-kegiatan  sosialisasi  melalui  Iklan Layanan  Masyarakat,  Talkshow,  Dialog  Publik,  Literasi  Media,  Brosur- brosur  dan  Penyebaran  Kotak  Aduan  Publik  dibeberapa Kabupaten/Kota  dengan  harapan  ini  membantu  eksistensi  KPID Sumbar  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  nya  berdasarkan undang-undang nomor 32 tentang Penyiaran.
Kata Kunci : KPID Sumatera Barat, UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran

## A. PENDAHULUAN
Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang pesat telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk  mengetahui  dan  hak  untuk  mendapatkan  informasi.  Informasi  telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Siaran  yang  dipancarkan  dan  diterima  secara  bersamaan,  serentak  dan bebas,  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  pembentukan  pendapat,  sikap  dan perilaku  khalayak,  maka  penyelenggaraan  penyiaran  wajib  bertanggungjawab dalam menjaga nilai, moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, Negara menguasai spectrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran untuk  kemakmuran  rakyat.  Dalam  sistem  penyiaran  nasional  terdapat  lembaga penyiaran  dan  pola  jaringan  yang  adil  dan  terpadu  yang  dikembangkan  dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
Media  penyiaran  memiliki  kemampuan  mempengaruhi,  mengarahkan, membentuk  dan  menentukan  opini  public.  Pada  gilirannya,  media  penyiaran
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 3 memiliki kemampuan menciptakan kebutuhan palsu (the logic acculation), oleh karena itu maka industri penyiaran harus ditata.
Dengan  berkembang  pesatnya  industri  penyiaran  di  Sumatera  Barat, KPID Sumbar sebagai pengawas isi siaran dan perpanjangan tangan pemerintah untuk memperoleh izin siaran lembaga penyiaran, masih banyak masyarakat dan lembaga  penyiaran  yang  belum  mengetahui  apa  tugas  dan  wewenang  KPID Sumbar.
Beberapa  tahun  setelah  dibentuknya  KPID  Sumbar,  masyarakat  masih belum  mengenal  apa  itu  KPID  Sumbar.  Setiap  disebut  KPID  Sumbar masyarakat  pasti  menanyakan  kembali  apakah  TVRI,  Padang  TV  dan  lembaga Penyiaran lainnya. Padahal KPID Sumbar adalah pengawasan terhadap program- program  lembaga  penyiaran  termasuk  yang  lembaga  penyiaran  yang  disebutkan diatas.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitianan  kualitatif.  Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sosialisasi  tugas  dan wewenang  KPID  Sumbar,  mendeskripsikan  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan sosialisasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KPID Sumbar dalam pelaksanaan sosialisasi tugas dan wewenang berdasarkan Undang- undang Penyiaran.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Undang-undang  (UU)  Peyiaran  dijelaskan  bahwa  jasa  penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Menurut pasal 1 butir 3 UU penyiaran, “Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan  gagasan  dan  informasi  dalam  bentuk  suara  secara  umum  dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan dalam
4 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
pasal  1  butir  4  disebutkan  bahwa  penyiaran  televisi  adalah  “Media  komunikasi massa  dengar  pandang  yang  menyalurkan  gagasan  dan  informasi  dalam  bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.
Lembaga  penyiaran  adalah  penyelenggaraan  penyiaran,  baik  Lembaga Penyiaran  Publik  (LPP),  Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS),  Lembaga  Penyiaran Komunitas (LPK) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dalam melaksanakan tugansnya berpedoman pada peraturan perundang-undangn  yang berlaku (pasal 1 butir 7 UU penyiaran).
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  sistem  penyiaran  nasional  adalah  tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangangan  yang  berlaku  menuju  tercapainya  asas,  tujuan,  fungsi,  dan  arah penyiaran  nasional  sebagai  upaya  mewujudkan  cita-cita  nasional  sebagaimana tercantum  dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945.
Izin  penyelenggaraan  penyiaran  merupakan      bagian  dari  perilaku penyiaran yang berlaku bagi jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh :
a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
c. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)  .
Lembaga penyiaran swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial  berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  yang  bidang  usahanya  hanya menyelenggarakan  jasa  penyiaran  radio  dan  televisi.  Pelaksanaan  penyiaran  ini diatur  dalam  peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  50  tahun  2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.
5
Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  adalah  lembaga  penyiaran  yang berbentuk badan hukum yang  didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak  komersial,  dan  berfungsi  memberikan  layanan  untuk  kepentingan masyarakat.  Pelaksanaan  penyiaran  ini  diatur  dalam  peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  nomor  11  Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran Publik.
Lembaga  Penyiaran  Komunitas  (LPK)  adalah  lembaga  penyiaran  yang berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  didirikan  oleh  komunitas  tertentu  bersifat independen, dan tidak komersial, dan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas,  serta  untuk  melayani  kepentingan  komunikasinya.  Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
Lembaga  penyiaran  Berlangganan  (LPB)  adalah  lembaga  penyiaran berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  yang  bidang  usahanya  hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Pelaksanaan penyiaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
Sedangkan  Sistem  penyiaran  nasional  adalah  tatanan  penyelenggaraan penyiaran  nasional  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangna  yang berlaku,  menuju  tercapainya  asas,  tujuan,  fungsi  dan  arah  penyiaran  nasional sebagai  upaya  mewujudkan  cita-cita  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam pancasila dan UUD 1945.
Penyiaran  di  Indonesia  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk memperkukuh  integritas  nasional,  terbinanya  watak  dan  jati  diri  bangsa  yang beriman  dan  bertakwa,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun  mayarakat  yang  mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran di Indonesia diarahkan untuk :
6 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUd 1945;
b. menjaga  dan  meningkatkan  moralitas  dan  nilai-nilai  agama  serta  jati  diri bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat  persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan  pendapat  umum  serta  mendorong  peran  aktif  masyarakat dalam  pembangunan  nasional  dan  daerah  serta  mendorong  peran  aktif masyarakat  dalam  pembangunan  nasional  dan  daerah  serta  melestraikan lingkungan hidup;
g. mencegah  monopoli  kepemilikan  dan  mendukung  persaingan  yang  sehat dibidang penyiaran;
h. mendorong  peningkatkan  kemampuan  perekonomian  rakyat,  mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memajukan  kebudayaan  nasional  untuk  maksud  inilah  dibentuk  Komisi Penyiaran Indonesia (KPIP dan KPID).

## Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi  Penyiaran  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat independent  mengatur  hal-hal  penyiaran  yang  ada  dipusat  dan  didaerah  yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2002 sebagai wujud  peran  serta  masyarakat  di  bidang  penyiaran  KPI  terdiri  atas  KPI  pusat dibentuk  di  tingkat  pusat  dan  KPI  Daerah  dibentuk  di  tingkat  daerah  atau provinsi.
Lembaga  adalah  suatu  badan  /  organisasi  yang  bertujuan  untuk melakukan  suatu  penyelidikan  keilmuan  atau  melakukan  suatu  usaha,  pola perilaku manusia yang mapan yang merupakan suatu interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.
7
Pada  hakekatnya  urusan  publik  diatur  oleh  lembaga  publik,  KPI merupakan  lembaga  neara  sebagai  wujud  serta  masyarakat  dan  mewakili  publik akan penyiaran, bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran (pasal 8  UU.  No.32  Tahun  2002).  KPI  bertujuan  lebih  memberdayakan  masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran.
Untuk  menjalani  fungsi,  tugas  dan  kewajiban  yang  diberikan  UU. Nomor 32 tahun 2002 ini, anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI  Daerah  berjumlah  7  orang.  Ketua  dan  wakil  ketua  dipilih  dari  dan  oleh anggota. Masa jabatan anggota KPI selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan  berikutnya.  KPI  dibantu  oleh  sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara. Dalam menjalani tugasnya tugas KPI dapat dibantu  oleh  tenaga  ahli  sesuai  kebutuhan.  Pendanaan  KPI  Pusat  berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan KPI Daerah berasal dari APBD.
Anggota  KPI  Pusat  dipilih  oleh  Dewan  perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh perwakilan Rakyat Daerah provinsi atas usul  masyarakat  melalui  uji  kepatutan  dan  kelayakan  secara  terbuka.    Anggota KPI  Pusat  secara  administratif  ditetapkan  oleh  Presiden  atas  usul  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  anggota  KPI  Daerah  secara administratif  di  tetapkan  oleh  Gubernur  atas  usul  Dewan  Perwailan  Rakyat Daerah provinsi.
Dalam  pasal  9  UU  Penyiaran  disebutkan  bahwa  anggota  KPI  Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketua dan  wakil  ketua  KPI  dipilih  dari  tiga  anggota.  Masa  jabatan  ketua,  wakil  ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya  untuk  satu  (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya.  KPI  dibantu  oleh sekretariat yang di  biayai oleh Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli  sesuai denga kebutuhan.  Pendanaan KPI Pusat berasal
8 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
dari  anggaran  Pendapatan  dan    Belanja  Negara  dan  pendanaan  KPI  Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
KPI  sebagai  lembaga  yang  bersifat  independen  mempunyai  fungsi  dan tugas  sebagaimana  diatur  oleh  Undang-undang  nomor  32  tahun  2002  tentang Penyiaran.
Antara  lain  fungsi  dan  tugasnya  adalah  menetapkan  standar  program siaran dan  menyusun peraturan  serta menetapkan pedoman perilaku  penyiaran. Disamping  itu,  KPI  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  melakuikan  pelayanan terhadap  proses  perizinan  lembaga  penyiaran.  Terkait  dengan  kewenangan  itu, maka  dalam  pelaksanaannya  KPI  menghadapi  berbagai  permasalahan  baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga penyiaran.
KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
Dalam  menjalankan  fungsinya  KPI  mempunyai  wewenang  (UU  32  thn  2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat 2) :
a. Menetapkan standar program siaran;
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c. Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta standar program siaran;
d. Memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran serta standar programm siaran;
e. Melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  pemerintah,  lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Dalam pelaksanaan wewenang yang di uraikan di atas, KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebgaai berikut (Pasal 9 UU No.32 Tahun 2002) :
a. Menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  informassi  yang  layak  dan  benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
9
c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri penyiaran;
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e. Menampung,  meneliti,  dan  menindak  lanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
f. Menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

## Pelaksanaan  Sosialisasi  KPID  Sumbar  Dalam  Menjalankan  Tugas  dan Wewenang Berdasarkan Undang-undang Penyiaran.
Peran  serta  masyarakat  sangat  penting  dalam  dunia  penyiaran,  baik secara  individu  (perorangan)  maupun  institusional  (kelembagaan)  memiliki  hak untuk menentukan arah dan kondisi penyiaran.
Secara  legal  formal  peran  serta  masyarakat  telah  diamanatkan  oleh  Undang- undang Penyiaran pasal 52, antara lain :
a. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan nasional.
b. Organisasi  nirlaba,  lembaga  swadaya  masyarakat,  perguruan  tinggi  dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan penyelenggaraan nasional
c. Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat  mengajukan  keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
Pasal  tersebut  diatas  tidak  sebatas  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan  penyiaran  sebagai  sebuah hak,  melainkan  juga  sebuah  tanggungjawab.  Ini  berarti  masyarakat  merupakan bagian integral dalam penciptaan penyiaran berkualitas.
Oleh  sebab  itu  pelaksanaan  sosialisasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah  Sumatera  Barat  sangat  perlu  dilaksanakan  secara  optimal,  agar  semua
10 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
masyarakat dapat terlibat dan ikut serta dalam menciptakan dunia penyiaran yang bermartabat dan terwujud dalam bentuk isi siaran yang sehat.
Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, antara lain :

## 1. Iklan Layanan Masyarakat
Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  telah  membuat iklan  layanan  masyarakat  dan  disiarkan  oleh  Lembaga  Penyiaran  di  Sumatera Barat  dalam  bentuk  himbauan  dari  Ketua  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah Sumatera  Barat  Periode  2004-2013  (Ferry  Zein)  tentang  ”Dampingi  Anak Menonton  Televisi”.  Disamping  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kami,  ini  juga merupakan  bentuk  sosialisasi  KPID  Sumbar  kepada  masyarakat  sehingga masyarakat  tau  keberadaan  dan  fungsi  adanya  sebuah  lembaga  ini  di  Sumatera Barat.

## 2. Dialog Publik
Dengan  mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat  Sumatera  Barat  dan Lembaga Penyiaran Indonesia Daerah  Sumatera Barat dan Lembaga Penyiaran, Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  menjadi  salah  seorang narasumber.  Melalui  acara  ini  Komisioner  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah Sumatera Barat selalu mensosialisasikan tugas dan wewenang serta mengenalkan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
3. Menyediakan Kotak Aduan Publik
Wakil  Ketua  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat Periode 2002-2013 Bp. Sumartono,S.Sos, M.Si menyatakan bahwa
“kotak  aduan  publik  telah  tersebar  di  beberapa  titik  di  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat,  dengan  banyaknya  pengaduan  dan  masukan  dari  masyarakat melaluli kotak aduan publik tersebut sangat berharga bagi kemajuan isi siaran di Lembaga  Penyiaran  khususnya  Sumatera  Barat  dan  Indonesia  pada  umumnya. Kenyataan  ini  membuktikan  keberadaan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 11
Sumatera  Barat  semakin  dikenal  oleh  publik  dan  keberadaanya  dibutuhkan sebagai  Lembaga  Negara  Independen  yang  merupakan  wujud  peran  serta masyarakat dalam dunia penyiaran”.
4.  Literasi Media
Pada tahun 2014-2017 (Periode ke-2 keanggotaan KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2018). KPID Sumbar mulai bisa mengadakan literasi media dalam bentuk kegiatan KPID Sumbar Goes to Campus/School, ini disebabkan karena anggaran  KPID  Sumbar  yang  mulai  bertambah  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Meski  baru  beberapa  kampus  dan sekolah-sekolah tetapi eksistensi lembaga sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Ketua KPID Sumbar (2014-2017) mengatakan :
“Alhamdulillah  anggran  KPID  Sumbar  mulai  bertambah  sehingga  Kami  bisa melaksanakan  Literasi  Media  ke  Sekolah-sekolah,  kampus-kampus  dan masyarakat  dan  juga  merupakn  sosialisasi  bagi  KPID  Sumbar  dalam  eksistensi nya di tengah-tengah masyarakat”.
5. Brosur
Sosialisasi  melalui  brosur  ini  baru  bisa  dilakukan  pada  tahun  2018 (periode  ke-3  Keanggotaan  KPID  Sumbar    Masa  Jabatan  2018-2021).  Dengan meningkatnya  Anggaran  Pendapatan  Belanjan  Daerah  (APBD)  Provinsi Sumatera  Barat  yang  diperuntukan  KPID  Sumbar,  maka  KPID  Sumbar  mulai mencetak  brosur-brosur  tentang  profil  ,  tugas  dan  wewenang  KPID  Sumbar guna meningkatkan eksistensi KPID Sumatera Barat.

## Kendala-kendala yang dihadapi
Sejak dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat pada  tahun  2004  banyak  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Wakil  Ketua  KPID Sumbar  Masa  Jabatan  (2004-2012)  mengatakan  ”karena  ini  adalah  periode pertama  dibentuknya  KPID  di  Sumatera  Barat  banyak  yang  harus  kita  lakukan dalam rangka sosialisasi tugas dan wewenang KPID Sumbar”.
12 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Diantara kendala-kendala tersebut antara lain :
1. Minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh  pemerintah  provinsi dalam  menunjang  kegiatan  KPID  Sumbar,  seperti  Kantor  yang  layak, Komputer, dan mobiler lainnya.
2. Minimnya anggaran yang diberikan pemerintah provinsi  yang diperuntukan bagi KPID Sumbar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
3. Kurangnya  tenaga  yang  membantu  kegiatan  Komisioner/Anggota  KPID Sumbar  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  nya  sesuai  dengan  undang- undang penyiaran.

## Upaya yang dilakukan KPID Sumbar
Berdasarkan  wawancara  dengan  Wirnita  Eska,  Koordinator  Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar), dikemukakan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  tugas dan wewenang selama ini antara lain :
1. Sehubungan dengan anggaran/pendanaan :
a. Tidak  tegasnya  pengaturan  pendanaan  dalam  Undang-undang  nomor  32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang hanya menyebutkan pendanaan Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Pusat  diatur  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  Daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi tidak ditegaskan  berapa  plafon/pagu  minimum  anggaran  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Ini  penting  diatur  dan  diketahui sehubungan  dengan  kebutuhan  dan  daya  serap  terhadap  pendanaan  antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda.
b. Minimnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  di alokasikan  untuk  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat (KPID  Sumbar)  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  program  yang  sudah
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 13
dibuat.  Alokasi  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) hanya  cukup  untuk  memberi  honor  komisioner,  pegawai,  biaya  listrik,  air, telpon (operasional kantor). Apalagi untuk tahun 2011 dan 2012, dana yang dialokasikan hanya cukup untuk honor komisioner dan honor pegawai yang hanya  mampu  dibayarkan  dibawah  Upah  Minimun  Propinsi  (UMP) Sumatera  Barat.  Sedangkan  untuk  operasional  kantor  (biaya  listrik,  air,  tlp, speedy) dibayarkan dengan pemotongan honor komisioner dan pegawai.
Bidang Perizinan
a. Pasal  7  Undang-undang  nomor  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran menyebutkan  “Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  lembaga  negara independent  yang  mengatur  hal-hal  mengenai  penyiaran”  tapi  faktanya, Peraturan  pemerintah  dan  peraturan  lain  dibawahnya  bertentangan  dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
b. Tidak  dapat  menghadiri  acara-acara  atau  sosialisasi  tentang  preraturan- peraturan baru tentang perizinan karena keterbatasan anggaran.
c. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat yang berminat mendirikan lembaga penyiaran radio/televisi tidak tahu harus mengurus kemana.

## Bidang Isi Siaran
a. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai suatu lembaga  negara independen  di  bidang  penyiaran,  sehingga  pelakananan  sosialisasi  Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak terlaksana secara optimal.
b. Tidak  dapat  menghadiri  acara-acara  atau  sosialisasi  tentang  peraturan- peraturan baru tentang isi siaran karena keterbatasan anggaran.
c. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  sehingga  jika  ada  pengaduan tentang isi siaran masyarakat tidak tahu harus melapor kemana.
Bidang Kelembagaan
14 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
a. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  tugas  dan  wewenang Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar), sehingga masyarakat tidak tahu apa itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
b. Kurangnya pemahaman dan cara pandang mengenai arti pentingnya fungsi, tugas  dan  kewajiban  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat (KPID  Sumbar)  bagi  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).
c. Kurang  perhatiannya  Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Barat  terhadap  tugas- tugas  yang  diemban  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat (KPID  Sumbar),  sehingga  tidak  pernah  melibatkan  Komisi  Penyiaran Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam  kegiatan pemerintah propinsi yang berhubungan dengan penyiaran.
d. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai suatu lembaga  negara independen  di  bidang  penyiaran,  sehingga  pelakananan  sosialisasi  Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002  tentang  Penyiaran  tidak  terlaksana  secara  optimal.  Seperti  saat  ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) masih menempati  salah  satu  ruangan  Kantor  Departemen  Penerangan  yang berlokasi di Jalan Veteran Padang. Jika dilihat pada daerah lain yang  sudah memiliki  kantor  sendiri  yang  layak  untuk  sebuah  Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI).
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) juga tidak memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  terutama  untuk  menunjang kegiatan bidang Struktur Sistim Penyiaran (SSP) yaitu :
a. Peralatan monitor frekuensi radio/televise
b. Ruangan khusus monitoring/pemantauan siaran radio dan televisi
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 15
c. Staff sekretariat pendukung bidang SSP (untuk pemantauan)
d. Komputer
e. dll
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  jelas  terlihat  masih  banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam  menjalankan  Tugas  dan Wewenang  berdasarkan  Undang-undang  No.32  tahun  2002  tentang  Penyiaran, yang  memerlukan  perhatian  dan  tindak  lanjut  dari  pihak  terkait,  termasuk pemerintah  daerah,  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam membantu  memfasilitasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat (KPID Sumbar) dalam hal pendanaan dan kegiatan serta sarana dan prasarana.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan  Sosialisasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera Barat  (KPID  Sumbar)  dalam  menjalankan  Tugas  dan  Wewenang  berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksananaan sosialisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  berdasarkan  Undang-undang  No.32 tahun  2002  tentang  Penyiaran,  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera Barat (KPID Sumbar) telah melakukan beberapa upaya diantaranya :
Sehubungan dengan anggaran/pendanaan :
a. Menyurati  Gubernur  melalui  pengajuan  anggaran  biaya  Komisi  Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) per tahun nya.
b. Menyurati  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Propinsi  Sumatera Barat dalam rangka pengajuan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar) pertahun.
16 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
c. Melakukan pendekatan pada Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  yang  terlibat  panggar  dari  Komisi  I  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat.
Bidang Perizinan
a. Tetap  memproses  izin  administrasi  Lembaga  Penyiaran  (LP)  radio  dan televisi  dengan  menerima  dokumen  permohonan  Izin  Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran (LP).
b. Proses  Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP)  sebagai  tahapan  proses  perizinan diwilayah  keberadaan  Lembaga  Penyiaran  (LP)  tersebut  belum  dapat dilaksanakan  karena  Surat  Tugas  yang  disertai  Surat  Perintah  Perjalanan Dinas (SPPD) tidak dapat direalisasikan karena anggaran tidak ada. Evaluasi Dengar  Pendapat  (EDP)  dapat  dilakukan  jika  keinginan  dari  Lembaga Penyiaran  (LP)  yang  sudah  melengkapi  persyaratan  tersebut  mau menanggung semuan pembiayaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
c. Menghadiri  undangan  yang  terkait  dengan  bidang  perizinan,  terutama  yang berada  di  Kota  Padang.  Jika  kegiatan/undangan  diluar  kota/propinsi  tidak dapat  hadir,  kecuali  disediakan  akomodasi  dan  transportasi  oleh  panitia kegiatan.

## Bidang Isi Siaran
a. Tetap  melakukan  pemantauan  isi  siaran  dengan  keterbatasan  sarana  dan prasarana yang ada.
b. Menghubungi  pemilik  Lembaga  Penyiaran  (LP)  melalui  telpon/Short Message Service (SMS) jika ada pengaduan dari masyarakan baik melalui telpon maupun melalui Short Message Service (SMS).
c. Menghadiri undangan yang terkait dengan bidang isi siaran, terutama yang berada  di  Kota  Padang.  Jika  kegiatan/undangan  diluar  kota/propinsi
17
tidak  dapat  hadir,  kecuali  disediakan  akomodasi  dan  transportasi  oleh panitia kegiatan.

## Bidang Kelembagaan
a. Tetap  menerima  setiap  lembaga  penyiaran  atau  masyarakat  yang  ingin sharing masalah penyiaran.
b. Melaksanakan administrasi kantor dan membuat laporan triwulan.
c. Pengurusan  Anggaran  dalam  pencairan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD).
d. Menghadiri  undangan  yang  terkait  dengan  bidang  kelembagaan,  terutama yang  berada  di  Kota  Padang.  Jika  kegiatan/undangan  diluar  kota/propinsi tidak dapat hadir, kecuali disediakan akomodasi dan transportasi oleh panitia kegiatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  sosialisasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera Barat  (KPID  Sumbar)  dilakukan  melalui  iklan  layanan  masyarakat, dialog  public,  menyediakan  kotak  aduan  public,  sticker,  meskipun pelaksanaan  sosialisasi  tersebut  belum  optimal  karena  keterbatasan anggaran dan kendala-kendala yang ada.
2. Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar) sudah  melaksanakan  sosialisasi  tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang  no.32  tahun  2002  tentang Penyiaran,  namun  tugas  dan  wewenang  belum  dapat  dilakukan  secara maksimal karena dihadapkan dengan kendala-kendala yang ada.
18 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
3. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Sosialisasi  Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain :
a). minimnya dana untuk operasional/kegiatan yang di anggarkan untuk Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID Sumbar)  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) Sumatera Barat.
b).  kurangnya  sarana  dan  prasarana  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat (KPID Sumbar).
c).  kurangnya  perhatian  pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Sumatera  Barat  terhadap  keberadaan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID Sumbar).
4.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar) berupaya  melakukan  beberapa  hal  untuk  mengatasi  kendala  yang  ada dalam  pelaksanaan  sosialisasi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah Sumatera  Barat  (KPID  Sumbar)  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang  berdasarkan  Undang-undang  no.32  tahun  2002  tentang penyiaran yakni di bidang anggaran :
a). Menyurati dan mengajukan anggaran kepada Gubernur dan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya.
b).  Melakukan  pendekatan  dengan  pengambil  kebijakan  anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat.
c).  Tetap  menerima  pengaduan  masyarakat  dan  mengawasi  jalannya penyiaran dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
Al-mishbah , Vol.16 No. 1 Januari – Juni 2020 | 19

## DAFTAR PUSTAKA
Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Sosial , Yogyakarta, UGM, 1985.
Maleong, Lexi, Penelitian Kualitatif , Remadja Rosdyakarya, Bandung, 2004.
Priyowidodo,  Gatot  dan  Mage,  Ruslan  Ismail, Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan Tesis , Padang, 2003.
Rusadi,  Otong, Makalah ,  Debat  Publik,  Revitalitas  KPI  Dalam  Revisi  Undang- undang  Penyiaran,  Bertempat  di  Fakultas  Teknik  Sipil  Universitas  Bung hatta Padang, 1 November 2010.
Sugiono, Metodologi Penelitian Administrasi , Bandung, PT Alfabeta, 2001.
Sumartono, Kecerdasan Komunikasi, Rahasia Hidup Sukses, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.
Sumartono, Menjalin Komunikasi Otak dan Rasa, Jakarta : Elex Media
Komputindo, 2004
Syahputra,  Iswandi, Makalah ,  Debat  Publik,  Revitalitas  KPI  Dalam  Revisi Undang-undang  Penyiaran,  Bertempat  di  Fakultas  Teknik  Sipil  Universitas Bung Hatta Padang, 1 November 2010

## B. Website
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943452-pengertian- sosialisasi/#ixzz1deYQni22
20 | Yumi Ariyati , Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran