43

## Abstract
This topic examines concept “syura” (conference; negoisation) and how to implement “syura” to the context of constitutional state right now. Including the  offending  with  rechstaat/  rule  of  law.  Syura  is  defined  as  the  main principle for solving the social, politic, and government problems. Syura is the way to give the opprtunity to the society who has an ablity to participate for making a decision which binds as well as in the law regulation and politic policy. But the implementation of syura althought the institutionalization of syura, no nash of Al-Qur’an that decribes about it. Prophed Muhammad SAW—that instituted and cultured syura—did not leave the specific pattern and the form. Beause of that,  the moslems right now and to te next, the partern and the form of  that implementation, are free to initiative. So it can be appropriated with the condition and the reality. Including that relevance with the parliamentary democratie concept or the exixtence of legislative instiution, especially Indonesia.
Keywords: Syura’, Konstitusional Islam, Negara Modern

## A.  Pendahuluan
Islam dan ketatanegaraan adalah dua entitas yang sepanjang sejarah umat  Islam  senantiasa  terlibat  dalam  pergumulan. 1 Pergumulan seputar  hubungan  Islam  dengan  negara  selama  berabad-abad lamanya,  menunjukkan  bahwa  agama  dan  negara  merupakan  dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya.
* Dosen Hukum STAI Darussalam Lampung dan Peneliti STAIDA Institute 1 Abdel Waheb El-Affendi, Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam, Cet-II, terj. Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004), hlm. 41.

## PRINSIP SYURA’ DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM
Oleh: Lukman Santoso*
Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak berkeberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam ajaran Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia. 2
Bagi  mayoritas  umat  Islam,  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat dan  pemerintahan  berdasarkan  hukum  telah  menjadi  kesepakatan, baik  kaum  fundamentalis  maupun  modernis;  namun  hanya  dalam pengertian  yang  sangat  umum.  Ranah  pemikiran  kenegaraan  Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan agama  dalam  relasinya  dengan  pemerintahan,  apakah  terintegrasi ataukah  terpisah,  karena  dalam  kenyataannya  sistem  kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan urusan kenegaraan. Sedangkan apa sebenarnya konsep negara yang mereka maksudkan, dan bagaimana cara implementasi yang mereka inginkan, kerap kali tidak dijelaskan. Inilah masalah utama dalam pemikiran kenegaraan Islam. 3
Terkait  dengan  persoalan  hubungan  agama  dan  negara  tersebut. Sejatinya  secara  umum  dalam  Islam,  khususnya  kaum  Sunni,  dapat dikelompokkan  dalam  beberapa  arus  pemikiran  utama.  Meskipun disisi  lain  juga  terdapat  pemilahan  antara  kelompok  Islam  Syi’ah dan Sunni. Dibanding dengan paham Sunni yang terbagi-bagi secara pemikiran,  Syi’ah  dianggap  lebih  kompak  sebagai  faham  politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan  Nabi  Muhammad  SAW  sepeninggal  beliau.  Masalah kenegaraan  (kekuasaan)  dalam  Islam  inilah  yang  menjadi  sumber “perpecahan” antara Islam Sunni dan Syi’ah. Di kalangan Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara, baik dalam tataran konseptual maupun praktek kenegaraan. Salah satu contoh yang paling nyata adalah mewujud dalam pemerintahan Iran. 4
2 Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam,
(Yogyakarta: Titian Press, 2003), hlm. 12.
3 Antony Black, Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi hingga Masa Kini, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006), hlm. 610.
4 “Syi’ah Lahir dari Persoalan Politik,’ dalam http://www.anneahira.com/aliran-syiah. htm, akses pada 21 April 2011, pukul 13. 22 WIB.
Namun, dibalik lahirnya perpecahan pemikiran tersebut, terdapat fakta  lain  yang  sederhana  tetapi  mendasar,  yakni  bahwa  muslim sebagai  umat  dan  Islam  sebagai  agama  mempunyai  prinsip-prinsip kenegaraan  modern  sekaligus  ideal.  Kesesuaian  Islam  dan  prinsip dasar  kenegaraan  itu  disandarkan  pada  doktrin  masa  awal  Islam yang  terwujud  dalam  Piagam  Madinah (sohifah  al-madinah) .  Dalam konstitusi tersebut, doktrin tentang keadilan (al-‘adl), egalitarianisme (al-musawah) ,  musyawarah (syura’) dapat  terrealisasikan  di  dalam praktik kenegaraan Negara Madinah yang dinilai modern oleh banyak pakar. Disebut modern karena adanya kontrak sosial (social contact) , partisipasi,  jaminan  hak  asasi  warga  dan  spirit  kemajemukan  dari seluruh komunitas politik Madinah. Struktur politik yang dikembangkan juga modern, dalam artian adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pimpinan yang didasarkan pada prinsip meritokrasi dan tidak bersifat hereditary (dinasti). Bentuk kemodernan seperti itulah yang dianggap sebanding  dengan kehidupan negara demokratis. 5
Salah  satu  hal  yang  sangat  menarik  untuk  dikaji  dalam  hal ketatanegarann Islam itu adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan  mengenai  hal-hal  menyangkut  kepentingan  bersama. Sementara Nabi SAW sebagai kepala pemerintahan saat itu, ternyata mengembangkan pola yang beragam. Termasuk dalam mengembangkan budaya syura’ (musyawarah; negosiasi) dikalangan para sahabatnya. Beliau,  meski  juga  seorang  Rasul  berkonsultasi  dengan  para pengikutnya dalam persoalan kemasyarakatan. Namun kenyataannya dalam berkonsultasi tersebut, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja.  Terkadang  Nabi  hanya  berkonsultasi  dengan  para  sahabat senior, terkadang hanya berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dalam hal yang di persoalkan. Tetapi tak jarang beliau juga melempar masalah-masalah kepada halayak publik yang lebih besar, khususnya masalah yang memiliki dampak luas bagi masyakarat. 6
Pola syura’ sebagai  salah  satu  prinsip  konstitusional  dalam nomokrasi  Islam,  karena  pada  masa  Nabi  SAW  pola  penerapannya beragam,  kemudian  dalam  perkembangan  pemerintahan  Islam  juga
5 Mumtaz Ahmad (ed.), Masalah-masalah Teori Politik Islam, (Bandung, Penerbit Mizan, 1993).
6 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, Jakarta 2008), hlm. 16.
mengalami  penafsiran  yang  beragam  serta  bersinggungan  dengan dinamika  yang  kompleks.  Termasuk  persinggungan  dengan  faham hukum Barat, sehingga melahirkan pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam kajian ini, yakni bagaimana implementasi syura’ dalam konteks negara hukum modern dan apakah sebenarnya syura’ sinergis dengan konsep demokrasi di Indonesia?

## B. Konsepsi Syura’
Konsep Syura’, tentu dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat terkait erat  dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (al-maslahat al-ammah) . 7 Demikian pula yang diungkapkan oleh  Syathibi,  bahwa  unsur  utama  dari  teori  hukum  (selain  Al- Qur’an  dan  As-Sunnah)  adalah  seperti  ijma’  dan  kemaslahatan orang  banyak.  Hal  ini dirumuskan atas   dasar   prinsip-prinsip   yang universal ( Kulliyat) .  Prinsip-prinsip  yang  bersifat  umum  inilah yang membentuk  dasar-dasar  syari’ah  yang  bersumber  dari  kumpulan prinsip-prinsip khusus ( juziyyat ). 8
Sementara  itu,  Imam  as-Subki  mengemukakan  bahwa  hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan,  persamaan,  dan  mendahulukan  suatu  perkara  yang  lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang semuanya itu adalah landasan dari  sebuah  kemaslahatan. 9 Dalam  mewujudkan  konsepsi  tersebut, tentu  dibutuhkan  sarana  atau  cara  untuk  menjembataninya,  yang dalam  Islam  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  musyawarah (syura) . Konsep syurâ termasuk dalam prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan negara dan pemerintahan ( as-siyasah asy-syar’iyah ) serta hubungannya
7 Said  'Aqiel  Siradj, Ahlussunah  wa  al-Jama'ah  dalam  Lintas  Sejarah ,  cet-1, LKPSM,
Yogyakarta, 1997, hlm. 74. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqhi , Cet-12, Dar al- Qalam, 1978 M/1398 H, hal. 84.
8 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam , terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, Cet-1,  Raja  Grafindo,  Jakarta  2000,  hal.  256.  Imam    al-Ghazali    berpendapat    bahwa tujuan  hukum dalam menuju kemaslahatan harus mementingkan 5 (lima) aspek,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan  harta, Lihat pula Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 5, Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1144.
9 Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar  al-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu', Dar al-Fikr, Beirut, 1995 M/1415 H, hal. 84-85 .
dengan kepentingan rakyat. 10 Konsep ini meliputi tiga aspek utama, 11 yaitu: 1) Dusturiyyah (tata negara), yang meliputi aturan pemerintah, prinsip dasar  yang  berkaitan  pendirian  suatu  pemerintahan,  aturan yang berkaitan dengan hak-hak  pribadi,  masyarakat,  dan  negara; 2) Kharijiyyah (luar  negeri),  meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang mendasar hubungan ini, dan aturan  berkenaan dengan  perang  dan  perdamaian; dan 3) Maliyyah (harta),  meliputi sumber-sumber keuangan dan pembelanjaan negara.
Istilah Syura’ atau  musyawarah  sebenarnya  berasal  dari  bahasa Arab, dari kata syura’ yang berarti sesuatu yang tampak jelas. 12 Di dalam Al-Qur’an, beberapa ayat yang akar katanya merujuk pada syura atau musyawarah,  yaitu  surat  al-Baqarah  (2)  ayat  233,  surat  an-Nisa  (4) ayat 34, surat Ali Imran (3) ayat 159, dan surat asy-Syura (42) ayat 38. Ayat-ayat  yang  berhubungan  dengan  musyawarah  ini  menunjukkan suatu  perintah  bahwa  musyawarah  merupakan  kewajiban  hukum bagi kaum muslimin dan dasar pemerintahan. 13 Selain itu, kata syura memiliki  asal  kata  kerja syawara-yusyawiru - musyawaratan, yang berarti  menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan,  dan  mengambil sesuatu. Sedangkan tasyawara berarti berunding atau saling bertukar pendapat. 14
Menurut Louis Ma’luf sebagaimana dikutip Hasbi Amiruddin, syura secara  etimologis  berarti  nasehat,  konsultasi,  perundingan,  pikiran atau konsideran permufakatan. Secara terminologi berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan. Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional. 15
10 As-Siyasah asy-Syar'iyyah (Ilmu Politik Hukum Islam) adalah ilmu yang membahas tentang undang-undang dan sistem pemerintahan  Islam  yang  sesuai dengan dasar-dasar Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam , Terj. Zainuddin Adnan, Cet-1, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hal. viii.
11 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi..., Op.Cit., hal. 1627.
12 Ibid., jilid 4, hal. 1263.
13 Muhammad  Alim, Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  Dalam  Islam ,  Penerbit  LkIS, Yogyakarta, 2010, hal. 160.
14 Kafrawi Ridwan dkk. (ed.), Ensiklopedi Islam , jilid 5, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 18.
15 M. Hasbi Amiruddin, Republik  Umar  Bin  Khattab, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2011), hlm. 36.
Muhammad  Muslehuddin  memberikan  argumentasi  bahwa Syura’ adalah prosesi yang  wajib  dalam  sebuah  negara,  sekalipun pada awalnya  perintah  Allah  SWT  di  dalam  Q.S  asy-Syura�  (42):  38 dan  Ali-Imran  (3):159,  yang  direkomendasikan  dan  di  alamatkan kepada  Rasulullah SAW,  namun  hal  itu pada dasarnya adalah untuk umat manusia. 16 Karena hal demikian menjaga kemaslahatan  umum yang  berdasarkan  keadilan  dan  kemanfaatan  serta sadd  az- zari’ah (mencegah kerusakan). 17
Definisi lain  tentang syurâ dijelaskan  oleh  Tahir  Azhary,  bahwa syura dapat diartikan sebagai forum tukar menukar  pikiran,  gagasan atau  ide,  termasuk  saran-saran  yang  diajukan  dalam memecahkan sesuatu  masalah sebelum pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari  sudut      kenegaraan,  maka  musyawarah  adalah  suatu  prinsip konstitusional dalam   demokrasi   Islam   yang   wajib   dilaksanakan dalam  suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. 18
Sejalan  dengan  itu, Syura ’  atau  musyawarah  menurut  Facry  Ali, adalah sebuah mekanisme operasional menemukan common platform di antara keberagaman masyarakat. Musyawarah pada dasarnya juga bukan saja sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran  dan  praktek  memperlakukan  orang  perorang  sederajat yang bermuara pada keadilan. Maka, menjadi sulit dibantahkan bahwa konsep  musyawarah  tersebut  telah  dengan  sendirinya  memberikan dasar-dasar bagi perkembangan demokrasi di dalam Islam. 19
Jika  hukum  Islam  memiliki  watak  dinamis  yang  meletakkan  titik berat perhatiannya kepada persoalan duniawi yang bergumul dengan kehidupan kebangsaan dewasa ini dan memecahkan persoalan hidup, maka dengan demikian hukum Islam dituntut untuk mengembangkan
16 Muh.  Muslehudin, Islam  and  its  Political  System ,  Cet-1,  (New Delhi: International
Islamic Publication, 1992), hlm. 103.
17 Nourozzaman Shiddiqie, Fiqih  Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68-69.
18 M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83.
19 Fachry Ali, “Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami,” Makalah, Disampaikan  pada  Annual  Conference  on  Islamic  Studies,  Dirjen  Pendidikan  Islam, Kemenag, Palembang, 4 November 2008, hlm. 3.
diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (fluid situation) , dan tidak hanya terikat pada gambaran dunia  hayal  yang  menurut  teori  telah tercipta  dimasa  lampau. Sehingga, pemikiran  Islam harus  memiliki pendekatan  multidimensional  dalam  segala aspek  kehidupan. 20
Mayoritas ahli hukum Islam meletakkan syura ’ atau musyawarah sebagai   kewajiban   ke-Islam-an   dan   prinsip   konstitusional   yang pokok  di  atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah di tetapkan oleh nas-nas Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu,  musyawarah  ini  lazim  dan  tidak  ada  alasan    bagi  seorangpun untuk  meninggalkannya.  Kedudukan  konstitusional  musyawarah juga  berada  dalam  sistem  kebebasan  kontemporer  (negara  hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem  demokrasi  dari  segi  bentuk  bukan  isi. Islam  dan otoritarian adalah  dua hal berlawanan yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk  menyembah hanya  kepada  Tuhan  mereka  saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktaktor justru merupakan wujud pemberhalaan kekuasan dan politik buta. 21
Abu Bakar al-Asam (w. 816 M), berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka harus ada syura’ atau musyawarah, dan dalam proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan. 22
Dalam  sisi  teknis,  menurut  Al-Jabiri,  prinsip-prinsip  yang  harus dipegang dan diamalkan sesuai  perkembangan syura’ adalah: 23
1)  Prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beroposisi,
2)  Prinsip   akuntabilitas   dan   integrasi   serta   peninjauan   ulang terhadap   konsep kekebalan  hukum,
20 Abdurahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Jurnal Prisma , No.4, LP3ES, Agustus 1975, hlm. 56.
21 Muhammad Syahrur, Metodologi  Fiqih  Islam Kontemporer , terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 310-316.
22 Khaled Abou El Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi , (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hlm. 20.
23 Abdurrahim, “Konsep Syura’ Menurut Pemikiran Abd Al-Jabiri,” Makalah, Disampaikan Pada Diskusi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2008, hlm. 6.
3)  Prinsip    pergantian    kekuasaan    dan    penentuan    ketentuan kewenangan  masing-masing,
4)  Menghindari  pemilihan  berdasarkan  kelompok, mazhab  dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip;
Beberapa  pemikir  abad  pertengahan  semisal  Al-Baqillani,  Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa syura melalui ahlul hall  wa  al-aqd merupakan  mekanisme  wajib  dalam  pengangkatan pemimpin. Karena pemimpin hanya dapat diangkat melalui pemilihan langsung oleh rakyat (al-ikhtiyar) . 24 Pendapat ini dipertegas Mawardi, bahwa  untuk melaksanakan musyawarah dalam memilih pemimpin diperlukan  dua  hal, Pertama , Ahl  al-Ikhtiar untuk  sebutan    mereka yang  berwenang  untuk  memilih  imam  bagi  umat  (legislatif),  dan Kedua , Ahl  al-Imamah ,  atau  mereka  yang  berhak  mengisi  jabatan imam (eksekutif). 25
Konsensus (ijma ’) secara integral berkaitan dengan prinsip syura’. Demikian pula dengan ulil amr yang juga mengacu pada ahlul hall wa al-aqd yang  berarti  ulama,  penguasa,  kaum  cerdik  pandai,  arif,  dan yang menguasai urusan kemasyarakatan. Sehingga kepatuhan kepada ahlul hall wa al-aqd atau ahl asy-syura merupakan kewajiban kepada penguasa dan rakyat. 26
Khaled Abou El Fadl, memberikan argumen yang sangat progresif, bahwa  meskipun  dalam  sejarah  umat  islam  konsep Syura’ tidak dijelaskan  secara  eksplisit,  ia  menjadi  sangat  urgen  sebagai  upaya dalam  mencegah  terjadinya  pemerintahan  yang  otoriter  dan  zalim. Hal  ini  selaras  dengan  penentangan  hukum  terhadap  kezaliman (al-istibdad) dan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  hawa  nafsu dan  kesewenang-wenangan (al-hukm  bi’l  hawa  wa  al-tasallut) . 27
Suatu  musyawarah  dapat  diakhiri  dengan  kebulatan  pendapat  atau kesepakatan bersama (konsensus) yang lazim disebut sebagai ijma’ .
24 Fathi  Osman,  “Bay’ah  Al-Imam;  Kesepakatan  Pengankatan  Kepala  Negara,”  dalam Mumtaz  Ahmad  (ed.), Masalah-masalah  Teori  Politik  Islam, (Bandung:  Penerbit  Mizan,
1993), hlm. 77-78.
25 Munawir  Sjadzali , Islam dan Tata Negara … Op. Cit., hlm. 63
26 Fathi Osman, Op. Cit., hlm. 106-107.
27 Khaled Abou El Fadl, Op.Cit. , hlm. 27.
Pasca  Nabi  wafat, syura’ memang  telah  menjadi  sebuah  simbol yang menandai pentingnya politik dan legitimasi partisipatif. Namun, dinamika pelaksanaan syura’ di era khulafaur rasyidin (khalifah empat), yang berakhir pada periode pemerintahan dengan pembunuhan atau pemberontahan menjadi sebuah catatan kritis para ahli hukum Islam bahwa syura’ ternyata tidak efektif tanpa pelembagaan.

## C. Pelembagaan Syura’
Dalam  tatanan  masyarakat  Muslim  modern,  adalah  sebuah keniscayaan  ketika  menjalankan  sebagian  hukum  ajaran  agama ( syari’ah )  mengalami    persinggungan  dengan  hukum  positif negara. 28 Demikian  pula  dengan  prinsip  musyawarah  ( syura )  dalam implementasinya pada tatanan negara hukum modern yang mengalami fleksibilitasnya.  Perubahan  pengalaman  umat  manusia,  khususnya umat Islam, dalam skala universal disertai pula dengan menguatnya tuntutan  terhadap  partisipasi  rakyat  dan  mengentalnya  identitas komunal. Kedua fenomena tersebut Saling berkaitan satu sama lain, dan ini menunjukkan upaya individu dan kelompok untuk melakukan kontrol atas kekuasaan pemerintahan. 29
Perkembangan implementasi syura’ sejak Nabi hingga era dinasti Islam memang tidak memiliki pola yang baku. Demikian pula dalam konteks pelembagaan syura’ yang memiliki format beragam. Prinsip Syura masuk  dalam  bentuk  kelembagaan  yang  konkrit  terjadi  pada kurun  abad  ke-9  Masehi.  Dimasa  itu Syura menjadi  sebuah  forum formal  untuk  meminta  pendapat  para ahli  syura (orang-orang  yang diminta  mengemukakan  pendapat),  yang  menurut  literatur  hukum kelompok  yang  juga  membentuk ahl  al-‘aqd (orang-orang  yang memilih  penguasa).  Hasil  dari  proses  konsultasi  ini  memiliki  dua subtansi  kekuatan  hukum,  yang  dalam  terminologi  sunni  disebut kekuatan  hukum  mengikat (syura  mulzimah) dan  tidak  mengikat (ghairu mulzimah). 30
28 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara  Kritik  Atas  Hukum  Islam  di Indonesia, LKiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 2.
29 John  L.  Esposito  &  John  O.  Voll, Demokrasi  Di  Negara-negara  Muslim ,  (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 13.
30 Khaled Abou El-Fadl, Op. Cit., hlm. 28.
Menurut Ibnu Khaldun bahwa adanya organisasi kemasyarakatan (ijtima’i wal insani) merupakan suatu keharusan. Para ahli hukum juga telah melegitimasi kenyataan ini dengan perkataan mereka: ”Manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya“ (al-insanu madaniyyun’bith- thab’i) .  Ini  berarti,  ia  memerlukan  satu  organisasi  kemasyarakatan, yang menurut para filosof �unani dinamakan “negara kota”, dan itulah yang  dimaksud  dengan  peradaban 31 .  Jadi  di  dalam  pandangan  ahli agamapun  pembentukan  suatu  organisasi  kemasyarakatan  untuk mengatur masyarakat menjadi suatu keharusan.
Pada prinsipnya, ketika etika syura dikembangkan menjadi sebuah konsep yang lebih luas tentang pemerintahan partisipatif, ia memiliki kesesuaian  dengan  konsep  negara  hukum  modern.  Tapi,  sekalipun syura diubah menjadi sebuah lembaga parlemen partisipatif, ia sendiri harus  dibatasi  oleh  sebuah  skema  hak  pribadi  dan  individual  yang berperan  sebagai  tujuan  moral  tertinggi,  semisal  keadilan.  Dengan kata lain, syura harus dinilai bukan atas dasar apa yang dihasilkan, tapi atas dasar nilai moral yang diwakilinya. 32
Memang harus diakui bahwa hadirnya majelis syura dalam konteks Negara Madinah pada masa sahabat, belum bisa disamakan dengan lembaga-lembaga  perwakilan  di  negara-negara  modern  dewasa  ini, baik  dalam  hal  mekanisme  pemilihan,  pengesahan  keanggotaan, maupun tugas dan fungsinya. Namun disana telah memuat substansi demokrasi modern dalam hal jaminan hak memilih dan dipilih antara laki-laki  dan  perempuan. 33 Kemudian,  di  zaman  pemerintahan  bani Abbasiyyah, majelis syura mengalami perkembangan sehingga disebut dewan  syura ,  sebagaimana  didicatat  oleh  abdul  Malik  al-Sayed. Anggota-anggota dewan syura ini adalah pilihan rakyat dan dewan ini pula yang memilih kepala pemerintahan propinsi. 34
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa, orang-orang yang  berhak  melakukan syura (musyawarah)  dalam  urusan  yang
31 Ibnu  Khaldun, Mukaddimah, (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  2000),  hlm.  71.  Dalam analisis penulis, dari segi istilah yang digunakan terdapat korelasi antara konsepsi negara kota  yang  diterapkan  para  filosof  masa  �unani  dengan  negara  Madinah (madinah  al- munawaroh) yang dierapkan Rasulullah SAW.
32 Khaled Abou El-Fadl , Op. Cit., hlm. 29.
33 Tahir Azhary, Op. Cit., hlm. 110.
34 Dikutip kembali dalam M. Tahir Azhary, Op. Cit., hlm. 85.
menyangkut  kepentingan  umum  atau  masyarakat,  mereka  dikenal dengan sebut ahl hall wa al-aqd atau majelis syura, yakni pakar dalam mengambil  keputusan  dan  menyelesaikan  masalah  atas  nama  umat (warga negara). 35 Dengan kata lain, ahlul hall wal aqd adalah orang- orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dalam  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  prinsip  musyawarah”. Dalam  Islam,  terdapat  penyebutan  lembaga ahlul  hall  wal  aqd yang  beragam.  Ada  yang  menyebut ahlul  ikhtiyar, sebagian  lainnya menyebutnya  dengan “ahlus  syura ”  atau  “ ahlul  ijtima ” dan  ada  juga yang menyebutnya sebagai “ahlul ijtihad”. Namun semuanya mengacu pada  pengertian ahlul  hall  wal  aqd sebagai  sekelompok  anggota masyarakat yang mewakili wewenang (syawkah) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan hidup rakyat banyak. 36 Sedang pada masa Nabi SAW, kelompok ini disebut majelis shahabat yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat,  para  pemuka  rakyat  di  ibukota  Madinah,  dan  para  kepala kabilah atau kepala suku. 37
Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah ahl hall wa al-aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, yaitu kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam sebuah forum syura ’. Mereka  inilah  yang  kemudian  dijadikan  paradigma  terbentuknya ahl hall wa al-aqd. Menurut Manzooruddin, lembaga ini merupakan lembaga perwakilan umat yang representatif untuk mengangkat untuk mengangkat pimpinan negara dan merumuskan undang-undang. 38
Tentang pelembagaan syura ini, Abu A’la al-Maududi berpendapat bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga, yakni legislatif (majelis  syura) ,  eksekutif (khalifah), dan  yudikatif (qadhi) .  Dalam pelaksanaan  tugas  khalifah,  ia  harus  berkonsultasi  dengan  majelis syura yang anggotanya dipilih melalui pemilihan. Kemudian, keputusan pada majelis syura atas suatu perkara umumnya diambil atas suara
35 Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 1265.
36 Sejarah kebudayaan Islam XII,  PWLP Ma’arif NU Jawa Timur, 2006.
37 Abidin Ahmad, Membangun  Negara  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Iqra’, 2001), hlm.
227-228.
38 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII
Press, 2000), hlm. 125.
terbanyak. Dan untuk keanggotaan majelis syura tidak diperkenankan dipilih oleh orang-orang yang mencalonkan. 39
Pendapat  lebih  maju  dikemukakan  oleh  Rasyid  Ridha,  bahwa lembaga syura sudah selayaknya disebut Ahlul  hall wa al-aqd/ parlemen modern.  Mereka  tidak  hanya  terdiri  dari  ulama  dan  ahli  agama yang  sudah  mencapai  mujtahid  saja,  tetapi  juga  dilengkapi  dengan pemuka-pemuka  masyarakat  diberbagai  bidang,  termasuk  bidang perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Sedangkan peranan dan tanggung  jawab Ahl  al-hall  wa  al-aqd ,  menurut  Ridha  tidak  selesai dengan urusan pemilihan atau pengangkatan khalifah, tetapi mereka terus  berperan  sebagai  pengawas  terhadap  jalannya  pemerintahan dan harus menghalanginya dari berbuat penyelewengan. 40
Pelembagaan  musyawarah  melalui  lembaga Ahlul  hall  wa  al-’aqd oleh  beberapa  pemikir muslim  modern disamakan  dengan  lembaga perwakilan  rakyat  (parlemen/legislatif)  di  dalam  pemerintahan yang menganut sistem negara hukum Barat modern. Dalam konteks Indonesia, pelembagaan syura sejak kemerdekaan diwujudkan dalam majelis  permusyawaratan  atau  badan  legislatif. 41 Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip negara demokratis yang diperkenalkan Islam  sejak  awal  melalui  musyawarah  adalah  prinsip  demokrasi modern  yang  terdiri  atas  kebebasan  berpendapat,  kesederajatan  di muka hukum dan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan hak ekonomi untuk semua. 42
Maka  sebagai  upaya  reaktualisasi  prinsip  negara  hukum,  dimasa kini syura atau  musyawarah  dapat  dilaksanakan  melalui  lembaga perwakilan  yang  penyebutannya  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi masing-masing negara, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representatif , ataukah parlemen, tetapi sejatinya memiliki substansi sama  yang  mendasar,  yakni  wilayah  ruang  lingkup  ijtihad  manusia dalam  mengupayakan  kemasalahatan  rakyat  banyak (maslahat  al ‘ammah) . Sebagaimana dikatakan Benazir Bhutto, bahwa Islam adalah agama  yang  dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  musyawarah (syura) ; diwujudkan dengan konsensus (ijma’) ; yang akhirnya memiliki
39 Munawir Sjadzali, Op. Cit., hlm. 167-168.
40 Ibid., hlm. 134-135.
41 M. Hasbi Amiruddin, Op. Cit., hlm. 124.
42 Muhammad Alim , Op. Cit. , hlm. 161-162.
arah pada upaya konkrit (ijtihad), yang memungkinkan rakyat untuk menyuarakan pendapatnya menuju pemerintahan yang demokratis. 43
Dengan  demikian,  musyawarah  sebagai  prinsip  konstitusional yang  digariskan  dalam  Al-Qur’an  dan  diteladankan  melalui  tradisi Nabi dan para sahabat menjadi sebuah prinsip yang niscaya. Namun, aplikasi  dan  kelembagaannya  selalu  dapat  mengalami  perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Karena  institusi-institusi  politik  dan  negara  dalam  sejarah  manusia juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan. 44
Tentang  hal  ini  Abdul  Karim  Zaidan  sebagaimana  dikutip  Zainal Abidin Ahmad menegaskan bahwa pelembagaan prinsip musyawarah dalam  Islam  tidak  diberikan  batasan  tertentu  dan  akan  mengikuti perkembangan peradaban manusia. Maka patut kiranya ketika rakyat memilih  para  wakilnya  dalam  lembaga  musyawarah  yang  akan merundingkan persoalan negara bersama kepala negara. Sedangkan dalam hal teknis pembentukannya dapat ditetapkan berdasarkan aturan yang berlalu, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip musyawarah dan dasar hukum Islam yang umum. 45 Sehingga, secara prinsipil dalam hukum Islam, manusia dibenarkan melaksanakan musyawarah ketika untuk kepentingan kebaikan (ma’ruf) . Sebagaimana ditegaskan Quraisy Shihab, bahwa pada dasarnya syura hanya untuk hal-hal baik. 46
Inti yang melandasi pemikiran tentang konsepsi lembaga perwakilan di dalam Islam ini adalah satu kenyataan bahwa di dalam Islam tidak semua umatnya memerintah secara langsung. Hal ini membawa makna bahwa  di  dalam  islam  dikenal  mekanisme  perwakilan  kendatipun dengan  nilai  dan  isi  yang  berlainan  dengan  konsepsi  dari  Barat. Sehingga secara filosofis dapat dipahami bahwa Islam sebagai sebuah ajaran  tidak  hanya  semata-mata  mengatur  persoalan  akhirat  tetapi juga persoalan dunia. 47 Dan inilah yang diteladani oleh para pendiri
43 Benazir  Bhutto, Rekonsiliasi;  Islam,  Demokrasi  dan  Barat, (Jakarta:  Penerbit  BIP, 2008), hlm.20 dan  80.
44 M. Tahir Azhary, Op. Cit ., hlm. 85.
45 Zainal Abidin Ahmad, Pemilihan Umum dan Demokrasi dalam Islam , (Jakarta: Penerbit Kiblat, 1972), hlm. 34-35.
46 Quraisy Shihab, Wawasan Al-Quran , (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), hlm. 469.
47 Syamsul  Wahidin, Konseptualisasi  dan  Perjalanan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI,
bangsa (funding  fathers) Indonesia,  dengan  mentradisikan syura dalam perumusan konstitusi Indonesia melalui panitia sembilan dan melembagakan syura (musyawarah)  untuk  mengakomidir  aspirasi dan kehendak rakyat. Rumusan tersebut dapat kita cermati pada sila keempat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 48 Realitas ini juga dapat kita telaah dalam sejarah dan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau badan musyawarah (Bamus) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 49
Esensi  dari  lembaga  syura  adalah  pemberian  kesempatan kepada  anggota  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan keputusan yang mengikat melalui wakil-wakilnya baik dalam aturan hukum maupun kebijakan publik. Artinya, para wakil rakyat tersebut sebagai  pribadi-pribadi  pilihan  harus  bersikap  amanah  dan  benar- benar  menjalankan  komitmen  yang  dibuat  bersama  rakyat  yang diwakilinya. Kendatipun demikian, menurut mayoritas pemikir Islam, termasuk  Al-Maududi,  Al-Mawardi  dan  Fazlur  Rahman,  mekanisme pemilihan  tersebut  tidak  melalui  institusi  partai.  Inilah  salah  satu aspek ketidaksamaan konsep Islam dan Barat.

## D. Diskursus Aktualisasi Syura Di Indonesia
Prinsip Syura dalam  perkembangannya  tidak  hanya  memberikan kontribusi  bagi  pengkayaan  metodologi  dalam  proses  pengambilan keputusan  secara  mufakat  dalam  politik  Islam.  Tetapi  juga  telah memberi  kontribusi  besar  bagi  dialog  antara  politik  Islam  dengan demokrasi  dari  Barat,  terutama  terkait  dengan  pelembagaan syura (legislatif) itu sendiri.
Banyak  ulama  abad  pertengahan  yang  telah  menganut  unsur- unsur inti yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi modern. Nilai demokrasi  tersebut  terutama  terkait  dengan  gagasan  bahwa  warga negara  sebuah  bangsa  adalah  pemilik  kedulatan,  dan  warga  negara dapat  mewujudkan  kehendaknya  yang  tertinggi  dengan  memilih orang-orang  yang  mewakili  mereka.  Para  wakil  tersebut  kemudian
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 44.
48 Sila Keempat Pancasila menyebut bahw “kerakyatan yang dpimpin oleh hikmat keb - jaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”
49 Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi; UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 36, 60, 94 dan 105.
memiliki kewenangan (syawkah) yang lebih besar dari pada individu lainnya.  Sehingga  kewenangan  tersebut  diimplementasikan  sebagai bentuk tanggungjawab terhadap semua orang dan dengan demikian menentang tirani penguasa. Pertanggungjawaban ini selaras dengan perintah untuk menegakkan keadilan dalam Islam. 50
Lembaga  legislatif  sebagai  implementasi syura ketika  diselaras dengan demokrasi di zaman modern,khususnya di Indonesia, sejatinya masih  menjadi  perdepatan  para  pemikir  Islam.  Perdebatan  ini terutama terkait dengan beberapa aspek, 51 (terutama terkait apakah demokrasi Barat itu cocok dengan Islam, apakah majelis syura sama dengan parlemen dalam demokrasi Barat, dan apakah anggota majelis syura dipilih melalui partai ataukah langsung oleh rakyat). Perdebatan ini timbul karena memang dalam Al-Qur’an tidak terdapat penjabaran yang  konkret  tentang  majelis  syura  (legislatif)  tersebut,  bagaimana proses pembentukannya, dan apa fungsi dan tugasnya. Meskipun pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin, mereka telah meneladankan bentuk pemeritahan Republik yang demokratis. 52
Kontradiksi  ini  dikalangan  pemikir  Muslim  modern,  dapat dikategorikan ke dalam tiga varian utama arus pemikiran kenegaraan, yaitu; 53 arus  formalistik,  arus  simbiotik,  dan  arus  sekularistik.  Atau dalam  terminologi  Munawir  Sjadzali  disebut,  tradisional,  moderat (subtantif),  dan  sekuler. 54 Kelompok  pertama  merupakan  kelompok yang  mendukung  sistem  syura  dan  menolak  menyamakannya dengan  demokrasi, 55 kelompok  kedua  merupakan  kelompok  yang mendukung  sistem  syura  dan  menyelaraskannya  dengan  demokrasi di masa modern, 56 serta kelompok ketiga merupakan kelompok yang
50 Khaled Abou El-Fadl, Op. Cit., hlm. 13-14.
51 Sukirno, “Sejarah dan Pemikiran Politik Islam,” Jurnal Dinamika Vol VI/ No. 2/ Tahun 2008, hlm. 392.
52 Dawam  Rahardjo, Ensiklopedi  Al-Qur’an;  Tafsir  Sosial  berdasarkan  Konsep-konsep Kunci , (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 449.
53 Ibid. , hlm. 151.
54 M. Din Syamsudin, Islam dan Politik Era Orde Baru ,  (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,
2001), hlm. 151-160. Lihat pula Munawir Sjadzali, Op. Cit., hlm. 1-2. dan hlm. 233-234.
55 Taufiq asy-Syawi, Syura Bukan Demokrasi, Terj. Djamaluddin Z.S, (Jakarta: Gema I - sani Press, 1997), hlm. 551. Lihat pula Al-Maududi, Sistem Politik Islam , terj. Asp Hikmat,
(Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 92-98.
56 Fazlur Rahman, “Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam,” dalam Mumtaz A - mad (ed.), Masalah-masalah Teori Politik Islam, Penerbit Mizan, Bandung, 1993, hlm. 121-
sama  sekali  menolak  sistem  syura  dan  bahkan  menyatakan  bahwa Islam  tidak  menetapkan  sistem  politik  tertentu. 57 Terlepas  dari  itu, banyak  pemikir  muslim  kontemporer  saat  ini  yang  mengatakan, bahwa sejatinya syura dan demokrasi tidak hanya kompatibel, tetapi juga  selaras.  Keduanya  memiliki  kesamaan  karena  keduanya  anti individulisme  dan  kediktatoran.  Sebagaimana  dalam  kedua  sistem tersebut terdapat wakil rakyat.
Sebagaimana penjelasan Muhammad Assad yang dikutip Wahidin, bahwa  demokrasi  merupakan  pemerintahan  di  mana  kekuasaan tertinggi  tetap  pada  rakyat  dan  harus  diterima  keberadaannya  di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam menetapkan peraturan harus  ada  sejumlah  orang  tertentu  yang  kepadanya  masyarakat menyerahkan  kekuasaan  legislatif  (membuat  undang-undang),  yang keputusannya mengikat seluruh umat. 58 Dalam konteks ini kemudian, yang  perlu  ditekankan  bukan  sebatas  sistem  trias  politiknya,  yang membagi  pemerintahan  kedalam  tiga  lembaga  (eksekutif,  yudikatif dan legislatif), melainkan mekanisme pengawasan atau kontrol ( checks and balances) yang berlangsung dalam pemerintahan itu.
Menurut Salim Ali al-Bahnasawi, demokrasi mengandung dua sisi, yakni memuat sisi baik dan memuat sisi negatif. Sisi baik demokrasi adalah  adanya  kedaulatan  rakyat.  Sementara,  sisi  buruknya  adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang  halal.  Karena itu,  ia  menawarkan  adanya  islamisasi  demokrasi  sebagai  berikut; pertama , menetapkan  tanggung  jawab  setiap  individu  di  hadapan Allah  SWT. Kedua , wakil  rakyat  harus  berakhlak  mulia  dan  Islami dalam  bermusyawarah  dan  tugas-tugas  lainnya. Ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah. Keempat , komitmen  terhadap  Islam terkait  dengan  persyaratan  jabatan  sehingga  hanya  yang  bermoral yang duduk di parlemen. 59
122. 57 M. Shiddiq Al-Jawi, “Menolak Sekularisasi Islam,” dalam http://khilafahislam.mult - ply.com/journal/item/68, akses pada 22 April 2011, pukul 10. 12 WIB. Lihat pula Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab , terj. Suparno, dkk, (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), hlm. 297-303.
58 Syamsul Wahidin, Op. Cit., hlm. 53.
59 “Apakah  Sistem  Demokrasi  Haram?”  dalam  http://www.syariahonline.com/v2/
Dengan begitu, syura dalam Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek-aspek  definisi  atau  gambaran  demokrasi  tersebut,  utamanya dalam Implementasinya di Indonesia, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu prinsip ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di  masyarakat  dan  bernegara.  Memang  harus  diakui,  dalam  sejarah ketatanegaraan  Islam  pasca khulafaurrasyidin para  penguasa  Islam yang mendasarkan kekuasaannya pada kedaulatan raja (dinasti) yang mengatas namakan demokrasi Islam, yang dalam pelaksanaannya pun banyak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip Islam yang demokratis. Kenyataan tersebut terjadi karena kepentingan untuk melanggengkan status quo para penguasa Islam saat itu, dan hal itu di beberapa bagian negara Arab saat ini masih berlangsung, semisal di Suriah, Libia, dan beberapa negara arab lain, yang menunjukkan bahwa pemerintahan penguasa dan raja-raja Islam itu korup dan otoriter. 60
Padahal kalau kita mau melihat lebih jernih, terutama dari sumber hukum Islam dan eksperimen demokratisasi pada masa Nabi dan empat Khalifah sesudahnya ( Khulafa al-Rasyidin ) tentu akan sangat bertolak belakang.  Ini  dapat  menjadi  cerminan  dalam  konteks  Indonesia, bahwa lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, yang sejak awal dibentuk oleh para pendiri bangsa, dibangun dengan fondasi syura’ ,  harus  tetap  menjaga  konsepsi  itu,  agar  carut-marut para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung dewan segera teratasi. Hal itu terjadi tidak lain karena, para wakil rakyat telah mengalami dis-orientasi  dari  konsep  syura  yang  mengedepankan  kepentingan rakyat dan bergeser pada demokrasi liberal yang lebih hedonis yang individualis-kapitalis.
Maka, dari realitas itu, dalam perspektif penulis, terdapat beberapa aspek krusial yang dewasa ini penting untuk diaktualisasikan dalam konsep permusyawaratan di Indonesia,teruatam di lembaga legislatif. Pertama, aspek  konstitusional.  Pemerintahan  Islam  esensinya merupakan  sebuah  pemerintahan  yang  `’konstitusional”,  di  mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat ( the governed ) untuk diatur oleh  sebuah  kerangka  hak  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dan sosial-politik/apakah-sistem-demokrasi-haram, akses pada 21 April 2011, pukul 23. 30 WIB.
60 Syamsul Wahidin, Op. Cit., hlm. 50.
disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan derivasinya yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan secara hierarkhis. Kedua, aspek partisipatoris. Prinsip  syura  adalah wujud  partisipatoris.  Dari  pembentukan  struktur  pemerintahan institusional  sampai  tahap  implementasinya,  sistem  ini  bersifat partisipatoris. Ini  berarti  bahwa  kepemimpinan  dan  kebijakan  akan dilakukan  dengan  basis  partisipasi  rakyat  secara  penuh  melalui proses pemilihan populer. Umat Islam Indonesia dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya  untuk  melembagakan  dan  memperbaiki  proses-proses itu.
Ketiga, akuntabilitas.  Aspek  ini  merupakan  dampak  ikutan  dari adanya dua aspek sebelumnya, yakni konstitusional atau partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu- Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat.  Artinya  Presiden  Indonesia  bertanggung  jawab  terhadap amanat  dan  kepentingan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  khalifah  sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.
Dengan  demikian,  pemerintahan  nomokrasi  Islam  tidak  dapat berbentuk  pemerintahan  otokratik,  monarki  atau  militer.  Sistem pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang egalitarian sekaligus demokratis, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam sekaligus demokrasi. Sebagaimana diwujudkan dalam pemerintahan awal  Islam  di  Madinah  yang  berdasarkan  kerangka  fondasi konstitusional  dan  kemajemukan.  Tentu,  ketika  diimplementasikan pada  konteks  kekinian,  di  Indonesia  khususnya  menjadi  sangat ideal  secara  subtansi  tetapi  fleksibel  secara  bentuk,  sehingga  dapat mewujudkan  negara  hukum  modern  yang  mensejahterakan  rakyat banyak (la volonté générale). 61
61 Hal  ini  selaras  dengan  kaidah  yang  mashur,  bahwa tasharuf  al-imam  ‘ala  raiyyah manuttun  bi  al-maslahah (kebijakan  nyata  pemimpin  terhadap  rakyatnya  adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan) .

## E. Penutup
Dalam  Islam,  syura  diletakkan  sebagai  prinsip  utama  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  sosial,  politik  dan  pemerintahan. Syura merupakan  suatu  sarana  dan  cara  memberi  kesempatan kepada  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  untuk berpartisipasi  dalam  membuat  keputusan  yang  sifatnya  mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang  baik,  sehingga  diperoleh  pendapat  yang  dapat  menyelesaikan persoalan  yang  dihadapi.  Namun  demikian  ihwal  pelaksanaan Syura maupun  pelembagaan  syura,  tidak  ada  nash  Al-Qur’an  yang memberikan  paparan  detail  tentangnya.  Nabi  Muhammad  SAW— yang telah melembagakan dan membudayakansyura karena ia gemar bermusyawarah  dengan  para  sahabatnya—tidak  meninggalkan pola  dan  bentuk  tertentu,  karena  itu,  umat  Islam  dalam  hal  bentuk pelaksanaannya dalam berikhtiar untuk disesuaikan dengan kondisi dan realitas.
Sedangkan  terkait  dengan syura dan  demokrasi,  sejatinya  tidak ada  kontradiksi  antara  demokrasi  dan  sistem  kenegaraan  Islam, kecuali  bahwa  dalam  sistem  kenegaraan  Islam  orang  tidak  dapat mengklaim dirinya Islami apabila dalam pelaksanaanya otoriter dan korup  sehingga  bertentangan  dengan  Islam.  Itulah  mengapa  umat Islam  hendaknya  tidak  menganggap  demokrasi  dalam  artian  umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat Islam harus menyambut sistem demokrasi selama itu tidak berdampak pada kerusakan.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Dr  Fathi  Osman,  bahwa  “demokrasi merupakan  aplikasi  terbaik  dari  Syura”.  Artinya,  bahwa  prinsip dan  konsep  demokrasi  dapat  sejalan  dengan  Islam  atau  juga  tidak. Sejalan  ketika  demokrasi  menghendaki  keikutsertaan  rakyat  dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun tidak sejalan ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu hukum ilahi, sunah rasul dan keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahim, “Konsep Syura’ Menurut Pemikiran Abd Al-Jabiri,” Makalah,
Disampaikan Pada Diskusi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2008.
Ahmad,  Abidin, Membangun  Negara  Islam, Yogyakarta:  Pustaka  Iqra’,
2001.
Ahmad,  Mumtaz  (ed.), Masalah-masalah  Teori  Politik  Islam, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
Ahmad,  Zainal  Abidin, Pemilihan  Umum  dan  Demoktasi  dalam  Islam , Jakarta: Penerbit Kiblat, 1972.
Ali,  Fachry,  “Musyawarah  dan  Demokrasi  sebagai  Dasar  Etika  Politik Islami,” Makalah, Disampaikan  pada  Annual  Conference  on  Islamic Studies, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, Palembang, 4 November 2008.
Alim,  Muhammad, Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  Dalam  Islam ,
Yogyakarta: Penerbit LkIS, 2010.
Al-Jawi,  M.  Shiddiq,  “Menolak  Sekularisasi  Islam,”  dalam  http:// khilafahislam.multiply.com/journal/item/68,  akses  pada  22  April 2011, pukul 10. 12 WIB.
Amiruddin, M. Hasbi, Republik Umar Bin Khattab, Yogyakarta: Kreasi Total
Media, 2011.
__________________, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta:
UII Press, 2000.
Asy-Syawi, Taufiq, Syura Bukan Demokrasi, Terj. Djamaluddin Z.S, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Azhary, M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Bhutto, Benazir, Rekonsiliasi; Islam, Demokrasi dan Barat, Jakarta: Penerbit BIP, 2008.
Black, Antony, Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi hingga Masa Kini,
terj. Abdullah Ali, Jakarta: Penerbit Serambi, 2006.
Dahlan, Abdul Aziz. dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
El-Afendi, Abdel Waheb, Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam, Cet-II,  terj.  Amiruddin  Ar-Rani,  Yogyakarta:  Penerbit  LkiS, 2004.
El Fadl, Khaled Abou, Islam dan Tantangan Demokrasi , Jakarta: Ufuk Press,
2004.
Esposito,  John  L.  &  Voll,  John  O., Demokrasi  Di  Negara-negara  Muslim , Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam , terj. E. Kusnadiningrat dan
Abdul Haris, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
Hourani,  Albert, Pemikiran  Liberal  di  Dunia  Arab ,  terj.  Suparno,
dkk,Bandung: Penerbit Mizan, 2004.
Khaldun, Ibnu, Mukaddimah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
Khallaf, Abdul Wahab, Politik Hukum Islam , Terj. Zainuddin Adnan, Cet-1,
Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
__________________, Ilm Usul al-Fiqh , Cet-12, Dar al-Qalam, 1978 M/ 1398 H
Maududi,  Al., Sistem  Politik  Islam ,  terj.  Asp  Hikmat,  Bandung:  Penerbit
Mizan, 1995.
Mas’udi,  Masdar  Farid, Syarah  Konstitusi;  UUD  1945  dalam  Perspektif
Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
Muslehudin, Muhammad, Islam  and  its  Political  System ,  Cet-1,  New Delhi: International Islamic Publication, 1992.
Rahardjo, Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an; Tafsir Sosial berdasarkan Konsep- konsep Kunci , Jakarta: Paramadina, 2002.
Ridwan,  Kafrawi,  dkk.  (ed), Ensiklopedi  Islam ,  jilid  5,  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia, 1987.
Siradj, Said ‘Aqiel, Ahlussunah  wa  al-Jama’ah  dalam  Lintas  Sejarah ,  cet- 1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
Shiddiqie, Nourozzaman, Fiqih  Indonesia: Penggagas dan Gagasannya,
Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Shihab, Quraisy, Wawasan Al-Quran , Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
Jakarta: UI Press, 2008.
Sofyan,  Ahmad  A.  dan  Madjid,  M.  Roychan, Gagasan  Cak  Nur  Tentang Negara dan Islam, Yogyakarta: Titian Press, 2003.
Sukirno, “Sejarah dan Pemikiran Politik Islam,” Jurnal Dinamika Vol VI/ No. 2/ Tahun 2008.
Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar Al-, al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu’, Dar al-Fikr, Beirut, 1995 M/1415 H .
Syamsudin, M. Din, Islam dan Politik Era Orde Baru ,  Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
Syahrur, Muhammad, Metodologi  Fiqih  Islam Kontemporer , terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
Sejarah kebudayaan Islam XII,  PWLP Ma’arif NU Jawa Timur, 2006.
Wahidin,  Syamsul, Konseptualisasi  dan  Perjalanan  Dewan  Perwakilan Rakyat RI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Wahid,  Abdurahman,  “Menjadikan  Hukum  Islam  Sebagai  Penunjang Pembangunan”, dalam Jurnal Prisma , No.4, LP3ES, Agustus 1975.
Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara  Kritik  Atas  Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001.
“Apakah  Sistem  Demokrasi  Haram?”  dalam  http://www.syariahonline. com, akses pada 21 April 2011, pukul 23. 30 WIB.
“Syi’ah Lahir dari Persoalan Politik,’ dalam http://www.anneahira.com/ aliran-syiah.htm, akses pada 21 April 2011, pukul 13. 22 WIB.