## PERBANDINGAN  PEREKONOMIAN  DARI  MASA SOEKARNO  HINGGA  SUSILO  BAMBANG YUDHOYONO
(1945  -  2009)
Abdul Hakim Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia E-mail : abdul.hakim.uii@gmail.com
Guswildan Giovani
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
E-mail : wildant_86@yahoo.com

## Abstract
This research to  analyzes  Indonesia’s economy in  various presidency, that since Indonesia’s  independence  in  1945  until  2009.  This  study  used  qualitative  re- search  methods-historical,  and  found  that  each  leadership  has  their  stated objectives.  In  Suharto,  began  development  with  a  clearer  direction.  But  the factor of corruption, collusion and nepotism makes the New Order fall. Habibie did  re-alignment  in  the  economic,  social  and  political.  Gus  Dur  emphasizes building  relationships  with  foreign  countries  in  order  to  build  the  national economy.  Megawati  succeeded  in  lowering  inflation  and  interest  rates,  and increase economic growth  and menguatlan rupiah. Susilo  Bambang Yudhoyono succeeded in improving the economy in general, inflation mengendaikan, grow- ing  domestic  aggregate  demand,  and  reduce  imports.
Keywords : president, qualitative-historical development, the focus of policy

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  menganalisis  perekonomian  Indonesia  dalam  berbagai kepresidenan, bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-sejarah, dan menemukan  bahwa  setiap  kepemimpinan memiliki  tujuan yang  telah  ditetapkan mereka. Dalam Soeharto, mulai pembangunan dengan arah yang lebih jelas. Tapi faktor korupsi, kolusi dan nepotisme membuat Orde Baru jatuh. Habibie melakukan re-alignment  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Gus  Dur  menekankan membangun  hubungan  dengan  negara-negara  asing  dalam  rangka  membangun perekonomian nasional. Megawati berhasil menurunkan inflasi dan suku bunga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menguatlan rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono  berhasil  meningkatkan  perekonomian  secara  umum,  mengendaikan inflasi, meningkatnya permintaan agregat domestik, dan mengurangi impor.
Kata  kunci: Presiden,  perkembangan  kualitatif-historis,  fokus  kebijakan
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
Ketika Belanda menjajah Indonesia (Hin- dia-Belanda),  pemerintahan  dikonsolid- asikan di Jawa. VOC membangun markas besarnya di Jakarta (Batavia) pada tahun 1619, dengan pertimbangan utama berupa letak yang strategis yang berpengaruh pada nilai ekonomi perdagangan Jawa pada saat itu. Pada waktu itu, Jakarta merupakan kan- tong di kaki hutan kecil tanpa pendalaman produktif. Perekonomian terus berkembang ketika Belanda mulai menduduki Hindia Belanda (Lindblad, 2002, 33).
Menurut sensus kolonial pada tahun 1930, jumlah penduduk saat itu adalah 60 juta jiwa, menyerupai jumlah penduduk ne- gara-negara Perancis, Jerman atau Inggris. Pertumbuhan penduduk tiga negara terse- but mencapai puncaknya sekitar abad XIX dan mulai menurun sejak saat itu. Pertum- buhan penduduk Indonesia baru berkem- bang saat itu. Lima tahun pasca kemerde- kaan, jumlah penduduk Indonesia menca- pai 83 juta jiwa dan terus meningkat (lihat Keyfitz dalam Sjahrir, 1991, 456-457).
Ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Pasca re- sesi  di  awal  sampai  pertengahan  tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% per tahun. Namun ekonomi Indonesia tum- buh rata-rata di atas 5%setelah 1987 sam- pai tahun 1994 (Tjiptohrijanto, 1997, 21).
Setelah memperoleh kemerdekaan- nya, berbagai sistem menyangkut ketatane- garaan mulai disusun. Sisa-sisa pembangu- nan semasa penjajahan mulai dipergunakan, mulai  dari  bangunan  fisik  hingga  ilmu pengetahuan, termasuk bidang ekonomi. Perbedaan pemikiran pada setiap presiden yang  memimpin  Indonesia  telah  me- nimbulkan perbedaan penerapan kebijakan yang  dijalankan  sehingga  menimbulkan dampak yang beranekaragam. Beberapa krisis ekonomi yang pernah menimpa In-
donesia  yang  bersumber  dari  luar  dan dalam negeri juga menimbulkan pengaruh beragam dalam pasar ekonomi dan tugas presiden sebagai pemimpin tertinggi juga mempunyai andil untuk mampu memperta- hankan kondisi dalam negeri dan memper- tahankan kondisi perekonomian agar tidak goyah.
Berdasarkan latar belakang di atas, dengan maksud untuk menarik pelajaran penting dari setiap masa pemerintahan, pa- per ini membandingkan perekonomian pada masa presiden Soekarno hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dari tahun 1945 sampai tahun 2009. Dua isu utama yang akan dianalisis adalah kelebihan setiap presiden dalam bidang ekonomi dan kekurangan setiap presiden dalam bidang ekonomi.

## Metode  Penelitian
Penelitian ini menggunakan studi per- bandingan dimana peneliti memeriksa dua (atau lebih) kasus, spesimen atau peristiwa, dalam berbagai macam bentuk. Dari per- bandingan obyek tersebut, kemudian diam- bil dan diputuskan yang paling menarik untuk diteliti. Sifat dan informasi yang terdapat dalam data harus dicatat sebagai rekaman untuk setiap kasus. Perbandingan tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti. Tujuan akhir  dari penelitian  dengan metode  ini adalah untuk mengungkapkan ketidaksa- maan struktur secara sistematis. Ketidak- samaan atau ketidak-benaran dari kasus tersebut kemudian diteliti.
Dalam penelitian ini beberapa param- eter dijadikan acuan perbandingan, yakni pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapa- tan, inflasi, dan tingkat kemiskinan. Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dikemu- akan oleh banyak ahli ekonomi. Lima teori
Perbandingan Perekonian... (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani)
utama  adalah  teori  pertumbuhan Adam Smith (1776), Harrod-Dommar (1947), Solow-Swan (1956), Thomas Robert Mal- thus (1798), dan teori lima tahapan pem- bangunan oleh Walter Rostow (1960).
Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi subyek (informan) penelitian, alat pengumpul data, dan teknik analisis data. Penulis menerapkan metode historis dan memfokuskan dalam bidang ekonomi. Pe- nelitian ini mencakup kegiatan perekono- mian pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno  hingga  masa  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono. Dua isu yang dise- lidiki adalah isu sejarah dan isu ekonomi. Isu sejarah dapat dilihat dari cakupan tahun penelitian mulai tahun 1945 hingga 2009 dan  peristiwa  yang  masuk  dalam  tahun tersebut lebih terfokus pada bidang eko- nomi secara makro dan dampak yang tim- bulkan dari kebijakan presiden yang me- mimpin.
Penelitian ini menggunakan data kua- litatif yang menitikberatkan pada deskripsi yang komprehensif, klasifikasi data dan keterkaitan antar konsep (Moleong, 2005, 289).  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah Buku statistik Indonesia ( statistical year book of Indonesia ), BPS, statistik perdagangan luar negeri Indonesia, dan Internasional  Financial  Statistic .  Riset kepustakaan di Indonesia dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau sumber- sumber yang berkaitan dengan data per- tumbuhan penduduk, sejarah ekonomi In- donesia, perkembangan politik Indonesia, dan biografi presiden Indonesia.
Penelitian ini menggabungkan peneli- tian historis kualitatif. Metode historis ter- letak pada perentangan  penelitian sejak tahun 1945 sampai tahun 2009. Metode kualitatif dicerminkan dari diskusi perma-
salahan bidang ekonomi yang mengguna- kan fakta sejarah, tanpa maksud melakukan generalisasi (inferensi) untuk kasus-kasus di negar lain, serta tidak berusaha untuk meng- uji hipotesis (Idrus, 2007, 35). Sifat pe- nelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggam- barkan secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti.
Penelitian ini merupakan penelitian li- teratur atau studi pustaka sehingga sumber- sumber yang dikumpulkan bersifat tertulis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber ter- tulis sperti buku-buku, dan merujuk pada sumber-sumber lain seperti penelusuran on- line di internet, artikel maupun bahan-ba- han tertulis lainnya. Sumber referensi lain da- lam penelitian ini adalah jurnal yang diter- bitkan secara berkala. Melalui metode do- kumenter, data yang diperoleh tidak terba- tas dalam ruang dan waktu sehingga mem- beri  peluang  kepada  penulis  untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen. Dalam arti luas ter- masuk monumen, artefak, foto, tape , flash disk dan sebagainya (Bungin, 2007, 122). Pada tahapan ini, penulis melakukan obser- vasi di beberapa perpustakaan di Yogya- karta dan Jakarta antara lain: UPT Perpus- takaan UNY, Perpustakaan Daerah, Per- pustakaan FE UII dan Perpustakaan Kol- lose Ignatius.
Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis sebagian besar adalah buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan dan toko buku wilayah Yogyakarta dan Jakarta. Banyaknya buku yang tersedia menimbul- kan variasi penulisan, penggunaan bahasa asing dalam buku dan penetapan angka ta- hun  sebuah  peristiwa.  Oleh  karena  itu, penulis berusaha untuk bersikap intersub- yektif terhadap buku-buku yang akan dija- dikan acuan dalam penulisan skripsi dengan
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
berdasarkan pada pengumpulan data-data yang terjadi saat peristiwa.
Interpretasi  merupakan  penafsiran yang dilakukan penulis dalam menetapkan makna yang saling berhubungan dari fak- tor-faktor ekonomi dan sejarah. Dalam ta- hap ini penulis mencari dan menetapkan makna yang diperoleh setelah ditetapkan kritik ekstern dan intern. Berdasarkan mak- na dari kritik ekstern dan intern, kemudian dirangkai menjadi sebuah bentuk yang da- pat disampaikan dan dapat dibuktikan ke- benarannya.
Penulisan merupakan pendekatan da- lam metodologi sejarah, sebagai suatu pe- nulisan sejarah yang sebenarnya, dan se- bagai interpretasi dari kejadian-kejadian se- jarah. Penulisan adalah dari hasil penelitian yang memaparkan tentang teori dan aplika- sinya dilapangan. Penulisan dalam karya ilmiah dimaksudkan agar penulis mengkon- struksi sebuah pengetahuan melalui cara- cara berfikir deduktif-induktif dan induktif- deduktif. Penulis dapat berspekulasi secara ilmiah dengan menjelaskan asumsi-asumsi dasarnya. Bahkan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasan yang menurutnya benar apa yang diyakininya, alami selama menulis atau pengamatan dan berdasarkan atas teori yang dipelajari (Bungin, 2007, 263).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perkembangan Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia pa- da masa kerajaan dan masa penjajahan. Perekonomian di nusantara pada masa ke- rajaan tertua, yakni Kutai, masih bersifat tra- disional dan bersifat domestik. Pada abad ke-7 perekonomian semakin meluas saat dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah strategis di kawasan
selat Malaka dan kerajaan Majapahit yang memiliki kekuasaan sebagian besar wilayah nusantara  dan  Semenanjung  Malaya (sekarang Malaysia). Semenanjung Melayu dan Filipina bagian selatan masuk dalam daerah  pengaruh  kekuasaan  kerajaan Majapahit,  yaitu  dalam  bentuk  peme- rintahan konfederasi dengan Majapahit se- bagai  pusat  pemerintahannya  (Salam, 1984).
Tahun 1511, ketika masa kerajaan ma- sih berjalan, Spanyol dan Portugis masuk ke nusantara melalui wilayah Sumatera, Ja- wa, Banda, dan Maluku. Memasuki tahun 1602, Belanda ke nusantara melalui jalur perdagangan di bawah Vereenigde Oost- Indische Compagnie (VOC). VOC ada- lah Perserikatan perusahaan dari Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas di Asia. Kewenangan VOC di Hindia Belanda memiliki peran yang kuat, yakni memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan  perdamaian,  merebut  dan menduduki  daerah-daerah  asing  di  luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata- uang  sendiri,  dan  memungut  pajak. Kewenangan  tersebut  mendapat penentangan dari masyarakat lokal di Hindia Belanda  sehingga  terjadi  berbagai perlawanan di seluruh wilayah yang didu- duki oleh VOC (http://id.wikipedia.org/wiki/ Sejarah_Indonesia).
Selama pendudukan Belanda di Hin- dia Belanda, terjadi perkembangan ekonomi dalam hal perdagangan. Kolonial Belanda membawa  mesin  pengolahan  untuk mengambil hasil bumi di Indonesia. Salah satu hasil bumi yang dihasilkan saat pendu- dukan Belanda adalah gula. Saat itu, gula adalah komoditi penting dan Hindia Belan- da menjadi produsen terbesarnya (Majalah Kereta Api. Edisi 49. Agustus 2010, 7).
Perbandingan Perekonian... (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani)
Pendudukan Belanda di Indonesia ter- jadi dalam kurun waktu sekitar 350 tahun. Setelah Belanda mundur, Indonesia didu- duki oleh Jepang selama tiga tahun. Pasca kemerdekaan Indonesia mulai membangun ketatanegaraan dimulai dari pemilihan pe- mimpin dan struktur pemerintahannya. Pem- benahan  diitikberatkan  pada  sektor  pe- merintahan, sehingga sektor perekonomian terabaikan  dan  mengalami  Inflasi  yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak ter- kendali. Pada waktu itu, pemerintah RI me- nyatakan tiga mata uang yang berlaku di wi- layah RI,  yaitu mata uang  De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belan- da, dan mata uang pendudukan Jepang.
Selama ini kita kenal bahwa Indone- sia hingga saat ini baru dipimpin oleh enam presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bam- bang Yudhoyono (SBY). Namun menurut catatan sejarah, hingga hingga saat ini se- benarnya Indonesia sudah dipimpin oleh de- lapan presiden. Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.
Sjafruddin Prawiranegara adalah Pe- mimpin Pemerintahan Darurat Republik In- donesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan wakilnya Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat  (1949).  Namun,  mengingat pendeknya masa kepresidenan Sjafruddin Prawinanegara dan Mr. Assaat, dan juga kurangnya informasi yang tersedia tentang masa dua pemimpin tersebut, dalam paper ini  hanya akan  dibahas  masa dari  enam kepresidenan yan lain, tanpa bermaksud menghilangkan pengakuan bahwa Sjafrudin
dan Assaat pernah menjadi kepala negara Indonesia (lihat Arifin, 2010).
Pembahasan berikut ini akan diurai- kan masa kepemimpinan presiden di Indo- nesia. Pertama, Kepemimpinan Soekarno (1945-1967). Pasca  proklamasi  kemer- dekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekono- mi secara utuh karena sedang memperta- hankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Pada tahun berikutnya, Indonesia menitik beratkan pada pembangunan politik karena situasi politik di Indonesia belum stabil. Baru pada  tahun  1950  Indonesia  mulai  bisa melaksanakan  pembangunan  ekonomi (Rifai, 2009, 24).
Masa kepemimpinan Soekarno meru- pakan masa perbaikan pasca penjajahan. Laju pertumbuhan jumlah penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi. Jumlah pen- duduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pa- da tahun 1955, dan 97,02 juta jiwa (sensus penduduk tahun 1961). Produksi pangan mengalami kenaikan, namun belum mampu mengimbangi  pertumbuhan  penduduk. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26%lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950, tetapi impor beras masih diperlukan. Perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1950-an mulai masuk ke Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltec, dan mendapat- kan  posisi  yang  kuat  di  bidang  industri minyak. Sebagian besar pelayaran antar pulau  dipegang  oleh  pelayaran  KPM Belanda  ( Koninklijke  Paketvaart Maatschappij ). Perbankan didominasi oleh oleh  perusahaan-perusahan  Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina men- guasai  sebagian  besar  kredit  pedesaan (Rickles, 1991, 356-358).
Pada tahun 1949 menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara melakukan “Gun-
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
ting Sjafrudin” atau shanerring yang ber- tujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajib- kan menggunakan uang pecahan lima ru- piah ke atas dan dipotong menjadi dua po- tong, dengan ketentuan sebelah kanan ma- sih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tetapi nilainya tinggal setengah, sedang- kan sebelah kiri harus diserahkan kepada pemerintah untuk diganti oleh obligasi ne- gara yaitu tanda hutang negara (Soebagyo, 1980, 70).
Dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959 mata uang Rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi  moneter,  semua  nilai  uang  kertas Rp500,00  dan  Rp1.000,00  diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, dan deposito-deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini mengu- rangi jumlah uang beredar dari Rp 34 Milyar menjadi  Rp  21  Milyar.  Krisis  likuiditas menjadikan  pemerintah  terpaksa  mem- perbolehkan utang dan dalam waktu enam bulan persediaan uang telah kembali ke tingkat sebelumnya dan inflasi kembali stabil (Rickles, 1991, 404). Inflasi sangat tinggi telah menyebabkan harga barang-barang naik 500%selama tahun 1965. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh harga beras yang naik sebesar 900%setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat Serikat jatuh dari Rp  5.100,00  pada  awal  tahun  1965 menjadi Rp 17.500,00 pada kuartal ketiga dan menjadi Rp 50.000,00 pada kuartal keempat (Rickles, 1991, 426).
Pada  masa  Soekarno,  pada  tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Barat. Bung Karno mencip- takan musuh baru, yakni Malaysia, untuk memelihara koalisi semu segitiga antara diri- nya dengan TNI (Tentara Nasional Indo- nesia) dan PKI (Partai Komunis Indone-
sia). Koalisi ini pecah dengan adanya pem- bunuhan, kudeta dan kontra kudeta pada 1 Oktober 1965.
Inflasi dan korupsi menjadi masalah utama  dalam  kepemimpinan  Soekarno. Inflasi menjadi kronis dan tidak terkendali dan tidak terawasi sejak awal kemerdekaan. Jumlah Uang beredar menjadi dua kali lebih besar  pada  tahun  1965.  Harga-harga meningkat  antara  30-50%perbulan. Presiden dan kabinetnya serta angkatan ber- senjata pada saat itu menutupi kebutuhan mereka sendiri karena tidak dapat meng- harapkan alokasi anggaran, tanpa adanya anggaran belanja dan pengawasan anggaran yang  efektif.  Selain  itu  pasar  gelap, penyelundupan dan bentuk-bentuk penyim- pangan lainnya telah mengurangi pengawa- san ekonomi pemerintah pada tingkat yang sangat  kronis.  Sebagian  besar  sektor ekonomi produksinya merosot seperti be- ras, makanan pokok dan bahan makanan lainnya. Meskipun tidak mutlak menurun, namun telah gagal mengimbangi pertumbu- han penduduk, sehingga pada tahun 1966, 10%kebutuhan  pangan  harus  diimpor (Arndt, 1991, 245). Pemerintahan di masa Soekarno, 1945 - 1966, berganti kabinet sebanyak 28 kali, Soekarno berakhir pa- da 12 Maret 1967.
Kedua,  Kepemimpinan  Soeharto (1967-1998). Soeharto mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967, dinamakan masa Or- de Baru. Pada tahun 1967, Indonesia bera- da dalam situasi yang kacau. Pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, perekonomian hancur oleh hiper-inflasi, sektor pertanian tidak dapat lagi menyedia- kan bahan pangan yang cukup untuk ke- butuhan dalam negeri dan kemiskinan men- jadi  nasib  sebagian  besar  penduduk.
Perbandingan Perekonian... (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani)
Walaupun pemerintah Orde Baru bergerak cepat dan pasti untuk membangun sejumlah tujuan di bidang ekonomi, sampai tahun 1985 industrialisasi hanya berpengaruh ke- cil di Indonesia. Sektor pertanian menyum- bang sekitar 24%dari PDB, sementara in- dustri non migas menyumbang kurang dari 14%(Abimanyu (Ed.), 2010, 24-25).
Pada masa Soeharto banyak berdiri organisasi pengusaha seperti KADIN (Ka- mar Dagang dan Industri), Hippi (Himpu- nan Pengusaha Pribumi Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), HIPLI (Himpunan Pengusaha Lemah Indo- nesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), APEGTI (Asosiasi Pengecer Gula dan Terigu Indonesia), REI (Real Es- tate Indonesia) dan ASI (Asosiasi Semen Indonesia), yang dimaksudkan untuk me- ningkatkan ekonomi anggota dan bargain- ing power -nya. Pendirian HKTI (Himpu- nan Kerukunan Tani Indonesia), SPSI (Se- rikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan seje- nisnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam perekonomian internasional, Indonesia ma- suk dalam OPEC ( Organisation of Petro- lium Exporting Countries ) dan kerja sa- ma regional APEC ( Asia Pasific Econo- mic Cooperation ) (Kuntowijoyo, 1995, 129-130).
Pada  saat Ali  Wardhana  menjabat menteri keuangan, Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 menghentikan pertukaran dollar dengan emas. Presiden Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dollar  dibolehkan  terus  ditukar  emas, sedang nilai waktu itu USD 34.00 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak dapat  mengelak  dari  dampak  gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp 378 menja- di Rp 415 per 1 USD. Walaupun Indone- sia mendapat keuntungan dengan kenaikan
harga minyak akibat Perang Arab - Israel 1973,  tetapi  Pertamina  justru  hampir mengalami  kebangkrutan  dengan  utang USD 10 milyar. Devaluasi kedua pada masa pemerintahan  Soeharto,  yakni  pada  15 November 1978, dari Rp 415 menjadi Rp 625 per 1 USD tidak dapat dihindari.
Pada saat Radius Prawiro menjabat Menteri Keuangan, dia mendevaluasi rupiah sebesar 48%(hampir sama dengan proses menggunting separuh nilai dari Rupah). Kurs 1 dolar AS naik dari Rp 702,50 menjadi Rp  970.  Pada  12  September  1986  dia kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47%, dari Rp 1.134 ke Rp 1.664 per 1 dolar AS. Walaupun Soeharto selalu berpidato bahwa tidak  ada  devaluasi,  tapi  sepanjang pemerintahannya telah terjadi empat kali devaluasi (http://id.wikipedia.  org/wiki/ Devaluasi). Kemantapan struktur ekonomi nasional  telihat  pada  peningkatan  dan perluasan  jaringan  pelayanan  prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, tele- komunikasi dan yang lainnya (Odang, 1996, 16-17).
Pada pertengahan 1990-an, manufak- turing berperan sebagai motor pertumbu- han ekonomi di Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan menyumbangkan ham- pir sepertiga dari kenaikan PDB dari tahun 1983 sampai 1995 (Emmerson (Ed), 2001, 195).
Orde Baru yang dibangun oleh Presi- den Soeharto sejak tahun 1966 telah meng- hasilkan prestasi yang luar biasa. Pada ta- hun 1996 atau 30 tahun kemudian sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami dua kali Quantum Leap , dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapa- tan menengah. Pada tahun 1966 tingkat ke- miskinan diperkirakan lebih dari 50%, se- mentara pada tahun 1996 kurang dari 15%.
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
Inflasi  sekitar  400%pada  tahun  1966, sementara tahun 1996 kurang dari 10%. Bahkan, pendapatan per kapita melonjak dari USD200 pada tahun 1966 menjadi USD1.200 pada tahun 1996. Selama 25 tahun terakhir sebelum krisis 1997, pertum- buhan  ekonomi  Indonesia  bergerak  di kisaran 6%-8%per tahun (Abimanyu (Ed), 2010, 581-582).
Kebijakan fiskal tahun 1998 sampai 1999 pada awalnya diarahkan untuk ber- peran sebagai suatu kebijakan campuran ( policy mix )  dalam  rangka  membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar ru- piah di sektor moneter. Hal ini ditunjukkan oleh kehati-hatian pemerintah dalam mene- tapkan sasaran defisit APBN yang disusun pada tanggal 23 Januari 1998, yaitu hanya 1-2%dari PDB. Dalam perkembangannya, kondisi  perekonomian  yang  mengalami kontraksi dan dampaknya terhadap masya- rakat yang semakin luas telah memaksa pemerintah untuk mengubah asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, sekaligus mengubah orientasi kebijakan fiskal. Orientasi kebijakan fiskal kemudian difokuskan  pada  upaya  peningkatan peranan  pemerintah  sebagai  penggerak roda perekonomian, menggantikan peranan sektor swasta yang sedang terpuruk serta mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus beban  masyarakat  miskin.  Perubahan orientasi tersebut tercermin dari peningkatan sasaran defisit APBN menjadi 8,5%dari PDB, jauh lebih ekspansif daripada sasaran semula. Perubahan yang besar terjadi pada alokasi pengeluaran sosial, yakni menjadi sekitar 29%dari total anggaran, meliputi pengeluaran subsidi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) masing-masing sebesar 6,2 dan 1,9%dari PDB (Bank Indonesia, 1999).
Presiden Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998 saat terjadi gejolak so-
sial, politik dan ekonomi di Indonesia. Wa- laupun penggantian presiden sudah dilaku- kan, Indonesia masih terpuruk dalam ke- miskinan yang semakin meluas disertai ke- tegangan etnis daerah.
Ketiga, Masa Presiden B. J. Habibie . Pengangkatan B.J Habibie menjadi Pre- siden Indonesia pada 21 Mei 1998 diwar- nai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau.  B.J Habibie  merupakan  seorang ilmuwan tingkat internasional. Selama 17 bulan  masa  pemerintahannya  sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie mem- perkenalkan  reformasi  pasca  Soeharto. Ketika Habibie mulai memegang kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat lima isu terbesar yang harus dihadapi yaitu, masa depan  reformasi,  masa  depan  ABRI (sekarang TNI), masa depan daerah yang melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto (Keluarga, kekayaan dan kroni- kroninya) dan masa depan perekonomian serta kesejahteraan rakyat (Rickles, 2008). Kabinet Presiden Habibie dibentuk dalam waktu  24  jam,  dinamakan  Kabinet  Re- formasi Pembangunan.
Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat. Selama lima Re- pelita yang pertama di bawah pemerintahan Soeharto, dari 1969 sampai 1994, PDB meningkat rata-rata 6,8%setahun. Pertum- buhan  penduduk  rata-rata  2%  setahun (Emmerson (Ed), 2001, 192).
Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun  akhirnya  target  tersebut  tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadi- kan panen beras berkurang. Nilai tukar ru- piah berada di bawah Rp 10.000,00 per do llar,  bahkan  mencapai  level  Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkira- kan 113 juta orang Indonesia (56%dari
jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, angga- ran negara harus direvisi untuk ketiga kali- nya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.
Keempat, Kepemimpinan Abdurah- man Wahid (Gus Dur) (1999-2001) . Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memliki intelegensia, kekocakan, keterbukaan  dan  komitmen  terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dog- matisme (Rickles, 2008, 655).
Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan eko- nomi  nampak  menguat.  Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diprakirakan, yakni menjadi 4,8%. Bebe- rapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha ke- cil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memen- uhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pe- merintah, serta penyelesaian masalah Ban- tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) an- tara Bank Indonesia dan Pemerintah. Per- tumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang  kompetitif  dan  ekspor  non  migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat.
Sejalan dengan pertumbuhan ekono- mi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap
pertumbuhan PDB pada tahun 2000 ma- sing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pemben- tukan PDB mengindikasikan semakin man- tapnya proses pemulihan ekonomi yang ter- jadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan baik yang berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri, sektor industri pengolahan, sektor perda- gangan dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan ter- hadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%. Sektor in- dustri pengolahan pada tahun 2000 men- catat pertumbuhan sebesar 6,2%, semen- tara sektor perdagangan serta sektor pe- ngangkutan masing-masing meningkat se- besar  5,7%dan  9,4%(Bank  Indonesia 2000).
Tekanan kenaikan harga menjadi le- bih besar dengan adanya kebijakan peme- rintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga ber- dasarkan mekanisme pasar serta kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri  sipil  (PNS).  Dalam  tahun  2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian  di  bidang  harga  dan  pen- dapatan yang antara lain mencakup peng- urangan  subsidi  bahan  bakar  minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah mini- mum regional (UMR). Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tinggi- nya ekspektasi peningkatan laju inflasi di ka- langan konsumen dan produsen. Pening- katan ekspektasi ini mengakibatkan kecen- derungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cende- rung bersifat menetap ( persistent ). Secara
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 men- capai 9,35% ( year-on-year ), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01%(Bank Indonesia, 2000).
Kegigihan mempertahankan kekua- saan dengan cara apapun, keterbatasan da- lam pengelihatan pada panca indra, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, membuat Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli oleh MPR (Rickles, 2008, 655).
Kelima,  Kepemimpinan  Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Kepemim- pinan Presiden Megawati dimulai pada 23 Juli 2001. Program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Masa pemerintahan Me- gawati Soekarnoputri adalah privatisasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri, restrukturisasi keuangan, dan usaha kecil menengah (Muchtar, 2002, 118-119).
Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen (IHK) di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan sebesar 4%– 6%. Sementara itu, dampak kebijakan pemerin- tah di bidang harga dan pendapatan diper- kirakan dapat menimbulkan tambahan in- flasi sebesar 2% – 2,5%di atas sasaran ter- sebut. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dam- pak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi per- mintaan  agregat,  dan  ekspektasi  inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut (Bank Indo- nesia 2001).
Memasuki tahun 2002, perekonomian tumbuh 3,7%, meningkat dibandingkan ta- hun sebelumnya, namun masih belum didu- kung oleh struktur yang seimbang. Pere- konomian masih bertumpu pada konsumsi sementara investasi dan ekspor masih be- lum  menunjukkan  perkembangan  yang
menggembirakan. Pertumbuhan pengelua- ran konsumsi rumah tangga meningkat dari 4,4%menjadi 4,7%pada tahun laporan, se- dangkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12,8%pada 2002, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 9% (Bank Indonesia, 2002).
Selama 2003, perekonomian Indone- sia menghadapi beberapa tantangan, terkait dengan dampak tragedi bom di Bali tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fun d (IMF) pa- da akhir 2003, dan kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Menghadapi ber- bagai tantangan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil serang- kaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dan juga tetap menjaga kestabilan ekonomi makro. Dalam perkem- bangannya,  berbagai  langkah  kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya kondisi ekonomi makro yang stabil dan cen- derung membaik selama 2003. Kondisi ini antara lain terlihat pada nilai tukar rupiah yang menguat dan laju inflasi yang menurun, baik dibandingkan dengan proyeksi di awal 2003 maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Pertumbuhan  ekonomi mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi terus berlangsung.
Pertumbuhan ekonomi masih bertum- pu pada konsumsi sementara kegiatan in- vestasi dan ekspor tumbuh pada tingkat yang masih rendah. Kondisi ini diperberat oleh belum adanya strategi kebijakan yang terpadu untuk mewujudkan sektor industri yang kuat dan berdaya saing tinggi sehingga pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki pangsa ter- besar  dalam  pembentukan  PDB  masih sangat rendah dibandingkan periode se-
Perbandingan Perekonian... (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani)
belum krisis. Kondisi demikian mengaki- batkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum cukup untuk menyerap tam- bahan angkatan kerja dan belum mampu mengangkat pendapatan per kapita kem- bali ke level sebelum krisis (Bank Indone- sia, 2003).
Pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, kepercayaan interna- sional semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan peng- ambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik, yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun be- rikutnya. Tahun 2004 merupakan sebuah fase baru dalam pengelolaan ekonomi bang- sa karena sejak awal 2004 Indonesia men- jadi negara terakhir di antara negara-negara terkena krisis di Asia yang telah menye- lesaikan program stabilisasi ekonomi makro di  bawah  pengawasan  IMF.  Keputusan untuk melepaskan diri dari program tersebut dilatarbelakangi  oleh  perkembangan ekonomi makro yang semakin membaik serta  komitmen  yang  kuat  untuk  me- lanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri. (Bank Indonesia 2003). Masa jabatan Presiden Megawati berakhir pada 20 Oktober 2004 dan digantikan oleh Presiden berikutnya melalui Pemilu.
Keenam,  Kepemimpinan  Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). Pre- siden Indonesia ke-6 ini dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004 dengan masa jabatan yang dimulai 20 Oktober 2004. Susilo Bam- bang Yudhoyono (SBY) adalah pimpinan Partai  Demokrat.  Pandangan  ekonomi nasional menurut Partai Demokrat yang mengajukan konsep ekonomi kebangsaan memiliki ciri: (a) mementingkan kepentingan nasional dan (b) terbuka terhadap ekonomi
lain  dan  globalisasi,  yang  lebih  lanjut bercirikan  tidak  mengejar  pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih bersandar  pada  kekuatan  nasional,  dan mengakui adanya plurarisme (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 179).
Partai Demokrat berpendapat bahwa desentralilasai fiskal harus diperluas. Dae- rah harus mendapat bagian dari PPh dan PPN sehingga daerah terdorong untuk be- rinisiatif menarik investasi. Investasi di dae- rah tanpa desentralisasi PPh hanya menda- tangkan keuntungan finansial yang tidak se- berapa  bagi  daerah  yang  bersangkutan. Keuntungan PPh badan tidak jatuh ke Pusat (Setiawan  dan  Nainggolan,  2004,  180- 181).  Partai  Demokrat  memberikan perhatian yang lebih besar dan sistematis kepada UKM, Koperasi, sistem Bank Sya- riah, pemanfaataan sumberdaya alam na- sional, distribusi kekayaan nasional, kese- jahteraan tenaga kerja dan semua hal yang menyangkut  bahan-bahan  pertumbuhan ekonomi (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 180-181).
Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak dunia mempunyai dampak terhadap perekonomian Indone- sia. Pada periode 2005-2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pereko- nomian  adalah  kenaikan  harga  minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kesta- bilan ekonomi makro, dan kemiskinan. Ke- naikan  harga  minyak  menjadikan  harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebanyak tiga kali. Harga minyak dunia mengalami kenaikan secara terus menerus sejak akhir 2004. Harga minyak pada awal tahun 2005 menjadi 63-64 USD per bar- rel. Dampak peningkatan harga minyak ini terlihat  dalam  beberapa  hal,  antara  lain
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
(Abimanyu (Ed), 2010, 363-364): (1) Te- kanan pada anggaran pemerintah. Dengan harga minyak sekitar 60 dollar per barrel, beban subsidi akan meningkat lebih dari Rp 120 Trilliun. (2) Neraca pembayaran. Pe- ningkatan defisit anggaran belum mencapai 1%, namun berdampak pada tekanan di ne- raca perdagangan minyak. Permintaan yang
tinggi di satu sisi, dengan realisasi produksi yang mengalami penurunan dari 1,125 juta menjadi hanya 1,06 juta, mengakibatkan kelebihan permintaan yang cukup tajam. Situasi ini diperburuk dengan harga minyak yang meningkat tajam. Akibatnya, defisit dalam  neraca  perdagangan  minyak meningkat. Pada semester 1 tahun 2004,
Tabel 1. Presiden, Fokus Kebijakan, Pencapain Dominan, dan Kelemahan Pencapaian
Presiden Fokus Kebijakan Pencapaian  yang  Domi- nan Kelemahan pencapaian Soekarno Pasca Kemerdekaan, situasi  di  dalam  negeri kurang    kondusif.  Fo- kus  kebijakan  adalah perbaikan  pasca  penja- jahan Stabilisasi kondisi politik dan konflik dalam negeri. Sistem  kontrol  pereko- nomian lemah sehingga inflasi tidak terkendali. Soeharto Rencana  Pembangunan Lima  Tahun  (REPELI TA) I-VI Pembangunan  Jangka Panjang (PJP) I Pembangunan  perekono- mian  yang  berkelanjutan dan terarah. Pembangunan Jangka Panjang Korupsi,  Kolusi  dan Nepotime  menjadi  ma- salah  yang  utama  da- lam masa Orde Baru B.J. Habibie Memperkuat pemuli- han ekonomi pasca Kr- isis  Moneter  dengan memulihkan  kegiatan investasi,  perdagangan, pemulihan  kinerja  sek- tor  perbankan  dan  du- nia usaha UU  Anti  monopoli  dan UU Otonomi daerah. Daya  beli  masyarakat menurun  tajam  dan tingginya  resiko  usaha didalam  negeri  sehing- ga  pemulihan  keperca- yaan  terhadap  pereko- nomian berjalan lambat Abdurrahman Wahid Penguatan  pada  sektor Usaha Kecil Menengah (UKM,  Bantuan  Likui- dasi  Bank  Indonesia (BLBI) Menjalin  hubungan  bila- teral dan multilateral dengan  beberapa  negara lain Proses  pemulihan  eko- nomi relatif lambat, be- sarnya beban pengelua- ran  pemerintah  untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. Megawati Soekarno Putri Pengelolaan Hutang Luar  negeri,  program UKM,  Privatisasi  BU MN Laju Inflasi mulai menu- run, suku bunga menurun tajam,  pertumbuhan  eko- nomi meningkat dan nilai  tukar  rupiah  meng- uat. Bom  Bali,  Kenaikan Harga  Bahan  Bakar Minyak Susilo Bambang Yudhoyono Bantuan  Langsung  Tu- nai  (BLT)  dan  Subsidi BBM, Kebijakan berfo- kus pada sektor riil dan keuangan  yang  diarah- kan  untuk  menjaga sta- bilitas  pada  ekonomi makro Ekonomi Indonesia stabil dan inflasi makin terken- dali,  pertumbuhan  per- mintaan  domestik  dan penurunan impor Tingkat  pengangguran meningkat  dan  distri- busi  pendapatan  tim- pang
peningkatan adalah sebesar 1.122,5 Juta USD. Pada semester 1 tahun 2005, defisit neraca  perdagangan  meningkat  untuk minyak mentah mencapai 3.226 Juta USD. (3) Tekanan pada nilai rupiah. Permintaan Dollar yang tinggi untuk membeli minyak akan mempengaruhi nilai rupiah. Tekanan pada rupiah, akhirnya akan memberikan defisit pada anggaran dan pada akhirnya menaikkan harga BBM.
Selama Februari 2005-Maret 2006, Garis Kemiskinan naik sebesar 18,39%, yaitu dari Rp129.108,- per kapita per bu- lan pada Februari 2005 menjadi Rp152. 847,-  per  kapita  per  bulan  pada  Maret 2006. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GK- BM), terlihat bahwa peran komoditi ma- kanan jauh lebih besar dibandingkan pera- nan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pa- da bulan Februari 2005, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54%, tetapi pada bulan Maret 2006, peranannya meningkat sampai 74,99%. Meningkatnya peranan GKM  terhadap  GK  ini  sebagian  besar diakibatkan oleh naiknya harga barang- barang  kebutuhan  pokok  yang  juga digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95%selama  periode  Februari  2005- Maret 2006 (Badan Pusat Statistik, 2006).
Berdasarkan pemaparan diatas, per- bandingan Fokus kebijakan, pencapaian yang dominan, serta kelemahan pencapaian di tiap masa kepresidenan di Indonesia di- rangkum dalam Tabel 2.
Selain analisis di atas, berikut ini juga kan diuraikan kondisi dan pencapaian masa kepresidenan dari sisi kepemimpinan, po- litik, dan ekonomi. Pertama, Kepemimpi- nan . Soekarno merupakan seorang pribadi
berkharisma, yang mampu mempersatukan bangsanya (Katoppo, 1981, 140). Pada masa kepemimpinan Soekarno ini, Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Ibu pertiwi setelah melalui diplomasi, tetapi ke- mudian terjebak dalam konfrontasi dengan Malaysia.  Bung  Karno  (sapaan  untuk Presiden Soekarno) adalah  seorang pe- mimpin yang cinta kepada rakyat dan di- cintai oleh rakyat. Umumnya apa yang di- rasakan oleh rakyat dimengerti Bung Karno, dan apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno dimengerti oleh rakyat (Salam. 1984, 116).
Pasca pemberontakan PKI (G 30 S/ PKI),  kabinet  pemerintahan  Soeharto menguraikan tiga landasan dalam kabinet yang dibentuknya, yakni (a) menciptakan kondisi mental dan psikologis bagi keper- luan stabilitas bidang sosial-politik dan sosial ekonomi, (b) memajukan bidang struktural (suprastuktural dan infrastruktur), sebagai prasarana  stabilitas  material,  dan  (c) memajukan  bidang  material  yaitu  fase rehabilitasi dan fase stabilitasi (Nugroho, 1984, 196-197).
Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda refor- masi tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil di- dasarkan  pada  faktor-faktor  yang  bisa diukur. Presiden B.J. Habibie menjalankan pemerintahannya tanpa adanya wakil pre- siden. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar bela- kang pendidikannya sebagai doktor di bi- dang konstruksi pesawat terbang sehingga lebih tertata tanpa ada campur tangan politik (htt p://id.wikipedia.o rg/wiki/Bac- haruddin_Jusuf_Habibie).
Pengalaman memimpin suatu partai menjadikan Gus Dur terpilih saat Pemilu 1999 sebagai presiden Indonesia menggan- tikan B.J Habibie. Banyak kalangan menilai
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
bahwa cara Gus Dur memimpin negara tidak jauh berbeda dengan cara beliau me- mimpin partainya, sehingga banyak kalangan yang merasa  tidak puas,  berujung pada naiknya Megawati menggantikan Gus Dur sebelu masa kepemimpinannya berakhir.
Megawati berkewajiban memegang amanah melaksanakan agenda reformasi terlebih dahulu. Untuk itu, instrumen utama- nya adalah penguatan identitas reformatif PDIP, kemudian mendorong proses politik dalam  partainya  yang  juga  bernuansa reformasi (Muchtar, 2002, 190-191). Pe- merintahan Presidensial menjadi tumpuan Megawati dalam memperkuat kapasitas po- litiknya.  Rangkap  jabatan  presiden  dan ketua umum PDIP membuat jabatan presi- den kuat, kecenderungan parlementarisme masih bisa diawasi atau dikendalikan me- lalui fraksi PDIP. (Muchtar, 2002, 160).
Sejak menjadi presiden, SBY telah menunjukkan kualitas kepemimpinan, ke- beranian, dan semangat untuk menjawab tantangan yang menghadang Indonesia. Pas- ca bencana Aceh, dia berhasil menghimbau dunia untuk bersama-sama meringankan beban  korban  bencana  tersebut,  serta memberi semangat untuk memulai lagi hidup mereka.
SBY  memiliki  visi  jangka  panjang untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera. SBY merupakan seorang demokrat, se- orang pemimpin yang memiliki perhatian be- sar pada rakyat jelata. Dia percaya akan kebaikan pasar terbuka dan arti penting pe- merintahan yang baik. Dia tahu bahwa hal tersebut akan meningkatkan lingkungan bis- nis serta akan mampu menarik investasi asing. Dia juga memprioritaskan revitalisasi pertanian  dan  perekonomian  pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja dan me- ngurangi kemiskinan. Dia menganggap pen-
ting kedamaian dan stabilitas. Dia telah mulai meletakkan fondasi bagi stabilitas dan pem- bangunan di masa datang bagi Indonesia dan untuk memainkan peran sebagai pemimpin di ASEAN.
Kedua, Politik. Perpolitikan Indone- sia memiliki andil yang kuat dalam tata sis- tem pemerintahan dan non pemerintahan. Sebelum merdeka, politik didominasi oleh bangsa asing. Sejak Indonesia merdeka, era perpolitikan  mulai  masuk  dalam  ranah kepemerintahan dan non kepemerintahan. Kepemimpinan Soekarno merupakan awal dari babak baru Indonesia, meskipun kon- disi masih belum stabil.
Pemikiran ekonomi yang dikemuka- kan oleh Soekarno diwarnai oleh faham Marhaenisme. Salah satu pemikirannya ten- tang ekonomi adalah adanya demokrasi ter- pimpin di Indonesia yang bertujuan me- lakukan pembangunan berencana yang ha- rus dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Pem- bangunan berencana ini bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis Indonesia dan menghapus sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Hakekat dasar ekonomi ter- pimpin adalah memanfaatkan seluruh po- tensi yang ada di masyarakat agar bisa ber- kembang. (Rifai, 2009). Namun, Soekarno lebih berfokus pada pembenahan sistem pemerintahan  dan  penyelarasan  sistem politik, sedangkan perekonomian belum menjadi prioritas utama. Pada saat itu per- tumbuhan penduduk naik, menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran dan ketidakmerataan pertumbuhan pen- duduk.  Beberapa  program  pemerintah untuk  meratakan  penduduk  sudah  dila- kukan.
Soeharto  melakukan  pembaharuan politik  pasca  kepemimpinan  Soekarno, dengan menekankan pada ideologi Pan- casila. Dalam pembangunan kehidupan po-
Perbandingan Perekonian... (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani)
litik sekarang ini, ideologi negara Pancasila telah diletakkan pada proporsi yang tepat dan wajar. Pancasila sebagai satu-satunya inti bagi semua kekuatan sosial-politik yang tidak lain adalah perampungan dan pem- bulatan proses pembaharuan kehidupan politik yang sejak lahirnya Orde Baru telah kita putuskan, justru untuk menjamin ke- lanjutan  dan  kelancaran  pembangunan bangsa. Dalam menjalankan tata-laksana pemerintahan, maka kebijaksanaan politik akan ditinjau seiring perkembangan dan pe- rubahan situasi. Prioritas dan tekanan pem- bangunan akan disesuaikan dengan kebu- tuhan dan waktu dalam proses yang ber- kesinambungan yang utuh. Soeharto men- jadikan Pancasila sebagai azas tunggal yang harus dipegang oleh semua orang Indone- sia. Pada tahun 1990-an, sekurang-kurang- nya sampai ia turun dari kursi kekuasaannya tahun 1998, praktis semua orang Indonesia yang  aktif  berpolitik  mendukung  azas tersebut,  walaupun  pendukung  dan  pe- nolakan  Orde  Baru  menafsirkan  secara berbeda sila-sila yang berkonotasi banyak (Nugroho, 1984, 224).
Peran angkatan bersenjata adalah vi- tal bagi Orde Baru. ABRI menjaga dominasi negara atas masyarakat. ABRI membenar- kan intervensi militer di bidang politik sipil menurut doktrin dwifungsi ABRI. Angkatan bersenjata melaksanakan intervensi dengan menggunakan dwifungsi yang menempatkan tenaga militer, yang aktif atau pensiunan, di MPR, DPR dan DPR tingkat provinsi, pusat serta kabupaten. ABRI juga mengawasi penduduk melalui komando teritorial yang meliputi seluruh negara dari Jakarta sampai ke pulau terpencil, termasuk setiap desa (Emmerson (Ed), 2001, 74-75).
Masa pemerintahan Habibie merupa- kan  masa  dimana  kondisi  kacau  pasca pengunduran diri Soeharto, berujung pada
berbagai kerusuhan dan disintegerasi ham- pir di seluruh wilayah Indonesia. Segera se- telah  memperoleh  kekuasaan,  Habibie membentuk  sebuah  kabinet.  Salah  satu tugas pentingnya adalah kembali mendapat- kan dukungan dari Dana Moneter Inter- nasional atau IMF ( International Monetary Fund ) dan komunitas negara-negara do- nor untuk program pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan Habibie, banyak tahanan politik dibebaskan dan kontrol atas kebebasan  berpendapat  dan  kegiatan organisasi dikurangi. Pada masa ini, Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi ne- gara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999 (http://id.wikipedia.org/ wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie).
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang beranggotakan berbagai partai politik PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada  dalam  kabinet  tersebut.  Gus  Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata  utama  rezim  Soeharto  dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan  Departemen  Sosial  yang korup  (http://id.wikipedia.org/wiki/ Abdurrahman_Wahid).
Gerakan reformasi masih terjadi saat Presiden Megawati memimpin Indonesia. Presiden yang dipilih Majelis Permusyawa- ratan Rakyat hasil Pemilu 1999 mempunyai amanah  untuk  melaksanakan  reformasi politik. Transisi politik dalam setiap kepe- mimpinan sering dipenuhi dengan kontra- diksi dan tindakan politik yang berlawanan arah. Presiden Megawati berkewajiban me- megang teguh amanah untuk melaksanakan agenda reformasi tersebut dengan instrumen utamanya melalui identitas reformatif PDI-
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
P.  Berbagai  kekuatan  politik  dengan beragam orientasi terlibat dalam perjalanan reformasi (Muchtar, 2002, 190-191).
Intisari dari pemikiran politik SBY ada- lah sebagai berikut. Dia menganggap bah- wa demokrasi adalah sebuah sistem dan model pemerintahan yang paling ideal dan cocok bagi bangsa Indoneseia. Dia juga ber- pendapat bahwa tata kelola pemerintahan dianggap sebagai suatu pemerintahan yang bersih dan kompeten, merupakan solusi bagi segala permasalah negara dan dunia. Yang tidak kalah penting menurutnya ada- lah bahwa demokrasi dan tata kelola pe- merintahan juga memiliki hubungan sebagai unsur-unsur pembentuk negara yang kuat (lihat Kurlinawati, 2009).
Ketiga, Ekonomi. Dalam masa Soe- karno, pembangunan wilayah kota menjadi titik utama pembangunan. Gedung-gedung yang dibuat masa pemerintahan Soekarno bertujuan agar ibukota semakin cantik dan malam harinya menjadi megah. Beberapa gedung yang dibuat masa Presiden Soekar- no merupakan gedung-gedung yang berupa hotel  (Hotel  Indonesia  dan  Hotel  Bo- robudur), kantor-kantor kenegaraan (Ge- dung MPR dan DPR), pusat perbelanjaan (Sarinah), tempat ibadah (Mesjid Istiqlal), monumen, Gedung olah raga (Kompleks Gelora Bung Karno) dan jembatan semang- gi ( Cloverleaf-bridge ). Berbagai bangunan besar yang dibuat merupakan bentuk awal dari Ibukota, yaitu Jakarta (Salam, 1984, 151).
Pemerintahan Soeharto dimulai de- ngan penetapan sebuah rencana pembangu- nan nasional jangka panjang. Pembangunan nasional yang meliputi segala bidang ini bertujuan  mengejar  keterlambatan  mo- derinisasi  bangsa,  untuk  menciptakan masyarakat adil dan makmur, lahir dan ba- tin, sesuai dengan Pancasila. (Nugroho,
1984, 260). Salah satu imbas dari upaya modernisasi  tersebut  adalah  peristiwa Malari  (Malapetaka  Limabelas  Januari) terjadi di tahun 1974 yang bermula saat kedatangan Perdana Menteri Jepang hingga berujung dengan kerusuhan, penjarahan dan pembakaran di  sebagian besar  lokasi di Jakarta. Aksi ini disebabkan oleh demon- strasi anti modal asing yang mengakibatkan mobil-mobil buatan Jepang dirusak dan dibakar (Odang, 1981, 31).
Pada zaman Orde Baru, banyak ber- diri organisasi pengusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan bargaining power -nya. Menjelang keja- tuhan Orde Baru Soeharto, tepatnya pada Maret 1998 hutang luar negeri Indonesia adalah USD 137,424 milyar, jauh di atas ambang batas USD100 milyar. Dari utang itu USD 63,732 milyar adalah utang peme- rintah. Jadi separuhnya atau USD 73,962 milyar  merupakan  utang  swasta  besar, dimana  USD  10,5  milyar  berjangka pendek. Sebagian besar utang ini berasal dari bank komersil yang mengenakan per- syaratan berat: berjangka pendek dan ber- bunga tinggi dan belum termasuk utang Grup Sinar Mas milik konglomerat Ekat- jipta Widjaja (Oek Ek Tjhong) sekitar USD 14 milyar yang baru terungkap akhir 1999 (Rafick, 2008, 10-11).
Memasuki masa pemerintahan Habi- bie, Indonesia berhasil menurunkan kurs menjadi  sekitar  Rp10.000/USD  dan Rp15.000/USD. Pada akhir pemerintahan- nya, terutama setelah pertanggungjawaban- nya ditolak MPR, nilai tukar rupiah naik ke level USD6500/USD, merupakan kurs yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pe- merintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar BI bisa berfokus pada peng- urusan bidang ekonomi. Habibie juga meng-
angkat pengusaha menjadi utusan khusus dan menggunakan dana pribadi dari peng- usaha selama dalam tugas. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah  adalah  kurang  menjelaskan keadaan  Indonesia  yang  sesungguhnya pada  masyarakat  internasional    (http:// id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_ Habibie).
Selain itu, Habibie juga memiliki kon- sep industri padat karya melalui konsep Pe- nerapan produk prioritas yang diterapkan dengan teknologi canggih sebagai nilai tam- bah dalam produksi. Konsep ini mengan- dalkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk- produk padat karya dan sumber daya alam (Gie, 1994, 17).
Bidang ekonomi masa pemerintahan Gus Dur diisi dengan kunjungan ke negara- negara ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania untuk menjalin kerjasama dengan dunia internasional. Sa- lah satu upaya besar Gus Dur yang signifikan adalah membuat etnis China merasa lebih nyaman tinggal di Indonesia, sehingga me- reka tidak membawa modal yang mereka miliki ke luar negeri.
Kebijakan ekonomi masa pemerinta- han Megawati adalah Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, Program pengelolaan hutang luar negeri, investasi asing, Usaha Kecil Menengah dan restrukturisasi dalam bidang keuangan. Program privatisasi ter- sebut bertujuan mengembangkan potensi keuntungan usaha yang telah dirintis oleh BUMN. Selain itu, privatisasi memungkin- kan  pemerintah memiliki  beberapa  opsi eksplorasi sumber-sumber langka untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Muchtar dkk, 2002, 118-119).
Tingkat pertumbuhan ekonomi pe- riode  2005-2007  yang  dikelola  peme- rintahan SBY relatif lebih baik dibanding pe- merintahan selama era reformasi dan rata- rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Tetapi tingkat tersebut belum setinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di masa Soeharto selama  32  tahun,  yakni  sekitar  7%. Pertumbuhan  ekonomi  era  Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. (http://www.setneg.go.id).

## Penutup
Setiap pemimpin dalam suatu negara memiliki ciri khas kepemimpinan yang akan mempengaruhi semua sektor yang terdapat di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi pada awal kemerdekaan tidak berjalan dengan baik. Ketika pembenahan di sektor eko- nomi semakin dilakukan pada masa peme- rintahan Soeharto, perekonomian mening- kat dengan pesat. Selama pemerintahan Soeharto peningkatan terjadi dalam sektor pembangunan fisik. Pemerintahan selama 32 tahun ini menjadi semakin rapuh ketika dalam  pemerintahan  Soeharto  terdapat KKN, diperparah oleh krisis moneter pada 1997-1998 hingga pertumbuhan ekonomi adalah minus 13,12%di tahun 1998. Sejak peristiwa tersebut, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perbaikan dan kem- bali meningkat di masa pemerintahan me- gawati hingga masuk pada pemerintahan SBY.
Peranan presiden di sebuah negara menjadi penting karena presiden adalah pe- mimpin di dalam negeri dan menjadi wakil bangsa saat kunjungan ke luar negeri. Oleh karena itu, Presiden haruslah memiliki ke- cerdasan, sifat kepemimpinan yang mampu mengayomi  rakyatnya,  peka  terhadap
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
masalah-masalah baik masalah dalam negeri maupun  masalah  global  dan  mampu bertindak untuk menanggulangi dampak yang akan masuk serta antisipasi terhadap apapun yang dapat mengancam rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, A.  (Ed).  2010. “Era  Baru Kebijakan  Fiskal:  Pemikiran, Konsep,  dan  Implementasi” . Kompas: Jakarta.
Arifin, A. 2010. “2 Presiden Indonesia yang Belum Anda  Ketahui”. Kumpulan Arikel  Aneh/Unik/Gokil/Ekstrim . Tersedia di http:// timetotalks.blogspot.com/2010/02/2- presiden-indonesia-yang-belum- anda.html.
Arndt, H.W. 1991. Pembangunan ekonomi Indonesia:Pandangan  Seorang Tetangga .  Editor  dan  pengantar Murbyarto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Bank Indonesia. 1999. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2000. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2001. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2001. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2003. Laporan Tahunan, Bank Indonesia.
Badan Pusat Statistik. 2006. Berita Resmi Statistik , No,  47/IX/1  September 2006 .
BPS. 1994. Statistik  60  tahun  Indonesia Merdeka . BPS. Jakarta.
Bungin,  B.  2007. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya . Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
Djalal,  D.P.  2008. Harus  Bisa!:  Seni
Memimpin Ala SBY . Red and White Publishing. Jakarta.
Emmerson, D.K. 2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Mas- yarakat, Transisi . (Ed.) PT Gramedia Pustaka Utama
Gie, K.K. 1994. Analisis Ekonomi Politik . PT Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
Gottschalk, L. 1986. Understanding His- tory; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto). UI Press. Jakarta.
Idrus, M. 2007. Metode-Metode Penelitian Ilmu-Ilmu  Sosial:  pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . UII Press. Yogyakarta.
Kartodirdjo,  S.  1992. Pendekatan  Ilmu Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah .
PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Katoppo, A. 1981. 80 Tahun Bung Karno . Sinar Harapan. Jakarta.
Kontras, “Perbandingan perilaku Kekuasaan beberapa Presiden Paska Soeharto”. Bisa dilihat dihttp://www.kontras.org/ data/perbandingan_perilaku_ kekuasaan_beberapa_presiden_paska_ Soeharto.pdf
Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Seja- rah .  Bentang Budaya. Yogyakarta.
Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Seja- rah . Bentang. Yogyakarta.
Kurlinawati, F. 2009. Pemikiran Politik Su- silo  Bambang  Yudhoyono  tentang
Demokrasi dan Tata Kelola Peme- rintahan, Skripsi, Departemen Ilmu Politik . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
Lesmana, T. 2009. Dari Soekarno hingga
SBY,  Intrik  dan  Lobi  Politik  para Penguasa . Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Lindblad, T.J. 2002. “The Late Colonial State and Economic Expansion, 1900-1930” dalam Dick, H., V.J.H. Houben, J.T. Lindblad, and T.K. Wie  (Ed.), The Emergence of A National Economic,
An Economic History of Indonesia 1800-2000 , Honolulu, Allen & Unwin, University of Hawaii Press.
Majalah Kereta Api. Edisi 49. Agustus 2010
Moleong, L. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif:  Edisi  Revisi ,  Bandung,
Remaja Rosdakarya.
Muchtar, R. 2002 Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia . Depok. PT Rumpun Dian Nugraha.
Nugroho, T. 1984. Soeharto Bapak Pem- bangunan  Indonesia .  Semarang. Effhar offset.
Odang, I. 1996. Dinamika Orde Baru Dalam Pembangunan Jangka Panjang II .
Yayasan Bina Taruna. Jakarta.
Pamungkas, S.B. 2001. Dari Orde Baru ke Indonesia  Baru  Lewat  Reformasi Total . Erlangga. Jakarta.
Pratiwi, P.M. 2011. “Sejarah Ekonomi Indo- nesia sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi”. tersedia di http://putrimar- chela.blogspot.com/2011/03/sejarah- ekonomi-indonesia-sejak-orde.html (diunduh 20 April 2012).
Rafick,  I.  2008. Catatan  Hitam  Lima Presiden Indonesia:Sebuah Investi- gasi 1997-2007. Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia . Ufu. Jakarta.
Rickles,  M.C.  2008. Sejarah  Indonesia Modern  1200-2008 .  Serambi  Imu
Semesta. Jakarta.
Rickles,  M.C.  1991. Sejarah  Indonesia Modern .  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Rifai, A..2009. Pemikiran Sukarno Tentang Marhaenisme [universitas?]
Salam, S. 1984. Bung Karno Putra Fajar . Gunung Agung. Jakarta.
Setiawan, B dan B. Nainggolan.2004. Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Po- litical Parties: Ideologies and Programs 2004-2009. Eds. Penerbit Kompas
Sjahrir.  1991. Analisis  dan  Metodologi Ekonomi  Indonesia .  Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.
Soebagyo, I.N. 1980. Jusuf Wibisono Ka- rang di Tengah Gelombang . Gunung
Agung. Jakarta.
Suprapto, B. 1985. Perkembangan Kabi- net dan Pemerintahan di Indonesia . Ghalia Indonesia. Malang.
Tjiptohrijanto,  P.  1997. Prospek  Pereko- nomian  Indonesia  dalam  Rangka Globalisasi. Rineka Cipta. Jakarta.
Tong, G.C. 2005. S.B. Yudhoyono, Indone- sia,  The  Challenge  of  Change . ISEAS Publication. Institute of South- east Asian  Studies.  Pasir  Panjang. Singapore.
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 161-180
Zaini, A.W.S. 2011. Pembangunan Indone- sia  dari  Masa  Pemerintahan  Soe- karno sampai ke Pemerintahan SBY . tersedia  di  http://afrizalws  zaini. wordpress.com/artikel/pembangunan- indonesia-dari-masa-pemerintahan- soekarno-sampai-ke-pemerintahan- sby/