IDJ , Volume 02, Issue 1 (2021), pp.44-64 doi: 10.19184/ijl.v12i1.24420 © University of Jember, 2021 Published online May 2021

## Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen

## Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus

## Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Abstrak
Secara praktik, penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam pengikatan fidusia sangat sering dilakukan.  Namun,  dalam  halnya  pengikatan  fidusia  tidak  sama  dengan  pengikatan  hak tanggungan, yang mana dalam undang-undang hak tanggungan diperbolehkan digunakan surat kuasa sedangkan pada undang-undang jaminan fidusia tidak diatur mengenai surat kuasa, secara autentik maupun di bawah tangan. Lembaga pembiayaan konsumen sering menggunakan surat kuasa di  bawah tangan pada pembebanan jaminan fidusia, padahal dilihat dari  peraturannya, sama sekali tidak diatur mengenai penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Namun, secara prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini banyak yang menggunakan.  Dari  latar  belakang  itulah,  ditemukan  permasalahan  mengenai  surat  kuasa  di bawah  tangan  pada  pengikatan  fidusia  dalam  tranksaksi  pembiayaan  konsumen.  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis-normatif.  Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  dari  buku,  artikel,  serta  peraturan-peraturan  yang  mendukung  untuk  mencari jawaban dari suatu permasalahan. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada halnya tidak diperbolehkan,  namun  bila  ada  peraturan  lain  yang  mengatur  mengenai  surat  kuasa  maka diperbolehkan dipergunakannya surat kuasa di bawah tangan.

## Kata Kunci: Surat Kuasa, Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen

## Abstract
In practice, the use of power of attorney under the hand in fiduciary ties is very frequent. However, in the case of a fiduciary bond, it is not the same as a bond of mortgage, in which a power of attorney law is allowed to use a power of attorney whereas in the fiduciary guarantee law it does not regulate a power of attorney, authentically or under hand. Consumer finance institutions often use a power of attorney under the hands of the imposition of fiduciary guarantees, even though, seen from the regulations, there is absolutely no regulation regarding the use of a power of attorney under the hands of a fiduciary bond. However, in practice the use of this power of attorney under the hand is widely used. From this background, problems were found regarding the power of attorney under the hands of fiduciary  ties  in  consumer  financing  transactions.  The  research  method  used  is  juridical-normative.  The  data presented in this study were collected from books, articles, and supporting regulations to seek answers to a problem. The use of an underhand power of attorney is not allowed, however, if there are other regulations governing power of attorney, it is permissible to use an underhand power of attorney.
Keywords: Power of Attorney, Fiduciary Guarantee, Consumer Finance

## I. PENDAHULUAN
Kegiatan  pembangunan  ekonomi  di  bidang  ekonomi  memerlukan  dana  yang  sangat besar, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum. Bagi perseorangan, masyarakat, atau badan usaha sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung peningkatan usahanya. Untuk mendapatkan dana yang besar bisa dilakukan dengan berbagai cara, oleh karena itu diperlukan alternatif yang dapat menyediakan dana yang besar seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pengusaha tidak dapat mengandalkan dana yang dimilikinya sendiri dalam mengembangkan usahanya, maka dari itu perlunya alternatif dalam peminjaman dana, salah satunya dengan penkreditan dari lembaga pembiayaan. Mengingat pentingnya kedudukan dana penkreditan dalam proses pembangunan, maka debitor  dan  kreditor  yang  terkait  mendapat  perlindungan  dari  lembaga  jaminan yang kuat agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Tidak hanya  berkaitan  dengan  pelaku  usaha,  kecenderungan  masyarakat  dewasa  ini  dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan kadang tidak memiliki dana sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, sehingga jalan alternatif yang dibutuhkan adalah mengangsur secara kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan konsumen.
Kebutuhan yang terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  menjadi  latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya  disebut  UUJF).  Adanya  aturan  dalam  UUJF  mengenai  jaminan  fidusia, diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  dapat  memberikan  kemudahan dalam kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan dalam praktek selama ini. Meskipun tidak semua  masalah  yang  timbul  dalam  praktek  dapat  diselesaikan  oleh  UUJF  tersebut, sehingga  belum  dapat  diwujudkan  sepenuhnya.  Salah  satunya  dalam  hal  penggunaan surat kuasa di bawah tangan. Maraknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam lembaga  pembiayaan  yang  di  mana  pengaturan  mengenai  surat  kuasa  tersebut  tidak diatur  dalam  UUJF.  Adanya  surat  kuasa  di  bawah  tangan,  kreditor  dapat membebankan/membuat  akta  fidusia  sewaktu-waktu  tanpa  perlu  lagi  bantuan  dari debitor.
Pada  dasarnya,  UUJF  maupun  peraturan  pelaksanaan  lainnya  tidak  pernah mengenal  maupun  mengatur  tentang  surat  kuasa.  UUJF  hanya  mengatur  mengenai pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Dalam UUJF tidak mengatur apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga definisi akta notaris tersebut mengarah pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (untuk  selanjutnya disebut  UUJN)  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  pembuatan  akta  Notaris  tersebut, kedua  pihak  harus  menghadap. 1 Pengertian  dalam  UUJN  ini  menegaskan  bahwa pembuatan akta jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 38 hingga Pasal 65 UUJN,
1 Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
penegasan  bentuk  akta  jaminan  fidusia  secara  akta  Notaris  oleh  pembuat  UUJF mengisyaratkan sebagai norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif.  Berbeda  dengan  akta  autentik  adalah  tulisan  yang  dibuat  dibawah  tangan secara  bebas,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1874 Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  BW),  bahwa  yang  disebut  dengan  tulisan  dibawah  tangan  ialah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. 2
Prakteknya,  sering  terjadi  pada  lembaga  pembiayaan  salah  satunya  lembaga pembiayaan  konsumen  yang  mana  lembaga  pembiayaan  konsumen  ini  menyediakan pembiayaan bagi debitor selaku pembeli atas barang bergerak yang dibeli dari produsen ( supplier )  selaku  penjual.  Dalam  pemberian  dana  tersebut,  antara  debitor  dan  kreditor membuat  surat  kesepakatan  pembiayaan  dan  kuasa  sebagai  dasar  di  mana  debitor membayar  secara  kredit  atas  dana  pembiayaan  benda  bergerak  tersebut.  Secara sederhana, debitor selaku pihak yang membeli barang bergerak mengajukan pembiayaan kepada  kreditor  selaku  penerima  fidusia.  Kedua  belah  pihak  sepakat  menggunakan benda bergerak tersebut sebagai jaminan fidusia milik debitor.
Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dianalisis lebih dalam mengenai surat kuasa di  bawah  tangan.  Salah  satunya  ialah  adanya  kepastian  hukum  dari  suatu  peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan yang timbul berdasarkan uraian di atas meliputi  yang  pertama  apakah  surat  persetujuan  pembiayaan  merupakan  perjanjian pokok,  mana  dalam  surat  persetujuan  pembiayaan  dapat  diklasifikasikan  sebagai perjanjian  pokok  yang  nantinya  menjadi  perjanjian  utama  yang  melatarbelakangi mulainya pembebanan jaminan fidusia. Yang kedua apakah surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dalam permasalahan tersebut mencari perlindungan hukum yang diberikan oleh surat kuasa di bawah tangan pada debitor apabila surat kuasa tersebut dibuat dan kreditor dapat  mewakili  debitor  itu  sendiri.  Yang  ketiga,  apakah  klausul  kuasa  mutlak  dalam surat  kuasa  di  bawah  tangan  pada  pengikatan  fidusia  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan,  yang  mana  untuk  mengetahui  penggunaan  klausul kuasa  mutlak  dalam  pembebanan  fidusia  diperbolehkan  atau  tidak  dalam  undang- undang.

## II. PEMBAHASAN

## A. Surat Persetujuan Pembiayaan pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian

## Pokok
Secara  etimologis  perjanjian  (yang  dalam  bahasa  arab  diistilahkan  dengan  Mu’ahadah Ittifa’,akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai : “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain  atau  lebih. 3 Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  pengertian  perjanjian  sebagai
2 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1
berikut : “Persetujuan ( tertulis atau dengan lisan ) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu. 4
Pada  pembagian  perjanjian,  perjanjian  dibagi  menjadi  perjanjian  pokok  dan perjanjian  tambahan  ( accessoire ).  Perjanjian  pokok  merupakan  perjanjian  yang  berdiri sendiri,  pejanjian  ini  juga  disebut  sebagai  perjanjian  independent  karena  tidak bergantung kepada perjanjian lain. 5 Perjanjian pokok inilah yang nantinya menjadi dasar dalam  pembuatan  perjanjian  jaminan  yang  merupakan  perjanjian  tambahan  yang mengikuti  perjanjian  utamanya.  Dalam  perjanjian  pokok,  pihak  yang  memberikan hutang,  kredit  atau  pinjaman  berada  pada  posisi  sebagai  kreditor  yang  disebut  pula sebagai  obligor. 6 Dalam  hal  ini,  perjanjian  pokok  merupakan  perjanjian  untuk mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  lembaga  perbankan  atau  lembaga  non-bank  seperti lembaga  pembiayaan,  salah  satunya  pembiayaan  konsumen.  Pembiayaan  konsumen dalam  pengikatan  jaminan  fidusia  menggunakan  surat  persetujuan  pembiayaan.  Surat persetujuan pembiayaan di sini digunakan sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar pembuatan akta jaminan fidusia dalam pengikatan jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya. Tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian tambahan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Maka  dari  itu,  perjanjian  pokok  harus  terlebih  dahulu  dibuat  untuk  menjadi  dasar pembuatan perjanjian tambahan.
Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  syahnya  perjanjian,  sebagaimana  yang tertuang dalam pasal 1320 BW, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab  yang  halal.  Dengan  terpenuhinya  empat  syarat  sahnya  perjanjian  diatas,  maka secara hukum mengikat bagi para pihak  yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  mengikat  kedua  belah  pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu  dari  kedua  belah  pihak  atau  berdasarkan  alasan  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang. 7 Dari  ketentuan  di  atas,  dapat  dipastikan  bahwa  surat  persetujuan pembiayaan  merupakan  perjanjian  pokok  yang  digunakan  oleh  lembaga  pembiayaan konsumen dalam pengikatan fidusia.

## 1. Makna Surat Persetujuan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan  konsumen  menggunakan  surat  persetujuan  pembiayaan,  di  mana  surat persetujuan  pembiayaan  ini  digunakan  sebagai  perjanjian  konsumen,  yang  mana merupakan  perjanjian  pokok.  Pembiayaan  konsumen  memerlukan  perjanjian  pokok untuk menjadi dasar dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka dari itu pembiayaan
4 Wjs. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 402
5 Riky Rustam, Hukum Jaminan, (Yogyakarta: UII Press, 2017) , hlm. 65-66
6 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan), Cet. Kedua, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), hlm. 37
7 Lukman  Santoso  Az, Dinamika  Hukum  Kontrak  Indonesia ,  (Daerah  Istimewa  Yogyakarta:  Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 189-190
konsumen  menggunakan  surat  persetujuan  pembiayaan  sebagai  perjanjian  pokok  itu sendiri.
Untuk  mengetahui  makna  dari  surat  persetujuan  pembiayaan  pada  tranksaksi pembiayaan konsumen, maka harus dibahas juga mengenai apa itu lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan konsumen itu sendiri. Lembaga pembiayaan dalam Pasal 1 angka (2) Kepres No. 61 Tahun 1988 diartikan “Lembaga Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal dengan tida k menarik dana secara langsung dari masyarakat” 8 . Salah satu dari lembaga pembiayaan  ialah  pembiayaan  konsumen.  Pengertian  pembiayaan  konsumen sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  No.  9  Tahun  2009  adalah  suatu  kegiatan  yang dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Hal ini berbeda dengan bank dan pegadaian, yang mengsyaratkan adanya jaminan, yang sering kali sulit dipenuhi oleh konsumen  yang  menginginkan  barang  tanpa  uang  tunai  dan  jaminan.  Pembiayaan konsumen  disebut  juga consumer  finance .  Sama  seperti  bisnis  leasing,  pembiayaan konsumen  adalah  kesepakatan  para  pihak  yang  sudah  dibuat  oleh  salah  satu  pihak (kontrak baku, pada umumnya dibuat oleh pihak kreditor), yang kemudian dipelajari oleh konsumen/debitor. Jika setuju dengan klausul yang ada dalam perjanjian tersebut, debitor dapat menandatanganinya. 9
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian innominaat , bentuk perjanjian  tidak  bernama  yang  tidak  diatur  dalam  BW,  tetapi  hal-hal  yang  berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada BW. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian di antara mereka. Saat ini demi efisiensi maka perjanjian pembiayaan konsumen sudah berbentuk perjanjian baku dengan  format  baku,  yang  dibuat  oleh  perusahaan  pembiayaan  ( multifinance );  berlaku pilihan  memilih  syarat- syarat  yang  diajukan  dengan  “ take  it ”  or  “ leave  it ”.  Tetap  bebas untuk  menyatakan  kehendaknya,  menerima  syarat-syarat  tertulis  yang  diajukanoleh kreditor atau menolaknya. Perjanjian baku adalah  perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu baramg atau jasa tertentu. 10
Perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan dalam pembiayaan konsumen dalam  pembahasan  kali  ini  ialah  surat  persetujuan  pembiayaan.  Surat  persetujuan pembiayaan ini digunakan sebagai perjanjian pokok dalam pengikatan jaminan fidusia. Dikarenakan surat  persetujuan  pembiayaan  digunakan  sebagai  perjanjian  pembiayaan konsumen, berarti surat persetujuan pembiayaan ini merupakan perjanjian pokok yang nantinya  diikuti  oleh  perjanjian  tambahan  yaitu  perjanjian  jaminan  fidusia.  Perjanjian
8 Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia.
9 Marhaeni  Ria  Siombo, Lembaga  Pembiayaan  dalam  Perspektif  Hukum (Jakarta:  Universitas  Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018), hlm. 50-51.
10 Ibid , hlm. 53
jaminan fidusia ini tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.
Pada  asasnya  janji  menimbulkan  perikatan,  terutama  adanya  kesepakatan kehendak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam suatu  perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak tersebut. Akibat hukumnya  bagi  masing-masing  para  pihak  selain  terikat  kepada  janjinya,  juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik, maka perjanjian demikian  itu  termasuk  kategori  perjanjian  obligatoir  dan  karenanya  melahirkan  hak perorangan dalam Buku III BW. 11

## 2. Prinsip-Prinsip Dalam Surat Persetujuan Persetujuan Pembiayaan
Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat. Pembentuk hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Pembaharuan hukum dalam bidang hukum jaminan mutlak dilakukan. Keberadaan hukum jaminan dapat menjadi penunjang yang kuat dalam perkembangan masyarakat. 12
Melihat dari bentuk surat persetujuan pembiayaan itu sendiri, apakah telah sesuai dengan  asas  proporsionalitas  suatu  kontrak.  Pada  dasarnya  asas  proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan  berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justru  menimbulkan  ketidakadilan. 13 Perwujudan  keadilan  berkontrak  ditentukan  melalui  dua  pendekatan.  Pertama, pendekatan  prosedural,  pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  persoalan  kebebasan kehendak  dalam  suatu  kontrak.  Pendekatan  kedua,  yaitu  pendekatan  substantif  yang menekan  kandungan  atau  substansi  serta  pelaksanaan  kontrak.  Dalam  pendekatan substantif perlu adanya kepentingan yang berbeda. 14
Asas  proporsionalitas  bermakna  sebagai  “asas  yang  melandasi  atau  mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses  kontraktual”.  Asas  proporsionalitas  mengandalkan  pembagian hak  dan kewajiban  diwujudkan  dalam  seluruh  proses  hubungan  kontraktual,  baik  pada  fase prakontraktual,  pembentukan  kontrak  maupun  pelaksanaan  kontrak  ( pre-contractual, contractual,  post  contractual ).  Asas  proporsionalitas  sangat  berorientasi  pada  konteks hubungan  dan  kepentingan  para  pihak  (menjaga  kelangsungan  hubungan  agar berlangsung  kondusif  dan fair ). 15 Asas  proporsionalitas  tidak  mempermasalahkan kesinambungan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi
11 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.7
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 32
13 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada, 2003), hlm. 205
15 Loc. cit.
pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut  ( fair and reasonableness ).  Ukuran  proporsionalitas  pertukaran  hak  dan  kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan ( equitability ), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan ( zorgvuldigheid ), kelayakan ( vedelijkheid; reasonableness ) dan kepatutan ( billijkheid; equity ). 16
Asas  proporsionalitas  merupakan  prinsip  yang  penting  dalam  pembuatan  suatu kontrak.  Selain  itu,  dalam  hukum  perjanjian  juga  ada  prinsip  kebebasan  berkontrak. Prinsip  ini  juga  merupakan  salah  satu  prinsip  penting  dalam  pembuatan  perjanjian. Kebebasan berkontrak yang berarti dalam pembuatan perjanjian, para pihak membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, melainkan murni dari diri mereka sendiri.
Asas  kebebasan  berkontrak  merupakan  prinsip  yang  melandasi  kesepakatan  di antara para pihak. Sepakat yang dimaksudkan harus muncul dari kehendak yang bebas, tanpa  paksaan  verbal  maupun  non-verbal  berupa  tekanan  dalam  bentuk  apapun. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana undang-undang, yang memiliki konsekuensi hukum jika kemudia kesepakatan tersebut dilanggar atau tidak  ditaati.  Kebebasan  berkontrak  meliputi  bentuk  dan  isi  perjanjian.  Sebagai  asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak ( freedom  of  contract )  muncul  bersamaan  dengan  lahirnya  paham  ekonomi  klasik  yang mengagungkan laissez faire atau persaingan bebas. 17
Perjanjian  pokok  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  konsumen  adalah  surat persetujuan  pembiayaan,  di  mana  dalam  surat  persetujuan  pembiayaan  inilah  sudah dituangkan substansi yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan para pihak  dan  kebebasan  berkontrak,  maka  dibentuk  surat  persetujuan  pembiayaan ttersebut  sehingga  menjadi  perjanjian  bagi  para  pihak.  Isi  dari  surat  persetujuan pembiayaan  ini  juga  tidak  boleh  dilanggar  dan  harus  ditaati.  Surat  persetujuan pembiayaan  ini  juga  merupakan  perjanjian  utam  yang  wajib  ada,  yang  nantinya  akan diikuti oleh perjanjian tambahan.
Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu  perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu kontrak perlu diketahui  apakah  telah  tercapai  kata  sepakat  atau  belum.  Pengertian  kata  sepakat dilukiskan  sebagai  pernyataan  kehendak  yang  disetujui  ( overrenstemende  wilsklaring ) antara  pihak-pihak.  Kontrak  harus  dianggap  dilahirkan  saat  dimana  pihak  yang melakukan penawaran ( offerte ) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut ( acceptatie ), sehingga pada saat itulah dianggap sebagai lahirnya sepakat.

## B. Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Fidusia Memberikan Perlindungan Hukum bagi Debitor
16 Ibid , hlm. 89
17 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 75
Perjanjian  pemberian  kuasa  merupakan  suatu  perjanjian  konsensual,  artinya  dengan adanya  kata  sepakat  ( konsensus )  sudah  melahirkan  suatu  perjanjian  pemberian  kuasa yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Pemberian kuasa bukan hanya lahir dari suatu  perjanjian,  tetapi  juga  ada  pemberian  kuasa  yang  lahir  karena  undang-undang, artinya untuk perbuatan-perbuatan tertentu tanpa dinyatakan sebagai suatu pemberian kuasa telah terjadi pemberian kuasa karena undang-undang yang menentukan demikian.
Pemberian  kuasa  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  persetujuan/perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan atas namanya  menyelenggarakan  suatu  urusan.  Pemberi  kuasa  melimpahkan  sebagian wewenangnya kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi  dan  wewenang  yang  ditentukan  dalam  surat  kuasa.  Penerima  kuasa  berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi  kuasa.  Oleh  karena  itu,  penerima  kuasa  bertanggung  jawab  atas  segala perbuatan  yang  dilakukan,  sepanjang  perbuatan  yang  dilakukan  tidak  melebihi wewenang  yang  diberikan  pemberi  kuasa.  Penerima  kuasa  pada  prinsipnya  menjadi wakil  dari  pemberi  kuasa,  maka  seluruh  tindak  penerima  kuasa  akan  mengikat  pula pemberi  kuasa. 18 Penerima  kuasa  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  hukum  atau wewenang di luar apa yang telah ditentukan dalam surat kuasa oleh pemberi kuasa. Bila penerima  kuasa  melakukan  perbuatan  hukum  atau  wewenang  di  luar  surat  kuasa tersebut,  maka  penerima  kuasa  tidak  bertindak  atas  pemberi  kuasa,  melainkan  atas kehendak tersendiri sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak mengikat pemberi kuasa.
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material  maupun  formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah  yang  pada  umumnya  akan  merasakan  dampaknya.  Dengan  demikian, upaya-upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan konsumen  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera  dicari solusinya,  terutama  di  Indonesia,  mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. 19
Berpegang  pada  dasar  Pasal  1792  BW,  maka  kekuasaan  yang  diberikan  oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya sendiri, sehingga apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut murni apa yang pemberi kuasa ingin penerima kuasa lakukan. Maka dari itu, perlu adanya kesepakatan dalam pembuatan surat kuasa tersebut. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian, karena itu diperlukan terpenuhinya Pasal 1320 BW.
18 Liliana  Tedjosaputro,  Kajian  Hukum  Pemberian  Kuasa  Sebagai  Perbuatan  Hukum  Sepihak  Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)
19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Edisi I Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5
Dengan  adanya  Pasal  1320  BW  dan  ketentuan-ketentuan  BW  lainnya,  maka  isi  dan bentuk  dari  surat  kuasa  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  BW maupun  peraturan-peraturan  lainnya,  serta  tidak  boleh  menyalahi  ketertiban  umum. Dengan begitu, perlu adanya musyawarah antara kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan.  Perlu  juga  diperhatikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4, konsumen memiliki hak atas informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur,  hak  untuk  didengar  pendapatnya,  serta  hak  untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif,  sehingga sepatutnya  bagi  debitor  untuk  ikut  berperan  serta  dalam  pembuatan  surat  kuasa  di bawah  tangan  sehingga  tidak  dari  pihak  kreditor  saja.  Juga  perlunya  kreditor  untuk menjelaskan informasi pada debitor secara benar, jelas dan jujur. Dengan begitu, tidak hanya  kreditor  namun  debitor  pun  merasa  nyaman  sehingga  tidak  merugikan  pihak manapun.
Selain  itu,  salah  satu  kegiatan  yang  termasuk  dalam  perlindungan  hukum  ialah legalisasi  terhadap  surat  kuasa  di  bawah  tangan  itu  sendiri.  Ketentuan  legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak,  di  atas  kertas  yang  bermaterai  cukup,  dengan  jalan  pendaftaran  dalam  buku khusus,  yang  disediakan  oleh  Notaris.  Legalisasi  ini  adalah  para  pihak  membuat suratnya,  dibawa  ke  Notaris,  lalu  menandatanganinya  di  hadapan  Notaris,  kemudian dicatatkan  dalam  Buku  Legalisasi.  Tanggal  pada  saat  penandatanganan  dihadapan Notaris tersebut, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahiran hak dan kewajiban  antara  para  pihak.  Pengesahan  tanda  tangan  dan  penetapan  kepastian tanggal,  dicatatkan  dalam  buku  khusus,  yaitu  Buku  Legalisasi.  Notaris  yang menyaksikan  dan mengesahkan  tanda  tangan,  menetapkan  kepastian  tanggal,  sebagai pejabat  yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menjelaskan/ membenarkan/ memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi,  para  pihak  membuat  perjanjian  di  bawah  tangan  dan  menghadap  padanya untuk  menandatangani  surat  tersebut.  Redaksi  yang  tertulis  di  lembar  legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris. 20 Dengan demikian, surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pengikatan fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, serta dapat memberikan perlindungan hukum, tidak hanya kepada kreditor tetapi juga pada debitor.

## 1. Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Accessoir
Perjanjian  yang  harus  dilakukan  dengan akta  notaris  adalah  jaminan  fidusia.  Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia  Belanda  sebagai  suatu  bentuk  lembaga  jaminan  yang  lahir  dari  yurisprudensi
20 Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, “ Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris ”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017 , (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)
yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  dibiayai  dari  pinjaman  dengan  menggunakan jaminan fidusia. Lembaga atau perusahaan yang membiayai kegiatan usaha konsumen tersebut biasa dikenal dengan pembiayaan konsumen.
Dalam fasilitas pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan  ( accesoire )  dari  perjanjian  pembiayaan,  meskipun  dalam  akta  perjanjian pembiayaan  telah  disebutkan  dan  pada umumnya selalu  telah  tersebut  Bersama-sama dengan  perjanjian  pembiayaan,  namun  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) UUJF, maka perjanjian jaminan fidusia dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah akta Notaris.  Perjanjian  jaminan  merupakan  sebuah  perjanjian  obligatoir  sehingga  sejak disepakati (ditandatanganinya) akta perjanjian oleh para pihak, maka timbullah hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. 21
Adanya perjanjian pokok antara kreditor dan debitor maka kegunaan perjanjian adalah  untuk  mengamankan  kreditor  manakala  debitor  wanprestasi,  benda  jaminan itulah sebagai penjaminnya. Oleh karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus  yang  dibuat  oleh  kreditor  Bersama  debitor  atau  dengan  pihak  ketiga  yang membuat  janji  dengan  mengikatkan  benda  tertentu  atau  kesanggupan  pihak  ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. 22
Perjanjian  jaminan  ini  merupakan  perjanjian  tambahan,  namun  fungsinya memberikan  rasa  aman  bagi  kreditor,  karena  jika  debitor  wanprestasi,  kreditor mendapatkan perlindungan hukum, sebab benda yang dijaminkan tersebut dapat dapat diuangkan sebagai pelunasan hutang debitor. Maksud dari perjanjian pemberian jaminan ( zekerheidsovereenkomsten )  merupakan  perjanjian  untuk  menimbulkan  hak-hak  jaminan dan khususnya hak-hak jaminan kebendaan, yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan  yang  lebih  baik,  dalam  arti  ia  didahulukan  dan  dimudahkan  dalam mengambil  pelunasan,  atas  tagihannya,  dari  hasil  penjualan  benda  tertentu  atau sekelompok  benda  tertentu.  Dengan  demikian  adalah  logis,  kalua  dikatakan,  bahwa perjanjian  penjaminan  mengabdi  kepada  perikatan  pokoknya,  untuk  mana  diberikan jaminan. 23
Jaminan pada pembiayaan konsumen prinsipnya sama dengan jaminan pada kredit konsumsi.  Jaminan  utama  pada  pembiayaan  konsumen  adalah  jaminan  kepercayaan, yaitu  kepercayaan  dari  pihak  kreditor  kepada  pihak  debitor/konsumen  bahwa konsumen  dapat  dipercaya  dan  sanggup  membayar  cicilan  (hutang)  sampai  masa berakhirnya  perjanjian  pembiayaan  yang  tercantum  dalam  kontrak  yang  sudah disepakati.  Jaminan  pokok  adalah  barang  yang  menjadi  objek  perjanjian  pembiayaan konsumen. Jaminan pokok dalam hal ini adalah jaminan fidusia.
21 D.Y. Wiyanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi) , (Bandung: CV. MandarMaju, 2019) , hlm. 124
22 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2001) , hlm. 117
23 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2 , (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998), hlm. 120
Adanya perjanjian jaminan adalah untuk mengamankan kreditor manakala debitor wanprestasi,  benda  jaminan  itulah  sebagai  penjaminnya,  oleh  karenanya  perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor bersama debitor atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

## 2. Surat Kuasa Pada Pengikatan Jaminan Fidusia
Penggunaan  surat  kuasa  dalam  pengikatan  jaminan  fidusia  di  mana  dalam  hal  ini berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, dimaksudkan untuk memudahkan  penerima  kuasa  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  perbuatan hukum  atas  nama  pemberi  kuasa  yang  mana  pemberi  kuasa  di  sini  adalah  penerima fidusia tersebut. Pembuatan surat kuasa digunakan untuk memudahkan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa apabila pemberi kuasa tersebut berhalangan hadir dalam suatu hal tertentu. Pemberian kuasa juga merupakan perbuatan hukum, di mana pemberian kuasa hanya dapat dilakukan oleh orang cakap hukum. Pemberian kuasa ini memberikan tanggung  jawab  yang  sangat  besar  sebagai  penerima  kuasa  dan  segala  tindakan  yang dilakukan oleh penerima kuasa dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa.
Pasal  5  UUJF  menyebutkan  bahwa  pembebanan  jaminan  fidusia  harus  dibuat dengan akta notaris, sehingga memiliki kepastian hukum bagi mereka yang membuat. Dalam  pembuatan  akta  notaris,  tidak  disebutkan  adanya  penggunaan  surat  kuasa  di bawah tangan dalam UUJF berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia. Sedangkan dalam  pembuatan  akta  notaris  sesuai  dengan  UUJN  mewajibkan  kedua  belah  pihak hadir menghadap kepada Notaris, tidak ada menyebutkan dapat diwakilkan oleh orang lain. Penggunaan surat kuasa ini memunculkan berbagai pertanyaan kuat atau tidaknya surat  kuasa  tersebut  dikarenakan  penggunaannya  yang  tidak  diatur  dalam  Undang- Undang.
Berbeda  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang diatur dalam UUHT. Pada dasarnya, dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib  hadir  di hadapan  PPAT.  Tapi  jika  yang  bersangkutan  berhalangan hadir karena suatu hal, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, melalui SKMHT. UUHT tidak memberi peluang kepada pemberi Hak Tanggungan atau pemilik jaminan untuk  memberi  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  membuat  SKMHT.  Ketidakhadiran pemberi Hak Tanggungan di hadapan PPAT pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT)  merupakan  alasan  yang  memperkenankan  pemberi  Hak Tanggungan  untuk  membuat atau mempergunakan  SKMHT,  oleh  karena  itu  Pasal  15 ayat  (1)  UUHT  menegaskan  bahwa  surat  kuasa  dimaksud  harus  bersifat  khusus  dan otentik yang harus dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Dengan demikian, substansi SKMHT  adalah  pemberian  kuasa  untuk  satu  subjek  hukum  (orang/badan  hukum) kepada  subjek  hukum  (orang/badan  hukum)  lainnya  (penerima  kuasa)  untuk
melakukan satu urusan tertentu. 24 Dapat dikatakan, penggunaan SKMHT di sini sebagai surat  kuasa  apabila  debitur  dalam  hal  penandatanganan  APHT  tidak  dapat  hadir sehingga dapat dikuasakan kepada kreditur.
UUJF  hanya  mengatur  pembebanan  jaminan  fidusia  wajib  dibuat  dengan  akta otentik.  Namun  tidak  pernah  melarang  atau  mengatur  pembebanan  jaminan  fidusia melalui  kuasa.  Dengan  adanya  kekosongan  hukum  dalam  UUJF  inilah  yang menyebabkan  praktek  mengadopsi  ketentuan lastgeving dalam  Buku  III  BW  untuk memenuhi  inisiatifnya  pembuatan  surat  kuasa. 25 Menurut  Van  Brakel  dan  Klaassen- Eggens-Luyten,  apabila  undang-undang  telah  mewajibkan  suatu  perbuatan  hukum untuk  dituangkan  dalam  bentuk  tertentuk,  bentuk  kuasanya  juga  harus  mengikuti bentuk tertentu tersebut, dengan alasan bahwa ketentuan bentuk mengenai perbuatan hukum dimaksudkan untuk perlindungan bagi orang yang hendak melakukan perbuatan hukum  tersebut.  Sehingga  apabila  orang  yang  bertindak  tersebut  ingin  memberikan kuasa  kepada  orang  lain,  maka  adalah  wajar  jika  kuasa  tersebut  juga  terikat  dengan bentuk yang berlaku bagi tindakan hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, Van Der Griten  tidak  menyetujuinya.  Menurutnya  maksud  undang-undang  tidak  selalu  dapat diketahui  dan  ketentuan  bentuk  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi  perbuatan hukum  itu  tidak  akan  kehilangan  arti  apabila  kuasanya  dibebaskan  dari  ketentuan bentuk tersebut. 26
Pengaturan  kuasa  ditinjau  dari  perkembangannya,  sepanjang  undang-undang tidak  menentukan  lain,  pemberian  kuasa  merupakan  perbuatan  hukum  yang  bebas bentuk  (tidak  terikat  oleh  bentuk  tertentu).  Berdasarkan  format  surat  kuasa  yang diperoleh  penulis,  dapat  diketahui  surat  kuasa  tersebut  dibuat  di  bawah  tangan  dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan surat kuasa di bawah tangan  tersebut  adalah lastgeving yang  memuat  kuasa.  Ketentuan  mengenai lastgeving diatur  dalam  Pasal  1792  BW  sampai  dengan  Pasal  1819  BW.  Sedangkan  ketentuan mengenai  surat  kuasa  sama  sekali  tidak  diatur  dalam  UUJF  maupun  peraturan pelaksanaannya. 27

## 3. Prinsip Akta Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen
Hukum kontrak mengenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme  ( the  principle  of  consensualism,  het  consensualisme ),  asas  kekuatan mengikatnya kontrak ( the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst ),  dan  asas  kebebasan  berkontrak  ( principle  of  freedom  of  contract,  de
24 Habib Adjie, Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) , Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 8-9.
25 Hartono Soerjopratiknjo, Seri  Hukum  Perdata,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Jaminan , (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50
26 Rachmad Setiawan, Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini , (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 26
27 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan ,  Buku  I,  Cetakan  Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 53
contractsvrijheid ). 28 Asas  konsensualisme  dan  asas  kebebasan  berkontrak  terletak  pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber  bagi  para  pihak  secara  bebas  menentukan  isi  kontrak  dengan  segala  akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. 29
Kehendak  para  pihak  inilah  yang  menjadi  dasar  kontrak.  Terjadinya  perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat ( konsensualisme ). 30 Dengan asas kebebasan berkontrak  setiap  orang  diakui  memiliki  kebebasan  untuk  membuat  kontrak  dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang  berlaku  bagi  kontrak  yang  bersangkutan.  Dengan  adanya  konsensus  dari  para pihak,  maka  kesepakatan  itu  menimbulkan  kekuatan  mengikat  perjanjian  sebagaima layaknya undang-undang ( pacta sunt servanda ). 31 Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak  terikat  atau  wajib  melaksanakan  perjanjian.  Secara  yuridis  asas  ini  diakui keberadaannya  oleh  Pasal  1338  ayat  (1)  BW.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang membuatnya  ( alle  wettiglijk  gemaakte  overeenkomsten  strekken  dengenen  die  dezelve  hebben aangegaan tot wet ). 32
Hubungan  hukum  di  antara  pihak  yang  membuat  perjanjian  adalah  hubungan kepercayaan,  tidak  mengherankan  jika  pembuat  undang-undang  memberikan  arti khusus kepada pengertian itikad baik. Penekanan pesan moral tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 BW, kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1339 BW yang menyatakan “Perjanjian tidak saja mengikat untuk ha l-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian  diharuskan  oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang”. Dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan  itikad  baik  adalah  kewajaran  ( redelijkheid )  dan  kepatutan  ( billijkheid ).  Suatu kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk berlaku wajar dan patut satu  sama  lainnya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kebebasan  menyatakan kehendak  dengan  kekuatan  mengikatnya,  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1338  BW, dibatasi  oleh  “Itikad  Baik”.  Hal  ini  berarti  dalam  keadaan  tertentu  tidak  dibenarkan
28 Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law in the Netherlands , Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 34. Lihat juga J.M. van Dunne, Verbintenissenrecht Deel 1 Conractenrecht, 1e gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden , Gebreken, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 7.
29 Donald  Haris  dan  Dennis  Tallon,  eds., Contact  Law  Today,  Anglo-French  Comparison ,  Clarendon  Press, Oxford, 1989, hlm. 17
30 Ibid , hlm. 40
31 Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, Basic Contract Law , West Publishing Co, St. Paul-Minn, 1972, hlm. 112
32 Lawrence M Friedman, American Law , W.W. Norton & Co. London, 1984, hlm. 5 - 6
untuk  menuntut  pelaksanaan  kewajiban-kewajiban  dalam  perjanjian,  apabila  hal  itu tidak lagi wajar dan patut. 33
Suatu  perjanjian  tidak  lepas  dari  ketentuan  Pasal  1320  BW,  kesepakatan merupakan  syarat  yang  paling  penting  dalam  sahnya  suatu  perjanjian.  Kesepakatan ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol  tertentu.  Kesepakatan  secara  tertulis  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta otentik dan akta di bawah tangan. 34 Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris. Dengan adanya kesepakatan, maka akta jaminan fidusia ini menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali oleh kesepakatan kedua  belah  pihak  dengan  alasan-alasan  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang itu sendiri. 35
Perjanjian  yang  timbul  dari  kesepakatan  tersebut,  menimbulkan  kekuatan mengikat  bagi  para  pihak  layaknya  undang-undang  ( pacta  sunt  servanda ).  Apa  yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka ( cum nexum  faciet  mancipiumque,  uti  lingua  mancuoassit,  ita  jus  eto ).  Johannes  Gunawan menyebutkan ada asas-asas yang tersirat dalam BW, salah satunya ialah asas mengikat sebagai  undang-undang  ( Pacta  Sunt  Servanda ).  Asas  inilah  yang  menjadi  kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang ( pacta sunt servanda ). 36 Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.
Untuk  melakukan  suatu  tindakan  hukum  diperlukan  adanya  pernyataan kehendak  dari  orang  yang  melakukannya,  yaitu  pernyataan  ( verklaring )  yang  sesuai dengan  kehendaknya  ( will ).  Suatu  perjanjian  terjadi  dengan  tercapainya  kata  sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada asasnya bentuk pernyataan kehendak, baik  sebagai  penawaran  ( aanbod )  maupun  penerimaan  ( aanvaarding ) adalah  bebas  dan dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  yang  dapat dimengerti dan diterima masyarakat. 37

## C. Klausul Kuasa Mutlak dalam Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Fidusia Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku
33 Marhaeni Ria Siombo, op. cit., hlm. 13
34 I Ketutu Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak , (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 51
35 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 139
36 Johannes  Gunawan, Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum , (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 47
37 Hikmah  D.  Hayatdian.    2013. Kajian  Hukum  Surat  Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai  Dasar  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia. ” (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)
Pengertian dari kuasa mutlak ini tidak diatur dalam BW. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1982 dikeluarkan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 diberikan pengertian mengenai kuasa mutlak  yang dijelaskan dalam diktum kedua, yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  pemberi  kuasa  dan  kuasa  yang  memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh  pemegang  haknya. 38 Pada  umumnya  untuk  membenarkan  larangan penggunaan  kuasa  mutlak,  orang  menunjuk  kepada  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  tanggal  6  Maret  1982.  Perlu  diingat,  bahwa  yang namanya  “instruksi”  adalah  perintah  dari  atasan  ke  bawahannya  dan  karenanya bukan merupakan ketentuan umum. 39
Pemberian  suatu  kuasa  mutlak  dapat  menimbulkan  konflik  antara  lain adanya  ketidakseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak.  Hal  ini disebabkan karena bahwa pemberian kuasa mutlak ditujukan untuk kepentingan pihak penerima kuasa, dan penyalahgunaan klausul kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut  kembali.  Karena  pemberian  kuasa  tersebut  dapat  melakukan  tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan tanpa persetujuan dari pemberi kuasa dan ini sangat merugikan pihak pemberi kuasa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini juga  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  dari  penerima  kuasa  karena  telah melampaui batas-batas kuasanya.
Pencantuman klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dapat dilihat di akhir paragraph yang bertuliskan bahwa “surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun”. Klausul kuasa mutlak tidak diatur dalam BW, namun Pasal 1813 BW dan 1814 BW menegaskan  bahwa  pemberi  kuasa  dapat  menarik  kembali  kuasanya.  Dengan begitu, maka klausul kuasa mutlak tersebut bertentangan dengan Pasal 1813 BW dan  Pasal  1814  BW  yang  memperbolehkan  pemberi  kuasa  untuk  mencabut  atau menarik kembali kuasa miliknya tanpa ada paksaan dari orang lain.
Ketentuan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini bertentangan dengan tata cara berakhirnya pemberian kuasa yang di atur dalam Pasal 1813 jo. Pasal 1814 Buku III BW, Pasal 1813 BW yang menentukan bahwa:
Pemberian  kuasa  berakhir  dengan  ditariknya  kembali  kuasanya  si  kuasa,  dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh di kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. 40
38 J. Satrio, Perwakilan Dan Kuasa , (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 199
39 Ibid , hlm. 197
40 Pasal 1813 Burgerlijk Wetboek

## Pasal 1814 BW menentukan, bahwa:
Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya 41
Menurut kedua pasal itu, kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari  penerima  kuasa,  pemberitahuan  penghentian  kuasa  oleh  penerima  kuasa, meninggal,  pengampuan  atau  pailitnya  pemberi  kuasa  maupun  penerima  kuasa, dan penarikan kembali oleh pemberi kuasa, namun perlu diingat bahwa Buku III BW adalah bersifat aanvullensrecht sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan jika  para  pihak  menghendaki  dan  juga  Buku  III  BW  menganut  sistem  terbuka ( Openbaar system ) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik  yang  sudah  diatur  maupun  yang  belum  diatur  di  dalam  undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menentukan bahwa: ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”, berarti pemberi maupun  penerima  kuasa  bebas  mengatur  kesepakatan  yang  mereka  kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW, yaitu kesepakatan itu tidak  mengandung  hal  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang,  atau  berlawanan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  BW memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 42
Buku III BW selain menganut sistem terbuka juga sebagai hukum pelengkap, yaitu:
1. Buku III BW berlaku seluruhnya karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengaturnya sama sekali’
2. Buku  III  BW  hanya  bersifat  pelengkap  saja  karena  para  pihak  dalam  membuat perjanjian tidak mengaturnya secara lengkap’
3. Buku  III  BW  tidak  berlaku  karena  para  pihak  membuat  ketentuan  sendiri secara lengkap. 43

## 1. Karakteristik Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia
Pencantuman kuasa mutlak pada kluasula surat kuasa di bawah tangan tidak dijumpai aturannya  di  dalam  BW  namun  diatur  dalam Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (yang selanjutnya disebut MA) antara lain pada: Putusan MA tanggal 16 Desember 1967 No. 731
41 Pasal 1814 Burgerlijk Wetboek
42 Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
43 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1979), hal 13
K/Sip/1975;  dan  Putusan  MA  tanggal  17  Nopember  1987  No.  3604  K/Pdt/1985.  Dalam Putusan MA mengakui keberadaannya kuasa mutlak sebagai suatu kebutuhan hukum. Putusan  MA  tanggal  16  Desember  1967  No.  731  K/Sip/1975  telah  menegaskan  bahwa ketentuan Pasal 1813 BW tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa mutlak tidak dapat  dicabut  kembali.  Pemberian  kuasa  mutlak  merupakan  suatu  perikatan  yang muncul dari perjanjian, yang diatur Pasal 1338 BW, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak,  dengan  pembatasan  bahwa  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  harus  dilandasi  dengan  itikad  baik.  Peraturan perundangan dimaksud adalah Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1138 BW tentang pembatasan dari asas kebebasan berkontrak, Pasal 1813 BW tentang berakhirnya  pemberian  kuasa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, Surat Dirjen Agraria, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982. Serta dalam  hal  mengenai  klausul  pemberian  kuasa  mutlak,  seperti  dinyatakan  dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, yang dimaksud dengan Kuasa Mutlak  merupakan  yang  didalamnya  mengandung  unsur  tidak  dapat  ditarik  kembali oleh pemberi kuasa. 44
Namun,  apabila  dihubungkan  dengan  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dan  ditilik  dari  rasa  keadilan  dan asas keseimbangan  dalam  berkontrak  serta  kebutuhan  masyarakat  dalam  praktek.  Kuasa mutlak  pada  hakikatnya  dapat  dilaksanakan  bila  klausula  kuasa  mutlak  merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian tersebut. Mengingat alasan mengapa kuasa mutlak itu diberikan, kuasa mutlak tersebut diberikan dengan alasan pemberi kuasa tidak dapat hadir dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia. Namun dalam hal ini, kuasa mutlak itu sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi timbul akibat dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini lebih dikenal sebagai dasar dari kebebasan membuat perjanjian/kebebasan berkontrak. Berdasarkan ketentuan  Pasal  1813  BW  yang  menegaskan  bahwa  pemberian  kuasa  berakhir  dengan ditariknya kembali kuasa si penerima kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada surat kuasa di bawah tangan merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang- undang yang ada. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1814 KUHPerdata tentang adanya hak dari pemberi kuasa untuk dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaki. 45 Pencantuman kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia  terdapat  pada  bagian  akhir,  di  mana  dalam  pargraf  terkahir  dituliskan  bahwa surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun.
44 Hanung  Widjangkoro, Analisa  Yuridis  Pencantuman  Klausul  Kuasa  Mutlak  Di  Dalam  Perjanjian  Hibah , PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diakses pada 6 Maret 2021
45 Hanung Widjangkoro, Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah , PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diakses pada 6 Maret 2021
Penggunaan kuasa mutlak dalam surat kuasa inilah yang bertentangan dengan ketentuan dalam BW di mana kalimat ini bersifat memaksa apabila dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini debitor yang diwakili menjadi tidak mengerti mengenai isi dari akta jaminan fidusia yang nantinya dibuat oleh Notaris. Namun, seperti pembahasan di atas, adanya kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian selama kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut. 46

## 2. Kelemahan Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Jaminan  Fidusia
Eksistensi surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia tidak diatur dalam UUJF. Berbeda dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan tidak  terpenuhinya  ketentuan  mengenai  persyaratan  pembebanan  jaminan  fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF, maka dapat dikatakan surat kuasa di bawah tangan dalam  pemebebanan  jaminan  fidusia  tidak  mendukung  aakan  perlindungan  hukum maupun  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Maka  dari  itu,  perlu dibentuknya  ketentuan  yang  lengkap  mengenai  Jaminan  Fidusia  sehingga  dapat menjamin  kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang membuatnya. 47
Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. 48 Istilah  “secara  sah” bermakna bahwa  dalam  pembuatan  kontrak  yang  adalah mengikat  (sesuai  Pasal  1320 BW), karena di dalam asas terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri  dan  menimbulkan  kepercayaan  ( vertrouwen )  di  antara  para  pihak  terhadap pemenuhan  kontrak. 49 Asas Pacta  Sunt  Servanda (janji  itu  mengikat)  mempunyai hubungan  korelasi  yang  erat,  di  mana  setelah  kontrak  itu  dibuat,  sejauh  tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak,  sedangkan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak,  para  pihak  bebas  melakukan kontrak sepanjang sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. 50
Sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak,  tidak  ada  larangan  untuk  membuat surat  kuasa  di  bawah  tangan.  Para  pihak  diberi  kebebasan  untuk  melakukan  suatu perbuatan hukum dan dianggap sudah paham atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pasal 1867 BW menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat melalui tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. 51 Namun, dalam halnya tulisan autentik lebih kuat pembuktiannya dibandingkan tulisan di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 BW
46 Ibid
47 Agung Prasetyo Utomo, 2004, Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan , (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)
48 Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek
49 Agus Yudha Heroko, op. cit. , hlm. 121 50 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 241
51 Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek
disebutkan  akta  otentik  merupakan  suatu  tulisan  yang  pembentukannya  itu  sendiri telah  diatur  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang diberikan kuasa untuk membuat akta tersebut. 52 Maka dari itu, akta otentik memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sangat  kuat  dibandingkan  dengan  surat  kuasa  di  bawah tangan yang memiliki kelemahan dalam pembuktiannya. Namun, surat kuasa di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dikarenakan surat kuasa  di  bawah  tangan  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  sesuai dengan Pasal 1320 BW itu sendiri.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Surat persetujuan pembiayaan yang digunakan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen oleh  lembaga  pembiayaan  konsumen  merupakan  perjanjian  pokok,  dan  merupakan perjanjian  yang  sah  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  1320 Burgerlijk Wetboek , terutama adanya unsur kesepakatan antar keduabelah pihak.
Pembuatan surat kuasa di bawah tangan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Surat  kuasa  di  bawah  tangan dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor, selama isi dalam surat kuasa di bawah  tangan  tersebut  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  yang  berarti  pihak debitor memahami isi perjanjian yang dibuat sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara para pihak.
Pencantuman  klausul  kuasa  mutlak  dalam  surat  kuasa  di  bawah  tangan  dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antar para pihak. Maka dari itu,  dibutuhkan  hukum  pelengkap  seperti  Buku  III Burgerlijk  Wetboek .  Selama  tidak bertentangan  dengan Burgerlijk  Wetboek dan  adanya  perjanjian  pokok  yang melatarbelakangi pembuatan surat kuasa tersebut, maka ketentuan kuasa mutlak dalam surat kuasa tidak dapat dibatalkan, selama kuasa mutlak tersebut tidak berdiri sendiri.

## B. Saran
Bagi Warga Negara Indonesia, selaku debitor, dalam melakukan sutau perbuatan hukum untuk lebih teliti dan cermat, terutama dalam pembuatan perjanjian, salah satunya surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen, selaku kreditor, dalam melakukan perbuatan hukum perlu lebih cermat, salah satunya dalam membuat suatu perjanjian, terutama surat kuasa di bawah tangan yang mana pada pengikatan fidusia sama sekali tidak diatur dalam undang-undang, serta pihak kreditor juga wajib menjelaskan informasi-informasi terkait dengan fidusia secara rinci dan jelas. Bagi Pemerintah Indonesia, selaku pembentuk undang-undang, hendaknya melakukan pembaharuan  hukum  terkait  dengan  pembuatan  surat  kuasa  berkaitan  dengan pembebanan jaminan fidusia.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie,  Habib.  2019. Pemahaman  Terhadap  Bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) . Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
Artadi, I Ketutu, dan Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara. 2010. Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak. Denpasar: Udayana University Press. Az,  Lukman  Santoso.  2017.  Dinamika  Hukum  Kontrak  Indonesia.  Daerah  Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
Budiono,  Herlien.  2010. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan .  Buku  I. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Friedman, Lawrence M. 1984. American Law. W.W. Norton & Co. London. Fuady,  Munir.  2001. Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis). Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Fuller, Lon L. dan Eisenberg, Melvin Aron. 1972. Basic Contract Law . St. Paul-Minn: West Publishing Co.
Gunawan, Johannes. 2011. Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum. Bandung: Refika Aditama.
Haris, Donald dan Tallon, Dennis, eds. 1989. Contact Law Today, Anglo-French Comparison. Oxford: Clarendon Press.
Hartkamp,  Arthur  S.  dan  Tillema,  Marianne  M.M.  1993. Contract Law in the Netherlands . Deventer: Kluwer.
Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana.
J.M. van Dunne. 1993. Verbintenissenrecht Deel 1 Conractenrecht, 1e gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden , Gebreken, Deventer: Kluwer.
J. Satrio. 1998. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2 . Bandung: PT. Citra Aditya.
_________.2001. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kristayanti,  Celina  Tri  Siwi.  2016. Hukum Perlindungan Konsumen ,  Edisi  I  Cetakan  Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Khoidin.  2017. Hukum  Jaminan  (Hak-Hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan,  dan  Eksekusi  Hak Tanggungan), Cetakan Kedua. Surabaya: Laksbang Yustitia. Marzuki, Peter Mahmud. 2003. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada. Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ke-3 . Yogyakarta: Liberty.
Pasaribu, Chairuman. 1994. Hukum Perjanjian Dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika. Rustam, Riky. 2017. Hukum Jaminan . Yogyakarta: UII Press. Salim HS. 2010. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, Rachmad. 2005. Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini . Jakarta: PT. Tatanusa.
Siombo,  Marhaeni  Ria.  2018. Lembaga  Pembiayaan  dalam  Perspektif  Hukum .  Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
______. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Wjs. Poerwadarminto. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Sumber Internet:
Agung  Prasetyo  Utomo.  2004. Surat  Kuasa  Pengikatan  Jaminan  Fidusia  Di  Lingkungan Perbankan. (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 20.00) Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni. 2017. Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris . Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)
Hanung  Widjangkoro.  2016. Analisa  Yuridis  Pencantuman  Klausul  Kuasa  Mutlak  Di  Dalam Perjanjian  Hibah .  PERSPEKTIF  Volume  XXI  No.  3  Tahun  2016  Edisi  September. (diakses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021, jam 19.00)
Hikmah  D.  Hayatdian.    2013. Kajian  Hukum  Surat  Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai  Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)
Liliana Tedjosaputro. 2019. Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)
Undang-Undang:
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga Pembiayaan  Presiden  Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).