## HAKIKAT PERJANJIAN REKLAMASI PANTAI ANTARA INVESTOR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## Asbudi Dwi Saputra
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarajana UMI Makassar email : anzar2017@ymail.com

## Abstract
Itself  the  reclamation  agreement  between  the  Government  of  South  Sulawesi province  with  investors  have  not  materialized  as  it  should  be,  because  in  the reclamation agreement has ignored the principles in contract law and the terms of a legal contract. There are discrepancies in the legislation between Article 8 of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Marine  and  Fisheries  of  the  Republic  of Indonesia Number 28 / Candy-Kp / 2014 concerning the licensing of reclamation in coastal regions and small islands with Presidential Decree No. 122 of 2012 on reclamation in coastal regions and small islands and Act No. 23 of 2014 on local government authority to permit the location of the reclamation.
Keywords : Agreement; Coastal Reclamation; Investor; Government;

## Abstrak
Perjanjian  reklamasi  itu  sendiri  antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian reklamasi  telah  mengabaikan  prinsip-prinsip  dalam  hukum  kontrak  dan ketentuan-ketentuan  kontrak  hukum.  Ada  perbedaan  dalam  undang-undang antara  Pasal  8  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor 28 / Candy-Kp / 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil  dengan  Keputusan  Presiden  No.  122  dari  2012  tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 23 tahun  2014  tentang  otoritas  pemerintah  daerah  untuk  mengizinkan  lokasi reklamasi.
Kata kunci: Perjanjian; Reklamasi Pantai; Pemodal; Pemerintah

## A. PENDAHULUAN
Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemutlakan,  karena  semakin  sempitnya  wilayah  daratan  di  Kota  Makassar.  Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan  ekonomi.  Tata  ruang  suatu  wilayah  tertentu  kadang  dibutuhkan  untuk  direklamasi agar  dapat  berdaya  dan  hasil  guna.  Untuk  pantai  yang  diorientasikan  bagi  pelabuhan, industri,  wisata  atau  untuk  kepentingan  umum  yang  perairan  pantainya  dangkal  wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan.
Upaya  perwujudan  reklamasi  kawasan  pantai  di  Kota  Makassar  dilaksanakan melalui  kerjasama  ( partnership )  dengan  pihak  swasta,  yang  pelaksanaannya  telah menghasilkan  berbagai  dokumen  kerja  sama,  seperti  Nota  Kesepahaman  ( MoU )  yang bernomor  252/VII/PEMPROV/2013  dan  231/YBA/VII/2013,  tertanggal  29  Juli  2013 Tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. YASMIN BUMI ASRI mengenai Reklamasi Kawasan Centre Point Of Indonesia di Kota Makassar. Kemudian PT. Ciputra Development Tbk melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Ciputra Yasmin telah menunjuk kontraktor PT Boskalis Internasional Indonesia sebagai pemenang  tender  proyek Centre  Point  of  Indonesia  (CPI) di  Makassar,  kontrak berlangsung selama dua tahun. Namun dalam perkembangannya pelaksanaan  reklamasi tersebut, menuai banyak kritikan dan pertentangan mulai dari payung hukum reklamasi sampai pada hak atas tanah yang telah direklamasi.
Dalam perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU Nomor : 252/VII/Pemprov/2013, pada Pasal  4 ditentukan bahwa Pihak Kesatu  (Pemprov) hanya berhak  memperoleh  hasil  pekerjaan  berupa  lahan  tereklamasi  seluas  ±  50,  47  Ha, sedangkan  pihak  Kedua  (Investor)  diberikan  lahan  seluas  ±  106,76  Ha  dari  total  lahan yang direklamasi seluas 157,23 Ha. Kemudian dalam pasal 5, bahwa pemerintah provinsi harus  memenuhi  sejumlah  kewajiban  yang  mengakibatkan  biaya  yang  dikeluarkan mencapai  164,1  Milyar.  Sementara  kewajiban  investor  hanya  menyiapkan  desain, mengurus perizinan dan menyiapkan material untuk reklamasi.
Ketentuan tersebut, memberi indikasi bahwa apa yang akan diperoleh pemerintah daerah berupa lahan yang telah tereklamasi sangat kecil, dibandingkan apa yang diperoleh investor. Pemerintah hanya mendapatkan lahan tereklamasi seluas ± 50, 47 Ha, sedangkan pihak  kedua  (investor)  diberikan  lahan  seluas  ±  106,76  Ha  dari  total  lahan  yang direklamasi seluas 157,23 Ha. Selain itu, hak dan kewajiban antara Pemprov dan Investor dari  segi  pembiayaan  reklamasi  pantai  sangat  tidak  sepadan.  Hal  ini, ditentukan  dalam Pasal  5,  bahwa  pemerintah  provinsi  harus  memenuhi  sejumlah  kewajiban  yang mengakibatkan  biaya  yang  dikeluarkan  mencapai  164,1  Milyar.  Sementara  kewajiban Investor hanya menyiapkan desain, mengurus perizinan dan menyiapkan material untuk reklamasi.
Dalam  konteks  payung  hukum  reklamasi  di  wilayah  pesisir  harus  diatur  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  pelaksanaannya  harus  atas  izin Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Reklamasi dan Peraturan Menteri  PU  No  40/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang  Kawasan Reklamasi  Pantai.  ASP  menilai,  reklamasi  CPI  juga  terindikasi  tidak  memenuhi  syarat yang  ditetapkan  oleh  UU  Amdal,  karena  tidak  pernah  diumumkan  permohonan  dan keputusan izin lingkungan berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang RPPLH.
Secara  empirik  dalam  pelaksanaan  reklamasi  pantai,  ternyata  pihak  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sama sekali tidak melibatkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, atau  meminta  persetujuan  dalam  proyek  reklamasi  pantai  tersebut.  Konsekuensi mengundang  reaksi  dari  berbagai  pihak.  Mengapa  DPRD  Provinsi  tidak  dilibatkan sedangkan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  menggelontorkan  dana  sejumlah  164 Milyar  dari  APBD  Provinsi.  Pada  hal  dalam  beberapa  regulasi  yang  ada  mengenai perizinan  reklamasi  pantai  dan  tata  ruang  wilayah,  persetujuan  atau  rekomendasi  dari
DPRD Provinsi merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan reklamasi pantai.
Penolakan  reklamasi  ini,  tidak  hanya  dari  WALHI  tetapi  juga  dari  Koalisi Masyarakat  Anti  Korupsi  (KMAK)  Sulsel,  yang  dari  awal  mengakui  telah  mengendus indikasi  korupsi  dalam  pembangunan  mega  proyek  ini.  KMAK  melaporkan  kasus reklamasi  Pantai  Losari  di  kawasan  CPI  ke  KPK  dengan  kerugian  negara  yang ditimbulkan  mencapai  Rp  15  triliun.  Dalam  laporan  KMAK  ke  KPK,  Pemprov  Sulsel, dalam hal ini Gubernur Sulsel Syahrul Yasin  Limpo, dua pihak pengembang,  yakni PT Ciputra Grup dan PT Yasmin, sebagai terlapor. Dengan realitas ini, sangat menarik untuk dikaji  lebih  mendalam  berkenaan  dengan  hakikat  perjanjian  reklamasi  pantai  antara investor dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan  Perjanjian  Reklamasi  Pantai  Antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan Dengan Investor
a. Kesepakatan
Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu  di  antaranya dengan membuat perjanjian. Menurut  Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian adalah "Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". 1 Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". 2 Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pa- da hakikatnya  adalah  mengikat,  bahkan  sesuai  dengan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata, kesepakatan ini  memiliki kekuatan  mengikat sebagai  undang-  undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya. 3
Dalam  perjanjian  reklamasi  pantai  pihak  Pemerintah  Provinsi  melakukan penawaran  kepada  pihak  swasta,  berarti  dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  provinsi memberikan  hak  kepada  pihak  swasta  untuk  menolak  atau  menerima  penawaran perjanjian  kerjasama  tersebut.  Jika  penawaran  tersebut,  diterima  dan  disetujui  pihak swasta dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, berati sudah ada kesepakatan dan jika penawaran tersebut ditolak, maka kesepakatan dianggap tidak pernah ada karena suatu penawaran  kehilangan  daya  berlakunya,  apabila  penawaran  tersebut  ditolak,  sudah kadaluwarsa  atau  penawaran  tersebut  ditarik  kembali  oleh  orang  atau  pihak  yang menawarkan.
Kontrak  yang  lahir  dari  kesepakatan  (karena  bertemunya  penawaran  dan penerimaan), pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kesepakatan  dibentuk  oleh adanya unsur cacat kehendak (wilsgebreke) .
Kontrak  yang  proses  pembentukannya  dipengaruhi  oleh  adanya  unsur  cacat kehendak  tersebut,  mempunyai  akibat  hukum  dapat  dibatalkan (vernietigbaar) . Dalam BW  terdapat  tiga  hal  yang  dapat  dijadikan  alasan  pembatalan  kontrak  berdasarkan
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 97
2 KUHPerdata ( burgelijk wetboek )
3 ibid
adanya cacat kehendak, yaitu:
1. Kesesatan atau dwaling (vide Pasal 1322 BW);
Dalam perjanjian reklamasi pantai bisa jadi terjadi kesesatan dalam perjanjian tersebut, karena pada nyatanya objek perjanjian yaitu tanah tumbuh yang menjadi lahan  proyek  CPI  itu,  ternyata  milik  masyarakat  setempat  yang  ada  sertifikatnya, dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  putusan  pada  tingkat  Kasasi  di Mahkamah Agung. Sementara Pemerintah Provinsi berpendapat bahwa itu adalah tanah Negara, sehingga DPRD percaya dan menggelontorkan uang kurang lebih dari 300  Milyar  Rupiah  untuk  pembangunan  jalan  dan  wisma  Negara  pada  lokasi tersebut.
2. Paksaan atau dwang (V ide Pasal 1323 - 1327 BW)
Paksaan  timbul  apabila  seseorang  tergerak  untuk  menutup  kontrak (memberikan  kesepakatan)  dibawah  ancaman  yang  bersifat  melanggar  hukum. Dalam  perjanjian  reklamasi  pantai  antara  pemerintah  provinsi  dan  investor  dapat dipastikan tidak ada paksaan, karena melalui proses lelang yang terbuka.
3. Penipuan atau bedrog(v ide Pasal 1328 BW)
Penipuan  merupakan  bentuk  kesesatan  yang  dikualifisir, 4 artinya  ada penipuan  bila  gambaran  yang  keliru  tentang  sifat-sifat  dan  keadaan-keadaan (kesesatan)  ditimbulkan  oleh  tingkah  laku  yang  sengaja  menyesatkan  dari  pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (kunstgrepen). 5

## b. Kecakapan
Kecakapan (bekwaamheid - capacity) yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW, adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum  diartikan  sebagai  kemungkinan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  secara mandiri  yang  mengikat  diri  sendiri  tanpa  dapat  diganggu-gugat. 6 Kecakapan  untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini :
1. Person (pribadi),  diukur  dari  standar  usia  kedewasaan (meerderjarig). Pada  satu  sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 BW jo 330 BW. Sementara pada sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pasal 330 BW menyatakan, bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai  umur  genap  dua  puluh  satu  tahun  dan  tidak  kawin  sebelumnya.  Apabila perkawinan  itu  dibubarkan  sebelum  umur  mereka  genap  dua  puluh  satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak
4 Maksud 'dikualifisir', artinya memang terdapat kesesatan salah satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan adalah adanya pihak yang sesat, sedang perbedaannya terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan pada penipuan
5 Niewenhuis, J. H. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Terjemahan Djasadin Saragih . ., h. 17.
6 Ibid, hal.20
di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4,  5 dan 6 dalam bab ini.
Patut  dipahami  bahwa  pengaturan  standar  usia  dewasa  dalam  hubungan dengan  kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  didasari  pertimbangan perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  tidak  cakap.  Karena  itu,  akibat  kebatalan (dapat dibatalkannya) suatu kontrak karena adanya ketidakcakapan salah satu pihak, maka bobot keseimbangan bergeser ke arah pihak yang tidak cakap.
2. Rechtspersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan ( bevoegheid)
Dalam hal subyek hukumnya, adalah berupa badan hukum standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tidak menghadapi polemik seperti pada person, karena cukup dilihat pada kewenangannya ( bevoeghied ). Artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Dengan demikian untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya (bekwaamheid - bevoegheid).
Dapat terjadi seseorang yang cakap bertindak, akan tetapi ia tidak berwenang untuk melakukan  perbuatan  hukum. Sebagai  contoh  seorang direktur  Perseroan  Terbatas  (PT) yang  telah  habis  masa  jabatannya  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar  dan  belum diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak dapat mewakili perseroan  untuk  membuat  dan  menandatangani  perjanjian  (kontrak),  meskipun  direktur tersebut dari aspek usia telah dewasa menurut hukum.
Berdasarkan  komparisi  perjanjian  sangat  jelas  bahwa  dasar  hukum  kewenangan kedua  belah  pihak  sangat  jelas.  Dari  pihak  Investor  langsung  diwakili  oleh  Direktur Utamanya langsung, sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan yang mewakili pihak pemprov yang tentunya memiliki kewenangan yang sangat jelas berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, karena itu kedua belah pihak berwenang menurut hukum.

## c. Suatu Hal Tertentu
Suatu hal atau obyek tertentu (een bepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 BW, adalah  prestasi  yang  menjadi  pokok  kontrak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  untuk memastikan  sifat  dan  luasnya  pernyataan-pernyataan  yang  menjadi  kewajiban  para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak, adalah tidak mengikat (batal demi hukum).
Menurut  Djaja  S  Meliala 7 bahwa  suatu  hal  tertentu  maksudnya,  adalah  bahwa suatu  hal  tertentu  maksudnya  adalah  bahwa  objek  perjanjian  harus  tertentu  atau setidak-tidaknya  dapat  ditentukan  (pasal  1333  KUHPerdata).  Apabila  objek  tertentu tersebut dalam bentuk barang atau benda maka dapat tertuju pada barang yang sudah ada maupun barang (benda) yang baru akan ada pada kemudian hari. Dengan demikian maka  yang  dapat  dijadikan  objek  perjanjian  sebagai  syarat  suatu  hal  tertentu  adalah bisa  dalam  bentuk  barang/benda  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  aka  nada  (vide Pasal 1334 KUHPerdata).
7 Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perpektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014 hal. 173
Sehubungan  dengan  perjanjian  rekalamsi  pantai,  objek  perjanjiannya  adalah benda yang sudah dan benda yang baru aka nada dikemudian hari yaitu tanah tumbuh dan  daerah  pesisir  pantai  yang  sudah  ada  sedangkan  daerah  yang  baru  akan  ada dikemudian  hari  yaitu  lahan  yang  telah  tereklamasi  yang  sebelumnya  berupa  pantai yang belum ditimbun.

## d. Causa yang Diperbolehkan
Terkait  dengan  pengertian  "  causa  yang  diperbolehkan'  atau  ada  yang menerjemahkan  "  sebab  yang  halal'  (eene  geoorloof  de  oorzaak)  beberapa  sarjana mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmar8 dan Wirjono Prodjodikoro9, yang memberikan pengertian sebab (causa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan  Subekti10  menyatakan  bahwa  sebab  adalah  isi  perjanjian  itu  sendiri, dengan  demikian  causa  merupakan  prestasi  dan  kontra  prestasi  yang  saling dipertukarkan oleh para pihak.
Menurut Hamaker11, causa suatu kontrak adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh  tindakan  menutup  kontrak,  yaitu  apa  yang  menjadi  tujuan  para  pihak  bersama untuk menutup kontrak, dan karenanya disebut tujuan obyektif, untuk membedakannya dari tujuan subyektif (dianggap motif). Motif untuk membeli rumah adalah umumnya untuk  ditempati  oleh  pembeli  rumah  tersebut,  namun  tidak  menjadi  masalah  kalau motifnya akan dihadiahkan pada istri pembeli agar memberi ijin suaminya untuk kawin lagi. Dari  kacamata  hukum  kontrak  motif  yang  mendasari  seseorang  untuk  menutup kontrak adalah tidak penting.
Dalam  Pasal  1335  BW  ditegaskan  bahwa,  "suatu  perjanjian  yang  dibuat  tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-  undangan,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan.  Selanjutnya  dalam  1337  BW  ditegaskan  bahwa,"suatu  sebab  adalah terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan kesulilaan baik atau ketertiban umum"
Sehubungan  dengan  perjanjian  reklamasi  pantai,  apabila  ditelaah  dengan  pasal 1337  KUH  Perdata  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebab  dari  perjanjian  tersebut melanggar  undang  –  undang.  Segaimana  diketahui  bahwa  objek  dari  perjanjian reklamasi tersebut cacat  hukum karena tidak adanya rekomendasi  dari  menteri KKP untuk  mengeluarkan izin  lokasi dari proyek reklamsi tersebut.  Hal  i8ni dengan jelas telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor  28/Permen-Kp/2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, meyebutkan bahwa : “Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.”
8 H.FA Vollmar, Op. Cit. hal. 160.
9 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 35.
10 Subekti Op. Cit, hal. 20.
11 J. Satrio, Op. Cit hal. 312.
Dari  subsatansi  pasal  diatas  mencantumkan  kata  “harus”  berarti  apabila rekomendasi  tersebut  diberikan  berarti  telah  melanggar  undang-undang  atau  dapat dikatakan izin tersebut illegal karena tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat  keempat  dari  syarat  sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal tidak terpenuhi dari perjanjian reklamasi pantai tersebut.
Dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1320  BW  mengenai  syarat  sahnya kontrak,  agar  suatu  kontrak  mempunyai  kekuatan  mengikat  (sah)  maka  seluruh persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa  yang  diperbolehkan).  Syarat  sahnya  kontrak  ini  bersifat  kumulatif,  artinya seluruh  persyaratan  tersebut  harus  dipenuhi  agar  kontrak  itu  menjadi  sah,  dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut  dapat  diganggu  gugat  keberadaannya  (batal/ nietig )  atau  dapat  dibatalkan/ vernietigbaar) danbatal demi hukum.
Sehubungan  dengan  keempat  syarat  dalam  Pasal  1320  BW  tersebut  di  atas terdapat konsekuensi jika tidak dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud. Pertama, syarat  kesepakatan  dan  kecakapan,  merupakan  syarat  subyektif  karena  berkenaan dengan diri  orang atau subyek  yang membuat  kontrak. Kedua, syarat  obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan merupakan syarat obyektif.
Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif akan mempunyai akibat- akibat, sebagai berikut: 12
a. "non-eksistensi” , apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
b. vernietigbaar atau  dapat  dibatalkan,  apabila  kontrak  tersebut  lahir karena  adanya cacat  kehendak (wilsgebreke) atau  karena  ketidakcakapan  ( onbekwaamheid ) -  (syarat Pasal  1320  B  W  angka  1  dan  2),  berarti  hal  ini  terkait  dengan  unsur  subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan, dan
c. nietig atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek  tertentu  atau  tidak  mempunyai  causa  atau  causanya  tidak  diperbolehkan (syarat Pasal 1320 BW angka 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur objektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.
Sehubungan dengan perjanjian reklamsi pantai CPI  syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif (sebabnya bertentangan dengan undang-undang) sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.
Berdasarkan bukti melalui Surat klarifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel yang menegaskan, COI,/CPI tak punya izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
Melihat  fakta  diatas  bahwa  memang  betul  belum  ada  rekomendasi  dari Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen/-KP/2013 Tanggal 3 Juli 2013
12 Niewenhuis, Op. Cit. , h. 2
Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 hektar harus  mendapat  rekomendasi  dari  menteri”.  Dari  subsatansi  pasal  diatas mencantumkan  kata  “harus”  berarti  apabila  rekomendasi  tersebut  diberikan  berarti telah melanggar undang-undang atau dapat dikatakan izin tersebut  illegal karena tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat keempat dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal tidak terpenuhi dari perjanjian reklamasi pantai tersebut.
Kemudian oleh karena objek perjanjian tersebut bisa dikatakan bertentangan atau tidak  sejalan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  yang  ada  maka  peneliti beranggapan  bahwa  di  dalam  perjanjian  reklamasi  pantai  antara  Investor  dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan asas kebebasan berkontrak juga belum terpenuhi secara optimal dalam arti sesungguhnya atau pada hakikatnya belum sempurna. Karena apabila  mengacu  rumusan  Pasal  1338  (1)  BW  yang  dibingkai  oleh  pasal-pasal  lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320,1335,1337,1338 (3) serta 1339  BW),  maka  penerapan  azas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  reklamasi pantai  antara  Pemerintah  Propinsi  dan  Investor  harus  dibingkai  oleh  rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Investor dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak.
b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa,
c. tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang- undang,
d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum,
e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Hubungannya  dengan  perjanjian  reklamasi  pantai  antara  investor  dengan Pemprov.Sulawesi Selatan jelas bahwa ada kesepakatan di kedua pihak secara tertulis. Dimulai dari ikutnya PT. Yasmin dalam proses tender tentunya telah merupakan kesepakatan atas apa yang ditawarkan oleh pihak pemprof. Kemudian dari dimenangkannya PT. Yasmin pada proses lelang tersebut tentunya pihak pemprof telah sepakat atau menyetujui dari penawaran dari PT Yasmin. Kemudian diperkuat lagi dengan Mou Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  dengan  surat  perjanjian  kerjasama  Nomor: 252/VII/PEMPROV/2013  dan  Nomor:  231/YBA/VI1/2013  tentang  Reklamasi  Kawasan Center Point of Indonesia di Makassar yang ditandatangani di Makassar tanggal 29 Juli 2013. Kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama mengenai masa berakhirnya perjanjian aijjara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  dengan diterbitkannya Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Nomor: 515/III/PEMPROV/2013 dan 255/YBA/II1/2015 Tentang Reklamasi Kawasan Center Point of Indonesia di Makassar yang ditandatangi di Makassar tanggal 6 Maret 2015.

## 2. Reklamasi Pantai CPI Negosiasi Dalam Pembentukan Kesepakatan Para Pihak pada Perjanjian
Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat  dengan  pertukaran  kepentingan  di  antara  para  pelakunya.  Oleh  karena  itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak  yang  di  buat  oleh  para  pihak.  Sebagai  suatu  proses,  kontrak  yang  ideal seharusnya mampu mewadahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional). Oleh karena itu ada fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses  pembentukan  kontrak,  yaitu  negosiasi.  Negosiasi  dalam  kontrak  komersial merupakan perwujudan penerapan azas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak.
Dalam setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya  satu  yaitu  untuk  mencapai  kata  sepakat.13Meskipun  demikian,  justru kesepakatan itulah yang penuh dengan misteri, sehingga melalui negosiasi tabir misteri tersebut  berusaha  untuk  dibuka.  Melalui  negosiasi  proses  pertukaran  kepentingan  di antara  para  pihak  berjalan  sesuai  dengan  dinamika  kontrak  itu  sendiri,  artinya  para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak, yaitu sifat positif dan sifat negatif.
Menurut Budiono Kusumohamidjojo14 negosiasi bersifat "positif” atau "negatif” bukannya karena negosiasi itu bisa bersifat "baik" atau "buruk". Seharusnya tidak ada negosiasi  yang  bersifat  baik  atau  buruk,  suatu  negosiasi  akan  bermuara  pada "keberhasilan" atau "kegagalan". Suatu negosiasi kontrak mempunyai sifat positif, jika para pihak hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerja sama. Dengan demikian, sifat  positif  itu  diperoleh  dari  maksud  orang  untuk  memulai  sesuatu  yang  baru  dan menghasilkan  sesuatu  yang  bermanfaat.  Sebaliknya,  suatu  negosiasi  kontrak mempunyai  sifat  negatif  jika  para  pihak  hendak  mencapai  suatu  perdamaian.  Suatu negosiasi  untuk  mencapai  perdamaian  bersifat  negatif  karena  melalui  negosiasi  itu orang  hendak  mengakhiri  sesuatu  yang  negatif,  yaitu  perselisihan  atau  sengketa  itu. Sifat  positif  atau  negatif  itu  juga  lebih  disebabkan  oleh  suasana  dialog  yang berkembang di antara para pihak itu sendiri.
Menurut  Anthony  Klok  dan  Gerald  S.  Williams,15  kepustakaan  tentang negosiasi  pada  umumnya  menyebut  negosiasi  kontrak  yang  bersifat  positif  sebagai negosiasi  yang kooperatif, sedangkan negosiasi kontrak yang bersifat negatif disebut negosiasi  yang  kompetitif.  Namun  demikian  cara  pembedaan  itu  tidak  sepenuhnya tepat. Dalam banyak negosiasi kontrak yang bersifat positif, para pelaku negosiasi juga akan berkompetisi (bersaing) untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dari  kerja  sama  yang  mereka  bangun  dalam  suatu  kerangka  yang  seadil  mungkin. Sebaliknya, tidak ada negosiasi kontrak yang bersifat negatif dapat berhasil, jika para pelaku  negosiasi  sama  sekali  tidak  mau  bekerja  sama  untuk  mencapai  suatu kompromis. Tentunya selalu ada hal-hal yang tidak langsung disepakati, betapa pun
13 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak , Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 9
14 Ibid hal 10 15 Ibid., hal. 11-12.
men-dalamnya  itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak,  karenanya  perlu  dinegosiasikan. Sebaliknya,  suatu  negosiasi  yang  bersifat  negatif  juga  tidak  hanya  diwarnai  dengan perbedaan-perbedaan  tajam  dan  prinsipiil.  Suatu  negosiasi  yang  hanya  diwarnai dengan  perbedaan-perbedaan  tidak  akan  pernah  menghasilkan  suatu  kontrak  yang mengakhiri suatu perselisihan atau perbedaan dimaksud. Bahkan dalam suatu suasana dialog  yang  sangat  tidak  menguntungkan  sekalipun,  negosiator  yang  piawai  akan menggunakan  segala  teknik  yang  dianggap  efektif  untuk  mendekat-kan  para  pihak guna  menuju  suatu  fokus  (kesepakatan)  yang  sama.  Hal  utama  yang  menentukan apakah  suatu  negosiasi,  baik  yang  bersifat  positif  maupun  negatif,  dapat  tetap berlangsung sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Itikad baik sebagai dasar untuk melakukan negosiasi itu harus bersifat timbal balik (resiprositas).16
Menurut  Rudhi  Prasetya,17  untuk  mencari  kata  sepakat  dalam  kontrak,  bukan sekedar masalah bagaimana pandai "bernegosiasi". Memang kepandaian bernegosiasi merupakan  salah  satu  faktor  keberhasilan.  Namun  sepandai-pandainya  bagaimana teknik bernegosiasi, akhirnya yang paling menentukan "bargaining position para pihak. Namun akan lebih obyektif apabila mencermati dan memperhatikan klausul- klausul dalam  kontrak,  apakah  tidak  bertentangan  dengan  "kepatutan"  dan  "keadilan" (billijkheid en redelijkheid)18, serta menguji keberadaan suatu kontrak bisnis melalui bekerjanya  azas-azas  pokok  dalam  hukum  kontrak.  Dengan  demikian  problematika mengenai perbedaan, ketidaksamaan atau ketidakseimbangan dalam berkontrak akan dapat  dikaji  secara  lebih  obyektif-porporsional,  apabila  diletakkan  pada  sendi-sendi dasar "kepatutan" dan "keadilan" (billijkheid en redelijkheid). Sebagaimana diketahui bahwa untuk sampai pada tahapan perjanjian atau kontrak, para pihak pada umumnya melakukan  negosiasi  agar  tercapai  kesepakatan.  Hasil  kesepakatan  para  pihak  yang dikemas  dalam  bentuk  kontrak  merupakan  hal  vital  dan  krusial,  mengingat  kontrak yang  disepakati  ini  akan  mengikat  para  pihak  dari  sisi  hukum.  Hal  yang  sangat mendasar perlu dipahami bahwa segala upaya dan tahapan negosiasi yang dilalui pada akhirnya akan bermuara pada bingkai kontrak yang melahirkan keterikatan para pihak secara hukum. Pada titik ini hak dan kewajiban para pihak dirumuskan dan selanjutnya mengikat untuk dilaksanakan.
Dalam  perjanjian  reklamasi  pantai  CPI,  menurut  peneliti  sebelum  melakukan proses lelang dalam hal pengerjaan reklamsi pantai atau hubungan kontraktual dengan investor  seharusnya  diawali  dengan  proses  negosiasi  di  antara  para  pihak,  proses negosiasi dapat terjadi sekali saja untuk satu masalah tertentu, namun juga berulang- ulang (simultan) untuk  masalah  yang  lebih rumit dan komplek seperti pada reklamsi pantai  CPI  .  Dalam  negosiasi  yang  positif  yang  dilakukan  Pemerintah  Propinsi Sulawesi Selatan dengan Investor memberikan manfaat yang semaksimal mungkin dan dalam kerangka yang seadil mungkin. Dengan adanya negosisi yang dilakukan dalam proyek  reklamsi  pantai  CPI  para  pihak  akan  lebih  objektif  mencermati  dan memperhatikan klausul-klausul dalam kontrak perjanjian  reklamasi
16 Ibid., hal 11-12.
17 Rudhi Prasetya, "Analisa Hukum Ekonomi Terhadap Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2,1997, hal. 21.
18 Ibid hal 22.
tersebut  apakah  tidak  bertentangan  dengan  kepatutan  dan  keadilan  serta  menguji keberadaan  kontrak  tersebut  melalui  bekerjanya  azas-azas  pokok  dalam  hukum kontrak.  Dengan  demikian  problematika  mengenai  perbedaan,  ketidaksamaan  atau ketidakseimbangan  dalam  berkontrak  akan  dapat  dikaji  secara  lebih  obyektif- porporsional,  apabila  diletakkan  pada  sendi-sendi  dasar  "kepatutan"  dan  "keadilan" (billijkheid en redelijkheid).
Menurut  Garry  Goodpaster  negosiasi  adalah  proses  bekerja  untuk  mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai  orang.  Donald  W.  Hendon  dan  Rebecca  Angeles  Hendon19menyatakan bahwa bernegosiasi adalah seni menciptakan usaha menjadi satu bentuk persuasi, dan bukannya suatu permainan kekuasaan yang kasar. Negosiasi adalah seni atau art yang mengubah sikap antipati menjadi simpati dan kemudian empati, memilih strategi yang tepat bagi setiap situasi, menciptakan potret bisnis yang benar, dan lain-lain. Donald G.  Gifford20  dalam  bukunya  "Legal  Negotiation  Theory  and  Applications", menyatakan bahwa negosiasi merupakan suatu proses melibatkan pihak-pihak yang mencapai kata sepakat untuk saling tukar sesuatu yang diinginkan pihak lain melalui proses  tawar  menawar,  baik  mengenai  hal-hal  yang  muncul  pada  situasi  aktual, ketidaksepakatan maupun konflik yang potensial muncul dan berkembang. Negosiasi terjadi  apabila  orang  lain  memiliki  apa  yang  kita  inginkan  dan  kita  bersedia menukarnya dengan apa yang diinginkan mereka.21Sebagaimana disampaikan Roger Fisher  &  William  Ury22  memberikan  definisi  negosiasi  sebagai  instrumen  utama untuk apa yang diinginkan dari pihak lain. Negosiasi ditandai dengan komunikasi yang berkelanjutan untuk mencapai kata sepakat ketika para pihak mempunyai kepentingan yang saling dipertukarkan. Dengan demikian negosiasi mempunyai jangkauan sangat luas,  dalam  pelbagai  aktifitas  dan  transaksi  bisnis  dengan  melibatkan  pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan diantara mereka.23
UPICC  juga  mengakomodasi  aspek  negosiasi  dalam  pembentukan  kontrak, melalui  Pasal  2.12  tentang  Negosiasi  dengan  itikad  buruk (Negotiations in bad faith), menentukan bahwa:
1) Para pihak bebas untuk melakukan negosiasi dan tidak bertanggung gugat atas tidak tercapainya kesepakatan.
2) Namun  demikian,  salah  satu  pihak  yang  bernegosiasi  atau  memutuskan  negosiasi dengan itikad buruk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita pihak lain.
19 Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Negosiasi Berskala Global (How to Negotiate World Wide). Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Binarupa Aksara, Jakarta1993, hal. 221 20 Inns of Court School of Law-City University-London, Negotiation, Oxford University Press, London, 2004, hal 6.
21 Tim Hindle, Negotiating Skills, alih bahasa P.Buntaran, Dian Rakyat, Jakarta, 2001 Op. cit., h. 5-6.
22 Inns of Court School of Law-City University-London, Op Cit Hal,7
23 Dennis A. Hawver, How To Improve Your Negotiaton Skills, Alexander Hamilton Institute Incorporated, New York 1982 hal. 1-2. .
3) Itikad buruk dianggap ada, terutama bagi pihak  yang memasuki atau melanjutkan negosiasi apabila bertujuan tidak untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain.
Pasal  2.15  tersebut  sejalan  dengan  kebebasan  berkontrak  para  pihak,  namun dengan tegas melarang proses pembentukan kontrak melalui negosiasi yang dilandasi dengan itikad buruk. Pasal ini berupaya untuk memberikan jaminan adanya kompetisi yang sehat di antara pelaku bisnis, khususnya dalam praktik perdagangan internasional. Oleh  karena  itu,  meskipun  negosiasi  masih  dalam  tahap  pra  kontraktual  apabila dilakukan dengan itikad buruk, dan karenanya merugikan pihak lain maka hal ini akan menimbulkan  tanggung  gugat  berupa  ganti  rugi.  Pada  umumnya  ganti  rugi  yang dimaksudkan  disini  meliputi  segala  biaya  yang  dikeluarkan  sehubungan  dengan negosiasi kontrak, termasuk kehilangan kemungkinan mencapai kesepakatan kontrak lain dengan pihak ketiga disebut dengan negative interest. Sedangkan untuk ganti rugi berupa  keuntungan  yang  akan  diperoleh  seandainya  proses  negosiasi  melahirkan kontrak tidak termasuk disini disebut dengan expectation orpositive interest 24 .
Proses negosiasi sangat  dibutuhkan dalam kontrak reklamasi pantai CPI dalam rangka  terwujudnya  pertukaran  kepentingan  yang  proporsional  di  antara  Pemerintah Sulawesi  Selatan  dan  Investor.  Negosiasi  menjadi  begitu  penting  karena  berperan dalam mempertemukan kepentingan para pihak, sehingga pada akhirnya tercapai kata sepakat. Dengan demikian, bertemunya kehendak para pihak yang berkontrak maupun proporsionalitas  pertukaran  hak  dan  kewajibannya  sangat  ditentukan  oleh  proses negosiasi itu sendiri.

## 3. Fungsi Azas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Reklamasi Pantai CPI
Menurut Niewenhuis 25 latar belakang atau rasio kontrak beranjak pada tujuan terjadinya pertukaran  harta  kekayaan  secara  adil  ( ruilrechtvaardigheid ).  Pertukaran  yang  adil (fair exchange) akan muncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yang berisi prestasi dengan imbangan kontra prestasi. Menurut P.S. Atijah, 26 kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair exchange -  "who contributed what") terkait dengan kewajiban kontraktualnya ( exchange of obligation) yang didasarkan pada proporsi masing-masing. Kontrak merupakan bentuk  pertukaran  yang  saling  menguntungkan  (ex- change  benefit  for  benefit) 27 Kewajiban kontraktual  terebut  tidak  lain  muncul  karena  adanya  pertukaran  janji  diantara  parapihak (exchange of  promises) 28 Pertukaran  kepentingan  (prestasi  -  kontra  prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak.
Menurut P.S. Atiyah", kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu;
a. Pertama,  kontrak  wajib  untuk  dilaksanakan (memaksa) serta  memberikan  perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar,
24 Ibid hal 257
25 J. H. Niewenhuis, Op. Cit , hal. 57-61. Periksa juga dalam Herlin Budiono, Op.cit, hal. 308-309. 26 PS. Atijah, Op. Cit , hal. 1-8. 27 P.S. Atiyah, Promises, Morals and Law, Oarendon Press, Oxford, 1981, h. 12 28 David Oughton and Martin Davis, Source Book on Contract Law ; 2 nd Ed., Cavendish Publishing, London, 2000, h. 21.
b. Kedua, kontrak  berupaya  mencegah terjadinya  suatu penambahan kekayaan  secara tidak adil,
c. Ketiga,  kontrak  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  tertentu  dalam  hubungan kontraktual.
Agar supaya proses pertukaran dalam kontrak reklamasi pantai CPI  berjalan fair para pihak  dituntut  untuk  memahami  dasar-dasar  hukum  kontrak.  Mengapa  pemahaman  ini diperlukan, perlu diingat bahwa kontrak yang dibuat atau disusun oleh para pihak pada dasarnya adalah penuangan proses bisnis ke dalam rumusan bahasa hukum (kontrak). Dengan memahami dasar-dasar hukum kontrak dimaksudkan para pihak mempunyai pedoman dalam penyusunan kontrak, karena: 29
a. Memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat,
b. Memberikan bingkai atau rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis,
c. Sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak yang bersangkutan.
Dalam  hubungannya  dengan  kegiatan  reklamasi  pantai,  kontrak  berfungsi  untuk mengamankan perjanjian. Hal ini karena dalam kontrak terkandung suatu pemikiran (tujuan) akan adanya keuntungan yang diperoleh para pihak. Terkait dengan kontrak reklamasi pantai yang  berorientasi  keuntungan  para  pihak,  fungsi  azas  proporsionalitas  menunjukkan  pada karakter kegunaan yang 'operasional dan implementatijf 30 dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan  para  pihak.  Dengan  demikian  fungsi  azas  proporsionalitas,  baik  dalam  proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak komersial adalah:
a. Dalam  tahap  pra  kontrak  reklamasi  panati,  azas  proporsionalitas  membuka  peluang negosiasi  bagi  Pemerintah  Propinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Investor  untuk  melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;
b. Dalam pembentukan kontrak, azas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam  menentukan/mengatur  proporsi  hak  dan  kewajiban  Pemerintah  Propinsi  Sulawesi Selatan dan Investor berlangsung secara fair.
c. Dalam pelaksanaan kontrak, azas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak;
d. Dalam  hal  terjadi  kegagalan  dalam  pelaksanaan  kontrak,  maka  harus  dinilai  secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental ( fundamental breach) sehingga menggangu  pelaksanaan  sebagaian  besar  kontrak  atau  sekedar  hal-hal  yang sederhana/kesalahan  kecil (minor  important). Oleh  karena  itu  pengujian  melalui  azas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan
29 Loc. Cit.
30 Karakter 'operasional dan impiementatifdari azas proporsionalitas hendaknya tidak diartikan bahwa azas ini dengan sendirinya berlaku  mengikat para pihak • Sesuai dengan sifatnya, azas berkedudukan sebagai  meta norma sehingga tidal dapat langsung  mengikat para pihak. Namun  yang dimaksudkan dalam  kajian ini adalah seyogyanya para pihak menuangkan dan mengimplementasikan & proporsionalitas ini ke dalam klausul- klausul kontrak yang mereka buat.
sampai  terjadi  penyalahgunaan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  memanfaatkan  klausul  ke- gagalan  pelaksanaan  kontrak,  semata-mata  demi  keuntungan  salah  satu  pihak  dengan merugikan pihak lain;
e. Bahkan  dalam  hal  terjadi  sengketa  kontrak,  azas  proporsionalitas  menekankan  bahwa proporsi beban pembuktian kepada para  pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.
Dengan demikian perjanjian reklamasi pantai merupakan proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak  para  kontraktan.  Pengakuan  terhadap  eksistensi  hak  para  kontraktan  tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran hak dan  kewajiban  secara  proporsional. Tentunya fungsi  azas  proporsionalitas  sebagai  batu  uji dalam pelaksanaan pertukaran hak dan kewajiban kontraktual menjadi relevan dan penting .
Dari pasal yang tertera dari perjanjian reklamasi pantai CPI dapat disimpulkan bahwa apa yang akan diperoleh pemerintah daerah berupa lahan yang telah tereklamasi sangat kecil dibandingkan  apa  yang  diperoleh  investor.  Di  mana  pemerintah  hanya  mendapatkan  lahan tereklamasi seluas ±  50, 47 Ha, sedangkan pihak kedua (investor) diberikan lahan seluas ± 106,76  Ha  dari  total  lahan  yang  direklamasi  seluas  157,23  Ha.  Kemudian  Peneliti  juga berpendapat  bahwa  antara  hak  dan  kewajiban  antara  Pemprov  dan  Investor  dari  segi pembiayaan  reklamasi  pantai  sangat  tidak  sepadan.  Dalam  perjanjian  kerjasama  antara pemerintah dengan PT Yasmin Bumi Asri selaku investor disebutkan dalam Pasal 5, bahwa pemerintah  provinsi  harus  memenuhi  sejumlah  kewajiban  yang  mengakibatkan  biaya  yang dikeluarkan mencapai 164,1 Milyar.
Dengan demikian, setelah menelah dan mengurai empat asas-asas kontrak yang secara teori dikenal dalam sistem hukum kontrak dan delapan asas hukum perikatan nasional serta mengaitkan dengan kenyataan yag ada dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian reklamasi pantai antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  dengan  PT.  Yasmin  Bumi  Asri  belum  memenuhi  hakikat  dari  sebuah perjanjian  reklamasi  pantai  yang  sesungguhnya.  Dalam  hal  perjanjian  reklamasi tersebut seharusnya pihak-pihak yang menyusun draft kontrak memperhatikan asas- asas hukum perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki dasar pembenaran dan daya ikat  bagi  kedua  belah  pihak.  Kemudian  asas  kebebasan  berkontrak  ini  tidak  boleh ditafsirkan semau-maunya membuat atau menyusun isi perjanjian, tetapi tetap harus memperhatikan  asas-asas  hukum  yang  berlaku.  Ketika  asas-asas  hukum  perjanjian tersebut  diabaikan  dalam  suatu  perjanjian  atau  kontrak,  maka  secara  filosofis perjanjian  atau  kontrak  tersebut  tidak  atau  kurang  memiliki  kekuatan  hukum,  dan biasanya  kurang  memberi  manfaat  apalagi  diharapkan  untuk  menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak.

## C. PENUTUP
Hakikat perjanjian reklamasi pantai antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam  perjanjian
reklamasi  pantai  tersebut  telah  mengabaikan  asas-asas  dalam  hukum  perjanjian  dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
Terdapat ketidaksinkronan aturan hukum antara Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  28/Permen-Kp/2014  tentang  perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun  2012  tentang  reklamasi  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berkenaan dengan kewenangan izin lokasi reklamasi pantai. Disamping itu terdapat pula ketidaksinkronan aturan hukum antara  UUPA  dengan  PP.  No.  40  Tahun  1996  serta  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  penanaman  modal  berkenaan  dengan  pembaharuan  hak  guna  usaha,  hak guna bangunan dan hak pakai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Maman  Suherman  dan  J.  Satrio,  2010 ,  Penjelasan  Hukum  Tentang  Batasan  Umur Kecakapan  dan  Kewenangan  Bertindak  Berdasar  Batasan  Umur, National  Legal Reform Program, Jakarta .
Dennis  A.  Hawver,  1982. How  To  Improve  Your  Negotiaton  Skills, Alexander  Hamilton Institute Incorporated, New York .
Djaja S Meliala, 2014, Hukum Perdata dalam Perpektif BW , Nuansa Aulia, Bandung.
Fred B.G. Tumbuan,1988. “ Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya ”. Makalah, Jakarta.
Muhammad Kamal,  2013. Pencegahan Kejahatan terhadap Perusakan Lingkungan (Prevention of Crimes Against Environmental Destruction) Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 15 (1), 111-119
Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak, IBI, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 1992. Azas-Azas Hukum Perdata , Sumur, Bandung.
Herry Djainal, Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik di Wilayah Pesisir Kota Ternate , Jurnal Lingkungan Sultan Agung, Volume 01, Nomor 01, April 2012.
Urip  Santoso, Perolehan  Hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  Reklamasi  Pantai ,  Mimbar  Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.
Zainal Asikin, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013.