## IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT STUDI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SKALA KECIL DI KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU
Samion 1 , Adri Patton 2 , Nur Fitriyah 3
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
2,3 Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
This  study  aims to  describe  and  analyze the  Implementation  of  the  Delegation  of the Authority of the Regent to the Camat (Study Service License to Build a Small- Scale  Building  in  Kayan  Hilir  Sub-district,  Malinau  District).  This  research  includes descriptive research with qualitative approach. Data analysis technique to be used is data analysis using interactive model of analysis. The result of the research shows that the  Implementation  of the  Delegation  of  the  Authority  of  the  Regent  to the Camat  (Study  of  Small  Scale  Building  Permit  Service  in  Kayan  Hilir  Sub-district, Malinau District) has not been optimally implemented.
Keywords : Implementation, Delegation, Building Permit

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Implementasi Pendelegasian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  (Studi  Pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis  data  yang  akan  digunakan  adalah  analisis  data  dengan  menggunakan interactive  model  of  analysis .  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi Pendelegasian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  (Studi  Pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau) belum berjalan secara optimal.
Kata Kunci: Implementasi, Pendelegasian, Izin Mendirikan Bangunan

## Pendahuluan
Sejak  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  telah  memacu  Daerah  dalam  meningkatkan  Pembangunan disegala  bidang.  Hal  ini  dikarenakan  arah  kebijakan  asas  penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  lebih  banyak  menekankan  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.   Dalam undang-undang ini telah diuraikan secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, salah  satunya  adalah  menyangkut  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan di daerah.
Pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan  otonomi  daerah,  harus  menjalin  hubungan  antar  struktur pemerintahan  yang  ada  baik  dari  Desa,  Kecamatan/Kelurahan,  Kabupaten/Kota, Provinsi  hingga  ketingkat  Pusat.  Aspek  hubungan  ini  kiranya  memperhatikan hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan sumberdaya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan merata dengan melihat kekhususan serta keberagaman daerah tersebut.
Kecamatan  sendiri  merupakan  wilayah  administratif  dalam  rangka dekosentrasi yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan
pelaksanaan  tugas  pemerintahan  umum  di  daerah  sebelum  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan  Daerah,  sedangkan  setelah lahirnya Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 126 Pasal 3, Kecamatan merupakan  perangkat  daerah  Kabupaten  atau  Kota  dalam  rangka  asas desentralisasi.  Artinya  yaitu,  apabila  dahulu  dalam  kerangka  asas  dekosentrasi Kecamatan  adalah  salah  satu  wilayah  administrasi  pemerintahan,  selain  Nasional, Provinsi,  Kabupaten  dan  Kotamadya,  maupun  Kota  Administratif.  Namun  berbeda pada saat sekarang ini dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja dari perangkat daerah atau dengan kata lainKecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan.
Dalam rangka meningkatkan  pelayanan  Kecamatan kepada masyarakat perlu adanya  standar  operasional  prosedur  pelayanan  administrasi  terpadu  khususnya kepada  kecamatan  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  hal  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Malinau  mengambil  sebuah  kebijakan  yaitu  menetapkan Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  Pendelegasian  Sebagian Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat,  dimana  Camat  sebagai  penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian  kewenangan  dari  Bupati  untuk  menangani  sebagian  urusan  umum pemerintah  daerah  di  kecamatan,  salah  satunya  kewenangan  untuk  memberikan pelayanan  perizinan  yang  meliputi  Surat  Izin  Tempat  Usaha  (SITU)  skala  kecil,  Izin Rumah  Makan  dan  Restoran  skala  kecil,  Izin  Salon  skala  kecil,  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  skala  kecil,  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP)  skala  kecil,  Izin Usaha Industri (IUI) skala kecil dan Perluasan Usaha skala kecil, Izin Penggalian dan Pengolahan  Bahan  Galian  Golongan  C  skala  Kecil  dan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB) skala Kecil.
Dengan  adanya  pembangunan  rumah-rumah  dan  tempat-tempat  usaha diwilayah Kecamatan Kayan Hilir membuat masyarakat Desa lupa akan satu hal yaitu membuat Izin Mendirikan Bangunan pada bangunan-bangunan yang adaSumberdaya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana  juga  merupakan  hal  penting yang harus diperhatikan. Terbukti dari observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Kayan Hilir belum adanya ruangan khusus perijinan serta sarana penunjang lainnya, ditambah  lagi  hingga  tahun  2016    hanya  ada  satu  staf  khusus  yang  ditunjuk  oleh Camat  yang  diperbantukan  untuk  mengurus  pelayanan  perijinan  di  Kantor Kecamatan Kayan Hilir.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  mengenai  Implementasi  Pendelegasian  Kewenangan Bupati  Kepada  Camat  (Studi  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Skala  Kecil  di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau).

## Kerangka Konsep dan Teori

## Desentralisasi Kewenangan
Asas  desentralisasi  dalam  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dapat  diartikan sebagai  sebuah  hubungan  hukum  keperdataan,  dimana  terdapat  penyerahan sebagian  hak  dari  pemilik  hak  kepada  penerima  sebagian  hak,  dengan  obyek tertentu.  Pemilik  hak  pemerintahan  ada  ditangan  pemerintah  pusat,  dan  hak
pemerintahan  tersebut  diberikan  kepada  pemerintah  daerah,  dengan  obyek  hak berupa  kewenangan  pemerintah  untuk  mengatur  urusan  pemerintahan,  dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  oleh  Cheema  dan  Rondinelli  (1983:10)  mengungkapkan  bahwa desentralisasi  mempunyai  beberapa  kebaikan  dan  keuntungan  yakni  1)  Kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan  kemampuan administrasi unit-unit Kerja daerah serta kemampuan mengidentifikasikan masalah-masalah setempat dengan cepat; 2) desentralisasi  dapat  mengurangi  dan  menyederhanakan  prosedur  birokrasi  yang rumit  dan  berliku-liku;  3)  desentralisasi  dapat    lebih  mengefektifkan  koordinasi, harmonisasi  dan  keterpaduan  berbagai  kegiatan  dan  beraneragam    organisasi pemerintah;  4)  desentralisasi  dapat  meningkatkan  efektivitas,  karena  tugas-tugas rutin  akan  lebih  efektif  jika  dilaksanakan  oleh  pejabat-pejabat  daerah;  5) desentralisasi  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  rasa    tanggungjawab pejabat-pejabat  daerah;  6)  desentralisasi  dapat  meningkatkan  dan  keperluan fasilitas  dan  pelayanan  oleh  pemerintah;  7)  dengan  desentralisasi  pemberian pelayanan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  akan  lebih  efisien  karena  biaya perjalanan  tersebut  dapat  ditekan  serendah  mungkin,  dan  berakhir;  8) desentralisasi dapat mempertinggi fleksibilitas pelayanan kepada masyarakat.
Berkaitan  dengan  konsep  desentralisasi  kewenangan  diatas  pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota kepada camat juga sebenarnya merupakan upaya untuk  optimalisasi  peran  dan  fungsi  kecamatan  sebagai  bentuk  implementasi kebijakan  desentralisasi  administrasi.  Oleh  karenanya,  Wasstiono,  dkk  (2009:51) mengungkapkan  bahwa  pelimpahan  kewenangan  dari  bupati/walikota  kepada camat bertujuan untuk : 1) Mempercepat pengambilan keputusan berkaian dengan kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  setempat;  2)  Mendekatkan  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat;  3)  mempersempit  rentang  kendali  dari bupati/walikota  kepada  kepala  desa  dan  lurah  dan;  4)  kaderisasi  kepemimpinan pemerintahan.  Pelimpahan  kewenangan  bukan    hanya  sekedar  memberikan legalisasi  kewenangan  kepada  camat,  melainkan  diarahkan  pada  upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan/pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public dalam penggunaan dana  dan  fasilitas  public.  Pelimpahan  kewenangan  harus  mampu  mendorong terciptanya  kepemerintahan  yang  baik.  Aksesibilitas  pelayanan  yang  berkualitas, dan juga memberikan kesempatan partisipasi dalam pembangunan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Widodo  (2007:85)  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  salah satu tahapan dari proses kebijakan publik ( public policy proces ) sekaligus studi yang sangat crusial. Bersifat crusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak  dipersiapkan  dan  direncanakan  secara  baik  dalam  implementasinya,  maka tujuan  kebijakan  tidak  akan  bisa  diwujudkan,  begitu  pula  sebaliknya.  Dengan demikian,  kalau  menghendaki  tujuan  kebijakan  dapat  dicapai  dengan  baik,  maka bukan  saja  pada  tahap  implementasi  yang  harus  dipersiapkan  dan  direncanakan dengan  baik,  tetapi  juga  pada  tahap  perumusan  atau  pembuatan  kebijakan  juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.
Meter  dan  Carl  (dalam  Widodo,  2007:86)  memaparkan  bahwa  implementasi kebijakan  menekankan  pada  suatu  tindakan,  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) dalam swasta yang diarahkan untuk mencapai  tujuan-tujuan  ini,  berusaha  mentransformasikan  keputusan-keputusan menjadi  pola-pola  operasional  serta  melanjutkan  usaha-usaha  tersebut  untuk mencapai  perubahan,  baik  yang  besar  maupun  yang  kecil  yang  diamanatkan  oleh keputusan kebijakan tertentu.
Setelah  kebijakan  diimplementasikan  terhadap  suatu  kelompok  objek kebijakan baik masyarakat ataupun unit-unit organisasi, maka akan muncul dampak- dampak  sebagai  akibat  dari  implementasi  kebijakan  tersebut.  Islamy  (2001:7) berpendapat  bahwa  “Setiap  kebijakan  yang  telah  dibuat  dan  dilaksanakan  akan membawa  dampak  tertentu  terhadap  kelompok  sasaran,  baik  yang  positif ( intended ) maupun yang negatif ( unintended )”.

## Izin Mendirikan Bangunan
Dalam  rangka  melindungi  keselamatan  masyarakat  banyak  dari  bahaya roboh/rusaknya  bangunan  maka  kegiatan  pembangunan  harus  diawasi,  boleh dibangun  tetapi  dengan  syarat  tertentu.  Diantara  syarat  itu  salah  satunya  adalah harus  kuat  dari  segi  struktur  konstruksi  dan  bahan  yang  digunakan,  apabila  tidak dipenuhi  maka  kegiatan  mendirikan  bangunan  itu  termasuk  kategori membahayakan  keselamatan  masyarakat  sehingga  ijin  mendirikan  bangunan  tidak diberikan.
Dalam  Permendagri  Nomor  32  tahun  2010  mengartikan  Izin  mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat menjadi IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun, rehabilitasi/renovasi dan  atau  memugar  dalam  rangka  melestarikan  bangunan  sesuai  dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Dalam  Keputusan  Bupati  Malinau  Nomor  176  Tahun  2002,  Izin  mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh bupati kepada orang pribadi atau badan untuk  mendirikan  suatu  bangunan  yang  dimaksudkan  agar  disain,pelaksanaan pembangunan dan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai  dengan  Koefesien  Dasar  Bangunan  (KDB),  Koefesien  LuasBangunan  (KLB), Koefesien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Menurut Abdurahmat Fathoni (2005:97) penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang  bermaksud mengadakan  pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman (2007:15-20) yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaaan  yaitu:  Pengumpulan  Data, Reduksi  Data,  Penyajian  data,  Penarikan  Kesimpulan/Verifikatif.  Selanjutnya  untuk
menjaga  keabsahan  data  digunakan  4  (empat)  kriteria  validasi  keabsahan  data (Moleong,2002)  yaitu:  kriteria  derajat  kepercayaan  data (credibility). kriteria keteralihan  data (transferalibility) ketergantungan  data (dependability). kepastian data (confirmability).

## Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi
Secara  umum  komunikasi  adalah  proses  pengiriman  dan  penerimaan  pesan atau  informasi  antara  dua  individu  atau  lebih  dengan  efektif  sehingga  dapat dipahami  dengan  mudah.  Lebih  lanjut  penulis  memberikan  pengertian  komunikasi menurut  Edward  III  dalam  Subarsono  (2005:91)  mengatakan  keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
Dari  pengertian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  komunikasi  merupakan penyampaian  pesan  atau  informasi  kepada  seseorang  atau  kelompok  orang  agar pesan  atau  informasi  tersebut  membekas  dalam  diri  seseorang  sehingga  dapat merubah  prilakunya.  Komunikasi  dalam  penelitian  ini  seperti  yang  penulis  himpun dihubungkan  dengan  Implementasi  Pendelegasian  Kewenangan  Bupati  Kepada Camat  pada  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Skala  Kecil  di  Kecamatan  Kayan Hilir.  Jadi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Kecamatan  Kayan  Hilir  berupa komunikasi  secara  lisan  dan  tertulis  terkait  masalah  pelayanan  perizinan  sesuai dengan  Perbup  tersebut.  Komunikasi  secara  lisan  yang  dilakukan  adalah  dalam bentuk  sosialisasi  dengan  terjun  langsung  ke  desa-desa  se  Kecamatan  Kayan  Hilir pada  tahun  2014  bersamaan  dengan  penyerahan  32  urusan  kepada  desa  yang berfokus pada aparat desa dan masyarakat. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan secara tertulis berupa surat edaran yang ditujukan pada setiap desa di Kecamatan Kayan Hilir tentang tata cara dan proses pelayanan perizinan serta persyaratan dan biaya  retribusi  izin,  sehingga  diharapkan  pemerintah  desa  dapat  mensosialisasikan lebih  lanjut  perihal  pelayanan  perizinan  kepada  masyarakat  didesanya  masing- masing.
Dari  hasil  analisis  penulis  dapat  dijelaskan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan sudah berjalan baik namun belum optimal. Sebagai contoh minat masyarakat untuk mendukung  implementasi  kebijakan  masih  kurang,  dari  hasil  sosialisasi  yang  telah dilakukan didapati bahwa dari sekian banyak undangan hanya sebagian masyarakat yang datang untuk mengikuti sosialisasi sehingga sampai saat ini masyarakat secara umum  belum  memahami  apa  itu  IMB,  apa reward dan  sangsi  kalau  tidak mentaatinya.

## Sumberdaya

## Kompetensi Aparatur Pelaksana
Keberhasilan  suatau  organisasi  perlu  didukung  oleh  sumberdaya  aparatur yang  memadai  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Keharusan  yang  dimiliki sumberdaya  aparatur  kerena  kedudukannya  dalam  melaksanakan  implementasi Perbup,  bukan  hanya  sebagai  objek  tetapi  sekaligus  sebagai  subjek.  Artinya keberadaan  aparatur  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  tersebut  harus benar-benar  memahami  normatif  hukum  yang  akan  dijalankan  sebagai  pelaksana pelayanan.  Oleh  karena  itu  kompetensi  sumberdaya  aparatur  dibutuhkan  sebagai salah  satu  upaya  yang  dilakukan  bagi  terciptanya  sumberdaya  aparatur  yang berkualitas, memiliki kemampuan, keahlian dalam memanfaatkan, mengembangkan dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kemudian  sumberdaya  aparatur diharapkan  juga  untuk  dapat  mewujudkan  organisasi  pemerintah  yang  mampu mendukung  keselarasan  pelaksana  tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dengan  prinsip good  governance .  Apalagi  seiring dengan  perkembangan  masalah  perizinan,  sudah  sewajarnya  kebutuhan  akan sumberdaya aparatur yang baik secara kuantitas dan kualitas.
Oleh  sebab  itu  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  Kantor  Kecamatan Kayan Hilir khususnya pada Seksi Pelayanan dan Perizinan dari segi kuantitas sudah memadai  sedangkan  kualitas  perlu  ditingkatkan.  Dari  analisis  penulis  dapat dijelaskan  bahwa  kuantitas  yang  cukup  memadai  belum  didukung  dengan  kualitas yang mumpuni sesuai yang diharapkan Camat Kayan Hilir, hal tersebut terbuktidari sebagian aparatur yang dimiliki oleh kantor ini belum terlalu lancar mengoperasikan komputer  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Terbatasnya  sumberdaya aparatur  yang  profesional  memberi  pandangan  agar  selalu  meningkatkan  kualitas yang  dimiliki  baik  dengan  pelatihan  maupun  pendidikan,  agar  kebijakantentang pendelegasian  kewenangan  bupati  kepada  camat  pada  pelayanan  IMB  yang dilaksanakan sesuai dengan harapan kantor tersebut.

## Peralatan
Dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  tidak  terlepas  dari  sarana  atau  fasilitas yang  memadai.  Artinya  fasilitas  yang  digunakan  untuk  implementasi  hendaklah sesuai  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  teknologi.  Fasilitas  yang  memadai merupakan  salah  satu  faktor  untuk  meningkatkan  pelayanan.  Jika  fasilitas operasional yang tersedia tidak memadai maka akan menghambat kelancaran tugas dan  fungsi  masing-masing  unit.  Pada  kenyataannya,  pejabat  pemerintahan seringkali  abai  terhadap  sarana  dan  prasarana  kantor  yang  dimiliki.  Pasalnya, fasilitas  kantor  bisa  menunjang  pelayanan  publik  dalam  implementasi  kebijakan, terkait kenyamanan  aparatur pelaksana dan masyarakat dalam  pelayanan. Dengan tersedianya  sarana  yang  memadai  maka  pelayanan  terkait  dengan  penelitian  ini dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
Dari  data  yang  diperoleh  dari  sumber  data  bahwa  sarana  atau  fasilitas  yang ada di Kantor Kecamatan Kayan Hilir khususnya Seksi Pelayanan dan Perizinan yang menangani masalah penerbitan IMB skala kecil belum memadai. Kurangnya sarana utama  dalam  pelayanan  perizinan  seperti  komputer  tidak  dimiliki  oleh  seksi  ini,
belum lagi kapasitas meja dan kursi staf yang kurang mengharuskan pelayanan tidak jarang  dilakukan  diluar  ruangan.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  baru  terisinya jabatan Kasi pada Seksi ini, sehingga memerlukan penataan ruangan yang baru dan tidak  heran  fasilitas  yang  ada  pun  masih  seadanya.  Dalam  pelaksanaannya penerbitan  IMB  atau  izin  lainnya  masih  menggunakan  komputer  dari  seksi  lain. Adapun  masalah  yang  sering  terjadi  karena  penggunaan  komputer  secara bergantian  yaitu  penerbitan  IMB  menjadi  sangat  lama.Terkait  dengan  hal  tersebut pelayanan perizinan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sarana tersebut.

## Anggaran
Dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah dibutuhkan berbagai macam sumberdaya  untuk  mencapai  tujuannya  selain  sumberdaya  aparatur  dan  sarana prasarana  yang  cukup  memadai  satu  hal  yang  penting  adalah  anggaran.Anggaran merupakan suatu rencana yang sudah disusun secara terpadu, dimana mencangkup semua kegiatan pemerintah yang dijelaskan dalam unit kesatuan moneter yang aktif dalam periode atau jangka waktu tertentu, dan yang akan datang.
Pada Kantor Kecamatan Kayan Hilir sendiri tidak mempunyai anggaran khusus dari APBD apalagi dari APBN. Anggaran yang diterima pemerintah kecamatan yang disuntik  melalui  APBD  setiap  tahunnya  hanya  untuk  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi kecamatan  selaku  pengawas.  Artinya  segala  kegiatan  yang  ingin  dilaksanakan Kantor  Kecamatan  Kayan  Hilir  baik  dari  semua  Seksi  dan  Bagian  yang  ada  di kecamatan  hanya  menggunakan  anggaran  operasional.  Apabila  dilihat  dari  jumlah dan  banyaknya  kegiatan  di  kecamatan  maka  anggaran  tersebut  sangat  kurang. Ditambah  lagi  setiap  tahunnya  anggaran  untuk  kecamatan  selalu  mengalami penurunan.  Justru  dengan  kewenangan  yang  luas  dan  anggaran  terbatas dampaknya  kemudian  tentu  pihak  kecamatan  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai fungsi pengawasan.

## Disposisi
Edward  III  (1980)  dalam  Subarsono  (2005:91)  mengatakan  bahwa  disposisi adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari  pendapat  ahli  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sikap  pelaksana  adalah  faktor terpenting  dalam  pendekatan  mengenai  studi  implementasi  kebijakan.Sikap  dan komitmen  sebagaimana  dipahami,  tidak  hanya  menyangkut  pencapaian  target- target  kinerja  sesuai  dengan  maksud  kebijakan  saja,  tetapi  juga  komitmen  untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara umum, komitmen memperbaiki sistem dan prosedur, komitmen meningkatkan kualitas komunikasi, spirit, dan integritas, serta komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kantor.Dari hasil penelitian diketahui  bahwa  sikap  dan  komitmen  aparatur  pelaksana  dalam  Implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Kayan  Hilir sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  pembuat  kebijakan,  hal  tersebut  dapat  dilihat dari  keuletan,  ketegasan  aparatur  pelaksana  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk
mengimplementasikan  kebijakan  ini.  Sebab  apabila  aparatur  memiliki  sikap  dan karakter yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik juga sehingga proses pelaksanaan kebijakan tersebut juga bisa menjadi efektif.

## Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja  dalam  sebuah  organisasi.  Struktur  organisasi  menunjukan  bahwa  adanya pembagian  kerja  dan  bagaimana  fungsi  atau  kegiatan-kegiatan  berbeda  yang dikoordinasikan.  Dan  selain  itu  struktur  organisasi  juga  menunjukkan  mengenai spesialisasi-spesialisasi  dari  pekerjaan,  saluran  perintah  maupun  penyampaian laporan.
Menurut  Edward  III  (1980)  dalam  Subarsono  (2005:91)  mengatakan  struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari  aspek  struktur  yang penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang  standar (standard  operating  procedures  atau  SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap implementor  dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dari pendapat ahli diatas dapat dipahami pula bahwa struktur organisasi juga merupakan  suatu  susunan  atau  hubungan  antara  komponen  bagian-bagian  dan posisi  dalam  sebuah  organisasi,  komponen-komponen  yang  ada  dalam  organisasi mempunyai  ketergantungan.  Sehingga  jika  terdapat  suatu  komponen  baik  maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.
Dari  hasil  penelitian  penulis  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  Kantor  Kecamatan Kayan  Hilir  sendiri  memiliki  5  bidang  pelayanan  yaitu  seksi  pemerintahan,  seksi kesejahteraan  sosial,  seksi  ketentriban  umum,  seksi  pemberdayaan  masyarakat desa  dan  seksi  pelayanan  dan  perizinan.  Dalam  Implementasi  Perbup  Nomor  74 tahun  2013  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  khususnya pelayanan perizinan didibidangi pada Seksi Pelayanan dan Perizinan.
Agar  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  dapat  terlaksana  sesuai  harapan kantor,  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam  organisasi  yaitu  adanya prosedur  operasi  yang  standar  (standard  oprating  procedure  /  SOP)  sebagai pedoman  aparatur  pelaksana  untuk  bertindak.  Dapat  digambarkan  bahwa  Kantor Kecamatan  Kayan  Hilirtelah  mempunyai  prosedur  operasi  yang  standar  (standard oprating procedure / SOP) yang baik. Dari tahap kesetiap tahapnya menggambarkan secara  detail  proses  pelayanan  perizinan,  dari  proses  pendaftaran  pemohon, verifikasi berkas, verifikasi lapangan sampai dengan penerbitan izin. Proses tersebut juga  telah  memperlihatkan  peran  pejabat  didalam  alur  pelayanan,  baik  pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  Implementasi  Pendelegasian Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  di  Kecamatan  Kayan  Hilir  pada  Pelayanan  Izin Mendirikan  Bangunan  Skala  Kecil  antara  lain:  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  74 Tahun  2013  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  telah memberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pelayanan  perizinan  pada  Izin Mendirikan  Bangunan  Skala  Kecil  sehingga  dapat  mendekatkan  pelayan  kepada masyarakat; Kantor Kecamatan Kayan Hilir memiliki prosedur operasi yang standar ( Standard Operating Procedures /SOP); dan Aparatur pelaksana di Kantor Kecamatan Kayan Hilir Seksi Pelayanan dan Perizinan telah memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan  tugas  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  Implementasi  Pendelegasian Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  pada  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan. Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambat,  antara  lain:  Masih  rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil sehingga  belum  optimalnya  tertib  administrasi  di  Kabupaten  Malinau  khususnya Kecamatan Kayan Hilir; terbatasnya sarana/fasilitas untuk menunjang pelayanan Izin Mendirikan  Bangunan;  kurangnya  sumberdaya  dibidang  pendanaan/anggaran dalam implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil; dan belum  optimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  petugas  dalam  melakukan monitoring terhadap warga masyarakat yang memiliki bangunan diluar ketentuan.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penyajian  data  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
Sumberdaya  yang  dimiliki  belum  memadai  baik  dari  Fasilitas  dan  anggaran dalam  pelayanan  perizinan  khusunya  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Skala Kecil di Kantor Kecamatan Kayan Hilir.
Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik hanya saja belum optimal, hal tersebut  tercermin  dari  minat  masyarakat  dalam  mendukung  implementasi kebijakan tersebut masih kurang.
Komitmen  yang  tinggi  dari  aparatur  pelaksana  dalam  Implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Kayan  Hilir pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil, sehingga proses pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif.
Dari  segi  struktur  birokrasi  Kantor  Kecamatan  Kayan  Hilir  telah  mempunyai prosedur operasi yang standar ( standard operating procedure / SOP) yang baik. Dari tahap kesetiap tahapnya menggambarkan secara detail proses pelayanan perizinan, dari  proses  pendaftaran  pemohon,  verifikasi  berkas,  verifikasi  lapangan  sampai dengan penerbitan izin.
Dari  pembahasan  kesimpulan  di  atas,  penulis  akan  memberikan  saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  kapasitas  aparatur  pelaksana  perlu adanya  pelatihan  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  bidang  terutama  pelatihan  di bidang komputer.
2. Perlu  adanya  komunikasi  khusus  berkenaan  dengan  implementasi  Peraturan Bupati, baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat berupa sosialisasi namun untuk pelaksanaannya dengan terjun langsung ke desa-desa se- Kecamatan Kayan Hilir. Komunikasi tertulis dapat berupa surat edaran, baleho dan spanduk yang dapat dipasang pada titik-titik tertentu yang dapat dilihat seluruh masyarakat.
3. Perlu  pengadaan  sarana/fasilitas  yang  dapat  menunjang  pelayanan  perizinan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan seperti komputer, alat cetak izin, meja dan kursi bagi aparatur pelaksana.
4. Perlunya  peningkatan  Pendanaan  bagi  operasioanal  dikecamatan  khususnya dari APBD, sebab kewenangan yang luas dengan anggaran terbatas berdampak melemahnya tanggungjawabnya sebagai fungsi pengawasan di kecamatan.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2010.  Peraturan  MENDAGRI  Nomor  32  Tahun  2010  tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
_____.  2002.  Keputusan  Bupati  Nomor  176  Tahun  2002  tentang Tata  Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
Cholid,  Narbuko  dan  Abu  Achmadi. 2004. Metodologi  Penelitian .  PT.  Bumi  Aksara: Jakarta.
Islamy, M. Irfan. 2001. Policy Analisis. Universitas Brawijaya. Malang Miles,  Matthew  B,  dan,  Huberman,  Michael.  2007. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong,  Lexy  J.  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya: Bandung.
Shabbir,  Cheema  G  &  Rodinelli,  Dennis  A  (ed).  1983. Decentralization  and Development  Polity  Implementation  in  Developing  Countries . Sage Publication. Inc: Beverly Hills.
Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia