## Legalitas

## Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan  Integrasi  Narapidana ke Masyarakat (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)

## Monsosilo
Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang Correspondence email: monsosilo@gmail.com
Abstrak . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan  intergasi  narapidana  ke  masyarakat,  kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan: Pertama, efektivitas  pelaksanaan  asimilasi  warga  binaan  pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di LP Klas IIA Padang sudah berjalan dengan baik. Kedua , kendala-kendala yang dihadapi dalam program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di LP Klas IIA Padang meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal terdiri atas: (a) Minimnya atau kurangnya dana yang ada;  (b)  Belum  ada  tenaga  ahli  atau  orang  yang  berpengalaman  yang  dapat  menjadi  pembimbing  narapidana;  dan  (c)  Belum adanya  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan  pihak  ketiga  yang  dapat  menampung  para  pemohon  asimilasi  agar  dalam pelaksanaan  asimilasi  dapat  lebih  terakomodir.  Kendala  eksternal  terdiri  atas:  (a)  Kurang  efektif  dan  efisiennya  peraturan perundang-undangan yang ada; (b) Pandangan ( stigmatisasi ) masyarakat yang buruk terhadap narapidana; dan (c) Lamanya proses memperoleh izin asimilasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk  meringankan  prosedural  dari  perundang-undangan;  (b)  Mengupayakan  penambahan  anggaran  dan  penjualan  produk bimbingan kerja; (c) Penyediaan tenaga ahli alternatif; (d) Menjalin kerjasama dengan pihak luar; (e) Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan  kerja; (f) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi; dan (g) Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk  menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana.

## Kata Kunci: Efektivitas, Program Asimilasi, Warga Binaan, Integrasi, Narapidana
Abstract.The purposes of these researches are prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang and the obstacles faced in  the  assimilation  program  of  prisoner  to  society  in  the  penitentiary  of  Klas  IIA  Padang?  Third,  how  is  the  effective  of assimilation  program  in  the  preparation  of  integration  of  prisoners  to  society  in  the  penitentiary  of  Klas  IIA  Padang.  The specification  of  the  research  is  descriptive  analytic.  The  method  uses  is  the  normative  and  juridical  empiric  method.  From  the research results obtained several conclusions: First, the effectiveness of assimilation in the preparation of integration of prisoners to  society  in  the  penitentiary  of  Klas  IIA  Padang  is  well  and  suitable  with  the  law  regulation.  it  is  reflected  by  penitentiary  by giving guidance and establishment of prisoner. Second, the obstacles faced in the assimilation program of prisoner to society in the penitentiary of Klas IIA Padang are internal and external obstacles. The internal consist of (a) lack of fund; (b) no expert who has experience; (c) no cooperation to third person. Whereas, the external obstacles are: (a) infectivity of law regulation; (b) the bad society views to the prisoners; and (c) long process to get permission. The efforts to solve the problems are: (a) Looking of alternative to strength law procedural; (b) adding fund and selling product; (c) preparation of alternative expert; (d) cooperate with outside; (e) adding of fund; (f) looking alternative and selling product; and (g) doing social activities.
Keywords: Effectivitiy, Assimilation, the penitentiary, integration, prisoners

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  Oleh  karena  itu,  sebagai  negara  hukum  Indonesia  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum.  Menurut  Hartono Hadisoeprapto bahwa  sebagai  negara  hukum,  maka  Indonesia memiliki  beberapa  macam  hukum,  antara lain  hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat karena hukum pidana merupakan  hukum  yang  menentukan  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  dapat  dipidana  serta  pidana  apa  saja  yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 1 . Dengan  demikian,  kedua  hukum  tersebut  diperlukan  untuk  menciptakan  efektivitas  berjalannya  penegakan  hukum terhadap pihak-pihak yang seharusnya mendapat hukuman serta tidak dihukum (dibebaskan).
Menurut  pendapat  Mardjono  Reksodiputro  seperti  dikutip  Romli  Atmasasmita  bahwa  salah  satu  tujuan  dari sistem  peradilan  pidana  adalah  mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  tindak  pidana  tidak  lagi
1 Hartono Hadisoeprapto. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia , Yogyakarta: Liberty, hal. 120
mengulangi  kejahatannya 2 .  Sementara  itu,  menurut  Muladi  bahwa  salah  satu  tujuan  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  adalah  mencegah  atau  menghalangi  pelaku  tindak  pidana  tersebut  dan  juga  orang-orang  lain  yang mungkin  mempunyai  maksud  untuk  melakukan  kejahatan-kejahatan  semacam  dan  karenanya  mencegah  kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifaf umum 3 .
Pelaku tindak pidana di Indonesia yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim  tersebut  akan  dilaksanakan  oleh  jaksa  dan  dilimpahkan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pidana  penjara  ini dilaksanakan  dengan  memenjarakan  seseorang  dalam  batas  waktu  tertentu  sehingga  ia  tidak  bebas  melaksanakan aktivitasnya  di  masyarakat  seperti  sedia  kala 4 .  Tempat  yang  digunakan  dalam  memenjarakan  ini  adalah  Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lapas.
Tujuan  memberi  sanksi  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana,  selain  memberikan  perasaan  lega  kepada  pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan  pembinaan  jasmani  maupun  rohani.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  pidana  penjara  adalah  selain  untuk menimbulkan  rasa  derita  karena    kehilangan  kemerdekaan,  juga  untuk  membimbing  terpidana  agar  bertaubat  dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan pidana penjara dititikberatkan pembinaan narapidana.
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana,  merupakan  tempat  bagi  narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  proses  bersosialisasi  narapidana.  Lembaga  pemasyarakatan  melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan lebih menekankan kepada unsur penjeraan serta cenderung menggunakan perlakukan yang keras dan kasar.
Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.
Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni punishment should fit the crime , sedangkan sistem pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan Twintrack Sistem , dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan 5 .
Beralihnya  sistem  kepenjaraan  kepada  sistem  pemasyarakatan  membawa  perubahan  dalam  bentuk  perlakuan terhadap  narapidana.  Demikian  juga  halnya  dengan  istilah  penjara  kemudian  beralih  menjadi  menjadi  lembaga pemasyarakatan  yang  biasa  disebut  Lapas.  Perubahan  istilah  tersebut  tidak  hanya  sekedar  menghilangkan  kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut 6 .
Pola pembinaan narapidana ini secara beragam berlaku di Indonesia atas dasar keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 Tahun 1990, yang memuat antara lain tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan 7 . Tapi sekarang keputusan  ini  telah  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.M.2.PK.04-10  Tahun  2007  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan menyebutkan  bahwa  sistem  pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka  narapidana  menyalahi  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  lagi  mengulangi  tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  untuk  melaksanakan  sistem  pemasyarakatan  dibutuhkan  keikutsertaan  masyarakat  baik dalam  mengadakan  kerjasama  dalam  pembinaan  maupun  dalam  sikap  bersedia  menerima  kembali  narapidana  yang telah selesai menjalani pidananya 8 .
Setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  maka  untuk  pelaksanaan pembinaan  narapidana  selanjutnya  mengacu  pada  undang-undang  tersebut.  Pembinaan  narapidana  di  Lapas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
2 Romli  Atmasasmita.  1996. Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisiesmi, Bandung:  Bina Cipta, hal. 15
3 Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, hal. 81
4 Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum , Jakarta:  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 128
5 Muladi.  2002. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sisitem  Peradilan  Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, hal. 223
6 Djisman Samosir. 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, hal. 81
7 Ibid . 8 Adi  Sujatno.  2004. Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri, Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI, hal. 22
Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dilaksanakan  dengan  beberapa  tahapan  pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan, yaitu:
a. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu pertiga) masa pidananya;
b. Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
1) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) masa pidananya;
2) Tahap  lanjutan  kedua,  dimulai  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan  pertama  sampai  dengan  2/3  (dua pertiga) masa pidananya.
c. Pembinaan  tahap  akhir,  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan  sampai  dengan  berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.
Dalam  pembinaan  tersebut  narapidana  berhak  untuk  mendapatkan  asimilasi,  sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  (1) huruf  (j)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  berbunyi  mendapatkan  kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.  Asimilasi menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidan dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya, menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  menyebutkan  bahwa  dalam  proses  tersebut narapidana  diberikan  kesempatan  untuk  berbaur  dengan  masyarakat  dengan  bekerja  sama  dan  bergotong  royong dengan masyarakt, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat 9 :
1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani ½ (satu perdua) pidana.
Apabila  narapidana  telah  memenuhi  syarat  tersebut  maka  narapidana  dapat  diberikan  asimilasi.  Pemberian asimilasi  ini  diberikan  atas  rekomendasi  dari  Balai  Pertimbangan  Pemasyarakatan  yang  akan  disetujui  oleh  Kepala Lapas.  Balai  Pertimbangan  Pemasyarakatan  dan  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  di  sini  bertugas  untuk  memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan.
Asimilasi  menurut  Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk,  yaitu:  (1) kegiatan  pendidikan;  (2)  latihan  keterampilan;  (3)  kegiatan  kerja  sosial;  dan  (4)  pembinaan  lainnya  di  lingkungan masyarakat. Selain itu, asimilasi juga dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga.
Permasalahan  yang  terjadi  mengenai  program  asimilasi  adalah  adanya  batasan  antara  narapidana  dengan masyarakat.  Banyak  masyarakat  tidak  mau  berbaur  dengan  narapidana  dengan  alasan  takut  atau  khawatir  terhadap narapidana  tersebut.  Hal  inilah  yang  menginspirasi  penulis  untuk  menganagkat  permasalahan  ini  untuk  dilakukan kajian mendalam melalui sebuah penelitian.
Selama melaksanakan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang bahwa program asimilasi warga binaan  pemasyarakatan  ditujukan  juga  terhadap  kesiapan  narapidana  ke  masyarakat.  Asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat sekitar dan para pengunjung. Hal ini berarti asimilasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah dianggap efektif dalam pelaksanaan asimilasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas  Program  Asimilasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Terhadap  Kesiapan  Narapidana  ke Masyarakat (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)” .
9 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## METODE
Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif analitis . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris , yang menggunakan 2 (dua) jenis data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  dan  lapangan.  Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah menggunakan analisis  kualitatif baik terhadap  data  primer maupun sekunder.  Analisis  yang  dilakukan  bersifat  kualitatif;  yang  tidak  menekankan  pada  kuantitas  data;  melainkan  pada kualitasnya. Data yang telah terkumpul akan dianalisis, kemudian diorganisir, dipilah, diinterpretasikan dan disajikan dalam  bentuk  uraian  secara  sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan  berbagai  jenis  data  yang  diperoleh  dan selanjutnya akan disimpulkan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  dengan  alasan  bahwa  institusi  tersebut  merupakan  institusi  sebagai  pelaksana program  asimilasi  warga  binaan  pemasyarakatan  terhadap  kesiapan  integrasi  narapidana  ke  masyarakat  di  lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas  Pelaksanaan  Asimilasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Terhadap  Kesiapan  Integrasi Narapidana ke Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan  dibatasi.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  dikatakan  narapidana adalah  terpidana  yang  menjalani pidana  hilang  kemerdekaan di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Meskipun  narapidana  itu kehilangan  kemerdekaannya,  tetapi  hak-hak  narapidana  harus  tetap  dilindungi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Selama  tidak  ada  ketentuan  lain,  pemberian  hak  bagi  narapidana  itu  harus  dilaksanakan  pada  waktunya  setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
Berdasar pada prinsip pemasyarakatan yakni selama narapidana  menjalani pidana penjara, maka si narapidana tersebut  tidak  boleh  kehilangan  kontak  dengan  masyarakat  dan  harus  diberi  peluang  agar  bisa  bersosialisasi  dengan masyarakat,  maka  dengan adanya  proses  asimilasi  yang  merupakan  proses  untuk  membaurkan  narapidana ke  dalam lingkungan  masyarakat  agar  narapidana  tersebut  merasakan  kehidupan  yang  normal,  sehingga  dapat  berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya.
Pelaksanaan  asimilasi  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  disingkat dengan  LAPAS  merupakan  tempat  untuk  melakukan  pembimbingan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  di Indonesia.  Lembaga  Pemasyarakatan  berada  langsung  di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum dan HAM.
Setiap narapidana selama menjalankan pidananya, mereka memiliki beberapa hak, yaitu: 1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat
Dari  hak-hak  di  atas,  maka  yang  akan  peneliti  uraikan  adalah  tentang  asimilasi.  Asimilasi  ini  sebenarnya  di setiap Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Termasuk pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang sendiri  tentunya  juga  mempunyai  harapan  yang  sama  dengan  prinsip  pemasyarakatan  di  atas.  Oleh  karena  itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para narapidana yang telah memenuhi syaraa substantif, yaitu seperti berkelakuan baik selama masa pidana, telah menjalani ½ masa pidana setelah  dikurangi  mas  tahanan  dna  remisi  dan  lain-lain,  khusus  untuk  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  terhadap  hak  asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut:
1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana adan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan  hukuman disiplin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;
6. Masa pidana yang telah dijalani adalah ½ (setengah) dari masa pidananya.
Untuk anak negara, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak Negara yang  bersangkutan
5. Berkelakuan baik
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk  asimilasi sekurang-kurangnya enam bulan
Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik adalah sebagai berikut:
1. Kutipan keputusan Hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  laporan  perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak pidana
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak  keluarga,  sekolah,  instansi  pemerintah  atau  swasta  dengan  diketahui  oleh  pemerintah  daerah  setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
a. Surat  jaminan  dari  Kedutaan  Besar  atau  Konsulat  Negara  orang  asing  yang    bersangkutan  bahwa  narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani assimilasi
b. Surat keterangan dari kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah sebagai berikut:
1. Sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan biasa (Lembaga Pemasyarakatan asal narapidana yang akan ditempatkan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka)  memberikan  penilaian  apakah  narapidana  tersebut  dapat  memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
3. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui penilaian dan usulan tersebut, ia meneruskan persetujuannya kepada Kepala Kantor Wiilayah Departemen Kehakiman setempat
4. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman memberikan keputusannya dengan mempertimbangkan sidang TPP Tingkat Kantor wilayah
5. Apabila  Kepala  Kanwil  menyetujui  usulan  dari  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  ia  meneruskan  usulan tersebut  kepada  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan.  Apabila  Kepala  Kanwil  tidak  menyetujui  usulan  Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia memberitahukan penolakkan itu ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan mmenyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka usulan  diteruskan  kepada  Menteri  Kehakiman  tidak  menyetujui  usul  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut, maka penolakkan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia menerbitkan Keputusan Menteri tentang asimilasi.
Dalam  hal  penempatan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,  Keputusan  Menteri  dibuat  oleh Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman.  Apabila  Menteri  Kehakiman  menolak  usulan  tersebut,  maka penolakkan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Setelah  narapidana  yang  dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tertutup  danmasuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka ini, maka disini mereka melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan asimilasi. Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  ini  ada  beberapa  tahapan  lagi  yang  akan  mereka  lalui,  seperti  tahapan  pertama  dikenal  sebagai  tahapan orientasi.  Dalam  tahapan  ini  mereka  melalui  orientasi  pengenalan  diri  mereka  dan  lingkungan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Terbuka  minimal  selama  satu  minggu.    ereka  juga  bisa  bekerja  di  sekitar  kawasan  Lembaga Pemasyarakatan  dan  sel  mereka  yang  berbentuk  kamar  tidak  dikunci  selama  24  jam.  Jadi  dengan  arti  kata  mereka bebas  melakukan  kegiatan  mereka.  Pada  tahap  kedua  mereka  bisa  melakukan  kegiatan  di  luar  Lembaga Pemasyarakatan,  seperti  bekerja  dipihak  ketiga,  mengunjungi  keluarga,  melakukan  olahraga  bersama,  beribadah bersama dengan masyarakat, kerjabakti yang tidak hanya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini aktivitas narapidana tidak seperti di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya  atau  tertutup.  Karena  mereka  bisa  bekerja  pada  pihak  ketiga  yang  lokasinya  jauh  dari  Lembaga Pemasyarakatan  Terbuka  ini.    Untuk  bekerja  di  pihak  ketiga,  belum  tentu  semua  narapidana  yang  bisa
mendapatkannya.  Karena  untuk  mereka  bisa  bekerja,  maka  ada  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  sesuai  aturan yang  berlaku,  seperti  yang  akan  peneliti  uraikan  yang  didapat  dari  hasil  penelitian  dilapangan  dan  hasil  wawancara dengan  petugas  yang  berwenang  menangani  hal  tersebut.  Langkah-langkah  seorang  napi  untuk  bisa  bekerja  dalam tahap asimilasi:
a. Harus ada orang sebagai penjamin dia bekerja (orang yang datang  minta kepada Lembaga Pemasyarakatan);
b. Penjamin  ini  lalu  melengkapi  surat-surat  yang  sesuai  prosedur;  seperti  harus  membuat  surat  permohonan  untuk mempekerjakan napi, yang dilampiri juga KTPnya,  KKnya, Surat ijin usahanya;
c. Kesepakatan  dalam  kontrak  pekerjaan,  dimana  isinya  antara  lain,  pihak  penjamin  mau  bertanggung  jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal kesejahteraan;
d. Kalau  itu  semua  sudah  selesai,  maka  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  membundel  berkasnya  untuk  dibawa  ke BAPAS dan LITMAS untuk melakukan penelitian terhadap pengajuan ijin bekerja narapidana ini;
e. Kalau  dianggap  oleh  BAPAS  sudah  memnuhi  ketentuan,  lalu  BAPAS  memberikan  laporan  ke  Lembaga Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti lagi Kemudian dengan laporan dari BAPAS tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan  membuat  surat  ke  Kanwil  untuk  mendapatkan  ijin.  Kalau  surat  izinnya  sudah  diturunkan  dari Kanwil,  maka  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  menerbitkan  surat  keputusan  ijin  bekerja  narapidana  tersebut. Setelah  SK  itu  turun,  maka  narapidana  ini  akan  diantarkan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  ketempat  mereka bekerja  untuk  tahap  awal  ,  tapi  untuk  seterusnya  mereka  pergi  dan  pulang  sendiri.  Jadwal  mereka  bekerja  mulai dari  jam  08.30  pagi  sampai  11.30  siang  setelah  itu  narapidana  tersebut  akan  kembali  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk makan siang kemudian melanjutkan kegiatannya pada pukul 13.00 hingga 16.00 sore. Selama mereka bekerja di luar pada saat pembinaan dalam tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan  komunikasi  lewat  HP  antara  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  narapidana  dan  orang penjaminnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak BAPAS.
Para  narapidana  yang  telah  memenuhi  persyaratan  substantif  ini  haruslah  juga  memenuhi  persyaratan administratif  yang  telah  ditetapkan  seperti  salinan  vonis,  laporan  litmas  (penelitian  kemasyarakatan)  perihal  pihak yang nantinya menerima narapidana dalam pelaksanaan asimilasi, juga jaminan dari pihak keluarga seperti surat-surat berharga,  kemudian  setelah  persyaratan  substantif  dan  administratif  ini  terpenuhi,  narapidana  dapat  mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke Bagian Bimaswat, di mana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP),  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  meneruskan  usulan  asimilasi  tersebut kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  Sumbar  inilah  yang  nantinya  memutuskan  diterima atau  ditolaknya  usulan  permohonan  asimilasi  dari  narapidana.  Apabila  diterima,  nantinya  Kepala  Kantor  Wilayah Depertemen  Hukum  dan  HAM  Sumbar  akan  meneruskan  usulan  ini  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, maka narapidana dapat melakukan asimilasi. Asimilasi  narapidana ini  bentuknya bervariasi pula  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan, seperti bekerja di luar Lapas, mengikuti pendidikan dan mengikuti kegiatan sosial.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  bentuk  kegiatan  asimilasi  yang  ada  selama  periode  2016  dan 2017 hanyalah asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Untuk narapidana yang bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas  IIA  Padang  dengan  pihak  ketiga  ini,  diperlukan  surat  permohonan  dari  pihak  keluarga  narapidana,  surat keterangan  dari  lurah  setempat  yang  memastikan  domisili  dari  keluarga,  surat  permintaan  tenaga  kerja,  surat pernyataan kesanggupan mengawasi narapidana yang akan asimilasi, surat perjanjian tanda kesanggupan dan rincian besaran  upah  yang  diberikan  pihak  ketiga  (perusahaan  atau  CV)  yang  akan  memperkerjakan  narapidana  tersebut dengan  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang,  untuk  bekerja  mandiri  hanya  memerlukan  surat  jaminan pihak berwenang setempat untuk mengawasi, seperti dari kelurahan.
Mengenai upah, nantinya narapidana akan memberikan setengah dari upahnya untuk negara melalui Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang.  Selama  tahun  2016  tercatat  ada  4  (empat)  orang  narapidana  yang  melaksanakan asimilasi, di mana keempatnya bekerja dengan pihak ketiga, yaitu:
1. Yulinarza  CP.MT,  usia  41  Tahun,  pasal  yang  didakwakan  UU  20/01  Tipikor,  lama  hukuman  2  Tahun  3  Bulan, lokasi  Panti  Asuhan  Anak  Asal  Mentawai  Al-Falah,  Jalan  Pasir  Parupuk  No.  39  RT.  05  RW.  XI  Kel.  Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Padang. Dasar pelaksanaan asimilasi adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  M.HH-03  PK  01.05.04/2016  Tgl.  02  Feb  2016.  Tanggal  keluar  asimilasi  18  Februari  2016,  ementara ekspirasi masa pidana asimilasi adalah 10 April 2016;
2. Elpis, SP bin Darmawi, usia 50 Tahun, pasal yang dakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 2 Tahun 3 Bulan, lokasi Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Pauh IX, Rawang Ketaping, Jln. M. Hatta Padang. Dasar pelaksanaan asimilasi adalah Keputusan Menteri Hukumm dan Ham RI M.HH-03 PK 01.05.04/2016 Tgl. 02 Feb 2016. Tanggal keluar asimilasi 18 Februari 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 10 April 2016;
3. Surya  Saputa  P.M,  usia  41  Tahun,  pasal  yang  didakwakan  UU  20/01  Tipikor,  lama  hukuman  1  Tahun  8  Bulan, lokasi  Panti  Asuhan  Yatim  Piatu  Wira  Lisna  Jln.  Sutan  Syahrir  No.  251  C  Padang.  Tanggal  keluar  asimilasi  26 September 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 04 November 2016;
4. Dr. Zulkarnaini Harun, M.Si, usia 42 Tahun, pasal yang didakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 4 Tahun, lokasi  Yayasan  Panti  Asuhan  Yatim  PGAI  Jln.  Andalas  No.  4  Padang.  Tanggal  keluar  asimilasi  26  September 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 14 Februari 2017;
Sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) narapidana yang melaksanakan asimilasi yakni Yudi Fajar K., S.Sos.,  M.Si,  usia  48  Tahun,  pasal  yang  didakwakan  UU  RI  No.  20/2001,  lama  hukuman  5  Tahun,  lokasi  Panti Asuhan Yatim PGAI Jln. Dr. H. Abdullah No. 4 Padang. Tanggal keluar asimilasi 07 Juni 2017, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 16 Desember 2017.
Dalam  melaksanakan  asimilasi  dengan  pihak  ketiga,  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang menunjuk  satu  orang  pegawai  untuk  mengawasi  satu  orang  narapidana  yang  melaksanakan  asimilasi,  pegawai  ini berpakaian biasa agar tidak mencolok dan nantinya bertugas mengantarkan narapidana yang melaksanakan asimilasi ke tempat melaksanakan asimilasi bersama dengan pihak ketiga (perusahaan) dan menjemputnya kembali pulang ke Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  setelah  jam  kerjanya  selesai.  Pegawai  ini  juga  nantinya  memberikan laporan pengawasannya ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
Berdasarkan  laporan  inilah  nantinya  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  atas  nama  Menteri Hukum dan HAM dapat memutuskan apakah si narapidana dapat melanjutkan asimilasinya atau dicabut asimilasinya.
Untuk  seorang  narapidana  yang  menghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  tertutup,  kemudian  akan  ditempatkan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,  harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Secara  rincinya  tidak dijelaskan  mengenai  aturan-aturan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,  karena  secara  umumnya  masih  berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Tapi menurut  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ini tidak  menjelaskan  apa  syarat  bagi  narapidana  untuk  bisa  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,  tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berjalan dengan baik dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Hal  tersebut  tercermin  melalui  upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang  mengikuti  asimilasi,  di  mana  pada  tahun  2016  ada  4  (empat)  orang  narapidana  yang  melaksanakan  asimilasi yang  bekerja  dengan  pihak  ketiga  dan tahun  2017  ada  1  (satu)  orang  narapidana  yang  melaksanakan  asimilasi yang bekerja dengan pihak ketiga. Semuanya terlaksana denga baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  pelaksanaan  asimilasi  bagi  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  sudah  berjalan  dengan  efektif  karena  sudah  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Hal  tersebut  tercermin  melalui  upaya  yang  dilaksanakan  oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi.
B. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Program  Asimilasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  terhadap Kesiapan  Integrasi  Narapidana  ke Masyarakat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dalam  tahap  asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  ini, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi ini secara birokrasi sangat  panjang  sekali.  Setiap  pelaksanaan  asimilasi  ditemukan  berbagai  kendala  yang  dapat  menjadi  faktor penghambat  bagi  terlaksananya  program  asimilasi.  Kendala  tersebut  dapat  berasal  dari  intern  Lembaga Pemasyarakatan dan juga ekstern Lembaga Pemasyarakatan.
Beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  asimilasi  bagi  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang, sebagai berikut:

## A. Kendala Internal
Kendala internal yang penulis maksud di sini adalah kendala yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, yaitu sebagai berikut:
1. Minimnya atau kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja
Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkan pun jauh dari memuaskan dan kurang beragam, selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan  adalah  juga  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas  bahan  baku  yang  nantinya  akan  dioleh  narapidana  di
bengkel kerja. Dalam hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa seringkali bahan yang dipakai untuk kegiatan kerja adalah bahan yang tidak layak pakai, seperti kayu yang akan dipakai untuk membuat kusen atau meja  berasal  dari  kayu  dengan  kualitas  biasa  dan  seadanya,  bahkan  menurut  pengakuan  para  narapidana  yang berkegiatan di bengkel kerja, mereka juga pernah membuat barang dengan bahan baku bekas atau sudah mulai rusak yang  layaknya  sebagai  sisa-sisa  pertukangan.  Padahal  dengan  fasilitas  kerja  yang  ada  di  bengkel  kerja  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang ini  nantinya  diharapkan  agar  narapidana  yang  melaksanakan  asimilasi  kerja  dapat melakukan  pekerjaannya  dengan baik  dan  terampil  sehingga  dapat  mencerminkan  keberhasilan pelatihan  kerja  yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
2. Belum ada tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing narapidana ( tutor ) sangat berguna agar dapat terjadi  transfer of  skill yang  berguna  bagi  narapidana  nantinya,  khususnya  untuk  narapidana  yang  melaksanakan asimilasi  kerja.  Selama  ini  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  mengalami  kesulitan  untuk  dapat mengajak  tenaga  ahli  untuk  menjadi  pembimbing  narapidana  dikarenakan  juga  dengan  minimnya  ketersediaan  dan untuk memakai jas tutor profesional.
Selain  tutor  ini,  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  juga  kesulitan  untuk  mendapatkan  bantuan dari psikolog yang dapat berguna untuk membimbing mental narapidana untuk melaksanakan pidananya dan menggali lebih jauh minat dan keterampilan narapidana yang nantinya dapat digunakan dalam asimilasi kerja.
Belum  adanya  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan  pihak  ketiga  yang  dapat  menampung  para  pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir
Asimilasi  kerja  dengan  pihak  ketiga  merupakan  bentuk  asimilasi  yang  paling  potensial  untuk  membantu narapidana yang ingin berasimilasi, akan tetapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mengalami kendala dalam upaya kerjasama yang lebih continuity (berkelanjutan), hal ini terjadi karena pihak ketiga merasa takut untuk memakai  jasa  dan  tenaga  para  narapidana,  ataupun  pihak  ketiga  yang  tidak  ingin  repot  dengan  membuat  perjanjian dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang perihal jaminan pengawasan kerja. Padahal para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ini kebanyakan dihuni oleh orang-orang yang masuk dalam kategori usia produktif.  Selama  ini  pihak  yang  memakai  jasa  dan  tenaga  para  narapidana  hanyalah  pihak  yang  mempunyai hubungan kerabat dengan narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dengan pihak ketiga.

## B. Kendala Eksternal
Kendala eksternal yang penulis maksud adalah kendala yang berasal dari luar, yang terdiri atas: 1. Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada
Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat dari hal-hal seperti rumit dan lamanya prosedur mendapatkan izin asimilasi seperti: surat permintaan tenaga kerja dari pihak ketiga (asimilasi bekerja pada pihak ketiga), surat pernyataan kesanggupan mengawasi, dan surat pernyataan kesanggupan mengawasi dan  surat  perjanjian  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  dengan  pihak  ketiga  yang  ingin memperkerjakan  narapidana.  Selain  procedural,  pembagian  besaran  upah  antara  narapidana  dengan  pihak  LAPAS dirasakan  kurang fair (50-50),  juga  ada  persyaratan  asimilasi  untuk  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana terorisme,  narkotika  dan  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  terhadap  hak  asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa  pidana,  sehingga  membuat  narapidana  yang  termasuk  kategori  di  atas  lebih  memilih  pembebasan  bersyarat daripada  asimilasi  di  mana  untuk  pembebasan  bersayrat  sendiri  juga  mempunyai  persyaratan  2/3  masa  pidana  yang telah dijalani.
2. Pandangan ( stigmatisasi ) masyarakat yang buruk terhadap narapidana Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut.  Masyarakat  menjadi  salah  satu  wadah  untuk  mengembalikan  narapidana  dalam  kehidupan  bermasyarakat melalui  proses  asimilasi.  Namun  kadangkala  tidak  sesuai  harapan  karena  masyarakat  takut  dan  khawatir  dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi  atau  membuat  kekacauan  ditengah  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  berdampak  secara  psikologis  terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat.
Pandangan  masyarakat  sangat  mempengaruhi  kegiatan  asimilasi  narapidana.  Walaupun  asimilasi  kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan memberikan pandangan sini terhadap pihak yang memperkerjakan narapidana. Terlebih  dengan  budaya  masyarakat  kita  yang  komunal  sehingga  pandangan  satu  orang  menjadi  pandangan masyarakat secara umum.
3. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi
Proses  mendapatkan  izin  asimilasi  yang  membutuhkan  waktu  cukup  lama  membuat  narapidana  menunggu lama,  sehingga  narapidana  yang  telah  menjalani  2/3  masa  pidananya  memilih  pembebasan  bersyarat  dibanding asimilasi.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah sebagai berikut:
1. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan
Alternatif  yang  dapat  diberikan  untuk  meringankan  proses  pengajuan  asimilasi  seperti  memberikan  contoh surat-surat yang diperlukan untuk pengajuan asimilasi, dengan adanya contoh surat ini diharapkan si pemohon ataupun pihak  ketiga  yang  bersedia  menerima  si  narapidana  nantinya  dapat  lebih  mudah  dalam  menyusun  surat-surat  yang diperlukan.
2. Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja Melalui  program  bimbingan  kerja  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  akan  dapat  meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  narapidana  yang  ingin  beraktivitas  daripada  duduk  termenung  menghabiskan  hari  di dalam  kamar.  Di  tempat  bimbingan  kerja  atau  disebut  juga  bengkel  kerja  inilah  para  narapidana  dapat  beraktivitas seperti  melakukan  pertukangan  kayu,  mulai  membuat  meja,  kursi,  lamari,  kusen,  pintu  kayu  dan  lain-lain.  Selain pertukangan kayu, di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang juga ada kegiatan membuat hollowbrik dan  bercocok  tanam.  Untuk  narapidana  wanita  juga  ada  kegiatan  memasak  atau  berjualan  di  dalam  lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, membuat keset dari kain perca dan juga membuat berbagai macam jahitan yang bernilai jual lainnya walaupun dengan tempat yang sempit dan dana yang minim, karena tempat yang sempit dan dana  yang  minim  inilah,  maka  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  mencari  jalan  keluar  lain,  di antaranya  seperti  mengajukan  permohonan  penambahan  anggaran  kepada  Departemen  Hukum  dan  HAM,  meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun pihak swasta dan menyediakan tempat yang dapat dipergunakan  sebagai showroom untuk  memamerkan  hasil  buatan  tangan  narapidana  yang  diharapkan  mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak yang memproduksi barang yang serupa sehingga mau memakai jasa dan tenaga para narapidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi.
3. Penyediaan tenaga ahli alternatif
Selain  sarana  kerja,  maka  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  juga  mengakali  penyediaan  tutor kerja  dan  keterampilan  yang  professional  dan  memerlukan  bayaran  dengan  pelatihan  kerja  yang  diberikan  oleh pegawai  yang  juga  menguasai  bidang  kerja,  juga  dengan  mengandalkan  para  narapidana  yang  mempunyai keterampilan  atau  kecakapan  dalam  suatu  bidang  kerja  sesuai  dengan  profesi  yang  ditekuninya  sebelum  masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ataupun para relawan yang dengan sukarela mau melatih para narapidana untuk peningkatan keterampilan kerja.
Untuk  pelatihan  pegawai,  pihal  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  juga  mengirimkan  pegawai  yang professional untuk mengikuti seminar-seminar baik seminar pengetahuan, kepemimpinan maupun seminar kepelatihan kerja  yang  dapat  berguna  untuk  diterapkan  dalam  mendampingi  dan  membimbing  narapidana  yang  melaksanakan asimilasi kerja.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak luar
Upaya  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  luar  terus  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang,  seperti  mengajak  pihak  ketiga  yang  memperkerjakan  narapidana  untuk  asimilasi  kerja  memakai  jasa  dan tenaga dari narapidana lain yang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mendorong agar Departemen Tenaga Kerja untuk serius dalam pencarian mitra kerja untuk menampung kegiatan asimilasi kerja.
Hingga  saat  ini  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  masih  mengupayakan  untuk  kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja. Mereka berusaha meyakinkan pihak ketiga bahwa narapidana yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan  telah  memperoleh  bimbingan  dan  pembinaan  sebelumnya  serta  menunjukkan  perkembangan  budi  pekerti, kesadaran  diri  dan  moral  yang  postif  selama  berada  di  Lapas.  Hal  tersebut  guna  meminimalisir  rasa  khawatir  dari pihak yang akan menerima asimilasi kerja narapidana yang masih beranggapan bahwa narapidana akan menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi.
5. Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja
Karena  terbatasnya  dana  untuk  program  bimbingan  kerja  maka  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum dan HAM selain itu pihak Lapas juga mengupayakan penjualan produk bimbingan kerja secara maksimal karena hasil dari penjualan produk bimbingan kerja tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produk baku yang akan digunakan di bengkel kerja guna mendukung kesuksesan program asimilasi.
6. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi
Alternatif  yang  dapat  diberikan  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  untuk  memudahkan proses  pengajuan  izin  asimilasi  narapidana,  yaitu  dengan  memberikan  contoh  surat-surat  yang  diperlukan  oleh narapidana untuk kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi. Dengan adanya contoh tersebut diharapkan narapidana pemohon  asimilasi  ataupun  pihak  ketiga  yang  nantinya  bersedia  menerima  asimilasi  kerja  narapidana  dapat  lebih mudah dalam proses penyusunan kelengkapan berkas yang diperlukan.
7.  Mengadakan  berbagai  kegiatan  sosial,  jasmani  dan  rohani  untuk    menghilangkan  stigma  negatif  masyarakat terhadap narapidana
Dengan  mengikutsertakan  narapidana  dalam  berbagai  acara  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat disekitar  lingkungan  Lapas  diharapkan  dapat  memupuk  rasa  saling  percaya  antara  masyarakat  dan  narapidana. Masyarakat  juga  diharapkan  dapat  menghilangkan  stigma  negatif  terhadap  narapidana,  sehingga  dapat  memotivasi narapidana  agar  mau  berusaha  dan  bekerja  serta  meningkatkan  keterampilan  selama  berada  di  Lapas  dan  nantinya setelah mereka bebas mereka dapat menjalani kehidupan dengan mandiri dan secara layak juga menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumya, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas  pelaksanaan  asimilasi  warga  binaan  pemasyarakatan  terhadap  kesiapan  integrasi  narapidana  ke masyarakat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang sudah berjalan  dengan  efektif  dan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Hal  tersebut  tercermin  melalui  upaya  yang dilaksanakan  oleh  pihak  Lapas  antara  lain  dengan  memberikan  bimbingan  dan  pembinaan  terhadap  narapidana yang mengikuti asimilasi. Dari semua narapidana yang menjalani asimilasi sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan intergasi narapidana  ke  masyarakat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  meliputi  kendala  internal  dan  kendala eksternal.  Kendala  internal  terdiri  atas:  (a)  Minimnya  atau  kurangnya  dana  yang  ada  untuk sarana  dan  prasarana kerja; (b) Belum ada tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana; dan (c)  Belum  adanya  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan  pihak  ketiga  yang  dapat  menampung  para  pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir. Sementara itu, kendala eksternal terdiri atas: (a)  Kurang  efektif  dan  efisiennya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada;  (b)  Pandangan  ( stigmatisasi ) masyarakat  yang  buruk  terhadap  narapidana;  dan  (c)  Lamanya  proses  memperoleh  izin  asimilasi.  Adapun  upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan; (b) Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja;  (c)  Penyediaan  tenaga  ahli  alternative;  (d)  Menjalin  kerjasama  dengan  pihak  luar;  (e)  Mengusahakan penambahan  anggaran  dan  penjualan  produk  bimbingan  kerja ; (f) Mencarikan  alternatif  jalan  keluar  untuk prosedural izin asimilasi; dan (i) Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk  menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana.
Mengacu pada beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Dalam  upaya  peningkatan  kwalitas  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  agar  dilakukan  pelatihan dan  pendidikan  yang  diselenggarakan  secara  professional  dan  proporsional  untuk  memenuhi  kebutuhan  di lapangan.  Diharapkan  supaya  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  dapat  berjalan dengan baik.
3. Dalam hal pemberian izin asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lapas lebih memperhatikan keefektifan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak-hak narapidana agar hasilnya efisien tidak banya waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia Membangun  Manusia  Mandiri, Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI, 2004.
Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty, Pembaharuan  Pemikiran  Sahardjo  Mengenai  Pemasyarakatan Narapidana , IHC, Jakarta, 2008. Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi, Bina Cipta, Bandung, 1996. Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992. Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2001. Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sisitem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2002.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2004. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisiesmi, Bina  Cipta,  Bandung, 1996.
Yesmil  Anwar  dan  Adang, Pembaruan  Hukum  Pidana:  Reformasi  Hukum ,  PT.  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, Jakarta, 2008.

## SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
Lukas Kurniawan, Proses Pembinaan Narapidana di LP Terbuka , Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

## PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  1999  tentang  Kerja  Sama  Penyelenggaraan  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.01.  PK.04.10  Tahun  1999  tentang  Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.