## Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia sekarwangisaraswati@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan  atau tindak  pidana  merupakan  persoalan  yang  dialami  manusia  dari  waktu  ke  waktu,  mengapa tindak pidana  dapat  terjadi  dan  bagaimana  pemberantasnya  merupakan  persoalan  yang  tiada  hentinya  diperdebatkan, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Terdapat beberapa faktor tindak pidana pencabulan terhadap  anak  yakni  adanya  kemajuan  teknologi  yang  tidak  saja  membawa  dampak  positif  tetapi  juga  negatif. Berdasarkan uraian tersebut maka ditarik permasalahan sebagai berikut : yaitu untuk mengetahui faktor penyabab terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dan  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  Polresta Denpasar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  hukum  empiris  beranjak  dari  adanya kesenjangan antara teori dan realita. Metode-metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kriminologis, pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  fakta.  Faktor penyebab terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di Wilayah Hukum Polresta Denpasar disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya  kelainan  seksual  yang  ada  dalam  diri  pelaku,  sedangkan  faktor  eksternal  disebabkan  karena  kurangnya perhatian  dari  orang  tua  terhadap  anak,  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan,  faktor  teknologi,  faktor  minuman beralkohol. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencabulan; Anak

## Abstract
A crime or a criminal act is a problem that affect humans from time to time, why the commission of a crime can be happening  and  what  pemberantasnya  is  a  problem  that  little  disputed,  one  of  which  is  of  sexual  crimes  against children. There are several  factors of  sexual  crimes against  children the progress in  technology that is not only give positive impact but is also negative. Based on the discussion it can problems: is as follows, aims to review the penyabab  the  pencabulan  crimes  against  children  and  prevention  efforts  made  by  Polresta  Denpasar.  The research is empirical legal research, empirical research law pull yourself out of the gap between the theory and reality.  The  method  used  that is  kriminologis  approach  ,  approach  case  ,  and  approach facts.  The  cause  of  the factors of sexual crimes against children in the jurisdiction of polresta denpasar caused by internal and external factors. The internal factor caused by existence of in all the world inside of an offender, while the external factor because  lack  of  attention from  the  parents  against  children,  economic factors,  environmental factor,  technology factors, factors of alcoholic beverages. The effort to reduce of sexual crimes against children in the jurisdiction of Polresta Denpasar carried out through .
Keywords : Crimes; Sexual; Children.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Subawa, I. B. G., & Saraswati, P  . S. (2021). Kajian  Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 169-178. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178

## I.  PENDAHULUAN
Tindak  pidana  merupakan  problema  manusia, yang  mana  terjadi  pada  seorang  yang  tidak menggunakan  akal  serta  ditambah  dengan dorongan  hawa  nafsu  dalam  bertindak,  sehingga
terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Kejahatan Seksual yang cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi  terhadap  perempuan  bukan  hanya dijumpai  dalam  novel  tetapi  juga  terjadi  di
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
Indonesia.
Diskriminasi yang menimpa perempuan  secara  fisik  meliputi  perkosaan  dan pencabulan  ( Widyastuti,  2009 ).  Permasalahan hukum  yang  penting  untuk  dikaji  secara mendalam  salah  satunya  adalah  tindak  pidana pencabulan.  Tindak  pidana  pencabulan  dalam kenyataannya  lebih  banyak  menimpa  kaum perempuan,  baik  itu  anak  dan  dewasa,  dan merupakan  perbuatan  yang  melanggar  norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.
Terdapat  beberapa  faktor  mengapa  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  semakin  sering ditemui  di  Indonesia  salah  satunya  adanya kemajuan  teknologi  yang  membawa  dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi  telah  menyebabkan  dunia  menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial  masyarakat  yang  secara  signifikan berlangsung  dengan  cepat.  Dampak  negatif  dari kemajuan  teknologi  berupa  maraknya  porno  aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet ( Puspitosari, 2010 ).
Pornografi  dalam Black’s  Law  Dictionary adalah material (s uch  as  writing,  photographs, erotic  movies)  depicting  sexual  activityor  erotic behavior  in  a  way  that  is  designed  to  arouse sexual excitement ( Garner, 1999 ). (materi (seperti menulis,  fotografi,  film  erotis)  menggambarkan aktivitas  seksual  dari  perilaku  erotis  dengan  cara yang  dirancang  untuk  membangkitkan  gairah seksual). Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat  Indonesia  dan  hal  ini  pula  menjadi salah  satu  sebab  maraknya  kasus-kasus  kriminal berupa  pencabulan  ataupun  pelecehan  seksual  di negeri ini.
Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia  berakibat  timbulnya  berbagai  macam modus  operandi  dalam  terjadinya  tindak  pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat  tentang  hukum  pidana  menyebabkan seorang  menjadi  korban  perbuatan  pidana  atau seorang pelaku pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan  suatu  jenis  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  aktifitas  seksual  seseorang dengan  orang  lain  yang  tidak  berdaya,  seperti anak-anak  atau  perempuan  (Sulisrudatin,  N, 2018).
Child  sexual  abuse  remains  largely  hidden with  many  victims  waiting  years  before  telling anyone.  Research  suggests  that  one  in  three children  who  have  been  sexually  abuse  do  not report  it  at  te  time ( Allnock  D et.  al .,  2009 ).
(kekerasan  seksual  pada  anak  mengalami peningkatan  dikarenakan  banyak  korban  yang menunggu  bertahun-tahun  sebelum  memberitahu orang lain. Menurut penelitian satu dari tiga anak yang  mengalami  kekerasan  seksual  tidak  pernah melaporkan kejadian itu).
Pencabulan  adalah  jenis  kejahatan  yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya,  sebab  pencabulan  akan  melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan,  khususnya  terhadap  jiwa,  akal  dan keturunan. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah  anak-anak,  seperti  pada  kasus  pencabulan yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Polresta Denpasar  yang  dilakukan  terdakwa  Martinus Doko  alias  Om  Martin  dinyatakan  terbukti bersalah  melakukan  pencabulan  terhadap  anak, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa  memainkan  aksinya  terhadap  anak yang  berinisial  N  (9)  dengan  iming-iming  uang Rp  5.000,-.  Karena  kepolosannya,  korban  yang masih  anak  ini  pun  menuruti  keinginan  bejat terdakwa. Perbuatan tersebut pun berlanjut hingga pada  akhirnya  ayah  korban  memergoki  terdakwa sedang  mencabuli  korban  dan  melaporkan  kasus tersebut ke kantor polisi ( Bali Post, 2017 ).
Berikut adalah contoh kedua kasus pencabulan yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Polresta Denpasar  yang  dilakukan  oleh  Yuswanto  alias Yus  (29)  dan  harus  mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di mata hukum. Perbuatan tak terpuji  pelaku  bermula  ketika  saksi  korban  sebut saja  saja  Bunga  betemu  dengan  pelaku  yang sedang  menjual  buah  di  pinggir  jalan  Tukad Citarum  Denpasar,  dengan  iming-iming  uang  Rp 5000,-  pelaku  mengajak  korban  ke  semak-semak dan langsung ditolak oleh  korban. Namun  secara tiba-tiba  terdakwa  menarik  tangan  korban  dan diajak  ke  semak-semak.  Setiba  di  semak-semak itu,  terdakwa  langsung  menjamah  tubuh  korban yang  masih  duduk  bangku  kelas  2  SMP  ini. Mulanya  korban  sempat  melawan  namun  karena terdakwa  terus  memaksa  sembari  mengancam akhirnya  korban  pasrah.  Pada  saat  korban melakukan  aksi  bejatnya,  tiba-tiba  ayah  korban datang  dan  langsung  mengamankan  anaknya. Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diproses  secara  hukum  ( Bali News  Network, 2018 ).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  disebut  KUHP)  mengatur  tindak pidana  pencabulan  termasuk  dalam  kejahatan
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar terhadap kesusilaan dalam bab XIV yang dimulai dari Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Terkait dengan  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh pelaku akan mendapatkan hukuman, sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal  289  sampai  dengan 296  KUHP.  Pasal  289  KUHP  menyatakan “Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seorang  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak diatur  khusus  dalam  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2016  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  99 dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5882  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang- Undang Perlindungan Anak) tertuang dalam Pasal 76E  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yang menyebutkan  ”Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan  sanksi  bagi  pelaku  pencabulan terhadap anak sebagai berikut:
Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  yang  telah dipaparkan  tersebut,  maka  seseorang  telah  dapat dikatakan  melakukan  suatu  tindak  pidana pencabulan  yang  dimana  telah  memenuhi  unsur- unsur  yang  dirumuskan  dalam  KUHP  maupun Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  yaitu dengan  sengaja  serta  melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Guna  mencegah  terjadinya  kasus  pencabulan terhadap  anak,  keluarga  beserta  seluruh  lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan,  melindungi  dan  menjaga  dari perlakuan-perlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan ( Bayu, 2020 ).
Penjelasan  mengenai  latar  belakang  menjadi suatu  dasar  maupun  gambaran  permasalahan terkait  pengaturan  pengeaturan  tindak  pidana pencabulan  serta  beberapa  contoh  kasus  di Denpasar yang kemudian dirumuskan lagi  secara kongkrit  permasalahan  tersebut  kedalam  2  (dua) rumusan  masalah  pada  jurnal  ilmiah  ini  yaitu mengenai  Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  Wilayah  Hukum  Polresta Denpasar ? dan Bagaimana upaya penanggulangan  oleh  Polresta  Denpasar  terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
Tujuan  daripada  jurnal  ilmiah  ini  dibagi menjadi tujuan umum serta tujuan khusus, adapun tujuan  umum  daripada  jurnal  ilmiah  ini  yaitu guna  mengetahui  kajian  kriminologis  tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tujuan khusus yang menjadi konsen pada jurnal ilmiah ini yaitu untuk  mengetahui  Faktor-faktor  apakah  yang menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak serta upaya penanggulangannya.

## II.  METODE
Jurnal  ilmiah  ini  menggunakan  penelitian hukum empiris yang dimana hukum dikonsepkan sebagai  suatu  gejala  empiris  yang  dapat  diamati dalam  kehidupan  nyata  ( Rahmawati,  Yuliartini., & Mangku, 2021 ). Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan  kriminologis,  pendekatan  kasus  dan pendekatan  fakta.  Pendekatan  Kriminologis bertujuan  mempelajari  kejahatan  yang  diartikan sebagai  pola  tingkah  laku  yang  merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang  dirumuskan  dalam  hukum  maupun  tidak. Pendekatan  kasus  ( the  case  approach )  dilakukan dengan  cara  meneliti  kasus-kasus  yang  telah terjadi  di  wilayah  Polresta  Denpasar  dan pendekatan  fakta  ( the  fact  approach )  digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data dan wawancara  langsung  terhadap  pihak-pihak terkait.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 171
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap
Kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  dimaksud adalah  tindak  pidana  perbuatan  cabul  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  korbannya disini  adalah  anak,  seorang  anak  seharusnya
dilindungi  sebagai  tunas  bangsa,  merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara  ( Fauzi,  2020 ) .  Berikut  akan  ditampilkan data tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi di Kota Denpasar periode tahun 2018:
No Nama Pelaku (Umur) Tahun Bentuk Perbuatan Sanksi Pidana 1 I Ketut Suweta Tanaya (49 tahun) 2018 Melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara membujuk anak dengan iming-iming uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebe- sar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2 Andhika Akbar (22 tahun) 2018 Melakukan pencabulan terhadap anak, dengan cara membujuk seorang anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah). 3 Moch. Yatim (69 tahun) 2018 Melakukan pencabulan terhadap anak, dengan cara membujuk anak untuk melakukan per- buatan cabul. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 4 Taufiq Anwar (22 tahun) 2018 Melakukan pencabulan terhadap anak. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar RP. 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah). 5 Dedy Hidayat (39 tahun) 2018 Melakukan pencabulan terhadap anak, dengan cara membujuk anak. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

## Tabel 1
Data Kasus Pencabulan tahun 2018
Lima  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2018  di Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar  ini  memiliki sanksi  pidana  penjara  maupun  denda  yang berbeda-beda.  Berdasarkan  wawancara  langsung dengan  Angeliky  Handajani  Day  selaku  Hakim Pengadilan  Negeri  di  Denpasar  (Pada  tanggal  24 Maret  2021),  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  terkait  perbedaan dalam  penjatuhan  masa  hukuman  pidana  penjara menyebutkan  beberapa  pertimbangan  yang  dapat dijadikan  pertimbangan  dalam  menjatuhkan sanksi  pidana  tersebut  yaitu  dengan  lebih mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang ada pada perkara tersebut.
Setiap putusan hakim, mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice . Legal justice artinya setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dan moral  justice artinya  setiap  putus  hakim  harus  sesuai  dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Terkait
dengan  pertimbangan  tersebut  secara  peraturan perundang-undangan di Indonesia biasanya setiap putusan  minimum  dari  isi  yang  di  tegaskan  pada Pasal  terkait  pemidanaan  kasus  perbuatan  cabul terhadap  anak  oleh  hakim  tentunya  akan menggunakan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHAP) sebagai aturan pokok yang menyebutkan bahwa “Pasal peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan  atau tindakan  dan  Pasal  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  dari putusan, disertai keadaan  yang memberatkan dan yang  meringankan  terdakwa”  ditambahkan kembali didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang -undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Inndonesia  Nomor  5076  tentang Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  aturan  yang menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  disebutkan, “dalam menentukan berat ringannya pidana  yang akan  dijatuhkan,  hakim  wajib  memperhatikan sifat  baik  atau  sifat  jahat  dari  terdakwa  sehingga putusan  yang  dijatuhkan  sesuai  dan  adil  dengan kesalahan  yang  dilakukannya.”  Sehingga  setiap menjatuhkan  putusan  dengan  sanksi  minimum terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  di persidangan dilakukan dengan menemukan unsur- unsur  yang  dapat  meringankan,  baik  yang berkaitan  dengan  prilaku  keterbukaan,  kejujuran, tidak  berbelit-belit,  mengakui  kesalahan,  latar belakang  dan  psikologi  keseharian  pelaku  yang baik  dan  kooperatif  dimuka  persidangan,  begitu sebaliknya  akan  diterapkan  putusan  dengan sanksi  maksimum  yang  berarti  sedikit  tidaknya jika  ketentuan  dari  Pasal  tersebut  diatas  tidak tercerminkan dimuka persidangan.
Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  dibagi  menjadi  dua, yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Data didapatkan  berdasarkan  wawancara  dengan narasumber dari psikolog dan kepolisian. Penulis melakukan  wawancara  dengan  I  Putu  Galang Dharma  Putra,  S.Psi.,  M.Psi  (Pada  tanggal  26
Maret  2021)  yang  merupakan  Psikolog  di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak)  Kota Denpasar yang pernah langsung menangani kasus pada pelaku dan korban tindak pidana pencabulan terhadap  anak  menyebutkan  mengenai  kasus tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  yang terjadi  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar, menurutnya  faktor  internal  yang  menyebabkan pelaku  melakukan  tindak  pidana  pencabulann terhadap  anak  dikarenakan  adanya  kelainan seksual  atau  biasa  disebut paraphilia yang menyimpang  seperti  pelaku  memiliki  orientasi seksual  terhadap  anak  ( pedofilia ).  Pelaku  yang memiliki  kelainan  seksual  terhadap  anak  tertarik untuk  melampiaskan  nafsu  seksualnya  kepada anak  pra  pubertas.  Pelaku  dapat  dikatakan memiliki  perilaku  yang  abnormal,  yang seharusnya  memberikan  rasa  kasih  sayang terhadap  anak  namun  hal  itu  menjadi  nafsu seksual  atau  orientasi  seksual  kepada  anak. Perilaku  pelaku  ini  dapat  dikategorikan  karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelampiasan nafsu  seksual  oleh
orang  dewasa  yang  memiliki  kelainan  orientasi seksual  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  harus dipenuhinya  sehingga  mendorong  pelaku  untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak.
Pelaku  pencabulan  terhadap  anak  biasanya menunjukkan  perilaku  tertentu  jika  ingin menjadikan anak-anak sebagai target, pelaku akan melakukan  pendekatan  kepada  anak,  seperti memberikan  perhatian  yang  berlebihan  kepada anak tersebut. Kejadian ini harus diperhatikan dan diwaspadai  oleh  orang  tua  anak  tersebut.  Pelaku biasanya  menunjukkan  sifat  sayang  yang berlebihan  terhadap  anak,  serta  ramah  hingga akhirnya membuat anak tersebut percaya terhadap pelaku  dan  membiarkan  pelaku  melakkukan aksinya  baik  itu  meraba  payudara  ataupun menyentuh  kelamin  anak.  Kebanyakan  pelaku pencabulan  terhadap  anak  ini  merupakan  orang terdekat  dari  anak  tersebut,  baik  itu  kakek, paman, pengasuh, ataupun tetangga anak tersebut. Ironisnya bahkan anak tersebut tidak sadar bahwa dirinya  telah  menjadi  korban  pencabulan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  diketahuinya perbuatan  pencabulan  terhadap  anak  ini berdasarkan  cerita  polos  anak  kepada  orang tuanya.
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  untuk mengetahui  faktor  eksternal  penyebab  pelaku melakukan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak,  faktor  eksternal  ini  berasal  dari  luar  diri pelaku  dan  bukan  berasal  dari  dirinya  sendiri. Menurut  Josina  Lambiombir,  SH.,  S.IK  (Pada tanggal  09  Mei  2019)  selaku  Kanit  PPA  Resta Denpasar  yang  pernah  menangani  kasus  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  mengatakan bahwa faktor eksternal penyebab terjadinya kasus tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di Wilayah  Hukum  Polresta  Denpasar  adalah sebagai berikut:
Kurangnya  Kurangnya  Perhatian  Dari  Orang Tua Terhadap Anak
Perhatian  dan  kasih  sayang  dari  orang  tua merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang  anak.  Anak  yang  dalam  masa  tumbuh dan  berkembang  memerlukan  sosok  yang  dapat menjadi  panutan,  peran  orang  tualah  yang  lebih besar  terhadap  tumbuh  kembang  pada  diri anaknya,  sehingga  anak  dapat  terhindar  dari perilaku-perilaku  yang  menyimpang.  Kurangnya perhatian  dari  orang  tua  terhadap  anak  dapat memicu  anak  menjadi  korban  dari  tindak  pidana pencabulan,  apalagi  orang  tua  di  daerah  yang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar tergolong  tingkat  ekonomi  bawah  lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari  mereka  dan  fokus  pada  pekerjaannya daripada  memberikan  pengawasan  kepada anaknya,  sehingga  kesempatan  ini  dapat  menjadi celah  bagi  pelaku  untuk  melakukan  pendekatan ke  anak  tersebut.  Kesempatan  tersebut  dapat menjadi  peluang  bagi  para  pelaku  tindak  pidana pencabulan  untuk  melakukan  pendekatan  sampai terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak.
Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  korban  merupakan  salah  satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan  terhadap  anak,  keadaaan  ekonomi yang  dimiliki  keluarga  belum  dapat  mencukupi beberapa  hal  yang  diinginkan  oleh  anak.  Pelaku pencabulan  memiliki  pandangan  untuk  menyasar keluarga yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam  kelas  ekonomi  bawah.  Kebaikan  dan bantuan  secara  ekonomi  yang  diberikan  kepada anak  dan  keluarganya  memberikan  pandangan bahwa pelaku merupakan orang baik. Kesempatan  inilah  yang  dimanfaatkan  pelaku untuk  melakukan  pendekatan  kepada  anak,  agar pelaku  dapat  melakukan  perbuatan  cabulnya kepada  anak  tersebut,  dan  karena  dengan  iming- iming  terhadap  uang  dapat  membuat  pelaku dengan mudahnya melakukan pencabulan terhadap anak.
Faktor Lingkungan
Faktor  lingkungan  juga  dapat  menjadi  faktor terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga  maupaun  lingkungan  sosial  dapat menyebabkan  perubahan  pada  diri  anak.  seperti contoh  bahwa  orangtua  merupakan  pengaruh lingkungan  yang  pertama  didapat  oleh  seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar  disekitar  tempat  tinggalnya.  Oleh  karena  itu lingkungan  pertama  yang  dia  serap  adalah lingkungan  keluarga  itu  sendiri.  Keluarga  yang baik, yang baik juga ditiru sianak, dan sebaliknya. Apabila  anak  tidak  tumbuh  dalam  lingkungan keluarga  yang  baik,  maka  anak  akan  mengalami trauma  sehingga  rentan  menjadi  korban pencabulan. Apabila anak pernah menjadi korban pencabulan  pada  masa  anak-anak  juga  dapat membentuk  perilaku  yang  buruk  dan  membuat anak tersebut meniru untuk melakukan pencabulan  pada  saat  ia  telah  dewasa  dan  jika tidak  mendapat  penanganan  yang  baik  dalam lingkungan keluarga maupun sosial di masyarakat
maka  hal  ini  akan  memperburuk  keadaan dikemudian hari.
Faktor Teknologi
Faktor  perkembangan  teknologi  tidak  hanya memberikan  dampak  positif  tetapi  juga  dapat memberikan  dampak  yang  negatif.  Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi  yang  kini  masuk  ke  Indonesia. Dampak  negatif  dari  penyerapan  berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan  oleh  anak-anak  maupun  orang  dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan  teknologi  bisa  menghilangkan nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  ada  di  tengah- tengah  masyarakat  sehingga  dapat  menimbulkan penyimpangan-penyimpangan  perilaku.  Semakin tinggi  penyalahgunaan  dampak  globalisasi perkembangan teknologi  tersebut, semakin tinggi pula  tingkat  terjadinya  tindak  pidana  yang disebabkan  oleh  teknologi  itu  seperti  tindak pidana pencabulan.
Bahkan  dengan  perkembangan  teknologi seperti  saat  ini  memudahkan  seseorang  untuk mengakses  situs-situs  yang  berbau  pornografi, seperti  berupa  gambar-gambar,  video,  dan  ada pula  yang  menyajikan  gambar  maupun  video porno  dengan  anak-anak.  Adegan  gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang  terbiasa  menikmati  porografi  khususnya pornografi  anak-anak  secara  tidak  langsung  akan membentuk  orientasi  seksual  seseorang  menjadi menyimpang.  Sehingga  dengan  terbentuknya suatu  orientasi  seksual  yang  menyimpang  inilah yang  menyebabkan  pelaku  akan  mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan  cabul  untuk  memenuhi  orientasi seksualnya.
Faktor Minuman Beralkohol
Minuman  beralkohol  atau  yang  biasa  disebut dengan  minuman  keras  atau  miras  dapat mempengaruhi  seseorang  melakukan  tindak pidana  pencabulan,  minuman  beralkohol  dapat memberikan  efek  seseorang  menjadi  mabuk  atau tidak  mampu  mengendalikan  dirinya  sendiri  dan cenderung  membawa  seseorang  nekat  untuk melakukan  tindak  pidana.  Seseorang  yang mengkonsumsi  minuman  keras  membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana pencabulan  dan  tidak  merasakan  yang  namanya malu  untuk melakukan tindak pidana pencabulan
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar itu  karena  ilusi  yang  ditimbulkan  oleh  minuman keras.
Upaya  Penanggulangan Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap  Anak  Di  Wilayah  Hukum  Polresta Denpasar
Kejahatan  atau  tindak  kriminal  merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu  ada  dan  melekat  pada  tiap  bentuk masyarakat,  tidak  ada  masyarakat  yang  sepi  dari kejahatan  ( Muliadi,  2012 ).  Dilakukan  upaya penanggulangan demi mencegah dan menanggulangi  kejahatan  yang  ada  didalam masyarakat,  upaya penanggulangan adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  mencegah,  menghadapi, atau  mengatasi  suatu  keadaan  atau  masalah  yang dapat  meresahkan  ataupun  membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu ataupun kelompok.
Upaya  penanggulangan  preventif  dan  represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah  terjadinya  kejahatan.  Penanggulangan kejahatan  secara  preventif  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  atau  timbulnya  kejahatan yang  pertama  kali.  Mencegah  kejahatan  lebih baik  daripada  mencoba  untuk  mendidik  penjahat menjadi  lebih  baik  kembali,  sebagaimana semboyan  dalam  kriminologi  yaitu  usaha-usaha memperbaiki  penjahat  perlu  diperhatikan  dan diarahkan  agar  tidak  terjadi  lagi  kejahatan ulangan ( Christie., Yuliartini, & Mangku, 2021 ).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Josina Lambiombir,  SH.,  S.IK  (Pada  tanggal  25  Maret 2021)  selaku  Kanit  PPA  Resta  Denpasar,  usaha penanggulangan preventif yang dilakukan Polresta  Denpasar  dalam  menanggulangi  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  yaitu  dengan cara:
Pihak  Kepolisian  melakukan  sosialiasi  ke sekolah-sekolah  baik  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  dan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  mengenai  tindak  pidana pencabulan, sosialisasi ini diharapkan akan dapat menambah  wawasan  dan  pemahaman  siswa  dan siswi,  agar  mereka  bisa  saling  menjaga  dan mengingatkan  sesama  teman.  Pihak  Kepolisian juga  melakukan  sosialisasi  ke  desa-desa  melalui perangkat  desa  untuk  memberi  pemahaman mengenai  tindak  pidana  pencabulan  dan menghimbaukan  agar  para  orang  tua  yang  masih memiliki  anak  yang  masih  kecil  lebih memperhatikan  anak-anaknya  tersebut,  karena
bisa saja anak tersebut menjadi salah satu korban yang dilakukan oleh orang terdekat.
Pihak  Kepolisian  bekerjasama  dengan  tokoh agama  untuk  dapat  membina  masyarakat  dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar  terhindar  dari  hal-hal  negatif.  Pihak Kepolisian  juga  bekerjasama  dengan  Pecalang  di setiap  desa  agar  selalu  waspada  dan  melakukan patroli  di  sejumlah  titik  dan  wilayah-wilayah yang  rentan  dilakukannya  kejahatan,  salah  satu contohnya kasus pencabulan yang banyak terjadi, dan Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dalam  merazia beberapa  penginapan  ataupun  hotel  yang  ada  di Denpasar  agar  tidak  memberikan  ruang  gerak bagi seseorang untuk melakukan perbuatan cabul
Pihak  Kepolisian  melakukan  razia  dan  juga penyitaan  terhadap  barang-barang  yang  berbau pornografi,  seperti  berupa  gambar,  cd,  dan  lain lain.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemajuan teknologi yang ada dan ini dilakukan agar tindak pidana  pencabulan  dapat  diminimalisir.  Pihak Kepolisian juga melakukan razia minuman keras, dikarenakan  minuman  keras  dapat  memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan  dirinya  sendiri  dan  cenderung membawa  seseorang  nekat  untuk  melakukan tindak  pidana,  termasuk  juga  tindak  pidana pencabulan  dan  yang  menjadi  korbannya  adalah anak.
Meningkatkan  keamanan  di  seluruh  wilayah hukum  Polresta  Denpasar  terutama  daerah pariwisata guna mencegah serta menindak apabila ada daerah yang terindikasi terdapat tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  Polresta  Denpasar  sesuai  dengan wewenang  yang  dimiliki  kepolisian  yaitu melakukan  upaya  preventif  agar  tidak  terjadi suatu  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak. Kepolisian  sesuai  fungsinya  yakni  pemelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan ( Guntur, 2017 ). Upaya  penanggulangan  represif  kejahatan adalah  upaya  yang  menitikberatkan  pada  jalur penal.  Tindakan  represif  merupakan  tindakan penegakan  hukum  mulai  dari  penyelidikan, penyidikan  sampai  ke  pengadilan  ( Bawono  & Mashdurohatun  2021 ).  Berdasarkan  wawancara
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 175
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dengan  Josina  Lambiombir,  SH.,  S.IK  (Pada tanggal  25  Maret  2021)  selaku  Kanit  PPA  Resta Denpasar,  upaya  penanggulangan  represif  yang dilakukan  oleh  Polresta  Denpasar  yaitu  dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap  anak.  Adapun  serangkaian  upaya penindakan  yang  dilakukan  Unit  Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain :
Selalu  menerima  laporan  atau  pengaduan mengenai  suatu  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  ke  Polresta  Denpasar.  Sesuai dengan  Pasal  24  KUHAP  yang  menjelaskan laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan oleh  seseorang  karena  hak  dan  kewajiban berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan  terjadinya  peristiwa  pidana.  Sedangkan Pasal 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah  pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  menindak  menurut  hukum seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana aduan yang merugikannya.
Kepolisian Polresta Denpasar akan melakukan penyelidikan  ke  Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang  dilakukan  oleh  penyelidik  sesuai  dengan Pasal  5  KUHAP  yang  karena  kewajibannya mempunyai wewenang untuk:
menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seorang tentang adanya tindak pidana;
mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggungjawab.
Setelah  itu  atas  perintah  penyidik  dapat melakukan tindakan berupa:
penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat, penggeledahan dan penyitaan;
pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Apabila  saksi  korban  masih  dibawah  umur, dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadapnya wajib  untuk  didampingi  oleh  orang  tua  saksi
korban, pihak P2TP2A, dan/atau oleh advokat.
Pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  oleh anggota  kepolisian  dapat  melakukan  upaya seperti  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat apabila:
Apabila  seorang  diduga  keras  melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan telah memenuhi  Ketentuan  Perundang-Undangan  yang mengatur  mengenai  pencabulan  terhadap  anak dan  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.
Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian  dengan  memperlihatkan  surat  tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan  dan  harus  diberikan  kepada keluarganya segera setelah penangkapan.
Penahanan  dapat  dilakukan  penyidik  untuk kepentingan  penyidikan,  penyidik  memberikan surat  perintah  penahanan  atau  penetapan  hakim yang  mencantumkan  identitas  terdakwa  dan tembusan  surat  perintah  penahanan  harus diberikan kepada keluarganya.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan  pakaian  atau  penggeledahan badan  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam KUHAP.  Selanjutnya  penyitaan  hanya  dapat dilakukan olehh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan  negeri  setempat,  penyitaan  terkait dengan  benda  benda-benda  yang  berhubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Penyidik juga berwenang membuka, memeriksa,  menyita,  surat-surat  yang  dikirim lewat  pos  yang  diduga  ada  hubungan  dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Apabila surat  tersebut  ada  hubungannya  dengan  perkara yang  sedang  diperiksa  maka  surat  tersebut  akan dilampirkan pada berkas perkara.
Setelah  diselesaikannya  proses  penyelidikan dan  penyidikan  oleh  kepolisian,  maka  penyidik akan  menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa untuk selanjutnya  dilakukan  penuntutan  terhadap terdakwa  dimuka  persidangan  di  Pengadilan Negeri Denpasar.

## IV.  SIMPULAN
Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  di  Wilayah  Hukum Polresta Denpasar disebabkan oleh faktor internal
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  penyebab terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak  adalah  adanya  kelainan  seksual  atau  biasa disebut paraphilia yang  menyimpang  seperti pelaku  memiliki  orientasi  seksual  terhadap  anak ( pedofilia ). Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak  terdiri  dari  5  (lima)  faktor,  yaitu  seperti kurangnya  kurangnya  perhatian  dari  orang  tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor  teknologi,  faktor  minuman  beralkohol. Upaya  penanggulangan  secara  represif  dilakukan melalui  jalur  penal  oleh  pihak  kepolisian  yaitu dengan  cara  menindak  pelaku  tindak  pidana pencabulan terhadap anak, melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  dilanjutkan  dengan pelimpahan  berkas  perkara  ke  kejaksaan  agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
Agar kedepannya upaya-upaya penanggulangan  yang  dilakukan  para  penegak hukum  lebih  ditingkatkan  lagi  untuk  dapat mengurangi  jumlah  pelaku  tindak  pidana pencabulan terhadap anak.
Agar  kedepannya  para  penegak  hukum  lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyararakat mengenai  faktor-faktor  penyebab  dan  upaya- upaya  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Allnock.  D, et.  al .,  (2009). Sexual  Abuse  and Therapeutic  Service  for  Children  and  Young People: the Gap Between Provision and Need: Full  Report ,  NSPCC,  London.  Retrieved  from https://www.nwgnetwork.org/wp-content/ uploads/2017/11/6c0404f7ea1e4731f4c171d26 19e79b280a3.pdf
Bali Post, (2017). Kasus Pencabulan Anak, Om Martin Divonis  4,5  Tahun  Penjara.  Retrieved  from https://www.balipost.com/ news/2017/10/05/24016/Kasus-Pencabulan- Anak,Om-Martin...html
Bali  News  Network,  2018,  Cabuli  Anak  SMP, Pedagang  Buah  Diadili.  Retrieved  from  http:// balinewsnetwork.com/2018/01/17/cabuli-anak- smp-pedagang-buah-keliling-diadili/
Bayu,  A.  (2020). Kajian  Kriminologis  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar . Universitas Udayana. Bawono,  B.  T.,  &  Mashdurohatun,  A.  (2021). Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Illegal Logging  Bagi  Kelestarian  Lingkungan  Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum , 26 (2), h. 606. DOI : http:// dx.doi.org/10.26532/jh.v26i2.211
Christie, S. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S.  (2021).  Tinjauan  Kriminologis  Terhadap Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor di Kota Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1),  h.  122.  DOI  :  http://dx.doi.org/10.23887/ jatayu.v4i1.33037
Fauzi,  R.  (2020).  Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak  di  Kota Padang. Kertha  Wicaksana , 14 (1),  h.  3.  DOI  : https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1529.1-8
Garner, B. A. (1999). Black’s Law Dictionary . St. Paul Minn: West Group.
Guntur,  M.  (2017).  Fungsi  Kepolisian  Negara  Dalam Pemeliharaan  Keamanan  Dan  Ketertiban  Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Al  Hikam , 1 (3),  h.  167.  DOI  :  https:// doi.org/10.36294/pionir.v5i4.916
Muliadi,  S.  (2012).  Aspek  Kriminologis  Dalam
Penanggulangan Kejahatan. Fiat Justisia: Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (1).  h.  6.  DOI  :  https:// doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346
Puspitosari,  H.  (2010).  Upaya  Penanggulangan
Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(ITE). Surakarta:  Jurnal  Komunikasi  Massa , 3
(1). Retrieved from https:// www.jurnalkommas.com/docs/Upaya% 20penanggulanagn%20Prostitusi% 20Online.pdf
Rahmawati, E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S.  (2021).  Penerapan  Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Persetubuhan  (Studi Kasus  Putusan  No.  23/PID.  SUS/2020/PN. SGR). Jurnal  Komunitas  Yustisia , 4 (1),  h.  3.
DOI : http://dx.doi.org/10.23887/ jatayu.v4i1.33016 Solahudin.  (2008). Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Acara  Pidana,  Dan  Perdata,  Cet.  1 , Jakarta: Visimedia.
Sulisrudatin,  N.  (2018).  Analisis  Tindak  Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. Jurnal  Ilmiah Hukum  Dirgantara , 6 (2),  h.22.  DOI  :  https:// doi.org/10.35968/jh.v6i2.118
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5882.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008  tentang  Pornografi,  Dicatatkan  pada Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  181  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
Widyastuti,  A.  R.  (2009).  Peran  Hukum  dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 177
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah  Mada , 21 (2),  h.  2.  DOI  : https://doi.org/10.22146/jmh.16264