Evaluasi,  perubahan  dan  kontinuitas  kebijakan:  studi kasus  kebijakan  Pilkada  serentak  2020  di  Bandar Lampung (Evaluation, change and policy continuity: a case study  of  the  2020  Regional  Elections  policy  in  bandar lampung)
Veronika Frisda Anintya 1 , Senja Rantika 2 , Yasintha Fitriyani 3 , Firsty Yusdanissa Arismunandar 4 , Sabila Zakiyah 5
Universitas Lampung 1,2,3,4,5 veronikafrisda139@gmail.com 1* , senjaarantikaa@gmail.com 2 , ysintha0301@gmail.com 3 , firstyfiya40@gmail.com 4 , sabilazakiyah14@gmail.com 5

## Riwayat Artikel
Diterima pada 19 Januari 2021 Revisi 1 pada 23 Januari 2021 Revisi 2 pada 24 Januari 2021 Revisi 3 pada 29 Januari 2021 Disetujui pada 3 Februari 2021

## Abstract
Purpose: Regional  Head  Election  (Pilkada)  is  a  democratic  party where  the  people  directly  and  democratically  elect  the  Governor and  Deputy  Governor,  the  Regent  and  Deputy  Regent,  as  well  as the  Mayor  and  Deputy  Mayor  in  the  province  and  district/city. However,  there  is  a  slight  difference  between  the  implementation of the purpose of writing this journal is to evaluate and find out the changes  and  continuity  of  policies  of  the  Bandar  Lampung  City Government  about  the  simultaneous  Pilkada  un  the  middle  of  the Covid-19 pandemic.
Research methodology: The method uses quantitative research by using  a  questionnaire  for  sampling  to  vote  with  Google  Form software.
Results: The study results are most people already know about the changes  in  policy  and  implementation  of  health  protocols  in  the regional  head  elections  is  non-voting  and  evaluation  less  than optimal.
Limitations: In this study, the authors have limitations, namely in the form of limited time in distributing questionnaires.
Contribution: This  research  can  be  used  throughout  Indonesia, especially in the Bandar Lampung City.
Keywords: Regional Head Election, Covid-19, Policy evaluation How  to  cite: Anintya,  V.  A.,  Rantika,  S.,  Fitriyani,  Y., Arismunandar,  F.  Y.,  &  Zakiyah,  S.  (2021).  Evaluasi,  perubahan dan  kontinuitas  kebijakan:  studi  kasus  kebijakan  pilkada  serentak 2020  di  Bandar  Lampung. Jurnal  Studi  Ilmu  Sosial  dan  Politik , 1(1), 1-20.

## 1. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  perubahan  pada  seluruh  dunia.  Perubahan  tersebut  mencakup perekonomian negara, sektor politik, sektor sosial dan budaya, dan sebagainya. Dalam dunia politik, pandemi  Covid-19  mempengaruhi  keputusan-keputusan  dalam  membuat  kebijakan.  Salah  satunya yaitu  pada  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia,  para  pemutus  kebijakan  harus  berhati-hati  dalam memutuskan  perkara  demokrasi  di  Indonesia  menimbang  adanya  kondisi  pandemi  Covid-19  di Indonesia.  Dimana  demokrasi  di  Indonesia  sangatlah  penting  untuk  tercapainya  “good  governance”. Dalam  hal  ini,  pemilihan  kepala  daerah  atau  pilkada  pada  masa  pandemimerupakan  permasalahan yang  tidak  mudah.  Pilkada  merupakan  kesempatan  untuk  daerah  memilih  kepala  daerah  yang  dapat dipercaya  oleh  masyarakat.  Pilkada  juga  membuka  seluas-luasnya  ruang  untuk  masyarakat  agar masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  dunia  politik,  sehingga  pilkada  sangat  penting  untuk dilaksanakan pada demokrasi ini.
Namun,  pada  pandemi  Covid-19  tahun  2020  ini,  banyak  darikalangan  masyarakat  merasa  pesimis dan  takut  akan  kondisi  saat  ini.  Banyak  yang  mengatakan  bahwa  masalah  kesehatan  dan  masalah
perekonomian  adalah  masalah  yang  paling  penting  dibandingkan  dengan  kegiatan  demokrasi dimasa-  masa  ini.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun  2020  harus  tetap  dilaksanakan, mengingat  betapa  pentingnya  pilkada  untuk  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  penyelenggaraan pemerintahan  Indonesia.  Dan  apabila  pelaksanaan  pilkada  ditunda  hingga  setahun  maka penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah akan mengalami kesulitan karena kosongnya jabatan. Selain berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, kekosongan jabatan pada kekuasaan bisa mengakibatkan masalah baru pada bidang-bidang lainnya seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan manufaktur pembangunan.
Penyelenggaran  Pilkada  saat  pandemi  harus  ada  keadilan  yang  dicapai  dari  pelaksanaannya. Keadilan ini sangat ditanya-tanyakan oleh masyarakat mengingat pada Pilkada saat keadaan normal masih  ada  tahapan  pelaksanaan  yang  tidak  adil  apalagi  saat  pandemi  Covid-19.  Ada  beberapa tahapan pelaksanaan pilkada yang bisa menyebabkan adanya ketidakadilan didalamnya, yaitu: pada pemutakhiran data  pemilih,  pada verifikasi  faktual  pencalonan,  pada  saat  kampanye, dan pada  saat pemungutan suara dan penghitungan suara (Supriyadi, 2020) .
Pemilihan  kepala  daerah  serentak  pada  tahun  2020  akhirnya  terlaksana  pada  tanggal  9  desember 2020  yang  tertuang  pada  keputusan  presiden  atau Keppres  nomor  22  pada  tahun  2020 .  Pilkada serentak tahun 2020 ini menuai pro dan kontra, dikarenakan dalam pelaksanaannya berada ditengah pandemi  Covid-19.  Pada  saat  itu  ada  sebagian  pihak  yang  menilai  bahwa  pilkada  serentak  akan berakibat pada penyebaran virus yang lebih cepat. Namun, pilkada harus tetap terlaksanakan untuk menemukan kepala daerah dan jajarannya yang bisa menolong masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19  semaksmialmungkin  dan  demi  kelangsungan  demokrasi  dan  penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Keharusan  untuk  melaksanakan  pilkada  pada  masa  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  adanya perubahan  kebijakan  dalam  pelaksanaannya.  Contohnya  seperti  perubahan  kebijakan  pada  proses kampanye yang tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan peraturan atau kebijakan warga  dalam  memilih  atau  mencoblos  calon  kepala  daerah  yang  mengharuskan  untuk  mematuhi protokol  kesehatan.  Adanya  perubahan dalam  beberapa  kebijakan  ini  tak  terlepas  dari  suara  rakyat atau masyarakat sebagai pembuat kebijakan.
Dengan  diselenggarakannya  pilkada  serentak  tahun  2020,  maka  telah  dilaksanakannya  suatu keputusan  yang  termuat  dalam UU  No  10  Tahun  2016  pasal  201  ayat  6 dengan  bunyi  “Pemilihan serentak  walikota  dan  wakil  walikota,  bupati  dan  wakil  bupati,  serta  gubernur  dan  wakil  gubernur hasil pemungutan suara tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020” lalu pandemi Covid-19  membuat  pilkada  serentak  tahun  2020  harus  ditunda  dengan  munculnya  Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-undang  No 2  Tahun 2020 atas  berubahnya  Ketiga  UU  No 1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Walikota, Bupati,dan Gubernur menjadi Undang-Undang, dimana terdapat dalam Pasal 201 A ayat 2 yang  berbunyi  “Pemungutan  suara  serentak  yang  ditunda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dilaksanakan  pada  bulan  Desember  tahun  2O2O”,  walaupun  begitu,  pilkada  ini  tetap  dilakukan  di tahun  2020  yaitu  saat  bulan  desember. (Ristyawati,  2020). Penegakan  disiplin  protokol  kesehatan sangat  diutamakan  mengingat  aktivitas  pilkada  terutama  kampanye  adalah  tahap  yang  melibatkan massa.
Dalam  studi  kebijakan,  sebuah  kebijakan  yang  telah  berhasil  di  implementasikan,  selanjutnya, kebijakan tersebut perlu di evaluasikan. William N. Dunn & Ripley dalam Anggara (2018, hal. 276) mengatakan  bahwa  evaluasi  kebijakan  berguna  untuk  mencapai  akuntabilitas  publik  dimana  dalam melakukan  evaluasi  harus  bisa  memenuhi  tujuan  akuntabilitas  tersebut,  tujuan  akuntabilitas  publik meliputi:  1)  Memasukkan  penjelasan  yang  masuk  akal  atas  kebenaran  terlaksananyasebuah kebijakan. Saat evaluasi berlangsung perlu adanya penelitian tentang sebabakibat didalam kebijakan itu.2)  Menaksir  atau  menimbang  kepatuhan,  yaitu  bisa  menangkap  kesesuaian  antarapelaksanaan dengan standar dan metode yang  telah ditetapkan.3) Melaksanakan pemeriksaan atau auditing agar bisa melihat hasilkebijakan hingga pada poin yang ditujukan, ada atau tidak adanya penyimpangan dan masalah pada pemakaian anggaran, ada atau tidak adanya penyimpangan tujuandan pelaksanaan
program.  4)  Perlunya  mengetahui  akibat  sosial  ekonomidari  kebijakan  tersebut.  Contohnya,  sudah sejauh mana program dalam kebijakan tersebut mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat, dan apakah hasil atau dampak yang dilahirkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan .(anggara, 2018)
Dengan  demikian,  perlunya  evaluasi  terhadap  kebijakan  pilkada  serentak  tahun  2020.  Dalam evaluasi ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam kebijakanpilkada?  Apakah  pilkada  tahun  2020  sudah  dilaksanakan  dengan  baik?  Apakah  pilkada tahun  2020  menimbulkan  masalah  baru  dalam  bidang  kesehatan  dan  bidang  lainnya?  Apakah  ada kasus  kecurangan  dalam  pilkada  srentak  tahun  2020?  Apakah  masyarakat  terkena  dampak  dari pelaksanaan  pilkada  yang  dilaksanakan  ditengah-  tengah  pandemi?  dan  pertanyaan  lainnya.  Hasil dari  evaluasi  tersebut  bisa  menjadi  pembelajaran  untuk  pilkada  selanjutnya,  dan  juga  bisa  menjadi sebuah  pertimbangan  apabila  pilkada  di  tahun  selanjutnya  masih  pada  kondisi  yang  sama.  Untuk menciptakan  evaluasi  yang  berguna,  menguasai  kriteria  evaluasi,  menguasai  langkah-langkah penelitian  evaluasi,  dan  memilih  prosedur  penilaian  evaluasi  yang  jitu  adalah  hal  yang  harus diperhatikan untuk melakukan evaluasi suatu kebijakan.
Hasil  dari  evaluasi  atas  sebuah  kebijakan  atau  program  akan  mempengaruhi  kesinambungan kebijakan,  pengaruh  tersebut  mencakup:  1)  Melanjutkan  atau  menyudahi  kebijakan  tersebut.  2) Memperbaharui  praktik  dan  metode  administrasinya.  3)  Mengubah  strategi  dan  teknikal  dalam pengimplementasian.  4)  Mengakuisisi  program  ke  lembaga  lain.  5)  Mendistribusikan  sumber  daya untuk  rencana  kebijakan  lainnya.  6)  Menyangkal  atau  menerima  konsep  yang  digunakan  bagi kebijakan untuk asumsi (Anggara, 2018)
Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan pelaksanaan demokrasi yang dilaksanaakan setiap tiga  sampai  lima  tahun  sekali  sesuai  dengan  kebijakan  masa  jabatan  saat  itu.  Mau  tidak  mau  jika sudah  saatnya  pemimpin  daerah  habis  masa  jabatannya  maka  saat  itu  juga  harus  diadakan  pilkada untuk  memilih  calon  pemimpin  yang  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,evaluasi pilkada  tahun  ke  tahun  sangat  dibutuhkan  untuk  kontinuitas  pilkada  selanjutnya.  Hal  ini  menjadi motivasi kami untuk mencoba menulis jurnal mengenai pilkada di Indonesia.
Arti  kata  kontinuitas  dalam  KBBI  adalah  kesinambungan,  kelangsungan,  kelanjutan,  dan  keadaan kontinu. Dalam menjalankan kebijakan,pemerintah harus bisa konsisten, kontinuitas, koheran, serta fokus.  Kontinuitas  suatu  kebijakan  bisa  membuktikan  kefektifan  suatu  kebijakan  itu  sendiri. Konsistensi  suatu  kebijakan  merupakan  suatu  keharusan  bagi  penguasa  kebijakan.  Karena  dengan begitu suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik dan tidak menyeleweng dari garisnya.
Tulisan  dalam  jurnal  ini  akan  coba  membahas  permasalahan  mengenai  evaluasi  kebijakan  pilkada pada  tahun  2020,  perubahan  kebijakan  pilkada  pada  tahun  2020,  dampak  yang  dirasakan  semua orang  dan  beberapa  sektor  dari  terlaksananya  pilkada  serentak  tahun  2020,  dan  memperkirakan kontinuitas pilkada serentak untuk pilkada pada tahun berikutnya.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1. Evaluasi kebijakan
Penggunaan kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang setelahnya menjadi bahasa serapan  dalam  kamus  bahasa  indonesia  menjadi  kata  “evaluasi”  setelah  mengalami  penyesuaian. Menurut  kamus Oxpford  Advanced  Leaner’s  Dictionary  of  Current  English evaluasi  dijelaskan sebagai  suatu  cara  untuk  menetapkan  nilai  atau  jumlah  dengan  mengarah  kepada  kegiatan  yang dilakukan  secara  cermat  dan  teliti,  memiliki  strategi  atau  taktik  khusus  serta  dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  perspektif  kebijakan  publik  evaluasi  dimaksudkan  untuk  melihat  dan  mengkaji  penyebab kegagalan dari suatu kebijakan yang dijalankan dengan kata lain sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan  dari  implemtasi  kebijakan  dalam  pencapaian  tujuan  akhir  yang  telah  ditetapkan  sejak awal.  Dengan  kata  yang  lebih  sederhana  evaluasi  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  memiliki  tujuan untuk menilai suatu kebijakan.
Secara umum evaluasi kebijakan dimaknai sebagai rangkaian kegiatan untuk memberikan penilaian mengenai pelaksanaan kebijakan atau program dengan cara melihat implementasi kebijakan tersebut yang  bertujuan  untuk  pertimbangan  keberlanjutan  dari  kebijakan  tersebut. (Akbar,  M.F.  &  Widya, K.M.,  2018) .  Sebagai  kegiatan  yang  bersifat  fungsional  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  mencakup satu proses kegiatan melainkan mencakup proses-proses yang terdapat dalam kebijakan secara luas. Oleh  karena  itu,  secara  garis  besar  evaluasi  kebijakan  mencakup  kegiatan  dasar  dalam  kebijakan yaitu merumuskan suatu masalah, perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan efek dari suatu kebijakan tesebut setelah dijalankan.
Berdasarkan pendapat Lester dan Stewart dalam Winarno (2012, hal. 229) , Tugas-tugas dari evaluasi kebijakan dikelompokan menjadi dua. Tugas pertama yaitu tugas dalam mencari risiko- risiko yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut dijalankan melalui pendeskripsian dampak kebijakan. Dalam hal  ini  evaluasi  kebijakan  mengarah  pada  upaya  untuk  meninjau  pencapaian  tujuan  akhir  dari kebijakan atau melihat ketepatan sasaran dampak sesuai dengan keinginan. Sedangkan tugas kedua adalah  untuk  mengukur  berhasilnya  atau  gagalnya  kebijakan  yang  diimplementasikan  berdasarkan idikator dan standar yang sebelumnya ditetapkan. Dalam hal ini proses evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan.
Adapun tujuan utama dari proses evaluasi kebijakan dapat dijabaran sebagai berikut:
1. Sebagai  tolok  ukur  dampak  dari  implementasi  suatu  kebijakan  dengan  cara  melakukan perbandingan  antara  kondisi  sebelum  dan  setelah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  melalui metodelogi penelitian.
2. Mengetahui  informasi  terkait  kinerja  kebijakan  yang  dijalankan  dan  meninjau  nilai-nilai ketepatan serta rencana perubahan kebijakan yang akan mendatang.
3. Merekomendasikan suatu kebijakan sebagai tanggapan langsung sekaligus pertanggungjawaban publik dalam memputuskan kebijkaan tersebut lebih lanjut.
James Anderson dalam Winarno (2012, hal. 230) berpendapat bahwasanya evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  jenis  yang  berbeda. Pertama, evaluasi  kebijakan  diartikan  sebagai kegiatan yang bersifat fungsional. Dalam perspektif fungsional, evaluasi kebijakan memiliki tingkat kepentingan  yang  sejajar  dengan  kebijakan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  tokoh-  tokoh  yang  terlibat dalam  evaluasi  kebijakan  selalu  membuat  pertimbangan  mengenai  dampak  dan  manfaat  kebijakan yang  didasarkan  pada  bukti  terpisah  serta  didasari  atas  ideologi  dan  kepentingan  kelompok  atau golongan  pendukung  tertentu.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  fungsional  cenderung  memicu  timbulnya konflik karena aktor-aktor evaluasi mempunyai kriteria yang berbeda sehingga bersifat subjektif.
Tipe kedua , yaitu kegiatan evaluasi yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut yang didasarkan atas pertanyaan: Apakah jalannya kebijakan telah sesuai dengan semestinya? Berapakah besarnya  biaya  yang ditimbulkan? Apakah  indikasor  dan  tata  cara  yang  menjadi acuan? Didasari dengan  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  maka  hasil  evaluasi  akan  lebih  transparan  dan  efesien. Evaluasi  pada  tipe  kedua  ini  mempunyai  kelemahan  yaitu  keterbatasan  informasi  terkait  dampak suatu kebijakan dalam masyarakat.
Tipe  ketiga merupakan  evaluasi  kebijakan  sistematis.  Dalam  tipe  ini  evaluasi  kebijakan  meninjau objektivitas  kebijakan  yang  dijalankan  dalam  menakar  dampak  terhadap  warga  masyarakat  dan pencapaian  tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Evaluasi  kebijakan  sistematis  memberikan  konsekuensi berupa buah pikiran atas dampak dari kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada kondisi  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Evaluasi  sistematis  merupakan  tipe  evaluasi  yang mempunyai kelebihan dibandingan dengan tipe yang lain.
Berdasarkan pendapat Suchman dalam Winarno (2012, hal. 233) proses evaluasi kebijakan meliputi enam langkah berikut:
1. Menetapkan tujuan kebijakan yang akan dievaluasi
2. Melakukan analisis masalah kebijakan tersebut
3. Menggambarkan standarisai kegiatan
4. Mengukur sejauh mana perubahan kebijakan kedepannya
5. Menetapkan sebab perubahan sebagai akibat dari implementasi kebijakan
6. Dalam mengukur suatu dampak menggunakan indikator yang telah ditetapkan
Dimensi  dampak  pada  evaluasi  kebijakan  publik  mengarah  pada  suatu  kondisi  yang  diakibatkan pelaksanaan  suatu  program  atau  kebijakan  baik  dalam  kondisi  fisik  maupun  kondisi  sosial.  Akibat tersebut  dapat  dirasakan  dengan  timbulnya  pola-pola  prilaku  yang  baru  terhadap  kelompok sasaran,  dalam  hal  ini  mencakup  dampak  yang  sesuai  harapan  maupun  sebaliknya.  Dampak kebijakan pada dasarnya bersifat agregatif yang berarti dampak tersebut berasal pada suatu individu atau dirasakan secara personal sebelum meluas pada masyarakat.
Berdasarkan  pendapat Anggara,  S.  (2014,  hal.  281) ruang  lingkup  dimensi  dampak  dalam  proses evaluasi kebijakan mencakup hal-hal di bawah ini, yaitu:
1. Dampak pada masalah publik atau kelompok sasaran yang diharapkan atau tidak diharapkan;
2. Dampak  pada  kelompok  di  luar  sasaran  kebijakan  atau  eksternalitas/dampak  melimpah ( spillover effect );
3. Dampak pada masa sekarang atau masa depan (pada masa yang akan datang);
4. Dampak pembiayaan langsung dan tidak langsung yang dikenakan oleh publik sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan.
Dampak  evaluasi  kebijakan  memiliki  beberapa  tipe  yang  dapat  dibedakan  sebagai  beriku: tipe pertama, dampak  pada  perekonomian  yang  berhubungan  dengan  penghasilan,  nilai  tambah, pengeluaran  dan  sebagainya. Tipe  kedua ,  dampak  yang  terjadi  pada  proses  pembuatan  kebijakan. Tipe ketiga , dampak pada tanggapan publik yang berhubungan dengan sikap seperti dukungan pada pemerintah.  Dan  yang  terakhir, tipe  keempat merupakan  dampak  pada  kualitas  kehidupan  indvidu, kelompok dan masyarakakat yang memiliki sifat non-ekonomis.
Menurut  Anderson  dalam Winarno  (2014,  hal.  248) ada  setidaknya  delapan  faktor  yang  menjadi penyebab  dampak  kebijakan  publik  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  yaitu: pertama ,  sumber- sumber yang dibutuhkan untuk mnedukung program kebijakan tersebut tida memadai salah satunya sumber  dana.  Sehingga  dalam  prosesnya  kebijakan  tersebut  menjadi  terhambat  atau  terpaksa dihentikan  mesipun  belum  terselesaikan. Kedua, pemilihan  stategi  kebijakan  yang  tidak  sesuai. Ketiga, kompleksitas  permasalahan  publik  yang  sulit  terjangkau  secara  keseluruhan  dalam  suatu kebijakan. Keempat, penyesuaian-penyesuaian  masyarakat  terhadap  suatu  kebijakan  secara  tidak sadar  menyebabkan  hilangnya  sasaran  dampak  kebijakan  tersebut. Kelima, tujuan  kebijakan  yang tidak sesuai dan saling bertolak belakang. Keenam , perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan masalah yang terlampau besar sering kali biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari permasalahan itu  sendiri. Ketujuh ,  banyaknya  masalah-masalah  publik  yang  sulit  diselesaikan  yang  berhubungan dengan  kepribadian  individu  dan  kepentingan  nasional. Kedelapan, sifat  masalah  yang  mengalami perubahan  dan  perkembangan  disaat  kebijakan  mengenai  maslaah  tersebut  sedang  dalam pengembangan.

## 2.2. Perubahan kebijakan
Perubahan  kebijakan (policy  change) adalah  pergantian  satu  atau  lebih  kebijakan  dengan  satu  atau lebih kebijakan lain. Perubahan kebijakan ini termasuk pembuatan kebijakan baru serta memperbaiki kebijakan  yang  telah  ada (Budi  Winarno,  2012) .  Menurut  Anderson,  perubahan  kebijakan mengambil tiga bentuk dalam Winarno (2012, hal. 251) 1. Perubahan  kecil  pada  kebijakan  yang  telah  ada,  maka  kebijakan  yang  telah  ada  menurut perubahan ini tidak diubah sepenuhnya atau hanya dilakukan pada beberapa bagian saja.
2. Pembuatan peraturan baru untuk kebijakan-kebijakan tertentu.
3. Penggantian  kebijakan  dalam  skala  besar  sebagai  akibat  dari  terlaksananya  pemilihan umum.  Ditemukan  arah  program  atau  program  kebijakan  dirubah  seluruhnya  karena  elite politik berganti.
Tiga bentuk lain perubahan kebijakan dapat disimpulkan:
1. Perubahan sedikit atau tambal sulam dari kebijakan yang sudah dinilai.
2. Pembuatan peraturan baru dalam lingkup kebijakan tertentu.
3. Perubahan menyeluruh dari kebijakan publik sebagai akibat munculnya opsi baru.
Jarang  terjadi  kebijakan  publik  tetap  dipertahankan  seperti  bagaimana  kebijakan  tersebut  mulanya ditetapkan karena kebijakan publik terus menerus berubah. Perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang  ada  bergantung pada  faktor-faktor  yang  ada.  Pertama,  kebijakan public  pada  dasarnya  dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Oleh karena itu, penilaian terhadap evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui  sampai  mana  kebijakan  yang  dilaksanakan  telah  meraih  pengaruh  yang  diinginkan. Kedua,  kesanggupan  kebijakan-kebijakan  tersebut  dikelola.  Ketiga,  kekurangan  selama  proses penerapan  kebijakan  berlangsung.  Contohnya,  kebijakan  pemerintah  tentang  tata  niaga  cengkeh melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 yang mengandung dua prinsip penting, yaitu tata niaga cengkeh wajib memperhatikan kesejahteraan petani agar menerima pendapatan yang layak dan penyaluran cengkeh untuk keperluan PRK terjamin Winarno (2012, hal. 252) . Tetapi, kenyataannya malah  kepentingan  petani  terpinggirkan  karena  petani  tidak  memiliki  tawar  menawar  memadai terhadap para pengusaha pabrik rokok. Pengusaha-pengusaha tersebut justru mengambil keuntungan paling  besar  dalam  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah.  Sehingga,  kebijakan  ituwajib  diganti dengan kebijakan baru yang sanggup memberikan surplus kepada petani cengkeh yaitu dengan cara diberikan pada mekanisme pasar langsung. Keempat, perubahan kebijakan ditentukan oleh kekuatan politik  dan  kesadaran  kelompok  pada  tempat  kebijakan  tersebut.  Contohnya,  tekanan  mahasiswa, kalangan  internasional,  dan  Walhi,  mendorong  adanya  perubahan  mengenai  pembangunan perusahaan pulp dan rayon PT. Inti Indorayon Utama di Porsea yang merupakan daerah hulu sungai dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Adanya tekanan kelompok, mendesak pemerintah untuk memberikan atensi terhadap pengaruh negatif yang timbul dalam Winarno (2012, hal. 253).
Dengan  semikian,  kebijakan  publik  berkembang  setelah  perumusan  dan  penerapan  awal  untuk memulai  proses  kebijakan  secara  berulang-ulang.  Evolusi  suatu  kebijakan  publik  sebagai  sebuah siklus (a cycle)yang mana kebijakan dibuat, dilaksanakan, dinilai, dan kemudian dibuat kembali dan dilaksanakan  kembali  berdasarkan  ulasan  lembaga  legislatif  sebagaimana  tujuan  awal  kebijakan tercapai
Terdapat  tiga  alasan  perubahan  kebijakan  di  negara  barat  kontemporer  menurut  Lester  &  Stewart dalam Winarno (2012, hal. 253)
1. Pemerintah  dalam  kurun  waktu  yang  lama  memperluas  kegiatan-kegiatannya  di  berbagai bidang-bidang  kebijakan.  Sehingga,  pemerintah  dilibatkan  dalam  berbagai  kegiatan  baru. Usulan-usulan  pada  kebijakan-kebijakan  dapat  tumpang  tindih  paling  tidak  pada  beberapa program yang telah ada.
2. Kebijakan-kebijakan  itu  mungkin  menghadirkankondisi-kondisi  yang  memerlukan pergantian  karena  tidak  memenuhi  syarat  pertentangan  akibat.  Ulasan  legislatif  yang  salah bisa menjadi alasan untuk mengganti kebijakan “berjalan dengan baik.”
3. Relativitas  pertumbuhan  ekonomi  secara  berkelanjutan  serta  keterlibatan  keuangan terhadap  kebijakan  yang  ada  kemudian  dianggap  tidak  dibutuhkan  lagi,  bersifat  boros,  dan tidak  tepat.  Karena  menggulirkan  program  baru  tanpa  memangkas  program  lama  sangatlah tidak  mungkin.  Walaupun,  pemerintah  bisa  mengindentifikasikankebijakan-kebijakan  yang penilaiannya  tidak  ada  manfaat,  pemborosan,  atau  tidak  layak,  tetapi  masih  akan adanyapendapatkalau kebijakan tersebut bermanfaat dan berharga untuk bisa dipertahankan.
Perlu diketahui bentuk-bentuk perubahan kebijakan karena terdapat banyak perubahan kebijakan di masa mendatang. Menurut Peters dalam Winarno (2012, hal. 254) , perubahan bisa berbentuk sebagai berikut: Pertama, Linear . Bentuk perubahan berupa penggantian secara langsung dari satu kebijakan ke  kebijakan  lain  atau  perubahan  sederhana  di  dalam  suatau  kebijakan Kedua,  Consolidation . Perubahan  kebijakan  berupa  penggabungan  kebijakan-kebijakan  sebelumnya  ke  kebijakan  baru. Ketiga, Splitting. Adanya kebijakan-kebijakan yang dipisahkan ke dalam dua atau lebih komponen. Keempat, Nonliner . Kebijakan bersifat sangat rumit serta meliputi unsur-unsur jenis perubahan lain.
Adanya  model  perubahan  kebijakan  membuat  para  analis  memahami  penyebab  perubahan- perubahan  penting  dalam  kebijakan  bisa  terjadi  dalam  sistem  politik  Barat,  khususnya  Amerika Serikat. Pertama, The Cyclical Thesis menurut Schlesinger dalam Winarno (2012, hal. 254) model yang  menjabarkan  jika  perubahan  kebijakan  disebabkan  adanya  suatu  pergeseran  konstan  dalam keterlibatan  secara  nasional  antara  kepentingan  publik  dan  kepentingan privat.  Di  Amerika  Serikat
mengikuti pergantian siklus secara teratur antara liberalisme dan konservatisme. Oleh karena itu, ada ayunan bolak balik antara masa pada waktu komitmen nasional memihak kepada kepentingan swasta sebagai sarana yang paling baik untuk menangani masalah-masalah nasional, dan ada masa pada saat komitmen  nasional  berpihak  pada  kepentingan  publik.  Sebagai  contoh:  Franklin  Roosevelt menggulirkan  The  New  Deal  pada  tahun  1930-an,  John  Kennedy  memperkenalkan  The  New Frontier  pada  tahun  1960-an,  dan  Ronald  Reagan  mengantarkan  era  konservatif  tahun  1980-an. Kedua,  The  Evolutionary  or  Policy-Learning  Thesis menurut  Paul  Sebatier  et  al.  dalam Winarno (2012,  hal.  255) ,  model  ini  dikembangkan  sebagai  suatu  kerangka  kerja  konseptual  dari  proses kebijakan  yang  melihat  perubahan  kebijakan  fungsi  dari  tiga  faktor  sebagai  berikut  (1)  advocacy coalitions  yang  bersaing  dalam  suatu  komunitas  kebijakan;  (2)  perubahan-perubahan  eksternal terhadap  komunitas  kebijakan;  (3)  akibat-akibat  dari  parameter  sistem  yang  stabil.  Pertama, memahami  proses  perubahan  kebijakan  serta  peran  pembelajaran  kebijakan  memerlukan perspektif waktu  satu  dasawarsa  atau  lebih.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengamati  suatu  siklus  kebijakan  yang lebih  lengkap  (yakni  dari  perumusan  kebijakan  ke  implementasi  ke  evaluasi  dan  perubahan kebijakan).  Kedua,  cara  yang  paling  berguna  untuk  berpikir  tentang  perubahan  kebijakan  selama kurun  waktu  tertentu  adalah  dengan  menfokuskan  pada  “policy  subsistem”  yang  terdiri  dari “advocacy  coalitions”  (yakni  interaksi  antar  aktor  dari  lembaga-lembaga  yang  berbeda  tertarik dalam suatu wilayah kebijakan. Ketiga, kebijakan publik dapat dituangkan ke dalam cara yang sama sebagai  “belief  systems”  (yakni  sejumlah  prioritas  nilai  dan  asumsi-asumsi  kausal  tentang bagaimana  merealisasikannya).  Intinya,  perubahan  kebijakan  dipandang  sebagai  produk  dari perubahan  dalam  kejadian-kejadian  seluruh  sistem,  seperti  gangguan-gangguan  sosioekonomi  atau outputs  dari  sub-sistem  lainnya,  dan  persaingan  antara  advocacy  coalitions  dalam  sistem  untuk merealisasikan kepercayaan penting mereka selama kurun waktu sejalan dengan usaha mereka untuk meningkatkan basis sumber mereka untuk menjawab peluang-peluang yang diberikan oleh kejadian- kejadian eksternal, dan untuk belajar lebih banyak tentang masalah-masalah kebijakan yang menarik untuk  mereka. Ketiga,  the  Backlash  or  Zigzag  Thesis menurut  Edwin  Amenta  &  Theda  Skocpol dalam Winarno (2012, hal. 256) model ini menjabarkan kalau terdapat tindakan yang tidak menentu dalam  sejarah  kebijakan  publik  Amerika  Serikat  atau  yang  dikarakteristikan  dengan  zig  zag  effect atau  stimulus  dan  respon  (backlash)  dan  bukan  suatu  pergeseran  besar  dari  liberal  kekonservatif sebagaimana halnya suatu pergeseran dari kebijakan yang menguntungkan suatu kelompok bergeser ke kebijakan yang menguntungkan kelompok lainnya, dalam backlash. Konsep “class strugles” atau koaliasi-koaliasi  masyarakat  yang  saling  berlomba  merupakan  suatu  cara  berfungsi  untuk menerangkan pergeseran-pergeseran tersebut.

## 2.3. Kontinuitas kebijakan
Kontinuitas  kebijakan  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kontinuitas  dan  kebijakan.  Secara  harfiah, kontinuitas  berarti:  kontinuitas;  kontinuitas  melanjutkan  keadaan  yang  berkelanjutan.  Sedangkan kebijakan  mengacu  pada  serangkaian  konsep  dan  prinsip  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman dan  dasar  perencanaan  untuk  melakukan  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  melakukan  tindakan. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesinambungan  kebijakan  merupakan  kelanjutan  dari rencana dasar dalam pelaksanaan dan penyelesaian kebijakan yang telah disusun sebelumnya.
Masing-masing  kebijakan  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  kesinambungan  dari  strategi  yang  sudah ada  sebelumnya.  Sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  tidak  terpisahkan  untuk  mencari  model  yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi kebijaka (Hayat, 2018).
Evaluasi  kebijakan  merupakan  kegiatan  yang  penting  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  yang dilaksanakan  sebelumnya  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  apakah  memiliki hasil  yang  baik,  kecepatan  pelaksanaan,  ketepatan  sasaran,  dan  apakah  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Dari hasil evaluasi kebijakan tersebut akan diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan dasar  perumusan  kebijakan  tahun  depan.  Apakah  akan  melanjutkan  adalah  kebijakan  pemerintah. Setelah  mengevaluasi  kebijakan  dan  memberikan  berbagai  saran  dan  saran,  perlu  dilakukan pembenahan.  Reformasi  kebijakan  menjadi  transfer  antara  evaluasi  dan  pembuatan  kebijakan. Berbagai  masukan  dalam  evaluasi  kebijakan  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan
perubahan  kebijakan.  Ini  termasuk  apakah  akan  mengganti  strategi  yang  ada  dengan  strategi  baru, atau melanjutkan strategi yang ada dengan model dan metode yang lebih baik. (Hayat, 2018)
Reformasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam proses kebijakan publik. Pengambilan kebijakan dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  sesuai  dengan  kebutuhan,  kemudian  dilakukan proses  observasi,  penelitian,  penelitian  dan  berbagai  analisis  sebelum  kebijakan  dirumuskan. Mulailah  dengan  mendapatkan  keinginan  komunitas  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi komunitas.  Menurutnya,  keinginan  merumuskan  kebijakan  dilandasi  oleh  kepentingan  bersama negara.  Salah  satu  proses  pembuatan  kebijakan  adalah  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pemerintah yang merupakan salah satu bentuk komunikasi kebutuhan bersama.
Selain itu, berbagai penelitian ilmiah digunakan untuk merumuskan rencana untuk menentukan pro dan  kontra  dari  kebijakan  tersebut.  Semua  ini  bertentangan  dengan  konsep  reformasi,  konsep reformasi  adalah  memperbaiki  atau  mengubah  kebijakan  yang  ada,  atau  perkembangan  kebijakan yang  sudah  dijalankan,  oleh  karena  itu  diperlukan  kebijakan  baru  sebagai  bagian  dari  peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Reformasi  yang  dilakukan  membentuk  konsep  dasar  yang  menjadi  persyaratan,  keinginan,  dan penemuan  ilmiah,  yang  menjadi  kerangka  perumusan  dan  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  dalam merumuskan  kebijakan  publik.  Setelah  reformasi  dilakukan  dalam  proses  perumusan  kebijakan, maka  akan  terbentuk  perumusan  kebijakan  yang  lengkap  untuk  kemudian  ditindaklanjuti  sebagai perumusan kebijakan.
Kebijakan  seringkali  gagal  karena  dirumuskan  dengan  buruk  dan  tidak  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Baik atau tidaknya rencana tersebut bergantung pada arah kebijakan, bagaimana proses perumusan dilaksanakan, dan siapa subjek dan sasaran kebijakan tersebut. Dari awal kebijakan yang akan  dilaksanakan  hingga  reformasi  kebijakan,  agar  diperoleh  kebijakan  yang  relevan  dan  sejalan dengan  tuntutan,  kebijakan  yang  baik  akan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  dan  aspek  yang menentukan.
Reformasi  kebijakan  publik  bukanlah  satu-satunya  cara  untuk  mengubah  dan  mereformasi kebijakannya.  Konsep  reformasi  kebijakan  berdampak  pada  reformasi  birokrasi  dan  reformasi administrasi.  Hubungan  antara  ketiga  reformasi  tersebut  merupakan  kondisi  yang  diharapkan  oleh pemerintah saat ini.
Seruan  reformasi  administrasi  merupakan  syarat  yang  harus  terus  dikedepankan  oleh  ketertiban administrasi nasional. Reformasi administrasi secara garis besar adalah reformasi sistem dan struktur pemerintahan. Pengaturan saat ini, masih banyak perkembangan birokrasi yang tidak normal dalam sistem  ketatanegaraan  negara,  sehingga  proses  reformasi  administrasi  tidak  dapat  berjalan  dengan lancar, bahkan banyak menemui kendala dan tantangan.
Reformasi  birokrasi  telah  memperburuk  situasi  ini,  dan  implementasi  reformasi  birokrasi  masih lemah. Birokrasi masih menjadi lahan basah  bagi oknum koruptor. Pelayanan publik tetap menjadi kendala  yang  tak  terbendung  dalam  model  birokrasi  pemerintahan.  Dan  sistem  yang  masih  tidak dapat berkoordinasi dengan perubahan dan persyaratan. Oleh karena itu, yang terjadi adalah sistem "warisan"  yang  telah  lama  ada  dalam  birokrasi,  dan  terkadang  tetap  menjadi  kendala  dalam  proses perubahan birokrasi.
Dalam  rangka  mengembangkan  reformasi  administrasi  dan  reformasi  birokrasi,  tujuan  utama pemerintah adalah memulai reformasi kebijakan publik. Reformasi kebijakan publik adalah tentang mengubah kebijakan. Namun yang terpenting adalah seluruh komponen birokrasi perlu terintegrasi untuk  berani  melakukan  perubahan  secara  menyeluruh  dan  mendukung  pelaksanaan  kebijakan reformasi  dari  pimpinan  hingga  di  bawahnya..  Dari  sinergitas  itu,  akan  bergerak  bersama-sama membangun  inovasi  untuk  perubahan  yang  lebih  baik.  tidak  mudah  membuat  sebuah  perubahan dalam  struktur  dan  kultur  birokrasi.  Butuh  waktu  panjang,  karena  selama  ini  orientasinya  adalah aturan  dan  rule  driven, bussiness  as  usual  (keajegan).  Lebih  lanjut  dikatakan bahwa  inovasi  adalah sebuah  proses  perubahan  yang  mencakup  kesadaran  dan  kemauan  untuk  berubah  yang  mengarah pada  kebiasaan  (habit).  Maka  perlu  digalakkan  lagi  dalam  kehidupan  birokrasi  pentingnya  inovasi
menuju perubahan yang lebih baik. ( Utomo, 2017 ).

## 2.4. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Istilah yang sering masyarakat mengerti adalah PILKADA ( Pemilihan Umum Kepala Daerah). Calon Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar/didaftarkan kepada KPU.
Pilkada  harus  menghasilkan  dan  membimbing  masyarakat  daerah  yang  ada  di  Indonesia  untuk merasakan  perbaikan  kondisi  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  daerah  adalah sebagai  wujud kemauan untuk mencapai  perbaikan  tersebut  dan penerapan  asas    kedaulatan  rakyat untuk  menciptakan  pemerintahan  daerah  yang  baru  dan  lebih  baik.  Agenda  Pelaksanaan  pilkada telah  secara  rutin  dilakukan  dalam  memenuhi  langkah  startegis  agar  terlahir  transisi  politik  dan Pemerintahan  Daerah  Indonesia  di  masa  depan.  Pilkada  bukan  hanya  mengenai  calon,  kampanye, dan  prosesi  pelantikan  kepala  daerah  semata,  tetapi  pilkada  adalah  pemenuhan  hak  demokrasi masyarakat dalam merangsang kesejahteraan serta pembangunan di tiap-tiap daerah.
Pilkada  adalah  ruang  pembangunan  demokrasi  yang  mencakup  penguatan  masyarakat  publik, penguatan  tersebut  menunjang  pada  penguatan  masyarakat  budaya  dan  penguatan  masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, penguatan pada birokrasi agar netral dan professional, penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta politik.
Menurut Arifulloh dalam Rizki, S. C & Hilman, Y. A (2020, h. 145) pelaksanaan Pilkada serentak merupakan  salah  satu  wujud  untuk  mengupayakan  akutabilitas  lokal  dan  responsitas  daerah  untuk kearah  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  Pilkada  diarahkan  pada  tujuan  yang  ail  dan tertata untuk memperbaiki kondisi masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.
Peran Pilkada memang sangat penting untuk masa depan daerah yang lebih baik, tetapi Pelaksanaan Pilkada  ditengah  bencana  pandemic  Covid-19  membawa  kesan  yang  berbeda  bagi  masyarakat  di tiap-tiap  daerah  mengingat  bahwa  kasus  Covid-19  terus  meningkat  jumlahnya.  Beragam  opini penolakan  dari  masyarakat  terus  bergulir  hingga  pelaksanaan  pilkada  sempat  ditunda.  Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia dan jajarannya telah sepakat untuk tetap melanjutkan pelaksanaan  pilkada  . Perppu  No.  2  Tahun  2020 menjadi  dasar  penyelenggaraan  pilkada  dengan menerapkan prtokol kesehatan secara ketat.
Biasanya, Pilkada dilaksanakan sesuai teknis yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya dan sesuai regulasi yang menjadi dasar teknis pelaksanaan pilkada. Jika kita melihat fakta yang ada Mulai dari pendaftaran  calon,  verifikasi  berkas  administrasi,  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien, kampanye biasanya diisi dengan beragam acara menarik seperti pertunjukan music,dan acara-acara berhadiah lainnya yang diselenggarakan para calon untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Saat pelaksanaan  pilkada  dalam  situasi  normal,  masyarakat  antusias  mengikuti  pilkada  dengan  suasana partisipatif yang kuat. Saat ditempat pemungutan suara, masyarakat datang secara bersamaan tanpa merasa takut dan cemas. Proses pemilihan berjalan dengan asas LUBER & JURDIL.
Pandemi  Covid-19  membawa  perbedaan  saat  pilkada  di  Tahun  2020  ini.  Tahap  penyelenggaraan pilkada  mulai  dari  pencalonan  menunjukan  tidak  efektifnya  verifikasi  berkas  administrasi  dan verifikasi  factual  tentang  para  calon.  Pada  tahap  data  pemuktahiran  pemilih,  banyak  nama  warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Para calon tidak diizinkan untuk mengadakan kampanye, kalaupun  diijinkan  hanya  boleh  diaksanakan  dengan  peserta  yang  terbatas  dan  saat  pelaksanaan pemilihan masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pilkada 2020 ini, karena takut terinfeksi oleh virus  Covid-19. Hal ini membuat pelaksanaan  pilkada  tidak  efektif.  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS) dikurangi  jumlahnya sehingga warga  yang  bersedia  memilih  pun  harus  bergantian  dan  mematuhi  protokol  kesehatan.  Proses
pelaksanaan  Pilkada  menjadi  rumit  dan  lambat.  Dibeberapa  daerah  yang  menjadi  zona  penyebaran Covid-19,   para   panitia   pemungutan  suara      sampai   berinisiatif    untuk  mendatangi  rumah-rumah warga menggunakan APD lengkap dengan membawa kertas  pungutan suara dan kotak tempat untuk meletakkan surat suara. Hal ini dilakukan agar jumlah suara mencukupi dan tetap ada partisipsi dari masyarakat  secara  aktif.  Tidak  hanya  bagi  masyarakat,  di  beberapa  daerah  juga  berpengaruh  pada jumlah  kandidat  calon,  yaitu  calon  tunggal  sehingga  tidak  perlu  diadakan  pemilihan.  Hal  ini disebakan  adanya  kurang  antusiasme  dari  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah yang terinfeksi Covid-19 berpotensi gugur. Hal ini menunjukkan bahwa pilkada di tengah pandemic Covid-19 belum berjalan secara efektif, efisien, dan optimal.
Dari aspek hukum, paying hukum pilkada yaitu Perpu No.2 Tahun 2020 tidak mengatur secara tugas mengenai  mekanisme  penanganan  pelaksanaan  pilkada,  hal  ini  berpotensi  memunculkan problematika  baru  yaitu  melemahkan  proses  penanganan  pelanggaran  sebagaimana  dilakukan  oleh Bawaslu dan jajarannya.
Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang telah kelompok kami kaji, pelaksanaan pilkada ditengah- Covid-19 membawa dua dampak yaiu dampak positif dan dampak negative. Berikut akan dijelaskan mengenai dampak tersebut:

## Dampak positif:
1. Amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana
Pesan  yang  termuat  dalam UU  No.  10  Tahun  2016  Pasal  201  ayat  6 telah  terlaksanakan, menegaskan  hal  sebagai  berikut  “Pemungutan  suara  serentak  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  hasil  pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020” tetapi hal ini sempat tertunda dan  akhirnya  terealisasi  pada  bulan  Desember  2020  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014.
2. Hak konstitusional masyarakat yang menggunakan hak pilihnya terpenuhi Dalam UUD  NKRI  1945 ,  penyelenggaraan  pemilu  merupakan  salah  satu  wujud pemenuhan  hak konstitusional, dalam momentum politik yaitu pilkada masyarakat dapat menggunakan hak politiknya untuk dipilih atau memilih.
3. Berkurangnya  praktik  pemerintahan  daerah  untuk  menerapkan  pimpinan  oleh  pejabat sementara.
4. Mencegah Anggaran yang dapat membengkak
Anggaran  yang  membengkak  yang  dimaksud  adalah  biaya  dari  pemerintah  atau  dari pasangan calon. Paslon dapat menghemat biaya operasional dan sosialisasi yang berkaitan dengan pilkada.

## Dampak Negatif:
1. Risiko Penularan Covid-19 akan semakin tinggi dan kasusnya akan meningkat Dalam  pilkada  ini  berpotensi  memunculkan  kerumunan  massa  karena  warga  yang  tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 menular secara cepat. Selain itu,  beberapa  pasangan  calon  dari  berbagai  daerah  melakukan  konvoi  sehingga memunculkan  kerumunan  massa.  Hal  yang  paling  signifikan  menjadi  penyebab  utama penyebaran  Covid-19  adalah  pelaksanaan  pilkada  di  zona  merah  coid-19  ditiap-tiap daerah.
2. Berpotensi menimbulkan kecurangan Salah satu yang paling sering terjadi adalah politik uang, hal ini semakin didukung dengan keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  kurang  akibat  Covid-19.  Akhirnya,  masyarakat  akan memilih  calon  yang  memberi  uang  banyak  buakan  karena  kompetensi,  visi,dan  misinya dalam memajukan daerah.
3. Meningkatnya angka Golongan Putih
Masyarakat  mementingkan  kesehatan  dan  keselamatan  mereka  agar  terhindar  dari  virus Covid-19.  Masyarakat  merasa  cemas  dan  takut  untuk  bertemu  orang  lain  yang  tidak diketahui riwayat kesehatannya.
Kebijakan  pilkada  2020  yang  dilaksanakan  ditengah  pandemic  Covid-19  telah  menuai  pro  dan kontra  dari  masyarakat.  Kondisi  dan  situasi  yang  terjadi  dilapangan  membuat  penyelenggaraan pilkada  2020  berbeda  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan saat pilkada untuk menghadapi situasi ini. Salah satunya  adalah Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.  13  Tahun  2020 .  Dengan  adanya  landasan hukum  yang  menadasari  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  menjadi  patokan  untuk  mematuhi protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  pada  kenyataannya  impelementasi  kebijakan tersebut belum menjamin tidak adanya dampak perubahan kebijakan pilkada serentak 2020.
Kebijakan  Pilkada  Serentak  2020  di  tengah  pandemi  Covid-19  menuai  pro  dan  kontra  dari masyarakat.  Kondisi  dan  situasi  yang  terjadi  di  lapangan  membuat  penyelenggaraan  Pilkada  tahun 2020  berbeda  dari  tahun  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  pemerintah  turut  mengeluarkan  kebijakan terkait protokol kesehatan saat Pilkada untuk menghadapi situasi ini. Diantaranya Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  13  Tahun  2020 terbentur  undang-undang.  Dengan  adanya landasan  hukum  yang  mendasari  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  menjadi  patokan  wajib memenuhi  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan.  Namun,  pada  kenyataannya  implementasi kebijakan  tersebut  belum  pasti  menjamin  tidak  adanya  pelanggaran  dan  dampak  perubahan kebijakan Pilkada Serentak 2020.
Hipotesis :
1. Jika adanya perubahan kebijakan pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19 (X), maka pelaksanaan pilkada 2020 pun ikut berubah (Y)
2. Ada pengaruh antara kebijakan pilkada 2020 (X), terhadap penerapan protokol kesehatan pilkada 2020 (Y)
3. Adanya pengaruh antara partisipasi pilkada 2020 (X) terhadap evaluasi pelaksanaan pilkada 2020
(Y)

## 3. Metode penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  setelah  terselenggaranya  Pilkada  Serentak  2020  yaitu  pada  tanggal  16 Januari  2021  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dan  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan kuantitatif  merupakan  metode  ilmiah  yang  secara  sistemasis  terhadap  bagian-bagian dan  fenomena serta  kausalitas  hubungan-hubungannya.  Serta  bertujuan  untuk  mengembangkan  hipotesis  yang berkaitan  dengan  fenomena  penelitian.  Adapun  metode  kuantitatif  dilakukan  melalui  penyebaran kuisioner  menggunakan  bantuan softwere yaitu  Google  Formulir.  Sampel  dari  penelitian  tersebut adalah mahasiswa Universitas Lampung secara random yang telah memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020.
Sementara  itu  pengolahan  data  dilakukan  dengan  pendekatan  deskiptif  yaitu  pengelolaan  data dengan cara menjelaskan permasalahan dan berusaha untuk memecahkan masalah berdasarkan data- data  yang  telah  dikumpulkan. Untuk  menunjang  penelitian  kami  menggunakan  kajian  kepustakaan dengan menggunakan literatur yang relavan dengan objek penelitian dalam membantu menjelaskan dan  mengembangkan  pengelolaan  data.  Alasan  penggunaan  metode  penelitian  berikut  adalah dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Sehingga kami kesulitan dalam melakukan survey lapangan dan wawancara secara langsung.

## 4. Hasil dan pembahasan
4.1. Perubahan kebijakan Pilkada 2020 serta pelaksanaan Pilkada 2020
Pilkada  serentak  2020  tentunya  dilakukan  berbeda  seperti  Pilkada  sebelumnya  akibat  adanya pandemi  Covid-19.  Sehingga,  perubahan  kebijakan  ini  harus  diinformasikan  kepada  pengguna  hak pilih  Pilkada  2020  supaya  pengguna  hak  pilih  dapat  tetap  menggunakan  hak  politiknya  dengan datang  ke  TPS  untuk  mencoblos  Kepala  Daerah  yang  diinginkan  untuk  memimpin  periode  2021- 2024  dalam  penelitian  ini  yakni  pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota  Bandar  Lampung, Provinsi  Lampung.  Pilkada  tentu  saja  berpengaruh  pada  pasangan  calon  pemimpin  daerah  untuk melakukan kampanye yang syarat mobilisasi politik supaya meraih dukungan dari pemilih sehingga mendapatkan banyak suara menurut Hergianasari dalam Hergianasari (2020, hal. 113).

## 4.1.1. Pengetahuan tentang perubahan kebijakan Pilkada 2020

## Diagram 1. Pengetahuan Tentang Kebijakan Pilkada 2020.
Sebanyak  95,4%  responden  menjawab  mengetahui  adanya  perubahan  kebijakan  mengenai pelaksanaan Pilkada era pandemi Covid-19. Hanya 4,8% yang menjawab tidak mengetahui adanya perubahan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  Pilkada  2020.Meskipun  begitu,  berbagai  tanggapan muncul  atas  kebijakan  pemerintah  yang  tetap  melaksanakan  Pilkada  era  pandemi.  Sebagian  setuju sementara  sebagian  yang  lain  menolak,  sehingga  hal  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Pertama, pelaksanaan  Pilkada  tetap  harus  dilaksanakan  melalui  penggunaan  protokol  kesehatan  yang  ketat seperti  social  distancing,  penggunaan  masker  ataupun  face  shield,  penyediaan  sabun  atau  hand sanitizer  pada  setiap  TPS,  dan  pembagian  jam  untuk  pencoblosan  telah  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  yang  disahkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  serta  Tim  Gugus  Tugas Penanganan  Covid-19.Kedua,  walau  Pilkada  2020  dilaksanakan  sesuai  dengan  protokol  kesehatan yang  ketat,  hal  itu  masih  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  masyarakat  Kota  Bandar  Lampung mengingat penyebaran virus yang masif di tengah masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi  dianggap  menyalahi  aturan  sehingga  opsi  menunda  pelaksanaan  pilkada  setelah  pandemi ataupun  dengan  melakukan  pemilihan  secara  online  dianggap  tepat.Dapat  dilihat  dari  berbagai tanggapan pro dan kontra yang ada, masyarakat Kota Bandar Lampung telah mengetahui perubahan kebijakan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 yang sempat tertunda dari bulan September 2020 ke bulan Desember 2020.
4.1.2. Pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada 2020

## Diagram 2. Pengetahuan Tentang Pentingnya Pelaksanaan Pilkada
2020.
Hampir  setengah  lebih  dari  prosentase  responden  menjawab  penting,  sementara  19%  responden menjawab  tidak  penting.  Sebagian  besar  menjawab  penting  karena  Pilkada  2020  merupakan  pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Bangsa Indonesia sendiri belum mengetahui kapan pandemi ini segera  berakhir,  sementara  periodesasi  jabatan  harus  tetap  berjalan  khususnya  penyelenggaraan otonomi  di  daerah-daerah  berupa  pemilihan  calon  pemimpin  kepala  daerah.  Sehingga,  apabila menunggu  Pilkada  serentak  dilaksanakan  setelah  pandemi  sangat  tidak  memungkinkan  dan  hal tersebut  akan  menganggu  jalannya  roda  pemerintahan  negara.  Sehingga,  pelaksanaan  Pilkada  era pandemi  Covid-19  dianggap  penting  disertai  juga  pentingnya  protokol  kesehatan  yang  harus
dipatuhi  oleh  masyarakat  di  Kota  Bandar  Lampung.  Sementara  itu,  sebagian  lain  menjawab  tidak penting  karena  kesehatan  pemilih  (pribadi)  lebih  diutamakan  daripada  kepentingan  publik,  serta merasa  bahwa  pelaksanaan  Pilkada  2020  ini  hanya  dimanfaatkan  sebagai  ajang  bentuk  politisasi oleh kandidat-kandidat calon kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan.Walaupun begitu dapat dilihat  dalam  diagram,  bahwa  pelaksanaan  Pilkada  menurut  responden  begitu  penting,  disamping juga  pentingnya  penerapan  protokol  kesehatan  saat  melaksanakan  pemilihan.  Sehingga,  opsi pemerintah  untuk  tetap  melaksanakan  Pilkada  09  Desember  2020  dianggapcukup  tepat  dan masihmembuahkan hasil partisipasif masyarakat di Kota Bandar Lampung.
4.1.3. Pengetahuan tentang alasan yang mendasari kebijakan Pilkada 2020

## Diagram 3. Pengetahuan Tentang Alasan yang Mendasari Kebijakan Pilkada 2020
Sebanyak  76,2%  responden  mengetahui  alasan  yang  mendasari  mengapa  kebijakan  pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilakukan, sementara 23,8% responden menjawab tidak mengetahui alasan yang mendasari  pelaksanan  kebijakan  Pilkada  2020.  Tentunya  prosentase  dalam  diagram  3  dapat menjawab  mengapa  Pilkada  2020  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  dari  kalangan  masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung berdasarkan pada diagram 1 dan 2, yakni karena masih adanya masyarakat  yang  tidak  mengetahui  alasan  yang  mendasari  tetap  dilaksanakannya  Pilkada  2020  era pandemi  Covid-19.Pelaksanaan  Pilkada  2020  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 Pasal 201 (6), “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  hasil  pemilihan  tahun  2015  dilaksanakan  pada  bulan September  tahun  2020.”Wacana  tersebut  tetap  dapat  terealisasikan  disertai  dengan  beberapa perubahan  kebijakan  pada  saat  proses  Pilkada  berlangsung,  seperti  perubahan  waktu  pelaksanaan yang  diundur  menjadi  09  Desember  2020  dan  disertai  kewajiban  penerapan  protokol  kesehatan. Alasan  yang  sangat  mendasari  perubahan  kebijakan  Pilkada  2020  yaitu  karena  meskipun  di  dalam pandemi Covid-19 bangsa Indonesia harus tetap menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  pengunduran  waktu  pelaksanaan  Pilkada  dimaksudkan  supaya daerah  dapat  mempersiapkan  segala  keperluan  Pilkada  dengan  baikdisertai  juga  dengan  penerapan protokol  kesehatan  yang  ketat.  Peran  kepala  daerah  sangatlah  diperlukan  membantu  Pemerintah Pusat mempercepat penanggulangan dan pemulihan Covid-19.
Dapat  disimpulkan  dengan  adanya  perubahan  kebijakan  Pilkada  2020  akhirnya  berimplikasi  pada pelaksanaan  Pilkada  2020.  Maka  sepatutnya  masyarakat  tidak  perlu  terlalu  khawatir  dalam menggunakan hak pilihnya untuk pergi ke TPS Kota Bandar Lampung, sebab pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan Pilkada 2020 tidak hanya memikirkan bagaimana nasib program tesebut dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi di dalam keadaan pandemi seperti saat ini  faktor  kesehatan  masyarakat  tetap  menjadi  prioritas  yang  utama.  Diagram  1,  2,  dan  3 menunjukkan  bahwa  perubahan  kebijakan  Pilkada  2020  dan  pelaksanaan  Pilkada  2020  saling memiliki keterikatan.

## 4.2.  Pengaruh  kebijakan  Pilkada  Serentak  2020  terhadap  Penerapan  Protokol Kesehatan di Bandar Lampung
Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  tengah  pandemi  Covid-19  menjadi  sebuah  dilema serius  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan.  Dalam  menjamin  keselamatan  dan  mencegah terbentuknya klaster baru saat Pilkada berlangsung pemerintah mengeluarkan aturan baru. Kebijakan pelaksanaan  Pilkada  dengan  mengutamakan  protokol  kesehatan  diatur  dalam Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020 dan Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  dalam  Kondisi Bencana  Non-alam  Corona  Virus  Disease  (COVID-19).  Sehubungan  dengan  kebijakan  tersebut maka  pelaksanaan  Pilkada  2020  harus  berpedoman  pada  sederet  aturan  yang  memperhatikan protokol  kesehatan.  Diantaranya  adalah  memakai  masker  sesuai  yang  dianjurkan  Dinas  Kesehatan Nasional,  mencuci  tangan  setelah  melakukan  kontak  dengan  seseorang  atau  benda  yang  bersifat publik,  menyediakan hand  sanitizer ketika  berpergian,  menjaga  jarak  aman  ketika  berada  di  suatu tempat  yang  ramai,  tidak  berkerumun,  datang  tepat  waktu  ke  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS) sesuai jadwal yang tersedia pada lembar undangan pemilih.
Dalam  menyikapi  kebijakan  tersebut  Pemerintah  Daerah  Lampung  mengadakan  rapat  koordinasi pengendalian  Covid-19  pada  Pilkada  Serentak  2020  di  Lampung.  Dalam  rapat  tersebut  Gubernur Daerah  Lampung  selaku  pemimpin  rapat  menekankan  pelaksanaan  protokol  kesehatan  selama Pilkada  berlangsung.  Agar  setiap  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  seperti  pengukuran  suhu,  sarung  tangan  plastplastic  pemilih,  tempat pencuci tangan dan lain sebagainya.
Berhubungan  dengan  itu  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  protokol  kesehatan  di  Kota  Bandar Lampung dijelaskan secara rinci berdasarkan penelitian yang dilakukan:
4.2.1. Penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara
Diagram 4. Penerapan Protokol Kesehatan di TPS
Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam diagram lingkaran di atas didapatkan  hasil bahwa hampir  secara  menyeluruh  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  sudah  melaksanakan  protokoler kesehatan sesuai dengan regulasi teknis dan metode penyelenggaraan Pilkada. Seperti yang dikutip dari  penelitian  sebelumnya,  bahwasanya  dalam  melaksanakan  Pilkada  Serentak  pada  bulan Desember  Komisi  Pengawas  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU) sebagai otoritas kebijakan harus mengatur teknis dan metode pelaksanaan Pilkasa yang berdasarkan pada protokoler kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ( Utomo, 2020 ).
Adanya  regulasi  mengenai  penyelenggarakan  Pilkada  2020  dengan  memperhatikan  protokol kesehatan menjadi dasar pedoman pelaksanaan yang kuat. Selain itu, peraturan mengenai protokoler kesehatan saat Pilkada diikuti dengan sanksi-sanksi baik tertulis maupun secara persuasif. Informasi
mengenai jumlah korban dan sosialisasi pentingnya melaksanakan protocol kesehatan menjadi salah satu pertimbangan penting untuk tetap memathui aturan yang telah di tetapkan.

## 4.2.2. Pelanggaran protokol kesehatan oleh partisipan

## Diagram 5. Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Partisipan
Dalam hal ini yang termasuk partisipan adalah warga  masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hasil penelitian  menunjukan  hanya  sebesar  7,1%  responden  yang  mengatakan  banyak  pelangar  protokol kesehatan  saat  Pilkada  dan  sekitar  30%  lainnya  menjawab  beberapa  masyarakat  melakukan pelanggaran  protokol  kesehatan.  Sementara  itu  data  yang  didapat  mengonfirmasi  tidak  adanya pelanggaran dalam Pilkada oleh masyarakat. Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan sebagian besar  masyarakat  memahami  pedoman  Pilkada  Serentak  2020  dan  pentingnya  memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya menjaga diri dan kerabat sekitarnya.
Merujuk  pada  protokoler  Covid-19  terdapat  rekomendasi  menjaga  jarak  satu  samapai  dua  meter antar  satu  dengan  lainnya  untuk  menghindari  percikan  droplets  yang  dapat  menularkan  Virus Corona.  Sehubungan  dengan  ini  menjga  jarak  menjadi  salah  satu  hal  yang  sulit  diterapkan  saat berada di tempat TPS. Hal ini dipengaruhi oleh budaya lama yang masih melekat dalam masyarakat sehingga  sulit  dihindari.  Pelanggaran  tersebut  bisa  dilakukan  baik  secara  sengaja  maupun  ketidak sengajaan serta dipengaruhi oleh profesionalitas panitia Pilkada.

## Diagram 6. Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  menunjukan  presentasi  yang  sinkron  antara  tingkat pelanggaran  partisipan  terhadap  protokol  kesehatan  dan  penerapan  sanksi  bagi  pelanggar  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa keduanya  memiliki  hubungan  sebab  dan  akibat  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan.  Yaitu
pelanggaran  tersebut  terjadi  dikarenakan  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari  panitia  Pilkada sehingga tidak ada tindakan persuasif yang dapat mencegah pelanggaran protokoler kesehatan. Hal ini juga didukung dengan kesadaran tingkat masyarakat yang masih rendah.
4.2.3. Pengaruh protokol kesehatan terhadap pertambahan kasus Covid-19

## Diagram 7. Laporan Kasus Positif Pasca Pilkada
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  sebagaimana  yang  ditampilkan  pada diagram di atas. Dapat dijelaskan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020 di Bandar Lampung  sudah  dapat  dikatakan  optimal.  Hal  ini  berdasarkan  presentase  laporan  positif  Corona setelah masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada cenderung rendah. Data tersebut dapat ditinjau dari kesiapan  panitia  dalam  menerapkan  sarana  dan  prasana  Tempat  Pemungutan  Suara  yang memperhatikan  protokol  kesehatan  sehingga mencegah  penularan  virus  secara  masif.  Data  ini  juga dapat  membuktikan  bahwasanya  tidak  ada  klaster  baru  penyebaran  virus  setelah  Pilkada  Serentak 2020 dilaksanakan.
4.2.4.  Adanya  pengaruh  antara  partisipasi  Pilkada  2020  terhadap  evaluasi  pelaksanaan Pilkada 2020
Pelaksanaan  pilkada  2020  dalam  keadaan  yang  tidak  kondusif  karena  wabah  virus  Covid-19 berpengaruh pada  jumlah  partisipasi  masyarakat  untuk menyalurkan hak  politiknya  dalam  pilkada. Pelaksanaan  pilkada  menekankan  pada  penerapan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  aturan  yang tercantum  dalam  kebijakan Perpu  No.  2  Tahun  2020 .  Namun,  dalam  implementasi  nyata  pilkada tidak  berjalan  secara  optimal.  Tidak  hanya  berdampak  pada  jumlah  partisipan    tetapi  berdampak pada  psikologis  masyarakat.  Atas  dasar  fakta  yang  ada,  maka  kami  akan  menyimpulkan  adanya pengaruh antara partisipasi pilkada 2020 terhadap evaluasi pelaksanaan pilkada 2020. Hal ini perlu dievaluasi  karena  menyangkut  berbagai  dampak  dan  penilaian  masyakat  terhadap  implementasi pilkada serta kebijakan untuk tetap dilaksanakannya pilkada khususnya bagi Mahasiswa Universitas Lampung  yang  sudah  mempunyai  hak  pilih  dan  berdomisili  di  Kota  Bandar  Lampung.  Berikut adalah hasil kuisioner kami terkait dengan harapan respoden agar dilakukan evaluasi lebih lanjut:
Berdasarkan  hasil  kuisioner  diatas  maka  diperoleh  hasil  bahwa  masyarakat  sangat  menginginkan kebijakan  dan  implementasi  pilkada  2020  sangat  perlu  untuk  di  evaluasi.  evaluasi  dimaksudkan untuk  melihat  dan  mengkaji  sebab-sebab  kegagalan  atau  kurang  optimalnya  pelaksanaan  pilkada 2020  atau  untuk  mengetahui  sudahkah  kebijakan  publik  yaitu  kebijakan  pilkada  2020  yang  telah dilaksanakan  telah  mencapai  tujuan  akhir  yang  diharapkan.  Evaluasi  kebijakan  pilkada  2020  juga dimaknai  sebagai  kegiatan  yang  memiliki  tujuan  untuk  menilai  suatu  kebijakan.  Dimensi  dampak pada  evaluasi  kebijakan  pilakada  2020  ini  mengarah  pada  suatu  kondisi  yang  diakibatkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan baik dalam  kondisi fisik maupun kondisi sosial. Berikut adalah hasil kuisioner tentang dampak-dampak dari pelaksanaan kebijakan pilkada 2020:

## 4.2.5. Dampak psikologis masyarakat Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pilkada 2020

## Diagram 9. Dampak Psikologis Berupa Ketakutan Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020
Berdasarkan diagram tersebut diperoleh hasil bahwa masyarakat merasa cukup takut tetapi ada juga masyarakat yang tidak takut. Masyarakat yang cukup takut lebih besar jumlahnya karena masyarakat ingin  berpartisipasi  tetapi  takut  tertular  virus  Covid-19 karena  tidak  mengetahui  riwayat  kesehatan pemilih yang lain dan tidak ada jaminan bahwa protokol kesehatan ketat untuk diterapkan. Dampak ini juga berakibat pada jumlah partisipan dan tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung.
4.2.6. Partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung

## Diagram 10. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bandar Lampung Dalam Pilkada 2020
Berdasarkan  diagram  diatas,  diperoleh  hasil  bahwa  jumlah  partisipasi  masyarakat  kota  Bandar lampung sebagian besar sudah cukup partisipatif, tetapi tingkat  masyarakat yang kurang partisipatif juga masih tergolong banyak. Hal yang bisa dievaluasi menurut kelompok kami adalah masyarakat lebih  mementigkan  kesehatan  dan  keselamatannya  daripada  menggunakan    hak  politiknya  tetapi harus  berhadapan  dengan  resiko  tertular  Covid-19  karena  pelanggaran  protokol  kesehatan  saat pilkada.  Masyarakat  yang  cenderung  golput  merupakan  masyarakat  yang  menolak  pelaksanaan pilkada  2020.  Jadi,  evalusi  kebijakannya  adalah  kebijakan  belum  optimal  untuk  dilaksanakan  dan
dinilai kurang tepat oleh masyarakat karena tetap dilaksanakan walaupun ditengah wabah Covid-19.
4.2.7. Tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak memakai hak pilihnya dengan sengaja
Diagram 11. Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Memakai Hak Pilihnya dengan Sengaja
Berdasarkan  diagram  diatas  diperoleh  hasil  bahwa  masyarakat  yang memilih  untuk golongan putih (golput) tidak memperoleh sanksi khusus padahal hal ini membuat perolehan suara dan perhitungan pasangan  calon  yang  menang  berdasarkan  pilihan  masyarakat  menjadi  tidak  100%  kebenerannya karena  pada  kenyataannya banyak masyarakat  yang golput dan  tidak  memilih. Hal  yang bisa  kami evaluasi  adalah  kebijakan  tentang  penyelenggraan  pilkada  2020  ditengah  Covid-19  menimbulkan penilain  yang  pro  dan  kontra  sehingga  berdampak  pada  masyarakat  yang  memilih  golput,  Golput juga  merupakan  bentuk  penolakan/  ketidaksetujuan  masyarakat  bahwa  kebijakan  pilkada  ditengah Covid-19 harus dilaksanakan.
Dari  hasil  kuisoner  dan  jawaban  respoden  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  evaluasi  kebijakan diadakannya  pilkada  2020  ditengah  pandemi  Covid-19  sangat  diperlukan.  Evaluasi  kebijakan pilkada  2020  menentukan  konsekuansi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  kebijakan  tersebut melalui cara menjelaskan dampak - dampaknya. Berdasarkan dampak-dampak yang dihasilkan dari tetap dilaksanakannya pilkada adalah pengaruh pada partisipan. Masyarakat Kota Bandar Lampung masih  ada  yang golput.  Implementasi  kebijakan  yaitu pelaksanaan  pilkada  2020 harus  menerapkan protokol  kesehatan  tetapi  tidak  menjamin  bahwa  protokol  kesehatan  dilaksanakan  secara  ketat sehingga masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi. Hasil evaluasi menurut kelompok kami dari dimensi  penilaian  adalah  pelaksanaan  pilkada  2020  dinilai  kurang  berhasil  karena  tidak  efektif, efisien, dan masih ada masyarakat yang golput. Selain itu dampak munculnya masalah publik baru yaitu semakin bertambahnya kasus Covid-19.

## 5. Kesimpulan
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  perubahan  pada  seluruh  dunia.  Perubahan  tersebut  mencakup bidang  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  dan  lain-lain.  Dalam  dunia  politik,  pandemi  Covid-19 mempengaruhi  keputusan-keputusan  dalam  membuat  kebijakan.  Salah  satunya  yaitu  pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para pemutus kebijakan harus berhati-hati dalam memutuskan perkara demokrasi di Indonesia menimbang adanya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dimana demokrasi  di  Indonesia  sangatlah  penting  untuk  tercapainya  “ good  governance ”.  Dalam  hal  ini, pemilihan  kepala  daerah  atau  pilkada  pada  masa  pandemimerupakan  permasalahan  yang  tidak mudah. Pilkada merupakan ajang bagi daerah untuk menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat  dipercaya  oleh  masyarakat.  Pilkada  juga  membuka  seluas-luasnya  ruang  untuk  masyarakat agar  masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  dunia  politik,  sehingga  pilkada  sangat  penting untuk dilaksanakan pada demokrasi ini.
Namun,  dalam  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini,  banyak  dari  kalangan  masyarakat  yang  merasa pesimis akan kondisi saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi  adalah  masalah  yang  paling  penting  dibandingkan  dengan  kegiatan  demokrasi  dimasa-
masa ini. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 harus tetap dilaksanakan, mengingat betapa pentingnya pilkada untuk keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.  Dan  apabila  pelaksanaan  pilkada  ditunda  hingga  setahun  maka  penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah akan mengalami kesulitan karena kosongnya jabatan. Selain berdampak pada  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  kekosongan  jabatan  pada  kekuasaan  bisa mengakibatkan  masalah  baru pada bidang-bidang  lainnya  seperti  pada  bidang  ekonomi,  sosial,  dan manufaktur pembangunan.
Sepatutnya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakan hak pilihnya untuk pergi ke TPS  yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung  karena  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  membuat kebijakan  Pilkada  2020  tidak  hanya  memikirkan  bagaimana  nasib  program  tesebut  dapat  berjalan sesuai  dengan  Undang-Undang,  tetapi  di  dalam  keadaan  pandemi  seperti  saat  ini  faktor  kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas yang utama.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat  Pilkada  2020  di  Bandar  Lampung  sudah  dapat  dikatakan  optimal.  Hal  ini  berdasarkan presentase  laporan  positif  Corona  setelah  masyarakat  berpartisipasi  dalam  Pilkada  cenderung rendah.  Data  tersebut  dapat  ditinjau  dari  kesiapan  panitia  dalam  menerapkan  sarana  dan  prasana Tempat  Pemungutan  Suara  yang  memperhatikan protokol kesehatan  sehingga  mencegah penularan virus secara masif. Data ini juga dapat membuktikan bahwasanya tidak ada klaster baru penyebaran virus setelah Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan.
Namun,  evaluasi  kebijakan  diadakannya  pilkada  2020  ditengah  pandemi  Covid-19  sangat diperlukan.  Evaluasi  kebijakan  pilkada  2020  menentukan  konsekuansi-konsekuensi  apa  yang ditimbulkan  oleh  kebijakan  tersebut  dengan  cara  menggambarkan  dampaknya.  Berdasarkan dampak-dampak  yang  dihasilkan  dari  tetap  dilaksanakannya  pilkada  adalah  pengaruh  pada partisipan. Masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada yang golput. Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan  pilkada  2020  harus  menerapkan  protocol  kesehatan  tetapi  tidak  menjamin  bahwa protocol  kesehatan  dilaksanakan  secara  ketat  sehingga  masyarakat  memilih  untuk  tidak berpartisipasi. Hasil evaluasi dari dimensi penilaian adalah pelaksanaan pilkada 2020 dinilai kurang berhasil  karena  tidak  efektif,  efisien,  dan    masih  ada  masyarakat  yang  golput.  Selain  itu  dampak munculnya masalah public baru yaitu semakin bertambahnya kasus Covid-19.

## Limitasi dan studi lanjutan
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memiliki  limitasi  atau  keterbatasan  yaitu  berupa  waktu  yang  terbatas dalam  menyebarkan  kuisioner.  Sehingga,  terdapat  minimnya  respoden  dalam  penelitian,  meskipun telah memenuhi minimal sampel yang diperlukan. Di masa depan penulis akan melakukan penelitian secara berkelanjutan supaya dapat melihat dan menilai setiap data sampel maupun data populasi yang masuk.

## Ucapan terima kasih
Kami  dari  kelompok  4  /  Reguler  A  mengucapkan  terimakasih  banyak  kepada  PJ  mata  kuliah Kebijakan  Publik  sekaligus  Ketua  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara  Universitas  Lampung  Dr. Noverman  Duadji,  M.Si  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk  mampu  membuat serta menyelesaikan penelitian jurnal ini secara tepat waktu.
Terimakasih juga kepada anggota kami, yaitu:
Senja Rantika, Veronika Frisda A., Yasintha Fitriyani, Firsty Yusdanissa A., dan Sabila Zakiyah yang telah memberikan pikiran, arahan, serta dedikasinya dalam penulisan dan penyelesaian jurnal ini dengan baik.

## Referensi
Akbar,  M.  F.  (2018). Studi  evaluasi  kebijakan:  evaluasi  beberapa  kebijakan  di Indonesia . Anggara, S. (2018). Kebijakan publik . Bandung: Cv. Pustaka Setia.
Hayat, H. (2018). Buku kebijakan publik .
Hergianasari,  P.  (2020,  agustus  01).  Electoral  distancing:  alternatif  penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Daerah  2020  di  tengah  Covid-19  di  Indonesia  Magistrorum  et Scholarium. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 01, 112-121. Indonesia, K. P. (2020). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 202 0. Indonesia, K. P. (2020). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 . Indonesia, P. R (2015). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. Indonesia, P. R (2015). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 . Indonesia, P. R. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . Indonesia, P. R. (1980). Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 . Indonesia, P. R. (2016). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 . Indonesia, P. R. (2020 ). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 . Indonesia,  P.  R.  (2020). Peraturan  Pemerintahan  Pengganti  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 .
Ristyawati,  A.  (2020).  Efektivitas  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  pada  masa pandemic darurat Covid-19 di Indonesia. Crepido.
https://doi.org/10.14710/crepido.2.85-96
Rizki,  S.  C.,  &  Hilman,  Y.  A.  (2020).  Menakar  perbedaan  opini  dalam  agenda pelaksanaan kontestasi pilkada serentak di tengah COVID-19. Jurnal Ilmiah.
Supriyadi,  S.  (2020).  Menakar  nilai  keadilan  penyelenggaraan  Pilkada  2020  di  tengah pandemi Covid-19. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22(3), 493–514.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17466 Utomo, W. W. (2020, januari-juni01). Kebijakan penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid-19 dan New Normal). Jurnal Al-Harakah , 3, 31-44. Winarno, B. (2012). Kebijakan publik (Teori, proses, dan studi kasus). Yogyakarta: PT. Buku Seru.