## PENDAMPINGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI MANAJEMEN SCAFFOLDING PADA BUMDes “MULTI GUNA” DESA SIDOMULYO BERIKAN WAWASAN KEPADA ANGGOTA DAN PENGURUS
Labbaika Dwi Ayu Rahmawati 1 , Putri Nugrahaningsih 2 , Denty Arista 3 , Zaim Arif Eko Saputra 4 , Galuh Tiaramurti 5
Universitas Sebelas Maret 1,2,3,4,5
Email: rahmawati26@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Pengabdian  ini  bertujuan  penataan  sumberdaya  manusia  serta  manajemen  pengelolaan,  hal  ini ditunjukkan  dengan  masih  rendahnya  pemahaman  pengelolaan  BUMDes  “Multi  Guna”  Desa Sidomulyo  terutama  dari  pengurus,  rendahnya  pemahaman  manajemen  usaha,  serta  belum optimalnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  berbasis  komputer  untuk  menunjang  pemasaran digital.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan pembelajaran  partisipatif  dalam  bentuk  ceramah,  diskusi,  tanya  jawab,  dan  praktik.  Hal  ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tata kelola manajemen usaha masyarakat baik dari segi  pemasaran  produk  yang  masih  dilakukan  secara konvensional  beralih  menerapkan  teknologi informasi pasar digital.. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara diterukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes “Multi Guna” terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi  manajemen  pasar,  pengaruh  peralihan  lokasi  pasar,  dan  kurangnya  pelatihan  dan pendampingan  penggunaan  digital  marketing  pasar.  Perkembangan  teknologi  serta  kuranganya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo.

## Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Manajeemen, Teknologi

## Abstract
This  service  aims  to  organize  human  resources  and  management,  this  is  shown  by  the  low understanding of the management of the "Multi-Purpose" BUMDes in Sidomulyo Village, especially from the administrators, the low understanding of business management, and the not yet optimal use of computer-based information technology to support digital marketing. The method used in this research is  a  qualitative  descriptive  method  with  participatory  learning  in  the  form  of  lectures,  discussions, questions  and  answers,  and  practice.  This  is  expected  to  improve  community  business  management governance  skills  both  in  terms  of  marketing  products  which  are  still  carried  out  conventionally  by switching to implementing digital market information technology. Based on the results  of discussions and interviews, it was revealed that there are still several obstacles faced by "Multi-Purpose" BUMDes, especially  in  in  the  field  of  market  management  accounting  management,  the  influence  of  market location shifts, and the lack of training and assistance in using digital market marketing. Technological developments  and  lack  of  government  attention  have delayed  the  progress  of  the  Sidomulyo  Village market.
Keywords : Human Resources, Management, Technology

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa  melalu  kewirausahaan  desa,  dimana  kewirausahaan  desa  menjadi  strategi  dalam pengembangan  dan  pertumbuhan  kesejahteraan  (Ansari,  2016).  Kewirausahaan  desa  ini dapat  diwadahi  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang  dikembangkan  oleh pemerintah  maupun  masyarakat  desa  (Prabowo,  2014). BUMDes merupakan lembaga usaha yang  bergerak  pada  bidang  pengelolaan  aset  dan  sumber  daya  ekonomi  desa  dalam  kerangka pemberdayaan masayarakat (Amelia, 2014). Pada hakekatnya BUMDEs didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Pada  Hakikatnya  pengembangan  desa  merupakan  sebuah  upaya  dalam  peningkatan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  perdesaan.  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa didasarkan  pada  Permendagri  Nomor  39  Tahun  2010.  Pembentukan  ini  berasal  dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan  dan  pengelolaan  serta  pengembangannya  (Coristya,  2010).  Di  dalam pengembangan  desa  diperlukan  strategi  untuk  mencapai  cita-cita  yang  berkemajuan  dan tentunya berkelanjutan. Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pengalokasian dana desa  yang  cukup  besar.  Kebijakan  ini  merupakan  wujud  kepedulian  pemerintah  dengan perkembangan desa. Kebijakan pemerintah tersebut perlu diimbangi aksi nyata oleh berbagai pihak  dan  masyarakat.  Perangkat  desa  tidak  hanya  melayani  masalah  administrasi  warga tetapi harus berinovasi mengembangan sumber daya desa.
Kepedulian  terhadap  keberlangsungan  salah  satu  bentuk  badan  usaha  yang  menjadi salah  satu  objek  penting  masyarakat  luas  dalam  pengembangan  ekonomi  yaitu  BUMDes (Badan  Usaha  Milik  Desa)  “Multi  Guna”.  Terletak  pada  Desa  Sidomulyo,  Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Procinsi Jawa Timur. Disini BUMDes “Multi Guna” memiliki 251,99 hektare yang terbagi dalam lahan bukan sawah, yaitu lahan untuk bangunan, rumah, pekarangan, lading, tegalan, huma, dan lainnya. Kemudian, seluas 155,99 hektare dan lahan sawah seluas 96 hektare (Laporan Desa 2018). BUMDes lahir sebagai salah satu pendekatan baru  dalam  usaha  peningkatan  ekonnomi  berdasarkan  kebutuhan  dan  postensi  desa. Keberadaan  BUMDes  menjadi  salah  satu  pertimbangan  untuk  menyalurkan  inisiatif masyarakat  desa,  mengembangkan  potensi  desa,  mengelola  dan  memanfaatkan  potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa
yang diserahkan  untuk  dikelola sebagai bagian dari BUMDes.
Desa  Sidomulyo  merupakan  desa  yang  memiliki  potensi  besar  yang  dapat dikembangkan  melalui  pengelolaan  manajemen  BUMDes.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan adanya  usaha  ekonomi  kreatif  yang  tidak  terakomodir  dengan  baik,  sehingga  dalam pertumbuhannya mengalami kembang kembis. Antara lain BUMDes Multi Guna memiliki lima unit usa lain unit pertokoan ATK, unit fotokopi, unit parkir, unit sewa molen, dan unit sewa hantara scaffolding. Pada pengabdian ini mengfokuskan permasalah pada unit pasar tradisional  utama  di  Desa  Sidomulyo.  Para  anggota  pengelola  BUMDes  tidak  terlalu mengetahui perihal sistematis pengelolaan keuangan yang benar dan mudah direalisasikan, kurangnya pengoptimalan dalam pengembangan usaha serta penerapan akuntansi BUMDes berbasis  digital  atau  aplikasi  berkaitan  dengan  pelaporan  akuntansi  yang  masih  kurang. Pemanfaatan teknologi ini sangat perlu diterapkan dalam pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengembangkan BUMDes memerlukan tiga pilar utama, yaitu:
1) Pilar  pertama  bersifat  kelembagaan  dan  bisnis,  BUMDes  mempunyai  status  hukum Undang-undang  mendorong  pembentukan  unit-unit  usaha  berdasarkan  potensi  desa, menghubungkan usaha dengan potensi desa sehingga menjadi penggerak perekonomian desa.
2) Pilar kedua adalah akses keuangan, Optimalkan secara maksimal aktivitas perekonomian masyarakat desa melalui  akses pembiayaan pada BUMDes.
3) Pilar ketiga adalah digitalisasi, selain berperan sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui  platform  market  place  yang  dikembangkan  melalui  ekosistem  BUMDes  yaitu BUMDes Online.
Terkait  dengan  ketiga  pilar  yang  diperlukan  dalam  pengembangan  BUMDes,  maka digitalisasi  keuangan  dan  pemasaran  BUMDes  sangatlah  mendesak  dan  mendesak  karena BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam memutar roda perekonomian desa.
Pembaharuan  pengabdian  terletak  pada  objek  pengabdian  dimana  menjadi pengabdiaan yang mengambil tema mengenai pengelolaan akuntansi manajemen scaffolding pada BUMDes “Multi Guna”. Pengabdian ini berkontribusi pada identifikasi survey awal bagaimana penerapan pengeloaan akuntansi manajemen ada BUMDes, dimana pengelolaan akuntansi  manajemen  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  aktivitas  unit  badan  usaha  terkait. Letak pengabdian di antara pengabdian sebelumnya memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan akuntansi manajemen scaffolding pada suatu BUMDes.
Upaya pemberdayaan BUMDes merupakan representasi  kebijakan  pemerintah untuk melakukan pemerataan kegiatan ekonomi hingga pada tingkat  pedesaan. UU No 6 Tahun 2014  tentang  desa  memberikan  payung  hukum  atas  BUMDes  selaku  ekonomi    yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menggali informasi untuk menemukan permasalahan  yang  dihadapi  didalam  implementasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2021  ayat  3  berbunyi  tentang  tujuan BUMDes adalah :
1. Melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  melalui  pengelolaan  usaha,  serta  pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi daerah
2. Melakukan  kegiatan  pelayanan  umum  melalui  penyediaan  barang  dan/jasa  serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelolan lumbung pangan desa
3. Memperoleh  keuntungan  atau  laba  bersih  bagi  peningkatan  pendapatan  asli  desa  serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa
4. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa
Tujuan  akhir  dari  pembentukan  BUMDes  sebagai  instrument  modal  sosial  yang diharapkan  menjadi  jembatan  yang  menghubungkan  desa  dengan  lingkup  perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Adapun Sayuti mengemukakan bahwa keberadaan  BUMDes  diperlukan  guna  menggerakkan  potensi  desa  serta  dapat  membantu  dalam upaya  pengentasan  kemiskinan  (Sayuti,  2011).  Untuk  mencapai  kondisi  tersebut  diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintergrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.
Penting  untuk  diingat  bahwa  profesionalisme  pengelolaan  BUMDes  benar-benar didasarkan  pada  kemauan  dan  kesepakatan  Masyarakat  luas  (member  base),  serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ( self help), baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara professional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006)
Sejalan  dengan  tujuan  pembentukan  BUMDes  yang  tercantum  dalam  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  nomor  4  tahun  2015 adalah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes).  BUMDes  didirikan  atas prakarsa  pemerintah  dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi
tersebut  dapat  dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia.
Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan  BUMDes  mesti  tersedia.  Peningkatan  aktivitas  usaha  diperlukan  kejelian pemerintah  dalam  pengembangan  peluang  atau  bisnis  yang  ada  di  desa  (Hamril,  2021). Dalam  lingkup  pemerintahan  daerah,  panduan  pembentukan  dan  pengelolaan  BUMDes dapat  dituangkan  dalam  peraturan  daerah.  Sehingga  dalam  perspektif  sosiologis  guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan tersebut ditingkat daerah  dapat  lebih  terjamin  kepastiannya.  Agar  BUMDes  dapat  berkontribusi  untuk meningkatkan PADes, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha BUMDes.
Hasil usaha BUMDes diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan asset tetap setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil suaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana.
Peran  Pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan  kelembagaan  merupakan  unit  terdepan Pembangunan  kepada  Masyarakat.  Terutama  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) merupakan  program  pemerintah  yang  harus  diberdayakan  dalam  rangka  pemberdayaan social  ekonomi  masyarakat  yang  baik  dengan  mengedepankan  partisipasi  dan  prakarsa Masyarakat. Pemerintah yang juga berperan aktif juga dihadapkan dengan beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagaimana berikut :  Keadaan sumber daya alam  (SDA), Kondisi  sumber daya manusia (SDM),  kemapanan  kelembagaan  untuk  pembangunan,  Sarana  dan  prasarana  untuk pembangunan,  Kebijakan  pembangunan,  Organisasi  dan  administrasi  pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto dalam Larasati dan Ya’taufiq Kurrahman, 2019).
Sesuai  dengan  pemaparan  diatas,  perlu  digaris  bawahi  bahwa  tujuan  tersebut  dapat tercapai apabila memiliki sumber daya manusia yang handal, asset daerah yang terjamin kualitas nya, serta dukungan dari berbagai elemen terkait menentukan keberhasilan suatu BUMdes.  Desa  seharusnya  juga  menjadi  wilayah  awal  yang  menjadi  penyalur perkembangan  keberhasilan  wilayah  pusat.  Melalui  berbagai  program  elok  yang berkembang  seperti  BUMDes  mampu  menghantarkan  para  wilayah  pusat  menjadi  lebih baik akan penataan perekonomian daerah nya. BUMDes juga memerlukan masyarakat yang
selektif dan bergotong royong untuk mensejahterakan kepentingan bersama.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pengabdian  ini  menggunakan  pendekatan  deksriptif  kualitatif.  Penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada  (Denzin  dan  Lincoln,  1987 dalam Moloeng, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tata kelola manajemen usaha masyarakat  baik  dari  segi  pemasaran  produk  yang  masih  dilakukan  secara  konvensional beralih menerapkan teknologi informasi pasar digital. Pengabdian ini juga melalui identifikasi mendalam sekaligus  diskusi  kelompok  focus  (Focus  Group  Discussion)  yang  dimulai  dari survey awal dengan observasi dan wawancara di BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulyo.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDes  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  berupa  pembangunan  dalam  aspek  fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu  pembangunan  desa  dalam  aspek  fisik  dan  dalam  aspek  pemberdayaan  masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya  pembangunan  jalan  desa,  permukiman,  jembatan,  bendungan,  irigasi,  sarana ibadah  dan  pendidikan  (Muhi,  2011:  8  dalam  Almasri  dan  Desmiwar).  Sedangkan
pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sehingga  mewujudkan  jati  diri,  harkat  dan  martabat masyarakat  secara maksimal  dan digunakan untuk  mempertahankan dan mengembangkan diri  secara  mandiri  baik  secara  ekonomi,  sosial,  agama,  dan  budaya  (Widjaja,  2005:  169, dalam Almasri dan Desmiwar).
Kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  diterapkan  dalam  kegiatan pengdampingan penglolaan pada BUMDes “Multi Guna” dilaksanakan dengan mengangkat tema aspek akuntansi manajemen scaffolding pada BUMDes desa Sidomulyo Madiun pada tanggal 23 Juni 2023 secara luring. Jumlah partisipan yang menghadiri sekitar 15 orang yang diantaranya  tim  pengabdian,  narasumber,ketua  BUMDes  “Multi  Guna”  Desa  Sidomulti Madiun  berserta  jajarannya.  Adapun  rincian  aktivitas  dalam  melaksanakan  pengabdian sebagai berikut :
- Pertama, survei awal untuk mengetahui profil calon mitra / BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulyo. Kegiatan survey ini dilakukan untuk mengetahui secara detail dan rinci profil mitra,  menggali  permasalahan,  mendiskusikan  solusi  pemecahan  masalah,  serta melakukan kesepakatan pelaksanaan program PKM HGR-UNS
- Kedua, melakukan training dan education Tim mitra melakukan pengenalan IPTEK yang akan  diterapkan  dalam  PKM,  tujuan  penerapan  IPTEK,  serta  melakukan  analisis kebutuhan UKM mitra terkait dengan pengetahuan mereka saat ini
- Ketiga,  implementasi  teknologi  tim  mitra  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan pemanfaatan  teknologi  infomasi  (aplikasi  online)  untuk  menunjang  pemasaran  secara digital
- Keempat, melakukan pelatihan manajemen dan usaha, yang mencakup: motivasi usaha, inovasi dan kreativitas, dan manajemen keuangan
- Kelima,  monitoring,  evaluasi  dan feedback .  Tim  PKM  selalu  memonitor  selalu memberikan  masukan,  sebelum  pelaksanaan  program,  pada  saat  pelaksanaan  program, dan  setelah  kegiatan  berlangsung  sehingga  dapat  mengantisipasi  dan  memberikan masukan terkait kendala yang dihadapi mitra.
- Keenam, pelaporan dan hasil uji alat dilakukan dengan melakukan monitoring baik secara tutorial  dan  praktik  oleh  peserta  yang  didampingi  oleh  TIM  Pengabdian  kepada masyarakat  untuk  dapat  mempraktikkan output  atau luaran inovasi  dan pengembangan alat  baik  dari  sistem  produksi  maupun  dalam  pengemasan  sehingga  hal  ini  dapat mempermudah dalam proses kerja dan mendapatkan hasil produksi yang lebih sehingga pendapatan yang diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan.
Melalui kegiatan pengabdian pada tanggal 23 Juni 2023, saat melaksankan FGD ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing grup, berikut adalah rangkaian permasalahan yang telah disampaikan :
• terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi
• manajemen pasar
• pengaruh peralihan lokasi pasar
• kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan digital marketing pasar
• Perkembangan teknologi serta kuranganya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo.
Adanya  permasalahan  terkait  sistem  akuntansi  manajemen  dan  juga  beberapa permasalah  terkait  dengan  NIB  (Nomor  Induk  Usaha)  yang  kabanyakan  pedagang  dan pengusaha anggota BUMDes masih belum memiliki juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Pasalnya, apabila banyak pedagang atau pengusaha yang mempunyai NIB maka lebih maksimal program kerja pemerintah dalam membangun wilayahnya. Kemudian, terjaminnya kepemilikan  usaha  bagi  para  pedagang  dan  pengusaha.  Pasalnya,  setiap  desa  mendapatkan alokasi  dana  desa  untuk  mengembangkan  dan  membenahi  desa  untuk  mempercepat  dan meningkatkan potensi asli desa. Semangat peningkatan ini harus dipupuk dari dini dan peran aktif masyarakat diperlukan.
Ceramah Diskusi dan

## Tanyajawab
Pendampingan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengabdian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat kendala terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi manajemen pasar, pengaruh peralihan  lokasi  pasar,  dan  kurangnya  pelatihan  dan  pendampingan  penggunaan  digital marketing pasar. Perkembangan teknologi serta kuranganya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo. Dari kegiatan pendampingan pengelolaan akuntansi  manajemen  scoffilding  dapat  membantu  menunjang  kemajuan  BUMDes.  Dari mulai  adanya  kegiatan  pendampingan  ini  diharapkan  ke  depannya  masyakarat  dan pemerintah  lebih  peka  akan  beberapa  targer  yang  diharapkan.  Seperti  contoh  akan pendemontrasian pembuatan NIB untuk seluruh pedagang atau pengusaha anggota BUMDes demi terjaminnya usaha yang mereka usahakan. Kemudian, agar mampu terselenggarakannya program  pemerintah dalam membantu  meningkatkan potensi  sumber daya local warga sekitar. Persiapan dalam penerapan akuntansi manajemen scaffolding juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang teliti, maka  program  pengurus  BUMDes harus  lebih  bisa  mengenalkan  akan  penerapan  akuntansi  manajemen  scaffolding.  Digital Marketing  untuk  BUMDes  ini  hakikatnya  berbeda  dengan  metode  pemasaran  umumnya, dalam pemasaran berbasis digital, seorang penjual dapat berkomunikasi secara daring online dengan  calon  pembeli,  sehingga  saluran  distribusi  pemasaran  dapat  diakses  dengan  cepat dan mampu menjaring  konsumen lebih banyak untuk  dapat  mengakses dan mendapatkan informasi  dari  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  BUMDes.  Sebagai  langkah  pemasaran produk  secara  cepat,  media  sosial  sebagai  media  digital  marketing  BUMDes  dapat memberikan  informasi  produk  atau  jasa  yang  dimiliki  BUMDes  dengan  beragam  akses, seperti website, blog, media sosial Instagram, Facebook, Whatsapp, yang mana banyak calon pembeli yang berminat terhadap produk BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021 Otonomi  Daerah  dan  Pemerintah  Daerah Badan Usaha Milik Desa . 02 Februari 2021. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(3).
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  BUMDes  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Desa.  Fiat  Justicia  Jurnal  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 8(3), 424-440.
Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 72-81.
Senjani,  Y.  P.  (2019).  Peran  sistem  manajemen  pada  BUMDes  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  desa. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23-40.
Laru,  F.  H.  U.,  &  Suprojo,  A.  (2019).  peran  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(4), 367-371.
Rambe,  N.  R.  S.,  Muda,  I.,  &  Matondang,  A.  (2021).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Memberdayakan  Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  Administrasi  Publik, dan  Ilmu  Komunikasi (JIPIKOM), 3(1), 73-80.
Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Utami, E. R. (2021). Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengembangan dan Penataan Manajemen Unit Bisnis. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 15-22.
Zunaidah,  A.,  Askafi,  E.,  &  Daroini,  A.  (2021).  Peran  usaha  bumdes  berbasis  pertanian  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 21(1), 47-57.
Iskandar, J., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa.  Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu Sosial, 19(2), 1-11.
Dewi,  A.  S.  K.  (2014).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan pendapatan  asli  desa  (PADes)  serta  menumbuhkan  perekonomian  desa.  Journal  of  rural  and development, 5(1).
Hamril,  H.,  Sarjan,  A.,  &  Arifin,  S.  (2021).  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan Perekonomian  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kec.  Lappariaja  Kab.  Bone  Perspektif  Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 4(1), 36-54.
Rahardjo dan Ludigdo. (2006) BUMDes Sebagai Institusi Komersil, Tetap Memperhatikan Efisiensi Serta Efektivitas dalam Kegiatan Sektor Riil dan Lembaga Keuangan (berlaku sebagai LKM). Fakultas Administrasi   Publik, Malang
Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Sayutri,  M.  (2011).  Pelembagaan  badan  usaha  milik  desa  (bumds)  sebagai  penggerak  potensi  ekonomi  desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, 3(2), 717-728.
Anggraeni,  M.  R.  R.  S.  (2016).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Pada  Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus, 28(2), 155- 168.
Rubiyanto,  R.  (2020).  Pelatihan  Akuntansi  Dan  Manajemen  Dalam  Pengelolaan  Bumdes  di  Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 222-238.
P Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika, 11(1), 86- 100.
P Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha  milik  desa  (BUMDes)  berdikari  melalui  implementasi  digital  marketing  system. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 65-75.
Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 5(2).