TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.475 Hal. 101-115

## Peran (DP2PA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Samarinda
Shorea Helminasari 1), Erni Dea Kristi 2), Helnisa 3), M. Farhan As Salami 4) Shakira Mustafa 5)
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia
1) E-mail: shorea@uwgm.ac.id
Abstrak : Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak telah diakui secara formal sejak kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan  anak  serta  tingginya  kejadian human  trafficking atau  yang  lebih  dikenal  dengan  perdagangan  orang  di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019- 2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Berangkat dari kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang yang kian memprihatinkan (2019-2021) maka penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  Peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Kota Samarinda serta  mengetahui  hambatan  dalam  menangani  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif,  dengan  fokus  penelitian  peran  DP2PA  dalam  menjalankan 6 layanan pokok menangani kasus kekrasan seksual anak, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Kata Kunci: Kekerasan; Seksual; Anak; DP2PA; Samarinda.
Abstract:  The  fulfillment  of  special  rights  and  protection  for  children  has  been  formally  recognized  since Indonesia's independence, as stated in the constitution of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Children are priceless gifts bestowed by God on every human couple to be properly nurtured, protected, and educated.  The  increasing  cases  of  violence  against  women  and  children  and  the  high  incidence  of  human trafficking or better known as human trafficking in Indonesia make women's development and child protection an important issue. Today, sexual violence is increasingly occurring along with the development of technology- based social media access. Cases of sexual violence in Samarinda City over the past 3  years have become increasingly concerning (2019-2021). It was recorded that in 2021 Samarinda City became the highest area with  reports  of  173  cases  of  sexual  violence  among  other  regencies/cities  in  East  Kalimantan  province. Departing  from  the  case  of  sexual  violence  in  Samarinda  City  over  the  past  3  years  which  has  become increasingly  concerning  (2019-2021),  this  study  aims  to  determine  and  analyze  the  role  of  the  Women's Empowerment and Child Protection Office (DP2PA) in handling sexual violence against children, especially those that occur in Samarinda City and find out the obstacles in handling sexual violence against children. This  study  uses  Qualitative  Descriptive  Research,  focusing  on  the  role  of  DP2PA  in  carrying  out  6  main services  handling  cases  of  child  sexual  violence,  with  data  collection  techniques  through  observation, interviews and documentation. And the data analysis used is an interactive model data analysis technique from
Matthew B. Milles and A. Michael Huberman by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.
Keywords: Violence; sexual; Child; DP2PA; Samarinda.
Article History: Received; 10-04-2023; Revised; 02-05-2023; Accepted; 08-06-2023

## PENDAHULUAN
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  merupakan  tunas,  potensi,  dan  generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah mereka yang patut mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih polos dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah  kekerasan  seksual  terutama  terjadi  terhadap  anak-anak.  Saat  ini  banyak  terjadi  kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak, khususnya di  Indonesia. Kasus  pelecehan  seksual  pada  anak  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  paling memprihatinkan saat ini.
Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan  fisik,  mental,  dan  sosial  yang  masih  terbatas  untuk  mengatasi  berbagai resiko  dan bahaya  yang  dihadapinya  dan  juga  secara  otomatis  masih  bergantung  pada  pihak-  pihak  lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap  hidup  dan  penghidupan  anak  masih  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu  terutama perkembangan  kejiwaannya.  Tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  sangat  penting dibandingkan  dengan  orang  lain,  namun  harus  ada  dukungan  masyarakat  dalam menjaga  antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mangajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  pentingnya  menjaga  anak dari kekerasan seksual.
Pemenuhan  hak  dan  perlindungan  khusus  bagi  anak  telah  diakui  secara  formal  sejak kemerdekaan  Indonesia,  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya secara nasional, Indonesia juga telah berkomitmen di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa, melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Atas  dasar  komitmen  tersebut,  hingga  saat  ini Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan berbagai upaya, baik melalui kebijakan perundangan maupun  program  kegiatan,  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  seluruh  anak  Indonesia.  Dinas Kementerian  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  mempunyai  tugas  menyusun  kebijakan  nasional  yang  terkait  dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak perempuan, tumbuh kembang anak serta perlindungan  anak  dari  kekerasan.  Disamping  mendorong  pelaksanaan  pengaruh  utama gender dan  pemenuhan  hak  anak  disemua  pembangunan  bidang  pembangunan,  dalam  penyusunan kebijakan,  Kementerian  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  (PP),  dan  Perlindungan  Anak (PA)  perlu  menggunakan  data  dan  informasi  yang  lengkap,  terpercaya  dan  mutakhir,  sehingga menghasilkan  kebijakan  yang  tepat  sasaran  dan  berdasarkan  pada  fakta  yang  sebenarnya (evidence based), untuk mendapatkan data dan informasi tersebut.
Diperlukan penelitian dan kajian yang berkualitas dan sesuai dengan prioritas masalah yang menjadi  tanggung  jawab  Kementerian  Perlindungan  Perempuan  (PP)  dan  Perlindungan  Anak (PA).  Pada  tanggal  23  November  2011,  Terbentuk  adanya  kesepakatan  bersama  antara  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan  Penghimpunan  Advokat  Indonesia  Tentang  Akses  Keadilan  Bagi  Perempuan  Korban Kekerasan,  dengan  adanya  kesepakatan  tersebut  diharapkan  menjamin  Akses  Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga. Namun  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  umumnya  adalah  orang  yang  dikenal  anak  (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). Fakta tersebut menunjukan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bukan dari orang lain yang belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Hal ini  menunjukan  bahwa  rumah  merupakan  tempat  yang  pada  umumnya  sering  dijadikan  tempat kekerasan  tersebut.  Berdasarkan  artikel  yang  ditulis  oleh  Matius  Alfons  (2019)  yang  berjudul “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, dikatakan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan menempati posisi teratas dari kasus-kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan  data  dari  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK),  tercatat  peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi sejak tahun 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen dan  19,77  persen  dilakukan  oleh orang  tidak  dikenal.  Whealin  (2007:23)  mengatakan  hal  yang membuat miris adalah hal tersebut biasanya terungkap bila sudah terdapat korban. Sebagian besar pelaku pelecahan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka. Berdasarkan artikel yang ditulis  oleh  Bimo  Aria  Fundrika  dalam  Suara.com  (2020),  di  masa  pandemi  Covid-19  seperti sekarang  ini, kasus  kekerasan  seksual  masih  tetap  membayangi  hari-hari  anak  di  Indonesia. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan anak (KemenPPPA) sudah hampir 2 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual selama pandemi Covid-19, lebih tepatnya 1962 anak  menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Angka  tersebut  menjunjukkan  kekerasan  seksual mendominasi dari semua kasus kekerasan pada anak dengan total 3297 kasus. Hal tersebut terjadi lantaran aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah.
Hal-hal  yang  berbau  seksual  di  Indonesia  masih  merupakan  suatu  hal  yang  tabu.  Masih banyak orang tua  yang enggan membahas hal tersebut  kepada anak mereka.  Magdalena (dalam Zubaedah, 2016:2) menyatakan orang tua memandang hal itu hanya pantas diberikan kepada anak- anak yang telah beranjak dewasa atau minimal remaja. Meski hal ini bukan menjadi satu- satunya penyebab  terjadinya  tindak  penyelewengan  dan  atau  penyimpangan  seksual,  namun  perannya dalam  membentuk  pribadi  seorang  yang  sadar  akan  kebutuhan  kesehatan  dan  keselamatan seksualnya sangat signifikan. Selain itu, menurut Chomaria (2012: 49) rasa risih dan kekhawatiran orang tua menjadi alasan untuk tidak mengajarkan seks apalagi kepada anak usia dini. Mereka takut hal tersebut justru akan memicu rasa penasaran anak untuk mencoba melakukan kegiatan seksual tersebut.  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pemahaman  terkait seksualitas  sangat  perlu  untuk diberikan baik kepada orang tua maupun anak itu sendiri. Pentingnya anak mempelajari mengenai pendidikan  seks  sama  pentingnya  dengan  anak  belajar perkembangan  kognitif,  perkembangan sosial  dan  kemandirian  (Kurnia  &  Tjandra,  2012).  Arief  Rahman  (2002:65)  juga  menyatakan bahwa pengenalan pendidikan seksual sangat diperlukan  dalam  rangka membangun  masa depan anak yang lebih baik. Menurut Rahmatsari (2016), memberikan bekal pengetahuan tentang seks, akan membantu mereka mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual ataupun bukan, sehingga pendidikan seks juga dapat mencegah anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Pemahaman  yang  dimiliki oleh  orang  tua  juga  akan  sangat  membantu  dalam  mendidik  anak mereka, sedangkan pemahaman yang dimiliki oleh anak dapat membantu mengantisipasi apabila anak menjadi korban kejahatan seksual, anak sudah diajarkan untuk menolak, meronta, berteriak atau tindakan yang telah ditanamkan pada anak. Bila anak tidak berhasil meronta, berteriak atau
menolak setidaknya kejadian tersebut dapat terdeteksi sejak dini karena anak terbuka pada orang tuanya.
Melansir dari artikel oleh Redaksi dari Mitrapost.com (2020), kasus kekerasan seksual pada anak menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari - 31 Juli 2020, menduduki peringkat pertama. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, menyebut jumlah anak korban kekerasan seksual hingga periode Juli 2020 mencapai 2556 dari 4116 kasus.
Kasus kekerasan seksual  yang menyasar  kepada anak-anak  juga disebutkan  dalam artikel CNN Indonesia yang ditulis oleh Fey (2020) berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan yang menyebutkan inses kasus kekerasan seksual terbanyak dialami oleh anak perempuan. Pada tahun 2019,  dari  2341  kasus  kekerasan  terhadap  anak  perempuan,  ada  770  kasus  yang  merupakan hubungan inses. Angka tersebut merupakan yang paling besar dari kategor lainnya, yakni kekerasan seksual  571  kasus.  Sedangkan  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Vidya  Pinandhita  (2020),  kasus kekerasan  seksual  pada  anak  di  awal  tahun  2020  masih  mencuat.  Berdasarkan  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (dalam Pinandhita, 2020) memaparkan pada januari hingga oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.
Jika  masalah  ini  terus  dibiarkan,  maka  jumlah  kasus  seksual  pada  anak  akan  terus mengalami  peningkatan  dan  akan  berdampak  buruk  bagi  anak.  Dampak dari  kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak  adalah perlakuan sinis dari masyarakat di  sekelilingnya dan  takut  untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010: h.2). Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak serta tingginya kejadian human trafficking atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Isu kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang acap kali menjadi perdebatan dari berbagai kalangan baik dalam kalangan sektor pemerintah maupun masyarakat luas terutama dalam perkembangan  era transformasi  digital  diberbagai  bidang  sektor  dalam  kehidupan  masyarakat. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi.
Kasus  kekerasan  seksual  di  Kota  Samarinda  selama  kurun  3  tahun  ke  belakang  kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan  laporan  173  kasus  kekerasan  seksual  di  antara  kabupaten/kota  lainnya  di  provins Kalimantan  Timur.  Maka  dari  pada  itu,  kekerasan  seksual  akan  terus  terjadi  jika  tidak ada kesadaran  untuk  terus  memanfaatkan  kemajuan  teknologi,  internet  dan  berbagai  aplikasi  serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provins Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim per tanggal 1 Desember 2021, angka tersebut menurun dari 2019 sebanyak 305 kasus, dan pada 2020 sebanyak 286 kasus. Kendati Samarinda masih tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kaltim saat ini.
Pada 2021 ini terdapat total 190 korban kekerasan seksual di Kota Samarinda. Sebanyak 87 korbannya adalah perempuan dewasa, dan 77 korban lainnya adalah anak perempuan. Diketahui pula 30 persen dari total 394 kasus kekerasan seksual di Kaltim 2021 ini, korban merupakan pelajar tingkat  SLTA.  Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  usianya,  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Sesuai asas dan tujuan pada pasal 3 yang  berbunyi  “Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar
dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi,  dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.
Bersumber  dari  data  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota  Samarinda  Tahun 2023, jumlah laporan masuk terkait kekerasan pada perempuan dalam kurun waktu 2017- 2020 menunjukkan penurunan dari 36 menjadi 17 yang artinya terjadi perkembangan positif. Namun kondisi berbeda terjadi pada jumlah laporan yang ditindak lanjuti, jumlah tindak lanjut terhadap laporan  yang  masuk  justru  menunjukkan  perkembangan  negatif  yaitu  dari 25 menjadi 11 pada tahun 2020, atau dengan kata lain jumlah laporan masuk yang ditindak lanjuti sebesar 64,71%. Data diatas memperlihatkan bahwa kasus kekerasan kepada perempuan di Kota Samarinda masih terjadi meskipun  menurun,  namun  penurunan  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  persentase kasus yang ditindak lanjuti. Perkembangan yang sama pun terjadi pada kasus kekerasan pada anak. Meskipun  jumlah  laporan  masuk  menunjukkan  perkembangan  positif,  namun  tidak  diimbangi dengan persentase kasus yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2017, dari laporan yang masuk sebanyak 138 kasus, persentase tindak lanjut mencapai 76,81%. Namun pada tahun 2020 dari laporan yang masuk  sebanyak  58  kasus,  persentase  tindak  lanjut  justru  hanya  67,24%.  Oleh  karena  itu penanganan  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  harus  dilakukan  dengan  lebih komprehensif, mendalam dan seimbang antara penanganan pelaku dan korban.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2PA)  Kota  Samarinda menyatakan  bahwa  tingginya  angka  kasus  kekerasan  seksual  di  Kota  Samarinda  dipicu  oleh beberapa  beberapa  faktor  antara  lain  faktor  kota  Samarinda  sebagai  kota  heterogen,  yang menyebabkan  terjadinya  beberapa  kasus  korban  bukan  bertempat  tinggal  di  Samarinda  namun terjadi  di  wilayah  kota  Samarinda.  Pemerintah  kota  Samarinda  beranggapan  kekerasan  seksual merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat pucuknya namun kasus-kasus di akar rumput masih banyak ditemukan. Hal tersebut inilah yang dinilai menimbulkan dua sisi pandang. Faktor lainnya  dapat  dianalisa  dari  indikator  penurunan  laporan.  Hal  ini  pun  tidak  menjamin  adanya penurunan dalam praktik kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa masih terdapat korban yang malas melaporkan ataupun terbuka kesadaran atas akses ruang konseling yang tersedia. Hal ini bisa dimungkinkan karena adanya kurang kepekaan dari sektor pemerintah atau dari pihak korban memiliki kendala sulit melaporkan karena kurangnya kesadaran informasi dan akses terbuka terhadap ruang pelayanan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang Perlindungan Anak,  Perlindungan  Anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  usianya,  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari keterlantaran,  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sesuai  asas  dan  tujuan  pada  pasal  3  yang  berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi,  dan  keterlantaran  demi  terwujudnya  anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.
Berbicara tentang pengarusutamaan gender tentunya tidak pernah terlepas dari kesetaraan gender ,  yang  dapat  diartikan  secara  sederhana  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  atau kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Maka dari pada itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali  seksualitas  diri  adalah  pada  individu  itu  sendiri.  Berdasarkan  fenomena  menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan seksual anak belum menunjukan sebuah kemajuan peran dari Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Samarinda  untuk  menangani kekerasan seksual terhadap anak untuk melakukan Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan seksual terhadap anak. Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  penanganan,  dalam  rangka  mensukseskan  program
perlindungan anak,  maka  sudah sewajarnya Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.
Mengingat luasnya cakupan mengenai kekerasan seksual anak maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Khusus anak yang difokuskan pada 6 layanan pokok dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang  bersifat  Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  merupakan  penelitian  yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara apa adanya. Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan  kuantitatif. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong  (2005:6),  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu riset  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  dan  lain-lain.  Secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa, pada suatu bentuk konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Pada  penelitian  ini  akan  menggambarkan  dan  memahami  adanya  peristiwa  didalam masyarakat  yang  dianggap,  termasuk  kedalam  penyimpangan  sosial  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena  yang  terjadi  didalam  masyarakat.  Suatu  fenomena  kenyataan dimasyarakat  yang mengungkapkan dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan cara untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada  dan  tampak  di  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka peneliti  menggunakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu:
1. Peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2PA)  dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda adalah meliputi layanan:
a. Pengaduan Masyarakat
b. Penjangkauan Klien
c. Pengelolaan Kasus
d. Penampungan Sementara
e. Mediasi
f. Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan;
2. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda.

## PEMBAHASAN

## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)

## Pengaduan Masyarakat
Layanan Pengaduan Masyarakat merupakan layanan yang bersifat awal bagi korban ataupun pelapor / penerima manfaat yang dapat dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung  serta  melalui  layanan  pengaduan  panggilan  telepon  / Call  Centre 112. UPTD  PPA memiliki  kontak  telepon  yang  dapat  dihubungi  melaui  jaringan  aplikasi  baik  melalui Whatsapp (WA)  maupun  layanan  pengaduan  yang  bersifat  aplikasi  yang  dapat  diunduh di  Playstore  yang disebut SIPPEKA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak)  yang  telah  diluncurkan  sejak  4  Februari  2019.  SIPPEKA  dirancang  khusus  untuk mendukung  perlindungan  anak  dan  keluarga  berbasis  Teknologi Informasi.  Pengembangan  ini
merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam  upaya  memerangi  tindak  kekerasan  terhadap  anak  yang  terus  meningkat  di  Indonesia khususnya di Kota Samarinda.
Layanan pengaduan masyarakat menduduki tahap awal dalam alur dan standar operasional pelayanan UPTD PPA kota Samarinda setelah korban / pelapor / penerima manfaat datang sendiri atau melalui  rujukan  atau melalui penjangkauan  bahkan melalui jalur intervensi khusus  layanan pengaduan  masyarakat  dapat  dijalankan.  Hingga  pencatatan  pengaduan  dilakukan  secara administrasi. Sesuai komponen dalam Standar Pelayanan, Biaya / tarif layanan bersifat gratis tidak dipungut  biaya.  Pengaduan  secara  langsung  dapat  dilayani  dengan  uraian  persyaratan  yang menyatakan bahwa  yang  memberikan  aduan  sebagai  korban  atau  penerima  manfaat  merupakan masyarakat kota Samarinda atau kejadian terjadi di kota Samarinda dengan melengkapi fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, Buku Nikah dan akte kelahiran. Kasus pengaduan langsung maupun tidak langsung dapat diselesaikan sesuai dengan kasus layanan dengan kasus risiko tinggi hingga risiko rendah. (Standar Pelayanan terlampir) Alur kerja pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:
“Petugas  mengidentifikasi  kasus  yang  diadukan  /  dilaporkan  oleh  korban  baik  secara langsung, tidak  langsung,  maupun  call  centre  atau  melalui  no  WA,  selanjutnya  dilakukan identifikasi kriteria risiko kasus dan kriteria kewenangan. Maka akan dilanjutkan dengan asesmen biopsikososial masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal, dan akhirnya akan diberikan rekomendasi layanan dan penyusunan rencana intervensi layanan”

## Penjangkauan Klien
Layanan Penjangkauan Klien merupakan layanan yang dilakukan untuk membantu korban yang  kesulitan  dalam  pengaduan  atau  pelaporan  sehingga  pihak  DP2PA  melalui  UPTD PPA berupaya mengoptimalkan layanan penjangkauan klien melalui home visit karena pertimbangan korban  /  pelapor  /  penerima  manfaat  tidak  mampu  mengakses  layanan  yang  disediakan pihak UPTD  PPA  dikarenakan  berbagai  hambatan  misalnya  hambatan  lokasi,  biaya dan  keselamatan korban terutama jika korban memang dianggap berada dalam keadaan bahaya. Sesuai  komponen dalam Standar Pelayanan, Biaya / tarif layanan bersifat gratis tidak dipungut biaya.
Seiring  dengan  terbentuknya  lembaga  layanan  terpadu  melaui  UTD  PPA  DP2PA, diperlukan  sistem  pendokumentasian  data  kekerasan,  melalui  sistem  pencatatan  dan  pelaporan kekerasan  lintas  kabupaten  maupun  lintas  provinsi,  melalui  sistem  aplikasi  yang  terpadu  dan komprehensif.  Untuk  itu,  Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia,  telah  mengembangkan  sistem  aplikasi pencatatan  dan  pelaporan  kekerasan  perempuan  dan  anak  melalui  SIMFONI  PPA  (Sistem Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak),  yang  dapat  di  akses  oleh  semua  unit layanan  penanganan  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  tingkat  nasional,  provinsi,  dan kab/kota  secara up  to  date,  riil  time dan  akurat,  untuk  menuju SATU  DATA,  DATA KEKERASAN  NASIONAL. Sistem  ini  dibangun  sebagai  media  pendataan,  monitoring  dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia Alur kerja pelaksanaan layanan penjangkauan korban / klien pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:
“Informasi korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA atau membutuhkan penjangkauan akan  ditelusuri  kemudian  akan  diverifikasi  data  melalui  DP2PA  atau  pemerintah  setempat. Kemudian  dilanjutkan  identifikasi  kasus  berdasar  jenis  kasus,  risiko  korban  dan  kewenangan layanan.  Setelah  identifikasi  selesai  maka  akan  dilanjutkan  penyelamatan  dan  pengamanan korban yang membutuhkan dukungan sosial awa dan penanganan korban sesuai asesmen awal. Maka  akan  dilakukan  asesmen  biopsikososial  dan  rencana  intervensi  layanan  secara komprehensif, maka data dapat diinput ke Simfoni PPA”
Gambar 1. Report bentuk kekerasan, tempat kejadian dan pelayanan kota

## Samarinda

## Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diamati dan dinyatakan bahwa jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan seksual perempuan dan anak masih sangat tinggi terjadi di kota Samarinda.

## Pengelolaan Kasus
Layanan  Pengelolaan  kasus  atau  manajemen  kasus  merupakan  salah  satu  layanan  yang bersifat evaluatif dimana menfokuskan pada kerja sama mitra dan jejaring yang terhubung dalam penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak.  Mitra  yang  dimaksud  adalah  pihak  lembaga pemerintah;  Dinas  Sosial;  kepolisian;  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Lembaga masyarakat,  organisasi  dan  aktivis  masyarakat;  lingkungan  RT;  kelurahan  dan kecamatan; Bhabinkamtibmas serta semua lini yang mampu mendukung penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.
Layanan ini bersifat sinergis dan berkelanjutan pada tahapan – tahapan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun penanganan yang dilakukan tidak hanya berlaku bagi masyarakat  kota  Samarinda,  namun  dapat  pula  berasal  dari  warga  luar  kota Samarinda  yang dijangkau dan memiliki aduan kasus yang harus segara ditangani, kemudian akan dikoordinasikan dengan mitra sebagai upaya untuk dapat mendata korban agar dapat ditangani di daerah asalnya. Alur  kerja  pelaksanaan  layanan  pengelolaan  kasus  pada  UPTD  PPA  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
“DP2PA  melalui  UPTD  PPA  menerima  aduan  penerima  manfaat  /  pelapor  yang dilanjutkan asesmen rencana layanan yang diberikan yang dikoordinir oleh pelaksanaan layanan. Kemudian akan dilakukan pemantauan dan evaluasi setelah hasil evaluasi dinyatakan sehat fisil dan mental. Selanjutnya akan dilakukan terminasi kasus dengan catatan penerima manfaat kembali di kehidupan normal bersama keluarga, komunitas dan masyarakat”

## Penampungan Sementara
Layanan penampungan sementara merupakan layanan yang ditujukan kepada korban yang mengalami  kasus  kekerasan  dengan  risiko  tinggi  hingga  tidak  memungkinkan  bagi korban untuk kembali ke rumah atau tinggal bersama keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya karena pelaku  justru  bisa  saja  berasal  dari  lingkungan  terdekat  korban  itu  sendiri.  Layanan  dapat
laksanakan baik melalui pengaduan secara langsung dan tidak langsung bagi penerima manfaat / pelapor.  Korban  akan  ditampung  di  penampungan  yang  disebut  Rumah  Perlidungan  yang lokasinya sangat dirahasiakan kepada khalayak umum kecuali bagi korban itu sendiri. Layanan ini dapat membantu mengatasi ketakutan dan kecemasan korban dengan kasus kekerasan risiko tinggi yang mengalami trauma secara psikis dan perlu mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Namun karena sifatnya yang sementara maka secara layanan  sifaatnya sesuai kebutuhan dan kondisi dari korban itu sendiri. (optional) . Alur kerja pelaksanaan layanan pengelolaan kasus pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:
“Setelah penerima manfaat / pelapor telah diidentifikasi dan telah melalui tahap asesmen dan  perlu  ditampung  di  rumah  perlindungan  maka  tahap  awal  penerima  manfaat  /  pelapor  di Antigen  /  PCR  (kondisi  pandemic  covid-19)  kemudian  di  rumah  perlindungan  akan  disiapkan petugas  pendamping  dari  tenaga  psikolog.  Korban  akan  difasilitasi  selama  berada  di  rumah perlindungan  sebagai  bagian  dari  layanan  penampungan  sementara  mulai  dari  pengurusan rumah  seperti  kebersihan,  masak,  cuci  dan  lain-lain.  Termasuk  jaminan  keamanan  selama ditampung di rumah perlindungan oleh petugas keamanan.”

## Mediasi
Layanan mediasi merupakan bentuk layanan yang memungkinkan pihak pelapor dan korban dapat  berdamai.  Dalam  melakukan  mediasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan anak  (DP2PA)  melalui  UPTD  PPA  sebagai  mediator  berkerjasama  atau  berkoordinasi  dengan instansi lain untuk merdapatkan penyelesaian atau perdamaian seperti berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian namun tidak semua mediasi perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat kasus mediasi yang tidak ada tindak pidananya dan akan diselesaikan dengan pihak dari Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak saja  lewat  mediasi  dan  musyawarah, namun apabila terdapat kasus dengan unsur pidana akan dirujuk ke pihak kepolisian.
Dalam  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  layanan  mediasi  ini jarang  diberlakukan bahkan hampir tidak pernah diberlakukan mengingat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan  kasus  dengan  risiko  tinggi  dan  data  dikategorikan kasus  pidana  yang  selalu  dirujuk untuk  ditanganai  secara  hukum  bagi  pelaku.  Dalam  melakukan  penanganan  kasus  kekerasan seksual terhadap anak, jalur hukum menjadi pilihan utama dengan pertimbangan untuk menjaga hak  –  hak  korban  dan  menjadi  jalan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  agar  korban  terjamin keselamatan dan kepastian baik secara psikis dan fisik. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi oleh pelaku yang merupakan orang terdekat.
Layanan mediasi berlaku dalam kasus-kasus dengan risiko yang rendah, dan alur yang dapat diterapkan adalah kedua belah pihak dapat menyetujui kesepakatan  yang dibuat bersama dengan pendampingan  dan  pengawasan  dari  mediator  dan  tenaga  pendamping  UPTD  PPA,  berupa menandatangani  surat  pernyataan  yang  kemudian  tetap  dilakukan  pengawasan  oleh  pihak mediator. Alur kerja pelaksanaan layanan pengelolaan kasus pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:
“Pendamping UPTD PPA pada awalnya akan memberikan bantuan kepada penerima manfaat / pelapor untuk memperoleh mediator. UPTD PPA dapat memberikan daftar nama mediatornyang telah terlatih untuk menjadi pendamping guna membantu menindak lanjut dan melakukan pegawasan hasil kesepakatan perdamaian (mediasi). Bila kasus sudah disidangkan maka pihak UPTD PPA akan memastikan hasil kesepakatan persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak”

## Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan
Layanan  pendampingan  terhadap  klien  /  korban  yang  mengalami  kekerasan  merupakan layanan  yang  dapat  diperoleh  bagi  korban  kekerasan  seksual  anak  dalam  tahapan  berdasarkan asesmen yang menyatakan bahawa korban memang mengalami trauma atau masalah psikis yang dimungkinkan  bagi  korban  untuk  mendapatkan  pendampingan  oleh  tenaga  konselor  dan tenaga
psikolog  yang  ada  di  UPTD  PPA.  Layanan  pendampingan  ini  disertai  pengawasan  termasuk apabila korban membutuhkan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke Rumah Sakit Jiwa. Tenaga psikolog  yang  tersedia  di UPTD  PPA  saat  ini  sebanyak  5  orang  dengan  kriteria  pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan profesionalitas kerja masing- masing tenaga pendamping. Dalam layanan ini pihak UPTD PPA tetap melakukan koordinasi dengan pihak mitra yang terdiri dari lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat seperti Dinas Sosial, Kepolisian.
Layanan ini bersifat terbuka bagi pelapor dengan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung,  bahkan  yang  menggunakan  layanan Call  Centre sekalipun.  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Samarinda  dengan  bantuan  tenaga  teknis  oleh  UPTD PPA  terus  menyebarkan  informasi  pendampingan  ini  melalui  media  sosial  dengan  harapan masyarakat  umum  mengetahui  bahwa  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  pun korban  berkah mendapatkan pendampingan yang optimal dan tidak dikenakan biaya (gratis). Namun tentu saja identitas  korban  tetap  dirahasiakan  dan  tidak  disebarkan  secara  luas.  Informasi di media sosial hanya  bersifat  informatif  berkaitan  kegiatan  yang  berhasil  dilakukan oleh  tenaga  pendamping, untuk tetap menjunjung tinggi prinsip menjaga kerahasiaan dan identitas korban kasus kekerasan pada anak yang secara Undang – Undang dilindungi oleh Negara diatas Hukum.
Dengan diketahuinya layanan ini kepada masyarakat umum maka peran dari DP2PA melalui UPTD  PPA  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  dapat  ditingkatkan  melalui peningkatan  aduan  masyarakat  yang  disertai  dengan  optimalisasi  pendampingan  oleh  tenaga pendamping psikolog. Dengan layanan ini maka dapat meningkatnya upaya pencegahan tidak hanya dari sektor lembaga pemerintah namun juga sektor masyarakat yang kian sadar untuk melaporkan kasus walau disertai meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.
Alur  kerja  pelaksanaan  layanan  pendampingan  terhadap  klien  yang  mengalami  kekerasan  pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:
“Tahap  awal  akan  dilakukan  pengecekan  ulang  rekomendasi  layanan  sesuai  dengan kebutuhan penerima manfaat / pelapor yang kemudian akan dilakukan penjelasan proses layanan dan meminta persetujuan korban disertai komunikasi untuk memantau perkembangan sampai pada tahap  penyerahan  laporan  kasus.  Setelah  semua  terverifikasi  maka  data  dapat  diinput  ke SIMFONI PPA”

## Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda.
Hambatan  adalah  sesuatu  yang  dapat  menghalangi  kemajuan  atau  pencapaian  suatu  hal. Dalam perannya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda tentunya Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  kota  Samarinda  memiliki  beberapa hambatan  yang bersifat  internal  maupun  eksternal.  Berikut  beberapa  hambatan  yang ditemukan dalam menjalankan peran DP2PA melalui UPTD PPA.
1. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (Manpower) belum optimal.
Perencanaan  SDM  (manpower  planning)  lazim  dilakukan  oleh  organisasi  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  organisasi.  Kendala  terbesar  dalam  membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan pegawai pada jam kerja yang belum optimal.  Pada  saat  dilakukan manpower  planning tantangan  utamanya  adalah  optimalisasi pemanfaatan SDM untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. Namun hal ini disadari oleh DP2PA dan  UPTD PPA bahwa kurang optimalnya pemanfaatan SDM  sebagai  salah  satu  faktor kurangnya  SDM  yang tersedia  untuk menjalankan layanan  operasional  dalam menangani  kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda. Pertimbangan anggaran untuk penambahan pegawai  juga  menjadi  faktor  penting,  sebagai  acuan  dalam  menentukan  jumlah  pegawai  atau tenaga relawan yang akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang  bersifat  jangka  panjang  dan  cenderung  meningkat  setiap  tahun  karena  inflasi  dan  lain sebagainya.  Dengan  dirasa  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam  mengoptimalkan  layanan
maka hal ini cukup menghambat dalam pelaksanaan layanan yang diharuskan ke lapangan seperti layanan penjangkauan klien.
2. Sikap  non  kooperatif  oleh  penerima  manfaat  /  pelapor  /  korban  dalam  proses  penanganan kasus dan pengelolaan kasus.
Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA sering kali menemukan kendala yang  datang  dari  klien  itu  sendiri.  Tidak  semua  korban  memiliki  sikap  kooperatif  dalam menjelaskan  perkara  atau  kasus  yang  dilaporkan.  Pada  tahap  asesmen  korban  dengan  kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung dipengaruhi emosi atau kondisi psikis korban apalagi jika korban merupakan anak dengan kecenderungan komunikasi yang tidak sepenuhnya terbuka kepada pihak penerima aduan dan tenaga pendamping. Kejadian paling sering adalah ketika kasus yang menimpa korban pelakunya adalah dari orang terdekat korban sehingga ada rasa ragu dan takut menyampaikan kronologisnya secara terperinci.
3. Kurangnya fasilitas penunjang dalam mobilitas operasional tenaga layanan. Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA sudah memiliki kendaraan roda empat resmi dari pemerintah, namun dalam beberapa kasus dengan layanan penjangkauan klien yang  mengharuskan  tenaga  UPTD  PPA  menjemput  langsung  ke  kediaman  penerima  manfaat  / klien  dan  dengan  pertimbangan  menjaga  identitas  korban  serta  psikisnya  maka  dibutuhkan kendaraan  non  pemerintah  yang  selayaknya  kendaraan  umum  agar  ketika penjemputan korban tidak merasa malu atau cemas diketahui oleh lingkungan sekitar seperti oleh  tetangga.  Selain  itu terkendalanya lokasi penjemputan yang tidak memungkinkan tenaga layanan untuk menjangkau klien dengan kendaraan roda empat sehingga dibutuhkan kendaraan roda dua, contoh apabila lokasi penjemputan klien ada di daerah sempit seperti dalam gang.
4. Stigma negatif masyarakat tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor budaya masyarakat yang berdampak pada stigma negatif terhadap kasus kekerasan seksual perempuan dan anak dan sikap menyalahkan korban masih sering terjadi. Salah satunya dengan menuding bahwa kekerasan seksual terjadi akibat perilaku korban sendiri, padahal kasus kekerasan  seksual  yang menimpa lansia dan  khusunya  anak jelas membantah tudingan  tersebut. Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA memiliki program edukasi dan sosialisi dalam  rangka  gencar  mendorong  kesadaran  masyarakat  arti  pentingnya  mencegah  perilaku kekerasan  seksual  khususnya  pada  anak  dan  melalui  gencar edukasi  mendorong  masyarakat khusunya  anak-anak  sadar  untuk  berani  melaporkan  kasus  kekerasan  seksual  jika  hal  tersebut terjadi  pada  mereka.  Selain  kendala  kasus  dimana  pelaku merupakan  berasal  dari  lingkungan terdekat  korban  (anak-anak)  yang  merasa  tidak  tabu  untuk  mengatakan  perilaku  tersebut berlandaskan  rasa  sayang  dan  perhatian  pada  anak-  anak,  maka  stigma  dan  budaya  masyarakat dalam  memperlakukan  anak  –  anak  menjadi  momok dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap  anak.  Kasus-kasus  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  melibatkan kekuasaan atau kekuatan daripada hasrat dan ketertarikan misalnya  ayah kandung terhadap anak perempuan, kakak kandung terhadap adik  perempuan  dan  guru  terhadap  murid/  siswi.  Selain  itu korban  juga  sering  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  keadilan,  baik  karena  belum  ada hukum yang mengatur maupun hukum acara yang tidak mendukung jika landasan pelaku dalam melakukan perilaku kekerasan seksual tersebut karena hubungan keluarga dan korban tidak pernah melaporkan secara langsung.
5. Pemanfaatan Anggaran Pemerintah dalam pengajuan dan realisasi.
Dalam  menjalankan  perannya  DP2PA  melalui  UPTD  PPA  dalam  menangani  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  kota  Samarinda  belum  maksimal  dikarenakan  terbatasnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  kota Samarinda.  Melalui  anggaran  tersebut  berdampak  pada  operasional  layanan  dan  berkontribusi pada jumlah Sumber Daya Manusia khususnya terhadap rekrutmen tenaga psikolog. Jumlah yang
semula tersedia 5 orang tenaga pendamping dari konselor dan psikolog kemungkinan akan bisa berkurang  apabila  adanya  keterbatasan  anggaran  di  tahun  selanjutnya.  Hal  ini  tentu  saja  dapat berdampak pula meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak diiringi peningkatan jumlah pelapor  /  korban  yang  perlu  ditangani  dan  didampingi  menjadi  kurang  memadai  dalam memberikan layanan terhadap klien.
Untuk mendukung pembahasan dari fokus penelitian  yang peneliti  uraikan sebelumnya, berikut peneliti sajikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2019 hingga 2021.
Gambar 2. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

## Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022
Gambar 3. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022
Gambar 4. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021
Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Peran  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)  Kota  Samarinda  memiliki  peran  penting  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Mereka  bekerja  sama  dengan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan. Layanan yang  disediakan  meliputi  pengaduan  masyarakat,  penjangkauan  klien,  pengelolaan  kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. DP2PA dan UPTD PPA berupaya menjangkau klien dengan layanan penjangkauan, termasuk melalui home visit, untuk membantu korban yang kesulitan dalam mengadukan atau melaporkan kasus. Mereka juga mengelola kasus kekerasan seksual mulai dari verifikasi hingga memberikan layanan dengan risiko tingkat tinggi hingga  rendah.  Dalam  kasus  yang  memerlukan  perlindungan  sementara,  mereka  menyediakan rumah aman yang disebut Rumah Perlindungan.
Namun,  ada  beberapa  hambatan  dalam  menjalankan  peran  DP2PA  dalam  menangani kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Beberapa hambatan tersebut termasuk pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  belum  optimal,  sikap  non-kooperatif  dari  penerima manfaat/pelapor/korban,  kurangnya  fasilitas  penunjang  mobilitas  operasional,  stigma  negatif
masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual, dan pemanfaatan anggaran pemerintah yang belum maksimal.  Dalam  menghadapi  hambatan-hambatan  tersebut,  perlu  dilakukan  upaya  untuk meningkatkan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  ada,  mengedukasi  masyarakat  tentang kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan fasilitas penunjang operasional, mengatasi stigma negatif,  dan  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak. Dengan adanya peran DP2PA dan UPTD PPA, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap  anak  dapat  ditangani  dengan  lebih  baik  dan  korban  mendapatkan  perlindungan  serta layanan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, H.R. (2007). Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Abdi  Kusuma,  Rafles.  (2021).  Persepsi  Remaja  Terhadap Sexting di  Media  Sosial.  Mediova Journal of Islamic Media Studies. Vol 1, No, 1. Pp. 81-98. Diakses dari 1697-Article Text- 3934-2-10-20210531.pdf Ahmadi, A.H. (1999). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. Albury, Kath dan Funnel, Nina. (2013). The Politic of Sexting: Young People, Selfrepresentation,
and citizenship.
(Makalah tidak dipublikasikan). Diakses dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20 Kusnadi-dikonversi.pdf
Alhag, A. F. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Prosiding KS: Riset & PKM, 2, p. 31. Bandung. Almansharu, Djunaidi Ghony & Fauzan. (2014). Metodologi penelitian kualitatif . Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
Ardana, Komang. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Abbott,  Walter  F.,  &  Monsen,  R.  Joseph  (1979).  On  the  Measurement  of  Corporate  Social Responsibility:  Self-Reported  Disclosures  as  a  Method  of  Measuring  Corporate  Social Involvement. Academy of Management Journal, 22 (3), 501-515.
Abebe,  M.A.  (2012).  Social  and  Institutional  Predictors  of  Entrepreneurial  Career  Intention:
Evidence from Hispanic Adults in the US. Journal of Enterprising Culture, 20 (1), 1-23.
Bappeda Litbang Kota Samarinda. (2022). Rancangan Akhir RKPD Kota Samarinda Tahun 2023. Samarinda, Kaltim. Diakses dari https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data- paparans/June2022/OVuqYctxGq28NbvaP7mW.pdf
Cahyaningrum,  Komang  Anisa  Anggun.  Gambaran  Perilaku  Sexting  Pada  Remaja  Di  SMK Pariwisata X Badung. Community of Publishing In Nursing (COPING). Diakses 10 Oktober 2022 dari 62019-457-209925-1-10-20210503.pdf
Czech: Fakulty Law of University Masrky), Vol. 5:2. Diakses dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20 Kusnadi-dikonversi.pdf
Dan Jerker B. Svantesson. “Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of  Shame” dalam Masaryk University Journal of Law and Technology. (Republik
Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan: kuantitatif dan kualitatif . Jakarta: Rajawali pers. Gosita, Arif. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. Gultom,  M.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan  (1  rst  ed.).  (N.  F.  Atif,  Ed.) Mendan, Sumatera Utara, Medan: PT Refika Aditama Bandung, 2012 Gunawan,  Iman.  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan  Pratilik.  Jakarta:  Bumi  Aksara Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuasa Press
IASC.  (2005).  Panduan  Pencegahan  Kekerasan  Berbasis  Gender,  Masa  Keadaan  Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa Darurat. Jakarta: IASC.
Konopaske, Robert. 2008. Perilaku Dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja   Rosdakaya Maslihah,  Sri.  (2006).  “Kekerasan  Terhadap  Anak:  Model  Transisional  dan  Dampak  Jangka Panjang”. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I (1).25-33.
Gill,  Smith,  Percy  (June  8,  1992).  Growing  Concerns  in  Adolescent  Drug  Abuse.  Psychology Quarterly, 21, 153-157.
Freeman, Ine, & Amir Hasnaoui, Amir. (2010). The Meaning of Corporate Social Responsibility: The Vision of Four Nations. Journal of Business Ethics, 100 , 419-443.
------------, Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of Non Professional       Sexual       Content,
Diakses 10 Oktober 2022 dari http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3
Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri. Jakarta: https://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering- disebut- perppu-kebiri/
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2020).  Indeks  Perlindungan Anak 2020. Jakarta, DKI: Yulina Eva Riany. Kemen PPPA. Diakses 11 Oktober 2022 dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan- anak- indonesia_full-1-.pdf
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2022).  Layanan  Pubik;  Data alamat PUSPAGA tahun 2016-2022. Diakses 12 Oktober 2022 dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1 Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2019. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Diakses dari PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DP2PAttwWFWSh9dYK8gu5OcUr.pdf Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2013. Lembaran Daerah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Diakses dari Perda Kota Samarinda No 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan AnakQrXLnnN7SPnvmlxAjI43.pdf