## PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN
Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : aissurasa05@gmail.com
Diterima : 5 April 2022, Revisi : 15 May 2022 Disetujui : 10 Juny 2022

## ABSTRACT
Mediation  is  an  alternative  solution  that  is  considered  more  efficient  in  minimizing  the negative impacts that arise after the conflict. When compared with the process carried out directly  through  the  trial  process.  In  the  judicial  process,  mediation  becomes  a  very important  instrument  because  the  case  can  be  null  and  void  if  the  judge  is  negligent  in implementing the mediation process. With the rapid development of the times, there is a need  for  a  renewal  of  concepts  in  the  mediation  system  that  can  adjust  and  harmonize justice and prevent divisions. Therefore, it is necessary to have both moral and material support  from  the  government  regarding  this  matter  because  human  resources  and infrastructure are important factors in realizing the settlement of divorce disputes through the mediation process.
Keywords: mediation, marriage, and court

## ABSTRAK
Mediasi  menjadi  salah  satu  alternatif  penyelesaian  yang  dianggap  lebih  efisien  dalam meminimalisir  dampak  negatif  yang  timbul  pasca  konflik.  Jika  dibandingkan  dengan proses  yang  dilakukan  secara  langsung  melalui  proses  persidangan.  dalam  proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum  jika  hakim  lalai  dalam  menerapkan  proses  mediasi.  Dengan  pesatnya perkembangan  zaman  perlu  adanya  pembaharuan  konsep  dalam  sistem  mediasi  yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.
Kata Kunci: mediasi, perkawinan, dan pengadilan

## PENDAHULUAN
Pernikahan  menjadi  salah  satu  bentuk  keterikatan  antar  manusia yang di dalamnya terdapat aturan yang disepakati yang dilakukan melalui proses akad (Heridiansyah, 2014). Dalam menjalankan rumah tangga tentu harus memiliki keilmuan yang cukup agar supaya tidak terjadi hal-hal yang
tidak  diinginkan  (perceraian).  Perceraian  merupakan  hasil  dari  ketidak harmonisan dalam menjalankan rumah tangga baik itu secara pemikiran, komunikasi,  ekonomi  maupun  faktor  lainnya  yang  menyebabkan perceraian bisa terjadi (Norman & Suryani, 2019). Tujuan dari pernikahan merupakan  ibadah  yang  berdasarkan  atas  komitmen  dengan  menjaga perjanjian yang telah disepakati.
Pernikahan yang bahagia tanpa memiliki konflik merupakan cita-cita setiap  orang  yang  sudah  menjalankan  rumah  tangga,  sehingga  masing- masing  orang  memiliki  konsep  hidup  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan kenyamanan  dan  kecocokan  yang  dirasakan  (Choliq,  2017).  Dalam masyarakat majemuk tentu sangat sulit jika hanya melihat dari segi luarnya saja,  karena  menyatukan  sesuatu  yang  berbeda-beda  tentu  memiliki kesulitan jika tidak didasari dengan rasa saling percaya satu sama lain serta diiringi  dengan  menjunjung  tinggi  rasa  persatuan  dan  kesatuan.  Namun ada  sebagian  orang  yang  tidak  bisa  mengedepankan  pikirannya  sehingga terjadi  konflik  yang  berkelanjutan  dan  tidak  bisa  diselesaikan  secara pribadi,  hal  itu  membutuhkan  seseorang  yang  bisa  menengahi  diantara konflik keduanya (mediasi) (Wirawan, 2012).
Dalam  UU  Perkawinan,  dijelaskan  bahwa  terdapat  beberapa penyelesaian yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Mediasi menjadi salah satu alternatif yang dianggap  dapat  meminimalisir  dampak  negatif  yang  timbul  setelah terjadinya  konflik  (Flora,  2018).  Akan  tetapi  terkadang  masih  banyak masyarakat  yang  enggan  menggunakannya  ataupun  tidak  mengetahui mengenai  alternatif  yang  ditawarkan  tersebut.  Dengan  demikian pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dianggap perlu pembahasan lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Yuridis  normatif  menjadi  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  menganalisis  peraturan    perundang-undangan (Rahayu,  2020)  yang  ada  kemudian  di  analisis  dengan  mendeskripsikan gejala  sosial  yang  timbul  dalam  masyarakat  khsusnya  mengenai  perkara penyelesaian  sengketa  perceraian  dengan  menggunakan  mediasi  oleh mediator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mediasi  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesian  Sengketa Perceraian
Mediasi  merupakan  proses  negosiasi  atau  penyelesaian  sengketa dengan cara mendamaikan ke dua belah pihak yang memiliki konflik yang dilakukan  oleh  pihak  ke  tiga  sebagai  penengah  yang  disebut  dengan mediator  (Talli,  2015).  Dalam  sebuah  perkara  yang  sudah  masuk  dalam proses  persidangan  terdapat  penawaran  yang  direkomendasikan  serta dianjurkan  oleh  hakim  kepada  para  pihak  yang  berperkara  untuk melakukan mediasi sebagai upaya awal dalam menyelesaikan perkara tanpa proses  persidangan  lanjutan.  Seiring  berjalannya  zaman  proses penyelesaian perkara dengan cara non litigasi selain mediasi juga banyak dilakukan baik dalam bentuk konsolidasi ataupun musyawarah yang dapat menyadarkan  serta  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara (Harahap, 2017).
Dalam  prosesnya  tentu  saja  memerlukan  tenaga  ahli  serta sumberdaya yang mumpuni  agar tidak terjadi penambahan perkara yang ditimbulkan oleh pihak penengah yang ditugaskan oleh pengadilan sebagai mediator  (Harahap,  2017).  Mediasi  menjadi  alternatif  yang  memiliki beberapa  keuntungan  dibandingkan  dengan  cara  proses  pengadilan  yang berkepanjangan baik  dari segi materil maupun non materil.  Karena pada
hakikatnya  setiap  yang  melakukan  perkara  dengan  melalui  persidangan pasti  menimbulkan  dampak  yang  berkelanjutan  terutama  dari  segi  non materil sebagai manusia yang memiliki rasa emosional.
Penyelesaian  sengkata  dengan  cara  perdamaian  dapat  dilihat  pada ketentuan yang ada dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RGB karena aturan tersebut  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan perdata. Tetapi tidak sediki masyarakat yang memilih untuk melanjutkan proses  persidangan  tanpa  menghiraukan  proses  mediasi  karena  sudah dianggap perlu untuk dilakukan proses persidangan. Hal ini menjadi factor yang  perlu  diperhatikan  terutama  dalam  proses  sosialisasi  terhadap khalayak umum sehingga masyarakat dapat  paham  baik  secara substansi mapun factor lainnya yang dapat meminimalisir konflik berkelanjutan yang terjadi dalam masyarakat.

## Urgensi  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  perceraian Dengan Cara Mediasi
Seumberdaya  manusia  yang  kompeten  sangat  dibutuhkan  untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam bidang apapun secara efektif terutama yang  berperan  sebagai  mediator  dalam  proses  mediasi.  Dalam  proses mediasi terdapat prosedur yang harus dilalui sebagai amanat PERMA No. 1 Th. 2016 di BAB IV dan BAB V, menyebutkan dua tahapan yang ada dalam mediasi  diantaranya  pra  mediasi  dan  proses  mediasi  (Adhamhaq  & Hartono, 2021).
Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  mediator  harus  memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi setiap persoalan yang masuk ke pengadilan,  karena  terkadang  mediator  hanya  mengikuti  alur  tanpa memiliki konsep yang hapat menengahi kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga terdapat keuntuan dalam menangani persoalan yang dihadapi.
Dalam  mengahdapi  suatu  perkara  proses  mediasi  atau
mendamaikan para pihak yang berperkara bersifat imperative, yaitu tidak boleh dipandang sebelah mata dan juga dilalaikna karena dengan adanya kelalaian maka perkara dapat batal demi hukum (Harahap: 239).
Proses  mediasi  seringkali  dilakukan  dengan  cara  mendatangkan kuasa  hukum  yang  secara  konflik  tidak  langsung  merasakan,  sehingga proses medisi dapat tersendat karena alur pikiran dan konsep yang sudah dipersipkan  oleh  kuasa  hukum  tanpa  langsung  bersentuhan  dengan  para pihak yang berkaitan dalam perkara (Adhamhaq & Hartono, 2021). Dalam mediasi perkara perceraian kadang kalah factor emosional menjadi pioint penting dalam tercapainya perdamaian karena berkaitan dengan hati. Oleh karenanya  ketentuan  mendatangkan  para  pihak  secara  langsung  dalam proses  mediasi  merupakan  suatu  keharusan  terutama  dalam  perkara perceraian. Kaitannya dengan mediator para pihak yang berperkara dapat secara  bebas  memilih  sendiri  siapa  yang  akan  menjadi  mediator  dalam proses mediasi yang akan dijalankannya.
Pembaharuan Konsep Non Litigasi Sebagai Upaya

## Meminimalisir Perceraian
Dalam  ajaran  Islam  proses  penyelesaian  masalah  sudah  diajarkan dengan  menggunakan  konsep  syuro  dan  kekeluargaan  yang  berdasarkan keilmuan.  Hal  itu  perlu  diadaptasi  dalam  proses  penyelesaian  perkara terutama  perkara  perceraian  karena  pada  hakikatnya  konsep syuro/musyawarah sudah menjadi tonggak dalam perdamaian.
Konsep syuro sudah ada sejak zaman nabi terutama secara konstitusi dalam  proses  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  piagam  Madinah.  Pada dasarnya kesepakatan dalam penyelesaian perkara sangat diperlukan untuk memenuhi  keinginan  yang  dianggap  terlanggar  oleh  salah  satu  pihak sehingga perlu adanya kesepakatan untuk dilakukan pembenahan (Aulia & Pursetyowati, 2016).
Konsep  mediasi  yang  diterapkan  dalam  menghadapi  perkara perceraian  yang  ada  di  Indonesia  masih  memiliki  kekurangan  karena terdapat ketentuan keterwakilan atau dapat dilakukan dengan cara diwakili oleh  kuasa  hukum.  Dalam  penyelesaian  konflik  secara  sikologis keterwakilan menjadi penghambat dalam tersampaikannya perasaan yang harusnya  diselesaikan  oleh  para  pihak  yang  berkatan  sehingga memunculkan  kesepakatan  dan  solusi  yang  diinginkan.  Oleh  karenanya harus ada ketentuan yang memuat adanya keharusan hadirnya para pihak yang melakukan mediasi.
Di  beberapa  daerah  kasus  perceraian  seakan  menjadi  hal  lumrah untuk  dilakukan  bahkan  sesara  antropologi  jurstru  menjadi  title  dalam mendeskripsikan  suatu  daerah  karena  identic  dengan  kasus  perceraian yang sangat banyak. Hal tersebut tentu saja menjadi miris dan harus adanya pembenahan yang dilakukan khususnya di tataran Pengadilan Agama yang mewadahi perkara perceraian yang ada di Indonesia.
Gambar 1. Contoh Kasus Mediasi

## Gambar 2. Contoh Kasus Mediasi
Pada  gambar  1  dan  gambar  2  tersebut  membuktikan  bahwa keterwakilan  menjadi  dalah  satu  tersumbatnya  proses  perdamaian khususnya  dalam  proses  perceraian  sehingga  dapat    mengakibatkan
melonjaknya tingkat perceraian yang ada di Indonesia, karena perceraian merupakan  ciri  ketidak  harmonisan  dalam  menjalankan  sebuah  rumah tangga  yang  justru  keluarga  merupakan  miniature  kecil  sebuah  negara harmonisnya  suatu  negara  dapat  dilihat  dengan  bagaimana  masyarakat menjalankan rumahtangganya dengan baik atau sebaliknya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa proses mediasi menjadi urgensi sebagai ujung tombak dalam menghadapi perkara perceraian. Oleh karenanya perlu memiliki pembaharuan dengan cara penggunaan konsep syuro dan tanpa keterwakilan serta sumberdaya yang  mumpuni  dalam  menanggulangi  perkara  perceraian  yang  ada  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhamhaq,  T.  A.,  &  Hartono,  K.  (2021).  PELAKSANAAN  MEDIASI PENYELESAIAN  PERKARA  PERCERAIAN  (STUDI  KASUS  DI PENGADILAN  AGAMA  KUDUS). Prosiding  Konstelasi  Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum .
Aulia, N. R., & Pursetyowati, S. (2016). Efektivitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2).
Choliq,  A.  (2017).  Manajemen  Bimbingan  Keluarga  Bahagia  Menurut Agama Samawi: Islam dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Jurnal Ilmu Dakwah , 35 (1), 78 – 95.
Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142 – 158.
Harahap,  M.  Y.  (2017). Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan, persidangan,  penyitaan,  pembuktian,  dan  putusan  pengadilan . Sinar Grafika.
Heridiansyah,  J.  (2014).  Manajemen  konflik  dalam  sebuah  organisasi.
Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik) , 6 (1), 28 – 41.
Norman,  E.,  &  Suryani,  E.  (2019).  Managemen  Keuangan  Keluarga Pascaperceraian. As- Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling Keluarga , 1 (1), 25 – 47.
Rahayu,  D.  P.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta:  Thafa Media .
Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Jurnal Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 76 – 93.
Wirawan,  D.  R.  I.  B.  (2012). Teori-teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial . Kencana.