Jurnal Da'wah : Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
1 | Dakwah | Vol 7 | No. 1 | 2024

## MUHAMMAD SEBAGAI PEMIMPIN DA ’ WAH DAN NEGARA
https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i1.228 Submitted: 18-03-2024    Reviewed: 08-05-2024   Published: 24-06-2024
Imam Taufik Alkhotob imamtaufik@stidnatsir.ac.id STID Mohammad Natsir – Indonesia

## Abstract
Secularistic leadership often distinguishes the worldly portion and the portion of Religion. The conception of religion as a teaching that comes down from the sky is often seen as the root of disaster in governing the plural human life. But in Islam, we actually see that the Prophet did not separate leadership in religion or da'wah, from leadership in the State. The two go hand in hand and become an exemplary model. This descriptive qualitative research based on literature study will examine and prove that the Prophet was not only a spiritual leader in da'wah, but also a leader who integrally led the affairs of the state. He was able to build a very ideal type of leadership that can also serve as a reference in the current context of life. Keywords: Da'wah, State, Daulah, Leadership

## Abstrak
Kepemimpinan sekularistik seringkali membedakan porsi keduniaan dan porsi Agama. Konsepsi tentang agama sebagai ajaran yang turun dari langit seringkali dipandang  sebagai  biang  petaka  dalam  mengatur  kehidupan  manusia  yang plural. Tapi dalam Islam justru kita melihat bahwa Nabi tidak memisahkan kepemipinan dalam agama atau da’wah, dengan kepemimpinan dalam Negara. Keduanya berjalan secara baik dan menjadi keteladanan. Penelitian kualitatif deskriptif  analisis  berbasis  studi  kepustakaan  ini  akan  mengkaji  dan membuktikan bahwa Nabi bukan hanya pemimpin spiritual dalam da’wah, melainkan pemimpin yang secara integral memimpin urusan negara. Beliau telah mampu membangun tipe kepemimpinan yang sangat ideal namun juga dapat menjadi rujukan dalam konteks kehidupan saat ini. Kata Kunci: Da’wah, Negara, Daulah, Kepemimpinan

## PENDAHULUAN
Afzalur  Rahman  dalam  bukunya Muhammad  As  a  Military Leader memberikan  sebuah  ungkapan  menarik  tentang  kedudukan Nabi Muhammad. sebagai sumber keteladan ; “Muhammad’s life provides a perfect example in every field of activity and  his massage is a source of guidance for  mankind ” . 1 Afzalur  Rahman  sangat  meyakini  bahwa  kehadiran seorang  Nabi  bernama  Muhammad  benar-benar  telah  membuka mata  sejarah  dan  menyedot  banyak  perhatian.  Betapa  tidak,  segala aspek  dalam  kehidupan  beliau  telah  menjadi  sumber  inspirasi kehidupan di setiap lapangan aktifitas. Tidak hanya itu, Risalah yang dibawanya juga merupakan sumber pedoman hidup bagi kehidupan manusia.
Al  Qur’an  telah  memuji  aspek -aspek  strategis  dalam kehidupan  Nabi  dan  merangkumnya  dalam  sebuah  nama;  “ uswah hasanah (tauladan yang baik).” Allah berfirman;
“Sesungguhnya  telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  itu  suri  teladan  yang  baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab: 21)
Imam  Ibnu  Katsir  menyebutkan  di  dalam  tafsirnya  bahwa ayat yang mulia ini merupakan ashl al kabîr (landasan utama) dalam mengikuti  segala  bentuk  kehidupan  Rasulullah  baik  perkataan, perbuatan, dan kepribadian Nabi secara menyeluruh. 2 Maknanya, jika seseorang  ingin  mencari  teladan  yang  paripurna,  maka  pada  diri Nabilah ia berada.Takhanya itu, bahkan meneladani Nabi merupakan bentuk keinginan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebaikan hidup di akhirat kelak.
Universalisme  Islam  ( syumuliyah  al  Islâm )  yang  menjadi karakteristik  agama  ini  tidaklah  lahir  kecuali  dari  tauladan  dan kepribadian  Nabi  yang  dipotrer  dari  banyak  sisi.  Inilah  sebabnya, tidak  mungkin  seseorang  memaknai  Islam,  memahami  dan mengamalkan  ajarannya  jika  ia  tidak  mampu  melihat  karakteristik
1 Afzalur  Rahman, Muhammad  As  a  Military  Leader ,  London:  The Muslim Schools Trust London, 1980, hlm. 1
2 Abi al Fida’ Isma’il ibn Katsir, Tafsîr al Qur’ân al Adzhîm , Beirut: Makatabah al ‘Ashriyyah, 2000, Jilid III, hlm. 443
kehidupan Nabi dari dimensi-dimensi yang ada. Salah satu dimensi yang akan menjadi bahasan pada tulisan kali ini adalah tentang peran dan posisi Nabi dalam meletakkan pondasi kehidupan sebuah negara, dimana  beliau  bertindak  sebagai  pemimpin da’wah  dan  negara sekalius.  Apa  yang  disebutkan  oleh  John  L  Esposito  bahwa  sejak kemunculannya  di  Arab  Saudi  (sekarang)  Islam  talah  berkembang sebagai  gerakan  keagamaan  dan  politik  yang  didalamnya  agama menyatu  terhadap  Negara  dan  masyarakat  menjadi  menarik  untuk dibuktikan. 3
Penelitian  terdahulu  tentang  Muhammad  dilakukan  oleh banyak  akademisi,  bahkan  di  Barat  semisal;  Afzalu Rahman,  (1980). Muhammad As a Military Leader , , Afzal Iqbal (2000). Diplomacy in Early Islam, Akram Dhiyaudin Umari, (1999). Madinah Society at the Time of Prophet; Its Characetritics  and  Organisation, Muhammad  Ahmad  An  Nadawi,  (1935).
Da'wah ar Rasûl . yang membahas posisi Nabi sebagai pemimpin dalam dakwah dan pemimpin dalam Negara. Dua kepemimpinan ini tidak dapat  dipisahkan  satu  dan  lainnya.  Bahkan  kepemimpinan  negara yang Nabi lakukan adalah bahagian terpenting dalam proses da’wah Islam itu sendiri.
Penelitian  ini  mengkaji  secara  kualitatif  dengan  pendekatan studi kepustakaan ( library reseach ). Penelitian ini ingin membuktikan melalui data kepustakaan bahwa keberadaan Nabi selaku pemimpin dalam  da’wah  adalah  kepemipinan  dalam  negara.  Dimana  Nabi berhasil  membangun  sebuah  negara  modern  dimana  beliau  berada pada posisi strategis yang mengatur urusan agama dan negara secara sekaligus dalam satu kepemimpinan.

## HASIL DAN DISKUSI
1. Negara; Sebuah Tinjauan Umum Beberapa  analisa  tentang  definisi  Negara  telah  disebutkan  oleh beberapa tokoh Barat berikut ini: 4
a. Roger  H.  Soltau: “Negara adalah alat  ( agency )  atau wewenang
( authority )  yang  mengatur  atau  mengendalikan  persoalan- persoalan bersama, atas nama masyarakat.”
3 John L. Esposito, Islam and Development , terj. Sahat Simamora, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta, 1990 4 A.  Ubaidilah, et.  all,  Pendidikan  Kewarganegaraan;  Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 48
b. Harold  J.  Laski:  “Negara  adalah  suatu  masyarakat  yang diintegrasikan  karena  mempunyai  wewenang  yang  bersifat memaksa  dan  yang  secara  sah  lebih  agung  daripada  individu atau kelompok yang merupakan bagian ari masyarakat itu.”
c. Robert  M.  Maclver:  “Negara  adalah  asosiasi  yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu  wilayah  dengan  berdasarkan  sistem  hukum  yang diselenggarakanoleh  suatu  pemerintah  yang  untuk  masksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.”
Sementara  itu  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyebutkan bahwa  negara  adalah,  Organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang mempunyai  kekuasaan  tertinggi  yang  sah  dan  ditaati  oleh  rakyat. Dapat  juga  diartikan  sebagai  kelompok  sosial  yang  menduduki wilayah  atau  daerah  tertentu  yang  diorganisasi  dibawah  lembaga politik  dan  pemerintah  yang  efektif,  mempunyai  kesatuan  politik, berdaulat hingga berhak menentukan tujuan nasioanlnya (tujuan yang lebih penting dari tujuan pribadi). 5
Definisi  yang  disebutkan  dalam  Kamus  Besar  di  atas  selain mengidentifikasi  dari  sudut  fungsional  melainkan  juga  melihat  dari karakteristik  sebuah  Negara.  Begitu  juga  dengan  definisi  yang disebutkan  para  tokoh  ilmuan  Barat  di  atas.  Namun  jika  merujuk kepada rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933, tentang unsure- unsur  sebuah  Negara,  maka  setidaknya  kita  akan  menadapatkan batasan tentang arti sebuah Negara, apakah ia layak disebut sebagai sebuah tatanan kenegaraan ataukah bukan.
Unsur-unsur  Negara  yang  disebutkan  dalam  Konvensi Montevideo ada tiga yaitu; penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. 6 Unsur-unsur ini desebut juga dengan unsure konstitutif. Penduduk  atau  warga  Negara  adalah  sekumpulan  manusia  yang dipersatukan  oleh  suatu  rasa  persamaan  dan  yang  bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Wilayah adalah batasan territorial mencakup daratan maupun lautan bahkan dalam tataneara modern menyangkut  pula  udara.  Semantara  pemerintahan  yang  berdaulat adalah kelangkapan Negara yang bertugas meimpin organisasi Negara
5 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 685 6 A.  Ubaidilah, et.  all,  Pendidikan  Kewarganegaraan;  Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 50
untuk mencapai tujuan Negara. 7 Namun demikian, ketiga unsur ini tetap tidak dapat berjalan begitu saja, ia perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut dengan unsur deklaratif. 8
Sesungguhnya untuk membaca apakah pada zaman Nabi telah ada pemerintaan ataukah belum maka penjelasan diatas dapat menjadi acuan.  Meskipun  demikian,  pada  era  ini  kita  masih  mendengar tuduhan-tuduhan miring mengenai perannan Nabi dalam meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang dikonklusikan oleh para ulama sebagai Negara  Islam.  Sosok  cendekiawan  pluralis-sekuler  semisal  Gusdur adalah  contohnya.  Dalam  memotret  realitas  sejarah  Islam  ia menyimpulkan bahwa; “Gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun  hanya  dipikirkan  oleh  sejumlah  orang  pemimpin  yang  terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka.” 9
Apa  yang  disebutkan  Gusdur  pada  buku  “Islamku  Islam Anda Islam Kita Semua” ini tampak tendensius menyerang sebuah fakta  sejarah  yang  tak  mungkin  dihapus  begitu  saja.  Bahkan  tidak hanya  itu,  meyakini  bahwa  tiada  ada  Negara  Islam  dalam  sejarah Islam berarti meniadakan peranan Nabi dalam membentuk tatanan pemerintahan. Lantas hendak dikemanakan sumber al Qur’an dan as sunnah  yang  berisikan  data-data  penting  tentang  batasan  wilayah kaum  muslimin,  pemimpin  tertinggi  kaum  muslimin,  invasi  dan pertahanan  serangan  kaum  muslimin,  pembuatan  undang-undang, penegakkan hukum hudud, qishash, pengumpulan zakat, memerangi kelompok  menyimpang  ( murtaddîn ),  dan  lain-lain  yang  semua  itu berjalan dalam sistem pemerintahan.
2. Peranan Nabi dalam membangun Da’wah dan Negara
Secara  umum  penulis  melihat  bahwa  da’wah  Islam  pada periode Makkah dan periode Madinah dapat dijadikan landasan untuk melihat  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  Nabi  dalam  membangun masyarakat  Islam  dalam  konteks  Negara.  Kedua  periode  itu  telah
7 Tim  ICCE  UIN, Civic  Education;  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia dan Masyarakat Madani , Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 45-47 8 Ibid, hlm. 45 9 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita Semua , Jakarta: The Wahid Institute, 2006, hlm. 84
menggambarkan  dengan  jelas  runtutan  serta  fase-fase  turunnya wahyu yang diterima oleh Nabi yang sekaligus menggambarkan corak langkah  beliau  dalam  mengemban  perintah  Allah,  mewujudkan tatanan kehidupan yang diridhai-Nya. 10
a. Periode Makkah
Periode  ini  dimulai  sejak  Nabi  mendapatkan  wahyu  hingga diperkenannnya hijrah ke Madinah. Karakteristik utama pada periode ini  adalah  penanaman  pondasi  kehidupan  sebuah  masyarakat  dan Negara  dengan  landasan; aqîdah  tauhid .  Landasan  ini  dapat  dengan mudah  dilihat  dari  wahyu  yang  turun  dalam  kelompok  ayat-ayat Makkiyah mâ nazala qabla hijrah wa inkâna bi al madînah (ayat-ayat yang turun sebelum hijrah meskipun ia turunnya di Madinah) serta sabda- sabda Nabi pada masa tersebut. Secara umum, Shofiyyurrahman al Mubarakfury dalam kitabnya Ar Rahiq al Makhtûm menjelaskan fase da’wah Makkiyah kedalam tiga tahapan; 1) da’wah secara sembunyi - sembunyi  selama  tiga  tahun,  2)  da’wah  dengan  terang -terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke sepuluh, dan  3)  tahapan  da’wah  di  luar  Makkah  dan  peny ebarannya  yang dimulai  dari  tahun  kesepuluh  hijriyah  hingga  hijrahnya  nabi  ke Madinah. 11 Jika dilihat dari marhalah da’wah sirriyah dan jahriyah di kota Makkah,  maka  persoalan  yang  paling  ditentang  oleh  kafir  Quraish adalah da’wah Nabi Muhammad yang tak henti -hentinya mengkritik kedudukan  sesembahan-sesembahan  mereka  hingga  mengancam eksistensi  mereka  baik  secara  individu  maupun  sosial.  Inilah  yang kemudian  Parleman  Kafir  Quraish  di Darun  Nadwah berusaha memeras pemikiran mereka guna mencari cara untuk melenyapkan da’wah tersebut yang pada akhirnya berkesimpulan untuk membunuh Nabi. 12
10 Lihat juga pendapat Sayyid Muhammad Nuh tentang regenerasi dalam Islam. Lihat, Aan Handriyani, Communication Techniques Of Kh Najih Ahjad In The Court Of Da'i Pondok Maskumambang Islamic Boarding School , Jurnal Da’wah, Vol 5 No 2 Tahun 2022, hlm. 92 11 Shafiyurrahman al Mubarakfury, Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sîrah an Nabawiyah ‘ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002, hlm. 69 12 Pada  awalnya  parlemen  tersebut  tidak  berifikir  akan  ide  untuk membunuh Nabi. Namun Abu Jahl menelurkan ide yang kemudian tak dikritisi oleh  syaikh  an  najd  (syaithan)  yang  telah  membatalkan  ide-ide  sebelumnya.
Persoalan  aqidah  secara  sensitif  memang  menyinggung banyak kalangan Arab Jahiliyah. Namun dari persoalan inilah Nabi memulai  risalannya.  Beliau  faham  betul  bahwa  tidak  mungkin mendirikan sebuah tatanan kemasyarakatan yang monumental untuk sepanjang  sejarah,  jika  tidak  dimulai  dengan  sesuatu  yang  esensial yiatu  aqidah.  Pakar  ilmu  da’wah  Abdul  Karim  Zaidan  di  dalam bukunya Ushûl  ad  Da’wah juga  sejalan  dengan  arah  pemikiran  ini. Menurutnya,  landasan  peraturan  ( nidzâm )  kehidupan  bermasyarakat di  dalam  Islam  terletak  pada  aqidah.  Aqidah  merupakan  sentral pemikiran  dan  prilaku  manusia  dimana  darinya  ia  dibangun  dan ditegakkan.  Mengenai  hal  ini,  Abdul  Karim  Zaidan  bahkan menyatakan  wajibnya sebuah  tatanan  kehidupan  untuk  menjadikan aqidah  Islam  sebagai  landasannya. 13 Apa  yang  dikatakan  Zaidan memang beralasan sangat kuat. Sebab tidaklah Allah Ta’âla mengutus setiap rasul-Nya kepada manusia tanpa terkecuali seluruhnya memulai gerakan  dan  memfokuskan  diri  pada  pembangunan  aqidah  yang shahîh . Allah berfirman;
“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". (QS. Al Anbiya’ : 25)
Di  dalam  tafsir Taysîr  Karîm  ar  Rahmân Syaikh  As  Sa’di menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad  dengan  kitab-kitab  yang  mereka  bawa  seluruhnya bermuara pada suatu pokok risalah yaitu al amru bi ‘ib âdatillah wahdah lâ  syarîkalah (perintah  untuk  mentauhidkan  Allah  serta  tidak menyekutukannya),  serta  menjelaskan  bahwa  sesembahan  yang memiliki haq untuk diibadahi dengan benar adalah Allah, kemudian peribadahan  yang  diperuntukkan  kepada  selainnya  merupakan
Akhirnya  parlemen  tersebut  sepakat  untuk  menyusun  strategi  pembunuhan terhadap Nabi dan syaikh an najd merasakan kepuasan mendalam. Lihat, Ibnu Hisyam, As Sîrah an Nabawiyah , Beirut: Dâr Ihyâ’ Turats al Islamy, 1997, Jilid II, hlm. 94-96
13 Abdul Karim Zaidan, Ushûl ad Da’wah , Iraq: Dâr al Wafâ’, 1992, hlm. 104
kebathilan. 14 Tokoh Mujaddid Muhammad  bin  Abdul  Wahhâb rahimahullâh di  dalam  kitabnya Kasyfu  as  Subuhât  fî  at  Tauhîd menjelaskan  bahwasannya  yang  dimaskud  dengan tauhîd dalam da’wah  para  Nabi  dan  Rasul  adalah  mengesakan  Allâh  dalam  hal ibadah, bukan sekedar meyakini akan keberadaan Allâh saja. Hal itu sebagaimana  Râsulullâh  ketika  diutus  kepada  kaumnya  yang  telah melakukan berbagai bentuk ibadah seperti haji, bersedekah, berdzikir, dan  bentuk  peribadahan  lainnya  akan  tetapi  mereka  masih menjadikan  sebagaian  dari  mahluk  Allâh  sebagai  perantara  untuk bertaqarrub kepada-Nya. Maka kedudukan diutusnya Rasûlullâh atas mereka adalah sebagai Rasul yang memperbaiki kembali agama nenek moyang beliau yaitu Nabi Ibrahim. 15
Inilah  aqidah  yang  menjadi  pondasi  setiap  para  Nabi  dan Rasul  dalam  membangun  masyarakatnya.  Ini  artinya,  baik  mereka yang diutus kedunia sebagai rakyat biasa seperi Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa atau mereka yang diberikan anugrah kerajaaan seperti nabi Daud, nabi Sulaiman, dan lain-lain seluruhnya menggunakan aqidah tauhid sebagai landasan membangun masyarakat dan pemerintahan. Dalam  bahasa  yang  agak  sedikit  berbeda,  Abdurrahman  Azzam dalam  bukunya The  Eternal  Message  of  Mohammad menyimpulkan bahwa memang; “The eternal massage is based on two fundamentals: 1. Faith (iman),  2.  Right  doing  (ihsan).  From  these  its  structure  rises,  from  them  it branches out, and on them must it belifes depend. “ 16
Pada periode ini ada beberapa catatan sejarah menarik yang mencerminkan  kegaitan  da’wah  Nabi  sebagai  seorang  visioner sehubungan  dengan  pembentukan  masyarakat  beraqidah  sebagai cikal bakal pemerintahan Islam.
1) Membangun markas intelektual, tarbiyah dan pengkaderan di rumah  Arqam  bin  Abil  Arqam  al  Makhzumi.  Ini  adalah tempat  dimana  Nabi  menyampaikan  Islam  secara  lebih
14 Abi Abdillah Abdirrahman bin Nashir bin ‘Abdillah bin Nashir Alu Sa’di, Taisîr Karîm ar Rahmân fî Tafsîr Kalâm al Mannân , Beirut: Dâr Ihyâ’ At Turâts al ‘Araby, 1999,  hlm. 612 15 Syaikh  Muhammad  bin  ‘Abdul  Wahhâb, Kasyfu  as  Syubuhât  fî  at Tauhîd , Dimuraja’ah oleh As salayî Syahîd Muhammad Munîr ad Dimasyqî al Azharî, ttp, hal. 4 16 Abdurrahman Azzam, The Eternal Message of Mohammad , London; Quartet Books, 1979, hlm. 33
mendalam  kepada  para  sahabat  serta  pembicaraan  lainnya menyangkut strategi dan perjuangan da’wah Islam. 17
2) Nabi menunjukkan ketagaran luar biasa dalam menolak setiap tawaran “damai” untuk tidak lagi menyebarkan ajarannya.
3) Nabi mencoba melakukan infasi da’wah ke Habasyah dengan mengutus sejumlah sahabat dibawah pimpinan sahabat Ja’far bin Abi Thalib ra. 18 Sebagaimana analisa Abdul Qadir Abu Fariz, meski diterima oleh Raja Najasi, namun kondisi disana tidak  memungkinkan  untuk  dikembangkan  da’wah  secara lebih agresif melihat kondisi internal kerajaan yang dikelilingi oleh  Rabi-rabi  Nashrani  yang  memegang  kuat  kepalsuan aqidahnya  sementara  raja  tak  mampu  manampakkan keIslamannya. Disini para sahabat yang berjumlah 38 orang selama  empat  tahun  bahkan  tidak  mendapatkan  pengarus jumlah  yang  signifikan  dari  penduduk  setempat  untuk menerima da’wah Islam. 19 Inilah yang membedakan Madinah dengan Habasyah
4) Nabi melihat Tha’if sebagai daerah alternatif. ketika itu Tha’if merupakan  basis  strategi  bagi  pemerintahan  Quraisy. Bahkana kablilah Quraisy pernah berupaya untuk merangkul Tha’if  ke  pangkuannya  dan  mereka  juga  pernah  masuk  ke
Wadi  Waj  karena  di  Wadi  Waj  itu  banyak  terdapat  tahan perkebunan dan pertanian. Sehingga, ketika kabilah Quraisy khawatir terhdap suku Tsaqif, lalau mereka bersekutu dengan Bani  Tsaqif  serta  dimasukkan  juga  ke  dalam  sekutu  Bani Dhaus.  Dahulu,  mayoritas  orang  Kaya  Makkah  memiliki kek ayaan di Tha’if dan mereka menghabiskan musim panas di  sana.  Tha’if  adalah  tanah  arab  yang  paling  subur  dan menjadi  perhatian  dan  ambisi. 20 Namun  pada  episode  ini, da’wah  dinegeri  ini  tidak  mendapat  sambutan  baik,  justeru
17 Shafiyurrahman al Mubarakfury, Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sîrah an Nabawiyah ‘ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm, hlm. 87 18 Ibid, hlm. 87-90 19 Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, An Nidhâm as Siyâsi fî al Islâm , Terj. Musthalah Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 2000, hlm. 91-92
20 Tijani  Abdul  Qadir  Hamid, Ushûl  Fikr  as  Siyâsy  fî  al  Qur’ân  al Makky , Terj. Abdul Hayy al Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 198
sebaliknya  Nabi  mendapat  kecaman  dan  perlakuan  sangat buruk. 21
5) Mengadakan  strategi  da’wah  ke  kota  Madinah  melalui ahlul bai’ah Aqabah pertama ( Syugra ) dan  Bai’ah ke dua ( Kubra ).

## 2. Periode Madinah
Periode Madinah ditandai dengan momentum hijrahnya Nabi hingga beliau wafat. Pada periode inilah kita dapat menyebut bahwa Nabi  telah  membangun  sebuah  sistem  pemerintahan  baru  dimana unsur-unsur  Negara  modern  (pendududuk,  wilayah,  dan pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi. Bahkan dapat dipastikan sebagaimana  disebut  oleh  Abdul  Karim  Utsman  dalam Nidham  As Siyâsy fî al Islâm bahwa berdasarkan nash al Qur’an dan sunnah serta referensi  kitab sîrah  Nabawiyah dan  referensi  kontemporer  bahwa Nabi telah mendirikan bentuk Negara Islam ( daulah Islâmiyah 22 ). Para ulama  ‘  bahkan  tidak  pernah  berselisih  tentang  wajibnya pemerintahan Islam hingga khilafah Utsmaniyah di Turki berakhir. 23
Al Mawardi misalnya, berpendapat bahwa jika telah ada sekelompok orang yang menegakkan pemerintahan dan dengannya ia mengurusi kehidupan kaum muslimin maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya ( fadhu kifayah ). Namun jika tidak, maka harus ada dua pihak yaitu 1) Dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat dan 2) Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. 24
Para  pakar  sejarah  modern  telah  membaca  aktifitas  Nabi pasca  hijrah  merupakan  pekerjaan  besar  yang  mengundang  decak kagum.  Karena  dalam  waktu  yang  relative  singkat,  Nabi  bahkan
21 Ketika  pulang  dari  Tha’if,  diperjalannanya  nabi  telah mengisalamkan  seorang  pemuda  ahlul  kitab  bernama  Addas.  Selengakpnya lihat, Abi Fida’ Isma’il bin Katsir, Al Bidâyah wa an Nihâyah , Beirut: Dâr al ma’rifah, 1999, Jilid III, hlm. 147 22 Daulah  Islam atau dâr  al  Islâm adalah;  Negara  yang  didalamnya dijalankan hukum Islam, serta kaum muslimin meyakininya secara nyata. Lihat, Ali  Abdul  Halim  Mahmud, ‘Alamiyah  ad  Da’wah al  Islâmiyah , ‘Iraq: Dâr al Wafâ’, 1992, hlm. 387 23 Abdul Karim ‘Utsman, An Nidhâm as Siyâsî fî al Islâm , Beirut: Dâr al Irsyâd, 1968, hlm. 7 24 Imam  Al  Mawardi, Al  Ahkâm  As  Shulthaniyah ,  Terj.  Fadli  Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2007, hlm. 2-3
mampu membalik seluruh keadaan di Jazirah Arab menjadi bagian- bagian yang harus tunduk kepada ajaran Islam. Muhammad ‘Athiyyah al  Abrasy    dalam  bukunya  ‘ Adhzamah  ar  Rasûl  Shallallâhu  ‘alaihi wasallam turut amengilustrasikan bahwa hijrah Nabi ke kota Madinah merupakan  momentum  besar  dimana  momentum  tersebut  telah menjadikan  Islam  tersebar  begitu  cepat  ke  suluruh  Jazirah  Arab. Bahkan  setelah  itu  ia  mampu  tersebar  kepada  umat-umat  lainnya dengan cepat, sebagaimana tak didapatkan dalam sejarah yang semisal dengannya. 25 Seorang  pakar  Islamisasi  Ilmu  pengetahuan  seperti Isma’il al Faruqi dalam bukunya The Hijrah; The Necessity of its Iqamat or Vergegenwartingung bahkan berpendapat bahwa; “The most important aspect at the hijrah is its creation of the Islamic State.” 26 Analisa lainnya juga datang dari Ramadhan Al Buthi dalam Fiqh  Sîrah, menyebutkan  bahwa  hijrahnya  Nabi salallahu  ‘alaihi wasallam ke  Yatsrib  merupakan  langkah  awal  dalam  proses terbentuknya “ Dâr al Islâm ” (Negara Islam). Oleh karenanya, langkah awal yang Nabi lakukan untuk meletakkan asas-asas penting sebuah Negara  adalah; Binâ’  al masjid (pembangunan  masjid), Al  Mu’akhah baina al muslimîn (Mempersaudarakan diantara kaum muslimin), dan Kitâbah watsîqah ( dustûr ) (Membuat perjanjian). 27
Beberapa  peran  strategis  Nabi  yang  menunjukkan  aktifitas kepemimpinannya di kota Madinah dapat diuraikan dalam beberapa point penjelasan berikut ini:
a. Setibanya  Nabi  di  Madinah,  beliau  disepakati  secara kolektif  oleh  kaum  muslimin  sebagai  pemimpin tertinggi bagi mereka .
Peran Nabi sebagai pemimpin spiritual juga secara bersamaan menampati  posisi  sebagai  pemimpin  politik.  Indikasi-indikasi  yang dapat  dijadikan  tolak  ukur  adalah;  Nabi  adalah  pemegang  tertinggi
25 Muhammad ‘Athiyyah al Abrasy, ‘Adhzamah ar Rasûl Shallallâhu ‘alaihi wasallam , tt, Dâr al Qalam, 1965, hlm. 91 26 Isma’il  R.  al  Faruqi, The  Hijrah; The  Necessity  of  its  Iqamat  or vergegenwartingung ,  Kuala  Lumpur:  Muslim  Youth  Movement  of  Malaysia,
1981,  hlm.  21.  Al  Faruqi  kemudian  menyebutkan  kelebihan  bentuk  Negara Islam  dengan  bentuk  yang  lainnya  tercermin  dalam  konsep-konsep  berikut; Universalism, Sovereignty, Freedom, dan Comprehensiveness . 27 Muhammad Ramadhan Al Buthi, Fiqh as Sîrah , Dimasq: Dâr al Fikr,
1978, Jilid I, hlm. 151
keputusan.  Hukum-hukum  yang  menyangkut  hubungan  antara manusia  dengan  Allah  dan  antara  sesama  manusia  baik  sesama muslim  maupun  non  muslim  diputuskan  berdasarkan  hukum  yang dibawa oleh Nabi berdasarkan ketetapan dari As Syâri’ (Allah). Salah satu ayat yang menunjukkan keputusan hukum ada di tangan Nabi adalah;
“Dan  tidaklah  patut  bagi  laki -laki  yang  mukmin  dan  tidak  (pula)  bagi perempuan  yang  mukmin,  apabila  Allah  dan  Rasul-Nya  telah  menetapkan suatu  ketetapan,  akan  ada  bagi  mereka  pilihan  (yang  lain)  tentang  urusan mereka.  dan  Barangsiapa  mendurhakai  Allah  dan  Rasul-Nya  Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab: 36)
Di  dalam  tafsirnya  Hamka  menjelaskan  bahwa  surah  Al Ahzab  ini  merupakan  surah  Madaniyah.  dinamakan  Ahzab (kelompok) karena memang dimuat di dalam surah ini cerita tentng sekelompok  musuh-musuh  Allah  dan  Rasul  yang  hendak menghancurkan  Islam  yang  sedang  tumbuh  dengan  baik  di  kota Madinah.  mereka  adalah  orang-orang  Kafir  Quraish  baik  di  dalam maupun  diluat  kota  Makkah  dan  sekelompok  Yahudi  licik. 28 Mengenai ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa ayat diatas turun terkait  tentang  teguruan kepada sahabiyah Zainab  binti  Jahasy  dan saudara laki-lakinya Abdullah bin Jahasy yang menolak pilihan Nabi dalam jodoh hanya karena pandangan duniawi (tidak sekufu’) ya’ni kepada Zaid bin Haritsah. Namun setelah mendapatkan motivasi ayat di atas barulah mereka mengimani perkataan Nabi. 29
Semua hukum baik perdata maupun pidana yang menyangkut hubungan  kemasyarakatan  ketika  itu  dikembalikan  kepada  Nabi. Seperti;  zina,  minum  khamar,  murtad,  qishash,  hudud,  hirabah ( terorisme )  dan  lain-lain  tidak  diberikan  kewenangannya  secara personal  kepada  para  sahabat,  kecuali  setelah  mendapatkan persetujuan dari Nabi. Hal itu sepreti yang diperintahkan Nabi kepada sahabat Mu’az bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai qadhi 30 untuk
28 Hamka, Tafsir  Al  Azhar ,  Singapura:  Pustka  Nasional  PTE  LTD,
2007, Jilid VIII, hlm. 5624
29 Ibid , hal. 5720 30 Ibnu  Qayyim  menyebutkan  bahwa  kapasitas  Mu’az  ra  ketitka  itu adalah sebagai qâdhi atau wali (pengganti) Rasul untuk memutuskan perkara.
menyampaikan Islam dan memutuskan perkara dengan al Qur’an as sunnah dan berijtihad dengan dasar keduanya (HR. Abu Daud, Kitab al Aqdhiyyah Bab Ijtihâ d ar Ra’yi f î al Qadhâ ’ , No: 3592). 31
Dalam  membangun  hubungan  yang  seimbang  antara komunitas muslim dengan orang Yahudi misalnya, Nabi menelurkan apa  yang  dikenal  dengan  Piagam  Madinah.  Prof.  Dr.  Akram Dhiyauddin  Umari  menjelaskan  bahwa  peara  peneliti  kontemporer memposisikan Piagam Madinah sebagai dasar studi merek atentang reformasi yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tujuan dibentuknya konstitusi  ini  adalah  dalm  rangka  menjelaskan  kominten  masing- masing kelompok Madinah dengan memberikan batasan hak-hak dan kewajibannya. 32 Perjanjian  yang  termuat  dalam  sejumlah  point  itu berbicara  tentang  hubungan  antara  sesame  kaum  muslimin  dan hubungan kaum muslimin dengan pihak Yahudi untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Madinah. 33
b. Nabi  mendirikan  pusat  pemerintahan  dan  informasi dengan masjid sebagai basisnya.
Ketika itu, selain sebagai tempat ibadah, tarbiyah, masjid juga sebagai tempat Nabi untuk membicarakan hal-hal strategis dan politis terkait  dengan  hubungan  diplomatik  antar  wilayah  (penerimaan delegasi), invansi dan pertahanan, bahkan masjid juga sebagai tempat dimana  tawanan-tawanan  perang  dimukimkan,  sehinggga  mereka melihat etika kehidupan Nabi dan para sahabat yang kemudian tidak sedikit  dari  mereka  menerima  Islam.  Masjid  juga  sebagai  tempat mukim orang-orang fakir yang memiliki keinginan keras belajar Islam seperti ashab as suffah , tempat latihan militer dan persiapan tempur, tempat  pengadilan  dan  sengketa,  pengobatan  para  korban  perang,
Ibnu  Qayyim,  ‘ Aun  al  Ma’bud  Syarh  Sunan  Abi  Dawûd ,,  Madinah:  Nasr Muhammad bin Muhsin, 1969, Jilid IX, hlm. 509
31 Abi  Dawud  Sulaiman  bin  Asy’ab  as  Sijistany, Sunan  Abî  Dawûd , Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1998, hlm. 552-553 32 Akram Dhiyaudin Umari, Madinah Society at the Time of Prophet; Its  Characetritics  and  Organisation, Terj.  Mun’im  A.  Sirry,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1999, hlm. 108-118
33 Abi  Fida’  Isma’il  bin  Katsir, Al  Bidâyah  wa  an  Nihâyah , Jilid  III, hlm. 239-240
dan lain-lain. 34 Dalam pandangan Sidi Gazalba masjid bahkan telah mengubah gemeinschaft (bentuk hubungan antar manusia) Arab yang berasaskan kesukuan menjadi gemeinschaft Negara Islam. 35
Sejumlah  hadits  yang  menyebutkan  wajibnya  shalat berjamaah  lima  waktu  bagi  kaum  muslimin  menunjukkan  fungsi masjid  sebagai  tempat  ibadah  mahdhah.  Hadits-hadits  yang menyebutkan  khutbah-khutbah  Nabi,  nasihat-nasihat  di  pagi,  sore dan malam hari di masjid menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat tarbiyah. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang musyawarah Nabi ketika  hendak  berperang  di  sejumlah  peperangan  yang  Nabi  ikuti kebanyakan diadakan di Masjid diikuti oleh para sahabat senior dan sahabat-sahabat  lainnya.  Kisah  tentang  tawanan  perang  dari  Bani Hanifah bernama Stumamah bin Utsal yang kemudian  masuk Islam dalam tiga kali jengukan nabi di Masjid Nabawi (Al Bukari no. 4372 Kitab al Maghazy , Bab Wafdi bani Hanîfah ). 36 Saad bin Muazh dalam perang Khandak juga terluk akibat serangan panah dari Habban bin Qais bin al Ariqah yang mengakibatkan urat dilengannya putus 37 dan dirawat  di  Masjid  Nabawi. 38 Sementara  itu,  delegasi-delegasi perundingan damai yang pernah diterima Rasulullah banyak terjadi pada tahun ke 9 Hijryah. Diantaranya utusan dari Tha’if dua tahun sebelum Nabi wafat, utusan Bani sa’ad dipimpin Dimam bin Tsa’lab yang kemudian masuk Islam, utusan dari Kristen Najran terdiri dari enam orang, utusan dari Bani Thayyi Ady bin Hatim yang kemudian masuk  Islam,  bebreapa  utusan  penyair  yang  datang  secara  kasar  di dalam Masjid Nabawi berasal dari Bani Tamim dan Thaif, dan lain- lain. 39
34 Budiman Mustofa, Manajemen Masjid , Surakarta, Ziyad Visi Media, 2007,  hlm.  25,  Lihat  juga,  Ali  Musthafa  Yaqub ,  Islaam  Masa  Kini ,  Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 206
35 Sidi Gazalba, Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam , Jakarta: Pustaka Antara, 1975, hlm. 114 36 Abi  ‘Abdillah  Muhammad  bin  Isma’il  Al  Bukhari, Shahîh  al Bukhârî , Riyadh: Dâr as Salâm, 1997,  hlm. 900 37 Shafiyurrahman al Mubarakfury, Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sîrah an Nabawiyah ‘ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm, hlm.300 38 Sidi Gazalba, Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam , hlm. 120
39 Afzal  Iqbal, Diplomacy  in  Early  Islam ,  Terj.  Samson  Rahman,
Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000, hlm. 49-69
c. Nabi  mengatur  urusan  perekokomian  masyarakat Madinah dengan sistem zakat, infaq maupun shadaqah yang didistribusikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang  diberlakukan  syari’at (At  Taubah:  60,  103,  al  Hajj; 41,) .
Ketika  Nabi  tiba  di  Madinah,  pasar  Madinah  ketika  itu dimonopoli  oleh  sistem  kapitalisnya  Yahudi,  dimana  arus  keluar msauk pasar dikandalikan secara strategis oleh  mereka. Rasulullah kemudian membangun pasar muslim melalui tangan Abdurrahman bin  ‘Auf  ra. Sahabat  saudagar  kaya  yang  menjadi  salah  satu    pilar ekonomi  kaum  muslimin.  Rasulullah  juga  melakukan  pengawasan ( hisbah )  pada  pasar  dengan  menunjjuk  penanggung  jawab  urusan tersebut kepada sahabat Said bin Said Ibnul ‘Ash ra. 40
Demikianhalnya,  nabi  juga  menerapkan  harta  ghanimah (rampasan  perang)  sebagai  kekuatan  pendukung  perekonomian pemerintahan  dan  perekomoinan  masyarakat,  demikian  halnya dengan  jizyah  (upeti  dari  wilayah-wilayah  yang  mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi). Secara keseluruhan harta- harta  tersebut  diklasifikasikan  dalam  Baitul  Mal  secara  terpisah. Seperti yang disebutkan oleh Sa’id Hawa dalam bukunya Al Islâm, bahwa  pemerintahan  Islam  memiliki  pusat  keuangan  Negara  yang disimpan di Baitul Mal. Baitul Mal dibagi kedalam tiga kalsifikasi; 41
1) Baitul Mal Khusus menyimpan harta zakat
2) Baitul Mal khusus sebagai hasil dari pemungutan jizyah dan kharaj
3) Baitul Mal yang khusus menyimpan harta ghanîmah dan rikaz
4) Baitul Mal yang khusus menyimpan barang-barang yang tidak diketahui kepemilikannya Satu hal yang belum pernah terjadi pada peradaban-peradaban lainnya adalah, Rasulullah mengubah sistem perekonomian dikala itu yang  sarat  praktek  ribawi  dengan  segala  bentuknya  kemudian dihilangkan  dan  dihapuskan  dengan  sistem  yang  Ilahi  (Islam).
40 Ibnu  Timiyah  bahkan  membicarakan  secara  khusus  tentang persoalan  mekanisme  pasar  dan  regulasinya,  eskpor-impor  dan  lain-lain berdasarkan ajaran Rasululllah dalam bukunya Al Hisbah fî al Islâm. Lihat. Ibnu Taimiyah, Al  Hisbah  fî  al  Islâm ,  Kairo:  tp.tt,  hlm.  76.  Lihat  dalam  situs. www.srcibd.com , Juni, 17-6-09 41 Sa’id  Hawa, Al  Islâm ,  Tt:  Dirasah  Manhajiyah  Haula  Utsûl  al Stalastah, 1981, Jilid I, hlm. 150
Perdagangan dan jual beli tidak lagi monopoli si kaya atas si miskin. Pinjam  meminjam, musyarakah atau mudharabah juga  ditetapkan berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  adil  lagi  penuh  maslahat  serta menghilangkan  kemudharatan-kemudharatan.  Penghapusan  sistem pajak sebagaimana terjadi di Negara-negara besar ketika itu (Romawi dan Persia) dengan sistem zakat, dan lain-lain.
d.  Nabi  bertindak  memimpin  sejumlah  peperangan secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam  hal  ini  seluruh  peperangan  diatur  dan  dimenej  oleh Rasulullah  sebagai  pemimpin  tertinggi.  Namun  demikian sebagiamana yang terjadi dalam beberapa peperangan seperti Badr, Khandak,  dan  lain-lain  masukan-masukan  dari  para  sahabat  juga diperhitungkan secara masak. Al Bukhari  menyebutkan dari sejumlah periwayatan seperti dari Zaid bin Arqam ra, Al Barra ra bahwa Nabi bertempur  secara  langsung  sebanyak  19  kali. 42 Pertempuran- pertempuran tersebut secara mayoritas dimenangkan oleh Nabi. Ini menunjjukan  betapa  besarnya  peran  Nabi  dalam  mengatur, menempatkan, dan melakukan strategi peperangan secara brilian.
Menurut  Mahmud  Syed  Khaththab  bahwa  sejarah kemiliteran  Nabi  dapat  dibagi  keadam  empat  periode:  mobilisasi, defensive, ofensif, dan konsolidasi. 43 Periode mobilisasi dimulai dari sejak pengangkatan menjadi Nabi hingga masa Hijrah. Pada periode ini Nabi membatasi diri dalam perang biasa, sambil mengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara periode defensive dimulai sdengan pengiriman  pasukan  kecil  untuk  membela  aqidah  sampai  kepada penghancuran pasukan musuh dalam perang khandak di Mandinah. Dalam periode ini, jumlah pasukan kaum muslimin bertambah dan semakin  terjaganya  aqidah  mereka  dari  rong-rongan.  Kemudian periode  ofensif  dimulai  sejak  dari  perang  Khandak  sampai  usainya pernag  Hunain.  Dengan  selesainya  periode  ini  Islam  telah berkambang kesluruh jazirah Arab dan kaum muslimin tampil sebagai kekuatan  yang  disegani.  Terakhir,  periode  konsolidasi  dimulai  dari saat  selesainya  perang  Hunain  sampai  wafatnya  Nabi.  Dengan
42 Abi  ‘Abdillah  Muhammad  bin  Isma’il  Al  Bukhari, Shahîh  al Bukhârî ,  hlm. 920-921 43 EK.  Imam  Munawir, Asas-asas  Kepemimpinan  dalam  Islam , Surabaya: Usaha Nasional, tt, hlm. 189-190
selesainya periode ini, maka kekuatan kaum muslimin telah menjadi sempurna  dan  mencakup  seluruh  Jazirah  Arab,  serta  bersiap-siap menyerbarkannya ke luar Jazirah Arab.
Jelas-jelas  peperangan  Nabi  adalah  pembelaan,  penyebaran Islam, dan jalan untuk menjadikan rahmatan lil ‘alamin menjadi benar- benar dirasakan. 44 Dr. Ramadhan Al Buthy juga menyebutkan bahwa; Jihad  juga  merupakan  benteng  pertahanan  negeri  Islam  dan masyarakat Islam. 45 Oleh karenanya, segala bentuk pepeangan yang dilakukan tidak lepas dari etika-etika Islam yang tak pernah ada dalam sejarah  perang  bangsa  manapun  seperti  tresebut  dalam  hadits Sulaiman bin Buraidah ra (HR. Muslim, Kitâb Al Jihâd wa as Sîr , Bab Ta’mîr al Imâm al Amrâ’ ‘ala al Buhûts wa Washiyah bi âdâb al Ghazwu wa Ghairihâ ) 46 bahkan hingga saat ini.

## KESIMPULAN
M. Natsir menyimpulkan bahwa seluruh Risalah yang dibawa oleh  Nabi  Muhamamd  berpulang  kepada  tiga  hal;  1. Menyempurnakan  hubungan  manusia  dengan  Khaliqnya, “hablum minallah atau mu’amalah ma’a Khaliq”. 2. Menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia “hablum minan nas” atau mu’amalah ma’a khalqi ” 3. Mengadakan keseimbangan ( tawazun ) antara kedua itu dan  mengaktifkan  kedua-duanya  sejalan  dan  berjalin. 47 Inilah  yang kemudian menjadikan nilai perjuangan Nabi itu rahmatan lil ‘alamin . Praktek Nabi dalam membentuk Negara juga harus dipandang dalam konteks tersebut. Sebab tujuan Negara adalah terealisasinya perintah Allah  dan  hukum-hukumnya  yang  berkonsekwensi  kebaikan  untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali.
Penulis  melihat  bahwa,  jika  dilihat  dengan  kacamata  Barat sekalipun, pengakuan kedaulatan Negara Islam di zaman Nabi adalah merupakan hal yang aksiomatis. Sejarah memperlihatkan bahwa sejak
44 Muhammad Ahmad An Nadawi, Da’wah ar Rasûl , Mesir: Musthafa Al Bani Al Halaby, 1935, hlm. 419 45 Ramadhan Al Buthy, Al Jihâd fi al Islâm; Kaifa Nafham ? wa Kaifa Numâris , Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka An Naba’ 2001, hlm. 89 46 Abi  Husain  Muslim  bin  al  Hajjaj  bin  Muslim, Shahîh  Muslim, Riyadh: Dâr as Salâm, 1997, hlm. 768-769
47 M. Natsir, Fiqh Da’wah , Jakarta: Media Da’wah, 2000, hlm. 36
Nabi  di  Madinah,  seluruh  wilayah  Madinah  diatur  kedaulatannya dalam perjanjian-perjanjian strategis. Selain itu, jaminan kepemilikan, jiwa,  peribadatan,  dan  lain-lain  selangkah-demi  selangkah  menjadi semakin  rapih.  Hukum-hukum  yang  diberlakukan  baik  kepada internal  kaum  muslimin  atau  kepada  orang-orang  kafir  semakin sempurna. Posisi Nabi sebagai pemimpin tertinggi kemudian diakui oleh seluruh wilayah kekuasaan dan rival yang ada. Dapat dipastikan, kerajaan-kerajaan  besar  dan  kecil  diluar  pemerintahan  Nabi seluruhnya mengakui eksistensi kepemimpinan tersebut. Terlebih lagi pasca futuh makkah (penaklukkan kota Makkah) terjadi, negara super power Romawi dan Persia bahkan terkejut. Pasca kerhasilan perang Mu’tah  misalnya,  sejumlah  kabilah -kabilah  yang  bersekutu  dengan Romawi seperti Dumah, Tabuk, Ailah, Taima’ Jarba’ Adruj’ dan lain - lain melepaskan diri dan bergabung bersama kaum muslimin. Bahkan sejak  perang  Tabuk  terjadi,  perbatasan  Islam  langsung  berhadap- hadapan dengan perbatasan kekuasaan Romawi. 48
Sebagai kepala Negara, Rasulullah telah memberikan teladan begitu  sempurna baik  dalam  kepemipinan  da’wah  dan  negara sekaligus. Semua aspek telah beliau tegakkan sendi-sendinya, prinsip- prinsipnya, aturan-aturannya, disertai batasan-batasannya. Tiga aspek yang  disebutkan  M.  Natsir  diatas  terasa  sangart  lengkap  untuk kemudian  dapat  dikembangkan  dalam  kehidupan  modern  saat  ini. Hidup  sebagai  pemimpin  sederhana,  paling  bertaqwa,  berfikiran jernih,  cemerlang  dan  cerdas,  berakhlaq  sangar  mulia,  zuhud, berwibawa, adalah kelebihan yang tak mungkin lagi dijumpai hingga akhir zaman nanti. Beliau adalah satu-satunya prototype yang umat Islam  diperintahkan  untuk  mendekatkan  diri  (mencontoh)  kepada bentuk seperti itu.
48 Shafiyurrahman al Mubarakfury, Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as Sîrah an Nabawiyah ‘ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm, 424-433
19 | Dakwah | Vol 7 | No. 1 | 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Rahman, Afzalur. (1980). Muhammad As a Military Leader . London: The Muslim Schools Trust London. Katsir, Abi al Fida' Isma'il ibn. (2000). Tafsîr al Qur'ân al Adzhîm . Beirut: Makatabah al 'Ashriyyah. Zaidan, Abdul Karim. (1992). Ushûl ad Da'wah . Iraq: Dâr al Wafâ'.
Sa'di, Abi Abdillah Abdirrahman bin Nashir bin 'Abdillah bin Nashir Alu. (1999). Taisîr Karîm ar Rahmân fî Tafsir Kalâm al Mannân . Beirut: Dâr Ihyâ' At Turâts al 'Araby.
Wahid, Abdurrahman. (2006). Islamku Islam Anda Islam Kita Semua . Jakarta: The Wahid Institute.
Katsir, Abi Fida' Isma'il bin. (1999). Al Bidâyah wa an Nihâyah . Beirut: Dâr al ma'rifah. Mahmud, Ali Abdul Halim. (1992). 'Alamiyah ad Da'wah al Islâmiyah . 'Iraq: Dâr al Wafâ'.
'Utsman, Abdul Karim. (1968). An Nidhâm as Siyâsî fî al Islâm . Beirut: Dâr al Irsyâd. Sijistany, Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ab as. (1998). Sunan Abî Dawûd . Beirut: Dâr Ibn Hazm. Umari, Akram Dhiyaudin. (1999). Madinah Society at the Time of Prophet; Its Characetritics and Organisation. Terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Gema Insani Press. Yaqub, Ali Musthafa. (2001). Islam Masa Kini . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al. (1997). Shahîh al Bukhârî. Riyadh: Dâr as Salâm. Iqbal, Afzal. (2000). Diplomacy in Early Islam . Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
Muslim, Abi Husain bin al Hajjaj bin. (1997). Shahîh Muslim. Riyadh: Dâr as Salâm. Azzam, Abdurrahman. (1979). The Eternal Message of Mohammad. London: Quartet Books. Mustofa, Budiman. (2007). Manajemen Masjid . Surakarta: Ziyad Visi Media.
Depdikbud. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Munawir, EK. Imam. (t.t.). Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam.
Surabaya: Usaha Nasional. Hamka. (2007). Tafsir Al Azhar . Singapura: Pustka Nasional PTE LTD. Gazalba, Sidi. (1975). Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam . Jakarta: Pustaka Antara. Mawardi, Imam Al. (2007). Al Ahkâm As Shulthaniyah . Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah. Hisyam, Ibnu. (1997). As Sîrah an Nabawiyah. Beirut: Dâr Ihyâ' Turats al Islamy. Faruqi, Isma'il R. al. (1981). The Hijrah; The Necessity of its Iqamat or vergegenwartingung . Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia. Qayyim, Ibnu. (1969). 'Aun al Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawûd.
Madinah: Nasr Muhammad bin Muhsin. Taimiyah, Ibnu. (t.t.). Al Hisbah fî al Islâm. Kairo. Esposito, John L. (1990). Islam and Development , terj. Sahat Simamora, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta,
Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu. (2000). An Nidhâm as Siyâsi fî al Islâm . Terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Rabbani Press. Abrasy, Muhammad 'Athiyyah al. (1965). 'Adhzamah ar Rasûl Shallallâhu 'alaihi wasallam . Dâr al Qalam. Buthi, Muhammad Ramadhan Al. (1978). Fiqh as Sîrah . Dimasq: Dâr al Fikr.
Nadawi, Muhammad Ahmad An. (1935). Da'wah ar Rasûl . Mesir: Musthafa Al Bani Al Halaby.
Natsir, M. (2000). Fiqh Da'wah. Jakarta: Media Da'wah.
Wahhâb, Muhammad bin 'Abdul. (t.t.). Kasyfu as Syubuhât fî at Tauhîd . Dimuraja'ah oleh As salayî Syahîd Muhammad Munîr ad Dimasyqî al Azharî. Buthy, Ramadhan Al. (2001). Al Jihâd fi al Islâm; Kaifa Nafham ? wa Kaifa Numâris . Terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka An Naba'. Hawa, Sa'id. (1981). Al Islâm, Tt: Dirasah Manhajiyah Haula Utsûl al Stalastah . Mubarakfury, Shafiyurrahman al. (2002). Ar Rahîq al Makhtûm; Bahts fî as srah an nabawiyah 'ala Shâhibihâ Afdhal as Shalâh wa as Salâm . Beirut: Dâr Ibn Hazm. Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media.
Hamid, Tijani Abdul Qadir. (2001). Ushûl Fikr as Siyâsy fî al Qur'ân al Makky . Terj. Abdul Hayy al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. Ubaidilah, et. all. (2000). Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, Ham , dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.