Jurnal Pharmascience, Vol. 06 , No.01, Februari 2019, hal: 18 - 29 ISSN-Print. 2355 – 5386 ISSN-Online. 2460-9560 https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience

## Research Article

## Evaluasi Pelayanan Resep Berdasarkan Pelaksanaan Standar Kefarmasian di Apotek Tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

## Kota Yogyakarta
*Chynthia Pradiftha Sari, Okti Ratna Mafruhah, Rizki Nurul Fajria, Alia Meta
Department of Pharmacy, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Email : pradiftha@uii.ac.id

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  menetapkan  standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek berupa  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK)  Nomor  35  tahun  2014,  secara keseluruhan evaluasi terhadap pelayanan kefarmasian di apotek belum mencapai skor maksimal.  Pada  pelayanan  resep  kajian  administrative  dan  penyampaian  konseling obat  jarang  dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan standar  kefarmasian  dalam  pelayanan  resep  di  apotek  tempat  PKPA  wilayah Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah desktiptif observasional dengan rancangan potong lintang melibatkan 4 area apotek diwilayah Yogyakarta dengan total 108 resep yang diamati, 77 resep yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan  dengan  mengisi  lembar  observasi,  dan  wawancara  dengan  apoteker pengelola apotek sejumlah 10 apoteker dan 11 TTK (tenaga teknis kefarmasian). Data hasil  lembar  observasi  dianalisis  dengan  statistik  deskriptif  menggunakan  Microsoft Excel, kemudian disimpulkan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan, dalam  melakukan  pelayananan  resep  berupa  pengkajian  resep,  peracikan  dan pengemasan obat, serta penyerahan obat di tempat PKPA dilakukan oleh apoteker dan TTK, dengan rincian persentase rata-rata pengkajian resep oleh apoteker (77,84%) dan TTK  (22,16%),  peracikan  dan  pengemasan  64,99%  dilakukan  apoteker  dan  35,01% dilakukan  TTK,  penyerahan  obat  67,19%  dilakukan  apoteker  dan  32,81%  dilakukan TTK.  Pelaksanaan  standar  kefarmasian  dalam  melakukan  pelayanan  resep  terdapat aspek  yang  tidak  dilakukan  terkait  pemeriksaan  data  (berat  badan,  tinggi  badan, riwayat  keluarga,  riwayat  penyakit,  riwayat  pengobatan,  dan  alergi)  dan  pemberian informasi obat (efek samping obat, cara penyimpanan, makanan dan minumamn yang harus dihindari).
Kata Kunci: Standar pelayananan Kefarmasian, evaluasi pelayanan resep, apotek

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  has  set  a  pharmaceutical  service  standard  in  the pharmacy in the form of Minister  of Health Regulation (PMK) Number 35 of 2014, as  a whole  the  evaluation  of  pharmacy  services  at  the  pharmacy  has  not  yet  reached  the maximum  score.  In  prescription  services  administrative  studies  and  delivery  of  drug counseling are rarely done. The purpose of this study was to evaluate the implementation of pharmaceutical standards in prescription services at the PKPA place in Yogyakarta. The research method used was observational desktiptif with a cross-sectional design involving 4 pharmacy  areas  in  the  Yogyakarta  region  with  a  total  of  108  prescriptions  observed,  77 prescriptions being used as research samples. Data collection was carried out by filling out the  observation  sheet,  and  interviewing  pharmacists  managing  pharmacies  with  10 pharmacists and 11 TTK (pharmaceutical technical personnel). Data from the observation sheet  were analyzed by  descriptive statistics using Microsoft Excel,  then concluded in the form of a percentage. The results showed, in conducting prescription services in the form of prescription studies, compounding and packaging of drugs, and the delivery of drugs at the  PKPA  site  conducted  by  pharmacists  and  TTK,  with  a  detailed  percentage  of prescription  studies  by  pharmacists  (77.84%)  and  TTK  (22,  16%),  compounding  and packaging 64.99% were carried out by pharmacists and 35.01% were performed TTK, drug delivery  67.19%  was  carried  out  by  pharmacists  and  32.81%  were  carried  out  TTK.  The implementation of pharmaceutical standards in prescribing services contained aspects that were  not  carried  out  related  to  examining  data  (weight,  height,  family  history,  disease history, medical history, and allergies) and providing drug information (drug side effects, methods of storing, food and drinking). must be avoided).

## Keyword: Pharmaceutical service standards, prescription service evaluation, pharmacy

## I. PENDAHULUAN
Apotek diartikan sebagai suatu  sarana untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan masyarakat  dan  tempat  dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi  dan  perbekalan  kesehatan  lainnya kepada masyarakat (UU RI, 2009). Apotek dalam melaksanakan fungsi tersebut membutuhkan  seorang  yang  profesional dibidangnya yang disebut dengan apoteker,  menyadari  akan  pentingnya peran  dan  tanggung  jawab  dari  seorang apoteker,  maka  untuk  menjadi  seorang apoteker yang profesional haruslah
memiliki  bekal  ilmu  pengetahuan,  dan keterampilan  yang  cukup  di  bidang kefarmasian  baik  dalam  teori  maupun praktiknya (Anonim, 2009). Melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek  inilah  gambaran  nyata  pekerjaan kefarmasian, pengalaman kerja dan tantangan  dalam  dunia  kerja  dibidang farmasi  komunitas  dapat  diperoleh  bagi para  calon  apoteker.  Calon  apoteker dengan berbekal pengetahuan, keterampilan,  dan  pengalaman  dalam pengelolaan  apotek  diharapkan  dapat berperan aktif dalam pelayanan
kefarmasian  kepada  masyarakat  guna peningkatan patient  safety serta  memiliki tanggung jawab terhadap profesinya (APTFI, 2010).
Apoteker harus memiliki standar yaitu tolak  ukur  yang  dipergunakan  sebagai pedoman  bagi  tenaga  kefarmasian  dalam menyelenggarakan  pelayanan  kefarmasian dan  pekerjaan  kefarmasian  pada  fasilitas kesehatan  (Anonim,  2009).  Aturan  dalam menjalankan  pelayanan  kefarmasian  yang maksimal  di  Apotek  merujuk  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di  apotek  bertujuan  untuk  menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi  pasien  dan  masyarakat  dari penggunaan  obat  yang  tidak  rasional dalam  rangka  keselamatan  pasien  serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.  Adanya  standar  tersebut mutu  pelayanan  kefarmasian  dapat  dinilai agar  apotek  dapat  terus  meningkatkan mutu  pelayanan  kefarmasiannya  dengan berpedoman  pada  standar  yang  sudah ditetapkan  oleh  pemerintah  (Permenkes RI, 2014).
Penelitian  yang  telah  dilakukan  di apotek  wilayah  Sleman  dan  Yogyakarta dengan  pemilihan  lokasi  penelitian  secara acak  dengan  berpedoman  pada  Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor
1027/Menkes//SK/IX/2004,  menunjukkan secara  keseluruhan  pada  aspek  pelayanan kefarmasian  dapat  dikatakan  baik  namun pencapaian  skor  yang  dilakukan  pada penelitian  tersebut  masih  belum  mencapai skor maksimal dalam melakukan pelayanan kefarmasian (Purwono & Sukmajati,  2008).  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengevaluasi  pelayanan  resep  di apotek  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta yang  digunakan  sebagai  tempat  PKPA dengan  standar  pelayanan  kefarmasian terbaru  seperti  yang  tertera  pada  pasal  7 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  wajib  mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri” (Permenkes RI, 2014).

## II. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif observasional dengan rancangan potong lintang. Pengambilan data dilakukan  diapotek  seluruh  tempat  PKPA di  Yogyakarta  pada  bulan  Juli  2015 sampai Mei 2016. Penelitian ini melibatkan  4  area  apotek  PKPA  wilayah kota  Yogyakarta  bagian  barat  (area  A), Yogyakarta  bagian  timur  (area  B), Yogyakarta  bagian  Utara  (area  C), Yogyakarta  bagian  Selatan  (area  D).  dan 10 apoteker,
11 Tenaga Teknis
Kefarmasian (TTK) dengan kriteria inklusi: Apotek yang memiliki Apoteker/TTK yang melaksanakan pelayanan resep di apotek tempat penelitian,  bersedia  dilibatkan  dalam penelitian,  mengikuti  wawancara  dan mengisi  lembar  observasi  secara  lengkap. Pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi  pekerjaan  kefarmasian  di apotek  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  (PMK)  Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  tentang  standar pelayanan kefarmasian di Apotek.
Penelitian  diawali  dengan  pengajuan ijin  kepada  apotek  dan  dinas  kesehatan terkait, pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang diamati berupa pelayanan  farmasi  klinik  yaitu  pengkajian resep  sejumlah  77  resep,  meliputi  kajian administratif, farmasetik dan klinik.
Pelayanan resep berikutnya berupa peracikan  dan  pengemasan meliputi, menghitung  jumlah  obat  sesuai  dengan permintaan resep, pemeriksaan ketersediaan  obat  yang  ada  di  apotek, melakukan  peracikan  atau  penyiapan  obat yang diperlukan dalam resep, memberikan etiket  pada  obat  untuk  mempermudah pasien  dalam  mengkonsumsi  obat  (etiket putih untuk obat oral dan etiket biru untuk obat  luar),  obat  dimasukkan  pada  wadah yang  tepat,  dan  pemeriksaan  kadaluarsa obat. Penyerahan obat yang dilakukan oleh apoteker  meliputi    pemeriksaan  kembali
kesesuaian tiket dan resep terkait (penulisan  nama  pasien  pada  etiket,  cara penggunaan,  jenis  obat,  jumlah  obat), pemanggilan nama pasien untuk menyerahkan  obat,  pemeriksaan  kembali identitas pasien, menyerahkan obat dengan cara yang baik, memastikan yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya,  membuat  copy  resep  sesuai dengan  resep  yang  disetujui  dan  diparaf oleh  apoteker  apabila  membutuhkan  atau diminta  untuk  copy  resep  atau  apabila pasien mengambil setengah obat dari yang tercantum  dalam  resep,  resep  disimpan pada  tempat  yang  tepat,  memberikan informasi kepada pasien (cara penggunaan obat,  manfaat/indikasi  obat,  makanan  dan minuman  yang  harus  dihindari,  efek samping  obat,  dan  cara  penyimpanan obat).
Pengumpulan data menggunakan lembar  observasi  dan  lembar  wawancara yang  disusun  sesuai  pedoman  PMK  RI Indonesia no 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  51 Tahun 2009 (PP No. 51).  Instrument yang digunakan  berupa  lembar  observasi  dan wawancara  telah  diuji  Delphi  dengan melibatkan  sedikitnya  3  pakar  yaitu apoteker  yang  melakukan  praktik  di apotek. Instrument telah diuji validitas dan reabilitasnya  dengan  nilai  Cronbach’s Alpha  0,820>  0,296  (r  tabel).  Hasil
observasi  diuji  secara  deskriptif  dalam bentuk tabel dan persentase.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan penelitian pelayanan resep  di  4  area  apotek  tempat  PKPA  di wilayah Yogyakarta diawali dengan pengamatan  selama  1  bulan  di  masing- masing apotek. Pengamatan yang dilakukan berupa kegiatan pelayanan resep yang  meliputi  pengkajian  resep  (skrining administratif,  kesesuaian  farmasetis,  dan pertimbangan  klinik  resep),  peracikan  dan pengemasan,  penyerahan  obat  dilakukan oleh  apoteker/  TTK.  Pengamatan  yang dilakukan kemudian dievaluasi  kesesuaian dengan  standar  pelayanan  yang  berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  no  35  tahun  2014, setelah  itu  dilakukan  klarifikasi  kegiatan pelayanan resep berupa wawancara kepada Apoteker Penanggungjawab Apotek. Profil apotek tempat PKPA tersaji pada tabel 1.
Tabel 1. Profil apotek tempat PKPA Profil Area A Area B Area C Area D Jam Kerja 07.00- 15.00 07.00- 15.00 07.00- 14.00 08.00- 14.30 15.00- 22.00 15.00- 22.00 14.00- 21.00 14.00- 21.00 22.00- 07.00 22.00- 07.00 N Apoteker 3 2 2 3 Jumlah TTK 4 4 2 1 Jumlah Resep/Hari 10-25 (hari kerja), 1-15 (akhir pekan) 10-25 (hari kerja), 1-10 (akhir pekan) 10-20 (hari kerja), 1-5 (akhir pekan) 5-10 (hari kerja), ≤ 3 (akhir pekan)
Berdasarkan  studi  pendahuluan  dan hasil  wawancara  kepada  Apoteker  di tempat  PKPA  didapatkan  hasil  perbedaan
jadwal  sift  kerja  apoteker.  Apoteker penanggung  jawab  apotek  tempat  PKPA menyatakan  bahwa,  pada  apotek  ini  tidak terdapat  standar  prosedur  operasional terkait  pelayanan  resep  secara  tertulis. Pelayanan  resep  di  apotek  tempat  PKPA secara keseluruhan dilakukan oleh apoteker dan dibantu oleh TTK.
Pada proses pelayanan resep di apotek tempat  PKPA  diamati  dengan  melakukan observasi  selama  pelayanan  resep  yang dilakukan  oleh  apoteker  dan  TTK. Pelaksanaan  pelayanan  resep  di  apotek tempat  PKPA  tersaji  pada  tabel  2  berikut ini.
Tabel 2. Pelaksanaan Pelayanan Resep di Apotek Tempat PKPA
Sumber : lembar observasi yang diolah Keterangan : N Resep = Jumlah Resep D = Dilakukan TD = Tidak Dilakukan
Berdasarkan  tabel  2,  pada  aspek pengkajian  resep  (administratif  )  didapat informasi  bahwa  terkait  aspek  ini  tidak banyak  ditanyakan  oleh  apoteker/  TTK kepada  pasien  yang  dapatang  menebus resep, kesesuaian klinis dan farmasetis 100% dilakukan    oleh  apoteker/TTK.  alasan tidak  menanyakan  data  pasien  secara
lengkap dikarenakan apotek-apotek tersebut  telah  melakukan  pengkajian administrasi menggunakan komputer, sehingga pasien yang sudah pernah datang akan  memiliki  data  mulai  dari  identitas, alamat, nomor telpon yang bisa dihubungi, dan obat-obat yang pernah diterima pasien sebelumnya.  Hal  ini  juga  berlaku  pada pasien  yang  baru  pertama  kali  datang  ke apotek,  pasien  akan  ditanyakan  hal  yang serupa  terkait  kelengkapan  administrasi pasien. Tenaga kefarmasian  yang bertugas sebaiknya  tetap  melakukan  pemeriksaaan data  pasien  secara  lengkap,  dikarenakan hal tersebut bisa  dijadikan  sebagai tindakan  untuk  mengambil  keputusan dalam  melakukan  skrining  kesesuaian farmasetis  dan  pertimbangan  klinis  demi mengoptimalkan terapi pada pasien. Apoteker  juga  melakukan  konfirmasi kepada  dokter  pemberi  resep  atau  akan melakukan  diskusi  dengan  apoteker  lain jika  terdapat  hal  yang  tidak  sesuai  pada saat  skrining  kesesuaian  farmasetis  dan pertimbangan klinis (Permenkes RI, 2014).
Pada  aspek  peracikan  dan  pengemas obat  secara  keseluruhan  aspek  yang dilakukan  100%  sudah  sesuai  dengan standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek (Permenkes  RI,  2014).  Pada  penyerahan obat  tidak  semua  aspek  ditanyakan  oleh apotekr/TTK dengan alasan kondisi apotek yang  cukup  ramai.  Tenaga  kefarmasian yang bertugas hanya memberikan
informasi  terkait  cara  penggunaan  obat, dan manfaat dari obat yang didapatkan jika kondisi  apotek  sedang  ramai.  Pemberian informasi  terkait  obat  sebaiknya  harus tetap  diberikan  meskipun  kondisi  apotek sedang  ramai  dan  pasien  yang  sudah pernah  menggunakan  obat  karena  tidak semua pasien dapat informasi obat dengan benar  (Brown,  Britnell,  Stivers,  &  Cruz, 2017).  Apoteker  seharusnya  mempunyai peran sentral dan bertanggungjawab penuh dalam  memberikan  informasi  obat  (FIP, 2017).
Terdapat  beberapa  aspek  yang  belum ditanyakan  oleh  apoteker  dan  TTK  pada saat  pelayanan  resep,  hal  ini  secara  rinci tersaji pada tabel III. Pada pelayanan resep aspek  pengkajian  resep,  meliputi  skrining administrative,  pemeriksaan  data  berat badan,  tinggi  badan,  dan  riwayat  keluarga tidak  ditanyakan  oleh  apoteker/TTK  yang bertugas.  Data  berat  badan  dan  tinggi badan  pasien  penting  untuk  melihat  BMI (Body  Mass  Index)  pasien  apakah  dalam keadaan  normal  atau  obesitas,  karena berpengaruh  pada  dosis  obat  (konsentrasi obat  pada  tempat  kerjanya)  yang  akan digunakan  (Matson,  Harton,  &  Capino, 2017).  Riwayat  keluarga  atau  riwayat penyakit pasien digunakan untuk mengidentifikasi  dan  mencegah  seseorang mengalami  risiko  lebih  tinggi  terhadap suatu  penyakit  akibat  faktor  genetik,
kondisi  lingkungan,  atau  gaya  hidup (Darius, 2015).
Tabel  IV. Aspek  yang  Tidak  Dilakukan  pada

## Pelayanan Resep
Area N Resep Skrining Resep N Resep Penyerahan Obat A 4 Berat Badan 17 Makanan dan minuman yang harus dihindari 7 Tinggi Badan 4 Efek Samping Obat 7 Riwayat Keluarga 11 Cara Penyimpanan B 6 Berat Badan 11 Makanan dan minuman yang harus dihindari 9 Tinggi Badan 8 Efek Samping Obat 9 Riwayat Keluarga 13 Cara Penyimpanan C 8 Berat Badan 15 Makanan dan minuman yang harus dihindari 15 Tinggi Badan 7 Efek Samping Obat 6 Riwayat Penyakit 17 Cara Penyimpanan 6 Riwayat Pengobatan 16 Riwayat Keluarga D 7 Berat Badan 12 Makanan dan minuman yang harus dihindari 10 Tinggi Badan 12 Efek Samping Obat 12 Riwayat Penyakit 12 Cara Penyimpanan 12 Riwayat Pengobatan 12 Riwayat keluarga 12 Alergi
Alergi  pada  pasien  perlu  diketahui  untuk melihat  apakah  obat  yang  akan  diberikan dapat  memperburuk  keadaan  pasien  atau tidak    (Warrington  &  Silviu-Dan,  2011). Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya alergi  obat  yaitu  faktor  keturunan,  kondisi masing-masing individu terhadap
kerentanan  pada  paparan  suatu  obat (Lander, Howsare, & Byme, 2013). Alergi bisa  mengakibatkan  efek  yang  serius, contohnya SJS (Sindrom Stevens-Johnson). Secara  umum  gejala  klinis  sindrom Stevens-Johnson  didahului  gejala  yang tidak  spesifik  seperti  demam,  malaise, batuk,  sakit  kepala,  nyeri  dada,  diare, muntah  dan  artralgia.  Gejala  ini  dapat berlangsung  selama  dua  minggu  dan bervariasi  dari  ringan  sampai  berat.  Pada keadaan  ringan  kesadaran  pasien  baik, sedangkan  keadaan  yang  berat  gejala- gejala menjadi lebih buruk (Chantaphakul, Sanon, & Klaewsongkram, 2015)
Penyerahan  obat  merupakan  hal  yang tidak  kalah  penting  dalam  pelayanan kefarmasian di apotek. Pada saat penyerahan  obat  tenaga  kefarmasian  yang bertugas  diharuskan  untuk  memberikan informasi  yang  benar  tentang  apa  saja yang  harus  dilakukan  pasien  setelah menerima  obat  dari  dokter.  Tenaga kefarmasian  yang  bertugas  menyatakan bahwa,  pada  saat  penyerahan  obat  hal tekait efek samping obat, cara penyimpanan  obat,  serta  makanan  dan minuman  yang  harus  dihindari  tidak dilakukan  dikarenakan  sebagian  dari pasien  sudah  pernah  menggunakan  obat tersebut.
Informasi  mengenai  makanan  dan minuman  yang  harus  dihindari  penting disampaikan  untuk  menghindari  adanya
interaksi antara obat dengan kandungan zat yang  ada  pada  makanan  atau  minuman yang  dapat  mempengaruhi  keefektifan obat  selama  pengobatan  (Bushra,  Aslam, &  Yar  Khan,  2011).  Pada  penelitian sebelumnya,  terdapat  jumlah  kasus  terkait interaksi  obat-makanan  cukup  besar  yaitu 77  kasus  pada  rawat  inap  dan  81  kasus pada  rawat  jalan.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  informasi  dari  farmasis yang  diberikan  kepada  pasien  terkait makanan  dan  minuman  yang  harus dihindari  selama  pengobatan  (ISMAIL, 2009). Umumnya herbal, buah-buahan dan alkohol  yang  biasa  digunakan  dapat menyebabkan  kegagalan  terapi  sehingga menyebabkan  perubahan  biavailibititas obat (Rajan, et al., 2018)
Informasi  mengenai  efek  samping obat  dirasa  penting  untuk  disampaikan kepada mahasiswa untuk menjamin keamanan pasien, mengenali efek samping yang mungkin terjadi dan mengetahui cara mengatasinya,  serta  pasien  mengetahui aktifitas  yang  harus  dihindari.  Informasi tersebut  juga  bisa  digunakan  untuk melengkapi  instruksi  yang  diberikan  oleh dokter,  misal  efek  samping  golongan kortikosteroid  sangat  banyak  dan  dapat terjadi  pada  setiap  cara  pemberian,  antara lain:  insomnia,  osteoporosis,  retensicairan tubuh,  glaukoma  dan  lain  sebagainya (Caplan,  Fett,  Rosenbach,  Werth,  & Micheletti, 2017). Hasil penelitian
sebelumnya  menunjukkan  bahwa,  hanya terdapat  14,7%  apoteker  yang  memberi penjelasan tetang kemungkinan efek samping  dan  cara  penanggulangannya (Purwanti, 2004).
Cara  penyimpanan  obat  juga  harus disampaikan dengan baik, untuk menghindari  terjadinya  perubahan  bentuk sediaan  dan  kestabilan  obat  selama penyimpanan, karena dapat mempengaruhi kualitas  dan  efektifitas  obat  yang  akan digunakan  (Crichton,  2004).  Perubahan suhu yang sering berubah dapat menyebabkan  kerusakan  obat,  dan  jangan menyimpan  obat-obatan  yang  sudah  habis masa berlakunya (Sumners , 2016).
Hasil  dari  penelitiankemudian  dibuat persentase  rata-rata  pelayanan  resep  yang meliputi  pengkajian  resep,  peracikan  dan pengemasan  obat  serta  penyerahan  obat yang  dilakukan  oleh  apoteker/TTK  dapat dilihat pada tabel IV.
Tabel IV. Persentase Rata-rata Pelayanan Resep Oleh Tenaga Kefarmasian
Area Pelayanan Resep Pengkajian Resep Peracikan dan Pengemasan Obat Penyerahan Obat Apoteker TTK Apoteker TTK Apoteker TTK A 77,40 22,60 62,50 37,5 62,81 16,67 B 88,03 11,97 70,40 29,6 80 20 C 75,43 24,57 65,20 34,80 80,95 19,05 D 69,70 30,33 61,84 38,16 100 0 Rata-rata (%) 77,84 30,27 51,23 48,77 86,07 13,93
Berdasarkan  tabel  4  didapatkan  data pada  aspek  pelayanan  resep  berupa pengkajian resep di 4 area  yang dilakukan oleh apoteker/ TTK, pada aspek ini 77,84 % dilakukan oleh apoteker. Secara keseluruhan  apotek tempat  PKPA wilayah kota Yogyakarta mayoritas telah menerapkan pelayanan resep sesuai standar yang ditetapkan. Pengakajian resep sebagaian  besar  telah  dilakukan  dengan baik  oleh  tenaga  kefarmasian  yang bertugas, meskipun ada beberapa informasi  terkait  yang  tidak  ditanyakan apoteker/TTK.  Hal-hal  terkait  pengkajian resep  perlu  dianalisis  dengan  baik  oleh apoteker agar memberikan hasil pengobatan yang optimal (Alomar, 2014).
Peracikan  dan  pengemasan  obat  telah dilakukan  dengan  baik  oleh  tenaga kefarmasian  yang  bertugas.  Mayoritas kegiatan  ini  dilakukan  oleh  TTK  dan mahasiswa  PKPA,  namun  apoteker  tetap memeriksa  kembali  resep  yang  diracik atau disiapkan sebelum diserahkan kepada pasien.  Pemeriksaan  resep  yang  dilakukan meliputi,  kesesuaian  nama  obat,  jumlah obat,  dan  nama  pasien  yang  terdapat  pada resep  dan  etiket    (Kadia  &  Schroeder, 2015). TTK yang telah memiliki STRTTK (surat  tanda  registrasi  tenaga  teknis kefarmasian)  mempunyai    wewenang untuk    melakukan  pekerjaan    kefarmasian di  bawah    bimbingan    dan  pengawasan apoteker  (Depkes  RI,  2009).  Hasil  ini
relevan  dengan  penelitian  Muyagustina (2017) menjelaskan pelaksanaan pengelolaan  sediaan  farmasi,  alkes  dan BMHP  dilakukan  oleh  apoteker  dibantu TTK, namun pelaksanaannya lebih banyak dilakukan  oleh  TTK  dibawah  tanggung jawab apoteker (Mulyagustina, Wiedyaningsih, & Kristina, 2017).
Semua informasi terkait obat seharusnya  diberikan  oleh  apoteker  dan merupakan hak konsumen (pasien). Pelayanan    informasi  mengenai  obat sebagai salah satu metode edukasi pengobatan  secara  tatap  muka  dan  usaha untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan kepatuhan    pengobatan  bagi  pengunjung apotek  (Sanii,  Torkamandi,  Gholami, Hadavand  ,  &  Javadi,  2016).  Peran apoteker  dalam  implementasi  standar kefarmasian dalam pelayaan resep khususnya  pemberian  informasi  obat secara lengkap dan jelas akan mengurangi risiko  terjadinya    medication  error, meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi dan meminimalkan efek samping (Sari, Hakim, &  Pramantara,  2017).  Hal  ini  tebukti  dari penelitian Dominica (2016) bahwa tingkat kehadiran  Apoteker  mempunyai  pengaruh terhadap  Pelayanan  Kefarmasian  dengan nilai  signifikan  <  0,05    (Dominica,  Putra, & Yulihsari, 2016)

## IV. KESIMPULAN
Evaluasi pelaksanaan standar kefarmasian  dalam  aspek  pelayanan  resep yang  meliputi  pengkajian  resep,  peracikan dan  pengemasan  obat,  serta  penyerahan obat di apotek tempat PKPA wilayah kota Yogyakarta  bagian  barat  adalah  sebagai berikut: Persentase rata-rata tenaga kefarmasian  yang  melakukan  pelayanan resep:  a.  Pengkajian  resep:  77,84% (apoteker) dan 22,16% (TTK) b. Peracikan dan  pengemasan  obat:  64,  99%  (apoteker) dan  35.01%  (TTK)  c.  Penyerahan  obat: 67,19%  (apoteker)  dan  32,81%  (TTK). Pelaksanaan  standar  kefarmasian  dalam melakukan  pelayanan  resep  di  apotek tempat  PKPA  wilayah  kota  Yogyakarta bagian  barat  terdapat  aspek  yang  tidak dilakukan  terkait  skrining  administratif (data  berat  badan,  tinggi  badan,  riwayat penyakit,  riwayat  pengobatan,  riwayat keluarga,  alergi)  dan  pemberian  informasi obat (efek samping obat, cara penyimpanan,  makanan  dan  minuman yang harus dihindari).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  Universitas  Islam  Indonesia atas  pembiayaan  yang  diberikan  untuk penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2009).  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian. https://www.persi.or.id/images/reg ulasi/pp/pp512009.pdf .  Jakarta,
Jakarta, Indonesia.
Alomar, M. (2014). Community Pharmacy
Prescription Screening in the UAE. Pharmacology & Pharmacy Scientific Research , 83-91. Retrieved from (http://www.scirp.org/journal/pp) APTFI.  (2010). ASOSIASI  PENDIDIKAN
TINGGI  FARMASI  INDONESIA

## "STANDAR PRAKTIK KERJA
PROFESI  APOTEKER  (SPKPA) . Retrieved from http://www.academia.edu/8423515 /Asosiasi_Pendidikan_Tinggi_Far masi_Indonesia_Standar_Praktik_ Kerja_Profesi_Apoteker_Spkpa_Ja karta_2010_2_Daftar_Isi
Brown, J. N., Britnell, S. R., Stivers, A. P., &  Cruz,  J.  L.  (2017).  Medication Safety  in  Clinical  Trials:  Role  of the  Pharmacist  in  Optimizing Practice, Collaboration, and Education  to  Reduce  Errors. Yale Journal  of  Biology  and  Medicine ,
125-133.
Bushra,  R.,  Aslam,  N.,  &  Yar  Khan,  A. (2011).  Food-Drug  Interactions. Oman  Medical  Journal,  26 (2),  77- 83.
Caplan,  A.,  Fett,  N.,  Rosenbach,  M.,
Werth,  V.,  &  Micheletti,  R.  G.
(2017). Prevention and management  of  glucocorticoid- induced side effects: A comprehensive  review. Continuing
Medical Education .
Chantaphakul, H., Sanon, T., &
Klaewsongkram, J. (2015). Clinical characteristics and treatment outcome of Stevens-Johnson syndrome  and  toxic  epidermal
necrolysis. Experimental and
Therapeutic Medicine , 519-524. Crichton, B. (2004). Keep in a cool place: exposure  of  medicines  to  high temperatures  in  general  practice during  a  British  heatwave. Journal of  The  Royal  Society  of  medicine,
97 (7), 328-329.
Darius,  D.  (2015).  Impact  of  Lifestyle  on
Health. Iranian  Journal  of  Public Health, 44 (11). Depkes RI. (2009). Peraturan Pemerintahan  No.  51  tahun  2009 Tentang  Pekerjaan  Kefarmasian. Jakarta. Indonesia Dominica,  D.,  Putra,  D.  P.,  &  Yulihsari.
(2016). Pengaruh Kehadiran Apoteker Terhadap Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  di  Kota
Padang. Jurnal  Sains  Farmasi  dan Klinis, 3 (1), 99-107.
FIP.  (2017).  Good  Pharmacy  Practice.
International Pharmaceutical Federation . ISMAIL, M. (2009). Drug-Food
Interactions And Role Of Pharmacist. Asian Journal  of
Pharmaceutical and Clinical Research, 2 (4).
Kadia, K. N., & Schroeder, N. M.  (2015). Community Pharmacy–Based Adherence  Programs  and  the  Role of  Pharmacy  Technicians. Journal
Pharmacy Technology , 51-57. Lander,  L.,  Howsare,  J.,  &  Byme,  M. (2013).  The  Impact  of  Substance Use  Disorders  on  Families  and Children: From Theory to Practice. Soc  Work  Public  Health,  28 (0), 194-205.
Matson, K. L., Harton, R. E., & Capino, C. A.  (2017,  Jan-Feb).  Medication Dosage  in  Overweight  and  Obese Children. The  journal  of  Pediatric
Pharmacology  and  Therapeutics,
22 (1), 81-83.
Mulyagustina,  Wiedyaningsih,  C.,  &
Kristina, A. S. (2017).
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN  KEFARMASIAN

## DIAPOTEK KOTA JAMBI.
Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan Farmasi ,  83-96Purwono,  H.  B.,  &
Sukmajati,  M.  A.  (2008).  Kajian Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Kepmenkes RI No 1027/Menkes/SK/IX/2004 di Apotek Kabupaten Bantul. Skripsi .
Permenkes  RI.  (2014).  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No 35  Th  2014  Tentang  Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
Purwanti, A. H. (2004). Gambaran Standar
Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek DKI  JakartaTahun  2003. Majalah Ilmu Kefarmasian , 102-115.
Rajan, R., Roy, A. D., Todi,  S., Dutta, P., Chatterjee,  T.,  Lahiri,  S.,  & Sengupta,  A.  (2018).  A  review article  on  impact  of  drug  food interactions  and  its  prevention. International  Journal  of  Food Science and Nutrition, 3 (4).
Sanii,  Y.,  Torkamandi,  H.,  Gholami,  K.,
Hadavand  ,  N.,  &  Javadi,  M.
(2016, April-Jun). Role of pharmacist counseling in pharmacotherapy quality improvement. Journal  of  Research in  Pharmacy  Practice,  5 (2),  132- 137.
Sari,  C.  P.,  Hakim,  L.,  &  Pramantara,  D.
(2017).  Role  Of  Pharmacist  In Counseling  Asthma  To  Improve Patient  Adherence  In  Yogyakarta  . Asian  Journal  of  pharmaceutical and Clinical Research . Sumners , C. (2016, September 6). DRUG STABILITY: HOW STORAGE
CONDITIONS  AFFECT  THEIR PERFORMANCE .  Retrieved  from https://vitalrecord.tamhsc.edu/drug -stability-storage-conditions-affect- performance
UU  RI  (2009). Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan . Retrieved from http://dpmptsp.pemkomedan.go.id/ userfiles/dpmptspmedan/file_down

## load/files/PERATURAN/SARAN
AKESEHATAN/Permenkes-no- 31-thn-2016.pdf Warrington,  R.,  &  Silviu-Dan,  F.  (2011).
Drug  allergy. Journal  of Allergy Asthma Clinical Immunology , 7.