## DEFISIT MODAL SOSIAL DAN KORUPSI DANA DESA: MERITOKRASI CALON KEPALA DESA
Ahmad Bagus Sasongko 1 , Iqrak Sulhin 2
Department of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia Email: bagussasongkoalfatih@gmail.com, iqrak.sulhin@gmail.com

## ABSTRACT
The problem of deficit social capital within the village community has given rise to a mode of corruption related to the village. One vulnerable contribution is in the Village Head Election. This is based on the role of the community in their daily activities, which are often at stake to find village leaders to implement democracy in the village. This study discusses the importance of the role of the village community in determining the village head by looking at the village head candidates through their abilities, achievements, and integrity because this will determine the direction of a village to surrender the head of government affairs in the village so that the fulfillment of the rights and obligations of the village community can be fulfilled by using qualitative methods and case studies related to village heads who are suspects in corruption cases, as well as comparative analysis with villages that have received awards as anti- corruption villages. The research results show that strengthening social capital is the foundation for implementing meritocracy. The meritocracy built in the community is based on Leadership, service to the community, managing good  village  governance,  strengthening  supervision  through  local  wisdom,  and  participation  in  society.  So,  the evaluation of village head candidates must apply a meritocracy system to prevent corruption at the village level. The community must see that village head election are a means to build village change in a better direction.
Keywords: Pilkades, Social Capital, Village Fund Corruption, Meritocracy

## ABSTRAK
Masalah defisit modal sosial di masyarakat desa telah melahirkan modus korupsi yang berkaitan dengan desa. Salah satu  kontribusi  yang  rentan  adalah  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa.  Hal  ini  didasari  oleh  peran  masyarakat  dalam kegiatan sehari-hari yang seringkali dipertaruhkan untuk mencari kepala desa guna melaksanakan demokrasi di desa. Penelitian ini membahas tentang pentingnya  peran masyarakat  desa  dalam penentuan kepala  desa  dengan melihat calon kepala desa melalui kemampuan, prestasi, dan integritasnya karena hal tersebut akan menentukan arah sebuah desa  untuk  menyerahkan  urusan  kepala  pemerintahan  di  tingkat  desa.  desa  agar  pemenuhan  hak  dan  kewajiban masyarakat  desa  dapat  terpenuhi dengan menggunakan metode  kualitatif dan studi kasus terkait kepala desa  yang menjadi tersangka kasus korupsi, serta analisis komparatif dengan desa yang telah mendapatkan penghargaan sebagai antikorupsi  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penguatan  modal  sosial  merupakan  fondasi  penerapan meritokrasi. Meritokrasi yang dibangun di masyarakat dilandasi oleh Kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik,  penguatan  pengawasan  melalui  kearifan  lokal,  dan  partisipasi  dalam masyarakat. Jadi, penilaian calon kepala desa harus menerapkan sistem meritokrasi untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Masyarakat harus melihat bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk membangun perubahan desa ke arah yang lebih baik.
Kata Kunci : Pilkades, Modal Sosial, Korupsi Dana Desa, Meritokrasi

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2015  tentang  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah melibatkan desa sebagai titik sentral demokrasi, yang  memberikan  manfaat  bagi  negara,  seperti  daerah  pedalaman,  penyimpanan  pangan,  dan sumber daya manusia  (Daldjoeni, 1997) . Negara melindungi dan membantu masyarakat dalam
mengejar  hak  dan  kewajibannya  sebagai  masyarakat  dan  warga  negara.  Melalui  adanya pemerintahan desa, negara akan dibantu dalam memenuhi setiap kepentingan masyarakat desa.
Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang telah dipilih dengan cermat oleh masyarakat  melalui Pilkades (Pemilihan  Kepala  Desa). Pilkades adalah  bentuk  demokrasi  di Indonesia (AS & Kurnia, 2022). Pemilihan umum diadakan untuk menentukan kepala desa yang bertanggung  jawab  membangun  desa  ketika  terpilih.  Pemilihan  Kepala  Desa  merupakan  wujud demokrasi  desa  untuk  menentukan  kualitas  kepemimpinan  desa  (Sofyan,  2021).  Dengan mempertimbangkan  setiap  kemampuan  dan  kualifikasi  yang  dimiliki,  integritas  desa  harus diutamakan dalam persyaratan tertinggi karena ini merupakan bentuk pondasi yang akan dilalui arah desa di masa depan.
Namun, sebelum mengikuti pemilihan, calon kepala desa harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sebagai syarat utama untuk menjadi kepala desa. Namun, permainan licik yang ditemukan adalah praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (Halili, 2009). Para calon kepala desa yang memiliki modal banyak akan menggunakan berbagai cara untuk menang menjadi kepala desa. Namun, masalah sering terjadi ketika jumlah uang yang dikeluarkan tidak sepadan dengan  kualitas  dan  integritas  yang  ia  tunjukkan  ketika  terpilih  sebagai  kepala  desa  dalam menjalankan tugasnya. Kemudian politik identitas berada di belakang  panggung Pilkades (Surya, Noerzaman, & Usni, 2021). Politik identitas didasarkan pada keberadaan agama dan etnis dalam budaya politik dimana penduduk desa memiliki kepercayaan terhadap calon kepala desa sehingga nepotisme dapat terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, seperti korupsi oleh kepala desa dan jajarannya, Keterlibatan pihak ketiga, dan bahkan dari pemerintah daerah atau pusat.
Korupsi terkait desa sudah banyak terjadi, dari salinan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.  Dari  2006  hingga  2017,  ada  115  kasus,  dengan  122  terdakwa  korupsi  dana  desa  yang menyebabkan  kerugian  negara  sebesar  Rp  20,16  miliar  (Kompas.com  2011).  Prinsip  utama desentralisasi-residualitas, di mana pemerintah daerah secara komprehensif mengatur alokasi dana desa,  menciptakan  celah  yang  rentan  terhadap  korupsi.  Modus-modus  korupsi  di  tingkat  desa sebelum  undang-undang  terbaru  tentang  desa  memiliki  berbagai  penyebab,  seperti  mengurangi alokasi dana desa, memotong alokasi bantuan tunai langsung, mengurangi jatah beras bagi orang- orang yang mengalami kemiskinan, menjual tanah kas desa (Bangkok), dan pemerasan. Program meskipun  program  tersebut  seharusnya  gratis,  Memalsukan  proposal  bantuan  sosial  (Rahman, 2011). Kemudian sejak tahun 2014, perubahan UU desa terbaru dengan prinsip utama pengakuan- subsidiaritas  juga  masih  menjadi  kecenderungan  terkait  korupsi  dana  desa.  Berbagai  modus operandi  telah dilakukan, seperti  inflasi  anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran (Zakariya, 2020).
Selanjutnya, titik-titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan keuangan desa terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pada tahap perencanaan yang seharusnya  melibatkan  masyarakat  dalam  pembahasan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (RAPBDes) bersama-sama melalui Musyawarah Desa (Musdes), hanya dihadiri oleh elit,  orang-orang  terdekat  kepala  desa,  dan  perangkat  desa.  Sehingga  program  RAPBDes  yang
disusun  dan  direncanakan  adalah  keinginan  kepala  desa  yang  memegang  kendali  untuk kepentingannya (Yulianto, 2017).
Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, selain keinginannya untuk mengembalikan modal yang  dikeluarkannya,  juga  termasuk  kurangnya  kualitas  dan  integritas  kepala  desa.  Bagaimana layanan  pemerintah  dan  ketimpangan  sosial-ekonomi  juga  membentuk  konteks  pengembangan modal  sosial  dan  perannya  dalam  korupsi,  kepentingan  korupsi  kecil  untuk  meningkatkan kepercayaan pada masyarakat, timbal balik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan saling  percaya  dalam  konteks  lembaga  formal  yang  lemah  (Khan,  2022),  seperti  kurangnya keterampilan  manajemen  kepemimpinan,    Birokrasi  yang  tidak  dipahami,  penganggaran  dan penggunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Kegiatan yang seharusnya  tidak  dilakukan  melainkan  dilakukan  untuk  elektabilitas  atau  bahkan  untuk mendukung atau mengganti program kerja yang gagal atau tidak sesuai rencana.
Masyarakat  harus  lebih  selektif  dalam  memilih  calon  kepala  desa  yang  akan  dipilih  agar pemimpin yang akan memimpin desanya dapat mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Karena  hal  ini  terkait  dengan  pembentukan  pemerintahan  desa,  selain  sebagai  pembantu pemerintah  pusat,  juga  dapat  menampung  dan  melindungi  kesejahteraan  masyarakat  di  desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kompetensi yang dimiliki calon kepala desa harus  mampu  mencerminkan  apa  yang  menjadi  keseriusan  negara  untuk  membantu  dan membangun desa sesuai hak dan kewajiban masyarakat di desa Indonesia.
Artikel  ini membahas masalah korupsi terkait dana desa. Korupsi yang dilakukan berasal dari kurangnya kompetensi dan integritas yang dimiliki oleh kepala desa ketika ia mengabdi. Oleh karena  itu,  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan  calon  kepala  desa  di  masa depan. Karena hal ini akan menentukan dimana arah desa akan ditentukan dengan segala bentuk pembangunan  desa  dan  fasilitas  pemberdayaan  yang  telah  disediakan  pemerintah  melalui  dana desa.
Modal  sosial  di  masyarakat  juga  berperan  vital  dalam  upaya  pencegahan  dan  mendorong korupsi  di  pemerintahan  desa.  Hal  ini  dikarenakan  modal  sosial  yang  terbatas  mendorong minimnya hubungan sosial antar kelompok masyarakat dan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah  desa.  Akibat  lemahnya  modal  sosial  yang  ada,  hal  ini  memicu  relasi  sosial  yang mendorong korupsi desa di tingkat pemerintahan desa. Jika warga negara dalam "komunitas sipil" menuntut layanan publik yang lebih baik dan berkolaborasi, pejabat sektor publik menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk tugas-tugas sipil. Di sisi lain, dalam masyarakat yang kurang terbuka, orang tidak melakukan apa pun untuk menciptakan komunitas sipil, hanya untuk menciptakan  perasaan  terisolasi  dan  curiga  (Putnam,  2001).  Ketika  komunitas  dan  kelompok masyarakat  memiliki  modal  sosial  yang  'semarak',  hal  ini  dapat  mendorong  pengembangan kelompok sipil yang konstruktif dalam bentuk komite pengembangan masyarakat, survei kepuasan warga  terhadap  kinerja  yang  dilakukan,  konsultasi  publik,  perencanaan  partisipatif,  konsultasi anggaran,  dan  audit  sosial  yang  dapat  mencegah  korupsi  di  pemerintahan  desa,  terutama  bagi kepala desa (UNDP, 2016).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Dengan  melihat konstruktivisme, realitas sosial memiliki dimensi ganda dan interaktif. Hal ini juga dapat diartikan sebagai  upaya  pertukaran  pengalaman  sosial,  yang  dapat  didefinisikan  melalui  hasil  penelitian melalui  studi  interaksi  atau  situasi  sosial  di  masyarakat.  Selanjutnya  penelitian  ini  bersifat evaluatif, dimana prosesnya dilakukan secara teratur dan sistematis terhadap perbandingan antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Kemudian melalui hasil perbandingan  yang  telah  dianalisis,  dihimpun  kesimpulan  dan  saran  yang  disusun  untuk  setiap kegiatan dan program yang telah dilakukan.
Untuk  menjawab  permasalahan  penelitian,  peneliti  menggunakan  sumber  data  dari wawancara  dengan  narasumber  yang  telah  dianalisis,  penelitian  pustaka  dari  artikel,  jurnal, website berita, dan data pendukung yang diperoleh melalui internet atau secara tertulis.
Sumber untuk wawancara adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah desa telah menjabat sejak tahun 2015, dan masyarakat desa di wilayah Karesidenan Kediri.
b. Pemerintah dan masyarakat Desa Sukojati, Banyuwangi.
c. Narapidana di desa mendanai kasus korupsi sejak 2015 di wilayah Karesidenan Kediri.
d. Perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah Karesidenan Kediri.
e. Perwakilan sumber dari KPK dan ICW.
Penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:
a. Artikel jurnal terkait korupsi dana desa.
b. Artikel jurnal yang berkaitan dengan modal sosial.
c. Artikel jurnal yang berkaitan dengan meritokrasi.
d. Artikel media dan berita terkait korupsi dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Korupsi di Tingkat Desa
Meskipun ada perubahan signifikan, banyak struktur kekuasaan otoriter periode 'Orde Baru' Suharto tetap ada, dan korupsi tetap mengakar (Transparency International, 2001). Korupsi selama masa reformasi jauh lebih luas dan masif, dengan banyak kasus. Sementara itu, korupsi pada masa Orde Baru lebih dikendalikan karena korupsi menjadi bagian dari korupsi Soeharto. Sentralisasi ini membuat teori korupsi waralaba. Selama desentralisasi, setiap orang menggunakan waktu dan posisi  mereka  untuk  menghasilkan  keuntungan  sebanyak  mungkin.  Hal  ini  terjadi  di  semua lembaga negara, pusat dan daerah. Hampir semua urusan penduduk desa Indonesia dengan dunia luar  atau  pemerintah  melibatkan  prosedur  birokrasi  (Antlov  &;  Cederroth,  2014).  Pejabat  yang berpartisipasi memiliki monopoli atas prosedur ini dan memiliki kebijaksanaan luas atas tindakan mereka.
Meskipun dipilih oleh penduduk desa, kepala desa hanya bertanggung jawab secara formal kepada kepala distrik. Ini memberinya kebebasan luas dalam tindakannya dan menurunkan biaya yang terkait dengan korupsi. Memang, itu dapat  meningkatkan biaya yang terkait dengan tidak
bertindak  korup,  karena  kepala  desa  dapat  berada  di  bawah  tekanan  vertikal  untuk  berkolusi dengan atasan mereka. Pengaduan diselesaikan secara musyawarah, musyawarah, dan mufakat. Tetapi  kepala  desa  pertama-tama  mengadakan  musyawarah,  dan  hanya  ketika  tekanan  rakyat ekstrem  dia  memiliki  insentif  untuk  mengejar  masalah  yang  melibatkan  dirinya  atau  rekan- rekannya (Barron, Woodhouse, & Ashari, n.d.) .
Kegagalan  sistem  peradilan  formal  mengunci  struktur  korupsi  desa  ini  lebih  jauh  ke tempatnya (Barron et al., n.d.) . Beberapa kelemahan ini adalah tipikal sistem hukum Indonesia dan  kurangnya  fungsi  sistem  Indonesia  pada  isu-isu  spesifik  kehidupan  pedesaan.  Kedua  jenis kelemahan  ini  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  cara  kerja  korupsi  di  desa-desa  Indonesia. Partnership  for  Governance  Diagnostic  Survey  of  Corruption  di  Indonesia  menjelaskan  bahwa pengadilan adalah tempat di mana impunitas bagi koruptor diwujudkan. Sistem hukum Indonesia sepenuhnya korup. Masalah kolusi dan kurangnya Independensi. Hubungan antara pejabat hukum dan  pemerintah  daerah,  terutama  di  pedesaan,  cenderung  dekat  dan  ditandai  dengan  ikatan pribadi.(2002)
Secara  historis,  hibah  ke  desa  telah  menjadi  sumber  pengayaan  yang  subur  bagi  pejabat pemerintah daerah dan elit desa. Pada tahun 1997, Bank Dunia memperkirakan bahwa, meskipun mengakui kesulitan dalam menghitung, 20-30% dana anggaran pembangunan pemerintah hilang karena  kebocoran,  termasuk  dana  yang  bersumber  dari  bank.  Gaya  pembangunan  pemerintah secara  langsung  mendukung  budaya  impunitas  terhadap  korupsi.  Proyek-proyek  pembangunan secara tradisional dilakukan dari atas ke bawah, dengan bantuan eksternal dipaksa masuk ke desa tanpa  partisipasi  aktif  dari  anggotanya  (Dadu,  1997)(Barron  et  al.,  n.d.)  .    Hampir  tidak  ada keterlibatan lokal dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, penduduk desa menjadi subyek pembangunan yang pasif, bukan aktor aktif di dalamnya.
Ada empat penyebab korupsi di tingkat desa. Pertama, kepala desa sering dikondisikan untuk menjadi  ujung  tembok.  Kedua,  kepala  desa  dipilih  berdasarkan  elektabilitas  yang  baik,  namun modalitas  ekonominya  sangat  lemah,  sehingga  termotivasi  untuk  melakukan  tindakan  korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011). Sektor proyek  pembangunan  menjadi  salah  satu  sasaran  tergerusnya  aset  negara.  Namun,  pemerintah pusat sangat optimis untuk mencapai pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi bahan "lunak" bagi  rente  pencari  yang  ingin  merebut  kekayaan  negara.  Dengan  minimnya  pengawasan pemerintah  pusat  terhadap  desa,  peningkatan  aliran  dana  desa  dapat  dialihkan  oleh  beberapa oknum perangkat desa (Bari, Suhartono, & Setyorini, 2020).
Sejak era Orde Baru hingga sekarang, permasalahan korupsi di tingkat desa selalu memiliki karakteristik  yang  berbeda.  Berbagai  modus  operandi  Keterlibatan  Aparat  Penegak  Hukum merupakan  masalah  serius  yang  harus  segera  ditangani.  Ketika  sebuah  desa  tidak  memiliki pemimpin yang berintegritas dan kompeten, kecil kemungkinan hal seperti ini akan terjadi lagi. Karena  tingkat  kejahatan  korupsi  dan  kejahatan  lainnya  berbeda  karena  korupsi  melibatkan kompleksitas  dalam  tindakannya.  Mulai  dari  Pemerintah  Pusat  hingga  Daerah,  kemudian  dari
Aparat  Penegak  Hukum  dan  oknum  perangkat  desa  hingga  kurangnya  pengawasan  dari masyarakat  akibat kendala birokrasi  dan administrasi  pada sistem hukum,  terdapat  kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan.

## Pilkades

## Pelanggaran Hukum
Pengaturan  Pilkades    saat  ini  mengalami  masalah,  seperti  posisi Pilkades masih  lemah karena tidak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi. Desain kelembagaan penyelenggara ad hoc,  Pilkades,    masih  belum  ideal  karena  tidak  melibatkan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari penyelenggara dan proses penegakan  hukum,  sehingga    pelanggaran Pilkades belum  konsisten  ditegakkan  (Yani,  2022). Karena segala bentuk kecurangan atau pelanggaran  di Pilkades akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti perselisihan antara kubu pendukung dengan calon kepala desa yang kalah dan  kurang 'legowo  menjadi penyebab  konflik  kepentingan  yang  dapat  mengakibatkan  masalah bagi kelompok pro dan kontra masyarakat.
Kekalahan dan kemenangan di Pilkades atau pemilihan umum lainnya adalah standar. Masih permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah kekuatan hukum tetap terkait pelanggaran di Pilkades tersebut. Sebuah konstitusi yang dibangun dengan kokoh akan memberikan regulasi yang mengikuti apa yang diharapkan masyarakat, keamanan, dan kenyamanan dalam sebuah  kegiatan Pilkades . Sehingga dengan kekuatan hukum yang kokoh, maka akan memberikan eksistensi moral terkait Pilkades sebagai amanat yang diberikan oleh negara melalui peraturan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## Isu dan Identitas Politik
Adanya isu rasis yang melibatkan ras, kelas, dan etnis juga terlibat dalam Pilkades , di mana Bhinneka Tunggal Ika memanifestasikan bentuk toleransi terhadap seluruh masyarakat yang perlu dijunjung  tinggi.  Namun,  ketika  pemilihan  kepala  desa  terjadi,  politik  identitas  kerap menyertainya.  Hal  ini  dilakukan  agar  calon  kepala  desa  dapat  mencapai  tujuannya  untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa (Surya et al., 2021). Tentu saja, bentuk  diskriminasi  ini  dapat  menimbulkan  masalah  yang  lebih  kompleks  dari  sekadar  politik identitas, yaitu rusaknya keharmonisan masyarakat yang telah dibangun sejak lama.
Oleh karena itu, kepentingan Pilkades yang  melibatkan isu-isu yang tidak diinginkan harus dihilangkan, mengingat bahwa Pilkades adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk mencari  pemimpin  yang  dapat  memimpin  desa  ke  arah  yang  lebih  baik.  Identitas  politik  yang hanya  mementingkan  berbagai  cara  untuk  menang  namun  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  norma perlu ditinggalkan demi keutuhan persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat desa.

## Politik Uang
Kecurangan  yang  sering  terjadi  bahkan  sudah  mengakar  dalam  pemilihan  umum  adalah politik uang. Pola praktik politik uang meliputi aktor, strategi, dan sistem nilai yang mendorong praktik politik uang yang berlangsung secara luas untuk meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun, partisipasi ini adalah partisipasi semu karena tidak rasional (Halili, 2009). Pola pikir yang
mempromosikan  pertukaran  berdasarkan  imbalan  yang  diperoleh  untuk  tindakan  yang  diambil harus dihilangkan. Karena secara rasional, pemimpin dipilih berdasarkan kinerja, kemampuan, dan kompetensinya,  bukan  berdasarkan  upah  yang  diberikan  dari  suara  yang  disematkan  ke  dalam kotak suara.
Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  posisi  status  sosial  dengan  kekayaan  akan  selalu mendominasi karena kepemilikan properti. Oleh karena itu, kemampuan tersebut harus didasarkan pada kinerja yang dibuat dan menghasilkan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Bukan dari pembayaran  yang  dilakukan  secara  instan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  apresiasi  tanpa bertindak  mengikuti  ketentuan.  Progresif  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  dan  menyongsong secara visioner untuk kemajuan, pengembangan, dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat desa.

## Konflik sosial
Hubungan sosial yang dibangun dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk masyarakat sipil  yang  dominan  masyarakat.  Namun,  sistem  pemilihan  kepala  desa  yang  dilakukan  secara langsung  mengakibatkan  ketegangan  hubungan  keluarga  yang  terjalin  dengan  baik  selama  ini, bahkan  kekecewaan  di  kalangan  pendukung  terkadang  berakhir  dengan  tindakan  kekerasan (Fajriani & Teripadang, 2022). Kemudian, ada mobilisasi massa dari luar daerah untuk mendukung kandidat tertentu, surat suara membengkak, abstain, dan partisipasi pemilih yang rendah (Suhendi, 2020).  Hal  seperti  ini  telah  menimbulkan  konflik  sosial  yang  semakin  tidak  kondusif,  dimana validitas hasil pasca Pilkades rentan terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan yang terjadi.

## Penguatan modal sosial sebagai upaya pengendalian masyarakat
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menemukan  komponen  defisit  modal sosial  pada  masyarakat  desa  di  Wilayah  Karesidenan  Kediri.  Analisis  dilakukan  dengan menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  hubungannya  dengan  pemerintah  desa ketika kepala desa dan aparaturnya masih berada di kantor pada masa mereka. Sehingga, setelah kasus korupsi dana desa melanda desa, mereka mulai berbenah, terutama dalam peran masyarakat di desa. Berikut ini adalah temuan yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan.

## Kehidupan organisasi masyarakat
Organisasi  masyarakat  berjalan  dengan  baik,  tetapi  jika  mereka  terkait  atau  memiliki keterikatan desa, masyarakat kurang antusias (Desa Kras, Kediri).
Keterlibatan Organisasi  merupakan  hal  penting yang  mendorong  kemajuan  pembangunan desa.  Dimana  keberadaan  Organisasi  Masyarakat  Sipil  berpotensi  mengendalikan  setiap pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  (Andriyani,  2017)  However,  berbeda  dengan  desa-desa  di wilayah Karesidenan Kediri, dimana kepala desa atau aparatur telah terlibat dalam kasus korupsi dana  desa.  Keterlibatan  organisasi  dalam  masyarakat  hanya  berjalan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya. Karena jika melihat potensi organisasi atau kelompok masyarakat di desa, seharusnya juga memberikan peran dan kontrol atas terjadinya tindakan menyimpang yaitu korupsi.
(Ganie-Rochman  &  Achwan,  2016)    Berargumen  bahwa  pengorganisasian  masyarakat bertujuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi warga. Di desa Kras di Kediri, organisasi yang dibentuk oleh desa dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam kegiatan mereka.
Namun, mereka enggan menangani kegiatan yang berkaitan atau berkolaborasi dengan pemerintah desa.  Kemudian  di  Desa  Sumberingin  Kulon  di  Tulungagung,  kurangnya  sosialisasi  dan  peran dominan  organisasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  menyebabkan  organisasi-organisasi  di  desa menjadi kurang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya karena semuanya diurus oleh kepala desa dan perangkat desa. Di Desa Pandean Trenggalek dan Desa Sugihwaras Nganjuk, organisasi yang  dibangun  oleh  pemerintah  desa  berjalan  dengan  baik.  Masih  ada  kendala  beberapa penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan penggunaannya, yaitu untuk kepentingan pribadi kepala  desa  sendiri.  Di  desa  Tuliskriyo,  organisasi  masyarakat  yang  ada  hanya  berjalan  sesuai dengan  kepentingan  yang  ada  di  masyarakat,  dan  pemerintah  desa  hanya  menanggung partisipasinya dalam mengintervensi permasalahan desa.

## Keterlibatan dalam urusan publik
Masyarakat  memiliki  tingkat  keterlibatan  yang  tinggi,  seperti  kerjasama, pengajian,  atau kegiatan  yang  dilakukan  untuk  desa.  Namun,  mereka  hanya  berpartisipasi  dalam  kegiatan, sedangkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan desa, masyarakat menyerahkan semua urusan mereka kepada pemerintah desa (Desa Sugihwaras, Nganjuk).
Tujuan  pembentukan  organisasi  selain  berpartisipasi  dalam  komunitas  sosial  adalah perlunya  keterlibatan  masyarakat  untuk  menentang  ketidakadilan  dan  diskriminasi  (Sen,  2001). Keterlibatan  masyarakat  dapat  mendorong  individu  dan  kelompok  masyarakat  lainnya  untuk memiliki  kebebasan  berupa  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  (Sakib,  2022). Masyarakat di setiap desa terlibat dalam urusan publik yang sama, di mana kesamaan ini terjadi pada kurangnya pengawasan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Mereka semua  senang  dengan  apa  yang  telah  disediakan  desa,  misalnya  dalam  pembangunan  fasilitas umum  dan  adanya  suatu  kegiatan  yang  bersifat  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  kegiatan  yang dirasakan memberikan dampak positif bagi desa. Namun, kurangnya pengawasan adalah hal biasa. Seperti  di  Sugihwaras  Nganjuk,  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  paving  block  jalan sangat  antusias.  Namun,  pengawasan  terkait  anggaran  yang  digunakan  sama  sekali  kurang, sehingga pungutan liar dilakukan oleh kepala desa karena ketidaktahuan mereka tentang jumlah dana  yang  digunakan.  Di  Desa  Kras,  partisipasi  masyarakat  juga  kurang  partisipatif  dalam  hal kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mereka memilih untuk melakukan kegiatan sesuai kondisi masyarakat tanpa mengganggu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## Kesukarelaan komunitas
Banyak  orang  yang  secara  sukarela  membantu  pembangunan  jalan  dengan  memberikan konsumsi kepada para pekerja yang terlibat (Desa Sumberingin Kulon, Tulungagung).
Partisipasi  masyarakat  yang  secara  sukarela  membantu  mengawasi  setiap  penggunaan anggaran sangat dibutuhkan. Hal ini seperti upaya menggerakkan kerangka normatif dan kebijakan menuju  proses  good  governance.  Demikian  juga,  relawan  internasional  telah  bekerja  secara langsung  dengan  lembaga  pemerintah  untuk  membangun  mekanisme  pengeluaran  yang  adil. Misalnya, VSA bekerja dengan Penasihat Hukum Provinsi untuk Kepulauan Solomon dan anggota Kantor  Pendidikan  negara  bagian  menyiapkan  sistem  untuk  membatasi  pengeluaran  korup  dan memastikan alokasi dana NZAID dan UE yang efektif (Swain & Broadbent, n.d.) . Hal ini juga
berlaku bagi masyarakat desa di mana pun, bagaimana partisipasi aktif dapat membantu mencegah tindakan korupsi, terutama korupsi terkait program pembangunan dan pemberdayaan di desa.
Dari  hasil  penelitian,  hampir  semua  desa  memiliki  permasalahan  yang  sama  terkait kesukarelawanan  untuk  kepentingan  desa.  Ini  bukan  karena  mereka  tidak  mau,  tetapi  karena pengaruh  lingkungan  kerja  dan  kegiatan  lingkungan  di  desa  lebih  penting  daripada  berurusan dengan  tata  kelola  desa  yang  rumit.  Karena  masalah  ini  berkaitan  dengan  apakah  apa  yang dilakukan bisa dihargai atau bahkan digunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti halnya budaya kerjasama  di  masyarakat,  hal  ini  merupakan  manifestasi  dimana  pengaruh  sosial  terhadap kestabilan moral masih tinggi. Namun, kegiatan apapun, jika untuk kebaikan bersama masyarakat, akan  dilakukan,  seperti  menggunakan  dana  desa  untuk  meningkatkan  kualitas  anak  melalui pendidikan,  TPQ,  akses  mobilitas  kendaraan  di  desa  dengan  membangun  jalan,  dan  hiburan  di masyarakat dalam bentuk karnaval di desa Pandean Trenggalek.

## Jejaring sosial
Jaringan  sosial  terbentuk  ketika  ada  Pilkades,  banyak  di  antaranya  menjadi  pendukung masing-masing kubu calon kepala desa (Semua Desa di Karesidenan Kediri).
Jejaring sosial dibentuk melalui hubungan yang dirasakan anggota tertentu. Setiap jejaring sosial  yang  ada  akan  berperan  signifikan  dalam  saling  berdebat  terkait  kebijakan  yang  ada  di masyarakat  desa.  Dalam  kasus  Rusia,  pemberi  suap  Rusia  secara  signifikan  lebih  mungkin daripada  warga  negara  yang  taat  hukum  untuk  memobilisasi  orang  lain  melawan  negara (Zaloznaya, 2022). Hal ini terkait dengan kekuatan jejaring sosial yang dibentuk untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi.
Keterlibatan jejaring sosial di desa-desa di wilayah Karesidenan Kediri sering terjadi saat Pilkades .  Banyak  kubu  milik  calon  kepala  desa  yang  memiliki  tugas  mempengaruhi  bahkan menerapkan politik uang untuk memenangkan calon kepala desa. Vote senilai nominal Rp50.000 atau Rp100.000 dilakukan agar kemenangan di Pilkades ada di pihak mereka. Masalahnya adalah jika  kepala  desa  yang  berkuasa  merebut  kembali  jabatan,  mereka  menggunakan  keuangan  desa saat ini untuk dikorupsi dan digunakan untuk keuntungan politik. Dengan demikian, jejaring sosial yang dibuat didasarkan pada anggota komunitas atau kelompok yang dapat diberikan uang sebagai bayaran untuk suara yang diberikan.

## Kepercayaan sosial
Masyarakat  mempercayakan  sepenuhnya  kepentingan  desa  kepada  pemerintah  desa. Namun,  masalahnya  adalah  kurangnya  pengawasan.  Mereka  hanya  senang  dengan  apa  yang disediakan  pemerintah  desa,  seperti  pembangunan  jalan,  kursus  pendidikan,  dan  perdagangan masyarakat (ternak, ikan, dan hasil pertanian) (Semua Desa di Karesidenan Kediri).
Kepercayaan  universal  (menghubungkan  dan  menjembatani  modal  sosial)  adalah  modal sosial positif yang berhubungan negatif dengan korupsi. Sebaliknya, tingkat kepercayaan tertentu (obligasi) dapat menjadi modal sosial negatif yang terkait langsung dengan tingkat korupsi (Pena López & Sánchez Santos, 2014). Ritwik (Banerjee, 2016), dalam Corruption, Norm Violation and Decay  in  Social  Capital,  menyatakan  bahwa  korupsi  memiliki  dampak  buruk  terhadap kepercayaan. Efek ini meningkat seiring dengan penurunan norma kesusilaan sosial, kepercayaan
yang lebih rendah terhadap timbal balik yang diberikan, dan pelanggaran norma kesesuaian sosial menyebabkan kerusakan kepercayaan melalui efek buruknya pada keyakinan tentang kepercayaan. Oleh karena itu, peran kepercayaan sosial merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan sosial karena akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam merespon setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, semua masyarakat percaya sepenuhnya dengan apa  yang  dilakukan  pemerintah  desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  program  pengembangan  dan pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Namun,  masalah  kepercayaan  ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana desa digunakan untuk hutang kepala desa, menutup anggaran program yang belum selesai, dan menarik sisa dana dari program kegiatan. Karena masyarakat sudah tahu dengan bukti apa yang telah diberikan, mereka telah sama-sama memenuhi apa hak-hak mereka di desa. Namun, keyakinan ini juga disalahkan sebagai alat bagi kepala desa untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya, yaitu korupsi dana desa.

## Meritokrasi Calon Kepala Desa sebagai Upaya Cegah Korupsi Dana Desa
Dalam  artikel  ini,  peneliti  mengevaluasi  sistem  pemerintahan  di  desa  dengan mempertimbangkan kompetensi calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades dan modal sosial yang  ada  di  desa.  Dari  pemaparan  di  atas  mengenai  modal  sosial  di  setiap  wilayah  desa,  peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai peserta dalam menentukan kemajuan dan perkembangan desa.  Analisis  komparatif  dilakukan  antara  perangkat  desa  yang  terlibat  dalam  kasus  korupsi dengan kondisi modal sosial di masyarakat dengan desa yang mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai desa Antikorupsi, yaitu desa Sukojati di Banyuwangi.
Perbandingan  ini  mencakup  kompetensi  kepala  desa  yang  memiliki  sikap  kepemimpinan dalam pemerintahan desa, masyarakat, serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di desa. Lalu,  layanan  apa  saja  yang  diberikan  kepada  masyarakat?  Hal  ini  berkaitan  dengan  sistem birokrasi atau administrasi. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus kompetensi yang harus dimiliki kepala desa karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan  dan Keterlibatan kepala desa  dalam  hal  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  masyarakat desa. Adanya penguatan pengawasan dari masyarakat dan perangkat desa sendiri karena hal ini berkontribusi terhadap transparansi kegiatan dan biaya yang dikeluarkan desa kepada masyarakat. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, baik oleh kepala desa dan pejabatnya, maupun dari masyarakat  desa.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  komunikasi  dan  sosialisasi  yang  diberikan  dapat berdampak pada pembangunan dan kemajuan desa.

## Pimpinan
Variabel penting yang menjamin efektivitas pemberantasan korupsi adalah kuatnya kemauan politik  Pimpinan  untuk  mengubah  budaya  korupsi  di  negara/kawasan  dengan  menerapkan kebijakan  intoleransi  terhadap  korupsi,  seperti  yang  ditunjukkan  di  Singapura  dan  Hongkong (Quah,  2022).  Menerapkan  budaya  kepemimpinan  ini  tidak  hanya  berperan  dalam  kemampuan seseorang dalam  menjalankan tugasnya sebagai  pemimpin, tetapi  ada aspek-aspek tertentu bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti kemampuan membimbing anggotanya, dan
dalam  konteks  desa,  adalah  kemampuan  kepala  desa  untuk  menggerakkan  setiap  kegiatan  dan kegiatan yang bermanfaat bagi desa. Karena itu merupakan komponen penting bagaimana seorang pemimpin di desa dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan fungsi kepala desa.
Pemimpin  memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  dan  melaksanakan  apa  yang  telah diputuskan. Selain itu,  melalui kewenangannya, pemimpin berperan  dalam  menentukan budaya kerja dan nilai-nilai yang dianut dan dijalankan setiap orang dalam organisasi tentang pelaksanaan pekerjaan  (Murtomo  &  Riyanto,  2021).  Keputusan  dalam  kebijakan  kepemimpinan  merupakan sesuatu  yang  dapat  menentukan  kinerja  anggotanya.  Seperti  di  Desa  Sukojati,  Kepala  Desa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kewenangan yang dimiliki merupakan bentuk simbolik pelaksanaan kehidupan sosial di masyarakat karena keberadaan kepala desa yang ikut  langsung  berbaur  dengan  masyarakat  memberikan  persepsi  bahwa  kerjasama  tidak  hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi oleh seorang pemimpin juga harus memberikan contoh dengan cara yang sama di masyarakat.

## Pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  salah  satu  kewajiban  aparatur  pemerintah  desa, dimana hubungan dan kebutuhan dapat ditangani dengan baik dan cepat.  Karena sesuai dengan kode etik yang tertulis dalam terkait sistem pelayanan publik, sumber daya yang kompeten harus dilaksanakan agar semua pelayanan di desa dapat mengikuti tugas dan fungsi pemerintahan desa. Keterbukaan  dan  akses  informasi  yang  mudah  dipahami  dan  digunakan  dapat  memberikan efisiensi  waktu.  Kemudian  akuntabilitas  dan  pengawasan,  tatap  muka  atau  online,  dapat memberikan  dampak  dan  kesan  partisipatif  terhadap  hubungan  antara  pemerintah  desa  dan masyarakat.  Kemampuan  mengelola  konflik  kepentingan  atau  masalah  di  masyarakat  dan menengahi sebagai mediator dalam konflik atau masalah di desa (problem-solving). Lingkungan yang ramah kepatuhan dapat terwujud jika pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan kawasan yang kondusif.UNODC, n.d.,
Terkait pencegahan korupsi, pelayanan kepada masyarakat merupakan komponen penting yang dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung. Kemampuan dan kinerja yang diberikan oleh pemerintah  desa  dapat  memberikan  pandangan  bahwa  tindakan  yang  mengikuti  prosedur  dan aturan  dapat  meminimalisir  terjadinya  tindakan  anti  korupsi.  Karena  keterbukaan  informasi, kemudahan  akses,  akuntabilitas,  dan  sistem  integritas  dapat  mensistematisasikan  kepala  desa untuk mencerminkan tata kelola pemerintahan desa.

## Tata kelola desa (mengelola desa)
Setiap  inisiatif  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  dana  tersebut  dari  korupsi  harus dilakukan, termasuk menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Permana, Wulandari, & Komara, 2020) bmenyebabkan pandangan dan kesan yang pertama kali muncul di masyarakat adalah bagaimana manajemen desa dapat memberikan spesifikasi bahwa desa yang baik tentunya memiliki  administrasi  desa  yang  kompeten.  Namun,  buruknya  penerapan  sistem  tata  kelola pemerintahan  desa  yang  baik  dapat  mengindikasikan  tingginya  tingkat  kecurangan  dalam mengelola  dana  desa.  Kondisi  ini  tercermin  dari  minimnya  pemerataan  pembangunan  dan
kegagalan pengentasan kemiskinan (Mulyani  &  Akbar, 2020). Oleh karena  itu, pentingnya tata kelola pemerintahan desa berdampak signifikan terhadap terjadinya tindak korupsi di tingkat desa.
Sementara  itu,  pengelolaan  desa  di  Sukojati  merupakan  refleksi  yang  diberikan  oleh pemerintah desa atas kepeduliannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban di masyarakat karena potensi  korupsi  merupakan  awal  dari  buruknya  tata  kelola  pemerintahan  desa,  sedangkan  jika melihat  desa-desa  di  Sukojati  dengan  adanya  Smart  Village  yaitu  program  pemerintah  yang memberikan  akses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,    Hal  ini  merupakan  kemajuan  dalam pengelolaan sistem informasi yang ada di desa. Sehingga penerapan integritas dan transparansi, serta  kemudahan  dalam  mengelola  segala  kebutuhan  di  masyarakat,  dapat  terlaksana  dengan program ini.

## Memperkuat kearifan lokal
Penguatan kearifan lokal merupakan salah satu hal yang paling menarik dalam sebuah desa, bagaimana penerapan kearifan lokal sebagai budaya, nilai, dan norma merupakan kekayaan yang secara  eksplisit  dimiliki  di  Indonesia.  Karena  perbedaan  masyarakat  desa  dan  keragaman kelembagaannya,  kearifan  lokal  memiliki  peran  strategis  dalam  mencegah  korupsi,  yang  harus diintegrasikan ke dalam pengaturan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Apalagi desa itu kearifan lokal (Tamin, Hidayat, & Asri, 2019). Ini adalah bentuk aklamasi antara budaya dan masyarakat yang menjadi satu di mana kearifan lokal akan dipertahankan dan, dengan cara apa pun, harus dihindari segala bentuk kerusakan, seperti korupsi di desa.
Penerapan kearifan lokal di Desa Sukojati sangat komprehensif, terbukti dengan bagaimana budaya  tersebut  tertanam  dalam  masyarakat  desa  dan  pemerintahannya.  Namun,  kearifan  lokal akan terus berlanjut jika kepala desa memiliki intensitas dan integritas budaya di desa. Dimana kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  hukum  atau  tertib  dapat  dipertahankan  sebagaimana  mestinya. Oleh karena itu, pentingnya kearifan lokal dalam melindungi desa dari tindakan atau perilaku yang mengindikasikan korupsi harus tetap diberdayakan semaksimal mungkin dan sesuai instruksi.

## Partisipasi dalam Masyarakat
Partisipasi dalam masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh kepala desa karena merupakan  bentuk  partisipasi  pemerintah  desa,  khususnya  kepala  desa,  dalam  berbaur  dengan masyarakat  yang  dipimpinnya.  Dengan  menerapkan  justifikasi  sosial  dan  moral  serta mengutamakan  pertemuan  sebagai  bentuk  sosialisasi  terhadap  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Jadi,  partisipasi  kepala  desa  dalam  masyarakat  adalah  wajib  untuk  meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh kepala desa.
Dengan  terbentuknya  sistem  yang  memupuk  kehidupan  di  masyarakat,  partisipasi  dalam setiap kegiatan di masyarakat merupakan bentuk kecenderungan sebagai perhatian terkait tindakan menyimpang, seperti tindakan korupsi. Di Desa Sukojati, peran kepedulian terhadap masyarakat merupakan  hal  yang  mendapat  apresiasi  dari  pencegahan  korupsi  karena  keterlibatan  dan partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  mengawasi  pengelolaan  dan  penggunaan anggaran di desa. Karena tujuan pemerintah menyediakan dana desa adalah untuk kebutuhan dan pembangunan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  desa  untuk  kepentingan  masyarakat,  bukan kepentingan pribadi.
Melihat kembali permasalahan korupsi di tingkat desa yang terjadi sejak Orde Baru hingga sekarang, hal ini menunjukkan bahwa budaya korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat dan daerah.  Tetapi  pemerintah  di  desa  tidak  kebal  terhadap  perilaku  korupsi.  Sejalan  dengan  hal tersebut, sistem sentralisasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang terdesentralisasi juga  tampaknya  tidak  mengurangi  jumlah  kasus  korupsi.  Desa  merupakan  tren  tertinggi  yang termasuk  dalam  tindakan  korupsi  di  lembaga  pemerintahan.  Kecenderungan  ini  menunjukkan bahwa perilaku koruptif telah menyebar ke tingkat pemerintahan terendah, yaitu di desa. Efek jera dari hukuman yang diberikan kepada tersangka juga tidak menunjukkan indikasi ketakutan akan korupsi di desa. Sebaliknya, itu meningkat.
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  potensi  defisit  modal  sosial  merupakan  indikasi  korupsi  di tingkat desa, khususnya dana desa. Kepala desa atau kepala desa tidak memiliki integritas yang baik  dan  kemampuan  memimpin  desa.  Sehingga  mempengaruhi  kontrol  sosial  yang  dapat digunakan untuk tindakan korupsi. Lemahnya pengawasan masyarakat, kurangnya kelembagaan desa  yang  aktif  dalam  membantu  pengawasan  pemerintah  desa,  dan  organisasi  di  masyarakat sendiri  hanya  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  organisasi,  tanpa  memperhatikan  hal-hal  lain  yang menjadi  dasar  berjalannya  desa.  Masyarakat  juga  harus  memberikan  pengawasan  karena  dana desa, dana anggaran desa, dan bantuan dari pemerintah adalah untuk pemenuhan dan kelanjutan hak dan kewajiban yang ada di desa.
Diharapkan peran masyarakat melalui modal sosial sebagai pengawas dan kontak langsung dengan pemerintah desa mampu memberikan kontrol yang kuat terhadap kejahatan. Kelembagaan desa,  organisasi  masyarakat,  dan  masyarakat  itu  sendiri  merupakan  faktor  penting  yang  dapat menjaga keamanan dan stabilitas di desa. Meskipun hukum bekerja dengan baik dalam bertindak melawan  perilaku  korup,  ada  kebutuhan  untuk  kontrol  sosial  dalam  masyarakat  melalui  modal sosial. Dengan demikian, defisit modal sosial dapat digantikan dengan memperkuat kontrol atas kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat.
Menindaklanjuti  permasalahan  yang  diawali  dengan adanya  Pilkades dan  peran  modal sosial, yang memberikan pengawasan terhadap kinerja para pemimpin desa. Salah satu hal yang dikemukakan  oleh  peneliti  mengenai  pencegahan  korupsi  adalah  penerapan  meritokrasi.  Pilih sejak awal calon kepala desa dengan integritas yang baik dan kemampuan memimpin desa. Karena jika sejak awal calon kepala desa memiliki masalah politik yang ia manfaatkan, maka hal ini tidak menjamin kelangsungan pemerintahan desa dan juga akan berjalan dengan baik. Karena masalah memilih pemimpin tidak hanya dengan hati nurani dan apa yang ia dapatkan ketika ia memberikan pilihannya tetapi ada tanggung jawab yang harus dijaga di masyarakat ketika ia terpilih. Jadi, selain membantu  negara  menjalankan  sistem  pemerintahan,  ada  manfaat  pembangunan  dan pemberdayaan melalui apa yang telah diberikan negara kepada rakyatnya.

## KESIMPULAN
Masyarakat  di  desa  secara  tidak  langsung  terkena  dampak  korupsi  yang  dilakukan  oleh kepala desa. Ini memang tidak dirasakan secara langsung. Namun, banyak pemenuhan kebutuhan, hak,  dan  kewajiban  sosial  yang  terganggu  atau  bahkan  tidak  diterima.  Negara  telah  membantu
semaksimal  mungkin  melalui  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan,  kesejahteraan masyarakat,  fasilitas  pembangunan,  serta  kesehatan  dan  pendidikan.  Namun,  yang  menjadi masalah  di  sini  adalah  tingkat  korupsi  yang  tidak  kunjung  menurun,  dan  justru  menunjukkan peningkatan, terutama pada tingkat pemerintahan di desa-desa.
Peran  masyarakat  dalam  menentukan  calon  kepala  desa  yang  akan  mengabdi  di  desanya sangat  penting.  Karena  kemampuan  dan  kompetensi  yang  dimiliki  harus  mencerminkan kepedulian terhadap regulasi dan kehidupan di masyarakat. Salah satu aturan yang sering dilanggar adalah penggunaan dana APBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Masalah ini muncul karena, sejak awal, calon kepala desa tidak memiliki kriteria yang memadai sebagai calon kepala desa, dan ada juga sistem Pilkades , modal sosial defisit, dan sejarah korupsi di tingkat desa, yang cukup memprihatinkan, hal ini sudah terjadi sejak lama, dan perlu adanya tindakan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap korupsi dana desa. Usulan terkait kriteria atau komponen yang sangat diperlukan bagi calon kepala desa adalah adanya meritokrasi calon kepala desa dengan melihat kemampuan atau  prestasi  yang  dimiliki.  Namun,  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana  Kepemimpinan, pelayanan  kepada  masyarakat,  keterampilan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa,  penguatan kearifan lokal, dan partisipasi dalam masyarakat dapat dijadikan tolok ukur bagi calon kepala desa untuk  berani  menjabat  dan  menjalankan  amanah  yang  diberikan  oleh  masyarakat  dan  negara. Mengenai  meritokrasi  calon  kepala  desa,  kemungkinan  masih  akan  banyak  perdebatan.  Selain melanggar  hak  demokrasi  warga  negara,  hal  ini  juga  dapat  menjadi  konjungtivitis  bagi  mereka yang merasa tidak memenuhi kriteria sebagai calon kepala desa. Namun,  kembali ke keinginan para peneliti yang berharap agar kehidupan di desa dapat mencerminkan masyarakat yang ramah dan harmonis, juga mampu memberikan kontribusi timbal balik bagi negara. Lebih lanjut, peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan, dikritik, atau bahkan diperdebatkan kembali untuk kepentingan desa yang lebih baik di masa depan.

## REFERENSI
Andriyani,  Lusi.  (2017).  Potensi  Aktualisasi  Organisasi  Masyarakat  Sipil  Untuk  Meningkatkan Fungsi Pengawasan Korupsi Pada Pejabat Pemerintah Di Tangerang Selatan. Prosiding Imc 2016 ,  1(1).  Google Cendekia
Antlov,  Hans,  &  Cederroth,  Sven.  (2014). Kepemimpinan  Di  Jawa:  Petunjuk  Lembut,  Aturan Otoriter . Routledge.  Google Cendekia
Seperti,  Zaenal  Abidin,  &  Kurnia,  Dadan.  (2022).  Implementasi  Nilai-Nilai  Demokrasi  Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 5 (1), 1–12.  Google Cendekia Banerjee, Ritwik. (2016). Korupsi, Pelanggaran  Norma Dan Pembusukan Dalam Modal  Sosial. Jurnal Ekonomi Publik , 137 , 14–27.  Google Cendekia
Bari, Abdul, Suhartono, Slamet, & Setyorini, Erny Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. Jurnal Yustitia , 21 (1).  Google Cendekia Barron,  Patrick,  Woodhouse,  Andrea,  &  Ashari,  Luthfi.  (N.D.). Korupsi  Desa  di  Indonesia:
Pemberantasan  Korupsi  Dalam Program Pembangunan Kecamatan Bank Dunia .   Google Cendekia
Fajriani,  Fajriani,  &  Teripadang,  Andi.  (2022).  Dampak  Pemilihan  Kepala  Desa  Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasah  Syar'iyyah. Siyasatuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Siyasah  Syar'iyyah , 3 (1),  1–12. Google Cendekia
Ganie-Rochman,  Meuthia,  &  Achwan,  Rochman.  (2016).  Korupsi  Dalam  Demokrasi  Baru Indonesia. Jurnal Masyarakat Berkembang , 32 (2), 159–177.  Google Cendekia Halili,  Oleh.  (2009).  Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa. Jurnal  Penelitian Humaniora , 14 (2).  Google Cendekia
Khan,  Muhammad  Salman.  (2022).  Kualitas  Pemerintahan,  Modal  Sosial  Dan  Korupsi:
Pemerintahan Lokal Dan Pasar Pakistan. Tinjauan Ekonomi Sosial , 80 (2), 220–249.  Google Cendekia
Mulyani, S., & Akbar, B. (2020). Pengaruh Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik di Indonesia. Utopia dan Praxis Latinoamericana , 25 (2), 233–243.  Google Cendekia Murtomo, Tomi, & Riyanto, Setyo. (2021). Peran Kepemimpinan Dalam Hasil Survei Penilaian Integritas  Di  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. Kompetensi:  Jurnal  Studi Manajemen , 15 (2), 149–161.  Google Cendekia
Pena  López,  José  Atilano,  &  Sánchez  Santos,  José  Manuel.  (2014).  Apakah  Korupsi  Memiliki Akar Sosial? Peran Budaya Dan Modal Sosial. Jurnal Etika Bisnis , 122 , 697–708.  Google Cendekia
Permana,  Ipik,  Wulandari,  Sri,  &  Komara,  Acep.  (2020).  Mengembangkan  Tata  Kelola Pemerintahan  Desa  yang  Baik  Untuk  Mencegah  Korupsi  Dana  Desa. Ulasan  Sistematis Dalam Farmasi , 11 (8), 635–639.  Google Cendekia
Putnam,  Robert.  (2001).  Modal  Sosial:  Pengukuran  Dan  Konsekuensi. Jurnal  Penelitian Kebijakan Kanada , 2 (1), 41–51.  Google Cendekia
Quah,  Jon  ST  (2022).  Kepemimpinan  Dan  Budaya  Dalam  Pemberantasan  Korupsi:  Analisis Komparatif. Administrasi Publik Dan Kebijakan , (Ahead-of-Print).  Google Cendekia Rahman, Fathur. (2011). Korupsi Di Tingkat Desa. Pemerintahan , 2 (1), 13–24.  Google Cendekia Sakib,  Nurul  Huda.  (2022).  Pengorganisasian  Masyarakat  Dalam  Inisiatif  Antikorupsi  Melalui Partisipasi Spontan: Perspektif Bangladesh. Jurnal Pengembangan Masyarakat , 57 (2), 360– 379.  Google Cendekia
Sen,  Amartya.  (2001). Pembangunan  Sebagai  Kebebasan  C .  Oxford  University  Press.    Google Cendekia
Sofyan,  Agus.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades)  Di  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Rumpin  Kabupaten  Bogor  Tahun  2019. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (1), 1–14.  Google Cendekia Suhendi,  Dedy.  (2020).  Potensi  Gangguan  Ketenteraman  Dan  Ketertiban  Umum  Di  Pemilihan Kepala  Desa  Dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pernak  Pernik  Pemilihan  Langsung). Jurnal Tatapamong , 51–70.  Google Cendekia
Surya, Dian Ariyani, Noerzaman, Ali, & Usni, Usni. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. Independen ,  2(2), 29–36.  Google Cendekia Swain, Peter, & Broadbent, Adele. (N.D.). Menyalakan Api .  Google Cendekia Tamin, Bocah Yendra, Hidayat, Hendra, & Asri, Yasnur. (2019). Masalah Kelembagaan Dalam Pencegahan  Korupsi  Berbasis  Kearifan  Lokal  Dalam  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia. Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah Dan Teknologi , 8 (10), 2113–2119.  Google Cendekia Yani,  Ahmad.  (2022).  Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia. Jurnal Konstitusi , 19 (2), 456–478.  Google Cendekia
Yulianto, Trisno. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Wacana. Suara Merdeka. Selasa , 10 . Google Cendekia
Zakariya, Rizki. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Desa:  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pencegahan  Korupsi  Untuk  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263–282.  Google Cendekia
Zaloznaya,  Marina.  (2022).  Kejahatan  Sipil  Korupsi:  Jaringan  Warga  Negara  Dan  Penyuapan Sektor Publik Di Non-Demokrasi. Kriminologi Teoretis , 26 (4), 641–663.  Google Cendekia