Petsy Jessy Ismoyo petsy.ismoyo@staff.uksw.edu
Pembangunan Perdamaian lewat Film Dokumenter
(Studi Kasus: Film Ahu Parmalim karya Cicilia Maharani)

## Abstract
The challenge of pluralism in Indonesia can be seen from the high level discrimination against marginalized groups. One of which happened to Parmalim people (the adherents of local religion in North Sumatra) in  social, political and cultural aspects. This research conveys the narrative in documentary film as medium of peacebuilding. This research aims to convince the readers that a documentary film can be effective medium in bringing social change, as shown in the documentary film titled Ahu Parmalim by Cicilia Maharani. Using library research methods, the author presents the concept of Third Cinema to look at the political aspect of documentary film in general, also the concept of Fledging’s Dimensions of Impact to potray peace narrative built in Ahu Parmalim. As conclusion, Ahu Parmalim has succeeded to build a compelling story as a comparative narrative against stereotype that a local religion is heretical and opposed to 6 (six) recognized religions in Indonesia through the narrative aspect of the movie and the protagonist, Carles Butar-Butar (young Parmalim).
Keywords: Ahu Parmalim, Third Cinema, Documentary Film, Peacebuilding.

## Abstrak
Tantangan pluralisme di Indonesia terlihat dari tingkat diskriminasi yang tinggi terhadap kelompok- kelompok marginal di Indonesia, salah satunya terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan. Diskriminasi terhadap kelompok Parmalim (Kepercayaan di Sumatera Utara)merupakan salah satu contohnya. Hal ini terjadi baik dari aspek sosial, politik maupun kultural. Penelitian ini berfokus pada pembentukan narasi perdamaian bagi kelompok Parmalim dan efektivitas pembangunan perdamaian lewat film dokumenter. Film dokumenter dapat membentuk narasi bandingan sebagai usaha perlawanan atas narasi diskriminatif terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Argumen utama dalam tulisan ini adalah perubahan sosial yang terjadi lewat film dokumenter di Indonesia, secara khusus pada studi kasus film Ahu Parmalim karya Cicilia Maharani. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana film dokumenter Ahu Parmalim dapat membawa perubahan sosial.
Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara teknik literatur dan wawancara. Penulis mengetengahkan konsep Sinema Ketiga untuk melihat aspek politis film dokumenter secara umum, konsep Fledging’s Dimensions of Impact untuk melihat pembangunan perdamaian lewat film dokumenter di Indonesia, serta konsep Culture of Peace dari John Paul Lederach, Linda Groff dan Paul Smoker untuk melihat narasi perdamaian yang dibangun dalam Ahu Parmalim untuk mengkritisi diskiminasi yang terjadi pada kelompok Parmalim di Indonesia.
Kata-kata kunci: Ahu Parmalim, Sinema Ketiga, Film Dokumenter, Pembangunan Perdamaian.
Pendahuluan Setiap  film  memiliki  aspek  politis, namun  tidak  semua  film  memiliki  aspek politis yang sama. Dalam tulisan ini, penulis mengetengahkan  aspek  sosio-politik  film dokumenter sebagai narasi bandingan untuk mediasi kritik terhadap pemerintah. Dikutip dalam  penelitian  Mary  Mitchel  (2014), kandidat PhD dari University of London, film dokumenter dapat membawa dampak sosial apabila memiliki ideologi dan pemahaman spesifik terkait solidaritas suatu kelompok yang  bertujuan  membawa  transformasi sosial. Mitchell mengutip Octavio Getino dan Fernando Solanas dalam tulisannya Toward a Third Cinema : “We realized that the important thing was not the film but that which the film provoked.” Film dokumenter dapat membawa perubahan sosial apabila tujuannya untuk memberikan informasi, mengikutsertakan dan memotivasi penonton terhadap isu tertentu. Film dokumenter merupakan media ‘ideal’ sebagai representasi dari kesadaran kolektif suatu kelompok dan membantu proses dialog bagi ‘mereka yang tertindas’ oleh diskriminasi yang terstruktur (1971: 1-10).
Fenomena ini muncul sebagai bagian dari gerakan politis yang dimulai pasca Revolusi Kuba pada tahun 1959. Serupa yang dipaparkan Ronny Agustinus dalam esai pengantarnya dalam Program Kuratorial Amerika Selatan pada  Festival  Film  Dokumenter  ARKIPEL 2014, Sinema Ketiga adalah Gerakan Sinema
Pembebasan. Gerakan ini dikenal dengan
Sinema Ketiga ( Tercer Cine ) yang diusung oleh Groupo  Cine  Liberación (Argentina), Cinema Nôvo (Brasil), Groupo Cine de la Base (Argentina),  para  sineas  Kuba,  sutradara Glauber  Rocha  asal  Brasil  dan  Jorga Sanjinés asal Bolivia. Sinema Ketiga adalah Sinema Politis dikenal juga sebagai ‘guerilla filmmaking’ , yang menjadi ruang lain untuk keterlibatan masyarakat sipil dalam praktik demokrasi. Sinema Ketiga mengusung kritik sosial-budaya sebagai wadah emansipasi kritik untuk membongkar hegemoni budaya global (Solanas dan Getino, 1971: 1-10).
Di  Indonesia,  perhatian  akan  film dokumenter cukup meningkat terutama di kalangan akar rumput. Gerakan ini terlihat muncul di banyak daerah dan setiap gerakan mencoba merepresentasikan identitas ‘lokal’ lewat film. Hal ini terlihat dari banyaknya komunitas film dan diskusi, hingga festival film. Sebagai contoh, Komunitas Dokumenter, Kinoki, Kampung Halaman, Jogja-NETPAC Asian Film Festival, dan masih banyak lagi komunitas film  di  Jakarta,  Yogyakarta,  Solo,  hingga Makassar yang memperlihatkan pergerakan sinema  di  ranah  lokal  oleh  komunitas- komunitas  film  Indonesia.  Fenomena  ini memberikan kontribusi pada perkembangan film  dokumenter  di  Indonesia,  walaupun kegiatannya belum didokumentasikan dengan rapih.
Munculnya festival film dokumenter seperti Festival Film Dokumenter sejak 2002, ARKIPEL yang muncul tahun 2013, atau ErasmusDoc yang  mendapat  perhatian  besar  dari masyarakat. Tercatat bahwa inisiatif gerakan perfilman di Indonesia tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi juga di Malang, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Denpasar, dan salah satunya adalah Papua (Jonathan, Adrian dalam Cinema Poetica: 2013). Tidak hanya itu, kemunculan sutradara seperti Joshua Oppenheimer dengan film Jagal juga menjadi salah satu gaung pentingnya film dokumenter dalam politik kontemporer di Indonesia.
Fenomena ini memperlihatkan film dapat membawa perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, The Act of Killing/Jagal (2012) karya  Joshua  Oppenheimer  adalah  film dokumenter yang sampai pada social change . Film  ini  melewati  tahap  distribusi  hingga pelibatan penonton sesuai dengan konsep perubahan  sosial  melalui  film  oleh  Emily Verellen. Dilihat dari tujuan kampanyenya, film ini dinilai sesuai sebagai katalis perubahan terkait isu pelanggaran HAM yang dilakukan negara pada tahun 1965-1966. Film ini juga memantik diskusi kritis yang membangkitkan kesadaran  publik  untuk  ‘membaca  ulang
sejarah’ tentang propaganda negara yang merupakan sebuah kekerasan struktural. Selain itu, kampanye film ini bertujuan tidak hanya pada tahapan meningkatkan kesadaran masyarakat tapi juga menuntut perubahan berupa  permintaan  maaf  negara  terkait ‘kebenaran sejarah’ sebagai proses rekonsiliasi, akhir dari impunitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.
TEMPO  merilis  edisi  spesial  dengan riset faktual terkait isu ini, 1000 komunitas mengadakan pemutaran film di 118 kota, 100 festival meminta memutarkan film ini di 57 negara, dan terhitung sekitar 600 artikel terkait isu ini muncul di berbagai media di Indonesia. Dampak terbesar dapat dilihat dengan dibawanya kasus ini dalam Pengadilan
Rakyat  Internasional  atau International People’s Tribunal (IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015.
Melihat signifikansi film dokumenter dalam pembangunan perdamaian di Indonesia, tulisan ini akan memaparkan usaha mengungkap diskriminasi bagi kaum Penghayat Kepercayaan di Indonesia, dalam film yang berdurasi 30 menit  dengan  judul Ahu  Parmalim (Aku
Parmalim) karya Cicilia Maharani bersama dengan YKH.

## Metode
Pembangunan perdamaian mengaitkan tiga  konsep  penting,  yaitu:  perdamaian, pembangunan dan demokrasi. Pembangunan perdamaian  hadir  sebagai  strategi  untuk menghadapi kesenjangan perdamaian ( peace gaps ) dalam masyarakat yang disebabkan oleh stereotip dan prasangka di masyarakat. Kedua hal ini dapat mengarah ke diskriminasi dan eksklusivitas kelompok tertentu berdasarkan identitias kolektifnya.   Dalam  pewujudan pembangunan perdamaian, penulis mengacu pada budaya perdamaian ( culture of peace). Secara harafiah, budaya perdamaian dapat kita lihat dari dua nosi besar: budaya dan perdamaian. Budaya, dalam hal ini, penulis mengacu pada konsep budaya yang dirujuk oleh Linda Groff dan Paul Smoker dalam Creating
Global-Local Cultures of Peace . Diskriminasi mengakar pada nilai bersama ( shared values ) yang tergambar dalam simbol, upacara hero serta asumsi mendasar tiap kelompok (dilihat dari hubungan dengan sesama, alam serta Tuhan). Nilai bersama itulah yang menentukan komunikasi satu kelompok dan kelompok lainnya. Hal itu terlihat dalam gambar berikut:
Untuk  menyingkap  narasi  perdamaian dalam film ini, perlu dilihat lebih jauh nilai- nilai budaya yang muncul film ini. Penulis memfokuskan untuk melihat jauh dari analisis naratif film, analisis tokoh, dan analisis latar ruang serta waktu. Ketiga hal itu diharapkan memberikan gambaran nilai bersama ( shared values ) Kelompok Penghayat Kepercayaan Parmalim. Jika telah mendapatkan gambaran dimensi budaya perdamaian Parmalin, hal inilah mengarah pada pemahaman kompherensif pembangunan  perdamaian.  Penulis  akan menganalisis dalam tabel berbeda yang mana elemennya merujuk pada gambar di atas.
Setelah itu, penulis mencoba melihat bagaimana narasi perdamaian dalam film dokumenter Ahu Parmalim membangun narasi bandingan dalam realita konteks sosial-politik di Indonesia. Penulis memfokuskan pada usaha demokratisasi pada akar rumput ( grassroots) yang mengarah pada penguatan kelompok masyarakat sipil agar menuju masyarakat inklusif. Untuk melihat perubahan sosial yang dicapai lewat narasi perdamaian dalam film dokumenter, maka penulis menggunakan konsep  Emily  Verellen  yang  menyatakan bahwa perubahan sosial dapat dicapat lewat
tiga tahapan, yaitu: distribution (distribusi) , outreach/strategic communications (strategi komunikasi) , dan audience  engagement (pelibatan penonton).
Dengan konsep ini, penulis akan memperlihatkan sejauh apa dampak sosial yang dapat dihadirkan oleh sebuah film dokumenter dalam usaha membangun masyarakat inklusif.
Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa dampak sosial sebuah film dokumenter dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: compelling story (kumpulan cerita) , awareness (kesadaran) , engagement (keikutsertaan) ,  stronger movement (pergerakan yang lebih besar) dan social change (perubahan sosial).
Proses distribusi adalah tahapan awal agar penonton dapat mengakses film yang telah dibuat. Proses distribusi memerlukan strategi komunikasi. Hal ini diperlukan karena penonton perlu merasa ‘tahu’ dan ‘kenal’ dengan isu dan fenomena itu dan memiliki kehendak untuk mengetahui lebih jauh. Walaupun film yang mudah diakses publik dalam berbagai platform, strategi komunikasi penting untuk memperlihatkan ‘urgensi’ isu itu. Strategi
Gambar 2 Mitchell dalam Documentary and Social Change (2014)

## Fledgling’s Dimensions Of Impact
komunikasi dapat dilakukan lewat media sosial (Youtube, Twitter, Website , Facebook, dll), artikel koran/majalah, radio, institusi agama/ pendidikan/organisasi sipil, dan tokoh publik yang dapat menarik perhatian media.
Hal ini kemudian akan mengarah ke tahapan terakhir dalam perubahan sosial yaitu pelibatan penonton. Contoh yang dapat dilakukan adalah menandatangani petisi online, memberikan donasi,  menjadi  relawan  atau  membuat pemutaran di daerahnya. Penyediaan akses ‘panduan  diskusi’  untuk  penonton  lewat website juga dapat menjadi langkah ‘kampanye’ yang meningkatkan ‘urgensi’ terhadap isu terkait. Pelibatan penonton akan membawa dampak nyata, seperti: keterikatan penonton akan isu dan partisipasi aktif mereka untuk membawa perubahan sosial, edukasi lebih banyak penonton, dan adanya konektivitas emosi  antara  penonton  dan  film.  Hal-hal itu akan mengarah pada akses pada ‘untold stories’ yang dijabarkan penonton dalam setiap diskusi serta pemutaran.
Ahu Parmalim dan Yayasan Kampung Halaman Yogyakarta Yayasan  Kampung  Halaman  adalah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2006. Dengan kerja sama dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia, YKH dalam situsnya menuliskan bahwa yayasan ini bertujuan untuk memperkuat peran remaja dan anak muda di komunitasnya lewat media berbasis komunitas (film dokumenter pendek) yang dilakukan secara partisipatif. YKH memfokuskan kontribusinya pada remaja dan anak muda dan pengembangan program edukatif lewat media kreatif untuk mengangkat isu yang lekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari. Tahun 2011, YKH menerima International Spotlight Award dari The National Arts and Humanities Youth Program Award, USA, meyakinkan bahwa yayasan ini sukses menyokong peran remaja Indonesia  dalam  memegang  kunci  untuk membawa  perubahan  bagi  negeri.  Fokus saya pada tulisan ini adalah bagaimana YKH melakukan  advokasi  koeksistensi  damai
terkait diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan.
Pada tahun 2014,  YKH dalam program Film  Kolaborasi  ‘Kembang  6  Rupa’  yang mencoba menangkap isu ini dari perspektif anak muda terkait penghayat kepercayaan. Film dokumenter pendek dibuat oleh pembuat film profesional dan remaja sebagai subjek utamanya. Karatagan Ciremai (2014) karya Ady Mulyana menceritakan Anih Kurniasih (15 tahun) dari Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat yang meyakini agama leluhurnya: Sunda Wiwitan. Tantangan yang dihadapi Anih dimulai dari kesulitannya mendapatkan akte kelahiran dan surat administrasi kependudukan lainnya. Adanya diskriminasi terstruktur ini dipaparkan dalam film berdurasi 17 menit.
Tahun 2017, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia pada 16 November, YKH  kembali  lagi  mengangkat  isu  serupa tentang penghayat kepercayaan dengan film dokumenter pendek berdurasi kurang lebih 24 menit yang berjudul Ahu Parmalim karya
Cicilia Maharani (2017). Film ini menceritakan kisah kehidupan seorang remaja penghayat kepercayaan, Carles Butar-Butar yang bersekolah di SMKN 1 Balige. SMKN 1 Balige adalah sekolah pertama dengan modul dan kurikulum bagi penghayat kepercayaan, dalam konteks ini adalah Ugamo Malim. Film ini secara sederhana menceritakan Carles yang memiliki cita-cita untuk menjadi polisi. Namun analisis mendalam dari aspek naratif film memperlihatkan banyak isu menarik yang coba diangkat oleh film ini selain cerita hidup Carles, seorang Parmalim, yang berusaha menjadi polisi.
Ugamo Malim : Seluk-Beluk Aliran Penghayat Kepercayaan di Sumatera Utara Ahu  Parmalim berarti Aku Parmalim. Parmalim adalah salah satu dari Penghayat Kepercayaan  di  Indonesia  selain  Sunda Wiwitan,  Kejawen,  Budi  Luhur,  Marapu, Kaharingan, dll. Parmalim berasal dari tanah Batak, Sumatera, tepatnya di desa Pardomuan
Nauli, Toba Samosir, Sumatera Utara. Parmalim dipimpn oleh Raja Si Sisingamangaraja XII/Raja Nasiak Bagi/Patuan Raja Malim. Pada tahun 1870, Raja Si Sisingamangaraja XII berusaha melindungi keberadaan praktek agama ini dari penyebaran agama Islam di Sumatera Utara. Parmalim secara harafiah artinya ajaran suci ( Ngolu Parondion Malim). Parmalim percaya pada satu Tuhan, Oppu Mula Jadi Nabolon, dengan kitab suci Pustaha Habonoron, dan memiliki  pemimpin  agama  yang  disebut Parbaringin dan pemimpin ibadah yang disebut Ulu Punguan .
Umat Parmalim percaya pada Hangoluan Ni  Tondi yang mana untuk mencapai kesempurnaan spiritual, Tondi (spirit) akan kembali pada Tuhan ( Mulak Tuempampian Ni  Mulajadi  Nabolon . Untuk mencapai kesempuraan hidup luar dalam, Parmalim memiliki  panduan  hidup  yang  disebut Hamolimon yang berisi Patik  Ni  Ugamo Malim. Parmalim memiliki rumah ibadah yang disebut Bale Partonggoan ( Balai ibadah), Balai Parpitaan (Balai sakral), Bale Pangaminan (Bale pertemuan), Bale Parhobasan (Balai pekerjaan dapur), dan tanah suci yang dikenal dengan Huta Nabadia yang dijadikan Bale Pasogit (Balai asal-usul) . Parmalim memiliki beberapa upacara, antara lain: Mararisabtu (ibadah mingguan pada hari Sabtu), Martutu Aek (upacara  kelahiran), Mamasumasu (upacara pernikahan), Pasahat Tondi (Upacara pemakaman), dan Sipaha Lima (Syukur Panen).
Kelompok penghayat kepercayaan seringkali mengalami diskriminasi, termasuk Parmalim. Kelopok ini diasosiasikan sebagai kepercayaan mistis (Sipele Begu/Paganisme) yang percaya lebih dari satu Tuhan. Alhasil, stigmatisasi  yang  terjadi  di  masyarakat membuat kelompok ini didiskriminasi secara sosial kaena dianggap  sebagai kelompok sesat. Akibatnya, tantangan kelompok ini adalah sulitnya proses administratif karena tidak dapat menuliskan agamanya di kolom KTP dan ‘dipaksa’ untuk menuliskan satu dari enam agama yang diakui negara. Dalam konteks
pendidikan, diskriminasi dialami kelompok ini karena mendapatkan tekanan dari guru dan siswa/i lainnya. Parmalim juga tidak diajarkan sebagai satu agama dalam Pendidikan Agama di sekolah. Siswa/i Parmalim harus mengambil Pendidikan Agama yang diakui oleh negara.
Hasil dan Pembahasan: Narasi Perdamaian lewat Potret Remaja Parmalim dalam Ahu Parmalim
Untuk menjelaskan potret remaja
Parmalim, penulis mencoba menggabungkan analisis  kajian  film  dengan  menganalisis lebih jauh terkait struktur naratif, tokoh dan latar dalam film dan mengaitkan konteksnya dengan konsep budaya perdamaian (culture of peace) untuk mengungkap nilai bersama Parmalim ( Patik ) sebagai narasi bandingan atas stigmatisasi negatif yang mengarah pada diskriminasi di masyarakat tentang Ugamo Malim. Setelah itu, penulis akan melihat dampak sosial-politik film Ahu Parmalim yang sukses menjadikan film dokumenter sebagai media  pembangunan  perdamaian  lewat konsep Fledging’s Dimensions of Impact .
Penulis  melihat  bahwa  dalam  narasi film, sutradara mencoba melihat identitas Carles sebagai seorang remaja Parmalim. Identitas Carles memperlihatkan seorang remaja  Parmalim  yang  hidup  sesuai  tiga patik yang disampaikan dalam film ini. Patik adalah peraturan dalam kepercayaan Ugamo Malim. Ia menekuni perannya sebagai anak dalam keluarga, siswa dalam sekolahnya, dan hidup sesuai patik sebagai seorang Parmalim muda. Sebagai anak keempat dari sembilan bersaudara, Carles diperlihatkan layaknya remaja lainnya yang sudah bekerja (bertani dan berkebun) untuk membantu finansial keluarganya. Sebagai siswa SMKN 1 Balige, jurusan teknik mesin, nilainya memuaskan dan sikapnya dipuji para guru. Selain itu, sutradara juga memberikan representasi menarik pada identitas Carles sebagai remaja Parmalim. Hal itu terlihat dalam analisis tokoh utama  dan analisis latar ruang dan waktu seperti dalam tabel berikut:
Tokoh Nilai (Patik Ugamo Malim) Sekuen (Menit ke-...) Keterangan Watak dan sikap Carles Butar- Butar Pintar, pekerja keras/tekun, menabung, sayang keluarga, bercita-cita jadi polisi. Hormat pada orang tua dan guru, sayang teman rajin membantu orang tua, rajin beribadah, ulet bekerja di sawah dan ladang, aktif dalam kegiatan sekolah. 1. 00:00:09-00:01:49 2. 00:02:29 3. 00:03:21-00:02:40 4. 00:04:38 5. 00:06:21; 00:13:53;00:18:55; 00:22:35 1.  “Cara bertani yang baik, yang pertama harus rapi dulu sawahnya. Sawah dibajak lalu dibersihkan, diberi batas, tanah diratakan, supaya airnya rata. Kalau tidak rata, nanti bagian tanah yang berair, pasti dimakan keong. Kalau padi sudah tumbuh, rumput yang besar dicabut agar tikus tidak datang. Setelah itu diberi pupuk agar perkembangannya semakin bagus.” 2.  Waktu SD, jual tape. Dijual di Laguboti dan sekitarnya. Uangnya diberikan ke Ibu.” 3.  Sekuen Carles membantu menjemur pakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya 4.  Wali kelasnya menjelaskan prestasi Carles di kelas (“Sosial baik, karir baik, kerajinan, kerapian dan kelakuannya juga baik. Naik dia dari rangking 10, jadi rangking 4”) 5.  Cita-cita Carles untuk menjadi Polisi; “ Saya ingin jadi angkatan. Terinspirasi Kakek saya dulu. Dulu setiap kami pulang sekolah, dikasih pelajaran PBB, pelajaran baris berbaris”; “Rata-rata nilai minimal 60,00. Ya, bisa-bisa. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ditempatkan di pelosok, kita terima. Yang penting jadi polisi.”; Adegan Carles belajar dan prestasi- prestasinya; sertifikat karnaval di Balige. Pak Jokowi datang. Ada banyak petugas untuk keamanan. Kami dari PKS SMKN 1 diminta untuk ikut mengamankan jalan (2016); adegan di laut (hanya muncul di akhir saja) - danau? “cita- cita saya jadi polisi, kedua jadi sukses. kalau kita suskes berarti kita sudah dapat membahagiakan keluarga, terutama orangtua dan saudara.”

## Tabel 1 Analisis Carles Butar-Butar sebagai Tokoh Utama
Pemaparan tentang film ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan latar ruang dan latar waktu yang mempermudah pembaca melihat simbol, upacara dan hero yang terlihat sepanjang  struktur  naratif  ruang  seperti tabel di bawah ini. Keduanya mendukung pernyataan sutradara, Cicilia Maharani untuk memperlihatkan budaya perdamaian dalam nilai yang dijunjung kelompok Penghayat Kepercayaan Parmalim atau Patik Ugamo
Malim . Latar ruang dan waktu memperlihatkan tiga Patik Ugamo Malim yang menunjukkan nilai bersama dalam simbol, upacara, dan hero dalam kelompok penghayat kepercayaan ini.
Dapat  dilihat  bahwa  sekolah  menjadi ruang terpenting dalam pertarungan wacana atau stigmatisasi terhadap Parmalim. Film ini memperlihatkan hal sebaliknya dari 14 sekuen yang muncul sepanjang film. Setiap sekuen memperlihatkan toleransi yang baik di SMKN 1 Balige antara Parmalim, Kristen, dan Islam. Sekuen penutup latar sekolah juga memperkuat nasionalisme Indonesia lewat pengibaran bendera merah putih saat upacara bendera. Penulis menganggap ini sebagai simbol dapat terwujudnya toleransi bagi kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia.
Di  awal  film,  penonton  dapat  melihat sekuen pembuka Carles bertani, yang mana sekuen ini berulang hampir 10 kali. Hal ini memberi kesan penekanan pada patik ketiga Parmalim yang disebutkan dalam film ini, “Padot mangula di hasianganon asa adong pargogo ni badon mamuji Ompota Debata di banua tonga on” (Rajin bekerja supaya ada bekal untuk memuliakan nama-Nya). Menariknya, bekerja tidak hanya dalam batas ‘mencari nafkah’ tetapi juga termasuk dalam ranah domestik (membantu pekerjaan rumah tangga). Penulis melihat dari adegan awal yang ditampilan dalam film bahwa adanya pembagian kerja yang setara dalam keluarga Carles.  Penonton  dapat  melihat  seluruh keluarga Butar-Butar bekerja membantu orang
tuanya, baik di ladang maupun melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, hingga menjemur pakaian.
Penulis berargumen bahwa gawatan film ini dimulai ketika Carles mulai bercerita tentang cita-citanya menjadi polisi. Dalam satu adegan dalam film ini, Carles mengatakan bahwa syarat bertakwa pada Tuhan YME telah dipenuhinya, mengingat  Parmalim  juga  percaya  Tuhan YME. Hal ini mengungkap paradoks menarik, secara implisit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan keenam agama yang diakui negara dengan penghayat kepercayaan.
Carles  mengatakan  dalam  film  ini: “ Setahuku, semua siswa di Toba Samosir sudah bisa belajar agama Parmalim. Aku dengar di tempat lain masih ada siswa yang harus belajar Kristen, tidak diizinkan belajar Parmalim.” Dengan sekuen yang membandingkan tiga agama berbeda dalam tiga ruang kelas: Bina Mental Islam (55 siswa), Bina Mental Kristen (1234 siswa), dan Bina Mental Parmalim (12 siswa). Ketiganya mengacu pada nilai yang sama dala tiap ajarannya yang berbeda. Bina Mental Parmalim menekankan pada tiga patik utama bagi Parmalim yang menekankan pada memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan bekerja untuk kemulian-Nya. Hal yang sama dipaparkan pada Bina Mental Islam dan Kristen dengan mengetengahkan ritual puasa untuk menahan keinginan duniawi dan ayat dari Filipi 4:8. Penghayat kepercayaan mendapatkan ruang untuk memelajari kepercayaannya dalam institusi pendidikan. SMKN 1 Balige menjadi contoh panutan bahwa kurikulum dan model pelajaran bagi penghayat kepercayaan dapat diaplikasikan pada institusi pendidikan di Indonesia. Dalam gawatan film ini, sutradara mampu mengetengahkan peran insitusi pendidikan sebagai kunci dalam meningkatkan kesadaran atas diskriminasi terstruktur pada penghayat kepercayaan.
Penulis melihat hal menarik lainnya, gawatan film ini menghadirkan sisi lain dari remaja  penghayat  kepercayaan  di  antara
narasi tentang diskriminasi pada penghayat kepercayaan.  Sutradara  tidak  fokus  pada diskriminasi  yang  dialami  penghayat kepercayaan, tetapi melihat remaja penghayat kepercayaan layaknya seperti remaja lainnya. Ini merupakan perspektif menarik yang dihadirkan Cicilia Maharani menyoal diskriminasi terstruktur bagi para penghayat kepercayaan.  Perspektif  Cicilia  Maharani ini seolah menyatakan bahwa kesetaraan bukanlah hal yang mustahil; sebuah kritik konstruktif akan diskriminasi yang terstruktur.
Selain  itu,  prestasi  Carles  baik  dari kepribadian, kehidupan sosial, karier, hingga kelakuannya pun dinilai baik oleh guru-gurunya. Sekitar 10 menit, penonton dihadapkan dengan usaha dan tantangan yang dilakukan Carles demi mencapai cita-citanya. Hal ini dibuktikan dengan keaktifannya di sekolah, testimoni dari  guru-guru,  keluarga  dan  temannya. Usaha Carles untuk mencapai cita-citanya diperlihatkan  juga  dari  keikutsertaannya dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang mendukung ketahanan fisiknya untuk menjadi polisi.
Selain  itu,  ada  beberapa  simbol  yang ditunjukkan sutradara dalam gawatan film ini yang diyakini penulis sebagai argumentasi bahwa Parmalim sama seperti enam agama lainnya yang diakui negara. Film ini memperlihatkan  dua  dari  ritual  upacara penting dalam Parmalim: Mararisabtu (ibadah mingguan pada hari Sabtu) dan Sipaha Lima (Syukuran Tahunan Panen Parmalim). Untuk ritual doa, sutradara mengetengahkan doa makan sebagai ungkapan syukur atas berkat makanan yang telah diterima. Sementara untuk nilai-nilai tata laku sehari-hari, Parmalim mengenal  adanya Tona (pesan) ,  Patik (norma), Poda (sabda) , dan Uhum (hukum) film ini memfokuskan pada Patik (norma) yang mengandung nilai untuk memuji Tuhan dengan segenap hati, memuliakan Raja dan mengasihi umat manusia, dan rajin bekerja untuk kebesaran nama Tuhan YME.
Dalam buku Agama dan Kepercayaan, Clifford Geertz menyatakan bahwa agama adalah sebuah sistem kebudayaan. Konsep ini mengarahkan pada pola makna-makna yang diteruskan secara historis, yang terwujud dalam simbol-simbol. Hal ini mengungkap upaya manusia berkomunikasi dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan. Pola-pola kultural ini mengarahkan sebuah sistem kepercayaan dapat dikatakan agama apabila  memiliki  tradisi  ritual  berupa upacara, doa, tempat ibadah dan nilai-nilai yang diejawantahkan dalam simbol-simbol dalam membentuk struktur sosial dan proses psikologis dalam tata laku sehari-hari yang terpapar dari ritual kelahiran, perkawinan, kematian (1992:40-49).
Adapun satu Tona yang sekilas dalam film ini yaitu tentang nilai simbol Ulos sebagai Bintang Maratur yang artinya jejeran bintang teratur. Parmalim diharapkan dapat menjalani hidup  teratur  dengan  mengenakan  Ulos. Tempat ibadah, Bale Pasogit sebagai tempat melaksanakan Mararisabtu dan Sipaha Lima serta Bale Persantian sebagai tempat pengajaran Ugamo Malim. Dengan adanya ritual upacara, ritual doa, nilai-nilai, pengajaran agama sebagai panduan laku dan tutur sehari- hari, film Ahu Parmalim memperlihatkan empat  faktor  yang  mendukung  bahwa Parmalim merupakan agama, dalam istilah Geertz, sebagai sebuah sistem kebudayaan.
Klimaks film ini, menurut penulis justru terdapat pada akhir cerita, pada sekuen Carles mengibarkan bendera merah-putih. Hal ini secara simbolis melontarkan pertanyaan kritis bukan pada negara, justru pada penonton sebagai  bagian  dari  sebuah  negara  dan bangsa yang menyatu dalam simbol bendera merah putih yang dikibarkan dari Sabang- Merauke: “Di mana posisi penonton menyoal diskriminasi terstruktur yang dialami penghayat kepercayaan?  Bukankah Carles sama seperti anak-anak lainnya yang memiliki cita-cita dan mimpi untuk diraih?” Pertanyaan tentang penghayat kepercayaan atau eksistensi agama
lokal di Indonesia juga bagian dari klimaks yang dihadirkan secara implisit dalam film ini. Apakah Carles berhasil menjadi polisi atau tidak karena kepercayaan yang dianutnya? Wawancara penulis dengan Yayasan Kampung Halaman (24/11/2017) menyatakan bahwa penghayat kepercayan juga dapat menjadi polisi.  “Ada  juga  seorang  Parmalim  yang menjadi polisi,” begitu dikutip dari Rachma Safitri, Executive Director Yayasan Kampung Halaman saat diskusi film ini di Salatiga.
Dalam peleraian, penulis menemukan juga garis besar cerita yang dihadirkan sutradara dalam bingkai tiga Patik Parmalim. Carles diperlihatkan  sebagai  remaja  yang  hidup menurut ajaran kepercayaannya. Cita-citanya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk membahagiakan keluarga dan menjadi lebih baik dari dirinya saat ini demi membuktikan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan-Nya.
Latar  ruang  dan  waktu  kedua  adalah rumah, sawah dan ladang. Ketiga tempat ini merepresentasikan ketiga Patik Ugamo Malim secara bersamaan dalam Hamolimon. Latar ini memperkuat watak dan perilaku Carles sebagai tokoh utama dalam usahanya mencapai Hangoluan  Ni  Tondi: bekerja keras untuk memuliakan Tuhan lewat tekun menjalani peran sebagai anak berbakti pada orang tua dengan membantu pekerjaan rumah serta rutin berdoa sebagai ungkapan syukur pada Ni Mulajadi Nabolon . Latar terakhir menempatkan  dua  tempat  peribadatan
Parmalim sebagai simbol, upacara, hero yang menggambarkan Patik Ugamo Malim. Simbol Ulos muncul juga menduung Hamolimon yang menuntun Parmalim untuk menjalani hidup yang teratur serta memperlihatkan bagaimana ajaran Parmalim diajarkan di Bale Parsantian. Selain itu, ungkapan syukur pada Ni Mulajadi
Nabolon juga menjadi bentuk nyata Patik Ugamo Malim yang pertama. No. Latar Ruang/ LatarWaktu
Nilai (Patik Ugamo Malim) Sekuen (Menit ke-...) Keterangan Simbol Upacara Hero 1. Sawah dan Ladang  • 00:00:09 • 00:01:49 • 00:02:49 • 00:03:01 • 00:12:48  Patik ketiga: " Bekerja keras dalam segala hal di dunia ini, untuk memuliakan Tuhan" 2. Sekolah SMKN 1 Balige   • 00:03:51 • 00:04:03 • 00:04:28 • 00:04:46 • 00:10:23 • 00:10:47 • 00:11:23 • 00:11:58 • 00:12:11 • 00:12:23 • 00:16:30 • 00:22:03  Patik ketiga: " Bekerja keras dalam segala hal di dunia ini, untuk memuliakan Tuhan"
 Adanya pendidikan agama untuk kelompok Penghayat Kepercayaan Parmalim di
SMKN 1 Balige

Komparasi Bina Mental antara agama Penghayat
Kepercayaan Parmalim,
Islam dan Kristen di SMKN 1 Balige  Simbol upacara bendera sebagai lambang toleransi dalam Bhinekka Tunggal Ika (nasionalisme Indonesia)

## Tabel 2 Analisis latar ruang dan waktu dalam film Ahu Parmalim
3. Rumah  • 00:03:22 • 00:02:38 • 00:05:29 • 00:18:55 • 00:19:34 • Patik kedua: " Memuliakan Raja dan mengasihi sesama manusia" • Setiap anggota keluarga saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah • Doa makan bersama keluarga 4. Bale Partonggoan    • 00:07:44 • 00:20:27 • Tempat untuk ibadah Marari Sabtu (Ibadah Mingguan) dan • Sipaha Lima (Upacara Syukur Panen Tahunan bagi Parmalim), • Patik pertama: “Mari memuji Tuhan dengan segenap hati,” • Patik kedua: “Memuliakan Raja dan mengasihi sesama manusia.” 5. Balai Parsantian Sibadihon    • 00:08:52 • 00:09:31 • Tempat Marguru: Pendi- dikan Anak Parmalim. • Patik pertama: “Mari memuji Tuhan dengan segenap hati; • Patik kedua: “Memuliakan Raja dan mengasihi sesama manusia; • Simbol Ulos: “Nama ulos itu Bintang Maratur. Bintang Maratur adalah jejeran bintang yang teratur. Jadi diharapkan yang memakai ulos ini hidupnya teratur. Inti aja- ran Parmalim itu memuji Tuhan dari hati yang bersih, dari seluruh hati dan jiwa untuk diserah- kan kepada agama, dan untuk saling menyayangi satu sama lain. Tidak membedakan agama kita dengan agama yang lain.”
Dampak Sosial-Politik Film Ahu Parmalim dalam Kelompok Akar Rumput Tujuan  film  dokumenter  pendek  ini adalah memperlihatkan perspektif lain dari Penghayat Kepercayaan yang seringkali distereotipkan sebagai ‘ajaran sesat. Cicilia Maharani memaparkan pernyataannya dalam situs Kampung Halaman. Demikian dikutip: “Inti ajaran Parmalim serupa dengan agama saya, ajaran agama yang serupa juga dengan agama-agama yang lain. Rasanya beragam agama dan kepercayaan tersebut pernah sepat  tentang  baimana  hidup  bersama dalam kebaikan [...] Carles mengurus dirinya sebaik  yang  dia  usahakan.  Saya  percaya sikap Carles tersebut berkaitan dengan apa yang Carles yakini sebagai Parmalim.” YKH melakukan kampanye film Ahu Parmalim dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November. Tujuan YKH sama seperti yang disampaikan sutradanya,  yaitu  untuk  mengingatkan kembali  bahwa  setiap  kepercayaan  dan agama adalah hidup berdampingan dalam kebaikan dan perdamaian. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan hidup seorang remaja Parmalim bagi penontonnya. Subbab ini memperlihatkan besarnya dampak film Ahu Parmalim dalam konteks sosial-politik Indonesia terutama bagi kaum Penghayat Kepercayaan. Subbab ini memperlihatkan compelling stories, awareness, engagement and stronger movement hingga social changes bagi Parmalim karene film ini. Tahapan pertama memaparkan narasi diskriminasi yang coba diungkap dan dihadirkan narasi bandingannya dalam Ahu Parmalim, yaitu: stigma ajaran sesat pada Ugamo Malim , Penghayat Kepercayaan seharusnya diakui dan dijamin haknya seperti enam agama lainnya (Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu), adanya pilihan bagi Parmalim dalam pelajaran agama di sekolah, Parmalim dapat mengikuti seleksi PNS/TNI/Polri.
Awareness mengarah  pada  bingkai hukum yang melindungi hak-hak kelompok Penghayat Kepercayaan Parmalim. Setelah
narasi bandingan yang dihadirkan, hal ini membangkitkan  kesadaran  masyarakat akan  diskriminasi  yang  dilakukan  negara. Republik Indonesia belum menjamin hak- hak sipil kelompok marginal. Hal ini terlihat beberapa bingkai hukum yang membangkitkan kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut: Perlindungan Masyarakat dalam Deklarasi PBB dan konstitusi negara, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang memperbolehkan Parmalim untuk menjadi PNS/TNI/Polri, dan definisi agama dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga perlu ditinjau ulang.
Berdasarkan tujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap poin-poin di  atas,  YKH  melakukan  pemutaran  yang hingga saat tulisan ini dibuat pada Desember 2017, telah dilakukan pada 78 titik di seluruh Indonesia hanya dalam waktu satu bulan, terhitung sejak September 2018 telah ada 116 titik pemutaran. Pemutaran dilakukan oleh berbagai komunitas/organisasi antara lain: CRCS UGM, GUSDURian, IPSS, Lakpesdam NU, Segi Film, Sangkanparan, LBH Bandung, Sentral Gerak KEMENDIKBUD, Buruh Nasional (SGBN), Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, dan masih banyak lagi. Menurut data YKH per 9 Desember 2017, pemutaran dilakukan di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Malang, kediri, Banjarmasin, Salatiga, Makassar, Bali, Banten, Palu, Bone, Gorontalo, Palu, hingga Balikpapan, bahkan sampai ke New York, Philadephia, North California, dan Melbourne.
Selain itu, berdasarkan info yang didapat dari YKH terkait media coverage, kampanye Ahu Parmalim telah diberitakan pada 14 berita di media massa yang membahas mengenai hak penghayat kepercayaan seperti: Magdalene. com, Kompas.com, Ein Institute, Satelitpost. com, Suarasumut.com, Kaltim.Prokal.co, RRI. co.id,  Beritatangsel.com,  Smansara.com, Sman1jepara.sch.id, duniaku.net, biem.co serta thedisplay.net.
Jika dianalisis lewat konsep perubahan sosial  melalui  film  oleh  Verellen  dalam Flegding’s Dimensions of Impact , Rachma Safitri mengatakan bahwa kampanye yang dilakukan  YKH  sudah  sampai  pada  tahap awareness dan engagement dapat terlihat dalam gambar di bawah ini: Adanya pelibatan dari banyak komunitas/ organisasi merupakan bukti yang mendukung terjadinya  perubahan  sosial.  Penulis berargumentasi bahwa kampanye yang dilakukan YKH ini merupakan pelibatan nyata dalam gerakan akar rumput. Hal ini membawa gerakan sosial lebih besar dan berujung pada perubahan sosial. Dua perubahan signifikan
Gambar 3 Fledging’s Dimensions of Change dalam film Ahu Parmalim
adalah awareness dan engagement yang dibangun  dalam  kampanye  ini  mengarah pada stronger movement dan menyuarakan kesetaraan hak yang harus dimiliki oleh para penghayat kepercayaan.
Perubahan  sosial  yang  terjadi  sesuai informasi  yang  dilansir  dalam  Kompas. com,  hak  dasar  penghayat  kepercayaan telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat tahun 1994 dan konstitusi  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu untuk menindaklanjuti tindakan diskriminasi yang dialami oleh ribuan warga penghayat kepercayaan terkait pelayanan publik sebagai tindak toleransi terhadap nilai keberagaman di Indonesia.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016 menyoal ketentuan pengisian kolom agama di KTP dan KK bagi warga penghayat kepercayaan. Warga  penghayat  kepercayaan  tidak  lagi mengosongkan kolom agamanya atau memeluk enam agama lainnya, tetapi mereka dapat mencantumkan status penghayat kepercayaan tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. MK juga memutuskan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan UUD 1945 yang mana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi penghayat kepercayaan.
Dikutip dalam Kompas.com dalam salah satu pemutaran film Ahu Parmalim di STHI Jentera  Kuningan,  Jakarta,  Bivitri  Susanti mengatakan bahwa komunikasi antar-institusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, POLRI dan pengadilan perlu memahami bahwa pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan harus menyeluruh dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat baik pusat hingga daerah.
Perubahan sosial juga dapat dilihat dari respon pemerintah menanggapi hal ini. Masih dilansir dari Kompas.com, Menteri
Dalam negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan putusan MK. Kementrian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data penghayat kepercayaan di Indonesia dan didata dalam sistem administrasi kependudukan.
Selain itu, perubahan penting datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait diskirminasi yang dilakukan institusi pendidikan terhadap siswa penghayat kepercayaan. Perlu adanya sanksi jika ada praktik diskriminasi yang terjadi terhadap penghayat  kepercayaan  dalam  institusi pendidikan. Muhadjir menyatakan bahwa hak ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan. Dengan putusan MK, nilai-nilai Bhinekka Tunggal Ika dalam keberagaman agama dapat memperkuat toleransi antar-umat beragama. Hal inilah yang menjadi capaian puncak Pembangunan Perdamaian lewat film dokumenter. Parmalim dapat menuliskan kepercayaannya di KTP. Hal ini adalah titik kesuksesan Ahu Parmalim yang mengungkap diskriminasi pada kelompok marginal terkait agama dan kepercayaannya. Tidak  hanya  itu,  Putusan  MK  ini  menjadi awal perjuangan baru bagi kelompok Penghayat Kepercayaan untuk menghilangkan stigmatisasi dalam masyarakat yang selama ini mendiskriminasi mereka.
Kesimpulan Penulis membagi dua poin penting sebagai kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, Ahu Parmalim merupakan salah satu contoh film dokumenter binaan komunitas aktif Yayasan
Kampung Halaman sukses merepresentatsikan Carles Butar-Butar sebagai remaja Parmalim yang sama seperti remaja pemeluk agama lainnya. Figur Carles mematahkan stereotip bahwa penghayat kepercayaan berlawanan dengan 6 (enam) agama yang diakui negara. Film ini justru memperlihatkan unsur-unsur
agama sebagai sistem sebuah kebudayaan yang memiliki ritual upacara, ritual doa, dan ajaran- ajaran yang mengandung nilai dan kebiasan sebagai panduan hidup (Patik Ugamo Malim) sebagai nilai bersama Ugamo Malim yang terlihat baik dari unsur naratif, analisis tokoh utama, serta analisis latar dan ruang. Film ini membangun compelling stories sebagai narasi bandingan atas stereotip Ugamo Malim adalah aliran sesat.
Kedua, film dokumenter adalah media efektif bagi usaha pembangunan perdamaian pada akar rumput. Film ini mampu memperlihatkan perubahan sosial hingga keputusan MK yang keluar pada tahun 2017 lalu.  Film ini mampu mengundang respon pemerintah dalam tindak lanjut keputusan MK No. 97/ PUU-XIV/2016 yang melindungi hak warga penghayat kepercayaan. Untuk itu, penulis mengimbau bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan film dokumenter dalam komunitas maupun organisasinya untuk membongkar relasi kuasa yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari, dengan mengangkat isu sosial demi membangun perdamaian di tanah air.
Walaupun demikian, beberapa hal perlu dipantau seperti implementasi dari putusan MK, bagaimana akses ini dapat dilakukan hingga daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila kesadaran masyarakat terus meningkat dalam melawan stigmatisasi terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan. Seyogyanya, usaha pembangunan perdamaian harus  terus  ada  agar  masyarakat  serta komunitas  dapat  membantu  mendorong pemerintah lokal, pemimpin agama untuk memaksimalkan implementasi putusan MK.

## Referensi
1. Buku dan Artikel Jurnal Barker, Chris. (2000). Cultural Studies: Theory and Practice. London: SAGE Publications Inc. Geertz, Clifford. (1992). Kebudayaan dan
Agama . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Getino, Octavio dan Solanas, Fernando. (1971). “Toward a Third Cinema” dalam Cinéaste 4,3 (Winter 11970-1971) 1-10. Groff, Linda dan Smoker, Paul. (1991). “Global Unity & Diversity: Creating Tolerance for  Cultural,  Religious,  &  National Diversity in an Interdependent World” dalam Kertas Kerja Konferensi Building Understanding and Respect between People of Diverse Religions or Beliefs. India: United Nations.
Scolum-Bradley, Nikki. (2008). Promoting Conflict or Peace through Identity. USA: Ashgate Publishing Company.

## 2. Sumber Elektronik
ADAM, AULIA. (2017). “Parmalim Menghadapi Diskriminasi  dengan  Welas  Asih” dalam laman Tirto.id https://tirto.id/ parmalim-menghadapi-diskriminasi- dengan-welas-asih-csFy diakses pada 30 November 2017 14:58 WIB.
ADAM, AULIA. (2017). “Malim, Agama Lokal dari Suku Batak Huta Tinggi” dalam laman Tirto.id https://tirto.id/malim- agama-lokal-suku-batak-dari-huta- tinggi-csFw diakses pada 30 November 2017 15:04 WIB.
ADISYA, ELMA. (2017). “Film Dokumenter Soroti Keragaman Penghayat Kepercayaan di Indonesia” dalam laman Magdalene. co http://magdalene.co/news-1523- film-dokumenter-soroti-keragaman- penghayat-kepercayaan-di-indonesia. html diakses pada 10 Desember 2017 16:55 WIB. ERDIANTO, KRISTIAN dan NADLIR, MOHAMAD. (2017).  “Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan” dalam laman Kompas. com http://nasional.kompas.com/ re a d / 2 0 1 7 / 1 2 / 0 6 / 0 6 0 5 0 0 6 1 /
hapus-diskriminasi-penghayat- kepercayaan?page=1 diakses pada 9 Desember 15:38 WIB. MITCHEL,  MARRY.  (2014).  “Documentary and  Social  Change”  dalam  laman academia.eduhttps://www.academia. edu/5651883/_Documentary_Film_ and_Social_Change_-_Bournemouth_ University diakses pada 30 November 2017 2:12 WIB.
PASARIBU,  ADRIAN  J.,  (2014).  “Perfilman Indonesia sebagai Indikator Demokrasi” dalam laman Cinema Poetica https:// cinemapoetica.com/perfilman- indonesia-sebagai-indikator-demokrasi/ diakses pada 5 Desember 2017 18:20 WIB. RAPPLER. (2017). “Linimasa” International People Tribunal Tragedi 1965 di Den Haag” dalam laman Rappler.com https:// www.rappler.com/indonesia/112341- lini-masa-international-people-tribunal- tragedi-1965-di-den-haag diakses pada 4 Desember 2017 17:35 WIB. SAGALA, HARAPAN. (2016). “Agama Parmalim: Kepercayaan Suku Batak Asli” dalam laman Tapanuli Media http://www. tapanulimedia.co.id/2016/03/agama- parmalim-kepercayaan-suku-batak.html diakses pada 30 November 2017 14:23 WIB. W,  TITAH  A.  (2017).  “Penghayat  (Malim) sebagai Satu Tak Terbedakan” dalam laman Kampung Halaman http://www. ahuparmalim.kampunghalaman.org/ penghayat-malim-sebagai-satu-tak- terbedakan/ diakses pada 29 November 2017 16:55 WIB.
W,  TITAH  A.  (2017).  “Parmalim:  Lawan Diskriminasi Lewat Pendidikan” dalam laman Kampung Halaman http://www. ahuparmalim.kampunghalaman.org/ parmalim-lawan-diskriminasi-lewat- pendidikan/ diakses pada 29 November 2017 17:05 WIB.