Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)
Oleh: Dr. Ali., M.Ag/Zulhamdani Lukman, S.H aliamannabila.71@gmail.com

## ABSTRAK
Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat  efek  dan  kerugian  yang  di  timbulkannya,  yang  berdampak  merugikan  negara, masyarakat  maupun  individu.  Adapun  rumusan  masalah  dari  penulisan  skripsi  ini  adalah Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda  Aceh? Dan  Faktor-faktor apa saja  yang  menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan  masyarakat Banda Aceh?. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini ialah pihak dari Polresta Banda Aceh  meskipun  sudah  lebih  membaik  sedikit  demi  sedikit,  tetapi  banyak  mengalami  banyak kekuragan yang masih saja di temui. Kesimpulan dari skripsi ini Tindak pidana adalah kejatahan yang  melanggar  hukum dan perbuatan  ini tidak  merupakan perbuatan  yang  melawan  hukum. Dalam skripsi  ini  khususnya tindak pidana sepeda  motor, tindak pidana  ini sangat buruk dan selalu terjadi dilingkungan  masyarakat khususnya di kota Banda aceh, sehingga sangat susah diminimalisir, Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh kepolisian disini lambat laun sudah membaik, banyak yang sudah diperbaiki walaupun banyak juga kekurangan seperti sarana dan prasana dan  juga anggota yang   bermutu, dan Faktor-faktor dalam tindak pidana  ini  semakin banyak  dikarenakan  tabiat  seorang  manusia  adalah  tidak  pernah  cukup  dalam  memenuhi kebutuhannya.
Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Menurut UUD  1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum ” 38 ,  yang  berarti  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtstaat ),  tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( Machstaat ).  Oleh  karena  itu,semua  elemen  yang menyangkup  dalam  negara  baik  itu  aparatur  negara,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini  khususnya  Negara  Indonesia,  dengan  cara  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  yang  terkandung
38 Redaksibmedia, UUD  1945  dan  Perubahannya (Bmedia  Imprint  Kawan  Pustaka, Jakarta Selatan, 2016) hlm-4
dalam Pancasila, dan juga  memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan  globalisasi  yang  modern.  Dalam  menegakkan  hal  ini  tentulah  ada  faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah  karena tingginya kejahatan.
Angka kejahatan dalam kehidupan  manusia  ini sangatlah  besar dan termasuk dalam gejala  sosial  yang  akan  selalu  di  hadapi  oleh  setiap  manusia,  masyarakat  dan  negara  pada umumnya.  Begitu  besarnya  kejahatan  ini  dibuktikan  kenyataan  bahwa  kejahatan  tidak  dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian  yang  serius  mengingat  efek  dan  kerugian  yang  di  timbulkannya,  yang  berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.
Kejahatan  yang  sangat  sering  terjadi  dan  efeknya  begitu  berasa  dalam  kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan  baik  itu pelaku kejahatan  yang  memang profesinya  atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan,  ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak  terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.
Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap  tempat  di  Indonesia,  oleh  karena  itu  sangat  logis  bahwa  tindak  pidana  pencurian  ini menjadi  tindak  pidana  yang  teratas  dalam  urutan  kasus  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.
Ketika kita  menghadapi  bentuk-bentuk hukum  yang aktual pada  zaman  modern  ini, sampai  pada  keyakinan  bahwa  hukum  mempunyai  arti  yang  juridis  yang  sungguh-sungguh adalah  hukum  yang di tentukan oleh pemerintah  suatu negara,  yakni undang-undang. 39 Oleh karena  itu, tindak  pidana  pencurian  tidak  hanya  melanggar  dari  undang-undang  atau  norma- norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat, norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum idana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian  biasa  (  Pasal  362  KUHP  ),  Pencurian  dengan  pemberatan  (  Pasal  363  KUHP), Pencurian ringan ( Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan ( Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga ( Pasal 367 KUHP ).
Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:
39 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Kanisius, Yogyakarta, 1995), hlm- 40
“Barang siapa  mengambil  barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah
Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:
(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum
1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, kebanjiran, gempa bumi, atau  gempa   laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada  rumahnya,  dilakukan  oleh  orang  yang  ada  disitu  tiada  dengan  setahunya  atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai  barang  untuk  diambilnya,  dengan  jalan  membongkar,  memecah  atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut  dalam  point  nomor  4  dan  5,  dijatuhkan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan tahun 40 .
Pencegah dalam hal ini, disini berarti bahwa menguasai suatu barang, tindakan tersebut dilakukan  sebagian  dari  kekayaan  atau  seluruhnya  yang  menjadi  milik  orang  lain,  untuk menjadi  penguasaannya  tanpa  bantuan  atau  tanpa  seizin  orang  tersebut,  ataupun  untuk memutuskan  hubungan  yang  masih  ada  antara  orang  lain  itu  dengan  bagian  harta  kekayaan yang dimaksud.Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu  sangatlah  dibutuhkan  pengaman  yang  sangat  serius  dalam  mengantisifikasi  baik  itu  dari pihak  penegak  hukum  maupun  menindak  pelaku  dan  juga  pihak  masyarakat  dalam mengantisifikasi lingkungan masayarakat tersebut.
Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum penyidik kepolisian dalam tingkat polsek kutaradja “tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana
40 Moeljatn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128
pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor 41 ”
Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi dalam lingkungan Kampus di salah satu Universitas  di  Banda  Aceh  -  Dari  hasil  pemeriksaan  sementara  di  Polresta  Banda  Aceh, tersangka pencuri sepeda  motor (Sepmor) berinisial R (24 tahun) pemuda asal  Kota Langsa, yang  ditangkap  Sabtu  (10/9)  di  Kampus  tersebut,  Banda  Aceh,  karena  untuk  memenuhi kebutuhan  pacarnya  yang  berstatus  janda.  Dalam  pengembangan,  polisi  juga  telah mengamankan dua unit sepmor hasil curian oleh tersangka R yang juga tercatat sebagai seorang mahasiswa disalah satu Universitas.
“Hasil  introgasi  sementara  pelaku  mencuri  sepmor  Randra  selain  karena  sudah ‘ketagihan’  juga  karena  banyaknya  permintaan  pacarnya  hal  itu  bisa  terbaca  dalam  pesan singkat di hpnya,” ujar Kapolresta Banda Aceh, Kombes T Saladin SH, melalui Kapolsek Syiah Kuala, AKP Asyhari Hendri SH, kepada Serambi, Kamis (13/9). 42
Selain  itu  R  juga  menjadi  ‘ketagihan’  mencuri  sepmor  karena  dengan  mudah  dapat memperdaya teman-temannya dengan cara membuat kunci duplikat setelah meminjam sepmor tersebut. “Untuk pendalaman kasus pencurian sepmor-sepmor baik yang telah dicuri maupun yang  ditampung  oleh  pelaku,  dalam  pengembangan  pihak  Polresta  Banda  Aceh  termasuk kepada siapa saja sepmor-sepmor itu telah dijual,” sebut Asyhari.
Kapolsek  Syiah  Kuala  ini  menjelaskan,  bahwa  R  (inisial)  yang  masih  berstatus mahasiswa  di  perguruan  tinggi  di  Banda  Aceh,  merupakan  anggota  komunitas  sebuah  klub sepmor di Banda Aceh. “Kami juga mengindikasikan, pekerjaan mencuri itu sudah menjadi hal yang dianggap cara mudah mendapatkan uang, meski di satu sisi, keluarga pelaku cukup mapan. Hal  itu  diduga  dipengaruhi  gaya  hidup,”  demikian  AKP  Asyari.  Selanjutnya  penyidik  juga sedang mendata para penadah sepmor curian tersebut.
Dari  kasus  ini  dapat  kita  ketahui  bahwa  tindak  pidana  pencurian  motor  ini  terdapat dorongan  kebutuhan  eksternal  dari  si  pelaku  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari pacarnya yang berstatus janda. Dan juga si pelaku tersebut menjadi ketagihan terhadap tindak pidana ini disamping ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang menjadi target dan juga ialah sebelum sepeda motor ini diambilnya sipelaku meminjam motornya dan menduplikat kuncinya dengan mudah.
41 Dikutip dari IPDA Risman Merry
42 http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi- permintaan-pacar
Sebagai contoh lainnya ialah Banda Aceh - Personel Polsek Syiah Kuala, Banda Aceh, meringkus  abang  dan  adik  kandungnya,  warga  Gampong  Rukoh,  Kec  Syiah  Kuala,  Banda Aceh.  Saudara  kandung  tersebut  ditangkap  polisi,  karena  terlibat  pencurian  sepeda  motor (sepmor) di 23 titik dalam  sejumlah kecamatan di  wilayah  hukum (wilkum) Polresta, Banda Aceh. Keduanya, yakni H (inisial) 28 tahun dan adiknya Z (inisial) 25 tahun.
Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMK SH, kepada Serambinews.com , Jumat  (11/12/2015)  siang,  mengatakan  awalnya  penangkapan  itu  berkaitan  dengan  dengan pembongkaran  rumah  yang  dilakukan  oleh  H.  Lalu  dari  pengembangan  anggota,  tambah Kapolsek  Syiah  Kuala,  AKP  Yusuf  Hariadi  SH,  ternyata  terungkap  pengakuan  dari  pelaku bahwa dirinya pernah  mencuri sepmor di 23  lokasi. Parahnya  lagi, sebut Yusuf, aksinya  itu, didukung oleh adik kandungnya.
Selanjutnya  dari  keteranga  abang  dan  adik  tersebut,  polisi  mendapati  satu  nama tersangka  lainnya,  yaitu  AZ  (inisial)  23 tahun  yang  juga  tercatat  warga  Rukoh.  "Kini  ketiga tersangka telah ditahan di sel Mapolsek Syiah Kuala, untuk sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan  oleh  ketiga  tersangka  masih  kami  cari,"  pungkas  Kapolsek  Syiah  Kuala,  AKP Yusuf. 43
Dari kasus yang diuraikan dengan singkat diatas bahwasanya tindak pidana pecurian ini sangat sering terjadi karena salah  satu bisa  melakukan pencurian di 23 (dua puluh tiga) titik dalam sejumlah kecamatan di wilayah hukum (wilkum) Polresta Banda Aceh, dan juga dalam aksinya dibantu oleh saudara kandungnya yaitu adiknya sendiri dan juga dalam pengembangan didapati satu pelaku.

## PEMBAHASAN

## A. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Polresta Banda Aceh
Rangkaian proses penegakan hukum atas adanya  dugaan pelanggaran hukum pidana dimulai  melalui  proses  penyelidikan.  Penyelidikan  di  definisikan  dalam  KUHAP  sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam  proses  penyidikan  dari  pengaduan  sampai  tersangka  di  tahan  kita  harus mengetahui beberapa pengertian seperti korban, saksi-saksi, penyidik dan tersanka. Dan berikut penjelasaanya.
a. Korban (Victim)
Korban  (victim)  adalah  orang  yang  telah  mendapat  penderitaan  fisik  atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana .
Secara  etiologis  korban  adalah  merupakan  orang  yang  mengalami  kerugian  baik kerugian  fisik,  mental  maupun  kerugian  finansial  yang  merupakan  akibat  dari  suatu tindak  pidana  (sebagai  akibat)  atau  merupakan  sebagai  salah  satu  faktor  timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak  Pidana  terumuskan  juga  dalam Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
Selanjutnya  secara  yuridis  pengertian  korban  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  dinyatakan  bahwa  korban adalah  “seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi  yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.  Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:
1.      Setiap orang,
2.      Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3.      Kerugian ekonomi,
4.      Akibat tindak pidana.
Ternyata  pengertian  korban  disesuaikan  dengan  masalah  yang  diatur  dalam beberapa  perundang-undangan  tersebut.  Jadi  tidak  ada  satu  pengertian  yang  baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.
b. Saksi-saksi
Menurut  Kamus  Istilah  Hukum,  saksi  adalah  orang  yang  melihat, mengetahui,  mendengar, dan  mengalami  sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dengan  kata  lain  saksi  ialah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peradilan.
Dan ada beberapa jenis dari saksi yaitu;1) Saksi a charge yaitu saksi yang memberatkan  atau  memberikan  keterangan  yang  memberatkan;  2)Saksi  a decharge  yaitu  saksi  yang  meringankan  atau  memberikan  keterengan  yang meringankan;3)  Saksi  Ahli  Atau  Keterangan  Ahli  yaitu  keterangan  yang diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang diperlukan  untuk  membuat  suatu  keterangan  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan.
c. Penyidik
Penyidik  didefinisikan  sebagai  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh  Undang-Undang.  Penyidik  ini  dibutuhkan  untuk  mengungkap  suatu  perkara pidana,  dikarenakan  dia  yang  menerima  suatu  aduan  yang  bisa  langsung  melakukan penyidikan.
d. Tersangka
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yaitu  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaannya, berdasarkan  bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi  serupa  juga disebutkan dalam  Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak.
1. Proses Penyidikan
1. Laporan atau Aduan Dugaan Tindak Pidana
Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorangan karena kewajibannya  berdasarkan  hak  atau  kewajibannya  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang adanya  dugaan  tindak  pidana  yang  telah,  sedang  atau  dugaan  akan  terjadi.  Laporan  atau pengaduan  adalah  awal  dimulainya  proses  peradilan  pidana  dan  menjadi  dasar  dari dilakukannya penyidikan.
Laporan  dibedakan  dalam  bentuk  laporan  model  A  dan  model  B,  laporan  model  A adalah  laporan  polisi  yang  di  buat  oleh  anggota  Polri  yang  mengalami,  mengetahui  atau menemukan langsung suatu peristiwa, sedangkan Laporan model B adalah laporan yang di buat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan dari masyarakat.
Apabila  dari  laporan  atau  aduan  atas  dugaan  tindak  pidana  ternyata  diyakini  oleh pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap  penyidikan,  yang  ditandai  dengan  diterbitnyakannya  surat  perintah  penyidikan  oleh pejabat yang berwenang, disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas.

## 2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan  penyidikan,  penyidik  harus  memberitahukan  penyidik  tersebut  kepada  penuntut umum  dalam  bentuk  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP).  Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah  elemen penting dalam  sistem peradilan pidana, selain  sebagai bentuk transparansi penyidikan, pemeberitahuan dimulainya penyedikan disebut juga sebagai bentuk check  and  balance dari  penuntut  umum  sebagai  pemegang  kekuasaan  penuntut ( Dominus litis ) terhadap pelaksaan kewenangan penyidikan.
2. Melakukan  Tindakan-tindakan  Sesuai  Kewenangan  Penyidik  dalam  Rangka Mengumpulkan Bukti-Bukti dan Menemukan Tersangka
Sesuai  dengan  tujuan  dari  penyidikan  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  KUHAP, penyidik  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  segera  melukan  tindakan-tindakan  untuk mengumpulkan  bukti-bukti  guna  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  dan  menemukan tersangka  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  tindakan-tindakan  yang  dimaksud  mengacu  pada kewenangan  penyidik  sebaagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  7  KUHAP,  secara  garis  besar dapat di kelompokkan sebagai berikut:

## 1. Melakukan pemeriksaan
Pada  prinsipnya,  pemeriksaan  adalah  bagian  tindakan  dalam  rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, tersangka (bila sudah di tetapkan siapa tersangkanya) dan bila dibutuhkan terhadap ahli.
2. Melakukan upaya paksa yang diperlukan
Untuk  kepentingan  pemeriksaan  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,  penyitaan,  dan  upaya-upaya  lain  sesuai  dengan  kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Menetapkan tersangka
Definisi  tersangka  dalam  KUHAP  secara  eksplisit  mensyaratkan  adanya bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun demikian
KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut. Penjelasan mengenai bukti permulaan sebagai dasar menentukan status tersangka dapat  di temukan di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Perkap  Nomor  14  Tahun 2012).  Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Adapun referensi, di bawah ini adalah alur proses penyelidikan sampai penyidikan:
B. Faktor- faktor yang Terjadi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor
1. Faktor Internal
Disini  sebab-sebab  kejahatan  dicari  pada  diri  pelaku,  mengapa  sampai  melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan
Menetapkan Tersangka Melakukan upaya paksa (jika diperlukan) dan Membuat Berita Acara
Laporan Polisi
Penyidikan dan melakukan tindakan yang diperlukan Melakukan Pemeriksaan (calon tersangka/ Saksi Surat Perintah Penyidikan dan Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan
catatan:
1. Upaya  paksa  terdiri  dari  Penangkapan,  Penahanan,
Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan surat
2. Gelar  perkara dapat dilakukan  pada  setiap tahap  awal, pertengahan  dan  akhir  penyidikan  untuk  melakukan tindakan-tindakan tertentu.
3. Penyidik  dapat  menghentikan  proses  penyidikan(SP3) apabila  (i)  Peristiwa  hukum  tersebut  bukan  tindak pidana;  (ii)  tidak  dapat  cukup  alat  bukti:  dan  (iii)
Penyidikan di hentukan demi hukum.
Penyerahan
Berkas Perkara Ke Penuntut umum
tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan  kejahatan  yang  tidak  berperikemanusiaan.  Ajaran  Lombroso  tersebut  telah  tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.
Penyebab  lain  dari  faktor  internal  adalah  pendidikan  seseorang.  Pendidikan  bagi manusia  adalah  perlu  walaupun  sangat  sederhana.  Dengan  adanya  pendidikan  menjadikan manusia  dapat  memahami  diri  serta  potensi  yang  dimiliki  juga  dapat  memahami  orang  lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.
Hal  ini  bisa dipahami karena seseorang  yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang.  Semakin  tinggi  pekerjaan  seseorang  maka  tingkat  penghasilan  dalam  mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan  pendidikannya  seperti  ditolak  dalam  suatu  pekerjaan  tertentu  atau  kalaupun  diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.
Kondisi-kondisi  masyarakat  yang  terpinggirkan  dan  terancam  PHK  seringkali menjadikan  seseorang  merasa cepat putus asa, dan  buah dari putus asa adalah  mencari  jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal  yang sangat  ironis adalah  mereka  mudah tergelincir  dalam  perbuatan  pidana  yang  bersifat  konvensional  atau  tradisional  seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
Demikian  pula  dengan  pencurian  kendaraan  bermotor,  maka  dari  hasil  wawancara yang  dilakukan  dengan  pihak  serse  Polresta  Banda  Aceh  didapat  pemahaman,  bahwa  lebih banyak  pelaku  pencurian  khususnya  pencurian  kendaraan  bermotor  yang  dari  latar  belakang pendidikannya  dapat  diketahui  berpendidikan  rendah.  Dari  rendahnya  pendidikan  tesebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.
Dengan  rendahnya  pendidikan  tersebut  mereka  akan  mengalami  kesulitan  berkait dengan  pendidikannya  seperti  ditolak  dalam  suatu  pekerjaan  tertentu  atau  kalaupun  diterima
sering  mendapat  posisi  pinggiran  yang  sering  posisinya  selalu  terancam  kena  PHK.  Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran.
Orang  yang  tidak  mempunyai  mata  pencaharian  atau  biasa  disebut  dengan  istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah  mencari  jalan  pintas  dalam  mencapai  tujuan.  Hal  tersebut  dapat  menjadikan  seorang pengangguran  dapat  lebih  mudah  untuk  melakukan  suatu  kejahatan.  Demikian  dengan pencurian  kendaraan  bermotor  IPDA  Bambang  Junianto  berpandapat  bahwa  salah  satu penyebab  kejahatan  tersebut  adalah  banyaknya  pengangguran  dan  banyaknya  beredar kendaraan di sekitaran masyarakat 44 .

## 2. Faktor Eksternal
Selain  beberapa  faktor  internal  yang  mempengaruhi  maraknya  aksiaksi  pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut.
Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut :
a. Faktor Ekonomi
Ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  di  dalam  kehidupan  manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali  tidak  mempunyai  pekerjaan  yang  tetap,  atau  bahkan  tidak  punya  pekerjaan. Karena  desakan  ekonomi  yang  menghimpit,  yaitu  harus  memenuhi  kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit,  maka  seseorang  dapat  berbuat  nekat  dengan  melakukan  tindak  pidana pencurian.
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan  lain  sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya  ibu  yang sudah  janda), atau isteri atau anak maupun anakanaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang
44 Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018
sulit  didapat.  Oleh  karena  itu,  maka  seseorang  pelaku  dapat  termotifasi  untuk melakukan pencurian.
Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan  bermotor  tiap  tahunnya  disebabkan  oleh  perkembangan  peningkatan ekonomi  dan  kurangnya  lapangan  kerja  yang  tersedia  di  masyarakat  maupun lapangan kerja  yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan  melihat data  para  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  kebanyakan  tidak  mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat  kebutuhan  hidup  yang  semakin  hari  semakin  tinggi.  Belum  lagi  dengan mereka  yang  telah  berkeluarga,  tekanan-tekanan  akan  selalu  timbul  dalam keluarganya, sehingga terpaksa  melakukan perbuatan  yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.
Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor  ini  memegang  2  prinsip  awal  yaitu  cepat  dan  tepat.  Maka  setiap  pencurian motor ini ketika merka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.
Baik  buruknya  tingkah  laku  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya
b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  ada  pelaku  kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari  lembaga  pemasyarakatan  maka  pelaku  mengulangi  perbuatan  tersebut.  Sekali lagi  penulis  mengemukakan  bahwa  dalam  hal  ini,  masalah  keterampilan  dan kesadaran  yang  tidak  dimiliki  sehingga  menyebabkan  kejahatan  pencurian  itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.
Menurut  IPDA  Bambang  Junianto  sebagai  Kasat  Ranmor,  banyaknya  angka pencurian motor ini adalah lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini  mempermudah  bagi  pelaku  yang  melihatnya  lemah  atas  pengawasan  atas  itu 45 . Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, kampus, dan  sebagaingnya,  yang  memang  disana  kuarangnya  kesadaran  dari  masyarakat
45 Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018
tersebut. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan  dikarenakan  tingginya  angka  pencurian  ini  di  anggap  sudah  hal  yang biasa, maka masayarakat lalai atas harta bendanya

## C. Hambatan-hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor

## 1. Kendala Internal
Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam  motiv  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  beberapa  kekurangan  yang  di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi ttap saja ada kendala yang di alami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut
1) Sarana dan prasarana kurang memadai
Kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  dapat  menyulitkan  penyidik  untuk melakukan  penyidikan,  Bapak  IPDA  Bambang  Junianto,  Kepala  Unit  Pencurian  Sepeda motor,  15  Juli  2018  contohnya  alat  penindai  yang  sidik  jari  yang  masih  bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.
2) Jaringan informasi yang terputus
Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal  ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi  beberapa bagian  yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.
3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas
Jumlah  penyidik  yang  ada  tidak  sebanding  dengan  jumlah  laporan  yang  masuk. Polresta Banda Aceh mempunyai 1 orang penyidik dan dibantu oleh 13 penyidik pembantu anggota resmob  yang bertugas  untuk menjaga 9 kecamatan dari 91 gampong  di wilayah hukum  Banda  Aceh.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  ideal  sehingga  menimbulkan  tidak maksimalnya Polresta Banda Aceh untuk melaksanakan tugasnya.
4) Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit.
Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres. Dan biaya dari operasional yang di butuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abdurahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, Rineka Cipta
Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL, JAKARTA, 2008
Departemen  Pendidkan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi Keempat, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011
Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995
Johnny  Ibrahim, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya:  Bayumedia Publishing, 2007
Prof. Moeljatno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016 Prof. Moeljatno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010 Redaksi  Bmedia, UUD  1945  dan  Perubahannya (Bmedia  Imprint  Kawan  Pustaka,  Jakarta Selatan, 2016
Ronny  hanitijo  soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimentri, Jakarta  :Ghalia Indonesia, 1990
Soenarto  Soerodibroto, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pdana  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta,  Rineka  Cipta,
2004
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesi Inggris, Jakarta: Aneka Ilmu, 1997

## B. SUMBER LAIN
Abdurahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, Rineka Ciptam
Chandra Eka Gozali , Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman ,Skripsi:Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-permintaan-pacar http://aceh.tribunnews.com/2015/12/11/abang-dan-adik-ditangkap-curi-motor http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit_simple=Show+simpl e+item+record