PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018

## KOORDINASI VERTIKAL CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGI DI KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
Olan Harun & Lisda Van Gobel STIA Bina Taruna Gorontalo bukujurnalstia@binataruna.ac.id 1 & lisdavangobel69@gmail.com2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  di  Kecamatan  Bulango  Selatan  Kabupaten  Bone  Bolango. Metode  penelitian  menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa,  komunikasi  camat  dengan  unit  yang dipimpinnya  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  pola  komunikasi  camat yang  cenderung  bersifat  satu  arah  dan  memberikan  dampak  kepada  bawahan  yang merasa  tertekan  dalam  menerima  pesan  dari  seorang  camat  yang  pada  akhirnya  akan mempengaruhi  produktivitas  kerja  organisasi.  Pengarahan  camat  kepada  unit  yang dipimpinnya  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  bentuk  pengarahan  yang diberikan  oleh  camat  kepada  bawahannya  yang  cenderung  kaku.  Pembinaan  camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari intensitas pembimbingan yang sangat jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat  cenderung  memberikan  perintah  tanpa  pembimbingan  sehingga  masih  sering terjadi kesalahan kerja.
Disarankan, perlunya seorang Camat Bulango Selatan merubah gaya komunikasi kepada unit kerja yang dipimpinnya dengan komunikasi yang bersifat dialogis. Perlunya seorang Camat  Bulango  Selatan  untuk  menggunakan  pola  pengarahan  kepada  unit  kerja  yang dipimpinnya  yang  lebih  bersahabat.  Perlunya  seorang  Camat  Bulango  Selatan  untuk lebih  intensif  memberikan  pembimbingan  kepada  unit  kerja  yang  dipimpinnya  guna mengeliminir kesalahan kerja.
Kata Kunci: Koordinasi; Pelaksanaan; Tugas

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kesatuan  yang sedang berkembang, Indonesia melaksanakan  berbagai  pembangunan sebagai salah satu usaha untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  rakyatnya.  Pembangunan yang  dilaksanakan  secara  bertahap  dan berkesinambungan
merupakan pembangunan  dari,  oleh,  dan  untuk rakyat yang sejalan dengan tuntutan dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
perkembangan zaman. Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan  nasional  tidak  hanya mengejar  kemajuan  lahiriah  ataupun kepuasan  batiniah  saja  melainkan  juga keselarasan  dan  keseimbangan  antara keduanya.
Pembangunan nasional merupakan rangkaian  upaya  pembangunan  yang dilaksanakan  secara  berkesinambungan yang mencakup seluruh tatanan kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan negara. Perkembangan tersebut dilaksanakan  secara  terarah  dan  terpadu dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam isi pembukan Undang- undang  Dasar  1945  alinea  IV,yaitu Melinduingi  segenap  bangsa  Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional juga dilaksanakan di semua aspek kehidupan berbangsa  yaitu  meliputi  aspek  politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan  dan  keamanan.  Oleh  sebab itu,  dalam  setiap  upaya  pembangunan rakyat  harus  memperoleh  manfaat  dari hasil pembangunan tersebut. Pembangunan  itu  dilaksanakan  secara merata seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya
ditujukan  untuk  segolongan  tertentu atau  sebagian  masyarakat  saja,  akan
tetapi  pembangunan  nasional  tersebut ditujukan  untuk  seluruh  masyarakat indonesia  dalam  rangka  perbaikan  taraf hidup yang berkeadilan sosial.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu keterpaduan, keserasian, dan keselarasan  gerak  dalam  tindakan  dari seluruh  unsur  aparatur  pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk  tercapainya  keterpaduan  tersebut maka  diperlukan  suatu  koordinasi. Dalam  pelaksaan  koordinasi  ini  tidak hanya  dilaksanakan  pada  tingkatan tertentu  saja  tetapi  mencakup  seluruh tingkatan,  mulai  dari  pusat  sampai  ke kelurahan dan/atau desa yaitu mulai dari Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah  Kecamatan,  hingga  pada Pemerintah Kelurahan/Desa.
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah  dirubah  dengan  UU Nomor  12  Tahun  2008,  secara  eksplisit memberikan  otonomi  yang  seluas- luasnya  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengurus  dan    mengelola berbagai  kepentingan  dan  kesejahteraan masyarakat  daerah.    Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah mendorong  terjadinya  perubahan,  baik secara  struktural,  fungsional  maupun kultural  dalam  tatanan  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah  satu  perubahan  yang  sangat esensial  yaitu  menyangkut  kedudukan, tugas  pokok  dan  fungsi  kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam rangka asas  desentralisasi.  Hal  ini  merupakan perwujudan  dari  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  Pasal  221  ayat  (1)  bahwa Daerah  Kabupaten/Kota  membentuk
Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Sebagai  perangkat  daerah,  Camat dalam  menjalankan  tugasnya  mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota;  dalam  hal  ini  Camat mendapatkan  pelimpahan  kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat  yang  meliputi  aspek  : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan
kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain  tugas  tersebut,  Camat  juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah  kerja),  karena  melaksanakan tugas  umum  pemerintahan  di  wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan  terhadap  seluruh  instansi pemerintahan  di  wilayah  kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan yang  tak  kalah  pentingnya  adalah koordinasi    kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa koordinasi  berkenaan  dengan  upaya mengarahkan, menyeimbangkan,
menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan,  menghubungkan kegiatan  dari  orang-orang,  kelompok orang  atau  satuan-satuan  kerja  dalam suatu organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan  menjadi  teratur,  tertib, lancar,  dan  mencapai  tujuan  secara efisien  dan  efektif.  Namun  hal  tersebut belum  bisa  dimaksimalkan  oleh  seluruh camat yang ada di Indonesia.
Salah  satunya  adalah  Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dimana camat sebagai pimpinan  tertinggi  di  dalam  unit kerjanya  belum  mampu  melakukan upaya  koordinasi  dengan  seluruh  unit- unit  kerja  lainnya  ataupun  unit  kerja yang  dipimpinnya  sehingga  masih banyak pekerjaan yang tidak
terselesaikan secara tepat waktu, banyak pekerjaan yang terbengkalai dan seringnya  terjadi  kesalahpahaman  kerja ( miss  communication )  antara  bawahan dengan  pimpinan.  Hal  ini  ditunjukkan oleh indikasi minimnya koordinasi yang bersifat  vertikal  untuk  menyelaraskan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  , dimana camat cenderung pasif di dalam melakukan  komunikasi  dengan  para aparat  yang  menjadi  bawahan  sehingga berdampak pada sulitnya menyelaraskan kegiatan  antar  unit  yang  satu  dengan unit  lainnya.  Hal  ini  terlihat  dari kurangnya  rapat  atau  pertemuan  resmi yang  dilakukan  oleh  camat  guna membahas  tentang  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi seorang Camat. Selain itu kurangnya pengarahan camat kepada unit-unit kerja yang dipimpinya sehingga masih sering terjadi kesalahpahaman  dan  ketidaksesuaian perintah  dan  pelaksanaan  tugas  pokok
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
dan  fungsi.  Terakhir  adalah  kurangnya kegiatan pembinaan atau coaching yang dilakukan oleh Camat kepada bawahannya  dan  kurang  memberikan teguran kepada bawahannya yang melakukan kesalahan sehingga pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi menjadi terhambat.

## PERMASALAHAN
Adapun  rumusan  masalah  ini disesuaikan  dengan  latarbelakang  dan identifikasi  masalah  sebelumnya  yaitu; Bagaimana  Koordinasi  Vertikal  Camat dalam  Pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan Fungsi  di  Kecamatan  Bulango  Selatan Kabupaten Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  Koordinasi  Vertikal Camat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan  Fungsi  di  Kecamatan  Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diharapkan dari  hasil  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut; Manfaat praktis adalah penelitian diharapkan  bermanfaat  bagi  pemerintah setempat. Manfaat  teoritis  adalah  sebagai  kajian baru dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya
mengenai  koordinasi  vertikal  camat dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan
fungsi  di  Kecamatan  Bulango  Selatan Kabupaten Bone Bolango.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  metode  kualitatif. Penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu jenis  penelitian  berdasarkan  pendekatan yang  digunakan  yakni  penelitian  yang dilakukan  pada  kondisi  obyek  yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen  utamanya/instrumen  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  gabungan  hingga  datanya  jenuh dan menghasilkan data bersifat deskriptif (Wirartha, 2006 : 134).
Fokus Penelitian Adapun fokus penelitian mengenai  Koordinasi  Vertikal  Camat dalam  Pelaksanaan  Tugas  Pokok  dan Fungsi  di  Kecamatan  Bulango  Selatan Kabupaten Bone Bolango meliputi:

## Komunikasi
Komunikasi  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  bentuk  persuasif seorang  Camat  Bulango  Selatan  kepada unit  kerja  yang  dipimpinya  sebagai upaya  penyelarasan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsiya.

## Pengarahan
Pengarahan  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  pemberian  arahan yang  dilakukan  oleh  Camat  Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinya  guna  menyelaraskan  tugas pokok dan fungsinya.

## Pembinaan
Pembinaan  yang  dimaksudkan  dalam penelitian ini adalah bentuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
pembimbingan  yang  dilakukan  oleh Camat  Bulango  Selatan  kepada  unit kerja yang dipimpinya guna menyelaraskan tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk  pengumpulan  data  yang diperlukan  pada  penelitian  ini,  maka dilakukan melalui cara sebagai berikut: Observasi  adalah  pengumpulan  data melalui  pengamatan  langsung  yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian.  Setiap  data  yang  diamati tidak  sekedar  dilihat  tetapi  langsung diperhatikan,  jika  perlu  ditanya  dan dicatat segala sesuatunya. Metode wawancara  merupakan  metode  yang paling  luas  digunakan  dimana-mana untuk  memperoleh  informasi  dari  orang banyak.  Menurut  Arikunto  (dalam Rahmawati, 2009:25) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang  dilakukan  oleh  pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan dan terwawancara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dialog atau percakapan ditunjukkan melalui kegiatan ini. Terdapat feedback atau  respons  antara orang  yang  satu  dengan  yang  lain. Dokumen  yaitu  menghimpun  data  dan informasi melalui dokumen atau catatan-catatan  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian. Adapun  teknik  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  mengacu  pada pendapat Menurut Miles dan Huberman(dalam  Sugiyono,  2013:337), yaitu: Reduksi data; Penyajian data, dan Verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai  perangkat  daerah,  Camat dalam  menjalankan  tugasnya  mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota;  dalam  hal  ini  Camat mendapatkan  pelimpahan  kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain tugas tersebut, Camat  juga  berperan  sebagai  kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan  di  wilayah  kecamatan khususnya  tugas-tugas  atribut  dalam bidang koordinasi pemerintahan
terhadap unit kerja yang dipimpinnya. Berikut uraian pembahasan terkait dengan koordinasi vertikal Camat  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  di  Kecamatan  Bulango Selatan  Kabupaten  Bone  Bolango, dengan  fokus  penelitian;  komunikasi, pengarahan, dan pembinaan.
Komunikasi adalah proses pengiriman  dan  penerimaan  informasi atau  pesan  antara  dua  individu  atau lebih  dengan  efektif  sehingga  bisa dipahami dengan mudah. Dalam kehidupan  sehari-hari,  semua  orang pasti  akan  melakukannya,  mulai  dari berbicara, menulis surat, menelpon, komunikasi suami istri, sesame  teman,  rekan  kerja  maupun antara  pimpinan  dan  atasan  atau sebaliknya,  itu  semua  termasuk  ke dalam komunikasi.
Sementara  itu,  komunikasi  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  bentuk  persuasif  seorang  Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
dipimpinya  sebagai  upaya  penyelarasan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsiya. Dari  hasil  penelitian  dan  analisis penulis, dapat diketahui bahwa, komunikasi  camat  dengan  unit  yang dipimpinnya  belum  berjalan  dengan baik. Hal ini  terlihat dari  pola komunikasi  camat  yang  cenderung bersifat  satu  arah  dan  memberikan dampak  kepada  bawahan  yang  merasa tertekan  dalam  menerima  pesan  dari seorang camat yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.  Hal  ini  tentu  saja  tidak sejalan dengan tujuan komunikasi (Manullang)  yang  mengatakan  bahwa komunikasi merupakan bentuk koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan  kegiatan-kegiatan  sehingga diperoleh  keserasian  dalam  pelaksanaan tugas  atau  kerja  untuk  mencapai  tujuan bersama secara efisien.
Pengarahan  ( Direction )  adalah keinginan  untuk  membuat  orang  lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan  kekuatan  pribadi  atau kekuasaan  jabatan  secara  efektif  dan pada  tempatnya  demi  kepentingan jangka  panjang  organisasi.  Termasuk  di dalamnya  memberitahukan  orang  lain apa  yang  harus  dilakukan  dengan  nada yang  bervariasi  mulai  dari  nada  tegas sampai meminta atau bahkan
mengancam.  Tujuannya  adalah  agar tugas-tugas  dapat  terselesaikan  dengan baik.  Para  ahli  banyak  berpendapat kalau  suatu  pengarahan  merupakan fungsi  terpenting  dalam  manajemen. Karena  merupakan  fungsi  terpenting maka  hendaknya  pengarahan  ini  benar- benar  dilakukan  dengan  baik  oleh seorang pemimpin.
Adapun pengarahan yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian arahan yang dilakukan  oleh  Camat  Bulango  Selatan kepada unit kerja yang dipimpinya guna menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya.  Dari  hasil  penelitian  dan analisis  penulis,  dapat  diketahui  bahwa pengarahan  camat  kepada  unit  yang dipimpinnya  belum  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  terlihat  dari  bentuk pengarahan  yang  diberikan  oleh  camat kepada  bawahannya  yang  cenderung kaku  serta  tidak  adanya  dampak  positif dari kegiatan pengarahan yang dilakukan  oleh  seorang  camat  seperti peningkatan produktivitas kerja, bahkan malah  sebaliknya  dimana  bawahan merasa tertekan dan terintimidasi sehingga  kinerja  bawahan  menjadi menurun. Jangan sampai manajer seperti kata    Winardi  (2010:162),  kadang- kadang dinyatakan orang sebagai : “ The Management  of  people,  not  things ”, bahwa  sang  manajer  hanya  perlu menggerakkan  orang-orang  lain  sesuai dengan keinginannya.
Pembinaan  sendiri  adalah s ebuah proses  sistematis  untuk  mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai  dalam  usaha  meningkatkan kinerja  organisasi.  Pembinaan  terkait dengan  keterampilan  dan  kemampuan yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  yang sekarang dilakukan.
Pembinaan berorientasi  ke  masa  sekarang  dan membantu  pegawai  untuk  menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. Demikian halnya dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
pembinaan adalah bentuk pembimbingan  yang  dilakukan  oleh Camat  Bulango  Selatan  kepada  unit kerja yang dipimpinya
guna menyelaraskan tugas pokok dan
fungsinya.  Dari  hasil  penelitian  dan analisis  penulis,  dapat  diketahui  bahwa pembinaan  camat  kepada  unit  yang dipimpinnya  belum  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  terlihat  dari  intensitas pembimbingan  yang  sangat  jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat cenderung  memberikan  perintah  tanpa pembimbingan  sehingga  masih  sering terjadi kesalahan kerja.  Berbeda dengan (Poerwadarmita, 2012;62) yang mengatakan  bahwa  pembinaan  disebut sebagai  sebuah  perbaikan  terhadap  pola kehidupan  yang  direncanakan  sehingga pembinaan  harus  menghasilkan  sesuatu yang lebih baik bukan sebaliknya.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan  bahwa,  koordinasi  vertikal Camat  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  di  Kecamatan  Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari  gaya atau  penggunaan  komunikasi  camat dalam  pelaksanaan  tugas  yang  bersifat dominan atau satu arah, bentuk pengarahan  pelaksanaan  tugas  yang lebih cenderung memberi perintah, serta minimnya  pemberian  bimbingan  dalam pelaksanaan  tugas  kepada  unit  kerja yang dipimpinnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Dilihat  dari  aspek  komunikasi,  camat dengan  unit  yang  dipimpinnya  belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat dari  pola  komunikasi  camat  yang cenderung  bersifat  satu  arah  dan memberikan  dampak  kepada  bawahan yang  merasa  tertekan  dalam  menerima pesan  dari  seorang  camat  yang  pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.
Dilihat  dari  aspek  pengarahan  camat kepada  unit  yang  dipimpinnya  belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat dari  bentuk  pengarahan  yang  diberikan oleh  camat  kepada  bawahannya  yang cenderung  kaku  serta  tidak  adanya dampak positif dari kegiatan pengarahan yang  dilakukan  oleh  seorang  camat seperti  peningkatan  produktivitas  kerja, bahkan malah sebaliknya dimana bawahan merasa tertekan dan terintimidasi  sehingga  kinerja  bawahan menjadi menurun.
Dilihat  dari  aspek  pembinaan  camat kepada  unit  yang  dipimpinnya  belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat dari  intensitas  pembimbingan  yang sangat  jarang  dilakukan  kepada  unit yang  dipimpinnya.  Selain  itu,  camat cenderung  memberikan  perintah  tanpa pembimbingan  sehingga  masih  sering terjadi kesalahan kerja.
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan bahwa, koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  di Kecamatan  Bulango  Selatan  Kabupaten Bone  Bolango  belum  optimal.  Hal tersebut terlihat dari gaya atau penggunaan  komunikasi  camat  dalam pelaksanaan tugas yang bersifat dominan atau satu arah, bentuk pengarahan  pelaksanaan  tugas  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
lebih cenderung memberi perintah, serta minimnya  pemberian  bimbingan  dalam pelaksanaan  tugas  kepada  unit  kerja yang dipimpinnya.

## SARAN
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
Perlunya seorang Camat Bulango Selatan  merubah  gaya  komunikasi kepada  unit  kerja  yang  dipimpinnya dengan komunikasi yang bersifat dialogis Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk menggunakan pola
pengarahan  kepada  unit  kerja  yang dipimpinnya yang lebih bersahabat Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk lebih intensif memberikan pembimbingan  kepada  unit  kerja  yang dipimpinnya guna mengeliminir kesalahan kerja.
Perlunya  mengoptimalkan  koordinasi vertikal  Camat  Bulango  Selatan  dengan unit  kerja  yang  dipimpinnya  dengan cara  menggunakan  gaya  komunikasi yang  lebih  dialogis,  bentuk  pengarahan yang lebih bersahabat
serta meningkatkan  intensitas  pembimbingan kepada unit kerja yang dipimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex,  Sobur.  2010. Psikologi  Umum dalam  Lintasan  Sejarah .  Jakarta:
Pustaka Setia. A.M.  Sardiman.  2007. Interaksi  dan Motivasi Belajar Mengajar : Bandung: Rajawali Pers.
Abdul Aziz, Thohir 2009. Etika Bekerja Dalam  Islam .  Gema  Insani  Press. Jakarta Andi, 2009. Membangun Aplikasi Bisnis Dengan  Netbeans  7 .  Yogyakarta:
Wahana Komputer. Arikunto,  Suharsimi.  2009. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto,  Suharsimi,  2009. Manajemen Perbankan . Jakarta: Gunung Agung.
Atmodowirdjo.  2006. Peran  Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa . Jakarta: Grasindo.
Azwar,  Saifuddin.  2010. Penyusunan Skala Psikologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fathoni, Abdurrahmat DV. 2006. Organisasi dan Manajemen
Sumber Daya Manusia .  Bandung: PT. Rineka Cipta. Hasibuan,  Malayu.  2008. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .    Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hasibuan,  Malayu.  2005. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Edisi Revisi.  Jakarta: Bumi Aksara: Musanef. 2004. Manajemen Kepegawaian di Indonesia . Cetakan  ke-  2.  Jakarta:  PT.
Gunung Agung.
Sinamo,  Jansen.  2007. Etos  Kerja Profesional di Era Digital Global, Ed  1 .  Jakarta:  Institut  Darma Mahardika.
Siswanto,  Bedjo.  2001. Manajemen Tenaga  Kerja,  Rancangan  Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan  Unsur  Tenaga
Kerja . Bandung: Sinar Baru
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 2 Desember 2018
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Ed.  Revisi  Cet.  Ke  -10,  Bandung: CV. Alfabeta. Suryana. 2006. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju  Sukses .  Jakarta:  Salemba Empat Wahid Iqbal, dkk. 2006. Ilmu Keperawatan  Komunitas .  Jakarta:
CV Sagung Seto.
Widjaja.  2010. Otonomi  Desa. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Wirartha,  I  Made.  2006. Metode Penelitian Sosial ekonomi ,
Yogyakarta: PT. Andi Offset.

## Dokumen Lain:
Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.