OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Mayuko Galuh Mahardika §
Heru Suseno §

## Abstract
The birth of Law No. 6 of 2014 on the Village, positioning the village as the spearhead of national development. The existence of village regulation also provides clarity on the position and also the authority of the village administration in managing the household affairs of the village. The regulation also regulates the government's policy of granting village funding allocations that allow for the development of its own potential as well. Besides,  the  regulation  provides  villages  with  adequate  resources  and  authority  to improve  the  welfare  of  rural  community.  Regulations  that  give  an  authority  and responsibility  to  the  village  must  be  balanced  with  the  implementation  of  village governance that is able to commit to run a good government. In the implementation of the  regulation,  there  is  still  a  case  of  misappropriation  of  village  budget  allocation conducted by the village government apparatus. This paper will explain the analysis of the importance of the implementation of village governance in implementing Law No. 6 of 2014 using the Rational Bureaucratic theory proposed by Marx Weber.
Keywords: optimization, development and village government..

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  memposisikan  desa sebagai  ujung  tombak  pembangunan  nasional.  Adanya  undang-undang  desa  juga memberikan  kejelasan  tentang  posisi  dan  juga  kewenangan  pemerintah  desa  dalam mengelola  urusan  rumah  tangga  desa.  Regulasi  tersebut  juga  mengatur  kebijakan pemerintah tentang pemberian alokasi dana desa yang memungkinkan digunakan untuk pengembangan  potensi  yang  di  miliki  serta.  Selain  itu,  kebijakan  tentang  desa memberikan  desa  sumber  dana  dan  juga  kewenangan  yang  memadai  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi yang memberikan kewenangan dan  tanggungjawab  yang  cukup  besar  kepada  desa  tentunya  harus  diimbangi  dengan terselenggaranya  pemerintahan  desa  yang  mampu  berkomitmen  untuk  menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam implementasi kebijakan tersebut ternyata masih terjadi kasus  penyelewengan  terhadap  alokasi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah  desa.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  analisa  terkait  pentingnya penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  mengimplememtasikan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menggunakan teori Rasional Birokrasi yang dikemukakan oleh Marx Weber.
Kata kunci: optimalisasi, pembangunan dan pemerintah desa .
§ Mahasiswa S2, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya
§ Mahasiswa S3, Ilmu Politik, Universitas  17 Agustus Surabaya
Mayuko G. M dan Heru Suseno , Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## PENGANTAR
Desa  merupakan  salah  satu  komponen  pembangunan  bangsa  yang  telah  lama ada dan memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan Negara, namun tidak dapat  dimunafikkan  bahwa  pembangunan  desa  masih  sangat  jauh  dalam  prioritas pembangunan. Tahun 2014 lahir undang – undang desa yang mengatur terkait beberapa hak  otonom  desa.  Adanya  regulasi  tentunya  akan  melahirkan  kewenangan  pada pemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal  sehingga  dapat  melakukan  pelayanan  dan  pelaksanaan  administrasi  yang  baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Otonomi  daerah  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  tepat  untuk  diterapkan  di Indonesia  sebagai  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  pulau  dan  terdapat  berbagai  jenis suku didalamnya yang menegaskan bahwa di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini  hidup  berbagai  jenis  atau  karakter  manusia  dengan  segala  kepentingannya. Runtuhnya  rezim  orde  baru  telah  melahirkan  suatu  sistem  baru  yaitu  desenteralisasi ataupun  otonomi  daerah  dimana  pemerintahan  tak  lagi  terpusat  di  Ibu  Kota  Negara Indonesia  dan  telah  di  limpahkan  pada  setiap  daerah.  Pada  era  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  meiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di daerahnya  masing-masing.  Berdasarkan  yang  tertulis  pada  UU  Republik  Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Pasal  tersebut  memberikan ketegasan  bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
Setelah  pengaturan  jelas  tentang  pemberian  otonmi  pada  daerah  kota  dan kabupaten,  kini  desa  juga  mendapatkan  hak  otonom  yang  diatur  pada  undang  undang No.  6  tahun  2014  tentang  Desa.  Undang  undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan tentang status keberadaan desa yang telah dahulu  berdiri  dengan  berbagai  keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  pasal  4  poin  e  dijelaskan  bahwa  pengaturan  desa  bertujuan “membentuk pemerintahan desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
jawab’ .  Dengan  adanya  kejelasan  tentang  aturan  penyelenggaraan  desa  dan  juga kejelasan  tentang  status  desa,  maka  dapat  diasumsikan  bahwa  desa  memiliki kewenangan  dalam  mengurus  keberlangsungan  desa  dengan  segala  potensi  dan keberagaman yang dimiliki oleh desa.
Terkait  dengan  adanya  poin  tersebut  diatas,  maka  penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diperhatikan. Penyelenggaran pemeintahan desa yang baik dan ideal  akan  sangat  berpengaruh  dalam  keberlangsungan  desa,  apalagi  juga  telah dijelaskan  tentang  kewenangan  desa  terkait  anggaran  dana  desa  dan  pemberian pelayanan  masyarakat  desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Pemerintahan desa bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini  memiliki  fungsi  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  pengkoordinasian  dalam pelaksanaan  tugas  satuan  kerja  perangkat  desa  sehingga  keberadaannya  memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu desa.
Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan  pemerintah  dimana  pemerintahan  tidak  lagi  terpusat  di  ibu  kota  Negara, namun  sebagian  kewenangan  pemerintah  pusat  telah  diberikan  kepada  pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Otonomi  daerah  atau  desentralisasi  kini  juga  telah  merambah  ke  ranah  desa, dimana  pemerintah  desa  diberikan  pengakuan  atas  keberadaannya  dan  dapat menjalankan  beberapa  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  dapat  dikelola  oleh pemerintah  desa,  sebagai  contoh  adalah  pelayanan  pemerintah  desa  dan  pengelolaan dana desa. Adanya pelimpahan beberapa kewenangan terhadap pemerintah desa sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, maka perlu adanya suatu pemerintahan desa yang baik dan bertanggungjawab. Perihal perwujudan pemerintah desa yang ideal pun juga ditegaskan dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 4 poin e tentang adanya pengaturan desa  yang  bertujuan  untuk “membentuk  pemerintahan  desa  yang  Profesional,  efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab” .
Lahirnya  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  membawa  angin segar  bagi  masyarakat  desa,  terlebih  regulasi  tersebut  dibarengi  dengan  adanya kebijakan  tentang  diluncurkannya  dana  desa  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa untuk  keperluan  urusan  peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan  terhadap masyarakat desa. Kebijakan tersebut secara garis besar berdasarkan nalar asumsi bahwa
Mayuko G. M dan Heru Suseno , Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintah  atau  perangkat  desa  lebih  paham  tentang  potensi  yang  dimiliki  desa termasuk  dengan  segala  permasalahan  terkait  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat desa yang bersangkutan.
Dengan  adanya  asumsi  itu  maka  seharusnya  pemerintah  desa  dapat menggunakan  kewenangan  yang  diberikan  untuk  mengembangkan  desa  dengan memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya,  selain  itu  juga  dapat  menyelesaikan permasalahan  atau  konflik  desa  dengan  cepat,  namun  fakta  implementasi  dilapangan tidak  semulus  seperti  yang  dibayangkan.  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  dalam berita detik news tanggal 11 Agustus 2017 merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 – 2017. Dari 110 kasus itu pelakunya rata- rata dilakukan oleh kepala desa [detik.com, diakses,10/12/2017]. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya ditegakkan birokrasi ideal di pemerintah desa.
Dari  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  ternyata  banyak  ditemui  berbai penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  jajaran  pemerintah  desa  baik  perangkat  desa maupun kepala desa. Menurut pemaparan data ICW dijelaskan bahwa adapun sejumlah bentuk  korupsi  yang  dilakukan  pemerintah  desa  yaitu  penggelapan,  penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.[detikcom diakses 5 Juli 2018].
Berbagai  pelanggaran  tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan  norma  tatanan birokrasi yang ideal terutama pada konspe birokrasi idela menurut weber seperti halnya yang  ditulis  oleh  Joko  Widodo  [2012;13].  menyajikan  ciri-ciri  Birokrasi  yang dikemukakan  oleh  Weber  kedalam  bentuk  yang  lebih  sederhana. Pertama, adanya pembagian  pekerjaan  dan  spesialisasi. Kedua, orientasi  impersonal. Ketiga, hierarki kewenangan. Keempat, peraturan  dan  pengaturan. Kelima, orientasi  pada  karier.
Keenam, efisiensi . Penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  tersebut tentunya  berdampak  besar  bagi  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Kewenangan  yang seharusnya  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat desa justru menambah beban masyarakat desa.

## TINJAUAN PUSTAKA: TEORI RASIONAL BIROKRASI WEBER
Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa atau birokrat desa dalam melaksanakan tugas administratifnya. Pemerintahan
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
merupakan  sebuah  sistem  yang  harus  bersinergi  dengan  baik  agar  dapat  terwujud sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menlaksanakan pelayanan dan  mengurus  berjalannya  pemerinttahan  desa  yang  baik  dan  mampu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas membantu pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  atatupun  segala  hal  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  sebuah  pemerintahan  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Menurut seorang ahli sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengemukakan sebuah teori bahwa birokrasi merupakan bentuk orhanisasi yang paling ideal menurutnya.
“Weber  mengembangkan  konsep  birokrasi  sebagai  bentuk  respon  terhadap lingkungannya pada waktu itu, yang menurut pandangannya akan dapat diatasi dengan  baik  kalau  pemerintah  mengembangkan  organisasi  yang  dia  sebut sebagai  legal-rational,  yaitu  sebuah  model  organisasi  yang  kemudian  disebut sebagai birokrasi.[Dwiyanto, 2011;22].
Weber melihat ketika tugas administratif mengalami perluasan dalam penugasan, maka perlu  adanya  pembagian  kerja  sebagai  kebutuhan  dalam  menjalankan  tugas-tugas administratif yang semakin kompleks.
Dalam  melakukan  pendekatan  terhadap  birokrasi,  Max  Weber,  melihat  bahwa birokrasi  merupakan  sebuah  organisasi  yang  didalamnya  telah  diatur  struktur  yang sedemikian  rupa  sehingga  dalam  prosesnya  organisasi  tersebut  dapat  berjalan  efisien dengan pemanfaatan tenaga-tenaga ahli di dalamnya sehingga dapat memberikan hasil kinerja  yang  lebih  efektif  dan  maksimal.  Max  Weber  berpendapat  bahwa  birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang amat efisien, yang dapat digunakan lebih efektif bagi  organisasi  yang  lebih  kompleks  sifatnya,  misalnya  perusahaan,  pemerintahan, militer,  dengan  makin  meningkatnya  kebutuhan  dari  masyarakat  modern  [Pasalong, 2014;70].
Sebelum melihat lebih dalam tentang teori birokrasi, Weber menyusun proposisi tentang  penyusunan  sistem  otoritas  legal,  yaitu  [Pasalong,  2014;70]  : Pertama, tugas- tugas  pejabat  diorganisir  berdasarkanaturan  yang  berkesinambungan. Kedua, tugas- tugas  tersebut  dibagi  berdasarkan  bidang-bidang  yang  dibedakan  menurut  fungsi masing-masing  dilengkapi  dengan  syarat  otoritas  dan  sanksi-sanksi. Ketiga, jabatan- jabatan disusun secara hierarkis, hak-hak kontrol dan complain diantara mereka secara terinci. Keempat, aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik teknis
Mayuko G. M dan Heru Suseno , Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun  secara  legal. Kelima, sumber  daya  organisasi  sangat  berbeda  dengan  yang berasal  dari  para  anggota  sebagai  individu  pribadi. Keenam, pemegang  jabatan  tidak sesuai  dengan  jabatannya. Ketujuh, administrasi  didasarkan  pada  dokumen-dokumen tertulis. Kedelapan, sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah di dalam staf administrasi birokrasi.
Joko  Widodo  menyajikan  ciri-ciri  Birokrasi  yang  dikemukakan  oleh  Weber kedalam  bentuk  yang  lebih  sederhana. Pertama, adanya  pembagian  pekerjaan  dan spesialisasi. Kedua, orientasi  impersonal. Ketiga, hierarki  kewenangan. Keempat, peraturan  dan  pengaturan. Kelima, orientasi  pada  karier. Keenam, efisiensi.  (Joko Widodo,  2012:13)  Dengan  berbagai  karakterisitik  ataupun  ciri-ciri  tentang  model birokrasi terserbut, Birokrasi dianggap sebuah organisasi yang sangat efektif dan efisien dengan  adanya  pembagian  yang  sedemikian  rupa.  Tipe  ideal  birokrasi  Weber  tersebut nampaknya  sulit  diimplementasikan  dalam  kehidupan  yang  sebenarnya.  Birokrasi menurut  Weber  adalah  suatu tipe  ideal,  karena  itu  dalam  bentuk  yang  murni  memang tak  berwujud  dalam  suatu  masyarakat,  karena  organisasi  formal  yang  terwujud  dalam mayarakat  hanya  mendekati  tipe  ideal  dalam  derajat  berlainan  satu  sama  lain. (Sadarmayanti, 2009, 68).

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pemberian  kewenangan  terhadap  desa  yang  telah  diatur  jelas  dalam  Undang- Undang  No.  6  tahun  2016  bukan  serta  merta  memberikan  kewenangan  yang  dapat dimaknai sebagai pelimpahan hak kekuasaan, namun merupakan sebuah tanggungjawab yang juga harus diimplementasikan dalam peningkatan kesejahteraan. Terlebih adanya alokasi dana desa dengan nilai yang tidak kecil, tentunya pemerintah desa harus mampu mengelolanya  dengan  baik  dan  efisien  guna  menjalankan  pembangunan  desa  untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab itu maka diperlukan sebuah bentuk organisasi birokrasi pemerintahan desa yang ideal.
Terdapat banyak pendapat ataupun penjabaran tentang spesifikasi birokrasi yang ideal  menurut  Weber.  Weber  mengartikan  bahwa  birokrasi  merupakan ideal  type  of organization atau  birokrasi  merupakan  tipe  organisasi  yang  ideal  dan  birokrasi  yang ideal tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yakni: Pertama, adanya pembagian pekerjaan dan spesialisai. Kedua, orientasi impersonal. Ketiga, terdapat hierarki kewenangan di
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
dalamnya. Keempat, peraturan  dan  pengaturan. Kelima, orientasi  jenjang  karier,  dan Keenam, efisiensi. Keenam karakteristik yang merupakan ringkasan dari apa yang telah di  kemukakan  oleh  Weber  tersebut  merupakan  karakteristik  dimanana  birokrasi  dapat dikatakan  sebagai  tipe  organisasi  yang  ideal,  maka  jika  karakteristik  tersebut  dapat dijalankan maka sebuah organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan mampu bekerja optimal untuk membantu pemerintahan pada suatu daerah.
a. Pembagian Pekerjaan dan Spesialisasi
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  melakukan  segala  aktivitas perihal administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat desa, maka dibutuhkan adanya spesialisasi dalam bidang kerja ataupun pembagian tugas pekerjaan pada masing  masing  perangkat  desa.  Kepala  desa  memiliki  kewenangan  dalam mengajukan pembentukan struktur organisasi kepengurusan desa, hal ini sudah semestinya  dapat  dimanfaatkan  oleh  kepala  desa  dalam  mencari  atau  menaruh orang yang berkompeten untuk menduduki jabatan perangkat desa.
Dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  bagian  kelima pasal  48  telah  di  tulis  terkait  perangkat  desa  yang  terdiri  atas: sekretaris  desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diaangkat oleh kepala desa dengan melakukan konsultasi dan pertimbangan bersama camat dan  walikota/bupati.  Perangkat  desa  tersebut  bertugas  membantu  kepala  desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## b.  Orientasi Impersonal
Orientasi  Impersonal  dalam  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  usaha profesionalitas  dalam  bekerja  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum daripada kepentingan personal atau pribadi. Profesionalitas kerja sangatlah harus diperhatikan  dalam  proses  pelaksanaan  administrasi  dan  pelayanan,  terlebih pada ranah desa yang masih kental dengan nilai budaya dan adat istiadat yang membawa  nuansa  kedekatan  dan  keterikatan  silsilah  kekerabatannya.  Perlu disadari  bahwa  pemerintahan  desa  bekerja  untunk  kepentingan  bersama, kepentingan  masyarakat  desa  secara  luas  bukan  untuk  memberikan  pelayanan terhadap kerabat anggota perangkat desa atau bahkan kepala desa sekalipun.
Profesionalitas bekerja merupakan tantangan kerja yang memiliki bobot cukup berat, tidak hanya pada ranah yang mengatasnamakan kerabat ataupun
Mayuko G. M dan Heru Suseno , Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keluarga.  Dalam  dunia  pekerjaan  perlu  adanya  orientasi  impersonal  didalamnya dimana  segala  tindakan  ataupun  kegiatan  tidak  dihubungkan  dengan  kepentingan pribadi, sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari  keterlibatan  dengan  kepribadian  individual  dan  prevensi  pribadi  para anggota. (S. P. Robbins, 1994: 338). Namun dilingkungan pekerjaan apalagi pada lingkungan  pemerintahan  tentunya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penerapan orientasi  impersonal  ataupun  mengesampikan  hubungan  personal  yang  sering  kali terjadi antara seorang yang memiliki kedudukan tinggi kepada mereka yang berada di bawahnya pada satu lingkungan pekerjaan.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  ternyata  masih  banyak terdapat  penyelewengan  yang  dilakukan.  Praktek  korupsi  banyak  merajalela termasuk  adanya  unsur  mengesampingkan  faktor  impersonal  dalam  bekerja. Banyaknya pelaku korupsi di desa ternyata juga dilakukan oleh kerabat bahkan istri  dari  perangkat  desa.  Sesuai  dengan  pemaparan  Egi  Primayogha  selaku peneliti  ICW  menjelaskan  bahwa:  “ Dari  139  aktor,  107  diantaranya  adalah kepala  desa.  Selain  itu,  pelaku  korupsi  lainnya  adalah  30  perangkat  desa  dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. ”(Detik.com, 10 Desember 2017).
c.  Hierarki/Struktur Organisasi
Dalam  sebuah  organisasi  birokrasi  perlu  adanya  sebuah  struktur organisasi yang cukup jelas, hal ini dimaksudkan agar terdapat sebuah kejelasan tentang  jenjang  pertanggungjawaban  antar  aparatur  yang  bekerja  dalam  suatu birokrasi  seperti  halnya  organisasi  birokrasi  sekretariat  daerah.  Pada  suatu lingkungan  birokrasi  sudah  semestinya  ada  yang  bertindak  menduduki  sebuah jabatan  baik  sebagai  pimpinan,  staf,  ataupun  sebagai  pelaksana.  Pembagian ataupun struktur organisasi yang jelas ini tentunya menjadi penting agar masing- masing  dari  individu  yang  menjadi  aparatur  di  dalamnya  mengerti tentang  apa yang  dikerjakan  akan  di  laporkan  atau  dipertanggung  jawabkan  kepada  siapa nantinya.
Adanya  struktur  organisasi  atau  hierarki  yang  jelas  sangatlah  penting untuk  diperhatikan  sehingga  setiap  pembagian  pekerjaan  dapat  dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mereka bertanggung jawab kepada kepala desa.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Mekanisme  seperti  ini  haruslah  dapat  berjalan  sesuai  prosedur  sehingga  dapat terselenggara pemerintahan yang akuntable.
d. Peraturan atau Regulasi
Dalam menjalankan Proses pelaksanaan tugas ataupun keberlangsungan sebuah  organisasi  birokrasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  tentunya membutuhkan sebuah peraturan ataupun landasan hukum yang jelas. Peraturan yang  jelas  ini  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  acuan  atupun  landasan  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sehingga  tidak  terjadi  kesimpang siuran  serta  terdapat  legitimasi  yang  jelas  dalam  melaksanakan  tugas  yang diberikan.
Regulasi tentang desa telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014  tentang  Desa.  Undang-undang  desa  telah  mengatur  segala  hal  termasuk tentang pemerintahan desa, namun pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam  membuat  peraturan  desa,  kewenangan  ini  dapat  digunakan  untuk mengatur  tugas  pokok  dan  fungsi  tata  pemerintahan  atau  perangkat  desa  yang ada.
Regulasi  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  ataupun  standar  operasional prosedur  tersebut  dangat  dibutuhkan  agar  perangkat  desa  memiliki  acuan  dan pedoman  yang  jelas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Regulasi  tersebut  juga dimaksudakan  agar  tidak  terdapat  tumpang  tindih  kewenangan  dalam menjalankan tugas.
e. Orientasi Jenjang Karir
Jenjang karir merupakan pemberian sebuah penghargaan yang biasa juga disebut  dengan  promosi  jabatan  dalam  lingkungan  pekerjaan.  Pemberian promosi  jabatan  atau  adanya  jenjang  karir  yang  jelas  merupakan  sebuah penghargaan  kepada  perangkat  desa  yang  memilik  kinerja  baik  dalam melaksanakan  tugasnya.  Orientasi  jenjang  karir  ini  juga  dapat  menjadi  sebuah motivasi  kepada  perangkat  desa  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  maksimal agar  mampu  memperoleh  promosi  jabatan,  dengan  begitu  maka  kualitas  kerja perangkat  daerah  dapat  meningkat  dan  berdampak  pada  keseriusan  dalam memberikan  pelayanan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun dalam prakteknya hal ini belum banyak diterapkan di banyak desa.
Mayuko G. M dan Heru Suseno , Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  tulisan  inis  edikitnya  mengarah  pada beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, pemberian  kewenangan  terhadap  pemerintah  desa  harus  diimbangi dengan  tatakelola  pemerintahan  desa  yang  baik  dan  ideal  serta  berkompeten. Kewenangan  yang  diberikan  kepada  desa  dalam  melakukan  pembangunan  dan pemanfaatan  anggaran  dana  desa  sangat  rawan  disalahgunakan  sehingga  perlu  adanya konsep penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. . Kedua , kewenangan pemerintah desa  masih  banyak  terjadi  penyelewengan  baik  dilakukan  oleh  kepala  desa  maupun pemerintah  desa  dan  kerabat. Ketiga ,  keberlangsungan  pemerintahan  desa  sangat berpengaruh  dan  membawa  dampak  cukup  besar  dalam  jalannya  pembangunan  desa serta pelayanan kepada masyarakat desa.

## SARAN
1. Bentuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sangatlah  perlu  diperhatikan guna  memastikan  pembangunan  desa  yang  tepat  sasaran  dan  proses pelayanan pemerintah desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa
2. Pembagian  pekerjaan,  Profesionalitas  dalam  bekerja,  Struktur  organisasi yang jelas, regulasi yang jelas, dan diperjatikannya jenjang karir merupakan sebuah  konsep  teoritik  yang  sudah  selayaknya  diterapkan  dalam pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas.
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Dwiyanto,  Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Robbins, Stephen P. 1994. Organization Theory: Structure, Design, and Aplication (Alih bahasa: Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan
Widodo, Joko. 2012. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja . Malang: Bayumedia Publishing
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan . Bandung. Refika Aditama.
Web Site:
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf. diakses pada 3 Desemberber 2017 pkl. 08.57
https://m.detik.com/news/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak- koruosi-dana-desa diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pkl 19.40