Korespondensi: Ilmu Politik, Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta KM 9, Palu, Sulteng. Email: husenzuadaui@gmail.com

## ‘Musim Semi’ Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara
La Ode Harjudin 1, La Husen Zuada 2 1 Ilmu Politik, Universitas Haluoleo
2 Ilmu Politik, Universitas Tadulako

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6
Abstract. This  article  explores  the  practice  of  political  dynasties  in  Southeast  Sulawesi. Elections,  which  should  have  been  a  healthy  democratic  contestation,  actually  became  a venue for local elites in Southeast Sulawesi to build and strengthen political dynasties since the 2014 elections. The elected legislators in the 2019 elections in Southeast Sulawesi came from many political families - families of regents, mayors and heads party. Ten regional heads from seventeen regencies / cities in Southeast Sulawesi succeeded in passing their families as legislative members from the Regency / City DPRD, Provincial DPRD, to the DPR and DPD. The electability  of  relatives  of  the  local  political  elite  is  a  threat  in  creating  a  substantial, competitive and quality democracy. Data collection in this research uses literature study and observation. The results found, political dynasties developed in Southeast Sulawesi in two models,  namely  dynasties  that  grew from elite  governing  families and  non-governing elite families. The existence of this political dynasty is supported by four things: first, pragmatism and  the  practice  of  political  party  oligarchs;  second,  the  flourishing  of  money  politics  and bureaucracy  politicization;  third,  the  weak  supervision  of  Bawaslu  and  its  staff;  fourth, collutive and paternalistic political culture.
Keywords: Political Dynasty; Election; Southeast Sulawesi.
ABSTRAK. Artikel  ini  mengeksplorasi  praktek  dinasti  politik  di  Sulawesi  Tenggara.  Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik — keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah  dari  tujuh  belas kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara,  sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  pengamatan.  Hasil  penelitian  ditemukan,  dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga  governing  elite  dan  keluarga  non  governing  elite.  Keberadaan  dinasti  politik  ini ditopang oleh empat hal: pertama,  pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh  suburnya  politik  uang  dan  politisasi  birokrasi;  ketiga,  lemahnya  pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
Kata kunci: Dinasti Politik; Pemilu; Sulawesi Tenggara.
Received: 14/01/2020 Revised: 18/02/2020 Accepted: 02/03/2020

## PENDAHULUAN
Setelah satu dasawarsa lebih bergulir, reformasi politik Indonesia menghadapi ancaman  serius  yaitu  munculnya  dinasti  politik  di  berbagai  daerah. Praktek  dinasti telah berlangsung di Banten, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan  Tengah,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Tenggara,  Kepulauan  Riau  dan  Maluku.  Para  penguasa  lokal menjadikan daerah mereka layaknya kerajaan. Praktek dinasti ini berkembang dalam rezim demokrasi lokal yang korup, penuh manipulasi dan tekanan (Nurdin dkk, 2017) Berkembangnya  politik  kekerabatan  di  Indonesia  telah  dikhawatirkan  oleh  para sarjana politik. Nico Harjanto (2011) menyebut bahwa, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik di Indonesia akan seperti terjadi yang di Filipina, dimana bossism berbasis  territorial  menguasai  politik.  Negara  dijalankan  oleh  segelintir  elite  dari beberapa  keluarga,  klan  atau  dinasti  politik  yang  kuat  di  wilayah-wilayah  tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun  proses  demokrasi  yang  sehat  dan  subtansial.  Kekhawatiran  Indonesia seperti Filipina diungkapkan pula oleh Aspinall, menurutnya politik Indonesia sedang mengalami proses ‘filipinization’ politik, dimana politik dikendalikan oleh pengusaha kaya, preman dan jaringan keluarga (Hedman, 2014).
Di  era  reformasi,  praktek  dinasti  yang  terjadi  di  daerah  menjadi  semakin mencolok. Menurut ICW mengacu pada data Kemendagri, tahun 2013 dinasti politik tersebar  di  58  daerah  (liputan6.com,  2017).  Pada  dua  tahun  berikutnya  (2015), menurut  Djohermansyah  Djohan  berdasarkan  data  Kemendagri,  politik  dinasti  ada pada 61 daerah (Tirto.id, 2016). Selanjutnya pada tahun 2016, menurut peneliti politik LIPI, Dini Suriani, dinasti politik ditemukan pada 65 daerah (D.W.com, 2019). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah daerah yang terpapar politik  dinasti  mengalami  peningkatan.  Direktur  KPPOD,  Robert  Endi  Jaweng menyebutkan ada tiga pola bentuk dinasti politik. Pertama, pola yang berbeda kamar yaitu  kamar  eksekutif  dan  legislatif  dipegang  oleh  satu  keluarga.  Contohnya bapaknya  seorang  Bupati  dan  anaknya  ketua  DPRD.  Kedua,  pola  jejang pemerintahan, semisal bapaknya gubernur dan anaknya bupati di daerah tertentu. Ketiga, pola regenerasi, semisal bapaknya berkuasa dan penggantinya adalah anak
atau  istrinya  (Tempo.co,  2017).  Khusus  pada  Pemilu  2019,  di  tingkat  legislatif Formappi  menemukan  ada  48  anggota  DPR  RI  terpilih  berpotensi  memunculkan dinasti.  Para  anggota  DPR  ini  tersebar  di  tujuh  partai  politik  yaitu  Partai  Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PDIP, PKB dan PKS (Tirto.id, 2019).
Di Sulawesi Tenggara, politik dinasti tumbuh hampir di semua wilayah daratan maupun  kepulauan.  Studi  Nurdin  dkk  (2017)  memperlihatkan  bahwa  11  dari  45 anggota  Anggota  DPRD  Provinsi  terpilih  pada  Pemilu  2014  berasal  dari  keluarga pejabat  daerah  mulai  dari  istri,  anak,  ipar  dan  paman.  Para  ‘keluarga  politisi’  ini menguasai  sumber  daya  sosial,  politik  dan  ekonomi  di  masing-masing  daerah pemilihannya.  Di  tingkat  Kabupaten  dan  Kota,  kekuasaan  mereka  semakin  kuat, jabatan legislatif dan eksekutif diisi oleh kerabat mereka. Pada Pilkada tahun 2015, tiga dari tujuh kepala daerah terpilih memiliki hubungan keluarga dengan politisi lokal lain yaitu Konawe Selatan, Muna dan Kolaka Timur. Selanjutnya, Pilkada tahun 2017, empat  dari  tujuh  daerah  yang  mengikuti  Pilkada  pesertanya  berasal  dari  ‘keluarga politisi’ yaitu Muna Barat, Buton Selatan, Kolaka Utara dan Kota Kendari. Tiga dari empat daerah yang mengikutsertakan keluarga politisi berhasil dimenangkan.
Fakta yang sangat fenomenal terjadi pada Pemilu legislatif 2019, dimana politik dinasti di Sulawesi Tenggara semakin meluas dan menyebar pada lebih dari separuh jumlah  kabupaten/kota.  Sebelas  kepala  daerah  dari  17  kabupaten/kota  di  Sulawesi Tenggara berupaya membentuk dinasti politik dengan mendorong keluarga mereka sebagai  calon  anggota  legislatif  pada  berbagai  tingkatan,  mulai  dari  DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI dan level Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari sebelas kepala daerah tersebut, sebanyak sepuluh kepala daerah sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif, dan hanya satu kabupaten yaitu  Buton  Utara  (Abu  Hasan)  yang  gagal  membangun  dinasti,  setelah  kedua adiknya gagal terpilih sebagai anggota DPRD Buton Utara. Langkah politik Abu Hasan terbilang buruk bila dibandingkan dengan 10 bupati lainnya. Surunuddin Dangga yang mendorong 4 keluarganya, istri dan 3 anaknya sebagai anggota legislatif terlihat lebih beruntung,  meskipun  dua  anaknya  gagal  terpilih,  namun  istri  dan  satu  anaknya berhasil lolos sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara.
“Pencapaian”  luar  biasa  ditunjukkan  oleh  Bupati  Konawe,  Kerry  Saiful  Konggoasa dan Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae. Keluarga Kerry Konggoasa yaitu istri dan dua anaknya meski terbilang baru terjun dalam dunia politik, ketiganya berhasil  terpilih  sebagai  anggota  legislatif  lewat  Partai  Amanat  Nasional  (PAN). Sementara  Ridwan  bersama  3  keluarganya  terpilih  sebagai  anggota  legislatif  pada berbagai  tingkatan.  Kemunculan  para  calon  legislatif  di  Sulawesi  Tenggara  yang berasal  dari  keluarga  kepala  daerah  ini  menjadi  pemandangan  yang  menarik  pada Pemilu  legislatif  2019.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  di  daerah  Sulawesi Tenggara,  politik  dinasti  ibarat  tanaman  sedang  m emasuki  ‘musim  semi’,  dimana politik  dinasti    tumbuh  subur,  sekaligus  menjadi  ancaman  serius  bagi keberlangsungan  proses  demokrasi.  Terkait  dengan  fenomena  tersebut,  artikel  ini berusaha  menjelaskan  faktor-faktor    apa  saja  yang  menyebabkan  muncul  dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara.
Berkaitan  dengan  pertumbuhan  dinasti  politik,  sesungguhnya  bukan  hanya fenomena  Sulawesi  Tenggara,  tapi  juga  fenomena  yang  melanda  politik  lokal  dan nasional  negara-negara  di  Asia.  Karena  itu  sejak  dua  puluh  tahun  terakhir,  para ilmuwan politik dalam tulisan-tulisan mereka telah memperbincangkannya.   Namun studi-studi  yang  ada  sebelumnya  masih  lebih  banyak  menyoroti  fenomena  dinasti politik dari perspektif tradisional sebagai sisa-sisa warisan dari bentuk pemerintahan yang hampir menyerupai sistem monarki sebelumnya. Sistem pemerintahan seperti itu  memang  memiliki  karakter  feodalisme  dengan  menyandarkan  pengaruh  figur- figur kharismatik dan hubungan-hubungan kekeluargaan yang menjadi lahan tumbuh suburnya  dinasti.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  studi  Mark  R.  Thompson  (2012)  yang menjelaskan bahwa dinasti politik di Asia berkembang setelah meredupnya ideologi nasionalisme  dan  melemahnya  gerakan  demokrasi  yang  dibawah  oleh  para  tokoh kharismatik. Disisi lain, keturunan mereka mewarisi kekuasaan kharismatik orang tua mereka, dan secara tidak sengaja budaya politik paternalistik ini berkembang dalam rezim, partai politik dan gerakan sosial..
Perspektif yang sama juga dapat diamati dari kajian Julio C. Teennhake (2001) dalam  artikelnya  yang  berjudul  Emerging  Dynasties  In  The  Post-Marcos  House  Of Representatives  menceritakan  tentang  kemunculan  dinasti  politik  di  Filipina.
Menurut Teennhake, dinasti politik di Filipina telah mengakar kuat sejak lama, muncul sejak  era  kolonial,  dan  mampu  bertahan  dalam  rezim  demokrasi  liberal  (pasca perang), rezim otoritaranisme (Marcos) serta rezim demokrasi pasca Marcos. Pada dua generasi pertama — kolonial dan pasca perang — dinasti politik  berasal dari para klan tradisional yang berbasiskan pada kekayaan (kepemilikan tanah dan penjualan hasil pertanian). Sementara pada era otoritarianisme dan demokrasi pasca Marcos, dinasti berasal dari para pengusaha dan kelas menengah profesional yang memasuki dunia politik sejak era Aquino dan Ramos. Teennhake menyebut bahwa bertahannya dinasti  politik  di  Filipina  dalam  berbagai  model  rezim  politik,  tidak  terlepas  dari kemampuan dan keberhasilan para politisi dinasti menyesuaikan diri.
Studi  lain  tentang  dinasti  politik  Filipina  ditulis  oleh  Alfred  W.  McCoy  (2002). Temuan  McCoy  sedikit  berbeda  dengan  temuan  Teennhake.  Menurut  McCoy bertahannya  dinasti  di  Filipina  dikarenakan  kegagalan  negara  membuat  regulasi untuk mencegah tumbuh kembangnya oligarki. Negara menurut McCoy, juga tidak mampu mengatasi aksi para preman, kelompok para militer dan pemegang senjata yang  membangun  kekuasaan  politik  dan  ekonomi  dengan  cara-cara  kekerasan. Temuan McCoy ini menambah daftar panjang profil penguasa politik Filipina, dimana selain berasal dari klan tradisional, pengusaha dan kelas menengah profesional yang berbasikan  pada  kekayaan  dan  keahlian.  Dinasti  politik  Filipina  juga  diisi  oleh  para preman,  kelompok  para  militer  dan  pemegang  senjata.  Menurut  Querbin  (2010), keterpilihan  para  politisi  dinasti  di  Filipina  memiliki  korelasi  kuat  dengan  jaringan kekuasaan  (jabatan)  dan  jaringan  klientelistik.  Saat  keluarga  mereka  berkuasa (petahana),  maka  akan  menarik  keluarga  mereka  dalam  kekuasaan.  Peluang terpilihnya politisi yang berasal dari keluarga petahana di Filipina sangat besar, karena memiliki akses terhadap jabatan dan sumber daya. Sebaliknya mereka yang bukan petahana memiliki peluang lebih kecil untuk memenangkan pemilu.
Bercokolnya  dinasti  tidak  hanya  menjadi  ciri  khas  Filipina,  namun  juga ditemukan di negara Asia Tenggara lainnnya. Jemma Purdey (2016) dalam artikelnya yang  berjudul  Political  Families  In  Southeast  Asia,  menyebut  pemimpin  politik  di Indonesia,  Filipina,  Thailand  dan  Singapura  dihuni  oleh  para  keluarga  dinasti. Berangkat dari fenomena tersebut ia mengajukan pertanyaan mengapa dinasti politik
berkembang di banyak negara Asia Tenggara? Menurut Purdey hal itu terjadi karena politisi  dinasti  memiliki  kemampuan  beradaptasi,  kemampuan  mempertahankan kesetiaan pendukungnya, dan jaringan pengaruh yang dimiliki  dalam sistem politik demokrasi (Pemilu). Selain itu mereka juga memiliki daya tahan yang cukup dan tidak takut  gagal,  sehingga  selalu  berusaha  mencoba  dan  mencoba  lagi.  Para  keluarga dinasti  politik  ini  juga  berhasil  menangkap  keinginan  pemilih  dan  membangun komunikasi yang akrab.
Studi-studi  di  atas  lebih  banyak  menjelaskan  eksistensi  dinasti  politik  yang sudah  berkembang  sebelumnya  dalam  konteks  politik  non-demokratis.  Fenomena politik  demikian  tidak  mengherankan  bila  menjadi  tempat  bagi  berkembangnya dinasti politik karena masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan jauh dari proses-proses politik yang demokratis. Realitas seperti itu dapat dimaklumi karena dinasti politik dapat mudah bertahan dengan cara-cara yang militeristik dan koersif. Untuk menyebut studi dalam sistem demokrasi seperti kajian tentang dinasti politik di Indonesia oleh Kenawas (2015) dalam artikelnya yang berjudul The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. Dengan mengambil kasus dinasti politik Ratu Atut di  Banten  (Indonesia),  Kenawas  mengajukan  pertanyaan  mengapa  dinasti  politik muncul  dan  bertahan  dalam  sistem  politik  demokrasi?  Dalam  ulasannya,  Kenawas berpendapat  bahwa:  Pertama,  dinasti  politik  muncul  di  Indonesia  berawal  dari perubahan  kelembagaan  dari  sentraliasasi  ke  desentralisasi.  Di  era  sentralisasi penempatan  jabatan  dikelola  secara  ketat  dan  terpusat,  yang  mana  hal  ini berkebalikan dengan sistem desentralisasi yang lebih longgar dan dikelola di tingkat lokal.  Kedua,  tumbuh  kembangnya  dinasti  politik  di  Indonesia  dikarenakan kemampuan politisi dinasti untuk menciptakan sebuah "arena kompetisi yang tidak adil" untuk menghalangi lawan politik, kemampuan memanfaatkan jaringan keluarga mereka, serta kepemilikan materi (kekayaan) dan status incumbent yang digunakan untuk  membantu  anggota  keluarga  mereka  dalam  memenangkan  pemilu.  Ketiga, Politik  dinasti  akan  mengalami  kegagalan,  jika  aktor  politik  dan  otoritas  di  tingkat nasional ikut campur tangan atau memberlakukan peraturan baru yang mengurangi kesempatan bagi politisi dinasti lokal untuk bersaing dalam pemilu daerah.
Sebenarnya  kasus  dinasti  politik  di  Banten  masih  memiliki  perspektif  yang hampir sama dengan studi-studi sebelumnya yang masih melihat kaitannya dengan kekuasaan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Sebab,  dinasti  politik  Ratu  Atut  mewarisi kekuasaan  keluarga  yang  konon  memiliki  kaitan  dengan  dinasti  kerajaan  Banten. Atau,  setidaknya  membangun  dinasti  politik  dengan  memanfaatkan  kekuatan tradisional  melalui  jaringan  kelompok  jawara  yang  masih  berkuasa  di  Banten. Kalaupun  ada  menggunakan  partai  politik  hanya  untuk  melegitimasi  kehadirannya dalam proses demokrasi.
Berbeda dengan studi-studi yang pernah dilakukan, studi ini melihat fenomena dinasti politik dalam konteks sistem politik yang relatif lebih demokratis di Indonesia dewasa  ini.  Dengan  menggunakan  perspektif  institusional,  studi  ini  berusaha menjelaskan muncul dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara yang memanfaatkan institusi-institusi politik demokrasi modern seperti partai politik dan melalui mekanisme demokrasi dalam proses pemilu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Silalahi, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan wawancara. Studi  pustaka  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  sumber-sumber  tertulis  dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal dan pemberitaan media massa yang berkaitan dengan  dinasti  politik  serta  proses  dan  hasil  pemilu  2019.  Wawancara  digunakan untuk memperdalam dan mengkofirmasi keterangan dan informasi dari data primer. Wawancara  dilakukan  kepada  para  pengurus  partai  politik  dan  masyarakat  yang mengetahui  informasi  terkait  modus-modus  para  politisi  dalam  memenangkan pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinasti Politik di Sulawesi Tenggara
Di Sulawesi Tenggara dinasti politik menjadi gejala yang telah mengakar kuat sejak lama.  Fenomena  ini  semakin  mewabah  di  era  reformasi,  dimana  hampir  di  semua daerah, baik di wilayah kepulauan maupun daratan berkembang kekuasaan berbasis
keluarga/kerabat  (Nurdin  dkk,2017).    Di  era  reformasi,  dinasti  politik  di  Sulawesi Tenggara ditemukan dalam lingkup eksekutif maupun legislatif. Pada Pemilu legislatif 2014, 24 % anggota legislatif DPRD Sulawesi Tenggara terpilih berasal dari keluarga politik.  Keterpilihan  para  keluarga  politik  ini  tidak  terlepas  dari  sumber  daya kekuasaan yang mereka miliki, birokrasi, uang dan popularitas menjadi modal mereka untuk  bisa  memenangkan  persaingan  pemilihan.  Sangat  jarang  ditemukan  dari mereka  yang  memiliki  keterpilihan  selain  mendompleng  nama  besar  keluarga mereka, dan selain memanfaatkan pengaruh jabatan keluarga mereka.

## Tabel. 1. Hubungan Keluarga dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil Pemilu 2014
No Anggota DPRD Hubungan Keluarga Partai 1 Adriatma Dwi Putra Anak Ir. Asrun (Walikota Kendari dua periode 2007-2017) PAN 2 Suriyani Imran Istri Imran (mantan Bupati Konawe Selatan dua periode 2005-2015) Golkar 3 Surunudin Dangga Paman Asrun (Walikota Kendari) Golkar 4 Waode Farida Istri LM. Baharudin (mantan Bupati Muna 2010-2015) PAN 5 Murniaty M Ridwan Istri Ridwan Zakaria (mantan Bupati Buton Utara 2010-2015) PAN 6 Wd Sitti Nurlaila Istri Ridwan (mantan Bupati Muna dua periode 2000-2010) Golkar 7 Nursalam Lada Ipar Hugua (Bupati Wakatobi 2005-2015) PDI.P 8 WD Salmatiah Istri L.M Syafie Kahar (Bupati Buton 2002-2012) Demokrat 9 Wahyu Ade Pratama Anak Imran (Bupati Konawe Selatan dua periode 2005-2015) Golkar 10 Yati Lukman Istri Lukman Abu Nawas (Bupati Konawe 2002-2012/Sekda Provinsi Sultra 2013-2018) Nasdem 11 Isyatin Syam Istri Aswad Sulaiman (Bupati Konawe Utara 2010-2015) Demokrat
Sumber: Nurdin, dkk, 2017.
Pada Pemilu 2019, dinasti politik di Sulawesi Tenggara mengalami pergeseran orang/tokoh/figur,  dimana  sebagian  dari  mereka  pada  Pemilu  2014  terpilih,  pada Pemilu  2019  tidak  lagi  terpilih.  Meski  ada  pergeseran  figur,  jumlahnya  tidak berkurang,  sebaliknya  semakin  bertambah  dan  mewabah  hingga  di  tingkat kabupaten  dan  kota.  Pada  Pemilu  2019,  para  bupati  dan  tokoh  politik  mendorong
sebanyak-banyaknya anggota keluarga mereka untuk masuk sebagai caleg, dengan memilih  tingkatan  yang  berbeda,  dan  Dapil  yang  berbeda  untuk  menghindari persaingan  sesama  mereka,  sebagaimana  ditemukan  pada  keluarga  Kerry  Saiful Konggoasa,  Surunuddin  Dangga,  Ridwan  Bae  dan  Laode  Arusani.  Sementara  itu, dinasti di Muna Barat, Konawe Utara dan Buton Selatan, meski belum lama muncul telah  berhasil  memegang  kendali  kepemimpinan  dua  cabang  kekuasaan,  eksekutif (bupati) dan legislatif (Ketua DPRD).
Tabel. 2. Profil Dinasti Politik Hasil Pemilu 2019
No Dinasti Keluarga Terpilih Pemilu 2019 Latar Belakang Pekerjaan Keterangan 1 Kerry Saiful Konggoasa (Bupati  Konawe 2013-2023/PAN) Fachry Pahlevi Konggoasa (Anak Kerry S. Konggosa) Swasta Terpilih anggota DPR RI 2019 Dapil Sultra/PAN Devi Thesia Feriska Konggoasa (Anak Kerry Saiful Konggoasa) Swasta Terpilih anggota DPRD Kabupaten Konawe 2019/PAN Titin Nurbaya Saranani (Istri Kerry S. Konggoasa Ibu Rumah Tangga Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/PAN 2 Tafdil (Bupati Bombana  2012- 2022/Ketua DPD PAN  Kabupaten Bombana) Andi Nirwana Tafdil (istri Bupati Bombana) Anggota DPRD Kabupaten Bombana 2014-2019 Terpilih anggota DPD RI 2019 Dapil Sulawesi Tenggara/eks anggota DPRD Bombana Husnul Fuadi (Suami Keponakan Tafdil) Swasta Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bombana 2019/Partai Nasdem 3 Ridwan BAE (Bupati Muna 2000- 2010/anggota DPR  RI  2014- 2019/anggota DPR terpilih 2019/Ketua DPD GOLKAR SULTRA) Wa Ode Rabia Aldawia Ridwan (anak Ridwan BAE) Pengusaha/Kontraktor Terpilih anggota DPD RI 2019 Dapil Sulawesi Tenggara La Ode Muh. Inarto Ridwan (anak Ridwan BAE) Pengusaha/Kontraktor Terpilih anggota DPRD Kota Kendari 2019/Partai GOLKAR Wa Ode Nurlaila (mantan istri Ridwan BAE/ibu Wa Ode Rabia dan La Ode Muh. Inarto) Anggota DPRD Sultra 2014-2019 Terpilih anggota DPRD SULTRA 2014 dan 2019/Partai Golkar
4 Surunuddin Dangga  (Bupati Konawe 2015- 2020/politisi senior Golkar Sultra) Nurlin Surunuddin (istri Surunuddin Dangga) Anggota DPRD Kota Kendari 2009- 2014/2014-2019 Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Aksan Jaya Putra (anak Surunuddin Dangga) Pengusaha/Kontraktor Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Adi Jaya Putra (Anak Surunuddin Dangga)** Pengusaha/Kontraktor Gagal terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Leni Ariani Surunuddin (Anak Surunuddin Dangga)** Pengusaha Gagal terpilih anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara/Partai Golkar 5 Arhawi Ruda (Bupati Wakatobi  2015- 2020/ Ketua DPD  GOLKAR Wakatobi  2019- 2024/mantan Ketua DPD PAN Wakatobi  2007- 2018 Achmad Aksar (anak Arhawi) Swasta Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar H. Hamiruddin (Ipar Hugua/paman Achmad Askar) Pengusaha/anggota DPRD Wakatobi melalui PAN Terpilih anggota DPRD Wakatobi 2019-2024 melalui Golkar/Terpilih Ketua DPRD Wakatobi 2019-2024 Sukardi Ruda (adik Hugua/paman Achmad Askar) Pengusaha Terpilih Anggota DPRD Wakatobi 2019-2024 melalui Golkar 6 Amrullah (Bupati  Konawe Kepulauan 2015- 2010/Ketua DPD Demokrat Konawe Kepulauan) Rifki Saifullah Razak (anak Amrullah) Swasta/Kontraktor Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Demokrat 7 Nur Rahman Umar (Bupati Kolaka Utara 2015- 2010/Ketua DPD Demokrat Kolaka Utara) Nur Ikhsan Umar (adik Nur Rahman Umar) Swasta Terpilih anggota DPRD Sultra 2014 & 2019/Partai Demokrat 8 L.M Rajiun Tumada  (Bupati Muna Barat 2017-2022) Wa Ode Sarina Illahi (adik L.M. Rajiun Tumada) Honorer Pemda Muna Barat Terpilih anggota DPRD Kabupaten Muna Barat 2019/Terpilih Ketua DPRD Muna Barat 2019/Partai Nasdem 9 Ruksamin (Bupati  Konawe Ikbar (adik Ruksamin) Swasta Terpilih anggota DPRD Kabupaten
Utara 2015- 2020/Ketua DPW PBB Sulawesi Tenggara) Konawe Utara 2019/Terpilih Ketua DPRD Konawe Utara 2019/PBB 10 Abu Hasan (Bupati Buton Utara 2015- 2020/Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara) Hasaruddin (Adik Abu Hasan)** Swasta/Kontraktor Gagal terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Utara/PDI.P Taqwin (Adik Abu Hasan)** Swasta/Kontraktor Gagal terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Utara/PDI.P 11 Laode Arusani (Wakil Bupati terpilih  2017/Plt. Bupati Buton Selatan 2017- 2019/Bupati Buton Selatan 2019- 2023/Ketua  DPC Kabupaten Buton Selatan) Hj. Waode Rohania (istri Laode Arusani) Ibu Rumah Tangga Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan 2019- 2024/PDI.P Laode Armada (adik Laode Arusani) Swasta Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan/Terpilih Ketua DPRD Buton Selatan 2019- 2024/PDI.P 12 AS. Tamrin (Walikota  Bau- Bau 2013- 2023/Ketua DPD PAN  Kota  Bau- Bau) Kamil Adi Karim (Kakak kandung AS. Tamrin) Pensiunan Birokrat/Anggota DPRD Kota Bau-Bau 2014-2019 Terpilih anggota DPRD Kota Bau-Bau 2014 dan 2019/Ketua DPRD Kota Bau-Bau 2018-2019/Wakil Ketua DPRD Kota
Bau-Bau 2019- 2024/PAN
Sumber: olahan peneliti, 2019. (Ket: ** = gagal terpilih).
Berdasarkan  tabel  di  atas,  bila  membandingkan  hasil  pemilu  2014  dan  2019, menujukkan bahwa partai politik yang dihuni oleh keluarga dinasti politik mengalami penambahan jumlah, dari 4 partai politik menjadi 6 partai politik pada Pemilu 2019. Selain  itu  para  politisi  dinasti  pada  Pemilu  2019  secara  perlahan  merebut kepemimpinan  eksekutif  dan  legislatif,  sebagaimana  ditemukan  di  Konawe  Utara, Muna Barat dan Buton Selatan. Pada akhirnya, keberadaan dinasti politik di Sulawesi Tenggara selain memperkecil peluang lahirnya pemimpin politik yang berasal diluar keluarga dinasti, juga sangat mungkin melemahkan fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif.

## Analisis Keberadaan Dinasti Politik
Muncul dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2014 dan 2019 dapat diidentifikasi dalam dua model. Pertama, dinasti politik berasal dari  keluarga governing  elite yaitu  dinasti  yang  berkembang  dan  tumbuh  saat kerabatnya  masih  memegang  kekuasaan  pemerintahan/memerintah  (seperti: Bupati/Walikota dan Ketua Partai). Kedua, dinasti politik dari keluarga non governing elite yaitu dinasti yang berkembang dan tumbuh saat kerabatnya tidak lagi menjabat sebagai pimpinan pemerintahan dan ketua partai, tapi keluarganya masih memiliki nama  besar/ditokohkan  (seperti:  mantan  kepala  daerah).  Pada  Pemilu  2019,  para anggota  legislatif  terpilih  didominasi  oleh  mereka  yang  berasal  dari  keluarga governing elite (anak bupati dan ketua partai). Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari keluarga governing elite masih lebih  besar  dibanding non  governing  elite .  Bila  mengacu  pada  sumber-sumber kekuasaan yang diungkapkan oleh Charles F. Andrain (1992:123), maka mereka yang masih  memerintah  sangat  mungkin  menguasai  sumber  daya  ekonomi  (uang), normatif (kewenangan), popularitas (personal), informasi, bahkan fisik. Sementara mereka  yang  tidak  memerintah,  sumber  daya  kekusaannya  semakin  berkurang, terutama menyangkut dengan sumber daya normatif (kewenangan).
Semakin kokohnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara ditopang oleh beberapa faktor.  Pertama,    pragmatisme  dan  praktek  oligarki  partai  politik.  Partai  politik merupakan  pintu  masuk  berkembangnya  dinasti  politik.  Rekruitmen  caleg  yang dilakukan partai politik bersifat pragmatis untuk meraup suara, sebagaimana pernah diutarakan  oleh  Sekertaris  DPD  Golkar  Sultra  Muhammad  Basri  dalam  sebuah wawancara:  “jadi  tujuan  kami  mengusung  mereka  (kerabat  bupati  dan  keluarga tokoh  politik)  bukan  untuk  melahirkan  politik  dinasti  tapi  mencari  peluang  suara, seperti  Adi  Jaya  Putra  (anak  Surunuddin  Dangga)  ini  kan  baru  saja  bertarung  di Pilkada Konawe. Sehingga peluangnya meraup suara cukup besar. Begitupun juga ibu Nurlin  (istri  Surunddin  Dangga).  Bagaimanapun,  suaminya  adalah  Bupati  Konawe Selatan  dan  kita  berharap  dia  bisa  meraup  suara  terbanyak  di  Dapil  Sultra  II” (beritaklick.com, 2018). Fenomena rekruitmen caleg dari  keluarga elit  politik yang
bertujuan mengumpulkan suara juga mendorong partai-partai lain untuk melakukan hal yang sama.
Dalam proses rekrutmen caleg partai politik mengalami situasi yang dilematis, antara memenangkan pemilu dan memprioritaskan kader. Kedua hal itu bagi partai politik menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen, karena kedua-duanya sangat dibutuhkan, sebagaimana diutarakan oleh Agus Sanaa, Wakil Ketua PDI.P Sulawesi Tenggara:
“partai dalam melakukan rekrutmen caleg membuka diri (terbuka) kepada siapa saja yang mendaftar untuk menjadi caleg, baik kader maupun non kader (orang  luar).  Untuk  menetapkan  siapa  yang  layak  dicalonkan  partai  memiliki beberapa  pertimbangan,  diantaranya:  kaderisasi,  elektabilitas,  dan kemampuan  sumber  daya  keuangan  untuk  membiayai  aktivitas  politik.  Jika seorang  kader  memiliki  elektabilitas  serta  memiliki  uang,  maka  partai  politik akan  mengutamakan  kader.  Namun  jika,  seorang  kader  memiliki  elektabilitas rendah  dan  tidak  memiliki  kemampuan  keuangan,  sementara  non  kader memiliki  elektabilitas  tinggi  dan  kemampuan  keuangan,  maka  partai  politik akan  mengusung  non  kader.  Dengan  terlebih  dahulu  ‘mengkaderkan’ (membuatkan KTA) calon yang non kader tadi.  Kenapa bukan kader? Karena bagi kami, mengusung kader yang tidak memiliki elektabilitas dan kemampuan keuangan,  sama  saja  membunuh  partai  dan  membunuh  kader.  Partai  tidak mendapatkan  apa-apa,  kader  juga  jatuh  miskin  karena  harus  jual  rumah  dan sebagainya”.
Alasan  partai  politik  untuk  meraup  suara  dengan  menempatkan  kerabat penguasa dalam daftar caleg merupakan logika yang rasional. Disisi lain, yang paling penting dalam proses penempatan hingga proses terpilihnya mereka yang berasal dari keluarga penguasa (elit) sebagai caleg, dilakukan secara fair, adil, bertahap dan terbuka.  Pada  kenyataannya  justru  sebaliknya,  mereka  yang  berasal  dari  keluarga penguasa mendapat perlakukan istimewa dibanding kader-kader partai yang bukan berasal dari keluarga penguasa. Para caleg yang berasal dari keluarga penguasa juga mendapatkan  keunggulan  dalam  mempromosikan  diri  di  media  massa  dan  ruang publik.  Dukungan  keuangan,  jalur  organisasi  dan  birokrasi  yang  dikendalikan  oleh ayah  atau  kerabat  mereka  yang  sedang  berkuasa  menjadi  keunggulan,  dan menyulitkan  mereka  yang  bukan  berasal  dari  keluarga  penguasa  untuk  bersaing secara seimbang.
Penggunaan birokrasi oleh para kepala daerah di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan berbagai modus, seperti: perekrutan perangkat desa sebagai tim sukses dan
tim  pemenangan  (kampanye  dan  distribusi  politik  uang),  menggelar  rapat  dan pertemuan antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi (mulai level kepala dinas, camat, kepala desa dan RT), mutasi dan rotasi jabatan bagi kalangan birokrat yang tidak loyal, promosi jabatan bagi kalangan birokrat yang menjalankan instruksi kepala daerah, pemanfaatan tenaga honorer sebagai tim pemenang, pengangkatan/pergantian/pemberhentian  tenaga  honorer  menjelang  Pemilu, politisasi  bantuan  sosial  pemerintah  (pembagian  bibit,  bantuan  usaha,  bantuan seragam sekolah), permintaan uang (setoran) kepada para pejabat birokrasi sebagai bentuk  kontribusi  para  pejabat  birokrasi  guna  memenangkan  keluarga  kepala daerah.
Partai  politik  memiliki  peranan  penting  terhadap  kehadiran  dinasti  politik  di daerah.  Jabatan  strategis  kerabat  mereka  di  partai  politik — ketua  partai — menjadi pintu masuk mereka untuk mempengaruhi keputusan organisasi partai politik, tanpa melalui  mekanisme  normatif  yang  berlaku  pada  aturan  organisasi.  Studi  Susanti (2017) membenarkan hal ini, dimana kecenderungan partai politik dalam pencalonan kandidat bersifat elitis (oligarki),  tanpa memperhatikan kemampuan dan integritas calon, sehingga menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana  mestinya.  Pada  partai  berbasis  elite  (Katz  dan  Mair,  1994) kecenderungan ini lazim terjadi, dimana elite menjadi basis kekuatan dominan partai. Sementara  partai  yang  berbasis  massa  dan  gerakan  (Gunter  dan  Diamond,  2001) jarang ditemukan.
Pada  partai  politik  berbasis  gerakan  yang  memberlakukan  aturan  organisasi yang ketat dan konsisten, agak sulit menemukan partai yang mengusung caleg dari keluarga  dinasti.  Hal  ini  misalnya  ditemukan  pada  Partai  Keadilan  Sejahtera  di Sulawesi Tenggara yang melewati proses kaderisasi yang ketat. Di luar PKS, Partai Golkar pasca melakukan reformasi diri juga sesungguhnya memiliki aturan organisasi yang ketat dalam melakukan rekruitmen kader. Di era kepemimpinan Akbar Tanjung, paradigma lama partai Golkar yang melakukan model perekrutan melalui pendekatan kedekatan politik dan nepotisme mengalami perubahan, dimana proses rekruitmen mengedepankan  merit  system  dengan  memperhatikan  dedikasi,  prestasi,  loyalitas dan kecakapan (Tanjung:2008). Namun hal ini tidak bertahan lama, kepemimpinan
Golkar yang jatuh dikalangan kaum saudagar/pengusaha membawa partai ini kembali pada  pola  lama  dan  semakin  pragmatis.  Faktor  kedekatan  dan  kekuatan  finasial menjadi  semakin  menonjol  dalam  melakukan  rekrutmen  politik.  Pola  ini  pula  yang ditemukan pada partai Golkar di Sulawesi Tenggara, serta partai-partai yang berbasis elite — Partai  Nasdem,  PDI.P,  PAN,  Demokrat  dan  PBB — dimana  politik  dinasti menjadi pemandangan yang nyata.
Kedua, tumbuh suburnya politik uang ( money politics ) dan politisasi birokrasi. Uang  dan  birokrasi  menjadi  basis  sumber  daya  kekuasaan  para  keluarga  politik penguasa  (dinasti)  di  Sulawesi  Tenggara.  Mobilisasi  pemilih  menggunakan  politik uang  dan  pengerahan  kekuatan  birokrasi  oleh  kerabat  mereka  yang  memegang kekuasaan  eksekutif,  menjadi  penopang  keterpilihan  calon  legislatif  dari  keluarga politisi.  Pemanfataan  birokrasi  dan  politik  uang  digunakan  oleh  keluarga  bupati, misalnya  ditemukan  pada  keluarga  Bupati  Konawe  Kerry  Saiful  Konggoasa.  Tiga keluarganya  yang  terdiri  atas  istri  dan  dua  anaknya  ikut  mencalonkan  diri  sebagai anggota  legislatif  dengan  tingkatan  yang  berbeda.  Tiga  anggota  keluarga  Bupati Konawe ini berhasil terpilih. Keterpilihan mereka diantaranya ditopang oleh kekuatan uang  dan  birokrasi,  dimana  sebelum  hari  pemilihan,  tim  dari  keluarga  Kerry  Saiful Konggoasa membagikan uang kepada pemilih dengan sistem paket/tandem (Zuada dkk,  2020).  Keluarga  Kerry  Saiful  Konggoasa  dalam  mendistribusikan  uang  dan sembako  kepada  warga  memanfaatkan  perangkat  desa  (inilahsultra,  2019). Penggunaan kekuatan birokrasi dan politik uang digunakan pula Nurlin Surunuddin (istri Bupati Konawe Selatan). Pada sebuah acara yang dilakukan di rumah jabatan Bupati, para aparat birokrasi Kabupaten, Kepala Desa hingga RT se-Konawe Selatan dikumpulkan dan diberi uang guna memenangkan Nurlin Surunuddin di kursi DPRD Provinsi.  Pengerahan  aparat  birokrasi  dan  politik  uang  ini  sempat  tercium  dan diajukan oleh Bawaslu, namun luput dari pemberitaan dan menghilang begitu saja, tanpa  adanya  kejelasan  penyelesaian  (Zuada  dkk,  2020).  Penggunaan  kekuatan birokrasi  digunakan  pula  oleh  Rajiun  Tumada  di  Muna  Barat  untuk  meloloskan keluarga  dan  orang-orang  dekatnya  sebagai  anggota  legislatif  (Zuada  dan  Najib, 2019).
Ketiga, lemahnya pengawasan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan jajarannya). Praktek  politik  uang  ( money  politics )  dan  penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  of power) seperti dijelaskan di atas sebenarnya merupakan kategori pelanggaran pemilu serius  (pasal  280  UU  No.  7/2017).  Bila  pelanggaran  tersebut  ditindaklanjuti  oleh Bawaslu/Panwaslu  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  (pasal  523  UU  No.  7/2017)  dan pembatalan (diskualifikasi) calon terpilih (pasal 285 UU No. 7/2017). Sudah menjadi rahasia umum, fenomena politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan sangat masif terjadi pada pemilu 2019 dengan berbagai modus. Namun pengawas pemilu di daerah seolah-olah menutup mata terhadap palanggaran-pelanggaran tersebut. Ada kesan jajaran  pengawas  pemilu  tidak  mau  mengambil  resiko  menangani  pelanggaran tersebut  karena  melibatkan  orang  kuat (strong  man) di  daerah.  Disisi  lain  peran pemantau Pemilu dari kalangan civil society jumlahnya sangat kecil, tercatat hanya ada  Komite  Independen  Pemantau  Pemilu  (KIPP),  Jaringan  Demokrasi  Indonesia (JADI), Sultra Demo dan kampus yang konsen pada isu-isu pemilu. Meski demikian lembaga-lembaga  tersebut  tak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  baik  untuk mempresure dan menyiarkan praktek politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran  media  massa  pun  tidak  begitu  masif  memberitakan  praktek  pelanggaran pidana Pemilu, bahkan tidak jarang beberapa media massa menjadi partner mereka untuk memasang iklan kampanye. Kasus seperti ini seringkali dijumpai pada media massa  yang  menjadi  tempat  pemasangan  iklan  kampanye  sang  elit  lokal.  Media massa yang menyiarkan iklan mereka, memiliki kehati-hatian untuk menaikan berita yang  merugikan  mereka.  Hal  inilah  yang  membuat  para  pemegang  kekuasaan semakin  leluasa  melakukan  aksinya  untuk  memperoleh  suara  sebanyak  mungkin dengan cara yang tidak fair, demi memuluskan jalan bagi anggota keluarga mereka untuk memperoleh kursi legislatif.
Keempat,  budaya  politik  yang  kolutif  dan  paternalistik.  Penduduk  Sulawesi Tenggara  yang  didominasi  oleh  masyarakat  agraris  menjadi  faktor  tumbuh kembangnya politik dinasti. Dalam masyarakat agraris budaya patron klien menjadi ciri khas dalam interaksi sosial, perilaku atau praktik sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Di Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat etnis Tolaki memiliki tradisi saling memberi dan diberi. Basrin Melamba salah satu sejarahwan Tolaki menyebut
bahwa  dalam  interaksi  dengan  masyarakat  luar,  praktek  dalam  tatanan  politik  di masyarakat  Tolaki  yakni  ada  dalam  istilah  seperti mombekatia  tiari  ako (saling memberi upeti antara kerajaan dengan kerajaan), membekabagu pa’guru ako (saling menukar  ahli  dalam  ilmu  dan  pengetahuan), mombekatawa-tawani  ako (saling memberi  bantuan  perang).  Melalui  cara  tersebut,  maka  para  pemimpin  dapat menghimpun,  mengelompokkan  rakyat,  orang  banyak,  penduduk  agar  senantiasa bersatu dan saling berinteraksi dengan orang lain (Zuada dan Suaib, 2016).
Menurut Zuada dan Suaib (2016), masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara yakni pada saat upacara adat, pesta pernikahan, kematian selalu memberi atau hadiah satu sama  lain.  Konsep  gift  yakni  menghadirkan  mekanisme  memberi,  menerima,  dan sedapat mungkin megembalikan pemberian yang diterima (Mauss, 1990). Konsep gift ini, secara tidak langsung menciptakan hubungan yang mengikat  antara pemberi dan penerima. Makin mahal nilai hadiah, maka semakin bagus, sebab pihak-pihak yang terlibat (memberi – menerima – membalas) sedang dipertukarkan (Zuada dan Suaib, 2016). Proses saling memberi dan menerima ini telah menjadi budaya turun temurun, meski polanya agak berbeda bila dibandingkan dari zaman ke zaman. Menurut Maus (1990),  pemberian  hadiah  di  era  1925-an  yakni  berupa  pemberian  material  seperti tanaman,  binatang  piaraan,  makanan  kesukaan,  belum  menyentuh  pada  tataran pemberian hadiah personal. Selanjutnya pada awal abad 21, pemberian berupa fresh money mulai  muncul  dengan  anggapan  bahwa  uang  itu  memiliki  nilai,  sehingga pemberi  tidak  harus  memikirkan  pencarian  hadiah,  karena  penerimalah  yang  akan memilih  sendiri  hadiah  sesuai  keinginannya.  Dalam  proses  demokrasi  (pemilihan), budaya  saling  memberi  dan  menerima  ini  mewarnai  proses  partisipasi  politik masyarakat Sulawesi Tenggara.
Selain  itu,  wilayah  Sulawesi  Tenggara  daratan  maupun  kepulauan,  dahulu merupakan daerah kerajaan (terbagi dalam beberapa kerajaan) yang memiliki tradisi pergantian kekuasaan secara turun temurun (monarki). Sistem monarki ini ditopang pula  oleh  budaya  politik  yang  paternalistik,  dimana  ketokohan  seseorang  sangat dihormati.  Pemimpin  yang  dipandang  memiliki  jasa,  pernah  menjadi  raja,  kepala daerah, anggota legislatif ataupun tokoh lainnya akan mendapatkan balasan berupa penghormatan,  termasuk  keluarganya.  Pada  era  demokrasi  penghormatan  ini
diwujudkan  dengan  memposisikan  keluarga/keturunannya  sebagai  tokoh  (patron), termasuk  memilihnya  dalam  pemilu.  Sang  tokoh  yang  memiliki  massa/pendukung menjadikan  sikap  dan  keputusan  sangat  berpengaruh,  meskipun  itu  bertentangan dengan  nilai-nilai  moral  dan  etika  sekalipun.  Maka  tidak  heran  kemudian,  upaya mereka membangun dinasti (menempatkan keluarga) tidak mendapatkan tentangan yang kuat.

## KESIMPULAN
Dinasti  politik  di  Sulawesi  Tenggara  telah  mengakar  kuat  sejak  lama.  Pada Pemilu  2014  &  2019,  dinasti  politik  semakin  menghawatirkan  dan  mengancam eksistensi  demokrasi.  Kemunculan  dinasti  politik  di  Sulawesi  Tenggara  dapat dikategorikan  dalam dua model yaitu dinasti yang muncul dari  keluarga governing elite  (elite  yang  sedang  memerintah)  dan  non-governing  elite  (elite  yang  tidak memerintah).  Keluarga  governing  elite  tampak  sangat  mendominasi  keterpilihan keluarga  dinasti  pada  pemilu  2019.  Ini  menujukkan  bahwa  faktor  jabatan  dan kepemilikan sumber daya menjadi faktor kemenangan mereka. Keberadaan dinasti selain  memperkecil  peluang  lahirnya  pemimpin  politik  yang  berasal  luar  keluarga mereka,  juga  sangat  mungkin  melemahkan  fungsi  kontrol  legislatif  terhadap eksekutif. Setidaknya ada empat faktor dinasti politik tumbuh kembang di Sulawesi Tenggara  yaitu:  pertama,    pragmatisme  dan  praktek  oligarki  partai  politik;  kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrain, Charles F. (1992). Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Diamond,  Larry  dan  Gunther,  Richard.  (2001). Political  Parties  and  Democracy . Baltimore: The John Hopkins University Press.
Harjanto, Nico. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No.2, 138-159.
Hedman, Eva-Lotta E. (2014). Authoritarianism and Democracy dalam Buku Norman G.  Owen.  Routledge  Handbook  of  Southeast  Asian  History.  New  York: Routledge.
Kenawas, Yoes C. (2015). The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. EDGS WORKING PAPER.
Katz, Richard dan Peter Mair. (1994). How Parties Organize: Change and Adaption in Party Organizations in Western Democracies . London: SAGE Publications. Maus, Marcel. (1990). The Gift . London: Routledge.
McCoy, AW. (2002). An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines . Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Nurdin, Iing, Suaib, Eka, Zuada, La Husen dan Banne, Iwan Rompo. (2016). Scientific Journal  of  PPI-UKM. Filipinazion  of  Indonesian  Politics:  Politics  of  Family Formation in Southeast Sulawesi. Vol. 3, No.7
Purdey, Jemma. (2016). Political families  in Southeast Asia. Journal  South  East  Asia Research, Vol. 24(3) 319 – 327.
Querbin,  P.  (2010).  Family  and  Politics:  Dynastic  Persistence  in  The  Philippines, Stanford University Press.
Silalahi,  Ulber.  (2012). Metode  Penelitian  Sosial .  (Edisi  Revisi).  Refika  Aditama: Bandung.
Susanti, Martien Herna. (2017). Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Goverment and Civil Society , Vol. 1, No.2, pp. 111-119.
Tanjung, Akbar. (2008). THE GOLKAR WAY Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi.
Teennhake,  JC.  (2001).  Emergying  Dynasties  in  the  post-Marcos  house  of representatives . Philippine Political Science Journal 22 (45): 55-78.
Thompson, M.R. (2012). Asia’s Hybrid Dynasties. Asian Affairs, 43 (2), 204-220 .
Zuada, La Husen dan Eka Suaib. (2016). Banyak Uang Bukan Jaminan Terpilih (Studi tentang Praktek Money Politics Dari Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2015). Jurnal Bawaslu Edisi 2 Tahun, 67-81.
Zuada, La Husen, Adriadi, Reko dan Kadir, Abdul. (2020). The Power and Women's Electability  in  Southeast  Sulawesi:  A  Case  Study  of  Candidates  for  Provincial
DPRD and DPR RI. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review . Vol. 5. No. 1.
Berita Online:
https://www.dw.com/id/lipi-politik-dinasti-di-indonesia-kian-subur/a-50506709 https://inilahsultra.com/2019/02/05/diduga-bagi-bagi-gula-teh-istri-dan-anak-bupati- konawe-digarap-bawaslu/
https://www.beritaklick.com/politik/keluarga-bupati-warnai-pileg-2019/ https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-61-kepala-daerah-bklD https://tirto.id/formappi-48-caleg-terpilih-berpotensi-munculkan-dinasti-politik-ehAH https://nasional.tempo.co/read/833610/3-jenis-dinasti-politik-di-indonesia-mulai- model-arisan-hingga-lintas-kamar
https://www.liputan6.com/news/read/2820596/icw-ada-58-dinasti-politik-di- indonesia
https://telisik.id/news/dinasti-bupati-arusani-kuasai-buton-selatan