Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015

## PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN PENGADUAN DIDINAS
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (LABURA)
Oleh : Kusno, SH, MH

## Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Rantauprapat

## ABSTRAK
Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangan timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang baik yang bersifat individu maupun kelompok. Penelitian yang dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian    empiris,  yaitu  metode  penyusunan  yang  mendeskripsikan fakta-fakta  yang  digali  dari  objek  penelitian  apakah  sesuai  atau  tidak  pelaksanaannya  dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan  pelayanan  pengaduan  publik  oleh  pemerintah  Kabuapten Labura  di  Dinas  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  dengan  membentuk  organisasi  penyelenggara. Adapun  upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam  masalah  pengawasan  dan  pelayanan  pengaduan  di Dinas  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  terhadap  perbuatan  melanggar  hukum  adalah:  masyarakat dapat mengajukan gugatan  terhadap penyelenggara ke Pengadilan.
Kata Kunci : Pengawasan dan Pelayanan, Dinas Perzinan dan Penanaman Modal.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prinsip  serta  perspektif  hukum penyelenggarakan  perizinan  berbasis pada  teori  negara  hukum  modern (negara  hukum  demokratis)  yang merupakan  perpaduan  antara  konsep negara hukum (rechtsstaat) dan konsep  negara  kesejahteraan  (welfare state). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan  hukum  sebagai  acuan tertinggi dalam penyelenggarakan negara  atau  pemerintah  (Supremasi hukum).
Menurut  Vesteden 1 hukum yang supreme mengandung makna:
a) bahwa  suatu  tindakan  hanya  sah apabila  dilakukan  menurut  atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-
ketentuan  hukum  hanya  dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan  umum  bener-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan  hukum  akan  melanggar dasar-dasar  keadilan  yang  berlaku dalam masyarakat.
b) ada jaminan yang melindungi hak- hak setiap orang baik yang bersifat
1 Samson  H.D.  Tjenk  Willink,  1984,  Inleiding Algemen Bestuursceht, C.J.N. Verteden, hlm 79.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
asasi  dari  tindakan  pemerintah atau pihak lainnya.
Pelaksanaan suatu negara hukum  setiap  kegiatan  kenegaraan atau  pemerintah  wajib  tunduk  pada atuaran-aturan  hukum  ang  menjamin dan  melindungi  hak-hak  warganya, baik  di  bidang  sipil  dan  politik maupun  di  bidang  sosial,  ekonomi, dan  budaya.  Dengan  perkataan  lain, hukum  ditempatkan  sebagai  aturan main dalam penyelenggarakan kenegaraan  dan  pemerintah  untuk menata  masyarakat  yang  damai,  adil, dan bermakna. Oleh karena itu,  setiap kegiatan  kenegaraan  atau  pemerintah harus dilihat sebagai bentuk penyelenggarakan
kepentingan masyarakat  (public  service)  yang terpancar  dari  hak-hak  mereka  yang mesti  dilayani  dan  dilindungi.  Itulah sebabnya  konsep  negara  hukum  yang dikembangkan  dewasa  ini  selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.
Konsep  negara  kesejahteraan itu  sendiri adalah menempatkan peran negara  tidak  hanya  terbatas  sebagai penjaga  ketertiban  semata  seperti halnya dalam konsep
Nachtwakerstaat,  tetapi  negara  juga dimungkinkan  negara  dalam  segala aspek  kehidupan  masyarakat.  Tujuan negara  dalam  konsep  negara  hukum kesejahteraan  tidak  lain  adalah  untuk
mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta  dalam  segala  tujuan  tersebut, negara  diharuskan  untuk  ikut  serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana  digariskan  dalam  UUD 1945.
Istilah  di  dalam  pelayanan umum  seringkali  dikaitkan  dengan pelayanan  yang  disediakan  untuk kepentingan  umum.  Istilah  pelayanan sendiri  mengandung  makna,  yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengurus  hal-hal  yang  diperlukan masyarakat.  Dengan  kata  lain,  bahwa dalam  pelayanan  umum  itu  sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, malainkan  merupakan  suatu  proses untuk  mencapai  sasaran  tertentu  yang telah ditetapkan terlebih dahulu
Tjosvold  sebagaimana  dikutip  dari bukunya Sadu Wasistiono 2 mengukapkan, bahwa pelayanan
masyarakat  baik  sebagai  kewajiban maupun sebagai kehormatan
merupakan  dasar  bagi  terbentuknya masyarakat yang manusiawi.
2 Sadu Wasistono,2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah, Bandung, Fokusmedia, hlm 23
Pemberian  pelayanan  kepada masyarakat merupakan kewajiban utama  bagi  pemerintah.  Pelayanan publik  dalam  perkembangan  timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggarakan kegiatan pemerintahan  yang  baik  yang  bersifat individu  maupun  kelompok.  Dalam pemberian  pelayanan  tidak  boleh tercipta perlakuan ang berbeda, sehingga  menimbulkan  diskriminasi pelayanan perlu pula mendapat pembenahan  melalui  keterbukaan  dan kemudahan  prosedur,  penetapan  tarif yang jelas dan terjangka, keprofesional  aparatur  dalam  teknik pelayanan,  dan  tersedianya  tempat pengaduan keluhan masyarakat
(publik  complain)  serta  tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.
Pembangunan  yang  dilakukan oleh daerah berupa pembangunan fisik dan  non  fisik.  Pembangunan  fisik misalnya  berupa  pembangunan  jalan, jembatan, perumahan, gedung,
sekolah  dan  lain-lain.  Sedangkan pembangunan  non  fisik  diantaranya berupa  peningkatan  mutu  kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan  pendapatan  masyarakat atau  penurunan  angka  kematian  ibu dan  anak,  dalam  upaya  peningkatan pelaanan  publik,  pemaerintah  kota perlu  mengatur  segala  bentuk  ang
berkaitan  dengan  perikatan  dengan perizinan.  Maka  dalam  menunjang peningkatan pelaanan publik. Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara    membentuk  dinas  baru  yaitu dinas perizinan, berdasarkan peraturan daerah  No.  17  tahun  2005  tentang pembentukan,  susunan  organisasi  dan Tata  dinas  Perizinan.  Penjabaran fungsi  dan  tugas  dinas  perizinan Labura diatur dalam peraturan daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Labura mengeluarkan peraturan tentang pelayanan  perizinan  pada  wilayah Labura. Pemerintah kabupaten merasa perlu mengeluarkan Peraturan tersebut dengan  maksud  supaya  segala  bentuk pelanggaran  dalam  pelaksanakan  izin dalam  pengaduan  dan  pelayanan    di
Labura dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena untuk menghindari adanya pelanggaran perundangan-perundangan  dan  mudah dalam  pengawasannya  pemerintah mengeluarkan Peraturan tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang
diatas, maka penulis dapat merumuskan  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penulisan  skripsi. Perumusan  masalah  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pelaksanaan
Pengawasan dan pelayanan
pengaduan  di  dinas  perizinan
pemerintahan Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana  upaya  hukum  yang dilakukan  terhadap  pengawasan dan pelayanan pengaduan di Dinas Perizinan  Kabupaten  Labuhanbatu Utara?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian  ini adalah:
1.   Untuk  mengetahui  Pelaksanaan
Pengawasan dan pelayanan pengaduan  di  dinas  perizinan pemerintahan Labura..
2.  Untuk mengetahui bagaimana
upaya  hukum  yang  dilakukan terhadap pengawasan dan pelayanan  pengaduan  di  Dinas Perizinan Kabupaten Labura.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  penelitian adalah:
1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan
dibidang  ilmu  hukum  khususnya Hukum dibidang Perizinan.
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi  yang  lebih  jelas  dalam realita  yang  terjadi,  mengenai Pengawasan dan pelayanan pengaduan  di  dinas  perizinan pemerintahan Labura.
II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
empiris,  yaitu  metode  penyusunan  yang mendeskripsikan  fakta-fakta  yang  digali dari  objek  penelitian  apakah  sesuai  atau tidak  pelaksanaannya  dengan  Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan  di  Dinas  dan  Perizinan  dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Guna mendapatkan  data  digunakan  teknik wawancara  dan  observasi.  Mengenai Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan:
1. Sumber  data  primer,  yaitu  data  serta keterangan yang diperoleh dari penelitian  langsung  dilapangan  untuk memperoleh  data  yang  diperlukan dalam  penelitian,  misalnya  hasil wawancara  yang  yang  diperoleh  dari objek penelitian.
2. Sumber  data  sekunder  yaitu  berupa data  atau  hal-hal  yang  mendukung sumber  data  primer.  Bahan-bahan tersebut  dapat  dibedakan:  Kedalam Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  terdiri  dari norma-norma  kaidah  dasar  (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pengawasan dan Pelayanan.
Mengenai  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini yaitu dengan menggunakan:
1. Bahan  hukum  primer  yaitu:  data  serta keterangan yang diperoleh dari penelitian  langsung  dilapangan  untuk
memperoleh  data  yang  diperlukan dalam penelitian.
2. Bahan  Hukum  sekunder  yaitu:  berupa data  atau  hal-hal  yang  mendukung bahan  hukum  primer.  Bahan-bahan tersebut  dapat  dibedakan:  Kedalam Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  terdiri  dari norma-norma  kaidah  dasar  (Undang- undang  Dasar  1945),  dan  Undang- undang    Undang-Undang  No  25 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pelayanan,
Undang-Undang
Pelayanan Publik. Pasal 21 UU No 25
Tahun 2009, Peraturan Daerah
Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Pada Pemerintah.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu:  berupa bahan  hukum yang memberikan
petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  indeks  majalah hukum dan lain sebagainya.
Untuk menganalisa hasil
penelitian menggunakan anailisis deskripsi  kualitatif  yaitu  data  dianalisis secara  kualitatif,  dan  hasil-hasil  setelah diolah  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif sehingga  dapat  menggambarkan  keadaan mengenai segala sesuatu yang berasal dari teori dan praktek.
III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
3.1 Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pelayanan  Pengaduan  di  Dinas Perizinan Pemerintah Labura
a. Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan
pelayanan  publik  harus  memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan  sebagai  jaminan adanya  kepastian  bagi  penerima pelayanan. 3 Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  wajib  ditaati  oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.  Menurut  Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang- kurangnya meliputi:
1. Prosedur  Pelayanan,  prosedur pelayanan yang dibakukan bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu  penyelesaian,  waktu penyelesaian  yang  ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan  sampai  dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan.
3. Biaya  pelayanan,  biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang  ditetapkan  dalam  proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan  yang  akan  diterima
3 Lely  Indah  Mindarti.  2007.  Revolusi Administrasi  Publik:  Aneka  Pendekatan  dan    Teori dasar. Malang : Partner Press. Hlm. 46.
sesuai  dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai  oleh  penyelenggara pelayanan publik
6. Kompetensi  petugas  pemberi
pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian,  keterampilan,  sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 4 b. Prosedur Pelayanan Adapun bentuk dan prosedur  pelayanan  yang  ada  di dinas perizinan adalah:
1. Kepala Biro Pengaduan Masyarakat memberikan arahan  kepada  Kepala  Bagian terkait  untuk  melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang proses penanganannya diserahkan
kepada    instansi  terkait  (30
menit). 5
2. Persiapan pelaksanaan
pemantauan (1 hari) 3. Kepala Bagian terkait menentukan pejabat/pegawai
4 Ibid.
5 M.  N.  Nasution.  2001.  Manajemen  Mutu Terpadu. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 19.
(dalam bentuk tim)  yang akan melaksanakan pemantauan.
c. Pelaksanaan  Pengawasan  dan
Pelayanan  Pengaduan  di  Dinas Perizinan
Pemerintah
Kabupaten
Dalam melaksanakan
Pengawasan  dan  pelayanan  publik pemerintah membentuk Organisasi
Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara  negara,  korporasi, lembaga independen yang dibentuk  berdasarkan  Undang- undang untuk kegiatan pengawasan dan pelayanan publik, dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Penyelenggara  dan  seluruh bagian  organisasi  penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran,
dan  kegagalan  penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan  publik  sebagaimana maksud diatas, sekurang- kurangnya meliputi:
1. pelaksanaan pelayanan;
2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;
4. pengawasan internal;
5. penyuluhan
kepada masyarakat; dan 6. pelayanan  konsultasi.  (Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009) Penyelenggara
dapat melakukan  kerja  sama  dalam bentuk  penyerahan  sebagian  tugas penyelenggaraan  pelayanan  publik kepada  pihak  lain,  dengan  syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat.
Ketentuan-ketentuan dalam
kerjasama tersebut  adalah:
1. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan
publik dituangkan sesuai dengan   peraturan  perundang- undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan
pada standard pelayanan.
2. penyelenggara berkewajiban menginformasikan   perjanjian kerja sama kepada masyarakat;
3. Tanggung  jawab  pelaksanaan kerja sama berada pada
penerima kerja sama, sedangkan  tanggung   jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada
penyelenggara;
4. Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung   jawab  kegiatan harus dicantumkan oleh
penyelenggara  pada  tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan
5. Penyelenggara  dan  pihak  lain wajib  mencantumkan  alamat tempat  mengadu  dan  sarana untuk  menampung  keluhan masyarakat yang mudah diakses,  antara  lain  telepon, pesan   layanan  singkat  short message  service   sms,   dan kotak pengaduan.
Adapun asas-asas pelayanan publik Tersebut  adalah: 1. Kepentingan umum, yaitu;
Pemberian  pelayanan  tidak boleh mengutamakan
kepentingan  pribadi  dan/atau golongan 2. Kepastian hukum, yaitu Jaminan  terwujudnya  hak  dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu Pemberian  pelayanan  tidak membedakan suku, ras, agama,   golongan,  gender,  dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban,  yaitu  Pemenuhan hak  harus  sebanding  dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai  dengan bidang tugas.
6. Partisipatif,  yaitu  Peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh  pelayanan  yang
adil.
8. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan  mudah  mengakses  dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu Proses
penyelenggaraan pelayanan
harus dapat
dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus bagi  kelompok  rentan,  yaitu
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan
sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu
Penyelesaian setiap jenis
pelayanan dilakukan tepat waktu   sesuai  dengan  standar pelayanan.
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
1. Dasar  hukum,  yaitu  Peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar
penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan,  yaitu  Syarat  yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,  baik  persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur,  yaitu  Tata  cara pelayanan yang dibakukan bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka  waktu  penyelesaian,
yaitu  Jangka  waktu  yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh  proses pelayanan  dari  setiap  jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif,  yaitu Ongkos  yang dikenakan  kepada  penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari   penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan,  yaitu  Hasil
pelayanan  yang  diberikan  dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
7. Sarana,  prasarana,  dan/atau fasilitas,  yaitu  Peralatan  dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi  pelaksana,  yaitu Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,  keterampilan,  dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, yaitu
Pengendalian  yang  dilakukan oleh  pimpinan  satuan  kerja atau atasan langsung
pelaksana.
10. Penanganan  pengaduan,  saran, dan  masukan,  yaitu  Tata  cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.
11. jumlah pelaksana, yaitu
Tersedianya  pelaksana  sesuai dengan beban kerja.
12. Jaminan pelayanan
yang
memberikan kepastian
pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan standard pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan  pelayanan   dalam bentuk komitmen untuk memberikan  rasa  aman,  bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan, yaitu Kepastian memberikan  rasa  aman  dan bebas  dari  bahaya,  risiko,  dan keragu-raguan.
14. evaluasi kinerja pelaksana yaitu Penilaian untuk
mengetahui seberapa jauh pelaksanaan    kegiatan  sesuai dengan standar pelayanan. (Pasal  21  UU  No  25  Tahun 2009). 6
Untuk  Kabupaten  Labura,
pada prinsipnya dalam pengawasan
penyelenggaraan pelayanan  dan  Pengaduan  publik dilakukan  oleh  pengawas  internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan  oleh  atasan  langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas
6 Undang-Undang  Pelayanan  Publik.  Pasal  21 UU No 25 Tahun 2009.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan
melalui:
1. Pengawasan  oleh  masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Pengawasan  oleh  ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pengawasan oleh Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. (Pasal 35 UU
No 25 Tahun 2009). Penyelenggara
berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana  yang  kompeten  dalam pengelolaan pengaduan serta berkewajiban mengumumkan nama   dan  alamat  penanggung jawab  pengelola  pengaduan  serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban mengelola
pengaduan   yang  berasal  dari
7 Hendri,  2010,  Pelayanan  Publik,    Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
penerima  pelayanan,  rekomendasi ombudsman,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi,   dan  Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut.  (Pasal  36  UU  No  25
Tahun 2009). 3.2 Upaya  Hukum  yang  dilakukan terhadap Pengawasan dan Pelayanan  Pengaduan  di  Dinas Perizinan
a. Peraturan sebagai Dasar
Hukum
Dasar Hukum:
1. Keputusan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. 8
2. Peraturan  Menteri  Sekretaris
Negara  Nomor  1  Tahun  2005 tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan Peraturan  Menteri  Sekretaris
Negara Nomor 7 Tahun 2009 3. Peraturan  Menteri  Sekretaris Negara  Nomor  8  Tahun  2007 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Penyusunan Standar Pelayanan
Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.
4. Peraturan  Menteri  Sekretaris
Negara Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Penetapan  Indikator Kinerja  Utama  di  Lingkungan Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.
b. Tujuan Peraturan dalam
Pengawasan dan Pelayanan Pengaduan di Dinas Perizinan
Maksud penetapan peraturan standar pelayanan pemantauan  diatas  sebagai  tindak lanjut  upaya  hukum  pengaduan masyarakat di lingkungan
Sekretariat  Negara  serta  untuk
8 Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang  Pedoman  Umum  Penanganan  Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
menyediakan pedoman bagi
pelaksana pelayanan dalam melaksanakan  pemantauan  tindak lanjut pengaduan masyarakat yang proses  penanganannya  diserahkan kepada instansi terkait serta sebagai  informasi  bagi  pengguna pelayanan mengenai proses pelaksanaannya. 9
Tujuannya  adalah  untuk memperkuat  sistem  kinerja  Biro Pengaduan Masyarakat secara terencana dalam melakukan kegiatan  pemantauan  tindak  lanjut pengaduan masyarakat guna
memberikan  bahan  pertimbangan yang  akurat  bagi  Deputi  Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan/Menteri Sekretaris
Negara/Presiden dalam mengambil kebijakan.
c. Ketentuan Upaya Hukum dalam hal  Pengawasan  dan  Pelayanan Pengaduan di Dinas Perizinan Masyarakat  sebagai  publik berhak  melakukan  upaya  hukum atau mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik, apabila;
1. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau  melanggar  larangan; dan
9 R.  Ferry  Anggoro  Suryokusumo.  2008. Pelayanan  Publik  dan  Pengelolaan  Infrastruktur Perkotaan.  : Sinergi Publishing.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
2. pelaksana yang memberi pelayanan  yang  tidak  sesuai dengan standar pelayanan.
Pengaduan tersebut ditujukan  kepada  penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota. (Pasal  40  Undang-Undang  No  25 Tahun  2009).  Pengaduan  seperti dimaksud  diatas  diajukan  oleh setiap  orang  yang  dirugikan  atau oleh  pihak  lain  yang  menerima
kuasa untuk mewakilinya.
Pengaduan tersebut dilakukan paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak pengadu menerima pelayanan.  Dalam  pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. 10 Pengaduan yang disampaikan  secara  tertulis  harus memuat:
1. Nama dan alamat lengkap;
2. Uraian  pelayanan  yang  tidak sesuai dengan standar pelayanan  dan  uraian  kerugian material  atau  immaterial  yang diderita;
10 Ibid.
3. Permintaan  penyelesaian  yang diajukan; dan
4. Tempat,  waktu  penyampaian, dan  tanda  tangan.  (Pasal  42 UU No 25 Tahun 2009).
Pengaduan  tertulis  tersebut dapat  disertai  dengan  bukti  -bukti sebagai pendukung pengaduannya. Dalam hal pengadu  membutuhkan  dokumen terkait  dengan  pengaduannya  dari penyelenggara  dan/atau  pelaksana untuk mendukung  pembuktiannya itu, penyelenggara dan/atau pelaksana  wajib  memberikannya. (Pasal 43 UU No 25 Tahun 2009).
Penyelenggara dan/atau ombudsman  wajib  menanggapi pengaduan tertulis oleh masyarakat  paling  lambat   14 (empat belas) hari sejak
pengaduan diterima, yang sekurang-kurangnya berisi
informasi  lengkap  atau  tidak lengkapnya  materi  aduan  tertulis tersebut.  Dalam  hal  materi  aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-  lambatnya   30  (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara  atau  ombudsman sebagaimana   diinformasikan  oleh pihak penyelenggara dan/atau ombudsman.   Dalam  hal  berkas
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
pengaduan tidak dilengkapi  dalam waktu  tersebut,  maka  pengadu dianggap mencabut pengaduannya. (Pasal  44  UU  No  25  Tahun 2009). 11
d. Upaya  Hukum  yang  Ditempuh dalam Perbuatan Melawan
Hukum Bidang Pengawasan dan Pelayanan  Pengaduan  di  Dinas Perizinan
Dalam  hal  penyelenggara melakukan  perbuatan   melawan hukum  dalam  penyelenggaraan pelayanan   publik  sebagaimana diatur dalam Undang-undang
pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.  Pengajuan  gugatan terhadap penyelenggara,  tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut,  dilakukan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal  52  Undang-Undang  No  25 Tahun 2009).
Dalam  hal  penyelenggara diduga  melakukan  tindak   pidana dalam penyelenggaraan pelayanan
11 UU No 25 Tahun 2009. Tentang Pengawasan dan Pelayanan.
publik   sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  ini,   masyarakat dapat  melaporkan  penyelenggara kepada  pihak  berwenang.  (Pasal 53  Uundan-Undang  No  25  Tahun 2009).
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  atas
data-data  yang  tersedia  serta  analisa pelaksanaan Pengawasan dan pelayanan pengaduan di dinas perizinan  pemerintahan  Labura,  maka dapat disimpulkan:
1. Dalam  pelaksanaan  pengawasan dan  pelayanan  pengaduan  publik oleh  pemerintah  Labura  di  Dinas Perizinan  dan  Penanaman  Modal dengan membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi
penyelenggara bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan  pengawasan  dan pelayanan.
Organisasi
penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagaimana maksud diatas,
sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan
informasi,  pengawasan  internal, penyuluhan  kepada  masyarakat, dan  pelayanan  konsultasi,  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
dilakukan  oleh  pengawas  internal serta  juga  pengawas  eksternal. Pengawasan  internal  dilakukan melalui  pengawasan  oleh  atasan langsung  sesuai   dengan  peraturan Perundang-undangan
dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Upaya  hukum  yang  dilakukan dalam  masalah  pengawasan  dan pelayanan  pengaduan  di  Dinas
Perizinan terhadap perbuatan
melanggar hukum adalah: masyarakat dapat mengajukan gugatan   terhadap  penyelenggara ke  pengadilan.  Pengajuan  gugatan terhadap penyelenggara,  tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau penyelenggara. Pengajuan gugatan perbuatan melawan
hukum
tersebut,  dilakukan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal  52  Undang-undang  No  25 Tahun 2009).
4.2 Saran
Dari hasil analisa serta temuan data maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut: 1.  Pihak terkait seharusnya mengusahakan untuk lebih
mempersingkat  waktu  pembuatan
dokumen    perizinan  dan  non perijinan.  Hal  tersebut  dikarenakan masih  ada  beberapa    perizinan  dan non perizinan yang waktu pembuatan dokumennya masih dirasa  lama,  misalnya  pembuatan akte  kelahiran  (5  hari),  IMB  (10 hari)    atau  Izin  Usaha  Jasa Konstruksi (12 hari).
2.  Dari pihak badan pengawas, seharusnya  mensosialisasikan  dan menginformasikan pentingnya
dokumen  perizinan  bagi  pengusaha serta mudahnya mengurus dokumen perizinan untuk menghilangkan    ketentuan  bahwa mengurus  perizinan  publik  itu prosesnya  berbelit-belit,  mahal  dan tidak transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Referensi/Buku:
Ahmad Batinggi,  1999,  Definisi Pelayanan Umum,  Jakarta.

## Effendi dalam Widodo, 2001, Ciri-ciri Serta
Kinerja Program Pelayanan Publik, Jakarta.
Effendi,  Sofian,  1993,  Strategi  Administrasi
dan Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia, Laporan  Hasil  Penelitian,  Fisipol UGM, Yogyakarta.
Hani  Handoko.  2003.  Manajemen,    Edisi  2. Yogyakarta : anggota IKAPI.
Hendri,  2010,  Pelayanan  Publik  Menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009.
H.AS, 1998, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Cetakan III, Bumi Aksara, Jakarta.
Hardjosoekarto,  Sudarsono,  1994,  Beberapa Perspektif  Pelayanan  Prima,  Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomor 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia. Lely Indah Mindarti. 2007. Revolusi
Administrasi Publik: Aneka Pendekatan  dan    Teori  dasar.
Malang, Partner Press.
M.  N.  Nasution.  2001.  Manajemen  Mutu Terpadu. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Munir,  2000,Pengertian  Pelayanan,  Rineka,

## Jakarta.

## R.  Ferry  Anggoro  Suryokusumo.  2008.
Pelayanan  Publik  dan  Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan. Yogyakarta
: Sinergi Publishing.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih,  2008.
Manajemen Pelayanan. Pengembangan  Model  Konseptual, Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar Pelayanan
Minimal.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sondang  P.Siagian,  1995,  Budaya  Birokrasi Pelayanan Publik, Jakrta.

## Sondang  P,  1995,  Teori  Pengembangan

## Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta
Thoha,  Miftah,  1983,  Perilaku  Organisasi,
Fisipol UGM, Rajawali Press,
Jakarta.
Tjandra,  W.  Riawan,  2004.  Dinamika  Peran
Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis  Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
Wibawa,  Fahmi,  2007.  Panduan  Praktis Perizinan  Usaha  Terpadu.  Jakarta: PT. Grasindo.
Undang-undang/Keputusan: Undang-Undang No 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Daerah  Kabupatn  Labuhanbatu Utara Nomor 09 Tahun  2005 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu Utara. Keputusan Menteri Negara Serta Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004
tentang  Pedoman  Umum  Penanganan Pengaduan  Masyarakat  Bagi  Instansi
Pemerintah.