Jurnal Keperawatan Silampari Volume 6, Nomor 1, Desember 2022 e-ISSN: 2581-1975 p-ISSN: 2597-7482 DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4482

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN BATANG HARI
Riana Agny Betry 1 , Haerawati Idris 2 , Yuanita Windusari 3
Universitas Sriwijaya 1,2,3 rianaagnybetry@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten  Batang  Hari. Penelitian  ini  merupakan  studi  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa implementasi  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Batang  Hari  telah  berjalan dengan baik. Beberapa indikator dalam implementasi kebijakan seperti komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), struktur birokrasi, disposisi dan implementasi telah dijalankan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala didalamnya seperti stok vaksinasi, SDM yang tidak mencukupi ketika ada serbuan percepatan vaksinasi dan pencatatan serta pelaporan vaksin ke Puskesmas. Simpulan, secara keseluruhan baik komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan implementasi kebijakan  vaksinasi telah dilaksanakan dengan baik dan  efektif, walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  kendala  seperti  kekurangan  SDM  dan  anggaran vaksinasi.
Kata Kunci :  Disposisi dan Implementasi, Komunikasi,  Sumber Daya, Struktur Birokrasi

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in Batang Hari Regency. This research is a descriptive study through a qualitative approach with a case study research design. Based on the interview results, it is known that the implementation of the  COVID-19  vaccination  policy  in  Batang  Hari  Regency  has  been  going  well.  Several indicators  in  policy  implementation,  such  as  communication,  Human  Resources  (HR), bureaucratic structure, disposition, and performance, have been carried out well. However, it has several obstacles, such as vaccination stock, insufficient human resources when there is an  accelerated invasion of  vaccination, and  vaccine recording and  reporting  to the  public. Public health center. It can be concluded that overall communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and implementation of vaccination policies have been carried out well and  effectively.  However,  there  are  obstacles  in  practice,  such  as  a  shortage  of  human resources and a vaccination budget.
Keywords: Disposition Implementation, Communication, Resources, Bureaucratic Structure

## PENDAHULUAN
COVID-19  telah  dinyatakan  sebagai Global  Pandemic oleh World  Health Organization (WHO)  dan  Pemerintah  telah  menetapkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Ketetapan dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 agar wajib
diakukan  sebagai  upaya  penanggulangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Penetapan  kedaruratan  tersebut  dilakukan  karena  penyebaran  COVID-19  yang sangat luar biasa yang ditandai jumlah kasus dan jumlah kematian yang semakin meningkat (Kemenkes RI, 2021).
Pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang besar dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia karena menimbulkan dampak pada sistem kesehatan Indonesia  yang  terlihat  dari  penurunan  kinerja  pada  beberapa  program  kesehatan.  Hal  ini dikarenakan prioritas pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya rasa khawatir masyarakat  dan  petugas  akan  penularan  COVID-19.  Di  beberapa  wilayah,  situasi  pandemi COVID-19  bahkan  berdampak  pada  penutupan  sementara  dan/atau  penundaan  layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).
Purba et al., (2021) mengklaim bahwa kebijakan vaksin pemerintah diterapkan karena status  darurat  global  COVID-19,  yang  memerlukan  perhatian  medis  segera.  Semua  orang yang  ditetapkan  sebagai  penerima  vaksin  COVID-19  wajib  mengikuti  program  vaksinasi COVID-19  dalam  Perpres  Nomor  99  Tahun  2020,  yaitu  pada  ayat  2  pasal  13A  dokumen tersebut,  yang  mengatur  tentang  pengadaan  dan  pelaksanaan  vaksin  di  konteks  pandemi COVID-19.
Vaksinasi adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang sangat efektif dan efisien dalam  mencegah  terjadinya  beberapa  dari  penyakit  menular  berbahaya.  Sejarah  telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit  yang Dapat Dicegah  dengan  Vaksinasi (PD3I). Dalam  upaya  penanggulangan  pandemi  COVID-19,  vaksinasi  COVID-19  dilaksanakan dengan  tujuan  untuk  mengurangi  transmisi/penularan  COVID-19,  menurunkan  angka kesakitan  dan  kematian  akibat  COVID-19,  mencapai  kekebalan  kelompok  di  masyarakat ( herd imunity ) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan  ekonomi  (Kemenkes  RI,  2021).  Pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  vaksinasi COVID-19  untuk  menjamin  keselamatan  warganya  (Saraswati  &  Sunarta,  2021).  Ketika pemerintah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, maka pengimplementasian vaksinasi Covid-19  mulai  terlaksana  dengan  baik  sehingga  pengimplementasian  kebijakan  vaksinasi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat (Puteri et al., 2022).
Pelaksanaan  vaksinasi  dilakukan  dengan  penyuntikan  vaksin  sebanyak  dua  kali.  Dari suntikan pertama ke suntikan kedua, berjarak antara 14 sampai dengan 28 hari dengan dosis rata-rata  0,3-0,5  ml  (mililiter).  Pelaksanaan  vaksin  dengan  dua  kali  penyuntikan  bertujuan untuk pencegahan. Hal ini seperti  yang disampaikan oleh  Iris Rengganis dalam paparannya yang  menyatakan  bahwa antibody dalam  tubuh  terbentuk  pasca  suntikan  kedua  vaksinasi COVID-19,  dimana  titer antibody mencapai  angka  tertinggi  setelah  14  hari  pasca  suntikan kedua  untuk  vaksin sinovac .  Jika  hanya  satu  kali  tahap  penyuntikan  vaksin,  maka  titer antibody belum tinggi sehingga rentan terinfeksi kembali (Kemenkes, 2021).
Penelitian  Nurailah  (2021)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  vaksinasi COVID-19  telah  banyak  dilakukan  dan  berfokus  pada  wilayah  tertentu,  seperti  analisis implementasi  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu.  Dari penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward  III,  berhasil  di  gambarkan  terkait  implementasi  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  beserta  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pengimplementasiannya.
Sementara  itu,  penelitian  atau  analisis  tentang  implementasi  kebijakan  vaksinasi COVID-19  di  Provinsi  Jambi  maupun  di  Kabupaten  Batang  Hari  belum  pernah  dilakukan, menimbang capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari belum memenuhi target. Untuk  itu,  peneliti  ingin  menganalisis  implementasi  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  di Kabupaten Batang Hari sehingga diketahui kendala-kendala yang ada untuk kemudian dapat diberikan  rekomendasi  dengan  harapan  capaian  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Batang Hari dapat terpenuhi sesuai target.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan  studi  deskriptif  melalui  pendekatan  kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di 3 Kecamatan di Kabupaten Batang Hari yaitu, Kecamatan Maro Sebo  Ilir mewakili Kecamatan dengan cakupan vaksinasi Tertinggi (Puskesmas  Maro  sebo  Ilir),  Kecamatan  Muara  Bulian  dengan  cakupan  vaksinasi  sedang (Puskesmas  Muara  Bulian)  serta  Kecamatan  Bajubang  yang  mewakili  kecamatan  dengan capaian  vaksinasi  terendah  (Puskesmas  Penerokan).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan April-Mei  2022.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  daya  manuasia  yang  terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program vaksinasi COVID-19 di 3 Kecamatan yang berjumlah 18  orang.  Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan Focus Group  discussion (FGD).  Instrument  yang  digunakan  adalah  pedoman  wawancara mendalam,  lembar  observasi,  alat  tulis,  perekam  dan  kamera.  Hasil  wawancara  kemudian dianalisis secara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## HASIL PENELITIAN
Analisis Tema Tema 1. Komunikasi Informasi Mengenai Vaksinasi COVID-19 “Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pengendalian COVID-19..” (A1) “Saya  mengetahui  informasi  COVID-19  melalui  surat  edaran  baik  dari  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang dibagikan  oleh  Kepala  Dinas  maupun  dari  organisasi  profesi.  Setau  saya  kebijakan tentang  vaksinasi  COVID-19  itu  termasuk  dalam  upaya  penanggulangan  pandemic COVID-19.    Secara  nasional,  vaksinasi  COVID-19  diutamakan  untuk  kegiatan pencegahan,  baik  pencegahan  timbulnya  angka  kejadian  COVID-19  maupun  tujuannya untuk  mengurangi  tingkat  keparahan  dan  angka  kematian  akibat  dari  COVID-19  itu sendiri..”(A2)
“Secara umum, dasarnya ada keputusan induk yakni kondisi kebencanaan, Presiden yang menyatakan  bahwa  saat  ini  Indonesia  sedang  ditimpa  masalah  COVID-19.  Dengan adanya  pandemic  ini,  pemerintah  membuat  strategi  yakni  dengan  membuat  program vaksinasi  yang  kemudian  diturunkan  ke  pemerintah  daerah  untuk  diketahui  dan dilaksanakan…”(A3)
“Kebijakan vaksinasi COVID-19 mengacu kepada turunan secara langsung dari pusat. Sedangkan untuk kegiatan vaksinasi dari pemerintah ada terkait masalah insentif…”(A4)
Sosialisasi Mengenai Kebijakan Vaksinasi COVID-19
“Sosialisasi  mengenai  kebijakan  COVID-19  dilakukan  setelah  adanya  peraturan  dari presiden, disebarkan melalui grup whatsapp…”(A1)
“Kebijakan vaksinasi COVID-19 di sosialisasikan melalui surat edaran mengenai tahap- tahap proses percepatan kemudian mengenai distribusi vaksinasi COVID-19 dikarenakan
situasi dalam masa pandemic dan mengikuti aturan PPKM yang mengurangi tatap muka, pertemuan, rapat, rapat koordinasi dan sebaginya…”(A2)
“Sosialisasi  telah  dilakukan  sejak  terbitnya  aturan  presiden  tentang  pelaksanaan vaksinasi COVID-19…”(A3)
“Sosialisasi  kegiatan  vaksinasi  COVID-19  ini  dikoordinasi  langsung  dari  Dinas Kesehatan,  yang  kemudian  di  share  ke  grup  whatsapp  yang  disediakan  yang  disana terdapat  kepala  puskesmas.  Sosialisasi  vaksinasi  COVID-19  juga  mendapat  dukungan dari pemerintah daerah  baik Kominfo  serta  kerjasama  lintas sektor untuk  menyebarkan informasi.…” (A4)

## Media yang Digunakan untuk Menyampaikan Informasi tentang Kebijakan Vaksinasi COVID-19
“Media  yang  digunakan  untuk  sosialisasi  adalah  penggunaan  aplikasi  whatsapp  yang dibuat grup-grup untuk memudahkan penyampaian informasi…”(A1)
“Kemudahan  teknologi  seperti  whatsapp  memudahkan  segala  kebijakan  di  share  oleh Kepala Dinas di dalam grup Whatsapp…”(A2)
“Sosialisasi  dilakukan  secara  daring  dan  menggunakan  grup  whatsapp  sebagai  media penyampaian informasi dan turunan dari kebijakan vaksinasi…”(A3)
“Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah grup whatsapp…”(A4)

## Waktu Menyampaikan Informasi Vaksinasi COVID-19
“COVID-19  disampaikan  sejak  turunnya  permenkes  dan  peraturan  presiden  tentang vaksinasi  sebagai  upaya  pengendalian  COVID-19.  Informasi  ini  disebarkan  ke  provinsi dan diturunkan ke kabupaten, Dinas Kesehatan dan Puskesmas-Puskesmas pelaksana…” (A1)
“Biasanya  informasi  vaksinasi  COVID-19  segera  disampaikan  setelah  terbit Permenkesnya baik dari dalam negeri maupun dari Kemenkes langsung disampaikan ke dalam grup Whatsapp…”(A2)
“Sejak  terbitnya  keputusan  presiden  mengenai  petunjuk  teknik  vaksinasi  COVID- 19…”(A3)
“Waktu  penyampaian  informasi  vaksinasi  COVID-19  ketika  ada  kebijakan  dari pemerintah…”(A4)
Pemberi Informasi Mengenai Kebijakan Vaksinasi COVID-19
“Dalam  kebijakan  vaksinasi  COVID-19,  pemerintah  dibantu  oleh  Kominfo  untuk pemberian  informasi  baik  melalui  media  elektronik,  stiker-stiker  tentang  pelaksanaan vaksinasi COVID-19…”(A1)
“Pemberi informasi adalah pemerintah kemudian melalui teknis yang langsung dipegang oleh  bidang  P2P  bidang  kesehatan,  Dinas  Kesehatan  untuk  menyampaikan  ke  semua Kepala Puskesmas, diluar bidang kesehatan yaitu lintas sektor seperti kepolisian…”(A2) “Untuk yang menyampaikan informasi dari Kementerian Kesehatan, Pmerintah Dareah, Dinas Kesehatan yang kemudian diturunkan ke Puskesmas sebagai pelaksana…”(A3) “Untuk  kegiatan  vaksinasi,  pelaku  utama  pemberi  informasi  adalah  tenaga  kesehatan yang kemudian bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah daerah, TNI POLRI, camat  sampai  perangkat  desa,  Organisasi  Kemasyarakatan  seperti  Karang Taruna…”(A4)

## Langkah yang Dilakukan untuk Mengurangi Berita Hoax tentang Vaksinasi COVID-
19
“Pemberian informasi langsung melalui pelayanan kesehatan, untuk puskesmas dengan bantuan  Kominfo  memberikan  informasi  yang  dilengkapi  dengan  pengeras  suara, sehingga  puskesmas  keliling  dapat  menyampaikan  informasi  dengan  jelas  kepada masyarakat…”(A1)
“Untuk mengurangi berita hoax, dilakukan penyampaian informasi oleh tenaga kesehatan dan  kerjasama  lintas  sektor  seperti  di  Wilayah  Muara  Bulian  ini,  dilakukan  oleh Kepolisian, Kepala Sekolah, PD Kemenag, PT dan TNI…”(A2)
“Dilakukan  dengan  pemberian  informasi  melalu  Dinas  Kesehatan,  kementerian kesehatan,  Puskesmas  dan  jejaringnya  sebagai  tenaga  pelaksana  vaksinasi  COVID- 19…”(A3)
“Sebelum  dilaksanakan  kegiatan  vaksinasi,  puskesmas  sudah  melakukan  sosialisasi. Walaupun tidak secara luas dan masih berkelompok seperti di RT yang dihadiri beberapa orang. Kemudian dilakukan sosialisasi secara langsung dan live leaflet yang disebarkan pada  saat  sosialisasi  tersebut.  Leaflet  tersebut  kemudian  diberikan  ke  perangkat  desa untuk  diperbanyak  kepada  masyarakat  terkait  masalah  kebijakan  vaksinasi  seperti  efek samping serta manfaatnya. Selain itu, ada media-media promkes yang digunakan ketika dilaksanakan mobil promkes atau puskesmas keliling untuk menghimbau warga…”(A4)
Cara Komunikasi dengan Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan COVID-19 “Karena pada awal pandemic diberlakukan PSBB maka untuk komunikasi dengan pihak terkait  dalam  pelaksanaan  COVID-19  dilakukan  melalui  grup  whatsapp  dan  secara daring…”(A1)
“Komunikasi  dilakukan  dengan  menggunakan  media  Whatsapp,  namun  apabila memungkinkan,  akan  dilakukan  pertemuan  untuk  penyampaian  informasi  mengenai pelaksanaan COVID-19 secara langsung…”(A2)
“Untuk  komunikasi,  karena  pada  awal  diberlakukan  pembatasan  masyarakat  dan  lain sebagainya,  komunikasi  dengan  pihak-pihak  terkait  dilakukan  melalui  aplikasi whatsapp….”(A3)
“Untuk  komunikasi  dengan  pihak  terkait  biasanya  melalui  share  grup  whatsapp  dan beberapa  kali  di  Kabupaten  Batanghari  ada  pertemuan  khusus  untuk  menyampaikan informasi terkait kebijakan vaksinasi COVID-19…”(A4)

## Tema 2. Sumber Daya Sumber Daya Manusia
“Untuk  kegiatan  vaksinasi  covid-19  di  Kabupaten  Batang  Hari.  Dinas  Kesehatan mempunyai tim yang namanya tim gerak cepat atau tim cluster yang telah ada sebelum terjadinya  pandemi  COVID-19.  Tim  ini  terdiri  dari  lintas  bidang  dan  lintas  program seperti P2, dari kesmas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian dari  pelayanan  kesehatan yang berhubungan  dengan  fasilitas  kesehatan,  kemudian  dari bidang  sumber daya  kesehatan  yang  berhubungan  dengan SDM, alkes dan sebagainya. SDM  tidak  kekurangan,  terbukti  pada  percepatan  yaitu  mencapai  70%,  SDM  sampe  ke desa2 bisa kita maksimalkan.” (A1)
“Untuk  jumlah  SDM  yang  digunakan  yaitu  20  orang  untuk  1  tim,  namun  apabila  ada event  yang  mendesak  sekali  bisa  sampai  25  orang  per  tim.  SDM  untuk  pelaksanaan COVID-19  apabila  dibagi  dengan  jumlah  kegiatan  rutin  vaksinasi  itu  mencukupi.  Akan tetapi,  karena  pemerintah  menetapkan  kebijakan  percepatan,  maka  jumlah  tenaga  itu
tidak  bisa  mencukupi  untuk  mengejar  waktu  yang  telah  ditentukan  sehingga  untuk vaksinasi tahap satu dosis satu itu sistemnya keroyokan. Untuk peningkatan keterampilan SDM dilakukan pelatihan sebagai  tenaga vaksinator yang telah dilakukan 2  kali atau 3 kali. Total tenaga vaksinasi yang telah dilatih secara keseluruhan sebanyak 68 orang dari seluruh Puskesmas. Jumlah tenaga vaksinator saja terdiri dari 6-8 orang kemudian dibagi menjadi kelompok kecil dengan jumlah anggota 2 orang per kelompok…”(A2) “Untuk sumber daya manusia tidak hanya dari tenaga kesehatan, ada lintas sektor seperti TNI, POLRI, Pemda dan sebagainya. SDM sejak awal COVID-19 cukup relatif dan dapat dilakukan  penambahan  tergantung  situasi  pelaksanaa  vaksinasi  COVID-19.  SDM  yang menjadi  pelaksana  vaksinasi  telah  diberi  pelatihan  oleh  Kementerian  Kesehatan  dan Dinas Kesehata. Syarat untuk menjadi tenaga vakinator yang pertanya punya kompetensi, boleh  imunisasi  melakukan  penyunikan,  umumnya  dokter  umum,  perawat,  bidan  yang kompeten di meja”(A3)
“Untuk vaksinator pada tahap satu itu ada 2 orang dan kemudian tahap 2 ada 3 orang yang kemudian dari 5 menjadi 20 orang yang diterapkan sesuai dengan jumlah sasaran 34.000.  Kemudian  puskesmas  menambah  tim  karena  banyak  serbuan-serbuan  vaksin untuk  mencapai  target  70%.  Puskesmas  membuat  5  tim  dimana  1  tim  terdiri  dari  7-8 orang. Sehingga total awal tim vaksinator sebanyak 20 orang ditambah 15 orang menjadi 35  orang  secara  keseluruhan.  Dalam  pelaksanaannya,  karena  di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Penerokan  ada  1  perusahaan  dengan  jumlah  karyawan  mencapai  ribuan, puskesmas  dibantu  SDM  dari  Puskesmas  lain  seperti  Puskesmas  Aro,  Puskesmas  Batin dan Puskesmas Terusan. Untuk syarat tenaga vaksinator yang pasti adalah sudah punya STR dan pertimbangan dari catatan kerja tenaga kesehatan.”(A4)

## Sumber Daya Anggaran
“Untuk  kegiatan  ini  mungkin  hampir  100%  dari  APBD  yang  berasal  dari  pusat. Pemerintah daerah mendapat 8% dari DAU yang termasuk untuk penanganan covid-19, dan  didalamnya  untuk  masalah  vaksinasi.  Anggaran  dari  CSR  untuk  vaksinasi  sifatnya asidentil,  seperti  bantuaan  saat  dilapangan  ketika  ada  vaksinasi  massal,  kemudian perusahaan  memfasilitasi  dan  bahkan  memberikan  bingkisan  atau  perangsang  bagi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Untuk dana operasional misalnya untuk personel petugas, operasional kegiatan vaksinasi sampai kepada penanganan KIPI, insentif semua berasal dari APBD dan APBN. Untuk anggaran dipastikan mencukupi tergantung kepada alokasi  dari  pusat  melalui  provinsi.    Mungkin  untuk  kendala  yang  tejadi  ketika  ada beberapa  kali  kejadian,  berkurangnya  pasokan  vaksin,  sedangkan  pada  saat  itu  sedang ada  serbuan  vaksinasi.  Kedua  masalah  logistic  vaksin,  biasanya  disertakan  bersama vaksin.”(A1)
“Anggaran untuk pelaksanaan COVID-19 sudah disediakan. Anggaran digunakan untuk insentif,  makan  dan  minum.  Anggaran  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  dan  Dinas Kesehatan.  Untuk  anggaran  penyediaan  meja,  laptop,  printer  itu  dari  anggaran puskesmas.  Anggaran  seperti  insentif  diberikan  kepada  petugas  yang  melakukan vaksinasi…”(A2)
“Untuk  dana,  sudah  wajib  dalam  artinya  dengan  keluarnya  semua  aturan  Presiden tentang penetapan COVID-9, dana tetapi dikeluarkan dan dialihkan ke fokusnya. Selain itu, ada dana-dana dari desa yang termasuk dalam kebijakan desa. Untuk dana, sifatnya terbuka untuk perlengkapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19…”(A3) “Kalau anggaran, berasal dari pemerintah daerah yang diturunkan ke Dinas Kesehatan dan  terpusat  dari  BPBD  untuk  vaksinasi.  Anggaran  tersebut  digunakan  untuk  insentif,
transport termasuk didalamnya untuk penjemputan vaksin uang makan minum dan ketika ada  serbuan-serbuan  vaksinasi  menyediakan  doorprize  dari  dana  pemerintah  daerah. Selain  itu,  ada  tambahan  dari  puskesmas  untuk  wilayah  yang  sangat  terpencil  yang digunakan  dari  dana  BLUD.  Untuk  anggaran,  jika  dilihat  berdasarkan  apa  yang dikerjakan tidak mencukupi, contohnya insentif tenaga kesehatan yang dibayarkan Cuma Rp.  7.500,-/  dosis  yang  kemudian  dibagikan  ke  beberapa  orang  dalam  1  tim  vaksinasi. Jadi, untuk anggaran belum sesuai atau tidak mencukupi.”(A4)

## Sumber Daya Peralatan
“Sarana  dan  prasarana,  dukungan  dari  lintas  sektor  seperti  kominfo  biasanya menyediakan  sarana-sarana  penyebaran  informasi  dan  edukasi,  seperti  psukesmas keliling  dilengkapi  dengan  pengeras  suara,  sticker-sticker,  kemudian  dari  TNI  POLRI Seperti  dari  POLRI  setiap  pelaksanaan  vaksinasi  memberikan  perangsang  bagi masyarakat seperti minyak goreng, sembako dan sebagainya. Sedangkan dari TNI seperti memberikan doorprize dan sebagainya. Kalau sarana prasarana yang sifatnya teknis dan logistic  itu  berasal  dari  dinkes.  Dan  dari  pihak  swasta,  seperti  perusahaan2  yang memfasilitasi vaksinasi, termasuk lembaga2 lainnya seperti BIN, dan dari DPR RI, yang sifatnya menggerakkan massa.”(A1)
“Sarana  dan  prasarana  untuk  pelaksaaan  vaksinasi  sudah  mencukupi,  untuk penyimpanan  vaksin  sudah  ada.  Untuk  penyediaan  APD  tidak  ada  kendala  mulai  dari penyediaan dan pengiriman…”(A2)
“Untuk sarana dan prasarana, sejak awal pelaksanaan vaksinasi dari tahun 2019, 2020 sampai saat ini, sudah dpenuhi seperti untuk isolasi mandiri, jumlah tempat tidur. Sarana prasarana  untuk  pelaksanaan  vaksinasi  telah  disediakan  dan  direncanakan  sebelum dilaksanakan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat…”(A3) “Untuk logistic, proses penyimpanan sudah cukup teratur. Setiap barang masuk diperiksa terlebih dahulu oleh tim pemeriksaan barang, apabila sudah oke, akan disimpan oleh ibu coordinator  imunisasinya.  Karena  terkadang,  pada  saat  pengiriman  logistic  ke puskesmas, Dinas Kesehatan tidak melampirkan pemberkasan berita acara serah terima, sehingga pencatatan  dan  pelaporan  menjadi tidak teratur.  Untuk  distribusi obat  vaksin, dari  Dinas  Kesehatan  dibagi  sama  rata  ke  setiap  Puskesmas  dan  tidak  sesuai  dengan permintaan.”(A4)

## Sumber Daya Informasi
“Informasi  mengenai  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  yang  kemudian  diturunkan  ke  Dinas  Kesehatan  dan  dilanjutkan  ke  Puskesmas sebagai  pemberi  informasi  kepada  masyarakat..  dalam  hal  ini  Kominfo  berpartisipasi dalam memberikan informasi dan edukasi dalam menggerakkan media massa…”(A1) “Informasi  pelaksanaan  vaksin  diberikan  kepada  masyarakat  melalui  sosialisasi. Sosialisasi  yang  diberikan  tentang  apa  itu  vaksinasi,  manfaat,  jadwal  dan  tempat pelaksanaan. Sosialisasi tidak dilaksanakan pada hari pelaksanaan vaksinasi melainkan beberapa  hari  sebelumnya  untuk  mengumpulan  sasaran  vaksinasi.  Seperti  pelaksanaan vaksinasi  yang  tidak  dilaksanakan  di  Puskesmas  melainkan  ditempat  lain  jadi  harus disosialisaikan terlebih dahulu.”(A2)
“Untuk informasi diberikan langsung oleh petugas kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan  melalui  Kominfo,  Dinas  Kesehatan,  Puskesmas  dan  lintas  sektor  seperti  TNI POLRI…”(A3)
“Dalam  menyampaikan  informasi  tentang  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  dilakukan
oleh administrasi dan tim observasi yang sebelumnya telah dilatih oleh Puskesmas. Untuk memperjelas informasi, ada sesi tanya jawab yang terjadi antara pemberi informasi dan masyarakat…”(A4)

## Sumber Daya Kewenangan
“Untuk kewenangan di Wilayah Kabupaten Batang Hari disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah  Daerah  dan  Dinas  Kesehatan.  segala  keputusan  dan  persetujuan  mengenai pelaksanaan vaksinasi oleh Pemda dan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk kewenangan tempat  dan  jadwal  serta  strategi  pelaksanaan  vaksinasi  diserahkan  oleh  Kepala Puskesmas…”(A1)
“Untuk kewenangan, tenaga vaksinator tidak bisa mengambil kebijakan langsung tanpa persetujuan  kepala  puskesmas.  Sejauh  ini,  semua  keputusan  dan  persetujuan  selalu melalui kepala puskesmas. Jika sedang berada ditempat pelaksanaan vaksinasi dan tidak ada  kepala  puskesmas,  tenaga  vaksinator  selalu  menghubungi  via  telepon  untuk mengambil keputusan dan persetujuan. Karena untuk kegiatan seperti penyediaan logistic sudah disiapkan dan terencana dari awal dan jarang sekali mengalami kendala…”(A2) “Kewenangan  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  dipegang  oleh  Pemerintah  Daerah melalui  Dinas  Kesehatan  untuk  Kabupaten  Batang  Hari.  Seperti  diketahui  bahwa keputusan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden…”(A3)
“Kalau  untuk  kewenangan  tetap  komunikasi  dengan  kepala  puskesmas  untuk  meminta persetujuan  dan  menyampaikan  kendala-kendala  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan vaksinasi COVID-19… ” (A4)

## Tema 3. Disposisi
Upaya Pemangku Kebijakan dalam Meningkatkan Komitmen yang Afektif
“Sebagai  pemangku  kebijakan,  dilakukan  pengangkatan  tim  vaksinator  dan meningkatkan  kapasitas  vaksinator  dan  tenaga  kesehatan  melalui  kegiatan  pelatihan- pelatihan sehingga tidak adanya kebingungan atau membuat bingung sasaran vaksinasi COVID-19…”(A1)
“Cara  memandirikan  lini  bawah  adalah  mengikuti  secara  langsung  kegiatan  vaksinasi selama  beberapa  bulan,  setelah  tim  vaksinator  cukup  mandiri,  selanjutnya  kepala puskesmas menjadi pengawas pelaksanaan. Dalam tim vaksin ada 2 petugas yaitu entry dan  petugas  yang  menyuntikan  vaksinasi.  Saya  mengirimkan  petugas  sesuai  meja  yang disediakan tetapi bisa mengcover semua kegiatan. Seperti contohnya mengirimkan dokter yang  tidak  hanya  menyuntik  tetapi  bisa  melakukan  screening  sebelum  pelaksanaan vaksinasi, jadi bisa berbagi dengan yang lain…”(A2)
“Pemangku  kebijakan  melakukan  inovatif  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  seperti memberikan  perangsang  untuk  masyarakat  berupa  pemberian  sembako  dan sebagainya…”(A3)
“Kalau dari Dinas Kesehatan biasanya pendelegasian dalam bentuk lisan. Misalnya saat ini waktu  vaksinasi anak,  Puskesmas wajib menentukan jadwal pelaksanaan,  karena ini berhubungan  dengan  anak  sekolah,  jadi  Dinas  Pendidikan  yang  mengeluarkan  surat pengantarnya.  Tidak  ada  reward  yang  diberikan.  Sejauh  ini  reward  atau  bonus  yang diterima merupakan hak dari kewajiban…”(A4)

## Peran Pemangku Kebijakan dalam Menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19
“Peran  pemangku  kebijakan  dalam  vaksinasi  COVID-19  adalah  memfasilitasi  sarana dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19,  memberikan  dukungan  moril kepada tim vaksinator dan melakukan evaluasi atau penilaian dengan mengadakan rapat atau pertemuan untuk membicarakan temuan-temuan dilapangan serta hasil capaian dari vaksinasi COVID-19…”(A1)
“Strategi  dalam  meningkatkan  vaksinasi  pertama  penguatan  dukungan  dari  satgas COVID-19  sama  pemerintah  daerah.  Strategi  selanjutnya  mengaktifkan  lampu-lampu kecil  vaksin  seperti  di  kelurahan  ada  tim  vaksin  yang  diaktifkan.  Untuk  evaluasi  secara rapat  internal  beberapa  kali,  kemudian  melalui  website  misalnya  ada  kendala  di  titik pelaksanaan  A,  jadi  langsung  dilakukan  perbaikan  kedepannya.  Untuk  evaluasi  khusus pasti ada dengan membuat grup whatsapp sebagai forum komunikasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19…”(A2)
“Peran pemangku kebijakan sebagai tim pengawas dan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dalam mencapai cakupan target vaksinasi COVID-19…”(A3) “Peran pemangku adalah melakukan evaluasi. Evaluasi sudah dilakukan beberapa kali baik  dari  Puskesmas,  Dinas  Kesehatan  dan  Pemerintah  Kabupaten  yang  langsung  oleh Bupati  sewaktu  kejar-kejaran  vaksinasi  dan  mengejar  vaksinasi  yang  habis  kadaluarsa, itu beberapa kali diadakan pertemuan dan evaluasi”(A4)

## Tema 4. Struktur Birokrasi

## Koordinasi  antar  Puskesmas  dengan  Dinas  Kesehatan  dalam  Pelaksanaan  Vaksinasi
COVID-19
“Mekanisme untuk pemenuhan logistic dan sarana dan  prasarana terkait pengendalian COVID-19  dialokasikan  dan  didistribusikan  oleh  satu  pintu,  lebih  tepatnya  masuk keluarnya  logistic  diterima  instalasi  farmasi  yang  diberikan  tugas  untuk  mencatat  dan menertibkan sarana dan prasarana seperti vaksin, logistic, APD. Sedangkan secara teknis P2 yang mengatur seperti alokasi dan distribusi vaksinasi ke Puskesmas. Dinas Kesehatan selalu  mengkoordinasi  pelaksanaan  vaksinasi  melalui grup ataupun  melalui  rapat-rapat kepada puskesmas untuk mematuhi standar-standar pelaksanaan COVID-19.…” (A1) “Koordinasi antara puskesmas dan Dinas Kesehatan dilakukan beberapa kali dilakukan ada  yang  lancar  dan  macet  terutama  dalam  hal  distribusi  alokasi  vaksin.  Seperti pelaksanaan  vaksin pada  sasaran  yang besar dan  jauh tetapi alokasinya  kecil sehingga program  percepatan  vaksinasi  menjadi  lambat.  Strategi  koordinasi  antara  dinas kesehatan  dengan  puskesmas  untuk  pelaksanaan  vaksinasi  sejauh  ini  ada,  biasanya dilakukan setiap bulan untuk koordinasi cara kerja dan dikirimkan jumlah alokasi vaksin sampai seterusnya vaksin sampai ke puskesmas”(A2)
“Mekanisme  logistic  awalnya  didistribusikan  dari  Dinas  Kesehatan.  Koordinasi pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  dilakukan  dari  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas melalui grup whatsapp dan sesekali mengadakan pertemuan…”(A3)
“Untuk koordinasi langsung ke bagian P2, setelah dari P2 dibagi lagi ke bagian imunisasi dan  surveilan  maupun  ke  bagian  farmasi.  Terkadang  ada  miskomunikasi  antara  pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas misalnya tercatat di imunisasi Dinas Kesehatan tentang stok  imunisasi  yang  diperoleh  Puskesmas,  sedangkan  dilapangan  tidak  sesuai jumlahnya…”(A4)

## Struktur Birokrasi Terkait Pelaksanaan Vaksinasi
“Struktur  birokrasi  terkait  pelaksanaan  vaksinasi  berperan  dalam  sistematis  dalam menjalankan  vaksinasi  COVID-19.  Dalam  hal  ini,  di  Kabupaten  Batang  Hari,  Struktur birokrasi  merupakan  turunan  dari  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Kesehatan  untuk pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diterima  oleh  setiap  Kepala  Puskesmas  di Kabupaten Batang Hari…”(A1)
“Struktur birokrasi nya dari ibu kesmas, kemudian ke lokasi imunisasi baru ke kabid yang kedua dan paling tinggi adalah kepala Dinas Kesehatan…”(A2)
“Tugas dan fungsi stuktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi adalah sebagai pemberi kebijakan,  informasi dan mengawasi jalannya vaksinasi COVID-19…”(A3) “Secara  turunan  harusnya  ada  struktur  organisasi.  Yang  diketahui  puskesmas  bahwa penganggung  jawab  dinas  kesehatan,  fasilitator  pemerintah  dan  sebagainya.  Harusnya ada  regulasi,  tapi  puskesmas  tidak  mengetahui  sesuai  atau  tidak  sesuai  kebijakannya misalnya  fasilitator,  puskesmas  tidak  tahu  kewenangan  dan  fungsinya  apa.  Puskesmas cukup  mengetahui  kadis  membidangi,  kasi  surveilans  dan  imunisasi  dan logistiknya…”(A4)

## SOP Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
“SOP  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  sudah  pasti  diterapkan.  Karena  SOP merupakan  pendoman  tenaga  kesehatan  untuk  melaksanakan  vaksinasi  COVID-19, sebagai  dasar  hukum  dan  tolak  ukur  kedisiplinan  tim  vaksinator  dalam  pelaksanaan COVID-19.  SOP  pelaksanaan  vaksinasi  berdasarkan  Kepmenkes  RI  tentang  petunjuk teknis  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19.  SOP  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan saat dilapangan…”(A1)
“Ada SOP pelaksanaan vaksinasi COVID-19. SOP dijalankan sesuai dengan pelaksanaan di  lapangan  dengan  cara  kerja  yang  sama  tetapi  pengurangan  meja  saja.  Tidak  ada kendala pelaksanaan SOP, hanya saja diawal-awal untuk pembiasaan tenaga vaksinator. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan sesuai dengan standar…”(A2) “SOP Pelaksanaan COVID-19 sudah pasti diterapkan…”(A3) “SOP pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah diterapkan. SOP dijalankan dengan baik hanya  saja  bedanya  pada  bagian  pendaftaran  dan  bagian  screening.  Kendalanya  pada saat input langsung sehingga tidak sesuai, karena tim vaksinasi melakukan input di luar kegiatan agar tidak salah nama, nomor KK dan KTP nya…”(A4)

## Tema  5. Implementasi Kebijakan
Pengetahuan Mengenai Kebijakan Vaksinasi COVID-19
“Vaksinasi  COVID-19  merupakan  upaya  pengendalian  COVID-19  yang  dilaksanakan untuk mengurangi dan menurunkan kasus COVID-19. Sejauh ini, pelaksanaan vaksinasi COVID-19  telah  terlaksana  dengan  baik,  terbukti  untuk  vaksin  dosis  1  dan  2  telah mencapai target 70%. Tidak ada kebijakan vaksinasi khusus di Kabupaten Batang Hari. Semua  aturan,  standar  dan  kebijakan  vaksinasi  merupakan  turunan  dari  pemerintah pusat…”(A1)
“ Kepala  Puskesmas  mengetahui  tentang  kebijakan  vaksinasi  COVID-19.  Vaksinasi COVID-19  sebagai  upaya  mencegah  angka  kejadian,  angka  keparahan  sama  angka kematian  akibat  COVID-19.  Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  vaksinasi  terbagi  menjadi beberapa tahap. Tahap satu untuk dinas kesehatan, tahap kedua pelayanan terutama TNI Polri, kemudian pelayanan public yaitu ASN, ke lansia, usia porduktif, ibu hamil, remaja dan  anak  sekolah.  Tahapan-tahapan  vaksinasi  tercantum  dalam  petunjuk  teknis  atau
kebijakan. Kebijakan juga bersisi tentang vaksin yang digunakan, cara penyuntikan dan sebagainya.  Kebijakan  diberikan  langsung  dari  pemerintah  pusat.  Tidak  ada  kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batang Hari atau pemerintah daerah seperti peraturan bupati dan surat edaran…”(A2)
“Kebijakan  vaksinasi  COVID-19  merupakan  upaya  mengatasi  dalam  kondisi kebencanaan akibat COVID-19…”(A3)
“Kebijakan yang diketahui kepala puskesmas penerokan sejak awal sebanyak 2 kali, dan kemudian  sekarang  di  tambah  vaksinasi  booster.  Kebijakan  vaksinasi  langsung  dari pemerintah pusat. Tidak ada kebijakan vaksinasi dari pemerintah daerah…”(A4)
Hambatan yang Terjadi dalam Implementasi  Kebijakan Vaksinasi COVID-19 “Hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  pernah beberapa  kali  kehabisan  stok  vaksin  disaat  sedang  dilakukan  serbuan  vaksin.  Untuk hambatan  tersebut  tidak  sulit  diatasi  karena  setelah  adanya  pengajuan,  stok  vaksinasi kembali memenuhi jumlah sasaran…”(A1)
“Pelaksanaan vaksinasi adalah peran OBD yang harusnya bergerak tentang peningdakan peraturan seperti Satpol PP. dilibatkan untuk melakukan razia atau mengajak masyarakat untuk  vaksinasi  sesuai  aturan  dari  kementerian.  Seperti  aturan  pelaksanaan  misalnya wajib vaksinasi, tetapi ternyata dilapangan tidak ada monitoring dan evaluasi. Pembagian tugas  dari  setiap  OBD  yang  belum  tercantum  dan  tidak  ada  peraturannya.  Hambatan yang sulit diatasi adalah keengganan masyarakat. Awal mulanya untuk mencapai dosis 1 tidak terlalu sulit karena ada program serbuan vaksin. Kemudian ada rasa ketakutan yang hebat ketika ada varian delta.”(A2)
“Tidak ada hambatan karena sudah ada komitmen sejak awal…”(A3)
“Hambatan  pasti  ada.  Hal  ini  dikarenakan  keluarnya  vaksinasi  booster,  sementara petunjuk teknis tertera jika sudah lewat dosis kedua, harus mengulang ke dosis pertama. Sedangkan  seperti  yang  diketahui  bahwa  banyak  masyarakat  yang  vaksin  dosis  kedua lewat dari 6 bulan…”(A4)

## Keunggulan  dari  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19  yang  Dapat  Membantu  Kegiatan Pelaksanaan COVID-19
“Sudah  pasti  sangat  membantu,  karena  dengan  adanya  kebijakan  ini,  pelaksanaan COVID-19  menjadi  lebih  terarah  dan  teratur.  Dengan  adanya  strategi  pelaksanaan vaksinasi  yang  sifatnya  regular,  inovatif  dan  juga  percepatan  membantu  dalam pencapaian  target  vaksin  COVID-19  pada  masyarakat,  walaupun  untuk  vaksin  dosis  3 masih berjalan…”(A1)
“Keunggulan dari kebijakan vaksinasi di Kabupaten Batang Hari seperti gerai vaksinasi yang  ada  dimana-dimana.  Gerai.  Gerai  vaksinasi  dimaksudkan  untuk  membantu peningkatan target  capaian  vaksinasi.  Akan tetapi,  banyak gerai  vaksinasi yang  dibuka, namun kunjungan masyarakat yang kurang…”(A2)
“Keunggulan  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  adalah  adanya  inovasi  sehingga menggerakkan semua pemangku kepentingan terutama di sektor pemerintah…”(A3) “Keunggulan  kebijakan  ini  bisa  mengajak  kembali  masyarakat  untuk  melaksanakan vaksinasi sehingga mendapat sasaran dan capaian. Keunggulannya bisa memenuhi target capaian vaksinasi terbukti untuk Provinsi Jambi berada pada peringkat 11 untuk dosis 1 dan  peringkat  15  untuk  dosis  2.  Untuk  target  vaksinasi  Puskesmas  Penerokan,  dosis  1 sudah baik, dosis 2 cukup baik, dosis 3 masih berjalan. Untuk perjalanannya, pasti penuh pro dan kontra dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19…”(A4)

## Focus Group discussion (FGD)
Pengetahuan tentang Kebijakan Vaksinasi COVID-19
“Kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat mengurus bantuan atau tidak dapat bantuan…” (FGD1) “Kebijakan COVID-19 diberikan secara gratis…”(FGD2) “Kebijakan vaksinasi tidak dipungut biaya atau diberi gratis…”(FGD3)
“Penaggulangan  pandemic  COVID-19  dan  kerjasama  pemerintah  untuk  mengurangi COVID-19…”(FGD4)
Sosialisasi tentang Kebijakan Vaksinasi COVID-19? Kapan? Dimana? Berapa Kali? “Pernah sekali mendapat sosialisasi di Balai Desa sebelum vaksin
dilaksanakan…”(FGD1)
“Pernah 3 kali mendapat sosialisasi di Mesjid dan Kantor Kelurahan…”(FGD2) “Pernah 1 kali mendapat sosialisasi di sekolah…”(FGD3)
“Pernah mendapat sosialisasi di Kantor Desa untuk melakukan vaksinasi dan mendapat bantuan…”(FGD4)
Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID 19
“Sudah baik karena sudah diberikan sosialisasi…”(FGD1) “Efektif…”(FGD2) “baik…”(FGD3)
“Kebijakan vaksinasi tidak cocok karena harus wajib disuntik vaksin, sedangkan banyak isu  yang  mengatakan  vaksin  haram.  Kebijakan  membingungkan  karena  suntik  ke-2, dianjurkan suntik ke-3. Vaksin dari luar dan vaksin palsu…”(FGD4)

## Ketidakefektivan Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID 19 Perbaikan untuk Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID 19 yang Akan Datang
“Perlu diperbaiki…”(FGD1) “Perbaikan bagi masyarakat yang belum ada sertifikat…”(FGD2)
“Perlu perbaikan. Petugas kesehatan harus memberikan informasi tentang pelaksanaan vaksin 3 kali atau 2 kali, jenis-jenis vaksin, nama dan fungsi vaksin…”(FGD3) “perlu perbaikan, kalau bisa vaksin jangan massal dan rame-rame…”(FGD4)

## PEMBAHASAN

## Komunikasi
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  komunikasi  dalam  menyampaikan  informasi terkait kebijakan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan dengan baik melalui turunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang di share ke grup whatsapp mengingat pada awal terjadinya  COVID-19  diberlakukan  pembatasan  secara  berkala.  Grup whatsapp menjadi media yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait sosialisasi kebijakan vaksinasi COVID-19 dan sebagai langkah untuk mengurangi berita hoax tentang vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan penelitian Nugroho et al., (2022); Asmono et al., (2022); Yuliza et al., (2022)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pola  komunikasi  yang  dilakukan  adalah    sebagai pelaksana  kebijakan  kepada  warga  melalui  sosialisasi  dan  dengan pula memanfaatkan media  sosial  dalam  memberikan  informasi  maupun  berita  yang  akurat  secara  menyeluruh secara sistematis baik komunikasi transmisi dan komunikasi kosistensi.  Namun, ada sedikit kendala  ialah  terjadinya  perubahan  jadwal  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  dan  kejadian
tersebut jarang terjadi akan tetapi membuat binggung peserta vaksinasi COVID-19. Sehingga komunikasi kejelasan dalam vaksinasi COVID-19 ada yang harus di evaluasi.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  (2021)  komunikasi  terkait  vaksinasi covid 19 berdasarkan teori  Laswell ada 5  yaitu;  1) Siapa pejabat pemerintah yang bertugas menyampaikan informasi kepada public terkait vaksin.covid 19; 2) Apa yang dikatakan oleh pemerintah  tentang  program  vaksin  COVID-19;  3) Media  atau  saluran  yang  digunakan pemerintah  yang  mudah  diakses  oleh  public  terkait  pelaksanaan  vaksin  COVID-19;  4) Kepada siapa informasi vaksin covid 19 disampaikan. Kelima, efek dari komunikasi vaksin covid 19.
Menurut  Edward  III,  komunikasi  diartikan  sebagai  proses  penyampaian  informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward  III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan  untuk  menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III,  komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa  dimensi  antara  lain  dimensi  transmisi ( transmission ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( consistency ) (Zahara et al., 2021).

## Sumber Daya
Hasil wawancara menunjukkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan sumber daya kewenangan telah disediakan dengan baik dan  terarah.  SDM  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  telah  ditentukan  pada  awal  vaksinasi sebanyak  20  orang  yang  5  diantaranya  telah  mendapatkan  pelatihan  dan  sertifikat  yang kemudian  dikembangkan  ke  tim  lainnya.  Untuk  sumber  daya  lainnya  seperti logistic , anggaran  telah  disediakan  dari  Dinas  Kesehatan.  akan  tetapi,  terdapat  beberapa  kendala seperti keterbasan SDM dan anggaran dalam kebijakan pelaksanaan COVID-19.
Sesuai dengan penelitian Nugroho et al., (2022) yang menyatakan bahwa sumber daya dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  Kecamatan  Plered  dan  Kecamatan  Depok mencukupi, memadai dan berkualitas. Sumber daya anggaran yang digunakan yaitu berumber dari  APBD  Kabupaten  Cirebon,  APBN,  dan  dana  pribadi  Kuwu.  Selain  itu,  sumber  daya manusia  yaitu berkualitasnya tim vaksinator dikarenakan diadakannya pelatihan kepada tim vaksinator  serta  terdapatnya  partisipasi  stakeholder  seperti  perusahaan  dalam  pelaksanaan vaksinasi  COVID-19  di  Kecamatan  Plered.  Kemudian,  sumber  daya  peralatan  yang  dalam pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  di  Kecamatan  Plered  dan  Kecamatan  Depok  memadai. Selanjutnya  sumber  daya  kewenangan  yaitu  penyelenggara  vaksinasi  COVID-19  di Kabupaten  Cirebon  memanfaatkan  kewenangan  yang  diberikan  dengan  baik  serta mengeluarkan kebijakan yang strategis.

## Disposisi
Hasil wawancara menunjukkan bahwa disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID- 19  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Pemangku  kebijakan  telah  melakukan  inovatif pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti memberikan perangsang untuk masyarakat berupa pemberian sembako dan sebagianya. Pemangku kebijakan dalam vaksinasi COVID-19 telah menjalankan  perannya  dengan  memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan vaksinasi  COVID-19,  memberikan  dukungan  moril  kepada  tim  vaksinator  dan  melakukan evaluasi  atau  penilaian  dengan  mengadakan  rapat  atau  pertemuan  untuk  membicarakan temuan-temuan  dilapangan  serta  hasil  capaian  dari  vaksinasi  COVID-19.  Pemangku kebijakan  juga  menjalankan  perannya  sebagai  tim  pengawas  dan  evaluasi  untuk  terus melakukan perbaikan dalam mencapai cakupan target vaksinasi COVID-19.
Sesuai  dengan  penelitian  Haryaningsih  et  al.,  (2022);  Nugroho  et  al.,  (2022)  yang menyatakan bahwa diposisi/ petugas pelaksana yang diterapkan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19  bisa  dikatakan  baik.  Dalam  pengangkatan  birokrat  untuk  tim  vaksinator  di Kecamatan  Plered  dan  Kecamatan  Depok  Kabupaten  Cirebon  berjalan  sesuai  dengan petunjuk  teknis  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Kesehatan.  Selain  itu,  Dinas  kesehatan  Kabupaten  Cirebon  tidak  mengangkat  tim  relawan dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  Kecamatan  Plered  dan  Kecamatan  Depok Kabupaten  Cirebon.  Selanjutnya,  pemberian  insentif  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon melalui  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cirebon  diberikan  dengan  baik  yaitu  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  penting  ketiga  dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan dilakukan  tetpai  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya,  sehingga  dalam praktiknya  tidak menjadi  bias. Hal-hal penting  yang  perlu dicermati pada  variabel disposisi adalah  pengangkatan  birokrat  dan  insentif  (Fitriyana,  2021). Faktor  disposisi  atau  sikap pelaksana terhadap kebijakan faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku elaksana kebijakan yang diliat dari aspek; a)Efek disposisi, berupa kepatuhan  para  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan;  b)  Staffing    birokrasi, berkenaan  dengan  pengangkatan  para  pelaksana  dalam  posisi-posisi  yang menentukan pembagian  yang  disesuaikan  dengan  tugas  personil;  c)  Insentif  berupa  penghargaan  yang diberikan kepada pelaksana dilapangan (Dalimunthe & Susilawati, 2022).

## Struktur Birokrasi
Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah dijalankan dengan baik, dimana kebijakan  yang  berasal dari pemerintah pusat diturunkan ke provinsi dan kemudian diturunkan  ke  pemerintah  daerah,  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  sebagai  tim  pelaksana vaksinasi. Adapun fungsi dan tugas struktur birokrasi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab  yang  diterima  oleh  setiap  Kepala  Puskesmas  di  Kabupaten  Batang  Hari.  Untuk pelaksanaan  vaksinasi  telah  didasarkan  pada  SOP  yang  telah  diterapkan  pemerintah  pusat untuk di sesuaikan dan dijalankan dengan baik.
Sesuai  dengan  penelitian  Nugroho  et  al.,  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten  Cirebon  menggunakan  struktur  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cirebon  yaitu berdasarakan  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021  Tentang  Petunjuk  Teknik  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Struktur  birokrasi  merupakan  faktor  keempat  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan  adalah  struktur  birokrasi.  Aspek  struktur  organisasi  ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,  dalam  implementasi  kebijakan  biasanya  sudah  dibuat Standart  Operational Procedur (SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak  agar dalam  pelaksanaan  kebijakan  tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek kedua  adalah  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan yang menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan  kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi  tidak fleksibel (Almanzani et al., 2022).

## Implementasi Kebijakan
Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 sudah dijalankan dengan baik, dimana vaksinasi COVID-19 dijadikan salah satu upaya untuk menanggulangi bencana COVID-19. Dalam pelaksanaannya banyak strategi yang dilakukan seperti  pemberian  vaksinasi  secara door  to  door ,  membuka  gerai  vaksin  pada  saat  ada kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan.  Kebijakan  vaksinasi  COVID-19  ini  diterbitkan  untuk memenuhi target capaian vaksinasi yang dibuktikan dengan capaian vaksinasi Provinsi Jambi untuk dosis 1 berada di peringkat 11 dan dosis 2 berada di peringkat 15.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan kebijakan  dan  konsekuensi  atau  akibat  dari  kebijakan  pada  kelompok  sasaran  yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran  kebijakan,  maka  kebijakan  itu  mungkin  akan  mengalami  kegagalan  sekalipun kebijakan  itu  di  implementasikan  dengan  sangat  baik,  bahkan  kebijakan  yang  cemerlang diimplementasikan  dengan  kurang  baik,  cenderung  akan  mengalami  kegagalan  untuk mencapai tujuan.
Sesuai dengan penelitian Niken et al., (2021)  yang menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi  di  Boyolali  sudah  dapat  berjalan  dengan  baik,  dimana  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan aturan pemerintah yaitu vaksinasi dilakukan dalam dua tahapan. Selain itu, prosedur pelayanan vaksinasi juga cukup transparan mulai dari antrian hingga dapat menerima vaksin.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Batang  Hari  telah berjalan dengan baik. beberapa indicator dalam implementasi kebijakan seperti komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), struktur birokrasi, disposisi dan implementasi telah dijalankan dengan  baik,  walaupun  terdapat  beberapa  kendala  didalamnya  seperti  stok  vaksinasi,  SDM yang tidak mencukupi ketika ada serbuan percepatan vaksinasi dan pencatatan serta pelaporan vaksin ke Puskesmas.

## SARAN
Pelaksanaan  program  vaksinasi  COVID-19  sejauh  ini  sangat  baik  dan  tepat  sasaran, itulah  mengapa  sangat  penting untuk  terus meningkatkan implementasi  COVID-19 sebagai salah  satu  program  terpentingnya.  Peneliti  dapat  memberikan  sejumlah  rekomendasi  untuk pelaksanaan  program  vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia.  Banyak  orang  yang  takut  dengan efek samping vaksinasi, oleh karena itu penting untuk mengedukasi mereka tentang manfaat vaksinasi terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Almanzani, N. N., Rahman, A., & Rassanjani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  &
Ilmu Politik , 7 (1). http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/18980/9202
Asmono, Y. A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi
Covid-19  di  Kelurahan  Gubeng  Surabaya. Praja:  Observer:  Jurnal  Penelitian Administrasi Publik , 2 (04), 28–36.
https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/420/283
Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Medan Menggunakan Teori Edward III. Florona: Jurnal Ilmiah Kesehatan , 1 (2),
59–64. https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/florona/article/view/300/272
Dewi,  S.  A.  E.  (2021).  Komunikasi  Publik  Terkait  Vaksinasi  COVID-19. Health  Care :
Jurnal Kesehatan , 10 (1), 162–167. https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119
Fitriyana,  F.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Mengenai  Pemberian  Vaksin terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 di Kelurahan Pekapuran Raya  Kota  Banjarmasin (pp.  1–12).  Universitas  Islam  Kalimantan  MAB. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8155/1/Artikel Fitriyana.pdf
Haryaningsih,  S.,  Patriani,  I.,  &  Andriani,  F.  D.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Pembelajaran Daring di Kota Pontianak. Jurnal Konseling dan Pendidikan , 10 (1), 135. https://doi.org/10.29210/178300
Kemenkes. (2021). Vaksinasi COVID-19. Kemenkes RI , 1–40.
https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
Kemenkes  RI.  (2021).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Jurnalrespirologi.Org , 2019 (2), 1–4
Kemenkes  RI  Dirjen  P2P.  (2020).  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  Nomor  Hk.02.02/4/1/2021  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kementerian Kesehatan RI , 4247608 (021), 114
Niken,  N.,  Mia,  P.,  Septiana,  S.,  Reyhan,  R.,  Argha,  A.,  &  Putra,  P.  (2021).  Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Boyolali. Jurnal Health Sains , 2 (11), 2138– 2144. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.343
Nugroho, D., Haris, S., & Irfan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten  Cirebon  (Studi  Kasus  Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon  dan Kecamatan  Depok  Kabupaten  Cirebon). JISIP :  Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , 11 (1), 89–103. https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2456
Nurailah,  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19. Jurnal  Dinamika , 1 (2), 59–68. http://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135
Puteri, A. E., Yuliarti, E., Maharani, N. P., Fauzia, A. A., Wicaksono, Y. S., & Tresian, N. (2022).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 19 (1), 122-130. https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.863
Saraswati,  K.  C.,  &  Sunarta,  I.  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19 Dalam  Mengurangi  Tingkat  Penyebaran  Virus  Corona  di  Kota  Denpasar. Restorica: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara  dan  Ilmu  Komunikasi,  7 (2),  21-27. https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2598
Yuliza, W. T., Nursya, F., & Rahma, G. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-
19 di Kota Padang. JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan) , 6 (1), 162–167. http://www.jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalkes/article/view/511/pdf
Zahara,  A.,  Nirzalin,  N.,  &  Abubakar,  M.  B.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Qanun  Kota Lhokseumawe  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Sampah  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Lhokseumawe. Jurnal  Transparansi  Publik  (JTP) , 1 (1),  1. https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5727