Efektivitas Adat Suku Tolaki ( Kalosara ), Sebagai Mediasi Penal Terhadap Pelanggaran Lalu Lntas Di Wilayah Hukum Konawe Provinsi  Sulawesi Tenggara
Oleh
Syaiful Arpin
Fakultas Hukum Universitas Lakidende
Syaifularpin8@gmail.com

## Abstract
Kalosara  as  a  rules  for  the  tolaki  peoples  costum  in  law jurisdiction Konawe (South east Sulawesi) this thesis is a part of a field research abaut kalosara, on the facta  kalosara is a set of a tools or symbolic custom that if we used can be fungtion as mediator between two parties were disputing the violation of  a  traffic  accident,  so  the  people  by  the  presence  tolaki kalosara  can  be  increase  the  legal  awernes  to  the  people  to obey on the rule of law itself.
The background these research is that kalosara implication the role  of  to  make  a  peace,in  the  conflict  and  every  cases  is happening. in the konawe district still felt it until now and have a big influence, this custom have same roles as panel mediation against violation of traffic accident. And then it can be seen that society  tolaki  inveroment  in  generally  still  be  used  as instrument  of fostering the rules of law and the social order. This  research talking  about  tolaki  custom activity  (Kalosara) as  panel  mediation  in  the  traffic  violation.  This  research  has took  in  Unaaha  subdistrict  on  the  district  of  Konawe  (South east  Sulawesi)  the  researchers  take  a  study  about  traffic accident case to nyonya Hj. Sitti Aminah as a fictim and Ms. Hasrina  as  offender.  This  research  use  descriptif  qualitative, after make an analisist in this research. In the end found that
Key Words: the tolaki custom ( Kalosara ), penal mediation,  traffic violations.
effectivines custom in tolaki (kalosara) given a big contribution to the rule of law in the Konawe district. Multy various either govermant  birocration,  law  anforchman  and  custom  tolaki society  itself,  they  say  that  tolaki  custom  (Kalosara)  is  not  a disorder  but  tolaki  custom  really  rolles  to  aid  rule  of  law,  a peace and save, its not to demage the position of law but to help tolaki custom society  to grow and make a consolidation in the rule  of  law.  Specially  in  the  Konawe  district.  This  proved  by solved  same  traffic  case  that  death  caused  through  tolaki custom (Kalosara).
The problem is (1). Should be the role of kalosara in the tolaki custom be able to be as a rules to help a good law anforcement agency for the tolaki custom. (2). Should be  in the traffic case that  caused  same  people  death  have  to  continue  in  court  to given forgiviness for the offender. (3) the result in the peaces tolaki  custom  (Kalosara)  just  as  consideration  the  judges  to make a little punishment and isn’t to stop traffic case.

## Abstrak
Kalosara sebagai aturan bagi masyarakat adat tolaki di wilayah hukum Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Tesis ini merupakan  bagian  dari  hasil  penelitian  lapangan  mengenai Kalosara , di mana Kalosara merupakan seperangkat alat  atau benda-benda  adat  simbolik  yang  apabila  digunakan  dapat berfungsi  sebagai  penegah  diantara  dua  kubuh  yang  sedang berselisih  dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat  suku  tolaki  dengan  hadirnya  kalosara  dapat meningkatkan  kesadaran  hukum  rakyat  untuk  patuh  terhadap aturan hukum itu dengan sendirinya.
Latar belakang penelitian ini adalah bahwa implikasi Kalosara dalam  peranannya  untuk  menciptakan  perdamaian  setiap konflik-konflik  maupun  setiap  kasus-kasus  yang  terjadi  di wilayah  hukum  Kab.  Konawe  dirasakan  masih  sangat  besar pengaruhnya  ini ditandai  dengan peranannya sebagai  mediasi
penal  terhadap  pelanggaran  kecalakaan  lalu  lintas.  Kemudian dari pada itu dapat dilihat bahwa dikalangan masyarakat suku Tolaki  pada  umumnya  Kalosara  masih  dijadikan  sebagai instrumen atau sarana pembinaan tertib hukum dan tertib sosial. Penelitian  ini  membahas  tentang  efektivitas  adat  suku  tolaki ( kalosara )  sebagai  mediasi  penal  terhadap  pelanggaran  lalu lintas. Penelitian ini  bertempat di  Kec. Unaaha  Kab. Konawe Prov.  Sulawesi  Tenggara  dengan  mengambil  sebuah  studi kasus  kecelakan  lalu  lintas  terhadap  Ny.  Hj.  Sitti  Aminah sebagai  korban  dan  Sdri.  Hasrina  sebagai  pelaku,  dengan metode  penelitian  deskriftif  kualitatif.  Setelah  dilakukan analisis  terhadap  penelitian  ini,  diperoleh  temuan  bahwa efektivitas adat suku tolaki ( Kalosara ) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penegakan hukum di wilayah Kab. Konawe,  berbagai  institut  mulai  dari  birokrasi  pemerintahan, aparatur penegak hukum, dan masyarakat adat suku tolaki itu sendiri, mengatakan bahwa adat suku tolaki ( kalosara ) bukan sebuah  halangan  namun  adat  suku  tolaki  sangat  berperan  di dalam membantu penyelanggaraan hukum dengan tertib, damai dan aman, bukan merusak tatanan maupun kedudukan hukum namun  malah  adat  suku  tolaki  mampu  berada  dan  mampu bekerjasama  di  dalam  penegakan  hukum  di  daerah  ini.  Ini dibuktikan  dengan  diselesaikannya  kasus  kecelakaan  yang mengakibatkan  kematian  melaui  jalur  adat  suku  tolaki ( Kalosara ).
Permasalahannya  dalam  kedudukan  hukum  adalah  (1) seharusnya  peran kalosara adat  suku  tolaki  sudah  mampu untuk dijadikan suatu PERDA untuk membantu penyelenggaran  penegakan  hukum  dengan  baik  sehingga menjadi suatu dasar hukum bagi para pemerintah serta penegak hukum untuk penerapan adat suku tolaki sebagai mediasi penal. (2)  seharusnya  di  dalam  perkara  kecelakaan  mengakibatkan kematian  tetap  dilanjutkan  kepengadilan  sehingga  ada  efek jerah  bagi  pelaku.  (3)  Hasil  perdamaian  adat  suku  tolaki
( kalosara )  hanya  sebagai  pertimbangan  hakim  untuk meringankan  hukuman  pelaku  bukan  untuk  menghentikan perkara kecelakan maut.

## Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  pelanggaran  Lalu  Lintas  serta ketentuan pidana pasal 310 dan dalam KUHP Buku II pasal 359 dan 360. Mempunyai peran  yang  sangat  penting  didalam  menangani  korban  maupun  tersangka  kecelakaan berlalu lintas, realitas saat ini kecelakaan lalu lintas hampir setiap saat terjadi, sehingga dikawatirkan banyaknya korban-korban yang mengalami kerugian baik itu kerugian fisik mengakibatkan  luka-luka  dan  lebih  parahnya  lagi  menimbulkan  kecelakan  yang menyebabkan  kematian,  ini  diakibatkan  kelalaian  dan  kealpaan  dalam  mengemudikan kendaraan  lalu  lintas.  Penomena  kecelakaan  berlalu  lintas  saaat  ini  bermacam-macam presepsi  ada  yang  dengan  sengaja  dan  ada  yang  tidak  dengan  sengaja,  ada  pula pengendara  yang  lalai  dalam  mengemudikan  kendaraannya,  sehingga  para  penyidik maupun  penyelidik  kepolisian  harus  mampu  untuk  mengahadapi  permasalahan- permasalahan  tindak  pidana  lalu  lintas,  baik  itu  kecelakan  ringan,  sedang  dan  berat dengan  melihat  kebiasaan-kebiasaan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  adat  dengan  jalur perdamaian.
Mengenai  mediasi  penal  di  Indonesia  yang  berasal  dari  pembagian  tujuan restorative  justice  yang  didasarkan  oleh  musyawarah  mufakat  diluar  pengadilan sedangkan  mediasi  penal  istilah  dalam  hukum  perdata  adalah  merupakan  salah  satu bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (yang  biasa  dikenal  dengan isti-lah ADR atau ”Alternative Dispute Reso-lution”; ada pula yang menyebutnya “Apro- priate Dispute Resolution”).  ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata , tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  prinsipnya  kasus  pidana  tidak  dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  dibentuk  dan  dipelihara oleh masyarakat hukum adat tanpa campur dari penguasa, yang dilengkapi dengan sanksi sebagai  upaya  memaksa  dan  bersifat  local,  dan  karena  dibentuk  oleh  masyarakat  adat yang  tergantung  pada  tata  susunannya  dan  faktor  pembentukannya,  mengakibatkan hukum  adat  menjadi  plural  dan  berada  antara  tiap  daerah  dan  tiap  masyarakat.    Adat
sangat kuat mengikat/sakral sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat- istiadat akan menderita, dan menanggung sanksi keras yang kadang-kadang sacara tidak langsung  dikenakan.  Misalnya  pada  masyarakat  yang  melarang  terjadinya  tindak kesusilaan,  pembunuhan,  zina,  pencurian  dan  lain-lain,  maka  tidak  hanya  yang bersangkuatan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.
Posisi  Adat  Tolaki  didalam  lingkup  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  Kabupaten Konawe  Kecamatan  Unaaha  pada  khususnya  sangat  penting  dan  akan  membawa perdamaian, keadilan yang pasti, baik itu dalam perkara-perkara pidana pada umumnya dan  perkara  pidana  kecelakan  ringan,  sedang,  berat  yang  menimbulkan  kematian,  itu semua  dapat  diselesaikan  dengan  jalur  adat/istiadat  masyarakat  AST,  karena  menurut mereka  telah  dipercaya  bahwa  dengan  jalur  adat  dapat  menghasilkan  perdamaian  dan keadilan.  Adat  Tolaki  dalam  hal  ini  “Kalosara”  menjadi  aturan,  petunjuk,  pemersatu, dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan menjadi sakral untuk dipatuhi, dihormati dijujung tinggi oleh masyarakat adat suku tolaki.

## Pembahasan
1. Efektivitas  Adat  Suku  Tolaki  (Kalosara)  sebagai  Mediasi  Penal  terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Wilayah  Hukum  Kab.  Konawe  Provinsi  Sulawesi Tenggara.
Sebagaimana dikemukakan Cotterrel, bawah secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  selain  terwujud  dalam  bentuk  hukum  negara (state  law),  juga  berujud  sebagai  hukum  agama  (religious  law),  dan  hukum  kebiasaan (customary law). Dengan adanya berbagai  hukum  yang hidup  dalam suatu  masyarakat negara,  maka  scenario  pembangunan  hukum  dan  bagaimana  membentuk  suatu harmonisasi  hukum  jelas  suatu  masalah  yang  kompleks  dan  sangat  berpengaruh  pada efektifitas  hukum.  Kemungkinan  yang  terjadi,  acapkali  dominnasi  hukum  negara melakukan penetrasi terhadap hukum adat atau dilain pihak terjadi spaning penegakkan hukum dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu hukum.
Apabila pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial,  atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975:3), atau suatu  kondisi  di  mana  lebih  dari  satu  sistem  hukum  atau  institusi  bekerja  secara
berdampingan  dalam  aktivitas-aktivitas  dan  hubungan-hubungan  dalam  satu  kelompok masyarakat  (F.von  Benda-Beckmann,  1999:6),  maka  dapat  dipastikan  ada  sejumlah kesulitan  dan  permasalahan  yang  akan  dihadapi  dalam  pengembangan  sistem  hukum negara  yang  bersangkutan  dan  memerlukan  pemecahan  yang  tepat  dan  mampu meminimalisasi kemungkinan tidak efektifnya hukum.
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  eksistensi  hukum  adat  sangat penting dalam suatu masyarakat pruralistik dan dengan memberikan pengertian hukum yang luas. Dalam hubungan ini apa sebenarnya hukum adat itu tentulah harus dibedakan dengan tradisi. Dalam konteks ini Bohannan mengemukakan, bahwa Pengertian Hukum harus  dibedakan  dengan  tradisi  (tradition)  atau  kebiasaan  (custom),  atau  lebih  spesifik norma  hukum  mempunyai  pengertian  yang  berbeda  dengan  kebiasaan.  Norma  hukum adalah  peraturan  hukum  yang  mencerminkan  tingkah  laku  yang  seharusnya  (ought) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu  yang lama.  Kadangkala  kebiasaan  bisa  sama  dan  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  hukum, tetapi  kebiasaan  bisa  juga  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum.  Ini  berarti, peraturan  hukum  dan  kebiasaan  adalah  dua  institusi  yang  sama-sama  terwujud  dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan  juga  sama-sama  berfungsi  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  dalam  kehidupan masyarakat.
Kalo  adalah  suatu  benda  yang  berbentuk  lingkaran,  cara-cara  mengikat  yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku membentuk lingkaran. Sebagai  benda  lingkaran,  kalo  dibuat  dari  rotan,  dan  ada  juga  yang  terbuat  dari  bahan lainnya,  seperti  emas,  besi,  perak,  benang,  kain  putih,  akar,  dan  pandan,  bambu  dan sebagainya. Menurut Tarimana,  konsep kalo dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkup  maknanya.  Kalo  secara  umum  meliputi  o  sara  (adat  istiadat),  khususnya  sara owoseno tolaki atau sara mbu’uno tolaki, yaitu adat pokok, yang merupakan sumber dari segala  adat-istiadat  orang  tolaki  yang  berlaku  dalam  semua  aspek  kehidupan  mereka. Kalo sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut: (1) sara wonua, yaitu  adat  pokok  dalam  pemerintahan;  (2)  sara  mbedulu,  yaitu  adat  pokok  dalam hubungan  kekeluargaan  dan  persatuan  pada  umumnya;  (3)  sara  mbe’ombu,  yaitu  adat pokok  dalam  aktivitas  agama  dan  kepercayaan;  (4)  sara  mandarahia,  yaitu  adat  pokok dalam  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  keahlian  dan  keterampilan;  dan  (5)  sara monda’u,  mombopaho,  mombakani,  melambu,  dumahu,  meoti-oti,  yaitu  adat  pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.
Suku  Tolaki  telah  lama  mendiami  dataran  tenggara  Pulau  Sulawesi.  Suku  ini menyebar di dua wilayah yang cukup luas yakni wilayah Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan  Konawe  Selatan.  Persebaran  suku  Tolaki  ini  tentunya  membawa  serta  pranata- pranata sosial, politik, ekonomi dan tata nilai. Biasanya sumber nilai dalam suku Tolaki disebut Kalo. Orang Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana yang tidak baik akibat dari  manusia  yang  telah  melanggar  adat  ataupun  ajaran  agama,  dengan  kata  lain  telah melanggar ajaran Kalo sebagai adat pokok mereka. Untuk memulihkan suasana semacam ini,  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  melalui  upacara  yang  disebut  mosehe  wonua (menyehatkan negeri) yang diikuti oleh sebahagian besar warga masyarakat Tolaki.
Studi Kasus :
Kecelakaan  lalu  lintas,  Korban  An.  Hj.  Sitti  Aminah  Umur  83  tahun  seorang pensiunan guru dan pelaku An. Hasrina umur 17 tahun seoarang pelajar SMA kelas 3. Kronologisnya : Ny. HJ. SITTI AMINAH sedang dalam posisi melakukan penyebrangan kearah  sebrang  jalan  tanpa  melihat  kenadaraan  dari  arah  kiri  dan  kanannya,  tiba-tiba pengendara roda dua atas nama HASRINA yang tidak dapat lagi ia hindari karena posisi ia  dan  korban  jarak  yang  sangat  dekat  sehingga  menabrak  korban  dan  korban  tersebut meninggal dunia.
Setelah pihak kepolisian menangani kasus kecelakaan dan sedang diproses untuk dilanjudkan  kepengadilan  dalam  hal  ini  jaksa  penuntut  umum,  pihak  keluarga  pelaku ternyata  telah  melaksanakan  perdamaian  kepada  pihak  keluarga  korban  dengan  jalur O’sara  yaitu  permintaan  ma’af  dan  damai  dengan  menggunakan  sebuah  alat  yaitu kalosara  sebagai  aturan  dari  AST    melalui  pabitara/pembicara  dari  pihak  pelaku  dan dihadari oleh pemerintah setempat, camat, lurah dan para keluarga korban dengan sebuah alat  yang  dinamakan  Kalo  bersama  satu  pis  kain  kaci    dan  satu  hewan  ternak  yaitu sapi/kerbau,  dihadapkan  kepada  keluarga  korban  melalui  pabitara/pembicara  mewakili keluarga  pelaku,  dengan  proses  pembicaraan  antara  pembicara  pelaku  dan  korban ditengah-tengah  para  keluarga  yang  dipisahkan  oleh  sebuah  alat  yaitu  kalosara,  pihak keluarga  korban  menerima  permohonan  ma’af  dan  damain  kepada  keluarga  pelaku, setelah  perdamaian  melalui  adat  suku  tolaki  yaitu  kalosara  pihak  keluarga  korban membuat  suatu  pernyataan  dan  surat  kesepakan  damai  untuk  diajukan  kepada KAPOLRES  KONAWE  bersama  dengan  berita  acara  perdamain  bahwa  untuk  tidak dilanjudkan  kasus  sampai  kepengadilan  karena  telah  diselesaikan  melalui  perdamaian adat  suku  tolaki  diketahui  oleh  pemerintah  camat  dan  lurah,  setelah  pengajuan  Bapak. Kapolres  Konawe  menerima  pengajuan  dari  pihak  keluarga  korban  dengan  proses kesepakatan  dan  pernyataan-pernyataan  di  kantor  Lantas  Polres  Konawe  bersama
penyidik yang menangani kasus dan kepala lantas serta Kasat Bimas Polres Konawe dan diikuti  oleh  yang  mewakili  pihak  keluarga  korban  dan  pihak  keluarga  pelaku,  dengan hasil perkara tersebut dihentikan karena permintaan dari pihak keluarga korban atas dasar perdamaian melalui jalur adat suku tolaki.
Wawancara  dari  pihak  keluarga  korban  anak  dari  korban  Ibu.  Rosniah,  SP, efktivitas adat suku tolaki sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Keb. Konawe, apapun bentuknya dengan hadirnya kalosara kami dari pihak keluarga korban tidak akan lagi bisa untuk menolak karena menurut kami kalosara adalah suatu aturan/alat yang turun dari atas langit untuk mendamaikan yang dimana sesuai dari sejarah kalosaro turun dan dapat mempersatuakan suku tolaki dengan damai  pada saat pertikaian, permusuhan suku tolaki, sehingga sampai sekarang adat suku tolaki kalosara masih kami tempatkan hukum yang hidup bagi suku tolaki yang sangat kami jujung tinggi dan sakral buat masyarakat suku tolaki.  selain dari pada itu juga kami dari  pihak keluarga korban percaya dengan yakin kematian Ibu kami itu hanya sebab dari Allah SWT, itu takdir/ajal untuk Ibu kami, lagipula unsure dari kecelakaan tersebut tidak ada kesengajaan, tidak ada manusia yang berdoa  untuk  celaka  namun  ini  semua  sudah  ujian,  dan  kami  juga  dari  pihak  keluarga korban sangat perihatian kepada pelaku yang dimana pelaku itu adalah wanita yang masih mau melanjudkan pendidikannya lagipula pelaku tersebut ayahnya telah meninggal dunia dan  tempat  tinggalnya  semata-mata  sama  kakak,  dan  kami  dari  pihak  keluarga  korban tidak  meminta  uang  dari  pelaku  atau  tidak  mengkomersilkan  hal  tersebut,  kami  hanya memberitahukan  asalkan  adat  perdamaian  secara  adat  suku  tolaki  dalam  hal  ini  sesuai dengan  syarat  adat  tolaki  sejak  zaman  dulu  yaitu  satu  pis  kain  kaci  dan  satu  ekor sapi/kerbau  dalam  perdamaian  kematian.  Sehingga  dengan  kesadaran  keluarga  pelaku mereka  datang  bersama  keluarga  didampingi  dengan  pabitara/pembicara  untuk malksanakan  perdamaian  dan  pema’afan,  dan  kami  dari  pihak  keluarga  korban  tidak segan-segan untuk menerima pema’afan dan perdamian tersebut, dengan waktu itu pula juga  kami  langsung  berinisiatif  dari  pihak  keluarga  korban  dengan  rasa  ikhlas,  rasa kepedulian bagi kami membuat suatu pernyataan untuk menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Bapak. Kapolres Konawe atas dasar telah diselesaikan melaui jalur  adat  tolaki  dalam  hal  ini  Kalosara,  dan  Bapak.  Kapolres  menerima  permintaan tersebut sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan.
Bapak  Wahid  Kunaifi    Selaku  kakak  pelaku  sdri.  Hasrina,  mengatakan  bahwa dengan  diselesaikannya  kasus  tersebut  melalui  jalur  adat  suku  tolaki  yaitu  (kalosara) dapat meringankan beban adik kami, seandainya pada saat itu kasus adik kami dilanjutkan ke pengadilan pasti adik kami sampai aat ini masih berada dalam tahanan, dan pasti adik
kami akan merasa minder dan merasa malu karena telah masuk dalam tahanan, namun kami  sangat  merasa  bersyukur  dengan  jalur  perdamaian  tersebut  adik  kami  dapat melanjudkan sekolah kebangku kuliah. kami orang suku jawa namun Kami sangat salut dengan  keberadaan  AST  selama  delapan  tahun  berada  di  Kab.  Konawe  ini,  melihat efektivitas  AST  (Kalosara)  sangat  berpengaruh  bagi  warga  suku  tolaki,  sehingga  pada saat  itu  kami  berinisiatif  berembuk  bersama  keluarga  untuk  mengadakan  pertemuan kepada  pihak  keluarga  korban,  sebelumnya  kami  meminta  kepada  Pabitara/juru  bicara adat tolaki, untuk mewakili kami/memediasi kami dalam pertemuan untuk melaksanakan pema’afan dan perdamaian tujuannya adalah untuk menghindari kesala pahaman konflik antara  keluarga  korban  dan  pelaku,  sehingga  pada  saat  itu  juru  bicara/pabitara menyampaikan kepada kami syarat kalosara dalam perdamaian adalah persembahan satu pis  kain  kaci  dan  satu  ekor  sapi/kerbau,  sarung  dan  cerek,  dan  kami  langsung mempersiapkannya,  setelah  itu  kami  dari  pihak  keluarga  pelaku  bersama  pabitara/juru bicara adat tolaki pergi kekeluarga korban dan kami disambut denagn baik, berjalannya proses  (O’sara/adat)  pembicara  pelaku  dan  pembicara  korban  saling  berkata-kata melemoar  kalimat  dan  pada  akhirnya  permintaan  perdamaian  dan  pema’afan  kami diterima  oleh  pihak  keluarga  korban,  kami  tidak  menyangka  ternyata  pihak  keluarga korban  langsung  membuat  surat  di  tujuakan  kepada  Bapak.  Kapolres  Konawe  untuk menghentikan kasus tersebut karena telah ada kesepakatan perdamaian melalui jalur adat suku tolaki (kalosara), menurut keluarga korban dengan hadirnya adat tolaki (kalosara) dalam perdamian, kami tidak dapat menolak dan kejadian ini hanyalah sebab tidak ada unsur  kesengajaan  dari  pelaku  ini  adalah  takdir  dan  sebab  dari  Allah  SWT,  Ibu  kami meninggal, sehingga ajuan tersebut diterima dengan proses yang cepat oleh pihak polisi lalu lintas kami disidang di kantor lalu lintas  dengan menandatangani surat pernyataan dan  perkara  dihentikan.  Setelah  perdamaian  tersebut  malah  kami  dari  pihak  keluarga korban  dan  pihak  keluarga  pelaku  sangat  menjalin  keakraban  dengan  baik.  Kami  juga sangat berterima kasih kepada pihak Kepolisan yang telah memberikan kami keringanan sehingga adik kami seorang wanita dan pada saat itu masih kelas tiga SMA masih dapat melnjutkan  sekolahnya,  inilah  yang  masyarakat  harapkan  bahwa  polisi  maupun  hakim dan  jaksa  dapat  menerapkan  penyelesaian  perkara  melalui  adat  sebagai  mediasi  penal dalam kasus-kasus tertentu, sehingga ada rasa keadilan bagi pelaku dan korban.
Kasat  Bimas  Kab.  Konawe  menerangkan  bahwa  Sesuai  dengan  studi  kasus meengenai kecelakan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Almarhumah Ny. Hj. Sitti Aminah dan pelaku oleh Sdri. Hasrinah, yang diselesaikan secara adat suku tolaki atas  permintaan  kedua  bola  pihak  antara  keluarga  pelaku  dan  keluarga  korban  kepada
Kapolres Konawe untuk dieselasaikan secara  adat  suku tolaki  yaitu Kalosara sehingga menghasilkan  sebuah  kesepakan  dan  perdamaian  serta  pemaafan  dari  pihak  keluarga korban  dengan  berjalan  aman,  adil  dan  damai  adalah  sebuah  realitas  bahwa  adat  suku tolaki mampu untuk menjadi mediasi dalam menyelasaikan perkara di luar pengadilan, kami bukan tidak menjalankan sebuah aturan hukum positif namun kami sebagai penegak hukum  harus  mencari  dan  menemukan  apa  yang  diinginkan  dan  apa  yang  dianggap masyarakat itu adil, dan kami juga sebagai aparat kepolisian melihat dan mengkaji hukum yang  hidup  didalam  masyarakat  dalam  hal  ini  masyarakat  adat  tolaki.  Kami  sebagai penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah penanganan pertama disetiap kasus-kasus pidana,  sehingga  kami  harus  mampu  untuk  menagani  dengan  baik  sebelum  diajukan kepengadilan,  untuk  apa  kepengadilan  kalau  kedua  bola  pihak  akan  melaksanakan perdamaian secara adat dengan prosedur yang sangat kuat dan mengikat. Justru menurut kami bahwa dengan jalur penyelesaian perkara secara adat mampu membantu penegakan hukum sehingga berjalan dengan aman, damai, adil dan terkendali.
Kapolres Konawe Bapak. AKBP. Dr. Barito Mulyo Ratmono  pada saat wawancara mengatakan bahwa dasar dari pertimbangan dalam menyetujui perkara lalu lintas yang diselesaikan  secara  adat  suku  tolaki  dalam  hal  ini  kalosara,  sebenarnya  yang  menjadi keputusan adalah kasat lantas saya selaku kapolres hanya menyetujui, namun sebgai dasar kami  dalam  menyetuji  penyelesaian  melaui  jalur  adat  tersebut,  ini  merupakan  logika hukum  yang  dimana  apabila  prosedur  ini  sesuai  dengan  kapastian  bahwasanya  ada kesepakatan  atau  pernyataan  antara  kedua  bela  pihak  pelaku  dan  korban  antara  pihak polisi lalu lintas dan antara pihak pemerintah, selanjudnya memenuhi nilai keadilan nilai keadilan disni adalah apakah pihak korban puas dan merasa adil dan apakah pihak pelaku merasa  adil  dalam  penyelesaian  melalui  jalur  adat  dan  apakah  adil  bagi  kedua  pihak keluarga dan masyarakat dan selanjudnya apakah bermanfaat baik itu bagi korban, pelaku dan  kepolisan  dalam  hal  ini  kasat  lalu  lintas.  Sesuai  dengan  konsep  nilai  hukum  yang dikemukakan oleh Satdjipto Raharjo bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga kami menggunakan logika hukum seperti yang dimaksud ini di dalam penerapan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengenai efektivitas adat suku tolaki sebagai mediasi penal terhadap perkara lalu lintas dilihat dari segi peranan dan fungsinya bahwa menurut kaca mata kami sebagai institute penegakn hukum dalam hal ini kepolisian adat suku tolaki dapat  meringankan hukuman pelaku terhadap perbuatannya, mengenai kecelakaan lalu lintas sebenarnya sangat rumit apalagi kecelekaan menimbulkan kematian, namun di dalam perkara lalu lintas banyak pertimbangan-pertimbangan  yang  harus  dilihat  bahwa  semua  manusia  tidak  ada  yang
meningiginkan untuk celaka, sehingga banyak unsure yang harus dilihat apakah karena kelalaian atau karena kesegajaan, sering kami sampaikan kepada bagian satuan lalu lintas bahwa  untuk  menggunakan  diskresi  ataupun  mediasi  penal  harus  penuh  pertimbangan menggunakan  logika  hukum  dengan  baik,  efek  jerah  terhadap  pelaku  lalu  lintas  harus benar-benar  ada  sehingga  ada  perhatian  dan  kesadaran  pelaku  di  dalam  mengendara ataupun menggunakan pasilitas lalu lintas, sehingga pada kesimpulannya adat suku tolaki di dalam efektivitasnya sangat baik untuk di harmonisasikan disegalah aspek kehidupan masyarakat Kab. Konawe.

## 2. Kedudukan Hukum Hasil Putusan Adat Suku Tolaki (kalosara), Sebagai Mediasi Penal  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Kabupaten  Konawe  Provensi Sulawesi Tenggara.
Kedudukan hukum di Indonesia mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan ini ditandai pada dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu :
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  tahun  1951,  peradilan  pribumi  dan  peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan  umum.  Sementara  peradilan  desa  tetap  berjalan  sebagaimana  biasa  menurut hukum adat masing-masing daerah.
Yurisprudensi/Putusan  Mahkamah  Agung  tentang  delik  adat  kesusilaan  yaitu Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1644  K  /  Pid  /  1988  tanggal  15  mei  1991  yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik  adat  kesusilaan  diakui  dan  tidak  dapat  lagi  dikenakan  pidana  apabila  sanksi  adat tidak dilaksanakan.
Undang-undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  ketentuan  pokok  kekuasaan kehakiman  dimana  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib  menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Amandemen  konstitusi,  hukum  adat  diakui  sebagaimana  dinyatakan  dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan :
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang.
Ide dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu  objek atau  fenomena  tertentu  yang  bersifat  mendasar,  yang  dijadikan  patokan  atau  sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia (weltblit) yang diyakini dan menentukan
cara  pandang  terhadap  suatu  fenomena.  Ia  berfungsi  sebagai  the  central  cognitive resource (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang  apa  yang  menjadi  pokok  persoalan  maupun  cara  melihat  dan  menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita,  yakni  gagasan  dasar  mengenai  suatu  hal.  Misalnya  cita  hukum  atau  rechtsidee, merupakan  konstruksi  pikir  (ide)  yang  mengarahkan  hukum  kepada  cita-cita  yang diinginkan.  Seperti  yang  dikatakan  Rudolf  Stamler,  cita  hukum  merupakanleitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat . Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi  dan  berfungsi  sebagai  asas  umum  yang  mempedomani  (guiding principle),  norma  kritik  (kaidah  evaluasi)  dan  faktor  yang  memotivasi  dalam penyelenggaraan  hukum  (pembentukan,  penemuan,  penerapan  hukum)  dan  perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya  konsistensi  dalam  penyelenggaran  hukum.    Dengan  demikian,  sebuah  ide dasar  selalu  bersifat  konstitutif,  artinya,  ide  dasar  itulah  yang  menentukan  masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav  Radbruch  mengenai  rechtsidee  yang  menurutnya  berfungsi  sebagai  dasar  yang bersifat konsitutif bagi hukum positif.
Menurut Bapak . AKP. H. Rahim Kasat Bimas Polres Konawe ,  hasil keputusan perdamaian  AST  sebagai  mediasi  penal  kedudukan  hukum  akan  tetap  terjaga  sesuai dengan tujuan hukum cita dari pancasila dan UUD sebagaimana dijelaskan bahwa hukum bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  keadilan  dan  perdamaian,  sehingga  bukan mengesampingkan hukum poisitf sesuai dengan konsep Negara bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, namun kita harus melihat hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu  hukum  adat.  AST  yaitu  (kalosara)  bukan  merusak  kedudukan  hukum  namun memberikan dampak yang negatif bagi penyelenggaraan penegakan hukum khususnya di daerah Kab. Konawe, sehingga keharmonisan antara hukum positif dan hukum adat tolaki dapat  terjalin  dan  dapat  bekerjasama  didalam  mengatasi  masalah-masalah  hukum didaerah  ini.  Adat  suku  tolaki  sangat  baik  malah  menurut  kami  sangat  setuju  dan mendukung  apabila  Hukum  Adat  Suku  Tolaki  yaitu  Kalosara  dapat  dijadikan  sebuah PERDA agar supaya lebih memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar hukum bagi kami penegak  hukum  dan  pemerintah    untuk  menjalankan  penyelsaian  perkara  perdamaian melalui mediasi penal AST Kalosara dalam perkara-perkara tertentu.
Kapolres  Konawe  Bapak  AKBP.  Dr.  Barito  Mulyo  Ratmono dalam  proses wawancara menyatakan bahwa kedudukan hukum hasil putusan adat suku tolaki seperti
yang  dijelaskan  oleh  pakar  Sacipto  Raharjo  bahwa  hukum  itu  mempiunyai  kedudukan apabila menenuhi  keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka apabila bagi  korban dan pelaku merasa adil di dalam penyelesian melalui adat ataupun bermanfaat bagi mereka sampai  dengan  penegak  hukum  maka  hasil  dalam  putusan  adat  ini  tidak  akan mempengaruhi  kedudukan  hukum,  kepolisan  mempunyai  alternative  dalam  perkera tertentu yaitu diskresi sehingga kita biasa singronisasikan dengan adat yang hidup di Kab. Konawe ini. Sehingga hasil keputusan perdamaian melalui jalaur adat suku tolaki dalam hal  ini  (kalosara)  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  bukan  sebuah  halangan  bagi kedudukan  hukum  dengan  tercapaianya  tiga  nilai  dasar  hukum  dalam  hal  ini  keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Hasil  penyelesaian  perkara  pidana  harus  dapat  mencapai  keadilan  bagi  masing- masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hukuman yang dijatuhkan hendaknya pula berkemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan ini dapat diwujudkan dalam  keseimbangan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Keseimbangan  yang  adil akan mampu mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Pelaku akan  lebih  bertanggungjawab  pada  perbuatan  yang  ia  lakukan,  sehingga  timbul  hati nurani untuk meminta maaf dan berusaha tidak mengulangi tindak pidana lagi. Korban pun  juga  dapat  merasakan  keseimbangan  yang  adil  bilamana  kerugian  yang  ia  derita akibat  tindak  pidana  dapat  tergantikan.  Dalam  hukum  pidana  yang  diatur  di  KUHP, memang tidak dikenal kewajiban ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku. Hal inilah  yang  kemudian  menimbulkan  rasa  ketidakpuasan  bagi  korban  di  mana  setelah perkara  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum,  maka  tertutuplah  bagi  korban  untuk menuntut  kerugiannya.  KUHAP  engatur  kewenangan  menuntut  di  muka  persidangan hanya ada pada jaksa yang bertindak mewakili Negara. Memang masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat ditempuh secara perdata dengan mengajukan gugatan di  pengadilan,  namun  itu  memerlukan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  besar.  Oleh karena  itu  diperlukan  penyelesaian  perkara  pidana  secara  cepat  tepat  sesuai  keinginan korban dan kemampuan pelaku. Di sinilah keseimbangan yang adil dapat diwujudkan.

## 3.  Kendala  Dan  Solusinya  Adat  Suku  Tolaki  Sebagai  Mediasi  Penal  Terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Konawe    Provensi Sulawesi Tenggara.
Satjipto  Rahardjo  mengemukakan  bahwa  sekarang  ini  kita  tidak  dapat menempatkan  hukum  positif  berhdapan  dengan  hukum  adat  karena  hukum  adat  sudah terangkum masuk dalam hukum nasional dan hukum positif ini dibangun dari kekayaan
tersebut.    Hukum  adat  merupakan  kekayaan  untuk  membangun  hukum  nasional  tetapi bukan  berarti  hukum  adat  dipertahankan  dalam  segi  keutuhannya  didalam  hukum nasional.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  muncul  hukum  nasional  Indonesia  sebagai miliknya sendiri.
Selain juga yang termuat dalam UUDN RI Tahun 1945, unsur-unsur hukum adat juga  bisa  terserap  dalam  yurisprudensi  atau  keputusan  Pengadilan.  Ada  sementara pendapat di kalangan para sarjana hukum adat yang mengatakan bahwa hukum adat itu baru mempunyai nilai hukum bilamana ia dilahirkan melalui yurisprudensi karena dengan adanya  penetapan  tersebut  maka  kaidah  adat  memperoleh  sanksi  hukum  untuk  dapat dipertahankan  melalui  Pengadilan  sebagaimana  umpamanya  pendapat  Ter  Haar “Beslissingen  Leernya”,    atau  sebagaimana  pendapatnya  Prof.  Soepemo  yang memberikan pengertian bahwa hukum yang timbul karena keputusan-keputusan Hakim (judge make law) sebagai hukum adat.
Pada  hakekatnya  perkembangan  hukum  adat  tidak  dapat  dipisahkan  dari perkembangan  masyarakat  pendukungnya.  Dalam  pembangunan  hukum  Nasional, peranan  hukum  adat  sangat  penting.  Karena  hukum  Nasional  yang  akan  dibentuk didasarkan pada hukum adat yang berlaku. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan  bersifat  dinamis  yang  senantiasa  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap  perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur suatu bidang kehudupan dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  warganya  maka  warganya  sendiri  yang akan  merubah  hukum  adat  tersebut  agar  daapt  memberi  manfaat  untuk  mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengetua adat.
Bapak. M. Yamin L, A.Ma. Pd.  Pada hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2014. Mengatakan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  saat  ini  dalam  efektivitas  adat  suku  tolaki (kalosara), dalam melaksanakan perdamaian antara yang sedang berkonflik ataupun yang sedang menghadapi kasus hukum adalah belum adanya PERDA yang mengatur mengenai adat di Kab. Konawe sehingga lebih mempunyai dasar bagi para pemangku adat untuk melaksanakan fungsi kalosara adat suku tolaki. sudah banyak lembaga-lembaga adat yang berada di  Kab. Konawe ini mulai  dari LAT (Lembaga Adat  Tolaki)   LCBT (Lembaga Cinta Budaya Tolaki) lembaga-lembaga ini telah berjalan sesuai dengan fungsinya namun belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai adat tolaki. sehingga kami bagian dari  pengurus  adat  di  daerah  ini  sangat  mengharapkan  adat  tolaki  dalam  hal  ini  di masukan  di  dalam  PERDA  Kab.  Konawe  agar  supaya  sesuai  fungsi  kalosara  yang digunakan untuk perkawinan dan perdamaian ada dasar hukum dalam peraturan daerah,
sehingga dalam menjalankan keputusan adat tolaki baik itu kami sebagai pemangku adat maupun  para  penegak  hukum  mempunyai  dasar  legalitas  yang  lebih  kuat.  Sebenarnya setiap  kami  melaksanakan  pertemuan-pertemuan  lembaga  adat  tolaki  bersama  para pemerintah  baik  itu  Bupati  dan  Gubernur  dan  para  Anggota  DPRD    sudah  kami sampaikan hukum adat suku tolaki (kalosara) supaya dimasukan dalam peraturan daerah (PERDA)  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  realisasi/tanggapan,  mungkin  karena banyaknya pertimbangan dan proses yang sangat panjang, karena perlu diketahui bahwa masyarakat adat suku tolaki bukan saja berada di daerah Kab. Konawe namun tersebar di beberapa  Kabupaten  yaitu,  Kab.  Konawe,  Kab.  Konawe  Utara,  Kab.  Konawe  Selatan, Kab.  Konawe  Kepulauan,  Kolaka,  dan  Kota  Kendari,  sehingga  proses  untuk  membuat suatu  PERDA  sangat  panjang,  ini  dijelaskan  oleh  Ketua  DPRD  Kab.  Konawe    bahwa untuk  membuat  suatu  PERDA  mengenai  adat  tolaki  ini  sangat  rumit  dan  proses  yang panjang  karena  beberapa  kabupaten  yang  ada  akan  diserentakan  dalam  pembuatanya, sehingga  tidak  mudah  karena  akan  dibentuk  bersama  para  DPRD  masing-masing kabupaten dan DPRD Provinsi, namun kami pihak pemerintah akan tetap berjuang untuk mendapatkan  sebuah  solusi  dari  kendala  yang  ada  pada  adat  suku  tolaki  di  daerah  ini.
Bapak. Kapolres Konawe mengatakan bahwa peran adat suku tolaki dalam hal ini (kalosara) sangat baik walaupun demikaian kami dari pihak kepolisian sangat mendukung agar supaya adat suku tolaki tersebut dapat dimasukan dalam peraturan daerah, walaupun bagi  kami  tidak  sesederhana  karena  kami  mempunyai  alternatif  dalam  hal  ini  diskresi namun lebih menjamin dan lebih mempunyai dasar hukum bagi kami untuk memberikan persetujuan  untuk  melaksanakan  perdamaian  melalui  adat  suku  tolaki  dengan  kasus tertentu.
Menurut  penulis  dalam  halnya  kasus  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian sebenarnya kendalanya adalah tidak adanya efek jerah untuk pelaku, walupun sangsi yang dibebankan oleh pelaku di dalam perdamaian adat tolaki namun atas pertimbangan kasat lantas sesuai dengan persetujuan dan kepuasan antara pihak keluarga korban dan keluarga pelaku  merasa  adil  maka  dari  pihak  kepolisian  memberikan  keringanan  dalam perdamaian tersebut, solusinya adalah pihak kepolisian seharusnya lebih efektiv dalam menagani  perkara  Laka  Lantas    yang  menyebabkan  kematian  untuk  memberikan  efek jerah walupun telah selesai dengan adat yang ada namun setidaknya dalam perdamaian melalui adat suku tolaki hanya dapat meringankan hukuman pelaku, perkara lalu lintas yang  menyebabkan  kematian  harus  diproses  sampai  di  pengadilan  setelah  sampai kepengadilan hasil perdamaian melauli adat suku tolaki di ajukan kepada hakim bahwa
telah adanya perdamaian melalui jalur adat sehingga kami dari pihak korban dan pihak pelaku  meminta  dengan  hormat  agar  hukuman  diperingan  ataupun  pelaku  dibebaskan, dengan  dasar  inilah  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk  memutuskan  dan memperingan  hukuman  pelaku  sehingga  ada  efek  jerah  bagi  pelaku  walaupun hukumannya  tidak  berat  karena  perkara  ini  adalah  perkara  kematian,  karena  sesuai dengan  Undang-undang  Kehakiman  bahwa  hakim  dalam  putusannya  dapat  menggali hukum yang hidup dalam masyarkat yaitu adat/istiadat. Dengan jalan seperti ini penulis mengatakan  bahwa  kepastian  hukum  tetap  terjaga  hukum  positif  dijalankan  dan diseimbangkan dengan hukum adat/hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Kesimpulan
1. Adat  kalosara  berintikan  persatuan  dan  kesatuan,  keserasian  dan  keharmonisan, keamanan dan kedamaian, dan sebagainya. Lembaga kalosara juga menjadi landasan kultural bagi setiap individu orang Tolaki di dalam menciptakan suasana kehidupan bersama yang aman damai serta di dalam menegakkan aturan baik berupa hukum adat maupun hukum Negara.
2. Efektivitas  Adat  suku  tolaki  di  Kab.  Konawe  masih  sangat  di  jujung  tinggi  ini dibuktikan  dengan  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian, artinya realitas saat ini hukum yang hidup dalam masyarakat masih berkembang dan ditaati oleh masayarakat adat suku tolaki.
3. Putusan adat suku tolaki masih diakui oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian karena  proses  perdamaian  mealaui  adat  suku  tolaki  (kalosara)  telah  tercapai  antara kedua belah pihak  dengan penuh rasa adil dan bermanfaat dengan dasar pertimbangan bahwa  tidak  adanya  unsur  kesengajaan  bagi  mereka.Dalam  kaitanya  mengenai kedudukan hukum, sanksi yang dijatuhkan oleh pelaku terhadap perdamaian adat suku tolaki  hanya  berupa  sanksi  adat  sebagai  persyaratan  sahnya  perdamaian  tetapi  efek jerah bagi pelaku sama sekali tidak ada dan perkara dihentikan.
4. Adat  suku  tolaki  sebagai  mediasi  penal  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  sangat diterima dengan baik, baik itu dari pihak penegak hukum, pemerintah dan masayarakat suku tolaki, ini dikarenakan adat suku tolaki dalam hal ini kalosara sangat sakral dan di  hormati  bagi  warga  suku  tolaki  sehingga  apapun  permasalahan  yang  sedang dihadapi  dapat  diterima  dengan  iklas,  selain  dari  pada  itu  dengan  penyelesaian perdamaian  secara  adat  tolaki  tidak  ada  lagi  ditemukan  permasalahan  setelah perdamaian antara para pihak, sehingga disinilah letak patokan para penegak hukum
dalam  hal  ini  kepolisian  untuk  memberikan  persetujuan  dengan  menyelesaiakan perkara-perkara tertentu melalui jalur adat suku tolaki.
5. Kepolisian  Resort  Konawe  baik  itu  Kapolres  maupun  Bagian  Laka  Lantas  dalam memberikan  kebijakan  kepada  Adat  suku  tolaki  (Kalosara)  sebagai  mediasi  penal terhadap perkara lalu lintas adalah dengan dasar pertimbangan dipenuhinya unsur nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian antara kedua keluarga belah pihak serta tidak adanya  konflik-konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  setelah  perdamaian  melalui Adat Suku Tolaki. Selain dari pada itu Personil Kepolisian Resort Konawe bagian lalu lintas  sangat  kurang  sehingga  banyaknya  tugas  yang  tertumpuk  di  meja  kerja kepolisian  dan  AST  sangat  berperan  dalam  tugas-tugas  kepolisian  Resort  Konawe untuk mengisi kekurangan tersebut.

## Daftar Pustaka
Abdurrauf Tarimana, 1993. Kebudayaan Tolaki. Balai Pustaka,  Jakarta.
A Hamid S Attamimi, 1990, Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaran Pemerintah Negara, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,
Jakarta)
Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Strukutur Ilmu Hukum , Mandar Maju.
K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani , Yogyakarta, Kanisiua, 1999)
Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum , Pustaka Setia, 2012.