Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 120-127| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PEMBERIAN IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020
I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Usaha  atau  kegiatan  di  bidang  perdagangan  ada  bermacam-macam,  salah  satunya  adalah  usaha  perdagangan  atau peredaran  minuman  beralkohol.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  20/M- DAG/PER/4/2014 Pasal 18 Ayat (1) bahwa setiap perusahaan  yang  memperdagangkan  minuman beralkohol  wajib untuk memiliki SIUP-MB. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dan implikasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha  perdagangan  minuman  beralkohol.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  yaitu  pelaku  usaha  harus  menempuh  prosedur  dan memenuhi persyaratan tertentu dalam memohon SIUP-MB, selanjutnya mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Provinsi,  setelah  dilakukannya  penerbitan  usaha  oleh  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian,  barulah  pelaku  usaha  dapat  melakukan  usaha  perdagangan  yang  dikehendaki.  Implikasi  Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata  kelola  minuman  fermentasi dan/atau destiasi khas bali terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol sangat besar dirasakan manfaatnya, para perajin atau petani minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan produksi minuman fermentasi dan destilasi khas bali.
Kata Kunci: Distributor; Minuman Beralkohol; Perizinan

## Abstract
There  are  various  kinds  of  businesses  or  activities  in  the  field  of  trade,  one  of  which  is  a  trade  or  distribution  of alcoholic drinks. Based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20 / M-DAG / PER / 4/2014 Article 18 Paragraph (1) that every company that trades alcoholic drinks is required to have SIUP- MB. Alcoholic drinks can only be traded by companies that already have a business license for alcoholic drinks in accordance  with  their  classification.  This  research  is  important  to  be  carried  out  with  the  aim  to  find  out  the mechanism for granting alcoholic beverage distribution license based on Bali Governor's Regulation No. 1 of 2020 and  the  implications  of  Bali's  Governor's  Regulation  No.  1  of  2020  to  alcoholic  beverage  trade  businesses.  This research is a normative legal research, namely by using the statutory approach. The mechanism for granting licenses for the distribution of alcoholic drinks based on Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 is that business operators must follow procedures and fulfill certain requirements in applying for SIUP-MB, then submit a permit application to the Provincial Trade and Industry Office, after the issuance of a business by the Trade and Industry Office , then the business  actor  can  carry  out the  desired  trading business. Implications  of  Bali  Governor  Regulation  Number 1 of 2020  Regarding  the  management  of  fermented  drinks  and/or  distinctive  distinctive  Bali  for  the  business  of  the alcoholic beverage trade, the benefits are felt, the crafters or farmers of fermented drinks and/or distinctive distinctive Bali have legal certainty and certainty of trying to do fermented and distillation drinks production activities typical of Bali.
Keywords: Alcoholic Beverages; Distributor; Licensing

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  di  era  globalisasi  sekarang  ini,  menuntut masyarakat untuk lebih berpikir maju kedepan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, banyak masyarakat saat ini yang mulai menggeluti suatu usaha, salah  satunya  adalah  usaha  perdagangan.  Perdagangan  adalah  seluruh  kegiatan  usaha  dagang  yang dilakukan oleh pelaku usaha atau badan usaha dalam pembelian dan penjualan atau pertukaran barang dan jasa. Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan  menjual  barang  itu  di  tempat  lain  atau  pada  waktu  berikutnya  dengan  maksud  untuk  memperoleh keuntungan  (Hasyim  2018).  Usaha  atau  kegiatan  di  bidang  perdagangan  ada  bermacam-  macam,  salah satunya  adalah  usaha  perdagangan  atau  peredaran  minuman  beralkohol.  Meskipun  minuman  beralkohol dalam masyarakat biasa disebut dengan minuman keras (Maryadi, Bahiej, and Tahir 2016) tetapi minuman beralkohol  tetap  diedarkan.  Peredaran  minuman  beralkohol  adalah  kegiatan  menyalurkan  minuman beralkohol baik yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung. Peredaran minuman beralkohol saat ini bisa dikatakan terbilang cukup bebas di masyarakat, karena saat ini disetiap daerah sangat mudah dijumpai toko-toko kecil hingga toko-toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis  minuman  beralkohol  yang  di  perjualbelikan  pun  beragam,  mulai  dari  minuman  beralkohol  buatan pabrik hingga minuman beralkohol tradisional.
Dalam  menjalankan  usaha  atau  kegiatan  perdagangan  minuman  beralkohol  ini  tentunya  harus memiliki izin, karena izin merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang atau pelaku usaha yang akan  memulai  suatu  kegiatan  usaha.  Izin  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  administrasi  negara bersegi  satu  yang  menghasilkan  peraturan  dalam  hal  kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sjacran Basah 1995). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol pasal 18  ayat  (1)  bahwa  setiap  perusahaan  yang  bertindak  sebagai  distributor,  sub  distributor,  pengecer,  atau penjual  langsung  yang  memperdagangkan  minuman  beralkohol  wajib  untuk  memiliki  surat  izin  usaha perdagangan  minuman  beralkohol  atau  yang  biasa  disebut  SIUP-MB.  Surat  izin  usaha  perdagangan minuman beralkohol ini adalah salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan  usaha  perdagangan  minuman  beralkohol  agar  tidak  terjadi  masalah  pada  perizinan  pada  saat kegiatan usaha tersebut berjalan. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas bali diharapkan agar para pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik itu yang memperdagangkan minuman beralkohol buatan pabrik (import) maupun minuman beralkohol tradisional. Peraturan Gubernur ini dikeluarkan dengan tujuan untuk  membangun standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan atau destilasi khususnya khas bali.
Izin  merupakan  sarana  hukum  yang  berwujud  keputusan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk mengurus  atau  mengatur  peristiwa-peristiwa  konkret  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Maka  dari itu  segala bentuk  kegiatan  usaha  perdagangan  termasuk  kegiatan  usaha perdagangan  minuman  beralkohol  wajib  untuk  memiliki  izin  usaha  perdagangan.  Minuman  beralkohol hanya  dapat  diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha  atau  perusahaan  yang  telah  memiliki  surat  izin  usaha perdagangan  minuman  beralkohol  atau  SIUP-MB  sesuai  dengan  penggolongannya.  Pemerintah  daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman tersebut dengan menerapkan penegakan hukum terhadap  kegiatan  usaha  yang  melanggar  izin  usaha  dengan  menjual  minuman  beralkohol  tradisional (Alfianti  2018).  Meskipun  produk  minuman  beralkohol  berkontribusi  cukup  besar  terhadap  penerimaan negara yang bersumber dari cukai, akan tetapi dalam hal pengadaan, peredaran, dan penjualannya harus tetap  diawasi  dan  dibatasi  oleh  pemerintah,  agar  peredarannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penelitian yang mengkaji tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polresta  Denpasar  mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol  di wilayah  hukum  POLRESTA  Denpasar  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 1 Tahun 2013. Dari ketiga Perda ini hanya Perda Provinsi Bali saja yang mencantumkan tentang peredaran minuman tradisional beralkohol (Zanivah, Wairocana, and Sudiarta 2016). (Khumairoh 2016) dalam penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol di minimarket menjelaskan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperjual belikan di Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel, sementara yang peredaraannya untuk kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah kota Bandar Lampung  Nomor  11  Tahun  2008.  Pada  penelitian  lain,  ditemukan  bahwa  tahapan  mekanisme  perijinan KPPBC  XXX  tidak  memperhatikan  ketentuan  PMK  201/PMK.04/2008,  selain  itu  karena  kurangnya pengawasan KPPBC XXX terhadap pengusaha TPE yang sudah berijin mengakibatkan hampir setengah dari  pengusaha  TPE  berijin  di  Kota  XXX  tidak  lagi  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  (Cahyo  and Adhitama 2019).
Dari  latar  belakang  diatas,  maka  terdapat  dua  permasalahan  hukum  yaitu  bagaimana  mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020? Dan  bagaimana  implikasi  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  terhadap  pelakuusaha perdagangan minuman beralkohol? Dengan demikian, didapati tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun  2020  dan  implikasi  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  terhadap  pelaku  usaha perdagangan minuman beralkohol.

## II. METODE
Pencarian informasi  secara  normatif  berpatokan  pada  peraturan pemerintah yang berfokus pada minuman beralkohol sebagai objeknya dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang  mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang- undangan (Waluyo 2002).
Penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan Penelitian melalui  permasalahan  yang  dipaparkan  diatas.  Pendekatan  perundangan  -  undangan  adalah  melakukan suatu  penelitian  dengan  berpatokan  pada  undang  –  undang  sebagai  dasar  penulisan  skripsi.  Pendekatan kasus  dilakukan  guna  melihat,  mencatat  dan  memahami  permasalahan  yang  diangkat  dalam  skripsi  ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dan  kualitatis  dimana  dalam  pengerjaannya  peneliti menelaah isu hukum dengan didasari peraturan – peraturan hukum positif di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara mengenai minuman beralkohol tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan minuman beralkohol itu sendiri, sejarah minuman beralkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebutkan bahwa minuman beralkohol muncul pertama kali pada zaman peradaban mesir kuno,  yang  kemudian  berlanjut  pada  periode  yunani  kuno  dan  romawi  kuno.  Dari  sinilah  minuman beralkohol mulai dan terus berkembang menjadi bagian dari peradaban manusia. Dari sejarah itulah muncul berbagai  macam  jenis  minuman  beralkohol  di  berbagai  negara,  yang  masing-masing  dengan  ciri  khas pembuatannya yang tidak lepas dari budaya setempat.
Alkohol merupakan suatu persoalan yang cukup dilematis saat ini, itu disebabkan karena minuman beralkohol saat ini telah menjadi bagian dari budaya dan adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia. Masyarakat  pulau  Bali  menjadi  salah  satu  contohnya,  masyarakat  di  Bali  sudah  sejak  lama  menjadikan minuman beralkohol sebagai sarana dan bagian dalam budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan. Itu terbukti  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  Bali  No  1 Tahun  2020 tentang  tata  kelola  minuman fermentasi  dan  atau  destilasi  khas  bali,  dimana  pemerintah  provinsi  bali  telah  memutuskan  untuk melegalkan minuman beralkohol, khususnya minuman beralkohol tradisional khas bali. Peraturan Gubernur ini terbit dilatarbelakangi karena minuman beralkohol fermentasi khas bali, seperti arak, tuak, dan brem bali merupakan salah satu dari sumber daya keragaman budaya bali.
Dalam  ilmu  kimia,  alkohol  atau  alkanol  adalah  nama  yang  umum  untuk  senyawa  organik  yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen
dan atau atom karbon lain. Alkohol yang biasa dijumpai dalam minuman keras adalah ethyl alcohol atau disebut juga etanol, dengan rumus kimia C2H5OH namun biasannya lebih sering disebut dengan alkohol saja.  Jenis  senyawa  alkohol  lainnya  adalah  metanol,  propanol,  butanol,  dan  lain  sebagainya  (Hartati Nurwijaya  and  Ikawati  2009).  Sedangkan  minuman  beralkohol  adalah  semua  jenis  minuman  yang mengandung etanol atau yang biasa disebut grain alcohol. Hal ini disebabkan karena senyawa organik yang digunakan sebagai bahan dasar pada pembuatan minuman beralkohol adalah etanol dan bukan metanol atau senyawa alkohol lainnya. Etanol pada minuman beralkohol sudah dikonsumsi oleh manusia sejak zaman prasejarah  dengan  berbagai  tujuan  dan  kegunaan  yang  berbeda-  beda.  Bila  dikonsumsi  berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan oleh reaksi langsung dari  alkohol  pada  sel-sel  saraf  pusat.  Karena  sifat  adiktif  alkohol  itu,  orang  yang  meminumnya  lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.
Pengertian minuman beralkohol di Indonesia secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  pengendalian  dan  pengawasan  minuman  beralkohol,  dimana dalam pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sedangkan di dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tersebut, minuman beralkohol  dikelompokkan  dalam  tiga jenis  golongan  yang  dibedakan berdasarkan kadar alkohol atau etanol yang terkandung di dalamnya, baik itu minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pengaruh mengkonsumsi minuman  beralkohol  secara  berlebihan  tidak  hanya  berdampak    pada    kesehatan    tubuh,    akan    tetapi berdampak    juga    pada  masyarakat,  seperti  timbulnya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam masyarakat dan kecemasan yang terjadi dengan timbulnya banyak tindak kejahatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Maka dari itu diperlukan izin untuk mengatur peredaran minuman beralkohol.
Membicarakan  soal  perizinan,  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  urusan  pemerintahan.  Karena urusan  pemerintahan  ini  menyangkut  kewenangan  untuk  menerbitkan  izin  yang  menjadi  kewenangan lembaga, dinas, atau badan pemerintahan tertentu, baik itu di pusat ataupun yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagai akibat penerapan otonomi daerah, yang mana terdapat urusan yang tetap dikelola oleh pemerintah pusat serta ada pula urusan yang sudah dilimpahkan atau dimandatkan kepada pemerintah daerah untuk mengurusnya. Izin merupakan suatu bentuk ketetapan pemerintahan yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha warga. Dalam fungsinya sebagai elemen kebijakan pemerintahan, maka hakikat izin adalah sebagai bentuk  konkret  perbuatan  hukum  pemerintahan  yang  bersifat  sepihak  yang  diputuskan  berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membolehkan suatu kegiatan usaha menurut hukum bagi orang atau badan hukum.  Dengan  kata  lain,  instrumen  perizinan  sangat  diperlukan  pemerintah  untuk  mengkonkretisasi kewenangan  untuk  mengatur  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  masyarakat  dengan  tujuan-tujuan  tertentu (Nuriyanto  A.  Daim  2019).  Aspek  perizinan  adalah  salah  satu  sarana  hukum  yang  diperuntukkan melakukan pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam lingkup hukum tata usaha, sehingga  izin  berperan  sebagai  perangkat  pemerintahan  yang  bersifat pencegahan melalui sarana kepatuhan hukum yang dipergunakan menjadi sarana hukum tata usaha untuk pengendalian aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
Pembuatan  dan  penerbitan  ketetapan  izin  merupakan  tindakan  hukum  pemerintahan,  sebagai tindakan  hukum  maka  harus  didasarkan  pada  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi sampai dengan administrasi negara terendah berwenang memberikan izin. Terlepas dari beragamnya lembaga pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti  adalah  bahwa  izin  hanya  boleh  dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintahan.  Antara  pemerintah  dan masyarakat  terjalin  suatu  hubungan  timbal  balik,  yakni  pada  satu  sisi  masyarakat  mempengaruhi pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya,  pada  sisi  lain  pemerintah  memberi  pengaruh  tertentu  pada
masyarakat  melalui  tugas  mengurus  dan  mengatur.  Pada  dasarnya  pemerintah  selaku  penyelenggara pelayanan publik dalam membuat kebijakan atau menerbitkan suatu izin selalu didasari pada dasar hukum yang  tepat  dan  sesuai  dengan  kebijakan  atau  izin  yang  akan  dibuat.  Dasar  hukum  ini  berfungsi  sebagai pedoman dan landasan dalam membuat suatu kebijakan atau izin, tanpa didasari oleh dasar hukum yang tepat  maka  kebijakan  atau  izin  yang  dikeluarkan  akan  menjadi  cacat  hukum  dan  tidak  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya,  maka  dari  itu  dasar  hukum  yang  tepat  sangat  diperlukan  dalam  membuat  suatu kebijakan.  Pada  umumnya  kebijakan  atau  izin  yang  dikeluarkan  tersebut  dibuat  dan  ditentukan  secara sepihak  oleh  pemerintah  selaku  penyelenggara  pelayanan  publik.  Meskipun  demikian,  pemerintah  tidak boleh membuat atau menentukan suatu kebijakan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi  harus  sejalan  dengan  dasar  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  dari kebijakan atau izin yang dibuat tersebut. Untuk mengetahui pelayanan yang tepat bagi rakyatnya, semua kebijakan yang dibuat harus melibatkan dan memihak rakyat. Disini dibutuhkan kepekaan terhadap setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat oleh pengambil kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama merumuskan serta membuat kebijakan. Perdagangan dan peredaran minuman beralkohol yang semakin marak terjadi saat ini di  dalam  masyarakat  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan  pengaturan  terhadap  izin  peredaran minuman  beralkohol.  Saat  ini,  pengaturan  yang  ada  masih  tersebar  di  beberapa  tingkat  peraturan perundang-undangan dengan muatan pengaturan masih sectoral (Lestari 2016). Pentingnya pengaturan ini, sebab  minuman  beralkohol  menimbulkan  berbagai  macam  persoalan,  bukan  hanya  terhadap  individu peminum, namun juga telah meresahkan masyarakat secara umum (Huda, Ghafur, and Ridho 2015). Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh perusahaan atau distributor yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol. Di provinsi Bali, peraturan yang menjadi dasar hukum terhadap pengaturan izin peredaran minuman beralkohol yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  pengendalian  dan pengawasan minuman beralkohol;
2. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  20/M-  DAG/PER/4/2014  tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; dan
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali;
Peraturan tersebut diatas merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan izin peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali. Setelah dikeluarkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan payung hukum kepada para perajin atau petani minuman fermentasi dan destilasi khas Bali dengan melegalkan minuman fermentasi tradisional khas bali seperti arak, tuak, dan brem bali. Meskipun telah dilegalkan, bukan berarti dalam hal penjualan dan peredarannya  dapat  dilakukan  secara  bebas  tanpa  mengantongi  izin,  dilegalkannya  minuman  fermentasi khas bali ini dalam artian pemerintah memberikan kepastian hukum dan  kepastian dalam berusaha bagi para perajin atau petani yang memproduksi minuman fermentasi dan destilasi khas bali tersebut. Penjualan minuman beralkohol tradisional khas bali ini selanjutnya akan melibatkan koperasi sebagai Mitra Usaha, dimana para perajin atau petani akan menjual minuman hasil produksinya kepada koperasi, koperasi disini berperan  sebagai  pengepul  hasil  produksi  dan  selanjutnya  koperasi  akan  menjual  bahan  baku  atau  hasil produksi  para  perajin  tersebut  kepada  produsen  atau  pabrik.  Selanjutnya  produsen  atau  pabrikan  akan mengolah  lebih  lanjut  bahan  baku  atau  hasil  produksi  tersebut  agar  bisa  terstandarisasi,  lebih  terjaga kehigienisannya,  dan  selanjutnya  dilakukan  pelekatan  pita  cukai  pada  saat  dikeluarkan  dari  pabrik.  Hal tersebut  perlu  dilakukan  agar  produk  minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  bali  dapat  bersaing dengan tradisional spirit lain di dunia. Minuman tradisional khas bali tersebut hanya dapat diperdagangkan pada  tempat-tempat  tertentu  di  bali,  sedangkan  untuk  diluar  bali  atau  untuk  ekspor  disesuaikan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penerbitan  Peraturan  Gubernur  ini  merupakan suatu  persetujuan  dari  Kementerian  Dalam  Negeri,  dengan  maksud  untuk  melindungi  sumber  daya keragaman  budaya  Bali.  Tujuan  dibuat  dan  diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  ini  didasarkan  karena minuman beralkohol tradisional khas Bali sudah menjadi bagian dalam kebudayaan masyarakat bali, selain
itu minuman beralkohol tradisional juga digunakan oleh masyarakat Bali sebagai sarana dalam suatu ritual adat atau  upacara  keagamaan.  Hal tersebut sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  bali  sejak  lama  dan  masih dipertahankan sampai saat ini. Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut selanjutnya diatur lebih jelas di dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
Dengan  adanya  Peraturan Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  ini,  implikasinya  terhadap  pelaku usaha minuman beralkohol di Bali sangat dirasakan manfaatnya, khususnya bagi para pelaku usaha atau perajin  minuman  fermentasi  dan  destilasi  khas  Bali.  Dengan  adanya  Peraturan  Gubernur  tersebut  para pelaku usaha telah memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan produksi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Berbeda jauh dengan sebelum adanya Peraturan Gubernur ini, sebelum adanya Peraturan Gubernur ini para perajin kerap dirazia polisi dikarenakan mereka dianggap melakukan kegiatan yang ilegal atau melanggar hukum. Namun dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ini para pelaku usaha minuman beralkohol sangat merasa terbantu, dikarenakan mereka telah memiliki payung hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sesuai dengan tujuan utama dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 ini yaitu untuk mengangkat produk minuman tradisional budaya Bali agar mampu bersaing atau sejajar dengan minuman tradisional lain di dunia, sehingga terjadi peningkatan dalam  produksi,  terciptanya  lapangan  pekerjaan  baru,  dan  tentunya  dengan  memanfaatkan  minuman fermentasi dan/ atau destilasi khas bali dapat dijadikan sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Bali,  khususnya  bagi  para  perajin  atau  petani.  Namun  yang  menjadi  catatan penting  yaitu  bagaimana  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  mengatur  pola  perilaku  masyarakat  dalam mengkonsumsi  produk  minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali  ini  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatannya.
Permohonan izin usaha perdagangan minuman beralkohol umumnya harus menempuh prosedur dan memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  selaku pemberi  izin. Persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin tersebut merupakan suatu pengendali dalam memfungsikan  izin  itu  sebagai  alat  untuk  mengawasi  aktivitas atau  kegiatan  masyarakat,  dan  perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual minuman beralkohol ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Setiap jenis aktivitas atau kegiatan usaha perdagangan wajib untuk memiliki izin usaha, tidak terkecuali bagi perusahaan atau pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol. Namun faktanya di lapangan saat ini masih banyak ditemui perusahaan atau pelaku usaha yang tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan, sehingga minuman beralkohol baik modern maupun tradisional beredar secara illegal (Patawari  and  Limpo  2020).  Hal  yang  membuat  perusahaan  atau  pelaku  usaha  perdagangan  minuman beralkohol tidak memiliki izin usaha tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan.
2. Ketidaktahuan  masyarakat  akan  proses  atau  mekanisme  dalam  pengurusan  izin  minuman beralkohol.
3. Tidak adanya biaya yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mengurus surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).
4. Lamanya waktu yang diperlukan dalam mengurus SIUP-MB.
5. Tidak lengkapnya persyaratan yang dimiliki perusahaan atau pelaku usaha dalam mengurus SIUP- MB.
6. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya perizinan minuman beralkohol.
Faktor-faktor  tersebut  diatas  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  perusahaan  atau  pelaku  usaha perdagangan minuman beralkohol tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Padahal, dengan adanya surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol akan ada banyak manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan atau pelaku usaha, seperti  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  berusaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, adanya kepastian hak yang didapatkan perusahaan, dan memudahkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan.  Mengenai  pengenaan  sanksi  hukum terhadap  pelaku  usaha  atau  distributor  yang  memperdagangkan  minuman  beralkohol  yang  tidak
mempunyai surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB, perusahaan atau distributor tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  tersebut  dapat  berupa  teguran  lisan dan/atau  tertulis,  dan  penghentian  sementara  proses  produksi,  distribusi,  maupun  penjualan  minuman beralkohol.  Pengenaan  sanksi  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  pemberian  sanksi hukum  terhadap  perusahaan  atau  distributor  yang tidak memiliki SIUP-MB berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol pasal 43 Ayat (1). Pengenaan sanksi administratif tersebut diatas belum disebutkan secara jelas terkait dengan jangka waktu pengenaan sanksi dan mekanisme pengguguran sanksi tersebut. Meskipun  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  pentingnya  perizinan  tentang  minuman beralkohol saat ini masih sangat kurang, namun bukan berarti informasi mengenai perizinan tersebut tidak bisa dicari dan dipahami. Perusahaan atau pelaku usaha bisa datang langsung ke kantor pelayanan perizinan daerah  setempat  untuk  menanyakan  mengenai  proses  atau  mekanisme  dalam  pengurusan  izin  usaha tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yaitu  perusahaan  atau  pelaku  usaha  harus  menempuh  prosedur  dan  memenuhi  persyaratan-persyaratan tertentu terlebih dahulu dalam memohon SIUP-MB. Selanjutnya perusahaan atau pelaku usaha mengajukan permohonan  izin  tersebut  kepada  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Provinsi  selaku  instansi pemerintahan  yang  berwenang  mengeluarkan  izin.  Setelah  dilakukannya  penerbitan  usaha  oleh  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian,  barulah  perusahaan  atau  pelaku  usaha  tersebut  dapat  melakukan  usaha perdagangan yang dikehendaki, tanpa adanya    surat    izin    usaha    tersebut    perusahaan    tidak    dapat mengoperasikan  kegiatan  usahanya  dan  perusahaan  dapat  dikenai  sanksi  administratif  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implikasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destiasi khas bali terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol sangat besar dirasakan manfaatnya,  khususnya  bagi  para  perajin  atau  petani  minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  bali. Karena dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut para perajin atau petani memiliki kepastian hukum dan kepastian  berusaha  dalam  melakukan  kegiatan  produksi  minuman  fermentasi  dan  destilasi  khas  bali. Berbeda jauh dengan sebelum adanya Peraturan Gubernur ini, sebelum adanya Peraturan Gubernur ini para perajin kerap dirazia polisi dikarenakan mereka dianggap melakukan kegiatan yang ilegal atau melanggar hukum. Namun dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ini para pelaku usaha minuman beralkohol sangat merasa terbantu, dikarenakan mereka telah memiliki payung  hukum  dalam  menjalankan kegiatan  usahanya.  Meskipun  minuman  fermentasi  dan/atau  destilasi  khas  Bali  telah  dilegalkan  melalui Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020,  para  distributor  atau  perajin  minuman  beralkohol  tetap diwajibkan  untuk  memiliki  surat  izin  usaha  (SIUP-MB).  Pemerintah  melalui  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  produsen, distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol. Bagi pelaku usaha yang tidak memilki izin usaha perdagangan minuman beralkohol dapat dikenai sanksi administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau  tulisan,  penghentian  sementara  proses  produksi,  distribusi, maupun penjualan, dan pencabutan SIUP atau izin teknis.

## 2. Saran
Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik hendaknya harus lebih giat lagi untuk turun ke lapangan guna  untuk  mensosialisasikan  mengenai  pentingnya  perizinan  usaha  minuman  beralkohol  (SIUP-MB) kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Karena saat ini masih banyak perusahaan atau pelaku usaha yang tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, dikarenakan ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai proses atau mekanisme dalam pengurusan izin usaha.
Pelaku usaha atau Distributor diharapkan untuk selalu mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  selaku  pemberi  izin  mengenai  izin  usaha  perdagangan  minuman beralkohol, demi terciptanya ketertiban dan kelancaran dari kegiatan usaha yang dilakukan. Karena dengan memiliki izin, perusahaan tersebut telah memiliki tanda bukti yang sah menurut hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfianti, Luffita. 2018. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional.” Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga 33(1).
Cahyo,  Ryan  Putra  Dwi  and  Satria  Adhitama.  2019.  “Tinjauan  Atas  Pengawasan  Terhadap  Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol.” Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai 2(2). Hartati Nurwijaya and Zullies Ikawati. 2009. Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hasyim, Farida. 2018. Hukum Dagang . Jakarta: Sinar Grafika.
Huda,  Ni’matul,  Jamaludin  Ghafur,  and  Ali  Ridho.  2015.  “Urgensi  Pengaturan  Peredaran  Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22(1):76–96. Khumairoh,  Ananda.  2016.  “Pelaksanaan  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  Tentang Pengendalian  Dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan  Dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol  Di Minimarket.” Universitas Lampung.
Lestari, Tri Rini Puji. 2016. “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 7(2).
Maryadi, Ilham Dwi, Ahmad Bahiej, and Tahir. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol  Di  Kabupaten  Bantul  (Studi  Atas  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Nuriyanto A. Daim. 2019. Hukum Perizinan, Pelayanan Perizinan Terpadu Barbasis Teknologi Informsi Dalam Perspektif Good Governance . Yogyajarta: Laksbang Justitia.
Patawari and Affandi Makmur Limpo. 2020. “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto.” Khatulistiwa Law Review 1(1).
Sjacran Basah. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi . Surabaya. Waluyo. 2002. Hak Penguasaan Tanah Land Reform . Jakarta: Wacana Pustaka.
Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. 2016. “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” Kertha Negara 4(6).