e-ISSN: 2548-9925

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Fitrini Mansur a , Eko Prasetyo b* , Reka Maiyarni c a,c Jurusan Akuntansi, Universitas Jambi, Indonesia
a Jurusan Akuntansi, Universitas Jambi, ekoprasetyo@unja.ac.id, Indonesia
Abstract. Financial  management  of  regional  governments  must  be  based  on  good  governance  goverment,  that  financial management  is  conducted  transparently  and  accountably.  Public  financial  management.  UU  No.17/2013  regulates  the  state finances which requires the form and content of the accountability report. One form of accountability report is the government's financial statements. Based on PP 17/ 2010, the reliability of financial reporting is the information in the financial statements. This type of research is descriptive quantitative research. The population in this study are all the Head of Department, Head of the Section and District Government Kasubbagian in Muaro, the sample used is as much as 83 respondents. This analytical tool used to determine the effect of the application of financial supervision, internal control systems, human resources, and the use of technology affect the value of local financial reporting information by using multiple linear regression. The results showed that  the  area  of  financial  supervision,  internal  control  systems,  human  resources,  information  technology  influence simultaneously on the value of the local government financial reporting information, financial supervision only partially affect the indigo area of financial reporting information.
Keywords: financial supervision area, internal control systems, human resources, information technology, information value

## Pendahuluan
Pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  baik  harus dilakukan  berdasarkan  tata  kelola  kepemerintahan yang  baik  ( good  governance  goverment ),  yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan  dan  akuntabel,  yang  memungkinkan  para pemakai  laporan  keuangan  untuk  dapat  mengakses informasi  tentang  hasil yang  dicapai  dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  adalah dengan  dikeluarkannya  UU  No.  17  Tahun  2003 tentang  keuangan  negara  yang  mensyaratkan  bentuk dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran  pendapatan  dan  belanja  derah  (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi
* Corresponding author. E-mail: ekoprasetyo@unja.ac.id
pemerintahan  (SAP)  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005 tentang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah Derah  Pasal  (1)  butir  (4)  menyebutkan  bahwa “Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  secara efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Sumarlin  (2004)  bahwa  dengan  semakin besarnya tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan  pada  prinsip-prinsip good  governance , maka  kebutuhan  terhadap  peran  pengawasan  akan semakin  meningkat.  Pengawasan  perlu  dilaksanakan secara  optimal,  yaitu  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien  serta  bermanfaat  bagi  audit  (organisasi,
pemerintah  dan  negara)  dalam  merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis.
Upaya  untuk  mewujudkan good  governance telah lama  direncanakan,  salah  satunya  adalah  dengan membangun instrumen peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan otonomi daerah dan pengeloaan keuangan daerah.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance goverment ), yaitu pengelolaan keuangan  yang  diakukan  secara  transparan  dan akuntabel. UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bentuk konkrit dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pemerintah.  UU  No.  17 mengatur mengenai keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban.
Salah  satu  bentuk  laporan  pertanggungjawaban adalah  laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan keuangan pemeritah disampaikan kepada DPR/DPRD dan  masyarakat  umum  setelah  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  laporan  keuangan tersebut  disampaikan  berdasarkan  komponem  yang ada  di  dalamnya,  antara  lain  laporan  realisasi anggaran.
Pemerintah  harus  memperhatikan  informasi  yang disajikan dalam pelaporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.  Pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang telah  diatur  dalam  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang standar akuntansi pemerintahan.
Berdasarkan  PP  No.  17  Tahun  2010,  keterandalan pelaporan  keuangan  merupakan  informasi  dalam laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi.  Keterandalan merupakan  salah  satu  unsur  nilai  informasi  yang penting terkait dengan pengambilan keputusan.
Berdasarkan  penjelasan  di  latar  belakang,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Apakah  penerapan  pengawasan  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan daerah?
2. apakah  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan daerah?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan daerah?
5. Apakah  penerapan  pengawasan  keuangan,  sistem pengendalian  intern,  sumber  daya  manusia,  dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?

## Kajian Literatur

## Laporan Keuangan
Pelaporan  keuangan  adalah  seperangkat  laporan keuangan dan informasi-informasi yang lainnya untuk melaporkan  keadaan  keuangan  dari  suatu  kesatuan usaha.  Informasi  keuangan  menunjukkan  kondisi keuangan  dan  hasil  usaha  suatu  perusahaan  yang digunakan oleh pemakainya sesuai dengan kepentingan  masing-masing.  Pengertian  laporan keuangan  menurut  PSAK  No.  1  Tahun  2009 merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan yang  lengkap  dari  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan  perubahan  modal,  catatan  dan  laporan  serta materi  penjelasan  yang  merupakan  bagian  integral dalam laporan keuangan.
Laporan  keuangan  adalah output dan  hasil  akhir dari  proses  akuntansi.  Oleh  sebab  itu,  laporan keuangan  inilah  yang  menjadi  bahan  informasi  bagi para  pemakainya  sebagai  salah  satu  bahan  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Di  samping  sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban ( accountability ) dan juga menggambarkan  indikator  kesuksesan  suatu  saat tertentu, sedangkan aktivitas operasi dilaporkan untuk suatu periode tertentu.

## Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
Menurut  Suwardjono,  nilai  informasi  adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan  keputusan.  Agar  manfaat  dan  tujuan penyampaian  laporan  keuangan  pemerintah  dapat dipenuhi  maka  informasi  yang  disajikan  harus merupakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  pihak yang  berkepentingan  dengan  informasi  tersebut. Informasi  dikatakan  mempunyai  nilai  apabila informasi tersebut:
1. menambah  pengetahuan  pembuat  keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang.
2. menambah  keyakinan  para  pemakai  mengenai propabilitas  terealisasinya  suatu  harapan  dalam kondisi ketidakpastian.
3. mengubah keputusan atau prilaku para pemakai.
Informasi  bernilai  jika  infomasi  tersebut  dapat digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  oleh pemakainya.  Laporan  keuangan  adalah  salah  satu bentuk  dari  informasi,  di  mana  pemakainya  akan menggunakan  laporan  keuangan  dalam  pengambilan keputusan  baik  itu  untuk  pihak  intern  maupun  pihak ekstern.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Keuangan  negara  diatur  dalam  UU  No.  17  Tahun 2003  Pasal  1  yang  mengatakan  bahwa  keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan milik  negara  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengawasan diatur dalam  PP  No.  17  Tahun  2005  Pasal  1,  tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah  menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditunjukkan untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  proses kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar pemerintah daerah  berjalan secara efektif dan efisien sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  (Permendagri  No.  51  Tahun 2010). Pengawasan  merupakan  salah  satu cara untuk membangun  dan  menjaga  legitimasi  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintahan  dengan  menciptakan suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik pengawasan  intern  ( internal  control )  maupun pengawasan ekstern ( eksternal control ).

## Sistem Pengendalian Intern
Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No.  8  Tahun  2006  dan  PP  No.  60  Tahun  2008. Menurut  PP  No.  8 Tahun  2006,  sistem  pengendalian intern  adalah  (SPI)  adalah  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  dalam
pencapaian  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan keandalan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah. Sedangkan  menurut  PP  No.  60  tahun  2008,  sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan  dan  tindakan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yag  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.

## Sumber Daya Manusia
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  harus mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  adalah  yang mempunyai  latar  belakang  pendidikan  akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman  di  bidang  keuangan.  Kualitas  sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi- fungsi guna mencapai tujuannya.
Menurut Notoatmodjo (2003), ukuran sumber daya manusia  dapat  dilihat  dari  pendidikan,  pelatihan  dan tingkat pengalaman.
a. Pendidikan  dibagi  menjadi:  pendidikan  formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.
b. Pelatihan  yang  diberikan  tenaga  ahli,  pelatihan yang  tepat,  materi  pelatihan  sesuai  dengan kebutuhan pemakai.
c. Pengalaman  dibutuhkan  untuk  menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

## Teknologi Informasi
Permendagri  No.  59  Tahun  2007  menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,  pencatatan,  pengikthisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi komputer.
Teknologi  informasi  memiliki  lima  fungsi  pokok (Abdul, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data,  pelaporan  data,  penyimpanan  data  dan pengiriman data. Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan  informasi  untuk  berbagai  tujuan kegiatan  manajerial  dan  penyediaan  informasi  yang dibutuhkan  dalam  berbagai  tingkat  operasi  di  dalam organisasi.
Teknologi  informasi  selain  sebagai  teknologi komputer ( hardware dan software ) untuk pemprosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga berfungsi  sebagai  teknologi  komunikasi  untuk penyebaran  informasi.  Komputer  sebagai  salah  satu komponen  dari  teknologi  informasi  merupakan  alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia.

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H1: Pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
H2: Sistem  pengendalian intern  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
H3: Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
H4: Pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
H5: Penerapan  pengawasan  keuangan,  sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, dan pemanfaatan  teknologi  berpengaruh  terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kuantitatif yang didasarkan atas survei terhadap objek penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer dalam  bentuk  persepsi  atau  jawaban  responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran  kuesioner.  Kuesioner  yang  diberikan kepada  responden  dengan  jenis  pernyataan  yang bersifat  tertutup.  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
Tabel 1 Responden yang Digunakan Sebagai Sampel No Nama Instansi Kepala Dinas Kabag/ Kabid Kasubag/ kasubbid Jml 1.  Dinas Pendidikan 1 3 5 9
2.  Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1 3 5 9
3.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1
3 5 9
No
Nama Instansi Kepala Dinas Kabag/ Kabid Kasubag/ kasubbid Jml 4.  Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil 1 2 4 7 5.  Dinas Pekerjaan Umum 1 3 4 8 6.  Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 1 3 4 8 7.  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur 1 4 3 8 8.  Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1 4 3 8 9.  Dinas Pendapatan Daerah 1 4 4 9 10.  Dinas Kesehatan 1 3 4 8 11.  Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 1 3 4 8 Jumlah 83
Pertanyaan yang diajukan berjumlah 40 pertanyaan yang  berhubungan  dengan  variabel  yang  dianalisis dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1), sistem pengendalian intern (X2), sumber daya manusia (X3) dan teknologi informasi (X4) terhadap nilai informasi pelaporan  keuangan  (Y)  yang  diukur  dengan menggunakan skala ordinal.
Dalam  analisis  data  pada  penelitian  ini  digunakan model persamaan yaitu model regersi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 +β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + Є
Di mana: Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan β 0, β 1, β 2, β 3, β 4 = Koefisien Regresi

## Hasil dan Pembahasan

## Pengujian Instrumen Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala Dinas,  Kepala  Bagian  dan  Kepala  Subbagian  di Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi. Kuesioner  yang  dibagikan  sebagai  instrumen  dalam pengelolaan  data  sebanyak  83  eksemplar.  Kuesioner tersebut  berisi  item  pernyataan  yang  terdiri  dari  7 pernyataan tentang nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y), 7 pernyataan tentang pengawasan  keuangan  daerah  (X1),  10  pernyataan tentang  sistem  pengendalian  intern  (X2),  10 pernyataan tentang  sumberdaya  manusia (X3), dan 8 pernyataan tentang teknologi  informasi (X4). Jumlah kuesioner  yang  kembali  dan  layak  diuji  sebanyak  66 ekslemplar  atau  sebesar  78%  dari  total  keseluruhan kuesioner yang disebar.
Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan  metode product  moment  correlation melalui  program  komputer  yaitu  SPSS  19  for Windows. Validitas dilakukan dengan cara membandingkan r-hitung dan r-tabel dengan ketentuan: jika r-hitung > r-tabel, maka data valid, jika r-hitung < r-tabel, maka data tidak valid.
Berdasarkan hasil pengujian validitas, terdapat item pertanyaan  yang  menghasilkan  koefisien  korelatif yang lebih kecil dari nilai r-tabel yaitu item pertanyaan pengawasan keuangan daerah yaitu pertanyaan nomor 6  dan  item  pertanyaan  sistem  pengendalian  intern yaitu  pertanyaan  nomor  10.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  item  pertanyaan  tersebut  dinilai  tidak  mampu mengukur variabel pengawasan keuangan daerah  dan sistem pengendalian intern, sehingga harus dihilangkan  dari  kumpulan  indikator  tersebut.  Oleh karena  itu,  instrumen  penelitian  yang  berjumlah  40 pertanyaan  ini  dinilai  telah  mampu  mengukur  untuk lima variabel.
Tabel 2 menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan  setelah  menghilangkan  item  pertanyaan nomor 6 dan 10:
Tabel 2 Hasil Uji Validitas terhadap Item Pertanyaan Item Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan 1 0,547 0,2423 Valid 2 0,473 0,2423 Valid 3 0,508 0,2423 Valid 4 0,262 0,2423 Valid 5 0,380 0,2423 Valid 6 0,429 0,2423 Valid 7 0,440 0,2423 Valid 8 0,519 0,2423 Valid 9 0,404 0,2423 Valid 10 0,387 0,2423 Valid 11 0,303 0,2423 Valid 12 0,317 0,2423 Valid 13 0,466 0,2423 Valid 14 0,428 0,2423 Valid 15 0,383 0,2423 Valid 16 0,647 0,2423 Valid 17 0,298 0,2423 Valid 18 0,271 0,2423 Valid 19 0,249 0,2423 Valid 20 0,390 0,2423 Valid 21 0,434 0,2423 Valid 22 0,348 0,2423 Valid 23 0,408 0,2423 Valid 24 0,361 0,2423 Valid 25 0,394 0,2423 Valid 26 0,567 0,2423 Valid 27 0,643 0,2423 Valid 28 0,535 0,2423 Valid 29 0,317 0,2423 Valid 30 0,431 0,2423 Valid 31 0,515 0,2423 Valid 32 0,702 0,2423 Valid 33 0,551 0,2423 Valid
Item Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan 34 0,532 0,2423 Valid 35 0,319 0,2423 Valid 36 0,344 0,2423 Valid 37 0,505 0,2423 Valid 38 0,364 0,2423 Valid 39 0,325 0,2423 Valid 40 0,403 0,2423 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  Tabel  2  setiap item  pertanyaan  menghasilkan  koefisien  korelatif yang  lebih  besar  dari  nilai  r-tabel.  Oleh  karena  itu, instrumen penelitian yang berjumlah 40 pertanyaan ini dinilai telah mampu mengukur variabel penelitian.
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan  nilai  crobanch  alpha  melalui  program komputer yaitu SPSS 19 for Windows. Suatu variabel dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai  crobanch alpha > 0,60.
Tabel 3 menyajikan hasil reliabilitas terhadap item pertanyaan  terkait  dengan  pengawasan  keuangan daerah,  sistem  pengendalian  intern,  sumber  daya manusia,  teknologi  informasi  dan  nilai  informasi pelaporan.
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas terhadap Item Pertanyaan Variabel Cronbach's Alpha Alpha Output Keterangan Pengawasan Keuangan Daerah 0.701 0.701 Reliabel Sistem Pengendalian Intern 0.730 0.730 Reliabel Sumber Daya manusia 0.716 0.716 Reliabel Teknologi Informasi 0.807 0.807 Reliabel Nilai Informasi Pelaporan 0.689 0.689 Reliabel
Hasil  pengujian  terhadap  reliabilitas  kuesioner  di atas  menghasilkan  angka  crobanch  alpha lebih  besar dari  0,60.  Oleh  karena  itu,  dapat  dinyatakan  bahwa semua  pertanyaan  dari  variabel  dapat  dinyatakan reliabel.

## Analisis Deskriptif
Statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  digunakan untuk  memberikan  informasi  mengenai  variabel- variabel  penelitian  ini  seperti  pengawasan  keuangan daerah,  sistem  pengendalian  intern,  sumber  daya manusia,  teknologi  informasi  dan  nilai  informasi pelaporan.  Analisis  statistik  deskriptif  memberikan gambaran atau deskriptif  suatu data yang dilihat dari minimum,  maksimum,  rata-rata  ( mean ),  deviasi standar  dari  masing-masing  penelitian.  Hasil  analisis deskriptif  dari  variabel-variabel  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Analisis Deskriptif N Min Max Mean Std. Dev. Pengawasan Keuangan Daerah 66  7.636  17.259  12.78621  3.042847 Sistem Pengendalian Intern 66  16.865  33.414  25.46762  4.305362 Sumber Daya Manusia 66  21.853  41.500  30.52483  4.747722 Teknologi Informasi 66  14.246  32.217  25.09892  4.547190 Nilai Informasi Pelaporan  66  15.128  29.190  23.33379  3.503152 Valid N (listwise) 66
Sumber: Data sekunder yang diolah

## Pengujian Asumsi Klasik
Dari hasil pengujian normalitas terlihat bahwa titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah  diagonal  atau  grafik  histrogramnya.  Hal  ini berarti  bahwa  nilai  residual  yang  dihasilkan  dari regresi  berdistribusi  secara  normal  atau  memenuhi asumsi klasik.

## Gambar 1. Grafik Normalitas
Pengujian  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan melihat grafik S catter Plot.

## Gambar 2. Grafik heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil grafik scatterplot pada Gambar 2 menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pola  yang  jelas  dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu  Y,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas.
Metode pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan variance  inflation  factor (VIF) pada  model  regresi.  Kriterianya  yaitu  jika  nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Berdasarkan  hasil  Tabel  5  bahwa  semua  variabel menunjukkan  nilai tolerance yang  lebih  besar  dari 0,10  dan  VIF  yang  kurang  dari  10.  Jadi,  dapat dinyatakan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi.
Tabel 5 Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pengawasan Keuangan Daerah .977 1.024 Sistem Pengendalian Intern .529 1.891 Sumber Daya Manusia .521 1.920 Teknologi Informasi .995 1.005

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda. Berikut hasil uji regresi:
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 24.553 3.645 6.736  .000 Pengawasan Keuangan Daerah .499 .130 .433 3.827  .000 Sistem Pengendalian Intern -.127 .125 -.156 -1.017  .313 Sumber Daya Manusia -.055 .114 -.074 -.481  .632 Teknologi Informasi -.107 .086 -.138 -1.235  .222 a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan
Berdasarkan  hasil  regresi  yang  terlihat  di  Tabel  6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y =  24.553 + 0.499 X1  -  0.127 X2  – 0.055 X3  – 0.107 X4
Dari  persamaan  regresi  linear  tersebut  dapat  di interpretasikan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 24.553 memberikan arti bahwa apabila  variabel  pengawasan  keuangan  daerah  (X1), sistem  pengendalian  intern  (X2),  sumber  daya
manusia  (X3),  dan  pemanfaatan  teknologi  (X4) diasumsikan  nilainya  adalah  0,  maka  nilai  informasi pelaporan keuangan daerah (Y) bernilai 24.553.
2. Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah  (X1)  sebesar  0.499  memberikan  arti  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap nilai  informasi pelaporan keuangan. Hal  ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan pengawasan  keuangan  daerah  maka  akan  terjadi kenaikan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  daerah sebesar 0.499.
3.  Koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian intern  (X2)  sebesar  -0.127  memberikan  arti  bahwa sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  negatif terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan sistem  pengendalian  intern  maka  akan  terjadi penurunan  pengawasan  keuangan  daerah  sebesar 0,127.
4. Koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X3)  sebesar  -0.055  memberikan  arti  bahwa  sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  penambahan  satu  satuan  sumber  daya manusia  maka  akan  terjadi  penurunan  pengawasan keuangan daerah sebesar 0,055.
5. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi (X3)  sebesar  -0.107  memberikan  arti  bahwa pemanfaatan  teknologi  berpengaruh  negatif  terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  penambahan  satu  satuan  pemanfaatan teknologi  maka  akan  terjadi  penurunan  pengawasan keuangan daerah sebesar 0,107.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
Tabel 7 Uji R-Square Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .487 a .237 .187 3.158990
a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan
Berdasarkan  Tabel  7,  didapat  nilai Adjusted  R- Square sebesar  0,187. Ini  berarti  bahwa  kemampuan pengawasan  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian intern,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi terhadap nilai informasi pelaporan sangat sedikit yaitu hanya  18,7%  dan  sisanya  sebesar  81,3%  dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh pengawasan  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian intern,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi terhadap  nilai  informasi  pelaporan  secara  parsial. Pengujian  ini dilakukan pada tingkat signifikansi  (α) sebesar 5% atau 0,05.
Hipotesis 1 . Berdasarkan pada  Tabel  6, pengujian variabel  pengawasan  keuangan  daerah  terhadap  nilai informasi  pelaporan  menghasilkan  nilai  statistik  t sebesar  3,827  dengan  tingkat  signifikansi  ( p-value) sebesar  0,000  (<  0,05).  Oleh  karena  nilai p-value < (0,05),  maka  H 1 diterima  yang  berarti  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap nilai informasi pelaporan.
Hipotesis 2. Berdasarkan pada  Tabel  6, pengujian variabel  sistem  pengendalian  intern  terhadap  nilai informasi  pelaporan  menghasilkan  nilai  statistik  t sebesar  -1,017  dengan  tingkat  signifikansi  ( p-value) sebesar  0,313  (>  0,05).  Oleh  karena  nilai p-value > (0,05),  maka  H 2 ditolak  yang  berarti  bahwa  sistem pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai informasi pelaporan.
Hipotesis 3 . Berdasarkan pada  Tabel  6, pengujian variabel sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar -0,481 dengan tingkat signifikansi ( p-value) sebesar 0,632 (> 0,05).  Oleh  karena  nilai p-value >  (0,05),  maka  H 3 ditolak yang berarti bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.
Hipotesis 4. Berdasarkan pada  Tabel  6, pengujian variabel  teknologi  informasi  terhadap  nilai  informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar -1.235 dengan tingkat signifikansi ( p-value) sebesar 0,222 (> 0,05).  Oleh  karena  nilai p-value >  (0,05),  maka  H 5 ditolak  yang  berarti  bahwa  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.
Tabel 8
Hasil Uji f ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1     Regression 188.953 4 47.238 4.734 .002 a Residual 608.732 61 9.979 Total 797.685 65
a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan
Hipotesis  5. Berdasarkan  hasil  uji  f  pada  Tabel  8 terlihat  bahwa  nilai  f  hitung  sebesar  4,734  dengan tingkat  signifikansi  0,002.  Dengan  menggunakan tingkat  signifikansi  5%  atau  0,05  maka  H 1 diterima.
Dibuktikan dengan nilai signifikansi < 0,05. Ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi  berpengaruh  terhadap  nilai  informasi pelaporan.

## Pembahasan
Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah  terhadap Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  1  diketahui  bahwa pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan  daerah  di  dinas-dinas  kabupaten  Muaro Jambi telah diterapkan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.
Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  proses kegiatan  yang  tujuannya  untuk  menjamin  agar pemerintah  derah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  (Permendagri  No.  51  Tahun 2010). Pengawasan  merupakan  salah  satu cara untuk membangun  dan  menjaga  legitimasi  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintahan  dengan  menciptakan suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik pengawasan  intern  ( internal  control )  maupun pengawasan ekstern ( eksternal control ).
Mardiasmo  (2004)  menyatakan  bahwa  dengan adanya  pengawasan  yang  efektif  dan  sistematis terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu memberikan keyakinan  bahwa  informasi  yang  disajikan  dalam pelaporan keuangan tersebut adalah valid.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  uji  hipotesis  H 2 diketahui  bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  bearti  bahwa  sistem  pengendalian intern  di  dinas-dinas  kabupaten  Muaro  Jambi  belum diterapkan  secara  efektif,  sehingga  tidak  dapat meningkatkan  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.
Sistem  pengendalian  intern  (SPI)  adalah  suatu proses  yang  dipengaruhi  oleh  manajemen  yan diciptakan  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  dalam  pencapaian  efektivitas,  efisiensi, ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  dan  keandalan  penyajian  laporan keuangan pemerintah.
Untuk  mencapai  informasi  yang akurat diperlukan komponen  pengendalian  atau  kontrol  (Wahyono, 2004).  Komponem  pengendalian  atau  kontrol  dapat menjaga  sistem  informasi  dari  kesalahan-kesalahan yang  disengaja  maupun  yang  tidak  sengaja.  Dengan adanya komponem pengendalian tersebut maka dapat menghasilkan  informasi  yang  andal.  Keterandalan tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aspek  atau lingkungan pengendalian.
Pengaruh  Sumberdaya  Manusia  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  uji  hipotesis  H 3 diketahui  bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini  bearti  sumber  daya  manusia  di  dinas-dinas kabupaten  Muaro  Jambi  belum  memadai,  karena sebagian  besar  pegawai  sub  bagian  keuangan  tidak menguasai  ilmu  akuntansi  hal  ini  dilihat  dari keterangan  pendidikan  yang  diperoleh  dari  identitas responden,  selain  itu  pelatihan-pelatihan  untuk menjamin  fungsi  berjalan  dengan  baik  pada  instansi pemerintah masih minim dilakukan.
Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai  latar  belakang  pendidikan  akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman  di  bidang  keuangan.  Kualitas  sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi- fungsi guna mencapai tujuannya.
Manfaat  dan  dampak  dari  penyelenggaraan pendidikan  adalah  meningkatkan  keahlian  kerja, pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran, serta perpindahan  tenaga  kerja,  pengurangan  timbulnya kecelakaan dalam bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja
Pengaruh  Teknologi  Informasi  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil uji hipotesis H 4 diketahui bahwa teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini bearti bahwa teknologi informasi tidak
dimanfaatkan  secara  optimal,  disebabkan  karena teknologi  informasi  belum  sepenuhnya  memadai  di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi.
Tujuan  utama  dari  teknologi  adalah  penyediaan informasi  untuk  berbagai  tujuan  kegiatan  manajerial dan  penyediaan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam berbagai  tingkat  operasi  di  dalam  organisasi (Muslichah, 2002).
Teknologi  informasi  memiliki  lima  fungsi  pokok (Abdul, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data,  pelaporan  data,  penyimpanan  data  dan pengiriman data. Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan  informasi  untuk  berbagai  tujuan kegiatan  manajerial  dan  penyediaan  informasi  yang dibutuhkan  dalam  berbagai  tingkat  operasi  di  dalam organisasi.
Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Sistem Pengendalian  Intern,  Sumber  Daya  Manusia, Teknologi  Informasi  terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  uji  hipotesis  H 5 diketahui  bahwa pengawasan  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian intern,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai  informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa  pengawasan  keuangan  daerah  dan  sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  di dinas pemerintahan kabupaten Muaro Jambi digunakan secara optimal, dan penggunaan teknologi informasi  yang  ada  sudah  dimanfaatkan  secara optimal juga. Sehingga dapat meningkatkan keandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Muro  Jambi  dan  membantu  mengurangi  risiko kesalahan material.
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa keandalan  adalah  kemampuan  untuk  memberi keyakinan  bahwa  informasi  tersebut  valid  informasi yang  memiliki  kualitas  andal  informasi  yang  bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  karena  pengawasan keuangan daerah di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi  telah  dilakukan  secara  efektif,  sehingga dapat  meningkatkan  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  Muaro Jambi.
2. Sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  karena  sistem pengendalian  intern  di  dinas-dinas  kabupaten Muaro  Jambi  belum  diterapkan  secara  efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.
3. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  karena  sumber  daya  manusia  di dinas-dinas  kabupaten  Muaro  Jambi  belum memadai.
4. Teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah,  hal  ini  karena  teknologi  informasi  tidak dimanfaatkan secara optimal.
5. Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian  intern,  sumber  daya  manusia, teknologi  informasi  berpengaruh  secara  simultan terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  karena  pengawasan keuangan  daerah  dan  sistem  pengendalian  intern telah  dilaksanakan  secara  efektif,  sedangkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  di  dinas pemerintahan  kabupaten  Muaro  Jambi  digunakan secara  optimal,  dan  penggunaan  teknologi informasi  yang  ada  sudah  dimanfaatkan  secara optimal juga.

## Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini khususnya  pada  pemerintahan  kabupaten  Muaro Jambi  untuk  terus  meningkatkan  pengawasan Pemerintah  Daerah  di  kabupaten  Muaro  Jambi sehingga  dapat  meningkatkan  keandalan  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten  Muro  Jambi dan membantu mengurangi risiko kesalahan material. pengawasan  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian intern,  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai  informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## References
Bastian,  I.  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar , Erlangga. Jakarta.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivarieate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi  Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  dan  Pengendalian  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Edisi  Revisi.  UPP  STIE  YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Yogyakarta.
Muslichah.  (2002).  Pengaruh  Teknologi  Informasi,  Saling Ketergantungan,  Karakteristik  Sistem  Akuntansi  Manajemen terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Petra. 4 (2), 106- 125.
Noto  A.,  &  Soekidjo.  (2003). Pengembangan  Sumber  Daya Manusia . Rineka Cipta. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Suwardjono.  (2005). Teori  Akuntansi  Perekayasaan  Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah.
Wahyono,  T.  (2004). Sistem  Informasi  Akuntansi .  Andi. Yogyakarta.