Volume 8                                                   Nomor 2                                               Agustus 2020

## Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan
Fitria Qotrotun Nada * , Hanifa Maher Denny ** , Yuliani Setyaningsih ** *)**) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: fitriaqnada@gmail.com, hanifadenny@live.undip.ac.id, yulianifkm@live.undip.ac.id

## ABSTRACT
The  regulation  of  “PERMENKES NO. 52/2018” stipulates that a health care service institution  is requied to  implement the  occupational  health  program  for  its employees  This  study  utilized  qualitative methods  to  explain  the  implementation  of occupational safety and health in a health care  setting.  The  main  informants  were  5 people  and  triangulations  were  2  people. The instruments in this study used indepth interview  guidelines  and  observation sheets.  The  study  site  was  conducted  in pekalongan  district.  The  result  indicated that  Delegation  or  SK, Resources  ,  Waste Treatment,
Incident
Reporting, Occupational  Disease  Reporting,  Health care and Emergency Response accordance  with the regulation. However, OSH Policy, Annual Work Plan, The level of  compliance  with  OSH  implementation and  The  Socialization  of  SOP  didn’t accordance  with  the  regulation.  Based  on the results of research on the implementation of 10 indicators of success OSH  Primary  Health  Care,  there  are  4 variables  (OSH  Policy,  Annual  Work Plan,  The  level  of  compliance  with  OSH implementation  and  The  Socialization  of SOP) must be improved.
Keywords: Implementation  of  OSH,  OSH Success Indicators, Health Center

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan    salah  satu hak dasar manusia. Didalam  amanat Pasal 28  H  ayat  (1)  UUD  1945  1945  tentang penyediaan  fasilitas  pelayanan    kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak yang  merupakan  bagian  dari  sumber  daya kesehatan  yang    sangat  diperlukan  dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan adalah Puskesmas. 1
Kesehatan  Kerja  ditujukan  untuk melindungi  pekerja  agar  hidup  sehat  dan terbebas  dari  gangguan    kesehatan  serta pengaruh  buruk  yang  diakibatkan  oleh pekerjaan.  Upaya    kesehatan  kerja    yang dimaksud meliputi pekerja disektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain  pekerja  yang  berada  di  lingkungan tempat  kerja. 2
Puskesmas  memiliki  potensi  bahaya yang  berpengaruh kepada petugas, pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar. Potensi  bahaya  meliputi  fisik,  kimia, biologi, ergonomik dan psikososial. Potensi bahaya biologis merupakan bahaya  paling  sering  yang  menyebabkan gangguan kesehatan di puskesmas. 2
Pada  tahun  2010,  WHO  kasus infeksi  akibat  tusukan  jarum  (NSI)  yang terkontaminasi virus. Akibat dari Tusukan Jarum  (NSI)    tersebut  mengakibatkan sebanyak 32% petugas kesehatan terinfeksi  virus  hepaitis  B,  40%  petugas

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia

## Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan Indonesia
kesehatan  terinfeksi  virus  hepaitis  C  dan 5% petugas kesehatan terinfeksi HIV. 1
Puskesmas X merupakan Puskesmas yang  berada  di  bawah  naungan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pekalongan  dengan tipe  non  rawat  inap.  Wilayah  kerja Puskesmas  X    berjumlah  16  Desa  dengan jumlah  penduduk  54.106  Jiwa.  Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas  X    berjumlah  64.  Dari  hasil observasi  awal  diketahui  bahwa  di Puskesmas  X  terdapat  belum  adanya poster  untuk  menggunakan  APD  sesuai bahaya ditempat kerja terutama menggunakan  sarung  tangan  sebelum melakukan  tindakan invansive .  Dari  hasil wawancara  singkat  kepada  Penanggung Jawab K3 pada tahun 2018 dari 50 tenaga kesehatan diketahui 50% pernah mengalami tertusuk jarum suntik pada saat bekerja dan sebanyak 8% petugas kesehatan  diperkirakan  sakit  akibat  kerja. Puskesmas  X  telah  terakreditasi  madya dengan sudah memenuhi kriteria indikator akreditasi  puskesmas  tingkat  madya  pada tahun  2017    dan  sedang  mempersiapkan untuk akreditasi paripurna pada November 2019.
Indikator  Keberhasilan  K3  yang diatur  didalam  Pedoman  K3  Puskesmas Kementerian  Keseshatan  RI  tahun  2011 merupakan pedoman dalam  melaksanakan K3 di Puskesmas. Didalamnya terdapat 10 Indikator  dalam  melaksanakan  K3  di Puskesmas.  10  indikator  tersebut  meliputi
Komitmen dan Kebijakan Kepala Puskesmas, Adanya SK Kepala Puskesmas  Pelaksanaan  K3  Puskesmas, Dokumen  Tertulis  Rencana  K3  Dalam Bentuk  Rencana  Kerja  Tahunan,  Adanya Dukungan Sumber Daya, Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan K3, Pembudayaan K3 melalui
pemanfaatan
SOP,
Pengelolaan  Limbah  Angka  Kecelakaan Kerja,  Angka  Penyakit  Akibat  Kerja (PAK),  Pelayanan  Kesehatan  Kerja  dan Tanggap  Darurat. 3 Dalam  pelaksanaannya di  Puskemas  Wiradesa  telah  menerapkan Indikator  tersebut  akan  tetapi  terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam ( indepth interview ) pada subyek penelitian, observasi dan dokumentasi. Adapuntujuanpenelitianini untuk
menggambarkan bagaimana implementasi  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  (K3)  pada  Puskesmas  X  Kabupaten Pekalongan berdasarkan
Indikator
Keberhasilan K3.
Subyek  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan menggunakan  metode purposive  sampling dengan validitas data
menggunakantekniktriangulasi . Informan utama dalam penelitian ini terdiri dariPenanggung  jawab  Tim  Tanggap Darurat,  Penanggung  jawab  Pelayanan Kesehatan  Kerja,  Penanggung  jawab Pengelolaan  Limbah  B3,  Penanggung jawab  Promosi  Kesehatan,  Ketua  Tim PMKP.
Informan triangulasi terdiri dari Kepala  Puskemas  yang  berperan  dalam pembuatan  kebijakan  dan  keputusan  di Puskesmas serta Penanggung Jawab Pelaksanaan  K3  di  Puskesmas  X.  Metode pengolahan  data  dilakukan  dengan  teknik transkripping,  koding,  reduksi,  penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komitmen dan Kebijakan Puskesmas
Komitmen pelaksanaan K3 di
Puskesmas  diwujudkan  dalam  bentuk penanadatanganan kesepakatan oleh
seluruh pegawai Puskesmas setelah dilakukannya  sosialisasi  oleh  Kepala Puskesmas.  Dalam  pelaksanaan  K3  di
Fasyankes  harus  ada  komitmen  dari pimpinan tertinggi Fasyankes yang dituangkan  dalam  kebijakan  tertulis  dan ditandatangani oleh pimpinan tersebut. 3,4,5,20,21 Berdasarkan hasil wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  komitmen sudah  dibuktikan  dengan  adanya  SK  Tim Pelaksanaan  K3  meskipun  belum  adanya
penandatangan  bahwa  Puskesmas  telah berkomitem K3 dan tidak adanya kebijakan  tertulis  K3  di  Puskesmas  X. Pernyataan informan utama tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan  triangulas.  Hal  tersebut  juga sesuai  dengan  hasil  observasi  yang  telah dilakukan, yaitu tidak adanya tanda tangan komitmen terhadap K3 melainkan komitmen  terhadap  keselamatan  pasien, mutu  dan  kinerja  dan  tidak  ditemukan adanya  kebijakan  K3.  Belum  sesuainya komitmen  dan  kebijakan  K3  dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52  Tahun  2018  Tentang  K3  di  Fasilitas Kesehatan. 4
SK Kepala
Puskesmas tentang

## Pelaksanaan K3 Puskesmas
Surat  Keputusan  Kepala  Puskesmas yang  dibuat  tentang  Pelaksanaan  K3 Puskesmas,  Tim  Pelaksana  K3  dan  Tugas dan  Fungsi  Tim.  Tim  K3  di  Fasyankes ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Fasyankes yang memuat susunan  organisasi,  uraian  tugas,  dan tanggung jawab. 4,7 Berdasarkan
hasil wawancara
mendalam  menyatakan  bahwa  SK  Tim Pelaksanaan K3 Puskesmas sudah ada dan sudah  disahkan  sejak  awal  tahun  2019. Didalam  SK  sudah  tercantum  nama anggota  yang  menjadi  Tim  K3  beserta tupoksinya  Pernyataan  informan  utama tersebut sesuai dengan pernyataan informan  triangulasi.  Berdasarkan  hasil observasi  terdapat  adanya  SK  Kepala Puskesmas  tentang Kelompok  Kerja
Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  yang telah disahkan pada awal tahun 2019 oleh Kepala  Puskesmas.  Hal  tersebut  sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan. 4
Dokumen  Tertulis  Rencana  K3  Dalam Bentuk Rencana Kerja Tahunan
Fasyankes harus membuat perencanaan K3 di Fasyankes yang efektif agar tercapai
keberhasilan
penyelenggaraan  K3 di  Fasyankes dengan sasaran yang jelas dan terukur.
Penyusunan perencanaan harus memperhatikan peraturan perundang- undangan, kondisi yang ada, dan berdasarkan hasil identifikasi risiko. 4,7,22,23
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  sudah adanya  rencana  kerja  Tim  K3  yang disusun berdasarkan kebutuhan dan rencana  kerja  wajib.  Pernyataan  seluruh informan  utama  tersebut  sesuai  dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan  triangulasi.  Berdasarkan  hasil observasi  terdapat  adanya  rencana  kerja K3  yang  telah  disetujui  oleh  Kepala Puskesmas  terdapat  beberapa  hal  yang belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan, yaitu rencana kerja K3  yang disusun tidak  berdasarkan resiko yang ada atau hasil dari identifikasi resiko melainkan  berdasar  kegiatan  wajib  dan hanya  rencana  kerja  tambahan  apabila dibutuhkan. 4

## Dukungan Sumber Daya
Sumber daya menunjang atas keberhasilan implementasi K3 yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan yaitu  suatu  keterampilan  dan  keahlian khusus  yang  harus  dimiliki  oleh  tenaga kerja guna bisa melaksanakan pekerjaannya  dengan  baik.  Sumber  daya manusia  harus  memiliki  keterampilan  dan keahlian khusus perlu dilakukannya pelatihan  atau  peningkatan  kompetensi  di bidang  K3  agar  mampu  meningkatkan keterampilan  tentang  pelaksanaan  K3  di Puskesmas. Terdapat hal terpenting lainnya  adalah  sumber  dana  yang  tersedia dalam menjalankan program K3. 4,8,9
Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyataka bahwa sudah adanya  SDM  yang  berkompeten  dibidang K3  dan  hanya  terdapat  satu  orang.  Sudah dilaksanakannya  pelatihan  terkait  K3 seperti  pelatihan  pelatihan  workshop manajemen  resiko,  insiden  keselamatan pasien,  pencegahan  infeksi,  pelatihan
APAR,  pelatihan triage dan  pelatihan simulasi  keadaan  darurat.  Sudah  adanya anggaran  dana  untuk  program  K3  dengan anggaran  dana  yang  diberikan  hanya berdasar kebutuhan program K3. Pernyataan seluruh informan utama tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  yang disampaikan  oleh  informan  triangulasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52  Tahun  2018  Tentang  K3  di  Fasilitas Kesehatan. 4

## Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan K3
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus  melaksanakan  PPI  di  Fasilitas Pelayanan  melalui  pembentukan  Komite atau  Tim  PPI.  PPI  dilaksanakan  melalui penerapan  prinsip  kewaspadaan  standar. Prinsip utama standard precaution/kewaspadaan  antara  lain  yaitu cuci  tangan,  pemakaian  apd,  pengelolaan jarum  dan  benda  tajam,  pengelolaan limbah medis dan non medis. 4,10
Berdasarkan hasil wawancara
mendalam  menyatakan  bahwa  sudah terbentuknya  Tim  PPI.  Terkait  SOP standard  precaution  belum  adanya  SOP mencuci tangan. Terkait rewardandpunishment belum adanya pemberian  penghargaan (reward) dan sudah  adanya punishmet .  Pernyataan seluruh  informan  utama  tersebut  sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan  triangulasi.  Berdasarkan  hasil observasi  sudah  adanya  susunan organisai dan SK penunjukan Tim PPI. Adanya Tim PPI  sudah  sesuai  dengan  peraturan. 32 Belum  adanya  SOP  mencuci  tangan  dan pemberian  reward  belum  sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan. 4
Pembudayaan  K3  melalui  pemanfaatan SOP
Sosialisasi  penting  untuk  dilakukan secara  berkala  agar  pemahaman  petugsas
kesehatan  meningkat  sehingga  penerapan SOP  dapat  berjalan.  Beberapa  program untuk  mengkomunikasikan  K3  yang  telah dilakukan  diantaranya  adalah  dengan adanya  safety  talk  pada  saat  akan  bekerja dan  pergantian  shift,  adanya  poster-poster K3,  pertemuan  bulanan  P2K3,  sosialisasi SOP  K3,  banner  K3,  buku  saku  patient safety. 4,11,12,13
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  sosialisasi SOP  dilakukan pada saat rapat dan belum adanya  jadwal  yang  terstruktur  terkait sosialisasi.  Pernyataan  seluruh  informan utama  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan yang disampaikan oleh informan triangulasi.  Berdasarkan  hasil  observasi belum  adanya  bentuk  sosialisasi  berupa poster promosi K3 dan poster penggunaan APD,  hanya  terdapat  beberapa  poster promosi  kesehatan.  Berdasar  hal  tersebut menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 52  Tahun  2018  Tentang  K3  di  Fasilitas Kesehatan  belum  sesuai  karena  pada  poin tugas  dari  tim  K3  menyebutkan  bahwa tugas  dari  Tim  K3  adalah  membantu pimpinan  Fasyankes  menyelenggarakan promosi. 4

## Pengelolaan Limbah
Pengelolaan  limbah  B3 secara aman dan sehat wajib dilakukan oleh  Fasyankes sesuai  standar  dan  peraturan  yang  ada. Pengelolaan  limbah  B3  dalam  aspek  K3 Fasyankes  harus  memastikan  pelaksaan pengelolaan  menjamin  keselamatan  dan kesehatan kerja SDM. 4,14
Berdasarkan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 khususnya  limbah  medis padat menggunakan  Pihak  ke-3  sedangkan limbah medis cair dan domestik mampu di kelola sendiri. Sudah adanya SOP penyimpanan  limbah  B3,  lembar  data keselamatan,  sarana  keselamatan  dan APD.  Berdasarkan  hasil  observasi  sudah adanya  lembar  perjanjian  dengan  pihak ketiga, SOP limbah B3, sarana keselamatan dan APD. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri
Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan. 4

## Pelaporan Kecelakaan Kerja
Fasyankes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3  Fasyankes  secara  secara  periodik. Pencatatan  dan  pelaporan  secara  semester meliputi  kasus  yang  berhubungan  dengan kejadian keselamatan dan kesehatan kerja. 4,15,16
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  sudah adanya  SOP  apabila  terjadi  kecelakaan kerja  didalamnya  memuat  alur  pelaporan dan  tindak  lanjut  pelaporan.  Berdasarkan hasil  observasi  tedapat  SOP  pelaporan kecelakaan kerja dan dokumen analisa dan tindak lanjut monitoring kecelakaan kerja. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52  Tahun  2018  Tentang  K3  di  Fasilitas Kesehatan. 4
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit  yang  disebabkan  oleh  pekerjaan dan lingkungan kerja. Diagnosis menderita Penyakit  Akibat  Kerja  berdasarkan  surat keterangan  dokter  merupakan  diagnosis jenis Penyakit Akibat Kerja yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang  berkompeten  di  bidang  kesehatan kerja.  Penyakit  yang  telah  didiagnosis sebagai  Penyakit  Akibat  Kerja  dilakukan pencatatan dan pelaporan. 17
Berdasarkan hasil
wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  belum adanya pelaporan PAK karena  penjelasan mengenai alur pelaporan dan tindak lanjut pelaporan  ada  didalam  SOP  Pelayanan Kesehatan.  Berdasarkan  hasil  observasi tedapat SOP Pelayanan Kesehatan yang di dalamnya  terdapat  alur  pelaporan  apabila terindikasi  dakit  akibat  kerja  Hal  tersebut sudah  sesuai  dengan  peraturan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No  52  Tahun  2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan. 4
Pelayanan Kesehatan Kerja dan

## Tanggap Darurat
Pelayanan  kesehatan  kerja  terdiri atas  pemeriksaan  kesehatan  sebelum bekerja, berkala dan khusus untuk petugas kesehatan yang paling berisiko di Puskesmas.  Selain  pelayanan  kesehatan kerja  terdapat  hal  terpenting  juga  yaitu terkait  tanggap  darurat  bencana  antaranya pembentukan  panitia,  pembuatan  standar operasional prosedur (SOP)  tanggap darurat, pemenuhan fasilitas dan pelatihan mengenai kebakaran. 14,18,19,24-26
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  menyatakan  bahwa  sudah adanya  pemeriksaan  kesehatan  awal  bagi petugas baru bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan  khusus.  sudah  adanya  Tim Tanggap  Darurat  atau  Tim  Red  Code dengan petugas yang sudah terlatih. Hanya terdapat  prosedur  evakuasi  yang  telah dipasang  berdampingan  dengan  jadwal petugas red code. sudah pernah dilakukannya  simulasi  keadaan  darurat yang  dilakukan  bersama  dengan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sudah  dilakukannya  mapping  bahaya lingkungan  kerja  dengan  cara  melakukan pengukuran  lingkungan  kerja  di  setiap ruangan.  Berdasarkan  hasil  observasi sudah  sesuai  dengan  pernyataan  seluruh informan.  Hal  tersebut  sudah  sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 Tentang K3 di Fasilitas Kesehatan. 4

## KESIMPULAN
Puskesmas  X  merupakan  tempat pelayanan kesehatan  yang  sudah  memiliki komitmen  K3  yang  dibuktikan  dengan ketersediaan SK Kepala Puskesmas tentang  pelaksanaan  K3  puskesmas  serta SK  Tim  Pelaksanaan  K3,  tersedia  sumber daya manusia yang kompeten dan didukungn  dengan  adanya  pelatihan  dan alokasi  dana,  tersedia  Tim  PPI  dan  SOP Tingkat Kepatuhan Kewaspadaan Standar, tersedia  pengelolaan  limbah  B3  yang dilakukan oleh pihak ketiga, tersedia SOP
dan  APD  terkait  pengelolaan  limbah, tersedia  SOP  pelaporan  kecelakaan  kerja, pelaporan  penyakit  akibat  kerja  serta tersedia  Tim  Tanggap  Darurat  atau  Tim Red Code. Namun masih terdapat
beberapa  kendala  terkait  pelaksanaan  K3 di  Puskesmas  X  antara  lain  rencana  kerja tahunan  belum  disusun  berdasarkan  hasil identifikasi  risiko  dan  belum  dilakukan sosialisasi SOP dalam membudayakan K3.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas  lokasi  penelitian  serta  Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian.  Penulis  juga  mengucapkan terima  kasih  kepada  seluruh  responden yang bersedia berpartisipasi pada penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1.
Wijayanti R, et al. Identification,  risk  assesment  and determining  control  in  Gambirsari public health center Surakarta.
Indones J Med Sci. 2017;4(2):150–6. 2. Saputra N, Saputri WC.
Analysis  Of  Management  Prevention
And  Fight  Fire  At  The  Health  Center Of  Cipayung  East  Jakarta.  J  Kesehat Masy. 2018;8(1):18–26. 3. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI;2011. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di Fasilitas Kesehatan. 5. Ivana,  Azza,  Baju  W  dan  Siswi J.  Analisa  Komitmen  Manajemen Rumah Sakit (RS) Terhadap Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja (K3) Pada RS Prima Medika
Pemalang. JKM (e-Journal). 2014;2(1):35-41. 6. Suhadi,  Rais  MK.  Perencanaan
Puskesmas.  Jakarta  Timur:  Buku
Kesehatan; 2015. 7. Husein  Umar.  2009.  Rencana Kerja Perusahaan Yang Baik. Jakarta: Rajawali 8. L  M,  Kurniawidjaja.  Teori  dan Aplikasi Kesehatan Kerja. Jakarta: UI Press; 2012. 9. Bangun, Wilson. 2013. ”Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta : Erlangga. 10. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  27  Tahun  2017  tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian  Infeksi  di  Fasilitas Pelayanan Kesahatan. 11. Destari,  Nurhuda,  Baju  W  dan Ida W. Analisis Implementasi Promosi K3 Dalam Upaya Pencegahan  Kecelakaan  Kerja  Di  PT X  (Proyek  Pembangunan  Gedung  Y Semarang). JKM(e-Journal). 2017;5(1):397–404. 12. Sari, Reny Yulita, dkk. Pengaruh Sosialisasi Sop Apd Dengan
Perilaku  Perawat  Dalam  Penggunaan Apd  (Handscoon,  Masker,  Gown)  Di Rsud  Dr.  H.  Soewondo.  Jurnal
Keperawatan  dan  Kebidanan  (JIKK). 2014. 13. Gibson  JL,  Ivancevich  JM, Konopaske R. Organizations:
Behavior,  Structure,  Processes.  14 edition.  Dubuque,  IA:  McGraw-Hill Education; 2011. 640 p. 14. Triwibowo C, Erlisya M. Kesehatan Lingkungan dan K3. Yogyakarta: Nuha Medika; 2013. 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No  1998  Tata  Cara  Pelaporan  dan Pemeriksaan Kecelakaan.
16. Mentang,  Marisca  Imaculata Firani.  Evaluasi  Penerapan  Sistem Manajemen  K3  Pada  Peningkatan Fasilitas PT. Trakindo Utama Balikpapan. Jurnal Sipil Statik. 2013;1(5):318-327.
17.
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  7
Tahun 2019 Tentang Penyakit  Akibat Kerja. 18. Maharja, Rizky. Analisis Tingkat  Kelelahan  Kerja  Berdasarkan Beban  Kerja  Fisik  Perawat  Di Instalasi  Rawat  Inap  Rsu  Haji
Surabaya. The  Indonesian  Journal  Of
Occupational  Safety  And  Health . 2015;4(1):93-102. 19. Arrazy, Sy afran, dkk. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan  Kebakaran  Di  Rumah Sakit  Dr.  Sobirin  Kabupaten  Musi Rawas JIKM. 2014;5(2):105-111. 20. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. 21. Efendi S. Organisasi dan Manajemen  Pelayanan  Kesehatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2015 22. Adisasmito W. Sistem Kesehatan.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada; 2014 23. Adisaputro,  Gunawan,  2010, Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran),  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta 24. Efendi, F.  dan  Makhfudli. Keperawatan  Kesehatan  Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta: Penerbit Salemba Medika; 2009.
25. Jeyaratnam J. Buku Ajar Praktik
Kedokteran  Kerja.  Jakarta:  Penerbit
Buku Kedokteran EGC; 2009. 26. Hepiman, Fison. Rancangan dan Tanggap  Darurat  Terhadap  Bahaya
Kebakaran di Rumah Sakit dr. Ernaldi
Bahar Palembang, Fakultas Kesehatan Masyarakat  Universitas  Sriwijaya, Inderalaya.2009.