Center of Language and Cultural Studies
CENDEKIA
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia ISSN : 1978-2098
EISSN: 2407-8557 Month, Vol, No : April, Vol.18 No.01 DOI : doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887 Received : April, 2024 Accepted : April, 2024
Published
: April, 2024
A n a l i s i s   P e n g a r u h   D e s e n t r a l i s a s i   F i s k a l ,   I n v e s t a s i   d a n K i n e r j a   K e u a n g a n   D a e r a h   T e r h a d a p   P e r t u mb u h a n   E k o n o m i d a n   K e mi s k i n a n   D i   P r o v i n s i   T e n g a h   K a l i ma n t a n :   P e r s p e k t i f p e n d i d i k a n
Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4 Universitas Palangka Raya, Indonesia 1,2,3,4
Email: Miar@feb.upr.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  otonomi  daerah  berdampak  kepada  perbedaan  pelaksanaan  dan  hasil  pembangunan  dari  setiap kabupaten/kota.  Setiap  kabupaten/kota  akan  mengembangkan  strategi  daerahnya  sendiri  untuk  perencanaan pembangunan  berdasarkan  kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  daerahnya  masing-masing.  Kebijakan pembangunan  masing-masing  kabupaten/kota  akan  berbeda,  terutama  kebijakan  dalam  bidang  pembangunan ekonomi  (desentralisasi  fiskal,  investasi,  belanja  modal,  dan  kinerja  keuangan  daerah)  tetapi  pada  akhirnya memiliki  tujuan  yang  sama  yakni  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dan  pengurangan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Menyikapi permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Investasi,  dan Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi di  Indonesia. Melalui data time series, cross section data panel diperoleh 70 populasi. Data dianalisis  dengan  Path  Analysis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal,  belanja  modal, kinerja  keuangan  daerah,  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan investasi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun koefisiennya positif. Desentralisasi fiskal  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien  negative.  investasi berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien  negative.  Belanja  modal berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien  positif.  Kinerja keuangan  daerah  berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien negative. Pengaruh Tidak langsung: Desentralisasi fiscal, investasi, belanja modal dan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negative.
K ata  Kunci : Desentralisasi  Fiskal,  Investasi,  Kinerja  Keuangan  Daerah,  Pertumbuhan    Ekonomi dan Kemiskinan
Copyright  and License : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the  work simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License .
Citation  (APA) :  Miar,dkk  (2024).  Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Investasi  dan  Kinerja  Keuangan Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Tengah  Kalimantan:  Perspektif pendidikan Cendekia: Jurnal Pendidikan
Dan Pembelajaran , 18 (1), 72-88. https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887.
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  utama  pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  penekanan  pada  kebijakan pembangunan  berdasarkan  ciri  khas  dari  masing-masing  daerah  ( internal  development) dengan  menggunakan  potensi  sumber  daya  manusia,  kelembagaan  dan  fisik  yang  ada  di daerah  tersebut.  Dengan  adanya  ciri  khas  ataupun  perbedaan  dari  masing-masing  daerah tersebut,  maka  mengharuskan  pemerintah  daerah  untuk  mengambil  inisiatif-inisiatif  yang berasal  dari  daerah  tersebut  guna  meningkatkan  pembangunan  untuk  menciptakan kesempatan  kerja  baru  dan  merangsang  peningkatan  kegiatan  perekonomian  suatu  pada daerah (Ahmad, 2008).
Pembangunan  daerah  juga  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan  menurut  asas  otonomi  dan  pengelolaan  sumber  daya,  memberikan  peluang untuk  meningkatkan  kinerja  daerah  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini bertujuan  untuk  lebih  memajukan  sistem  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pertumbuhan ekonomi  merupakan  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kesuksesan  pembangunan ekonomi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Hal ini dapat menegaskan bahwa besaran  keberhasilan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  belanja  publik  dalam  alokasi  anggaran sektoral  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan  tenaga  kerja  dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut World  Bank (2006)  untuk  mempercepat  pertumbuhan  kabupaten/kota  perlu ditekankan  upaya  peningkatan  pelayanan  publik  seperti  tata  pemerintahan  yang  baik,  yang akan mendorong pengelolaan keuangan dan penyediaan layanan yang berkualitas. Kemajuan ini  akan  menarik  investor,  yang  akan  mempercepat  pembangunan  ekonomi  lokal.  Untuk meningkatkan  kualitas  hidup  semua  masyarakat  miskin,  pembangunan  ekonomi  lokal  akan memperkuat  ekonomi  daerah  dan  membantu  mengurangi  kemiskinan  melalui  penciptaan lapangan  kerja  baru  dan  posisi  fiskal  yang  lebih  kuat  sehingga  meningkatkan  pelayanan masyarakat dan menciptakan kemajuan pada siklus pengembangan.
Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kegiatan dan layanan yang  mengarah  pada  masyarakat  dan  kemakmuran  masyarakat  akan  meningkat.  Secara umum  kondisi  perekonomian  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  di  tahun  2022 masih  akan  terpengaruh  dengan  situasi  perekonomian  nasional  dan  global  sebagai  akibat pandemi  Covid-19.  Khususnya  kondisi  perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Tengah diharapkan  segera  bergairah  dengan  didukung  oleh  kebijakan  pembangunan  infrastruktur, terkendalinya  inflasi,  dukungan  regulasi  yang  kondusif  terhadap  peningkatan  investasi  dan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19.
Setiap  wilayah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tentunya  memiliki  upaya ataupun  strategi  yang  berbeda-beda  antara  suatu  daerah  dengan  daerah  yang  lainnya  dalam mendukung  pembangunan  ekonomi  daerahnya,  baik  dalam  pembangunan  infrastruktur, pengelolaan keuangan daerahnya, perkembangan iklim investasi dan lain sebagainya. Namun tetap  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya melalui  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  angka  kemiskinan  di  daerahnya  masing- masing.
Menurut  Kuncoro  (2000)  kemiskinan  adalah  masalah  yang  sangat  rumit  dan  sulit  untuk dituntaskan.  Oleh  karena  itu,  tidak  hanya  membutuhkan  perencanaan  pengembangan  yang cermat  dan  hanya  bertumpu  pada  belanja  modal,  tetapi  pemerintah  juga  harus  mencoba merumuskan  rencana  atau  terobosan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan.  Batang  tubuh Undang-Undang Dasar 1945  menegaskan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan  sistem  jaminan  sosial  untuk  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat yang  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan.  Menurut  Hartomo  (2017)
Kemiskinan  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  pendapatan,  kepemilikan  aset  produksi  dan  harta benda, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan sekelompok orang ataupun individu menjadi  miskin,  dan  keterbatasan  akses  kaum  miskin  pada  keseluruhan  proses  kebijakan publik yang mempunyai pengaruh kepada kehidupan mereka.
Penyebab  terjadinya  kemiskinan  juga  terjadi  akibat  ketidaksetaraan  model  kepemilikan sumber daya yang menyebabkan munculnya kesenjangan pendapatan, dan masyarakat miskin hanya  memiliki  sumber  daya  berkualitas  rendah.  Selanjutnya,  perbedaan  sumber  daya manusia  dan  kualitas  rendah  juga  merupakan  alasan  dari  munculnya  kemiskinan,  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  maka  akan  menciptakan  produktifitas  yang rendah pula, adanya perbedaan akses modal maka akan menyebabkan terjadinya kemiskinan (Kuncoro, 2000).
Menurut Badan Pusat Statistik (2022) kemiskinan adalah ketidakmampuan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum kehidupan sedang (makanan dan non- makanan). Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  juga  menetapkan  bahwa  Garis  kemiskinan  adalah  pengeluaran yang  dibutuhkan  oleh  sekelompok  orang  untuk  memenuhi  kebutuhan  makanan  2.100  kalori per  orang  per  hari,  serta  kebutuhan  non-makanan  antara  lain  tempat  tinggal  yang  layak, pakaian,  kesehatan,  pendidikan,  transportasi,  dan  berbagai  kebutuhan  barang  dan  jasa lainnya. Menurut Arsyad (2000) kemiskinan terjadi karena beberapa faktor berikut ini seperti pengetahuan yang terbatas, minimnya alokasi sumber daya, tingkat kemajuan teknologi yang terlalu cepat, dan situasi ekonomi yang berfluktuatif.
Kebijakan otonomi daerah berdampak kepada perbedaan pelaksanaan dan hasil pembangunan dari  setiap  kabupaten/kota.  Setiap  kabupaten/kota  akan  mengembangkan  strategi  daerahnya sendiri untuk perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerahnya  masing-masing.  Kebijakan  pembangunan  masing-masing  kabupaten/kota  akan berbeda,  terutama  kebijakan  dalam  bidang  pembangunan  ekonomi  (desentralisasi  fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah) tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang  sama  yakni  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Todaro  (1994)  pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningkatan  kapasitas  dalam jangka  panjang  dari  negara  yang  bersangkutan  untuk  penyediaan  berbagai  barang ekonomi  kepada  penduduknya.  Peningkatan  kapasitas  tergantung  pada  perbaikan  atau penyesuaian sistem dan teknologi ideologi dengan kebutuhan situasi yang ada.
Menurut  Sukirno  (2006)  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  pengembangan  kegiatan produksi  barang  dan  jasa  dan  meningkatkan  kemakmuran  masyarakat,  yang  berarti bahwa  jika  ada  pertumbuhan  ekonomi,  maka  hal  tersebut  akan  meningkatkan kemakmuran  masyarakat  karena  barang  dan  jasa  yang  tersedia  dapat  dengan  mudah mengembalikan kebutuhan.
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan adalah perubahan kondisi ekonomi negara-negara berkembang yang dijelaskan  oleh  teori  pertumbuhan,  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  tersebut  saling menguntungkan  untuk  membenahi  kondisi  ekonomi  negara-negara  tersebut.  Teori pertumbuhan  ekonomi  dapat  didefinisikan  sebagai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan output per  kapita  dalam  jangka  panjang  dan  bagaimana  faktor-faktor tersebut  berinteraksi  untuk  membentuk  proses  pertumbuhan,  maka  harus  dijelaskan bagaimana  pertumbuhan  terjadi  dalam  hubungan  timbal  balik  antara  kedua  faktor
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
ekonomi tersebut adalah teori pertumbuhan ekonomi. Banyak ahli telah mengemukakan teori ini untuk membenahi situasi ekonomi suatu negara (Amalia, Fitri., dkk. 2022).
2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar
Ketika  menganalisis  pertumbuhan  ekonomi,  teori  Harold-Domar  bertujuan  untuk menjelaskan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  perekonomian  untuk  mencapai pertumbuhan  (steady  growth)  yang  stabil  dalam  jangka  panjang.  Analisis  Harrod- Domar  menggunakan  asumsi-asumsi  berikut:  (i)  barang  modal  dalam  kapasitas  penuh (ii)  tabungan  sebanding  dengan  pendapatan  nasional  (iii)  nilai  rasio  modal-produksi (capital-output  ratio)  tetap  dan  (iv)  perekonomian  terdiri  dari  dua  sektor  (Sukirno, 2014).
2.4. Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas  politik,  kebijakan  ekonomi  pemerintah,  kekayaan  alam  yang  dimiliki, kuantitas  dan  kemampuan  tenaga  kerja,  tersedianya  wirausahawan  yang  gigih,  serta kemampuan  mengembangkan  dan  menggunakan  teknologi  modern  merupakan beberapa  faktor  penting  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Uraian  pada bagian  ini  menjelaskan  beberapa  faktor  yang  telah  lama  dianggap  oleh  para  ekonom sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014).
2.5. Kemiskinan
Menurut World Bank (2006) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu  memanfaatkan  segala  macam  pilihan  dan  kesempatan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasarnya,  seperti  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kesehatan,  standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri dan rasa hidup dihormati seperti orang lain. Menurut Kuncoro (2017) menyatakan kemiskinan didasarkan pada teori lingkaran setan kemiskinan, dengan ketidaksempurnaan pasar, kekurangan modal sumber daya manusia yang  kurang  berkembang  menyebabkan  rendahnya  produktivitas  tenaga  kerja. Produktivitas  yang  rendah  menyebabkan  pendapatan  yang  rendah,  pendapatan  yang rendah  menyebabkan  investasi  dan  tabungan  yang  rendah.  Jika  pendapatan  terus menurun, maka kemiskinan akan terjadi karena modal untuk menopang kehidupan tidak optimal.

## 2.6. Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dengan  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  sektor  swasta.  Pengeluaran pembangunan  juga  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  ditujukan  untuk meningkatkan kapasitas produksi pada proyek-proyek yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  pemerataan  pendapatan,  peningkatan  kekayaan,  dan  program-program  yang secara  langsung  berdampak  pada  daerah  yang  tertinggal.  Pengeluaran  pemerintah mencerminkan  kebijakan  pemerintah  ketika  pemerintah  membuat  kebijakan  untuk pembelian  barang  dan  jasa.  Pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  biaya  yang  harus dibayarkan  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Teori  pengeluaran pemerintah didasarkan pada pendekatan teori makro (Basri dan Subri, 2003).
2.7. Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2022,  tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah  wajib  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal negara,  yaitu  untuk mencapai  ketahanan  fiskal  yang ber kesinambungan  (fiscal  sustainability)  dan memberikan  rangsangan  terhadap  kegiatan  perekonomian  masyarakat,  kebijakan
desentralisasi  fiskal  diharapkan  mampu  mewujudkan  pemerataan  keuangan  setiap daerah  yang  setara  dengan  besarnya  kewenangan  urusan  pemerintah  yang  diberikan kepada daerah otonom (Farida, 2011).

## 2.8. Investasi
Menurut  Mankiw  (2014)  investasi  mengacu  pada  pembelian  barang  yang  akan  digunakan untuk  meningkatkan  barang  dan  jasa  di  masa  depan.  Investasi  adalah  jumlah  pembelian barang  modal,  inventaris,  dan  bangunan  atau  struktur.  Investasi  adalah  penggunaan  sumber daya  keuangan  atau  lainnya  untuk  memiliki  aset  di  masa  sekarang  dengan  tujuan menghasilkan  keuntungan  di  masa  depan.  Tujuan  investasi  adalah  untuk  meningkatkan kekayaan finansial, dengan titik awalnya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang dimiliki saat ini di masa depan (Ernawati, 2021).
Menurut Fahmi (2018) negara memiliki beberapa tujuan investasi untuk keputusan investasi tersebut,  yaitu:  (1)  terciptanya  investasi  yang  berkelanjutan  ( continue) (2)  tercapainya keuntungan  sebesar-besarnya  atau  keuntungan  yang  diharapkan  (keuntungan  aktual)  (3) terciptanya kemakmuran ekonomi bagi masyarakat dan memajukan pembangunan bangsa.

## 2.9. Kinerja Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  segala  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  segala bentuk  kekayaan  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  konsep  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:  (1)  pengelolaan  keuangan  daerah  dikelola  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  efektif,  efisien,  dan  bertanggung  jawab  (2)  seluruh pendapatan  daerah  dan  pengeluaran  daerah  harus  tercatat  dalam  APBD,  baik  perubahan maupun  perhitungan  APBD  (3)  daerah  dapat  membangun  anggaran  cadangan  (4)  selain sumber  pendanaan  yang  ditentukan,  daerah  juga  dapat  mencari  sumber  pendanaan  lain, misalnya kerja sama dengan badan lain (5) pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah melalui APBD berbasis kinerja (Suwandi, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan teori- teori  yang relevan dengan  penelitian ini yang  diambil dari  data  publikasi berupa  buku-buku atau literatur, artikel ilmiah maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian  ini.  Data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dalam bentuk  runtun  waktu  (time  series)  mulai  tahun  2018  sampai  dengan  2022.  Data  yang  telah diperoleh  tersebut  kemudian  digunakan  untuk:  Menganalisis  pengaruh  langsung desentralisasi  fiskal,  investasi,  dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan  ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  langsung  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi desentralisasi fiskal maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah  efektif  dalam mengalokasikan  dana  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dalam  hal  pelayanan  publik  ke masyarakat.  Sehingga  pengeluaran  pemerintah  yang  dikeluarkan  dapat  merangsang pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Desentralisasi  fiskal akan  berdampak kepada  aktivitas  perekonomian  masyarakat  dikarenakan  pemerintah  daerah memiliki  hubungan  erat  dengan  masyarakat  dan  memiliki  keunggulan  informasi,  sehingga dapat  memberikan  layanan  publik  yang  benar-benar  dibutuhkan  di  daerah  tersebut . Desentralisasi fiskal juga bertujuan sebagai peningkatan akumulasi modal yang ada di daerah melalui  pemanfaatan  dan  perencanaan  anggaran  dan  memberikan  kekuatan  luas  di  wilayah tersebut. Dengan terlaksananya otonomi dan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan  Tengah  tentunya  dapat  lebih  meratakan  pembangunan  sesuai  dengan  keinginan daerah  untuk  mengembangkan  wilayah  menurut  potensi  masing-masing,  sehingga  melalui pembangunan-pembangunan  tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
pY 1 X 1 = 0,578 pY 2 X 1 = -0,169
pY 1 X 2t-1 =0,069
pY 2 X 2t-1 = -,126
pY 2 X 2 =-0,126 pY 2 Y 1 = -0,952 pY 1 X 3 =0,524 pY 2 X 3 = -0,105
Gambar 4.2 Analisis Jalur Penelitian
Desentralisasi
Fiskal (X 1 )
Investasi (X 2t-1 )
Kinerja
Keuangan
Daerah (X 3 )
Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 )
Kemiskinan
(Y 2 ) 0,514
0,437

## 4.2 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  investasi  berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif, sehingga dapat dikatakan semakin  tinggi  investasi  belum  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan investasi  melalui  penanaman  modal  asing  (PMA)  tidak  memberikan  kontribusi  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  dikarenakan masuknya  penanaman  modal  asing  (PMA)  belum  menjadi  faktor  pendorong  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Penanaman  modal  asing  (PMA) belum memberikan manfaat untuk aktivitas perekonomian masyarakat, golongan penanaman modal, daerah dan sosial. Penanaman modal asing (PMA) belum memberikan dampak yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah hal ini dikarenakan penanaman modal asing (PMA) di dominasi oleh sektor tanaman pangan, perkebunan,  dan  peternakan;  industri  makanan;  serta  pertambangan  tidak  menggunakan tenaga  kerja  lokal,  sehingga  tidak  berdampak  kepada  peningkatan  pendapatan  masyarakat setempat  dan  tentunya  tidak  berdampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut. Alasan lainnya yaitu kurangnya tenaga kerja yang terampil, dan juga teknologi sehingga para investor  masih  enggan  untuk  menanamkan  modalnya  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Tengah. Penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga masih terhambat oleh pengurusan perizinan akibat birokrasi  yang berbelit-belit serta  kurangnya  kepatuhan  antar  departemen  yang  terkait.  Serta  rendahnya  kualitas  daya saing  sumber  daya  manusia  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sehingga  alih teknologi belum terlaksana dengan baik.

## 4.3 Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil analisis menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif sehingga dapat dikatakan semakin  tinggi  kinerja  keuangan  daerah  maka  akan  semakin  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  kinerja  keuangan  daerah  memiliki  peran  penting  dalam  hal meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Meskipun  kinerja  keuangan  daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  masih tergolong  sangat  rendah  atau  belum  sepenuhnya  mandiri  dalam  mengatur  dan  mengurus sendiri  kegiatan  pemerintahannya,  namun  melalui  kemandirian  keuangan  daerah  tersebut sudah  memberikan  dampak  pada  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Dengan  peningkatan  PAD ini tentunya akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih maju dan berkembang  dalam  aktivitas  perekonomiannya,  sehingga  akan  mempengaruhi  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  pula.  Meskipun  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota Provinsi  Kalimantan  Tengah  masih  kurang  tanggap  dalam  pengelolaan  anggaran  yang  ada dan  belum  dapat  mengelola  daerahnya  sendiri  secara  optimal,  namun  apabila  pemerintah
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
daerah  dan  pemerintah  pusat  secara  bersama-sama  menjalankan  tugas  dan  mengaplikasikan kebijakan yang sesuai dengan asas otonomi daerah, maka APBD yang seharusnya akan tepat dan kinerja keuangan daerah melalui kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan PAD diberbagai daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan meningkatkan pula  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) merupakan  salah  satu  modal  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  daerah. Karena  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  menentukan  kapasitas  daerah  dalam  menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan.

## 4.4 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  langsung  dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat  desentralisasi  fiskal  maka  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  dikarenakan  melalui  desentralisasi  fiskal  dapat mendorong  peningkatan  pendapatan  perkapita  masyarakat,  dan  sebaliknya  rendahnya pendapatan  perkapita  akan  menambah  jumlah  penduduk  miskin.  Dengan  berkurangnya kemiskinan  juga  berdampak  pada  pendapatan  masyarakat.  Diharapkan  dengan  adanya pendapatandari  masyarakat  dapat  membayar  pajak  atau  konsumsi  masyarakat  yang berdampak  pada  pajak  atau  retribusi  daerah  sehingga  akan  meningkatkan  pendapatan  asli daerah (PAD).
Tingginya  derajat  desentralisasi  fiskal  dalam  suatu  daerah,  maka  menandakan  bahwa kemampuan  keuangan  daerah  tersebut  semakin  mampu  melaksanakan  desentralisasi  fiskal. Meskipun angka derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah masih  tergolong  rendah,  namun  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan  Tengah  sudah  mengalokasikan  sebagian  dari  pendapatan  daerahnya  untuk mengurangi  penduduk  miskin  dengan  upaya  membiayai  program-program  pengentasan kemiskinan.  Adapun  yang  menjadi  program  kemiskinan  yaitu  seperti  program  keluarga harapan  (PHK),  program  beras  untuk  keluarga  miskin  (RASKIN),  program  jaminan kesehatan  masyarakat  (JAMKESMAS),  program  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  dan masih banyak program lainnya. Dalam hal ini Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sudah  termasuk  efektif  dalam  mengelola  hasil  kekayaan  daerah  sehingga  mengatasi  dan mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Besarnya  pendapatan  asli  daerah  yang  dimiliki  oleh  setiap kabupaten/kota  bisa  untuk  mengatasi  permasalahan  kemiskinan  dengan  cara  pembiayaan program pengentasan kemiskinan tersebut.

## 4.5 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  investasi  berpengaruh  secara  langsung  dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi
investasi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan teori investasi pengganda ( multiple effect ) yang dikemukakan oleh  Keynes  percaya  bahwa  peningkatan  investasi  menyebabkan  peningkatan  pendapatan, dan  dengan  peningkatan  pendapatan,  permintaan  barang  konsumsi  meningkat,  yang  pada gilirannya  menyebabkan  peningkatan  pendapatan  dan  lapangan  kerja.  Ketika  pendapatan meningkat  dan  orang  mendapatkan  lebih  banyak  pekerjaan,  jumlah  orang  miskin  akan berkurang.
Penanaman  modal  asing  (PMA)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah mendominasi  dalam  sektor  tanaman  pangan,  perkebunan,  dan  peternakan  ;  pertambangan kemudian disusul oleh industri makanan; industri kimia dan farmasi; jasa lainnya; listrik, gas dan  air;  perdagangan  dan  reparasi;  perumahan  kawasan  industri  dan  perkantoran;  serta transportasi,  gudang  dan  telekomunikasi.  Melalui  investasi  asing  tersebut  sehingga  tidak menutup  kemungkinan  suatu  daerah  tersebut  mengembangkan  produk-produk  barang  dan jasa  yang  bernilai  tinggi  sehingga  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dalam  daerah tersebut.

## 4.6 Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan
Hasil analisis menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan tidak  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  koefisien  negatif,  yang  berarti  bahwa  semakin tinggi  kinerja  keuangan  daerah  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Namun,  dalam  penelitian  ini  kinerja  keuangan  daerah  tidak signifikan  terhadap  kemiskinan  jadi  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan  Tengah  belum  memberikan  kontribusi  terhadap  penurunan  kemiskinan.  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  belum  sepenuhnya mandiri  dalam  pengelolaan  keuangan  daerahnya  atau  belum  mampu  secara  mandiri membiayai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pelayanan  masyarakat  daerahnya masing-masing.  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  masih belum  mampu  menggali potensi-potensi  sumber ekonomi ataupun  potensi-potensi  keuangan daerahnya sehingga masih adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi di dalam masyarakat meskipun  pendapatan  daerah  yang  semakin  meningkat  tersebut  belum  mampu  menekan angka  kemiskinan  secara  signifikan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  cerminan  dari  seberapa  mampu  daerah  dalam melaksanakan otonomi daerah, namun peranannya masih belum  mampu dalam  menurunkan angka kemiskinan. Kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Selain  itu,  mengingat  bahwa  adanya dampak  dari  pandemi covid-19 di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan  Tengah  sehingga  anggaran  yang  seharusnya  dialokasikan  untuk  pembangunan
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
daerah  yang  diselenggarakan  pemerintah  dalam  hal  semangat  otonomi  daerah  seperti pro growth, pro job, dan pro poor yang merupakan tujuan ataupun program untuk pemberantasan kemiskinan  dalam  suatu  wilayah  tersebut  dialih  fungsikan  ataupun  lebih  diutamakan  untuk kegiatan pemberantasan covid-19 tersebut sehingga kinerja keuangan daerah kurang optimal dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

## 4.7 Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan
Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  secara  langsung  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  koefisien  negatif,  yang  berarti  bahwa semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  maka  akan  menurunkan  tingkat  kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan teori trickle down effect yang  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  bisa  berakibat  positif  buat  penurunan kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi yang berlangsung membela penduduk miskin.

## Pengaruh Tidak Langsung

## 4.8  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kemiskinan  Melalui  Pertumbuhan Ekonomi
Pada  penelitian  ini  desentralisasi  fiskal  secara  tidak  langsung  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  dengan  koefisien  negatif. Menjelaskan  bahwa  desentralisasi  fiskal  belum  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  dikarenakan  kurang  optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola desentralisasi fiskal di daerahnya. Dalam artian besarnya derajat  desentralisasi  fiskal  daerah  belum  mampu  dimanfaatkan  untuk  penyediaan  layanan publik  yang  dapat  mendorong  dan  meningkatkan  perekonomian  ataupun  kesejahteraan masyarakat.  Sehingga  pengeluaran  pemerintah  yang  dikeluarkan  tidak  dapat  merangsang pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 4.9  Pengaruh  Tidak  Langsung  Investasi  Terhadap  Kemiskinan  Melalui  Pertumbuhan Ekonomi
Pada  penelitian  ini  investasi  secara  tidak  langsung  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  dengan  koefisien  negatif.  Hal  ini  menjelaskan bahwa  penanaman  modal  asing  (PMA)  dapat  mengurangi  tingkat  kemiskinan  melalui pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dikarenakan  PMA dapat  menghasilkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan  dalam  jangka  panjang. Investasi  asing  merupakan  salah  satu  dari  dimensi  kesejahteraan,  investasi  secara  langsung dapat  mempengaruhi  kemiskinan  dan  kesejahteraan  masyarakat  apabila  keuntungan  yang diperoleh  dari  hasil  penanaman  modal  asing  (PMA)  terdistribusi  secara  merata  ke masyarakat.  Keberadaan  investor  asing  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah mempunyai  manfaat  yang  luas  ( multiplier  effect )  manfaat  yang  dimaksud  antara  lain  (1) melalui  kehadiran  investor  asing  dapat  menyerap  tenaga  kerja  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan  Tengah  (2)  dapat  menciptakan  permintaan  bagi  produk  dalam  negeri  sebagai bahan  baku  (3)  menambah  devisa  apalagi  investor  asing  yang  berorientasi  ekspor  (4)  dapat menambah  penghasilan  negara  dari  sektor  pajak  (seperti  pajak  kendaraan  yang  mereka gunakan)  (5)  adanya  alih  teknologi  maupun  alih  ilmu  pengetahuan  ( transfer  of  technology and knowledge ).
Adanya perusahaan asing di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari segi masalah gaji, terserapnya tenaga kerja yang luas bagi masyarakat dikawasan penanaman modal  tersebut,  memberikan  pendidikan  serta  pelatihan  bagi  tenaga  kerja  lokal,  mendorong berkembangnya industri barang-barang dan dapat membangun daerah-daerah yang tertinggal di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Sehingga  melalui  manfaat  tersebut  maka akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah  yang  tentunya  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  dalam  jangka panjang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut.

## 4.10  Pengaruh  Tidak  Langsung  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi
Pada  penelitian  ini  kinerja  keuangan  daerah  secara  tidak  langsung  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah melalui kemandirian keuangan daerah  yang  dilihat  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  belum  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  meskipun  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah meningkat, namun belum memberikan dampak kepada  pengurangan  kemiskinan  dikarenakan  adanya  belanja  rutin  daerah  yang  bisa  saja cukup  besar  menyedot  pendapatan  daerah,  sehingga  menimbulkan  sedikitnya  penyaluran dana  untuk  daerah-daerah  yang  masih  kekurangan  bantuan  dari  pemerintah.  Keberhasilan peningkatan  PAD  hendaknya  tidak  hanya  diukur  dari  jumlah  yang  diterima,  tetapi  diukur dengan  perannya  untuk  mengatur  perekonomian  masyarakat  agar  lebih  berkembang,  yang pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  dalam menanggulangi  kemiskinan.  Ketika  pemerintah  gagal  mendorong  pertumbuhan  ekonomi berkualitas  tinggi,  pengentasan  kemiskinan  terhambat  oleh  kurangnya  kesempatan  kerja, ketimpangan  pendapatan,  dan  terbatasnya  akses  masyarakat  miskin  terhadap  faktor-faktor produksi. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak berdampak karena biaya yang dikeluarkan  lebih  besar  daripada  manfaatnya  dalam  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah yang salah satunya tercermin pada belanja pegawai.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar  pajak  dan  retribusi  (Halim  2007).  Bila  PAD  yang  diperoleh  oleh  daerah  tinggi maka  persentase  PAD  dalam  membiayai  pelayanan  pembangunan  juga  tinggi,  begitu  pula sebaliknya.  Mengingat  bahwa  pajak  daerah  merupakan  sumber  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD)  sehingga  minimnya  kesadaran  masyarakat  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan Tengah  dalam  membayar  kewajibannya  juga  merupakan  faktor  penghambat  pembangunan ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Sehingga  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  belum  berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  hubungan  antar  variabel desentralisasi  fiskal,  investasi,  belanja  modal,  dan  kinerja  keuangan  daerah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Dengan melakukan berbagai macam analisis pengujian statistik, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Investasi  berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
3. Kinerja  keuangan  daerah  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Investasi  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kinerja  keuangan  daerah  secara  langsung  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  secara  langsung  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Desentralisasi  fiskal  secara  tidak  langsung  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Investasi  secara  tidak  langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Tengah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ai, Siti Farida. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Ahmad  Ma’ruf  dan  Latri  Wihastuti.  (2008). Pertumbuhan  Ekonomi:  Determinan  dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9 No. 1.
Amalia,  Fitri.,  dkk.  (2022). Ekonomi    Pembangunan .  Bandung:  Widina  Bhakti Persada.
Ardhani,  Pungky.  (2011).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Arsyad,  Lincolin.  (1999). Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Yogyakarta: BPFE.
Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
Badan  Litbang  Depdagri  RI  dan  FISIPOL-UGM.  (1991). Pengukuran  Kemampuan Keuangan  Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  Dan Bertanggung Jawab. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

## Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas  Dasar  Harga  Konstan  2010  Menurut  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan Tengah 2018 – 2022 .
Badan Pusat Statistik. (2022). Kemiskinan dan Ketimpangan.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  (2023). Produk  Domestik  Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  (2023). Produk  Domestik  Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kapuas.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Kapuas Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Barito  Selatan.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Barito Selatan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Barito  Utara.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sukamara.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Sukamara Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lamandau.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Lamandau Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Seruyan.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Seruyan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Katingan.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Katingan Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pulang  Pisau.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gunung  Mas.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Gunung Mas Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Barito  Timur.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Murung  Raya.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Palangka  Raya.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Palangka Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2017-2022.
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kapuas.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Barito  Selatan.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Barito  Utara.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sukamara.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Lamandau.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Seruyan.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Katingan.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Pulang  Pisau.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Murung  Raya.  (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPangka Raya. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Basri, Y, Z. & Mulyadi Subri. (2003). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Berita Kalteng. (2023). “Maret 2022, Angka Kemiskinan Di Kalteng Mencapai 5,28 Persen”, diakses pada 13 Mei 2023 dari https://beritakalteng.com/.
Biro Adpim. (2023). “ Pemprov kalteng bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota tangani masalah  kemiskinan  akibat  dampak  covid-19”,  diakses  pada  13  Mei  2023  dari https://biroadpim.kalteng.go.id/ .
Darise,  Nurlan.  (2008). Otonomi  Daerah  Terhadap  Pinjaman  Luar  Negeri. Jakarta: Kembangan.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Kalimantan  Tengah. (2022). Data  Perkembangan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  dan Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  kamilantan Tengah 2016-2021
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2015).  Peraturan Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Keuangan,  diakses  pada  02  Mei  2022  dari https://djpk.kemenku.go.id
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2022). Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  2017-2022 ,  diakses pada  02  Mei  2022  dari https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.
Dinarjito A. & Dharmazi A. (2020). “Pengaruh  Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan  Indeks Pembangunan    Manusia  Terhadap    Pertumbuhan  Ekonomi Regional  Di  Provinsi Kalimantan Timur” , 2 (1) , hlm. 57-72.
Ernawati,    Tia. (2021). Manajemen    Pembangunan  Wilayah:  Strategi  dan  Inovasi. Cirebon: Insania.
Fadillah,  A.  A.  R.  (2017). Analisis  Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen,  Kepemilikan Manajerial  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Kinerja  Perusahaan  yang Terdaftar di LQ45 . Jurnal Akuntansi, 12(1).
Fahmi,  I.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan:  Panduan  bagi  Akademisi,  Manajer,  dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Bandung: Alfabet.
Hamid, Hendrawati. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar: De La Macca.
Hamzah,  M.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Belanja  Modal,  dan  Investasi Terhadap    Pertumbuhan  Ekonomi    Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun 2011 – 2017. Tesis . Yogyakarta: Universitas Veteran Negeri.
Halim,  Abdul.  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2004).  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2008), Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Hartomo dan  Aziz.  (2017).  Ilmu  Sosial  Dasar.  Jakarta:  Bumi   Aksara.
Haughton.  (2020). Pedoman  tentang  Kemiskinan  dan  Ketimpangan  Handbook  on  Poverty and Inequality). Jakarta: Salemba Empat.
Hutabarat,  D.D.,  dkk.  (2016). Manajemen  Keuangan  Anggaran      Transfer  ke  Daerah  pada Sistem  Perbendaharaan  dan  Anggaran      Negara. Jakarta:  Direktorat    Sistem Perbendaharaan  Direktorat  Jendral Perbendeharaan Kementerian Keuangan.
Igamo,  A.,  &  Aulia  Falianty,  T.  (2015). SRIWIJAYA  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF DYNAMIC  ECONOMICS  AND  BUSINESS  The  Impact  of  Electronic  Money  on  The Efficiency of The Payment System And The Substitution of Cash In Indonesia . Sijdeb, 2(3), 237–254.
Irawan  Pirda.  (2018). Pengaruh  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan  Penanaman  Modal Asing  Serta  Belanja  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kesempatan Kerja  Di  ProvinsiI  Kalimantan  Timur.  Skripsi. Kalimantan  Timur:  Universitas Mulawarman.
Ira Puspitasari (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015-2019.  Skripsi. Malang:  Universitas Islam Malang.
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan Miar 1* , Wiwin Zakiah 2 , Jonathan Giovanni 3 , Silvia Cerisma T 4
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2015). Modul  Peningkatan    Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pengertian Belanja Modal, diakses pada 05 Mei 2022 di https://www.kemenku.go.id
Khusaini, Mohammad. (2018). Keuangan Daerah . Malang: UB Prees.
Kuncoro,  Mudrajat.  (2000). Ekonomi  Pembangunan  (Teori,  Masalah  dan  Kebijakan). Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Kuncoro,  Murdrajat. (2006). Ekonomi  Pembangunan. Jakarta. Salemba Empat.
Kuncoro, Mudrajat. (2017) . Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kabijakan Edisi ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mankiw, N Gregory. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro . Jakarta: Salemba Empat.
Mangkoesoebroto, Gurinto. (1997). Ekonomi Publik Edisi ke-5. Yogyakarta: BPFE-UGM Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Miar.  (2022). Dilema  Antara  Tingginya  Belanja  Modal  dan  Masyarakat  yang  Sejahtera dalam Usaha Pemekaran Wilayah. Yogyakarta: Deepublish.
Muttaqien.  (2016). Paradigma  Baru  Pemberantasan  Kemiskinan,  Rekonstruksi  Arah Pe,bangunan  Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan,  Terbebaskan  Dan  Demokratis. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia
Nugroho,  F.  (2012). Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi . Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurdin, Ismail. & Harati, Sri. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
NSWI.  (2022).  “Investasi  Per  Kabupaten/Kota”,  diakses  pada  5  Januari  2022  dari https://nswi.bkpm.go.id/.
NSWI.  (2023).  “Investasi  Per  Kabupaten/Kota”,  diakses  pada  13  Mei  2023  dari https://nswi.bkpm.go.id/.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020. Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Riduwan Akdon. (2007). Rumusan Data Dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabrta.
Rikah  Mustika.  (2022). Pertumbuhan  Ekonomi  Kalteng  Tertinggi  di  Kalimantan, diakses pada 05 Oktober 2022 dari https://mmc.kalteng.go.id
Risuhedi.  (2012 ).  Pengaruh  Desentralisasi    Fiskal  dan  Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomsi  Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Utara . Tesis .  Medan: Universitas Sumatera Utara.
Sadono, Sukirno. (2000). Makroekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari
Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Sadono,  Sukirno.  (2006). Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan . Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Sadono,  Sukirno.(2014). MAKRO  EKONOMI  Teori  Pengantar. Jakarta  :  Raja  Grafindo Pustaka.
Sandjojo.  (2011). Metode  analysis  Jalur  (Path  Analysis)  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Penerbit Pusaka Sinar Harapan.
Saputra  dan  Mahmudi.  (2012).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Akuntansi  dan  Audit  Indonesia (JAAI) , 16(2), 185-199.
Sarwono,  Jonathan.  (2012). Path  Analysis  Untuk Riset Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
Sefta  Maheza  (2022). Analisis  Desentralisasi  Fiskal,  Belanja  Modal,  dan  pertumbuhan Ekonomi  Terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Skripsi. Palangka Raya : Universitas Palangka Raya.
Sudaryo,  Y.,  Sjarif,  D.,  dan  Sofiati,  Ayu  N.  (2017). KEUANGAN  di  Era  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sugiyono. (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta
Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah .
Jakarta: ANDI.
Suryawati. (2017). Teori Ekonomi Mikro . UPP, AMP YKPN. Yogyakarta: Jay.
Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.
Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga. Todaro, M.P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia l Tiga , Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daaerah.
World Bank. (2006). Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.