PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA BERGILIR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PESANTREN ATTAHDZIB)
Abstract
Dzin Nun Naachy 1
1 Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Attahdzib. email: dzinun.nachy@gmail.com
Background. There  is  division  of  inheritance  by  way  of  rotation.  The procedures  for  the  implementation  of  inheritance  by  rotation  need  to examining from the Compilation of Islamic Law.
Aim. This  study  aims  to  the  provisions  of  the  Compilation  of  Islamic Law in regulating the problems of inheritance and it implementation. Methods. The  method  used  in  this  research  is  field  research  with  a qualitative approach.
Results. The  procedure  for  implementing  inheritance  at  the  Attahdzib Islamic  Boarding  School  is  done  by  dividing  the  proceeds  from  the inheritance in rotation between one heir and another. Implementation in this  way  is  in  accordance  with  the  Compilation  of  Islamic  Law  article 183, namely the distribution of the inheritance based on the agreement of the heirs after the heirs know their respective shares.
Keywords : division  of  inheritance,  rotation,  Compilation  of  Islamic Law

## PENGANTAR
Agama  Islam telah membuat aturan pasti tentang pembagian harta warisan yang  tertera dalam surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12. Pada dua ayat tersebut telah ditetapkan secara rinci bagian tertentu yang berhak  dimiliki  oleh  setiap  ahli  waris.  Ketetapan  tersebut  merubah  budaya  Arab    secara  signifikan. Karena sebelum datangnya Islam, Bangsa Arab  membagikan warisan dengan cara yang jauh dari kata adil, semua harta warisan hanya dibagikan pada anak laki-laki dewasa saja, sedangkan anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan bagian warisan.
Dalam  sejarah  pelaksanaan  pembagian  waris  pada  masa  awal  Islam,  seringkali imam/pemerintah  juga  ikut  mengatur  masalah  pembagian  tersebut.  Seperti  pembagian  waris  yang terjadi  pada  masa  rasululoh.  Menurut  Asrizal 1 ada  sekitar  300  hadits  yang  membahas  tentang  waris pada masa rasulullah. Berlanjut pada masa kepemimpinan shahabat umar, beliau juga membuat ijtihad baru  dalam  pelaksanaan  waris,  yaitu  masalah Umaryatain. Sedangkan  pada  masa  kepemimpinan shahabat  utsman  membolehkan  permasalahan radd, yaitu  pengembalian  sisa  harta  waris  setelah dibagikan  kepada  ahli  waris.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  ada  campur  tangan  dari  imam  atau pemerintah dalam pembagian harta waris.
Sebelum  masuknya  Islam  di  Indonesia,  masyarakat  Indonesia  melakukan  pembagian  harta warisan  dengan  cara  yang  berbeda-beda  disetiap  daerahnya.  Setiap  daerah  mengikuti  tata  cara pembagian  waris  daerah  masing-masing  yang  biasa  disebut  hukum  waris  adat.  Seperti  pada  daerah Brebes dengan adat pembagian waris sak pikulan rong gendongan . Dimana pada adat tersebut, harta warisan dibagikan dengan cara musyawarah dan pembagiannya melihat kebutuhan masing-masing ahli waris tanpa  memandang  ahli  waris  laki-laki  maupun  perempuan. Jika  pada  waktu  itu  ahli  waris  dari pihak  wanita  yang  lebih  membutuhkan,  maka  ahli  waris  dari  pihak  perempuan  yang  akan mendapatkan harta warisan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. 2 Pembagian waris di  Boyolali juga
1 Asrizal  Saiin,  “Menelaah  hukum  waris  Pra-islam  dan  awal  Islam,  serta  peletakan  dasar-dasar  hukum kewarisan  Islam,” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 9,  no.  1  (1  Maret  2017):  125–38, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108.
2 Wahyu Muszdalifi, “Praktik pembagian waris berdasarkan adat sapikulan rong gendongan ditinjau dari perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur : Studi kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), http://eprints.walisongo.ac.id/8891/.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
memiliki  adat  sendiri,  yaitu  bagian  warisan  untuk  anak  sulung  (mbarep)  lebih  besar  dibanding  yang lain. Hal ini dengan alasan anak pertama adalah tumpuan keluarga setelah orang tua meninggal sampai adik-adiknya menikah. 3
Setelah  Islam  masuk  di  Indonesia,  maka  bagi  para  penganutnya  (muslim)  akan  dituntut  untuk melaksanakan ajaran agama Islam. Perbedaan cara waris tersebut menyebabkan dibutuhkannya sebuah solusi.  Sebagai  imam,  maka  sangat  layak  bagi  masyarakat  muslim  indonesia,  untuk  menuntut pemerintah  segera  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Dibutuhkan  sebuah  hukum  tertulis  dalam memutuskan  perkara  yanng  ada.  Pada  waktu  itu,  memang  sudah  ada  pengadilan  agama  yang  akan memutuskan hukum dalam permasalahan yang berkaitan dengan agama. Namun, karena belum adanya aturan tertulis dalam penetapan hukum waris. Maka, dirasa masih belum bisa menjawab permasalahan yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Karena  pada  waktu  itu  para  hakim  di  pengadilan  agama  harus memutuskan sebuah keputusan dengan menggunakan 13 kitab fikih sebaggai sumber rujukan hukum. Peraturan ini tertera dalam Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari  1958.  Meskipun  telah  ditetntukan  sumber  rujukan  hukum  dalam  pengadilan  agama. Perbedaan  pilihan  hakim  dalam  mengambi  sumber  hukum  membuat  masalah  yang  baru.  Maka, dibutuhkanlah  uniffikasi  dan  koodifikassi  hukum  Islam  yang  tertulis  sebagai  sumber  rujukan  para hakim.
Dengan  pertimbangan  di  atas,  pada  tanggal  21  maret  1984  Menteri  Agama  dan  Mahkamah Agung membuat surat keputusan agar membentuk panitia penyusun Kompilasi Hukum Islam. Setelah dilaksanakan loka karya pada tanggal 2 sampai 5 pada bulan  Februari tahun 1988 yang bertempat di jakarta.  Para  ulama’  dengan  secara  baik  dan  terbuka  telah  menyetujui  hasil  dari  KHI,  yang  di dalamnya  mengandung  3  buku  hukum,yaitu  Hukum  Perkawiinan,  Hukum  Kewarisan  dan  Hukum perwakaafan.  Dan  pada  1991,  keluar  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No. 01  tahun  1991,  yang menyatakan bahwa para ulama' telah menerima dengan baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harus disebarluaskan.  Dengan  adanya  inpres  tersebut,  menunjukkan  upaya  negara  dalam  turut  serta  dalam menerapkan aturan hukum Islam dalam tataran peraturan masyarakat. 4
Salah  satu  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum  dalam  KHI  adalah  pembagian  harta,  yang  tertulis pada pasal 176-182, yang kesemuanya mengikuti aturan yang tertera  di surat an-Nisa’ tepatnya pada ayat 11 dan 12. Namun, dalam penetapan peraturan pembagian waris, KHI memberikan peluang bagi semua  ahli  waris  agar  melaksanakan  pembagian  harta  warisan  dengan  musyawarah  setelah  ahli mengetahui bagian warisan yang seharussnya menjadi milik masing-masing. Aturan ini tertera dalam pasal  183  di  KHI  yang  menyatakan  bahwa  para  ahli  waris  boleh  melaksanakan    akad  damai  dalam pembagian  harta  waris  melalui  musyawarah  dengan  atas  kerelaan  masing  masing  dan  tanpa  adanya paksaan.  Salah  satu  cara  pembagian  waris  adalah  pembagian  waris  yang  dilakukan  di  Pesantren Attahdzib.  Keluarga  ndalem  pesantren  attahdzib  melakukan  pembagian  waris  degan  cara  yang berbeda, yakni harta waris yang ditingggalkan, tidak dibagi kepada semua ahli waris secara langsung.
Hal ini bermula ketika ibu HJ Hayuk Mu’minah wafat pada 25 mei 2012, dengan meninggalkan 4 putra dan 3 putri. Beliau memiliki sebuah kolam yang berada di Dusun Payak Mundil. Kolam yang menjadi  harta  tinggalan  tersebut  seharusnya  dibagikan  kepada  ahli  waris,  namun  dalam pelaksanaannya  para  ahli  waris  telah  bersepakat  untuk  menjadikan  kolam  tersebut  sebagai  harta kepemilikan  bersama,  dan  tata  cara  pembagian  hasil  dari  kolam  tersebut  adalah  dengan  cara  digilir. Penggilirannya  dilakukan  degan  cara  gantian  mendapatkan  hasil  panen,  seperti  panen  pertama  untuk anak  tertua,  panen  kedua  untuk  anak  kedua,  panen  ketiga  untuk  anak  urutan  ketiga  dan  seterusnya. Dengan  setiap  jatah  panen,  ahli  waris  mendapat  bagian  sebesar  15  juta  rupiah.  Setelah  melihat keterangan  di  atas,  peneliti  ingin  menjadikan  tata  cara  pembagian  waris  tersebut  sebagai  objek peneltian  dengan  judul  “pembagian  waris  dengan  cara  bergilir  dalam  perspektif  kompilasi  hukum Islam (studi kasus di pesantren attahdzib).
3 Rukimah, “Tinjauann  Hukum  Islam  Terhadap  Waris  Anak  Mbarep, ” Skripsi ,  UIN  Walisongo, Semarang, 2016.
4 Hikmatullah, “Selayang Pandang sejarah penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017), https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Pokok  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  hukum  waris  yang ditetapkan  dalam  KHI,  serta  bagaimana  pelaksanaannya  di  Pesantren  Attahdzib.  Berdasarkan  hal tersebut penelitian ini berfokus pada:
1. Bagaimanakah ketetapan KHI dalam mengatur permasalahan waris?
2. Bagaimana pelaksanaan waris di attahdzib dalam perspektif KHI?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Perdamaian dalam waris
Pembagian  harta  waris  dalam  KHI  pada  pasal  yang  telah  disebutkan,  yaitu  pasal  172-182, telah  sesuai  dengan  hukum  Islam  yang  terdapat  pada  Qur’an  Surat  An-Nisa’  ayat  11  dan  12.  Pada kitab-kitab  fikih  klasik-pun  sama  dengan  hal  demikian.  Namun  yang  menjadi  perbedaan  adalah pemberlakuan hukum yang ada pada pasal 183 KHI, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian waris yang seharusnya sudah memiliki bagian-bagian pasti yang seharusnya diterima oleh ahli waris, bisa  berubah  sebab adanya  kesepakatan  bersama  antara  ahli  waris  dengan  sistem  kesepakatan  dalam musyawarah. Perilaku semacam ini sering juga disebut dengan perdamaian dalam waris.
Perdamaian  dalam  waris  yang  digagas  oleh  KHI,  merupakan  sebuah  solusi  dari  beberapa masalah  yang  timbul  dalam  kewarisan.  Melihat  dari  sejarah  waris,  tata  cara  pembagian  waris  pada zaman  dahulu  sungguh  memilukan,  sangat  jauh  dari  kata  seimbang  terutama  bagi  perempuan khususnya  pada  masyarakat  Arab  .  Sebelum  Islam  datang,  pembagian  waris  pada  masyarakat  Arab hanya berlaku bagi mereka yang telah memasuki usia dewasa dan mampu berperang. Sedangkan anak- anak dan wanita walaupun mereka adalah anak dari pewaris, tetap tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  Arab    pada  masa  itu  menganut  sistem  patrilineal. 5 Dimana pada masyarakat tersebut hanya menjadikan keturunan hanya diakui dari jalur ayah saja.
Setelah  Islam  datang,  aturan  yang  telah  mendarah  daging  tersebut  dirubah,  wanita  yang asalnya tidak mendapatkan bagian, akhirnya diberi bagian setengah dari bagian waris yang dapatkan oleh laki-laki. Hal ini dianggap adil karena pada masa itu segala beban ekonomi ditnggung oleh laki- laki,  sedangkan  perempuan  tidak  diberi  beban  dalam  menanggung  ekonomi,  namun  mendapaat setengah bagian. Namun seiring berkembangnya zaman, pembebanan ekonomi tidak hanya pada laki- laki  saja  terutama  di  Indonesia.  Tidak  sedikit  para  perempuan  yang  ikut  andil  membanting  tulang untuk  memperbaiki  ekonomi  bahkan  banyak  juga  perempuan  yang  menjadi  pokok  kekuatan  dalam keluarga.  Kesenjangan  ekonomi  antara  ahli  waris  pun  menjadi  salah  satu  hal  yang  menjadikan tuntunan tambahan, hal ini  menyebabkan permasalahan baru dalam pembagian waris. Sebagai solusi dari  permasalahan  yang  ada,  harus  ada  tata  cara  pembagian  waris  yang  dianggap  bisa  memecahkan solusi  tersebut  dan  tidak  bertentangan  dengan  syari’at.  Berawal  dari  beberapa  masalah  tersebutlah pasal 183 dalam KHI dicetuskan.
Perdamaian dalam pembagian waris pada pasal 183, harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1. Kesepakatan
Pelaksanaan  damai  dalam  waris  harus  memiliki  kesepakatan  dari  para  ahli  waris.  Dalam memahami  kesepakatan  tidak  boleh  ada    paksaan  dari  pihak  lain  dan  pelaksanaan  kesepakatan harus  dengan  musyawarah,  karena  tanpa  musyawarah  mustahil  kesepakatan  bisa  dicapai.  Jika dalam pelaksanaan perdamaian dalam waris ada sebuah paksaan dari pihak lain, maka kesepakatan tersebut  menjadi  batal.  Hal  kesepakatan  ini  adalah  syarat  penting  dalam  segala  macam  transaksi yang ada dalam Islam.
2. Setelah harta waris dibagi.
Tata  cara ini  yang  paling  menarik,  yaitu  pembagian  secara  damai  bisa  dilakukan  sesudah semua  ahli  waris  menyadari  bagian  hak  masing-masing.  Jadi seebelum  mereka  membagi  warisan dengan  musyawarah,  mereka  harus  melaksanakan  pembagian  waris sesuai  dengan  pasal  176-182, baru  kemudian  dibagi  sesuai  musyawarah    dengan  cara  sebagian  harta  yang  diperoleh  oleh  ahli
5 Muhammad Suhaili Sufyan, Fiqh mawaris praktis: perbandingan empat mazhab dan kompilasi hukum Islam Indonesia (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.7.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
waris dihibahkan kepada ahli waris yang lain dan disyaratkan pula adanya dua saksi, sesuai  dengan atran KHI dalam hibah pada pasal 210 ayat1. Dengan tata cara seperti ini maka bisa dipastikan ahli waris  mengetahui  berapa  bagian  yang  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  lain  dan  juga  bisa dipastikan kerelaan dari sipemberi.
Selain  pembagian  waris  dengan  cara  damai  yang  dilakukan  dengan  membagikan  harta  waris secara  musyawarah.  KHI  juga  memberikan  masukan  bagi  para  masyarakat  yang  warisannya  berupa tanah  yang  luasnya  kurang  dari 2  hektar.  Bagi  masyarakat  yang  warisannya  berupa tanah,  seringkali cara  pembagian  warisannya  adalah  dengan  cara  menjual tanah tersebut atau  dengan  menebus  bagian tanah yang belum dimiliki. Seperti contoh jika sesseorang  meninggal dunia. Dan dia memiliki tanah seharga  100  juta.  Maka  tanah  tersebut  akan  dijual  dan  hasil  dari  penjualan  tanah  akan  dibagikan kepada  para  ahli  waris.  Atau  tanah  tersebut  akan  ditaksir  harganya,  kemudian  ahli  waris  menebus harga yang dari kepemilikan tanah yang dimiliki sebagian ahli waris.
Kepemilikan  bersama  terhadap  harta,  dalam  hukum  ekonomi  sering  disebut  dengan  istilah syirkah . Syirkah secara bahasa adalah bermakna campur, sedang secara istilah syirkah adalah tetapnya hak  kepemilikan  dua  orang  atau  lebih  melalui  jalur  kerjasama  atas  kepemilikan  hak  dari  sebuah benda. 6 syirkah dibagi  menjadi  dua,  yaitu Syirkah  amlak dan syirkah  ‘aqd . 7 Syirkah  amlak  adalah kepemilikan  bersama  baik dengan  cara  patungan  diantara  kedua  belah  pihak  dalam  memiliki  sebuah barang  atau  karena  sebab  waris.  Dalam  syirkah  amlak,  kepelikan  tidak  mengandung  pertanggung jawaban  bersama  atau  perwakilan,  yaitu  setiap  pihak  bertanggung  jawab  atas  bagian  kepemilikan masing-masing. Seperti jika ada orang tua memberikan uang kepada kedua anaknya sebesar 100.000 rupiah. Maka setiap anak memiliki bagian masing-masing sebesar 50.000 ribu rupiah. Jika salah satu anak tadi membelanjakan hartanya sebesar 30.000, maka bagian masing-masing adalah 20.000 rupiah dan 50.000 rupiah. 20 ribu adalah bagian anak yang telah memakai uang tersebut, sedangkan 50 ribu adalah bagian anak yang belum membelanjakan hartanya.
Sedangkan syirkah  ‘aqd adalah  kerjasama  yang  mengandung  perwakilan  dan  pertanggung jawaban.  Artinya  setiap  pihak  yang  ikut  dalam  syirkah  terebut  memiliki  wewenang  atas  barang kepemilikan bersama dan sama-sama dalam pertanggung jawabannya. Seperti jika seseorang memiliki hak  kepemilikan  bersama  dalam  kendaraan,  maka  setiap  orang  boleh  menggunakan  barang  tersebut secara bebas dan seandainya terjadi kerusakan, maka pihak yang melakukan perusakan tersebut harus memperbaikinya  jika  kerusakan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja.  Jika  kerusakan  tersebut  tidak dilakukan  dengan  kesengajaan,  maka  kerusakan  tersebut  akan  ditanggung  bersama,  tidak  hanya ditanggung oleh satu pihak saja. 8 Dengan adanya kerjasama dalam kepemilikan harta tinggalan seperti ini  kan  lebih  mempererat  hubungan  keluarga.  KHI  sendiri juga  menentukan  bahwasanya  sebaikanya harta tinggalan yang berupa tanah yang kurang dari 2 hektar supaya dijadikan kepemilikan bersama. Kesatuan  harta  tersebut  sebaiknya  tetap  dipertahankan  sebagaimana  asalnya,  dan  agar  seluruh  ahli waris  bisa  memanfaatkannya.  Tentu  saja  pelaksanaan  waris  seperti  harus  dengan  kesepakatan bersama. 9
Melihat  kondisi  pada  masa  ini,  pembagian  dengan  cara  damai  seperti  ini  bahkan  dianggap lebih sesuai, karena lebih menjauhkan dari madlarat yaitu perpecahan keluarga. Karena sudah banyak sekali keluarga yang terpecah belah karena mereka tidak bisa menentukan pelaksanaan waris dengan benar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  penelitian  kualitatif  sebagai  metode  penelitian.  Berdasar  pada  objek yang  diteliti,  yaitu  pelaksanaan  waris  di  keluarga  besar  pesantren  attahdzib,  maka  disimpuulkan penelitian ini termasuk studi kasus, penelitian dengan jenis ini memiliki ciri deskriptif dan tidak lepas
6 Syams Ad-Din, Fath al-Qarib (Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt), h.102.
7 Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubro, cet. 1, jilid 4 (Beirut: Daar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1987), h. 207.
8 Ad-Din, Fath al-Qarib , h. 102-103.
9 Hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 189 huruf a dan b.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
dari  kajian  historis,  karena  penelitian  dengan  jenis  ini  harus  menganalisa  sebuah  kasus  dengan mendalam  dan  utuh.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu: pertama: mengumpulkan  data-data  yang  dibutuhkan  melalui  sumber  primer,  yaitu:  kompilasi  hukum  Islam, wawancara  dan  observasi.  Dan  sumber  sekunder,  yaitu:  undang-undang,  buku-buku,  artikel-artikel, tesis,  skripsi  dan  penelitian  lain  yang  berhubungan  denggan  tema. Kedua :  mengkomparasikan  data- data  yang  telah  terkumpul  untuk  kemudian  di  analisa  agar  bisa  menjelaskan  fokus  masalah. Ketiga: data  yang  dipisahkan  dalam  bab  masing-masing  di  analisa  kembali  sesuai  dengan  keterkaitannya dengan fokus masalah .
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah normatif-empiris. Dengan mendalami kasus yang  terjadi  pada  penelitian,  maka  akan  diketahui  dengan  pasti  sebuah  kasus  yang  terjadi  baik  dari segi  filosofis  maupun  sosiologis,  unntuk  kemudian  akan  dikaji  dari  permasalahan  tersebut  dengan pendekatan  normatif  agar  bisa  dihasilkan  pendalaman  kasus  tersebut  melalui  norma-norma  agama. Pengkajian  permasalahan  tersebut  dilakukan  setelah  data  secara  empiris,  yakni  berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan dan penamatan yang telah dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan waris
Pelaksanaan  waris  yang  ada  di  Pesantren  Attahdzib  adalah  dengan  cara  kolektif,  yaitu  harta waris yang berupa kolam dijadikan sebagai harta milik bersama ahli waris, untuk kemudian dikelola, dan hasil dari pengelolaan tersebut akan di bagikan kepada ahli waris secara bergilir. Para ahli waris akan  bergiliran  mendapatkan  hasil  panen  dari  kolam  tersebut,  dengan  aturan  setiap  kali  panen dibagikan kepada 2 ahli waris.
Panen  yang  diihasilkan  oleh  ahli  waris  umumnya  mencapai  90-100  juta  rupiah,  dan pelaksanaan panen sering kali dalam masa 4-5 bulan sekali. Dari hasil panen dengan total 90-100 juta, laba bersihnya seringkali sekitar 30-40 juta rupiah. Dari laba bersih dengan total 30-40 juta tersebut, dibagikan kepada para ahli waris yang telah sampai masa bagiannya.
Hasil  panen  yang  dibagikan  kepada  ahli  waris  adalah  15  juta  untuk  setiap  ahli  waris,  jika untung  bersih  pada  satu  kali  panen  15  juta,  maka  bagian  tersebut  akan  dibagikan  kepada  satu  ahli waris saja. Jika hasil panen bersih mencapai 30 juta, maka hasil tersebut akan dibagikan kepada dua ahli waris sekaligus. Jika hasil panen mencapai 25 juta, maka 15 juta untuk pihak yang mendapatkan giliran  hasil  panen,  sedangkan  sisanya  yaitu  10  juta  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  mendapatkan giliran selanjutnya, kurangnya bagian ahli waris tersebut dengan total 5 juta, akan diberikan pada saat panen selanjutnya.
Pelaksanaan  panen  seperti  ini  tidak  terus-menerus  dilakukan,  namun  bisa  berubah  sesuai situasi dan kondisi. Seperti ketika ada acara yang diselenggarakan oleh pesantren. Pelaksanaan acara dalam  rangka  memperingati  haul  pendiri  pesantren  Attahdzib  yang  ke-18,  Ibu  Nyai  Hj.  Hayu’ Mu’minah  yang  ke-7,  Ibu  Nyai  Hj.  Amimah  yang  ke-6  dan  para masyayikh ,  serta  para  pendiri pesantren  Attahdzib.  Pada  acara  tersebut  ada  beberapa  bagian  yang  bahan  bakunya  dibeli  dari  hasil panen kolam tersebut.

## Hukum waris dalam KHI
Analisis  dan  pembahasan  hukum  waris  dalam  perspektif  KHI  akan  memuat  beberapa  pokok permasalahan :
1. Pewaris
Pewaris  menurut  KHI  adalah  seseorang  yang  telah  dinyatakan  meninggal  oleh  putusan pengadilan  dan  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalan.  Sedangkan  menurut    literature fikih  klasik  biasa  disebut  dengan  al-muwarits,  yaitu  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan meninggalkan  sesuatu  yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang  masih hidup  atau  seseorang yang  dihukumi  seperti  orang  yang  telah  meninggal  seperti  orang  yang  dinyatakan  menghilang. 10
10 Zainuddin Tamsir, Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara’idh (Madiun: Maktabah Attahdziby, tt), h.6.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
KHI pasal 171 poin (b) menyatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam,  meniggalkan  ahli  waris dan  harta  peninggalan.hal  ini  sesuai  dengan  peraturan  hukum  dalam  Islam  berdasarkan  potongan dalam surat An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi:
ي
وْ ُ صِ  أَ وْ أَ   صِ  ُللَّهُا  ُ ُي صِو ُ
Artinya:  Allah  mewasiatkankan  (mewajibkan)  padamu  dalam  (pembagian  warisan  untuk)  anak- anakmu. 11
Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat bahwa pewaris pun memiliki syarat-syarat, yaitu  beragama  Islam,  ada  harta  yang  ditinggalkan  serta  ada  yang  diwarisi.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi pewaris adalah  Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah. Beliau telah wafat pada hari jum’at tanggal  25  mei  2012.  dalam  memenuhi  syarat  sebagai  pewaris,  beliau  telah  memenuhi  yaitu beragama Islam dan memiliki harta peninggalan yang beupa kolam di payak.
Ketentuan syarat yang berupa agama Islam tersebut bisa diketahui melalui identitas beliau dan telah  diketahui  secara  umum  bahwa  beliau  termasuk  salah  satu  tokoh  agama  Islam  di  Pesantren Attahdzib. Hal tersebut sesuai dengan aturan KHI pada pasal 171 huruf b, yang membahas tentang masalah pewaris dan sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan hadis:
أَ صِلوْسُموْل  ُرصِفاأَيوْل  أَ أَ  ،أَرصِفاأَيوْل  ُ صِلوْسُموْل  ُثصِرأَي Artinya: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. 12 Dari hadits  di  atas  bisa  diketahui  bahwasanya  syarat  dari  pewaris  adalah  harus  beragama  muslim. Dengan  ini  bisa  disimpulkan  bahwasanya  penetapa  Ibu  Nyai  Hayu’  Mu’minah  sebagai  pewaris telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh KHI.
2. Harta waris
Harta  waris  oleh  para  ulama’  seringkali  dinamakan  dengan tirkah ,  yaitu  harta  tinggalan dari  pewaris  yang  meninggal. 13 Sedangkan  menurut  Maman  Abdul  Jalal,  harta  warisan  adalah segala peninggalan yang dimiliki pewaris, baik hal tersebut berbentuk uang atau benda lain yanng tidak dilarang oleh syari’at  Islam untuk diberikan kepada ahli waris. 14 KHI  mendefinisikan  harta waris  sebagai  harta  peninggalan  pewaris  ditambah  bagian  dari  harta  milik  bersama  yang  telah digunakan  untuk  segala  keperluan  pewaris  pada  saat  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  merawat jenazah ( tajhiz ), pembayaran hutang dan penghibahan pada kerabat.
Melihat definisi di atas, bisa diketahui bahwasanya perbedaan mendasar dalam pemberian definisi  tersebut  lebih  kepada  perbedaan  waktu  pelaksanaan.  Pada  pendapat  ulama’  klasik,  harta waris  adalah  keseluruhan  harta  peninggalan  milik  pewaris.  Namun  KHI  memberikan  tambahan setelah  harta  tersebut  digunakan  untuk  perawatan jenazah,  pelaksanaan  wasiat  dan  segala  sesuatu yang  masih ada tanggung jawabnya dengan si pewaris. Jadi harta waris dalam  KHI adalah murni harta  yang  akan  dibagikan  kepada  ahli  waris.  Sedangkan  jika  belum  dibagikan,  KHI mendefinisikan dengan sebutan harta tinggalan.
Sedangkan  pada  praktek  yang  dilakukan  di  Pesantren  Attahdzib  harta  waris  yang  dimkasud adalah kolam yang berada di dusun payak. Kolam tersebut merupakan peninggalan dari pewaris yang kemudian dikelola oleh anak-anaknya.
3. Ahli waris
Ahli  waris  menurut  KHI  adalah  seseorang  yang  ketika  masih  hidup  memiliki  hubungan dengan  pewaris,  baik  hubungan  darah  atau    maupun  hubungan  perkawinan,  beragama  Islam  dan untuk  menjadi  ahli  waris  ia  tidak  terhalang  oleh  hukum.  Dengan  kriteria  tersebut  orang  yang memiliki  hubungan  dengan  Ibu  Nyai  Hj,  Hayuk  Mu’minah  dan  masih  hidup  saat  beliau  wafat adalah adalah anak-anaknya, saudara dan saudari beliau. Keseluruhan pihak yang telah disebutkan tersebut  pantas  menjadi  ahli  waris,  karena  telah  memenuhi  seluruh  kriteria  yang  telah  ditetapkan
11 Indonesia, ed., Tafsir ringkas , Cetakan kedua (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016).
12 Muḥammad ibn Ismāʻīl Bukhārī, Shahih Bukhari (Klang, Selangor: Klang Book Centre, 1988), h. 14.
13 Muḥammad Shaʻbūnī, Pembagian waris menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.33.
14 {Citation}
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
dalam  hukum  Islam,  yaitu  memiliki  hubungan  darah,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  oleh hukum dalam menerima warisan. Sebagaimana diterangkan dalam KHI pasal  171 huruf c.
Penetapan  KHI  dalam  memutuskan  ahli  waris  harus  memiliki  hubungan  darah  dengan pewaris ini sesuai dengan aturan hukum Islam. Pada surat An-Nisa’ ayat 7:
ل
ُهوْنصِم للَّهُلأَق اللَّهُصِمّ أَنوْوُ بأَروْ قأَوْ  أَ  صِنٰدصِل أَووْل  أَكأَرأَ ت اللَّهُِصِمّ ٌبوْ صِصأَن صِء ۤا أَسصِِنل صِلأَ َۖ أَنوْوُ بأَروْ قأَوْ  أَ  صِنٰدصِل أَووْل  أَكأَرأَ ت اللَّهُصِِمّ ٌبوْ صِصأَن  صِلاأَجصِِرلصِ اًضوْ ُروْفللَّهُم اًبوْ  صِصأَن ۗ أَرُ ثأَ  وْ أَ Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
Pada ayat di atas dijelaskan bahwasanya baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan. Pemberlakuan hukum tersebut tentu merubah secara signifikan hukum  yang telah ama berlaku pada masyarakat  Arab , dimana harta warisan senantiasa dikuasai oleh saudara dan kerabat laki-laki. Ayat ini turun bermula dari laporan Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit  yang  melaporkan  sebuah  pengaduan  kepada  Rasululah,  bahwa  setelah  suaminya  sahid  di perang  uhud,  saudara  laki-laki  Aus  bin  Sabit  mengambil  seluruh  harta  tinggalannya  tanpa meninggalkan sedikitpun bagian untuk istri dan kedua anak perempuan Aus bin Sabit. Maka ayat turunlah  ayat  ini  yang  menjelaskan  bahwasanya  bagi  anak  laki-laki  dan  perempuan  sama  sama mendapatkan bagian waris dari orangtua mereka. Sesuai denga yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. 15
Sedangkan  kriteria  ahli  waris  harus  beragama  Islam,  KHI  pada  pasal  172  memberikan beberapa  rincian  dalam  menetapkan  ke-Islam-an  para  ahli  waris,  yaitu  dengan  melihat  dari  kartu identitas  atau  pengakuan  atau  amalan  atau  kesaksian.  Dari  dari  kriteria  tersebut  bisa  dipastikan bahwa  ahli  waris  dari  Ibu  Nyai  Hj.  Hayu’  adalah  semuanya  adalah  muslim,  yang  bahkan  mereka semua  merupakan  tokoh-tokoh  agama  di  tempatnya  masing-masing.  Penetapan  hukum  tersebut berdasarkan hadits yang berbunyi:
أَ صِلوْسُموْل  ُرصِفاأَيوْل  أَ أَ  ،أَرصِفاأَيوْل  ُ صِلوْسُموْل  ُثصِرأَي أَ
Artinya: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. 16
Dalam  pembahasan  tentang  ahli  waris KHI  sudah  membicarakannya  dengan  sangat  jelas, namun  ada  satu  pembahasan  yang  sangat  penting  namun  belum  dibahas  oleh  KHI,  yaitu  masalah hijab .  Secara  bahasa hijab berarti  mencegah.  Menurut    Mohammad  Anwar, hijab secara  istilah adalah  halangan  terhadap bagian  ahli  waris  dalam  mendapatkan  harta  waris  karena terhalang  ahli waris yang lain. 17 Sedangkan menurut Zainuddin Tamsir hijab adalah terhalangnya seseorang yang memenuhi  syarat  dalam  menerima  harta  waris  disebabkan  adanya  ahli  waris  yang  lain. 18 Para ulama’  sering menyebutnya dengan hijab hirman .
KHI  sesuai  dengan  pasal  174,  telah  menjelaskan  bahwa  yang  bisa  menerima  harta  waris, jika  keseluruhan  kelompok  ada,  adalah  5  kelompok,  yaitu:  anak  lelaki  dan  perempuan,  ayah,  ibu dan  suami/istri.  Dari  keseluruhan  pihak  yang  telah  disebutkan  di  atas,  pihak  yang  memenuhi persyaratan menjadi ahli waris adalah anak anak dari Ibu Nyai Hj, Hayu’ Mu’minah. Para saudara beliau tidak bisa mendapatkan waris, karena ter- hijab dengan adanya anak. Namun dalam masalah ini  KHI  belum  menjelaskan  secara  detail,  pihak  manakah  yang  menjadi  sebab  terjadinya hijab . inilah yang menurut peneliti masih perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam menetapkan pasal yang membahas tentang hijab .
Karena  dalam  permasalahan  ahli  waris  ini,  harus  diketahui  penyebab  tentang  terhalang golongan ahli waris dalam menerima harta waris. Dalam penjelasan mengenai hijab , para saudara Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah mejadi terhijab sebab adanya anak-anak dari beliau. Hal ini sesuai
15 Indonesia, Tafsir ringkas , h. 216.
16 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) h. 14
17 Anwar,  Muhammad, Fara’id  Hukum  Waris  dalam  Islam    dan  Masalah-Masalahnya (Surabaya:  Al- Ikhlas, 1981), h. 84.
18 Tamsir, Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara’idh , h.11.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
dengan  ketentuan  hijab  bahwa,  yang  bisa  menjadi  penghalang  waris  bagi  saudara  baik  laki-laki maupun  perempuan  adalah  3  kelompok,  yaitu:  ayah  pewaris,  anak  pewaris  dan  cucu  pewaris. Penjelasan  ketentuan  tersebut  sebenarnya  sudah  ada  dalam  pasa  174  KHI.  Namun  KHI  tidak menyebutkannya  secara  jelas,  kelompok  mana  yang  mennyebabkan  tercegahnya  waris  dari  para saudara.
Selain saudara dari Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah, para cucu beliau pun juga ikut terhalang dari  waris.  Pada  pasal  171  ayat  c  dijelaskan  bahwasanya  ahli  waris  itu  harus  memiliki  hubungan darah dengan pewaris. Maka  seharusnya 31 cucu beliaupun seharusnya juga termasuk ahli waris, karena 31 cucu tersebut juga memiliki hubungan darah dengan beliau. Jadi, pada dasarnya 31 cucu dari beliau  Ibu Nyai Hj. Hayu’ mu’minah merupakan ahli waris beliau. Namun mereka terhalang dari  mendapatkan  warisan  karena  adanya  anak-anak  dari  beliau.  Lagi-lagi  penjelasan  seperti  ini belum  tertera  secara  rinci  dalam  KHI.  KHI  pada  pasal  174  ayat  1  menjelaskan  kalau  hubungan darah bisa menjadi penyebab mendapatkan harta waris. sedangkan pada masa itu, pihak yang masih memiliki  hubungan  darah  adalah  saudara,  anak-anak  dan  para  cucu  beliau.  Hal  ini  yang menyebabkan  semua  pihak  tersebut  pantas  disebut  sebagai  ahli  waris.  Namun,  pada  ayat selanjutnya  yaitu  ayat  2,  KHI  menjelaskan  bahwasanya  jika  semua  ahli  waris  masih  ada,  maka yang  berhak  mendapatkan  harta  waris  adalah  anak,  ayah  atau  ibu.  Dan  dari  ketiga  pihak  tersebut yang  masih  hanyalah  anak,  maka  para  saudara  dan  cucu  Ibu  Nyai  Hj.  Hayu’  Mu’minah  menjadi tercegah dari harta waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1 dan 2.
Selain  pembahasan  mengenai  ahli  waris  yang  tercegah  mendapatkan  harta  waris  sebab adanya ahli waris yang lain, KHI juga membahas tentang pencegahan ahli waris mendapatkan harta waris karena sebab yang lain, yaitu pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Ketentuan tersebut sesuai  dengan  pasal  173  huruf  a.  Kriteria  pencegahan  waris  seperti  ini,  sudah  jelas  tidak  bisa mencegah  para  anak  beliau  mendapatkan  harta  waris,  karena  dalam  kehidupan  sehari-hari,  tidak pernah  anak  beliau  melakukan  hal  demikian  karena  seperti  yang  dijelaskan  pada  sebelumnya, bahwasanya  ketika  beliau  sakit,  maka  secara  langsung,  akan  diantarkan  ke  rumah  sakit  untuk berobat.  Dengan  adanya  hal  tersebut  tidak  mungkin  terjadinya  pembunuhan  atau  percobaan pembunuhan  kepada  beliau  dari  anak-anak  beliau.  Selain itu,  melihat  dari  asal  muasal  beliau  dan keluarga yang notabenenya berasal dari keluarga pesantren. Hal tersebut sangatlah tidak mungkin, karena dalam keluarga pesantren, penghormatan kepada orang tua adalah hal yang paling utama.
Sedangkan dalam pembahasan pasal 173 huruf b, yang membahas tentang tercegahnya ahli waris  dari  menerima  harta  waris,  yang  disebabkan  karena  ahli  waris  dianggap  bersalah  karena memfitnah  pewaris  dan  melakukan  pengaduan  atas  pewaris,  bahwa  pewaris  telah  melakukan sebuah  kejahatan  yang  bisa  dituntut  dengan  5  tahun  hukuman  penjara  atau  bahkan  lebih  berat. Sekali lagi, pengaduan tentang hal tersebut tidak pernah terjadi atas Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah. Beliau  dan  keluarga  tidak  pernah  melakukan  suatu  kejahatan  ataupun  pengaduan  yang berhubungan  dengan  hukum.  Hal  tersebut  bisa  dibuktikan  dengan  keadan  keluarga  beliau  yang harmonis, tanpa ada permasalahan yang timbul. Karena anak-anak beliau sangat menghormati dan menyayangi beliau.
Jadi, bisa diperoleh hasil analisa bahwa, ahli waris beliau berupa anak, saudara dan cucu, namun saudara dan cucu beliau terhalang dari mendapatkan harta waris sebab adanya anak beliau. Dan sebagai ahli waris, anak beliau secara sah dinyatakan pantas untuk memperoleh harta warisan karena tidak termasuk pada pasal 173 huruf a dan b di KHI. sedangkan pasal KHI yang mendukung putera  dan  putri  beliau  menjadi  ahli  waris  adalah  pasal  171  huruf  c,  pasal  172,  pasal  174  ayat  1 huruf a dan pasal 174 ayat 2.
4. Besarnya bahagian
Hukum waris Islam telah menetapkan besarnya bagian yang berhak didapat masing-masing oleh  ahli  waris,  bagian  tersebut  telah  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Al-Qur’an,  yaitu  setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam dan duapertiga. 19 6 bagian tersebut, diperuntukkan bagi ahli waris yang berbeda beda. Pada keluarga Ibu Nyai Hayu’ Mu’minah, pihak yang menjadi ahli waris beliau adalah 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
19 Ad-Din, Fath al-Qarib , h. 42.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam  aturan  waris,  anak  perempuan  sebenarnya  memiliki  2  bagian,  yaitu:  setengah  dari harta warisan jika dia sebagai ahli waris di pihaknya sendirian, jika dia lebih dari satu atau bersama dengan saudara perempuan yang lain, maka bagian mereka adalah dua pertiga harta warisan, yang kemudian  hasilnya  akan  dibagikan  kepada  mereka  semua.  Namun  jika  anak  perempuan  bersama dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  mereka  semua  adalah  bagian  sisa  dari  harta  waris  atau  biasa disebut dengan ‘Ashabah . 20
Dengan  melihat  para  ahli  waris  dari  Ibu  Nyai  Hj.  Hayu’  Mu’minah  yang  berupa  4  anak laki-laki  dan  3  anak  perempuan,  maka  dalam  proses  penghitungan  bagian  warisnya,  harus dibedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  penghitungan  ahli  warisnya.  Tatacara pembagiannya adalah sebagai berikut:
11 11 4 anak laki-laki 8 2 3 anak perempuan 3 1
Anak laki-laki yang berjumlah 4 orang, dan anak perempuan 3 orang , dalam penghitungan bagian waris, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat disbandingkan anak perempuan. Maka cara mencari asal masalah -nya adalah dengan mengkali lipatkan bagian laki-laki, jadi bagian laki- laki  yang  asalnya  4  dikalikan  2  sama  dengan  8  (4x2=8). Kemudian,  untuk  mencari asal  masalah bagian  dari  anak  laki-laki  dijumlahkan  dengan  bagian  dari  anak  perempuan  (8+3=11).  Maka dihasilkanlah  11  sebagai asal masalah .    Setelah asal  masalah diketahui,  maka  bisa  diketahui bagian  yang  didapatkkan  oleh anak  laki-laki  dan anak  perempuan.  Karena  bagian  masing  masing anak  masih  bercampur,  maka  diperlukan  pencarian  bagian  untuk  anak  secara  individual.  Cara mencari  bagian  ahli  waris  secara  perorangan,  yaitu  dengan  membagi  jumlah  bagian  yang  di dapatkan  oleh  keseluruhan  kelompok,  dengan  jumlah  kelompok  tersebut  (8:4=2  &  3:3=1).  Dari tatacara perhitungan tersebut, dihasilkanlah 2 bagian untuk setiap anak laki-laki dan 1 bagian untuk setiap anak perempuan dengan asal masalah 11. Jadi, hasil perhitungan terakhir adalah 2 / 11 bagian dari harta waris untuk laki-laki, dan 1 / 11 bagian dari harta waris untuk perempuan. 21
Setiap  bagian  yang  berhak  diperoleh  oleh setiap  anak  dari  hasil  perhitungan  di atas,  akan dikalikan  dari  hasil  panen  yang  telah  didapat  dari  pembudidayaan  kolam  yang  ada  di  Payak Mundil. Pada waktu panen terakhir, hasil yang didapatkan dari kolam tersebut adalah 38 juta, maka dari  hasil  perhitungannya.  Akan  diketahui  setiap  bagian  yang  seharusnya  diterima  oleh  masing- masing anak.
Anak laki-laki: 2 / 11 x 38  juta=  6.910.000 Anak perempuan: 1 / 11 x 38 juta= 3.455.000
Tatacara  penghitungan  dengan  cara  di  atas  sesuai  dengan  pasal  176  KHI,  yang  isinya menjelaskan bahwa bagian dari anak perempuan adalah setengah dari harta waris jika sendirian dan dua  pertiga  dari  harta  waris jika  bersama  dengan  saudara  perempuan  yang  lain,  dan jika  bersama dengan anak laki-laki makamereka bersama-sama dalam mendapatkan waris dengan perbandingan 2:1.  Selain  sesuai  dengan  kandungan  pasal  176  KHI,  tatacara  perhitungan  tersebut  juga  sama dengan kandungan pada potongan ayat Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11, yang berbunyi:
اأَثُلُ ث للَّهُنُهأَلأَ ف صِوْيْأَ تأَ نوْ ث  أَقوْوأَ ف ًءاأَسصِن للَّهُنُ  وْنصِإأَف ۚ صِوْيْأَ  أَ ثوْ نُوْلْ  صِِظأَح ُلوْثصِم صِرأَ للَّهُذلصِل َۖ وْ ُ صِ  أَ وْ أَ   صِ  ُللَّهُا  ُ ُي صِووُي
ُ وْصصِِنل  اأَهأَلأَ ف ً أَدصِح أَ  وْ أَناأَ  وْنصِ أَ  َۖ أَكأَرأَ ت اأَم (........ 11 )
Artinya:  Allah  mewasiatkankan  (mewajibkan)  padamu  dalam  (pembagian  warisan  untuk)  anak- anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika    anak  itu  semuanya  perempuan  yang  jumlahnya  lebuh  dari  dua,  maka  bagian  mereka  dua
20 Tamsir, Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara’idh , h. 17.
21 Tamsir, h. 32.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
pertiga  dari  harta  yang  ditingalkan.  Jika  dia  (anak  perempuan)  itu  seorang  saja,  maka  dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Setelah melihat hasil penghitungan akhir waris dalam perspektif KHI pasal 176 dan Q. S. An-Nisa’ ayat 11. Pembagian waris yang saat ini dilakukan oleh para ahli waris Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah dianggap tidak sesuai dengan penghitungan menggunakan dua cara tersebut. Hal ini bisa kita  ketahui  setelah  menganalisa  tatacara  pembagian  waris  keduanya.  Tatacara  waris  yang digunakan  oleh  para  ahli  waris  tersebut  adalah  dengan  membagikan  hasil  panen  secara  bergilir. Yang mana dalam setiap panen, hasil panen dibagikan kepada para ahli waris dengan bergilir setiap panen dua orang. Dan setiap panen, jatah yang dibagikan adalah 15 juta rupiah, pembagian dengan nilai  tersebut  tidak  memandang  ahli  waris  tersebut  laki-laki  ataupun  peremppuan.  Semua  dibagi sama  rata.  Hal  ini  yang  menyebabkan  dihasilkannya  analisa  bahwa  pelaksanaan  waris  yang dilakukan di Pesantren Attahdzib tidak sesuai dengan pasal 176 KHI dan Q.S. An-nisa’ ayat 11.
5. Pembagian waris dengan cara bergilir di pesantren attahdzib dalam perspektif KHI.
Pembagian  waris  yang  ada  di  Pesantren  Attahdzib,  memang  berbeda  tatacara  pembagian waris  yang  ada  di daerah lain.  Pembagian  waris  di  pesantren  Attahdzib, tepatnya  di  keluarga  Ibu Nyai  Hj.  Hayu’  Mu’minah  melakukan  pembagian  waris  dengan  cara  giliran  mendapatkan  hasil panen  dengan  nominal  15  juta  dan  setiap  panen  dibagikan  kepada  2  ahli  waris.  Pembagian  yang dilakukan,  asalnya  harus  diruntut  mulai  anak  pertama  sampai  anak  terakhir.  Namun  jika  dalam sebuah  masa  panen  ada  pihak  yang  lebih  membutuhkan,  maka  pihak  tersebutlah  yang  akan mendapatkan  bagian  terlebih  dahulu.  Dalam  penjelasan  yang  lalu,  pembagian  seperti  itu    tidak sesuai dengan KHI pasal 176 dan Q.S. An-Nisa’ ayat 11.
KHI sebagai hasil kodifikasi dan unifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia memberikan sebuah  wacana  baru  dalam  pembagian  waris.  Wacana  baru  tersebut  tertera  pada  pasal  183.  Pada pasal  183 KHI  menyatakan  bahwasanya  para  pihak  ahli  waris  bisa  melakukan  perdamaian  dalam waris,  artinya  bisa  melakukan  pembagian  waris  dengan  menyelisihi aturan  waris  yang  ditetapkan KHI  pada  pasal  176-182.  Namun  dalam  melaksanakan  tatacara  waris  tersebut,  harus  melalui kesepakatan  semua  ahli  waris.  Kesepakatan  yang  dimaksudkan  pada  syarat  tersebut  adalah pelaksanaan  perdamaian  waris  tersebut  harus  benar-benar  dari  kesepakatan  para  ahli  waris,  tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Karena kalau ada sebuah paksaan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan kesepakatan.
Pelaksanaan waris yang terjadi di keluarga Ibu Nyai Hj. Hayu’ Mu’minah, telah dijelaskan di  awal,  bahwa  mereka  menetapkan  tatacara  pembagian  waris  dengan  cara  bergilir  melalui musyawarah.  Kesepakatan  tersbutpun  muncul  pada  saat  musyawarah.  Di  saat  kita  menganalisa sebab  munculnya  tatacara  pembagian  waris  tersebut,  maka  seharusnya  kita  sudah  mengetahui bahwasanya pelaksanaan waris tersebut sudah pasti berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini bisa dibuktikan  dengan  lancarnya  pelaksanaan  waris  tersebut.  Sampai  saat  ini  sedah  berkali-kali pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar. walaupun ketika penanggung jawab berpindah tangan, pelaksanaan tersebut masih berlangsung. Bahkan jika keuntungan yang didapatkan terus melebihi nominal  30  juta,  bisa  jadi  pembagian  waris  yang  asalnya  15  juta  perorang  akan  dinaikkan  pada masa panen setelah tutup buku.
Pada  panen  terakhir  didapatkan  hasil  38  juta,  maka  30  juta  akan  dibagikan  kepada  ahli waris yang  mendapatkan jatah pada waktu itu, dan sisanya akan dijadikan modal kolam  kembali. Dengan  menganalisa  kesepakatan  yang  ada  di  antara  para  ahli  waris,  bisa  diketahui  bahwasanya pelaksanaan waris yang dilakukan oleh para ahli waris tidak bertentangan dengan KHI pasal 183. Karena  pelaksanaan  waris  tersebut  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ada  diantara  mereka  serta mereka sama-sama mengetahui bahwasanya bagian asli masing –masing adalah lelaki duakali lipat dari  bagian  peempuan.  Hal  tersebut  bisa  diketahui  karena  dari  awal  keluarga  tersebut  memang berasal  dari  golongan  orang  yang  paham  agama.  maka  kesepakatan  yang  mereka  lakukan  benar benar  atas  pengetahuan  masing-masing  pihak  atas  bagian  yang  yang  seharusnya  setiap  orang terima.
Hal  ini  sesuai  pasal  183  yang  menjelaskan  selain  harus  ada  kesepakatan  antar  para  ahli waris,  ada  syarat  lain  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  pelaksanaan  pembagian  waris  harus  setelah masing-masing  pihak  mengetahui  bagian  masing-masing.  Jadi  saat    para  ahli  waris  melakukan
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
pembagian waris secara bergilir seperti di atas, para ahli waris memang sudah mengetahui bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan tatacara pembagian waris sesuai dengan KHI pasal 176 atau Q.S. An-Nisa’ ayat 11.
Melihat  dengan  adanya  aturan  tersebut  dalam  pasal  183,  maka  bisa  diambil  kesimpulan bahwasanya  pelaksaan  waris  yang  ada  di  Pesantren  Attahdzib,  tepatnya  di  keluarga  Ibu  Nyai  Hj. Hayu’  Mu’minah  melakukan  pembagian  waris  dengan  cara  damai  melalui  kesepakatan  bersama dan pelaksanaanya dilakukan setelah mereka mengetahui bagian asli masing-masing sesuai dengan pasal 183.

## KESIMPULAN
Harta wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango sebagian besar adalah tanah atau benda tidak bergerak. Akan tetapi, pengelolaan wakaf di desa ini sudah cukup baik dan termasuk pada pengelolaan semi profesional. Hal ini ditandai dengan adanya pengelolaan wakaf produktif berupa sawah di mana hasil  dari  tanah  wakaf  ini  digunakan  untuk  pembangunan  masjid.  Selain  itu,  administrasi  wakaf  di Desa  Sumpang  Mango  terbilang  cukup  baik.  Akan  tetapi,  hal  yang  perlu  ditingkatkan  adalah sosialisasi oleh pegawai KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk meningkatkan literasi wakaf masyarakat Desa Sumpang Mango.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  pelaksanaan  pembagian  waris  yang  dilakukan  di Pesantren  Attahdzib  dilakukan  dengan  cara  bergilir.  Penggiliran  yang  dimaksud  adalah  hasil  panen pada kolam yang ada di dusun Payak Mundil, akan dibagikan kepada ahli waris secara bergilir, dengan giliran  setiap  panen  2  orang  dan  setiap  orang  mendapatkan  15  juta  rupiah,.  Jika  hasil  panen  tidak mencapai  30  juta  rupiah,  maka  kekurangan  bagian  tersebut  akan  dilunasi  ketika  panen  berikutnya. Pelaksanaan pembagia waris seperti itu sesuai dengan aturan pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang  menyatakan  bahwa  para  ahli  waris  boleh  melakukan  kesepakatan  dalam  waris  setelah mengetahui  bagian  masing-masing.  Namun  pada  pelaksanaan  waris  di  Pesantren  Attahdzib,  bagian tersebut langsung dibagikan kepada yang mendapat jatah.
Para  ahli  waris  yag  berhak  mendapatkan  ahli  waris  adalah  putra-putri  beliau  Ibu  Nyai  Hj. Hayu’ Mu’minah, sedangkan saudara dan para cucu beliau, tidak mendapatkan bagian waris, karena ter- hijab dengan adanya anak. Penetapan para putra-putri beliau Ibunya Hj. Hayu’ Mu’minah sebagai ahli  waris  ini,  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  171  huruf  c,  pasal  172,  pasal  174 ayat 1 huruf a dan pasal 174 ayat 2.
Selain itu  penetapan  beliau  sebagai  pewaris  dianggap telah  memenuhi  syarat  pasal KHI  ayat 171  huruf  b.  walaupun  ada  syarat  yang  belum  terpenuhi,  yaitu  putusan  dari  pengadilan.  Meskupin belum  ada  putusan  pengadilan,  namun  dengan  banyaknya  saksi  yang  mengetahui  dan  adanya  surat keterangan dari rumah sakit dianggap sudah memenuhi. Untuk besar nominal pembagian harta waris, memang tidak sesuai dengan pasal 176-182 dalam Kompilasi Hukum Islam, namun ketidak sesuaian tersebut bisa di abaikan, karena tatacara yang dilakukan masih sesuai dengan pasal 183.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Din, Syams. Fath al-Qarib . Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt. Anwar,  Muhammad. Fara’id  Hukum  Waris  dalam  Islam    dan  Masalah-Masalahnya .  Surabaya:  Al- Ikhlas, 1981.
Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. Shahih Bukhari . Klang, Selangor: Klang Book Centre, 1988. Hikmatullah,  “Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.”
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496. Indonesia, ed. Tafsir ringkas . Cetakan kedua. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016.
Muszdalifi,  Wahyu.  “Praktik  Pembagian  Waris  Berdasarkan  Adat  Sapikulan  Rong  Gendongan Ditinjau  Dari  Perspektif  Fazlur  Rahman  Dan  Muhammad  Syahrur :  Studi  Kasus  Desa
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Karangmalang  Kec.  Ketanggungan  Kab.  Brebes.”  Undergraduate,  Universitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang, 2018. http://eprints.walisongo.ac.id/8891/.
Saiin,  Asrizal.  “MENELAAH  HUKUM  WARIS  PRA-ISLAM  DAN  AWAL  ISLAM  SERTA PELETAKAN  DASAR-DASAR  HUKUM  KEWARISAN  ISLAM.” Al-Ahwal: Jurnal  Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (1 Maret 2017): 125–38. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108.
Shaʻbūnī, Muḥammad. Pembagian waris menurut Islam . Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Sufyan,  Muhammad  Suhaili. Fiqh  mawaris  praktis:  perbandingan  empat  mazhab  dan  kompilasi hukum Islam Indonesia . Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
Taimiyah, Ibnu. Al-Fatawa Al-Kubro, cet. 1, jilid 4 . Beirut: Daar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1987. Tamsir, Zainuddin. Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara’idh . Madiun: Maktabah Attahdziby, tt.