## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana
Capacity  Building Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur dalam  Meningkatkan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  di
Kecamatan Telukjambe Timur

## Reddy Mas Sahid
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: reddymassahid@gmail.com

## Maulana Rifai
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: maulana.rifai@staff.unsika.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  suatu  permasalahan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di Kecamatan  Telukjambe  Timur.  Rendahnya  pembangunan  kapasitas  Bhabinkamtibmas, dibuktikan  dengan  tingginya  angka  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di Kecamatan  Telukjambe  Timur  dibandingkan  dengan  Kecamatan  Telukjambe  Barat  dan Kecamatan  Ciampel.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan pendekatan  legalistik.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Data  diambil  dari  narasumber  yang  ditentukan  berdasarkan  teknik purposive  sampling .  Kerangka  teoritik  riset  ini  menggunakan capacity  building dari  Anneli Milen,  yaitu:  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengembangan  keorganisasian, dan pengembangan jaringan kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa capacity building yang  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur  untuk  meningkatkan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  belum  optimal  seturut  dengan  masih  rawannya tingkat kriminalitas di wilayah itu.

## Kata Kunci: Capacity Building, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Telukjambe Timur

## Abstract
This  study  departs  from  a  problem  of  security  and  public  order  in  the  District  of  East Telukjambe. The low capacity building of Bhabinkamtibmas is proven by the high number of security  and  public  order  disturbances  in  the  District  of  East  Telukjambe  compared  to  the District  of  West  Telukjambe  and  the  District  of  Ciampel.  This  research  uses  descriptive qualitative method, with a legalistic approach. Data collection techniques are completed by observation,  interview  and  documentation.  Data  taken  from  sources  determined  based  on purposive sampling technique. Theoretical framework of the research uses capacity building from  Anneli  Milen,  namely:  increasing  human  resource  capacity,  organizational development,  and  network  development.  The  results  of  this  study  found  that  the  capacity building  conducted  by  Bhabinkamtibmas  of  East  Telukjambe  District  Police  as  to  improve
security  and  public  order  is  not  optimal  in  accordance  with  the vulnerable  level  of crime  in the region.
Keywords: Capacity  Buiding,  Bhabinkamtibmas,  Security  and  Public  Order,  East Telukjambe

## PENDAHULUAN
Pelayanan Polri di tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas).  Menurut  Sakai  (2015)  di  suatu desa  atau  kelurahan  terdapat  satu  hingga  dua  orang  anggota  Polsek  yang  ditugaskan sebagai  Bhabinkamtibmas,  bersama  dengan  satu  atau  dua  orang  anggota  Komando  Rayon Militer  (Koramil)  TNI  Angkatan  Darat  (TNI  AD)  sebagai  Bintara  Pembina  Masyarakat (Babinsa).  Walaupun  status  formalnya  berada  di  luar  struktur  pemerintahan  desa  atau kelurahan,  Bhabinkamtibmas  berkantor  di  kantor  pemerintahan  desa  atau  kelurahan. Landasan  hukumnya  adalah  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Bhabinkamtibmas.  Pada  zaman  Orde  Lama  hingga  tahun  2009,  Bhabinkamtibmas merupakan  Bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Babinkamtibmas). Namun,  berdasarkan  Keputusan  Kapolri  No.Pol.KEP/8/11/2009  tentang  Perubahan  Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang Sebutan Bintara Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Babinkamtibmas)  menjadi  Bhayangkara  Pembina Keamanan  Desa.  Dengan  demikian  Babinkamtibmas  mengalami  perubahan  menjadi Bhabinkamtibmas, hal ini menjadikan tugas pembinaan ketertiban keamanan dan ketertiban masyarakat  di  tingkat  desa  atau  kelurahan  menjadi  diemban  oleh  petugas  kepolisian  yang berpangkat Brigadir Polisi hingga Inspektur Polisi.
Dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Santoso dan Zulfa, 2001) Bhabinkamtibmas menjalankan 2 (dua) fungsi Kepolisian. Kedua fungsi tersebut adalah pre- emptive dan  preventif. Pre-emptive adalah  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan  secara pre-emptive adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma- norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sedangkan preventif  tindak  lanjut  dari  upaya pre-emptive yang  masih  dalam  tataran  pencegahan sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya  preventif  yang  ditekankan  adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
Bhabinkamtibmas memiliki fungsi, tugas pokok, dan wewenang yang dijelaskan pada Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas). Berdasarkan  Pasal  26  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015,  Bhabinkamtibmas  memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan  kunjungan  atau  sambang  kepada  masyarakat  untuk  mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan keamanan ketertiban masyarakat dan memberikan  penjelasan  serta  penyelesaiannya,  memelihara  hubungan  silaturahmi  atau persaudaraan.
2. Membimbing  dan  menyuluh  di  bidang  hukum  dan  keamanan  ketertiban  masyarakat untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  keamanan  ketertiban  masyarakat  dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Menyebarluaskan  informasi  tentang  kebijakan  pimpinan  Polri  berkaitan  dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mendorong  pelaksanaan  siskamling  dalam  pengamanan  lingkungan  dan  kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  keamanan  ketertiban  masyarakat  dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Melaksanakan  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  motivasi  kepada  masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah sosial yang berkaitan dengan keamanan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
6. Ikut  serta  dalam  memberikan  bantuan  kepada  korban  bencana  alam  dan  wabah penyakit.
7. Memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  kepada  masyarakat  atau  komunitas  berkaitan dengan permasalahan keamanan ketertiban masyarakat dan pelayanan Polri lainnya.
Berdasarkan  Pasal  28  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015,  Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
2. Mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sebagai  tindak  lanjut  kesepakatan  Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FPKM) dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
3. Mendatangi  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  dan melakukan tindakan  pertama  di  tempat kejadian perkara (TPTKP).
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan  demikian  banyaknya  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  yang  dipikul  oleh Bhabinkamtibmas  menempatkan  posisi  personel  Bhabinkamtibmas  di  suatu  desa  atau kelurahan  pada  posisi  yang  cukup  vital,  terutama  di  dalam  upaya  penyelenggaraan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  desa  atau  kelurahan.  Melalui  konsepsi  Pemolisian Masyarakat  (Polmas),  keamanan  dan  ketertiban  akan  melibatkan  seluruh  elemen  di masyarakat  serta  sumber  daya  yang  diharapkan  akan  mampu  menegakkan  keamanan  dan ketertiban segenap masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul. Guna mendukung  konsep  Pemolisian  Masyarakat,  maka  perlu  diwujudkan  kesiapan  wilayah. Untuk  mewujudkan  kesiapan  wilayah  (Muradi,  2010)  diperlukan  pembinaan  teritorial  yang dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas.  Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan  pembinaan teritorial  secara  konkret  di  lapangan  masih  terdapat  banyak  kendala  sehingga  pembinaan teritorial  dalam  menyiapkan  potensi  wilayah  menjadi  kesiapan  wilayah  dalam  mendukung keamanan  dan  ketertiban  wilayah  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  dalam memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat.
Seiring diterapkannya  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Karawang  Nomor  3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan, Kecamatan Telukjambe Raya dibagi menjadi tiga  Kecamatan,  yaitu:  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Kecamatan  Telukjambe  Barat,  dan Kecamatan  Ciampel.  Wilayah  kerja  administrasi  Kecamatan  Telukjambe  Timur  adalah  Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, Desa Sukaharja, Desa Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Desa Wadas, Desa Purwadana, Desa Sukamakmur dan Desa Pinayungan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk  Jambe  timur  berkedudukan  di  sekitar  Desa  Sukaluyu.  Batas  wilayah  Kecamatan
Telukjambe  Timur  adalah  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Karawang  Timur; Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bekasi  dan  Kecamatan  Pangkalan;  Sebelah Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan  Telukjambe  Barat;  Sebelah  Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciampel.
Dalam menyikapi peranan Bhabinkamtibmas di wilayah binaan di berbagai daerah di Indonesia  seperti  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  Kabupaten  Karawang.  Maka  pembinaan teritorial  hakekatnya  merupakan  unsur  potensi  wilayah  geografi,  demografi  dan  kondisi sosial  masyarakat  yang  mampu  menciptakan  suatu  keamanan  dan  ketertiban  kewilayahan sebagai  ruang,  alat  dan  kondisi  yang  tangguh  dalam  mengatatasi  berbagai  ancaman, tantangan,  hambatan  dan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  terhadap  kelangsungan hidup  masyarakat  serta  jalannya  pembangunan  nasional  dan  pembangunan  pedesaan dalam  wilayah  Kecamatan  Telukjambe  Timur.  Melihat  kondisi  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  ternyata  ditemukan  kerawanan  yang  cukup tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Kecamatan  Ciampel  dan  Kecamatan  Telukjambe  Barat. Perinciannya sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tiga Tahun Terakhir
No Kecamatan Laporan Pertahun 2015 2016 2017 1 Telukjambe Timur 177 184 190 2 Telukjambe Barat 165 167 172 3 Ciampel 174 178 182
Sumber : Buku Laporan Tahunan Polres Karawang
Menurut  Kanit  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur,  AKP.  Sutiyono,  di Kecamatan  Telukjambe  Timur  ada  tiga  desa  yang  memiliki  tingkat  kerawanan  tertinggi. Ketiga  desa  tersebut  adalah  Desa  Telukjambe,  Desa  Pinayungan  dan  Desa  Sirnabaya. Berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  Polsek  Telukjambe  Timur,  jumlah  laporan  dari masyarakat  per-satu  semester  terakhir  pada  tahun  2017  adalah  sebanyak  72  laporan.

## Perinciannya sebagai berikut:
Tabel 2. Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Per-Semester Terakhir Tahun 2017
No Nama Desa Jenis Gangguan Keamanan dan Ketertiban Konvensional Transnasional Kerugian Negara Kontijensi 1 Telukjambe 16 - - -
2 Pinayungan 10 - - - 3 Sirnabaya 10 - - - 4 Puseurjaya 8 - - - 5 Sukaluyu 8 - - - 6 Wadas 6 - - - 7 Sukamakmur 6 - - - 8 Purwadana 4 - - - 9 Sukaharja 4 - - -
Sumber: Data Laporan Bulanan Polsek Telukjambe 2017
Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur,  membuktikan  bahwa  adanya  Unit  Bhabinkamtibmas  belum  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  dan  Jaringan  Kerja  Keamanan  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  yang  belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat realitas yang ada, ini menjadi suatu indikator yang menunjukan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Dibutuhkan suatu strategi agar dapat dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Telukjambe.
Strategi Pemerintah menurut Moore dan Mulgan (dalam Muhammad, 2013) adalah cara pemerintah untuk berpikir dan bertindak secara strategis.  Salah satu strategi yang saat ini banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja lembaga publik adalah Capacity Building . Menurut United  Nations  Development  Program (UNDP)  dan Canadian  International Development  Agency (CIDA)  (dalam  Milen,  2006) Capacity  Building adalah  suatu  strategi yang berfokus pada pengembangan kapasitas yang berorientasi pada:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pengembangan Keorganisasian;
3. Pengembangan Jaringan Kerja.
Pengembangan  kapasitas  terdiri  dari  sistem  penataan  organisasi  atau  lebih  sering dikenal  sebagai  sistem  manajemen,  kebijakan  target  pencapaian,  strategi  pencapaian  dan peraturan organisasi. Maka dari itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menelaah lebih  dalam  tentang  bagaimana  strategi  (pembangunan  kapasitas)  Bhayangkara  Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (BHABINKAMTIBMAS)  Polsek  Telukjambe  Timur dalam  meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  Kecamatan  Telukjambe Timur.  Masih  jarangnya  riset  yang  mengkaji  pembangunan  kapasitas  Bhabinkamtibmas
sebagai  bagian  dari  aparatur  negara  ( state  apparatus )  yang  ditugaskan  untuk  menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat menjadi penting dan menarik. Karena keberadaan mereka,  dengan  kolaborasi  masyarakat  tentunya,  dapat  memantik  kondusivitas  sebuah wilayah dari gangguan keamanan yang marak terjadi di masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut  Nawawi  (1992:  63)  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian dengan  jalan  menggambarkan  dan  melukiskan  keadaan  atau  peristiwa  pada  saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya, adapun ciri-cirinya adalah: Pertama , memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau aktual (dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  contoh  atau  kasus  penyelenggaraan  keamanan  dan ketertiban  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur). Kedua ,  data  mula-mula  disusun,  dijelaskan, kemudian dianalisis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan pendekatan legalistik. Menurut Ndraha (2005) Pendekatan Legalistik merupakan suatu  cara  untuk  melihat  gejala  dan  peristiwa  dari  sudut  pandang  aturan-aturan  formal. Teknik pengambilan sample merupakan langkah menentukan sample yang akan digunakan dalam  penelitian.  Teknik  pengambilan  sample  merupakan  hal  yang  penting  dalam menjalankan sebuah penelitian kualitatif.
Menurut  Lincoln  dan  Guba  (dalam  Sugiyono,  2015)  pengambilan  sample  dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menghasilkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.  Di  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling . Menurut Sugiyono (2015) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample data, dengan  pertimbangan  tertentu  ketika  peneliti  mulai  memasuki  lapangan  dan  selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Umar  (2008)  jenis  penelitian  kualitatif  terdapat  empat  macam  teknik  pengumpulan  data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi data).

## HASIL PENELITIAN
Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggabungkan data hasil  temuan  di  lapangan  dengan  konsep  yang  menjadi tools  of  analysis penelitian  ini.
Capacity  Building merupakan  suatu  proses  untuk  melakukan  sesuatu  atau  rangkaian kegiatan untuk melakukan perubahan multilevel pada diri individu, sistem manajemen dan organisasi  guna  memperkuat  kemampuan  penyesuaian  individu  dan  organisasi  dalam menghadapi perubahan lingkungan  yang  ada.  Penelitian  ini  menggunakan teori dari  Anneli Milen,  di  mana  terdapat  tiga  variabel  yaitu:  Pertama,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia.  Kedua,  pengembangan  keorganisasian.  Ketiga,  pengembangan  jaringan  kerja. Strategi Capacity  Building berkorelasi  positif  dalam  upaya  meningkatkan  keamanan  dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur, yang telah diusahakan oleh Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur.
Dalam  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  unit  Binmas  Polsek Telukjambe  Timur  memiliki  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  personelnya,  serta pemberian  penghargaan  untuk  meningkatkan  kinerja  personelnya  di  lapangan.  Sementara dalam  mengembangkan  organisasi,  unit  Binmas  Polsek  Telukjambe  Timur  mengupayakan hubungan  yang  baik  antara  pimpinan  dengan  bawahan,  dengan  menggunakan  asas kekeluargaan dan asas profesionalitas. Sementara untuk pengembangan jaringan kerja, unit Binmas  Polsek  Telukjambe  Timur  mensinergikan  gerak  dengan  jaringan  kerja  internal maupun  jaringan  kerja  eksternal.  Untuk  lebih  jelasnya,  pada  sub-bab  berikut  akan membahas hasil penelitian secara mendalam.

## PEMBAHASAN

## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  narasumber,  dalam meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  unit  Binmas  Polsek  Telukjambe  telah mengupayakan  dua  hal  dalam  peningkatan  kapasitas soft  skills dan  kapasitas hard  skills . Kedua  hal  tersebut  antara  lain:  Pertama,  mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat) terhadap  personel  Bhabinkamtibmas.  Kedua,  memberikan  penghargaan  terhadap  Personel Bhabinkamtibmas  yang  dianggap  telah  berhasil  dalam  meningkatkan  keamanan  dan ketertiban masyarakat di dalam desa binaannya. Penjabarannya adalah sebagai berikut:
Pertama, pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan diklat diadakan dalam dua sesi, yaitu pada pra-jabatan  dan  pasca-jabatan.  Pada  diklat  pra-jabatan  personel  Bhabinkamtibmas  akan mendapatkan tiga materi dasar untuk menunjang tugas-tugas Binmaspol. Lama pelaksanaan diklat  adalah  seminggu.  Ketiga  materi  tersebut  antara  lain  kepemimpinan,  komunikasi
publik, dan strategi persuasif. Namun demikian, dalam diklat ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.  Kekurangan  tersebut  antara  lain:  Durasi  diklat  yang  terlalu  singkat  serta materi yang diberikan kurang mendalam.
Kedua  kekurangan  tersebut  menjadikan  personel  Bhabinkamtibmas  mengalami kesulitan untuk menguasai materi. Dalam mengatasi hal ini, Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur  memiliki  inisiatif  untuk  mengadakan  bimbingan  kepada  personel  Bhabinkamtibmas baru.  Bimbingan  dilakukan  secara  informal  oleh  Kanit  Binmas  maupun  Bhabinkamtibmas Senior  Polsek  Telukjambe  Timur.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  penguasaan  materi  bagi Bhabinkamtibmas  yang  baru  ditugaskan  di  wilayah  Polsek  Telukjambe  Timur.  Kemudian pada  diklat  pasca-jabatan,  diklat  yang  diberikan  kepada  Bhabinkamtibmas  adalah  latihan peningkatan  kemampuan  dan  latihan  tembak  kepolisian.  Yang  pertama  disebut  bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  Bhabinkamtibmas  dalam  memenuhi  tugas-tugasnya  di lapangan.
Hal  itu  mencakup  pembinaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  pembinaan keamanan  swakarsa,  pembinaan  pemolisian  masyarakat,  pembinaan  potensi  masyarakat, penanggulangan radikalisme, serta penanggulangan bencana alam. Sementara untuk latihan tembak kepolisian dilakukan agar Bhabinkamtibmas tidak menyalahgunakan senjata api dan menggunakannya  di  saat  yang  tepat.  Kedua,  pemberian  penghargaan  terhadap Bhabinkamtibmas. Pemberian penghargaan bermaksud untuk memberikan motivasi kepada Bhabinkamtibmas agar kualitas kinerjanya di lapangan dapat ditingkatkan. Dari kedua hal di atas,  telah  terlihat  adanya  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Unit  Binmas  Polsek Telukjambe  Timur  dalam  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusianya.  Peningkatan soft  skills dan hard  skills diefektifkan  melalui  pemberian  diklat  secara  berkala  dan pemberian  penghargaan  terhadap  prestasi  Bhabinkamtibmas  dalam  meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa binaannya.

## Pengembangan Keorganisasian Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur
Dalam  melakukan  pengembangan  keorganisasian,  yang  memiliki  fokus  dimensi penguatan sistem manajemen. Unit Binmas Polsek Telukjambe Timur telah mengupayakan membangun  hubungan  baik  antara  pimpinan  dengan  bawahan  yang  menggunakan  asas kekeluargaan dan asas profesionalitas. Asas kekeluargaan dimaksudkan agar pola hubungan dijiwai  oleh  solidaritas  semangat  bhayangkara.  Sementara  asas  profesionalitas  digunakan
untuk membatasi hubungan dan meminimalisir potensi perilaku korup yang dapat terjadi di dalam hubungan pimpinan dengan bawahan.
Sementara  dalam  membangun  iklim  kerja  yang  produktif,  sesuai  dengan  arahan Kapolri,  Jenderal  Polisi  Tito  Karnavian,  Unit  Binmas  Polsek  Telukjambe  Timur  menerapkan reward and punishnment kepada  personelnya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, bahwa  adanya  pemberian  penghargaan  terhadap  Bhabinkamtibmas  yang  berhasil meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  desa  binaannya  memiliki  dampak positif  dalam  meningkatkan  kualitas  kinerjanya.  Sementara  dalam  penerapan punishment dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan, tertulis dan  pemutasian  Bhabinkamtibmas.  Penerapan reward  and  punishment memiliki  dampak positif dalam meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur. Penurunan angka  kejahatan  pada  desa  yang  dibina  oleh  Bhabinkamtibmas  berprestasi,  seperti  yang dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah.
Tabel 3. Bhabinkamtibmas Berprestasi Polsek Telukjambe Timur
No Tahun Nama Bhabinkamtibmas Desa Binaan 1 2015 AIPTU Wagio Wadas 2 2016 AIPTU Maman K. Purwadana 3 2017 AIPTU Dadang Kaswadi Sukaharja
Selain personel Bhabinkamtibmas berprestasi, reward and punishment juga berlaku untuk peningkatan persentase kehadiran seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.4 menjadi suatu indikator bahwa dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
Tabel 4. Persentase Kehadiran Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur
No Desa Binaan Tahun 2015 2016 2017 1 Telukjambe 90% 92% 98% 2 Pinayungan 88% 94% 98% 3 Sirnabaya 88% 92% 96% 4 Puseurjaya 88% 94% 96% 5 Sukaluyu 88% 92% 100%
6 Wadas 88% 92% 96% 7 Sukamakmur 90% 94% 100% 8 Purwadana 92% 96% 100% 9 Sukaharja 92% 96% 100%
Sumber: Buku Laporan Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur

## Pengembangan Jaringan Kerja Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur
Dalam  melakukan  pengembangan  jaringan  kerja,  unit  Binmas  Polsek  Telukjambe Timur telah melakukan pengembangan jaringan kerja internal dan pengembangan jaringan kerja  eksternal.  Pada  pengembangan  jaringan  kerja  internal,  ruang  lingkup  pelibatan  kerja sama  terjadi  di  dalam  unit-unit  Polsek  Telukjambe  Timur.  Pelibatan  ini  merupakan  suatu bentuk  sinergitas  di  dalam  unit-unit  Polsek,  dalam  menjalankan  tugas  kepolisian.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  yang  menyebutkan  bahwa  tugas  pokok  kepolisian  adalah  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, unit Binmas hanya menjalankan fungsi  kepolisian  yang  bersifat preventive dan pre-emptive ,  melalui pembinaan  masyarakat (Binmaspol).
Serta  melakukan  tugas  pembantuan  terhadap  unit-unit  lain.  Kesemuanya  dilakukan dengan  melibatkan  satu  sama  lain,  dengan  cara  berkomunikasi  dan  berkoordinasi  secara intensif.  Lalu,  Pengembangan  jaringan  kerja  eksternal.  Sebagai  aparatur  negara, Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan  demikian,  Bhabinkamtibmas  melibatkan  unsur-unsur  non-kepolisian  dalam menjalankan  tugasnya.  Unsur-unsur  non-kepolisian  yang  dilibatkan  seperti  Babinsa  AD, Polisi Pamong Pradja, Linmas, dan FKMP (Forum Kemitraan Masyarakat dan Polri) bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua arah, dengan asas kesetaraan dan  saling  menghormati  antar  instansi.  Sementara  bentuk  koordinasi  antara  pihak-pihak eksternal dilakukan oleh pimpinan, apabila berurusan dengan hal-hal yang bersifat strategis. Kemudian, dilakukan secara langsung oleh Bhabinkamtibmas apabila berurusan dengan hal- hal yang bersifat taktis. Sementara itu, koordinasi dilakukan secara rutin, maupun insidentil dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.
Langkah yang diambil oleh unit Binmas Polsek Telukjambe Timur telah sesuai dengan Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  hubungan  dan  kerja  sama  antara  Polri  dengan  unsur- unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Makna partisipasi adalah keturutsertaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal menciptakan rasa aman dan ketertiban umum.  Sementara  makna  subsidiaritas  adalah  unsur  saling  mengganti  dan  melengkapi  di dalam hal kewenangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  serta  pengumpulan  informasi  dan data-data  mengenai Capacity  Building oleh  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur, dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama,  terkait  peningkatan  kapasitas soft  skills dan hard  skills personel  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur  dilakukan  dua  hal,  yakni: Pendidikan  dan  pelatihan  dan  apresiasi  terhadap  prestasi  kinerja  Bhabinkamtibmas. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Personel Bhabinkamtibmas dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan diklat diadakan dalam dua sesi, yaitu pada  pra-jabatan  dan  pasca-jabatan.  Pada  diklat  pra-jabatan  personel  Bhabinkamtibmas akan  mendapatkan  tiga  materi  dasar  untuk  menunjang  tugas-tugas  Binmaspol.  Lama pelaksanaan  diklat  adalah  seminggu.  Ketiga  materi  tersebut  antara  lain  kepemimpinan, komunikasi  publik,  dan  strategi  persuasif.  Kemudian  pada  diklat  pasca-jabatan,  diklat  yang diberikan  kepada  Bhabinkamtibmas  adalah  latihan  peningkatan  kemampuan  dan  latihan tembak kepolisian.
Kedua,  dalam  melakukan  pengembangan  keorganisasian,  Bhabinkamtibmas  Polsek Telukjambe  Timur  telah  melakukan  dua  hal.  Pertama,  meningkatkan  hubungan  yang  baik antara  pimpinan  dengan  bawahan,  melalui  asas  kekeluargaan  dan  profesionalitas.  Kedua, membangun  iklim  kerja  yang  produktif  dengan  cara  menerapkan reward and  punishment . Dan  yang  terakhir  adalah  terkait  dengan  pengembangan  jaringan  kerja.  Bhabinkamtibmas Polsek  Telukjambe  Timur  telah  melakukan  dua  hal.  Pengembangan  jaringan  kerja  internal serta  pengembangan  jaringan  kerja  eksternal.  Dengan  dua  aspek  tersebut,  terdapat  jenis aktivitas  yang  harus  dilakukan,  yaitu:  Penguatan  komunikasi  dengan  cara  membangun
komunikasi  intensif  dan  interaktif.  Kemudia  peningkatan  koordinasi  dengan  cara membangun koordinasi yang bersifat strategis dan taktis.
Dari  paparan  di  atas  yang  merujuk  pada  panduan  teoritik  menurut  Anneli  Milen, pembangunan  kapasitas  Bhabinkamtibmas  Polsek  Telukjambe  Timur  telah  melakukan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, pengembangan keorganisasian, serta pengembangan jaringan kerja yang bertujuan agar dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban  masyarakat  di  Kecamatan  Teluk  Jambe  TImur.  Namun  demikian,  upaya-upaya tersebut  belum  optimal  karena  wilayah  Telukjambe  Timur  masih  rawan  dari  gangguan keamanan serta kejahatan jalanan.

## Saran
Pada  bagian  ini  penulis  memberikan  beberapa  catatan  sebagai  saran  dalam penelitian  ini,  yang  diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  mengadakan  pendidikan dan pelatihan diklat pra-jabatan dan pasca jabatan secara formal di tingkat Polsek, dengan tujuan  untuk  mengoptimalkan  penguasaan  materi  diklat  oleh  personel  Bhabinkamtibmas. Kedua,  meningkatkan  kembali  kualitas  hubungan  pimpinan  dengan  bawahan  dengan mengutamakan  asas  kekeluargaan  dan  profesionalitas.  Serta  ketiga  adalah  meningkatkan kembali  komunikasi  dan  koordinasi  secara  internal  di  antara  unit-unit  internal  Polsek Telukjambe  Timur,  dengan  cara  menghapus  ego  sektoral  antar  instansi.  Serta  secara eksternal  yang  bertanggung  jawab  atas  tegaknya  keamanan  dan  ketertiban  di  wilayah Kecamatan Telukjambe Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrianto, T. (2012). Polisi: Sahabat Masyarakat Pembuktian Sebuah Integritas. Yogyakarta:
Sepintal Books .
Kamariah, N. Dkk. (2012). Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia . Makassar: Lembaga Penerbit STIA LAN.
Labolo,  M.  (2013). Memahami  Ilmu  Pemerintahan:  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep  Dan Pengembangannya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Milen,  A.  (2006). Capacity  Building:  Meningkatkan  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta: Pembaruan.
Muradi. (2010). Polmas dan Profesionalisme Polri . Bandung: PSKN Unpad.
Muhammad,  S.  (2013). Strategi  Pemerintahan:  Manajemen  Organisasi  Publik .  Jakarta: Erlangga.
Nawawi, H. (1992). Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada   University Press.
Ndraha,  T.  (2005). Kybernologi:  Sebuah  Rekonstruksi  Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Ratnasari.  J-D;  M.  Mochamad;  dan  Ribawanto.  H.  (2013). Pengembangan  Kapasitas Kelembagaan Daerah Kabupaten Jombang . Jurnal Administrasi Pemerintahan. Vol 1. No.  3:  103-110.  Tersedia  dalam: www.neliti.com/id/journals/jurnal-administrasi- publik-dan-birokrasi (diakses pada 25 Februari 2018).
Ruseffendi.  (2010). Dasar-Dasar  Penelitian  Pendidikan  dan  Bidang  Non-Eksata  Lainnya . Bandung:
Santoso, T dan Zulfa, E. (2001). Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo.
Sinaga, Obstar. Dkk. (2018). Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Umar,  H.  (2008). Riset  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi .  Gramedia  Jakarta: PustakaUtama.
Usman, H. dan Setiady, P. (2017). Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Yohanes,  S.  (2018). Peranan  Bintara  Pembina  Desa  (BABINSA)  Dalam  Menjaga  Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat  Desa  Setulang  dan  Desa  Gong  Solok. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol.
3. No. 2. Tersedia dalam: www.ejournal.pin.or.id/site?p=766 (diakses 25 Februari 2018).
Zaprulkhan.  (2016). Filsafat  Ilmu:  Sebuah  Analisis  Kontemporer .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.