## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 888 - 899
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3559

## ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  PHK  DI  ERA  PANDEMI  COVID  19 DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN
Herman  Brahmana 1) ,  Agus  Irawan 2) ,  Indah  Qur'ani  Br  Ginting 3) ,  Irenia  Eliansi  Sianita  Br Sidabutar 4) , Intan Anastya Br Ambarita 5)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,3,4,5)
Fakultas Hukum & Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, Indonesia 2) Corresponding  Author  : brahmanarandal@gmail.com 1) , agusirawan11222@gmail.com 2) , indahqurani1405@gmail.com 3) , ireniaeliansi09@gmail.com 4) , intanambarita111@gmail.com 5)

## Abstrak
Hukum  Ketenagakerjaan  merupakan  suatu  hukum  yang  mengatur  tentang  pekerjaan  sebelum,  selama, serta  sehabis  bekerja.  Pada  akhir  tahun  2019,  hampir  seluruh  dunia  dilanda  penyebaran  wabah,  yakni adanya  kehadiran  Pandemi  Covid-19  (Virus  Corona).  Virus  Corona  telah  menjadi  momok  yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan perekonomian bangsa mengalami degradasi pada saat itu, hal ini tidak terlepas juga dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang ada, yaitu  dilahirkan  kebijakan  PPKM  yang  mempunya  tujuan  melakukan  pembatasan  kegiatan  sosial diantara masyarakat, yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha makro dan UMKM yang gulung tikar dan menyebabkan juga terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja massal di beberapa perusahaan yang ada pada  saat  itu.  Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  metode  penelitian hukum  normative,  yang  dimana  dalam  metode  ini  melakukan  kajian  terhadap  refrensi  bacaan  buku, jurnal,  maupun  UU  untuk  selanjutnya  dikelompokkan  menjadi  data  primer,  sekunder,  dan  tersier. Alasan utama  Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada pihak perusahaan kepada  sipekerja  yaitu banyak  perusahaan  menjadikan  Covid-19  sebagai  dasar  diputuskan  hubungan  kerja  tersebut  terhadap karyawan.  Frasa Force  Majeur dalam  pasal  164  ayat  (1)  membuka  peluang  kepada  perusahaan menggunakannya  untuk  melakasanakan  Pemutusan  Hubungan  Kerjakepada  karyawannya.  Menurut pengusaha  Covid-19  sangat  berpengaruh  pada  kegiatan  produksi  perusahaan.  Menurut  UU ketenagakerjaan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industiral yaitu Pemutusan Hubungan Kerja harus  dilakukan  melalui  perundingan  terlebih  dahulu.  Adapun  dalam  melaksanakan  perundingan tersebut  yang  paling  diutamakan  ialah  penyelesaian  di  luar  ruang  mahkamah  atau  musyawarah  ,  dan jika juga tidak ditemukan solusi yang tepat, maka dilanjutkan di ruang mahkamah.
Kata Kunci : Covid-19, Force Majeure , Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

## Abstract
Labor law is a law that regulates work before, during and after work. At the end of 2019, almost the whole world was  hit  by  the spread  of  the  plague,  namely  the  presence of  the  Covid-19  Pandemic  (Corona  Virus).  The  Corona virus  has  become  a  frightening  specter  for  the  Indonesian  nation,  causing  the  nation's  economy  to  experience degradation at that time, this is also inseparable from the role of the government in issuing existing policies, namely the birth of the PPKM policy which has the aim of limiting social activities among the community, which caused many macro and MSME business actors to go out of business and also caused mass layoffs in several companies
that existed at that time. The research method that the researcher uses in this writing is the normative legal research method,  in  which  this  method  conducts  a  study  of  reading  references  to  books,  journals,  and  laws  to  be  further grouped into primary, secondary, and tertiary data. The main reason for the layoffs that occurred on the part of the company  to  the  workers  was  that  many  companies  used  Covid-19  as  the  basis  for  terminating  the  employment relationship  with  employees.  The  phrase  Force  Majeur  in  article  164  paragraph  (1)  opens  opportunities  for companies to use it to  carry out layoffs for their  employees. According to businessmen, Covid-19 has had a huge impact on the company's production activities. According to the Labor Law, efforts to resolve industrial relations disputes,  namely  Termination  of  Employment  (PHK),  must  be  carried  out  through  prior  negotiations.  As  for carrying out these negotiations, the priority is the settlement outside the courtroom or deliberation, and if the right solution is not found, then it will be continued in the courtroom
Keywords : Covid-19, Force Majeure, Work termination

## PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Hukum dan Ketenagakerjaan memiliki sebuah konsep, dimana konsep ini memiliki makna  yang  berbeda-beda  (Diana  et  al.,  2017).  Hukum  memiliki  sebuah  arti  sebagai norma,  dimana  norma  ini  memiliki  kekuasaan  yang  berwenang,  yang  dimaksud dengan  pengertian  ketenagakerjaan  yaitu  setiap  pekerja  yang  dapat  mengerjakan sesuatu  dalam  hal  mengemas  sesuatu  yang  bersifat  benda  maupun  pelayanan  dalam rangka  memenuhi  nafkah  pribadi,  hal  inilah  yang  tertuang  di  UU  ketenagakerjaan, terkait  defenisi  ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu  Hukum  Ketenagakerjaan  merupakan suatu hukum yang mengatur tentang pekerjaan sebelum, selama, serta sehabis bekerja.
Pada  akhir  tahun  2019,  hampir  seluruh  dunia  dilanda  penyebaran  wabah,  yakni adanya  kehadiran  Pandemi  Covid-19  (Virus  Corona),  yang  sudah  menyebar  sangat luas  termasuk  dengan  Indonesia.  Semua  negara  kesusahan  dan  kesedihan  untuk menangani  Virus  Corona  ini.  Virus  Corona  telah  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan perekonomian bangsa mengalami degradasi pada saat itu,  hal  ini  tidak  terlepas  juga  dari  peran  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  yang  ada, yaitu dilahirkan kebijakan PPKM yang mempunya tujuan melakukan pembatasan kegiatan sosial diantara  masyarakat,  yang  menyebabkan  banyaknya  pelaku  usaha  makro  dan  UMKM  yang gulung  tikar  dan  menyebabkan  juga  terjadinya  Pemutusan  Hubgan  Kerja  massal  di  beberapa perusahaan yang ada pada saat itu.
Alasan  utama  Pemutusab  Hubungan  Kerja  yang  terjadi  pada  pihak  perusahaan kepada  sipekerja  yaitu  banyak  perusahaan  menjadikan  Covid-19  sebagai  dasar diputuskan hubungan kerja tersebut terhadap karyawan (Muslim, 2020). Adapun yang menyebabkan  beberapa  perusahaan  berani  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja pada masa pandemi covid 19, yaitu force majeure berawal dari Keputusan Presiden yang menyatakan  Virus  Covid-19  adalah  Bencana  Nasional  padahal  bila  diteliti  secara langsung  perusahaan-perusahaan  tersebut  masih  melakukan  aktivitas  produksi sebagaimana  adanya.  UU  Ketenegakerjaan  menyatakan  bahwa  suatu  badan  usaha yang  telah  berbadan  hukum  dapat  melaksanakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja
terhadap  karyawan  apabila  badan  usaha  tersebut  secara  meyakinkan  telah  tidak mendapatkan laba atau rugi dengan jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau dapat juga jika dalam situasi memaksa. Tentu hal tersebut sangat kontradiktif jika kita korelasikan terhadap pandemi  covid 19 yang belum genap 2 tahun pada saat itu. Artinya  force  majeure  yang  selama  ini  dijadikan  kambing  hitam  oleh  perusahaan sebagai  alibi  agar  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap karyawannya  adalah  tidak  tepat  di  mata  hukum.  UU  ketenagakerjaan  menyatakan bahwa  setiap  badan  usaha  yang  telah  berbadan  hukum  agar  sangat  mengupayakan tidak  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap  karyawan,  jika  terjadi  suatu masalah,  harus  ada  terlebih  dahulu  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  mencari solusi  sebelum  memilih  Pemutusan  Hubungan  Kerja  sebagai  keputusan.  Pemutusan Hubungan  Kerja  ialah usaha  terakhir perusahaan untuk  mengambil suaatu  keputusan. Bila  semua  upaya  pencegahan  tidak  berhasil,  maka  diambil  tindakan  Pemutusan Hubunga Kerja.
Pemerintah secara resmi menyatakan Corona adalah bencana nasional yaitu dengan lahhirnya  “ Peraturan  Pemerintah/Perpu  No  1  Tahun  2022  dan  Keppres  No  12  Tahun 2020.  Hal  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  beberapa  pelaku  usaha  makro  untuk melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap  karyawannya,  dan  tentu  hal  ini masih menjadi pro-kontra di mata hukum jika kita kaitkan dengan UU ketenagakerjaan yang  menyatakan  syarat-syarat  suatu  perusahaan  dapat  melaksanakan  Pemutusan Hubungan  Kerja  terhadap  karyawan  adalah  hanya  dalam  keadaan  jika  tidak mendapatkan untung lagi atau rugi dan jika dalam situasi memaksa.
Dengan demikian dari latar belakang yang sudah dikemukakan, maka kami peneliti memiliki  minat  untuk  melakukan  penelitian  melalui  tulisan  dengan  judul “Analisis Hukum  Terhadap  Phk  Di  Era  Pandemi  Covid  19  Dari  Perspektif  Undang  Undang Ketenagakerjaan” .

## b. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai beberapa arti, 1) kepastian hukum ialah suatu hal yang dapat membuat suatu subjek hukum memiliki pengetahuan tentang hal yang melanggar hukum dan hal yang tidak  melanggar hukum untuk diperbuat.  2)  Kepastian  hukum  juga  merupakan  alat  bagi  masyarakat  dalam memiliki  perlindungan  hukum  terhadap  segala  kebijakan  pemerintah  yang  ada. Hal tersebut timbul dengan adanya konflik norma sehingga menimbulkan aturan yang  mengatur  di  dalam  masyarakat.  Kepastian  hukum  mengacu  pada  hukum dimana  hukum  itu  secara  jelas,  konsisten  yang  dapat  ditegakkan  kapan  saja ditegakkan.
2. Kerangka Konsepsi
Adapun  dalam  tulisan  yang  dibuat  oleh  penulis  disini  memiliki  beberapa  kata yang harus diterjemahkan makna nya sebagai kerangka konsepsi, yaitu ::
a) Pekerja/Buruh
Merupakan  subjek  hukum  yang  memiliki  makna  sebagai  manusia  yang melakukan pekerjaan dengan tujuan mencari nafkah.
b) Perusahaan Merupakan  badan  usaha  yang  memiliki  makna  dalam  hal  ini  telah  berbadan hukum  dan  skala  besar,  yang  mempunyai  karyawan  sebagai  orang  yang menjalanan  kegiatan  operasional  perusahaan  tersebut  serta  mengupah karyawan tersebut oleh apa yang telah dikerjakannya.
c) Hubungan Kerja Merupakan sesuatu kesepakatan yang tercipta oleh pemilik perusahaan dengan karyawannya yang berlandaskan hukum secara tertulis serta memuat hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang di dalamnya.
d) Pemutusan Hubungan Kerja
Merupakan  sesuatu  keputusan  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  perusahaan secara sepihak dengan tujuan mengakhiri kesepakatan yang disebut hubungan kerja yang telah disepakati sebelumnya.
e) Covid-19
Merupakan  sebuah  jenis  virus  yang  telah  ditetapkan  dunia  melalui  WHO sebagai  virus  berbahaya  dan  bersifat  menular  yang  mampu  mengancam keberlangsungan hidup manusia dengan akibat dan gejala yang dimilikinya.
f) Perjanjian Kerja
Merupakan  sebuah  landasan  hukum  yang  dibangun  dengan  kesepakatan  oleh pihak-pihak  yang  ada  yaitu  pelaku  usaha  dan  karyawan-nya,  yang  dimana memuat  hal-hal  apa  saja  yang  harus  dipatuhi  oleh  karyawan  dan  hal-hal  apa saja juga yang harus menjadi hak karyawan tersebut.
g) Perselisihan Hubungan Industrial Merupakan suatu akibat hukum yang terjadi karena telah terjadinya peristiwa Pemutusan  Hubungan  Kerja  secara  sepihak  dan  tanpa  alasan  yang  jelas  oleh pengusaha  terhadap  karyawannya  dan  biasanya  dalam  hal  ini  karyawan menuntut hak-hak nya kepada perusahaan.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  metode penelitian  hukum  normative,  yang  dimana  dalam  metode  ini  melakukan  kajian terhadap  refrensi  bacaan  buku,  jurnal,  maupun  UU  untuk  selanjutnya dikelompokkan menjadi data primer, sekunder, dan tersier.
Herman Brahmana 1) , Agus Irawan 2) , et al., Analisis Hukum Terhadap Phk Di Era Pandemi Covid 19 Dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan

## b. Sifat Penelitian
Penelitian  yang  penulis  gunakan  ialah  deskriptif,  degan  demikian  adapun tujuannya  yaitu  menganalisis  dan  mneggambarkan  dari  kejadian  yang  berupa suatu keadaan dan dampak yang dihadapi oleh karyawan yang terkena PHK  di era pandemic virus corona saat ini.

## B. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Baku Primer
Merupakan  sumber  yang  memiliki  sifat  authoritative  yang  bermakna  memiliki otoritas.  Bahan  yang  digunakan  yaitu  perundang-undangan,  catatan  resmi  serta yurisprudensi.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  ialah  berfungsi  untuk  penjelasan  pada  bahan  huum primer,  contohnya  di  dalam  perundnag-undangan,  hasil  peneliti  dan  hasil  karya dari bagian hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan  bahan  hukum  yang  dijadikan  sebagai  pelengkap  dalam  sebuah penulisan,  adapun  yang  menjadi  bahan  hukum  tersier  ialah  internet,  blogspot, serta tulisan-tulisan lain non hukum namun masih berkaitan dengan permasalahn yang ada.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Penulis  menggunakan  dan  membutuhkan  beberapa  Teknik  pengumpulan  data seperti:
a. Studi Kepustakaan
Metode ini dibuat ke dalam pengumpulan data sekunder yang terdapat pendapat para sarjana hukum, jurnal dan beberapa dokumen.
b. Wawancara
Merupakan  suatu  percakapan  antara  peneliti  dan  narasumber  yaitu  Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

## D. Analisis Data
Adapun  analisis  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  data kualitatif,  yang  merupakan  analisis  dengan  menggunakan  data  melalui  peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Alasan-alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Berdasarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan
Menurut  UU  Ketenagakerjaan  Pemutusan  Hubungan  Kerjahanya  dapat  dilakukan
Herman Brahmana 1) , Agus Irawan 2) , et al., Analisis Hukum Terhadap Phk Di Era Pandemi Covid 19 Dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan
oleh beberapa sebab, yaitu:
a. Mengundurkan diri
Setiap  karyawan  dalam  hal  mengundurkan  diri  melalui  prosedur  yang  tepat maka menurut UU ketenagakerjaan mendapat uang pergantian hak:
1. Sisa hak libur dalam 12 bulan Sejumlah uang sebagai akomodasi transportasi karyawan dari rumah nya ke kantor.
2. Biaya  Alternatif  tempat  tinggal  serta  perawatan  kesehatan  yang  jumlahnya 15% dari jumlah uang penghargaan terhadap karyawan berkualifikasi.
3. Hak-Hak  lainnya,  dimana  sebelumnya  telah  dilakukan  kesepakatan  yang tertuang dalam lembaran kesepakatan kerja.
b. Mengundurkan diri karena pensiun diatur dalam ketentuan pasal 167 yaitu:
1. Jika  terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  diputuskan  oleh  perusahaan kepada  karyawan  yang  umur  nya  telah  mendekati  kategori  purna  dan sebelumnya  perusahaaan  tersebut  sudah  mengikutsertakan karyawan tersebut dalam  program  pension,  notabene  preminya  ditanggung  sepenuhnya  dari pelaku usaha, oleh karena  itu karyawan tersebut tidak akan memperoleh uang penghargaan masa kerja.
2. Jika  terdapat  perbedaan  nominal  terhadap  jumlah  uang  yang  didapatkan  oleh karyawan  dalam  program  pensiun  dengan  jumlah  uang  penghargaan  masa kerja, perbedaan nominal tersebut akan dipenuhi oleh perusahaan.
3. Jika karyawan sudah diikutsertakan sebelumnya oleh pengusaha kepada masa proyeksi  purna,  yang  berarti  ada  sejumlah  uang  yang  akan  dibayarkan terhadap  karyawan  itu  setiap  bulannya  kedepannya,  maka  uang  penghargaan masa kerja (pesangon) tidak akan diterima oleh karyawan tersebut.
4. Hal-Hal  yang  diatur  pada  beberapa  ayat  di  atas,  bisa  juga  ditetapkan  berbeda pada kesepakatan kerja di lapangan.
5. Jika  pekerja/buruh  yang  tidak  diikutsertakan  oleh  pihak  pengusaha  pada program  pensiun  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  karena  usia pensiunnya,  maka  pelaku  usaha  tersebut  harus  membayarkan  sejumlah  uang penghargaan  masa  kerja  terhadap  karyawan  tersebut  yang  totalnya  telah ditetapkan oleh undang-undang.
6. Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghapuskan hak-hak  pekerja/buruh atas jaminan hari tua  yang  bersifat  wajib  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
c. Karyawan  meninggal  dunia.  Jika  terjadi  situasi  tesebut  maka  keluarga  yang merupakan ahli waris akan menerima sejumlah 2x uang pesangon yang biasanya diberikan  terhadap  karyawan  yang  di  PHK  dan  hak-hak  lainnya  yang  telah ditetapkan undang-undang.
d. Melakukan  pelanggaran.  Pekerja/buruh  yang  melakukan  pelanggaran  terhdap
perjanjian  kerja  yang  menyebabkan  terjadi  nya  Pemutusan  Hubungan  Kerja terhadap  hal  itu  tetap  akan  menerima  sejumlah  biaya  sebagai  alternatif  hak  dari karyawan  yang  dipecat  tersebut.  Adapun  terhadap  pelanggaran  apa  saja  yang akan  membuat  karyawan  dapat  dipecat,  UU  ketenagakerjaan  telah  mengaturnya sebagai berikut :
1. Adanya tindakan yang bersifat pidana yang dilakukan di lingkungan kantor.
2. Menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
3. Kedapatan  menggunakan  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  mengandung zat adiktif atau narkotik di lingkungan perusahaan.
4. Adanya  penyerangan,  adanya  pengancaman  atau  pengintimidasian  terhadap sesame karyawan / pengusaha di ruang lingkup kantor.
5. Melakukan  penghasutan  terhadap  sesama  karyawan/pelaku  usaha  agar merencanakan sesuatu yang melawan hukum.
6. Melakukan  kecerobohan  atau  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  yang merusak  barang-barang  kepunyaan  perusahaan  sehingga  menyebabkan kerugian bagi pengusaha.
7. Melakukan  kecerobohan  dan/atau  dengan  sengaja  melakukan  pembiaran kepada rekan-rekan kerja pada situasi yang berbahaya di lingkungan kerja.
8. Melakukan pembongkaran dan memeberikan infromasi tanpa izin dari atasan kepada  pihak  lain  yang  tidak  berhak  menadapatkan  informasi  tersebut, kecual dalam hal penyidikan/kepentingan Hukum.
9. Tindakan-tindakan  lain  oleh  pekerja/buruh  di  lingkungan  kerja  yang  dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.
e. Pelanggaran  tidak  berat.  Adapun  Pemutusan  Hubungan  kerja  dapat  terjadi dikarenakan bukan saja dikarenakan pelanggaran berat, namun dapat juga terjadi karena  pelanggaran  tidak  berat.  Adapun  pelanggaran  tidak  berat  tersebut  yaitu kalau  karyawan  melakukan  pelanggaran  terhadap  perjanjian  kerja  yang  telah disepakati  bersama.  Adapun  karyawan  yang  di  Pemutusan  Hubungan  Kerja karena pelanggaran tidak berat tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan  tetap  menerima  sejumlah  uang  pengganti  hak  dan  uang penghargaan yang nominal telah diatur oleh undang-undang).
Ada  juga  pendapat  dari  ahli  hukum  Sudibyo  dan  Mario  terhadap  alasan-alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan atas si pekerja/buruh yaitu:
a. Karena keuangan
1. Produksi  perusahaan  yang  menurun  menyebabkan  perusahaan  tersebut mengalami penurunan hasil produksi.
2. Penghasilan perusahaan menurun.
3. Menurunnya  kemampuan  perusahaan  sehingga  tidak  dapat  melaksankan kewajiban  memberikan  uang  kepada  pekerja/buruh  sebagai  hak  mereka  atas
Herman Brahmana 1) , Agus Irawan 2) , et al., Analisis Hukum Terhadap Phk Di Era Pandemi Covid 19 Dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan
pekerjaan yang telah mereka lakukan.
4. Pelaksanaan penyusunan meminimalisir pengeluaran perusahaan, sala
5. satunya ialah dengan menekan jumlah karyawan.
b. Alasan pekerja/buruh.
1. Ketidakmampuan  pekerja  dalam  bekerja  dan  kurangnya  kapasaitas  pekereja sesuai  standar  yang  diharapkan  atau  melebihi  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan, meskipun pekerja/buruh telah diberikan kesempatan.
2. Tidak  adanya  perilaku  baik,  ketidak  jujuran,  tidak  ada  tanggungjawab,  tidak hadir berturut-turut.
3. Tidak sehat secara fisik.
4. Karena pengusaha telah meninggal dan tidak ada ahli waris maka perusahaan ditutup.
b. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
Menurut UU ketenagakerjaan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industiral yaitu  Pemutusan  Hubungan  Kerja  harus  dilakukan  melalui  perundingan  terlebih dahulu.  Adapun  dalam  melaksanakan  perundingan  tersebut  yang  paling  diutamakan ialah  penyelesaian  di  luar  ruang  mahkamah  atau  musyawarah  ,  dan  jika  juga  tidak ditemukan  solusi  yang  tepat,  maka  dilanjutkan  di  ruang  mahkamah.  Terkait perundingan secara musyawarah di luar ruang mahkamah hal ini dinamakan bipartit yaitu  perundingan  di  antara  dua  pihak  yaitu  antara  perusahaan  dan  karyawan.  Jika upaya  biparti  belum  juga  menemukan  hasil  yang  baik  maka  selanjutnya  akan dilaksanakan  Tripartit,  biasanya  melalui  Mediasi,  walaupun  dalam  Undang-Undang dibuka kemungkinan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja melalui Konsiliasi dan Arbitrase.
Menurut  Ibu  Maymoonah  Sitanggang  S.H.,  M.H  tidak  pernah  dilakukan penyelesaian  Pemutusan  Hubungan  Kerja  selain  dengan  cara  mediasi.  Jika  dalam perundingan melalui Tripartite belum juga menemukan hasil yang memuaskan antara pihak-pihak  maka  dalam  hal  ini  pihak  yang  sebagai  penengah  akan  menerbitkan rekomendasi  yang  bersifat  pendapat  kepada  pihak-pihak  yang  berselisih.  Jika  salah satu  pihak  baik  buruh  maupun  pengusaha  keberatan  terhadap  anjuran  tersebut  dapat mengajukannya  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI)  setempat  yaitu  domisili  kantor perusahaan tersebut terletak.
Dengan  demikian,  cara  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  PHK,  bisa ditempuh dengan langkah sebagai berikut:
a. Di luar pengadilan:
1. Penyelesaian  dengan  Bipartite:  Penyelesaian  melalui  Bipartite  diajukan  oleh salah  satu  pihak,  biasanya  perundingan  tersebut  dimohonkan  oleh pekerja/buruh.  Penyelesaian  melalui  bipartite  yaitu  penyelesaian  dengan  cara
mengadakan perundingan atau musyawarah antara pekerja dan pelaku usaha. Jika  perundingan  bipartit  tersebut  berhasil  mengeluarkan  hasil  yang memuasakan  bagi  pihak-pihak  maka  selanjutnya  akan  dibuatkan  nota kesepakatan  bersama  untuk  dilakukan  pendaftaran  ke  PHI  agar  mempunyai kekuatan  hukum  eksekusitorial.  Dan  sebaliknya  jika  perundingan  bipartit tersebut  tidak  mengeluarkan  hasil  yang  baik  di  antara  pihak-pihak,  biasanya salah  satu  pihak  akan  melayangkan  pengajuan  penyelesaiannya  dengan perundingan Tripartite kepada Dinas Ketenagakerjaan/Mediator.
2. Penyelesaian  melalui  Mediasi:  penyelesaian  ini  sering  juga  disebut  Tripartite. Ada  tiga  pihak  di  dalam  nya  yaitu  pelaku  usaha,  karyawan  yang  di  Putus Hubungan  kerja  nya  dan  dinas  ketenagakerjaan  sebagai  penengah  dalam  hal ini.  Apabila  antara  para  pihak  tercapai  kesepakatan,  maka  dituangkan  dalam bentuk perjanjian bersama, agar mempunyai kekutan hukum maka para pihak diwajibkan  melaksanakan  pendaftaran  pada  PHI  sesuai  domisili  para  pihak berpekara.  Dan  jika  tidak  tercapai  kesepakatan,  mediator  (Pemerintah  Dinas Ketenagakerjaan)  akan  menerbitkan  surat  anjuran  dan  disampaikan  kepada para pihak pengusaha atau pekerja/buruh.
3. Penyelesaian  melalui  Konsiliasi:  Merupakan  langkah  yang  ditempuh  untuk menyelesaikan  permasalahan  hubungan  industrial  dengan  mengikutsertakan konsiliator  netral  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  bertugas menengahi perselisihan tersebut. Dalam praktiknya hal ini jarang dilaksanakan, karena  menurut  Ibu  Maymoonah  Sitanggang  S.H.,  M.H.  dalam  penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja biasanya selalu menggunakan penyelesaian secara mediasi.
4. Penyelesaian  melalui  Arbitrase:  merupakan  salah  satu  langkah  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial,  yang  dimana  dalam  hal  ini  biasanya  pihak yang berperan ialah persatuan organisasi karyawan dengan menyelesaikan nya di  luar ruang mahkamah untuk selanjutnya hasilnya ditetapkan secara tertulis yang  dibuat  oleh  arbiter  yang  nanti  putusannya  bersifat  final  dan  binding.. Dalam  praktiknya  hal  ini  tidak  pernah  dilakukan,  karena  menurut  Ibu Maymoonah  Sitanggang  S.H.,  M.H.  dalam penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja selalu menggunakan penyelesaian secara  mediasi.
b. Tahapan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan:
1. Pengusaha  ataupun  pekerja/buruh  yang  keberatan  terhadap  anjuran  dapat mendaftarkan  gugatan  ke  PHI  (Sub  Kepaniteraan)  Hubungan  Industrial  di perusahaan  di  mana  pekerja/buruh  dipekerjakan  dengan  membayar  biaya perkara  jikan  tuntutannya  melebihi  nilai  sebesar  Rp150.000.000,00  dan  jika kurang dari Rp150.000.000,00 maka dibebaskan dari pihak perkara.
2. Proses  Pemeriksaa  perkaran:  Dilakukan  menurut  hukum  acara  perdata  pada umumnya.
3. Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Hubungan Industrial): Bilamana salah satu  pihak  keberatan,  maka  selama  14  hari  akan  diberikan  waktu  agar melakukan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

## c. PERPU Nomor 1 Tahun 2022 dan KEPRES Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional dapat Dijadikan Alasan Pemutusan Hubungan Kerja  oleh Perusahaan
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tidak  selalu  disebabkan  oleh  kelalaian  atau kesalahan  para  pekerja/buruh.  Namun  ada  alasan  lain  bagi  pengusaha  untuk memberhentikan pekerja/buruh. Alasan lain yang dimaksud adalah force majeure. Frasa Force  Majeur dalam  pasal  164  ayat  (1)  membuka  peluang  kepada  perusahaan menggunakannya  untuk  melakasanakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  kepada karyawannya.  Menurut  pengusaha  Covid-19  sangat  berpengaruh  pada  kegiatan produksi perusahaan. Terhambatnya kegiatan produksi        berdampak pada  pendapatan hasil  perusahaan  yang  mengakibatkan    pengusaha  tak  mampu  membayar  gaji  bagi pekerjanya  yang  menjadi  kewajibannya.  Dan  menurut  perusahaan,  virus  corona digolongkan ke dalam suatu keadaam yang sebelumnya  tidak dapat diprediksi karena di luar kemampuannya sehingga tidak dapat mencegahnya.
Menurut  Ibu  Maymoonah  Sitanggang  S.H.,  M.H.  selaku  Sub  koordinator    Syarat Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa selama Covid- 19  banyak  perusahaan  melaksanakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  kepada karyawannya  dengan  menggunakan  dalil force  majeur yang  disebabkan  oleh  Bencana Nasional  yaitu  Covid-19 , yang  dimana  melalui  Keppres  tentang  ditetapkan  virus corona sebagai bencana nasional. Sejak dinyatakan oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional Covid-19, banyak para  pelaku  usaha  melaksanakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  kepada  karyawannya karena  menganggap  bahwa  Keputusan  Presiden  itu  sebagai  dasar  pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Force Mejeure.
Bila  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  mengenai  alasan  yang dapat  digunakan  seorang  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan  Pemutusan  Hubungan Kerja  erhadap  karyawannya,  maka  wajar  saja  pada  masa  pandemi  covid  19  banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Pandemi Covid 19 telah  resmi  dinyatakan  sebagai  bencana  nasional  yang  dimana  hal  ini  dimanfaatkan oleh  beberapa  legal  perusahaan  yang  ada  untuk  dikorelasikan  dengan  keadaan force majure .
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  memberikan  pengertian  dan  penjelasan tentang  keadaan  memaksa/ force  majeur sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  164  ayat (1),  KUHPerdata  juga  tidak  memberikan  pengertian  secara  detail  tentang  keadaan memaksa/ force  majeur selain  meletakkan  penjelasan  yang  jika  dimaknai  ialah  sesuatu hal yang mendadak terjadi dan tidak diduga sebelumnya, namun hal ini dalam ruang lingkup perjanjian kredit.
Oleh  karena  itu  maka  beberapa  ahli  hukum  di  Indonesia  mengeluarkan  tentang keadaan memaksa/ force majeur antara lain sebagai berikut:
1. R.  Subekti,  keadaan  memaksa,/ force  majeur sebagai  alasan  bagi  debitur  terbebas untuk membayar ganti rugi
2. Purwahid Patrik, keadaan memaksa/ force majeur adalah kondisi dimana debitur tidak mampu lagi melakukan kewajiban nya dikarenakan sesuatu hal yang tidak terduga  atau  memaksa  atau  darurat  yang  dihadapkan  kepadanya  dan  yang bukan karena kehendaknya juga maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
3. Abdulkadir  Muahmmad,  keadaan  memaksa/ force  majeure adalah  Situasi  dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dikarenakan bukan keinginanannya juga.
4. M.  Yahya  Harahap  keadaan  memaksa/ force  majeur adalah  ketika  debitur  tidak lagi mampu melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya dikarenakan situasi yang darurat yang merupakan bukan keinginan dan perbuatannya.

## SIMPULAN
1. Alasan-alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  yaitu  alasan  ekonomis,  alasan  tentang  diri pribadi yang bersangkutan dan alasan tentang pribadi .
2. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dilakukan melalui 2 cara yaitu di luar pengadilan melalui (perundingan Bipartite dan Tripartite/Mediasi) dan penyelesaian di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melalui gugatan dengan proses penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
3. PERPU  dan  KEPRES  menetapkan  bahwa  pandemi  Covid-19  sebagai  Bencana Nasional,  tetapi  Undang-Undang    Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  secara tegas  tidak  menyebutkan  Bencana  Nasional  merupakan  keadaan  yang  dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja.

## A. Saran
a. Sebaiknya  Pemerintah  Dinas  Ketenagakerjaan/Mediator  jika  terjadi  perselisihan Pemutusan  Hubungan  Kerja  harus  memperhatikan  alasan-alasan  yang menyebabkan  terjadinya  perselisihan  dan  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
b. Sebaiknya dalam Pemutusan Hubungan Kerja Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan/Mediator  harus  berupaya  melakukan  penyelesaiannya  ditingkat Tripartit atau mediasi.
c. Sebaiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak perusahaan kepada  pekerja/buruh  dengan  alasan  pandemi  Covid-19  sebagai  Bencana Nasional dan menafsirkannya sebagai keadaan memaksa/ force majeure yang tidak
Herman Brahmana 1) , Agus Irawan 2) , et al., Analisis Hukum Terhadap Phk Di Era Pandemi Covid 19 Dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan
diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidaklah  tepat,  karena  keadaan memaksa. force majeure diperuntukkan untuk perikatan perdata murni (di bidang kekayaan dan perjanjian timbal balik), bukan hukum perburuhan (hukum publik).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan ,  Jakarta  :  Prenada  Media  Group, 2016, hal 281-282.
Broto  Suwiryo, Hukum  Ketenagakerjaan ( Penyelesaian  Perselisihan      Hubungan  Kerja Berdasarkan Asas Keadilan ), Yogyakarta: LaksBang, 2017, hal.156.
Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif  Dalam  Mendukung  Pariwisata  Di  Desa  Mas  Dan  Desa  Peliatan,  Ubud. Jurnal Analisis Pariwisata ISSN , 1410 , 3729.
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal.  147. Muhammad Sadi Is dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2020, hal.190.
Muslim, M. (2020). PHK pada masa pandemi covid-19. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis , 23 (3), 357 – 370.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet8, Kencana, Jakarta, 2013. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan    Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo, Persada, 2003.