Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

## OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

## DI BPRS HARUM HIKMAHNUGRAHA
Biki Zulfikri Rahmat Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi
Jalan Siliwangi No.24, Kahuripan, Tasikimalaya. Indonesia bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id

## Abstrak
Resiko  terbesar  menghadapi  sistem  keuangan  global  bukanlah  kesalahan  tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas  operasional.  CG  adalah  mengontrol  secara  keseluruhan  yang  ditetapkan  secara internal  dan  eksternal  atas  manajemen  untuk  melindungi  semua stakeholders. Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  DPS  melaksanakan  GCG  pada  bank  syariah, serta  pengaruh  pelaksanaan  GCG  terhadap  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  BPRS Harum  Hikmahnugraha.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  deskriftif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  GCG  bank  syariah  berbeda  dengan  yang dilaksanakan  bank  konvensional  dan  memiliki  karakterisitik  terkait  dengan  operasional. Perbedaan  terletak  pada shari’ah  compliance pada  aktivitas  bank  syariah.  Sehingga  dapat disimpulkan DPS sangat berperan dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha terutama  aspek  pemenuhan  prinsip  syariah,DPS  adalah  pihak  yang  memastikan  dan mengawasi  kesesuaian  operasional  dan  produk  bank  terhadap  prinsip  syariah.Dilihat  dari reaksi deposan ketika mengetahui bank tidak berkinerja dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, deposan akan mengalihkan dananya.
Kata Kunci :GCG, Bank Syariah, DPS .

## Abstract
The  biggest  risk  facing  the  global  financial  system  is  not  the  fault  of  the  ability  to make a profit, but  more important  is the loss of trust and credibility operational.  CG is  the control that is set internally and externally over management to protect all stakeholders. The aim  of  research  to  find  out  how  the  role  of  DPS  to  implement  corporate  governance  in Islamic  banks,  as  well  as  the  influence  of  GCG  implementation  on  the  level  of  public confidence  in  BPRS  Harum  Hikmahnugraha.Metode  used  in  the  study  is  a  qualitative descriptive method. The results showed GCG different Islamic banks with conventional banks implemented and have the characteristics associated with the operation.The difference lies in the  shari'ah  compliance  on  the  activities  of  sharia  banks.  It  can  be  concluded  DPS  was instrumental  in  the  implementation  of  GCG  in  BPRS  Harum  Hikmahnugraha  especially aspects of fulfillment of sharia principles,DPS is the party that ensure and oversee operations and product conformity to the principles syariah.Dilihat bank from depositors reaction when knowing  the  bank  is  not  performing  well  and  not  in  accordance  with  Sharia  principles, depositors will divert their funds . Keywords: GCG, Islamic Banks, DPS.

## I. PENDAHULUAN
Serangkaian  krisis  yang  melanda sistem  keuangan  internasional  selama beberapa  dekade  terakhir  ini  menuntut terbentuknya  suatu  perubahan  rancangan sistem  yang  baru.  Berbagai  pendekatan dalam  diskusi  dan  Forum  Internasional telah  menemukan  suatu  titik  kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari perancangan  sistem  yang  baru  tersebut adalah  pengembangan  CG  yang  didukung oleh  regulasi  dan  pengawasan  dengan prinsip  kehati-hatian  (Umer  &  Ahmed, 2008)
Untuk  memastikan  terpenuhinya semua tujuan tersebut, serta untuk menciptakan  kesehatan  dan  stabilitas sistem keuangan, perhatian terhadap peningkatan  CG  merupakan  syarat  mutlak yang harus dipenuhi (Puspitasari, 2009).
(Cadbury, 2001) menegaskan bahwa  oleh  karena  sifat  kegiatan  usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk  kegiatan  terutama  pembiayaan  dan investasi  maka  sangatlah  diperlukan  suatu upaya  perlindungan  yang  memadai  agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan  ekonomi  ini  dapat  berjalan dengan  sebaik-baiknya.  Resiko  yang dihadapi  oleh bank harus  dipantau dengan suatu  mekanisme check  and  balance yang memadai  agar dapat  menjaga kepercayaan
pihak-pihak  yang  sangat  berkepentingan dengan  fungsi  perbankan.  Hal-hal  yang terkait  dengan  mekanisme check  and balance inilah  yang  menjadi  fokus perhatian dari sistem CG.
Pada  bank  konvensional system governance yang  baik  antara  lain  dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi,kewenangan  dan  pola  hubungan antara pemegang saham (Dewan Komisaris) dan manajemen bank. Sementara  itu  struktur governance pada bank syariah akan melibatkan lebih banyak pihak  karena  adanya  karakteristik  khusus dari  bank  syariah  yaitu  kewajiban  untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah ( shari’ah compliance ) dalam menjalankan bisnisnya. Karena stakeholders terpenting  yang paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah  Islam  itu  sendiri.  Jika  bank  tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik, orang  akan  beranggapan  bahwa  sistem Islam  tidak  selaras  dengan  dunia  modern dan  Islam  akan  disalahkan  karena  kinerja bank syariah yang jelek tersebut, meskipun Islam sendiri tidaklah demikian.
Keharusan  tampilnya  bank  syariah sebagai  pionir  penegakan  GCG  dibanding bank  konvensional,  menurut  (Mervin, Latifa, & Al-Haod, 2005) karena permasalahan governance dalam  bank syariah  ternyata  berbeda  dengan  bank konvensional.  Pertama,  bank  syariah
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi prinsip-prinsip syariah ( shari’ah compliance )  dalam  menjalankan bisnisnya.  Karenanya,  DPS  memainkan peran  yang  penting  dalam governance structure perbankan syariah. Kedua, karena  potensi  terjadinya information asymetry tinggi  bagi  perbankan  syariah maka permasalahan agency theory menjadi sangat  relevan.  Hal  ini  terkait  dengan permasalahan  tingkat  akuntabilitas  dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan investment account  holders dalam  mekanisme  GCG menjadi  masalah  strategis  yang  mesti mendapat  perhatian  dari  bank  syariah. Ketiga,  dari  perspektif  budaya  korporasi, perbankan  syariah  semestinya  melakukan transformasi  budaya  dimana  nilai-nilai etika  bisnis  Islami  menjadi  karakter  yang inheren  dalam  praktik  bisnis  perbankan syariah (Promono, 2008).
Kondisi  diatas  menuntut  bank syariah  memberikan  jaminan  mengenai kesesuaian syariah untuk seluruh aktivitasnya ataupun prinsip-prinsip prudensial  yang  dibutuhkan  dari  sebuah bank, disamping pelayanan bagi konsumen.  Berdasarkan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pelaksanaan  GCG  harus  diwujudkan
dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  DPS. Apabila kinerja DPS berjalan dengan baik diharapkan  pelaksanaan  GCG  atau  tata kelola  bank  syariah  tersebut  baik  dan konsisten. Namun, peran pengawasan yang dilakukan  DPS  saat  ini  masih  belum optimal.
Suatu  kenyataan  bahwa  banyak anggota  DPS  yang  diangkat  disebabkan oleh  kharisma  dan  kepopulerannya  di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi  dan  perbankan  syariah.  Anggota DPS  semestinya  selain  memahami  fiqih muamalah  juga  memahami  ilmu  yang terkait  dengan  perbankan  syariah,  seperti ilmu  ekonomi  moneter.  Dengan  demikian tidak  ada  lagi  ulama  yang  menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Selain  itu  DPS  datang  sekali  dalam sebulan  atau  sekali  dalam  seminggu bahkan  ada  yang  berbulan-bulan  tidak datang  ke  bank  syariah  yang  semestinya diawasinya.  Pengawasan  model  demikian jelas  tidak  signifikan  dalam  pengawasan perbankan  syariah,  karena  peran  DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat yang boleh  datang  pada  waktu-waktu  tertentu saja,  akibatnya  pengawasan  dan  peran- peran  strategis  lainnya  sangat  tidak optimal.Oleh karena itu, tak mengherankan  jika  masih  banyak  praktek
perbankan  syariah  yang  menyimpang  dari ketentuan  syariah  Islam.  Inilah  realitas yang terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia saat ini. Maka tidak heran,jika masih banyak bank syariah yang ‘menyimpang’ dari prinsip syariah.
Melihat  fenomena  yang  terjadi diatas terkait dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan  prinsip  syariah  di bank  syariah  dan  urgennya  pelaksanaan GCG  di  bank  syariah  terutama  dalam  hal pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah.  Maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  sebuah penelitian dengan mengambil judul “ OptimalisasiPeran Dewan Pengawas Syariah Dalam
Pelaksanaan
Good Corporate  Governance Di  BPRS  Harum Hikmah nugraha”.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  analisis,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset  dilakukan  dan  memeriksa  sebab- sebab  dari  suatu  gejala  tertentu,  secara rinci  mengenai  suatu  obyek  tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Dalam penelitian  ini  akan  di  fokuskan  rumusan masalah  dan  tujuan  penelitiannya  adalah untuk melihat tugas dan peran DPS dalam pelaksanaan GCG terutama aspek shari’ah compliance ,  serta  melihat  pengaruh  dari
penerapan  GCG    terutama  aspek shari’ah compliance terhadap  tingkat  kepercayaan masyarakat  pada  bank  syariah  (BPRS Harum  Hikmah  nugraha)  dengan  metode deskriptif analisis, sehingga untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  Data  yang  diperoleh  peneliti didapat  dari  hasil  observasi  (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket),  triangulasi,  dokumentasi  dan gabungan  keempatnya,  dengan  sumber primer  (jurnal,  buku,  tesis,  disertasi, melakukan  wawancara  dengan  DPS, direksi,  beberapa  staff  dan  nasabah,  dan sumber sekunder (majalah, website, laporan-laporan  GCG  serta  literatur  yang relevan dengan masalah penelitian). AdapunAnalisa  data  kualitatif  adalah bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya  jenuh.  Ukuran  kejenuhan  data ditandai  dengan  tidak  diperolehnya  lagi data  atau  informasi  baru.  Aktivitas  dalam analisis  meliputi  reduksi  data  ( data reduction ),  penyajian  data( data  display )
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
serta  penarikan  kesimpulan  danverifikasi ( conclusion drawing / verification ). (A, 2010).

## II. PEMBAHASAN
Seiring dengan perkembangan industri  perbankan  syariah  yang  ditandai dengan  semakin  beragamnya  produk perbankan  syariah  dan  bertambahnya jaringan  pelayanan  perbankan  syariah, maka  GCG  pada  industri  perbankan syariah  menjadi  semakin  penting  untuk dilaksanakan.  Pelaksanaan  GCG  pada industri perbankan syariah harus berlandaskan  pada  lima  prinsip  dasar. Pertama, transparansi ( transparency ), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi  yang  material  dan  relevan  serta keterbukaan  dalam  proses  pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas ( accountability ) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan  pertanggungjawaban  organ bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban  ( responsibility )  yaitu kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  prinsip-prinsip  pengelolaan bank  yang  sehat.  Keempat,  profesional ( professional )  yaitu  memiliki  kompetensi, mampu  bertindak  obyektif  dan  bebas  dari pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun (independen)  serta  memiliki  komitmen
yang  tinggi  untuk  mengembangkan  bank syariah. Kelima, kewajaran ( fairness ) yaitu keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Khafid, 2012).
Dalam  rangka  menerapkan  kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman  pada  berbagai  ketentuan  dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.Selain itu dalam pelaksanaan  GCG,  industri  perbankan syariah  juga  harus  memenuhi  prinsip syariah ( sharia compliance ).
Ketidaksesuaian  tata  kelola  bank  dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan  berbagai  risiko  terutama risiko  reputasi  bagi  industri  perbankan syariah.  Pelaksanaan  GCG  perbankan syariah  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan  lima  prinsip  dasar  dan  sesuai dengan  prinsip  syariah,  akan  tetapi  juga ditujukkan  untuk  kepentingan  yang  lebih luas.  Kepentingan  ini  antara  lain  adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku secara  umum  pada  industri  perbankan syariah.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/33/PBI/2009 pelaksanaan  GCG  mesti  diwujudkan dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  DPS serta  penerapan  fungsi  kepatuhan  audit intern  dan  audit  ekstern.  Pemain  kunci yang khas dalam pelaksanaan GCG dalam rangka  pemenuhan  prinsip  syariah,  yaitu Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  DPS adalah pihak yang melakukan audit syariah selain audit  yang lazim untuk  memastikan pelaksanaan  GCG  dalam  pemenuhan prinsip  syariah  ( sharia  compliance )  di bank  syariah.  DPS  adalah  pihak  yang memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian operasional  dan  produk  bank  terhadap prinsip  syariah  yang  termasuk  dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
A. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Profil DPS BPRS

## Harum

## Hikmahnugraha
Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan  tanggal  21  Februari  2013  M, ditetapkan  bahwa  susunan  DPS  adalah sebanyak  3  (tiga)  orang,  yaitu:  1). Pendidikan  terakhir  adalah  S1 Akhwalus Syahsiyyah Fakultas  Syariah  UINSGD Bandung.  2).  Berpendidikan  S1  Ilmu  al- Qur’an  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Qur’an Jakarta.  3).  Pendidikan  terakhirnya  adalah S1 PAI STAI Siliwangi Garut.
Dilihat dari latar belakang pendidikannya,  penulis  mengasumsikan
bahwa  ketiganya  belum  cukup  memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan  syariah.  Dilihat  dari  aspek pengalaman  atau  aktivitas  keseharian  pun para  DPS  kurang  memiliki  pengalaman dan  reputasi  di  bidang  keuangan  dan perbankan  syariah.  Padahal  semestinya yang  menjadi  DPS  di  bank  syariah memiliki kompetensi keilmuan dan reputasi di bidang keuangan dan perbankan  syariah  guna  mengefektifkan tugasnya untuk mengawasi dan memastikan  operasional  BPRS  Harum Hikmah  nugraha  senantiasa  sesuai  dengan Fatwa DSN-MUI maupun ketentuan syariah  lainnya.  Anggota  DPS  pun  selain dituntut  memahami  fiqih  muamalah  juga memahami  ilmu  yang  terkait  dengan perbankan  syariah,  seperti  ilmu  ekonomi moneter.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan  di  latar  belakang  masalah bahwa  masih  banyak  anggota  DPS  yang diangkat  disebabkan  oleh  kharisma  dan kepopulerannya  di  tengah  masyarakat, bukan  karena  kompetensi  keilmuannya  di bidang  ekonomi  dan  perbankan  syariah. Termasuk  BPRS  Harum  Hikmah  nugraha pengangkatan  DPS  bukan  dikarenakan kompetensi keilmuannya di bidang keuangan  dan  perbankan  syariah,  tetapi lebih  kepada  merupakan  bagian  dari
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
representasi  pengakomodiran  perwakilan ormas-ormas  keagamaan  yang  ada  di daerah tersebut. Adapun landasan filosopis dari  pengangkatan  tersebut,  bertujuan untuk menarik masyarakat (jamaah) menyimpan  dananya  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha.Tentunya kedepan diharapkan  aspek  profesionalisme  yang lebih  dikedepankan  dalam  pengangkatan DPS di BPRS Harum Hikmahnugraha.
2. Peran DPS Dalam Pelaksanaan GCG Di BPRS Harum Hikmahnugraha
DPS BPRS Harum Hikmah nugraha  berjumlah  3  (tiga)  orang  yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Formasi DPS BPRS Harum Hikmah  nugraha  telah  memenuhi  syarat minimum jumlah keanggotaan yang ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia,  yaitu minimal 2 (dua) orang dan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Direksi.
DPS BPRS Harum Hikmah nugraha  bersifat  independen.  Sebagian anggota  DPS  BPRS  Harum  Hikmah nugraha  telah  lulus  uji  kepatutan  dan kelayakan  ( fit  and  proper  test )  Bank Indonesia  tanggal  27-30  Juni  2010  M. Sebelum  diangkat,  sebagian  anggota  DPS BPRS  Harum  Hikmah  nugraha  telah memperoleh  rekomendasi  dari  DSN-MUI. Namun  untuk  tahun  2013,  karena  ada pergantian  dalam  kepengurusan  DPS,
khusus  untuk  anggota  DPS  BPRS  Harum Hikmahnugraha  yang  sekarang  belum dilakukan  uji  kepatutan  dan  kelayakan oleh Bank Indonesia.
Komposisi, kriteria dan independensi DPS BPRS Harum Hikmahnugraha  telah  sesuai  dengan  PBI BUS/UUS  maupun  PBI  GCG.Ketiga  DPS Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga,  hubungankeuangan,  hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham  dengan  anggota  DPS  lain,  Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankantugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya DPS  telah  mengadakan  rapat/pertemuan yang  membahas  perkembangan  produk maupun  aktivitas  kegiatan  operasional  di BPRS  Harum  Hikmahnugraha.DPS  telah mengadakan  rapat  dengan  Direksi  dan pejabat/karyawan  senior  BPRS  Harum Hikmahnugraha sebanyak 3 (tiga) kali.Bahkan
DPSBPRS Harum Hikmahnugraha  merencanakan  akan  terus mengefektifkan  rapat  dengan  seluruh anggota  DPS  minimal  1  (satu)  bulan sekali.  Tentu  niatan  ini  menjadi  langkah awal yang baik, guna memastikan operasionalisasi di BPRS Harum Hikmahnugraha  memenuhi  prinsip-prinsip syariah.  Secara  umum  rapat  diadakan dalam  rangka  mencari  jalan  keluar
terhadap  permasalahan  akad  dan shariah compliance yang  dihadapi  BPRS  Harum Hikmahnugraha terkait penghimpunan dana  masyarakat  (dana  pihak  ketiga), penyaluran  pembiayaan  dan  jasa  bank secara  umum  yang  belum  diatur  secara rinci  di  dalam  Fatwa  DSN-MUI.Hasil pertemuan  DPS  dengan  pihak  BPRS Harum  Hikmahnugraha  dituangkan  dalam risalah rapat, selanjutnya menjadi rekomendasi  dan  opini  syariah  yang dipedomani pada operasional BPRS Harum  Hikmahnugraha  disamping  Fatwa DSN-MUI,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan ketentuan  perundang-undangan  lainnya. Secara  berkala  hasil  rekomendasi  DPS disampaikan  kepada  Direksi  dan  Dewan Komisaris BPRS Harum Hikmahnugraha.
Adapun  tugas  dan  tanggung  jawab DPS dalam pelaksanaanGCG di BPRSHarum Hikmahnugraha adalah; DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan ( directing ), pemberian konsultasi ( consulting )  /nasihat  dan  atau  saran, melakukan  evaluasi  ( evaluating )  dan pengawasan  ( supervising )  kegiatan  bank syariah  dalam  rangka  memastikan  bahwa kegiatan  usaha  bank  syariah  mematuhi ( compliance ) prinsip-prinsip syariah sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  fatwa dan  syariah  Islam.  Berdasarkan  ketentuan yang tercantum dalam PBI
No.11/33/PBI/2009  tanggal  7  Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan  UUS,  disebutkan  antara  lain:  1).  DPS wajib  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG; 2).  Memberikan  nasihat  dan  saran  kepada Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah;  2). Menilai  dan  memastikan  pemenuhan prinsip  syariah  atas  pedoman  operasional dan  produk  yang  dikeluarkan  bank  3). Mengawasi  proses  pengembangan  produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN– MUI;  4).  Meminta  fatwa  kepada  DSN  – MUI  untuk  produk  baru  bank  yang  belum ada fatwanya; 5).Melakukan review secara berkala  atas  pemenuhan  prinsip  syariah terhadap  mekanisme  penghimpunan  dana dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa bank;  6).  Meminta  data  dan  informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.Dengan  demikian  maka  DPS dituntut  senantiasa  memastikan  seluruh transaksi di BPRS Harum Hikmahnugraha dijalankan  sesuai  dengan  fatwa  yang ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional serta dituntut senantiasa mengawasi kegiatan  usaha  bank  dan  memberikan opini  mengenai  kemurnian  prinsip  syariah yang dianut.
Hubungan  kerja  DPS,  Dewan Komisaris  dan  Direksi  adalah  hubungan
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
checkand  balance dengan  tujuan  akhir untuk  kemajuan  dan  kesehatan  BPRS Harum  Hikmahnugraha  serta  pelaksanaan operasional  BPRS Harum  Hikmahnugraha yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan senantiasa  mematuhi  ( comply )  peraturan dan  perundang-undangan  yang  berlaku termasuk penerapan GCG .
Dalam  melaksanakan  fungsi  dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah BPRS Harum  Hikmahnugraha  telah  melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Sebagai  mediator  antara  BPRS  Harum Hikmahnugraha dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan  produk  dan  jasa  dari  bank yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari DSN;
b. Sebagai perwakilan
DSN yang ditempatkan di BPRS
Harum Hikmahnugraha,  DPS  wajib  melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank  Indonesia  setiap  6  (enam)  bulan sekali;
c. Pemberian  opini  dari  aspek  syariah terhadap  pelaksanaan  operasional  BPRS Harum Hikmahnugraha secara keseluruhan dalam  laporan  publikasi  BPRS  Harum Hikmahnugraha;
Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi,  anggota  DPS  BPRS  Harum Hikmahnugraha  juga  telah  mengungkap
rangkap  jabatan  sesuai  dengan  PBI mengenai  GCG.Seluruh  anggota  DPS Harum  Hikmahnugraha  tidak  memiliki jabatan  yang  serupa  di  lembaga  keuangan syariah lain, maupun menjadi konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha  Syariah.  Anggota  DPS  pun  tidak memanfaatkan
BPRS Harum Hikmahnugraha untuk kepentingan pribadi,  keluarga  dan/atau  pihak  lain  yang mengurangi aset dan mengurangi keuntungan BPRS
Harum Hikmahnugraha.  Anggota  DPS  tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi  dari  bank  selain  remunerasi  dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Sebagai bahan pertanggungjawaban ( responsibility )
pelaksanaan  tugasnya  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha, DPS telah menyampaikan laporan pengawasan setiap 6  (enam)  bulan  kepada  Bank  Indonesia, yaitu disampaikan melalui surat No.017/HNN-DPS/I.2011 tanggal 11
Januari  2011  dan  tanggal  12  Desember 2012.  Laporan  DPS  dimaksud  sesuai dengan surat Bank
Indonesia No.12/1552/DPbS  tanggal  24  September 2010  perihal  laporan  hasil  pengawasan DPS BPRS Harum Hikmahnugraha, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
Sesuaidenganprinsip pendirian BPRS  Harum  Hikmahnugraha  pada  tahun
1994 yang bertujuan untuk mengembangkan  produk  jasa  perbankan yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  maka PT.BPRS  Harum  Hikmahnugraha  tetap konsisten  dan  terus  berupaya  istiqamah untuk menyempurnakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Secara garis besar  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  BPRS Harum  Hikmahnugraha  ada  3  (tiga) bagian, diantaranya meliputi:
1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Produk  yang  dikembangkan  oleh PT.  BPRS  Harum  Hikmahnugaha  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  perbankan  syariah  bahwa BPRS hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan akad  mudharabah  dan  akad  wadiah  serta investasi deposito mudharabah yang berjangka  1,  3,  6,  dan  12  bulan.  Secara tekhnis penghimpunan tabungan baik yang berakad mudharabah maupun yang berakad  wadiah  dan  investasi  deposito telah  memenuhi  syarat  sesuai  dengan Fatwa
DSN
Nomor: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN  MUI  Nomor  03/DSN-MUI/IV/2000 tentang  deposito,  juga  telah  sesuai  dengan kodifikasi  produk  perbankan  syariah  yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2. Penyaluran Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  penyediaan dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berupa:transaksi  bagi  hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,  transaksi  sewa  menyewa dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam  dan  istishna,  transaksi pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang qardh, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa;
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau  yang  diberi  fasilitas  dana  untuk mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan margin keuntungan, bagi hasil, biaya sewa, fee/  ujrah ,  dan/  atau  tanpa  imbalan.Dalam penyaluran  pembiayaan,  bank  bertindak sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  mal )  yang menyediakan  dana  dan  nasabah  berfungsi sebagai  pengelola  dana  ( mudharib )  dalam kegiatan  usahanya.  Disisi  lain  bank mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan  usaha  nasabah,  antara  lain bank dapat melakukan review dan meminta  bukti-bukti  dari  laporan  usaha nasabah  berdasarkan  bukti  pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang  disepakati.  Nisbah  bagi  hasil  yang telah  disepakati  tidak  boleh  diubah sepanjang  jangka  waktu  investasi,  kecuali atas  dasar  kesepakatan  para  pihak.Jangka waktu  pembiayaan  atas  dasar  akad mudharabah,  pengembalian  dana  dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.  Pembiayaan  atas  dasar  akad mudharabah  diberikan  dalam  bentuk  uang dan/atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.Dalam hal pembiayaan  atas  dasar  akad  mudharabah diberikan  dalam  bentuk  uang  harus dinyatakan  secara  jelas  jumlahnya.  Bila pembiayaan  dengan  akan  mudharabah  ini diberikan  dalam  bentuk  barang,  maka barang  tersebut  harus  dinilai  atas  dasar harga  pasar  ( net  realizable  value )  dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.Pengembalian angsuran pembiayaan  dilakukan  dalam  dua  cara, yaitu  secara  angsuran  ataupun  secara sekaligus  pada  akhir  periode  akad  sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
Pembagian  hasil  usaha  dilakukan  atas dasar  laporan  hasil  usaha  pengelola  dana dengan  disertai  bukti  pendukung  yang dapat dipertanggungjawabkan dan kerugian  usaha  nasabah  pengelola  dana
( mudharib )  yang  dapat  ditanggung  oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.Adapun manfaat dari pembiyaan ini  merupakan  diantara  bentuk  penyaluran dana pihak ketiga kepada nasabah produktif  untuk  mendapatkan  bagi  hasil sesuai  dengan  pendapatan  usaha  yang dikelola  nasabah.  Syarat  dan  tekhnis pembiayaan  ini  mengacu  kepada  Fatwa DSN-MUI  Nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan  mudharabah.Untuk kegiatan  yang  dilakukan  pada  PT.  BPRS Harum Hikmahnugraha adalah jenis kegiatan pembiayaan mudharabah, murabahah,  qardh  untuk  rahn  dan  ijarah multi  jasa.Semua  pembiayaan  ini  sudah berjalan  dari  awal  pendirian  dan  sesuai dengan yang difatwakan DSN-MUI.
3. Kegiatan Operasional
Dalam proses kegiatan operasional, PT.  BPRS  Harum  Hikmahnugraha  telah menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan  Syariah  Indonesia  Nomor  59. Maka dalam penyusunan laporan keuangan  baik  untuk  neraca,  laporan  laba rugi,  maupun  perubahan  modal  perseroan telah sesuai dengan PAPSI 2003, disamping  itu  juga  telah  menggunakan sumber  dari  PBI  tentang  penyusunan laporan keuangan BPR Syariah.
Untuk mengarahkan kegiatan operasional  agar  sesuai  dengan  prinsip syariah,  kami  selaku  DPS  tidak  saja melakukan  pengawasan  dalam  bentuk telaah  dokumen  akad,  tetapi  juga hearing (dengar  pendapat)  langsung  dari  para karyawan atas permasalahan yang dihadapi.Kegiatan  operasional  PT.  BPRS Harum  Hikmahnugraha,  ditilik  dari  SOP yang  dikeluarkan,  telah  sesuai  dengan prinsip syariah.Berdasarkan hasil pengamatan  selama  kegiatan  operasional, PT.  BPRS  Harum  Hikmahnugraha  belum mengeluarkan  produk  baru  yang  belum ada  fatwanya,  sehingga  tidak  memberikan opini maupun usulan ke DSN-MUI.
Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di BPRS Harum Hikmahnugraha  selaku  DPS,  kegiatan yang  dilakukan  sebahagian  besar  sudah sesuai  dengan  prinsip  syariah.Dibeberapa produk  masih  ada  kelemahan-kelemahan dalam  implementasi  syariah,  satu  diantara contohnya  masih  ada  potongan  biaya administrasi  yang  masih  menggunakan sistem prosentase.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya,  DPS  telah  memenuhi 5  (lima)  prinsip  GCG  keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ),  profesional  ( professional ) dan  kewajaran  ( fairness ).Sementara  itu
pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab DPS untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah ( sharia compliance) , bermula dari peran aktif DPS dalam proses pembuatan produk baru melalui pembahasan  dan  penyesuaian  kebijakan dan  prosedur  produk  terkait,  sehingga secara  keseluruhan  memenuhi  prinsip syariah.  Proses  ini  diakhiri  dengan  opini kesesuaian syariah terhadap produk tersebut  yang  diterbitkan  oleh  DPS.  DPS melakukan review kembali  atas  kebijakan dan prosedur guna melakukan penyempurnaan lebih lanjut apabila diperlukan.
Sesuai  dengan  fungsi  pokoknya, DPS  secara  rutin  memberikan  saran  dan nasehat  kepada  Direksi  BPRS  Harum Hikmahnugraha. Secara umum hal tersebut dilaksanakan melalui forum  diskusi  dalam rangka mencari jalan keluar terhadap skim produk  yang  belum  diatur  secara  rinci dalam Fatwa DSN-MUI, terhadap permasalahan  tersebut  DPS  memberikan opini  dan  rekomendasi  syariah  untuk dijadikan pedoman.
Pengawasan  DPS  berlanjut  dengan melakukan review secara berkala terhadap operasional  BPRS Harum  Hikmahnugraha agar  tidak  menyimpang  dari  yang  sudah ditetapkan  dalam  kebijakan  dan  prosedur yang  telah  ditetapkan  dan  ketentuan syariah lainnya. Pengawasan tidak terbatas
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
hanya  di  kantor  pusat  BPRS  Harum Hikmahnugraha,  DPS  juga  melakukan kunjungan  ke  kantor  cabang/kas  BPRS Harum Hikmahnugraha. Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga memberikan  arahan  kepada  pegawai  di kantor cabang/kas tentang mekanisme dan langkah-langkah  yang  harus  dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sharia compliance. Hasil pengawasan DPS dilaporkan  kepada  Bank  Indonesia  secara berkala  setiap  semester  serta  disampaikan pula kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai rekomendasi.
Berdasarkan  teori-teori  yang  telah dikemukakan sebelumnya dengan didukung hasil pengolahan data penelitian, penulis  membuat  sebuah  hipotesis  DPS merupakan pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan  GCG  di  bank  syariah  dalam rangka  pemenuhan  prinsip  syariah.Oleh karena  itu  DPS  sangat  berperan  dalam pelaksanaan good corporate governance di Bank Syariah (BPRS Harum Hikmahnugraha) terutama aspek
pemenuhan prinsip syariah.
3. Pengaruh  Penerapan  GCG  di  BPRS Harum Hikmahnugraha Terhadap
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada

## BPRS Harum Hikmahnugraha
Tanggung jawab utama bank syariah  adalah  menciptakan  kepercayaan
bagi  para  deposan,  serta  meyakinkan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan  syariah.  Ketika  para  deposan menempatkan  dana  pada  bank  syariah, mereka  dituntut  diberikan  pelayanan  dan kepastian  bahwa  operasional  bank  telah berjalan  sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah, dalam  pengertian  syariah  tidak  hanya dijadikan  sebagai  ‘label’  belaka  untuk menarik minat deposan. Operasional bank, mulai  dari  penghimpunan  dana  sampai dengan  penyaluran  atau  penggunaan  dana pun  harus  patuh  terhadap  aturan  syariah (Umer & Ahmed, 2008).
Makna  kepatuhan  syariah  dalam bank  syariah  adalah  penerapan  prinsip Islam,  syariah,  dan  tradisinya  ke  dalam transaksi  keuangan  perbankan  secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka  kerja  bagi  sistem  dan  keuangan bank  syariah  dalam  alokasi  sumberdaya, manajemen,  produksi,  aktivitas  pasar modal,  dan  distribusi  kekayaan.  Sehingga kepatuhan syariah dalam operasional bank meliputi  produk,  sistem,  teknik,  dan identitas  perusahaan  bukan  hanya  produk saja.  Budaya  perusahaan  yang  meliputi pakaian,  dekorasi,  dan  imej  perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu moralitas  dan  spiritualitas  kolektif  yang
apabila  digabungkan  dengan  produksi barang dan jasa akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.
(Cadbury, 2001) menegaskan bahwa  oleh  karena  sifat  kegiatan  usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk  kegiatan  terutama  pembiayaan  dan investasi  maka  diperlukan  suatu  upaya perlindungan  yang  memadai  agar  fungsi penting  untuk  mendukung  pembangunan ekonomi  ini  dapat  berjalan  dengan  baik. Risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  mesti dipantau  dengan  suatu  mekanisme check and  balance yang  memadai  agar  dapat menjaga  kepercayaan  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  fungsi  perbankan. Hal  yang terkait dengan mekanisme check and  balance inilah  yang  menjadi  fokus perhatian dari sistem corporate governance .
Menurut  Mutamimah,  penerapan GCG  begitu  penting,  karena  bank  syariah merupakan  lembaga  intermediasi  yang membutuhkan  kepercayaan  masyarakat dan  seluruh stakeholders .  Bank  syariah mempunyai  beberapa  keunikan,  yaitu:  a) stakeholders yang  lebih  menyebar,  b) informasi  asimetrinya  sangat  tinggi,  c) sulit  memonitor  serta  mengakses  kinerja dan  risiko  operasional  bank  syariah,  d) mempunyai  tingkat leverage yang  tinggi, e) klaim bersifat jangka pendek dan rentan
terhadap rush ,  dan  f)  tingkat  regulasinya juga  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  bank syariah  perlu  menerapkan  CGC,  karena bisa mempengaruhi penilaian dan menurunkan cost of capital , mempengaruhi  kinerja  bank,  reputasi bank,  dan  pengambilan  risiko  bank,  serta meminimalisasi  risiko  krisis  keuangan, baik untuk bank secara individual maupun bagi sistem bank secara keseluruhan.
Corporate  governance yang  baik merupakan langkah penting dalam membangun  kepercayaan  pasar  ( market confidence )  dan  mendorong  arus  investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka  panjang.  Korporasi  merupakan engine for wealth creation worldmide yang penting dan bagaimana perusahaan dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan  dalam  masyarakat  secara keseluruhan.  Agar  dapat  mencapai  fungsi kemakmuran, perusahaan mesti beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan  perusahaan  untuk  fokus pada  tujuannya  dan  akuntabel  dalam tindakannya.  Dengan  kata  lain  perusahaan perlu  menetapkan  aturan  tata  kelola perusahaan  yang  memadai  dan  kredibel (Tunggal & Tunggal, 2003).
Penerapan  sistem  GCG  dalam perbankan  syariah  menurut  Johan  Arifin diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai tambah bagi semua pihak yang
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
berkepentingan ( stakeholders ) melalui beberapa  tujuan  berikut;  1).Meningkatkan efisiensi,  efektifitas,  dan  kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan  pemegang  saham,  pegawai dan stakeholders lainnya  dan  merupakan solusi  yang  elegan  dalam  menghadapi tantangan organisasi kedepan;
2).Meningkatkan legitimasi organisasi yang  dikelola  dengan  terbuka,  adil,  dan dapat dipertanggung jawabkan;
3).Mengakui  dan  melindungi  hak  dan kewajiban para stakeholders ;
4).Pendekatan  yang  terpadu  berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi  organisasi  secara legitimate ;
5).Meminimalkan agency  cost dengan mengendalikan  konflik  kepentingan  yang mungkin  timbul  antara  pihak  prinsipal dengan agen; dan 6). Meminimalkan biaya modal  dengan  memberikan  sinyal  positif untuk para penyedia modal, meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, dan meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi  yang  lebih  baik  dari  para stakeholders atas  kinerja  perusahaan  di masa depan.
Dengan demikian melalui beberapa tujuan  diatas,  penerapan  GCG  pada  bank syariah diharapkan: (1) semakin
meningkatnya  kepercayaan  publik  pada bank  syariah,  (2)  pertumbuhan  industri jasa  keuangan  Islam  dan  stabilitas  sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan (3) keberhasilan industri  jasa  keuangan  Islam  dalam menerapkan  GCG  akan  menempatkan lembaga  keuangan  Islam  pada level  of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.
Berdasarkan pandangan-pandangan teori diatas ditambah hasil pengolahan data dan  informasi  dari  responden  penulis membuat  sebuah  hipotesis  bahwa  GCG berpengaruh  terhadap  tingkat  kepercayaan nasabah  pada  bank  syariah  (BPRS  Harum Hikmahnugraha).
Pada  bagian  ini,  penulis  akan mendiskusikan  beberapa  persoalan  yang berhubungan dengan deposan dalam corporate governance . Salah satu persoalan  penting  yang  menempatkan deposan  sebagai  ‘ principals’ adalah seberapa  baik  bank  menjalankan  tugas penyimpanan  dari  ‘agen’  dalam  hal menjalankan  bisnis  secara  efisien  dan sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Para deposan dapat menggunakan disiplin pasar untuk  meningkatkan  pengelolaan  bank dengan  mengalihkan  dana  dari  lembaga yang  mempunyai  kinerja  buruk.  Untuk melakukan hal ini, bagaimanapun deposan
harus memahami karakteristik bank syariah dan mendapatkan cukup informasi tentang  manajemen  dan  kinerja  bank. Kemudian  melaporkan  karakteristik  dasar dan preferensi deposan, pertanyaan tentang peran mereka sebagai stakeholders, pandangan  mereka  tentang  bagaimana mereka mendapat informasi, reaksi mereka pada  saat  bank  tidak  berkinerja  dengan baik  ditambah  dengan  reaksi  mereka  pada saat  bank  tidak  berkinerja  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.
Berdasarkan  keterangan  pada  data mengenai  umur  dan  pendidikan  dalam sampel. Umur  rata-rata deposan adalah 30 tahun,  usiamaksimal  adalah  dibawah  63 dan  diatas  18  tahun.  Pendidikan  deposan mengindikasikan  bahwa  sebagian  besar deposan memiliki pendidikan yang mendekati  sama  (merata).  Deposan  BPRS Harum  Hikmahnugraha  rata-rata  Sekolah Menengah Atas (SMA).Pekerjaan deposan dalam  sampel,  penulis  mencatat  bahwa persentase  deposan  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha terbesar adalah wirausaha75 %, Pekerjaan deposan lainnya adalah  petani  15  %,  dan  pegawai  negeri serta  pegawai  swasta  5  %.Hubungan deposan dengan bank lain, 25 deposan (50 %)  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak memiliki  rekening  dibank  lain.  Sekitar  5 deposan (5 %) deposan memiliki rekening dibank syariah lainnya dan 20 deposan (45
%) dari mereka memiliki rekening di bank konvensional.
Tabel 1
Alasan Menggunakan BPR Syariah
Jumlah Responden 50 Tidak berhubungan dengan riba 25 Layanan yang baik 23 Lainnya 2 Pertanyaan  kepada  para  deposan tentang  alasan  mereka  menggunakan BPRS
Harum Hikmahnugraha, berdasarkan  keterangan  pada  tabel  diatas menunjukkan bahwa 25 responden (50 %) di  BPRS  Harum  Hikmahnugraha  memilih BPR Syariah dengan alasan untuk menghindari  bunga  (riba).  Sebagian  dari deposan  juga  23  deposan  (48  %)  memilih BPR  Syariah  karena  mereka  mendapatkan layanan  ( service )  yang  baik,  dan  hanya  2 responden (2 %) menjawab lainnya.
Tabel 2
Layanan Bank Syariah

## Dibandingkan Bank Konvensional
Jumlah Responden 50 Lebih baik 48 Sama 2 Lebih buruk -
Berdasarkan  keterangan  pada  tabel diatas  menunjukkan  betapa  para  deposan dalam  sampel  memberikan  peringkat  atas pelayanan  BPR  Syariah  dibandingkan dengan bank lain hampir seluruh responden  sebanyak  48  deposan  (98  %) menilai  layanan  BPR  Syariah  lebih  baik dari  pada  bank  lain,  2  dari  mereka  (2  %)
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
menganggap  sama,  dan  0  (0  %)  menilai lebih buruk.
Tabel 3 Pemahaman Deposan
Terhadap
Manajemen Bank dan Rekeningnya
Ya Tidak Total Melihat laporan tahunan 15 35 50 Tahu bahwa bank memiliki DPS 5 45 50 Bisa mendapat informasi tingkat keuntungan kapan saja 5 45 50 Disediakan  laporan  laba  rugi secara regular 15 35 50
Sebagaimana telah disebutkan,
deposan  dapat  berperan  penting  dalam mendisiplinkan bank dengan menarik dana dari  bank  ketika  mereka  tidak  menjaga fiduciary duties dengan baik dan pada saat mereka  tidak  berkinerja  baik.  Namun, untuk  memainkan  peran  ini  mereka  tidak mendapatkan informasi tentang manajemen  dan  kinerja  bank.Berdasarkan keterangan  dari  tabel  diatas  melaporkan tanggapan  dari  para  deposan  mengenai beberapa persoalan tersebut.Ketika ditanya apakah  mereka  melihat  atau  mengetahui laporan  tahunan  bank  untuk  memastikan kinerja  bank,  35  responden  (70  %) memberikan  jawaban  tidak.  Pertanyaan yang  lain  ketika  ditanya  apakah  mereka mendapatkan  informasi  mengenai  tingkat keuntungan dari simpanan mereka di bank kapan  saja  mereka  ingin,  hampir  seluruh
responden  45  deposan  (90  %)  tidak mendapatkannya.
Supaya  bank  syariah  beroperasi sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, ditempatkan  DPS  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha untuk memberikan pengarahan  dan  persetujuan  atas  aktivitas mereka.Hampir seluruh deposan, sebanyak 45  deposan  (90  %)  tidak  mengetahui bahwa  ada  DPS  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha, dan hanya 5 deposan (10 %) yang mengetahuinya.
Sekarang  penulis  akan  melaporkan beberapa pertanyaan hipotesis yang mempunyai  implikasi  penting  bagi  CG bank. Hasil tersebut mengungkapkan peran deposan  untuk  meningkatkan  pengelolaan bank  melalui  disiplin  pasar.  Jika  bank gagal dalam kinerjanya dan tidak melaksanakan  penyimpanan,  maka  para deposan  akan  menanggapinya  dengan melakukan penarikan dana.

## Tabel 4
Feedback Deposan  Atas  Isu Corporate Governance
Tetap
pada bank tersebut Pindah  ke bank syariah lain Pindah ke bank lain Total
Jika tahu bahwa BPR Syariah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah 3 3 44 50
Jika tahu bahwa sebagian keuntungan BPR Syariah adalah dari bunga/riba
5 5 40 50 Jika ada rumor tentang buruknya manajemen bank 5 - 45 50
Berdasarkan  keterangan  pada  tabel diatas  melaporkan  reaksi  yang  mungkin dilakukan  oleh  deposan  jika  bank  gagal dalam  menjalankan  tugas  pokoknya,  yaitu mengenai  kesesuaian  usaha  bank  dengan prinsip  syariah.  Jika  deposan  mengetahui bank  tidak  menjalankan  usahanya  sesuai dengan  prinsip  syariah,  maka  dalam persentase  yang  sangat  besar  sebanyak  44 deposan  (90  %)  akan  mengalihkan dananya  ke  bank  lain.  Hasil  yang  sama juga terlihat dari tanggapan deposan ketika ditanya apa reaksi mereka jika mengetahui sebagian  pendapatan  bank  berasal  dari bunga  (riba).  Jika  hal  tersebut  terjadi, maka 40 deposan (90 %), akan mengalihkan dananya ke bank lain.
Berdasarkan tabel diatas pun menunjukkan bahwa deposan akan memberikan  hukuman  pada  BPR  Syariah Harum  Hikmahnugraha  dengan  menarik dananya  jika  ada  rumor  tentang  buruknya kinerja  bank.  Jika  rumor  tersebut  muncul, hampir  seluruh  deposan  sebanyak  45
deposan  (95  %)  akan  mengalihkan dananya ke bank lain. Hasil ini mengindikasikan  bahwa  jika  BPR  Syariah tidak  mempunyai  kinerja  yang  baik  dan tidak  memberikan  tingkat  keuntungan yang  kompetitif  dengan  pasar,  maka mereka akan kehilangan deposannya.
Hasil  penelitian  terhadap  nasabah
BPRS Harum Hikmahnugraha menunjukkan bahwa deposan akan meninggalkan  BPR  Syariah  jika  BPR Syariah  tidak  beroperasi  sesuai  dengan prinsip syariah. Selanjutnya, rumor tentang buruknya  kinerja  bank  syariah  juga  bisa menyebabkan  adanya  penarikan  atau pengalihan  dana.  Untuk  mempertahankan deposan, bank dituntut mempunyai kinerja yang  baik,  menghindari  tindakan-tindakan yang  bisa  memunculkan  rumor  dan  tetap patuh  pada  aturan  atau  prinsip  syariah ( sharia compliance ).

## III. SIMPULAN
Hal paling signifikan yang membedakan  bank  syariah  dan  bank konvensional  adalah  adanya  kepastian pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya,  untuk  memastikan  hal  itu dibentuk  DPS.Keberadaan  DPS  dalam struktur  organisasi  adalah  wajib  bagi lembaga  keuangan  yang  beroperasi  sesuai prinsip  syariah.  Pelanggaran syariah compliance yang dibiarkan DPS atau luput
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di  mata masyarakat,  sehingga  dapat  menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.  Karena  tanggung  jawab  utama bank syariah adalah menciptakan kepercayaan  bagi  para  deposan,  serta meyakinkan  bahwa  operasionalnya  telah sesuai dengan ketentuan syariah. Operasional bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penyaluran  atau  penggunaan  dana  harus patuh  pada  prinsip  syariah.  Berdasarkan hasil  analisis  dan  pembahasan  dalam penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan sebagai  berikut  :1)DPS  sangat  berperan dalam  pelaksanaan  GCG  di  BPRS  Harum Hikmahnugraha terutama aspek pemenuhan prinsip syariah ( sharia compliance ).  DPS  adalah  pihak  yang memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian operasional  dan  produk  bank  terhadap prinsip  syariah.  2)GCG  terutama  aspek kesesuaian  dengan  prinsip  syariah  ( sharia compliance ) di BPRS Harum Hikmahnugraha  mempengaruhi  terhadap tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada Bank
Syariah/BPRS Harum Hikmahnugraha).  Hal  ini  bisa  dilihat  dari reaksi  deposan  ketika  mengetahui  saat bank  tidak  berkinerja  dengan  baik  dan berkinerja  tidak  sesuai  dengan  prinsip
syariah, deposan akan mengalihkan dananya ke bank konvensional.
Adapun saran dalam penelitian ini, perlunya  membangun  suatu  sistem  CG yang  efektif  bagi  bank  syariah  dengan memperhatikan  sejumlah  pilar  mekanisme GCG,  antara  lain:  1).  Peran  dan  tanggung jawab  DPS  mesti  dioptimalkan  untuk memberikan  keyakinan  bahwa  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank  tidak melanggar prinsip syariah; 2). Transformasi  budaya  korporasi  yang Islami  dan  peningkatan  kualitas  SDM mesti  menjadi  komitmen  bagi  manajemen bank  syariah,  perangkat  hukum  dan peraturan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa  Keuangan  yang  sesuai  dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan  dan  GCG  yang  sehat  bagi bank  syariah  di  Indonesia;  3).  Dalam konteks  syariah,  auditor  eksternal  tidak saja  berperan  untuk  memberikan  opini bahwa  laporan  keuangan  bank  telah disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan standar  akuntansi  yang  berlaku.  Auditor eksternal  juga  mesti  bekerja  sama  dan mengkorelasikan pekerjaannya kepada DPS  dan  auditor  internal  untuk  mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapkan  dan  transparansi  yang
memadai; 4). Bank syariah mesti memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen  risiko  yang  tangguh.Hal  ini penting  agar  dapat  mendeteksi  dan menghindari  terjadinya  salah  kelola  dan penipuan  maupun  kegagalan  sistem  dan prosedur pada bank syariah.

## Daftar Pustaka
A,  C.  (2010). Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Agustianto,  Optimalisasi  Dewan Pengawas
Syari’ah Perbankan
Syariah.http://www.agustiantocentre.com/.
Cadbury,  A.  (2001). Highlihts  of  the Proposal Of The Comitee On FinancialAspect Of  Corporate  Governance  In  Prentic e And Hollads. Oxford: Clarendon Press.
Effendi,  Muh.Arif.  (2009). The Power  of    Good  Corporate  Governance Teori Dan Implementasi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Husein  Umar,  (2008),  “ Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ”, (Jakarta: Rajawali Press).
Ilyas,  Nasirwan.  (2006). Seputar Isu  Corporate  Governance  dalam  Bank Syariah ,  Buletin  Hukum  Perbankan  dan Kebanksentaralan.Jakarta:www.bi.go.id
Khafid, M. (2012).
Khafid,
Muhammad. "Pengaruh tata kelola perusahaan (corporate governance) dan struktur kepemilikan  terhadap  persistensi  laba. Jurnal Dinamika Akuntansi .
Mervin, K., Latifa, L., & Al-Haod, M. (2005). Perbankan  Syariah,  Prinsip  dan Prospek. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Penjelasan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/  33  /PBI/2009 Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance Bagi  Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Akuntansi  Perbankan  Syariah.
(2002)  Jakarta:  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Promono, S. (2008). Corporate Governance  In  Islamic  Banking,  Critical issues  And  The  Suitability  Of  Convensional Governance Mechanism. Jurnal Islamic Economics And finance , Vol 1 No 1 .
Puspitasari,  E.  (2009).  Corporate Governance  Lembaga  Keuangan  Islam  Di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Keuangan  Dan Perbankan , Vol.1 No.1 Hal 10-17.
Tunggal,  I.  S.,  &  Tunggal,  A.  W.
(2003). Memahami Konsep Corporate Governace. Yogyakarta: Balairung & Co.
Umer,  M.  C.,  &  Ahmed,  H.  (2008). Coroprate  Governance  In  islamic  Financial ,Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2006). Metode
Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D . Jakarta: CV. Alfabeta.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 276-296 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.12/13/DPbS/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.