## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN BAMBANG-ICEK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011

## Rosa Arista Narendra

## Abstract
In the general election of regional head of central java in 2010 and 2011, has held elections in 25  districts/municipalities  of  35  districts/cities,  7  countries/cities  of  which  are  incumbent  re-elected (won). Judging from the result of valid votes, the appeareance of the incumbent as the winner in teh district election Grobogan, this is the result of hard work from the personal as well as full support team of  successful  couples  Bambang-Icek,  so  it  gets  a  positive  appreciation  of  the  community  because voters have choosen a partner back Bambang Pudjiono and Icek Baskoro is in the lead as the regent and  deputy  regent  Grobogan  district  2011.  The  problem  formulation  of  research  is  how  political communication strategies Bambang-Icek couples do in the General Election District Grobogan 2011? The results showed that the winning strategy  Bambang-Icek (incumbent) can  not be separated from the preparation of personal and political role of the bearer.
Keywords: Strategy, Political Communication, Election, Incumbent Winning.

## A.  PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  kepala  daerah  merupakan  bentuk  penyampaikan  pesan- pesan  politik,  baik  dari  kandidat  maupun  dari  partai  politik,  sehingga  keberadaan kepala daerah dalam rangka membentuk kekuasaan tingkat lokal atau daerah yang benar-benar  memberikan  keefektifan  demokrasi  di  tingkat  lokal  yang  berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kaloh (2009: 4) menjelaskan tentang awal mula kedudukan dan keberadaan kepala daerah sepanjang sejarah sangat strategis. Sejak  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda,  masa  pendudukan  Jepang,  masa Proklamasi  Kemerdekaan,  masa  Orde  Baru  dan  Era  Reformasi  dewasa  ini kedudukan  dan  peran  kepala  daerah  sangat  penting  dan  menentukan,  meskipun sebutan kepala daerah sering berubah-ubah. Kewenangan kepala daerah sepanjang sejarah  juga  selalu  menggambarkan  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  alat  Pemerintahan Pusat  dan  alat  Pemerintahan  Daerah.  Landasan  normatif  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  terus  berubah  dalam  kurun  waktu  tertentu,  akibat pengaruh  perubahan  politik  pemerintahan,  telah  memberi  warna  tersendiri  dalam pola  kegiatan,  pola  kekuasaan,  dan  pola  perilaku  kepemimpinan  kepala  daerah. Sejak  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  sampai  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008,  sebagai  ketentuan  normatif  yang  mengatur  sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.
Pelaksanaan  pemilukada  yang  sebelumnya  diimplementasikan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah,  yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah  pemilu  untuk  memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pelaksanaan Pemilukada  di  tingkat  teknis  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan  Pertama  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005,  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  menyebutkan  bahwa  Pemilukada adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  dan  atau kabupaten  atau  kota  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah.
Menurut  Lingkaran  Survei  Indonesia  bahwa  kepala  daerah  yang  tengah memerintah (incumbent) masih  mempunyai  peluang  lebih  besar  dalam memenangkan Pilkada. Posisi incumbent , menguntungkan bagi kandidat. Besarnya peluang  kepala  daerah  terpilih  kembali  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keuntungan yang  didapat  oleh  kepala  daerah,  baik  keuntungan  langsung,  maupun  tidak langsung.  Keuntungan  langsung  yang  didapat  oleh  kepala  daerah  yang  tengah menjabat  adalah  dalam  bentuk  popularitas,  sementara  keuntungan  tidak  langsung didapat oleh kepala daerah incumbent dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  di  Jawa  Tengah  pada  tahun  2010 dan  2011,  telah  diselenggarakan  pemilukada  di  25  kabupaten/kota  dari  35 kabupaten/kota yang ada, 7 kabupaten/kota diantaranya terdapat incumbent terpilih kembali  (menang).  Sebagaimana  dapat  dilihat  daftar  tabel  1,  tentang  pelaksanaan pemilukada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011, sebagai berikut:

## Tabel 1
Pelaksanaan Pemilukada

## Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011
No Kabupaten/Kota Tanggal Pemungutan Suara Keterangan 1 Kota Pekalongan 7 April 2010 Incumbent Menang 2 Kabupaten Kebumen 11 April 2010 3 Kota Semarang 18 April 2010 4 Kabupaten Purbalingga 18 April 2010 5 Kabupaten Rembang 26 April 2010 Incumbent Menang 6 Kota Surakarta 26 April 2010 Incumbent Menang 7 Kabupaten Boyolali 9 Mei 2010 8 Kabupaten Blora 3 Juni 2010 9 Kabupaten Sukoharjo 3 Juni 2010 10 Kabupaten Kendal 6 Juni 2010 11 Kota Magelang 6 Juni 2010 12 Kabupaten Semarang 31 Juli 2010 13 Kabupaten Purworejo 31 Juli 2010 14 Kabupaten Wonosobo 2 Agustus 2010 Incumbent Menang 15 Kabupaten Wonogiri 16 September 2010 16 Kabupaten Klaten 20 September 2010 Incumbent Menang
17 Kabupaten Pemalang 31 Oktober 2010
18 Kabuapaten Grobogan 9 Januari 2011 Incumbent Menang 19 Kabupaten Demak 6 Maret 2011 Incumbent Menang 20 Kabupaten Sragen 19 Maret 2011 21 Kabupaten Pekalongan 1 Mei 2011 22 Kota Salatiga 8 Mei 2011 23 Kabupaten Pati 23 Juli 2011 24 Kabupaten Banjarnegara 24 Juli 2011 25 Kabupaten Batang 11 Desember 2011

## Sumber: KPU Provinsi Jateng 2010-2011
Di  Kabupaten  Grobogan  Provinsi  Jawa  Tengah,  pada  tahun  2011  telah dilaksanakan  Pemilukada,  yang  diikuti  oleh  4  pasangan  calon,  antara  lain:  Sri Sumarni,SH  berpasangan  dengan  H.Pirman,S.Pd,  M.Pd  yang  diusung  dari  PDIP; H.Pangkat  Djoko Widodo,SH  berpasangan  dengan  Ir.HM.Nurwibowo  yang  diusung dari  Partai  Karya  Peduli  Bangsa  (PKPB)  dan  PKB,  H.Bambang  Pudjiono,SH berpasangan dengan  H.Icek Baskoro,SH diusung dari Partai Golkar,  dan Bambang Budisatyo,SH,MM  dengan  Edy  Mulyanto,  S.Si.T,  Master  Mariner  yang  berkoalisi PDP,  Partai  Hanura  dan  PNBKI.  Dari  4  pasangan  calon  tersebut,  H.Bambang Pudjiono,SH dengan H.Icek Baskoro,SH merupakan pasangan yang pernah menjadi Kepala  Daerah  Kabupaten  Grobogan  dalam  periode  sebelumnya,  yaitu  periode 2006-2011 (incumbent) dan terpilih kembali untuk periode 2011-2016.
Dalam  penetapan  perolehan  hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Kabupaten  Grobogan  tahun  2011,  pasangan  Sri  Sumarni-Pirman  memperoleh 289.495  suara  atau  40,44%;  pasangan  Pangkat  Djoko  Widodo-Nurwibowo memperoleh  93.601  suara  atau  13,08%;  pasangan  Bambang-Icek  memperoleh 296.047  suara atau  41,35%,;  dan  untuk  pasangan  Budisatyo-Edy  Mulyanto memperoleh 36.741 suara atau 5,13%.
Dari  hasil  perolehan  suara  yang  sah,  bahwa  tampilnya incumbent sebagai pemenang  Pemilukada  di  Kabupaten  Grobogan  ini,  hal  ini  merupakan  hasil  kerja keras  dari  personalnya  maupun  dari  dukungan  penuh  tim  sukses  pasangan  BA-IK (Bambang-Icek),  sehingga  mendapat  apresiasi  positif  masyarakat  karena  pemilih telah  memilih  kembali  pasangan  H.Bambang  Pudjiono,SH  dan  H.Icek  Baskoro,SH ini dalam mengantarkan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan 2011.
Kepala daerah yang masih memerintah atau masih aktif dalam menjalankan program  kerja  yang  ada  ( incumbent )  mempunyai  kesempatan  sangat  besar  dalam memenangkan  Pemilukada  dalam  periode  selanjutnya.  Posisi  strategis  untuk pasangan incumbent yang  telah  mendapat  popularitas  selama  menjabat memberikan kekuatan personal dan dukungan dari partai politik sebagai kendaraan politik  dalam  usaha  mencalonkan  kembali  menuju  pemilihan  umum  kepala  daerah selanjutnya  karena  telah  memiliki  akses  penguatan  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan politik.
Menurut  Kushandajani  (2008:  2)  dijelaskan  bahwa  secara  yuridis  dalam pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  disebutkan  bahwa  pengusulan  calon  pasangan  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dilakukan  dengan  melalui  satu  pintu  yaitu
partai  politik  atau  gabungan  partai  politik.  Bukan  rahasia  lagi,  bahwa  keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala daerah langsung sangatlah besar, bahkan bisa dikatakan dominan.
Di  dalam  suatu  pemilihan  umum  kepala  daerah,  komunikasi  politik merupakan faktor terpenting untuk menjamin berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan  daerah  demi  kepentingan  masyarakat  guna  mencapai  kesejahteraan hidup bersama. Kemenangan Bambang-Icek dari Partai Golkar tentunya tidak lepas dengan  strategi  komunikasi  politik  yang  mereka  digunakan  dari  pihak  pasangan secara  personal  maupun  dari  Partai  Golkar  yang  membesarkan  nama  Bambang- Icek tersebut.
Partai politik saat ini berperan penting sebagai pintu masuk bagi para calon pemimpin politik. Mereka yang aktif dan menjadi pimpinan partai politik adalah para politisi yang telah berpengalaman dalam bidang kekuasaan.  Hal ini sejalan dengan kemenangan  kembali incumbent sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Grobogan.  Dalam  kemenangan incumbent ini,  H.Icek  Baskoro,SH  selain  menjadi wakil bupati, adalah juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Grobogan. Dengan  demikian  partai  politik  yang  ditumpangi  oleh  H.Icek  Baskoro,SH memberikan  suatu  kontribusi  yang  besar  dalam  berperan  aktif  mendukung incumbent untuk  mencapai  pemimpin  politik  yang  telah  diharapkan  dari  Partai Golkar.
Kemenangan  pasangan  H.Bambang  Pudjiono,SH  dan  H.Icek  Baskoro,SH dari  Partai  Golkar  untuk  yang  kedua  kalinya  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Grobogan memberikan suatu pencitraan yang positif bagi kalangan sang kandidat, Partai Golkar, dan perkembangan Kabupaten Grobogan, yang sebelumnya telah  memimpin  di  periode  2006-2011,  yang  kini  dipercaya  lagi  oleh  masyarakat untuk  memimpin  kembali  di  periode  2011-2016,  sehingga  membuktikan  bahwa sistem demokrasi lokal berjalan sesuai dengan pengharapan masyarakat Kabupaten Grobogan.  Mempertahankan  kemenangan  untuk  yang  kedua  kalinya  tidaklah mudah,  perlu  perjuangan  yang  keras  dan  strategi  komunikasi  politik  yang  sangat penting  dalam  memberikan  hasil  maksimal  dalam  memahami  segala  kepentingan dalam masyarakat.
Permasalahan  yang  kemudian  menarik  untuk  dibahas  adalah: Bagaimana strategi  komunikasi  politik  dilakukan  pasangan  Bambang-Icek  dalam  Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011. Strategi komunikasi politik yang  dimaksud  adalah  strategi  dalam  memperoleh  pemenangan  di  Pemilukada Kabupaten Grobogan tahun 2011 yang dilakukan oleh pasangan Bambang-Icek dan peran partai Golkar yang di ketuai oleh Icek Baskoro.
Dalam  kaitan  dengan  rumusan  masalah  di  atas,  pertanyaan  yang  ingin dijawab yaitu: Bagaimana strategi komunikasi politik dilakukan pasangan Bambang- Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011?
Penelitian tentang strategi komunikasi politik pasangan Bambang-Icek dalam Pemilukada  Kabupaten  Grobogan  tahun  2011  memiliki  tujuan,  antara  lain:    (a) Menggambarkan  strategi  komunikasi  politik  yang  digunakan  pasangan  Bambang- Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, (b) Menganalisis  realisasi  strategi  komunikasi  politik  yang  digunakan  pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011.
Teori-teori  yang  dipakai  penulis  dalam  mempertajam  analisa  antara  lain: pemilihan  umum  kepala  daerah  (pemilukada),  kepala  daerah  sebagai  aktor  politik,
komunikasi  politik,  kampanye  politik,  peran  media  massa,  partisipasi  politik,  peran partai politik, pemasaran politik, dan  strategi komunikasi politik.
Menurut Dede dan Caroline (2008  :1) bahwa sistem pemilihan umum kepala daerah  ini  pada  praktiknya  memang  tidak  secara  otomatis  membawa  perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pemilihan  kepala  daerah  perlu  dilakukan  secara  langsung,  dikarenakan menurut (Abdullah, 2007: 53), sebagai berikut:

## a. Mengembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat
Warga  masyarakat  berdasarkan  kedaulatan  yang  mereka  miliki  harus diberi  kesempatan  untuk  ikut  menentukan  masa  depan  dearahnya masing-masing, dengan memilih kepala daerah dan wakil daerah secara langsung.
b. Legitimasi Yang Sama Antara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan DPRD
Jika  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  tetap  dipilih  oleh  DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.
c. Kedudukan  Yang  Sejajar  Antara  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala Daerah Dengan DPRD
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dan  bertanggungjawab kepada  DPRD,  berarti  kedudukan  DPRD  berada  diatas  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah.  Untuk  memberikan  kedudukan  sebagai  mitra sejajar  antara  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dengan  DPRD, kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  harus  dipilih  secara  langsung oleh rakyat.
d. UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam  pasal  62  UU  No.  22  Tahun  2003,  kewenangan  DPRD  untuk memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sudah  dicabut. Kewenangan yang ada pada DPRD adalah mengusuilkan pengangkatan dan penghentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
e. Mencegah Terjadinya Politik Uang Masalah politik uang dimungkinkan terjadi karena begitu wewenang yang dimiliki  oleh  DPRD  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah.  Dengan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  secara  langsung,  kemungkinan  terjadi  politik  uang  ini  bisa dicegah, atau setidak-tidaknya dapat dikurangi. Apabila masih ada pihak- pihak yang ingin  melakukannya,  mereka akan berhadapan dengan para pemilih yang jumlahnya cukup banyak.
Menurut  Kaloh  (2009:  5)  pengaturan  dalam  semua  Undang-Undang  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  meletakkan  peranan  Kepala  Daerah  sangat  strategis mengingat  Kepala  Daerah  merupakan  komponen  signifikan  bagi  keberhasilan pembangunan  nasional,  karena  pemerintahan  daerah  merupakan  subsistem  dari pemerintahan  nasional  atau  negara.  Kepemimpinan  kepala  daerah,  yang menerapkan  pola  dan  strategi  mendengarkan,  merasakan,  menanggapi,  dan mewujudkan  keinginan,  aspirasi,  tuntutan  dan  kepentingan  masyarakat  serta
tuntutan  organisasi,  merupakan  kekuatan  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Firmanzah  (2011:  22)  bahwa  mengingat  peranan  kepala  daerah sangat  strategis  maka  tingkat  persaingan  juga  semakin  tinggi  yang  membuat  para aktor  politik  mudah  sekali  terjebak  dalam  pragmatisme  politik  (orientasi  jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik).
Dalam hal ini Gatara (2009: 265) menjelaskan pandangan Charles F. Andrain, bahwa aktor politik adalah bagian kunci yang berkuasa didalam dimensi kehidupan politik.  Lebih  lanjut,  aktor  menurutnya,  merupakan  suatu  istilah  yang  menunjukkan orang-orang  yang  memainkan  kekuasaannya  dalam  arena  politik.  Berkenaan dengan  itu,  Andrain  (1992:  14)  dalam  Gatara  (2009:  265)  juga  mengatakan  di samping keyakinan dan struktur dimensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari  individu- individu,  ada  kalanya  digambarkan  sebagai  “aktor  yang  berkuasa”, suatu  istilah  yang  menunjukkan  bahwa  orang-orang  ini  memainkan  peranan  dalam dunia politik.
Maswadi  Rauf  seorang  pakar  politik  dalam  Harun  dan  Sumarno  (2006:  3) menjelaskan  tentang  komunikasi  sebagai  kegiatan  politik  merupakan  penyampaian pesan-pesan  yang  bercirikan  politik  oleh  aktor-aktor  politik  kepada  pihak  lain. Disamping itu Maswadi Rauf menempatkan komunikasi politik sebagai objek  kajian ilmu  politik,  karena  pesan-pesan  yang  disampaikan  dalam  proses  komunikasi bercirikan  politik  yaitu  berkaitan  kekuasaan  politik  negara,  pemerintahan,  dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.
Sumarno  dalam  Harun  dan  Sumarno  (2006:  5)  mendefinisikan  komunikasi politik  adalah  suatu  proses  dan  kegiatan-kegiatan  membentuk  sikap  dan  perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol- simbol yang berarti, oleh sebab itu komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat  temporer atau situasional tertentu,  namun bahasan komunikasi politik akan  menampakkan  karakter  sebagai  identitas  keilmuan,  baik  sebagai  ilmu  murni yang bersifat ideal dan berada dalam lingkup “Das Sollen” (apa yang seharusnya), maupun  sebagai  ilmu  terapan  yang  berada  dalam  dunia  empiris  dalam  lingkup wilayah “Das Sein” (kenyataan/praktik).
Ada  beberapa  komponen  penting  yang  terlibat  dalam  proses  komunikasi politik yang dikemukakan oleh Asep (2008: 31-34), antara lain:.
1.  Komunikator  dalam  komunikasi  politik,  yaitu  pihak  yang  memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi.
2.  Khalayak  komunikasi  politik,  yaitu  peran  penerima  yang  sebetulnya hanya bersifat sementara. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon  atau  umpan  balik,  baik  dalam  bentuk  pikiran,  sikap  maupun perilaku politik yang diperankannya.
3.  Saluran-saluran  komunikasi  politik,  yakni  setiap  pihak  atau  unsur  yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.
Menurut  pandangan  Arifin  (2006:  11)  bahwa  komunikasi  politik  bertujuan membentuk  dan  membina  pendapat  umum  (fenomena  komunikasi  politik  yang sudah  lama  dikaji  oleh  politikus)  serta  mendorong  partisipasi  politik  yang dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik dalam hal ini sangat penting yaitu khalayak memberikan suaranya kepada politikus dan partai politik  dalam  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  umum  kepala  daerah. Pembentukan  pendapat  umum  dalam  komunikasi  politik  sangat  ditentukan  oleh peranan media massa yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik.
Lilleker  dan  Negrine  dalam Firmanzah  (2008:  271)  memperkuat  penjelasan tentang  kampanye  politik  yaitu  periode  yang  diberikan  oleh  panitia  pemilu  kepada semua  kontestan,  baik  partai  politik  atau perorangan,  untuk  memaparkan program- program  kerja  dan  mempengaruhi  opini  publik  sekaligus  memobilisasi  masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan, sehingga kampanye dalam  kaitan  ini  dilihat  sebagai  suatu  aktivitas  pengumpulan  massa,  parade,  orasi politik,  pemasangan  atribut  partai  (misalnya  umbul-umbul,  poster,  spanduk)  dan pengiklanan partai.
Ardial  (2010:  162) menjelaskan  bahwa  penggunaan  media  massa  dalam komunikasi  politik,  sangat  sesuai  dalam  upaya  membentuk  citra  diri  para  politikus dan  citra  partai  politik  untuk  memperoleh  dukungan  pendapat  umum.  Komunikasi politik dengan menggunakan media massa, dinamakan komunikasi  massa ,  dengan ciri-ciri  dasar,  yang  bersifat  umum,  terbuka  dan  aktual.  Pesan  komunikasi  massa bersifat  aktual,  yaitu  baru  terjadi  dari  segi  waktu,  terjadi  dari  segi  substansi.  Itulah sebabnya  komunikasi  massa  sangat  erat  kaitannya  dengan  politik  dan  komunikasi politik.
Salah  satu  kunci  dalam  persaingan  citra  politik  adalah  dengan  penggunaan media  massa  yang  diartikan  sebagai  suatu  entitas  yang  memiliki  peran  dan  fungsi untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan informasi dari dan ke masyarakat, oleh karena itu komunikasi politik tidak dapat dilakukan oleh partai politik sendirian, tetapi  membutuhkan  peran  serta  media  massa,  karena  merekalah  salah  satu profesia  penting  yang  memiliki  perangkat  dan  kemampuan  berkomunikasi  dengan masyarakat luas.(Firmanzah, 2008: 265).
Partisipasi  politik  menurut  Huntington  dan  Joan  Nelson  (1994:  5)  dalam Agustino, (2009: 188) adalah suatu sikap politik yang mencangkup segala kegiatan atau  aktivitas  yang  mempunyai  relevansi  politik  ataupun  hanya  mempengaruhi pejabat-pejabat  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Dalam konteks  Pemilukada,  partisipasi  politik  masyarakat  saat  pemilihan  pun  berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Berger  (1976:  60)  dalam  Ardial  (2010:  61)  orientasi  dari  partisipasi merupakan  salah  satu  aspek  penting  demokrasi,  sehingga  asumsi  yang  mendasari demokrasi dan partisipasi ialah orang yang  paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya  adalah  orang  itu  sendiri  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah menyangkut  dan  mempengaruhi  kehidupan  warga  masyarakat,  maka  warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.
Dalam  hal  ini  Firmanzah  (2008:  70)  menjelaskan  bahwa  partai  politik  tidak hanya sebatas kendaraan untuk mencapai kekuasaan, tetapi adanya tanggungjawab sosial yang harus diemban. Selain itu partai politik harus dilihat sebagai entitas yang dibebani  kewajiban  untuk  membantu  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  masyarakat  melalui  perjuangan  ideologi  mereka  yang  tercermin dalam program kerja dan platform partai.
Budiardjo  (2002:  163)  menjelaskan  bahwa  komunikasi  politik  merupakan salah  satu  fungsi  partai  politik,  yakni  menyalurkan  aneka  ragam  pendapat  dan aspirasi  masyarakat  dan  mengaturnya  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpangsiuran pendap at  dalam  masyarakat  berkurang.  Proses  ini  merupakan  “penggabungan kepentingan”  ( interest  aggregation )  dan  kemudian  diolah  dan  dirumuskan  dalam bentuk  yang  teratur  yang  dinamakan  sebagai  “perumusan  kepentingan”  ( interest articulation ).
Firmanzah (2008: 43) mengkaitkan antara pemasaran politik identik apa yang dilakukan  di  dunia  politik  terdiri  dari  produsen  dan  konsumen  yaitu  sebagai
produsennya  adalah  partai-partai  atau  kontestan  individu  yang  menjadi  pihak  yang penghasil  produk  politik  dan  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  menjadi konsumen politik yang menentukan dan memilih partai politik serta produk politik.
Menurut  Nursal  (2004:  23), polical  marketing bahwa  pada  dasarnya merupakan  serangkaian  aktivitas  strategis  tapi  juga  taktis,  berdimensi  jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih, tujuannya  membentuk  dan  menanamkan  harapan,  sikap,  keyakinan,  orientasi,  dan perilaku pemilih.
Timur  Mahardika  (2006:  58)  mendefinisikan  arti  dari  strategi  adalah  jalan untuk mencapai tujuan. Maka mengembangkan suatu strategi membutuhkan paling tidak  suatu  pengetahuan  yang  menyeluruh,  kritis  dan  objektif  mengenai  kekuatan penghalang  perubahan  dan  sekaligus  peta  seluruh  kekuatan  yang  ada,  termasuk analisis  dengan  kejujuran  kekuatan  internal  yang  dimiliki  dan  suatu  tata  susunan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga dapat didapat strategi yang baik, dalam hal ini tidak ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh hasil kerjasama, terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat.
Dengan adanya strategi yaitu suatu jalan dalam mencapai tujuan, maka Arifin (2006:  33)  menjelaskan  tentang  strategi  komunikasi  politik  untuk  pencitraan  politik, ialah  merawat  ketokohan  dan  memantapkan  kelembagaan.  Artinya  dengan ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat, akan  memiliki  pengaruh  tersendiri  dalam  berkomunikasi  politik.  Selain  itu  juga diperlukan  kemampuan  dan  dukungan  lembaga  dalam  menyusun  pesan  politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat.
Dikarenakan  pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatan deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang  diperoleh  dari  penelitian  di  lapangan,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori yang diperoleh dari tinjauan pustaka, sehingga diperoleh jawaban yang diajukan.
Bogdan dalam Pawito (2008:  84) lebih  lanjut  menyatakan bahwa metodologi dalam penelitian kualitatif pada dasarnya adalah research procedures which produce descriptive  data:  people’s  own  writen  or  spoken  words  and  observable  behavior (prosedur-prosedur  penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  data  deskriptif: yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati.
Sedangkan,  teknik  penarikan  sampling  yang  digunakan  yaitu purposive sample  yaitu  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  dengan  cara  mengambil  subjek didasarkan atas tujuan tertentu dengan cara demikian dapat memperoleh informasi yang benar dan mendalam.
Selanjutnya,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan beberapa metode,  di antaranya  yaitu  wawancara mendalam secara terstruktur dan studi kepustakaan.
Yang  terakhir  dari  metode  penelitian  ini,  ada  tiga  teknik  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini. Pertama, teknik  deskriptis  analitis,  yang  artinya mendeskripsikan  tentang  permasalahan  yang  diangkat,  juga  melakukan  analisis untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu terjadi. Kedua , penelitian ini  juga  menggunakan  metode  studi  kasus  yang  artinya  penelitian  ini,  mengambil kasus  di  suatu  daerah  untuk  diteliti  secara  mendalam  sesuai  permasalahan  yang telah  dirumuskan. Ketiga, penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  melalui sistematika mengelompokan dan memisahkan data, mereduksi data, mentabulasikan data, serta membuat kesimpulan dari hasil data.

## B. PEMBAHASAN
Selama  perjalanan  5  tahun  memimpin  Kabupaten  Grobogan  H.Bambang Pudjiono,SH dengan H.Icek Baskoro,SH melaksanakan berbagai program bersama- sama  dalam  mewujudkan  pemerintahan  Kabupaten  Grobogan.  Dalam  Pemilukada periode  2011-2016  pasangan incumbent ini  kembali  terpilih  memimpin  Kabupaten Grobogan untuk yang kedua kalinya. Di Pemilukada periode 2011-2016, ada empat pasangan  kandidat  yang  mencalonkan,  yakni  Sri  Sumarni-Pirman  (SIP),  Pangkat Djoko  Widodo-Nurwibowo  (JANUR),  Bambang-Icek  (BAIK),  Bambang-Budisatyo- Edy  Mulyanto  (Budi-Edy).  Dari  ke-empat  pasangan  hanya  satu  pasangan  pemain baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  mencalonkan  diri  untuk  tampil  dalam Pemilukada,  yaitu  pasangan  Sri  Sumarni-Pirman.  Pasangan  Bambang-Icek  adalah incumbent ,  pasangan  Nurwibowo  dan  Bambang  Budisatyo  juga  mencalonkan  diri dalam  Pemilukada  periode  2006-2011.  Meskipun  pasangan  Sri  Sumarni-Pirman yang  diusung  oleh  PDI  Perjuangan  merupakan  pemain  baru  dalam  Pemilukada periode  2011-2016,  namun  dalam  perolehan  suara  mampu  melebihi  kandidat lainnya,  hanya  kalah  tipis  dengan  perolehan  suara  pasangan  Bambang-Icek,  yang memperoleh  suara  41,35%.  SIP  memperoleh  suara  40,44%,  JANUR  memperoleh suara 13,08%, dan Budi-Edy memperoleh suara 5,13%.
Pasangan incumbent yang  sudah  cukup  mampu  untuk  diusung  dari  Partai Golkar,  juga  merangkul  partai-partai  kecil  seperti  Gerindra,  PKS,  PKNU,  PBR,  dan partai-partai kecil non parlemen guna dukungan moral dan menciptakan kerukunan umat beragama.
Dalam  melihat  peluang  tentang  kondisi  masyarakat  Kabupaten  Grobogan, pasangan Bambang-Icek melakukan berbagai peluang survei antara lain dari survei akademik yang bersifat formal yang dilakukan oleh Teguh Yuwono-Undip, survei dari tim  sukses-Partai  Golkar,  dan  survei  manual  dari  Pati  (  biasanya  dilakukan  oleh botoh  Pati).  Banyaknya  survei  yang  dilakukan  oleh  pasangan  Bambang-Icek tersebut  bertujuan  untuk  melihat  realita  masyarakat  Kabupaten  Grobogan  dalam menilai pasangan incumbent tentang  kelebihan  dan  kelemahan  dalam  kurun  waktu lima  tahun  menjabat  di  periode  2006-2011.  Meskipun  hasil  survei  antara  ke-tiga tersebut mengalami perbedaan, yakni survei dari pihak Teguh Yuwono menyatakan kalah,  survei  dari  partai  golkar,  serta  survei  dari  manual  Pati  menyatakan  menang, meski  demikian  perbandingan  survei  sangat  membantu  dan  memberikan  letak kekuatan-kekuatan daerah mana saja yang akan di perjuangkan.
Kemenangan  pasangan  Bambang-Icek  tidak  terlepas  dari  partai  pengusung, partai  pendukung,  dan  unsur  yang  paling  penting  adalah  tim-tim  pemenangan  atau tim  sukses  dalam  memobilisasi  massa  dan  menggerakkan  kader-kadernya.  Selain adanya tim sukses resmi yang telah mendaftarkan di KPU, pasangan Bambang-Icek ini juga membentuk tim bayangan yang telah melebarkan jaring-jaringnya sampai ke tingkat  tukang  ojek,  makelaran,  perangkat  desa  dengan  pendekatan-pendekatan emosional,  karena  pasangan  Bambang-Icek  ini  sering  turun  ke  masyarakat  dalam keadaan formal maupun informal, sehingga hubungan dengan masyarakat pun telah terbentuk  dengan  sendirinya.  Untuk  mengetahui  kondisi  masyarakat  Kabupaten Grobogan  dan  mengolah  strategi  dengan  matang,  misal  dalam  menghadapi  isu hubungan  besan,  pasangan  Bambang-Icek  juga  menyiapkan  tim  sembilan  yang berfungsi mengantisipasi dan menanggulangi isu-isu yang ada di dalam masyarakat.
Dalam  periode  2006-2011  pasangan  Bambang-Icek  selama  menjabat  sering mendatangi  pengajian-pengajian,  turun  langsung  ke  masyarakat  dalam  rangka program  kerja,  dan  selama  lima  tahun  berjalan  sampai  mendekati  Pemilukada periode  2011-2016,  pasangan incumbent ini  aktif  melakukan  kunjungan  ke  pasar
dalam  rangka  minta  doa  restu,  mengadakan  forum  temu  langsung  dengan masyarakat, kunjungan ke rumah penduduk.
Pembuatan visi-misi ini terbentuk karena awalnya dari survei yang dilakukan pasangan  Bambang-Icek  dalam  melihat  potret  kehidupan  masyarakat  Kabupaten Grobogan,  sehingga  isinya  disesuaikan  dengan  realitas  kondisi  daerah  dan masyarakat Kabupaten Grobogan.
Selain  yang  telah  dilakukan  Partai  Golkar  dalam  mengusung  pasangan Bambang-Icek  untuk  mengantarkan  kembali  menjadi  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Grobogan periode 2011-2016, secara personal pasangan Bambang-Icek telah  melakukan  berbagai  penerapan  strategi  komunikasi  politik  tersendiri,  di antaranya  meliputi: merawat  ketokohan,  koordinasi  kelembagaan,  memahami khalayak,  menyusun  pesan  persuasif,  menetapkan  metode,  memilah  dan  memilih media, seni berkompromi, dan bersedia membuka diri.
Berdasarkan  uraian  diatas  tentang  strategi  komunikasi  politik  baik  dari pasangan  Bambang-Icek  maupun dari  Partai  Golkar  dalam mencapai  pemenangan pemilukada  di  Kabupaten  Grobogan  tahun  2011,  dapat  di  analisis  dalam  bentuk tabel.  Sebagaimana  analisis  realisasi  strategi  komunikasi  politik  pasangan Bambang-Icek  dalam  Pemilukada  Kabupaten  Grobogan  tahun  2011,  sebagai berikut:
Tabel 2

## Analisis Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek
No Strategi Komunikasi Politik Indikator Realisasi 1. Personal Kandidat a. Merawat Ketokohan - Berusaha  normatif  (sesuai  dengan  aturan  yang berlaku) - Berusaha komitmen - Berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih - Berusaha menciptakan pemerintahan yang transparan - Berusaha  memberikan  pelayanan  yang  baik terhadap masyarakat b.Memantapkan Kelembagaan - Melakukan pertemuan silahturahmi dalam rangka menjalin hubungan emosional - Mendengarkan keinginan masyarakat c. Memahami Khalayak - Ikut  turun  langsung  ke  masyarakat  agar  di  kenal di masyarakat
-  Memfasilitasi  UKM  dan  memasarkan  hasil pertanian -  Mengadakan  kegiatan  coffee  morning  setiap senin  dengan  pemda/dinas  untuk  membahas evaluasi kinerja
-  Meningkatkan  perekonomian  petani  dengan mengadakan teknologi modern - Harga pupuk murah -  Setiap  tahun  menyelenggarakan  festival  band sebagai wadah kepemudaan
-  Dibuktikan  dengan  pemberian  no  HP  kepada masyarakat  yang  ingin  menyampaikan  seputar Kabupaten Grobogan
d.  Menyusun  Pesan Persuasif - Menciptkan  slogan  “Lanjutkan  Membangun Grobogan”,  yaitu  untuk  melanjutkan  program- program yang belum terealisasi di tahun 2006
-  Memprioritaskan  jalan-jalan  trayek  bus  di  desa dengan betonisasi
-  Pembangunan  betonisasi  setiap  tahunnya  50 desa -  Mempersiapkan  visi-misi  disesuaikan  dengan kondisi daerah e. Menetapkan Metode -  Menyampaikan  program-program  unggulan  yaitu program infrastruktur jalan -  Biaya  perpanjangan  KTP  gratis  (sesuai  dengan ketentuan berlaku) -  Tidak  ada  dalam  bentuk  membujuk,  namun dengan pendekatan ke ruang publik -  Pertemuan  di  rumah  penduduk  dalam  rangka pendekatan dan sosialisasi f. Memilah dan  Memilih Media - Menyebarkan selebaran melalui mobil  yang telah di branded -  Menggunakan  koran  Jawa  Pos,  Suara  Merdeka, Internet, TVRI, Radio Purwodadi fm - Tidak menggunakan TV Swasta -  Menggunakan  Facebook(dalam  jejaring  sosial), dan  email g. Seni Berkompromi -  Pendekatan  ke  perangkat  desa  dan  berbagai elemen  masyarakat  dalam  melebarkan  jaringan membentuk tim bayangan/tim siluman - Merangkul partai Gerindra, PKS, PBR, PKNU dan partai  kecil  non  parlemen  dalam  dukungan  moral sebagai partai pendukung - Optimalisasi Partai Golkar dalam merekomendasikan  sebagai  partai  pengusung pasangan Bambang-Icek -  Pembekalan  kader-kader  Partai  Golkar  melalui ketua tim sukses dalam menguasai wilayah h.  Bersedia  Membuka Diri - Menerima tamu di rumah - Mudah dijumpai - Berusaha  menghargai  berbagai  semua  lapisan masyarakat (tidak membeda-bedakan) - Ikut kumpul di berbagai pengajian-pengajian 2. Partai Pengusung (Partai Golkar) a. Merangkul Partai Kecil -  Adanya  partai  pendukung  dari  Gerindra,  PKS, PKNU, PBR dan partai non parlemen b. Memiliki Peluang dari Hasil Survei - Menggunakan 3 survei sebagai pembanding c.  Pembentukan  Tim Pemenangan - Adanya tim inti resmi dari Partai Golkar - Adanya Tim Bayangan - Adanya Tim Sembilan d. Kunjungan ke Masyarakat - Melakukan kunjungan ke ruang publik - Mendatangi pengajian-pengajian e. Visi-Misi Disesuaikan dengan Kondisi Masyarakat dan Daerah -  Membuat  tim  dalam  mengkaji  dan  mendesain visi-misi sesuai dengan kondisi daerah

## C. PENUTUP C.1. Simpulan
Pasangan  Bambang-Icek,  merupakan  pasangan incumbent yang  terpilih kembali  untuk  periode  2011-2016.  Terpilihnya  kembali  pasangan incumbent Bambang-Icek  (BAIK)  tidak  terlepas  dari  berbagai  strategi  pemenangan  yang mereka  lakukan,  termasuk  dari  aspek  strategi  komunikasi  politik.  Adapun  strategi komunikasi  politik  yang  mereka  gunakan untuk  memperoleh  kemenangan di  dalam pemilihan  umum  kepala  daerah  Kabupaten  Grobogan  tahun  2011,  adalah  dengan: 1) Merawat  Ketokohan yaitu  dengan  cara  menjalankan  pemerintahan  secara normatif  yaitu  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  penegakkan  aturan  yang  tidak tebang pilih, tidak semuanya diukur/diselesaikan dengan uang, menghargai berbagai semua lapisan masyarakat, tidak adanya pembedaan status,  ikut memikirkan nasib petani  dalam  konteks perekonomian  kerakyatan,  menampung  aspirasi  dan  keluhan masyarakat,  penepatan  janji  yang  tertuang  dalam  visi-misi,  berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya, dapat meyakinkan serta  mengayomi  masyarakat  melalui  kepercayaan,  ketulusan,  kejujuran  di  depan khalayak; 2) Pemantapan Kelembagaan yaitu dengan cara adanya pertemuan rutin dengan kader Partai Golkar, konsolidasi partai, memantapkan dan mengoptimalkan Partai Golkar sebagai partai pengusung, melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat; 3)  Memahami  Khalayak yaitu  dengan  cara  ikut  turun  langsung  ke masyarakat,  memfasilitasi  UKM  dan  ikut  memasarkan  hasil  pertanian  dalam indomaret/alfamart, mengadakan kegiatan coffee morning untuk membahas keluhan masyarakat  dengan  dinas  terkait,  meningkatkan  perekonomian  pertanian  dengan teknologi  modern,  mengadakan  forum  diskusi  langsung  dengan  masyarakat, membuat organisasi KPMPGS untuk menciptakan wadah kepemudaan dalam acara festival  band  antar  pelajar  dan  mahasiswa; 4)  Menyusun  Pesan  Persuasif yaitu dengan  cara  m enciptakan  slogan  “Lanjutkan  Membangun  Grobogan”  untuk melanjutkan program-program yang belum terealisasikan, menggunakan istilah BAIK sesuai  dengan  kepanjangan  Bambang-Icek,  biaya  puskesmas  yang  gratis,  dan menekankan  program  di  bidang  betonisasi,irigasi,  dan  pendidikan; 5)  Menetapkan Metode yaitu  dengan  cara  melihat  dan  meneliti  kondisi  masyarakat  dan  daerah dengan melakukan survei, kunjungan ke pasar dan ruang publik, pesan politik yang bervariasi dengan mobil yang di branded, tidak ada ajakan membujuk tetapi dengan pendekatan  secara  langsung; 6)  Memilah  dan  Memilih  Media yaitu  dengan  cara pendekatan  komunikasi  jarak  dekat  dengan  pendekatan  secara  langsung, komunikasi  jarak  jauh  melalui  selebaran,  koran,  internet,  radio,  serta  optimalisasi jejaring  sosial  dengan  mengguanakan  facebook  dan  email; 7)  Seni  Berkompromi yaitu  dengan  cara  lobi  antar  beda  politikus  dengan  pendekatan  kepada  sesepuh yang  mengetahui  kondisi  daerah,  pendekatan  ke  perangkat  desa,  pendekatan  di semua  lapisan    masyarakat  (tukang  ojek,  makelaran,  kyai,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat),  merangkul  partai  Gerindra,  PKS,  PKNU,  PBR  serta  partai-partai  kecil non  parlemen  sebagai  partai  pendukung  serta  sebagai  penguatan  moral  dalam upaya  pembentukkan  kerukunan  umat  beragama,  dan  optimalisasi  internal  Partai Golkar sebagai partai pengusung; 8) Bersedia Membuka Diri yaitu dengan cara open house menerima tamu (masyarakat) di rumah, mudah dijumpai di kantor maupun di rumah,  tidak  ada  pembedaan  status  dan  ikut  bersosialisasi  dengan  semau  lapisan masyarakat.

## C.2. Saran
Dalam Pemilukada tidak semuanya pasangan incumbent bisa terpilih kembali dalam  pemenangan  memperoleh  gelar  Bupati  dan  Wakil  Bupati.  Namun  di Kabupaten  Grobogan,  pasangan  Bambang-Icek  merupakan  pasangan incumbent yang  pemenangannya  di  Pemilukada  tahun  2011  tidak  terlepas  dari  strategi komunikasi politik yang mereka bangun selama menjabat, serta peranan DPD Partai Golkar  Kabupaten  Grobogan  yang  sangat  besar  dalam  mengusung  pasangan Bambang-Icek,  bisa  dijadikan  cermin  bagi  partai-partai  lain  dalam  memenangkan pemilukada,  mengingat  strategi  komunikasi  politik  tersebut  mempunyai  pengaruh besar dalam meraih suara pemilih. Strategi yang digunakan lebih mengarah kepada penciptaan  loyalitas  pemilih,  oleh  karena  itu  bagi  para  pelaku  politik  harus  lebih banyak  mempelajari  bagaimana  menjadikan  partai  itu  sebagai  partai  yang  dapat mendidik  rakyatnya  sehingga  dapat  menciptakan  loyalitas  yang  tinggi  terhadap partai.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  Rozali.  (2007). Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Agustino, Leo. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Anwar, M. Khoirul. dan kawan-kawan. (2006). Perilaku Partai Politik . Malang: UMM Press. Ardial. (2010). Komunikasi Politik. Jakarta: PT Indeks. Arif,  Afrosin  dan  Respati.  (2006). Mengawal  Demokrasi:  Dinamika  Pilkada  Kabupaten  Grobogan. Solo: Iskra Publisher. Arifin,  Anwar.  (2006). Pencitraan  Dalam  Politik  (Strategi  Pemenangan  Pemilu  Dalam  Perspektif Komunikasi Politik). Jakarta: Pustaka Indonesia. Budiardjo, Miriam. (2002). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Firmanzah.  (2010). Persaingan,  Legitimasi  Kekuasaan,  dan  Marketing  Politik. Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Firmanzah.  (2008). Marketing  Politik  Antara  Pemahaman  dan  Realita. Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Gatara, A.A Sahid. (2009). Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Bandung: Pustaka Setia. Harun,  Rochajat  dan  Sumarno.  (2006). Komunikasi  Politik  Sebagai  Suatu  Pengantar. Bandung: Mandar Maju. Kaloh, J. (2009). Kepemimpinan Kepala Daerah . Jakarta: Sinar Grafika. Kusnaedi. (2009). Memenangkan Pemilu Dengan Pemasaran Efektif. Jakarta: Duta Media Tama. Kushandajani.  (2008). Pilkada  dan  Demokratisasi  Di  Daerah. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , No. 2.vol36(Juni): 2. Mahardika, Timur. (2006). Strategi Membuka Jalan Perubahan . Bantul: Pondok Pustaka. Mariana,  Dede  dan  Paskarina,  Caroline.  (2008). Demokrasi  dan  Politik  Desentralisasi .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhtadi, Asep Saeful. (2008). Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nursal,  Adman.  (2004). Political  Marketing:  Strategi  Memenangkan  Pemilu .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Pawito. (2008). Penelitian Komunikasi Kualitatif . Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara. Pito, Toni Andrianus. dan kawan-kawan. (2006). Mengenal Teori Politik . Bandung: Nuansa. Sarwono. (2008). Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung . Yogyakarta: Bukulaela.
Peraturan Perundangan :
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PP No. 17 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005