INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1171-1181 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Sri Dharmayanti 1 ✉ , Ardiansah 2 , Bagio Kadaryanto 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: drgyanti97@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi Peserta Jaminan  Kesehatan  Nasional  dalam  hukum  Indonesia  serta  untuk  menganalisis  pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti  perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional  dalam  hukum  Indonesia  menjadi  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.  Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan manfaat non medis dan  merupakan  prinsip  universal  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  negara  dengan  tujuan  untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dalam pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai  kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kata Kunci: Kelas Rawat Inap Standar, Jaminan Kesehatan Nasional, Hak Asasi Manusia

## Abstract
The article aims to analyze the fulfillment of the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance Participants in Indonesian law as well as to analyze the fulfillment of the availability of  standard  inpatient  classes  for  National  Health  Insurance  participants  from  a  Human  Rights perspective. This type of research is normative legal research, namely by examining written law from various aspects such as legislation or regulations related to the legal problem being studied. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that fulfilling the availability of standard inpatient  classes  for  National  Health  Insurance  participants  in  Indonesian  law  is  a  form  of  state responsibility  in  providing  health  services for  National  Health Insurance  participants.  The  standard inpatient  class  is  a  mandate  from  the  National  Social  Security  System  Law  to obtain  non-medical benefits and is a universal principle in implementing state policy with the aim of realizing justice for all Indonesian people, furthermore in fulfilling the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance participants in human rights perspective that the state fulfills the right to health as a basic need of the people is mandatory because it has been mandated in the Law on the National Social Security System.
Keywords: Standard Inpatient Class, National Health Insurance, Human Rights

## PENDAHULUAN
Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  tahun  2014  hingga  saat  ini  banyak  mengalami dinamika perubahan baik pola kebijakan dan mekanisme untuk mencari konsep yang paling baik  dalam  memenuhi  ketersediaan  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  Kesehatan  (Golda Kurniawati,  2021).      Di  awal  penerapan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  manfaat pelayanan  rawat  inap  masih  terbagi  menjadi  kelas  1,  kelas  2  dan  kelas  3  dengan pertimbangan  bahwa  rumah  sakit    masih  menerapkan  fasilitas  ruang  rawat  dengan perbedaan kelas tersebut.
Dalam  prakteknya  masih  banyak  ditemukan  persoalan  dalam  pelaksanaan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dengan  adanya  perbedaan  signifikan  kualitas  pelayanan berdasarkan kelas sesuai dengan premi yang dibayar  dan serta  kepuasan  pasien  antara pasien kelas 1 dan kelas 3 yang dibayar oleh pemerintah (S Solechan, 2019).   Perbedaan sistem kelas – kelas yang ditetapkan  menimbulkan  banyak keluhan dari pasien yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di tingkat lanjutan. Saat pasien datang ke rumah sakit dan indikasi untuk rawat  inap sering kali rumah sakit menolak  dengan alasan kamar penuh. Keluhan-keluhan ini muncul baik di media sosial maupun di media cetak, bahkan tak jarang
pasien  langsung    mengutarakan  keluhan  tersebut  didepan  petugas  di  rumah  sakit  (Ni Yoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020).
Perbedaan  sistem  kelas  pada  sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional      yang  masih diterapkan  tentunya  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  prinsip  non diskriminasi. Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yang wajib dipenuhi  dan tentunya melanggar amanah yang tercantum didalam Undang- Undang  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dimana  tidak  ada  kesetaraan  dalam persamaan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kelas rawat  inap.  Bahkan  kondisi  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Pasal 29 Ayat (1) bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan antidiskriminasi, maka dari itu untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka mengurangi perbedaan fasilitas kelas ruang rawat maka pemerintah sedang meninjau kembali pemberlakuan kelas rawat inap berdasarkan kelas dengan kelas rawat inap standar melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kebijakan kelas rawat inap standar ini berawal dari tinjuan historis terhadap Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Pasal 32 ayat (4)  dinyatakan bahwa “Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar”. Bukti adanya pemenuhan kelas standar sudah tercantum dalam pasal tersebut sejak tahun 2004 namun kelanjutan dari pemenuhan ketersediaan kelas standar masih berputar dari pembahasan ke pembahasan. Disini terlihat pemerintah belum siap atau memandang bahwa kelas standar yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut ada yang tidak tepat dalam memenuhi hak atas kesehatan peserta jaminan kesehatan terutama hak pelayanan rawat inap. Padahal konsep  tersebut  menegaskan  bahwa  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  harus  bisa menerapkan prinsip asuransi sosial  dan prinsip ekuitas dimana  semua pihak dalam kondisi apapun baik kaya atau miskin, muda dan tua dan tanpa melihat besaran iuran yang telah dibayarkan  sehingga  ada  kesamaan  dalam  memperoleh  pelayanan  ruang  rawatan  di fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit.
Pemerintah menargetkan bahwa kelas rawat inap standar harus rampung pada tahun 2022, paling lambat 23 Januari 2023. Penetapan ini dapat terlihat melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Kesehatan  disebutkan bahwa  Rumah  Sakit  wajib  menerapkan  pelayanan  rawat  inap  standar  paling  lambat  1
Januari  2023.    Adapun  kriteria  kelas  rawat  inap  standar  (KRIS)  untuk  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  tercantum  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pelayanan Kesehatan  Nomor  HK.02.02/I/1811/2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Kesiapan  Sarana Prasarana  Rumah  Sakit  dalam  Penerapan  Kelas  Rawat  Inap  Standar  Jaminan  Kesehatan Nasional  dimana  terdapat  12  kriteria  yang  harus  dipersiapkan  oleh  rumah  sakit  seperti komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ketersediaan  ventilasi  udara,  bangunan  harus  memiliki  pencahayaan  ruangan  yang memadai, kelengkapan tempat tidur, kelengkapan nakas per tempat tidur, pengaturan suhu dan kelembaban  ruangan dan seterusnya.  Namun walaupun sudah memiliki 12 kriteria yang ada, ternyata samapi detik ini pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tentang pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) sampai saat ini belum juga terealisasi, dan Rumah Sakit masih saja menerapkan pola yang lama yaitu sistem kelas 1,2 dan 3, berdasarkan iuran peserta BPJS, bahkan ada yang naik kelas.
Pihak Rumah Sakit berasalan bahwa pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) yang digaungkan oleh Pemerintah sangat memberatkan pihak Rumah Sakit, mengingat Rumah Sakit harus melakukan renovasi besar-besaran untuk memenuhi 12 kriteria tersebut. Maka dengan demikian tidak dilaksankannya pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) oleh Rumah Sakit yang ada sebagaimana yang telah digaungkan oleh Pemerintah, hal ini jelas sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia, dimana setiap pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit melalui program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  untuk  mendapatkan  kelas  rawat  inap  standar  (KRIS) ketika dirawat di sebuah Rumah Sakit.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar  bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia ? serta Bagaimanakah pemenuhan ketersediaan  kelas  rawat  inap  standar  bagi  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dalam perspektif  Hak Asasi Manusia ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  hukum  hukum  normatif,  atau  studi kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  (Djulaeka  dan  Devi  Rahayu,  2019)  : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan  Historis  (Historical  Approach)  dan    Pendekatan  Analitis  (Analytic  Approach.) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan  Ketersediaan  Kelas  Rawat  Inap  Standar  Bagi  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional Dalam Hukum Indonesia
Penyelanggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  34  ayat  (2)  yang mengatur negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara dalam  rangka  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya.  Melalui  program  ini,  setiap  penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan  hilangnya  atau  berkurangnya  pendapatan,  karena  menderita  sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut dan pensiun.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional merupakan penjabaran dari  amanat konstitusi, sehingga terwujud dalam keinginan politik para pemimpin negara untuk memberikan jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Dengan  undang-undang  jaminan  sosial  ini,  diharapkan  setiap  warga  negara  Indonesia dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara serentak tidak mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan proses dan kerja keras yang panjang, mulai dari peningkatan kepesertaan, perluasan jaminan sosial dan kualitas/besaran manfaat bagi warga secara bertahap untuk menciptakan sistem jaminan sosial  yang  berkeadilan  (Yohanes  Budi  Sarwo,  2012).    Konsekuensi  penyelenggaraan jaminan sosial diperlukan pendanaan yang terus menerus, karena jaminan sosial sebagai program yang diberlakukan secara permanen (Aria Yuditia, 2021).
Jika mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Bab VI Pasal 18 terdapat jenis-jenis program jaminan sosial, satu diantaranya adalah jaminan kesehatan.  Istilah  jaminan  kesehatan  tidak  didefinisikan  secara  khusus  baik  di  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Namun  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  jaminan kesehatan  dilakukan  melalui  Peraturan  Presiden  (Andika  Wijaya,  2017).    Definisi  jaminan kesehatan ditemukan dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  bahwa  Jaminan  Kesehatan adalah  jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan  agar  peserta  memperoleh  manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran  jaminan  kesehatannya  dibayar  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah. Dengan demikian pengertian jaminan kesehatan lebih khusus dan lebih detail dibandingkan pengertian  jaminan  sosial.  Pengertian  jaminan  kesehatan  menurut  ketentuan  tersebut menunjuk  langsung  pada  kebutuhan  dasar  kesehatan,  sedangkan  dalam  pengertian jaminan sosial menunjuk secara umum pada kebutuhan dasar hidup yang layak.
Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2009 Pasal  23 Ayat (4) menyatakan dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Kelas rawat inap  standar  merupakan  amanah  dari  undang-undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional merupakan kelas rawat inap yang berlaku sama untuk setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Kelas standar tidak diartikan sebagai keadaan pengurangan jumlah kamar rawat inap namun  lebih  diarahkan  kepada  standarisasi  kelas  rawat  inap  yang  berlaku  saat  ini.  Jika melihat  peta  jalan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  tahun  2012 – 2019,  terlihat  kesepakatan pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam menjalankan Pasal 19 Ayat (1) dan pasal 23 Ayat (4) dalam Undang-Undang tentang Sisjem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Para pembuat  undang-undang  tersebut  sudah  memikirkan  dan  mengantisipasi  perbedaaan yang  terjadi  saat  ini  dengan  adanya  masa  transisi  dalam  mengimplementasikan  prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
Jika  dilhat  dari  kumpulan  peraturan  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  maka peraturan pemerintah ini bukanlah bagian dari turunan peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional akan tetapi menjadi bagian dari peraturan tentang cipta kerja yang mempertegas penerapan  kelas rawat inap  standar dengan batas waktu  penerapan per 1 januari 2023, artinya  jika  dibandingkan  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  64  tahun  2020  ada penambahan waktu dalam penerapannya.
Menurut  hemat  Penulis,  jika  pada  tanggal  1  Januari  2023  belum  dapat diimplementasikan, maka dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan kepada peserta JKN untuk mendapat pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi dari Rumah Sakit. Adapun pemenuhan  ketersediaan  rawat  inap  kelas  standar  bagi  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  sangatlah  dikhawatirkan  ketersediannya.  Luas  ruangan  per  Tempat  Tidur  yang baru dapat dipenuhi oleh 50% Rumah Sakit, jarak antar tepi Tempat Tidur minimal 1,5 m2 hanya  59%  dan  jumlah  maksimal  Tempat  Tidur  per  ruangan  hanya  55%.  Sebenarnya ketentuan kepadatan ruang rawat bukanlah sesuatu yang baru, namun merupakan adopsi dari pedoman teknis bangunan Rumah Sakit ruang rawat inap tahun 2012 sesuai kriteria
kelas  2  dan  kelas  3,  yang  nampaknya  belum  diimplementasikan  oleh  Rumah  Sakit. Penyesuaian  ini  akan  berdampak  pada  pengurangan  jumlah  Tempat  Tidur  di  ruangan tersebut jika menggunakan ruangan yang ada saat ini.
Kebijakan  kelas  rawat  inap  standar  tidak  bisa  dipisahkan  dari  rangkaian  kebijakan lainnya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu yang berkaitan dengan kelas rawat inap standar adalah penetapan  tarif yang akan  dikembangkan  berdasarkan kajian kebutuhan  dasar kesehatan (KDK)  (Dea  Amalia Putri, 2022). Kebutuhan dasar kesehatan berbeda dengan kebutuhan dasar lain karena sifat ketidakpastian (uncertainty) yang tidak bisa diukur sama untuk semua orang, sehingga kebutuhan dasar kesehatan setiap orang tidak dapat dihitung dimuka dan tidak dapat diseragamkan untuk semua orang (Hazbullah Tabrany, 2015).
Sebagai rumah sakit milik swasta dan Pemerintah maka sudah seyogianya mendukung program  pemerintah  terutama  dalam  bidang  kesehatan,  khususnya  dalam  pemenuhan kamar rawat inap standar bagi pasien peserta JKN. Hal tersebut menurut menulis sangat tepat mengingat yang dilakukan penanganan medis di rumah sakit dalam hal pemenuhan kamar rawat inap standar sangatlah diperlukan oleh setiap rumah sakit sebagai mitra BPJS harus terlebih dahulu dilakukan, karena apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan dampak  yang  besar  bagi  kelangsungan  pelayanan  medis  dirumah  sakit  tersebut. Pemberian hak pemenuhan kamar rawat inap standar bagi pasien perserta JKN merupakan suatu  hal  yang  wajar  yang  harus  dilakukan  oleh  Rumah  Sakit  sebagai  upaya  untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam hal ini adalah pasien yang sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dimana hal tersebut memiliki aspek hukum yaitu hubungan  antara  subyek  hukum  dengan  subyek  hukum.  Hubungan  hukum  selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik.
Pemenuhan  Ketersediaan  Kelas  Rawat  Inap  Standar  Bagi  Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang sakit dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit berhak mendapatkan perawatan yang adil dan setara dalam hal manfaat non medis (kelas perawatan) sesuai kebutuhan medisnya. Hal ini  sesuai dengan Pasal 19 ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  menyebutkan  bahwa “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional  berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”, yang penjelasan adalah prinsip ekuitas merupak an kesamaan dalam memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  medisnya  yang  tidak  terikat  dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya (Denny Sulistyorini dan Mokhamad Khoirul Huda,
2022).
Agus Suyatno, menjelaskan bahwa kebijakan dalam pemenuhan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) perlu dikritisi dari sisi perlindungan konsumen. Jika merujuk pada Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4  Huruf  g  bahwa pasien sebagai konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tanpa diskriminatif, akan tetapi pelayanan yang adil dan tanpa diskiriminasi masih terlihat dengan adanya konsekuensi dari peserta untuk membayar selisih biaya ketika tidak mau dirawat ruang bersama dalam kriteria standar kamar ruang rawat inap.
Kebijakan    pemenuhan  Kamar  Rawat  Inap  Standar  (KRIS)  membuka  peluang  bagi asuransi kesehatan tambahan untuk membuka produk top up dan membuat variasi produk sebaik mungkin untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan. Agus Suyatno, juga menyebutkan bahwa pihak rumah sakit akan berpacu memperbanyak ruang  VIP  (utama),  untuk  mengakomodir  apabila  peserta  jaminan  kesehatan  tidak  mau menggunakan kelas rawat inap standar. Secara faktual di lapangan, fenomena ini sudah semakin terlihat, dan yang menjadi catatan adalah bahwa standar pelayanan dan ruangan kelas VIP di masing-masing rumah sakit berbeda. Fenomena penamaan kelas premium juga beragam, belum ada standar secara nasional. Kelas VIP di rumah sakit A, tingkat layanan dan ruangan bisa jadi sama dengan kelas VVIP di rumah sakit B, dan sama dengan kelas 1 di rumah sakit lainnya.
Kendati rumah sakit nantinya menyediakan kelas rawat inap standar sesuai dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  tidak  menutup  kemungkinan  kelas perawatan yang disediakan penuh. Jika kondisi demikian maka peserta jaminan kesehatan masuk ruang perawatan umum yang masih menyediakan pembagian kelas perawatan. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, rumah sakit pemerintah menyediakan tempat tidur di kelas rawat inap standar paling sedikit  60 % (enam puluh persen) dan  rumah sakit swasta paling sedikit 40 % (empat puluh persen). Adanya  peraturan  tersebut  masih  memberikan  kesempatan  bagi  rumah  sakit  untuk menyediakan  kelas  perawatan  non  Kelas  Rawat  Inap  Standar  (KRIS).    Keterbatasan ketersediaan jumlah tempat tidur juga menjadi pembatasan bagi pasien dalam menerima hak nya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian, keadaan tersebut cederung  menjadikan  peserta  untuk  membayar  ruang  perawatan  melalui  pembayaran umum apabila pasien tidak memiliki asuransi kesehatan tambahan.
Hak  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan,  diwujudkan pemerintah  Indonesia  melalui  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Implementasi  dari program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  bertujuan  untuk  memperbaiki  akses  pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dengan sistem gotong royong sehingga tercapai keadilan. Keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Pada dinamika pelayanan kesehatan  dapat  dipastikan  banyak  ditemui  interaksi  antara  sesama  peserta  jaminan kesehatan  dengan  pelaksana  pelayanan  kesehatan.  oleh  karena  itu,  memungkinkan timbulnya  ketidaksesuaian  antara  peserta  dengan  pelaksana  pelayanan  kesehatan. Sehingga dibutuhkan suatu nilai yang dapat dijadikan panduan dalam pelayanan kesehatan.
Walaupun  demikian  masih  terdapat  kesenjangan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan terutama masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan dalam mendapatkan manfaat non medis  di  rumah  sakit.  Rawat  inap  menjadi  pilihan  terakhir  pasien  dalam  pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam konteks pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, ada perbedaan pelayanan rawat inap antara pasien jaminan kesehatan dengan pasien  umum,  mulai  dari  transparansi  ketersediaan  kamar,  pelayanan  farmasi  sampai dengan pelayanan keperawatan. Ketersediaan kamarpun harus disesuaikan dengan kelas kepesertaannya,  khususnya  pada  pasien  Peneriman  Bantuan  Iuran    yang  harus mendapatkan kelas III dan tidak dapat naik kelas kerap kali ditolak karena kamar kelas III sudah penuh. Sehingga pasien tidak dapat melakukan perawatan di rumah sakit.
Adanya diskiriminasi dalam pembagian kelas perawatan atau klasifikasi yang masih berlaku saat ini menunjukan ketidakadilan antara peserta penerima bantuan iuran dengan yang  bukan  penerima  bantuan  iuran  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nilai keadilan memberikan  makna  bagi  penyelenggaraan  rumah  sakit  dengan  mampu  memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi kepada setiap pasien dengan biaya yang terjangkau diiringi  dengan  pemberian  pelayanan  yang  bermutu.  Selanjutnya  keadilan  sosial  bagi peserta  jaminan  kesehatan  bermakna  penyelenggaraan  kelas  rawat  inap  standar  dapat memberikan keadilan yang adil dan merata tanpa menerima imbalan jasa melalui ketentuan tarif yang berlaku di rumah sakit.
Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan dari aspek kepesertaannya,  akan  tetapi  dipandang  sebagai  pasien  dalam  memanfaatkan  fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya.  Seperti  halnya  dengan  hak,  pasien  tentu  mempunyai  kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak  yang  telah  diperolehnya.  Karena  pada  hakekatnya  keseimbangan  hak  dan kewajiban merupakan tolak ukur tercapainya suatu keadilan dalam suatu pelayanan baik antara pasien dengan rumah sakit atau sebaliknya.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  merupakan  sebuah  badan  hukum  untuk menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  BPJS  diselenggarakan  berdasarkan  asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk  mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia seperti pemenuhan kamar rawat inap standar yang bersesuaian dengan  ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa  “Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan : Pertama, pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk  tanggung jawab negara  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional.  Kedua, pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak  atas  kesesehatan  sebagai    kebutuhan  dasar  rakyat  bersifat  wajib  karena  sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  yang bertujuan  menyetarakan  hak-hak  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  wajib dipenuhi negara untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil dan tanpa diskriminasi yang  dimaknai  dengan  memperoleh  kamar  perawatan  yang  sama  baik.  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, sebaiknya pemerintah segera menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif dari berbagai aspek baik waktu penerapan yang seragam dan persiapan yang harus dilaksanakan rumah sakit dalam pemenuhan konsep kelas rawat inap stnadar. Kedua, sebaiknya pemenuhan kelas  rawat  inap  standar  ini  sudah mulai  diterapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan harus mengawal dan memonitor agar tidak terjadi penyelewengan dalam penerapan kebijakan kelas rawat inap standar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika Wijaya. (2017). Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Sinar Grafika.
Aria Yuditia. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  Berdasarkan  Undang-Undang  N0.40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Magister Ilmu Hukum, VI(1).
Dea Amalia Putri. (2022). Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 1(8).
Denny Sulistyorini, & Mokhamad Khoirul Huda. (2022). Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang  Belum  Memenuhi  Kelas  Rawat  Inap  Standar  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2).
Djulaeka, & Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Scopindo .
Golda Kurniawati. (2021). Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan. Jaminan Kesehatan Nasional, 1(1).
Hazbullah Tabrany. (2015). Jaminan Kesehatan Nasional . Rajagrafindo Persada.
Ni Yoman Ayu Ratih Pradnyani. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Scopindo.
S  Solechan.  (2019).  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Sebagai Pelayanan Publik. Administrative Law & Governance Journal, 2(4).
Yohanes  Budi  Sarwo.  (2012).  Asuransi  Kesehatan  Sosial  Sebagai  Model  Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 14(13).