Vol. 6, No. 2, 2021, pp. 256-264 DOI: https://doi.org/10.29210/30031193000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan kontrak di provinsi Kalimantan Barat
Sri Haryaningsih 1*) , Azrita Mardhalena 1 1 Universitas Tanjungpura, Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Jendral Ahmad Yani, Pontianak Kalimantan Barat 78124, Indonesia
Article Info ABSTRAK

## Article history:
Received Sept 21 th , 2021 Revised Oct 26 h , 2021 Accepted Nov 19 h , 2021
Trafficking (perdagangan  manusia)  dalam  modus  pengantin  pesanan  di Singkawang  Kalimantan  Barat  adalah  dipicu  oleh  kemiskinan  dan  tidak tersedianya  lapangan  pekerjaan,  sehingga  para  perempuan  yang  tinggal  di Singkawang  melakukan  kawin  kontrak  untuk  merubah  taraf  hidup  mereka. Faktor berikutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ini disebabkan oleh pola  pikir  orangtuamerekabahwa  tidak  penting  sekolah  tinggi-tinggi  hanya menghabiskan waktu dan uang saja sehingga seringkalimereka terpaksamenerima  pekerjaan  yang  bersifat  eksploratif,  faktor  lainnya  adalah tingkat konsumerisme, para perempuan di Singkawang ingin memiliki barang mewah  dan  bagus  untuk  sehinggamereka  diakui  dilingkungan  mereka,  dan faktor  yang  terakhir  adalah  kesamaan  etnis,  orangtua  mereka  mendoktrin anak-anak mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang keturunan Cina di Singkawang satu keturunan dengan orang-orang Taiwan, ini dilakukan orang- tua  agar  anak-anak  mereka  tidak  merasa  kalau  mereka  dijualoleh  orangtua mereka.    Kondisi  demikian  ini  dimanfaatkan  oleh  para  calo/perantara perkawianan  sebagai  sasaran  bagi  calo-calo  pemburu  calon  pengantin perempuan  untuk  menjaring  korbannya  dengan  mudah  dengan  tujuan untukmendapatkan keuntungan berupa uang. Bentuk komunikasi yang terjadi antara  pengantin  pesanan  dengan  calo/makelar  di  Singkawang  Kalimantan Barat adalah komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah/ sirkuler dan satu arah, feedback ,  persuasive  terjadi  dengan  baik  sehingga  informasi  yang diberikan  calo/makelar  kepada  pelaku  pengantin  pesanan  dapat  dengan mudah  diterima  oleh  pelaku  pengantin  pesanan  tanpa noise /gangguan.  Jadi bentuk  komunikasi  interpersonal  yang  bersifat  dua  arah,  satu  arah, feedback , persuasive merupakan bentuk yang efektif untuk mempengaruhi calon korban pengantin pesanan untuk melakukan kawin kontrak.
Keyword: Implementasi Pengawasan Perkawinan kontrak
© 2021 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Haryaningsih, S., Universitas Tanjungpura, Indonesia Email: sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id

## Pendahuluan
Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan Negara-negara yang kini  dianggap  sebagai  Negara  besar  pada  awalnya  banyak  berhutang  pada  penduduk  Negara  miskin  dan lemah  yang  dibawa  secara  paksa  untuk  bekerja  di  perkebunan  ataupun  pabrik.  Masalah  perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan oleh isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika
Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan ...
Utara  dan  Selatan  pada  abad-abad  lalu  atau  yang  terjadi  sejak  abad  ke  empat  di  Timur  Tengah.  (Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003).
Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap  kemerdekaan  orang  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lima  sampai  dengan  lima  belas  tahun (Pasal 324-337 KUHP).
Namun  kemajuan  teknologi  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  yang  mengakselerasi  terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan manusia (trafficking in persons), yang di bungkus dengan pernikahan agar terkesan legal. Perdagangan manusia dalam bentuk pernikahan kontrak/pesanan beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas Negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.
Komitmen  bangsa  Indonesia  dalam  penanganan  masalah  trafficking  in  persons  telah  diwujudkan  dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan  dan Anak  (RAN-P3A)  serta  pembentukan  Gugus  Tugas  lintas  sektoral untuk  implementasinya, yang bertujuan memerangi perbudakan modern perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah  untuk  mengatasi  akar  masalahnya:  kemiskinan,  kurangnya  pendidikan  dan  keterampilan, kurangnya  akses,  kesempatan  dan  informasi  serta  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  memarginalkan  dan mensubordinasikan kaum perempuan.
Selanjutnya dikeluarkan lagi Undang Undang No. 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang.  Keberadaan  Undang  Undang  No.  21  tahun  2007  ditujukan  untuk  melindungi  korban trafficking, melalui penindakan hukum yang lebih keras kepada trafficker agar menimbulkan efek jera. Akan tetapi, kenyataan dilapangan masih banyak terjadi perdagangan manusia yang dibungkus dengan perkawinan kontrak agar terkesan legal. Perkawinan kontrak merupakan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM), sebab hal  itu  dapat  merugikan  pihak  tertentu,  khususnya  perempuan  karena  tak  sedikit  pula  perempuan  yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Istri seringkali tidak diperlakukan layaknya pendamping suami, melainkan dijadikan budak seks satu keluarga. Data Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat dari tahun 2010-2015 Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan kedua dari 12 provinsi di Indonesia dalam kasus korban perdagangan manusia, yaitu sebanyak 722 kasus atau 19.33%.
Perkawinan  kontrak  melanggar  mekanisme  administrasi  negara,  implikasinya  perempuan  Tionghoa  asal Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya setelah menikah di negara asal laki-laki. Masalahnya adalah ketika  ada  anak  yang  lahir  dari  pernikahan  tersebut.  Dalam  kontrak  nikah  tidak  disebutkan  rincian  apabila mereka  memiliki  anak.  Jadi  mau  tidak  mau,  pihak  perempuan  harus  membawa  pulang  anak  mereka  ke Indonesia, apabila kontrak nikahnya sudah habis.
Dalam  konteks  ini  peranan  pemerintah  dalam  pengawasan  perkawinan  kontak  sangat  perlu  dilakukan sebagai  upaya  penghapusan  perdagangan  orang  meliputi  tindakan-tindakan  pencegahan  (prevention), menindak  dan  menghukum  (prosecution)  dengan  tegas  pelaku  perdagangan  orang  (trafficker),  serta melindungi  (protection)  korban  melalui  upaya  repatriasi,  rehabilitasi,  konseling,  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan,  termasuk  menjamin  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  HAM  nya  agar  mereka  bisa  mandiri  dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Perdagangan orang terutama perempuan merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia.
Model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini ialah Model Implementasi Edward III (dalam Widodo, 2008:96), menyebutkan ada empat variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan  implementasi  kebijakan  diantaranya  variabel “communication,  resources,  disposition,  dan  bureaucratic structure” .  Penjelasan  mengenai  variabel-variabel  yang  berpengaruh  terhadap  suatu  keberhasilan  atau kegagalan didalam implementasi yaitu:

## Faktor komunikasi (communication)
Dari  keempat  faktor  tersebut  komunikasi  ditempatkan  pada  posisi  teratas  dalam  besarnya  pengaruh keefektifan  implementasi  kebijakan.  Ini  berkaitan  dengan  interaksi  dan  interilasi  antara  faktor  perumus kebijakan  (pengambil  keputusan)  dengan  faktor  pelaksana  kebijakan,  ataupun  komunikasi  antara  pelaksana kebijakan  dengan  kelompok  sasaran  ( target  group ).  Komunikasi  kebijakan  diartikan  sebagai  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan (policy  maker) kepada  pelaksana  kebijakan (policy implementors). Informasi  kebijakan  publik  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan
lakukan  untuk  melaksanakan  kebijakan  publik  sehingga  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  public  tersebut  dapat tercapai sesuai harapan.
Terdapat tiga dimensi komunikasi kebijakan dalam hal ini, yaitu dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Pada dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan  saja,  tetapi  juga  harus  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran kebijakan  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  dimensi kejelasan  menghendaki  agar  kebijakan  yang  ditransmisikan  kepada  para  pelaksana,  kelompok  sasaran kebijakan,  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  langsung  maupun  tidak  langsung  mengenai  kebijakan  dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada dimensi  konsistensi,  menghendaki  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
Agar  pengawasan  perkawinan  kontrak  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  terlaksana  dengan  baik tentunya  harus  terjalin  komunikasi  yang  baik  pula.  Komunikasi  tidak  hanya  dilakukan  kepada  sesama implementor  saja,  melainkan  juga  kepada  sasaran  kebijakan,  juga  pihak  yang  berkepentingan  dalam implementasi tersebut. Salah satu cara menjalin komunikasi kepada pihak-pihak terkait dapat melalui sarana sosialisasi.  Sosialisasi  akan  memberikan  kejelasan  dari  kebijakan  sehingga  dapat  menimbulkan  respon  dari berbagai pihak tersebut.

## Sumber daya (resources)
Edward III (dalam Widodo, 2008:98), menegaskan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang mempunyai  sumber  daya  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan  tersebut tidak akan efektif.
Dalam  hal  ini  sumber  daya  di  klasifikasi  kedalam  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  keuangan,  dan sumber daya peralatan. Pertama, sumber daya manusia, Edward menegaskan bahwa” probably the most essential resources in implementing  policy is staff”, dimana sumber daya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).  Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  efektifitas  pelaksanaan  kebijakan  sangat  tergantung kepada  sumber  daya  manusia  (aparatur)  yang  beatnggung  jawab  melaksanakan  kebijakan.  Dalam  hal  ini, efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel).
Kedua, sumber daya anggaran, dimana Van Horn dan Van Matter (dalam Widodo, 2008:100) menyatakan “ new  towns  study  suggest  that  the  limkited  supply  of  federal  incentives  was  a  major  contributor  to  the  failure  of  he program ” Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan, sehingga insentif yang cukup diperlukan agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku)  tinggi  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Sangat  logis  pernyataan  tersebut,  dimana  dikatakan terbatasnya  sumber  daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan,  disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan  rendah,  bahkan  akan  terjadi goal  displacement yang  dilakukan  oleh  pelaku  kebijakan  terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

## Disposisi (disposition)
Disposisi  merupakan  sikap,  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk melaksanakan kebijakan yang sedang diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III dan Van Horn & Van Matter (dalam  Widodo,  2008:104);  “disposisi  berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan”. Dimana jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, hendaknya para pelaksana tidak hanya  mengetahui apa  yang harus  dilakukan dan  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  kebijakan  itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Van Matter & Van Horn (dalam Widodo, 2008:105), menyebutkan ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi  keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang antara lain terdiri dari  pengetahuan  ( cognition ),  pemahaman  dan  pendalaman (comprehension  and  understanding) kebijakan;  arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection) ; intensitas terhadap kebijakan.
Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan ...

## Struktur birokrasi (bureaucratic  structure)
Struktur  birokrasi  dalam  hal  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur  organisasi,  pembagian  kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai standar prosedur  (SOP).  Pelaksanaan  fragmentasi  merupakan  upaya  penyebaran  tanggung  jawab  kegiatan-kegiatan atau  aktivitas-aktivitas  pegawai  diantara  beberapa  unit  kerja.  Pelaksanaan  implementasi  kebijakan  dengan organisasi  pelaksana  yang  terfragmentasi  (terpecah-pecah  atau  tersebar)  dapat  menjadi  distorsi  dalam pelaksanaan  kebijakan  sehingga  diperlukan  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  serta  dapat menimbulkan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber langka.
Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur  (SOP)  yang  menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam  bertindak.  SOP  dalam  hal  ini menyangkut  mekanisme,  sistem  dan  prosedur  pelaksanaan  kebijakan,  pembagian  tugas  pokok,  fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku.
Pengertian  perdagangan  orang  menurut  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,    penipuan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau member    bayaran atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Sedangkan  pengertian  tindak  pidana  perdagangan  orang  menurut  undang-undang  ini  adalah  setiap tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam undang-undang  ini.  Perdagangan ficking  in  human ”  sebagai  kejahatan  yang  mengacu  pada  instrument international  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas  dari  pada  ketentuan  perdagangan  manusia  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  297KUHP  tersebut,  sebab trafficking (perdagangan  manusia)  mencakup  perbuatan perekrutan  orang  yang  diperdagangkan.  Di  samping  itu,  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  maksud  untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia.

## Metode
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Data yang sudah dianalisis ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian. Analisis ini didahului dengan tinjauan dari beberapa  pemangku  kepentingan  sambil  mengumpulkan  data  tentang  tindakan  mereka,  minat  mereka, persepsi,  perilaku  pengalaman,  pemikiran  dalam  kaitannya  dengan  fenomena  tertentu,  Analisis  dilakukan terkait  dengan  pengumpulan  tulisan  dan  teks  atau  pengamatan  langsung  dari  perilaku  atau  peristiwa  yang terjadi, atau melalui wawancara mendalam dari para pemangku kepentingan ini. Sumber data atau informan penelitian,  pemikirannya  relevan  dan  mengetahui  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai.  Sumber  data  dari wawancara mendalam. untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu teori Van Meter & Van Horn yang meliputi 6 variebel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Selain itu, data juga dengan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi sektor ini melalui media seperti seminar, dialog antar lembaga dan sebagainya. Data lain juga  dapat  diperoleh  dari  makalah,  seminar,  laporan  penelitian,  buku,  dokumen  dan  lainnya  yang  terkait dengan tujuan penelitian ini. Peneliti langsung menuju ke lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Komunikasi dalam Pencegahan (Prevention) Perkawinan Kontrak di Kalimantan Barat
Komunikasi suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Kebijakan publik akan dapat di implementasikan dengan baik dan terlaksana dengan efektif jika standar dan tujuan dikomunikasikan kepada pelaksana.
Komunikasi  yang  dilakukan  kepada  pelaksana  ( implementors )  sesuai  dengan  sasaran  akan  memberikan informasi yang bermanfaat terutama dalam menginterpretasikan kebijakan. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan suatu kebijakan ada kalanya disebabkan oleh ketidak mampuan aparatur pelaksanaan untuk menterjemahkan setiap kebijakan. Untuk itu diperlukan kemampuan, keterampilan,  dan  terutama  pengalaman  aparat  pelaksana,  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan  kebijakan yang akan diformulasikan kepada masyarakat.
Pernikahan  pesanan  kerap  terdengar  di  Singkawang,  Kalimantan  Barat  (Kalbar).  Calon  istri  pernikahan pesanan  di Singkawang  rata-rata  gadis  keturunan  Tionghoa  alias Amoy.  Pemesannya  kebanyakan  dari  pria Taiwan.  Penyebab  terjadinya trafficking (perdagangan  manusia)  dalam  modus  pengantin pesanan  di Singkawang  Kalimantan  Barat  adalah dipicu  oleh  kemiskinan  dan  tidak  tersedianya lapangan  pekerjaan, sehingga para perempuan yang tinggal di Singkawang melakukan kawin kontrak untuk mengubah taraf hidup mereka.  Faktor berikutnya  adalah  tingkat  pendidikan  yang  rendah sehingga  seringkali  mereka  terpaksa menerima pekerjaan yang bersifat eksploratif, faktor kemiskinan ini disebabkan oleh pola pikir orangtua Cina di Singkawang Kalimantan Barat bahwa sekolah tinggi-tinggi itu tidak penting, yang penting sudah bisa baca dan  menghitung.  Sekolah  tinggi  tinggi hanya  menghabiskan  waktu  dan  uang  saja,  lebih  baik  membantu orangtua berdagang atau membuka usaha dagang saja.
Pola pikir seperti ini membuat orang-orang keturunan Cina di Singkawang tidakmemilikipendidikan yang tinggi dan tidak dapat bekerja dikantoran dan tidak bias mengubah taraf hidup mereka. Faktor lainnya adalah tingkat  konsumerisme,  para  perempuan  di  Singkawang  ingin  memiliki  barang  mewah  dan  bagus,  supaya diakui  dilingkungan  mereka,  dan  faktor  yang  terakhir  adalah  kesamaan  etnis,  orangtua  mereka  mendoktrin anak-anak  mereka  dengan  mengataka  nbahwa  orang-orang  keturunan  Tionghua  di  Singkawang  satu keturunan  dengan  orang-orang  Taiwan,  ini  dilakukan  orangtua  agar  anak-anak  mereka  tidak  merasa  dijual oleh  orangtua  mereka.  Kondisi  demikian  ini  dimanfaatkan  oleh  para  calo/perantara  perkawianan  sebagai sasaran  bagi  calo-calo  pemburu  calon  pengantin  perempuan  untukmenjaring  korbannya  dengan  mudah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
Pola komunikasi yang terjadi antara pengantin pesanan dengan calo/makelar di Singkawang Kalimantan Barat adalah komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah/ sirkuler dan satu terjadi dengan baik sehingga informasi yang diberikan calo/makelar kepada pelaku pengantin pesanan dapat dengan mudah diterima oleh pelaku pengantin pesanan tanpa noise /gangguan. Jadi bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah dan  satu  arah  merupakan  bentuk  yang  efektif  untukmempengaruhi  calon  korban  pengantin  pesanan  untuk melakukan  kawin  kontrak.Bila  dikaitakan  dengan  teori  bahwa  komunikasi  yang  dipergunakan  manusia berkomunikasmaupuberhubungan dengan orang lain bentuk danmacamnya beraneka ragam. Salah satu yang paling sering dipergunakan dalam berkomunikasi setiap hari adalah komunikasi interpersoanal.
Komunikasi yang baik akan mampu mengarahkan terjadinya komunikasi interpersonal yang lebih akrab antara  satu  individu  atau  kelompok  lain.  Komunikasi  yang  baik  pula  dapat  meminimalisir  kecurigaan- kecurigaanyang terjadi dalam hubungan masyarakat. Melihat kawin kontrak semakin marak terjadi diwilayah Singkawang  KalimantanBarat  pemerintah  daerah  kota  Singkawang  kurang  perduli  tentang trafficking yang bermodus kawin kontrak ini. Kepala Dinas Sosial Kota Singkawang menyatakan:
“Pihaknya sedang mengupayakan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh para perempuan di daerah  tersebut,  terutama  yang  melakukan  kawin  kontrak  dengan  warga  asing.  Karena  umumnya trafficking terjadi  karena  faktor  kemiskinan.  Remaja-remaja  perempuan  yang  mengalami trafficking biasanya dimanfaatkan sebagai tulang punggung keluarganya yang miskin”
Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ketua LBH-PIK Kota Singkawang, Rosita Nengsih yang mengatakan bahwa:  “Kasus  yang  berkaitan  dengan  kawin  kontrak  tidak  sedikit.  Bahkan  jumlahnya  tergolong  banyak. Namun,  sayangnya,  tidak  semua  korban  bersedia  terbuka  atau  enggan  melapor  dengan  berbagai alasan. Di antaranya,  perasaan  malu  dan  ketidaktahuan  terhadap  persoalan  hukum.  Faktor  ekonomi,  pendidikan,  dan sosial  budaya,  menjadi  alasan  masih  tingginya  jumlah  pengantin  pesanan  asal  daerah  di  utara  Kalbar  itu. Pelaku pengantin pesanan biasanya dari keluarga tidak mampu dan pendidikan yang rendah. Mereka melihat ada  pengantin  yang  sukses  dan  memberikan  kekayaan  yang  berlimpah  kepada  orang  tua  di  kampung  dan itulah yang menjadi contoh bagi yang lainnya’.
Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan ...
Komunikasi  interpersonal  sebagai  komunikasi  antara  dua  orang  yang  berlangsung  secara  tatap muka.Nama lain dari komunikasi ini adalah diadik ( dyadic ). Komunikasi diadik biasanya bersifat spontan dan informal (Wiryanto,
2004:33).Komunikasi yang seperti ini terjadi pada hubungan pelaku pengantin pesanan dengan calo/ Mei Jen demi untuk mencapai tujuan mereka yaitu keuntungan dari modus trafficking ini. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di kota Singkawang Kalimantan Barat dapat dikatakan bahwa bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah/ sirkuler dan satu terjadi dengan baik sehingga informasi yang diberikan calo/makelar kepada pelaku pengantin pesanan dapat dengan mudah diterima oleh pelaku pengantin pesanan tanpa noise /gangguan. Jadi bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah dan satu arahmerupakan bentuk yang efektif untuk mempengaruhi calon korban pengantin pesanan untukmelakukan kawin kontrak.
Komunikasi yang baik sangat menunjang keberhasilan proses interaksi antar manusia, dengan terciptanya komunikasi yang baik antara pelaku pengantin pesanan dengan calo/makelar. Pesan yang disampaikan oleh calo/makelar dapat diterima dengan baik oleh para pelaku pengantin pesanan melalui komunikasi yang baik karena komunikasi merupakan suatu umpan balik dan respon yang mengetahui seberapa baik komunikasi itu terjadi, berhasil atau tidaknya komunikasi tersebut.
Komunikasi  yang  baik  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan,  keterbukaan  antar  individu  yang berlatar  belakang  beda  budaya  merupakan  cara  yang  baik  agar  dapat  saling  mengenal,  memudahkan komunikasi. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain. Secara kodrati manusia akan selalu hidup  bersama.  Hidup  bersama  antar  manusia  akan  berlangsung  dalam  berbagai  bentuk  komunikasi  dan situasi  yang  mempengaruhinya.  Melakukan  komunikasi  merupakan  bagian  terpenting  dari  semua  aktivitas, agar timbul pengertian.
Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, pemikiran, pendapat dan berita ke suatu tempat tujuan sertamenimbulkan reaksi umpan balik. Komunikasi adalah jembatan yang bias menyatukandua hatidan dua pikiran.Komunikasi  yang  baik  harus  bersifat  dua  arah,  tidak  ada  yang  terlalu  banyak  bicara  dan  tidak  ada yang  terlalu  banyak  diam.  Komunikasi  yang  baik  tidak  hanya  sekedar  bicara,  tapI  juga  mendengar  dengan telinga  dan  hati.  Komunikasi  yang  terbuka  akan  membuat  hubungan  lebih  akrab,  dapat  mencegah kesalahpahaman dan memudahkan penyelesaian konflik.
Dana    dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini,  dana disini dapat dimaknai sebagai biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pembinaan karir pejabat fungsional, baik berupa kegiatan pokok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat fungsional maupun sebagai kegiatan penunjang yang diperlukan untuk mendapatkan angka kredit.
Faktor  lain  dari  sumber  daya  adalah  tersedianya  sumber  daya  keuangan  ( financial  capacity )  untuk membiayai  kegiatan  implementasi  kebijakan.  Mengenai  kapasitas  keuangan  ini  Goggin  dkk  (1990) mengemukakan: Agency capacity also reguires possession of the financial resources for the program. These resources are some times of two kinds . These targated directly to clients and these spent in the process of implementation .
Dana/keuangan  merupakan sumberdaya  yang dapat mendorong dan memperlancar proses implementasi kebijakan  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Sumberdaya  finansial merupakan aspek penting lainnya untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kapasitas finansial dimiliki oleh setiap level pemerintahan. Sumberdaya bisa berasal dari pendapatan pemerintah maupun pajak. Semakin kuat kapasitas  finansial  pemerintah,  semakin  tinggi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.  Hillman  (2009:75) mengemukakan  “ Political  decision  about  public  finance  and  public  policy  are  shown  in  a  government  budget ”. Keputusan  politik  mengenai  pembiayaan  publik  dan  kebijakan  publik  akan  tergambar  dalam  anggaran pemerintah. Selanjutnya dinyatakan pula oleh Hillman (2009:75), bahwa:
“ The  expenditure  side  of  the  budget  shows  public  spending  on  public  goods  (or  public  investment),  spending  on income transfers (or welfare payments), and spending by government on itself (or government consumption) ”
Sisi  pengeluaran  anggaran  pemerintah  ditujukan  untuk  belanja  publik  pada  barang-barang  publik  (atau investasi  publik),  pengeluaran  untuk  transfer  pendapatan  (atau  dana  alokasi  pemerintah),  dan  pengeluaran pemerintah  untuk  membiayai  program/kegiatan  (atau  konsumsi  pemerintah).  Untuk  mendanai  kebutuhan pendidikan  dan  latihan  dalam  implementasi  kebijakan  formasi  jabatan  fungsional  di  Sekretariat  Provinsi Kalimantan Barat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat  melalui  belanja  langsung,  khususnya    melalui  program  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur. Kemampuan  sumberdaya  keuangan  dalam  mendukung  penyelenggaraan  pendidikan  dan  latihan  jabatan fungsional  ditunjukan  dengan  besaran  biaya  operasional  yang  dialokasikan  pada  satuan  kerja  perangkat
daerah  provinsi  Kalimantan  Barat.  Berkenaan dengan  dana  operasional  dalam  penyelenggaraan  pendidikan dan  latihan  bagi  pejabat  fungsional,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat,  diketahui bahwa:
Dana  untuk  penyelenggaraan  sosialisasi,  pendidikan  dan  latihan  bagi  pejabat  fungsional  sepenuhnya berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Kalimantan  Barat melalui  belanja langsung,  khususnya    melalui  program  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur.  Dana    untuk  program peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur  keseluruhannya  berjumlah  Rp.630.090.000,  sedangkan  dana yang dianggarkan untuk sosialisasi dan Diklat jabatan fungsional sekitar 20% dari dana tersebut. Keterbatasan dana    pada    Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  menjadi  kendala  utama  untuk  menugaskan pegawai  mengikuti  Diklat  (Hasil  Wawancara  dengan    Kepala    BKD  Provinsi  Kalimantan  Barat,  tanggal  9 April 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat, diketahui  bahwa,  minimnya  dukungan  pendanaan  bagi  pegawai  fungsional  untuk  mengikuti  Diklat disebabkan  adanya  keterbatasan  alokasi  dana,  sehingga  sebagaian  besar  pegawai  belum  mendapatkan kesempatan  untuk  mengikuti  Diklat  teknis  fungsional  yang  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  pegawai untuk  menyelesaikan  tugas  serta  perilaku  yang  mendukung  tugas  tersebut.  Minimnya  kemampuan sumberdaya  anggaran  dalam  mendukung    penyelenggaraan  diklat  tentunya  menjadi  kendala  bagi  pegawai fungsional  dalam  memahami  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  pejabat  fungsional.  Informasi  berkenaan dengan  kemampuan  sumberdaya  anggaran  untuk  menunjang  penyelenggaraan  diklat,  berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan  Aparatur  provinsi Kalimantan Barat, bahwa:
Secara umum penyelenggaraan Diklat yang diadakan sangat berkaitan dengan anggaran dana, disamping itu  penyelenggaraan  diklat  dapat  mempengaruhi  tingkat  pengetahuan  pegawai  fungsional.  Diklat  memang sangat diperlukan sekali mengingat tantangan kerja yang dinamis tentunya sangat memerlukan keterampilan dan  pemahaman  dalam  penyelesaian  pekerjaan  (  Hasil  wawancara  dengan  Kasubbag  Umum  dan  Aparatur provinsi Kalimantan Barat, tanggal 3 Juni 2021).
Jabatan  fungsional  adalah  jabatan  yang  memiliki  ciri-ciri  profesionalisme,  sebagai  konsekwensinya diperlukan  perencanaan  dalam  pengalokasian  dana  guna  pengembangan  karier  sehingga  memungkinkan tenaga fungsional dapat meningkatkan ilmu, keahlian dan keterampilannya. Karena mekanisme pengangkatan seorang pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional, umumnya mensyaratkan  setiap calon pegawai terlebih dahulu mengikuti diklat dalam jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang diminati.
Pendidikan  dan  latihan  menjadi  kebutuhan  mendasar  untuk  meningkatkan  profesionalisme  pejabat fungsional yang merupakan upaya dalam pengembangan karier seorang pegawai negeri sipil. Sementara tugas belajar  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dalam  pengembangan  karier  pegawai  fungsional  selain pendidikan dan  latihan.  Faktanya    pejabat  fungsional  untuk  mengikuti  diklat  masih  mengalami  kendala,  hal  tersebut disebabkan karena penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan pegawai fungsional yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum secara intensif menyelenggarakan diklat yang menjadi persyaratan  pengangkatan  dan  kenaikan  pangkat  bagi  pegawai    fungsional,  selain  itu  tidak  semua  diklat jabatan fungsional dapat dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, dikarenakan biaya penyelenggaraan diklat relatif  besar,  sedangkan  untuk  mengirim  pegawai  fungsional    untuk  mengikuti  diklat  diluar  Provinsi Kalimantan Barat terbentur pada minimnya dana.
Berdasarkan hasi wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan  Aparatur Provinsi Kalimantan Barat, bahwa: Untuk menyiasati keterbatasan dana, maka pengembangan  pegawai fungsional tidak saja diberikan dalam  bentuk  mengikutsertakan  pegawai  pada  pelatihan  dan  kursus,  akan  tetapi  melalui  penugasan,  yaitu memberikan  dengan  memberikan  tugas-tugas  yang  menjadi  tupoksi  pegawai    yang  bersangkutan  (Hasil Wawancara dengan  Kepala  BKD Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 9 April 2021).

## Sumberdaya Manusia
Sumberdaya  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  karena  bagaimanapun  jelas  dan konsistennya  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  suatu  kebijakan,  jika  para  personil  yang  bertanggung jawab  mengimplementasikan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber-sumber  untuk  melakukan  pekerjaan secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  efektif.  Sumberdaya    aparatur  perlu  terus dikaji  dan  dikembangkan  sehingga  potensi  yang  dimiliki  dapat  dipergunakan  secara  maksimal  demi peningkatan   kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Tingkat  kesejahteraan  aparatur  perlu  diperhatikan sebagai pengimbang atas prestasi kerja yang telah dilakukan. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang  peranan  penting,  karena  implementasi  kebijakan  tidak  akan  efektif  bilamana  sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :
Aktualisasi pemerintah dalam pengawasan perkawinan ...
1. staf  yang  relatif  cukup  jumlahnya  dan  mempunyai  keahlian  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan kebijakan
2. informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
3. dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
4. wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
Sumberdaya  kebijakan  yang  secara  garis  besar  terdiri  dari  sumber  daya  manusia  yakni  sumberdaya aparatur pemerintah, sumberdaya dari pengelola program capacity building baik pemerintah pusat, pemerinta daerah,  maupun  lembaga  donor  dan  penyedia  jasa  berupa  ketersediaan  waktu,  ketersediaan  tempat, sumberdaya pembiayaan serta fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana implementasi.
Ndraha  (1999:79)  berpendapat  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  tinggi  adalah: Sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja memiliki nilai komparatif, tetapi juga nilai-nilai kompetitif- generatif-inovatif dengan  menggunakan  energi  tertinggi  seperti intellegence,  creativity dan imagination ;  tidak  lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air tenaga otot dan sebagainya).
Kiranya  jelas  bahwa  sumberdaya  manusia  yang  dibutuhkan  organisasi  publik  ke  depan  adalah  yang memenuhi  kualifikasi,  diantaranya  kreativitas, inovasi,  serta  orientasi  yang  menghasilkan  kemampuan  daya saing, terutama untuk organisasi publik tingkat daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten. Organisasi publik di tingkat daerah dituntut untuk menghasilkan nilai tambah, tidak saja berupa materi dan barang,  namun  yang  jauh  lebih  penting  adalah  hasil  non-material  berupa  tingkat  pelayanan  yang  baik  bagi masyarakat  pengguna  layanan.  Hal  ini  penting,  karena  mengingat  pembiayaan  roda  pemerintahan  daerah hampir sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pengelola daerah. Oleh karena itu, kreativitas, inovasi, serta  orientasi  lain  yang  menghasilkan  kemampuan  dan  peningkatan  daya  beli  Pemerintah  Daerah  teramat dijunjung tinggi.
Faktor  ketersediaan  sumberdaya  manusia  dalam  implementasi  kebijakan  formasi  jabatan  fungsional  di Sektretariat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, seperti syarat pendidikan formal, sertifikasi diklat, kompetensi dan lainnya, menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam penetapan jabatan fungsional perlu mempertimbangkan faktor ketersediaan sumberdaya manusia yang memenuhi syarat dimaksud untuk mengisi kebutuhan formasi jabatan fungsional agar kebutuhan organisasi secara riil dapat dipenuhi.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  ditujukan  untuk  memperbaiki  kapasitas  produktif  dari  manusia. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pegawai  fungsional  arsiparis  di  Biro  Organisasi  Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimatan Barat, menjelaskan bahwa:
Bagaimanapun  rendahnya  kedudukan  seseorang  dalam  suatu  organisasi,  sesungguhnya  pegawai  ingin membanggakan  organisasi  tempat  kerjanya.  Pegawai  sebagai  SDM  organisasi  tentunya  ingin  pula menunjukan peranan mereka kepada organisasi tempat mereka bekerja. Akan tetapi kenyataan yang demikian itu, kurang  disadari oleh pimpinan organisasi.

## Simpulan
Secara  keseluruhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadinya  trafficking  (perdagangan  manusia)  dalam  modus pengantin  pesanan  di  Singkawang  Kalimantan  Barat  adalah  dipicu  oleh  kemiskinan  dan  tidak  tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga para perempuan yang tinggal di Singkawang melakukan kawin kontrak untuk merubah taraf hidup mereka. Faktor berikutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ini disebabkan oleh pola pikir orangtuamerekabahwa tidak penting sekolah tinggi-tinggi hanya menghabiskan waktu dan uang saja sehingga seringkalimereka terpaksamenerima pekerjaan yang bersifat eksploratif, faktor lainnya adalah tingkat konsumerisme,  para  perempuan  di  Singkawang  ingin  memiliki  barang  mewah  dan  bagus  untuk sehinggamereka  diakui  dilingkungan  mereka,  dan  faktor  yang  terakhir  adalah  kesamaan  etnis,  orangtua mereka  mendoktrin  anak-anak  mereka  dengan  mengatakan  bahwa  orang-orang  keturunan  Cina  di Singkawang  satu  keturunan  dengan  orang-orang  Taiwan,  ini  dilakukan  orang-tua  agar  anak-anak  mereka tidak  merasa  kalau  mereka  dijualoleh  orangtua  mereka.    Kondisi  demikian  ini  dimanfaatkan  oleh  para calo/perantara  perkawianan  sebagai  sasaran  bagi  calo-calo  pemburu  calon  pengantin  perempuan  untuk menjaring korbannya dengan mudah dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan berupa uang.
Bentuk komunikasi yang terjadi antara pengantin pesanan dengan calo/makelar di SingkawangKalimantanBarat adalah komunikasi  interpersonal yang bersifat dua arah/ sirkuler dan satu arah, feedback ,  persuasive  terjadi  dengan  baik  sehingga  informasi  yang  diberikan  calo/makelar  kepada  pelaku pengantin pesanan dapat dengan mudah diterima oleh pelaku pengantin pesanan tanpa noise /gangguan. Jadi
bentuk  komunikasi  interpersonal  yang  bersifat  dua  arah,  satu  arah, feedback ,  persuasive  merupakan  bentuk yang efektif untuk mempengaruhi calon korban pengantin pesanan untuk melakukan kawin kontrak.
Solusinya  adalah  dengan  mengadakan  gerakan  terpadu  berupa  penyuluhan  yang  melibatkan  tokoh masyarakat dan pemuka agama. Juga harus diberlakukan beberapa persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam perkawinan antarwarga negara. Misalnya, mesti ada surat keterangan dari kedutaan besar negara yang bersangkutan.  Pemerintah  diharapkan  memiliki  program  yang  jelas  dalam  mengantisipasi  praktek  kawin kontrak.  Apapun  alasannya,  praktek  kawin  kontrak  mesti  dihentikan,  karena  merugikan  pihak  keluarga perempuan. Oleh karena itu, program penyuluhan di kalangan pemerintahan otonom mesti dilakukan secara intensif, terprogram, dan mengikat semua pihak

## Referensi
Agustino, Leo.  2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik .  Bandung  : Alfabeta. Dunn William N, 1995, Police Policy Analysis : an Introduction , Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Dunn William N, 1995,  2000, Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye, Thomas R. 1987, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 6th ed.
Indrajit,  Richardus  Eko,2002.  Electronic  Government  Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan  Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.
Mardiasmo,  2011.  Perpajakan,Yogkjakarta  :  AndiMoekijat,  2005.  Pengantar  Sistem  Informasi  Manajemen,
Bandung:Mandar Maju.
Rochaety Eti, dkk, 2013, Sistem Informasi Manajemen Edisi 2, Jakarta : Mitra Wacana Media.