## Journal of Political Issues
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 86-97 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Implementasi Sendai Framework Terhadap Respons Bencana Alam Di Filipina Tahun 2016-2020
Safira Tasya Asadel 1 , Andi Kurniawan 1 , M. Chairil Akbar Setiawan 1*
1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: 03 Nov, 2021 Diterima: 25 Jan, 2022 Dipublikasi: 31 Jan, 2022
Kata Kunci: Filipina; Keamanan Manusia; Respon Bencana; Sendai Framework;
Koresponden: M. Chairil Akbar Setiawan
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12540,
Jakarta- Indonesia
Email: mchairilakbars@upnvj.ac.id
Sitasi Cantuman: Asadel, S. T., Kurniawan, A. & Setiawan,  M.  C.  A. (2022). Implementasi Sendai
Framework  Terhadap  Respons
Bencana  Alam  Di  Filipina Tahun  2016-2020. Journal  of Political  Issues.  3(2);    86-97. https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.70
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.70
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The  Provincial  Government  of  DKI  Jakarta  provides  the  application  of  the Electronic Information-Based It is undeniable, disasters can be a big threat in the field of economic,  social,  political,  and  others  for  the  affected  areas.  Started  from  the  various major disasters that occurred one of them was the Tsunami in Aceh in 2004, a framework for  cooperation  between  countries  was  born  that  contained  a  strategy  and  a  systematic approach  to  reducing  vulnerability  and  risk  of  hazards  called  the  Hyogo  Framework  of Action  (HFA)  which  was  adopted  in  2005-2015.  Due  to  its  success  in  several  respects, various countries agreed to continue this collaboration called the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) which was adopted in 2015-2030. The Philippines as a country  that  is  prone  to  disasters  such  as  typhoons  because  it  is  located  in  The  Pacific Ring  of  Fire  participated  in  ratifying  the  cooperation  voluntarily.  One  form  of commitment  from  the  Philippines  is  to  implement  the  Build  Back  Better  program  and carry  out  good  collaboration  with  national  and  international  actors.  Through  this research,  researchers  want  to  see  how  SFDRR  can  help  The  Philippines  as  a  disaster- prone country develops its disaster management, especially in emergency response.
Abstrak Tidak  dapat  dipungkiri,  bencana  dapat  menjadi  ancaman  besar  baik  di  bidang ekonomi,  sosial,  politik,  dan  lain-lain  bagi  wilayah  terdampak.  Berawal  dari  berbagai bencana  besar  yang  terjadi  salah  satunya  Tsunami  di  Aceh  tahun  2004,  lahirlah  sebuah kerangka  kerjasama  antar  negara  yang  berisi  strategi  dan  pendekatan  sistematis  untuk mengurangi  kerentanan  dan  risiko  bahaya  yang  bernama  Hyogo  Framework  of  Action (HFA)  yang  diadopsi  di  tahun  2005-2015.  Karena  keberhasilannya  di  beberapa  hal, berbagai  negara  sepakat  untuk  melanjutkan  kerjasama  ini  yang  bernama  Sendai Framework  for  Disaster  Risk  Reduction  (SFDRR)  yang  diadopsi  di  tahun  2015-2030. Filipina sebagai negara yang rentan akan bencana seperti angin topan karena berlokasi di Cincin Api Pasifik turut serta dalam meratifikasi kerjasama tersebut secara sukarela. Salah satu bentuk komitmen dari Filipina adalah melaksanakan program Build Back Better dan melaksanakan  kolaborasi  baik  dengan  aktor  nasional  maupun  internasional.  Melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana SFDRR dapat membantu Filipina sebagai negara  rentan  bencana  mengembangkan  manajemen  bencananya  khususnya  di  dalam tanggap darurat bencana.

## Tentang:
Safira  Tasya  Asadel ,  adalah  mahasiswa  di  Jurusan  Hubungan  Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Andi Kurniawan ,   menyelesaikan studi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Saat ini penulis merupakan  dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
M.  Chairil  Akbar  Setiawan ,  menyelesaikan  studi  S2  di  Universitas  Gadjah Mada  pada  tahun  2015.  Saat  ini  penulis  merupakan  dosen  tetap  di  Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  lahirnya  ilmu  hubungan  internasional  pada  masa-masa  awal  Perang  Dunia  II, bencana  menjadi  isu  utama.  Krisis  Rudal  Kuba  pada  tahun  1962  menandai  dimulainya manajemen  darurat  dan  pengembangan  pertahanan  sipil  yang  bertujuan  melindungi pemerintah  dan  masyarakat  dari  dampak  perang  nuklir.  Ketika  Uni  Soviet  menembakkan rudal,  pembuat  kebijakan  pertahanan  melakukan  pekerjaan  identifikasi  untuk  mengevakuasi pejabat publik dan warga AS. Selain proses pelembagaan penanggulangan bencana, Amerika Serikat  juga  mendanai  penelitian  bencana  untuk  mengetahui  perilaku  manusia  dalam merespon bencana ( Sinulingga, 2016 ).
Sendai  Framework  for  Disaster  Risk  Reduction (SFDRR)  periode  2015-2030 merupakan  sebuah  bentuk  perjanjian  antar  negara  yang  menandatangani  perjanjian  tersebut untuk  melakukan  manajemen  bencana  di  negaranya  masing-masing.  Kerangka  ini  sendiri diadopsi  dari Third  United  Nations  World  Conference  on  Disaster  Risk  Reduction yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2015 bertempat di Sendai, Miyagi, Jepang. Ada  beberapa  indikator  prioritas  suatu  negara  untuk  memenuhi  komitmennya  di  bawah SFDRR, yaitu:
1. Prioritas 1: Memahami risiko bencana
2. Prioritas 2 : Memperkuat manajemen risiko bencana
3. Prioritas 3: Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan
4. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang  efektif dan
" Build Back Better "
Dari  beberapa  negara  di  Asia  Tenggara,  Filipina  merupakan  negara  yang  menarik untuk  dibahas  karena  Filipina  rentan  terhadap  bencana  alam.  Filipina  adalah  negara kepulauan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Filipina, dengan 7.107 pulau. Karena negara  yang  terletak  di  Cincin  Api  Pasifik,  Filipina  rentan  terhadap  bencana  seperti  angin topan,  letusan  gunung  berapi,  gempa  bumi,  banjir,  tsunami,  tanah  longsor,  dan  kekeringan. Penyebab terjadinya bencana alam ini adalah faktor iklim dan lingkungan  yang  tidak stabil. Selain terletak di Cincin Api Pasifik, Filipina juga sangat aktif dalam aktivitas seismik. Selain di  wilayah  Palawan,  juga  terdapat  risiko  tinggi  terkait  kenaikan  muka  air  laut  di  sepanjang pantai  Filipina,  yang  meningkatkan  risiko  tersebut.  Filipina  rentan  terhadap  bencana  alam, bencana  biasanya  menyebabkan  bencana  lain,  sehingga  bencana  ini  saling  terkait.  Selain menimbulkan  kerawanan  masyarakat  dan  dampak  ekonomi,  bencana  yang  saling  terkait inilah  yang  menyebabkan  kerusakan  parah  pada  infrastruktur  dan  perumahan.  Beberapa bencana  di  Filipina  antara  lain  letusan  gunung  Mayon  pada  Januari  2018,  Badai  Tropis Tembin pada Desember 2017, dan gempa Juli 2017 ( CEDM-HA, 2018 ).
Penanggulangan  bencana  di  Filipina  sendiri  berawal  dari  Perang  Dunia  II  dan  lebih fokus  pada  persiapan  perang.  Presiden  Manuel  Quezon  mengeluarkan Executive  Order EO335 pada tahun 1941 untuk mempersiapkan penduduk jika terjadi perang yang meluas ke kawasan  Pasifik  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengelola  dan  mengoordinasikan keterlibatan sipil dalam keadaan darurat dengan membuat manajemen darurat sipil. Di bawah EO335, National  Emergency  Commission dibentuk  bekerja  sama  dengan Provincial Emergency  Committee yang  didirikan  di  setiap  negara  bagian  dan  diawasi  oleh Municipal Emergency  Committees dan City  Emergency  Committees .  Kemudian  pada  bulan  November 1968 dibuat Executive Order EO159 yang menetapkan organisasi penanggulangan bencana di instansi pemerintah, antara lain instansi pemerintah, instansi pemerintah, instansi pemerintah, instansi  pemerintah,  instansi  dan  bidang  politik,  serta  badan  usaha  milik  negara.  EO159 dibuat  sebagai tindakan pencegahan jika terjadi bencana, tetapi misi ini terhambat oleh biaya ( World Bank, 2005 ).
Pada  tahun  2010,  Parlemen  memberlakukan Republic  Act 10121  (RA  10121)  terkait dengan  undang-undang  manajemen  dan  mitigasi  risiko  bencana  di  Filipina.  Peraturan  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  ketahanan  masyarakat  dan  negara  yang  rentan  terhadap bencana  alam  serta  mengurangi  kerusakan  dan  kerugian  jiwa  serta  harta  benda  yang diakibatkan  oleh  bencana.  RA10121  mengembangkan  kebijakan  dan  rencana  untuk  semua aspek  penanggulangan  bencana,  termasuk  tata  kelola  yang  baik,  penilaian  risiko  dan  sistem peringatan dini, kesadaran dan pemahaman, pengurangan faktor risiko, respons  yang efektif dan kesiapan pemulihan dini, serta kebijakan dan tindakan. Peraturan ini merupakan inisiatif yang komprehensif, komprehensif dan terintegrasi untuk memitigasi dampak sosial ekonomi dan  lingkungan  dari  bencana  seperti  perubahan  iklim,  terutama  keterlibatan  dan  partisipasi pemangku kepentingan di semua sektor dan tingkatan ( Commision on Audit ). Dalam  penelitian  ini,  penulis  meninjau  beberapa  literatur  seperti  “ Philippines: Disaster  Risk  Profile  and  Disaster  Risk  Reduction  (DRR)  Framework:  Natural  Calamities ” yang ditulis oleh Harold James E. Doroteo. Di dalam literatur ini menjelaskan bahwa Filipina pada  dasarnya  terkena  gempa  bumi,  letusan  gunung  berapi,  tanah  longsor,  banjir  dan  angin topan dan bencana alam lainnya. Rata-rata, 20 gempa bumi diamati setiap hari (kebanyakan terlalu  lemah  untuk  dirasakan).  Lokasinya  yang  berada  di  Pacific  Hurricane  Belt/Highway juga membuatnya rentan terhadap kejadian cuaca ekstrim. Garis pantai yang luas juga rentan terhadap  tsunami,  membuat  negara  ini  rentan  terhadap  naiknya  permukaan  laut  dan gelombang  badai.  Hal  ini  pada  gilirannya  menyebabkan  fenomena  sekunder,  banjir,  tanah longsor,  angin  muson  (sangat  kuat),  dan  kekeringan.  Karena  terletak  di  Cincin  Api  Pasifik, negara  ini  sering  mengalami  gempa  bumi  dan  aktivitas  vulkanik.  Sejak  lempeng  tektonik besar  telah  terjadi  di  daerah  ini,  data  statistik  tentang  gempa  bumi  besar  berkekuatan  lebih kecil sangat teratur. Telah terjadi 5 gempa bumi dahsyat dan korban jiwa dalam dua dekade terakhir  (1990-2010),  15  di  antaranya  tewas  dan  119  luka-luka.  Kerugian  ekonomi diperkirakan  mencapai  207  juta  peso  Filipina.  Gempa  bumi  Luzon  1990,  tsunami  Teluk Morro dan runtuhnya Menara Ruby adalah yang terburuk ( Doroteo, 2015 ) . Literatur  yang  juga  digunakan  penulis  berjudul  “ Five  Years  Beyond  Sendai  –  Can We  Get  Beyond  Frameworks? ”  oleh  Ben  Wisner.  Artikel  ini  mengajukan  berbagai pertanyaan yang muncul selama 5 tahun adopsi Sendai Framework dilakukan oleh beberapa negara. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah terkait pemahaman tentang bencana, dan tindakan pemerintah dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam HFA dan SFDRR. Terkait pemahaman tentang bencana, peneliti menjelaskan bahwa bencana tidaklah “alami” dan  menyimpulkan  bencana  alam  adalah  konsep  yang  salah  dan  menyesatkan.  Proses  fisik yang  membahayakan  atau  kegiatan  alam  menjadikan  manusia  rentan  dan  terekspos  oleh bencana.  Kerentanan  disebut  sebagai  sesuatu  yang  situasional  dan  bukanlah  karakteristik yang  permanen.  Sekelompok  orang  yang  rentan  dibuat  rentan  karena  proses  sosial  dan banyak  kemungkinan  sekelompok  orang  tersebut  menjadi  semakin  rentan  atau  semakin tangguh  dengan  keputusan  kebijakan.  Pasca  2015,  terdapat  tujuh  inisatif yang  terjadi  akibat dinamika dari geopolitik dan politik intra dan antar lembaga dengan janji bahwa akan adanya perdamaian  yang  tercipta  pasca  2030.  Tujuh  inisiatif  tersebut  meliputi  (i) Sustainable Development  Goals ,  (ii) Paris  Agreement (meliputi UN  Framework  Convention  on  Climate Change ),  (iii) Addis  Ababa  Action  Agenda ( Financing  for  Development ),  (iv) World Humanitarian  Summit ,  (v) New  Urban  Agenda ,  (vi)  berbagai  inisiatif  perdamaian  dan keamanan regional, serta (vii) Sendai Framework ( Wisner, 2020 ) .
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  tema  manajemen bencana  dalam  fase  respon  bencana  karena  Filipina  adalah  salah  satu  negara  yang  rentan bencana  dan  telah  menyambut  baik  diadopsinya  SFDRR  dengan  ikut  meratifikasi  SFDRR pada tanggal 19 Maret 2015 yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi  pemerintah Filipina atau instansi terkait untuk fokus pada penanggulangan bencana di Filipina.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memutuskan  untuk  memakai  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  memiliki  deskripsi  yang  berbeda-beda  seperti  menurut  John  W. Cresswell,  penelitian  kualitatif  adalah  cara  untuk  menggali  dan  memahami  pentingnya banyak  individu  atau  kelompok  orang  untuk  masalah  sosial  dan  kemanusiaan.  Sementara, menurut  Norman  K.  Denzin  dan  Yvonna  S.  Lincoln,  penelitian  kualitatif  mencakup interpretasi  dunia  dan  metode  naturalistik.  Artinya  peneliti  kualitatif  yang  mempelajari  hal- hal di lingkungan alam berusaha memahami atau menjelaskan fenomena berdasarkan makna yang  diberikan  oleh  manusia.    ( Bakry,  2016 )    Untuk  data  yang  digunakan,  penulis  akan menggunakan  data  primer  yang  didapatkan  dari  hasil  wawancara  dan  data  sekunder  yang didapatkan dari buku, artikel jurnal, maupun situs berita atau situs pemerintah.

## 3. LANDASAN TEORITIK

## Human Security
Keselamatan manusia itu sendiri memiliki dua arti: pertama, perlindungan terhadap ancaman kronis  seperti  kelaparan,  penyakit  dan  penindasan.  Kedua,  perlindungan  terhadap  gangguan yang tiba-tiba dan berbahaya terhadap gaya hidup masyarakat, baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat ( Azis, 2004 ) Dalam hal ini, United Nations Development Programme (UNDP)  memiliki  indikator  keselamatan  sendiri  untuk  memastikan  bahwa  keselamatan manusia  tidak  tergantikan,  dengan  indikator  seperti  keamanan  ekonomi,  nutrisi,  kesehatan, lingkungan dan keamanan pribadi, publik dan politik.
Terdapat  dua  pernyataan  terkait  kerjasama  yang  pertama,  menyelesaikan  masalah tertentu,  hal  ini  bisa  terjadi  antar  negara  yang  bahkan  saling  bermusuhan  seperti  Amerika Serikat  dan  Uni  Soviet  selama  Perang  Dingin  atau  Israel  dan  Hizbullah  dalam  pertukaran tahanan  mereka,  antagonis,  bahkan  musuh,  bekerja  sama  pada  kesempatan  untuk menyelesaikan masalah tertentu, tanpa menangani konflik yang lebih luas – dengan kata lain, untuk mengelola tetapi tidak menyelesaikan masalah mereka. konflik. Arti kedua dari istilah tersebut, menggambarkan suatu hubungan, mengacu tidak hanya pada interaksi tertentu tetapi juga  menyiratkan  keinginan  dari  pihak  aktor  untuk  memelihara  dan  mendorong  interaksi tersebut melalui pemecahan masalah bersama. Multilateral juga memiliki dua bentuk, dalam arti  strategi  diplomatik  yang  digunakan  oleh  negara-negara  untuk  mengkoordinasikan kebijakan di antara tiga atau lebih aktor atau kerjasama dalam arti kedua. Multilateral lainnya sebagai  kata  sifat  tanpa  isme  sering  digunakan  untuk  merujuk  pada  taktik  ad  hoc  yang diadopsi  oleh  negara  atau  kelompok  negara  dalam  mengejar  tujuan  yang  ditentukan,  dalam definisi  pertama  kerjasama  ( Zartman  &  Touval,  2010 ).  Selain  pendekatan  kolaboratif, pendekatan  transdisipliner  juga  penting  untuk  dilakukan  dalam  menjamin  keamanan  insani dengan  mengajak  seluruh  individu  untuk  melakukan  analisis  baik  di  tingkat  lokal,  nasional, regional, maupun global ( Ramadayanti, 2020 )
Filipina  sebagai  negara  yang  rawan  akan  bencana  perlu  untuk  melakukan penanggulangan  bencana  dengan  perspektif  human  security.  Hal  ini  disebabkan  karena  di konsep  tersebut  individu  menjadi  referent  yang  berarti  pengidentifikasian  terkait  keamanan yang  harus  diperhatikan  diutamakan  kepada  individu.  Filipina  telah  mengutus  dewan  yang dapat  mengambil  alih  tanggung  jawab National  Disaster  Risk  Management  Council (NDRRMC)  di  tingkat  provinsi,  kota,  maupun  pedesaan  sehingga  dengan  konsep  ini  kita dapat melihat lebih jauh apakah pendekatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan prinsip keamanan manusia. Tipe-tipe ancaman yang dihadapi juga diperhatikan di dalam konsep ini. Filipina  telah  melakukan  pemetaan  terkait  wilayah  dengan  risiko  tinggi  terhadap  bencana sebagai  wujud  identifikasi  dalam  persiapan  pra  bencana.  Pemetaan  ini  penting  untuk
mengetahui  apa  yang  dapat  dilakukan  dan  dipersiapkan  untuk  mewujudkan  negara  yang tangguh akan ancaman bencana yang terus mengintai.

## Manajemen Bencana dan International Norms
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2007,  bencana  alam  adalah  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  atau  menghancurkan  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat  baik  karena  faktor  alam  maupun  tidak  alami  dan  faktor  manusia,  yang mengakibatkan  kerusakan  jiwa,  kerusakan  lingkungan,  harta  benda  dan  efek  psikologis. Definisi  penderitaan  juga  mencakup  tiga  aspek  utama  yakni  terjadinya  suatu  peristiwa  atau kegagalan  menimbulkan  ancaman  dan  kerusakan,  suatu  peristiwa  atau  hambatan  yang mengancam  kehidupan,  keberadaan  dan  keberfungsian  masyarakat,  dan  ancaman  yang menyebabkan hilangnya  nyawa dan menghalangi  masyarakat  untuk  mengelola sumber daya ( Purnama, 2017 )
Selain  itu,  bencana  alam  juga  dapat  dipahami  sebagai  kerusakan  serius  yang disebabkan  oleh  fenomena  alam  atau  aktivitas  manusia.  Bencana  alam  dapat  menyebabkan hilangnya  nyawa,  kerusakan  harta  benda  dan  kerusakan  serius  pada  lingkungan.  Akibatnya, konsekuensi dari bencana alam sangat parah dan tidak berdaya bagi masyarakat yang terkena dampak  dan  membutuhkan.  Ancaman  dapat  timbul  dari  kejadian  alam  yang  ekstrim  yang dapat  menyebabkan  kerusakan  dan  membahayakan  nyawa  manusia,  kerugian  harta  benda, hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. Bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa  bumi,  dll  bisa  disebut  ancaman.  Sedangkan  kerentanan  adalah  kondisi  yang mengurangi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk bersiap menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Risiko itu sendiri merupakan peluang yang muncul dan menimbulkan kerugian  akibat  ancaman  keamanan  dan/atau  kerentanan.  Potensi  adalah  sumber  daya  atau kekuatan yang dimiliki masyarakat dan lingkungannya yang memungkinkannya untuk secara cepat  mencegah,  mempersiapkan  diri,  merespons,  dan  pulih  dari  bencana  alam.  Jika  kita mempertimbangkan  penilaian  risiko  bencana  alam,  ancaman  dan  kerentanan  masyarakat  di daerah  yang  terkena  dampak  dapat  dikurangi  jika  mereka  memiliki  kapasitas  yang  sesuai ( PMI, 2007 )

## Gambar 1 Siklus Bencana
Sumber: Materi – Pengantar Manajemen Bencana Pelatihan KSR Dasar, 2007
Selain  itu,  SFDRR  menjadi  sebuah international  norms yang  disetujui  dan ditandatangani  oleh  beberapa  negara  sebagai  suatu  aturan  yang  mengatur  manajemen bencana. International  norms telah  ada  sejak  zaman  dahulu  dibuktikan  dengan  artifak  yang ditemukan oleh para arkeologis di Sungai Nil, yang menjelaskan hubungan diplomatic antara Mesir  dan  kekuatan  besar  tetangganya  di  masa  dinasti New  Kingdom abad  ke-18.  Artifak
yang  ditulis  dengan  Bahasa  Akkadian  ini  menunjukan  bahwa  negara  antar  bagian  telah mengadopsi  sebuah  kode  perilaku  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  peringkat, protokol yang harus diterapkan saat berinteraksi, serta memegang teguh kepercayaan bersama tentang  sikap  yang  tepat.  Beberapa  dekade  terakhir  ini  peneliti  mulai  mengapresiasi international  norms  sehingga  mereka  mulai  menganalisis  dampaknya  di  berbagai  arena kebijakan  termasuk  hak  asasi  manusia,  intervensi  kemanusiaan,  sanksi,  korupsi,  monitor pemilihan,  persenjataan,  imigrasi,  dll.  Di  awal  abad  ke-20,  Presiden United  States Barack Obama  menyebutkan  bahwa  seluruh  negara  harus  mematuhi  standar  yang  memerlukan kekuatan  sehingga  hal  tersebut  dapat  memperkuat  mereka  yang  patuh  dan  mengisolasi mereka  yang  melanggar. International  norms adalah  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan dengan politik dunia dan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Norma dianggap sebagai sumber  informasi  bagi  para  pembuat  keputusan  bagaimana  negara  harus  bertindak  di  suatu isu dan apa yang dapat dilakukan di situasi terkini ( Raymond, 2021 ) Filipina yang telah meratifikasi SFDRR dapat melihatnya sebagai international norms yang menjadi acuan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan serta mengatur bagaimana manajemen  bencana  harus  dijalankan  di  Filipina.  Dengan  adanya  SFDRR,  Filipina  dapat memperbaiki dan meninjau kembali apakah tindakan yang telah mereka lakukan telah sesuai dan  apa  yang  seharusnya  diperbaiki  sehingga  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  Filipina  dalam melakukan tanggap darurat bencana menjadi lebih baik lagi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Ancaman Insani di Filipina
Dalam  hal  iklim,  Filipina  adalah  salah  satu    yang  paling  rentan  terhadap  dampak  buruk. Perubahan iklim  yang disebabkan oleh ekosistem yang rapuh (termasuk terumbu karang dan lautan) Fauna), populasi  pesisir yang besar, efek cuaca  yang sering terjadi Ekstrem di mana kekuatan  cenderung  meningkat.  Dampak  perubahan  iklim  diperhitungkan  Ini  akan  menjadi faktor  penting  yang  menyebabkan  topan  yang  lebih  kuat  dan  naiknya  permukaan  laut. Meningkatnya gelombang badai di wilayah pesisir. Gelombang badai yang kuat diperkirakan akan  berdampak  Lebih  dari  40%  penduduk  pesisir  tinggal  di  permukiman  informal, Kemungkinan akan menghadapi efek pertama dari  gelombang badai dan banjir ( CEDM-HA, 2018 ) Menurut laporan World  Risk Index 2020, Filipina memiliki angka  yang cukup tinggi dari  tingkat  ancaman  terhadap  cuaca  ekstrim  di  2020  dengan  skor  42.30.  Indikator  ini menjelaskan bahwa tingkat ancaman kepada suatu masyarakat dari akibat cuaca ekstrim.
Tabel 1 Skor Negara dengan Cuaca Ekstrim
Sumber: World Risk Index, 2020
Respons  bencana  di  Filipina  umumnya  dilakukan  oleh  NDRRMC  atau  organisasi  dibawah NDRRMC  yang  berada  di  tingkatan  area,  provinsi,  kota/kabupaten,  ataupun barangay (perkampungan).  Pedoman  yang  dapat  dilakukan  dalam  melakukan  respons  bencana  sendiri telah dijelaskan di dalam National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2020-2030 (NDRRMP).  NDRRMP  adalah  dokumen  yang  dirumuskan  dan  dilaksanakan  oleh Office  of Civil  Defense (OCD)  yang  menetapkan  tujuan  dan  sasaran  khusus  untuk  mengurangi  risiko bencana bersama-sama dengan tindakan terkait untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan RA 10121. Tujuan dari NDRRMP sendiri adalah untuk memberikan arahan dan panduan strategis kepada  pemerintah  nasional,  pemerintah  daerah,  organisasi  masyarakat,  sektor  swasta  dan mitra di bidang bencana dan ketahanan iklim di Filipina, memperkuat tata kelola bencana dan iklim,  serta  berkontribusi  terhadap  norma  internasional  yang  telah  disetujui  yang  salah satunya  adalah  SFDRR.  Untuk  memastikan  koherensi  dan  kepatuhan  terhadap  kerangka waktu pembangunan dan kebijakan global dan nasional agenda, cakupan dokumen ini adalah dari  tahun  2020  sampai  dengan  2030.  Sejalan  dengan  itu,  dokumen  tersebut  harus diimplementasikan,  dipantau,  dan  dievaluasi  berdasarkan  kerangka  waktu  berikut:  jangka pendek (2020-2022), jangka menengah (2023-2025), dan jangka panjang (2026-2030) ( OCD, 2020 )
Untuk  menghadapi  bencana  alam  besar  dan  pemerintah  telah  menetapkan  bahwa negara sedang dalam situasi genting, Filipina mungkin akan mendapatkan permintaan khusus untuk melakukan pendampingan yang memenuhi gap yang dimiliki Filipina dalam kapasitas nasional. Philippine  International  Humanitarian  Assistance  Cluster (PIHAC)  adalah kerangka  institusi  dan  koordinasi  dalam  melakukan  mobilisasi  pendampingan  internasional. Terdapat  pula Philippines  International  Humanitarian  Assistance  Reception  Center (PIHARC)  yang  menjadi  one-stop-shop  yang  memfasilitasi  penyaringan,  proses  ekspedisi dan  masuknya  tim  kemanusiaan  internasional,  peralatan  dan  donasi  dalam  bentuk  apapun. Apabila  pemerintah  meminta  atau  menyetujui  pendampingan  internasional,  koordinasi  akan diinisiasi  diantara  agensi  yang  memimpin  masing-masing  klister.  PIHAC  dipimpin  oleh Department  of  Foreign  Affairs (DFA)  bersama  dengan Department  of  Social  Welfare  and Development (DSWD), Department  of  Health (DOH), Department  of  National  Defense (DND), Department of Finance (DOF) dan Department of Budget and Management (DBM) untuk  mengatur donasi  yang datang dari mitra internasional. Sejak Filipina menandatangani HFA di tahun 2005, negara tersebut  telah mengembangkan kapasitasnya  untuk  membangun ketahanan  akan  bencana  bersama  dengan  ratifikasi.  Sebelum  adanya  SFDRR,  Pemerintah Republik Filipina telah menandatangani RA 10121 di tanggal 27 Mei 2010. RA 10121 adalah peraturan  mengenai  tindakan  penguatan  sistem  penanggulangan  dan  manajemen  bencana Filipina,  Penyediaan  kerangka  pengurangan  dan  pengelolaan  risiko  bencana  nasional, Pelembagaan rencana penanggulangan dan penanggulangan risiko bencana nasional, Alokasi pendanaan, dan lainnya. RA 10121 juga dikenal sebagai “ Philippine Disaster Risk Reduction and  Management  Act  of  2010 ”.  Dalam  peraturan  inilah  Filipina  mengatur  mengenai penguatan kapasitas untuk PRB, kerjasama internasional, promosi rencana PRB, dan lainnya.
Sementara  itu,  sumber  daya  manusia  juga  hadir  dari Philippine  Red  Cross (PRC) dengan  sukarelawan  yang  siap  membantu  dalam  respons  bencana. Volunteer  Service  Office menangani program yang bertujuan untuk mendorong orang khususnya warga Filipina untuk menjadi  sukarelawan  dengan  berbagi  sumber  daya,  waktu,  dan  upaya  meringankan penderitaan manusia. Tetapi, PRC tidak menutup kemungkinan apabila ada sukarelawan dari luar  negeri  yang  ingin  bergabung  untuk  membantu.  Kemudian,  AHA  Centre  juga menyediakan  sukarelawan  di  dalam  program  AHA  Centre  yang  berfokus  pada  respons bencana  yaitu ASEAN-Emergency  Response  and  Assessment  Team (ASEAN-ERAT). Anggota dari ASEAN-ERAT sendiri beragam, dimulai dari NDMOs dan otoritas pemerintah terkait, kemudian masyakat sipil, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sektor
swasta, dan akademisi. Hingga di tahun 2020, ASEAN-ERAT telah mencapai lebih dari 300 anggota  yang datang dari  10 negara anggota ASEAN dan 32 pelatih  yang siap memberikan pelatihan kepada calon anggota ASEAN-ERAT dan memberikan pelatihan lanjutan terhadap anggota lainnya ( AHA Centre, 2020 )

## Hambatan dalam Implementasi Sendai Framework
Setelah  Filipina  menandatangani  SFDRR,  Filipina  telah  menjadikan  SFDRR  sebagai  salah satu  norma  internasional  yang  menjadi  panduan  dalam  mengambil  keputusan  maupun mengimplementasikan  manajemen  bencana  yang  tepat.  Tetapi  dalam  proses  manajemen bencana khususnya respons bencana di lapangan, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi selama proses respons bencana.
Prioritas  pertama  dari  SFDRR  menyebutkan  perlunya  pemahaman  resiko  bencana. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Senate  Economic  Planning  Office di  Filipina walaupun pemerintah Filipina telah menetapkan Kerangka Pendidikan untuk Bencana masih banyak  ditemukan  masyarakat  yang  kurang  paham  akan  resiko  bencana  khususnya  yang terjadi  di  wilayahnya.  Selain  itu,  bencana  juga  seringkali  menjadi  isu  sampingan  sehingga perhatian  akan  bencana  dalam  bentuk  sumber  daya  maupun  penelitian  masih  kurang dilaksanakan.
Kemudian,  di  dalam  prioritas  kedua  disebutkan  bahwa  perlunya  memperkuat  tata kelola  bencana  untuk  mengurangi  resiko  bencana.  Sebenarnya,  pemerintah  Filipina  telah mengeluarkan berbagai kebijakan akan bencana khususnya kebijakan dengan SFDRR sebagai latar belakangnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya National Defense Strategy 2018-2022, NDRRMP, NDRP, PDP 2017-2022, dan berbagai kebijakan lainnya. Sebelum penandatangan SFDRR,  pemerintah  Filipina  juga  telah  mengeluarkan  RA  10121  yang  menjadi  bukti  nyata keseriusan pemerintah Filipina dalam mengatur pengurangan resiko bencana dan manajemen bencana khususnya setelah terjadi angin topan Haiyan di tahun 2013 yang menjadi salah satu kasus  bencana angin  topan di  Filipina  yang menyebabkan jumlah korban jiwa dan kerugian terbesar.  Tetapi  dengan  berbagai  kebijakan  tersebut  pemerintah  masih  kurang mengimplementasikan kebijakan manajemen bencana.
Prioritas  ketiga  di  SFDRR  menyebutkan  bahwa  perlunya  melakukan  investasi pengurangan resiko bencana untuk menciptakan ketahanan. Setiap tahunnya terjadi kenaikan anggaran  untuk  pengurangan  resiko  bencana  dan  manajemen.  SFDRR  selalu  menekankan akan  pentingnya  untuk  mengatasi  resiko  bencana  terlebih  dahulu.  Sayangnya,  pemerintah Filipina  masih  belum  melaksanakan  hal  ini  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan Commision  on  Audit ( COA )  melaporkan  bahwa  alokasi  pendanaan  bencana  menunjukan besarnya  pengeluaran  yang  dikeluarkan  saat  respons  bencana.  Ini  menunjukkan  bahwa pemerintah Filipina lebih mengalokasikan anggarannya saat respons bencana daripada untuk persiapan.  Kemudian, Philippine  Development  Plan (PDP)  2011-2016  pun  melaporkan bahwa pencairan dana bencana kepada korban memakan waktu 9-12 bulan. Keterlambatan ini biasanya  disebabkan  kegagalan  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi  kriteria  dan  ketentuan yang  dibuat  oleh  institusi  pendanaan.  Akibatnya,  proses  respons  bencana  hingga  pemulihan menjadi lebih lambat daripada seharusnya.
Prioritas  keempat  atau  yang  terakhir  adalah  menambah  persiapan  bencana  untuk respons  efektif  dan  “ Build  Back  Better ”  dalam  pemulihan,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi. Untuk  melakukan  respons  efektif,  tentunya  wilayah  tersebut  memerlukan  kapasitas  yang memadai.  Kurangnya  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  menyebabkan  fungsi pengurangan resiko bencana dan manajemen terhambat. Penilaian nasional yang dibuat oleh Biro  Pemantauan  Pemerintah  Daerah  di  2013  menunjukan  bahwa  hanya  23%  pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah rentan bencana yang telah siap untuk bencana dalam bentuk pencegahan,  kapasitas  lembaga,  dan  koordinasi.  Aktivitas  pengurangan  resiko  bencana  juga tidak  menjadi  prioritas  utama  di  beberapa  pemerintah  daerah  dengan  beberapa  kabupaten
yang jarang terjadi bencana merasa tiada kepentingan untuk mengimplementasikan program manajemen bencana.

## Upaya Pemerintah Filipina
Di  dalam  prioritas  pertama  SFDRR  terkait  pemahaman  resiko  bencana,  Filipina  telah membuat proses signifikan dengan mengumpulkan informasi yang komprehensif dan terkini menggunakan  berbagai  teknologi  seperti  GIS, Light  Detection  and  Ranging (LiDAR), Interferometric  Synthetic  Aperture  Radar (IfSAR),  simulasi  computer,  dan  pemetaan. Kumpulan  informasi  inilah  yang  dapat  memberikan  pemahaman  dalam  menentukan  resiko bencana  dan  kerentanan  komunitas.  Di  tingkat  nasional,  lembaga  teknis  seperti Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), Philippine Atmospheric, Geophysical and  Astronomical  Services  Administration (PAGASA), National  Mapping  and  Resource Information  Authority (NAMRIA),  UP Resilience  Institute dan  Mines  and Geoscience Bureau (MGB)  telah  membuat  mandat  untuk  penilaian  resiko  multi-hazard  seperti  erupsi vulkanik,  gempa  bumi,  tsunami,  longsor,  dan  angin  topan.  Hal  ini  dapat  membantu  untuk melakukan respons bencana karena adanya penilaian resiko yang dapat memprediksi bencana yang akan terjadi.
Prioritas  kedua  SFDRR  mengenai  penguatan  tata  kelola  bencana  untuk  mengatasi resiko  bencana  juga  telah  diupayakan  Filipina.  RA  10121  masih  menjadi  fondasi  hukum nasional  terkuat  dalam  menyediakan  instrument  legal  dan  kerangka  kebijakan  dalam pengurangan  resiko  bencana  dan  manajemen.  Sementara,  di  dalam  pengaturan  lembaga NDRRMC  menjadi  lembaga  tertinggi  dalam  pembuatan  keputusan  dengan  tingkat  DRRMC yang  tersedia  di  setiap  area,  provinsi,  kota/kabupaten,  dan  barangay  serta  BDRRMC  yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  operasi  manajemen  bencana  di  wilayah  masing- masing sesuai dengan peraturan pengurangan resiko bencana dan manajemen.
Kemudian,  prioritas  ketiga  SFDRR  mengenai  investasi  pengurangan  resiko  bencana untuk  ketahanan  telah  dilakukan  sejak  2008  oleh National  Economic  and  Development Authority (NEDA) yang telah mengembangkan pengurangkan resiko bencana. Di dalam RA 10121  disebutkan  bahwa  pendanaan  bencana  untuk  daerah  tidak  boleh  kurang  dari  5%  dari pendapatan  regular  yang  harus  disisihkan  untuk  pengurangan  resiko  bencana  dengan  rasio 70%  untuk  pencegahan,  mitigasi,  dan  kesiapsiagaan  dan  30%  didedikasikan  untuk Quick Response  Fund (QRF). Department  of  Finance Filipina  juga  telah  mengelaborasi  strategi perlindungan keuangan nasional untuk meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana.
Terakhir  untuk  prioritas  keempat  SFDRR  yaitu  menambah  persiapan  bencana  untuk respon  efektif  dan  "Build  Back  Better"  dalam  pemulihan,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi. Pemerintah  Filipina  telah  menyusun  NDRP  dan  NDRRMP  dan  diadopsi  untuk  berbagai bahaya  dan  skenario  bencana  dengan  partisipasi  pemangku  kepentingan,  termasuk masyarakat  sipil  dan  sektor  swasta.  Pusat  operasi  NDRRMC  juga  telah  dibentuk  untuk pemantauan,  evaluasi,  dan  koordinasi  operasi  tanggap  bencana  dengan  OCD  melakukan Penilaian  Risiko  dalam  masa  pra  bencana, Actions  Programs  and  Protocols (PDRA-APP), dan  peningkatan  kapasitas  untuk  kesiapsiagaan  darurat, Incident  Command  System , Search and  Rescue dan Post-Disaster  Needs  Assessment (PDNA).  OCD,  dalam  kemitraan  dengan mitra pemerintah lainnya, termasuk DILG, dan Philippine Public Safety College (PPSC) terus mendukung pemerintah daerah tentang manajemen bencana.

## Urgensi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
Jika  melihat  kerangka  kerjasama  serupa  seperti Paris  Agreement, SFDRR  lebih membahas  mengenai  manajemen  bencana  sementara  di  dalam Paris  Agreement lebih membahas  mengenai  adaptasi  perubahan  iklim.  Kedua  kerangka  kerjasama  tersebut  tidak mengikat  negara  secara  hukum,  tetapi  dalam  prosesnya Paris  Agreement dibahas  oleh  para
negosiator  dan  mereka  sepakat  bahwa  perjanjian  ini  harus  mengikat  secara  hukum  untuk memberi  dorongan  bagi  negara  untuk  merancang  dan  memperbarui  kontribusi  yang ditentukan secara nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan membatasi pemanasan global hingga 2 o Celsius. Negara-negara ini harus melaporkan kemajuan mereka di dalam konferensi seperti Conference of Parties 26 (COP26) ( MacLellan, 2021 ).
Sementara itu, SFDRR yang tidak mengikat secara hukum sehingga membuat negara tidak  merasa  diwajibkan  untuk  meningkatkan  standar  manajemen  bencana  mereka.  Padahal bencana juga dapat terjadi seiring dengan perubahan iklim sehingga dapat menjadi tindakan efektif  bagi  negara  untuk  mempersiapkan  dan  merespon  saat  ada  kejadian  darurat  di negaranya  masing-masing  apabila  terjadi  bencana.  Jika  melihat  dampak  SFDRR  di  Filipina sendiri  yang menjadikan SFDRR menjadi  panduan utama dalam segala kebijakan mengenai pengurangan  resiko  bencana,  SFDRR  perlu  juga  menjadi  perhatian  bagi  seluruh  negara melihat  dampak  bencana  yang  dapat  menganggu  kehidupan  masyarakat  di  segala  aspek seperti aspek ekonomi, lingkungan, dll.

## 5. SIMPULAN
Filipina  sebagai  negara  yang  rentan  akan  bencana  dengan  letak  geografisnya  di  Cincin  Api Pasifik  perlu  menyiapkan  segala  upaya  untuk  mengatasi  bencana.  Bencana  demi  bencana seringkali  menimpa  negara  Filipina  seperti  angin  topan,  siklon  tropis,  gempa  bumi,  banjir, dan  lainnya.  Rangkaian  bencana  yang  terjadi  dari  tahun  2016-2020  di  Filipina  telah memberikan pemahaman penuh akan pentingnya  kebijakan, kapasitas, investasi  untuk  PRB, dan  pendanaan.  Seluruh  upaya  PRB  telah  dilakukaSayangnya,  upaya  pemerintah  nasional Filipina ini tidak terdistribusi  dengan baik.  Kunci  dari PRB  yang baik  menurut  teori  human security salah satunya adalah kolaboratif dan transdisipliner di seluruh cakupan wilayah baik internasional,  regional,  nasional,  wilayah,  provinsi,  kota/kabupaten,  dan  barangay.  Tetapi, prioritas  SFDRR  seringkali  terlihat  hanya  dipahami  oleh  pemerintah  nasional  ataupun lembaga  internasional  saja  tanpa  melihat  bahwa  terdapat  beberapa  pemerintah  daerah  yang masih  belum  menerapkan  prioritas  SFDRR  secara  baik.  dengan  SFDRR  sebagai  salah  satu panduannya.
Namun,  melihat  hambatan  dan  pelaksanaan  yang  terjadi  di  Filipina  selama  tahun 2016-2020  dalam  mengatasi  bencana  dengan  panduan  norma  internasional  seperti  SFDRR, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk pemangku kebijakan dan organisasi yang fokus akan bencana. Pertama, peneliti melihat perlunya dibentuk Departemen Bencana dalam jajaran  kabinet  pemerintah  di  Filipina.  Bencana  selalu  menjadi  isu  sampingan  dan  Filipina telah  membentuk  NDRRMC  sebagai  badan  manajemen  bencana.  Namun,  melihat  struktur organisasi  yang  diisi  oleh  departemen  pemerintah  yang  menyebabkan  seakan-akan  berjalan sendiri  karena  masing-masing  departemen  memiliki  kepentingannya  sendiri,  rasanya  perlu untuk  Filipina  membentuk  departemen  khusus  untuk  bencana  karena  negaranya  yang memang  rentan  akan  bencana.  Kedua,  Filipina  perlu  memastikan  ketersedian  informasi mengenai  bencana  mudah  diakses  dan  penelitiannya  dapat  didukung  untuk  memberikan pemahaman  mendalam  akan  resiko  bencana  di  Filipina.  Selain  dapat  membantu  kinerja pemerintah dan organisasi yang bergerak di bidang bencana, masyarakat juga dapat  terbantu dengan akses informasi ini agar dapat melakukan persiapan lebih sebelum terjadinya bencana dan  meminimalisir  kerugian  yang  mereka  alami.  Ketiga,  Filipina  telah  mengatur pengalokasian dana untuk fase persiapan adalah 70% sesuai dalam RA 10121. Tetapi melihat praktek yang terjadi di lapangan, dana yang digunakan lebih banyak dikeluarkan dalam fase respons bencana. Hal ini tentunya menghambat respons efektif dan kepentingan “ Build Back Better ”  karena  proses  evakuasi  dan  kerugian  yang  dialami  akan  lebih  besar  daripada  jika pendanaan lebih difokuskan untuk fase persiapan. Selanjutnya, koordinasi antara pemerintah daerah  dan  pemerintah  nasional  serta  kerjasama  internasional  perlu  diberikan  perhatian khusus.  Kejelasan  koordinasi  ini  penting  untuk  memberikan  informasi  mengenai  apa  saja
yang sebenarnya dibutuhkan saat wilayah terjadi bencana dan apakah kebutuhan para korban telah terpenuhi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
AHA Centre. (2020). 12 Years of the ASEAN-ERAT Missions . Retrieved from The Column AHA Centre: https://thecolumn.ahacentre.org/insight/vol-67-12-years-of-the-asean- erat-missions/
Azis, A. (2004). Menelaah Konsep Human Security: Studi Kasus Penanganan Masalah Pengungsi Afghanistan di Australia (1999-2002). Global Vol 7 No 1 November 2004 , 82-83. DOI: Retrieved from https://doi.org/10.7454/global.v7i1.235
Bakry, U. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
CEDM-HA. (2018). Philippines Disaster Management Reference Handbook. Hawaii: Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance.
Commision on Audit. (n.d.). Disaster Management Practices in the Philippines: An Assesment. Philippines: Commision on Audit Republic of the Philippines.
Doroteo, H. (2015). Philippines: Disaster Risk Profile and Disaster Risk Reduction (DRR)
Framework: Natural Calamities. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/287817230_Disaster_Risk_Profile_and_Dis aster_Risk_Management_Framework_of_the_Philippines_Natural_Disasters
MacLellan, L. (2021, November 22). Is The Paris Climate Agreement Legally Binding?
Expert Explain . Retrieved from World Economic Forum:
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/paris-climate-agreement-legally-binding/
OCD. (2020). National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2020-2030. Queson City: Office of Civil Defense - Policy Development and Planning Service.
PMI. (2007). Pelatihan KSR Dasar: Kumpulan Materi. Jakarta: Palang Merah Indonesia.
Purnama, S. (2017). Modul Manajemen Bencana. Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Ramadayanti, E. (2020, March 26). Covid-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement. Retrieved from FH Unpad: https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam- perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/
Raymond, G. (2021). International Norms and the Resort to War. Boise: Boise State University.
Sinulingga, A. (2016). Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. Andalas Journal of Internasional Studies Vol. 5 No. 1 , 17- 27. DOI: https://doi.org/10.25077/ajis.5.1.17-27.2016
Wisner, B. (2020). Five Years Beyond Sendai: Can We Get Beyond Frameworks? International Journal of Disaster Risk Reduction , 239-249. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s13753- 020-00263-0
World Bank. (2005). Natural Disaster Risk Management in the Philippines: Enhancing Poverty Alleviation Through Disaster Reduction. World Bank. URI: http://hdl.handle.net/10986/8748
Zartman,  I.,  &  Touval,  S.  (2010). International  Cooperation:  The  Extents  and  Limits  of Multilateralism. Cambridge: Cambridge University Press.