## PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH KEPULAUAN (Studi di
Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)
1 Imam Yudhi Prastya,
( yudhiimam@umrah.ac.id )
2 Nur.A.Dwi Putri ( nuraslamdp@umrah.ac.id )

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract:
Water is a basic need of human life as an individual as well as a society. Riau Islands Province is an administrative area that is divided into several islands one of them is the Tanjungpinang city which is the provincial capital and also the city that has the most narrow land area compared to other regions. With these geographical conditions  where the population continues  to grow,  it  is necessary to  manage  the water resources well. This study uses a qualitative approach, this research wants to explain, describe and analyze  the  problem  systematively  with  conceptual  approach.  In  obtaining  data  with  interviews  with informants with cross-sectoral so obtained an objective picture of the object of study studied. The results of the research indicate that the management of water resources in Tanjungpinang is not optimal yet. This can be seen from the destruction of protected forests due to the existence of oil palm plantations, forest encroachment which is then converted into plantations and settlements. The consequence is the decrease of water debit in the reservoir, where the reservoir is the only source of raw water as a source of water supply for the citizen. In addition, the unity of forest management has been the cause of the high level  of  forest  destruction.  On  the  other  hand,  the  high  level  of  water  loss  has  also  caused  it  to  be distributed to the people of Tanjungpinang, where currently only 39% can enjoy clean water services from the PDAM (Municipal Waterworks ).

## Keyword: Managemen, Water, Archipelago

## Pendahuluan
Air  merupakan  kebutuhan  pokok  dari kehidupan  manusia  baik  manusia  sebagai individu maupun manusia sebagai masyarakat. Mulai dari jaman prasejarah dimana komunitas- komunitas  masyarakat  dalam  membangun pemukiman selalu dekat dengan sumber air. Di era  modernpun  pola  tersebut  tetap  terjadi meskipun  terjadi  perubahan  dengan  rekayasa teknologi dari yang sederhana sampai penggunaan teknologi tinggi. Dalam kehidupan manusia  sebagai  pribadi  air  dibutuhkan  untuk menunjang  kelangsungan  hidup  mulai  dari untuk  kebutuhan  konsumsi  (minum)  maupun untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga. Maupun kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi, yaitu manusia didalam mengolah dan memproduksi disektor pertanian khususnya.
Melihat  air  merupakan  barang  yang  sangat dibutuhkan  oleh  manusia  tanpa  terkecuali
disatu  sisi  dan  disisi  yang  lain  daya  dukung sumber air yang  kemudian  mengalami penurunan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan maka masalah berkaitan dengan air muncul. Dimana masyarakat mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan
pokoknya  (air).  Sangat  masuk  akan  ketika  air yang  sebelumnya  merupakan  barang  publik murni mengingat
rivalitas dalam
mengkonsumsi  air  sangat  rendah  dan  bahkan nonrival menjadi  komoditas  yang  bernilai ekonomi  tinggi  di  masyarakat  modern  saat  ini dimana  tingkat  rivalitasnya  menjadi  sangat tinggi.
Dari  persoalan  diatas  maka  air  dapat menjadi  barang  yang  sangat  mahal  bagi masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang rendah  khususnya  air  bersih,  yang  pada akhirnya  hal  tersebut  menjadi  permasalahkan yang  memicu  munculnya  masalah  lain  seperti kesehatan.  Pada  titik  yang  lain  ketika
memposisikan  air  sebagai  sumber  daya  yang menopang kegiatan perekonomian, yang dalam hal  ini  terjadi  pada  sector  pertanian.  Ketika sumber  air  terbatas  maka  hal  juga  menjadi penyebab  produktifitas  sektor  pertanian  akan menurun yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat petani.
Provinsi kepulauan Riau yang merupakan  wilayah  administrasi  yang  terbagai menjadi  beberapa  pulau.  Secara  total,  wilayah lautan  yang  dimiliki  Provinsi  Kepulauan  Riau seluas 417.012,97 Km 2 , sedangkan daratan seluas 10.595,41  Km 2 .  Jadi  luas  daratan  dari  Provinsi kepulauan riau kurang lebih hanya 4 %.
Tanjungpinang  merupakan  kota  yang mempunyai luas daratan paling sempit dibanding kabupaten dan kota lainnya di Provinsi kepulauan Riau. Disisi yang lain Tanjungpinang merupakan ibu  kota  dari  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang tentunya  hal  ini  membawa  dampak  terhadap pertumbuhan  dan  kepadatan  penduduk,  baik pertumbuhan secara alamiah maupun disebabkan oleh migrasi. Mengingat luas daratan yang paling sempit  dibandingka  daerah  yang  lain  ditambah dengan  tanjungpinang  sebagai  ibu  kota  provinsi serta  menggeliatnya  perekonomian  maka  hal  ini berimplikasi  tingkat  kepadatan  penduduk  yang tinggi. Kepadatan penduduk di Provinsi kepulauan  riau  paling  tinggi  terdapat  di Tanjungpinang.
Berkaitan  dengan  penyediaan  layanan kebutuhan terhadap air, hal ini menjadi persoalan tersendiri  di  Kota  tanjungpinang.  Seperti  yang telah  dijelaskan  diatas  bahwa,  dengan  wilayah yang  relative  sempit  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  yang  lain  dan  ditambah  lagi kepadatan  penduduk  yang  tinggi.  Belum  lagi persoalan alih fungsi lahan dimana menjamurnya penyediaan  hunian  dan  terbentuknya  wilayah- wilayah  sebagai  kegiatan  ekonomi  kegiatan ekonomi. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kapasitas ketersediaan sumber air.
Tujuan  dari  Penilitian  ini  dilakukan ialah  ingin  memahami,  mendalam  dan  dan memetakan  actor-aktor  beserta  pola  relasi hubungannya  serta  memetakan  regulasi  baik pusat maupun daerah yang berkenaan kebijakan pengelolaan  sumber  daya  air  di  Kota Tanjungpinang.
1 Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hal. 8.
Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat secara umum tentang format hubungan actor-aktor (lembaga pemerintah dan non pemerintah) pengelolaan sumber daya air di Kota Tanjungpinang.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Pengelolaan
Kerangka  teori  merupakan  kerangka  acuhan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik  secara  teoritis  maupun  empiris  yang menumbuhkan  gagasan  dan  mendasari  usulan penelitian. Dalam kerangka teori perlu diungkapkan mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Sebelum  membuat  kerangka  konsep yang  jelas  dalam  penelitian  ini  maka  perlu kiranya dibahas pengertian tentang pengelolaan.  Pengelolaan  adalah  proses  yang membantu  merumuskan  suatu  kebijakan  dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan  pada  suatu  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  dan  pencapaian  tujuan.  Dari pengertian  tersebut  juga  bisa  dipahami, pengelolaan  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan secara sadar yang didasari oleh suatu persoalan  yang  dimulai  dari  merencanakan, pelaksanaan hingga memonitoring 1 .
Pendapat  lain  mengemukakan  bahwa pengelolaan
juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan 2 . Penyelenggaraan  disini  tentunya  tidak  hanya sebatas melakukan kegiatan tertentu akan tetapi juga  bisa  dimaknai  sebuah  serangkaian kegiatan  dimulai  dari  merencakan  hingga memastikan  kegiatan  tersebut  menghasilkan sesuatu  yang  diinginkan  dengan  mengelola sumber daya yang ada.
Ketika  pengelolaan  bisa  diartikan sebagai  manajemen  maka  dalam  beberapa literature tentang manajamen dan mengutip dari pandangan  George  R.  Terry  menurumuskan bahwa ada 4 aktivitas dalam pengelolaan yang dikenal  dengan  POAC  antara  lain  : Planning
2 Handayaningrat, Soewarno. 1992. Pengantar
Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta : CV Haji Masagung. hal. 9
Organizing  Actuating  Controlling 3 . Menurut hemat peneliti, perencanan ( Planing ) merupakan aktivitas yang didalamnya mengandung  merancang  suatu  kegiatan  yang berorientasi  masa  depan.  Merancang  kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya  yang  tersedia  secara  efektif  dan  efisien. Kemudian  dengan  perencanaan  dan  organisir yang telah dilakukan pada saatnya sumber daya yang  ada  tersebut  melakukan  tugas  dan fungsinya  guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Langkah  terakhir  yang  tidak  kalah penting adalah memastikan rencana yang telah disusun dan sumber daya tersedia menjalankannya dengan baik dan benar melalui pengawasan.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pengelolaan sumber daya air secara legal formal  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  nomor  42  tahun  2008  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan sumber daya air adalah  upaya  merencanakan,  melaksanakan, Memantau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan konservasi  sumber  daya  air,  pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selanjutnya yang dimaksud dengan sumber daya air adalah Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sebagai  penjelasan  pengelolaan  sumber daya air diatas, menurut UU Nomor 7 tahun 2004, konservasi  Sumber  Daya  Air  dilakukan  melalui kegiatan-kegiatan:
1. Perlindungan  dan  pelestarian  sumber air.
2. Pengawetan air.
3. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian terhadap pencemaran air.
Kegiatan  konservasi  sumber  daya  air mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada  setiap  wilayah  sungai  dan  menjadi  acuan dalam perencanaan tata ruang meliputi; perlindungan  dan  pelestarian  sumber  air, pengawetan  air,  pengelolaan  kualitas  air  dan pengendalian pencemaran air 4
3 R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 342.
4 Kodoatie dan Sjarief, 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta. Andi. Yogyakarta. Hal. 278.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Republik  Indonesia  tentang  Pedoman Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Sumber  Daya Air menjelaskan sebagai berikut;
1. Konservasi Sumber Daya Air.
Konservasi  Sumber  Daya  Air  adalah upaya  memelihara  keberadaan  serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber  daya  air  agar  senantiasa tersedia  dalam  kuantitas  dan  kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan  makhluk  hidup,  baik  pada waktu  sekarang  maupun  yang  akan datang. 2. Pendayagunaan Sumber Daya air. Pendayagunaan  Sumber  Daya  air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber  daya  air  secara  optimal  agar berhasil guna dan berdaya guna.
3. Pengendalian Daya Rusak Air. Pengendalian  Daya  Rusak  Air  adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan  memulihkan  kerusakan  kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
Dari  pengertian  tersebut  diatas  maka pengelolaan  sumber  daya  air  yang  dimaksud adalah kegiataan yang dilakukan oleh pemerintah, baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dan  juga baik  oleh  lembaga  vertical  maupun  lembaga horizontal.  Kegiatan  tersebut  berupa  aktivitas yang  dimulai  dari  merencakan,  melaksanakan sampai  dengan  melakukan  evaluasi  yang berkaitan dengan persoalan sumber daya air.
3. Kebijakan Pubik. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman,  pegangan  atau  petunjuk  bagi  setiap usaha  dan  kegiatan  dari  aparatur  pemerintah  / pegawai. Menurut Abidin menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan  berlaku  untuk  seluruh  anggota  masyarakat 5 . Definisi  lain  dijelaskan oleh  Gamage dan  Pang 6 “Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran  dan  satu  atau  lebih  pedoman  yang  luas
5 Syafarudin. (2008) Efectivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta hal 75
6 Syafarudin. (2008) Ibid hal 76.
untuk  mencapai  sasaran  tersebut  sehingga  dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan  kerangka  kerja  bagi  pelaksanaan program.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Klein  dan Murphy (Syafarudin 2008:76) “Kebijakan berarti seperangkat  tujuan-tujuan,  prinsip-prinsip  serta peraturan-peraturan  yang  membimbing  sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan  petunjuk  organisasi.  Berdasarkan pendapat  diatas  menunjukan  bahwa  kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta  peraturan-peraturan  yang  membimbing sesuatu  organisasi.  Kebijakan  dengan  demikian mencakup  keseluruhan  petunjuk  organisasi. Dengan  kata  lain,  kebijakan  adalah  hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati  yang  intinya  berupa  tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan  organisasi  melangkah  kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.
Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  umum. Menurut  Syafarudin  kebijakan  publik  adalah kebijakan pemerintah yang dengan
kewenangannya  dapat  memaksa  masyarakat mematuhinya. 7
Kebijakan  publik  adalah  sebagai  kebijakan yang  dibuat  oleh  badan-badan  pemerintah  dan para  aktor  politik  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  masalah  publik.  Menurut  Dye 8 kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.  Dari  pendapat  diatas  dijelaskan bahwa  kebijakan  publik  mencakup sesuatu  yang tidak dilakukakn oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini  maka, pengelolaan sumber daya air yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Kebijakan Publik.

## 4. Implementasi Kebijakan
Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan  melalui  berbagai  kebijakan   publik. Kebijakan  akan  tercapai  jika  kebijakan  yang
7 Syafarudin (2008) hal 78.
8 Subarsono.  2008. Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 2.
9 Abidin,  Said  Zainal.  2002. Kebijakan  Publik.
Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Hal 186
10 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses . Jakarta: PT. Buku Kita. Hal 144
dibuat  dapat  terimplementasikan  atau  dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan  ditentukan  oleh banyak variable atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan  yang  diimplementasikan,  pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran).
Abidin 9 menyatakan  bahwa:  “Implementasi atau  pelaksanaan  kebijakan  terkait  dengan identifikasi  permasalahan  dan  tujuan  serta formulasi  kebijakan  sebagai  langkah  awal  dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”. Menurut  Winarno  Implementasi  dipandang secara  luas  mempunyai  makna  pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama- sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih  tujuan-tujuan  kebijakan 10 .  Implementasi pada  sisi  yang  lain  merupakan  fenomena  yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu  proses,  suatu  keluaran  ( output )  maupun sebagai suatu dampak (outcome).
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap kedua  setelah  pembuatan  atau  pengembangan kebijakan. Nugroho mengemukakan bahwa 11 : “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.  Dari  kedua  pendapat  ahli  ini  yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi  kebijakan  tidak  akan  dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan- keputusan kebijaksanaan.”
Nugroho mengemukakan bahwa implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya 12 .  Dari  kedua  pendapat  ahli  ini  yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi  kebijakan  tidak  akan  dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan- keputusan kebijaksanaan.
Mengutip  dari  Edwards  III 13 dan  Ripley  - Franklin 14 bahwa  keberhasilan  implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti yang tersaji dalam tabel ;

## Tabel.2.1
11 Nugroho,  Riant  D.  2003. Kebijakan  Publik Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta : PT.Elex Media Komputindo hal. 158
12 Nugroho, Riant D. (2003) Ibid hal. 158
13 subarsono (2008) Op cite, hal. 90 14 winarno (2007) Op cite , hal. 145
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan George Edwards III Donald Van Metter dan Carl Van Horn • Komunikasi
• Sumber Daya
• Disposisi • Struktur Birokrasi • Ukuran  dan  tujuan kebijakan • Sumber daya
• Karakteristik agen pelaksana • Sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana • Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana • Lingkungan ekonomi,  sosial  dan politik

## Pembahasan
Pengelolaan  sumber  daya  air  dilihat  dari  3 aspek,  yaitu  Konservasi  Sumber  Daya  Air, pendayagunaan  air  dan  pengendalian  daya rusak.  Mengingat  luasnya  kajian  tentang pengelolaan,  dalam  penelitian  ini  hanya memfokuskan pada konservasi sumber daya air.
Dalam  menjaga  keberadaan  air  maka  hal yang  dilakukan  mengupayakan  perlindungan dan pelestarian sumber air. Di Tanjungpinang, pemenuhan kebutuhan akan air minum dikelola oleh  Perusahaan  daerah  air  minum  tirta  kepri. Tirta Kepri dalam penyediaan layanan akan air minum mengandalkan dua waduk, yaitu waduk sei pulai dan waduk sei gesek. Waduk sei pulai mempunyai  luas  60  hektar  dengan  kapasitas produksi  170  liter/detik.  Sumber  air  pada waduk  sei  pulai  berasal  dari  air  hujan  dan  5 tali 15 . Sedangkan waduk sei gesek mempunyai luas  20  hektar  dengan  kapasitas  produksi  100 liter/  perdetik,  dengan  sumber  air  berasal  dari resapan  air  hujan,  mata  air  dan  2  DAS  (kawal dan Tirta Madu).
Penetapan Hutan sungai pulai sebagai hutan lindung  melalui  SK  penunjukan  Mentan No.71/Kpts/UM/1978  Tanggal  1  Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts - II/1987 Tanggal 28 Desember 1987, HL Sungai
15 Tali merupakan kanal kecil tempat air mengalir dari wilayah hutan atau daerah tangkapan air.
Pulai  memiliki  luas  751.80  ha.  Hutan  lindung Sungai Pulai secara administrasi pemerintahan, berada  di  Kabupaten  Bintan  dan  Kota Tanjungpinang pinang. Kawasan Hutan
lindung Sungai Pulai yang masuk wilayah kota tanjungpinang seluas kurang lebih 313 Ha yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Dengan  ditetapkan  hutan  sungai  pulai menjadi  hutan  lindung,  Dinas  kehutanan provinsi kepulauan riau dalam mengelola hutan telah  membagi  hutan  menjadi  beberapa  blok, diantarnya  adalah  blok  inti.  Dimana  blok  inti adalah  bagian  dari  kawasan  hutan  yang mempunyai  karakter  khusus  sebagai  daerah resapan air. Keberadaan blok inti ini tidak dapat dimanfaatkan  dalam  kegiatan  apapun  selain untuk  resapan  air.  Selain blok inti adalah blok pemanfaatan,  blok  pemanfaatan  adalah  bagian kawasan  hutan  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh penduduk akan tetapi tetap menjaga keberadaan pohon.
Jika  dilihat  dari  citra  satelit  memang  dapat dilihat  hutan  disekitar  waduk  Sei  Pulau terhampar  perkebunan  sawit,  perumahan penduduk  dan  juga  perkebunan  warga. Sayangnya saat ini peneliti belum mendapatkan data  yang  pasti  terkait  dengan  laju  konversi yang terjadi di hutan lindung Sei Pulai.
Dalam  upaya  pengendalian  pemanfaatan sumber  air,  tentunya  kawasan  hutan  wajib untuk  dipelihara  dan  dilindungi  dari  aktifitas- aktifitas  manusia  yang  kemudian  dapat menganggu  fungsi  hutan  sebagai  daerah resapan  air.  Dikawasan  hutan  lindung  sungai pulai,  selain  terdapat  pemukiman  penduduk juga  terdapat  perkebunan  sawit.  Seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penetapan hutan sungai pulai sebagai hutan lindung pada tahun  1987,  sedangkan  pada  kawasan  tersebut sudah ada pemukiman penduduk dan perkebunan  sawit.  Perlu  diketahui  bahwa pemanfaatan sebagian hutan sebagai perkebunan  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu yang  lama  sebelum  kawasan  hutan  ditetapkan menjadi hutan lindung.
Selain  keberadaan  perekebunan  sawit, pemukiman  warga  yang  berada  di  wilayah hutan  juga  menjadi  persoalan.  Dengan dijadikan pemukiman warga dan juga
perkebunan  warga  tentunya  berpengaruh terhadap  daya  resap  wilayah  hutan.  Meskipun belum ada data yang pasti terkait dengan jumlah pemukiman  dikawasan  hutan,  berdasarkan wawancara dan pengamatan jumlah pemukiman warga semakin meningkat.
Dengan  pertambahan  jumlah  pemukiman dikawasan  hutan  lindung  tersebut  tentunya semakin menambah persoalan terkait pengelolaan kawasan hutan.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat aktifitas-aktiftas masyarakat dikawasan  hutan  yang  kemudian  sangat berpengaruh  terhadap  pemeliharaan  kawasan hutan sebagai daerah resapan air dan sumber air baku masyarakat di Tanjungpinang

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian, sementara  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa pengelolaan  sumber  daya  air  di  Tanjungpinang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari
1. Belum terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2. Kondisi  sosial,  ekonomi  berpengaruh terhadap konversi lahan.
3. Terkait  dengan  suplai  bahan  baku  air,
pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran dalam pembangunan waduk-waduk baru. 4. Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran dalam penanggulangan daya rusak air. Saran 1. Segera  dibentuk  dan  membangun kapasitas organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan. 2. Memperketat  pemanfaatan  wilayah hutan di sei pulai.
3. Melakukan penertiban terhadap pemukiman yang berada pada wilayah hutan Sei Pulai.
4. Pemerintah  daerah  berkoordinasi  dan berkomunikasi  secara  intens  kepada pemerintah pusat dalam pembangunan waduk-waduk  baru  dan  juga  dalam pengendalian daya rusak air.
5. Membangun  kemitraan  baik  antar lembaga pemerintah dan juga masyarakat hutan setempat.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Said  Zainal.  2002.  Kebijakan  Publik . Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
Bungin,  Burhan.  (ed).  (2008).  Metodologi
Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis  ke  Arah  Ragam  Varian Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 25
Handayaningrat,  Soewarno.  1992.  Pengantar Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen.
Jakarta : Cv Haji Masagung.
Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen dan Sumber Daya  Manusia.  Yogyakarta:  Penerbit Liberty.
Kodoatie,  Robert  J.  dan  Roestam  Sjarief.  2005.
Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu. Yogyakarta. Andi.
Maleong L.J. 2011 Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press, hal 429
Nugroho,  Riant  D.  2003.  Kebijakan  Publik
Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip
Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono.  2008.  Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syafarudin. 2008. Efectivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik,  Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
______Kepulauan Riau Dalam Angka
2015,Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan . .