## KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI PURWOKERTO

## THE POLICY OF PUBLIC TRANSPORTATION MANAGEMENT IN PURWOKERTO
Shadu Satwika Wijaya*, Paulus Israwan Setyoko, Slamet Rosyadi**
* Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto.
** Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Email: Shadusatwika@yahoo.co.id
Diterima: 12 Mei 2018, Direvisi: 18 Mei 2018, Disetujui: 4 Juni 2018

## ABSTRAK
Potensi  kemacetan  telah  terlihat  Purwokerto  sebagai  salah  satu  kota  transit  di  Indonesia. Potensi  ini  terjadi  akibat  lonjakan  jumlah  kendaraan  pribadi,  sementara  angkutan  umum  kian ditinggalkan  karena  kualitas  layanannya  yang  kurang  memadai  dan  tidak  mampu  menjawab tuntutan  publik.  Hal  ini  mengindikasikan  gagalnya  kebijakan  tata  kelola  transportasi  publik  yang diselenggarakan  pemerintah  daerah.  Untuk  itu,  sebuah  alternatif  kebijakan  diperlukan  guna mengatasi masalah transportasi publik. Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan dengan teknik participatory  policy  analysis dalam  paradigma  analisis  kebijakan  deliberaitf.  Teknik  analisis kebijakan  yang  menekankan  pada  pengembangan  alternatif  kebijakan  dengan  melibatkan  unsur masyarakat  yang  terkait  dengan  kebijakan  dalam  proses  dialog  untuk  mengembangkan  alternatif kebijakan.  Proses  dialog  untuk  pengembangan  alternatif  kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan memerhatikan  aspek reciprocity,  relationship,  learning dan creativity di  antara  aktor  kebijakan. Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  dengan  pemilihan  informan menggunakan  teknik pusposive  sampling terhadap  mereka  yang  dianggap  berkompeten  dan mewakili setiap unsur masyarakat yang terkait dengan kebijakan transportasi publik di Purwokerto. Penelitian  berhasil  bahwa  pilihan  kebijakan  reformasi  pengelolaan  transportasi  publik  merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  meskipun  proses  dialog  kolaboratif  mampu menghasilkan  alternatif  kebijakan,  namun  proses  dialog  itu  sendiri  tidak  terjadi  tanpa  ada fasilitative  leadership dan civil  society .  Komitmen  elit  pemerintah  yang  memfasilitasi  ( fasilitative leadership )  dan  adanya  kesadaran  serta  wahana  bagi  masyarakat  menyuarakan  kepentingannya ( civil society ) menjadi aspek yang melengkapi model collaborative policy making .
Kata kunci: analisis kebijakan deliberatif, analisis kebijakan partisipatif, kebijakan transportasi publik, perumusan kebijakan kolaboratif, Purwokerto

## ABSTRACT
The potency of traffic density and congestion is already visible in Purwokerto as one of the city transit in Indonesia. It occurs due to the surge in the number of private vehicles, while public transportation  is  increasingly  abandone,  because  the  public  transportation  is  no  longer  able  to fulfill  the  public  demand  with  its  inadequate  quality  service.  This  indicates  the  failure  of  public transportation management policy organized by local government. Therefore, an alternative public transportation is needed to address the problem. The problem that arises in this research is what is the alternative policy that can be taken by local government? The development of policy alternative is  carried  out  with  Participatory  Policy  Analysis  (PPA)  technique.  PPA  was  a  deliberative  policy analysis technique emphasize on the effort of alternative policy development by involving the public elements  associated  with  public  transportation  policy  were  involved  in  the  dialogue  process  to
develop  policy  alternative.  The  dialogue  process  to  develop  the  policy  alternative  was  carried  out by  observing  the  aspect  of  reciprocity,  relationship,  learning,  and  creativity  among  the  policy actors.  This  research  was  carried  out  using  qualitative  approach,  with  the  selection  of  informant using  purposive  sampling  technique.  This  research  has  found  the  public  transportation  reform policy are the most likely alternative to solve public interest about quality of public transportation. This  research  also  has  successfully  developed  the  model  of  collaborative  policy  making  based  on the  research  finding,  although  the  process  of  collaborative  dialogue  is  able  to  produce  the alternative  policy;  however  this  process  of  dialogue  itself  is  not  going  to  happen  without  the facilitative  leadership  and  civil  society. The  commitment  of  government  in facilitating  (facilitative leadership),  the  awareness  and  a  place  for  people  to  voice  their  interest  can  be  the  aspects  that complete the model of collaborative policy making.
Keywords:  collaborative  policy  making,  deliberative  policy  analysis,  participatory  policy  analysis (PPA), public transportation policy, Purwokerto

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pembangunan  khusus- nya di bidang infrastruktur belum mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerin- tah  mengingat  ketersediaan  transportasi publik  merupakan problema  yang  melekat seiring  peningkatan  jumlah  penduduk. Pertambahan penduduk menambah demand terhadap  sarana  transportasi. Tingginya demand terhadap  kebutuhan transportasi  publik  di  Purwokerto  terlihat dari  tingkat  pemilikan  kendaraan  pribadi senantiasa mengalami peningkatan. Artinya,  telah  terjadi  kecenderungan peningkatan  jumlah  kepemilikan  kendara- an  pribadi  secara  berkesinambungan. Peningkatan  jumlah  pemilikan  kendaraan pribadi  membuat  kondisi  beberapa  ruas jalan  di  Purwokerto  menjadi  ramai ( semrawut )  bahkan  padat  ( macet )  pada waktu-waktu  tertentu.  Volume  kendaraan di  beberapa  ruas  jalan  tersebut  terbilang padat. Hal ini diperparah dengan keberadaan  beberapa  pusat  periagaan, perkantoran dan pendidikan di dua lingkar ruas  jalan  tersebut.  Ramainya  situasi  lalu lintas  di  Purwokerto  tak  lepas  dari perubahan  tuntutan  publik  untuk  memilih menggunakan kendaraan pribadi, daripada sarana  transportasi  umum.  Hal  ini  terlihat dari  penurunan  jumlah  pengguna  sarana transportasi umum (angkutan kota).
Pengguna  kendaraan  pribadi  terus meningkat  drastis  dari  tahun  ke  tahun, sementara pengguna angkutan umum terus mengalami  penurunan  dari beberapa periode.  Penurunan  jumlah  pengguna angkutan  umum  tak  lepas  dari  belum mampunya  angkot  memenuhi  tuntutan publik akan sarana transportasi  yang baik. Terjadi  eksodus  penggunaan  transportasi dari  transportasi  publik  ke  kendaraan pribadi  yang  jika  terus  berlanjut  bukan tidak  mungkin  bermuara  pada  stagnasi transportasi  kota.  Di  sisi  lain,  pemerintah daerah  tidak  menunjukkan  upaya  jangka panjang  yang  menyentuh  pokok  utama persoalan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah lebih cenderung mengatasi  kemacetan,  bukan  mencegah terjadinya kemacetan. Padahal jika disiapkan sebuah moda transportasi publik yang  lebih  memadai  dan  representatif bukan  tidak  mungkin  volume  kendaraan bermotor  dapat  kian  berkurang  seiring perubahan pilihan masyarakat ke transportasi  publik.  Dengan  demikian, kebutuhan akan transportasi publik mutlak dibutuhkan  dalam  mengatasi  problem potensi  stagnasi  lalu  lintas  di  Purwokerto. Untuk  itu,  sebuah  alternatif  kebijakan diperlukan  guna  mengatasi  problema tersebut. Uuntuk itu, permasalahan alternatif kebijakan transportasi publik apa
yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  di  daerah  perkotaan  Purwokerto menjadi penting untuk dikaji.
Secara  teoritik  proses  pengem- bangan alternatif kebijakan  publik dikenal dalam  studi  analisis  kebijakan  publik. Analisis kebijakan publik  merupakan  ilmu terapan  yang  menggunakan  bermacam teknik  penelitian  dan  argumentasi  untuk menghadirkan informasi yang tepat dengan  kebijakan  yang  digunakan  dalam memecahkan  permasalahan  (Dunn,  1999: 131). Sementara itu, Stokey dan
Zeckhauser  (1978:  3)  mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan rasionalitas pengambil keputusan  dalam  mencapai  suatu  tujuan dengan  menggunakan  proses  logik  untuk mengeksplorasi ragam cara demi menyelesaikan persoalan kebijakan. Smith dan  Larimer  (2009:  10)  menekankan bahwa  analisis  kebijakan  publik  adalah bidang  studi  dalam  kebijakan  publik  yang mencoba  mengetahui  tentang  “apa  yang semestinya  dilakukan”  oleh  pemerintah dalam mengatasi persoalan publik.
Seorang  analis  kebijakan  merupa- kan  pihak  yang  bekerja  menemukan, mengenali  permasalahan,  mencari  ragam solusi  alternatif  dan  membandingkannya, memilih  solusi  terbaik  dan  membuat sebuah  rekomendasi  kebijakan.  Peranan analis  kebijakan  menjadi  penting,  sebab: (1) dapat memberikan rangkaian pertimbangan bagi para pengambil kebijakan tentang pemecahan suatu masalah  atau puzzle  solving (Winship, 2006:  109);  dapat  menjadi  sebuah  kritik terhadap  suatu  kebijakan  yang  ada,  untuk diambil  alternatif  kebijakan  baru  (Dryzek, 2006: 190). Analisis kebijakan publik juga bermanfaat  bagi  proses  perkembangan demokratisasi  suatu  bangsa  (Ingram  dan Schneider,  2006:  172).  Analis  kebijakan dituntut  mampu  menyakinkan  bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan kepentingan  untuk  mengatasi  maslah
publik  ( solve  public  problems ).  Dengan keberadaannya,  maka  akan  hadir  desain- desain kebijakan  yang berorientasi publik, yang muncul melalui arena publik ataupun forum diskursus publik.
Untuk mengembangkan suatu alternatif  kebijakan  publik  dikenal  dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  rasionalis dan post-positivist .  Smith  &  Larimer (2009)  mencatat  dua  pendekatan  berbeda dalam  analisis  kebijakan  publik. Pertama , pendekatan rasionalist yang  menitik- beratkan  pada  perhitungan benefit-cost, orientasi welfare  economics, matematika dan ekonomika menjadi pendekatan dominan dalam pertimbangan solusi alternatif kebijakan. Sementara itu pendekatan kedua , paradigma post- positivist menitikberatkan  pada  orientasi proses  musyawarah  deliberatif  dalam menjawab  persoalan  publik.  Penentuan arah  kebijakan  dipandang  dari  sudut demokratisasi  secara  musyawarah,  teknik ini  jamak  dikenal  sebagai Participatory Policy Analysis (PPA). DeLeon dan Varda (2009:  59-74)  menekankan  pentingnya memperluas berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan publik  dalam  kerangka  diskursif  atau  cara musyawarah  deliberatif.  Banyak  pihak mampu dilibatkan dalam proses pembuatan  kebijakan,  sehingga  mem- bentuk  jejaring  kebijakan  kolaboratif. Jejaring  kebijakan  ini  ditandai  dengan adanya  sifat  diskursif,  khususnya  timbal balik,  representasi,  kesetaraan,  partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan  kolaboratif.  Keterlibatan publik  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan pembangunan, dibuat dengan mekanisme terbuka dalam sebuah diskursus yang konstruktif hingga menghasilkan  sebuah  mufakat  (Bryant  & White, 1987). Negosiasi  antara  para  pihak dalam  suatu  kebijakan publik  menentukan arah  perubahan  kebijakan  (Johansson  ,
2010:  371-392).  Proses  analisis  kebijakan publik  model  deliberatif  memandang seorang  analis  kebijakan  sebagai  seorang “fasilitator”  agar  publik  menemukan sendiri  solusi  alternatif  pemecahannya.
Innes dan Booher (2003: 39) mengemukakan model collaborative
policymaking dalam  pengembangan  alter- natif kebijakan publik.

## METODE
Pengembangan alternatif kebijakan
publik
menggunakan pendekatan kualitatif. Alternatif
kebijakan transportasi publik di Purwokerto dikembangkan melalui teknik
Participatory  Policy  Analysis (PPA) dengan  mengupayakan  proses  dialog antara  aktor-aktor  kebijakan.  Teknik  ini dipergunakan  untuk  mengetahui  pendapat pelaku,  pengguna  jasa,  pakar  praktisi  di bidang  transportasi  publik  untuk  turut urun rembug dalam pengembangan alternatif  kebijakan  transportasi  publik  di Purwokerto. Di samping  itu, penelitian  ini juga menggunakan teknik indepth interrview yang berfokus pada pengembangan
alternatif kebijakan
transportasi  melalui  dialog  otentik  yang memperhatikan
aspek reciprocity,
relationships, learning, creativity di antara segenap aktor kebijakan. Informan
penelitian  ditentukan  secara purposive , yaitu  (1)  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Banyumas,  (2)  DPC  Organda  Banyumas, (3)  Pakar  Transportasi  Publik/Akademisi, (3)  Tokoh  Masyarakat  atau  DPRD Kabupaten Banyumas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Kebijakan dan Permasalahan
Transportasi Publik di Purwokerto Berdasarkan Peraturan Daerah
(Perda)  Banyumas  No  13  Tahun  2005 angkot adalah  moda transportasi publik di Wilayah  Perkotaan  Purwokerto.  Meski bukan  satu-satunya,  namun  secara  umum untuk  Wilayah  Perkotaan  Purwokerto dilayani dengan mobil angkutan penumpang  yang  jamak  disebut  angkot yang  merupakan  akronim  dari  angkutan kota.  Armada  angkot  yang  beredar  di Wilayah  Perkotaan  Purwokerto  adalah mobil  roda  empat  merk  dagang suzuki cary, dengan kisaran tahun produksi antara 1995 - 2000. Dalam perjalanannya, angkot dipandang tidak mampu menunjang kegiatan  warga,  akibat  kondisi  armada angkot  tidak  layak  dan  tidak  memadai. Dijumpai  dalam  observasi, beberapa armada  angkot  saat  ini  beroperasi  dengan kondisi  yang  tidak  layak  dan  tidak menarik bagi penumpang untuk mempergunakannya.
Tabel 1. Kondisi Armada Angkot
No  Observasi Kondisi Armada Angkot
1 Ban gundul
2 Kapasitas muat kecil
3 Pintu sirkulasi penumpang sempit
4 Jendela sirkulasi udara kecil
5 Tempat duduk rusak dan tak nyaman
6 Interior sempit (lutut 2 penumpang berhadapan nyaris bersentuhan)
7 Interior pengap
Sumber : Hasil Observasi, 2017. Kondisi tersebut diperparah
dengan kondisi angkot dari aspek operasional.  Pola  trayek  dan  cara  supir
angkot  mengemudikan  armadanya  turut pula  menjadi  persoalan  yang  jamak dijumpai.  Fakta  ini  diperkuat  pula  dengan
ramainya pemberitaan surat kabar nasional ataupun lokal yang mengemukakan bahwa kondisi  fisik  kendaraan  angkutan  secara umum  dalam  kondisi  tidak  baik.  Meng- amati  fakta-fakta  tersebut,  maka  cukup alasan  bagi  warga  masyarakat  untuk beralih  menggunakan  kendaraan  pribadi seperti  sepeda  motor  atau  mobil  pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hal ini  diperkuat  dengan  pendapat  pakar transportasi  yang  mengemukakan  bahwa warga  Purwokerto  cenderung  tidak  lagi memilih angkot sebagai alat
transportasinya  dan  berpindah  meng- gunakan kendaraan pribadi.
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa dari  sisi  permintaan  ( demand ),  warga semakin  tidak  memilih  angkot  untuk berkendara.  Sementara  itu,  dari  sisi penawaran  ( suplay )  pengusaha  tidak mungkin menambah armada atau meremajakannya,  karena  dengan  kondisi yang  saat  ini  terjadi  hanya  cukup  untuk mencukupi kegiatan operasional. Pengusaha  merasa  tidak  mungkin  untuk melakukan  revitalisasi  angkot,  padahal  di saat  yang  sama  warga  masyaraat  justru menuntut  perbaikan  pelayanan  angkutan publik  di  Purwokerto.  Pemerintah  daerah atas nama kewenangannya sebagai pejabat administrasi  negara  perlu  merespon  dan berperan  aktif  mengelola  dan  mengatasi persoalan  transportasi  publik  di  Wilayah Perkotaan  Purwokerto.  Dari  perspektif teori administrasi negara, diperlukan suatu kebijakan  yang  senantiasa  mengatasi  dan menjawab kebutuhan publik. Untuk membentuk kebijakan publik yang holistik dan  komprehensif,  diperlukan  sebuah musyawarah pembicaraan tentang kebijakan  yang  harus  diambil  dengan melibatkan  setiap  pihak  yang  berkepen- tingan dalam kebijakan transportasi publik di  Purwokerto.  Proses  dialog  diperlukan agar  kebijakan  yang  dibentuk  mencakup setiap  kepentingan  dan  kebutuhan  dari stakeholders .
Embrio  proses  dialog  antar  aktor kebijakan  di  Banyumas  pada  dasarnya telah  ada,  yaitu  melalui  Forum  LLAJ. Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan mengamanatkan dibentuk- nya suatu forum di tiap daerah kabupaten/ kota  di  seluruh  Indonesia.  Forum  LLAJ bersifat  badan ad-hoc sebagai  wahana sinergi  dan  koordinasi  di  antara  instansi penyelenggara  dan  pihak  terkait  lainnya dalam  menemukan  solusi  untuk  masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
sementara,  anggota  forum  terdiri  dari unsur pemerintah terkait, akademisi bidang transportasi dan masyarakat pengguna layanan.
Alternatif Kebijakan Transportasi Publik di Purwokerto
Setelah melibatkan aktor-aktor kebijakan  dalam  proses  dialog  yang berfokus  pada  aspek  ketimbalbalikan kepentingan  ( reciprocity ) , pola  hubungan ( relationship ) , proses  saling  memahami ( learning ) dan  kreativitas  ( creativity )  di antara  segenap stakeholders. Beberapa pandangan  yang  dihimpun  dari  seluruh narasumber, diperoleh beberapa opsi  yang mungkin  untuk  diterapkan  sebagai  solusi alternatif mengatasi permasalahan transportasi  publik  di  daerah  perkotaan Purwokerto, antara lain :
a. Opsi  A  “ Status  Quo”. Opsi  yang muncul  dari  unsur  pemerintah ini mencoba mempertahankan kondisi yang saat ini terjadi dengan pertimbangan  keuangan  daerah  dan proses  perbaikan  yang  tidak  mudah menjadi  alasan  mengapa  opsi  ini dimunculkan.  Bukan  hanya  itu,  upaya tersebut  juga  memerlukan  kerjasama banyak  pihak  di  daerah  bahkan pemerintah  pusat.  Artinya,  proses perbaikan  transportasi  publik  tidak dinilai  berpengaruh besar pada potensi kemacetan  Purwokerto  Kota,  sehingga
opsi status  quo muncul  dan  perlu dipertimbangkan.
b. Opsi  B  “Reformasi  Transportasi Publik”.  Opsi  yang  muncul  dari kalangan masyarakat dan akademisi ini memandang perlu perubahan pada pola pengelolaan penyelenggaraan dan
armada transportasi. Opsi B mengusulkan dibentuk suatu perusahaan  daerah  (perusda)  yang membidangi transportasi publik.
Seluruh  pengusaha  angkot  yang  ada diberi  ruang  untuk  memiliki  saham pada  perusahaan  tersebut.  Armada transportasi  publik  diubah  dari  angkot ke  armada  bus  atau  yang  umum dikenal  sebagai buss  rapid  transit (BRT). Trayek direkayasa ulang dengan  mekanisme  BRT  mengelola jalur-jalur utama, sementara itu angkot yang  difungsikan  sebagai  pengumpan ke  jalur  utama  yang  dilayani  BRT. Dengan  begitu,  meskipun  tidak  dapat menjamin perpindahan pilihan masyarakat  secara  langsung,  namun setidaknya  terdapat  ragam  pilihan bertransportasi yang
dapat
dipergunakan dengan layak dan memadai.
c. Opsi  C  “Revitalisasi  dan  Optimalisasi Transportasi  Publik”.  Opsi  yang muncul  dari  kalangan  akademisi  ini berpandangan  bahwa  opsi status  quo berakibat  buruk  bagi  masyarakat  pada umumnya, namun opsi B juga memerlukan  kajian  dan  proses  yang sangat  panjang.  Opsi  B  dipandang mungkin  diterapkan  dalam  jangka menengah-panjang.  Untuk  itu,  dalam jangka  pendek  yang  perlu  dilakukan adalah  perbaikan  trayek  terlebih  dulu sehingga seluruh daerah di Purwokerto ter- cover oleh  angkutan  publik.  Moda angkutan  itu sendiri perlu diremajakan namun  tetap  menyesuaikan  dengan kondisi  jalan.  Moda  angkutan  yang mungkin  antara  lain:  mobil  mini  bus dengan  kapasitas  muat  yang  lebih besar dari  model angkot yang saat  ini. Di  samping  itu,  upaya  penambahan armada  juga  diperlukan  agar  tidak terjadi  penumpukan  penumpang  dan ketepatan waktu perjalanan.
Tabel 2. Perbandingan Pilihan Kebijakan Pilihan Keunggulan Kelemahan Opsi A Status quo a. Ongkos perubahan yang dibutuhkan sangat kecil bahkan cenderung nihil b. Upaya perubahan mudah yang dilakukan cenderung tidak ada upaya apapun a. Membebani dan tidak menjwab tuntutan kebutuhan publik b. Berdampak pada potensi stagnasi transportasi kota pada jangka menengah-panjang Opsi B Reformasi Pengelolaan Transportasi a. Menghasilkan dampak yang relatif besar pada pengelolaan dan penyelenggaraan angkutan publik b. Kompatibel untuk jangka menengah- panjang c. Perubahan menyeluruh pada manajemen dan teknis transportasi a. Ongkos perubahan relatif mahal b. Cenderung membebani pemerintah daerah dan pengusaha angkutan c. Memerlukan upaya kerjasama berbagai pihak secara luas d. Dibutuhkan proses relatif lama Opsi C Revitalisasi  dan Optimalisasi a. Ongkos perubahan relatif lebih murah b. Upaya perubahan relatif sederhana dan cepat
c. Kompatibel untuk jangka pendek a. Cenderung membebani pengusaha angkutan b. Mengobati persoalan hanya pada tataran teknis penyelenggaraan layanan
c. Tidak kompatibel untuk jangka menengah-panjang d. Menghasilkan dampak yang relatif kecil untuk jangka waktu tertentu
Berdasarkan tabulasi  perbandingan keunggulan  dan  kelemahan  setiap  pilihan kebijakan  tersebut,  pada  dasarnya  setiap opsi memiliki keunggulan dan kelemahan- nya sendiri. Opsi manakah yang kemudian paling  memungkinkan  untuk  diterapkan sebagai solusi alternatif kebijakan transportasi publik di Purwokerto mengingat  setiap  opsi  ternyata  memiliki keunggulan  dan  kelemahannya  masing- masing.  Berdasarkan  hasil  dialog  yang diselenggarakan  dalam  penelitian,  Opsi  B menjadi opsi paling ideal dan memungkinkan menjawab persoalan transportasi  publik  di  Purwokerto.  Opsi  B (reformasi)  meskipun  memerlukan  upaya kerjasama  antar  pihak  yang  luas  dan kompleks, namun dampak yang dihasilkan jauh  lebih  besar  bagi  masyarakat.  Opsi  B (reformasi) unggul karena perubahan yang dilakukan  komprehensif  sehingga  dinilai akan  lebih  mampu  menjawab  tantangan keberlanjutan  (kontinuitas)  dari  suatu kebijakan  publik.  Meskipun  Opsi  B  lebih unggul,  namun  untuk  perubahan  pada jangka  pendek  yang  lebih  memungkinkan adalah  Opsi  C  (revitalisasi  &  optimali- sasi).  Opsi  C  lebih  memungkinkan  dalam jangka  pendek,  sebab  Opsi  C  tidak memerlukan  biaya  perubahan  yang  terlalu besar.  Jika  dipandang  dalam  perspektif periodik,  maka  sesungguhnya  perubahan secara  gradual  mungkin  dilakukan  bagi pengelolaan  dan  penyelenggaraan  layanan transportasi publik di Purwokerto. Namun, jika  dipandang  dari  perspektif  pengatasan masalah,  Opsi  B  dipandang  lebih  ideal menjawab permasalahan transportai publik di Wilayah Purwokerto. Opsi B (reformasi) berfokus bukan hanya perubahan  pada  penyelenggaraan  layanan, melainkan pula perubahan pada
pengelolaan angkutan publik di Purwokerto,  sehingga  dinilai  mampu menjawab tuntutan kebutuhan publik akan layanan transportasi yang baik dan mampu menjawab kepentingan publik akan manajemen  pengelolaan  jasa  angkutan publik  yang  terpercaya,  serta  mampu menjawab  kebutuhan  publik  untuk  turut dilibatkan  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Publik merupakan pemberi mandat pemerintahan  yang  saat  ini  berkuasa. Pemerintah  daerah  dengan  kewenangan- nya  membentuk  suatu  regulasi  layanan angkutan,  sementara  pengusaha  berperan menyelenggarakan layanan. Secara normatif,  publik  memiliki  hak  untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan layanan  melalui  mandat  yang  diberikan pada  pemerintah,  namun  pertanyaannya sudah  sejauh  mana  publik  itu  sendiri dilibatkan  dalam  proses  pengambilan keputusan  secara  nyata.  Pola  pengelolaan transportasi  publik  semacam  ini  membuat publik  hanya  terkunci  menjadi  sebatas pengguna  layanan  dan  tidak  memiliki ruang  untuk  menyuarakan  kebutuhannya dalam  bertansportasi.  Oleh  sebab  itu, desain  pengelolaan  harus  diubah.  Desain pengelolaan  perlu  diubah  untuk  lebih mengutamakan  kebutuhan  publik  dalam bertransportasi.  Publik  sebagai  pengguna layanan  diposisikan  sekaligus  sebagai warga  negara yang memiliki legal standing dalam  suatu  forum  atau  dewan tertentu  yang  membentuk  suatu  jejaring kebijakan.  Publik  secara  bersama  dengan pemerintah dan dunia usaha perlu dimungkinkan mengambil keputusan untuk  suatu  kebijakan  dan  forum  atau dewan tersebut sekaligus berfungsi mengawasi jalannya penyelenggaraan
transportasi publik di Purwokerto.
Sementara  itu,  penyelenggara  kegiatan transportasi  publik  perlu  diubah  ke  dalam suatu badan usaha mandiri yang bertanggung jawab kepada dewan
pengawas. Dengan begitu, kegiatan penyelenggaraan  transportasi  publik  akan terprogram  dan  terawasi  secara  baik. Desain  tersebut  dimuat  dalam  gambar berikut.
Gambar 1. Desain Ideal Pengelolaan Transportasi Publik
Posisi  publik  semestinya  adalah memperoleh  pelayanan  optimal.  Namun, kondisi terkini hanya memposisikan publik  sebagai  pemberi  mandat  bagi pemerintahan  daerah  terkait,  namun  pada kenyataannya penyelenggaraan urusan transportasi publik tidak dapat diselesaikan  dengan  menjawab  tuntutan yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat pengguna  angkutan.  Oleh  sebab  itu,  perlu dilakukan  perubahan  perbaikan  penge- lolaan  meliputi  aspek  teknik,  manajemen dan policy making . Untuk mewujudkannya diperlukan revisi terhadap Perda Banyumas  No  13  Tahun  2005  dan Pembentukan Peraturan Daerah baru untuk mengakomodir  keberadaan  badan  usaha mandiri  penyelenggara  transportasi  publik dan  dewan  pengawas  transportasi  publik. Administrasi publik merupakan pemahaman  yang  menyeluruh  di  antara proses  manajemen,  politika  dan  hukum dalam sektor publik untuk menjawab pada
setiap  permasalahan  dan  tuntutan  publik (Rosenbloom, et.al, 2009). Dengan begitu, alternatif  kebijakan  yang  ideal  jika dipandang dari perspektif kajian administrasi publik adalah pilihan kebijakan yang mencakup aspek manajemen, politika dan hukum.

## KESIMPULAN
Tanpa pembenahan angkutan publik,  maka potensi kepadatan  lalu  lintas akan  terjadi.  Oleh  karenanya  diperlukan alternatif kebijakan. Secara teoritis, analisis  kebijakan  publik  dapat  mendasar- kan argumenya tidak hanya pada pertimbangan teknis ekonomis, tetapi juga pada  pertimbangan  sosiologis  politis.
Pendapat publik
penting untuk dipertimbangkan  dalam  pengembangan alternatif  kebijakan.  Berdasarkan  hasil penelitian,  ragam  alternatif  kebijakan tersebut  lahir  tidak  hanya  disebabkan adanya  dialog  kolaboratif  di  antara  aktor
Publik Pemerintah Pengusaha Regulasi Layanan Badan Usaha Penyelenggaraan Layanan Forum Kebijakan/ Dewan Pengawas
kebijakan,  tetapi  dialog  tersebut  tidak dapat  terselenggara  tanpa  adanya  komit- men  elit  pemerintah  yang  memfasilitasi ( fasilitative leadership ) dan adanya kesadaran  dan  wahana  bagi  masyarakat menyuarakan
kepentingannya ( civil society ).
Berdasarkan  proses  dialog  antar aktor  kebijakan  lahir  beberapa  alternatif kebijakan,  di  antara  beberapa  pilihan kebijakan  reformasi  pengelolaan  transpor- tasi  publik  merupakan  alternatif  ideal untuk  menjawab  tuntutan  publik  akan transportasi  publik  yang  berkualitas  dan dapat diandalkan. Kebijakan yang semestinya diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, antara lain :
a. Berkaitan dengan aspek teknis transportasi,  mengubah  basis  moda transportasi  publik  dari  angkutan  kota (angkot)  ke Bus  Rapid  Transit (BRT) atau  moda  lain  yang  lebih  memadai, mengatur  dan  menyinergikan  trayek dengan moda  transportasi  publik lainnya  dalam  sistem  transportasi  kota yang  terpadu  dan  memperbaiki  pola operasional transportasi publik.
b. Berikan  dengan  manejemen  pengelo- laan,  membuka  ruang  perubahan  pola pengelolaan  angkutan  publik  untuk tidak  lagi  dikelola  oleh  privat,  namun dikelola  bersama  oleh  masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
c. Berikan dengan kebijakan, memberikan  ruang  bagi  masyarakat dan  akademisi  untuk  lebih  terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kebijakan tentang transportasi publik di Purwokerto.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka penelitian ini merekomendasikan  beberapa  hal  untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, antara lain:
a. Perlu  dilakukan  penyesuaian  dan penyempurnaan  prasarana  jalan  dan wilayah  untuk  mendukung  berlakunya moda  transportasi  publik  yang  lebih baik.
b. Perlu  dibentuk  suatu  badan  usaha mandiri  bidang  transportasi  publik yang  bertugas  menyelenggarakan  atau menjadi operator transportasi publik.
c. Perlu  dibentuk  forum  kebijakan  yang sekaligus  menjadi  dewan  pengawas penyelenggaraan  transportaasi  publik untuk menghasilkan kemufakatan kebijakan melalui keterlibatan segenap pihak yang terkait kebijakan transportasi publik.
d. Perlu  dilakukan  perubahan  Perda Banyumas  No  13  Tahun  2005  dan pembentukan  peraturan  daerah  baru sebagai payung hukum  lahirnya  badan usaha mandiri penyelenggara transportasi publik dan dewan pengawas transportasi publik. Secara  teoritik,  dalam  ranah  studi kebijakan publik penelitian ini memberikan catatan bahwa tanpa komitmen dari kepemimpinan yang senantiasa memfasilitasi keberpihakan pada  kepentingan  publik  dan  adanya kesadaran  serta  wahana  bagi  masyarakat menyuarakan kepentingannya, maka proses  pelibatan  publik  dalam  proses analisis  kebijakan  belum  akan  terjadi. Oleh  sebab  itu,  tidak  cukup  memahami analisis  kebijakan  deliberatif  sebagai upaya  pelibatan  publik  itu  sendiri  dalam proses  analisis  kebijakan  publik,  Publik dalam perspektif analisis kebijakan deliberatif  menjadi  elemen  kunci  yang menda sari argumen pertimbangan alternatif  kebijakan,  meskipun  demikian keberadaan fasilitative leadership dan civil society menjadi pintu masuk bagi dimungkinkannya  pendapat  publik  untuk didengar dalam suatu musyawarah kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryant, C. & White, L., 1987. Manajemen Pembangunan  Untuk  Negara
Berkembang . Jakarta: LP3ES.
DeLeon, P. & Varda, D.M., 2009. Toward
a Theory of Collaborative Policy  Networks:  Identifying Structural Tendencies. The Policy  Studies  Journal ,  37(1), pp.59-74.
Dryzek,  J.S.,  2006.  Policy  Analysis  as Critique. In M. Moran, M. Rein
& R.E. Goodin, eds. The Oxford Handbook  of  Public  Policy . Oxford: Oxford University
Press. pp.190-206.
Dunn,  W.N.,  1999. Pengantar  analisis kebijakan  publik .  Yogyakarta: UGM Press.
Ingram,  H.  &  Schneider,  A.L.,  2006. Policy  Analysis  for Democracy. In M. Moran, R.E. Goodin & M.
Rein, eds. The Oxford Handbook  of  Public  Policy . Oxford: Oxford University Press. Innes,  J.E.  &  Booher,  D.E.,  2003. Collaborative policymaking: governance through dialogue. In
Hajer,  M.  &  Wagenaar,  H.
Deliberative  Policy  Analysis: Understanding  Governance  in the Network Society . New York: Cambridge  University  Press. pp.33-59.
Johansson, K.-E.V. et  al., 2010. Trends  in Development  Aid,  Negotiation
Processes  and  NGO  Policy Change. and NGO Policy
Change , 21, pp.371-92. Rosenbloom, D.H., Kravchuk, R.S. &
Clerkin, R.M., 2009. Public
Administration: Understanding Management, Politics and Law in The Public Sector . New
York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Simth,  K.B.d.L.C.W.,  2009. The  Public Policy  Theory  Primer .  Boulder:
Westview Press.
Stokey & Zeckhauser, 1978. A Primer For Policy  Analysis .  New  York:
W.W. Norton & Company, Inc.
Winship,  C.,  2006.  Policy  Analysis  as
Puzzle Solving. In M. Moran & M.R. Robert E Goodin, eds. The Oxford  Handbook  of  Public Policy . Oxford: Oxford University Press. pp.109-23.