## &

## Journal of Government Civil Society
Journal of Government and Civil Society Volume 4 Nomor 1 Halaman 1 - 144 April 2020 ISSN 2579-4396

## 1 - 18
The Science Openness Movement in Indonesia: An Introduction for re- Reading Civil Society in Policy Discourse
Cahyo Seftyono 1, 2 , Purwo Santoso 3 , Muhadjir Muhammad Darwin 2 ,
Agus Heruanto Hadna 2
( 1 Political Science Program, Universitas Negeri Semarang, Indonesia) ( 2 Leadership and Policy Innovations, School of Graduate Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) ( 3 Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
19 - 35 Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS 1 , Isril1, Rury Febrina 1
( 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

## 37 - 52
Does Affect Voluntary Significant to non-Profit Servant Motivation in Yogyakarta? Dian Suluh Kusuma Dewi 1, 2 , Achmad Nurmandi 3 , Dyah Mutiarin 3
( 1 Department of Government Science, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia) ( 2 Political Islam and Political Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia)
( 3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia)
53 - 71 Evaluation of Education Finance Policies in Improve Education Quality of Native Papuan in 2018
Irwan Boinauw 1 , Rahmawati Hussein 2
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) 73 - 97 Persepsi Aktor Pemilu perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 di

## Kabupaten Gunungkidul Indonesia
Andang Nugroho 1* , Achmad Nurmandi 2 , Suranto 2 , Salahudin 3
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 3 Department of Governmental Studies, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)

## Journal of Government Civil Society

## Daftar Isi (Table of Content)
99 - 113 Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District
2018
Yunita Elianda 1 , Dian Eka Rahmawati 1
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia) 115 - 129 Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online) Krishno Hadi 1 , Listiano Asworo 2 , Iradhad Taqwa Sihidi 3
(1Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia) (2Peneliti Research Centre for Politics and Government, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) (3Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)
131 - 144 Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019) Danis T.S Wahidin 1 , Ali Muhyidin 2 , Iswahyuni 1 , dan Anwar Ilmar 1
( 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) ( 2 Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)
Citation : Harirah MS, Zulfa, Isril, and Rury Febrina. 2020. “Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru).” Journal of Government and Civil Society 4(1):19–35.
Journal of Government and Civil Society Vol. 4, No. 1, April 2020, pp. 19-35 DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2355 Received 29 January 2020  Revised 4 April 2020  Accepted 6 April 2020

## Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru)
Zulfa Harirah MS 1 , Isril 1 , Rury Febrina 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email Correspondence: zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRACT
The partnership in waste management carried out by the Pekanbaru City Government is not without reason. The issue of waste has become a frightening specter that if it is not immediately managed properly it will increasingly reach a tipping point. However, it must be recognized that the Regional Government is faced with limitations in managing waste, thus establishing partnerships with the private sector. This research is here to see to what extent the shared authority covers limitations through the perspective of policy implementation. The problem will be dissected through David C. Korten’s policy implementation theory. Various data obtained from the case study method are then developed with theory in order to obtain a comprehensive conclusion. The results showed three important things. First, the compatibility between the program and the beneficiaries. The reality in the field shows that some of the programs that have been designed and outlined by law are already very comprehensive. Second, the compatibility between the program and the implementing organization. This point examines the compatibility between ideas and plans that have been prepared by the government and the capabilities of the implementing organization. PT. Samhana Indah as the implementer of waste management in the zone I zone is a financially well established company, has an adequate transportation fleet, and is experienced in work management. Third, the compatibility between the user groups and the implementing organization. The private sector has done the work according to work standards and brought benefits to the surrounding community.
Keywords : Partnership, Implementation, Policy, Trash

## ABSTRAK
Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari metode studi kasus kemudian dikembangkan dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga , kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.
Kata Kunci : Kemitraan, Implementasi, Kebijakan, Sampah
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020

## PENDAHULUAN
Penelitian ini merupakan upaya lanjutan untuk melacak dan mengawal pelaksanaan pengelolaan sampah. Mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda karena semakin menunjukkan titik kritis. Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat turut mempengaruhi bertambahnya volume sampah (Marshal & Farahbakhsh, 2013). Belum lagi proses pengelolaan sampah yang ada masih banyak yang belum sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan. Hal ini yang kemudian melahirkan ancaman bagi seluruh makhluk hidup sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sampah telah menjadi masalah nasional bahkan global.
Pada dasarnya relasi kekuasaan di aras lokal memiliki banyak keunikan yang tidak cukup hanya dikaji dari pendekatan formal saja. Melainkan juga perlu dikaji dengan melibatkan jaringan-jaringan informal, termasuk koalisi yang dibangun antara penguasa dan swasta. Esensi dari keberadaan negara adalah kebijakan publik karena menjadi bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Amanat UUD pasal 28 H ayat 1 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam UU no 32 tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan sampah menjadi sebuah usaha dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga memantik semangat untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
Hadirnya sektor privat dalam urusan pelayanan publik diyakini mampu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan masalah sampah yang sudah akut (Said Fadhil, 2008), dengan syarat bahwa keterlibatan swasta perlu memperhatikan faktor proses, faktor mitra dan faktor struktural (Febrina & Harirah, 2018). Negara tidak lagi menjadi satu- satunya pemegang kewenangan dalam mengatur urusan publik, tetapi juga membaginya kepada pihak lain atau yang dikenal sebagai konsep Good Governance (Basuki & Shofwan, 2006). Keterlibatan sektor privat ini dianggap mampu memenuhi harapan-harapan stakeholders sehingga dalam proses pengambilan keputusan akan memperoleh pertimbangan yang matang (Tjiptoherijanto & Manurung, 2010).
Keterlibatan swasta dalam memberikan pelayanan publik tidak terlepas dari keunggulan swasta dalam beberapa dimensi. Pertama, sumberdaya. Alasan sederhana untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dikemukakan ketika pemerintah kekurangan sumberdaya – atau kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya – yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah misi. Kedua, produktivitas. Bahwa agen eksternal akan menjalankan kapasitas produksi yang tidak dimiliki pemerintah. Dengan menjalin kemitraan, maka pemerintah akan dapat menekan batas efisiensi untuk
menurunkan biaya (Donahue & Zeckauser, 2015). Logika semacam ini merupakan agenda besar dari transformasi reformasi birokrasi.
Salah satu alasan swastanisasi pengelolaan sampah yaitu bertujuan untuk membantu beban pemerintah kota dalam hal permasalahan sampah. Kemitraan publik dan private dalam pengelolaan sampah kota dinilai lebih menguntungkan dibandingkan manajemen dengan kontrak (Marconsin & Rosa, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah merupakan sistem terbaik bagi negara- negara berkembang (Madinah, 2016). Salah satu wilayah yang urgent perihal penanganan sampah yaitu Kota Pekanbaru, teutama wilayah Kecamatan Tampan yang termasuk dalam zona 1 pada denah tata kelola sampah kota. Produksi sampah di wilayah ini termasuk tinggi mengingat Tampan merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota pekanbaru dengan jumlah penduduk mencapai 174.996 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sampah akan menjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik.
Berkaca pada pengalaman tahun 2016 silam, “bencana” sampah di kota Pekanbaru memunculkan stigma bahwa pemerintah gagal dalam menjamin kebersihan kota terutama soal sistem pengelolaan sampah. Tumpukan sampah dibeberapa ruas jalan menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan sampah bisa menggunung dan berserakan di jalanan akibat keterlambatan pada tahapan proses pengangkutan. Dalam kasus ini, oleh pihak dinas terkait mengklaim bahwa waktu itu masih dalam masa transisi pelimpahan wewenang kepada pihak ketiga sebagai pemenang tender penanganan pengangkutan sampah.
Di Kota Pekanbaru, kemitraan pengelolaan sampah dengan swasta ini sudah dilakukan dua periode yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun 2018. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalin kemitraan dengan PT Multi Guna Inti atau MGI. Perusahaan tersebut memperoleh nilai kontrak sebesar Rp. 53 miliar. Namun hingga penghujung 2016, PT Multi Guna Inti tidak berhasil menyelesaikan masalah sampah di 8 kecamatan yang menjadi ruang lingkupnya akibat ketidakjelasan kerangka hukum kemitraan dan transaparansi anggaran. Dua hal ini merupakan elemen penting dalam menentukan kesusksesan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta (Spoann, Fujiwara, Seng, Lay, & Yim, 2019) .
Ditahun 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekanbaru kembali membuka lelang proyek pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Lelang proyek tersebut berupa tugas pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru yang dibagi menjadi dua zona. Zona 1 mencakup Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, dan Pekanbaru Kota dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 88.792.555.692. Sedangkan zona 2 mencakup Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sail, Bukit Raya, Tenayan Raya dengan nilai pagu sebesar Rp 89.389.830.792. Hasil lelang menunjukkan bahwa PT. Samhana Indah sebagai pemenang tender pengelolaan sampah di zona 2 yang terdiri
dari Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Bukit Raya, Sail, dan Tenayan Raya. Proses penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT Samhana Indah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018.
Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ini bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola maka akan semakin tak terurus. Keterbatasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola sampah dapat tercermin dari peningkatan jumlah timbulan sampah. Keterbatasan sarana, prasarana, maupun sumberdaya itulah yang mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru berbagi peran kepada sektor privat. Kemitraan tersebut menjadi satu langkah untuk membaca garis batas yang menghasilkan kejelasan “pemerintah” dalam berurusan dengan tujuan publik.
Dalam pelaksanaannya, dapat dinilai perbedaan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru saat menjalin kemitraan dengan swasta. Sejauh mana wewenang yang dibagi itu menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik dan menutupi keterbatasan-keterbatasan yang menyeruak. Adalah benar bahwa privatisasi pengelolaan sampah bertujuan untuk optimalisasi dalam hal pengerjaannya. Namun kenyataan dilapangan justru menunjukkan bahwa persoalan sampah belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu perlu dianalisis lebih dalam bagaimana sumbangsih dari keterlibatan sektor privat dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru. Sehingga perlu ditelisik lebih lanjut, sejauh mana harapan sudah terjewantahkan dalam proses implementasi.
Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dianalisis dari perspektif proses implementasi dan juga hasil implementasi. Pada perspektif proses, sebuah kebijakan yang dikatakan berhasil jika seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan kebijakan. Sedangkan perspektif hasil melihat bahwa keberhasilan kebijakan dapat diketahui dari kesesuaian tujuan program dengan dampak kebijakan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam kebijakan publik (Birklan, 2001). Implementasi kebijakan dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan setelah dikeluarkannya pengarahan sebuah kebijakan yang meliputi usaha mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat (Akib, 2010). Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Edward III bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan kebijakan menjadi hal yang sia-sia. Implementasi kebijakan akan menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan pemerintah. Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadikan tujuan kebijakan direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah. Sehingga kondisi semacam ini menuntut untuk tercapainya implementasi yang sempurna, dalam hal ini kebijakan diwujudkan tepat seperti apa yang dimaksudkan (Heywood, 2014).
Menurut Van Meter dan Van Horen, implementasi merupakan “ those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior decisions ” (Meter & Horn, 1975).  Dalam literatur mengenai implementasi kebijakan, Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini menunjukkan kesesuaian anatara tiga elemen, yaitu program kebijakan, pelaksana program, dan kelompok sasaran program (Tarigan, Antonius, & Haedar, 2008).
Gambar diatas menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil diimplementasikan jika terdapat kesesuaian antara 3 unsur, yaitu:
1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaat
Poin ini menekankan pada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu bersikap responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga negara tidak lagi bersikap seolah-olah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat. Akan dilihat dasar hukum yang merujuk pada agenda nasional dan diteruskan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
Yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan dalam program Pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana yang dimaksud adalah swasta. Kesesuaian program pemerintah dengan swasta yang akan menjalankan tugas menjadi penting untuk diidentifikasi. Jika tidak, bukan tidak mungkin kemitraan tidak mampu memberikan output dan outcome yang efektif (Nahruddin, 2016) (Setyawati & Purnaweni, 2018).
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana
Hal ini maksudnya adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi dapat memperoleh output dari kelompok sasaran. Hal ini penting untuk melihat lebih jauh partisipasi dari masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan swasta.
Model kesesuaian implementasi kebijakan yang dikembangkan David Korten ini telah menambah khasanah dalam kajian kebijakan publik. Berdasarkan pola yang disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa kesesuaian antara 3 unsur tersebut menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Pola kemitraan antara pemerintah, swasta juga masyarakat menjadi pola kemitraan yang mutualistik (Melyanti, 2014). Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output yang dihasilkan tidak dapat memberi manfaat. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugasnya, maka output program tidak akan terdistribusi secara tepat. Terakhir, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana tidak mampu dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak akan memperoleh output program kebijakan.
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.  Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sah. Sebuah kebijakan yang dibuat harus semaksimal mungkin memperoleh apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.
Model implementasi kebijakan dari David Korten inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Tiga dimensi utama yang ditawarkan Korten akan menjadi rujukan untuk dielaborasi dengan data di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Implementasi kemitraan Pemerintah dan Swasta dengan fokus pada geliat yang terjadi diantara 3 aktor, yaitu pemerintah, pelaksana dan juga penerima manfaat. Selain itu, titik pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasrat untuk melihat seberapa jauh kesuksesan implementasi kebijakan yang mengajak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena dan peristiwa. Dengan metode studi kasus, maka fakta mengenai kemitraan Pemerintah dan swasta yang dilakukan dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru akan digali dari berbagai sumber data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan mengikuti diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dan diinterpretasikan untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti. Analisis data ini penting untuk mengungkap temuan substantif maupun temuan formal. Analisis data menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Teori implementasi kebijakan digunakan sebagai pisau analisis yang menjadi acuan penelitian dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Pada tahap terakhir, peneliti menyimpulkan hasil penelitian atas temuan dilapangan yang telah diolah berdasarkan teori yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, maka akan diketahui bahwa sudah ada banyak penelitian yang menyoroti hal tersebut dalam berbagai sudut pandang. Pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan pemerintah daerah saja maka pelaksanaan kebijakan belum maksimal (Said & dkk, 2015). Kajian diatas diperkuat oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Edi Hartono yang menyoroti masalah pengelolaan sampah yang selama ini masih mengandalkan pemerintah daerah saja masih menyisahkan persoalan (Hartono, 2006).
Meskipun demikian, implementasi kebijakan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah tidak selamanya berjalan sukses. Diperlukan kejelasan kebijakan juga ketepatan proses pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan anomali kepentingan elite (Yandra & Utami, 2018). Kemitraan antara Pemerintah dan swasta sangat rentan mengalami persoalan yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan kontrak kesepakatan yang mengikat keduanya (Patimah, 2013)
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Kebijakan pengelolaan sampah dengan menggandeng aktor diluar negara tidak bisa hanya dilakukan dua stakeholders saja (Melyanti, 2014). Untuk itu dibutuhkan pula keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA (Artiningsih, 2008) (Dwiyanto, 2011). Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yumi Puspitawati dan Mardwi Rahdriawan yang melihat pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola sampah (Puspitawati & Rahdriawan, 2012). Namun dari penelitian tersebut, kekosongan penelitian yang ingin dilengkapi dari penelitian ini adalah dengan melihat kemitraan dalam pengelolaan sampah melalui tiga stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan sampah di kota Pekanbaru, menilik implementasi penanganan sampah menjadi penting. Hal ini disebabkan pemerintah kota Pekanbaru dalam urusan pengelolaan sampah telah menggandeng pihak ketiga untuk bermitra dengan pemerintah guna menangani persoalan sampah kota. Setelah kemitraan tercapai antar dua belah pihak (dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Samhana Indah), maka tahapan imlementasi menjadi penting untuk diperhatikan bersama, apakah kenyataan dilapangan sesuai dengan apa yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya.
Berdasarkan MoU antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta (PT. Samhana Indah), sistem pengelolaan sampah oleh pihak swasta hanya sebatas pada tahapan proses pengangkutan. Sehingga tahapan perencanaan dan pangawasan/kontrol tetap pada pemerintah Kota Pekanbaru. Mitra kerja untuk tahapan pengangkutan ini dilakukan karena pemerintah kekurangan sumberdaya terutama berkenaan dengan ketersediaan armada/mobil pengangkutan sampah. Diharapkan kepada pihak pemenang tender dalam hal ini PT. Samhana Indah yang mengelola manajemen pengangkutan sampah di zona 1 bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan di wilayah kerjanya (zonasi).
Sejauh ini kinerja pihak swasta mendapat tanggapan positif dari beberapa kalangan, diantaranya yaitu  Lurah Simpang Baru, beliau sangat mengapresiasi pihak swasta yang telah membantu dalam pengangkutan sampah di beberapa titik yang selama ini menimbulkan persoalan. Hal itu dapat dilihat pada salah satu jalan yang menjadi titik fokus pengelolaan sampah melalui jalinan kemitraan. Berikut adalah perbandingan efektifitas kinerja pengangkutan sampah oleh pihak swasta antara tahun 2018-2019 melalui bentuk visualisasi (gambar/foto).
Oleh karena itu, untuk tercapainya cita-cita pengelolaan sampah kota yang profesional melalui kebijakan swastanisasi, maka kita perlu melihat beberapa variabel sebagai alat ukur kinerja kesuksesan suatu kebijakan pada tahapan implementasi di lapangan. Sejauh mana efektifitas kebijakan pengelolaan sampah oleh pihak swasta dapat dilihat dari tiga variabel Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten; Pertama , kesesuaian antara program dan penerima mamnfaat; Kedua , kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; Ketiga , kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Ketika salah satu mitra tidak menjalankan perannya secara maksimal maka akan memberi dampak buruk pada aktor lain dalam menjalankan perannya masing-masing (Yeboah Assiamah, Asamoah, & Kyeremeh, 2017).

## Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat
Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dipercaya mampu menstimulasi kreativitas, inovasi dan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asteria & Heruman, 2016) (Fitriasari & Nurjannah, 2017) (Kurnia & Khikmah, 2015). Pemerintah dalam hal ini merespon akan kebutuhan terhadap pengelolaan sampah merujuk pada agenda nasional dan diteruskan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 60 tahun 2015.
Hadirnya kebijakan pemerintah khusus sampah sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan sampah (Sari, 2017). Kesesuaian program yang dirancang oleh pemerintah daearah sejatinya bertujuan untuk “terwujudnya Kota Pekanbaru bersih sampah tahun 2020 menuju metropolitan yang madani”, sebagaimana termaktub dalam
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Peraturan Walikota tahun 2015 pasal 3. Penjelasan soal keberpihakan program ini terhadap penerima manfaat lebih lanjut dijelaskan dalam beberapa butir pasal selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa program ini dirancang atas dasar kebutuhan dan hak warga negara dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.
Kebijakan Penanganan Pengelolaan Persampahan dirumuskan dalam beberapa hal, seperti:
1. Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbunan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/usaha sebagai mitra dalam pengurangan dan penanganan sampah.
3. Peningkatan akses pelayanan dan pemanfaatan sampah.
4. Pengembangan kapasitas penyelenggara pengelola sampah.
Kemudian, untuk peningkatkan peran aktif dari masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan penanganan sampah, ada beberapa upaya yang akan dilakukan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun. Upaya tersebut meliputi memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah sejak dini kepada anak di tingkat sekolah, memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, meniengkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ilmu dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Jika hal semacam ini berhasil diterapkan, maka gaya pengelolaan sampah seperti ini akan memberi dampak bennefit bagi masyarakat sekitar.
Setelah upaya pengurangan sampah dan keterlibatan aktif masyarakat dilakukan, maka upaya selanjutnya yaitu akses terhadap pelayanan dan pemanfaatan sampah. Adapun program strategis yang ditawarkan adalah mengoptimalkan produk daur ulang sampah seperti kompos yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman di sekitar pekarangan rumah. Hal lain yang ditawarkan yaitu pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi alternatife (waste to energy) . Pun strategi lain yang bisa diupayakan ialah membangun kemitraan dengan sektor bisnis dalam pemanfaatan hasil daur ulang sampah (Firmansyah, Fatimah, & Mubarokah, 2016).
Hal yang tidak kalah penting dari tiga strategi yang telah dijelaskan diatas yaitu pengembangan terhadap kapasitas penyelenggara pengelola sampah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah-langkah yangakan dilkukan ialah dengan cara peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan dan optimalisasi kelembagaan, peningkatan kelengkapan produk hukum/NSPK sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan sampah.
Dengan demikian, segala ide dan gagasan tentang pengelolaan sampah yang telah tertuang dalam rancangan program kerja nantinya diharapkan berjalan sesuai dengan semestinya. Strategi yang akan dijalankan tentunya memberi dampak posisitf kepada masyarakat yang merasakan pembangunan pengembangan tata kelola persampahan. Sehingga harapan pemerintah menjadikan kota Pekanbaru bebas sampah dan bersih bisa terwujud dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, jika sampah mampu dikelola dengan baik melalui strategi kerja yang tepat guna maka akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

## Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana
Perda nomor 8 tahun 2014, pasal 4 menjelaskan sistem pengelolaan sampah diselelnggarakan dengan prinsip; keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan berkepastian hukum. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. Jika pengelolaan sampah melibatkan pihak ketiga (kemitraan) maka pemerintah perlu memastikan bahwa organisasi pelaksana memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka kedepan akan menjadi sebuah bencana bagi khalayak umum.
Berkenaan dengan standar kerja organisasi pelaksana pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:
1. Memiliki Kapasitas di bidangnya
2. Perusahaan sehat secara finansial
3. Memiliki armada angkut yang memenuhi standar
PT. Samhana Indah sebagai organisasi pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola masalah sampah wilayah zonasi di Kota Pekanbaru tentunya sudah memenuhi kualifikasi kelayakan sebagai perusahaan yang menangani sampah. Ini dibuktikan oleh kemampuan finansial perusahaan yang sehat, jumlah armada angkut yang berkualitas, serta yang terpenting adalah PT. Samhana Indah sangat berpengalaman dibidang penanganan sampah kota.
Adapun berdasarkan program penanganan sampah yang meliputi tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, PT. Samhana Indah hanya bertugas pada tahapan “pengangkutan” saja dan itu merupakan kesepakatan kerja (MoU) antara PT. Samhana Indah dengan pihak pemerintah kota Pekanbaru. Sehingga tugas pokok yang dilakukan oleh pihak kemitran ialah hanya sebatas proses pengangkutan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengumpulan oleh masyarakat.
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020
Oleh karena itu, upaya perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah melalui produk hukum menjadi acuan dalam implementasi pengelolaan sampah. Ruang lingkup kerja pihak swasta juga telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan walikota Pekanbaru. Sehingga oleh PT. Samhana Indah dalam menyusun manajemen kerja juga berdasarkan landasan aturan hukum yang telah ada, jika melenceng dari apa yang tertera dalam kerangka aturan yang telah diatur sebelumnya maka pihak pemerintah melalui dinas terkait berhak mengingatkan dan bahkan bisa menegur langsung kepada pihak swasta selaku penerima mandat pengelelolaan sampah.

## Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana
Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota). Permasalahan sampah yang mendera wilyah kota Pekanbaru merupakan akumulasi dari tingginya komsumsi masyarakat. Akibat budaya masyarakat yang begitu konsumtif, maka produktifitas sampah yang dihasilkan juga tinggi. Permasalahan sampah kota bukanlah akibat dari aktifitas limbah industri melainkan sumbangan dari sampah rumah tangga. Pada keadaan ini, dibutuhkan partisipasi dari mitra pemerintah untuk memberikan solusi (Sulistyani & Wulandari, 2017)
Untuk kelancaran pengangkutan sampah dari komplek perumahan, perkantoran, ruko serta rumah penduduk maka diperlukan ketepatan waktu dalam pembuangan sampah yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Sampah yang menumpuk di jalan dan TPS kemudian diangkut sampai ke TPA. Harus diakui bahwa permasalahan sampah sejatinya berasal dari sisi hilir (masyarakat), proses (pengelola sampah, dan hulu (TPA) (Mulasari, Husodo, & Muhadjir, 2016).
Perencanaan melalui bentuk undang-undang telah dilakukan, pun demikian dengan manajemen pengangkutan oleh pihak swasta telah disusun. Namun kenyataan dilapangan membuat pihak pengangkutan harus bekerja ekstra karena pengumpulan dan jam buang sampah oleh masyarakat tidak sesuai harapan. Ini merupakan kendala yang dirasakan oleh pihak pengangkut sampah, dimana masyarakat tidak mematuhi jam buang sampah yang telah diinformasikan sebelumnya. Kendala yang dihadapi dilapangan yaitu soal jam buang sampah (jam kota bersih mulai jam 7 pagi – 4 sore) dan ketersediaan tong sampah. Jam buang sampah yang tidak sesuai membuat manajemen pengangkutan terganggu, begitu juga dengan sampah yang berserakan akibat tidak tersedianya tong sampah yang memadai yang memudahkan proses pengangkutan. Tidak adanya tong sampah terkadang membuat sampah berserakan sehingga mengganggu proses pengangkutan dan juga tentu merusak keindahan.
Kendala yang terjadi di atas menunjukkan bahwa masyarakat kita masih kurang kooperatif dalam menangani permasalahan sampah secara bersama. Padahal pemerintah melalui peraturan daerah telah menegaskan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pasal 8, 9, 10 dan 11 dengan rinci telah dijelaskan bahwa tahapan pemilahan dilakukan oleh masyarakat sejak dari rumah tangga. Persepsi positif dan partisipasi masyarakat yang kuat dalam mendukung pengelolaan sampah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan kemitraan pemerintah dan swasta (Allu, Adeyemi, & Adebayo, 2014).
Berbeda dengan kasus pemilahan sampah rumah tangga, masyarakat juga abai terhadap jam buang sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota yaitu dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Kebanyakan dari masyarakat membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan sehingga menyulitkan bagi pihak pengangkutan sampah. Disinilah kemudian manajemen yang tepat dibutuhkan oleh PT. Samhana Indah untuk menyikapi budaya jam buang sampah warga kota yang tidak disiplin. Lebih parahnya lagi, terdapat beberapa oknum masyarakat yang dengan “sadis” membuang sampah ditepian dan bahkan di jalan raya. Pemandangan semacam ini tentunya bukan barang aneh, terkadang lumrah dijumpai di beberapa ruas jalan utama di kota Pekanbaru.
Pertanyaan kemudian adalah perilaku indisipliner masyarakat dalam menjaga jam buang sampah disebabkan oleh faktor apa. Jika disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisai oleh pemerintah kota, hal ini juga dirasa tidak tepat mengingat pemerintah telah berupaya mensosialisai melalui berbagai cara, semisal sosialisasi melalui siaran radio yang mampu menjangkau seluruh pendengar dimana saja dan tidak terjebakk oleh ruang dan waktu. Pendekatan lain juga dilakukan dengan memerintahkan aparatur tingkat desa dan RT/RW untuk menghimbau agar masyarakat tertib dalam jam buang sampah.
Korelasi antara ketaatan masyarakat dalam membuang sampah akan memudahkan pihak pengangkutan sampah dalam bekerja. Jika dilihat secara lebih jelas, bentuk partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan dengan cara yang sederhana yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti juga turut serta dalam kedisiplinan pengelolaan sampah (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama, 2015). Sehingga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yaitu kawasan kota yang bersih dari sampah serta memberi kenyamanan. Bekerjanya simbiosis mutualisme melahirkan kawasan kota yang asri dan bersih dari sampah.

## KESIMPULAN
Dalam analisis kebijakan publik, tahapan implementasi merupakan suatu yang krusial. Bukti akan krusialnya tahapan implementasi yaitu bisa dilihat dari kesesuaian antara rancangan atau perencanaan dengan implementasi di lapangan melalui mekanisme pengawasan (kontrol). Kondisi ini biasanya semakin sulit pada saat terjadi kesenjangan
antara keputusan dan pelaksanaan di lapangan sangat besar. Oleh tahapan pengawasan, disinilah telak krusialnya tahapan implementasi dalam suatu kebijakan publik, seperti apa yang telah disampaikan oleh Wildavsky bahwa tahapan implementasi merupakan sebagai penyampaian “kebenaran pada kekuasaan”.
Ulasan tentang implementasi kebijakan swastanisasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, kesimpulannya ialah swastanisasi pengelolaan sampah memberi dampak positif terhadap agenda pemerintah kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. PT. Samhana Indah sebagai pelaksana tahapan pengangkutan sampah pada zona I mampu bekerja secara profesional sehingga permasalahan keterlambatan pengangkutan sampah bisa diminimalisir. Ini dikarenakan pihak mitra kerja pemerintah memiliki manajemen kerja yang terukur, ketersediaan armada pengangkutan yang memenuhi standar serta etos kerja yang profesional.
Berikut butir simpulan yang bisa diambil dari tahapan implementasi berdasarkan beberapa indikator:
1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Pada tahapan ini, titik fokusnya terletak pada kesesuaian antara rancangan dan ide yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (dalam hal ini warga kota). Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Program yang disusun tentunya mengakomodir kebutuhan masyarakat selaku penerima manfaat dari tahapan pengelolaan sampah.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I menunjukkan sikap profesionalitas. Ini dibuktikan bahwa pihak perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara aksi dari organisasi pelaksana dapat memberi dampak kepada kelompok sasaran (warga kota). Pihak swasta tentunya telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan dari hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan sampah yaitu optimalisasi pada tahapan proses pengangkutan sampah. Namun bukan berarti oleh pihak swasta tidak mendapatkan kendala. Kenyataan dilapangan masih ada masyarakat membuang sampah bukan pada jam yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa diambil yaitu pengelolaan sampah dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta dianggap efektif. Ini dibuktikan oleh pihak swasta yang mampu memenuhi standar program kerja yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka pengawasan yang dilakukan oleh pidak terkait juga tidak mendapat kendala apapun. Meski kinerja pihak swasta hanya sebatas pada tahapan pengangkutaan, tetapi untuk wilayah kerja sepanjang ruas jalan protokol telah bersih dari sampah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sementara untuk beberapa ruas jalan alternatif masih terdapat beberapa titik sampah yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.
Sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Selama ini pihak swasta dan pemerintah telah membangun komunikasi yang baik dalam tugas dan fungsi kerja masing-masing. Diharapkan kepada masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam program kota bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota. Sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman dirasakan oleh masyarakat Tampan khususnya dan secara umum masyarakat kota Pekanbaru.

## REFERENSI
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 1 , 1-2.
Allu, I. R., Adeyemi, O. E., & Adebayo, A. (2014). Municipal Household Solid Waste Collection Strategies in an African Megacity: Analysis of Public Private Partnership Performance in Lagos. Waste Management & Research 32 (9) , 67-78. Artiningsih, A. (2008). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang). Tesis Magister Ilmu Lingkungan UNDIP .
Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. Jurnal Manusia dan Lingkungan 23 (1) , 136-141.
Basuki, A., & Shofwan. (2006). Penguatan Pemerintah Desa Berbasisi Good Governance.
Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB.
Birklan, T. (2001). As Introduction to Policy Process. Armonk NY: M.E Sharpe Inc.
Donahue, J., & Zeckauser, R. J. (2015). Kolaborasi Publik-Swasta. Dalam M. Moran, & dkk, Handbook Kebijakan Publik (hal. 634-636). Bandung: Nusa Media.
Dwiyanto, B. M. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No 2 , 239- 256.
Febrina, R., & Harirah, Z. (2018). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17
(29) , 60-72.
Firmansyah, A., Fatimah, W. N., & Mubarokah, U. (2016). Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB (hal. 184-197). Bandung: IPB.
Fitriasari, F., & Nurjannah, D. (2017). Analisis Pengaruh Bank Sampah Malang (BSM) terhadap Pendapatan Masyarakat Kota Malang. Business Management Journal 12 (1) . Hartono, E. (2006). Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan. Tesis Program Perencanaan Koda dan Daerah . Heywood, A. (2014). Politik (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kurnia, M., & Khikmah, S. N. (2015). Evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. The 2nd University Research Coloquium 2015 , (hal. 217-225). Magelang.
Madinah, N. (2016). Solid Waste ManagementSystem : Public Private Partnership, The Best System for Developing Countries. International Journal of Engineering Research and Application 6 , 57-67.
Marconsin, A. F., & Rosa, D. D. (2013). A Comparison of Two Models for Dealing with Urban Solid Waste: Management by Contract and Management by Public-Private Partnership. Resource, Conservation and Recycling 74 , 115-123.
Marshal, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). System Approaches to Integrated Solid Waste Management in Developing Countries. Waste Management 33 (4) , 988-1003.
Melyanti, I. M. (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 2 No 1 .
Meter, V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society. London: Sage.
Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat 11(2) , 259-269.
Nahruddin, Z. (2016). Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makasar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 , 11-20. Patimah, S. (2013). Kemitraan Kolaborasi Pemerintah Daerah Sarbagita (Denpasar, Bandung, Tabanan) dengan Pihak Swasta PT Noei dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Sarbagita. Jurnal Fisip Udayana .
Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Vol 8 No 4 , 350.
Said Fadhil, d. (2008). Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan. Samarinda: LAN Samarinda.
Said, L. O., & dkk. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota BauBau. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 4 No 1 , 53.
Sari, P. N. (2017). Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas 10 (2) , 157-165. Setyawati, D. A., & Purnaweni, H. (2018). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private Partnership) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang. Jourmal of Public Policy and Management Vol 7 (4) , 227-237.
Spoann, V., Fujiwara, T., Seng, B., Lay, C., & Yim, M. (2019). Assesment of Public Private Partnership in Municipal Solid Waste Management in Pnom Penh, Cambodia. Sustainability 11 (5) , 1228.
Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. Share: Social Work Journal 5 (1) .
Sulistyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). IndonesianJournal of Community Engagement 2 (2) , 146-162. Tarigan, Antonius, & Haedar. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca Vol 1 No 1 . Tjiptoherijanto, P., & Manurung, M. (2010). Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya . Jakarta: UI Press.
Yandra, A., & Utami, B. C. (2018). Anomaly Kepentingan Elit dalam Kebijakan Public Private Partnership di Kota Pekanbaru. Journal Unilak .
Yeboah Assiamah, E., Asamoah, K., & Kyeremeh, T. A. (2017). Decades of Public Private Partnership in Solid Waste Management. Management of Environmental Quality: An International Journal .