## PELATIHAN PENGELOLAAN DOKUMEN UNTUK PENGAJUAN AKREDITASI LEMBAGA RAUDLATUL ATHFAL SE-KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
Jamiludin Usman 1 , Danang Parstyo 2 , Denok Dwi Anggraini 3 , Nisa’el Amala 4 , Ardhana Reswari 5 , Selfi Lailiyatul Iftitah 6 , Luthfatun Nisa’ 7 , Rasidi 8 , Thorik Aziz 9 , Alfarobi Ahmad Sulaiman 10 , Mudrikatul Amaniyah 11
Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan
1 jamiludin.usman@iainmadura.ac.id, 2 danang@iainmadura.ac.id, 3 denok@iainmadura.ac.id
4 nisaelamala@iainmadura.ac.id, 5 ardhana.reswari@iainmadura.ac.id, 6 siftitah@iainmadura.ac.id,
7 luthfatunnisa@iainmadura.ac.id, 8 rasyidizamzami@gmail.com, 9 thorikaziz@iainmadura.ac.id,
10 robi18704@gmail.com, 11 mudrikatulamaniyah17@gmail.com
https://doi.org/10.36052/andragogi.v10i2.298
Submited: 05 November 2022  |   Accepted: 15 November 2022  |   Published: 20 Desember 2022

## Abstrak
Kegiatan  Pelatihan  ini  hendak  membuat  beberapa  lembaga  Raudhatul  Athfal  (RA)  di  Kabupaten Pamekasan bisa memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan instrumen penilaian yang disusun oleh Badan  Akreditasi  Nasional  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Non  Formal  (BAN  PAUD  &  PNF).  Target kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  1).  Lembaga  mampu  menganalisis  kesiapan persayaratan maupun dokumen-dokumen yang dimiliki untuk bisa terakreditasi; 2). Lembaga mampu menyusun  kebutuhan  dokumen  sebagai  persyaratan  akreditasi;  3).  Lembaga  mampu  mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENA. Metode yang dilakukan adalah dengan kegiatan workshop untuk memberikan  gambaran  dan  pemahaman  pengelola  lembaga  RA  terhadap  instrumen  akreditasi. Selanjutnya lembaga melakukan refleksi/evaluasi terhadap kesiapan lembaganya dalam rangka proses pengajuan akreditasi. Tahapan terakhirnya adalah lembaga menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi  persyaratan  akreditasi.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  mampu  memberikan gambaran secara konkrit terkait pelaksanaan akreditasi sekolah serta tahapan-tahapannya. Diharapkan, kegiatan  ini  dapat  memotivasi  lembaga  RA  untuk  terus  meningkatkan  mutu  lembaga  masing-masing melalui akreditasi sekolah.
Kata Kunci: akreditasi; raudhatul athfal; pengelolaan dokumen

## Abstract
This training activity aims to enable several Raudhatul Athfal (RA) institutions in Pamekasan Regency to meet the standards set based on the assessment instruments prepared by Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF). The target of community service activities is  the  institution  is  able  to  analyze  the  readiness  of  the  requirements  and  documents  it  has  to  be accredited;  Institutions  are  able  to  compile  document  requirements  as  accreditation  requirements; Institutions  are  able  to  apply  for  accreditation  through  the  SISPENA.  The  method  used  is  through workshop  activities  to  provide  an  overview  and  understanding  of  accreditation  instruments. Furthermore, institution reflects/evaluates the readiness in the process of applying for accreditation. The final stage is prepare the documents needed to meet the accreditation requirements. This community service  activity  is  able  to  provide  a  concrete  picture  regarding  the  implementation  of  school accreditation. It is hoped that this activity can motivate RA to improve the quality institutions through school accreditation.
Keywords: accreditation; raudhatul athfal; document management
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Tahun  2022  Badan  Akreditasi  Nasional  Anak Usia Dini  dan  Pendidikan  Non  Formal (BAN PAUD & PNF) selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (KB/TK/RA)  mendapatkan  kuota  lembaga  yang  harus  diakreditasi sebesar  6200  lembaga.  Jumlah  total  lembaga  Pendidikan  anak  usia  dini  (KB/TK/RA)  di Pamekasan  sebanyak  1.446. Sedangkan  jumlah  lembaga  Raudhatul  Athfal  (RA)  di  Kecamatan Pamekasan  sebanyak  29  lembaga.  Namun,  lembaga  yang  sudah  terakreditasi  (se-Kecamatan Pamekasan) hanya 4 lembaga saja.
Untuk  memenuhi  persyaratan  pengajuan  akreditasi  lembaga  Pendidikan  Anak  Usia  Dini harus memiliki beberapa dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya adalah dokumen-dokumen yang memenuhi 8 standar Pendidikan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu  standar  tingkat  pencapaian  perkembangan  anak,  standar  isi,  standar  proses,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  prasarana,  standar  pengelolaan,  standar pembiayaan, dan standar penilaian.
Program Studi pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Madura memiliki personel 4 (empat) orang dosen yang juga  anggota asesor BAN PAUD & PNF provinsi Jawa Timur. Maka potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat  dalam  rangka  membantu  lembaga-lembaga  di  sekitar  kampus,  khususnya  di Pamekasan agar bisa terakreditasi.
Lembaga  Pendidikan  Raudhatul  Athfal  (RA)  yang  sudah  terakreditasi  harus  terus ditingkatkan  guna  meningkatnya  mutu  Lembaga-lembaga  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian Agama tersebut. Dengan semakin banyaknya Lembaga RA yang terakreditasi akan memberikan  beberapa  dampak,  diantaranya  adalah  semakin  meningkatnya  antusiasme masyarakat untuk menitipkan anaknya belajar di Lembaga RA, semakin termotivasinya lembaga untuk memperbaiki catatan-catatan temuan hasil akreditasi, dan menjadi dasar untuk membuat kebijakan tertentu bagi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan difokuskan dalam memberikan  pemahaman  dan  keterampilan  kepada  para  pengelola  lembaga  RA  dalam mempersiapkan lembaganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan akreditasi tahun 2023. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kabupaten Pamekasan ini diharapkan semua Lembaga RA bisa mendapatkan status akreditasi.
Sasaran kegiatan ini adalah 20 orang kepala sekolah/guru/operator Raudhatul Athfal (RA) se-Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan selama  180  menit.  Adapun  target  yang  hendak  dicapai  dari  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Prodi Pendidikan Anak Usia Dini ini, diantaranya adalah 1). Meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan  Kadur  dan  Kecamatan  Larangan;  2).  Menumbuhkan  motivasi  pengelola  RA  untuk berpartisipasi  pada  kegiatan  akreditasi;  3).  Menciptakan  pemahaman  pengelola  RA  terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi Lembaga PAUD.
Penerima  manfaat  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  1).  Lembaga Raudhatul Athfal Se-Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan; 2). Kementerian Agama RI Kabupaten  Pamekasan selaku  pemangku  kebijakan/regulasi  pengelolaan  Raudlatul  Athfal; 3). Stakeholder Prodi PIAUD IAIN Madura (mahasiswa, dosen) sebagai bagian dari rekognisi kerja kelembagaan; 4). Badan Akreditasi Nasional Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD & PNF) Provinsi Jawa Timur selaku Lembaga pelaksana akreditasi.
Berbicara  mengenai  lembaga  pelaksana  akreditasi,  tentu  tidak  lepas  dari  yang  namanya Standar  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  atau  Standar  PAUD  adalah  kriteria  tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Standar  nasional  pendidikan  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pendidikan.  Dengan  adanya  standar,  guru  tidak  akan  memberikan  penafsiran  yang  berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru akan terfokus pada hasil (output) yang harus dicapai, tidak memenuhi target administratif yang  ada  dalam  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis  (juknis).  Matin  (dalam Kismianti,  2017)  menyatakan  “standar  adalah  suatu  kriteria  yang  ditetapkan  dan  digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan”.
Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Pasal 37 dijelaskan bahwa  terdapat  delapan  standar  nasional  PAUD,  terdiri  atas:  Standar  Tingkat  Pencapaian Perkembangan  Anak,  Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar  Penilaian,  Standar  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan,  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  dan  Standar Pembiayaan.  Standar  PAUD  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  menjadi  acuan  dalam pengembangan,  implementasi,  dan  evaluasi  kurikulum  PAUD.  Dari  8  standar  PAUD  Tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Pertama,  Standar  Tingkat  Pencapaian  Perkembangan  Anak  Usia  Dini  (STPPA) .  STPPA Merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan  pertumbuhan,  mencakup  aspek  nilai  agama  dan  moral,  fisik-motorik,  kognitif,  bahasa, sosial-emosional, serta seni. Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada rentang usia tertentu (Latif dkk, 2013:402).
Domain  perkembangan  yang  ada  dari  hasil  penelitian  memiliki 4  domain  perkembangan. Pada domain perkembangan fisik terbagi menjadi 2 yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada domain  perkembangan  sosial  emosional  terbagi  menjadi  2  subdomain  yaitu  perkembangan sosial  dan  perkembangan emosional. Pada  domain  perkembangan  kognitif  terbagi  menjadi 3 subdomain  yaitu  berpikir  logis  matematis,  kesadaran  lingkungan,  dan  pendekatan pembelajaran. Pada domain perkembangan bahasa terbagi menjadi menjadi 2 subdomain yaitu bahasa dan literasi awal.
Kedua, Standar Isi . Standar isi berisi kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lingkup materi dalam standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema. Sedangkan  dalam  lingkup perkembangan  anak mencakup  aspek  nilai  agama  dan  moral,  fisik- motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
Kurikulum  merupakan  alat  yang  terpenting  dalam  menjamin  keberhasilan  proses pendidikan,  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pendidikan  yang  dicita-citakan  (Sanjaya,  2009:3). Sudjana menyebutkan tiga landasan pokok dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum  yaitu:  (1)  landasan  filosofis,  cara  berpikir  yang  radikal  dan  menyeluruh  tentang manusia yang berkaitan dengan kurikulum dalam menerapkan arah dan tujuan pendidikan. (2) Landasan sosial budaya, kurikulum pendidikan sudah sewajarnya dapat menyesuaikan bahkan mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi di dalam masyarakat. (3) Landasan Psikologis, dalam  proses  belajar  mengajar  selalu  berkaitan  dengan  teori-teori  perubahan  tingkah  laku, karena mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menuju kedewasaan (Sanjaya, 2009:42). Nasution (2006)  mengemukakan komponen kurikulum meliputi:  tujuan,  bahan  pelajaran, proses  belajar  mengajar,  dan  penilaian.  Hamalik  menyebutkan  bahwa  dalam  pengembangan kurikulum mencakup beberapa komponen, yaitu: tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode kurikulum,  dan  evaluasi  kurikulum.  Agar  kurikulum  dapat  berfungsi  sebagai  pedoman  maka harus  terdapat  prinsip  di  dalam  pengembangannya.  Prinsip-prinsip  kurikulum  menurut Abdullah, diantaranya: prinsip relevansi, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip  fleksibilitas,  prinsip  berorientasi  tujuan,  prinsip  dan  model  pengembangan  kurikulum (Yulianti & Sulistyowati, 2014:4).
Kerangka Pembelajaran Awal Tahun adalah kerangka kurikulum berbasis hasil (EYLF) yang membentuk bagian dari Kerangka Kualitas Nasional Australia yang merangkum undang-undang, peraturan, standar kualitas dan kerangka kurikulum yang disetujui untuk semua ketentuan anak usia  dini  di  Australia  (Deewr,  2009).  Tujuan  dari  kurikulum  adalah  untuk  memperluas  dan memperkaya  pembelajaran  berbasis  bermain  anak  sejak  lahir  sampai  5  tahun  dan  melalui transisi  ke  sekolah  (Deewr,  2009:  5).  Kurikulum  Nasional  Swedia  untuk  Preschool  adalah kurikulum  nasional  yang  merumuskan  nilai-nilai  fundamental,  tujuan  pembelajaran  langsung dan konten bersama dengan tanggung jawab khusus untuk staf dan kepala prasekolah. Di AS, the  Head  Start  Early  Learning  Outcomes  Framework  (Office  of  Head  Start  2015)  bukanlah kerangka kerja wajib, namun telah banyak digunakan untuk menginformasikan kurikulum.
Diadopsi  dari  Arlemalm-Hagser  dan  Davis,  menyatakan  bahwa  terdapat  empat  aspek kurikulum.  Pertama,  pelestarian  lingkungan,  membahas  pelestarian  lingkungan  baik  secara eksplisit maupun implisit. Manifestasi yang tepat dan implementasi pelestarian lingkungan pada pengaturan  pendidikan  awal  mengharuskannya  untuk  dinyatakan  secara  eksplisit  dan  lugas. Namun  jika  tidak  terjadi,  penulis  mencari  bahasa  implisit/representasi  tidak  langsung  dari pelestarian  lingkungan.  Bahasa  eksplisit  mengacu  pada  penggunaan  harfiah  dari  kata ''Pelestarian Lingkungan'', sementara bahasa implisit mengacu pada penggunaan konsep tidak langsung/terkait.
Kedua,  pandangan  anak.  Gagasan  anak-anak  sebagai  agen  perubahan  dengan  kapasitas untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  hal-hal  kompleks  seperti  pelestarian  lingkungan  telah didokumentasikan dengan baik dalam penelitian ECEFS dan dalam studi sosiologi masa kanak- kanak  (Eliot,  2015).  Anak-anak  memiliki  minat  khusus  dalam  pelestarian  lingkungan  karena mereka adalah kontributor dan pengambil keputusan saat ini dan masa depan. Serta fokusnya pada kurikulum mengacu pada anak.
Ketiga,  hubungan  manusia-lingkungan.  Dalam  konteks  Barat,  alam  dan  budaya  sering dianggap sebagai entitas yang terpisah dan berbeda. Kurikulum yang responsif secara budaya mencakup  empat  komponen  utama:  pendidikan,  penilaian,  global,  dan  teknologi.  Setiap komponen akan saling mempengaruhi dalam program pada sekolah (Eliot & Krusekopf, 2017).
Materi pembelajaran yang diberikan di PAUD ialah tematik. Suyanto (2013:253) menyatakan bahwa  pembelajaran  tematik  merupakan  pembelajaran  terpadu  yang  menggunakan  tema sebagai pemersatu dan pengikat materi dari beberapa mata pelajaran secara terintegrasi dalam pertemuan  tatap  muka  dan/atau  praktik  pengamatan  pembelajaran.  Pembelajaran  tematik diajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan  (holistik)  perkembangan  fisiknya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  perkembangan mental, sosial, dan emosional (Yuliani, 2011: 277).
Ketiga, Standar  Proses.  Standar  Proses  merupakan  kriteria  tentang  pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Peraturan kemendikbud No 137  tahun  2014  tentang  standar  standar  proses  mencakup,  perencanaan  pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.
Banyak  guru  pendidikan  usia  dini  menilai  kemampuan  mereka  untuk  mengajar  rendah. Sehingga mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengajaran. Oleh karena itu menjadi penting untuk  pendekatan  multikultural  yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  guru  dan  pencapaian anak dalam pembelajaran serta sains (Fadillah, 2012).
NAEYC (2018) menyebutkan bahwa pendidik harus mampu menyusun kegiatan harian yang mencakup pengalaman indoor, pengalaman outdoor, perhatian yang cukup, dukungan untuk transisi,  periode  istirahat,  bermain  aktif,  pengalaman  belajar,  mencerminkan  keluarga,  nilai- nilai,  kepercayaan,  pengalaman,  budaya,  dan  bahasa  anak.  Setiap  lingkungan  kelas  harus mengandung  beragam  hal  untuk  melibatkan  anak  bermain  seraya  belajar.  Semua  bahan  dan peralatan kelas harus menyediakan keamanan untuk anak-anak serta akan menjadi tantangan
yang tepat bagi anak. Mencari permainan, materi lainnya yang interaktif, mendorong eksplorasi, eksperimen, dan penemuan anak.
Untuk  mendorong  dan  mendukung  penggunaan  independen,  materi  kelas  dan  peralatan harus mudah diakses oleh anak-anak. Untuk mendukung anak-anak mengembangkan minat dan tingkat  keterampilan,  bahan  dan  peralatan  dapat  berubah  disesuaikan  dengan  waktu  untuk mencerminkan  konsep  dan  konten  kurikulum.  Ruang  kelas  harus  mendorong  eksplorasi, eksperimen, dan penemuan serta mempromosikan pengembangan fisik melalui gerakan yang diprakarsai sendiri. Lingkungan belajar di luar ruangan harus dirancang dengan peralatan yang sesuai usia dan perkembangan untuk anak. Lingkungan belajar di luar ruangan dapat mencakup beragam  permukaan  alami  dan  buatan,  dan  harus  memungkinkan  untuk  mengeksplorasi lingkungan  alami.  Serta  ada  pertimbangan  kesehatan  dan  keselamatan  yang  terkait  dengan pengaturan dan pemeliharaan peralatan outdoor.
Menggunakan  beberapa  pendekatan  atau  metode  pengajaran  dengan  mengoptimalkan peluang anak-anak untuk belajar. Pendekatan ini termasuk strategi dari yang terstruktur hingga tidak  terstruktur,  dari  orang  dewasa  yang  diarahkan  ke  anak.  Anak-anak  membawa  ke lingkungan belajar berbagai latar belakang, minat, pengalaman, gaya belajar, kebutuhan, dan kapasitas. pengaturan ruang kelas perlu membantu anak-anak tetap sehat dan aman setiap saat. Selain  itu,  desain  lingkungan  harus  mengakomodasi  kebutuhan  fisik  dasar  anak  anak  untuk gerakan, stimulasi sensori, udara segar, istirahat, dan makanan.
Program  harus  memberikan  informasi  kepada  keluarga  secara  lisan  maupun  tertulis, tentang perkembangan dan pembelajaran anak setidaknya setiap tiga bulan, dilaporkan dengan laporan  tertulis  setidaknya  dua  kali  setahun.  Program  PAUD  juga  harus  menyimpan  catatan kesehatan  untuk  setiap  anak.  Catatan  kesehatan  didokumentasikan  sesuai  tanggal  layanan untuk  menunjukkan  bahwa  anak  tersebut  terkini  untuk  rutinitas  tes  skrining  dan  imunisasi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan. Kebijakan harus membahas hak-hak pendidik dan staf,  menyediakan  pelatihan  dan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  perilaku  profesional. Lingkungan fisik program harus mendukung kesejahteraan pendidik dan staf serta efektivitasnya (NAEYC, 2018).
Keempat, Standar Penilaian . Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan  hasil  pembelajaran  dalam  rangka  mengetahui  tingkat  pencapaian  yang  sesuai  dengan tingkat  usia  anak.  Penilaian  adalah  proses  pengumpulan  dan  pengolahan  informasi  untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Menurut Mulyasa (2012:195), penilaian merupakan  suatu  proses  pengumpulan,  pelaporan,  dan  penggunaan  informasi  tentang  hasil belajar anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti- bukti autentik, akurat dan konsisten.
NAEYC  (2018)  menyebutkan  penilaian  digunakan  untuk  mendukung  pembelajaran  anak- anak  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  metode,  seperti  pengamatan,  daftar  periksa, skala  penilaian,  dan  tes  yang  diberikan  secara  individual.  Program  harus  memiliki  rencana penilaian  anak  tertulis  yang  menggambarkan  tujuan  penilaian,  prosedur,  hasil  penilaian, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak, perkembangan anak, kemajuan dan pembelajaran. Penilaian  anak  dapat  digunakan  untuk  menginformasikan  perbaikan  kurikulum  atau  untuk merencanakan  peningkatan  program.  Penilaian  anak  adalah  sarana  untuk  berkomunikasi dengan keluarga. Penilaian anak juga dapat mengarah ke rujukan untuk penilaian diagnostik. Rencana penilaian anak yang diartikulasikan dengan baik juga harus mengatasi kondisi di mana anak-anak akan dinilai, kapan dan seberapa sering penilaian terjadi, kerahasiaan catatan penilaian, cara keluarga dapat berkontribusi untuk proses penilaian, serta bagaimana program berbagi  hasil  penilaian  dengan  keluarga.  Program  harus  menggunakan  berbagai  metode penilaian  yang  bermakna  dan  tepat.  Pilih  metode  penilaian  yang  peka  terhadap  budaya, pengalaman keluarga, kemampuan dan kekurangan anak-anak, serta bahasa rumah anak-anak. Penilaian dapat dilakukan di lingkungan yang akrab bagi anak-anak.
Penilaian  harus  dilakukan  secara  komprehensif.  Informasi  yang  didapat  tentang  semua bidang perkembangan dan pembelajaran anak anak, termasuk keterampilan kognitif, bahasa, sosial  dan  perkembangan  emosional,  pendekatan  untuk  belajar,  kesehatan,  dan  fisik pengembangan (termasuk keterampilan swadaya). Program dapat memilih untuk menggunakan tes  standar  yang  dirujuk  oleh  norma.  Instrumen  penilaian  yang  diterbitkan  oleh  profesional program harus terbaca dan mengevaluasi informasi dari penerbit tentang sampel standardisasi, prosedur standardisasi, penilaian, keandalan, dan validitas untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dengan instrumen valid untuk tujuan program.
Penilaian yang  direferensikan  normal  harus  digunakan  dalam  kombinasi  dengan  informal metode, seperti observasi, daftar periksa, skala penilaian, dan pengambilan sampel pekerjaan. Penilaian  informal  juga  dapat  berasal  dari  sumber  yang  dipublikasikan  atau  mungkin  juga demikian dikembangkan oleh staf program. Metode penilaian yang dikembangkan staf biasanya mencakup portofolio anak, catatan observasi, dan daftar periksa. Harus menyelaraskan dengan tujuan  kurikulum  dan  memberikan  gambaran  yang  akurat  dari  semua  kemampuan  dan perkembangan  anak-anak.  Staf  harus  memastikan  bahwa  penilaian  sesuai  dan  valid.  Mereka harus memberikan makna dan stabil hasil untuk semua peserta didik, termasuk peserta didik bahasa  ganda  dan  anak-anak  dengan  khusus  kebutuhan.  Metode  penilaian  juga  harus memberikan  guru  dengan jelas  ide  untuk  pengembangan  kurikulum  dan  perencanaan  harian dan harus secara teratur ditinjau untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang diperlukan.
Semua anak yang terdaftar dalam program harus menerima skrining perkembangan dalam waktu  tiga  bulan  sejak  masuknya  program.  Instrumen  penyaringan  harus  bertemu  standar profesional untuk standardisasi, reliabilitas, dan validitas dan miliki skor normatif tersedia pada populasi  yang  relevan  dengan  anak  yang  sedang  diskrining.  Penapisan  perkembangan  harus mencakup penilaian status kesehatan anak-anak dan sensor mereka, bahasa, kognitif, motorik kasar,  motorik  halus,  dan  sosial  dan  perkembangan  emosional.  Program  juga  harus  memiliki rencana untuk mengevaluasi efektivitas program penyaringan. Hasil pemutaran perkembangan adalah  digunakan  untuk  membuat  rujukan  ke  profesional  yang  sesuai,  saat  ditunjukkan. Program staf harus memiliki metode untuk menindaklanjuti referensi yang dibuat sebagai akibat dari pemutaran perkembangan (NAEYC, 2018).
Kelima, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Standar  Ini  adalah  kriteria  tentang  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  yang dipersyaratkan  bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  PAUD.  Pengetahuan,  sikap,  dan efektivitas  pengajaran  guru  memainkan  peran  penting  dalam  prestasi  anak-anak.  Kualitas prestasi  siswa  tidak  akan  melebihi  kualitas  gurunya.  Kemanjuran  diri  didefinisikan  sebagai keyakinan  dalam  kemampuan  seseorang  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  tindakan  yang diperlukan untuk mengelola situasi yang prospektif (Kunandar, 2007).
Pengertian  kompetensi  menurut  Lefrancois  (dalam  Yuhetty  dkk,  2009:2)  merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk  melakukan  sesuatu.  Kompetensi  juga  adalah  gambaran  yang  dimiliki  oleh  seseorang merupakan keahlian atau kemampuan yang dimilikinya yang merupakan didapatkan dari proses belajar.  Kompetensi  diartikan  oleh  Cowell  (dalam  Yuhetty  dkk,  2009:3)  sebagai  suatu keterampilan/kemahiran  yang  bersifat  aktif.  Kompetensi  dikategorikan  mulai  dari  tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan  proses  penyusunan  bahan  atau  pengalaman  belajar,  yang  lazimnya  terdiri  dari:  (1) penguasan  minimal  kompetensi  dasar,  (2)  praktik  kompetensi  dasar,  dan  (3)  penambahan pengembangan  terhadap  kompetensi  atau  keterampilan.  Ketiga  proses  tersebut  dapat  terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya.
Selain  itu,  juga  ditunjukkan  melalui  tanggung  jawabnya  dalam  melaksanakan  seluruh pengabdiannya.  Guru  profesional  hendaknya  mampu  memikul  dan  melaksanakan  tanggung jawab  sebagai  guru  kepada  peserta  didik,  orang  tua,  masyarakat,  bangsa,  negara,  dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.
NAEYC  (2018)  menjelaskan  bahwa  di  ruang  kelas  dan  kelompok  harus  terdiri  dari  guru, asisten guru, dan staf pengajar atau pendukung khusus. Gunanya ialah pengajar bekerja sebagai satu tim. Instruksi pendekatannya ialah untuk menciptakan lingkungan pengajaran yang positif bagi anak-anak dan pengembangan pembelajaran di semua aspek perkembangan anak. Guru juga  berkolaborasi  dengan  administrator,  konsultan,  dan  staf  pendukung  lainnya.  Kerja  tim sangat  penting  ketika  tim  harus  menerapkan  individual  rencana  layanan  keluarga  (IFSP), program pendidikan individual (IEP), dan lainnya rencana individu, sesuai kebutuhan.
Pengajaran yang efektif dimulai dengan pengaturan pembelajaran lingkungan hidup. Guru harus mengatur ruang dan memilih bahan sehingga semua konten kurikulum area ditangani. Tujuannya  adalah  untuk  merangsang  eksplorasi,  eksperimen,  penemuan,  dan  pembelajaran konseptual. Guru harus termasuk dalam menilai kemajuan perkembangan masing-masing anak (NAEYC, 2018).
Pendidik harus memiliki sikap yang baik dan patut untuk dicontoh anak. Berperilaku positif, jujur, disiplin, toleran, bertanggungjawab. Memahami perkembangan anak, baik sosial, konteks linguistik,  dan  budaya  di  mana  anak-anak  dibesarkan.  Guru  harus  membantu  setiap  anak mempelajari  perilaku  sosial  yang  sesuai  panduan  dan  memberikan  secara  konsisten  sesuai tingkat  perkembangan  anak.  Interaksi  pendidik  dengan  anak-anak,  diharapkan  membimbing mereka  menuju  peningkatan  kemandirian,  tanggung  jawab,  dan  empati.  Pendidik  juga  harus terlibat  dalam  keluarga  dan  profesional  lainnya,  sesuai  kebutuhan  untuk  mengembangkan rencana individual mengatasi perilaku sulit anak. Pendidik maupun staf harus bisa memposisikan diri di dalam kelas maupun lingkungan luar untuk memonitoring anak, menjaga keselamatan anak (Suyanto, 2013).
Pendidik  menggunakan  pengetahuan  mereka  tentang  masing  masing  anak  untuk memodifikasi strategi dan bahan untuk meningkatkan belajar anak. Staf pengajar secara aktif berusaha  memahami  kebutuhan  dan  keinginan  dengan  mengenali  dan  menanggapi  isyarat nonverbal  mereka  dan  dengan  menggunakan  bahasa  yang  sederhana.  Staf  pengajar  harus mendukung pengembangan dan pemeliharaan bahasa rumah. Pendidik menggunakan berbagai sumber  informasi,  termasuk  hasil  penilaian  formal  dan  informal  serta  inisiasi  anak-anak, pertanyaan, minat, dan untuk mengidentifikasi apa yang telah dipelajari anak-anak.
Staf dan anak-anak juga dapat bekerja bersama untuk mengatur materi kelas dengan cara yang praktis dan dapat diprediksi, sehingga anak-anak tahu di mana menemukannya hal-hal dan di  mana  harus  menyimpannya.  Penting  juga  bagi  staf  pengajar  berbagi  pemahaman  tentang tujuan, nilai-nilai, dan penggunaan penilaian dalam program mereka, dan dapat menjelaskannya kepada  orang  lain.  Staf  yang  tahu  dan  bekerja  dengan  anak-anak  dengan  cara  yang  berbeda dapat mengumpulkan informasi di seluruh rangkaian pengalaman anak-anak (NAEYC, 2018).
Keenam, Standar  Sarana  dan  Prasarana. Standar  Sarana  dan  Prasarana  adalah  kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Dari hasil penelitian Emmily M Sitati, dkk (dalam Kismianti, 2017) di Kenya, ditunjukkan bahwa pusat ECE pemerintah maupun swasta harus mematuhi Pedoman Standar layanan ECD tentang penyediaan furniture, fasilitas air  bersih,  sanitasi,  peralatan  bermain,  dan  tempat  bermain.  NAEYC  menyatakan  bahwa pendidikan yang berkualitas berhubungan dengan lingkungan yang disediakan. Ini didukung oleh Nebraska  dan Iowa Departments of Education, 1994, yang mendefinisikan lingkungan belajar yang tepat untuk anak-anak ECE sebagai anak yang menyediakan peluang waktu bagi anak-anak untuk mengalami dan menanggapi secara aktif dunia mereka.
Rok  merekomendasikan  bahwa  bangunan  dan  fasilitas  fisik  untuk  anak-anak  harus memenuhi  standar  dasar  ruang,  kenyamanan  dan  keamanan.  Pentingnya  praktik  kebersihan yang baik ditekankan oleh Rabie dan Curtis yang mengamati bahwa pemasangan tempat cuci tangan di sekolah dan penyediaan pelatihan kebersihan meningkatkan praktik kesehatan dan kebersihan anak-anak yang kemudian mengurangi ketidakhadiran di sekolah.
Perbedaan standar sarana dan prasarana antara standar Kemendikbud No. 137 tahun 2014 dengan standar hasil penelitian, diantaranya: pada standar Kemendikbud No. 137 tahun 2014, memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m2 per peserta didik. Tidak dijelaskan mengenai ruang kelas dapat diakses untuk digunakan oleh anak- anak dengan kebutuhan khusus. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi atau jamban diadakan yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat memiliki tempat sampah yang  tertutup  dan  tidak  tercemar. Memiliki alat  permainan  edukatif  yang  aman  dan sehat  serta  tidak  membahayakan  bagi  anak  yang  sesuai  dengan  SNI  (Standar  Nasional Indonesia).
Pada standar hasil penelitian, kelas memiliki ukuran standar (8m), Ruang kelas berventilasi baik.  Ruang  kelas  dapat  diakses  untuk  digunakan  oleh  anak-anak  dengan  kebutuhan  khusus. Furniture:  Meja  dan  kursi  adalah  ukuran  anak-anak,  Meja  dan  kursi  dilepas,  ruang  kelas dilengkapi dengan kursi, meja, dan lemari guru, kursi cukup memadai. Penyediaan air dan sitasi lebih terinci, anak laki-laki, perempuan dan guru memiliki fasilitas sanitasi yang terpisah. Toilet anak-anak dirancang untuk anak-anak. Lubang kakus lebih dari 6m atau 20 kaki dalam dan jauh dari badan air/lubang bor. Pusat ECE menyediakan air yang aman dan bersih untuk digunakan. Sumber  air  di  pusat  ECE  harus  dipagari  dan  dijauhkan  dari  jangkauan  anak.  Pusat  ECE  harus memiliki fasilitas pencucian.
Keenam, Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat  satuan atau program PAUD. Asosiasi Gubernur Nasional, departemen pendidikan federal dan negara bagian, dan serikat guru telah menciptakan standar pendidikan untuk taman kanak-kanak sampai kelas tiga. Di antara beberapa  unsur  struktural  yang  termasuk  dalam  kebanyakan  standar,  yang  paling  sering dianggap adalah kualifikasi guru dan rasio guru murid. Penelitian tentang unsur-unsur kualitas struktural dalam pembelajaran awal menunjukkan hal-hal berikut.
Pertama,  ukuran  kelas  prekindergarten  dan  taman  kanak-kanak  di  atas  20  umumnya dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk untuk anak anak, bahkan setelah mengendalikan faktor- faktor  seperti  pendapatan  keluarga  yang  mungkin  berhubungan  dengan  ukuran  kelas  besar. Kedua,  durasi  paparan  anak-anak  terhadap  suatu  program  sangat  berarti.  Anak-anak  yang terdaftar di sekolah prasekolah full day (biasanya 6 hingga 6,5 jam/sehari, 5 hari/seminggu, dan 180  hari/setahun)  mencapai  peningkatan  belajar  yang  lebih  besar  baik  di  prasekolah  dan  di taman  kanak-kanak  daripada  anak-anak  yang  terdaftar  dalam  program  yang  lebih  pendek. Ketiga,  menurut  penelitian  Emmily  dkk  (dalam  Kismianti,  2017)  yang  kredibel  mendukung hipotesis  bahwa  gelar  sarjana  mengarah  pada  pengajaran  berkualitas  lebih  tinggi,  meskipun tidak memastikan pembelajaran yang efektif.
Standar  pengelolaan  terdiri  dari  pengelolaan,  pelaksanaan  rencana  kerja  merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit. Usia 2- 4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit pertemuan 2 kali/minggu. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
Sedangkan  isi  standar  pengelolaan  dari  hasil  penelitian  yaitu  memiliki  program  yang struktural. Rasio anak sebanyak 20 sampai 30 anak per kelas. Terdapat full day school. Standar
diukur dengan ECERS-R. Early Childhood Environmental Rating Scale-Revised Edition (ECERS-R) adalah ukuran standar kualitas yang membandingkan dengan standar yang lain. ECERS-R dalam pendidikan awal dirancang untuk menilai menilai berbagai fitur ruang kelas pendidikan awal, seperti  :  peralatan  bermain  hingga  kebersihan  misalnya,  wastafel  untuk  cuci  tangan,  dan ruangan untuk interaksi di antara staf, anak-anak, dan orang tua (Kismianti, 2017).
Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangan menuju ke tingkat  kedewasaan.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diidentifikasikan  beberapa  ciri pendidikan,  antara  lain:  a)  Pendidikan  mengandung  tujuan,  yaitu  kemampuan  untuk berkembang  sehingga  bermanfaat  untuk  kepentingan  hidup.  b)  Untuk  mencapai  tujuan  itu, pendidikan  melakukan  usaha  yang  terencana  dalam memilih  isi (materi),  strategi,  dan  teknik penilaiannya yang sesuai. c) Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (formal dan non formal).
Setiap  lembaga  pendidikan  harus  melakukan  pembenahan  dengan  mendasari  pada komitmen yang tinggi untuk menentukan langkah-langkah strategis, dan berkiprah pada situasi internasional.  Beberapa  komitmen  itu  antara  lain;  Menekankan  pada  standar  kendali  mutu dengan  menetapkan  strategi  strategi  dalam  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  dan konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan. Memberdayakan seluruh sumber yang ada, baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  yang  lain.  Meningkatkan  profesionalitas  kerja. Mengadakan evaluasi yang berkesinambungan baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Mengadakan  penelitian  dan  pengkajian  dalam  pengembangan  program.  Mengikuti  dinamika perubahan zaman dan selalu melakukan inovasi inovasi dalam segala bidang.
Komitmen-komitmen tersebut menjadi framework untuk pengelolaan pendidikan. Langkah- langkah itu meliputi, menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan, menetapkan visi dan misi, mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan  masyarakat,  mengevaluasi  respon  masyarakat  terhadap  layanan  pendidikan  yang diberikan,  mencermati  dan  menganalisis  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, menyikapi  problem  yang  dihadapi  masyarakat  untuk  mencarikan  solusi  lewat  kegiatan akademis, menganalisis kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di masa depan, mengatur strategi  dan  kegiatan  preventif  dalam  menghadapi  persoalan  masa  depan,  menganalisis  dan memberdayagunakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses dan hasil.
Hersey (dalam Sudjana, 2000:17) mengemukakan yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa  pengelolaan  adalah  proses  kerja  dengan  orang  lain  untuk mencapai  tujuan  organisasi secara  efis.  Manajemen  atau  pengelolaan  merupakan  komponen  integral  dan  tidak  dapat dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara  keseluruhan.  Stoner  (dalam  Sudjana,  2000:17) mengemukakan  bahwa  “management  is  the  process  of  planning,  organizing,  leading  and controlling  the  efforts  of  organizing  member  and  using  all  other  organizational  resources  to achieve  stated  organizational  goals”.  Manajemen  dapat  diartikan  sebagai  fungsi  pokok pengelolaan  yaitu  merencanakan,  mengorganisasikan,  memimpin,  dan  mengawasi.  Keempat fungsi  tersebut  harus  berjalan  secara  sinergis,  agar tujuan  dapat  dicapai.  Dalam  pengelolaan pembelajaran, fungsi fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran.
Ketujuh, Standar Pembiayaan. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku  selama  satu  tahun.  Biaya  operasional  satuan  pendidikan  adalah  bagian  dari  dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran, baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.
Menurut Tilaar (dalam Maisah, 2013: 99) yaitu “biaya pendidikan merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataan bahwa kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat”. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan  instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Cohn (dalam Sagala, 2011:209) mengatakan “biaya pendidikan adalah cost yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan kegiatan terkait dalam pendidikan”.
Standar  PAUD  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan  anak  usia  dini  dalam  rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan  perkembangan  anak  secara  holistik  dan  integratif,  dan  mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Standar PAUD wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  beberapa  pendapat  di  atas  adalah  dalam  standar nasional PAUD terdapat delapan standar yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar  Penilaian,  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Delapan standar tersebut  saling  berkaitan  dan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut  pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, acuan setiap  satuan  dan  program  PAUD  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  dan  dasar penjaminan mutu PAUD.

## Kebijakan dan mekanisme Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Sistem  Pendidikan  Nasional  sebagai  tersebut  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (selanjutnya:  UU  RI  No.20/2003) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Visi dan Misi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud)yang  dicanangkan  tahun  2015  merupakan  acuan  di  dalam pengembangan  program-program  terkait  dengan  usaha  peningkatan  penjaminan  mutu Pendidikan.
Pasal  4  ayat  6  pada  UU  RI  No.20/2003  menyatakan  bahwa  pendidikan  diselenggarakan dengan  memberdayakan  semua  komponen  masyarakat  melalui  peran  serta  dalam penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  layanan  pendidikan.  Dengan  demikian,  selain melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  kegiatan  pendidikan  nasional,  mutu pendidikan  dijadikan  sebagai  salah  satu  kebijakan  pokok  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  isi  pada  BAB  XVI  Bagian  II  tentang  Akreditasi  pada pasal  60  ayat  1  dan  2  untuk  menilai  kelayakan  program  dalam  satuan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional  Sekolah/Madrasah  dan  Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan Pendidikan  Nonformal,  Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan  kelayakan  satuan  pendidikan  PAUD  dan  PNF  dengan  mengacu  pada  standar nasional Pendidikan.
BAN  PAUD  dan  PNF  melaksanakan  akreditasi  pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF
adalah  bentuk  satuan  pendidikan  yang  meliputi  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP),  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Akreditasi  PAUD  dan  PNF  dilaksanakan  dengan  menggunakan  instrumen  yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya  ditetapkan  oleh  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP).  Instrumen  akreditasi serta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat  mengukur  standar  kelayakan  minimal.  Hasil  akreditasi  ini  merupakan  acuan  bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan.
Dalam  UU  RI  No.20/2003  Pasal  35  ayat  1,  aspek  yang  perlu  distandarisasi  sebagaimana dikembangkan  di  dalam  PP  No.32/2013  yang  merupakan  perubahan  PP  No.19/2005  tentang Standar  Nasional  pendidikan,  terdiri  atas  8  standar,  yaitu:  (1)  kompetensi  lulusan,  (2)  isi,  (3) proses, (4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7)  pembiayaan,  dan  (8)  penilaian.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  akreditasi  adalah  upaya menstandarisasi  parameter  ataupun  indikator-  indikator  yang  diuraikan  dari  ke  delapan  hal tersebut  dan  sesuai  dengan  keberadaan/karakteristik  satuan  pendidikan  PAUD  dan  PNF. Penguraian  SNP  untuk  akreditasi  satuan  pendidikan  PAUD  dan  PNF  menggunakan  ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Secara rinci, ke delapan standar nasional tersebut menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
b. Standar  Isi  adalah  kriteria  mengenai  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
c. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
d. Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  adalah  kriteria  mengenai  pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
e. Standar  Sarana  dan  Prasarana  adalah  kriteria  mengenai  ruang  belajar,  tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
f. Standar  Pengelolaan  adalah  kriteria  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota, provinsi  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pendidikan;
g. Standar  Pembiayaan  adalah  kriteria  mengenai  komponen  dan  besarnya  biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
h. Standar  Penilaian  Pendidikan  adalah  kriteria  mengenai  mekanisme,  prosedur  dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Akreditasi  atau  penilaian  kelayakan  satuan  PAUD  dan  PNF  akan  mulai  dilakukan  apabila penyelenggara telah melakukan kegiatan persiapan yaitu mempelajari panduan Sispena level lembaga yang dapat diunduh di website www.banpaudpnf.or.id. Permohonan akreditasi satuan menggunakan  aplikasi  Sispena.  Aplikasi  Sispena  PAUD  dan  PNF  adalah  aplikasi  penilaian akreditasi yang berbasis web, bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet, memiliki NPSN, dan mengisi data Dapodik.
Kegiatan persiapan ini merupakan suatu bentuk evaluasi mandiri yang dilakukan oleh satuan PAUD  dan  PNF.  Penyelenggara  PAUD  dan  PNF  dapat  memperkirakan  perolehan  nilai  yang
mampu  diraihnya  apabila  mengajukan  permohonan  akreditasi  dengan  mengisi  Evaluasi  Diri pada aplikasi Sispena.
a.    Evaluasi Diri Satuan (EDS)
Untuk  dapat  melakukan  EDS,  penyelenggara  satuan  PAUD  dan  PNF  dapat mengunduh  semua  informasi  terkait  akreditasi  satuan  yang  akan  mereka  ajukan untuk diakreditasi. Unduhan tersebut dapat berupa instrumen akreditasi dan rubrik penilaian dokumen akreditasi. Dengan kedua materi tersebut satuan bisa melakukan EDS  secara  mandiri  pada  aplikasi  sispena  dengan  mengisi  EDS  sesuai  dengan dokumen 8 standar nasional pendidikan yang dimiliki dan diimplementasikan pada satuan yang bersangkutan.
b.  Pengajuan Akreditasi
Pengajuan  akreditasi  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  setiap  saat.  Seluruh pendaftaran  akreditasi  dilakukan  melalui  aplikasi  sispena  dengan  syarat  satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN dan mengisi Dapodik.
Persyaratan Umum Permohonan Akreditasi. Persyaratan ini berlaku untuk akreditasi semua satuan PAUD dan PNF. Persyaratan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF
b. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) dan mengisi Dapodik;
c. Memiliki  Izin  Penyelenggaraan/  Izin  Operasional  /Izin  Pendirian  Program  yang diajukan  akreditasinya  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota/Kemenag,  UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang;
d. Memiliki  akte  Pendirian  dari  Notaris  atau  SK  Pimpinan  Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya
e. Beroperasi minimal 1 tahun dan/atau telah meluluskan; dan
f. Menggunakan  prasarana  yang  didukung  dengan  dokumen  yang  sah  (Sertifikat Kepemilikan  Tanah  dan  Bangunan,  Surat  Perjanjian  Sewa,  Surat  Perjanjian Pemanfaatan Prasarana).

## Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi PAUD
a. Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir, kumulatif seluruh jenis program TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS.
b. Memiliki minimal 1 (satu) pendidik berijazah S1 PAUD/ Kependidikan/ Psikologi untuk layanan TK/RA/BA.
c. Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA dengan Sertifikat Diklat PAUD untuk KB, TPA, SPS.
Catatan: Jika PAUD hanya memiliki Pendidik yang berijazah D4 atau S1 Non kependidikan, harus memiliki minimal 1 (satu) pendidik bersertifikat Diklat PAUD.
Proses akreditasi akan bermula pada pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen akreditasi dengan  memakai  aplikasi  sispena  pada  tahap  Klasifikasi  Permohonan  Akreditasi  (KPA)  yang dilakukan  oleh  sekretariat  BAN  PAUD  dan  PNF  Provinsi  pada  jam  kerja,  pada  proses  KPA sekretariat mengecek keberadaan dokumen yang bersifat Major dan jumlah nilai minimal 392 (PAUD),  472  (LKP)  dan  438  (PKBM/SKB)  serta  memeriksa  kelengkapan  dokumen  yang dilampirkan  oleh  Lembaga  yang  diantaranya  Surat  Permohonan,  Surat  Pernyataan  Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), lampiran dokumen 8 SNP serta lampiran foto pendukung. Jika masih ada
dokumen  yang  belum  diunggah  maka  sekretariat  BAN  PAUD  dan  PNF  Provinsi  segera menghubungi lembaga untuk melengkapi.
Apabila  satuan  PAUD  dan  PNF  dinyatakan  lolos  KPA  maka  dilanjutkan  pada  proses selanjutnya yaitu Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA)dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN PAUD dan PNF selama 3 hari. Proses PKPA ini dilanjutkan dengan tahapan Visitasi yang dilakukan selama 10 hari dengan batas waktu unggah laporan selama 5 hari. Tahap selanjutnya adalah Validasi dan Verifikasi yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF selama 3 hari.
Tahap  akhir  adalah  Penetapan  Validasi  dan  Verifikasi  oleh  Anggota  BAN  PAUD  dan  PNF dengan batas waktu 7 hari sejak hasil Validasi dan Verifikasi diterima. Hasil validasi dan verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh anggota BAN PAUD PNF yang hadir saat proses validasi di dalam RPKA  BAN  PAUD  dan  PNF  untuk  mendapatkan  penetapan  hasil  akreditasi  di  provinsi  terkait. Untuk selanjutnya BAN PAUD dan PNF akan mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang ditandatangani oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.
Ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  tahapan  proses  akreditasi  tersebut  diatas  mengikuti prosedur yang terdapat di dalam panduan-panduan pelaksanaan tahapan yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF serta mengikuti prosedur panduan mutu yang dimiliki dan disahkan BAN PAUD dan PNF.

## Gambar 1. Mekanisme Proses Akreditasi

## Kebutuhan Dokumen Akreditasi PAUD/RA
Untuk  mengikuti  program  akreditasi,  lembaga  PAUD/RA  harus  mengunggah  berbagai dokumen pada Sispena 3.1. Ada lima persyaratan umum yang harus dipenuhi mulai dari surat permohonan  dari  pimpinan  lembaga  yang  ditujukan  ke  ketua  BAN  PAUD  dan  PNF,  dokumen kedua  adalah  ijin  operasional,  selanjutnya  mengunggah  data  peserta  didik  minimal  10  anak, yang keempat  adalah dokumen sertifikat pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Setelah  semua  persyaratan  wajib  dipenuhi,  lembaga  harus  mengisi  delapan  standar akreditasi yang terdiri dari 23 butir. Untuk standar 1 yakni standar pencapaian perkembangan anak  pada  butir  1.1  dan  1.2  dokumen  yang  harus  diunggah  berupa  data  pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia dan harus disertai analisisnya.
Pada standar yang kedua yakni standar isi, dokumen yang harus diunggah adalah apa yang tertuang  pada  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  seperti  muatan  materi,  metode
pembelajaran,  dan  lembar  pengesahan  yang  harus  ditandatangani  minimal  oleh  pimpinan lembaga. Selanjutnya adalah acuan kurikulum yang dipakai di lembaga apakah menggunakan acuan kurikulum nasional seperti Permendiknas Tahun 2014 No. 137 dan 146, serta kurikulum tambahan  lain  yang  berlaku  di  RA.  Lembaga  juga  dapat  mengunggah  acuan  kurikulum  lokal maupun internasional. Pada standar ini lembaga juga perlu mengunggah data terbaru anak didik yang dilayani dan jumlah pendidik di satuan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Standar selanjutnya yang harus dipenuhi adalah standar proses, dokumen yang harus ada adalah  perencanaan  pembelajaran  seperti  program  tahunan,  program  semester,  RPPM  dan RPPH. Dokumen supervisi yang diunggah pada butir selanjutnya harus memuat nama pendidik yang  di  supervisi,  waktu  pelaksanaan,  temuan  supervisi  dan  tindak  lanjut  hasil.  Dokumen komunikasi  antara  lembaga  dan  orang  tua  dapat  berupa  buku  penghubung,  media  sosial maupun media komunikasi seperti Whatsapp group . Untuk yang terakhir dari standar proses adalah dokumen keterlibatan orang tua pada proses pembelajaran yang datanya dapat berupa laporan, foto, daftar hadir, notulen pertemuan dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai keterangan jenis aktivitas.
Standar yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari dua butir. Dokumen yang harus diunggah di butir 4.1 adalah ijazah dan sertifikat dari pendidik, sementara pada butir 4.2 adalah dokumen ijazah terakhir dan sertifikat pelatihan yang diikuti oleh tenaga kependidikan yakni kepala sekolah dan operator.
Standar selanjutnya adalah sarana dan prasarana, pada standar ini ada lima butir yang harus diisi,  yakni  yang  pertama  adalah  lembaga  harus  mengunggah  dokumen  daftar  inventaris keberadaan  sarana  bermain  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran.  Unsur-unsur  yang harus dimiliki adalah balok, bahan media dan alat pengembangan seni dan budaya, media dan alat pengembangan keaksaraan dan angka, alat tulis, alat lukis dan gambar, bahan, media dan alat main peran, alat, media dan bahan untuk memasak, bahan, media dan alat pengembangan agama,  bahan,  media  dan  alat  pengembangan  fisik  motorik,  bahan,  media  dan  alat  yang bersumber dari lingkungan sekitar, permainan luar (bak pasir, papan titian, perosotan, ayunan), dan buku bacaan anak.
Pada butir 5.2 listrik/penerangan lain, Pastikan lembaga sudah melengkapi Dapodik terkait daftar inventaris keberadaan sarana umum yang terdapat di satuan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi : 1. Instalasi Air,  2. instalasi jamban/toilet dengan air bersih, 3. instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, 4. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Butir 5.3 yang  diperlukan  adalah  dokumen  luas  lahan,  dokumen  5.4  memerlukan  status  kepemilikan lahan apakah milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Sedangkan 5.5 membutuhkan dokumen foto bangunan sekolah disertai dengan kelas dan ruang bermain lainnya.
Standar  enam  merupakan  standar  pengelolaan  yang  terdiri  dari  tiga  butir.  Butir  yang pertama membutuhkan  dokumen  perencanaan  satuan  seperti  visi,  misi  dan  tujuan  lembaga, rencana  kegiatan  dalam  satu  tahun,  serta  kalender  pendidikan  yang  disusun  oleh  lembaga sendiri. Butir kedua adalah dokumen pengorganisasian satuan PAUD yang ditunjukkan dengan struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi, serta tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan dokumen ketiga adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing  kegiatan.  SOP  yang  harus  diunggah  adalah  SOP  penerimaan  siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan dan pelibatan orang tua.
Standar  selanjutnya  adalah  standar  pembiayaan,  lembaga  harus  mengunggah  dokumen rencana anggaran tahun berjalan meliputi biaya investasi (pembelian tanah/gedung, dll), biaya operasional  (gaji,  pembelian  alat  dan  bahan  main,  alat  tulis  kantor,  dll)  dan  biaya  personal (pengadaan  seragam,  makanan  tambahan  anak,  peralatan  habis  pakai  untuk  anak,  dll). Sedangkan  butir  yang  kedua  harus  mengunggah  dokumen  administrasi  keuangan  minimal meliputi catatan pemasukan dan catatan pengeluaran serta laporan keuangan tahunan.
Standar yang terakhir yakni standar penilaian yang terdiri dari penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Butir 8.1 membutuhkan dokumen penilaian seperti checklist, anekdot, hasil karta, portofolio yang digunakan untuk menilai seluruh capaian perkembangan anak.  Pada  butir  8.2  laporan  perkembangan  yang  diunggah  adalah  laporan  hasil  penilaian terhadap capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan secara berkala dan setiap semester, contohnya adalah buku penghubung dan rapor per semester.

## METODE
Kegiatan tentang Pelatihan Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA se-Kabupaten Pamekasan ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pelaksanaan secara sinkronus  di  salah  satu  RA  Kecamatan  Kadur  pada  tanggal  15  November  2022.  Metode pelaksanaan  dilakukan  dalam  tiga  tahapan  yakni  tahap  pertama  rapat  dengan  perwakilan pengawas kecamatan Kadur dan Larangan,  tahap kedua pelatihan sinkronus, kemudian tahap ketiga pelaksanaan Pelatihan dipantau secara asinkronus. Rapat dengan pengawas dilaksanakan tanggal  3  November  2022  bertempat  di  pada  ruang  virtual  pada  aplikasi Zoom ,  selanjutnya pelaksanaan Pelatihan tatap muka pada 15 November 2022 bertempat di RA Nahdlatul Nasyiin Kecamatan Kadur dipimpin oleh Kaprodi PIAUD. Pelaksanaan Pelatihan online pada tanggal 16 dan 17 November 2022 dan dipantau melalui link aplikasi yang sudah disediakan panitia. Target utama Pelatihan Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga RA se- Kabupaten Pamekasan ini adalah RA di kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan yang belum mendaftar akreditasi PAUD, yakni mengundang operator/kepala sekolah/guru di RA kecamatan Kadur dan Larangan.
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berbentuk pelatihan dan Pelatihan terkait masih ada beberapa RA  di Kabupaten khususnya pada kecamatan Kadur dan Larangan yang  belum  terakreditasi  dan  belum  melakukan  pendaftaran  dengan  mengisi  SISPENA. Keterkaitan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  juga  terikat  pada  bidang  pendidikan  dan pengajaran bagi dosen terkhusus dosen Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sehingga perlu diterapkan kepada para operator/kepala sekolah/guru RA yang dijadikan sasaran pengabdian  sebagai  bagian  dari  tugas  kami  untuk  ikut  dalam  mencerdaskan  bangsa  melalui akreditasi PAUD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL
Tahapan pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen diawali dengan kegiatan melakukan rapat untuk menentukan tema, target atau sasaran program, dan menentukan mitra yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PKM yang diselenggarakan melalui zoom  meeting .  Selanjutnya  merancang  dan  menentukan  tanggal  pelaksanaan  dan  pemateri pada  kegiatan  tersebut  dan  melengkapi  segala  perlengkapan  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan PKM baik akomodasi tempat, tools , konsumsi dan lain sebagainya. Pada tahapan berikutnya  Tim  PKM  dosen  melakukan  bincang-bincang  awal  atau  temu  awal  dengan  Tim Pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur dan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk mencari informasi terkait lembaga RA yang belum mengajukan akreditasi. Setelah tim PKM Dosen dan Pengawas  RA  serta  KKGRA  Kecamatan  Kadur  dan  Larangan  Kabupaten  Pamekasan melaksanakan rapat melalui zoom  meeting, hasilnya terdapat pembagian tugas, yakni untuk observasi lapangan merupakan bagian dari Tim Pengawas RA dan KKGRA Kecamatan Kadur dan Larangan  Kabupaten Pamekasan.  Selain  itu,  tugas  dari  Tim PKM  Dosen  ialah mempersiapkan akomodasi, seperti uang transpot, banner, konsumsi dan dokumentasi.
Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis Tanggal 15-17 November 2022  secara syncronous dan Asyncronous .  Pelaksanaan  Pelatihan  secara syncronous dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yang bertempat di di RA Nahdlatul Nasyyiin.    Sedangkan  pelaksanaan Asyncronous diselenggarakan  pada  tanggal  16  dan  17 November  2022  dan  dipantau  melalui  link  aplikasi  yang  sudah  disediakan  panitia.  Acara  ini diawali  pembukaan,  pembacaan  ayat  suci  al-qur’an  dan  sholawat  nabi,  menyanyikan  lagu Indonesia Raya, sambutan dari ketua tim pengabdi dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Tim Pengawas  RA  serta  acara  inti  yaitu  “Pengelolaan  Dokumen  untuk  Pengajuan  Akreditasi”  dan ditutup  dengan  do’a  serta  pemberian  cinderamata,  bingkisan  dan  uang  transport  kepada peserta. Bertindak sebagai narasumber adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelatihan dan Pemateri yang Terlibat
No. Kegiatan Pemateri Ket. 1 Pemaparan Materi : Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF Moh. Ahad Ridwan, M.Pd.I Asesor/ pengawas RA 2 Pelatihan 1: upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga) Jamiludin Usman, M.Pd.I Dosen 3 Pelatihan 2  upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga) Danang Prastyo, M.Pd. Dosen 4 Pelatihan 3  upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga) Denok Dwi Anggraini M.Pd. Dosen 5 Pelatihan 4  upload dokumen pemenuhan akreditasi (5 lembaga) Nisa’el Amala M.Pd. Dosen
Setelah pemaparan selesai. tahap berikutnya adalah kegiatan penutup dengan dibuka sesi tanya jawab. Ada sebagian peserta pengabdian yang bertanya tentang dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan akreditasi lembaga RA dan lain-lain.
Selanjutnya Adapun model rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

## a.   Penyampaian materi
PKM  ini  dilaksanakan  pada  hari  Selasa-Kamis  15-17  November  2022  bertempat  di  RA Nahdlatul  Nasyyiin  Kadur-  Larangan  Pamekasan.  Penyampaian  materi  ini  dilakukan  dengan ceramah dan resitasi.

## b.   Praktik Penyusunan Proses Akreditasi
Pada tanggal 16-17 November 2022 dilakukan praktik Upload Dokumen akreditasi dengan penugasan  kepada  peserta  sebagai  output  hasil  pelaksanaan  PKM  ini.  Pelaksanaan  praktik dilakukan  setelah  penyampaian  materi.  Harapannya  peserta  dapat  lebih  memahami  dan mempraktikkan secara langsung upload dokumen akreditasi yang dimaksud.

## c.   Penugasan
Penugasan  dilakukan  kepada  peserta  untuk  upload  dokumen  akreditasi  agar  lebih memperdalam  pemahaman  dan  penguasaan  materi.  Output  tugas  yang  diharapkan  adalah menghasilkan akreditasi sekolah yang baik, dan unggul

## d.   Evaluasi dan Refleksi
Evaluasi  dan  refleksi  dilakukan  oleh  internal  Tim  PKM,  dan  seluruh  peserta  Pelatihan akreditasi  sekolah  dalam  di  era  merdeka  belajar  di  lingkungan  RA  Se-Kabupaten  Pamekasan.
Melalui  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  diketahui  kekurangan  dan  kendala  dalam  proses pelaksanaannya.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Pelatihan akreditasi sekolah di era merdeka belajar di lingkungan RA Se- Kabupaten Pamekasan yaitu: (1) Evaluasi selama proses pelatihan, dan (2) evaluasi pasca pelatihan.
Evaluasi  saat  pelaksanaan  pelatihan  meliputi,  antusiasme  peserta,  keterlibatan  dan kemampuan peserta. Antusiasme peserta sangat baik, Terbukti pada sesi tanya jawab banyak diantara  peserta  yang  mengajukan  pertanyaan.  Begitu  juga  dengan  keterlibatan  dan kemampuan peserta dalam mengikuti materi pelatihan mulai dari Pelatihan akreditasi sekolah telah dipahami peserta dengan baik.
Keberhasilan  kegiatan  PKM  ini  juga  dapat  dibuktikan  dari  hasil  evaluasi  pasca  pelatihan setelah  peserta  menyelesaikan  tugas  terbimbing.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  taraf penyelesaian peserta dalam tahapan dan upload dokumen akreditasi sekolah sangat baik.

## 2. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil diatas, bahwa pelaksanaan PKM ini mampu memberikan gambaran secara konkrit terkait pelaksanaan akreditasi sekolah serta tahapan-tahapannya. Sehingga diharapkan dapat  memotivasi  lembaga  RA  untuk  meningkatkan  mutu  lembaga  masing-masing  melalui akreditas  sekolah.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  memberi  kontribusi  positif  kepada sekolah  RA  Se-Kabupaten  Pamekasan  khususnya  sekolah  yang  ada  di  kecamatan  Kadur Kabupaten Pamekasan. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung juga akan mengoptimalkan kemajuan sekolah di masa-masa yang akan datang.
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  tema  Pengelolaan  Dokumen  untuk Pengajuan  Akreditasi  Lembaga  RA  Se-Kabupaten  Pamekasan    dilaksanakan  di  RA.  Nahdlatul Nasyyiin Kadur Pamekasan. Peserta kegiatan adalah 20 orang kepala sekolah/guru/operator  Raudhatul  Athfal  (RA)  se-Kecamatan  Kadur  dan  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan Pelatihan pengelolaan dokumen untuk pengajuan akreditasi lembaga RA. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu penyampaian materi, praktik dan penugasan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang  diharapkan.  Hal  ini  terlihat  dari  kemampuan  peserta  dalam  mengikuti  materi  pelatihan mulai dari Pelatihan akreditasi sekolah telah dipahami peserta dengan baik dan peserta juga menyelesaikan  tugas  terbimbing  dengan  baik.  Tanggapan  dari  peserta  terhadap  kegiatan  ini positif. Hal ini terlihat dari antusias dan perhatian para peserta pada kegiatan maupun materi yang disampaikan.
Berdasarkan  hasil  di  atas,  pelaksanaan  PKM  ini  dapat  memberikan  pemahaman  kepada peserta  terkait  pelaksanaan  akreditasi  sekolah  beserta  tahapannya    sehingga  dapat menumbuhkan motivasi pengelola RA untuk meningkatkan kualitas lembaganya masing-masing melalui  akreditasi  sekolah.  Selain  itu  juga,  kegiatan  KPM  ini  dilakukan  untuk  mencapai  mutu lembaga yang optimal pada masa-masa mendatang.
Pengabdian masyarakat dengan tema “Pengelolaan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi Lembaga  RA  Se-Kabupaten  Pamekasan”  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  karena  didukung berbagai faktor, diantaranya adalah 1). Terdapat dukungan dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Madura; 2). Adanya dukungan dari Tim Pengawas RA dan  KKGRA  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan;  3).  Antusiasme  pengelola  lembaga pendidikan  RA  Se-Kecamatan  Kadur  dalam  mengikuti  Pelatihan  Pengelolaan  Dokumen  untuk Pengajuan Akreditasi; 4). Memiliki waktu yang sangat banyak dalam pelaksanaan pelatihan; 5). Tersedianya  fasilitas  yang  memadai  (laptop,  proyektor,  ruangan  yang  nyaman)  dalam pelaksanaan  kegiatan.  Namun,  dalam  pelaksanaan  Pengabdian  masyarakat  dengan  tema “Pengelolaan  Dokumen  untuk  Pengajuan  Akreditasi  Lembaga  RA  Se-Kabupaten  Pamekasan”
juga memiliki hambatan, diantaranya adalah minimnya pengetahuan lembaga pendidikan RA tentang  pengelolaan  dokumen  untuk  pengajuan  akreditasi  dan  terbatasnya  jaringan  Wifi sehingga  sedikit  menghambat  dalam  mengakses  Sistem  Informasi  Penilaian  Akreditasi (SISPENA) .

## KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian yang dilaksankan oleh segenap anggota prodi PIAUD dan bekerjasama dengan  tim  pengawas  RA  dan  KKGRA  Kecamatan  Kadur  Kabupaten  Pamekasan,  dapat dilaksanakan  dengan  sukses  dan  tepat  sasaran.  Semua  peserta  yang  meliputi  guru-guru  dan operator  perwakilan  dari  20  lembaga  RA  di  daerah  Kadur  Pamekasan  diarahkan  untuk mengevaluasi  dan  mempersiapkan  dokumen  terkait  peningkatan  mutu  lembaga  RA.  Selama proses  Pelatihan  peserta  dapat  memahami  pentingnya  peningkatan  mutu  lembaga  melalui pengajuan  akreditasi  dan  mampu  mengakses  aplikasi  yang  telah  disediakan  oleh  BAN-PAUD. Dengan  adanya  kegiatan Pelatihan  ini  guru-guru  RA   dapat  secara  mandiri mengevaluasi  dan menyiapkan  kekurangan  dokumen  sebagai  keperluan  pengajuan  akreditasi.  Sehingga,  mutu lembaga RA di Kabupaten Pamekasan dapat mengalami perbaikan dan peningkatan.
Berdasarkan  kegiatan  pengabdian  yang  telah  dilaksanakan  dengan  beberapa  tahapan Pelatihan  ini,  diharapkan  terdapat  kegiatan  serupa  sebagai  tindak  lanjut  Pelatihan  untuk mengawal peningkatan mutu lembaga melalui persiapan akreditasi yang lebih baik. Tidak hanya dalam  persiapan  dokumen  lembaga  namun  juga  kualitas  sarana  dan  prasarana  serta pengelolaan kelas baik, dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sebagai salah satu indikator sebuah lembaga yang berkualitas (Kemdikbud: 2021) selain itu, juga dalam sistem inovasi pembelajaran maupun dalam penggunaan media serta sumber belajar yang kreatif.

## REFERENSI
PAUD yang menyenangkan indikator PAUD yang berkualitas. 2021. Diakses pada 27 November 2022. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11
https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/052600/2/all/all/all.  Diakses  pada  1 Oktober 2022.
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  pendidikan,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional
Departemen  Pendidikan  Nasional,  (2003). Undang - Undang  Nomor  20  Tahun  2003 ,.  Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta: Depdiknas.
Kismianti, P. (2017). Stadart Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137
Tahun 2014 di RA Al Muna Kota Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Susanto, A. (2016). Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru . Jakarta: Kencana
Latif, M., Zubaidah, R., Afandi, M. &  Zukhairina,  (2016). Orientasi Baru Pendidikan Anak  Usia Dini. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sanjaya,  Wina.  (2009).  Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses.  Jakarta: Prenadamedia Group.
Elliott, K. (2015). Teacher Performance Appraisal: More about Performance or Development?
Australian Journal of Teacher Education , 40(40) . doi: 10.14221/ajte.2015v40n9.6