## Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi
Rizky Anandita, Fadia Ayunabila Safitri, Dasa Safitri, Rahmatul Amalia N. A .

## Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Isu  migrasi  kian  menjadi  pusat  perhatian  bagi  negara-negara  Uni  Eropa sehubungan  dengan  adanya  kebijakan  Uni  Eropa  yang  berupaya mendistribusikan  tanggung  jawab  penerimaan  imigran  dan  pengungsi  secara merata  antara  negara-negara  anggota.  Polandia  sebagai  salah  satu  negara anggota  Uni  Eropa  dihadapkan  pada  dua  permasalahan,  yakni  penolakan masyarakat  terhadap  masuknya  imigran  dari  luar  Uni  Eropa  dan  tekanan  dari Uni  Eropa  untuk  mematuhi  kuota  pengungsi.  Kajian  ini  membahas  mengenai respon  kebijakan  Polandia  dalam  menghadapi  permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beragam faktor yang  memengaruhi  kalkulasi  kebijakan  imigrasi  Polandia,  yaitu:  1)  faktor lingkungan;  2)  budaya  dan  identitas;  3)  pendidikan;  4)  adanya  asumsi  “Trojan Horse”;  serta  5)  ketidakpuasan  penduduk  lokal.  Kelima  faktor  tersebut menentukan persepsi masyarakat dan pemerintah Polandia terhadap isu migrasi.

## Kata-kata  kunci:  Polandia,  Imigrasi,  Diferensiasi  Kebijakan  Imigrasi,  Uni
Eropa
The  issue  of  migration  has  become  a  center  of  attention  for  European  countries, especially  among  the  members  of  the  European  Union.  The  significance  of  this issue  has  increased  as  a  result  to  the  efforts  made  by  the  supranational organization to redistribute the responsibility to accept immigrants and refugees evenly among  member states. Poland, as a  member state  of the European Union faces two problems, the resistance shown by Polish society against the entrance of immigrants from outside European Union countries and the pressure given by the European  Union  to  adhere  to  the  refugee  quota.  This  discussion  attempts  to explain the policies taken by Poland in responding the aforementioned problems. The  research  carried  out  in  this  discussion  has  shown  that  there  are  various factors that influence Poland’s immigration policy calculation, namely: 1) societal factor; 2) culture and identity; 3) education; 4) a “Trojan Horse” assumption; and 5) the dissatisfaction of locals. These factors determine the perception of the Polish society and government towards migration.

## Keywords:  Poland, Immigration, Immigration Policy Differentiation, European
Union

## Pendahuluan
Polandia  telah  memutuskan  untuk  membuka  perbatasannya  dalam mengatasi  isu  kekurangan  tenaga  kerja.  Hal  ini  berlawanan  dengan pernyataan Perdana Menteri Polandia yang mempertahankan kebijakan anti-migran  dan  mengatakan  bahwa  negara  tersebut  tidak  dapat menerima  pengungsi.  Pernyataan  tersebut  telah  menunjukkan penentangan  Polandia  terhadap  ancaman  tindakan  hukum  oleh  Uni Eropa  terhadap  negara-negara  yang  gagal  mematuhi  kuota  pengungsi (Dearden  2017).  Keputusan  Polandia  untuk  menolak  pengungsi merupakan  respons  terhadap  komitmen  Uni  Eropa  untuk  melakukan relokasi 160.000 pengungsi dari Yunani dan Italia. Penolakan terhadap rencana yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada kedua negara tersebut menempatkan Polandia pada posisi yang bertentangan dengan Komisi Eksekutif Uni Eropa, yang telah membuka prosedur pelanggaran kepada Hungaria dan Polandia (The Associated Press 2017). Terkait hal ini,  Hungaria  dan  Polandia  telah  mengabaikan  desakan  Jerman  dan negara-negara lain untuk menerima migran di bawah sistem kuota atau meninggalkan Uni Eropa. Namun, opini publik di kedua negara tersebut juga  menentang  keras  paksaan  untuk  menerima  ribuan  migran  dari Afrika dan Timur Tengah.
Otoritas  Polandia  juga  secara  rutin  menolak  para  pencari  suaka  di perbatasan  Belarus  dan  Polandia  dan  mengembalikan  mereka  ke Belarus. Sejak tahun 2016, sejumlah besar pencari suaka yang umumnya berasal  dari  Republik  Chechnya  Rusia,  Tajikistan,  dan  Georgia  telah mencoba  mengajukan  permohonan  suaka  kepada  Polandia  di perbatasan  Belarus  (Human  Rights  Watch  2017).  Menteri  Urusan Internal Polandia, Mariusz Błaszczak, menyatakan bahwa Polandia tidak akan  menerima  pengungsi  dari  Republik  Chechnya  Rusia  karena dianggap  sebagai  ancaman  bagi  keamanan  nasional  (Human  Rights Watch 2017). Salah satu alasan banyak pihak di Polandia menolak untuk menerima  migran  adalah  adanya  pandangan  bahwa  migran  akan menjadi  masalah  bagi  masyarakat  Polandia  yang  homogen  (Cienski 2017).  Polandia  merupakan  salah  satu  negara  yang  paling  homogen  di Eropa.  Dilihat  dari  aspek  demografis,  populasi  negara  tersebut didominasi  oleh  orang  Polandia  dan  penganut  Katolik  Roma.  Rezim komunis yang pernah menguasai Polandia turut memberikan pengaruh terhadap proses imigrasi di negara tersebut. Pengaruh tersebut terwujud dalam kebijakan migrasi yang ketat. Faktor-faktor historis tersebut telah membentuk  persepsi  masyarakat  Polandia  kontemporer  mengenai migrasi  dan  imigran  secara  umum  (Behtane  2016).  Pemimpin  partai Hukum dan Keadilan,  Jaroslaw Kaczyński, berpendapat bahwa dengan menerima  migran,  maka  Polandia  akan  secara  otomatis  mendorong perubahan  budaya  dan  menurunkan  tingkat  keamanan  negara  secara radikal  (Cienski  2017).  Pemerintah  Polandia  beranggapan  bahwa  Uni
19 1 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
Eropa  dan  badan  eksekutifnya,  Komisi  Eropa,  tidak  memiliki  ‘mandat perjanjian’ untuk memaksa negara-negara anggota yang berdaulat untuk menerima pengungsi di negaranya.
Polandia  juga  menekankan  posisinya  bahwa  pengambilan  keputusan untuk menerima pengungsi dipegang oleh masing-masing negara, bukan Uni  Eropa.  Para  pejabat  Polandia  berulang  kali  mengatakan  bahwa meskipun  menolak  kedatangan  pengungsi,   Polandia  mendukung mereka yang membutuhkan dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan  kepada  korban  perang  di  Suriah  dan  bekerja  dengan organisasi  yang  memfasilitasi  bantuan  untuk  membangun  rumah  sakit (Radio  Poland  2018).  Alasan  lain  Polandia  untuk  menolak  relokasi pengungsi adalah  adanya penerimaan sekitar satu juta pengungsi yang berasal  dari  Ukraina  oleh  negara  tersebut,  meskipun  nyatanya  jumlah pengungsi tidak sebanyak itu. Sebagian besar orang Ukraina di Polandia merupakan  migran  ekonomi  dengan  visa  kerja  di  negara  tersebut (Chapman  2016).  Mantan  Perdana  Menteri  Polandia,  Beata  Szydlo, mengatakan  bahwa  membantu  dengan  cara  tersebut  tidak  hanya  lebih murah  tetapi  juga  lebih  efektif  apabila  dibandingkan  dengan  kebijakan migrasi  Uni  Eropa  yang  tidak  menghentikan  gelombang  tambahan migran  ke  Eropa.  Setelah  melalui  pertimbangan,  keputusan  Hungaria dan Polandia kemudian mendapatkan dukungan dari Uni Eropa. Hal ini didorong  oleh  masyarakat  Eropa  yang  umumnya  tidak  setuju  akan imigrasi  dan  menentang  keras  beberapa  pemimpin  Eropa  yang  tetap memaksakan  kebijakan  imigrasi  yang  dianggap  gagal.  Selain  itu, program  relokasi  dalam  tingkat  krisis  yang  dialami  Eropa  juga  tidak menjamin terwujudnya situasi yang stabil.
Namun  di  tahun  2018,  Polandia  melakukan  perubahan  terhadap kebijakan  imigrasinya.  Negara  tersebut  memutuskan  untuk  membuka perbatasannya  dengan  tujuan  untuk  mengatasi  isu  ketenagakerjaan. Tingkat  pengangguran  di  Polandia  telah  jatuh  ke  rekor  terendah  sejak tahun 1990, mendorong upah yang lebih tinggi dan memicu timbulnya kekhawatiran  akan  inflasi  (Harper  2018).  Imigrasi  dengan  demikian menjadi  opsi  yang  krusial  bagi  pasar  tenaga  kerja  dan  perekonomian Polandia  secara  keseluruhan.  Pasar  tenaga  kerja  Polandia  telah menerima  sekitar  satu  juta  migran  Ukraina  dalam  kurun  waktu  tiga hingga empat tahun terakhir. Tanpa adanya pekerja asing, pertumbuhan GDP  Polandia  tidak  akan  mencapai  tingkatan  yang  tinggi  seperti  pada tahun  2017,  ketika  pertumbuhan  GDP  negara  tersebut  mencapai  4,6 persen.  Menteri  Tenaga  Kerja  Polandia,  Stanislaw  Szwed,  menjelaskan bahwa  akan  terdapat  amandemen  yang  berisikan  cara  untuk memfasilitasi  pekerja  imigran  dari  luar  Uni  Eropa  (Shah  2018).  Salah satu  isi  dari  amandemen  tersebut  adalah  poin  mengenai  perpanjangan masa  tinggal  pekerja  berdasarkan  kualifikasi.  Dengan  amandemen tersebut,  pemerintah  Polandia  berencana  untuk  mempermudah  proses
kedatangan,  pemerolehan  izin  kerja,  dan  perpanjangan  durasi  tinggal bagi  penduduk  non-Uni  Eropa.  Saat  ini,  periode  izin  kerja  yang  dapat diajukan  adalah  tiga  tahun.  Namun  hal  ini  dapat  diperpanjang  hingga lima tahun. Di bawah aturan baru, pasangan dari seseorang yang telah memiliki  izin  sah  tidak  perlu  mengajukan  permohonan.  Daftar  negara yang  warganya  dapat  memperoleh  manfaat  dari  aturan  baru  juga  akan diperpanjang.
Kebanyakan  dari  kedatangan  pekerja  yang  telah  disebutkan  meliputi pekerja-pekerja  migran  dari  negara-negara  Asia  Tenggara,  seperti Vietnam  atau  Filipina  (Shah  2017).  Pemerintah  Polandia  menerima informasi  bahwa  orang-orang  yang  berasal  dari  Asia  Tenggara cenderung cepat dalam menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan baik di  Polandia.  Namun  hal  yang  harus  dihadapi  Polandia  adalah  masih banyaknya  permintaan  tenaga  kerja  dalam  produksi,  logistik, konstruksi,  dan  banyak  lowongan  lain  yang  tidak  dapat  diisi.  Polandia memandang  bahwa  terdapat  dua  masalah  utama  dalam  imigrasi. Permasalahan  yang  pertama  berhubungan  dengan  birokrasi  dan lambatnya proses aplikasi, sedangkan permasalahan yang kedua adalah habisnya  kemungkinan  untuk  menemukan  tenaga  kerja  dari  industri tertentu di Ukraina (Shah 2018). Imigrasi dari Ukraina merupakan salah satu isu utama dalam pasar Polandia. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa  mayoritas  pekerja  asing  di  Polandia  berasal  dari  Ukraina. Polandia  merupakan  satu  di  antara  negara-negara  Uni  Eropa  yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang dibuka untuk Ukraina. Sebagian besar  dari  warga  Ukraina  yang  memilih  untuk  bekerja  di  Polandia merupakan  migran  ekonomi   berusia  produktif  yang  tertarik  dengan prospek  untuk  mendapatkan  penghasilan  hingga  lima  kali  lipat  lebih banyak  dibanding    pendapatan  di  Ukraina  (Harper  2018).  Pengusaha- pengusaha  di  Polandia  juga  mencari pekerja  yang  berasal  dari  Ukraina dikarenakan  tidak  adanya  karyawan  lokal  yang  tersedia  dan  adanya ketergantungan empat puluh persen perusahaan Polandia pada Ukraina dalam  hal  penjualan  dan  pelayanan.  Merujuk  pada  hal  tersebut, kurangnya  sumber  daya  manusia  dari  Ukraina  berdampak  besar  pada pertumbuhan  ekonomi  Polandia  sehingga  mendorong  negara  tersebut untuk  memberlakukan  kebijakan  open  border,  yang  membuka kesempatan bagi pekerja non-Uni Eropa untuk masuk ke Polandia.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  imigran  mulai  memainkan  peran penting  dalam  pasar  tenaga  kerja  Polandia.  Kehadiran  imigran, bagaimanapun, juga menciptakan tantangan bagi struktur kelembagaan Polandia  (Behtane  2016).  Pasalnya,  kerangka  kerja  institusional Polandia  untuk  menerima  imigran,  khususnya  kebijakan  integrasi, belum  sepenuhnya  dikembangkan  (Duszczyk  dan  Góra  dalam  Behtane 2016).  Permasalahan  pengungsi  di  Eropa  kemudian  menimbulkan prospek  bagi  reformasi  di  Polandia  dalam  menjalankan  proses  yang
19 3 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
dibutuhkan  untuk  menghasilkan  kebijakan  imigrasi  yang  lebih  efektif. Jika  tatanan  global  harus  dipertahankan,  negara-negara  harus menyepakati siapa dan apa yang boleh menyeberangi pemburu nasional, serta  bagaimana  hal  tersebut  dilakukan.  Uni  Eropa  sendiri  memiliki hubungan global yang terstruktur di sekitar aliran liberal perdagangan, modal,  dan  pembatasan  migrasi.  Akan  tetapi,  lonjakan  migrasi  yang tidak  teratur  saat  ini  memungkinkan  munculnya  kekuatan  imigran untuk menantang dan mengubah tatanan global.
Orang  bermigrasi  karena  beberapa  aspek,  seperti  geografis,  ekonomi, budaya  dan  sosial-politik.  Alasan-alasan  tersebut  juga  meliputi  faktor- faktor  penarik  dan  faktor-faktor  pendorong.  Faktor  penarik  adalah faktor-faktor  di  negara  tujuan  yang  menarik  individu  atau  kelompok untuk  meninggalkan  rumah  mereka.  Faktor-faktor  tersebut  dikenal sebagai utilitas tempat, yang merupakan keinginan tempat yang menarik orang.  Peluang  ekonomi  yang  lebih  baik,  lebih  banyak  pekerjaan,  dan janji kehidupan yang lebih baik seringkali menarik orang ke lokasi baru. Adapun  faktor  pendorong  adalah  faktor  yang  memaksa  individu  untuk bergerak  secara  sukarela,  dan  dalam  banyak  kasus,  mereka  dipaksa karena  individu  mengambil  risiko  sesuatu  jika  mereka  tetap  tinggal. Faktor  pendorong  mungkin  termasuk  konflik,  kekeringan,  kelaparan, atau aktivitas keagamaan ekstrem (Wasik 2016).
Untuk  faktor  penarik,  jika  menilik  dari  dari  dinamika  isu  migrasi  dan kaitannya  dengan  labour  market,  Polandia  merupakan  salah  satu negara  anggota  Uni  Eropa  yang  memiliki  tingkat  emigrasi  yang  secara tidak  proporsional  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  imigrasi  di abad  20.  Sejalan  dengan  realitas  geografis,  Polandia  berkembang menjadi  negara  transit  para  migran  dan  menjadi  negara  tujuan, utamanya  bagi  negara-negara  tetangganya  di  perbatasan  bagian  timur seperti  Ukraina,  Belarus,  Rusia,  serta  negara  pecahan  Uni  Soviet  lain. Kemudian,  sejalan  dengan  keberhasilan  integrasi  negara  tersebut  ke dalam  Uni  Eropa  pada  Mei  tahun  2004,  Polandia  secara  gencar melakukan  open-borders.  Jumlah  para  pekerja  Polandia  yang bermigrasi ke negara UE seperti Inggris, Jerman, serta Irlandia semakin meningkat  secara  signifikan.  Saat  tersebut  menjadi  salah  satu  arus emigrasi terbesar dalam sejarah postwar Polandia serta menjadikannya salah satu negara pengirim buruh terbesar di Uni Eropa. Situasi tersebut menjadi  tantangan  besar  bagi  stabilitas  domestik  Polandia,  yang  juga telah  mengalami  penurunan  tingkat  kelahiran  dalam  satu  dekade terakhir  (Iglicka  dan  Ziolek-Skrzypczak  2010).  Akan  tetapi,  sejak  2004 hingga  2006,  Polandia  memberlakukan  aturan  perizinan  khusus  untuk tempat  tinggal  sebagai  bentuk  adopsi  kebijakan  migrasi  berdasarkan standar UE. Hal ini senada dengan Iglika dan Ziolek-Skrzypczak (2010) yang  menyatakan  bahwa  jumlah  perizinan  untuk  bertempat  tinggal semakin  berkurang,  sedangkan  perizinan  untuk  berpergian  secara
sementara meningkat di lebih dari 5.000 orang antara tahun 2004 dan 2009.
Seiring dengan implementasi dari aturan restriksi terhadap para migran ini,  Polandia  memperoleh  ketidakseimbangan  dalam  migrasi. Ketidakseimbangan  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  penurunan  pada tingkat  arus  imigrasi  secara  berlanjut  hingga  mencapai  angka  negatif. Salah  satu  penyebab  rendahnya  angka  imigrasi  ke  Polandia  adalah adanya pandangan di kalangan imigran dari Uni Eropa bahwa Polandia tidak  cukup  menarik  untuk  dikunjungi  dan  ditinggali.  Hal  ini dikarenakan  oleh  kemampuan  ekonomi  Polandia  yang  tidak memerlukan pekerja baru dalam jumlah besar, sehingga masyarakat di dalamnya  melakukan  perpindahan.  Dalam  situasi  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  negara  tanpa  secara  eksplisit  menyatakan keberpihakannya  dalam  menentukan  siapa  saja  yang  dapat  masuk  dan menetap  di  wilayah  teritorialnya.  Sistem  dapat  secara  alamiah melakukan  hal  tersebut.  Dalam  kasus  Polandia,  bagaimanapun, keanggotaan  dalam  Uni  Eropa  merupakan  hal  yang  menunjukkan bagaimana  rezim  negara  dan  regionalisme  pada  awalnya  telah melakukan  sekuritisasi  dengan  menentukan  siapa  dan  berapa  orang yang  dapat  masuk  ke  dalam  negara  dan  kawasan  serta  bagaimana  hal tersebut diatur dalam suatu mekanisme. Akan tetapi, tentu saja imigrasi dalam  konteks  tenaga  kerja  berbeda  dengan  konteks  penerimaan  para imigran yang terdiri atas pengungsi baik legal maupun ilegal. Meskipun begitu,  posisi  geografis  Polandia  yang  cukup  strategis  sebagai  wialayah transit  antara  Barat  dan  Timur  tetap  mendorong  banyak  migran  dari Eropa  Timur  seperti  Ukraina,  belarus,  Armenia,  Rusia  dan  Moldova, serta Asia, khususnya Vietnam untuk melakukan transit.
Terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008 mengakibatkan penurunan GDP  Polandia  serta  meningkatnya  pengangguran  dari  9,5  persen  pada perempat  pertama  tahun  2008  hingga  11,9  persen  pada  perempat keempat  tahun  2009. Namun,  dibandingkan  dengan  negara  Uni  Eropa lainnya,  Polandia  merupakan  negara  yang  melakukan  pemulihan ekonomi dengan cukup cepat dan tidak jatuh hingga titik resesi. Hal ini yang  menyebabkan  diaspora  Polandia  di  Inggris  serta  Irlandia  tertarik untuk kembali ke home country mereka (Iglicka dan Ziolek-Skrzypczak 2010). Polandia menjadi salah satu negara Uni Eropa yang berkembang dengan  cepat.  Sejak  tahun  2016,  ekonomi  Polandia  mengalami pertumbuhan  sebesar  2,1  persen  dan  diprediksi  akan  mengalami pertumbuhan  sebesar  3  persen  di  tahun  2017-2018.  Berdasarkan  data terakhir dari the European Job Mobility Portal, pada perempat pertama tahun 2017 sebesar 57,9 persen dari jumlah total pekerja bekerja dalam bidang  jasa,  31,75  persen  di  bidang  industri,  dan  11,2  persen  di  sektor agrikultur. Menurut Polish Labour Force Survey, dalam beberapa tahun terakhir  terdapat  pertumbuhan  secara  bertahap  dalam  jumlah
19 5 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
masyarakat  yang  bekerja.  Akan  tetapi,  di  luar  pertumbuhan  ekonomi yang  dilihat  melalui  kuantitas  GDP,  secara  lebih  spesifik  labor  market Polandia mengalami beberapa masalah yang sifatnya sementara, seperti peningkatan  jumlah  pengangguran  dalam  beberapa  bulan  di  awal  dan akhir  tahun.  Sejumlah  55%  dari  masyarakat  yang  tidak  bekerja  belum menyelesaikan  pendidikan  menengah,  1  dari  4  orang  tidak  memiliki pengalaman pekerjaan,  3 dari 10 tidak memiliki kualifikasi profesional, serta hampir 40% telah terdaftar sebagai pengangguran selama 1 tahun (European Commission 2017). Apabila dilihat dari adanya tantangan ini, keterbukaan  dalam  menerima  tenaga  kerja  kemudian  dapat  menjadi salah  satu  solusi cepat  untuk  mendapatkan  tenaga  kerja  sesuai  dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam sektor-sektor pekerjaan di Polandia, yang pada dasarnya menawarkan kesempatan kerja yang cukup luas.
Urgensi  akan  keterbukaan  perbatasan  untuk  pekerja  migran  juga terlihat  dengan  merujuk  pada  situasi  domestik  Polandia  yang  pada realitasnya  menghadapi  penurunan  sumber  daya  manusia,  baik  tenaga kerja  kasar  maupun  staf  profesional.  Dilansir  dari  Reuters  (2017), Polandia  sedang  mengalami  kekurangan  tenaga  kerja  kasar  untuk pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Uni Eropa di tahun 2018- 2020.  Sebagian  besar  pekerja  kasar  tersebut  telah  memilih  untuk bekerja  di  negara-negeraa  Eropa  Barat  untuk  mendapatkan  upah  yang lebih  tinggi.  Rata-rata  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  Polandia  di negara  UE  lainnya  berkisar  mulai  3.000  hingga  4.000  euro  per  bulan, sementara  di  Polandia  tidak  terdapat  investor  yang  bersedia  untuk menawarkan  upah  sebesar  nilai  tersebut.  Rata-rata  upah  yang  dapat ditawarkan  di  Polandia  sendiri  kurang  lebih  1.096  euro  setiap  bulan. Minimnya jumlah pekerja mendorong kebutuhan akan imigrasi, bahkan double  immigration,  untuk  mencegah  pencabutan  investasi  asing (Koper  dan  Florkiewicz  2017).  Pada  tahun  2018,  sebuah  perusahaan konstruksi membutuhkan sekian ribu pekerja asing dan khawatir bahwa Polandia  tidak  dapat  menyelesaikan  beberapa  mega  proyek.  Selain  itu, dalam  sektor  publik  hampir  dua  pertiga  pimpinan  sektor  publik membutuhkan  sejumlah  pegawai  baru.  Akan  tetapi,  sangat  sedikit masyarakat yang tertarik untuk bekerja di kantor publik (Bartyzel 2018).
Grafik 1. Tingkat Perbandingan Angka Pengangguran dan Ketersediaan Lapangan Kerja
Grafik  di  atas  menunjukkan  perbandingan  antara  tingkat  lowongan pekerjaan  di  Polandia  yang  cukup  tinggi  di  tahun  2016  dengan  tingkat pengangguran yang konsisten cukup rendah. Kondisi di atas merupakan bentuk urgensi penerimaan imigran. Dalam merespon urgensi tersebut, bagaimanapun,  Polandia  menghadapi  dilema  terkait  dengan  asal imigran. Dilema ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa sebagian besar imigrasi  pada  beberapa  waktu  terakhir  diisi  oleh  warga  negara  atau bahkan pencari suaka dari negara-negara konflik. Hal tersebut menjadi justifikasi  pemerintah  Polandia  untuk  tetap  melakukan  restriksi terhadap  migrasi.  Padahal,  kapabilitas  Polandia  dalam  melakukan screening  dan  dibutuhkannya  ribuan  tenaga  kasar  memiliki  cost  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  hanya  berfokus  dalam  mencegah masuknya imigran dari negara-negara yang tidak dikehendaki. Bahkan, merujuk  pada  Kennan  (2016),  keuntungan  potensial  yang  dapat diperoleh  dari  dibukanya  perbatasan  cukup  tinggi.  Apabila  seluruh negara  maju  menghapuskan  semua  restriksi  legal  dalam  imigrasi, keuntungan  yang  dapat  diperoleh  kurang  lebih  sebanding  dengan pendapatan rata-rata orang di satu negara yang kurang maju. Meskipun arus migrasi yang dipredisikan berjumlah besar dalam kaitannya dengan jumlah pekerja di negara pengirim, pada kenyataaannya justru pengaruh yang ditimbulkan terhadap upah asli cenderung kecil. Pihak oposisi yang menolak  ide  arus  bebas  tenaga  kerja  mendasarkan  asumsinya  pada pandangan atau prediksi bahwa imigrasi akan dapat menjatuhkan nilai upah yang sebenarnya di host country.
Adapun  faktor  pendorong  dari  dinamika  migrasi  pekerja  dapat  dilihat pada  kasus  pengungsi  Afghanistan.  Warga  Afghanistan  saat  ini merupakan  kelompok  terbanyak  kedua  yang  datang  ke  Eropa, ditunjukkan dengan kedatangan baru sejumlah lebih dari 20.000 orang
19 7 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
ke UE pada bulan Agustus 2015 (Parkes 2015). Kebanyakan orang secara logis berasumsi bahwa para pengungsi ini melarikan diri dari kekerasan Taliban  yang  bangkit  kembali.  Namun  dalam  kenyataannya,  banyak migran berasal dari Iran, yang merupakan negara dengan posisi sebagai kekuatan  regional  yang  muncul  dengan  pertumbuhan  ekonomi  cukup baik selama bertahun-tahun. Iran memiliki diaspora Afghanistan sekitar 1,4 juta, lebih dari dua pertiga di antaranya adalah pengungsi dan tidak memiliki  surat  resmi  (Parkes  2015).  Dari  awal  2015,  Teheran menempatkan para pengungsi ini pada kondisi “limbo” atau berada pada masa tidak menentu untuk menunggu keputusan resolusi. Dengan kata lain,  pemerintah  Iran  masih  tidak  memastikan  untuk  memberikan perpanjangan masa tinggal mereka. Ketidakpastian tersebut mendorong banyak  warga  Afghanistan  untuk  melanjutkan  perjalanan  mereka  ke Turki dan menuju Uni Eropa (Parkes 2015).
Selain  itu,  permasalahan  migrasi  di  Polandia  juga  terkait  dengan pengungsi  Suriah.  Pengungsi  dari  Perang  Sipil  Suriah,  atau  Pengungsi Suriah,  adalah  warga  negara  dan  penduduk  tetap  dari  Republik  Arab Suriah yang telah melarikan diri dari negara mereka sejak awal Perang Saudara Suriah pada tahun 2011 dan telah mencari suaka di bagian lain dunia. Pada 2016, dari perkiraan populasi sebelum perang 22 juta, PBB mengidentifikasi  13,5  juta  warga  Suriah  yang  membutuhkan  bantuan kemanusiaan,  yang  terdiri  atas  lebih  dari  6  juta  pengungsi  internal  di dalam Suriah dan sekitar 5 juta pengungsi di luar Suriah. Sebagian besar yang  terakhir  ini  diselenggarakan  oleh  negara-negara  tetangga  Suriah (UNHCR  2016).  Di  antara  negara-negara  Regional  Refugee  and Resilience Plan (3RP), sebagai sebuah platform koordinasi bagi negara- negara  tetangga,  dengan  pengecualian  Israel  dan  Mesir,  UNHCR menyebutkan  bahwa  terdapat  5,165,502  pengungsi  terdaftar  pada Agustus 2017. Turki adalah negara tuan rumah terbesar bagi pengungsi, terdaftar  dengan  lebih  dari  3,5  juta  pengungsi  Suriah.  UNHCR  juga menyebutkan bahwa terdapat hampir 1 juta pencari suaka di Eropa per Agustus  2017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  stabilitas  politik  yang terganggu  di  Suriah  telah  mengancam  keselamatan  banyak  dari rakyatnya.  Hal  tersebut  menjadi  faktor  pendorong  bagi  warga  Suriah untuk  pergi  meninggalkan  Suriah  guna  memperoleh  perlindungan  dan kehidupan  yang  lebih  baik.  Posisi  Polandia  saat  dihadapkan  dalam  isu tersebut adalah memilih untuk menolak adanya imigran, yang dalam hal ini merujuk pada pengungsi dari daerah berkonflik.
Grafik 2. Peningkatan Tenaga Kerja Ukraina di Polandia
Hampir 1,3 juta warga Ukraina pada tahun 2015 menerima pendaftaran kerja  sementara  yang  diberikan  Polandia,  sementara  116.000  lainnya menerima  izin  kerja  jangka  panjang.  Kedua  angka  tersebut  meningkat enam  kali  lipat  sejak  2013,  didorong  terutama  oleh  kemerosotan ekonomi  yang  mengikuti  revolusi  pro-Barat  Ukraina  tahun  2014  dan konflik Rusia di bagian timur negara tersebut (Wasik 2016). Ekonomi di Ukraina masih terhambat oleh perang dan korupsi sehingga cenderung lamban.  Sementara  itu,  Polandia  memiliki  pertumbuhan  yang  tidak terganggu dan bahkan kekurangan tenaga kerja. Selain itu juga terdapat fakta bahwa banyak orang Polandia lebih memilih untuk mencari mata pencaharian di Eropa Barat. Bisnis di Ukraina pun berjalan tidak stabil, sehingga  semakin  sulit  bagi  para  pekerja  untuk  mempertahankan pekerjaan mereka di Ukraina. Mayoritas para migran usia kerja tertarik oleh prospek mendapatkan upah lima kali lebih banyak dari pada yang dapat mereka peroleh dari jenis pekerjaan yang sama di Ukraina. Hal ini terjadi karena adanya devaluasi tajam mata uang Ukraina (Cragg 2018).
Petinggi  Hukum  dan  Keadilan  Nasional  Polandia  menyebutkan  bahwa arus masuk imigran dari Ukraina terbukti bermanfaat secara politik dan ekonomi.  Hal  tersebut  membantu  menangkis  kritik  Uni  Eropa  atas penolakan  Polandia  untuk  menerima  kuota  bagi  para  migran  Timur Tengah dan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja setelah pemulangan dua juta orang Polandia yang mencari upah lebih tinggi di Eropa Barat, kekurangan  yang  bisa diperburuk oleh  kebijakan  pemerintah  jika  terus meminimalisasi  jumlah  migran  yang  masuk  ke  Polandia  (Wasik  2016). Seperti yang disebutkan sebelumnya, hubungan budaya yang dekat dan persamaan  linguistik,  bahkan  jika  kedua  negara  memiliki  hubungan yang  rumit,  memudahkan  imigran  Ukraina  untuk  berasimilasi. Faktanya,  tidak  seperti  eksodus  Suriah,  sebagian  besar  pendatang Ukraina bukanlah pengungsi yang melarikan diri dari daerah timur yang
dilanda perang. Lebih dari 6.000 orang Ukraina telah mencari suaka di Polandia  sejak  tahun  2014  (Wasik  2016).  Migrasi  yang  merupakan sebuah  bentuk  perpindahan  penduduk  dapat  didasari  oleh  berbagai alasan. Imigrasi memiliki berbagai macam, baik yang bersifat sementara maupun  permanen.  Keberadaan  imigran  sendiri  sebelumnya  tidak menjadi  masalah  bagi  Polandia.  Bahkan  respon  yang  dimiliki  oleh warganya terhadap imigran di negaranya cenderung positif. Akan tetapi, Polandia  mulai  memiliki  perubahan  terhadap  kedatangan  imigran setelah  memuncaknya  konflik  Suriah  yang  berakibat  pada  instabilitas keamanan negara-negara kawasan Timur Tengah serta tidak terkecuali, negara-negara  anggota  Uni  Eropa.  Instabilitas  keamanan  yang dimaksud  salah  satunya  bersumber  dari  kedatangan  pengungsi  dari konflik  Suriah.  Polandia  menolak  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  Uni Eropa  terkait  kuota  penerimaan  pengungsi  yang  datang  dari  Timur Tengah  dan  Afrika  Utara  untuk  setiap  negara  Uni  Eropa  (Euronews 2018).
Penolakan yang dilakukan oleh Polandia ini bukanlah sebuah fenomena baru.  Banyak  negara  yang  menolak  untuk  menerima  pengungsi. Polandia  menunjukkan  sikap  positif  terhadap  pengungsi  dari  Ukraina, yang  kedatangannya  disebabkan  oleh  konflik bersenjata  yang  terjadi di wilayah  tersebut.  Sikap  positif  terhadap  pengungsi,  bagaimanapun, mengalami penurunan ketika ditanya mengenai pengungsi yang berasal dari  wilayah  Timur  Tengah.  Dalam  kasus  penerimaan  kelompok pengungsi  dari  Timur  Tengah,  identitas  agama  yang  dibawa  oleh  para pengungsi  memberikan  pengaruh  signifikan  dalam  penolakan  yang ditunjukkan  oleh  masyarakat  Polandia.  Inti  permasalahan  yang  ada dalam  kasus  ini  adalah    ketakutan  yang  dimiliki  masyarakat  terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh pengungsi yang datang (Bachman 2016). Konflik sendiri dapat muncul sebagai akibat dari identitas yang dimiliki. Identitas yang dimiliki seseorang pada dasarnya merupakan cara orang tersebut  melihat  dirinya  sendiri.  Proses  identifikasi  inilah  yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, karena keanggotaan terhadap  satu  identitas  membuat  seseorang  tidak  tergabung  ke  dalam identitas  lainnya.  Identitas  yang  ada  merupakan  hal  yang  dapat menggabungkan  seseorang  ke  dalam  sebuah  kolektivitas  yang  terdiri atas  individu-individu  dengan  identitas  yang  sama.  Identitas  yang dimiliki  juga  menimbulkan  terhadap  sebuah  bentuk  kebudayaan  yang tumbuh dalam keadaan yang dimilikinya (Eckert 2006, 22).
Identitas  Muslim  yang  dibawa  oleh  para  pengungsi  ini  menimbulkan ketakutan  pada  warga  Polandia,  yang  mayoritasnya  menganut  agama Katolik.  Ketakutan  ini  didasari  oleh  adanya  kemungkinan  hilangnya identitas  yang  dimiliki  masyarakat  Polandia.  Kehilangan  identitas merupakan  permasalahan  besar,  karena  kehilangan  identitas  juga berarti  kehilangan  hal  yang  mendefinisikan  diri  seseorang  atau  suatu
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
kelompok (Eckert 2006, 23). Kendati datang dalam jumlah yang dapat dikatakan  kecil,  kehadiran  pengungsi  yang  menganut  agama  Islam menimbulkan  rasa  takut  di  masyarakat  akan  perubahan  kebudayaan yang  dibawanya.  Hal  ini  dapat  dibandingkan  dengan  masyarakat Ukraina,  yang  secara  kultural  tidak  berbeda  jauh  dengan  masyarakat Polandia (Bachman 2016). Ekonomi juga merupakan salah satu isu yang diangkat  dalam  pembahasan  mengenai  masuknya  imigran.  Pasalnya, kedatangan  imigran  dapat  berdampak  pada  ekonomi  Polandia  secara keseluruhan.  Keadaan  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  Polandia  dirasa tidaklah  cukup  untuk  menampung  imigran.  Keberadaan  dan  potensi yang dimiliki oleh imigran dalam mendorong produktivitas suatu negara merupakan  hal  penting.  Penerimaan  imigran  dapat  dijadikan  sebagai respon  terhadap  menurunnya  angka  kelahiran  yang  dimiliki.  Namun, perekonomian  Polandia  yang  tergolong  rendah  secara  rata-rata  jika dibandingkan  dengan  negara-negara  UE  lainnya  menjadi  dasar  bagi penolakan  Polandia  terhadap  penanggungan  pengungsi  secara  kolektif yang diatur dalam kebijakan UE (Bachman 2016).
Suara  yang  kuat  dalam  penolakan  terhadap  masuknya  imigran  sendiri terdapat  pada  ancaman  keamanan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh kelompok pengungsi yang datang. Keberadaan imigran ditakutkan dapat menyebabkan  ancaman  keamanan  berupa  kejahatan  (Bachman  2016). Kejahatan  tersebut  dapat  berupa  konflik  yang  muncul  akibat perselisihan  yang  terjadi  antara  kelompok  imigran  dengan  masyarakat asli. Hal ini dapat timbul dari penempatan keberadaan imigran sebagai kambing  hitam  dalam  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  asli.  Namun,  hal  yang  sama  juga  dapat  terjadi  pada kelompok  pendatang  yang  menjadi  penyebab  masalah.  Kedua  kejadian ini  dapat  dikaitkan  dengan  masalah  ketenagakerjaan  yang  ada. Masyarakat  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  secara  otomatis  akan mengalami  sebuah  tekanan  terhadap  keadaannya.  Untuk  memenuhi kebutuhannya,  mereka  cenderung  melakukan  kejahatan  seperti pencurian.  Pekerjaan  yang  dimiliki  juga  terkena  dampak  dari ketidakseimbangan  yang  ada  pada  tingkat  pendidikan  dan  pelatihan yang kurang. Hal ini menurunkan tingkat persaingan yang ada, sehingga mendorong  peningkatan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kelompok imigran  (Reich  2006,  94).  Kejahatan  yang  terjadi  juga  merupakan dampak  dari  kurangnya  integrasi  pada  lingkungan  yang  baru.  Hal  ini membuat  individu  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap lingkungan  yang  ada,  tidak  mampu  merasakan  identitas  yang  berbeda, dan  tidak  dapat  menyesuaikan  serta  memberikan  respons  terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya (Eckert 2006, 24).
Sentimen  terhadap  Muslim  juga  memengaruhi  kebijakan  yang diterapkan  oleh  pemerintah  Polandia.  Pemerintah  Polandia  melihat bahwa keberadaan para pengungsi merupakan sebuah beban tersendiri
20 1 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
(Bachman  2016).  Keberadaan  imigran  sebagai  solusi  terhadap  angka penduduk yang berkurang juga tidak diperhatikan. Hal ini dikarenakan oleh  adanya  pandangan  yang  negatif  di  kalangan  masyarakat  Polandia terhadap  imigran.  Pandangan  yang  menempatkan  imigran  sebagai penyebab  berbagai  permasalahan  ini  dibentuk  oleh  pemerintah Polandia.  Pemerintah,  bagaimanapun,  bukan  merupakan  satu-satunya aktor yang dapat membentuk persepsi yang ada. Muncul pula aktor yang berpengaruh  seperti  media,  yang  berperan  dalam  membentuk pandangan  masyarakat  terhadap  para pengungsi.  Dalam  hal  ini, media dapat membuat berbagai berita yang menunjukkan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Cara penyajian yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap peningkatan  emosi  yang  dimiliki  oleh  penonton  terhadap  konten  yang dijadikan.  Bentuk  penyajian  seperti  ini  menyebabkan  munculnya persepsi  bahwa  tingkat  kejahatan  mengalami  peningkatan,  khususnya kejahatan  yang  terkait  dengan  keberadaan  imigran.  Hal  ini  dapat berpengaruh  terhadap  persepsi  masyarakat  terhadap  kenaikan  angka kejahatan  yang  ada,  meskipun  keadaan  yang  ada  di  lapangan menunjukkan  adanya  penurunan  angka  kejahatan  (Pfeiffer  ,  Windzio, dan Kleimann 2006, 117).
Persepsi  yang  ada  ini  dapat  memengaruhi  kebijakan  yang  ada. Keputusan dalam pembagian tanggung jawab terhadap pengungsi yang datang merupakan keputusan yang dimiliki oleh UE secara utuh. Hal ini, bagaimanapun,  dipandang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat Polandia  dan  dipandang  sebagai  suatu  kemunduran.  Keputusan  ini dianggap sebagai suatu kemunduran karena menunjukkan ketidakmampuan  negara  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  di  bawah badan supranasional (Bachman 2016). Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran  di  pemerintahan.  Penyebab  dari  kekhawatiran  tersebut tidak lain adalah berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang dipandang oleh pemerintah sebagai keadaan yang tidak menguntungkan. Dampak dari hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari  masyarakat,  pemerintah  cenderung  mengambil  keputusan  yang memberatkan  untuk  para  imigran  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  kejadian-kejadian  yang  berdampak  buruk  pada  negara.  Hal yang sama juga terjadi di pemerintahan yang baru, sehingga pentingnya dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat  menjadi  salah  satu  kunci  dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut (Pfeiffer,  Windzio,  dan  Kleimann  2006,  121).  Pada  bagian  akhir  ini, penulis  melihat  bahwa  masalah  yang  muncul  adalah  adanya  asosiasi pengungsi  yang  mengganggu  stabilitas  keamanan  negara  terhadap dikotomi imigran dan khususnya tenaga kerja.
Dari  penjelasan  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  proses imigrasi  dapat  menyebabkan  insekuritas  dikarenakan  beberapa  faktor,
yaitu:  1)  faktor  lingkungan;  2)  budaya  dan  identitas;  3)  pendidikan;  4) adanya asumsi “Trojan Horse”; serta 5) ketidakpuasan penduduk lokal. Penulis menekankan bagaimana suatu insekuritas dapat tercipta karena adanya  ketimpangan  dalam  faktor-faktor  yang  yang  telah  disebutkan sebelumnya  antara  penduduk  lokal  dan  migran  dalam  suatu  segara. Selain  itu,  dengan  asumsi  “Trojan  Horse”,  warga  asli  akan  cenderung melihat  migran  sebagai  suatu  risiko  yang  mengancam.  Migrasi membuka kemungkinan untuk terjadinya marjinalisasi dan berkurangnya  struktur  sosial  dalam  masyarakat,  sedangkan  penolakan masyarakat kepada para migran mendorong kelompok migran tersebut untuk  membangun  identitas  mereka  sendiri  guna  memperoleh rekognisi.  Faktor  penting  bagi  imigran  agar  dapat  melebur  dalam masyarakat  adalah  sense  of  belonging,  respek,  dan  status  yang  jelas  di lingkungan.  Dari  sini  nampak  bahwa  faktor  kultural  sangat  berperan penting untuk menggambarkan relasi antara “kita” dan “mereka”, yang konstruksinya mendorong segregasi masyarakat Polandia.
Selanjutnya,  dalam  migrasi  terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi faktor penarik para migran untuk bermigrasi ke suatu negara, yaitu: 1) geografis;  2)  ekonomi;  dan  3)  budaya  dan  sosial-politik.  Terdapat  pula faktor pendorong, seperti ancaman yang diterima migran di negara asal. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masalah  kultural  bukan  merupakan  satu- satunya  alasan  migrasi  menjadi  sebuah  masalah.  Pandangan  yang terlalu menonjolkan alasan budaya dalam isu migrasi yang dihadapi oleh Polandia  hanya  akan  menciptakan  generalisasi  terhadap  permasalahan migran  yang  ada.  Permasalahan  mengenai  migran  tentunya  berbeda  di setiap negara, utamanya antara negara maju dan berkembang, sehingga tidak  dapat  dipukul  rata  dengan  generalisasi  bahwa  masalah  migran yang  ada  disebabkan  oleh  budaya.  Permasalahan  yang  disorot  harus terlebih  dahulu  jelas  dan  spesifik,  sehingga  dapat  ditentukan  apakah permasalahan  yang  ada  disebabkan  oleh  faktor  budaya,  ketimpangan keahlian  antara  warga  asli  dan  imigran,  kebijakan  pemerintah  host country, atau alasan lainnya.
Penulis  beropini  bahwa  terdapat  terminologi  yang  patut  dipahami terlebih dahulu, sebab migrasi tidak selamanya mengenai isu keamanan dan  dapat  dikaitkan  dengan  Hubungan  Internasional.  Migrasi  menjadi bagian dari isu keamanan ketika migrasi mulai dipandang sebagai suatu risiko.  Kita  juga  tidak  dapat  mengesampingkan  dampak  positif  dari adanya  migrasi.  Dari  studi  kasus  Polandia  mengenai  ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa negara maju membutuhkan lebih banyak tenaga kerja  untuk  mengisi  lapangan  kerja  kasar.  Kebutuhan  tersebut  dapat terpenuhi  dengan  adanya  para  migran.  Migrasi  pada  awalnya  bukan merupakan  isu  keamanan,  namun  kemudian  mengalami  politisasi sehingga  akhirnya  menjadi  isu  keamanan.  Situasi  yang  pada  awalnya normal  kemudian  digeser  menjadi  isu  yang  perlu  dibahas  dalam  level
20 3 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
pemerintahan.  Proses  politisasi  tersebutlah  yang  menimbulkan dinamika  yang  mengubah  migrasi  menjadi  ancaman  potensial.  Begitu pula yang terjadi dengan dinamika keamanan Polandia, di mana urgensi imigran  tertantang  dengan  sekuritisasi  imigran.  Sekuritisasi  yang mengasosiasikan  para  pengungsi  dengan  permasalahan  domestik  yang dihadapi negara tersebut dapat menimbulkan segregasi masyarakat dan merugikan  negara.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  persepsi  yang memandang  imigran  sebagai  benalu  bagi  negara,  yang  dalam  hal  ini menambah permasalahan krisis tenaga kerja.

## Referensi
Buku Eckert, Roland, 2006. “Culture or Conflict? Migration, Culture Conflict and  Terrorism”,  dalam  Freilich,  Joshua  D.  dan  Rob  T.  Gurette (eds.).  Migration,  Culture  Conflict,  Crime  and  Terrorism. Burlington: Ashgate Publishing.
Freilich,  Joshua  D.  dan  Rob  T.  Gurette,  2006.  Migration,  Culture
Conflict, Crime and Terrorism. Burlington: Ashgate Publishing.
Parkes,  Roderick,  2015.  Migration:  New  ‘Push’  and  ‘Pull’  Dynamics. Brussels: European Union Institute for Security Studies. Pffeifer,  Christian,  Michael  Windzio,  dan  Matthias  Kleimann,  2006. “Media,  Evil  and  Society:  Media  Use  and  Its  Impacts  on  Crime Perception,  Sentencing  Attitudes  and  Crime  Policy  in  Germany” dalam  Freilich,  Joshua  D.  dan  Rob  T.  Gurette  (eds.).  Migration,
Culture  Conflict,  Crime  and  Terrorism.  Burlington:  Ashgate
Publishing.
Reich,  Kerstin,  2006.  “Immigration  and  Juvenile  Delinquency  in Germany”  dalam  Freilich,  Joshua  D.  dan  Rob  T.  Gurette  (eds.). Migration,  Culture  Conflict,  Crime  and  Terrorism.  Burlington: Ashgate Publishing.
Tonry,  Michael,  1997.  “Ethnicity,  Crime,  and  Immigration”,  dalam Tonry, Michael (ed.). Crime and Justice, Volume 21: Comparative and  Cross-National  Perspectives  on  Ethnicity,  Crime,  and Immigration. Chicago: The University of Chicago Press.

## Jurnal Akademik
Behtane,  Ewa-Sowa,  2016.  “Social  Inclusion  of  Foreigners  in  Poland”, dalam  Konferensi  14 th Annual  International  Conference  of  the Bulgarian  Comparative  Education  Society,  14-17  Juni.  Sofia: Bulgarian Comparative Education Society. Kennan,  John,  2016.  “Open  Borders  in  the  European  Union  and Beyond: Migration Flows and Labor Market Implications”, NBER

## Working Paper Series No. 23048. Cambridge: National Bureau of
Economic Research.
Artikel Daring
Bachman,  Bart,  2016.  “Diminishing  Solidarity: Polish  Attitudes  toward the  European  Migration  and  Refugee  Crisis”.  Migration  Policy [online]. Dalam https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity- polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis [diakses 8 Juni 2018]. Bartyzel, Dorota, 2018. “Poland in Labor Bind So Bad It Can't Staff Job- Placement Offices”, Bloomberg [online]. dalam https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-05/poland- in-labor-bind-so-bad-it-can-t-staff-job-placement-offices. [diakses 9 Juni 2018]. Chapman, Annabelle, 2016. “Poland quibbles over who’s a refugee and who’s a migrant”, Politico [online]. dalam https://politico.eu/article/poland-quibbles-over-whos-a-refugee- and-whos-a-migrant-beata-szydlo-asylum-schengen  [diakses  9 Juni 2017]. Cienski,  Jan,  2017.  “Why  Poland  doesn’t  want  refugees”,  Politico [online]. dalam https://www.politico.eu/article/politics- nationalism-and-religion-explain-why-poland- doesnt-want- refugees [diakses 9 Juni 2018]. Dearden, Lizzie, 2017. “Poland’s Prime Minister says country will accept no  refugees  as  EU  threatens  legal  action  over  quotas”,  The Independent [online]. dalam https://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-no- refugees-eu-legal-action- infringement-quotas-resettlement- beata-szydlo-commission-a7741236.html [diakses 9 Juni 2018]. Euronews,  2018.  “Poland  refuses  Middle  Eastern  migrants”  [online]. dalam http://www.euronews.com/2018/01/02/poland-refuses- mid-east-migrants [diakses  8 Juni 2018]. European  Commission,  2018.  “EURES  The  European  Job  Mobility Portal:  Labour  market  Information”,  European  Commission [online]. dalam https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2789&countryId=PL& acro=lmi&lang=en&regionId=PL0&nuts2Code=%20&nuts3Code= &regionName=National%20Level [diakses 9 Juni 2018]. Harper,  Jo,  2018.  “Poland  fears  economic  hit  as  EU  opens  door  to Ukrainians”, Deutsche Welle [online]. dalam http://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-eu-opens- door-to-ukrainians/a-42367764 [diakses 9 Juni 2018]. Human  Rights  Watch,  2017.  “Poland:  Asylum  Seekers  Blocked  at Border” [online] dalam 204
20 5 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
https://www.hrw.org/news/2017/03/01/poland-asylum-seekers- blocked-border [diakses 9 Juni 2018].
Iglicka,  Krystyna  dan  Magdalena  Ziolek-Skrzypczak,  2010.  “EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges”, Migration Policy Institute [online]. dalam https://www.migrationpolicy.org/article/eu-  membership- highlights-polands-migration-challenges [diakses 8 Juni 2018]. Koper,  Anna  dan  Pawel    Florkiewicz,  2017.  “Poland  faces  labour shortage for EU-funded infrastructure  work  in  2018  - 2020–CEO”, Reuters UK [online]. dalam https://uk.reuters.com/article/ferrovial-budimex- workers/poland-faces-labour-  shortage-for-eu-funded- infrastructure-work-in-2018-2020-ceo-idUKL8N1IV28T [diakses 9 Juni 2018]. Radio  Poland,  2018.  “Migration  policy  decisions  up  to  EU  members: Polish PM in Budapest” [online]. dalam http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/342582,Migration-policy- decisions-up-to-EU-members-Polish-PM-in-Budapest  [diakses  9 Juni 2018]. Shah, Shakhil, 2018. “Labour Shortage Forces Poland to Open Borders”, Emerging Europe [online]. dalam https://emerging- europe.com/in-brief/labour-shortage-forces-poland-to-open- borders [diakses 9 Juni 2018]. The Associated Press, 2017. “Poland, Hungary leaders persist with anti- migrant policies”, The Star [online]. dalam https://www.thestar.com/news/world/2017/09/22/poland- hungary-leaders-persist-with-anti-migrant-policies.html  [diakses
9 Juni 2018].
UNHCR,  2016.  “UNHCR  Factsheet  on  resettlement:  Syrian  Refugees”, UNHCR  [online].  dalam  https://www.unhcr.org/59364f887
[diakses 9 Juni 2018]. Wasik, Zosia, 2016. “Poland weights benefits of surge in migrants from Ukraine”, Financial Times [online]. dalam https://www.ft.com/content/aeda9ebe-3afa-11e7-ac89- b01cc67cfeec [diakses 9 Juni 2018].

## Video
Cragg, Gulliver,  2018. Why  Ukrainian  workers  are  flocking  to  Poland [video]. Warsawa: France24.