ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA STUDI KASUS (DESA MAMAMPANG KEC. TOMBOLO PAO, KAB. GOWA)
Nur Wahid 1 , Abdul Halim Talli 2 , Patimah 3 123 Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar Email : Nurwahid.sinjai0022@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah  Warisan  Melalaui  Jalur  Mediasi  Tingkat  Desa  Studi  Kasus  (Desa  Mamampang,  Kec. Tombolo  Pao,  Kab.  Gowa)  untuk  mengetahui  beberpa  rangkaian  prosedur  penyelesaian  sengketa tanah  warisan  di  desa  Mamampang.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum empiris  dengan  menelusuri  beberpa  data-data  faktual  tentang  masalah  yang  menjadi  pokok penelitian,  yakni  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  di  desa  Mamampang.  Selanjutnya pendekatan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan teologi  normative  syar’i .  metode  pengumpulan data  yang  digunakan  dengan  teknik  observasi  data  (studi  lapangan)  terhadap  proses  penyelesaian sengketa  tanah  warisan  di  desa  Mamampang  yang  menguraikan  proses  penangan  sengketa  secara sistematis  melalui  preses  mediasi  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini mendapatkan  suatu  hasil  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  di  desa  Mamampang diuraikan pertama, gambaran landasan hokum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan  di  desa  mamampang, kedua, gambaran  proses  dan  factor  yang  mempengaruhi  proses penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur mediasi di desa mamampang, ketiga, gambaran presfektif hokum islam dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di desa mamampang.
Kata Kunci ; Desa Mamampang, Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Warisan,

## Abstract
This  research  is  an  attempt  to  make  observations  related  to  "Analysis  of  Inherited  Land Dispute  Resolution  through  Mediation  Path  at  the  Village  Level  Case  Study  (Mamampang Village, Kec. Kuncio Pao, Gowa Regency) to know several series of procedures for resolving inheritance  land  disputes  in  Mamampang  Village.  This  type  of  research  is  empirict  law  by tracing  some  factual  data  about  the  problem  that  is  the  subject  of  the  research,  namely  the settlement of inheritance land disputes in Mamampang village. Furthermore, the approach in this research is a normative syar'i theology approach. the data collection method used is data observation techniques (field studies) on the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village which describes the process of systematically handling disputes through mediation processes and applicable regulations. Therefore, this study obtains a result in the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village. First, an overview of the  legal  basis  used  in  the  settlement  of  inheritance  land  disputes  in  Mamampang  Village, second,  a  description  of  the  process  and  factors  that  influence  the  process  of  resolving inheritance  land  disputes  through  the  mediation  in  Mamampang  Village,  third,  a  picture  of the perspective of Islamic law in resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. Keywords; settlement, inheritance disputes, mamampang village, mediation.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering terjadi fenomena sosial berupa konflik yang lahir  akibat  adanya  kepentingan . yang  berbeda.  Dengan . timbulnya  konflik,  hukum memegang . peranan  penting  dalam  menyelesaikan . konflik. 1 Dinamika . sosial  yang  terjadi dewasa  ini  terus  berkembang . demikian  pesat . hingga  telah  memicu ’ terbentuknya . skema- skema  persaingan yang ketat . dalam segala aspek kehidupan yang . melibatkan . pertaruhan dan . kekuatan-kekuatan  sosial.  Semakin  sulitnya  manusia  memenuhi . kebutuhan . hidup, maka  akan . semakin  menunjukan  gejala  faktual  terhadap . munculnya  benih-benih ’ konflik dalam sistem sosial yang . mengakibatkan adanya sengketa . kewarisan dalam . kekeluargaan.
Dalam  praktik  masyarakat,  sengketa  kewarisan  umumnya . bertumpu  pada  pembagian harta  warisan.  Hal  ini  sangat  wajar  terjadi  karena . manusia  pada . prinsipnya  cenderung untuk  menguasai  harta.  Masalah  harta  warisan  dapat menimbulkan . persengketaan  dan perpecahan  di  kalangan  para  ahli waris. Kecenderungan atau . ( nafsu) manusia . berlebihan untuk  memiliki  dan  menguasai  harta,  telah  menyebabkan  manusia . terperosok dalam . perilaku  menzholimi  dan merampas  hak  orang  lain.  Problema  harta  warisan . dapat juga . berujung pada putusnya hubungan silahturahmi antar sesama ahli waris.
Oleh karena itu, Islam hadir menghadapi , realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta  warisan  secara  tegas  dan  hati-hati  melalui . sejumlah  ayat  waris  dan  praktik Rasululah  saw  yang  tercermin  dalam  sejumlah  sunnahnya.  Islam . juga  menawarkan sejumlah  sunnahnya.  Islam  juga  menawarkan  sejumlah  prinsip  kewarisan . yang  dapat dipacu  oleh  sejumlah  pihak  yang  terlibat  dalam  pembagian  harta  warta  warisan. . Prinsip ini menjadi amat penting pada pihak ketiga yang diminta untuk menjadi mediator . dalam penyelesaiaan  sengkata  waris.  Prinsip  utama  pembagian  harta  warisan  adalah prinsip . keadilan .  Prinsip  ini  dapat  diwujudkan  oleh  ahli  waris,  jika  mereka  dapat memahami . dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-Qur’an dan Al- Hadis. .
1 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Pada  dasarnya  penyelesaian . sengketa  dapat  di  lakukan . dengan  dua  cara,  yang  biasa digunakan adalah penyelesaian . sengketa melalui . pengadilan, kemudian . dengan perkembangan . peradaban  manusia . berkembang  pula . penyelesaian . sengketa  di luar pengadilan.  Proses  penyelesaian . sengketa  melalui  pengadilan . menghasilkan  suatu keputusan . yang bersifat adversarial . yang belum mampu merangkul . kepentingan bersama, karena . menghasilkan  suatu . putusan win  lose  solution. Dengan . adanya  Proses penyelesaian  sengketa . melalui  mediasi . bertujuan  untuk . memungkinkan  para  pihak . yang bersengketa . mendiskusikan  perbedan-perbedaan . mereka  secara  pribadi . dengan  bantuan pihak  untuk . memahami  pandangan . para  pihak . lainnya . sehubungan . dengan  masalah- masalah yang . di sengketakan, dan selanjutnya . mereka melakukan . penilaian . yang objektif dari  keseluruhan , situasi  atau  keadaan  yang , sedang  berlangsung  selama . dalam  proses perundingan- perundingan. Jadi mediator harus bersikap . netral, selalu membina . hubungan baik,  berbicara . dengan  bahasa . para  pihak,  mendengarkan  secara  aktif . menekankan  pada keuntungan . potensial,  meminimalisir  pebedaan-perbedaan  dan  menitik  beratkan persamaan-persamaan, yang bertujuan . untuk membantu . para pihak . bernegosiasi secara . lebih baik  atas  penyelesaian . suatu  sengketa.  Disinilah . peran . desa  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  yang  terjadi  di  Desa  sebagaimana  di . sebutkan  dalam Pasal  26 ayat  4 UU  No.6 Tahun 2014 tentang  Desa berbunyi  “ Kepala . Desa mempunyai tugas kewajiban menyelesaikan perselisihan masnyarakat di Desa ’’.
Peraturan . Mahkamah  Agung  RI  No.  02  Tahun . 2003  menjadikan . mediasi  sebagai  bagian dari  proses . beracara  pada  pengadilan.  Mediasi . menjadi  bagian  integral  dalam penyelesaian . sengketa  di  pengadilan.  Mediasi  pada  pengadilan . menguatkan  upaya . damai sebagaimana tertian . yang tertian dalam . hukum acara Pasal . 130 HIR . atau Pasal 154 . RBg. Hal ini  di  tegaskan . dalam  Pasal  2  PERMA  No.  02  Tahun  2003, . yang  di  ajukan . kepada pengadilan . tingkat  pertama  harus  terlebih  dahulu . di  selesaikan . dengan  upaya . damai. Ketentuan . Pasal  2  PERMA . mengharuskan  hakim  untuk  menawarkan . mediasi  sebagai jalan penyelesesaian sengketa . sebelum perkara . di periksa. Mediasi . merupakan . kewajiban yang harus . di tawarkan kepada pihak . yang berperkara.
Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian suatu sengketa . dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan . pihak ketiga yang independen guna  bertindak  sebagai  mediator  (penengah).  Mediasi . merupakan  salah  satu  proses
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini . digunakan oleh pengadilan sebagai proses  penyelesaian  sengketa.  Penggunaan  mediasi  sebagai . bagian  dari  proses  awal penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu . langkah untuk menafsirkan secara  praktis  perwujudan  ketentuan  kewajiban  hakim  dalam . mendamaikan  para  pihak yang bersengketa, sebagai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.
Maraknya  kita  jumpai  beberapa  kasus  terkait  sengketa . tanah  yang  tidak  berlandaskan dengan prinsip keadilan terkhusus di kalangan masyarakat . pedesaan,  hampir di tiap desa yang tersebar di seluruh Indonesia terjadi kasus sengketa tanah . warisan. Salah satu contoh yang  terjadi  di  daerah  Kab.Gowa  Kec.Tombolo  Pao  tepatnya  di . Desa  Mamampang, konflik  sengketa  tanah  warisan  masih  marak  kita  jumpai  hingga  hari  ini, . baik  persoalan batas-batas  tanah  sampai  dengan  penklaiman  dan  penjualan  terhadap  sepetak . tanah dengan  landasan  sebagai  salah  satu  ahli  waris  itu  sendiri,  hal  ini  kemudian yang . menyebabkan  konflik keluarga yang berkepanjangan. .

## B. Metode Penelilitian
Kata  metode  dan  metodologi  sering . disamakan.  Pasahal  keduanya  memiliki . arti  yang berbeda.  Kata  metodologi  berasal . dari  Yunani “methodologia” yang  berarti . “Tehnik” atau  “prosedur”.  Metodologi  sendiri . merujuk  kepada  alur  pemikiran  umum atau . menyeluruh (general  logic) dan  gagasan . teoritis (therotic  prespectives )  suatu penelitian.  Sedengkan . kata  metode  menunjukkan . pada  teknik  yang  digunakan . dalam penelitian , seperti survey, wawancara , dan observasi. Suatu , penelitian yang baik . senantiasa memeprhatikan . kesesuaian  antara  teknik  yang . digunakan  dengan  alur  pemikiran . umum serta  gagasan  teorotis.  Jadi  “metode  kualitatif”  dalam  pandangan  Creswell mendifinisikan . sebagai  suatu  pendekatan  atau , penelusuran  untuk  mengekdplorasi . dan memahami . suatau  gejala  sentral.  Metode  kualitatif . memperlakukan  partisipasi . benar- benar  sebagai  subjek . dan  bukan  objek. 2 Jenis  penelitian . yang  digunakan . dalam . studi ini . adalah  penelitian . lapangan  atau  biasa disebut Field  Research . Kualitatif  deskriptif . Field  Research . Kualitatif  deskriptif adalah , suatu  penelitian  yang . dilakukan  secara langsung . di  lapangan  atau  di  lokasi  penelitian . dengan  objek  yang  akan  di  teliti.
2 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan keunggulannya (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana,2010) h. 7
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Geografis Desa Mamampang
Desa  mamampang  terletak  di  Kab.  Gowa,  Kecamatan  Tombolo  Pao,  Desa Mamampang  secara  geografis  berada  di  ketinggian . antara  600-950  dpl  (di  atas permukaan  laut)  dengan  keadaan  cuaca  hujan . rata-rata  dalam  pertahun  antara  100 hari s/d 250 hari, serta suhu . rata-rata pertahun . adalah 25 s/d 40 derajat celcius. Jarak dari ibu kota Kecamatan 8 km. Jarak dari ibu kota . Kabupaten 98 km, Jarak dari ibu kota  provinsi  112  km.  Luas  Wilayah  Desa  Mamampang . sekitar  21  Km 2 .  sebagian besar  penduduknya . adalah  Petani,  Iklim  Desa  Mamampang . sebagaimana  desa-desa lain di wilayah . Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa beriklim . tropis dengan dua musim, yakni Kemarau . dan Hujan.
2. Pelaksanaan  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan  di  Desa Mamampang
a. Landasan Hukum Mediasi Desa Mamampang
Fungsi kepala desa . sebagai . penyelesai . perkara sebagaimana . diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf . k Undang-Undang . Nomor 6 Tahun 2014 tentang . Desa tidak terlepas . dari  kenyataan . historis  bahwa  di  masa . lalu  di  tingkat . desa  dan masyarakat . hukum adat . dikenal adanya peradilan . desa dan atau peradilan . adat . Sekalipun . Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor . 1 Tahun 2008 menyatakan . Hakim Pengadilan . Negeri-lah  yang  dapat  menjadi . seorang  mediator . sedangkan . pihak lain,  yakni  orang . yang  ditentukan . sendiri  oleh . para . pihak  untuk . bertindak sebagai  mediator . tapi  harus  terlebih  dahulu . memiliki  sertifikat  sebagai mediator,  hal  tersebut .. tidak  berlaku  jika . proses . mediasi  terjadi  di  luar pengadilan  sebagaimana . yang  dilakukan . oleh  kepala  desa.  Kepala  desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian . perselisihan merupakan kewenangan . yang  bersumber  dari . atribusi .. berdasar . Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang . Desa.  Konsekuensinya . adalah . seorang  kepala  desa . tidak harus memiliki sertifikasi mediator . untuk . dapat melaksanakan tugas sebagai . penyelesai . perselisihan. 3
3 Anti mayastatuti, Mulyanto, Sri Lestari. Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masnyarakat Di Desa . Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei Agustus 2010. Hlm, 349.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Penyelesaian sengketa .. melalui jalur mediasi di tingkatan desa terkhusus Desa Mamapang .. tidak terlepas dari tiga aspek hukum, hukum posotif, hukum islam, dan hukum . Adat, melalaui tiga aspek hukum tersebut kemudian digunakan . dalam menyelesaikan perkara yang ada di ruang lingkup daerahnya. Namun  dalam . penyelesaian  sengketa  warisan  itu  sendiri  aparat  desa tersebut .. lebih dominan menggunakan pendekatan hukum adat, sebagaimana . disebutkan oleh Abd. Azis (kepal Desa Mamapang), “masyarakat .. sebagian  besar  tidak  terlalu  paham  persoalan  hukum  dan  bilang dikata .. masih  kental  dengan  tardisi  adat,  jadi  pendekatan  yang  kami gunakan . untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  pendekatan  persuasive dan . musnyawarah dengan menggunakan bahasa adat untuk mencapai . kesepakatan damai”. 4

## b. Alur proses mediasi sengketa tanah warisan di desa mamampang
Adapaun  beberapa  proses  sebelum  mencapai  kesepakatan  damai  atau  proses lanjut ke tingkat lebih tinggi antara lain; 5
1) Tingkat  RT/RW ,  Melapor  secara  tertulis  maupun  lisan  kepada  RT/RW, kemudian  RT/RW  setelah  menerima  laporan  menindak  lanjuti  dengan pendekatan  persuasive  untuk  mencari  sebab  terjadinya  perkara  dan mendamaikan  secara  kekeluargaan  samapai  mendapatkan  kesepakatan damai, ketika tidak ada kesepakatan damai maka di naikkan ke tinkat dusun di mana kepala dusun sebagai mediator.
2) Tingkat  Dusun ,  Setelah  mendapatkan  laporan  dari  RT/RW  telah  terjadi persengketaan  di  wilayah  dusun  tersebut  yang  tidak  mampu  di  damaikan oleh  pihak  RT/RW  kemudian  menindak  lanjuti  dengan  kembali menggunakan pendekatan persuasive untuk mendamaikan dan menyarankan tidak  melanjutkan  perkara  tersebut.  Apabila  tdk  mampu  menggunakan pendekatan  persuasive  maka  kepala  dusun  memanggil  kedua  belah  pihak yang  bersengketa  dengan  mengadakan  pertemuan  atau  musyawarah  antara dua belah pihak, apabilah kedua belah pihak menemukan kesepakan damai dan tidak melanjutkan persengketaan maka kepala dusun membuatkan surat
4 Abd. Azis Daud, Kepala  Desa Mamampang wawancara, Tombolo Pao 18 jannuari 2021
5 Abd. Azis Daud, Kepala  Desa Mamampang wawancara, Tombolo Pao 18 Januari 2021
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
3) perjanjian  damai  yang  di  tandatangani  oleh  dua  belah  pihak  di  atas  kertas bermaterai  di  saksikan oleh dusun dan diketahui oleh kepala desa, apa bila tidak menemukan kesepakatan damai  antara dua belah pihak maka perkara di  lanjutkan  di  tingkatan  desa  dengan  menyotor  berita  acara  musyawara tingkat dusun yang dibuat oleh kepala dusun.
4) Tingkat  desa ,  Mekanisme  mediasi  umumnya  tidak  jauh . berbeda . dengan mediasi  pada  umumnya . dikenal  didunia  peradilan 6 ,  secara . umum  mediasi oleh kepala desa . ini . dilakukan dengan tiga tahap yaitu:
a) Pramediasi, Pada  mediasi  umumnya .. dikenal  tahap  yang  pertama  adalah pramediasi, dalam tahap ini menyaratkan para pihak harus selahsepakat .. untuk menyelesaikan sengketa  yang  mereka  hadapi  dengan cara mediasi  dihadapan mediator.  Hal  ini  juga  dipraktikkan  pada  sengketa  tanah  yang  terjadi  di  desa Mamampang  Kec.Tombolo  Pao  Kab.Gowa.  yaiu  sesuai  dengan  kete  rangan yang  diberikan  oleh  kepala  Desa  Mamampang,  mediasi  baru  dapat dilaksanakan ketika para pihak sepkat untuk menyelesaikan sengketa tanahnya dengan jalan mediasi.
b) Mediasi,  Didalam  mekanismme  mediasi  ada  beberpa  tahap  mediasi yang  dilakukan . oleh  Kepala .. Desa  Mamampang  Kecamatan  Tombolo Pao  Kabupaten . Gowa  terhadap  sengketa  tanah  yang  terjadi  di Desa . Mamampang adalah sebagai berikut:
i. Kepala  Desa  membuka .. mediasi  dengan  pengantar . tentang dirinya  yang  bertindak . sebagai . mediator  dan  para  pihak . yang mengahadap . dan . uraian umum sengekta . yang diselesaikan.
ii. Kepala  desa . menanyakan  kepada . para . pihak  bahwa  para pihak . telah  sepakat  menempuh . jalan . mediasi  dengan  mediator yang . ditunju adalah . kepala desa.
iii. Kepala  desa  menyampaikan .. peraturan  dan  sistematika . mediasi yang dilakukan. Peraturan tersebut . adalah para pihak akan . diberikan  waktu  yang .. sama  menurut . perkiraan  mediator dan  para . pihak . memiliki  hak  untuk  menyampaikan . segala
6 Sasmiar,  S.H.,M.H,  Dr.Arsyad,SH.MH,  Umar  Hasan,S.H.,M.H,  Model  Mediasi  Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Prespektif Hukum Adat. Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Jannuari 2019 , hal.133- 134
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
iv. masalah . dan . usulan jalan . tengah yang dikehendaki.
Sistematika . mediasi , yang ditempuh adalah . pembukaan oleh .. mediator, pihak . 1 menyampaikan
masalahnya . dan . mediator menyimpulkan . dan begitu pula terhadap pihak . kedua. Selanjutnya mediator mempersilahkan . para .. pihak  untuk  menyampaikan . komentar timbal balik . terhadap masalah yang . disampaikan, kemudian . mediator  memberikan  kesimpulan.  Dan  para pihak dipersilahkan .. untuk  menyampaikan . solusi  masing masing. Dan mediator dan . menampung keinginan . masing masing .. pihak . untuk membuat tawaran . jalan keluar dan
diberikan . kepada para pihak untuk . memberikan pandangan . terhadap solusi yang . di tawarkan.
v. Kepala  desa  mempersilahkan  para . pihak  untuk  menyampikan masalahnya . dengan porsi yang sama untuk . setelahnya disimpulkan . dan disampaikan . kembali oleh mediator dengan . bahasa . yang . sederhana.
vi. Kemudian . mediator mempersilahkan . kembali kepada para . pihak untuk menyampaikan . tanggapannya . masing-masing terhadap . penyampaian . para pihak.
vii. Kemudian . mediator menyampaikan . kesimpulan.
viii. Kemudian  mediator  kembali . memberikan  kesempatan . untuk menyampaikan ,. kehendaknya  yang  berkaitan  dengan  solusi yang akan . dipilih.
ix. Kemudian . mediator . menyimpulkan . argumen
masing masing . pihak
dari awal .. sampai . akhir dan menyampaikan . kembali sekaligus . menyampaikan jalan . keluar.
x. Para pihak . diberikan kesempatan .. untuk memberikan pandangan terhadap . solusi yang . ditawarkan . mediator.
xi. Apabila  sepakat.  maka  para  pihak . menyatakan  sepakat  untuk perdamaian. Jika tidak . sepakat, maka mediasi akan . dijadwalkan kembali ,. dengan . agenda penawaran . solusi.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah

## c) Implementasi Hasil Mediasi.
Pada  tahap  ini  para  pihak  hanyalah .. menjalankan  butir-butir kesepakatan  yang  didasarkan  pada  komitmen . bersama  selama  mediasi berlangsung.  Umumnya  para  pihak . melaksanakan  sendiri  hasil kesepakatan  mediasi  dengan  itikat  baik,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinanpara  pihak  akan  dibantu  oleh . pihak  lain  untuk mewujudkan kesepakatan tertulis. Akan tetapi keberadaan pihaklain ini hanya  sekedar  membantu  setelah  mendapat  persetujuandari  para  pihak yang  bersengketa.  Dalam  praktek  sering  kali  dibuat  klausa  untuk menguatkan  sifat  mengikat  yang  disebut  dengan  akata  perdamaian.
Contohnya  desa  mamampang  terkadang  melibatkan  Bhabinkamtibnas stempat  sebagai  penguat  kesepakatan  damai  yang  telah  disaksikan langsung.

## 3. Perkarah Tanah warisan di Desa Mamampang
Adapun  beberapa  perkara  di  Desa  Mamampang  yang  mampu  di  selesaikan, sementara proses, dan tidak mampu di selesaikan antara lain:
a. Proses Perkara Tanah warisan yang di selesaiakan
Sengketa Tanah antara Sohra dan Momong, Objek pajak Dusun bahoturungang.
1) Sengketa  Tanah  antara  Ramang  dan  Masing,  Objek  pajak  Dusun Sangkara’na.
2) Sengketa  Tanah  antara  Sulaiaman  dan  Saleh,  Objek  pajak  Dusun mamampang.
3) Sengketa Tanah (sawah Maningbahoi) antara Solle dan Arstad
4) Sengketa tanah (sawah Maningbahoi) antara Sudding dan Lani.
5) Sengketa tanah anatara Usman dan Hariping Objek Dusun pakkeng.
6) Sengketa  tanah  antara  Kamaluddin  dan  Mariati  Objek  sengketa  dusun
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Pakkeng.
7) Sengketa tanah antara Ete dan Ganing Objek sengketa dusun mamampang.
b. Proses Perkara Tanah Warisan Sementara Proses
1) Sengketa tanah antara p.jintu dan lia di dusun mamampang
2) Sengketa tanah antara Ridwan dan p.Nyonyo di dusun mamampang.
3) Sengketa tanah antara Ritnawati dan Ruma’ di dusun Bahoturungang.
c. Proses Perkara Warisan Yang Di Angkat Ke Kecamatan
1) Sengketa tanah antara jaelani dan Nurhayati di dusun mamampang.
2) Sengketa tanah antara Bakri dan Nurhudayah di dusun mamampang.

## 4. Faktor Penghambat Proses Mediasi di Desa Mamampang
Hasil penelitian observasi yang penyususn lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Desa  Mamampang,  menunjukkan  proses  mediasi  sering  mengalami  kegagalan, sebagaimana  di  katakana  Abd.  Asis  Daud(  kepla  desa  mamampang),”Sering  sekali kami  menemukan  hal  hal  yang  memnghambat  proses  medisi  itu  sendiri  dimana adanya sala satu pihak tidak mau menghadiri proses mediasi degan berbagai alasan, terkadang  juga  kami  menumakan  masalh  dalam  penyelesaian  mediasi  dimana  saksi tidah mau mengadiri medisia karena alsan tdk mau terlibat dalam masalah atau saksi maupun  pewaris  telah  meninggal,  dilain  sisi  pula  saling  bersikeras  mempertahan alasannya masin masin dan tdk mau berdamai dengan alasan masing masing merasa punya Hak”. 7
Dari hasil  wawan cara yang kemudian di  dapatkan . ada beberapa factor . penghambat selama  proses  mediasi.  Proses . mediasi  dianggap  gagal . karena  disebabkan . beberapa hal antara lain. 8

## a. Ketidakhadiran Para Pihak
Kehadiran  para . pihak  dalam  proses  mediasi . sangatlah  menentukan,  karena . tidak mungkin . proses mediasi . dapat . dilaksanakan, jika salah . satu pihak tidak hadir . pada pertemuan . yang . telah dijadwalkan.
b. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik
Proses  mediasi . harus  dilakukan . dengan . itikat  baik,  artinya  para  pihak . tidak  boleh
7 Abd. Azis Daud, Kepala  Desa Mamampang wawancara, Tombolo Pao 20 Juli 2021
8 D.Y.  Witanto ,  HUKUM  ACARA  MEDIASI  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.  1  tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan ,  (Cet.  I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 204-212.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
menyelundupkan . maksud . yang burk di . balik proses mediasi yang . sedang berjalan. Proses  mediasi . harus  ditujukan  hanya . untuk  menyelesaikan . sengketa  secra  damai dan . tidak  boleh  ada  iri  atau  maksud-maaksud  lain  dibalik . kehendak .. untuk menyelesaikan . sengketa.
c. Adanya Kurang Pihak
Proses perdamaian . pada . prinsipnya . merupakan proses penyelesaian . sengketa yang memiliki  sifat . mengakhiri  perkara,  sehingga  dalam  proses  perdamaian . harus melibatkan . keseluruhan  pihak  yang  terkait  dengan  sengketa  yang  di perdamaikan . agar  setelah  hasil  kesepakatan  itu  dikuatkan . menjadi  akta perdamaian . tidak  akan  timbul  sengketa  baru . di  kemudian  hari  karena . terdapat pihak-pihak . yang tidak dilibatkan . dalam proses perdamaian . tersebut.
d. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi
Kesulitan  saat . berdamai  oleh  para  pihak  di  Desa  Mamampang  dilatarbelekangi oleh factor gensi belaka. Kadang . persoalan harga diri para pihak . menjadi benteng yang . kokoh  untuk . enggang  memulai . suatu  perdamaian,  karna  di  dasari  oleh  ego para . pihak . masing-masing  serta  tidak  adanya . itikad  baik  dari ’ para  pihak . untuk menyelesaiakan  perkara  tersebut . melalui  tahap  mediasi.  Contohnya . saja  sengketa tanah, kadang . luas tanah yang di perebutkan . tidak seberapa . namaun karena . harga diri  yang  begitu  tinggi  sehingga  para  pihak  memilih  untuk  tetap  melanjutkan  ke proses litigasi. 9
5. Perspektif  Hukum  Islam . Terhadap . Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  di  Desa Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab.Gowa
Dalam  Al-Quran  banyak . diajarkan . ayat-ayat  suci  yang . hakikatnya menekan- kan prinsip  penyelesaian  sengketa . atau  konflik  melalui  upaya . perdamaian  seperti antara lain . tercantum . dalam Al-Quran . surah Al-Hujurat ayat 9:
ٰى َر ۡخُ ۡلۡٱ ىَلَع اَمُهٰىَد ۡحِإ  ۡتَغَب  ۢنِإَف ۖاَمُهَنۡيَب ْاوُحِل ۡصَأَف ْاوُلَتَتۡقٱ َنيِنِم ۡؤُمۡلٱ َنِم ِناَتَفِئٓاَط نِإ َو يِتَّلٱ ْاوُلِتَٰقَف
ِسۡقَأ َو ِل ۡدَعۡلٱِب اَمُهَنۡيَب ْاوُحِل ۡصَأَف  ۡتَءٓاَف نِإَف َِِّۚللّٱ  ِر ۡمَأ  ٰٓىَلِإ َءٓيِفَت  ٰىَّتَح يِغۡبَت
َني ِطِسۡقُمۡلٱ  ُّب ِحُي َ َّللّٱ َّنِإ ْۖا ٓوُط
Terjemahan:
9 D.Y.  Witanto ,  HUKUM  ACARA  MEDIASI  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.  1  tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan ,  (Cet.  I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.28.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Dan  jika  ada  dua  golongan  dan . orang-orang  yang  mukmin  ber-  perang,  maka damaikankanlah  antara  keduanya . jika  salah  satu  dari kedua  golongan  itu  berbuat aniaya terhadap . golongan yang lain, maka perangilah golongan . yang telah berbuat aniaya  itu  sehingga  kembali . kepada  perintah  Allah  dan  jika  mereka . telah  kembali kepada perintah Allah maka . damaikanlah antara keduanya dengan . adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah . menyukai orang-orang yang berlaku adil 10
Ayat  tersebut  jika . dikaitkan  dengan  keperdataan  hukum . kewarisan  itu  pada prinsipnya  umat . Islam  lebih  baik  memilih .. menyelesaikan  sengketa . warisan  melalui jalur . kekeluargaan.  Hal  itu  disebabkan . dari  beberapa  lembaga . yang  ada,  seperti pengadilan  tidak . jarang  secara  procedural  kurang . akomodatif  dan . persuasif  dalam menyelesaikan . sengketa  warisan  baik .. dipandang  dari  sisi . keadilan,  kemanfaatan, kepastian dan .. penerapan asas .. peradilan . yang cepat, sederhana . dan biaya murah.
Kompilasi . Hukum  Islam  sebagai  pengembangan . hukum  kewarisan  Islam . telah membuka . pintu  pilihan  yang  dipergunakan . dalam  pembagian  warisan . dalam mempertimbangkan . kemaslahatan ahli waris, hukum . Islam membuka . pintu ahli waris untuk . berdamai,  dalam  rangka  menentukan . perolehan  masing-masing . berdasarkan kerelaan, . keikhlasan dan kekeluargaan, setelah . masing-masing menyadari bagiannya. Dasar . hukum  menyelesaikan . sengketa . warisan  atas . dasar  kesepakatan . itu  adalah Pasal . 183  KHI;  “Para  ahli  waris . dapat  bersepakat  melakukan . perdamaian  dalam pembagian . harta warisan, setelah . masing-masing menyadari . bagiannya”.
Al-Quran . menunjukkan  bahwa  pendapat . yang  terkait  dengan  seluruh . pendapat yang . ada . dijelaskan dalam Al- Quran ’ surah Asy-Syura (42) ayat 38:
ُقِفنُي  ۡمُهَٰنۡق َز َر اَّمِم َو  ۡمُهَنۡيَب  ٰى َروُش  ۡمُه ُر ۡمَأ َو َة ٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأ َو  ۡمِهِ ب َرِل ْاوُباَجَت ۡسٱ َنيِذَّلٱ َو

## َنو
Terjemahan:
“Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan . shalat, sedang urusan mereka (diputus- kan) dengan . musyawarat antara
10 Al-Quran dan Terjemahan .op.cit . 846
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
mereka;  dan  mereka . menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang . kami berikan  kepada mereka.” 11
Di lain ayat dijelaskan dalam Al- quran Surah Ali Imran (3) ayat 159:
ُهۡنَع  ُف ۡعٱَف  َۡۖكِل ۡوَح  ۡنِم ْاوُّضَفنَلَ ِبۡلَقۡلٱ َظيِلَغ اًّظَف  َتنُك  ۡوَل َو ۡۖۡمُهَل  َتنِل ِ َّللَّٱ َنِ م  ٖةَم ۡح َر اَمِبَف
ۡرِفۡغَت ۡسٱ َو  ۡم ِ ك َوَتُمۡلٱ  ُّب ِحُي َ َّللَّٱ َّنِإ َِِّۚللَّٱ ىَلَع  ۡلَّك َوَتَف  َت ۡم َزَع اَذِإَف  ِۡۖر ۡمَ ۡلۡٱ يِف  ۡمُه ۡرِواَش َو  ۡمُهَل َنيِل

## ١٥٩

## Terjemahan:
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah . kamu  berlaku  lemah  Lembut . terhadap mereka.  sekiranya  kamu  bersikap  keras . lagi  berhati  kasar,  tentulah . mereka menjauhkan  diri . dari  sekelilingmu.  Karena . itu  ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun . bagi  mereka,  dan . bermusya-  warahlah  dengan  mereka . dalam  urusan  itu. Kemudian . apabila  kamu  Telah  membulatkan . tekad,  Maka  bertawakkallah . kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai . orang-orang yang bertawakkal . kepada-Nya. 12
Kalimatnya  disini . berbentuk  umum,  kata . amruhum berarti . perkara  kaum  Muslim, mencakup . seluruh . perkara.  Sedangkan . kata al-amru,  alif  lam disini . untuk  jenis, maksudnya . jenis.perkara.  Bentuk  umum  tetap . berlaku  umum  selama tidak . ada  dalil yang . mengkhususkannya.  Dalam  hal  ini  tidak . ada  dalil  yang . mengkhususkan syura . dalam , perkara . apapun, sehingga syura bersifat . umum mencakup Seluruh . pendapat, . yang  men tarjih . pendapat  yang  benar  adalah . orang  yang  memiliki wewenang . dalam masalah tersebut, yakni . Amir  al-qaum ,  maksud-nya . pemimpin suatu kaum . atau  orang  yang dipercaya . oleh  masyarakat.  Dialah  yang . bermusya- warah . dengan  jama'ah.  Dalilnya . dalam  Al-Qur’an . surah  Al-Imran  (3)  ayat  159: “Dan . bermusyawarahlah  dengan  mereka . dalam  urusan  itu.  Kemudian . apabila  kamu .. telah . membulatkan tekad, maka . ber- tawakalah kepada Allah.” Seperti . yang  terjadi  di Desa  Mamampang,  ada  perselisihan  antara . kedua  saudara  di  akibat  sengketa  tanah waris  itu  kemudian . di  tangani  oleh  pak.  RT  setempat  selaku  orang  di  tuakan  di wilayah  tersebut  dengan . mempertemukan  kedua  belah  pihak  untuk  di  selesaikan secara kekeluargaan atau . musnyawara keluarga yang di hadiri oleh sanat keluarga dan
11 Al-Quran dan Terjemahan. Op.cit. 789
12 Al-Quran dan Terjemahan. Op.cit . 103
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Akhirnya  menemukan . kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Penyelesaian sengketa . melalui  jalur . musya warah  mufakat . ini  merupakan  jalur  paling . awal  yang dilalui  oleh . pihak  yang . bersengketa  sebelum . akhirnya  diselesai-  kan  di . pemerintah desa.
Dengan  adanya . jalur  ini,  pihak . yang . bersengketa  dapat . menyelesaikan . masalahnya dengan . cara  yang  baik-baik . (musyawarah)  sehingga  sampai  pada . perdamaian (mufakat)  karena . ajaran  agama . Islam . sendiri  sangat  mencintai . perdamaian.  Tetapi ketika . melalui  jalur  ini . persengketaan . tidak  juga selesai, maka . persengketaan ini akan dibawa ke jalur . paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan. ,
Dari . pemaparan  tersebut  jika  dikaitkan . dengan  proses  penyelesaian . sengketa  kewarisan  tanah yang  telah . diteliti  di  Desa  Mamapmpang,  dimana . proses  penyelesaiannya . melalui  lembaga nonformal . dengan cara  musyawarah. Dalam . proses pembagian  harta . warisan yang banyak . dilakukan . adalah bagi sama rata ke ahli . waris, ini dilakukan . karena kemauan dari . ahli waris . sendiri,  dalam  Islam  pun . menganjurkan  untuk  mengikuti . kemauan . ahli  waris selama . tujuannya  untuk  mencari . nilai-nilai  keadilan.  Begitupun . ketika  terjadi  seng-  keta maka . tokoh  masyarakat . memutuskan  siapa . yang  berhak . memiliki  dengan . melihat  garis keturunan, dalam . Islam juga memutuskan . dengan . melihat garis . keturunan sebagai . ahli waris.
Dari  keputusan  tersebut  maka . dapat  dikatakan . bahwa  proses  yang . telah  ditempuh masyarakat  Desa  Mamampang  sesuai  dengan . hukum  Islam.  Walaupun . proses  yang ditempuh  selama . ini  tidak  persis  dengan . yang . diajarkan  dalam  Al-Quran . namun  pada hakikat  tujuannya . sama  yaitu  untuk . menciptakan . kedamaian  dan  ketentraman,
Begitupun . dengan  ajaran  Islam  yang . juga  sangat  mencintai . perdamaian  dan ketentraman . sebagaimana  dijelaskan . dalam  ayat  Al-Quran  yang . sudah  dipaparkan sebelumnya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  mediasi  di  Desa  Mamampang  Kec.  Tombolo  Pao  Kab.  Gowa  secara umum  dilakuakn  secara  bertahap  dimana  berawal  dari  tingkat  RT/RW,  Dusun  dan Desa, walaupun ada beberapa factor penghambat yang dalam  penlaksanaan mediasi
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
namun telah berjalan sesusai tujuan dari mediasi itu. walaupun Desa Mamapang itu sendiri dalam penyelesaian perkara perdata lebih dominan menggunakan pendektan hukum  Adat,  baik  dalam  musnyawara  maupun  negosiasi,  walaupun  proses  yang ditempuh  sedikit  berbeda  ataupun  tidak  persis  dengan  yang  diajarkan  dalam  Al- Quran . namun pada hakikat tujuannya . sama yaitu untuk menciptakan . kedamaian dan ketentraman, begitupun . dengan ajaran Islam . yang juga sangat mencintai . perdamaian dan ketentraman . sebagaimana dijelaskan dalam . ayat Al-Quran.

## 2. Saran
Diperlukan  adanya  sosialisasi/penyuluhan . hukum  yang  diatur  dalam . Mahkamah Agung . Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan . masnyarakat mengenai arti . penting penyeleseaian . sengketa  secara  damai . melalui  mediasi  supaya . para  pihak  yang bersengketa . untuk  biasa  terlibat  aktif  dalam . proses  mediasi.  Disarankan . kepada mediator  baik . di  dalam  maupun  diluara . pengadilan  untuk  lebih . dioptimalkan  agar terwujudnya . upaya mediasi yang menghsilkan . kesepakatan perdamaian . para pihak.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  Nurnaningsih .  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Abbas,  Syahrizal .  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional , Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
Fatah,  Rohadi  Abdul .  Analisis  Fatwa  Keagamaan  Dalam  Fikih  Islam ,  Edisi  2,  Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2006.
Mustari Abdillah , Hukum Kewarisan Islam , Makassar: Alauddin University Press, 2013
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional , Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009.
Supardin. Fikih  Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Rekonstruksi  Materi  Perkara  Tertentu . Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Supardin. Fikih  Mawaris  &  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia  Studi  Analisis Perbandingan , Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Sugangga, I.G.N . Hukum Waris Adat . Semarang: UNDIP,1995.
Hadikusuma, Hilman . Hukum Waris Adat . Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2003
Subektif dan Tjitrosudibio . Kitab Undanng-Undang Hukum Perdata . Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
Jimly  Josep  Sembring .  Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan  (Negosiasi,konsiliasi  & Arbitrase ). Jakarta: Visimedia, 2011.
Goopaster,  Garry. Negosiasi  dan  Mediasi  :  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . Jakarta : ELIPS Project, 1993.
Emerzon,  Joni .  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan:  Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Lestari,  Rika .  Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  di  Pengadilan dan Diluar Pengadilan di  Indonesia . Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 3 NO. 2 2015. Pekan Baru, 2015
Rahmadi,  Takdir .  Mendiasi  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, , 2011.
Witanto, D.Y . HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
M.  Yahya  Harapan ,  Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika , 2006.
Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah
Syaodih, Nana Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Rosada Karya, 2006.
Adi , Rianto Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Granit, 2010.