Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
146 – 163
New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and
Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) Dyah Mutiarin2, Misran1 146 – 163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies)
Dyah Mutiarin2, Misran1

## Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Irfan B 1 , Dedy Herianto 2, Badu Ahmad 3
1 STISIP 17-8-1945 Makassar, l. A. P. Pettarani No.72, Makassar, Sulawesi Selatan 2 Universitas Pancasakti Makassar, Jl. Andi Mangerangi No.73, Makassar, Sulawesi Selatan 3 Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM.10, Makassar, Sulawesi Selatan Corresponding Author: Irfanbasyo20@gmail.com
Keyword: Service Standard ; Public; Public Service.
Kata Kunci: Standar Pelayanan ; Publik; Pelayanan Publik.
Abstract: The application of public service standards is very important in public services, especially the issuance  of trading  business licenses at the Makassar  City Investment and One Stop Integrated Service Office. This study aims to describe the application  of  public  service  standards  in  the  process  of  issuing  trading  business permits. The method used in the study is a qualitative method which is carried out to understand the phenomena experienced by the research subjects. . Informants in this study were officers and the public who applied for a trading business license at the  Makassar  City  Investment  and  One  Stop  Integrated  Service  Office.  Data collection  techniques  are  interviews,  observation,  literature  study  and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data  presentation  and  data  verification.  The  results  of  the  study  indicate  that compliance with the guidelines for public service standards at the Makassar City Investment and One Stop Integrated Service Office is seen from various indicators including; requirements, system mechanisms and procedures, service period, service fees, facilities and infrastructure, as well as handling complaints, suggestions and inputs in the issuance of trading business licenses have not met service standards properly. Suggestions in this study are the Makassar City Investment and One Stop Integrated Service Office needs to periodically update the application and perform maintenance on existing facilities.
Abstrak: Penerapan  standar  pelayanan  publik  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  pelayanan  publik  utamanya  penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan  di  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan standar  pelayanan  publik  dalam  proses  penerbitan  izin  usaha  perdagangan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  kualitatiif  yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. . Informan pada penelitian ini adalah petugas dan masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan di kantor  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kota  Makassar.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.  Teknik analisis data dilakukan melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pedoman standar pelayanan publik di kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Makassar  dilihat  dari  berbagai  indikator  diantaranya;  persyaratan,  sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan belum memenuhi standar pelayanan dengan baik. Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar perlu melakukan update secara berkala pada aplikasi serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 4, No. 2, November  2022, pp. 188-198 Received 25 August 2022   Revised 19 Oct. 2022   Accepted 6 Nov. 2022

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pelayanan  publik  adalah  proses  penyediaan  dan  pemberian  pelayanan  oleh pemerintah  kepada  masyarakat  untuk  memudahkan  berbagai  kepentingan  publik.  Kegiatan pelayanan  publik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia,  karena  pelayanan  publik sangat dibutuhkan manusia termasuk pelayanan pada aspek yang mendasar yaitu pemenuhan kebutuhan primer. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses pelayanan publik adalah kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sebagai penyedia jasa layanan  kepada  masyarakat  pemerintah  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang berkualitas, oleh sebab itu untuk meningkatkan dan menjamin penyedia pelayanan yang sesuai dengan asas – asas umum pemerintah serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam pelayanan publik, maka dibuatlah  pedoman  standar  pelayanan  publik  yang  tertuang  dalam  Undang-  undang  No  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi no 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Permenpan- RB, 2009)
Standar  pelayanan  publik  merupakan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  agar  tidak  terjadi  maladministrasi.  Dengan  adanya  standar pelayanan, masyarakat dapat mengetahui standar informasi yang meliputi waktu dan biaya yang akan  dialokasikan,  prosedur  dan  alurnya  juga  jelas  serta  memiliki  pelayanan  pelaporan  atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan pelayanan yang ramah oleh para birokrat yang menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan.( Permenpan- RB, 2009).
Pelayanan  izin  usaha  perdangan  di  kantor  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan terpadu  satu  pintu  kota  Makassar  sejak  tahun  2017  berdasarkan  penilaian  ombudsman menunjukkan  bahwa  standar  pelayanan  menunjukkan  angka  yang  cukup  baik  tetapi  tidak konsisten dengan standar pelayanan tersebut. hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 pelayanan perizinan usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Makassar menjukkan tingkat kepatuhan sebesar 97,50 %, kemudian pada tahun 2018 menunjukkan  angka  sebesar  100%,  tetapi  pada  tahun  2019  mengalami  penurunan  tingkat kepatuhaan sebesar 74,00%. Seperti pada gambar berikut :

## Tabel 1. Penillaian Kepatuhan Publik Ombudsman RI Sul-Sel
Data Penilaian Ombudsman RI SulSel (dalam periode tahun) 2017 2018 2019 97,50 %, 100% 74,00%.
Sumber : Laporan Tahunan Ombudsman RI SulSel 2017- 2019
Standar pelayanan dalam perizinan usaha perdagangan mengalami inkonsistensi yang besar sejak setahun terakhir. Olehnya penting untuk peneliti melakukan kajian terkait dengan analisis standar pelayanan publik dalam hal penerbitan surat izin usaha perdagangan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makassar. Standar pelayanan publik dalam proses perizinan usaha perdagangan seharusnya diterapkan dengan baik dan konsisten oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar, tetapi pada data yang dipublikasikan oleh ombudsman perwakilan sulawesi selatan diatas menunjukkan bahwa pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar belum  menerapkan  dengan  masimal  dan  berkelanjutan  standar  pelayanan  publik  yang  telah berlaku secara nasional.
Jika  mengacu  pada  standar  pelayanan  publik  yang  telah  berlaku  secara  nasional berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik seharusnya pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  kota  Makassar  sudah  menerapkan  standar  tersebut  dalam  penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan  untuk  mendorong  tingkat  perizininan  yang  tinggi  sehingga  berefek  pada  hasil pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Makassar, tetapi berdasarkan data Ombudsman perwakilan sulawesi selatan diketahui bahwa penerapan standar pelayanan
yang  masih  rendah.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  melakukan  kajian  terkait bagaiamana  penerapan  standar  pelayanan  publik  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Makassar  dalam  Penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan.  Proses pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan seperti kajian yang telah dilakukan oleh (Kencana  et  al.,  2019)  sebagai  bahan  perbandingan  dengan  kajian  yang  sama  tetapi  lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang dalam  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  dikatakan  belum  bisa dikatakan  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  indikator  :  Bukti  Fisik  ( Tangibles), Keandalan ( Reliability ), Ketanggapan ( Responsiveness ), Jaminan ( Assurance ), Empati ( Emphaty ), Courtesy (Sopan  Santun), Communication (Komunikasi), Credibilty (Jujur), Security yang  mendapatkan hasil  kajian  bahwa  KPPT  Kota  Palembang  bisa  dikatakan  belum  efektif  dalam  pelaksanaan kualitas pelayanan. Hal tersebut bisa dilihat dari target-target yang ditetapkan belum tercapai oleh KPPT Kota Palembang, meskipun tidak keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari segala keterbatasan yang ada di KPPT, sehingga belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikator- indikator kualitas pelayanan yang belum terpenuhi. Hambatan- hambatan yang dihadapi oleh KPPT Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang perijinan, khususnya penebitan Surat IZin Usaha Perdagangan (SIUP).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kajian  tentang  pelayanan  perizinan  usaha  perdagangan tidak  selalu  berjalan  secara  maksimal,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  mendorong  proses pelayanan  menjadi  maksimal, seperti  yang  dilakukan  oleh  (Maulana,  2021)  dalam  Penelitian dengan  Judul  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diketahui bahwa proses pelayanan yang dapat menghambat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh  faktor  seperti  anggaran  yang  terbatas,  kekurangan  SDM  yang  menempati  PTSP,  kurang adanya fasilitas yang mendukung, seperti komputer dan portal jaringan komunikasi ( Network ) antar unit kerja dan UPT daerah. Sedangkan yang dapat mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat disebabkan faktor seperti adanya kepercayaan yang tinggi dari publik, dan UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 3 yang membahas tentang mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas terkait  hak,  tanggungjawab,  kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik;  mewujudkan  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dari beberapa hasil kajian diatas diketahu bahwa proses pelayanan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, dan yang paling utama adalah  penerapan standar pelayanan publik yang berlaku secara nasional yaitu Undang- undang no 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menjadi alat ukur dan batasan  dalam  standar  minimal  pelayanan  publik  di  kantor  dinas  penanaman  modal  dan pelayanan terpadu.
Menurut Undang- undang no  25 tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik, memaparkan bahwa  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Adapun  menurut  Prasojo  (Ahmad,  2018) pelayanan publik adalah suatu upaya membantu utau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan. Pendapat Donald (Handoyo, 2012) pelayanan memiliki arti kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak, tidak berwujud, tidak mengakibatkan  kepemilikan  apapun  dan  proses  produksi  tidak  terkait  dengan  produk  fisik. Pelayanan atau service ini pada dasarnya merupakan produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar  dan  dirasakan  atau  dialami.  Begitu  pula  pandangan  Ibrahim  (Handoyo,  2012)  yang menyatakan  bahwa  pelayanan  mencakup  berbagai  informasi  yang  diinginkan  pelanggan, tindakan  yang  sulit  ditangkap  dan  diukur  secara  akurat,  sangat  sensitif  dan  tidak  dapat diprediksi dan sangat bergantung pada nilai yang dipertimbangkan pelanggan untuk apa yang mereka terima dianggap tepat. Menurut Kotler dalam Sinambela (2010) pelayanan adalah setiap
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
kegiatan yang menguntungkan dan memberikan kepuasan dalam suatu kelompok atau badan, walaupun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik.
Terkait pelayanan yang berupa barang dan jasa publik, menurut (Mulyadi, 2016) Public goods (barang/  jasa  publik)    adalah  barang  dan  jasa  yang  derajatnya  eksklusif  dan  derajat keterhabisannya sangat rendah, atau dapat juga diartikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang mana sifat penggunaanya tidak bisa dilakukan pemisahan untuk orang – orang tertentu saja, biasanya barang- barang publik tidak diperjual belikan melalui mekanisme pasar yaitu tidak ada titik temu penjual ( supply ) dan pemebeli ( demand ).
Dalam  memberikan  pelayanan  publik,  birokrasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting, Ahmad (Kamaruddin Sellang, 2016) mengemukakan bahwa berkenaan dengan upaya pelayanan dan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  birokrasi  telah  memberikan  andil  yang  besar.  Peran birokrasi yang demikian besar inilah yang dimaknai sebagai birokrasi pemerintah. Karena peran yang sangat besar, etika pelayanan harus diutamakan. Menurut Denhardt (Keban, 2008) etika pelayanan publik diartikan sebagai filsafat dan professional standart (kode etik), atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan  publik.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  menurut  (Handoyo,  2012) dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya. Kedua, pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara individual oleh penyedia  layanan  atas  dasar  pendelegasian  wewenang  dari  penyedia  layanan  lain  yang bersangkutan.  Ketiga,  pelayanan  terpadu.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  jenis  pelayanan  yaitu pelayanan terpadu satu atap dan pelayanan terpadu satu pintu. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan di satu tempat yang mencakup berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui banyak pintu.
Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan,  Mustofadidjaja  (dalam  Ahmad,  2018) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik, meliputi: a) Penetapan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya mengacu pada standar untuk produk layanan, tetapi juga praktik layanan standar yang terkait dengan pemberian layanan berkualitas. Standar dapat menunjukkan kinerja layanan, b)Terbuka terhadap segala kritik dan saran, serta keluhan dan memberikan segala informasi yang diperlukan dalam pelayanan. Penyedia layanan harus memiliki berbagai alat yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik atau saran, dan harus menyediakan berbagai informasi yang secara proaktif dibutuhkan oleh  komunitas  pelanggan,  c)  Memperlakukan  semua  orang  secara  adil  sebagai  pelanggan. Dalam  menyediakan  barang  jasa  tertentu  dimana  masyarakat  pelanggan  secara  transparan diberi pilihan, pengertian keadilan sebanding dengan tarif yang dibayarkan, d) Mempermudah akses ke seluruh komunitas pelanggan. Unit layanan masyarakat yang disediakan oleh penyedia layanan harus benar-benar dapat diakses oleh masyarakat pelanggan,  e) Untuk memperbaiki sesuatu  dalam  proses  layanan,  jika  ada  perbedaan  dalam  hal  pemberian  layanan,  jika  ada perbedaan atau tidak adanya, setiap lini personel layanan di tingkat mana pun yang mengetahui perbedaan tersebut harus segera memperbaikinya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, atau  jika  mereka  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah,  maka  wajib  memberitahukan  kepada atasannya tentang penyimpangan tersebut, f) Manfaatkan semua sumber daya yang digunakan untuk melayani komunitas pelanggan secara efisien dan efektif. Karena kriteria dasar pelayanan publik adalah efisiensi, efektivitas dan ekonomi, maka penggunaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan harus memenuhi kriteria tersebut, g) Mencari pembaruan dan meningkatkan kualitas layanan.
Dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima  ( Service  of  Excellent ), penyelenggara  pelayanan  publik  harus  meningkatkan  standar  kompetensi  penyelenggara pelayanan publik sesuai bidang tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan  dan  sosialisasi.  Standar  kompetensi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  juga  dapat dipenuhi  melalui  sistem  rekrutmen  dengan  kualifikasi  standar  kompetensi  yang  dibutuhkan dalam pelaksanaannya (Putra, 2019).
Selain  peningkatan  kapasitas  penyelenggara  pelayanan  publik,  pedoman  standar pelayanan juga sangat penting untuk menjadi sumber rujukan pelayanan oleh penyelenggara.
komponen standar pelayanan  sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang  pelayanan  publik  kemudian  diperjelas  dalam  Peraturan  menteri  pemberdayaan aparatur  negara  dan    reformasi  birokrasi    nomor  15  tahun  2014  tentang  pedoman  standar pelayanan menjelaskan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( service delivery ) meliputi: 1) Persyaratan, 2) Sistem, mekanisme,dan prosedur. 3) Jangka waktu pelayanan. 4) Biaya/tariff. 5) Produk pelayanan. 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Penyelenggara berkewajiban merumuskan dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan  kemampuan  operator,  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  lingkungan.  Dalam mengembangkan dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melibatkan  masyarakat  dan  pihak  terkait.  Partisipasi  masyarakat  dan  para  pihak  tidak diskriminatif,  berkaitan  langsung  dengan  jenis  pelayanan,  berorientasi  pada  kompetensi  dan keseimbangan  serta  memperhatikan  keberagaman  (Ratminto,  dkk,  2017:  20)  yang  juga menuliskan  komponen  standar  pelayanan  sekurang-  kurangnya  meliputi  :  a)  Persyaratan,  b) Sistem, mekanisme dan prosedur, c) Jangka waktu pelayanan, d) Biaya pelayanan, e) Sarana dan prasarana, f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  mendeskripsikan  dan menggambarkan tentang standar pelayanan yang digunakan dalam penegajuan surat izin usaha perdagangan  di  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kota  Makassar. Penelitian melakukan pengumpulan data primer berupa wawancara dan pengamatan langsung terhadap  objek  yang  diteliti  dengan  informan  maupun  melalui  pengamatan  langsung  dan melakukan  kajian  data  sekunder  berupa  data  fasilitas  fisik,  serta  dokumen-  dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  melalui  observasi,  dokumentasi,  wawancara.  Dalam  wawancara,  penulis  lebih banyak  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  yang  mengajukan  surat  izin  usaha perdagangan sebab masyarakat yang secara langsung merasakan penerapan standar pelayanan publik  tersebut,  selain  itu  pegawai  yang  bertugas  khusus  dalam  penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan  di  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Makassar. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pengumpulan data, setelah  selesai  pengumpulan  data  maka  selanjutnya  tahap  reduksi  data  yang  diperoleh  dari lapangan,  tahap  penarikan  kesimpulan  dan  verivikasi  data  yang  mendukung  tahap pengumpulan  data.  Pengabsahan  data  yang  terdiri  dari  triangulasi  sumber  yang membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI
Penerapan standar pelayanan publik berdasarkan komponen standar pelayanan publik menurut (Ratminto, dkk) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar  dalam  pengajuan  surat  izin  usaha  perdagangan  dengan  indikator  meliputi:  a) Persyaratan,  b)  Sistem,  mekanisme,dan  prosedur,  c)  Jangka  waktu  pelayanan,  d)  Biaya pelayanan,  e) sarana dan prasarana, f) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

## Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam pengajuan surat izin usaha perdagangan.

## a) Persyaratan
Komponen  persyaratan merupakan  hal  substansial  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengajuan perizinan usaha perdagangan. Persyaratan dapat di akses dengan menggunakan aplikasi, serta

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
layar informasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa persyaratan yang terdapat di aplikasi tidak sama dengan yang ada di layar informasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar serta kebutuhan berkas untuk pengajuan surat izin usaha perdagangan, hal tersebut  sesuai  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang  mengajukan  perizinan  usaha perdagangan sebagai berikut :
“Persyaratan  perizinanan  usaha  perdagangan  untuk  lebih  jelasnya  saya  datang  ke  loket pelayanan untuk menanyakan dengan jelas sebab jika menggunakan persyaratan di aplikasi tidak lengkap dan kadang harus kembali untuk mengurus persyaratan yang lain, itu membuat pengurusan sangat lama hanya untuk sekedar mengurus berkas” ungkap MI
“Waktu  melakukan  pengajuan  proses  surat  usaha  perdagangan,  saya  datang  langsung  ke kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Makassar  sebab ketika searching di aplikasi yang disediakan tetapi persyaratan disana tidak sesuai dengan yang diminta petugas saat melakukan pengajuan berkas” ungkap KH
Berdasrkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pengajuan penerbitan surat izin usaha  perdagangan  tidak  ada  singkronisasi  persyaratan  pada  fasilitas  yang  tersedia  yaitu aplikasi, layar informasi dan brosur pada pengajuan pelayanan. Adapun berkas yang dimaksud adalah  untuk  perizinan  usaha  perdagangan  perorangan  tidak  tercantum  rekomendasi  dari kelurahan  dan  kecamatan,  izin  mendirikan  bangunan  dan  pajak  bumi  bangunan  terakhir, sedangkan  untuk  CV  tidak  tercantum  rekomendasi  dari  kelurahan  dan  kecamatan,  Bpjs Ketenagakerjaan dan izin mendirikan bangunan serta pajak bumi bangunan terakhir serta untuk PT  tidak  tercantum  rekomendasi  kelurahan  dan  kecamatan,  Bpjs  ketegakerjaan  Npwp perusahaan, izin mendirikan bangunan dan pajak bumi bangunan tahun terakhir. Kecanggihan teknologi  nyatanya  tidak  selalu  beriringan  dengan  p erkembangan  “ update ”  persyaratan  yang terdapat dalam layar informasi.
Hal yang sama juga dalam (Irawan et al., 2020) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa Kecanggihan teknologi maupun tingginya kualitas teknologi pemerintah ternyata tidak menjamin bahwa instrumen tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai users. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut salah satunya adalah adanya kesenjangan digital ( digital divide ) dan rendahnya literasi digital ( digital literacy ) di antara masyarakat. Hal yang sama juga dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda di mana masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan pelayanan daring yang disediakan. Untuk itu Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Samarinda berinovasi  dengan  menggunakan  media  video  tutorial  dalam  pelayanan  permohonan  izin berbasis  daring.  Konten  dari  video  tutorial  tersebut  antara  lain  cover  depan  yang  berisikan informasi  terkait  judul  video  tutorial,  informasi  terkait  berkas  persyaratan,  tahapan  dalam pembuatan akun, tahapan pemilihan kategori perizinan, tahapan login akun ke portal DPMPTSP, tahapan  pengisian  borang  formulir  permohonan,  dan  tahapan  unggah  berkas/dokumen persyaratan. Selain itu video tutorial ini juga disertai dengan teks dan audio pendukung yang bertujuan untuk lebih memudahkan pengguna/masyarakat. Inovasi DPMPTSP Kota Samarinda ini  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  digital  literacy  masyarakat  Kota  Samarinda  yang sekaligus berimplikasi positif dalam peningkatan penggunaan pelayanan daring yang disediakan.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sudah menerapkan hal yang sama yaitu memaksimlakan teknologi video persyaratan tetapi  juga  belum  maksimal.  Dapat  disimpulkan  bahwa  komponen  standar  pelayanan  yaitu persyaratan  belum  terpenuhi  dengan  baik  dalam  pengajuan  surat  izin  usaha  perdagangan  di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar sdisebabkan oleh  tidak  ada  persyaratan  yang  lengkap  serta  singkronisasi  persyaratan  pada  Aplikasi dpmptsp.bintang5-makassar.com ,  brosur  dan  layar  informasi  yang  belu  singkron  meskipun menggunakan teknologi yang memadai.
b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
Sistem,  mekanisme  dan  prosedur  merupakan  subtansi  alur  dan  prosedur  yang  telah dibakukan dalam pelayanan, dalam proses pelayanan, masyarakat yang mengajukan perizinan usaha perdagangan harus mengikuti alur yang telah ada. Berdaasarkan hasil penelitan prosedur sudah tersedia tetapi belum diketahui dengan baik oleh masyarakat yang mengajukan perizinan disebabkan karena ketersediaan akses informasi yang tidak komprehensif dan tersedia setiap saat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan petugas sebagai berikut :
“Pengajuan Perizinan kebanyakan masyarakat datang mendaftar secara langsung, padahal mereka dapat mengaksess dari rumah masing- masing, selain itu di aplikasi sendiri belum tersedia fitur alur pelayanan tersebut disebabkan karena tidak ada update fitur di aplikasi tersebut, itu juga menurut pengakuan kepala seksi kami” ujar MT(Petugas penerbitan surat izin usaha perdagangan)
Selain  itu,  masyarakat  yang  mengajukan  penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan  juga memberikan pernyataan yang sama, sebagai berikut :
“Dalam mengurus izin usaha perdagangan, saya langsung bertanya secara langsung kepada petugas terkait mekanisme dan prosedurnya sebab browsing di aplikasi tidak ada, membaca di sumber informasi yang lain juga tidak tersedia” ungkap DR
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa  alur  pelayanan  tidak  terdapat  di aplikasi, dan layar informasi yang tidak memiliki tampilan yang baik serta brosur pelayanan yang tidak  tersedia  setiap  saat.  Dalam  proses  pelayanan  untuk  memaksimalkan  pelayanan  dengan sistem,  mekanisme  dan  prosedur  ppelayanan,  minimal  dapat  ditinjau  dari  dua  hal,  yaitu ketersediaan informasi dari penyedia layanan baik berupa di aplikasi serta sumber daya manusia pemberi  pelayanan  sebagai  pihak  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  yang mengajukan pelayanan. Ha yang sama diungkapkan oleh (Ibie, 2021) bahwa Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jika dilihat dari aspek kinerja  aparatur  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  (Pegawai)  adminstrasi,  dan  adanya petugas yang belum memahami tugasnya.
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen standar pelayanan publik terkait sistem, mekanisme dan prosedur belum diterapkan dengan baik oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar disebabkan karena sumber informasi yang masih  terbatas,  tumpang-  tindih  persyaratan  yang mengakibatkan  tidak  jelasnya sistem, mekanisme  dan  prosedur  proses  pelayanan  perizinan  usaha  perdagangan  dan  sumber  daya manusia  (pegawai)  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  yang  belum  cakap  dalam mendesain sistem informasi yang baku serta dapat dipahami oleh masyarakat.

## c) Jangka waktu pelayanan
Dalam proses pelayanan surat izin usaha perdagangan di kantor dinas penananaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar jangka waktu pelayanan maksimal empat belas hari, tetapi berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa jangka waktu empat belas hari pelayanan belum berjalan dengan baik, bahkan pada prakteknya tidak ada pelayanan yang memenuhi  kualifikasi  standar  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Jangka  waktu  pelayanan  dalam proses perizinan usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu  pintu  kota  Makassar  paling  cepat  16  hari  waktu  kerja.  berdasarkan  data  pengajuan penerbitan surat izin usaha perdaganan diketahui jangka waktu pelayanan sebagai berikut :

## Tabel 2.  Jangka waktu pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan
Nama Tanggal pengajuan Tanggal selesai Waktu Pelayanan   Keterangan KH 08/07/2020 07/08/2020 22 hari Selesai
MI 09/07/2020 01/09/2020 38 hari Selesai RZ 18/08/2020 09/09/2020 16 hari Selesai SC 13/11/2019 18/12/2019 25 hari Selesai DR 05/11/2019 03/01/2020 43 hari Selesai PMS 06/11/ 2019 09/12/2019 23 hari Selesai
Sumber: DPMPTSP Kota Makassar
Berdasarkan jangka waktu pelayanan surat izin usaha perdagangan diatas diketahui bahwa komponen  standar  pelayanan  terkait  jangka  waktu  pelayanan  belum  memenuhi  standar pelayanan  yang  baik  hal  tersebut  disebabkan  karena  jangka  waktu  pelayanan  yang  belum berjalan  maksimal  dan  pada  prakteknya  jauh  dari  standar  yang  telah  ditetapkan  yaitu  empat belas hari kerja tetapi berdasarkan selisih waktu pengajuan sampai penerbitan surat izin usaha perdagangan  membutuhkan  waktu  tiga  pulu  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  efisiensi pelayanan  terkait  ketepatan  waktu  yang  dijelaskan  oleh  Dwiyanto  (Muhammad  Sawir,  2020) yang  mengungkappkan  bahwa  proses  pelayanan  yang  efektif  adalah  pelayanan  yang  dapat diketahui oleh publik berapa lama waktu yang dibutuhkan, jangka waktu setiap item pelayanan dan keterbukaan akses informasi yang berkala.
Pelayanan surat izin usaha perdagangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  kota  makassar  sudah  memiliki  standar  operasional  prosedur  terkait  janka  waktu pelayanan, tetapi yang terjadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya surat izin usaha perdagangan adalah bervariasi, sedangkan dalam standar operasional prosedur yang dimaksud adalah  empat  belas  hari  kerja,  tetapi  hasil  temuan  penelitian  adalah  waktu  yang  dibutuhkan melampaui batas waktu pelayanan dan masyarakat tidak memiliki kepastian waktu setiap jenis layanan yang diterima secara berkala.

## d) Biaya pelayanan
Proses pelayanan publik dapat dikenakan biaya dalam pemberian pelayanan, hal  ini untuk tetap menjamin ketersediaan sumber daya dalam proses pelayanan. Dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar    sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  walikota  Makassar  no.  27  tahun  2017  tentang penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  pasal  9  ayat  3  butir  d  menetapkan bahwa  penerbitan  surat  izin  usaha  perdaganagan  tidak  dikenakan  biaya/  retribusi.  Hal  yang sama  juga  diugkapkan  oleh  petugas  dan  masyarakat  yang  mengajukan  surat  izin  usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar sebagai berikut :
“Pelayanan disini tidak ada biaya, penerb itan surat izin usaha perdagangan masuk kategori pelayanan tidak wajib retribusi ” Ujar HR ( Petugas penerbitan surat izin usaha perdagangan) “Waktu melakukan proses perizinan tidak ada biaya retribusi, gratis sampai penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar” Ujar MI (Masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan)
“Pada  saat  pengajuan  untuk  surat  izin  usaha  perdagangan  tidak  ada  biaya  sampai  proses penerbita’’ Ujar KH (Masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  diketahui  bahwa  penyelenggara  pelayanan  sudah menerapkan  aturan  terkait  surat  izin  usaha  perdagangan  tidak  dikenakan  biaya  retribusi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regulasi terkait biaya retribusi penerbitan surat izin usaha perdagangan disimpulkan bahwa komponen standar pelayanan terkait biaya pelayanan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar sudah diterapkan dengan baik. Kepastian tidak adanya biaya
yang dikeluarkan oleh masyarakat ketika mengurus penerbitan surat izin usaha sesuai dengan regulasi yang ada.

## e) Sarana dan prasarana
Standar pelayanan terkait sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan  publik  sebab  berkaitan  dengan  sumber  daya  dalam  proses  pelayanan.  Sarana  dan prasarana  yang  menunjang  pelayanan  surat  izin  usaha  perdagangan  sudah  diupayakan  hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan petugas dan masyarakat yang mengajukan surat izin usaha perdagangan sebagai berikut :
“Selaku penyelenggara selalu mengupayakan agar terpenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang  pelayanan  yang  berkualitas,  untuk  sarana  dan  prasarana  dalam  pengurusan penerbitan  izin  tentu  menjadi  focus  kami,  terlepas  pemenuhan  dan  pemeliharaan  terus diupayakan” Ujar MAG (Petugas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar)
“Fasilitas di kantor ini saya kira sudah bagus, tetapi tentu masih butuh perawatan yang baik pada toilet yang tidak berfungsi dengan baik seperti air yang tidak berjalan serta aplikasi yang belum lengap fitur alur pelayanannya, saya coba cari dan tidak ada” Ujar RZ
“Sarana dan prasarana di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makassar khusus untuk brosur penerbitan surat izin usaha perdagangan tidak tersedia setiap saat  atau tersedia terbatas” Ujar DR
Selain itu, data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Sarana dan Prasarana penerbitan SIUP di DPMPTSP Kota Makassar Jenis Nama Sarana/ Prasarana Jumlah Sarana Computer 6 Portal aplikasi dpmptsp.bintang5-makassar.go.id 1 Print / scan 2 Prasarana Meja loket penerbitan SIUP 1 Layar (ukuran besar) 2 Layar (ukuran kecil) 2 Ruang tunggu berAC 2 Ruang tunggu anak 1 Kursi ruang tunggu dan konsultasi Kapasitas 15 orang Meja loket pelayanan 4 Sumber: DPMPTSP Kota Makassar
Berdasarkan  informasi  diatas  diketahui  bahwa  sarana  dan  prasarana  sudah  cukup memadai  untuk  menunjang  proses  pelayanan  dan  digunakan  dengan  baik  untuk  kepentingan masyarakat dengan beberapa catatan untuk dilakukan pemeliharaan dan perawatan agar toilet dapat berfungsi dengan baik, serta melakukan pemeliharaan/ update aplikasi dpmptsp.bintang5- makassar.go.id untuk melengkapi fitur utamanya alur pelayanan ketika proses perizinan agar dapat diketahui sejak awal pengajuan penerbitan surat izin serta kepastian jangka waktu yang tertera dalam proses pelayanan. Hal yang sama juga dalam kajian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2020) bahwa proses pelayanan tidak hanya membutuhkan fasilitas fisik dan pendukung dalam
aplikasi,  tetapi  juga  dukungan  langsung,  seperti  tanda  tangan  elektronik  pejabat  kunci  dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin minimal tiga bulan sekali.
Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahu bahwa komponen standar pelayanan terkait sarana dan prasaran sudah di terapkan dengan dengan baik dengan tersedianya fasilitas sarana yang dapat memudahkan proses layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan dan prasarana yang dapat membuat nyaman masyarakat ketika proses pengrusan perizinan usaha perdagangan, akan  tetapi  catatan  yang  penting  untuk  diperhatikan  adalah  pemeliharaan  pada  sarana  dan prasarana yang ada.

## f) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Pelayanan  publik  melibatkan  banyak  pihak,  karakter  dan  lapisan  sosial  masyarakat  serta jenjang pendidikan, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kurang informasi atau bahkan ada pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka perlu ada sarana  agar  masyarakat  yang  mengajukan  perizinan  dapat  memberikan  masukan,  saran  atau mengadukan terkait pelayanan yang kurang baik. Komponen standar pelayanan publik terkait penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan  sudah  tersedia,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel prosesdur pengaduan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar berikut ini :

## Gambar 1. Alur pengaduan DPMPTSP kota Makassar
Sumber : Wawancara petugas pengaduan DPMPTSP kota Makassar Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa proses pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar pada penerbitan surat izin usaha perdagangan sudah terdapat alur dan dijalankan selama ini oleh penyelenggara. Ketersediaan loket pengaduan sangat penting dalam penerapan standar pelayanan publik yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat,  keberadaan  loket  pengaduan  pada  dasarnya  untuk  memberikan  fasilitas  untuk masyarakat  yang  melakukan  pengajuan  tetapi  terdapat  kekeliruan  dalam  proses  pelayanan publik.  Serta  ketersediaan  kotak  saran  dan  masukan  menjadi  komponen  yang  peting  dalam proses pelayanan.
Dalam hal ini terkait penanganan pengaduan, masukan dan saran sudah dilakukan dengan baik  dan  berjalan  dalam  proses  pengajuan  surat  izin  usaha  perdagangan  di  kantor  dinas penanaman modal  dan pelayanan terpadu satu  pintu kota Makassar. Dalam proses pelayanan yang penting sebagai bahan evaluasi adalah pelaporan masyarakat terhadap kekeliruan proses pelayanan publik, seperti yang diungkapkan oleh (Prasetio, 2021) bahwa kepedulian terhadap penyelenggara pelayanan publik sangat penting dan berkontribusi dengan menerima pengaduan dari masyarakat tentang kekurangan dalam proses pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  terkait  penerapan  standar  pelayanan  publik  di  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Makassar dalam pengajuan surat izin
Laporan WA / Call Center Kepala Seksi Tanggapan Kepala Seksi Permohonan
usaha  perdagangan  dapat  disimpulkan  bahwa  komponen  standar  pelayanan  publik  belum berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  komponen  a)  persyaratan,  b)  system, mekanisme dan prosedur, c)  jangka waktu pelayanan, masih belum berjalan dengan maksimal dan belum memenuhi komponen standar pelayanan publik, sedangkan, d) biaya pelayanan, e) sarana dan prasarana, f) penanganan pengaduan, masukan dan saran, belum terlaksana dengan baik dan hal ini masih dibutuhkan komitmen yang besar oleh penyelenggara pelayanan dalam akuntabilitas biaya pelayanan, terus melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan pengaduan, masukan dan saran.

## REFERENSI
Ahmad, B. (2018). Pelayanan publik teori dan praktik . Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif . Semarang ; Widyakarya. Ibie, E. N. (2021). Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 2 (2), 77.
https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3124
Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Samarinda. Matra Pembaruan , 4 (2), 135 – 145. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135- 145
Kamaruddin  Sellang.  (2016).  Administrasi  dan  Pelayanan  Publik  Antara  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Kencana, N., Akbar, M. J., & ... (2019). Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasaan Pelanggan (Studi  Kasus  Pengurusan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  di  Kantor  Pelayanan  Perijinan
Terpadu Kota …. Jurnal Pemerintahan Dan … , 2 (1), 35 – 40. http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/649
Maulana, A. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (Ptsp) Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kepuasan  Masyarakat  Pada  Badan  Meteorologi,  Klimatologi, Dan Geofisika. Jurnal Signal , 9 (2), 296. https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6283 Muhammad  Sawir.  (2020). Birokrasi  Pelayanan  Publik  (Konsep.  Teori  dan  Aplikasi) .  CV  Budi Utama.
https://www.google.co.id/books/edition/Birokrasi_Pelayanan_Publik_Konsep_Teori/n5o CEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=WAKTU+PELAYANAN&pg=PA138&printsec=frontcover Nurhayati,  H.  (2020). Pengaruh  Persyaratan  Perizinan  ,  Prosedur  Perizinan  Dan  Konsekuensi Perizinan  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Mikro  ,  Kecil  Dan  Menengah  (  UMKM  )  Di Kabupaten Sukabumi . 319 – 328. Prasetio,  E.  (2021). Analisis  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  melalui  Online  Single  Analysis  of  the Quality of Licensing Services through Online Single Submission at the Investment Service and One  Stop  Integrated  Licensing  Service  in  Binjai  City . 10 (2),  710 – 727. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176.
Putra.  (2019). Pelayanan  Publik  dan  Ketahanan  nasional .  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia
Sinambela. (2010). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Sekretariat  Jenderal  Ombudsman  Republik  Indonesia.  2017. Laporan  Hasil  Inisiatif  Tahunan . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2018. Laporan Inisiatif Tahunan . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2019. Laporan Inisiatif Tahunan . Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia Sugiyono. 2013. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta Widoyoko, S. E.P. 2016. Teknik penyusunan instrument penelitian. Yogyakarta: pustaka Pelajar
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Yeremis, T Keban. (2008). Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik . Yogyakarta: Gava Media ________. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi No 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan
________.  2009.  Undang-  undang  RI  No  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik.  Jakarta: Sekretariat DPR RI
_____ . 2020. Panduan Pelayanan DPMPTSP Kota Makassar. Makassar: Panduan DPMPTSP