Muhammadiyah Law Review  4 (2), Juli 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
E-mail address: waliyyatun72@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA

## Nadya Waliyyatun Nisa, Ummi Rahmatinnur
Pengajar di Yayasan El-Qurro’ Kota Bumi, Lampung Dinas Sosial Provinsi Lampung

## ABSTRAK
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dikenal  adanya  asas  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  dimana  setiap orang  atau  individu  memiliki  kedudukan  yang  sejajar  di  depan  hukum  serta  memiliki  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Ketententuan  tersebut  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  1  dan  2 Undang-Undang  Nomor  48  Taun  2009  tentag  Kekuasaan  Kehakiman.  Asas  hukum  tersebut  seharusnya  dapat diterapkan,  namun  pada  prakteknya  ( ius  operatum )  justru  menunjukan  sebaliknya,  akibatnya  masyarakat  menjadi apriori  dan  tidak  percaya  akan  proses  peradilan  dan  menimbulkan  penyelesaian  sengketa  illegal  dan  cenderung main  hakim  sendiri.  Oleh  karena  itu  untuk  menyederhanakan  proses  peradilan  harus  didukung  oleh  semua  pihak, sehingga  akan  terciptanya  kualitas  beracara  dan  cita  hukum  yang  berkeadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  kerangka  studi  komparatif  terhadap  kasus  penodaan  agama, Putusan Pengadilan Jakarta Utara Reg. 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg.  No.81/Pid.B/2015/Pn.Bna.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  yuridis  normatif,  dan  dianalisis mengagunakan  metode  komparatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pelaksanaan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  48 Taun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  proses  putusan  penadilan  terdakwa  Basuki  Tjahaja  Purnama mampu  terlaksana  sesuai  dengan  asas  hukum  sedangankan  proses  putusan  terdakwa  Althaf  Mauliyul  Islam  tidak terlaksana karena beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal.

## Kata Kunci: Tindak Pidana, Penodaan Agama, dan Kekuasaan Kehakiman

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Jhon Austin hukum  dapat  dilihat sebagai  seperangkat  perintah,  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  pihak  yang  yang  berkuasa  kepada  rakyatnya,  hal  tersebut merupakan  masyarakat  politik  yang  independen  dimana  pihak  yang  berkuasa  merupakan otoritas  tertinggi.  Sehingga  di  Indonesia  hukum  di  bagai  menjadi  empat  segi  hukum  di antaranya  hukum  pidana  objektif,  hukum  pidana  subjektif,  hukum  pidana  materil  dan  hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana merupakan salah satu bidang hukum yang  bersifat  pokok  sehingga  selalu  ada  pengaturannya  di  semua  negara  modern.  Wijono Mengatakan  bhawa  hukum  cara  pidana  berhubungan  erat  dengan  adanaya  hukum  pidana,  ole karenanya setiap peraturan harus memuat bagaimana kewengan yang diperoleh baik kepolisian kejaksaan  dan  pengadilan  guna  mencapai  tujuan  negara  sesuai  dengan  Pasal  3  UUD  1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.
Asas  hukum  adalah  sebuah  aturan  dasar  yang  melahirkan  aturan  hukum,  baik  dalam hukum  pidana,  hukum  perdata,  hukum  peradilan  tata  usaha  negara,  hukum  acara  peradilan agama  dan  hukum  acara  peradilan  militer.  Dalam  sistem  peradilan  pidan  Indonesia,  dikenal
adanya  asas  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  asas  persamaan  merupakan  suatu  asas dimana  setiap  orang  atau  individu  memiliki  kedudukan  yang  sejajar  atara  satu  dengan  yang lainnya  di  depan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  mengadili  sesorang  pengadilan  tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara satu dengan  yang lainnya, sejaln dengan amanat  yang tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  baik  dalam  acara  pemeriksaan  biasa  ataupun  cepat,  baik  dalam  lingkungan Peradilan Umum, Agama, Perdata Tata Usaha Negara maupun Peradilan Militer.
Satu  contoh  hal  saja,  dalam  kasus-kasus  penodaan  Agama  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penodaan  terhadap  Agama  sebagaimana  diatur dan  diancam  Pidana  dalam  pasal  156  a  KUHPidana.  Baik  itu  kasus  Lia  Aminuddin,  Basuki Tjahaja Purnama, M Al-Althaf Mauliyul Islam bin Fuad Mardatillah, Permadi SH, dan lain-lain. Hakim  harus  menerapkan  asas  persamaan  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara Penodaan  Agama  terlepas  sang  terdakwa  adalah  seorang  anggota  DPR,  Gubernur,  ataupun masyarakat biasa sekalipun.
Hukum  acara  Peradilan  Umum  mengenal  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya Ringan yang ditekankan dalam suatu Proses Peradilan, hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 4 ayat  (2)  Undang-undang  nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya disebut  UUKK)  “Bahwa  pengadilan  membantu  para  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan”.
Asas  hukum  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  yang  berarti  bahwa seyogyanya  alur  Peradilan  Pidana  tidak  perlu  bertele-tele  dan  berbelit-belit,  namun  pada prakteknya (ius operatum-nya) justru menunjukan sebaliknya, yaitu terkesan lambat, dan biaya sangat  mahal,  apalagi  jika  keterlambatan  penyelesaian  kasus  peristiwa  pidana  itu  disengaja, sudah  barang  tentu  kesengajaan  yang  seperti  itu  merupakan  perkosaan  terhadap  hukum  dan martabat Indonesia.
Proses  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Perkara  Pidana,  seorang  Tersangka/Terdakwa  yang diombang  ambing  oleh  rasa  ketidak  pastian  yang  berlarut  larut  disebabkan  sangkaan  atau Dakwaan yang dituduhkan kepadanya begitu lama menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir, dan juga harus berkali kali diajukan penetapan untuk perpanjangan masa tahanan (bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam KUHAP) hanya karena alasan pemeriksaan belum tuntas. dengan alasan pejabat  yang hendak memeriksa sedang cuti atau sedang bertugas diluar daerah, atau  dengan  seribu  satu  macam  alasan  yang  dicari-cari,  seperti  mesin  tulis  sedang  rusak  atau sebagainya.
Demikian  pula  pada  proses  Pra-penuntutan  dan  pembuatan  Surat  Dakwaan,  kejaksaan terkesan  lamban  dan  cenderung  mengulur-ulur  pemeriksaan  Perkara.  Apalagi  pada  proses

## PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA Nadya Waliyyatun Nisa, Ummi Rahmatinnur
pemeriksaan di persidangan pengadilan (baik perkara pidana maupun Perdata), yang lambat, dan karenanya  menjadi  biaya  mahal,  hal  ini  selain  banyaknya  perkara  yang  harus  ditangani,  juga disebabkan kurang sigapnya aparat penegak hukum. Ditambah lagi dengan pengaruh pengaruh non hukum yang melingkupi dunia peradilan kita, misalnya calo perkara, Advokat dan Penegak hokum terkesan mengejar materi (semakin lama proses beracara, maka semakin besar fee yang diterima).
Akibat  proses  peradilan  yang  lambat,  tidak  sederhana  dan  biaya  mahal  tersebut, masyarakat  menjadi  apriori  dan  tidak  percaya  pada  proses  peradilan.  Sehingga  sering  terjadi penyelesaian perkara  atau sengketa  yang dilakukan di  luar peradilan  yang bisa saja illegal  dan cenderung  main  hakim  sendiri.  Oleh  karena  itu  maka  upaya  untuk  menyederhanakan  proses peradilan  harus  didikung  oleh  semua  pihak  dengan  tetap  memperhatikan  kualitas  beracara  dan cita cita hokum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Akan tetapi mengingat kompleksitas permasalahan hukum Indonesia, mungkinkah hal ini terwujud  secara  keseluruhan.  Mari  ambil  contoh  kasus  yang  baru-baru  ini  marak  sekali  di beritakan  di  seluruh  media  komunikasi  Indonesia,  yaitu  peristiwa  persidangan  perkara  nomor registrasi  1537/pid.B/2016/PN.Jkt  Utr.  Atas  nama  Basuka  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok.  Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu dapat terealisasikan namun tidak sepenuhnya. Hakim mampu memutus perkara Ahok secara adil walaupun untuk  biaya pemanggilan saksi  baik  itu saksi  biasa atau saksi  ahli dari penuntut umum dan terdakwa terbukti memakan biaya mahal.
Apabila  dibandingkan  dengan  kasus  yang  sama  dakwaannya  yaitu  pasal  156  a  KUHP perkara  nomor:  81/pid.B/2015/PN  Bna  atas  nama  M.  Althaf  Mauliyul  Islam  Bin  Fuad Mardatillah. Benar adanya bahwa hakim mampu memutus perkara secara dil, akan tetapi apabila dilihat  melalui  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  asas  ini  tidak  dapat terealisasikan sepenuhnya karena masa tahanan kejaksaan melebihi waktu yang ditentukan yaitu sampai 57 hari yang berarti telah melebihi 7 hari dari masa tahanan yang sesungguhnya.
Permasalahan  tersebut  merupakan  pembuktian  dari  beberapa  ketentuan  Asas  peradilan cepat yang terdapat dalam pasal 50 KUHAP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemungkinan besar terjadinay hal tersebut adalah berkaitan dengan unsur ekonomi, politik sosial dan budaya. Yang berbunyi tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan  kepada  penuntut  umum  oleh  penyidik,  segera  diajukan  kepengadilan  oleh  penuntut umum,  segera  diadili  oleh  pengadilan.  Sehingga  tercapainya  tujuan  dari  proses  dan  asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian  literatur atau  penelitian  kepustakaan  ( literature  review atau literature  research )  merupakan  penelitian yang  menelaah,  meninjau  atau  mengkaji  secara  kritis  suatu  pengetahuan,  gagasan,  ide  atau temuan  yang  terdapat  dalam  suatu  literatur  dengan  berorientasi  akademik  ( academic-oriented literature ), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik  tertentu. 1 Fokus  dari  kajian  literatur  adalah  menemukan  berbagai  gagasan,  prinsip,  dalil, teori,  atau  hukum  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  sebagai  upaya  dalam menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  dirumuskan.  Pengkajian  dalam  penlitian  ini  terletak pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam Penanganan Kasus Penodaan Agama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Pelaksanaan  Asas  Persamaan  Dimata  Hukum  dan  Asas  Sederhana,  Cepat,  Biaaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia
Hukum  Acara  atau  Hukum  Formil  adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  cara bagaimana  mempertahankan  dan  menjalankan  peraturan  hukum  materil.  Fungsi  penyelesaian masalah yang memenuhi norma-norma Larangan Hukum Material melalui suatu proses dengan berpedoman  kepada  peraturan  yang  dicantumkan  dalam  hukum  acara.  Hukum  acara  pidana menurut  prof.  Dr.  Wirjono  projodikoro  adalah  suatu  rangkaian  yang  memuat  cara  bagaimana badan-badan  pemerintah  yang  berkuasa  harus  bertindak  untuk  mencapai  tujuan  negara  dalam melaksanakan hukum pidana.52 Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu  kebenaran,  mendapatkan  keputusan  hakim,  eksekusi  putusan  hakim  dan  menjamin  serta melindungi dua kepentingan hukum baik itu bersifat individu maupun masyarakat.
Sehingga  dalam  mewujudkannya  memerlukan  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  seluruh peraangkat  elemnnya  saling  berkaitan  demi  terwujudnya  tujuan  yang  dicita  citakan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut  diatas  ada  dua  asas  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam pengoperasionalisasian  sistem  peradiln  pidana  Indonesia.  Sebab  individu  harus  benar-benar merasa  terjamin  bahwa  mekanisme  peradilan  pidana  akan  memberikan  keadilan  yang  sebesar besarnya tanpa memandang status sosial Masyarakat.
Dua  asas  yang  menurut  penulis  harus  dijadikan  pondasi  utama  dalam  ,ewujudkan  sistem peradilan pidana yanog baik adalah asas persamaan dimata hukum dan asas peradilan sederhana cepat  dan  biaya  ringan  yang  tertuang  dalam  pasal  4  undang  undang  no  48  tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman.  Pada  dasarnya  setiap  pengadilan  yang  berada  di  bawah  kekuasaan mahkamah  agaung  telah  berupaya  untuk  mewujudkan  apa  yang  dicita-citakan  oleh  ketentuan
1 Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.
Undang-undang  no  48  tahun  2009  yaitu  untuk  dapat  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  baiaya    ringan  tanpa  membeda-bedakan  orang  karena  semua  orang  sama  di  mata hukum.
Pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan  ketelitian  sehingga  tidak  merugikan  pihak  yang  seharusnya  mendapat  keadilan  dalam kurun  waktu  yang  sudah  ditentukan  dalam  surat  edaran  mahkamah  agung  no  2  tahun  2014 tentang  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  pada  empat lingkungan  peradilan.  Karena  walaupun  masing  masing  pengadilan  telah  melaksanakan  sistem manajement  perkara  yang  berbasis  elektronik  baik  di  pengadilan  tingkat  pertama  maupun pengadilan  tingkat  banding  yang  memungkinkan  penyelesaian  perkara  lebih  cepat,  namun kenyataanya  penyelesaian  perkara-perkara,  baik  yang  diperiksa  di  pengadilan  tingkat  pertama maupun  tingkat  banding  pada  empat  lingkungan  peradilan  masih  diselesaiakan  dalam  waktu yang cukup lama.
Sehingga  mahkamah  agung  membuat  ketentuan  baru  diantaranya  adalah  bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan  Penyelesaian  perkara  pada  pengadilan  tingkat  banding  paling  lambat  dalam  waktu  tiga bulan.
Namun,  setelah  penulis  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  ternyata  dalam  perkara  kasus penodaan agama masih terdapat putusan perkara yang masa penanganan pada pengadilan tingkat petama  lebih  lama  dari yang  ditententukan.  Yaitu  putusan  pengadilan  nomor 81/Pid.B/2015/PN.Bna dengan terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah; yang penanganan perkara oleh pengadilan memakan waktu selama tujuh bulan.
Berbeda  halnya  dengan  perkara  penodaan  agama  dengan  terdakwa  Basuki  Tjahaja Purnama  Alias  Ahok  yang  penangan  perkara  oleh  pengadilan  hanya  memakan  waktu  5  (lima) bulan, hal ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding  pada  4  (empat)  Lingkungan  Peradilan,  yaitu  bahwa  penyelesaian  perkara  pada pengadilan tingkat pertama paling lambat adalah 5 (lima) bulan. Padahal pasal yang didakwakan adalah sama yaitu pasal 156 ayat a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
b) Pelaksanaan  Pasal  4  Undang-Undang  No  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  Dikaitkan  Dengan  proses  Putusan  Reg  No.  1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. No. 81/Pid.B/2015/Pn.Bna.
Pelaksaan pasal 4 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias ahok merupakan sebuah perkara yang mampu menunjukan kepada masyarakat bahwa aparat penegak
hukum dapat mewujudkan peradilan  yang sederhana, cepat dan baiaya ringan tanpa membeda- bedakan orang karena semua orang sama di mata hukum. Baik dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan.    Hal  ini  dapat  terwujudkan  karena  beberapa  faktor pendukung  diantaranya  bahwa:  selama  pemeriksaan  ahok  tidak  ditahan,  berbeda  dengan  kasus penodan agama lainnya, karena ahok bersikap sangat kooperatif.
Adanya  campur  tangan  umat  islam  sebagai  pemerhati  jalannya  penangan  perkara  Basuki Tjahaja  Purnama  Alias  Ahok  yang  menginginkan  keadilan  ditegakan  dengan  sebaik-baiknya seperti  tidak  boleh  adanya  intervensi  Presiden,  dan  menginginkan  perkara  ini  terselesaikan dengan transparan tanpa membeda bedakan orang.
Hal  ini  mengakibatkan  dilaksanakannya  gelar  perkara  terbuka  terbatas.  Gelar  perkara terbuka terbatas ini pertama kali di laksanakan di indonesia, hal ini dilakukan demi menunjukan bahwa  kepolisian  melakukan  proses  penyelidikan  secara  tegas,  tepat  dan  transparan  sehingga dalam  gelar  perkara  ini  mengundang  Lembag-lembaga  eksternal  Porli  untuk  turut  mengikuti jalannya gelar perkara.
Menurut  Kepala  Pusat  penerangan  umum  (kapuspenkum)  Kejaksaan  Agung  Muhammad Rum mengungkapkan alasan mantan bupati belitung timur itu tidak ditahan. “memang tersangka ahok  tidak  dilakukan  penahanan”  ucapnya.  Karena  Kejaksaan  Agung  Memiliki  SOP,62  jika penyidik  (bareskrim  Porli)  tidak  menahan  Ahok,  maka  pihak  jaksa  pun  akan  melakukan  hal yang  sama.  Tim  peneliti  yang  berjumlah  13  Jaksa  itu  menilai  penahanan  Ahok  bukan merupakan sebuah keharusan.
Berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP berisi:
”bahwa  penahanan  persebut  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam  tindak pidana tersebut dalam hal: a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun”.
Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP  ini  dikenal  dengan  syarat  penahanan  objektif.  Artinya  ada ukuran  jelas  yang  diatur  dalam  undang-undang  agar  tersangka  atau  terdakwa  diancam  pidana penjara  lima  tahun  atau  lebih,  atau  tersangka  atau  terdakwa  ini  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pasal-pasal  sebagaimana  diatur  dalam  huruf  b.  Berdasarkan  uraian diatas, bisa dipahami bahwa tersangka atau terdakwa tidak wajib ditahan.
Secara  lebih  rinci  alasan  ahok  tidak  ditahan  adalah  Karena  kata  “hanya  dapat”  yang tertuang  dalam  pasal  21  ayat  4  KUHAP  bisa  berarti  dapat  ditahan  atau  tidak  dapat  ditahan karena  kekuasaan  penyidik.  Apakah  ketika  itu  penyidik  mampu  atau  tidak  mampu  menahan terdakwa  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok.    Kemudian  alasan  lain  adalah  Ahok  Sebagai terdakwa  sangat  kooperatif  menjalani  proses  hukum.    Kepala  Porli  Jendral  Tito  Karnavian mengatakan “Ahok tidak ditahan karena tidak ada syarat  yang membuatnya harus ditahan dan Ahok  tidak  berpotensi  melarikan  diri  serta  menghilangkan  barang  bukti”  dan  juga  materi
Dakwaan  Ahok  akan  disusun  secara  alternatif.  Pertama  pasal  156a  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  diancam  pidana  5  tahun  penjara  dan  156  Kitab  Untung-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam pidana 4 tahun penjara.
Muhammad Rum mengungkapkan bahwa, pihaknya sedari awal mendengar respons yang disampaikan  masyarakat.  Bahkan  sejak  kejaksaan  menerima  surat  perintah  dimulainya penyidikan  (SPDP)  dari  polri,  pihaknya  membentuk  tim  yang  memberikan  supervisi  terhadap kasus  tersebut.  Begitu  juga  dengan  pelimpahan  berkas  tahap  pertama,  pihak  Kejaksaan  juga langsung membentuk tim yang berisi 13 jaksa peneliti. “artinya kita minimalkan waktunya, kita optimalkan kerjanya”. Sidang Ahok berlangsung selama 5 (lima) Bulan dimulai dari Tanggal 1 Desember  2016  sampai  9  Mei  2017.  Pihak  Penuntut  Umum  menghadirkan  20  Saksi  yang masing-masing  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah  dipersidangan  kecuali  Drs. Nandi naksabandi, MA., yang karena saksi telah meninggal dunia maka keterangannya yang ada di  dalam  BAP  dibacakan  dipersidangan.  menghadirkan  9  orang  Ahli  yag  masing  masing  telah memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  persidangan.  Dan  pihak  Penasihat  Hukum mengajukan  5  (lima)  Saksi  menguntungkan  (a  the  charge)  baik  saksi  yang  sudah  tercantum  di dalam  berkas  maupun  saksi  tambahan  diluar  berkas.  Dan  mengajukan  11  Ahli  baik  Ahli  yang sudah tercantum dalam berkas (BAP) Maupun Ahli tambahan diluar berkas yang masingmasing telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah  atau  janji  sesuai  Agamanya  dipersidangan, kecuali  ahli  DR.  NOOR  AZIZ  SAID,  SH.MH.,  yang  oleh  karena  tidak    bisa  hadir  maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan.
Proses  persidangan  Terdakwa  Basuki  Tjahaja  alias  Ahok  berakhir  dengan  tepat  waktu karena  berlangsung selama Lima bulan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding  Pada  4  (Empat)  Lingkungan  peradilan.  Agar  peyelesaian  perkara  pada  Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (Lima) Bulan. Hal ini menjadi tolak ukur kita bahwa Peradilan yang  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  sebagaimana  yang  tertuang  Pasal  4  Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman mampu terlaksana.
Walaupun kasus Penodaan Agama ini, menghadirkan cukup banyak Saksi dan Ahli, serta merupakan  perkara  yang  menjadi  sorotan  umat  Islam  karena  pada  saat  itu  umat  Islam  sampai melakuakan  gerakan  bela  islam  sebanyak  tiga  kali  yang  menghadirkan  ribuan  umat  Islam  dari penjuru  Nusatara  yang  berkumpul  pada  satu  tempat  sebanyak  3  (tiga)  kali  demi  mengawali jalannya  Penegakan  Hukum  pada  perkara  Penodaan  Agama  dengan  terdakwa  Basuki  Tjahaja Purnama Alias Ahok.
Pelaksaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada  kasus  Penodaan  Agama  yang  dilakukan  terdakwa  M.  Althaf  Mauliyul  Islam  Bin  Fuad Mardatillah.  menurut  hemat  penulis  kurang  terlaksana  sehingga  tidak  mampu  mewujudkan
sistem  Peradilan  yang  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan    dikarenakan  selama  proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan.
Hal ini tidak dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya adalah: masa  pemeriksaan  perkara  kasus  Penodaan  Agama  yang  dilakukan  terdakwa  M.  Althaf Mauliyul Islam melebihi waktu  yang ditentukan dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan  proses  yang  cepat  mengeluarkan  SEMA  No.  6    Tahun  1992  dan  SEMA  No.  3 Tahun  1998  ditentukan  batas  waktu  penyelesaian  perkara  selama  6  bulan,  namun  seiring penerapan informasi berbasis elektronik Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 untuk mengoptimal waktu menjadi maksimal selama 5 bulan termasuk sampai pada proses minutasi.
Perkara  dengan  putusan  nomor:  81/Pid.b/2015/Pn.Bna  atas  nama  terdakwa  M.  Althaf Mauliyul islam Bin Fuad Mardatillah, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 orang saksi dan 2 orang ahli. Serta penasihat Hukum Terdakwa Juga menghadirkan 3 orang ahli.
Pemeriksaan  perkara  M.  Althaf  Mauliyul  Islam  di  Pengadilan  dimulai  pada  tanggal  14 April  2015  sampai  15  November  2015  dengan  jumlah  7  (tujuh)  Bulan  masa  pemeriksaan dipengadilan.  Sehingga  hal  ini  melebih  batas  yang  ditentukan  oleh  mahkamah  agung menyebabkan dalam perkara ini tidak terwujudnya peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang dicita- citakan.
Selain  lamanya  masa  pemeriksaan  pengadilan,  terdakwa  M.  Althaf  mauliyul  Islam  Bin Fuad  Mardatillah  juga  ditahan  melebihi  waktu  yang  telah  ditetapkan  di  tingkat  penuntutan sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHAP). Masa  penahan  pada  tingkat  Penuntutan  adalah  20  hari  dengan  perpanjangan  30  hari,  namun terdakwa  M.  Althaf  mauliyul  islam  Bin  Fuad  mardatillah  ditahan  selama  20  hari  dengan perpanjangan penahanan selama 40 hari hari. Hal ini melebihi batas yang ditentukan.
Berbeda sekali dengan penangan kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama  alias  Ahok  yang  dalam  pelaksanaanya  menurut  hemat  penulis  banyak    Mendapat perlakuan yang berbeda dalam penangan kasus tersebut padahal pasal  yang didakwakan adalah sama  yaitu  pasal  156  a  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dengan  tokoh  yang berbeda  mampu  menyajikan  penanganan  perkara  yang  membuat  suatu  perbedaan  begitu signifikan sehingga terdakwa Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok terkesan istimewa.
Berdasarkan pemaparan penulis terhadap dua kasus Penodaan Agama diatas bahwa Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi  perbincangan  menarik  untuk  di  bahas  dalam  perspektif  efektifitas  hukum.  Artinya benarkah  hukum  yang  tidak  efektif  atau  pelaksana  hukumkah  sesungguhnya  yang  berperan untuk mengefektifkan hukum itu?.
Agar  ketidakefektifan  hukum  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya,  ada  baiknya  juga memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  suatu  penerapan  hukum. menyebutkan  dalam  proses  penegakan  hukum,  ada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :
a. Hukumnya sendiri.
b. Penegak hukum.
c. Sarana dan fasilitas.
d. Masyarakat.
e. Kebudayaan.
Secara  umum  penegakan  hukum  dapat  diartikan sebagai  tindakan  menerapkan  perangkat sarana  hukum  untuk  memaksakan  sanksi  hukum  guna  menjamin  pentaatan  terhadap  ketentuan yang  ditetapkan  tersebut,  sedangkan  menurut  Sajipto  Raharjo,  penegakan  hukum  adalah  suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan.
Kelima faktor  yang dikemukakan Soerjono Soekanto  tersebut,  tidaklah disebutkan faktor mana  yang  sangat  dominan  berpengaruh  sehingga  mutlaklah  semua  faktor  tersebut  harus mendukung untuk  terbentuk  efektifitas hukum. jika sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum atau yang disebut dengan faktor eksternal.
Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan keberhasilan, kemajemukan  atau  kekujaraban  hukum  atau  Undang-Undang  untuk  mengatur  pergaulan  hidup masyarakat  secara  damai.69  Pandangan  L.J.  Van  Apeldoorn  ini,  memandang  efektifnya  suatu hukum dilihat dari output, bila di sanasini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru,  maka  disinilah  hukum  dipertanyakan,  walaupun  dengan  ini  dapat  saja  dibantah  bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk pelaksanaan hukumnya.
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  faktor  Internal  dan eksternalnya  saling  mendukung  pelaaksanaan  pasal  tersebut.  Terhadap  perkara-perkara  pidana umumnya dan perkara-perkara kasus penodaan agama pada khususnya.

## 4. PENUTUP
Pelaksanaan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  48  Taun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman dalam  proses  putusan  penadilan  terdakwa  Basuki  Tjahaja  Purnama  mampu  terlaksana  sesuai
dengan  asas  hukum  sedangankan  proses  putusan  terdakwa  Althaf  Mauliyul  Islam  tidak terlaksana  karena  beberapa  kendala  baik  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Adanya campur  tangan  umat  islam  sebagai  pemerhati  jalannya  penangan  perkara  Basuki  Tjahaja Purnama  Alias  Ahok  yang  menginginkan  keadilan  ditegakan  dengan  sebaik-baiknya  seperti tidak  boleh  adanya  intervensi  Presiden,  dan  menginginkan  perkara  ini  terselesaikan  dengan transparan  tanpa  membeda  bedakan  orang.  Hal  ini  mengakibatkan  dilaksanakannya  gelar perkara  terbuka  terbatas.  Berbeda  halnya  dengan  perkara  penodaan  agama  dengan  terdakwa Basuki  Tjahaja  Purnama  Alias  Ahok  yang  penangan  perkara  oleh  pengadilan  hanya  memakan waktu 5 (lima) bulan. Gelar perkara terbuka terbatas ini pertama kali di laksanakan di indonesia, hal  ini  dilakukan  demi  menunjukan  bahwa  kepolisian  melakukan  proses  penyelidikan  secara tegas,  tepat  dan  transparan  sehingga  dalam  gelar  perkara  ini  mengundang  Lembag-lembaga eksternal Porli untuk turut mengikuti jalannya gelar perkara.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
A.  Mukti  Arto, Mencari  Keadilan  (Kritik  Dan  Solusi  Terhadap  Praktik  Peradilan  Perdata  Di Indonesia) , Pusktaa Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1  Stelsel  Pidana  Teori-Teory  Pemidanaan Dan  Batas Berlakunya Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta, 2013.
Bambang  Poernomo, Manfaat  Telaah  Ilmu  Hukum  Pidana  Dalam  Membangun  Model Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Juli 1989.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Bambang  Waluyo, Implementasi  Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia, Sinar  Grafika Edisi 1 Cetakan 1, Jakarta, 1992.
Bardan Nawawi, Teory-Teory Kebijakan Pidana, Pt Alumni, Bandung, 2010.
Ch.J.Enschede Dan A.Heijder, Asas-Asas Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2009.
Eddy O.S Hiarij. 2007, Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas , Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16- Tahun Vi, April-Juli 2007.
Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing. Co, St Paul Min, 1990.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Jusuf Octavianus Sumampow, Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2013, Jurnal.
Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dan Hukum Acara Pidana, Teory, Praktek, Tehnik Penyusunan Dan Permasalahan, Bunga Rampai, Bandung, 2007.

## PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA Nadya Waliyyatun Nisa, Ummi Rahmatinnur
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
Muhamad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang , Jakarta, 2010.
Muladi, Bardan Nawawi, Teori Teori Dan Kebijakan Pidana , Penerbit Alumni, Bandung, 2010. Nasution, M Irsan Modul Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana , Diktat, Bandung, 2015. Neng Yani Nurhayani, Pengantar Hukum Indonesia, Buku Daras Bantuan Dipa Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer, Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2010.
Sajipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Setiawan,  Aneka  Masalah  Hukum  Dan  Hukum  Acara  Perdata  Bandung,  Pt  Alumni,  Bandung,
1992.
Siagian,  Sondang,  Organisasi,  Kepemimpinan  Dan  Perilakuadministrasi,  Pt.  Gunung  Agung,
Jakarta, 1999.
Soerjono  Soekanto, Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1983
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Ui-Press, Jakarta, 2014.
Sudarsono, Kamus Hukum, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Sudikno Mertokusumo, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Pustaka Setia, Jakarta, 2008.
Teguh  Prasetyo,  Abdul  Halim  Barkatullah. Filsafat,  Teory  Dan  Ilmu  Hukum, Rajawali  Pers,
Jakarta, 2014.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia , Sumur, Bandung, 1981.
Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2011 Yusrani Ali, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,  2012.
Zainal A. M. Huseiri, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Merdeka, Jakarta, 2013.
Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Zulkarnain Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, 2013.

## Perundang-undangan :
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).
SEMA No. 2 Tahun 2014
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  Per-036/A/Ja/09/2011  Tentang  Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.