## TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN DIMEDIA SOSIAL DIINJAU  DARI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG  INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TELAH DIPERBARUI DI DALAM
UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN

## TRANSAKSI ELEKTRONIK

## Oleh

## Dody Eko Wijayanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamomgan

## Abstrak
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  adalah  ketentuan  yang berlaku  untuk  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di luar  wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah  hukum  Indonesia  dan  merugikan  kepentingan  Indonesia.  Rumusan  masalah  pada penelitian ini meliputi Bagaimana  pengaturan komunikasi melalui media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana akibat hukum pelaku  pengujar  kebencian  melalui  emedia  sosial  menurut  UU  No  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  berguna  bagi  ilmu  penhetahuan  dan  hokum  dan  Dapat  memberikan  opini bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.  Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan  perundang  undangan. Bahan  dalam  penelitian  in  menggunakan  bahan  primer  dan  sekunder.  Sosial  media  hanya memiliki satu fungsi  yaitu untuk menjalin komunikasi secara online.Orang Indonesia adalah salah  satu  pengguna  terbesar  yang  ada  di  dunia.  Di  beberapa  media  sosial  Indonesia menduduki peringkat atas dalam daftar pengguna media sosial paling aktif yang ada di dunia. sementara  itu  di  dunia  Komputer  dan  internet  banyak  yang  namanya  tingkatan  kejahatan, karena hal itu pemerintah memberikan larangan bagi para pengguna internet khususnya media sosial  yang  diatur  dalam  uu  no  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  di pasal  27  sampai  dengan  37.  Di  Indonesia,  istilah  ujaran  kebencian  belum  terlalu  dipahami. Banyak pihak yang kerap kesulitan membedakan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk ke  dalam  kategori  ujaran  kebencian.  Lantas,  apa  itu  sebenarnya  ujaran  kebencian?  Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung, menghina,  mengintimidasi,  atau  mengancam  seseorang  atau  suatu  kelompok  tertentu berdasarkan  agama,  etnis,  ras,  gender,  kedisabilitasan,  atau  orientasi  seksual.  Kepolisian Republik  Indonesia  telah mengingatkan  kepada  masyarakat  untuk  tidak  menyebarkan  ujaran kebencian dan informasi yang menimbulkan kebencian di media sosial. Selain itu Kepolisian Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).Dalam surat edaran tersebut, penebar kebencian bisa  diancam  pidana  jika  tidak  mengindahkan  teguran  dari  kepolisian.  Penegakan  hukum sesuai  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Teknis  Penanganan  Konflik  SosiaL.  Dari pembahasan bab perbab dapat disimpulkan bahwa pengaturan  hukum dan sanksi hukum bagi para  pengguna  media  sosial  diatur  dalam  undang  undang  nomor  11  tahun  2008  tentang
informasi  dan  transaksi  elektronik,  sementara  saran  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat sebaiknya  lebih  berhati  hati  dalam  berkomunikasi  melalui  media  sosial,  untuk  menginhadri hal  hal  yang  tak  di  inginkan  dan  pasal  28  ayat  2  di  undang  undang  nomor  11  tahun  2008 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  di  buat  lebih  khusus  lagi  mengenai  tempat  di lakukannya pelanggaran tersebut, seperti media sosial.

## Kata Kunci : Ujaran Kebencian, media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perkembangandunia  internet  pada  era saatinimencapaitahap yang begitucepat, sehinggakinibanyaktempat yang sudahmenyediakanlayanan internet sepertiwifi, hotspot dll.
Internet
telahmenyebarluaskeseluruhdunia, mulaidari    pemerintah,  pendidikan, ekonomi, bidangkesehatandsb.
Pengaksesaninformasi,tukar- menukardata,prosestransaksisecara online dapatdilakukandenganadanya
internet. 26 Undang-Undang Informasi
dan
Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  adalah ketentuan  yang  berlaku  untuk  setiap orang  yang  melakukan  perbuatan hukum  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar  wilayah  hukum  Indonesia,  yang memiliki  akibat  hukum  di  wilayah hukum  Indonesia  dan/atau  di  luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
UU  ITE  pada  dasarnya  menata, mengelola, dan mengatur segala bentuk kegiatan  penggunaan  informasi  dan transaksi  elektronik  yang  berlangsung di  dunia  maya  dan  dilakukan  dengan menggunakan  komputer  atau  media elektronik lainnya.
Transaksi
elektronik  yang  dimaksud  adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan
26 https://isnaenisofi19.wordpress.com/2015/10/01/
makalah-analisa-uu-ite-no-11-tahun-2008/
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik  lainnya.  Yang  tergolong informasi  dalam  UU  ini  tak  terbatas pada  tulisan,  gambar  atau  suara,  tapi juga e-mail, telegram dan lainnya
UU  ITE  ini  tidak  mau  kompromi terhadap  para  pelanggarnya.  Demikian juga terhadap pendistribusian informasi yang  mengandung  muatan  informasi yang   ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan. Larangan  ini  tertuang  diPasal  28  ayat (1)  atau  ayat  (2)  Adapun  sanksinya, sebagaimana  tertulis  di  Pasal  45, adalah dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling
banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 27
Sementara  itu  media  sosial  banyak digunakan  oleh  masyarakat  dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui mesin pencari seperti Google  atau  Mozilla  firefox  dan  yang lainnya,  namun  yang  paling  populer dikalangan  para  pengguna  media sosial  diantaranya  adalah  Facebook, Twitter,  BBM,  WhatsApp,  Instagram, dan banyak yang lainnya. Permasalahan  hukum  yang  sering  kali dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan penyampaian  informasi,  komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya  dalam  hal  pembuktian  dan
27 https://zulianaistichomah.wordpress.com/2013/05/ 29/tinjauan-uu-no-11-tahun-2008-tentang- informasi-dan-transaksi-elektronik-dalam-kasus- cyber-crime-oleh-iwan-piliang-berdasarkan-teori- hukum-pidana/
hal  yang  terkait  dengan  perbuatan hukum  yang  dilaksanakan  melalui sistem  elektronik.  Sebagai  akibat  dari perkembangan  yang  demikian,  maka lambat  laun,  teknologi  informasi dengan sendirinya juga telah mengubah  perilaku  masyarakat  dari peradaban manusia secara global.
Namun, perkembangan teknologi tidak hanya  berupa  memberikan  dampak positif  saja,  namun  juga  memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan  atau  ujaran  kebencian
(hate  speech)  dan/atau  penghinaan,
serta  penyebaran  informasi  di  media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  antar  individu  dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut  selain  menimbulkan  dampak yang  tidak  baik  juga  dapat  merugikan korban  dalam  hal  pencemaran  nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan
menggunakan kata-kata maupun gambar  yang menghina dengan ujaran kebencian.  Sehingga  dalam  kasus  ini diperlukan  adanya  ketegasan  pada tindak  pidana  tersebut,  agar  tidak terjadikesalahpahaman  yang  akhirnya merugikan masyarakat. 28

## ”.Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui tentang ujaran kebencian di media
sosial.
b. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku pengujar
kebencian di media sosial.
2. Tujuan Subyektif
28 Digilib.uinsby.ac.id/12426/4/bab%201.pdf
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan  serta  pemahaman penulis terhadap narkotika.
Untuk berkontribusi dalam pemikiran bagi ilmu hukum.

## METODE PENELITIAN Type Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah metode  penelitian  hukum  normatif  atau peneltian  hukum  kepustakaan  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  undang  undang dan data sekunder.bahan –bahan tersebut disusun secara sistematis untuk memepercepat dalam mengambil simpulan dari permasalahan yang diteliti.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan  masalah  penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan ini ialah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
Selain itu digunakan pendekatan yang  lainnya guna  mempermudah analisia  ilmiah  yang  dibutuhkandalam permasalahan  ini    dalam  pendekatan penelitan yuridis normatif.

## Bahan Hukum
Bahan  hukum  dari  penelitian hukum  normatif  yang  dikaji  adalah bahan  hukum  yang  berisi  peraturan normative  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer dan sekunder yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
 Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun
1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik
b. Bahan Hukum Sekunder
 Jurnal penelitian hukum.
 Buku-buku tentang UU IT.
 Website resmi yang
membahas permasalahan ini. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini yang digunakan  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  kepustakaan,  maka dalam  pengumpulan  bahan  hukum penulis  menggunakan  bahan  hukum primer  maupun  bahan  hukum  sekunder untuk  membahas  permasalahan  dalam penelitian  ini.Dengan  begitu  akan mempermudah  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  dan  dapat mempercepat proses penulisan penelitian ini.
Pengolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum
Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis deskripstif  ,  yang  di  mulai  dengan mengelompokkan  data  yang  dilakukan secara  induksi  sehingga  memberikan  hasil secara sempurna, untuk memperoleh informasi  yang  akurat  dengan  begitu penelitian  dapat  lebih  terfokus  pada masalah  yang  spesifik.selain  itu  dapat memudahkan  penulis  dalam  menganalisa data  yang  sudah  lengkap  dan  yang  telah dikumpulkan.

## HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGATURAN KOMUNIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT  UNDANG  UNDANG  NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI

## DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Di  jaman  modern  ini  seseorang  banyak memakai  alat-alat  elek  tronik  canggih yang  dapat  mempermudah  sebuah aktifitas yang mana seseorang membutuhkannya, dalam dunia computer  maupun  di  dunia  internet, banyak  sekali  orang  yang  melakukan
aktifitas  kejahatannya  demi  sebuah keuntungan  yang  lebih  besar.  Sering kali  pelaku  kejahatan  ini  bukan  di istilahkan  sebagai  perampokan  atau juga pelaku kejahatan yang ada di duni anyata,  pelaku  tersebut  banyak  orang yang    mengistilahkan  dengan  Hacker atau  Hacking,  sepintas  nama  tersebut sudah  tenar  sejak  lama  dan  nama tersebut  paling  di  takuti  di  dalam dunia  computer  maupun  internet,  jika seseorang  mendengar  nama  itu  maka semua  akan  kaget  dan  takut  kalau akun  dan  privasi  mereka  akan  di  lihat oleh pelaku Hacker. Di dunia Komputer  dan  internet  banyak  yang namanya  tingkatan  kejahatan,  karena hal itu pemerintah memberikan larangan  bagi  para  pengguna  internet khususnya  media  sosial  yang  diatur dalam  uu  no  11  tahun  2008  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  di pasal  27  sampai  dengan  37  yang bunyinya sebagai berikut :

## Pasal 27
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau
mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman.
Pasal 28 . . . Pasal 28
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA).
Pasal 29 Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  milik  Orang  lain  dengan cara apa pun.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  dengan  cara  apa  pun dengan  tujuan  untuk  memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  dengan  cara  apa  pun
dengan melanggar, menerobos, melampaui,  atau  menjebol  sistem pengamanan.

## Pasal 31
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dalam  suatu Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap  . . .
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  intersepsi  atas  transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam suatu  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan  apa  pun  maupun  yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,  dan/atau  penghentian Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),
intersepsi  yang  dilakukan  dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau  institusi  penegak  hukum lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  intersepsi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.

## Pasal 32
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  mengubah, menambah,  mengurangi,  melakukan transmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  memindahkan atau  mentransfer  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada Sistem  Elektronik  Orang  lain  yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi
Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik  yang  bersifat rahasia  menjadi  dapat  diakses  oleh publik  dengan  keutuhan  data  yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan tindakan  apa  pun  yang  berakibat terganggunya Sistem Elektronik
dan/atau mengakibatkan
Sistem
Elektronik  menjadi  tidak  bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum memproduksi,  menjual,  mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan,  menyediakan,  atau memiliki:
a. perangkat  keras  atau  perangkat  lunak Komputer  yang  dirancang  atau  secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi  lewat  Komputer,  Kode  Akses, atau  hal  yang  sejenis  dengan  itu  yang ditujukan  agar  Sistem  Elektronik menjadi  dapat  diakses  dengan  tujuan memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  bukan  tindak  pidana  jika ditujukan  untuk  melakukan  kegiatan penelitian, pengujian
Sistem
Elektronik, untuk perlindungan Sistem
Elektronik  itu  sendiri  secara  sah  dan tidak melawan hukum.

## Pasal 35
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan,  pengrusakan  Informasi
Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
tersebut
dianggap seolah-olah data yang otentik.

## Pasal 36
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal 34  yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

## Pasal 37
Setiap  Orang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  36  di  luar  wilayah  Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
AKIBAT HUKUMPELAKU PENGUJAR  KEBENCIAN  MELALUI MEDIA SOSIAL
MENURUT
UNDANG  UNDANG  NO  11  TAHUN 2008  TENTANG  INFORMASI  DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Media sosial memang memfasilitasi orang-orang
untuk mengekspresikan gagasannya . Kendati  demikian,  media  sosial  juga dapat  menjelma  buah  simalakama. Beberapa  orang  mesti  berurusan
dengan
hukum gara-gara
menumpahkan isi kepala dan perasaannya terhadap pihak tertentu.
Di  Indonesia,  istilah  ujaran kebencian  belum  terlalu  dipahami. Banyak  pihak  yang  kerap  kesulitan membedakan  apakah  suatu  ucapan atau  ekspresi  termasuk  ke  dalam kategori ujaran kebencian. Lantas, apa itu  sebenarnya  ujaran  kebencian? Secara  umum,  ujaran  kebencian  dapat diartikan sebagai ucapan yang bertujuan untuk menyinggung,
menghina, mengintimidasi, atau mengancam  seseorang  atau  suatu kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, ras, gender, kedisabilitasan, atau orientasi seksual.
Ujaran kebencian yang saat ini marak  terjadi  mempunyai  potensi untuk menciderai penghormatan terhadap kemajemukan dan keberagaman  yang  menjadi  nilai pokok  masyarakat  Indonesia.  Seperti yang  diidentifikasikan  oleh  Komnas HAM,  ujaran  kebencian  membuka peluang  bagi  berkembangnya  praktik diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap kelompok  agama,  ras,  dan  etnis minoritas, bahkan jika dibiarkan tanpa kendali bisa mendorong tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. 29
Ketika Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat  Edaran  (SE)  No.  SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian.  aturan  tentang  ujaran kebencian (hate  speech) .  Ini  berlaku sejak 8 Oktober 2015
Hate speech atau ujaran kebencian  dalam  konteks  sosiologis masyarakat Indonesia bisa jadi merupakan  hal  yang  biasa.  Sama
29 http://www.tifafoundation.org/menangkal-ujaran- kebencian/
halnya ketika orang melakukan „rumpian‟,  „rerasan‟,  „gosip‟,  atau bentuk-bentuk  obrolan  masyarakat  di komunitas  warung  kopi,  „cangkrukan‟ atau di sudut-sudut jalan. Surat edaran sendiri  memiliki  fungsi  sebagai  alat atau  cara  untuk  mengontrol  tindakan anggota  masyarakat  yang  dianggap keluar  dari  batas  norma.  Rumpian, rerasan  atau  gosip  itu menjadi  kontrol sosial yang efektif bila dilakukan pada komunitas komunal dengan tipe masyarakat  bersolidaritas  mekanis,  di mana  hubungan-hubungan  sosial  di antara  anggotanya  begitu  intim  atau dekat. 30
Pro-kontra mencuat di kalangan
masyarakat  terkait  Surat  Edaran  (SE)
Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan  „ujaran  kebencian‟  (hate speech)  di  ranah  publik.  Ada  tujuh  bentuk ujaran  kebencian  disebut  dalam  SE: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,  perbuatan  tidak  menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan ini memiliki tujuan atau berdampak  pada  tindak  diskriminasi, kekerasan,  penghilangan  nyawa,  dan  atau konflik
sosial.
Dalam  SE  dinyatakan,  ujaran kebencian bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat/komunitas berbeda  dalam  aspek:  suku,  agama,  ajaran keagamaan,  keyakinan  atau  kepercayaan, ras,  antar-golongan,  warna  kulit,  etnis, gender,  difabel,  dan  orientasi  seksual.
Ujaran kebencian bisa tersampaikan  melalui  berbagai  media, antara  lain:  orasi  kegiatan  kampanye [politik],  spanduk  atau  banner,  jejaring media  sosial,  penyampaian  pendapat  di muka umum (demonstrasi),  ceramah
30 geotimes.co.id/ujaran-kebencian-dalam-pusaran- ruang-publik/
keagamaan,  media  massa  cetak  maupun elektronik, dan pamphlet. 31
Kepolisian  Republik  Indonesia telah mengingatkan
kepada masyarakat  untuk  tidak  menyebarkan ujaran  kebencian  dan  informasi  yang menimbulkan kebencian di media sosial.
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu
dan/atau kelompok
masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA),”  bunyi  ayat  2  pasal  28  UU ITE.
Dalam bab ketentuan pidana pada UU
ITE tercantum rincian ancaman pidana.
Pasal  45  atau 2  UU  ITE  berbunyi setiap  orang  yang  memenuhi  unsur yang  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  1 atau  ayat  2  maka  dipidana  penjara paling  lama  enam  tahun  dan  atau denda paling banyak Rp1 miliar. 32 Selain itu Kepolisian Republik Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015 soal  Penanganan  Ujaran  Kebencian (hate  speech).Dalam  surat  edaran tersebut,  penebar  kebencian  bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian. Penegakan hukum sesuai dengan:
1. KUHP,
2.  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,
3.  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang
31 http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonans i/15/11/04/nxaiq7319-ujaran-kebencian-dan- kebebasan
32 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis,
4.  UU  Nomor  7  Tahun  2012  tentang
Penanganan Konflik Sosial, dan 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Berikut  poin-poin  krusial  dalam  SE Kapolri soal penanganan ujaran kebencian  atau  hate  speech  Nomor SE/06/X/2015  yang  diteken  pada  8 Oktober lalu. Bentuk Ujaran Kebencian.
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan  bahwa  “ujaran  kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan
semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.
Aspek Ujaran Kebencian
Selanjutnya, pada huruf (g) disebutkan bahwa  ujaran  kebencian  sebagaimana dimaksud  di  atas  bertujuan  untuk menghasut  dan  menyulut  kebencian terhadap  individu  dan  atau  kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.
Media Ujaran Kebencian
Kemudian,  pada  huruf  (h)  disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.
Pada  huruf  (i),  disebutkan  bahwa “dengan  memperhatikan  pengertian ujaran  kebencian  di  atas,  perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani  dengan  efektif,  efisien,  dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  akan  berpotensi memunculkan  konflik  sosial  yang meluas,  dan  berpotensi  menimbulkan tindak  diskriminasi,  kekerasan,  dan atau penghilangan nyawa”.
Prosedur penanganan
Adapun,  pada  nomor  3  SE  itu,  diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara  yang  didasari  pada  hate speech agar tidak menimbulkan
diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan nyawa  dan  atau  konflik  sosial  yang meluas.
Pertama, setiap personel Polri diharapkan  mempunyai  pemahaman dan  pengetahuan  mengenai  bentuk- bentuk kebencian.
Kedua,  personel  Polri  diharapkan lebih  responsif  atau  peka  terhadap gejala-gejala  di  masyarakat  yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.
Ketiga, setiap personel Polri melakukan  kegiatan  analisis  atau kajian  terhadap  situasi  dan  kondisi  di lingkungannya. Terutama yang
berkaitan  dengan  perbuatan  ujaran kebencian. Keempat, setiap personel Polri melaporkan  ke  pimpinan  masing- masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan  dengan  perbuatan  ujaran kebencian.
Apabila  ditemukan  perbuatan  yang berpotensi  mengarah  ke  tindak  pidana ujaran
kebencian,  maka  setiap  anggota  Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:
–  Memonitor  dan  mendeteksi  sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
–  Melakukan  pendekatan  pada  pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, – Mempertemukan pihak yang diduga melakukan  ujaran  kebencian  dengan korban ujaran kebencian,
–  Mencari  solusi  perdamaian  antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan  pemahaman  mengenai dampak  yang  akan  timbul  dari  ujaran kebencian di masyarakat;
Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah,  maka  penyelesaiannya  dapat dilakukan  melalui  upaya  penegakan hukum sesuai dengan: – KUHP,
–  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,
–  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang
Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis,
–  UU  Nomor  7  Tahun  2012  tentang
Penanganan Konflik Sosial, dan – Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2013  tentang  Teknis  Penanganan Konflik Sosial. 33

## PENUTUP (KESIMPULAN) Simpulan
Komunikasi merupakan sebuah
aktivitasyang  tak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan sosial masyarakat,bisa
dipastikan  sebagian  besar  kegiatan masyarakat dari kehidupan kita menggunakan  komunikasi  sebagai  alat penyampai pesan. Di era modern seperti sekarang  ini  masyarakat  diberikan banyak pilihan untuk melakukan aktivitas  berkomunikasi,  salah  satunya adalah  melalui  media  sosial.  Seperti yang  kita  tau  saat  ini  sangat  di gandrungi  masyarakat  khususnya  di kalangan  muda  dan  mudi.  Semua  itu dikarenakan mudahnya msayarakat mengakses  media  sosial.  Di  balik mudahnya kita mengakses atau menggunakan media sosial ada
beberapa hal yang harus kita perhatikan dari syarat, aturan sampai larangan yang telah  diatur  dalam  pengaturan  internal setiap  media  sosial  yang  kita  miliki. Kenyamanan  dan  keamanan  bagi  setiap pengguna  media  sosial  merupakan sebuah  alasan  utama  kenapa  semua  itu harus kita perhatikan.
Kemudahan  dalam  mengakses  atau menggunakan  media  sosial  sering  kali membuat  para  penggunanya,  sehingga dapat  membuat  para  penggunanya  lupa bahwasanya  banyak  peristiwa  atau kejadian  yang  berujung  pada  hukuman pidana.  Salah  satunya  adalah  ujaran kebencian yang sering terjadi, baik yang bersifat  individu  satu  dan  individu  lain atau  kelompok  satu  dan  kelompok lain. Hal  hal  semacam  itulah  yang  membuat
33 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015
pemerintah  membuat  sebuah  peraturan yang  dimuat  dalam  undang  undan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan  transaksi  elektronik.  Mengenai masalah  ujaran  kebencian  di  kaji  lebih mendalam    di  dalam  pasal  28  ayat  2  jo pasal  45  undang  undang  nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik.

## Saran
Mudahnya kita mengakses media  sosial mampu membuat  kita  lupa  bahwasanya segala  sesuatu  yang  kita  perbuat  di media  sosial  ada  aturannya,  karena  hal itu  masyarakat  sebaiknya  lebih  berhati hati  dalam  berkomunikasi  melalui media sosial, untuk menginhadri hal hal yang tak di inginkan.
Masih  banyaknya  pelanggaran  yang menyangkut  unsur  suku,  agama,  rasa atau  yang  lainnya  seharusnya  pasal  28 ayat  2  di  undang  undang  nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik di buat lebih khusus lagi  mengenai  tempat  di  lakukannya pelanggaran  tersebut,  seperti  media sosial dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
- Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
- Undang  Undang  Nomor  11  Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang  Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
- Surat  Edaran  Kapolri  NOMOR
SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)
- https://zulianaistichomah.wordpres s.com/2013/05/29/tinjauan-uu-no- 11-tahun-2008-tentang-informasi- dan-transaksi-elektronik-dalam- kasus-cyber-crime-oleh-iwan- piliang-berdasarkan-teori-hukum- pidana/
- https://isnaenisofi19.wordpress.co m/2015/10/01/makalah-analisa-uu- ite-no-11-tahun-2008/
- http://www.suduthukum.com/2016/ 11/tinjauan-tentang-ujaran- kebencian-hate.html
- Digilib.uinsby.ac.id/12426/4/bab% 201.pdf
- http://www.suduthukum.com/2016/ 11/tinjauan-tentang-ujaran- kebencian-hate.html
- https://id.wikipedia.org/wiki/Media _sosial
- //www.trigonalmedia.com/2015/08/
pengertian-media-sosial-menurut- para.html
- http://www.suduthukum.com/2016/
11/tinjauan-tentang-ujaran- kebencian-hate.html
- http://www.tifafoundation.org/men angkal-ujaran-kebencian/
- geotimes.co.id/ujaran-kebencian- dalam-pusaran-ruang-publik/
- http://www.republika.co.id/berita/k olom/resonansi/15/11/04/nxaiq731
9-ujaran-kebencian-dan-kebebasan