## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 1 No 1 – 2019, page 25-22 Available online at http://pewarta.org
Menjembatani Desa Prioritas Nasional dan Konsep Travel 2.0
Herlina Sukmawati 1 , Praja Firdaus Nuryananda 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya - Indonesia
1 herlinasuksma@gmail.com ; 2 firdaus.praja@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.2
Subimitted : 05 Februay 2019, Revised : 17  February 2019, Published : 30 Maret 2019
Abstrak -  Travel  2.0  merupakan  konsep  pariwisata  yang  menggunakan  media  sosial  dan  internet sebagai  gerbang  pembuka  promosi  pariwisata.  Sayangnya,  masih  banyak  yang  belum  memahami konsep  ini secara utuh.  Tidak  liniernya pemahaman konsep travel 2.0  dengan aplikasinya  terjadi pada usaha  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Sepraga  di  Desa  Tegaren,  Kecamatan  Tugu, Kabupaten Trenggalek untuk membangkitkan pariwisata embung Banyu Lumut. Dengan menggunakan metode observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan,  studi  ini  berusaha  untuk  memberi  sorotan  pada ketidaksesuaian lapangan dengan kesiapan konsep keilmuan yang sudah ada. Media sosial dan internet memberikan  perubahan  yang  besar  terhadap  pemasaran  pariwisata.  Jika  dulu  pariwisata  tidak  beda dengan  pemasaran  langsung  dari  produsen  kepada  konsumen,  maka  dengan  travel  2.0,  pemasaran berpusat  pada  sesama  konsumen  ( peer-to-peer  marketing). LMDH  bisa  mengembangkan  pariwisata secara maksimal dengan adanya kelompok sadar wisata (pokdarwis). Namun, pokdarwis Desa Tegaren tidak  bisa  terbentuk  karena  adanya  ganjalan  administrasi  dan  struktural  negara.  Studi  ini,  tidak  hanya memberi  sorotan,  namun    juga  memberikan  saran  untuk  mengembangkan  konsep peer-to-peer dalam pengembangan pariwisata.
Kata Kunci : Internet, Media sosial, Travel 2.0, Peer-to-peer , Pariwisata
Abstract - Travel 2.0 is a tourism concept that uses social media and the internet as an opening gate for tourism promotion. Unfortunately, there are still many who do not understand this concept as a whole. In  our  case  study,  it  was  not  linear  that  the  understanding  of  the  concept  of  travel  2.0  with  its application  in the  field occurred  in Tegaren  village. Using the  method of observation,  interviews, and literature  studies,  this  work  seeks  to  highlight  the  field  mismatches  with  the  readiness  of  existing scientific concepts. It should be realized that social media and the internet provide a big change in how we  view  marketing,  in  the  context  of  tourism.  If  in  the  past  tourism  was  no  different  from  direct marketing  from  producers  to  consumers.  This  paper  not  only  gives  the  spotlight,  but  also  seeks  to contribute suggestions to develop a peer-to-peer concept in tourism development. Thus, there will be no more understanding gap between field conditions and existing scientific concepts.
Keywords : Internet, Social media, Travel 2.0, Peer-to-peer, Tourism

## Pendahuluan
Internet  dan  media  sosial  bisa dikatakan  sebagai life  changer dari pariwisata. Pariwisata dulu dikenal sebagai industri  pada  bidang/aspek  dari  kehidupan yang  fokus  untuk  meningkatkan leisure atau  kenyamanan,  dan  bisa  juga  pada penampilan attractiveness atau  atraksi.
Semuanya berujung pada pemuasan kebutuhan akan hiburan manusia. Pariwisata,  sebagaimana  industri  dalam pemaknaan  umumnya,  juga  bergerak dalam sebuah sistem. Pariwisata membutuhkan gerak input , process , output ,  dan feedback ,  sebagaimana  David Easton  (1984)  murumuskan  teori  tentang
sistem sosial dan politik. Namun sekarang, pariwisata sebagai industri telah mengalami evolusi.
Internet dan media sosial mengubah industri pariwisata dalam beberapa  hal,  seperti:  (1)  perubahan  dari industri  yang  bergerak  dengan  model produsen  ke  konsumen  (model  ekonomi klasik), (2) perubahan kapsulasi pariwisata (Jansson,  2007),  dan  (3)  perubahan bagaimana  pariwisata  tersebut  dimaknai sekarang.  Perlu  dipahami,  dengan  adanya internet  dan  media  sosial,  pariwisata sebagai  industri  telah  berubah  model. Model  klasik  yang  sangat  mengandalkan promosi oleh produsen ke konsumen telah berubah  menjadi  model peers-to-peers . Model  ini  kemudian  mengubah mindset bahwa  perkembangan  pariwisata  saat  ini bukan  terletak  pada  seberapa  besar  arus promosi  oleh  produsen  ke  konsumen,  tapi justru  seberapa  kecil  pelibatan  promosi oleh produsen ke konsumen.
Dengan  adanya  internet  dan  media sosial,  promosi  akan  dilakukan  oleh konsumen  itu  sendiri  dengan  sesama kelompoknya, atau peers-to-peers . Konsep seperti  ini  dikenal  dengan prosumer (Klein, 2000) . Dengan pertukaran informasi sesama konsumen, maka kapsulasi  pariwisata  atau sense  of  tourism akan  terbentuk  bukan  dari  kreasi  suasana destinasi  pariwisata  itu  sendiri,  namun juga dipengaruhi oleh atmosfir sosial yang disediakan oleh destinasi pariwisata tersebut.  Terakhir,  pariwisata  kemudian dimaknai tidak hanya sebagai capsulation , tetapi  juga  idealnya  sebagai a  genuine experience .
Pemahaman  akan  produsen  dan konsumen  telah  berubah  seiring  dengan berkembangnya  zaman.  Klein  (2000) menyebut  bahwa  prosumer  merupakan budaya  konsumerisme  di  masa  pasca- modernisme ini. Kelompok ekonomi, yang disebut produsen dan konsumen, kemudian dilebur  menjadi  satu,  yaitu  prosumer, karena  kegiatan  produksi  dan  konsumsi telah  menjadi  satu  bagian  dari  aktivitas ekonomi  kini.  Konsep  prosumerisme  ini
sebenarnya  pernah  dimulai  pada  era Fordisme,  yang  mana  perusahaan  raksasa otomotif,  Ford,  kala  itu  berusaha  menjaga kehidupan perusahaan dengan cara menjadikan  karyawan  mereka  (produsen) juga sebagai konsumen produk perusahaan.  Praktik  prosumerisme  ini sebenarnya  juga  masih  banyak  dilakukan oleh banyak perusahaan, terutama perusahaan rokok.
Pada konteks pariwisata dan teknologi  (internet  dan media  sosial), atau yang  kemudian  disebut  dengan  konsep Web 2.0 (Gretzel dkk, 2008), prosumerisme  hadir  dalam  kaitannya dengan  kelindan  relasi  antara  pasar  dan modus  ekonomi  yang  dibentuk  industri pariwisata.  Dengan  adanya  prosumerisme, banyak orang memiliki sense of belonging (rasa  kepemilikan)  terhadap  destinasi pariwisata. Rasa kepemilikan ini diekspresikan melalui banyaknya tangkapan ( capture ) memori akan destinasi pariwisata  yang  ada  di  media  sosial. Dengan  menjadikan  media  sosial  sebagai album  daring  akan  memori  pariwisata, maka  secara  tidak  langsung  sebenarnya konsumen  telah  menjadi  produsen  karena telah  melakukan  aktivitas  promosi.  Oleh karena  itu,  kepariwisataan  sekarang  ini bisa  berkembang  cepat  karena  poros kegiatan  ekonomi  industri  tidak  lagi dipegang  produsen  semata,  namun  juga konsumen  yang  berbentuk  kelompok- kelompok  ataupun  komunitas-komunitas,
atau peers-to-peers .
Geliat  pariwisata  yang  kemudian didasarkan  pada  kinerja  kelompok  dan budaya  prosumerisme  ini  sebenarnya sudah dirancang oleh pemerintah
Indonesia dalam mengembangkan kepariwisataan  Indonesia,  baik  dalam skala  nasional  maupun  lokal  keaderahan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan, Permenbudpar Nomor PM.04/UM.001/MKP/08  tentang  Sadar Wisata,  dan  Permenbudpar  Nomor  11  PM 17/PR.001/MKP/2010  tentang  Rencana Strategis  Kementerian  Kebudayaan  dan
Pariwisata  Tahun  2010-2014,  dibentuk Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis) dalam rangka meningkatkan kinerja kepariwisataan Indonesia.
Pokdarwis dirancang untuk menjadi  ujung  tombak  pengembangan pariwisata.  Dengan  melihat  rancangan konseptual dan yuridis tentang  Pokdarwis, sudah  semestinya  setiap  daerah  dengan potensi  pariwisata  yang  besar  dapat membina  Pokdarwis  sebagai  pengawal program-program pariwisata daerahnya.

## Kerangka Teori
1. Travel 2.0 dan Pokdarwis
Pokdarwis  sebagai  ujung  tombak pengembangan pariwisata merupakan bentuk  dari  komunitas  atau  kelompok pengawal sebagaimana disyaratkan.
Dengan  adanya  internet  dan  media  sosial sebagai  bagian  dari  Web  2.0,  maka pokdarwis juga seharusnya menjadi pelaku utama  dalam  mekanisme  kerja  skema  ini. Skema yang melibatkan kelompok/komunitas,  internet,  dan  media sosial ini kemudian dikenal sebagai konsep Travel  2.0  oleh  Philip  C.  Wolf,  presiden dan chief executive officer dari
PhoCusWright (Miguens dkk, 2008). Travel 2.0 merupakan
pengembangan  industri  pariwisata  dengan menggandeng  internet  dan  media  sosial sebagai  komponen  penggeraknya.  Travel 2.0 memang lebih memfokuskan diri pada segmentasi  para  pemuda  dan  orang-orang yang tergolong mobile . Kapsulasi pariwisata  dalam  Travel  2.0  kemudian tidak  hanya  mengejar  suasana  eksklusif dari  destinasi  pariwisata,  namun  sebuah pengalaman yang asli dalam berpariwisata ( a  genuine  experience ).  Seluruh  skema konseptual  tersebut  hanya  akan  berjalan dengan  baik  jika  Pokdarwis  juga  menjadi kelengkapan  instrumental  yang  dianggap penting oleh stakeholders daerah. Pokdarwis  sesungguhnya  memiliki
nilai strategis sebagai pengawal Travel 2.0 dari  sebuah  daerah.  Nilai  strategis  yang pertama yaitu Pokdarwis adalah kelompok/komunitas  peduli  wisata  yang
berwawasan  lokal.  Wawasan  lokal  yang dimiliki  oleh  Pokdarwis  ini  merupakan keunggulan  yang  bersifat  spesifik.  Jika Pokdarwis  yang  dibentuk  tidak  memiliki wawasan  lokal,  maka  akan  dipertanyakan keabsahan  dari  kelompok  Pokdarwis tersebut.
Wawasan lokal memberikan kemudahan bagi Pokdarwis untuk mengelola, baik secara manajerial maupun secara  sosial,  pariwisata  daerah  untuk kemudian dikomunikasikan pada khalayak luar.  Nilai  strategis  kedua  dari  Pokdarwis adalah kekuatan struktural dan sosial yang dimiliki kelompok tersebut dalam pengembangan  pariwisata  pada  birokrasi daerah.  Sebagaimana  diasumsikan,  bahwa kepengurusan Pokdarwis bisa dari kalangan  mana  saja.  Idealnya,  Pokdarwis juga  melibatkan  pengurus  Karang  Taruna desa  dan  beberapa  perwakilan  tokoh desa/daerah  untuk  terlibat  di  dalamnya. Hal  ini  akan  memudahkan  Pokdarwis untuk  memperjuangkan  agenda-agenda pengembangan pariwisata dalam musyawarah  desa/daerah.  Nilai  strategis terakhir dari Pokdarwis adalah pendekatan komunal dan kolektif oleh Pokdarwis akan memberikan social  bonding (keterikatan sosial)  yang  lebih  besar  daripada  jika pengembangan  pariwisata  dilakukan  oleh perorangan.
Dengan  beberapa  dasar  yang  telah disebutkan di atas, maka sudah seharusnya Pokdarwis  sebagai  kelompok  pengawal pariwisata  menjadi  prioritas  desa/daerah sebagai komponen kelengkapan surprastruktur  dalam  pembangunan  dan pengembangan pariwisata desa/daerah.

## 2. Tegaren dan Permasalahan Faktual
Skema  ideal  yang  telah  disebutkan sebelumnya  nampaknya  masih  belum  bisa berjalan  di  Desa  Tegaren,  Kecamatan Tugu,  Kabupaten  Trenggalek.  Desa  yang memiliki  potensi  pariwisata  Embung Banyu  Lumut  ini  masih  belum  memiliki Pokdarwis  yang  disahkan  oleh  pemerintah daerah  setempat.  Ada  dua  kendala  yang disinyalir  penulis  sebagai  penyebab  dari
belum  adanya  Pokdarwis  di  desa  potensi pariwisata Tegaren, yakni kendala internal dan  kendala  eksternal.  Penyebab  pertama adalah  kendala  internal  yang  berasal  dari lingkungan  desa  itu  sendiri.  Sedangkan penyebab  eksternal  merupakan  penyebab yang  berasal  dari  luar  lingkungan  Desa Tegaren.
Kendala  internal  yang  ada  di  Desa Tegaren  terkait  pengembangan  konsep travel  2.0 adalah  kekurangpahaman  para perangkat  desa  dan  kelompok-kelompok pemuda  yang  ada  di  desa.  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Sepraga adalah kelompok/komunitas yang dibentuk oleh  Perum  Perhutani  bersama  dengan desa.  Kelompok  yang  beranggotakan  para pemangku  kepentingan  desa  ini  bertujuan untuk menjaga
kelestarian dan pemanfaatan  hutan  yang  ada  di  desa  agar tidak melenceng dari asas-asas
pemanfaatan.  Selama  ini,  pariwisata  Desa Tegaren banyak diperhatikan dan digerakkan (dikelola) oleh LMDH Sepraga, yang banyak anggotanya merangkap sebagai anggota Karang Taruna desa juga.

## Metode Penelitian
Studi  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.
Penelitian  dilakukan  di  Desa Tegaren, Kecamatan  Tugu,  Kabupaten  Trenggalek, Jawa  Timur.  Sebagai  informan  adalah  para pemuka  Desa  Tengaren  yang  dianggap mengetahui  seluk  beluk  persoalan  pariwisata yang dihadapi desa tersebut.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti, sebelum tahun 2018  pemahaman  yang  berkembang  di Desa Tegaren adalah hutan dan pariwisata desa dikelola oleh LMDH selaku kelompok penjaga kelestarian dan pemanfaatan  hutan.  Pemahaman  ini  yang sebenarnya kurang tepat untuk dilaksanakan,  karena  dibentuknya  LMDH
tidak  ditujukan  untuk  membangun  dan mengembangkan pariwisata daerah.
LMDH  dibentuk  hanya  ditujukan  untuk menjaga kelestarian hutan dari pemanfaatan  penduduk  desa  setempat. Peran  LMDH  seharusnya  diisi  oleh kelompok sadar wisata, atau Pokdarwis.

## Gambar 1. Wawancara tim peneliti dengan para perangkat desa di Desa Tegaren
Akibat  dari  kesalahpahaman  ini, Desa Tegaren mengalami hambatan birokrasi  selama  kurang  lebih  tiga  tahun dalam  pendirian  Pokdarwis,  yang  sampai sekarang  prosesnya  masih  pada  tahap pengajuan. Para perangkat desa juga sering mengalami  “kebuntuan  birokrasi”  karena kekurangpahaman mereka terkait kelompok-kelompok yang disediakan negara untuk membangun dan mengembangkan  sumber  daya  alam  yang potensial di daerah masing-masing tersebut.  Kesalahpahaman  ini  juga  pada akhirnya  membuat  proses  pembangunan dan pengembangan pariwisata desa stagnan selama kurang lebih tiga tahun. Selain  itu,  terdapat  satu  faktor internal  lainnya  yang  ikut  mempengaruhi perkembangan pembangunan
dan pengembangan pariwisata di Desa
Tegaren,  yakni  rasa  kepemilikan  ( sense  of belonging ) terhadap pariwisata desa hanya dimiliki oleh masyarakat dusun Tompe.
Masyarakat  dusun  Tompe  secara geografis  terletak  lebih  dekat  dengan daerah  hutan  dan  embung  ketimbang dusun  yang  lain,  dusun  Krajan.  Kedua
dusun  tersebut  dipisahkan  kurang  lebih  1 km  oleh  perkebunan  dan  persawahan penduduk.  Oleh  karena  pengembangan pariwisata  desa  terpusat  di  daerah  hutan dan  embung,  masyarakat  dusun  Tompe  di Desa  Tegaren  merasa  lebih  memiliki sumber-sumber  potensi  pariwisata  desa daripada masyarakat dusun Krajan. Masyarakat dusun Tompe juga lebih sering berpartisipasi untuk bekerja bakti melakukan  pengembangan  pariwisata  di daerahnya.  Sehigga,  dapat  ditarik  adanya asumsi  bahwa  konsep  dan  kegiatan kelompok/komunitas  yang  ada  di  Desa Tegaren  masih  belum  bisa  sepenuhnya bersatu untuk pembangunan atau pengembangan pariwisata desa.
Adapun juga permasalahan pembangunan dan pengembangan pariwisata  berdasar  konsep travel  2.0 di Desa  Tegaren  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal,  yakni  proses  birokrasi  yang lambat. Selain diawali dengan kekurangpahaman masyarakat Desa Tegaren akan konsep peers-to-peers encapsulation  tourism atau travel  2.0 , pengembangan  pariwisata  Desa  Tegaren juga  pada  akhirnya  terhambat  oleh  proses birokrasi  yang  bisa  dikatakan  lambat. Sebagaimana diketahui, proses pengurusan pembentukan  LMDH  dan  Pokdarwis  serta perijinan  pengelolaan  bersama  lahan Perhutani  tidak  hanya  dilakukan  di  dalam daerah Kabupaten Trenggalek saja. Proses tersebut  juga  mewajibkan  para  pemangku kepentingan  untuk  melakukan  pengurusan di  luar  kota.  Salah  satu  kota  untuk melakukan  pengurusan  pengembangan pariwisata adalah Kota Kediri.
Salah  satu  hal  yang  mewajibkan para  perangkat  Desa  Tegaren  dan  calon anggota Pokdarwis harus ke Kediri adalah karena  pusat  dari  administrasi  Perum Perhutani  ada  di  Kediri.  Kabupaten Trenggalek merupakan daerah cabang dari pengelolaan  Perum  Perhutani  yang  ada  di Kediri.  Oleh  karena  perbedaan  daerah inilah,  pendirian  Pokdarwis  Desa  Tegaren berjalan sangat lama.
Berdasarkan pengalaman tim peneliti  dalam  mendampingi  perangkat Desa Tegaren dan calon anggota
Pokdarwis, memang banyak ketidakcocokan  dokumen-dokumen  antara yang  harus  disiapkan  oleh  desa  dengan yang  senyatanya  disiapkan  oleh  desa. Ketidakcocokan  ini  kemudian  membuat jenuh para perangkat desa yang melakukan pengurusan  ijin  berdirinya  Pokdarwis. Tentunya, skema komunikasi antara Perum Perhutani  Kediri  dengan  para  perangkat desa  di  Kabupaten  Trenggalek  perlu diperbaiki,  sehingga  meminimalisir  ekses negatif dari aturan-aturan birokratis.
Proses tersebut belum ditambahkan pengolahan data oleh Perum Perhutani dan approval (persetujuan)  dari  pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dipahami adalah terbentuknya  Pokdarwis  tidak  bisa  serta merta  melalui  pengurusan  dan  persetujuan daerah.  Keabsahan  Pokdarwis  satu  desa juga  harus  tercatat  di  pemerintah  pusat. Birokrasi  inilah  yang  sebenarnya  sangat berpotensi  memberatkan  desa.  Alih-alih menumbuhkan  banyaknya  Pokdarwis  di daerah-daerah, yang terjadi mungkin justru pelambatan  tumbuhnya  Pokdarwis  di daerah-daerah.  Hal  ini  tentu  kurang seirama  dengan  konsep travel  2.0 yang mengutamakan peers-to-peers tourism driven .  Padalah  Kabupaten  Trenggalek merupakan daerah dengan status Desa/Daerah  Prioritas  Nasional.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  langkah-langkah konkret  yang  berkaitan  dengan  kebijakan untuk merespon problematika faktual ini.
Dengan memberikan highlight kepada  beberapa  permasalahan  faktual, baik  dari  sisi  internal  maupun  sisi eksternal  yang  ada,  tim  peneliti  merasa perlu  ada  beberapa  langkah  yang  konkret namun  komunikatif  untuk  meminimalisir dampak  negatif  dari  adanya  ketidaksiapan masyarakat  dan  pemerintah  akan  konsep travel  2.0 .  Perlu  digarisbawahi  bahwa perubahan zaman, model, strategi, dan tata kelola merupakan keniscayaan.
Keniscayaan ini yang kemudian seharusnya  disikapi  oleh  para  ilmuan
dengan
mempercepat
sekaligus
mempertepat langkah pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pariwisata ( tourism ). Sebenarnya, pemerintah telah melihat tantangan ini dan merespon  dengan  cepat,  namun  perlu adanya  komunikasi  yang  proaktif  tidak hanya antara pemerintah dengan masyarakat,  tapi  juga  antara  kelompok- kelompok  profesi  dengan  masyarakat awam.
Hambatan pembentukan Pokdarwis di  Desa  Tegaren  menjadi  contoh  yang konkret  atas  kegagalan  masyarakat  dan pemerintah  daerah  dalam  memahami dinamika  industri  pariwisata  dewasa  ini. Jika  merujuk  pada  kajian travel  2.0 yang mendasarkan  pada  prioritas  konektivitas (internet dan media sosial) dan kolektivitas kelompok/komunitas sehingga mampu menciptakan a  genuine  sense  of  tourism encapsulation (enkapsulasi pariwisata yang  asli),  maka  contoh  di  Desa  Tegaren merupakan  kegagalan  yang  harus  segera ditangani.  Penanganan  yang  seharusnya dilakukan sebaiknya bersifat sosial politik.
Penanganan  yang  bersifat  sosial memiliki  arti  pembangunan  sumber  daya manusia  sebagai  penopang  utama  setiap kebijakan publik. Penanganan yang bersifat  politik  berarti  setiap  kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan  bersama  masyarakat  lokal. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  merespon lambatnya  pembentukan  Pokdarwis  di Desa Tegaren, beberapa rekomendasi yang kami  rumuskan  tidak  berfokus  pada pemercepatan  pembentukan,  tapi  lebih kepada penguatan pemahaman masyarakat akan dinamika industri pariwisata.
Langkah  konkret  pertama  yang harus dilakukan adalah penguatan pemahaman  akan  konsep peers-to-peers tourism . Penguatan pemahaman ini bertujuan  untuk  memberikan  wawasan atau  pengetahuan  yang  lebih  dalam mengenai peran penting dari kelompok/komunitas  untuk  pembangunan pariwisata.  Penguatan  pemahaman  bisa dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  memiliki
kompetensi/spesialisasi dalam hal community  development (pembangunan komunitas) atau community  engagement (pelibatan komunitas). Penguatan pemahaman  juga  harus  dikomunikasikan dengan  mempertimbangkan  adat  istiadat atau  budaya  lokal  setempat.  Pertimbangan tersebut pada nantinya akan bisa menjembatani  sampai  pada  tahap  mana industri pariwisata akan dikembangkan.
Pelaku  terbaik  untuk  memberikan penguatan pemahaman adalah para akademisi.  Dengan  mendasarkan  gerakan pada quadruple-helix  theory -teori  tentang kerjasama  antar  pemerintah,  perusahaan swasta, pendidikan tinggi, dan masyarakat- para  akademisi  merupakan  opsi  yang paling memungkinkan karena para akademisi merupakan komunitas keilmuan.  Tidak  hanya  akan  menguatkan secara  sosial,  tapi  mereka  juga  bisa memberikan  pengetahuan  tentang travel
2.0 (internet dan media sosial), sebagaimana  hal  tersebut  seharusnya memang terintegrasi dengan konsep peers- to-peers .
Pemberian  penguatan  pemahaman bisa menggunakan bentuk penyuluhan dan pendampingan.  Penguatan  pemahaman tidak  akan  bisa  membantu  jika  tidak dilakukan secara kontinyu dan berintegritas.  Oleh  karenanya,  untuk  tetap memberikan  kontrol  terhadap  manifestasi pemahaman  yang  telah  diberikan,  ada baiknya pemberian penguatan pemahaman tidak hanya menyasar pada para perangkat desa  ataupun  aktor-aktor  legal  struktural kepemerintahan.  Pemberian  penguatan pemahaman  harus  menuju  target  holistik, yakni  seluruh  masyarakat.  Prinsip  ini muncul karena para perangkat desa/daerah yang sedang menjabat bisa saja dikenakan mutasi atau perpindahan struktural lainnya. Sedangkan  masyarakat  akan  selalu  tinggal di  daerahnya  masing-masing  untuk  waktu yang  relatif  lama.  Sehingga,  dengan demikian  langkah  penguatan  pemahaman tidak  akan  cepat  hilang  dampaknya  ketika terjadi pergolakan politik pemerintahan.
Langkah yang kedua adalah memberikan  kelonggaran  birokratis  pada pemberdayaan  masyarakat.  Tentu  saja, aktor  yang  dapat  memiliki  peran  paling signifikan dari langkah ini adalah pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah. Secara  politik,  setiap  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah  harus  dikemas  dengan  praktis  dan tidak  menyulitkan  masyarakatnya  untuk berkembang.  Terlebih  dengan  adanya internet,  sebagai a  real  game  changer  in the  century ,  maka  pemerintah  seharusnya bisa  membuat  segala  peraturan  birokrasi menjadi lebih efisien. Tentu saja semangat efisiensi juga sejalan dengan konsep peers- to-peers travel 2.0 . Jika pemerintah tidak segera melaksanakan  kebijakan  dan  program- program  yang  bisa  “mengejar  zaman”, maka fenomena benturan peradaban transportasi  daring  dengan  transportasi konvensional  bisa  merambah  kepada pariwisata.  Sebagaimana  kita  tahu,  bahwa ada  banyaknya  aplikasi  pariwisata  daring, seperti  PegiPegi,  Traveloka,  TripAdvisor, dan  lainnya,  telah  memangkas  rantai ekonomi  industri  pariwisata  konvensional. Oleh  sebabnya,  jangan  sampai  langkah kedua  ini  dilaksanakan  secara  terlambat oleh  pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah.  Desa  Ponggok  merupakan  contoh konkret  kemenangan  konsep travel  2.0 yang  digerakkan  oleh  komunitas  daerah. Sehingga  sekarang  Desa  Ponggok  sedang menuju kepada status sebagai desa digital.
Langkah  ketiga,  atau  terakhir, yakni  memperkuat  identitas  kedaerahan. Langkah  ini  akan  menjadi  sangat  efektif ketika dilaksanakan oleh pihak perusahaan swasta dan masyarakat setempat.  Langkah ini  bukan  untuk  memperkeruh  politik identitas  yang  sekarang  sedang  melanda negara  Indonesia,  tapi  yang  dimaksud dengan identitas kedaerahan adalah unsur- unsur lokal yang dapat menjadi komoditas unggulan  dalam  globalisasi.  Memperkuat identitas  kedaerahan  adalah  langkah- langkah  dengan  bentuk  nyata  seperti pemuatan  unsur  lokalitas  dalam  setiap
kegiatan pemerintah maupun kegiatan adat kultural masyarakat, pemuatan bahasa dan filosofi kedaerahan, serta pemuatan kearifan  lokal  dalam  setiap  pembangunan dan pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah  mungkin  bisa  menjadi  pemantik dalam  langkah  memperkuat  identitas kedaerahan.  Tapi,  identitas  kedaerahan justru akan semakin solid ketika masyarakat banyak yang kemudian menyadari dan melaksanakan penguatan.

## Kesimpulan
Permasalahan  birokrasi  dan  belum siapnya masyarakat lokal di Desa Tegaren pada  akhirnya  merupakan  dua  faktor terkuat  dalam  lamanya  pembentukan Pokdarwis  Desa  Tegaren.  Padahal,  secara konseptual  keilmuan,  adanya  Pokdarwis merupakan  sesuatu  hal  yang  esensial dalam  pengembangan  pariwisata  daerah. Hal  ini  terangkum  dalam  konsep travel 2.0 . Konsep ini menggabungkan kecanggihan  internet  dan  sosial  media dengan metode ekonomi melalui kelompok atau komunitas, disebut juga dengan peers- to-peers . Sehingga perkembangan ekonomi  sebuah  destinasi  pariwisata  tidak lagi  mengandalkan  rantai  ekonomi  klasik produsen-konsumen, tapi lebih mengandalkan  kegiatan  ekonomi  antara prosumer.
Tiga  langkah  yang  mungkin  bisa diambil  oleh  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ) untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan industri pariwisata, adalah: (1) penguatan pemahaman  akan  konsep-konsep  yang sudah  dikembangkan,  seperti travel  2.0 dan peers-to-peers , (2) memberikan kelonggaran  birokratis,  dan  (3)  penguatan unsur  kedaerahan.  Tiga  langkah  tersebut harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas quadruple-helix theory , yang menggarisbawahi  pentingan  pemerintah (pusat  dan  daerah),  pendidikan  tinggi, perusahaan swasta, dan masyarakat setempat.  Dengan  adanya  tiga  langkah tersebut,  maka  industri  pariwisata  yang berbasiskan  digital  akan  menghasilkan
enkapsulasi  lokal  dengan  kemampuan berkompetisi secara global.

## Daftar Pustaka
Easton,  David.  (1984). Kerangka  Kerja Analisis  Sistem  Politik .  Jakarta: Bina Aksara. Gretzel, U., K. Hyan-yoo, dan M. Purifoy. (2008).  Online  Review  Travel Study:  The  role  and  impact  of online travel reviews, dalam Laboratory  for  Intelligent  Systems in Tourism, Collage Station . Jansson,  Andre.  (2007).  A  Sense  of
Tourism:  New  Media  and  the Dialectic of Encapsulation/Decapsulation,
Jurnal Tourist Studies. 7 (5) . Klein,  Naomi.  (2000). No  Space,  No Choice,  No  Jobs,  No  Logo. London: Flamingo. Miguens,  J.,  R.  Baggio,  dan  C.  Costa. (2008).  Social  media  and  Tourism Destinations:  TripAdvisor  Case
Study. Advances in Tourism
Research 2008, Aveiro, 26-28 May .