Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar

## PESANTREN SEBAGAI PUSAT SERTIFIKASI DAN EDUKASI SDI PARIWISATA SYARIAH DALAM PENGUATAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA
Moh Suyudi, Ahmad Muhlis, Mansur STAI Miftahul Ulum Pamekasan aqliyyahdzakiyyatul@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6472

## Abstrak
Sertifikasi profesi bagi sumber daya insani di Indonesia adalah hal yang sangat penting. Apalagi jika melihat growth industry keuangan maupun bisnis syariah yang cukup pesat, maka dirasa sangat perlu adanya upaya penanaman ilmu ekonomi ilahiyah tersebut pada generasi yang lebih muda yakni pondok pesantren yang menjadi pusat edukasi dalam pembentukan kreatifitas dan keahlian.
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah deskripsi kualitatif berdasarkan kajian  kepustakaan.  Sumber  sekunder  didapatkan  dari  buku-buku  yang  relevan  dengan  topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, serta jurnal dari internet.
Penelitianini menemukan bahwa industri halal akan menjadikan sertifikasi sebagai bekal menghadapi segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi  pada  persaingan  kompetensi  di  pasar  kerja.  Adapun  konsep pengintegrasian sertifikasi syariah dengan pondok pesantren secara sistematis merupakan suatu strategi yang cukup jitu untuk menghasilkan generasi-generasi muda muslim calon praktisi maupun akademisi yang  mafhum  akan  ekonomi  syariah. Kompetensi  yang  didukung  dengan  sertifikasi  ini,  akan menghasilkan  SDI-SDI  berkompeten  yang  akan  mampu  menggerakkan  pariwisata  syariah  dengan kualitas dan daya saing yang tinggi.
Kata  kunci:  Edukasi,  Pariwisata  Syariah,  Industri  Halal,  Sumber  Daya  Insani, Sertifikasi Syariah
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kelima  dengan  populasi  terbesar  di  dunia sekaligus negara  pertama  dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia  (Invesments,  2016).  Sektor pariwisata  merupakan  sektor  yang  menjanjikan  bagi  Indonesia.  Negara  dengan  ribuan pulau, banyak budaya, dan beragam tempat menarik menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari dalam maupun luar negeri. Dengan  pengelolaan yang baik dari masyarakat maupun dukungan pemerintah, sektor pariwisata akan berkontribusi makin besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan sektor pariwisata juga berdampak linier terhadap daya saing Indonesia dengan negara lain dalam MEA (Suroso, 2015).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  akan  berlaku  efektif  di  akhir  tahun  2015 berpotensi  untuk  mendorong  pertumbuhan  jumlah  wisatawan  ke  Indonesia  yang  kini masih sekitar 9% pertahun menjadi di atas 10%. Sepanjang periode 2005-2012, pariwisata kawasan  Indonesia  mampu  tumbuh  rata-rata  8,3%  pertahun,  jauh  di  atas  rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3,6%. Bahkan pada 2013, arus kunjungan wisatawan ke negara-negara  ASEAN  sudah  mencapai  92,7  juta  atau  meningkat  12%  dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pertumbuhan global hanya 5%.
Pemerintah  menunjukkan  keseriusannya  dalam  pengembangan  pariwisata Indonesia  dengan  mengeluarkan  PP  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Sertifikasi Kompetensi  dan  Sertifikasi  Usaha  Bidang  Pariwisata.  Adanya  2  kategori  sertifikasi tersebut tentu saja secara signifikan akan meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia dinilai menjadi sektor yang paling siap dalam MEA serta era industry Halal dari sisi SDM. Wakil ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang dikutip  karena  memiliki  lembaga  sertifikasi  yang  mumpuni.  Meskipun  sektor  pariwisata bukan termasuk 14 sektor ekonomi kreatif, namun kemajuan pariwisata berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif (Wangke, 2015).
Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh SDM yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  mengamanatkan  bahwa  tenaga  kerja  di  bidang kepariwisataan  wajib  memiliki  standar  kompetensi  melalui  sertifikasi.  Sertifikasi  sangat diperlukan  dalam  menghadapi  persaingan  tenaga  kerja  tingkat  nasional  maupun internasional  apalagi  dengan  kaitannya  menghadapi  persaingan  global.  Tidak  terkecuali untuk tren saat ini, yaitu pariwisata syariah yang telah di- booming -kan oleh beberapa negara, termasuk  Indonesia.  Pariwisata  syariah  merupakan  konsep  yang  mengintegrasikan  nilai- nilai  syariah  ke  dalam  kegiatan  pariwisata  dengan  menyediakan  fasilitas  dan  pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Muhajirin, 2018).
Hal  ini  tentu  sangat  riskan  mengingat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi sudah semakin maju, terutama menyangkut relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja  yang  sudah semakin dinamis,  yang  tentunya menuntut sumber daya manusia  yang
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
profesional secara teknis dan filosofis agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mampu bersaing  dikompetisi  global.  Perkembangan  pesantren  dari  waktu  ke  waktu  mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Perkembangan itu ditandai dengan adaptasi dan inovasi tiada  henti  dari  berbagai  aspek  menyesuaikan  diri  dengan  tantangan  dan  kebutuhan zamannya.
Pergumulan  pesantren  dengan  berbagai  problematikanya  dalam  menghadapi perubahan dan kemajuan zaman telah membantu membangun jati dirinya sebagai lembaga pendidikan  yang  kokoh  dan  mengakar  pada  tradisi  masyarakat  di  mana  ia  berada  dan dilahirkan.  Keberadaannya  di  tengah–tengah  masyarakat  senantiasa  menjadi  wadah perekat umat serta sebagai centre of agent, yaitu ; 1) agent of change (agen perubahan ), 2) agent of knowladge ( agen ilmu pengetahuan ), dan 3) agent of culture ( agen budaya ) (Muttaqin, 2011). Adapun  populasi  pondok  pesantren  terbesar  berada  di Provinsi  Jawa  Barat sebanyak  7.624  pondok  (28%),  Jawa  Timur  sebanyak  6.003  pondok  (22,05%),  Jawa Tengah sebanyak  4.276  (15,70%),  Banten sebanyak  3.500  pondok  (12,85%)  dan  sisanya sebesar 21,4% atau setara dengan 5.827 pondok berada di provinsi lain. Kita akan melihat peran sertifikasi kompetensi syariah akankah berpengaruh pada perkembangan pariwisata syariah Indonesia guna menghadapi persaingan global.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Pesantren
Pondok  esantren  adalah  artefak  peradaban  Indonesia  yang  dibangun  sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous (Zarkasyi, 2015). Sebagai  artefak  peradaban,  pesantren  tidak  hanya  identik  dengan  keislaman,  tetapi  juga mengandung  makna  keaslian  Indonesia  (Gamal,  2010).  Keberadaan  pesantren  memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah dan budaya yang berkembang pada awal berdirinya.
Pesantren  menurut    Alwi,  (2016)  adalah  salah  satu  lembaga  di  antara  lembaga– lembaga iqamatuddin lainnya yang memiliki dua fungsi utama, yaitu kegiatan tafaqquh fi-al- din (pengajaran,  pemahaman,  dan  pendalaman  ajaran  agama  Islam),  serta  fungsi indzhar (menyampaikan  dan  mendakwahkan  ajaran  kepada  masyarakat).  Sejarah  pendidikan Indonesia mencatat, bahwa pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di  Indonesia.  Ada  dua  pendapat  mengenai  awal  berdirinya  pesantren  di  Indonesia, pendapat pertama menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  sistem  pendidikan  model  pesantren  adalah  asli Indonesia
Latar  belakang  pesantren  yang  paling  penting  untuk  diperhatikan  adalah peranannya sebagai transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat agamis. Pesantren bertindak sabagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, menegakkan ajaran  dan  nilai-nilai  agama  melalui  pendidikan  keagamaan  dan  pengayoman  serta dukungan  kepada  kelompok-kelompok  yang  bersedia  menjalankan  perintah  agama  dan mengatur  hubungan  mereka  secara  pelan-pelan.  Secara  rinci  fungsi  pesantren  dapat
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
dijelaskan  sebagai  berikut:  sebagai  lembaga  pendidikan,  sebagai  lembaga  sosial,  lembaga penyiaran  agama  (lembaga  dakwah),  pusat  pengembangan  ekonomi  kerakyatan,  sebagai agent of development , sebagai center of excellence .

## 2. Pariwisata Syariah
Ekonomi  global  kembali  meningkat  pada  2016  sebagai  faktor  pendorong  sektor pariwisata dari sisi permintaan. Indonesia juga mengalami peningkatan di dunia Pariwisata, dari  9,3  juta  tahun  2014  menjadi  10,4  juta  tahun  2015  (naik  2,9  %),  dan  tahun  2016 menembus  angka  12  juta  kunjungan  wisatawan  mancanegara.  Dibandingkan  dengan negara  lain  di  ASEAN,  Indonesia  berada  di  peringkat  keempat,  di  bawah  Thailand, Malaysia,  Singapura.  Berdasarkan  kewarganegaraan,  Singapura,  Malaysia  dan  Tiongkok adalah 3 kontributor wisatawan mancanegara terbesar, sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (Crescentrating, 2017).
Konsep  syariah  dalam  industri  pariwisata  adalah  penerapan  dari  segala  hal  yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam (Soebagyo, 2018). Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan  dilarang.  Konsep  halal  dapat  dipandang  dari  dua  perspektif  yaitu  perspektif agama  dan  perspektif  industri.  Yang  dimaksud  dengan  perspektif  agama,  yaitu  sebagai hukum  makanan  apa  saja  yang  boleh  dikonsumsi  oleh  konsumen  muslim  sesuai keyakinannya. Hal ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari  perspektif  industri,  bagi  produsen  pangan,  konsep  halal  ini  dapat  diartikan  sebagai suatu  peluang  bisnis.  Bagi  industri  pangan  yang  target  konsumennya  sebagian  besar Muslim,  diperlukan  adanya  jaminan  kehalalan  produk  akan  meningkatkan  nilainya  yang berupa intangible  value .  Produk  pangan  yang  kemasannya  tercantum  label  halal  dianggap lebih menarik bagi konsumen Muslim.
The  United  Nation  of  World  Tourism  Organization  menyebutkan  bahwa konsumen  wisata  syariah  bukan  hanya  umat  Muslim  tapi  juga  non  Muslim  yang  ingin menikmati  kearifan  lokal.  Kriteria  umum  pariwisata  syariah  ialah;  pertama,  memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan  ketenangan.  Ketiga,  menghindari  kemusyrikan  dan  khurafat.  Keempat,  bebas  dari maksiat.  Kelima,  menjaga  keamanan  dan  kenyamanan.  Keenam,  menjaga  kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Sumber Data
Penulisan  karya  tulis  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, serta jurnal dari internet. Kami juga menggunakan data tidak langsung dari kutipan pernyataan beberapa orang yang berkompeten  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  karya  tulis  ini. Sumber data berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
sekarang bernama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang  mendalam dan pencarian data mengenai obyek permasalahan yang dibahas dalam karya tulis. Studi kepustakaan  menggunakan  referensi-referensi  umum  dan  khusus.  Untuk  semakin mendukung  dan  memperkuat  ketepatan  dan  kredibilitas  dari  penulisan  informasi  juga dilakukan pengumpulan data melalui internet.

## 3. Pendekatan Penulisan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  tulis  ini  adalah  deskripsi kualitatif  berdasarkan  kajian  kepustakaan.  Dalam  pemilihan  pendekatan  ini  diharapkan dapat memberikan  gambaran secara  cermat  mengenai  keadaan  dan  gejala  tertentu  pada obyek yang menjadi permasalahan.

## 4. Metode Analisis dan Pengelolaan Data
Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor pentingnya  sertifikasi  kompetensi  syariah  untuk  SDI  Indonesia  di  bidang  pariwisata syariah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peluang dan Tantangan Pariwisata Syariah Indonesia
Adanya  pasar  bebas  ASEAN  meningkatkan  wisatawan  di  ASEAN  karena  setiap negaranya  banyak  melakukan  persiapan,  perbaikan  di  setiap  sektor  yang  dimiliki  guna meningkatkan daya saing dengan negara anggota ASEAN lainnya. Keberadaan MEA pun memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi pariwisata syariah yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan hampir di seluruh dunia. Konsep wisata syariah ini telah banyak dipraktikkan di berbagai negara, seperti Arab Saudi, Malaysia, Jordania, Turki, dan negara lainnya dengan menunjukkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan bagi negara- negara  tersebut.  Sehingga  konsep  wisata  syariah  ini  memilki  potensi  yang  sangat  besar untuk dikembangkan.Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sapta Nirwandar menyebutkan potensi wisata syariah dunia bernilai US$ 2,47 triliun atau setara Rp 28.837 triliun  pada  2018  mendatang.  Pasalnya,  tiap  tahun  wisatawan  muslim  dunia  terus meningkat  secara  signifikan.  Peningkatan  wisatawan  muslim  dunia  sejalan  semakin besarnya kebutuhan wisata muslim friendly’ .
Potensi  pariwisata  syariah  di  tanah  air  dinilai  besar.  Apalagi  pariwisata  syariah sudah menjadi tren di dunia. Peluang pariwisata syariah Indonesia, antara lain: Indonesia memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  di  ASEAN.  39%  dari  total  penduduk  ASEAN merupakan  penduduk  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  pasar  yang menjanjikan  bagi  pengembangan  sektor  pariwisata  syariah.  Bagi  Indonesia,  potensi pariwisata syariah  bukan  hanya  untuk  pasar  luar  negeri  saja.  Tapi  juga  besarnya potensi wisatawan  nusantara  dan  terus  mengalami  kenaikan.  Menurut  data  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada 2011 tercatat sekitar 239 juta pergerakan wisatawan
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
nusantara  dengan  pengeluaran  sekitar  Rp  138  triliun.  Sedangkan,  pada  2012  tercatat sekitar  245  juta  pergerakan  wisatawan.  Jika  88,1%  pelaku  perjalanan  adalah  penduduk muslim maka akan didapat sekitar 215 juta pergerakan dengan pengeluaran diperkirakan sebesar US$ 129,37 miliar atau sekitar Rp 142,3 triliun.
Indonesia  memiliki  penduduk  mayoritas  muslim.  Dari  240  juta  jiwa  penduduk Indonesia,  88%-nya  merupakan  penduduk  muslim  yang  menjadi  target  potensial  untuk pariwisata  syariah.  Mayoritas  muslim-nya  memiliki  kesempatan  sangat  besar  untuk mengembangkan  pariwisata  syariah,  bahkan  berpotensi  menjadikan  Indonesia  menjadi pusat pariwisata syariah dunia.
Indonesia  memiliki  banyak  daerah  potensial  yang  dapat  dikembangkan  segi wisatanya, bahkan secara syariah mulai terbentuk pangsa pasar yang terus semakin meluas yang  mencari  gaya  hidup  sehat,  ramah  lingkungan,  dan  menilai  spiritual  keseimbangan kehidupan.Produk-produk halal tidak hanya dikonsumsi oleh turis muslim saja tetapi juga oleh para turis non-muslim.Hal ini karena semakin tingginya kesadaran setiap orang akan pentingnya  manfaat  dari  konsep  halal,  baik  dalam  makanan,  wisata,  jasa  keuangan,  dan lain-lain. Berdasarkan LPPOM-MUI tahun 2011 tercatat bahwa pada tahun 2009, indeks kesadaran  produk  halal  berkisar  70%  meningkat  menjadi  92%  pada  2010,  serta  jumlah produk  bersertifikat  halal  naik  100%  dalam  kurun  waktu  2009-2010.  Hal  tersebut menunjukkan  kesadaran  dari  masyarakat  akan  pentingnya  manfaat  dari  produk  halal tersebut.
Kemenparekraf  sudah  melakukan  sertifikasi  tempat-tempat  tujuan  wisata  yang potensial dikunjungi para wisatawan muslim. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah. Selain peluang, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata syariah Indonesia juga harus melewati beberapa tantangan, antara lain: Pelaku usaha pariwisata syariah belum berani mengambil risiko kehilangan pasar selain muslim; wawasan dan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap potensi besar pariwisata syariah di Indonesia;  sosialisasi  dan  promosi  wisata  syariah  masih  kurang  gencar,  dibutuhkan dukungan khusus dari pemerintah.

## 2. Peran  Pondok  Pesantren  dalam  Program  Sertifikasi  Kompetensi  Syariah sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia
Sama seperti pentingnya sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kualitas pariwisata di Indonesia, maka diperlukan pula sertifikasi kompetensi syariah untuk mengembangkan pariwisata syariah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pariwisata syariah bukan hanya tren  sementara  tapi  akan  terus  eksis  dan  berkembang  dengan  subur,  bahkan  diprediksi akan menjadi primadona pariwisata dunia sekaligus lifestyle bagi masyarakat, tak terkecuali di Indonesia berdasarkan peluang dan kebutuhan masyarakat yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya.
Sertifikasi kompetensi syariah menjadi salah satu solusi atau upaya mencetak dan mempersiapkan  SDI-SDI  yang  berkompeten  untuk  menggerakkan  pariwisata  syariah  di
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Indonesia.  Tahap  pertumbuhan  dilanjutkan  dengan  tahap  perkembangan  sampai pariwisata syariah memiliki daya saing yang kuat dengan industri pariwisata secara umum, termasuk  pariwisata  syariah  di  negara-negara  lain  yang  telah  lebih  dulu  memajukan pariwisata syariah.
SDI  bidang  pariwisata  itu  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  3  kategori.  Setiap kategorinya memiliki alasan masing-masing untuk perlu melakukan sertifikasi kompetensi syariah, seperti pada bagan berikut:

## Gambar 1

## Kompetensi SDI Pariwisata
Selain  alasan  pentingnya  sertifikasi  kompetensi  syariah,  sertifikasi  kompetensi syariah  bidang  pariwisata  syariah  memiliki  4  fungsi,  antara  lain:  memenuhi  kebutuhan bisnis  ( legal  liability  scheme ),  mengantisipasi  globalisasi  sehingga  SDI  pariwisata  syariah memiliki daya saing yang tinggi dan perlu pengakuan formal bagi lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadi tenaga profesional dan pelatihan bagi lulusan sekolah SMA atau SMP agar memilki kemampuan dalam menghadapi arus globalisasi.
Bukti kemandirian profesional di bidang pariwisata dengan memiliki nilai-nilai dan etika dalam Islam adalah 3 pilar utama sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata syariah:
Gambar 1
Pilar Utama Sertifikasi Pariwisata Syariah
Kompetensi syariah SDI Pariwisata Kompetensi Etika moral, integritas, profesional Pengalam an
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Pesantren merupakan sebuah  lembaga  yang melekat  dan tidak dapat di  pisahkan dalam  kontruksi  social  di  Indonesia.  SDI  pesantren  merupakan  sebuah  modal  untuk menghadapi era modern dan semakin berkembang apalagi dengan adanya MEA serta yang terbaru ini ialah  era industry Halal, oleh karna itu pesantren dapat dikatakan wujud atau motor  dalam  perkembangan  serta  kemajuan  perekonomian  Indonesia  khususnya  dalam bidang  ekonomi syariah  hal  itu dengan bagaimana  banyaknya pariwisata  syariah  yang di harapkan semakin berkembang.
Di  era  MEA  serta  industry  halal  pesantren  tidak  hanya  di  harapakan  menjadi tempat  edukasi  keilmuan  namun  pesantren  di  harapkan  juga  bisa menjadi  factor  utama dalam  perkembangan  pariwisata  syariah  hal  itu  mungkin  bisa  dilakukan  dengan  adanya sertifikasi  serta  pembekalan  kompentensi  dalam  bidang  perekonomian  sepeti  yang  ada dalam  bagan  ini  akan  memberikan  sebuah  gambaran  mengenai  pesantren  dan  SDI pariwisata syariah yang seharusnya dilakukan oleh pesantren.

## Gambar 3

## Prosedur Pengajuan dan Penerimaan Kompetensi Syariah

## 3. Etika, moral, dan integritas profesional.
Sertifikasi kompetensi syariah SDI pariwisata ini konsepnya hampir mirip dengan program  sertifikasi  yang  lain,  hanya  saja  dalam  sertifikasi  ini  terdapat  kriteria-kriteria khusus  mengenai  kompetensi  dasar  hukum  Islam.  Seperti  memahami  konsep  halalan thoyyiban,  memilki  sifat  amanah,  jujur,  bertanggung  jawab,  pencatatan  akuntansi  sesuai prinsip Islam, dan lain sebagainya.
Bercermin  pada skema sertifikasi  kompetensi  di  bidang  pariwisata sesuai  amanat Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan Sertifikasi  Usaha  Bidang  Pariwisata,  maka  sertifikasi  kompetensi  syariah  di  bidang pariwisata  syariah  mencakup  pengembangan  standar  kompetensi  syariah,  penyusunan SKKNI bidang pariwisata syariah yang telah dikoordinasikan antara instansi pemerintah
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
bidang  pariwisata,  asosiasi  usaha  pariwisata,  asosiasi  profesi  pariwisata,  akademisi,  dan DSN-MUI.
Pengembangan  skema  sertifikasi  kompetensi  syariah  di  bidang  pariwisata  syariah mengacu  pada  KKNI  (Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia),  kualifikasi  okupasi nasional,  kelompok,  unit  kompetensi  dan  profisiensi  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.  Penerapan  sertifikasi  kompetensi  syariah  di  bidang  pariwisata  syariah pemberlakuannya  bersifat  wajib  dan  Pelaksana  sertifikasi  kompetensi  syariah  dilakukan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) bidang pariwisata yang telah bekerja sama dengan DSN-MUI.
Pelaksanaan  sertifikasi  tersebut  berdasarkan  3  kategori  utama,  yaitu  saat  proses pembelajaran  kompetensi  yang  dilakukan  pada  saat  SDI  masih  berada  pada  lembaga pendidikan  pariwisata.  Kedua,  hasil  pembelajaran  yakni  proses  pengakuan  capaian pembelajaran/kompetensi  syariah  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  nonformal, informal, dan pelatihan. Ketiga adalah hasil pengalaman kerja, yaitu akumulasi melakukan pekerjaan  secara  intensif  pada  jangka  waktu  tertentu  di  bidang  pariwisata  syariah  yang menghasilkan  peningkatan  kompetensi  syariah.  Selanjutnya,  harmonisasi  dan  pengakuan sertifikasi kompetensi syariah di bidang pariwisata syariah. Ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap kompetensi syariah pemegang sertifikat kompetensi syariah di bidang pariwisata syariah.
SDI pariwisata yang tersedia di Indonesia dapat mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan  Sertifikasi  Kompetensi  Syariah dengan melengkapi  berkas-berkas berupa  pengisian  formulir  pengajuan  sertifikasi,  ijazah pendidikan,  sertifikat  pelatihan yang  berkaitan  dengan  pariwisata  dan  syariah  yang  pernah  diikuti,  dan  prestasi  yang pernah diraih di kedua bidang tersebut (jika ada). Selanjutnya, bekas-berkas yang telah dilengkapi,  diajukan  kepada  Kementerian  Pariwisata  RI  melalui  LSP  untuk  dilakukan pemeriksaan  berkas.  Berkas-berkas  yang  telah  masuk  ke  Kementerian  Pariwisata kemudian  dikirim  ke  MUI  untuk  melakukan  koordinasi  terkait  penilaian  berkas berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Kemudian  setelah  dilakukan  penilaian  dan  pemeriksaan  kembali  berkas  oleh DSN-MUI, hasil akhir pun diperoleh sebagai dasar penentuan kompetensi yang dimiliki oleh  SDI  pengaju  Sertifikasi  Kompetensi  Syariah.  Apabila  hasil  penilaian  memenuhi standar kompetensi yang berlaku, maka SDI pariwisata tersebut akan diikutkan Diklat selama  3bulan.  Namun,  apabila  hasil  penilaian  tidak  memenuhi  standar  kompetensi, pengaju  diharuskan  untuk  mengikuti training selama  6  bulan  Diklat  dan training yang diberikan  bertujuan  untuk  memberikan  keahlian  kepada  SDI  pariwisata.  Keahlian- keahlian yang diberikan meliputi aspek-aspek yang sesuai dengan standar kompetensi. Sehingga ketika training selesai, Sertifikasi Kompetensi Syariah diterbitkan serta dicatat oleh Kementerian  Pariwisata,  para  pengaju  sertifikasi  ini  telah  memiliki  kemampuan dasar yang sesuai dengan standarisasi. Sehingga, SDI pariwisata berkompetensi syariah siap untuk menjalankan dan mengembangkan pariwisata syariah di Indonesia.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Setelah  SDI  Pariwisata  memiliki  kompetensi  syariah  berdasarkan  standarisasi yang  telah  ditetapkan melalui training /diklat,  maka  terdapat  hak dan  kewajiban  dalam menjalankan profesinya, yaitu:
a. Hak
1. Mendapatkan  bukti  tertulis  berupa  Sertifikat  Kompetensi  Syariah  dari Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan MUI.
2. Mendapatkan jaminan hukum atas profesi sebagai SDI Pariwisata Syariah.
3. Mendapatkan buku panduan mengenai standarisasi, etika, hukum, dan sejarah.
4. Mendapatkan  pelayanan  konsultasi  atas  permasalahan  yang  dihadapi  secara teknis dalam pelaksanaan profesi sebagai SDI Pariwisata Syariah.
5. Mendapatkan  kemudahan  untuk  bekerja  di  dalam  negeri  dan  negara  anggota ASEAN, khususnya pada era perdagangan bebas MEA.
b. Kewajiban
1. Menjalankan profesi sebagai SDI pariwisata yang berbasis kompetensi syariah.
2. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata.
3. Melayani masyarakat domestik dan luar negeri dengan etika pariwisata syariah.
4. Meluaskan makna pariwisata syariah sebagai wisata yang berbasis prinsip Islami dengan destinasi dan obyek wisata yang luas.
5. Menjaga nama baik Kementerian Pariwisata RI di dalam dan luar negeri.
6. Mengembangkan  Pariwisata  Syariah  Indonesia  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing.
7. Meningkatkan    etos    kerja    demi    pertumbuhan    pariwisata  syariah  sehingga mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain di Indonesia.
Sebagai  tenaga  kerja  di  bidang  pariwisata,  sertifikasi  berdasarkan  standar kompetensi yang telah ditetapkan merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas SDI  serta  mendukung  daya  saing  pariwisata  Indonesia  di  internasional.  Berlaku  pula untuk pengembangan pariwisata syariah. Dengan adanya sertifikasi kompetensi syariah tersebut  akan  menjadi  pendorong  untuk  para  SDI  pariwisata  syariah  dalam mempersiapkan diri dalam menyambut era revolusi industri Halal.

## Kesimpulan
Pariwisata  merupakan  sektor  dengan  kontribusi  terbesar  dalam  perdagangan internasional dan menjadi pendorong utama dalam perkembangan sosial-ekonomi dunia. Ditambah  dengan  kehadiran  konsep  pariwisata  syariah  yang  sedang  menjadi  tren  dan diprediksi  akan  bertahan dalam  jangka waktu  yang  lama.  Bagi  negara  Indonesia  dengan penduduk  terbanyak  dan  mayoritas  muslim,  tren  pariwisata  syariah  memberikan keuntungan terutama untuk penguatan sektor pariwisata dalam menghadapi MEA 2015.
Pariwisata  syariah  telah  berkembang  baik  di  negara-negara  tetangga,  seperti Malaysia. Berbagai peluang dan tantangan yang dimiliki Indonesia, menempatkannya pada kesempatan besar untuk menumbuhkembangkan pariwisata berbasiskan syariah ini. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pariwisata syariah adalah kompetensi dari
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 135-145
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
SDI-SDI  pariwisata  penggeraknya.  Sejauh  ini,  sertifikasi  kompetensi  belum  diterapkan dengan  dasar  prinsip  syariah  yang  secara  khusus  untuk  membangun  kualitas  pariwisata syariah.
Sertifikasi  Kompetensi  Syariah  merupakan  bukti  tertulis  atas  peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh SDI pariwisata Indonesia berdasarkan prinsip Islam demi penguatan  daya  saing  Indonesia  dalam  menghadapi  persaingan  global.  Sertifikasi kompetensi  syariah  diperlukan  untuk  mengembangkan  pariwisata  syariah  yang  sedang dalam  masa  pertumbuhan.  Pengadaan  sertifikasi  kompetensi  syariah  akan  menghasilkan SDI-SDI  berkompeten  yang  akan  mampu  menggerakkan  pariwisata  syariah  dengan kualitas dan daya saing yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  B.  M.  (2016).  Pondok  Pesantren:  Ciri  Khas,  Perkembangan,  Dan  Sistem Pendidikannya. Lentera  Pendidikan :  Jurnal  Ilmu  Tarbiyah  Dan  Keguruan . https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a8
ASEAN.“Tourism Statistics”http://www.asean.org/news/item/tourism-statistics, 2012 Crescentrating.  (2017).  Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI)  2017. Crescentrating.Com . https://doi.org/10.1016/j.jweia.2015.05.010
G.T. Suroso. (2015). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan  Kementerian Keuangan . Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2010). Pondok Pesantren : Changes and Its Future. Journal of Islamaic and Arabic Education . Invesments, I. (2016). Industri Pariwisata Indonesia.
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.“Indonesia  Bidik  Wisatawan  Muslim
Melalui Pengembangan Wisata Syariah” http://parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447 2013. Kementerian Perindustrian. “Indonesia Terlambat Hadapi MEA2015” http://kemenperin.go.id/artikel/8055/Indonesia-Terlambat-Hadapi-MEA- 2015,2015.UNWT.“UNWTOTourismHighlights”dari
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-editio
Muhajirin, M. (2018). Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial . https://doi.org/10.30868/am.v6i01.241 Muttaqin, R. (2011). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren (. JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia . Soebagyo,  S.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Di  Indonesia. Liquidity . https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.145
Wangke,  H.  (2015).  Peluang  Indonesia  Dalam  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015. Info Singkat Hubungan Internasional . Zarkasyi,  H.  F.  (2015).  Modern  Pondok  Pesantren:  Maintaining  Tradition  in  Modern System. Tsaqafah . https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.267