## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT SELAKU KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG BAGASI
Oleh:
Ramadhansyah Putra Matondang 1)
Nur Azijah Siregar 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail: ramadhansyahmatondang@gmail.com 1)
nurazijahsiregar@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at discussing legal protection for  airplane passengers as consumers against loss  and  damage  to  baggage.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  normative juridical, namely the type of research carried out by using data related to titles and laws and regulations  related  to the  problems  discussed.  In  writing  this  research, the  secondary  legal materials  are  literature  books  on  legal  protection  and  air  transportation,  research  results and writings of legal experts, legal magazines, and others. Legal Protection and Settlement Process for Aircraft Passengers Who Have Lost and Damaged Goods on Garuda Indonesia Airlines is Loss of checked baggage or contents of checked baggage or checked baggage is destroyed,  will  be  compensated  for  Rp.  200,000.00  (two  hundred  thousand  rupiah)  per  kg and  a  maximum  of  Rp.  4,000,000.00  (four  million  rupiah)  per  passenger;  and  Damage  to checked  baggage,  compensation  is  given  according  to  the  type,  shape,  size  and  brand  of checked baggage. Checked baggage is considered lost, according to Article 5 paragraph (2) of the Minister of Transportation Regulation 77 of 2011, if it is not found within 14 (fourteen) calendar days from the date and time of arrival of the passenger at the airport of destination. Factors Caused Loss and Damage to Passenger Baggage on Garuda Indonesia Airlines: Lost Label, Forgotten, Wrong flight code, Entering the wrong plane.
Keywords: Legal Protection, Loss and Damage of Goods, Aviation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang perlindungan  hukum  bagi  penumpang  pesawat  selaku konsumen terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan dengan  menggunakan  data-  data  terkait  judul  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Dalam  penulisan  penelitian  ini  yang  menjadi  bahan hukum  sekunder  adalah  buku-buku  literatur  tentang  perlindungan  hukum  dan  angkutan udara,  hasil-hasil  penelitian  dan  tulisan  para  ahli  hukum,  majalah  hukum,  dan  lain-lain. Perlindungan  Hukum  Dan  Proses  Penyelesaian  Terhadap  Penumpang  Pesawat  Yang Mengalami  Kehilangan  Dan  Kerusakan  Barang  Pada  Maskapai  Garuda  Indonesia  adalah Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian  sebesar  Rp.  200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  per  kg  dan  paling  banyak  Rp. 4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  per penumpang;  dan  Kerusakan  bagasi  tercatat,  diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat. Bagasi tercatat baru dianggap  hilang,  menurut  Pasal  5  ayat  (2)  Permenhub  77  Tahun  2011,  apabila  tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang  di  bandar  udara  tujuan.  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kehilangan  Dan
Kerusakan  Barang  Bagasi  Penumpang  Pesawat  Pada  Maskapai  Garuda  Indonesia:  Label terhilang, Lupa, Salah kode penerbangan, Masuk ke pesawat yang salah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kehilangan dan Kerusakan Barang, Penerbangan

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan  umum  ( public  service ) memang  sarat  dengan  berbagai  masalah, apalagi  jangkauannya  sendiri  sangat  luas meliputi  sektor  profit  maupun  nonprofit. Sedemikian  luas  jangkauannya  sehingga tidak  mudah  mendepenelitiankan  persepsi masyarakat  terhadap  pelayanan  umum. Adanya  perbedaan  persepsi  itu  memang wajar  sebagai  konsekuensi  sudut  pandang yang berbeda-beda, namun bukannya tidak dapat  dipertemukan.  Persepsi  itu  sendiri, sebenarnya  tidak  lain  pemahaman  atau pengertian seseorang terhadap sesuatu hal. Luasnya  jangkauan  pelayanan  umum menunjukkan  betapa  tidak  mudahnya memberikan gambaran persepsi yang utuh terhadap  pelayanan  umum.  Persepsi  yang disampaikan  masyarakat  bisa  baik,  cukup, atau  buruk,  namun  untuk  menentukan persepsi  demikian,  diperlukan  kriteria- kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik jasa/pelayanan  yang  bersangkutan  serta produk hukum/perundang- undangan  yang mengaturnya.
Maskapai  penerbangan  sebagai  alat transportasi  udara  yang  paling  cepat  saat ini  untuk  mencapai  satu  tujuan  adalah dengan  menggunakan  transportasi  udara atau  pesawat  udara.  Namun  transportasi udara juga memiliki kelemahan dibandingkan  dengan  transportasi  lainnya dimana transportasi udara pasti membutuhkan  biaya  yang  lebih  besar karena  harus  membangun  bandar  udara beserta  fasilitasnya  agar  sebuah  pesawat udara  bisa  lepas  landas (take  off) dan mendarat (landing). Maka  dari  itu  sebuah bandara  harus  memiliki  lahan  yang  cukup luas  dan  butuh  proses  yang  lama  untuk membangun  sebuah  bandar  udara  karena banyak faktor yang harus diperhatikan agar tidak  menimbulkan  kerugian  dari  pihak manapun.
Dalam pelayanan kepada penumpang
pesawat udara tentu
perusahaan penerbangan memberikan ketentuan-ketentuan  yang  harus  dilakukan penumpang mulai dari masalah harga tiket, jam  keberangkatan  pesawat,  waktu check in dan  barang-barang  yang  boleh  ataupun tidak  boleh  dibawa  penumpang  kedalam pesawat udara. Ketentuan-ketentuan tersebut  diatur  didalam  undang-undang yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  ini berguna  agar  semua  bisa  berjalan  lancar sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh pemerintah sebagai pengawas, pihak penerbangan  sebagai  pengelola  termasuk juga  pihak  penumpang  sebagai  pengguna jasa  penerbangan.  Kekhawatiran  akan muncul akibatnya sering terjadinya kecelakaan  pesawat  terbang.  Mulai  dari pecah  ban,  tergelincir  di  landasan,  tersesat karena kerusakan navigasi, hingga terjatuh. Banyaknya  hal-hal  lain  yang  membuat penumpang merasa dirugikan seperti keterlambatan jadwal penerbangan, kehilangan  dan  kerusakan  barang  yang diangkut  dengan  pesawat  terbang  dan sebagainya.  Ganti  rugi  terhadap  barang bagasi  tersebut  memiliki  batasan-batasan ataupun  tolak  ukur  yang  telah  ditetapkan didalam  aturan  itu  sendiri.  Dan  ini berlaku secara otomatis karena ketika kita membeli tiket  pesawat  udara  telah  tertulis  aturan yang jelas untuk hal tersebut, dimana telah terjadi  perjanjian  yang  pada  prinsipnya yang menjadi inti pokok dari isi perjanjian pengangkutan  adalah  segala  perbuatan pemberian  dan  penerima  jasa  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban itu bersifat  timbal  balik,  maksudnya  hak  dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain  dan  itu  harus  kita  patuhi  dan  harus dilaksanakan  karena  disini  tidak  ada paksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak penerbangan  dalam  menawarkan  jasa penjualan  tiket  untuk  harus  dibeli  oleh siapa  saja  yang  ingin  berangkat  dengan pesawat udara.
Dalam  hal  ganti  kerugian  barang
bagasi  yang  rusak  maupun  hilang  akibat dari  kesalahan  pihak  penerbangan,  sering terjadi  perbedaan  pendapat  antara  pemilik barang dengan pihak penerbangan, dan hal ini  merupakan  sumber  permasalahan  yang harus  diselesaikan,  untuk  menyelesaikan permasalahan  antara  penumpang  dengan pihak penerbangan tersebut hukum menjalankan  fungsinya  sebagai  penyedia mekanisme  yang  tepat  untuk  bisa  dituju oleh kedua belah pihak
dan
merampungkannya.
Penyelesaian permasalahan  yang  dilakukan  harus  tetap menjunjung  tinggi  norma-norma  hukum yang  berkeadilan,  sehingga  mewujudkan perdamaian  dalam  kehidupan  bersama  dan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian
Perlindungan Konsumen Perlindungan hukum ini
bersumber  dari  teori  hukum  alam  atau aliran  hukum  alam.  Menurut  aliran  hukum alam  menyebutkan  bahwa  hukum  itu bersumber  dari  Tuhan  yang  bersifat universal  dan  abadi,  serta  antara  hukum dan  moral  tidak  boleh  dipisahkan.  Para penganut  aliran  ini  memandang  bahwa hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan aturan  secara  internal  dan  eksternal  dari kehidupan  manusia  yang  diwujudkan melalui  hukum  dan  moral. 17 Perlindungan hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan  manusia,  sehingga  hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan  kepentingan  manusia  yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum
lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan segala  peraturan  hukum  yang  diberikan oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut  untuk  mengatur  hubungan  prilaku antara  anggota-anggota  masyarakat  dan antara  perseorangan  dengan  pemerintah yang  dianggap  mewakili  kepentingan masyarakat.
1. Prinsip-Prinsip

## Perlindungan Konsumen
Tanggung  jawab  berdasarkan kelalaian  adalah  suatu  prinsip  tanggung jawab  yang  bersifat  subjektif,  yaitu  suatu tanggung  jawab  yang  ditentukan  oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul  pada  kategori  bahwa  seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen  yang  berakibat  pada  munculnya kerugian  konsumen  merupakan  faktor penentu  adanya  hak  konsumen  untuk mengajukan  tuntutan  kerugian  kepada produsen.  Di  samping  faktor  kesalahan dan  kelalaian  produsen,  tuntutan  ganti kerugian  berdasarkan  kelalaian  produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu:
1. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan  yang  dapat  menghindari terjadinya kerugian konsumen.
2. Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya  sesuai  dengan  standar yang  aman  untuk  di  konsumsi  atau digunakan.
2 . Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi
Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga  memperkenalkan  konsumen  untuk mengajukan  gugatan  atas  wanprestasi. Tanggung  jawab  produsen  yang  dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan  kontrak.  Ketika  suatu  produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen  biasanya  melihat  isi  kontrak atau perjanjian atau jaminan yang
merupakan  bagian  dari  kontrak,  baik tertulis  maupun  lisan.  Keuntungan  bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini  adalah  penerapan  kewajiban  yang sifatnya  mutlak,  yaitu  suatu  kewajiban yang  tidak  didasarkan  pada  upaya  yang telah  dilakukan  penjual  untuk  memenuhi janjinya.  Itu  berati  apabila  produsen  telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian,  maka produsen tetap dibebani tanggung jawab  untuk  mengganti  kerugian.  Akan tetapi,  dalam  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan wanprestasi
terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi  bentuk  perlindungan  hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu: a. Pembatasan waktu gugatan.
b. Persyaratan pemberitahuan.
c. Kemungkinan adanya bantahan.
d. Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungaan kontrak secara horizontal maupun vertikal.
Gugatan  berdasarkan  prinsip  ini sesungguhnya  dapat  diterima  walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan  bahwa  dalam  praktik  bisnis modern,  proses  distribusi  dan  iklan langsung  ditujukan  kepada  masyarakat (konsumen)  melalui  media  massa.  Dengan demikian,  tidak  perlu  ada  hubungan kontrak  yang  mengikat  antara  produsen dan konsumen.

## C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Asas tanggung jawab ini dikenal dengan  nama product  liability .  Menurut prinsip  ini,  produsen  wajib  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen  atas  penggunaan  produk  yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak strict liability , yakni unsur kesalahan tidak perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex  specialis dalam  gugatan tentang  melanggar  hukum  pada  umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan klausalitas antara  perbuatan  produsen  dan  kerugian yang  dideritanya.  Dengan  diterapkannya
prinsip  tanggung  jawab  ini,  maka  setiap konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat produk  barang  yang  cacat
Konsumen  adalah  berasal  dari alih  bahasa  dari  kata  consumer  (Inggris- Amerika), atau consument/Konsument (Belanda).  Pengertian  dari consumer atau consument itu  tergantung  dalam  posisi mana  ia  berada.  Secara  harfiah  arti  kata consumer adalah  (lawan  dari  produsen). 31
Setiap  orang  yang  menggunakan  barang. Pengertian  Yuridis  formal  ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK dinyatakan bahwa:
“Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.”
Menurut  Pasal  1  angka  (2) UUPK dikenal istilah Konsumen akhir dan Konsumen  antara.  Konsumen  akhir  adalah “penggunaan  atau  pemanfaatan  akhir  dari suatu  produk”,  sedangkan  Konsumen antara adalah “Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya”. Maka dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  Konsumen dalam  UUPK  adalah  Konsumen  akhir (selanjutnya disebut dengan Konsumen).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian  dilakukan  di  Bandar Udara  Internasional  Kualanamu  Deli Serdang  dengan  mengambil  data  terkait tentang  kehilangan  dan  kerusakan  barang pada  maskapai  garuda  Indonesia  dan  juga melakukan  wawancara  untuk  melengkapi penulisan  penelitian  ini.  Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian yang dilakukan dengan dengan menggunakan  data- data  terkait  judul  dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengelolahan dan analisis data yang hanya mengenal  data  sekunder  saja,  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  terrdiri  dari  beberapa  bahan hukum untukcmelengkapi penulisan penelitian antara lain:
a. Bahan  Hukum  Primer:  adalah bahan  hukum  yang  mengikat. Dalam  penulisan  penelitian  ini yang  menjadi  bahan  hukum primer  adalah  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang  No.  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  dan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor PM  92  Tahun  2011  perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan  No.  77  Tahun 2011  tentang  Tanggung  Jawab
Pengangkut Angkutan Udara.
b. Bahan Hukum Sekunder: adalah  bahan  hukum  yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian  ini  yang  menjadi bahan  hukum  sekunder  adalah buku-buku literatur tentang perlindungan hukum dan
angkutan udara, hasil-hasil penelitian  dan  tulisan  para  ahli hukum,  majalah  hukum,  dan lain-lain.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Dan Proses
Penyelesaian  Terhadap  Penumpang
Pesawat
Yang Mengalami Kehilangan  Dan  Kerusakan  Barang
Pada Maskapai Garuda Indonesia
Undang-Undang  perlindungan konsumen  No.  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen:
“Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak
sebagaimana mestinya;
Pasal-pasal  di  atas  merupakan  aturan yang sepenuhnya membebankan pertanggungjawaban hukum bagi maskapai penerbangan. Padahal
berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata, pengenaan  pertanggungjawaban  hukum berupa  pemberian  ganti  rugi  harus memenuhi unsur-unsur dibawah ini:
a. Adanya perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum tidak  hanya  dibatasi  pada  perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum tertulis,  tetapi  juga  aturan-aturan  tidak tertulis misalnya ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.
b. Adanya kesalahan.
Kesalahan ini berupa kesalahan
objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif artinya: dalam keadaan  seperti  itu  manusia  yang  normal dapat  menduga  kemungkinan  timbulnya akibat  dan  kemungkinan  manusia  yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
Kesalahan subjektif adalah kesalahan  yang  diakui  oleh  pelaku  itu sendiri. Di dalam kasus-kasus perlindungan konsumen,
beban pembuktian  berada  pada  pelaku  usaha yang  diduga  melakukan  tindakan  yang merugikan  konsumen.  Untuk  dibebaskan dari  pertanggungjawaban  hukum,  pelaku usaha harus membuktikan  bahwa ia  telah melakukan  tindakan  yang  semestinya, sehingga kerugian yang dialami konsumen bukanlah karena kesalahannya. Adanya  kerugian:  kerugian  yang  dialami dapat  berupa  kerugian  materil  maupun imateril.  Adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan dengan kerugian: artinya kerugian  tersebut  haruslah  diakibatkan oleh  perbuatan  melawann  hukum  yang dilakukan.  Dari  unsur-unsur  tersebut diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa ketika  terjadi  kesalahan  yang  dilakukan oleh  pihak  maskapai  dan  merugikan konsumen atau penumpang pesawat udara maka  pihak  maskapai  harus  bertanggung jawab  penuh  dan  membayar  kerugian
tersebut  sesuai  dengan  aturan  dan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal  5  ayat  (1)  Permenhub  77 Tahun  2011,  jumlah  ganti  kerugian terhadap  penumpang  yang  mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, ditetapkan sebagai berikut:
a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah  diberikan  ganti  kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu  rupiah)  per  kg  dan  paling banyak  Rp.  4.000.000,00  (empat juta rupiah) per penumpang; dan
b. Kerusakan bagasi tercatat,
diberikan  ganti  kerugian  sesuai jenisnya  bentuk, ukuran  dan  merk bagasi  tercatat.  Bagasi  tercatat baru  dianggap  hilang,  menurut Pasal  5  ayat  (2)  Permenhub  77 Tahun 2011, apabila tidak diketemukan  dalam  waktu  14
(empat  belas)  hari  kalender  sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan, bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang  belum  ditemukan  namun belum  dapat  dinyatakan  hilang karena  belum  melewati  masa  14 (empat belas) hari, maka pengangkut  wajib  memberikan uang tunggu sebesar Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender. Jika kerusakan atau kerugian  terjadi  pada  bagasi kabin,  maka  hal  tersebut  di  luar tanggung jawab pengangkut
kecuali  Anda  bisa  membuktikan kerugian  itu  disebabkan  oleh tindakan  pengangkut  atau  orang yang
dipekerjakannya.
Sedangkan,  jika  kerugian  terjadi pada  bagasi  tercatat,  maka  yang berhak  Anda  dapatkan  adalah ganti  kerugian  yang  dihitung berdasarkan  berat  bagasi  tercatat yang rusak. Atau apabila kerusakannya mengakibatkan
seluruh bagasi tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung  jawab  berdasarkan seluruh  berat  bagasi  atau  kargo yang  tidak  dapat  digunakan.  Hal ini  mengacu  pada  ketentuan  Pasal 168  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU Penerbangan.
2. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya Kehilangan  Dan  Kerusakan  Barang Bagasi  Penumpang  Pesawat  Pada Maskapai Garuda Indonesia
Banyak penumpang pesawat yang  mengalami  kehilangan  koper  atau barang  bawaan  yang  dititipkan  di  bagasi pesawat. Banyak alasan hal ini bisa terjadi. Namun,  berikut  ini  alasan  tersering terjadinya kehilangan barang di pesawat:
a. Label terhilang
Saat  Anda  melaporkan  barang untuk  dititipkan  di  dalam  bagasi,  petugas akan memberi tanda  ( tag )  pada  kopor atau barang bawaan Anda. Namun, tidak jarang, tanda itu tercopot. Lebih sering terjadi pada barang-barang  bawaan  orang  yang  transit. Terutama yang hanya mengandalkan tanda dari petugas bandara, dan tidak memberikan label alamat dan pemilik lebih paten.  Jika  ini  terjadi,  biasanya  barang tersebut akan menetap saja di conveyor belt dan  menunggu  ada  yang  mengklaim.  Itu jika  beruntung  dan  disimpan  oleh  petugas. Kurangi  risiko  barang  terhilang  akibat mengandalkan  pada  tag  yang mudah  copot dari  bandara,  selalu  beri  label  kepemilikan dan nomor yang harus dihubungi seandainya barang Anda tersesat.
b. Lupa Lupa  adalah  salah  satu  faktor tersering.  Bisa  terjadi  ketika  Anda  harus sesegera  mungkin  tiba  di  rumah,  atau sangat  terburu-buru  setelah  mendengar kabar penting lewat pesan SMS/BBM. Bisa pula  karena  barang  yang  Anda  genggam sudah  sangat  banyak,  tidak  ada  yang membantu Anda, dan 1 tas lagi terlupakan. Atau  bisa  juga  Anda  sudah  sangat  lelah, tidak bisa berkonsentrasi, dan terlupakanlah
tas itu. 77 Apa pun alasannya, banyak orang yang bisa lupa dengan barang bawaan yang dititipkan di bagasi pesawat. Kadang, tanpa identitas  kepemilikan  sama  sekali.  Pada dasarnya, petugas bandara yang menemukan,  jika  memang  tidak ada  orang lain yang mengambil, akan menyimpannya hingga  ada  yang  mencari.  Namun,  bila tidak, entah ke mana perginya tas itu.
c. Salah kode penerbangan
Saat  Anda  melaporkan  barang titipan  ke  bagasi  kepada  petugas  bandara, sangat mungkin terjadi kesalahan pengetikan  oleh  petugas  yang  melayani sekian  ribu  orang  per  hari.  Yang  bisa dilakukan  jika  hal  ini  terjadi  hanya melapor, dan berharap petugas menemukannya  dalam  waktu  dekat.  Akan sangat  lebih  baik  jika  ada  penanda  atau identitas  kepemilikan  yang  melekat  pada tas itu, dan bentuk barang bawaan/kopernya  cukup  unik  dan  detail agar memudahkan pencarian.
d. Masuk ke pesawat yang salah Dalam  satu  hari,  ada  ratusan penerbangan  yang  terjadi.  Di  dalam industri  penerbangan,  ada  manusia  yang bekerja di dalamnya.  Manusia amat umum melakukan  kesalahan.  Tidak  tertutup kemungkinan,  saat  loading  barang  di bagasi,  koper  atau  barang  bawaan  yang dititipkan  ke  bagasi  pesawat  ditaruh  di pesawat  yang  tidak  searah  dengan  tujuan Anda.  Jika  ini  terjadi,  dan  barang  Anda ditemukan  oleh  petugas  di  tempat  ia mendarat, dan tanda identitas kepemilikannya  jelas,  barang  tersebut seharusnya  dikirimkan  kembali  kepada Anda. Tidak semua maskapai penerbangan mempunyai sistem dan manajemen tentang bagasi  secara  comprehensif.  Karena  itu ada  perusahaan  yang  menyediakan  sistem dan  manajemen  untuk  bagasi,  perusahaan tersebut disebut perusahaan Ground Handling .  Perusahaan Ground  Handling tidak  selalu  dari  luar  maskapai,  ada  juga maskapai  penerbangan  besar  dan  sudah memiliki manajemen bagasi yang baik juga menawarkan jasanya ke berbagai perusahaan maskapai penerbangan lainnya.
Jadi  kita  harus  memastikan  dan  mencari tau apakah maskapai penerbangan yang kita gunakan  sudah  memiliki  jaringan  sistem dan manajemen bagasi sendiri. Perusahaan maskapai  besar  seperti  Garuda  Indonesia, MAS, JAL, China Airlines , dan Thai sudah memiliki  sistem  dan  manajemen  bagasi sendiri.  Jika  pun  kita  tidak  menggunakan maskapai  penerbangan  besar  tersebut,  kita bisa  tanyakan  apakah  maskapai  yang  akan kita  naiki  sudah  terintegrasi  dengan manajeman  bagasi  yang  baik.  Namun untuk  bandara-bandara  kecil,  biasanya maskapai akan menyerahkan sistem bagasi pada  perusahaan ground  handling lokal  di kota  tersebut.  Jadi  di  sini  kemungkinan akan  sering  terjadi  masalah.  Kesalahan dokumentasi,  tidak  terintegrasinya  sistem dengan  pusat,  dan  berbagai  hal  lainnya yang  memungkinkan  semakin  besarnya kerusakan bahkan kehilangan bagasi kita.
Namun  bukan  hanya  maskapai penerbangan  atau  perusahaan  ground handling, kerusakan dan kehilangan bagasi juga  secara  tidak  langsung  menjadi tanggung  jawab  pihak  bandara  selaku penanggung  jawab  keamanan  bandara. Bandara sebagai penyedia berbagai fasilitas  yang  ada  di  bandara,  maka perusahaan ground handling dan maskapai penerbangan  membayar  sewa  dan  konsesi kepada pengelola bandara. Oleh karena itu pengelola  bandara  wajib  memberikan keamanan kepada seluruh pengguna bandara.  Saat  ini  pengelola  besar  bandara ada  PT  Angkasa  Pura  I  dan  II,  serta  untuk bandara-bandara  kecil  Unit  Pelanksanan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Solusi  tentang  kerusakan  dan kehilangan  bagasi  dalam  penerbangan adalah:
a. Gunakan maskapai penerbangan yang  sudah  terpercaya  dan  memiliki sistem dan manajemen bagasi sendiri.  Biasanya  juga  memiliki online  sistem  untuk  pengaduan kerusakan dan kehilangan bagasi.
b. Sebelum  melakukan  check-in  di konter  maskapai,  gunakan  gembok yang  kuat  atau  di wrap-up dengan
mesin  yang  tersedia  di  bandara  . Lalu  ketika berada di kontek check-in maskapai, pastikan bagasi kita
mendapatkan label bagage- tag sesuai dengan  tujuan  bandara  kita.  Hal  ini untuk  mengurangi kemungkinan kita akan mengalami kerusakan/kehilangan  bagasi  dalam penerbangan. c. Agar  kerusakan/kehilangan  bagasi tidak terlalu membebani kita,
gunakan  asuransi  tambahan  untuk perjalanan  kita.  Memang  ketika  kita menggunakan  angkutan  maskapai penerbangan, ada asuransi perjalanan dari  maskapai.  Namun  itu  hanya sebatas  dalam  perjalanan  dari  satu bandara ke bandara yang dituju. Dan kerusakan/kehilangan bagasi
ditanggung oleh asuransi dari maskapai  tersebut  selama  maskapai memang  mengakui  ada  kerusakan dan kehilangan bagasi dari penumpangnya.
d. Lengkapi dengan
asuransi perjalanan  dari  pihak  ketiga  diluar maskapai.  Seperti Travellin ,  asuransi perjalanan  dari  PT  asuransi  Adira Dinamika yang memberikan
kemudahan  dan  keringanan  dalam klaim atas kerusakan/kehilangan bagasi.  Paket  yang  diberikan  atas kerusakan/kehilangan  bagasi  adalah bersifat  santunan.  Jadi  kita  sebagai pengguna  Travellin,  bisa  melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan bagasi  kepada  maskapai  dan  kepada Travellin. Kerusakan/kehilangan bagasi  kita  akan  diberikan  santunan hingga  $1000  untuk  perjalanan  luar negeri  dan  maksimum  Rp  2  juta untuk perjalanan dalam negeri.
Asuransi  perjalanan Travellin tidak  hanya  memberikan  manfaat/benefit selama  dalam  penerbangan  tetapi  selama perjalanan  kita  di  berbagai  kota/negara yang  kita  kunjungi  sampai  kembali  ke tempat asal kita. Jadi kita sebagi pengguna layanan transportasi penerbangan,
sebaiknya  semakin  bijak  dan  teliti  dalam hal yang berkaitan dengan barang bawaan/bagasi kita selama perjalanan. Dan juga  hal  di  atas  jangan  sampai  membuat kita  untuk  tidak  selalu  berpetualang  ke berbagai tempat dengan maskapai penerbangan.  Karena  dengan  maskapai penerbangan  kita bisa  selalu  mengunjungi berbagai  lokasi  istimewa  dalam  waktu yang singkat dan cepat.

## 5. SIMPULAN

## a. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya kehilangan  dan  kerusakan  barang bagasi  penumpang  pesawat  pada maskapai  garuda  Indonesia  hilang dikarenakan  salah  masuk  bagasi dengan  tujuan  yang  berbeda,  atau tertukar dengan barang yang mirip atau yang sama dengan penumpang  lain,  serta  terjadi kerusakan  karena  kelalai  pihak maskapai dalam mengekap barang ke dalam bagasi pesawat.
2. Perlindungan  hukum  penumpang pesawat  jika  terjadi  kehilangan dan keruskan dengan mendapatkan ganti  rugi  dari  pihak  maskapai penerbangan dan juga mendapatkan  kompensasi  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku dan  nilai  dari  barang  tersebut. Proses  penyelesaian  jika  terjadi kehilangan  dan  kerusakan  barang dilakukan  dengan  adanya  laporan dari  penumpang  pesawat  dan kesepakatan antara pihak maskapai penerbangan garuda Indonesia.
b. Saran
1. Sebaiknya  pihak  maskapai  yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi tercatat milik penumpang harus lebih
meningkatkan  pengawasan  dalam proses pengangkutan barang-
barang  bagasi  tersebut  mulai  dari terminal
keberangkatan ke pesawat udara maupun dari pesawat udara menuju ke terminal kedatangan  di  bandara  tujuan. Pihak maskapai juga harus memperhatikan barang bagasi yang dimasukkan penumpang
ketika melakukan Check-in,
apakah  barang  bagasi  tercatat tersebut  dalam  kondisi  baik  atau tidak ketika dilaporkan oleh pemilik  barang  bagasi  tersebut, sehingga  tidak  terjadi  kasus  yang merugikan pihak maskapai penerbangan dan  juga pihak penumpang sebagai konsumen.
2. Sebaiknya pihak penumpang sebagai  konsumen  harus  lebih berhati-hati menjaga barang- barang  yang  dibawa  dan  lebih memperhatikan  himbauan  yang diberikan oleh maskapai penerbangan udara Garuda Indonesia  agar  tidak  membawa barang-barang berharga dan barang-barang berbahaya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2007, Arti Penting  dan  strategis  multimoda pengangkutan  niaga  di  Indonesia, dalam  perspektif  hukum  bisnis  di era
globalisasi ekonomi ,
Yogyakarta: Genta Press.
,  2008, Hukum  Pengangkutan Niaga ,  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Ahmadi  Miru,  2004, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Jakarta:  PT  Rajawali
Pers. Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung.
AZ.Nasution,  2002, Hukum  Perlindungan Konsumen . Jakarta, Diadit Media.
Desmond  Hutagaol,  2013, Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional , Jakarta, Penerbit Erlangga.
E. Saefullah Wiradipradja, 2009, Tanggung Jawab  Pengangkut  Dalam  Hukum Pengangkutan  Udara  Internasional Dan Nasional, Yogyakarta, Liberty.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,
2003, Hukum Tentang
Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:
Gramedia.
H.  M.  N  Purwosutjipto,  2003, Pengertian Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia Hukum Pengangkutan , Jakarta, Penerbit Djambatan.
Happy  Susanto,  2008, Hak-hak  Konsumen jika  Dirugikan ,  Jakarta:Visimedia. Janus,  Sidabalok,  2000, Hukum Perlindungan
Konsumen
di
Indonesia .  Bandung,  Citra  Aditya Bakti.
Kristiyanti  Celina  Tri  Siwi  Kristyanti,
2008, Hukum Perlindungan
Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Sadar,  2012, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  Jakarta; Academia.
M.  Yahya  Harahap,  2007, Beberapa Tinjauan  Tentang  Permasalahan Hukum ,  Bandung  Citra  Aditya Bakti.
Ridwan  Khairandy,  2006, Pengantar
Hukum  Dagan g,  Yogyakarta,  FH
UII  Press.  Rustian  Kamaluddin, 2003. Ekonomi Transportasi: Karekteristik,  Teori  dan Kebijakan, Jakarta:Ghalia Indonesia.
R.  Soekardono  ,  2001, Hukum  Dagang Indonesia  jilid  1, Jakarta.  Rajawali Press.
Satjipto  Raharjo,  2000, Ilmu  Hukum , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
S.  Damardjati,  2001. Istilah-Istilah  Dunia
Pariwisata . Jakarta, Ghalia Indonesia. Shidarta. 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta, PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soerjono  Soekanto,  2004, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta.  UI
Press. Sudikno Mertokusumo,
2003, Mengenal  Hukum  Suatu Pengantar ,  Yogyakarta: Liberti.
, 2009, Penemuan Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Syamsul  Arifin,  2012, Metode  Penulisan
Karya Ilmiah dan Penelitian
Hukum, Medan  Area  University Press.
Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-
instrumen  Hukumnya ,  Bandung  :
Citra Aditya Bakti.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor
PM  92  Tahun  2011  perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan  No.  77  Tahun  2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Peraturan  Menteri  Perhubungan  No  31
Tahun  2013  tentang  Program Keamanan Penerbangan Nasional.

## C. Jurnal
DEVI,  Ria  Sintha.  PERLINDUNGAN  HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL  RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p. 142-153,  july  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnalrectum/article/view/2 27 >.
DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PENDAFTARAN  HAK ATAS  TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)  DI KANTOR  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana ,  [S.l.], v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb.  2019.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde
x.php/jurnalrectum/article/view/110 >. DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p.  119-128,
july  2020.  ISSN  2684-7973.  Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/index. php/jurnalrectum/article/view/644 >. DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi  Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  STUDI  PELAKSANAAN
DI  UNIT  PELAYANAN  PAJAK
DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  3,  n.  2,  p. 195-211,  sep.  2021.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/in
dex.php/jurnalrectum/article/view/1 177 > LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria  Sinta; YASID,  Muhammad.  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  HUKUM  DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung , [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde
x.php/jurnaluda/article/view/649 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah  MAKSITEK  Vol.  4  No. 4 (2019).
Tri  Rahmi  Khairunnisa, Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Pengangkut Udara  Terhadap  Kehilangan Bagasi  Tercatat JOM  Fakultas Hukum  Volume  2Nomor  2 Oktober 2015 Wagiman, Refleksi  dan  Implemantasi
Hukum  Udara:  Studi  Kasus
Pesawat  Adam  Air ,  Jakarta: Jurnal  Hukum  Bisnis  Vol.  25, 2006.