http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.3243 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021
AKIBAT  HUKUM  SERTIFIKAT  FIDUSIA  TERHADAP  KESALAHAN PENDAFTARAN  JAMINAN  FIDUSIA  PASAL  3  YANG  TELAH  LEWAT WAKTU

## Michy Irwansyah Wahid, Amad Sudiro
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: aderinanti6696@gmail.com, ariawang@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  menerbitkan  peraturan  berupa  peraturan  pemerintah  Nomor  21  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Terpisah  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan untuk perumusan masalah, apa  peran  notaris  dalam  mendaftarkan  sertifikat  fidusia  secara  online?  Dan  apa konsekuensi hukum dari sertifikat fidusia untuk kesalahan dalam pendaftaran pasal 3  jaminan  fidusia  yang  telah  kedaluwarsa?  Metode  penelitian,  yang  digunakan peneliti  adalah  metode  analisis  yuridis  dengan  penelitian  normatif.  Penelitian normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  data  dalam  bentuk  Law  In Book.  Bentuk  penelitian  normatif  merupakan  bentuk  penelitian  dengan  melihat kajian  literatur,  dilakukan  dengan  menelusuri  atau  mempelajari  dan  menganalisis materi  perpustakaan  atau  bahan  dokumen  siap  pakai.  Dalam  penelitian  hukum, formulir  ini  dikenal  sebagai  Penelitian  Hukum,  dan  jenis  data  yang  diperoleh disebut  data  sekunder.  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  mendaftar  fidusia secara  online  berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia  dan  Pasal  2  PP nomor  21  tahun  2015  dikatakan  bahwa  permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan  Fidusia,  dan  pemberitahuan  penghapusan  sertifikat  Jaminan  Fidusia disampaikan oleh Fidusia, kuasanya atau wakilnya kepada Menteri, Pemohon yang melakukan  kesalahan  dalam  input  data  dan  berlalunya  waktu  akan  mengakibatkan konsekuensi  hukum,  yaitu  pemohon  tidak  memiliki  status  sebagai  kreditur  yang diutamakan  dibandingkan  kreditur  lain  sehingga  terjadi  perubahan  status  dari kreditur  pilihan  menjadi  kreditur  serentak.  Konsekuensi  lain  dari  jaminan  salah input data dalam Pasal 3 PP nomor 21 tahun 2015 dalam sistem berbasis elektronik adalah  tidak  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak yang berkepentingan dan tidak memenuhi kepastian hukum.
Kata Kunci : konsekuensi hukum; pendaftaran online; jaminan fidusia

## Abstract
The government issued a regulation in the form of a government regulation Number 21  of  2015  concerning  Procedures  for  Registration  of  Fiduciary  Guarantees  and
the Cost of Making a Fiduciary Guarantee Deed, this government regulation is an implementing  regulation  of  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary Guarantees  Separate  Government  Regulation  Number  86  of  2000  concerning Procedures  Registration  of  Fiduciary  Guarantee  and  Fee  for  Making  Fiduciary Guarantee Deed. As for the formulation of the problem, what is the role of a notary in registering a fiduciary certificate online? And what are the legal consequences of  a  fiduciary  certificate  for  an  error  in  the  registration  of  an  article  3  fiduciary guarantee  that  has  expired?  The  research  method,  which  the  researcher  uses  is  a juridical  analysis  method  with  normative  research.  Normative  research  is  a research  conducted  on  data  in  the  form  of  Law  In  Book.  The  form  of  normative research  is  a  form  of  research  by  looking  at  literature  studies,  carried  out  by tracing  or  studying  and  analyzing  library  materials  or  ready-to-use  document materials. In legal research, this form is known as Legal Research, and the type of data  obtained  is  called  secondary  data.  Notaries  have  the  authority  to  register fiduciary online based on Article 13 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law and Article 2 PP number 21 of 2015 it is said that the application for registration of Fiduciary  Guarantee,  application  for  repair  of  Fiduciary  Guarantee  certificate, application  for  change  of  Fiduciary  Guarantee  certificate,  and  notification  of certificate  deletion  The  Fiduciary  Guarantee  is  submitted  by  the  Fiduciary Recipient, his proxy or his representative to the Minister, the Applicant who makes an  error  in  data  input  and  the  passage  of  time  will  result  in  legal  consequences, namely the applicant does not have status as a creditor who takes precedence over other  creditors  so  that  there  is  a  change  in  status  from  preferred  creditor  to concurrent creditors. Another consequence of the guarantee of incorrectly inputting data in Article 3 PP number 21 of 2015 in an electronic-based system is that it does not provide legal certainty and legal protection for interested parties and does not fulfill legal certainty.

## Keywords: Legal Consequence; Online Registration; Fiduciary Collateral
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  perekonomian  dan  perdagangan  dewasa  ini  turut mempengaruhi jenis-jenis perjanjian dalam kegiatan ekonomi bermasyarakat (Basmar et al., 2021). Yang menjadi salah satu contoh adalah perjanjian pinjam meminjam melalui lembaga keuangan khususnya pembiayaan dengan perjanjian pada umumnya (standard contract) .  Perjanjian  standar (standard  contract) atau  baku    yang  merupkan  perjanjian yang  isi  klausul-klausulnya  dibakukan  pemakainya  dan  yang  kemudian  disajikan kepada  pihak  lain,  yang  mana  pihak  yang  akan  menyetujui  isi  klausul  tersebut  tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi terhadap isi perjanjiannya (Sitompul, 2018). Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta jaminan kebendaan atau akta jaminan fidusia yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang  jabatan  notaris  yaitu  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,
menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang (Tommy, 2021).
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  secara  yuridis  formal  lembaga  jaminan  fidusia  mulai  diakui  eksistensinya. Seperti  terdapat  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 menyatakan  bahwa,  “Fidusia  adalah  bentuk  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda”.  Dan  sejak  diundangkan  Notaris memiliki  peran  penting  dalam  membuat  akta  dan  mendaftarkan  akta  fidusia  tersebut (Yasir, 2016).
Pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan  pembebanan  benda  dengan  Jaminan  Fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidusia.  Jadi  dengan  demikian notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta pembebanan benda dengan jaminan fidusia (Yasir, 2016).
Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia,  peraturan  pemerintah  ini  merupakan  peraturan  pelaksana  terhadap Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  menggantikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia,  dimana  sebelum  dikeluarkannya peraturan  pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  yang  sudah  menggunakan  akses  internet (online) menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000  masih  dilakukan secara manual, hal ini justru merupakan terobosan yang memudahkan para pihak yang terlibat dalam kepentingan pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih mudah dan cepat (Nomor, 42AD) .
Dalam  pelaksanaanya  pernyerahan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  dilakukan dalam bentuk penyerahan dimana benda tersebut tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak  yang  menyerahkan,  hal  ini  dikenal  dengan  nama  constitution  possessorium, penyerahan  secara  constitution  possessorium  ini  tidak  dikenal  dalam  KUHPerdata, tetapi  penyerahan  ini  bisa  dilaksanakan  secara  syah  karena  pada  dasarnya  para  pihak bebas  membuat  perjanjian  selama  para  pihak  sepakat  apa  yang  menjadi  kehendak. Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:
a) “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”.
b) “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia  untuk  mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  Benda  yang menjadi obyek Jaminan Fidusia“.
c) “Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”.
Sesuai  dengan  jaminan  kebendaan  lainnya,  baik  jaminan  fidusia  dan  jaminan lainnya bersumber dari adanya perjanjian utang-piutang yang diikat dengan penyerahan kuasa  secara  fidusia (Harniwati,  2021). Dimana  perjanjian  jaminan  fidusia  adalah accesoir  karena  bersumber  dari  adanya  perjanjian  pembiayaan  multiguna  atau  hutang piutang  yang  merupakan  perjanjian  pokok.  Perjanjian  fidusia  dilaksanakan  dalam bentuk  akta  notaris (Winarno,  2013) ,  untuk  kemudian  notaris  mendaftarkan  perjanjian fidusia  tersebut  ke  kementrian  hukum  fidusia  untuk  kemudian  kementrian  hukum  dan ham  mengeluarkan  sertifikat  fidusia,  hal tersebut  bertujuan agar  kreditur  mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian,  yang  Peneliti  gunakan  adalah  metode  analisis  yuridis  dengan penelitian  normative (Ali,  2021) .  Penelitian  normatif  adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan  terhadap  data-data  yang  berupa Law  In  Book ( Jonaedi  Efendi,  Johnny Ibrahim,  &  SE,  2018) .  Bentuk  penelitian  normatif  adalah  suatu  bentuk  penelitian dengan melihat studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum, bentuk  ini  dikenal  dengan Legal  Research ,  dan  jenis  data  yang  diperoleh  disebut  data sekunder (Qamar  et  al.,  2017) .  Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  berbentuk  menelusuri dan  menganalisis  peraturan,  mengumpulkan  dan  menganalisis  putusan  atau yurisprudensi,  membaca  atau  menganalisis  kontrak  atau  mencari,  membaca  atau merangkum dari suatu buku acuan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pendaftaran Sertifikat Fidusia Secara Online
Penerima  Fidusia  pada  dasarnya  wajib  mendaftarkan  benda  yang  dibebani dengan jaminan fidusia, termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Subekti, perkataan fidusia  berarti “secara  kepercayaan”  ditujukan  kepada  kepercayaan  yang  diberikan secara  timbal  balik  oleh  salah  satu  pihak  kepada  pihak  yang  lain  dengan  adanya pemindahan kepemilikan.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  diatur  pada  Pasal  11  UU  Jaminan  Fidusia,  yang menyebutkan bahwa:
1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara  Republik  Indonesia,  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) tetap berlaku.
Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  UU Jaminan  fidusia  yaitu  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan  fidusia,  sehingga  berdasarkan  pasal  tersebut  bahwa  yang  dapat mendaftarkan  jaminan  fidusia  adalah  kreditur  sebagai  penerima  fidusia  dan  dapat
pula  kreditur  memberikan  kuasa  atau  di  wakilkan  dengan  melampirkan  surat pernyataan jaminan fidusia.
Surat  pernyataan  jaminan  fidusia  memuat  hal-hal  yang  diatur  pada  Pasal  13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia (Wawointana, 2013) yaitu:
1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal,  nomor  akta  jaminan  Fidusia,  nama,  tempat  kedudukan  notaris  yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Pengertian  dari  kuasa  dan  wakil  yang  disebutkan  terdapat  pada  penjelasan Pasal  8  UU  Jaminan  Fidusia  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kuasa  adalah  kuasa adalah mereka yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima  fidusia  untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Sedangkan  wakil adalah  mereka  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan berwenang  untuk  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Kuasa  menurut  hukum disebut juga wettelijke vertegenwoordig atau legal mandatory (legal representative ). Maksudnya,  undang-undang  sendiri  telah  menetapkan  seseorang  atau  suatu badan  hukum  untuk  dengan  sendirinya  menurut  hukum  bertindak  mewakili  orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi undang-undang sendiri yang menetapkan  bahwa  yang  bersangkutan  menjadi  kuasa  atau  wakil  yang  berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu.
Pemberian  kuasa  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  1792 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang)  kepada  orang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan    suatu  urusan.  Ketentuan  Pasal  1795  KUHPerdata  dapat dibedakan adanya dua jenis pemberian kuasa, yaitu:
1. Kuasa Khusus
Sebagaimana  rumusan  Pasal  1795  KUHPerdata  tersebut  menyatakan, kuasa  khusus  hanya  mengenai  satu  atau  lebih  kepentingan  tertentu.  Dalam pemberian  kuasa  khusus  harus  disebutkan  secara  tegas tindakan atau  perbuatan apa yang boleh dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa.
2. Kuasa Umum
Dalam Pasal 1796 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan:
“Pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  dalam  kata-kata  umum,  hanya meliputi  perbuatan-perbuatan  pengurusan”.  Pemberian  kuasa  yang  dirumuskan dalam  kata-kata  umum  dimaksudkan  untuk  memberikan  kewenangan  pada seseorang  (yang  diberi  kuasa)  untuk  dan  bagi  kepentingan  pemberi  kuasa melakukan  perbuatan-perbuatan  dan  tindakan-tindakan  yang  mengenai  urusan, yang  meliputi  segala  macam  kepentingan  dari  pemberi  kuasa,  tidak  termasuk
perbuatan-perbuatan  atau  tindakan-tindakan  yang  mengenai  pemilikan  dan  hal- hal lain yang bersifat sangat pribadi, seperti pembuatan surat wasiat.
Terkait  mengenai  peran  notaris  atas  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia secara online oleh pihak kreditur dalam hal ini mengacu pada kuasa khusus yang diberikan  oleh  pihak  kreditur  kepada  pihak  notaris  yang  mana  pelimpahan wewenang  pendaftaran  objek  jaminan  fidusia  secara  online  diberikan  secara utuh kepada notaris. Atas berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa hal peran notaris dalam pendaftaran objek jaminan fidusia ini yaitu:
a. Membantu  serta  mempermudah  pihak  kreditur  dalam  proses  pendaftaran objek jaminan fidusia secara online
b. Mempercepat proses pendataran objek jaminan fidusia secara online. Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  pada  kantor  pendaftaran  jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 12 yaitu:
a. Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
b. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
c. Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) beradacdalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
d. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untukcdaerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan KeputusancPresiden.
Berdasarkan  Pasal  12  maka  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia dilakukan  pada  kantor  pendaftaran  jaminan  fidusia  di  seluruh  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2013 tentang  Pemberlakukan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  elektronik,  tempat pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur terlebih dahulu pada Pasal 12 UU Jaminan  Fidusia.  Yaitu  Pada  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  pemerintah  Republik Nomor  21  tahun  2015  ini  menyatakan  bahwa  “permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  melalui  sistem  pendaftaran  jaminan  fidusia secara  elektronik”.  Dan  menurut  pasal  1  ayat  4  Peraturan  Pemerintah  republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 kantor pendaftaran objek jaminan fidusia secara elektronik  di  sini  adalah  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  di bawah  naungan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pada  pasal  2 Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 dikatakan bahwa Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perbaikan  sertifikat Jaminan  Fidusia,  permohonan  perubahan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  dan pemberitahuan  penghapusan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  diajukan  oleh  Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.
B. Akibat  Hukum  Sertifikat  Fidusia  Terhadap  Kesalahan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
Dalam sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (zakelijkezekerheids)  dan  jaminan  perorangan  (persoonlijkerheids) (Huru,  2019).
Jaminan  kebendaan  termasuk  Jaminan  Fidusia  mempunyai  ciri-ciri  kebendaan dalam  arti  memberikan  hak  mendahului  di  atas  benda-benda  tertentu  dan mempunyai  sifat  melekat  serta  mengakui  benda-benda  yang  bersangkutan.  Dengan demikian, fidusia sering diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  jaminan  fidusia, karena  pendaftaran  fidusia  mengakibatkan  lahirnya  jaminan  fidusia.  Saat  ini  masih banyak jaminan fidusia yang belum atau tidak didaftarkan karena banyak hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.
Mengenai  akibat  hukum,  Soeroso  mendefenisikan  sebagai  akibat  suatu tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  akibat  yang  dikehendaki  oleh pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum (Soebagyo,  2017). Tindakan  ini  dinamakan tindakan  hukum.  Jadi  dengan  kata  lain,  akibat  hukum  adalah  akibat  dari  suatu tindakan  hukum.    Sedangkan  menurut  Achmad  Ali  Akibat  hukum  adalah  suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Noor, 2015).
Penyerahan hak milik pada  fiducia cum creditore ini terjadi secara sempurna, sehingga penerima fiducia (kreditur) berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna juga.  Sebagai  pemilik  tentu  saja  ia  bebas  berbuat  apapun  terhadap  barang  yang dimilikinya,  hanya  saja  berdasarkan  fides  ia  (kreditur)  berkewajiban  untuk mengembalikan  hak milik atas barang tadi kepada debitur pemberi fidusia, apabila telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Pembebanan jaminan fidusia terdiri dari dua tahap, yaitu :
1. Pembuatan perjanjian pokok
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dijelaskan  bahwa bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi. Sehingga  untuk  membebankan  jaminan  fidusia  terlebih  dahulu  harus  dibuat perjanjian pokoknya.
2. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  pada  Pasal  5  ayat  (1)  menentukan, bahwa  pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan  fidusia.  Dalam  akta jaminan  fidusia,  selain  dicantumkan  hari  dan  tanggal,  juga  dicantumkan  waktu (jam)  pembuatan  akta  tersebut.  Ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  tersebut,  maka pembebanan  jaminan  fidusia  yang  merupakan  perjanjian  fidusia  dibuat  dalam bentuk  tertulis  dengan  akta  notaris.  Mengenai  isi  akta  jaminan  fidusia,  diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
b. Tanggal,  nomor  akta  jaminan  fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
e. Nilai penjaminan
f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Berdasarkan  ketentuan  pasal  5  ayat  1  undang-undang  Jaminan  Fidusia, pembebanan  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dalam  akta  notaris  sehingga  tidak dimungkinkan  untuk  dibuat  dibawah tangan,  pembebanan  yang tidak  dibuat  dalam akta notaris maka tidak diakui eksistensinya sehingga berdampak perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan.
Menyangkut  tata  cara  pendaftaran  jaminan  fidusia  ini  telah  mengalami perubahan  alur  proses  yaitu  dari  manual  proses  menjadi  online  proses  pada  tahap pendaftaran  hingga  tahap  pembayarannya  dilakukan  secara  elektronik  (online) (SYARIFA,  n.d.) .  Hal  ini  diawali  dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan  Yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor dengan  Pembebanan  Jaminan  Fidusia,  yaitu  pada  Pasal  2  menyebutkan  bahwa Perusahaan  Pembiayaan  wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak tanggal  perjanjian  pembiayaan  konsumen,  maka  tentunya  hal  ini  membuat  para pelaku  perusahaan  pembiayaan  melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang jumlahnya  tentu  tidak  sedikit  diseluruh  Indonesia  kepada  notaris.  Sehingga  guna menanggulangi  hal  tersebut  melalui  Surat  Edaran  Dirjen  AHU,  nomor  AHU- 06.OT.03.01  tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Pendaftran Jaminan  Fidusia  secara Elektronik (Online  System) maka  terhitung  sejak tanggal  5 Maret  2013,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak  lagi  menerima  pendaftaran  jaminan fidusia  secara  manual  dikarenakan  telah  diterbitkannya  sistem  online  dalam melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  dapat  diakses  melalui  kantor-kantor notaris  di  seluruh  Indonesia  yang  telah  terdaftar  dan  memiliki  username  dan password  yang  bersifat  rahasia.  Melalui  cara  baru  ini,  pelayanan  jasa  hukum  di bidang  fidusia  diharapkan  lebih  cepat,  akurat  dan  bebas  pungutan  liar  dalam mengurus  pendaftaran  jaminan  fidusia  serta  bertujuan  agar  seluruh  pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas meningkat.
Berkenaan dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia online kemudian pada tanggal  6  April  2015  diundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2000 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia.
Adapun  tata  cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  Perubahan  Sertifikat  Jaminan Fidusia  dan  Penghapusan  Jaminan  Fidusia  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Tata  cara  Pendaftaran  jaminan  fidusia  diatur dalam Pasal 3-Pasal 10, diantaranya:
1. Pasal 3
Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 memuat:
a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
b. tanggal,  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
2. Pasal 4
Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.
Pasal 5
a. Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  yang  telah  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
b. Bukti  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit memuat:
1) nomor pendaftaran;
2) tanggal pengisian aplikasi;
3) nama pemohon;
4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5) jenis permohonan; dan
6) biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam  hal  pendaftaran  secara  online,  notaris  yang  memiliki  kewenangan membuat  akta  fidusia  seringkali  mendapat  berkas  yang  berlimpah  dari  lembaga pembiayaan,  banyak  nya  berkas  dan  waktu  yang  dibutuhkan  cukup  singkat  dalam membuat  dan  mendaftarkan  secara  online  akta  fidusia  seringkali  Notaris  dan  staff Notaris  yang  bekerja  melakukan  kesalahan  input  data  yang  disyaratkan  pasal  3  PP nomor  21  tahun  2015  tersebut.  Dimana  data  debitur  yang  di  input  setidaknya memenuhi pasal 3 yaitu:
1. Pasal 3
Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 memuat:
a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
b. tanggal,  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Kesalahan  pada  penginputan  data  dalam  proses  penerbitan  sertifikat  fidusia sebenarnya telah diakomodir pada pasal 9 PP nomor 21 tahun 2015.
2. Pasal 9
a. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  dan  huruf  f  yang  diketahui  setelah  sertifikat Jaminan  Fidusia  dicetak,  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  harus mengajukan  permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  kepada Menteri.
b. Permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1) nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
2) data perbaikan; dan
3) keterangan perbaikan.
c. Permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
1) salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
2) fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
3) salinan akta Jaminan Fidusia.
3. Pasal 10
Permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No.21 Tahun 2015 menyatakan bahwa Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  tanggal  sertifikat  Jaminan  Fidusia  diterbitkan..  Berdasarkan  peraturan pemerintah  tersebut,  terhadap  permohonan  perbaikan  sertifikat  fidusia  yang sudah  lewat  30  hari  tidak  terdapat  peraturannya.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada ketentuan  pasal  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang  harus  diberikan  kepada pemohon  jika  mengajukan  permohonan  pendaftaran  lewat  dari  30  hari.  apakah pendaftaran jaminan fidusia lewat jangka waktu 30 hari dapat dikatakan sah dan masih  bisa  dilanjutkan  proses  pendaftarannya  atau  pendaftaran  jaminan  fidusia tidak  dapat  didaftarkan  dan  harus  melakukan  pendaftaran  ulang,  sebagaimana pendaftaran jaminan fidusia baru dicatat secara elektronik setelah dilakukannya
pembayaran  biaya  pendaftaran  oleh  pemohon  di  bank  persepsi  dengan mengajukan bukti pendaftaran.
Berdasarkan  pernyataan  “sejak  tanggal  sertifikat  Jaminan  Fidusia diterbitkan”,  berarti  jangka  waktu  30  hari  tersebut  dihitung  mulai  dari pelaksanaan  proses  perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia,  memperolehan  bukti pendaftaran,  membayar  biaya  pendaftaran  sampai  dengan  dilakukannya  proses pencetakan  sertifikat  dengan  ditandatangani  secara  elektronik.  Proses permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  lewat  jangka  waktu  perlu  diketahui keabsahannya, apakah pendaftaran tersebut dapat dinyatakan sah dimata hukum dan bisa dilanjutkan kembali proses pendaftarannya dengan penambahan waktu atau  tidak  dapat  didaftarkan  dan  harus  melaksanakan  pendaftaran  ulang  sesuai dengan ketentuan berlaku, namun pada PP No. 21 Tahun 2015 tidak dinyatakan secara  jelas  mengenai  sanksi  yang  harus  diterima  oleh  pemohon  jika pelaksanaan  pendaftaran  melewati  batas  waktu  yang  ditentukan.  Pemerintah perlu  melakukan  perubahan  terhadap  peraturan  pemerintah  tersebut  agar  tidak terjadinya  penyimpangan  pelaksanaan  pelayanan  dalam  praktik.  Akibat Lewatnya  jangka  waktu  atau  batas  waktu  pendaftaran  jaminan  fidusia  berbasis elektronik  sebagaimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  PP  No.  21  Tahun  2015 yaitu  tidak  dapat  didaftarkan  dan  pemohon  harus  melaksanakan  pendaftaran ulang.  Tidak  dapat  didaftarkan  tersebut  dikarenakan  persyaratan  yang  paling essensi  dari  tata  cara  pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak  terpenuhi,  yaitu  tidak melakukan  pembayaran  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  atau pembayaran  biaya  pendaftaran  pada  bank  persepsi.  Oleh  karena  itu,  pemohon harus  melakukan  pendaftaran  ulang  sesuai  dengan  sistem  pendaftaran  jaminan fidusia berbasis elektronik. Selain itu jika pemohon melakukan kesalahan input data dan lewatnya waktu akan menimbulkan akibat hukum, yaitu pemohon tidak mempunyai  status  sebagai  kreditur  yang  didahulukan (preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Akibat lain dari jaminan salah menginput data dalam pasal 3 PP  nomor  21  tahun  2015  dalam  sistem  berbasis  elektronik  yaitu  tidak memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan serta tidak terpenuhinya kepastian hukum serta sulitnya kreditur melakukan  sita  eksekusi  jaminan  fidusia  karena  adanya  perbedaan  antara  data objek jaminan fidusia dengan sertifikat fidusia.
Kepastian hukum sebagai yang disebutkan di atas mendapat penjabarannya dalam  bentuk,  dianut  asas  spesialitas  dalam  pembebanan  fidusia.  Pencantuman data yang relatif lengkap sudah diharuskan sejak penuangan fidusia dalam akta notaris,  yang  harus  memuat  data-data  yang  serba  lengkap  sebagaimana disyaratkan  oleh  Pasal  6  Undang-Undang  Fidusia.  Prinsip  tersebut  masih diterapkan  lebih  lanjut  dengan  mewajibkan  pendaftaran  fidusia  di  kantor Pendaftaran Fidusia, daftar tersebut wajib memuat data-data yang serba lengkap sebagai yang disyaratkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Fidusia. Demikian juga
perubahan-perubahan  yang  terjadi  selama  penjaminan  berlangsung,  perlu dilaporkan  dan  dicatat  dalam  daftar  di  kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yang  tidak lain  tentunya  dimaksudkan  agar  data-datanya  lengkap  dan  tetap  up  to  date. Maksud  dari  pendaftaran  tersebut  agar  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan,  bisa  mengetahui  data-data  tersebut,  terutama  beban-beban  yang menindih  benda  tertentu  dan  karenanya  daftar  yang  bersangkutan  dinyatakan terbuka untuk umum.  Pendaftaran tersebut di adakan dengan maksud agar bisa mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

## Kesimpulan
Notaris  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pendaftaran  fidusia  secara  online berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan fidusia dan pasal 2 PP nomor 21 tahun 2015 dikatakan  bahwa  Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perbaikan sertifikat  Jaminan  Fidusia,  permohonan  perubahan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa  atau  wakilnya  kepada  Menteri.  Begitu  juga  pada  Pasal  13  ayat  (1)  UU permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau wakilnya.  Berdasarkan  pasal  tersebut  yang  dapat  mendaftarkan  jaminan  fidusia adalah kreditur  sebagai  penerima  fidusia  dan  dapat  pula  kreditur  memberikan  kuasa  atau diwakilkan kepada Notaris untuk mendaftarkan fidusia secara online tersebut. Pemohon yang  melakukan  kesalahan  input  data  dan  lewatnya  waktu  akan  menimbulkan  akibat hukum,  yaitu  pemohon  tidak  mempunyai  status  sebagai  kreditur  yang  didahulukan (preference) terhadap  kreditur  lainnya  sehingga  terjadi  perubahan  status  dari  kreditur preferen  menjadi  kreditur  konkuren.  Akibat  lain  dari  jaminan  salah  menginput  data dalam  pasal  3  PP  nomor  21  tahun  2015  dalam  sistem  berbasis  elektronik  yaitu  tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta  tidak  terpenuhinya  kepastian  hukum  serta  sulitnya  kreditur  melakukan  sita eksekusi  jaminan  fidusia  karena  adanya  perbedaan  antara  data  objek  jaminan  fidusia dengan sertifikat fidusia.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika. Google Scholar
Basmar,  Edwin,  Purba,  Bonaraja,  Damanik,  Darwin,  Banjarnahor,  Astri  Rumondang, Sipayung, Parlin Dony, Hutabarat, Moses Lorensius Parlinggoman, Astuti, Astuti, Hendrawati, Erna, Lie, Darwin, & Simanjuntak, Mariana. (2021). Ekonomi Bisnis Indonesia . Yayasan Kita Menulis. Google Scholar
Harniwati,  Harniwati.  (2021).  Perjanjian  Dengan  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  130/Pmk.  010/2012. Ensiklopedia of Journal , 3 (4), 97–104. Google Scholar
Huru,  Fince  Ferdelina.  (2019).  Kedudukan  Hukum  Akta  Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak Didaftarkan. JURTAMA , 1 (1), 46–57. Google Scholar
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media. Google Scholar
Nomor,  Undang  Undang  Republik  Indonesia.  (42AD).  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , 168 . Google Scholar
Noor,  Muhammad.  (2015).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Hukum  Perikatan  dalam Pembuatan Kontrak. Mazahib , 14 (1). Google Scholar
Qamar,  Nurul,  Syarif,  Muhammad,  Busthami,  Dachran  S.,  Hidjaz,  M.  Kamal,  Aswari, Aan,  Djanggih,  Hardianto,  &  Rezah,  Farah  Syah.  (2017). Metode  Penelitian Hukum  (Legal  Research  Methods) .  CV.  Social  Politic  Genius  (SIGn). Google Scholar
Sitompul,  Meline  Gerarita.  (2018).  Urgensi  Legalitas  Financial  Technology  (Fintech): Peer  To  Peer  (P2P)  Lending  Di  Indonesia. Jurnal  Yuridis  Unaja , 1 (2),  68–79.

## Google Scholar
Soebagyo,  Soegeng  Ari.  (2017). Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Terdegradasi  Menjadi  Akta  Dibawah  Tangan .  Fakultas  Hukum  Unissula. Google Scholar
SYARIFA,  Eva.  (n.d.). Prinsip  Pertanggung  Jawaban  Notaris  Pada  Pendaftaran Fidusia Secara on Line . Google Scholar
Tommy,  Tommy.  (2021). Tinjauan  hukum  akta  jaminan  fidusia  dengan  dasar  surat kuasa di bawah tangan . Universitas Pelita Harapan. Google Scholar
Wawointana,  Riedel.  (2013).  Manfaat  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Kredit Bank. Lex Privatum , 1 (3). Google Scholar
Winarno, Jatmiko. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan
Fidusia. Jurnal Independent , 1 (1), 44–55. Google Scholar
Yasir, Muhammad. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 3 , 75–92. Google Scholar

## Copyright holder:
Michy Irwansyah Wahid, Ahmad Sudiro (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: