## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG TINGKAT KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)

## Atikah Nurhayati
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Email: atikah.nurhayati@unpad.ac.id
Diterima 6 September 2012 - Disetujui  23 November 2012

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  sejauh  mana  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam mendukung  tingkat  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  melalui  pendekatan  model sinergitas  perilaku  ekonomi  nelayan  (Suatu  Kasus  di  Kawasan  Pangandaran  Kabupaten  Ciamis  Provinsi Jawa  Barat).  Analisis  terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  tingkat  keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan  melalui  alternatif  kebijakan  Co-Management  berpengaruh  sebesar  44,6%  terhadap  tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah  melalui  penegakan  hukum  dan  kelembagaan  memiliki  pengaruh  sebesar  0,88%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan Co-management memiliki pengaruh yang  besar  terhadap  tingkat  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  tangkap  di  Kawasan  Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

## Kata Kunci:  kebijakan, nelayan, sinergitas perilaku ekonomi
Abstract:  Analysis of the Local Government Policy Supporting to Sustainable Fisheries Resources (Case Study in the Pangandaran, Ciamis District). By: Atikah Nurhayati.
This research aims to examine extent of government policy in support of Ciamis district level management  sustainability  of  fishery  resources  through  the  synergy  model  approach  to  economic behaviour of fishers. Analysis of government policy in supporting the sustainability of fisheries resource management  wes using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Local government policies in supporting the sustainability of fisheries resource management were given through alternatives policies Co-Management, control of fishing effort, synergy model of economic behaviour of fishers, law enforcement and institutional. Government policy in supporting sustainable fisheries resource management through policy alternatives Co-Management  influence  for  44.6%  of  the  level  of  sustainability  of  fisheries  resources  management. Controlling  fishing effort has a value of 0.336 means that partial  weight alternative government policy by  controlling  fishing  effort  has  the  effect  of  33.6%  of  the  level  of  sustainability  of  fisheries  resource management;    synergy  of  economic  behaviour  fishers    has  a  value  of  0.131  means  that  partial  weight alternative  government  policies  with  respect  to  economic  behaviour  of  fishers  have  synergy  effect  of
13.1% of the level of sustainability of fisheries resource management of law enforcement and institutions have partial weight value of 0.088 means that every government policy through the enforcement of laws and institutions have an influence on the level of 0.88% sustainable management of fisheries resources. Co-management policy has a great influence on the level of sustainability of fisheries resources in the area of   Pangandaran, West Java Province.
Keywords: policy, fishermen, synergy of economic behavior

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan tangkap dengan memadukan berbagai faktor yang saling terkait dan berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya perikanan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pemerintah. Permintaan  komoditas  perikanan  untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan sinergitas nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan  tangkap  tidak  terlepas  dari  nilai ekonomi. Kegiatan ekonomi di wilayah pesisir pada  umumnya  melibatkan  lebih  dari  satu sektor, termasuk di dalamnya sektor perikanan maupun  sektor  pariwisata  bahari.  Akibat padatnya  kegiatan ekonomi yang ada, banyak wilayah di Indonesia mengalami kerusakan lingkungan cukup parah sehingga terancam keberlanjutannya. Bentuk kerusakannya seperti : sedimentasi,  kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove dan abrasi pantai adalah beberapa bentuk kerusakan alam yang umum terjadi di wilayah pesisir.
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Menurut FAO dalam Pomeroy et al ., 2009 ‘‘ managing fisheries in a manner that addresses multiple needs and desires of society, without jeopar- dizing options  for  future  generations,  to  benefit from the full- range of goods and services provided  by  marine  ecosystems’’. Lackey (1998) Fisheries management has been defined as “the practice of analyzing and selecting options  to  maintain  or  alter  the  structure,
dynamics, and interaction of habitat, aquatic biota, and man to achieve human goals and objectives”. Pada  definisi  tersebut  pada prinsipnya pengelolaan sumber daya perikanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak sumber daya perikanan tersebut untuk generasi yang akan datang.
Fauzi  (2005)  mengemukakan  bahwa pengelolaan  sumber  daya  ikan  adalah bagaimana  memanfaatkan  sumber  daya tersebut  sehingga  menghasilkan  manfaat ekonomi yang tinggi bagi pengguna namun kelestariannya tetap terjaga. Dalam pengelolaan sumber  daya  perikanan  dilakukan  melalui pendekatan bio-ekonomi yang mengandung makna ekonomi dan makna konservasi atau biologi. Menurut Rudel dalam Edwar et al. , (2001) ‘ parametric management’ from fisheries around the world and suggested that many ‘traditional’ management systems that had successfully sustained fisheries were based on such parametric controls, which include protection of spawning and nursery areas, limited access, closed seasons and size limits. These management measures are often based on local or indigenous knowledge .  Definisi tersebut  mengandung  pengertian    bahwa parameter  dari  pengelolaan  perikanan  di seluruh dunia menyarankan bahwa banyak sistem  manajemen  tradisional  yang  telah berhasil mempertahankan perikanan didasarkan  pada  kontrol  parameter,  yang meliputi  perlindungan  daerah  pemijahan dan  pembibitan,  akses  terbatas,  menutup musim  dan  batas  ukuran hasil  tangkapan. Langkah-langkah manajemen tersebut sering didasarkan pada pengetahuan lokal atau adat masyarakat setempat.
Pantai Bojongsalawe Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis yang menjadi salah satu lokasi  penelitian  adalah  salah  satu  contoh akibat  eksploitasi  sumber  daya  yang  tidak terkontrol dan pernah mengalami abrasi pantai penyebabnya  adalah  ombak  yang  besar  di Pantai  Selatan  Jawa  yang  mengakibatkan abrasi  kurang  lebih  sepanjang  600  meter (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ciamis, 2007).  Dampak  dari  kerusakan  tersebut diperparah dengan berbagai bentuk kejadian alam.  Salah  satu  contohnya  adalah  gempa yang diikuti dengan tsunami yang terjadi di banyak wilayah pesisir Indonesia termasuk Kawasan  Pangandaran  yang  juga  menjadi lokasi utama penelitian ini.
Gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal  17  Juli  2006  telah  menghancurkan sebagian  besar  infrastruktur  dan  berbagai sarana milik nelayan termasuk perahu dan peralatan  tangkap.  Bencana  yang  merusak aset ekonomi di wilayah pesisir seperti itu, apabila  tidak  ditanggani  dengan  baik  dan menyeluruh  dapat  berdampak  lanjut  pada sikap  dan  tindakan  para  pelaku  ekonomi terhadap  sumber  daya.  Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu sejauhmana kebijakan pemerintah daerah dalam  mendukung  tingkat  keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya perikanan tangkap melalui model sinergitas perilaku ekonomi nelayan.

## METODOLOGI

## Kerangka Teoritis
Conway dalam Edwar, et al .,  2001. Sustainability is defined as ‘‘the ability of a system to maintain productivity in spite  of  a  major  disturbance,  such  as is caused by intensive stress or a large perturbation’’ , (Keberlanjutan didefinisikan sebagai  kemampuan suatu sistem dalam mempertahankan  produktivitas  meskipun terjadi gangguan besar, seperti yang disebabkan
oleh  stres  yang  intensif  atau  perturbasi besar). Mohotola et al., (2009) mengemukakan bahwa  keberlanjutan  sangat  tergantung pada  sejumlah  faktor  sosial,  ekonomi, kelembagaan, dan teknologi yang mencakup: (1)  ukuran  besar  kecilnya  kelompok pengguna, (2) kedekatan pengguna dengan sumber daya; (3) homogenitas antara anggota kelompok, (4) mekanisme penegakan yang efektif; (5) pengalaman masa lalu organisasi; (6) dukungan eksternal, dan (7) kepemimpinan yang kuat.
Model  pengelolaan  yang  berbasis masyarakat memberikan beberapa keuntungan dan kerugian (Bengen, 2005) yaitu sebagai berikut :
Keuntungan Community Based
Management sumber daya perikanan yaitu:
1.  Mampu mendorong pemerataan ( equity ) dalam pengelolaan sumberdaya ikan;
2.  Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik;
3.  Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada;
4.  Mampu  meningkatkan  efisiensi  secara ekologis dan ekonomis;
5.  Responsif  dan  adaptif  terhadap  variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal;
6.  Masyarakat  lokal  termotivasi  untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Kelemahan Community Based Management sumberdaya perikanan yaitu:
1.  Hanya  dapat  diterapkan  dengan  baik pada masyarakat yang kondisi strukturnya masih  sederhana  dengan  skala  dan wilayah kegiatan yng tidak luas;
2.  Tingkat  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan;
3.  Terjadinya kesukaran dalam implementasi karena kurang mendapat dukungan;
4.  Hanya efektif pada kawasan pengelolaan
yang  batas  geografisnya  jelas  dan terbatas;
5.  Rentan  terhadap  intervensi  luar  atau peledakan permintaan sumber daya ikan
dan jasa lingkungan.
Ada  beberapa  pengertian  mengenai co-management yaitu  sebagai  berikut  : Co-management is defined as the sharing of responsibilities between governmental institutions and groups of resource users (Persoon  et  al.,  dalam  Matsuda  et  al., 2009).  Co-management  is  adaptive,  where ecological knowledge and institutional arrangements are tested and revised in a dynamic,on  going,  self-organised  process of learning-by-doing (Mc-Conney & Baldeo, 2007). Definitions of co-management centre on the theme of sharing management responsibility and authority between the state and other stakeholders (Mc-Conney, 1998; Brown and Pomeroy, 1999; Pomeroy, et al ., 2001. Co-management encompasses a range of institutional arrangements often depicted as a scale based on the relative proportions of responsibility and authority shared between state and stakeholders . ( McConney & Baldeo,2007 ).
Berbagai definisi mengenai pengertian Co-management dapat disimpulkan bahwa Co-management merupakan  pembagian tanggung  jawab  dan  kewenangan  antara pemerintah  dengan  masyarakat  sebagai stakeholder dalam  mengelola  sumber daya  alam yang merupakan milik bersama. Carter (1996) Community – Based Resources Management : ” A  strategy  for  achieving a people-centered development where the focus of decision making regard to the sustainable use of natural resources in area lies with the people in the communities  of that area” (Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, pengambilan keputusan tentang keberlanjutan sumber daya dalam pemanfaatannya di daerah tersebut berada di tangan masyarakat).
Beberapa  pola  seperti Community Based  Resource  Management (CBRM)  dan
Co-Management yang dikembangkan dari model tradisional (kearifan lokal seperti hak ulayat) telah banyak diacu untuk mengembangkan pola pengelolaan sumber daya yang bersifat partisipatif. Co-management is defined as the sharing of responsibilities between governmental institutions and groups of resource users (Persoon et al. , d alam Matsuda, 2009). Co-management involves various degrees of delegation of management responsibility and authority between the local level (resources user/community) and the state level (national, provincial/state, municipal). Co management is midlle course between stage level concers in fisheries management for efficiency and equity and local level concerns for self governance, self  regulation  and  active  participation. Co management can serve as a mechanism for both fisheries management and for community and economic development by promoting participation of fisheries and the community in actively solving problem and addresing need.  (Pomeroy,  1995). Dari  pengertian Co-manajemen  yang  melibatkan  berbagai tingkat  pendelegasian  tanggung  jawab manajemen dan kewenangan antara tingkat lokal  (masyarakat  sebagai  pengguna)  dan tingkat  negara  (nasional,  provinsi  /  kota). Co  Manajemen  dalam  tahap  pengelolaan perikanan  bertujuan  untuk  efisiensi  dan equity  serta  kepedulian  tingkat  lokal  baik pemerintah  dan  partisipasi  aktif  dari masyarakat. Co Manajemen dapat berfungsi sebagai  mekanisme  untuk  pengelolaan perikanan dan masyarakat serta pembangunan ekonomi dengan mempromosikan perikanan melalui  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam memecahkan  masalah  guna  memenuhi kebutuhan hidupnya.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  survei. Menurut Nazir (2003), metode survei adalah pengamatan  atau  penyelidikan  yang  kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik, terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi tertentu.
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat pada bulan Agustus – Desember 2010.

## Sumber dan Tehnik Penggumpulan Data
Data diambil dari data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan wawancara  atau  interview  dan  pemberian daftar  pertanyaan  kepada  responden  yang meliputi: tokoh masyarakat dan  nelayan pemilik sebanyak 93 orang, anak buah kapal (ABK) sebanyak  93  orang,    4  orang  aparat  Dinas Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten  Ciamis dan  1  orang  pegawai  Badan  Perencanaan Daerah  Kabupaten  Ciamis.  Data  sekunder diperoleh  dari  laporan-laporan  tahunan tertulis  lembaga  atau  instansi  yang  terkait dalam penelitian ini.
Alat Analisis Hierarchy Process (AHP)
Analisis  data  dilakukan  dengan Analisis  Hierarchy  Process (AHP),  karena AHP merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk kondisi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi dan beraga mnya kriteria suatu pengambilan keputusan (Saaty,  1993).  Proses  analisis  dengan  AHP dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan  ( pairwise comparions )  untuk mendapatkan tingkat kepentingan ( importance ) suatu  kriteria  relatif  terhadap  kriteria  lain dan dapat dinyatakan dengan jelas. Proses perbandingan berpasangan ini dilakukan untuk setiap level/tingkat; tingkat 1 (tujuan umum), tingkat 2 (kriteria), tingkat 3 (sub kriteria), tingkat 4 (alternatif kegiatan). Proses analisis AHP  ini  dilakukan  dengan  perangkat  lunak Expert Choise versi 9.0.
Analitical  Hirarchy  Process (AHP) merupakan proses berpikir yang terorganisir untuk permasalahan yang kompleks, rumit, dan  tidak  terstruktur  yang  memungkinkan adanya  interaksi  antar  faktor,  namun tetap  memungkinkan  untuk  memikirkan faktor-faktor  tersebut  secara  sederhana. AHP merupakan metode analisis pengambilan keputusan  sederhana  dan  fleksibel  yang
menampung kreatifitas di dalam rancangannya terhadap  suatu  masalah.  Adapun  skala banding  secara  berpasangan,  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Sebagaimana
sebuah analisis multikriteria,  AHP  menurut  Triantaphyllou dan Alfonso (1997) harus dilengkapi dengan analisis  sensitivitas.  Analisis  sensitivitas ini  digunakan  untuk  dapat  melihat range (batasan)  perubahan  pendapat key person dalam pengambilan keputusan dengan AHP. Dengan  analisis  sensitivitas  dapat  dilihat komponen/elemen mana dari struktur hirarkhi yang  paling  sensitif  terhadap  perubahan bobotnya sehingga menghasilkan perubahan pada alternatif.

## PENGELOLAAN  WILAYAH  PESISIR  DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT
Berdasarkan hasil perhitungan  dapat diketahui  alternatif  kebijakan  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan  etik  yaitu: Co-Management dengan memiliki  nilai  bobot  parsial  sebesar  0,446 artinya alaternatif kebijakan pemerintah melalui Co–Management akan memberikan pengaruh sebesar 44,6 % terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan.
Pengelolaan  berbasis  masyarakat  di kawasan  Pangandaran  merupakan  suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap  dimana  masyarakat  lokal  terlibat secara  aktif  dalam  proses  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  terkandung  di dalamnya.  Pola  pengelolaan  sumberdaya pesisir  dan  lautan  telah  mengalami pergeseran  pada  masa  lalu  dilakukan dalam  pelaksanaannya  masih  bersifat top down , artinya semua kegiatan pengelolaan sumber  daya  pesisir  dan  lautan  mulai dari  membuat  kebijakan,  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, sekarang sudah melibatkan masyarakat lokal walaupun belum sepenuhnya.
Tabel 1.  Skala Banding Berpasangan. Table 1 . Pairwise Comparison Scale and Example .

## Tingkat kepentingan/
Comparison scale Intensity Definisi/ Definition Penjelasan/ Explanation 1 Kedua elemen sama pentingnya / Equal importance Dua elemen mempunyai pengaruh sama besar terhadap tujuan / Two factors contribute equally to the objective 3 Elemen yang satu sedikit  lebih Penting dari elemen yang lain/ Moderate importance of one over another Pengalaman dan penilaian mendukung salah satu faktor di atas yang lain / Experience and judgment favor one factor over another 5 Elemen yang satu lebih penting dari eleman yang lain/ Essential or strong importance Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain/ Experience and judgment strongly Favor one factor over another . 7 Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya/ Very strong importance Sebuah elemen sangat disukai dan menunjukkan dominasinya dalam praktek An elemen is strongly favored and its dominance demonstrated in practice 9 Elemen yang ekstrim dan sangat penting/ Extreme importance Bukti mendukung salah satu faktor di atas yang lain adalah urutan tertinggi mungkin The evidence of favoring one factor over another is of the highest possible order
of affirmation
2, 4, 6, 8 antara nilai tengah emelen yang berdekatan /
Intermediate values when compromise is needed
Strategi  pengembangan  masyarakat pesisir di kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis  dilakukan  melalui  dua  pendekatan yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan  struktural  yaitu  pendekatan makro  yang  menekankan  pada  penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini  mengutamakan  peranan  instansi  yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal seperti halnya pembuatan Pelabuhan Cikidang. Keberadaan pelabuhan perikanan sangat penting dalam menentukan
produktivitas,  efisiensi,  dan  keberlanjutan usaha perikanan tangkap.
Pembangunan  Pelabuhan  Cikidang yang  belum  selesai  pada  saat  penelitian dilaksanakan,  ternyata  sudah  memiliki sebagian fasilitas fungsional yang diperlukan seperti  tempat  pelelangan  ikan,  tempat pertemuan,  fasilitas  jalan,  namun  muara untuk  tempat  berlabuhnya  kapal  belum selesai dengan baik, seharusnya muara untuk tempat berlabuhnya kapal diselesaikan dulu baru  fasilitas  penunjang  lainnya.  Banyak ditemukan  fasilitas  penunjang  yang  sudah mulai rusak kembali, sedangkan muara tempat berlabuhnya kapal belum terselesaikan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan Pusat, ketika menentukan akan
dibangunnya  Pelabuhan  Cikidang  tentunya sudah diperhitungkan mengenai aspek finansial dan manfaat dari pelabuhan tersebut untuk kepentingan  nelayan  secara  khusus  dan masyarakat luas pada umumnya. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat setempat khususnya  nelayan  akan  berakibat  fatal terhadap  tujuan  akhir  dari  pembangunan tersebut.
Program Community-based Settlement Rehabilitation  and  Reconstruction  Project (CSRPP)  atau  Proyek  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  Masyarakat  dan  Permukiman Berbasis  Komunitas  (REKOMPAK),  program ini  tentunya  melibatkan  nelayan  secara langsung dalam rehabilitasi fasilitas umum dan  perorangan  pasca  terjadinya  tsunami. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam rehabilitasi ini  diantaranya  nelayan  sendiri,  sehingga pada  saat  tidak  memiliki  modal  untuk melaut mereka dapat bekerja pada proyek REKOMPAK. Setelah mendapatkan upah ada sebagian  yang  dipergunakan  unutuk  biaya operasional melaut.
Kebijakan  pemerintah  pusat  melalui pemerintah  daerah  seperti  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri  sebagai  wadah  program- program  pemberdayaan  yang  tersebar  di berbagai instansi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.  PNPM  Mandiri  secara  umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, program ini berjalan dengan menggunakan 2 (dua) prinsip, yaitu (1) enpowerment (pemberdayaan) dan (2) entrepeneurship (kewirausahaan) program ini selain membangun kesadaran masyarakat untuk  mandiri  dengan  memfasilitasi peningkatan  kapasitas  masyarakat,  juga membangun  mentalitas  masyarakat  yang mandiri  serta  mengurangi  ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Selanjutnya  pelaksanaan  PNPM  Mandiri- KP  diharapkan  dapat  mendukung  program penanggulangan  kemiskinan  yang  sedang
digalakkan  pemerintah  utamanya  bagi masyarakat kelautan dan perikanan.
Program  pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  pada  dasarnya untuk mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak dengan difokuskan pada penguatan modal secara bergulir. Program PEMP ini terdiri dari  kegiatan  (1)  pengembangan  lembaga keuangan  mikro  dengan  nama  Lembaga Ekonomi  Pengembangan  Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) ; (2) pengembangan usaha ekonomi produktif dan (3) pelatihan dan pengembangan kapasitas  kelembagaan masyarakat lokal.

## PENGENDALIAN UPAYA PENANGKAPAN
Pengendalian  upaya  penangkapan memiliki  nilai  bobot  parsial  sebesar  0,336 artinya  alternatif  kebijakan  pemerintah melalui  pengendalian  upaya  penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap tingkat  keberlanjutan  pengelolaan  sumber daya perikanan.
Tindakan yang bersifat mengendalikan upaya penangkapan adalah yang berorientasi ke  depan  dengan  membatasi  jumlah  unit penangkapan  melalui  pembatasan  surat ijin  yang  dikeluarkan,  pembatasan  jumlah unit  waktu  penangkapan  .  Beberapa  hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan input  kontrol  antara  lain:  (1)  pembatasan jumlah  unit  jenis  alat  penangkapan tertentu;  (2)  membatasi  jumlah  upaya penangkapan berarti menggurangi mortalitas penangkapan, pemegang hak untuk masyarakat lokal    akan  memiliki  kecenderungan  untuk mengelola  sesuai  dengan  kepentingan ekonominya.  Kesulitan terbesar dalam memakai input    control  untuk  mengatur  perikanan berkaitan dengan masalah penentuan berapa sebenarnya jumlah upaya masing-masing unit penangkapan yang ada.
Tindakan  pengaturan  yang  bersifat pengendalian  hasil  tangkapn  ( output control )  adalah  membatasi  jumlah  hasil tangkapan sampai pada tingkat pemanfaatan yang  diperbolehkan.  Keadaan  dilapangan membuktikan bahwa kurangnya pengawasan
terhadap input dan output sumber  daya perikanan  tangkap  telah  menimbulkan terjadinya overfishing ,  hal  ini  diperkuat dengan data hasil tangkapan yang cenderung mengalami  penurunan  selama  11  tahun terakhir.

## MEMPERHATIKAN MODEL SINERGITAS PERILAKU EKONOMI NELAYAN
Memperhatikan  sinergitas  perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot parsial sebesar  0,131  artinya  alternatif  kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan.
Pada hakekatnya pembinaan perilaku ekonomi  nelayan  dan  kelembagaan  sosial adalah untuk menggalang partisipasi segenap masyarakat  desa  dalam  program-program
pembangunan.  Secara sosiologis, partisipasi nelayan  ini  sangat  penting  arti nya  dalam proses  pembangunan  yang  berkelanjutan. Sinergitas  antara  kebijakan  pemerintah dengan  nelayan  sebagai  pelaku  utama dalam  pembangunan  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Pembangunan  wilayah  pesisir  harus memungkinkan  terbukanya  pel uang  bagi nelayan untuk berpartisipasi sebagai subyek dan  bukan  sebagai  obyek  semata.    Keber- hasilan  pembangunan  yang  berkelanjutan akan  ditentukan  oleh  keterlibatan  nelayan dengan  sumber   daya  perikanan  tangkap. Dalam  hubungan  ini,  partisipasi  dapat diartikan sebagai keikutsertaan proporsional dalam  sesuatu  kegiatan.    Partisipasi  yang dilakukan oleh komunitas nelayan merupakan kesadaran  tentang  pentingnya  memiliki rasa  tanggungjawab  untuk  memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan.
Gambar    1.  Model  Sinergitas  Perilaku  Ekonomi  Nelayan  Terhadap  Tingkat  Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan.
Figure 1.      Synergy Models of Economic Behavior Fisher’s Toward Level Fisheries Resource Sustainability.
Pola  pembangunan  yang top-down , tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan  dan  pengambilan  keputusan, mengakibatkan  nelayan  sebagai  obyek pembangunan, sehingga kebanyakan nelayan tidak kreatif dan tidak punya rasa memiliki ( sense of ownership )  terhadap  program- program  pembangunan.  Bila  dilihat  dari aspek  sosial  ternyata  usaha  penangkapan ikan secara berkelompok (Kelompok Usaha Bersama)    yang  melibatkan  beberapa nelayan sudah meru pakan tradisi di kalangan nelayan  itu  sendiri.    Selain  itu  kelompok nelayan pemilik motor tempel selama ini telah menunjukkan kerjasama yang serasi, sehingga perbaikan teknologi dan peningkatan modal diperkirakan  jangan  sampai  menimbulkan konflik  sosial  di  antara  nelayan  setempat, hal  inilah  yang  harus  menjadi  fokus dari  pembinaan  pemerintah  terhadap nelayan.
Gambar  1  model  sinergitas  perilaku ekonomi  nelayan  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  antara  kebijakan pemerintah dengan nelayan sebagai steakholder yang didalamnya ada unsur pengelolaan yang melibatkan  komunitas  nelayan  setempat. Sinergitas kebijakan pemerintah dengan nelayan melalui co-management yang bertujuan untuk: (1) peningkatan produksi, diversifikasi produksi, diversifikasi pekerjaan yang berbanding lurus dengan  membina  dan  mengelola  nelayan seperti  halnya  melalui  Kelompok  Usaha Bersama (KUB); (2) meningkatkan pendapatan nelayan dan pengentasan kemiskinan yang berbanding lurus dengan keberlanjutan sumber daya  perikanan  tangkap.  Tujuan  tersebut dijembatani oleh perilaku ekonomi nelayan baik secara rasional maupun irrasional dalam pengambilan keputusannya.
Kebanyakan kegiatan melaut nelayan di kawasan Pangandaran hanya satu hari (one day fishing ).  Untuk  meningkatkan  kualitas SDM  nelayan  nasional  agar  kompetitif, perlu  diberikan  pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup, dan etos kerja termasuk achievement and motivation secara  berkesinambungan.
Misalnya mendidik dan melatih para nelayan kita agar punya keterampilan dan etos kerja.
Kecamatan Parigi salah satunya memiliki Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB),  hasil tangkapan ikan di laut yang ada kemudian diolah serta didistribusikan kepada konsumen lokal. Di Desa Karangjaladri terdapat 4 KUB yaitu:  (1)  Mina  Jaya;  (2)    Ayu  Pamayang; (3)    Marga  Mina;  (4)  Mina  Pari.  Marga Mina  merupakan  salah  satu  KUB  yang paling menonjol diantara yang lainnya, hal tersebut dapat terlihat karena prestasi serta manajemen  keorganisasian  yang  sudah mumpuni  dan  memiliki  anggota  sebanyak 28 orang yang tersebar tidak hanya di dusun Bojongsalawe.

## PENEGAKAN HUKUM
Penegakan  hukum  dan  kelembagaan memiliki  nilai  bobot  parsial  sebesar  0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah melalui penegakan hukum dan kelembagaan memiliki pengaruh  sebesar  0,92%  terhadap  tingkat keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya perikanan.
Nelayan  dalam  melakukan  usahanya tentunya  menginginkan  untuk  mengikuti peraturan  yang  telah  diberlakukan  oleh pemerintah  daerah  dan  pusat,  seperti penggunaan alat tangkap ikan jenis bagan, berdasarkan wawancara dengan aparat daerah mereka tidak bisa memungkiri keberadaan bagan dan tindakan tegas dari pihak pemerintah pun  tidak  bisa  diterapkan  dengan  alasan kondisi nelayan yang semakin terpuruk dari hasil tangkapan yang cenderung menurut dan menimbulkan gejolak di masyarakat karena pemilik bagan itu memiliki kekuasaan yang besar yang bisa mempengaruhi  masyarakat sekitar.
Sudut  pandang  yang  seperti  itu memperlihatkan ketidakberanian pemerintah dalam  menerapkan  peraturan,  padahal seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi, penyuluhan  secara  bertahap  akan  mampu mengubah  perilaku  nelayan  yang  kurang baik  menjadi  lebih  baik.  Kedekatan  antara
pemerintah  daerah  dengan  masyarakatnya akan  terlihat  dari  hasil  program  secara berkesinambungan. Partisipasi aktif komunitas nelayan  dalam  melakukan  pengelolaan pengaturan sumber daya perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi sumber daya ikan.
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan dengan  melakukan  pengendalian  upaya penangkapan  ( input  control) tindakan ini berorientasi  untuk  jangka  panjang  dengan membatasi jumlah unit penangkapan melalui pembatasan surat ijin yang dikeluarkan serta pembatasan  penggunaan  kapal  dan  alat tangkap. Dengan membatasi jumlah upaya penangkapan berarti menggurangi mortalitas penangkapan. Pengendalian hasil tangkapan ( output  control) membatasi  jumlah  hasil tangkapan sampai pada tingkat pemanfaatan yang diperbolehkan.

## PENUTUP
Berdasarkan Analytical Hierarkhi Process (AHP)  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam mendukung  tingkat  keberlanjutan  sumber daya  perikanan  dengan  meningkatkan pembinaan  Kelompok  Usaha  Bersama (KUB)  nelayan,  penegakan  hukum  dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya  perikanan,  penyelesaian  Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) Cikidang dan bantuan modal  bergulir  bagi  nelayan.  Kebijakan pemerintah  daerah  dalam  mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap harus  dilakukan  melalui  sosialisasi  secara bertahap dengan dukungan model pengelolaan partisipasi komunitas nelayan lokal, sehingga memberikan rasa tanggungjawab bagi nelayan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bengen,  D.G.  2005.  Merajut  Keterpaduan Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan Laut  Kawasan  Timur  Indonesia  Bagi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Disajikan pada Seminar Makassar Maritime Meeting. Makasar.
Berkes, F., R. Mahon, P. McConney, R. Pollnac and R. Pomeroy. 2001. Managing small- scale fisheries: alternative directions and methods.  International  Development Research Centre, Canada. 320pp.
Brown,  D.N.  and  R.S.  Pomeroy.  1999. Co-management of Caribbean community (CARICOM)  fisheries.  Marine  Policy. 23(1): 549–570.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. 2007. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2007.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Ciamis. Ciamis.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Propinsi  Jawa Barat.  1999-2010.  Statistik  Perikanan Propinsi Jawa Barat Tahun  1999-2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat. Bandung.
Edward  H.A.,  F.  Ellis.  2001.  The  livelihoods approch and management of small-scale fisheries. Received 10 June 2001; received in revised from 26 July 2001; accepted 26 July 2001. Marine Policy 25 (2001)  377- 3888 www.elseiver.com/loceted/marpol. Akses tgl 28 Oktober 2009.
Fauzi,  A.  dan  S.  Anna.  2005.  Pendekatan Sumberdaya  Perikanan  dan  Kelautan Untuk  Analisis  Kebijakan.  PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Lackey,R.  T.  1998.  Fisheries  management  : integrating societal preference decesion analysis and ecological risk assssmnet. Environmental  Science  and  Policy. 1(4) : 329-335.
Matsuda, H., M. Makino and Y. Sakurai. 2009. Development  of  an  adaptive  marine ecosystem  management  and  co- management plan at the Shiretoko World Natural Heritage Site. (www.elsiver.com/ located/biocon. 21 April 2009, diakses tanggal 28 Oktober 2009).
McConney, P., and R. Baldeo.2007. Lessons in co- management from beach seine and lobster fisheries in Grenada. Fisheries Research 87.  77-85  www.elsevier  .com/located/ fisheries. Akses tgl 28 Oktober 2009.
Mohottala, G.K., U.S. Amarasinghe, P. Wattage and  S.  S.  De  Silvia.  2009.  Evaluations of  Community  Participation  For  The Development  Of  Culture  –  Based Fisheries    In  Village  Reservoirs  Of Srilangka.  Aquaculture  Economic  & Management,13:22-38,2009. Copyright 2009 IAAEM ISSN.
Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia.
Pomeroy R., and L. Garces, M. Pido, G. Silvestre. 2009.  Ecosystem  based  fisheries management  in  small  –  scale  tropical marine  fisheries:  Emerging  model  of governanance  arrangement  in  the Philippines. Marine Policy 34 (2010) 298- 308A. Article history: journal homepage: www.elsevier.com/located/fisheries. Accepted  25  July  2009.  Akses  tgl  28 Oktober 2009.
Pomeroy, R. 1995. Community-based and co- management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia. Ocean and Coastal Management. 27 (33). Pp. 143-162.
Saaty TL. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan  Keputusan  dalam  Situasi yang  Kompleks).  P.T.  Pustaka  Binaman Pressindo. Jakarta (Terjemahan). Jakarta.
Triantaphyllou,  E.,    and  S.  Alfonso.  1997. A Sensitivity Analysis Approach For Some Deterministic  Multi-Criteria  Decision Making  Methods.  Decision  Sciences. 28(1). pp 151-194.