## KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA POLIGAMI DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
Ateng Sudibyo
Fakultas Hukum Universitas Majalengka E-mail: atengsudibyo099@gmail.com

## Abstract
Law  No.  1  of  1974  on  Marriage  basically  adhere  to  the  principle  of monogamy.  Although  not  essential  to  the  principle  of  monogamy,  there  is  still  a polygamist who often take shortcuts to legalize polygynous marriage. Polygamous marriage act is a violation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, and Government Regulation  No.  9  of  1975  on  implementation  of  Law  No.  1  Year  1974  on Marriage,  although  the  threat  of  criminal  sanction  only  published  in  the Government Regulation. Another case in the Criminal Code (KUHP), the sanction of polygamy as criminal action regulated in Article 279. Is the threat of criminal sanctions  contained  in  the  Criminal  Code  and  Regulation  No.  9  of  1975  in  line with  the  values  and  ideals  of  community  law  in  Indonesia?  The  purpose  of  this study  is  to  determine  the  applicative  policy  for  polygamy  as  criminal  offense  in marriages  in  Indonesia’s  legal  system  and  to  formulate  the  concept  of criminalisation  policy  for  polygamous  marriage  act  as  criminal  offense  in  the Indonesia’s  legal  system  of  marriage  for  the  future.  This  is  due  to  criminal sanctions in Article 279 of the Criminal Code and Law No. 1 of 1974 and Article 45  of  Government  Regulation  Number  9  Year  1975,  there  is  still  a  legal synchrony.  The  concept  of  future  criminal  polygamy  criminal  policies  should apply  the  principle  of  ultimum  remedium  otherwise  known  as  the  “last  drug”. Whatever  the  reason  for  the  imposition  of  criminal  punishment  will  still  have  a negative effect on the perpetrator and his family and will cause sociological and psychological implications if criminal sanctions are applied. In the legal state of Pancasila especially for the Muslims, the concept of marriage is a worship then it must  be  fostered,  if  there  are  deviations  should  not  be  destroyed  by  a  criminal threat.  Therefore,  to  overcome  the  criminal  act  of  polygamy  the  need  of  a  non penal criminal policy means, that is prevention without punishment.
Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Poligami

## A. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  ter- utama  bagi  masyarakat  Indonesia  karena  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua calon  suami  isteri  tetapi  menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Lembaga
perkawinan  dengan  berbagai  bentuknya  telah  ada  sepanjang  sejarah  peradaban manusia,  baik  dalam  bentuk  eksogami,  endogami,  monogami  maupun  poligami. (Tengku Erwinsyahbana, 2012: 1). Melalui lembaga perkawinan jumlah manusia di  muka  bumi  akan  semakin  bertambah,  karena  keturunan  manusia  tidak  akan berlanjut  tanpa  adanya  perkawinan.  Perkawinan  menyebabkan  adanya  keturunan dan  melalui  keturunan  tercipta  keluarga  yang  berkembang  menjadi  masyarakat, sedangkan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya  terdapat  individu  dan/atau  kelompok  sebagai  anggotanya  yang  saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya.
Kesejahteraan,  ketenteraman  dan  keserasian  hidup  dalam  masyarakat sangat  tergantung  kepada  kesejahteraan,  ketenteraman  dan  keserasian  suatu keluarga  sebagai  unit  terkecil  dari  masyarakat.  Menurut  Moh.  Zahid  (2002:  1), dikatakan bahwa:
Keluarga  terbentuk  melalui  perkawinan,  yaitu  sebagai  ikatan  antara  dua orang  yang  berlainan  jenis  dengan  tujuan  membentuk  keluarga.  Ikatan suami isteri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi  keluarga  rumah  tangga  bahagia  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  dan  dalam  lingkungan  keluarga  ini  pula  seorang  anak manusia  dibesarkan,  dididik  dan  diarahkan  agar  kelak  kemudian  hari menjadi  manusia  dan  anggota  masyarakat  yang  beriman,  bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara.
Tujuan  perkawinan  seperti  disebut  di  atas  adakalanya  sulit  diwujudkan, bahkan  sering  terjadi  bahwa  walaupun  pasangan  suami  isteri  telah  berupaya membina  kehidupan  rumah  tangganya  dengan  sebaik  mungkin,  tetapi  ada  saja masalah  yang  dapat  menyebabkan  rumah  tangga  tidak  bahagia.  Dalam perkawinan  juga  tidak  hanya  muncul  persoalan  perdata  saja,  terkadang  dalam perkawinan juga akan menimbulkan masalah yang menyangkut kepidanaan.
Menyikapi  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  perkawinan,  maka peranan  hukum  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  dan  menyelesaikan  masalah yang  dapat  menyebabkan  perselisihan  dalam  perkawinan  (termasuk  akibat  dari perkawinan  itu  sendiri)  dan  tentunya  hukum  perkawinan  yang  telah  dipositifkan melalui produk peraturan perundang-undangan dan sejak tahun 1974 di Indonesia upaya ini telah dilaksanakan, yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan  perkawinan,  tetapi  faktanya  setelah  undang-undang  ini  mulai  berlaku, ternyata ditemui hambatan (kendala) dalam tahap aplikasinya,  yang salah satu di antaranya  adalah  terkait  dengan  masalah  poligami  yang  masih  dilakukan  tanpa mengukuti prosedur menurut undang-undang
Poligami merupakan permasalahan yang cukup signifikan untuk dianalisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan  poligami  merupakan  permasalahan  klasik  yang  tidak  perlu  diperde- batkan, karena jelas persyaratan untuk melakukan poligami dalam undang-undang perkawinan  sangatlah  ketat,  bahkan  dalam  KUHPerdata  yang  menganut  asas monogami  mutlak  jelas  tidak  diperbolehkan  adanya  perkawinan  poligami,  tetapi faktanya  praktik  perkawinan  poligami  tetap  terjadi  dan  jika  hal  ini  dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin  pada masa akan datang, terjadi persoalan hukum yang  sulit  untuk  diselesaikan,  misalnya  terhadap  status  hukum,  kedudukan  anak, agama, pembagian harta warisan, dan lain-lain.
Poligami  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (PP  No.  9  Tahun  1975)  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus bagi penganut agama Islam (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 184), dan pada dasarnya asas  yang  melekat  dalam  undang-undang  perkawinan  tersebut  merupakan  asas monogami,  tetapi  dalam  undang-undang tersebut  tidaklah  berimplikasi pada asas monogami mutlak, melainkan asas monogami terbuka (M. Yahya Harahap, 1975: 25-26).  Sebaliknya  asas  yang  melekat  pada  KHI  adalah  asas  poligami  tertutup, sebab  secara  tersurat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  KHI  dijelaskan  bahwa  asas perkawinannya  adalah  poligami,  tetapi  pasal-pasal  setelahnya  mengindikasikan untuk  menutup  asas  poligami  tersebut  dengan  berbagai  persyaratan  yang  begitu ketat,  sehingga  tidak  memungkinkan  bagi  para  pelaku  poligami  untuk  menerap- kannya  dengan  sewenang-wenang.  Pada  dua  asas  tersebut,  tentunya  terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di Indonesia, tetapi
kebolehan tersebut hanya dapat berjalan dengan persyaratan yang sangat ketat dan selektif.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974  dan  PP  No.  9  Tahun  1975,  dapat  dirumuskan  bahwa  seorang  suami  yang bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  (berpoligami),  haruslah  memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan  PP  No.  9  Tahun  1975,  tetapi  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana pada perkawinan poligami masih terjadi meskipun secara kuantitas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  poligami  relatif  kecil,  sedangkan  secara kualitas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  poligami  sangat  meresahkan kehidupan dalam berumahtangga, oleh karena itu diperlukan suatu usaha penang- gulangan sedini mungkin.
Kasus kejahatan poligami yang umumya terjadi adalah bentuk pemaksaan suami kepada isteri agar membolehkannya menikah lagi, baik melalui pemaksaan secara  halus  maupun  secara  kasar.  Dinyatakan  (pemaksaan  secara  halus)  bahwa apabila suami tidak diperbolehkan menikah lagi, berarti memberi peluang kepada suami  untuk  berselingkuh,  bahkan  berzina  dengan  perempuan  lain.  Pemaksaan lain,  berupa  ancaman  untuk  meninggalkan  isteri  dan  keluarganya  dengan  cara memutuskan  pemberian  nafkah,  bahkan  ada  kasus  yang  sampai  melakukan ancaman  kekerasan  fisik  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  isteri  agar diperbolehkan  menikah  lagi.  Kasus  lain  adalah  dalam  melalui  bentuk  pemalsuan surat  persetujuan  atau  pun  mencuri  cap  jempol  saat  sang  isteri  sedang  tidur.  Ini membuktikan,  walaupun  undang-undang  telah  mengatur  tentang  persyaratan poligami tetapi dalam tataran aplikasinya tindak pidana poligami masih terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Merujuk  kepada  UU No. 1 Tahun 1974, tidak memberikan sanksi pidana terhadap  pelaku  perkawinan  poligami,  tetapi  rumusan  ketentuan  pidana  hanya terdapat  di  dalam  peraturan  pelaksananya,  yaitu  Pasal  45  PP  No.  9  Tahun  1975. sedangkan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279. Ketentuan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dimaksud
berkaitan  dengan  ketiadaan  izin  poligami  dari  Pengadilan,  sehingga  perbuatan poligami  yang  dilakukan  secara  liar  (tanpa  izin  pengadilan)  dapat  dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-  (tujuh ribu lima  ratus  rupiah).  Dari  unsur-unsur  pasal  dimaksud,  dapatlah  diketahui  bahwa larangan  terhadap  poligami  bukan  terletak  kepada  hukum  pernikahannya,  tetapi terletak  kepada  syarat  administrasi  yang  harus  terpenuhi  terlebih  dahulu  yang dibuktikan  dengan  adanya  penetapan  dari  pengadilan.  Berbeda  halnya  dengan ketentuan  sanksi  pidana  atas  perbuatan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  279  KUHP, memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat diancam sanksi pidana penjara.
Perbedaan  ancaman sanksi  pidana dalam memandang perbuatan poligami liar  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  45  PP  No.  9  Tahun  1975  dengan Pasal  279 KUHP  dikarenakan perbedaan  norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi ke dalam hukum positif dimaksud. Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 memandang  perbuatan  poligami  liar  hanyalah  sebagai  perbuatan  pelanggaran administratif  semata,  hukum  dasar  perkawinan  poligami  itu  sendiri  adalah  boleh dan  sah  jika  rukun  dan  syarat  nikah  sudah  terpenuhi.  UU  No.  1  Tahun  1974 memandang  perkawinan  sebagai  perbuatan  untuk  melaksanakan  ibadah,  sedang- kan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif. Hal ini sesuai dengan pendapat  Tengku  Erwinsyahbana  (2012:  83)  yang  mengatakan  bahwa: “pencatatan  perkawinan  bukan  merupakan  syarat  sah  perkawinan,  tetapi  hanya sebagai  bentuk  persyaratan  lain  untuk  mengakui  legalitas  perkawinan”,  dengan demikian  ketentuan  poligami  dipandang  sah  jika  agama  dan  kepercayaannya  itu terpenuhi,  dan  apabila  perbuatan  poligami  tersebut  dilaksanakan  tanpa  adanya penetapan  izin  dari  pengadilan,  maka  kepada  pelaku  poligami  yang  melanggar hukum dikenakan sanksi kategori pelanggaran.
Sudut  pandang  hukum  tersebut  terbentuk  didasari  norma-norma  hukum perkawinan  Islam  yang  diadopsi  kedalam  UU  No.  1  Tahun  1975.  Perkawinan dalam  konsep  UU  No.  1  Tahun  1975  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  hubungan keperdataan  saja,  juga  harus  memperhatikan  segi-segi  agama  adat  istiadat  dan motif-motif  yang  mendorong  perkawinan  tersebut.  UU  No.  1  Tahun  1975  tidak
menganut  asas  monogami  mutlak,  artinya  seorang  suami  diperbolehkan  beristeri lebih  dari  satu  dengan  syarat  harus  mendapat  izin  dari  pengadilan.  Berbeda dengan  sudut  pandang  hukum,  jika  melihat  pelanggaran  poligami  dari  Pasal  279 KUHP. Perbedaan sudut pandang hukum pada Pasal 279 KUHP disebabkan Pasal 279  KUHP  memandang  perkawinan  bukan  sebagai  pelaksanaan  ibadah,  melain- kan sebagai suatu hubungan perdata sebagaimana dimaksud Pasal 26 KUHPerdata yang  menyebutkan  bahwa  “undang-undang  memandang  soal  perkawinan  hanya dalam  hubungan-hubungan  perdata”  (suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa mem- perhatikan  segi  agama,  biologis,  dan  motif-motif  yang  mendorong  perkawinan itu).
Pasal  27  KUHPerdata  mengatur  azas  monogami  mutlak,  karena  dalam kurun  waktu  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  diperbolehkan  mempunyai seorang isteri. Perkawinan menimbulkan hak keperdataan, baik bagi suami, isteri, anak  dan  lain-lain.  Hak-hak  tersebut  diatur  dalam  KUHPerdata.  Adanya perkawinan  kedua,  ketiga  dan  lain-lain  akan  merubah  hak-hak  keperdataan pasangan,  yang timbul  dari perkawinan sebelumnya, dan jika perkawinan  kedua, ketiga, keempat dilakukan secara melawan hukum,  maka telah terjadi perubahan hak  keperdataan  dari  pihak-pihak  sebelumnya  secara  melawan  hukum  pula  dan hal  ini  dapat  mengacaukan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  keperdataan tersebut.  Agar  ada  kepastian  hukum  terkait  hak-hak  keperdataan  tersebut,  perlu ada aturan pidana, tetapi Pasal 279 KUHP juga tidak menjamin bahwa orang tidak akan melakukan poligami.
Perkembangan  atau  peningkatan  tindak  pidana  poligami  jika  dilihat  dari hakikat  kejahatan,  merupakan  masalah  kemanusiaan dan  masalah  sosial  yang tidak  dapat  diatasi  semata-mata  dengan  hukum  pidana.  Kejahatan  merupakan suatu  fenomena  kemasyarakatan  yang  dinamis,  yang  selalu  tumbuh  dan  terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan  kemampuan  untuk  menanggulanginya  (Muladi, 1995:  7),  seperti halnya  yang  disampaikan  Sudarto  sebagaimana  dikutip  Barda  Nawawi  Arief
(2005:44), bahwa: “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala kurrien am symptom dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya”.  Keterbatasan  kemampuan  hukum  pidana  selama  ini  juga disebabkan  oleh  sifat/hakikat  dan  fungsi  hukum  pidana  itu  sendiri.  Sanksi (hukum)  pidana  selama  ini  bukanlah  obat  ( remedium ) untuk  mengatasi  sebab- sebab  (sumber)  penyakit,  melainkan  sekedar  untuk  mengatasi  gejala/akibat  dari penyakit  sehingga  harus  ada  upaya  lain  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi kejahatan.
Upaya lain selain hukum  pidana  yang  berusaha  menanggulangi  kejahatan inilah  kemudian  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  non  penal,  yaitu  suatu  upaya rasional  dalam  menanggulangi  kejahatan  dengan  upaya-upaya  lain  selain  hukum pidana  (penal),  tetapi  jika  dilihat  dari  kebijakan/kriminal  (kebijakan  penanggu- langan kejahatan) sebaiknya ditempuh dengan pedekatan/kebijakan integral, baik dengan  menggunakan  “penal”  maupun  dengan  sarana  “non  penal”  ke  arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial bagi tumbuh suburnya tindak pidana  dan  keduanya  dalam  fungsinya  harus  berjalan  beriringan  secara  sinergis, saling melengkapi.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (1996:  39),  bahwa:  “pelaksanaan  peng- gunaan  sarana  hukum  pidana  (sarana  penal),  haruslah  merupakan  suatu  usaha yang  dibuat  dengan  sengaja  dan  sadar”,  artinya  pilihan  dan  penetapan  hukum pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  benar-benar  telah memperhitungkan  semua  faktor  yang  dapat  mendukung  berfungsinya  atau bekerjanya  hukum  pidana  itu  dalam  kenyataannya,  sehingga  diperlukan  pen- dekatan  yang  fungsional,  dan  ini  pun  merupakan  pendekatan  yang  melekat  pada setiap kebijakan yang rasional.
Kebijakan non penal (di luar hukum pidana), antara lain dilakukan dengan kebijakan  ekonomi,  budaya,  sosial,  agama,  pendidikan,  teknologi,  dan  lain-lain. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal selain diharapkan mampu memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  secara  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh preventif  terhadap  kejahatan  (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005:  159). Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal
sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang  sangat  penting  untuk  diintensifkan  dan  diefektifkan,  yang  jika  dikaitkan dengan  masalah  (kejahatan)  dalam  poligami,  maka  perlu  kiranya  dilakukan analisis (penelitian) lebih lanjut.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif , karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum,  oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian yuridis  normatif disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 11), atau dikategorikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  (Ronny  Hanitijo  Soemitro  1990:  11-12). Digunakannya  penelitian  hukum  normatif,  karena  permasalahan  pokoknya mengenai tindak pidana poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan dengan tindak pidana poligami.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  maksudnya  karena  peneliti berusaha  mengetahui  dan  memaparkan  informasi  dan  data  secara  faktual  dengan cara  sistematis  dan  akurat  mengenai  tindak  pidana  poligami.  Bersifat  analitis karena peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi  peraturan,  maupun  dari  segi  pelaksanaannya,  guna  mengetahui  upaya pencegahan terhadap tindak pidana poligami.
Untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti, maka penelitian ini dilaksanakan dalam  2 (dua)  tahap,  yaitu: pertama , penelitian kepustakaan  dan kedua ,  studi  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tertier  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji,  2003:  13).  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas),  dan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti UUD 1945, serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana
poligami.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah  dari  kalangan  hukum,  dan  penelitian-penelitian  lain  yang  relevan  dengan penelitian  ini,  sedangkan  bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang  memberikan petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Selanjut- nya  studi  lapangan  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data  primer  yang menunjang  data  sekunder,  sehingga  dari  data  primer  akan  diketahui  pelaksanaan penanggulangan tindak pidana polgami.
Teknik  pengambilan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan teknik:
1. Studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari  literatur-literatur  yang  ber- hubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara  ( interview ),  yaitu  mengumpulkan  data  melalui  tanya  jawab dengan  para  pihak  yang  terkait  dengan  objek  penelitian,  sedangkan  tipe wawancara  yang  dipergunakan  adalah  wawancara  tidak  terpimpin  ( non directive  interview ),  artinya  seluruh  wawancara  tidak  didasarkan  pada  satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu
Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara yuridis  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  berupa  uraian-uraian  yang  sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## C. Hasil Penelitian dan Anasilis
1. Kebijakan  aplikatif  tindak  pidana  poligami  dalam  sistem  hukum perkawinan di Indonesia.
Upaya  untuk  membentuk  hukum  perkawinan  telah  dimulai  sejak  masa penjajahan  Belanda,  tetapi  hal  ini  baru  terwujud  pada  tahun  1974  dengan berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974.  Sejak  saat  ini  telah  tercipta  unifikasi  dalam bidang  hukum  perkawinan  (yang  selama  ini  terserak  dalam  beberapa  jenis peraturan),  tetapi  unifikasi  yang  dimaksudkan  di  sini  masih  bercorak  pluralistik,
karena  memang  tidak  mungkin  mengadakan  suatu  aturan  hukum  dalam  bidang perkawinan  yang  berlaku  umum  bagi  semua  orang.  Dalam  hal  tertentu,  ada kaedah-kaedah  agama  yang  perlu  dan  harus  diindahkan  oleh  setiap  orang  ketika akan  melangsungkan  perkawinan,  terutama  hal-hal  yang  terkait  dengan  syarat materil dalam perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, 2012: 300).
Keadaan  pluralistik  dalam  bidang  hukum  perkawinan,  terlihat  jelas  dari ketentuan  yang terdapat  dalam Pasal  2 ayat  (1) UU No. 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan  ketentuan  ini,  kaedah-kaedah  yang  terdapat  dalam  ajaran  agama merupakan syarat sah (materil) untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh sebab itu  pula  kaedah-kaedah  dalam  ajaran  agama  yang  terkait  dengan  masalah perkawinan menjadi aturan hukum positif di Indonesia. Akibat dari ketentuan ini, ada  aturan  hukum  yang  harus  diindahkan  oleh  calon  pasangan  suami  isteri  yang akan melangsungkan perkawinan,  yaitu: (1) aturan hukum agama; dan (2) aturan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
UU  No.  1  Tahun  1974,  lahir  sebagai  bentuk  atau  cerminan  dari  negara hukum  yang  berdasarkan  Pancasila.  Sesuai  dengan  Penjelasan  UUD  1945, disebutkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum,  dan  negara  hukum  yang dimaksudkan di  sini, harus  dibedakan dengan konsep negara hukum  lain, karena negara  hukum  Indonesia  mempunyai  corak  sendiri  yang  didasarkan  pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  memberikan  arti  bahwa  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  kehidupan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  harus berdasarkan  Pancasila  dan  peraturan  yang  berlaku  harus  bersumber  pada Pancasila,  karena  Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki  sifat  religius  yang  tercermin  dari  rumusan  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  yang sekaligus  memberikan sifat  yang khas kepada Negara  Indonesia,  yaitu bukan merupakan negara sekuler  yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama.
Terkait  dengan  masalah  perkawinan,  maka  rumusan  Ketuhanan  Yang Maha Esa  yang menunjukkan bahwa negara  Indonesia bukan negara sekuler dan
bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Pada sisi  lain, aturan agama juga tidak diabaikan oleh negara, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan adalah  sah  jika  dilaksanakan  menurut  agama  dan  kepercayaan  para  pihak  yang melangsungkan perkawinan.
Mengingat  bahwa  perkawinan  sangat  erat  kaitannya  dengan  agama  dan pada sisi lain terdapat berbagai agama di Indonesia, maka perlu ada aturan hukum perkawinan  yang  dapat  diberlakukan  bagi  semua  pemeluk  agama,  tanpa  semata- mata  didasarkan  pada  hukum  negara.  Oleh  sebab  itu  UU  No.  1  Tahun  1974 memasukkan unsur agama dalam pengertian perkawinan dan menentukan bahwa sahnya  perkawinan  adalah  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut. Ketentuan yang memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dan Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sebagai upaya untuk mengakomodir nilai-nilai yang  diakui  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  sehingga  perkawinan  tidak  lagi dipandang hanya sebagai kepentingan individu dari sisi keperdataan.
Unsur  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  pengertian  perkawinan,  sesuai dengan  asas  yang  dianut  dalam  negara  hukum  Pancasila  bahwa  Pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara,  dan  oleh  sebab  itu  setiap aturan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  haruslah  mencerminkan  nilai- nilai  luhur  dan  murni  yang  terkandung  dalam  masing-masing  Sila  Pancasila  dan tentunya  dituntun  oleh  Sila  Ketuhanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Darji Darmodiharjo  dan  Shidarta  (2008:  231),  bahwa:  “apabila  filsafat  hukum  meng- adakan  penilaian  terhadap  hukum  (apakah  hukum  yang  ada  itu  sudah  memenuhi rasa keadilan, kepastian  hukum,  dan kemanfaatan), maka bagi  bangsa  Indonesia, yang  dipergunakan  sebagai  ukuran,  alat  penilai,  atau  batu  ujiannya  adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”. Pancasila yang jika dilihat sebagai  cita  hukum  ( rechtsidee )  adalah  sebagai  pemandu,  maka  pembentukan hukum  positif  adalah  untuk  mencapai  ide-ide  dalam  Pancasila,  serta  dapat
digunakan untuk menguji hukum positif yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk dapat disebut sebagai suatu sistem hukum, maka aturan hukum yang berlaku tetap harus didasarkan  pada  Pancasila  sebagai  cita  hukum  bangsa  Indonesia.  Ada  sebagian pihak beranggapan bahwa urusan agama dan termasuk di dalamnya terkait dengan masalah perkawinan tidak perlu dicampuri oleh negara. Menurut penulis pendapat ini  merupakan  pernyataan  yang  keliru,  karena  pada  satu  sisi  Indonesia  bukan negara sekuler dan pada sisi lain perlu adanya ketertiban dalam masyarakat.
Selanjutnya jika dihubungkan dengan pendapat  H.L.A.  Hart sebagaimana dikutip R. Otje Salman dan Anton F. Susanto (2005: 90-92), maka dalam hukum perkawinan  tentunya  harus  memuat  aspek  internal  dan  aspek  eksternal.  Aspek internal  yang  dimaksudkan  di  sini  terkait  dengan  kewajiban  masyarakat  untuk mentaati  setiap  aturan  hukum  perkawinan  yang  telah  dipositifkan  pemerintah, sedangkan  aspek  ekternal  terkait  dengan  perubahan  perilaku  masyarakat  dalam memandang soal perkawinan.
Harus  diakui  bahwa  dalam  aplikasinya  masih  terdapat  ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum perkawinan  yang berlaku, sehingga kepastian hukum  dalam  bidang  perkawinan  belum  sepenuhnya  dapat  terwujudkan.  Hal  ini tidak  berarti  bahwa  hukum  perkawinan  yang  ada  belum  dapat  dikatakan  sebagai suatu sistem hukum. Ketidakpatuhan (ketidaktaatan) sebagian anggota masyarakat terhadap  aturan  hukum  perkawinan  ini  terutama  mengenai  perkawinan  poligami, sebenarnya  hanya  merupakan  penyimpangan  perilaku  sebagian  terkecil  anggota masyarakat,  tetapi  secara  umum,  terjadi  perubahan  perilaku  dalam  memandang soal  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan mencantumkan  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  poligami  adalah  agar  terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan dan kepastian bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Ketentuan sanksi pidana poligami diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan tidak  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum,  karena  peraturan  pemerintah  tidak  dapat  mencantumkan  sanksi  pidana, jika  undang-undang  induknya  tidak  mencantumkan  sanksi  pidana.  Reinhold Zippelius  sebagaimana  dikutip  Budiono  (1990:  153-154),  mengatakan  bahwa:
“kepastian  hukum  dapat  dibedakan  dalam  dua  pengertian,  yaitu:  (1)  kepastian dalam  pelaksanaan,  maksudnya  bahwa  hukum  yang  resmi  diundangkan dilaksanakan  dengan  pasti  oleh  negara;  dan  (2)  kepastian  orientasi,  maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya”.
Ketiadaan aturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jelas menyebabkan terjadinya ketidakpastian orientasi hukum, padahal kepastian orientasi berarti hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan  terang  dan  tegas  sehingga  tidak  ada  keragu-raguan  tentang  tindakan  apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif  dan  selera  pribadi  hakim.  Kepastian  orientasi  menuntut  agar  ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian  orientasi  ini  juga  menuntut  agar  hukum  dikembangkan  secara  kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan. PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang  sanksi  pidana,  sedangkan  UU  No.  1  Tahun  1974  sebagai  induk  dari  PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang sanksi pidana, menunjukan bukti bahwa politik  hukum  perkawinan  di  Indonesia  belum  memenuhi  kriteria  atau  belum sesuai dengan tujuan negara hukum, karena dalam perspektif negara hukum pada umumnya, maka negara bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.
Terkait  dengan  poligami  yang  seolah-olah  dianggap  sebagai  sebuah kejahatan,  maka  secara  kriminologis  dapat  dikatakan  bahwa  poligami  tersebut haruslah  sebuah  perbuatan  yang  meresahkan  masyarakat,  dan  jika  masyarakat Indonesia  menganggap  poligami  adalah  meresahkan  masyarakat,  maka  sudah selayaknya  hal  ini  dianggap  sebagai  sebuah  kejahatan.  Pemidanaan  bagi  pelaku poligami  juga  harus  mempertimbangkan  tujuan  dan  target  yang  akan  dicapai, tanpa  mempersoalkan  seberapa  banyak  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak
pidana poligami tersebut, dan seberapa hebat dampak yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan poligami juga harus menjadi pertimbangan.
Melihat  fenomena  masyarakat  sekarang,  rasanya  belum  saatnya  poligami dijadikan sebuah kejahatan. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi oleh sebuah  proses  kriminalisasi  belum  terpenuhi  dengan  tepat.  Kriteria  pelaku  yang dipidana dalam poligami juga harus diperjelas. Apakah suami saja atau suami dan isteri. Apabila isteri juga dianggap pelaku yang dapat dipidana karena melakukan nikah  siri,  maka  tentu  bertentangan  dengan  tujuan  awal  yang  ingin  melindungi perempuan dari ketidakpastian hukum dalam pernikahan poligami tersebut.
Masalah poligami berkaitan dengan masalah hukum administrasi, ancaman penjara  atau  sanksi  pidana  rasanya  terlalu  berlebihan  bila  diberlakukan  bagi pelaku poligami. Sebagaimana diketahui hukum pidana adalah the last resort atau upaya terakhir yang dilakukan bila upaya lain sudah tidak bisa dilakukan. Apalagi melihat  dampak  spiritual  yang  mungkin  akan  terjadi.  Kepercayaan  suatu  agama yang  membolehkan  pernikahan  poligami,  tetapi  kemudian  dianggap  kejahatan oleh hukum negara, dan jika hal ini terjadi, maka diyakini akan memberikan hasil yang tidak baik.
Hukum  negara  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  suatu  agama, tetapi  proses  pengkriminalisasian  di  atas  tentu  berkaitan  dengan  politik  hukum suatu  negara,  sehingga  jika  dikaitkan  dengan  hukum  positif,  maka  secara  umum dapat  dikatakan bahwa politik hukum  adalah kebijakan  yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana  yang  perlu  diganti,  atau  yang  perlu  diubah,  atau  hukum  yang  mana  yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar  dengan  kebijakan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  dapat  ber- langsung  dengan  baik  dan  tertib  agar  tujuan  negara  (seperti  menyejahterakan rakyat)  secara  bertahap  dan  terencana  dapat  terwujud  (Bintan  Regen  Saragih, 2006: 17).
Pembuat  peraturan  baru/kriminalisasi  pada  unsur-unsur  tindak  pidana poligami,  menunjukkan  adanya  pengaturan  secara  rinci  tentang  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang.  Ada  beberapa  peraturan  atau  undang-undang  yang
merupakan  dasar  hukum  dalam  menentukan  akibat  hukum  dari  poligami,  antara lain:
a. Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974;
b. Pasal 40, 41, 42, 43,44 dan 45 PP No. 9 Tahun 1975;
c. Pasal 279 KUHP, bahwa perbuatan poligami ilegal diancaman hukum penjara maksimal 5 (lima) tahun;
d. Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian Pegawai Negeri Sipil; dan
f. Pasal  55,  56,  57,  dan  58  KHI,  yang  menurut  Abd.  Rahman  (1992:  126), didasarkan  pada  Al-Qur’an,  yaitu  Q.S.  An-Nisa:  3,  yang  artinya:  “dan  jika kamu  takut  tidak  akan  berbuat  adil  terhadap  (hak-hak),  maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  dua,tiga  atau  empat.  kemudian  jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka(kawinilah) seorang saja, atau budak- budak  yang kamu  miliki.  Yang demikian itu adalah lebih dekat  kepada tidak berbuat aniaya”.
Melihat berbagai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana poligami, maka dapatlah diketahui bahwa poligami liar dipandang sebagai tindak pidana, tetapi sanksi pidana yang mengancam tindak pidana poligami dapat berbeda-beda, tergantung dari peraturan yang dijadikan dasarnya. Dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan poligami ilegal diancaman dengan sanksi denda setinggi-tinggi  Rp.  7.500.-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah),  sedangkan  jika  dilihat dari  Pasal  279  KUHP  maka  perbuatan  poligami  ilegal  dengan  ancaman  penjara maksimal  5  (lima)  tahun,  yang  secara  substansial,  tentu  akan  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari  aspek  sosiologis,  melainkan  harus  dianalisis  secara  normatif  dengan  cara menganalisis  suatu  produk  perundang-undangan,  baik  dalam  hal  kesesuaiannya dengan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  umum  dan  cita  hukum  yang  merupakan
norma  fundamental  negara,  maupun  kesesuaiannya  dalam  hirarki  peraturan perundang-undangan  atau  sinkronisasi  antara  peraturan  yang  satu  dengan peraturan  lainnya  pada  tingkat  vertikal  dan  horizontal.  Kepastian  hukum  secara normatif  umumnya  dilihat  dari  keberlakukan  peraturan  yang  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam pengertian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  atau  multitafsir,  dan  logis  dalam pengertian  menjadi  suatu  sistem  norma  yang  tidak  saling  berbenturan  atau menimbulkan konflik norma.
Ketidaksinkronan antara  penentuan sanksi pidana  yang termuat dalam PP No.  9  Tahun  1975  dan  Pasal  279  KUHP  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas, mengakibatkan  terganggunya  sistem  peradilan  pidana  terhadap  tindak  pidana poligami, antara lain terkait dengan penentuan dasar hukum penentuan penjatuhan sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Padahal  sistem  peradilan  pidana adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan. Menanggulangi  berarti  suatu  usaha  untuk  mengendalikan  kejahatan  agar  berada dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat.  Sistem  ini  dianggap  berhasil  apabila sebagian  dari  pelaporan  maupun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, serta mendapat sanksi pidana (Henny Nuraeny, 2011: 84).
Mencermati  UU  No.  1  Tahun  1974  sebagai  induk  dari  PP  No.  9  Tahun 1975  yang  tidak  dimuat  sanksi  pidana,  tetapi  sebaliknya  PP  No.  9  Tahun  1974 memuat  sanksi  pidana,  maka  hal  ini  merupakan  penyimpangan,  karena  dalam peraturan  pemerintah  tidak  boleh  menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam undang-undang  yang  bersangkutan,  sehingga  Pasal  45  PP  No.  9  Tahun  1975 seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum. Begitu pula, ketentuan Pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh undang- undang  sebagai  tindak  pidana  kategori  kejahatan  ringan  ( rechtsdeliktern ) yang dapat  diancam  sanksi  pidana,  tetapi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  menganut beberapa  asas  peraturan  perundang-undangan,  salah  satunya  adalah  asas lex specialis  derogat  legi  generalis yang  mengandung  makna  bahwa  aturan  hukum yang  khusus  ( lex  specialis )  mengenyampingkan  aturan  hukum  yang  umum  ( lex
generalis ). PP No. 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari UU No.  1  Tahun  1974  adalah  aturan  khusus  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  perkawinan  termasuk  ketentuan  pidana  yang  terdapat  di dalamnya sehingga memiliki kekuatan untuk mengeyampingkan ketentuan pidana berkenaan  dengan  perkawinan  yang  termuat  dalam  KUHP  (Yusrizal,  Hamid Sarong, Iman Jauhari, 2016: 27). Apabila Pasal 279 KUHP tetap diterapkan untuk menjerat  tindak pidana poligami tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat dan akan menyebabkan hukum menjadi tidak pasti.
Untuk  menjamin  adanya  keteraturan  (kepastian  hukum)  dan  ketertiban diupayakan  penegakan  hukum  pidana  yang  integral,  karena  hukum  pidana  tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat. Mengingat adanya keterbatasan kemampuan  hukum  pidana,  maka  untuk  mengatasi  tindak  pidana  poligami  perlu ditempuh  dengan  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  yang  menggunakan pendekatan  penal  dan  non  penal.  Masalah  utama  adalah  mengintegrasikan  dan mengharmonisasikan  kegiatan  atau  kebijakan  non  penal  dan  penal  itu  sendiri  ke arah  penekanan  atau  pengurangan  faktor-faktor  potensial  bagi  tumbuh  suburnya tindak  pidana.  Kebijakan  penal  dilakukan  dengan  menggunakan  hukum  pidana, sedangkan  kebijakan  non  penal  (di  luar  hukum  pidana),  yang  antara  lain  dilaku- kan dengan kebijakan ekonomi, budaya, sosial, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penanggulangan terhadap tindak pidana poligami, yaitu dengan menggunakan sarana penal dan non penal (kebijakan kriminal).
Bertitik  tolak  dari  paparan  di  atas  meskipun  pemerintah  telah  menge- luarkan peraturan yang terkait dengan sanksi pidana poligami yang terdapat dalam Pasal  45  PP  No.  9  Tahun  1975  dan  Pasal  279  KUHP,  tetapi  dalam  tataran aplikasinya  peraturan  tersebut  belum  efektif  diterapkan,  dikarenakan  tindak pidana  poligami  di  masyarakat  yang  masih  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam tataran  formulasinya  kurang  tepat,  misalnya  jika  ditinjau  dari  segi  yuridis ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, tidak dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ancaman yang terdapat dalam Pasal 279
KUHP  merupakan  kejahatan,  sedangkan  perkawinan  poligami  merupakan permasalahan  administrasi,  sehingga  akan  mempengaruhi  ketataran  berikutnya yaitu  tahap  tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif)  dan  tahap  eksekusi  (kebijakan administratif).  Ditinjau  dari  segi  sosiologis,  masalah  perkawinan  itu,  merupakan permasalahan kepercayaan orang dengan orang, yaitu laki-laki dengan perempuan dan tidak ada permasalahan sepanjang suka sama suka, begitu pula dengan aspek budaya  juga  mendukung  bahwa  poligami  itu  bukan  merupakan  kejahatan  yang harus  dikenakan  hukuman  pidana  dan  kalaupun  tindak  pidana  poligami  ditegak- kan  dengan  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelakunya,  justru  akan  lebih banyak  mudharatnya  dari  pada  manfaatnya.  Apabila  seorang  suami  dipenjara karena melakukan poligami yang tidak memenuhi prosedur, akan mengakibatkan kerugian bagi keluarga yang ditinggalkannya terutama dalam hal mencari nafkah untuk anak dan isterinya.
2. Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia masa yang akan datang.
Upaya  untuk  menuju  ke  arah  unifikasi  hukum,  terutama  terhadap  bidang kehidupan yang bersifat sensitif termasuk hukum perkawinan merupakan hal yang sangat  sulit  untuk  diwujudkan,  karena  dihadapkan  pada  kendala  berupa kemajemukan  masyarakat  yang  memiliki  keanekaragaman  agama,  suku  dan budaya.  Unifikasi  hukum  yang  ingin  dilakukan  harus  tetap  memperhatikan  dan menampung  kemajemukan  yang  ada  pada  masyarakat  Indonesia  dan  salah  satu unifikasi  hukum  yang  diharapkan  adalah  dalam  bidang  hukum  perkawinan, walaupun upaya ini telah dimulai dengan memberlakukan UU No. 1 Tahun 1974, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan keadaan pluralisme hukum.
Pluralisme  hukum  memang  tidak  mungkin  dapat  dihindari,  karena  dalam faktanya  pada  masyarakat  Indonesia  terdapat  berbagai  agama  yang  mempunyai aturan hukum  sendiri  dalam bidang hukum  perkawinan dan pada masing-masing kelompok  masyarakat  terdapat  pula  aturan  hukum  tidak  tertulis  yang  dikenal dengan  istilah  hukum  adat  yang  juga  ada  mengatur  bidang  hukum  perkawinan. Oleh sebab itu, upaya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan ini tidak dapat terhindar dari keadaan pluralisme hukum. Mengingat adanya pluralisme ini,
maka  tepat  kiranya  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  ditentukan bahwa  sahnya  perkawinan  jika  dilangsungkan  menurut  agama  atau  kepercayaan dari calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.
Perbedaan  ancaman  sanksi  pidana  dalam  memandang  tindak  pidana poligami  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  45  PP  No.  9  Tahun  1975 dengan  Pasal  279  KUHP  dikarenakan  perbedaan  norma-norma  dalam  ikatan perkawinan  yang  diadopsi  kedalam  hukum  positif  dimaksud.  Pasal  45  PP  No.  9 Tahun  1975  memandang  tindak  pidana  poligami  hanyalah  sebagai  perbuatan pelanggaran administratif keperdataan semata, hukum dasar perkawinan poligami itu  sendiri  adalah  boleh  dan  sah  jika  rukun  dan  syarat  nikah  sudah  terpenuhi. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Ini  berarti  bahwa  dalam bidang  perkawinan,  hukum  agama,  termasuk  hukum  Islam  telah  mendapat kekuatan  yuridis  dan  materiil.  Dikaitkan  dengan  teori  Negara  Hukum  Pancasila, hal  tersebut  sesuai  dengan  maksud  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  di  mana digariskan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Dilihat  dari teori kepastian hukum  yang terdapat dalam UU No.  1 Tahun 1974  memandang  perkawinan  sebagai  perbuatan  untuk  melaksanakan  ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif keperdataan dan ketentuan  poligami  dipandang  sah  selama  ketentuan  agama  dan  kepercayaannya itu  terpenuhi  dan  apabila  tindak  pidana  poligami  tersebut  dilaksanakan  tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku poligami  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  dikenakan  sanksi  kategori  pelang- garan  administratif  dan  hendaknya  adalah  sanksi  administratif,  bukan  sanksi pidana sehingga tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Memidanakan pelaku  poligami  merupakan  langkah  yang  berani  di  tengah  masyarakat  yang
menganut  agama  Islam,  kalau  pelaku  poligami  diancam  dengan  pidana  maka dampaknya akan muncul di tengah masyarakat tentang adanya perselingkuhan dan hubungan seksual secara bebas (tanpa ikatan perkawinan).
Ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana poligami yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP, jika dikaitkan dengan pendapat  Lawrence M. Friedman (1977: 6-7), yang menyatakan bahwa:
Hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, pertama, legal  substance (aturan-aturan  dan  norma-norma);  kedua, legal  structure (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan  ketiga, legal  culture (budaya  hukum  yang  meliputi  agama  atau kepercayaan, ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum).
Ancaman  sanksi  pidana  dalam  Pasal  279  KUHP  bertentangan  dengan  budaya hukum  yang  meliputi  agama  atau  kepercayaan.  Dalam  agama  Islam  tidak  ada sanksi  pidana  bagi  pelaku  poligami,  dikarenakan  poligami  itu  sifatnya  mubah artinya diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Hal ini akan menimbulkan ketidak- pastian hukum.
Semestinya hukum  harus memberikan jaminan bagi  terciptanya kepastian hukum  yang  didukung  oleh  tiga  hal  yang  saling  terintegrasi  satu  sama  lainnya, yaitu  substansi  hukum  ( legal  subtance ),  struktur  hukum  ( legal  structur )  dan budaya  hukum  ( legal  culture ).  Salah  satu  unsur  saja  tidak  bisa  terpenuhi, kepastian  hukum  akan  menjadi  sebuah  wacana  dan  mimpi  di  siang  bolong  dan untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  pada  sebuah  negara  yang  berlandaskan hukum,  harus  didukung  dengan  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  yang memadai  dan  mengakomodir  semua  permasalahan  dalam  bidang  hukum,  inilah yang  dimaksudkan  oleh  Friedman  sebagai  substansi  hukum  (Lawrence  M. Friedman 1977: 6-7 dan Satya Arinanto, 2006: 11).
Munculnya  gagasan  kriminalisasi  terhadap  perkawinan  poligami  didasari anggapan  adanya  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  (yaitu  perempuan  dan anak)  atau  masyarakat  akibat  perkawinan  ilegal  tersebut,  tetapi  kalau  poligami ditolak dengan dalih ingin melindungi kaum wanita dan anak-anak, kenapa tidak mengurus  masalah  prostitusi  dan  kumpul  kebo  yang  juga  merugikan  wanita  dan anak-anak,  yang  juga  jelas  melecehkan  kaum  wanita,  dan  kalau  mau  berdalih
poligami  membuka  peluang  wanita  untuk  ditinggalkan  begitu  saja  oleh  laki-laki, apakah  yang  nikah  resmi  dan  dicatatkan  ke  KUA  tidak  ada  yang  ditinggalkan begitu  saja  oleh  suaminya  tanpa  keterangan  dan  merugikan  anak  isteri,  hal  ini tentu tergantung moral dan niat laki-laki itu sendiri.
Persyaratan  poligami  sebagaimana  diatur  oleh  UU  No.  1  Tahun  1974 sudah baik, tetapi sulit sekali dilaksanakan, sehingga banyak terjadi pelanggaran. Semestinya pembuat undang-undang dapat meninjaunya kembali, agar di satu sisi poligami  tidak  ditutup  rapat,  tetapi  di  lain  pihak  pelaku  poligami  dapat  berbuat adil. Bagaimanapun poligami tidak dapat dianggap ilegal apalagi di kriminalisasi, karena manfaatnya juga banyak,  selain sisi negatifnya  yang harus diminimalisasi sekecil mungkin (Ahmad Barjie, http://tulisanbarjie.blogspot.co.id).
Masalah kriminalisasi poligami haruslah sesuai dengan kebijakan kriminal yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  yaitu  sejauh  mana  perbuatan  tersebut  ber- tentangan  atau  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  fundamental  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  oleh  masyarakat  dianggap  patut  atau  tidak  patut  dihukum dalam  rangka  menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat.  Kriminalisasi terhadap  poligami  patut  untuk  dikaji  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Bagaimana akibatnya  jika  suatu  perbuatan  dijadikan  sebagai  tindak  pidana,  sedangkan masyarakat  menilai  perbuatan  tersebut  sebagai  perbuatan  yang  patut  atau  tidak tercela. Pelaku poligami harus didekriminalisasi atau didepenalisasi. Pencantuman sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  poligami  menunjukkan  pemerintah melakukan  tindakan  seperti  membunuh  tikus  dalam  lumbung  padi,  sebab  akan timbul  pertanyaan  kenapa  pemerintah  tidak  menjalankan  opsi  non  penal  (di  luar hukum pidana) dalam mengatur tindak pidana poligami (Edi Setiadi. http://artikel media.blogspot.co.id)
Mengingat  kebijakan  non penal lebih  bersifat  tindakan pencegahan untuk terjadinya  (poligami)  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab  terjadinya  tindak  pidana  poligami  tersebut.  Faktor  kondusif  tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan tindak pidana  poligami.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal  secara
makro  dan  global,  upaya  non  penal  menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan upaya politik kriminal.
Konsep kebijakan kriminal tindak pidana poligami masa yang akan datang seharusnya  menerapkan  asas ultimum  remedium atau  dikenal  dengan  “obat terakhir”. Ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum  sanksi  pidana  dijatuhkan,  apabila  fungsi  hukum  lainnya  kurang  maka baru  dipergunakan  hukum  pidana.  Permasalahan  tindak  pidana  poligami  sangat berkaitan  erat  dengan  masalah  pelanggaran  administrasi,  sehingga  permasalahan administrasi  tentang  permasalahan  poligami  harus  dikedepankan,  menginggat apapun  alasannya  penjatuhan  pidana  tetap  akan  menimbulkan  efek  negatif  bagi pelaku  maupun  keluarganya  dan  akan  menimbulkan  implikasi  sosiologis  kalau penegakan pidana diterapkan. Di negara Indonesia terutama untuk yang beragama Islam,  konsep  perkawinan  itu  merupakan  ibadah  maka  harus  dibina,  apabila  ada penyimpangan jangan dibinasakan dengan adanya ancaman pidana.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Hukum  positif  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  poligami,  tetapi sanksi  pidana  yang  mengancam  tindak  pidana  poligami  berbeda-beda, tergantung dari peraturan yang dijadikan dasarnya. Dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan poligami ilegal diancaman dengan sanksi denda setinggi-tinggi  Rp.  7.500.-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah),  sedangkan  jika dilihat  dari  Pasal  279  KUHP  maka  perbuatan  poligami  ilegal  dengan ancaman  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun,  yang  secara  substansial,  tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
b. Permasalahan  tindak  pidana  poligami  sangat  berkaitan  erat  dengan masalah  pelanggaran  administrasi,  sehingga  permasalahan  administrasi tentang  permasalahan  poligami  harus  dikedepankan,  menginggat  apapun alasannya  penjatuhan  pidana  tetap  akan  menimbulkan  efek  negatif  bagi pelaku  maupun  keluarganya  dan  akan  menimbulkan  implikasi  sosiologis kalau penegakan pidana diterapkan.

## 2. Saran
a. Untuk  menjamin  adanya  keteraturan  (kepastian  hukum)  dan  ketertiban diupayakan penegakan hukum pidana yang integral, karena hukum pidana tidak  akan  mampu  menjadi  satu-satunya  sarana  dalam  upaya  penang- gulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat, dan untuk mengatasi tindak pidana poligami perlu ditempuh dengan kebijakan kriminal  ( criminal  policy )  yang  menggunakan  pendekatan  penal  dan  non penal.
b. Masalah kriminalisasi poligami haruslah sesuai dengan kebijakan kriminal yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  yaitu  sejauh  mana  perbuatan  tersebut bertentangan  atau tidak  bertentangan dengan nilai-nilai  fundamental  yang berlaku dalam masyarakat  dan oleh masyarakat  dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Kamus:
Abd.  Rahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo.
Barda  Nawawi  Arief.  2005. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana .  Edisi  Revisi.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
----------.  1996. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
----------.  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bintan Regen Saragih. 2006. Politik Hukum . Bandung: CV. Utomo.
Budiono  Kusumohamidjojo.  1999. Ketertiban  yang  Adil (Problematik  Fisafat Hukum ). Grasindo: Jakarta.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta.  2008. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum : Apa  dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia .  Cetakan  Ketujuh.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Henny  Nuraeny.  2011. Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang , Kebijakan  Hukum Pidana dan Pencegahannya . Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika. Lawrence,  M.  Friedman.  1977. Law  and  Society  an  Introduction .  New  Jersey: Prentice Hall Inc.
Moh.  Zahid.  2002. Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan  Undang-undang Perkawinan . Jakarta: Depertemen Agama R.I.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2005. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Alumni.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Otje  Salman,  R.  dan  Anton  F.  Susanto.  2005. Teori  Hukum ,  ( Mengingat , Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali ).  Cetakan  Kedua.  Bandung: Refika Aditama.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Satya  Arinanto.  2006. Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional  dalam  Era  Pasca Reformasi . Jakarta: Universitas Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## Jurnal/Disertasi:
Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indonesia dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional”. Disertasi . Bandung:  Fakultas  Hukum  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indonesia dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional”.  Indonesian Journal  of  Dialectics  ( IJAD ).  Vol.  2.  No.  2.  Agustus.  Bandung:  Unpad Press.
Yusrizal, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari. 2016. “Penggunaan Instrumen Hukum Poligami  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Kaitannya  dengan  Asas Monogami  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975”. Jurnal  Ilmu Hukum .  Vol.  4.  No.  2.  Mei.  Banda  Aceh:  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala.

## Internet:
Ahmad  Barjie.  “Kriminalisasi  Poligami  dan  Nikah  Siri”.  http://tulisanbarjie. blogspot.co.id/2010/12. Diakses tanggal 20 November 2016.
Edi Setiadi. “Opsi Non Penal Nikah Siri”.http://artikelmedia.blogspot.co.id/2010/ 02. Diakses tanggal 26 November 2016.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Ateng Sudibyo, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  082319627233 E-mail :  atengsudibyo099@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl.  K.H.  Abdul  Halim  No.  103  Majalengka  Kulon,  Kecamatan
Majalengka, Kabaputen Majalengka, Jawa Barat-45418