## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENYUSUNAN

## LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KOTA JAMBI
Yudi 1) ,  Sri Rahayu 1) , Rahayu 1)
1) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  test  emprically  the  factors  of  human  resources,  motivation,  supporting facilities,  organizational  commitment,  and  communications  to  effectiveness  of  the  preparation  of  financial statements  SKPD  in  Jambi  City.  Sampling  method  used  purposive  sampling.  Research  used  primary  data  was collected  by  questionnaires  and  processed  with  SPSS  Programme.    Research  model  testing  used  mulitple  linear regression.  Hypothesis  testing  is  done  by  simultaneous  significant  test,  significant  partial  test,  ad  coefficient  of determinan. The result showed that human resources, motivation, supporting facilities, organizational commitment, and communications are able to explain the preparation of financial statements SKPD in Jambi City by 62,26%. In partai,  variables  human  resources,  motivation,  supporting  facilities,  organizational  commitment,  and Communications are show not significantly effect on the preparation of financial statements SKPD in Jambi City.
Keywords:    Human  Resources,  Motivation,  Supporting  Facilities,  Organization  Committment,  Communication, effectiveness of the preparation of financial statement

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris faktor-faktor sumber daya manusia, motivasi,  sarana  pendukung,  komitmen  organisasi,  dan  komunikasi  terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  di  Kota  Jambi.  Populasi  penelitian  adalah  SKPD  di  Kota  Jambi.  Metode  pemilihan  sampel menggunakan purposive sampling. Jenis data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan hasil data diproses melalui alat statistik yaitu SPSS. Model penelitian diperoleh melalui hasil analisis statistik multiple linear regression. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengujian signifikan simultan, signifikan parsial, dan koefisien determinan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia, motivasi, sarana pendukung,  komitmen  organisasi,  dan  komunikasi  mampu  menjelaskan  pengaruh  terhadap  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  sebesar  62,26.%.  Faktor-faktor  tersebut  secara  bersama-sama  mempengaruhi  penyusunan laporan  keuangan.  Secara  parsial  variabel  sumber  daya  manusia,  motivasi,  sarana  pendukung,  komitmen organisasi, dan komunikasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD.
Kata Kunci:  Sumber  daya  manusia,  motivasi,  sarana  pendukung,  komitmen  organisasi,  komunikasi,  efektivitas penyusunan laporan keuangan.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Upaya  reformasi  penyajian  pelaporan  keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah  maupun  jajaran Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan Pemerintah  Daerah.  Perubahan  pendekatan  akuntansi pemerintah  daerah  dari single  entry menuju double entry merupakan  perubahan  yang  cukup  revolusioner. Terlebih  dengan  pelaksanaan  IFRS  di  sektor  publik adalah  penerapan  basis  akrual.  Perubahan  menuju akuntansi berbasis akrual merupakan bagian dari proses mengadopsi  pernyataan  gaya  bisnis  sektor  keuangan untuk  sektor  publik.  Menteri  Dalam  Negeri,  Tjahyo Kumolo  menyatakan  bahwa  secara  umum  penerapan sistem  akuntansi  pada  level  provinsi  sudah  lumayan baik  namun    kabupaten/kota  belum  (zonalima.com, 2015).
Pernyataan  Mendagri  diperkuat  oleh  penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009: 2)
mengungkapkan bahwa pada kenyataannya berdasarkan survey  ke  sejumlah  pemerintah  daerah  dan  informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola  keuangan  pemerintah  daerah  dan  khususnya SKPD  tidak  langsung  dapat  menyusun  laporan keuangan  baru  tersebut,  terutama  neraca.  Di  sisi  lain, publikasi  laporan  keuangan  oleh  pemerintah  daerah melalui  surat  kabar,  internet  atau  cara  lain  nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah.
Dalam  melakukan  proses  pengelolaan  keuangan daerah,  masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 merupakan  pengguna  anggaran  dan  melakukan  tugas antara  lain  dari  proses  perencanaan  anggaran, penyusunan  anggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban.  Peran  dan  fungsi  SKPD  menjadi sangat  penting  karena  sebagai  pengguna  anggaran  tiap SKPD  melakukan  hampir  seluruh  siklus  pengelolaan keuangan  daerah  selain  pengawasan  dan  pemeriksaan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan  bahwa  APBD  harus  disusun  berdasarkan pendekatan prestasi  kerja membuat  SKPD sebagai  unit pengguna  anggaran  dituntut  untuk  dapat  mengajukan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  SKPD  (RKA-SKPD) yang  benar-benar  baik,  artinya  sesuai  dengan kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) merupakan hasil akhir dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (SAKD)  yang  meliputi  serangkaian  prosedur mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi  komputer.  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  harus  disusun  sesuai  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun
2010.  LKPD  yang  disusun  dengan  berpedoman  pada Standar  Akuntansi  Pemerintah  maka  akan  memenuhi tiga  elemen good  governance yaitu  akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.
Pertama,  akuntabilitas  karena  dengan  adanya standar,  pengungkapan  efektivitas  dan  efisiensi APBN/APBD  menjadi  bersifat  kredibel  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Kedua,  transparansi  karena dengan  adanya  standar,  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  menjadi  mudah  menyingkap  tempat-tempat sembunyi  korupsi  karena  mempunyai  basis  baku  dan komprehensif  dalam  tugas  pemeriksaan  keuangan  dan audit  atas  laporan  keuangan.  Ketiga,  partisipasi  karena adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin  mampu  mengendalikan  keuangan  daerahnya karena  pemerintah  tidak  bisa  mencatat  pemakaian sumber daya  sesuai  keinginannya. Pada dasarnya good governance dan  akuntansi  sektor  publik  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  yaitu  akuntansi  sektor publik  sebagai  alat  untuk  melakukan  upaya  elaborasi good  governance ke  tatanan  yang  lebih  riil.  Artikulasi dan  elaborasi  yang  dimaksudkan  dapat  melalui akuntansi  manajemen,  akuntansi  keuangan,  dan  audit atau  pemeriksaan  sektor  publik.  Ketiga  alat  ini  sangat memperhatikan  pilar-pilar good  governance dalam body  of  knowledge yang  telah  dibangunnya.  Dengan menerapkan  ketiganya  pada  proses  ekonomi  atau operasi  sektor  publik  maka  di  lapangan  akan  tercipta atmosfer check and balance (Mardiasmo, 2002:86).
Peraturan  pemerintah  Nomor  58  tahun  2005 tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  beberapa hal diantaranya adalah pola pengelolaan  keuangan dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi,  tiap  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD).  Laporan  keuangan  yang disusun  oleh  SKPD  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran,  Neraca,  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan,  yang  selanjutnya  disampaikan  Kepala SKPD  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD). Tahap  kedua,  PPKD  melakukan  kompilasi  laporan keuangan  seluruh  SKPD  yang  menjadi  perangkat daerah  termasuk  di  dalamnya  laporan  keuangan  yang menjadi  bagian  PPKD  sebagai  SKPD.  SKPD  maupun SKPKD  harus  memberikan  pernyataan  dalam  laporan keuangan  yang  disusun  telah  sesuai  dengan  sistem akuntansi yang berlaku dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  PPKD  setelah melalui  proses  persetujuan  kepala  daerah  disebut sebagai laporan keuangan pemerintah daerah dan terdiri dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan  Catatan Atas Laporan Keuangan.
Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan  daerah  yang  sesuai  dengan  SAP  maka  perlu diperhatikan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki pemahaman  terhadap  SAP  agar  laporan  keuangan daerah  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Susanto  dan Darmawan (2009) melaporkan bahwa BPK  mengalami kesulitan  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan  daerah tahun  2008  karena  banyak  daerah  yang  terlambat menyerahkan  laporan  keuangannya.  Dalam  ketentuan
seharusnya  batas  akhir  penyerahan  laporan  keuangan 2007 ke BPK adalah Maret 2008, tetapi sampai dengan batas  waktu,  banyak  laporan  tidak  selesai.  Sementara menurut  laporan  Mawuntyas  (2010),  untuk  laporan keuangan  2009,  ketua BPK,  Hadi  Poernomo, mengatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, mayoritas  pemerintah  daerah,  masih  tidak  akurat melakukan pencatatan, terlambat menyampaikan laporan,  sistem  informasi  akuntansi  dan  laporan  yang tidak memadai.
Keterlambatan  penyerahan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  ke  BPK  tersebut  tidak  luput  dari permasalahan  yang  timbul  dari  belum  terselesaikannya laporan keuangan semua SKPD dalam suatu pemerintah  daerah  untuk  diserahkan  kepada  PPKD yang kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Keterlambatan penyerahan  laporan  keuangan  SKPD  disebabkan  oleh terdapatnya  permasalahan  atau  kendala  dalam  proses penyusunannya.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  faktor kunci  dan  memegang  peranan  paling  besar  dari penyusunan  laporan  keuangan.  Meskipun  didukung oleh  sarana  pendukung  yang  canggih,  tetapi  tanpa adanya SDM yang kompeten juga akan kurang optimal. Susanto  dan  Darmawan  (2010)  mengabarkan  bahwa menurut BPK, menurunnya nilai laporan daerah terjadi karena  masih  rendahnya  sumber  daya  manusia  di pemerintah  daerah  yang  bisa  mengelola  laporan keuangan.  Ditambahkan  oleh  Afiah  (2010),  masih belum  baiknya  laporan  keuangan  pemerintah  daerah disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  SDM  di  bidang akuntansi  dan  audit  di  Pemda,  karena  sangat  sedikit tenaga  akuntan  yang  bekerja  di  sektor  pemerintah daerah. Keadaan ini diperparah dengan tidak ditempatkannya  SDM  yang  sesuai  dengan  bidangnya karena alasan yang kurang profesional.
Faktor  selain  SDM  adalah  motivasi  terhadap penyusunan  laporan  keuangan  yang  kurang.  Masih tingginya  rasa  malas  dan  menganggap  mudah kewajiban  yang  dimiliki  membuat  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  menjadi  bertambah  lama.  Hal  ini sependapat dengan ucapan Sekretaris BKD Kota Jambi, Vetmeizart  Wetra,  "Kita  kan  kebiasaan.  Kalau  belum didesak  masih  saja  santai.  Kalau  sudah  didesak,  baru kebut-kebutan", (Jambi Independent, 2009).
Faktor  sarana  pendukung  berupa  aplikasi  yang memadai  dan  berkualitas  didukung  dengan  perangkat keras  (hardware)  yang  canggih  memiliki  peran  dalam menyusun laporan  keuangan.  Yudi (2016) berpendapat bahwa penggunaan sarana pendukung berupa teknologi dapat memudahkan pelaksanaan akuntansi pemerintahan  di  daerah  dan  mengurangi  kesalahan perhitungan secara manual yang sering terjadi.
Simanjuntak  (2005:1)  mengungkapkan  bahwa komitmen  adalah  kesanggupan  untuk  bertanggung jawab  terhadap  hal-hal  yang  dipercayakan  kepada seseorang,  komitmen  tidak  ada  hubungannya  sama sekali  dengan  bakat,  kepintaran  atau  talenta.  Dengan
komitmen yang kuat akan kemungkinan seseorang bisa mengeluarkan  sumber  daya  fisik,  mental  dan  spiritual tambahan  yang  bisa  diperoleh,  sebaliknya  tanpa komitmen  maka  pekerjaan-pekerjaan  besar  akan  sulit terlaksana.  Hasil  penelitian  Azhar  (2007)  menyatakan bahwa  ada  pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap keberhasilan penerapan penyusunan laporan keuangan.
Warisno  (2009),  telah  melaksanakan  penelitian tentang  “Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”, penelitian ini menyimpulkan  bahwa  secara  simultan  kualitas  sumber daya  manusia,  komunikasi,  sarana  pendukung  dan komitmen  organisasi  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Kinerja  SKPD  pada  Pemerintah  Provinsi Jambi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang diungkapkan Nawawi dan Martini (2004:167) pimpinan tidak  hanya  membuat  komitmen  atau  keputusan,  tetapi harus  diterjemahkan  menjadi  gagasan,  prakarsa, inisiatif,  kreatifitas,  pendapat,  saran,  perintah,  dan lainnya yang sejenis itu melalui komunikasi yang baik. Hasil penelitian juga sejalan dengan yang diungkapkan Suranto (2005:57) dengan  komunikasi  yang baik  maka seluruh komponen dalam SKPD dapat secara sistematis bekerja  dalam  satu  arah  yang  sama  yaitu  untuk meningkatkan produktifitas instansi.
Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2010), Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Motivasi,  Pelatihan, Peraturan, Dan Sarana Pendukung Terhadap Ketepatan Waktu  Penyusunan  Laporan  Keuangan  SKPD  di Pemerintah Kota Malang dengan variabel independennya  yaitu  sumber  daya  manusia  (SDM), motivasi,  pelatihan,  peraturan  dan  sarana  pendukung. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel sumber  daya  manusia  (SDM),  motivasi,  peraturan  dan sarana  pendukung  memiliki  pengaruh  yang  positif terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, sedangkan variabel pelatihan memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

## 1.2. Rumusan Masalah
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  Kota  Jambi  didukung  oleh  laporan keuangan  SKPD  yang  belum  memuaskan  secara kualitas.  Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan  kepada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan  fenomena  dan  hasil  penelitian  di  atas maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian lanjutan mengenai “Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas  Penyusunan  Laporan  Keuangan  SKPD”. Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Mahardika (2010),  dengan  variabel  independennya  yaitu  sumber daya  manusia  (SDM),  motivasi,  pelatihan,  peraturan dan sarana pendukung. Perbedaan penelitian ini terletak pada  daerah  penelitian,  periode  waktu  penelitian, jumlah  sampel  dan  variabel  yang  digunakan  dengan
menambah dua variabel baru yaitu komitmen organisasi dan komunikasi.
2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka

## 2.1.1. Sumber Daya Manusia
Menurut  McLeod  (1996),  personil  merupakan salah  satu  sumber  daya  fisik  yang  mengalir  melalui perusahaan,  dan  departemen  sumber  daya  manusia berperan penting dalam arus tersebut. Untuk itu, dalam setiap  organisasi  seharusnya  memiliki  sumber  daya manusia  berkualitas  dengan  didukung  latar  belakang pendidikan  yang  sesuai  bidang  keahliannya  dan mempunyai  pengalaman  yang  dapat  membantu  dalam penyelesaian  pekerjaan.  Hal  tersebut  dikarenakan kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan  ilmu  yang  dikuasainya  akan  berdampak pada  kekeliruan  hasil  keluaran  ( output )  seperti  yang diharapkan.
Sumber  daya  manusia  yang  berlatar  belakang pendidikan akuntansi dan setidaknya memiliki pengalaman  di  bidang  keuangan  sangat  dibutuhkan dalam  suatu  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan penyusunan  laporan  keuangan,  baik  itu  laporan keuangan  perusahaan  maupun  laporan  keuangan pemerintahan.
Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat  penting,  karena  dengan  pengetahuan  yang diperoleh  dari  pendidikan  dalam  proporsi  tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Pekerjaan akan dapat terselesaikan  dengan  lebih  cepat  dan  tepat.  Namun akhir-akhir  ini  terdapat  permasalahan  terkait  dengan latar  belakang  pendidikan  di  lingkungan  pemerintahan khususnya  dalam  hal  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah.  Masalah-masalah  tersebut  adalah  belum dimilikinya  atau  kurangnya  SDM  berlatar  belakang pendidikan  akuntansi,  belum  ada  kebijakan  rekrutmen pegawai  berlatar  belakang  akuntansi,  dan  adanya anggapan  bahwa  SDM  yang  bukan  berlatarbelakang akuntansi  mampu  melaksanakan  tugas  dengan  modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009).

## 2.1.2. Motivasi
Robbins  (1996)  menjelaskan  bahwa  motivasi adalah  kesediaan  untuk  mengeluarkan  tingkat  upaya yang  tinggi  ke  arah  tujuan-tujuan  organisasi,  yang dikondisikan  oleh  kemampuan  upaya  itu  untuk memenuhi  sesuatu  kebutuhan  individual.  Sementara Hariandja (2002) mengartikan  motivasi sebagai  faktor- faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan  seseorang  untuk  melakukan  suatu  kegiatan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah.
Menurut  Effendy  (2001),  pada  dasarnya  motivasi dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1) motivasi materi,  seperti  barang-barang  dan  uang,  2)  motivasi semi  materi,  seperti  kesehatan,  dan  3)  motivasi  non
materi,  seperti  promosi,  pekerjaan  terjamin,  kondisi kerja baik, fasilitas rekreasi, dan pujian.

## 2.1.3. Sarana Pendukung
Penyediaan  sarana  pendukung  yang  baik  berguna dalam upaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan  dan  meningkatkan  produktivitas  kerja. Sarana pendukung yang digunakan adalah berhubungan dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang secara pesat pada masa sekarang ini. Menurut Mulyadi (2001), produktivitas karyawan sangat ditentukan oleh teknologi  yang  disediakan  bagi  karyawan  untuk melaksanakan  tugasnya.  Ketertinggalan  teknologi  akan mengakibatkan penurunan produktivitas personel, yang pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  kapabilitas karyawan  dalam  menyediakan  value  terbaik.  Sarana pendukung  berupa  teknologi  yang  dimaksud  adalah mengarah pada ketersediaan perangkat keras (komputer) dan perangkat lunak ( software /aplikasi).
Pemerintah  daerah  menyusun  laporan  keuangan dengan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah,  yang mengacu  kepada  standar  akuntansi  pemerintahan. Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  dilaksanakan  oleh Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD), sebagai  entitas  pelaporan  dan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  sebagai  entitas  akuntansi,  sehingga kedua  satuan  kerja  ini  dalam  peningkatan  kinerjanya dituntut untuk menggunakan Teknologi Informasi (TI). Sarana  pendukung  berupa  teknologi  yang  dimaksud adalah  mengarah  pada  ketersediaan  perangkat  keras (komputer) dan perangkat lunak ( software /aplikasi).

## 2.1.4. Komitmen Organisasi
Organisasi  berdasarkan  Kepmendagri  13  tahun 2006  adalah  unsur  pemerintahan  daerah  yang  terdiri dari  DPRD,  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  dan satuan  kerja  perangkat  daerah.  Organisasi  yang  baik merupakan  organisasi  yang  terstruktur,  punya  tujuan, punya  anggota  atau  sumber  daya  manusia  yang memiliki tanggung jawab, komitmen, moral, penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan berkesinambungan.  Komitmen  organisasi  yang  kuat akan  mendorong  individu  berusaha  keras  mencapai tujuan  organisasi.  Komitmen  organisasi  yang  tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.
Memiliki  komitmen  organisasional  merupakan elemen penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan.  Seseorang  dengan  memiliki  komitmen organisasional di organisasi pemerintah dapat diharapkan  memiliki  pandangan  yang  positif  serta berusaha  berbuat  yang  terbaik  untuk  mencapai  tujuan dan  kinerja  yang  lebih  baik  lagi. Goal  setting  theory menyatakan  bahwa  individu  berkomitmen  terhadap sasaran,  artinya  bertekad  untuk  tidak  menurunkan/ meninggalkan  sasaran  atau  menghasilkan  tingkat  kerja yang lebih tinggi.

## 2.1.5. Komunikasi
Komunikasi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu communis, yang  berarti  bersama.  Menurut  Herbert (1981)  dalam  Suranto  (2005:15)  mendefinisikan komunikasi  sebagai  proses  yang  di  dalamnya menunjukkan  arti  pengetahuan  dipindahkan  dari seorang  kepada  orang  lain,  biasanya  dengan  maksud mencapai  beberapa  tujuan  khusus.  Menurut  Arep  dan Tanjung  (2004:81)  komunikasi  adalah  informasi mengalir  secara  bebas  dari  atas  ke  bawah  atau sebaliknya.  Dalam  pengelolaan  daerah  suatu  SKPD, komunikasi  yang  baik  dan  lancar  antara  pengguna anggaran  dengan  bawahannya  atau  sebaliknya  sangat dibutuhkan dalam menyamakan persepsi untuk menyusun dan merumuskan serta melaksanakan dengan baik rencana kerja yang ingin dicapai oleh SKPD.
Pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  akan  berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang baik antara pimpinan  dan  bawahan.  Kemampuan  berkomunikasi secara  efektif  bagi  seorang  pimpinan  erat  kaitannya dengan kepemimpinan yang berwibawa. Kalau seorang pimpinan ingin memiliki kepemimpinan yang berwibawa,  maka  ia  perlu  mempunyai  kemampuan komunikasi secara efektif. Kemahiran komunikasi bagi seseorang  pimpinan  dapat  memperkecil,  bahkan menghilangkan  konflik  antara  kepentingan  pribadi dengan  kepentingan  organisasi  (Effendy,  1989:134). Untuk itulah komunikasi yang baik dan lancar tersebut selalu ditumbuh kembangkan dalam instansi pemerintah yang salah satunya dengan cara melibatkan para  pejabat  dan  staf  dalam  merumuskan  dan memutuskan  sesuatu  keputusan  atau  hal-hal  penting dalam  instansi,  terlebih  khusus  tentang  pengelolaan keuangan  daerah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Kerangka  Pemikiran  yang  ditetapkan  berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyusunan  laporan  keuangan  di  SKPD  dapat digambarkan sebagai berikut.

## 2.3. Hipotesis
Hipotesis  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H 1 :  Variabel  SDM  berpengaruh  terhadap  efektivitas penyusunan laporan keuangan
H 2 :   Variabel Motivasi berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan
H 3 :   Variabel Sarana Pendukung berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan
H 4 :  Variabel  Komitmen  Organisasi  berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan
H 5 :  Variabel Komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer,  merupakan  sumber  data  penelitian  yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  guna  mendukung penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  kuesioner. Survei  kuesioner  merupakan  metode  survei  dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,  2007).  Kuesioner  tersebut  dilengkapi dengan  petunjuk  pengisian.  Pertanyaan  tersebut  dibuat dalam bentuk pernyataan yang bersifat tertutup dengan tujuan  memudahkan  proses  analisis  data  secara statistik.  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dirancang untuk  bersifat  kuantitatif  oleh  karena  itu  banyak pertanyaan  tertutup  agar  memudahkan  pengukuran respon. Skala pengukuran adalah lima poin skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan  persepsi  orang  atau  sekelompok  orang  tentang fenomena sosial.

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi dalam Penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Jambi.  Penelitian  menggunakan  15  SKPD  yang diberikan  dua  kuesioner  yang  akan  diisi  oleh  aparat pemerintah  daerah  di  bidang  keuangan  SKPD  masing- masing.

## 3.2.Variabel Penelitian
Variabel  yang  diamati  ada  dua  jenis.  Pertama variabel  dependen  (Y)  dan  kedua,  variabel  independen (X).  Variabel  pertama  adalah  efektivitas  penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu penyampaian pelaporan keuangan  dari  SKPD  tepat  waktu  dan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  seperti  SAP,  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran,  dan  lain  sebagainya  yang relevan.
Variabel  kedua,  variabel  independen  terdiri  dari variabel  Sumber  daya  Manusia,  Motivasi,  Saran Pendukung, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi.
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik dengan  bantuan  program  SPSS.  Pengujian  reliabilitas dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan
pengukuran  dua  kali  atau  lebih  terhadap  gejala  yang sama  dengan  menggunakan  alat  pengukur  yang  sama. Pengujian  validitas  menunjukkan  tingkat  validitas  atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang  ingin diukurnya (Ancok, 1998:120).
Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara sumber  daya  manusia,  motivasi,  pelatihan,  peraturan, sarana pendukung, komitmen organisasi dan komunikasi  terhadap  efektivitas  penyusunan  Laporan Keuangan  Daerah  pada  pemerintah  Kota  Jambi. Analisis  statistik  yang  digunakan  adalah  persamaan regresi linier dengan model persamaan sebagai berikut:
Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 +e
Dimana :
Y = efektivitas penyusunan laporan keuangan X 1 = sumber daya manusia X 2 = motivasi X 3 = sarana pendukung X 4 = komitmen organisasi X 5 = komunikasi b 0 = konstanta b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 =  koefisien regresi variabel X 1 sampai X 5 e = error random
Pengujian  Signifikan  Simultan  (Uji-F).  Uji  ini pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  model  ini mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya:
H 0 :  b 1 ,  b 2 ,  b 3 ,  b 4 ,  b 5 =  0,  artinya  variabel  independen secara  simultan  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.
Ha:  b 1 ,  b 2 ,  b 3 ,  b 4 ,  b 5 ≠  0,  artinya  semua  variabel independen  secara  simultan  berpengaruh  terhadap variabel dependen.
Kriteria pengambilan keputusan:
Jika probabilitas ≤ 0.05, maka diterima.
Jika probabilitas > 0.05, maka ditolak.
Pengujian Signifikan Parsial (Uji-t). Uji statistik t disebut  juga  sebagai  uji  signifikasi  individual.  Uji  ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen. Bentuk  pengujiannya  adalah:  H 0 :  b 1 ,  b 2 ,  b 3 ,  b 4 ,  b 5 =  0, artinya  variabel  independen  secara  simultan  tidak berpengaruh terhadap varabel dependen.
Ha:  b 1 ,  b 2 ,  b 3 ,  b 4 ,  b 5 ≠  0,  artinya  semua  variabel independen  secara  simultan  berpengaruh  terhadap varabel  dependen.  Kriteria  pengambilan  keputusan. Jika  probabilitas  ≤  0.05,  maka  diterima.  Jika probabilitas > 0.05, maka ditolak.
Pengujian  koefisien  determinan  (R 2 )  digunakan untuk  mengukur  proporsi  atau  presentase  sumbangan variabel  independen  yang  diteliti  terhadap  variasi  naik turunnya variabel dependen (Ghozali, 2006).
Selanjutnya,  Ghozali  (2006)  menerangkan  bahwa koefisien determinan bekisar antara nol sampai dengan satu  (0≤  ≤  1).  Hal  ini  berarti  bila  =  0  menunjukkan tidak  adanya  pengaruh  antara  variabel  independen terhadap  variabel  dependen,  bila  semakin  besar mendekati  1  menunjukkan  semakin  kuatnya  pengaruh variabel  dependen  dan  bila  semakin  kecil  mendekati nol  maka  dapat  dikatakan  semakin  kecilnya  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Pemerintah  Kota  Jambi  dipimpin  oleh  seorang Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Masa  periode  jabatan mereka  adalah  lima  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali untuk  satu  periode.  Bupati  dan    wakil  bupati melimpahkan    sebagian    wewenangnya    kepada Sekertariat    Daerah    (Sekda)    untuk    menjalankan tugas-tugas  kepala  daerah dalam menyusun kebijakan dan  mengkoordinasikan  dinas  daerah  dan  lembaga teknis  daerah.  Dalam    menjalankan  tugasnya,  Sekda dibantu  oleh  kepala  dinas  dan    kepala    badan    di wilayah  Kota  Jambi  yang  disebut    Satuan    Kerja Perangkat    Daerah    (SKPD).  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah,  struktur kelembagaan pemerintah Kota Jambi terdiri dari: Badan =    5    SKPD,    Dinas    =    20    SKPD,    Inspektorat    =    1 SKPD,    Sekretariat    DPRD    =    1    SKPD,  dan    SKPD kecamatan terdiri dari 11 kecamatan.
Jumlah    kuesioner    secara    keseluruhan    yang dibagikan    kepada  responden    adalah    50  kuesioner. Hasil  pengembalian  kuesioner  dari responden tersebut dapat dilihat dari tabel .1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Kondisi Kuesioner
No Kondisi Kuesioner Jumlah 1 Jumlah kuesioner yang disebarkan 50 2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 4 3 Kembali dengan isi jawaban yang tidak lengkap 4 4 Jumlah Kuesioner yang kembali dengan jawaban lengkap dan dapat diolah 42
Hasil    jawaban    responden    yang    layak    untuk dianalisis    lebih    lanjut  adalah  berjumlah  42  kuesioner sesuai    hasil    pada    tabel    di    atas.    Empat  kuesioner yang    kembali    namun    tidak    digunakan    tersebut disebabkan  beberapa  pernyataan  kuesioner  tidak  diisi oleh responden.
Identitas  responden  diperoleh  dari  hasil  pengisian data pribadi dalam kuesioner yang meliputi karakteristik  umur,  jenis  kelamin,  jabatan,    dan pendidikan.    Jenis    kelamin    dibagi    menjadi    2 kelompok    yaitu    laki-laki    dan    perempuan.  Umur dibagi  menjadi  6  kelompok  yaitu  ≤  30  tahun,  31-35
tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, dan > 50 tahun.  Jabatan    dibagi    menjadi  7  kelompok    yaitu Sekretaris  Dinas/Badan,  Kabag,  Kasubbid,  Kasubbag, Bendahara,  PPK,  dan  Staf.  Latar  belakang  pendidikan responden dibagi menjadi 4 yaitu Pascasarjana, Sarjana, Diploma, dan SMA/SMK.
Statistik  deskriptif  ini  memberikan  gambaran mengenai nilai rata-rata (mean) dan Standard deviation (simpangan  baku)  data  yang  digunakan  dalam penelitian.  Data  statistik  deskriptif  ditampilkan  dalam tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2.
Statistik Deskriptif Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N Y EFEKTIFITAS LAP. KEUANGAN 4,0595 0,26943 42 X1 (SDM) 3,1507 0,32952 42 X2 (MOTIVASI) 4,2976 0,41038 42 X3 SARANA PENDUKUNG 3,6119 0,58009 42 X4 KOMITMEN ORGANISASI 4,0060 0,45023 42 X5 KOMUNIKASI 3,7262 0,48392 42

## 4.2. Pembahasan
Jumlah  sampel  (n)  yang  digunakan  adalah  42 responden. Variabel  SDM (X 1 )  memiliki nilai rata-rata yang  cukup  tinggi  berarti  menunjukkan  responden cenderung  beranggapan  bahwa  para  pegawainya  telah memiliki  kemampuan  yang  cukup  memadai  dalam menyusun laporan keuangan SKPD, sehingga memungkinkan  ada  pengaruhnya  terhadap  efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.
Variabel  motivasi  (X 2 )  memiliki  nilai  rata-rata yang  lebih  tinggi  dari  SDM  berarti  menunjukkan responden cenderung beranggapan bahwa para pegawainya  telah  memiliki  dorongan  yang  kuat  dari diri  mereka  sendiri  untuk  menyusun  laporan  keuangan SKPD  agar  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sehingga mengindikasikan terdapat pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.
Variabel  sarana  pendukung  (X 3 )  memiliki  nilai rata-rata  yang  cukup  tinggi  berarti  menunjukkan responden cenderung mengatakan bahwa komputer dan aplikasi  yang  disediakan  telah  membantu  para pegawainya  menyusun  laporan  keuangan  SKPD menjadi  lebih  baik,  sehingga  memungkinkan  ada pengaruhnya  terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan keuangan SKPD.
Variabel komitmen organisasi (X 4 ) memiliki  nilai rata-rata  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  responden cenderung  setuju  bahwa  komitmen  organisasi  yang dimiliki  oleh  para  pegawai  akan  lebih  memotivasi untuk berusaha mencapai tujuan organisasi dan mampu mengarahkan  penyusunan  laporan  keuangan  SKPD menjadi  lebih  baik,  sehingga  memungkinkan  terdapat pengaruhnya  terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan keuangan SKPD.
Variabel  komunikasi  (X 5 )  memiliki  nilai  rata-rata yang  cukup  tinggi  menunjukkan  bahwa  responden cenderung setuju komunikasi yang terjalin dengan baik oleh  antara  pimpinan  dan  bawahan,  dan  seluruh komponen dalam SKPD dapat secara sistematis bekerja dalam  satu  arah  yang  sama  akan  mampu  mengarahkan penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  menjadi  lebih baik,  sehingga  memungkinkan  terdapat  pengaruhnya terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan  keuangan SKPD.
Variabel efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD  (Y)  memiliki  nilai  rata-rata  yang  tinggi  berarti responden cenderung beranggapan bahwa para pegawai telah  berhasil  menyampaikan  dan  melaporkan  semua informasi  akuntansi  yang  dibutuhkan  dalam  laporan keuangan  SKPD  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  jawaban  responden melalui  korelasi  Pearson  ( Product  Moment )  dengan mengambil  nilai  kritis  sebesar  0,256  dan  taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. r hitung variabel X 1 dan  variabel  Y  adalah  0,342.  Angka  ini  menunjukkan korelasi  yang  kuat  antara  variabel  X 1 dan  Y.  r  hitung variabel  X 2 dan  variabel  Y  adalah  0,360.  Angka  ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel X 2 dan Y.  r  hitung  variabel  X 3 dan  variabel  Y  adalah  0,282. Angka  ini  menunjukkan  korelasi  yang  kuat  antara variabel X 3 dan Y. r hitung variabel X 4 dan variabel Y adalah  0,487.  Angka  ini  menunjukkan  korelasi  yang kuat antara variabel X 4 dan Y. r hitung variabel X 5 dan variabel  Y  adalah  0,526.  Angka  ini  menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel X 5 dan Y.
Nilai  variabel  X1  dengan  Sig.  (1-tailed)  =  0,013 menunjukkan hubungan yang signifikan karena 0,001 < 0,05  dimana  0,05  merupakan  taraf  signifikan.  Nilai variabel X2 dengan Sig. (1-tailed) = 0,010 menunjukkan hubungan yang signifikan karena 0,001 < 0,05  dimana  0,05  merupakan  taraf  signifikan.  Nilai variabel  dengan  Sig.  (1-tailed)  =  0,035  menunjukkan hubungan  yang signifikan  karena 0,001 < 0,05 dimana 0,05  merupakan  taraf  signifikan.  Nilai  variabel  X 4 dengan  Sig.  (1-tailed)  =  0,001  menunjukkan  hubungan yang  signifikan  karena  0,001  <  0,05  dimana  0,05 merupakan  taraf  signifikan.  Dan  nilai  variabel  X 5 dengan  Sig.  (1-tailed)  =  0,000  menunjukkan  hubungan yang  signifikan  karena  0,001  <  0,05  dimana  0,05 merupakan taraf signifikan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  jawaban  responden melalui  metode Cronbach  Alpha dengan  mengambil batas  reliabel  sebesar  0,6  Hasil  pengujian  pada koefisien  determinasi  (R)  penelitian  ini  diperoleh  R sebesar  0,626.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel SDM,  Motivasi,  Sarana  Pendukung,  Komitmen Organisasi, dan Komunikasi mempunyai pengaruh kuat terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan  keuangan SKPD.  Sementara  itu  R 2 sebesar  0,392  atau  39,2% yang  eberarti  bahwa  besarnya  pengaruh  variabel  X terhadap variabel Y adalah sebesar 39,2% dan besarnya variabel  lain  yang  mempengaruhi  variabel  Y  adalah 60,8%.
Pengaruh  variabel  independen  secara  simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan  uji  F,  yaitu  dengan  memerhatikan signifikansi  nilai  F  pada  output  perhitungan  dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel terhadap  variabel  dependen.  Nilai  uji  F  sebesar  4,634 dengan  signikansi  0,002.  Dimana  disyaratkan  nilai signifikansi  F  lebih  kecil  dari  5%.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  independen dalam  penelitian  ini  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh  terhadap  efektivitas  penyusunan  laporan keuangan  SKPD  (Y).  Hal  tersebut  berarti  jika  variabel SDM  (X 1 ),  motivasi  (X 2 ),  sarana  pendukung  (X 3 ), komitmen  organisasi  (X 4 ),  dan  komunikasi  (X 5 )  secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak  pada  kenaikan  efektivitas  penyusunan laporan  keuangan  SKPD  (Y),  sebaliknya  jika  SDM (X 1 ),  motivasi  (X 2 ),  sarana  pendukung  (X 3 ),  komitmen organisasi  (X 4 ),  dan  komunikasi  (X 5 )  mengalami penurunan  maka  akan  berdampak  pada  penurunan efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD (Y).
Pengujian  terhadap  pengaruh  masing-masing variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  (Y)  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  Sig  masing-masing variabel bebas dengan taraf signifikansi 0,05. Koefisien masing-masing variabel bebas (X) akan mempengaruhi secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  Jika Sig masing-masing variabel < 0,05.
Koefisien variabel X 1 sebesar -0,015 menunjukkan  bahwa  setiap  penurunan  satu  nilai  pada variabel  X 1 akan  memberikan  penurunan  sebesar  - 0,015. Koefisien variabel X 1 tidak memengaruhi secara signifikan  terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terlihat  dari tingkat  signifikansi  variabel  X 1 sebesar  0,916  yang lebih besar daripada 0,05 (0,916 > 0,05).
Koefisien variabel X 2 sebesar 0,114 menunjukkan bahwa  setiap  penurunan  satu  nilai  pada  variabel  X 2 akan  memberikan  penurunan  sebesar  0,114.  Koefisien variabel  X 2 tidak  memengaruhi  secara  signifikan terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat signifikansi variabel X 2 sebesar 0,257 yang lebih besar daripada 0,05 (0,257 > 0,05).
Koefisien variabel X 3 sebesar 0,118 menunjukkan bahwa  setiap  penurunan  satu  nilai  pada  variabel  X 3 akan  memberikan  penurunan  sebesar  0,118.  Koefisien variabel  X 3 tidak  memengaruhi  secara  signifikan terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat signifikansi variabel X 3 sebesar 0,105 yang lebih besar daripada 0,05 (0,105 > 0,05).
Koefisien variabel X 4 sebesar 0,137 menunjukkan bahwa  setiap  penurunan  satu  nilai  pada  variabel  X 4 akan  memberikan  penurunan  sebesar  0,137.  Koefisien variabel  X 4 tidak  memengaruhi  secara  signifikan terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat signifikansi variabel X 4 sebesar 0,211 yang lebih besar daripada 0,05 (0,211 > 0,05).
Koefisien variabel X 5 sebesar 0,161 menunjukkan bahwa  setiap  penurunan  satu  nilai  pada  variabel  X 5 akan  memberikan  penurunan  sebesar  0,161.  Koefisien variabel  X 5 tidak  memengaruhi  secara  signifikan
terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat signifikansi variabel X4 sebesar 0,115 yang lebih besar daripada 0,05 (0,115 > 0,05).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y=2,039  -  0,15X 1 +  0,114X 2 -  0,118X 3 +  0,137X 4 +
0,161X 5
Dimana:
X 1 adalah SDM, X 2 adalah Motivasi, X 3 adalah Sarana Pendukung,  X 4 adalah  Komitmen  Organisasi,  dan  X 5 adalah  Komunikasi.  Y  adalah  efektivitas  penyusunan laporan keuangan SKPD.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:
1.  Hasil  analisa  data  dengan  menggunakan  metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara  bersama-sama  (simultan)  variabel  SDM, motivasi,  sarana  pendukung,  komitmen  organisasi, dan  komunikasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.
2.  Secara  parsial  variabel  SDM,  motivasi,  sarana pendukung,  komitmen  organisasi,  dan  komunikasi tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas  penyusunan laporan keuangan SKPD.
5.2. Saran
1.  Pemerintah  daerah  melalui  SKPD  sebaiknya meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  aparat yang menyusun laporan keuangan.
2.  Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada  aparat  yang  bekerja  dengan  prestasi  baik dalam  menyusun  laporan  keuangan  SKPD  melalui insentif  atau  tunjangan  lainnya  untuk  menjaga motivasi aparat.
3.  Pemerintah  daerah  memberikan  sarana  pendukung yang  memadai  agar  aparat  dapat  menjalankan aplikasi  keuangan  yang  terkait  dengan  penyusunan laporan keuangan SKPD.
4.  Sebagai  bentuk  komitmen  organisasi,  Pemerintah daerah  sebaiknya  memperhatikan  penempatan aparat  sesuai  dengan  keahlian  yang  dimiliki  agar meningkatkan  efektivitas penyusunan  laporan keuangan.
5.  Komunikasi  yang  baik  perlu  dibudayakan  dalam organisasi  diantaranya  melibatkan  pimpinan  dan staf dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan terutang yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
6.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  menggunakan sampel  yang  lebih  besar  dan  mencakup  seluruh aparat  yang  terlibat  dalam  penyusunan  laporan keuangan daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Afiah,  N.  N.  2010. Laporan Keuangan  Pemda  Belum Baik. Harian Pikiran Rakyat. (Online). http://ahmadheryawan.com  diakses  tanggal  31 Mei 2010.
Ancok,  D. 1998.  Teknik  Penyusunan  Skala  Pengukur.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Arep,  I.  dan  H.  Tanjung.  2004. Manajemen  Motivasi . Cetakan kedua. Jakarta: PT Grasindo.
Azhar.  2007. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Keberhasilan  Penerapan  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh . Tesis (S2). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Effendy,  R.  2001. Dasar-dasar  Manajemen  Modern . Malang:  Jurusan  Manajemen  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya.
Effendy,  O.  U.  1989. Psikologi  Manajemen  dan Administrasi .  Cetakan  ketiga.  Mandar  Maju,
Bandung.
Hariandja,  M.  T.  E.  2002. Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Pengadaan,  Pengembangan,  Pengkom- pensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai . Jakarta: Grasindo. Jambi Independent. 2009. BPK Desak Dinas Sampaikan  laporan. http://www.jambi.bpk.go.id/ ?p=896
Mahardika,  N.  F.  (2010). Pengaruh  Sumber  Daya Manusia,  Motivasi,  Pelatihan,  Peraturan,  Dan Sarana  Pendukung  Terhadap  Ketepatan  Waktu Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD di Pemerintah  Kota  Malang. Universitas  Brawijaya Malang. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik .
Yogyakarta: Penerbit Andi. Maryoto,
Mawuntyas,  D.  2010. Mayoritas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Perlu  Perbaikan.  Tempo Interaktif. (Online). http://www.tempointeraktif .com diakses tanggal 13 Desember 2010.
McLeod,  R.  1996. Sistem  Informasi  Manajemen . Jakarta: Prenhallindo.
Nasution,  S.  I.  2009. Pengaruh  Penyajian  Neraca SKPD  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan SKPD  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  SKPD  Di  Pemerintahan Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara.
Nawawi, H. H. dan Martini H.M. 2004. Kepemimpinan Yang  Efektif. Cetakan  keempat.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nazier,  D.  2009. Kesiapan  SDM  Pemerintah  Menuju Tata  Kelola  Keuangan  Negara  yang  Akuntabel dan Transparan . Makalah Seminar Nasional.
Robbins,  S.  1996. Perilaku  Organisasi:  Konsep, Kontroversi, Aplikasi . Jakarta: Prenhallindo.
Simanjuntak,  H.  B.  2005.  Jiwasraya  Magazine.  Edisi November.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Suranto, AW. 2005. Komunikasi Perkantoran . Cetakan Pertama, Media Wawancara Yogyakarta.
Susanto, H. dan A.D. Darmawan. 2009. BPK Kesulitan Periksa  Keuangan  Daerah .  Vivanews.  (Online). http://www.vivanews.com  diakses  tanggal  13 Desember 2010.
Warisno.  (2009). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi . Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Yudi, Y., Sudarma, M., Djamhuri,  A.,  & Baridwan,  Z.
(2016). The  meaning  behind  accrual  accounting at  a  local  government  in  Indonesia .  Russian Journal  of  Agricultural  and  Socio-Economic Sciences, 58(10).
Zonalima.com.  2015. Penerapan  Sistem  Akuntansi Akrual di Daerah Belum Optimal . http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/24/pe nerapan-sistem-akuntansi-akrual-di-daerah- belum-optimal