Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
Tafsir surat al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Teoritis dan Praktis)
Zainuddin Al Haj Zaini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember zainuddinzaini20@gmail.com
Abstract
This  article  explains  the  management  of  financing  in  the study of the interpretation of the Qur'an al-Mujadilah verses 12-13.  The  education  financing  management  process  in improving  the  quality  of  schools  is  carried  out  through; priority  based  planning,  implementation  based  on  grade based  system  program,  evaluation  of  internal  models  and accountability  of  financial  audit  models.  The  results  of  the analysis  refer  to  primary  sources,  it  can  be  concluded  that Surah  Al-Mujadilah  verses  12-13  provide  lessons  that education is not free; In this verse Allah SWT gives conditions to  the  Muslims  who  want  to  ask  (learn)  the  Messenger  of Allah to issue alms to the poor. To issue alms in this verse we can  assume  that  the  cost  of  education  (learning)  must  be spent by the seeker of knowledge.
Keywords :
Interpretation, Funding Management,
Education .

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  manajemen  pembiayaan  dalam kajian tafsir Al- Qur’an surat al -Mujadilah ayat 12-13. Proses manajemen  pembiayaan  pendidikan  dalam  meningkatkan mutu  sekolah  dilaksanakan  melalui;  perencanaan  berbasis prioritas,  pelaksanaan  berbasis  program  grade  based system, evaluasi model internal  dan  pertanggung jawaban model audit keuangan. Hasil analisis mengacu pada sumber primer,  dapat  disimpulkan  bahwa  Surat  Al-Mujadilah  ayat 12-13  memberikan  pelajaran  bahwa  pendidikan  itu  tidak gratis;  Dalam  ayat  ini  Allah  SWT  memberikan  persyaratan kepada  kaum  muslimin  yang  hendak  bertanya  (belajar) kepada Rasulullah saw untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan  sebagai  biaya  pendidikan  (pembelajaran)  yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu.
Kata Kunci : Tafsir, Manajemen Pembiayaan, Pendidikan .

## Pendahuluan
Problem  Pendidikan  yang  kerap  kali  di  temukan  di  Indonesia adalah mutu Pendidikan yang rendah di setiap level Pendidikan dan jenis  pendidikannya.  Data  Unesco  menunjukkan  pada  bulan Nopember 2013 terdapat 130 termasuk Indonesia memilik kualitas mutu Pendidikan yang rendah dan Indonesia berada pada urutan ke 62. 1 Peringkat ini menurun yang sebelumnya 58 dan berada dibawah Malaysia. Ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam  melakukan  perubahan  mencari  tenaga  kerja.  Daya  saing Indonesia  menurut  World  Economic  Forum  2012-2013  berada  di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara  ASEAN,  seperti  Malaysia  yang  berada  di  urutan  ke-21  dan Singapura di urutan ke-7.
Keberhasilan  mutu  Pendidikan  salah  satunya  ditentukan  oleh manajemen pembiayaan yang merupakan komponen yang menjamin terlaksananya  kegiatan  dan  program  sesuai  standart  mutu Pendidikan. 2 Melalui  Peraturan  Pemerintah  nomor  19 tahun  2005 menetapkan  standart  pembiayaan  dalam  peningkatan  mutu pendidikan. Namun ironis dalam realitasnya masih terjadi berbagai bentuk  penyimpangan  anggaran  pendidikan  dengan  berbagai macam alasan 3
Persoalan  krusial  ini  telah  dibuktikan  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya,  salah  satunya  dari  Pusat  Balitbang Depniknas  yang  menyebutkan  bahwa  besaran  biaya  satuan Pendidikan  keseluruhan  di  Sekolah  Dasar  (SD)  sebagian  sebesar (73,53%) menjadi beban yang cukup memberatkan orang tua. Begitu pula  dengan  seluruh  pembiayaan  Pendidikan  level  diatasnya,  yaitu Sekolah  Mengengah  Pertama  (SMP)  sebesar  (70,00%)  menjadi tanggungan orang tua. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen penunjang, seperti  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  fisik
1 Laporan  UNISCO  pada  jurnal  intertional  Education  for  word,  Nopember 2013.  Laporan  ini  juga  dikutip  oleh  Jalal,  Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks Peningkatan Mutu (Jogyakarta: Karya Nusa, 2011), 7.
2 Mulyasa, Pedoman  Manajemen  berbasis  Madrasah (Jakarta:  Dirjen Kelembagaan Agama Islam & Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2003), 14.
3 Lutfi Hasyim, Arah Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004,) h,17
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...

## sekolah, pengadaan buku pelajaran, dan semacamnya 4
Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan prinsip, proses  dan  strategi  pengelolaan  keuangan  Pendidikan  dalam perspektif  kajian  tafsir  al- qur’an .  Kontribusi  penelitian  ini  berupa pengembangan  keilmuan  manajemen  pembiayaan  yang  efektif  dan efien  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan kualitas Pendidikan sekolah.

## Pembahasan Makna Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Proses  pengelolaan,  pemerolehan  dan  pendayagunaan sumber daya (uang) secara tertib dan efisien dana sekolah dan dapat dipertanggung jawabkan dinamakan sebagai Manajemen pembiayaan.  Menurut  Depdiknas 5 manajemen  pembiayaan merupakan  tindakan  pengelolaan  pembiayaan  yang  meliputi pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur pembiayaan sekolah mulai  dari  perencanaan,  pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan sekolah.
Sementara  mutu  pendidikan  di  sekolah  adalah  jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang  seharusnya  terjadi  dan  sesuai  pula  dengan  yang  diharapkan. Agar  mutu  pendidikan  itu  sesuai dengan apa  yang  seharusnya  dan apa yang diharapkan yang dijadikan pagu (benchmark). " Dengan  demikian,  makna  manajemen  pembiayaan  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  langkah-langkah  manajerial berupa keluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan sumber daya  (uang)  secara  tertib,  efisien,  dan  dapat  dipertanggung jawabkan  dalam  rangka  memperlancar  pencapaian  tujuan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang agar terdapat jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah  sesuai  dengan  yang  seharusnya  terjadi  dan  sesuai  pula dengan  yang  diharapkan  atau  sesuai  dengan    Standar  Nasional Pendidikan.
Manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan juga  dimaknai  sebagai  langkah-langkah  yang  dilakukan  seseorang atau  lembaga  untuk  meningkatkan  kualitas,  muatan  dan  eksistensi
4 Pusat  Penelitian  Kebijakan  Balitbang  Depdiknas  (Jakarta,  Depdiknas, 2009), 22.
5 Depdiknas, Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah (Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasman, 2004), 22
pendidikan  kearah  yang  lebih  baik  agar  relevan  standar  nasional pendidikan dan relevan dengan tuntutan zaman 6 .
Dari sini sangat jelas dikemukan bahwa  faktor utama penentu mutu  pendidikan  berkaitan  erat  dengan  pembiayaan.  Pembahasan masalah-masalah sumberdaya pendidikan, sarana dan prasarana itu tidak lepas dari masalah biaya. Dalam  hubungan ini, semakin besar jumlah biaya pendidikan yang dikelola secara efektif dan efisien akan dimungkinkan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain faktor biaya pendidikan adalah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  19  Tahun  2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP), disebutkan bahwa  mutu pendidikan harus mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan, penilaian  serta  pemantauan  dan  pelaporan  pencapaiannya  secara nasional  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena  tidak  saja  berkaitan  dengan  persoalan  teknis,  tetapi  juga mencakup  berbagai  persoalan  yang  kompleks  dan  rumit,  baik  yang berkaitan  dengan  perencanaan,  pendanaan,  maupun  efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  sistem  pendidikan,  karena  itu  ia menuntut  manajemen  yang  baik.  Dengan  kata  lain  untuk mewujudkan  mutu  pendidikan  yang  baik,  dibutuhkan  adanya pengelolaan  secara  menyeluruh  dan  profesional  terhadap sumberdaya  yang  ada  dalam  lembaga  pendidikan  tersebut.  Salah satu  sumber  daya  yang  perlu  dikelola  dengan  baik  dalam  lembaga pendidikan adalah masalah sarana prasarana 7 . Konsep Keuangan Pendidikan Konsep pembiayaan menurut Q.S al-Mujadilah; 12-13
اَيا اَهُّ يَأ ا اَنيِذَّلا ا اوُنَمآ ا اَذِإ ا اُمُتْ يَجَنَ ا اَلوُسَّرلا ا اوُمِِّدَقَ ف ا اَْيَب ا اْيَدَي ا اْمُكاَوَْنَ ا ا ةَقَدَص ا اَكِلَذ ا ارْيَخ ا اْمُكَل ااَو اُرَهْطَأ اا اْنِإَف ااَْلا اوُدَِتَ ا اَّنِإَف ا اََّللَا ا ارروُفَغ ا ارميِحَر 6 Departemen  Pendidikan  Nasional, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis Sekolah  Konsep  Dasar (Jakarta:  Ditjend  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  Ditjen SLTP, 2002),  12
7 Senduk,  J.E., Isu  dan  Kebijakan  Pendidikan, Konsep  dan  Aplikasinya (Manado: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, 2006), 11.
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
اْمُتْقَفْشَأَأ ا اْنَأ ا اوُمِِّدَقُ ت ا اَْيَب ا اْيَدَي ا اْمُكاَوَْنَ ا اَقَدَص ا تا ا اْذِإَف ااَْلا اوُلَعْفَ ت ا اَبَتََو ا اَُّللَا ا اْمُكْيَلَع ا اوُميِقَأَف ا اَةلاَّصلا ا اوُتآَو ا اَةاَكَّزلا ا اوُعيِطَأَو ا اََّللَا ا اُهَلوُسَرَو ا اَو اَُّللَا اريِبَخ ا اَِبِ ا اَنوُلَمْعَ ت
Artinya `Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan  khusus  dengan  Rasul  hendaklah  kamu mengeluarkan  sedekah  (kepada  orang  miskin)  sebelum pembicaraan  itu.  yang  demikian  itu  lebih  baik  bagimu  dan lebih  bersih;  jika  kamu  tidak  memperoleh  (yang  akan disedekahkan)  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi  Maha  Penyayang.  Apakah  kamu  takut  akan  (menjadi miskin)  Karena  kamu  memberikan  sedekah  sebelum mengadakan  pembicaraan  dengan  Rasul?  Maka  jika  kamu tiada  memperbuatnya  dan  Allah  Telah  memberi  Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ` (Q.S al-Mujadilah; 12-13) 8
Tafsir  ayat  12-13  dalam  surat  al-Mujadilah  diturunkan berkaitan  dengan  kebiasaan  orang-orang  mukmin  yang  sering bertanya kepada Rasulullah saw berkaitan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam riwayat berikut ini:
1) Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abi  Hatim  dari  Abu  Thalhah  yang bersumber  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa  kaum  muslimin  terlalu banyak  bertanya  kepada  Rasulullah  saw,  sehingga membebankan  kepada  beliau;  untuk  meringankan  beban Rasulullah saw Allah SWT menurunkan ayat (12) dalam surat al-Mujadilah  ini  yang  memerintahkan  untuk  bersedekah kepada fakir miskin sebelum bertanya kepada Rasulullah saw. Setelah  turunnya  ayat  (12)  tersebut  kebanyakan  orang menahan  diri  untuk  banyak  bertanya;  maka  turunlah  ayat
(13)  sebagai  teguran  kepada  orang-orang  yang  tidak  mau bertanya karena takut mengeluarkan sedekah.
2) Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya (yang menganggap hadits  ini  hasan)  yang  bersumber  dari  Ali  bahwa  setelah turunnya  ayat  (12)  Rasulullah  saw  bersabda  kepada  Ali  bin bin  Abi  Thalib,  `Bagaimana  pendapatmu  kalau  sedekah  satu dinar?`  Ali  menjawab,  `mereka  tidak  akn  mampu`  Nabi bertanya,`setengah  dinar`,  Ali  menjawab  `mereka  tidak  akn mampu`, Nabi bertanya `kalau begitu  berapa?`  Ali menjawab `satu  butir  sya`ir`,  Nabi  berkata  `Engkau  terlalu  sederhana`. Maka turunlah ayat (13) sebagai teguran kepada orang-orang
8 Al- Qur’an, Terjemah Bahasa Indonesia . Kemenag. 2007
beriman  yang  bertanya  kepada  Rasulullah  saw  tapi  takut bersedekah  kepada  orang  miskin.  Selanjutnya  Ali  berkata, `karena peristiwa inilah umat ini dientengkan dari bebannya. Pada  surat  al-Mujadilah  ayat  12-13,  sangat  berkaitan  erat dengan  biaya  pendidikan.  Hal  ini  bisa  dijadikan  pijakan  bagi  para pengelola  atau  stake  holder  pendidikan  dalam  mengkonsep berkaitan dengan biaya pendidikan. 9
Ayat  (12)  memberikan  pelajaran  bahwa  pendidikan  itu  tidak gratis;  Dalam  ayat  ini  Allah  SWT  memberikan  persyaratan  kepada kaum  muslimin  yang  hendak  bertanya  (belajar)  kepada  Rasulullah saw  untuk  mengeluarkan  sedekah  kepada  fakir  miskin. Mengeluarkan  sedekah  dalam  ayat  ini  bisa  kita  asumsikan  sebagai biaya  pendidikan  (pembelajaran)  yang  harus  dikeluarkan  oleh  si pencari ilmu.
Syarat  mengeluarkan  sedekah  dalam  ayat  ini  mempunyai tujuan,  yaitu  untuk  mencegah  kaum  muslimin  bertanya  secara berlebihan atau terlalu sering bertanya sehingga hal ini membebani Rasulullah  saw.  Dengan  adanya  syarat  tersebut,  maka  kaum muslimin  berpikir  dua  kali  untuk  lebih  sering  bertanya  kepada Rasulullah saw.
Dalam realita dunia pendidikan yang terjadi, biaya pendidikan yang  dibebankan  kepada  peserta  didik  juga  mempunyai  tujuan; walaupun tidak persis sama dengan tujuan yang tertera dalam surat al-Mujadilah  ayat  12.  Tujuan  yang  paling  utama  dari  biaya pendidikan  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta  didik  adalah  untuk menunjang  kelancaran  berlangsungnya  proses  belajar  mengajar- sebagaiman  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya.  Di  samping itu,  dana  pendidikan  yang  dibebankan  kepada  para  peserta  didik bertujuan  untuk  mengikat  para  peserta  didik  agar  mereka  belajar secara  sungguh-sungguh;  dengan  asumsi  bahwa  mereka  akan merasa  rugi  kalau  tidak  belajar  dengan  sungguh-sungguh  setelah mereka mengeluarkan biaya yang harus mereka bayar.
Ayat (13) memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  pendidikan.  Dalam ayat ini Allah SWT memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang  ingin  bertanya  (belajar)  kepada  Rasulullah  saw  tapi  mereka tidak  mampu  untuk  memberi  sedekah  kepada  fakir  miskin,  maka
9 Adiwarman Karim. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : IIIT). Hal 31-33
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
Allah memberika keringanan berupa penggantian kewajiban dengan mendirikan shalat, atau membayar zakat dan ta`at kepada Allah dan rasul-Nya.
Ayat (13) di atas memberikan gambaran bahwa ketika seorang siswa  tidak  mampu  untuk  membayar  biaya  pendidikan,  maka mereka  berhak  untuk  membayar  dengan  bentuk  yang  lain.  Bisa berupa  bentuk  materi  ataupun  jasa  yang  lain;  Ambil  contoh: membayar dengan hasil pertanian, hasil ladang, ataupun berupa jasa.
Konsep  yang  diajarkan  dalam  surat  al-Mujadilah  ayat  (12-13) ini telah diterapkan oleh lembaga pendidikan Pesantren Tradisional, para  santri  yang  menuntut  ilmu  kepada  kyainya  tidak  dibebankan untuk membayar dengan berupa jumlah uang; tapi mereka ada yang membawa hasil pertanian-berupa padi, ataupun ada yang membawa hasil perladangan- seperti ketela, pisang ataupun yang lainnya; atau bahkan ada di antara mereka yang hanya membawa kayu bakar.
Selanjutnya, di pesantren tradisional pun tidak mempersalahkan santri yang tidak mampu membayar berupa materi ataupun  barang;  tapi  mereka  diberdayakan  oleh  para  kyai  untuk membantu  mengurus  kekayaan  kyai,  seperti  memelihara  kolam, mencangkul di sawah, ataupun bekerja di kebun atau lading. Hal ini menunjukkkan  bagaimana  para  kyai  yang  mengajar  di  pesantren tradisional  menerapkan  prinsip  pembiayaan  sebagaimana  yang tercantum dalam surat al-Mujadilah ayat 12-13.
Dasar dari hal ini adalah hadits berikut 10 :
اْنَع ا اِنْبا ا اَرَمُع ا اْنَع ا اِِِّبَّنلا ا ىَّلَص ا اَُّللَا ا اِهْيَلَع ا اَمَّلَسَو ا اُهَّنَأ ا اَلاَق ا اَلَأ اا اْمُكُّلُك ا ا عاَر ا اْمُكُّلُكَو ا ارلوُئْسَم ا اْنَع اا اِهِتَّيِعَر ا اُيِمَْلْاَف ا ايِذَّلا ا ىَلَع ا اِساَّنلا ا ا عاَر ا اَوُهَو ا ارلوُئْسَم ا اْنَع ا اِهِتَّيِعَر ا اُلُجَّرلاَو ا ا عاَر ا اىَلَع ا اِلْهَأ ا اِتْيَ ب اِها اَوُهَو اا ارلوُئْسَم ا اْمُهْ نَع ا اْلاَو اُةَأْرَم ا ارةَيِعاَر ا ىَلَع ا اِتْيَ ب ا اَهِلْعَ ب ا اِهِدَلَوَو ا اَيِهَو ا ارةَلوُئْسَم ا اْمُهْ نَع ا اُدْبَعْلاَو ا ا عاَر ا ىَلَع ا اِلاَم اا اِهِدِِّيَس ا اَوُهَو ا ارلوُئْسَم ا اُهْنَع ا اَلَأ ا اْمُكُّلُكَف ا ا عاَر ا اْمُكُّلُكَو ا ارلوُئْسَم ا اْنَع ا اِهِتَّيِعَر
Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap  apa  yang  kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan  dimintai  pertanggungjawaban  terhadap  apa  yang dipimpinnya.  Seorang  suami  adalah  pemimpin  bagi  anggota keluarganya  dan  dia  akan  dimintai  pertanggung  jawaban terhadap  mereka.  Seorang  istri  adalah  pemimpin  bagi  rumah
10 http://irwanburhanudingmail.blogspot.com/2012/11 /konsep-biaya- pendidikan -dalam.html . Diakses pada tanggal 19 Maret 2013
tangga,  suami  dan  anak-anaknya,  dan  dia  akan  dimintai pertanggung  jawaban  terhadapa  apa  yang  dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia  juga  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap  apa yang  dipimpinnya.  Dan  ingat  setiap  kamu  adalah  pemimpin dan  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap kepemimpinannya . 11
La  tanalul  ilma  illa  bisittatin,  saumbika  an  majmu  bibayani: dzakaun,  wa  khirsun,  wastikbarun,  wabulghotun,  wairsyadu ustadzin, wa tuulu zamnin ”
Artinya  : tidak  akan  diperoleh  sebuah  ilmu  kecuali  dengan enam perkara:  Kecerdasan, semangat, sabar dan pakai ongkos (biaya)  Petunjuk  (bimbingan)  guru  dan  dalam  tempo  waktu yang lama. Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam

## Meningkatkan Mutu Sekolah
Markus  Basuki 12 menyebutkan  proses  manajemen  pembiayaan pendidikan  dilakukan  dengan  pengambilan  keputusan  secara konsesus,  yang  didalamnya  terdapat  jaminan  rasa  aman  serta diperkuat oleh peran dan posisi yang profesional sehingga mencapai tujuan efektif.
Anggaran  biaya  pendidikan  terdiri  dari  dua  sisi  yang  berkaitan satu  sama  lain,  yaitu  sisi  anggaran  penerimaan  dan  anggaran pengeluaran  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pendidikan.  Anggaran penerimaan  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  setiap  tahun  oleh sekolah  dari  berbagai  sumber  resmi  dan  diterima  secara  teratur. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah 13. Adapun  pengeluaran  sekolah  dapat  dikategorikan  dalam beberapa  item,  yaitu:  pengeluaran  untuk  pelaksanaan  pelajaran, pengeluaran  untuk  tata  usaha  sekolah,  pemeliharaan  sarana  dan
11 al-Naisyaburi,  Muslim ,  Shahih  Muslim,  juz  9, M auqi’u  al -Islam:  Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005.
12 Markus  Basuki, Pembiayaan  Pendidikan  Sekolah  Swasta (Jakarta:  Dahlia Pustaka, 2011), 26.
13 Triaswati, Education Finance in Cambodia: Issues and Model, unpublished report for UNICEF Office at Cambodia , (2005), 22.
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif dan pendataan
Proses  manajemen  pembiayaan  pendidikan  menjadi  masalah yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan  pembangunan  sistem pendidikan.  Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang.    Oleh  karena  itu  jika    performance  sistem  pendidikan diperbaiki,  manajemen  penganggarannya  juga  tidak  mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan.
Biaya  pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen  masukan instrumental  (instrumental  input)  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  Dalam  setiap  upaya pencapaian  tujuan  pendidikan,  baik  tujuan-tujuan  yang  bersifat kuantitatif,  biaya  pendidikan  memiliki  peran  yang  sangat menentukan.  Hampir  tidak  ada  upaya  pendidikan  yang  dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan 14.
Menurut  Levin  sebagaimana  dikutip  Nanang  Fatah 15, bahwa pembiayaan  sekolah  adalah  proses  dimana  pendapatan  dan sumberdaya  tersedia  digunakan  untuk  memformulasikan  dan mengoperasionalkan  sekolah  di  berbagai  wilayah  geografis  dan tingkat  pendidikan  yang  berbeda-beda.  Pembiayaan  sekolah  ini bekaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures,  capital  dan  current  cost.  Dalam  pembiayaan  sekolah tidak  ada  pendekatan  tunggal  dan  yang  paling  baik  untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.
Biaya  pendidikan  ditentukan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan,  ratio  siswa  berbanding  guru/  dosen,  kualifikasi  guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (revenue theory of cost). Dalam  menghitung  biaya  pendidkan  ini,  faktor  input  dan output    dari  pendidikan    serta    proses    yang  ada  didalamnya  yang dikaitkan  dengan    program  pengurangan  biaya  dan  peningkatan efisiensi,  dapat  dihitung  menggunakan  teknik (cost  analysis):
14 David Clark, Financing of Education in Indonesia: Final Report Submitted to ADB for collaboration with Bappenas (Jakarta: Bappenas, 2007), 44.
15 Nanang  Fattah, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2009), 89.
productifity  measurement atau  analisa cost-effectiveness dan  atau menggunakan  analisa cost-benefit 16.
Sistem biaya pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan  sumber  daya  tersedia  digunakan  untuk  memformulasikan  dan mengoperasionalkan  sekolah.  Sistem  biaya  pendidikan  sangat bervariasi  tergantung  dari  kondisi  masing-masing  negara  seperti kondisi  geografis,  tingkat  pendidikan,  kondisi  politik  pendidikan, hukum  pendidikan,  ekonomi  pendidikan,  program  pembiayaan pemerintah  dan  administrasi  sekolah.  Sementara  itu  terdapat beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan  untuk  mengetahui  sesuai tidaknya sistem 17 Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam
meningkatkan  mutu  sekolah  di  sekolah  mencakup  empat  kegiatan pokok, yaitu;
Pertama ; perencanaan yang menerapkan pendekatan penganggaran terpadu  berbasis  prioritas,  perencanaan  disini  adalah  keseluruhan proses  pemikiran  dan  penentuan  secara  matang  hal-hal  yang  akan dikerjakan  di  masa  yang  akan  datang  dalam  rangka  pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Kedua ;  pelaksanaan,  yakni  proses  mewujudkan  langkah-langkah program sesuai rencana.
Ketiga ;  valuasi,  yakni  proses  mengukur  dan  menilai  tingkat kesesuaian  dan    efektivitas  rencana  dengan  pelaksanaan  dalam pencapaian tujuan.
Keempat ;  pertanggung  jawaban    yakni  proses  pembiayaan pendididkan  dapat  dipertanggung  jawabkan  keapada  publik (pemerintah,  orang  tua  siswa  dan  masyarakat)  sesuai  dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan
Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan  mutu  sekolah  di  sekolah  meliputi:  perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana,
pembukuan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan,
pertanggungjawaban dan pelaporan yang pelaksanaannya diterapkan  melalui  program grade  based  system dengan  evaluasi
16 Triaswati,  Financing Gap  on  Poverty  Alleviation  Programs  in  Indonesia: Measurement and Implementation, unpublished report for CIDA- Governance Reform Support II Project for bapenas Indonesia, (2006), 95.
17 Depag,  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama  dan  Keagamaan. Standarisai  Biaya  Pendidikan  di  Madrasah  (MI,  MTs,  MA), (Jakarta:  Depag,  2002), 39.
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
model  internal.  Proses  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dalam meningkatkan  mutu  sekolah  di  sekolah  dipahami  sebagai  cara mengatur lalu lintas keuangan yang diterima dan di belanjakan mulai dari  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, pengawasan  sampai  dengan  penyampaian  umpan  balik.  Proses pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dalam  meningkatkan  mutu sekolah di sekolah meliputi:
1) Perencanaan anggaran,
2) Strategi mencari sumber dana sekolah,
3) Penggunaan keuangan sekolah,
4) Pengawasan dan evaluasi anggaran, dan
5) Pertanggung jawaban dengan menerapkan model audit keuangan dan kinerja pengelolaan biaya pendidikan.

## Strategi    Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Dalam Peningkatan Mutu Sekolah
Terdapat  beberapa  strategi  dalam  manajemen  pembiayaan dalam  rangka  peningkatan  mutu  sekolah.  Sebagaimana  disinggung sebelumnya  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  adalah serentetan  proses  dalam  sistem  yang  saling  berkaitan  untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Proses tersebut  diawali  dari  mengidentifikasi  aspek  pencapaian  dan prioritas  peningkatan,  penyediaan  data  sebagai  dasar  perencanaan dan  pengambilan  keputusan  serta  membantu  membangun  dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Strategi  pemenuhan  standar  nasional  pendidikan  dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
1) Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program  peningkatan  mutu  pendidikan  atau  upaya  pemenuhan standar  mencapai  standar  yang  dijadikan  acuan,  dan  tertuang dalam  Rencana  Kegiatam  Sekolah  empat    tahunan)  dan/atau RKAS. Minimal berisi komponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan  pendidikan  dan  komponen  yang  akan  diusulkan pemenuhannya  oleh  penyelenggara  pendidikan  dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah.
2) Melakukan  perbaikan  mutu  pendidikan  atau  upaya  pemenuhan standar  mencapai  standar  yang  dijadikan  acuan  berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).
Pelaksanaan  strategi  ini  secara  berkesinambungan  harus dipantau  dengan  cara;  pengecekan  keterlaksanaan  pemenuhan standar,  dan  mencatat  penyebab  berbagai  kendala  dalam
pemenuhan  standar  dan  melakukan  penilain  internal  terhadap pelaksanaan  program  peningkatan  mutu  pendidikan.  Bagian  akhir dari strategi ini adalah pelaporan, dengan cara;
Pertama;  Menuliskan  pelaksanaan  peningkatan  mutu  atau pemenuhan  stándar  pada  tahun  berjalan,  dan  menjadi  dasar  untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.
Kedua; Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota,  atau  provinsi/pusat  untuk  dijadikan  bahan menyusun  program  peningkatan  mutu  atau  pemenuhan  standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
Ketiga;  Melakukan  pemutakhiran  data  mutu  pendidikan  setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.
Dalam  kegiatan  umum  pembiayaan  pendidikan  di  sekolah, terdapat    tiga  strategi  yang  biasa  dikembangkan,  yakni: budgeting (penyusunan  anggaran), accounting (pembukuan),  dan auditing (pemeriksaan). 18
1) Budgeting (penyusunan anggaran) Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan  secara  kuantitatif  dalam  bentuk  satuan  uang  yang digunakan  sebagai  pedoman  dalam  kurun  waktu  tertantu.  Oleh karena  itu,  dalam  anggaran  tergambar  kegiatan-kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.
Penyusunan  anggaran  merupakan  langkah-langkah  positif untuk  merealisasikan  rencana  yang  telah  disusun.  Kegiatan  ini melibatkan  pimpinan  tiap-tiap  unit  organisasi.  Pada  dasarnya, penyusunan  anggaran  merupakan  negosiasi  atau  perundingan/ kesepakatan  antara  puncak  pimpinan  dengan  pimpinan  di bawahnya  dalam  menentukan  besarnya  alokasi  biaya  suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan  tentang  pengeluaran  dan  pendapatan  yang diharapkan dari setiap sumber dana.

## 2) Accounting (pembukuan)
Pengurusan  ini  meliputi  dua  hal  yaitu,  pertama  mengurusi hal  yang  menyangkut  kewenangan  menentukan  kebijakan menerima  atau  mengeluarkan  uang.  Pengurusan  kedua menyangkut  urusan  tindak  lanjut  dari  urusan  pertama  yaitu, menerima,  menyimpan  dan  mengeluarkan  uang.  Pengurusan ini
18 Ali Imron, Manajemen Pembiayaan Sekolah (Jakarta, Gramedia, 1995), 22.
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...
tidak  menyangkut  kewenangan  menentukan,  tetapi  hanya melaksanakan  dan  dikenal  dengan  istilah  pengurusan bendaharawan.  Bendaharawan  adalah  orang  atau  badan  yang oleh  negara  diserahi  tugas  menerima,  menyimpan  dan membayar,  atau  menyerahkan  uang  atau  surat-surat  berharga dan  barang-barang  termasuk  dalam  pasal  55  ICW  (Indische Comptabiliteits  Wet),  sehingga  dengan  jabatan  itu  mereka mempunyai  kewajiban  atau  pertanggungjawabaan  apa  yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3) Auditing (Pemeriksaan)
Auditing  adalah  semua  kegiatan  yang  menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan  kepada  pihak-pihak  yang  berwenang.  Bagi  unit- unit  yang  ada  di  dalam  departemen,  mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing.
Strategi  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  dalam meningkatkan mutu sekolah di sekolah meliputi:
1) Strategic  Planning ,  yakni  strategi  yang  berpedoman  pada keterkaitan  antara  tekanan  internal  dan  kebutuhan  ekternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomic dan financial.
2) Strategic  Management ,  yakni  strategi  yang  berupaya mengelolah  proses  perubahan,  seperti:  perencanaan, strategis,  struktur  organisasi,  kontrol,  strategis  dan kebutuhan primer.
3) Strategic  Thinking ,  yakni  strategi  yang  digunakan  sebagai kerangka  dasar  untuk  merumuskan  tujuan  dan  hasil  secara berkesinambungan,  yang  kesemuanya  diawali  penyusunan anggaran (budgeting) melalui RKAS. Strategi pengelolaan
pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan  mutu  sekolah  di  sekolah  dilakukan  melalui perumusan  strategi,  implementasi  strategi,  serta,  pengendalian  dan evaluasi  strategi  yang  terdiri  dari:  Perencanaan  biaya  pendidikan, penggunaan  biaya  pendidikan,  dan  pengendalian  biaya  pendidikan. Serta  diarahkan  untuk  meningkatkan  efekvitas  pencapaian  tujuan sekolah  berlandaskan  azas  efisiensi,  akurasi,  pelayanan  prima  dan berkeadilan  sosial,  sedangkan  pembukuannya  (accounting) dilakukan bendahara yayasan sekolah.

## Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan;
1. Surat  Al-Mujadilah  ayat  12-13  memberikan  pelajaran  bahwa pendidikan  itu  tidak  gratis;  Dalam  ayat  ini  Allah  SWT memberikan  persyaratan  kepada  kaum  muslimin  yang  hendak bertanya  (belajar)  kepada  Rasulullah  saw  untuk  mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan (pembelajaran) yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu. 2. Prinsip  manajemen  pembiayaan  pendidikan  dalam  peningkatan mutu  sekolah  yang  dikembangkan  berdasarkan  :  (a)  nilai ibadah/religius,  (b)  biaya  pendidikan  ditanggung  bersama,  (c) kualitas  pendidikan  Islam  yang  bermutu  dan  berdaya  saing,  (d) dapat memenuhi standart mutu pendidikan nasional/internasional,  (e)  pengelolaan  biaya  pendidikan dijalankan dengan amanah dan jujur.  Prinsip yang dipergunakan adalah : amanah, jujur, gotong royong, tepat sasaran, efektif, adil, berbasis prioritas dan berkesinambungan. 3. Proses manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dilakukan melalui : (a) perencanaan penganggaran terpadu berbasis prioritas, (b) menerapkan program grade based system , (c) evaluasi menerapkan model internal, (d) pertanggung jawaban  menerapkan  model  audit  keuangan  dan  kinerja pengelolaan  biaya  pendidikan.  (3)  Strategi  manajemen pembiayaan  pendidikan  dalam  meningkatkan  mutu  sekolah dilakukan dengan : (a) Penyusunan anggaran ( budgeting) RKAS. (b)  Pembukuan accounting )  dilakukan  bendahara  yayasan sekolah. (c) Pemeriksaan ( auditing ) dilakukan pimpinan yayasan dan  stakeholder  secara  objektif  dan  berkelanjutan.  Sedangkan temuan  formal  penelitian  ini  adalah  “Model  penganggaran terpadu berbasis priority quality ”.
Zainuddin Al Haj Zaini , Tafsir al-Mujadilah ayat 12-13 tentang Manajemen ...

## Daftar  Pustaka
Adiwarman Karim. 2001. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : IIIT).
al-Naisyaburi, Muslim , Shahih Muslim, juz 9, M auqi’u al -Islam: Dalam Software Maktabah Syamilah, 2005.
Basuki,  Markus. Pembiayaan  Pendidikan  Sekolah  Swasta (Jakarta: Dahlia Pustaka, 2011).
Clark,  David. Financing  of  Education  in  Indonesia:  Final  Report Submitted  to  ADB  for  collaboration  with  Bappenas (Jakarta: Bappenas, 2007).
Depag, Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama dan Keagamaan. Standarisai  Biaya  Pendidikan  di  Madrasah  (MI,  MTs,  MA), (Jakarta: Depag, 2002).
Departemen  Pendidikan  Nasional . Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah  Konsep  Dasar (Jakarta:  Ditjend  Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen SLTP, 2002).
Departemen  Pendidikan  Nasional. Peningkatan  Kinerja  Kepala
Sekolah (Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasman, 2004).
Fattah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
Hasyim,  Lutfi. Arah  Kebijakan  Pembiayaan  Pendidikan  di  Indonesia (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004).
http://irwanburhanudingmail.blogspot.com/2012/11 /konsep-biaya- pendidikan -dalam.html . Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
Imron,  Ali. Manajemen  Pembiayaan  Sekolah (Jakarta,  Gramedia, 1995).
Kemenag.  Al- Qur’an dan Terjemah  Bahasa  Indonesia (Jakarta;
Publishraya. 2007).
Laporan  UNISCO  pada  jurnal  intertional  Education  for  word, Nopember 2013. Laporan ini juga dikutip oleh Jalal, Reformasi Pendidikan  Dalam  Konteks  Peningkatan  Mutu  (Jogyakarta: Karya Nusa, 2011).
Mulyasa. Pedoman  Manajemen  berbasis  Madrasah (Jakarta:  Dirjen Kelembagaan  Agama  Islam  &  Direktorat  Pendidikan  Agama Islam, 2003).
Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (Jakarta, Depdiknas, 2009).
Senduk,  J.E., Isu  dan  Kebijakan  Pendidikan, Konsep  dan  Aplikasinya (Manado:  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Negeri  Manado, 2006).
Triaswati, Education  Finance  in  Cambodia:  Issues  and  Model, unpublished report for UNICEF Office at Cambodia , (2005).
Triaswati.  Financing Gap  on  Poverty  Alleviation  Programs  in Indonesia:  Measurement  and  Implementation,  unpublished report  for  CIDA-  Governance  Reform  Support  II  Project  for bapenas Indonesia, (2006).