## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI UPTD SDN BUDAYASARI DESA CIKAUM TIMUR KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG
Takya Marell Andena 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang takyamarell03@gmail.com
Tepi Peirisal 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang tepipey@gmail.com
A Moeslihat Komara 3
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang amoeskomara@gmail.com

## Abstrak
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik.  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  adalah  bentuk  kartu  identitas  dari  bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang merupakan salah satu sekolah dasar penerima bantuan program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  di  Kabupaten  Subang.  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP)  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di SDN Budayasari. Di  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari Desa Cikaum Timur  Kabupaten  Subang  dalam  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  visi  dan  misi. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di  SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kabupaten Subang, peneliti memilih teori Marilee S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan juga Konteks Kebijakan. Yang mana apabila dalam implementasinya merujuk pada teori ini, maka  program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari berhasil.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  masalah  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  belum optimalnya implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari.  Karena  dalam  temuan  di  lapangan  masih  dijumpai  beberapa permasalahan-permasalahan  seputar  implementasi.  Dengan  kata  lain  adanya kesenjangan  atau  ketidaksesuaian  dengan  peraturan  yang  ada.  Seperti  penerima bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran  serta  kurang  tegasnya  para  petugas  terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Sekolah Dasar

## Abstract
The Smart Indonesia Program is assistance in the form of cash, expanded access and learning opportunities from the government given to students from poor families to help with the students'  personal  educational  costs.    Smart  Indonesia  Card  is  a  form  of  identity  card provided by the Smart Indonesia Program. Budayasari state elementary school, East Cikaum Village,  Cikaum  District,  Subang  Regency  is  one  of  the  elementary  schools  receiving assistance  from  the  Smart  Indonesia  Card  program  in  Subang  Regency.    This  Smart Indonesia Card is expected to be able to improve the accessibility and quality of education as well  as  reduce  social  disparities  in  terms  of  access  to  education  for  students  from underprivileged families, especially at Budayasari state elementary school.
This research aims to find out how the implementation of the Smart Indonesia Card Program Policy  at  Budayasari  state  elementary  school,  East  Cikaum  Village,  Subang  Regency achieves goals in accordance with the vision and mission. To analyze the implementation of the  Smart  Indonesia  Card  Program  Policy  at  Budayasari  state  elementary  school,  East Cikaum  Village,  Subang  Regency,  researchers  chose  Marilee  S.  Grindle's  theory  which includes Policy Content and Policy Context.  If the implementation refers to this theory, the Smart Indonesia Card program at Budayasari state elementary school will be successful. Based on the research results, the main problem in this research is that the implementation of the Smart Indonesia Card program policy at Budayasari state elementary school has not been optimal.  Because in the findings in the field there are still several problems regarding implementation.  In other words, there are gaps or inconsistencies with existing regulations. Such as aid recipients who were not on target and officers being less assertive regarding the implementation of the Smart Indonesia Card program.
Keywords: Policy Implementation, Education, Elementary School

## Pendahuluan
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa  salah  satu  tujuan  negara  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini merupakan serangkaian upaya yang efektif yang ditujukan untuk mencapai kemajuan bangsa yang akan terwujud secara nyata dengan upaya menciptakan ketahanan nasional. Pentingnya sebuah pendidikan  adalah  tanggung  jawab  pemerintah,  karena  pendidikan  merupakan kunci dalam melatih sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan akan terus berubah dan berkembang secara bertahap, sehingga menjadikan pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia.
Instruksi  Presiden  Nomor  7  pada  Tahun  2014,  bahwasanya  memandatkan tentang  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  kepada  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan untuk mempersiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)  yang  meliputi  siswa  dari  jenjang  Pendidikan  SD/MI,  SMP/MTs, SMA/SMK/MA,  dan  siswa/warga  Indonesia  yang  menempuh  pendidikan  di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, yang diwujudkan  dalam  bentuk  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).  Di  dalam pelaksanaannya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP), yang termasuk ke dalam program bantuan sosial dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  dan  mutu  pendidikan  di  Indonesia. Program Indonesia Pintar (PIP) sendiri ditujukan untuk membantu meringankan beban  biaya  pendidikan  bagi  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu secara  ekonomi.  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  dirancang  untuk  membantu anakanak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, maupun prioritas, untuk  tetap  mendapatkan  layanan  pendidikan  sampai  tamat  pendidikan menengah. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar  kembali  melanjutkan  pendidikannya.  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  juga diharapkan  dapat  meringankan  biaya  personal  pendidikan  peserta  didik,  baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Tabel 1. Rincian Penyaluran Dana KIP Kecamatan Cikaum Jenjang SK Aktivasi Persentase SD Siswa 75 62 82,66% SD RP 29.250.000 24.750.000 84,62% SMP Siswa 55 21 38,18% SMP RP 39.375.000 13.875.000 35,24% SMA Siswa 12 0 0% SMA RP 12.000.000 0 0% SMK Siswa 137 55 40,15% SMK RP 135.000.000 53.000.000 39,26% TOTAL Siswa 276 138 50,00% TOTAL RP 215.625.000 91.625.000 42.492.753.623.188
Sumber : Program Indonesia Pintar Penyaluran
Namun, dalam temuan di lapangan masih dijumpai beberapa permasalahan- permasalahan  seputar  implementasi  atau  biasa  disebut  dengan  implementation gap.  Kesenjangan  Implementasi  (implementation  gap)  adalah  keadaan  di  mana setiap  proses  kebijakan  akan  selalu  mempunyai  kemungkinan  terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya dicapai, akibat  dari  hasil  atau  efektifitas  implementasi  kebijakan.  Seharusnya,  program Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu berjalan menurut regulasi Permendikbud No. 10 Tahun  2020  Tentang  Program  Indonesia  Pintar  (PIP).  Yang  menyatakan  tentang
perluasan  akses,  bantuan  yang  berupa  uang  tunai,  dan  kesempatan  belajar  dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Dalam kenyataan atau fakta di lapangan menunjukan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi, tidak sesuai seperti yang seharusnya. Misalnya dalam hal penyalahgunaan pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana dana  tersebut  seharusnya  digunakan  untuk  kepentingan  dalam  pembiayaan pendidikan siswa penerima bantuan tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Keterlambatan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP),  karena  kurangnya  kerjasama  dari  pihak-pihak  terkait.  Baik  itu  dari koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP) SDN Budayasari maupun orang tua  siswa  penerima  program  tersebut.  Hal-hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan indikator-indikator yang ada dalam teori Marilee S. Grindle mengenai kepatuhan dan  daya  tanggap,  serta  mengenai  jenis  manfaat  yang  dihasilkan.  Maka  apabila nantinya  implementasi  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  ada  di  SDN Budayasari ini telah sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada teori tersebut diharapkan  dapat  membuat  program  ini  menjadi  lebih  efektif  dan  dapat mensejahterakan para siswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

## Kerangka Teori
Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa administrasi  publik  adalah  proses  dimana  sumberdaya  dan  personel  publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  pelaksanaan  keputusan  diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah Undang-Undang legislatif,  keluarnya  sebuah  peraturan  eksekutif,  dan  keluarnya  putusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat  yang  mempengaruhi  beberapa  aspek  kehidupannya.  Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan  yang  baik  dapat  mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
Van  Horn  (Wahab,  1997)  mengartikan  implementasi  sebagai  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh baik individu/pejabat atau kelompok/swasta yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  di  dalam kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005) membuat kategorisasi bahwa implementasi  kebijakan  dipahami  melalui  tiga  perspektif  yang  berbeda,  yaitu pembuat  kebijakan,  pejabat  pelaksana  di  lapangan  dan  aktor  individu  selaku kelompok  target.  Implementasi  juga  sebagai  upaya  melakukan,  mencapai, memenuhi, dan menghasilkan.
Dengan  kata  lain,  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  telah  dipilih  dan  ditetapkan  untuk  menjadi kenyataan. Implementasi suatu kebijakan ini berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan  berbagai  latar  belakang,  aspek  sosial,  budaya  politik  dan  sebagainya.
Anderson (1978:92) menyatakan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan
4. Efek atau dampak dari implementasi
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usahausaha untuk mencapai apa  yang  mengarah  pada  penempatan  suatu  program  ke  dalam  tujuan  putusan yang  diinginkan.  Sedangkan  Abidin  (2004:191)  mengemukakan  bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu :
1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung,
2. Faktor  eksternal  yang  meliputi  (a)  kondisi  lingkungan,  dan  (b)  pihak- pihak terkait.
Menurut  Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1990:127)  dikenal  dengan  nama “Implementation  as  A  Political  and  Administrative  Process” .  Mengemukakan  bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :
1. Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
a. Impact  atau  efeknya  pada  masyarakat  secara  individu  dan kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
Dalam  teorinya  itu  Grindle  mengemukakan  bahwa  proses  implementasi kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup :
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Hal yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu  implementasi  kebijakan.  Indikator  ini  berargumen  bahwa  suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, sejauhmana  kepentingankepentingan  tersebut  membawa  pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
Upaya  untuk  menunjukkan  atau  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat  yang  menunjukkan dampak  positif  yang  dihasilkan  oleh  pengimplementasian  kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan
Setiap  kebijakan  mempunyai  target  yang  hendak  dan  ingin  dicapai.
Yang  ingin  dijelaskan  pada  poin  ini  adalah  bahwa  seberapa  besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Kedudukan pembuat kebijakan
Pengambilan  keputusan  dalam  suatu  kebijakan  memegang  peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan  dimana  letak  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan yang diimplementasikan.
5. Siapa pelaksana program
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  atau  program  harus  didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan sudah kapabel demi  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Dan  ini  harus  sudah  terdata  atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber daya yang dikerahkan
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumbersumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Isi  kebijakan  menunjukkan  kedudukan  pembuat  kebijakan  dan  posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan.
Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi.
Yang dimaksudkan oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah :
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat Dalam  suatu  kebijakan  perlu  diperhitungkan  pula  kekuatan  atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang  terlibat  guna  memperlancar  jalannya  pelaksanaan  suatu implementasi  kebijakan.  Bila  hal  ini  tidak  diperhitungkan  dengan matang  sangat  besar  kemungkinan  program  yang  hendak  di implementasikan akan jauh arang dari api.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa Lingkungan  di  mana  suatu  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin di jelaskan  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah  kepatuhan  dan  respon  dari  para  pelaksananya,  maka  yang hendak  dijelaskan  pada  poin  ini  adalah  sejauhmana  kepatuhan  dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai sumber data primer. Metode ini  berfokus  pada  memahami  fenomena  atau  gejala  sosial  dengan  lebih  menitik beratkan  pada  gambaran  yang  lengkap  tentang  fenomena  yang  dikaji  dari  pada merincinya  menjadi  variabel-variabel  yang  saling  terkait.  Harapannya  ialah diperoleh  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena  untuk  selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

## Hasil dan Pembahasan
SDN  Budayasari  merupakan  unit  pelaksana  pada  bidang  pendidikan  yang berada di wilayah Kabupaten Subang. SDN Budayasari mempunyai tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik pada tingkat kabupaten. SDN Budayasari ini merupakan salah satu sekolah dasar di  Kabupaten  Subang.  Lebih  tepatnya  SDN  Budayasari  ini  beralamat  di  Jl.  Raya Cikaum  Hilir,  RT.05/RW.02,  Cikaum  Timur,  Kec.  Cikaum,  Kabupaten  Subang, Jawa Barat 41253. SDN Budayasari termasuk ke dalam sekolah dasar di Kabupaten Subang yang sudah terakreditasi A. SDN Budayasari memiliki 1 Kepala Sekolah, 1 Operator Sekolah, 6 Guru Kelas, 4 Guru Mata Pelajaran. SDN Budayasari termasuk ke dalam sekolah dasar kelompok “adiwiyata”, sekolah terletak di lingkungan yang tenang, terlindung dari kebisingan lalu lintas. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang  aman  dan  nyaman    menjadi  keunggulan    SDN  Budayasari.    Selain  itu, lingkungan  asri  dan  hijau  di  sekitar  sekolah  menjamin  lingkungan  belajar  yang nyaman bagi anak-anak. SDN Budayasari di dirikan pada tahun 1975 di bangun dengan  bantuan  dana  pemerintah.  Sejak  di  dirikannya  SDN  Budayasari  sudah melewati beberapa periode pergantian masa kepala sekolah.

## Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai Pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, yang termasuk adalah sebagai berikut :
1. Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
2. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Yatim piatu
4. Penyandang disabilitas
5. Korban bencana alam atau musibah
SDN  Budayasari  merupakan  salah  satu  sekolah  dasar  negeri  di  Kabupaten Subang,  yang  mana  lebih  tepatnya  terletak  di  Desa  Cikaum  Timur  Kecamatan
Cikaum  Kabupaten  Subang.  SDN  Budayasari  ini  merupakan  salah  satu  sekolah penerima  bantuan  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  dibuat  oleh pemerintah.  Setiap  tahunnya  anak-anak/siswa/I  penerima  Program  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  ini  mendapatkan  bantuan  berupa  uang  tunai  sebesar nominal  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  yang  disalurkan  melalui  bank mitra.  Bantuan  dana  dari  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  ini  diberikan  bukan hanya  untuk  sekedar  memberikan  dana  kepada  masyarakat,  akan  tetapi  dana bantuan tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan/kepentingan anak dalam mengenyam Pendidikan.
Pada setiap sekolah penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini  biasanya  memiliki  penanggung  jawab  tersendiri.  Di  SDN  Budayasari  pun, tentunya memiliki penanggung jawabanya tersendiri. Yang diwakili oleh Kepala Sekolah SDN Budayasari yaitu bapak Sahlim, S.Pd.SD sebagai penanggung jawab utama,  dan  juga  ibu  Yeni  Ratnasari,  S.Pd  sebagai  koordinator  Program  Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari yang bertanggung jawab pada proses pengelolaan  dan  juga  pengorganisasiannya.  Yang  mana  pada  pengorganisasian pemilihan  koordinator  program  ini  dilakukan  secara  konvensional,  yaitu  dipilih atau ditunjuk langsung oleh kepala sekolah di sekolah tersebut.

## Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  di  SDN Budayasari
Peneliti  memberikan  penjelasan  mengenai  hasil  penelitian  di  lapangan. Indikator  pertama  yang  digunakan  penulis  untuk  mengukur  adalah  teori  dari Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127)  dalam  bukunya  Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## Isi Kebijakan
Untuk dapat mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan program dapat dilihat dari isi kebijakannya terhadap program itu sendiri. Menurut Marilee S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127)  faktor  isi  kebijakan  yang  terdiri  atas kepentingankepentingan  yang  mempengaruhinya,  jenis  manfaat  yang  diperoleh, derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai,  kedudukan  pembuat  kebijakan,  para pelaksana program, sumber daya yang digunakan ini dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena sebagai tombak dari adanya program tersebut.
Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1990:127) Ide dasarnya adalah bahwa setelah  kebijakan  ditransformasikan,  barulah  implementasi  kebijakan  dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Sejauhmana  kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  group  termuat  dalam  isi kebijakan,  jenis  manfaat  yang  diterima  oleh target  group ,  sejauhmana  perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah  sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan  implementornya  dengan  rinci,  dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Isi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana UPTD SDN Budayasari melaksanakan dan memanfaatkan pemanfaatan sumber-sumber
daya yang ada, serta adil dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga menghasilkan perubahan yang ingin dicapai secara optimal. Untuk menjawab isi kebijakan tersebut maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dalam hal ini adalah Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari, sebagai penanggung jawab progam Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya Kartu Indonesia Pintar  (KIP)  tidak  merata.  Masih  banyak  peserta  didik  yang  seharusnya mendapatkan  bantuan  program  tersebut  tetapi  pada  kenyataannya  tidak,  atau sebaliknya  peserta  didik  yang  seharusnya  tidak  mendapatkan  bantuan  program tetapi mendapatkan. Hal ini kerap terjadi karena kesalahan sistem oleh Dapodik atau  DTKS.  Jika  dikaitkan  dengan  konsep  teori  Menurut  Marilee  S.  Grindle (Wibawa, 1994:127) yang menyatakan suatu kebijakan akan efektif manakala isi dari kebijakan  tersebut  dijalankan  secara  utuh  juga  menyeluruh.  Apabila  dikaitkan dengan  pernyataan  Kepala  Sekolah  UPTD  SDN  Budayasari  bahwa  pelaksanaan pemanfaatan  program  belum  berjalan  sepenuhnya.  Dilihat  dari  aspek  penting dalam isi kebijakan adalah tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai. Hal  ini  dapat  mengakibatkan  rencana  implementasi  kebijakan  program  Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak tersampaikan kepada sasaran dengan dapat dikatakan bahwa isi kebijakan belum dapat terimplementasikan.
Lalu  berdasarkan  pernyataan  dari  Koordinator  program  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP),  bahwa  program  tersebut  dalam  hal  pengambilan  keputusan  akan kepentingan terhadap implementasi melalui sosialisasi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP)  yang  menyatakan  bahwa  belum  optimalnya  penyampaian  sosialisasi program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  karena  masih  adanya  pihak-pihak  yang egois, merasa perlu dan ingin mendapatkan bantuan tersebut. Maka segala bentuk pemanfaatan  dalam  program  ini  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Jika  dikaitkan dengan  teori  Isi  Kebijakan  Menurut  Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127)  yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi diterapkan, maka  akan  dapat  diketahui  apakah  para  pelaksana  kebijakan  dalam  membuat kebijakan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan  adil  dalam  pengambilan keputusannya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  isi  kebijakan  program  Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum terlaksana.
Sedangkan  berdasarkan  pernyataan  dari  penerima  bantuan  program  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP),  informasi  yang  didapatkan  terkait  pengambilan  dana bantuan  kurang  cepat  seringkali  informasi  tersebar  mendadak.  Jika  dikaitkan dengan  teori  Isi  Kebijakan  Menurut  Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127)  yang menyatakan bahwa aspek sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan  haruslah  didukung  oleh  sumber-sumber  daya  yang  mendukung  agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi akan terjadi apabila pelaksana kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel  mengetahui  apa  yang  seharusnya
dikerjakan.  Dengan  demikian  sumber  daya  yang  digunakan  serta  pelaksana program tidak berjalan dengan efektif.
Dari  ketiga  pernyataan  narasumber  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Isi Kebijakan  pada  kegiatan  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  belum  efektif terlihat  dari  pemahaman  segelintir  orang  tua  siswa  di  sekolah  tersebut  yang berpikir harus mendapatkan bantuan tersebut walaupun nyatanya mereka masuk ke dalam kategori mampu, setelah sosialisasi dilakukan. Jika melihat konsep teori Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memahami makna dan tujuan dari aspek-aspek yang ada dalam isi kebijakan tersebut.

## Konteks Kebijakan
Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan program dapat dilihat dari bentuk konteks kebijakan terkait program itu sendiri. Menurut Marilee S. Grindle (Wibawa, 1994:127) faktor konteks kebijakan yang terdiri atas kepentingan kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap ini sangatlah penting, karena sebagai salah satu alat ukur dalam suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan regulasi, tanpa adanya yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru  akan  terjadi  apabila  respon  dan  strategi  yang  dilakukan  oleh  aktor  atau lembaga  yang  terlibat  diperhitungkan  secara  matang  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan.
Menurut  pendapat  Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127)  bahwa  Konteks Kebijakan  terdiri  dari  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, sreta kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Konteks kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana UPTD SDN  Budayasari  menjalankan  implementasi  kebijakan  program  Kartu  Indonesia Pintar (KIP) merujuk pada isi dari konteks kebijakan tersebut. Untuk menjawab isi konteks kebijakan tersebut maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Sekolah  UPTD  SDN  Budayasari,  sebagai penanggung jawab program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah tersebut.
Berdasarkan  pernyataan  hasil  wawancara  dari  Kepala  Sekolah  UPTD  SDN Budayasari bahwa implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum  dilaksanakan  secara  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara dengan  informan  yang  menyatakan  bahwa  masalah  kematangan  strategi  dalam kepentingan aktor yang terlibat secara optimal. Dilihat dari kebimbangan kepala sekolah, yang mana seharusnya mengetahui bahwa bijak dan adil dalam program ini sangat diperlukan. Hal ini jika dikaitkan dengan dengan konsep teori Marilee S. Grindle  (Wibawa,  1994:127)  yang  menyatakan  efektif  apabila  isi  kebijakan dijalankan dengan sepenuhnya. Jika dikaitan dengan pernyataan Kepala Sekolah UPTD SDN Budayasari bahwa pelaksanaan implementasi belum berjalan dengan sepenuhnya  tingkat  kepatuhan  pelaksanaan  program  harus  sesuai  regulasi  yang ada serta kematangan strategi harus diperhitungkan. Hal ini dapat mengakibatkan
rencana  implementasi  kebijakan  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
Sedangkan, berdasarkan pernyataan Koordinator program Kartu Indonesia Pintar (KIP) UPTD SDN Budayasari, bahwa implementasi penerimaan bantuan program ini  belum  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  koordinator program  bahwa  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  karakteristik  sesuai  dengan kepentingan  strategi  lembaga  dan  aktor  yang  terlibat,  jika  dikaitkan  dengan  teori Konteks  Kebijakan  menurut  Marilee  S.  Grindle  (Wibawa,  1994:127).  Dengan demikian dapat dikatakan faktor komunikasi belum terimplementasikan.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Konteks Kebijakan pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum efektif terlihat dari hasil pertimbangan ajuan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh orang tua siswa kategori mampu  tetap  mereka  dapatkan  oleh  pihak  UPTD  SDN  Budayasari  Kecamatan Cikaum  Kabupaten  Subang.    Jika  disesuaikan  dengan  teori  Marilee  S.  Grindle (Wibawa,  1994:127)  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  indikator  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  serta  karakteristik  lembaga  dan penguasa belum efektif. Namun untuk indikator pada tingkat  kepatuhan dan daya tanggap sudah cukup berjalan efektif.

## Proses Penyusunan dan Pengorganisasian Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari
Pada prosesnya, penyusunan dan pengorganisasian Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini harus melalui beberapa tahap dan juga syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan sesuai regulasi yang ada. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan calon penerima dalam pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) :
1. Menyiapkan Berkas yang Diperlukan
Adapun berkas-berkas yang perlu dipersiapkan sebelum membuat KIP, adalah sebagai berikut :
a. Kartu Keluarga (KK)
b. Akta Kelahiran
c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau SKTM apabila tidak memiliki KKS
d. Rapor hasil belajar siswa
e. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah
2. Melakukan Proses Pendaftaran
Siswa  dapat  mendaftar  dengan  membawa  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) orang  tuanya  ke  Lembaga  Pendidikan  terdekat.  Namun,  jika  tidak  memiliki KKS, orang tua dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.
3. Pengajuan Calon Penerima Setelah itu, sekolah akan mencatat data siswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar  (KIP)  untuk  dikirim  atau  diusulkan  ke  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
4. Pendaftaran Dapodik dan Seleksi
Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  mengirim  data  /rekapitulasi  pengajuan calon  penerima  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  ke  Kemendikbud.  Yang  mana, nantinya  sekolah  akan  mendaftarkan  calon  peserta  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP)  ke  aplikasi  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik).  Sekolah  yang  berada dalam  naungan  Kemendikbud  ini  wajib  memasukan  data  calon  penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke dalam Dapodik.
Selanjutnya  Kemendikbud  akan  mengirimkan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP) kepada calon penerima yang lolos seleksi.

## Kewajiban Peserta Didik Penerima Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  para  siswa/I  penerima  bantuan  dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, yaitu sebagai berikut :
1. Menyimpan dan menjaga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan baik.
2. Dana  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  harus  dimanfaatkan/digunakan  untuk keperluan yang relevan.
3. Terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilaksanakan  ini,  dapat  diperoleh hasil  diskusi  bahwa  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  merupakan  salah  satu  program pemerintah  di  bidang  Pendidikan  yang  sangat  terasa  dampak  manfaatnya  bagi masyarakat,  khususnya  para  penerima  bantuan  program  tersebut.  Terkait Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Budayasari ini  dapat  dikatakan  cukup  baik,  tetapi  belum  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari responsivitas pihak sekolah terkait pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa/I yang belum mendapatkan bantuan. Tetapi, dari hal tersebut ditemukan pula masalah terkait isi kebijakan bahwa masih banyaknya para penerima bantuan yang belum  tepat  sasaran.  Dan  kurangnya  komunikasi  dua  arah  antara  koordinator program serta para penerima bantuan, sehingga informasi yang didapat oleh para penerima  bantuan  tersebut  pun  kurang  jelas  dan  juga  tepat  sasaran.  Serta  terkait konteks  kebijakan  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  kebimbangan  pihak  sekolah, seperti  pertimbangan  ajuan  bantuan  program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  oleh orang  tua  siswa  kategori  mampu  tetap  mereka  dapatkan  yang  mana  seharusnya mengetahui bahwa bijak dan adil dalam program ini sangat diperlukan.

## Referensi
Agustino  Leo.  2020.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  Edisi  Revisi  Ke-2,  Bandung: Alfabeta. Ali Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Bela  Ghia,  Pebria  Dheni.  “Permasalahan  Dan  Solusi  Program  Indonesia  Pintar Dalam  Mewujudkan  Pemerataan  Pendidikan  Di  Kabupaten  Bengkayang.” Jurnal SEBATIK
Bintarto, R. 1977. Pengantar Geografi Kota, Yogyakarta: Spring.
Bungin Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dam Ilmu Sosial Lainnya), Jakarta: Kencana
Ega  Aditya  Alfa  Riqi,  Tri  Yuniningsih.  “Implementasi  Program  Indonesia  Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” Jurnal Undip
Hardiyansyah.  2018.  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya), Yogyakarta: Gava Media.
Keban,  Yeremias  T.  2008.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Mauliana Sari, Sri Musdalifah, Eka Anatami Asfar. “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia  Pintar  Dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan  di  MTsN  1 Watampone.” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 03, no. 1 (2021)
Natika,  Luki  &  Rinjani,  Sri  Dewi.  Implementasi  Kebijakan  Program  Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang). The World of Public Administration Journal Volume 3 issue 1, juni (2022)
N. Eni Rohaeni, Oyon Saryono. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)  Melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan Pendidikan.”  Indonesia  Journal  of  Education  Management  and Administration Review 02, no. 1 (2018)
Syafiie  Inu  Kencana.  2007.  Pengantar  Ilmu  Pemerintahan,  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Subarsono Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer, Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
Tahir Arifin. 2020. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: Alfabeta
Putri  Pesi,  Dasman  Lanin.  “Impelementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Indonesia Pintar  Di  Sekolah  Dasar  Negeri  11  Bancah  Kecamatan  Koto  Parik  Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.” Journal of Public Administration Studies 01, no. 2 (2022)
Wahab,  S.  A.  2008.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang  :  Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Wibawa, 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik dan Studi Kasus. Yogyakarta : In Caps. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Winarno,  B.  2014.  Kebijakan  Publik  :  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus.  Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).