P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI
(Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)

## Author
Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu,Jesslyn Siawira Vande Haupen Sirait, Rahmayanti
devxpratiwi@gmail.com Universitas Prima Indonesia

## ABSTRAK
Pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seaman  yang  dibayangkan.  Banyak  oknum-oknum  tidak  bertanggungjawab  ikut serta  campur  tangan  dalam  perekrutan  calon  pekerja  migran  Indonesia  secara ilegal , besar  kemungkinan  mereka  akan  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak manusiawi, bahkan dapat menjadi korban eksploitasi di negara penerima. Penulis menggunakan  metode  Normatif-Empiris  untuk  penelitian  kasus  ini,  dengan berdasarkan bahan dan data hukum, serta wawancara. Faktor yang mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  penempatan  pekerja  migran Indonesia  secara  tidak  resmi  dikarenakan  adanya  faktor  internal  dan  eksternal, baik  dari  pihak  yang  merekrut  maupun  pekerja  migran  itu  sendiri.  Upaya  untuk meminimalisir  kejahatan  penyalahgunaan  penempatan  pekerja  migran  tersebut dilakukan  dengan  memberlakukan  berbagai  penerapan.  Berdasarkan  Tinjauan Putusan  Nomor  1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn,  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah melakukan tindak pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pekerja Migran, Penempatan

## PENDAHULUAN
Pekerja  migran  Indonesia  adalah  seseorang  yang  berwarga  negara Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan,  yang  dimana seseorang  tersebut  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia. 1 Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah berlangsung sejak masa Pemerintahan Kolonial  Belanda,  kini  kecenderungan  masyarakat  yang  bekerja  di  luar  negeri terus  meningkat,  demikian  juga  dengan  negara  penempatan  semakin  bervariasi, termasuk  ragam  jenis  pekerjaan  dilaksanakan.  Para  tenaga  kerja  Indonesia  juga
1 www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html diakses pada 10
Desember 2019 pukul 09:53 WIB
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
tidak lagi didominasi  oleh laki-laki, melainkan juga perempuan, yang jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya. 2
Migrasi  tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai  perpindahan manusia yang  melintasi  perbatasan,  bertujuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  negara asing.  Melalui  cara  resmi (legal) atau  tidak  resmi (ilegal), difasilitasi  atau  tidak, secara  tidak  langsung  tenaga  kerja  memberikan  kontribusi  ekonomi  terhadap negara  pengirim  maupun  negara  tujuan. 3 Maraknya  pekerja  migran  Indonesia secara  tidak  langsung  telah  menunjukkan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia belum  mampu  untuk  mencukupi  lapangan  pekerjaan  untuk  Warga  Negaranya. Pemerintah  Malaysia  melalui  Duta  besarnya  di  Jakarta,  Zahrain  Mohamed Hashim, menyatakan bahwa “Penangguhan pengiriman tenaga kerja Indonesia tak menjadi solusi atas maraknya pekerja ilegal yang pergi ke Negeri Jiran”. Zahrain juga  menganggap  bahwa  “ Moratorium malah  memperbesar  potensi  perekrutan dan  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur.” Setelah  maraknya  kasus  penyiksaan  yang  diterima  tenaga  kerja  Indonesia  masih belum  juga  mampu  mempercepat  gerak  kedua  negara  untuk  memperkuat perjanjian  yang  mengatur  standar  prosedur  terhadap  penanganan  tenaga  kerja Indonesia, khususnya pekerja domestik. 4
Salah  satu  bidang  dalam  sektor  ekonomi  Indonesia  yang  bekerja  sama dengan negara-negara lain adalah sektor ketenagakerjaan, Indonesia membutuhkan  dan  menerima  tenaga  kerja  asing.  Pada  saat  yang  bersamaan, Indonesia  juga  turut  serta  mengirim  tenaga  kerja  Indonesia.  Tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu  tertentu  dengan  menerima  upah. 5 Indonesia  merupakan  salah  satu  negara pengirim  Tenaga  Kerja  Migran (migrant  worker) terbesar  di  Asia.  Pengiriman tenaga  kerja  migran  dilakukan  dengan  berbagai  upaya,  baik  resmi  maupun  tidak
2 S.  Edi  Hardum,  “Perdagangan  Manusia  Berkedok  TKI”,  (Yogyakarta:  Ar -Ruzz  Media, 2016), hlm. 88
3 Migrasi Tenaga Kerja Indonesia, IOM, 2010, hlm. 3
4 https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180221174226-106277835/malaysia -anggap-moratorium-perbanyak-tki-ilegal diakses pada 10 Desember 2019 pukul 10:35 WIB
5 Erman Supamo, “National Manpower Strategy: Strategi Ketenagakerjaan Nasional” , (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 101
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
resmi  selalu  dihubungkan  dengan  “Perbudakan”  sebagai  salah  satu  bentuk  dari Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO). 6 Permasalahan  pekerja  migran Indonesia  tidak  resmi  yang  merujuk  pada  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan mereka sebagai korban patut untuk dilindungi,  yang  dimana  seperti  yang  kita  ketahui  dalam  pengakuan  atas  negara hukum,  melindungi  Hak  Asasi  Manusia,  hak  dan  sekaligus  kemerdekaan  atau kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. 7
Tujuan utama orang pergi ke luar negeri dan bekerja disana, tidak lain dan tidak bukan adalah demi memperoleh penghasilan yang besar. Dan dengan iming- iming  penghasilan  yang  besar  itulah  yang  kemudian  memicu  orang  untuk berbondong-bondong  pergi  bekerja  keluar  negeri,  demi  mengejar  impiannya, merengkuh  hidup  enak,  dan  hidup  berkecukupan.  Dan  faktor  lain  yang  memicu adalah  sulitnya  mencari  dan  memperoleh  pekerjaan  di  Indonesia.  Berbagai lapangan pekerjaan di negara ini rasanya telah ditempati oleh ribuan atau bahkan jutaan  orang,  yang  dimana  hal  ini  tidak  memberikan  kesempatan  terhadap generasi angkatan kerja selanjutnya. 8
Keterbatasan  akan  lowongan  pekerjaan  di  dalam  negeri  ini  menyebabkan banyaknya  Warga  Negara  Indonesia  atau  tenaga  kerja  Indonesia  yang  mencari pekerjaan  ke  luar  negeri,  melalui  jalur  resmi  ataupun  tidak  resmi,  tidak  menjadi permasalahan  bagi  mereka  yang  hendak  memperoleh  penghasilan  disana. Banyaknya  angkatan  kerja  atau  tenaga  kerja  Indonesia  yang    bekerja  di  luar negeri,  merupakan  tanda  bahwa  Pemerintah  Indonesia  telah  gagal  memberikan solusi untuk permasalahan pengangguran dan kesejahteraan rakyatnya. 9 Persoalan tenaga  kerja  Indonesia  bersifat multikompleks, selain  dengan  cara  pengawasan perekrutan  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk
6 Henny Nuraeni, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Universitas Suryakencana,
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No 3, November 2015
7 A. Mahsyur Effendi, “Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 27 8 Ismantoro Dwi Yuwono, “Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar Negeri”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 9
9 Ibid, hlm. 12
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
penanggulangan  permasalahan  ini  adalah  kebijakan  Pemerintah  untuk  mengubah strategi dalam penyerapan tenaga kerja. 10
Pemerintah  selalu  melaknat  praktek  percaloan  sebagai  biang  masalah terhadap  buruh  migran,  namun  tak  pernah  serius  memberantas  praktek percaloan. 11 Terdapat  empat  hal  mendasar  yang  menyebabkan  buruknya  tata kelola  penempatan  buruh  migran.  Pertama,  lemahnya  koordinasi  antara  pihak yang  masih  saja  mementingkan  kepentingan  institusinya  sendiri  (ego  sektoral), yang  ditandai  dengan  minimnya  koordinasi.  Kedua,  dominasi  swasta,  khususnya Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  terhadap proses  tata  kelola  buruh  migran  menjadikan  berbagai  kebijakan  yang  dihasilkan condong,  yang  hanya  sebagai  alat  untuk  memuaskan  kepentingan  pihak  swasta. Meskipun, dalam  hal ini Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diberikan tanggungjawab yang besar, namun dalam hal ini Pemerintah juga  sedikit  lemah  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan.  Ketiga, berdasarkan  pengalaman  Jaringan  Buruh  Migran  (JBM)  mengenai  proses pembahasan  yang  kurang  transparan. 12 Pihak-pihak  yang  terkait  dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah calon tenaga kerja Indonesia, pelaksana  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia,  mitra  usaha,  pengguna  jasa  dan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, namun tidak dengan pekerja migran tidak resmi.
Keadaan  ini  secara  global  akan  mendorong  terjadinya  peningkatan  arus pergerakan  manusia (people  mobility) tidak  saja  dalam  lingkup  domestik  dan regional,  tetapi  juga  internasional.  Manusia  bergerak  hanya  untuk  mendapat pekerjaan  demi  kehidupan  yang  lebih  baik. 13 Telah  banyak  cara  dan  upaya  yang telah  ditempuh  dalam  berlangsungnya  pengembangan,  dan  penyiapan  lapangan kerja  terhadap  penduduk  Indonesia.  Salah  satu  upaya  yang  selama  ini  dianggap efektif  untuk  mengatasi  masalah  terhadap  penduduk  adalah  dengan  cara
10 Nazaruddin  Malik,  “Dinamika  Pasar    Tenaga  Kerja  Indonesia”.  (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 17
11 E.  Caroline,  “Kajian  dan  Kebijakan  Migrasi  Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa  Tengah”, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 5
12 Ibid, hlm. 8 13
M. Iman Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia”, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 5
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
melaksanakan  pengiriman  tenaga  kerja  di  Indonesia  ke  luar  negeri  melalui Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN).
Didalam negeri, Indonesia memang menghadapi masalah tingginya angka pengangguran  dan  gejolak  tenaga  kerja.  Maka  dari  itu  pemerintah  membuat kebijakan  dengan  meningkatkan  pasokan  tenaga  kerja  migran.  Namun,  banyak oknum-oknum  tidak  bertanggungjawab  ikut  serta  campur  tangan  dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal , yang dimana secara tidak langsung itu akan berdampak buruk bagi para pekerja migran tidak resmi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  hasilnya  akan  dituangkan  dalam  suatu  karya  tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn).”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  deskripsi  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi?
2. Bagaimana  upaya  pencegahan  terhadap  Penyalahgunaan  Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi?
3. Bagaimana  kebijakan  hukum  terhadap  Penyalahgunaan  Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  Tanpa  Izin  Resmi?  (Berdasarkan  Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  dasarnya  adalah  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  itu didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
Penelitian  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  serta mengembangkan dan menguji teori. 14
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa guna meneliti permasalahan tersebut sesuai  dengan  ruang  lingkup  dan  identifikasi  masalah  yang  telah  disebutkan  di atas  dengan  melalui  pendekatan  Normatif-Empiris,  adalah  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum  normatif  (kodifikasi,  undang-undang, atau  kontrak)  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam Masyarakat. 15 Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti  hukum  dalam  artinya  sebagai law  in  books. Pada  penelitian  hukum doktrinal  atau  normatif  bersifat  kualitatif,  preskriptif,  yang  mengenai  tentang hukum  sebagai  suatu  sistem  nilai  ideal,  hukum  sebagai  sistem  konseptual,  dan hukum  sebagai  sistem  hukum  positif. 16 Penelitian  hukum  normatif  merupakan pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  baku  utama,  menelaah  hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan dan  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum  dengan  menggunakan data  sekunder. 17 Penelitian  hukum  empiris  dilakukan  dengan  meneliti  secara langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  secara  langsung  penerapan  perundang- undangan  atau  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum,  serta melakukan  wawancara  dengan  beberapa  responden  yang  dianggap  dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
Dan  penelitian  ini  bersifat  Deskriptif,  yang  dimana  digunakan  untuk mencari  unsur-unsur,  ciri-ciri,  sifat-sifat  suatu  fenomena.  Metode  ini  dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterprestasikannya.
Sesuai  jenis  penelitian  Normatif-Empiris,  maka  data  utama  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Studi Pustaka,  yang  artinya  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  penelaah  terhadap
14 Suyitno,  “Metode  Penelitian  Kualitatif  :  Konsep,  Prinsip  dan  Operasionalnya”, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 1
15 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134
16 Nurul Qamar (et.al), “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 5
17
Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif” , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000), hlm. 24
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
berbagai  buku,  literatur,  catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  ingin  dipecahkan.  Dan  juga  menggunakan  studi  dokumen,  yang dimana penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn.
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Terkait  metode penelitian  kualitatif,  pendekatan  dilakukan  dengan  suatu  wawancara  dengan langsung  menuju  ke  lapangan.  Data  yang  berupa  kata-kata  atau  teks  tersebut kemudian akan dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi,  dan  dapat  pula  dalam  bentuk  tema-tema.  Hasil  akhir  dari  penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

## PEMBAHASAN

## 1. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Ketiadaan lapangan kerja yang luas di Indonesia bagi sebagian masyarakat disiasati  dengan  menjadi  pekerja  migran  di  luar  negeri. 18 Bermula  dari  sebuah kebijakan penempatan buruh migran, namun akhirnya berujung pada nestapa yang mesti ditanggung oleh mereka yang telah banyak menghasilkan devisa negara ini. Keputusan  Menteri  yang  menjadi  penanda  awal  dimulainya  regulasi  yang memberikan  kewenangan  besar  bagi  perusahaan  pengerah  tenaga  kerja  untuk mengambil  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari  penempatan  buruh  migran. 19 Dari  penelusuran  tentang  perkembangan  kebijakan  penempatan  buruh  migran ditemukan bahwa sebagian besar menganut tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan  pengerah  tenaga  kerja  untuk  mengambil  keuntungan  dari  bisnis penempatan  buruh  migran.  Selama  ini  buruh  migran  hanya  dijadikan  komoditas dalam  skema  industrialisasi  penempatan  buruh  migran. 20 Unsur-unsur  agen  TKI ilegal yang menyalahi aturan penempatan pekerja migran indonesia, meliputi:
a. Perdagangan orang, adanya permintaan tenaga kerja dari negara penerima untuk perbudakan ataupun pekerjaan yang tidak manusiawi, membuat para agen merekrut TKI dengan jalur tidak resmi.
18 R.M. Moch Wispandono, “Buku Ajar Menguak Perempuan Pekerja Migran”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher All Right Reserved, 2018), hlm. 173
19 Wahyu Susilo (et.al), “Selusur Kebijakan (minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia”, (Jakarta: Migrant CARE, 2013), hlm. 25
20 Ibid, hlm.26
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
b. Kelalaian  pengawasan,  pengawasan  yang  tidak  ketat  di  keimigrasian menyebabkan mereka semakin leluasa dalam mengirim TKI tidak resmi ke negara penerima.
c. Keuntungan Sepihak, para agen TKI tidak resmi dapat meraup keuntungan yang  besar  dalam  merekrut  TKI  tidak  resmi  yang  menyalahi  aturan penempatan pekerja migran ke negara penerima.
d. Merugikan  TKI  tidak  resmi,  kerugian  dari  perekrutan  jalur  tidak  resmi hanya berdampak langsung terhadap TKI yang berhasil direkrut ke negara penerima,  sedangkan  terhadap  pihak  yang  merekrut  di  negara  pengirim tidak  berdampak,  selama  kegiatan  membawa  WNI  tersebut  di  Wilayah Negara  Republik  Indonesia  untuk  dieksploitasi  di  luar  Wilayah  Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperkerjakan WNI tanpa izin resmi tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.
TKI  merupakan  salah  satu  aset  negara  yang  sering  memberikan  banyak devisa bagi negara Indonesia. Kontribusi devisa yang mereka hasilkan bagi negara sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia. Namun sungguh ironis, julukan sebagai “Pahlawan Devisa” ternyata tidak sesuai dengan perlakuan yang mereka dapatkan, baik di dalam negara sendiri maupun di negara tempat  mereka  bekerja.  Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah Indonesia  yang  berhubungan  dengan  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  adalah masalah  TKI  ilegal atau  non  prosedural,  pada  masa  perekrutan  atau  pada  masa pra-penempatan. 21 Proses  migrasi  yang  terlalu  prosedural  dan  menyita  banyak waktu,  dan  sumber  daya  juga  dapat  mendorong  migran  untuk  mencari  saluran- saluran yang tidak resmi. Dalam hal ini, para migran akan berupaya menghindari proses  yang  menyita  terlalu  banyak  waktu  dan  biaya  moneter,  dengan  melintasi perbatasan secara tidak resmi dan memasuki negara-negara untuk bekerja dengan menggunakan visa non-kerja dan melampaui batas waktu izin kerja. Tenaga kerja pria  Indonesia  yang  bermigrasi  ke  Malaysia  melalui  jalur  non-prosedural menghabiskan  lebih  sedikit  waktu  untuk  bermigrasi  dan  mengeluarkan  biaya moneter yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka yang bermigrasi melalui
21 Boedi  Prayitno  (et.al),  “Hasil  Penelitian  Keimigrasian”,  (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  dan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, 2017), hlm. 123
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
jalur  prosedural. 22 Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyebab  pekerja  migran tidak resmi, meliputi:
a. Faktor Eksternal
- Ekonomi,  rendahnya  upah  tenaga  kerja  di  Indonesia,  menjadi  salah satu  kemudahan  bagi  para  oknum-oknum  untuk  memikat  masyarakat menjadi TKI yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan  Ditjen  Imigrasi,  lalainya  pengawasan  di  keimigrasian memudahkan lolosnya perekrutan TKI ilegal atau TKI non prosedural.
- Pembangunan  nasional,  kurangnya  ketersediaan  lapangan  kerja  di Indonesia  membuat  banyak  masyarakat  ingin  menjadi  TKI,  tidak perduli dengan melalui jalur apapun.
- Penegakan  hukum,  sanksi    yang  diberikan  tidak  menyebabkan  efek jera  kepada  oknum-oknum  yang  terkait  dalam  perekrutan  TKI  ilegal, serta  tidak  tegasnya  Pemerintah  dalam  menangani  oknum-oknum perekrutan TKI yang menyalahi aturan.
b. Faktor Internal
- Pelayanan  sangat  birokrasi,  rumitnya  proses  menjadi  TKI  resmi  serta banyaknya  pelatihan  yang  harus  diikuti,  membuat  mereka  lebih memilih untuk direkrut melalui jalur tidak resmi.
- Keuntungan  besar,  mereka  beranggapan  menjadi  TKI  resmi  ataupun tidak resmi sama-sama memiliki upah yang sama banyaknya dan dapat menjadi orang yang sukses setelah pulang ke kampung halaman.
- Pendidikan  rendah,  rendahnya  status  pendidikan  mereka,  kurangnya keterampilan,  dan  pengetahuan  yang  terbatas,  sehingga  tidak memenuhi syarat untuk mereka menjadi TKI ke jalur resmi.
Salah  satu  tantangan  besar  yang  dihadapi  Pemerintah  Indonesia  yang berhubungan  dengan  pengelolaan  migrasi  adalah  masalah  migrasi  tidak  resmi. Kebijakan manajemen migrasi  yang ada saat ini,  baik  sistem perekrutan ataupun perlindungan  TKI,  telah  menyebabkan  banyak  orang  meninggalkan  Indonesia tanpa  mengikuti  prosedur  yang  berlaku  dan  tanpa  mengetahui  ketentuan
22 Mauro  Testaverde  (et.al),  “Migrasi  Untuk  Mencari  Peluang”,  (Washington  DC:  World Bank Group, 2017), hlm. 12
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  sehingga  menjadi  TKI  ilegal  di  negara penerima.  Migran  seperti  ini  bisa  ditemukan  di  semua  negara  penerima  TKI, khususnya Malaysia dengan jumlah TKI ilegal terbesar. TKI ilegal ini merupakan hasil dari kebijakan migrasi tenaga kerja di kedua negara, antara negara pengirim dan negara penerima, yang menciptakan proses migrasi tenaga kerja yang lamban, rumit,  dan  mahal  bagi  para  migran. 23 Banyaknya  jumlah  TKI  tidak  resmi  juga didukung oleh jaringan kerja perekrut TKI di Indonesia dan negara penerima yang menempatkan TKI tanpa dokumen yang benar. Jaringan sosial rahasia yang ada di negara  pengirim  maupun  di  negara  penerima  dapat  memfasilitasi  migrasi  tidak resmi. Banyak calon  tenaga kerja sering tidak mengetahui bagaimana cara untuk bermigrasi  dengan  aman,  sehingga  mudah  menjadi  korban  penipuan,  pemerasan, dan  pemalsuan  dokumen. 24 Di  daerah  dimana  terjadinya  perekrutan  dan pemberian  kerja  ke  calon  pekerja  dilakukan  oleh  perusahaan  swasta  dengan pengawasan Pemerintah yang kurang, membuat tenaga kerja sangat mudah untuk terperosok  pada  praktek  eksploitasi.  Dalam  konteks  tersebut  perdagangan  orang dapat terjadi, korban mungkin berangkat dari negara pengirim melalui jalur resmi atau  bisa  juga  dikarenakan  penyelundupan  melalui  jaringan  kejahatan transnasional,  yang  pada  akhirnya  mereka  berakhir  dalam  kondisi  seperti  budak: tidak  dibayar,  tidak  mempunyai  kebebasan  bergerak,  dan  sering  mengalami siksaan. 25 Migrasi  tidak  resmi  dari  Indonesia  merupakan  akibat  dari  adanya beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang menempatkan pekerja  migran  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  dan  agen  perekrutan  yang  tidak terdaftar di Daerah perdesaan, serta kurangnya pengetahuan di antara TKI tentang prosedur  migrasi  yang  benar  dan  HAM  migran.  Lemahnya  keterlibatan Pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi TKI, lemahnya penegakan  hukum,  dan  kegagalan  untuk  menuntut  mereka  yang  terlibat  dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral. 26 Menurut Putra Solihin, apabila mereka calon TKI tidak memliki surat keterangan kerja dari BNP2TKI atau Dinas Ketenagakerjaan,  maka  passport  mereka  tidak  akan  diproses  oleh  pihak  kantor
23 “Migrasi Tenaga Kerja Indonesia”, (Jakarta, IOM, 20 10), hlm. 16
24 Ibid 25 Ibid, hlm. 8
26
Ibid, hlm. 17
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
imigrasi, dan beliau berpendapat bahwa para calon TKI lebih memilih jalur ilegal yang  menyalahi  aturan  penempatan  pekerja  migran  tersebut,  bukan  dikarenakan oleh  pengesahan  dokumen  yang  rumit,  melainkan  karena  faktor  ekonomi  yang membuat  mereka  memilih  jalur  instan  tersebut,  dengan  maksud  mereka  akan dijadikan  TKI  dengan  cepat  tanpa  harus  mengikuti  prosedur  yang  berlaku  dan tanpa  perlu  mengikuti  pelatihan.  Dan  faktor  yang  menyebabkan  oknum-oknum melakukan  penyalahgunaan  penempatan  pekerja  migran  adalah  karena  besarnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak mereka. 27 Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, sebagai berikut:
a. Sistem  penempatan  yang  masih  belum establish :  birokrasi  dan  masalah administratif
b. Kurangnya  koordinasi  antar  lembaga,  baik  antar  lembaga  Pemerintah maupun antar penempat TKI
c. Lemahnya sumber daya manusia dari TKI
d. PPTKIS  yang  tidak  berijin  maupun  yang  ijin  operasionalnya  sudah daluarsa
e. Banyaknya pungutan diluar sistem
f. Ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi
g. Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI
h. Kriminalisasi pelanggaran administratif
i. Dan sebagainya. 28
Berdasarkan  negara  tujuan  calon  TKI  ilegal  yang  telah  dijelaskan  dalam putusan  nomor  1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn,  ialah  Negara  Malaysia.  Birokratisasi dan praktek pengambilan keuntungan dalam penempatan buruh migran Indonesia ke  Malaysia  ini  mendorong  makin  tingginya  laju  penempatan  buruh  migran  ke Malaysia  secara  tidak  resmi.  Hingga  saat  ini,  salah  satu  problem  besar  buruh migran Indonesia di Malaysia yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas adalah persoalan  buruh  migran  tidak  berdokumen. 29 Pada  proses  penempatan  terdapat beberapa  poin  penting,  bahwa  terjadi  pengabaian  kewajiban  hukum  terkait
27 Wawancara dengan Putra Solihin, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, pada  hari Kamis, 23 Januari 2020
28
Hadi  Subhan,  “Perlindungan  TKI  Pada  Masa  Pra  Penempatan  Selama  Penempatan  dan
Purna Pen empatan”, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2012), hlm. 68 29 Wahyu Susilo (op.cit), hlm. 24
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
lemahnya  fungsi  pengawasan  dan  belum  adanya  mekanisme  kontrol  oleh Pemerintah di luar negeri. 30

## 2. Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi
Masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran dapat diidentifikasi dalam beberapa  tahapan,  antara  lain:  proses  rekrutmen,  pra-pemberangkatan, penempatan negara penerima, dan saat pulang ke kempung halaman. 31 Kekacauan pengiriman  TKI  merupakan  kesalahan  banyak  pihak,  sebagian  oknum  Aparat Pemerintah Republik Indonesia yang mempraktikkan KKN di bidang pengiriman TKI.  Permasalahan  penempatan  TKI  tidak  hanya  bersinggungan  dengan  pihak agen  TKI  tidak  resmi,  sebagian  oknum  PJTKI  juga  menyimpang  dari  ketentuan yang  sudah  ada,  yang  dimana  kurangnya  tanggungjawab  atas  kesejahteraan  dan keselamatan  TKI,  serta  lebih  mementingkan  keuntungan. 32 Salah  satu  upaya pencegahan  TKI  non  prosedural  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0277.GR.02.06  tahun  2017  tentang  Pencegahan Tenaga  Kerja  Indonesia  Non  Prosedural  yang  menyatakan  bahwa,  “Bertujuan untuk  dijadikan  petunjuk  bagi  seluruh  jajaran  Imigrasi  pada  saat  melakukan proses  penerbitan  paspor  dan  atau  pada  saat  dipemeriksaan  di  TPI  untuk mencegah    TKI  Non  Prosedural  dengan  cara  melakukan    pemeriksaan  secara selektif baik dengan pemeriksaan formal dan materiil”. 33
Secara resmi kepengurusan penempatan TKI oleh Pemerintah baru dimulai pada  tahun  1969,  saat  itu  ditangani  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja.  Dengan adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  tahun  1970,  program  penempatan Angkatan  Kerja  Antar  Daerah  (AKAD)  dan  Angkatan  Kerja  Antar  Negara (AKAN)  diperkenalkan  untuk  memuluskan  jalan  bagi  keterlibatan  sektor  swasta
30 “Ringkasan  Kajian  Ombudsman  RI  (Policy  Brief)  Aspek  Maladministrasi  Dalam Penempatan  dan  Kepulangan  Pekerja  Migran”,  (Jakarta:  Ombudsman  Republik Indonesia, 2018), hlm. 9
31 Sulistyowati  Irianto,  “Akses  Keadilan  dan  Migrasi  Global:  Kisah  Perempuan  Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor I ndonesia, 2011), hlm. 12
32 Boedi  Prayitno  (et.al),  “Hasil  Penelitian  Keimigrasian”,  (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  dan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, 2017), hlm. 136
33 Ibid, hlm. 161
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
dalam  industri  perekrutan  dan  penempatan  tenaga  kerja. 34 Kementerian  Luar Negeri telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Agen  perekrutan  sekarang  diminta  untuk mendaftarkan  semua  TKI  yang  tiba  diluar  negeri,  di  kantor  KBRI  atau  KJRI  di negara tujuan. 35
Secara  teori,  terdapat  beberapa  cara  dalam  melakukan  upaya penanggulangan  kejahatan,  maka  upaya  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  izin  resmi,  dapat  dilakukan  dengan beberapa metode upaya, sebagai berikut:
a. Upaya Preventif, yang artinya suatu tindakan pengendalian sosial tersebut dengan  upaya  pencegahan,  yang  dilaksanakan  untuk  mencegah  adanya permasalahan  penempatan  TKI  tanpa  izin  resmi  dimasa  yang  akan daatang, agar dapat terminimalisir. Misalnya, melalui program penyuluhan tentang  bahayanya  menjadi  TKI  yang  direkrut  dengan  jalur  tidak  resmi, yang dimana penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan baik di kota/ di desa yang kerap sekali terdapat banyaknya calon TKI ataupun diseluruh penjuru Indonesia.
b. Upaya  represif,  yang  artinya  suatu  tindakan  pengendalian  sosial  tersebut yang  dilakukan  setelah  terjadi  suatu  permasalahan  atau  peristiwa  buruk yang menyalahi aturan. Tindakan represif dapat  dilakukan dengan 2 cara, sebagai berikut:
- Tindakan persuasif, tindakan yang dilakukan dengan cara mengarahkan  masyarakat  untuk  mematuhi  nilai-nilai  dan  norma  yang berlaku.  Misalnya,  himbauan  dan  arahan  dari  Pemerintah  agar masyarakat  memiliki  kebijakan  dalam  memilih  jalur  resmi  untuk menjadi  TKI,  supaya  keamanan  diri  mereka  terjamin  di  negara penerima.
- Tindakan  koersif,  tindakan  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  bersifat keras  dan  tegas.  Misalnya,  Pemerintah  akan  memberikan  hukuman
34 “Migrasi Tenaga Kerja Indonesia”, Ibid, hlm. 9
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
kepada  oknum-oknum  nakal  ataupun  pihak  PJTKI  yang  melakukan penempatan TKI tanpa izin resmi.
c. Pengendalian  sosial  gabungan,  yang  artinya  suatu  usaha  pengendalian yang  dilakukan  dengan  memadukan  upaya  preventif  dan  represif,  yang dimana  perpaduan  kedua  upaya  tersebut  dimaksudkan  agar  suatu tindakan/peristiwa tidak berujung menyimpang dari nilai-nilai atau norma- norma  yang  berlaku,  dan  apabila  terjadi  penyimpangan  atas  peristiwa tersebut tidak sampai merugikan yang bersangkutan ataupun orang lain.
Peran  Pemerintah  dalam  mengawasi  kinerja  agen,  kebijakan  Pemerintah Indonesia  mencoba  mengatur  agen  perekrutan  dengan  cara  mengaplikasikan peraturan penempatan yang terdiri dari dua komponen: (a) mengatur pembentukan agen  perekrutan,  dan  (2)  menentukan  tugas  dan  tanggungjawab  agen  perekrutan dalam  mengurusi  penempatan  kerja  TKI.  Upaya  serius  Pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  TKI  diwujudkan  melalui  penyempurnaan Undang-undang  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  pekerja  migran. Keberadaan Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 sangat penting sebagai dasar pelayanan  yang  maksimal  untuk  proses  migrasi  yang  aman. 36 Keseriusan  dan ketegasan  Pemerintah  dalam  mambasmi  dan  mengusut  oknum-oknum  nakal ataupun  para  agen  TKI  tidak  resmi  yang  menyalahgunakan  penempatan  pekerja migran  Indonesia  tanpa  izin,  sangat  membantu  dalam  meminimalisir  kekacauan permasalahan TKI.

## 3. Kebijakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi
(Berdasarkan Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)
Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  unsur- unsurnya sebagai berikut:
a. Barang Siapa
36 Stella  Aleida  Hutagalung  (et.al),  “LAPORAN  PENELITIAN  SMERU:  Laporan  Tematik  Studi Midiline  MAMPU  Tema  3:  Akses  Perempuan  Buruh  Migran  Luar  Negeri  terhadap Layanan Perlindungan”. (The SMERU Research Institute , 2019), hlm. 24
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated

## b. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Menimbang,  bahwa  diketahui  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana disebutkan di atas, seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat,  bahwa  Terdakwa  Leny  Suswita  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melaksanakan  Penempatan Pekerja Migran Indonesia”.
Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  dapat  dijatuhi pidana.
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  jurnal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  menjatuhkan  putusan  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  Hakim terhadap  terdakwa  yaitu  berdasarkan:  keterangan  saksi-saksi,  keterangan terdakwa,  barang  bukti,  alat  bukti  petunjuk-petunjuk,  serta  hal-hal  yang  dapat meringankan  atau  memberatkan  terdakwa.  Hukuman  penjara  dan  denda  yang diberikan  terhadap  terdakwa  merupakan  kebijakan  yang  tepat  terhadap  putusan pengadilan, mengingat  bahwa tujuan utama dibuatnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia adalah  untuk  melindungi  para  TKI  yang  direkrut  tanpa  adanya  izin  resmi  dari pihak  Instansi  negara  yang  bersangkutan,  dan  memberikan  hukuman  terhadap agen  TKI  tidak  resmi  atau  pihak  lainnya  yang  menyalahi  aturan  penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi.
HAL-HAL YANG MERINGANKAN:
a. Antara terdakwa dan saksi korban dapat memaafkan perbuatan Terdakwa
b. Terdakwa belum pernah dihukum
c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
d. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
e. Anak  terdakwa  pada  saat  ini  dalam  keadaan  sakit  dan  sedang  dirawat  di Rumah Sakit Materna Bagian Radiologi
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
A. Analisis  Atas  Kasus  Penyalahgunaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia Putusan Hukum Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn
Dalam    putusan  perkaran  Nomor  1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn,  menyatakan bahwa  putusan  tersebut  didasarkan  pada  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum, maka  dari  itu  penulis  berpendapat  bahwa  pertimbangan  Hakim  dalam menjatuhkan  hukuman  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  menghasilkan putusan  yang  berkualitas  baik  dengan  menggunakan  dasar  argumentasi  yuridis dan  teoritis  yang  kuat.  Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu dengan kekuatan alat bukti yang ditemukan,  yang  dimana  beberapa  alat  bukti  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan yang  dinyatakan  dalam  pasal  184  KUHAP  dan  sesuai  dengan  pernyataan  yang terkandung  dalam  pasal  183  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa,  “Hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

## B. Kebijakan Penal dan Non Penal
Kebijakan  penal,  kebijakan  penal  merupakan  kebijakan  terhadap  suatu kegiatan  yang  berkaitan  dengan  tindakan  kejahatan  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan  hukum  pidana,  yang  dimana  seseorang  yang  melakukan  tindakan kejahatan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Seperti  halnya penyalahgunaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  setiap  orang  ataupun perseorangan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  penempatan  pekerja  migran Indonesia  tanpa  adanya  izin  resmi,  maka  akan  dihukum  sesuai  dengan  hukum yang berlaku, kebijakan tersebut selain untuk menimbulkan efek jera, juga sebagai bentuk yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan esksploitasi.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
Kebijakan  non  penal,  kebijakan  non  penal  merupakan  kebijakan penanggulangan  yang  mengarah  kedalam  bentuk  pencegahan  sebelum  terjadinya suatu  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  non  penal  dapat  dilakukan bersamaan  dengan  upaya  preventif,  melakukan  penyuluhan  tentang  dampak  dari menjadi  TKI  ilegal  yang  dimana  penyalahgunaan  penempatan  mereka  tersebut, secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.
Kebijakan  hukum  yang  ditetapkan  dalam  putusan  ini,  didasari  dengan pasal  81  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang  bersangkutan,  maka  hasil  putusan  mengadili  dan  menetapkan  bahwa terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia”. Menghukum pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara  7  (tujuh)  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  5.000.000,-  apabila  tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## KESIMPULAN
A. Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan penempatan  pekerja  migran  Indonesia  tanpa  izin  resmi,  adanya keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari  penempatan  buruh  migran  secara tidak  resmi  dan  adanya  faktor  internal/eksternal  yang  mempengaruhi penyebab pekerja migran tidak resmi.
B. Upaya  pencegahan  terhadap  penyalahgunaan  penempatan  pekerja  migran Indonesia  tanpa  izin  resmi,  dengan  diterapkannya  peraturan-peraturan, kebijakan  dan  dilaksanakannya  metode  upaya  preventif,  represif,  serta pengendalian sosial gabungan
C. Kebijakan  hukum  berdasarkan  Putusan  Nomor  1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn, dengan  didasari  Pasal  81  Undang  Undang  Repubik  Indonesia  Nomor  18 tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  serta peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Mengadili terdakwa,  dengan  dipidana  penjara  selama  7  (tujuh)  bulan  dan  pidana
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
denda sebesar Rp.5.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004
Boedi  Prayitno  (et.al),  Hasil  Penelitian  Keimigrasian,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  hukum  dan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM Republlik Indonesia, Jakarta, 2017
Caroline  E,  Kajian  dan  Kebijakan  Migrasi  Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa  Tengah, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019
Edi  Hardum  S,  Perdagangan  Manusia  Berkedok  TKI,  Ar-Ruzz  Media, Yogyakarta, 2016
Erman Supamo, National Manpower Strategy: Strategi Ketenagakerjaan Nasional, Kompas, Jakarta, 2009
Hadi Subhan, Perlindungan TKI Pada Masa Pra-Penempatan Selama Penempatan dan  Purna  Penempatan,  BPHN  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Jakarta, 2012
Iman  Santoso  M,  Perspektif  Imigrasi  dalam  Migrasi  Manusia,  Pustaka  Reka Cipta, Bandung, 2014
Ismantoro  Dwi  Yuwono,  Hak  dan  Kewajiban  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) di luar negeri, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
Mahsyur  Effendi  A,  Hak  Asasi  Manusia,  Dimensi  Dinamika  dalam  Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Mauro  Testaverde  (et.al),  Migrasi  Untuk  Mencari  Peluang,  World  Bank  Group,
Washington DC, 2017
Migrasi Tenaga Kerja Indonesia, IOM, Jakarta, 2010
Moch  Wispandono  R.M,  Buku  Ajar  Menguak  Perempuan  Pekerja  Migran,
Deepublish Publisher All Right Reserved, Yogyakarta, 2018
Nazaruddin  Malik,  Dinamika  Pasar  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016
Nurul  Qamar  (et.al),  Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods),  CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017
Ringkasan  Kajian  Ombudsman  RI  (Policy  Brief)  Aspek  Maladministrasi  Dalam Penempatan  dan  Kepulangan  Pekerja  Migran,  Ombudsman  Republik Indonesia, Jakarta
Soerjono  Soekanto,  Penelitian  Hukum  Normatif,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2000
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Revisied  : 16/11/20 5 th Sinta Akreditated
Sulistyowati  Irianto,  Akses  Keadilan  dan  Migrasi  Global:  Kisah  Perempuan Indonesia  Pekerja  Domestik  di  Uni  Emirat  Arab,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta, 2011
Suyitno,  Metode  Penelitian  Kualitatif  :  Konsep,  Prinsip  dan  Operasionalnya,
Akademia Pustaka, Tulungagung, 2018
Wahyu  Susilo  (et.al),  Selusur  Kebijakan  (minus)  Perlindungan  Buruh  Migran Indonesia, Migrant CARE, Jakarta, 2013

## II. Jurnal
Henny  Nuraeny,  Pengiriman  Tenaga  Kerja  Migran  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Perbudakan Modern Dari  Tindak Pidana Perdagangan Orang, Universitas Suryakenacana, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No. 3
Hutagulung  Stella  Aleida  (et.al),  2019,  LAPORAN  PENELITIAN  SMERU: Laporan  Tematik  Studi  Midiline  MAMPU  Tema  3:  Akses  Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Perlindungan, The  SMERU Research Institute

## III. Situs Internet
Malaysia Anggap Moratorium Perbanyak TKI ilegal https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180221174226106277835/malaysia- anggap-moratorium-perbanyak-tki-ilegal diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 09:53 WIB
Pekerja Migran Indonesia www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 10:35 WIB
IV. Wawancara
Wawancara dengan Putra Solihin, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan