## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali
I Wayan Wesna Astara* 1 ; I Made Suwitra 2 ; I Ketut Irianto 3 dan Ida Ayu Putu Widiati 4
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
3,4 Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
wesna_astara@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  kegiatan  desa  Binaan  di  Desa  Pinggan  Lembaga  Pengabdian  kepada  Masyarakat  membina  LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang  jaminan  fidusia,  yaitu  pengikatannya  dilakukan  dengan  pembuatan  perjanjian  yang  terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD  membuat  Perjanjian “ model ” dengan  dengan  akta  otentik  dan “ model ” atau/dan  akta  di  bawah  tangan sesuai  dengan  anatomi  hukum  perikitan  dan  Perjanjian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa Adat Pinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan  penyuluhan.  Tujuan  dari  Penyuluhan  dan  Pendampingan  Pengurus  dan  Pengawas  adalah  adanya  satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang  membuat  perjanjian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  ketrampilan  peserta latihan  praktik  perjanjian  kredit  mengalami  peningkatan  pengetahuan  setelah  dilakukan  Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum  Perjanjian dan  pengurus  LPD  menjalankan  praktik  kredit  sesuai  dengan  pelatihan  yang  dilakukan. Kesimpulannya,  masyarakat  tidak  lagi  memimjam  uang  di  rentenir  desa,  karena  kepercayaan  masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Kata kunci: Pengurus LPD, perjanjian, kepercayaan masyarakat
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki basis filosofi yang berbeda dengan LPD yang ada di Indonesia lain. Secara historis LPD lahir dari satu momen seminar Kredit Pedesaan yang diselenggarakan oleh

## How To Cite:
Astara, I. W. W., Suwitra, I. M., Irianto, I. K., & Widiati, I. A. P. (2018). Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. Community Service Journal (CSJ) . 1(1), 20-23.

## Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 21
Departemen  Dalam  Negeri  pada  Pebruari  1984 di  Semarang  judulnya “ Kredit  Pedesaan ” yang  ada  kaitannya program Nasional untuk pemerdayaan ekonomi kerakyatan khususnya di Daerah pedesaan dan itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah kemudian  melalui pembentukan Lembaga  Keuangan Pedesaan yang disebut dengan LPD. Perlu dijelaskan bagaimana LPD di Bali, karena yang di UU jelas mewakili Pemerintah Daerah Propinsi  Bali  untuk  kemudian  Gubernur  mengeluarkan  surat  Keputusan  Nomor  972  tahun  1984  Tentang Pendirian  Lembaga  Perkreditan  Desa  di  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali.  Hal  yang  sangat  menarik  adalah Provinsi  Bali  mengenal  dengan  adanya  dua  desa,  yaitu  desa  adat/desa  Pakraman  dan  desa  Dinas.  Negara Kesatuan Republik Indonesi, Bali memiliki keunikan dalam sistem pemerintahan desa adat yaitu memiliki awig -awig , Prajuru desa adat , dan harta kekayaan sendiri untuk mengurus rumah tangga Desa Adat dan memiliki otonomi  desa  adat.  Desa  Adat  (Desa  Pakraman  landasannya  adalah  hukum  adat  yang  dikemas  dalam  awig- awig),  didirikan  dan  dikelola  dengan  awig-awig,  oleh  dan  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  desa  Adat/ Pakraman.( Nurjaya, 2011 ).
LPD  yang  lahir  di  Bali  dengan  basis  filosofis  antropologi  dan  sosiologis  disebut social  capital dan cultural capital, milik kumunitas masyarakat hukum adat yang wajib diakuai dan dihormati dan dilindungi dan diberikan ruang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disin pentingnya arti pengaturan. Kalau kita lihat landasan konstitusionalnya dari perspektif ideology negara jelas di dalam UUDNKRI, ada kalimat-kalimat seperti  ini,  ini  ideology  namanya,  Negara, mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintah  daerah  dst . Masyarakat  Desa  Pakraman  posisinya  di  Pasal 18B ayat (2) jo ayat (3), kalau dilihat  landasan  yuridisnya  ada UU  Hak  asasi  manusia  yang  menyebutkan,  pengakuan,  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  ini  mencerminkan  legal  Pluralism  (kemajemukan  hukum).  Kemajemukan pranata hukum di Indonesia di satu sisi hukum negara di sisi lain ada hukum adat, ada lagi disisi lain hukum agama  dan  bahkan  dalam  perspektif  antropologi  hukum  ada  yang  disebut SelfRegulation /Pengaturan- pengaturan sendiri dari kumunitas masyarakat setempat atau inner order mechanism .
Langkah  nyata dari dari keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang “ Pendirian Lembaga Perkreditan  Desa ” jo.  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun1988,  tentang  Lembaga  Kredit  Desa ”. Tujuan  pokok Pembentukan LPD ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 2 tahun 1988 adalah: 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat  Desa  melalui  tabungan  yang  terarah  serta  penyaluran  modal  yang  efektif;  2.  Memberantas  ijon, gadai  gelap, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu  di daerah pedesaan; 3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan; 4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.
Berdasarkan  survey  sekaligus  pendampingan  tanggal  29  Nopember 2017  terhadap  Pengurus  LPD  Desa Pakraman Pinggan, memberikan keterangan bahwa adanya ketidak mengerti tentang anatomi Kontrak Mitra I (Pengurus  LPD) dalam  hal perjanjian kredit  dalam merancang suatu  kontrak contrac  drafting. Bahwa  apabila Pengurus  LPD  membuat  suatu  perjanjian  tertulis  atau  kontrak,  maka  terlebih  dahulu  harus  memperhatikan anatomi  perancangan  kontrak  supaya  suatu  kontrak,  mengikuti  asas-asas  perjanjian,  sahnya  perjanjian  dan memperhatikan  anatomi  kontrak  kedalam  perjanjian.  Memang  dalam  perjanjian  kita  kenal perjanjian notariil dan ada perjanjian di bawah tangan.
Pengurus  LPD  dan  Pengawas  perlu  ada  sentuhan  dunia  akademik  yang  berkaitan  dengan  bagaimana membuat suatu kontrak berdasarkan  hukum perjanjian. Kecermatan dalam membuat kontrak dengan berpagar dengan ketentuan hukum, menjamin pelaksanaan bisnis relative aman, tentu saja dari segi hukumnya. Sekurang -kurangnya dalam bisnis itu, hukum dapat melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis, dan hukum tidak menjadi momok bagi hubungan bisnis ( Artadi, 2017 ).
Penelitan  yang  serupa  dengan  penelitian  sekarang  ini  telah  dikaji  sebelumnya  oleh  beberapa  peneliti seperti ( Diana, 2012 ) yang mengkaji tentang perjanjian kredit dengan jaminan  hak  tanggungan dalam praktik pada lembaga perkreditan desa (LPD) di desa adat Talepud kabupaten Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penyebab  LPD  Talepud  tidak  melaksanakan  proses  perjanjian  kredit  dengan  hak  tanggungan seperti  yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  dan  untuk mengetahui  akibat  hukum  bagi  praktek  proses  Perjanjian  Kredit  dengan  Hak  Tanggungan  yang  tidak  sesuai Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  dan  tidak  menggunakan  Akta  PPAT  dilihat dari  sudut  wanprestasi  dan  hak  mendahulu  pada  LPD  Desa  Talepud  Kabupaten  Gianyar.  Hasil  penelitiannya
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379
Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 22
menunjukkan  bahwa  kredit  yang  diberikan  dengan  jaminan  jumlahnya  kecil,  jangka  waktu  kredit  pendek, apabila didaftarkan akan membutuhkan biaya pendaftaran yang dapat memberatkan debitur, nasabah tidak mau proses yang berbelit-belit, hasil musyawarah dari LPD diputuskan belum perlu menggunakan Hak Tanggungan karena masih mengutamakan sanksi moral, penjaminnya diketahui oleh prajuru adat, debitur merupakan warga masyarakat yang telah dikenal baik oleh LPD, sedangkan jaminan tanah hanya sebagai pelengkap, yang pokok adalah jaminan moral. Dan juga LPD Talepud Gianyar sebagai bagian dari lembaga adat, dengan aturan (awig- awig) desa adat, lebih memilih menyelesaikan proses kredit macet ini secara kekeluargaan terutama pembinaan yang  dilakukan  oleh  petugas  desa  adat.  Penelitian  lainnya  juga  dilakukan  oleh  ( Jaya,  2015 )  yang  mengkaji tentang  perjanjian  kredit  dan  lembaga  perkreditan  desa  (LPD).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa peminjaman dilakukan tanpa persetujuan atau Bendesa Adat Kelihan tidak valid. Penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Kredit Desa dalam hal kredit macet itu tidak selalu harus melalui Paruman prajuru Masyarakat Desa.  Jika  satu-satunya  cara  untuk  mendekati  keputusan  kredit  telah  melunasi  kreditnya,  tidak  perlu menyebutkan  Paruman.  Selain  itu  ( Darmawangsa  dkk.,  2017 )  juga  mengkaji  penelitian  serupa  tentang tanggungjawab pengurus LPD dalam pengelolaan keuangan desa pakraman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pengaturan  manajemen  akhir  keuangan  Pakraman  yang  dilakukan  oleh  LPD,  dengan  berpegang  pada prinsip  kehati-hatian  agar  LPD  tetap  sehat,  dengan  ketentuan  penyediaan  seperti:  kecukupan  modal,  batas pinjaman,  sistem  klasifikasi  pinjaman,  cadangan  pinjaman  ragu-ragu  (CPRR)  yang  mencukupi,  manajemen likuiditas,  rencana  kerja,  dan  rencana  anggaran  pengeluaran  pendapatan  (RK-RAPB)  LPD  dan  laporan.  LPD berupa  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  pelanggan  Pakraman  di  mana  dewan menyampaikan laporan  kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara rutin setiap bulan dan melaporkan setiap tiga bulan ke tingkat pengawas, BPD, PLPDK, dan desa prajuru.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa Adat Pinggan. Dengan adanya contoh praktik pembuatan perjanjian yang  dilakukan  oleh  pengurus  LPD  Desa  Adat  Pinggan  dapat  menambah  ketrampilan  dalam  membuat  suatu kontrak/perjanjian yang berpagar dengan ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan input berupa pengetahuan  dan  ketrampilan  para  Pengurus  LPD  dalam  mengelola  LPD  dalam  transaksi  kontrak/perjanjian dengan para nasabah sesuai dengan ketentuan hukum.

## 2.  METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey terhadap keadaan perjalanan kegiatan transaksi  melalui  lalu  lintas  Perjanjian  kredit  di  LPD  Desa  Pinggan.  Kemudian,  memberikan  teori  tentang teoritik  pengaturan  LPD sebagai  Lembaga  keuangan  komunitas  masyarakat  hukum  adat  di  Bali.  Selanjutnya, memberikan pemahaman bahwa Hukum kontrak dapat diimplementasikan dalam lalu lintas perjanjian di  LPD (dalam bisnis) dan hukum tidak menjadi momok bagi hubungan bisnis (pihak kriditor dan debitor). Selain itu, memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD bahwa perjanjian yang dibuat  secara  sah  mengikat  orang  yang  membuatnya  (Pasal  1313  KUHPerdata)  dan  terakhir  melakukan pemeriksaan perjanjian yang pernah dilakukan oleh Pengurus LPD  dengan Nasabah dan memberikan perbaikan -perbaikan/koreksi terhadap perjanjian yang memungkinkan menimbulkan sengskata ke depan. Adapun sasaran pada program ini adalah Pengurus LPD dan Pengawas mendapatkan pemahaman, pengetahuan tentang hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  diawali  dengan  penjajagan  lokasi  pengabdian  untuk  menyepakati waktu  penyelenggaraan  kegiatan.  Berdasarkan  kesepakatan  kegiatan  antara  panitia  pelaksana  pengabdian dengan  LPD  Desa  Pinggan,  maka  dilaksanakan  kegiatan  pendampingan,  penyuluhan,  praktek  penulisan anatomi kontrak berdasarkan hukum perjanjian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal tanggal 2, 8,9, 11, 15-16 Desember  2017,  contoh  perjanjian  dimiliki  dan  dipergunakan  dalam  lalu  lintas  perdagangan  kemudian dianalisis  oleh Tim  pengabdi,  apakah  layak  secara hukum.  Sebagai  pelatih,  pendamping  dan  penyuluh  dalam praktik  perjanjian  kredit  pada  LPD  Desa  Pinggan  Kintamani  Bangli  adalah  Dr.  Drs  I  Wayan  Wesna  Astara, SH.,M.Hum.,MH., Prof Dr. I Made Suwitra,SH.,MH., dan Dr. Ir I Ketut Irianto.,M.Si., Ida  Ayu Putu Widiati.
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 23
Sebelum  dilakukan  praktik  dilakukan  pre-test  dan/atau  uji  awal  tentang  perjanjian  yang  dimiliki  oleh  LPD untuk  diberikan  pemahaman,  tentang  hukum  perjanjian,  dan  anatomi  kontrak,  contoh  perjanjian  kredit, ketentuan  tentang  jenis  kontrak,  isi  kontrak  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  definisi kontrak,  keadaan  memaksa,  pengakhiran  kontrak  pola  penyelesaian  kontrak  dan  pilihan  hukum.  Dasar hukumnya adalah:
a.  Pasal 1265, 1266 KUHPer (jenis perjanjian syarat batal)
b.  Pasal 1749 KuhPer ( jenis perjanjian tanggungrenten)
c.  Pasal 1338 ayat (2) KUHPer untuk perjanjian dengan ancaman hukuman), dll.
Pemberian  penjelasan  tentang  pasal-pasal  tentang  hukum  kontrak  tujuannya  untuk  memperjelas  di masing-masing  implementasi  anatomi  kontrak  ke  dalam  perjanjian  baik  perjanjian  notarial maupun  di  bawah tangan.  Berdasarkan  penjelasan,  praktik  penulisan  anatomi  kontrak  peserta  Pengurus  LPD  berjanji mempraktikan dalam pemberian kredit LPD supaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 4.  SIMPULAN
Pengetahuan  dan  keterampilan  peserta  latihan  praktik  perjanjian  kredit  mengalami  peningkatan pengetahuan  setelah  dilakukan  Pendidikan,  penyuluhan,  pendampingan.  Hal  ini  terbukti  dari  pemahaman pengurus  LPD  Desa  Pinggan  meningkat  tentang  hukum  Perjanjian dan  pengurus  LPD  menjalankan  praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan oleh Tim Pengabdi Universitas Warmadewa.

## REFERENSI
Artadi, I. K. (2017). Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian . Denpasar: Udayana University Press.
Darmawangsa, I. G. N. R., Mertha, I. K., & Sarjana, I. M. (2017). Tanggungjawab Pengurus Lpd Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. A cta  Comitas , 2 (2),  183 – 188. Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/241406-tanggungjawab- pengurus-lpd-dalam-pengelo-6f50d685.pdf
Diana, P.  I. P. (2012). Perjanjian  Kredit dengan Jaminan  Hak Tanggungan dalam Praktik pada Lembaga Perkreditan  Desa (LPD) di Desa Adat Talepud Kabupaten Gianyar (Universitas Brawijaya). Retrieved from http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156561 Jaya, C. M. . (2015). Tinjauan  Umum Perjanjian  Kredit Dan  Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Krettha  Dyatmika , 12 (2). Retrieved from http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/KretthaDyatmika/article/view/371
Nurjaya,  N.  (2011). Landasan  Teoretik  Pengaturan  LPD  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Komunitas  Masyarakat  Hukum  A dat  Bali . Denpasar: Udayana University Press.
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379