## ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG TERLARANG DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Rezki Purnama 1 , St. Nurjannah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rezkipurnama01@gmail.com

## Abst rak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  mengenai  bagaimana  sistem  dan  prosedur  yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam  mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang  ke dalam Lapas.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pustaka    dimana  dalam  penelitian  ini mendeskripsikan  secara  umum  mengenai  objek  yang  diangkat  sesuai  dengan  data-data  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  yang  ada  melalui  website,  repository,  jurnal-jurnal  online  dan  lain-lain  yang  menyangkut dengan  lembaga  pemasyarakatan  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Adapun  data  penelitian ini  bersumber  dari  data  sekunder.  Kemudian  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  internet searching  berupa  website,  repository,  jurnal-jurnal  dan  lain-lain  yang  membahas  tentang  lembaga pemasyarakatan.  Adapun  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yakni  dengan  seleksi,  klasifikasi,  reduksi  dan editing  data.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kriteria  barang  terlarang  menurut  sistem  Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata  api),  barang  kemasan,  rokok  dan  korek,  perhiasan  (barang  berharga),  dan  uang.  Kemudian  sistem  dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa  prosedur  yakni  memeriksa  secara  detail  badan  dan  barang  bawaan,  melakukan  pendaftaran pengunjung,  menitipkan  barang  bawaan,  pemyerahan  kartu  identitas,  pemberian  stempel  dipunggung  tangan sebelah  kanan  dan  masih  banyak  lagi  yang  mendukung  prosedur  pencegahan  masuknya  baramng  terlarang  ke dalam Lapas.

## Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, barang terlarang, sistem dan prosedur

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  explain  about  how  the  systems  and  procedures  implemented  in correctional institutions in preventing the smuggling of prohibited goods into prisons. The type of research used in  this  research  is  a  library  which  describes  in  general  the  object  that  is  lifted  in  accordance  with  the  data obtained from various sources through websites, repositories, online journals and others related to correctional institutions. by using a sociological juridical approach. The research data is sourced from secondary data. Then the data collection  method used is internet searching in the form of  websites, repositories, journals and others that  discuss  correctional  institutions.  The  data  processing  and  analysis  techniques  were  data  selection, classification,  reduction  and  editing.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  criteria  for  prohibited  items according  to  the  prison  system  are  drugs,  alcoholic  drinks,  electronic  devices  and  cellphones,  weapons  (sharp weapons  and  firearms),  packaged  goods,  cigarettes  and  matches,  jewelry  (valuables),  and  money.  Then  the systems  and  procedures  used  in  prisons  in  terms  of  preventing  the  entry  of  prohibited  items,  there  are  several procedures, namely checking in detail the body and luggage, registering visitors, depositing luggage, submitting identity  cards,  giving  a  stamp  on  the  back  of  the  right  hand  and  many  more  that  support  procedures  for preventing the entry of prohibited items into prisons.
Keyword: correctional facilities, prohibited  goods system and procedures.

## PENDAHULUAN
Di  Dalam  melaksanakan  peranannya  ditengah  masyarakat,  hukum  memiliki  banyak fungsi  yang  penting  dalam  kehidupan  sosial  yang  disebutkan  oleh  J.F.  Glastrah  vand  Loon ialah :
a. penempatan ataupun pengaturan pergaulan hidup manusia
b. perubahan  aturan-aturan  dan  tata  tertib  di  masyarakat  dalam  rangka  penyesuaian kebutuhan dalam masyarakat
c. Penyelesaian pertikaian/konflik.
d. Memelihara dan Mempertahankan tata tertib dan aturan-aturanyang ada. 1
Secara  khusus,  masyarakat  tertentu  juga  dapat  membuat,  melaksanakan  sekaligus menegakkan  hukum  secara  langsung  apabila  terjadi  pelanggaran.  Meneggakkan  hukum secara  langsung  yang  dimkasud  disini  adalah  bukan  perbuatan  main  hakim  sendiri (eigenrichting),  tetapi  lebih  kepersoalan  masyarakat  adat  dengan  sistem  hukum  adatnya. Dalam  situasi  tertentu,  masyarakat  adat  dapat  menegakkan  hukum  adatnya  secara  langsung ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap  hukum  adat  yang  mereka  anut.  Ada  beberapa  lembaga penegak  hukum  di  Indonesia  yaitu  Kepolisian  RI,  Kekuasaan  kehakiman  RI,  Kejaksaan  RI, Ombudsman, KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi),  Advokat  (pengacara)    dan  Lembaga pemasyarakatan.  Kemudian  mengenai  Lembaga  Pemasyarakatan  Diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang).
Dalam  pasal  1  angka  2  jo.  Pasal  2  disebutkan  ”sistem  pemasyarakatan  adalah  suatu tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  pancasila  dilaksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina,  yang  dibina,  dan masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari kesalahan  sehingga  dapat  diterimah  kembali  dilingkungan  masyarakat  dan  dapat  berperan aktif  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung jawab. 2
Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga atau orang tertentu, tentunya harus diatur sedemikian  rupa  sesuai  aturan  yang  berlaku  sehingga  hak  pengunjung  (pembezuk)  untuk melakukan  kunjungan  seharusnya  bertujuan  baik  dan  tidak  disalahgunakan  untuk  tindak kejahatan  seperti  mencoba  menyelundupkan  barang  terlarang.  Dalam  rangka  pengamanan, sesuai  dengan  PP  Nomor  32  Tahun  1999,  terhadap  pengunjung  dilakukan  penggeledahan yaitu dalam sistem pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan sistem penggeledahan badan
1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:PT RajaGrafindo persada ,2001),h.129- 130
2 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta:MitraWacanamedia2014), h.74.
sebelum pengunjung di persilahkan masuk. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang terlarang seperti Narkoba, uang, Handphone, barang kemasan, senjata Api  atau  senjata  tajam,  Dalam  hal  ini  perlunya  pengawasan  ketat  yang  dilakukan    Aparat Lembaga (Sipir). Berbicara tentang Narkoba, Narkoba merupakan obat-obatan yang di larang karena dapat merusak akal dan mental seseorang bahkan sampai meninggal dunia dan dapat diartikan menjerumuskan diri dalam kebinasaan.

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikaan  pemahaman  mengenai  bagaimana  sistem dan  prosedur  pencegahan  masuknya  barang  terlarang  ke  dalam  lembaga  Pemasyarakatan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Pendekatan penelitian ini terdiri atas  satu  pedekatan  yakni  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu  pedekatan  yang  digunakan dengan  cara  menyoroti  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  realita  atas  pencegahan  masuknya barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kriteria Barang Terlarang Berdasarkan Peraturan Lembaga Pemasyarakatan
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  kriteria  barang  terlarang,  penulis  ingin membahas  terlebih  dahulu  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  narapidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
1. Kriteria Barang Terlarang Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri terdapat hal yang wajib dikerjakan ataupun dilakukan oleh si narapidana. Pada Dasarnya setiap Lembaga Pemasyarakatan  memiliki tata tertib masing-masing tapi masih dalam poin-poin dan tujuan yang sama satu sama lain. Tata tertib didalam Lembaga Pemsyarakatan yang wajib di taati oleh setiap narapidana pun harus sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  No.  6  Tahun  2013  tentang  tata  tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara.
Kewajiban  Narapidana  diatur  dalam  pasal  3  PERMEN  KUMHAM  No.  Tentang  Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Yaitu;
a. Taat  menjalankan ibadah sesuai dengan agama  masin-masing  dan serta memelihara kerukunan beragama
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan
c. Taat, Patuh dan hormat kepada petugas
d. Memakai Pakaian Seragam Yang Telah Ditentukan didalam Lapas
e.  Memelihara  dan  menjaga    Kerapihan  Dalam  Berpakaian  Sesuai  Dengan  Norma Kesopanan yang berlaku
f.  Menjaga  Kebersihan  Diri  Dan  Lingkungan  Hunian  dan  ikut  serta  Kegiatan  Yang Telah Di programkan Dalam Rangka Kebersihan Lingkungan Hunian Lapas
g. Mengikuti apel kamar yang dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan 3
2. Kriteria Barang Terlarang Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
Dalam hal sistem kunjungan, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:
a. Membawa E-KTP atau KK (Kartu Keluarga)
b. Kartu ijin Berkunjung Dari Petugas
c. Surat ijin instansi yang Menahan (Khusus Tahanan)
d. Berpakaian Sopan dan Tidak meemakai celana Pendek
e. Dilarang membawa senjata Api atau Senjata Tajam
Adapun  hal-hal  yang  tidak  dapat  atau  tidak  diperkenankan  bagi  pengunjung  yakni membawa  barang  yang  dianggap  tidak  diperbolehkan  berada  dalam  wilayah  Lembaga Pemasyarakatan. Berikut adalah barang  yang tidak boleh dibawah masuk kedalam Lembaga pemasyarakatan antara lain:
1. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)
2. Minuman Beralkohol
3. Alat Elektronik Dan Handphone
4. Senjata (Senjata Tajam dan Senjata Api)
5. Barang kemasan
6. Rokok dan korek
7. Perhiasan barang berharga
8. Uang
3 Surya  eka  p  nentu.  Upaya  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mencegah  Penyelundupan  Narkotika  Di Didalam Lembaga Pemasayarakatan. Uin Hasanuddin, 2015.

## B. Analisis Sistem Dan Prosedur Yang Digunakan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hal Mencegah Masuknya Barang Terlarang
1. Pengertian dan Karakteristik Sistem
Sistem pada dasarnya merupkan sekelompok unsur yang erag hubungannya yang satu dan yang lainnya, yang fungsinya bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Pro,. Dr. Mr. S Prajudih Atmosudirjoh dikutip oleh Tata subtari berpendapat bahwa suatu unsur atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsurnya ialah suatu kesatuan penprosesan atau pengolahan yang tertentu.
2. Ketentuan Sistem Kunjungan Menurut PP Nomor 32 Tahun 1999
Aturan sistem kunjungan dilapas merupakan hakikat yang memiliki dua aspek pertama ialah memberikan pelayanan yang baik kepada si narapidana itu sendiri dan juga memberikan kenyamanan  dan  kejelasan  bagi  setiap  pengunjung  yang  datang.  Hal  ini  dapat  diukur  dari indikator-indikator  seperti  tempat  kunjungan  yang  memadai  dan  kejelasan  informasi  waktu kunjungan,  Kedua  yaitu  keamanan  bagi  penghuni  Lapas  itu  sendiri,  yaitu  sistem kunjungannya tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana yang lainnya. Hal ini juga dapat diukur dari ketelitian petugas Lapas (Sipir) untuk memeriksa identitas pengunjung dan menggeledah  badan  dan  barang  bawaanh    pengunjung  tersebut.  sistem  kunjungan  di  Lapas diatur dalam Pasal PP Nomor 32 Tahun 1999. Scara umum sistem kunjungan ini berlaku di Lapas  saat  ini  sekurang-kurangnya  secara  administratif  setiap  pengunjung  harus  dicatat “registrasi”  sbelum  menemui  penghuni  Lapas  atau  si  narapidana,dan  kemudian  kegiatan kunjungan tersebut di laksanakan dalam satu ruangan khusus.
3. Prosedur dan Sistem Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan
Berikut alur layanan kunjungan yang dijelaskan secara Rinci
a. Pengunjung Masuk ke;
b. Ruang pendaftaran
1) Pengunjung Mengambil nomor Antrian
2) Pengunjung Mengisi formulir kunjungan yang diberikan oleh pihak Lapas
3) Pengunjung Menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut kunjungan
4) Pengunjung Melakukan pendaftaran (administrasi)
5) Pengunjung diperiksa mulai dari badan sampai barang bawaan
6) Pengunjung Menitipkan barang/benda yang tidak boleh masuk di loker yang telah disediakan oleh pihak Lapas
7) Pengunjung diberikan kunci loker oleh petugas Lapas
c. Petugas pengawasan dan pemeriksaan (WASRIK)
1) Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Menyapa  pengunjung/Tamu  dengan  salam, sapa dan senyum
2) pengunjung diminta untuk menunjukkan surat izin kunjungan yang sah
3) Mengarahkan pengunjung/Tamu ke porter
d. Petugas penjaga pintu Utama (P2U)
1) Membuka  pintu  pengintai,  menanyakan  keperluan  dan  meminta  menunjukkan surat izin kunjungan
2) Membuka pintu porter kemudian mempersilahkan masuk
3) Meminta  pengunjung  melewati  pintu  metal  detector  dan  meletakkan  barang bawaan  di  mesin  X-Ray  namun  dalam  konsep  manual  beberapa  lembaga pemasyarakatan  hanya  terkadang  belum  memiliki  alat-alat  tersebut  dan  hanya diperiksa secara manual
4) Mengawasi dan mengarahkan pengunjung ke petugas pemeriksaan identitas
e. Petugas Pemeriksaan Dan Penitipan Identitas
1) Pengunjung  kemudian  menyerahkan  kartu  identitas  (KTP/Pasport/SIM/Buku Nikah)yang Resmi
2) Petugas memeriksa ID Card
- Layanan kunjungan warna Biru
- Tamu dinas warna merah
- Layanan pembinaan warna hijau
- Petugas memeriksa surat izin kunjungan
3) Menggeledah  badan  si  Pengunjung  lalu  diberi  Cap/  stempel  dipunggung  tangan sebelah kanan
f. Petugas Ruang kunjungan
1) Meminta surat izin berkunjung untuk dicatat di  dalam buku laporan
2) Mencatat barang bawaan pengunjung dalam buku laporan
3) Pengunjung menandai tangan buku kunjungan
4) Petugas Mengarahkan pengunjung pada tempat yang tersedia
5) Mengawasi  pengunjung  agar  tertib  dan  sopan  selama  jam  berada  didalam Lembaga
g. Ruang Kunjungan
1) Petugas BPU menginformasikan/mencatat pengunjung yang menyimpan uang ke dalam buku register
2) Petugas ruang kunjungan menembuskan surat izin kunjungan kepada Ka.Rupam
3) Ka.Rupam  melakukan  pemanggilan  WBP  yang  dikunjungi  melalui  pengeras suara dan meneruskan surat izin kunjungan ke paste Blok
Blok Hunian
a) Petugas paste Blok Menerima tembusan surat izin kunjungan Ka. Rupam
b) Petugas memanggil WBP yang akan kunjungi
c) Melakukan penggeledahan sebelum dan sesudah WBP melakukan kunjungan
d) Memerintahkan WBP tersebut menuju ke ruang Ka.Rupam
Petugas pengamanan
a) Wbp yang akan dikunjungi melapor kepada Ka.Rupam
b) Ka.Rupam memeriksa surat jalan dari petugas Paste Blok
c) Melakukan penggeledahan sebelum dan sesudah WBP melakukan kunjungan
d) Memerintahkan WBP menuju ke ruang kunjungan
e) WBP diberi waktu 30 menit untuk Bertemu dengan pengunjung
f) pengunjung diminta mentaati tata tertib selama berkunjung
g) WBP  dapat  mengambil  barang-barangnya  setelah  berakhirnya  jadwal kunjungan
h. Petugas Pemeriksaan
1) Pengunjung  mengembalikan  ID  Card  layanan  kunjungan,  menerima  kembali kartu identitasnya dan menerima kartu penilaian kepuasan pengunjung
i. Petugas Portir (Keluar)
1)  Menggeledah  kembali  pengunjung,  memeriksa  secara  seksama  wajah, penampilan,  stempel/Cap  pada  tangan  kanan  serta  surat  izin  kunjungan  dan mengarahkan  pengunjung  memasukkan  kartu  penilaian  kepuasan  pengunjung  ke dalam kotak
j.  petugas pendaftaran
1) Pengunjung  menyerahkan  kunci  loker  dan  menerima  barang-barangnya  yang dititipkan
2) Petugas mempersilahkan meninggalkan Lapas dengan salam, sapa dan senyum k. pengunjung keluar.

## C.  Analisis  Sistem  Dan  Prosedur  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mencegah Masuknya Barang Terlarang
Berdasarkan  hasil  pemantauan  terhadap  prosedur  dari  berbagai  Lembaga Pemasyarakatan  di  beberapa  daerah  secara  sebagian  besar  sudah  memenuhi  asas-asas
pelayanan  publik  yang  memenuhi  syarat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  melalui  berbagai data  yang  ditemukan,  seperti:  ketersediaan  informasi  selama  waktu  kunjungan  yang  dapat dilihat  secara  terbuka  di  pintu  masuk  disetiap  Lapas,  perlakuan  petugas  Lembaga  terhadap setiap  pengunjung  yang  tidak  diskriminatif  dan  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi layanan maupun penerima layanan.
Berdasarkan  prosedur  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  penulis  beranggapan  bahwa sistem  dan  prosedur  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  berlaku  secara  umum  masih  terdapat beberapa kekurangan terutama pada prosedur yakni terkait dengan prosedur kunjungan yang dalam hal ini merupakan faktor terjadinya penyulundupan barang terlarang.
Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan pendapat mengenai sistem dan prosedur apa  saja  yang  sebaiknya  diberlakukan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mencegah masuknya barang terlarang berdasarkan pemikiran penulis secara pribadi.

## 1. Teknologi
Untuk  mencapai  tujuan  yang  maksimal  Lembaga  Pemasyarakatan  sebaiknya mengandalkan alat teknologi yang canggih guna menunjang keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, pengujung diperiksa dengan mesin pemeriksa personal dan barang menggunakan X- Ray.  Dimana  mesin  ini  dibagi  menjadi  dua  macam  yakni Body  Search yang  mencakup pemeriksaan  badan,  alat  ini  berfungsi  sebagai  scanning  untuk  menemukan  benda-benda metal/logam.  Yang  kedua,  mesin  X-Ray  yang  berfungsi  sebagai  pendeteksi  atau  peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan.
2. SDM (Sumber Daya Manusia)
Guna  memaksimalkan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  warga  binaan    Jumlah SDM    harus  ideal  dengan  jumlah  warga  binaan  yang  akan  diawasi  Terisinya  pos  jaga diharapkan  dapat  lebih  maksimal  untuk  melakukan  pengawasan  dalam  hal  upaya memasukkan barang-barang dilarang terutama membludaknya pengunjung/pembezuk seperti saat perayaan hari-hari besar  (idhul fitri/Adha)
3. Cctv
Bukan hanya saat kunjungan atau hari bezukan penyelundupan barang terlarang terjadi tapi  juga  ditakutkan  ada  suatu  kerjamasa  antara  napi  dengan  orang  pesuruhannya  yang  ada diluar lapas agar memasukkan barang terlarang dengan cara melempar (barang terlarang) dari luar tembok Lembaga pemasyarakatan terutama Tembok yang tingginya hanya lebih 2 meter, pengintaian  melalui  cctv  harus  maksimal  agar  petugas  tidak  kecolongan  dengan penyeludupan seperti ini ataupun jenis penyeludupan lainnya.

## 4. Melarang pembawaan barang plastik
Larangan  membawah  makanan  kemasan  masuk  kedalam  lapas  solusinya  adalah makanan kemasan harus di buka dan diganti dengan kantong plastik hal ini bertujuan untuk mengantisipasi  masuknya  barang  terlarang  terutama  narkoba  ini    salah  satu  cara  agar pembezuk tidak  mengelabui petugas.
5. Ruang kunjungan tidak boleh berpetak-petak
Salah satu  cara memaksimalkan pemantauan saat  napi  dan pengunjung bertemu  yaitu ruang  kunjungan  tidak  boleh  berpetak-petak  ini  bertujuan  agar  pemantauan  oleh  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  memantaui  secara  maksimal  jika  terjadi  penyimpangan ataupun penyelundupan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitiaan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. mengenai kriteria barang terlarang menurut peraturan Lembaga Pemasyarakatan ialah barang yang berupa:
a. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)
b. Minuman Beralkohol
c. Alat Elektronik Dan Handphone
d. Senjata (Senjata Tajam dan Senjata Api)
e. Barang kemasan
f. Rokok dan korek
g. Perhiasan barang berharga
h. Uang
2. sistem  dan  prosedur  yang  sebaiknya  diberlakukan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan dalam mencegah masuknya barang terlarang ialah meningkatkan penggunaan teknologi berupa X-Ray y, Sumber daya Manusia, CCTV, tidak membawa barang barang plastic, dan ruang kunjungan tidak boleh berpetak-petak.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press. Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:PT RajaGrafindo    persada ,2001).
Muhibuddin, Analisis Yuridis Terhadap Hak Narapidana dalam Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, jurnal 2019, h. 16.
Nentu,Surya eka p, Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah
Penyelundupan Narkotika Di Didalam Lembaga Pemasayarakatan . (Uin Hasanuddin, 2015).
Simatupang,Taufik H. , Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum:
Peningkatan kualitas sistem Kunjungan Di Lapas, jurnal, Desember 2009.
Utami,Penny Naluria, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, jurnal 2017,H. 382.
Syamsuddin,Rahman, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta:MitraWacanamedia2014). https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan- narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.