Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian

## (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Rukiah M. Ali Zakki Fikri Khairuna Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: zacky.thebmc@yahoo.com

## Abstrak
Nafkah  merupakan  kewajiban  ayah  (suami)  terhadap  anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat bekerja Namun apabila anak telah mencapai  umur  tetapi  terhalang  untuk  bekerja  disebabkan  sakit  atau kelemahan-kelemahan  lain,  maka  ayah  tetap  berkewajiban  memberi nafkah  terhadap  anaknya,  di  Mahkamah  Syariah  Banda  Aceh,  ada beberapa  putusan  mengenai  biaya  nafkah  anak  yang  tidak  dilaksanakan Pegawai Negeri sipil setelah perceraian. Ini diketahui dengan diajukannya gugatan  nafkah  anak  ke  pengadilan  oleh  istri  karena  suami  tidak  mau menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah anak, dan juga  dapat  diketahui  melalui  banding  yang  dilakukan  suami  yang menyatakan  keberatan  dengan  pertimbngan  hakim  dalam  menentukan nafkah  anak.  Hal  seperti  ini  sangat  berdampak  buruk  terhadap kelangsungan  hidup  si  anak,  dalam  skripsi  ini  penulis  membahas mengenai  pertimbangan  dan  dasar  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  tentang  nafkah  anak  Pegawai  Negeri  Sipil,upaya  hukum  terhadap putusan  nafkah  anak  yang  tidak  dilaksanakan  suami  sebagai  Pegawai Negeri Sipil, tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim Mahkamah Syar’iyah  Banda  Acehdalam  menentukan    nafkah  anak  Pegawai  Negeri Sipil.  Skripsi  ini  merupakan  penelitian  lapangan,  jenis  penelitian  ini kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris, tehnik pengumpulan data  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  yang  bersifat  primer  dan skunder, dan tehnik analisis data, semua data diperoleh dan dikumpulkan baik  data  skunder  maupun  data  primer.  Dari  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan,  bahwa,  mengenai  pembebanan  kewajiban  membiayai nafkah  anak  tetap  kepada  orangtua  laki-laki  (Ayah)  setelah  terjadi perceraian , upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan membayar/membiayai  nafkah  anak  setelah  perceraian  ialah  dengan  cara membawa  salinan  putusan  Pengadilan  ke  tempat  suami  bekerja  dan diberikan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, namun jika dengan cara ini juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
permohonan  eksekusi  ke  Pengadilan  Agama,  Hakim  menjatuhkan putusan  tentang  nafkah  anak  dengan  melihat kemudharatan ,dan menentukan nominal nafkah anak dengan melihat kemaslahatan.
Kata Kunci : Nafkah Anak, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian

## Pendahuluan
Nafkah  Merupakan  suatu  kewajiban suami  untuk  istri  dan anak- anaknya, Al-Qur’an memberikan  ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan  bantuan  menjadi  beban  keluarga  yang  mampu.  Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling  mewarisi  dengan  orang  yang  diberi  nafkah. 1 Apabila  ayah  dalam keadaan  fakir  tetap  mampu  bekerja  dan  memang  benar-benar  telah bekerja  tapi  penghasilannya  tidak  mencukupi,  kewajiban  memberik nafkah  kepada  anak-anaknya  itu  tidak  gugur.  Apabila  ibu  anak-anak berkemampuan,  dapat  diperintahkan  untuk  mencukupkan  nafkah  anak- anaknya  yang  menjadi  kewajiban  ayah  mereka  itu,  tetapi  dapat diperhitungkan  sebagai  hutang  ayah  yang  dapat  ditagih  pada  saat    ayah sudah mampu. 2
Di  dalam  kasus  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iah  Banda  Aceh, hakim  memutuskan    bahwasanya  si  suami  harus  membayar  nafkah anaknya  guna  untuk  keberlangsungan  hidup  si  anak  dan  keperluan lainnya  dari  anak  tersebut.  Hal  ini  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang terdapat dalam PASAL    105  huruf  (c) 3 Kemudian  diperjelas  lagi  di  dalam  Pasal  156 huruf  (d) 4 yang  menegaskan  bahwa  “Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang- kurangnnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun )”. Di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai  biaya  nafkah  anak  yang  tidak  dilaksanakan  Pegawai  Negeri sipil setelah perceraian. Ini diketahui dengan diajukannya gugatan nafkah anak  ke  pengadilan  oleh  istri  karena  suami  tidak  mau  menjalankan putusan  Mahkamah  Banda  Aceh  mengenai  nafkah  anak,  dan  juga  dapat diketahui  melalui  banding  yang  dilakukan  suami  yang  menyatakan
1 Ahmad  Azhar Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm.108.
2 Ibid.., hlm.170
3 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c), (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.264.
4 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156..,hlm.284.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keberatan  dengan  pertimbngan  hakim  dalam  menentukan  nafkah  anak, diantaranya  sebagai  sampel  dalam  sebuah  putusan  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, istri meminta agar mantan suaminya memberikan nafkah  hidup  dan  pendidikan  kepada  anaknya  sebesar  Rp.  5.000.000,- perbulan.  Namun,  setelah  hakim  mempertimbangkan  tergugat  (suami) yang  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  hanya  dibebankan  untuk memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya    sebesar  Rp.  2.000.000,-  tetapi suami tetap enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga hal ini  dapat  menimbulkan  dampak  Negatif  bagi  keberlangsungan hidup si  anak.  Dalam  perkara  ini  istri  sebagai  Penggugat  mengajukan  gugatan nafkah ke Mahkamah Syariah Banda aceh karena setelah putusan dengan Nomer  Register  0155/Pdt.G/2014/MS.Bna  suami  enggan  untuk menjalankan putusan tersebut yang berkaitan dengan  nafkah anak.
Sebelum  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MARI), Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003, hakim Pengadilan Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  bisa  menetapkan  nafkah  anak  yang berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Peraturan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  apabila  tidak  terlaksananya  putusan tersebut  (suami  tidak    mau  menjalankan  putusan  nafkah  anak),  hakim dapat memerintah bendahara tempat suami bekerja untuk memotong  gaji Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  sejumlah  uang  yang  telah  ditetapkan didalam  Putusan  Pengadilan.  Namun  sekarang  tepatnya  setelah  adanya putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI),  yang  mana  isi putusan MARI tersebut ialah :
“ Bahawa  pemeberian    ½  bagian  dari  gaji  tergugat  kepada  penggugat sebaiknya diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 mengenai  peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Bukan  Merupakan Hukum  Acara  Peradilan  Agama.  Karena  pemberian  ½  gaji  tergugat kepada pengguggat merupakan keputusan Pejabat Tata usaha Negara”. 5
Dengan  dikeluarkannya  putusan  MARI  tersebut  hakim Pengadilan  Agama/    Mahkamah  syar’iyah  tidak  bisa  lagi  memerintah bendahara  tempat  suami  bekerja  untuk  memotong  gaji  yang bersangkutan.  Karena  hakim  tidak  bisa  menggunakan  Peraturan pemerintah tersebut karena PP tersebut adalah kewenangan PTUN setelah adanya  putusan  MARI.  Dengan  demikian  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  istri  karena  suami  PNS  yaitu  dengan  cara  membawa  hasil putusan  sebagai  bukti  bahwa  suami  telah  dibebankan  untuk  menafkahi
5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Nomor 11 k/ AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
anaknya pasca perceraian ke pengadilan agama ke tempat suami bekerja tepatnya kepada bendahara tempat suami bekerja supaya bendahara mau memotong  gaji  suami  agar  terlaksananya  putusan  pengadilan.  Namun upaya  seperti  ini  tidak  terlalu  berjalan  mulus  atau  tidak  efektif,  karena ditakutkan  ada  bendahara  yang  tidak  mau  memotong  gaji  suami  dengan berbagai alasan. Dengan demikian hak nafkah anak tidak dapat terpenuhi oleh  suami(ayah),  oleh  karena  itu  harus  ada  upaya  -upaya  hukum  yang kuat  agar  anak  mendapatkan  hak  nafkah  dari  suami,  dan  putusan  dapat terlaksana.

## Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak
Nafkah  adalah  semua  kebutuhan  dan  keperluan  yang  berlaku menurut  keadaan  dan  tempat  seperti  makanan,  pakaian,  rumah,  dan sebagainya.  Banyaknya  nafkah  yang  diwajibkan  adalah  mencukupi keperluan  dan  kebutuhan  serta  bergantung  kepada  keadaan  dan kemampuan  orang  yang  berkewajiban  menurut  kebiasaan  suatu  tempat. 6
Nafkah  merupakan  kewajiban  ayah  (suami)  terhadap  anak-anaknya, apabila  anak  fakir  telah  sampai  pada  umur  mampu  bekerja,  meskipun belum  baligh,  dan  tidak  ada  halangan  apapun  untuk  bekerja,  gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya.  Berbeda halnya apabila  anak  telah  mencapai  umur  dapat  bekerja  itu  terhalang  untuk bekerja  disebabkan  sakit  atau  kelemahan-kelemahan  lain,  maka  ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.
Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya  sampai  ia  kawin,  kecuali  apabila  anak  telah  mempunyai pekerjaan  yang  dapat  menopang  hidupnya  tetapi  ia  tidak  boleh  dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi  kewajiban  suami.  Apabila  suaminya  meninggal  dan  tidak  dapat warisan  yang  cukup  untuk  nafkah  hidupnya,  ayahnya  berkewajiban  lagi member nafkah kepadanya. 7
Apabila  ayah  dalam  keadaan  fakir,  tetapi  mampu  bekerja  dan memang  benar-benar  telah  bekerja  tetapi  penghasilannya  tidak mencukupi,  kewajiban  memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya  itu  tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan  nafkah  anak-anaknya  yang  menjadi  kewajiban  mereka  itu tetap  dapat  diperhitungkan  sebgai  utang  ayah  yang  dapat  ditagih  pada saat  ayah  sudah  mampu.  Misalnya,  sewaktu  ketika  anak  sakit  dan  harus
6 Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga, (Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2011), hlm.172
7 Muhammad Abdul Tihami, Fiqih Munakahat .., hlm.170.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu  harus  menjual  perhiasannya  untuk  menutup  biaya  anaknya  itu,  ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya anak yang pernah sakit itu. Contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta  yang  dikeluarkan  untuk  pengobatan  anak.  Namun  mengingat demikian  besar  tanggung  jawab  ayah  terhadap  anak-anaknya,  dan mungkin  pada  akhirnya  terjadi  perceraian  antara  ibu  dan  bapak,  maka rasa janggal itu akan hilang. 8
Apabila  tiba-tiba  ibupun  termasuk  fakir  juga,  nafkah  anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta  ganti  nafkah  yang  diberikan  kepada  cucunya  itu  kepada  ayah. Apabilah ayah  tidak  ada  lagi,  nafkah  anak  itu  dibebankan  kepada  kakek yang  berkedudukan  sebagai  pengganti  ayah  dalam  kondisi  ayah  telah tiada.  Demikianlah  menurut  jumhur  fuqaha.  Menurut  pendapat  imam Malik,  wajib  nafkah  itu  hanya  terbatas  pada  anak-anak  sebab  ayat  Al- Qur’an  dengan  tegas  menyebutkan  bahwah  sudah  menjadi  kewajiban ayah  untuk  memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya.    Dengan  demikian, kakek  menurut  imam  Malik,  tidak  dibebani  wajib  nafkah  untuk  cucu cucunya. 9
Anak  merupakan  amanah dari  Allah  Swt  yang  diberikan  kepada setiap  orangtua,  anak  juga  buah  hati,  anak  juga  cahaya  mata,  tumpuan harapan  serta  kebanggaan  keluarga.  Anak  adalah  generasi  mendatang yang  mewarnai  masa  kini  dan  diharapkan  dapat  membawa  kemajuan dimasa  mendatang. 10 Dengan  demikian  orangtua  harus  menjaga anaknya dengan  baik,  dan  menafkahinya.  Sesuai  dengan  firman  Allah  sebagai berikut :
a. Menurut Islam
Kewajiban  suami  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. 11 Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya:
1. Q.S Al-BaqarahAyat 233
8 Slamet  Abidin  dan  Aminudin, Fiqih  Mnunakahat, (  Bandung:  Pustaka  Setia 1999), hlm.111.
9 Muhammad Abdul Tihami, Fiqih Munakahat.., hlm.171.
10 Agustin  Hanafi  dkk, Hukum  Keluarga ,  (Banda  Aceh:  Fakultas  Syari’ah  dan Ekonomi Islam, 2014), hlm.97.
11 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga ..,hlm.173.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                                                
Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya.
2. Q.S Al-An’Am: 151
                                                                                                                                                                                                                          
Artinya: Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anak kamu  karena  takut kemiskinan,  Kami  akan  memberi  rezki  kepadamu  dan  kepada mereka,  dan  janganlah  kamu  mendekati  perbuatan-perbuatan yang  keji,  baik  yang  nampak  di  antaranya  maupun  yang tersembunyi,  dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang diharamkan  Allah  (membunuhnya)  melainkan  dengan  sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
3. Q.S At-Thalaq: 7
                                                                                                                    
                                    
Artinya: Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya hendaklah  memberi  nafkah  dari  hartayang  diberikan  Allah kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

## 4. Q.S Al-Maidah: 88
                                                                                    
Artinya:  Dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dalam  Surah  Al-Maidah  ayat  88  di  atas  menjelaskan  bahwa orangtua berkewajiban memberi rizki yang thayyib 12 bagi anak-anaknya.
5. HadisNabi وق ٌيس ٗ ٔئيع لله ا وص ٚبّ ا ِع تبقف ٙ س بصّ لأ ا د ٘عسٍ ٜبا ِع : ثقفّ ٌيسَى أ َقَفّ أ َر ِا
ةق ذص ٔى ثّبم بٖبسححٝ ٕ٘ ٗ ٔيٕ أ ٚيع . ( ٛسبخبىا ٓاٗس )
Artinya :”Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena    Allah,  maka  pahala  nafkahnya  itu  sama  dengan  pahala sedekah”(H.R.Bukhari) 13
ا ٚض س ٓشٝ شٕ ٘ب أ بْث ذح هبق  حى بص ٘ب أ بْث ذح شَع لأ ا بْث ذح ٚب أ بْثذح صفح ِب شَع وق ْٔع لله : ٌيس ٗ ٔئيع لله ا وص ٚبْى ا : ٍِ ٌهشٞخ بٞيعى ا ذٞى اٗ ًْٚغ كشج بٍ ةق ذصىا وضف أ
ه ٘عج َِب أ ذبأ ٗ ٚيفُسىا ذٞىا . ( ٛسبخبىا ٓاٗس )
Artinya  :”  Dari  Abu  Hurairah  r.a  ,  Nabi  SAW  bersabda    sebaik-baik sadaqah  adalah  sadaqah  yang  diberikan  oleh  orang  yang  mempunyai kelebihan dan tangan yang di atas (pemberian) itu lebih baik dari pada tangan  yang  dibawah  dan  dahulukanlah  yang  jadi  tanggunganmu” (H.R.Bukhari) 14 .
ثي بق ةبحعثٞب اذِْٕأ ةحﺸ ﺀبع ِع : ﷲ اه٘سش بٞ , بَ ْٜٞﻄعس ﺲٞيٗ حٞحﺸ هﺠش ِبٞفس ببأ ِا و بقف ٌىعٞ ٕ٘٘ َْٔ ثصخأ بَ لأا ٛذيٗٗ ْٜٞفنٞ : ﻑ٘شعَى بب ك ذى٘٘ لٞفنٞ     بَصخ ( ٓاٗس ٛسبخبىا )
Artinya :  Dari  Aisyah  bahwa  Hindun  Binti  „Urbah  berkata:”  Wahai Rasulullah,  sungguh  Abu  Sufyan  itu  seorang  yang  pelit,  dia  tidak memberikan  harta  yang  cukup  untuk  kebutuhanku  dan  anakku  kecuali yang  aku  ambil  dari  hartanya  tanpa  sepengetahuannya,  lalu  Rasulullah bersabda”  ambillah  hartanya  sesuai  kebutuhanmu  dan  anakmu  secara layak”. (HR. Bukhari) 15
b. Menurut Undang-Undang Pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  bukan  semata-mata  menjadi kewajiban  ayah  saja  atau  ibu  saja,  melainkan  tanggung  jawab  bersama antara ayah dengan ibu yang telah melahirkan anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan  anak  harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  anak akan  terpelihara  baik  jasmani  atau  rohaninya.  Kewajiban  untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung sejak anak dilahirkan sampai anak  dapat  berdiri  sendiri  atau  dewasa,  meskipun  perkawinan  kedua
12 Agustin Hanafi dkk, Hukum Keluarga ..,hlm.105.
13 Imam Bukhari, Shahih Bukhari  juz 3, (Beirut:Darul Hadist,t.th), hlm. 286.
14 Ibid.
15 Al-Bukhari, Shahih  Al-Bukhari, Jilid  III  ,  (Kairo:  Maktabah  al-Salafiyah,  1400 H), hlm.427.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
orang  tuanya  putus,  namun  kewajiban  untuk  memelihara  anak  tidak putus. 16
Oleh  karena  kewajiban  bagi  orang  tua  untuk  memberi  nafkah termasuk  dalam  hal  memelihara  dan  mendidik  anaknya  meskipun  kedua orang tuanya sudah bercerai, maka kewajiban orang tua pasca perceraian, KHI  menggunakan  istilah  yang  dikenal  dengan  namanya  pemeliharaan anak  yang  disebutkan  dalam  Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  106.  Akan tetapi  pasal  yang  mengatur  tentang  kewajiban  pemeliharaan  anak  jika adanya perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa:
1. Pemeliharaananak  yang  belummumayyizataubelumberumur 12 tahunadalahhakibunya.
2. Pemeliharaananak yang sudahmumayyizdiserahkankepadaanakuntukmemilihdiantara ayah atauibunyasebagaipemeganghakpemeliharaannya.
3. Biayapemeliharaanditanggungolehayahnya.
Berdasarkan Pasal 105 KHI tersebut, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara anaknya meskipun mereka telah berpisah, dimana anak yang  belum  mumayyiz  tetap  diasuh  oleh  ibunya  sedangkan  pembiayaan tetap  menjadi tanggung  jawab  dan  kewajiban  ayahnya.  Begitu juga  bagi anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak bagi  ibu  untuk  memeliharanya,  sedangkan  apabila  anak  tersebut  sudah mumayyiz  ia  dapat  memilih  antara  ayah  atau  ibunya  untuk  bertindak sebagai pemeliharanya.
Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sebagai berikut:
a. Kedua orang tuawajibmemeliharadanmendidikanak-
anakmerekasebaik-baiknya. Kewajibaniniberlakusampaianakitukawinataudapatberdirisendiri, danberlangsungterusmenerusmeskipunperkawinanantarakedua orang tuaputus.
b. Orang tuamewakilianak yang di bawahkekuasaannya, mengenaisegalaperbuatanhukum di dalamdan di luarpengadilan.
c. Orang tuatidakdiperbolehkanmemindahkanhakataumenggadaikanbarang
-barangtetap  yang  dimilikianaknya  yang  belumberumur  18
16 Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Perdata , (Banda Aceh: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012), hlm. 192.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tahunataubelumpernahmelangsungkanperkawinan, kecualiapabilakepentingananakitumenghendakinya. d. Meskipun
orang tuadicabutkekuasaannya, merekamasihtetapberkewajibanuntukmemberibiayapendidikanke padaanaknya.
Di samping itu, akibat putusnya perkawinan tidak menghapuskan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  sebagaimanaditetapkan  dalam  Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
a. Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraian,
baikibuataubapaktetapberkewajibanmemeliharadanmendidik anak-anaknya, semata-mataberdasarkankepentingananak.
b. Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraian, bapak yang bertanggungjawabatassemuabiayapemeliharaandanpendidika nyang  diperlukananakitu,  pemeliharaandanpendidikan  yang diperlukananakitu, bilamanabapakdalamkenyataantidakdapatmemenuhikewajiba ntersebut, pengadilandapatmenentukanbahwaibuikutmemikulbiayaterse but.
Dari  ketentuan  undang-undang  tersebut  dapat  disimpulkan bahwamemelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu  dan  bapak,  berlaku  sampai  anak  telah  kawin  atau  dapat  berdiri sendiri,  meskipun  akhirnya  bapak  ibu  bersangkutan  mengalami perceraian. 17 Undang-undang  tidak  menegaskan  tentang  siapa  yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dikembalikan  kepada  ketentuan  undang-undang  Pasal  31  ayat  (3)  yang menegaskan  bahwa  suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri  adalah  ibu rumah  tangga,  dilanjutkan  dengan  ketentuan  Pasal  34  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.  Dengan  demikian,  undang-undang  menentukan  juga bahwa  yang  dibebani  nafkah  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  adalah bapak.  Dari  sini  dapat  dilihat  adanya  persesuaian  antara  ketentuan undang-undang dengan ketentuan hukum Islam dalam hal nafkah anak.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua  terhadap  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  yang  berbunyi bahwa  “Orang  tua  adalah  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani,jasmani,  maupun
17 A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.184.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sosial”.  Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  sedemikian  rupa,  sehingga anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  orang    yang  cerdas,  sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. 18
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang  tua  dan  keluarga  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  26  ayat  (1) yang berbunyi :
(1) Orang tuaberkewajibandanbertanggungjawabuntuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, danmelindungianak
b. Menumbuhkembangkananaksesuaidengankemampuan, bakat, minatnya
c. Mencegahterjadinyaperkawinanpadausiaanak
d. Memberikanpendidikankarakterdanpenanamannilaibudipeker tipadaanak.
Apabila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya, orang tua yang demikian  dapat  dicabut  atau  dialihkan  kekuasaannya  bila  ada  alasan- alasan yang menuntut pengalihan tersebut. 19 Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :
(1) Salah  seorang  atau  kedua orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalamhal-hal :
a. Iasangatmelalaikankewajibannyaterhadapanaknya
b. Iaberkelakuanburuksekali
(2) Meskipunorangtuadicabutkekuasaannya,
merekamasihtetapberkewajibanuntukmemberibiayapemeliharaan kepadanaktersebut.
Apabila perceraian dilakukan oleh pegawai negeri sipil, orang tua terikat  dalam  pelaksanaan  tanggungjawab  terhadap  anaknya.  Hal  ini diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin
18 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
19 Zainuddin  Ali, HukumPerdata  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  SinarGrafika,
2006), hlm. 68.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  SipilPasal  8  yang berbunyi:
(1) Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil pria  maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
(2) Pembagiangajisebagaimanadimaksuddalamayat
(1)
ialahsepertigauntukPegawaiNegeriSipilpria  yang  bersangkutan, sepertigauntukbekasisterinya, dansepertigauntukanak-anaknya
(3) Apabiladariperkawinantersebuttidakadaanakmakabagiangaji yang
wajibdiserahkanolehehPegawaiNegeriSipilpriakepadabekasister inyaialahsetengahdarigajinya.
(4) Apabilaperceraianterjadiataskehendakisteri, makaiatidakberhakatasbagianpenghasilandaribekassuaminya.
(5) Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat  (4)  tidakberlaku, apabilaisterimemintaceraikarenadimadu.
(6) ApabilabekasisteriPegawaiNegeriSipil
yang
bersangkutankawinlagi, makahaknyaatasgajidaribekassuaminyamenjadihapusterhitungm ulaiiakawinlagi.
Aturan    di  atas  diberlakukan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil, muatan  ketentuannya  dapat  juga  diberlakukan  kepada  suami  isteri  yang bercerai  apabila  mereka  mempunyai  anak,  karena  masa  depan  anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

## Dasar  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh Dalam Menentukan  Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil.
Putusan  No.0155/Pdt.G/2014/MS.BNA.  Dari  pertimbangan- pertimbangan  Majelis  Hakim,  dapat  kita  ketahui  yang  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini  ialah  dengan  melihat  atau mempertimbangkan    kepatutan  dan  kelayakan  kebutuhan  si  anak,  dan ekonomi Tergugat sebagai ayah. Bukan hanya itu, Mahkamah Syar’iyah menentukan  nafkah  anak  dengan  merujuk  kepada  peraturan  yang menjelaskan mengenai wajibnya seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Undang-Undang ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal  106.    Putusan  No.0138/Pdt.G/2015/MS.BNA.  Dari  pertimbangan- pertimbangan  Majelis  Hakim  di  atas,  dapat  kita  ketahui  yang  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  putusan  yaitu  dengan  melihat  kemampuan ekonomi ayah sebagai Tergugat untuk menafkahi anaknya, dan juga yang menjadi  dasar  pertimbangan    Hakim  merujuk  kepada Kompilasi  Hukum Islam  pasal  105,  yang  selaras  dengan  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomer  23  Tahun  2002  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomer
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Nomer 526 K/AG/2010 tanggal  17  Desember  2010  mengenai  kewajiban  orangtua  (ayah)  untuk menjamin  kelangsungan  hidup  si  anak  dengan  memberikannya  nafkah. Putusan No.0158/Pdt.G/2015/MS.BNA Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis  Hakim  diatas,  dapat  kita  ketahui  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  dalam  putusan  yaitu  dengan  melihat  kemampuan ekonomi  ayah  sebagai  Tergugat  untuk  menafkahi  anaknya,  kemudian dasar  pertimbangan    Hakim  dalam  menentukan  nafkah  anak  PNS merujuk kepada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang  hak  asasi  manusia  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan hak anak, dan  Kompilasi Hukum Isam.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  di  atas,  dapat  kita  simpulkan cara  hakim  mempertimbangkan  nafkah  anak  ialah  dengan  melihat kebutuhan  sehari-hari  si  anak  dan  melihat  ekonomi  orangtua  (ayah). Kemudian  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  jika  dilihat  dari  tiga  sampel  putusan  tentang nafkah  anak  PNS,  hakim  menggunakan  KHI  dan  Undang-Undang  yang berkaitan  dengan  pemeliharaan  dan  nafkah  anak  dalam  menentukan nafkah.
Upaya Hukum  yang Dapat Dilakukan Istri Agar Nafkah Anak Bisa

## Terpenuhi.
Apabila  suami  tidak  mau  menjalankan  putusan  pengadilan  atau suami  enggan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan,  seperti keengganan  suami  untuk  membayar  nafkah  anak,  yang  mana  istri  telah menuntut  dalam  tuntutannya  agar  Majelis  Hakim  menetapkan  nafkah anak  yang  harus  dibayar  suami  setelah  terjadi  perceraian,  dan  Hakim mengabulkan  tuntutan istri  tersebut  mengenai  nafkah  anak.  Jika  telah  di tuntut  dalam  tuntutan  dan  hakim  telah  mengabulkan  tuntutan  tersebut, tapi  suami  tidak  mau  menjalankanya,  istri  tidak  perlu  lagi  mengajukan Gugatan  nafkah  anak  karena  sudah  ditetapkan  mengenai  biaya  nafkah anak  di  dalam  putusan.  Tetapi  apabila  istri  dalam  pemeriksaan  perkara tidak  mengajukan  dalam  tuntutannya  mengenai  hak  nafkah  anak,  maka istri harus mengajukan Gugatan Nafkah anak ke pengadilan. Jadi apabila setelah  diajukan  tuntutan  mengenai  nafkah  anak  atau  setelah  perceraian istri mngajukan gugatan nafkah anak dan sudah di putuskan oleh Majelis Hakim mengenai hak nafkah anak, suami juga enggan untuk menjalankan Putusan  tersebut,  karena  suami  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  istri dapat  melakukan  upaya  dengan  cara  membawa  salinan  putusan  (produk Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, agar nantinya bisa dilakukan pemotongan gaji oleh ketua melalui  bendahara  yaitu  sejumlah  uang  yang  telah  ditetapkan  didalam Putusan  Pengadilan  sesuai  dengan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  karena

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam  hal  ini  Pengadilan  tidak  dapat  memerintah  instansi  tempat  suami bekerja  untuk  memotong  gaji  dari  suami,  yang  mana  pemotongan tersebut  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  dibawah  dan  ditunjukan istri  ke  ketua  atau  instansi  tempat  suami  bekerja.  Dengan  demikian nafkah  anak  dapat  terpenuhi 20 ,  namun  tidak  menutup  kemungkinan kepala/bendahara tempat suami bekerja mengabaikan pemotongan nafkah anak tersebut sehingga nafkah  anak tidak terpenuhi, maka upaya hukum yang  dapat  dilakukan  istri  ialah  dengan  cara  langsung  mengajukan permohonan eksekusi 21 .
Eksekusi  ini  sendiri  ialah  menjalankan  putusan  pengadilan  yang sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  pengadilan  yang  dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak  untuk  membayar  sejumlah  uang,  atau  menghukum  pihak  yang kalah  untuk  membayar  sejumlah  uang,  atau  juga  pelaksanaan  putusan hakim  yang  memerintahkan  pengosongan  benda  tetap,  sedangkan  pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan  upaya  paksa  dari  pengadilan  untuk  melaksanakannya. 22
Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi utusan secara sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat  mengajukan  permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. 23
Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Penetapan  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tentang Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil
Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh qāḍi (hakim) di  dalamnya  dituntut  untuk  selalu  mengedepankan  keadilan  dalam penyelesaian  perkara  yang  diamanatkan  kepadanya  dan  senantiasa berusaha  mengwujudkan  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak  yang berperkara.  Penegakan  keadilan  ini  telah  diisyarahkan  dalam  Q.S.  Al- Maidah ayat 8 yang berbunyi:
                                                                                                            
                                                                                             
20 Ibid .
21 Wawancara Dengan  Bapak Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 25 November 2016, di Bnada Aceh.
22 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana 2006)Cet. Ke-4, hlm.312.
23 Muchsin  Bani  Amin, Hukum  Acara  Peradilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah , (Banda Aceh: Percetakan Hijrah ,2016), hlm. 76.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  jadilahlah  kamu sebagai  penegak  keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong  kamu  untuk  Berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah, karena  (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan  bertakwalah kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.” 24
Hadist Nabi SAW yang berbunyi:
َهبَق ْٔع ﷲ ٜضس يٍِّٜيَع  نَِْعَٗ
: ٌيسٗ ٔٞيع ﷲ ٚيص ِ ه َ ﷲ ُهُ٘سَس َهبَق ( ُِ َ ُ َس َلنَْٞىِ  َٚضبَقَج اَرِ , َ َف ِههَٗ نْ ِى ِ نْقَج , ِشَخ نَْٟا ًَ َ َم َ ََنْسَج ٚهحَح , ِٜضنْقَج  َفنَْٞم ِٛسنْذَج  َﻑنَْ٘سَف . ُذنْعَب بًِٞضبَق  ُثنْىِص بَََف ٌِّٜيَع َهبَق ) ُذََنْحَأ ُٓاََٗس , َدُٗاَد ُ٘بَأَٗ , َُْٔهسَحَٗ يُِّٛزٍِنْشتِّحىَاَٗ , يُِِّْٜٝذََنْىَا  ُِنْبِا ُٓاهَ٘قَٗ , َُبهبِح  ُِنْبِا َُٔحهحَصَٗ
Artinya  :  Dari  Ali  RA  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: "Apabila  ada  dua  orang  meminta  keputusan  hukum  kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum  engkau  mendengar  keterangan  orang  kedua  agar engkau  mengetahui  bagaimana  harus  memutuskan  hukum."  Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad,  Abu  Dawud  dan  Tirmidzi.  Hadits  hasan  menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. 25
Maka  berdasarkan  kedua  landasan  di  atas,  hakim  hendaknya selalu  mengedepankan  keadilan  dalam  menyelesaikan  perkara  yang diamanatkan  kepadanya  dengan  tidak  melupakan  tujuannya,  yaitu mengwujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Dalam kaedah fiqiyah disebutkan :
ُبنٍلإاسذقب  فذٝسشضىا
Artinya  : Suatu  bahaya ( Kemuḍharatan)harus  ditolak  sesuai kemampuan. 26
Berkaitan  dengan  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  dapat  diketahui  bahwasanya  Hakim  menjatuhkan  putusan  tentang nafkah  anak  dengan  cara  melihat kemuḍharatan yang  terjadi  apabila nafkah  tersebut  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  si  anak,  baik
24 Departemen  Agama  R.I., Al-Quran  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan
Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 108.
25 Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad  bin  Hanbal, (Beirut:  Darul Kutub, 1993), MO.1.258, hlm. 187; Imam  Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Bierut: Dar al  Fikr,  2003),  no.3.852,  hlm.  166;  Ibnu  Hajar  Atsqalani, Terjemahan  Hadis  Bulughul Maram , (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.
26 Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawa‟id  Fiqhiyyah ,  (Jakarta:  Pedoman  Ilmu  Jaya,
2004), hlm. 154.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kebutuhan  sehari-hari  (jajan)  si  anak  maupun  kebutuhan  lainnya.  Pada dasarnya  Islam  tidak  mengkehendaki kemuḍharatan pada  umat  karena muḍharat itu wajib dihilangkan sebagaimana kaidah fiqiyah
سشضلا لاٗ
ساشض
Artinya: Tidak  boleh  memudharatkan  (bahaya)  dan  tidak  boleh dimudharatkan. 27
Dalam  memutuskan  perkara  nafkah  anak  Pegawai  Negeri  Sipil, jika  ditinjau  melalui  hukum  Islam,  Hakim  menggunakan maṣlaḥah  al- mursalah sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  menetapkan  jumlah  atau nominal  nafkah  anak  yang  harus  dibayar  suami  pasca  perceraian,  yang mana  dalam  Islam  melihat  kemashlahatan  dikenal  dengan  metode Maṣlaḥah  al-Mursalah . Maṣlaḥah secara  bahasa  berarti  faedah, kepentingan,  kemanfaatan,  atau  kemaslahatan. 28 Sedangkan  menurut istilah maṣlaḥah diartikan  oleh  para  ulama  Islam  dengan  rumusan  yang hampir bersamaan, di antaranya:
a. Muhammad  Abu  Zahrah,  berpendapat  bahwa  adalah kemaslahatan  yang  selaras  dengan  tujuan  hukum  yang ditetapkan  oleh syarʻi (Allah  SWT  dan  Rasul-Nya),  akan tetapi  tidak  ada  suatu  dalil  yang  spesifik  yang  menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu. 29
b. Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  mengemukakan  bahwa maṣlaḥah  al-mursalah adalah  memelihara  tujuan syaraʻ dengan cara menolak sesuatu yang merusak makhluk. 30
c. Al-Ghazali  merumuskan maṣlaḥah sebagai  suatu  tindakan memelihara  tujuan syaraʻ atau  tujuan  hukum  Islam, sedangkan  tujuan  hukum  Islam  menurut  al-Ghazali  adalah memelihara  agama,  akal,  harta,  jiwa,  keturunan  atau kehormatan.  Setiap  hukum  yang  mengandung  tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut maṣlaḥah,
27 Ibid. , hlm. 127
28 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab  Indonesia ,  (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2002), hlm. 789.
29 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih ,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  2013),  hlm.
279.
30 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Pustaka  Rizki Putra, 2001), hlm. 236.

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan  setiap  hal  yang  meniadakannya  disebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut maṣlaḥah. 31
Sedangkan  alasan  ditambahkan al-mursalah ,  karena  syaraʻ memutlakannya  bahwa  di  dalamnya  tidak  terdapat  kaidah  syaraʻ  yang menjadi  penguatnya  ataupun  pembatalnya.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa maṣlaḥah  al-mursalah adalah  suatu  metode ijtihād dalam  menggali  sumber  hukum  yang  tidak  ada  dalilnya  dengan berdasarkan  pada  pendekatan  memelihara  hukum  syara’ (maqāsid  al- syarῑʻah) .
Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut  keterampilan  teknikal,    melainkan  lebih  menyangkut  pada kecerdasan  intelektual,    kematangan  dan  keseimbangan  antara rasionalitas  dengan  nurani  serta  emosionalitas. 32 Rasulullah  SAW  telah mengingatkan  umatnya  untuk  selalu  membantu  sesame  terutama  yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari keadilan dalam seperti para  pihak  dalam  perkara  cerai  gugat  yang    mana  istri  menuntut  dalam persidangan supaya suami membayar nafkah anak mereka. 33
Selain  itu  dalam  memutuskan  perkara  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh tentang nafah anak PNS jika dilihat dari dasar pertimbangan yang  dilakukan  Hakim,  Hakim  memutuskan  suatu  perkara  berdasarkan keapada hukum Islam dan Hukum positif. Seperti yang terdapat di dalam putusan  Mahkamah  Syar’iyah  banda  Aceh  hakim  menetapkan  nafkah anak  PNS  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  seperti    pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (d) yang berkenaan dengan biaya nafkah yang wajib ditanggung ayah. Dalam penetapan nafkah anak hakim sudah  sangat  banyak  melakukan  pertimbangan.  Namun  sebaik  apapun pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  nafkah  anak  jika  orangtua  laki- laki enggan untuk membayar semua akan menjadi sia-sia. Makadari itu di pembahasan  sebelumnya  dibahas  mengenai  upaya  hukum  terhadap nafkah  anak,  agar  terpenuhi  semua  kebutuhan  anak  jika  tidak,    maka Hakim yang salah dalam menetapkan nafkah maupun orangtua yang tidak membayar nafkah sudah bertentangan dengan Hukum  Islam,  yang  mana
31 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.
32 Basuki  Rekso  Wibowo, Pembaharuan  Hukum  yang  Berwajah  Keadilan , Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.
33 Basuki  Rekso  Wibowo, Pembaharuan  Hukum  yang  Berwajah  Keadilan ,
Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10

## Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
di  dalam  Islam  sangat  ditekankan  sekali  mengenai  nafkah  (menafkahi) keluarga terutama istri dan anak, seperti dalam firman Allah SWT: Q.S. Ath-Thalaaq : 7
                                                                                                                 
                                       
Artinya  :  Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya  hendaklah memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan  kelapangan sesudah kesempitan.
Q.S Al-Baqarah : 233
                                                                
Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
Dari  beberapa  ayat  Al-Qur’an  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa sangat penting seorang ayah untuk menafkahi keluarganya terutama istri dan  anak-anaknya.  Makadari  itu  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  berkenaan  dengan  nafkah  anak  Pegawai  Negeri  Sipil  sudah  sesuai dengan  hukum  positif  dan  hukum  islam.  tinggal  lagi  bagaimana pelaksanaan  putusan  tersebut  oleh  suami  (ayah)  sebagai  orangtua  yang bertanggung jawab atas keluarganya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa  dari  hasil  penelitian  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh,  mengenai  pembebanan  kewajiban  membiayai  nafkah  anak tetap  kepada  orangtua  laki-laki  (Ayah)  setelah  terjadi  perceraian dengan  banyak  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, diantaranya yang menjadi dasar pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menentukan  hak  nafkah  anak setelah  terjadi  perceraian  adalah  dilihat  dari  gaji  atau  kemampuan ekonomi  orangtua  laki-laki  (Ayah)  sebgai  Pegawai  Negeri  Sipil, selain  itu,  hakim  juga  melihat  dari  kebutuhan  sehari-hari  dari seorang  anak  tersebut.  Oleh  karenanya  setiap  memutus  perkara mengenai  biaya  nafkah anak,  majelis  hakim  menentukan  kewajiban orangtua  laki-laki  (Ayah)  membiayai  nafkah  anak  setelah  terjadi perceraian  adalah  dilihat  dari  kemampuan  ekonomi    orangtua  Laki-
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
laki (Ayah) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan gaji dan  tanggungan  lainnya  dari  orangtua  laki-laki  (Ayah)  yang bersangkutan.  Maka  dari  itu  setiap  memutus  perkara  yang menyankut biaya nafkah anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda  Aceh  mempertimbangkan  dengan  sangat  agar  biaya  nafkah anak sesuai dengan kemampuan orangtua dan anak tidak kekurangan dalam mendapat nafkah dari orangtuanya.
2. Upaya  hukum  terhadap  putusan  nafkah  anak  yang  tidak dilaksanakan  suami  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  sebagai  mana yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan,  dan  apabia  telah  diminta dalam  perkara  mengenai  nafkah  anak  dan  hakim  mengabulkannya, upaya  pertama  yang  harus  dilakukan  istri  jika  suami  enggan membayar/membiayai  nafkah  anak  setelah  perceraian  ialah  dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan  diberikan  keada  ketua  atau  bendahara  tempat  suami  bekerja, dengan  begitu  gaji  suami  nantinya  akan  dipotong  sesuai  dengan jumlah  nafkah  yang  tidak  dibayarnya  setelah  ada  putusan pengadilan.  Namun  jika  dengan  cara  ini  juga  tidak  berhasil,  maka istri  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  eksekusi  ke Pengadilan  Agama  /  Mahkamah  Syar’iyah  untuk  memaksa  suami sebagai  ayah  agar  memberikan  nafkah  anak  sebagaimana  diputus oleh Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah.
3. Hakim menetapkan nafkah anak dengan cara melihat kemudharatan yang  terjadi  apabila  nafkah  tersebut  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  si  anak,  baik  jajan  si  anak  maupun  kebutuhan  lainnya. Pada  dasarnya  Islam  tidak  mengkehendaki kemudharatan pada umat  karena  mudharat  itu  wajib  dihilangkan.  Kemudian  Dalam memutuskan perkara nafkah anak Pegawai Negeri Sipil, jika ditinjau melalui  jukum  Islam  Hakim  menggunakan  kemashlahatan  sebagai dasar pertimbangan dalam  menetapkan jumlah atau nominal nafkah anak  yang  harus  dibayar  suami  pasca perceraian,  yang  mana  dalam Islam  melihat  kemashlahatan  dikenal  dengan  metode Maṣlaḥah  al- Mursalah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.Ke 4 Agustin  Hanafi  dkk, Hukum  Keluarga ,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syari’ah dan Ekonomi Uslam, 2014 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam, Yogyakarta:  UII  Press, 2004.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ahmad  Sudirman  Abbas, Qawa‟id  Fiqhiyyah ,  Jakarta:  Pedoman  Ilmu Jaya, 2004 Basuki Rekso Wibowo, Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan , Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011 Ibnu  Hajar  Atsqalani, Terjemahan  Hadis  Bulughul  Maram ,  Bandung: Gema Risalah Press, 2012 Imam  Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud, Bierut:  Dar  al  Fikr,  2003, no.3.852.
Imam  Ahma  bin  Hanbal, Musnad  Imam  Ahmad  bin  Hanbal, (Beirut: Darul Kutub, 1993), MO.1.258.h Imam Bukhari, Shahih Bukhar juz 3, (Beirut:Darul Hadist,t.th) Iman  Jauhari, Kapita  Selekta  Hukum  Perdata ,  Banda  Aceh:  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012 Muchsin  Bani  Amin, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  atau  Mahkamah Syar‟iyah , Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016 Muhammad  Abdul  Tihami, fiqih  Munakahat, Jakarta:  Rajawali Pers,2014. Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: CV Pustaka Setia 2011 Slamet  Abidin  dan  Aminudin, Fiqih  Mnunakahat, Bandung:  Pustaka Setia 1999
T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Pustaka
Rizki Putra, 2001
Zainuddin Ali, HukumPerdata Islam Di Indonesia , Jakarta: SinarGrafika, 2006 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih , Yogyakarta: Teras, 2009