EVALUASI ARSITEKTUR JARINGAN KOMPUTER PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS EKEKTRONIK (SPBE)
Ahmad Sa`di, Ria Andriani, Bahrun Ghozali
Program Studi Informatika S1, Teknik Informatika D3, Fakultas Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta, Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Yogyakarta, Indonesia ahmadsa@amikom.ac.id, ria@amikom.ac.id, oza@amikom.ac.id

## ABSTRAK
Penyelengggaraan  jaringan  komputer  di  pemerintah  daerah  belum  memenuhi  standar  ketersediaan. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu perluasan jaringan dilakukan asal terhubung, sehingga berkibat bencana. Ketika terjadi masalah pada jalur jaringan atau perangkat sehingga berdampak besar pada layanan atau aplikasi di jaringan, protokol yang mendukung redundansi juga tidak digunakan, dan beberapa gedung pemerintahan tidak terhubung  ke  jaringan.  Kondisi  tersebut  belum  mendukung  terwujudnya  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik. Peneliti mengusulkan, Pemerintah yang memiliki wewenang menyediakan jaringan privat pemerintah menggunakan konsep connected, scalability, high availability, security, dan integrated . Metode yang digunakan yaitu  pendekatan  audit  yaitu  pre-audit,  perform  audit  dan  pasca-audit.  Hasilnya  yaitu  berupa  rekomendasi arsitektur  jaringan  intra  pemerintah  untuk  mewujudkan  sistem  pemerintah  berbasis  elektronik  yang  mumpuni. Untuk menaikkan level ke skalability, dengan menggunakan pendekatan jaringan hierarki. Kuncinya yaitu dengan memperhatikan  konsep  desain  jaringan,  kualitas  dan  kapabilitas  perangkat  di  layer  edge,  core,  distribusi  dan access. Pada level handal yaitu dengan mempertimbangkan layer fisik dan layer logis. Memastikan jalur redundant dan protokol yang digunakan harus mendukung failover. Protocol yang digunakan pada layer edge, core distribusi menggunakan  protorokol  mendukung  failover.  Di  tingkatan  selanjutnya  yaitu  terintegrasi.  Jaringan  dapat mendukung integrasi data di pusat data dengan data di DRC.
Kata kunci: SPBE, Domain infrastruktur, Jaringan Intra Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan digitalisasi, penyediaan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  tata  kelola sistem  pemerintah  suatu  hal  wajib  dilakukan  karena penggunaan  TIK  menjadi  bagian  penting  untuk mendorong kegiatan pemerintah, baik dalam kegiatan kerja  untuk  internal  pemerintah  maupun  pelayanan publik [1] [2].
Banyak  ditemukan,  penyelengggaraan  jaringan komputer  di  pemerintahan  daerah  sering  bermasalah, yaitu  Perluasan  jaringan  dilakukan  asal  terhubung, sehingga berkibat fatal pada konsep hierarki, jaringan komputer  lamban  kembali  beroperasi  ketika  terjadi permasalahan jalur atau perangkat sehingga berdampak  besar  pada  layanan  di  jaringan,  jaringan komputer  tidak  mendukung  protokol  redundansi karena  menggunakan  single  path  [3],  terbatasnya cakupan jaringan pemerintah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) [4]. Permasalahan-permasalahan tersebut akibat kurangnya perencanaan kapasitas jaringan yang dapat menghasilkan  kehandalan  jaringan  dan  keamanan jaringan. Dari kondisi tersebut berdampak pada sistem pemerintah  berbasis  elektronik.  Menurut  dokumen dari Kemenpanrb,  nilai  kematangan  indeks  SPBE nasional  berpredikat  dibawah  baik  yaitu  2,60  dari 5,0 [5]. Ada 6 domain arsitektur SPBE nasional  yaitu Arsitektur  Proses  Bisnis,  Data  dan  Informasi, Layanan,  Aplikasi,  Infrastruktur,  dan  Arsitektur Keamanan.  Pada  penelitian  ini  difokuskan  pada
domain arsitektur infrastruktur dan arsitektur keamanan[2].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  penilitian  yang  dilakukan  oleh  Yap,  dkk (2017) mengenai arsitektur jaringan dengan mempersembahkan  desain  espresso,  internet  berbasis SDN pada proses routing di perangkat Edge.  Espresso memberi  Google  keunggulan  peering  terukur  yang dapat diprogram, andal, dan terintegrasi dengan sistem lalu lintas global [6].
Pada penelitian yang dilakukan oleh Taqiya, dkk (2020)  mengenai  analisis  tingkat  kematangan  bisnis dan  tujuan  utama  TI.  Penilaian  kematangan  ini menggunakan framework COBIT 4.1. Hasil kalkulasi menghasilkan pada tingkat 3, berarti Diskominfo Jawa Timur  memiliki  rencana  dan  mengimplementasikan standarisasi    pada  beberapa  proses  penting  di tatakelola TI [7].
Pada penelitian Tazkiyyah, dkk (2020) penelitianya  mengenai  penilaian  risiko.  Risiko dibedakan  risiko  posistif  dan  risiko  negatif.  Risiko positif membuka peluang untuk ditingkatkan perbaikan dan memliki peluang besar keberhasilan jika ditindak lajuti dan risiko negatif memiliki kemungkinan  kecil  sukses  untuk  ditindak  lajuti  dan membutuhkan usaha yang lebih besar. Sehingga perlu dibuat  peta  rancangan  usulan  pada  aspek  personil, proses,  dan  teknologi.  Pendeketan  ini  menggunakan pendekatan manajemen risiko [8].
Pada  penilaian  Suwanty,  dkk  (2020)  mengenai manajemen Risiko  pada SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), standarisasi pengukuran menggunakan  ISO  31000:2018  COBIT  5.  Hasilnya yaitu  mengidentifikasi  risiko  negative  dan  risiko posisif  pada domain personil proses, domain teknologi [9].
Pada penilaian al-Fajri, dkk (2020) penelitian ini melakukan perancangan manajemen risiko SPBE yang berdasarkan pada Permen PANRB No.5 Tahun 2020. Penilaian  dan  rekomendasi  perbaikan  mengunakan ISO  31000  dan  COBIT  5  for  Risk.  Pada  proses penilaian  risiko  digolongkan  kedalam    risiko  positif dan risiko negatif [8].
Penelitian-penelitian  sebelumnya  belum  ada yang  membahas  spesifik  dan  mendalam  bagaimana penyediaan desain arsitektur jaringan yang menggunakan  konsep connected,  scalability,  high availability, security, dan integrated .

## 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Menurut    Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun 2018  tentang  SPBE  (Sistem  Pemerintah  Berbasis Elektronik)  bahwa  SPBE  adalah  penyelenggaraan pemerintahan  baik  di  tingkat  nasional,  pusat,  dan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk  dalam proses  memberikan  layanan kepada pengguna SPBE [11].

## 2.2. Infrastruktur SPBE
Infrastruktur  SPBE  merupakan  perangkat- perangkat  dan  fasilitas  yang  digunakan  untuk menunjang  dalam  mengaplikasikan  sebuah  sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan  data,  perangkat  integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya [11].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan menggunakan pendekatan aktifitas audit [10], yaitu.

## Gambar 1. Metode Penelitian
1. Pre-Audit Pada  fase pre  audit ,  dilakukan  pembuatan  kertas kerja  berdasarkan  regulasi,  framework,  standar best  practice  yang  terkait  tentang  teknologi informasi khususnya jaringan.
Kertas  kerja  yang  dibuat  harus  mampu  menggali kondisi  tata  kelola  jaringan  saat  ini  tentang penataan dan kualifikasi jaringan yaitu
menggunakan konsep connected, scalability, high availability, security, dan integrated .
2. Perform Audit Pada  fase perform  audit ,  dilakukan  pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif dengan  melakukan  survei  ke  lapangan  tentang pemahaman  pengelola  TI  pada  regulasi  tentang SPBE,  kemudian  melakukan  penilaian  jaringan saat ini.
3. Post-Audit Pada  fase post  audit melakukan  analisa  gap  yang terjadi  antara  kondisi  saat  ini  dengan  ketetapan yang  dibuat.  Hasilnya  yaitu  berupa  rekomendasi arsitektur  jaringan.  Arsitektur  jaringan  dapat menjawab  kebutuhan  mendasar  jaringan  yaitu connected,  setiap  kantor  OPD  terhubung  ke  data cetnter  menggunakan  jaringan  intra  pemerintah (jaringan privasi).
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kebijakan Internal
Pemerintah  Kabupaten  dalam  memperbaiki sistem  pemerintah  berbasis  elektronik  belum  ada dukungan  kebijakan  internal,  terlihat  pada  hasil evaluasi SPBE di salah satu Kabupaten di Pulau jawa tahun 2021  pada domain kebijakan  nilainya di angka 2.30, jadi, penilaian manajemen layanannya dianggap masih kurang maksimal. Berdasarkan inilah dilakukan pemetaan  penyediaan  kebijakan  yang  sebaiknya  ada dalam  implementasi  SPBE  yang  tertuang  pada  tabel berikut ini.
Tabel 1. Mandatory Manajemen SPBE Daerah No Mandatory Keterangan 1 Kebijakan Tim koordinasi SPBE Sudah ada 2 Kebijakan Manajemen Data Sudah ada 3 Kebijakan Arsitektur SPBE Sudah ada 4 Kebijakan Peta Rencana SPBE Sudah ada 5 Kebijakan Layanan Pusat Data Sudah ada 6 Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Belum ada 7 Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sudah ada 8 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Sudah ada 9 Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi Sudah ada 10 Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Belum ada 4.2. Jaringan Intra Pemerintah
Jaringan  intra  pemerintah  ( backbound  network ) yang tersedia saat ini digunakan untuk menghubungkan  jaringan-jaringan  LAN  di  tiap gedung  masing-masing  OPD,  tergambarkan  pada topologi jaringan sebagai berikut.
Gambar 2. Topologi Jaringan Intra Pemerintah Saat ini
Kondisi saat ini yaitu, Jaringan intra Pemerintah di  salah  satu  Kabupaten  di  Pulau  jawa  telah menghubungkan  207  OPD  (Organisasi  Perangkat Daerah) dari total 209 OPD/UPT/Lokasi yang terdaftar di Dinas Kominfo. Artinya 99% OPD telah terhubung.
Gambar 3. Persentase jaringan intra di OPD
Antar  OPD  terhubung  di  Jaringan  Intra Pemerintah  (JIP),  91  %  terhubung  menggunakan media  transmisi  wireless  (tanpa  kabel)  atau menggunakan antena dan gelombang radio ( backhaul ).
Gambar 4. Persentase Jenis Media Transmisi JIP

## 4.3. Analisa Kesenjangan
Untuk  mengetahui  kebutuhan  mendasar  dari  di salah  satu  Kabupaten  di  Pulau  jawa  maka  perlu dilakukan  analisa  kesenjangan  didapatkan  informasi kondisi saat ini dan kondisi ideal atau anjuran. Berikut merupakan detail perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Tabel 2. Analisa Gap dan Rekomendasi
Domain Kondisi Saat Ini Kondisi Ideal Sistem integrasi (Jaringan Intra Pemerintah) 1.Belum ada pembaruan dokumen perencanaan jaringan disesuaikan dengan pelaksanaan SPBE. 2.Jaringan intra pemerintah Kabupaten mayoritas telah terhubung menggunakan media transmisi wireles. total OPD/UPT yang menggunakan media wireless 91% dari daftar yang tertera.
3.Belum adanya cadangan jalur utama pada jaringan intra pemerintah.
4.Jaringan intra pemerintah telah ditata secara hirarki dan zonasi tetapi di jaringan tersebut belum dirancang dengan kualifikasi connected, high availability, Scalability, reliability dan security.
5.Belum adanya arsitektur desain yang menghubungkan pusat data ke pusat pemulihan bencana.
6.Belum adanya ketentuan kualifikasi jaringan yang dituangkan dalam tatakelola teknologi informasi.
1.Memperbarui dokumen jaringan intra pemerintah dengan membuat beberapa tahapan diantaranya yaitu perencanaan yang memuat minimal pendefinisian Kebutuhan Bisnis ( Business Requirement ), Kebutuhan Jaringan (Network Requirement), dan Rancangan Jaringan (Network Design).
2.OPD/UPT yang menggunakan media wireless dengan kondisi tidak baik, maka dapat diusulkan untuk disediakan media transimisi kabel, agar kualitas layanan jaringan lebih baik.
3.Menyediakan jalur cadangan pada jaringan intra pemerintah.
4.Jaringan intra pemerintah yang telah ditata secara hierarki dan zonasi perlu ditingkat lagi dengan memastikan semua OPD, UPT, area publik, pelayanan publik dapat terhubung semua (connected), setelah hal dasar tersebut terpenuhi, ditingkatkan high availability, Scalability, reliability dan security.
5.Tersedianya DRC dan jaringan yang baik untuk menghubungkan Pusat Data dan DRC.
6.Adanya ketentuan kualifiasi jaringan dari yang dasar sampai enterprise seperti connected, high availability, scalability, reliability dan security .
4.4. Usulan Arsitektur Desain Jaringan intra Pemerintah
Pengembangan arsitektur jaringan intra pemerintah  di  Diskominfo  Kabupaten  pada  domain Tata  kelola  SPBE,  Aspek  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi Indikator nomor 17, dapat menggunakan konsep zonasi, yaitu dalam hal kualifikasi menggunakan  aspek connected,  scalability,  high availability,  security  dan  integrated .  Zonasi  dengan
membagi  area  internal  pemerintah  Kabupaten, kemudian area-area diluar pemerintah Kabupaten.
Gambar 5. Usulan Arsitektur Jaringan Data

## Diskominfo Kabupaten
Penetapan kualifikasi jaringan mengusulkan lima ketentuan yaitu connected, scalability, high availability,  security, dan integrated .  Kualifikasi connected menjadi  keharusan  (syarat  wajib)  yang harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum  menerapkan kualifikasi  lain,  karena  dengan  tersambungnya jaringan  LAN  ( Local  Area  Network )  disetiap  OPD dengan  jaringan  backbound  maka  terbentuklah jaringan intra pemerintah (JIP). Kualifikasi connected dengan  memastikan  kualifikasi  port  pada  masing- masing  perangkat  dalam  meneruskan  PDU  (protocol data unit) tidak ada yang bottlenect , artinya identifikasi sumber ( end device ) dan jalur (media transmisi). Dalam  menghubungkan  jaringan  setiap  OPD  di area  internal  dan  diperluas  untuk  area  eksternal diperlukan pendekatan jaringan hierarki, yaitu dengan menjaga konsistensi perangkat jaringan yang dijadikan sebagai layer edge, core, distribution dan access [12] . Penetapan  perangkat  jaringan  layer edge dan core yaitu dengan mempertimbangkan kecepatan forwarding  packet  ke  jaringan  internet  dengan meminimalkan pengaturan keamanan.
Optimalisasi keamanan dapat dilakukan di layer distribution  dan  layer  access,  karena  sekumpulan
kegiatan  di  jaringan  bersumber  dari  komputer pengguna.  Perangkat  jaringan  pada  layer edge dan core mengoptimalkan keamanan yang bersumber dari jaringan  luar  atau  jaringan  internet.  Hal  ini  sebagai pencegahan utama serangan siber yang bersumber dari luar organisasi.
Perluasan jaringan ( scalability ) di setiap jaringan LAN dengan melakukan pengelompokan berdasarkan Bagian  dalam  struktur  organisasi  di  masing-masing OPD. Pengelompokan ini difungsikan untuk menjaga paket broadcast yang terjadi di masing-masing Bagian, dengan  menerapkan  kontrol  broadcast  artinya performa  perangkat  jaringan  lebih  terjaga,  karena sumber  daya  CPU,  RAM  pada  perangkat tidak  habis dengan sia-sia.
Setelah  syarat  dasar  ( connected,  scalability ) terpenuhi maka menaikkan level jaringan yaitu dengan mempertimbangkan kehandalan tinggi dengan menerapkan  kualifikasi high  availability [3] . pertama dengan memperhatikan jalur ganda yang menghubugkan  perangkat  yang  berada  di  layer edge, core,  distribution dan access .  Adanya  jalur  ganda belum  dapat  menjamin  penuh  maka  perlu  adanya dukungan  perangkat  jaringan  ganda  yang  berlaku secara aktif-aktif maupun aktif-pasif. Untuk mewujudkan hal tersebut pemilihan protokol-protokol failover  seperti  rekayasa  gateway  pada  end  device dengan  menerapkan  FHRP  ( firt  hop  redundancy protocol )  dan  rekayasa  routing.  Rekayasa  routing dilakukan  di  jaringan  intra  pemerintah  dan  rekayasa routing di jaringan internet atau uplink ke provider.
Kualifikasi  keamanan  jaringan  difokuskan  pada kegiatan  pengamanan  jaringan  sebelum  jaringan dioperasionalkan  dan  saat  jaringan  beroperasi. Memastikan bahwa setiap perangkat diberikan kontrol password  yang  kuat  dan  tidak  ada  kerentanan  pada jalur, port, dan end device, termasuk keamanan pada layanan server.
Kualifikasi jaringan terintegrasi penuh ( integrated ) dengan memastikan data dan informasi berjalan secara aktif yang ada pada data center pemerintah daerah dan disaster  recovery  center yang  disewa  atau  kerjasama dengan pemerintah lain atau swasta. Table 3. Usulan Perbaikan Jaringan Kualifikasi Kondisi Sebelum Usulan Perbaikan Hasil Connected Sebagian terhubung dan sebagian tidak Menghubungkan setiap kantor OPD dengan jaringan private (jaringan intra pemerintah) dengan memperhatikan performa baik untuk masing-masing sumber ( end device ), media dan intermediary network device .
 Scalability Perluasan tidak menggunakan hierarki Memperluas jaringan dengan pendekatan hierarki  High Availability Mayoritas jalur jaringan SPoF Memperhatikan jalur utama jaringan dengan menerapkan failover pada layer fisik dan logik dengan dukungan penerapan protokol yang mendukung failover  Security Keamanan yang diterapkan baru sebagian Menerapkankontrol keamanan pada zona layanan server dan setiap perangkat komputer menerapkan kontrol password standar tinggi, tidak ada pada kerentanan pada jalur, port, dan kerentanan pada end device (termasuk layanan pada server).  Integrated Belum terintegrasi dengan baik antara jaringan OPD utama dengan DRC Memastikan jaringan mendukung integrasi data antara di data center dan dan disaster recovery center. 
Lima kualifikasi jaringan, masing-masing kualifikasi  diberikan  nilai  0,5,  karena  pemerintah indonesia  sesuai  ketetapan  dari  KemenpanRB  nomor 59  tahun  2020  maksimal  batasnilainya  yaitu  2.5. Hasilnya yaitu pada domain 2 (dua) yaitu Domain Tata Kelola  SPBE,  Aspek  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Indikator  nomor  17  yaitu  tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pemerintah Daerah,  nilai  bobotnya  naik  dari  1.25  menjadi  2.5 sesuai dengan ketentuan dari regulasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penggunaan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan      Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  pada  layanan  jaringan  intra  Pemerintah menjadi  acuan  utama  dalam  menaikkan  nilai  aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan penggunaan Standar tentang penyelenggaraan jaringan,  menjadi  pendukung  dalam  implementasi jaringan yang mendukung operasional sistem pemerintah berbasis elektronik.
Penyediaan jaringan dengan konsep zonasi dapat digunakan  pengelompokan  jaringan  area  internal pemerintah  daerah,  jaringan  jaringan  area  eksternal pemerintah daerah.
Perencanaan implementasi jaringan SPBE dengan  menetapkan  kualifikasi  jaringan  yaitu connected,  scalability,  high  availability,  security dan integrated mampu menaikan nilai indikator SPBE dari 1,25 menjadi 2.5 sesuai dengan ketentuan dari regulasi Permendagri nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan  Dan  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator 17.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Z. Fang, “E-Government in Digital Era: Concept, Practice,  and  Development,” Int.  J.  Comput. Internet Manag. , vol. 10, Jan. 2002.
[2]  N. Y. Puspitasari and A. A. Pane, “Strategi Tata Kelola Perencanaan dan Pemanfaatan TIK Guna Mendukung  Peningkatan  Kualitas  SPBE  di BSN,”  in Pertemuan  dan  Presentasi  Ilmiah Standardisasi , 2019, vol. 2019, pp. 273–282.
[3]  R. Govindan, I. Minei, M. Kallahalla, B. Koley, and  A.  Vahdat,  “Evolve  or  Die:  High- Availability  Design  Principles  Drawn  from Googles Network Infrastructure,” in Proceedings of  the  2016  ACM  SIGCOMM  Conference , Florianopolis Brazil, Aug. 2016, pp. 58–72. doi: 10.1145/2934872.2934891.
[4]  A.  W.  D.  Putri,  L.  Abdurrahman,  and  R.  A. Nugraha, “Evaluasi  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  Menggunakan  Peraturan Menteri  Pan-rb  Nomor  59 Tahun  2020  Tentang
Pemantauan  Dan  Evaluasi  Spbe  Pada  Domain
Layanan  Di  Diskominfo  Kota  Bandung,” EProceedings  Eng. ,  vol.  8,  no.  5,  Oct.  2021, Accessed:  Apr.  16,  2022.  [Online].  Available: https://openlibrarypublications.telkomuniversity .ac.id/index.php/engineering/article/view/15853 [5]  “Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Kominfo Tahun-2020-2024.”
https://aptika.kominfo.go.id/wp- content/uploads/2022/06/Road-Map-Reformasi- Birokrasi-Kominfo-Tahun-2020-2024-1.pdf
(accessed Oct. 29, 2022).
[6]  K.-K.  Yap et  al. ,  “Taking  the  edge  off  with espresso:  Scale,  reliability  and  programmability for global internet peering,” in Proceedings of the Conference  of  the  ACM  Special  Interest  Group on Data Communication , 2017, pp. 432–445.
[7]  N.  A.  Taqiya,  S.  Mukaromah,  and  A.  Pratama, “Analisis  Tingkat  Kematangan  Spbe  Di  Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur,” Scan J. Teknol. Inf. Dan Komun. , vol. 15, no. 1, pp. 22– 33, 2020.
[8]  F.  S.  Tazkiyyah,  L.  Abdurrahman,  and  R. Mulyana,  “Perancangan  Manajemen  Risiko Operasional Spbe/E-gov Pada Kategori Data Dan Informasi,  Infrastruktur,  Aplikasi,  Pengadaan Barang  Dan  Jasa,  Keamanan,  Arsitektur,  Dan Sdm  Berdasarkan  Permen  Panrb  No.  5  Tahun 2020  Studi  Kasus:  Pemkab  Bandung  Barat,” EProceedings Eng. , vol. 7, no. 2, 2020.
[9]  S.  Suwanty,  R.  Fauzi,  and  R.  Mulyana, “Perancangan Manajemen Risiko Strategis Pada Spbe/e-gov Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung,” EProceedings  Eng. ,  vol.  7,  no.  2, 2020.
[10]  R.  Sabillon,  J.  Serra-Ruiz,  V.  Cavaller,  and  J. Cano,  “A  comprehensive  cybersecurity  audit model  to  improve  cybersecurity  assurance:  The cybersecurity  audit  model  (CSAM),”  in 2017 International Conference on Information Systems  and  Computer  Science  (INCISCOS) , 2017, pp. 253–259.
[11]  “PERPRES  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  [JDIH  BPK RI].” https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96913/ perpres-no-95-tahun-2018  (accessed  Feb.  02, 2023).
[12]  X.  Geng,  L.  Lejian,  and  F.  Xiumei,  “A  New Hierarchical  Network  Address  Structure  Based on  Geographical  Regionalism,”  in 2009  WRI International  Conference  on  Communications and  Mobile  Computing ,  Kunming,  Yunnan, China, Jan. 2009, pp. 491–496. doi:
10.1109/CMC.2009.50.