## Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia
(Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan
Republik Indonesia)
Dahlia Haliah Ma’u ( lystia.lia@gmail.com ) Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

## ABSTRACT
The implementation of Islamic law in Indonesia is closely related to the early arrival of Islam in  Indonesia.  It  means  that  after  the  entry  of  Islamic  into  Indonesia,  Islamic  law  has  been followed and executed by the followers of Islam in archipelago. The existence of Islamic law that  is  lives  in  the  society  is  recognized  by  the  Dutch  Colonial.  The  Dutch  government realized that Islamic law is one of the pillars of power that can fight against on Dutch policy. On this basis, the Dutch changed their policy by stipulating that Islamic law applies if it has been  adopted  by  common  law.  The  struggle  of  Islamic  law  of  Indonesia  to  change  these policies to obtain that common law is not in accordance with Islamic law will not be applied or  refused  by  Muslim.  Furthermore,  post-independence,  the  existence  of  Islamic  law  is progressing.  This  is  marked  by  the  enactment  of  legal  product  by  the  government  and  has become a positive law in Indonesia.
Keywords: Islamic law, Existence, Legislation, Ijtihad

## ABSTRAK
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  berkaitan  erat  dengan  awal  masuknya  Islam  di Indonesia.  Artinya,  setelah  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  hukum  Islam  telah  diikuti  dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Eksistensi hukum Islam yang hidup  di  kalangan  masyarakat  diakui  oleh  pihak  kolonial  Belanda.  Pemerintah  Belanda menyadari  bahwa  hukum  Islam  adalah  salah  satu  pilar  kekuatan  yang  dapat  melakukan perlawanan  atas  kebijakan  politik  Belanda.  Atas  dasar  ini,  pihak  Belanda  merubah kebijakannya  dengan  menetapkan  bahwa  hukum  Islam  berlaku  jika  telah  diadopsi  oleh
hukum adat. Perjuangan Pemikir hukum Islam Indonesia untuk merubah kebijakan tersebut membuahkan  hasil  bahwa  hukum  adat  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  tidak  akan diterapkan  atau  ditolak  oleh  umat  Islam.Selanjutnya,  pasca  kemerdekaan,  eksistensi  hukum Islam  mengalami  kemajuan.  Hal  ini  ditandai  dengan  pemberlakuan  produk  hukum  oleh pemerintah dan telah menjadi hukum positif di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Islam, Eksistensi, Legislasi, Ijtihad.

## PENDAHULUAN
Indonesia 1 adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai  negara  Islam,  tetapi  mayoritas  penduduknya  menganut  agama  Islam. 2 Sebagian hukum  Islam  telah  berlaku  di  Nusantara  sejak  zaman  kerajaan-kerajaan  Islam.  Adanya Peradilan  Agama  dalam Papakeum (kitab)  Cirebon  merupakan  salah  satu  bukti.  Demikian pula,  kerajaan  Sultan  di  Aceh,  kerajaan  Pasai,  Pagar  Ruyung  dengan  Dang  Tuanku  Bundo Kanduang,  Padri  dengan  Imam  Bonjol  (Minangkabau),  Demak,  Pajang,  Mataram,  bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu (Ramulyo, 1985: 53).
Islam  sebagai  agama  mayoritas  bangsa  Indonesia  mempengaruhi  pandangan  hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini dilihat oleh para ahli hukum Belanda sendiri sehingga mendorong  Lodewijk Willem Christian  Van den Berg (1845-1927)  dan  kawan-kawan  memperkenalkan  teori receptio  in  complexu 3 bahwa  hukum mengikuti  agama  yang  dianut  seseorang.  Artinya,  bagi  orang  Islam  Indonesia,  hukum Islamlah yang berlaku baginya, sekalipun terdapat keragaman dalam praktiknya. Keadaan ini berlaku  lebih  dari  satu  abad,  sampai  datangnya  ahli  hukum  adat  dari  Belanda  antara  lain Snouck  Hurgronje  (1875-1936)  dan  Cornelis  Van  Vollenhoven  (1874-1933)  yang memperkenalkan teori receptie (resepsi).
Menurut  Hurgronje  dan  Van  Vollenhoven,  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun. Bahkan menurut Hurgronje, hukum  Islam baru berlaku setelah diterima (diresepsi) oleh hukum adat dan  menjadi  hukum  adat  dan  bukan  hukum  Islam  (Dahlan  et.al,  1996:  967).  Berdasarkan penyelidikan  Hurgronje  terhadap  orang-orang  Aceh  dan  Gayo  di  Banda  Aceh,bahwa  yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah tersebut bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat.
1 Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim,  terletak  di  Asia Tenggara,  antara  Benua  Asia  dan  Benua  Australia,  dan  merupakan  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  di dunia.  Negara  ini  merdeka  tanggal  17  Agustus  1945,  dari  penjajahan  Jepang  yang  berlangsung  selama  tiga setengah tahun  (1942-1945), sebelumnya negara ini dijajah Belanda (Dahlan et.al, 1996: 710).
2 Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)tahun  2010  bahwa  dari  238  juta  jiwa  penduduk Indonesia, penganut agama Islam mencapai 87 % atau sekitar 207 juta jiwa.
3 Assaad (2014) menjelaskan bahwa materi teori receptio in complexu dimuat dalam pasal 75 ayat 3 RR ( Regeering  Reglement )  tahun  1855  yaitu:  oleh  hakim  Indonesia  itu  hendaklah  diberlakukan  undang-undang agama ( godsdienstige wetten ) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi, pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam.
Dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai  kekuatan  hukum  kalau  telah  benar-benar  diterima  oleh  hukum  adat  (Ali,  1990: 219).
Teori  di  atas  (teori receptie ),  mendapat  kritikan  dari  para  pemikir  hukum  Islam  di Indonesia.  Salah  satu  tokoh  yang  berani  menantang  teori  tersebut  adalah  Hazairin  (1905- 1975),  ahli  hukum  adat  dan  hukum  Islam  terkemuka  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.  Ia  mengemukakan,  teori  tersebut  merintangi  kemajuan  Islam  di  Indonesia,  itu adalah  teori iblis karena  mengajak  orang  Islam  untuk  tidak  mematuhi  dan  melaksanakan perintah  Allah  dan  sunnah  Rasul-Nya  (Ali,  1990:  220).  Hazairin  lalu  menyatakan  teorinya bahwa  hukum  adat  baru  berlaku  kalau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Artinya, hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. Teori ini dikenal dengan teori receptie exit atau receptie a contrario (Rofiq, 2000: 21).
Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori hukum di atas serta perkembangan dinamika  pemikiran  dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  (dari  masa  pra  kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan), maka muncullah teori eksistensi yakni teori yang menerangkan tentang  adanya  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Menurut  teori  ini,  bentuk eksistensi (keberadaan) hukum  Islam dalam hukum nasional  adalah: 1) hukum  Islam adalah bagian integral  dari  hukum  nasional  Indonesia.  2) hukum  Islam bersifat  mandiri,  dalam  arti kekuatan  dan  wibawanya  diakui  oleh  hukum  nasional  dan  diberi  status  sebagai  hukum nasional.  3)  norma  hukum  Islam  (agama)  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum nasional  Indonesia.  4).  Hukum  Islam  merupakan  bahan  dan  unsur  utama  hukum  nasional Indonesia (Dahlan et.al, 1996: 713). 4
Merujuk  pada  latar  belakang,  maka  tulisan  ini  mendeskripsikan  tentang  eksistensi hukum  Islam  di  Indonesia  yang  dituangkan  melalui  produk  hukum  berupa  perundang- undangan  yang  bernuansa  hukum  Islam  dengan  formathukum  Islam  yang  cecara  formil maupun  materil  ditransformasikan  melalui  sumber  persuasif    dan  otoritatif  ( persuasive  and
4 Paparan tentang teori eksistensi dapat dibaca juga dalam tulisan Assaad (2014).
authoritative  source ).  Tulisan  ini  juga  mengungkap  upaya  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam lingkup jenis penelitian kepustakaan ( library research ) dengan  menggunakan  analisis  data  induksi-interpretasi  dan  konseptualisasi.  Penulis menggunakan  penelitian  kepustakaan  karena  sumber  primer  yang  dijadikan  rujukan  berupa bahan-bahan  tulisan  berupa  produk  hukum  di  Indonesia.  Disamping  itu,  tulisan  ini  juga menggunakan pendekatan  normatif – historis,  karena penulis  mengungkap tentang beberapa aturan  normatif  yang  berkaitan  dengan  produk  hukum  Islam  di  Indonesia.  Penulis  juga memetakan  hasil  produk  hukum  tersebut  pada  masa  pra  kemerdekaan  sampai  pasca kemerdekaan.  Dengan  pembidangan  ini,  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  akan  mudah dipahami  secara  komprehensif.  Selanjutnya  kajian  ini  bersifat  deskriptif  dan  penyajian datanya secara kualitatif.

## KRONOLOGIS HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Hukum  Islam  baru dikenal  di  Indonesia setelah  agama  Islam disebarkan  di  tanah  air Indonesia.  Belum  ada  kesepakatan  ahli  sejarah  tentang  awal  masuknya  Islam  di  Indonesia. Ada yang mengatakan abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan abad  ke-7  Hijriyah  atau  abad  ke-13  Masehi.  Walaupun  para  ahli  sejarah  berbeda  mengenai awal masuknya Islam ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam masuk  ke- Indonesia,  hukum  Islam  telah  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  para  pemeluk  agama  Islam  di Nusantara  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  karya  ahli  hukum  Islam  Indonesia.  Misalnya, Miratul  Thullab,  Sirathal  Mustaqim,  Sabilal  Muhtadin,  Kutaragama,  Sajinatul  Hukum ,  dan lain-lain (Ali, 1990: 189).
Azra  (2007:  19)  memaparkan;  …  Kontak  paling  awal  antara  kedua  wilayah  ini (Nusantara  dengan  Timur  Tengah),  khususnya  berkaitan  dengan  perdagangan,  bermula bahkan  sejak  masa  Phunisi  dan  Saba.  Memang,  hubungan  antara  keduanya  pada  masa
beberapa  waktu  sebelum  kedatangan  Islam  dan  masa  awal  Islam  terutama  merupakan  hasil dari  perdagangan  Arab  dan  Persia  dengan  Dinasti  Cina.  Agaknya,  kapal-kapal  Arab  dan Persia  yang  berdagang  ke  Cina  melakukan  pengembaraan  pula  di  Nusantara  jauh  sebelum Islam menjadi nyata di bagian manapun di Nusantara. Lebih lanjut, paparan Azyumardi Azra (2007: 31); … jika dalam masa sebelumnya Muslim Arab dan Persia memusatkan kegiatan- kegiatan  mereka  pada  perdagangan,  sebaliknya  sejak  menjelang  akhir  abad  ke-12  mereka mulai memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha penyebaran Islam di Nusantara.
Kepulauan Indonesia sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-1 Hijriyah (abad ke-7 Masehi). Proses  islamisasi  berlangsung damai. Pada  abad ke-13 berdiri  kerajaan  Islam (kesultanan) pertama yaitu Samudera Pasai di ujung Utara pulau Sumatra. Setelah itu, berdiri pula  kerajaan-kerajaan  Islam  lainnya,  seperti  Demak  (1500),  Aceh  Darussalam  (1514), Banten (1568), Mataram (1582), Kerajaan Gowa (abad ke-13), Ternate (abad ke-15), Tidore (abad ke-16), Pajang (abad ke-16), Cirebon (abad ke-17), dan Tallo (abad ke-17). Setelah itu, menyusul  kesultanan-kesultanan;  Jambi  (1500),  Riau  (1521),  Banjar  (1595),  Bima  (1620), Palembang  (1662),  Kutai  (abad  ke-16),  dan  sebagainya.  Pada  abad  ke-18,  Islam  sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Ulama di dalam kerajaan-kerajaan Islam, disamping sebagai  penasehat  raja,  juga  duduk  dalam  jabatan-jabatan  keagamaan  yang  tingkat  dan namanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya (Dahlan et.al, 1996: 710).
Di  sisi  lain,  menurut  Ras  (1990:  118),  penelusuran  hukum  Islam  dari  aspek  sejarah dapat  dilihat  juga  dari  berdirinya  Masjid  Demak  abad  ke-14  sebagai  masjid  pertama  yang bersimbol  Islam.  Ia  menyatakan:  …Permulaan  zaman  Islam  dalam  tradisi  Jawa  terkait  erat dengan  dua  peristiwa:    (1).  Jatuhnya  benteng  agama  Budha  yang  diwakili  oleh  Keraton Majapahit  (2).  Berdirinya  masjid  besar  di  Demak  sebagai  pusat  kerajaan  Islam  yang  baru, tempat  beribadah  hari  Jum’at  bagi  raja  dan  warga  keraton.  Pembangunan  Masjid  Demak terjadi pada tahun 1428 Caka (1506).
Sebenarnya  pemikiran  syariat  (fikih,  hukum  Islam)  sudah  berkembang  di  Indonesia sejak  awalabad  ke-13.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  laporan  Ibnu  Batutah  (w.779  H  /  1377  M), pengembara muslim Afrika Utara, yang pada 746 H / 1325 M mengunjungi Samudera Pasai
dalam perjalanan dari Delhi ke Cina. Ketika itu Samudera Pasai diperintah Sultan Malik az- Zahir (1297-1326), putra Sultan Malikush Shaleh (w. 1297). Ibnu Batutah menyatakan bahwa raja dan rakyat bermazhab Syafi’i (Dahlan et.al, 1996: 710).
Selanjutnya,  pada  awal  kedatangan  Belanda,  eksistensi  hukum  Islam  yang  hidup  di kalangan  masyarakat  diakui  sendiri  oleh  ahli  hukum  Belanda  Van  den  Berg,  dengan menyatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan agama  yang  dipeluknya.  Akan  tetapi,  fakta  ini  berubah  dengan  politik  pemerintah  kolonial Belanda  yang  menyadari  bahwa  hukum  Islam  adalah  salah  satu  pilar  kekuatan  yang  dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda  (Hurgronje  dan  Van  Vollenhoven)  maka  pihak  Belanda  merubah  kebijakannya dengan  menetapkan  bahwa  hukum  Islam  berlaku  jika  telah  diadopsi  oleh  hukum  adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS) dirumuskan: “ Dalam  hal  terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang  Islam  akan  diselesaikan  oleh hakim  agama  Islam  apabila  hukum  adat  mereka  menghendakinya  dan  sejauh  itu  tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi ”.
Ali  (1990:  223)  mendeskripsikan  bahwa  mulai  tahun  1830,  setelah  pemerintah Belanda menguasai kepulauan Indonesia, Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh para penghulu  yang  telah  ada  di  Jawa  sejak  abad  ke-16,  ditempatkan  di  bawah  pengawasan pengadilan  kolonial  yakni Landraad atau  Pengadilan  Negeri  melalui  ketentuan  bahwa keputusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sebelum ketua Landraad menyatakan persetujuannya  atas  pelaksanaan  keputusan  itu  dengan executiore  verklaring (pernyataan dapat dijalankan).
Dukungan  pemerintah  Hindia-Belanda  terhadap  penerapan  hukum  Islam  hanya terbatas  pada  bidang  kekeluargaan.  Sebagaimana  paparan  Daniel  S.  Lev  yang  dikutip  oleh Rofiq  (2000:  19)    bahwa  pada  tahun  1937  dikeluarkan  Stbl.  No.  638  dan  639  tentang pendirian  Kerapatan  Qadli  dan  Kerapatan  Qadli  Besar  untuk  wilayah  Kalimantan  Selatan dengan  kewenangan  sebagaimana  Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura.  Adapun  Batas kekuasaan  Pengadilan  Agama  berdasar  Stbl.  1937  No.  116  adalah:  1).  Perselisihan  antara
suami  istri  yang  beragama  Islam.  2).  Perkara-perkara  tentang:  nikah,  talak,  rujuk,  dan perceraian  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  yang  memerlukan  perantara  hakim agama  Islam.  3).  Memberi  keputusan  perceraian.  4).  Menyatakan  bahwa  syarat  untuk jatuhnya  talak  yang  digantungkan  (taklik  talak)  sudah  ada.  5).  Perkara  mahar.  6).  Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami.
Rumusan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  masa  pemerintah  kolonial  Belanda, perkara  yang  berkaitan  dengan  wakaf,  waris,  hibah,  wasiat,  hadhanah,  sadaqah,  baitul  mal, yang  merupakan  kewenangan  Peradilan  Agama  di  rubah  menjadi  kewenangan  peradilan umum.  Dengan  demikian  perkara  yang  menjadi  kompetensi  Pengadilan  Agama  sejak  1882 dialihkan  ke  Pengadilan  Negeri.  Lebih  lanjut,  Pada  masa  pendudukan  Jepang,  posisi keberlakuan hukum Islam tidak berubah. Artinya, kompetensi Pengadilan Agama yang telah di atur oleh pemerintah kolonial Belanda tidak di rubah oleh pemerintah Jepang.
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  para  tokoh  muslim  berupaya  menempatkan  hukum Islam  pada  kedudukannya  semula  dan  berjuang  agar  hukum  Islam  bisa  eksis  di  wilayah Nusantara. Berkaitan dengan hal ini, Dahlan et.al (1996: 712) memaparkan: perjuangan umat Islam  berlanjut  hingga  masa  Jepang.  Jepang  berusaha  mengakomodasi  dua  kekuatan; nasionalis  Islam  dan  nasionalis  sekuler.  Pada  masa  ini  didirikan  Masyumi  (Majelis  Syura Muslimin  Indonesia)  yang  menghimpun  hampir  seluruh  potensi  Islam.  Jepang  menjanjikan kemerdekaan  dengan  mengeluarkan  Maklumat  Gunseikan  No.  23  /  29  April  1945,  tentang pembentukan  BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia), yang  menghasilkan  rancangan  UUD  dan  Piagam  Jakarta  sebagai  mukadimahnya.  Dalam Piagam  Jakarta,  pada  prinsip  Ketuhanan  terdapatkalimat  “... dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya ”.  Dengan  prinsip  ini  umat  Islam  berharap  dapat menjalankan syariat agamanya di dalam Indonesia merdeka.
Tujuh  kata  ini  (… dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya )  mengimplikasikan  keterikatan  umat  Islam  dengan  hukum  Islam.  Akan  tetapi, tujuh kata tersebut dihapus setelah terjadi perdebatan antara anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia).  Akhirnya,  pada  waktu  proklamasi  dengan  melalui  kompromi  dan
menjaga  keutuhan  bangsa,  Piagam  Jakarta  tidak  digunakan.  Selanjutnya,  rumusannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Wahib  (2004)  menjelaskan  perdebatan  tentang  implementasi  hukum  Islam  terjadi pada  tahun  1959.  Berikut  ini  kutipannya  (terjemahan  bebas):    “Perdebatan  tentang implementasi  syariat  (hukum  Islam)  terjadi  pada  tahun  1959  pada  pertemuan  dewan konstituante.  Tetapi  perdebatan  tersebut  spontan  dilewati  ketika  Presiden  Indonesia; Soekarno, menetapkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta telah menginspirasi (menjiwai) seluruh rangkaian batang tubuh (kesatuan) konstitusi UUD 1945”.
Gambaran  di  atas  mengindikasikan  bahwa  walaupun  ditiadakan  jaminan  eksplisit pemberlakuan hukum Islam bagi kehidupan umat Islam, akan tetapi secara implisit, isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945, dapat  memungkinkan diberlakukannya hukum Islam bagi  pemeluk-pemeluknya.  Atas  dasar  inilah  semangat  UUD  1945  menjadi  dasar  bagi eksistensi hukum di bidang keagamaan di Indonesia.

## KODIFIKASI  DAN  LEGISLASI  SEBAGAI  UPAYA  PENGEMBANGAN  HUKUM ISLAM
HukumIslam  yang berlaku di  Indonesia dapat  dipilah menjadi  dua. Pertama ;  hukum Islam  yang  berlaku  secara  formal  yuridis,  yaitu  hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum muamalat (perdata). Bagian ini  menjadi  hukum  positif  berdasarkan  atau  ditunjuk  oleh  peraturan  perundang-undangan, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kedua ; hukum Islam yang bersifat normatif yang  mempunyai  sanksi  atau  padanan  kemasyarakatan.  Ini  bisa  berupa  ibadah  murni  atau hukum pidana (Rofiq, 2000: 23).
Kodifikasi  hukum  Islam  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  masa  penjajahan.  Akan  tetapi status  hukumnya  masih  berada  di  bawah  dominasi  hukum  adat.  Karena  teori receptie (resepsi) sangat  berpengaruh dalam sistem hukum  masa itu.  Dapat  dikatakan bahwa produk hukum  Islam  pada  masa  pemerintahan  Belanda  telah  ada  yakni  mengatur  Peradilan  Agama
serta materi hukumnya, akan tetapi peran hukum adat mendominasi aturan tersebut.  Dengan munculnya  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinanmaka  hukum  Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat. Peranan para tokoh muslim cukup  dominan  dalam  melakukan  pendekatan  dengan  kalangan  elit,  sehingga  Rancangan Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)dapat  dikodifikasikan  dan  menyusul  kodifikasi  hukum Islam lainnya.
UUP  dengan  peraturan  pelaksanaannya  (PP  No.9/1979  dan  PP  No.10/1983)  yang mengatur  secara  khusus  perkara-perkara  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  dan  ABRI.  Selanjutnya  muncul  lagi  Undang-Undang  Peradilan  Agama  (UU No.7/1989).  Undang-undang  ini  pada  dasarnya  merupakan  tuntutan  dari  UU  No.14/1970 tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengakui  adanya  empat  peradilan  di Indonesia  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara. Ke-empat peradilan tersebut memiliki kedudukan yang sama dan berwenang secara  mandiri  mengadili  perkara-perkara  yang  menjadi  kompetensinya.  Lebih  lanjut, keluarlah Instruksi Presiden RI (Inpres No.1/1991) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
Adanya  UUP,  UU  Peradilan  Agama,  dan  KHI,  sejalan  dengan  perjalanan  sejarah UUD  1945.  Menurut  Ismail  Sunny  (1997:40-43)  penerapan  hukum  Islam  dalam  negara nasional  Indoneisa  dapat  dibagi  menjadi  dua  periode: Pertama ,  periode  penerimaan  hukum Islam sebagai sumber persuasif ( persuasive source )  yaitu sumber dimana  orang harus  yakin menerimanya.  Periode  ini  berlangsung  dari  tahun  1945  sampai  1959.  Dalam  hal  ini, kedudukan ketentuan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang pernah  diputuskan  oleh  BPUPKI  dapat  disebut  sebagai persuasive  source . Kedua ,  periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif ( authoritative source ) yakni sumber yang mempunyai kekuatan ( authority ) yang harus dilaksanakan. Periode ini berlangsung dari tahun 1959 sampai sekarang.
Salim dan Azyumardi Azra (2003: 60) memaparkan: … ada lima aturan hukum yang secara  kuat  dipengaruhi  oleh  syariat,  telah  dilegislasikan  dalam  hukum  positif  dimasa
presiden  Soeharto  yaitu  UU  Perkawinan,  Peraturan  Wakaf,  Peradilan  Agama,  hukum  yang membolehkan  beroperasinya  Perbankan  Islam,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang terkait  dengan  kodifikasi  hukum  keluarga  dalam  Islam,  termasuk  aturan  waris.  Semasa pemerintahan  presiden  Habibie  (1998-1999)  ada  tambahan  dua  undang-undang  yang mencakup  Penyelenggaraan  Haji  dan  Pengelolaan  Zakat.  Semua  produk  hukum  tersebut mengakomodir  unsur-unsur  hukum  Islam  yang  diterapkan  tanpa  harus  mencantumkan referensi apapun kepada Piagam Jakarta.
Eksistensi hukum Islam patut diperhitungkan. Artinya, kontribusi hukum Islam dalam pembangunan  hukum  nasional  telah  memiliki  kekuatan  normatif  dan  kehadirannya  semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Rincian produk hukum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1: Legislasi Hukum Islam di Indonesia No Aturan Yuridis Peraturan Pelaksana (PP) dan Perubahan dan Penambahan 1 UU No. 1 / 1974: Perkawinan PP No.9/1979 dan PP No.10/1983 2 UU No. 7 / 1989: Peradilan Agama Diubah/ditambah UU No.3 / 2006 UU No. 50 / 2009 3 Intruksi Presiden No.1 / 1991: Kompilasi Hukum Islam - 4 UU No. 10 / 1998: Perbankan Syari’ah - 5 UU No. 17 / 1999: Penyelenggaraan Ibadah Haji Diubah/ditambah UU No.13 / 2008 6 UU No.38 / 1999: Pengelolaan Zakat Diubah/ditambah UU No.23 / 2011 7 UU No. 44 / 1999: Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh - 8 UU No. 18 / 2001: Otonomi Khusus Prov.Daerah Istimewa Aceh - 9 UU No.1 / 2004: Wakaf PP No.42 / 2006
10 UU No. 11 / 2006: Pemerintahan Aceh
-
Beberapa  produk  hukum  di  atas  hanya  menyangkut  hukum  ibadah,  keluarga,  dan muamalah  saja,  tidak  ada  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang  hukum  pidana  Islam ( jinayah ).  Walaupun  hukum  pidana  Islam  diatur  dalam  UU  No.  11  /  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi pemberlakuan aturan ini, hanya khusus diterapkan di Aceh, tidak diberlakukan secara nasional di wilayah Nusantara.
Demikian  juga  UU  No.  44  /  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Daerah Istimewa Aceh, menuntut  implementasi  syari’ah  bagi  masyarakat  Islam  dan memberi kuasa kepada  pemerintah  Aceh  untuk  membuat  kebijakan  dalam  kehidupan  beragama,  adat, pendidikan, dan peran ulama.Otonomi khusus bagi Aceh memberikan izin bagi pembentukan Mahkamah Syariah yang mempunyai kuasa bukan hanya dalam masalah hukum keluarga dan harta  warisan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Pengadilan  Agama,  tapi  juga  kasus-kasus kriminal / jinayah atau pidana (Sila, 2009).
Selanjutnya,  selain  beberapaproduk  hukum  sebagaimana  pada  tabel  diatas,  terdapat juga  produk  hukum  lainnya,  yakni  produk  hukum  dari  Komisi  Fatwa  dan  Hukum  Majelis Ulama  Indonesia  (KFHMUI)  yang  menangani  persoalan  keagamaan  dan  kemasyarakatan. Pada dasarnya KFHMUI menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan baik kepada pemerintah ataupun masyarakat atau kepada keduanya: (1). Fatwa yaitu  keputusan  yang  menyangkut  persoalan  agama  Islam  yang  perlu  dilaksanakan  oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan bangsa (2). Nasihat yaitu keputusan yang menyangkut persoalan kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan  masyarakat  (3).  Anjuran  yaitu  keputusan  yang  menyangkut  persoalan  kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena  hal  tersebut  dianggap  mengandung  manfaat  yang  besar  (4).  Seruan  yaitu  keputusan yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaliknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
Produk  pemikiran  hukum  yang  berbentuk  perundang-undangan  (sebagaimana  pada tabel  sebelumnya)  bersifat  mengikat  bagi  umat  Islam.  Akan  tetapi  produk  yang  berbentuk
fatwa  seperti  produk  hukum  dari  Komisi  Fatwa  dan  Hukum  Majelis  Ulama  Indonesia (KFHMUI) sifatnya kasuistik dan bersifat dinamis, sehingga tidak mengikat bagi umat Islam. Senada  dengan  hal  ini,  Rofiq  (2000:  32-33)  mendeskripsikan:  hukum  Islam  dalam  bentuk fatwa,  seperti  fatwa  MUI  sifatnya  kasuistik,  ia  merupakan  respons  atau  jawaban  terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si-peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Adapun pemikiran hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan, bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas. Dinamikanya agak lamban, karena sebagai peraturan organik, kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan. Dengan  mengambil contoh  Undang-Undang  Perkawinan  yang  di  dalamnya  terdapat  muatan-muatan  hukum Islamnya, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia.

## IJTIHAD SEBAGAI MODEL PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
Pembaharuan (pembaruan, tajdid , modernisasi) dalam Islam mempunyai tujuan untuk menyesuaikan  ajaran-ajaran  yang  terdapat  dalam  agama  dengan  ilmu  pengetahuan  dan falsafat  modern.  Tetapi  perlu  diingat  bahwa  dalam  Islam  ada  ajaran-ajaran  yang  bersifat mutlak  tidak  dapat  diubah-ubah.  Yang  dapat  diubah  hanyalah  ajaran-ajaran  yang  tidak bersifat  mutlak,  yaitu  penafsiran  atau  interpretasi  dari  ajaran-ajaran  yang  bersifat  mutlak tersebut.  Dengan  kata  lain,  pembaharuan  mengenai  ajaran-ajaran  yang  bersifat  mutlak  tak dapat  diadakan.  Pembaharuan  dapat  dilakukan  mengenai  interpretasi  atau  penafsiran  dalam aspek-aspek  teologi,  hukum,  politik,  dan  seterusnya  dan  mengenai  lembaga-lembaga (Nasution, 1985: 91-92).
John O. Voll dalam Esposito (1983: 32-37) mengidentifikasikan tiga tema tentang re- interpretasi  dan  pembaharuan  dalam  sejarah  Islam. Pertama :  Penerapan  al-Qur’an  dan Sunnah  secara  sempurna  adalah  tanggapan  pembaharu  terhadap  krisis  dan  problem  yang dihadapi  umat  Islam.  Para  pembaharu  berpendapat,  baik  secara  individu  maupun  sebagai anggota komunitas, pentingnya berpegang pada  al-Qur’an dan Sunnah. Segala sesuatu  yang menyimpang dari tema awal harus ditepis dengan proses tajdid dan ishlah . Kedua : Keharusan
ijtihad  adalah  proses  lanjutan  dari  tema  pertama  tentang  penerapan  al-Qur’an  dan  Sunnah secara  sempurna.  Jika  al-Qur’an  dan  Sunnah  telah  memuat  esensi  dan  sempurna  bagi pedoman  dan  pertimbangan,  maka  sumber  hukum  yang  lain  tetap  berguna  tapi  tidak  wajib diikuti  secara  mutlak.  Para  pembaharu  berhak  melakukan  pertimbangan  langsung  terhadap ijtihad dari al-Qur’an dan Sunnah. Dan ia tidak terkait dengan penafsiran dan gagasan  yang muncul  setelah  Nabi  dan  sahabat. Ketiga :  Penegasan  kembali  otentisitas  Islam.  Walaupun ijtihad merupakan hak bagi pembaharu untuk menerapkan secara tepat pesan al-Qur’an dalam situasi  yang  berubah,  tidak  perlu  meminjai  tradisi  luar  Islam  untuk  melengkapi  prinsip- prinsip Islam.
Islam  mempunyai  watak  dinamis  yang  selalu  mendorong  adanya  gerakan pembaharuan,  maka  sulit  dipahami  jika  ada  sementara  kalangan  yang  hanya  mencoba menekankan  pentingnya  budaya  Barat  dalam  pengembangan  hukum  Islam  kontemporer. Bahkan  mereka  beranggapan  bahwa  modifikasi  hukum  Islam  saat  ini  semata-mata  karena pengaruh  nilai-nilai  Barat.  Dengan  tidak  mengecilkan  pengaruh  nilai-nilai  Barat,  namun harus  diingat  bahwa  tujuan  pembaruan  hukum  Islam  bukanlah  untuk  mengikuti  dan  meniru hal-hal  yang  ada  di  Barat,  tetapi  lebih  dimaksudkan  untuk  membawa  umat  Islam  ke  jalan yang  sesuai  dengan  ajaran  hukum  Islam.  Atas  dasar  ini,  maka  ungkapan  ‘kembali  pada  al- Qur’an  dan  Sunnah’  merupakan  slogan  yang  selalu  dikumandangkan  terutama  oleh  para kaum  pembaharu  dan  menjadi  karakteristik  umum  dari  gerakan  pembaharuan  di  hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Tahir, 2005).
Kaitannya  dengan  pembaharuan  hukum  Islam,  Noel  J.  Coulson  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Mu’alim  dan  Yusdani  (2001:  15)  menyatakan  bahwa  pembaruan  hukum  Islam menampakkan  diri  dalam  empat  bentuk,  yaitu:1).  Kodifikasi  (pengelompokan  hukum  yang sejenis  ke  dalam  kitab  undang-undang)  hukum  Islam  menjadi  hukum  perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah. 2). Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab  hukum  tertentu  yang  disebut  sebagai  doktrin takhayyur (seleksi)  yaitu  mendapat nama  yang  paling  dominan  dalam  masyarakat.  3).  Perkembangan  hukum  dalam mengantisipasi  perkembangan  peristiwa  hukum  yang  baru  timbul,  yang  disebut  sebagai
doktrin tatbiq (penerapan  hukum  terhadap  peristiwa  baru).  4).  Perubahan  hukum  dari  yang lama kepada yang baru disebut doktrin tajdid (reinterpretasi).
Pembaharuan  dilakukan  dalam  lapangan  yang  menjadi  garapan  ijtihad.  Lapangan tersebut  adalah  masalah-masalah  atau  peristiwa-peristiwa  yang  memerlukan  penetapan hukum  yang  prinsip-prinsip  umumnya  ( mabadi’  ‘ammah ) telah  ada dalam  syari’at,  prinsip- prinsip  umum  dan  hukum-hukum  yang  terinci  mengenai  masalah  atau  perkara  yang  mubah (Ash-Shiddieqy, 1975: 38).
Menurut  Fazlur  Rahman,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Efrinaldi  (2013)      Ijtihad merupakan  suatu  metode  dalam  penggalian  makna  dan  materi  hukum  dengan  kemaslahatan sebagai  tujuannya.  Dalam  konteks  sekarang,  ijtihad  dapat  berarti  sebagai  kerja  progresif untuk  memperbarui  aturan-aturan  yang  terkandung  dalam  teks  al-Qur’an  dan  Sunnah  agar keduanya  mampu  mencakupi  situasi  dan  kondisi  baru  dengan  memberikan  suatu  solusi (aturan hukum) yang baru pula.
Merujuk  pada  paparan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  konsep  pembaharuan  hukum Islam  adalah  pembaharuan  hukum  Islam  dalam  ranah  yang  bersifat  ijtihadi.  Persoalan- persoalan  hukum  seperti  dalam  bidang  kekeluargaan,  muamalah,  kenegaraan,  kekayaan, kriminalitas,  dan  berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  hukum  publik  lainnya  dapat mengalami  perubahan  sehingga  diperlukan  upaya  ijtihad  di  dalamnya.  Sedangkan  hukum Islam  dalam  bidang  ibadah  bersifat  tetap,  tidak  akan  dipengaruhi  oleh  perubahan  zaman, sehingga  umat  Islam  dituntut  untuk  menaatinya.  Dengan  kata  lain,  terdapat  hukum  yang bersifat ta’aquli dan  ada  hukum  yang  bersifat ta’abudi .  Atau  secara  substantif    harus  bisa dibedakan hukum Islam yang bersifat qath’i (absolut/mutlak) dan hukum Islam yang bersifat zhanni (relatif / tidak mutlak). Dengan pemetaan seperti ini, hukum Islam akan selalu bersifat fleksibel dan dinamis di sepanjang zaman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  kajian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  sebagai  agama mayoritas rakyat Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang
hukum.Penelusuran  hukum  Islam  dari  aspek  sejarahdapat  ditelusuri  dengan  berdirinya kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara.  Eksistensi  hukum  Islam  yang  hidup  di  kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  agama  yang  dipeluknya.  Pada  masa  pemerintah  Hindia- Belanda  penerapan hukum  Islam  hanya terbatas  pada bidang kekeluargaan. Artinya, produk hukum  Islam  pada  masa  pemerintahan  Belanda  telah  ada  yakni  mengatur  Peradilan  Agama serta materi hukumnya, akan tetapi peran hukum adat mendominasi aturan tersebut. Dengan munculnya  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  maka  hukum  Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat. Peranan para tokoh muslim cukup  dominan  dalam  melakukan  pendekatan  dengan  kalangan  elit,  sehingga  Rancangan Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  dapat  dikodifikasikan  dan  menyusul  kodifikasi  hukum Islam  lainnya,  seperti  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  Pengelolaan  Zakat,  Wakaf, Perbankan Syariah, KHI, dan lainnya. Kontribusi hukum  Islam dalam pembangunan hukum nasional  telah  memiliki  kekuatan  normatif  dan  kehadirannya  semakin  memperkuat  wibawa hukum Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan hukum yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  zaman  memerlukan  upaya  progresif  berupa  penemuan hukum baru melalui upaya yang bersifat ijtihadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mohammad  Daud.  (1990). Asas-Asas  Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers). Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (1975). Fiqh Islam , (Jakarta: Bulan Bintang).
Assaad,  A.Sukmawati.  (2014).  Teori  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia.  “ Jurnal  al- Ahkam STAIN Palopo ” Volume IV, Nomor 2 Agustus 2014. Palopo: STAIN Palopo. Azra,  Azyumardi.  (2007). Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia , (Jakarta: Kencana). Dahlan, Abdul Azis. et.al (editor). (1996). Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
Efrinaldi,  (2013).  Dekonstruksi  Hukum  Islam  dan  Kristalisasi  di  Indonesia,  “ Jurnal  al- Adalah ”Volume XI, Nomor 1 Januari 2013. Lampung: IAIN Raden Intan.
Esposito,  John  L.  (ed.),  (1983). Voices  of  Resurgent  Islam ,  (Oxford:  Oxford  University Press).
Mu’alim, Amirdan Yusdani. (2001). Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press).
Nasution, Harun. (1985). Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya , jilid 2, (Jakarta: UI Press).
Ramulyo, M. Idris. (1985), Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika).
Ras,  JJ.  (1990).  “Tradisi  Jawa  Mengenai  Masuknya  Islam  di  Indonesia”,  dalam Beberapa Kajian Indonesia dan Islam , (Jakarta: INIS). Rofiq, Ahmad. (2000). Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Salim,  Arskal  dan  Azyumardi  Azra.(2003). Negara  dan  Syariat  dalam  Perspektif  Politik Hukum  Indonesia .  Dalam  Syariat  Islam  Pandangan  Muslim  Liberal,  Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation).
Sila, Muhammad Adlin.(2009). Book Review: Menantang Negara Sekuler: Upaya Islamisasi Hukum  di  Indonesia.  “ Studia  Islamika,  Indonesian  Journal  for  Islamic  Studies ” Volume 16, Number 2, 2009. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Sunny,  Ismail.  (1997). Tradisi  dan  Inovasi  Keislaman  di  Indonesia  dalam  Bidang  Hukum Islam. Dalam  Bunga  Rampai  Peradilan  Islam  di  Indonesia,  (Bandung:  Ulul  Albab Press).
Tahir,  Masnun.  (2005).  Dasar-Dasar  Pemikiran  Pembaharuan  Liberalisme  Hukum  Islam  di Indonesia. “ Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ” Nomor.1 Vol.3 Desember 2005. Mataram: IAIN Mataram Fakultas Syari’ah.
Wahib, Ahmad Bunyan. (2004 / 1425). Save Indonesia By and From Shari’a: A Debateon the Implementation  of  Shari’a.  “ al-Jami’ah,  Journal  of  Islamic  Studies ”  Volume  42,
Number 2, 2004 / 1425. Yogyakarta – Indonesia: The State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga.