## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 5, Issue 2, Page 210 – 216 March 2020 e-ISSN: 2654-4835 p-ISSN: 2502-6828 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/1145 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1145

## Penyuluhan Kelompok Pedagang Kaki Lima melalui Kebersihan Lingkungan sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
Counseling of Street Vendors Group through Environmental Cleanliness as Efforts to Improve Economy and Public Health

## Iin Nurbudiyani
*
Endang Sri Suyati Arna Purtina Department  of  Economic  Education, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia
* email: iin_nurbudiyani@yahoo.co.id

## Kata Kunci
Penyuluhan PKL
Kebersihan Lingkungan Peningkatan Ekonomi Kesehatan Keywords : Counseling Street vendors Environmental hygiene Economic improvement Health Received : January 2020 Accepted : March 2020
Published : March 2020

## Abstrak
Pada  saat  terdengar  istilah  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL),  terlintas  dalam pikiran  adalah  kondisi  yang  kumuh,  kotor,  tidak  teratur,  hitam,  dekil, tidak sehat, tanpa tarif harga menu makanan atau minuman. Kemudian keberadaannya  mengganggu  pemandangan,  menyita  trotoar  jalan, sehingga menjadi sasaran dan objek petugas ketertiban karena berjualan di pinggir jalan yang bukan area untuk jualan. Dikejar satpol PP untuk ditertibkan,  hilang  sebentar  muncul  lagi,  kucing-kucingan  dengan petugas trantib. Apalagi di tengah kota, jalan protokol, yang sering untuk lewat tamu-tamu pejabat atau tamu-tamu negara. Pedagang Kaki Lima disatu sisi mengganggu mata, dengan gerobak yang sudah lusuh, dekil, namun  dibutuhkan  keberadaannya  oleh  masyarakat.  Mereka  sering disebut sebagai pelaku sektor informal yang tetap bertahan tidak rentan dengan gejolak nilai dolar. Buktinya pada saat krisis moneter perusahaan pada  gulung  tikar,  namun  PKL  tetap  eksis  berjualan.  Bahkan  para pegawai yang terkena PHK dan dirumahkan, berpindah haluan menjadi PKL. Di Kota Palangkaraya Pedagang kaki Lima hampir bias ditemukan disetiap  sudut  jalan,  Perda  No.  13  Tahun  2009  yang  mengatur  tentang Pengaturan,  Penertiban,  dan  Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima  belum berjalan  secara  maksimal.  Melalui  pengabdian  masyarakat  ini  tim pengabdian ingin ikut berpartisipasi memberikan penyuluhan mengenai betapa bermanfaatnya menjaga dan pengaturan lingkungan PKL sebagai upaya peningkatan Ekonomi dan kesehatan masyarakat.

## Abstract
When  you  hear  the  term  Street  Vendors  (PKL),  it  comes  to  mind  that conditions  are  slum,  dirty,  irregular,  black,  dirty,  unhealthy,  without tariffs on the price of food or drink menus. Then its existence disturbed the view, seized the sidewalks of the road so that it became the target and object of the order officers because it was selling on the side of the road which  was  not  an  area  for  sale.  The  police  pursued  to  be  disciplined, disappeared briefly appeared again, cat and mouse with trantib officers. Especially in the middle of the city, the protocol road, which is often for officials to pass guests or state guests. Street vendors on one side disturb the eyes, with carts that are worn, dirty, but their existence is needed by the community. They are often referred to as informal sector actors who remain vulnerable to the fluctuation of the dollar. The proof at the time of the company's financial crisis went bankrupt, but street vendors still exist to  sell.  Even  employees  who  are  laid  off  and  laid  off  become  street vendors. In Palangkaraya Street Vendors are almost biased to be found on every  street  corner,  Perda  No.  13  of  2009  which  regulates  the Arrangement, Ordering, and Supervision of Street Vendors seems to have not  run  optimally.  Through  this  community  service,  we  would  like  to participate in providing counseling on how beneficial it is to maintain and regulate  the  street  vendors'  environment  as  an  effort  to  improve  the economy and public health.
© 2020 Iin Nurbudiyani, Endang Sri Suyati, Arna Purtina. Published by Institute for Research and Community Services Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya . This is  Open Access  article  under  the CC-BY-SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1145

## PENDAHULUAN
Di  Kota  Palangkaraya  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) adalah sektor informal yang bisa kita temukan disetiap sudut dan disepanjang jalan. PKL adalah istilah untuk menyebut  penjaja  dagangan  yang  melaksanakan kegiatan  komersial  di  atas  daerah  milik  jalan  (trotoar) yang  seharusnya  diperuntukkan  untuk  pejalan  kaki ( Saputra  &  Indrawati,  2014 ).  Meskipun  Perda  No.  13 Tahun  2009,  mengenai  Pengaturan,  Penertiban  dan Pengawasan  PKL  sudah  diterapkan  namun kenyataannya  belum  bisa  dilaksanakan  secara maksimal.
Pedagang  Kaki  Lima  di  satu  sisi  mengganggu pemandangan mata, dengan gerobak yang sudah lusuh, dekil namun dibutuhkan oleh masyarakat keberadaannya.  Pedagang  Kaki  Lima  sering  disebut sebagai pelaku sektor informal yang tetap bertahan tidak rentan  oleh  gejolak  nilai  dolar  ( Ismanidar et  al .,  2016 ).
Buktinya  di  tahun  1998  saat  krisis  moneter  banyak perusahaan pada gulung tikar namun para PKL tetap pada  berjualan.  Bahkan  pegawai  perusahaan  yang terkena PHK atau dirumahkan banyak yang berpindah haluan  menjadi  PKL,  sesungguhnya  roda  itu  selalu berputar, kadang diatas dan suatu saat berada dibawah ( Ermandara, 2016 ).
Istilah  PKL  sudah  dikenal  sejak  penjajahan  jaman Belanda dahulu, yang membuat Peraturan Pemerintah bahwa  setiap  jalan  raya  yang  dibangun  harus menyediakan saran untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan  kaki  adalah  harus  lima  kaki  atau  sekitar  satu setengah  meter  ( Hadinata & Ruchimat,  2018 ).  Namun ada pula pihak yang iseng dengan membuat penjelasan bahwa  PKL  itu  membawa  barang  dagangan  dengan gerobak yang mempunyai tiga (3) kaki, di depan atau di belakang  satu,  kanan  dan  kiri  masing-masing  satu. Kemudian menjadi lima (5) kaki karena ditambah dua (2) kaki dari orang yang mendorong gerobagnya. Jadilah
namanya  menjadi  pedagang  yang  mempunyai  kaki lima, tiga kaki untuk gerobag dan dua kaki milik yang mendorong  gerobag,  yang  sewaktu-waktu  dapat berjalan untuk berpindah tempat.
Seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk, meningkatnya  perekonomian,  dengan  luas  jalan  yang sama,  maka  area  untuk  berjalan  kaki  menjadi  lebih sempit atau tidak ideal lagi. Bahkan hilang sama sekali karena  dihabiskan  untuk  jualan  PKL  lengkap  dengan tenda,  meja,  kursi,  tempat  cuci,  kompor  gas  dan  lain- lainnya  ( Rochaida,  2016 ).  Akibatnya  para  pejalan  kaki haknya  tanpa  disadari  telah  dirampas  oleh  para  PKL. Mirisnya  lagi  bila  ada  penertiban  PKL  berpotensi menimbulkan  gesekan  sosial  ( Puspitasari,  2010 ). Alasannya  sepetak  trotoar  yang  seharusnya  untuk pejalan  kaki  dan  untuk  umum  itu  mempunyai  nilai ekonomis  yang  disewakan  oleh  oknum  yang mengatasnamakan  penguasa  didaerah  tersebut. Semakin ramai dan laris dagangannya harga sewa juga semakin naik per tahunnya ( Hendra, 2019 ).
Keberadaan  PKL  yang  berjualan  di  trotoar  walaupun dibutuhkan, diakui mengganggu lingkungan sehingga wajar kalau rutin selalu dilakukan penertiban ( Asiyah, 2012 ).  Setiap  Pemerintah  Daerah  semestinya  suda mempunyai payung hukum dengan Peraturan Daerah tingkat  Provinsi  maupun  tingkat  Kabupaten/Kota tentang PKL. Artinya ketika petugas trantib menertibkan itu ada dasar hukumnya, karena keberadaan PKL yang mengganggu lingkungan (sosial, kesehatan, ketertiban) ( Pulungan, 2017 ). Secara sosial ada gesekan kepentingan antara  petugas  trantib  yang  menjalankan  tugas  untuk menertibkan, sementara dari sisi PKL terpaksa berjualan ditrotoar untuk mencari sesuap nasi demi menghidupi keluarganya.
Jika  kita  lihat  dari  segi  kesehatan  limbah  sisa-sisa makanan,  air  bekas  cucian  piring  gelas  sendok menyebabkan genangan air comberan di selokan atau
got-got yang menimbulkan bau tidak sedap. Air cucian yang  tidak  mengalir  dari  kran  berpotensi  dan  dapat mengganggu kesehatan. Selain itu makanan yang dijual dipinggir-pinggir jalan yang kadang tidak ditutup dapat tercemar  oleh  asap  knalpot,  debu  dan  lalat  yang berterbangan. Kemudian ketertiban lalu lintas juga bisa terganggu  oleh  parkir  kendaraan  pembeli  atau konsumen  yang  menyita  ruang  jalan  sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Boleh  diakui  pemerintah  maupun  para  penggerak ekonomi kerakyatan sudah mencari jalan tengah yaitu dengan merelokasi pada tempat yang sudah di tentukan, namun  muncul  persoalan  baru  lagi  yaitu  para  PKL merasa  merugi  karena  sepi  pembeli  dengan  alasan tempat yang tidak strategis. Menertibkan PKL memang tidak mudah perlu secara komprehensif, berkelanjutan dan sinergi dengan berbagai pihak dan instansi untuk mencari  jalan  keluarnya,  bagaimanapun  PKL  juga sebagai  warga  negara  yang  mempunyai  hak  untuk hidup dengan layak dan diakui keberdaannya ( Saragih, 2016 ).

## METODOLOGI
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di  Aula  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah Palangkaraya yang berlokasai di Jalan RTA Milono Km 1,5  Komplek  Perguruan  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya, yang mudah dijangkau dan dikenal oleh para PKL.
Metode  kegiatan  Pengabdian  ini  adalah  berupa penyuluhan,  yang  dilanjutkan  implementasi  dalam kegiatan  berdagang.  Kegiatan  pengabdian  dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Tahap pertama yaitu, pengenalan  mengenai  perda  PKL  dan  maksud  dan tujuan kegiatan pengabdian, yaitu bahwa kegiatan PKL ini  ada  peraturan  dari  pemerintah  daerah  yang mengaturnya. Bagaimana dengan para PKL ini apakah
pernah  membacanya  dan  mendapat  penjelasan  dari yang  petugas.  Pada  tahap  ini  tim  pengabdian memperkenalkan  diri,  dengan  cara  mendatangi  PKL yang  berjumlah  20  orang  yang  mereka  berada  dan berdagang disepanjang Jalan Cilik Riwut Km 1,0. Tim pengabdian  menjelaskan  maksud  kedatangan  dan kegiatan kemudian memperkenalkan dan Perda No. 13 Tahun 2009 yang sudah dipersiapkan fotocopynya, (2) Tahap  kedua  yaitu,  diadakan  penyuluhan  langsung kepada  para  PKL  yang  berjumlah  20  orang  tadi, mengenai  Perda  No.  13  Tahun  2009  dan  bagaimana dampaknya  kalau  perda  tersebut  kita  patuhi  bagi kesejahteraan ekonomi dan bagi kesehatan. Pada tahap ini  tim  pengabdian  mengundang  para  PKL  yang berjumlah 20 orang, lalu dijelaskan mengenai Perda No. 13 Tahun 2009, bagaimana cara berjualan yang sehat di pinggir  jalan  dan  yang  lain-lainnya,  (3)  Untuk selanjutnya  tahap  yang  ketiga  yaitu,  bagaimana implementasinya  di  lapangan,  tim  Pengabdian  lalu melakukan  evaluasi  di  lapangan  dengan  cara mendatangi ke lokasi berdagang apakah mereka sudah menerapkan hal yang telah tm pengabdian jelaskan pada saat  penyuluhan.  Tim  pengabdian  selanjutnya memberikan hadiah bagi mereka yang menerapkannya dengan benar sesuai dengan apa yang ada di Perda No. 13 Tahun 2009. Tim pengabdian mengambil 6 peserta yang terbaik yaitu, terbaik 1, 2 dan 3 kemudian terbaik harapan 1, 2 dan 3. Dari jumlah peserta yang 20 orang itu dengan  hadiah  yang  sudah  dipersiapkan,  (4)  Untuk yang  punya  dan  bisa  menggunakan  IT  silahkan membuka website resmi pemerintah kota palangkaraya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengenalan Perda PKL dan Pengenalan kegiatan
Sasaran atau mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah para  PKL  yang  beragam  latar  belakang  dan pendidikannya.  IPTEK  yang  diberikan  kepada  para
pedagang adalah pemahaman dan penerapan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 13 Tahun 2009, tentang Pengaturan,  Penertiban  dan  Pengawasan  Pedagang Kaki  Lima,  serta  kesadaran  untuk  selalu  menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Untuk menghindari kecurigaan dan  ketidaktahuan  nanti  juga  dijelaskan  maksud  dan tujuan tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian ini.
Gambar 1. Pengenalan Perda PKL kepada PKL dan Kondisi tempat dagangan PKL

## Praktik Penyuluhan Kegiatan Pengabdian
Dalam  kegiatan  penyuluhan  IPTEK  yang  disajikan adalah bagaimana tata cara mendirikan dan melakukan usaha dagang atau bisnis dengan benar tidak melanggar atauran  dan  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah setempat.  Syarat-syarat  apa  yang  harus  dipatuhi  dan larangan-larangan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan. Bagaimana  berdagang  yang  sehat  dipinggir  jalan. Sehingga mereka bisa berdagang dengan tenang tanpa harus  was-was  diusir  dan  kucing-kucingan  dengan petugas.

## Gambar 2. Kegiatan penyuluhan kepada PKL

## Evaluasi dan Monitoring
Yang  dimaksud  IPTEK  dalam  evaluasi  disini  adalah sejauh  mana  para  pedagang  itu  mentaati  dan melaksanakan sesuai dengan apa yang ada pada Perda No. 13 Tahun 2009, yang sudah disampaikan pada saat kegiatan penyuluhan. Tim Pengabdian lalu memberikan hadiah  pada  PKL  yang  melaksanakan  Perda  dengan benar dan baik.
Gambar 3. Evaluasi kegiatan dan pemberian souvenir kepada PKL

## KESIMPULAN
Bersadasarkan  pengbdian  masyarakat  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 13 Tahun  2009,  tentang  Pengaturan,  Penertiban  dan Pengawasan  Pedagang  Kaki  Lima,  serta  kesadaran untuk  selalu  menjaga  kebersihan  lingkungan  demi kesehatan  dan  kesejahteraan  bersama,  dan  adanya praktik penyuluhan kegiatan pengabdian yang sajikan
adalah bagaimana tata cara mendirikan dan melakukan usaha dagang atau bisnis dengan benar tidak melanggar aturan  dan  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah setempat.  Syarat-syarat  apa  yang  harus  dipatuhi  dan larangan-larangan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan. Selanjutnya para PKL di Evaluasi dan Monitoring sejauh mana  para  pedagang  itu  mentaati  dan  melaksanakan sesuai dengan apa yang ada pada Perda No. 13 Tahun 2009.  Tim  pengabdian  memberikan  hadiah  pada  PKL yang  melaksanakan  Perda  dengan  benar  dan  baik. Kegiatan  pengabdian  dengan  tema  Penyuluhan Kelompok  PKL  Melalui  Kebersihan  Lingkungan Sebagai  Upaya  Peningkatan  Ekonomi  dan  Kesehatan Masyarakat, mampu memberi kontribusi terhadap visi dan misi pembangunan Kota Palangkaraya. Pengabdian kepada masyarakat ini perlu kiranya dilanjutkan sesuai dengan  usulan  dari  pihak  PKL  guna  menjaga  dan pengaturan lingkungan PKL sebagai upaya peningkatan ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat  yang  lebih  baik, khususnya bagi Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.  Agar  kiranya  kebaikan  ini  tidak  bersifat sementara  namun  mendapatkan  tindak  lanjutan  yang lebih dalam lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya  atas  bantuan  dana  untuk  pelaksanaan pengabdian masyarakat ditahun 2019. Terima kasih pula diucapkan kepada pihak PKL atas bantuan dan izinnya untuk  melaksanankan  kegiatan  ini  sehingga  berjalan dengan lancar dan tak lupa pula diucapkan terima kasih karena  meluangkan  waktunya  untuk  melakukan kelengkapan hasil akhir dalam pelaksanaan pengmas ini serta ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semoga selalu dalam lindungan Allah.

## REFERENSI
Asiyah,  U.  2012.  Pedagang  Kaki  Lima  Membandel  di Jawa  Timur. Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik . 25 (1):47-55.
Ermandara, D. 2016. Risiko Bisnis Dan Siasat Pedagang Kelana: Studi Kasus Pasar Jumat Asy-Syiraj Di Kota  Bandung. Umbara:  Indonesian  Journal  of Anthropology . 1 (1):13-25.
https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9601
Hadinata,  M.,  Ruchimat,  T.  2018.  Analisis  Terhadap Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta Tentang  Penutupan  Jalan  Jati  Baru  Raya Untuk  Pedagang  Kaki  Lima. Jurnal  Hukum Adigama . 1 (2):1-25.
Hendra, D. 2019. Solidaritas Sosial Pedagang Kaki Lima terhadap  Tingkah  Laku  Konsumen  di  D.I Yogyakarta. Populika . 7 (1):1-11.
Ismanidar,  Amirullah,  Usman,  S.  2016.  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan . 1 (1):147-157.
Pulungan,  M.S.  2017.  Perlindungan  Hukum  dan Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  di Balikpapan. Matra  Pembaruan:  Jurnal Inovasi Kebijakan . 1 (1):11-21.
https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.11-21
Puspitasari,  D.E.  2010.  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima Kuliner  untuk  Mewujudkan  Fungsi  Tata Ruang  Kota  di  Kota  Yogyakarta  dan Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum .
22 (10):588-606. https://doi.org/10.22146/jmh.16244
Rochaida,  E.  2016.  Dampak  Pertumbuhan  Penduduk Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Keluarga  Sejahtera  Di  Provinsi  Kalimantan Timur. Forum  Ekonomi:  Jurnal  Ekonomi, Manajemen  dan  Akuntansi . 18 (1):14-24. http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v18i1.42
Saputra,  R.B.,  Indrawati.  2014.  Profil  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  Yang  Berjualan  Di  Badan  Jalan (Studi  Di  Jalan  Teratai  Dan  Jalan  Seroja Kecamatan Senapelan). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau . 1 (2):1-15.
Saragih, R.T. 2016. Implementasi Perda Kota Surabaya No.  9  Th  2014  Tentang  Penyediaan  Ruang
Bagi  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kawasan Terminal Bratang  Kecamatan  Gubeng). JPAP  (Jurnal Penelitian  Administrasi  Publik) . 2 (1):33-50. https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.699