## JIUBJ

## Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan

## Boby Juliansjah Megah Miko
Department of Law, Narotama University, Surabaya Correspondence email: bobyjuliansyah07@gmail.com
Abstrak. Agama  Islam  memberikan  hak-hak  wanita  secara  sempurna  tanpa  dikurangi,  hal  ini  untuk  melindungi  kehormatan wanita dalam perkawinan. Islam juga memberikan hak- hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Diantara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar yaitu suatu kepemilikan yang khusus diberikan  kepada  wanita  sebagai  ungkapan  untuk  menghargainya,  dan  sebagai  simbol  untuk  memuliakan  serta membahagiakannya  Namun  terjadi  pergeseran  bentuk  mahar  yang  sebelumnya  berupa  uang  atau  harta  benda    menjadi  mahar berbentuk  uang  digital  atau  cryptocurrency.  Namun  kepemilikan  cryptocurrency  sebagai  mahar  perkawinan  dalam  harta perkawinan  belum  jelas    dan  juga  mengenai  pengalihan  hak  atas  asset  kripto  dikarenakan  mahar  perkawinan  itu  bagaimana pelaksanaannya  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,dan  pendekatan  konseptual.  Mahar  kripto  sebagai  harta  benda  dalam perkawinan  termasuk  sebagai  harta  bawaan  dikarenakan  konsep  mahar  yang  merupakan  pemberian  atau  hadiah  dari  calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan.

## Kata kunci : Cryptocurrency, Mahar
Abstract.  Islam gives  women's rights perfectly  without being  reduced, this is to  protect  the honor  of women in  marriage. Islam also  provides  women's  rights  that  must  be  fulfilled  by  husbands  as  husbands  also  have  rights  that  must  be  fulfilled  by  wives. Among the rights of the wife is dowry, which is an ownership that is specifically given to women as an expression to appreciate it, and  as  a  symbol  to  glorify  and  make  her  happy.  However,  the  ownership  of  cryptocurrency  as  a  marriage  dowry  in  marital property  is  not  clear  yet  and  also  regarding  the  transfer  of  rights  to  crypto  assets  because  the  marriage  dowry  is  how  it  is implemented  according  to  the  provisions  of  applicable  laws  and  regulations.  The  problem  approach  used  in  this  study  is  a statutory approach, and a conceptual approach. Crypto dowry as property in marriage is included as innate property due to the concept of dowry which is a gift from the prospective groom at the time the marriage contract is held and the transfer of crypto asset rights as a dowry in marriage can be done with a grant deed which is made before the marriage contract in front of a notary who are attended by the grooms. Then the grant deed is given at the time of the marriage contract.

## Keywords: Cryptocurrency; Dowry

## PENDAHULUAN
Hak  wanita  didalam  perkawinan  diberi  prioritas yang  utama  di  dalam  agama  Islam.  Hal  ini  dilakukan agar  laki-laki  dapat  menghormati,menghargai  dan melindungi  wanita  agar  dapat  menjalin  hubungan  yang bahagia  selama  perkawinan.  Hak-hak  tersebut  dapat dipenuhi  oleh  calon  suami  ketika  ingin  mempersunting calon  istrinya.  Diantara  hak-hak  istri  tersebut  adalah maskawin  atau  mahar  yaitu  suatu  kepemilikan  yang dikhususkan  diberikan  kepada  wanita  sebagai  ungkapan untuk  menghargainya,  dan  sebagai  simbol  untuk membahagiakan dan memuliakannya (Al-Sadlan, 2002). Pendapat para ulama empat mazhab menyepakati mahar bukan  merupakan  salah  satu  rukun  nikah,  seperti  wali dari  calon  pengantin  wanita,  dua  orang  saksi, pengucapan  ijab  dari  wali  pengantin  wanita  dan  ada calon suami dan istri yang tidak terhalang secara syariah untuk  melaksanakan  perkawinan.  Namun  mahar merupakan  salah  satu  konsekuensi  dalam  akad perkawinan.    Mahar  hukumnya  wajib  dengan  arti  laki- laki  yang  mengawini  seorang  perempuan  wajib menyerahkan  mahar  kepada  istrinya  itu  dan  berdosa suami  yang  tidak  menyerahkan  mahar  kepada  istrinya (Syarifudin, 2009). Undang- Undang Perkawinan Nomor
1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (selanjutnya  disebut UUP) dan Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya disebut KHI)  mengatur  tentang  ketentuan-ketentuan  di  dalam perkawinan  di  Indonesia.  Akan  tetapi  UUP  tidak mengatur  bab  tentang  mahar  namun  penjelasannya disebut  di  (KHI)  yakni  pada  Pasal  30  yang  menyatakan kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami terhadap  calon  istri  yang  bentuk,  jumlah  dan  jenisnya telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Sedangkan penentuan  syaratnya  mahar  di  dalam  perkawinan dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 KHI.
Akhir-akhir  ini  telah  terjadi  perubahan  dalam bentuk dan jenis mahar dalam perkawinan di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi yang  semakin cepat disetiap tahunnya, salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan antara Hasbi dan Andi Bau Tenri  Abeng  di  kota  Makassar.  Pernikahan  yang  terjadi di  Apartemen  Royal,  Kota  Makassar  adalah  salah  satu contoh  perkembangan    jaman  tentang  pernikahan  di zaman  modernisasi  dalam  hal  mahar  yang  diberikan. Pada  umumnya  mahar  berupa  harta,  barang,  atau  uang namun  dalam  pernikahan  ini  Hasbi  memberikan    mahar berupa  dua  keping  bitcoin.  Nilai  bitcoin  sendiri  setiap
bulannya  mengalami  kenaikan  signifikan,  yakni  Nilai  1 bitcoin  pada  saat  ini  seharga  Rp.  900  juta  rupiah dibanding  3  bulan  sebelumnya  senilai  700  juta  rupiah per  1  bitcoin  (Pradewo,  2021).  Hal  ini  mencerminkan pergeseran  bentuk  mahar  di  dalam  perkawinan  yang sebelumnya berupa uang, emas, atau bentuk fisik lainnya menjadi  mahar  berbentuk  uang  asset  digital  crypto. Cryptocurrency  lebih  dikenal  sebagai  mata  uang  digital yang  menggunakan  teknik  enkripsi  untuk  meregulasi setiap  unit  mata  uang  baru  dan  memverifikasi  setiap pengiriman  dana.  Mata  uang  digital  tersebut.  beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank  sentral  (Aan  Kurnia,  2018).  Keberadaan  mahar dalam bentuk cryptocurrency ini mendapat sorotan yang memunculkan  pro  dan  kontra  di  berbagai  pihak  karena nilainya yang naik dan turun yang cukup cepat ( violatile currency )  dibanding  uang  rupiah  atau  emas  .  Mahar dalam  bentuk  crypto  diperbolehkan  oleh  BAPPEPTI sebagai  badan  pengawas  komoditas  asset  berjangka asalkan  pihak  pengantin  wanita  mau  menerimanya sebagai  mahar  perkawinan  (Ramli,  2021).  Namun kepemilikan  cryptocurrency  sebagai  mahar  perkawinan dalam harta perkawinan belum jelas  dan juga mengenai pengalihan  hak  atas  asset  kripto  dikarenakan  mahar perkawinan  itu  bagaimana  pelaksanaannya  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat  ditarik  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitan  ini  yaitu  bagaimana  konsepsi  hukum  mahar dan mahar cryptocurrency dalam perkawinan.

## METODE
Tipe  penelitian  pada  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu  proses  dalam menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan doktrin-doktrin  hukum  agar  dapat  menjawab  isu-isu hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2001).  Peneliti menggunakan  penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini agar  menemukan  keterkaitan  hubungan  yang  jelas, antara  aturan  hukum,norma  hukum  dan  prinsip  hukum apakah  sudah  berkesesuaian  sehingga  dapat  menjawab isu  masalah  yang  peneliti  hadapi  dalam  penelitian  ini. Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  2  (dua) metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
1. Pendekatan Perundangan-Undangan ( statute
approach ).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  isu  masalah  yang  penulis  teliti  yakni  dalam hal  ini  tentang  konsepsi  hukum  mahar  berupa cryptocurrency dalam perkawinan.
2. Pendekatan  Konseptual  ( conseptual  approach ). Pendekatan  konseptual  bermula  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin oleh para sarjana atau ahli  hukum.  Dengan  mempelajari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut,  peneliti
dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  konsep dan  asas  hukum  yang  berhubungan  dengan  isu masalah yang penulis teliti (Marzuki, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsepsi  Hukum  Mahar  Sebagai  Harta  Benda  Dalam Perkawinan.
Mahar  merupakan  kegiatan  pemberian  seorang mempelai  pria  kepada  mempelai  wanita  ketika  akan melakukan  pernikahan.  Mahar  dilakukan  sebagai  syarat yang menghalalkan hubungan suami istri dimana adanya hubungan  kasih  sayang  seorang  suami  kepada  istrinya dengan landasan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.  Mahar  secara  etimologi  artinya  maskawin. Secara terminology, mahar adalah pemberian wajib dari calon  suami  kepada  calon  istri  sebagai  ketulusan  hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang calon suami  kepada  calon  istrinya,  baik  itu  dalam  bentuk benda  maupun  jasa  (memerdekakan,  mengajar,  dll) (Ghozali,  2010).  Arti  kata  mahar  (kata  kerja)  dalam kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  suatu  kewajiban memberi  berupa  barang  atau  uang  dari  seorang mempelai  laki-laki  kepada  mempelai  perempuan  ketika akad  nikah  dilangsungkan.  Lalu  kemudian  dikenal Mahar  misil  yakni  maskawin  yang  jumlah  (kadar)  dari mahar  tidak  ditentukan  dan  mahar  musama  yaitu  mas kawin  yang  penentuan  jumlah  mahar  ditentukan  pada saat akad nikah.
Menurut bahasa arab kata “mahar” termasuk kata benda  yang  abstrak  atau  masdar,  yaitu  “mahram”  atau kata  kerja,  yakni  fi`il  dari  “ mahara-yamaharu- maharan ”.  Lalu  dibakukan  dengan  kata  benda  mufrad, yakni al-mahr ,  dan  yang  kini  di  masyarakat  lebih dikenal  dengan  mahar  atau  maskawin.  Mahar  menurut Soemiyati  (2007)  ialah  pemberian  wajib  yang  diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam  shighat  akad  nikah  yang  merupakan  tanda persetujuan  dan  kerelaan  dari  mereka  untuk  hidup sebagai  suami  isteri.  Mahar  sebagai  salah  satu  hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP). Pada undang-undang tersebut dalam pasal 2 ayat (1)  hanya  menyebut  secara  umum  bahwa  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing hukum  agamanya.  Namun  mahar  disebut  dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pada pasal  1  huruf  (d)  yakni  mahar  adalah  pemberian  calon suami  kepada  calon  istri  bisa  berbentuk  barang,  uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Menurut  Dahwal  (2017),  Mahar  adalah  hak seorang  isteri  yang  diterima  dari  suaminya  sebagai tindan rasa kasih sayang  dan kewajiban suami terhadap istrinya. Menurut Kompilasi Hukum  Islam rukun mahar terdiri  dari:  (1)  Kewajiban  calon  mempelai  pria membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita ditentukan dalam bentuk, jumlah dan jenisnya yang telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  asas kemudahan  dan  kesederhanaan;  (2)  Pemberian  mahar
kepada  calon  mempelai  wanita  diberikan  langsung  dan sejak  itu  menjadi  hak  pribadinya;  dan  (3)  Pemberian Mahar  dilakukan  dengan  tunai.  Pengaturan  masalah mahar  dalam  KHI  bertujuan:  (1)  Untuk  menertibkan masalah  mahar;  (2)  Memberikan  kepastian  hukum bahwasanya  mahar  adalah  bukan  rukun  nikah;  (3) Menetapkan ketentuan mahar dimana mahar harus diatas asas  kesederhanaan  dan  kemudahan  bukan  atas  dasar ekonomi,  status  dan  gengsi;  dan  (4)  Menyelaraskan antara  konsepsi  etik  dan  yuridis  dengan  tujuan terbinanya  ketertiban  dan  persepsi  yang  sama  di masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum.  Syarat-Syarat mahar  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Mahar  haruslah  dapat diambil  manfaat  oleh  calon  mempelai  istri;  (2)  Mahar meupakan  harta  yang  berharga  dalam  arti  mempunyai nilai  tetap;  (3)  Mahar  Pernikahan  tidak  boleh  dari sesuatu yang belum diketahui; dan (4) Mahar tidak boleh mengambil dari hak orang lain.
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  penentuan  mahar adalah  berdasarkan  kesederhanaan  dan  kemudahan  agar calon  mempelai  laki-laki  tidak  mengalami  kesulitan dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan mahar. Fungsi  mahar  dalam  pernikahan  sebagai  imbalan  jasa pelayanan si istri kepada suami sehingga dengan adanya mahar upaya melanggengkan  cinta  kasih  yang mengikat dan  mengkukuhkan  hubungan  suami  istri.  Para  ulama sependapat  bahwa  mahar  merupakan  syarat  sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk  meniadakannya  (Darmawan,  2007).  Aturan kompilasi  hukum  Islam  tidak  menetapkan  jumlah  besar atau kecilnya mahar, sehingga tidak ada perbedaan kaya, miskin,  lapang  atau  sempitnya  rezeki.  Namun  dalam KHI  dinyatakan  jumlah  mahar  berdasarkan  kemampuan masing-masing  pihak.  Didalam  KHI  tidak  terdapat sanksi  yang  mengatur  pelanggaran  terhadap  ketentuan pembatasan  mahar  dikarenakan  konsep  mahar  adalah kesederhanaan dan kemudahan.
Adapun  hikmah  dari  mahar  menurut  Syarifudin (2009)  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Menunjukkan kemuliaan  wanita  karena  laku-laki  mendapakan  wanita meski  haru  mengorbankan  hartanya;  (2)  Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya.  Dalam  hal  ini  diberi  hak  menerima mahar  dari  suaminya  saat  pernikahan  terjadi  dan  mahar menjadi  kewajiban  bagi  suami;  (3)  Menunjukkan  cinta dan  kasih  sayang  suami  kepada  istrinya  karena  sifat mahar  sebagai  pemberian,  hadiah  atau  hibah  tanpa adanya  paksaan;  (4)  Menunjukkan  kesungguhan  dalam membentuk  rumah  tangga;  dan  (5)  Menunjukkan tanggung  jawab  suami  dalam  memberikan  nafkah kepada  istri,  karena  suami  merupakan  kepala  rumah tangga.

## Mahar sebagai Harta dalam Perkawinan
Masyarakat terdiri dari peroangan atau kelompok- kelompok  yang  bergabung  dengan  bermacam-macam keperluan  dan  tujuan.  Unsur-unsur  dari  masyarakat tersebut  melakukan  interaksi  antara  satu  dengan  yang
lain dalam menjalankan kehidupannya. Interaksi tersebut muncul  karena  adanya  keterganttungan  dan  kebutuhan antara  satu  dengan  yg  lain.  Salah  satu  bentuk  hubungan tersebut adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Perkawinan  di  Indonesia  di  atur  di  Undang-Undang nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut  UUP)  yang  merupakan  pengaturan  dari hubungan  atau  kegiatan  perkawinan  yang  dilakukan antara  seorang  wanita  dan  seorang  laki-laki,  dimana undang-undang  tersebut  dibentuk  untuk  menciptakan ketertiban  dan  kepastian  hukum  atas  suatu  hubungan perkawinan. Perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP dibentuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Tidak  hanya  itu  saja,  akan  tetapi  adanya  hubungan hukum antara suami dan istri dengan adanya perkawinan yakni  dengan  adanya  harta  dalam  perkawinan, kedudukan  dan  status  anak  yang  sah  serta  hubungan pewarisan.
Pasal  1  UU  Perkawinan  memberikan  pengertian perkawinan  yang  pada  intinya  menegaskan  bahwa Perkawinan  adalah  hubungan  pengikatan  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  secara  lahir  batin  sebagai suami  istri  yang  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Hal  ini  berbeda  kalau  dibandingkan  dengan pengaturan  perkawinan  yang  ada  di  BW,  terbukti ketentuan  awalnya  tidak  berisi  pemberian  definisi perkawinan,  akan  tetapi  menegaskan  bahwa  lembaga perkawinan  hanya  dilihat  dari  segi  perdatanya  saja. Dalam  pasal  26  BW  disebutkan  dalam  perkawinan undang-undang  hanya  melihatnya  sebagai  hubungan- hubungan  perdata  saja.  Pembentuk  BW  memandang, kalau  lembaga  perkawinan  dijadikan  obyek  pengaturan hukum,  dirasakan  tidak  perlu  disiplin  dengan  bidang lain,  dalam  hal  ini  agama  karena  dinilai  konseksuensi kelanjutannya akan menemui keruwetan saat pelaksanaan  ketentuan  undang-undangnya.  Sebagai suatu  hubungan  hukum  yang  melibatkan  pihak-pihak, perkawinan  diawali  dengan  persetujuan  dari  calon mempelai  sebelum  naik  ke  perkawinan.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Pasal  6  UU  Perkawinan.  Persetujuan  atau kesepakatan  ini  karakternya  berbeda  dengan  usur sepakat  dalam  proses  pembentukan  perjanjian.  Sepakat dalam ranah perkawinan lebih tertuju kepada kesanggupan  para  pihak  untuk  mematuhi  ketentuan perkawinan.  Ini  penting  disebabkan  para  pihak bersangkutan  bersepakat  unuk  membangun  sebuah rimah  tangga  atau  keluarga  yang  dijadikan  dasar  dan komponen  inti  dari  kehidupan  sosial.  Dalam  pemberian mahar  juga  memerlukan  kata  sepakat  dari  keluarga mempelai wanita.
Dalam  pasal  35  UUP,  dinyatakan:  (1)  selama perkawinan  harta  benda  yang  diperoleh  adalah merupakan  harta  bersama;  dan  (2)  hadiah  atau  warisan merupakan  harta  bawaan  dari  suami  dan  istri,  dimana harta  bawaan  tersebut  dibawah  penguasaan  masing-
masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain. Pasal  35  UUP  menegaskan  bahwa  harta  yang  diperoleh para  pihak  sebelum  perkawinan  sepenuhnya  menjadi milik  mereka  masing-masing.  Inilah  yang  disebut  harta bawaan.  Harta  yang  didapatkan  setelah  kawin,  menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami isri yang  bersangkutan.  Jadi  ada  pemisahan  antara  harta bawaan  dan  harta  bersama,  disertai  pola  kepemilikan yang  berbeda  untuk  kedua  golongan  harta  tersebut  bagi suami  istri  yang  bersangkutan.  Kepemilikan  kedua macam  harta  sebagaimana  yang  diatur  pasal  35  UUP membawa konsekuensi lanjutan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan berikutnya, yakni Pasal 36 UUP dengan pernyataan:  (1)  Tindakan  atas  harta  bersama  suami  istri harus  mendapat  persetujuan  dari  keduanya;  dan  (2) suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya yang  termasuk  dalam  harta  bawaan.  Jadi  Mahar termasuk  dalam  harta  bawaan,  sebagaimana  tersebut dalam  pasal  35  ayat  (2)  UUP  karena  mahar  merupakan hadiah  dari  calon  suami  kepada  calon  istri  yang  bentuk dan  jenisnya  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Istri  berhak  penuh  atas  mahar  dan  bebas  melakukan segala tindakan atas mahar tersebut.
Pengalihan  Hak  Asset  Cryptocurrency  Sebagai  Mahar Dalam Perkawinan
Uang  elektronik  ( E-Money )  dan  digital  (virtual) currency  adalah  2  hal  yang  berbeda.  Uang  elektronik adalah uang digital yang setara dengan uang tunai. Uang elektronik  adalah  alat  pembayaran  dimana  nilai  uang disimpan  secara  elektronik  pada  perangkat  tekhnologi. Jumlah  nilai  uang  yang  disimpan  dikurangi  atau ditingkatkan sebagaimana mestinya setiap kali pengguna pemilik  perangkat  menggunakannya  untuk  melakukan transaksi  pembelian  dan  penjualan.  Ciri  khas  transaksi yang  dilakukan  uang  elektronik  adalah  transaksinya tidak  harus  melibatkan  rekening  bank.  Digital  (atau virtual)  currency  adalah  mata  uang  yang  diterbitkan secara elekronik yang kemampuan transfernya ke dalam mata  uang  fiat  (mata  uang  berbentuk  kertas)  dan  tidak dijamin  oleh  negara.  Mata  uang  digital  dapat  dibagi menjadi  tipe  terpusat  (sentralisasi)  dan  tidak  terpusat (desentralisasi).
Menurut Lansky (2018) dalam mengartikan sistem cryptocurrency  harus  memenuhi  beberapa  syarat,  yakni: (1)  Sistem  cryptocurrency  tidak  memerlukan  otoritas pusat,  pengelolaan  dan  distribusinya  dikelola  melalu sistem konsensus; (2) Sistem cryptocurrency menyimpan ikhtisar  dari  crypto  dan  para  penggunanya.;  (3) Pembuatan  mata  uang  krypto  ditentukan  oleh  sistem. Jika  pembuatan  mata  uang  kripto  dapat  dibuat,  sistem mendefinisikan asal kripto dan menentukan kepemilikan mata  uang  krypto  yang  baru  tersebut;  (4)  mata  uang kripto  secara  khusus  dan  ekslusif  dapat  dibuktikan kepemilikannya secara kriptografis; (5) Ketika kepemilikan  mata  uang  kripto  diubah  maka  sistem memungkinkan  transaksi  dimana  transaksi  dikeluarkan
oleh  entitas  yang  membuktikan  kepemilikan  saat transaksi dilangsungkan; dan (6) Jika ada perbedaan dua instruksi  dalam  mengubah  kepemilikan  unit  kriptografi dimasukkan  secara  bersamaan  dalam  waktu  yang  sama, sistem melakukan salah satunya saja.
Asset  kripto  yang  merupakan  virtualcurreny diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  nomor  5  tahun  2019  tentang ketentuan penyelenggaraan teknis pasar fisik asset kripto ( crypto  asset ).    Disebutkan  (Crypto  Asset)  adalah Komoditi  tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital  aset, menggunakan  kriptografi,  jaringan  peer-to-peer,  dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan  unit  baru,  memverifikasi  transaksi,  dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Mata  uang  cryptocurrency  sangatlah  banyak  jumlahnya. Tercatat  di  Coinmarketap  ada  15.960  (lima  belas  ribu embilan  ratus  enam  puluh)  jumlah  mata  uang  kripto yang terdaftar dan terdeteksi oleh sistem Coinmarcetcap. Diantaranya  adalah  bitcoin,  ethereum,  binance  coin, ether  dan  beberapa  mata  uang  kripto  yang  lainnya. Tercatat  ada  32  trilyun  dollar  kapitalisasi  pasar  dari seluruh mata uang kripto yang terdaftar di Coinmarcetcap.  Coinmarketcap  merupakan  situs  web pelacakan  harga  yang  paling  direferensikan  di  dunia untuk aset kripto di ruang kripto yang berkembang pesat. Tujuannya  adalah  membuat  kripto  dapat  ditemukan  dan efisien  secara  global  dengan  memberdayakan  pengguna ritel  dengan  informasi  yang  tidak  memihak,  berkualitas tinggi,  dan  akurat  sehingga  pengguna  ritel  dapat menentukan  informasi  yang  mereka  dapat  dalam menentukan investasi di mata uang kripto.

## Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia
Peredaran  mata  uang  kripto  (cryptocurrency)  di Indonesia sendiri dilarang jika dilakukan untuk transaksi dan  alat  tukar  uang.  Gubernur  Bank  Indonesia  Perry Warjiyo  menyatakan  bahwa  asset  kripto  dilarang  untuk alat  tukar  uang  dan  alat  transaksi  di  Indonesia,  namun aset kripto diperbolehkan penggunaannya jika digunakan untuk  instrumen  investasi.  Hal  ini  berarti  bahwa  asset kripto dilarang penggunaanya dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang baik melewati sistem  online  ataupun  offline,  namun  asset  kripto  dapat digunakan  sebagai  alat  investasi  di  pasar  perdagangan berjangka  komoditi  seperti  halnya  saham.  Penggunaan asset  kripto  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  nomor  5  tahun  2019 tentang  ketentuan  penyelenggaraan  teknis  pasar  fisik asset kripto ( crypto asset ). Disebutkan  dalam ayat 1 ayat (7)  asset  kripto  ( Crypto  Asset )  adalah  Komoditi berbentuk digital asset yang tidak berwujud, menggunakan  kriptografi,  memiliki  jaringan  peer-to- peer, dan buku besar yang terdistribusi, dalam mengatur penciptaan  unit  baru,  memverifikasi  transaksi,  dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
Pengalihan  hak  asset  kripto  dikarenakan  Mahar perkawinan
Hingga  saat  ini  belum  ada  ketentuan  yang  secara khusus  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang pengalihan  hak  asset  kripto  dikarenakan  mahar perkawinan.  Namun  dikarenakan  asset  kripto  termasuk dalam asset komoditi berjangka yang diawasi BAPPEPTI  seperti  halnya  saham  dan  obligasi  maka pengalihan  hak  asset  kripto  dapat  dilakukan  dengan hibah.  Pada  dasarnya  hibah  adalah  pemberian  seeorang kepada orang lain, dimana si pemberi hibah masih hidup. Apabila  seseorang  memberikan  harta  miliknya  kepada orang  lain  secara  sukarela,  maka  dapat  diartikan  bahwa si  pemberi  telah  menghibahkan  miliknya.  Hibah  dalam arti  pemberian  juga  bermakna  bahwa  pihak  penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan.  Hibah  merupakan  perbuatan  hukum  karena adanya  bentuk  pemindahan  hak  milik.  Selain  itu pengertian  hibah  menurut  beberapa  madzhab  diartikan sebagai  berikut  (Ramulyo,  1994):  (1)  Memberikan  hak memiliki  suatu  benda  dengan  tanpa  ada  syarat  imbalan untuk  mengganti,  pemberian  ini  dilakukan  disaaat  si pemberi  masih  hidup.  Dengan  syarat  benda  yang  akan diberikan  itu  adalah  sah  milik  si  pemberi  (menurut madzhab Hanafi); (2) Memberikan hak atas materi tanpa mengharapkan  imbalan  atau  gantai.  Pemberian  semata- mata, hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa  mengharapkan  adanya  pahala  dari  Allah  S.W.T. Hibah  menurut  madzhab  ini  sama  dengan  hadiah. Apabila  pemberian  itu  semata  untuk  meminta  untuk meminta  ridha  Allah  dan  mengharapkan  pahalanya;  dan (3)  Pemberian  bersifat  sunnah  yang  dilakukan  dengan ihab  dan  qobul  pada  waktu  si  pemberi  masih  hidup. Pemberian  dimana  tidak  dimaksudkan  mendapat  pahala dari  Allah  tapi  dikarenakan  menutup  kebutuhan  orang yang akan diberikannya.
Hibah  diatur  dalam  pasal  1666  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  yang  pada  intinya  hibah merupakan  pemberian  secara  cuma-cuma  suatu  benda dari  penghibah  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali  untuk keperluan  penerima  hibah.  Pasal  1683  BW  juga dinyatakan bahwa penghibahan mengikat penghibah atau mengakibatkan  penerimaan  hibah  yang  dierima  dengan kata-kata  tegas  oleh  peerima  hibah  atau  wakilnya  yang telah  diberi  kuasa    untuk  menerima  hibah.  Pencabutan Hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, namun dalam ketentuan pasal 1688  KUHPer terdapat pengecualian  yakni  beberapa  keadaan  tertentu  yang meliputi antara  lain (Subekti, 2008): (1) Apabila syarat- syarat  penghibahan  tersebut  tidak  dipenuhi  oleh penerima  hibah;  (2)  Apabila  pemberi  hibah  bersalah dengan  melakukan  atau  ikut  melakukan  upaya pembunuhan  atau  suau  kejahatan  lain  atas  diri penghibah;  (3)  Apabila  pemberi  hibah  jatuh  miskin sedang  penerima  hibah  menolak  guna  memberi  nafkah kepadanya;  dan  (4)  Penghapusan  hibah  dilakukan dengan  menyatakan  kehendak  pemberi  hibah  kepada penerima  hoibah  disertai  penuntutan  kembali  barang-
barang yang telah dihibahkan dan apabila tidak dipenuhi secara  sukarela,  maka  penuntutan  kembali  barang- barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.
Syarat-Syarat  hibah  adalah  sebagai  berikut:  (1) Dilakukan  melalui  Akta  Notaris  untuk  barang  yang bergerak  sesuai  pasal  1687  BW;  (2)  Merupakan pemberian  ssecara  gratis  atau  Cuma-Cuma  atau  tanpa bayaran; (3) Diberikan  saat pemberi hibah masih hidup. Jika  si  pemberi  hibah  meninggal  dunia  maka  bentuknya menjadi  hibah  wasiat;  (4)  Pemberi  hibah  adalah  cakap melakukan  perbuatan  hukum,  jadi  pemberi  hibah  tidak dibawah  umur  atau  pengampuan;  (5)  Yang  dapat dihibahkan  adalah  barang  bergerak  dan  barang  tidak bergerak.  Barang  bergerak  meliputi  saham,  obligasi, deposito  dan  juga  pungutan  sewa.  Sedangkan  barang tidak  bergerak  adalah  tanah  atau  rumah,  kapal  beratnya lebih  dari  dua  puluh  ton  dan  sebagainya;  (6)  Pemberian hibah  hanyalah  demi  barang-barang  yang  ada;  dan  (7) Pemberian  hibah  sifatnya  final  dan  juga  tidak  dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 1666 BW.
Adapun  pelaksanaan  hibah  dapat  dirumuskan sebagai  berikut:  (1)  Penghibahan  dilaksanakan  semasa hidup,  demikian  juga  penyerahan  barang  yang dihibahkan;  (2)  Beralihnya  ha  katas  barang  yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan; (3) Dalam melaksanakan  penghibahan  haruslah  ada  pernyataan terutama  oleh  si  penerima  hibah;  (4)  Penghibahan hendaknya  dilakukan  dihadapan  beberapa  orang  saksi dalam rangka menghindari sengketa dikemudian hari.
Rukun-rukun  hibah  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Si pemberi  hibah  yakni  orang  yang  mampu  memberikan hibah; (2) Si penerima hibah yakni orang yang menerima hibahl  (3)  Adanya  barang  yang  dihibahkan;  dan  (4) Penyerahan  hibah  antara  pemberi  hibah  dan  penerima hibah.
Pada  dasarnya  hibah  asset  kripto  sebagai  mahar perkawinan  dilakukan  pada  saat  akad  nikah.  Saat  akad nikah  calon  mempelai  laki-laki  menyebutkan  mahar yang  akan  diberikan  kepada  calon  mempelai  wanita. Terkait waktu maka sebelum terjadinya akad perkawinan baik  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita menghadap ke Notaris guna pembuatan akta hibah asset kripto.  Pembuatan  akta  hibah  asset  kripto  meliputi:  (1) Adanya  para  penghadap  yakni  pemberi  hibah  dan penerima  hibah;  (2)  Adanya  pemberi  hibah  asset  kripto yang  namanya  terdaftar  di  pasar  perdagangan  asset kripto;  (3)  Adanya  asset  kripto  yang  dialihkan  belum pernah  dijual  atau  dipindahtangankan,  bebas  dari  sitaan atau  sengketa;  (4)  Asset  kripto  merupakan  asset  yang diperbolehkan  diperdagangkan  di  pasar  kripto  dan  oleh pengelola  pasar  kripto  yang  telah  mendapat  ijin melakukan  perdagangan  kripto  dari  BAPPEPTI;  (5) Adanya para pihak menerangkan dan menyatakan bahwa hibah kripto tidak akan pernah berakhir atau batal karena meninggalnya  salah  satu  pihak,  bisa  menurun  ke  ahli waris  yang  meninggal;  dan  (6)  Adanya  domisili  hukum tempat  tinggal  para  penghadap  di  Pengadilan  Negeri setempat jika suatu hari terjadi sengketa.
Tanggung  jawab  Notaris  terhadap  keabsahan identitas  para  penghadap  sangat  perlu  diperhatikan karena  terkait  perbuatan  hukum  yang  diperbuatnya. Kesalahan terkait identitas para penghadap menyebabkan  akta  otentik  notaris  menjadi  penurunan status  alat  bukti.  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik menjalankan  prinsip  kehati-hatian  yakni  salah  satunya identitas penghadap. Akta otentik adalah surat perjanjian atau pernyataan yang dibuat menurut ketentuan Undang- Undang  sehingga  terikat  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Akta  otentik  dibuat oleh  dan/atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk itu  sebagaimana  diatur  dalam  KUH  Perdata  pasal  1868 (Andi  Prayitno,  2018).  Akta  otentik  merupakan  akta yang  sudah  dijamin  kebenaan  dann  kepasian  dari  isi aupun  waktu  pembuatan  akta  tersebut  dan  memiliki pembukti yang sempurna, dari sisi: (1) Lahiriah, pejabat dan  kewenangan  esuai  dengan  Undang-Undang;  (2) Formil  tulisan  merupakan  kebenaran  dari  isi  akta;  dan (3)  Materiel,  kepastian  terhadap  peristiwa  yang tertuliskan dalam akta tersebut.
Akta  para  pihak  yang  dijamin  keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat  sebagai berikut: (1) Tanggal dari akta itu; (2) Tanda tangan yang ada  dalam  akta  itu,  yakni  tanda  tangan  calon  mempelai pria  dan  calon  mempelai  wanita,  notaris  dan  dua  orang saksi;  (3)  Identitas  dari  para  penghadap;  dan  (4)  Bahwa segala  hal  yang  tercantum  dalam  akta  adalah  sesuai dengan  apa  yang  diterangkan  oleh  para  penghadap kepada  notaris,  sedangkan  kebenaran  dari  keterangan tersebut hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.
Akta  hibah  waris  dalam  hal  ini  hibah  kripto  yang merupakan  akta  otentik  diperlukan,  jika  sewaktu-waktu dari  calon  mempelai  wanita  dan  calon  mempelai  pria mempermasalahkan atau terjadi sengketa diantara kedua setelah  perkawinan.  Karena  sifat  akta  yang  memiliki pembuktian  yang  sempurna  maka  akta  otentik  dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Mahar  kripto  sebagai  harta  benda  dalam  perkawinan termasuk  sebagai  harta  bawaan  dikarenakan  konsep mahar  yang  merupakan  pemberian  atau  hadiah  dari calon  mempelai  laki-laki  pada  saat  akad  nikah dilangsungkan
2. Pengalihan  hak  asset  kripto  sebagai  mahar  dalam perkawinan  dapat  dilakukan  dengan  akta  hibah  yang pembuatannya  dilakukan  sebelum  akad  nikah  di hadapan  notaris  yang  dihadiri  oleh  para  pihak.  Lalu akta  hibah  diberikan  pada  saat  akad  nikah dilangsungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Sadlan, Salih bin Ghanim., 2002. Seputar Pernikahan ,  (Terj.  Abu  Ahmad  Zaenal  Abidin Syamsuddin). Jakarta : Darul Haq.
Andi  Prayitno,  A.A.  Andi.,  2018. Kewenangan  Notaris dan  Contoh  Bentuk  Akta .  Surabaya:  CV.  Perwira Media Nusantara.
Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi., 2018. “ Penggunaan Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran  Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ”. Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/arti cle/view/42087.
CoinMarkepCap, Semua Mata Uang Kripto , https://coinmarketcap.com/id/all/views/all/ Dahwal,  S.,  2017. Perbandingan  hukum  perkawinan .
Mandar Maju.
Darmawan.,  2007. Eksistensi  Mahar  dan  Walimah .
Srikandi.
Ghozali,  Abdul  Rahman.,  2010. Fiqh  Munakahat. Jakarta: Kencana.
Lansky,  Jan.,  2018. Possible  State  Approaches  to Cryptocurrecies . Jurnal University of Finance and Administration in Prague . DOI:10.20470/jsi.v9i1.335
Marzuki,  Peter  Mahmud.,  2001. Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Pradewo,  Bintang,  2021, Viral  Gadis  Bulukumba Menikah  dengan  Mahar  Bitcoin  Rp1,8  Miliar , https://www.jawapos.com/nasional/15/04/2021/vir al-gadis-bulukumba-menikah-dengan-mahar- bitcoin-rp18-miliar/
Ramulyo, Idris. (1994). Perbandingan Hukum Kewarisan  Islam  dengan  kewarisan  menurut Hukum Perdata (BW) . Jakarta: Sinar Grafika. Ramli, Rully R., 2021, Semua Lembaga yang Dapat Izin BI  Dilarang  Layani  Kripto  sebagai  Alat Pembayaran ,
https://money.kompas.com/read/2021/11/26/1232 42926/semua-lembaga-yang-dapat-izin-bi- dilarang-layani-kripto-sebagai-alat Subekti,  R.,  2018. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Jakarta: PT. Praditya Paramita. Syarifudin,  Amir.,  2009. Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang  Perkawinan .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Soemiyati,  N.,  2007.  Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty .