INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8703-8719 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango
Mariyam Lakoro 1 ✉ , Yosef P. Koton 2 , Herwin Mopangga 3
(1)(2) Pascasarjana, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
(3)Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
Email: mariyamlakoro9@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  model  pengawasan  Inspektorat Kabupaten  Bone  Bolango  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa  dan  menganalisis  faktor-faktor penghambat  pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  dan  metode  pengumpulan  data  menggunakan observasi,  wawancara  dan  pengambilan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  Model  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  oleh  inspektorat  meliputi;  (a)  Perencanaan pengawasan (penetapan tim pengawasan pengelolaan dana desa dan pengumpulan informasi); (b). Pelaksanaan Pengawasan (Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit); (c). Pelaporan pengawasan (Laporan Hasil Audit dan Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan). Pelaksanaanya sudah sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2020  tentang pengawasan  pengelolaan  dana  desa,  namun  dalam  beberapa    hal  dalam  penerapannya  belum maksimal.  Sementara    untuk  faktor-faktor  penghambat  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten  Bone Bolango  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  meliputi:  (a)  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang berkompeten  dan  berkualitas;  (b)  kurangnya  fasilitas  pengawasan;  (c)  tidak  kooperatifnya  objek pengawasan masih perlu penguatan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa.

## Abstract
This research aims to determine and analyze the  supervision  model and the factors inhibiting the supervision of the Bone Bolango Regency Inspectorate regarding the management of village funds. Qualitative research with a study approach and data collection methods using observation, interviews and documentation collection. Based on the research results, it shows that: The supervisory model for managing village funds by the inspectorate includes; (a) Supervision planning (determining a village fund management monitoring team and gathering information); (B). Implementation of Supervision (Work Program Audit and Work Paper Audit); (C). Supervision reporting (Audit Results Report and Recommendations  for  follow-up  on  audit  results).  The  implementation  is  in  accordance  with  the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 73 of 2020 concerning supervision  of  village  fund  management,  but  in  several  cases  the  implementation  has  not  been optimal. Meanwhile, factors inhibiting the Bone Bolango District Inspectorate's supervision of village fund management include: (a) lack of competent and quality human resources; (b) lack of monitoring facilities; (c) the non-cooperation of the object of supervision still requires strengthening of the Bone Bolango Regency Inspectorate.
Keywords: Inspectorate, Supervision, Village Fund Management

## PENDAHULUAN
Pengawasan  dalam pemerintahan sangatlah  penting untuk menghindari terjadinya kecurangan  dan  pemborosan  dalam  pemerintahan  [1].  Dalam  pemerintahan  daerah  ada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi secara internal kegiatan pemerintah yaitu Inspektorat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  47  tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengawasan  di  Lingkungan  Kementrian  Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 [2].
Inspektorat  adalah  sebuah  lembaga  daerah  dibentuk  untuk  melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan rencana dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  Inspektorat  daerah  memiliki  peran  yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai pengawas dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah [3].
Menurut  Pasal  3  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2007 Tentang  Pedoman  Teknis  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat  Provinsi  dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah,  pelaksanaan  atas pembinaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan desa [4].
Pemerintah Pusat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di
pedesaan [5], sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  tentang  desa  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Keberhasilan dan kemandirian desa tidak lepas dari desentralisasi kewenangan yang besar, pembiayaan dan  bantuan  sarana  prasarana  yang  memadai  [6].  Dalam  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 memuat tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh dari alokasi APBN yang diberikan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,  pembinaan  kemasyarakatan,  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat.
Dana  desa  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan desa, yang merupakan  komitmen  negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  [7].  Melalui  alokasi  dana  desa,  diharapkan  desa-desa  di  seluruh  Indonesia  dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan demokratis. Dana desa memiliki prioritas penggunaan  yang  telah  ditetapkan,  yang  mencakup  program  pemulihan  ekonomi, perlindungan  sosial,  dan  penanganan  kemiskinan  ekstrim.  Dana  operasional  pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),  program  kesehatan,  serta  sektor  prioritas  lainnya.  Program-program  ini menggaris bawahi pentingnya pengelolaan dana desa secara efisien dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa  setiap  desa  mendapatkan  dana  untuk  membiayai  pelaksanaan  pembangunan, penyelenggaraan  pemerintah,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sumber Dana tersebut didapat dari Alokasi Dana Desa (ADD), dana bantuan dari provinsi, retribusi dan pajak daerah dan dana tambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa.
Pengelolaan pemerintahan desa didasari atas asas akuntabilitas dan asas transparan. Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  pengawasan  internal  dari  Inspektorat  Kabupaten/Kota. Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan program pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang ditetapkan lebih dulu [8].
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, dalam uraiannya dijelaskan Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Bupati  dalam  mengawasi  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  serta
pemerintahan  desa  sehingga  bisa  menciptakan good  governance  dalam  pengelolaan pemerintahannya.
Pemerintahan  Kabupaten  Bone  Bolango  telah  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  selama  10  tahun  berturut-turut  dari  BPK  atas  pelaksanaan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  Opini  tersebut  merupakan  opini    tertinggi  dalam kategori  penilaian  laporan  keuangan,  salah  satu  penilaian  opini  tersebut  Auditor  harus memberikan bukti audit yang cukup memadai dan auditor telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.
Keberhasilan  yang  didapat  oleh  Kabupaten  Bone  Bolango  merubah  keadaan dilapangan  yang  masih  ada  beberapa  kasus  penyalahgunaan  dan  kecurangan  keuangan daerah yaitu dana desa. Hal tersebut membuktikan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan desa  oleh  Inspektorat  belum  terlaksana  dengan  baik.  Dalam  hal  Desa    memiliki kewenangan  dalam    mengelola  keuangan  sendiri  berdasarkan  otoritas  yang dimiliki,  sehingga  peran    pengawasan  keuangan  desa    sangatlah  penting  dalam suatu untuk pencapaian keberhasilan dan  kemajuan pemerintah desa  yang  bersih dan  bebas dari korupsi. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bone Bolango menjadi bukti  minimnya bentuk model  pengawasan yang  efektif  dalam  rangka  mencegah terjadinya korupsi keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango
Pada Tahun 2018 terdapat Kasus    korupsi  dana  desa yang  dilakukan   Kepala  Desa Bangio  Kecamatan  Pinogu  terjadi  dengan  jumlah  anggaran  Dana  Desa  sebesar Rp1.713.297.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke RKUD dan selanjutnya pengelolaan keuangan di laksanakan oleh pemerintah Desa Bangio.
Kepala  Desa  dan  selaku  pemegang  kekuasan  pengelolaan  keuangan  desa  tidak melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  anggaran  biaya,  dan  mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pekerjaan rabat beton, pembangunan lapangan volly dan MCK di  Desa  Bangio  Kecamatan  Pinogu  Kabupaten  Bone  Bolango  tahun  2018,  sehingga berdasarkan perhitungan tim teknis dan auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp365.053.320,00;
Selanjutnya  di  Di  Desa  Duano  Kecamatan  Suwawa  Tengah,  Bendahara  atau  Kaur Keuangan Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang diduga melakukan  penyalahgunaan  Dana  Desa  di  Desa  Duano,  Tahun  Anggaran  2020  yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp191.448.174,00, dan masih banyak  lagi  penyalahgunaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  yang  masih
sementara proses audit investigasi oleh Apip Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Hal ini merupakan  salah  satu  bukti  lemahnya  pengawasan  keuangan  di  pemerintahan  desa kabupaten bone bolango.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mendudukan desa sebagai salah satu entitas pengelola keuangan Negara yang menjadikan perangkat pemerintahan desa sebagai subjek pengelola keuangan negara, seiring dengan besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat kepada  pemerintah  desa  tidak  dibarengi  melalui  penguatan  peran  pengawasan  atas pengelolaan dana desa yang optimal.
Jika  ada  penyelewengan  pengelolaan  keuangan  desa,  maka  perangkat  desa  yang terkait  dapat  d  menggunakan  Undang – Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Data korupsi dana desa di indonesia menurut ICW dapat dilihat di grafik  dibawah ini
Sumber: https://antikorupsi.org/ Gambar 1   Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021
Berdasarkan data diatas desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak, praktik suap-menyuap  dan  pungli  saja  mencapai  Rp2,700.000.000,00.  Menurut  ICW    sejak pemerintah memberikan dana desa pada tahun 2015, kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2020, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka. Hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa.
Pengelolaan dana  desa kini menjadi salah satu aspek yang sangat  rentan  terhadap penyimpangan [9], banyak perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango yang terjadi, Angka penyimpangan atas pengelolaan dana desa banyak  terjadi  di  lapangan,  adanya  keterbatasan-keterbatasan  dari  aparat  pengawas Inspektorat dalam melakukan deteksi terhadap penyimpangan atas pengelolaan dana desa,
kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan yang efektif dalam menghindari penyalahgunaan  dana  desa.  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  upaya penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  [9].  APIP  (Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah)  di  tingkat kementerian,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan tugas pengawasan ini
Oleh  sebab  itu  pembinaan  serta  pengawasan  yang  utama  dilakukan  terhadap penggunaan  dana  desa  menjadi  tugas  yang  sangat  penting  dilakukan  oleh  Inspektorat Daerah, agar penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi dapat dihindarkan, sehingga tujuan  pemerintahan  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  sebagai  pendukung pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi  agenda  penting  untuk  dapat  dilakukan,  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari, sehingga tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa sebagai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang diharapkan [10].
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan  dana  desa  tahun  2020-2023  pada  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango, sebagai  tempat  peneliti  melakukan  penelitian,  terdapat  kasus  terkait  dengan penyalahgunaan  pengelolaan  dana  desa,  bahwa  masih  terdapat  temuan  berulang  pada pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa pada tahun pemeriksaan sebelumnya dan sampai sekarang.
Pelaksanaan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Kabupaten,  dalam  prosesnya  terdapat  hambatan-hambatan  yang  terjadi,  faktor  utama secara  garis  besar  yang  menjadi  hambatan  dalam  pengawasan  pengelolaan  dana  desa adalah terkait dengan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten /kompetensi, Fasilitas  Pengawasan,  dan  tidak  kooperatifnya  aparat  desa  yang  bersangkutan  dalam menyampaikan  laporan.  Ketiga  faktor  tersebut  menjadi  penentu  kebijakan  pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten bone bolango terhadap pengelolaan dana desa yang menjadi tugas inspektorat itu sendiri.
Kendala yang paling dominan ialah Sumber Daya Manusia nya, APIP kurang berkualitas dan berkompeten, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan pengawasan yang terlambat dalam pelaksanannya.
Kendala yang berikut Fasilitas Pengawasan, Kabupaten Bone Bolango memiliki desa- desa  yang  mempunyai  jalur  akses  yang  sangat  susah  dilalui  dan  akan  bertambah  jelek jalannya jika pada saat musim hujan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan  inspektorat  masih  sangat  terbatas,  yang  terakhir  hambatan  Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa seringkali mendapatkan kendala karena sikap Kepala Desa dan  perangkat  desa  yang  kurang  kooperatif,  saat  tim  audit  melakukan  pemeriksaan lapangan, pihak desa sering tidak menyediakan dokumen yang dibutuhkan seperti kuitansi dan  laporan  realisasi  anggaran.  Mereka  juga  enggan  memberikan  keterangan  rinci mengenai alur pencairan dan penggunaan dana desa. Hal ini tentu menyulitkan APIP untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan desa. Sikap desa yang tertutup dan tidak transparan berpotensi menutupi penyimpangan penggunaan dana desa.
Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait proses pengawasan yang dilakukan  oleh  Inspektorat  kabupaten  Bone  Bolango  dalam  mengawasi  penyalahgunaan pengelolaan dana desa, serta dapat memberikan serta mendorong diskusi lebih lanjut dalam upaya  pencegahan  penyelewengan  pengelolaan  dana  desa  yang  bersih  dan  aman  dari penyelewengan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi  kasus  [11].  Pendekatan  studi  kasus  dipilih  karena  penelitian  ini  akan  mendalami berbagai aspek yang memengaruhi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten  Bone  Bolango  dengan  detil.  Penelitian  ini  akan  memeriksa  secara  mendalam bagaimana Inspektorat Kabupaten Bone Bolango melakukan pengawasan dan bagaimana interaksinya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam konteks peraturan dan regulasi  yang  berlaku.  Metode  kualitatif  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali pemahaman  yang  mendalam  tentang  dinamika  dan  konteks  sekitar  pengawasan pengelolaan dana desa. Data akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, seperti  APIP  Inspektorat,  Selain  itu,  observasi  lapangan  juga  akan  dilakukan  untuk memahami  praktik  pengawasan  secara  langsung.  Analisis  dokumen,  termasuk  regulasi terkait  pengelolaan  dana  desa,  akan  melengkapi  pemahaman  tentang  kerangka  kerja pengawasan. Dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif, peneliti akan dapat menyelami  isu-isu  yang  kompleks  dan  beragam  yang  terkait  dengan  pengawasan pengelolaan dana desa, serta menjelaskan hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Ini  akan  memberikan  pemahaman  mendalam  dan  komprehensif  tentang  bagaimana
pengawasan dana desa dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, yang akan memberikan  kontribusi  yang  berharga  untuk  peningkatan  pengawasan  dan  pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango.  Proses penelitian akan berlangsung mulai dari bulan September sampai November 2023. Pemilihan lokasi  dan  waktu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif  tentang  model  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  oleh  Inspektorat Kabupaten Bone Bolango serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa  di wilayah tersebut. Pemilihan Kantor Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sebagai tempat penelitian yang tepat untuk fokus dan sub-fokus penelitian yang telah diuraikan memiliki beberapa alasan kuat. Pertama, Inspektorat Kabupaten Bone Bolango memiliki wewenang dan  kewajiban  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  di wilayahnya. Sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab, mereka memiliki akses langsung ke data dan informasi terkait dengan dana desa, proses pengawasan, serta hasil pengawasan  yang  diperlukan  untuk  penelitian.  Berdasarkan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  maka  data  yang  diperoleh  adalah  hasil observasi di obyek penelitian, kemudian melakukan wawancara kepada para informan yang kemudian  hasilnya  dilakukan  analisis  untuk  dapat  menemukan  kesimpulan.  Data  Primer merupakan  sumber  data  yang  didapatkan  secara  langsung  (tanpa  melalui  perantara). Bentuknya  adalah  opini  dari  perorangan  atau  perkelompok  dan  juga  pengamatan  (dari peneliti). Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh  peneliti (melalui medium yang menjadi  perantara). Data  sekunder dapat berbentuk dokumen atau laporan. Observasi menjadi teknik pengumpulan data kunci dalam penelitian ini, khususnya untuk memahami konteks dan praktik pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Melalui wawancara penelitian akan memperoleh infomasi  mendalam  terkait  fokus  penelitian,  agar  dapat  memudahkan  peneliti  dalam melakukan  interprestasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  7  informan  yang  dinilai memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  tentang  penelitian  ini.  Dokumentasi  yaitu pengumpulan  berupa  data-data  yang  berisi  catatan-catatan  penting  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti,  sehingga  ditemukan  data  yang  sah,  lengkap  dan  bukan berdasarkan perkiraan. Setelah menerapkan teknik pengumpulan data, dan data kemudian diperoleh, proses yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Berikut beberapa tahapan analisis menurut Sugiyono (2019:322-325) :  Pengumpulan  Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat
Program Pengawasan Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu tugas dan fungsi dari  Inspektorat  disetiap  daerah  masing-masing,  memasuki  akhir  tahun  anggaran  untuk memastikan  apakah  penggunaan  anggaran  yang  bersumber  dari  Anggaran  Dana  Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak melenceng dari setiap perencanaan rancangan kerja desa masing-masing  dari  peraturan  yang  ada  dan  telah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Adapaun  kegiatan  Pengawasan  APIP  yang  dilaksanakan  terhadap  kegiatan pengawasan pengelolaan dana desa meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa
Semuanya dilaksanakan oleh desa secara tertib anggaran, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab Dalam kenyataannya masih banyak desa yang belum siap  menerapkan  prinsip  tata  kelola  keuangan  yang  baik,  terutama  yang  berhubungan dengan implementasi  prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan  desa. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka  APIP sebagai institusi pengawasan di bidang keuangan harus lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasanya.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  model  pelaksana pengawasan  pengelolaan  dana  desa  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango,  bahwa setiap  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango,  khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, sudah ada dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaksanakan sesuai dengan SOP pengawasan dalam hal menurunkan tim Audit  /  Tim  Monitoring  pengawasan  pengelolaan  dana  desa,  dan  semua  proses pelaksanannya  tertuang  dalam  Program  Kerja  Audit  (PKA).  Untuk  menghasilkan  laporan hasil pengawasan (LHP) yang efektif, efesien dan akuntabel dalam pengawasan pengelolaan dana  desa,  dan  juga  objek  pemeriksa  mampu  menindaklanjuti  hasil  rekomendasi  yang disampaikan  oleh  APIP  sehingga  bisa  mencapai  tujuan  bersama  dalam  menanggulangi penyelewengan  dana  desa,  karena  fungsi  Inspektorat  Daerah  dengan  melakukan Pembinaan dan Pengawasan,  sehingga penyalahgunaan dana desa dapat  dihindari.  Dan pemeriksaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP  berdasaarkan  prosedur  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  yang  disampaikan  oleh  narasumber  terhadap faktor-faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  dana  desa  oleh  inspektorat  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  dengan  meningkatkan  mutu  audit,  peningkatan  SDM  harus ditingkatkan  dengan  memelihara  kompetensi  auditornya  melalui  pendidikan  profesional
berkelanjutan,  yaitu  diikutsertakan  pelatihan,  diklat-diklat  pengawasan,  serta  bimtek pengawasan.
Kedua,  kurangnya  fasilitas  pengawasan  dapat  menurunkan  efektivitas  pekerjaan pengawasan sehingga  perlu adanya pembenahan  failitas pengawasan dan yang terakhir kurang  operatifnya  objek  pemeriksaan  dilaksanakan  dengan  pembinaan  dan  komunikasi yang  baik  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mendorong  terciptanya  transparansi  dan akuntabilitas.
Dan terdapat faktor hambatan lain yang dikemukan oleh narasumber kepada peneliti, bahwa APIP belum bisa menerapkan pengawasannya sesuai dengan Kode Etik Pengawasan, yang menyebabkan akan terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dalam pengawasan pemeriksaan  dana  desa,  ketua timnya mempunyai hubungan  persaudaraan dengan  kepala  desa,  ini  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  pengawasan,  karena  jika  terjadi temuan  penyimpangan  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  temuan  tersebut  tidak  akan dimunculkan didalam hasil laporan pemeriksaan, karena adanya hubungan kekeluargaan antara APIP dan Objek Pemeriksaan. Hal tersebut bisa diatasi dengan tidak menurunkan APIP yang mempunyai hubungan dengan objek pemeriksaan, dan apabila tidak diketahui sebelumnya, nanti pada saat pelaksanaan diketahui, maka APIP harus mengundurkan diri dari pemeriksaan terhadap objek yang mempunyai hubungan persaudaraan tersebut.

## 2. Bentuk pengawasan alternatif terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  wawancara,  pengamatan  dan studi  dokumen  dengan  tujuh  orang  informan  yang  terdiri  dari  Inspektur,  Inspektur Pembantu Wilayah, Kasubag Pegawaian, Kasubag Perencanaan, Program dan Evaluasi dan tiga orang pejabat fungsional auditor. Berdasarkan dari hasil tersebut, mereka menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa, sudah sesuai dengan tahapan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut hasil temuan dan juga mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dimana masih terdapat perubahan-perubahan dalam penyusunan tim dalam pelaksanaan pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten bone  bolango,  Pengawasan  yang  dilakukan  berdasarkan  berdasarkan  program  kerja tahunan  yang  rutin  dilaksanakan.  Program  ini  dibuat  berdasarkan  rapat  seluruh  aparat Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Dalam program pengawasan ini, semua desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango menjadi target dalam program tahunan tersebut,
Menurut  peneliti,  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango  berperan  sebagai  pemberi edukasi  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa  terkait  dengan  dana  desa.  Karena  telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa tugas dari Inspektorat Kabupaten Bone Bolango menurut  peraturan  perundang-undangan  ialah  mengawasi,  memeriksa  dan  memberikan pembinaan.
Menurut  peneliti,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh    Inspektorat  Kabupaten  Bone Bolango terhadap pengelolaan dana desa sangatlah penting. Pengawasan yang dilkakukan melalui proses tahapan pengawasan sosialisai yang dilakukan oleh Inspektorat akan sangat membantu  aparat  desa  yang  belum  mengerti  dan  mengetahui  tentang  bagaimana manjamen dari pemerintahan desa beserta pengelolaan dana desa. .
Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango  melaksanakan  pengawasan  terhadap pengelolaan  dana  desa  secara  langsung  agar  pengelolaan  dana  desa  nya  bisa  berjalan dengan baik, efektif
Pemerintah kabupaten Bone Bolango mengawasi pengelolaan Keuangan Desa serta melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa dalam mencegah penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa.

## Sumber: Inspektorat Bone Bolango Gambar 2. Model pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango saat ini
Inspektorat Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa setiap tahun untuk mengatasi penyelewengan/kecurangan yang terjadi di desa, sesuai dengan  tahapan  pelaksanaan  pengawasan  sebagaimana  pada  bagan  diatas.  Tahapan
Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Bone Bolango Pengelolaan Dana Desa Permen NO 73 tahun 2020 Pencegahan penyelewengan dana desa
Perencanaan Pengawasan a. Pembentukan Tim
b. Pengumpulan
Informasi Pelaksanaan Pengawasan a. PKA b. KKP Pelaporan Pengawasan,
a. LHP
b. Rekomendasi/TL
Tahapan Pengawasan
pengawasan  tersebut  dilaksanakan  untuk  setiap  kegiatan  pengawasan  seperti  Audit, monitoring dan pengawasan lainnya (pengaduan masyarakat) untuk pengawasan di desa, dalam  kegiatan  pengawasan  pencegahan  penyelewengan  dana  desa,  inspektorat  perlu mengakaii  lagi  pengawasannya  atau  belum  maksimal  pengawasannya  karena  masih terdapat penyelewengan-penyelewengan dana desa, masih terdapat temuan berulang yang didapat  oleh  APIP,  untuk  itu  pengawasannya  harus  lebih  spesifik.  Sehingga  kedepan penyelewengan  dapat  dicegah.  Adapun  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  desa  yang sering terjadi meskipun sudah dilaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa tersebut diantaranya : :
a. Kas Desa yang digunakan secara tidak sah (Theft of Cash on Hand).
Merupakan penggunaan kas desa secara tidak sah oleh aparat atau pihak lainnya.
b. Terjadi Mark up pada Pengadaan Barang/Jasa
Harga  beli  barang/jasa  ditinggikan  dari  harga  wajarnya,  dan  selanjutnya  ada pengembalian sejumlah kas kepada aparat terkait merupakan bentuk kecurangan yang sudah sering terjadi.
c.   Aset Desa yang  digunakan untuk kepentingan  pribadi Aparat  Desa  secara tidak Sah (misuse atau larceny) Aset  desa,  berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun kendaraan kantor
d.   Pungutan Liar (illegal Gratuities) Layanan Desa Pungutan Liar adalah pungutan tidak sah yang  dikenakan  kepada  masyarakat  atas  layanan  yang  diberikan  oleh  instansi pemerintah.
Dengan masih maraknya penyelewengan dana desa yang terjadi maka perlu dilakukan peningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa.  Dan untuk menyikapi hal tersebut, peneliti  merekomendasikan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  dengan  pendekatan berbasis pencegahan,
Sumber: Diolah Peneliti, (2023)

## Gambar 3.  Rekomendasi Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  ilustrasi  yang  peneliti  uraikan  diatas,  pencegahan  dini  terhadap penyelewengan pengelolaan dana desa dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan komunikasi dan saling bekerjasama antara Pimpinan APIP dan Irban  Wilayah  dalam  hal  proses  pembentukan  tim  yang  ada  didalam  PKPT  untuk menetapkan  kegiatan  prioritas  pengawasan  dan  konsisten  dengan  tujuan  organisasi sehingga menghasilkan tim yang dibentuk sesuai dengan jumlah objek pengawasan;
Survey  pendahuluan,  dalam  setiap  penugasan  pengawasan,  APIP  harus  membuat rencana  pengawasan  terlebih  dahulu  atau  survey  pendahuluan  untuk  memperoleh
Undang-Undang No. 73 Tahun 2020 Tentang pengawasan Peraturan BPKP RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan  berbasis resikko PERBUP Bone Bolango No. 80 Thn 2021 Tugas,Fungsi Tata Kerja Inspektorat
Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Faktor-faktor Pendukung
- Peningkatan Kompetensi SDM
- Penyediaan alat trasnportasi
- Pembinaan objek pengawasan
- Anggaran pengawasan lebih optimal
- Penggunaan Aplikasi Siswakeudes
Model Pengawasan pengelolaan
Dana Desa
- Komunikasi dan bekerjasama
- Survey Pendahuluan
- Menyusun PKA & KK
- Pengembangan Temuan
- Lap harus segera terbit
- Pengawasan berbasis resiko
Pengawasan yang dilakukan lebih efektif, efisien dan akuntabel
Pengawasan Pencegahan  penyelewengan pengelolaan dana desa
gambaran  umum  objek  pengawasan  dan  mengidentifikasi  kelemahan  dan  kerentanan operasional yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sehingga tujuan pengawasan akan tercapai secara berkualitas, ekonomis efesien dan efektif.
Penyusunan PKA dan KKA, untuk dapat mencegah penyelewengan yang akan terjadi, APIP  menyusun  kegiatan-kegiatan/aktivitas  yang  akan  dilaksanakan  oleh  APIP  dalam kegiatan pengawasan dan APIP harus berpedoman terhadap PKA tersebut sehingga bisa mengetahui  apa  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  objek  pengawasan  selama  melaksanakan pengelolaan  dana  desa.  Dan  untuk  KKA,  APIP  harus  membuat  catatan-catatan  yang ditemukan dalam proses pengawasan, untuk diolah menjadi sebuah laporan dan sebagai panduan apabila objek pengawasan tidak menerima hasil temuan yang diberikan oleh APIP, dan dengan adanya catatan tersebut APIP bisa memberikan bimbingan apabila terdapat penyelewengan dana desa.
Dalam hal pengembangan temuan, APIP harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan objek  pengawasan  terhadap  temuan  yang  ditemukan  oleh  APIP,  apakah  sudah ditindaklanjuti  oleh  Objek  pengawasan  atau  masih  dengan  temuan  yang  sama,  saling berkoordinasi antara APIP dan Objek pengawasan dalam hal temuan tersebut. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat hasil pelaksanaan pengawasan APIP harus segera diterbitkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ditemukan oleh APIP dalam hal penyelewengan yang ada di objek pengawasan tersebut dan untuk menghindari kejadian yang berulang, jika APIP terlambat menerbitkan hasil laporannya.
Melaksanakan pengawasan dengan berbasis resiko, dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkapkan transaksi, produk serta aktivitas pengelolaan dana desa yang berisiko tinggi.  Area  yang  berisiko  tinggi  tersebut  dapat  dilihat  apa  yang  menjadi  penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Dengan mengetahui  penyebab  suatu  area  berisiko  tinggi,  APIP  dapat  mengurangi  risiko  dengan meniadakan/mengurangi risiko tersebut.
Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko  tinggi,  yang  mungkin  belum  disadari  oleh  objek  pengawasan  yang  bersangkutan. Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi desa, dapat secara mendadak dan desa tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada desa Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan desa telah diperhitungkan  sebelum  terjadi,  dampak  yang  ditimbulkan  sudah  diperkirakan  dan pengaruh negatifnya dapat diminimalisasi.
Penerapan audit berbasis resiko lebih memungkinkan desa bersiap menghadapi risiko sekaligus dengan antisipasi melindungi diri dari kemungkinan  penyelewengan yang akan
terjadi. Dengan melaksanakan Audit Berbasis Risiko maka APIP internal dapat memberikan nilai  tambah  melalui  pemberian  rekomendasi-rekomendasi  yang  berkaitan  dengan bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan manajemen desa untuk melakukan tindakan terencana  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  agar  bisa  mengurangi  dampak  dari  suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut Kewajiban  APIP  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Kendali  Mutu  Audit  APIP, khususnya pada Bab III Paragraf 8. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penetapan risiko merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  penetapan  besaran  risiko  tersebut  akan menentukan auditan yang akan menjadi objek audit.
Apabila jumlah yang diaudit terlalu banyak, APIP dapat menyeleksi atau memeringkat yang  akan  menjadi  objek  pengawasan  menggunakan  faktor  risiko.  APIP    dapat menyesuaikan faktor risiko tersebut berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
APIP  Daerah  menggunakan  hasil  pemeringkatan  berdasarkan  faktor  risiko  tersebut untuk memilih risiko yang menjadi unit tahun ini dan yang layak diaudit setiap dua tahun sekali  atau  lebih.  APIP    harus  menetapkan  kebijakan  mengenai  risiko  yang  layak  untuk diaudit maupun seberapa sering audit harus dilakukan.
Jika Inspektorat Kabupaten menghendaki pencegahan terhadap kemungkinan terjadi risiko-risiko  yang  ada,  tentunya  inspektorat  harus  segera  melakukan  evaluasi  terhadap efektivitas  sistem  pengendalian  yang  ada.  Inspektorat  melakukan  penilaian,  bagaimana sistem pengendalian untuk mencegah risiko entitas, risiko kecurangan, maupun risiko setiap aktivitas. Jika dijumpai adanya kelemahan/kekurangan sistem.
Inspektorat dapat memberikan masukan perbaikan sistem hingga mampu mencegah munculnya  risiko  tersebut.  Hal  tersebut  diatas  bertujuan  untuk  memitigasi  terjadinya kecurangan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa.  Dengan demikian APIP dapat menjadi solusi terhadap jalannya pemerintahan desa yang bersih dari kecurangan/penyelewengan dana desa.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  oleh  Inspektorat  masih  belum terlaksana secara optimal dan efektif, hal ini juga dapat dilihat dengan masih adanya faktor – faktor  hambatan  yang  dihadapi  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dana desa diantaranya, Kurangnya SDM yang berkualitas  dan  berkompeten,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penyampaian  hasil  pengawasan berupa  laporan  hasil  pengawasan  sering  terlambat,  karena  APIP  kurang  pengetahuan
tentang  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.  Kurangnya  Fasilitas  pengawasan  dapat memperlambat proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa, seperti kendaraan roda 4 dan 2. Tidak kooperatifnya objek pengawasan, mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak terlaksana dengan baik, dimana data-data yang diminta oleh APIP tidak diberikan oleh objek pengawasan. Model pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat Kabupaten Bone  Bolango  yang  direkomendasikan  peneliti  adalah  pengawasan  berbasis  resiko,  hal tersebut  sangatlah  penting  dilaksanakan,  mengingat  masih  banyak  penyelewengan  dan kecurangan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dan masih banyak temuan yang berulang, dengan adanya pengawasan berbasis resiko APIP bisa melakukan pencegahan dini/awal  terhadap  penyelewengan  tersebut.  Inspektorat  Kabupaten  Bone  Bolango merupakan  unsur  pengawas  pemerintahan  daerah  yang  dipimpin  oleh  Inspektur  yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat  Daerah  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  melakukan  membina  dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan  oleh  perangkat  daerah,  khususnya  dalam  pengawasan  dana  desa.  Dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menanggulangi penyelewengan yang dilakukan, inspektorat harus menjalin  komunikasi  yang  kuat  dengan  aparat  desa  dan  melakukan  sosialisasi  dan pembinaan kepada aparat dan masyarakat desa, selain melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Suroso, H. Anggraini, and R. Saleh, “Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang,” J. EKOBIS Kaji. Ekon. dan Bisnis, vol. 4, no. 1, pp. 37 – 46, 2020.
P. Yuliawati, A. Sopanah, and E. Puspitosarie, “Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar,” J. Huk. Bisnis, vol. 12, no. 05, pp. 1 – 9, 2023.
A. Haris, H. Kusmanto, and S. Mardiana, “Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai,” J. Adm. Publik (Public Adm. Journal), vol. 6, no. 1, pp. 110 – 128, 2016.
R. Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.” Kota, 2007.
E. M. H. Mohi, R. Nggilu, and I. K. S. Arsana, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango,” Al-Mada J. Agama, Sos. dan Budaya, vol. 5, no. 4, pp. 579 – 587, 2022.
M.  D.  Poma,  I.  K.  S.  Arsana,  I.  Laki,  and  A.  Sahabi,  “Dampak  Pelaksanaan  Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah,” Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya, vol. 7, no. 4, pp. 115 – 122, 2021.
N. L. L. Aziz,  “Otonomi Desa  dan Efektivitas Dana Desa (The  Village  Autonomy and The Effectiveness of Village Funds),” J. Penelit. Polit., vol. 13, no. 2, pp. 193 – 211, 2016.
D.  Ahmad,  S.  Sulasmi,  I.  K.  S.  Arsana,  M.  Djaba,  and  S.  O.  Gintulangi,  “Analisis  Tingkat Kemandirian,  Efektivitas,  Dan  Desentralisasi  Keuangan  Serta  Strategi  Peningkatanya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo,” J. Sains Sosio Hum., vol. 6, no. 1, pp. 922 – 933, 2022.
E.  Supriadi,  “Pertanggungjawaban  kepala  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan, vol. 3, no. 2, 2015.
H. N. Anisah and F. Falikhatun, “Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi,” J. Akunt. Multiparadigma, vol. 12, no. 1, pp. 153 – 172, 2021.
D. Assyakurrohim, D. Ikhram, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, “Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif,” J. Pendidik. Sains Dan Komput., vol. 3, no. 01, pp. 1 – 9, 2023.