Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASIRIPIS
Marlinda 1* , Ade Sudarma 2
1* Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Marlindamelin5977@gmail.com 1* ,  adesudarma@ummi.ac.id 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  how  the  management  and  accountability  of  financial statements of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pasiripis Village. The method used is a descriptive qualitative  approach, data  collection  techniques  namely  by  observation,  interviews  and  documentation, data  analysis  techniques  namely  by  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  verification conclusions.
The result of this study is to analyze the presentation of reports that still use ordinary cash book reports  in  general  and  management,  namely  planning,  organizing,  actuacting,  controlling.  For accountability, namely vertical accountability (internal) and horizontal accountability (external).
Keiywords: Management, Accountability, Financial Statements,BUMDes

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasiripis. Metode yang digunakan merupakan deskriptif pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik  analisis data yaitu dengan  cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah menganalisis penyajian laporan yang masih menggunakan laporan buku kas biasa pada umumnya dan pengelelolaan yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan  (actuacting),  pengawasan  (controlling).  Untuk  akuntabilitas  yaitu  akuntabilitas  vertikal (internal) dan akuntabilitas horizontal (eksternal).
Kata Kunci: Pengelolaan, Akuntabilitas, Laporan Keuangan,BUMDes

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  perekonomian  masyarakat  sebagai  tiang perekonomian  desa,  yang  berperan  sebagai  lembaga  sosial  yang  mendukung  kepentingan  masyarakat dengan berpartisipasi dalam penyediaan atau layanan sosial. Selain itu, berfungsi sebagai unit usaha dengan
tujuan  mencari  keuntungan  dengan  menyediakan  sumber  daya  lokal  (barang  dan  jasa).  BUMDes  badan usaha  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  peraturan  undang-undang  yang  ada,  berdasarkan  kesepakatan yang  dibangun  di  masyarakat  desa.  Oleh  karen  itu,  bentuk  BUMDes  di  indonesia  dapat  berbeda  sesuai dengan karaktersitik lokal, peluang dan sumber daya masing-masing desa (Anonymus, 2007:3).
Dalam  udang-undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  Republik  Indonesia  sangat  penting  bagi pembangunan perkotaan. Tempatnya berdasarkan asas pengakuan dan asas subsidaritas desa sebagi subjek dan  pembuat  pembangunan,  tidak  lebih  dari  pembangunan.  Undang  undang-  desa  yang  memberikan kedaulatan  dan  kekuasaan  kepada  desa  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  maupun  ditingkat  desa dan secara tertib, menjadikan desa sebagai satuan pemerintah kecil pada puncak pembangunan Indonesia “Bangun desa dan bangun desa” merupakan semboyan dan usaha mulia membangun Indonesia dari desa.
Menurut  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  diatas,  tanggung  jawab  desa  harus  dianggap sebagai  anggran  utama  negara  dalam  mengelolaan  semua  program  dan  kegiatan  Desa.  Dana  Desa merupakan yang dihimpun dari APBN, dialokasikan ke desa, disalurkan kepada pemerintah APBD, untuk digunakan  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  dan memberdayakan masyarakat (Miftahudin,2018;67)
Sesuai peraturan Pembangunan daerah Mentri Desa tertinggal dan migrasi Republik Indonesia isu 4 Tahun 2014 pendirian. BUMDes disetujui dalam musyawarah desa. BUMDes adalah bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi sebuah komunitas desa dalam gotong royong, yang kekuatannya didelegasikan  kelola  seluruh  potensi  desa  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan  ekonomi (Mahmudah,2018;81).
Menurut  (terry,2019:9)  pengelolaan  sama  dengan  manajemen  pengelolaan  sebagai  suatu  proses membeda-bedakan  atas  perencanaan,  pengorganisasian,  pergerakan  dan  pengawasan  dengan memanfaatkan  bak  ilmu  maupun  seni.  Pengelolaan  manajemen  umumnya  sering  dikaitkan  dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi.
BUMDes  yang  ada  di  Desa  Pasiripis  masih  berjalan  dan  terus  mengembangkan  usahanya  yaitu salah satunya dengan adanya lahan perkebunaan seperti pohon kelapa yang berada didaerah gotong royong, yang ditaksir ada 300 pohon kelapa dan yang dibutuhkan masyarakat hanya sekitaran 150 pohon kelapa, selain  itu  BUMDes  juga  mempunyai  lahan  tanah  didaerah  pantai  Minajaya  yang  dibuat  bangunan  sewa penginapan yang termasuk ke dalam Desa Pasiripis, dengan cara menyewakan tempat yang berada dipesisir pantai Minajaya yang dikelola oleh karang taruna. Yang sebagaimana Pantai Minajaya terbagai menjadi dua  desa  yaitu  untuk  daerah  sebelah  kanan  termasuk  ke  dalam  desa  Pasiripis  dan  untuk  sebelah  kiri  itu termasuk ke dalam Desa Buniwangi.
Pemerintah  Desa  membantu  penuh  keberadaaan  BUMDes  Desa  Pasiripis,  atas  adanya perekonomian BUMDes dapat mendukung kesejahteraan antara pengurus desa, pengelolaan BUMDes dan pemerintah desa yang harus dijaga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
BUMDes  harus  mengajukan  pengaduan  pembiayaan  yang  bertanggung  jawab  dan  transparan mudah dipahami atas laporan keuangan mempertimbangkan berbagai pihak, pemerintah BUMDes wajib membuat  laporan  keuangan,  tentu  saja  perusahaan  komersial  penggunaan  dana  pemerintah  masyarakat sebagai  modah  usaha.  Menurut  (Anik,2019:1)  dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan  adalah  suatu  bentuk bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangan mereka sendiri sama sekali laporan keuangan harus disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi  diterapkan  sehingga  akun  tahunan  dapat  dibandingkan  dengan akun tahunan perekonomian sebelumnya.
Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah uaha yang akan dijalankan sesuai dengan  potensi  desa  yang  ada  atau  tidak.  Oleh  karena  itu  tanggung  jawab  pelaporan  keuangan  harus ditekankan dalam pelaporan keuangan agar dapat mencapai tujuan pendirian BUMDes.
Menurut  (Mardiasmo,2018:20)  Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pihak  pemegang  amanah untuk memberikan pertanggungjawabkan, menyajikan, melaporakan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan  yang  menjadi  tanggng  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  merupakan  bentuk  tata  kelolaan  yang  baik  dalam  organisasi  nirlaba.  Bentuk akuntabilitas  diimplementasikan  dalam  bentuk  laporan  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, mulai  dari  pertanggungjawaban,  untuk  menjaga  kepercayaan  publik  dan  mempertahankan  eksistensi pengusaha, untuk mengukur seberapa besar keberhasilan operasi bisnis. ketepatan akuntabilitas organisasi pelayanan publik.
Dengan adanya perkembangan BUMDes di Desa Pasiripis maka pentingnya pembuatan laporan keuangan  secara  default  Akuntansi  negara  mengirimkan  laporan  pelaksanaan  anggaran,  neraca,  laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menjadi bentuk dukungan pada masyarakat untuk mencapai berbagai  sektor  keuangan.  Ketika  penghasilan  BUMDes  bahwa  laporan  pertanggungawaban  keuangan harus  transparan  Pemdes  dan  kelompok  kepentingan  terkait  standar  pembuatan  laporan  akuntansi,  jadi laporan keuangan tahunan dapat diakses dan dibaca oleh publik pihak-pihak yang terlibat dalam laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan perjanjian pendanaan masih dalam bentuk buku besar pendapatan dan pengeluaran tidak dikonsolidasikan oleh beberapa operasional BUMDes saat ini.
Oleh  karena  itu,  induk  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  pasiripis,  lalu  harapan dibawa kendali BUMDes, bisa dilakukan dengan baik untuk masalah tersebut meningkatkan kesejahteraan kelompok  dan  bahkan  penduduk  desa  sendiri,  karena  selama  pembentukan  BUMDes  Pasiripis  masih dikendalikan.
Dapat menerapkan prinsip tanggung jawab, staf bekerja BUMDes mempunyai kualifikasi atau skill yang baik sebab itulah yang dimaksud dengan menjalankan BUMDes. Pengetahuan mengarah pada hasil yang baik sesuai dengan prinsip tanggung jawab.
BUMDes merupakan lokomotif pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan, potensi dan  kemampuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  desa  perekonomian  masyarakat  di  desa.  Dasar mendirikan BUMDes sebagai lokomotif pengembangan ekonomi lokal mengutamakan inisiatif pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  (ekonomi  kerakyatan)  didasarkan  pada  prinsip  kolaboratif,  inklusif  dan emanipatoris dan diri sendiri membantu.
Tujuan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dapat  tercapai  apabila  badan  usaha  Miik  Desa (BUMDes) dikelola secara terarah dan profesional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan solusi dari permasalahan yang ada didesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  diharapkan dapat memajukan dan  memajukan  ekonomi  desa,  dan  keberadaan  Badan  usaha  Milik  desa  (BUMDes)  dapat  membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif.
Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset  desa  yang  ada,  memajukan  perekonomian  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berorientasi pada keuntungan. Esensi tata kelola perusahaan adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan keadilaan, serta peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian Desa, Badan Usaha Pendapatan Desa (PADES) dan sarana percepatan kemajuan Desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif adalah penelitian yang dilakaukan untuk nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
Berdasarkan  hasil  informasi  wawancara  penelitian  ini  ditujukan  kepada  Perangkat  Desa  yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Informasi yang  diajukan  tersusun  berdasarkan  informasi  tentang  pengelolaan  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan setelah itu dipaparkan sesuai dengan pertanyaan.
Dalam  proses  analisis  data  selama  dan  setelah  dilapangan  serta  dalam  melakukan  analisis  data kualitatif  menggunakan  analisis  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman,  analisis  sering  disebut sebagai metode analisis interaktif dimana data kualitatif memiliki tiga fungsi, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.
Reduksi data akan dilanjutkan setelah data lapangan dan laporan akhir selesai. Reduksi data, suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan yang tidak perlu. Dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini menemukan semua informasi tentang pengelolaan dan laporan keuangan yang sudah terkumpul.
Penyajian  data  memungkinkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  selama  proses  dilapangan. Penyajian  data  dapat  beruapa  teks  naratif,  grafik,  matriks  atau  bahan  alur  (flowchart)  dalam  menjawab rumsan masalah yaitu mengenai pengelolaan, penyajian laporan keuangan dan tanggung jawab atas laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilihat  dari  beberapa  tahap  pengelolaan  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, dan pegawasan.
1. Perencanaan  (planning) ,  Pada  saat  penentuan  unit  usaha  dalam  proses  musyawarah  dengan pemerintah  desa  dan  masyarakat  ditentukan  unit  usaha  yang  akan  dijalani  dengan mempertimbangkan  lahan  pohon  kelapa,  gula  merah  dan  penginapan  sewa  peluang  usaha  yang akan  memumpuni  dan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  dipilih  usahaa  yang  berjalan  saat  ini. Dalam  tahap  perencanaan  tentunya  juga  ditetapkan  visi  dan  misi  untuk  memastikan  dan memperkuat  pondasi  BUMDes.  Penetapan  visi  dan  misi  dilaksanakan  agar  BUMDes  memiliki tujuan  yang  jelas,  terarah  dan  konsisten.  Namun  dar  beberapa  pengelola  tidak  semua  pimpinan BUMDes Karya mandiri aktif karena ada beberapa pimpinan yang berada diluar kota dan dalam pekerjaannya secara pribadi.
Tata kerja ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaan program kerja pengurus BUMDes yang telah ditetapkan dan sudah memiiki tata kerja yang jelas. Namun, sebagian pengelola BUMDes Karya Mandiri belum sepenuhnya melaksanakan karena pengelolaannya berada diluar kota sehingga sebagian kecil pengelola tidak menjalankannya secara optimal, sehingga kurangnya sumber daya manusia untuk memajukan BUMDes Karya mandiri.
2. Pengorganisasian  (organizing) ,  Dalam  sampel  ini,  proses  pemilihan  atau  penetapan kepengurusan  BUMDes  di  desa  Pasiripis  dilakukan  melalui  proses  musyawarah  dengan mengundang tokoh-tokoh penting dan perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan ketua BUMDes,  Sekretaris  dan  Bendahara  BUMDes  kepada  Direksi  inti  BUMDes  bersifat  terbuka, tanpa ada kepentingan pribadi dibalik penunjukan pimpinan tertinggi BUMDes.
Tentunya setelah kepengurusan BUMDes terpilih akan mendapatkan gambaran struktur organisasi BUMDes dengan orang-orang yang terpilih sebagai bagian dari proses struktur organisasi, yang tentunya  melengkapi  perangkat  BUMdes  dan  memudahkan  untuk  mengetahui  siapa  pengurus BUMDes tersebut.
Tentunya untuk memperlancar pelaksanaan fungsi BUMDes, masing-masing pengelola memiliki taanggung  jawabnya  masing-masing.  Dengan  adanya  tanggung  jawab  tersebut  maka  pekerjaan setiap  pengurus  menjadi  lebih  terorganisir  sehingga  memungkinkan  pengurus  fokus  pada pekerjaannya.  Pengelola  BUMdes  yang  bertindak  sebagai  pengelola  BUMdes  tentunya mengontrol dan bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan oleh pengelola yang lainnya. Oleh karena itu, tugas harus dikomunikasikan secara rinci kepada pengurus lain untuk menghindari kesalah pahaman. Namun, tidak sepenuhnya BUMDes Karya Mandiri bertanggung jawab dalam menjalankan  tugas  BUMDes  Karya  mandiri  dikarenakan  terhambat  dengan  pekerjaan  pribadi, sehingga ada yang bertanggung jawab dan tidak.
Memaksimalkan  kinerja  pengelolaan  BUMDes.  Tentu  tidak  luput  dari  diperlukannya  motivasi pengurus  BUMDes.  Melalui  motivasi  diharapkan  pengurus  BUMDes  termotivasi  untuk  bekerja maksimal  mencapai  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Motivasi  tersebut  diampaikan  oleh pimpinan BUMDes kepada pengurus lainnya, mulai dari Kepala Desa hingga BUMDes. Hal  ini  tidak  hanya  menjadi  pendorong  untuk  memaksimalkan  BUMDes,  tetapi  juga  perlu memberikan  kritik  dan  saran  yang  membangun  kepada  BUMDes.  Kritik  dan  saran  tersebut mendorong  keterlibatan  masyarakat  dalam  membangun  BUMDes  didesanya.  Lalu  mengapa? Karena lahan pohon kelapa yang berjumlah 300 pohon kelapa hanya 150 pohon kelapa yang hanya dibutuhkan  oleh  masyarakat  setempat  hanya  sebagian  masyarkat  saja.  Diharapkan penyelenggaraan  BUMDes  yang  dilakukan  dengan  partisipasi  masyarakat  akan  mampu mendorong perekonomian desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelaksanaan  (actuacting) ,  Pelaksanaan  ini  tentunya  menunjukan  sejauh  mana  program  kerja yang  telah  ditetapkan  dapat  berjalan  sesuai  rencana.  BUMDes  Karya  Mandiri  dapat  dikatakan sudah optimal namun belum banyak menghasilkan keuntungan sehingga masih proses pengerjaan. Pelaksanaan  BUMDes  juga  memerlukan  dukungan,  kritik  dan  saran  dari  berbagai  seperti kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat setempat, agar pelaksanaan yang baik untuk dijadikan contoh dalam pengelolaan BUMDes Karya Bersama. Implementasi akan sejalan dengan ketetapan yang  ada, namun BUMDes masih perlu memperbaiki model pemasaran dan sistem  waktu  kerja pengurus BUMDes lainnya agar implementasi BUMDes selanjutnya lebih optimal.
4. Pengawasan (controlling) , Pengendalian yang dituju dalam penelitian ini terkait dengan evaluasi program kerja BUMDes Karya Mandiri yang tujuannya untuk mengetahui kinerja program kerja BUMDes.  Sementara  ketua  BUMDes  mengatakan  evaluasi  program  kerja  BUMDes  dilakukan secara tidak teratur dengan melibatkan anggota BUMDes dan perangkat Desa.

## Penyajian laporan keuangan
Laporan  keuangan  BUMDes  Karya  Mandiri  setelah  dilihat  dilapangan  pencatatan  laporannya masih berupa buku kas biasa pada umumnya ini menunjukan hanya dana keluar dan sisa saldo transaksi selama satu bulan.
Dari hasil langsung peneliti dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri belum sepenuhnya maksimal dan masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang ada, karena pemegang keuangan BUMDes yang belum terbiasa dengan standar akuntansi yang ada. Namun, BUMDes Karya Mandiri sudah berjalan dengan baik dari waktu ke waktu dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pencatatan keuangan yang disusun oleh BUMDes Karya Mandiri yaitu buku kas umum yang pada umumnya  yang  merinci  dana  masuk  dan  keluar  dalam  sebulan  dan  transaksi  yang  dilakukan  dalam  12 bulan. Buku kas umum disiapkan untuk laporan pertanggung jawaban yang dirangkum dalam 12 bulan. Namun, laporan keuangan yang dilakukan BUMDes Karya Mandiri masih berbentuk sederhana. BUMDes Karya  Mandiri  ini  dapat  terus  mengelola  dengan  baik  semua  bidang  usaha  yang  dimilikinya.  Bukti informasi keuangan disajikan pada tabel dibawah ini.

## Akuntabilitas vertikal
Laporan  keuangan  BUMDes  Karya  Mandiri  yang  disampaikan  kepada  pihak  Pemerintah  Desa (internal) merupakan laporan keuangan BUMDes yang dibuat satu bulan sekali. Namun laporan keuangan disampaikan satu tahun sekali bersama BUMDes kepada BPD dan pihak forum beserta laporan evaluasi program kerja BUMDes Karya Mandiri. Kepala BUMDes bersama pengurus desa  wajib berunding soal ini. Menggunakan pelaporan keuangan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban selama satu Tahun.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  pengelola  BUMDes  Karya  mandiri  bahwa pengelolaan  BUMDes  baik  pelaporan  keuangan  BUMDes  maupun  laporan  lainnya.  Menyampaikan laporan keuangan blanan kepada pengurus desa palling lambat akhir tahun. Setelah menyelesaikan buku tersebut, pengurus BUMDes dan pemerintah desa harus membahas laporan keuangan BUMDes yang harus dimusyawarahkan terkait pelaporan keuangan BUMDes, sebagai rasa tanggung jawab selama satu tahun. Namun dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh aparat pemerintah, BPD, dan masyarakat lainnya.

## Akuntabilitas Horizontal
Berdasarkan  wawancara  dengan  pengelola  BUMDes  bahwa  laporan  keuangan  BUMDes  Karya Mandiri  yang  disampaikan  BUMDes  ke  BPD  (eksternal)  juga  tidak  berbeda  jauh  dengan  hasil  laporan keuangan yang disampaikan BUMDes ke pengurus Desa (internal).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  berikut  ditarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian bahwa  pengelolaan  BUMDes  Karya  Mandiri  di  Desa  Pasiripis  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan  daerah  yang  ada  dan  terstruktur  terorganisasi.  Demi  mencapai  visi  dan  misi  yang  telah ditetapkan.  Penetapan  visi  dan  misi  dilakukan  agar  BUMDes  memiliki  tujuan  yang  jelas,  terarah  dan konsisten.  Dalam  sampel  ini  pemilihan  atau  keputusan  pimpinan  BUMDes  Desa  Pasiripis  dilakukan melalui  proses  musyawarah  dengan  mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  perwakilan  rakyat.  Oleh karena  itu,  pemilihan  ketua  BUMDes,  sekretaris,  dan  Bendahara  BUMDes  terbuka  bagi  pengurus  inti BUMDes tanpa ada kepentingan pribadi untuk mengangkat pengurus pimpinan tinggi BUMDes. Pimpinan BUMDes yang bertindak sebagai pimpinan BUMDes tentunya memiliki kontrol terhadap apa yang harus dilakukan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  pimpinan  lainnya.  Namun  BUMDes  Karya  Mandiri  tidak memikul  tanggung  jawab  penuh  atas  pemenuhan  tugas  BUMDes  Karya  Mandiri,  karena  terhalang  oleh pekerjaan pribadi, sehingga ada yang menjadi penanggung jawab dan ada yang tidak..
Kedua  penyajian  laporan  keuanga  BUMDes  Karya  Mandiri  sudah  berjalan  sesuai  dengan  baik sesuai  peraturan  Pemerintah  Daerah.  Namun,  dilapangan  pelaporannya  masih  berupa  buku  besar  biasa
yang pada umumnya hanya menampilkan dana yang keluar dan sisa saldo transaksi pada bulan tersebut.
Yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  operasional  BUMDes  Karya  mandiri  berwenang  untuk menyiapkan laporan keuangan untuk seluruh unit usaha di BUMDes setiap bulan.
Ketiga  akuntabilitas  laporan  keuangan  BUMDes  Karya  Mandiri  yang  sudah  membuatkan pelaporan keuangan dari segi akuntabilitas vertikal (internal) dan akuntabilitas (eksternal) secara terbuka dan sesuai dengan dokumen Pemerintah Desa.

## DAFTAR LITERATUR
Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 9(1), 62- 72.
Anam, M. C. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Tanah Pembangunan Kilang Minyak Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  (Studi  Kasus  Desa  Sumurgeneng  Kecamatan  Jenu Kabupaten Tuban).
Anonim.  2007. Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Departemen  Pendidikan  Nasional.  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP) Fakultas Ekonomi Brawijaya.
Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. Tirtayasa Ekonomika, 16(2), 172–189. Ardiansyah, F. (2022). Peranan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Bumdes Di Desa  Bukit  Sembilan  Kecamatan  Bangkinang  Kabupaten  Kampar (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Riau).
Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation , 5(1), 85-94.
CRESWELL, J. W. (2016). Pedekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dariana,  D.,  &  Harrie,  A.  M.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Dan  Ketaatan  Peraturan  Perundangan Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Good  Governance)  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 124-139.
Dina,  I.,  &  Diana  Elvianita,  M.  (2017).  Transparasi  Pengelolaan  Laporan  Keuangan  BUMDes  terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis , 2017, 41–51.
Dwiyanto  Agus,  (2014), Akuntabilitas  Modul  Pendidikan  Dan  Pelatihan    Prajabatan  Golongan  III , Jakarta.
Dwijowijoto,  R.  N.  (2003).  Kebijakan  publik:  formulasi,  implementasi,  dan  evaluasi.  Indonesia:  Elex Media Komputindo.
Firdaus,  R.  (2020).  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Desa  Manding  Laok  Kec.  Manding  Kab.  Sumenep. Jurnal  Inovasi  Penelitian , 1 (7), 1387-1394.
Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan. Media Komunikasi Geografi, 21(2), 202-209. Gusnardi, A. H. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian . Pekanbaru: Taman Karya.
Haeruddin, H., & Mariana, L. (2021). Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  DESA)(Studi  Kasus:  BUM  Desa  di  Kec.  Galesong  Utara Kabupaten Takalar). AkMen Jurnal Ilmiah , 18 (1), 36-45.
Hendri, J., & Akmal Indra, K. PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEBAUK.
Hidayat, w. w. (2018). dasar dasar analisis keuangan. jakarta: uwais inspirasi indonesia.
kbbi.web.id/kelola Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
INDONESIA,  P.  R.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia .
Indra Surya & Ivan Yustiavandana. (2006). Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta
Jayanti, Dwi, Masyhad dan Nurul Qomari. 2018. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Surya Sejahtera” Di Desa
Kasmir. (2008). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN. Jakarta: PT RajaGrapindo Persada .
Kiha, E. K., & Mitang, B. B. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Tapenpah  Kecamatan  Insana  Induk  Kabupaten  Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Aksara Public , 3(4), 248-259. M.A.B, D. D. (2020). DASAR DASAR MEMAHAMI RASIO LAPORAN KEUANGAN. yogyakarta: UNY Press.
Mahfud, M., Ismail, T., Zoelva, H., Maarif, A. S., ASP, M. J., Hidayat, A., ... & Tanudirjo, D. A. (2012). Prosiding Kongres Pancasila IV: Srategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. Pusat Studi Pancasila UGM.
Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes
Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Ecopreneur . 12, 1 (2), 32.
https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376 Manossoh  Hendrik,  (2016). Good  Corporate  Ggovernance Untuk  Meningkatkan  Kualitas  Laporan keuangan. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik , Andi, Yogyakarta. Mahardika, M. A. (April 2021). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: CV BUDI UTOMO.
Maslika,  Sopanah,  A.,  &  Prawestri,  H.  P.  (2021).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Laporan  Keuangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMdes)  Tamanharjo  Bersinar  Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang . Conference on Economic and Business Innovation (CEBI), 35, 174–190.
Murtiningsih, S., Probowulan, D., & Nastiti, A. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi. Baswara, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 42–51. Nadhif, M. N. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa  Bantuil  Kecamatan  Cerbon  Kabupaten  Barito  Kuala (Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Kalimantan MAB).
Nugroho,  Riant,  2003. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi. Jakarta:  PT  Electronic Media Kompotindo
Patarai, D. H. (2015). OMBUDMANS DAN AKUNTABILITAS PUBLIK. Makasar: De La Macca.
Pamungkas,  B.  A.  (2019).  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2 (2), 210-229.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pramita,  Y.  D.  (2018).  Analisis  Pemahaman  Permendesa  No.  4  Tahun  2015  Dan  Pemanfaatan  Sistem Informasi Pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 16(1), 1-8. Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. Kurs :
Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis , 6(2), 188–194.
https://doi.org/10.35145/kurs.v6i2.1644
Rambu  Ana,  A.  T.,  &  Ga,  L.  L.  (2021).  ANALISIS  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI PELAPORAN  KEUANGAN  BUMDES  (STUDI  KASUS  BUMDes  INA  HUK). Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 9 (1), 62–72. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991 Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes) Marahai  Pitu.  MAREN: Jurnal  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat ,  1(2),  133–142. http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512
Saputra,  A.,  Utami,  I.,  &  Kristianti,  I.  (2018).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Serta  Potensi  Whistleblowing  atas  Penyalahgunaan  Dana. Jurnal  Ilmiah Wahana Akuntansi , 13(1), 13-28.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suhu, B. la, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di  Desa  Geti  Baru  Kecamatan  Bacan  Barat  Utara  Kabupaten  Halmahera  Selatan .  Jurnal Government  of  Archipelago,  I (1),  6.  http://www.jurnal.ummu.ac.id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4- 355780b90656.
Susilowati,  D.  (2020). Analisis  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo Pada BUMDEs Sinar Harapan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Syaharman,  S.  (2021).  ANALISIS  LAPORAN  KEUANGAN  SEBAGAI  DASAR  UNTUK  MENILAI KINERJA  PERUSAHAAN  PADA  PT.  NARASINDO  MITRA  PERDANA. Juripol  (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4( 2), 283-295.
Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano  Oleh  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  (Studi  Kasus  Di  Balai  Wilayah  Sungai Sulawesi). GOVERNANCE , 1 (2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Volume, A., Manado, S. R., & E-mail, I. (2022). 3 1,2,3. 11(2), 33–42.
Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Urgensi  Keterbukaan  Informasi  dalam  Pelayanan  Publik  sebagai  Upaya Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (2), 218-234.
Yuliarti,  N.  C.  (2021). (Peer  review+  Similarity+  Dokumen)  TRANSPARANSI  PENGELOLAAN LAPORAN  KEUANGAN  BUMDes  KARYA  MANDIRI  PADA  PELAPORAN  ASET  DESA .  134– 145.