## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PADA  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

## Zihan Ayu Safinatunnayah
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka zihanayu03@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  study  the  effect  of  tax  audit,  tax  collection  and taxpayer  compliance  toward  tax  revenue  in  Pratama  Tax  Service  Office  Depok Cimanggis  in  the  period  2016-2019.  This  study  uses  an  explanation  method.  The study population in this study were all taxpayers registered at the Depok Cimanggis Primary Tax Office. The sampling technique used was convenience sampling with 48  (forty  eight)  samples  of  monthly  tax  reports  selected.  The  data  collection technique in  this  study used document  review, namely data  collection was carried out  by  examining  the  monthly  tax  reports  at  the  Depok  Cimanggis  Primary  Tax Service  Office.  The  test  results  show  that  tax  audit  has  a  positive  and  significant effect  on  tax  revenue,  tax  collection  has  a  negative  and  insignificant  effect  on  tax revenue, taxpayer compliance has no effect on tax revenue. Variable tax audit, tax collection and taxpayer compliance simultaneously have a positive and significant effect on tax revenue.
Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Depok  Cimanggis  periode  2016-2019. Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksplanasi.  Populasi  penelitian  dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Depok  Cimanggis.  Adapun  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah convenience  sampling dengan  sampel  yang  terpilih  sebanyak  48  (empat puluh  delapan)  sampel  laporan  pajak  bulanan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan telaah dokumen, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah    laporan  pajak  bulanan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Depok Cimanggis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak.  Penagihan  pajak berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.
Variabel  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan pajak.
Kata  Kunci: Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN
Di negara Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang  dihimpun  untuk  pembangunan  dan  belanja  negara,  penerimaan  perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 ditargetkan sebesar   Rp.1.786,5 T atau naik sebesar 10,4% jika dibandingkan dengan APBN 2018 (Nota Keuangan dan UU APBN 2018). Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pos penerimaan negara. Dalam hal ini negara memiliki  kewajiban dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  warga  negara  dengan  dilaksanakannya berbagai  pembangunan  infrastruktur.  Dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan pajak  di  negara  Indonesia,  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak negara. Di dalam hasil penelitian  (Riyanto,  2014)  dengan  demikian  maka  diharapkan  sebagai  warga negara  yang  baik,  warga  negara  sadar  bahwa  membayar  pajak  merupakan  hal yang  penting,  seluruh  wajib  pajak  baik  itu  wajib  pajak  pribadi  maupun  badan yang  telah  terdaftar  di  Indonesia  sangat  diperlukan  kesadaran  yang  tinggi  untuk selalu  taat  dan  berkontribusi  dengan  baik  dalam  hal  melunasi  seluruh  kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi  peningkatan  penerimaan  perpajakan  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019. Diketahui bahwa hasil pencapaian target  pajak setiap tahunnya belum maksimal. Belum maksimalnya pencapaian target pajak dikarenakan kurangnya kedisiplinan dalam  sosialisasi  perpajakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  serta pemerintah  belum  berhasil  menunjukan  penerimaan  pajak  negara  secara  akurat. Contohnya adalah masih terdapat kasus di Indonesia dimana anggota mafia pajak terciduk  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantas  Korupsi)  ketika  sedang  bertransaksi bersama  wajib  pajak,  atau  kasus  korupsi  mengenai  anggaran  penerimaan  negara yang  bersumber  dari  pajak.  Kasus  diatas  terbukti  ikut  berkontibusi  yang
menyebabkan  penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  pajak  tidak  sesuai  target penerimaan  pajak.  (Fitrianingsih,  2017).  Pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh Direktorat  Jendral  Pajak  atau  yang  sering  kita  sebut  DJP  melakukan  tugasnya untuk  melakukan  pemeriksaan  pajak  dengan  metode  yang  saat  ini  digunkan adalah dengan cara self  assessment, dimana  dalam  metode ini kepercayaan yang utuh  diberikan  kepada  wajib  paja  bada  maupun  pribadi  untuk  secara  mandiri menghitung  pajak,  menyetorkan  hutang  pajak,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya,  dengan  syarat  bahwa  wajib  pajak  harus  memenuhi  seluruh kewajiban pajak tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah diatur dalam  undang-undang  perpajakan.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  (Arya Ciptahening,  2016), (Tri Langgeng dan  Anang Subardjo, 2019) dan  (Jean Bosco Harelimana,  2018)  dalam  jurnal  penelitian  internasionalnya  yang  menyatakan bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.    Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuni dan  Anik,  2019)  yang  membutikan  hasil  penelitian  pemeriksaan  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Untuk  mencairkan  tunggakan  pajak maka  fiskus  perlu  melakukan  penagihan  atas  hutang  pajak.  Tindakan  penagihan atas hutang pajak meliputi pemberian informasi melalui surat teguran, penagihan atas hutang pajak, pemberian infomasi melalui surat paksa, kemudian fiskus dapat melakukan  penyitaan  aset,  serta  menjual  aset  tersebut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan atas hutang pajak pada  wajib  pajak  melalui  surat  paksa  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  diubah menjadi  peraturan  perundang-undangan  Nomor  19  Tahun  2009.  Dengan diberlakukannya penagihan pajak maka hal  tersebut  akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  negara.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  (Yuni dan  Anik,  2019),  (Tassha  Billy  Gunawan,  2015),  (Satriawaty  dan  Ruky,  2017) yang  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak  berpengaruh  pada  variabel  dependen yaitu  penerimaan  pajak.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  semakin seringnya  petugas  pajak  di  Indonesia  melakukan  penagihan  pajak  pada  wajib pajak  secara  berkala  atas  hutang  pajak  yang  harus  dilunasinya  maka  dengan demikian akan meningkat pula penerimaan pajak di Indonesia sehingga dalam hal
ini  seluruh  kepentingan  warga  negara  dapat  tercapai  dan  sejalan  dengan  tujuan dipungutnya pajak di Indonesia. Akan tetapi hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yosephine  Susan,  2015),  (Sekar  Sheila  Kumala Sakti,  2019)  serta  penelitian  internasional  yang  dilakukan  oleh  (Waluyo,  2016), yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  kesediaan  seluruh  wajib  pajak  untuk segera  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah dietapkan pemerintah serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kepatuhan pajak  dilakukan  oleh  wajib  pajak  sesuia  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu diadakannya  pemeriksaan  pajak,  peringatan  maupun  sansi  administrasi.  Upaya peningkatan  kepatuhan  para  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya adalah syarat untuk mencapai target dan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Tri Langgeng  dan  Anang  Subardjo,  2019),  (Sheila  Kumala  Sakti,  2019).  (Evi  dan Tiolina,  2016)  membuktikan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  pengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Namun  hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arya Ciptahening, 2016), (Yuni dan Anik, 2019) dan  (Tassha  Billy  Gunawan,  2015)  yang  menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

## TELAAH LITERATUR

## Pajak
Menurut (UUD,  2009)  pajak  merupakan  Iuran  wajib  bagi  seluruh  warga  negara kepada negara yang terhutang oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang dapat  memaksa  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku, dengan  tidak  mendapatkan  jasa  imbalan  secara  langsung  dan  penerimaan  pajak tersebut  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  kemakmuran  seluruh  warga negara.  Mardiasmo  (2016)  mengemukakan  bahwa  pajak  merupakan  iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  peneriman  tersebut ditujukan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  negara.  Sedangkan  (Suksrisno
Agoes,  2014)  mendefinisikan  bahwa  pajak  adalah  sebuah  prestasi  kepada pemerintah  yang  terutang  melalui  norma-norma  umum  yang  berlaku,  dan  hal tersebut bersifat dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, yang dimaksudkan untuk membiayai seluruh pengeluaran  negara  atau  pemerintah.  Berdasarkan  definisi  pajak  diatas  penulis dapat  memberikan  kesimpulan  bahwasanya  pajak  merupakan  iuran  wajib  bagi rakyat  Indonesia  kepada  negara  yang  sifatnya  wajib  atau  memaksa  bagi masyarakat  orang  pribadi  maupun  badan,  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal balik  secara  langsung  dan  pajak  tersebut  akan  digunakan  untuk  kepentingan umum pemerintah atau kepentingan negara Indonesia.
Pemeriksaan Pajak
(Ilyas = dan = Wicaksono,  2015)  mendefinisikan  pemeriksaan = pajak = adalah  suatu susunan  atau  rangkaian  kegiatan  menghimpun  serta  mengolah  data,  keterangan, dan/atau  bukti  perpajakan  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  juga  secara professional  berdasarkan  standar  pemeriksaan  yang  telah  ditentukan  negara dengan tujuan untuk menguji para Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam hal kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Erly  Suandy,  2014)  mendefinisikan  pemeriksaan  pajak  yaitu  sebuah  rangkaian kegiatan  menyusun,  mencari,  mengumpulkan,  serta  mengolah  sebuah  data perpajakan  dan/atau  keterangan  perpajakan  lainnya  untuk  menguji  Wajib  Pajak dalam  hal  kepatuhan  perpajaan,  pemenuhan  perpaajakan,  serta  kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk melaksanakan  upaya  penegakan  hukum  salah  satunya  dengan  tindakan pemeriksaan  pajak,  maka  mutlak  diperlukan  tenaga  pemeriksa  pajak  dalam kuantitas  dan  kualitas  yang  memadai.  Sedangkan  untuk  mendapatkan  jaminan mutu  atas  hasil  kerja  pemeriksaan  selain  diperlukan  kuantitas  dan  kualitas  yang memadai  diperluakn  juga  prosedur  pemeriksaan,  ruang  lingkup,  norma, pelaksanaan  dan  produk  dari  pemeriksaan.  Pengertian  pemeriksaan  pajak  juga dikemukakan  oleh  (Ahmad  Fahrul,  2016)  yaitu  menekankan  pada  pemeriksaan bukti perpajakan yang berupa buku-buku, dokumen perpajakkan dan/atau catatan
perpajakan yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan suatu standar  pemeriksaan  pajak  yang  berlaku  sesuai  undang-undang  dengan  tujuan menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  orang  pribadi maupun badan dan/atau  untuk  tujuan lain dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Berdasarkan  pendapat-pendapat mengenai pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat  mendefinisikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  meruapakan  suatu  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  (fiskus)  atau  pemerintah  untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi  maupun  badan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mengelola  seluruh dokumen  atau  data  dan  keterangan  perpajakan  lainya,  kemudian  juga  diketahui bahwa tujuan lainnya dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam undang-undang mengenai perpajakan yang pada saat ini berlaku.

## Penagihan Pajak
Menurut (Diana  Sari,  2014) penagihan  pajak  adalah  suatu  rangkaian  atau  suatu tindakan agar penanggung pajak atau Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan harus melunasi pajak terutang di negaranya dan biaya penagihan atau denda administrsasi pajak dengan menegur atau memperingatkan, petugas pajak (fiskus) melaksanakan  kegiatan  penagihan  seketika  dan  sekaligus  memberitahukan  pada Wajib Pajak (WP) mengenai surat paksa yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  yang  bersangkutan,  mengusulkan  pencegahan  penunggakan  pembayaran pajak  oleh  Wajib  Pajak,  melaksanakan  penyitaan  barang  Wajib  Pajak, melaksanakan penyanderaan Wajib Pajak dan menjual atau melelang barang yang telah  disita  oleh  petugas  pajak  (fiskus)  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.  Menurut  (Ryanto,  2014)  mendefinisikan  penagihan  pajak adalah  serangkaian  tindakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  melunasi  utang pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyandraan,  dan  menjual  barang  yang telah  disita.  Menurut  (Sunarto,  2018)  penagihan  atas  pajak : merupakan  kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang- undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang, penagihan pajak
meliputi,  kegiatan,  perbuatan,  pengiriman  surat  peringatan,  surat  teguran,  surat paksa,  penyitaan,  lelang,  penyegahan,  dan  penyanderaan.  Atas  dasar  pendapat- pendapat  di  atas  peneliti  dalam  hal  ini  mengambil  kesimpulan  yakni  penagihan - pajak  merupakan  suatu  tindakan - yang  dilakukan  oleh  petugas  kantor  pelayanan pajak  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dengan  cara  menegur  atau meperingati,  memberi  surat  paksa,  melakukan  penyitaan  dan  lelang  harta  yang dimiliki  oleh  penanggung  pajak  apabila  penanggung  pajak  tidak  melunasi  utang pajaknya.

## Teori Kepatuhan
Menurut = (Susilowati,  2016)  definisi  kepatuhan  adalah  suka  dan  taat  kepada perintah  atau  aturan,  dan  berdisiplin.  Kepatuhan  berarti  sifat  patuh,  taat,  tunduk pada  ajaran  atau  peraturan,  dalam  kepatuhan  yang  dinilai  adalah  ketaatan  semua aktivitas  sesuai  dengan  kebijakan,  aturan,  ketentuan  dan  undang-undang  yang berlaku  sedangkan  kepatutan  lebih  pada  keluhuran  budi  pimpinan  dalam mengambil  keputusan.  (Resmi  Siti,  2016)  mengemukakan  bahwa  kepatuhan adalah  perspektif  dasar  pada  hukum.  Perspektif  tersebut  yaitu  instrumental  dan normatif.  Perspektif instrumental berarti individu dengan kepetingan pribadi dan tanggapan  terhadap  perubahan  yang  berhubungan  dengan  perilaku.  Perspektif normatif  berhubungan  dengan  moral  dan  berlawanan  dengan  kepetingan  pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan  norma-norma  mereka.  Menurut  (Sudaryanti  dan  Sulistyo,  2016)  definisi kepatuhan merupakan komitmen warga negara secara normatif melalui peraturan moralitas  personal  ( normative  commitment  through  morality )  berarti  harus  patuh pada semua hukum yang berlaku karena hukum negara dianggap suatu keharusan yang  perlu  dipatuhi,  sedangkan  komitmen  warga  negara  secara  normatif  melalui peraturan  legitimasi  ( normative  commitment  through  legitimacy )  berati  harus patuh  pada  peraturan  negara  dikarenakan  otoritas  penyusun  hukum  negara  yang memiliki  hak  untuk  mendikte  perilaku  warga  negara.  Berdasarkan  pendapat  di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan merupakan tindakan seseorang  atau  badan  usaha  yang  taat  pada  kebijakan  dan  aturan  pemerintah  di dalam  sebuah  negara  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku  dan  jika  dikaitkan  dengan  kepatuhan  dalam  memenuhi  kewajiban
perpajakan,  semakin  meningkat  kepatuhan  wajib  pajak  baik  itu  badan  maupun pribadi  dalam  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakannya  di  Indonesia  maka dalam hal ini akan  meningkat pula penerimaan pajak yang dieroleh negara.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan = pada  aturan  perpajakan  menurut = (Yuni  Krisnayanti,  2019), menyebutkan  bahwa  kepatuhan  atas  pelaporan  perpajakan  oleh  Wajib  Pajak terkait  pajak  penghasilan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku, melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  masa  atau  tahunan  dengan  tepat  waktu sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara,  serta  membayar  pajak terutang  atau  kurang  bayar  pajak  dengan  tepat  waktu  dan  dengan  jumlah  yang tepat.  Menurut  (Norman,  2015)  Kepatuhan  bagi  wajib  pajak    baik  orang  pribadi maupun  badan    adalah  kesadaran  wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan mengenai  kewajibanya  dalam  hal  memenuhi  aturan  perpajakan  yang  berlaku. Kesadaran  adalah  faktor  yang  berasal  dari  kemauan  dan  perubahan  sikap  Wajib Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib = pajak dikemukakan = oleh = (Zain,  2015)  yaitu  sebagai  suatu  iklim  kepatuhan  dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
Tercermin = dalam = situasi = di = mana:
1. Seluruh “ Wajib  pajak  baik  orang  pribadi  maupun  badan  harus  paham  atau harus  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan-ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan  mengenai  perpajakan  guna  memenuhi  kewajiban perpajakannya. ”
2. Mengisi “ formulir = pajak = dengan = lengkap = dan = jelas. ”
3. Menghitung “ jumlah = pajak = yang = terutang = dengan = benar. ”
4. Membayar “ pajak = yang = terutang = tepat = pada = waktunya. ”
Berdasarkan  pendapat  di = atas  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  tindakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  untuk memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ”

## Efektivitas
Menurut  (Masruri,  2015)  mendefinisikan  efektivitas  adalah  seberapa  baik pekerjaan  yang  dilakukan,  sejauh  mana  orang  menghasilkan  keluaran  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Ini  berarti  bahwa  apabila  suatu  pekerjaan  dapat diselesaikan  dengan  perencanaan,  baik  dalam  waktu,  biaya  maupun  mutunya, maka  dapat  dikatakan  efektif.  Menurut  (Bungkaes,  2016)  mendefinisikan efektivitas  adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan.  Dalam  artian  efektivitas merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi  mencapai  tujuan yang ditetapkan.  Menurut (Gibson, 2015) Efektivitas merupakan  sebuah  penilaian  khusus  yang  dibuat  oleh  negara  atau  pemerintah sehubungan dengan adanya prestasi individu, kelompok, dan organisasi mengenai sesuatu  hal.  Makin  dekat  prestasi  mereka  terhadap  prestasi  yang  diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Berdasarkan = pendapat diatas peneliti dapat = menyimpulkan bahwa = efektivitas adalah = suatu keadaan = yang = menunjukan  tingkat  keberhasilan  dalam  pencapaian  sebuat  target yang telah di tentukan, yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

## Penerimaan Pajak
Menurut  (Firdayani,  2017)  Mendifinisikan  penerimaan  pajak  merupakan  sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut (Mohammad dkk, 2017 : 19) mendifinisikan peneriman pajak merupakan  jumlah  kontribusi  masyarakat  (yang  dipungut  berdasarkan  undang- undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Penerimaan  pajak adalah  sumber  penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus-menerus  dan  dapat dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi masyarakat,  penerimaan  pajak  juga  merupakan  sumber  pembiayaan  negara  yang dominan  baik  untuk  belanja  rutin  maupun  pembangunan.  Definisi  penerimaan pajak  menurut  (Ryanto,  2014)  yaitu  penerimaan  dapat  menjadi  sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan = pengertian-pengertian di
atas = penulis = dapat mengambil kesimpulan bahwa
penerimaan = pajak = adalah = keseluruhan kontibusi masyarakat kepada negara yang dipungut  berdasarkan  undang-undang  untuk  menunjang  keperluan  pembiayaan negara dan kepentingan masyarakat umum.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  kedudukan  variabel-variabel yang  diteliti  serta  hubungan  antara  satu  variabel  dengan  variabel  lain  (Ibrahim, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tersedia  di Kartor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis. ”

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kerangka  penelitian  di  atas,  maka  hipotesis  yang  dirumuskan dalam = penelitian = ini = adalah sebagai = berikut :
H1 :   Secara = parsial = pemeriksaan = pajak = berpengaruh = terhadap = efektivitas penerimaan = pajak
H2 :   Secara = parsial = penagihan = pajak = berpengaruh = terhadap = efektivitas penerimaan = pajak
H3 :   Secara
parsial = kepatuhan = wajib = pajak = berpengaruh = terhadap = efektivitas penerimaan = pajak
H4 :   Secara simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi = dalam  penelitian = ini  adalah  seluruh = Wajib  Pajak  yang = terdaftar  di Kantor = Pelayanan = Pajak  (KPP)  Pratama = Cimanggis = Depok = Periode  2016  - 2019. ” Sampel yang = digunakan = dalam = penelitian = ini: ”
1. Realisasi “ penerimaan  pajak = dan  target = penerimaan  pajak = atas  SPT PPh = dan  PPN/PPnBM  bulan  Januari = 2016  sampai  dengan = Desember  2019 pada KPP Depok Cimanggis. ”
2. Realisasi “ ketetapan = hasil  pajak  atau  Surat  Ketetapan = Pajak  dan  target pemeriksaan = pajak  atas = SPT  PPh  dan  PPN/PPnBM  bulan  Januari  2016 sampai = dengan = Desember = 2019 pada = KPP Depok Cimanggis. ”
3. Realisasi “ pencairan  tunggakan = pajak  dan  target = tunggakan  pajak  atas  SPT PPh  dan  PPN/PPnBM  bulan  Januari = 2016  sampai = dengan = Desember  2019 pada = KPP Depok Cimanggis. ”
4. Jumlah “ SPT PPh dan PPN/PPnBM yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib  pajak  efektif    atas  badan  dan  orang  pribadi  bulan = Januari  2016 sampai = dengan Desember = 2019 pada KPP Depok Cimanggis. ”

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan = data  yang  diterapkan = pada  penelitian  ini = merupakan  data sekunder.  Data = sekunder  adalah = data  yang  diperoleh  dari = data  yang  sudah  ada maupun = sudah diolah = oleh pihak lain = (Sekaran = dan = Bougie, 2016). Data = sekunder  diperoleh  dengan  mengajukan = permohonan  dan  meminta persetujuan = dari  Kantor = Pelayanan  Pajak  Pratama  Depok  Cimanggis.  Setelah mengajukan = permohonan,  data = yang  diperoleh = yaitu  sesuai = dengan  data  yang dibutuhkan, masing-masing = data tersebut diperoleh = perbulan selama = tahun 2015 -  2019  mengenai = PPh  dan = PPN/PPnBM. ” Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi,  yaitu  dengan melihat  dokumen  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlaku.  Data = yang  dibutuhkan dalam  penelitian  ini = adalah  penerimaan = pajak  dilihat = dari  realisasi  dan = target penerimaan pajak, pemeriksaan = pajak dilihat = dari realisasi ketetapan = hasil pajak dan target pemeriksaan, = penagihan pajak = dilihat dari = realisasi pencairan = tunggakan pajak dan jumlah = tunggakan pajak, serta = kepatuhan = Wajib Pajak = dilihat  dari  jumlah = SPT  PPh  dan = PPN/PPnBM  yang = dilaporkan = dan jumlah Wajib = Pajak efektif. ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik deskriptif
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation Pemeriksaan Pajak 48 ,072 ,788 ,28408 ,214498 Penagihan Pajak 48 ,529 2,754  1,08775 ,559581 Kepatuhan Wajib Pajak 48 ,015 ,023 ,01908 ,002448 Efektivitas Penerimaan Pajak 48 ,447 1,441 ,81917 ,225298 Valid N (listwise) 48 Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Bersumber  pada  tabel  diatas,  bisa  diketahui  bahwa  variabel  pemeriksaan  pajak (X 1 )  dengan  jumlah  data  (N)  sebanyak  48  memiliki  rata-rata  ( mean )  sebesar 0,28408 dengan nilai minimum sebesar 0,072 dan nilai maksimum sebesar 0,788. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,214498. Variabel penagihan pajak (X 2 )  dengan  jumlah  data  (N)  sebanyak  48  memiliki  rata-rata  ( mean )  sebesar 1,08775 dengan nilai minimum sebesar 0,529 dan nilai maksimum sebesar 2,754. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,559581. ” Variabel kepatuhan wajib pajak (X 3 ) dengan jumlah data (N) sebanyak 48 memiliki rata-rata ( mean ) sebesar 0,01908 dengan nilai minimum sebesar 0,015 dan nilai maksimum sebesar 0,023. Sedangkan  untuk  standar  deviasinya  sebesar  0,002448.  Variabel  efektivitas penerimaan  pajak  (Y)  dengan  jumlah  data  (N)  sebanyak  48  memiliki  rata-rata ( mean ) sebesar 0,81917 dengan nilai minimum sebesar 0,447 dan nilai maksimum sebesar 1,441. Sedangkan untuk standar deviasinya sebesar 0,225298. ”
Analisis Regresi Liner Berganda
Tabel 2. Analisis Regresi Liner Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) ,473 ,357 Pemeriksaan Pajak ,467 ,183 ,445
Penagihan Pajak -,049 ,067 -,123 Kepatuhan Wajib Pajak 13,987 14,781 ,152 Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
“
Berdasarkan hasil statistik diatas (Tabel  14), maka hasil persamaan regresi  linier dalam penelitian ini sebagai berikut: ”
“ Ŷ = 0,473 + 0,467X 1 - 0,049X 2 + 13,987X 3 ”
“ Dari persamaan tersebut dapat diintepretasikan sebagai berikut : ”
1. Nilai “ konstanta = sebesar  0,473  artinya = apabila  variabel  pemeriksaan = pajak (X 1 ),  penagihan  pajak  (X 2 )  dan  kepatuhan  wajib  pajak (X 3 )  nilainya  0  maka efektivitas penerimaan pajak (Y) nilainya sebesar 0,473 satuan. ”
2. Nilai “ koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X 1 ) bernilai positif sebesar -0,467  artinya  apabila  pemerilsaan  pajak  (X 1 )  mengalami  kenaikan  sebesar  1 satuan kemudian variabel penagihan pajak (X 2 ) dan kepatuhan wajib pajak (X 3 ) dianggap konstan, maka variabel  efektivitas penerimaan pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,467 satuan, dan sebaliknya. ”
3. Nilai “ koefisien regresi variabel penagihan pajak (X 2 ) bernilai negative sebesar -0,049  artinya  apabila  penagihan  pajak  (X 2 )  mengalami  kenaikan  sebesar  1 satuan kemudian variabel pemeriksaan pajak  (X 1 ) dan kepatuhan wajib pajak (X 3 )  dianggap  konstan,  maka  variabel  efektivitas  penerimaan  pajak  (Y) mengalami penurunan sebesar         -0,049 satuan dan sebaliknya. ”
4. Nilai “ koefisien  regresi  variabel  kepatuhan  wajib  pajak (X 3 )  bernilai  positif sebesar 13,987 artinya apabila kepatuhan wajib pajak (X 3 ) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan kemudian variabel pemeriksaan = pajak (X 1 ) = dan penagihan = pajak (X 2 ) dianggap konstan, maka variabel efektivitas penerimaan pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 13,987 satuan dan sebaliknya. ”
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas "
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 48 Normal Parameters a,b Mean ,0000000
Std. Deviation ,19632603 Most Extreme Differences Absolute ,107 Positive ,107 Negative -,076 Test Statistic ,107 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan hasil uji normalitas data (Tabel 3), asymp. sig . (2-tailed) bahwa nilai signifikansi  dari  uji  normalitas  data  sebesar  0,200  >  0,050  maka  dapat diinterpretasikan  nilai  residual  terdistribusi  normal  atau  memenuhi  syarat  uji normalitas. ”
Gambar 1. Grafik Normal P – Plot ”
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan  gambar  grafik  normal  p-p  plot  (Gambar  2),  menunjukkan  bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta  penyebarannya  mengikuti  arus  garis  diagonal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa model  regresi  memenuhi  asumsi  normalitas  yang  berarti  kesalahan  pengganggu berdistribusi normal.
2. Uji Multikolenieritas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolenieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pemeriksaan Pajak ,570 1,755 Penagihan Pajak ,631 1,584 Kepatuhan Wajib Pajak ,669 1,495 a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinieritas  (Tabel  16),  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance pada  variabel  pemeriksaan  pajak  (X 1 )  sebesar  0.570,  penagihan  pajak (X 2 )  sebesar  0,631  dan  kepatuhan  wajib  pajak (X 3 )  sebesar  0,669  yang  diartikan semua  variabel  memiliki  nilai tolerance lebih  besar  0,10  ( tolerance  > 0,10). Sedangkan untuk nilai VIF pada variabel variabel pemeriksaan pajak (X 1 ) sebesar 1,755, penagihan pajak (X 2 ) sebesar 1,584 dan kepatuhan wajib pajak (X 3 ) sebesar 1,495  yang  diartikan  semua  variabel  memiliki  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10,00 (VIF < 10,00). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. ”
3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Rank Spearman)
Correlations
Unstandar dized Residual Spearman's rho Pemeriksaan Pajak Correlation Coefficient ,140 Sig. (2-tailed) ,342 N 48 Penagihan Pajak Correlation Coefficient -,062 Sig. (2-tailed) ,677 N 48 Kepatuhan Wajib Pajak Correlation Coefficient -,025
Sig. (2-tailed) ,865 N 48 Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1,000 Sig. (2-tailed) . N 48 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Bersumber pada tabel hasil uji rank spearman diatas (Tabel 20), mengemukakan hasil uji rank spearman yang menunjukan bahwa variabel pemeriksaan pajak (X 1 ) memiliki  nilai  signifikasi  (2-tailed)  sebesar  0,324,  variabel  penagihan  pajak  (X 2 ) memiliki  nilai  signifikansi  (2-tailed)  sebesar  0,677  dan  variabel  kepatuhan  wajib (X 3 )  pajak  memiliki  nilai  signifikansi  (2-tailed)  sebesar  0,865.  Ketiga  variabel independen  memiliki  nilai  signifikansi  (2-tailed)  >  0,05.  Maka  dapat diinterpretasikan bahwa data tidak terdapat heteroskedastisitas.
“ Gambar 2. Diagram Scatterplot ”
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak terlalu menyebar secara merata acak  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  serta  ada  sedikit  yang menumpuk. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. ”
4. Uji  Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,491 a ,241 ,189 ,202909 1,540
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak,
Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan hasil uji autokorelasi (Tabel 6), menunjukkan bahwa diperoleh nilai durbin  watson ( dw ) sebesar  1,540.  Jumlah  data  yang  valid  dalam  penelitian  ini yaitu  (n)  =  48  dan  jumlah  variabel  independen  (k)  =  3  maka  hal  tersebut menghasilkan perolehan  nilai  dL = 1,406, nilai  dU = 1,671 nilai  4  – dL  = 2,594 dan nilai 4 – dU = 2,329. ” Dengan demikian, kriteria yang sesuai dengan data yang diperoleh  untuk  memenuhi  uji  autokorelasi  adalah  nilai durbin  watson terletak pada  (dL  <  d  <  dU)    yaitu  (1,406  <  1,540  <  1,671),  maka  dalam  model  regresi tidak  dapat  disimpulkan  atau  ragu-ragu.  Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan  uji autokorelasi  dengan uji Runs test. ”
Tabel 7. Hasil Uji Run Test
Runs Test
Unstandardiz ed Residual Test Value a -,02329 Cases < Test Value 24 Cases >= Test Value 24 Total Cases 48 Number of Runs 20 Z -1,313 Asymp. Sig. (2- tailed) ,189 a. Median
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  (Tabel  19),  menunjukan  bahwa  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,189 > 0,05. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

## Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  variabel  independen terhadap variabel  dependen. Hasil olah data uji  statistik t  data dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Hasil Uji Satatistik t Coefficients a Model T Sig. 1 (Constant) 1,324 ,192 Pemeriksaan Pajak 2,554 ,014 Penagihan Pajak -,742 ,462 Kepatuhan Wajib Pajak ,946 ,349 a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Dengan  melihat  tabel  distribusi  t  maka  koefisien  korelasi  dengan  tingkat kesalahan 5% (0,05) : 2 = 2,5% (0,025), jumlah data (n) yang valid sebanyak 48 dan derajat kebebasan (df) = n – k – 1 sehingga didapat nilai df = 44. Berdasarkan hasil tabel uji statistik t diatas, menunjukkan bahwa kolom t dan kolom sig. bahwa sebagai berikut :
1. Pemeriksaan  Pajak  (X 1 )  memiliki  nilai  t  hitung  (2,554)  >  t  table  (2,015) dengan  nilai  signifikansi  0,014  <  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H1 diterima  yang  yang  artinya  pemeriksaan  pajak  (X 1 )  secara  parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y).
2. Penagihan  Pajak  (X 2 )  memiliki  nilai  t  hitung  (-0,742)  >  t  table  (-2,015) dengan  nilai  signifikansi  0,462  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H2 diterima  yang  artinya  pengihan  pajak  (X 2 )  secara  parsial  berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y).
3. Kepatuhan Wajib Pajak (X 3 ) memiliki nilai t hitung (0,946) < t table (2,015) dengan  nilai  signifikansi  0,349  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H3 ditolak yang artinya kepatuhan = wajib = pajak (X 3 ) secara parsial tidak = berpengaruh dan tidak signifikan terhadap = efektifitas penerimaan = pajak (Y).

## Uji Statistik F
Tabel 9. Hasil Uji Statistik F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression ,574 3 ,191 4,648 ,007 b Residual 1,812 44 ,041 Total 2,386 47 a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh nilai F hitung (4,648) > F tabel (2,82) dengan nilai  signifikansi 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan H4 diterima yang artinya  secara  simultan  variabel  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak  dan kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas penerimaan pajak. ”

## Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 10. Hasil Analisis  Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,491 a ,241 ,189 ,202909 1,540 a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak,
Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak
Sumber : Output SPSS Versi 26, 2021
Berdasarkan  hasil  tabel  10  diatas  nilai  nilai  adjusted  R  square  sebesar  0,189 menunjukkan  bahwa  18,9%  variansi  variabel  dependen  (efektivitas  penerimaan pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independent (pemeriksaan pajak, penagihan pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak).  Sedangkan  sisanya  sebesar  81,1%  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian seperti ekstensifikasi pajak, kewajiban kepemilikan NPWP dan sanksi pajak.
Pengaruh “ pemeriksaan = pajak = terhadap efektifitas penerimaan pajak ”
Variabel = pemeriksaan = pajak  memiliki  nilai  t hitung  (2,554)  >  t tabel  (2,015) dengan  nilai  signifikansi  0.014  <  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H1
diterima  yang  artinya  secara  parsial  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  efektivitas  pemeriksaan  pajak.  Dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan,  wajib  pajak    masih  sering  melakukan  kesalahan  terutama  dalam penghitungan  pajak.  Kegiatan  pemeriksaan  pajak  akan  membantu  para  wajib pajak  dalam  menyetorkan  pajaknya  secara  tepat  jumlah.  Dengan  adanya pemeriksaan  pajak  maka  efektivitas  peneriman  pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Depok  Cimanggis  juga  akan  meningkat. ” Hasil  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Arya  Ciptahening,  2016),  yang menunjukan  hasil  penelitian  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh = positif dan = signifikan terhadap = pemeriksaan = pajak. ”
Pengaruh “ penagihan = pajak = terhadap = efektifitas penerimaan = pajak ”
Variabel  penagihan  pajak    memiliki  nilai  t hitung  (-0,742)  >  t tabel  (-2,015) dengan  nilai  signifikansi  0.462  >  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H2 diterima  yang  artinya  secara  parsial  penagihan  pajak  berpengaruh  negatif  dan tidak  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak.  Kendala  yang  dihadapi oleh  petugas  pajak  dalam  upaya  penagihan  pajak  disebabkan  karena  sistem administrasi pajak yang terkadang tidak beroperasi dengan baik. Jika pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus pada wajib pajak meningkat, artinya wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, maka efektivitas  penerimaan  pajak  akan  semakin  menurun. Hasil  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Tassha  Billy  Gunawan,  2015), menunjukan  penagihan  pajak  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap efektivitas penerimaan pajak. ”
Pengaruh “ kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak ”
Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  t hitung  (0,946)  <  t tabel  (2,015) dengan nilai signifikansi 0.349 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang  artinya  secara  parsial  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak harus terus diperhatikan dan ditingkatkan  oleh  petugas  pajak  kepada  wajib  pajak,  dengan  meningkatnya
kepatuhan  wajib  pajak  pajak  maka  efektivitas  penerimaan  pajak  akan  semakin maksimal. ” Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suphita Yasoladdha, 2019),  menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap laba bersih. ”
Pengaruh “ pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak ”
Hasil  pengujian  hipotesis  variabel  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak  dan kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  F hitung  (4,648)  >  F tabel  (2,82)  dengan nilai signifikansi 0,007 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya secara simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  efetivitas  penerimaan  pajak. ” Nilai koefisien  koreasi  (R)  sebesar  0,491  atau  49,1%  yang  artinya  antara  variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan kuat yang positif. Analisis koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan Adjusted R Square dengan nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,189  atau  sebesar  18,9%,  yang  artinya pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat menjelaskan  18,9%  efektifitas  penerimaan  pajak,  sedangkan  sisanya  81,1% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  kedalam  penelitian  ini seperti  ekstensifikasi  pajak,  kewajiban  kepemipikan  NPWP  dan  Sanksi Perpajakan. ”

## SIMPULAN
Berdasarkan “ penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ” :
1. Pemeriksaan “ pajak  (X 1 )  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y). ”
2. Penagihan “ pajak  (X 2 )  secara  parsial  berpengaruh  negative  dan  tidak signifikan terhadap efektifitas penerimaan pajak (Y). ”
3. Kepatuhan “ wajib = pajak  (X 3 )  secara  parsial  tidak  berpengaruh  dan  tidak signifikan = terhadap efektifitas penerimaan = pajak (Y). ”
4. Secara “ simultan variabel pemeriksaan pajak (X 1 ), penagihan pajak (X 2 ) dan kepatuhan  wajib  pajak  (X 3 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas penerimaan pajak ” (Y)
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi  peneliti  berikutnya  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  lagi,  yaitu: (1) Peneliti hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Depok  Cimanggis;  (2)  Populasi  pada  penelitian  ini  terbatas  hanya  pada wajib pajak efektif pada  Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Depok Cimanggis;  (3) Ruang  lingkup  penelitian  ini  hanya  dilakukan  disatu  Kantor  Pelayanan  Pajak sehingga  hasil  penelitian  ini  terbatas  generalisasinya. ” Berdasarkan  dari  hasil pengolahan  data  dan  simpulan  yang  dipaparkan  diatas,  terdapat  beberapa keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yang  mungkin  memerlukan  perbaikan  dalam penelitian selanjutnya, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut ” :
1. Pemeriksaan  pajak  sudah  dilakuan  dengan  baik  dan  benar  oleh  KPP  Pratama Depok  Cimanggis  sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak,  alangkah lebih  baik  hendaknya  petugas  pajak  lebih  menigkatkan  pelaksanaan pemeriksaan  pajak  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  lebih  insentif  dan efektif  agar  KPP  Pratama  Depok  Cimanggis  dapat  lebih  memaksimalan penerimaan pajak.
2. Fiskus sebaiknya lebih memaksimalkan dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak (X 2 ) pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara  patuh  dan disiplin  agar  negara  dapat  memaksimalkan  penerimaan  pajak  sesuai  dengan target yang sudah ditentukan.
3. KPP  Pratama  Depok  Cimanggis  diharapkan  dapat  melakukan  sosialisasi terhadap  wajib  pajak  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  sehingga  dapat  meningkatkan  efektifitas penerimaan pajak.
4. Penelitian  ini  mengunakan  objek  penelitian  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Depok  Cimanggis  dengan  menggunakan  data  laporan  bulanan  pajak  periode penelitian                 2016 – 2019, maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutkan  agar  bisa  menggunakan  objek  penelitian  dan  data  laporan  pajak yang  berbeda  serta  dapat  menambahan  tahun  periode  penelitian  yang  terbaru agar data lebih update dan terhindar dari plagiat.
5. Peneliti  juga  menggunakan  3  (tiga)  variabel  independent  yang  dapat menjelaskan  18.9%  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak,  maka  peneliti menyarankan untuk menambah variabel lain = yang diduga dapat mempengaruhi = efektivitas penerimaan = pajak diantaranya = seperti; ekstensifikasi  pajak,  kewajiban  kepemilikan  NPWP,  sanksi  perpajakan  dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Afraningsih,  M  &  Sunarto.  (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Studi Kasus  Pada  KPP  Pratama  Raba  Bima  Tahun  2012-2015) .  Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Agoes,    S.  dan    Estralita,  T.  (2014). Akuntansi  Perpajakan. Edisi    3.  Jakarta: Salemba Empat.
Arindam,    Das  –  Gupta.  (2016). Tax  Administration      Effectiveness      and      its Impact on  Tax  Revenue. “Journal- Discussion Paper Series”. India: Goa Institute  of Management.
Bosco,  Jean.  (2018). Effect  Of  Tax  Audi  On  Revenue  Collention  In  Rwanda . Rwanda: Institur d’ Enseignemen Superieur de Ruhengeri Musanze Budi  Satria,  Ciptahening  A.  (2016). Pengaruh  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP, Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Ditinjau  dari  Perspektif Fiskus (Pada KPP Bekasi  Utara) . Yogyakarta:  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
Diana,  Sari.  (2014). Konsep    Dasar    Perpajakan .      Bandung:    PT      Refika Adimata Fahrul, A. (2016). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar Utara. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Diera  Darmayani  dan  Eva  Heriani.  (2017). Pengaruh  Tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak    Badan  Terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Dengan  Penagihan  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  (Pada  KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta
Evi  &  Tiolina.  (2016). The  Effect  Of  Taxpayer  Compliance  Against  Increasing The Tax Revenue Agency . India: EBSCO Institute.
Fitrianingsih.  (2016). Analisis  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus Dan  Sanksi  Denda   Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak   Dalam Membayar Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan Di Kota  Pasuruan.  “ E  -  Journal  Ekonomi  Bisnis  dan  Akuntansi”.  Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
Gunawan,  Tassha  Billy.  (2015). Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak,  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan .  Banten:  Universitas Multimedia Nusantara.
Harelimana,  J.  B.  (2018). Effect  of  Tax  Audit  on  Revenue  Collection  in Rwanda. Global Journal of Management and Business Research. Hidayat,  Bungkaes.    (2016). Efektifitas  Pemeriksaan  Pajak .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Ibtida,    Reisya.  (2010). Pengaruh    Kesadaran    Wajib    Pajak      dan    Pelayanan Fiskus  Terhadap      Kinerja      Penerimaan    Pajak      Dengan      Kepatuhan Wajib   Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Pada Wajib Pajak di Jakarta  Selatan).
Ida  Ayu      Nyoman      Putriani      dan    I    Ketut    Budiartha.    (2016). Pengaruh Penyuluhan    Perpajakan    dan    Pelayanan    Fiskus    Terhadap    Efektivitas Penerimaan Pajak  Penghasilan   Badan   Pada   KPP  Pratama  Dentim. Jurnal    Akuntansi.  Bali: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Udayana
Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Pandu  Wicaksono.  (2015). Pemeriksaan  Pajak .  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Krisnayanti,  Yuni  N.K  &  Anik  Y.  (2019). Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Peneriman  Pajak  (Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Wilayah Denpasar Timur) . Denpasar: Universitas Mahasaraswati. Kumala  Sakti,  Sheila  Sekar.  (2019). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak, dan Kepatuhan  Wajib Pajak Terhadap  Penerimaan Pajak Pribadi (Studi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Temanggung) . Yogyakarta: Universitas Pembangungan Nasional “Veteran”.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi. Mardya,  F.  (2017). Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Selatan. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Migang, Satriawaty & Dirmayani, Ruky Dwi. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan  Pada  KPP  Pratama  Balikpapan .  Balikpapan: Universitas Balikpapan.
Miriam Ladi, Onoja. (2015). Effect Of Tax Audit On Revenue Generation Federal Inlad Revenue Service, Abuja Experience . Nigeria: Kogi State University. Mohammad,  I.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Pangerapan,  S.  (2017). Pengaruh Pemeriksaa   Dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada Kantor Pelayana Pajak  Pratama  Manado . Jurnal    Riset    Akuntansi.
Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
Oktaviani, K. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan  Pajak
Terhadap      Efektivitas  Penerimaan  Pajak  (Studi  pada  KPP  Pratama Bandung  Cibeunying    periode    2013  -  2015) .  Doctoral    dissertation. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.
Olaoye,  C.  O.,  &  Ekundayo,  A.  T.  (2019). Effects  of  Tax  Audit  on  Tax Compliance  and  Remittance  of  Tax  Revenue  in  Ekiti  State. Nigeria: Faculty of Management Sciences, Ekiti State University.
Olaoye,  Clement  &  T.  Ayodele.  (2019). Effect  Of  Tax  Compliance  And Remittance Of Tax Rvenue in Ekiti State . Nigeria. Ekiti State University. Pertrus    Manna. Analisis    Pengaruh    Pemeriksaan    Pajak,    Penghasilan    Tidak Kena  Pajak,  Tarif  Pajak,  dan  Penerbitan  Surat  Paksa  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan. Jurnal  Progres  Ekonomi  Pembangunan (JPEP). Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
Ryanto,  S.  (2014). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Pelaksanaan  Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Yang Terdaftar di  DJP Kanwil Jawa Barat I), Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
S.  Langgeng,  Tri  &  S.  Anang.  (2019). Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Penagihan  Pajak,  dan  Pemeriksaan  Pajak  Teradap  Penerimaan  Pajak . Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Sekaran,  Uma.  2014. Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis  (Research Methods for Business) . Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Skirpsi. Surakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sebelas Maret
Suandy, Erly., (2014). Hukum  Pajak . Edisi ke 6 .Yogyakarta: Salemba Empat. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: PT Alfabeta.
Sunarto.,  Arfaningsih.  M.  (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak,  dan  Kepatuhan    Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Studi Kasus  Pada    KPP    Pratama    Raba    Bima    Tahun    2012  -  2015. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Trisnayanti,  I.  A.  I.,  &  Jati,  I.  K.  (2015). Pengaruh  Self  Assessment  System, Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . “E-Jurnal Akuntansi”. 292-310. Undang  –  Undang  Perpajakan. (2009). Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan. KUP Nomor 16. Waluyo, W. (2016). The Effect of Addition of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing,  and  Taxpayers  Compliance  Toward  Tax  Revenue . “The Accounting Journal of Binaniaga”.
Widjaja, Suphita Yasoladdha. (2019). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  (Studi  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serpong) .  Banten:  Univesitas Multimedia Nusantara.
Yuniati.,  Agus.  B.,  &  Neng.  S.  R.  W.  (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Dampaknya  Terhadap Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan. Bandung:  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung.