## KONSEP HUKUM JENIS PEKERJAAN KEGIATAN PENUNJANG PADA PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN PEMBORONG

## Sahrul
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam E-mail: arulsam87@gmail.com

## Abstract :
The aims of this thesis research are to study and analyze the types of supporting work at the construction company according to article 65 paragraph (2) letter c of Avt Number 13 of 2003 concerning manpower; and also study and analyze the legal consequence if the type of main work is managed by construction company. This is a normative legal research using two approaches i.e. statue approach and conceptual approach.
The  results  of  the  research  indiacate  that firstly ,  the  types  of  supporting  work  at  the  construction company constitue company’s supporting work as a whole, meaning that the said activity constitutes the activity to support and smoothen the performance of the main activity in line with activity flow of work performance process determined by the association of business sector estabilished in accordance with de statutory regulation. Secondly , there are two categories of the form of legal concept of the work type of supporting activity at construction company i.e. the works which do not include into contruction company are ship foreman, filed foreman, crane operator, head truck operator, marketing tally staff, loan analst, account  officer,  customer  service,  collector,  teller,  back  office,  air  traffic  controller  (ATC),  aircraft maintenance  engineer,  marshaller  and  AVSEC.  The  works  which  imclude  in  contruction  company  are security, cleaning service, driver of official vehicle and operational official vehicle and waiter/ assistant to the superior.

## Keywords: Concept, Supporing Activity, Construction Company

## Abstrak :
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi bentuk  jenis  pekerjaan  penunjang  pada  perusahaan  pemborongan  menurut  Pasal  65  ayat  2  huruf  C Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  ketenagakerjaan  dan  juga  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  Apa  akibat  hukum  jika  jenis  pekerjaan  Pokok  dikelola  Perusahaan  Pemborongan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  dua  cara  pendekatan  yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan dan konseptual.
Menurut  hasil  dari  penelitian  tesis  ini  menunjukkan  bahwa  : Pertama, Jenis  Pekerjaan  Kegiatan Penunjang  Pada  Perusahaan  Pemborongan  merupakan  kegiatan  penunjang  perusahaan  secara keseluruhan,  artinya  kegiatan  tersebut  merupakan  kegiatan  yang  mendukung  dan  memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan.pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; Kedua, bentuk konsep hukum jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan ada 2 kategori yang dibahas yaitu  pekerjaan  yang  tidak  masuk  ke  perusahaan  pemborongan  meliputi  foreman  kapal,  foreman lapangan, operator crane, operator head truck, petugas tally Marketing, Analis Kredit, Account Officer, Customer  Service,  Collector,  Teller,  Back  Office,  Air  traffic  controller  (ATC),  Aircraft  Maintenance Engineer, Marshaller dan AVSEC kemudian pekerjaan yang masuk keperusahaan pemborongan meliputi security,  cleaning  service,  pengemudi  kendaraan  dinas  jabatan  dan  kendaraan  dinas  operasional  dan pramusaji/ pramubakti .
Kata kunci: Konsep, kegiatan penunjang, perusahaan pemborongan.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  iklim  perusahaan  yang  makin ketat,  perusahaan  berusaha  untuk  melakuan efisiensi biaya produksi ( cost of production ). 1 Salah  satu  solusinya  adalah dengan  menggunakan  sistem  tenaga  kerja outsourcing ,  dengan  sistem  ini  perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai  sumber  daya  manusia  (SDM) yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan  pengalihan  sebagian  pekerjaan oleh  perusahaan (user) kepada  perusahaan penyedia  jasa  pekerja (provider) .  Persoalan mengenai  penyerahan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  tersebut cukup  komplek  karena  menyangkut  banyak aspek  mulai  dari  aspek  normatifnya  sampai pada aspek implementasinya. Aspek normatif  mulai  dari  permasalahan  legislasi sampai  pada  permasalahan  uji  materiil  di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan permasalahan  implementasi  adalah  mulai dari  ragam  tafsir  atas  implementasi    norma sampai  pada  penyalahgunaan  lembaga penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan lain itu sendiri. 2
1 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Jakarta :
Sinar Grafika, Ed.I, Cet.II, 2011, hlm. 217.
2 Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  mengenai eksistensi  kegiatan  penyerahan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan lain  ini,  secara  legal  formal,  keberadaan penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain  telah  mendapatkan legalitasnya  dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Pengaturan Penyerahan sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan lain  secara expresis  verbiss tersurat  dalam Pasal  64,  Pasal  65,  dan  Pasal  66  Undang- Undang Ketenagakerjaan tersebut. Ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain juga telah dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun 2012  tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Pihak Lain.
Yudi  Winarno,  salah  seorang  aktifis buruh  di  Jakarta  mengatakan  praktek  kerja outsourcing  lebih  dominan  mengarah  pada pelanggaran atas aturan-aturan ketenagakerjaan.  Kondisi  ini  membuat pekerja  sebagai  bagian  dari  warga  Negara tidak mendapatkan perlindungan dari Negara.  Kepada  KP  Yudi  mengungkapkan, pelanggaran  dari  penerapan  system  kerja outsourcing  (OS)  dapat  dengan  mudah ditemui,  misalnya  pada  kasus  PT.  PLN dimana  pekerja  outsourcing  dipekerjakan untuk mengerjakan pekerjaan inti, mulai dari layanan  pekerjaan  administratif,  teknis  –
operasional,  hingga  bertugas  menerima keluhan  pelanggan.  Dari  data  yang  diterima KP  terkait  OS  ternyata  banyak  ditemukan praktek OS di lingkup BUMN, seperti di PT. Telkom, PT. Jamsostek, PT. PGN bahkan di PT.  Pertamina.  Meski  kategori  “sifat” pekerjaan  dianggap  masih  dipertentangkan oleh  para  pengguna  (BUMN)  jasa  pekerja OS, tapi nyatanya justru pekerja OS menjadi “garda  terdepan”  untuk  mengerjakan berbagai  pekerjaan  pokok  dari  BUMN tersebut.  Mengacu  pada  relasi  relasi  kerja dalam  kegiatan  produksi  andil  pekerja  OS berperan utama dalam “menghidup- matikan”  aktifitas  tersebut.  Lebih  lanjut Yudi  juga  menjelaskan,  pada  sisi  praktis lainnya, pekerja OS seringkali “dipanjangkan”  waktu  perjanjian  kerjanya dengan akal-akalan jeda waktu diakhir masa kerja. Cara pengalihan ini guna menghindari kewajiban  untuk  menetapkan  pekerjanya menjadi pekerja PKWTT (pekerja Tetap). 3
Ketua  Umum  PP  SPEE  FSPMI  Judy Winarno  di  Jakarta,  menyebutkan  bahwa pada  tanggal  24  Oktober  2013  Komisi  IX DPR-RI  telah  membentuk  Panitia  Kerja Outsourcing BUMN, dan telah mengeluarkan  surat  Rekomendasi  kepada pemerintah  agar  segera  menyelesaikan permasalahan outsourcing di BUMN dengan mengangkat  pekerja  outsourcing  menjadi
3 http://www.kspi.or.id/eksploitasi-buruh- outsourcing-di-bumn.html.diakses tanggal 10 Januari 2017.
pekerja  tetap  di  perusahaan  BUMN  tanpa syarat.
Rekomendasi  serupa  juga  diberikan oleh  beberapa  Kepala  Daerah,  termasuk Gubernur  DKI  yang  pada  waktu  itu  masih dijabat  oleh  Joko  Widodo  (sekarang Presiden  RI).  Namun  demikian,  hingga  saat ini  rekomendasi  tersebut  masih  diabaikan. “Bahkan  ketika  kini  menjadi  Presiden  RI, seperti  lupa  dengan  apa  yang  pernah direkomendasikannya,” ujar Judy.
Berdasarkan  kajian  Federasi  Serikat Pekerja  Metal  Indonesia  (FSPMI)  dan Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia (KSPI),  praktik  outsourcing  yang  diduga menyimpang  di  BUMN  disebabkan  oleh beberapa  hal.  Pertama,  akibat  adanya Permenakertrans  Nomor  19  Tahun  2012 yang  memberi  kewenangan  kepada  asosiasi pengusaha untuk menentukan jenis pekerjaan  inti  dan  penunjang.  Padahal batasan  ini  sudah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Kedua,  tidak  jelasnya pemborongan  pekerjaan  atau  penyedia  jasa tenaga  kerja  di  BUMN.  Praktik  outsourcing di  BUMN  dengan  pembagian  ‘subcon  (sub contractor)’  dalam  bentuk  pemborongan pekerjaan  maupun  penyedia  jasa  buruh  saat ini  banyak  yang  menyimpang  dan  tidak jelas.  Banyak  pekerjaan  yang  sifatnya  inti diserahkan kepada perusahaan pemborongan,  dan  pekerjaan  dan  dilakukan oleh  perusahaan  penyedia  jasa  tenaga  kerja.
Ketiga,  Dewan  Direksi  di  BUMN  tidak bersedia  melaksanakan  Rekomendasi  Panja OS  BUMN  DPR-RI  untuk  mengangkat seluruh pekerja outsourcing diangkat sebagai  pekerja  tetap.  Dalam  hal  ini, Jamdatun bahkan sudah memberikan pendapat  hukum  yang  intinya  jika  pekerja outsourcing itu diangkat, tidak ada pelanggaran  undang-undang  atau  peraturan yang  lain.  Keempat,  praktik  outsourcing  di BUMN juga  diindikasikan  adanya  ‘confilck of  interest’  dari  oknum  pejabat-pejabat  di BUMN  tersebut.  Patut  diduga  adanya praktik ‘perusahaan dalam perusahaan’ yang dilakukan  oleh  oknum  pejabat  tersebut dengan  perusahaan-perusahaan  outsourcing yang  mendapatkan  ‘tender’,  melakukan pekerjaan  di  BUMN  tersebut  berdasarkan rekomendasi  dari  oknum  pejabat-pejabat BUMN.  Sebab  perusahaan  outsourcing (vendor) tersebut akan mengambil keuntungan  dari  biaya  operasional  yang diberikan  oleh  perusahaan  BUMN  cukup besar  dengan  membayar  upah  murah  bagi pekerjanya. Disinyalir, sebagian besar perusahaan vendor tersebut pemilik sahamnya  adalah  mantan  direksi  BUMN tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  FSPMI  dan
KSPI
mendesak
Meneg BUMN
mengeluarkan  instruksi  kepada  Perusahaan BUMN  untuk  mengangkat  seluruh  pekerja Outsourcing  yang  bekerja  di  vendor  dan afiliasinya (termasuk pekerja yang statusnya
belum  ada  ketetapan  hukum),  menjadi pekerja  tetap  di  BUMN  tempat  mereka bekerja.  Selain  itu,  buruh  juga  menuntut agar  pekerja  outsourcing  BUMN  yang  di PHK dipekerjakan kembali. Sebagai contoh, pekerja  outsourcing  PLN  yang  di  PHK  di area  Bekasi,  Cianjur,  Banten  dan  Makasar. Tidak  cukup  dengan  itu,  buruh  juga mendesak agar Menaker merevisi Permenakertrans  No  19  Tahun  2012  dan mencabut  Surat  Edaran  No  04/2012  agar tidak  memberi  kewenangan  kepada  asosiasi membuat  alur  kerja  untuk  menentukan  core dan tidak core pekerjaan. 4
Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  jenis Pekerjaan Penunjang Tentang Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Pemborongan.

## RUMUSAN MASALAH
Apa  yang  Dimaksud  Dengan  Jenis Pekerjaan Kegiatan Penunjang Pada
Perusahaan Pemborongan Menurut Pasal 65 Ayat 2 Huruf C  Undang Undang Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  ? danApa  yang  Menjadi  Bentuk  Konsep Hukum Jenis Pekerjaan Kegiatan Penunjang Pada Perusahaan Pemborongan ?
4 http://kabarburuh.com/fspmi-desak- pemerintah-selesaikan-kasus-outsourcing-di- bumn/diakses tanggal 10 Januari 2017.

## PEMBAHASAN
JENIS PEKERJAAN
KEGIATAN PENUNJANG  PADA  PERUSAHAAN
PEMBORONGAN  MENURUT  PASAL 65  AYAT  2  HURUF  C  UNDANG UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2003

## TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tinjauan  Mengenai  Sistem  Alih  daya  / Outsorching
Alih  daya  terbagi  atas  dua  suku  kata yaitu  “Out”  yang  artinya  keluar  dan “Sourcing”  yang  artinya  mengalihkan pekerjaan, keputusan atau tanggung jawab.Jadi alih daya adalah pangalihan tugas atau  tanggungjawab  kepada  pihak  luar.Alih daya  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  “alih daya”.Alih  daya  berarti  juga  pemanfaatan tenaga  kerja  untuk  memproduksi  atau melaksanakan  suatu  perusahaan,  melalui perusahaan  penyedia  tenaga  kerja  ataupun pendelegasian  operasi  dan  manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar atau perusahaan penyedia jasa. 5
Kitab Undang-Undang
Hukum
PerdataPada Pasal 1601b KUHPerdata, yang dimaksud  pemborongan  pekerjaan  adalah perjanjian, dengan  mana pihak  yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan  suatu  pekerjaan  bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.
Pemborongan  pekerjaan  menurut  Pasal 1601b
KUHPerdata merupakan
5 M.Marwan  dan  Jimmy  P.  2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher . hlm. 648.
pendelegasian suatu pekerjaan kepada pihak ketiga (perusahaan pemborongan pekerjaan) yang mana perusahaan tersebut menyediakan  baik  jasa  tenaga  kerjanya maupun  materialnya.  Jadi  perusahaan  yang memborongkan  pekerjaan  ini  terima  jadi atau tidak mempermasalahkan berapa tenaga kerja yang digunakan dan tidak menyediakan  alat,  material  dan  sarana penunjang pekerjaan tetapi hanya memberikan jangka waktu selesainya pekerjaan  tersebut.  Sebagai  contoh  adalah pemborongan  pengecatan  gedung  sekolah. Berdasarkan  Penelitian  pada  pasal  tersebut, maka diketahui hanya mendefinisikan tentang  pemborongan  pekerjaan  bahwa didalamnya  tidak  ada  pengaturan  mengenai jenis  pekerjaan  kegiatan  penunjang  pada perusahaan pemborongan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing merupakan  pemberian  pekerjaan  dari  satu pihak  kepada  pihak  lainnya  dalam  2  bentuk yaitu  mengerahkan  dalam  bentuk  jasa pemborongan  pekerjaan  dan  dalam  bentuk penyediaan jasa tenaga kerja.
Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah  perjanjian  penyerahan  pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  yang dibuat secara tertulis. Pengaturan outsourcing dalam  bentuk  pemborongan pekerjaan.  ini  terdapat  di  dalam  Pasal  65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Tidak semua pekerjaan dapat dialihkan dengan outsourcing ,  hanya  pekerjaan  yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu  saja  yang dapat  dialihkan  kepada  perusahaan  lain. Pasal  65  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan menentukan  bahwa  pekerjaan  yang  dapat diserahkan kepada perusahaan lain itu harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a. dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
d. tidak  menghambat  proses  produksi secara langsung.
Berdasarkan  Penelitian  pada  pasal tersebut,  maka  diketahui  bahwa  didalamnya hanya  mengatur  syarat-syarat  penyerahan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan pemborongan tetapi tidak secara tegas  mengatur  mengenai  jenis  pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan.
Permenakertrans  Nomor  19  tahun  2012 tentang  Syarat-syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan Lain.
Dalam Pasal 3 Permenakertrans Nomor 19  tahun  2012  tentang  Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian yaitu:
a. pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
b. Pekerjaan  yang dapat  diserahkan  kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama  baik  manajemen  maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
2) dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau tidak  langsung  dari  pemberi  pekerjaan, dimaksudkan  untuk  memberi  penjelasan tentang  cara  melaksanakan  pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan  oleh  perusahaan  pemberi pekerjaan;
3) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinyakegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan.pekerjaan  yang  ditetapkan oleh  asosiasi  sektor  usaha  yang  dibentuk sesuai  peraturan  perundang-undangan; dan
4) tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan  kegiatan  tambahan  yang apabila  tidak  dilakukan  oleh  perusahaan pemberi  pekerjaan,  proses  pelaksanaan
pekerjaan  tetap  berjalan  sebagaimana mestinya.
Penelitian  pada  pasal  tersebut,  maka diketahui bahwa didalamnya hanya mengatur definisi dan syarat-syarat penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  pemborongan  tetapi tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai  jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor  9  Tahun  2013  Tentang  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain
a. Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan
Pasal 6 Ayat 1,2 Dan 3 :
1) Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  melalui  suatu pemborongan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
2) Pekerjaan yang dapat diserahkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah kegiatan penunjang.
3) Perusahaan penerima pemborongan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus berbentuk badan hukum.
b. Pekerjaan  yang  dapat  diserahkan  kepada perusahaan  penerima  pemborongan  harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 7) :
1) dilakukan  secara  terpisah  dari  kegiatan utama  baik  manajemen  maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
2) dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3) merupakan kegiatan penunjang
perusahaan secara keseluruhan;
4) tidak menghambat proses produksi secara langsung; dan
5) perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan  penerima  pekerjaan  bersifat lintas kabupaten/kota.
c. Pekerjaan penunjang yang dapat diborongkan  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 6 ayat (1) harus memiliki karakteristik (Pasal 8 ayat 1) :
1) kegiatan  yang  tidak  berhubungan  secara langsung dengan kegiatan proses
produksi barang atau jasa;
2) kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai  dengan  alur  kegiatan  kerja perusahaan pemberi pekerjaan; dan
3) kegiatan tersebut bukan merupakan salah satu  siklus/alur/tahapan  atau  bagian dalam proses produksi barang/jasa.
Penelitian  pada  pasal  tersebut,  maka diketahui bahwa didalamnya hanya mengatur definisi dan syarat-syarat penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  pemborongan  tetapi tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai  jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan.
Surat  Edaran  menteri  Tenaga  Kerja
Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor: Se.04/Men/VIII/2013 Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012  Tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan
Lain Persyaratan Pemborongan Pekerjaan : Merupakan kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan  kegiatan  yang  mendukung  dan memperlancar  pelaksanaan  kegiatan  utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan  pekerjaan  yang  ditetapkan  oleh asosiasi  sektor  usaha  yang  dibentuk  sesuai peraturan perundang-undangan

## KONSEP HUKUM JENIS PEKERJAAN KEGIATAN PENUNJANG PADA PERUSAHAAN PEMBORONGAN
Pengaturan hukum Perusahaan Penyedia jasa  Pekerja  (PPJP)  dan  Pemborongan Pekerjaan
Di  dalam  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak menyebutkan  secara  tegas  mengenai  istilah dari outsourcing /  alih  daya.  Tetapi pengertian  dari outsourcing /  alih  daya  ini sendiri  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  pasal 64  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, yang isinya menyatakan  bahwa outsourcing /alih  daya adalah  suatu  perjanjian  kerja  yang  dibuat antara  pengusaha  dengan  tenaga  kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  sebagai  dasar hukum  diberlakukannya outsourcing di Indonesia,  membagi outsourcing / alih  daya menjadi  dua  bagian,  yaitu:  pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Pada perkembangannya dalam  draft  revisi  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan outsourcing /alih daya mengenai pemborongan  pekerjaan  dihapuskan,  karena lebih  condong  ke  arah  sub contracting pekerjaan  dibandingkan  dengan  tenaga kerja.
Mengenai pengertian outsourcing / alih daya  dapat  dapat  dijumpai  dalam  beberapa pengertian menurut para pakar yaitu sebagai berikut :
1. Outsourcing /  alih  daya  menurut  Candra Soewondo adalah pendelegasian operasional dan  manajemen  harian  dari  suatu  proses bisnis kepada pihak luar (penyedia jasa). 6
2. Outsourcing / alih daya menurut Greaver dalam  Indrajit  adalah  tindakan  mengalihkan atau menyerahkan aktivitas-aktivitas internal yang  terjadi  berulang  kali  dan  hak-hak pembuatan  keputusan  yang  dimiliki  suatu perusahaan  kepada  jasa out  side  providers, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak.
6 Candra Soewondo. Loc. Cit.
Dari pengertian outsourcing / alih daya diatas  maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan yaitu  pekerjaan outsourcing /  alih  daya merupakan  penyerahan  aktifitas  perusahaan kepada  pihak  luar  atau  penyedia  jasa  yang tercantum dalam perjanjian kontrak. 7
Dalam  Undang-Undang  No.13  tahun 2003,  yang  menyangkut outsourcing /  alih daya adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri dari 4 ayat). Dua  jenis  kegiatan  yang  dikenal sebagai outsourcing menurut  Undang- UndangNomor 13  Tahun 2003 diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang yang menyebutkan  bahwa:  “Perusahaan  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan atau  penyediaan  jasa  pekerja/buruh  yang dibuat secara tertulis.
Konsep  hukum  Jenis  Pekeraan  Kegiatan
Penunjang
pada perusahaan
Pemborongan Pada  Bab  II  sebelumnya  Peneliti
membahas mengenai jenis pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu pasal  Pasal  65  Ayat  2  Huruf  C  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  hasil  analisis  peneliti ternyata norma hukum mengenai
7 Indrajit. 2003. Proses Bisnis Outsourcing , Jakarta : Grasindo, , hlm.3
permasalahan  tersebut  adanya  kekaburan hukum.
Pada  Bab  III  ini  pembahasannya  lebih mengarah pada contoh bentuk jenis pekerjaan  kegiatan  penunjang  pada  sebuah perusahaan pelayanan kepelabuhanan, Pekerjaan  mana  yang  boleh  diserahkan kepada  pihak  pemborongan  dan  yang  tidak boleh diserahkan. Sehingga diperoleh Kepastian  Hukum  yang  jelas  mengenai contoh  bentuk  jenis  pekerjaan  kegiatan penunjang pada sebuah perusahaan pemborongan.  Adapun  beberapa  pokok pembahasan  dalam  bab  ini  meliputi  : Petugas Pelayanan Operasi Terminal Petikemas  dan  Jenis  Pekerjaan  yang  bisa diborongkan dan tidak bisa diborongkan.
1. Petugas  Pelayanan  Operasi  Terminal Petikemas, perbankan dan di bandara
a. Operasional Terminal Petikemas Pelabuhan 1) T ugas dari masing-masing petugas lapangan sebagai berikut :
a) Foreman Kapal
bertugas  diatas  kapal  memberi  komando kepada  Operator  CC  ( Container  Crane ) untuk  melaksanakan  bongkar  atau  muat barang  dengan  menggunakan  HT  ( Handy Talkie ).
b) Foreman Lapangan
bertugas  di  lapangan  dermaga  memberi komando  kepada  operator  CC  untuk melaksanakan  bongkar  atau  muat  barang dengan  menggunakan HT. Perbedaan antara
foreman  kapal  dan  foreman  lapangan terletak pada posisi dalam memberi komando yakni diatas kapal dan di lapangan dermaga.
c) Operator Crane bertugas  mengoperasikan  dan  mengendali- kan  CC  ( Container  Crane )  pada  saat mengangkat  atau  menurunkan  petikemas pada kegiatan bongkar atau muat.
d) Operator Head Truck bertugas  mengoperasikan  dan  mengendali- kan  truk  pengangkut  petikemas  untuk kegiatan bongkar atau muat petikemas.
e) Petugas Tally mempunyai tugas melakukan kroscek kebenaran  bongkar  atau  muat  petikemas dengan operation plan .
2) Petugas Penunjang dilapangan
a) Pelayanan  pengamanan (security) dan Pencegahan bahaya kebakaran.
b) Pelayanan
Kebersihan ( Cleaning Service).
c) Pengemudi  Kendaraan  dinas  jabatan  dan kendaraan dinas operasional.
d) Pramusaji/pramubakti (penyediaan makanan dan minuman /catering).
b. Jenis pekerjaan dibagian perbankan
1) Marketing: Melakukan pemasaran dengan mencari nasabah.
2) Analis  Kredit:  Menganalisis  penerima pinjaman, apakah bankable atau tidak.
3) Account Officer: Melakukan pemasaran, melakukan  analisa  kelayakan  pemberian
kredit, dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.
4) Customer Service: Memberikan
sosialisasi  pada  nasabah  /  calon  nasabah terkait produk bank.
5) Collector : Menagih pembayaran
pinjaman/kredit dari para nasabah.
6) Teller: Melayani nasabah dalam bertransaksi di Bank.
7) Back Office: Melakukan pengecekan dan memastikan  transaksi  yang  dilakukan oleh  teller  sudah  benar  dan  sesuai,  serta membuat  pembukuan  perusahaan  dari harian sampai tahunan.
c. Jenis pekerjaan dibagian bandara
1) Air  traffic  controller  (ATC)  berperan sebagai  polisi  lalu  lintas  di  udara.  ATC berwenang  untuk  mengatur  lalu  lintas  dari pesawat  terbang.  Lalu  lintas  yang  dikontrol oleh ATC  adalah lalu  lintas  pada  controlled airspace.
2) Aircraft  Maintenance  Engineer  adalah orang  yang  bertugas  untuk  menjaga  status airworthinees (kebaikan terbang) dari pesawat  terbang.  Sebelum  pesawat  siap  dan bisa  beroperasi  (untuk  diterbangkan),  maka AME  harus  melakukan  pemeriksaan  untuk memastikan kondisi pesawat baik terbang.
3) Marshaller  seorang  yang  memberikan komando  kepada  pilot  pesawat  terbang untuk  memakirkan  kendaraan  raksasanya ketika pesawat terbang mendarat di landasan pacu.  Seorang  marshaller,  harus  benar  dan tepat dalam memberikan tanda kepada pilot.
4) AVSEC Adalah Seorang Petugas Keamanan  Penerbangan  Yang  Dididik Untuk  Menjadi  Seorang  Petugas  Keamanan Penerbangan  Yang  Mampu  Bekerja  Sesuai Dengan  Regulasi  Yang  Ditetapkan  Secara Internasional  Maupun  Nasional  Dan  Telah Di  Berikan  Lisensi  Atau  Surat  Ijin
Kecakapan Personil (STKP) Dari Pemerintah  Untuk  Melakukan  Tugasnya
Sebagai Seorang AVSEC Bandar.
2. Jenis Pekerjaan
yang bisa
diborongkan dan tidak bisa diborongkan.
Bedasarkan pembahasan mengenai Profil  Perusahaan  PT.Pelindo  III,  Petugas Pelayanan  Operasi  Terminal  Petikemas, dibagian  perbankan  dan  dibandara  maka diperoleh  analisis  mengenai  konsep  jenis pekerjaan penunjang pada perusahaan pemborongan.
Kegiatan  tersebut  Merupakan  jenis pekerjaan  yang  terus-menerus  harus  ada yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan  operasional  sehingga  bukan merupakan  pekerjaan  penunjang  yang  bisa diserahkan  kepada  perusahaan  lain.  Sudah Sesuai  dengan Pasal  3 Permenakertrans Nomor  19  tahun  2012  tentang  Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Semua  jenis  pekerjaan  yang  sifatnya tidak  berhubungan  langsung  dengan  proses produksi  dalam  suatu  perusahaan  boleh masuk ke perusahaan pemborongan. a. Jenis Pekerjaan
1) Pelayanan  pengamanan (security )  dan Pencegahan bahaya kebakaran.
2) Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service ).
3) Pengemudi  Kendaraan  dinas  jabatan dan kendaraan dinas operasional.
4) Pramusaji/pramubakti (penyediaan makanan dan minuman /catering). Jenis pekerjaan tersebut Merupakan Kegiatan  tambahan  yang  apabila  tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan,  proses  pelaksanaan  pekerjaan tetap berjalan sebagaimana  mestinya. Sudah Sesuai  dengan Pasal  3 Permenakertrans Nomor  19  tahun  2012  tentang  Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

## PENUTUP
Jenis  Pekerjaan  Kegiatan  Penunjang Pada  Perusahaan  Pemborongan  merupakan kegiatan  penunjang  perusahaan  secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan  kegiatan  yang  mendukung  dan memperlancar  pelaksanaan  kegiatan  utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan. Pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi  sektor  usaha  yang  dibentuk  sesuai peraturan perundang-undangan.
Bentuk  konsep  hukum  jenis  pekerjaan kegiatan penunjang pada perusahaan pemborongan ada 2 kategori yaitu pekerjaan yang tidak masuk ke perusahaan pemborongan  meliputi  foreman  kapal,
foreman  lapangan,  operator  crane, op erator head  truck,  petugas tally Marketing,  Analis Kredit,  Account  Officer,  Customer  Service, Collector,  Teller,  Back  Office,  Air  traffic controller  (ATC),  Aircraft  Maintenance Engineer, Marshaller dan AVSEC kemudian pekerjaan yang masuk keperusahaan pemborongan  meliputi security , cleaning service ,  pengemudi  kendaraan  dinas  jabatan dan  kendaraan  dinas  operasional  dan pramusaji/ pramubakti.
Melihat  banyaknya  celah-celah  yang merupakan  ketimpangan  dalam  sistem hukum  ketenagakerjaan,  disarankan  Kepada pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  agar merevisi setiap peraturan perundang-undang yang  berkaitan  dengan  Tentang  Syarat- Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  dengan menambahkan pasal mengenai Jenis Pekerjaan Kegiatan penunjang pada
perusahaan pemborongan, sehingga terciptanya ketertiban hukum dalam menentukan  pekerjaan  mana  yang  bolehkan diserahkan  dan  yang  tidak  boleh  diserahkan kepada pihak pemborongan.
Sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus berperan  aktif  dalam  memperjuangkan  hak- hak pekerja/buruh termasuk hak-hak pekerja/buruh outsourcing .  SP/SB  harus merubah  paradigma  lama  yang  terpecah belah, berbau politis dan mementingkan diri
sendiri  dan  golongangolongan  tertentu. Solidaritas  dan  perjuangan  SP/SB  harus mencerminkan  kepentingan  bersama  dalam rangka melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan  pengusaha.  Perjuangan  mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  dan memberikan  rasa  aman  dalam  bekerja. Pengurus SP/SB harus memiliki kompetensi mengenai  hukum  ketenagakerjaan,  baik yang  menyangkut  norma  kerja  maupun norma  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, dengan demikian sebagai wakil pekerja/buruh  pengurus  SP/SB  mampu bernegosiasi dan mempertahankan argumennya dalam mengevaluasi kebijakan- kebijakan perusahaan menyangkut kepentingan pekerja/buruh.
Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi pekerja/buruh  maka  hukum  ketenegakerjaan harus  ditegakkan,  oleh  kerena  itu  perlu  ada usaha  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  sebagai penegak  hukum  ketenagakerjaan,  dengan cara  menambah  personil  pegawai  pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana maupun  fasilitas  serta  anggaran  yang memadai  untuk  pelaksanaan  tugas  dan fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas ketenagakerjaan  melalui  pendidikan  dan pelatihan.
Agar pengawasan dan pelayanan dibidang  ketenagakerjaan  berjalan  efektif  di daerah  kabupaten/kota,  Pemerintah  harus mengkaji  ulang  Undang-Undang  23  tahun
2014 tentang pemerintahan daerah
Khususnya mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang Semua pegawai pengawas kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya  dialihkan  ke  provinsi  1  Oktober 2016 dan efektif Januari 2017.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhakti, Yudha.Ardiwisastra.
2012 .
penafsiran  dan  konstruksi  hukum .
Bandung : PT.Alumni.
Damanik  Sehat.  2006. Outsourcing  &
Perjanjian  Kerja  menurut  UU.
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . DSS Publishing.
Djumadi. 1995 . Hukum Perburuhan
Perjanjian  Kerja  Edisi  Revisi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Douglas  J.  Goodman    dan  George  Ritzer.
2009. Teori  Sosiologi,  Dari  Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembaangan  Mutakhir  Teori Sosial  Postmodern .  Penerjemah:
Nurhadi. Cetakan Kedua.
FX. Djumialdji. 1995. Perjanjian
Pemborongan ,  Jakarta  :  PT  Rineka
Cipta,
Husni,  Lalu.  2010. Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  Edisi
Revisi .Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Indrajit.  2003. Proses  Bisnis  Outsourcing . Jakarta : Grasindo,
Jehani,  Libertus.  2008. Hak-Hak  Karyawan Kontrak .  Penerbit: Forum Sahabat, Khakim,  Abdul.  2007. Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia,
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003 .  Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti.
Maimun.  2007. Hukum  Ketenagakerjaan  : Suatu  Pengantar .  Jakarta  :  PT
Pradnya Paramita, Cet.II.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2014.  Penelitian Hukum (Edisi Revisi).
Muhjad  M.Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012.  Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer.  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Pramudji dan Soesilo. 2008. Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata. t.tt.  : Rhedbook Publisher.
Soewondo,  Candra.  2003. Outsourcin g Implementasinya di Indonesia .
Jakarta :Elok Media Kompetinso.
Sutedi,  Adrian.  2011. Hukum  Perburuhan .
Jakarta  :  Sinar  Grafika ( Ed.I, Cet.II,).
Tanya, Bernard  L, dkk.. 2013. Teori hukum strategi  manusia  lintas  ruang  dan generasi . Yogyakarta: Genta
Publishing.
Triatmodjo,  Bambang,  1996, Pelabuhan . Beta Offse: Yogyakarta. Triyanto,  Djoko.  2004. Hubungan  Kerja  di
Perusahaan Jasa Konstruksi . Bandung :Mandar Maju, Tunggal Hadi Setia. Pokok-Pokok Outsourcing  :  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi  No  13/2012  Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KebutuhanHidup Layak Widjaja,  Amin  Tunggal.  2008. Outsourcing
Konsep dan Kasus . t.tt. : Harvarindo. Wijayanti, Asri. 2009. Hukum
Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi .
Jakarta : Sinar Grafika,
Yasar, Iftida. 2012. Outsourcing Tidak Akan
Pernah  Bisa  Dihapus .  Jakarta  :
Pelita Fikir Indonesia Cet.I.
Jimmy  P  dan  M.Marwan.  2009. Kamus Hukum. Surabaya:
Reality Publisher internet
http://rri.co.id/post/berita/263375/daerah/pe mecatan_karyawan_pelindo_iii_ali ans i_buruh_jatim_mengadu_ke_dprd_ surabaya.html.Diakses  10  Januari 2017. http://www.kspi.or.id/eksploitasi-buruh- outsourcing-di-bumn.html.diakses tanggal 10 Januari 2017.
http://kabarburuh.com/fspmi-desak- pemerintah-selesaikan-kasus- outsourcing-dibumn/. diakses tanggal 10 Januari 2017.
http//www.makeproverty  history.org.  Jurnal Hukum, Outsourcing  (Alih  Daya) dan  Pengelolaan  Tenaga  Kerja  di Perusaahaan .  di  akses  tanggal  10 Juni 2017.
http://bumn.go.id/pelindo3/halaman/41/tenta ng-perusahaan.html diakses tanggal 24 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Ind onesia_III  diakses  tanggal  24  Juni 2017.
http://www.blogger.com/navbar.org. Pan Mohamad  Pain,  di  akses  Tanggal 10 Juni 2017.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Staatsblad  Nomor  23  tahun  1847 ( Burgerlijk Wetboek )
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang Pelayaran
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No. KEP/100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan  pelaksanaan  perjanjian kerja waktu tertentu.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Nomor  19  Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Pihak Lain
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur
Nomor  9  Tahun  2013  Tentang Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 27/PUU-XI/2011
Surat  Edaran  menteri  Tenaga  Kerja  Dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor:Se.04/Men/VIII/2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia  Nomor  19  Tahun  2012 Tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain