## Geomedia
Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Geomedia Vol. 17 No. 2 Tahun 2019 | 126 - 133
https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index
Hubungan Karakteristik Sosial Demografi dengan Pemberdayaan Wanita Usia Subur (WUS) Berstatus Kawin di DIY
Nurul Khotimah 1 , Hastuti 2
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 1 nurulkhotimah@uny.ac.id*
2 hastuti@uny.ac.id
*korespondensi penulis
Informasi artikel

## A B S T R A K
Sejarah artikel Diterima Revisi Dipublikasikan : : : Pemberdayaan  perempuan  merupakan  komponen  kunci  dalam pengentasan  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pembangunan berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  wanita  usia  subur  (WUS) berstatus kawin di DIY dengan tujuan: (1) mengetahui karakteristik sosial demografi,  (2)  mengetahui  kecenderungan  pemberdayaan,  dan  (3) menganalisis  hubungan  karakteristik  sosial  demografi  dengan pemberdayaan  WUS.  Sumber  data  penelitian  adalah  SDKI  tahun  2017.
Hasil penelitian: (1) karakteristik sosial demografi WUS berstatus kawin di DIY kebanyakan berumur >35 tahun dan berpendidikan tamat SLTA atau lebih.  (2)  kecenderungan  pemberdayaan  WUS  adalah  sebagian  sebesar sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei, tipe pendapatan dibayar,  bentuk  pembayaran  sebagian  besar  berupa  uang  dan  hanya sedikit dengan uang dan barang, kontrol atas pendapatan sebagian besar dari  istri,  dan  partisipasi  dalam  berbagai  pengambilan  keputusan  relatif tinggi  antara  lain  untuk  perawatan  kesehatan  wanita,  kunjungan  ke keluarga atau kerabat, pengeluaran besar rumah tangga, maupun ketiga keputusan tersebut. (3) hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan  WUS  menunjukkan  ada  hubungan  antara  umur  dengan pekerjaan serta umur dengan kontrol atas pendapatan, namun tidak ada hubungan  antara  umur  dengan  pendapatan  dan  antara  umur  dengan partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  selain  itu  diketahui  ada hubungan antara pendidikan dengan kontrol atas pendapatan serta antara pendidikan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kata kunci:
Pemberdayaan Perempuan Sosial demografi Wanita Usia Subur (WUS)

## A B S T R A C T
Keywords:
Empowerment Women Socio-demographic Women of Child-Bearing Age Women's  empowerment  is  a  key  component  in  poverty  alleviation, economic  growth,  and  sustainable  development.  The  objectives  of  this study are: (1) to find out the socio-demographic characteristics of women of child-bearing age which have married in DIY, (2) to know the tendency of women of child-bearing age empowering which have married in DIY, and  (3)  to  analyze  the  relationship  between  socio-demographic characteristics and empowerment of women of child-bearing age which have married  in DIY.  Sources  of research data is  SDKI  2017. The results showed that: (1) the socio-demographic characteristics of women child- bearing age which have married in DIY, most are over 35 years old and have graduated from senior high school or more (2) the tendency for the empowerment of women of child-bearing age which have married in DIY are currently working in the last 12 months before the survey, the type of income is paid, with the form of payment for work done in the form money and some money and goods , control of income is mostly from wives, and participation in decision making is relatively high for women's health care, for visits to family or relatives, for large household expenses, and for all three decisions, (3) the relationship of socio-demographic characteristics to empowering of women of child-bearing age which have married in DIY, it is known that there is a relationship between age with work and there is a relationship between age and control  of income, however there is  no relationship between age and income and there is no relationship between age  and  participation  in  decision  making,  besides  that  there  is  a relationship  between  education  and  control  of  income  and  there  is  a relationship between education and participation in decision making.
© 2019 (Nurul Khotimah dan Hastuti). All Right Reserved

## Pendahuluan
Sasaran  dalam  Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sasaran  Bappenas  2014-2019  terkait  dengan perempuan meliputi: (1) pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan  anak,  termasuk  pengembangan anak usia dini; (2) peningkatan akses perempuan terhadap  pendidikan,  kesehatan,  informasi ekonomi,  dan  pengetahuan  politik  dan  hukum serta peran perempuan dalam politik dan jabatan publik  dalam  rangka  pencapaian  kesetaraan gender;  (3)  intensifikasi  upaya  peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha  terhadap  anti  kekerasan,  diskriminasi,  dan perdagangan  perempuan  dan  anak;  (4) peningkatan  koordinasi  lintas  sektoral  dan  lintas wilayah dalam penyempurnaan perangkat hukum bagi  berbagai  tindak  kekerasan,  eksploitasi,  dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan  dan  anak,  serta  penyediaan  layanan perlindungan  sosial  bagi  perempuan  dan  anak; dan
(5)
penguatan kelembagaan pengarusutamaan  gender  dan  anak  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi  berbagai  kebijakan,  program,  dan kegiatan  pembangunan  dalam  segala  bidang, termasuk  pemenuhan  komitmen  internasional serta  penyediaan  data  dan  statistik  gender  dan anak (Bappenas, 2013).
Aspek sosial demografi berhubungan dengan pemberdayaan  perempuan.  Pentingnya  aspek sosial  demografi  sehingga  pemberdayaan perempuan  menjadi  fokus  kajian  yang  harus dikedepankan  untuk  melindungi  reproduksi perempuan.  Karakteristik  sosial  demografi perempuan  secara  bijak  akan  menuntun perempuan  dalam  pemberdayaan  perempuan melalui pekerjaan, pendapatan, kontrol pendapatan,  dan  partisipasi  perempuan  dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang mandiri secara  ekonomi  dilihat  dari  pekerjaan  dan pendapatan  diharapkan  mampu  secara  mandiri melindungi reproduksi mereka.
Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, ada  5  (lima)  tingkat  pemerataan.  Pertama, pemerataan
tingkat kesejahteraan, jika
perempuan mempunyai peluang untuk peningkatan  kemampuan  perekonomian,  maka akan  sejahtera.  Kedua,  pemerataan  akses,  dalam hal  ini  perempuan  mampu  meningkatkan kemampuannya  untuk  mendapatkan  informasi, kesempatan bekerja, dan kesempatan pendidikan yang baik dan sama kedudukannya dengan laki- laki.  Ketiga,  pemerataan  kesadaran,  dengan adanya  kesadaran  diharapkan  perempuan  dapat memperbaiki  sendiri  apa  yang  menjadi kebutuhannya.  Keempat,  pemerataan  partisipasi, perempuan  dalam  hal  ini  tidak  dianggap  lagi sebagai objek atau sasaran pembangunan, tetapi sudah dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  program-program pembangunan.  Kelima,  pemerataan  penguasaan, penguasaan  atau  kontrol  perempuan  terhadap pengambilan  keputusan  akan  memberikan dampak  pada  tingkat  pemberdayaan  lebih  baik, meskipun hegemoni budaya sering menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999).
Pemberdayaan perempuan merupakan akses penting  untuk  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  perempuan  bersama  suami/pasangan, terutama untuk kesehatan reproduksi (International  Conference  on  Population  and Development/ICPD:  United  Nations,  1995). Peningkatan  upaya  pemberdayaan  perempuan melalui penguasaan dalam pengambilan keputusan  perihal  keluarga  berencana  atau pemakaian  kontrasepsi  yang  aman  secara simultan  akan  menurunkan  fertilitas,  bahkan memberikan pengaruh baik untuk kesehatan anak, kesejahteraan  keluarga,  dan  keadilan  rumah tangga (Kabeer, 1999).
Sejak  SDKI  2002-2003  sampai  dengan  SDKI 2012, Total Fertility Rate (TFR) atau angka fertilitas total tetap sebesar 2,6 anak per wanita. Pada SDKI 2017  TFR  turun  menjadi  2,4  anak  per  wanita, namun  angka  tersebut  belum  mencapai  sasaran rencana strategis di angka 2,3 anak per wanita. TFR
di  daerah  perdesaan  2,6  anak  per  wanita, sedangkan TFR di daerah perkotaan 2,3 anak per wanita.  Perbedaan  TFR  untuk  daerah  perdesaan dan  perkotaan  disebabkan  perbedaan  fertilitas pada  kelompok  umur  di  bawah  25  tahun  (SDKI, 2017).  Penurunan  jumlah  kelahiran  di  Indonesia dapat dikaitkan peningkatan pemakaian kontrasepsi,  yang  meningkat  sebanyak  2% menjadi 64% di SDKI 2017.
Hasil penelitian Khotimah dan Hastuti (2017) tentang  Hubungan  Sosiokultural  dengan  Hak Reproduksi  Perempuan  di  DIY  menunjukkan bahwa  responden  yang  sosiokulturalnya  baik, maka hak
reproduksi terpenuhi. Aspek sosiokultural
(pengetahuan, sikap, nilai, kepercayaan)  mampu  mendukung  pemenuhan hak-hak  reproduksi  perempuan  dalam  beberapa hal,  yaitu:  (1)  mendapatkan  informasi  dan pendidikan  kesehatan  reproduksi,  (2)  memilih tempat  persalinan  di  rumah  sakit,  puskesmas, klinik atau tenaga medis yang diharapkan oleh Ibu, (3)  menentukan  kapan  Ibu  hamil  dan  memiliki anak,  (4)  mengambil  keputusan  pemilihan  alat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran anak,  (5)  menentukan  jumlah  anak  yang  dimiliki, (6)  memiliki  hak  atas  kesetaraan  dan  bebas  dari segala  bentuk  diskriminasi  dalam  kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.
kebijakan  saat  ini  terkait  pemberdayaan perempuan  menurut  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam Sidang  ke-63  Commission  on  the  Status  of Women (CSW63) di New York (2019) disampaikan bahwa  Indonesia  telah  melakukan  upaya  untuk meningkatkan  sinergi  dalam  pemberdayaan perempuan.  Beberapa  usaha  sinergi  dilakukan melalui  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender dalam  pembangunan  yang  dilakukan  secara kolaboratif dengan partisipasi dari seluruh sektor pemerintah.  Dukungan  kampanye  solidaritas untuk  memajukan  kesetaraan  gender  juga  dari Presiden  RI.  Hal  ini  membuktikan  pembangunan responsif  gender  tidak  hanya  melalui  peraturan dan  kebijakan,  tetapi  juga  gerakan  masif  serta perubahan pola pikir masyarakat
(www.kemenpppa.go.id).  Pendidikan  merupakan aspek  penting  dalam  merubah  pola  pikir perempuan  sehingga  mampu  berperan  dalam berbagai  kegiatan  pemberdayaan.  Melalui pendidikan,  perempuan  memiliki  pengetahuan, keterampilan,  dan  kepercayaan  diri  sehingga mampu berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan (ICPD: United Nations, 1995).
Paparan  di  atas  mendorong  peneliti  tertarik untuk  melakukan  kajian  tentang  hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS berstatus kawin di DIY, yaitu dengan  melakukan  analisis  terhadap  data  SDKI 2017.

## Metode
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  mengarah  pada pengungkapan  suatu  keadaan  sebagaimana adanya  disertai  bukti-bukti  yang  terkait  dengan karakteristik sosial demografi dan pemberdayaan WUS  berstatus  kawin  di  DIY  dengan  diberikan analisis.  Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk menganalisis data sekunder yang digunakan, yaitu data  hasil  Survei  Demografi  dan  Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 berupa angka-angka, selanjutnya  ditabulasikan  dan  dilihat  hubungan antar  variabel  serta  diberikan  analisis  secara deskriptif.  Sebagai  unit  analisisnya  adalah  WUS berstatus  kawin  di  DIY.  Hasil  kajian  tentang hubungan  karakteristik  sosial  demografi  dengan pemberdayaan  WUS  berstatus  kawin  di  DIY selanjutnya  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekaligus informasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

## Hasil dan pembahasan

## Karakteristik Sosial Demografi WUS Berstatus Kawin di DIY
Umur  WUS  berstatus  kawin  di  DIY kebanyakan  berada  pada  usia  35  tahun  ke  atas, yaitu  sebesar  62,0%.  Kondisi  ini  menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin di DIY berada pada
fase  menghentikan  atau  mengakhiri  kehamilan karena pada umur tersebut disarankan untuk tidak hamil  kembali  dengan  pertimbangan  medis. Kondisi  WUS  tersebut  diikuti  umur  20-34  tahun, yaitu sebesar 37,3% yang merupakan umur terbaik untuk mengandung dan  melahirkan, dan sisanya sebesar 0,6% berada pada umur 15-19 tahun atau berada  pada  umur  yang  sebaiknya  tidak  hamil. Umur WUS berstatus kawin dapat menjadi faktor yang menentukan dalam reproduksi wanita di DIY, termasuk  penguatan  untuk  pemberdayaannya dalam  mendukung  kehidupan  rumah  tangga. Kondisi  ini  sejalan  dengan  pernyataan  yang dikemukakan  Hartanto  (1994),  dimana  untuk menurunkan  angka  kelahiran  yang  bermakna, maka  umur  WUS  dapat  dikategorikan  menjadi  3 (tiga) fase, yaitu (1) fase menunda atau mencegah kehamilan, ditujukan untuk umur WUS kurang dari 20 tahun karena pada umur tersebut merupakan umur sebaiknya tidak hamil, (2) fase menjarangkan kehamilan,  ditujukan  untuk  umur  WUS  20-35 tahun  karena  pada  umur  tersebut  merupakan umur  yang  terbaik  untuk  mengandung  dan melahirkan,  dan  (3)  fase  menghentikan  atau mengakhiri kehamilan, ditujukan untuk umur WUS di  atas  35  tahun  karena  pada  umur  tersebut merupakan  umur  yang  tidak  dianjurkan  untuk hamil lagi dengan pertimbangan medis.
Pendidikan WUS berstatus kawin di DIY yang tamat SLTA atau lebih sebesar 61,6%, diikuti 22,5% tidak tamat SLTA, dan sisanya 15,7% tamat/tidak tamat SD atau tidak sekolah. Tingkat pendidikan WUS  berstatus  kawin  yang  sebagian  besar termasuk tinggi dapat mempengaruhi penurunan reproduksi  wanita  di  DIY.  Kondisi  ini  sejalan dengan  yang  dikemukakan  Bongaarts  (1978), bahwa  pendidikan  secara  tidak  langsung berhubungan  dengan  fertilitas  karena  wanita berstatus  kawin  yang  berpendidikan  tinggi cenderung memakai kontrasepsi untuk menurunkan  fertilitas.  Penurunan  reproduksi wanita  selanjutnya  akan  menguatkan  wanita dalam
melakukan
pemberdayaan untuk mendukung
kehidupannya, mengingat
pendidikan diperlukan wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

## Kecenderungan Pemberdayaan WUS Berstatus Kawin di DIY
WUS  berstatus  kawin  di  DIY  yang  sekarang sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei sebesar 79,1% atau 423 orang (SDKI, 2017). Persentase  WUS  berstatus  kawin  di  DIY  yang sekarang sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei  lebih dari separuh dimungkinkan akan  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan rumah tangga, termasuk kontrol atas pendapatan, apakah  pendapatan  yang  diperoleh  istri  akan digunakan  dengan  pertimbangan  dari  istri  saja, pertimbangan  istri  dengan  suami,  pertimbangan terutama  suami,  maupun  lainnya.  Persentase wanita  yang  sekarang  sedang  bekerja  dalam  12 bulan  terakhir  sebelum  survei  juga  akan mempengaruhi  kontrol  yang  lebih  dalam partisipasi  untuk  pengambilan  keputusan  rumah tangga,  seperti  keputusan  terkait  perawatan kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar  rumah tangga, kesempatan untuk mengunjungi keluarga atau kerabat, ketiga keputusan tersebut maupun salah satu dari keputusan tersebut.
Tipe pendapatan WUS berstatus kawin di DIY lebih  dari  separuh  atau  tepatnya  sebesar  69,0% dibayar,  dan  sisanya  31,0%  tidak  dibayar.  Tipe pendapatan  WUS  berstatus  kawin  tidak  dibayar karena dimungkinkan mereka melakukan pekerjaan dalam keluarga. Tipe pendapatan atau bentuk  pembayaran  atas  kerja  yang  dilakukan WUS  berstatus  kawin  berupa  uang  saja  sebesar 64,5% dan sisanya 4,5% berupa uang dan barang dimungkinkan  karena  mereka  tidak  mempunyai alternatif  lain.  Wanita  lebih  memandang  bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka memperoleh  pendapatan  tambahan,  mengingat peran laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
Kontrol  atas  pendapatan  WUS  berstatus kawin  di  DIY  sebagian  besar  (71,7%)  dari  istri, diikuti kontrol istri bersama suami (25,4%), kontrol suami  (1,7%),  dan  tidak  terjawab  (1,1%).  Kontrol
atas  pendapatan  istri  sebagian  besar  dari  istri menunjukkan bahwa istri mempunyai kesempatan untuk  melakukan  kontrol  atas  pemanfaatan pendapatan  yang  diperolehnya  dari  bekerja. Kontrol  atas  pendapatan  istri  dari  istri  sendiri menunjukkan adanya pemberdayaan wanita untuk pengaturan  ekonomi  keluarga.  Hal  ini  sejalan dengan yang dikemukakan Prijono dan  Pranarka (1996),  bahwa  pemberdayaan  adalah  proses kepada  masyarakat  agar  menjadi  berdaya, mendorong  atau  memotivasi  individu  agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan  pilihan  hidupnya.  Pemberdayaan wanita untuk pengaturan ekonomi keluarga dapat menjadi  strategi  penting  dalam  peningkatan peran  dan  peluang  wanita  dalam  peningkatan ekonomi  keluarga  serta  merupakan  upaya peningkatan  dan  pengaktualisasian  potensi  diri wanita  agar  lebih  mampu  mandiri  dan berpartisipasi  dalam  berbagai  pengambilan keputusan.
Partisipasi WUS berstatus kawin di DIY dalam berbagai  pengambilan  keputusan  relatif  tinggi. Partisipasi tertinggi adalah pengambilan keputusan  untuk  perawatan  kesehatan  wanita sebesar 93,6%, diikuti kunjungan ke keluarga atau kerabat sebesar 92,4%, pengeluaran besar rumah tangga  sebesar  74,4%,  dan  ketiga  keputusan tersebut  sebesar  70,5%.  Hanya  2,0%  WUS berstatus  kawin  yang  tidak  berpartisipasi  dalam satupun  dari  keputusan  tersebut.  Partisipasi wanita  adalah  keikutsertaan  wanita  dalam mendayagunakan asset yang dimiliki. Pendapatan yang  diperoleh  oleh  wanita  bekerja  dan  kontrol atas  pendapatan  secara  tidak  langsung  memiliki peranan  penting  untuk  partisipasi  wanita  dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi wanita juga merupakan salah satu indikator pemberdayaan  wanita.  Pemberdayaan  wanita memerlukan  kemampuan  wanita  untuk  bisa  ikut mengakses  dan  mengambil  manfaat  dari  bentuk partisipasi  yang  dilakukannya.  Partisipasi  wanita dalam  pengambilan  keputusan  untuk  perawatan kesehatan  wanita  menunjukkan  peran  wanita dalam fungsi reproduksi. Partisipasi wanita dalam
pengambilan keputusan untuk pengeluaran besar dalam rumah tangga menunjukkan peran wanita dalam  fungsi  ekonomi,  sedangkan  partisipasi wanita  dalam  pengambilan  keputusan  untuk berkunjung ke keluarga atau kerabat menunjukkan  peran  wanita  dalam  fungsi sosialisasi.

## Hubungan Karakteristik Sosial Demografi dengan Pemberdayaan WUS Berstatus Kawin di DIY
WUS  berstatus  kawin  di  DIY  yang  bekerja dalam 12 bulan terakhir sebesar 79,1%. Jika dilihat menurut umur, persentase wanita berstatus kawin yang bekerja mulai umur 35-39 tahun mengalami peningkatan seiring peningkatan umur, dari 76,0% pada  wanita  berstatus  kawin  umur  35-39  tahun menjadi 84,7% pada wanita berstatus kawin umur 45-49  tahun.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  pada usia 35 tahun ke atas WUS berstatus kawin di DIY berada  pada  fase  mengakhiri  kehamilan  dengan pertimbangan medis, sehingga mereka cenderung produktif dengan bekerja. Dapat disimpulkan ada hubungan  antara  umur  dengan  pekerjaan. Semakin  meningkatnya  umur  WUS  berstatus kawin di DIY, maka kecenderungan wanita untuk bekerja  atau  melakukan  pemberdayaan  juga semakin meningkat. Hal ini dimungkinkan terkait dengan  kebutuhan  ekonomi  keluarga  yang semakin meningkat pula.
Persentase WUS berstatus kawin di DIY yang mendapat  bayaran  uang  saja  maupun  uang  dan barang sebesar 69,0%, sedangkan sisanya bekerja tetapi  tidak  dibayar  sebesar  31,0%.  Jika  dilihat menurut umur, tipe pendapatan berupa uang saja persentase  tertinggi  berada  pada  umur  30-34 tahun sebesar 85,9%, sedangkan tipe pendapatan berupa  uang  dan  barang  persentase  tertinggi berada pada umur 45-49 tahun sebesar 6,0%. Hal ini  dimungkinkan  karena  WUS  berstatus  kawin dengan usia muda lebih mudah memilih pekerjaan dengan tipe pendapatan berupa uang, sedangkan untuk usia lebih tua mereka cenderung tidak pilih- pilih pekerjaan sehingga
tidak
mempermasalahkan jika tipe pendapatan berupa
uang dan barang. Persentase WUS berstatus kawin yang  bekerja  tetapi  tidak  dibayar  paling  tinggi berada  pada  umur  35-39  tahun  (41,6%).  Hal  ini kemungkinan  karena  pada  usia  tersebut  mereka sudah  mulai  kesulitan  untuk  melakukan  pilihan pekerjaan di luar keluarga, sehingga alternatifnya bekerja  di  keluarga  tetapi  tidak  dibayar.  Dapat disimpulkan tidak  ada  hubungan  antara  umur dengan  pendapatan .  Semakin  meningkatnya umur  WUS  berstatus  kawin  di  DIY,  maka kecenderungan  wanita  untuk  bekerja  atau melakukan  pemberdayaan  tidak  menuntut  tipe pendapatan  tertentu,  bahkan  mereka  rela  untuk tidak dibayar.
Orang  yang  memutuskan  penggunaan pendapatan istri atau WUS berstatus kawin di DIY kebanyakan adalah istri (71,7%), dan sisanya 25,4% diputuskan istri bersama suami, 1,7% diputuskan terutama  suami,  dan  1,1%  tidak  terjawab.  Jika dilihat  menurut  umur,  orang  yang  memutuskan penggunaan  pendapatan  istri  terutama  istri sendiri mengalami peningkatan seiring peningkatan  umur,  dari  68,9%  pada  wanita berstatus kawin umur 40-44 tahun menjadi 72,6% pada  wanita  berstatus  kawin  umur  45-49  tahun. Hal  berbeda  yang  dijumpai  adalah  orang  yang memutuskan  penggunaan  pendapatan  istri  yaitu istri  dan  suami  serta  terutama  suami  pada  WUS berstatus kawin di DIY lebih banyak dijumpai pada umur  40-44  tahun  dibandingkan  umur  45-49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin di DIY dengan usia lebih tua (45-49 tahun), maka semakin mandiri dalam  melakukan kontrol atas  pendapatan  yang  diperoleh  karena banyaknya pengalaman yang telah dipelajari dan semakin  meningkatnya  penalaran  untuk  berpikir kreatif  dalam  rangka  penguatan  ekonomi keluarga.  Dapat  disimpulkan ada  hubungan antara umur dengan kontrol atas pendapatan . Semakin  meningkatnya  umur  WUS  berstatus kawin di DIY, maka kecenderungan wanita untuk melakukan pemberdayaan dalam kontrol pendapatan  juga  semakin  meningkat.  Hal  ini dikarenakan  pada  usia  lebih  tua,  wanita dimungkinkan  memiliki  kemandirian  untuk
melakukan  kontrol  atas  pendapatan  seiring puncak prestasi yang diperolehnya.
Partisipasi  WUS  berstatus  kawin  dalam pengambilan  keputusan  paling  besar  adalah dalam  hal  perawatan  kesehatan  wanita  (93,6%), diikuti  partisipasi  dalam  berkunjung  ke  keluarga atau kerabat  (92,4%),  partisipasi  dalam pengeluaran besar dalam rumah tangga (74,4%), partisipasi ketiga keputusan tersebut (70,5%), dan hanya 2,0% WUS yang tidak berpartisipasi satupun dari  keputusan  tersebut.  Jika  dilihat  menurut umur,  partisipasi  WUS  dalam  hal  perawatan kesehatan  wanita  mengalami  peningkatan  pada umur  35-39  tahun  sebesar  96,5%,  kemudian mengalami penurunan kembali seiring peningkatan  umur  WUS.  Peningkatan  partisipasi WUS  pada  umur  40-44  tahun  yaitu  untuk partisipasi  dalam  hal  pengeluaran  besar  dalam rumah  tangga  (81,4%),    partisipasi  dalam berkunjung ke keluarga atau kerabat (95,0%), dan partisipasi  ketiga  keputusan  tersebut  (76,3%), namun kembali mengalami penurunan pada WUS umur  45-49  tahun.  Fluktuatifnya  partisipasi menurut  umur  WUS  di  DIY  dalam  pengambilan keputusan dimungkinkan karena berbagai faktor, seperti  pekerjaan  dan  kontrol  atas  pendapatan. Wanita yang bekerja atau melakukan pemberdayaan,  memperoleh  pendapatan,  dan memiliki kontrol atas pendapatan yang diperoleh dimungkinkan  memiliki  partisipasi  tinggi  dalam pengambilan  keputusan  tentang  perawatan kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar  dalam rumah  tangga,  berkunjung  ke  keluarga  atau kerabat,  dan  ketiga  keputusan  tersebut. Sebaliknya wanita yang tidak bekerja dimungkinkan  memiliki  partisipasi  rendah  dalam pengambilan  keputusan  tentang  perawatan kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar  dalam rumah  tangga,  berkunjung  ke  keluarga  atau kerabat,  dan  ketiga  keputusan  tersebut,  bahkan dimungkinkan  juga  tidak  berpartisipasi  satupun dari  keputusan  tersebut.  Fluktuatifnya  partisipasi juga  dimungkinkan  terkait  dengan  kebutuhan ekonomi  keluarga  yang  bervariasi.  Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara
umur  dengan  partisipasi  dalam  pengambilan keputusan . Hal ini dikarenakan partisipasi dalam pengambilan  keputusan  tentang  perawatan kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar  dalam rumah  tangga,  berkunjung  ke  keluarga  atau kerabat,  dan  ketiga  keputusan  tersebut dimungkinkan  lebih  dipengaruhi  oleh  pekerjaan dan kontrol atas pendapatan.
Orang  yang  memutuskan  penggunaan pendapatan istri adalah terutama istri (71,7%), istri bersama  suami  (25,4%),  terutama  suami  (1,7%), dan  tidak  terjawab  (1,1%).  Jika  dilihat  menurut pendidikan, orang yang
memutuskan penggunaan  pendapatan  istri  terutama  istri sendiri
mengalami
peningkatan seiring peningkatan pendidikan, dari 70,9% pada wanita berstatus  kawin  pendidikan  tamat  SLTA  menjadi 75,6%  pada  wanita  berstatus  kawin  pendidikan perguruan  tinggi.  Orang  yang  memutuskan penggunaan  pendapatan  istri  yaitu  istri  bersama suami  lebih  banyak  dijumpai  pada  pendidikan tamat  SLTA  (29,1%)  dibandingkan  pendidikan perguruan  tinggi  (17,5%).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  WUS  berstatus  kawin  di  DIY  dengan pendidikan  perguruan  tinggi,  semakin  mandiri dalam  melakukan  kontrol  atas  pendapatan  yang diperolehnya. Dapat disimpulkan ada hubungan antara  pendidikan  dengan  kontrol  atas pendapatan .  Semakin  meningkat  pendidikan WUS  berstatus  kawin  di  DIY,  maka  kontrol  atas pendapatan  yang  diperolehnya  juga  semakin meningkat.
Partisipasi WUS berstatus kawin di DIY dalam pengambilan  keputusan  perawatan  kesehatan wanita  (93,6%),  partisipasi  dalam  pengeluaran besar  dalam  rumah  tangga  (74,4%),  partisipasi dalam  berkunjung  ke  keluarga  atau  kerabat (92,4%),  partisipasi  ketiga  keputusan  tersebut (70,5%),  dan  sisanya  2,0%  tidak  berpartisipasi satupun  dari  keputusan  tersebut.  Jika  dilihat menurut  pendidikan,  partisipasi  WUS  dalam  hal perawatan  kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut meningkat persentasenya  seiring  meningkatnya  pendidikan
yang  dimiliki  wanita.  Dapat  disimpulkan  bahwa ada  hubungan  antara  pendidikan  dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan . Hal ini dimungkinkan karena pendidikan adalah salah satu  bentuk  investasi  manusia  yang  dapat meningkatkan  derajat  kesejahteraannya,  dengan asumsi bahwa melalui pendidikan maka pekerjaan yang  layak  lebih  mudah  didapatkan.  Seiring peningkatan derajat kesejahteraan maka dimungkinkan  partisipasi  wanita  dalam  hal perawatan  kesehatan  wanita,  pengeluaran  besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut juga akan meningkat.

## Simpulan
Karakteristik sosial demografi WUS berstatus kawin kebanyakan dengan umur 35 tahun ke atas (62,0%), dimungkinkan cenderung menghentikan/ mengakhiri kehamilan karena pada umur tersebut tidak  disarankan  kembali  hamil  kembali  atas pertimbangan  medis.  Pendidikan  WUS  paling banyak  adalah  tamat  SMA  (61,6%),  yang dimungkinkan  dapat  mempengaruhi  reproduksi wanita  di  DIY  dan  menguatkan  wanita  dalam melakukan  pemberdayaan  untuk  mendukung kehidupan ekonomi keluarga.
Kecenderungan pemberdayaan WUS berstatus  kawin  di  DIY  adalah  bekerja  dalam  12 bulan  terakhir  sebelum  survei  (79,1%)  dan memiliki  pendapatan  sehingga  dimungkinkan memiliki  kontrol  lebih  atas  pendapatan  yang diperoleh  dan  partisipasi  dalam  pengambilan keputusan.  Tipe  pendapatan  WUS  didominasi dengan dibayar (69,0%) dan sisanya tidak dibayar (31,0%).  Tipe  pendapatan  atas  pekerjaan  yang dilakukan  didominasi  berupa  uang  (64,5%)  dan berupa  uang  dan  barang  (4,5%).  Kontrol  atas pendapatan WUS sebagian besar (71,7%) dari istri, diikuti kontrol istri bersama suami (25,4%), kontrol suami  (1,7%),  dan  tidak  terjawab  (1,1%).  Kontrol atas  pendapatan  istri  terutama  dari  istri menunjukkan adanya pemberdayaan wanita untuk pengaturan  ekonomi  keluarga.  Partisipasi  WUS dalam  berbagai  pengambilan  keputusan  relatif
tinggi.  Partisipasi  tertinggi  adalah  pengambilan keputusan  untuk  perawatan  kesehatan  wanita (93,6%),  diikuti  kunjungan  ke  keluarga  atau kerabat (92,4%), pengeluaran besar rumah tangga (74,4%),  dan  ketiga  keputusan  tersebut  (70,5%). Hanya  sedikit  WUS  berstatus  kawin  yang  tidak berpartisipasi  dalam  satupun  dari  keputusan tersebut (2,0%).
Terdapat  beberapa  hubungan  antara karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan  WUS  berstatus  kawin,  yaitu hubungan antara umur dan pekerjaan,  hubungan antara  umur  dan  kontrol  atas  pekerjaan, hubungan  antara  pendidikan  dan  kontrol  atas pendapatan,  serta  hubungan  antara  pendidikan dan  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. Karakteristik sosial demografi dan pemberdayaan WUS  berstatus  kawin  yang  tidak  saling berhubungan, yaitu antara umur dan pendapatan dan  antara  umur  dan  partisipasi  dalam pengambilan keputusan.

## Ucapan terima kasih
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada Puslitbang  KB  dan  KS  BKKBN,  yang  telah membiayai  penelitian  ini  melalui  pekerjaan “Program dan Kerjasama Penelitian dengan Mitra dan Jejaring Litbang Kependudukan”.

## Referensi
Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Survei  Demografi dan  Kesehatan  Indonesia  2017 .  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bappenas.  (2013). Pembangunan  Kesetaraan Gender Background  Study  RPJMN III (2015-
2019) . Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS).  ISBN 978-602-19591-1-4.
Bongaarts,  J..  (1978). A  Framework  for  Analyzing the Proximate Determinants of Fertility . Hartanto,  H.  (1994). Keluarga  Berencana  dan Kontrasepsi . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kabeer,  N.  (1999).  The  Conditions  and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement  of  Women’s  Empowerment.
Development  and  Change Vol.  30  (1999), 435-464.
Khotimah,  N.  dan  Hastuti.  (2017).  Hubungan Sosiokultural  dengan  Hak  Reproduksi Perempuan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Laporan  Penelitian .  Yogyakarta:  LPPM  UNY bekerjasama dengan BKKBN.
Prijono,  Onny  S.,  &  Pranarka,  A.M.  W.    (1996). Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi .  Jakarta:  Center  for  Strategic and International Studies.
Saptandari, P. (1999). Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan. Jurnal  Masyarakat  Kebudayaan dan Politik , Th XII, No 2, April 1999, hh 33-38. United  Nations.  (1995). Report  of  International Conference on Population and Development . United  Nations,  Sales  No.  95.XIII.18, A/CONF.171/13/Rev.1, ISBN 92-1-151289-1. www.kemenpppa.go.id.
CSW63: Indonesia
Tekankan  Pentingnya  Sinergisitas  dalam Pemberdayaan  Perempuan . Sabtu, 16 Maret 2019.