Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA BAWAH TANGAN USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN SEMOLOWARU SURABAYA
Lolita Salsabila 1 , Waluyo 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : lolitasalsabila03@gmail.com , waluyoawal@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the form of agreement and construction of cooperation agreement under the hand of laundry business in Semolowaru Surabaya Village and to find out efforts to resolve the default of the cooperation agreement under the hands of laundry business in Semolowaru Surabaya Village. This research uses normative juridical methods by combining a statutory approach, a concept approach, an analytical approach, and a case approach. Data sources are obtained from interviews, legislation, books, scientific  journals,  and  other  literature. This research  uses  descriptive  analytical  research  methods  and data analysis using a qualitative approach. The results of the study can be concluded that the form of a laundry  business  cooperation  agreement  in  Semolowaru  Surabaya  Village  is  an  underhand  agreement signed  by  both  parties  on  stamp  duty  (without  the  involvement  of  general  officials).  However,  in  the cooperation agreement under the hands of the laundry business in Semolowaru Village, Surabaya, there are some that are not in accordance with the provisions of the composition and anatomy of an agreement in  general,  namely  there  are  no  witnesses  and  no  attachments.  And  efforts  to  resolve  defaults  on  the cooperation agreement under the hands of the laundry business in Semolowaru Surabaya Village that have been carried out by the parties, namely by non-litigation settlement efforts or by negotiation between the two parties through deliberation, but were unsuccessful and did not go well.
Keywords: Default, Underhand Agreement

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian serta konstruksi perjanjian kerja sama bawah tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  dan  untuk  mengetahui  upaya  penyelesaian terhadap  wanprestasi  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menggabungkan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan  analitis,  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data diperoleh dari wawancara, perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dan analisis data menggunakan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  perjanjian  kerja  sama  usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya adalah perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum). Tetapi, pada perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya  terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan susunan dan anatomi suatu perjanjian pada umumnya yaitu tidak terdapat saksi dan tidak  terdapat  lampiran.  Dan  upaya  penyelesaian  wanprestasi  terhadap  perjanjian  kerja  sama  bawah tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  yaitu dengan  upaya  penyelesaian  non  litigasi  atau  dengan  cara  negosiasi  antara  kedua  belah  pihak  melalui musyawarah, tetapi tidak berhasil dan tidak berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian di Bawah Tangan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  merupakan  makhluk  yang  hidup  bersama-sama  dengan manusia yang lainnya dan tidak dapat melakukan kegiatanya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hubungan sosial dapat terjadi pada sesama manusia yang saling mengenal maupun baru pertama kali mengenal manusia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi manusia bertujuan untuk mencapai kesesuaian kehendak guna mencapai tujuan tertentu. Guna menjamin tujuan tersebut, manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya harus di ikat dengan janji dengan orang lainnya. Akan menjadi sebuah permasalahan, apabila orang lain tidak menepati janji tersebut. Maka, sebagai upaya menanggulangi ingkar janji tersebut, maka manusia harus mengikatkan diri dengan manusia lainnya. Ikatan tersebut dilindungi oleh negara melalui hukum.
Ikatan hukum atau rechtband merupakan suatu Ikatan hukum ( rechtband ) merupakan suatu hubungan hukum di mana para pihak sepakat untuk berbuat dan bertindak sesuatu sesuai hukum dengan memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat subjek maupun objeknya dengan jelas, sehingga apabila dalam suatu waktu terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak  atau  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  dengan  sukarela,  maka  pihak  yang satu  atau yang lainnya yang merasa di rugikan atau haknya di rampas dapat menuntutnya di Pengadilan sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan  para pihak salah satunya ialah perjanjian mengenai utang piutang.
Perikatan  dapat  lahir  karena  undang-undang  dan  perikatan  juga  dapat  lahir  karena perjanjian. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau orang lain atau lebih, perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  secara  suka  rela  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan, sesuatu, berbuatan sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sebuah  perjanjian  yang  telah  sah  dibuat  akan  menimbulkan  akibat  hukum.  akibat  hukum tersebut yaitu mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Suatu perjanjian dapat berakhir apabila perjanjian tersebut berakhir secara alamiah baik karena telah  terlampauinya  jangka  waktu  atau  karena prestasi telah terpenuhi.  Perjanjian juga dapat diakhiri jika dikehendaki para pihak, meskipun prestasi belum dilakukan dan jangka waktu berlum berakhir.  Selain  itu  perjanjian  juga  dapat  dimintakan  pembatalan  apabila  syarat  sahnya perjanjian  tidak  terpenuhi.  Dan  yang  terakhir  yaitu  perjanjian  juga  dapat  terjadi  pemutusan ketika  perjanjian  masih  berlangsung,  umumnya  dalam  hal  ada  pelanggaran  kontraktual  oleh salah satu pihak.
Berbisnis merupakan suatu perbuatan hukum, hal tersebut karena dalam berbisnis terdapat perjanjian disana. Dalam berbisnis orang dapat melakukan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli.  Tetapi  dimungkinkan  juga  penjual  melakukan  perjanjian  dengan  orang  lain,  seperti perjanjian kerjasama dalam berbisnis. Dikarenakan berbagai macam alasan, tidak sedikit orang yang membuat perjanjian tidak dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris. Perjanjian tersebut disebut perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan dibuat dan ditandatangani oleh para  pihak  yang  membuatnya.  Apabila  suatu  akta  di  bawah  tangan  tidak  disangkal  oleh  Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Autentik.
Begitu  juga  pada  sebuah  perjanjian  kerjasama  bawah  tangan  usaha  Laundry  di  Kelurahan Semolowaru Surabaya, di dalam perjanjian tersebut pihak pertama sebagai Direktur dari usaha jasa  laundry  dan  pihak  kedua  sebagai  investor  yang  mana  kedua  pihak  tersebut  mempunyai kewajiban  dan  hak  masing-masing  yang  harus  dipenuhi.  Realitanya  pada  perjanjian  tersebut terdapat permasalahan yaitu pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya atau pihak pertama telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Maka, pihak yang  dirugikan  adalah  pihak  kedua.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, perlu  adanya  menganalisis  konstruksi  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  dan  perlu  adanya  upaya  penyelesaian  melalui  non  litigasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
maupun  litigasi  agar  permasalahan  tersebut  cepat  terselesaikan.    Berdasarkan  permasalahan tersebut  penulis  berniat  untuk  melakukan  analisis  terkait  perjanjian  tersebut,  dengan  judul “ Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Bawah Tangan Usaha Laundry Di Kelurahan Semolowaru Surabaya”.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tipe atau bentuk  pendekatan  yang  digunakan  untuk  pemecahan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah gabungan  dari  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data  primer  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  juga  menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari wawancara, berbagai studi kepustkaan, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam perjanjian kerja sama bisnis baik yang dilakukan dihadapan pejabat publik maupun yang  tidak  dilakukan  dihadapan  pejabat  publik,  tetap  harus  memenuhi  syarat  sah  perjanjian sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya obyek tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Syarat subyektif meliputi, antara  lain:  Pertama,  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  mengikatkan  diri. Artinya bahwa kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian harus setuju dan harus sepakat mengenai hal-hal yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Kedua, cakap untuk membuat perjanjian. artinya orang yang menandatangani perjanjian tersebut harus cakap menurut  hukum  yang  berlaku.  Berdasarkan  Pasal  1330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menjelaskan bahwa golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang dibawah pengampuan, dan seorang perempuan dalam hal-hal  yang  telah  ditetapkan  undang-undang,  dan  semua  orang  yang  undang-undang  telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melarang  membuat  perjanjian  tertentu.  Apabila  syarat  subyektif  tidak  dapat  dipenuhi,  maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat Pengadilan. Apabila tidak dituntut pembatalan, maka  perjanjian  tetap  berlaku.  Selain  itu,  syarat  ketiga  dan  keempat  adalah  syarat  obyektif karena  syarat  tersebut  menyangkut  obyek  perjanjian.  Syarat  obyektif  meliputi,  antara  lain: Pertama,  suatu  hal  atau  obyek  tertentu.  Syarat  obyektif  dalam  suatu  perjanjian  yaitu  syarat perjanjian  yang  berkaitan  dengan  isi atau  obyek  yang  akan  diperjanjikan.  Artinya bahwa  yang menjadi hak kreditur dan kewajiban para pihak yang telah sepakat harus jelas, tertentu, dan juga dapat  dibuktikan  keberadaannya.  Kedua,  berkaitan  dengan  suatu  hal  tententu.  Artinya  obyek yang  diperjanjikan  telah  ditentukan  jenisnya  dan  harus  jelas.  Ketiga,  suatu  sebab  yang  halal. Artinya  isi  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Apabila syarat obyektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
Dalam  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya, telah memenuhi dan telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat sah perjanjian yang telah dipenuhi  dan telah  sesuai  dengan Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata terhadap perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  yaitu Pertama, adanya kesepakatan antara Direktur dari Usaha Jasa Laundry sebagai pihak pertama dan  investor  sebagai  pihak  kedua,  kedua  belah  pihak  tersebut  disebut  sebagai  subyek  dalam perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya. Kedua, cakap dalam membuat perjanjian tersebut. Dapat dinyatakan cakap karena Direktur dari Usaha Jasa  Laundry  sebagai  pihak  pertama  telah  berusia  31  tahun dan  Investor  sebagai pihak  kedua telah  berusia  54  tahun.  Ketiga,  adanya  obyek  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  kerja  sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya berupa uang pokok investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan syarat sah perjanjian yang keempat yaitu suatu  sebab  yang  halal,  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan Semolowaru Surabaya dapat dibuat disebabkan oleh adanya kerja sama berupa uang investasi untuk kerja sama usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya. Dengan adanya penjelasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tersebut maka suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila syarat sah perjanjian tersebut telah  terpenuhi,  maka  suatu  perjanjian  dapat  menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi kedua belah pihak yang membuatnya.
Selain syarat-syarat sah perjanjian yang harus diimplementasikan dalam perjanjian, terdapat asas-asas  hukum  perjanjian  yang  dapat  mewujudkan  tujuan  perjanjian.  Asas-asas  hukum perjanjian berfungsi sebagai sebuah gambaran terkait latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar  hukum  suatu  perjanjian,  dan  sebagai  pedoman  atau  arahan  hukum  dapat  dijalankan. Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian yang telah sesuai dengan perjanjian kerja sama bawah tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru  Surabaya,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak (freedom  of  contract),  asas  konsensualisme,  asas  pacta  sunt  servanda,  asas  itikad  baik,  asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Untuk menjelaskan lebih rinci asas-asas perjanjian tersebut, sebagai berikut:
1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract)
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak artinya seseorang dapat membuat perjanjian dengan isi seseuai kehendaknya, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Maksud  dari  asas  kebebasan  berkontrak  yaitu  bebas untuk  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian,  bebas  untuk  memilih  pihak  dengan siapapun dalam membuat perjanjian, bebas untuk memilih dan menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, bebas untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional.  Berlakunya asas kebebasan berkontrak tidaklah mutlak, Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  memberikan  batasan-batasan  yang  dapat  dilihat  dari  Pasal  1320 Ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari kedua belah pihak, Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata, bahwa kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat perjanjian, Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata yang berkaitan  dengan  klausa  yang  dilarang  dan  bertentangan  dengan  undang-undang,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kesusilaan, ketertiban umum. Pasal 1332 KUH Perdata kebebasan kedua belah pihak dalam membuat  perjanjian  mengenai  obyek  yang  diperjanjikan,  Pasal  1335  KUH  Perdata bahwa tidak  adanya  kekuatan  hukum  untuk  suatu  sebab  perjanjian  yang  palsu,  terlarang,  atau tanpa  sebab,  dan  Pasal  1337  KUH  Perdata,  batasan  terhadap  perjanjian  yang  tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Asas Konsensualisme
Asas ini memiliki arti bahwa dalam membuat perjanjian cukup dengan kesepakatan saja. Terjadinya suatu persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan  tertentu  yaitu  suatu  kontrak  yang  sah  menurut  hukum.  Asas konsensualisme telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung arti adanya  kehendak  para  pihak  untuk  mengikatkan  diri  satu  sama  lain  dan  menimbulkan kepercayaan antara kedua belah pihak atas pemenuhan perjanjian.  Berkaitan dengan kata sepakat, terdapat tiga teori kata sepakat dalam ilmu hukum yaitu:
1) Teori Kehendak (Willstheorie)
Teori  kehendak  merupakan  suatu  kehendak  bagi  para  pihak  yang  telah  bertemu  dan mengikatkan diri, maka terjadilah suatu perjanjian.
2) Teori Pernyataan (Ultingstheorie)
Teori pernyataan artinya bahwa yang dinyatakan oleh seseorang dapat dipegang sebagai suatu  perjanjian,  karena  dengan  pernyataan  dari  seseorang  maka  telah  terjadi  suatu consensus. Teori pernyataan kebalikan dari teori kehendak.
3) Teori Kepercayaan (Vertrauwenstheorie)
Teori kepercayaan mengandung arti sesuatu yang wajar dapat dipercaya dari seorang manusia yang wajar dan dapat dipegang sebagai suatu persetujuan. Oleh sebab itu akan mengakibatkan kesepakatan.
3. Asas Pacta Sunt Servanda
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berdasarkan  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menjelaskan  bahwa  semua persetujuan yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak atau mereka yang membuatnya. Artinya asas pacta sunt servanda telah diakui sebagai aturan dimana semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik bertujuan untuk  dipenuhi  dan  jika  perlu  dipaksakan  sehingga  secara  hukum  mengikat.    Asas  ini mengandung  arti  bahwa  kedua  belah  pihak  harus  mentaati  apa  yang  telah  disepakati bersama.
4. Asas Itikad Baik
Berdasarkan  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  perjanjian  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  dalam  hal  ini  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam yaitu pertama itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, kedua itikad baik pada  waktu  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  timbul  akibat  dari perjanjian tersebut.  Itikad baik dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, semua itu akan tercermin  pada  perbuatan-perbuatan  nyata  seseorang  saat  melaksanakan  perjanjian tersebut.  Dalam  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan Semolowaru Surabaya telah sesuai dengan itikad baik yang pertama yaitu itikad baik pada waktu  akan  mengadakan  perjanjian.  Tetapi,  itikad  baik  yang  kedua  yaitu  itikad  baik  pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian tidak  sesuai  dengan  praktik  yang  telah  dilaksanakan  dalam  perjanjian  kerja  sama  bawah tangan usaha  laundry di  Kelurahan Semolowaru Surabaya.  Karena, pada praktiknya pihak pertama  selaku  Direktur  dari  usaha  jasa  laundry  tidak  menjalankan  kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan isi perjanjian tersebut.
5. Asas Kepribadian (Personality)
Berdasarkan  Pasal  1340  KUH  Perdata,  bahwa  suatu  perjanjian  hanya  berlaku  antara kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian. Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian  bagi  pihak-pihak  ketiga,  tak  dapat    pihak-pihak  ketiga  mendapat  manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1315 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perikatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri.  Tetapi,  ketentuan  tersebut  terdapat pengecualian  sebagaimana  pengantar  dalam  Pasal  1317  KUH  Perdata  yang  menjelaskan bahwa dapat pula perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang  dibuat  untuk  diri  sendiri  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain  yang  telah mengandung syarat semacam itu. Sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata menjelaskan bahwa  tidak  hanya  mengatur  perjanjian  untuk  diri  sendiri,  akan  tetapi  juga  untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.
6. Asas Kepercayaan
Asas  kepercayaan  mengandung  arti  bahwa  seseorang  yang  mengadakan  perjanjian dengan pihak lain, wajib menumbuhkan rasa kepercayaan diri diantara kedua belah pihak yang  mana  satu  sama  lain  akan  memenuhi  prestasinya  dikemudian  hari.  Apabila  tidak adanya  rasa  kepercayaan  maka  perjanjian  tidak  mungkin  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh kedua  belah  pihak,  dengan  adanya  rasa  kepercayaan  ini  para  pihak  mengikatkan  dirinya untuk  keduanya  perjanjian  tersebut  karena  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai  undang- undang.
7. Asas Persamaan Hak
Maksud  dari  adanya  asas  persamaan  hak  yaitu  menempatkan  para  pihak  dalam persamaan  derajat,  tidak  ada  perbedaan,  meskipun  terdapat  perbedaan  warna  kulit, kepercayaan, kekuasaan, bangsa, jabatan, dan lain sebagainya.
8. Asas Moral
Asas  moral  terdapat  dalam  Pasal  1339  KUH  Perdata,  yang  mengandung  arti  dimana seseorang melakukan suatu perbuatan sukarela (moral) yang berkaitan dengan mempunyai kewajiban (hukum) guna untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatannya.
9. Asas Kepatutan
Asas  kepatutan  selalu  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  tentang  isi  perjanjian. Asas kepatutan juga tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
10. Asas Kebiasaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Asas  kebiasaan  telah  diatur  dalam  Pasal  1339  jo  1374  KUH  Perdata.  Suatu  perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang diatur dengan tegas, melainkan juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
11. Asas Kepastian Hukum
Dalam  suatu  hukum  harus  memiliki  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  ini  terdapat dalam kekuatan mengikat dari perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak atau para pihak.
12. Asas Keseimbangan
Asas  keseimbangan  sangat  diperlukan  karena  bertujuan  untuk  mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut.
13. Asas Perlindungan
Semua  para  pihak  yang  berkaitan  dalam  suatu  perjanjian  wajib  untuk  dilindungi kepentingannya.
Dalam  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya sangat penting untuk menerapkan asas-asas hukum perjanjian agar perlindungan dan keadilan  terwujud  dalam  suatu  perjanjian.  Keseluruhan  asas-asas  hukum  perjanjian  saling berkaitan  satu  dengan  lainnya,  tidak  dapat  dipisah-pisahkan,  diterapkan  secara  bersamaan, berlangsung dengan proporsional dan adil, dan asas-asas hukum perjanjian menjadi dasar untuk mengikat isi perjanjian.
Selain  syarat-syarat  sah  perjanjian  dan  asas-asas  perjanjian  yang  telah  diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya, juga  terdapat  beberapa  tahapan-tahapan  yang  telah  dilakukan  dalam  membuat  draft  suatu kontrak  atau  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya, antara lain:
1) Identifikasi para pihak (subyek hukum) dalam perjanjian
Tahap  pertama  dalam  membuat  draft  suatu  kontrak  atau  perjanjian  yaitu mengindentifikasi para pihak atau subyek hukum dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  telah melakukan  identifikasi  terhadap  para  pihak  yaitu  pihak  pertama  berusia  31  tahun  selaku Direktur dari usaha jasa laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya dan pihak kedua berusia 54  tahun  selaku  investor  dalam  usaha  bisnis  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya. Para pihak tersebut telah cakap dalam membuat suatu perjanjian. selain itu, para pihak tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2) Identifikasi obyek yang akan diperjanjikan
Tahap kedua dalam membuat draft suatu kontrak atau perjanjian yaitu mengidentifikasi obyek yang akan diperjanjikan atau obyek yang akan dicantumkan dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya telah melakukan identifikasi obyek yaitu uang pokok investasi usaha atau bisnis laundry di Apartement Educity Tower Stanford di Tokan S-003, dengan uang pokok investasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3) Memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum
Tahap ketiga dalam membuat draft suatu kontrak atau perjanjian yaitu para pihak harus memahami  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  aturan  perundang- undangan dan dokumen hukum. Pada perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan  Semolowaru  Surabaya  telah  menyiapkan  dan  mengumpulkan  bahan-bahan hukum  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  aturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry tersebut.
4) Merumuskan latar belakang perjanjian
Tahap keempat dalam membuat draft suatu kontrak atau perjanjian yaitu merumuskan latar belakang perjanjian. Latar belakang adanya perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya adalah pihak pertama memiliki usaha atau bisnis laundry.  Tetapi,  pihak  pertama  membutuhkan  biaya  untuk  mengembangkan  dan  untuk penambahan  biaya  operasional  laundry.  Sehingga  pihak  pertama  mengajak  pihak  kedua untuk  bekerja  sama  dalam  usaha  laundry  tersebut.  Dalam  hal  ini  pihak  kedua  sebagai investor, yang nantinya pihak kedua juga mendapatkan bagi hasil dari pihak kesatu dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
adanya usaha laundry tersebut dan pihak kesatu wajib mengembalikan uang pokok investasi dari pihak kedua. Oleh karena itu, untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak maka dibuatlah perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya.
5) Merumuskan substansi perjanjian dan kedudukan para pihak
Tahap  kelima dalam  membuat draft  suatu  kontrak  atau perjanjian yaitu  merumuskan substansi perjanjian dan kedudukan para pihak. Pada perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya telah merumuskan substansi perjanjian dan kedudukan para pihak yang terdiri dari masa berlakunya perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya selama 12 (dua belas) bulan yaitu dimulai pada tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2020, hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut yaitu pihak kedua tidak memiliki hak dan wewenang  dalam  mencampuri  operasional  usaha,  dan  batasan-batasan  lainnya  terdapat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, juga terdiri dari pilihan hukum atau Pengadilan yaitu di Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  klausula  penyelesaian  sengketa  dalam perjanjian tersebut yaitu secara musyawarah serta berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya, dan kaitannya dengan perjanjian atau kontrak lain (addendum).
Pada  perjanjian  kerja  sama  bawah  tangan  usaha  laundry  di  Kelurahan  Semolowaru Surabaya  telah  sesuai  dengan  beberapa  susunan  dan  anatomi  dalam  suatu  kontrak  atau perjanjian  yaitu  judul  ( heading ),  pembukaan,  komparasi,  premise  ( reticals ),  isi  perjanjian, kata penutup, dan tanda tangan. Tetapi, dalam perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya tidak terdapat saksi pada bagian tanda tangan dan  juga  tidak  terdapat  lampiran.  Dalam  membuat  perjanjian  di  bawah  tangan,  memang tidak  ada  ketententuan  secara  hukum  mengenai  wajibnya  menggunakan  saksi.  Hal  yang terpenting  dalam  saksi  adalah  orang  tersebut  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum sesuai ketentuan yang ada, maka orang tersebut dapat menjadi saksi dalam suatu perjanjian. Pada umumnya kehadiran saksi ditentukan berdasarkan kepentingan hukum bagi masing-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masing pihak  yang  menandatangani perjanjian. Meskipun  saksi tidak  bersifat  wajib  untuk dicantumkan dalam perjanjian, alangkah baiknya saksi tetap ada dalam perjanjian. Karena apabila dikemudian hari perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berujung pada  sengketa  di  Pengadilan,  oleh  sebab  itu  saksi-saksi  yang  telah  dicantumkan  dalam perjanjian  dapat  hadir  untuk  memperkuat  pembuktian.  Hal  tersebut  telah  dijelaskan berdasarkan  Pasal  1866  KUH  Perdata/Pasal  164  HIR  bahwa  alat  bukti  yang  diakui  dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Maka  berdasarkan  Pasal  1866  KUH  Perdata/Pasal  164  HIR  mengandung  arti  bahwa  saksi sangat diperlukan guna menjadi alat bukti dalam perkara perdata.

## KESIMPULAN
Terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam membuat suatu kontrak yaitu tahap pra kontraktual  (negosiasi  dan  Pembuatan Memorandum  of  Understanding (MoU)),  tahap kontraktual, dan tahap postkontraktual. Dalam pembuatan draft suatu kontrak atau perjanjian juga terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu identifikasi para pihak, identifikasi obyek,  memahami  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum,  merumuskan  latar  belakang, merumuskan substansi dan kedudukan para pihak.  Perjanjian kerja sama bawah tangan usaha laundry di Kelurahan Semolowaru Surabaya, telah memenuhi dan telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya  keepakatan,  kecakapan,  adanya obyek, dan  adanya  suatu  sebab  yang  halal.  Dan telah sesuai  dengan  asas-asas  hukum  perjanjian  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda , asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas  persamaan  hak,  asas  moral,  asas  kepatutan,  asas  kebiasaan,  asas  kepastian  hukum,  asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Selain itu, pada perjanjian tersebut telah sesuai dengan beberapa  susunan  dan  anatomi  dalam  suatu  kontrak  atau  perjanjian  yaitu  judul,  pembukaan, komparasi,  premise,  isi  perjanjian,  kata  penutup,  dan  tanda  tangan.  Tetapi,  dalam  perjanjian tersebut tidak terdapat saksi pada bagian tanda tangan dan juga tidak terdapat lampiran.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, Hukum Perdata , Malang: Setara Press Kartini Muljadi, 2003, Perikatan yang lahir dari Perjanjian , Jakarta: PT Raja
Persada Grafindo Kma Sabsyiesty, 2007, Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter)  Yang
Dibuat Secara Tidak Tertulis. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga
Dewi Asmawardhani, Analisis Asas Konsensualisme Terkait Dengan Kekuatan
Pembuktian
Perjanjian Jual-Beli Di Bawah Tangan, Jurnal Ganec Swara, Vol. 9 No.1 Tahun 2015
Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Jakarta: Prenada  Media Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)