## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)
Oleh: Tri Purwanti 1 Ren Suharyadi 2
Email : tripurwanti141@yahoo.com

## ABSTRAK
Administrasi  kependudukan  adalah  bagian  sistem  dari  administrasi  negara,  memiliki  peranan penting  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  pelayanan administrasi kependudukan pada kantor kecamatan Sindang Beliti Ilir Kecamatan Rejang Lebong sudah  memiliki  landasan  ketentuan  perundang-undangan  yang  cukup  komprehensif.  Sistem  dan prosedur  pelayanan  sudah  dilaksanakan  sesuai  standar  ketentuan  UU  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan,  selanjutnya  standar  pelayanan  publik  mengacu  pada  UU Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Sumber  daya  manusia  pelaksanaan  pelayanan tidak  ada  permasalahan  berarti  kecuali  kurangnya  personel  yang  sanggup  menangani  database SIAK  secara  utuh.  Berkenaan  dengan  komunikasi  Organisasi  yang  dilakukan  Kantor  Kecamatan adalah  dua  bentuk,  komunikasi  organisasi  internal  serta  komunikasi  organisasi  eksternal  (antar intansi/lembaga).
.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, dan Administrasi Kependudukan.
1 Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
Administrasi  kependudukan  adalah  bagian sistem  dari  administrasi  negara,  memiliki peranan  penting  dalam  pemerintahan  dan pembangunan  penyelenggaraan  administrasi kependudukan.  Sejalan  dengan  itu,  maka pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil sebagai bagian-bagian sistem pilar administrasi kependudukan  harus ditata dengan rapi  supaya memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi  kependudukan  untuk  wilayah kabupaten/kota  adalah  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan
kepada tiap-tiap penduduk berkenaan dengan pelaporan peristiwa peristiwa penting dan kependudukan. Administrasi kependudukan mencatat
peristiwa  penting  kependudukan  mulai  dari peristiwa  kelahiran,  perkawinan,  pengesahan anak,  pengakuan  anak,  perceraian,  kematian, lahir  mati,  dan  lain-lain.  Namun  harus dilakukan  secara  menyeluruh  seperti  kelahiran dan  kematian  serta  yang  lainnya  harus dilakukan  pendataan  dan  menjadi  bagian penting  dalam  administrasi.  Seperti  halnya pada  pendaftaran  kelahiran  dalam  pendaftaran penduduk  dibuktikan  adanya  akta  kelahiran. Akta  kelahiran  merupakan  akta  catatan  sipil dari  pencatatan  peristiwa  kelahiran  seseorang. Jika  anak  belum  atau  tidak  mempunyai  akta kelahiran  maka  secara de  jure keberadaannya dianggap  tidak  ada  oleh  negara.  Sehingga mengakibatkan  anak  lahir  tersebut  belum tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya  serta  belum  terlindungi keberadaanya. Selanjutnya seperti pada pendaftaran peristiwa  kematian  penduduk  yaitu  dibuktikan dengan  akta  kematian.  Kesadaran  masyarakat untuk  mengurus  akta  kematian  masih  sangat rendah.  Hal  ini  terkait  dengan  minimnya pemahaman  masyarakat  mengenai  fungsi  akta kematian itu. Padahal akta tersebut berhubungan  erat  dengan  status  hukum seseorang,  baik  hukum  privat  maupun  publik. Bahkan,  beberapa  tahun  ke  depan  akta kematian  akan  menjadi  salah  satu  prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain.
Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti terlihat  bahwa,  baik  dari  lingkungan  kelurahan maupun  di  kecamatan  dan  dari  pihak masyarakat sendiri dalam pelaksanaanya terdapat  beberapa  kendala  dalam  menerapkan pelayanan  dalam  pendaftaran  administrasi
kependudukan.  Seperti  dalam  penerbitan  Surat Keterangan  Lahir,  masyarakat  di  kecamatan Sindang  Beliti  Ilir  belum  memiliki  kesadaran untuk  segera  mengurus  surat  keterangan  lahir secara  tepat  waktu.  Masyarakat  di  Kecamatan Sindang  Beliti  Ilir  masih  memiliki  paradigma bahwa  Surat  Keterangan  Lahir  dan  Surat Keterangan  Kematian  tidak  begitu  penting sampai masyarakat
benar-benar membutuhkannya seperti dalam mengurus anak yang akan masuk sekolah dan manfaat dari akta kematian  bagi  ahli  waris  diantaranya  untuk mengurus  penetapan  ahli  waris,  pensiunan, klaim asuransi, maupun persyaratan perkawinan  bagi  duda  atau  janda.  Pentingnya membuat  akte  kematian  sebagai  database perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil warga.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka menarik  untuk  dikaji  bagaimana  implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten  Rejang  Lebong.  Sehingga  penulis mengambil  salah  satu  fokus  penelitiannya adalah  pada  Kantor  Kecamatan  Sindang  Beliti Ilir, Rejang
Lebong dengan judul: “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Administrasi  Kependudukan  (Studi  Kajian tentang  Sistem  Pelayanan  Kependudukan  di Kecamatan  Sindang  Beliti  Ilir  Kabupaten Rejang Lebong)”
.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pelayanan Publik
Pengertian  pelayanan  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu usaha untuk  membantu  menyiapkan  (mengurus)  apa yang  diperlukan  orang  lain.  Selanjutnya pengertian publik itu sendiri adalah sekelompok  orang  yang  memiliki  kesamaan berfikir,  harapan,  perasaan,  sikap  dan  tindakan yang  baik  dan  benar  berdasarkan  nilai  norma yang  mereka  punya.  Sehingga  pelayanan publik  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  usaha untuk  membantu  menyiapkan  (mengurus)  apa yang  diperlukan  sekelompok  orang  yang memiliki kesamaan berfikir, harapan, perasaan, sikap  dan  tindakan  yang  baik  dan  benar berdasarkan nilai norma yang mereka punya.
Pengertian  pelayanan  publik  yang  dikutip dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik selanjutnya Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik Indonesia  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik  yang  menjabarkan  pelayanan  publik merupakan  segala  bentuk  pelayanan  yang
dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  baik  di daerah  dan  pusat,  dalam  bentuk  barang  atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan  perundang-undangan  maupun  dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa  pelayanan  publik  merupakan  seluruh kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh paratur  pemerintah  sebagai  penyelenggara pelayanan  dalam  suatu  instansi  atau  organisasi untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam  keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  pelayanan publik  dibagi  atas  3  kelompok  berdasarkan wujud pelayanan itu sendiri , yaitu:
1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  atau  publik,  seperti  Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kematian, Akte Pernikahan, Izin
Mendirikan Bangunan, Surat Izin Mengemudi,  Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.
2. Kelompok  pelayanan  barang,  yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk barang kebutuhan publik, seperti air  bersih,  listrik,  jaringan  telepon,  dan sebagainya.
3. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk  jasa  yang  dibutuhkan  publik, misalnya: pemeliharaan kesehatan,
pendidikan,  transportasi,  pos,  dan  lain sebagainya. Di dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik Indonesia  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang
Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik  disebutkan  bahwa  penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  memenuhi  prinsip- prinsip sebagai berikut:
1. Kesederhanaan. Dalam hal ini prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan  secara  tepat,  tidak berbelit-belit,  mudah  dipahami  dan dilaksanakan
2. Kejelasan.  Pelayanan  yang  diberikan harus memberikan memberikan kejelasan  kepada  penerima  pelayanan, terutama dalam hal:
a. Prosedur/tatacara umum, baik
teknis maupun administratif b. Unit  kerja  atau  pejabat  yang berwenang  dan  bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik c. Rincian biaya/tarif pelayanan publik yang dikenakan.
3. Kepastian  Waktu,  pelayanan  yang dimaksud  harus  dapat  diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan publik harus dapat  diterima  dengan  benar,  tepat  dan sah secara hukum.
5. Keamanan. Proses dan produk pelayanan harus dapat memberikan rasa aman  bagi  penerima  pelayanan  dan kepastian hukum.
6. Tanggung Jawab. Pimpinan penyelenggara  pelayanan  publik  harus bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian serta penanganan keluhan atas persoalan yang muncul  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik.
7. Kelengkapan  Sarana  dan  Prasarana. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja dan  pendukung  lainnya  yang  memadai termasuk penyediaan sarana
telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan  Akses.  Tempat  dan  lokasi serta  sarana  pelayanan  yang  memadai, mudah  dijangkau  oleh  masyarakat,  dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahtamahan.  Pemberi  pelayanan harus  bersikap  disiplin,  sopan  santun, ramah  serta  memberi  pelayanan  dengan ikhlas.
10. Kenyamanan.  Pelayanan  harus  tertib, teratur  dan  disediakan  ruang  tunggu yang  nyaman,  bersih,  rapi,  lingkungan yang  indah  dan  sehat  serta  dilengkapi fasilitas  pendukung  pelayanan  lainnya seperti parkir dan toilet.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik,  standar  pelayanan  publik sekurang-kurangnya meliputi;
1. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu
Penyelesaian. Waktu penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat
pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian termasuk pengaduan.
3. Biaya  Pelayanan.  Biaya/tarif  pelayanan termasuk  rinciannya  yang  ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
4. Produk  Pelayanan.  Hasil  pelayanan yang  akan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana  dan  Prasarana.  Penyediaan sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang memadai oleh
penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik.  Kompetensi  petugas  pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
2. Administrasi Kependudukan
Administrasi  dalam  arti  sempit  berasal  dari kata administratie, yang meliputi kegiatan catat mencatat,  surat  menyurat,  pembukuan  ringan, ketik  mengetik,  agenda  dan  lain  sebagainya yang  bersifat  teknis  ketatausahaan.  Dalam  arti luas,  menjelaskan  administrasi  adalah  suatu proses  yang  pada  umumnya  terdapat  pada semua  usaha  kelompok,  negara  atau  swasta, sipil  atau  militer,  usaha  yang  besar  dan  kecil yang pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari
pengaturan
hingga pengurusan sekelompok  orang  yang  memiliki  diferensiasi pekerjaan  untuk  mencapai  suatu  tujuan bersama.
Pengertian administrasi kependudukan menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lain.
Setiap  penduduk  mempunyai  hak  untuk memperoleh  fasilitas-fasilitas  publik dalam  hal kependudukan (Fulthoni, 2009:8) , diantaranya:
1. Dokumen kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Perlindungan atas data pribadi;
4. Kepastian  hukum  atas  kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan
sipil  atas  dirinya  dan/atau  keluarganya; dan
6. Ganti  rugi  dan  pemulihan  nama  baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil  serta  penyalahgunaan  data  pribadi oleh instansi pelaksana.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan,
pelayanan adminisrasi  kependudukan  terdiri  dari  2  (dua) bentuk pelayanan yaitu:
1. Pendafaran Penduduk. Pendaftaran penduduk  adalah  pencatatan  biodata penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan peristiwa  kependudukan  dan  pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen  kependudukan  berupa  kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa  kependudukan adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk  dan/atau  surat  keterangan kependudukan  lainnya  meliputi  pindah datang,  perubahan  alamat,  serta  status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
2. Pencatatan  Sipil.  Pelayanan  pencatatan sipil adalah pencatatan biodata penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan peristiwa  kependudukan  dan  pendataan penduduk  serta  penerbitan  dokumen kependudukan  berupa  kartu  identitas atau  surat  keterangan  kependudukan. Pelayanan  pencatatan  sipil  meliputi pencatatan  peristiwa  penting,  yaitu:  (i) Kelahiran,  (ii)  Kematian,  (iii)  Lahir Mati,  (iv)  Perkawinan,  (v)  Perceraian, (vi)  Pengakuan  Anak,  (vii)  Pengesahan Anak,  (viii)  Pengangkatan  Anak,  (ix) Perubahan  Nama,  (x)  Perubahan  Status
Kewarganegaraan, (xi) Pembatalan Perkawinan, (xii) Pembatalan Perceraian,  dan  (xiii)  Peristiwa  penting lainnya. Pengertian dokumen
kependudukan menurut  Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  adalah  dokumen  resmi  yang diterbitkan  oleh  instansi  pelaksana  yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil.
Bentuk-bentuk  dokumen  kependudukan  adalah sebagai berikut:
1. Biodata  Penduduk.  Biodata  penduduk memuat  keterangan  tentang  nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri  lainnya  secara  lengkap,  serta perubahan  data  sehubungan  dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami
2. Kartu  Keluarga.  Kartu  Keluarga  adalah kartu  identitas  keluarga  yang  memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3. Kartu  Tanda  Penduduk.  Kartu  Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk  sebagai  bukti  diri  yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Akta  Pencatatan  Sipil.  Akta  pencatatan sipil terdiri dari register akta pencatatan sipil;  dan  kutipan  akta  pencatatan  sipil. Register  akta  pencatatan  sipil  memuat seluruh data peristiwa penting sedangkan  kutipan  akta  pencatatan  sipil terdiri  dari  akta  kelahiran,  kematian, perkawinan,  perceraian,  dan  pengakuan anak.
5. Surat  Keterangan  Kependudukan.  Surat
Keterangan Kependudukan memuat keterangan  tentang  nama  lengkap,  NIK (Nomor  Induk  Kependudukan),  jenis kelamin,  tempat  tanggal  lahir,  agama, alamat,  peristiwa  penting  dan  peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang. Surat Keterangan Kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:
1) Surat Keterangan Pindah;
2) Surat Keterangan Pindah Datang;
3) Surat  Keterangan  Pindah  ke  Luar Negeri;
4) Surat  Keterangan  Datang  dari  Luar Negeri;
5) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6) Surat Keterangan Kelahiran;
7) Surat Keterangan Lahir Mati.
8) Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan; 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10) Surat Keterangan Kematian;
11) Surat  Keterangan  Pengangkatan Anak;
12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 13) Surat  Keterangan  Pengganti  Tanda Identitas; dan
14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

## 3. Kerangka Pemikiran
Pelayanan  publik  merupakan  bentuk  jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  jasa  publik maupun  barang  publik  yang  dilaksanakan  dan menjadi  tanggung  jawab  Instansi  Pemerintah. Salah satunya pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah  dalam  penerbitan  dokumen  dan data  kependudukan  melalui  pencatatan  sipil, pendaftaran  penduduk,  pengelolaan  informasi administrasi kependudukan.
Apabila  pelayanan  yang  diberikan  telah sesuai  dengan  standar  pelayanan  administrasi di  daerah  tempat  masyarakat  memperolah layanan  maka  akan  sangat  berguna  sebagai informasi  atau  acuan  dasar  dalam  memberikan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Berdasarkan  prinsip  dan  standar  pelayanan publik  yang  dijabarkan  dalam  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2003 Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  ada  beberapa  faktor  yang harus  dipenuhi  dalam  penerapan  pelayanan publik  di  antaranya  kesederhanaan,  kejelasan (prosedur/tatacara  umum,  unit  kerja  atau pelaksana  pelayanan,  rincian  biaya),  kepastian waktu,  akurasi,  keamanan,  tanggung  jawab, kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahtamahan serta kenyamanan. C. METODE PENELITIAN Penelitian Metode penelitian mengguna  kan  metode  kualitatif  deskriptif yang bertujuan menguraikan penerapan pelayanan  administrasi  kependudukan  untuk masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong. Informan dalam  penelitian  ini  adalah  Camat,  Sekcam, Kaasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag  Keuangan,  Kasubbag  Perencanaan, dan  Kepala  Seksi  Pemerintahan  sebagai informan  kunci  ( key  informan), sedangkan sebagai informan biasa adalah 5 orang pegawai kecamatan  dan  15  orang  masyarakat  yang sedang  mengurus  administrasi  kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir. Pengumpulan data  melalui  teknik  observasi  dan  wawancara untuk  data  primer  serta  teknik  dokumentasi untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis  secara  kualitatif  mulai  dari  proses reduksi  data,  penyajian  data  sampai  dengan penarikan kesimpulan.
D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui bahwa ketentuan pelaksanaan pelayanan  administrasi  kependudukan  telah memiliki landasan ketentuan perundang- undangan  yang  cukup  komprehensif.  Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan, diperlukan adanya suatu standar operasional prosedur yang diketahui  baik  oleh  pelaksana  pelayanan maupun  pengguna  pelayanan.  Adapun  standar operasional  prosedur  yang  dilaksanakan  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  seperti yang  diutarakan  Camat  sebagai  key  informan adalah “standar operasional prosedur yang kita lakukan adalah pihak kelurahan selaku pelaksana  pelayanan  akan  menerima  berkas permohonan  dari  masyarakat.  Setelah  surat dikeluarkan, maka masyarakat dapat membawa surat ini sebagai dasar seperti untuk menerbitkan Akte di Dinas Kependudukan”.
Prosedur atau tatacara pelayanan serta prinsip  pelayanan  publik  harus  dilaksanakan secara  tepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami  sehingga  pembentukan  pelayanan harus  didasarkan  pada  ketentuan  yang  telah diatur  sebelumnya.  Meskipun  telah  ada ketentuan berupa undang-undang, namun perlu produk  turunan  berupa  peraturan  daerah  yang pada akhirnya mampu mengakomodir kebutuhan  daerah  sesuai  dengan  semangat otonomi daerah itu sendiri.
2. Sistem dan Prosedur Pelayanan

## Administrasi Kependudukan
Dalam  penerapan  pelayanan  akan  selalu memberikan konsekuensi baik bagi masyarakat yang  dipengaruhinya  maupun  bagi  pelaksana pelayanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara, didapat  bahwa  sumber  yang  diperlukan  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  adalah berupa  beberapa  dokumen  pendukung  sebagai dasar  bagi  setiap  pengurusan  surat  misalnya bukti  identitas  diri  dan  surat  keterangan  dari rumah  sakit/tenaga  medis  yang  menerangkan kelahiran  atau  kematian  seorang  penduduk. Menyangkut  pengurusan  KTP  elektronik  yang belum selesai, maka masyarakat dapat menggunakan KTP yang lama atau Resi KTP.
3. Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  di  setiap  penyelenggaraan kebijakan  ataupun  di  setiap  regulasi  yang dicanangkan  oleh  pemerintah.  Tidak  adanya sumber daya manusia yang terampil dan cakap, maka  sulit  mencapai  sasaran.  Dari  hasil
penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  secara pelaksanaan
pelayanan Administrasi
Kependudukan,  tidak  ada  permasalahan  yang berarti terutama yang menyangkut kemampuan dari  segi  sumber  daya  manusia.  Permasalahan yang  ditimbulkan  yaitu  berkenaan  dengan kurangnya personel yang sanggup dan mengerti dalam  menangani  database  Sistem  Informasi Adminitrasi  Kependudukan  (SIAK)  secara utuh.  Berkenaan  hal  tersebut  pihak  kecamatan mencoba untuk mengantisipasi dengan mengikutsertakan stafnya ke bimbingan teknis, pelatihan,  maupun  diklat  berkenaan  dengan pengelolaan database kependudukan.
4. Standar dan Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan Penerapan pelayanan administrasi kependudukan  pada  kantor  Camat  Sindang Beliti  Ilir  Kabupaten  Rejang  Lebong  telah diselenggarakan sesuai dengan standar ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan Pelayanan Administrasi Kependudukan,  selanjutnya  berkenaan  dengan standar  pelayanan  publik  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik. Sasaran penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan  di  samping  sebagai  wujud pelayanan publik kepada masyarakat juga guna memperoleh  informasi  dan  data  yang  akurat berkenaan  dengan  penurunan  atau  peningkatan jumlah  penduduk  terutama  di  wilayah  kerja Kecamatan Sindang Beliti Ilir.
Berkenaan  dengan  pelayanan  administrasi kependudukan ini terjadi pelimpahan
wewenang  kepada  Kantor  Kecamatan  dengan pelaporan  berkala  dan  prinsip  koordinasi. Sebuah kebijakan akan menjangkau masyarakat  luas  apabila  semua  sumber  daya dapat dimanfaatkan dengan baik dengan proses komunikasi  disposisi  yang  baik  dalam  struktur birokrasi itu sendiri.

## 5. Database
Tujuan  utama  administrasi  kependudukan sebagai  usaha  pemerintah  agar  mendapat informasi  yang  valid  dan  akurat  mengenai kependudukan  dan  dinamika  permasalahan yang  berkembang  dalam  masyarakat,  maka database  menjadi  hal  yang  sangat  perlu  untuk diperhatikan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan pada  kantor  kecamatan  sindang  beliti  Ilir, diketahui database kependudukan telah diintegrasikan  ke  dalam  suatu  aplikasi  SIAK atau (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan).  Database  tersebut  sangat bermanfaat  bagi  pemerintah  daerah  guna mengetahui secara lebih akurat jumlah
pengurangan  dan  pertambahan  penduduk dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu  sehingga dapat  menunjukkan  secara  eksplisit  persebaran penduduk  di  tiap  kecamatan  sebagai  acuan dalam  rangka  merumuskan  suatu  kebijakan publik.
6. Komunikasi Organisasi
Komunikasi  organisasi  merupakan  suatu proses  interaksi  antar  bagian  suatu  organisasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan guna  mencapai  tujuan  yang  sebelumnya  telah ditetapkan.  Kantor  Kecamatan  Sindang  Beliti Ilir  sebagai  organisasi  pemerintah  yang bertugas  memberikan  pelayanan  administratif kepada masyarakatnya juga mempunyai komunikasi  internal  antar  personel  maupun dengan  instansi  yang  dibawahinya  seperti kantor  Desa  atau  Kelurahan.  Dari  hasil penelitian,  diketahui  bahwa  pada  Kantor Kecamatan Sindang Beliti Ilir telah melaksanakan  komunikasi  organisasi  dalam dua  bentuk,  pertama  Komunikasi  Organisasi Internal  yaitu  komunikasi antar personil dalam kantor  Kecamatan  Sindang  Beliti  Ilir  sendiri terutama
berkenaan
penyelenggaraan pelayanan  administrasi  kependudukan  dan kedua  Komunikasi  Organisasi  Eksternal  yaitu komunikasi  organisasi  antar  lembaga  atau instansi pemerintah terutama yang berhubungan dengan koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
serta tindaklanjut
atas penyelenggaraan program-program yang sifatnya insidentil. Prinsip komunikasi organisasi sangat dibutuhkan dalam penerapan pelayanan sebagai bentuk  penyampaian  dan  penerapan  pelayanan secara konsisten dan jelas kepada bawahan dan lembaga  terkait  supaya  pelaksanaan  pelayanan dapat tercapai. Penyampaian informasi pelayanan kepada bawahan seperti
pendelegasian wewenang, dan konsultasi pelayanan telah dilakukan pada kantor kecamatan  Sindang  Beliti  Ilir  dengan  cukup baik  sehingga  tidak  menimbulkan  hambatan berarti  dalam  penyelenggaraan  tugas  sehari- harinya.
Kantor Kecamatan Sindang Beliti Ilir sudah melakukan  berbagai  kerjasama  berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pihak yang memiliki  hubungan  kerjasama  langsung  antara lain  Dinas  Kependudukan  Kabupaten  Rejang Lebong  dan  Kantor  Desa  baik  dalam  hal pelaporan data dan administrasi surat- menyurat. Selanjutnya untuk keperluan insidentil,  pihak  Kantor  Kecamatan  Sindang Beliti  Ilir  juga  menjalin  kerjasama  dengan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN)  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Rejang
Lebong.
7. Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik  berarti  ciri-ciri  yang  melekat erat sebagai identitas khas sebuah individu atau organisasi.  Berkenaan  dengan  penelitian  ini, karakteristik  Kantor  Kecamatan  Sindang  Beliti Ilir  sebagai  yang  bertanggungjawab  serta sebagai  badan  pelaksana  atas  penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki kesamaan karakteristik  seperti  sebagian  besar  instansi pemerintahan lainnya dimana
penyelenggaraannya  mengacu  pada  ketentuan pemerintah,  bertujuan  memenuhi  kebutuhan publik.
Berkaitan  dengan  temuan  hasil  penelitian adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  akan karakteristik Kantor Kecamatan yang membawahi  pemerintah  desa/kelurahan  dalam menangani pelayanan
administrasi kependudukan, dikarenakan karakteristik badan pelaksana  ini  bersentuhan  langsung  kepada masyarakat  umum  sehingga  perlu  adanya perbaikan  mendasar  menyangkut  disiplin,  etos kerja, dan integritas.
8. Kecenderungan Sikap Pelaksana Kecenderungan sikap pelaksana merupakan penilaian  awal  atau  sikap  yang  dilihat masyarakat berkenaan pelayanan yang disuguhkan oleh suatu instansi kepada masyarakatnya  itu  sendiri.  Berkenaan  dengan kecenderungan  sikap  yang  dinampak  kan  oleh pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap  pelaksana  pada  kantor  Kecamatan Sindang  Beliti  Ilir  masih  belum  menunjukkan seperti  yang  diharapkan  dari  seorang  aparatur. Karena sebagian besar masyarakat memberikan penilaian  negatif  berkenaan  dengan  sikap pelaksana kecamatan. Berdasarkan standar dan prinsip pelayanan publik,  kecenderungan sikap pelaksana/  implementator  yang  menunjukkan perlakuan negatif akan melemahkan kepercayaan masyarakat akhirnya akan
menjadi
penghambat
penyelenggaraan pelayanan  itu  sendiri.  Sikap  pelaksana  ini sepatutnya  menjadi  masalah  yang  harus  serius dibahas  sebelum  akhirnya  ketidakpercayaan masyarakat itu berubah menjadi antipati.

## F. Penutup
Ketentuan pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan pada kantor kecamatan  Sindang  Beliti  Ilir  Kecamatan Rejang  Lebong  sudah  memiliki  landasan ketentuan  perundang-undangan  yang  cukup komprehensif.  Sistem  dan  prosedur  pelayanan
sudah  dilaksanakan  sesuai  standar  ketentuan UU Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
selanjutnya standar  pelayanan  publik  mengacu  pada  UU Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik.
Sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan  tidak  ada  permasalahan  berarti kecuali  kurangnya  personel  yang  sanggup menangani  database  SIAK  secara  utuh. Berkenaan dengan komunikasi Organisasi yang dilakukan  Kantor  Kecamatan  adalah  dua bentuk,  komunikasi  organisasi  internal  serta komunikasi organisasi eksternal (antar intansi/lembaga). Sebagai lembaga yang mempunyai karakteristik  kantor  sama  seperti  kebanyakan instansi pemerintahan lainnya dalam memenuhi kebutuhan publik kecenderungan sikap pelaksana  Kantor  Kecamatan  Sindang  Kelingi Ilir  masih  jauh  dari  apa  yang  diharapkan aparatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek (Edisi Revisi VI) . Jakata: Rineka Cipta.
Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk. 2009. Buku
Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan .  Jakarta:  The  Indonesian Legal Resource Center.
Sinambela, Lijan Poltak, Dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono,  Ag.  2007. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Belajar.

## Peraturan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.