## Peningkatan pemahaman batas usia perkawinan dalam UU 16/2019 dan persiapan mental pra nikah santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan
1 Faris El Amin, 2 Theadora Rahmawati, 3 Hosen, 4 Achmad Fauzi, 5 Eka
5 Susylawati, 6 Ainol Yaqin, 7 Videa Dewi Saputri, 8 Ainol Yaqin Institut Agama Islam Negeri Madura
1 amienfarel89@iainmadura.ac.id, 2 theadora42@gmail.com,
3 hosen@iainmadura.ac.id, 4 vauzieachmad@gmail.com, 5 aldy.adek@yahoo.co.id,
6 ainulfairus@gmail.com, 7 dewividea94@gmail.com
8 ainulyakin0628@gmail.com

## Abstract
The latest law on marriage No. 16 of 2019 confirms that marriage can be legalized if the man and woman have reached the age of 19. However, this new regulation is still not  widely  known  by  the  public,  especially  teenagers.  This  article  is  the  result  of community  service  activity  in  the  form  of  outreach.  The  purpose  of  this  community service is to provide understanding to students regarding the age limit for marriage and mental preparation in facing marriage, as well as preventing early marriage for teenagers at Daarul Lughoh Islamic Boarding School, Akkor Village, Palengaan Sub- District.  This  event  has  great  benefits  in  increasing  students'  understanding  of  the importance of physical and mental preparation before going into a marriage, because a  marriage  is  not  only  based  on  the  principle  of  liking  each  other  and  consensual. Instead,  a  married  life  will  definitely  deal  with  many  challenges  and  problems. Therefore, then it takes a mature personality and mentality to manage household life within the framework of sakinah mawaddah wa rahmah .
Keywords: marriage; socialization; mental preparation

## Abstrak
Undang-undang terbaru tentang perkawinan no 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki dan wanita sebagai calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, peraturan baru ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya para remaja. Artikel  ini  merupakan hasil  dari kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  sosialisasi.  Adapun  tujuan  dari pengabdian  masyarakat  ini  adalah  memberikan  pemahaman  kepada  santri  terkait batas usia perkawinan dan persiapan mental dalam menghadapi perkawinan, serta mencegah  adanya  pernikahan  dini  dari  para  remaja  di  pondok  pesantren  Daarul Lughoh  Desa  Akkor  Kecamatan  Palengaan.  Acara  ini  dinilai  mempunyai  manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman para santri akan pentingnya persiapan fisik  dan  mental  sebelum  melangsungkan  pernikahan,  karena  sebuah  pernikahan bukan hanya didasari atas prinsip suka sama suka saja. Akan tetapi,  perlu disadari bahwa kehidupan pernikahan akan mengalami banyak tantangan dan masalah dalam bahtera  rumah  tangga  sehingga  dibutuhkan  kepribadian  dan  mental  yang  dewasa untuk  mengatur  kehidupan  rumah  tangga  dalam  bingkai sakinah  mawaddah  wa rahmah .
Kata Kunci: perkawinan; sosialisasi; persiapan mental
Article Info: https://doi.org/10.19105/pjce.v5i2.10122 Received 07 Agustus 2023; Received in revised form 22 Desember 2023; Accepted 28 Desember 2023 2684-9615/ ©2023 Perdikan: Journal of Community Engagement . This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## 1.  Pendahuluan
Merujuk  pada  pasal  1  Undang-Undang  perkawinan,  perkawinan  adalah ”Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasa rkan ketuhanan yang Maha Esa”. Selanjutnya disebutkan dalam KHI (Kompilasi  Hukum  islam)  bahwa  definisi  perkawinan  adalah  sebuah  akad atau  ikatan  yang  sangat  kuat  dalam  rangka  semata-mata  menjalankan perintah Allah  (Nurhadi dkk, 2011: 64) sebagaimana Firman Allah di surat Ar- Rum:
َّو ًةَّدَوَّم ْ مكَُنْيَب َلَعَجَو اَ ْيَْلِا آْْومنمك ْسَتِِّل اًجاَوْزَا ْ مكُ ِسمفْنَا  ْنِِّم ْ مكَُل  َقَلَخ  ْنَا ٖٓ هِتٰيٰا  ْنِمَو َّنِاۗ ًةَ ْحْ َر ٍمْوَقِِّل  ٍتٰيٰ َلَ  َ ِلِٰذ ْ ِفِ َن ْو مرَّكَفَتَّي "
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah Dia menciptakan isteri-isteri untukmu dari jenis kalian sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya rasa kasih sayang diantara kalian, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.
Perkawinan merupakan ikatan sakral antara dua insan yang berbeda jenis. Ikatan  itu  bukan  hanya  menyatukan  keduanya,  tetapi  juga  keluarga  besar masing-masing.  Karena  itu,  perkawinan  bukanlah  urusan  sepele,  sebab problem  yang  timbul  dalam  sebuah  perkawinan  bukan  hanya  akan mengancam  rusaknya  ikatan  dua  insan  saja,  tetapi  bisa  merusak keharmonisan dua keluarga besar. Melihat pentingnya masalah perkawinan ini,  seseorang  yang memutuskan  untuk menikah  harus  siap  lahir  dan  batin dan  berusia  balig  atau  dewasa  (Ton,  2020).  Hal  ini  juga  dibuktikan  oleh beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berdampak pada meningkatnya angka perceraian.
Dalam  konteks  ini,  para  ulama  fiqih  mengungkap  bahwa  ada  beberapa tujuan  dan  hikmah  perkawinan.  Selain  untuk  melestarikan  keturunan  yang berkualitas, perkawinan juga mendidik jiwa manusia dan memupuk rasa kasih sayang  dalam  diri  masing-masing  pasangan,  menumbuhkan  kelembutan jiwa, serta menciptakan perpaduan perasaan di antara pasangan suami istri. Ini  menjadi  niscaya  sebab  antara  keduanya  pasti  ditemukan  perbedaan dalam  cita  rasa,  kesanggupan  mencintai,  emosi,  tanggung  jawab  bersama dan  sebagainya.  Perkawinan  bukanlah  perjalanan  sementara  waktu,  tetapi akan berlangsung dalam seumur hidup. Karena itu, sangat disayangkan jika orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya  tidak  memahami  akan  hakikat  dan tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam satu biduk rumah  tangga.  Ketika  akan  menempuh  bahtera  rumah  tangga,  seseorang yang notabene masih  muda  dan  belia  biasanya  hanya  bisa  mengartikan
pernikahan dengan cinta, romantisme dan keindahan belaka. Mereka belum merasa memiliki tanggung jawab yang sempurna (Harlina, 2020).
Batas usia dewasa untuk calon kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan di indonesia diatur oleh Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang disebut  juga  dengan  undang-undang  lama.  Pada  pasal  7,  undang-undang tersebut  berbunyi;  “Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  usia  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah  mencapai  usia  16  tahun” Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini,  dapat  meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua  pihak  pria  maupun  wanita.  (Nurhadi  dkk,  2011:  67).  Selanjutnya, peraturan  tentang  batas  usia  undang-undang  perkawinan  lama  tersebut direvisi  oleh  DPR  dan  disahkan  oleh  Presiden  Jokowi  Widodo  pada  14 Oktober  2019  pada  UU  nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  UU lama nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disebut dengan Undang- Undang perkawinan baru. Batas usia 16 tahun bagi calon perempuan diubah menjadi 19 tahun yang berarti sama dengan batas usia laki-laki (Satria, 2019).
Umumnya,  perkawinan  di  indonesia  terjadi  dengan  berbagai  macam bentuk  dan  beragam  usia.  Banyak  juga  terjadi  perkawinan  dibawah  umur karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami pentingnya usia dewasa  dalam  melangsungkan  sebuah  perkawinan  sehingga  banyak menimbulkan  dampak  negatif.  Dampak  yang  terjadi  seperti  merebaknya fenomena  perceraian,  kematian  ibu  dan  anak  karena  usia  ibu  yang  terlalu muda dan notabene belum mempunyai kekuatan dari segi fisik atau mental sehingga berpengaruh dan menggangu anak yang ada dalam kandungannya. Perkawinan  anak  di  bawah  umur  telah  menjadi  fenomena  yang  lumrah ditemukan  dalam  masyarakat  baik  di  pedesaan  maupun  perkotaan.  Hal  ini diakibatkan  masih  belum  adanya  pemahaman  yang  utuh  dari  masyarakat terkait  dampak  yang  akan  muncul  dari  perkawinan  dini,  bahkan  mereka menganggap perkawinan umum sebagian sesuatu yang biasa (Andriati dkk., 2022).
Dewasa ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui batas usia minimal  dibolehkannya  pernikahan  serta  dampak  yang  ditimbulkan pernikahan  dini  pada  mental  dan  psikologi  anak.  Mereka,  misalnya, menghadapi  banyak  tekanan  dan  hanya  memiliki  persiapan  mental  yang minim, sehingga pernikahan yang mereka jalani justru menciptakan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka perceraian. Meski telah diatur dalam undang-undang,  realita  yang  ditemukan  di  masyarakat  kita  menunjukkan masih banyaknya terjadi pernikahan usia dini, padahal secara umum, anak- anak masih belum memiliki kesiapan mental ataupun fisik untuk membangun sebuah rumah tangga.
Mengenai  implementasi  atau  penerapan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019,  Fakultas  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Madura  Tahun 2022  telah  melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  cara mengadakan sosialisasi di Pondok Pesantren Darul Lughoh, Akkor Palengan Pamekasan,  pada  23  November  2022.  Ada  2  (dua)  pemateri  yang didatangkan  dalam  kesempatan  tersebut,  yaitu:  H.  Haidar  Dardiri,  M.E.I
(Kantor  Urusan  Agama  Palengaan)  yang  menjelaskan  mengenai Implementasi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Batas  Usia Minimal Perkawinan, dan Ibu Nur Azizah, S. Psi, yang menjelakan mengenai dampak psikologi dan mental pernikahan dini pada anak. Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 50 orang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membantu  mengurangi  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur  disebabkan kurang  atau  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  dampak  yang dapat diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur.

## 2.  Pelaksanaan Kegiatan
Kuliah  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  para santri  Pondok  Pesantren Darul  Lughoh. Tempat  kegiatan  adalah  di  aula pondok  pesantren  yang  ada  di  Desa  Akkor,  Palengaan,  Pamekasan. Kegiatan  dilaksanakan  pada  13  November  2022  jam  09.00  Wib.  Kegiatan diawali sosialisasi dari Kepala KUA Ach Dardiri mengenai implementasi UU No.  16  tahun  2019  tentang  batas  usia  minimal  menikah.  Beliau menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai dari undang-undang terbaru tersebut adalah mengurangi volume pernikahan usia dini yang akhir-akhir ini marak terjadi. Masyarakat diharapkan sadar akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan pasangan usia belia, mulai dari aspek pendidikan sampai kesehatan .
Tujuan  lainnya,  menurut  beliau,  adalah  mencegah  banyaknya  kasus penceraian  yang  banyak  terjadi  di  kalangan  masyarakat  atau  yang  dalam istilah agama disebut sadd ad-d ari’ah (menutup celah/mencegah terjadinya bahaya  lebih  besar).  Ini  dikarenakan  secara  biologis,  pada  usia  16  tahun, perempuan masih belum bisa mengontrol emosinya secara stabil, sehingga perlu adanya revisi mengenai batas usia minimal menikah. Perempuan yang menikah  muda,  tambahnya,  disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain diskriminasi gender dalam masyarakat yang merendahkan status anak wanita dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan kesehatan akibat pernikahan muda. Hal ini juga terlihat pada tingginya angka kematian  ibu  setelah  melahirkan,  angka  bayi    yang  terlahir  prematur,  serta risiko tertular HIV/AIDS.
Menurut  beliau,  dalam  hadis  Nabi Muhammad  SAW,  memang  tidak  ada batasan  usia  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Salah  satu  hadis  tentang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada para pemuda untuk menikah adalah sebagai berikut;
ا ملو مسَر اَنَل َلاَقَف اًئْي َش  مدِ َنَ  َلَ  ًبًاَب َ ش ََّلَّ َسَو ِهْيَلَع  م َّللَّا  َّلَّ َص  ِِّ ِبَّنلا َعَم اَّنمك
ْنَم  ِباَب َّ شلا  َ َشَْعَم  َيَ ( : ََّلَّ َسَو ِهْيَلَع  م َّللَّا  َّلَّ َص ِ َّللَّ
َف ْع ِطَت ْ سَي ْمَل  ْنَمَو ، ِجْرَفْلِل  من َصْحَأَو ، ِ َصََبْلِل  ُّضَغَأ مهَّن ِ اَف ،  ْجَّوَ َتََيْلَف َةَءاَبْلا  مكُنم َعا َطَت ْ سا ) ٌءاَجِو م َلَ مهَّن ِ اَف ِمْو َّصل ِبً ِهْيَلَع .
“Kami  para  pemuda  saat  bersama  Nabi sallallahu  alaihi  wa  sallam dan kondisi  kami tidak mempunyai  harta  apapun,  maka  Rasulullah sallallahu alaihi  wa  sallam mengatakan  kepada  kami,  “Wahai  para  pemuda, barangsiapa  di  antara  kalian  yang  mampu  untuk  menikah,  maka
menikahlah. Karena menikah itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan  (dari  perbuatan  zina)  dan  barang  siapa  yang  belum  mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya”.
Jika kita melihat dengan seksama keterangan hadis Nabi di atas, kita tidak menemukan  satupun  pernyataan  Nabi  yang  berkaitan  dengan  batas  usia untuk  menikah.  Sebaliknya,  yang  menjadi  penekanan  di  sana  adalah  kata "mampu", dan kata tersebut tidak mencakup usia pemuda yang disunnahkan untuk menikah. Bahkan, "mampu" bisa dipahami sebagai satu-satunya syarat bagi  seorang  pemuda  yang  dianggap  pantas  dan  layak  untuk  melakukan perkawinan.  Akan  tetapi,  kriteria  tersebut  sebenarnya  bisa  dihubungkan dengan  semua  elemen  yang  menentukan  kualitas  perkawinan  termasuk aspek fisik, mental, dan ekonomi.
Usia  ideal  perkawinan  juga  sangat  terkait  dengan  kondisi  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Ini  utamanya  karena  perkawinan  adalah  ikatan  sejati yang bertujuan membangun kebahagiaan berlandaskan rasa tanggung jawab dan  pengertian  satu  sama  lain.  Keharmonisan  rumah  tangga  tidak  hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada keharmonisan hasrat  dan  kebutuhan  batin  masing-masing  pasangan  serta  keharmonisan aspek  sosial  kemasyarakatan.  Konsep  ideal  tentang  penetapan  usia perkawinan  harus  dibuat  karena  usia  perkawinan  yang  matang  diharapkan mendukung keharmonisan keluarga.
Lanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan UU No. 16  Tahun  2019.  Faktor  pertama  adalah  sosiologis,  yaitu  tingginya  angka perkawinan anak. Anak-anak yang menikah pada usia dini seringkali belum siap secara fisik dan mental untuk mengemban tanggung jawab pernikahan, dan  ini  banyak  menyebabkan  gangguan  kesehatan  pada  mental  anak. Pernikahan  usia  dini  juga  dapat  menghambat  akses  anak-anak  terhadap pendidikan.  Sangat  dimungkinkan  setelah  melaksanakan  perkawinan, mereka  terpaksa  berhenti  sekolah  untuk  selanjutnya  fokus  pada  peran sebagai pasangan dan orang tua, sehingga praktis akan mengurangi peluang untuk mencapai potensi maksimal mereka.
Kemudian faktor yang kedua adalah filosofis, yaitu kebutuhan zaman yang meniscayakan adanya  perubahan, di mana hukum  dapat  berubah  sesuai dengan  berubahnya tempat, waktu  dan keadaan. Dasar perubahan hukum ini  sesuai  dengan  kaidah  fikih yang sangat populer dan dikemukakan oleh Ibnu  Qoyyim  yaitu: “Fatwa  atau  hukum  akan  berubah  seiring  dengan perubahan zaman, tempat kondisi dan adat kebiasaan ”. Pada era modern ini, pertumbuhan  dan  perkembangan  anak-anak  harus  menjadi  salah  fokus perhatian kita bersama. Seiring dengan berubahnya zaman, pembatasan usia dalam konteks perkawinan anak menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini timbul  dari  pemahaman  bahwa  kondisi  zaman  saat  ini  menghadirkan dinamika  yang  berbeda,  di  mana  anak-anak  cenderung  mengalami percepatan dalam aspek fisik, namun kematangan akal fikiran dan psikisnya tidak berimbang  dengan perkembangan fisiknya. Maka, upaya pembatasan
usia perkawinan anak menjadi 19 tahun antara laki-laki dan wanita dianggap sebagai  langkah  penting  untuk  mencegah  timbulnya  dampak  negatif, terutama ketika nantinya anak-anak dihadapkan pada tanggung jawab rumah tangga yang semakin besar dan berbeda dari apa yang sebelumnya mereka hadapi.
Sementara itu, anak-anak dewasa ini lebih banyak terpapar oleh pengaruh luar,  seperti  media  sosial  dan  budaya  luar,  maka  upaya  perubahan pembatasan usia perkawinan menjadi semakin mendesak. Pengaturan usia perkawinan  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak,  terutama  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  beban  tanggung jawab  yang  berlebihan.  Dalam  konteks  keberhasilan  lebih  lanjut,  perlu  ada kesadaran  bersama  dari  masyarakat,  terutama  orang  tua  akan  pentingnya mendukung  kebijakan  pembatasan  usia  perkawinan  ini.  Edukasi  mengenai risiko  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dan  dampaknya  terhadap perkembangan  anak  perlu  ditingkatkan.  Dengan  demikian,  upaya pembatasan  ini  bukan  hanya  sebatas  kebijakan  yang  sifatnya  formalitas, melainkan  juga  melibatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Yang  terakhir  adalah  faktor  reproduksi,  yaitu  belum  sempurnanya  organ reproduksi  untuk  pembuahan.  Harapan  diamandemennya  Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  khususnya  batas  minimal  usia  diperbolehkan  untuk  melindungi hak-hak anak agar dapat terpenuhi, seperti hak untuk belajar (sekolah), hak bermain,  hak  tumbuh  dengan  optimal,  hak  tidak  terdiskriminasi  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  selaras  pula  dengan  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang Undang-undang  Perlindungan  Anak.  Kenyataannya,  masyarakat  tetap melakukan praktik pernikahan dini setelah undang-undang terakhir disahkan, meskipun  sebagian  besar  masih  melakukan  perkawinan  di  pengadilan. Pernikahan  sebagian  besar  dilatar  belakangi  oleh  situasi  hamil  sebelum menikah  atau  orangtua  yang  tidak  mampu  menghidupi  anaknya  secara ekonomi.
Sosialisasi  berikutnya  diteruskan  oleh  pemateri  kedua  yaitu  Nur  Azizah, S.Psi  mengenai  dampak  perkawinan  usia  dini  terhadap  psikologi  anak. Perkawinan usia belia menurut beliau dapat menimbulkan krisis percaya diri, trauma,  tidak  berkembangnya  emosi  dengan  baik,  kepribadian  yang cenderung  tertutup,  mudah  tersinggung,  mengasihani  diri  sendiri  dan gampang putus asa. Hal ini disebabkan ketidaksiapan menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu sekaligus orang tua.
Perkawinan  pada  usia  ini  menurutnya  juga  menimbulkan  gangguan kognitif,  seperti  mengalami  kesulitan  dalam  memecahkan  masalah,  tidak berani  mengambil  keputusan,  dan  yang  paling  parah  adalah  mengalami gangguan daya ingat. Selain itu, ketika mengalami kehamilan, perlu disadari betul  oleh  calon  suami  dan  istri  bahwa  perempuan  dalam  kondisi  hamil sedang  mengandung  bayi  yang  akan  lahir  ke  dunia  untuk  melanjutkan kehidupan  dan  bertumbuh  menjadi  manusia  sempurna.  Oleh  sebab  itu, seorang  calon  ayah  dan  ibu  harus  bersama-sama  memelihara  kehamilan
agar  ibu  beserta janin  yang  dikandungnya  terjaga  kesehatannya.  Di  antara persiapan yang mesti dilakukan adalah:
Pertama ; Persiapan fisik dan biologis pra-kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah pada saat usia wanita berkisar antara 20-30 tahun. Risiko kematian pada ibu dan bayi menjadi sangat tinggi dan semakin rentan saat kehamilan terjadi sebelum 20 tahun dan setelah usia 30.
Kedua; Persiapan emosional dan mental, karena kewajiban sebagai orang tua tidak gampang dan memerlukan sikap dewasa secara mental serta bekal pengetahuan lainnya.
Ketiga ;  Pemeliharaan  kesehatan  fisik  dan  janin  dengan  secara  rutin memeriksakan kondisi kandungan dan dengan selalu mengikuti arahan bidan atau dokter ahli kandungan.
Keempat ; Persiapan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan primer berupa  makanan,  baju  dan  lainnya  yang  pasti  diperlukan  baik  saat  hamil, kelahiran dan setelah kelahiran.
Kelima ; Persiapan calon ayah atau suami agar selalu siap mendampingi istri setiap saat ketika dibutuhkan, seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah  untuk  meringankan  beban  istri,  mengantarkan  istri  ketika memeriksakan diri ke dokter atau menjadi suami siaga.
Persiapan-persiapan ini tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal jika masing-masing  pasangan  masih  berada  di  usia  dini  yang  umumnya  masih ingin bersenang-senang dan melampiaskan ego dirinya.
Setelah  kehamilan,  tahapan  selanjutnya  adalah  melahirkan.  Umumnya, kelahiran sang buah hati menjadi sebuah kebahagiaan bagi orangtua, tetapi tidak sedikit juga ibu yang mengalami kesedihan dan gangguan mood pasca melahirkan.  Ini  dikenal  dengan baby  blues  syndrome ,  yaitu  kondisi  mental yang ditandai perasaan cemas dan sedih berlebihan saat setelah melahirkan dan biasanya berlangsung pada 14 hari pertama setelah melahirkan. Meski begitu,  sindrom  ini  tidak  boleh  dipandang  sepele  karena  akan  berdampak pada kesehatan sang ibu dan bayinya.
Meskipun  sebagian  besar  perempuan  dapat  pulih  dengan  sendiri  tanpa menjalani  perawatan  secara  profesional,  ada  beberapa  juga  yang  malah mengalami kondisi lebih serius. Di antaranya adalah  depresi perinatal dan gangguan  kecemasan  yang  membutuhkan  perhatian  medis.  Jika  sampai pada  kondisi  ini  dan  tidak  mendapatkan  penanganan  yang  baik,  maka nantinya  bisa  berbahaya  pada  kesehatan  ibu  dan  bayi. Baby  blues terkait dengan berubahnya emosi dan fisik saat setelah melahirkan. Meski kondisi ini lumrah pasca melahirkan, tetapi perasaan emosi, sedih, cemas, khawatir perlu  mendapatkan  perhatian  agar  mendapatkan  penanganan  yang  baik. Berikut adalah penyebab terjadinya kondisi ini, yaitu:
Pertama ; Adaptasi menjadi ibu. Sulitnya beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang ibu bisa meningkatkan risiko baby blues , terutama jika ibu juga  harus  menanggung  beban  tanggung  jawab  rutinitas  rumah  tangga sehari-hari.
Kedua ; Perubahan hormon. Setelah melahirkan, terjadi perubahan hormon dalam  tubuh yang mempengaruhi  kondisi  perasaan  dan  suasana  batin  ibu,
ditambah penurunan kadar estrogen dan hormon lainnya yang menyebabkan ibu cepat mengalami kelelahan, perubahan emosi, sampai depresi.
Ketiga ;  Kelelahan  dan  kurang  istirahat.  Depresi  bisa  muncul  karena perubahan  pola  tidur  pada  saat  merawat  bayi  yang  baru  lahir,  ditambah kuragnya  dukungan  dari  keluarga  dan  lingkungan  sekitar  yang  dapat menyebabkan ibu semakin kelelahan karena kurang istirahat.
Keempat ;  Memiliki  riwayat  masalah  mental.  Beberapa  masalah  mental seperti  gangguan  kecemasan,  bipolar  dan  pernah  mengidap  stres sebelumnya memicu munculnya syndrome baby blues .
Karena  itu,  kesiapan  untuk  menjadi  ibu  seutuhnya  merupakan  hal terpenting dalam menerima bayi yang baru lahir. Tidak adanya kesiapan ini akan  menyebabkan  tekanan  psikis  bagi  seorang  ibu  pasca  melahirkan. Dalam  hal  perkawinan  di  usia  belia,  ibu  muda  pada  awal-awal  melahirkan rentan merasakan insecure karena susah menerima kenyataan memiliki anak di usia muda, merasa malu, cemas dan sedih terhadap kelahiran sang bayi. Di usia itu, umumnya ia masih membutuhkan support system atau dukungan sosial yang tinggi, sehingga jika itu semua tidak didapatkan, ia akan merasa kesepian dan kehilangan ketenangan. Belum lagi jika ditambah dengan tidak adanya  peran  suami  untuk  menghilangkan  perasaan  cemas  dan  sedihnya. Kondisi semacam ini akan membuat dirinya semakin lelah secara psikis dan mental. Padahal, dukungan dari seorang suami merupakan hal yang paling utama  bagi  ibu  yang  menderita  stress  pasca  melahirkan,  baik  itu  dalam bentuk dukungan dalam merawat bayi, perhatian, komunikasi, dan hubungan sosial yang erat. Dukungan seperti inilah yang diharapkan seorang ibu karena pasca  melahirkan,  ia  masih  berada  dalam  masa  adaptasi  dan  perubahan emosional  sehingga  membutuhkan  adanya  ketenangan  yang  diberikan terutama oleh suami dan keluarga dekatnya.
Hal  ini  penting  untuk  menjadi  perhatian  bagi  pasangan  yang  menikah  di usia  belia  karena  gangguan  mental  dan  kesehatan  psikis  dari  ibu  yang melahirkan akan berdampak juga nantinya pada anak yang dilahirkan. Sang anak  akan  rawan  mengidap  gangguan  mental  yang  dinamakan  down syndrome dan  lebih berisiko  menderita masalah kesehatan,  emosional  dan sosial  dibandingkan  dengan  mereka  yang  lahir  dari  perkawinan  di  usia matang dan bahagia. Kesulitan ibu dari pasangan perkawinan belia juga tidak hanya dirasakan saat awal melahirkan, tetapi juga pada saat membesarkan anak.  Karena  keterbatasan  finansial  dan  mobilitas,  dirinya  cenderung  tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengasuh bayi. Akibatnya, timbul resiko penelantaran bayi dan pengasuhan yang tidak tepat. Jika  ini  yang  terjadi,  maka  dalam  perkembangan  lanjutaannya,  anak  bisa mengalami  keterlambatan  dalam  perkembangan,  gangguan  perilaku, kesulitan belajar dan gangguan yang lain.
Dari  hasil  pemaparan  pemateri  di  atas,  menjadi  jelas  bahwa  berbagai upaya  tersebut  dilakukan  untuk  menciptakan  masa  depan  yang  cerah. Berbagai risiko dari pernikahan dini haruslah disadari dan diantisipasi karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan menentukan masa depan. Dengan adanya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019, masyarakat atau lebih khususnya santri di Pondok Pesantren Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan  bisa  mengetahui  bahwa  pernikahan  di  usia  dini  sangat berdampak  negatif  terhadap  psikologis  anak.  Dalam  ketentuan  Pasal  288 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dicantumkan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah  sementara  negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pertimbangan yang sama menyatakan bahwa perbedaan usia perkawinan minimum  untuk  laki-laki  dan  perempuan  tidak  hanya  akan  menimbulkan diskriminasi  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk keluarga  sebagaimana  dijamin  oleh  pasal  28B  ayat  (1).  Terlebih,  ia  juga mendiskriminasi  perlindungan  dan  penegakan  hak-hak  tersebut  dan karenanya  menjadi  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Anak-anak  dilindungi oleh pasal 28B (2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum menikah untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai  keluarga  lebih  awal.  Karenanya,  amandemen  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya usia minimal menikah bagi  perempuan,  telah  diubah  menjadi  19  tahun.  Angka  tersebut  dianggap merupakan  ambang  matas  minimal  yang  menandakan  kematangan  lahir batin  untuk  menikah,  mencapai  tujuan  perkawinan  dengan  baik  tanpa menimbulkan  perceraian,  menghasilkan  keturunan  yang  sehat  dan berkualitas,  serta  mengurangi  risiko  kematian  ibu  dan  bayi  (Kementerian Negara RI, 2019: 2-6).
Dampak  buruk  pernikahan  dini  juga  diketahui  menyasar  aspek  fisik maupun psikologis. Secara fisik, organ reproduksi remaja belum siap untuk melakukan  tugas-tugas  reproduksi  seperti  hamil  dan  melahirkan.  Berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan juga berisiko tinggi terjadi pada usia dini. Secara psikologis, anak muda masih dalam proses mencari jati diri dan belum siap untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua. Hal ini meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga. Pernikahan dini juga menghambat  potensi  remaja  memiliki  pendidikan  yang  lebih  tinggi  yang menghalanginya  mendapatkan  kesempatan  memperoleh  pengetahuan  dan wawasan yang luas untuk memahami bidang yang sempit untuk bisa bekerja dan meningkatkan standar hidup (Satriyandi, 2018).

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  Kuliah  Pengabdian  Masyarakat  melalui  sosialisasi  di  Pondok Pesantren Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan ini berjalan dengan sukses dan  lancar  serta  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  para  santri  dalam meningkatkan  pemahaman  tentang  batas  usia  perkawinan  dalam  undang- undang terbaru.

## 2.1.  Pencapaian
Para  peserta  yang  terdiri  dari  santri  mulai  paham  dengan  isi  Undang- Undang no 16 tahun 2019 bahwa suatu perkawinan dapat dilegalkan apabila masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19. Ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi dari para peserta  sosialisasi  dengan  mengajukan  banyak  pertanyaan  terkait  materi yang  disampaikan.  Di  antaranya  adalah  pertanyaan  mengenai  solusi  jika orang tua sendirilah yang awam dan tidak faham mengenai aturan terbaru ini dan memaksa anak untuk menikah di usia dini, apakah usia menjadi standard &  ukuran  bagi  kedewasaan  seseorang,  dan  bagaimana  mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah .
Pertanyaan pertama dijawab oleh Kepala KUA Ach Dardiri. Menurutnya, ketika  orang  tua  tidak  mengerti  tentang  aturan  usia  perkawinan,  seorang anak bisa meminta bantuan dari pihak KUA atau orang yang lebih disegani dan  dihormati  untuk  menyadarkan  mereka.  Jawaban  pertanyaan  kedua disampaikan  oleh  ibu  Nur  Azizah  bahwa  ukuran  kedewasaan  seseorang, khususnya  perempuan,  adalah  ketika  mengalami  menstruasi,  sementara bagi laki-laki adalah ketika mengalami mimpi basah. Namun pada saat yang sama,  menurutnya,  perlu  disadari  bahwa  dua  kondisi  tersebut  hanya menandakan  kematangan  biologis  (reproduksi  secara  fisik),  sebab kedewasaan bukan hanya soal usia semata, tetap juga dalam bersikap dan berperilaku.  Karenanya,  usia  seseorang  dibutuhkan  sebagai  penanda  dan batasan konkrit yang dapat digunakan sebagai standard bagi kedewasaan.
Lebih  lanjut  menurutnya,  hal  tersebut  dikarenakan  pernikahan  tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual dan biologis semata. Lebih dari itu, pernikahan  juga  mengandung  tanggung  jawab  sosial  yang  terbilang  besar karena mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah . Syarat kedewasaan menjadi  semakin  penting  karena  studi  yang  ada  menunjukkan  bahwa perkawinan  di  usia  dini  atau  belia  memiliki  kecendrungan  untuk  berakhir dengan  perceraian.  Kondisi  tersebut  terasa  logis  karena  kesiapan  mental pasangan  yang  belia  belumlah  cukup  untuk  mengarungi  kehidupan  rumah tangga di masa sekarang.
Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan terakhir disampaikan oleh Bapak Ach  Dardiri.  Menurutnya,  upaya  untuk  mewujudkan  keluarga sakinah mawaddah wa rahmah harus disertai dengan bekal yang cukup berupa ilmu sebelum mengarungi bahtera rumah tangga karena ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Setidaknya, ia menuturkan, ada 3 bekal atau persiapan yang  dapat  dijadikan  pondasi  untuk  mewujudkan  sebuah  keluarga sakinah mawaddah wa rahmah . Pertama adalah persiapan ruhiyah (spiritual). Kedua , ilmu  untuk  mencapai  keluarga  yang sakinah mawaddah  wa  rahmah bisa didapat dengan membaca buku-buku atau konsultasi langsung dengan para ahli,  Ketiga,  persiapan  jasad  (fisik).  Tiga  persiapan  ini  menurutnya  tidak hanya  dipersiapkan  oleh  calon  pasangan  yang  akan  melangsukan pernikahan, tetapi juga harus tetap dilakukan nantinya oleh pasangan yang sudah menikah.

## 2.2.  Tantangan
Di antara tantangan dan faktor penghambat dari implemetasi batas usia perkawinan ini adalah: Pertama , Faktor Hukum. Pasal 7 undang-undang 16 Tahun  2019  mengatur  bahwa  orang  yang  menganut  agama  Islam  dapat mengajukan  dispensasi  nikah  ke  pengadilan  agama  jika  mereka  belum memenuhi  syarat  umur  perkawinan  yang  sudah  diatur.  Hal  ini  juga  sudah diatur  dalam  KHI,  tepatnya  Pasal  15,  tentang  bagaimana  mengajukan dispensasi nikah. Namun, UU tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan  dispensasi  nikah. Akibatnya,  hakim  harus  menafsirkan  sendiri  apa  yang  dapat  digunakan sebagai  alasan  untuk  mengajukan  dispensasi  nikah.  Fakta  yang  ada menunjukkan bahwa permohonan masyarakat untuk dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama semakin meningkat  sejak keluarnya undang- undang baru ini. Kedua , Faktor Aparat dan Penegak Hukum. Penegak hukum bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  perubahan  undang-undang  ini.  Ini termasuk  pegawai  lembaga  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  lembaga lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang baru yang mengatur masalah perkawinan berjalan dengan baik. Salah satu upaya  untuk  mencegah  perkawinan  dini  adalah  sosialisasi  yang  dilakukan pegawai KUA, tetapi karena kurangnya jumlah  penyuluh, kegiatan tersebut tidak  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu,  perlu  menjadi  perhatian  bahwa penegak  hukum  cenderung  berfokus  pada  budaya  tertentu  saat menyelesaikan kasus perkawinan tanpa mempertimbangkan substansi dan struktur  hukum  yang  sebenarnya. Ketiga ,  Faktor  masyarakat.  Masyarakat adalah aktor utama dalam menentukan kesejahteraan suatu negara karena peraturan  negara juga  dibuat  semata-mata  untuk  kepentingan  masyarakat, seperti halnya dengan perubahan undang-undang baru yang mengatur usia minimal perkawinan yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu,  masyarakat  harus  sadar  untuk  mematuhi  undang-undang  yang  ada. Kepatuhan masyarakat dapat diukur dengan menghitung jumlah perkawinan dini per-tahun. Jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa  undang-undang  tersebut  masih  belum  efektif  dan  sukses  karena kesadaran masyarakat dalam hukum masih rendah. Selain itu, mungkin ada beberapa alasan mengapa banyak dilakukan perkawinan terlalu dini, seperti pergaulan  bebas,  pendidikan  yang  rendah,  kemiskinan,  dan  terjadinya banyak perjodohan.

## 4.  Kesimpulan
Diadakannya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dalam Undang- Undang no 16 tahun 2019 di Pondok Pesantren Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan dinilai mampu membantu meningkatkan pengetahuan mengenai batas  usia  nikah.  Dari  situ,  masyarakat  diharapkan  dapat  berpikir  panjang sebelum melaksanakan pernikahan di bawah umur. Angka penceraian juga diharapkan  dapat  berkurang  karena  pernikahan  di  bawah  umur  umumnya terjadi  akibat  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  dampak perkawinan  di  bawah  umur  yang  juga  rentan  menyebabkan  perceraian.  Di
dalam  revisi  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  berwujud  Undang- Undang No.16 Tahun 2019, disebutkan bahwa batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Ini diberlakukan untuk mencegah banyaknya kasus penceraian yang lumrah terjadi di masyarakat karena pada usia tersebut, perempuan dianggap masih belum bisa mengontrol emosinya, sementara  organ  reproduksinya  juga  belum  siap  untuk  melakukan  tugas- tugas reproduksi seperti hamil dan melahirkan.

## Referensi
Anshori,  A.  G.  (2011). Hukum  Perkawinan  Hukum  Islam  dalam  Perspektif Fikih dan Hukum Positif , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Andriati,  S.  L.,  Sari,  M.,  &  Wulandari,  W.  (2022).  Implementasi  Perubahan Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum , 11 (1), 59 –68. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673 Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2002). Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, Jakarta: Dimensi.
Harlina,  Y. (2020).  Tinjauan  Usia  Perkawinan Menurut  Hukum Islam (Studi
UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hukum Islam , 20 (2), 219. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (1974).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun- 2019. Nurhadi, & Supenianto. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang  berkaitan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  Pengertian dalam Pembahasannya . Jakarta: Mahkamah Agung. Fadil,  S.,  &  Usman,  J.  (2020).  Sosialisasi  dalam  Rangka  Pencegahan,
Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang COVID- 19  di  Desa  Panaguan  Kec.  Larangan. PERDIKAN  (Journal  of Community Engagement) , 2 (1), 42 –53. https://doi.org/10.19105/pjce.v2i1.3736
Rahman, A, (1992) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta:  Akademika Pressindo.
Satria.  R.  (2020).  “Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Pasca  Revisi UndangUndang  Perkawinan”.  Artikel  dipublikasikan  di  Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019.
Satriyandari,  Y.,  &  Utami,  F.  S.  (2018). Buku  Ajar  Kesehatan  Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu? . Yogyakarta: UAY. Wijalus  Lestari  Ton,  Zakariya.  2020  “Implementasi  Batas  Minimal  Usia
Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu”
150. https://publik.untag-
sby.ac.id/backend/uploads/pdf/23.pdf