## FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN
(Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)
Muhammad Habibi. Syahrizal Abbas. Sitti Mawar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh muhammadhabibiemz@gmail.com syahrizalabbas@yahoo.com sitimawar@yahoo.com

## ABSTRACT
In a family sometimes painful actions arise from involuntary causes (not intentionally), not on the wishes of the husband, such as because the husband is poor or poor so he does not have a living to fulfill his wife's rights in the form of food, clothing and home at a certain  time,  which  makes the  wife  ask  to  part  with  her husband  through  the  divorce (fasakh)  path.  Regarding  the  problem  of  the  wife  asking  for  fasakh  (carrying  out divorce)  by  reason  of  a  poor  husband  there  are  differences  of  opinion  between  the Syafi'iyyah Ulama and Positive Law in Indonesia concerning the provisions that must be fulfilled by both. This study wants to answer the question of how the provisions of fasakh marriage  are  based  on  the  reasons  of  poor  husbands  according  to  Syafi'iyyah  Ulama and  Positive  Law  in  Indonesia.  To  get  answers,  the  author  uses  primary  data  sources and secondary data. The research method that I use is Descriptive Comparative method that  is research  by  analyzing and  comparing opinions,  reasons and  interpretations  of the arguments used as the opinions of the two groups. The results of the study indicate that  the  fasakh  of  marriage  on  the  grounds  of  a  poor  husband  according  to  the Shafi'iyyah Ulama is permissible and validly carried out on condition; 1) A wife who is married  between  being  patient  and  divorced,  2)  Judge's  decision,  in  the  form  of;  a. determination of poor status according to the provisions, b. giving an opportunity to a husband to work for a living, c. Fasakh implementation period three days after the wife reported. 3) Separated by reciting fasakh instead of divorce, and still having three times the right of divorce if in the future you want to remarry with a new contract. Whereas according  to  Positive  Law  in  Indonesia  fasakh  marriage  by  reason  of  poor  and permissible husband with conditions, 1) occur shikak between wife and husband, 2) wife make  a  divorce  letter,  3)  Decision  judge  namely  proof  of  poor  husband  in  a  literal manner, 4) Court decision drop one bain sughra talak.  From  the explanation above, it can  be  concluded  that  the  provisions  of  the  fasakh  of  marriage  by  reason  of  poor husbands in the opinion of the Syafi'iyyah clerics are better  and fair because  they are supported by a strong foundation and are most in accordance with the soul, basis and principles  of  Islamic  law.  Therefore  in  Indonesia  requires  more  explicit  rules  about fasakh (divorce) with the excuse of poor husbands.
Keywords: Fasakh and Poor.

## ABSTRAK
Dalam  sebuah  keluarga  terkadang  perbuatan  menyakitkan  timbul  dari  sebab  terpaksa  (tanpa disengaja),  bukan  atas  keinginan  suami,  seperti  karena  suami  dalam  keadaan  miskin  atau  jatuh miskin  sehingga  tidak  mempunyai  nafkah  lagi  untuk  memenuhi  hak-hak  istri  berupa  makanan, pakaian  dan  rumah  dalam  waktu  tertentu,  yang  membuat  istri  meminta  berpisah  dengan  suami
melalui jalan perceraian (fasakh). Mengenai permasalahan istri meminta fasakh (mengguat cerai suami)  dengan  alasan  suami  miskin  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  Ulama  Syafi’iyyah  dan Hukum  Positif  di  Indonesia  tentang  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  keduanya. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban, penulis  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  metode  Deskriptif  Komparatif  yaitu  penelitian  dengan  cara  menganalisis  dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasakh nikah  dengan  alasan  suami  miskin  menurut  Ulama  Syafi’iyyah  boleh  dan  sah  dilakukan  dengan syarat; 1) Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai, 2) Ketetapan hakim, berupa; a. penetapan status  miskin  sesuai  ketentuan,  b.  pemberian  kesempatankepada  suami  untuk  bekerja  mencari nafkah,  c.  masa  pelaksanaan  fasakh  tiga  hari  setelah  istri  melapor.  3)  Dipisahkan  dengan  lafal fasakh  bukan  talak,  dan  tetap  memiliki  tiga  kali  hak  talak  jika  dikemudian  hari  hendak  menikah lagi dengan akad yang baru. Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia fasakh nikah  dengan alasan suami miskin boleh dan sah dengan syarat, 1) terjadi syikak antara istri dan suami, 2) istri membuat surat gugatan cerai, 3) Ketetapan hakim yaitu pembuktian suami miskin secara makruf, 4)  Putusan  pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra.  Dari  paparan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa, ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut pendapat ulama Syafi’iyyah  lebih  baik  dan  adil  karena  didukung  oleh  landasan  yang  kuat  serta  paling  sesuai dengan  jiwa,  dasar  dan  prinsip  syariat  Islam.  Olehkarenanya  di  Indonesia  membutuhkan  aturan yang lebih eksplisit tentang fasakh (cerai gugat) dengan alasan suami miskin.
Kata kunci : Fasakh dan Miskin.

## PENDAHULUAN
Perbuatan  menyakitkan  yang  diterima  istri  terkadang  sesuatu  yang  dilakukan  atas  kesadaran suaminya.  Artinya  suami  melakukan  hal  tersebut  secara  sadar  dan  sengaja,  semisal  memukul istrinya, memisah ranjang istrinya dengan cara yang tidak dibenarkan, mencaci maki istrinya, atau menahan  nafkah  kepada  istrinya  padahal  suami  itu  dalam  keadaan  lapang,  atau  sengaja  hanya menyuruh  istri  untuk  bekerja  banting  tulang  sedangkan  suami  hanya  berdiam  diri  dan  tidak  mau mencari nafkah bahkan tega merampas gaji yang diperoleh istri. Akan tetapi sebaliknya, terkadang perbuatan  menyakitkan  timbul  dari  sebab  terpaksa  (tanpa  disengaja),  bukan  atas  keinginan  suami, seperti  karena  suami  dalam  keadaan  miskin  atau  jatuh  miskin,  bangkrut,  sudah  berusaha  berkerja namun  tidak  juga  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  dan  lain  sebagainya  sehingga  tidak mempunyai  nafkah  lagi  untuk  memenuhi  hak-hak  istri  berupa  sandang,  pangan  dan  papan  dalam waktu tertentu.
Ketika  terjadi  permasalahan  seperti  tersebut  di  atas,  maka  apakah  boleh  bagi  istri  untuk melaporkan  pemasalahannya  kepada  hakim?  atau  istri  tidak  berhak  untuk  melakukan  hal  itu sehingga  dia  tidak  boleh  menuntut  cerai  suaminya.  Namun  bagaimana  jika  istri  tetap  melaporkan kepada  hakim  dan  menuntut  cerai  suaminya  maka  apakah  hakim  wajib  mengabulkan  laporan  dan permintaan  istri  tersebut  atau  tidak?  dan  jika  hakim  tetap  tidak  mengabulkan  permohonan  yang diajukan  oleh  istri  untuk  menggugat  cerai  suaminya,  lalu  bagaimana  solusi  yang  tepat  untuk
keluarga  tersebut  agar  suami  bisa  menjalankan  kewajibannya  dan  istri  mendapatkan  hak  yang semestinya dia dapatkan?
Terkait  permasalahan  di  atas  dalam  undang-undnag  perkawinan  nomor  1  Tahun  1974 merumuskan  bunyi  taklik  talak  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2 Tahun 1990  yang  menerangkan  bahwa  jika  seorang  suami  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  istrinya selama  tiga  bulan  berturut-turut,  maka  bagi  istri  diperbolehkan  untuk  meminta  cerai.  Namun, ketentuan  ini  belum  menjelaskan  secara  detail  dan  eksplisit  bagaimana  jika  suami  dalam  keadaan miskin  dimana  kemiskinannya  itu  tidak  menghilangkan  nafkah  wajib  namun  juga  tidak  dapat menyenangkan  istri.  Apakah  istri  masih  memiliki  hak  yang  sama  dalam  hal  menggugat  suaminya tersebut?
Sedangkan  ulama Syafi’iyyah berpendapat  sebagaimana  Mazhab  Maliki  dan  Mazhab  Hambali yang mengatakan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut cerai dari suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah(tidak sanggup memberikan nafkah minimal berupa pakaian, makanan, maupun tempat  tinggal  sederhana)  maupun  suami  kaya  namun  sengaja  tidak  memberikan  nafkah  kepada istrinya. 1
Adapun  salah  satu  masalah  yang  sering  terjadi  adalah  apabila  seorang  suami  tidak  mampu memberi  nafkah  kepada  istri  disebabkan  kemiskinan,  tentu  saja  istri  tidak  menerima  haknya  baik berupa sandang, papan, dan pangan. Lalu bagaimana jika keadaan tersebut tidak disenangi oleh istri dan  istri  tidak  menerima  keadaan  suami  yang  miskin  dan  juga  tidak  rela  jika  suaminya  tidak memberi nafkah kepadanya? Maka  dengan ini penulis mencoba meniliti lebih jauh tentang hukum tentang fasakh dengan alasan suami miskin baik dari Ulama Syafi’iyyah dan juga menurut Hukum Positif di Indonesia, sejauh mana keduanya berbeda dalam penetapan dan ketentuan-ketentuannya. Dan  penulis  ingin  meneliti,  mengkaji,  serta  mendiskusikan  dalil  masing-masing  pendapat  (antara ulama Syafi’iyyah dan  hukum  positif  di  Indonesia)  secara  objektif  tentang  fasakh  nikah  dengan alasan suami miskin untuk dapat mengetahui aturan hukum yang di dukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.
Masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah: pertama ,  bagaimana  ketentuan  fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi’iyyah ; kedua , bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Hukum Positif di Indonesia.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif Komparatif yaitu penelitian dengan  cara  menganalisis  dan  membandingkan  pendapat-pendapat,  alasan-alasan  dan  penafsiran terhadap  dalil  yang  digunakan  sebagai  sandaran  pendapat  kedua  kelompok  tersebut.  Sumber  data dalam  penelitian  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan data menggunakan  metode telaah kepustakaan (Library Reaserch) yaitu segala kegiatan penelitian yang  dilakukan  dengan  menghimpun  data  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  tema.Data  yang telah  didapatkan  dari  telaah  kepustakaan (Library  Research) kemudian  dibahas  dengan  metode kualitatif,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  menghasilkan  paparan  dari  hasil  penelitian  dan  kemudian gambaran  tersebut  dianalisis,  yakni  dengan  membandingkan  perbedaan  pendapat  antara  ulama Syafi’iyyah dan  Hukum  Positif  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  Fasakh  Nikah  Dengan  Alasan Suami Miskin.
1 Ibnu  Mas‘ud  dan  Zainal  Abidin, Fiqh  Mazhab  Syafi’i  buku  2, (Bandung:  Pustaka  Setia,  2007), hlm. 392.

## PEMBAHASAN Landasan Teori Tentang Fasakh
Secara  bahasa  fasakh  berasal  dari  bahasa  Arab خسفلا maṣdar dari  kata خسف yang  berarti: خسف دقعلا -  artinya  membatalkan. 2 Kamal  Mukhtar,  mengartikan  fasakhdengan  “mencabut”  atau “menghapus”. 3 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan  definisi    fasakh  adalah  pembatalan ikatan  pernikahan  oleh  Pengadilan  Agama  berdasarkan  (dakwaan)  tuntutan  istri  atau  suami  yang dapat  dibenarkan  oleh  Pengadilan  Agama  atau  karena  pernikahan  yang  telah  terlanjur  menyalahi hukum  pernikahan. 4 Sedangkan  menurut  mazhab  Syafii,  fasakh  adalah  semua  pemutusan  ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga. 5 Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jika sebuah pernikahan telah dilakukan pemisahan/fasakh maka kemudian mereka kembali  menikah  dalam  akad  yang  baru,  maka  laki-laki  juga  memiliki  hak  talak  sebagaimana mestinya, karena fasakh tidak dihitung jumlah talak.
Istilah  fasakh  dalam  perspektif  fikih  berbeda  dengan  yang  berkembang  di  Indonesia,  seperti tersebut  di  atas  bahwa  fikih  mazhab  menilai  apabila  inisiatif  tersebut  dari  istri  atau  suami  yang tidak  menggunakan  hak  talak  akan  tetapi  diputuskan  oleh  hakim  maka  disebut  dengan  fasakh. Begitu  juga  halnya  dengan  pembatalan  akad  perkawinan  semenjak  awal  karena  tidak  memenuhi rukun  dan  syarat,  disebut  dengan  fasakh. 6 Akan  tetapi  sekiranya  dalam  pernikahan  muncul  suatu sebab seperti salah satunya murtad, atau karena faktor lain sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan,  maka  harus  difasakh,  namun  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  harus  beriddah. Sedangkan  dalam  putusan  pengadilan  di  Indonesia,  apabila  gugatan  perceraian  berasal  dari  istri maka disebut “talak satu ba’in sugrá ”. Hal ini terasa aneh karena tidak ada pengikraran talak dari suami. 7 Dalam  fikih,  apabila  diikrarkan  oleh  suami  maka  disebut  talak,  namun  sebaliknya  akan beralih ke fasakh apabila tanpa ikrar dari suami.
Fasakhyang  banyak  dibahas  oleh  para  ulama  dalam  kitab-kitab  fikih  adalah  fasakh  karena disebabkan  terjadi  sesuatu  pada  diri  suami  atau  pada  istri  atau  keduanya  yang  menyebabkan pernikahan  tersebut  tidak  mungkin  untuk  dilanjutkan,  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  fasakh tersebut adalah sebagai berikut; 1) Fasakh karena syikak. 8 2) Fasakh karena cacat. 9 Contoh penyakit
2 A. W Munawwir, Al-Munawwir , Cet.14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1054.
3 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , (Bulan: Bintang, 1993), hlm. 212.
4 Dendi  Sugono, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional,  2008),  hlm.  422.  Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam, fasakh  adalah  batal  dan  lepasnya  ikatan perkawinan antara suami-istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri  dan  adakalanya  disebabkan  hal-hal  yang  datang  kemudian  yang  menyebabkan  akad  perkawinan tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan. Depag  RI, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Ikhtiyar  Baru  Van  Hoeve, 2006), hlm. 317.
5 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Úmm , Cet. 3, Jilid 2,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563. 6 Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia , (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140.
7 Lihat Putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Nomor: 159/Pdt.G/2011/MS-BNA. Dikutib dari Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Fiqih…, hlm. 141.
8 Jumhur  Ulama  (Mazhab  Hanafi,  Syafii,  dan  Hambali)  sepakat  membolehkan  dilakukannya pemisahan  akibat  perselisihan  ataupun  akibat  kemudaratan  betapapun  besarnya  kemudaratan  itu.  Hal  ini berdasarkan riwayat Ibnu Májah, Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada kemudaratan dan tidak  boleh  melakukan  kemudaratan.” (HR.  Ibnu  Májah,  Sahih,  Nomor  2340,  Kitab  Hukum-hukum.  Abí Abdillah  Muhammad  bin  Yazíd  Ibnu  Májah, Sunan  Ibnu  Májah ,  (Riyaḍ:  Baitu  al-Fikr  al-Dauliyat,  1998),
yang  membolehkan  pengajuan  fasakh  di  antaranya,  fasakh  karena  ada  balak  (penyakit  belang kulit), 10 karena  gila  dan  kusta, 11 karena  ada  penyakit  menular, 12 karena  ada  daging  tumbuh  pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan, 13 karena Impoten. 14 3) Fasakh karena suamigaib (hilang/ mafqud ). 15 4) Fasakhkarena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

## Relasi Miskin dengan Kewajiban Nafkah
Imam  Syafii  dan  pengikutnya  berpendapat  bahwa  yang  dijadikan  standar  pijakan  batasan nafkah  istri  adalah  status  sosial  dan  kemampuan  ekonomi  suami.  Faktor  penentu  ukuran  nafkah dalam  mazhab  Syafii  bukan  hanya  sekedar  kecukupan  berdasarkan  status  sosialnya,  namun  sudah
hlm.  252.).  Lihat  Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islamí  wa  Adillatuhu, Jilid  9  (terj.  Abdul  Hayyie  al- Kattani, dkk)(Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 457.
9 Maksud  cacat  adalah  kekurangan  yang menyebabkan nilai atau mutunya  kurang  baik  atau  kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), lihat  Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,…, hlm 249 dan Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 69.Imam  Syafii  dan  pengikutnya  berpendapat  bahwa  bila  salah  seorang  suami  istri  menemukan  pada  diri pasangannya  cacat  fisik  atau  mental  yang  menghalangi  kelangsungan  perkawinan  boleh  memilih  untuk bercerai  atau melanjutkan  perkawinan.  Lihat  Jalal al-din  al-Mahalli, Syaraḥ  Minḥaj  al-Ṭalibin ,  (Mesir:  Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, t.t), hlm. 261. Dikutib dari Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan …, hlm. 246.
10 Jamil  bin  Zaid  berkata; saya  menemani  seorang  guru  dari  anṣar,  yang  disebutkan  bahwa  dia adalah  salah  seorang  sahabat  yang  bernama    Ka’ab  bin  Zaid  atau  Zaid  bin  Ka’ab  dia  menceritakan kepadaku  bahwa  Rasulullah  Saw.  pernah  menikahi  seorang  perempuan  Bani  Ghafar.  Tatkala  ia  akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih  (balak)  dilambungnya  lalu  ia  berpaling  (pergi  dari  pelaminan  itu)  seraya  berkata,  “ambillah  kain engkau, tutupilah  badan engkau,  dan  beliau  tidak  mengambil  kembali  barang  yang  telah  diberikan kepada perempuan itu.” Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imámi al-Hafiẓi Abi ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal , (Riyaḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1135. Pengarang kitab Subulussalam menyatakan bahwa hadis ini daif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal yaitu Jamil bin Zaid. Lihat Muhammad Ibn Ismá’il al- San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6, (Riyaḍ: Dar Ibnu Jauzy, 1997), hlm. 91.
11 Dari ‘Umar  Ra.  berkata: laki-laki  mana  saja  yang  menikahi  perempuan  yang  terkena  gila,  atau lepra, atau kusta, lalu dia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal  itu  berakibat  walinya  yang  wajib  menanggung  hutang  atas  suaminya .  (HR.  Malik,  Kitab  Nikah  Bab Mahar  dan  maskawin,  Nomor  969,  dan  riwayat  Said  Ibnu  Mansur  serta  Ibnu  Syaibah  dengan  perawi  yang dapat dipercaya. Pengarang kitab Subulussalam menyatakan bahwa hadis ini daif).
12 Ibnu  Mas‘ud  dan  Zainal  Abidin, Fiqh  Mazhab  Syafii  buku  2, (Bandung:  Pustaka  Setia,  2007), hlm.  389.  Dalam  sebuah  hadis  dari  Sa'id  bin  Al-Musayyib  bahwa  Umar  bin  Al-Khaththab  Radhiyallahu Anhu berkata , “Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia mendapatkan perempuan  itu  berkudis,  gila,  atau  berpenyakit  kusta,  maka  ia  harus  membayar  maskawin  karena  telah menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya. ” (HR. Sa'id bin Manshur, Malik  dan  Ibnu  Syaibah  dengan  perawi  yang  dapat  dipercaya).  Lihat  Muhammad  Ibn  Ismá’il  al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6…, hlm. 93.
13 Dari Ali Ra. ia berkata , “barangsiapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkena balak, atau gila atau berpenyait kusta, hak baginya  maskawinnya  dengan  sebab  menyentuh  (mencampuri)  perempuan  itu,  dan  maskawin  itu  hak  bagi suami (supaya dikembalikan) dan uatang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima’) suami itu boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya.” (HR. Said bin Mansur).Lihat Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6…, hlm. 95.
14 Dari Said bin Musayyab Ra. ia berkata : “Telah memutuskan ‘Umar bin Khattab bahwasanya laki- laki  yang  unah  diberi  janji  satu  tahun.” (H.R  Said  bin  Mansur).  Lihat  Muhammad  Ibn  Ismá’il  al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6…, hlm. 96.
15 Dari Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa berita: Ia menunggu  empat  tahun  dan  menghitung  iddahnya  empat  bulan  sepuluh  hari.  (HR.  Malik  dan  Asy-Syafi'i). Lihat Lihat Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6…, hlm. 311.
ditentukan  berdasarkan  syariat,  meskipun  pada  dasarnya  harus  mempertimbangkan  kondisi ekonomi suami ketika lapang dan sempit. Dalilnya adalah firman Allah dalam Surah Aṭ-Ṭalaq (65) ayat 7.
َع  َرِدُق  ْنَم َو ,َهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس  ْوُذ َّقِفْنُيِل ْلَف ,ُهُق ْز ِر ِهْيَل
...ُالله ُهَتاَء آَّمِم  ْقِفْنُي
Artinya: “Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  Dan orang  yan  disempitkan  rizkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah kepadanya.”
Sebagaimana  disebutkan  Sayyid  Sabiq, 16 ulama Syafi’iyyah menjelaskan  bahwa,  dalam  ayat ini  Allah  membedakan  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin.  Masing-masing  diwajibkan  memberi nafkah  sesuai  kondisinya  tanpa  menjelaskan  kadarnya,  sehingga  kadar  tersebut  harus  ditentukan melalui  ijtihad.  Nafkah  paling  mungkin  dikiyaskan  dengan  kadar  makanan  dalam  kafarah  karena itulah  yang  diwajibakan  syariat  untuk  mengatasi  lapar.  Kadar  terbanyak  kafarah  wajib  yang diberikan  kepada  orang  miskin  adalah  dua  mud,  yaitu kafarah  karena al-adza . Sedangkan  kafarah paling sedikit adalah satu mud, yaitu kafarah karena bersenggama di bulan Ramadhan. Orang yang ekonominya  sedang,  nafkah  wajibnya  sebanyak  satu  setengah  mud,  karena  dia  tidak  mungkin dikategorikan  kaya  karena  kenyataannya  di  bawah  mereka,  dan  tidak  juga  dikategorikan  miskin karena kenyataannya di atas mereka, maka nafkah yang sepantasnya adalah satu setengah mud.
Selanjutnya  ulama Syafi’iyyah merincikan  kewajiban  suami  pada  tiga  tingkatan.  Bagi  suami yang  kaya  kewajibannya  adalah  dua  mud  setiap  harinya  (1  mud 17 =  1  kati  atau  800  gram).
Kewajiban  suami  miskin  adalah  satu  mud,  dan  suami  sedang/pertengahan  adalah  satu  setengah mud.  Bila  istri  sudah  bertempat  tinggal  dan  makan  bersama  dengan  suaminya,  maka  kewajiban suami  adalah  memenuhi  kebutuhan  istri  dan  anak-anaknya  dan  tidak  ada  lagi  secara  khusus pemberian nafkah. 18
Mereka  (Ulama Syafi’iyyah )  melanjutkan,  jika  faktor  yang  menentukan  adalah  kecukupan tanpa  ada  batasan  tertentu,  pasti  akan  terjadi  perselisihan  yang  tidak  berujung,  maka  sudah seharusnya  menentukan  kadar pantas secara makruf. Ketentuan  ini  di luar nafkah  makanan pokok seperti  lauk-pauk,  daging  dan  buah-buahan.  Selain  itu  suami  juga  wajib  memberi  istri  pakaian sesuai dengan kondisi ekonominya. Suami yang kaya mesti memberinya pakaian berkualitas tinggi yang  lumrah  dipakai  dilingkungan  tempat  tinggalnya.  Suami  yang  miskin  memberinya  pakaian yang terbuat dari kain kasar dan katun atau semisalnya. Sedangkan suami yang ekonominya sedang memberinya  pakaian  dengan  kualitas  sedang  pula.  Istri  juga  wajib  diberi  tempat  tinggal  yang dilengkapi perabotan, sesuai kondisi ekonomi suami. 19
Dalam  kesempatan  yang  lain  mereka  juga  menjelaskan,  jika  suami  tergolong  miskin,  maka nafkah yang diberikannya sebatas kecukupan minimal dari kebutuhan istrinya berupa makanan dan lauk-pauk  dengan  cara  makruf.  Juga  pakaian  sebatas  kecukupan  minimalnya  untuk  digunakan  di musim  panas  dan  musim  dingin.  Jika  suami  tergolong  sedang,  maka  nafkah  yang  diberikannya mesti  lebih  baik  dari  golongan  miskin  dengan  cara  yang  makruf.  Juga  pakaian  yang  diberikannya harus lebih baik  dengan cara yang  makruf. Nafkah dan pakaian  harus diberikan dengan cara yang
16 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah …, hlm. 350.
17 KBBI  menjelaskan  mud  adalah  ukuran  isi  sama  dengan  5/6  liter  atau  setara  510  gram.  Lihat, Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia …, hlm 975.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan …, hlm. 172.
19 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah …, hlm. 351.
makruf  karena  menghilangkan  mudarat  dari  istri  adalah  wajib.  Yakni  wajib  memberi  kecukupan tingkat sedang yang merupakan penafsiran dari kata makruf. 20
Ketentuan Fasakh Nikah Dengan alasan suami miskin Menurut Ulama Syafi’iyyah Ulama Syaf’iyyah mengatakan  bahwa,  jika  suami  dalam  keadaan  tidak  mampu  atau  dalam keadaan  miskin  yang  tidak  bisa  memberikan  nafkah  kepada  istrinya,  baik  berupa  makanan, pakaian,  dan  tempat  tinggal,  maka  dibolehkan  bagi  istri  untuk  melaporkan  keadaannya  kepada hakim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafii dalam kitab Al-Úmm ; Kitab  Allah Azza  wa  Jalla dan  Sunnah  Rasul-Nya  Saw,  telah  menunjukkan  bahwa  laki-laki wajib memberikan nafkah bagi istrinya. Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah  dan  hak  suami  atas  istri adalah  mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  seksual,  di  mana masing-masing  dari  keduanya  memiliki  hak  dan  kewajiban,  maka  terdapat  kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami  tidak  memiliki  apa  yang  dapat  diberikan  sebagai  nafkah  atas  istrinya.  Ada  pula kemungkinan  jika  suami  tidak  mampu  menafkahi  istrinya,  maka  istri  diberi  hak  memilih antara  tetap  bersama  suaminya  atau  berpisah.  Jika  istri  memilih  berpisah,  maka  ini  adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. 21
Ulama Syafi’iyyah dalam  menanggapi  boleh  tidaknya  bagi  istri  mengajukan  fasakh  nikah  ke pengadilan  dengan  alasan  suami  miskin  mengatakan  bahwa,  istri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai melalui  hakim  (fasakh)  dengan  alasan  suami  miskin  atau suami  memiliki  kemampuan  akan  tetapi enggan  memberikan  nafkah  terhadap  istrinya,  maka  kedua  kondisi  tersebut  dapat  dijadikan  alasan untuk bercerai. 22
Dalam  kitab FatḥulMu’in dijelaskan  bahwa,  bagi  istri  yang  mukalaf  yaitu  balig  dan  berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang  kesulitan  harta  dan  pekerjaan  halal  yang  patut  baginya  dengan  hasil  sebesar  nafkah  wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju  kurung  dan  telekung 23 dan  jubah  musim  dingin  lain  halnya  semacam  celana  dan  sandal  dan tempat  tidur  dan  bantal  dan  wadah-wadah,  karena  ketiadaan  hidup  tanpa  makanan  dan  pakaian itu. 24
Ulama Syafi’iyyah (termasuk di dalamnya mazhab Maliki dan Mazhab Hambali) mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil Alquran dan Sunnah. 25
20 Ibid
21 Muhammad Idrís al-Syáfi’i, Al-Umm , Juz VI, (Dar al-Wafa’, 2001), hlm. 235.
22 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitab  Fiqh  ‘Ala  Mazahib  Arba’ah ,  Juz  IV,  (terj.  Khatibul  Umam), (Kairo: Matba’ah Istiqamah, 1996), hlm. 581.
23 Telekung  adalah  kain  selubung  berjahit  (biasanya  berwarna  putih)  untuk  menutup  aurat  wanita Islam pada waktu salat; mukena. Lihat Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,.., hlm. 1478.
24 Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-‘Azízi al-Ma’bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanání, Fatḥu al-Mu’ín bi Syarḥ Qurrati al-‘Aini Bihimmáti al-Díni , (Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004), hlm. 548. Abu Syuja’ Ahmad bin Husain, Matan Fikih Mazhab Syafi’i , (terj. D.A. Pakihsati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm. 158.
25 Abdussami’  AhmadImam, Pengantar  Studi  Perbandingan  Madzhab ,  (terj.  Yasir  Maqasid),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 207.
1. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:
، ِناَتَّرَم ُقَلَّطلا ...ٍنَسْحِإِب ُحْي ِرْسَت ْوَأ  ٍف ْوُرْعَمِب  ُكَسْمِإَف Artinya: Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  setelah  itu  boleh  rujuk  lagi  dengan  cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
Letak  pengambilan  dalil  dari  ayat  ini  adalah  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala telah memerintahkan  kepada  para suami  untuk  menahan  istrinya  dengan  cara  makruf, 26 sedangkan hal  itu  tidak  bisa  terlaksana  ketika  suami  miskin  sehingga  harus  beralih  kepada  perceraian secara  baik-baik.  Apabila  istri  menuntut  cerai  dan  suami  menolak  menceraikan  maka  bagi hakim wajib untuk mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka berdua. 27
2. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 231:
َأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاَسِ نلا  ُمُتْقَّلَط  اَذِإ َو ْم ِس ُك ْو ُه َّن ِب َم ْع ُر ْو ٍف َأ ْو َس ِ ر ُح ْو ُه َّن ِب َم ْع ُر ْو ٍف َو  ، َل ُت ْم ِس ُك ْو ُه َّن ِض َر َرا ا ِل َت ْع َت ُد ْو َو ،ا َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َف َق ْد َظ ِل َم َن ْف َس ُه ... Artinya: Dan  apabila  kamu  menceraikan  istri-istri  (kamu),  lalu  sampai  (akhir)  idahnya, maka  tahanlah  mereka  dengan  cara  yang  baik,  atau  ceraikanlah  mereka  dengan  cara yang  baik  (pula).  Dan  janganlah  kamu  tahan  mereka  dengan  maksud  jahat  untuk menzalimi  mereka.  Barang  siapa  melakukan  demikian,  maka  dia  telah  mezalimi  dirinya sendiri.
Letak pengambilan dalil dari ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang menahan istri  yang  menyebabkan  menyakitkan  istri.  Sedangkan  suami  yang  miskin  ketika  menahan istrinya  berarti  telah  menyakitkan  istrinya  dan  melakukan  perbuatan  sewenang-wenang. Adapun  yang  dijadikan  dasar  adalah  umumnya  lafaz  dalam  ayat  tersebut,  bukan  khusunya sebab.  Ketika  suami  yang  miskin  menahan  istrinya  dan  istrinya  tidak  rela  hidup  bersama suami  yang  miskin  kemudian  istri  meminta  cerai,  maka  hakim  harus  menolak  kesewenang- wenangan ini dengan cara menceraikan keduanya. 28
3. Hadis Riwayat Ahmad
ْنَع
ىًنِغ  ِرْهَظ  ْنَع اَهْنِم  َناَك اَم  ِةَقَدَّصلا  ُرْيَخ  َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِ  يِبَّنلا  ِنَع َةَرْيَرُه يِبَأ اَيْلُعْلا ُدَيْلا َو
ْمِا  َلاَق ِالله  ُل ْوُسَر اَي  ُل ْوُعَأ  ْنَم  َلْيِقَف  ُل ْوُعًت  ْنَمِب ْأَدْباَو  ىَلْفُّسلا  ِدَيْلا  ْنِم  ٌرْيَخ
َّلِإ َو يِنْمِعْطَأ  ُل ْوُعَت  ْنَّمِم  َكُتَأ َر
29 .يِنُكُرْتَت  ْنَم ىَلِإ ُل ْوُقَي  َكُدَل َو َو يِنْلِمْعَتْسا َو يِنْمِعْطَأ ُل ْوُقَت  َكُتَي ِراَج َو يِنْق ِراَف
Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., beliau bersabda: Sebaik-baik sedekah adalah sedekah  yang  dilakukan  setelah  kecukupan,  dan  tangan  di  atas  adalah  lebih  baik daripada  tangan  yang  di  bawah,  maka  mulailah  dari  orang-orang  yang  menjadi tanggunganmu.  Maka  ditanyakan  kepadanya:  Siapakah  yang  menjadi  tanggunganku wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Istrimu adalah orang yang menjadi tanggunganmu yang  ia  berkata;  berilah  makan  kepadaku,  jika  tidak  ceraikanlah  aku.  Dan  budak wanitamu  yang  berkata:  berilah  makan  kepadaku,  setelah  itu  perintahkan  aku  untuk berkerja.  Dan  anakmu  yang  berkata  kepada  siapa  engkau  tinggalkan  aku .  (Hadis  No. 10.830)
26 Arti فرعمب adalah dengan cara yang baik, tanpa mendatangkan kemudaratan, Al-Ma’ruf artinya apa yang  dirasa  baik  oleh  jiwa  manusia  sesuai  dengan  pandangan  syariat  dan  adat  kebiasaan.  Lihat  Wahbah Zuhaili, Tafsir  Al-Munir:  Aqidah,  Syariah  Manhaj ,  (ter.  Abdul  Hayyie  al  Kattani,  dkk),  (Jakarta:  Gema Insani, 2013), hlm. 559.
27 Abdussami’ AhmadImam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab …, hlm. 207.
28 Abdussami’ AhmadImam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab ,…, hlm. 207.
29 Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imámi al-Hafiẓi Abi ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal , (Riyaḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 765.
Dalam hadis ini, Rasulullah Saw., menjadikan wanita memiliki  hak untuk  meminta cerai ketika  tidak  diberi  nafkah.  Hal  ini  mencakup  tidak  memberi  infak  karena  kesadaran  suami ataupun karena kondisi terpaksa. 30
4. Hadis Riwayat Saíd bin Manṣur
« ِبِ يَسُمْلا  ِنْب  ِديِعَس  ْنَع َو - ِهِلْهَأ  ىَلَع  ُقِفْنُي اَم  ُد ِجَي  َل  ِلُجَّرلا  يِف - ُنْب  ُديِعَس ُهَجَرْخَأ  اَمُهَنْيَب  ُقَّرَفُي  :َلاَق
َق ُهْنَع  ِداَن ِ زلا يِبَأ  ْنَع  َناَيْفُس  ْنَع  ٍروُصْنَم ٌةَّنُس :َلاَقَف ؟ٌةَّنُس :ِبِ يَسُمْلا  ِنْب  ِديِعَسِل تْلُق :َلا » ٌلَس ْرُم اَذَه َو ،
. ٌّيِوَق
Artinya: Dari Said bin Al-Musayyib tentang seorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, ia berkata, “Mereka diceraikan.” (Riwayat Saíd bin Manṣur) dari Sufyan dari  Abu  Az-Zinad,  ia  berkata,  Aku  bertanya  kepada  Said, “Apakah  itu  sunnah?” Dia berkata, “Ya,  sunnah.” Hadis  ini  mursal  yang  kuat,  sebab  hadis  ini  tidak  dinilai  mursal kecuali dari perawi yang ṡiqah . 31
Dalam  menjelaskan  maksud  hadis  ini,  penulis  mengutip  pernyataan    pengarang Subulussalam menyatakan  bahwa, 32 Mursal  Said  diamalkan  karena  sudah  makruf  (dikenal)  ia tidak  menyebutkan  hadis  mursal  kecuali  dari  orang  adil.  Al-Syafii  berkata,  “Sepertinya ungkapan Saíd, ‘Sunnah’ adalah Sunnah Rasulullah Saw.
5. Aṡar dari Umar bin Khattab
َو
َرَمُع  ْنَع - ُهْنَع ىَلاَعَت ُ َّاللَّ  َي ِضَر -
ْمُهوُذُخْأَي  ْنَأ :ْمِهِئاَسِن  ْنَع اوُباَغ ٍلاَج ِر يِف ِداَنْجَ ْلْا  ِءاَرَمُأ ىَلإ  َبَتَك ُهَّنَأ 33 . ٍنَسَح ٍداَنْسِإِب ُّيِقَهْيَبْلا َّمُث ُّيِعِفاَّشلا ُهَجَرْخَأ اوُسَبَح اَم ٍةَقَفَنِب اوُثَعَب اوُق َّلَط ْنِإَف ،اوُقِ لَطُي  ْوَأ ،اوُقِفْنُي ْنَأِب Artinya: Dari Umar Radhiyallahu Anhu bahwa ia menulis surat kepada para komandan militer  tentang  orang-orang  yang  meninggalkan  isteri  mereka:  yaitu  agar  mereka menuntut  dari  para  suami  untuk  memberi  nafkah  atau  menceraikan.  Apabila  mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada . (HR. Asy-Syafi’i, 34 kemudian Al-Baihaqi dengan sanad hasan)
Imam Syafii berkata, ini menyerupai dengan apa yang sudah saya terangkan dahulu. Dan demikianlah  ditempuh  oleh  kebanyakan  sahabat  kami,  dan  saya  mengira  Umar  -dan  Allah Ta’ala Yang Maha Tahu- tiada memperoleh di depannya, yang  mereka itu  mempunyai  harta, yang  akan  beliau  ambil  daripadanya  untuk  nafkah  istri  angkatan  perang  itu.  Lalu  beliau menulis  surat  kepada  panglima-panglima  angkatan  perang  supaya  mereka  mengambil  dari harta  mereka  untuk  nafkah  itu.  Dan  menceraikan  kalau  mereka  tiada  mempunyai  harta  itu. Kalau  mereka  sudah  mentalaknya,  lalu  didapati  bahwa  mereka  memiliki  harta,  maka  mereka mengambilnya  dengan  mengirimkan  nafkah  tersebut,  selama  mereka  itu  menahan  istri-istri itu. 35
Setelah diketahui bahwa menurut ulama Syafi’iyyah istri memiliki hak untuk berpisah dengan jalan  fasakh  ketika  suaminya  dalam  keadaan  miskin  sehingga  tidak  sanggup  untuk  menafkahi
30 Abdussami’ AhmadImam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab ,…, hlm. 209.
31 Ibnu  Hajar  Al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan  Dalil-Dalil  Hukum ,  (terj.  Khalifaturrahman  dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 507.
32 Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6, (Riyaḍ: Dar Ibnu Jauzy, 1997),hlm. 363-364.
33 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum …, hlm. 507.
34 Muhammad Idrís al-Syáfi’i, Al-Umm , Juz VI..., hlm. 235.
35 Ibid . 236.
istri.Namun  istri  harus  menjalani  beberapa  ketentuan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut dengan cara sebagai berikut berikut;
1. Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai
Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah istri yang akan datang. Maka istri boleh  bertahan  atas  ketidakmampuan  suaminya  dan  membiayai  hidupnya  sendiri  dengan uangnya atau berhutang. Apa yang  digunakan oleh istri untuk  membiayai dirinya itu  menjadi hutang  bagi  suami. 36 Sehingga  menurut  jumhur  ulama,  ketidakmampuan  suami    membayar nafkah  istrinya  bukan  berarti  kewajibannya  gugur  sama  sekali,  tetapi  tetap  menjadi  hutang suami yang harus dibayar  ketika ia telah mampu. 37
Wahbah  Zuhaili,  dalam Al-Fiqh  Al-Syafi’i  Al-Muyassar menjelaskan  bahwa,  apabila suami  tidak  mampu  memberikan  nafkah,  maka  hal  itu  menjadi  hutang  baginya,  walau  tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan  istri  menafkahi  dirinya  sendiri  dengan  menggunakan  hartanya  sendiri  atau  memberikan pinjaman  kepada  suaminya. 38 Selanjutnya,  Imam  Syafii  juga  berkata:  Jika  wanita  itu  kawin dengan laki-laki tersebut dan ia tahu dengan kemiskinan laki-laki itu. Maka hukumnya  wanita dan  hukumnya  laki-laki  dalam  kemiskinannya  itu  adalah  seperti  hukum  wanita  yang  kawin dengan  seorang  laki-laki  yang  kaya,  lalu  jatuh  miskin.  Karena  kadang-kadang  laki-laki  itu akan  kaya  sesudah  miskin,  dan  miskin  sesudah  kaya.  Terkadang  istri  mengetahui  suami tersebut  orang  yang  kaya.  Dan  ia  melihat  suami  itu  mempunyai  perusahaan  yang mengayakannya  atau  tidak  mengayakannya  dan  mengayakannya,  atau  ada  orang  yang  ber- taṭawwu’ . Lalu memberikan kepada suami itu yang membuat dia menjadi kaya.
2. Ketetapan Hakim
Menurut  pendapat  yang masyhur ,  istri  tidak  boleh  serta  merta  melakukan  fasakh  nikah sebelum  melaporkan  kepada  hakim  terlebih  dahulu,  seperti  kasus  suami  yang  mempunyai kelemahan seksual. 39 Fasakh karena suami  miskin  yang tidak  mampu  memberikan nafkah dan semacamnya  atau  memberikan  mahar,  adalah  tidak  sah  dilakukan  sebelum  ditetapkan ketidakmampuan  suami  baik  dengan  ikrarnya  sendiri  atau  dengan  bukti  yang  menerangkan ketidakmampuan  suami  di  waktu  sekarang.  Namun  tidak  cukup  hanya  bukti  yang menerangkan  bahwa  suami  pergi  dalam  kondisi  tidak  mampu.  Ketetapan  hakim  tersebut adalah sebagai berikut:
1) Penetapan status miskin/ketidakmampuan suami. Dalam  kitab FatḥulMu’in ,  dijelaskan  bahwa  ada  beberapa  cara  untuk  membuktikan bahwa  suami  benar  dalam  keadaan  miskin/tidak  mampu: 40 Pertama ,  Ketidakmampuan membayar (yaitu nafkah, pakaian dan tempat tinggal) terbukti dengan ketidakadaan harta dalam  jarak  (radius)  sejauh  perjalanan  salat  qasar;  maka  istri  tidak  diwajibkan  bersabar, kecuali  jika  suami  mengatakan  “akan    saya  datangkan  harta  itu  dalam  jangka imhal = penundaan” ( imhal orang  mu’sir  adalah  dua  kali  tiga  hari). Kedua ,  bisa  terbukti  dengan
36 Mostofa  Dieb  al-Bigha, Fiqih  Islam  Lengkap  dan  Praktis , (Surabaya:  Insan  Amanah, t.th), hlm. 381. Marzuki Yahya, Panduan Fiqih Imam Syafi’i , (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 153.
37 A. Hamid Sarong, dkk, Fiqh , (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 156.
38 Wahbah Zuhaili, AlAl-Fiqh Asy-Syafi’i Al-Muyassar , (Dimasyqi: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 242.
39 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i …, hlm. 57.
40 Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-‘Azízi al-Ma’bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanání, Fatḥu al-Mu’ín ..., hlm. 549.
ditundanya  pembayaran  piutangnya  selama  tempo  secukupnya  untuk  mendatangkan hartanya  yang  tidak  terletak  di  dalam  (radius)  jarak  perjalanan  salat  qasar.  Atau  (bisa terbuktikan) dengan telah sampai  waktu pelunasan piutangnya bersamaan kemelaratan si penghutang  walaupun  itu  adalah  istri  sendiri  (karena  istri  itu  diwaktu  kemelaratan suaminya  justru  tidak  memperoleh  haknya)  dan  karena  orang  yang  melarat  itu  ditunda penagihan kepadanya. Ketiga , bisa terbuktikan bagi pekerja dengan tidak mendapat orang yang  mempekerjakannya,  bila  ketiadaan  orang  yang  mempekerjakan  itu  umum  terjadi. Atau dengan adanya mengalami sesuatu hal yang menghalangi dari kebiasaan bekerjanya (misalnya sakit atau lain sebagainya).
Berkaitan  dengan  apa  yang  tersebut  di  atas,  Imam  Syafii  menyampaikan  bahwa, apabila  suami  itu  miskin  dengan  nafkah  istrinya,  lalu  ia  tangguhkan  untuk  tiga  hari. Kemudian  wanita  itu  berkhiyar,  maka  ia  memilih  untuk  tetap  bersama  suami.  Apabila istri  menghendaki,  maka  suami  itu  dapat  ditangguhkan  juga,  kemudian  boleh  bagi  istri bercerai, karena khiyarnya istri untuk tetap dengan suami itu adalah  kemaafan dari yang sudah  berlalu.  Maka  kemaafan  padanya  itu  boleh,  dan  kemaafannya  itu tidak  boleh  bagi masa  mendatang.  Maka  tidak  boleh  kemaafaanya  daripada  yang  belum  wajib  baginya. Dan dia itu adalah seperti wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang ia melihatnya orang  miskin.  Karena  istri  itu  kadang-kadang  memaafkan  yang  demikian.  Kemudian,  ia menjadi kaya sesudah kemiskinannya. Lalu ia memberikan nafkah kepada istrinya itu. 41
2) Pemberian kesempatankepada suami untuk bekerja mencari nafkah
Imam  Syafii  berkata,  apabila  suami  memperoleh  nafkah  istrinya  hari  demi  hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya. Apabila suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditangguhkan lebih dari sehari. Dan suami itu tidak melarang istri dalam tiga hari itu  untuk  keluar.  Lalu  ia  bekerja  atau  meminta  kepada  orang.  Kalau  suami  itu  tiada memperoleh  nafkah  istri,  maka  istri  disuruh  memilih  sebagaimana  saya  sudah menerangkannya  tentang  qaul  ini.  Kalau  suami  memperoleh  nafkahnya  itu  sesudah  tiga hari,  sehari  dan  ia  miskin  pada  hari  selanjutnya.  Maka  istri  itu  boleh  berkhiyar.  Apabila telah  berlalu  tiga  hari,  lalu  suami  itu  tidak  sanggup  kepada  nafkahnya  dengan  yang kurang  dari  yang  saya  terangkan  untuk  nafkah  atas  orang  miskin,  maka  istri  itu dibolehkan berkhiyar pada qaul ini. Apabila sampai ini dan ia memperoleh nafkahnya dan dia  tidak  memperoleh  nafkah  pelayannya,  maka  istri  itu  tidak  boleh  berkhiyar.  Karena istri  itu  memegang  nafkahnya.  Dan  nafkah  pelayan  istri  itu  menjadi  hutang  atas  suami. Maka manakala ia mampu, niscaya istri mengambilnya dari suami itu. 42
3) Pelaksanaan fasakh nikah
Setelah  suami  jelas  kemiskinannya  dengan  cara  ikrarnya  sendiri  atau  dengan  bukti yang menyatakan bahwa dirinya miskin seperti yang telah dijelaskan di atas, maka hakim harus  memutuskan  ikatan  pernikahan  antara  suami  istri  tersebut  dengan  tujuan menghilangkan  kemudaratan  yang  ada  pada  istri.  Namun,  jika  suami  tidak  memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka  dalam  hal  ini  hendaklah  diadukan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  yang  berwenang,
41 Muhammad Idrís al-Syáfi’i, Al-Umm , Juz VI..., hlm. 237.
42 Ibid , 236.
seperti qadi nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah, supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya. 43
Setelah hakim  memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri  itu  mengadu,  jika  masa  perjanjiannya  telah  habis,  sedangkan  si  suami  tidak  juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim  menfasakhkan di depan hakim setelah diizinkan olehnya. 44
Apabila  istri  hendak  berpisah,  maka  bunyi  lafal  fasakh  tersebut  adalah “Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau bernama … bin … pada hari ini.” Jika si istri sendiri  yang  hendak  menfasakhkan  nikah  di  depan  hakim,  maka  istri  berkata, “Aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama … bin … pada hari ini. 45
3. Akibat Hukum
Khusus  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  putus  perkawinan  secara  fasakh,  maka suami  tidak  boleh  rujuk  kepada  mantan  istrinya  selama  istri  itu  menjalani  masa  idah,  karena perceraian  dalam  bentuk  fasakh  itu  berstatus  bain  sughra. 46 Apabila  telah  diceraikan  antara suami  istri  itu,  kemudian  suami  itu  mampu,  maka  tidak  dikembalikan  istri  itu  kepada  suami, dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa idah. Kecuali dikehendaki oleh  istri  dengan  perkawinan  baru.  Sedangkan  iddah  yang  harus  dijalani  oleh  istri  layaknya iddah talak biasa. 47

## Ketentuan  Fasakh  Nikah  Dengan  alasan  suami  miskin  Menurut  Hukum  Positif  Di Indonesia
Fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  atau  ketidakmampuan  suami  memberikan  nafkah kepada istri, maka bagi istri memiliki hak mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau ke Mahkamah Syar’iyyah jika di Aceh, hal ini karena cerai gugat yang dilakukan oleh istri tersebut disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri yang berawal dari ketiadaan nafkah. 48 Akan tetapi dalam  hukum positif di Indonesia tidak ada pasal khusus yang membahas secara rinci tentang  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  seperti  pembahasan  yang  dikemukakan  oleh Ulama Syafi’iyyah di  atas.  Secara  umum,  oleh  hakim  ada  beberapa  sumber  yang  bisa  dijadikan pedoman  ketika  menyelesaikan  permasalahan  cerai  gugat  dengan  alasan  suami  miskin,  di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam  pasal  39  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa, untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .
43 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munahakat , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149.
44 M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 203.
45 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i ,(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 394.
46 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia(antara  Fiqh  Munakahatdan  Undang- Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.
47 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat …, hlm. 274.
48 Banyak kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh yang berkaitan dengan cerai gugat yang disebabkan karena ketiadaan nafkah yang harus diberikan oleh suami  kepada  istrinya.  Lihat  Putusan  Nomor  157/Pdt.G/2017/Ms.Bna  dan  Putusan  Nomor 0177/Pdt.G/2017/MS.Bna.
Juni  Kurnia 49 menjelaskan  bahwa,  pasal  ini  memang  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit tentang  miskin,  namun  pasal  ini  merupakan  salah  satu  pasal  yang  dijadikan  pedoman  bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh istri, baik karena suami miskin ataupun karena lainnya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.
2. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam  Pasal  22  ayat  (1) Gugatan  perceraian  karena  alasan  tersebut  dalam  pasal  19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat . Ayat (2) Gugatan tersebut dalam  ayat  (1)  dapat  diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  pengadilan  mengenai  sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang  yang  dekat  dengan  suami  istri  itu .  Sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  itu hendaknya  dipertimbangkan  oleh  hakim  apakah  benar-benar  berpengaruh  dan  prinsipil  bagi keutuhan kehidupan suami istri. Oleh karenanya apabila kehidupan rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  dapat  diwujudkan,  sehingga  apabila  rumah  tangga tersebut  tetap  dipertahankan  hanya  akan  menimbulkan  mudarat  bagi  kedua  belah  pihak  atau salah satu dari keduanya.
3. Kompilasi Hukum Islam
Dalam Pasal 77, a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  warahmah  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat,  b.  Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, c.  Suami isteri memikul kewajiban untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani, rohani  maupun  kecerdasannya  dan  pendidikan  agamanya.  d.  Suami  isteri  wajib  memelihara kehormatannya.  e.  Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
Selanjutnya dalam pasal 116 huruf f menjelaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi  perselisihan  dan  pertegkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga . Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, baik disebabkan  oleh suami atau oleh  istri,  dan  perselisihan  tersebut  tidak  bisa  diperbaiki  kembali,  maka  dengan  hal  itu keduanya atau salah satunya bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Poin inilah yang  dijadikan dalil  hukum  oleh  Mahkamah  Syar’iyyah/Pengadilan  Agama  untuk  menceraikan  suami  dari istri  dengan  alasan  suami  miskin,  jika  kemiskinan  tersebut  akan  berakibat  terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. 50
Dalam  pasal  116  huruf  g, suami  melanggar  taklik  talak . 51 Kemudian  hakim  memeriksa dan  meneliti apakah suami pernah  mengucapkan sighat taklik talak ataupun tidak. Jika suami telah  mengucapkan taklik talak  dulu, maka selanjutnya hakim  harus meneliti kembali apakah sudah  dilanggar  oleh  suami  ataupun  belum,  jika  ternyata  sudah  maka  talak  yang  selama  ini
49 Juni  Kurnia, Wawancara , (Aceh Jaya: Mahkamah Syar’iyyah Calang, 26 Februari 2018), beliau merupakan Panitera di Mahkamah Syar’iyyah Calang.
50 Abu  Bakar, Wawancara ,  (Banda  Aceh:  Mahkamah  Syar’iyyah  Kota,  7  Maret  2018),  beliau merupakan salah satu hakim di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh.
51 Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan  dalam  Akta  Nikah  berupa  janji  talak  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  tertentu  yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
tergantung  telah  terjatuh  bersamaan  dengan  putusan  hakim  jika  istri  yang  mengajukannya kepada pengadilan. 52
Selanjutnya,  apabila  istri  ingin  menyelesaikan  permasalahan  fasakh  nikah  dengan  alasan suami miskin, maka dia harus melakukantahapan sebagai berikut:
1. Pendaftaran Gugatan/Perkara oleh Pengadilan (tahap pendahuluan)
Setelah  istri  mengajukan  permasalahannya  kepada  Pengadilan,  maka  badan  peradilan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  2  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970  dan  Pasal 49  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  bertugas  untuk  menerima  perkara  (tahap pendahuluan):  a.  menaksir  dan  menerima  panjar  biaya  perkara,  b.  menerima  gugatan  istri,  c. mencatat  dalam  registrasi  dan  memberi  nomor  perkara,  d.  meneliti  dan  menyiapkan  berkas perkara,  e.  menetapkan  Majelis  Hakim  (PMH)  oleh  ketua  Pengadilan  Agama,  f.  menetapkan Hari  Sidang  (PHS)  oleh  Ketua  Majelis  Hakim,  g.  memanggil  para  pihak  oleh  Juru  Sita Pengganti.
2. Memeriksa perkara (Tahap I pemeriksaan di persidangan)
Pemeriksaan  gugatan  perceraian  dilakukan  oleh  hakim  paling  lambat  tiga  puluh  hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri  datang  sendiri  atau  mewakilkan  kepada  kuasanya.  Pengadilan  yang  memeriksa  gugatan perceraian  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Usaha  perdamaian  dapat  dilakukan pada  setiap  sidang  pemeriksaan.  Apabila  tercapai  perdamaian,  tidak  dapat  diajukan  gugatan perceraian  baru  dengan  alasan  yang  sama  (Pasal  29  ayat  (1)  dan  Pasal  30  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
Tahap  pemeriksaan  perkara  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam  membuktikan apakah suami benar miskin sehingga tidak sanggup memenuhi nafkah istrinya atau tidak, oleh karenanya acara sidang tersebut berisi, a. pemeriksaan identitas para pihak, b. mengusahakan damai, c. pembacaan gugatan penggugat (istri yang mengajukan gugatan tersebut haruslah taat kepada  Allah  dan  suaminya,  bukan  istri  yang nusyuz ),  d.  jawaban  tergugat  apakah  mengakui kesalahannya  (mengakui  bahwa  benar  dia  dalam  keadaan  miskin  ataupun  tidak)  atau membantah  semua  gugatan  penggugat  tersebut,  e.  replik  penggugat,  f.  duplik  tergugat,  g. pembuktian  oleh  penggugat  dan  tergugat,  penetapan  status  miskin/ketidakmampuan  suami oleh hakim ditetapkan berdasarkan makruf, h. kesimpulan akhir (konklusi).
3. Mengadili/memutus (Tahap II pemeriksaan dipersidangan)
Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai  pengadilan  memberi  putusannya.  Akan  tetapi  putusan  mengenai  gugatan  perceraian diucapkan  dalam  sidang  terbuka.  Perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibatnya terhitung  sejak  saat  pendaftarannya  pada  daftar  pencatatan  kantor  catatan  sipil  oleh  pegawai yang mencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (Pasal  33  dan  34  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975).
Dalam  tahap  ini  berdasarkan  pasal  17  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  dan pasal  59  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  hakim  harus  melakukan  Musyawarah Majelis  Hakim  dalam  rapat  rahasia.  Kemudian  Pembacaan  putusan  dalam  sidang  terbuka
52 Abu Bakar, Wawancara .
berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  dan  Pasal  60  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Setelah  Majelis  Hakim  bermusyawarah  dalam  sidang  tertutup  dan  ternyata  hakim mengabulkan  gugatan  tergugat,  maka  hakim  mengucapkan  putusannya  dalam  sidang  terbuka dengan  bunyi  sebagai  berikut; Pertama ,tergugat  tidak  hadir: 53 a.  Menyatakan  Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  sidang  tidak  hadir.  b.  Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat … bin …. Terhadap Penggugat … binti …., d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  ini    sejumlah  Rp….. Kedua ,  Tergugat  hadir: 54 a.  Mengabulkan  gugatan  penggugat seluruhnya, b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat … bin …. Terhadap Penggugat … binti  ….,  c.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini    sejumlah Rp…..
4. Akibat Hukum
Pasal  41  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974,  ada  tiga  hal  yang  perlu  dipatuhi  jika  telah terjadi perceraian; pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anak  mereka  semata-mata  untuk  kepentingan  anak.  Apabila  ada  perselisihan  tentang penguasaan  anak,  pengadilan  memberi  putusannya.  Kedua,  bapak  bertanggung  jawab  atas semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak.  Apabila  bapak  dalam kenyataan tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, pegadilan  dapat  menetapkan  bahwa  ibu ikut  memikul  biaya  tersebut.  Ketiga,  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami untuk  memberikan  biaya  penghidupan  kepada  mantan  istri  dan/atau  menentukan  suatu kewajiban bagi mantan istri.
Pasal 39 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thaun 1975 menjelaskan waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat atau cerai talak) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya  90 (sembilan puluh) hari bagi yang  masih  datang  bulan,  dan  ditetapkan  90  (sembilan  puluh)  hari  bagi  yang  sudah  tidak datang bulan.
Perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu  tunggu  dihitung  sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi mereka yang telah  bercerai,  maka  mereka  memperoleh  status  perdata  dan  kebebasan  sebagai  berikut; Pertama ,  kedua  mereka  itu  tidak  lagi  terikat  dalam  tali  perkawinan,  dengan  status  janda  dan duda. Kedua , kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. Ketiga , kedua  mereka  boleh  melakukan  perkawinan  kembali  sepanjang  tidak  dilarang  oleh  undang- undang atau agama mereka.

## Analisis Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin
Norma  hukum  tentang  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  harus  berpedoman  pada kemaslahatan  yang  berasaskan  Alquran  dan  Sunnah.  Hukum  tersebut  diharapkan  menjadi pelindung  dan  pedoman  bagi  masyarakat  dalam  mewujudkan  hukum-hukum  Allah  di  Indonesia melalui sistem hukum nasional Indonesia atau Hukum Positif di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang fasakh  nikah dengan alasan suami  miskin setidaknya harus memiliki beberapa unsur yang harus  dipenuhi  agar  terciptanya  kemaslahatan  terhadap  suami  istri  dan  pihak  keluarga  yang
53 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/Ms.Bna, halaman 10 dari 11 halaman.
54 Abu Bakar, Wawancara , (Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyyah Kota, 7 Maret 2018).
bersangkutan  dengan  keduanya.  Oleh  karenanya  hukum  tersebut  harus  berdasarkan  pada maqaṣidal-syariah yang sempurna, baik pada tingkat al-ḍarúriyyát (melindungi; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), al-ḥájiyyát dan al-taḥsíniyyat .
Nabi  Muhammad  SAW  pernah  memerintahkan  suami  agar  memberikan  makanan  sesuai dengan  apa  yang  suami  makan  dan  memberi  pakaian  sesuai  dengan  apa  yang  suami  pakai. 55 Artinya  suami  dilarang  menelantarkan  dan  menyakiti  istri  dan  keluarganya  secara  tidak  patut, karena  perbuatan  menyakiti  istri  adalah  perbuatan  yang  sangat  buruk  yang  membawa  kepada kemelaratan keluarganya,sehingga jika  mempertahankan sebuah rumah tangga yang sedang dalam kondisi  melarat  (khususnya  melarat  dalam  bidang  ekonomi  seperti  makanan  pokok,  pakaian, kesehatan  dan  lain  sebagainya)  bisa  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  terhadap  keluarga khsususnya istri. Oleh karenanya menurut Ulama Syafi’iyyah bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi  walinya istri yang tidak  mukalaf,  maka diperbolehkan  menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib  ukuran  minimal  yaitu  satu  mud  makanan  pokok,  atau  kesulitan  memberikan  pakaian  wajib ukuran  minimal  semisal  baju  kurung  dan  telekung  dan  jubah  musim  dingin  lain  halnya  semacam celana  dan  sandal  dan  lemek  tidur  dan  bantal  dan  wadah-wadah,  karena  ketiadaan  hidup  tanpa makanan dan pakaian itu. 56
Selanjutnya,  efek  yang  akan  di  dapatkan  jika  istri  masih  dalam  penguasaan  suami  miskin adalah tidak bisa  menjaga kesehatan 57 keluarga khususnya istri dan anak. Sehingga  fasakh dengan alasan  suami  miskin  dapat  dijadikan  alasan  perceraian,  karena  bila  tidak  dilaksanakannya perceraian  maka  rumah  tangga  tidak  akan  mencapai  tujuan  pernikahan  itu  sendiri,  yaitu  sakinah mawadah  wa  rahmah.  Akibatnya  anak  akan  terlantar  pendidikannya,  baik  itu  pendidikan  yang bersifat al-ḍarúriyyát (seperti ilmu agama yang bersifat farḍu ‘ayn ), al-ḥájiyyát, dan al-taḥsíniyyat , tidak terjaganya kesehatan anak yang pokok, bahkan bisa menghilangkan keselamatan keluarga. Dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia  jika  ada  istri  yang  menggugat  cerai  suaminya  dengan alasan tidak ingin lagi berumah tangga karena alasan suami miskin, maka yang dijadikan pedoman untuk  memisahkan  keduanya  adalah alasan perselisihan ( syiqaq ), artinya  yang  dijadikan pedoman dalam  hal  ini  merupakan  perseteruan  antara  suami  istri  (atau  dari  istri  saja)  yang  terjadi  terus menerus  sehingga  keduanya  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  kehidupan  rumah  tangga. Selanjutnya hakim hanya menetapkan kemiskinan suami berdasarkan keadaan makruf saja, artinya tidak  ada  aturan  khusus  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia  dalam  menerapkan  batasan  minimal miskin  dalam  sebuah  keluarga  sebagaimana  Ulama Syafi’iyyah .Dari  sini  bisa  dilihat  bahwa,  di Indonesia  belum  secara  rinci  mengatur  tentang  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin,  seperti aturan dan undang-undang yang ada di negara lain. Perlu adanya hukum yang  kuat tentang fasakh nikah  dengan  alasan  suami  miskin  di  Indonesia  bukan  tanpa  alasan,  jika  kita  melihat  kasus perceraian  yang  ada  di  Indonesia  banyak  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi/ketiadaan
55 Abí Dáwud Sulayman, Sunan Abí Dáwud , (Riyaḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 243.
56 Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in , (Yogjakarta: Menara Kudus, 1978), hlm. 226.
57 Kesehatan merupakan hal  yang  sangat penting  diperhatikan agar manusia  dapat terus  menjalani kehidupannya dengan baik, disiplin, dan sesuai dengan pengharapan agama. Sehingga menurut pemahaman penulis, kesehatan merupakan keperluan dan perlindungan al-ḥájiyyát yang perlu dipelihara untuk kelestarian al-ḍarúriyyát .
ekonomi, 58 yang  harus  diselesaikan  tidak  hanya  melalui  pertimbangan  nalar  hakim  saja,  namun harus  adanya  ketentuan  secara  khusus  yang  mengaturnya  agar  tidak  terjadinya  kesewenang- wenangan dalam menjatuhkan hukum sehingga menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah  satunya.Dari  analisis  penulis  terhadap  kedua  pandangan  antara  Ulama Syafi’iyyah dan Hukum  Positif  di  Indoensia  tentang  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin,  maka  pendapat ulama Syafi’iyyah lah yang paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.

## A. KESIMPULAN
Setelah  penulis  mendekripsikan  serta  melakukan  analisis  komparatif  terhadap  ketentuan fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  menurut  Ulama Syafi’iyyah dan  Hukum  Positif  di Indonesia, maka dapat di tarik kesimpulan.
1. Ketentuan  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  menurut  ulama Syafi’iyyah ,  boleh dan  sah  dilakukan  dengan  syarat  dan  ketentuan: Pertama ,istri  berkhiar  antara  bersabar atau  bercerai.  Apabila  suami  tidak  mampu  memberikan  nafkah,  maka  hal  itu  menjadi hutang  baginya,  walau  tanpa  ketetapan  hakim. Kedua ,  Ketetapan  hakim,  meliputi;  1) Penetapan  status  miskin/  ketidakmampuan  suami  dengan  cara:  a)  melihat  keberadaan harta  suami  sejauh  perjalanan  qasar  salat,  b.  penundaan  pelunasan  hutang  suami,  c. melihat  kemampuan  suami  sebagai  pekerja  atau  pengangguran.  2)  Pemberian kesempatankepada  suami  untuk  bekerja  mencari  nafkah  (apabila  suami  memperoleh nafkah  istrinya  hari  demi  hari,  maka  tidak  diceraikan  di  antara  keduanya,  namun  jika suami  itu  tiada  memperolehnya,  maka  ia  tidak  ditangguhkan  lebih  dari  sehari).    3) Pelaksanaan fasakh nikah setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga  hari,  sejak  dari  istri  itu  mengadu,  jika  masa  perjanjiannya  telah  habis,  sedangkan  si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim  menfasakhkan  di  depan  hakim setelah diizinkan olehnya. Maka bunyi lafal fasakh tersebut adalah “Aku fasakhkan nikah engkau  dari  suami  engkau  bernama  …  bin  …  pada  hari  ini.”Ketiga ,  Akibat  Hukum, apabila  telah  dipisahkan  antara  suami  istri  itu,  kemudian  suami  itu  mampu,  maka  tidak dikembalikan  istri  itu  kepada  suami,  dan  suami  itu  tidak  berhak  untuk  rujuk  kepada
58 Jika kita meneropong jauh ke Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat misalnya, angka perceraian besar terjadi  karena disebabkan  faktor  ekonomi,  dari periode  Januari hingga  Juli    2017  gugatan  cerai  yang masuk  ada  sebanyak  6.000  perkara  dan  sebanyak  2.500  perkara  sudah  dikabulkan  PA  Cianjur.  Jumlah  ini mengalami  kenaikan  sekitar  20%  dari  tahun  sebelumnya.  Lihat  Agus  Sudiyar  Tanjung, Faktor  Ekonomi Penyebab  Angka  Perceraian  Tinggi?  Ini  Cara  Atasinya ,  dikutib  dari  https://finance.detik.com  diakses  26 Juni 2018.
Kasus  lainnya  bisa  kita  lihat  di  Aceh,  banyak  istri  yang  menggugat  cerai  suaminya,  salah  satu faktornya  adalah  lemahnya  ekonomi  suami  sehingga  tidak  mampu  memberikan  nafkah  kepada  istrinya. Selama 2016, Mahkamah Syar’iyah Aceh telah menerima 5.191 laporan perkara perceraian. Jumlah tersebut merupakan  data  yang  masuk  hingga  November,  belum  termasuk  Desember.  Dikutib  dari https://www.pikiranmerdeka.co/news/ramai-ramai-istri-gugat-cerai-suami-aceh/ diakses pada 24 Juni 2018.
Menguktip  dari  sumber  lainnya  menyebutkan  bahwa;  Istri  yang  minta  cerai  kepada  suaminya merupakan  kasus  paling  menonjol  yang  ditangani  pihak  peradilan  Islam,   Mahkamah  Syar'iah  di  Provinsi Aceh  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dipicu  oleh  persoalan  ekonomi  dalam  rumah  tangga. “Sebuah keprihatinan bahwa mayoritas kasus perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iah Aceh itu adalah istri yang mengajukan gugat cerai,” kata  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Aceh  H  Idris  Mahmudy  di  Banda  Aceh, Kamis  (18/8).  Lihat,  Djibril  Muhammad, Di  Aceh,  Ramai-ramai  Istri  Minta  Cerai ,  Dikutib  dari https://www.republika.co.id diakses pada 24 Juni 2018.
istrinya  dalam  masa  idah.  Kecuali  dikehendaki  oleh  istri  melalui  perkawinan  baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.
2. Ketentuan  fasakh  nikah  dengan  alasan  suami  miskin  menurut  Hukum  Positif  boleh  dan sah  dilaksanakan  apabila; Pertama ,  miskinnya  suami  menjadi  sebab  terjadinya perselisihan  ( syiqaq )  secara  terus  menerus  antara  suami  istri  sehingga  tidak  bisa mempertahankan  rumah  tangga  lagi.istri  harus  mendaftarkan  perkaranya  ke  pengadilan kota/kabupaten  (gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  kepada  pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  tergugat).  Istri  yang  mengajukan gugatan  cerai  kepada  suaminya  disyaratkan  istri  yang  taat. Kedua ,  Ketetapan  hakim. Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  fasakh  nikah  (cerai  gugat)  dengan  alasan  suami miskin  harus  melaksanakan:  1)  Tahap  pemeriksaan,  di  antaranya;  a)  Mengusahakan damai,  b)  Pemanggilan  saksi-saksi  yang  menguatkan  gugatan  istri  atau  membantah gugatan  istri  oleh  suami,  c)  Pembuktian  bahwa  suami  dalam  keadaan  miskin  atau  tidak sanggup  memberikan  nafkah,  dengan  cara  makruf.  2)  Mengadili/memutus,  di  antaranya;
a)  apabila  tidak  tercapai  perdamaian,  pemeriksaan  gugatan  dilakukan  dalam  sidang tertutup sampai pengadilan  memberi putusannya. Akan tetapi putusan mengenai gugatan perceraian  diucapkan  dalam  sidang  terbuka.  b)  Setelah  Majelis  Hakim  bermusyawarah dalam  sidang  tertutup  dan  ternyata  hakim  mengabulkan  gugatan  tergugat,  maka  hakim mengucapkan  putusannya  dalam  sidang  terbuka  dengan  bunyi  sebagai  berikut;  a.  Jika tergugat  tidak  hadir,(menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut untuk  menghadap  sidang  tidak  hadir;  mengabulkan  gugatan  penggugat  secara  verstek; menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  …  bin  ….  Terhadap  Penggugat  …  binti ….;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  sejumlah Rp….. b. Tergugat  hadir  (Mengabulkan  gugatan  penggugat  seluruhnya;  Menjatuhkan  talak  satu bain sughra Tergugat … bin …. Terhadap Penggugat … binti ….; Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini    sejumlah  Rp….. Ketiga ,  Akibat  Hukum. Waktu  tunggu  bagi  seorang  janda  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  (cerai gugat  atau  cerai  talak)  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sekurang-kurangnya    90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan, dan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari  bagi  yang  sudah  tidak  datang  bulan.  Apabila  keduanya  berniat  menikah  lagi,  maka hal  itu  boleh  dilakukan  dengan  akad  yang  baru,  dan  suami  memiliki  sisa  2  (dua)  talak lagi, karena hak talak pertama telah digunakan.

## DAFTAR PUSTAKAAN
A. Hamid Sarong, dkk, Fiqh , Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
A. W Munawwir, Al-Munawwir , Cet.14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munahakat , Jakarta: Kencana, 2012.
Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitab  Fiqh  ‘Ala  Mazahib  Arba’ah ,  Juz  IV,  terj.  Khatibul  Umam,  Kairo: Matba’ah Istiqamah, 1996.
Abdussami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab , terj. Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
Abí Dáwud Sulayman, Sunan Abí Dáwud , Riyaḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
Abu Syuja’ Ahmad bin Husain, Matan Fikih Mazhab Syafi’i ,  terj.  D.A. Pakihsati,  Solo:  Al-Wafi, 2015.
Agustin  Hanafi, Perceraian  dalam  Perspektif  Fiqih  dan  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
Ahmad  bin  Hambal ,  Musnad  al-Imámi  al-Hafiẓi  Abi  ‘Abdullah  Ahmad  bin  Hanbal ,  Riyaḍ:  Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
Ahmad Zainuddin bin  Abdul  Al-‘Azízi al-Ma’bariyyi  al-Malíbariyyi al-Fanání, Fatḥu al-Mu’ín bi Syarḥ Qurrati al-‘Aini Bihimmáti al-Díni , Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004.
Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in , Yogjakarta: Menara Kudus, 1978.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.
Dendi  Sugono, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008.
Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amelia, 2005.
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum , terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi’i buku 2 , Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Úmm , Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Bulan: Bintang, 1993.
M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Marzuki Yahya, Panduan Fiqih Imam Syafi’i , Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.
Mostofa Dieb al-Bigha, Fiqih Islam Lengkap dan Praktis , Surabaya: Insan Amanah.
Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, Subulu Al-Salám , Jilid. 6, Riyaḍ: Dar Ibnu Jauzy, 1997.
Muhammad Idrís al-Syáfi’i, Al-Umm , Juz VI, (Dar al-Wafa’, 2001), hlm. 235.
Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i , Terj. Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010. Al-Fiqh Al-Islamí wa Adillatuhu , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.
Tafsir  Al-Munir:  Aqidah,  Syariah  Manhaj ,  Ter.  Abdul  Hayyie  al  Kattani,  dkk,  Jakarta: Gema Insani, 2013.