## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang) Redin FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN Rini Safarianingsih TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 2 Halaman 1 - 70 Sintang September 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H
Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H
Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

## English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd
Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 2, September  2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## PENGELOLAAN  PENDAPATAN  ASLI  DESA  DARI  TANAH  KAS  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  (Studi  di  Desa  Sungai  Seria  Kecamatan  Ketungau  Hulu
Kabupaten Sintang
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## FAKTOR    YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN  UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-23

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 24-34

## TANGGUNGJAWAB  PERUSAHAAN  DAMRI  TERHADAPA  HILANGNYA  BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi.............................................................................................................................. 35-47

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  NARAPIDANA  RESIDIVIS  NARKTOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif  Kain Tenun Ikat Dayak  Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Penanganan  Tindak  Pidana Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA

## BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG

## Stefanus Ngebi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang Email : stefanusngebi09@gmail.com

## Abstract
Transporting  services  is  a  vital  means or  activity  in  people’s  lives.  It  shows  a  variety of  factors.  Transportation  services  often  require treaties,  such  as  transportation  agreements. Agreements  are  used  asa  basis  for  the  morning laws  of  those  who  have  committed  themselves to  the  alliance.  Losing  a  passenger  item  was not  immediately  a  passenger  responsibility.  In the transport of tickets that became  the basis for the  implementation  of  the agreement.  Of  course there are rights and obligations to be noticed and properly fulfilled. In this study, researchers used normative-empirical law  research  methods.  This was  necessary  if  the  scientific  writing  did  not deviate  from  the  matter  at  hand.  The  research methodology is the study of frameworks carrying out  research.  The  company  is  expected  to  be able  to  minimize  damage  or  accidents  to  the delivery by inspecting the delivery beforehand in order  to  make  sure  that  the  delivery  is  safe  and comfortable.
Keywords: Treaties,  Responsibilities  And Negligence Of The Transporters And Passengers

## PENDAHULUAN
Sejak manusia ada dan saling memerlukan  satu  sama  lain  tolong  menolong, bantu  membantu.  Sangat  diperlukan rasa
kebersamaan, apalagi di zaman sekarang bahkan sebelum  Negara  indonesia  merdeka  pun  bangsa indonesia  sudah  mengenal  istilah  perjanjian, dikala  jaman itu  masyarakat  melakukan  transksi dengan  menggunakan  barter,  tukar  menukar barang dengan barang satu sama yang lain sesuai dengan  kebutuhan  hidup  orang  masing-masing. sekarang  seiring  dengan  perkembangan  jaman, kerja  sama  atau  kegiatan  tolong  menolong  yang biasanya tidak jarang menimbulkan akibat hukum tidak  lupa  mengunakan  cara  dengan  adanya perjanjian.
Perkembangan  jaman  di  era  globalisasi idustri  4.0  merupakan  perubahan  yang  sangat luar  biasa  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat di  dunia  khususnya  di  indonesia.  Hal  tersebut membuat seluruh komponen-komponen melakukan  perubahan  baik  ditingkat  masyarakat perdesaan  sampai kepada masyarakat perkotaan, perubahan  tersebut  membuat  suatu  dinamika dalam menjalankan kehidupan.
Salah satu bentuknya biasanya kegiatan  manusia atau orang Pengiriman barang.  Pengiriman  banrang  dijaman  sekarang ini  bisa  mengunakan  jalur  air,  darat,  dan  udara. Tetapi  khusus  di  sintang  tidak  jarang  juga  ada masyarakat  yang  mengunakan  jasa  transportasi darat  untuk  membantu  membawakan  barang
kiriman dari satu tempat ketempat lain. Tentu dengan waktu yang sudah dtentukan. Karena disebabkan  berbagai  faktor  sering  terjadinya keterlamabatan,  penumpukan  barang  gudang penyedian  jasa  pengangkutan  karena  banyak volume  pengiriman  barang  pada  musim- musim  tertentu,  seperti  menjelang  bulan puasa  dan  natal.  Hal  ini  mendorong  pihak perusaan  penyedia  jasa  ekspedisi  melakukan upaya-upaya  mencegah  timbulnya  kerugian yang  berakibatnya  berpindahnya  konsumen keperusaan  jasa  ekspedisi  lain,  melihat perkembangan  dan  kepadatan  penduduk diwilayah  ini,  dan  jarak  antara  kabupaten dikabaupaten  lainnya  mampu  ditempuh dengan  jarak  2  sampai  12  jam,  dimana  yang dapat  ditempuh  dengan  jarak  12  jam  adalah jarak  anatara  pontianak  menuju  sintang  dan sebaliknya,  masalah  yang  sering  terjadi dalam  penggunaan  jasa  pengiriman  barang sering terjadinya keterlambatan, penumpukan barang  gudang  penyedian  jasa  pengangkutan karena banyaknya volume pengiriman barang pada musim-musim tertentu.
Keterlambatan tersebutmenyebabkan banyaknya barang rusak pada saat pengiriman, salah  alamat  ataupun  hilang.  pengangkut harus memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang  yang  dititip  untuk  dikirimkan,  sehingga apabila  terjadi  kerusakan,  ataupun  hilangnya barang  yang  dititikan  tersebut,  pengangkut harus mempertanggungjawabkannya. tanggung  jawab  pengangkut  terhadap
kehidupan  atau  rusaknya  barang  yang dititipkan  digudang  akibat  menunggu  barang disalurkan berdasarkan hukum penitipan (the law of bailment) 1
Sehingga  perlu  dilakukan  beberapa upaya  agar  bisa  menghindari  keterlambtan pengiriman  barang  atau  barang  rusak. Sehingga  konsumen  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pneyedia jasa  pengiriman.  Rasa  kepuasan  konsumen merupakan salah satu tujuan dari pemerintah untuk  memenuhinya  yang  menggunakan jasa  kendaraan  Perusahaan  Damri.  Perusaan pengangkutan      atau        penitipan        barang yaitu  Damri  merupakan  perusaan  yang dimiliki  oleh  negara  untuk  menunjang kenyamanan  penumpang  dalam  perjalanan dan  menyediakan  jasa  penitipan  barang. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yag dikirim  konsumen  atau  penumpang,  maka mengakibatkan  rasa  kenyamanan  pemilik kiriman  tersebut  hilang  dan  tentunya  harus ada  tanggungjawab  dari  penyedia  jasa  yaitu perusahaan  damri  itu  sendiri.  Berdasarkan data  Tahun  2012  samapai  Tahun  2015  telah terjadi  kehilangan  terhadap  barang  kiriman yang  dikirim  oleh  pemilik  barang  melalui jasa  pengiriman  damri,  kehilangan  tersebut bisa  terjadi  mungkin  bukan  merupakan kelalaian  atau  perbuatan  melawan  hukum dari pihak damri atau faktor lainnya sehingga
1 Totot,Suryaatmadja, 2005, Pengankut Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan internasional, Pustaka Quraio- sy Bandung, hal 17
peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian. Berangkat dari uraian dan alasan-alasan yang peneliti uraikan di atas peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “Tanggung Jawab Perusahan Damri Terhadap Hilangnya  Barang  Kiriman  Konsumen  di Cabang Sintang.”

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian      ini,      peneliti ingin mendalami terkait permasalaan Apakah  perusahaan  Damri bertanggung jawab  terhadap  hilangnya  barang  kiriman konsumen  dan  faktor  yang  menyebabkan terjadi  hilangnya  barang  kiriman  konsumen dicabang Sintang. Berdasarkan masalah yang ingin  diteliti  tersebut  peneliti  mengunakan metode penelitian yang sesuai dengan materi penelitian  tersebut.  Sutrisno  Hadi  penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan  dan  menguji  kebenaran suatu  pengetahuan,  usaha  mana  dilakukan dengan  menggunaakan  metode  –  metode ilmiah, 2 .  Metode  ilmiah  adalah  merupakan prosedur  dalam  mendapatkan  pengetahuan yang  disebut  ilmu,  jadi  ilmu  merupakan pengetahuan  yang      didapatkan      lewat ilmiah.  Karena  ideal  dari  ilmu  adalah  untuk memperoleh  inter  relasi  yang  sistematis  dari fakta – fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. 3 dan penelitian pada
2 Sutrisno hadi 2000. Metode Research ji- lid I, . Jogyakarta. Andi,.Hal.4
dasarnya  merupakan  suatu  upaya  pencarian dan  bukannya  sekedar  mengamati  dengan teliti  terhadap  sesuatu  objek  yang  mudah terpegang ditangan. 4
Peneliti menyimpulkan metodepenelitian  yang  di  terapkan  adalah metode penelitian hukum normatif - Empiris. Metode  penelitian  hukum  normatif  atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.  Dalam  metode  penelitian  hukum normatif  ini  ditujukan  untuk  mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan  penelitian  terhadap  masalah hukum  dan  untuk  mendapatkan  hukum subjektif ( hak dan kewajiban). Dalam metode penelitian hukum normatif – empiris , terdapat 3  macam  bahan  pustaka  yang  dipergunakan oleh  peniliti  yakni  Bahan  hukum  primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan  perundang–undangan,  dan  putusan hakim.  Bahan  hukum  primer  yang  penulis gunakan  di  dalam  penulisan  ini  yakni  tiket pengiriman  barang,  Bahan  hukum  sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum  primer  yang  merupakan  hasil  olahan pendapat  atau  pikiran  para  pakar  atau  ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus   yang   akan   memberikan   petunjuk ke  mana  peneliti  akan  mengarah  misalnya
gi Penelitian Hukum , Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2013.Hal.44
doktrin–doktrin  yang  ada  di  dalam  buku, jurnal hukum dan internet, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  dengan  memberikan  pemahaman dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya. Bahan  hukum  yang  gunakan  oleh  peniliti adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan Kamus Hukum.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang (statute approach), Pendekatan kasus  (case  approach),  Pendekatan  historis (historical approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach).
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskirptif analisis  yaitu  untuk  membrikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  suatu  keadaan  atau gejala  –  gejala,  menggambarkan  secara menyeluruh  dan  sistematis  objek  dari  pokok permasalahan 5 .        Metode          pengumpulan data  Metode  komunikasi  langsung  yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data  untuk  memperoleh  data  yang  akurat melalui  wawancara  (interview)  terhadap penjaga  kepala  cabang  damri  sintang  yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  Metode komunikasi secara tidak langsung ,yaitu teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan
5 Bambang  Waluyo,1991. Penelitian  hukum  dalam praktek, Sinar Grafika,Jakarta.Hal.122
sumber data menggunakan alat pengumpulan data  yang  berupa  angket  penelitian  yang disebarkan kepada responden(petugas damri.
Populasi  adalah  keseluruhan  obyek penelitian,yang  terdiri  dari  manusia  benda  – benda,  tumbuh  –  tumbuhan,  gejala  –  gejala, nilai – nilai atau peristiwa – peristiwa sebagai sumber  data  yang  memiliki  karakteristik tertentu  didalam  penelitian. 6 Populasi  dalam penelitian  ini  Pegawai  Cabang Damri Sintang,  Kepala  cabang  damri  sintang  dan Petugas  pengiriman  damri  Sintang  Teknik Analisa  data  adalah  suatu  metode  atau  cara untuk  memecahkan  suatu  masalah  atau mengkaji  suatu  hipotesis,  berdasarkan  data yang  telah  dikumpulkan  dan  pada  akhirnya diinterprentasikan  untuk  menjawab  suatu masalah.  Dalam  peneelitian  ini  analisis  data yang diperguunakan analisis kualitatif adalah suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh rsponden secara tertulis atau lisan seerta tingkah  laku  yang  nyata,  yang  diiteliti  dan dipelajari sebagai Sesutu yang utuh, 7
Maksudnya  adalah  data  yang  diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar kejelasan masalah yang akan  dibahas,  data  yang  diperoleh  baik  studi dilapangan  maupun  studi  dokumen  pada dasarnya  merupakan  data  yang  dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah
6 Prof. Hadari Nawawi, 1991, Metode Pe- nelitian Bidang Sosial ,gama Press, Yogyakarta,Hal 141
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Peneli- tian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, ha :93.
data  terkumpul  kemudian  dituangkan  dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokan, digolongkan sesuai dengan karakyeristik), untuk memperoleh penyelesaian masal dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan diwilayah perusahan DAMRI Cabang Sintang Kabupten Sintang.

## PEMBAHASAN
Kabupaten Sintang merupakan salah  satu  daerah  bagian  timur  di  Provinsi Kalimantan  Barat yang  dilalui  oleh  garis Khatulistiwa  dengan  Ibu  kotanya  Sintang, terletak di antara 1 o 05’ Lintang Utara dan 0 o 46’
Lintang  Selatan  serta  110 o 50’ Bujur  Timur  dan 113 o 20’  Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi  Kabupaten  Sintang  berbatasan dengan  wilayah  Kabupaten,  Propinsi  dan Negara Lain, yaitu :
 Utara:  berbatasan  dengan  Serawak, Negara  Malaysia,  dan  Kabupaten Kapuas Hulu.
 Selatan:  berbatasan  dengan  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang.
 Timur:  berbatasan  dengan  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  Kabupaten Kapuas Hulu.
 Barat:  berbatasan  dengan  Kabupaten

## Melawi, Sanggau dan Sekadau.
Logo      DAMRI      resmi      ditepatkan pada  Tahu  1963,  sebelumnya  selama  awal berdirinya Djawatan Angkutan motor Republik Indonesia, sampai dengan perubahan
status  menjadi  Perusahan  Negara  tidak menggunakan  logo.  Bus  Damri  digunakan sebagai  sarana  angkutan  darat  mengangkut penumpang.  Sejahtera  adil  dan  makmur digambarkan  dengan  kapas  yang  berbunga sebanyak  8  bunga  dan  pada  tangkai  padi  17 biji  padi,  satu  tangkai  bunga  kapas  dan  satu tangkai  padi  membentuk  sebagai  angka  8 dan  17  menunjukan  arti  tanggal  17  agustus dimana  pada  tahun  1945  terjadi  proklamasi kemerdekan Indonesia dan setahun kemudian Tanggal  25  Nopember  1946  DAMRI  lahir. filosofi DAMRI :
D = Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan perusahan
A  =  Aman,nyaman  dan  selamat mengatur pelanggan sampai tujuan
M = Maju berkembang bersama pelanggan R  =  Rasa  memiliki  menjadi  motifasi  bagi karyawan
I  =  Iman  dan  taqwa  kepada  tuhan  yang maha esa selalu diamalkan
Dengan  melihat  filosofi  dari  perum DAMRI  diatas  maka  berdasarkan  hasil observasi peneliti dilapangan bahwa visi  mis Perum Damri adala sebagai berikut :
VISI
Menjadi penyedia jasa angkutan jalan yang  aman,  terjangkau,  berkinerja  unggul andalan  masyarakat  Indonesia  dan  regional asean.
MISI
1. Menyajikan layanan angkutan jalan
berkelas dunia (world class land transportation  provider)  yang  aman  (safe) berkualitas  prima  (high  quakity  service) dan  terjangkau  (affordable)  yang  dapat memasukan  pengguna  jasa  (customer satisfaction)  di  Indonesia  dan  Regional Asean.
2. Menjalankan prinsip pengelolaan
perusahan yang yang baikh(good corporate governance)  dalam  rangka  memenuhi harapan stake holder.mendorong tumbuhan kegiatan  ekonomi  sosial  budaya  nasional serta  regional  Asea  sekaligus  menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan repoblik Indonesia.
Abdul Kadir Muhammad
memberikan  pengertian  perjanjian  adalah  :
“Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 8 Selain pengertian perjanjian  diatas  dapat  dilihat  dalam  pasal 1313  KUH  Perdata  “suatu  perjanjian  adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap;  satu orang atau lebih”.
Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu hal  mengenai  harta  kekayaan. 9 Sedangkan menurut  Sudikno  Martokusumo  perjanjian
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Peri- katan , Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992, hal 77
9 Abdulkadir Muhammad 1993, Hukum Perdata Indonesia, Cipta Aditya Bakti Bandung, hal 225
adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 10
Jadi kesimpulan pengertian perjanjian  diatas  adalah  suatu  kesepakatan atau  persetujuan,  sebab  para  pihak  yang membuatnya  tentunya  menyepakati  isi  dari perjanjian  yang  dibuat  untuk  melaksanakan sesuatu  prestasi  tertentu  serta  menimbulkan rasa  tanggungjawab  untuk  memenuhi  dari perjanjian. Prinsip tanggung jawab merupakan prihal  yang  sangat  penting  dalam  hukum perlindungan  konsumen.  Dalam  kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati- hatian  dalam  menganalisis  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  dan  seberapa  tanggung jawab  dapat  dibebankan  kepada  pihak-pihak terkait. 11
Adapun  prinsip-prinsip  tanggung jawab dalam hukum seperti Prinsip tanggung jawab  karena  kesalahan  Prinsip  ini  dalam hukum Perdata misalnya ada prinsip perbuatan  melawan  hukum  (onrecht  matige daad) sebagaiman terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.  Tanggung  jawab  seperti  ini kemudian diperluas dengan vicarious libility, yakni  tanggung  jawab  majikan,  pimpinan perusahaan  terhadap  pegawainya  atau  orang tua  terhadap  anaknya,  sebagaimana  diatur dalam  pasal  1367  KUH  Perdata.  Prinsip praduga  bertanggung  jawab  Seseorang  atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai
10 Sudikno Martokusumo 1966, hal 97
11 Shidharta, 2006 Hukum Perlindungan
Konsumen IndonesiaI , Jakarta, Grasindo, hal 72
ia  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak bersalah prinsip ini disebut sebagai pembuktian terbalik(Omkering Van Bewijslast). Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) menganut teori ini berdasarkan pasal 19 ayat 5, ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan  dari  tanggung  jawab  kerusakan jika  dapat  dibuktikan  bahwa  kesalahan  itu merupakan  kesalahan  konsumen.  Prinsip Praduga  tidak  selalu  bertanggung  jawab Prinsip  ini  menggariskan  bahwa  penggugat tidak  selamanya  bertanggung  jawab.  Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual yang menjual produknya kepada penjual lain dibebaskan dari tanggung jawab jika penjual lainnya tersebut melakukan perubahan  atas  produk  tersebut.  Prinsip tanggung jawab mutlak Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip tanggung jawab karena kesalahan.  Dengan  prinsip  ini  tergugat  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  konsunen  tanpa  harus  membuktikan ada  tidaknya  kesalahan  pada  dirinya.  Serta prinsip  tanggung  jawab  terbatas  Prinsip  ini menguntungkan  para  pelaku  usaha  karena mencantumkan  klausul  eksonerasi  dalam perjanjian standart yang dibuatnya. 12
Dengan  melihat  kelima  prinsip pokok  tanggung  jawab  diatas  menurut Shidarta  mengatakan  “bahwa  prinsipnya tanggung jawab terbatas ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh
pelaku  usaha”. 13
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  seharusnya  pelaku  usaha  tidak boleh secara sepihak menntukan klausal yang merugikan  konsumen,  termasuk  membatasi maksimal tanggung jawab. Jika ada pemabtasan mutlak harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. 14
Dengan  demikian  kerugiaan  dari penumpang  kendaraan  jasa  angkutan  Damri harus  bertanggung  jawab  atas  terjadinya kehilangan  barang  penumpang  atas  dasar kelalaian  petugas  perusahaan  Damri  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Dalam pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi  “setiap  orang  bertanggung  jawab tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian yang  disebabkan  kelalaian  atau  kurang  hat- hatinya” tanggung jawab mengganti kerugian diperjelas  kembali  dalam  pasal  188  Undang- Undang  nomor  22  Tahun  2009  Tentang aangkutan Umum yang berbunyi :
“Perusahaan  angkutan  umum  wajib mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melakanakan pelayanan angkutan”.
Pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Angkutan Umum menjelaskan :
“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
12 Siahaan,2005, Hukum Konsumen ,
Jakarta Panta Rei Hl  155-158 13 ibid
oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.
Faktor-faktor Hilangnya Barang Kiriman

## Konsumen Damri Cabang Sintang
Berdasarkan  Kamus  Bahasa  Indonesia memberikan   pengiriman  barang     adalah “Pengiriman   barang    adalah  sustu  cara atau teknik      yang      dilakukan       untuk menyampaikan suatu benda atau barang tertentu  dari  suatu  pihak  kepada  pihak  lain melalui       suatu lembaga tertentu.
Adapun   cara       yang      digunakan      untuk menyampaikan suatu benda atau  barang dari pihak pengiriman kepada pihak yang dikirim dapat dilakukan dengan  berbagai cara  antara lain  pengiriman  baranbg  melalui  darat,  laut,
dan udara”. 15 Dari pengetian pengiriman barang    diatas   bahwa    pengiriman    barang merupakan pemindahan barang dari satu tempat              ketempat lainnya
Sedangkan pengertian konsumen adalah Konsumen   adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup laindantidakuntukdiperdagangkan.Jikatujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan ), makadiadisebutpengeceratau distributor .
Berdasarkan Undang-Undang pasal 4 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen

## Nomor
8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

## Hak Konsumen
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak semestinya.
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Dari  sembilan  hak  konsumen diatas  bahwa  salah  satu  kewajiban yang  harus  ditaati oleh konsumen Perum  Damri  Cabang  Sintang  adalah terdapat  pada  poin  satu  yaitu  hak  untuk mendapatkan  kenyaman  dan  keamanan untuk  konsumen,  dalam  hal  ini  bahwa konsumendalam  mengirimkan  barang ataupun membawa barang terjamin akan keutuhan  serta  kondisi  barang  dalam keadaan baik serta keamanan.
Dengan  adanya  kewajiban konsumen  didalam  pelaksanaan  tersebut maka  diwajibkan  bagi  pengirim  barang ataupun pembawa barang didalam kendaraan DAMRI cabang Sintang untuk mematuhi serta mengikuti petunjuk yang dikeluarkan  oleh  DAMRI  secara  umum, yaitu  mengikuti  prosedur  dan  petunjuk yang  dikeluarkan  oleh  piak  DAMRI, agar  dalam  pelaksanaan  pengiriman barang  tidak  terjadi  kehilangan  ataupun mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen DAMRI.

## Tanggung Jawab Perusahaan Umum DAMRI
Terhadap Hilangnya Barang Konsumen

## Tabel 1 Jumlah Pegawai Damri Cabang Sintang
Sumber data: Sumber data yang diolah Tahun 2016
Dari hasil penelitian diketahui jumlah  pegawai  perusanan  Damri  dari  tahun 2014-2016  berjumblah  10  orang  dengan rincian  pada  tahun  2014  berjumlah  5  orang, tahun  2015  jumlah  pegawai  10  orang,  dan 2016 jumlah 10, dari hasil penelitian terdapat penambahan  jumlah  pegawai  pada  Tahun 2014  ke  2015  yang  sebelumnya  berjumblah 5  orang  naik  menjadi  10  orang,  sehingga terjadi penambahan berjumlah 5 orang, untuk mengetahui  berapa  lama  pegawai  damri bekerja  di  dapat  di  lihat  dalam  tabel  1.2 berikut ini :

## Tabel 2 Lama Pegawai Bekerja di
Perusahaan DAMRI
Sumber data yang diolah Tahun 2016
Peneliti mengajukan kuisioner kepada pegawai damri, jumlah pegawai damri cabang sintang sabagai berikut :
Dari  tabel  1.2  tersebut  bahwa  pada tahun  2014  pegawai  yang  bekerja  dan  masa kerja  pegawai  2  tahun,  berjumlah  3  orang,
No Tahun Jumlah 1 2014 5 2 2015 10 3 2016 10 Jumlah 10
No
Tahun Jangka Waktu 1 2014 2 Tahun 2 2015 3 Tahu 3 2016 5 Tahun
jumlah  pegawai  dengan  masa  kerja  3  tahun berjumlah 2 orang,dan berjumlah pegawai dengan masa kerja 5 tahun berjumlah 5 orang.
Dari masa  kerja  pegawai,  peneliti melakukan kuisioner    kepada pegawai dengan  masing-masing  masa  kerja  apakah selama  bekerja  diperusahan  damri  pernah mendapatkan    laporan  kehilangan    barang penumpang.  Untuk  dapat  melihat  apakah pegawai pernah mendapat laporan kehilangan barang penumpang dapat di lihat pada tabel1.3 berikut ini :

## Tabel 3 Laporn Kehilangan Barang
No Tahun Jumlah Presentase 1 2014 2 10 2 2015 3 30 3 2016 4 60 Jumlah 9 100%
Sumber data yang diolah Tahun 2016
Dari  hasil  laporan  penumpang kehilangan  barang  pada  saat  menumpang kendaraan  damri  pada  tahun  2014  terjadi kehilangan  barang  berjumblah  2  orang,  pada tahun 2015 tejadi laporan berjumlah 3 orang, dan pada tahun 2016 telah terjadi kehilangan barang tersebut penulis melanjutkan pertanyaan  dalam  bentuk  kuisioner  dengan pertanyakan apakah perusaan Damri bertanggungjawab terhadap kehilangan barang  penumpang,  tanggungjawab  barang penumpang yang hilang dapat di lihat dalam
tabel 1.4 berikut ini :

## Tabel 4 Tanggung Jawab Perusahaan
Damri
Sumber data yang diolah Tahun 2016 Dari tabel 4 diatas dapat dilihat dari 9 laporan kehilangan barang bahwa perusahaan damrim tidak bertanggungjawab terhadap barang milik penumpang yang hilang. Peneliti melanjutkan    pertanyaan  kepada    pegawai dengan  pertanyaan   mengapa  perusahaan tidak bertanggungjawab kepada barang milik penumpang  yang  hilang,   hasil   kuisioner peneliti tertuang dalam tabel 5 berikut ini Tabel 5 Perusahaan DAMRI tidak bertanggungjawab Terhadap Barang Penumpang yang Hilang
Sumber data yang diolah Tahun 2016 Dari tabel 5 tersebut diketahui bahwa 5 pegawai yang diajukan kuisioner 5 menjawab bahwa  perusahaan  tidak  bertanggungjawab terhadap  barang-barang  milik  penumpang
No
Objek
Jumlah Presentase
1 Bertanggung Jawab
0 0 2 Tidak Bertanggung Jawab 9 100
Jumlah
100%
No
Objek Jumlah Presentase 1 Ya 5 100 2 Tidak 0 0 Jumlah 5 100%
50 Perahu, Volume 10 Nomor 2, September 2022, Hlm 40-54
yang  hilang.  Perusahaan  damri  hanya bertanggungjawab kepada penumpang.
Terkait  dengan  barang,  perusahaan  damri hanya bertanggungjawa terhadap barang yang dikirim melalui paket kiriman barang tersebut, sedangakan  barang  yang  dibawa  penumpang peruahaan damri tidak bertanggungjawab.
Dalam tabel 1 hingga tabel 5 diatas bahwa telah terjadi suatu peristiwa kehilangan barang yang  dimana  yang  mengakibatkan  kerugian materil,  akibat  dari  kerugian  materil tersebut perlu  dilakukan  tindakan  pencegahan  oleh perusahaan damri sintang.
Tabel 6 Upaya Pencegahan yang
Dilakukan Perusahaan DAMRI Cbang
Sintang
Sumber data yang diolah Tahun 2016
Dari  tabel  6  diatas  tergambar bahwa  telah  terjadi  suatu  peristiwa  hukum yang  mengakibatkan  kerugian  materil  bagi penumpang  yang  harus  dilakukan  suatu tindakan  preventif  oleh  perusahaan  damri dimana  dari  hasil  kuisioner  dari  5  pegawai perusahaan  damri  tersebut  menjawab  ada dilakukan upaya pencegahh semenjak terjadinya kehilangan barang milik penumpang  dengan  memasang  CCTV  pada setiap  kendaraan  damri  cabang  damri  tujuan
pontianak  atau  sebaliknya,  sedangkan  dari  5 pegawai  tidak  ada  pegawai  menjawab  tidak dilakukan  tindakan  pencegahan,  dan  untunk mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi barang  milik  penumpang  yang  hilang  dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut
Tabel 7 Faktor-Faktor Hilangnya Barang

## Milik Penumpang
Sumber  data  yang  diolah  Tahun  2016 Berdasarkan tabel diatas dapat disampulkan  bahwa  telahh  terjadi  suatu perbuatan  yang  merugikan      para      pihak yang  dimana  kerugian  para  pihak  tersebut diakibatkan  oleh  pihak  penumpang  sendiri dimana  dari  hasil  kuisioner  yang  peneliti berikan  5  orang  karyawan  damri  menjawab bahwa terjadinya kehilangan barang diakibatkan  oleh  kelalaian penumpang sendiri  yang  dimana  perusahaan  damri  tidak bertanggungjawab terhadap hilangnyan barang milik penumpang.
Upaya Perusahaan DAMRI dalam menyikapi  Hilangnya  Barang  Milik Penumpang
Pertanggungjawaban  merupakan suatu sikap yang dimana merupakan suatu
No Objek Jumlah Presentase 1 Kelalaian 5 100 2 Sengaja 0 0 3 Ketidak Hati-hatian 0 5 Jumlah 5 100% No Objek Jumlah Presentase 1 Ada 5 100 2 Tidak Ada 0 0 Jumlah 5 100%
perbuatan  yang  diwajibkan  jika  seseorang atau suatu badan hukum melakukan perbuatan yang  merugikan  pihak  lain  baik  perbuatan tersebut  mempunyai  unsur  kesengajaan  atau pun unsur ketidak sengajaan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Kepala  DAMRI  cabang Sintang  menyampaikan  bahwa  salah  satu upaya  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan Umum  Damri  adalah  dengan  memberikan beberapa cara sebagai berikut :
1. Memberikan  label  barang  penumpang agar mudah dikenali penumpang.
2. Mengawasi  barang  penumpang  dengan cara memasang alat CC TV.
3. Menyimpan  barang  penumpang  di Bagasi  yang  telah  sesuai  dengan prosedur.
4. Memberikan arahan kepada penumpang dalam menympan atau mengirim barang melalui jasa Perusahaan UmumDamri.
Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan  oleh  pihak  Perusahaan  Damri sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur pengiriman,  hanya  saja  kelalaian  dapat  saja terjadi  dikarenakan  penumpang  tidak  terlalu teliti  dalam  mmengambil  atau  memilah barang yang terdapat di bagasi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penumpang bahwa kejadian  hilangnya  barang  penumpang  yang terdapat  di  angkutan  penumpang  Damri
biasanya terjadi karena kelalaian penumpang didalam  turun  dari  kendaraan  sehingga barang  yang  tadinya  sudah  di  berikan  lebel atau tanda  pembeda tidak  dilihat  atau  diteliti dengan  baik  ataupun  bisa  saja  lebel  tersebut hilang  sehingga  barang  penumpang  bisa  saja tertukar  bahkan  tidak  dimasukan  didalam bagasi  karena  kelupaan  dari  para  pihak, dengan kejadian tersebut maka kelalaian yang dilakukan  oleh  pihak  penumpang  bisa  saja berimbas kepada Perusahaan DAMRI.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pegawai perusahaan  Damri  Sintang  menyampaikan bahwa  terjadinya  kehilangan  barang  bukan semata-mata  kelalaian  dari  pihak  perusahaan Perum  Damri,  akan  tetapi  bisa  saja  terjadi karena penumpang atau pengirim barang lupa dengan bentuk barang yang dibawa, sehingga menimbulkan  kepanikan  bagi  penumpang yang  mengatakan  bahwa  barangnya  hilang, sementara  dalam  proses  pengiriman  barang Perusahaan Perum Damri selalu memberikan tiket atau tanda bagi barang yang dikirim, agar dalam  pelaksanaan  pengiriman  barang  tidak tercecer ataupun tertukar dengan penumpang lainnya.
Berdasarkan Hasil wawancara peneliti  dengan  salah  satu  pengguna  jasa pengiriman barang melalui Perusahaan Damri menyampaikan  bahwa  kejadian  kehilangan barang yang dititipkan oleh pengirim biasanya alamat  yang  kurang  jelas  ditujukan  kepada
penerima sehingga biasanya pihak Perusahaan Damri  enggan  memberikan  barang  yang diberikan  apabila  tidak  sesuai  dengan  nama dan  alamat  yang  dituju,  dan  barang  tersebut lama-kelamaan  tidak  di  ambil  sehingga keberadaan  barang  tersebut  mengakibatkan kehilangan pada saat pengiriman.
Dari hasil wawancara dan penelitian di  atas  dapat  peneliti  simpulkan  Bahwa perusahaan  Damri  tidak  bertanggungjawab terhadap  barang-bang  milik  penumpang yang  hilang  karena  perusahaan  damri  sudah memberitahukan  kepada  penumpang  untuk berhati-hati  dengan  barang  –barang  yang dibawa penumpang. Perusahaan menganggap kehilangan barang milik penumpang merupakan      kelalaian      dari      penumpang serta  tidak  ada  perjanjian  yang  mengikat untuk  memberikan  ganti  rugi  ataupun pertanggungjawaban yang dimaksud.
Dalam tiket penumpang yang poin 5 disebutkan  dengan  jelas  bahwa  barang  bawaan sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawaban pemilik,  hilang,      tertukar,      perusahhaan tidak  berhak  di  tuntut,  serta  pada  point  9 dijelaskan  juga  mengenai  tanggung  jawab perusahaan  bahwa  perusahaan  menganggap penumpang  sudah  memenuhi  peraturan  yang dibuat  oleh  perusahaan  dengan  adanya  tiket dianggap  sudah  mengetahui  dan  menyetujui persyaratan  tersebut  tanpa  harus  dijelaskan kembali.  artinya  dalam  konsep hukum perdata  bahwa  suatu  peraturan  yang  dibuat
oleh  para  pihak  seharusnya  memenuhi  suatu persyaratan  fromil  seperti  syarat-syarat  sah nya suatu  perjanjian seperti tertuang didalam pengertian  perjanjian  adalah  suatu  pristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain  atau  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  suatu  hal,  dan  tertuang  dalam pasal  1320  KUHPerdata  yang  mepunyai unsur  kesepakatan,  kecakapan,  suatu,sebab yang halal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi barang milik penumpang yang hilang, bahwa terjadinya  kehilangan  barang  penumpang adalah faktor dari diri penumpang yaitu faktor kelalaian  penumpang  sebagai  perusahaan damri  sudah  memberikan  peringatan  kepada penumpang  yang  akan  menaiki  kendaraan berangkat maupun sesudah berangkat, berdasarkan  wawancara  dengan  penumpang yang  hilang  bapak  pramono  bahwa  barang yang  hilang  pada      saat      berkendaraan adalah  barang  yang  dimana  dibawa  oleh penumpang  dan  tidak  dimasukan  didalam begasi  mobil  (damri)  yang  sudah  disediakan oleh  perusahaan  damri,  dimana  barang barang  yang  hilang  diantaranya  laptop, handphone  dan  dompet,  artinya  jika  dilihat dari peristiwa hukum yang terjadi merupakan suatu  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan disebabkan  oleh  kelalaian  dari  penumpang dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Upaya  yang dilakukan
oleh  perusahaan  damri  dengan  melakukan pemasangan  CCTV  didalam kendaraan damri, untuk mencegah terjadinya kehilangan penumpang,  serta  tindakan  represifnya  akan melakukan  tidakan  hukum  sesuai  dengan peraturan  peraturan  yang  berlaku  akan  tetapi tindakan  represif  ini  akan  dilakukan  jika terjadi siapa pelaku yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan penumpang dan perusahan Damri.

## KESIMPULAN
Bahwa dalam tanggung jawab
Perusahaan  Damri  yang  bergerak  dibidang jasa angkutan baik barang maupun penumpang telah melaksanakan upaya pembenahan untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan  barang  baik  pengiriman  maupun barang  milik  penumpang  Perusahaan  Damri. Faktor  penyebab  dari  hilangnya  barang  dari pengiriman maupun milik penumpang adalah kelalaian  dari  pihak  Penumpang  itu  sendiri maupun  petugas  pemeriksaan  dari  pihak Perusahaan Damri, salah satunya adalah nama identitas  alamat  serta  label  pengiriman  tidak sesuai dengan alamat yang dituju. Upaya yang dilakukan  oleh  Perusahaan  Perum  Damri dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan label kepada barang milik penumpang maupun pengiriman barang dari dan ke tujuan. Upaya lainnya  adalah  meningkatkan  kewaspadaan terhadap barang-barang milik penumpang dan pengiriman barang.

## SARAN
Terhadap Perusahaan Damri agar meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercyaan masyarakat agar menjadi Perusahaan  Daaerah  yang  sangat  peduli terhadap  masyarakat  dan  Perusahaan  Damri mengantisifasi  apabila  terdapat  kecurigaan barang-barang  konsumen  tidak  sampai  pada tujuan  serta  Perusahaan  DAMRI  berupaya memberikan  lebel  pengiriman  dan  barang penumpang  supaya  tidak  terjadi  kehilangan ataupun tertukar dengan milik orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2014  Perdata  Indo- nesia,  Pt.Citra  Aditya  Bakti,  Band- ung  2004  Tentang  Kepailitan  dan Peniadaan  kewajiban  Pembayaran Utang
Abdulkadir.  M  Hukum  Perdata  Indonesia, 2014,PT.Citra  Aditya  Bakti,  Band- ung.
Abuh  Daud  Busroh  dan  Abu  bakar  Busroh. 1983, Asas – Asas Hukum Tata Neg- ara . Ghalia Indonesia, Jakarta Adiman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi 2012 halaman 24 Undang – Undang 37 Ta- hun
Bambang  Sunggono,SH.MS,2013. Metodolo- gi Penelitian Hukum, PT. Raja Graf- indo Persada, , Jakarta
Lili dan Ira Thania. 2004. Dasar – dasar Fil- safat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti. Bandung.
M.  Hisman.  1994. Peneliti  Ilmu  –  Ilmu  Social .
Mahar madju. Bandung.
Patrik Purwahid 1988. Hukum Perdata II. Un- dip. Semarang Panggabean,SH.MS.  2014. Penerapan  Teori Hukum  dalam  system  peradilan  In- donesia ,  PT.Alumni.Bandung Riduan Syahrani, 1994. Hukum Acara Perdata
di Lingkungan Peradilan Umum, cet.
1,Sinar Grafika, Jakarta Toto  T.  Suriaatmadja,  2005. Pengangkutan
Kargo Udara: Tanggungjawab Pen- gangkut  dalam  Dimensi  Hukum Udara  Nasional  dan  Internasional , Pustaka Bani Quraisy, Bandung. Shidarta,  2006. Hukum  Perlindungan  Kon- sumen  Indonesia .:  PT  Grasindo.  Ja-
karta
Subekti,  ,2005. Hukum  Perjanjian, PT.  Inter- masa, Jakarta
………........1991 .  Hukum  Perjanjian.  Inter- masa . Jakarta
Subekti, 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata ”
Penerbit PT Intermasa, Jakarta
Siahaan,  2005.  Hukum  Konsumen.  Jakarta:
Panta Rei.
Seotami,2005.  Pengantar  Tata  hukum  Indo- nesia  Refika  AditamaSutrisno  hadi 2000. Metode research jilid i,.. Andi,
jogyakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11.:
PT Raja Grafindo Persada Jakarta
Syafudin. M. 2012. Hukum Kontrak , Mandar Maju Bandung
Sutrisno hadi 2000. Metode Research jilid I ,.. Andi, Jogyakarta
Subekti R . 1991, Hukum Perjanjian. Interma- sa . Jakarta
Soetandyo  Wignjosoebroto.  2000. Hukum, paradigm, metode dan dinamika ma- salahnya , Elsam dan Huma, Jakarta. Toto  T.  Suriaatmadja,  2005. Pengangkutan Kargo Udara: Tanggungjawab Pen- gangkut  dalam  Dimensi  Hukum Udara  Nasional  dan  Internasional , Pustaka  Bani  Quraisy,  Bandung