Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2020 – 2022
Adinda Fauziah Rahayu 1) ; Yana Fajar FY Basori 2) Dine Meigawati 3)
1)2)3) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah
Sukabumi
Email: 1) adindafauziahrahayu02@gmail.com 2) Yanafajar@ummi.ac.id 3) Dinemeigawati@ummi.ac.id No. WhatsApp Author: …………………

## PENDAHULUAN
BSRS  merupakan  program  bantuan  dari  pemerintah  yang  dibuat  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka membantu masyarakat agar mendapatkan rumah yang layak untuk di tempati. Di Kota Sukabumi program BSRS mulai diterapkan pada tahun 2020. Dengan adanya program bantuan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan kenyamanan akan adanya rumah yang layak kepada masyarakat.
Salah  satu  dibentuknya  Negara  Republik  Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang kenyataannya yaitu pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memfokuskan pada keseimbangan lahiriah dan kepuasan  batiniah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya  pengembangan  kelembagaan,  pendanaan  dan  sistem  pembiayaan,  serta  peran  masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan suatu wilayah yang menjadi lingkungan  hunian  serta  kawasan  kegiatan  yang  mendukung  kehidupan  yang  tertata,  tepadu  dan menyeluruh  serta  berkelanjutan  sesuai  dengan  perencanaan  tata  ruang.  Dalam  Peraturan  Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan
ARTICLE HISTORY
Received [07 Juli  2023] Revised [22 Oktober 2023]
Accepted [15 November 2023]

## ABSTRAK
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya  atau  disingkat BSRS, merupakan program bantuan rumah  tidak  layak  huni  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang  di  seluruh  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  mengetahui  Manajeman  Strategi Bantuan  Stimulan  Rumah  Swadaya  (BSRS)  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang  Kota  Sukabumi  2020-2022.  Penelitian  diawali  dengan  ditemukannya permasalahan, salah satunya yaitu target BSRS belum  mampu mencapai target seperti pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan adanya penerima bantuan yang layak namun belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh  L.  Wheleen,  dkk  (2015:  48).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  serta  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program BSRS belum  optimalnya  cara  atau  metode  yang  digunakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata  Ruang  (DPUTR)  Kota  Sukabumi,  seperti  mensosialisasikan  program  BSRS  yang belum merata, terdapat masyarakat atau calon penerima bantuan yang mengetahui dan tidak mengetahui program BSRS yang dipengaruhi oleh informasi yang di dapatkannya, Belum  memiliki  prosedur  khusus  mengenai  BSRS  yang  di  buat  oleh  DPUTR  Kota Sukabumi. Namun dari segi struktur dan penerapannya sudah dijalankan.

## ABSTRACT
Self-help  Housing  Stimulant  Assistance  or  abbreviated  as  BSRS,  is  an  uninhabitable housing assistance program organized by the Office of Public Works and Spatial Planning throughout Indonesia. The purpose of this study is to find out the Management of the Self- Help  Home  Stimulant  Assistance  Strategy  (BSRS)  at  the  Public  Works  and  Spatial Planning Office of Sukabumi City 2020-2022. The research began with the discovery of problems, one of which was that the BSRS target had not been able to achieve targets such  as  the  Medium  Term  Development  Plan  (RPJMD)  and  that  there  were  eligible beneficiaries but had not been registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS).
The  theory  used  in  this  research  is  strategic  management  theory  put  forward  by  L. Wheleen, et al (2015: 48). The method used in this study is qualitative with a descriptive approach,  and  data  collection  through  observation,  interviews  and  documentation.  The results  of  this  study  indicate  that  the  method  or  method  used  by  the  Public  Works  and Spatial  Planning  (DPUTR)  Sukabumi  City  Office  of  Public  Works  and  Spatial  Planning (DPUTR) has not been optimal, such as socializing the BSRS program that has not been evenly  distributed,  there  are  people  or  prospective  beneficiaries  who  know  and  do  not know  the  BSRS  program.  influenced  by  the  information  he  got,  did  not  have  a  special procedure  regarding  the  BSRS  made  by  the  Sukabumi  City  DPUTR.  But  in  terms  of structure and implementation it has been implemented.
KEYWORDS Strategic  Management,  BSRS, Society, Recipients of assistance
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Swadaya  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  perumahan  swadaya  merupakan  perumahan  atau rumah  yang  dibangun  atas  inisiatif  dan  upaya  masyarakat,  baik  secara  individu  atau  kelompok,  yang meliputi  rehabilitasi,  perluasan  atau  pembangunan  rumah  baru  beserta  lingkungannya.  Jumlah keseluruhan  RTLH  di  Kota  Sukabumi  pada  tahun  2020-2022  yaitu  berjumlah  1.915  yang  dimana  data tersebut  berdasarkan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Adapun  kriteria  penerima  bantuan insentif  perumahan  swadaya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :
1.  Warga negara Indonesia.
2.  Masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR), rata-rata nasional atau miskin.
3.  Memiliki atau menguasai tanah.
4.  Sudah status berkeluarga.
5.  Belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
6.  Belum  pernah  mendapatkan  bantuan  perumahan  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah, termasuk mereka yang mengalami bencana alam, kebakaran, atau keresahan permasalahan sosial. Ada  tiga  program  rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  tahun  2020-2022  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi.  Ketiga  program  RTLH  tersebut  yakni  bantuan  dari Gubernur Jawa Barat, bantuan Kementrian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Tiga bantuan tersebut bersifat  stimulan  dan  setiap  rumah  akan  mendapatkan  dana  stimulan  sebesar  Rp  17.500.000. (Republika.co.id, 2020).
Untuk BSRS pada tahun 2020-2022 di Kota Sukabumi sesuai dengan jumlah RTLH berdasarkan Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yaitu  berjumlah  492  unit  rumah  yang  sudah  di  rehabilitasi. Program BSRS di tahun 2020 dapat direalisasikan sebanyak 129 unit rumah dengan jumlah target yang sama dan tersebar di delapan kelurahan Kota Sukabumi. Pada tahun 2021 sebanyak 63 unit rumah tidak layak  huni  yang  tersebar  di  empat  kelurahan  yakni  Kelurahan  Limus  Nunggal,  Kelurahan  Cisarua, Kelurahan Selabatu dan Kelurahan Sudajaya Hilir dapat terealisasikan. Melalui program BSRS tersebut, menjadi komitmen pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman. (radarsukabumi.com, 2021)
Ditahun 2022 pemerintah Kota Sukabumi kembali menjalankan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan dalam dua tahap berjumlah 300 unit, yang terintegrasi dari program BSRS pra sejahtera, serta  jumlah anggaran program  BSRS  pada tahun  2022 bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  II  Kota  Sukabumi. (pelitasukabumi.com, 2022).
Pelaksanaan program BSRS di Kota Sukabumi ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan harus tepat sasaran kepada penerima bantuan yang dikategorikan MBR. Melihat dari data diatas yaitu pada Tabel 1.2 jumlah keseluruhan penanganan RTLH pada program BSRS  tahun  2020 –  2022  yang  sudah  terealisasikan  sebanyak  492  unit  rumah,  sedangkan  target pencapaian pada tahun 2020 – 2022 yaitu sebanyak 2.400 unit rumah. Hal tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Sukabumi  Tahun  2019 –  2023.  Sehingga informasi awal yang peneliti dapatkan terkait BSRS tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yaitu target  BSRS  belum  mampu  mencapai  target  seperti  yang  ada  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tabel 1.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2019- 2023
PROGRAM TAHUN TARGET PENCAPAIAN UNIT RUMAH (PENGEMBANGAN PERUMAHAN) 2019 660 Unit 2020 750 Unit 2021 800 Unit 2022 850 Unit 2023 726 Unit TOTAL PENANGANAN RTLH 3.726 Unit
Sumber: Dinas PUTR Kota Sukabumi, 2023
Berdasarkan  data  diatas,  dapat  di  interpretasikan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  jauh  antara  jumlah penanganan RTLH yang sudah terealisasi pada tahun 2020 – 2022 dengan jumlah target pencapaian unit rumah yang tertuang pada RPJMD. Artinya bahwa BSRS dalam menangani rumah tidak layak huni belum dapat mencapai target yang tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2019-2023. Selain itu, pada kegiatan BSRS ini terdapat penerima bantuan yang layak namun belum terdaftar di DTKS sehingga hal
2.400 Unit
tersebut  berdampak  pada  sinkronisasi  RTLH,  yang  dimana  salah  satunya  itu  terjadi  di  Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

## LANDASAN TEORI
Dalam hal ini manajemen strategi sektor publik membahas tentang bagaimana sebuah keputusan dan juga tindakan yang mendasar harus diambil oleh para pemangku kepentingan yang memiliki dampak bagi pencapaian tujuan organisasi publik itu sendiri (Joyce, 2015: 12-18). Tujuan manajemen strategi publik itu adalah memberikan arah jangka panjang, membantu organisasi untuk beradaptasi, mewujudkan suatu kinerja  serta  berinovasi  untuk  pencapaian  tujuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  strategi berhubungan  dengan  bagaimana  memperkuat  efektivitas  organisasi  sektor  publik  baik  dilihat  dari  segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Dalam manajemen stretegi sendiri, seperti yang ditegaskan oleh L. Wheelen, dkk (2015: 38) “Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi”. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal maupun internal), perumusan strategi (perencanaan strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan pengawasan. Sedangkan Husein Umar (1999: 86)  “Manajemen  Strategik  sebagai  suatu  seni  dan  ilmu  dalam  hal  pembuatan  ( formulating ),  penerapan ( implementing )  dan  evaluasi  ( evaluating )  keputusan –  keputusan  strategis  antara  fungsi  yang memung kinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang”. Selanjutnya David (2016: 5)  “Manajemen  strategi  dapat  didefinisikan  sebagai  seni  dan  pengetahuan  dalam  merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan – keputusan lintas – fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya”.
Manajemen  strategi  menekankan  dan  mengutamakan  pengamatan  dan  evaluasi  mengenai peluang  dan  ancaman  lingkungan  eksternal organisasi  dengan melihat  kekuatan  dan  kelemahan  dalam lingkungan internal organisasi. Sementara itu untuk proses manajemen strategi menurut L. Wheelen, dkk (2015:  47-48),  meliputi  empat  elemen  dasar:  (1)  pengamatan  lingkungan,  (2)  perumusan  strategi,  (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  bagaimana Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2020 – 2022, peneliti akan menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif  itu  berkaitan  erat  dengan  masalah  sosial  yang  tentunya  peneliti  harus  mengeksplorasi  secara keseluruhan  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti,  sehingga  menemukan  hasil  dari  tujuan  yang diharapkan.  Dalam  menentukan  setting  informan  dengan non-probability  sampling menggunakan  teknik snowball  sampling .  Adapun  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  Kepala  Bidang  Perumahan  Dinas  PUTR Kota Sukabumi, JF Bidang Tata Bangunan dan Perumahan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Penerima manfaat atau masyarakat penerima bantuan BSRS, dan Masyarakat yang tidak menerima bantuan BSRS. Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggunakan  beberapa  teknik  dalam pengumpulan data diantaranya yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

## Metode Analisis
Dalam penelitian ini, hal yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan analisis data yaitu mengikuti model  aliran  teori  Miles  &  Huberman.  Langkah  pertama  dengan  mereduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan yang diharapkan mampu menjawab fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah itu dilakukan penafsiran data dengan mengolah hasil sementara menjadi teori subtantif dengan menggunakan berbagai metode – metode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Manajemen strategi itu tidak  hanya dibutuhkan oleh organisasi swasta tetapi juga oleh organisasi publik.  Organisasi  publik  baik  dalam  mengelola  organisasi  maupun  mengelola  program  yang  pastinya membutuhkan  manajemen  strategi.  Salah  satu  program  yang  memerlukan  manajemen  strategi  yaitu Bantuan  Stimulan  Rumah  Swadaya  (BSRS).  Program  ini  dicanangkan  oleh  KEMENPERA  akan  tetapi dalam  pelaksanaannya  ada  pada  daerah –  daerah  di  seluruh  Indonesia  mulai  dari  Provinsi  sampai Kabupaten/Kota. Menurut L Wheelen, dkk (2015: 47-48) mengungkapkan kembali mengenai manajemen strategi yaitu menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang dan ancaman lingkungan  eksternal  organisasi  dengan  melihat  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  lingkungan  internal organisasi.  Yang  dimana  dalam  proses  manajemen  strategi  ini  dipandang  dari  4  dimensi  yang  dapat
mempengaruhi proses manajemen strategi tersebut, diantaranya sebagai berikut :

## Pengamatan Lingkungan
Pengamatan  lingkungan  menurut  L.Wheelen,  dkk  (2015:  48)  merupakan  pemantauan  dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang – orang yang terlibat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor strategi pada lingkungan eksternal dan internal yang akan membantu dalam  memutuskan  keputusan  strategi  organisasi  tersebut.  Dimensi  pengamatan  lingkungan  ini merupakan  dimensi  yang  pertama  diungkapkan  oleh  L.  Wheelen,  dkk  (2015:  48)  yang  dapat mempengaruhi manajemen strategi.
Pengamatan lingkungan yang dikemukakan oleh L.Wheelen, dkk (2015: 48) peneliti interpretasikan bahwa pengamatan lingkungan disebut dengan istilah pemantauan, jadi setiap menjalankan program atau kebijakan memerlukan tahapan tersendiri yang dimana pengamatan lingkungan ini adalah Langkah awal yang  harus  dilakukan  sebelum  setiap  organisasi  menyusun  suatu  strategi  tersendiri  sebelum  ke  tahap perumusan  strategi.  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  pengamatan  lingkungan  itu  merupakan  proses  dasar bagi  setiap  organisasi  untuk  mendapatkan  data  ataupun  informasi,  yang  dimana  data  dan  informasi tersebut akan digunakan untuk mendefiniskan hal – hal baru serta menentukan keputusan penting pada setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh tiap organisasi.
Dari uraian diatas yang membahas mengenai dimensi pengamatan lingkungan menurut L. Wheelen, dkk (2015: 48) bahwa pengamatan lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang – orang penting dalam suatu organisasi atau program khususnya program BSRS itu. Pengamatan lingkungan ini terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal pada program BSRS di Kota Sukabumi terdiri dari lingkungan kerja yaitu terdiri dari elemen – elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh pada program tersebut. Pihak yang  terkait  diantaranya  Kemenpera,  Kecamatan  atau  Kelurahan  serta  Inspektorat  daerah.  Sedangkan untuk lingkungan lingkungan sosial itu terdiri dari kekuatan – kekuatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas – aktivitas jangka pendek suatau organisasi, akan tetapi dapat mempengaruhi keputusan – keputusan jangka panjang program BSRS yaitu adanya masyarakat yang berhak akan program ini tapi belum terdaftar di DTKS.
Struktur dari program BSRS ini sudah tersusun dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan juga teknis.  Adapun  mengenai  Budaya  penyelanggara  program  BSRS  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  adanya kelonggaran seperti kurangnya informasi kepada masyarakat luas terkait BSRS ini dan juga yang masih terdapat masyarakat yang membutuhkan program ini akan tetapi mereka belum terdaftar dan terdata pada DTKS,  sehingga  untuk  pencapaian  target  pada  program  ini  tidak  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  di lapangan. Kemudian pada Sumber Daya yang dibutuhkan dalam program BSRS ini yaitu pelaku, sasaran dan  dana.  Dari  segi  pelaku  yaitu  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  khususnya  pada  bidang  perumahan  dan sasarannya  itu  para  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Sedangkan  untuk  dana pada  program BSRS itu bersumber APBN yang disalurkan melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi bagaimana pandangan mengenai penerapan program BSRS,  siapa  yang  terlibat  terkait  kebijakan  (struktur  birokrasi),  apa  saja  tugas  dan  fungsi  yang  terlibat terkait kebijakan, bagaimana yang terlibat sudah memiliki kualifikasi pendidikan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan, menanyakan kepada sasaran mengenai program BSRS, serta menanyakan kepada penerima informasi dalam kegiatan penafsiran mengenai program BSRS, bagaimana proses penerapan program yang telah dilakukan.
Dari pertanyaan diatas, diketahui bahwa penerapan BSRS ini diselanggarakan oleh tiap Dinas PUTR yang  ada  di  Indonesia  termasuk  Kota  Sukabumi.  Program  BSRS  ini  diadakan  untuk  masyarakat  yang berpengasilan  rendah  atau  sering  dikenal  dengan  sebutan  MBR.  Sehingga  dalam  penerapannya masyarakat  penerima  bantuan  dapat  merasakan  manfaat  dengan  adanya  program  BSRS.  Tujuan  dari program  BSRS  ini  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kualitas  hunian  yang  sehat, aman  dan  nyaman.  Upaya  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  (DPUTR)  Kota  Sukabumi  dalam memperkenalkan program  BSRS  ini  ialah  melakukan  sosialisasi  kepada  penerima  bantuan  bahwa  cara untuk  mensosialisaikan  program  BSRS  ini  mulai  dari  tingkat  terendah,  karena  untuk  pendataan  dan pengumpulan  datanya  itu  dari  RT/RW  terlebih  dahulu  kemudian  sampai  pada  kelurahan  yang  nantinya akan  dikolektifkan  kepada  Dinas  Sosial  terlebih  dahulu  sebelum  ke  Dinas  PUTR  untuk  masuk  pada pendataan  DTKS.  Cara  -  cara  tersebut  dilakukan  oleh  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  agar  masyarakat maupun penerima bantuan dapat merasakan akan adanya program BSRS ini. Namun cara – cara yang telah dilakukan tersebut belum dapat sepenuhnya tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga masih  terjadinya  seperti  data  sekunder  yang  peneliti  dapatkan  pada  latar  belakang  penelitian  peneliti,
masih terdapat masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum terdaftar pada DTKS. Seharusnya jika informasi ataupun sosialisasi telah tersampaikan maka pendataan juga harus sesuai jangan sampai target yang telah ditentukan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Terdapat informasi yang berbeda yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini yang mengandung bias, maka peneliti mengklarifikasi hal tersebut berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa memang terdapat masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari program BSRS, tetapi belum terdaftar dalam  DTKS.  Hal  tersebut  terjadi  dipengaruhi  oleh  informasi  yang  didapatkan  masyarakat  mengenai BSRS.  Bahkan  apabila  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  informasi  dari  kegiatan  penafsiran  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  masyarakat  maupun  calon  penerima  bantuan  tidak  mengetahui mengenai tahapan – tahapan seperti pengajuan akses untuk mendapatkan bantuan dari program BSRS. Kriteria yang ditentukan dalam program BSRS ini yaitu seperti tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  kriteria  masyarakat berpenghasilan  rendah dan  persyaratan  kemudahan  pembangunan  dan  perolehan  rumah,  menjelaskan pada  pasal  6  bahwa  untuk  mendapatkan  kemudahan  dan/atau  bantuan  pembangunan  atau  perolehan rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
Adapun dalam struktur birokrasi yang terlibat terkait penerapan BSRS di Kota Sukabumi ialah yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan program ini yaitu ada KEMENPERA, Dinas PUTR melalui tim teknis bidang perumahan, Koordinator fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Kejaksaan dan para  aparat  kepolisian  sebagai  pendamping.  Namun  dalam  penerapan  pelaksanaannya  masyarakat penerima  bantuan  harus  menyelesaikan  bangunan  rumahnya  dalam  kurun  waktu  120  hari  kerja  atau  4 bulan  terhitung  sejak  dicairkan  dana  dari  rekening  oleh  kelompok  penerima  bantuan,  mulai  dari pembongkaran sampai rumah layak untuk di tempati.
Tugas dan fungsi masing – masing sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan BSRS di Kota Sukabumi yaitu semua pegawai bidang perumahan mempunyai kewajiban dalam mensosialisasikan kepada masyarakat atau penerima bantuan mengenai BSRS ini. Untuk fungsi dan tugas pada sumber daya manusia  dalam  penerapan  BSRS  yaitu  harus  harus  sesuai  dengan  juklak  dan  juknis  nya  serta melaksanakan pembinanan teknis kontruksi bangunan dan pengawasan progress hasil kontruksi mulai dari nol persen sampai dengan seratus persen.
Sumber  daya  manusia  dalam  penerapan  program  BSRS  di  Kota  Sukabumi  sudah  memenuhi persyaratan  untuk  menjadi  pegawai  tetap  dengan  kualifikasi  pendidikan  minimal  D3  dan  S1  yang mayoritaskannya  itu  adalah  sarjana  teknik,  karena  sumber  daya  manusia  pada  penerapan  BSRS  ini merupakan  tenaga  ahli  dari  bidang  kontruksi  dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  untuk  Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sendiri harus memiliki pengalaman di program pemberdayaan yaitu minimal 3 tahun.
Kegiatan  penafsiran  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  ini  dapat  memberikan pengetahuan  kepada  sasarannya  yaitu  masyarakat  yang  menerima  bantuan  sebagai  penerima  manfaat yang mengutarakan bahwa BSRS merupakan bantuan dari pemerintah melalui Dinas PUTR yaitu berupa bantuan  rumah  tidak  layak  huni  yang  ditujukannya  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  dengan pemberian anggarannya yaitu secara bertahap dengan total anggaran yang diberikan yaitu 35 juta.
Pemahaman masyarakat maupun penerima bantuan BSRS ini dipengaruhi oleh informasi mengenai BSRS yang diberikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi. Sebagai penerima bantuan yang memahami hal – hal yang berkaitan dengan BSRS, akan mendapatkan informasi ketika terdapat kegiatan penafsiran atau sosialisasi  dari  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi.  Dari  kegiatan  penafsiran  yang  diperoleh,  informasi  yang disampaikan  pada  saat  kegiatan  penafsiran  sudah  jelas  dan  dapat  dipahami  olehnya,  namun  informasi yang disampaikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi belum sampai pada tahapan yang sangat mendetail mengenai  BSRS,  sehingga  informasi  mengenai  BSRS  harus  lebih rinci  lagi  seperti agar  lebih  diaktifkan kembali layanan informasi atau media sosial dari Dinas PUTR Kota Sukabumi.
Selain  itu  masih  terdapat  masyarakat  yang  kurang  mengetahui  mengenai  program  BSRS  karena informasi yang di sampaikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sangat minim. Berdasarkan beberapa  penuturan  sebelumnya  menunjukan  bahwa  pemahaman  mengenai  BSRS  dipengaruhi  oleh informasi  yang  didapatnya  saat  sudah  menjadi  penerima  bantuan.  Dalam  hal  ini,  belum  meratanya pemberian informasi yang diberikan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi secara langsung dan secara tidak langsung  yang  belum  diketahui  oleh  masyarakat  yang  tidak  menerima  bantuan,  padahal  hal  tersebut mestinya  perlu  dilakukan  sebagai  edukasi  kepada  masyarakat  luas  sehingga  masyarakat  mengetahui program  BSRS  ini  yang  dimana  merupakan  salah  satu  program  terpenting  yang  diselenggarakan  oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi.
Setelah mendapatkan informasi mengenai BSRS, maka para penerima bantuan dapat menerapkan proses pelaksanaan dari BSRS tersebut, mulai dari pengajuan administrasi, jadwal  pelaksanaan, sampai
dengan proses kontruksi pada saat membangun rumah. Namun hal tersebut masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya seperti dari faktor cuaca dan waktu yang diberikan sangat terbatas yaitu 120 hari kerja terhitung sejak tahap pengajuan sampai pencairan dana, dan waktu untuk pembangunan rumahnya yaitu 2 bulan sudah harus selesai dan dihuni.
Akan  tetapi  dengan  upaya  kegiatan  penafsiran  secara  tidak  langsung  yang  dilakukan  oleh  Dinas PUTR  tentang  BSRS  seperti  melalui  media  poster  dapat  memberikan  konribusi  pemahaman  bagi masyarakat, namun hal tersebut masih kurang dan diperlukan kegiatan penafsiran secara langsung kepada masyarakat  maupun  penerima  bantuan  yang  menyeluruh,  agar  informasi  mengenai  program  BSRS  ini menjadi  sinkronisasi  baik  dalam  internal  maupun  eksternal  lingkungan  organisasi.  Karena  berdasarkan Peraturan  Wali  Kota  Nomor  107  Tahun  2021  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  dalam  pasal  5  ayat  (1)  dalam melaksanakan  tugas,  setiap  pimpinan  pada  Dinas  dan  kelompok  Jabatan  Fungsional  (JF)  wajib menerapkan  prinsip  koordinasi,  integrasi,  dan  sinkronisasi  baik  dalam  lingkungan  masing –  masing maupun  antar  satuan  organisasi  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  serta  dengan  instansi  lain  diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.

## Perumusan Strategi
Perumusan  Strategi  menurut  L.  Wheelen,  dkk  (2015:50)  adalah  pengembangan  rencana  jangka panjang  organisasi  dan  pengambilan  keputusan  yang  memberikan  kriteria  untuk  mencapai  keunggulan yang kompetitif. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan keberadaan organisasi, pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan  mengidentifikasi  ruang  lingkup  organisasi.  Adapun  Tujuan  adalah  akhir  dari  aktivitas  perencanaan, karena pencapaian tujuan suatu organisasi merupakan hasil dari penyelesaian misi. Ketiga yaitu strategi, dalam organisasi strategi merupakan rumusan perencanaan tentang organisasi tersebut akan mencapai misi dan tujuannya. Terakhir yaitu kebijakan yang merupakan aliran dari strategi, kebijakan ini merupakan pedoman  yang  menghubungkan  perumusan  strategi  dan  implementasi,  yang  dimana  dari  kebijakan ataupun pedoman yang ada tersebut akan diinterpretasikan dan di implementasikan melalui strategi dan tujuan  dari  organisasi,  dan  akan  mengembangkan  kebijakannya  itu  yang  akan  menjadi  pedoman  bagi setiap program yang dijalankan oleh organisasi.
Dari uraian diatas yang membahas mengenai dimensi perumusan strategi menurut L. Wheelen, dkk (2015:50) pertanyaan yang peneliti tanyakan meliputi apakah implementator mengetahui program, sejauh mana  pelaksanaan  misi  progam,  tujuan  yang  ingin  diselesaikan  dalam  menangani  program,  apa  saja informasi  yang  telah  disampaikan  terkait  program,  adakah  pengembangan  strategi  untuk  menangani program,  siapa  yang  bertanggungjawab  dalam  menafsirkan  program  dan  apakah  sudah  mencukupi, apakah  sekarang  masih  melakukan  penafsiran,  bagaimana  penerapan  program  sudah  sesuai  dengan pedoman, apakah penerapan program sudah memenuhi pencapaian target.
Berdasarkan pertanyaan diatas mengenai dimensi perumusan strategi, pengetahuan implementator terkait  program  BSRS  semuanya  sudah  mengetahui  mengenai  hal  tersebut.  Karena  pada  dasarnya program  ini  meruakan  program  yang  ditujukannya  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dalam  mewujudkan hunian  yang  layak.  Hal  tersebut  dapat  ditunjukkan  pada  amanat  UUD  1945  dimana  dalam  hasal  28  H, disebutkan “Bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain itu, rumah juga  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  meningkatkan  harkat, martabat,  mutu  kehidupan  dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.
Misi  yang  dilaksanakan  dalam  menangani  program  BSRS  yaitu  sesuai  dengan  satu  misi  yang diterapkan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu menyelenggarakan hunian yang layak bagi masyarakat yang  berpenghasilan  rendah  dan  mewujudkan  tata  ruang  dan  infrastruktur  yang  berkualitas  dan berwawasan  lingkungan  serta  mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  dan  inovatif.  Jadi  sudah seharusnya para penyelanggara memahami dan menjalankan dari misi tersebut, agar program BSRS ini dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran.
Hal yang harus diperhatikan pada program BSRS ini adalah penyampaian informasi kepada sasaran yaitu masyarakat maupun penerima bantuan. Informasi yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu dengan cara sosialisasi dan leaflet. Sosialiasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari tingkat kota,  kecamatan  ataupun  kelurahan  yang  dimana  dari  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  yaitu  bidang perumahan akan ikut serta dalam mensosialisasikan BSRS.
Pengembangan  strategi  yang  dilakukan  dalam  BSRS  ini  yaitu  untuk meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  di  Kota  Sukabumi,  meningkatkan  multi  sistem  dalam  penyediaan  perumahan  yang
berkeadilan,  meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan  penyelenggaraan  pembangunan  rumah  dan meningkatkan efesiensi dalam industri pembangunan rumah yang berkelanjutan. Selain itu pengembangan strategi  pada  teknis  nya  yaitu  harus  tepat  sasaran  dan  penerima  bantuan  sudah  terdaftar  dalam  DTKS sehingga  BSRS  ini  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dengan  sesuai  dan  tepat  sasaran.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUTR Kota Sukabumi bertanggungjawab penuh dan memiliki wewenang dalam menafsirkan program ini, dan sudah seharusnya menerapkan dari segala aspek strategi yang ada mulai dari  tahapan  perencanaan  sampai  dengan  monitoring  evaluasi  guna  untuk  peningkatkan  kualitas perumahan dan permukiman, hal tersebut tercantum pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukinan  pada  pasal  96  yang  menyebutkan  “Dalam  upaya peningkatankualitas  perumahan  dan  permukiman  kumuh,  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  daerah menetapkan  kebijakan,  strategi  serta  pola – pola penanganan yang manusawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis”.
Dalam kegiatan penafsiran yang mengenai program BSRS yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi masih tetap dilakukan sampai saat ini, bahwa penafsiran BSRS ini bersifat positif dalam rangka mewujudkan masyarakat agar memiliki hunian yang layak, dan penafsiran ini akan tetap dilakukan karena program ini sangat bermanfaat dan diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penerapan BSRS  ini  harus  berdasarkan  pada  juklak  dan  juknis  serta  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat No 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Bagi MBR dan dari penerapan BSRS di Kota Sukabumi tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, hal tersebut berdampak pada pencapaian target dalam program BSRS ini.
Penerapan  BSRS  di  Kota  Sukabumi  sudah  memenuhi  pencapaian  target,  akan  tetapi  meskipun sudah sesuai dengan target yang ditentukan, namun masih ada masyarakat yang mengajukan program ini tetapi belum terdaftar di DTKS. Adapun saat melakukan survey lapangan masih terdapat rumah tidak layak huni  yang  tidak  termasuk  pada  target  yang  telah  ditentukan,  sehingga  berdampak  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun dan direncanakan.
Hal tersebut terjadi seperti pada data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu target  pada program BSRS  belum  mencapai  pencapaian  target  yang  ada  pada  RPJMD  Kota  Sukabumi  tahun  2019 – 2023. Berdasarkan dari informasi yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini yang mengandung bias diatas, maka peneliti mengklarifikasi hal tersebut, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa jika dilihat dari penanganan rumah tidak layak huni, upaya yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi yaitu telah mencapai target sebagaimana mestinya. Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi dari tahun 2020 – 2022 sudah terealisasikan sebanyak 2.482 unit rumah, artinya hal tersebut sudah sesuai dengan pencapaian target. Berdasarkan RPJMD Kota Sukabumi target pencapaian dari pengembangan pembangunan  rumah  tidak  layak  huni  pada  tahun  2020 –  2022  yaitu  2.400  unit,  sehingga  terdapat perbedaan selisih dari target yang sudah terealisasikan.
Jika  dilihat  dari  hasil  penelitian,  proses  dari  perumusan  strategi  untuk  program  BSRS  ini  sudah dirumuskan  dari  pusat  yaitu  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (KEMENPERA), sehingga misi, tujuan dan pengembangan strategi serta penetapan pedoman kebijakan dari program BSRS ini  sudah  ditetapkan  oleh  Kemenpera  dan  pihak  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  hanya  sebagai  pihak penyelenggara program BSRS. Untuk misi, tujuan dan pengembangan strategi serta penetapan pedoman kabijakan itu berdasarkan PERMEN PUPR No 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dan  PERMEN  PUPR  No  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan  Stimulan  Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

## Implementasi Strategi
Implementasi  strategi  menurut  L.Wheelen,  dkk  (2015:  53)  merupakan  salah  satu  proses  dimana manajemen  akan  mewujudkan  strategi  dan  kebijakannya  dalam  suatu  tindakan  melalui  pengembangan program,  anggaran  dan  prosedur  atau  sering  disebut  dengan  Standard  Operating  Procedures  (SOP). Sehingga peneliti dapat interpretasikan bahwa implementasi strategi mengacu pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan jangka Panjang suatu organisasi. Proses ini mengubah strategi yang telah dirumuskan manjadi aksi dan Tindakan  yang  nyata  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Implementasi  strategi  sangat  penting  untuk memastikan semua rencana yang telah dibuat oleh organisasi dan terlaksana dengan baik. Dan secara sederhananya implementasi strategi merupakan cara dimana organisasi mengembangkan, memanfaatkan dan mengintegrasikan suatu struktur organisasi, budaya dan sumber daya untuk mengikuti strategi tersebut guna untuk mencapai tujuan organisasi.
Dari  uraian  diatas  yang membahas  mengenai  dimensi  implementasi  strategi  menurut  L.Wheelen, dkk  (2015:  53)  pertanyaan  yang  peneliti  tanyakan  meliputi  apa  saja  strategi  yang  dilakukan  dalam menangani rumah tidak layak huni, bagaimana penafsiran tentang program BSRS, bagaimana anggaran biaya  program  BSRS,  adakah  rencana  khusus  yang  diajukan  untuk  program,  bagaimana  tahapan  atau cara yang dilakukan dalam penerapan program, dan menanyakan apakah terdapat SOP dalam penerapan program.
Berdasarkan  pertanyaan  diatas  mengenai  dimensi  implementasi  strategi,  strategi  dan  juga penafsiran yang dilakukan untuk menangani rumah tidak latak huni yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan  sampai  pada  tahap  monitoring/evaluasi,  dan  harus  sesuai  dengan  juklak  juknis  dari pelaksanaan  program  BSRS  tersebut.  Alur  dari  program  BSRS  ini  dapat  dilihat  dari  pengembangan program yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi yang dalam pelaksanaannya akan memerlukan  anggaran  biaya  dari  pemerintah  pusat  atau  daerah.  Pengembangan  program  BSRS  saat tahap perencanaan itu yang pertama ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan  usulan-usulan  dan  salah  satunya  yaitu  pada  peningkatan  kualitas  rumah  tidak  layak  huni, setelah dari usulan musrenbang itu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi diberikan kepada  Kemenpera  agar  mendapatkan  alokasi  untuk  target.  Setelah  mendapatkan  anggaran  alokasi bantuan dari Kemenpera, Dinas PUTR Kota Sukabumi mengadakan sosialisasi untuk program BSRS, yang kemudian pendataan dan mengkriteriakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mana yang layak untuk  mendapat  bantuan.  Hal  ini  dilakukan  agar  tepat  sasaran,  sehingga  perlu  memilah  pengusul  dari bantuan BSRS tersebut, dan yang kemudian dari Dinas PUTR Kota Sukabumi memastikan atau pengusul mana yang pantas untuk mendapat bantuan dan kemudian akan di SK-kan oleh Wali Kota.
Setelah di SK-kan oleh Wali Kota, kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang telah melakukan verifikasi rekrutmen oleh Dinas PUTR Kota Sukabumi sebagai pendamping atau memfasilitasi saat pelaksanaan program BSRS berlangsung, selain itu TFL ini diperlukan karena untuk mengatur dana dan menyusun pembangunan kontruksi rumah, sebagimana yang telah  diatur dalam  petunjuk  teknis  dan  pelaksanaan.  Pembentukan  Kelompok  Penerima Bantuan (KPB) sangat diperlukan karena pembentukan KPB ini dibentuk pada tingkat Kelurahan yang dilakukan melalui rembuk atau musyawarah masyarakat penerima bantuan untuk membentuk kelompok di masing – masing wilayah. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dibentuk minimal 5 orang dalam lokasi terdekat dan ada ketua kelompoknya juga yang termasuk pada penerima bantuan. Tujuan dibentuknya KPB ini yaitu untuk  menentukan  toko  material  bangunan,  dan  agar  dalam  pembangunan  rumah  masing –  masing anggota dari KPB dapat membantu dan bergotongroyong dalam penyelesaian kontruksi rumah, sehingga saat  pembangunan  rumah  berlangsung  tidak  mengeluarkan  upah  kerja  tukang  dari  luar  anggaran  yang sudah  diberikan.  Program  BSRS  ini  sifatnya  dana  stimulan  atau  perangsang  saja  yang  dimana  agar menumbuhkan keswadayaan masyarakat sehingga ikut serta untuk membantu.
Selanjutnya yaitu pembuatan rekening untuk penerima bantuan yang nantinya dari pencairan dana bantuan  sebesar  35  juta  akan  masuk  pada  rekening  masing –  masing  penerima  bantuan.  Dalam pembuatan  rekening  penerima  bantuan  tidak  perlu  membayar  secara  tunai  atas  pembelian  bahan bangunan kecuali upah kerja, jadi untuk pembelian bahan material bangunan sifatnya mentransfer atau pembukuan. Untuk pencairan dana bantuannya terdiri dari dua tahap, pada tahap pertama yaitu sebesar 15 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja begitupun untuk tahap kedua sama, jadi total untuk pembelian bahan material adalah 30 juta dan 5 juta untuk upah kerja. Pencairan dana sendiri harus  disertai  dengan  Daftar  Rencana  Pembelian  Bahan  Bangunan  (DRPB2).  Pada  DRPB2  ini  harus sudah menentukan jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, harga barang berdasarkan jenisnya, toko bangunan yang menjadi tempat pembelian bahan bangunan yang di tunjuk langsung oleh KPB, kemudian nomor  rekening  bank  dari  toko  bangunan  tersebut  untuk  menerima  pembayaran  secara  transfer  dari penerima bantuan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar dana yang sudah dicairkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Implementasi  strategi  ini  tidak  hanya  pada  pengembangan  program,  akan  tetapi  ada  unsur anggarannya. Untuk anggaran dari program BSRS ini yaitu berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 20 juta dan ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 15 juta, jadi untuk keseluruhan bernilai 35 juta untuk tiap unit rumah penerima bantuan, dan terdiri dari dua tahap, tahap pertama 15 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah kerja begitupun sama untuk tahap keduanya, serta para MBR harus membuat DPRB2. Untuk tahap pertama pembangunan rumah atau kontrksinya harus tercapai sebesar 30 persen, sampai bangunan dinding atau pondasi harus sudah selesai, dan untuk tahap kedua harus sampai dengan terpasang atap atau sampai dengan finishing dan harus sudah dihuni dan layak untuk ditempati.
Pada implementasi strategi terakhir yaitu prosedur atau sering disebut dengan Standard Operating Procedures (SOP) adalah panduan atau teknik – teknik yang berurutan dan menggambarkan secara detail
dan  rinci  dengan  tujuan  memastikan  pekerjaan  atau  suatu  kegiatan  operasional  dari  organisasi  agar bejalan  dengan  lancar  dan  sesuai.  Tentunya  pada  program  BSRS  di  Kota  Sukabumi  ini  memerlukan prosedur  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bisa  sistematis,  untuk  prosedur  dari  BSRS  ini  harus  sesuai dengan  petunjuk  teknis  dan  petunjuk  pelaksanaan  selain  itu  pedoman  yang  digunakan  pada  program BSRS ini merujuk pada PERMEN PUPR No 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dan  PERMEN  PUPR  No  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan  Stimulan  Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena untuk prosedur BSRS yang dibuat oleh Dinas PUTR  Kota  Sukabumi  belum  ada  sehingga  merujuk  pada  pedoman  yang  berasal  dari  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## Evaluasi dan Pengawasan
Evaluasi dan pengawasan menurut L.Wheelen, dkk (2015: 55) merupakan proses  melalui aktivitas – aktivitas organisasi untuk menentukan nilai dari suatu aktivitas tersebut, selain itu dengan menetapkan ukuran  kinerja  serta  pengambilan  tindakan  yang  mendukung  pada  pencapaian  hasil  yang  diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga dapat peneliti interpretasikan bahwa evaluasi dan pengawasan  merupakan  pengukuran  dari  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  juga merupakan  suatu  tahapan  yang  mencoba  membandingkan  kinerja  dengan  hasil  yang  diharapkan  dan memberikan  umpan  balik  yang  dibutuhkan  bagi  organisasi  untuk  mengevaluasi  dari  hasil  yang  telah diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.
Dari uraian diatas yang membahas mengenai evaluasi dan pengawasan menurut L.Wheelen, dkk (2015:  55)  pertanyaan  yang  peneliti  tanyakan  meliputi  bagaimana  pengendalian/pengawasan  setelah program BSRS terealisasi, apakah terdapat pelayanan informasi mengenai program BSRS, apakah ada standar kinerja yang dilakukan oleh Dinas PUTR terhadap program BSRS.
Berdasarkan pertanyaan diatas mengenai dimensi evaluasi dan pengawasan, yaitu pada tahap ini dibagi atas evaluasi dan pengawasan pada saat program BSRS dilaksanakan (on progress) dan pada saat akhir  program  BSRS  dilaksanakan.  Pada  tahap  evaluasi  dan  pengawasan  itu  dilakukan  pada  saat pelaksanaan  progam  BSRS,  sehingga  dapat  dikatakan  dengan  evaluasi  implementasi.  Praktik  yang dilakukan  oleh  Dinas  PUTR  Kota  Sukabumi  dalam  pelaksanaan  BSRS  saat  on  progress  yaitu  pada pencairan dana bantuan dan pelaksanaan pembangunan rumah penerima bantuan itu.
Tahap pertama ini yaitu saat pencairan dana sebesar 15 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk  upah  kerja  yang  kemudian  setelah  rumah  para  penerima  bantuan  dibangun  dengan  progress  30 persen maka dana kedua dengan jumlah yang sama akan dicairkan. Namun dalam pencairan kedua ini harus ada laporan dari TFL yang ditangi oleh masing-masing kelompok penerima bantuan yang kemudian akan di laporkan ke Dinas PUTR Kota Sukabumi. Oleh karena itu dengan adanya pelaporan  dari TFL ini maka dari pihak Dinas PUTR Kota Sukabumi, dan pihak terkait yang ikut serta dalam penanganan BSRS akan melakukan pengecekan ke lapangan. Kemudian rumah para penerima bantuan diberi  ciri atau plat yang bertujuan sebagai identitas bahwa rumah tersebut sudah dibangun dari prpgram BSRS dan tidak bisa untuk  mengajukan  kembali  pada  tahun  berikutnya,  dan  jika  ingin  mengajukan  untuk  bantuan  BSRS  ini menunggu dengan waktu 10 tahun, dan para penerima bantuan harus menjaga, merawat dan memelihara atas  kepemilikan  rumah  tersebut,  tidak  boleh  diperjualbelikan  dan  dialihfungsikan  dalam  jangka  waktu tertentu.
Adapun  untuk  pusat  pelayanan  informasi  mengenai  BSRS  di  Kota  Sukabumi,  bahwa  untuk pelayanan informasi khusus seperti aplikasi terkait BSRS di Kota Sukabumi tidak ada dan itu bisa menjadi masukan untuk Dinas PUTR Kota Sukabumi. Dari dua evaluasi dan pengawasan diatas merupakan bentuk evaluasi dan pengawasan dari pihak internal organisasi, sedangkan untuk pihak eksternal organisasi selain dari Dinas PUTR Kota Sukabumi antara lain pihak dari inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihak tersebut bertugas untuk meminta kepada Dinas PUTR Kota Sukabumi terhadap  laporan  mengenai  BSRS,  selain  itu  memantau  langsung  dan  melihat  kondisi  dilapangan kemudian  akan  dibandingkan  dengan  pelaporan  yang  diberikan  dari  Dinas  PUTR,  sehingga  dengan adanya  evaluasi  dan  pengawasan  seperti  itu  akan  mengetahui  pengembangan  strategi  yang  harus diperbaiki dan mana yang harus dilanjutkan.
Dampak  dari  program  BSRS  ini  yang  berpengaruh  yaitu  pada  bidang  ekonomi  dan  kesehatan, dimana pada bidang ekonomi yang semula masyarakat untuk mendapat rumah yang layak tidak mudah maka  dengan  adanya  program  ini  menjadi  terbantu  yang  bernilai  ekonomis.  Sedangkan  pada  bidang kesehatan akan berpengaruh pada faktor lingkungan yaitu mengurangi kawasan kumuh di Kota Sukabumi dan menumbuhkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penerapan program Manajemen Strategi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata  Ruang  Kota  Sukabumi dari tahun  2020  hingga 2022  telah  berjalan  dengan  baik.  Pengamatan terhadap  lingkungan  menunjukkan bahwa  struktur  birokrasi  dan  sumber  daya manusia  yang  ada  sudah mencukupi,  meskipun  masih  terdapat  kekurangan  dalam  mensosialisasikan  program  secara  langsung kepada masyarakat. Dalam perumusan strategi, implementator telah memahami tujuan dan misi program dengan  baik,  dan  informasi  mengenai  BSRS  sudah  tersampaikan  dengan  jelas  kepada  para  penerima bantuan. Namun, meskipun program ini sesuai dengan petunjuk teknis, masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni yang belum terdaftar sebagai target penerima bantuan. Dalam implementasi strategi, Dinas PUTR Kota Sukabumi telah mengembangkan program BSRS dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Program ini didukung oleh anggaran dari APBN dan DAK, dengan alokasi 35  juta  per  unit  rumah  penerima  bantuan.  Namun,  Dinas  PUTR  belum  memiliki  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk BSRS. Evaluasi dan pengawasan terhadap program dilakukan secara berkala,  baik  saat  program  berjalan  maupun  pada  akhir  program,  untuk  memastikan  kesesuaian pelaksanaan  dengan  laporan  yang  disampaikan.  Program  BSRS  telah  memberikan  dampak  positif terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat

## Saran
Peneliti memberikan beberapa saran baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, disarankan adanya penelitian lebih lanjut yang melibatkan variabel lain dari kebijakan publik terkait Bantuan Stimulan Rumah  Swadaya  (BSRS)  untuk  memperluas  pemahaman  dan  kajian  keilmuan  terhadap  program  ini. Secara  praktis,  disarankan  kepada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Sukabumi  untuk melakukan  sosialisasi  secara  langsung  yang  merata  kepada  masyarakat  dan  calon  penerima  bantuan, serta menyebarkan informasi mengenai BSRS melalui media sosial. Selain itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program BSRS agar terhindar dari kesalahan seperti ketidakregistrasian masyarakat yang berhak menerima bantuan dan keberadaan rumah-rumah tidak layak huni yang belum terdaftar sebagai target. Terakhir, disarankan agar Dinas tersebut membuat prosedur atau SOP khusus untuk program BSRS guna memastikan perencanaan dan pelaksanaannya lebih terstruktur dan terencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah  dkk.  (2021). Panduan  Ristik,  Seminar,  Komprehensif,  Skripsi  dan  Publikasi  Ilmiah  (Pada Kurikulum MBKM) . Sukabumi: UMMI Press. Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran. Terjemahan Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar . David, F. (2016). Manajemen Strategis Konsep. Terjemahan Dono Sunardi. Jakarta: Salemba Empat. Fredickson, H. dkk. (2012 ). The Public Administration Theory Primer . America: Westview Press. Henry, N. (1995). Public Administration and Public Affairs. New Jersey: Pretince Hall International. Hughes, O. E. (2003). Public Management and Administration . New York : Palgrave Macmillan. Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media. Joyce, P. (2015). Strategic Management in the Public Sector. New York: Routledge. Mahajan, A. P. (2019). Administration for Civil Services Main Examination . India: Pearson India Education Services.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman  ,  A.  M.  (2014). Analisis  Data  Kualitatif. Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohidi. Jakarta: UI-Press.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA. Nawawi , Z. (2013). Manajemen Pemerintahan . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Shafritz, J. M. dkk. (2017). Introducing Public Administration. New York: Routledge. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA. Umar,  H.  (1999). Manajemen  Strategik. Terjemahan  Dr.  Taufiqurokhman.  Jakarta:  Universitas  Prof.  Dr. Moestopo Beragama.
Wheelen,  T.  L.  dkk.  (2015). Strategic  Management  and  Business  Policy  Globalization,  Innovation,  and Sustainability. England: British Library Cataloguing.