## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning

## Anjami Nadila*, Alistraja Dison Silalahi
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Medan, Indonesia Jalan Garu II, No.02, Kode Pos 20147, Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: 1 anjaminadila@umnaw.ac.id, 2 alistrajadisonsilalahi@umnaw.ac.id Email Penulis Korespondensi: anjaminadila@umnaw.ac.id Submitted: 20/06/2022 ; Accepted: 30/06/2022 ; Published: 30/06/2022
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral  wajib  pajak  dan loopholes terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning (studi empiris pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Disperindag Sumut). Responden dari penelitian ini adalah perusahaan industri makanan dan minuman yang  terdaftar  di  Disperindag  Sumut.  Metode  penentuan  sampel  menggunakan  random  sampling  dan  rumus  slovin.  Sampel  yang diperoleh sebanyak 77 perusahaan industri makanan dan minuman. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis dan dengan mengadakan serangkaian uji asumsi untuk menjamin kelayakan data. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPPS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes berpengaruh simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning.
Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan; Administrasi Perpajakan; Moral Wajib Pajak; Loopholes; Tax Planning.
Abstract −This study aims to examine the effect of taxation policy, tax administration, taxpayer morale and gaps on the motivation of company management in tax planning (empirical study  on food and beverage industry companies registered in the North Sumatra Disperindag). Respondents from this study were food and beverage industry companies registered in the North Sumatra Industry  and Trade Department. The method of the sample method uses random sampling and the Slovin formula. The samples obtained were 77 food  and beverage  industry  companies.  The  data  used is  primary data  collected through  a  questionnaire.  This  study  uses  multip le regression analysis techniques for hypothesis testing and has test assumptions to ensure the feasibility of the data. The data processing used in this study uses SPPS Version 25. The results of this study indicate that tax policy, taxpayer morale and gaps have a  positive and significant impact on the motivation of company management in tax planning. The results of this study also show that tax policy, taxpayer morale, and gaps have a simultaneous effect on the motivation of company management in tax planning.
Keywords : Tax Policy; Tax Administration; Mandatory Morals Taxes; Loopholes; Tax Planning.

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  industry  4.0  sekarang  ini  dimana  semakin  banyak  jenis  usaha  yang  tumbuh  berkembang  di  Indonesia  guna memperoleh keuntungan, begitu pula wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Hal ini muncul akibat dari semakin mudah orang untuk  mendirikan usaha, meskipun  harus membayar pajak penghasilan badan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui  peraturan  perpajakan  yaitu  Ketentuan  Umum  dan  Tata  cara  pelaksanaan  perundang-undangan  Perpajakan  di Indonesia No. 16 tahun 2009 dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 (Lestari, 2019). Sesuai dengan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku,  setiap  perusahaan  yang  didirikan  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan  di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, selain tugasnya menjalankan self assessment sistem, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan memotong  pajak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, dimana sebagian besar wajib pajak berpendapat pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya  melakukan  penghematan  atau  pengurangan  pajak  secara lawfull dan sensible .  Agar  tidak  terjadi  gangguan terhadap  jalannya  perusahaan,  maka  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar.  Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya untuk menekan beban pajak sekecil  mungkin  adalah  dengan  menggunakan  perencanaan  pajak  ( tax  planning ).  Perencanaan  pajak  merupakan  salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak agar  jumlah  pajak  yang  dibayar  menjadi  lebih kecil tanpa harus melanggar  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Selain  itu,  pengetahuan  wajib  pajak  yang  memadai  tentang  perpajakan juga merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan pajak ( Khairani, N., & Silalahi, A. D. 2022) . Penelitian yang dilakukan Annisa (2015) menemukan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif dan secara simultan keempat variabel ini berpengaruh terhadap tax  planning ,  sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Agneza,  2017)  menemukan  bahwa  administrasi perpajakan,  tarif  pajak,  dan loopholes memiliki  pengaruh  signifikan  sedangkan  kebijakan  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning . Penelitian terbaru yang dilakukan (Sudirman dan Muslim,  2018)  menemukan  bahwa  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  dan  tarif  pajak  memiliki  pengaruh positif dan signifikan sedangkan loopholes memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dipandang sebagai suatu usaha positif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk meringankan beban pajak. (Panggabean, 2020) menemukan bahwa PT Arta Design melakukan tax  planning untuk  meminimalkan  pembayaran  pajak  penghasilan  dengan  memanfaatkan  celah  peraturan perpajakan, dengan memperbesar biaya yang diperkenankan sebagai  pengurang penghasilan kena pajak. (Panggabean, 2020) juga menemukan bahwa perusahaan PT Rajawali Dwi P melakukan tax planning dengan cara membeli kendaraaan menggunakan metode leasing dengan hak opsi  sebagai  alternatif pembelian tujuh  unit truk baru dibandingkan dengan membeli tunai atau kredit bank, karena memberikan deductible expense yang lebih besar, yaitu biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang, agar dapat melakukan penghematan pajak.
Sayangnya,  tidak  semua  wajib  pajak  dapat  memanfaatkan  perencanaan  pajak  sebagai  suatu  usaha  untuk meringankan  beban  pajak.  Berbagai  macam  kasus  terjadi  akibat  tidak  adanya  perencanaan  pajak  yang  baik  yang  di lakukan wajib pajak di Indonesia, seperti dikutip dari media lokal www.mediaindonesia.com, 06 Maret 2022. Ada tiga orang pengusaha yang terlibat penggelapan pajak di Kota Medan, yang berhasil diungkap oleh KPP Kota Medan. Dari penggelapan pajak itu kerugian negara diperkirakan lebih dari 7 milyar rupiah.
Penggelapan pajak ini di lakukan pada priode Januari 2007 hingga Januari 2008. Kasus ini terungkap saat ketiga pengusaha  itu  menyetor  biaya  pajak  ke  KPP  Kota  Medan  pada  tahun  2017.  Ketiga  pengusaha  tersebut  membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai 79 milyar rupiah. Namun setelah di lakukan audit oleh petugas pajak di temukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai 7,9 milyar rupiah. Dalam kasus lain, seperti yang dilansir dalam halaman pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Penyidik di Kanwil  DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa “AP” tersangka kasus penggelapan pajak pada hari  rabu 18 Desember  2013  di  Pekanbaru  Riau.  Tindak  pidana  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  “AP”  wajib  pajak  yang  bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah dugaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 sd 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5 miliar. Beberapa kasus diatas  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  melakukan  perencanaan  pajak  dengan  benar  untuk meminimalisir  beban  pajaknya.  Wajib  pajak  tersebut  juga  memiliki  moral  yang  rendah  sehingga  melakukan penghindaraan pajak secara ilegal ( tax evasion ) (Panggabean, 2020). Berdasarkan perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan didukung dengan fenomena tax planning yang terjadi, membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning . (Agneza, 2017) menyarankan adanya penambahan variabel yang diuji dan kemungkinan variabel tersebut dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning . Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menambahkan moral wajib pajak dan menggabungkannya dengan variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan loopholes untuk  membuktikan  secara  empiris  motivasi  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax  planning . Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui lebih banyak faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning agar penerimaan pajak di Sumatera Utara semakin meningkat.  Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti  mengangkat  judul  “Pengaruh  Kebijakan Perpajakan,  Administrasi  Perpajakan,  Moral  Wajib  Pajak  dan Loopholes Terhadap  Motivasi  Manajamen  Perusahaan Dalam  Melakukan Tax  Planning (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Industri  Makanan  dan  Minuman  yang  Terdaftar  di Disperindag Sumut)”.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Menurut (Pohan, 2013) Perencanaan pajak (tax planning) adalah “suatu peralatan dan sebagai suatu tahap dari sifat dasar masyarakat”. Perencanaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Menurut (Suandy, 2016) Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi  jenis  tindakan  yang  akan  dilakukan.  Berdasarkan  definisi  perencanaan  pajak  menurut  para  ahli,  dapat disimpulkan bahwa tax planning tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanan tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

## 2.2 Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning
Menurut (Lestari, 2019) Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan  keinginan,  kemauannya.  Menurut  teori  Maslow  seseorang  akan  termotivasi  untuk  memenuhi  kebutuhan pokoknya.  Dalam  hal  ini  motivasi  wajib  pajak  untuk  melakukan  perencanaan  pajak  karena  adanya  keinginan  untuk meminimalkan  pembayaran  pajak  yang  terutang  ke  kas  Negara  karena  dapat  memaksimalkan  laba  yang  diperoleh perusahaan. (Lestari, 2019) memanfaatkan teori perilaku untuk menjelaskan kepatuhan pajak wajib pajak badan. Semakin tinggi  persepsi tax  professional atas  kontrol  yang  dimilikinya  akan  mendorong  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan badan. Selain karena keinginan dari manajemen perusahaan, dapat juga karena adanya sikap dari pemerintah dan lainnya.  Motivasi  dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan  dalam  operasi  perusahaan  untuk  melakukan  investasi  melalui  analisis  yang  cermat  dalam  memanfaatkan kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan  dan loophloes (Agneza,  2017).  Dimana  perencanaan  pajak  merupakan salah  satu  unsur  penunjang  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Unsur  penunjang  lainnya  yaitu  unsur  pendapatan  atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

## 2.2.1 Kebijakan Perpajakan
Menurut  (Subiakta,  2018)  kebijakan  perpajakan  merupakan  alternatif  yang  dapat  digunakan  wajib  pajak  badan  untuk tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan ( tax policy ) merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil  keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam  peraturan sebelumnya. Kebijakan perpajakan ( tax policy ) adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan,  objek  pajak  dan  pengurang  objek  pajak,  tarif  pajak,  dan  jenis  pajak  yang  dipungut.  Pada  saat  ini,  sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan ( self assessment system ). Dikarenakan sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem self assessment dimana wajib pajak boleh menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan. Menurut (Subiakta, 2018)  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  perpajakan self  assesment, sistem  perpajakan with holding tax, pembelian aset dan perbedaan perlakuan pajak atas deviden, koreksi fiskal, perlakuan perpajakan atas objek pajak. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1: Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning

## 2.2.2 Administrasi Perpajakan
Administrasi  perpajakan  ( tax  administration )  adalah  cara-cara  pengenaan  dan  pemungutan  pajak.  Administrasi perpajakan  diupayakan  agar  bisa  merealisasikan  peraturan  perpajakan  dan  penerimaan  negara  sebagaimana  amanat APBN.  Wajib  Pajak  harus  mengusai  peraturan  perpajakan  untuk  menghindari  sanksi  perpajakan.  Sanksi  administrai berupa bunga, denda atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Untuk menghindari sanksi administratif, wajib pajak harus mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Indonesia merupakan negara dengan wilayah  luas  dan  jumlah  penduduk  yang  banyak.  Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  masih  mengalami  kesulitan dalam  melaksanakan  administrasi  perpajakannya  secara  memadai.  Hal  ini  yang  mendorong  perusahaan  untuk melaksanakan  perencanaan  pajak  dengan  baik  agar  terhindar  dari  sanksi  administrasi  maupun  pindana  karena  adanya penafsiran antara aparat fiscus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi  yang  masih  belum  efektif  (Suandy,  2016:13).  Menurut  (Agneza,  2018)  indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sanksi  administrasi  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan.  Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2: Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning

## 2.2.3 Moral Wajib Pajak
Menurut  Annisa  (2015)  moral  wajib  pajak  adalah  suatu  sikap  dan  sifat  apa  saja  yang  dimiliki  oleh  seseorang  selaku responden  terutama  terkait  aspek  sikap  dan  kejujuran  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Moral wajib  pajak  berhubungan  dengan  perasaan  dan  menyangkut  prinsip  hidup  seseorang.  Menurut  (Subiakta,  2018) Kepatuhan dan kesadaran dari diri wajib pajak badan menentukan moral wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Menurut (Anissa, 2015) mengatakan bahwa moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Semakin baik moral wajib pajak, maka akan semakin rendah keinginannya untuk melakukan tax planning . Dengan demikian makan wajib pajak tidak akan melakukan usaha pengecilan pajak termasuk perencanaan pajak. Wajib pajak akan rela membayar pajak atas penghasilan yang diterima dan memiliki prinsip untuk menjalankan kewajiban  perpajakannya  sebagai  warga  negara  Indonesia  dan  ini  merupakan  contoh  moral  wajib  pajak  yang  tinggi (Subiakta,  2018). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi  moral  wajib pajak, yaitu:  kepercayaan kepada pemerintah bahwa  pemerintah  bersikap  adil  dalam  pembebanan  pajak,  rasa  hormat  wajib  pajak  terhadap  pemerintahan,  dan pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak juga memperoleh manfaat dari pembayaran pajak (Wibowo,  2013).  Contohnya  melanggar  etika,  perasaan  bersalah,  serta  prinsip  hidup  merupakan  hal-hal  yang  dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan tax planning . Menurut (Wibowo, 2013) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT tahunan, fiscus, kejujuran, manfaat membayar pajak, perbuatan tidak baik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H3: Moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 2.2.4 Loopholes
Loopholes merupakan  salah  satu  istilah  dalam tax  planning yang  sering  diartikan  sebagai  celah  atau  peluang  untuk menyiasati  suatu  peraturan  agar  mendapatkan  keuntungan  atau  kemudahan  dari  peraturan  tersebut  (Agneza,  2017). Hubungan antara tax planning dan loopholes itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya pinalti atau sanksi hukum . Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal,  seperti  pengecualian  dan  pemotongan-pemotongan  yang  diperkenankan  maupun  memanfaatkan  hal-hal  yang belum  diatur  dan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  peraturan  perpajakan.  Dalam tax  avoidance wajib  pajak memanfaatkan  peluang–peluang  ( loopholes )  yang  ada  dalam  undang–undang  perpajakan,  sehingga  dapat  membayar pajak yang lebih rendah. Pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan loopholes yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Robin, 2012). Maka dari itu, selain pengetahuan yang memadai, wajib pajak juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan loopholes lainnya. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti  pengecualian-pengecualian  dan  pemotongan  yang  diperkenankan  dalam  peraturan  perpajakan  ataupun  hal-hal yang  belum  diatur  dalam  peraturan  perpajakan.  Hal  ini  yang  memotivasi  wajib  pajak  dalam  mencermati  celah-celah ( loopholes ) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. Menurut (Subiakta, 2018) indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah peluang-peluang dalam undang-undang pajak, penghindaran Pajak ( Tax  Avoidance ),  membayar  pajak  lebih  kecil.  Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka  hipotesis  yang  diajukan  adalah sebagai berikut:
H4: Loopholes berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.3 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.

## 2.4 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang terdaftar di Disperindag Sumut sebanyak 329 perusahaan. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Random Sampling dan menggunakan rumus slovin . Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin dapatlah jumlah sampel sebanyak 77.

## 2.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik diantara sebagai  berikut:  pertama,  melakukan  uji  statistik  deskriptif,  kedua  melakukan  uji  kualitas  data  yang  terdiri  dari  uji validitas dan uji reliabilitas, ketiga melakukan analisis regresi linier berganda, keempat melakukan uji asumsi klasi yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas. Dan terakhir melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t (uji parsial) , uji F (uji simultan), uji R 2 (uji koefisien determinasi).
Kebijakan
Perpajakan (X 1 )
Administrasi Perpajakan (X 2 )
Moral
Wajib Pajak (X 3 )
Loopholes (X 4 ) Motivasi Melakukan
Tax Planning (Y)

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata ( mean ) dan standar deviasi dari  masing-masing variabel yaitu kebijakan perpajakan (X 1 ), administrasi perpajakan (X 2 ), moral wajib pajak (X 3 ), dan loopholes (X 4 ) dalam melakukan tax planning (Y) sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation X1 77 16 25 20,53 2,683 X2 77 15 25 20,45 3,239 X3 77 15 25 20,12 2,724 X4 77 15 24 19,62 2,434 Y 77 15 25 19,75 3,380 Valid N (listwise) 77
Tabel  1  menjelaskan  jumlah  responden  sebanyak  77  orang,  dari  77  hasil  uji  statististik  deskriptif  diatas  dapat diketahui bahwa:
a. Kebijakan  perpajakan  memiliki  nilai  minimum  sebesar  16  dan  nilai  maksimum  25  dengan  rata-rata  total  jawaban sebesar 20,53 dan standar deviasi sebesar 2,683.
b. Administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 20,45 dan standar deviasi sebesar 3,239.
c. Moral wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 20,12 dan standar deviasi sebesar 2,724.
d. Loopholes memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan rata-rata total jawaban sebesar 19,62 dan standar deviasi sebesar 2,434.
e. Motivasi  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan  tax  planning  memiliki  nilai  minimum  sebesar  15  dan  nilai maksimum sebesar 25 dengan rata-rata total jawaban sebesar 19,75 dan standar deviasi sebesar 3,380.

## 3.2 Hasil Uji Kualitas Data
3.2.1 Hasil Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel pada tabel-tabel hasil uji validitas dibawah ini nilai r hitung dapat dilihat pada correcred Item - Total Correlation . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak n=77, sehingga diperoleh df = n  - 2= 75 dengan nilai koefisien r tabel = 0,2242.
Tabel 2. Uji Validitas Variabel Item R hitung Keterangan Kebijakan Perpajakan X1.1 0,654 Valid X1.2 0,709 Valid X1.3 0,707 Valid X1.4 0,762 Valid X1.5 0,786 Valid Administrasi Perpajakan X2.1 0,800 Valid X2.2 0,783 Valid X2.3 0,797 Valid X2.4 0,842 Valid X2.5 0,779 Valid Moral Wajib Pajak X3.1 0,610 Valid X3.2 0,705 Valid X3.3 0,731 Valid X3.4 0,788 Valid X3.5 0,705 Valid Loopholes X4.1 0,719 Valid X4.2 0,670 Valid X4.3 0,706 Valid X4.4 0,592 Valid X4.5 0,741 Valid Motivasi Manajemen Perusahaan dalam Y.1 0,794 Valid Y.2 0,821 Valid

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Variabel Item R hitung Keterangan Melakukan Tax Planning Y.3 0,826 Valid Y.4 0,773 Valid Y.5 0,790 Valid
Pada  tabel  2  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pertanyaan  dapat  dinyatakan  valid  karena  seluruh  item pertanyaan memiliki r hitung lebih besar dari pada r tabel yaitu > 0,2242.

## 3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  hanya  dapat  dilakukan  setelah  suatu  instrumen  telah  dipastikan  validnya.  Pengujian  reliabilitas  dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s  Alpa dengan  bantuan  program  SPSS  25.  Nilai  alpa  bervarasi  dari  0-1,  suatu  pernyataan  dapat dikategorikan reliabel jika n alpha lebih besar dari 0,6 dalam (Ghozali,2011:48).
Tabel 3. Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Cronbach Alpha N of Item Keterangan Kebijakan Perpajakan 0,766 5 Reliabel Administrasi Perpajakan 0,859 5 Reliabel Moral Wajib Pajak 0,753 5 Reliabel Loopholes 0,718 5 Reliabel Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning 0,859 5 Reliabel
Pada  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  pernyataan  yang  dipakai  daam  kuesioner  penelitian  ini  reliabel  karena memiliki Cronbach’s Alpha lebih  besar  dari  0,6. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  item  pertanyaan  yang  digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten apabila pernyataan tersebut diajukan kembali maka aka diperoleh jawaban yang relatif sama dengan sebelumnya.

## 3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

## 3.3.1 Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi,  variabel  independen  atau  keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang normal apabila lebih besar dari 0,05. Penelitian ini akan menggunakan uji Sample Klomogrov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 77 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,99473711 Most Extreme Differences Absolute ,071 Positive ,067 Negative -,071 Test Statistic ,071 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,200.  Maka  dapat disimpulan bahwa nilai residu berdistribusi normal. Berikut ini tampilan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan plot:

## a. Metode Grafik P-Plot
Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian normalitas denga metode grafik P-Plot seperti disajikan pada gambar dibawah ini, yaitu:

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Gambar 1. Grafik Plot
Bagian  ini  menjelaskan  hasil  penelitian.  Hasil  harus  disajikan  dengan  jelas  dan  singkat.  Penulis  harus mengeksplorasi kebaruan atau kontribusi penelitian untuk literatur yang digunakan. Menyajikan secara jelas hasil analisis dan pembahasannya dengan menggunakan referensi primer, relevan, dan terkini.
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Metode Grafik P-Plot
Pada  gambar  2  menunjukkan  bahwa  titik-titik  yang  terdapat  pada  model  regresi Normal P-Plot  of  Regression Standardzed  Residual tersebar  merata  dibagian  garis  diagonal  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  yang diteliti berdistribusi normal dan asumsi normalitas.

## 3.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu penamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  dapat  disebut  homoskedastitas  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastitas atau tidak heteroskedastisitas.

## a. Metode Grafik
Berikut  ini  dapat  disajikan  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  dengan  metode  grafik  seperti  disajikan  pada  gambar dibawah ini, yaitu:

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Gambar 3. Hasil Uji Grafik
Pada gambar 3  menunjukkan bahwa titik-titik yang terdapat  pada model regresi Scatterplot tersebar diatas dan dibawah  angka  0  atau  sumbu  Y  sehingga  tidak  membentuk  pola  yang  jelas  dan  tidak  teratur  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,981 2,791 2,859 ,006 X1 -,095 ,068 -,160 -1,391 ,168 X2 -,009 ,057 -,018 -,158 ,875 X3 -,106 ,067 -,181 -1,580 ,119 X4 -,061 ,075 -,094 -,816 ,417
a. Dependent Variable: Abs_Res
Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen sebagai berikut: 1) Variabel kebijakan perpajakan (X 1 ) mempunyai nilai signifikan 0,168
2) Variabel administrasi perpajakan (X 2 ) mempunyai nilai signifikan 0,875
3) Variabel moral wajib pajak (X 3 ) mempunyai nilai signifikan 0,119
4) Variabel loopholes (X 4 ) mempunyai nilai signifikan 0,417
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh dan mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## 3.3.3 Hasil Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen).  Persyaratan  yang  harus  terpenuhi  dalam  model  regresi  adalah  tidak  adanya  multikolonieritas,  dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 ,979 1,021 X2 ,971 1,030 X3 ,982 1,018 X4 ,984 1,016 a. Dependent Variable: Y
Pada  tabel  6  dari  hasil  pengujian  multikolonieritas  dapat  disampaikan  bahwa  variabel  kebijakan  perpajakan, administrasi  perpajakan,  moral  wajib  pajak, loopholes dan  motivasi  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax planning mempunyai niai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
tidak  terjadi  gejala  multikolonieritas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 3.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Berikut  ini  disajikan  hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  dari  pengolahan  tabulasi  jawaban  responden  dengan menggunakan program aplikasi SPSS Versi 25, seperti berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 43,276 5,443 7,951 ,000 X1 ,295 ,133 ,234 2,216 ,030 X2 ,222 ,111 ,213 2,006 ,049 X3 ,350 ,131 ,282 2,675 ,009 X4 ,301 ,146 ,217 2,057 ,043
a. Dependent Variable: Y
Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +b 4 X 4 +e
Pada  tabel  7  dari  hasil  perhitungan  regresi  diperoleh  nilai  kostanta  (a)  sebesar  43,276;  (b 1 )  sebesar  0,295;  (b 2 ) sebesar 0,222; (b 3 ) sebesar 0,350; (b 4 ) sebesar 0, 301 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda.
Y= 43,276 + 0,295 X 1 + 0,222 X 2 + 0,350 X 3 + 0,301 X 4
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, berikut ini dapat disajikan arti angka-angka dari persamaan regresi diatas, yaitu:
1) Nilai  konstanta  (a)  sebesar  43,276.  Artinya  apabila  variabel  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral wajib pajak dan loopholes , diasumsikan nol (0), maka motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 43,276.
2) Nilai koefisien regresi kebijakan perpajakan sebesar 0,295. Artinya bahwa setiap peningkatan kebijakan perpajakan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 0,295.
3) Nilai  koefisien  regresi  administrasi  perpajakan  sebesar  0,222.  Artinya  bahwa  setiap  peningkatan  administrasi perpajakan sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 0,222.
4) Nilai koefisien regresi moral wajib pajak sebesar 0,350. Artinya bahwa setiap peningkatan moral wajib pajak sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 0,350.
5) Nilai koefisien regresi loopholes sebesar 0,301. Artinya bahwa setiap peningkatan loopholes sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan nilai motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 0,301.

## 3.5 Hasil Uji Hipotesis

## 3.5.1 Hasil Uji t (Uji Parsial)
Uji statistik t beruna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel indepeden secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t < 0,05 maka Hasil diterima, sedangkan jika nilai probability t > 0,05 maka Hasil ditolak.
Tabel 8. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 43,276 5,443 7,951 ,000 X1 ,295 ,133 ,234 2,216 ,030 X2 ,222 ,111 ,213 2,006 ,049 X3 ,350 ,131 ,282 2,675 ,009 X4 ,301 ,146 ,217 2,057 ,043 a. Dependent Variable: Y Menentukan nilai t tabel :

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Nilai signifikansi α = 5% (0,05) dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) = n-k. dengan df 77-4 =73 dari table t ditemukan sebesar 1,993. 1. Diperoleh  nilai  t hitung kebijakan  perpajakan  sebesar  2,216  >  1,993  dengan  taraf  signifikan  0,030  <  0,05  maka  H 1 diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax planning . Kebijakan perpajakan  berpengaruh  postif,  artinya  pengetahuan  tentang  kebijakan  perpajakan  diukur  dengan  menggunakan alternatif-alternatif  yang  ada  di  dalam  kebijakan  perpajakan.  Semakin  tinggi  pengetahuan  manajemen  perusahaan tentang  alternatif  yang  dapat  digunakan  di  dalam  kebijakan  perpajakan,  maka  semakin  tinggi  pula  manajemen perusahaan  melakukan tax  planning. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  (Sudirman,  2018)  yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi  manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning . 2. Diperoleh  nilai  t hitung administrasi  perpajakan  adalah  2,006  >  1,993  dengan  taraf  signifikan  0,049  <  0,05 maka  H 2 diterima dan motivasi manajemen perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax planning . Administrasi perpajakan berpengaruh positif, artinya manajemen perusahaan melakukan administrasi perpajakan dengan baik agar terhindar  dari  sanksi  yang  dapat  menimbulkan  pemborosan  dana  perusahaan.  Hal  tersebut  mendorong  perusahaan untuk  melakukan  tax  planning  dengan  baik.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  semakin  baik  administrasi perpajakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menghindari adanya sanksi, maka semakin baik manajemen perusahaan melakukan tax planning . Hasil penelitian ini sejalan dengan asumsi awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya  (Sudirman,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  administrasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning . 3. Diperoleh nilai t hitung moral wajib pajak adalah 2,675 > 1,993 dengan taraf signifikan 0,009 < 0,05 maka H 3 diterima dan  motivasi  manajemen  perusahaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax  planning .  moral  wajib  pajak berpengaruh positif, artinya moral wajib pajak menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  tinggi  kepatuhan  dan  kesadaran  manajemen  perusahaan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin baik moral manajemen perusahaan. Adanya moral wajib pajak yang baik dapat memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2015) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
4. Diperoleh  nilai  t hitung loopholes adalah  2,057  >  1,993  dengan  taraf  signifikan  0,043  <  0,05  maka  H 4 diterima  dan motivasi  manajemen  perusahaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax  planning . Penelitian  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agneza, 2017) menyatakan bahwa loopholes berpengaruh terhadap motivasi manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax  planning. semakin  banyak  peluang-peluang  yang  terdapat  di  dalam peraturan  perpajakan  yang  dapat  dimanfaatkan,  maka  manajemen  perusahaan  akan  terdorong  untuk  melakukan perencanaan pajak.

## 3.5.2 Hasil Uji F (Uji Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  apakah  variabel  independen  secara  bersama-sama  (serempak)  mempunyai  pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan:
a. H 0 ditolak jika F hitung < F tabel taraf signifikan = 5% (α=5%) artinya tidak ada pengaruh kebijakan perpajakan, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
b. H 0 ditolak  jika  F hitung <  F tabel taraf  signifikan  =  5%  (α=5%)  artinya  tidak  ada  pengaruh  administrasi  perpajakan, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
c. H 0 ditolak jika F hitung < F tabel taraf signifikan = 5% (α=5%) artinya tidak ada pengaruh moral wajib pajak, terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
d. H 0 ditolak jika F hitung < F tabel taraf signifikan = 5% (α=5%) artinya tidak ada pengaruh loopholes , terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
Tabel 9. Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 186,709 4 46,677 4,931 ,001 b Residual 681,602 72 9,467 Total 868,312 76
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2
Menemukan nilai F table : Derajat kebebasan ( degree of freedom /df) = n-k.k = jumlah variabel dan nilai = jumlah sampel. Dengan demikian nilai F tabel adalah 77 - 4 = 73 dengan taraf signifikan 5% (0,05), maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,97. Berdasarkan tabel  diatas, pengaruh dari variabel secara simultan dapat  dilihat bahwa nilai F hitung (4,931) > F tabel (3,97) dengan  taraf  signifikan  sebesar  0,001  <  0,05.  Maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  H 5 diterima.  Motivasi  manajemen perusahaan  dalam  melakukan tax  planning .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Annisa  2015)  menyatakan

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
bahwa  kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral  wajib  pajak  dan loopholes berpengaruh  secara  simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning .
3.5.3 Hasil Uji R 2 (Uji Koefisien Determinasi)
Koefisiensi determinasi (R 2 ) digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Uji R 2 (Uji Koefisien Determinasi)
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,464 a ,215 ,171 3,077
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2
1. Nilai  R  yaitu  sebesar  0,171  (17,1%),  dimana  nilai  koefisiensi  korelasi  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral  wajib  pajak  dan loopholes adalah  akurat,  semakin  besar  R berarti hubungannya semakin sangat kuat.
2. R  Square  menunjukkan  koefisiensi  determinasi  adalah  sebesar  0.215  artinya  persentase  kebijakan  perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan loopholes terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning sebesar 21,5%.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  sebagai  berikut:  kebijakan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning , administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning , moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning , loopholes berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  motivasi  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax  planning .  Secara  simultan kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral  wajib  pajak  dan loopholes berpengaruh  terhadap  motivasi manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax  planning .  Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menambah  variabel independen  lainnya  yang  dapat  memotivasi  manajemen  perusahaan  dalam  melakukan tax  planning seperti  variabel undang-undang  perpajakan  dan  resiko  deteksi.  Dan  diharapkan  dapat  meneliti  subjek  yang  berbeda  yaitu  wajib  pajak orang pribadi yang memiliki usaha terkait perencanaan pajak, dengan menambahkan variabel moderasi seperti fraud yang mendorong motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Bagi Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan tax planning secara lebih baik melalui penganalisaan informasi  yang ada secara lebih teliti, membuat  satu  model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan tax planning secara continue , mencari kelemahan dan  kemudian  memperbaiki  kembali tax  planning ,  dan  memutakhiran tax  planning disesuaikaan  dengan  keadaan sekarang.  Dan  diharapkan  agar  perusahaan  mengadakan  training  atau  seminar  khususnya  karyawan  yang  menangani masalah pajak guna memperdalam pengetahuan karyawan tentang tax planning .

## REFERENCES
Agneza,  Putri.  2017.  “ Pengaruh  Kebijakan  Perpajakan,  Administrasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Loopholes  Terhadap  Motivasi Manajamen  Perusahaan  Dalam  Melakukan  Tax  Planning  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Pekanbaru Senapelan) ”. JOM FEKON. 4, (1), 207-220.
Anissa, Risma Ridha dan Bestari Dwi Handayani. 2015. “ Analisa Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning ”. Accounting Analysis Journal. 4, (1), 1-17.
Antara,  Nusantara.  2018. Kasus  Penggelapan  Pajak  Miliaran  Rupiah  di  Medan  Mulai Disidangkan.  (Online).  Tersedia: www.mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09- 12. (06 Maret 2022) 14.30.
Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). " Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur". Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3343-3352.
Lestari, Fibria Anggraini Puji. 2019. “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak ”. Sosio E-kons. 11, (2), 156-164.
Panggabean, Rudi Panca Putra, dkk. 2020. “ Analysis Of Tax Planning On Corporate Taxpayer at KPP Pratama Tampan in Pekanbaru City ”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. 4, (2), 126-141. Pohan,  Chairil  Anwar.  2013. Manajemen  Perpajakan Strategi  Perencanaan Pajak  dan Bisnis  Edisi Revisi .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Pratama, Jordan Gilang. 2017. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) ”. Skripsi Universitas Brawijaya Safriadi,  Rio,  dkk.  2018.  “ Pengaruh  Kebijakan  Perpajakan,  Undang-undang  Perpajakan  dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Motivasi Manajemen  Perusahaan  Yang  Melakukan  Perencanaan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Badan  Di  KPP  Madya Pekanbaru) ”. Jurnal Ekonomi. 26, (1), 94-106.

## Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 3, No 2, June 2022, pp. 134 − 145 ISSN 2716-4128 (media online) DOI 10.47065/jbe.v3i2.1728 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe
Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6 . Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Edisi 7 . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Subiakta, Devi Subharda. 2018. “ Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Madya Denpasar) ”. Skripsi Universitas Brawijaya.
Sudirman dan Muslim. 2018. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning” . Center of Economic Student Journal. 1, (1), 1-13.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Wahyudi, Orisandi. 2018. “ Pengaruh Loopholes, Tarif Pajak dan Resiko Deteksi Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning)”. Riau: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim. Wibowo, Stephanie dan Yenni Mangoting. 2013. “ Analisis Faktor-faktor yang Menotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning ”. Tax & Accounting Review. 1, (1), 152-158.