DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.221                                                     ISSN : 2775-1341 (Print)

## Late Charge Pada Syariah Card
Dalam  Perspektif Islam
Khoiri 1 STAIN Bengkalis Email: rie_khay@yahoo.com

## Abstract
This  study  investigated  the  law  of  late  change  in  the  Fatwa  of  the  National  Sharia Council  (DSN)  No.  54/DSN-MUI/X/2006  on  Sharia  Cards).  The  results  of  the  study found  that  late  charge  in  sharia  cards  in  accordance  with  the  National  Sharia  Council Fatwa (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 on Sharia Cards) was obtained with a record of late  charge  as  a  sanction  or  punishment  based  on  the  principle  of ta'zir that  is  submit and sake of improvement in order to make its customers more disciplined in carrying out  their  obligations  and  the  money  resulting  from  the  fine  was  not  claimed  as  the income  of  the  card  issuer  but  was  intended  as  a  social  fundand  the  nominal  amount based on mutual agreement rather than unilateral.

## Keywords : Late Charge, Syariah Card, Islam

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hukum  denda  keterlambatan  (l ate  chage ) dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  Tentang Syariah Card ).  Hasil  penelitian  ditemukan    bahwa  denda  keterlambatan  ( late charge ) dalam syariah  card sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor 54/DSN-MUI/X/2006  Tentang Syariah  Card )  diperbolehkan  dengan  catatan  bahwwa denda keterlambatan ( late charge ) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu  bersifat  menyerahkan  dan  demi  perbaikan  serta  bertujuan  agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan uang hasil dari denda tidak  diklaim  sebagai  pendapatan  penerbit  kartu  tetapi  diperuntukkan  sebagai  dana sosial,dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama bukan sepihak.
Kata Kunci: Late Charge, Syariah Card, Islam

## A. Pendahuluan
S yariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak  berdasarkan prinsip syariah 2 .Meskipun syariah card menggunkan prinsip syariah tetapi apabila terjadi  keterlambatan  pembayaran,  pemegang  kartu  tetap  dikenakan  denda
1 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis dan Candidat Doktor Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
2 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card , hal 10
keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card ).
Denda keterlambatan ( late charge ) adalah denda yang diberikan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu dikarenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui  seluruhnya  sebagai  dana  sosial 3 .Menurut  Penulis  denda  keterlambatan seperti  ini  sudah  termasuk  riba  nasiah.  Riba  nasiah  adalah  adanya  perbedaan, perubahan,  atau  tambahan  antara  yang  diserahkan  saat  ini  dan  yang  diserahkan saat kemudian 4 .

## B. Landasan Teori
Syariah card sering disebut  dengan credit card (bahasa  Inggris)  yang  berarti kartu kredit, dimana dalam kamus bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman 5 .Sedangkan dalam bahasa Arab istilah kartu kredit sering disebut dengan bithaqah i’timan atau bithaqah Al- iqrad .
Bithaqah dalam kamus bahasa Arab berarti kertas atau kartu, i’timan secara bahasa berarti  kondisi  aman  dan  saling  percaya,  dan iqradh dalam  bahasa  Arab  berarti peminjaman 6 .
Jadi  dapat  dipahami  bahwa syariah card adalah  kartu  kredit  yang  diberikan oleh  penerbit  kartu  dalam  hal  ini  adalah  pihak  bank  syariah  kepada  pemegang kartu dalam hal ini adalah nasabah dengan berdasarkan prinsip syariah.
Adapun prinsip-rinsip yang digunakan dalam transaksi syariah card yaitu: 7

## 1. Akad Kafalah
Lafadh/kata al-kafalah merupakan masdar (kata awal) yang fiil madhi nya ialah kafala dan  fi’il  mudhori’nya yakfulu ,  yang  secara  umum  berarti  beban yakni hamlun. Adapun  pengertian al-kafalah menurut  istilah  ahli  hukum  Islam (syara’),  secara  umum  ialahpenggabungan  tanggungan  yang  satu  kepada yanglain tentang hak yang saling menuntut” 8 .
Kafalah dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  penjamin  ( kafil )  bagi pemegang  kartu  terhadap merchant atas  semua  kewajiban  bayar  ( dayn )  yang
3 Ibid., 4 Muhamad Syakir Sula,dan  Aaly, FIIS, Asuransi Syariah , (Jakarta: Gema Insani,  2004), hal. 51
5 S. Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Malang: CV. Pengarang, 1999), hal 154-194.
6 Munawir  AF  dan  Adib  Bisri, Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia, (Surabaya:  Pustaka Prograssif, 1999), hal 36
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card , hal 10 8 Syeh Qosim al-Kounsy, Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah , (Jeddah: Dar al-Wifa, t.t), hal. 223
timbul  dari  transaksi  antara  Pemegang  Kartu  dengan Merchant ,  dan/atau penarikan tunaidari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Ataspemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee ( ujrahkafalah ).

## 2. Akad Qardh
Istilah al-qardh secara lughawi (etimologi) berarti (terputus). Harta yang dihutangkan  kepada  pihak  lain  dinamakan qardh karena  ia  terputus  dari pemiliknya 9 .  Menurut  istilah  (terminologinya), Qardh sesuai  dengan  definisi yang  berkembang  di  kalangan  fuqaha  adalah  akad  penyerahan  (pemilikan) harta al-misliyat kepada  orang  lain  untuk  ditagih  pengembaliannya,  atau dengan  pengertian  lain,  suatu  akad  yang  bertujuan  untuk  menyerahkan  harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya” 10 .
Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman( muqridh ) kepada pemegang kartu ( muqtaridh ) melaluipenarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. Akad Ijarah
Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan ( ownership/milkiyah )  atas  barang  itu  sendiri 11 .Dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu adalah  penyedia  jasasistem  pembayaran  dan  pelayanan  terhadap  Pemegang Kartu.Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee . 12

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) , suatu kajian  yang  menggunakan  literatur  kepustakaan  dalam  hal  ini  bahan  hukum primernya  adalah  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  54/DSN- MUI/X/2006  Tentang Syariah  Card ).Kemudian  ditambah  dengan  bahan  hukum skunder  berupa  kitab-kitab,  buku,  jurnal  dan  lainnya  yang  berhuybungan  dengan pembahasan.Dalam  menganalisis,  penulis  menggunakan  metode  deskripsi    dan conten analisis yaitu sebuah sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan
9 Sayyid Sabbiq, Fiqh As-Sunnah, (Mesir:Darrul Fikr, Mesir, tt), Juz. III, hal., 182 10 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu, Juz IV, hlm. 720 11 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. I., hal. Hal.117
12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, hal 10
realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilihdari persepsi subyek 13 . Setelah itu mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki 14 .

## D. Hasil dan Pembahasan
Ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan dari  Fatwa Dewan Syariah Nasional  (DSN)  Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  Tentang Syariah  Card )yang memperbolehkan  dalam  hal  ini  adalah  pihak  bank  menerapkan  denda keterlambatan ( late charge ) yaitu:
1. Denda  keterlambatan  ( late  charge )  adalah  sanksi  atau  hukuman  yang didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta  bertujuan  agar  nasabahnya  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan kewajibannya.
Denda  merupakan  salah  satu  jenis  dari  hukuman ta’zir . Ta’zir menurut bahasa  adalah ta’dib ,  artinya  memberi  pelajaran. Ta’zir juga  diartikan  dengan Ar-Raddu  Wal  Man’u, yang  artinya  menolak  dan  mencegah 15 . At-ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.Hukuman yang  tidak  ditentukan  (bentuk  dan  jumlahnya),  yang  wajib  dilaksanakan terhadap  segala  bentuk  maksiat  yang  tidak  termasuk hudud dan  kafarat,  baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt. maupun hak pribadi 16 .
Dalam ta’zir , hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah Swt. dan Rasulnya Saw.), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik  bentuk  hukuman  yang  akan  dikenakan  maupun  kadarnya.  Pelanggaran yang  dapat  dihukum  dengan  metode  ini  adalah  yang  mengganggu  kehidupan dan  harta  orang  serta  kedamaian  dan  ketentraman  masyarakat.Hukuman  itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain 17 .
Ta’zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara ’) adalah hukuman yang  bersifat  mendidik  seperti  memenjara  dan  memukul  yang  tidak  sampai melukai,  tidak  boleh  melakukan ta’zir dengan  mencukur  jenggot  ataupun
13 Seojono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian  (Suatu  Pengantar  dan  Penerapan) ,  (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), Hal. 23
14 Noeng Muhaadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991), Hal. 49
15 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. xii
16 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. IV, hal. 1771 17 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal. 14
memungut  uang  (denda).Kaum  muslimin  yang  harus  melaksanakan  ta’zir dengan  memungut  uang,  mengikuti  pendapat  Imam  Malik  yang membolehkan.Sedangkan  Imam  Syafi’i  dan  ulama  pengikut  Imam  Syafi’i  tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.Dalam sebagian fatwa Ibnu  ‘Alan  bahwa  pendapat  yang  membolehkan  pemungutan  uang  tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah  Umar  terhadap  rumah  Sa’ad,  ketika  ia  lari  bersembunyi  dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras 18 .
Secara  garis  besar  hukuman ta’zir dapat  dikelompokkan  menjadi  empat kelompok  yaitu  (1)  Hukuman ta’zir yang  mengenai  badan,  seperti  hukuman mati  dan jilid ( dera ),  (2)  Hukuman  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan, (3) Hukuman ta’zir yang berkaitan  dengan  harta,  seperti  denda,  penyitaan/perampasan  harta,  dan penghancuran  barang  dan  (4)  Hukuman-hukuman  lain  yang  ditentukan  oleh ulil amri demi kemaslahatan umum 19 .
Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  harta.  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang dibolehkannya  hukuman ta’zir dengan  cara  mengambil  harta.  Menurut  Abu Hanifah,  hukuman ta’zir dengan  cara  mengambil  harta  tidak  dibolehkan. Pendapat  ini  diikuti  oleh  muridnya,  yaitu  Muhammad  Ibn  Hasan,  tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa  maslahat.Pendapat  ini  diikuti  oleh  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  dan Imam Ahmad Ibn Hanbal 20 .
Pada intinya ialah untuk mempertahankan eksistensi dari penerbit kartu kredit  syariah  yang  merupakan  lembaga  komersial.Maka  dapat  diketahui bahwa denda keterlambatan ( late charge ) dibutuhkan untuk diterapkan dalam kartu  kredit  syariah,  guna  mendisiplinkan  pemegang  kartu  kredit  syariah dalam membayar utang.Hal  ini sudah sejalan dengan kaidah:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
18 Djamaludin Miri, Ahkamul Fuqaha , (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hal. 36
19 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit ., hal. 258
20 Ibid, hal.265-267
Maksudnya: " Menghindarkan  kerusakan  (kerugian)  harus  didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan " 21 .
Kerugian  yang  dimaksud  disini  adalah  dengan  keterlambatan  atau macetnya pembayaran pemegang kartu syariah card dalam membayar dari hasil penarikan bisa berpengaruh dan berdampak kepada kesehatan keuangan bank itu sendiri.Mungkin jika yang menggunakan syariah card kemudian menunggak kewajibannya  hanya  satu  atau  dua  orang  saja  mungkin  tidak  sangat berpengaruh apalagi penarikannya kecil dan sedikit.Namun jika penarikannya banyak  dan  kewajiban  membayar  menunggak  sehingga  sampai  milyaran  atau triliunan, hal ini bisa mempengaruhi terhadap kesehatan bank tersebut, bahkan bisa membuat bank tersebut pailit (bangkrut/kolap) atau bisa-bisa tutup.
2. Uang hasil dari denda  tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan  sebagai  dana  sosial,dan  besar  nominalnya  juga  berdasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya berasal dari pihak yang mempunyai piutang saja, maka denda keterlambatan ( late charge ) telah sesuai dengan hukum islam,
sehingga diperbolehkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah.
Denda  keterlambatan  tersebut  harus diakui  sebagai  dana  sosial. Sumber dana qarḍ & qarḍul  hasan berasal  dari  eksternal  dan  internal.  Sumber  dana eksternal  meliputi  dana qarḍ yang  diterima  bank  syariah  dari  pihak  lain (misalnya  dari  sumbangan,  infak,  shadaqah,  dan  sebagainya),  dana  yang disediakan  oleh  para  pemilik  bank  syariah  dan  hasil  pendapatan  non-halal. Sumber  dana  internal  meliputi  hasil  tagihan  pinjaman.  Untuk  lebih  jelasnya dana sosial itu bersumber dari 22 :
1. Infaq  dan  Shadaqahyaitu    dana  yang  diterima  dari  pihak  luar  atau  dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.
2. Sumbangan (hibah) yaitu dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukan guna kepentingan sosial.
3. Denda  yang  dimaksud  disini  ialah  kompensasi  yang  wajib  dilakukan  oleh nasabah  karena  melanggar  aturan  Bank.  Seperti,  terlambat  atau  tidak melunasi pinjaman.
21 Lihat, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card 22 Http://fis.uii.ac.id/images/la-riba-vol2-no2-2008-08-hermawan.pdf ,  diakses  pada  tanggal  16 Agustus 2002 pukul 14.00 Wib
4. Pendapatan  Non  Halal  yaitu  aplikasi  sumber  dana  kebajikan  berupa pendapatan  non  halal  pada  perbankan  syariah  berasal  dari  penerimaan jasa  giro  dari  bank  Cabang.  Dengan  demikian  Bank  Syariah  terkadang mendapat  keuntunagan  yang  berupa  bunga  yang  dialokasikan  kepada konvensional  atau  penerimaan  lainnya  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam kegiatan operasional bank.
Dana qarḍ & qarḍul hasan tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut  termasuk  dalam  pembiayaan  atau  pendanaan  yang  digunakan  oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukan kewajiban pada neraca balance sheet financing ).  Sementara  pendistribusian  atau  pendayagunaan  dana qardh (qardhul  hasan) hanya  dialokasikan  kepada  warga  atau  masyarakat  yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (dhu’afa).

## E. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu denda keterlambatan ( late charge ) dalam syariah card sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN- MUI/X/2006  Tentang Syariah  Card )  dieprbolehkan  dengan  catatan  denda keterlambatan  ( late  charge )  adalah  sanksi  atau  hukuman  yang  didasarkan  pada prinsip ta’zir yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dan  uang  hasil  dari denda  tidak  diklaim  sebagai  pendapatan  penerbit  kartu  tetapi  diperuntukkan sebagai dana sosial,dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  2003),
Cet. IV.
Abdur  Rahman  I  Doi, Tindak  Pidana  Dalam  Syariat  Islam, (Jakarta:  PT.Rineka  Cipta),
2004.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Djamaludin Miri, Ahkamul Fuqaha , (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card.
Http://fis.uii.ac.id/images/la-riba-vol2-no2-2008-08-hermawan.pdf , diakses pada tanggal 16 Agustus 2002 pukul 14.00 Wib.
Muhamad Syakir Sula,dan  Aaly, FIIS, Asuransi Syariah , (Jakarta: Gema Insani,  2004).
Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta:  Gema  Insani,
2001), Cet. I.
Munawir  AF  dan  Adib  Bisri, Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999).
Noeng Muhaadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991).
S. Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Malang: CV. Pengarang, 1999).
Sayyid Sabbiq, Fiqh As-Sunnah, (Mesir:Darrul Fikr, Mesir, tt), Juz. III.
Seojono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian  (Suatu  Pengantar  dan  Penerapan) ,
(Jakarta: Rieneka Cipta,1999).
Syeh  Qosim  al-Kounsy, Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah ,  (Jeddah:  Dar  al- Wifa, t.t).
Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu, Juz IV.