Pandangan Tuan Guru terhadap Pencegahan Perkawinan oleh Wali Nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Perspektif Teori
Maqashid Syari’ah: Studi Kasus Di Lombok Timur
Muhammad Badaruddin, Teti Indrawati Purnama Sari, Zainal Arifin Haji Munir
UIN Mataram
220402010.mhs@uinmataram.ac.id,teti1975@uinmataram.ac.id,zainyanmu@uinma taram.ac.id

## ABSTRACT
Marriage laws in Indonesia for the Muslim community are regulated in the Compilation of  Islamic  Law  (HKI).  It  does  not  rule  out  the  possibility  that  disputes  may  arise  during  the marriage process. Two people who love each other and want to carry out the orders of Allah and His Messenger, also want to realize article 3 in the Compilation of Islamic Law, are prevented by their own lineage guardian because they do not agree with their child's marriage. This conflict occurred because there was a gap in legal remedies for family guardians who did not agree with their child's marriage, as well as legal remedies for women whose guardians were reluctant to become guardians for their marriage. This research is field research with qualitative research methods that are descriptive analysis. The approach used in this research is a case approach. The object  of  study  in  this  research  is  the  Selong  Religion's  decision  regarding  the  prevention  of marriage by lineage guardians. This research concludes that Tuan Guru's view regarding the prevention of marriage by the guardian of the lineage in the decision of the Selong Religious Court is that the prevention carried out by the guardian of the lineage in the decision of the Selong Religious Court is permissible as long as from the point of view of the guardian of the lineage it is possible that it will cause harm if the marriage continues to take place. Tuan Guru in East Lombok views the prevention of marriages carried out by nasab guardians in the decision of the Selong Religious Court from the perspective of the case, Islamic religion, custom and social. The Tuan Gurus also support the position of religious guardians who prevent the marriage of their children in the decision of the Selong Religious Court.
Keywords: Tuan Guru, prevention of marriage, court decision

## ABSTRAK
Undang-undang  perkawinan  di  Indonesia  bagi  ummat  islam  sudah  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (HKI),  Tidak  menutup  kemungkinan  dalam  proses  perkawinan terjadi perselisihan. Duan insan yang saling mencintai yang ingin melaksanakan printah Allah dan Rasul-Nya, juga ingin mewujudkan pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam tercegah oleh wali nasabnya sendiri atas ketidak setujuan terhadap pernikahan anaknya. Konflik ini terjadi disebabkan karena adanya celah upaya hukum bagi wali nasab yang tidak setuju terhadap pernikahan anaknya, juga upaya hukum bagi perempuan yang walinya enggan menjadi wali menikahnya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  metode  penelitian kualitatif  yang bersifat analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach).Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa  pandangan  Tuan  Guru  terhadap  pencegahan  perkawinan  oleh  wali  nasab  dalam putusan Pengadilan Agama Selong bahwa pencegahan yang dilakukan oleh wali nasab dalam putusan  Pengadilan  Agama  Selong  dibolehkan  selama  dari  sudut  pandang  wali  nasab memungkinkan akan menimbulkan kemudharatan jikalau perkawinan tetap dilangsungkan.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
Tuan Guru di Lombok Timur memandang pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dari perspektif duduk perkara, Agama Islam, Adat,  dan  sosial.Para  Tuan  Guru  juga  mendukung  sikap  wali  nasab  yang  mencegah perkawinan anaknya yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong.
Kata Kunci: Tuan Guru, pencegahan Perkawinan, Putusan pengadilan

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  suci,  sebagaimana  yang  telah dirumuskan  dalam  pasal  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami  istri  dengan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Maka  bagi  bangsa  Indonesia  suatu perkawinan  dinilai  bukan  hanya  untuk  memuaskan  hawa  nafsu  biologis  semata, melainkan merupakan suatu yang sangat sakral.
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  1  ayat  2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. 1 Kompilasi Hukum Islam (HKI),  seperti  yang  terdapat  pada  pasal  2  dinyatakan  bahwa  perkawinan  dalam hokum  Islam  adalah  perkawinan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat mitsaqan  ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  tujuan  perkawinan  yang  termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, pada pasal Tiga mengatakan: “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah”. Maka  dengan  ini,  nilai  esensial  dari perkawinan  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  biologis  dan  menjaga  ataupun melanggengkan  keturunan  dalam  naungan  kehidupan  suami  istri  yang  sakinan, mawaddah, dan rahmah. 3
Selanjutnya  mengenai  nilai  strategis  dan  urgen  sebuah  perkawinan  dalam Islam  bukan  semata-mata  merupakan  ibadah,  namun  juga  sebagai  sendi-sendi perekat social yang memperkuat bangunan ajaran Islam.Maka oleh karenanya, Allah Subhanahu Wata’ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakannya.  Anjuran  dan  perintah  maupun  aturan-aturan  mengenai  hal tersebut,  terekam  dalam  teks  suci  ummat  Islam  yaitu  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist, diantaranya Firman Allah Subhanahu Wata’ala:
وَا 5 ﻧ ْ 8ِ ﺤُ ﻮ ا ا ﻻ َْ >َﺎ @ٰ ﻣِ ﻨْ D E ﻢْ وَا ﻟ ﺼﱣ ﻠِ ﺤِ KLْMَ ﻣِ ﻦْ ﻋِ Pَﺎ دِ R E ﻢْ وَاِ ﻣَ ﺎ S ﯨUV E ﻢْ ۗ اِ نْ >ﱠ 8 E ﻮْ ﻧ ُ ﻮْ ا ﻓ ُ ﻘَ ﺮَا S ءَ >ُ ﻐْ ﻨِ ﻬِ ﻢُ ا `a ُ ﻣِ ﻦْ ﻓ َ ﻀْ ﻠِ ﻪٖ ۗ وَا `a ُ وَ ا ﺳِ ﻊٌ ﻋَ ﻠِhْ ﻢٌ
“Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  diantara  kamu,  dan  juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hambasahayamu  yang  perempuan,  jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta. p.2
3 Supriadi Bin Mujib, Laporan Pengabdian Masyarakat , Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN:  Mataram. p. 2
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha mengetahui. (Q. S. An-Nur: 32). 4
>َﺎ ﻣَ ﻌْ klَ َ ا ﻟ ﺸﱠ Pَﺎ بِ ، ﻣَ ﻦp ا ﺳْ ﺘَ ﻄَ ﺎ عَ ﻣِ ﻨْ D E ﻢُ ا ﻟ t Pَﺎ ءَ ة َ ﻓ َ ﻠ t ﻴَ wxَMَ وﱠ جْ ، ﻓ َ ﺈِﻧ ﱠ ﻪُ أ 5 ﻏ َ ﺾ ﱡ ﻟِ ﻠ t Pَ •َ p، وَأ 5 ﺣْ ﺼَ ﻦُ ﻟِ ﻠ t ﻔ َ ‚ْ جp ، وَ ﻣَ ﻦْ ﻟ 5 ﻢْ ƒَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﻊْ ﻓ َ ﻌَ ﻠ 5 hْ ﻪِ …ِﺎﻟ ﺼﱠ ﻮْ مِ؛ ﻓ َ ﺈِﻧ ﱠ ﻪُ ﻟ 5 ﻪُ وp ﺟَ ﺎءٌ
“Wahai  para  pemuda  siapa  saja  diantara  kalian  yang  sudah  mampu  menanggung nafkah,  hendaknya  dia  menikah.  Karena  menikah  lebih  mampu  menundukkan pandangan  dan  menjaga  kemaluan,  sementara  siapa  saja  yang  tidak  mampu,  maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bias menjadi tameng syahwat baginya. 5
Kaitannya dengan perkawinan tidak bisa dipungkiri terjadinya perselisihan dalam  proses  perkawinan.  Bilamana  ada  perselisihan  ataupun  pertikaian  dalam proses suatu perkawinan, maka para pihak yang terlibat biasanya akan bertanya dan meminta  pendapat,  solusi  kepada  tuan  guru  yang  ada  di  tempat  tersebut.  Karena masyarakat beranggapan bahwa orang yang sudah diberikan gelar tuan guru sudah pasti faham akan ilmu-ilmu agama Isalam. Para tuan guru dalam masyarakat tersebut sekurang-kurangnya diidentifikasi sebagai seorang ulam’, sesepuh agama, perantara budaya dan bahkan pengendali sosial.
Gelar  tuan  guru  yang  diberikan  oleh  masyarakat  setempat  ataupun masyarakan secara luas terhadap seseorang biasanya adalah orang yang sudah pergi menuntut  ilmu  di  Makkah,  Mesir,  Sudan  dan  lainnya  baik  secara  formal  dan  non formal. Ada juga orang yang dijadikan tokoh Agama atau pemuka agama di tempat tersebut  karena  gelar  pendidikannya  yang  tinggi.  Ada  beberapa  peran  bagi  orang yang  diberikan  gelar  tuan  guru  atau  dijadikan  tokoh  oleh  masyarakat  setempat,
Pertama, tuan guru sebagai ulama’ sebagai ulama’ sudah pasti faham akan ilmu-ilmu Agama Islam sehingga dalah hal ini berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Agama, membimbing masyarakat, dan berdakwah untuk memberikan siraman qalbu kepada masyarakat  setempat  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan.  Para  tuan  guru menggap bahwa mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan addalah kewajiban utama dalam kehidupan mereka.
Kedua ,    tuan  guru  sebagai  sesepuh  agama.  Sebagai  sesepuh  agama,  apapun permasalahan yang dihadapi masyarakat pasti masyarakat tersebut akan meminta pendapat, solusi, dan nasihat kepada tuan guru yang ada ditempatnya, jika tuan guru tidak  ada  ditempatnya,  maka  masyarakat  akan  menuju  tuan  guru  yang  terdekat dengan  daerahnya. Ketiga ,  tuan  guru  sebagai  perantara  budaya.  Pertama  kali dikemukakan  oleh  Geertz “Para  tuan  guru  merupakan  rujukan  utama  bagi masyarakat  yang  dimana  berperan  berperan  sebagai  penengah  atau  menjembatani masyarakat yang berbeda budaya dan tradisi”. Keempat, tuan guru berperan sebagai pengendali  sosial  dalam  memberiakan  solusi  atas  berbagai  persoalan  keagamaan praktis dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. 6 Dalam hal ini, Dhofier menyatakan bahwa banyak orang yang kemudian dating kepada kiyai atau tuan guru untuk  meminta  petunjuk  atas  berbagai  permasalahan,  bukan  hanya  sekedar  itu,
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta. p. 354 5 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 3. p. 422
6 Zamakhsyari  Dhofer, Tradisi  Pesantren  :  Studi  Pandangan  Hidup  Kiyai  dan  Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.
tetapi juga mengharap barokah, dan berharap dido’akan oleh kiyai atau tuan guru dengan niat semoga cita-cita dan harapan mereka berhasil. 7
Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus kepada dua perkara. Yang pertama perkara  dengan  nomor  1292/Pdt.G/2020/PA.Sel,  dimana  alasan  Ayah  kandung mencegah  perkawinan  anaknya  karena  dia  (Ayah  Kandung)  tidak  mau  anaknya dijadikan isteri kedua. Akan tetapi anak perempuannya mau dijadikan isteri kedua dan juga calon suaminya sudah mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama  Selong  pada  tanggal  06  November  2020  dengan  nomor  perkara 1173/Pdt.G/2020  dan  diputus  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Selong  pada tanggal  26  November  2020  dengan  amar  penetapan  “Mengabulkan  Permohonan Pemohon dan memberikan izin pemohon untuk menikah lagi”. 8
Perkara  yang Kedua dengan  nomor  perkara  176/Pdt.P/2021/PA.Sel.yang diamana dalam perkara ini, proses pengambilan anaknya tidak sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Saat proses pengambilannya, laki-laki ini mengambil si  perempuan  tanpa  sepengetahuan  ayah  kandung  dari  perempuan  tersebut.  Adat yang berlaku di daerah perempuan tersebut sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan  Agama  Selong  bahwa  “seorang  laki-laki  membawa  lari  seorang perempuan  yang  sudah  dikenal  lama  dan  atas  persetujuannya  atau  keinginannya bersama,  dengan  menjemputnya  di  rumah  kediamannya  atau  di  rumah  keluarga calon mempelai perempuan”. 9

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  metode  penelitian kualitatif  yang bersifat analisis deskriptif. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah para  tuan  guru  yang  ada  di  Lombok  Timur,  yang  diamana  tuan  guru  yang  akan diwawancarai  adalah  tuan  guru  dari  kalangan  Organisasi  kemasyarakatan  yaitu Organisasi  Nahdlatul  Wathan  (NW),  Organisasi  Kemasyarakatan  Nahdlatul  Ulama’ (NU), dan Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach).adapun sumber data dalam penelitian  ini ada dua, yaitu data primer yakni dokumen putusan pengadilan agama  selong  dan  hasil  wawancara  dengan  tuan  guru.  sedangkan  data  sekunnder bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist,  jurnal,  artikel,  disertasi,  UU  Perkawinan No.1  Tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  dan  juga  materi  yang  terdapat dalam buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.dalam  artikel  ini  tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  Objek  kajian  dalam  penelitian  ini adalah putusan Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab.
7 Zamakhsyari  Dhofer, Tradisi  Pesantren  :  Studi  Pandangan  Hidup  Kiyai  dan  Visinya Mengenai Masa Depan, 95 .
8 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020.
9 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Pencegahan Perkawinan
Fikih islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak  di  temukan  kosa  kata  pencegahan  dalam  fikih  islam.  Berbeda  dengan pembatalan,  istilah  ini  telah  dikenal  dalam  fikih  islam  dan  kata  batal  itu  sendiri berasal dari bahasa arab, Didalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil.
Aljaziry  ada  menyatakan  bahwa  nikah  fasid  adalah  nikah  yang  tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun.Hukum nikah fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah.Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan  dan  bukan  pada  pencegahan.Bedanya  pencegahan  itu  lebih  tepat  di gunakan  sebelum  perkawinan  berlangsung  sedangkan  pembatalan  mengesankan perkawinan  telah  berlangsung  dan  ditemukan  adanya  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan  baik  syarat  ataupun  rukun  serta  perundang-undangan.Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan. Secara  sederhana  pencegahan  dapat  diartikan  dengan  perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menahan, tidak menurutkan sehingga perkawinan tidak  dilangsungkan.Pencegahan  perkawinan  dilakukan  semata-mata  karena  tidak terpenuhinya  syarat-syarat  perkawinan  tersebut.  Akibatnya  bisa  saja  perkawinan tersebut akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali. Seiring dengan perkembangan global seperti yang kita saksikan saat ini,maka terjadinya pelanggaran terhadap  larangan  perkawinan  sangat  mungkin  terjadi.  Untuk  itulah  pasal-pasal pencegahan perkawinan merupakan strategi jitu untuk menghindarkan perkawinan yang  terlarang.Terlepas  dari  persoalan  pengaruh  memengaruhi,  baik  pencegahan, pembatalan, dan penolakan semuanya bermuara untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang.Muara yang dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak.
Dalam  pengertian  lain  Pencegahan  perkawinan  adalah  usaha  untuk menghalangi  dan  membatalkan  perkawinan  sebelum  perkawinan  itu  berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami ataupun calon istri yang  akan  melangsungkan  perkawinan  berdasarkan  hokum  Islam  yang  tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang perkawinan. 10
Terdapat  pada  pasal  14  sampai  pasal  16  Undang-Undang  perkawinan dinyatakan  bahwa  siapa-siapa  yang  berhak  mengajukan  pencegahan  perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dank  e  bawah  dari  salah seorang calon mempelai.
b. Saudara dari salah seorang calon mempelai
c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai
d. Wali dari salah seorangcalon mempelai
e. Pengampu dari salah satu mempelai
10 Zaunuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta. p. 33
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
f. Pihak-pihak yang berkepentingan
g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai
h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam perundang-Undangan.
Pencegahan  perkawinan  dapat  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  dalam daerah  hukum  dimana  akan  dilangsungkan  perkawinan  dengan  memberitahukan juga  kepada  pegawai  pencatat  perkawinan.  Pegawai  pencatat  perkawinan memberitahukan  mengenai  permohonan  pencegahan  perkawinan  yang  dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan meneriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut sebagaimana menurut hukum acara perdata yang berlaku. 11
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan atau dengan menarik kembali  permohonan  pencegahan  pada  Pengadilan  oleh  orang  yang  mengajukan pencegahan  perkawinan.  Selama  permohonan  pencegahan  perkawinan  belum dicabut,  maka  perkawinan  belum  bias  dilangsungkan  dan  juga  pegawai  pencatat nikah  tidak  diperbolehkan  melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 12
Pencegahan  perkawinan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan yang dimana berkenaan dengan pelanggaran :
a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.
b. Antara  calon  mempelai  peria  dan  wanita  terkena  larangan  melangsungkan perkawinan.
c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
d. Calon mempelai yang sudah bercerai untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang dilarang kawin untuk ketiga kalinya.
e. Perkawinan  yang  akan  dilangsungkan  tidak  memenuhi  tata  cara  pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Para pihak  yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah, maka berhak  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  wilayah  mana  pegawai pencatat perkawinan yang menolak untuk diberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakannya. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan  cara  singkat  dan  akan  memberikan  ketetapan,  apakah  dari  Pengadilan ketetapannya  menguatkan  penolakan  atau  memerintahkan  agar  perkawinan dilangsungkan. 13

## B. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan
Dasar hokum  pencegahan perkawinan di atur dalam pasal 13 sampai pasal 21 UUP (UU Perkawinan). Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami  atau  calon  istri  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  berdasarkan  Hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 UUP, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada
11 Rahmadi Usman, Ibid, p. 282 12 Rahmadi Usman, Ibid, p. 283 13 Rahmadi Usman, Ibid, p.283
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.9 Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan Hukum Islam yang diundangkan.
Dasar hukum pencegahan perkawinan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam  Pasal  60  –  69  (Tentang  Pencegahan  Pernikahan),  Peraturan  Menteri  Agama Pasal 14-15 (Tentang Pencegahan Pernikahan), Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13-21 (Tentang Pencegahan Perkawinan), Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf A (Tentang Kewenangan Peradilan Agama), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-9 (Tentang Pencatatan Perkawinan). Dalam KHI, terdapat hal- hal  yang  mengatur  tentang  tujuan  pencegahan  perkawinan.  Yaitu  seperti  yang tertuang  dalam  pasal  60.  Pencegahan  perkawinan  yang  dimaksud  adalah:  1. Pencegahan  perkawinan  bertujuan  untuk  menghindari  suatu  perkawinan  yang dilarang  Hukum  Islam  dan  Peraturan  Perundang-undangan.  2.  Pencegahan perkawinan  dapat  dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri  yang  akan melangsungkan  perkawinan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundangundangan. Pencegahan perkawinan  dapat  dilakukan  jika  memenuhi  dua  syarat,  Pertama  adalah  syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan  perkawinan.Kedua,  syarat  administratif  adalah  syarat  perkawinan  yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa “Tidak sekufu tdak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak  sekufu  karena  perbedaan  agama  (ikhtilafu  al-dien).  Orang  yang  berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 UUP yaitu:
1. Yang  dapat  mencegah  perkawinan  ialah  para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus  keatas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali  nikah,  wali  pengampu  dari  salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka  yang  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini  berhak  juga  mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di  bawah  pengampuan,  sehingga  dengan  perkawinan  tersebut  nyata-nyata mengakibatkan  kesengsaraan  bagi  calon  mempelai  yang  lainnya,  yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
C. Pandangan Tuan Guru terhadap Pencegahan Perkawinan 0leh Wali Nasab dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  Perspektif  Maqashid  Syari’ah Jasser Auda.
Data Kasus Pencegahan Perkawinan Oleh Wali Nasab di Pengadilan
Agama Selong 2018-2022. 14 No Perkara Tgl/Bln/Thn Nomor Perkara Alasan Hasil Putusan Status Perkara 1 Pencegahan Perkawinan 03/Desember /2020 1292/Pdt.G/ 2020/PA.Sel Tidak mau anaknya dipoligami ditolak Kasasi 2 Pencegahan Perkawinan 26/Februari/ 2021 176/Pdt.P/ 2021/PA.Sel. Tidak sesuai dengan adat setempat ditolak Minutasi (BHT) 3 Pencegahan Perkawinan 14/Oktober/ 2021 1373/Pdt.P/ 2021/PA.Sel Tidak sekufu dicabut Selesai
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  tuan  guru  dari  kalangan organisasi  kemasyarakatan  yaitu  organisasi  Nahdlatul  Wathan  (NW),  Tuan  Guru Nahdlatul Ulama’ (NU), dan Tuan Guru Muhammadiyah yang ada di Lombok Timur, para  Tuan  Guru  memandang  dua  kasus  pencegahan  perkawinan  oleh  wali  nasab dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Selong    dengan  nomor  perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel.  dan  176/Pdt.P/2021/PA.Sel.  dari  beberapa  sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Pandangan tuan guru perspektif duduk perkara
Dalam pandnagan Tuan Guru perspektif duduk perkara, ada dua yang menjadi pandnagan yang signifikan menjadi barometer dalam pandangan Tuan Guru dalam duduk perkara ini, adalah sebagai berikut:
a. Latar Belakang Calon Mempelai Laki-Laki.
Dalam  hal  ini,  Tuan  Guru  Zamharir  Abdul  Mannanjuga  memandang dari  sisi  kronologi  atau  duduk  perkara  sehingga  wali  nasab  mengajukan pencegahan  perkawinan  terhadap  anaknya  sendiri.  Beliau  mengawali penjelasannya dengan hukum poligami, beliau mengatakan
“secara umum hukum poligami itu dibolehkan dengan catatan harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, tetapi jika tidak bisa berlaku adil,  maka  cukup  satu  saja.  Beliau  menukil  dari  pendapat  yusuf  Qardhawi dalam fatwa Muyassarah bahwa seorang itu boleh berpoligami dengan syarat yang  diperketat.Selanjutnya  beliau  memberikan  komentar  terhadap  kasus 292/Pdt.G/2020/PA.Sel  bahwa  walinya  hanya  merasa  khawatir  saja,  jika anaknya  menikah  dengan  calon  mempelai  laki-laki  tersebut  maka  anaknya yang akan menjadi korban”.
14 Hasil Observasi dan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
Tuan guru Khairi berpendapat bawhwa “jikalau saya melihat dasar di pada perkara ini adalah kurangnya komuniakasi yang baik antara keluarga memepelai laki-laki dan mempelai persempuan. 15 Beliau memberikan prinsip dalam  perkara  ini,  yang  dimana  prinsip  Bliau  yaitu  “KKN”  (Komunikasi, Konsultasi,  dan  Negosiasi).  Beliau  mengatakan  tatkala  komunikasi  baik, konsultasi baik lalu kemudian negosiasinya bagus, saya rasa tidak akan terjadi perkara seperti dalam putusan ini.
Tuan  Guru  Khairi  memandang  bahwa  wali  nasab  mencegah perkawinan anaknya disebabkan karena rasa sayang dan rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya sehingga orang tuanya tidak mau anaknya dalam menjalani  bahtera  rumah  tangganya  jika  tetap  akan  menikah dengan  calon mempelai laki-laki tersebut. Beliau juga mengatakan “dalam perkara ini, kalau saya baca adanya sebuah prinsip keluarga yang belum tercapai yang dimana prinsip ini dari dulu dicita-citakan, dari dulu yang sangat diinginkan sehingga mati-matian  untuk  membela  dan  memikirkan  nasib  anaknya  di  masa  yang akan  datang,  prinsip  keluarga  disini  seperti  prinsip  memaksimalkan pendidikan,  pelaksanaan  tidak  sesuai  adat  yang  berlaku,  menikah  dengan orang yang baik akhlaknya dan sebagainya”. 16
Dalam kasus 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel Tuan Guru Khairi menghargai pendapat  wali  nasabnya,  seperti  ungkapan  bliau  yang  mengatakan  “karena bagaimanapun  juga  betul  itu  orang  tua  memikirkan  nasib  anaknya selamanya”.Wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena orang tuanya mengetahui latar belakang calon suaminya, jika dilihat dari alasan wali nasab mencegah  perkawinan  anaknya  baik  dalam  kasus  1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel ungkapan beliau karena salah star.Artinya sikap yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  laki-laki  berangkat  dari  kekecewan orang tua daripada pihak mempelai perempuan.
Hasil  dari  bacaan  Tuan  Guru  Abdul  Malik  Habe  di  dalam  putusan pengadilan Agama Selong kemudian beliau menjelaskan bahwa “jikalau saya melihat kronologi dan duduk perkara dalam putusan ini, wali nasab mencegah perkawinan  anaknya  karena  walinya  mengetahui  latar  belakang  calon mantunya sehingga ada kekhawatiran bagi wali nasab supaya anaknya tidak menjadi korban selanjutnya”. 17

## b. Calon mempelai  melakukan tindak pidana
Sikap calon mempelai laki-laki yang melakukan tindak pidana tidak bisa  ditoleransi,  dari  pihak  keluarga  perempuan  datang  baik-baik,  namun sikap dari calon mempelai laki-laki meneriaki keluarga dari pihak perempuan sebagai  perampok,  bahkan  dipukul.  Dalam  hal  ini,    Tuan  Guru    Khairi menjelaskan  bahwa  “kalau  saya  melihat  kronologi  duduk  perkara  baik perkara  1292/Pdt.G/2020/PA.Sel  dan  perkara  176/Pdt.P/2021/PA.Sel banyak  yang  harus  kita  pertimbangkan,  apalagi  calon  mempelai  laki-laki
15 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
16 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023..
17 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023.
memukul  calon  mertuanya.  kita  tidak  serta  merta  menyalahkan  orang  tua mempertahankan prinsipnya karena wali nasabnya tahu betul latar belakang dari pada calon mantunya”. 18
Tuan  Guru  Zamharir  Abdul  Mannan  juga  mengomentari  perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel.bahwa  beliau  berpendapat  “sikap  orang  tua  yang mengajukan  ke  Pengadilan  Agama  untuk  mencegah  perkawinan  anaknya karena wali nasabnya menjaga dan melestarikan adat yang ada ditempatnya, dan juga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yaitu memukul calon mertuanya. 19
Semua  orang  tua  pasti  menginginkan  yang  terbaik  untuk  anak- anaknya  di  masa  yang  akan  datang.  Belum  menjadi  mantu  yang  sah  sudah main  pukul  saja.Dalam  hal  ini,  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tuan  Guru Zamhari “orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya bahagia di masa yang  akan  datang,  orang  tua  akan  ikut  bahagia  jika  anaknya  berbahagia dengan  keluarga  barunya,  begitu  sebaliknya,  orang  tua  tidak  akan  bahagia bahkan merasa sakit batinnya jika melihat anaknya sengsara”.
Atas dasar inilah wali nasab tidak mau melihat anaknya akan menjadi korban,  anaknya  akan  sengsara  di  masa  yang  akan  datang  jika  tetap melangsungkan  perkawinan  dengan  calon  mempelai  laki-laki  tersebut, sehingga  wali  nasab  dari  kedua  kasus  tersebut  membuat  kebijakan  untuk mencegah perkawinan anaknya sendiri.
Dalam  sudut  pandang  Tuan  Guru  Abdul  Malik  Habe,  beliau berpendapat bahwa orang tua tidak boleh memaksa untuk menikahkan anak gadisnya, dan tidak ada celah bagi orang tua mencegah perkawinan anaknya selama peroses dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Syara’ dan hukum  Positif  yang  tentunya  kedua  mempelai  saling  mencintai.  Tuan  Guru Abdul  Malik  Habe  selanjutnya  mengatakan  “kasus  dengan  nomor  perkara 176/Pdt.P/2021/PA.Sel.dalam  kasus  ini  calon  mantu  kurang  adab,  walinya diteriakin  perampok  dan  dipukul,  akhirnya  pandangan  saya  kurang  pas tatkala  seorang  laki-laki  menculik  tidak  mempertimbangkan  dan melaksanaakan  adat  yang  berlaku  ditempat  calon  mempelai  perempuan, diusahakan  dengan  cara  yang  baik,  jikalau  caranya  baik,  maka  tidak  akan terjadi hal seperti ini”. 20

## 2. Pandangan tuan guru perspektif hukum islam
Kasus  wali  nasab  mencegah  perkawinan  anaknya  jika  dipandnag  dari  sisi hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi yang mengatakan “jika kita  berbicara  masalah  takdir  “ Nahnu  Nahkumu  Bizzawahiri” artinya  kita memberikan hukum sesuai zhahir yang kita lihat, dari sisi hukum Islam perlu adanya kewaspadaan  selama  ada  celah  wali  nasab  untuk  mencegah  perkawinan  anaknya apalagi  walinya  mengetahui  bagaimana  karakter,  sikap,  dan  keperibadian  calon
18 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga 15 Oktober 2023.
19 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.
20 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023..
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
mempelai  dari  laki-laki” 21 .  Dalam  hal  ini  ada  dua  hal  yang  menjadi  pokok pertimbangan Tuan Guru dalam memandang dua kasus dalam putusan Pengadilan Agama selong, yaitu:
a. Hukum berbakti kepada kedua orang tua ( Birrul Walidain ).
Dalam hal ini, Tuan Guru Khairi memandang dari sisi tasawuf bahwa anak atau calon mempelai perempuan dalam kasus 1292 dan 176 kurang ajar terhadap  orang  tuanya  jika  lihat  hadist  nabi  yang  artinya  “ Ridho  Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua”.
Tuan  Guru  Khairi  melihat  kasus  dalam  putusan  Pengadilan  Agama Selong  1292  dan  176  harus  dipertimbangkan  dengan  ilmu-ilmu  yang  lain, seperti ilmu Hikmah, ilmu Sosial, prinsip orang tua, dan tentunya meraih ridha orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Khairi bahwa “pekerjaan apapun tatkala dimulaikan dengan kekecewaan dan tidak ridhanya orang tua terhadap pekerjaan tersebut, maka tidak akan meraih ridha Allah jika sudah tidakmendapatkan  ridha  Allah  pasti  kebahgian  dalam  mengarungi  sebuah keluarga tidak didapatkan”. 22
Dalam  penjelasannya,  beliau  mengatakan  bahwa  “banyak  dalil  al- Qur’an yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, salah satunya firman allah swt yang berbunyi:
وَ ﻗ َ ŒMٰ رَŽﱡ ﻚَ ا 5 ﻻ ﱠ ﺗ َ ﻌْ Pُ ﺪُ وْ ٓ ا اِ ﻻ ﱠٓ اِ >ﱠﺎ ەُ وَ Žِﺎﻟ t ﻮَ اﻟِ ﺪَ ﻳْ ﻦp اِ ﺣْ ﺴٰ ﻨًﺎ ۗ اِ ﻣﱠ ﺎ ﻳَPْ ﻠ E ﻐَ ﻦﱠ ﻋِ ﻨْ ﺪَ كَ ا ﻟ t 8ِ w—ََ ا 5 ﺣَ ﺪُ ﻫُ ﻤَ ﺎ š ا 5 وْ Rِﻠ › ﻬُ ﻤَ ﺎ ﻓ َ ﻼ َ ﺗ َ ﻘُ ﻞْ ﻟ ž ﻬُ ﻤَ ﺎ š ا E فﱟ وﱠ ﻻ َ ﺗ َ ﻨْ ﻬَ ﺮْ ﻫُ ﻤَ ﺎ وَ ﻗ ُ ﻞْ ﻟ ž ﻬُ ﻤَ ﺎ ﻗ َ ﻮْ ﻻ ً ﻛ 5 ‚p¢ ْﻤًﺎ
“Dan  Tuhanmu  Telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan  sebaik-baiknya.  jika  salah  seorang  di  antara  keduanya  atau  kedua- duanya  sampai  berumur  lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  Maka  sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu  membentak  mereka  dan  ucapkanlah  kepada  mereka  perkataan  yang mulia”
“Dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap  mereka  berdua  dengan  penuh kesayangan  dan  ucapkanlah:  "Wahai  Tuhanku,  kasihilah  mereka  keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".(Q.S. al-Isra’: ayat 23-24). 23
Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga berdalil dengan firman  Allah  swt  terkait  tentang  cara  kita  berbakti  kepada  orang  tua  yaitu Qur’an Surah al-Lukman ayat 14-15 yang berbunyi:
وَ وَ ﺻﱠ ¤ْﻨَ ﺎ ا ﻻ ْ ِ¥ ْ ﺴَ ﺎ نَ ﺑِ ﻮَ اﻟِ ﺪَ >ْ ﻪِ ۚ ﺣَ ﻤَ ﻠ 5 ﺘْ ﻪُ ا E ﻣﱡ ﻪٗ وَ ﻫْ ﻨًﺎ ﻋَ © › وَ ﻫْ ﻦª وﱠ ﻓِ ﺼَ ﺎﻟ E ﻪٗ «Mِ¬ْ ﻋَ ﺎ ﻣَ KLْMp ا 5 نِ ا ﺷْ ﻜ E ﺮْ ¯ِ¬ْ وَ ﻟِﻮَ اﻟِ ﺪَ >ْ ﻚَ ۗ اِ ¯ 5 ¬ﱠ اﻟ t ﻤَ ﺼِ wLْ ) 14 ( وَاِ نْ ﺟَ ﺎ ﻫَ ﺪٰ كَ ﻋَ © ›š ا 5 نْ ² ُ klْ p كَ ³—ِ¬ْ ﻣَ ﺎ ﻟ 5 ´ْ ﺲ َ ﻟ5 ﻚَ …ِ ﻪٖ ﻋِ ﻠ t ﻢٌ ﻓ َ ﻼ َ ﺗ ُ ﻄِ ﻌْ ﻬُ ﻤَ ﺎ وَ ﺻَ ﺎ ﺣِ ﺒْ ﻬُ ﻤَ ﺎ «Mِ ا ﻟ ﺪﱡ ﻧ ْ hَﺎ ﻣَ ﻌْ ﺮُ وْ ﻓ ً ﺎ ۖ وﱠا ﺗ ﱠ ﺒِ ﻊْ ﺳَ ¸ِhْ ﻞَ ﻣَ ﻦْ ا 5 ﻧ َ ﺎ بَ اِ ¯ 5 ¬ﱠ ۚ ﺛُ ﻢﱠ اِ ¯ 5 ¬ﱠ ﻣَ ﺮْ ﺟِ ﻌُ D E ﻢْ ﻓ َ ﺎ E ﻧ َ ¸ﱢﺌُ D E ﻢْ …ِ ﻤَ ﺎ ﻛ E ﻨْﺘُ ﻢْ ﺗ َ ﻌْ ﻤَ ﻠ E ﻮْ نَ ) 15 (
“Dan  kami  perintahkan  kepada  manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua orang  ibu-  bapanya;  ibunya  Telah  mengandungnya  dalam  keadaan  lemah
21 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
22 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
23 Departemen Agama RI, Ibid, p.284
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.bersyukurlah kepadaku  dan  kepada  dua  orang  ibu  bapakmu,  Hanya  kepada-Kulah kembalimu”.
“Dan  jika  keduanya  memaksamu  untuk  mempersekutukan  dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti  keduanya,  dan  pergaulilah  keduanya  di  dunia  dengan  baik,  dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu,  Maka  Kuberitakan  kepadamu  apa  yang  Telah  kamu kerjakan”.(Q.S. al-Luqman ayat: 14-15). 24
Tuan Guru Khairi mengatakan “banyak pertimbangan jika dilihat dari sisi  hukum  Islam,  salah  satunya  adab  seorang  anak  terhadap  orang  tuanya “ birrul walidain ” selaras  dengan  pendapat  Tuan  Guru  Zamharir  Abdul Mannandan Tuan Guru Abdul Malik Habe bahwa dalam kasus 1292 dan 176 ini dari sisi hukum Islam terutama dari sisi adab kepada orang tua sama sekali tidak ada, balas jasa orang tua dengan cara yang tidak baik bahkan aka nada unsur kebencian terhadap orang tuanya. Dalam hal ini Allah swt berfirman:
وَ وَ ﺻﱠ ¤ْﻨَ ﺎ ا ﻻ ْ ِ¥ ْ ﺴَ ﺎ نَ ﺑِ ﻮَ اﻟِ ﺪَ >ْ ﻪِ اِ ﺣْ ﺴَ ﺎﻧ ً ﺎ ۗ ﺣَ ﻤَ ﻠ 5 ﺘْ ﻪُ ا E ﻣﱡ ﻪٗ ﻛ E ﺮْ ﻫً ﺎ وﱠ وَ ﺿَ ﻌَ ﺘْ ﻪُ ﻛ E ﺮْ ﻫً ﺎ ۗ وَ ﺣَ ﻤْ ﻠ E ﻪٗ وَ ﻓِ ﺼٰ ﻠ E ﻪٗ ﺛ َ ﻠ › ﺜ ُ ﻮْ نَ ﺷَ ﻬْ ﺮًا ۗ ﺣَ ¾xﱣٓ اِ ذ َ ا …َﻠ 5 ﻎَ ا 5 ﺷُ ﺪﱠ ەٗ وَ Žَﻠ 5 ﻎَ ا 5 رْŽَ ﻌِ KLْMَ ﺳَ ﻨَ ﺔ ًۙ ﻗ َ ﺎ لَ رَ بﱢ ا 5 وْ زp ﻋْ ¾Mِ¬ْ ٓ ا5 نْ ا 5 ﺷْ ﻜ E ﺮَ ﻧِ ﻌْ ﻤَ ﺘَ ﻚَ ا ﻟ ž ¾xِ¬ْ ٓ ا5 ﻧ ْ ﻌَ ﻤْ ﺖَ ﻋَ © 5 ¬ ﱠ وَ ﻋَ © › وَا ﻟِ ﺪَ يﱠ وَا 5 نْ ا 5 ﻋْ ﻤَ ﻞَ ﺻَ ﺎﻟِ ﺤً ﺎ ﺗ َ ﺮْ ﺿٰ ﯩ ﻪُ وَا 5 ﺻْ ﻠِ ﺢْ ¯ِ¬ْ «Mِ¬ْ ذ ُ رﱢ¢ﱠ ¾xِ¬ْ ۗ اِ ³M ﱢ ¬ْ ﺗ ُ Éْ ﺖُ اِ ﻟ 5 hْ ﻚَ وَاِ ³M ﱢ ¬ْ ﻣِ ﻦَ ا ﻟ t ﻤُ ﺴْ ﻠِ ﻤِ KLْMَ
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang  ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan melahirkannya  dengan  susah  payah  (pula).  mengandungnya  sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  Aku  dapat  berbuat  amal  yang  saleh  yang Engkau  ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan  (memberi  kebaikan) kepada  anak  cucuku.  Sesungguhnya  Aku  bertaubat  kepada  Engkau  dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al Ahqaf ayat “15). 25
Tuan  Guru  Khairi  menyampaikan  sebuah  hadist  dalam  penjelasan beliau yang mengatakan yang artinya “Berbuat baiklah kepada orang tua- orang  tua  kalian  maka  anak-anak  kalian  akan  berbuat  baik  kepada kalian,  dan  jagalah  diri  kalian  (dari zina),  maka  istri-istri  kalian  akan terjaga (dari zina).” (HR Ath-Thabarani).
Adapun  dalam  kasus  176  yang  dimana  wali  nasabnya  mencegah perkawinan anaknya disebabkan proses selariannya tidak sesuai dengan adat, dan juga adanya tindak pidana dari pihak laki-laki ke calon mertuanya. dalam hal  ini  Tuan  Guru  Zamharir  Abdul  Mannan  berpendapat  bahwa  “kesalahan besar  kasus  ini  kalau  menurut  saya,  artinya  jika  dilakukan  sesuai  aturan agama,  adat,  dan  juga  bersikap  baik  terhadap  calon  keluarga  mempelai
24 Departemen Agama RI, Ibid, p.412.
25 Departemen Agama RI, Ibid, p.504.
perempuan  maka  semuanya  akan  mudah,  tidak  ada  yang  dipersulit  jika dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
b. Kemaslahatan
Orang  tua  yang  benar-benar  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya, pasti  akan  menjaganya  dari  hal-hak  yang  akan  mendatangkan  mudarat terhadapnya  sesuai  yang  disampaikan  oleh  Tuan  Guru  Khairi  beliau mengatakan  “jika  analisa  dan  pertimbangan  dari  pada  wali  nasab  itu  pasti akan memastikan calon suami dari anaknya atau calon mantunya mulai dari bibit, bobot, dan bebetnya”. 26
Tuan  Guru  Zamharir  Abdul  Mannan  menyatakan  “bahwa  wali nasabnya  bukan  mencegah  anaknya  kawin,  walinya  salah  besar  tatkala anaknya dicegah untuk menih, akan tetapi yang dicegah sama orang tua atau wali  nasabnya,  mencegah  yang  saya  maksud  adalah  adanya  masalah  yang dimana maalahnya adanya sikap dari pada calon mempelai laki-laki terhadap calon  mertuanya  yang  tidak  baik,  bahkan  sikap  yang  melanggar  hukum islam. 27
Tuan  Guru  Khairi  mengatakan  “jika  analisa  dan  pertimbangan  yang betul-betul  menunjukkan  orang  tua  yang    bertanggung  jawab,  maka  akan benar-benar  memperhatikan  masa  depan  anaknya.  Maka  tatkala  adanya memungkinkan lebih banyak mendatangkan mudharat, maka dari sisi hukum islam sah-sah saja wali nasab mencegah perkawinan anaknya”. 28
Adapun Tuan Guru Abdul Malik Habe memandang bahwa kasus 1292 dan 176 ini jika kita tidak perhatikan maka banyak dampak yang akan terjadi, diantaranya praktiknya  bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai  perkawinan.
Sebenarnya  harus  diselesaikan  dengan  musyawarah,  orang  tua  kedua mempelai  memberikan  pengajaran  dan  pemahaman  supaya  berbuat  baik kepada  keluarga  pihak  laki-laki  maupun  keluarga  dari  pihak perempuan.Antara  mempelai  laki-laki  dan  mempelai  perempuan  harus diberikan pengajaran dalam berbakti dan beradap kepada orang tua.
Wali  nasab  mengetahui  latar  belakang  calon  mempelai  laki-laki bahkan  diketahui  bahwa  calon  mempelai  laki-laki  sikap,  adab  ,  akhlaknya yang tidak baik, juga diketahui sedikit-dikit main pukul. Atas dasar inilah wali nasab  mencegah  perkawinan  anaknya  karena  semata-mata  untuk kemaslahatan atau kebaikan anaknya.

## 3. Pandangan tuan guru perspektif adat
Adanya  delik  yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  laki-laki  terhadap  Adat sasak  Lombok  yaitu  delik  selarian/merarik.berbicara  masalah  adat,  adat  juga  bisa dijadikan sebagai hukum, maka tidak ada salanhya wali nasab mencegah perkawinan anaknya apalagi adanya tindak pidana seperti dalam kasus ini”. 29
26 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
27 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.
28 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
29 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
Perkara pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel. dan 176/Pdt.P/2021/PA.Sel bahwa perkara 1292 meskipun pokok perkaranya wali nasab mencegah perkawinan anaknya  tidak  disebut  adat  dalam  permohonannya,  namun  ada  poin  di  jawaban Pemohon dalam pengajuan replik yang berbunya “bahwa tidak benar Termohon II dan keluarganya telah memina izin sebanyak 5 (Lima) kali, yang benar hanya 2 (Kali) datang ke rumah Pemohon, itupun tidak memakai adat Lombok” 30
Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanjuga memandang dari sisi adat.Beliau mengatakan “adat itu sesuai dengan budaya dan Agama.Adat itu dibagi dua, adat yang sesuai dengan Agama dan yang kedua addat yang tidak sesuai dengan Agama”. 31 Selanjutnya  beliau  mengomentari  dua  kasus  yang  ada  di  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Selong.Beliau  mengatakan  “bagi  saya  tidak  masalah  bagi  wali nasab mencegah perkawinan anaknya, akan tetapi yang bermasalah dalamkasus ini adalah adanya sikap yang tidak baik dari pihak laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan. 32
Adapun Tuan Guru Abdul Malik Habe berpendapat dari sisi adat dalam dua kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, beliau mengatakan “wali nasab dari sudut pandang saya dalam kasus 176 yang dimana wali nasab keluar dari proses adat Lombok, belum terjadi apa-apa wali nasab dalam kasus 176 ini sudah melapor  ke  polisi,  ini  menurut  saya  keluar  dari  adat.  Tetapi  kalo  kita  lihat kronologinya kedua belak pihak sama-sama keluar dari norma adat setempat, yang dimana dari pihak mempelai laki-laki secara adat calon mertuanya datang tentunya disambut dengan baik, dengan tutur kata dan sikap yang baik bukan main pukul”. 33 Maka oleh karena itu, Tuan Guru Abdul Malik berpendapat bahwa seharusnya sebelum  bertindak  harus  dibicarakan  dulu  dengan  baik  antara  kedua  belah  pihak. Bicarakan proses baik dari Agama dan Adat setempat, sehingga awalnya tidak salah langkah. Kalau sudah diawali dengan langkah awal yang baik, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti kasus yang ada di dalam putusan tersebut. 34

## 4. Pandangan tuan guru perspektif sosial
Tuan Guru di Lombok Timur memandang perkara pencegahan perkawinan oleh  wali  nasab  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Selong  dengan  Nomor  perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel  dan  perkara  176/Pdt.P/2021/PA.Sel  dari  dua  sisi pandangan, yaitu:
a. Sanksi sosial
Dalam kehidupan bermasyarakat, tatkala ada perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan norma sosial setempat, pasti akan menjadi cemoohan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Hukum sosial yang ada di masyarakat adalah hukum yang tidak tertulis, namun mempunyai sanksi tatkala adanya prilaku yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di masyarakat.
30 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Halaman 4 dari 18 Halaman.
31 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.
32 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.
33 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023..
34 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023..
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
Tuan Guru Khairi juga menyampaikan bahwa “jika dilihat dari silsilah terjadinya pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan ini akan menyebabkan pandangan masyarkat yang kontradiktif, karena akan ada yang mendukung  dan  ada  yang  menola  sikap  wali  nasab  untuk  mencegah perkawinan  anaknya  dan  juga  sikap  dari  pada  anaknya  dan  calon mantunya”. 35
Dalam  perspektif  sosial,  Tuan  Guru  Abdul  Malik  Habe  juga memberikan  pandangan,  beliau  menyampaikan  bahwa  “meskipun  aturan sosial  yang  sifatnya  melanggar  norma-norma  sosilal  yang  ada  pada  daerah tersebut  tidak  secara  tertulis,  namun  tetap  ada  sanksinya,  jika  terjadi  di masyarakat  saya  hal  semacam  ini,  maka  sansinya  dia  menjadi  cemoohan masyarakat,  diasingkan  oleh  masyarakat,  bahkan  dipandnag  rendah  oleh masyarakat setempat”. 36
Hukum  adat  pada  daerah  setempat  memang  tidak  dertulis, kendatipun  demikian  ada  sanksi-sanksi  yang  akan  timbul  akibat  delik  adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat, diantaranya menjadi cemoohan, tidak adanya harga diri di kalangan masyarakat, dan juga bahkan diasingkan.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tuan  Guru  Khairi  yang  mengatakan bahwa “ bagi orang atau seorang tokoh di daerah tersebut melanggar hukum adat yang dimana adat ini adalah adat yang sangat dijaga keutuhannya, maka akibat pelanggaran itu ada sanksi yang akan timbul, menjadi cemoohan yang negatif  dari  masyarakat  dan  bahkan  akan  diusisr  dan  diasingkan  dari daerahnya sendiri”. 37
b. Konflik keluarga.
Adapun  dua  kasus  yang  ada  di  dalam  putusan  Pengadilan  Agama Selong tentang pencegahan perkawinan oleh wali nasab bahwa jikalau dilihat dari sisi Konflik sosial, maka para Tuan Guru memandang dua kasus tersebut dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Seperti yang disampakan  oleh  Tuan  Guru  Khairi  yang  mengatakan  bahwa  “banyak negatifnya  jika  kita  lihat  dari  sisi  konflik  sosial,  hubungan  keluarga  baik keluarrga  terdekat  maupun  keluarga  jauh,  kemudian  masyarakat  yang  ada dilingkungan  kedua  belah  pihak,  maka  saran  saya  jangan  kita  dari  pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat untuk tidak berburuk sangka, karena kita belum tahu asal usul dari pada masalahnya”. 38
Tuan Guru Khairi selanjutnya memandang dua kasus pencegahan ini dari  sisi  hubungan  keluarga,  maka  keluarga  akan  runtuh,  karena  tidak menutup  kemungkinan  keluarga  terdekat  dari  pihak  perempuan  ada  yang mendukung  walinya  mencegah  perkawinan  anaknya,  ada  juga  yang  tidak mendukung.  Pada  konsepnya  Agama  memerintahkan  kepada  untuk  selalu berbuat baik terhadap saudara, lebih-lebih saudara terdekat dari nasab. 39
35 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
36 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “wawancara”, Tanjung, 18 Oktober 2023..
37 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
38 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
39 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
Selanjutnya beliau menjelaskan “banyak sanksi yang akan timbul di masyarakat terkait kasus pencegahan perkawinan yang ada di dalam putusan pengadilan  ini,  diantaranya  rusaknya  hubungan  antara  orang  tua  dengan anak,  rusaknya  silaturrahmo  antara  keluarga  pihak  perempuan  dengan keluarga  pihak  laki-laki,  juga  rusaknya  nama  baik  ledua  belah  pihak  yang berselisih dan menjadi cemoohan di kalangan masayarakat setempat. 40
Dalam hal ini, Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan juga berpendapat bahwa  “jika  kita  lihat  dari  sisi  konflik  sosial,  maka  akan  terganggu  bahkan rusak  hubungan  antara  keluarga  dengan  keluarga,  keluarga  dengan masyarakat setempat karena bukan hanya rusaknya hubungan, akan terjadi sanksi  sosial  seperti  menjadi  cemoohan  masyarakat,  pandnagan  orang  lain terhadap orang tua dan anaknya”. 41
Maka  oleh  karena  itu,  Para  Tuan  Guru  memandang  dua  perkara tersebut dari sisi duduk perkara, hukum Islam, Adat, dan sosial, beliau semua mendukung  sikap  wali  nasab  yang  mencegah  perkawinan  anaknya.  seperti yang  disampaikan  oleh  Tuan  Guru  Khairi  yang  mengatakan  “kalau  saya membaca dua kasus di dalam putusan Pengadilan ini, bahwa saya mendukung wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya jika dilihat dari sisi duduk perkara, hukum Islam, adat, dan sosial”.
Tuan  Guru  Zamhariri  juga  mengatakan  “  jika  saya  lihat  dari  duduk perkaranya,  saya  mendukung  wali  nasab  mencegah  perkawinan  anaknya, karena ini adalah bukti wujud cinta dan kasih sayangnya terhadap anaknya demi kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya.
Sedangkan  Tuan  Guru  Abdul  Malik  Habe  mengatakan  “  sikap  wali nasab  dalam  mencegah  perkawinan  anaknya  di  dalam  putusan  Pengadilan Agama Selong adalah saya dukung dari sudut pandang duduk perkara,hukum Islam, adat, dan sosial, karena akan banyak unsur negatifnya jika dilihat dari empat sisi tersebut di atas.
D. Analisis  Pandangan  Tuan  Guru  terhadap  Pencegahan  oleh  Wali  Nasab dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Selong  Perspektif  Teori  Maqashid Syari’ah Jasser Auda.
Merujuk  kepada  pendapat  Imam  Syatibi  yang  mengatakan  “Allah menurunkan  syari’at  atau  aturan  hukum  tiada  lain  selain  untuk  mengambil kemaslahatan  dan  menghindari  kemudharatan,  lima  maqashid  Syari’ah  perspektif Imam Syatibi yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal”. 42
Selaras dengan yang disampaikan dengan Tuan Guru Khairi yang mengatakan “saya melihat dari sikap wali nasab yang mencegah perkawinan anaknya sebenarnya semata-mata  untuk  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  anaknya,  salah  satunya  adalah karena  kekhawatiran  memungkinkan  anaknya  akan  menjadi  korban,  dan  juga
40 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
41 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.
42 Abdurrahman  Kasdi,  “ Maqasyid  Syari’ah  Perspektif  Pemikiran  Imam  Syatibi  Dalam Kitab Al-Muwafaqat ”, Pemikiran Hukum Islan , 5, no.1 Juni 2014, hlm.56.
menjaga  keturunan  keluarganya  dari  bibit  laki-laki  yang  fasik  atau  buruk  budi pekertinya”. 43
Ibnu  Taimiyah  dalam  maqashid  Syari’ahnya  dimana  beliau  membagi  dua yaitu Pertama Al-Maqsud  Al  Azam  dan Kedua Al-Maqashid  Al  Asasiyyah.  Dalam  Al- Maqashid Al-Asasiyyah ada Lima isu yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah yaitu Menjaga Keadilan,  Menjaga  Jiwa,  Menjaga  Keturunan,  Menjaga  Akal,  dan  Menjaga  Harta. 44 Selanjutnya  Ibnu  Taimiyah  dalam  menjaga  keturunan  dibagi  menjadi  dua  yaitu proses terjadinya ketetapan hifzul An-nasl dan Tatanan sosial kemasyarakatan 45 . Dalam kasus pencegahan perkawinan yang ada di alam Putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 1292/Pdt.G/2020/PA.Sel dan
176/Pdt.P/2021/PA.Sel seperti ungkapan Tuan Guru Zamharir Abdul Mannanyang mengatakan “wali nasab mencegah perkawinan anaknya karena khawatir terhadap kemaslahatan  masa  depan  anaknya  sehingga  wali  nasab  mencegah  perkawinan anaknya  karena  disamping  menjaga  keturunan  dari  orang  yang  diketahui  latar belakangnya  dan  juga  menjaga  sanksi  sosial  yang  dimana  nanatinya  anak  dan mantunya akan menjadi cemoohan masyarakat akibab latar belakang mantunya dan prilaku mantunya terhadap mertuanya”. 46
Maqashid  Syari’ah  perspektif  Jasser  Auda  yang  dimana  Jasser  Auda  adalah tokoh  pertama  yang  menggunakan  pendekatan  system  untuk  menganalisa  hukum Islam. Pemikiran Jasser Auda tentang maqashid Syari’ah adalah ada Enam fitur yang sangat relevan digunakan dalam mengkaji hukum Islam, enam fitur yang dimaksud adalah  Fitur  Kognisi,  Fitur  kemenyelurusan,  Fitur  Keterbukaan,  Fitur  multi dimensional, Fitur Keutuhan, dan Fitur Kebermaksudan. 47
Secara  umum  maqashid  syari’ah  perspektif  Jasser  Auda  adalah  tujuan  atau kebermaksudan  hukum  itu  menjadi  dasar  daripada  istimbat  hukumnya  yang melibatkan ilmu-ilmu modern seperti ilmu sosiologis,ilmu geografis dan ilmu-ilmu lainnya. Berkenaan dengan ini, kalau mengacu kepada pandangan para Tuan Guru yang  ada  di  Lombok  timur  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tuan  Guru  Khairi  yang Mengatakan “kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong ini tidk bisa kita lihat dari satu arah, harus juga kita melihat dari sisi ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu hikmah, ilmu Tasawuf, ilmu adab terhadap orang tua, hukum adat, situasi dan kondisi daerah setempat dan ilmu sosial”. 48
Dalam  hal  ini,  Tuan  Guru  Zamharir  Abdul  Mannanjuga  mengatakan  “orang yang  mencegah  perkawinan  anaknya  pada  kasus  dalam  putusan  Pengadilan  ini dengan alasan-alasan yang ada di dalamnya, maka hakim juga mempertimbangkan
43 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
44 Sutisna Dkk, Panorama Maqashid Syariah, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 87.
45 Anwar Ma’rufi, “ Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah ”, Syariati , 5, no.1 Mei 2019, hlm.66.
46 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 15 Oktober 2023.
47 Hengki  Ferdiansyah, Pemikiran  Hukum  Islam  Jasser  Auda, (Tanggerang  Selatan,
Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari 2018), 133.
48 Tuan Guru Khairi, “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
dari  beberapa  arah,  seperti  mempertimbangkan  perasaan  orang  tua  yang  niatnya menjaga kemaslahatan anaknya di masa yanag akan datang”. 49
Tuan Guru Abdul Malik habe berpenddapat bahwa “dalam mengambil sebuah hukum dalam kasus yang ada dalam putusan Pengadilan ini harus melihat beberapa ilmu  lainnya,  harus  mempertimbangkan  beberapa  sisi,  salah  satunya  dari  sisi kronologi, sosial, adab kepada orang tua, dan juga situasi dan kondisi sehingga sikap yang dilakukan oleh wali nasab yaitu mencegah perkawinan anaknya, karena pasti ada  alasan  tertentu  yang  lain  dari  pada  alaan-alasan  yang  ada  dalam  putusan Pengadilan ini”. 50 jika kita melihat dari sisi bagaimana kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya,  maka  kita  menemukan  beberapa  dalil,  baik  dalil  dalam  al-Qur’an  selaku rujukan  tertinggi  ummat  Islam  dan  al-Hadist  Rasulullah  saw.  dalam  al-Qur’an terdapat  beberapa  dalil  terkait  tentang  bagaimana  seorang  anak  berbakti  kepada orang tuanya yaitu Qur’an Surah  al-Isra’ ayat 23-24, Qur’an Surah al-Luqman ayat 14- 15, dan Qur’an Surah al-Ahqaf ayat 15, juga hadist yang diriwayatkan oleh al-hakim dan at-Tirmizi.
Maka dua kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong ini jauh dari  nilai-nilai  yang  ada  dalam  al-Qur’an  tersebut.ini  adalah  dasar  pokok  yang menjadi pertimbangan para Tuan Guru yang ada di Lombok timur yang dimana beliau semua tidak dari satu arah memandang dua kasus tersebut, melainkan dari beberapa arah. oleh karena itu, pandangan para Tuan Guru dalam memandang dua kasus dalam putusan Pengadilan Agama Selong selarah dengan teori yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam menganalisis sebuah hukum dengan teori filsafat system yang dimana dalam  menganalisis  sebuah  hukum  harus  mempertimbangkan  dari  beberapa  arah dengan melibatkan beberapa disiplin ilmu.
Berkenan dengan ini, Peneliti lebih mendukung Teori perspektif Jasser Auda yang metode Penelitiannya adalah kebermaksudan hukum itu sendiri, atau maqashid Syari’ah itu sendiri sebagai metodologi dalam pengistimbatan suatu hukum dengan melibatkan ilmu-ilmu modern sehingga dalam pengambilan hukum tidak keliru.

## KESIMPULAN
Penelitian tentang pandangan Tuan Guru terhadap pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong perspektif teori maqashid syari’ah Jasser Auda adalah Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama’  (NU),  dan  Muhammadiyah  di  Lombok  Timur  terhadap  pencegahan perkawinan oleh wali nasab dalam putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara  1292/Pdt.G/2020/PA.Sel  dan  Perkara  nomor  176/Pdt.P/2021/PA.Sel memberikan pandangan yang sama, yaitu dari perspektif duduk perkara, perspektif hukum  Islam,  perspektif  Adat,  dan    perspektif  sosial.  Pengetahuan  Tuan  Guru diperoleh melalui literatur  fiqih klasik yang dipadukan dengan berbagai perspektif keilmuan lintas disiplin, serta pengalaman sosial para Tuan Guru. Pandangan Tuan Guru pada dua kasus yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Selong sangat
49 Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan, “ wawancara ”,  Bagek Nyaka, 17 Oktober 2023.
50 Tuan Guru Abdul Malik Habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023..
Volume 6 Nomor 1 (2024)   928 – 946   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5775
kuat, karena meskipun para tuan guru berbeda Organisasi Kemasyarakatan namun dalam  sudut  pandang  dalam  dua  kasus  pencegahan  perkawinan  oleh  wali  nasab adalah sama, yaitu membolehkan dan mendukung wali nasab mencegah perkawinan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Kitab
Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 3, 422. Ali, Zainuddin. (2007). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Departemen Agama RI,. Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
Dhofer,  Zamakhsyari.  (2011). Tradisi  Pesantren:  Studi  Pandangan  Hidup  Kiyai  dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES. Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong No 176/Pdt.P/2020. Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt.G/2020 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1373/Pdt.P/2020/PA.Sel. Hengki,  Ferdiansyah.  (2018). Pemikiran  Hukum  Islam  Jasser  Auda, Tanggerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhari
Mujib , Supriadi  Bin.  (2014). Laporan  Pengabdian  Masyarakat“Upaya  Pencegahan Perkawinan Usia Dini Melalui Penyuluhan Agama dan Adat di Desa Sigerongan Kecamatan  Lingsar  Lombok  Barat”, Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN:  Mataram.
Rahmadi,  Usman.  (2006). Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Sutisna, Neneng Hasanah & Nugraha, Ikhwan. (2021). Panorama Maqashid Syariah,
Bandung: Media Sains Indonesia.

## Wawancara
Irwan, “ wawancara ”, Selong, 10 Oktober 2023.
Tuan Guru Abdul Malik habe, “ wawancara ”, Tanjung, 18 Oktober 2023 Tuan Guru Khairi,  “ wawancara ”, Suralaga, 15 Oktober 2023.
Tuan Guru Zamharir Abdul Mannan,  “ wawancara ”, Bagik Nyaka, 17 Oktober 2023.

## Jurnal
Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, Pemikiran Hukum Islan, 5, no.1 (Juni 2014), 46-63 Ma’rufi, Anwar,.  “Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah”, Syariati, 5, no.1 (Mei 2019), 58-72

## Undang-Undang
Tim Permata Press , Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press, 2023. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.