## PROBLEMATIKA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN SOLUSINYA
Isa Ansori
STAIN Jurai Siwo Metro iansori@yahoo.com
Abstract
Sharia Supervisory Board has an important role to ensure that the business has been run in accordance with Islamic Sharia principles. In fact, there are several issues that led to the  supervision mechanism will not deliver as  expected,  so it can make  sharia business deviated  from  the  provisions  of  Islamic  law  . There  are  four  problems  that  need  to  be addressed so that the oversight of Sharia Supervisory Board mechanisms run optimally, namely: legislation, organization and management, human resources and performance, as well as facilities and infrastructure.  Therefore, the state, the Sharia Supervisory Board, business  managers,  and  academicians,  needs  to  be  involved  to  create  a  good  oversight mechanism on Sharia Supervisory Board.
Key  word s: Dewan  Pengawas  Syariah,  Bank  Indonesia,  Legislasi,  Organisasi, Manajemen, Sumber Daya Manusia, Kinerja, Sarana, Prasarana

## Pendahuluan
Bisnis  ekonomi  syariah  wajib  beroperasi  dengan  prinsip  syariah.  Karena itu,  untuk  menjamin  bahwa  pelaksanaan  bisnis  syariah  telah  beroperasi  sesuai dengan  prinsip  syariah  dibuat  mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).DPS  bertugas  memberi  nasihat  dan  saran kepada pengelola kegiatan bisnis syariah serta mengawasi kegiatan mereka agar sesuai dengan prinsip syariah.
Bisnis  syariah  tidak  hanya  bergerak  di  sektor  lembaga  keuangan  bank maupun non bank (Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Dana Pensiun Syariah dan Pasar  Modal  Syariah),  tetapi  juga  pada  lembaga  pembiayaan  yang  mencakup Perusahaan  Pembiayaan  (Sewa  Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Pembiayaan Konsumen  dan  Usaha  Kartu  Kredit),  Perusahaan  Modal  Ventura,  dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pada sektor-sektor ini, Dewan Pengawas Syariah juga diperlukan untuk mengawasi operasional kegiatan usaha dari unit- unit  usaha  ini  (yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariah)  agar  operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.
Meski  setiap  lembaga  baik  keuangan  (bank  dan  non  bank)  maupun lembaga pembiayaan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, namun belum setiap unit dari lembaga itu memiliki aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas. Hanya beberapa unit usaha yang telah memiliki aturan pengawasan, seperti perbankan syariah, atau jika unit-unit usaha lembaga keuangan/pembiayaan syariah di atas berbentuk Perseroan Terbatas. Unit usaha model ini memiliki dasar hukum positif kuat bagi operasional Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan DPS dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan ketentuan DPS pada unit
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
usaha berbentuk Perseroan Terbatas Syariah diatur dalam pasal 109 UU No. 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  walaupun  regulasi  lanjutan  terkait mekanisme pengawasannya belum dirumuskan dengan jelas oleh lembaga yang memiliki kewenangan regulatif hingga saat ini.
Dalam  praktik,  masih  banyak  ditemui  permasalahan  yang  menyebabkan tidak  optimalnya  aspek  pengawasan  sebagaimana  diharapkan.  Hal  ini disebabkan  oleh  banyak  faktor  baik  internal  maupun  eksternal.  Faktor  internal seperti  terbatas  dan  lemahnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  pengawas  yang memiliki  pengetahuan qualified pada  bidangnya,  dan  tidak  tersedianya  sarana dan  prasarana  untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan  yang memadai. Faktor  eksternal  seperti  kurang  atau  tidak  adanya  dasar  hukum  pengawasan yang jelas dan tidak adanya organisasi dan manajemen pengawasan yang baik. Adanya  problem  pada  aspek  pengawasan  ini  dapat  berakibat  fatal.Usaha lembaga  bisnis  berlabel  syariah  beroperasi  tidak  sesuai  syariah.Ini  berdampak memunculkan  ketidakpercayaan  masyarakat  muslim  pada  lembaga-lembaga bisnis berlabel syariah secara keseluruhan. 1 Kasus terbaru mencoreng nama baik perbankan  syariah  terjadi  pada  Bank  Syariah  Mandiri  cabang  Bogor  yang melakukan  penyimpangan  pemberian fasilitas  pembiayaan  kredit  terhadap  197 nasabah  fiktif  senilai  102  miliar,  dan  merugikan  bank  bersangkutan  hingga  59 milyar. 2 Kasus  ini  melibatkan  pegawai  bank  salah  satu akibat  lemahnya model pengawasan DPS yang berjalan selama ini.
Makalah ini membahas problematika pada DPS dan bagaimana solusinya untuk mengoptimalkan peran DPS khususnya pada lembaga perbankan syariah, sehingga kasus seperti kredit fiktif yang terjadi di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor tidak terulang lagi.
1 Agustianto  seorang  akademisi  dan  praktisi  ekonomi  syariah,  menyatakan:  Fenomena yang  terjadi  saat  ini  di  dalam  praktek  pengawasan  syari’ah  di  bank-bank  syari’ah  di  Indonesia adalah  peran  vital  DPS  belum  berjalan  secara  optimal,  bahkan  sangat  jauh  dari  peran  yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga BPR Syari’ah tetapi juga di bank umum syari’ah. Kita sangat sedih melihat para ulama dan ustaz yang secara tertulis dicantumkan sebagai  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  di  Bank  Syari’ah,  tetapi  fungsinya  jauh  dari  optimal. Banyak  di  antara  mereka  yang  tidak  berperan  sama  sekali  mengawasi  operasional  perbankan syari’ah. Bahkan terkadang, meja saja tidak diberikan kepada Dewan Pengawas Syari’ah tersebut. Tidak sedikit pula Dewan Pengawas Syari’ah yang amat jarang datang ke bank syari’ah. Kalaupun mereka  datang,  asal  datang  saja,  mereka  tidak  memeriksa  format  dan  redaksi  akad,  bagaimana bank syari’ah menjalankan restruksirisasi, reschedule, cara penetapan margin, dsb. Kadang-kadang DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank  syari’ah  yang  seharusnya  diawasinya.  Karena  itu,  tak  mengherankan  jika  masih  banyak praktek  perbankan  syari’ah  yang  menyimpang  dari  ketentuan  syari’ah  Islam.  Lihat  Agustianto “Optimalisasi  Dewan  Pengawas  Syariah”.  http://id.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi- dewan-pengawas-syariah-2-agustianto diakses, 1 September 2013
2 Lihat  Pusat  Komunikasi  Ekonomi  Syariah  (PKES), “Kredit  Fiktif  Bank  Syariah  Senilai  Rp. 102  M  Terungkap”http://ekonomisyariah.info/blog/2013/10/24/kredit-fiktif-bank-syariah-senilai-rp102-m- terungkap/ lihat  juga  Tempo.co  Metro, “Kepolisian  Usut  Aset  Tersangka  Kredit  Fiktif BSM” http://www.tempo.co  read/  news/2013/10/26/064524804/Kepolisian-Usut-Aset-Tersangka-Kredit- Fiktif-BSM diakses 28 Oktober 2013
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

## Problematika DPS dan Solusinya
Ada beberapa beberapa problem pada DPS yang menyebabkan peran DPS tidak optimal.Problem-problem ini harus dibenahi sehingga DPS dapat berfungsi dan bekerja sesuai harapan.
1. Problem dari Aspek Legislasi
Tidak  semua  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  unit  usaha  syariah memiliki  dasar  hukum  positif  yang  kuat  yang  menjadi  dasar  operasional pengawasan  syariah  kewenangannya.  Dari  seluruh  unit  usaha  itu,  hanya perbankan syariah, atau jika unit usaha di atas berbentuk Perseroan Terbatas saja  yang  memiliki  dasar  hukum  positif  kuat  bagi  operasional  Dewan Pengawas  Syariah  meskipun  regulasi  lanjutan  terkait  mekanisme pengawasannya belum dirumuskan dengan jelas oleh lembaga yang memiliki kewenangan  regulatif  hingga  saat  ini.  Ketentuan  DPS  dalam  perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008
tentangPerbankanSyariah  dan  diperjelas  dengan  regulasi  pendukung  seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan  dilengkapi  pula  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No  12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan ketentuan DPS pada unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas syariah diatur dalam Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Sementara  itu,  landasan  hukum  positif  terkait  operasional  Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha lain belum ada. Ketiadaan ini disebabkan tidak  adanya  undang-undang  yang  mengatur  unit  usaha  tersebut  untuk beroperasi  secara syariah, atau tidak adanya regulasi lebih lanjut oleh pihak berwenang  yang  menjelaskan  detil  operasional  DPS.  Saat  ini,  kegiatan operasional  DPS  hanya  mengacu  pada  dasar  hukum  DPS  yang  ada  seperti pada  UU  Perbankan  Syariah  dan  Perseroan  Terbatas.  Ketiadaan  aturan hukum  dan  regulasi  terkait  operasionalnya  yang  jelas,  bisa  berdampak diabaikannya  rekomendasi  pengawasan  DPS  oleh  pengelola  kegiatan  unit usaha  syariah.  Apabila  ini  terjadi  tentu  akan  dapat  berakibat  hilangnya kepercayaan  masyarakat  untuk  terus  bekerja  dan  berinvestasi  bersama  unit- unit usaha syariah, karena dimungkinkannya pengabaian prinsip syariah oleh pengelola bisnis syariah.
Satu-satunya regulasi yang dapat dijadikan rujukan untuk operasional DPS  oleh  unit  usaha  non  bank  dan  unit  usaha  tidak  berbentuk  Perseroan Terbatas adalah peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ketua Bapepam ini dapat
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
diberlakukan  untuk  semua  jenis  kegiatan  usaha  pembiayaan  syariah, meskipun  idealnya  setiap  unit  usaha  syariah  diatur  dalam  undang-undang tersendiri, bukan hanya diatur oleh peraturan pada level regulasi, sebab pada dasarnya peraturan ketua Bapepam bersifat regulatif dan merupakan penjelas dari aturan undang-undang yang ada.
Dalam  peraturan  ketua  Bapepam  itu  disebutkan  bahwa  Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang  ditempatkan  di  lembaga  keuangan  atau  bisnis  syariah  yang  bertugas mengawasi  kegiatan  usaha  perusahaan  agar  sesuai  dengan  Prinsip Syariah. 3 Lebih  lanjut  dijelaskan  pula  bahwa:  Perusahaan  Pembiayaan  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib  memiliki Dewan  Pengawas  Syariah  yang  terdiri  dari  paling  kurang  2  (dua)  orang anggota  dan  satu  orang  ketua. 4 Anggota  DPS  diangkat  dalam  rapat  umum pemegang  saham  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia. 5 Dewan Pengawas  Syariah  bertugas  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  direksi, mengawasi  aspek syariah  kegiatan  operasional  Perusahaan Pembiayaan  dan sebagai mediator antara Perusahaan Pembiayaan dengan DSN-MUI. 6
Selain  menggunakan  peraturan  ketua  Bapepam  ini  sebagai  dasar hukum  opersional  DPS  bagi  unit-unit  usaha  syariah,  juga  menjadikan  fatwa DSN-MUI sebagai rujukan operasionalnya, meskipun sebenarnya fatwa DSN- MUI  dalam  sistem  hukum  positif  di  Indonesia  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat. Terkait  DPS,  ada  dua  keputusan  penting  DSN-MUI, pertama, Keputusan  DSN-MUI  No.  3  Tahun  2000  tentang  pentunjuk Pelaksanaan  Penetapan  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan  dan kedua, Keputusan  DSN-MUI  No.  02  Tahun  2000  tentang Pedoman  Rumah  Tangga  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (PRT DSN-MUI) Pasal 4.
Idealnya,  pengaturan  terkait  DPS  ini  menyatu  dengan  pengaturan bisnis syariah pada setiap unit usaha syariah yang berwujud produk legislasi berupa  undang-undang.  Pengaturan  ini  dijelaskan  dalam  produk  regulatif oleh  pejabat  berwenang  seperti  para  menteri  terkait  dan  badan  yang  telah diberi  kewenangan  regulatif  seperti  Bapepam.  Pilihan  yang  terbaik  adalah menempatkan  DSN-MUI  sebagai  pihak  pemberi  fatwa  keshahihan  bisnis syariah  dan  penentu  personel  DPS  sebagai  badan  yang  memiliki  otoritas untuk  mengeluarkan  regulasi  bisnis  syariah  dan  pengawasannya,  sehingga seluruh fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola bisnis syariah di Indonesia, dan DPS sebagai
3 Peraturan    Ketua  Bapepam-LK  No.  PER-03/BL/2007  tentang  Kegiatan  Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2).
4 Ibid. Pasal 10 (1). 5 Ibid. Pasal 10 (2) 6 Ibid. Pasal 10 (3)
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
pengawas  yang  diangkat  oleh  DSN  mempunyai  kedudukan  kuat  untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya.
2. Problem dari Aspek Organisasi dan Management
Sampai  saat  ini  belum  ada  struktur  organisasi  Dewan  Pengawas Syariah  yang  memungkinkan  agar  sistem  pengawasan  akan  berjalan  efektif. Pada  unit  perbankan  -  sebagai  salah  satu  unit  usaha  syariah  yang  memiliki peraturan DPS paling lengkap - kecuali perbankan daerah, DPS ditempatkan hanya  di  kantor  pusat  bank.    Pasal  27  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 6/17/2004  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah menyebutkan bahwa BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah  yang  berkedudukan  di  kantor  pusat  BPRS.  Demikian  pula  Bab  V Pasal  19  (2)  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  32/34/KEP/DIR tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, menyatakan  bahwa  bank  wajib  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  yang berkedudukan di kantor pusat Bank.
Penempatan DPS di kantor pusat, tentu akan menghambat efektifitas pengawasan.  Padahal  peran  utama  DPS  adalah  memberikan  nasihat  dan saran  kepada  Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  bank  syariah  agar  sesuai dengan prinsip syariah, 7 lebih jauh berperan melakukan review secara berkala atas  pemenuhan  prinsip  syariah  terhadap  mekanisme  penghimpunan  dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 8 dengan jalan mengawasi dan memeriksa  format  akad  dalam  bank,  bagaimana  bank  syariah  menjalankan restrukturisasi, resechedule, cara penetapan marjin, dan lain
sebagainya, 9 sedangkan  proses  akad  antara  pihak  bank  dengan  nasabah  itu dilakukan  di  kantor  cabang  atau  unit  suatu  bank.  Dengan  demikian, pengawasan langsung DPS pada operasional perbankan yang dilakukan pada level cabang atau unit bank menjadi sangat penting.
Anggapan  sebagian  ahli  seperti  Agustianto  yang  menyatakan  bahwa tidak perlu menempatkan DPS hingga ke cabang atau unit sebab di tempat itu sudah  ada  wakil  DPS  yaitu  auditor  syariah  ( sharia  compliance ) 10 adalah  tidak tepat, sebab kedudukan auditor syariah tidak tercantum dalam perundangan atau  regulasi  sebagai  pihak  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan.  Dukungan  legislasi  adalah  faktor  penting  bagi  otoritas
7 Pasal  47  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009  Tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8 Ibid. Pasal 47 (2) d 9 Agustianto. “Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)” http://id.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2-agustianto  (diakses, 12 September 2013) 10 Agustianto. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah”. http://www.agustiantocentre.com/? p=937 (diunggah pada 9 Mei 2011, diakses pada 7 September 2013
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
pengawasan bank, Permadi Gandapradja menyebutkan dua aspek prakondisi yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank, yaitu: 11
a. Adanya produk legislatif yang menetapkan: (1) kerangka tugas, tanggung jawab,  dan  tujuan  dari  lembaga  pengawasan  bank  yang  jelas,  dapat dicapai  ( achievable ),  dan  konsisten,  (2)  independensi  operasional  yang bebas dari tekanan politik, (3) akuntabilitas dalam pencapaian sasaran.
b. Adanya  perlindungan  hukum  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang terhadap  personal  pengawasan  bank  dan  lembaga  pengawasan  bank, yang melakukan tindakan pengawasan bank ( Supervisory Actions ) dengan niat  baik  ( In  Good  Faith )  dalam  rangka  menjalankan  tugas  pengawasan bank.
Untuk mendapatkan peran pengawasan yang efektif dan optimal, perlu diciptakan mekanisme pengawasan berjenjang. Sebaiknya, Dewan Pengawas Syariah  (DPS)  yang  keberadaannya  sejajar  dengan  Dewan  Komisaris  dalam struktur organisasi suatu perbankan syariah, adalah suatu institusi yang juga memiliki  struktur  organisasi  tersendiri  dibawah  pengawasan  langsung Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan berjenjang dari  pusat  hingga  level  terendah  menyesuaikan  struktur  organisasi  suatu perbankan.Dengan demikian, kinerja DPS di suatu perbankan dapat dikontrol oleh DPS yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam organisasinya. Struktur  organisasi  DPS  diperluas,berjenjang  dan  saling  terkait  antar
DSN-MUI,  DPS  berkedudukan  di  pusat  bank,  DPSyang  berkedudukan  di Kantor  Cabang  suatu  bank, hingga DPS  yang  berkedudukan  di Kantor Unit bahkan  unit  yang  lebih  kecil,  menyesuaikan  struktur  organisasi  suatu  bank syariah.
Ilustrasi  di  bawah  ini  menggambarkan  perbedaan  struktur  organisasi DPS saat ini, dan seharusnya dibuat:
11 Permadi  Gandapradja. Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank.  ( Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2004), h.125
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

## STRUKTUR DPS DALAM ORGANISASI BANK UMUM SYARIAH
12
Dalam  struktur    di  atas,  Dewan  Pengawas  Syariah  menempati  posisi penting dalam Bank Umum Syariah, sejajar dengan Dewan Komisaris,dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 47 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance Bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  wajib  menyampaikan  Laporan  Hasil Pengawasan  DPS  secara  semesteran  kepada  Banak  Indonesia  paling  lambat  2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
DPS  pada  bank  dengan  cakupan  nasional  tidak  mengawas  hingga  level kantor  cabang  dan  kantor  unit  suatu  bank,  tapi  hanya  berada  di  kantor  pusat bank. Sementara struktur pengawasan yang efektif hendaknya DPS ada hingga level unit usaha terendah dari suatu bank.
12 Sumber:  Heri  Sunandar, “Peran  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  (Shari’a  Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal Hukum Islam, Vol. IV No. 2 Desember 2005, hal.
159 dengan penambahan dari penulis,Bank Indonesia dan Kantor Unit.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

## STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH IDEAL
Dalam  struktur  di  atas  DPS  yang  berkedudukan  di  kantor  pusat  bank tidak  saja  langsung  memberikan  laporan  kepada  Bank  Indonesia, 13 tetapi seharusnya  juga  kepada  DSN-MUI.  Laporan  kepada  DSN-MUI  dianggap penting, sebab DSN-MUI sebagai lembaga yang oleh Pasal 32 ayat 2 UU No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  diberi  kewenangan  memberi rekomendasi pembentukan DPS di suatu bank, seharusnya berhak pula untuk mengetahui  apakah  individu  yang  telah  direkomendasikan  itu  dapat menjalankan  amanat  sebagaimana  seharusnya,  sehingga  DSN-MUI  dapat menarik  rekomendasinya  jika  ternyata  tidak  sesuai  dengan  harapan,  dan merekomendasikan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk  memberhentikan yang  bersangkutan  dari  jabatan  DPS  jika  dinilai  tidak  dapat  menjalankan tugas  sebagaimana  mestinya.  Dalam  struktur  ini,  DSN-MUI  dapat  berperan langsung  mengorganisir  dan  memantau  pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPS.
Selanjutnya,  DPS  pada  level  cabang,  unit  atau  level  di  bawahnya  lagi jika ada, wajib menyampaikan laporan secara berjenjang. DPS pada level unit suatu bank menyampaikan laporan kepada DPS level cabang, dan DPS pada level  cabang  menyampaikan  laporan  pada  DPS  kantor  pusat  bank
13 Pasal  47  ayat  3  PBI  No.  11/33/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  berbunyi:  Dewan  Pengawas  Syariah  Wajib menyampaikan  Laporan  Hasil  Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  secara  semesteran. Selanjutnya,  Pasal  47  ayat  4  menyebutkan:  Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  wajib disampaikan  kepada  Bank  Indonesia  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  periode  semester dimaksud berakhir.
bersangkutan.  Barulah  DPS  pada  kantor  pusat  bank  menyusun  riasalah laporan  untuk  diserahkan  kepada  Bank  Indonesia  dan  DSN-MUI,  dengan laporan model ini diharapkan pengawasan akan lebih efektif. DPS tidak lagi bisa  mengawas  sesukanya  sebab  DSN-MUI  turut  serta  mengorganisir  dan memantau  langsung  proses  pengawasan,  dan  merekomendasikan  untuk memberhentikan DPS jika tidak amanah.
Mekanisme  pengawasan  dengan  struktur  ini  tidak  saja  diberlakukan untuk  kegiatan  usaha  perbankan  namun  juga  semua  jenis  kegiatan  usaha bisnis syariah non bank, seperti asuransi, gadai, dan sebagainya.
3. Problem dari Aspek Sumber Daya Manusiadan Kinerja
Posisi  DPS  adalah  posisi  strategis  untuk  menjamin  bahwa  bisnis syariah  yang  dijalankan  oleh  suatu  unit  syariah,  telah  betul-betul  berjalan sesuai  dengan  syariat  Islam.  Untuk  keperluan  ini  diperlukan  seorang pengawas  yang  tidak  saja  ahli  dalam  bidang  muammalah/bisnis  syariah namun juga memiliki beragam pengetahuan mencakup aspek hukum seperti KUHPerdata  (burgerlijk  wetboek),  KUHD  ( wetboek  van  koophandel )  dan beragam  peraturan  perundangan  seperti  hukum  perusahaan,  jaminan, perjanjian, kepailitan, dsb.Karenanya, diperlukan mekanisme recruitment DPS yang mempertimbangkan kualifikasi di atas, atau jika tidak dapat dipenuhi, maka harus disediakan sarana pendidikan dan pelatihan DPS yang memadai. Dalam  praktik,  banyak  anggota  DPS  direkrut  bukan  atas  dasar pertimbangan  kualifikasi  di  atas,  tapi  atas  pertimbangan  lain,  seperti disebutkan  oleh  Agustianto  bahwa  mereka  diletakkan  pada  posisi  tersebut dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharismatik dan ahli ilmu fikih,  padahal  untuk  menjadi  DPS  tidak  cukup  hanya  mengandalkan kemampuan fikih muamalah saja secara normatif, tetapi juga harus memiliki pengetahuan  dalam  bidang  keuangan  dan  sistem  perbankan,  terutama mekanisme operasional bank syariah. 14
Untuk  mendapatkan  SDM  DPS  yang qualified, DSN-MUI menyelenggarakan  sertifikasi  DPS.  Sertifikasi  ini  berjenjang  ke  dalam  tiga level  yaitu  level  I  ( basic )  berupa  pengenalan  industri  sesuai  jenis  atau bidangnya, level II tahap intermediate , di mana ilmu pengawasan soal syariah akan  diberikan  pada  level  ini,  seperti  cara  membaca  dan  menyiapkan  check list  audit  pengawasan  syariah.  Serta  level  III advance yang  mulai  diajarkan metode  penyusunan  opini  syariah  untuk  DPS. 15 Ketua  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI),  Adiwarman  Karim
14 Agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2),
http://id.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2-agustianto  (diakses 28 Oktober 2013).
15 Fiki  Ariyanti, “Ratusan  Dewan  Pengawas  Syariah  RI  Cuma  Bersertifikat  Level  Dasar”. http://bisnis.liputan6.com/read/623948/ratusan-dewan-pengawas-syariah-ri-cuma-bersertifikat- level-dasar (diterbitkan 27/06/2013, diakses 6 September 2013)
mengungkapkan  bahwa  saat  ini  baru  sekitar  200  DPS  mengikuti  program sertifikasi  level  I  basic,  ini  berarti  belum  mempunyai  pemahaman  secara menyeluruh soal produk dan aturan syariah. 16
Sementara  itu  untuk  meningkatkan  kinerja,  DPS  pada  perbankan syariah,  juga  harus  memahami  konsep-konsep  pengawasan  yang  telah dikembangkan  secara  internasional  seperti The  Basel  Commitee  on  Banking Supervision (Komite  Basel) 17 .  Ini  merupakan  persyaratan  minimum  bagi pengawasan bank dan diharapkan untuk di- endors dan diterapkan oleh semua otorias  pengawasan  bank  di  semua  negara  secara  internasional.  Karena merupakan  persyaratan  minimum,  otoritas  pengawasan  bank  suatu  negara dimungkinkan  untuk  menambahkannya  dengan  kebijaksanaan  yang dirancang,  guna  mengatasi  kondisi  tertentu  dan  risiko  lain  dalam  sistem finansial negara yang bersangkutan. 18
Meskipun otoritas pengawasan perbankanberada pada Bank Indonesia (BI) 19 yang juga telah mengakomodir prinsip Komite Basel, Dewan Pengawas Syariah  yang  mendapatkan  kewenangan  pengawasan  sesuai  pasal  pasal  32 ayat  (3)  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  seharusnya memahami  dan  melaksanakan  beberapa  ketentuan  yang  memungkinkan untuk  diterapkan  dari  prinsip-prinsip  ini,  sebagai  upaya  membantu  Bank Indonesia sebagai lembaga pemilik otoritas pengawasan perbankan.
Basel  Core  Principles yang  diterbitkan  oleh The  Basel  Commitee pada bulan September 1997 terdiri dari 25 prinsip dasar. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tujuh prinsip inti ( core principles ) pengawasan bank, yaitu: 20
1) Prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif.
2) Prinsip perizinan dan struktur.
3) Prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan.
4) Prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan.
5) Prinsip persyaratan informasi.
6) Prinsip kewenangan pengawas.
16 Ibid.
17 Adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara Group of Ten (G-10) pada tahun 1974, terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya bertemu di Bank for International Settlement (BIS) di kota Basel-Swiss, yang juga merupakan lokasi sekretariat tetapnya dan melakukan pertemuan berkala di sana setiap tiga bulan sekali. Lihat Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain.( Jakarta: Salemba Empat: 2006), h. 32.
18 Permadi  Gandapradja, Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank. (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2004), hal. 73-74
19 Sesuai pasal 29 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan juga diatur dalam pasal 24 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
20 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan, ( Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universias Indonesia, 2005), hal. 197
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
7) Prinsip lintas batas perbankan. Tidak  seluruh  prinsip  tersebut  dapat  dilaksanakan  DPS,  karena menjadi  kewenangan  BI,  namun  paling  tidak  dari  25  prinsip  yang ada, DPS dapat  menerapkan  beberapa  prinsip  penting  dalam  menjalankan  tugasnya, dan  dalam  rangka  membantu  BI  dalam  melakukan  pengawasan  Bank Syariah,antara lain:
Prinsip  1:  “Sistem  pengawasan  bank  yang  efektif  memiliki  tanggung jawab  dan  tujuan  yang  jelas  bagi  setiap  lembaga  atau  badan  yang melaksanakan  pengawasan  bank.  Masing-masing  badan  yang  terlibat  dalam pengawasan  perbankan  harus  memiliki  independensi  operasional  dan kecukupan  sumber  daya.  Kondisi  tersebut  harus  didukung  oleh  kerangka hukum  yang  memadai,  termasuk  di  dalamnya  yang  mengatur  kewenangan organisasi  pengawasan,  kekuatan  untuk  mengatur  kepatuhan  terhadap ketentuan,  dan  perlindungan  hukum  bagi  pengawas,  pengaturan  terhadap sharing informasi  antara  pengawas  dan  kerahasiaan  informasi  juga  harus diatur secara jelas”.
Prinsip ini seharusnya juga ada pada DPS. Negara harus memberikan fasilitas  agar  kepengawasan  DPS  efektif  dan  independen  dengan  memeberi kewenangan organisasi pengawasan yang lebih besar sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya membantu pengawasan BI dan menyediakan peraturan perundangan yang memadai.
Prinsip  7:  “Bagian  terpenting  dari  suatu  sistem  pengawasan  adalah penilaian  kebijakan,  praktik  dan  prosedur  bank  dalam  kaitannya  dengan pemberian  pinjaman,  investasi,  serta  pengelolaan  pinjaman  dan  portofolio investasi yang telah dilakukan”.
Prinsip ini adalah tugas utama DPS, untuk dapat memastikan bahwa semua  praktik  dan  prosedur  terkait  pemberian  pinjaman,  investasi  serta pengelolaan  pinjaman  dan  portofolio  investasi  dijalankan  sesuai  dengan prinsip syariah”.
Prinsip  8:  ”Pengawas  perbankan  harus  memastikan  bahwa  bank menjalankan  kebijakan,  praktik  dan  prosedur  untuk  evaluasi  terhadap kualitas  aset,  ketepatan  antisipasi  kredit  macet,  dan  ketepatan  pencadangan kredit macet”.
DPS,  seharusnya  juga  diberikan  kewenangan  ini,  mengevaluasi terhadap  kualitas  aset,  ketepatan  antisipasi  kredit  macet,  dan  ketepatan pencadangan  kredit  macet,  dengan  meninjau  akad  yang  berjalan  dan memastikan akad sesuai syariah.
Prinsip  10:  “Dalam  rangka  mencegah  kerancuan  akibat  pemberian pinjaman  yang  saling  berkaitan,  pengawas  perbankan  harus  mengatur  agar bank  yang  memberikan  pinjaman  kepada  perusahaan-perusahaan  atau perorangan  yang  saling  berkaitan  dilakukan  secara  independen  dan  tidak
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
mendominasi,  sehingga  dapat  dimonitor  secara  efektif  dan  perlu  dilakukan tindakan lain untuk mengendalikan risikonya”
Dalam hal  ini,  DPS berperan agar penyaluran pembiayaan merata ke semua  pihak  yang  memerlukan,  dan  mencegah  pembiayaan  yang  hanya berfokus pada kelompok tertentu.
Prinsip  15:  “Pengawas  perbankan  harus  mewajibkan  bank  agar memiliki  kecukupan  kebijakan,  praktik,  dan  prosedur  yang  tepat  termasuk peraturan  “kenali  nasabah  anda”  ( know  your  customer )  yang  ketat  untuk menciptakan  standar  profesional  dan  menjunjung  tinggi  kode  etik  dalam sektor  keuangan  sehingga  dapat  mencegah  penyalahgunaan  bank  secara sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan kriminal”.
DPS  harus  menjamin  mekanisme  survei  terhadap  calon  nasabah berjalan  dengan  baik,  sehingga  akad  yang  akan  dilaksankan  dapat  berjalan sesuai harapan.
Prinsip 16: “Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus meliputi pemeriksaan  langsung  ( on-site  examination )  dan  pengawasan  tidak  langsung ( off-site supervision )”
DPS,  sesuai  amanat  UU  Perbankan  Syariah  dapat  melaksanakan langsung dua model pengawasan ini, dengan melihat langsung kontrak akad yang  disepakati  dan  menilai  kesesuaiannya  dengan  syariah,  serta menjalankan pengawasan tidak langsung melalui laporan-laporan para pihak terkait akad.
Prinsip 17: “Pengawas harus secara teratur melakukan kontak dengan manajemen bank guna memahami aktivitas operasi bank secara menyeluruh”.
DPS memainkan peran, dengan secara teratur mengadakan rapat dan pertemuan dengan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas berbagai persoalan yang timbul di perbankan syariah.
Prinsip  18:  “Pengawas  harus  memiliki  perangkat  untuk mengumpulkan,  menelaah,  dan  menganalisa  laporan  dan  kinerja  statistik bank baik secara individu maupun secara konsolidasi”.
DPS  menyiapkan  segala  perangkat  untuk  mempermudah  dan memperlancar  analisa  dan  pemeriksaan  terhadap  laporan  tertulis  dari perbankan syariah yang diawasi”.
Prinsip  19:  “Pengawas  harus  memiliki  perangkat  validasi  yang independen  terhadap  informasi  pengawasan  yang  diperoleh  baik  melalui pemeriksaan langsung maupun dengan penggunaan auditor eksternal”.
DPS  harus  memahami  metode  validasi  data  dari  beragam  data  yang dilaporkan  oleh  pihak  yang  terikat  akad,  untuk  memastikan  bahwa  akad  telah berjalan sesuai ketentuan syariah”
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Prinsip  20:  “Elemen  penting  dalam  pengawasan  bank  adalah kemampuan pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bank secara konsolidasi”.
DPS  dapat  melakukan  pengawasan  secara  menyeluruh  tidak  saja terbatas hubungan  bank  dengan  nasabah  juga hubungan bank  dengan bank atau pihak lain, agar semua transaksi berjalan sesuai akad dan prinsip syariah.
Prinsip  21:  “Pengawas harus  yakin  bahwa  masing-masing  bank  telah melakukan  dokumentasi  yang  sesuai  dengan  penerapan  kebijakan  dan praktik-praktik akuntansi yang konsisten. Dokumentasi tersebut memungkinkan  pengawas  untuk  mendapatkan  informasi  kondisi  keuangan bank  dan  profitabilitas  bisnisnya  secara  benar  dan  wajar.  Pengawas  juga harus yakin bahwa bank telah mempublikasikan laporan keuangannya secara teratur yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya”.
Dengan  konsep  pengawasan  berjanjang,  setiap  jenjang  pengawas dapat  menjalankan  fungsi-fungsi  masing-masing,  sehingga  dapat  dijamin bahwa semua bank telah menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan syariah yang berlaku.
Prinsip 22: “Pengawas harus memiliki ukuran pengaturan pengawasan yang memadai  untuk melakukan tindakan perbaikan secara cepat pada saat bank  gagal  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehati-hatian  (misalnya  ketentuan kecukupan  modal),  pada  saat  terjadi  pelanggaran  ketentuan,  atau  pada  saat deposan dalam posisi terancam. Dalam situasi yang ekstrim, pengawas harus memiliki  kemampuan  untuk  mencabut  izin  usaha  bank  atau merekomendasikan pencabutan tersebut”.
Dalam  hal  ini,  DPS  membantu  Bank  Indonesia  dengan  memberikan rekomendasi kepada BI terkait hal-hal genting yang menurut pengamatannya perbankan  pada  suatu  kondisi  sangat  tidak  sehat  atau  adanya  pelanggaran terus-menerus  atas  prinsip  syariah,  karenanya  perlu  diambil  tindakan pencabutan izin usaha. Kewenangan mengawasi seperti tercantum pada pasal 32  ayat  (3)  UU  No.  21  tahun  2008  tentangPerbankanSyariah  –  yaitu, memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah  –semestinya  diperluas  atau  kalau  tidak bentuk  pengawasannya  ditafsirkan  mencakup  pemberian  rekomendasi pencabutan  izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  tertentu  serta pemberian  sanksi  terhadap  bank  jika  ditemukan  kesalahan  fatal  dalam pengawasannya  kepada  Bank  Indonesia.  Ini  karena  pada  dasarnya  otoritas pengawasan meliputi empat kewenangan: 21 1) kewenangan memberikan dan mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan  tertentu  dari  bank  ( power  to license );  2)  kewenangan  untuk  mengatur  ( power  to  regulate );  3)  kewenangan
21 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 165-167
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
untuk  mengendalikan/mengawasi  ( power  to  control ),  dan  4)  kewenangan untuk mengenakan sanksi ( power to impose sanction ).
Demikian  beberapa  prinsip  yang  semestinya  juga  dimiliki  oleh  DPS dalam  operasionalnya,  sehingga  perannya  dalam  menjalankan  pengawasan dapat  berjalan  efektif  dan  optimal,  dan  memiliki  kinerja  yang  baik.  Untuk mewujudkannya,  pengaturan  DPS  seperti  tercantum  dalam  UU  Perbankan Syariah  atau  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009  tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GGC) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  seharusnya  diperluas memasukkan  prinsip-prinsip Basel Core Principles di atas.
Disebutkan pada Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang  Perbankan Syariah bahwa:
a) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di  Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
b) Dewan    Pengawas      Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atas  rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
d) ayat(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta megawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
e) Ketentuanlebihlanjut  mengenai  pembentukan  Dewan  Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Selain  itu  UU  Perbankan  Syariah  juga  mengatur  bahwa  Dewan Pengawas  Syariah  wajib  menyampaikan  Laporan  Hasil  Pengawasan  Dewan Pengawas  Syariah  secara  semesteran.  Laporan  tersebut  disampaikan  kepada Bank  Indonesia  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  periode  semester dimaksud  berakhir.  Anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  dilarang memanfaatkan  Bank  Umum  Syariah  untuk  kepentingan  pribadi,  keluarga dan/atau  pihak  lain  yang  dapat  mengurangi  aset  atau  mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah (BUS). 22 Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau  menerima  keuntungan  pribadi  dari  BUS  selain  remunerasi  dan fasilitas  lainnya  yang  ditetapkan  Rapat  Umum Pemegang  Saham. 23 Anggota Dewan  Pengawas  Syariah  wajib  mengungkapkan  remunerasi  dan  fasilitas yang  diperoleh  pada  laporan  GCG. 24 Anggota  DPS  dilarang  merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. 25
Sedangkan  dalam  Peraturan  PBI  No.  11/33/PBI/2009  disebutkan bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  dewan  yang  bertugas  memberikan
22 Ibid. Pasal 51 (1) 23 Ibid. Pasal 51 (2) 24 Ibid. Pasal 51 (3)
25 Ibid. Pasal 51 (4)
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan  prinsip  syariah. 26 Tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas Syariah  adalah  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Direksi  serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 27 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain: 28
1) Menilai  dan  memastikan  pemenuhan  Prinsip  Syariah  atas  pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
3) Meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
4) Melakukan review secara  berkala  atas  pemenuhan  Prinsip  Syariah terhadap  mekanisme  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta pelayanan jasa Bank; dan
5) Meminta data dan  informasi terkait dengan aspek syariah dari  satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Problem dari Aspek Sarana dan Prasarana
Untuk  memperlancar  proses  pengawasan,  pihak  bank  perlu melengkapi  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  kegiatan  DPS,  seperti kantor dan peralatannya, komputer, sarana transportasi, telekomunikasi dan akses  internet.  Permasalahannya,  masih  banyak  bank  syariah  yang  tidak menyediakan kebutuhan kerja DPS ini, dan ini sangat menghambat kegiatan kerja pengawasan yang dilakukan DPS.
Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  akan  menjadikan pengawasan  lebih  efektif  dan  efisien.  Pengawas  dapat  berkonsultasi  dengan pengawas  lebih  tinggi    dan  sesama  pengawas  dalam  mensikapi  beragam problem  yang  muncul  untuk  menentukan  tindakan  terbaik  dilakukan  oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## Kesimpulan
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  berperan  penting  untuk  menjamin  agar bisnis  syariah  khususnya  perbankan  syariah  beroperasi  sesuai  prinsip  syariah, peran  ini  seharusnya  diperluas  sebagai  kepanjangan  tangan  Bank  Indonesia untuk  menjamin  makin  berkembang  dan  tumbuh  sehat  perbankan  syariah  di Indonesia.  Peran  ini  akan  optimal  jika  perangkat  pendukung  operasional  DPS tersedia mencakup legislasi dan regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, manajemen yang baik dan sarana prasarana yang memadai.
26 Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  (12)  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GGC) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 27 Ibid. Pasal 47 (1)
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

## Daftar Pustaka
Agustianto “ Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah ”. http://id.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas- syariah-2-agustianto (diakses, 1 September 2013) ________, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2), http://id.scribd.com/doc/4685583/optimalisasi-dewan-pengawas- syariah-2-agustianto (diakses 28 Oktober 2013). ________, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah”. http://www.agustiantocentre.com/?p=937 (diunggah pada 9 Mei 2011, diakses pada 7 September 2013)
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universias Indonesia, 2005 Fiki Ariyanti, “Ratusan Dewan Pengawas Syariah RI Cuma Bersertifikat Level Dasar”. http://bisnis.liputan6.com/read/623948/ratusan-dewan-pengawas- syariah-ri-cuma-bersertifikat-level-dasar  (diterbitkan 27/06/2013, diakses 6 September 2013)
Heri Sunandar, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal Hukum Islam, Vo. IV No. 2 Desember 2005 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2007 Peraturan  Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/2009  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004 Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), “Kredit Fiktif Bank Syariah Senilai Rp. 102 M Terungkap” http://ekonomisyariah.info/blog/2013/10/24/kredit-fiktif- bank-syariah-senilai-rp102-m-terungkap/ (diakses 6 september 2013) Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat: 2006 Tempo.co Metro, “Kepolisian Usut Aset Tersangka Kredit Fiktif BSM” http://www.tempo.co/read/news/2013/10/26/064524804/Kepolisian-Usut-Aset- Tersangka-Kredit-Fiktif-BSM (diakses 28 Oktober 2013) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.