## Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi di Libya

## Jerry Indrawan
Dosen Hubungan Internasional UPN Jakarta, Universitas Paramadina dan Untag Jakarta
Abstract: This article explains on  civil  war and the humanitarian intervention   in Libya, in which  it was taken over by NATO coalition forces through the Operation Unified  Protector. The fighting in Libya ended in late October  2011 following the death of Muammar Gaddafi. Officially NATO announced that it would suspend its military operations in Libya on October 31, 2011, but the new Libyan government (NTC) requested NATO's mission in the country to be extended until the end of 2011.  On 27 October, the UN Security Council voted to  end its mandate  NATO  military  forces  in  Libya  on  October  30,  2011.  The  implications  of    NATO military  operations    in  Libya  have  side  effects  and  unintended  consequences.  So  far,  armed conflicts in Libya are still going on following the death of Gaddafi  several years ago. Kata Kunci: Libya; Muammar Gaddafi; konflik

## Pendahuluan
Perang  telah  menjadi  bagian  dari  peradaban  manusia,  bahkan  ada  yang  mengatakan bahwa perang merupakan kebudayaan tertua dari umat manusia. Perang telah menjadi bagian dari  peradaban  umat  manusia.  Tirani,  tekanan  terhadap  minoritas,  dan  penganiayaan  selalu berjalan  sejalan  dengan  perang.  Setelah  menyaksikan  dua  perang  dunia  yang  sangat menakutkan, manusia memasuki era konflik yang baru. Konflik bersenjata internasional sudah semakin menurun, terutama pasca Perang Dunia II. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur  menunjukkan  sebuah  fakta  bahwa konflik  dewasa  ini terjadi di dalam  negara (konflik bersenjata non-internasional), bukan antar negara.
Rezim  despotik,  yang  berujung  pada  tirani,  adalah  salah  satu  sebab  utama  mengapa banyak  terjadi  konflik  bersenjata  non-internasional.  Indonesia  mengalami  rezim  seperti  ini ketika  32  tahun  Soeharto  berkuasa.  Libya  sebenarnya  mengalami  hal  yang  sama  dengan Indonesia  ketika  berkuasanya  Kolonel  Moammar  Gaddafi  selama  42  tahun  di  sana. Terkadang, perang dibenarkan memang untuk membebaskan manusia dari cengkraman tirani.
Keyakinan  seperti  ini  menjadi  lebih  kuat  dewasa  ini  daripada  masa-masa  sebelumnya, dan  doktrin  intervensi  kemanusiaan  dalam  bentuk  tertentu,  dapat  lebih  diterima  untuk digunakan.  Sebelum  melangkah  lebih  jauh,  kita  terlebih  dahulu  akan  melihat  situasi  yang melatarbelakangi kondisi di Libya sebelum invasi NATO pada tanggal 29 Maret.
Libya  sendiri  terletak  di  Afrika  Utara  berbatasan  dengan  Mesir  di  sebelah  Timur, Tunisia  di  bagian  Barat,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  Selatan  serta  Aljazair  di  Barat  Daya. Sebagian  besar  wilayah  Libya  merupakan  gurun  pasir.  Ini  yang  menjadikan  alasan  mengapa populasi  penduduk  lebih  banyak  terkonsentrasikan  di  wilayah-wilayah  sepanjang  laut Mediterania.  Komposisi  etnis  Libya  terdiri  dari  mayoritas  etnis  Arab,  atau  campuran  etnis ArabBerber.  Selain  itu  terdapat  pula  etnis  lain  seperti  Berber,  Tuareg,  Toubou.  Konflik  di Libya  ini  menarik  untuk  kita  pelajari  karena  tidak  seperti  umumnya  konflik  yang  terjadi  di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Fenomena  Arab  Spring  yang  awalnya  terjadi  lebih  dulu  di  Tunisia,  Yaman,  dan  Mesir yang  mengawali  konflik  Libya  (Salma,  2012).  Demokrasi  yang  mulai  masuk  di  Libya membawa  angin  perubahan  terhadap  negara  berpenduduk  sekitar  5,6  juta  jiwa  ini  (Index Mundi, 2013). Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang  dikenal  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah  (BBC,  2011).  Meski  dikabarkan  polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi  bentuk  protes  terhadap  pemerintah  mereka  secara  umum  dan  terhadap  pemimpin mereka  yang  telah  berkuasa  selama  lebih  dari  42  tahun,  Kolonel  Moammar  Gaddafi,  secara khusus.  Para  demonstran  menyerukan  pergantian  kepemimpinan  dan  dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.
Pada  tanggal  tersebut,  terjadi  protes  besar-besaran  dan  dalam  kurun  waktu  sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri.  Meningkatnya jumlah warga yang turun ke  jalan  untuk  melakukan  protes  ini  tentu  saja  membuat  Gaddafi  khawatir.  Oleh  sebab  itu, Gaddafi  memerintahkan  pasukannya  untuk  menghalau  massa  yang  protes.  Protes  yang  pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.
Demi  mempertahankan  kendalinya  atas  kepemimpinan  di  negara  tersebut,  Gaddafi bahkan  tidak  segan-segan  memerintahkan  pasukannya  untuk  mengambil  tindakan  apapun yang  diperlukan.  Di  samping  dengan  menggunakan  kekuatan  militer,  Gaddafi  juga  berusaha membatasi  ruang  gerak  warga  yang  protes  dengan  melakukan  sensor  dan  memutus  jalur komunikasi.  Dipicu  eskalasi  yang  semakin  tinggi,  ketegangan  lalu  meningkat  menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.
Pihak  pemberontak  lalu  mendirikan  pemerintahannya  sendiri  yang  dinamakan  Libyan National  Council  atau  National  Transitional  Council  (NTC)  pada  tanggal  27  Februari  2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota  yang  terletak  di  bagian  timur  Libya  (The  International  Institute  for  Strategic  Studies, n.d.). Oleh karena itu, Benghazi kemudian menjadi identik dengan kaum pemberontak. Merasa kekuasaannya  semakin  terancam,  Gaddafi  tanpa  ampun  memerintahkan  pasukannya  untuk menembak  dan  menghabisi  siapa  saja  yang  melawannya.  Sampai  dengan  akhir  februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa (BBC, 2011).
Menyikapi  tindakan  brutal  rezim  Gaddafi,  Dewan  Keamanan  PBB  kemudian mengeluarkan  Resolusi  1970  untuk  memberlakukan  embargo  senjata,  membekukan  aset Gaddafi,  dan  melarang  mereka  melakukan  perjalanan,  serta  himbauan  untuk  memberikan bantuan  kemanusiaan  bagi  Libya.  Resolusi  tersebut  juga  menyerukan  kepada  Gaddafi  untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. Dewan Keamanan PBB berdasarkan  Piagam PBB bab VII  pasal  42,  kembali  mengeluarkan  sebuah  resolusi  setelah  mendapat  desakan  Liga  Arab. Resolusi  yang dikenal sebagai  Resolusi 1973  itu  berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.
Masalah  utama  muncul  ketika  pada  19  Maret  dini  hari,  pasukan  koalisi  yang  dipimpin oleh  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Perancis  melancarkan  operasi  Odyssey  Dawn.  Mereka mulai  memasuki  dan  menyerbu  target-target  pemerintahan  di  Libya  dengan  alasan  untuk menegakkan  Resolusi  1973.  Setelah  sekitar  lima  hari,  tongkat  kendali  humanitarian intervention  di  Libya  diambil  alih  oleh  pasukan  koalisi  NATO  melalui  Operation  Unified
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Protector.  Pada  tanggal  24  Maret,  NATO  mengambil  alih  komando  operasi  laut  dan  sehari sesudahnya  mengambil  alih  komando  operasi  udara.    Pertempuran  di  Libya  berakhir  pada bulan  Oktober  akhir  menyusul  tewasnya  Muammar  Gaddafi.  Secara  resmi  NATO mengumumkan bahwa mereka akan meng-
hentikan operasi militernya di Libya pada 31 Oktober 2011. Pemerintah Libya yang baru (NTC) meminta misi NATO di negaranya untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2011, tetapi pada 27 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengambil suara untuk mengakhiri mandat operasi militer NATO di Libya pada 30 Oktober 2011.
NATO  (North  Atlantic  Treaty  Organization)  adalah  sebuah  organisasi  yang  berdiri berdasarkan  Perjanjian  Atlantik  Utara  (North  Atlantic  Treaty),  yang  ditandatangani  pada tanggal  4  April  1949.  Anggota  awal  NATO  terdiri  dari  Amerika  Serikat,  Inggris  Raya, Belanda,  Luxemburg,  Perancis,  Kanada,  Portugal,  Italia,  Norwegia,  Denmark,  dan  Islandia. Yunani dan Turki bergabung pada tahun 1952. Sekarang NATO memiliki 28 negara anggota, di  mana  sisa  14  negara  yang  lain  bergabung  setelahnya  (NATO,  n.d.).  Di  dalam  Perjanjian Atlantik Utara, terkenal Pasal 5, yang berbunyi:
...  the  new  Allies  agreed  “an  armed  attack  against  one  or  more  of  them…  shall  be considered an attack against them all” and that following such an attack, each Ally would take “such  action  as  it  deems  necessary,  including  the  use  of  armed  force”  in  response  (NATO, n.d.).
Terkait operasi  militer,  tidak  ada operasi  militer  yang dilakukan NATO selama Perang Dingin  berlangsung.  Setelah  berakhirnya  era  Perang  Dingin,  operasi  militer  pertama  NATO dimulai.  Operasi  Anchor  Guard tahun  1990  dan  Ace  Guard  tahun  1991  adalah  akibat  invasi Irak terhadap Kuwait. Dilanjutkan pada tahun 1993 lewat operasi Deny  Flight di Bosnia dan Herzegovina, dan Operasi Allied Forces di bekas Yugoslavia (sekarang Kosovo) tahun 1999. Di  abad  baru,  menanggapi  peristiwa  9/11,  NATO  menerapkan  Pasal  5  dari  Piagam  NATO untuk  pertama  kali  dalam  sejarah.  Operasi  militer  yang  dikirim  adalah  Operasi  Eagle  Assist dan  Operasi  Active  Endeavour  di  Afghanistan  tahun  2001.  Setelah  itu,  datanglah  intervensi kemanusiaan NATO di Libya melalui Operasi Unified Protector tahun 2011.
Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara  telah  kolaps  dan  hukum  tidak  berlaku  lagi  (Wheeler,  2000,  p.  27).  Pelanggaran  berat terhadap  hak  asasi  manusia  dewasa  ini  sudah  berkembang  menjadi  masalah  internasional, tetapi  apakah  legitimasi  menggunakan  kekuatan  senjata  untuk  mencegah  pelanggaran  itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan.
R.J. Vincent  mengatakan apabila  sebuah  negara secara sistematis dan  masif  melanggar hak  asasi  manusia,  masyarakat  internasional  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  intervensi kemanusiaan  (Vincent,  1986,  p.  127).  Kritik  yang  mempertanyakan  tentang  pelanggaran kedaulatan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan:
… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity? (Guraizu, 2008, p. 7)
Pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kemanusiaan  merupakan  prioritas  utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara,  maka  sudah  merupakan  tanggung  jawab  dunia  internasional  untuk  bergerak menghentikan  kejadian  tersebut.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  responsibility  to  protect  (R2P) yang  menyatakan  bahwa,  kedaulatan  negara  mensyaratkan  tanggung  jawab,  dan  tanggung
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
jawab  utama  terkait  perlindungan  terhadap  warga  negaranya  terletak  di  negara  itu  sendiri, akan  tetapi,  ketika  sebuah  populasi  masyarakat  menderita  dari  situasi  yang  membahayakan sebagai akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi, atau kegagalan negara, dan negara tersebut  tidak  mampu  menghentikan  atau  menghindarinya,  prinsip  non-intervensi  membuat dunia  internasional  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi.  Kedaulatan  suatu  negara  berarti tanggung  jawab  untuk  melindungi  warganya  dari  kekerasan  terhadap  kemanusiaan.  Apabila negara  gagal  memerankan  tanggung  jawab  tersebut  maka  komunitas  internasional-lah  yang mengambil  alih  tanggung  jawab  tersebut.  Pada  saat  tersebut,  masalah  kedaulatan  negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.
Menurut  Walzer,  justifikasi  terhadap  aksi  intervensi  dapat  digolongkan  menjadi  tiga bagian.  Pertama  institusi  internasional.  Suatu  intervensi  dapat  dikatakan  legal  apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara  yang  akan  diintervensi  untuk  mempertahankan  kedudukan  mereka  menghadapi ancaman  dan  serangan  baik  internal  maupun  eksternal.  Ketiga  adalah  alasan  kemanusiaan. Intervensi  dilakukan  dengan  tujuan  menyelamatkan  nyawa  manusia  dari  kekerasan  yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut (Walzer, 1977, p. 86108).
Apabila  tiga  alasan  intervensi  dari  Walzer  di  atas  mendapatkan  justifikasinya,  maka untuk  alasan  pertama  dan  kedua  intervensi  di  Libya  bisa  dibilang  tidak  sah.  Di  Libya, intervensi  dilakukan  atas  inisiatif  pasukan  koalisi  dan  bukan  atas  mandat  PBB  atau  institusi internasional  yang  berwenang.  Sedangkan  pihak  Libya  (pemerintahan  Gaddafi)  sendiri  jelas tidak  meminta  negaranya  diintervensi,  sama  sekali  berbeda  dengan  kasus  Perancis  yang dimintai  bantuannya  oleh  Pemerintah  Mali  untuk  menghadapi  pemberontak  di  Mali  Utara (Aljazeera, 2013). Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang mewakili rakyat Libya  adalah  NTC  (National  Transition  Council)  maka  intervensi  yang  dilakukan  bisa dikatakan  sah.  Ditinjau  dari  alasan  kemanusiaan,  memang  saat  itu  telah  jatuh  cukup  banyak korban,  karena  itu  intervensi  di  Libya  dapat  dibenarkan  untuk  mencegah  korban  semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya dari kekejaman Gaddafi.
Akan  tetapi,  masalahnya  tidak  sesederhana  itu.  Resolusi  yang  dikeluarkan  terkait legalitas  intervensi  kemanusiaan  ke  Libya  oleh  DK  PBB,  yaitu  nomor  1970  dan  1973,  tidak hanya  mengacu  pada  pasal  41  dan  pasal  42,  tetapi  harus  juga  mempertimbangkan  pasal  39 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 39 ditegaskan bahwa kata perdamaian yang dimaksud harus mengacu  kepada  perdamaian  internasional  (Bellamy,  2003,  p.  263-264).  Sebab,  akan  terjadi kontradiksi  jika  DK  PBB  mencampuri  secara  paksa  suatu  persengketaan  sipil  yang  tidak tergolong kepada ancaman perdamaian  internasional (Kolb & Hyde, 2008, p. 12). Selain  itu, tentunya  motif  politik  dan  ekonomi,  jelas  tindakan  demikian  adalah  pelanggaran  hukum internasional.
Pasal  2  ayat  (7)  Piagam  PBB  menegaskan  prinsip  non-intervensi.  Begitu  pula  dengan Resolusi  1973  dalam  konsideransnya  menegaskan  bahwa  resolusi  diterbitkan  dengan memperhatikan  kedaulatan,  keutuhan  dan  persatuan  dari  Libya.  Di  lain  pihak,  karena  PBB tidak  mampu  mengatasi  konflik  di  Libya  maka  DK  PBB  mendukung  para  anggota  para anggota  Pakta  Pertahanan  Atlantik  Utara  (NATO),  menandatangani  perjanjian  untuk mengambil alih  komando operasi  militer di  Libya  melalui  pasukan koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam PBB pasal 43 tidak  ada  salahnya  untuk  menjaga  perdamaian  dunia.  Namun  pada  prakteknya  sama  sekali
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
tidak  seperti  yang diharapkan. Serangan tentara koalisi  justru menimbulkan korban  jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terlibat pertempuran. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan sebagai  instrumen  “penjaga”  agar  Gaddafi  tidak  semakin  kejam,  diterjemahkan  menjadi serangan  militer  masif  di  wilayah  teritorial  Libya.  Selain  itu  jatuhnya  korban  di  kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.
Sejauh  NATO,  yang  adalah  anggota  tetap  DK  PBB  peduli,  situasi  ini  memperumit masalah legalitas dari penggunaan kekuatan internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas ius ad bellum. Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hal veto khusus, yang mana tidak  mewajibkan  mereka untuk abstain dari pemungutan suara apabila  mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional.
Kekebalan  secara  de  facto  dari  segala  upaya-upaya  penegakan  hukum  (termasuk penggunaan angkatan bersenjata) terhadap tindakan agresi yang dilakukannya sendiri (maupun sekutunya)  sekarang  telah  meningkat  menjadi  “hak  khusus”  yang  diperoleh  NATO  sebagai organisasi  militer  regional,  dan  juga  untuk  mendukung  klaim  globalnya  terhadap  kekuasaan. Dan,  memang  faktanya  seperti  ditunjukkan  ketika  NATO  mengintervensi  Yugoslavia, masyarakat  internasional  tidak  bisa  mengambil  tindakan  yang  efektif  terhadap  “intervensi kemanusiaan”  sepihak  oleh  NATO,  selama  anggota  tetap  DK  PBB  terus  menggunakan  hak vetonya (Kochler, 2000, p. 25).
Argumen-argumen  di  atas  memang  menarik  karena  masing-masing  secara  akademis memiliki  alasan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Tetapi,  secara  praktis  biasanya  sebuah negara  tidak  akan  mengambil  resiko  untuk  berperang  di  perang  orang  lain  hanya  karena alasan-alasan  kemanusiaan.  Negara  akan  selalu  dimotivasi  oleh  kepentingan  nasionalnya ketika  mereka  menjalankan  politik  luar  negerinya.  Selain  itu,  negara  juga  tidak  ada  urusan membahayakan  nyawa  pasukannya  tempur,  maupun  personel  non-militernya  untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Kepentingan pasti bermain di sini, untuk itu akan penulis jelaskan  pada  bab  empat  terkait  motivasi  apa  yang  melandasi  NATO  melakukan  intervensi kemanusiaan ke Libya.
Sebelumnya,  keberadaan  NATO  di  Libya  terlihat  sebagai  bentuk  perpanjangan  tangan Amerika  Serikat  yang  hampir  selalu  mengatasnamakan  HAM  dan  demokrasi  sebagai  basis instrumen  untuk  melakukan  intervensi.  Padahal,  bukti-bukti  tentang  pelanggaran  HAM  dan demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa  kekerasan  atau  konflik  pada  umumnya  Amerika  Serikat  selalu  mengambil  peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti di Libya, maka pemerintah Amerika Serikat  akan  terjun  dan  memainkan  standar  ganda  (intervensi  kemanusiaan  atau  minyak?). apalagi, jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang strategis dan kaya dengan sumber- sumber  daya  alam,  maka  hampir  dipastikan  di  situ  Amerika  Serikat  mengambil  peran  untuk intervensi (Shoelhi, 2007, p. 71).
Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan dari Libya (Barash &  Webel, 2009, p. 323). NATO justru seakan  menyulut api  terlebih  dahulu  dan  Amerika  Serikat  seolah  mencari  dasar  yang  legal-formal  untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Upaya-upaya  suatu  negara  dalam  mempertahankan  perekonomian  dari  krisis  yang memiliki  pengaruh  besar terhadap stabilitas kehidupan  bernegara dapat  mempengaruhi  aspek lain seperti pertahanan dan keamanan, politik dan lain sebagainya pada era globalisasi saat ini. Kebutuhan  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  akan  minyak  secara  tidak  langsung dapat  mempengaruhi  segi  ekonomi  suatu  negara.  Seperti  di  jelaskan  oleh  beberapa  kalangan teoritis ekonomi  yang  menjelaskan secara umum  mengenai kepentingan segi ekonomi dalam kehidupan  bernegara  berkaitan  erat  dengan  supply  atau  kebutuhan  dan  ketersediaan  minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini.
Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika  Serikat  memiliki  peranan  penting  dalam  supply  minyak,  beberapa  perusahaan minyak yang ada di libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti oleh Arabian Gulf Oil Company  (Agoco),  dan  Sirte  Oil  Company  (SOC)  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap ketersediaan minyak global khususnya terhadap supply ke Amerika Serikat dan negara-negara dunia  pertama  (Chossudovsky,  2011).  Faktanya  adalah  sumber  kekayaan  Libya  dan  minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan NATO dalam proses revolusi  Libya  dengan  dalih  melindungi  warga  sipil  untuk  menggulingkan  rezim  Muammar Gaddafi  tidak  tanpa  alasan.  NATO  dan  AS  sebenarnya  mengincar  sumber  energi  negara  ini (Iran Indonesian Radio, 2012).
Selama  puluhan  tahun  perusahaan-perusahaan  minyak  Eropa  mendapat  kontrak  yang membuat  mereka  mampu  mengakses  sampai  setengah  produksi  minyak  mentah  di  ladang- ladang minyak Libya (Faucon, 2012). Beberapa perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka  investasi  lebih  lanjut  pasca  sanksi  dari  Washington  dicabut  tahun  1994  dan perusahaan-perusahan  minyak  besar  asal  AS  mulai  memasuki  negara  Afrika  Utara  tersebut. Akan  tetapi,  keinginan  tersebut  sepertinya  tidak  terlaksana.  Pemerintah  Libya,  di  bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan-perusahaan tersebut. Pembagian jatah minyak dari  masing-masing  ladang  hanya  sekitar  12%,  dari  awalnya  50%.  Gaddafi  menyuarakan alasannya  mengapa  pemerintahannya  berusaha  untuk  mengalirkan  keuntungan  minyak  dari Libya  untuk  rakyatnya  sendiri.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  mengontrol  bisnis  minyak  di Libya,  dan  mereka  mendapat  keuntungan  yang  sangat  besar  karenanya.  Untuk  itu,  mulai sekarang rakyat Libya-lah yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.
Intervensi NATO ke Libya adalah efek dari keberatannya negara-negara barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti  menjadi  mitra  yang  menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan  minyak  internasional. Ia sering kali  menaikkan  biaya dan pajak, serta  meminta  tuntutan-tuntutan  yang  sulit  dipenuhi.  Kejahatan  Gaddafi  bukanlah  terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya  diturunkan,  negaranya  dikepung  dari  luar  dan  digoyahkan  dari  dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahlan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.
Intervensi NATO ke  Libya  memiliki kepentingan  yang  sama  seperti  intervensi  AS dan sekutunya  di  Afghanistan  Irak  tahun  satu  dekade  lalu  (Engdahl,  2011,  p.  304-307).  Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak  nasional  (NOC),  dan  akhirnya  memprivatisasikan  industri  minyak,  dengan  transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Chossudovsky, 2011). Karena  itu,  minyak adalah sumber kekuasaan  yang  memiliki  efek  luar  biasa dan  juga sangat  kompleks  di  era  globalisasi  ekonomi  ini  (Nye,  2009,  p.  225).  Terminologi  intervensi
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kemanusiaan  di  Libya,  negara  di  mana  sumber  daya  energinya  telah  menjadi  obyek  intrik imperialis  selama  beberapa  dekade,  kini  sedang  disalahgunakan  untuk  mengamankan  akses minyak (Rakyat Merdeka Online, 2011).
Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal Arab Saudi kualitasnya lebih rendah dan lebih sulit untuk dimurnikan. Karena kualitasnya itu, minyak Libya menjadi incaran. Tak kurang banyak negara besar yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekpor minyak Libya pada tahun 2009 di antaranya Italia (32%), Jerman (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%).
Sebagai  salah  satu  negara  di  kawasan  Timur  Tengah,  Libya  memiliki  kekayaan  alam yang  memadai  salah  satunya  adalah  ketersediaan  sumber  alam  berupa  minyak  bumi  yang  di perkirakan  memiliki  cadangan  minyak  untuk  keperluan  minyak  internasional  dalam  skala besar, Libya memiliki cadangan minyak terbesar ketujuh dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas (Annual Statistical Bulletin,  2004). Di Afrika, Libya ketiga  yang  paling  produktif,  di  bawah  Angola  dan  Nigeria  (Williams,  2011,  p.  85),  dengan menghasilkan sampai 1,8 juta barel perhari (kira-kira dua persen dari total permintaan dunia), bahkan,  tahun  1970-an  produksi  minyak  di  Libya  mencapai  rekor  3  juta  barel  perhari (Vandewalle,  1998,  p.  74).  Selain  itu,  Libya  juga  diprediksi  memiliki  lebih  dari  60  tahun pasokan  minyak  mentah  (The  Southwest  Initiatives  for  the  Study  of  Middle  East  Conflict, 2011). Karena itulah, menurut Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan,
Sumber  daya  alam  dan  minyak  Libya  menjadi  penyebab  krisis  dan  konflik  terjadi  di negara itu (Republika, 2011).
Selanjutnya,  muncul  pertanyaan  di  benak  kita  terkait  motivasi  dari  intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  NATO  ini.  Motivasi  apa  yang  melandasi  NATO  untuk melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya.  Apakah  mereka  memiliki  justifikasi  untuk melakukan  tindakan  tersebut?  Apakah  benar-benar  karena  ingin  menegakkan  hak  asasi manusia  dan  mencegah  meluasnya  genosida?  Ataukah,  memang  ada  faktor-faktor  lain  yang menjadi  penyebab,  seperti  adanya  pihak-pihak  tertentu  di  dalam  internal  NATO  yang menggunakan  organisasi  tersebut  untuk  mengejar  kepentingan  mereka  semata?  Selain  itu, apakah  intervensi  kemanusiaan  dapat  mempengaruhi  sistem  perdamaian  dan  keamanan internasional?

## Intervensi Kemanusiaan
Intervention (intervensi)  merupakan suatu tindakan  yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan  tersebut  tidak  menyetujuinya  (Coady,  2002,  p.  10).  Intervensi  juga  dapat  diartikan sebagai  bentuk  campur  tangan  diktatorial  terhadap  urusan  dalam  negeri  suatu  negara,  yang mencakup  penggunaan  ancaman  kekerasan  atau  pelemahan  ekonomi  secara  substansial (Donnelly, 1983, p. 311).
Beberapa  analis  menggunakan  terminologi  “forcible”  atau  pemaksaan,  yang  memiliki dua skala pengukuran. Skala rendah intervensi bisa diartikan sebagai tindakan mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, sedangkan  skala tinggi  adalah dengan  melakukan tindakan koersif  yang  bisa  berupa  upaya-upaya  militer  (Nye,  2009,  p.  166-167).  Walaupun  demikian, intervensi  tetap  menjadi  salah  satu  elemen  dalam  hubungan  internasional  dewasa  ini, meskipun jelas sangat bertentangan dengan norma hukum dan moral.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Sementara,  istilah  humanitarian  merupakan  istilah  yang  pada  saat  ini  lazim  digunakan untuk menunjukkan intervensi yang ditujukan untuk menyelamatkan warga negara asing dari bahaya  yang  sedang  dilakukan,  atau  akan  dilakukan,  terhadap  mereka  oleh  otoritas  negara yang  seharusnya  melindungi  mereka  (Coady,  2002,  p.  11-12).  Berdasarkan  definisi  tersebut, humanitarian intervention merujuk kepada suatu keadaan di mana suatu negara atau gabungan dari  beberapa  negara  mengerahkan  kekuatan  militernya  untuk  membantu  mengatasi pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  yang  terjadi  di  wilayah  negara  lain.  Menurut  Fernando Teson, intervensi kemanusiaan adalah:
Proportionate help, including forcible help, provided by governments (individually or in alliences) to individuals  in  another state who are victims of severe tyranny (denial of  human rights by their own government) or anarchy (denial of human rights by collapse of the  social order) (Teson, 2005, p. 6).
Teson  berpendapat  bahwa  dalam  kasus-kasus  tertentu,  sebuah  negara  dapat  mencegah atau menghentikan tirani atau anarki di negara lain, bahkan dengan kekerasan. Secara esensial, kondisi  ini  bisa  diartikan  sebagai  izin  secara  moral  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan. Selain  itu  pula,  memang  butuh  waktu  lama  untuk  mendapatkan  izin  secara  legal.  Hukum internasional  mengizinkan  intervensi  kemanusiaan  untuk  dilakukan  dalam  kasus-kasus  tirani dan anarki yang sudah sangat serius dan mengancam hak asasi manusia.
Doktrin tradisional dari intervensi kemanusiaan mengakui hak dari sebuah negara untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain dengan tujuan melindungi warga negaranya dari perlakuan  tidak  manusiawi.  Doktrin  ini  juga  mengakui  hak  dari  sebuah  negara  untuk  ikut campur  dalam  urusan  dalam  negeri  negara  lain,  ketika  negara  tersebut  melanggar  hukum- hukum kemanusiaan. Seperti doktrin-doktrin legal lainnya, intervensi kemanusiaan didasarkan pada  sifat  manusia  yang  paling  dasar.  Sifat  manusia  yang  paling  dasar  adalah  penyelamatan diri  sendiri.  Sangat  penting  di  sini  untuk  mengetahui  apa  makna  yang  paling  tepat  dari penyelamatan diri sendiri, dalam hubungannya dengan intervensi kemanusiaan.
Penting  juga  bagi kita untuk  mengetahui  beberapa definisi penting  yang diberikan oleh ahli-ahli internasional tentang intervensi kemanusiaan. Baxter mengatakan bahwa:
It  is  imperative  to  note  some  of  the  definitions  provided  by  international  scholars  on humanitarian intervention. Baxter refers humanitarian intervention as short term use of armed force by a government, in what would otherwise be a violation of the sovereignty of a foreign state,  for  the  protection  from  death  or  grave  injury  of  citizens  of  the  acting  state  and incidentally, perhaps national of other states by their removal from the territory of the foreign state (Sinha, 2002, p. 10-11).
Sementara itu, Fernando Teson menambahkan definisi dari intervensi kemanusiaan: Proportional state assistance to citizens in another nation whose basic human rights are violated and who are themselves willing to rise up against their government (Sinha, 2002, p. 12).
Negara  berdaulat  menghadapi  banyak  aturan  terkait  hak-hak  fundamentalnya.  Hal  ini disebabkan norma-norma lintas batas, yang menyangkut subjeksubjek negara secara langsung dan  membentuk  hukum  tertinggi  berdasarkan  moralitas  universal  dan  hati  nurani  manusia, sehingga  harus  diterapkan  di  negara  tersebut.  Setiap  pelanggaran  terhadap  hukum  umum  ini dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Setiap  pelanggaran  akan  memprovokasi tindakan  solidaritas  umat  manusia  untuk  bertindak  melindungi  hak  asasi  sesamanya  melalui mekanisme-mekanisme universal yang tersedia.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Dari  konteks  di  atas,  Manoj  Kumar  Sinha  mendefinisikan  intervensi  kemanusiaan sebagai:
An act performed for the purpose of forcing a sovereign to respect fundamental human rights in the exercise of its sovereign prerogratives. It is an attempt to compel a state to act or to refrain from acting, and may eventually be backed up by the use of force (Sinha, 2002, p. 12-13).
Jika  alasan  di  atas  dapat  diterima,  maka  kedaulatan  harus  dibatasi  dalam  kasus penyalahgunaan  hak  prerogratif.  Penting  untuk  membuat  syarat-syarat  minimum  tertentu  di mana  pembatasan  seperti  itu  dapat  diterima.  Penting  juga  untuk  membuat  sebuah  prosedur yang  layak  untuk  memastikan  syaratsyarat  tersebut  dipatuhi.  Setiap  tindakan  untuk memulihkan  legalitas,  harus  didasarkan  juga  pada  legalitas  itu  sendiri,  dan  setiap  intervensi yang  dilakukan  terhadap  sebuah  negara,  walaupun  dilakukan  berbasis  legalitas  hukum  yang kuat, harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi.
Fernando  Teson  menambahkan  bahwa  hukum  internasional  harus  berdasar  pada  hak asasi manusia dan legitimasi politik. akan tetapi, kaum nonintervensi dapat menantang konsep intervensi  kemanusiaan  dengan  alasanalasan,  seperti  apakah  tindakan  itu  lebih  memiliki konsekuensi  buruk  atau  baik.  Jika  melihat  dari  alasan  ini,  intervensi  kemanusiaan  lebih memiliki konsekuensi buruk daripada baiknya (Teson, 2005, p. 97). Dalam kasus ini, kita bisa berpendapat  skeptis  bahwa  intervensi  kemanusiaan  adalah  sebuah  tindakan  yang  tidak  bisa dibenarkan karena melalui tindakan ini, banyak orang-orang yang tidak berdosa terbunuh dan doktrin  dari  intervensi  kemanusiaan  itu  sendiri  akan  disalahgunakan  karena  negara  yang melakukannya memiliki motivasi non-kemanusiaan.
Terdapat  juga  beberapa  motivasi-motivasi  lainnya,  seperti:  negara  yang  melakukan kurang memiliki informasi untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab ketika intervensi; intervensi kemanusiaan dapat menganggu stabilitas global; intervensi kemanusiaan dilakukan tergantung kebutuhan, selektif, dan tidak berprinsip; dan intervensi kemanusiaan adalah tidak sah  dari  sudut  pandang  sang  pelaku  intervensi,  yang  merupakan  kegagalan  negara  karena mengirimkan warga negaranya untuk berperang demi kemerdekaan warga negara lain.
Menurut  doktrin  hukum  internasional,  sebuah  tindakan  di  mana  warga  sipil  menjadi legal ketika terbunuh, adalah ketika memenuhi tiga syarat di bawah ini:
1. Tindakan tersebut memiliki konsekuensi langsung, seperti mengakhiri tirani;
2. Motivasi dari pelakunya adalah baik, yaitu bertujuan untuk mendapatkan konsekuensi positif, seperti tidak melakukan tindakan disengaja untuk membunuh non-kombatan; dan 3.  Tindakan  yang  berkonsekuensi  positif,  seperti  mengakhiri  tirani  lebih  penting  dari konsekuensi  tindakan  negatifnya,  seperti  non-kombatan  yang  terbunuh.  Ini  disebut  doktrin proporsionalitas (Teson, 2005, p. 103).
Teson juga berpendapat bahwa terkadang intervensi kemanusiaan itu dapat dijustifikasi. Secara lebih umum, ia menunjukkan bahwa perang dapat dijustifikasi apabila didasarkan pada teori hukum internasional yang logis dan terpadu. Saat ini sudah menjadi biasa ketika wacana hukum  internasional  selalu  terjebak  dalam  ketegangan  sejak  lama  terkait  hak  asasi  manusia dan kedaulatan negara, yang adalah dua pilar utama dalam hukum internasional. Ketegangan tersebut  berubah  menjadi  drama  ketika  negara-negara,  yang  dilindungi  oleh  kedaulatan masing-masing,  menyalahgunakan  kekuasaannya  dan  menganiaya  orang-orang  sedemikian rupa, sehingga intuisi moral kita tergerak untuk menyelamatkan para korban (Teson, 2005, p. 4).  Ini  yang  menjadi  dilema  intervensi  kemanusiaan  sebenarnya,  ketika  hati  nurani berbenturan dengan aturan (hukum).
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Akan tetapi, intuisi seperti ini berbenturan dengan realitas moral dari perang itu sendiri. Michael  Walzer  mengatakan  bahwa  perang  adalah  bentuk  yang  paling  merusak  dari kekejaman manusia (Welzer, 1977, p. 1). Perdamaian adalah tujuan utama dari setiap tatanan internasional  yang  mengedepankan  rasionalitas.  Karena  itu,  berhubungan  dengan  dua  pilar hukum internasional utama di atas, yaitu hak asasi manusia dan kedaulatan negara, kita harus mampu  menahan diri dan  bersikap objektif terkait legalitas dan pertimbangan  moral,  apakah harus  menggunakan  kekuatan  bersenjata  dengan  alasan  bahwa  setiap  individu  berhak dilindungi  hak  asasi  manusianya  atau  tetap  menjaga  kedaulatan  negara.  Hal  ini  menarik  kita bahas,  intervensi  kemanusiaan  menjadi  bias  karena  dipersepsikan  berbeda  dan  selalu  berada dalam  perdebatan,  bahkan  oleh  disiplin-disiplin  ilmu  besar,  seperti  hukum,  filsafat,  dan hubungan internasional.

## Teori Motivasi
Motivasi dapat diartikan  sebagai kekuatan (energi) seseorang  yang dapat  menimbulkan tingkat  persistensi  dan  entusiasmenya  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan,  baik  yang bersumber dari dalam diri  individu  itu  sendiri (motivasi  intrinsik)  maupun dari  luar  individu (motivasi ekstrinsik). Selain itu, motivasi juga  bisa diartikan sebagai suatu variabel perantara yang  digunakan  untuk  menerangkan  faktor-faktor  dalam  diri  individu,  yang  dapat membangkitkan,  mempertahankan  dan  menyalurkan,  tingkah  laku  ke  arah  suatu  tujuan tertentu. Menurut Mitchell, motivasi adalah:
Motivasi  adalah  proses  yang  menjelaskan  intensitas,  arah,  dan  ketekunan  seorang individu  untuk  mencapai  tujuannya.  Tiga  elemen  utama  dalam  definisi  ini  adalah  intensitas, arah, dan ketekunan (Mitchell, 1997: 60).
Arti  motivasi  adalah  alasan  yang  mendasari  sebuah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki  alasan  yang  sangat  kuat  untuk  mencapai  apa  yang  diinginkannya  dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.
Motivasi tidak dapat terlihat dari luar, tidak dapat dilihat, bahkan adakalanya tidak dapat disadari.  Motivasi  dapat  menggerakkan  manusia  untuk  menampilkan  suatu  tingkah  laku  ke arah  pencapaian  suatu  tujuan.  Motivasi  yang  sama  dapat  tampil  dalam  bentuk  tingkah  laku yang  berbeda Motivasi  yang  berbeda  bisa saja tampil dalam  bentuk tingkah  laku  yang sama. Sebuah  tingkah  laku  bisa  dilandasi  oleh  beberapa  motivasi  sekaligus.  Teori  ini  dipilih  untuk menjelaskan  motivasi  NATO  dalam  melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya,  faktor  apa yang  mendorong  mereka  melakukan  itu,  serta  apakah  ada  dari  pihak-pihak  tertentu  dalam NATO yang menggunakan organisasi tersebut untuk mengejar kepentingan mereka.

## Libya: Suatu Kajian Gambaran Umum Libya
Libya  atau  Libia  adalah  sebuah  negara  di  wilayah  Maghrib  Afrika  Utara.  Libya berbatasan  dengan  Laut  Tengah  di  sebelah  utara,  Mesir  di  sebelah  timur,  Sudan  di  sebelah tenggara,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  selatan,  serta  Aljazair  dan  Tunisia  di  sebelah  barat. Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta square kilometres (700,000 mil²), Libya adalah negara terbesar  keempat  di  Afrika  menurut  luas  wilayah,  dan  ke-17  terbesar  di  dunia.  Kota terbesarnya,  Tripoli,  adalah  rumah  bagi  1,7  juta  dari  6,4  juta  rakyat  Libya.  Sebagian  besar (90%) wilayah berupa gurun pasir yang lebih dikenal dengan gurun sahara. Libya mempunyai
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
banyak  kandungan  minyak  sehingga  mengantarkannya  menjadi  sebuah  Negara  yang  lebih maju dari sebelumnya.
Ditemukannya  cadangan  minyak  yang  besar  pada  tahun  1959  dan  pendapatan  yang sangat  cukup  dari  penjualan  minyak  bumi  membuat  Libya  yang  tadinya  salah  satu  negara miskin  di  dunia,  menjadi  sebuah  negara  yang  sangat  kaya.  Walaupun  minyak  secara  drastis meningkatkan keuntungan  bagi pemerintah Libya, sakit hati  muncul di antara beberapa  faksi karena penguasaan kekayaan negara yang terlalu didominasi oleh Raja Idris.
Abad  pertama  tahun  masehi  Libya  menjadi  daerah  jajahan  Negara  Roma.  Atas kekuasannya  kota  Tripolania  diubah  menjadi  sebuah  kota  yang  penting  yang  banyak menghasilkan pohon zaitun. Perkembangan yang pesat tersebut dipimpin oleh kaisar Septimus Severus.  Islam  masuk  ke  Libya  tatkala  agama  Kristen  mengalami  kemunduran.  Pada  awal masuknya  Islam  berkembang  didaerah  Cyrenaica.  Pada  abad  ke-16  Turki  Ottoman menaklukan beberapa wilayah Libya yaitu Fezzan, Cyrenaica, dan Tripolitania. Ketika Perang Dunia II Libya dikuasai oleh Italia dengan membinasakan lebih dari 150.000 korban.
Libya merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit berada disekitar ketinggian 200–600 meter. Akan tetapi di Libya terdapat gurun yang luas yaitu gurun sahara. Negara ini tidak  banyak  mempunyai aliran  sungai. Hal  ini dimungkinkan karena adanya gurun tersebut. Untuk  kebutuhan  air  dalam  kehidupan  air  sehari–hari  penduduk  mengandalkan  sumber  mata air  artesis.  Penyediaan  sumber  air  tersebut  hanya  bisa  mencukupi  sampai  60%  dari  total kebutuhan  penduduk  Libya.  Untuk  kekuranganya  dilakukan  dengan  penyaringan  air  danau bawah  tanah  didaerah  Al  Kufrah.  Selain  itu  Libya  memiliki  Iklim  kering.  Suhu  rata-rata  di sana  berkisar  11  derajat  celcius.  Pada  saat  siang  hari  Libya  mengalami  udara  yang  sangat panas.
Libya  mempunyai  kandungan  minyak  yang  cukup  besar  dan  menjadi  negara  penghasil minyak  terbesar  di  benua  Afrika.  Banyaknya  kandungan  minyak  tidak  dibarengi  dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, oleh karena itu didatangkanlah tim ahli dari luar negeri untuk  melakukan pekerjaan tersebut. Dengan penjualan  minyak  yang terus  meningkat membuat  pendapatan  per  kapita  cukup  tinggi  yaitu  sekitar  8.640  dolar  tahun  1980  dan  terus mengalami kenaikan. Selain migas sector pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 5%.
Kawasan  utara  Libya  banyak  menghasilkan  gandum,  tembakau  dan  zaitun.  Pemerintah Libya  mengembangkan teknik pertanian dengan cara hidroponik. Petani  mendapatkan  benih, pupuk dan alat pertanian yang disediakan oleh pemerintah Libya. Selain itu sektor peternakan libya juga menjadi pekerjaan penduduk terutama dikawasan timur laut Libya. Sapi dari Inggris diimpor  untuk  memperbaiki  kualitas  sapi  lokal.  Impor  negara  Libya  mencakup  kebutuhan makanan,  bahan  mentah,  kebutuhan  sehari-hari,  dan  perlengkapan  alat  perang.  Komoditas dagang  tersebut  diperoleh  dari  negara  Italia,  Jerman,  dan  Inggris.  Pada  tahun  2009,  Libya memiliki IPM tertinggi di  Afrika dan PDB (PPP) per kapita tertinggi di  Afrika, dan di susul oleh Seychelles, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17.
Pada tanggal 24 Desember 1951, Libya mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama “United Kingdom of Libya”. Libya adalah sebuah monarki konstitusional dan bersifat turun- temurun di bawah Raja Idris, satu-satunya Raja Libya. Pada tanggal 1 September 1969, sebuah kelompok kecil perwiraperwira militer, dipimpin oleh perwira angkatan darat berusia 27 tahun bernama  Moammar  Gaddafi  melancarkan  kudeta  terhadap  Raja  Idris.  Sebagai  orang  yang melakukan  revolusi  di  Libya,  Gaddafi  disebut  sebagai  “Saudara  Pemimpin  dan  Pemimpi
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Revolusi” dalam pernyataan-pernyataan resmi pemerintah dan juga media-media resmi Libya (Salak, 2005).
Tahun  1977,  Libya  secara  resmi  merubah  nama  menjadi  “Great  Socialist  People's Libyan  Arab  Jamahiriya".  Secara  resmi  juga  Gaddafi  memberikan  kekuasaannya  kepada Komite Umum Rakyat (General People's Committees), dengan demikian mengklaim bahwa ia hanyalah  sekedar  tokoh  simbolik  Libya  (Wynne-Jones,  2011).  Gaddafi  menggabungkan pengadilan  sipil  dan  syariah  tahun  1973.  Pengadilan  sipil  mempekerjakan  hakim-hakim syariah  yang  duduk  scara  reguler  di  pengadilan  banding  dan  memiliki  spesialisasi  di kasuskasus banding syariah (law.emory.edu, n.d.). Hukum-hukum yang terkait urusan pribadi diturunkan dari hukum Islam.
Sedangkan  dalam  urusan  politik  dan  pemerintahan,  Libya  merupakan  negara  yang berbentuk  Republik  Sosial  Yang  dipimpin  oleh  seorang  Presiden.  Pada  proses  demokrasi  di Libya menganut satu partai yaitu partai sosialis Arab. Tahun 1969 terjadi perubahan konstitusi dimana  telah  membentuk  Kongres  Rakyat  Nasional  memilih  anggota  sekretaris  Jenderal, kabinet dan penetapan mahkamah agung sebagai kekuatan Yudikatif tertinggi. Badan legislatif di Libya berbentuk unikameral yang bernama Kongres Nasional (General National Congress) dan  terdiri  dari  200  kursi  perwakilan.  Kekuatan  militer  Libya  mempunyai  personel  aktif 73.000  dengan  pembagian  79,5  %  di  angkatan  darat,  8,9  %  di  angkatan  laut  dan  11,6  %  di angkatan Udara.
Pada  tanggal  7  Juli  2012,  masyarakat  Libya  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan parlemen  pertama  selama  hampir  empat  puluh  tahun  terakhir.  Sekitar  tiga  puluh  perempuan terpilih menjadi anggota parlemen melalui pemilihan tersebut (Casalis, 2013). Hasil awal dari pemilihan tersebut menunjukkan bahwa Aliansi Kekuatan Nasional (National Forces Alliance) pimpinan  mantan Perdana  Menteri Interim  Mahmoud Jibril, sebagai  yang terdepan (Stephen, 2012).  Partai  Keadilan  dan  Pembangunan  (Justice  and  Construction  Party)  yang  berafiliasi dengan  Persaudaraan  Muslim  (Muslim  Brotherhood),    tidak  mendapat  hasil  sebaik  rekan- rekannya  di  Mesir  dan  Tunisia.  Mereka  hanya  memenangkan  tujuh  belas  kursi  dari  delapan puluh  yang  dipertarungkan  bagi  peserta  dari  partai  politik,  tetapi  sejak  dibentuknya  kaukus, ada  sekitar  enam  puluh  kursi  independen  yang  bergabung  dengan  mereka  (economist.com, 2012).
Pada  bulan  Januari  2013,  ada  tekanan  publik  yang  sangat  besar  terhadap  Kongres Nasional untuk  membentuk sebuah  badan dengan tugas  membuat draf untuk konstitusi  baru. Kongres belum memutuskan apakah anggota badan tersebut akan dipilih atau ditunjuk (un.org, 2013).  Setelah  pemilu  2012,  lembaga  riset  Freedom  House  dari  Amerika  Serikat meningkatkan  rating  Libya  dari  “Tidak  Bebas”  menjadi  “Setengah  Bebas”,  dan  sekarang mereka mempertimbangkan Libya sebagai negara demokrasi elektoral (freedomhouse.org, 2013).
Bahasa resmi utama yang digunakan di Libya adalah bahasa Arab, dengan dialek Libya, oleh  kurang  lebih  95%,  selain  itu,  bahasa  standar  Arab  modern  juga  adalah  bahasa  resmi  di Libya. Bahasa-bahasa Berber digunakan oleh sekitar 5% penduduk, contohnya bahasa Berber dan  Tuareg,  yang  kendati  tidak  memiliki  status  sebagai  bahasa  resmi,  tetapi  digunakan  oleh suku Berber dan Tuareg di Libya bagian selatan, selain juga bahasa Arab tentunya (Anderson, 2009).
Pengguna  bahasa  Berber  tinggal  di  wilayah  Jebel  Nafusa,  kota  Zuwara  yang  berada  di pantai,  dan  kota-oase  kecil  bernama  Ghadames  dan  Awjila.  Sebagai  tambahan,  orang-orang Tuareg  berbicara  Tamahaq,  bahasa  Tamasheq  Utara  yang  dikenal  hanya  Ghat,  dan  Toubou
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
yang  digunakan  di  beberapa  kantong  masyarakat  di  Qatrun  dan  Kufra.  Bahasa  Italia  dan Inggris  kadang  digunakan  di  kota-kota  besar,  walaupun  pengguna  bahasa  Italia  biasanya berasal dari generasi tua.
Penduduk  asli  Libya  didominasi  oleh  berbagai  kelompok  dari  etnis  Berber,  tetapi deretan  panjang  dari  sejarah  Libya  yang  dipenuhi  invasi  asing,  khususnya  oleh  bangsa  Arab dan Turki,  memiliki  pengaruh dalam  dan  lama terhadap  faktor kependudukan di  Libya. Saat ini,  orang-orang  Libya  umumnya  adalah  orang  Arab  atau  campuran  antara  Arab  dan  etnis- etnis  Berber,  atau  juga  campuran  Arab  dengan  Turki.  Orang-orang  minoritas  Turki  biasa dikenal  sebagai  “Kouloughlis" dan  mereka tinggal di dalam,  maupun sekitar kota-kota kecil dan  desa-desa  di  Libya.  Etnis  minoritas  lainnya,  adalah  orang-orang  Libya  berkulit  hitam, Tuareg, dan Tebou.
Libya adalah tempat bagi banyak imigran ilegal yang berjumlah sekitar satu juta orang, umumnya  beraal  dari  Mesir  dan  negara-negara  Sub-Sahara  Afrika  (Jawad,  2009).  Libya memiliki  sejumlah  kecil  minoritas  orang  Italia.  Awalnya,  ada  cukup  banyak  pemukim  dari Italia, tetapi kebanyakan pergi  setelah kemerdekaan Libya tahun 1947, dan lebih banyak lagi setelah  Gaddafi  naik  tahta  tahun  1970  (Brown,  n.d.).  Kurang  lebih  97%  penduduk  Libya beragama  Islam  Sunni.  Sebagian  kecil  orang  Islam  Ibadi  dan  kaum  Sufis  juga  terdapat  di Libya.
Secara  historis,  wilayah  Libya  dianggap  mewakili  tiga  provinsi  (atau  negara  bagian), yaitu  Tripolitania  di  Barat  Laut,  Barka  (Cyrenaica)  di  Timur,  dan  Fezzan  di  Barat  Daya. Penaklukkan  Italia-lah  dalam  perang  Italo-Turkish  yang  menyatukan  tiga  wilayah  tadi  ke dalam  satu  kesatuan  politik.  Sejak  tahun  2007,  wilayah  Libya  dibagi  ke  dalam  22  distrik (baladiyat): Nuqat al Khams, Zawiya, Jafara, Tripoli, Murqub, Misrata, Benghazi, Sirte, Marj, Jabal al Akhdar, Derna, Butnan, Nalut, Jabalal Gharbi, Wadi al Shatii, Jufra, Al Wahat, Ghat, Wadi al Hayaa, Sabha, Murzuq, dan Kufra.
Penduduk  Libya  1,7  juta  diantaranya  adalah  pelajar,  lebih  dari  270.000  di  antaranya telah mencapai pendidikan tinggi. Pendidikan di Libya gratis untuk semua warga negara, dan wajib sampai tingkat menengah.  Kemampuan bacatulis Libya tertinggi di Afrika Utara; lebih dari  82%  penduduk  Libya  dapat  membaca  dan  menulis.  Setelah  kemerdekaan  Libya  tahun 1951, universitas pertama, University of Libya, didirikan di kota Benghazi. Sejak tahun 1975 jumlah  univeritas  di  Libya  telah  bertambah  menjadi  sembilan  dan  pada  tahun  1980,  jumlah lembaga  pendidikan  teknis  dan  kejuruan  adalah  delapan  puluh  empat,  dengan  dua  belas universitas umum.
Pada  tahun  ajaran  1975/1976  jumlah  mahasiswa  diperkirakan  sebanyak  13.418  orang. Pada tahun 2004, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 200.000, dengan 70.000 tambahan terdaftar  dalam  pendidikan  teknis  tinggi  sektor  kejuruan.  Peningkatan  yang  cepat  dalam jumlah  siswa  di  sektor  pendidikan  tinggi  tercermin  pada  peningkatan  jumlah  lembaga pendidikan tinggi. Dana pendidikan tinggi dibiayai oleh anggaran publik. Universitas utama di Libya  adalah  Al  Fateh  University  (Tripoli),  Garyounis  University  (Benghazi),  Universitas Omar Al-Mukhtar (Al Bayda).
Munculnya Pemberontakan Anti-Gaddafi
Fenomena  Revolusi  Arab  (Arab  Spring),  yang  sebelumnya  terjadi  di  Tunisia,  Yaman, dan  Mesir,  menjadi  awalan  terjadinya  konflik  berdarah  di  Libya  (Salma,  2012).  Akhirnya, pada bulan Februari 2011, Revolusi Arab tampaknya berada di ambang untuk memaksa keluar seorang diktator ketiga, setelah Tunisia dan Mesir. Revolusi di Libya. Revolusi Libya muncul dan  meledak  dengan  energi  dan  semangat  juang  yang  sama  seperti  yang  ditunjukkan  pada
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
revolusi  di  Mesir  dan  Tunisia.  Para  pemuda  memimpin  pemberontakan,  memberikan kepercayaan  diri  kepada  lapisan  populasi  yang  lebih  luas  untuk  juga  bergerak.  Polisi  tidak sanggup  menghalangi  mereka,  sehingga  terpaksa  harus  menyingkir.  Untuk  berbagai  alasan historis, oposisi terkuat terhadap Gaddafi berada di daerah timur negara yang kaya minyak itu. Meskipun  demonstrasi  tersebar  di  seluruh  negeri,  umumnya  demonsrasi  terbesar  terjadi  di kota-kota daerah timur Libya, seperti Benghazi dan Tobruk.
Demokrasi,  pelan  tapi  pasti,  memasuki  Libya  dan  membawa  perubahan  kepada  negara dari  benua  Afrika  berpenduduk  5,6  juta  jiwa  ini  (Index  Mundi,  2013).  Konflik  dimulai  dari rentetan peristiwa demonstrasi  yang dilakukan di  Benghazi pada 15  Februari 2011. Rentetan demonstrasi  ini  dipicu  oleh  penahanan  seorang  pengacara  yang  dikenal  kritis  terhadap kebijakan  pemerintah  (BBC  Indonesia,  2011).  Meski  dikabarkan  polisi  sudah  membebaskan pengacara  itu,  namun  aksi  unjuk  rasa  terus  berlanjut,  malah  berkembang  menjadi  bentuk protes terhadap  pemerintah  mereka  secara  umum  dan  terhadap  pemimpin  mereka  yang  telah berkuasa  selama  lebih  dari  42,  Kolonel  Moammar  Gaddafi,  secara  khusus.  Para  demonstran menyerukan  pergantian  kepemimpinan  dan  dilangsungkannya  pemilihan  umum  yang demokratis.  Awalnya, protes berlangsung dengan damai,  namun dalam  beberapa  hari  jumlah warga yang protes semakin banyak.
Penulis  berhasil  mewawancarai  Duta  Besar  Libya  untuk  Indonesia,  Abdulhamid  M.A. Alwindi  di  Jakarta.  Ia  menyebutkan  bahwa  selama  42  berkuasa,  Gaddafi  tidak  pernah memberikan kebebasan kepada rakyat Libya. Kebanyakan rakyat Libya hidup sangat miskin, tetapi  Gaddafi  sendiri  hidup  bergelimang  harta.  Tidak  ada  yang  menyukai  Gaddafi,  ia  tidak membawa  kemajuan  apa-apa  bagi  Libya.  Sebagai  contoh,  tidak  ada  hotel  bintang  lima  di Tripoli,  bahkan  hanya  ada  satu  bandara  internasional  di  seluruh  Libya,  yaitu  di  Tripoli.  Di Bandara Benina, Benghazi, tidak ada fasilitas standar yang layak untuk penerbangan, bahkan jalan  raya  kadang  digunakan  sebagai  landasan  pacu  pesawat  (Abdulhamid  M.A.  Alwindi, komunikasi personal, 19 Agustus 2013).
Sebagai tambahan, penulis berhasil melakukan wawancara dengan seorang warga Libya bernama Albarasi Malik, seorang presenter radio dan televisi (Libya TV dan Libya FM), yang tinggal  di  Benghazi.  Ia  berada  di  Benghazi  ketika  demonstrasi  dimulai,  bahkan  terlibat langsung  dalam  kegiatan-kegiatan  demonstrasi  tersebut,  pada  tanggal  15  Februari  2011.  Ia merasa  hari-hari  setelah  itu  seperti  tragedi  dalam  film,  di  mana  semuanya  berdarah-darah. Karena  itulah  ia  mendukung  intervensi  NATO,  agar  pertumpahan  darah  di  Libya  dapat dihentikan (Albarasi Malik, komunikasi personal, 15 Okt. 2013).
Para  demonstran  menyerukan  pergantian  kepemimpinan  dan  dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa  hari  jumlah  warga  yang  protes  semakin  banyak.  Pada  tanggal  17  Februari,  terjadi protes  besar-besaran  dan  dalam  kurun  waktu  sekitar  seminggu,  protes  merebak  hampir  ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu  saja  membuat  Gaddafi  khawatir.  Oleh  sebab  itu,  Gaddafi  memerintahkan  pasukannya untuk  menghalau  massa  yang  protes.  Protes  yang  pada  awalnya  berlangsung  damai  pun berbuah kerusuhan.
Demi  mempertahankan  kendalinya  atas  kepemimpinan  di  negara  tersebut,  Gaddafi bahkan  tidak  segan-segan  memerintahkan  pasukannya  untuk  mengambil  tindakan  apapun yang  diperlukan.  Di  samping  dengan  menggunakan  kekuatan  militer,  Gaddafi  juga  berusaha membatasi  ruang  gerak  warga  yang  protes  dengan  melakukan  sensor  dan  memutus  jalur komunikasi.  Dipicu  eskalasi  yang  semakin  tinggi,  ketegangan  lalu  meningkat  menjadi
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pemberontakan  dan  konflik  bersenjata  (Abdulhamid  M.A.  Alwindi,  komunikasi  personal,  19 Agustus 2013).
Akan  tetapi,  Gaddafi  sangat  bersikeras  untuk  tidak  jatuh  seperti  Ben  Ali  dan  Hosni Mubarak. Untuk itu, pemerintahan Gaddafi, melalui pasukan keamanannya yang sangat loyal kepada Gaddafi, melancarkan tindakan represif  yang brutal terhadap gerakan rakyat tersebut. Dalam  upaya  mengontrol  dan  merebut  kembali  jalan-jalan  di  ibukota  Tripoli,  dan  juga beberapa  kota-kota  besar  lainnya  di  Libya,  pasukan  pro-Gaddafi  menembak  kerumunan masyarakat  yang  berdemonstrasi  sehingga  menewaskan  ratusan  orang  pengunjuk  rasa. Tindakan represif ini menyebabkan banyak tokoh-tokoh penting di pemerintahan Libya untuk membelot  ke  pihak  oposisi  anti-Gaddafi.  Umumnya  mereka  melakukan  ini  karena  takut apabila  di  akhir  revolusi  nanti  mereka  berada  di  pihak  yang  salah.  Di  bagian  timur  Libya, seluruh  satuansatuan  militer  yang  ada  membelot  ke  pihak  oposisi.  Pemberontakan  di  Libya beralih dari mobilisasi massa ke dalam perang saudara antara tentara Libya dan pemberontak melawan tentara bayaran yang setia kepada Gaddafi.
Awal bulan Maret 2011, dua kutub utama mulai muncul di dalam oposisi Libya. Kutub pertama  terdiri  dari  pemuda  dan  kekuatan-kekuatan  lain  yang  bergabung  pada  masa-masa awal  revolusi.  Dan,  kutub  kedua  terdiri  dari  jenderal-jenderal  dan  mantan-mantan  pejabat pemerintahan  Gaddafi,  serta  tokoh-tokoh  oposisi  lama  lainnya.  Kutub  atau  kelompok  yang kedua  ini  membentuk  Dewan  Transisi  Libya  atau  National  Transitional  Council  (NTC),  dan mereka  menjadi  inti  dari  dewan  tersebut.  NTC  sendiri  diumumkan  berdiri  pada  tanggal  5 Maret 2011. Tiga puluh anggota NTC diketuai oleh Mustafa
Abdul  Jalil,  mantan  Menteri  Keadilan  Libya.  NTC  mendeklarasikan  dirinya  sebagai satunya-satunya badan legal yang merepresentasikan masyarakat dan negara Libya.
NTC  bermarkas  di  kota  Benghazi,  yang  terletak  di  bagian  timur  negara  itu.  Beberapa waktu  kemudian,  Perancis,  Italia,  Qatar,  dan  Maladewa  mengakui  NTC  sebagai  badan pemerintahan Libya yang sah (The International Institute for Strategic Studies, 2011). Karena itulah, kota Benghazi kemudian  menjadi  identik  dengan pemberontak. Merasa kekuasaannya terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan membunuh siapa  saja  yang  menentang  dia.  Pada  akhir  Februari,  tingkat  kematian  dilaporkan  mendekati 1.000 orang (Leyne, 2011).
Menyikapi  tindakan  brutal  rezim  Gaddafi,  Dewan  Keamanan  PBB  kemudian mengeluarkan  Resolusi  1970  untuk  memberlakukan  embargo  senjata,  membekukan  aset Gaddafi,  dan  melarang  mereka  melakukan  perjalanan,  serta  himbauan  untuk  memberikan bantuan  kemanusiaan  bagi  Libya.  Resolusi  tersebut  juga  menyerukan  kepada  Gaddafi  untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII  Pasal  42,  kembali  mengeluarkan  sebuah  resolusi  setelah  mendapat  desakan  Liga  Arab. Resolusi  yang dikenal sebagai  Resolusi 1973  itu  berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, zona larangan terbang (no-fly zone) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970 (NATO Fact Sheet, 2011). No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi  melakukan  misi pembunuhan dari udara (Booth, 2011).
Masalah  utama  muncul  ketika  pada  19  Maret  dini  hari,  pasukan  koalisi  yang  dipimpin oleh  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Perancis  melancarkan  operasi  Odyssey  Dawn.  Mereka mulai  memasuki  dan  menyerbu  target-target  pemerintahan  di  Libya  dengan  alasan  untuk menegakkan  Resolusi  1973.  Setelah  sekitar  lima  hari,  tongkat  kendali  humanitarian
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
intervention  di  Libya  diambil  alih  oleh  pasukan  koalisi  NATO  melalui  Operation  Unified Protector (NATO Fact Sheet, 2011).
Pada  tanggal  24  Maret,  NATO  mengambil  alih  komando  operasi  laut  dan  sehari sesudahnya  mengambil  alih  komando  operasi  udara.    Pertempuran  di  Libya  berakhir  pada bulan  Oktober  akhir  menyusul  tewasnya  Muammar  Gaddafi.  Secara  resmi  NATO mengumumkan  bahwa  mereka  akan  menghentikan  operasi  militernya  di  Libya  pada  31 Oktober 2011. Pemerintah Libya  yang  baru (NTC)  meminta  misi NATO di  negaranya untuk diperpanjang  sampai  akhir  tahun  2011,  tetapi  pada  27  Oktober,  Dewan  Keamanan  PBB mengambil suara untuk mengakhiri  mandat operasi  militer NATO di  Libya pada 31 Oktober 2011 (Rasmussen, 2011).
Saat PBB mensahkan  intervensi  NATO dilakukan pada tanggal 17 Maret, di  mana dua hari  setelahnya  bom-bom  NATO  mulai  dijatuhkan  di  Libya,  pasukan  pemerintah  Libya dengan  cepat  menghentikan  serangannya  ke  daerah  timur  Libya  (markas  pemberontak). Sebagai hasilnya, Benghazi tidak diambil alih oleh pasukan pemerintah, pasukan pemberontak tidak lari ke Mesir, dan perang tidak berakhir di  bulan Maret. Malahan, para pemberontak di Benghazi  membatalkan  keinginannya  untuk  mundur  dan  melancarkan  serangan  keduanya  ke arah  barat  Libya.  Setidaknya  hanya  selama  seminggu,  mengambil  untung  dari  pemboman NATO  terhadap  pasukan  pemerintah,  pemberontak  mengambil  kembali  kota  Brega  dan  Ras Lanuf  dari  tangan  pemerintah.  Dengan  melakukan  hal  ini,  sayangnya  para  pemberontak kehilangan jalur pasokannya sehingga pasukan pemerintah kembali mampu merebut kota-kota tersebut dua hari kemudian.
Selama  beberapa  bulan  ke  depan  kota-kota  yang  terletak  di  pesisir  tengah  berpindah tangan  beberapa kali, dan kota-kota tersebut berubah  menjadi  panggung utama pertempuran- pertempuran  yang  terjadi  di  Libya.  NATO  membom  pasukan  pemerintah  Libya  berkali-kali, memungkinkan  para  pemberontak  untuk  bergerak  maju  menuju  wilayah-wilayah  yang berpenduduk,  sampai  pemerintah  melakukan  serangan  balasan,  dengan  setiap  terjadinya pertempuran  menambah  banyaknya  korban  jiwa  di  pihak  pemberontak  maupun  warga  sipil (Kuperman, 2013, p. 121).
Kejadian yang sama terjadi juga di Misrata, di mana intervensi NATO memperpanjang dan semakin meningkatkan eskalasi pertempuran. Pada tanggal 19 Maret, pasukan pemerintah baru saja  mengambil alih pusat kota dari tangan  pemberontak,  yang karena pasokan  bantuan sudah  ditutup,  akan  hancur  hanya  dalam  beberapa  hari  ke  depan,  dan  kira-kira  sekitar  satu bulan  setelah  pertempuran  di  mulai  di  sana.  Tetapi  ketika  NATO  menyerang  pasukan  darat Gaddafi  di  dekat  kota  dan  kapal-kapal  Angkatan  Laut  Libya  di  lepas  pantai,  pemberontak mendapat  ruang  bernapas  yang  cukup  sehingga  mampu  membuka  kembali  jalur  pasokan mereka.  Akibatnya,  pertempuran  di  Misrata  berlanjut  sampai  empat  bulan  ke  depan  sampai pemberontak akhirnya  menang di akhir bulan Juli, saat jumlah korban jiwa di kota itu sudah meningkat jauh (Kuperman, 2013, p. 121).
Di pengunungan daerah barat Libya, gerakan pemberontakan juga berkembang. Hal ini disebabkan  oleh  masuknya  senjata  dan  agen-agen  dari  negara  anggota  NATO  yang memberikan  pelatihan-pelatihan.  Dengan  demikian,  pada  akhir  Agustus  2011  para pemberontak memusatkan perhatian mereka pada ibukota Tripoli dengan menghimpitnya dari barat  dan  timur.  Tidaklah  mengejutkan  bahwa  pasukan  pemerintah  melancarkan  formasi pertahanan yang kuat di ibukota.
Pertahanan  sengit  dari  pasukan  pemerintah  ini  menambah  banyaknya  korban  jiwa  dari pihak  pemerintah,  pemberontak,  pastinya  warga  sipil  di  daerah  tersebut  yang  selama  lima
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bulan terakhir tak mampu melakukan apa-apa, sampai akhirnya pemberontak mampu merebut Tripoli pada tanggal 28 Agustus. Gaddafi dan beberapa loyalisnya mundur ke arah selatan, di mana  daerah  tersebut  masih  pro  terhadap  pemerintahannya.  Di  sana  mereka  melanjutkan pertempuran selama hampir dua bulan. Tanggal 20 Oktober, para pemberontak menemukan di mana  Gaddafi  berada.  Mereka  lalu  menyiksa  dan  kemudian  mengeksekusinya.  Tiga  hari kemudian, pada tanggal 23 Oktober, sisa-sisa rezim  Gaddafi  berhasil  dikalahkan, dan perang pun usai.

## Bibliografi
A.  Hehir,  Humanitarian  intervention  after  Kosovo:  Iraq,  Darfur,  and  The  Record  of  Global Civil Society (UK: Palgrave Macmillan, 2008).
A.  Hironaka,  Neverending  wars:  The  International  Community,  Weak  States,  and  The Perpetuation of Civil War (Cambridge, Harvard University Press 2005).
A. Juhasz, The Tyranny of Oil: The World’s Most Powerful Industry and What We Must Do To Stop It (New York: Harper, 2008).
Orford, Reading Humanitarian Intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Amnesty International, The  battle  for Libya:  Killings, Disappearances, and Torture (London: Amnesty International, 2011).
Cipto, Hubungan internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
G. Badescu, Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Security and Human Rights (New York: Routledge, 2011).
King, “Ending Civil Wars,” Adelphi Paper, no. 308 (Oxford: Oxford University Press for the IISS, 1997).
C. Rodee, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988). Keen,  “The    Economic    functions    of    violence    in    civil    wars,“    Adelphi  Paper,  no.  320 (Oxford: Oxford University Press for the IISS, 1998).
D.  Sandalow,  Freedom  From  Oil:  How  The  Next  President  Can  End  The  United  States  Oil Addiction (New York: McGraw-Hill, 2008).
United States Oil Addiction (New York: McGraw-Hill, 2008).
Vandewalle, Libya Since Independence: Oil and State Building (London: I.B. Tauris Publishers, 1998).
D.P. Barash & C.P. Webel, Peace and Conflict Studies (California: Sage Publications, 2009). Herman, & D. Peterson, “Morality’s Avenging Angels: The New Humanitarian Crusaders,” in D. Chandler (ed.), Rethinking Human Rights (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).
R.  Teson,  Humanitarian  Intervention:  An  Inquiry  Into  Law  and  Morality  (New  York: Transnational Publishers, 2005).
F.W.  Engdahl,  A  Century  of  War:  Anglo-American  Oil  Politics  and  The  New  World  Order (Wiesbaden: Edition.engdahl, 2011).
Robertson, Crimes Against Humanity (London: Penguin, 2002).
J.  Morgenthau,  Politik  Antarbangsa,  Terj.  S.  Maimun.,  A.  M.  Fatwan.,  dan  C.  Sudradjat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). (Karya asli diterbitkan tahun c. 1948). H.  Nawawi,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 1997).
Independent  International  Commission  on  Kosovo,  Kosovo  Report  (Oxford:  Oxford University Press, 2000).
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
International  Commission  on  Intervention  and  State  Sovereignty,  The  Responsibility  to Protect:  Research,  Bibliography,  Background  (Ottawa:  International  Development Research Centre, 2001).
J.  Donnelly,  Human  Rights,  Humanitarian  Intervention,  and  American  Foreign  Policy  (New York:  Columbia  University,  1983).    J.  Gow,  Defending  the  West  (Cambridge:  Polity, 2006).
J.  H.  Lute,  “The  Role  of  Force  in  Peacemaking,”in  W.  Zartman  (ed.),  Peacemaking  in International  Conflict:  Methods  and  Techniques  (Washington  DC:  United  States Institute of Peace, 2007).
J.  Pattison,  Humanitarian  Intervention  and  The  Responsibility  to  Protect:  Who  should intervene? (New York: Oxford University Press, 2010).
J. S. Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History (New York: Pearson and Longman, 2009).
J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
K. Sinha, Humanitarian Intervention by the United Nations (New Delhi: Manak Publications, 2002).
M. Shoelhi, Di Ambang Keruntuhan Amerika (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007). M. Singarimbun & S. Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995). Walzer,  Just  and  Unjust  War:  A  Moral  Argument  with  Historical  Illustrations  (New  York: Basic Books, 1977).
Hodge,  Armed  humanitarians:  The  Rise  of  The  Nation  Builders  (New  York:  Bloomsbury, 2011).
J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society (New York: Oxford University Press, 2000).
N.J. Wheelerand  &  J. Morris,  “Justifying the Iraq War as  a Humanitarian Intervention:  The Cure is Worse than the Disease,” In R. Thakur & W. P. S. Sidhu (eds.), The Iraq Crisis and  World  Order:  Structural,  Institutional  and  Normative  Changes    (Tokyo:  United Nations University Press, 2006).
Noam  Chomsky,  The  New  Military  Humanism:  Lessons  from  Kosovo  (Monroe:  Common Courage Press, 1999).
P. D. Williams, War and Conflict in Africa (UK: Polity Press, 2011).
R. J. Vincent, Human  Rights and International Relations (Cambridge:  Cambridge University Press, 1986).
R. Kolb, & R. Hyde, An Introduction to The International Law of Armed Conflicts (Portland: Hart Publishing, 2008).
R. Miller, “Respectable Oppressors, Hypocritical Liberators, ” in D. Chatterjee & D. Scheid (Eds.), Ethics and Foreign Intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974).
R. O. Keohane,  “Political  Authority  After Intervention:  Gradations  in Sovereignty,“  in J.  L. Holzgrefe  &  R.  O.  Keohane  (eds.),  Humanitarian  Intervention:  Ethical,  Legal,  and Political Dilemmas (New York: Cambridge University Press, 2008).
W. Dyson, Aquinas: Political Writing (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). Chesterman,  “Hard  cases  make  bad  law,”  in  A.  Lang  (ed.),  Just  Intervention  (Washington: Georgetown University Press, 2003).
Hoffmann,  “Intervention:  Should  it  go  on?  Can  it  go  on?”  in  D.  Chatterjee  and  D.  Scheid (Eds.), Ethics and Foreign Intervention (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi  di Libya DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Nardin, “The Moral Basis of Humanitarian Intervention,” in A. Lang (Ed.), Just Intervention (Washington: Georgetown University Press (2003).
Pangle & P. Ahrensdorf, Justice Among Nations (Lawrence KS: University of Kansas Press, 1999).
T.R. Mitchell, Research in Organizational Behavior (Greenwich: JAI Press, 1997). World  Disasters  Report,  International  Federation  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies (Oxford: Oxford University Press, 1998).