## ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Betty Rahayu
Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP
Evi Yulia Purwanti

## Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

## Abstrak
Pajak Hotel adalah pajak   pendapatan yang sangat penting di Kabupaten Gunungkidul. Ini untuk  sumber  pendapatan  wilayah  atau  pendapatan  asli  Hotel.  Pajak  diharapkan  menjadi  sumber pendapatan  utama  sumber  menjadi  karena  kondisi  dan  potensi  wilayah  (lay  out)  di  Kabupaten Gunungkidul adalah mendukung dan potensial. Sebenarnya, Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul sangat rendah. Ini mengindikasikan dari nilai dan pertumbuhan dari tahun ke tahun (2005 - 2009) menurun dan nilai pertumbuhan negatif. Selain itu, berbeda antara realisasi pendapatan pajak dengan anggaran  pajak  hotel    Ini  menunjukkan  bahwa  potensi  pajak  hotel  belum  merupakan  sumber penerimaan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel  di  Kabupaten  Gunungkidul  dan  seberapa  jauh  pemerintah  berhati-hati  untuk  meningkatkan potensi pajak hotel dan beberapa aspek untuk meningkatkan itu. Untuk menunjukkan bahwa metode pajak hotel digunakan potensial yang meliputi tarif pajak dari pajak hotel, rata-rata kamar, jumlah hari dan jumlah kamar di hotel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pendapatan dan nilai pajak hotel  adalah  atas  pajak  hotel  realisasi  nilai  pendapatan.  Mengukur  dari  perbandingan  ini  dapat mengamati dari pajak efektivitas hotel yang nilai selalu menurun dari tahun ke tahun (2005 - 2009) bahkan nilainya tidak lebih dari 5% setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul masih jauh dari kualitas yang baik. Baik sistem manajemen dan beberapa tindakan sebagai dukungan pemerintah untuk peningkatan pajak hotel.
Kata  kunci  :  Pajak  Hotel,  Pajak  Pendapatan  Hotel  Potensi,  Pajak  Pajak  Hotel,  Efektivitas  Hotel, Kabupaten Gunungkidul.

## Abstract
Hotel tax is the one's tax of revenue that very important in Gunungkidul regency. It's for territory revenue source or Native revenue Hotel. Tax hopes become priority source revenue because condition and territory potential (lay out) in Gunungkidul regency is support or potential.But in the fact, Hotel Tax in Gunungkidul regency is very low. It's indicate from value and growth from year to year (2005 – 2009) is decreasing and negative growth value. Beside that, different (infact ) between realization hotel tax of revenue  with hotel tax of reveneu it happen. It's indicate that potential hotel tax is not territory  source revenue yet .
The purpose from this research is for knows how big hotel tax potential in Gunungkidul regency and how far the government take care for increase hotel tax potential and some of the aspect for the increase that. To show that hotel tax potential used method which include tax rate of hotel tax, average rate of rooms, amount of day and amount of rooms in the hotel.
The  result  of  research  indicate  that  potential  revenue  and  value  of  hotel  tax  is  above  of realization hotel tax of revenue value. Measuring of this comparison can be observe from effectiveness hotel tax that the value always decrease from year to year (2005 – 2009 ) even the value not more than 5% every year. Result of research indicate that hotel tax in Gunungkidul regency still far from the good quality. Both management system and some action as support the government for the hotel tax increase.
Keywords :  Hotel  Tax,  Potential  Hotel  Tax,  Tax's  Revenue  of  Hotel,  Effectiveness  Hotel  Tax,
Gunungkidul Regency.

## Pendahuluan
Dalam  usaha  menopang  eksistensi  otonomi  daerah  yang  maju,  sejahtera,  mandiri  dan berkeadilan,  suatu  daerah  dihadapkan  pada  suatu  tantangan  dalam  mempersiapkan  strategi  dalam perencanaan  pembangunan  yang  akan  diambil. Adanya  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.
Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan  dengan  pajak  restoran  dengan  nama  pajak  hotel  dan  restoran.  Namun,  dengan  adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.
Kabupaten  Gunungkidul,  salah  satu  kabupaten  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, memiliki potensi wisata berupa pantai, gua, pegunungan kars dan hutan wisata yang cukup potensial untuk  dikembangkan  sehingga  di  sini  sektor  pariwisata  dan  beberapa  sektor  terkait,  misal  sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus  dikembangkan.  Adanya  potensi  wisata  alam  dan  budaya  yang  merupakan  salah  satu  andalan Kabupaten Gunungkidul ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel dan pajak restoran hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel yang ada memiliki angka pertumbuhan negatif.
Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Terlihat bahwa  dari  sekian  pajak  yang  ada,  pajak  hotel  merupakan  satu-satunya  pajak  yang  memiliki  angka pertumbuhan yang negatif dengan nilai yang cukup besar yaitu negatif 72,3%. Beberapa pajak yang
lainnya  selalu  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  baik  dari  tahun  ke  tahun  sehingga  angka pertumbuhan  yang  dihasilkan  cukup  tinggi  bahkan  pertumbuhan  pajak  reklame  mencapai  201,3% sepanjang tahun 2005-2009. Dari keseluruhan pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul, hanya Pajak Hotel  yang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  hingga  mencapai  angka  negatif  72,3%.  Ini  patut  menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengingat potensi sumber daya alam (pariwisata)  dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pajak hotel masih cukup tertinggal dalam proses pemaksimalan pemungutannya dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

## Tabel 1
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009
Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  besarnya  target  yang  diharapkan  akan  diterima  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  dibandingkan  dengan  besarnya  realisasi  penerimaan  pajak  hotel, terlihat bahwa target yang ditetapkan masih relatif lebih rendah dari realisasi yang dicapai kecuali pada tahun 2006 realisasi lebih kecil dari target.

## Tabel 2
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009
Jenis Pajak Tahun Anggaran (Rp) 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan (%) Pajak Hotel 40.169.363 9.645.000 36.092.165 11.190.000 11.140.000 -72,3 Pajak Restoran 38.821.100 42.296.525 46.283.650 46.608.650 45.342.900 16,8 Pajak Hiburan 12.750.400 11.840.000 16.176.000 13.863.000 15.584.000 22,2 Pajak Reklame 135.386.150 163.656.750 221.210.750 293.534.650 407.911.638 201,3 Pajak Penerangan Jalan 2.085.376.394 2.775.000.000 4.403.940.659 4.650.749.120 6.061.636.523 190,7 Pajak Bahan Galian Golongan C 284.490.360 387.552.233 381.679.100 473.861.019 334.151.022 17,5
Tahun Anggaran Realisasi Pajak Hotel (Rp) Target Pajak Hotel (Rp) Proporsi Target Terhadap Realisasi (%) 2005 40.169.363 28.950.000 72,07 2006 9.645.000 24.750.000 256,61 2007 36.092.165 8.750.000 24,24 2008 11.190.000 8.750.000 78,19 2009 11.140.000 10.000.000 89,77

## Rumusan Masalah
Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunung kidul mengalami  penurunan,  bahkan  pertumbuhan  yang  terjadi  juga  mengalami  penurunan  dengan  nilai pertumbuhan  yang  negatif.  Selain  itu  nilai  realisasi  yang  relatif  selalu  lebih  besar  daripada  target menyebabkan  timbulnya  selisih  yang  sangat  besar antara  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dengan penerimaan yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal berdasarkan potensi nyata yang dimiliki  Kabupaten  Gunungkidul.  Dengan  permasalahan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul ?
b. Sejauh mana efektifitas pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul ?
c. Bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul guna meningkatkan penerimaan pajak hotel?

## Tinjauan Pustaka
Pajak  adalah  suatu  cara  Negara  untuk  membiayai  pengeluaran  secara  umum  disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005, h.2).
Unsur-unsur pajak adalah :
1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment.
Secara  umum  tujuan  diberlakukannya  pajak  adalah  untuk  mencapai  kondisi  meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat  ke  tangan  pemerintah  sehingga  memungkinkan  adanya  investasi  pemerintah  (4)  untuk memodifikasi  pola  investasi  (5)  untuk  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  (6)  untuk  memobilisasi surplus ekonomi (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002).
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  dipungut  pada  suatu  daerah  kabupaten/kota,  pemerintah  daerah  harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum  operasional  dalam  teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan  Pajak  Hotel  di  daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005,h. 245).

## Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah
Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :
1.  Kecukupan dan elastisitas
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
2.  Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh  semua  golongan  masyarakat  sesuai  dengan  kekayaan  dan  kesanggupan  masing-masing golongan.
3.  Kemampuan administrasi
Kemampuan  administrasi  yang  dimaksud  disini  mengandung  pengertian  bahwa  waktu  yang diberikan  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  menetapkan  dan  memungut  pajak  sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
4.  Kesepakatan politis
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
5.  Kemungkinan  adanya  perubahan  atau  penyesuaian  keseragaman  dari  dan  penyempurnaan sistem pemungutan.
7.  Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
8.  Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

## Target Pendapatan Daerah
Menurut  Soelarno  (1998),  target  Pendapatan  Daerah  adalah  perkiraan  hasil  perhitungan pendapatan  daerah  secara  minimal  dicapai  dalam  satu  tahun  anggaran.  Agar  perkiraan  pendapatan daerah  dapat  dipertanggungjawabkan  di  dalam  penyusunannya  memerlukan  perhitungan  terhadap faktor-faktor sebagai berikut :
1.  Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor  pendukung  yang  menyebabkan  tercapainya  realisasi  tersebut  dan  faktor-faktor  yang menghambatnya.
2.  Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3.  Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
Dasar  pengenaan  pajak  hotel  adalah  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  kepada  hotel.  Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang  yang  harus  dibayar  oleh  subjek  pajak  kepada  wajib  pajak  untuk  harga  jual  jumlah  uang  yang dibayarkan  maupun  penggantian  yang  seharusnya  diminta  wajib  pajak  sebagai  penukaran  atas
pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.
Tarif  pajak  hotel  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  sepuluh  persen  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi  kewenangan  untuk  menetapkan  besarnya  tarif  pajak  yang  mungkin  berbeda  dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.
Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut : Pajak terutang  = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak
= Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

## Metode Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  jenis  data  yang  dikumpulkan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat  pemakaian  kamar  pada  kondisi-kondisi  tertentu,  klasifikasi  hotel  yang  ada  di  Kabupaten Gunungkidul, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel dan jumlah kamar yang ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain  yang  telah  ada  yang  sudah  diolah  oleh  pihak  ketiga,  secara  berkala  ( time  series )  untuk  melihat perkembangan  objek  penelitian  selama  periode  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar.

## Populasi penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Gunungkidul termasuk hotel pondok wisata, penginapan remaja ( youth hostel ), melati, bintang 3 dan jasa akomodasi lainnya (yang tidak termasuk pada hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata dan hotel bintang 3.

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
1. Perhitungan Potensi
Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2001) sebagai berikut :
PPH = A  X B  X C x D Dimana :
A : Jumlah Kamar
B : Tarif kamar rata-rata
C : Jumlah hari
D : Tarif pajak hotel
Dalam perhitungan potensi Pajak Hotel digunakan beberapa asumsi untuk memberi batasan dan definisi terkait variabel-variabel yang digunakan, antara lain :
a.  Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari (tahun takwim 360 hari)
b.  Tarif Pajak Hotel : 10%
c.  Tarif Harian Rata-Rata Kamar ( Averrage Daily Rate ) yang dipakai

## Analisis Efektifitas
Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut
Dari  pengertian  efektifitas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas  bertujuan  untuk mengukur  rasio  keberhasilan,  semakin  besar  rasio  maka  semakin  efektif,  standar  minimal  rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai  kategori  efektifitas,  ukuran  efektifitas  biasanya  dinyatakan  secara  kualitatif  dalam  bentuk pernyataan saja. Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu :
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

## Hasil Dan Pembahasan
Dalam perhitungan potensi Pajak Hotel digunakan beberapa asumsi untuk memberi batasan dan definisi terkait variabel-variabel yang digunakan, antara lain :
a.  Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari (tahun takwim 360 hari)
b.  Tarif Pajak Hotel : 10%
c.  Tarif Harian Rata-Rata Kamar ( Averrage Daily Rate ) yang dipakai
Berdasarkan  rumus  perhitungan  potensi  maka  dapat  dihitung  besarnya  potensi  Pajak  Hotel Kabupaten Gunungkidul setiap tahun selama tahun 2005–2009 dan untuk perhitungan potensi Pajak Hotel tahun 2005 yaitu sebagai berikut :
Tabel 3 Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009
Sumber : data primer diolah, 2011
Secara umum  potensi Pajak Hotel relatif menurun dari tahun ke tahun nilainya, bahkan di tahun 2006 dan tahun 2008 angka pertumbuhan yang terjadi sampai mencapai angka negatif. Pada tahun 2005 Proporsi potensi Pajak Hotel terbesar dimiliki oleh jenis Hotel Bintang 3 dengan nilai potensi pajak
Tahun Potensi Pajak (Rp) Pertumbuhan (%) 2005 1.250.710.884 - 2006 653.156.064 -47,78 2007 1.087.702.092 66,53 2008 743.131.440 -31,68 2009 814.614.552 9,62
sebesar  Rp  748.331.568  (59,83%)  dari  total  potensi  sedangkan  potensi  paling  kecil  ada  pada  jenis Penginapan yang hanya menyumbang sebesar Rp 11.813.868 (0,94%) dari total keseluruhan potensi yang  ada.  Di  tahun  2006  terjadi  penurunan  yang  sangat  tajam  terhadap  potensi  Pajak  Hotel,  hal  ini disebabkan terjadinya gempa bumi membuat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel menjadi menurun sangat drastis bahkan untuk beberapa jenis hotel / penginapan ada yang berhenti beroperasi karena kerusakan yang terjadi sehingga jumlah kamar yang merupakan bagian dari variabel penentu potensi Pajak Hotel yang terjadi juga berkurang. Tarif rata-rata yang terjadi juga menurun karena para pengelola tetap berusaha menarik para pengunjung dengan menurunkan tarif hotel yang terpasang.
Pada tahun 2007 potensi Pajak Hotel yang ada   meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006 karena pada tahun 2007 ini walaupun masih bertahap akan tetapi Pemerintah Daerah sudah melakukan tahap rehabilitasi dan restrukturisasi terhadap daerah yang terkena dampak gempa bumi  tahun  2006.  Berbagai  bantuan  dan  program-program  telah  dijalankan  untuk  menata  kembali daerah pasca gempa khususnya program pemulihan Kabupaten Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Peningkatan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel menjadi salah satu sasaran program di bidang pariwisata guna meningkatkan kembali penerimaan daerah.
Potensi pajak hotel tahun 2009 Terjadi peningkatan besarnya potensi Pajak Hotel walaupun hanya sedikit. Yang menarik adalah pada tahun 2008 terjadi banyak peralihan jenis / klasifikasi hotel. Motif untuk meningkatkan pendapatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat itu menjadi dasar para pemilik hotel melakukan peralihan jenis hotel / penginapan. tahun 2009 juga terlihat bahwa terdapat  beberapa  hotel  yang  sudah  non  aktif,  baik  non  aktif  sementara  ataupun  sudah  tidak  lagi beroperasi yaitu Hotel Bintang 3 dan jenis Gubuk Istirahat
Dengan  hasil  perhitungan  potensi  Pajak  Hotel  yang  diperoleh  dan  berdasarkan  data-data mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Hotel serta Target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maka dapat dibuat suatu perbandingan antara potensi Pajak Hotel dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi terhadap target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan.
Tabel  4
Perbandingan Potensi Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel, Potensi terhadap Realisasi
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009
Sumber : data primer diolah, 2011
Besarnya Efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :
Tahun Potensi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Proporsi Potensi terhadap Target (%) Proporsi Realisasi terhadap Target (%) Proporsi Potensi terhadap Realisasi (%) 2005 1,250,710,884  40,169,363  28,950,000 4320.25 138.75 3113.59 2006 653,156,064 9,645,000 24,750,000 2639.01 38.97 6771.97 2007 1,087,702,092  36,092,165 8,750,000 12430.88 412.48 3013.68 2008 743,131,440 11,190,000 8,750,000 8492.93 127.89 6641.03 2009 814,614,552 11,140,000  10,000,000 8146.15 111.40 7312.52

## Tabel 5 Efektifitas Pajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2009
Sumber : data primer diolah, 2011
Berdasarkan hasil analisis perhitungan potensi Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2005–2009 diketahui bahwa potensi Pajak Hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaan  Pajak  Hotel  yang  terjadi.  Ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Daerah  masih  belum  optimal/maksimal  dalam  menggali  potensi  Pajak  Hotel  yang  ada sehingga realitanya justru Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul termasuk pajak yang memberikan kontribusi kecil terhadap penerimaan daerah padahal seharusnya mengingat Kabupaten Gunungkidul kaya  akan  potensi  daerah  dan  menjadi  Daerah  Tujuan  Wisata  (DTW)  maka  Pajak  Hotel  tentunya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Lebih mengkhawatirkan lagi ternyata nilai potensi  Pajak  Hotel  di  Kabupaten  Gunungkidul  juga  relatif  mengalami  penurunan  dari  tahun  2005 sampai 2009. Di tahun 2006, baik nilai potensi maupun nilai realisasi penerimaan yang terjadi menurun cukup tajam. Hal ini dikarenakan di tahun 2006 ini terjadi bencana alam gempa bumi sebesar 6,7 SR di Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  pusat  gempa  berada  di  perbatasan  antara  Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Terjadinya gempa bumi yang dahsyat ini menimbulkan banyak kerugian  baik  kerugian  materiil  maupun  non  materiil.  Banyaknya  infrastruktur  yang  rusak  dan menurunnya  kunjungan  wisatawan  serta  tingkat  hunian  hotel/penginapan  secara  langsung mempengaruhi usaha akomodasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul sehingga nilai perolehan yang terjadi sangat kecil. Bahkan di tahun 2009 terdapat beberapa hotel/penginapan non aktif sehingga ini mengurangi potensi dan realisasi Pajak Hotel yang terjadi.
Efektifitas pajak hotel yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan angka yang yang relative kecil. Nilai efektifitas pajak hotel terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sepanjang tahun  2005-2009  bahkan  angka  efektifitas  yang  ada  tidak  lebih  dari  5%  setiap  tahunnya.  Ini menunjukkan  bahwa  aktivitas  pemungutan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Gunungkidul  masih  jauh  dari efektif. Jadi rasio antara realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi dengan potensi pajak hotel yang ada bisa dikatakan belum berhasil. Efektif atau tidaknya aktivitas pemungutan pajak hotel ini juga sangat bergantung kepada fiskus (pemungut pajak) serta peran Pemerintah Daerah terkait.
Berbagai sumber permasalahan terjadinya selisih perolehan antara target,realisasi dan potensi yang  ada  juga  dapat  ditinjau  dari  aspek  administratif  maupun  dari  sisi  kredibilitas  kinerja  aparatur Pemerintah  Daerah  bersangkutan.  Berdasarkan  hasil  studi  di  lapangan  diketahui  bahwa  memang terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak hotel. Data di
Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) Potensi Pajak (Rp) Efektifitas (%) Interpretasi 2005 40.169.363 1.250.710.884 3,21 Tidak Efektif 2006 9.645.000 653.156.064 1,48 Tidak Efektif 2007 36.092.165 1.087.702.092 3,32 Tidak Efektif 2008 11.190.000 743.131.440 1,51 Tidak Efektif 2009 11.140.000 814.614.552 1,37 Tidak Efektif
lapangan  menyebutkan  bahwa  para  wajib  pajak  rata-rata  hanya  membayar  Pajak  Hotel  sebesar  Rp 200.000 – Rp 300.000 per tahun anggaran, sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan berdasarkan  data-data  yang  terdapat  di  lapangan  menghasilkan  nilai  potensi  Pajak  Hotel  yang  ada sampai sebesar puluhan juta untuk tiap jenis hotel. Terdapat perbedaan dalam penentuan pajak terbayar ini  mengindikasikan  masih  belum  adanya  akurasi  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  dan pengelolaan suatu anggaran. Tujuan utama penyelenggaraan suatu kebijakan anggaran saat ini hanya terpaku  pada  pencapaian  target  kerja  saja  sehingga  adanya  potensi-potensi  dari  pajak  daerah  belum dimaksimalkan penggaliannya. Selain itu, penentuan Pajak Hotel oleh para aparatur Pemerintah Daerah yang  hanya  berdasarkan  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dalam  menentukan  target  penerimaan  Pajak Hotel ini menyebabkan  pencapaian ini bukan menjadi ukuran efektifitas Pajak Hotel itu sendiri karena nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi.
Adanya aturan-aturan mengenai bagaimana perhitungan pajak hotel yang harus dibayarkan dan berbagai bentuk pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hotel yang ada ternyata tidak banyak diketahui oleh para pengelola hotel (wajib pajak). Para wajib pajak hanya mengetahui bahwa setiap masa pajak harus membayarkan pajak hotel sebesar Rp 200.000 – Rp 300.000. Menurut beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan sosialisasi secara rinci terkait pajak hotel baik itu perhitungan maupun pelaksanaan pemungutannya, bahkan aturan undang-undang terkait pajak daerah  khususnya pajak hotel tidak pernah didapatkan oleh para wajib pajak hotel.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :
1. Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi.
2. Dengan  melihat  proporsi  potensi  Pajak  Hotel  dan  realisasinya  terhadap  target  Pajak  Hotel  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalian potensi pajak yang ada.
3. Penetapan  target  penerimaan  pajak  hotel  yang  hanya  didasarkan  pada  anggaran  tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan pajak hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan  timbulnya  ketidakakuratan  dalam  proses  perhitungan  pajak  yang  seharusnya dibayarkan wajib pajak dan yang diterima fiskus.
4. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul tergolong tidak efektif karena nilai efektifitas yang ada tidak lebih dari 5%, jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.
5. Proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi yang mencapai angka digit ribuan menunjukkan bahwa nilai potensi pajak hotel yang ada sangat besar. Begitu pula proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## Saran
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi  penerimaan  pajak  hotel  yang  terjadi  sehingga  akan  lebih  baik  bila  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh
terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.
2. Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
3. Dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Gunungkidul  sebagai  salah  satu  Daerah  Tujuan Wisata (DTW) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan Pemerintah Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.
4. Bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  memakai  variabel  tingkat  hunian  dalam  perhitungan potensi  agar  memudahkan  dalam  perhitungan  dan  tidak  menimbulkan  kemungkinan  bias perhitungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Acmad Tjahjono  dan  Muhammad  Fachri  Husein.  2005. Perpajakan .  Jakarta  : Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN.
Agus Rahmanto. 2007. Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 . Ekonomi : Universitas Negeri Semarang.
Anto Dajan. 1986. Pengantar Metode Statistik . Jakarta : LP3ES.
Armida  Fentika.  2005. Intensifikasi  Pajak  Hotel  Melalui  Pengembangan  Pariwisata  di  Kota Tanjungpinang . Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang : Universitas Diponegoro.
Bambang Kesit Prakoso. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Yogyakarta :UII Press.
Davey, Nick. 1989. Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanulah . Jakarta : UI Press.
Devas, K.J. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta. UI Press.
Eno Suhendi. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005 . Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan : Teori dan Aplikasi . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Indra Widhi Ardiyansyah. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003 . Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
Nur Aini Yuniyarti. 2006. Modul Pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Mardiasmo. 2000. Perpajakan . Yogyakarta : Andi.
Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul.  2006. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2005 . Gunungkidul.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul.  2007. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006 . Gunungkidul.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul.  2008. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 . Gunungkidul.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul.  2009. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2008 . Gunungkidul
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul.  2010. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 . Gunungkidul.
Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri . Dinamika Pembangunan, Vol 2, No 1.
Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani. 2007. Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga . Jakarta : Erlangga.
Rachmat Soemitro. 1986. Azaz dan Dasar Perpajakan I . Bandung : PT. Rafika Adi Tama.
Raharjo Nuryono. 2005. Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel . Majalah Keadilan, Vol 4, No 2.
Singgih Santoso. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik . Jakarta : PT Elex Media Kompatindo.
Siti Resmi. 2003. Perpajakan : Teori dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat.
Syahri Alhusin. 2003. Aplikasi Statistik dengan SPSS 10 for Windows . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sudarsono. 1988. Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta : Universitas Terbuka.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wirawan Ilyas dan Waluyo. 2003. Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba Empat.
Wahana Komputer. 2006. Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 14 . Jakarta : Salemba Infotek.
Yusuf Wibisono. 2005. Metode Statistik . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
. Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY berbagai edisi . Yogyakarta : Badan Pusat Statistik Propinsi DIY.