MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

## YULI PRASETYO ADHI
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Email: yuliprasetyoadhi@gmail.com

## DEWI SULISTIANINGSIH
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: dewisulistianingsih21@gmail.com
VIVIE NOVINDA SEKAR PUTRI Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Email: vivienovindasp@gmail.com
Abstract   : Indonesia   menjadi   negara   agraris   karena   Indonesia   memiliki   hasil   pertanian   dan perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dan dilindungi dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan tersebut. Kekayaan Intelektual memiliki pengertian bahwa hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual   terdapat   8   bagian   di   dalamnya,   salah   satunya   adalah   indikasi   geografis.   Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena   faktor   lingkungan   geografis   termasuk   faktor   alam,   faktor   manusia   atau   kombinasi   dari kedua   faktor   tersebut   memberikan   reputasi,   kualitas,   dan   karakterisitik   tertentu   pada   barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan indikasi geografis dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena di dalam indikasi geografis memuat hak   ekonomis   bagi   masyarakat   lokal.   Hak   ekonomis   merupakan   hak   untuk   mengelola   dan memanfaatkan indikasi geografis yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat   Lokal
Abstract : The location of the territory of Indonesia which is located between two continents and two   oceans   makes   its   territory   rich   in   natural   resources.   Indonesia   is   an   agricultural   country because Indonesia has abundant agricultural and plantation products. This natural resources are properly managed and protected, its can improve welfare for the local community. Intellectual Property Rights are the right system to protect these assets. Intellectual Property is an exclusive right that is owned by the creators / inventors as a result of intellectual and creative activities that are   unique   and   new.   Intellectual   Property   scope   has   8   parts,   one   of   which   is   geographical indication. Geographical indication is a sign that shows the area of origin of an item and / or product which due to geographical environment factors including natural factors,human factors or a combination of these two factors give reputation, quality, and certain characteristics of the goods and / or products produced. Geographical indications can protect and utilize natural wealth for the welfare of local communities. Because in geographical indications it contains economic rights for local people. Economic rights are the right to manage and utilizing geographical indications which has a purpose for the welfare of the local community.
Keywords: Intellectual Property, Geographical Indications, Welfare of Local Communities

## Pendahuluan
Indonesia   terletak   diantara   dua   benua dan   dua   samudera,   dari   letak   geografis tersebut   dipastikan   Indonesia   merupakan negara   agraris   yang   kaya   akan   hasil pertanian   dan   perkebunan.   Sebagai   salah satu   pilar   perekonomian   negara,   hasil pertanian   dan   perkebunan   banyak   yang menjadi   komoditas   ekspor   sehingga   dapat menambah   pendapatan   nasional.   Indonesia sebagai negara agraris mampu menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka cabai ,   ubi,   dan   singkong.   Selain   itu,
Indonesia   juga   dikenal   dengan   hasil perkebunannya   seperti   karet,   kelapa   sawit, tembakau, kapas, kopi dan tebu.
Dewasa   ini   persaingan   dagang internasional   memaksa   Indonesia   untuk memproteksi   hasil   pertanian   maupun perkebunannya dari ancaman pihak luar yang berupa   pengakuan   atau claim dari   pihak ataupun negara lain. Salah satu cara untuk memproteksi   produk   unggulan   yang   dimiliki oleh   Indonesia   untuk   tetap   bertahan   di   era persaingan   global   namun   juga   tetap menghargai   negara   lain   dengan menggunakan   Kekayaan   Intelektual   (KI). Produk   pertanian   dan   makanan   telah   lama dikaitkan   dengan   karakteristik   dan   aspek warisan   yang   unik   yang   berkaitan   dengan asal atau tempat[1].
Hak   Kekayaan   Intelektual   dapat diartikan   sebagai   hak   atas   kepemilikan terhadap   karya-karya   yang   timbul   karena adanya   kemampuan   intelektualitas   manusia dalam   bidang   ilmu   pengetahuan   dan
teknologi. Karya-karya tersebut dapat berupa benda   tidak   berwujud   yang   memiliki   hasil kemampuan   intelektual   seorang   manusia dalam   bidang   ilmu   pengetahuan   dan teknologi   melalui   daya   cipta,   rasa,   serta karya-karya yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis[2].
Kekayaan   Intelektual   atau   bisa   juga disebut   Hak   Milik   Intelektual   pada   awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai   bentuknya,   yang   memiliki   manfaat serta   menunjang   bagi   kehidupan   manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari   kemampuan   karya   intelektual   manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun   seni   dan   sastra[3].   Kekayaan Intelektual   pada   dasarya   merupakan   suatu hak   yang   timbul   sebagai   hasil   kemampuan intelektual   manusia   dalam   berbagai   bidang yang   menghasilkan   proses   atau   produk bermanfaat   bagi   umat   manusia.   Kekayaan Intelektual   memiliki   dua   aspek   utama   yaitu: pertama   proses   dan   produk   yang   meliputi berbagai   bidang   secara   luas,   mulai   dari bidang   seni   dan   sastra   hingga   invensi   dan inovasi   dibidang   teknologi   serta   segala bentuk   lainnya   yang   merupakan   hasil   dari proses   kreatifitas   manusia   lewat   cipta,   rasa dan karsanya. Kedua karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.
Hak   kekayaan   intelektual   merupakan hak   yang   bersifat   eksklusif   (khusus)   yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil  dari  aktivitas  intelektual   dan   kreatifitas
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
yang   bersifat   khas   dan   baru[4] . Sifatnya sebagai   hak   milik,   maka   karenanya   hak seorang   pencipta   atau   penemu   atas   karya ciptanya   haruslah   dilindungi[5].   Salah   satu aspek hak khusus pada Kekayaan Intelektual adalah Hak Ekonomi ( economic rights ), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas   kekayaan   intelektual.   Hak   ekonomi tersebut   berupa   keuntungan   sejumlah   uang yang   diperoleh   karena   penggunaan   sendiri Kekayaan   Intelektual,   atau   karena penggunaan Kekayaan Intelektual oleh pihak lain   berdasarkan   lisensi.   Kenyataan   adanya nilai   ekonomi   di   atas,   menunjukkan   bahwa Kekayaan   Intelektual  merupakan   salah   satu objek perdagangan[6].
Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan   bahwa   Kekayaan   Intelektual merupakan   salah   satu   objek   perdagangan. Dalam   sistem   Indikasi   Geografis,   tercermin adanya   jaminan   terpeliharanya   mutu   suatu barang (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis   Pasal   16)   Indikasi   Geografis memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas   barang   atau   produk,   sekaligus sebagai   strategi   pemasaran   produk   Indikasi Geografis dalam transaksi perdagangan, baik didalam maupun diluar negeri. Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk   Indikasi   Geografis   untuk  mendorong kemampuan   ekonomi   daerah.   Kerja   sama yang   baik   antara   Direktorat   Jenderal Kekayaan   Intelektual,   Kantor   Wilayah   dan Pemeritah   Daerah   diharapkan   dapat mempercepat   proses   pendaftaran   produk- produk yang berpotensi Indikasi Geografis di
Indonesia   dalam   perspektif   kepentingan ekonomis[7].
Kekayaan   Intelektual   dalam   hukum Indonesia   mencakup   berbagai   perlindungan diantaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit   Terpadu,   Varietas   Tanaman,     dan Indikasi Geografis. Konsekuensi dari adanya persaingan   global   terkait   dengan perlindungan hasil pertanian dan perkebunan adalah   Indonesia   harus   membuat   payung hukum   tentang   Indikasi   Geografis. Pemerintah   berupaya   membuat   payung hukum   Indikasi   Geografis   dimulai   dengan dikeluarkannya   Undang-Undang   Nomor   14 Tahun   1997   tentang   Merek,   karena   tidak mengalami   perkembangan   sama   sekali dalam praktiknya, kemudian pada tahun 2001 Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1997 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi   dan   diganti   dengan   Undang-Undang Nomor   15   Tahun   2001   tentang   Ketentuan- ketentuan tentang Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek pada praktiknya tidak berjalan   karena   tidak   ada   Peraturan Pemerintah   sebagai   implementasi   dari ketentuan   pasal-pasal   tentang   Indikasi Geografis   dalam   Undang-Undang   Merek, selanjutnya   pada   tahun   2007   disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang   Pendaftaran   Indikasi   Geografis sebagai   wujud   pelaksanaan   atau implementasi dari Undang-Undang Merek[8] . Indikasi   geografis   termasuk   kedalam   Hak Kekayaan   Intelektual   yang   berada   dibawah Direktorat   Jenderal   Kekayaan   Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang   Merek   dan   Indikasi   Geografis   pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah   suatu   tanda   yang menunjukkan   daerah   asal   suatu   barang dan/atau   produk   yang   karena   faktor lingkungan   geografis   termasuk   faktor   alam, faktor   manusia   atau   kombinasi   dari   kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan   karakterisitik   tertentu   pada   barang dan/atau   produk   yang   dihasilkan.   Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari Hak   Kekayaan   Intelektual   yang   dirasakan sangat   penting   untuk   mendapatkan pelindungan   hukum.   Indikasi   Geografis adalah   mekanisme   intelektual   yang   berlaku untuk barang dan jasa yang ditandai dengan tempat mana mereka berasal (dikumpulkan, diproduksi   atau   memproduksi),   melibatkan kekhususan   lingkungan,   sejarah,   sosial   dan budaya, dan sesuai peraturan Brasil, indikasi geografis   dibagi   menjadi   dua   tipe:   indikasi asal atau sebutan asal[9] .
Indikasi   geografis   adalah   suatu   tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang   karena   faktor   lingkungan   geografis termasuk   faktor   alam,   faktor   manusia,   atau kombinasi   dari   kedua   faktor   tersebut memberikan   ciri   dan   kualitas   tertentu   pada barang yang dihasilkan[10] . Beberapa produk Indikasi   Geografis   yang   sudah   terdaftar diantaranya   berasal   dari   produk   pertanian seperti Carica Dieng, Salak Pondoh Sleman (Yogyakarta),   Cengkeh   Minahasa,   Kopi Robusta   Temanggung,   Sawo   Sukatali
Sumedang,   Jeruk Keprok Gayo Aceh,  Kopi Arabika   Java   Sindoro-Sumbing,   Tembakau Srinthil   Temanggung,   Kangkung   Lombok, Madu   Sumbawa   dan   lain-lain.     Sedangkan untuk produk kerajinan misalnya Mebel Ukir Jepara (Jawa Tengah), Tenun Gringsing Bali, Tenun   Sutera   Mandar,   Tenun   Ikat   Sikka, Tenun Ikat Tanimbar, dan lain-lain. Data yang diperoleh   dari   Direktorat   Jenderal   Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak  Asasi   Manusia   Republik   Indonesia   [11] hingga tahun 2018 ini Indikasi Geografis yang terdaftar   hanya   berjumlah   63   (Enam   puluh tiga).   Hal   ini   menunjukkan   kurangnya perhatian   pemerintah   serta   masyarakat dalam   melindungi   produk   potensi   Indikasi Geografis di daerahnya.
Indikasi   geografis   memberikan perlindungan   terhadap   barang   atau   produk yang mengidentifikasikan suatu wilayah, atau kawasan,   atau   daerah   didalam   wilayah tersebut sebagai tanda asal barang, dimana reputasi,   kualitas   dan   karakteristik   barang tersebut   sangat   ditentukan   oleh   faktor geografis   yang   bersangkutan.   Ciri   dan kualitas   barang   yang   dipelihara   dan   dapat dipertahankan   dalam   jangka   waktu   tertentu akan   melahirkan   reputasi   atas   barang tersebut   yang   selanjutnya   akan memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Peluang ekonomi tinggi tersebut   harus   mampu   dimanfaatkan, pemanfaatan yang tepat  akan menimbulkan dampak  positif,   khususnya   bagi  masyarakat lokal dan bagi perekonomian negara secara umumnya.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan   hal   tersebut   diatas,   penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan yang dikaji di dalam artikel ini, yakni : 1. Bagaimana Pengaturan Indokasi Geografis Di Indonesia ?
2.   Apa   Hambatan   Yang   Timbul   Di   Dalam Menegakkan   Pengaturan   Indokasi Geografis Di Indonesia ?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian   kualitatif.   Penelitian   kualitatif adalah   penelitian   yang   memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang   ada   dalam   kehidupan   manusia,   atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya   dengan   menggunakan   kebudayaan dari   masyarakat   yang   bersangkutan   untuk memperoleh   gambaran   mengenai   pola-pola yang   berlaku.   Penelitian   ini   dilakukan menggunakan   metode   pendekatan   yuridis normatif,   karena   bahan   pustaka   yang digunakan   sebagai   bahan   utamanya   adalah bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar   atau   kaidah-kaidah,   ketentuan   atau peraturan dasar, serta peraturan perundang- undangan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia
Pengertian   indikasi   geografis   yang dimuat   dalam   Pasal   1   angka   6   Undang- Undang   Nomor   20   Tahun   2016   tentang
Merek   dan   Indikasi   Geografis   menyatakan bahwa   “Indikasi   Geografis   adalah   suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang  dan/atau  produk   yang   karena   faktor lingkungan   geografis   termasuk   faktor   alam, faktor   manusia   atau   kombinasi   dari   kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan   karakteristik   tertentu   pada   barang dan/atau   produk   yang   dihasilkan”.   Dasar hukum perlindungan indikasi geografis diatur dalam   Undang-Undang   Nomor   20   Tahun 2016   tentang   Merek   dan   Indikasi   Geografis pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 71.
Indikasi   geografis   adalah   suatu   nama sebagai   tanda   yang   menunjukkan   suatu tempat atau wilayah suatu geografis tertentu yang   diberikan   terhadap   barang/produk seperti hasil  kerajinan tangan ataupun  hasil dari pertanian dan perkebunan karena faktor lingkungan   geografis   termasuk   faktor   alam, faktor   manusia   atau   kombinasi   dari   kedua faktor   tersebut   yang   memberikan   nilai reputasi,   kualitas,   dan   karakteristik   tertentu terhadap   suatu   barang/produk   tertentu sebagai pembeda dengan barang/produk dari daerah lainnya. Berada ditengah diantara dua benua   dan   dua   samudera   menjadikan Indonesia   kaya   dengan   Indikasi   geografis. Hal   dibuktikan   dengan   catatan   Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa indikasi   geografis   yang   sudah   didaftarkan mencapai 63 indikasi geografis. Produk khas daerah   ini   merupakan   potensi   daerah   yang sangat   baik   untuk   dikembangkan   karena produk   ini   tidak   akan   didapat   pada   wilayah selain   ditempat   produk   tersebut   berada. Pemerintah   diharapkan   dapat   berperan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
dalam   pengelolan   produk-produk   ini   hingga mendapatkan   nilai   ekonomis   dari   produk tersebut.   Pemerintah   daerah   dapat mendorong produk khas daerah untuk dapat didaftarkan   sebagai   Indikasi   Geografis, karena   Indikasi   Geografis   dapat   digunakan untuk   melindungi   berbagai   produk   alam, makanan, kerajian dan berbagai produk yang dihasilkan   dari   pengetahuan   asli   yang mengandung   kekhasan   dari   suatu wilayah[12] .
Dari   jumlah   tersebut   sudah   dapat menjelaskan   bahwa   betapa   banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi dengan Potensi Indikasi Geografis yang dimiliki. Artinya potensi adalah indikasi geografis   yang   belum   didaftarkan   secara resmi kepada Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.   Perlindungan   Indikasi   Geografis memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Diantaranya   menghindari   bentrokan pengakuan   dari   daerah   lain   yang   memiliki produk   sejenis,   memberikan branding atau merek tersendiri bagi produk yang dihasilkan, dan yang paling nampak adalah nilai ekonomi yang  didapatkan oleh  masyarakat yang  ikut turut serta mengelola atau mengolah produk indikasi   geografis   tersebut.   Yang   jelas indikasi geografis memberikan nilai ekonomi tinggi untuk pemerintah pada umumnya, dan secara khusus adalah masyarakat lokal.
Terkait   dengan   Indikasi   Geografis ataupun   Potensi   Indikasi   Geografis,   pada dasarnya   kedua   hal   tersebut   hampir   sama ataupun mirip. Yang membedakan hanyalah diakui   atau   belum   diakui   oleh   Direktorat Jenderal   Kekayaan   Intelektual   sebagai
lembaga   yang   memiliki   wewenang   atas pengakuan   Indikasi   Geografis.   Akan   tetapi untuk   keuntungan   secara   ekonomi   bagi masyarakat   lokal   keduanya   sama.   Sama- sama   memberikan   kesejahteraan   bagi masyarakat lokal.
Mete merupakan produk unggulan yang dimiliki   oleh   Kabupaten   Wonogiri.   Dengan luas lahan 20.625 Ha dan hasil produksinya mencapai   10.101   Ton   pertahun   menjadikan Kabupaten   Wonogiri   merupakan   penghasil Mete   Wonogiri   terbanyak   di   Provinsi   Jawa Tengah . Sama   dengan   Nanas   Madu Pemalang, Mete Wonogiri juga sudah identik dengan   Kabupaten   Wonogiri.   Artinya,   Mete Wonogiri   sudah   diakui   sebagai   produk unggulan   dari   Kabupaten   Wonogiri.   Dari kedua contoh diatas dapat mendeskripsikan bahwa indikasi geografis memiliki karateristik yang   menonjolkan   kedaerahan.   Disamping menonjolkan   kedaerahan,   produk   atau barang   yang   dijadikan   pasti   memiliki karateristik   khas   sesuai   dengan   wilayah tersebut.   Misalnya   Antara   Tenun   Ikat   Sikka dengan   Tenun   Ikat   Sanimbar,   walaupun keduanya   sama-sama   merupakan   Produk tenun   ikat   namun   perbedaan   wilayah   pasti memberikan   perbedaan   karateristik   yang berbeda dalam produknya.
Secara   garis   besar   indikasi   geografis menjelaskan   mengenai   suatu   tanda   yang menunjukan   suatu   daerah   dimana   tanaman dapat   tumbuh   dan   menjadi   suatu   produk unggulan   daerah   tertentu   karena   adanya faktor   geografis   dan   faktor   manusia,   serta memiliki   karakteristik   yang   membedakan dengan   produk   daerah   lainnya.   Indikasi
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
geografis   mendapat   perlindungan   setelah terdaftar   atas   dasar   permohonan   yang diajukan   oleh   lembaga   yang   mewakili masyarakat   didaerah   yang   memproduksi barang   yang   bersangkutan,   atau   lembaga yang   diberi   kewenangan   untuk   itu,   dan pemerintah   daerah[13] . Indikasi   geografis juga   berfungsi   sebagai   pembeda   produk dipasaran, dengan memungkinkan konsumen membedakan   produk   dengan   karateristik berbasis   geografis   dan   lainnya   tanpa karateristik tersebut[14].
Seperti   teori   yang   dikemukakan   oleh Nico Kansil yang terdapat dalam buku Kholis Roisah[15],   tujuan   dari   pendaftaran   Indikasi Geografis   ialah   memberikan   penghargaan kepada msayarakat, baik yang berkepentingan   langsung   maupun   khalayak umum.  Teori   perlindungan   hak   kekayaan intelektual   yang   dikemukakan   oleh   Nico Kansil sejatinya saling berkaitan antar setiap teorinya.   Pada   dasarnya   perlindungan   yang nantinya   didapatkan akan digunakan untuk peningkatan   kesejahteraan   masyarakat. Mulai   dari   diakui   dan   diberi   perlindungan berupa indikasi geografis, rasa bangga atas keberhasilan   mendapatkan   pengakuan perlindungan indikasi geografis hingga bonus yang berupa nilai materi sebagai peningkatan kesejahteraan   dari   indikasi   geografis   yang dimiliki.   Penggunaan   tanda  sebagai  indikasi geografis dapat berupa etikat atau label yang diletakan   pada   barang   yang   dihasilkan. Tanda itu dapat berupa nama daerah, wilayah gambar,  dan   huruf   serta   kombinasi   dari   hal tersebut.   Perlindungan   indikasi   geografis
meliputi hasil alam, pertanian, kerajinan atau hasil industri[16] .
Pada   dasarnya   indikasi   geografis memiliki urgensi yang sangat komplek. Ketika suatu   produk   hasil   alam   maupun   kerajinan tangan manusia pasti memiliki ciri khas dan karateristik yang berbeda antar setiap daerah yang   dipengaruhi   oleh   faktor   geografis   dan tentunya faktor manusia. Ketika suatu produk didaftarkan   dan   sudah   diakui   terdaftar sebagai   indikasi   geografis,   hal   ini   mampu untuk   menghindari   kecurangan   yang dilakukan   oleh   pihak   lainya.   Misalnya,   di klaim   atau   diakui   oleh   daerah   lain   sebagai produknya   atau   indikasi   geografis   dari daerahnya.   Selain   itu,   dengan   indikasi geografis   lebih   mampu   untuk   meyakinkan para   konsumen   dengan   kualitas   produk dimana   produk   itu   berasal,   mempertahakan keuntungan   kompetitif   yang   sudah didapatkan untuk jangka panjang, dan yang paling jelas akan terlihat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersinggungan   langsung   dengan   produk indikasi   geografis.   Dimana   dengan   memiliki pengakuan   indikasi   geografis   memberikan peluang   untuk   dapat   memperoleh keuntungan   ekonomi   yang   nantinya   akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikasi geografis yang sebagai bagian dari kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan   hukum.   Agar   suatu   barang dapat   dilindungi   sebagai   sebuah   indikasi geografis,   selain   harus   memenuhi   unsur- unsur   seperti   reputasi,   kualitas,   dan karakteristik   yang   khusus,   juga   harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Intelektual   Kementerian   Hukum   dan   Hak Asasi   Manusia   Republik   Indonesia.   Hal   ini sesuai  dengan ketentuan Pasal 53 ayat  (2) Undang-Undang   Merek   dan   Indikasi Geografis   yang   mengatur   bahwa   untuk memperoleh perlindungan pemohon  indikasi geografis   harus   mengajukan   permohonan kepada menteri.[17]

## B. Hambatan Masyarakat dan Pemerintah
Serta   Upaya   Untuk   Melindungi

## Produk   Indikasi   Geografis   di Indonesia
Hambatan   yang   dialami   oleh masyarakat   pada   umumnya   adalah masyarakat   yang   acuh   akan   betapa pentingnya   perlindungan   hukum   indikasi geografis. Masyarakat masih mengacu pada sistem   lama,   asal   produk   yang   dihasilkan masih   laku   terjual   dipasaran   dengan   harga yang tinggi, betapapun pentingnya kegunaan indikasi geografis pasti tidak terlalu dipikirkan. Selain   hal   tersebut,   pengetahuan   mengenai indikasi geografis juga masih sangat kurang. Bahkan apa arti dan fungsi indikasi geografis masih banyak yang tidak tahu. Ketidaktahuan inilah   yang   menjadikan   masyarakat   acuh terhadap perlindungan indikasi geografis.
Kebijakan   dan political   will dari pemerintah   daerah   yang   berbeda   disetiap daerah   membawa   pengaruh   terhadap eksistensi   produk   lokal.   Pemerintah   daerah dalam   hal   ini   adalah   gubernur,   bupati, walikota,   dan   perangkat   daerah   sebagai unsur   penyelenggara   pemerintahan   daerah mempunyai andil besar untuk mempopulerkan   komuditi   produk   potensi
Indikasi   Geografis.   Permasalahan   muncul disaat   komoditas   atau   produk   yang berpotensi   dilindungi   sebagai   Indikasi Geografis   belum   mendapatkan   perhatian yang   memadai   dari   pemerintah,   terutama Pemerintah   daerah   sebagai   mana   telah diamanatkan   dalam   Undang-Undang   Merek dan Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal   70   dan   Pasal   71   dimana   pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Pasal 70 dalam Undang-Undang Merek dan   Indikasi   Geografis   mewajibkan pemerintah   pusat   dan/atau   pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi   geografis,   seperti:   (a)   persiapan untuk   pemenuhan   persyaratan   permohonan indikasi   geografis,   (b)   mengajukan permohonan   pendaftaran   indikasi   geografis, (c)  pemanfaatan   dan   komersialisasi   indikasi geografis,   (d)   sosialisasi   perlindungan indikasi geografis  masyarakat, (g) pemetaan dan   inventarisasi   potensi   produk   indikasi geografis,   (f)   pelatihan   dan   pendampingan, (g)   pemantauan,   evaluasi,   dan   pembinaan, (h) memberikan perlindungan hukum, dan (i) memfasilitasi   pengembangan,   pengolahan, dan   pemasaran   barang   dan/atau   produk indikasi geografis[18] .
Hambatan yang dialami oleh pemerintah adalah   anggaran.   Anggaran   pemerintah biasanya   hanya   berlaku   selama   1   (satu) tahun kalender kerja saja. Sehingga apabila dalam   waktu   1   (satu)   tahun   proses pendaftaran   suatu   indikasi   geografis   makan prosesnya   akan   terbengkalai.   Karena   jika hanya   pemerintah   sendiri,   tidak   akan   bisa
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
mendaftarkan jika tidak ada peran serta dari masyarakat   yang   berkaitan   dengan   produk yang   dihasilkan.   Namun   pemerintah  melalui dinas   terkait   bisa   mengambil   alih   proses pendaftaran   indikasi   geografis.   Hal   ini sebagai   upaya   pemecahan   masalah hambatan   perlindungan   indikasi   geografis. Dengan   menggandang   masyarakat   yang berkaitan langsung dengan indikasi geografis pemerintah   dapat   mendaftarakan   indikasi geografis.
Mengenai   permohonan   perlindungan indikasi  geografis,   menurut   ketentuan  Pasal 53   ayat   (2)   Undang-Undang   Merek   dan Indikasi   Geografis   yang   dapat   mengajukan permohonan  perlindungan indikasi  geografis adalah sebagai berikut:
(1)  Lembaga   yang   mewakili   masyarakat   di kawasan   geografis   tertentu   yang mengusahakan   suatu   barang   dan/atau produk   berupa:   (a)   Sumber   daya   alam;
(b)   Barang   kerajinan   tangan;   atau   (c)
Hasil industri.
(2)  Pemerintah   daerah   provinsi   atau kabupaten/kota.
Berbeda   dengan   Undang-Undang Merek   dan   Indikasi   Geografis   yang sebelumnya,   bahwa   peran   kelompok konsumen   yang   sebelumnya   diatur   sebagai salah   satu   yang   dapat   mengajukan permohonan  perlindungan indikasi  geografis dihilangkan.   Hal   ini   dikarenakan ketidaksesuaian   antara   peran   konsumen sebagai  pihak  yang   pasif   dengan   hak  yang diberikan.   Konsumen   tidak   selayaknya mendapatkan   hak   untuk   mendaftarkan perlindungan indikasi geografis karena akan
dikhawatirkan   adanya   kerugian   bagi produsen   yang   karena   faktor   campur tangannya sebagai pihak yang menghasilkan produk atau barang indikasi geografis. Selain itu   pemerintah   daerah   atau   kabupaten/kota juga   mendapatkan   peran   penting   sebagai pemegang wilayah yang diharapkan mampu mengolah   sumber   daya   alam   yang   ada didaerahnya untuk dilindungi sebagai indikasi geografis.
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan perintah undang-undang dan   peraturan   pelaksanakannya   berkaitan dengan   kekayaan   intelektual.   Dengan diberlakukannya   Peraturan   Pemerintah Nomor   51   Tahun   2007   pada   tanggal   4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang   mengatur   perlindungan   Indikasi- Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan   untuk   bisa   didaftarkannya   produk- produk   Indikasi   Geografis   di   tanah   air. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat   ketentuan-ketentuan   mengenai tatacara pendaftaran indikasi geografis.

## Membangun   Kesejahteraan   Masyarakat Lokal Melalui Indiksi Geografis
Indikasi   geografis   adalah   suatu   tanda yang menunjukan  daerah  asal barang yang dikaitkan   dengan   kualitas,   reputasi   atau karateristik   lain   yang   sesuai   dengan   asal geografis tersebut. Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang,   Indikasi   Geografis   harus didaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia[19].
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Ketika  suatu   produk   baik   itu  hasil   kerajinan tangan maupun hasil pertanian yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang membedakan dengan   produk   dari   daerah   lain   yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan faktor manusia   maka   dapat   didaftarkan   sebagai produk Indikasi Geografis suatu daerah.
Mekanisme   Perlindungan   indikasi geografis dapat dimanfaatkan agar terhindar dari perbuatan curang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat juga dimanfaatkan sebagai   tanda   keyakinan   bagi   konsumen akan   kualitas   produk   dan   produk   indikasi geografis dapat menjadi produk kebanggaan dari suatu daerah yang pada akhirnya dapat membuat   dawrah   tersebut   dikenal   oleh masyarakat daerah lain.
Peran   pemerintah   dalam   mewujudkan perlindungan   hukum   indikasi   geografis sangat   penting   dan   masif.   Hal   ini   sesuai pengertian   dari Welfare   State atau   biasa disebut   Negara   Kesejahtraan   yang didefinisikan menurut  Friedlaner dalam buku Fadhil   Nurdin[20]   adalah   pelayanan   sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu   individu   ataupun   kelompok   yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial   bagi   individu   ataupun   kelompok tersebut.
Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, yang sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy   Bentham   (1748-1832)   menjelaskan gagasan   bahwa   pemerintah   mempunyai tanggungjawab untuk menjamin  the greatest happiness (Wellfare) of the greatest number of   their   citizens,  artinya   bahwa   pemerintah
berkewajiban   membuat   bahagia   sebanyak mungkin   warganya.   Bentham   menggunakan istilah utility (kegunaan)   dalam   menjelaskan konsep   kebahagiaan   atau   kesejahteraan. Atas   dasar   prinsip utilitarisme nya   Bentham mengatakan bahwa hal yang bisa membawa kebahagiaan   ekstra   adalah   sesuatu   yang baik.   Bentham   juga   berpendapat   bahwa pemerintah   berkewajiban   membuat   bahagia sebanyak   mungkin   warganya,   dan   atas gagasan-gagasan   inilah   Bentham   diakui sebagai  Father of Welfare State atau  Bapak Negara Kesejahteraan[21] .
Dari   uraian   diatas   dapat   dijabarkan, bahwa   peran   pemerintah   sangat   penting. Pemerintah   harus   mampu   memberikan fasilitas   yang   memadai   terhadap   kelompok masyarakat  yang  mengelola produk  indikasi geografis.   Artinya   sedikit   ataupun   banyak pemerintah   harus   turut   serta   dalam oprasional   produk   indikasi   geografis. Termasuk   dalam   fungi   penganggaran, pengolahan,   dan   pengawasan.   Fungsi penganggaran,   pemerintah   ikut   serta memberikan   bantuan   biaya,   bisa   berupa tambahan modal, subsidi bahan pokok atau bantuan   yang   lainnya.   Yang   pada   intinya mengurangi   biaya   produksi.   Fungsi pengolahan,   Pemerintah   ikut   serta   dalam mengolah   ataupun   memproduksi   barang yang   menjadi   indikasi   geografis.   Ikut   serta disini bisa saja dengan menurunkan ahli-ahli atau   membantu   dengan  memfasilitasi     agar produksi   menjadi   maksimal.   Fungsi pengawasan,   pemerintah   mengawasi penggunaan   bantuan,   penggunaan   fasilitas dan   hasilnya.   Karena   hasil   tersebut
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
menentukan   seberapa   besara   peningkatan kesejahteraan yang dialami masyarakat lokal dari indikasi geografis yang dimiliki.
Pada   intinya   pemanfaatan   indikasi geografis   akan   meningkatkan   kesejahteraan masyarakat lokal, terlebih jika pemerintah ikut serta   dalam   mengembangkan   indikasi geografis. Hal ini sesuai dengan teori Welfare State yang   telah   dikemukakan   oleh Friedlaner   bahwa   pelayanan   sosial   dan lembaga-lembaga   yang   bertujuan   untuk membantu   individu   ataupun   kelompok   yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial   bagi   individu   ataupun   kelompok tersebut. Welfare   State atau   Negara Kesejahteraan   merupakan   negara   yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Dalam   mewujudkan   kesejahteraan   rakyat tersebut   haruslah   didasari   lima   pilar kenegaraan,   yaitu   demokrasi,   penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta anti diskriminasi[22].

## Penutup
1.   Indikasi   Geografis   adalah   suatu   tanda yang   menunjukkan   daerah   asal   suatu barang   dan/atau   produk   yang   karena faktor   lingkungan   geografis   termasuk faktor   alam,   faktor   manusia   atau kombinasi   dari   kedua   faktor   tersebut memberikan   reputasi,   kualitas,   dan karakterisitik   tertentu   pada   barang dan/atau produk yang dihasilkan. 2.   Perlindungan   indikasi   geografis   mutlak
untuk   dilakukan.   Indikasi   geografis memberikan   perlindungan   hukum   pada
setiap   komoditas   barang   atau   produk, sekaligus   sebagai   strategi   pemasaran produk   Indikasi   Geografis   dalam transaksi   perdagangan,   baik   didalam maupun   diluar   negeri.   Perlindungan   ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk   Indikasi   Geografis   untuk mendorong   kemampuan   ekonomi daerah.  Karena perlindungan ini memiliki manfaat yang sangat besar dan memiliki nilai   ekonomi   yang   tinggi.   Walaupun banyak hambatan yang terjadi, mulai dari masyarakat   hingga   pemerintah   juga mengalami hambatan. Namun pemerintah   dengan   kekuasaan   yang dimiliki   harus   mampu   mengembangkan dan   melindungi   indikasi   geografis   untuk tujuan   membangun   kesejahteraan masyarakat   lokal   menggunakan   indikasi geografis.

## Referensi
[1]  Oana   C.   Deselnicu,   Marco   Costanigro, Diogo   M.   Souza-Monteiro,   and   Dawn Thilmany   McFadden, (2013).   A   meta- analysis   of   geographical   indication   food valuation   studies:   what   drives   the premium for origin-based labels?. Journal of Agricultural and Resource Economics , 204-219..
[2]  Rachmadi,   Usman, Hukum   Hak   Atas Kekayaan   Intelektual   Perlindungan   dan Dimensi   Hukumnya   Di   Indonesia ,
(Bandung: Alumni, 2003), halaman 2.
[3] Muhammad,   Djumhana, Perkembangan Doktrin   dan   Teori   Perlindungan   Hak Kekayaan   Intelektual .   (Bandung:   Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 16.
[4]  Ismi, Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Cet-1 ., (Yogyakarta: Yustisia, 2010), halaman 16.
[5]  Budi, Santoso, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual ,   (Semarang:   Pustaka Magister, 2008), halaman 3.
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
[6] Abdulkadir,   Muhammad, Kajian   Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua, Cet- 1 ,   (Bandung:   Citra   Aditya   Bakti,   2001), halaman 19.
[7]     Emawati   Junus.   2004. Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HAKI dan Pelaksanaannya di Indonesia ,   Makalah   pada   Seminar Nasional di Jakarta tentang Perlindungan Indikasi  Geografis  Di  Indonesia ,  Jakarta 6-7 Desember 2004, halaman 6-7.
[8] Siti, Asfiyah, Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pembangunan Ekonomi Masyarakat   Lokal ,   Jurnal   Idea   Hukum, Jurnal   Idea   Hukum   Vol.   1   No.   2   Edisi Oktober 2015, halaman 112.
[9]   Medeiros,   Mirna   de   Lima.   2016. Implications Of Geographical Indications: a   Comprehensive   Review   Of   Papers Listed   In   Capes’   Journal   Database .
Brazil:   Universidade   Estadual   de   Ponta Grossa (UEPG), halaman 2.
[10]Trias Palupi, Kurnianinrum, Perlindungan Hak   Ekonomi   Atas   Indikasi   Geografis . (Jakarta:   Pusat   Penelitian   Badan Keahlian DPR RI, 2016), halaman 1.
[11] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2018. Proposal   Strategi   Indikasi Geografis Nasional . Jakarta.
[12]Sumiati,Yeti,   dkk.   2008. Kajian   Yuridis Sosiologis   Menegnai   Indikasi   Geografis Sebagai   Sumber   Pendapatan   Asli Daerah . Mimbar, Volume XXIV Nomor.1, halaman 42.
[13]  Hidayah, Khoirul, Hidayah, Hukum Hak Kekayaan   Intelektual ,   (Malang:   Setara Press, 2017), halaman 67.
[14]Dewi   Sulistianingsih, Menyongsong   Era Baru   Merek   Dan   Indikasi   Geografis . (Semarang:   Badan   Penerbit   Fakultas Hukum   Universitas   Negeri   Semarang, 2017), halaman 174.
[15]Kholis,   Roisah, Konsep   Hukum Kekayaan   Intelektual, (Malang:   Setara Press, 2015), halaman 27.
[16]Isnaini, Yusrah, Isnaini, Buku Pintar Haki . Jakarta:   Ghalia   Indonesia,   2010), halaman 131.
[17]Dewi   Sulistianingsih, Menyongsong   Era Baru   Merek   Dan   Indikasi   Geografis . (Semarang:   Badan   Penerbit   Fakultas Hukum   Universitas   Negeri   Semarang, 2017), halaman 152.
[18]Irawan,   Candra,   Irawan, Pendaftaran Indikasi   Geografis   Sebagai   Instrumen Perlindungan   Hukum   Dan   Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia . (Bengkulu:   Universitas   Bengkulu,   2017), halaman 63.
[19]Lindsey   dkk, Hak   kekayaan   Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: PT. Alumni, 2011), halaman 139-140.
[20] Lihat   Nurdin,   M   Fadhil   Nurdin, Pengantar   Studi   Ilmu   Kesejahteraan . (Bandung: Angkasa, 1990), halaman 29.
[21]Bessant,   J,   Watts,   R,   Dalton,   T   and Smyth, P 2006, Talking policy: how social policy   is   made , Allen   &   Unwin, Sydney, Australia.
[22]Triwibowo,   dkk, Mimpi   Negara Kesejahteraan, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), halaman 9.