PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. BUMI MITRA BUTON ABADI

## Ernawati Malik
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail:ernamalik8975@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  laporan  Pajak  Terhutang  dan  pemotongan  pajak  atas pegawai tetap PT. Bumi Mitra Buton Abadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemotongan  pajak  penghasilan  atas  pegawai  tetap  dan laporan  pajak  terhutang  pada  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  belum  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun  2008  karena  adanya  selisih  pembayaran  sebesar  Rp. 200.000,00. Selisih pembayaran tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan dasar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dasar PTKP yang digunakan oleh PT. Bumi Mitra Buton Abadi masih mengacu  pada  peraturan  lama  dengan  nilai  PTKP  sebesar  Rp.  48.000.000,00  sedangkan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 72.000.000,00. Dengan  adanya  selisih  pembayaran  maka  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  harus  melakukan pembetulan pada tahun 2017.

## Kata kunci : Pemotongan Pajak, Perhitungan Pajak, PPh Pasal 21

## ABSTRACT
This study aims to determine the tax payable report and withholding tax on permanent employees of PT. Bumi Buton Abadi Partners in accordance with the provisions of the Taxation Law No. 36 of 2008. The research method used is descriptive analysis method.
The results of the study show that the deduction of income tax on permanent employees and tax  returns  is  payable  to  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  has  not  been  in  accordance  with  the provisions of the Taxation Law No. 36 of 2008 due to a payment difference of Rp. 200,000.00. The payment difference is caused by differences in the use of the basis of Non-Taxable Income (PTKP). The  PTKP  basis  used  by  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  still  refers  to  the  old  regulations  with  a PTKP  value  of  Rp.  48,000,000.00  while  the  calculation  under  the  Taxation  Law  No.  36  of  2008 amounting to Rp. 72,000,000.00. With  the payment difference,  PT. Bumi Mitra Buton Abadi must make corrections in 2017.
Keywords: Tax Withholding, Tax Calculation, Article 21 Income Tax

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  warga negaradalam    rangka    pembiayaan    negara    dan    pembangunan    nasional  [1].  Sistem perpajakan  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah  with  holding  system.With  holding system  adalah  suatu  cara  pemungutan  pajak  yang  perhitungan  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga [2]. Pihak ketiga yang dimaksud dalam  system  ini  adalah  wajib  pajak  badan.  Badan  usaha  yang    bertindak    sebagai pemberi    kerja,    setelah    memenuhi    persyaratan    tertentu  yang  diwajibkan,  pada umumnya  akan  disebut  sebagai  pihak  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  pemotongan pajak [3].
Salah  satu  jenis  pajak  penghasilan  yang  menggunakan    with  holding  system adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.Penghasilan yang  dimaksud  adalah  berupa  gaji,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain dengan  nama  apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri [4]. Pajak penghasilan Pasal 21 ini  terutang  pada  akhir  bulan  dilakukannya  pembayaran  atau  pada  akhir  bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan [5].
Subjek PPh Pasal 21 adalah karyawan/pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima  pensiun,  penerima  honorarium,  penerima upah, dan orang pribadi  lainnya  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak [6]. Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap  orang    pribadi  atau  badan  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk memotong  pajak  penghasilan  Pasal  21.    Pihak  yang  wajib  melakukan  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  Pasal  21  adalah  pemberi  kerja, bendaharawan  pemerintah,  dana  pensiun,  badan,  perusahaan  dan  penyelenggara kegiatan  [7].  Sedangkan  objek  PPh  Pasal  21  adalah  penghasilan  yang  dipotong  oleh pemotong  pajak  untuk  dikenakan  pajak  penghasilan  Pasal  21  yang  terdiri  dari penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  teratur,  penghasilan  yang  diterima atau  diperoleh  secara  tidak  teratur,  upah  harian,  upah  mingguan,  upah  satuan,  upah borongan,  uang  pesangon  dan  pembayaran    lain    yang    sejenis,    pembayaran    lain sebagai    imbalan    sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan
oleh wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya [4].
Dalam per hitungan PPh Pasal 21 yang terutang digunakan tarif pajak. T arif pajak adalah  tarif  untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang  atau  pajak  yang  harus dibayar.  Besarnya  tarif  pajak  dapat  dinyatakan  dalam p e r sentase.  Tarif  pajak  yang digunakan adalah tarif PPh Pasal 17 [4].
PT. Bumi Mitra Buton Abadi merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam  bidang  pengolahan  aspal.  Sebagai  sebuah  perusahaan  yang  didirikan  dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak  yang  telah  ditentukan,  termasuk  pembayaran  pajak  penghasilannya.  Penelitian akan  fokus  pada  penerapan  perhitungan  PPh  Pasal  21  pegawai  tetap  PT. Bumi  Mitra Buton Abadi.

## 2. METODE PENELITIAN
Populasi  adalah  keseluruhan  jumlah  yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang mempunyai  karakteristik  dan  kualitas  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  dan kemudian  ditarik  kesimpulan  [8].Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  gaji  pegawai tetap PT. Bumi Mitra Buton Abadi.
Sampel  adalah  sebagian  dari  subyek  dalam  populasi  yang  diteliti,  yang  sudah tentu  mampu  secara  representatif  dapat  mewakili  populasinya  [9].Sampel  dalam penelitian ini adalah gaji pegawai tetap PT. Bumi Mitra Buton Abadi tahun 2016.
Data  yang  akan  digunakan  untuk  menghitung  PPh  Pasal  21  atas  penghasilan pegawai tetap merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang diteliti.Data tersebut  meliputi  jumlah  dan  data  gaji  pegawai  tetap  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi tahun 2016.
Data  kualitatif  yaitu  data  yang  berupa  penjelasan  yang  dijadikan  bahan  analisis sebagai  obyek  penelitian.Data  tersebut  meliputi  keterangan  susunan  keluarga, penjabaran struktur organisasi, kebijakan pengajian.Data-data tersebut diperoleh secara langsung dari pemilik perusahaan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ialah  data  primer  dan  data sekunder.Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  perusahaan dengan mengadakan wawancara dan pengamatan secara langsung dengan aparatur dan
pegawai  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas.Data  sekunder  yaitu  data yang pengumpulannya diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai bahan acuan yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  memiliki  hubungan  dengan  penelitian  ini berupa daftar gaji pegawai dan sejarah perusahaan PT. Bumi Mitra Buton Abadi.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pimpinan  dan  orang-orang  yang berwenang  dalam  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi.  Dokumentasi,  yaitu  teknik pengumpulan    data    dengan    cara    melihat    dan  menggunakan  laporan–laporan, catatan-catatan,  maupun  formulir-formulir  yang  terdapat  dalam  perusahaan.  Studi pustaka  yaitu  pengumpulan  data  yang  bersumber  dari  literatur,  internet,  aplikasi  tax base, atau hasil  penelitian  terdahulu  yang  diperoleh  dari perpustakaan  yang  berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  untuk  membahas  penelitian  ini  adalah metode  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu  metode  pembahasan  permasalahan  yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan  suatu  keadaan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan. Berikut ini langkah-langkah analisis data penelitian ini.
1. Mengumpulkan  dan  mengolah  data  serta  informasi  berupa  data  penghasilan karyawan,  daftar  susunan  keluarga,  informasi  kebijakan  perusahaan  tentang pemberian gaji.
2. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan susunan daftar keluarga karyawan.
3. Menghitung  PPh  Pasal  21  bulanan  untuk  pegawai  tetap  yang  terutang  dengan cara,  gaji  bersih dikurangi  dengan  biaya jabatan dan  PTKP  kemudian  dikalikan tarif PPh Pasal 21 [4].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Berdasarkan  wawancara  dengan  pimpinan  dan  orang-orang  yang  berwenang  dalam PT.  Bumi Mitra  Buton Abadi  pada tanggal  12 Agustus  2017  dapat diketahui bahwa PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  bertindak  sebagai  pemotong  pajak  PPh  Pasal  21 karyawan. Sebab berdasarkan    definisi    pemotong    pajak    yang    berbunyi    setiap
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomor 2 – November 2018 ISSN (print): 2598 - 0696
orang  pribadi  atau  badan  yang  diwajibkan  oleh undang-undang untuk  memotong pajak  penghasilan  pasal  21.  Pihak  yang  wajib  melakukan  pemotongan,  penyetoran dan  pelaporan  pajak  penghasilan  Pasal  21  adalah  pemberi  kerja,  bendaharawan pemerintah,  dana  pensiun,  badan,  perusahaan  dan  penyelenggara  kegiatan. Oleh sebab itu , PT. Bumi Mitra Buton Abadi digolongkan  sebagai  pemotong  pajak  PPh Pasal    21    karyawan.  Dalam  penelitian  ini  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  sudah melakukan  kewajibannya  menyetor  PPh  badan  dan  sudah  menghitung  PPh  Pasal  21 karyawan tetap yang terutang.
PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  yang  bergerak  dalam  bidang  pengolahan  aspal memiliki  24orang  karyawan  tetap  yang  setiap  bulannya  memperoleh  gaji  pokok  dan tambahan lain seperti uang lembur. Digolongkan sebagai pegawai tetap karena tidak ada  sistem  kontrak  per  tahun  yang  harus  diperpanjang  kembali  apabila  habis  masa kontrak.
Pengolongan karyawan sebagai pegawai tetap oleh perusahaan dianggap sudah tepat oleh penulis karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria pegawai tetap menurut undang-undang  ketenagakerjaan  yang  berbunyi,  Pegawai  tetap  yaitu  orang  pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu  secara  berkala,  termasuk  anggota  dewan  komisaris  dan  anggota    dewan pengawas  yang  secara  teratur  terus -menerus  ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Berikut daftar gaji karyawan PT. Bumi Mitra Buton Abadi.

## b. Pembahasan
Jumlah pegawai tetap PT. Bumi Mitra Buton Abadi sebanyak 24 orang. Pegawai tetap yang  mempunyai  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  sebanyak  2  orang  karena penghasilannya  melebihi  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  sebesar  Rp. 4.500.000,-  per  bulan.  Sedangkan  pegawai  tetap  yang  penghasilannya  dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 22 Orang.
Perhitungan  PPh  Pasal  21  bulanan  seluruh  pegawai  tetap  PT.  Bumi  Mitra Buton Abadi yang terutang didapat dengan mengalikan penghasilan per bulan dengan 12 bulan sehingga diperoleh penghasilan bruto.
Setelah  didapat  penghasilan  bruto,  khusus  untuk  pegawai  tetap  diberikan pengurang  berupa  biaya  jabatan  sebesar5%  dari  penghasilan  bruto  yang  maksimal dapat dikurangkan sebesar Rp.500.000 perbulan atau sebesar Rp.6.000.000 per tahun.
Atas  pengurangan  ini  diperoleh  penghasilan  netto  yang  nantinya  dikurangkan  lagi dengan  PTKP  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak).  PTKP  untuk  karyawan  status  PTKP nya  ditetapkan  adalah  K/3.  Dari  pengurangan  tersebut  menghasilkan  PKP (Penghasilan  Kena  Pajak)  yang  nantinya  diberlakukan tarif  PPh  Pasal  17.  Sehingga diperoleh  PPh  21  terutang  selama  setahun.  Sedangkan  untuk  memperoleh  PPh  21 sebulan, PPh 21 terutang selama setahun dibagi kembali dengan 12 bulan.
Perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21  pada  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  dengan  prosedur  penghitungan  dan pemotongan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.
1. Tarif  pajak  yang  diterapkan  pada  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  atas Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  telah  sesuai  dengan  Undang  Undang  No.  36 Tahun 2008.
2. Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yang  dikenakan  sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 dan [10].
3. Biaya jabatan yang dikenakan PT. Bumi Mitra Buton Abadi besarnya 5% dari penghasilan bruto.
4. Penghitungan  pajak  penghasilan  PPhPasal21  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Berikut ini perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan  karyawan  tetap  dan  membandingkannya  dengan  menggunakan perhitungan menurut PT. Bumi Mitra Buton Abadi.
Pegawai  tetap  dengan  nama  Tonni  Lim  Putra  memiliki  3  orang  anak  memperoleh penghasilan  Rp.8.000.000  perbulan.Maka  besarnya  PPh  21  Tonni  Lim  Putra  yang terutang adalah sebagai berikut:

## Perhitungan Menurut Perusahaan
Nama Karyawan : Tonni Lim Putra
Status : K/3
Gaji Pokok   8.000.000
Pengurangan Biaya Jabatan: 5% x 8.000.000=  400.000
Penghasilan neto (bersih) sebulan
7.600.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x 7.600.000 91.200.000,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 48.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun 43.200.000,00 PPh Terutang (lihatTarif PPh Pasal 21): 5% x 43.200.000=2.160.000 PPh Pasal 21 sebulan: 2.160.000/12 = Rp. 180.000 180.000,00
Perhitungan  Menurut  Peraturan  Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun 2008
Nama Karyawan : Tonni Lim Putra
Status : K/3 Gaji Pokok 8.000.000,00 Pengurangan Biaya Jabatan: 5% x 8.000.000= 400.000,00 Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.600.000,00 Penghasilan neto setahun 12 x 7.600.000 91.200.000,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 72.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun 19.200.000,00 PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21): 5% x 19.200.000=960.000 PPh Pasal 21 sebulan: 960.000/12 = Rp.80.000 80.000,00
Jadi,  perhitungan  PPh  Pasal21  Tonni  Lim  Putra  yang  terutang  perbulan berbeda  dengan  perusahaan  dan  Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun  2008. Menurut  perhitungan  perusahaan  pajak  terhutang  sebesar  Rp.  180.000,00  dan perhitungan menurut Undang-Undang sebesar Rp.80.000,00.
Penyebab  perbedaan  perhitungan  pajak  antara  perusahaan  dengan  UU  Nomor 36 karena pada tahun 2016  PT. Bumi Mitra Buton  Abadi masih menggunakan dasar Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  lama  yaitu  sebesar  Rp.  48.000.000.  Hal  ini disebabkan  oleh  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  belum  memperbaharui  informasi peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Untuk  itu  agar  terhindar  dari  kesalahan  di  tahun 2016,  PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  sekarang  telah  menggunakan  aplikasi  tax  base untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomor 2 – November 2018 ISSN (print): 2598 - 0696
Perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar PPh Pasal 21.
Jumlah  PPh  21  kurang  bayar/lebih  bayar  karyawan  per  bulan  didapat  dari perbandingan perhitungan menurut perusahaan dan menurut UU No. 36 Tahun 2008. Dari  hasil  analisis  perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  ada  selisih  untuk  PPh  Pasal  21 yang  disetor  yaitu  selisih  lebih  bayar.  Selisih  lebih  bayar  tersebut  disebabkan  oleh perhitungan  menurut  perusahaan  pajak  terhutang  sebesar  Rp.  336.250,00  dan perhitungan  menurut  Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  Tahun  2008  sebesar  Rp. 136.250,00. Karena adanya selisih bayar tersebut maka pada bulan Agustus 2017 PT. Bumi Mitra Buton Abadi melakukan Pembetulan Ke 1 atas kelebihan bayar PPh Pasal 21 pada tahun 2016.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  mengenai  dapat  disimpulkan  bahwa pemotongan  pajak  penghasilan  atas  pegawai  tetap  dan  laporan  pajak  terhutang  pada PT.  Bumi  Mitra  Buton  Abadi  belum  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Perpajakan  No.  36  Tahun  2008  karena  adanya  selisih  pembayaran  sebesar  Rp. 200.000,00. Selisih pembayaran tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan dasar Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Dasar  PTKP  yang  digunakan  oleh  PT.  Bumi Mitra  Buton  Abadi  masih  mengacu  pada  peraturan  lama  dengan  nilai  PTKP  sebesar Rp.  48.000.000,00  sedangkan  perhitungan  menurut  Undang-Undang  Perpajakan  No. 36  Tahun  2008  sebesar  Rp.  72.000.000,00.  Dengan  adanya  selisih  pembayaran  maka PT. Bumi Mitra Buton Abadi harus melakukan pembetulan pada tahun 2017.

## 5. SARAN
Berikut  ini  saran  yang  dimaksudkan  untuk  dapat  memberikan  manfaat  kepada  pihak- pihak yang membutuhkan. PT. Bumi Mitra Buton Abadi lebih terus mempertahankan dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perpajakan  guna  menghindari masalah  serta  pelanggaran-pelanggaran  dan  tetap  mengamati  informasi-informasi terbaru  yang  diberlakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.PT.  Bumi  Mitra  Buton Abadi  khususnya  bagian  keuangan  akan  jauh  lebih  baik  jika  melampirkan  cara perhitungan  pajak  beserta  contohnya  pada  slip  gaji  karyawan,  agar  karyawan  bisa mengerti  cara  perhitungan  pajaknya.Bagi  para  pembaca  dapat  dijadikan  tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
[1]  Oe,  Melta  Johan.  2010.  Pajak  sebagai  Penunjang  Pembangunan  Nasional  di Indonesia. Jurnal Pranata Hukum, Volume 5, Nomor 2.
[2]   Devano, Sony dan Siti Kurnia R. 2006. Konsep Perpajakkan, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
[3]   Sumarsan,  Thomas.  2012.  Perpajakan  Indonesia:  Pedoman  Perpajakan  yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
[4]  Republik  Indonesia.  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan.
[5]   Lubis,  Irwansyah,  Gustian  Djuanda,  dan  Ardiansyah  Lubis.  2009.  Review  Pajak, Orang Pribadi dan OrangAsing, Jakarta: Salemba Empat
[6]  Peraturan    Direktur    Jendral    Pajak    Nomor:    15/PJ/2006  Tentang  Objek  Pajak Penghasilan Pasal 21
[7]   Peraturan    Direktur    Jendral    Pajak    Nomor:  PER  -  16/PJ/2016  tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
[8]  Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
[9]  Rutoto,  Sabar.  2007.  Pengantar  Metedologi  Penelitian.  FKIP:  Universitas  Muria Kudus.
[10]  Peraturan  perundang-undangan  Nomor:  101-PMK.010-2016  tentang  Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak