## Berbagai Ukuran Moral Untuk Mengembangkan Semangat Profesionalisme Rumzi Samin
( rumzi@hotmail.co.id )

## (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

## Abstract:
The touch of a moral element must be higher than the minimum intellectual or there is a balance between morality and professionalism. Ethics is always associated with human customs or habits, whether it is a good practice as well as deviant or bad habits, how people should behave and act in interacting with other humans. In the reality of social life, all societies have moral rules that allow or  prohibit  certain  acts. Professionalism  is  a  demand  that  can  not  be  avoided  if  the  government wants a good performance, but the meaning of professionalism is only interpreted in terms of skills (skillful)  solely  so  that  the  various  education  and  training  is  only  intended  to  develop  his  skills. Difficult to deny that a high skill without coupled high morality anyway does not mean anything. For that we need to have a strategy efforts should be made so that the apparatus of professionalism and morality in a balanced manner. The strategy should be designed to improve the performance of the  government  is  the  balancing  act  between  the  development  of  professionalism  and  morality bureaucratic apparatus.

## Keyword: Moralism, Profesionalism, Apparatus

## Pendahuluan
Pembangunan suatu bangsa memerlukan  aset  berupa  sumber  daya, baik  sumber  daya  alam  maupun  sumber daya  manusia  (insani).  Kedua  sumber daya tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, namun demikian pembangunan sumber daya insani kiranya perlu mendapat prioritas. Negara-negara  yang  miskin  akan  sumber daya alamnya, namun usaha peningkatan sumber  daya  insani  mendapat  prioritas sehingga kemajuan pembangunan negaranya  dapat    mengungguli  negara- negara yang kaya akan sumber daya alam tapi  lemah  dalam  pembangunan  sumber daya  insani.  Sumber  daya  insani  yang akan  dibahas  lebih  lanjut  pada  tulisan  ini
akan  berfokus  kepada  sumber  daya aparatur pemerintah.
Sumber Daya Aparatur Pemerintah  adalah  bagian  integral  dari sumber  daya  insani  yang  dipandang sebagai agen pembangunan dan pembaharuan,  belum  dapat  menjalankan perannya  secara  optimal.    Keluhan masyarakat maupun sektor swasta terhadap  birokrasi  pemerintahan  sering dicap sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban  serta  korup.  Gambaran  tersebut tidak  terlepas  dari  perilaku  sumber  daya aparatur  yang  masih  sulit  berubah  dari sikap  mengandalkan  kekuasaan  menjadi pengayom,  pelayan  dan  berpihak  kepada masyarakat umum.
Membangun sumber daya manusia  (insani)  harus  dilakukan  secara utuh  meliputi  unsur-unsur  :  intelektual,
emosional, spritual dan pisik. Berdasarkan penelitian  para  ahli  aspek  yang  dominan digunakan sehari adalah aspek emosional, bahkan  aspek  intelektual  berkisar  20%. Dengan  demikian  sentuhan  unsur  moral harus  lebih  tinggi  dari  intelektual  atau minimal ada keseimbangan antara moralitas dan profesionalisme.
Dalam  bahasan  selanjutnya  akan dibahas  tentang  landasan  teori  dan pembahasannya serta kesimpulan tentang berbagai dimensi/ukuran untuk mengembangkan semangat
profesionalsime,  khususnya  sumber  daya aparatur  pemerinatah.  Pemilihan  topik khusus sumber daya aparatur pemerintah dengan
pertimbangan aktualitas permasalahan dalam administrasi publik.

## Kerangka Teori Konsepsi Moral
Secara  etimologis  kata  etika  berasal dari  bahasa  Yunani,  yaitu  ‛ ethos ‛,  yang berarti  ‛adat  istiadat‛  atau  ‛kebiasaan‛. Dalam  perkembangan  selanjutnya  dari bahasa Perancis kuno kata etika atau ethic berasal  dari  kata ethique yang  berarti sejumlah  prinsip  moral.    Jadi  jelas  bahwa etika  berhubungan  dengan  nilai-nilai moral,  hal  yang  ada  dalam  diri  dan pikiran  manusia.  Dalam  Ensiklopedi Indonesia,  ‚etika‛  disebut  sebagai  ‛Ilmu tentang  kesusilaan  yang  menentukan bagaimana  patutnya  manusia  hidup dalam masyarakat; apa yang baik dan apa yang buruk‛.
Dari definisi atau pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa etika selalu  dihubungkan  dengan  adat  istiadat atau kebiasaan manusia, baik itu merupakan  kebiasaan  yang  baik  maupun yang  menyimpang  atau  kebiasaan  buruk, bagaimana  manusia  seharusnya  bersikap dan  bertindak  di  dalam  berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam
kenyataan kehidupan sosial, semua masyarakat  mempunyai  aturan  moral yang membolehkan atau melarang perbuatan  tertentu.  Tata  kelakuan  itu harus  diikuti  oleh  anggota  masyarakat dan  akan  menimbulkan  hukuman  bagi pelanggarnya.  Namun  sebaliknya  yang terjadi apabila perilaku tersebut dianggap ideal,  akan  mendapat  imbalan  ( reward ) yang  sepadan.  Dengan  demikian  fungsi etika  adalah  untuk  membina  kehidupan yang  baik  berdasarkan  nilai-nilai  moral (agama, budaya dan tradisi).
Kehidupan  manusia  bersifat  multi dimensi  meliputi  bidang  sosial,  ekonomi, politik,  kebudayaan,  yang  kesemuanya memerlukan  etika  termasuk  di  dalamnya kehidupan birokrasi. Bertens (2004) dalam bukunya ‛Etika‛, memberikan tiga pengertian  pada  etika,  yaitu:    P ertama , kata ‛etika‛ bisa dipakai dalam arti: nilai- nilai  dan  norma-norma  moral  yang menjadi  pegangan  bagi  seseorang  atau suatu  kelompok  dalam  mengatur  tingkah lakunya. Kedua ,  ‚etika‛  berarti  juga: kumpulan asas atau nilai moral. Dimaksudkan  dengan  kumpulan  asas atau nilai moral disini adalah ‛kode etik‛, yang  disepakati  diantara  anggota  suatu kelompok atau  organisasi. Ketiga ,  ‛etika‛ mempunyai  arti:  ilmu  tentang  yang  baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Berdasarkan uraian-uraian  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa etika adalah:
1. Nilai-nilai atau norma yang menjadi  pedoman  bagi  seseorang atau  kelompok  dalam  mengatur tingkah lakunya;
2. Norma yang disepakati oleh anggota kelompok atau organisasi untuk menjalankan organisasinya;
3. Ilmu  mempelajari  tentang  yang baik atau yang menyimpang.
Pengertian  Moral,    dalam    Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  moral  adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban,  dan  sebagainya,  akhlak,  budi pekerti, susila. Dari uraian tersebut di atas nampak  bahwa  terdapat  kesamaan  arti antara  etika  dengan  moral,  seperti  yang dinyatakan  oleh  Bertens  (2004)  bahwa secara  etimologis  ‛moral‛  sama  dengan ‛etika‛,sekalipun bahasa asalnya berbeda, yaitu  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang menjadi  pegangan  bagi  seseorang,  atau suatu  kelompok  dalam  mengatur  tingkah lakunya.  Kita  mengatakan,  misalnya, ‚Perbuatan  seseorang  tidak  bermoral‛ adalah bahwa kita menganggap perbuatan  orang  itu  melanggar  nilai-nilai dan  norma-norma  etis  yang  berlaku dalam masyarakat. Surajiyo (2005) menyatakan  juga  bahwa  etika  dan  moral sama  artinya,  tetapi  dalam  pemakaian sehari-hari  ada  sedikit  perbedaan.  Moral dipakai  untuk  perbuatan  yang  sedang dinilai,  sedangkan  etika  dipakai  untuk pengkajian sistem nilai yang ada.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  moral  adalah
suatu  ajaran  tentang  sikap  dan  perilaku yang  dianggap  baik  atau  buruk  oleh masyarakat.  Ajaran  moral  adalah  ajaran, wejangan, khotbah, atau peraturan, apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup, bertindak  agar  menjadi  manusia  yang baik.  Sumber  langsung  ajaran  moral adalah  pelbagai  orang  dalam  kedudukan yang  berwenang,  seperti  orang  tua,  guru, para pemuka masyarakat dan agama serta di  beberapa  daerah  dikenal  pula  pemuka adat.

## Konsepsi Profesionalisme
Iklim  perubahan  yang  sangat cepat,    pada  kondisi  makro  di  Indonesia memberikan dampak kompleksitas permasalahan  serta  serba  ketidakpastian pada  akhirnya    tuntutan  reformasi birokrasi  dengan  perubahan  paradigma tidak  dapat  dihindari,  apabila  kita mengharapkan  terjadinya  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat.  Secara skematis  dapat  dilihat  pada  gambar berIkut :
Gambar 1.
Perubahan  pola  pikir  tersebut  adalah keharusan  berpikir  serba  sistem  (system thinking) dengan kemampuan serba cepat tanggap  terhadap  semua  peristiwa  yang terjadi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Konsep profesi,
profsional, profesionalisme,
profesionalitas dan profesionalisasi  secara  umum  Achmad Sanusi (1990) menjelaskan :
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang  menuntut  keahlian (expetise) dari para  anggotanya.  Artinya,  ia  tidak  bisa dilakukan  oleh  sembaragan  orang  yang tidak  teratih  dan  tidak  disiapkan  secara khusus melakukan pekerjaan itu Profesional menunjukan  pada  dua  hal.
Pertama  orang  yang  menyandang  suatu profesi.  Kedua,  penampilan  seseorang dalam  melakukan  pekerjaannya  yang sesuai dengan profesinya;
Profesionalisme menunju kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan  strategi  –  strategi  yang digunakannya dalam melakukan
pekerjaan yang sesuai dengan profesinya; Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota  profesi  terhadap  profesinya  serta derajat  pengetahuan  dan  keahlian  yang mereka  miliki  dalam  rangka  melakukan profesinya;
Profesionalisasi menunujuk  kepada  proses peningkatan
kualifikasi maupun kemampuan  para  anggota  profesi  dalam mencapai kriteria standar dalam penampilannya  sebagai  anggota  suatu profesi.
Perbedaan  makna  seperti  dikutip  di atas    menghantarkan  pada  kajian  lebih lanjut,  karena  apa  yang  sesungguhnya
PERUBAHAN YG SANGAT CEPAT KETIDAK PASTIAN YG SANGAT BESAR KOMPLEKSITAS YG SANGAT DINAMIS KEBIJAKAN PUBLIK
PARADIGMA BARU MANAJEMEN STRATEJIK

## MORALITASI DAN PROFESIONALISME APARATUR
diharapkan  dalam  makna  profesionalisasi tersebut  menyisakan  tanda  tanya  seperti karakteristik, siapa dan pekerjaan apa saja yang  layak  disebut  profesi.  Rochman
Natawidjaja (1990)
menegaskan karakteristik suatu profesi meliputi:
(1) fungsi  dan  signifikasi  sosial; suatu profesi  merupakan  suatu  pekerjaan yang      memiliki  fungsi  dan signifikasi sosial yang krusial;
(2) keterampilan/keahlian; untuk mewujudkan  fungsi  ini,  dituntut derajat keterampilan/keahlian
tertentu;
(3) pemerolehan keterampilan bukan hanya dilakukan secara rutin,
melainkan bersifat pemecahan masalah  atau  penanganan  situasi kritis  yang  menuntut  pemecahan dengan  menggunakan  teori  dan metode ilmiah;
(4) batang  tubuh  ilmu; suatu  profesi didasarkan  kepada  suatu  disiplin ilmu  yang  jelas,  sistematis,  dan ekspilisit, bukan common sense;
(5) masa  pendidikan ;  upaya  mempelajari dan  menguasai  batang  tubuh  ilmu dan  keterampilan/keahlian  tersebut membutuhkan  masa  latihan  yang lama,  bertahun  –  tahun,  dan  tidak cukup  hanya  beberapa  bulan.  Hal ini dilakukan pada tingkat perguruan tinggi;
(6) aplikasi  dan  sosialisasi  nilai  –  nilai profesional; proses pendidikan
tersebut  juga  merupakan  wahana untuk  sosialisasi  nilai  –  nilai profesional di kalangan para siswa/mahasiswa.
(7) kode etik; dalam memberikan
pelayanan  kepada  klien,  seorang profesional  berpegang  teguh  pada pada kode etik yang pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap
pelanggaran  terhadap  kode  etik dapat dikenakan sanksi;
(8) kebebasan untuk memberikan judgment; anggota  suatu  profesi  mempunyai kebebasan untuk menetapkan judgment-nya sendiri dalam menghadapi atau memecahkan sesuatu dalam lingkup kerjanya;
(9) tanggung jawab profesional dan otonomi; komitmen  pada  suatu profesi  adalah  melayani  klien  dan masyarakat dengan sebaik – baiknya. Tanggung jawab
profesional  harus  harus  diabdikan kepada  mereka.  Oleh  karena  itu, praktek  profesional  itu  otonom  dari campur tangan pihak luar, dan
(10) pengakuan  dan  imbalan; sebagai imbalan dari pendidikan dan latihan yang lama, komitmennya dan seluruh  jasa  yang  diberikan  pada klien,  maka  seorang  profesional mempunyai  prestise  yang  tinggi  di mata  masyarakat,  dan  karenanya juga imbalan yang layak.
Pada  bagian  lain,  Oteng  Sutisna (1983)  melukiskan  suatu  profesi  yang ideal  ditandai  dengan  jenis  dan  sifat pekerjaan yang didukung oleh
pengetahuan spesialis, dikuasai oleh kode etik  khusus,  memiliki  otonomi,  dan mempengaruhi kebijakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Profesi berilmu  adalah  pekerjaan  yang  meminta pendidikan  tinggi  dalam ”liberal  arts” atau ”science”. Biasanya  pekerjaan  mental yang  bukan  manual  seperti  mengajar, keinsinyuran,  kedokteran,  hukum  dan teologi. Sementara di kalangan masyarakat  pengertian  profesi  ditafsirkan keliru,  manakala  tukang  becak  disebut profesi karena mereka memberikan pengertian profesi sebagai pekerjaan.
Berangkat dari pandangan konsepsi  di  atas,  maka  profesionalisasi
diartikan  sebagai  proses  peningkatan kualifikasi  pendidikan  yang  merujuk untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam upaya  mencapai  kriteria  atau  standarisasi pekerjaan  yang  diwujudkan  melalui penampilan  kerja  sebagai  anggota  suatu profesi.
Sementara  dari  sisi  lain,  Supandi (2001)  menyebutkan  adanya  otonomi profesional dalam melaksanakan pekerjaan  dengan  baik  yang  diawali  dari bekal  pengetahuan,  keterampilan  yang dipelajarinya  dalam  waktu  relatif  lama. Akhir  –  akhir  ini  diketahui  kadar profesional  merosot,  terutama  kalangan tenaga  teknis  sehingga  erosi  otonomi berpengaruh  terhadap  bayaran  yang selalu  dihadapkan  kepada  keterikatan norma birokratik. Padahal profesionalisasi bertujuan  mewujudkan  produktivitas, seperti  disebutkan  Supandi  (2001)  yang mencoba  mengutip  pandangan  David  H. Maister    dengan  menyebutkan  kriteria profesional sejati meliputi :
(1) bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan  komitmen  pribadi pada kualitas;
(2) berusaha meraih tanggung jawab;
(3) mengantisipasi, dan tidak
menunggu  perintah,  tapi  penuh inisiatif;
(4) mengerjakan apa yang perlu dikerjakan  untuk  merampungkan tugas;
(5) melibatkan  diri  secara  aktif  dan tidak sekedar pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka;
(6) ingin  belajar  sebanyak  mungkin mengenai  bisnis  terhadap  orang  – orang yang dilayani.
Disamping
pengakuan dan
penghargaan terhadap keprofesian seperti karakteristik  diatas,  sesungguhnya  ada makna prinsip dibalik pernyataan tersebut yakni  tuntutan  terhadap  kemampuan
kualitas kemampuan dalam melaksanakan tugas, termasuk keterampilan memecahkan masalah organisasi.  Berkaitan  dengan  ini,  Abdul Azis Wahab (2002 : 13) bahwa kemampuan  (kompetensi)  merupakan aspek  paling  penting  bagi  manusia.  Oleh karena  itu,  pengembangan  kemampuan diarahkan untuk mewujudkan produktivitas kerja. Paket pengembangannya  mempelajari  prinsip  – prinsip  berikut  :          (1) meningful (2) integratif (3) value  based (4) challenging (5) learning is active.

## Pembahasan
Pengembangan profesionalisme dimaksudkan  sebagai  upaya-upaya  yang sengaja  dilakukan  pemerintah  untuk meningkatkan  kemampuan  pegawai  agar mampu bekerja secara baik sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebaliknya, pembinaan  moral  dimaksudkan  sebagai upaya-upaya  yang  sengaja  dilakukan pemerintah  untuk  memperbaiki  etika, akhlak,  kepribadian,  integritas,  loyalitas, dan  perilaku  pegawai.  Penetapan  stategi yang  harus  diangkat  sebagai  salah  satu langkah  peningkatan  kinerja  pemerintah ini  dilatarbelakangi  oleh  kondisi  ril  saat ini yang terlalu memprioritaskan pengembangan profesinalisme
dan melupakan  aspek  pembinaan  moralitas. Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru, pembinaan moralitas terbatas hanya pada aktivitas-aktivitas  seremonial  seperti  apel upacara  dan  penataran    P4  (pada  masa orde  baru)  dan  Pendidikan  karakter (nation  building)  pada  masa  reformasi, yang  terbukti  belum  mampu  membentuk moral  aparatur  secara  baik.  Bukti  yang sulit  dibantah  adalah  maraknya  berbagai penyelewengan,  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme yang dapat kita lihat hampir di semua lini pemerintahan.

## Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur
Seiring dengan perkembangan yang sangat  menakjubkan  di  berbagai  bidang sebagai  hasil  nyata  dari  pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun beberapa periode, kemajuan masyarakat pun semakin tampak. Pada saat yang bersamaan,  diiringi  pula  oleh  iklim keterbukaan  yang  semakin  meningkat, suasana  demokratisasi  yang  membawa angin  segar  bagi  tumbuh  suburnya apresiasi  partisipasi  masyarakat  dalm pembangunan, serta daya kritis masyarakat yang semakin menguat terhadap  segala  hal  yang  mengundang ketidakpuasan
dan kepenasaran
masyarakat.  Kini,  masyarakat  tidak  mau lagi bersikap taqlid dan manut begitu saja tanpa didukung oleh dalil yang meyakinkan.  Mereka  akan  mengajukan kritik  dan  argument  jika  mengemukakan pendapat atau tanggapan terhadap kebijakan  yang  digulirkan  pemerintah, setidak-tidaknya dalam
wujud
demonstrasi.  Kini,  gerakan  demonstrasi yang  merupakan  salah  satu  bebntuk berdemokrasi
banyak dilakukan masyarakat berasal dari berbagai kalangan  baik  elit  politik,  mahasiswa, pekerja, maupun sopir angkot.
Kondisi  ini,disatu  sisi  menimbulkan kebanggaan  bahwa  iklim  keterbukaan sudah  mulai  memasuki  wilayah  sanubari masyarakat  yang  mendorong  masyarakat untuk semakin mengerti hak kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat,  berpikir,  bekerja,  dan  barusaha yang  secara de  jure dijamin  oleh  UUD 1945. Di sisi lain, pemahaman atas semua itu kurang diimbangi oleh rasionalitas dan kemampuan  berpikir  yang  tinggi  (baca: memiliki  daya  analitis-kritis)  sehingga acap  kali  terjadi  penyaluran  aspirasi mereka  kurang  tepat  sasaran  dan  banyak dimanipulasi  oleh  pihak  lain.  Kelemahan
structural  suprastruktur  yang  melekat kuat  dalam  pemahaman  mereka  juga terlalu  rigid  sehingga  kurang  responsive- adaptif  terhadap  goncangan  dari  luar. Akibatnya,  niat  baik  semua  pihak  untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa diakhiri oleh kekecewaan, penginterogasian,  penangkapan,  bahkan pengadilan dan pemenjaraan.
Semakin  menguatnya  daya  kritis masyarakat  dan  semakin  meningginya tuntutan demokratisasi telah menciptakan situasi  yang  sarat  tuntutan  tentang pelayanan  yang  tinggi  dan  berkualitas dari  aparatur  pemerintah.  Karena  itu, aparatur  harus  meninggalkan  sikap  kaku terhadap dogma-dogma yang dulu dipegangnya  kuat-kuat  hanya  karena merasa khawatir akan terjadinya kekisruhan dan instabilitas politik. Sebaliknya, mereka harus bersikap terbuka  dan  selalu  bersiap  siaga  dengan konsep  dan  teknik  pengembangan  diri untuk mengantisipasi munculnya partisipasi masyarakat. Mereka pun harus mampu mengarahkan aspirasi masyarakat yang  beraneka  ragam  itu  menjadi  sinergi yang mendukung
pelaksanaan pembangunan. Bagaimanapun, penghambatan  dan  pengekangan  aspirasi masyarakat  termasuk  aspirasi  bawahan oleh  atasan  penyeragaman  (uniformasi) dan  penggiringan,pemaksaan  kehendak pemerintah  terhadap  masyarakat  atau keinginan  pimpinan  terhadap  bawahan merupakan  konsep  kuno  yang  harus dilikuidasi.  Pendekatan  demikian  hanya akan  mematikan  kreativitas  dan  daya inovatif masyarakat.
Menyimak alinea keempat penjelasan  Pembukaan  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  dibentuk untuk  melayani  rakyat  (1)  di  bidang Keamanan  (melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia)  ,  (2)  bidang  social-ekonomi
(memajukan  kesejahteraan  umum),  (3) sosial-budaya  (mencerdaskan  kehidupan bangsa),  dan  (4)  hubungan  dengan Negara lain (ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial). Karena  itu,  orientasi  aparatur  harus  lebih berpihak  pada  pelayanan  public.  Dalam hal  ini,  aparat  pemerintah  harus  mampu ,membaca  aspirasi  rakyat  dan  mau dikontrol  oleh  rakyat  seperti  apa  yang pernah  dilakukan  oleh  Khalif  Abu  Bakar Shiddiq  ketika  diangkat  menjadi  khalifah pertama  sepeninggal  Rasullullah  SAW. Tidak  lama  setelah  dikukuhkan  sebagai khalifah  pertama,ia  berucap,  ‚ Dukunglah aku bila aku benar, dan tegurlah  aku  bila aku salah”. Apa yang dikatakan itu merupakan bukti  bahwa  kepemimpinan  dalam  Islam memegang  teguh  mekanisme  control sosial  (masyarakat)  yang  harus  berjalan dengan  baik.  Mendengar  ucapan  itu, Umar  Bin  Khattab  tanpa  ragu-ragu  dan khawatir akan ‚di recall ‛ langsung menyahut “Demi  Allah,  jika  engkau menyimpang  dari    jalan  Allah    dan Rasullullah  ,  aku  akan  menegurmu  denngan pedangku”.
Untuk  dapat  meneladani  nilai-nilai integritas  di  atas,  ada  dua  tindakan  yang harus dilakukan aparatur. Pertama, peningkatan kemampuan
fisik,rasionalitas,  dan  daya  piker  melalui pendidikan  ( reading  habit), pelatihan  dan pengembangan  diri  harus  dilakukan secara  simultan  . Kedua, ketangguhan moralitas-mentalitas  dalam  memegang amanah  yang  diembannya  harus  terjaga. Keterpaduan  dua  konsep  ini  secara  apik akan  dapat  menciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  masyarakat  untuk  ikut berperan  serta  dalam  pembangunan. Tanpa  sinergi  kedua  konsep  itu,  niscaya peran  dan  fungsi  aparatur  akan  pudar dalam pandangan mata masyarakat. Perlu disimak  bahwa  citra  (imej)  masyarakat
terhadap  aparatur  pasti  positif  bila aparatur bersifat professional dan bermoral.

## Profesionalisme dan Moralitas Aparatur
Ungkapan  profesionalisme  acapkali hanya  akan  menjadi  ‚bumbu  penyedap‛ pembicaraan  dan  ungkapan  semu  yang tak  bermakna  bila  hanya  diucapakan  dan tidak  dibarengi  oleh  upaya  untuk mencapainya.
Hingga
kini, profesionalisme  hanya  dikaitkan  dengan kemampuan  fisik  dan  rasio  belaka sehingga  kering  dari  nilai-nilai  moralitas- dalam  arti  keberagaman  dan  nilai-nilai normative.
Ketika seseorang membicarakan  profesionalisme,  pikirang orang itu langsung terbersit pada kepandaian,  keahlian,  keterampilan  dan kelihaian.  Bila  demikian  halnya,  seorang penjahat dapat diberi predikat professional  jika  tindak  kejahatannya dilakukan dengan canggih dan kelicikannya  tidak  diketahui  oleh  orang lain. Seorang maling dikatakan
profesional  bila  ia  mampu  merampok dengan  lihai  dan tidak tertangkap  polisi. Seorang  pencopet  di  bis  kota  dikatakan profesional  jika  ia  bias  menganbil  uang dari  dompet  orang  lain  tanpa  diketahui olehnya.  Seorang  koruptor  dikatakan profesional jika mampu melakukan korupsi  tanpa  diketahui  oleh  orang  lain (ingat  pembobolan  BNI  46  yang  bernilai 1,7  triliyun  dan  BRI  yang  hamper mencapai  300  milyar  beberapa  waktu yang lalu).
Benarkah pengertian
profesional seperti itu? Bila kita menyimak beberapa literature, karakteristik  seseorang  profesional  akan dapat  kita  temukan. Pertama, ahli  di bidangnya  ( expertise ). Kedua, bersikap mandiri  ( autonomy ). Ketiga, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ( commitment
to  the  work )-bekerja  dengan  sepenuh kemampuan,  bukan  asal-asalan  dan  tidak asal jadi. Keempat, memperlihatkan bahwa dirinya  seorang  professional. Kelima, memegang  teguh  etika  profesi  ( ethics ), bersikap  jujur,  tidak  berdusta,  dan  tidak berbuat curang. Keenam, mampu memelihara hubungan baik dengan pihak lain,  termasuk  klien  atau  kolega  (Mary Ann  Von  Glinow:  The  New  Profesionals, 1988: 2).
Karakteristik  profesional  tersebut dapat  ditafsirkan  secara  lebih  mendalam karena  memuat  nilai-nilai  moral  dan mental  yang  sangat  kaya.  Apalagi  bagi aparat  birokrat  yang  berprofesi  sebagai pelayan  masyarakat.  Jelaslah  bahwa seseorang  dikatakan  profesional bila  ia menguasai  pekerjaannya  dengan  baik.  Ia bekerja  dengan  prinsip  yang  cerdas (smartwork).
Seniman
dikatakan profesional  jika  hasil  karya  seninya mampu  membangkitkan  khalayak  untuk menikmati hasil karyanya. Seorang akuntan  dikatakan  professional  bila  ia mampu  melaksanakan  tugas  sebagai akuntan  dengan  sangat  baik.  Seorang dosen  digelari  sebagi  professional  jika  ia mampu  mengajar  dengan  baik  kepada anak  didiknya.  Seorang  aparatur  pun dapat digelari professional bila ia mampu memberikan  pelayanan  terbaik  kepada dan bagi masyarakat.
Sikap  mandiri  menunjukkan  bahwa seseorang tidak banyak tergantung kepada  pihak  lain  dalam  menjalankan profesinya. Seorang  staf yang profesional akan  mampu  memberikan  pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya –sepanjang  tidak  menyangkut  kebijakan yang tidak berwenang untuk memutuskannya-sungguhpun  atasannya tidak  ada  di  tempat.  Sikap  profesional ini muncul karena seorang profesional mempunyai  pendirian  yang  tangguh. Sekalipun ia tidak diawasi oleh atasannya,
ia  tetap  berkeyakinan  bahwa  dirinya selalu diawasi oleh Sang Maha Pengawas. Ia  juga  bertanggung  jawab  terhadap pekerjaan.  Seorang  aparat  profesional selalu  berprinsip  bahwa  rasa  tanggung jawabnya  tidak  hanya  kepada  atsannya, tetapi lebih dari itu, seluruh pekerjaannya akan  dipertanggungjawabkan  di  hadapan Allah Yang Maha Kuasa (akuntabilitasnya bersifat  ketuhanan- theo-accountability ). Akuntabilitas  ilahiah  ini  akan  dapat menghilangkan rasa malas adalam bekerja dan  keengganan;  sebaliknya  ia  akan menciptakan  kesungguhan  dalam  bekerja member pelayanan publik.
Seorang  profesional  yang  mampu memahami  dan  menunjukkan  bahwa dirinya    adalah  profesional  tidak  akan terkelabui  dan  tersesatkan  oleh  interes- interes  pribadi.  Ketika  uang  sogokan menggoda hati nuraninya atau ketika ada kesempatan  untuk  korupsi  yang  terbuka lebar, mata hatinya tidak akan meliriknya. Ia  akan  bersikap  tangguh  dan  sadar bahwa  perbuatan  hina  dina  itu  bukan bagian  dari  profesinya.  Itu  dilakukan karena  ia  memegang  teguh  etika  dan norma  dalam  bekerja.  Itulah  karakteristik seorang yang profesional. Ia tidak berbuat licik,  curang,  dan  khianat.  Ia  tidak berminat untuk memanipulasi dan mengatasnamakan  kepentingan  rakyat demi  kepentingan  pribadi  atau  golongan. Jadi,  ‚teori  penghalalan  segala  cara  yang penting tujuan tercapai‛ atau prinsip sesat bahwa  ‚kalau  mempersulit  urusan  justru menguntungkan, mengapa harus dipermudah‛  tidak  akan  pernah  dimiliki oleh  seorang  apart  professional.  Watak- watak  semacam  itu  tak  ubahnya  seperti paham,  komunis  yang  riwayatnya  tidak boleh  hidup  di  bumi  Nusantara  tercinta ini.
Seorang  profesional  pun  harus mampu  menjaga  hubungan  baik  dengan kliennya.  Dalam  hal  ini,  klien  aparat
adalah masyarakat. Karena
itu, mungkinkah hubungan baik dengan klien terjaga  apabila  uang  rakyat  dipindah tempatkan ke kantyong pribadi? Tidakkah hati  kecil  dan  nuraninya  mengatakan bahwa  tindakan  itu  dapat  membinasakan dirinya? Kiat utama untuk dapat menjaga hubungan  baik  dengan  masyarakat  bagi seorang  aparat  adalah  amanah  terhadap tugas  yang  diembannya.  Lalu,  tindakan dan uapya apa yang harus disusun untuk dapat  mencuptakan  moralitas  profesional aparat?  Apakah  ‚Sumpah  Jabatan‛  yang selalu  diucapkan  setiap  kali  seseorang dilantik  untuk  memangku  jabatan  baru, ikrar  ‚Sumpah  PNS‛  setiap  seseorang resmi  menjadi  PNS,  ikrar  ‚Sapta  Prastya KORPRI‛  yang  digemakan  setiap  tanggal 17,  atau  ‚Sapta  Marga‛  bagi  seorang prajurit  TNI,  sudah  dianggap  cukup untuk  membentengi  aparat  dari  tindakan menyeleweng?  Apakah  sumpah-sumpah itu  mampu  membentuk  aparat  yang bermoral? Semua sepakat bahwa sumpah- sumpah  yang  cenderung lips-service itu tidaklah  cukup.  Terbukti  bahwa  banyak kecurangan  dilakukan  oleh  oaring-orang yang begitu lantang mengikrarkan ‚Sumpah  Jabatan,  Sumpah  PNS,  Sapta Prasatya KORPRI, atau Sapta Marga‛.
Salah  seorang  mantan  dosen  di  ITB Bandung  dan  pemrakarsa  pendirian masjid Salman al-Farisi ITB yang bernama Dr.  Imaduddin  Abdurrahim  (lebih  akrab dipanggil Bang Imad) pernah menyampaikan  gagasan  dalam  bentuk makalah  ketika  berceramah  PT  Telkom
Bandung  padaTahun  Baru  1414  Hijriyah tentang penanggulangan imoralitas aparat. Hal yang sama pernah dilontarkan pula  pada  acara Hikmah  Fajar  RCTI .  Inti gagasan  itu  adalah  bahwa  harus  ada penekanan sikap tauhid dalam
penyelenggaraan  program  pendidikan dan  latihan  seperti  yang  biasa  diterapkan di  perusahan-perusahaan  tertentu  di
Malaysia.  Semua  orang  yakin  bahwa hanya sikap tauhid-lah yang akan mampu membentengi aparat dari tindakan penyelewengan  dan  pengkhianatan  hati nurani  dalam  melaksanakan  tugas-fungsi pelayanannya.  Untuk  kondisi  sekarang, konsep  ini  sangat  baik  untuk  segera diterapkan dalam berbagai program diklat aparatur  di  negeri  ini  yanh  selama  ini luput  dari  sentuhan  religiusitas  formal. Karena  itu,  gagasan  segar  mengenai perlunya  siraman  rohani  bagi  para pegawai  negeri  secara  rutin  merupakan gagasan
yang harus segera diimplementsaikan. Ringkasnya, profeionalisme aparat berupa
kemampuan,  rasionalitas,  daya  pikir,  dan analitis-kritis yang tinggi harus diimbangi oleh moralitas agama yang tinggi pula.

## Panutup
Empat  kemungkinan  kombinasi
antara orientasi kemampuan dan moralitas  dalam  pengembangan  aparatur dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Orientasi  kemampuan  dan  moral yang tinggi dalam perumusan kebijakan  pengembangan  aparatur akan  melahirkan  kinerja  kebijakan yang  kreatif  dan  bersih  dari  KKN ( good apparatus ).
2. Orientasi  kemampuan  yang  cukup tinggi,  tetapi  mengabaikan  moralitas dalam perumusan kebijakan pengembangan aparatur akan
melahirkan  kreativitas  yang  abik, tetapi  penuh  dengan  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  (KKN).  Bahkan  tidak mustahil  kreativitas  yang  mereka miliki  digunakan  untuk  melakukan KKN.
3. Pengabaian  terhadap  kemampuan karena  terlalu  berorientasi  pada dimensi  moral  dalam  perumusan kebijakan  pengembangan  aparatur akan  melahirkan  aparat  yang  bersih ( clean apparatus ), tetapi tidak memiliki
kreativitas sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal. 4. Pengabaian terhadap dimensi kemampuan dan moral dalam perumusan  kebijakan  pengembangan aparatur akan memunculkan ketidakkreatifan dan sistem pelayanan  akan  dipenuhi  oleh  KKN ( bad apparatus ).
Profesionalisme
merupakan tuntutan  yang  tidak  dapat  dihindari  jika menginginkan  kinerja  pemerintah  yang baik,  namun  makna  profesionalisme hanya ditafsirkan dalam arti keterampilan ( skillful )  semata-mata  sehingga  berbagai pendidikan dan pelatihan hanya
ditujukan untuk mengembangkan keterampilan  itu.  Sulit  dipungkiri  bahwa keterampilan  yang  tinggi  tanpa  dibarengi moralitas  yang  tinggi  pula  tidak  berarti apa-apa.  Untuk  itu  kita  perlu  memiliki strategi upaya-upaya yang harus dilakukan  agar  aparatur  profesionalitas dan  moralitas  secara  seimbang.  Strategi yang harus dirancang untuk memperbaiki kinerja pemerintah adalah upaya penyeimbangan  antara  pengembangan profesionalisme  dan  moralitas  aparatur birokrat.

## Daftar Pustaka
Ibrahim.  2008. Pokok-Pokok  Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: PT Refika Aditama. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan  dan  Praktiknya  di
Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Pasolong.  2007. Teori  Administrasi  Publik. Bandung : Alfabeta.
Sobandi.  2004. Etika  Kebijakan  Publik: Moralitas Profetis dan Profesionalisme  Aparat  Birokrasi. Bandung  :  Humaniora  Utama
Press.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  2002. Reformasi Nasional  Penyelenggaraan  Good
Governance dan Perwujudan Masyrakat Madani . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara..