This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Implementasi Sistem Cuti Menjelang Bebas Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar
Abd Rahman* Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar,
90323 Ammang922@gmail.com * Corresponding author

## Jusman
Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90323 jusman@handayani.ac.id

## Sitti Sahara Syamel
Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90323
sitti.sahara@handayani.ac.id
Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana pada  rumah  tahanan  negara  kelas  satu  kota  Makassar, pendekatan  penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif . Teknik    pengumpulan  data    melalui    observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini  berjumlah    sepuluh  orang  yang  dipilih  secara purposive .  Teknik    analisis  data    menggunakan  model interaktif miles .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana pada  rumah  tahanan  negara  kelas  satu  kota  Makassar melalui tahap syarat substansial jangka waktu CMB yaitu narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  antara  lain  telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  (dua pertiga) tahun.  Syarat  Administratif  yaitu  proses    pengumpulan berkas  seperti    fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK),  fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga Penjamin  (KKP)  dan  meterai  sepuluh  ribu,  Proses kebijakan  Pembinaan  membimbing  terpidana  agar bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi  seorang  anggota masyarakat  sosialis  Indonesia  yang  berguna.  Tujuan kebijakan    yaitu  memberikan  pendidikan  secara  holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam  kehidupan  peserta  didik  sebagai  fondasi  bagi terbentuknya  generasi  yang  berkualitas  yang  mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
Kata  Kunci — Implementasi  Sistem  Cuti,  Rumah Tahanan Negara, Kelas I Kota Makassar.

## I. P ENDAHULUAN
Pelaksanaan  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana adalah  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah khususnya  dalam  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Ketentuan  ini  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat.  Penjelasan  dari  peraturan  tersebut memaknai  bahwa  fungsi  pemidanaan  sebagaimana  yang
diamanatkan  Fungsi  pemidanaan  yang    diamanatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  tidak  lagi  sekedar  penjeraan,  tetapi merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan agar  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.
(Ferdiansyah,  2019)  implementasi  permohonan  cuti menjelang bebas bagi anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak klas II B Yogyakarta penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengetahui pelaksanaan permohonan  Cuti  Menjelang  Bebas  bagi  anak  pidana  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Yogyakarta dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Klas  II  B  Yogyakarta  dalam  pelaksanaan permohonan  Cuti  Menjelang  Bebas.  Metode  penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan sifat penelitian deskriptif.
(Fakhriati dkk., 2022) pelaksanaan hak cuti  menjelang bebas  bagi  warga  binaan  di  lembaga  pemasyarakatan kelas  II  A  Lhokseumawe  khususnya  dalam  hal penjaminan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Banyak warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan  Cuti  Menjelang  Bebas  tidak  memenuhi  syarat penjaminan  sehingga  pengajuannya  tidak  bisa  dilakukan serta  kurang  optimalnya  sosialisasi  dari  pihak  lembaga pemasyarakatan  terhadap  warga  binaan,  sehingga  ada beberapa warga binaan tidak mengetahui adanya hak cuti.
(Nurdin,  2020)  pemberian  cuti  menjelang  bebas narapidana  pada  rumah  tahanan  negara  Kelas  II  B. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana  pada  rumah tahanan negara kelas II B Kabupaten Barru. Pendekatan penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah   10  orang  yang  dipilih  secara purposive . Teknik   analisis  data   menggunakan  model   interaktif miles .  Hasil  penelitian  ini   menunjukkan  bahwa implementasi  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana
pada  rumah  tahanan  negara  kelas  II  B  Kabupaten  Barru. Melalui 4 tahap yaitu: 1) syarat substansial jangka waktu CMB yaitu  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat antara  lain telah  menjalani  masa  pidana  sekurang– kurangnya 2/3  (dua pertiga). 2) Syarat  administratif  yaitu proses  pengumpulan  berkas  seperti fotokopi  Kartu Keluarga  WBP,  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  dan Kartu  Keluarga  Penjamin,  dan  Materai  Rp.6000.  3) Proses kebijakan pembinaan membimbing terpidana agar bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi  seorang  anggota masyarakat  sosialis  Indonesia  yang  berguna.  4)  tujuan kebijakan   yaitu  memberikan  pendidikan  secara  holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam  kehidupan  peserta  didik  sebagai  fondasi  bagi terbentuknya  generasi  yang  berkualitas  yang  mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
(Lubis,  2018)  narapidana  yang  menginginkan  cuti menjelang  bebas  serta  aturan  hukum  pidananya  di lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  A  Labuhan  Ruku bahwa  cuti  menjelang  bebas  hanya  dapat  diberikan kepada  narapidana  yang  telah  mendapatkan  remisi. Pelaksanaan cuti menjelang bebas dapat dilakukan secara maksimal,  petugas  rutan  memberikan  informasi    atau konsultasi  kepada  narapidana  tentang  pelaksanaan  cuti menjelang bebas, memberikan konsultasi kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain.
(Dwiningrum, 2011) pemberian hak-hak bagi narapidana  yang  di  bina  di  kota  Ternate,  penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  masih  adanya  masalah  terkait dengan  implementasi penelitian  adalah  cara  dan  metode untuk  membimbing  narapidana.  Salah  satu  aspek  yang dibahas  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dalam  hal pembinaan  meliputi pola dan cara pembinaan narapidana antara  lain  hak  pendaftaran  dan  penempatan,  hak  atas makanan  dan  minuman  yang  layak,  hak  atas  kesehatan, hak  berhubungan  dengan  pihak  luar,  hak  untuk reintegrasi  sosial.  Temuan  hasil  penelitian  menunjukkan beberapa  hak-hak  narapidana  tersebut  sudah  berjalan dengan  baik  terutama  program  reintegrasi  sosial  yang salah satu diantaranya adalah cuti menjelang bebas.
Penelitian  (Suyatni  &  Djafar,  2019)  berjudul pemberian hak-hak bagi narapidana yang di bina di Kota Ternate, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masalah  terkait  dengan  implementasi  Undang-Undang No.12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Penelitian yang  menggunakan tipe penelitian deskriptif dan  analisis data secara kualitatif dengan fokus penelitian adalah cara dan  metode  untuk  membimbing  narapidana.  Salah  satu aspek  yang  dibahas  pemenuhan  hak-hak  narapidana dalam  hal  pembinaan  meliputi  pola  dan  cara  pembinaan nara pidana antara lain hak pendaftaran dan penempatan, hak  atas  makanan  dan  minuman  yang  layak,  hak  atas kesehatan, hak berhubungan dengan pihak luar, hak untuk reintegrasi sosial.
Salah  satu  pemenuhan  hak-hak  narapidana  selain mendapatkan  remisi,  pembebasan  bersyarat,  dan  cuti bersyarat  mereka  juga  berhak  mendapatkan  cuti menjelang  bebas,  berdasarkan  penjelasan  pasal  14
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  dijelaskan  bahwa  cuti  menjelang  bebas merupakan  cuti  yang  diberikan  setelah  narapidana menjalani  lebih  dari  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa pidananya  dengan  ketentuan  harus  berkelakuan  baik  dan jangka  waktu  cutinya  sama  dengan  besar  remisi  terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan.
Cuti  menjelang  bebas  adalah  merupakan  hak-hak narapidana setelah melaksanakan kewajiban hukumannya sepanjang  narapidana  yang  bersangkutan  berkelakuan baik  sebagaimana  diatur  oleh  ketentuan  peraturan  yang berlaku.  Sehubungan  dengan  itu  implementasi  kebijakan ini  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari proses pemasyarakatan sebelum benar-benar kembali bermasyarakat.  Cuti  menjelang  bebas  merupakan  salah satu  upaya  pemasyarakatan  oleh  seorang  terpidana sebelum bebas murni.

## II. S TUDI P USTAKA
Pelaksanaan  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana adalah  suatu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah khususnya  dalam  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. Beberapa kajian  yang telah dilaksanakan terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan  mengenai  cuti menjelang bebas narapidana yaitu:

## A. Implementasi Kebijakan
Menurut  (Wahab,  2021)  implementasi  kebijakan terkait dengan proses kebijakan, serta melakukan analisis kebijakan dengan tujuan yang jelas  dalam kegiatan untuk menyampaikan  kebijakan  kepada  masyarakat  agar kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  hasil  yang  pasti. Implementasi  mengacu  pada  serangkaian  kegiatan  yang bertujuan  untuk  membuat  prosedur  menjadi  efektif terutama dua cara:
1. Organisasi  :  menetapkan  atau  menata  ulang  sumber daya, unit, dan metode penerapan kebijakan
2. Interpretasi  :  terjemahkan  bahasa  program  (biasanya termasuk  dalam  peraturan)  ke  dalam  rencana  dan instruksi yang dapat diterima dan layak
Menurut (Ramdhani & Ramdhani, 2017)
mengembangkan  model  implementasi  kebijakan  dengan perspektif top  down dalam  menerapkan  implementasi kebijakan  publiknya  dengan Direct  and  Indirect  Impact on  Implementation. Berikut  dapat  dilihat      dalam  tiga bentuk  implementasi kebijakan.
1. Komunikasi.
Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka  kerjakan.  Hal  ini  akan  berjalan  bila komunikasi  juga  berjalan  dengan  baik,  kebijakan yang  dikomunikasikan  harus  tepat,  akurat  dan konsisten.  Indikator  untuk  menentukan  keberhasilan variabel  komunikasi  adalah  transmisi,  kejelasan  dan konsistensi.    Sumber  daya  Indikator  keberhasilan sumber  daya  adalah  staf,  dan  informasi,  wewenang dan  fasilitas.  Implementasi  kebijakan  agar  berhasil harus  dilaksanakan  oleh  staf    yang  memadai  dan berkompeten,  informasi  yang  jelas  tentang  cara
melaksanakan  kebijakan.  Wewenang  harus  bersifat formal  agar  perintah  dapat  dilaksanakan  serta fasilitas pendukung harus memadai agar implementasi kebijakan dapat berhasil.
2. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Implementasi  kebijakan  akan  efektif  bila  para pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan  tapi  juga  harus memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya.  Hal yang  perlu  dicermati  dalam  variabel  ini  adalah pengangkatan  birokrat,  yang  mana  pemilihan  dan pengangkatan  personil  pelaksana  kebijakan  harus orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  ditetapkan.  Selanjutnya  insentif,  dengan  cara menambahkan keuntungan bagi pelaksana kebijakan, akan  mendorong  mereka  untuk  melaksanakan kebijakan dengan baik.
3. Struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya kerja  sama  banyak  orang,  oleh  karna  itu  diperlukan struktur  birokrasi yang  kondusif  agar  tidak menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara  politik dengan  cara  melakukan  koordinasi  dengan  baik  dua karakteristik  yang  dapat  mendongkrak  kinerja struktur birokrasi adalah Standar Operating Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. Menurut    (Pakeh,  2018)  dikarenakan  variabel  yang dikembangkan  Meter  dan  Horn  merupakan  variabel penting  yang  sangat  mempengaruhi  implementasi kebijakan  yang  mana  secara umum  sudah  mencakup dan sudah mewakili pendapat dari ahli lain.
(Imanuddin, 2022) pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan  prinsip-prinsip  pembinaan  narapidana yaitu  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat  dan  petugas pemerintah.  Pembinaan  warga  binaan  atau  narapidana dilakukan  secara  terus  menerus  sejak  warga  binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan  merupakan  suatu  proses  pembinaan warga  binaan  sebagai  makhluk  Tuhan,  individu  dan sebagai  masyarakat.  Dalam  membina  warga  binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya  dan  dibutuhkan  pula  elemen-elemen yang  berkaitan  untuk  mendukung  keberhasilan  dalam pembinaan.  Elemen-elemen  tersebut  adalah  lembaga- lembaga  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.
(Nasution, 2022) model ini disebut penerapan prosedur politik dan administrasi. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir ( outcome ), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang diharapkan.  Keberhasilan  yang  dicapai  dapat  dilihat  dari dua aspek yaitu:
1. Dari proses tersebut, dipertanyakan apakah implementasi  kebijakan  tersebut  memenuhi  konten (desain) yang telah ditentukan dengan mengacu pada tindakan kebijakan
2. Apakah  tujuan  kebijakan  tercapai.  Dimensi  ini diukur  dengan  menelaah  dua  faktor,  yaitu  dampak sosial  dari  kedua  faktor  tersebut  terhadap  individu atau  kelompok  dan  tingkat  perubahan  yang  telah terjadi.
Menurut (Yunita, 2021), bahwa keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  juga  bergantung  pada tingkat  implementasi  kebijakan  itu  sendiri,  yang  terdiri dari konten dan lingkungan kebijakan.

## B. Tujuan Pembinaan
Tujuan  pembinaan  dalam  pemasyarakatan  (Creswell, 2013; Dunn, 2017) di bagi menjadi tiga hal yaitu:
1. Setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi  manusia  yang  berguna,  berperan  aktif  dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  yang  maha esa  dan  mendapatkan  kebahagiaan  didunia  maupun di akhirat.
Menurut  (Hamid  dkk.,  2019)  pembinaan  diartikan sebagai  suatu  tindakan,  proses,  hasil,  atau  pernyataan menjadi  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  adanya kemajuan,  peningkatan,  pertumbuhan,  evolusi,  atas berbagai  kemungkinan,  berkembang,  atau  meningkatnya sesuatu.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  unsur  pengertian, yakni  pembinaan  dari  suatu  tujuan  dan  yang  kedua pembinaan  dapat  menunjukkan  kepada  perbaikan  atas sesuatu.
(Andi,  2018)  membuat  deskripsi  yang  terperinci mengenai pemidanaan, antara lain: 12 pemidanaan adalah kehilangan  hal–hal  yang  diperlukan  dalam  hidup. pemidanaan  memaksa  dengan  kekerasan,  pemidanaan diberikan  atas  nama  negara  atau  diotorisasikan, pemidanaan  mensyaratkan  adanya  peraturan–peraturan, pelanggarannya  dan  penentuannya  yang  diekspresikan dalam  putusan,  pemidanaan  diberikan  kepada  pelanggar yang  telah  melakukan  kejahatan,  dan  ini  mensyaratkan adanya sekumpulan nilai–nilai yang mengacu kepadanya, kejahatan  dan  pemidanaan  itu  signifikan  dalam  etika. Tingkat  atau  jenis  pemidanaan  berhubungan  dengan perbuatan  kejahatan  dan  diperberat  atau  diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) dari pelanggar, motif dan dorongannya.
Menurut  (Basir,  2013)  dalam  hubungan  tersebut malum passionis ( quod infligitur ) propter malum actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.
Menurut (Sabariah, 2020) akibat pemenjaraan memberikan  kesakitan  fisik  dan  psikis  bagi  narapidana. Kesakitan ini dapat dibagi menjadi lima macam yakni: 1. Kehilangan  hak  kemerdekaan  ( loss  of  liberty), frustasi  pertama  yang  diakibatkan  oleh  peralihan yang  menyangkut  eksistensinya  dari  manusia  bebas dalam  alam  bebas  kepada  manusia  tidak  bebas  ke alam  tidak  bebas  dapat  membawa  kesakitan– kesakitan yang mungkin melebihi kesakitan badaniah.
2. Kehilangan  menentukan  nasib  sendiri (loss  of outonomy ),  segala  ketentuan  yang  berlaku  di  dalam
lembaga  pemasyarakatan menjadi  kewenangan petugas dan bukan ditentukan oleh narapidana.
3. Kehilangan  hubungan  sexual  dengan  lawan  jenis (loss of hetero sexual relationship ) selama menjalankan pidana, narapidana tidak dapat melakukan  hubungan  seksual  dengan  lawan  jenis sehingga  sering  muncul  penyimpangan  seks  sesama jenis dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan.
4. Kehilangan  pelayanan  dan  kepemilikan  barang (loss of goods and services ) ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan,  berkenaan  dapat  memiliki  semua keperluan  dan  terbiasa  dilayani  secara  baik  dan sempurna.  Namun  setelah  menjalankan  pidana, semua  kebutuhan  dibatasi  sesuai  jumlah  dan kepentingan  yang  ada  yang  didasarkan  atas banyaknya narapidana sehingga pembagian pelayanan habis secara adil dan merata
5. Kehilangan  rasa  aman (loss  of  security), menurut (Dahlan  &  Al-Barry,  2021)  pembinaan  narapidana adalah  suatu  sistem.  Oleh  karena  itu,  pembinaan narapidana  mempunyai  beberapa  komponen  yang saling  berkaitan  dan  saling  bekerja  sama  satu  sama lain untuk mencapai suatu tujuan
Menurut  (Ali  &  SH,  2022)  dinyatakan  beberapa prinsip  untuk  membimbing  dan  melakukan  pembinaan bagi narapidana, antara lain:
1. Orang yang  tersesat  harus  diayomi  dengan memberikan  bekal  hidup  sebagai  warga  yang  baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.

## III. M ETODOLOGI

## A. Prosedur Penelitian
Prosedur  yang  diterapkan  dalam  mengumpulkan  data pada penelitian ini, yaitu:
1. Wawancara mendalam ( indepth intervew ).
Dalam  hal  ini  yang  diwawancarai  adalah  pimpinan dan  staf  pada  rumah  tahanan  negara  kelas  I  kota Makassar, beberapa narapidana yang telah mengajukan  dan  memperoleh  hak  cuti  menjelang bebas  dan  beberapa  narapidana  yang  belum memperoleh  hak  cuti  menjelang  bebas,  dan masyarakat yang merupakan keluarga narapidana.
2. Observasi Lapangan.
Pengamatan  langsung  dilakukan  terhadap  kinerja pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada narapidana khususnya kepada pegawai staf administrasi    yang  terkait  dengan  proses  hak-hak narapidana.
3. Pengumpulan Data Sekunder. data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  atau melalui  pihak  kedua  dengan  melakukan  studi dokumen  atau  literatur  kepustakaan  yang  berkaitan dengan  yang  diteliti.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui:
a. Studi  Dokumentasi,  yakni  mempelajari  dan menganalisis  dokumen-dokumen  terkait  seperti undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan keputusan-keputusan pemerintah lainnya
b. Studi  kepustakaan,  yakini  mengumpulkan  data dari  berbagai  literatur  (buku-buku,  artikel, makalah,  buletin,  dan  jurnal)  terutama  yang membahas  dan  ada  kaitannya  dengan  topik Penelitian.
c. Data  yang  diperoleh  melalui  teknik  wawancara di  pagi  hari,  saat  narasumber  masih  segar,  dan belum memiliki banyak masalah, maka narasumber akan memberikan data atau informasi  yang  lebih  valid  agar  lebih  kredibel. Dan  dalam  rangka melakukan  pengujian kredibilitas data bisa dengan cara dilakukan lagi dengan mengecek wawancara, observasi maupun  teknik  lain  yang  dalam  waktu  dan situasi  yang  berbeda.  Jika  hasil  uji  yang dilakukan  itu  berbeda,  maka  dilakukan  lagi secara  berulang-ulang  agar  dapat  ditemukan kepastian  datanya.  Dan  triangulasi  juga  bisa dilakukan  dengan  mengecek  hasil  penelitian, serta  dari  peneliti  lain  yang  diberikan  tugas untuk melakukan pengumpulan data.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Implementasi  sistem  cuti  menjelang  bebas  narapidana pada  rumah  tahanan  negara  kelas  I    kota  Makassar  .  Di jabarkan dalam beberapa poin yaitu:

## A. Syarat  Substansial  jangka  waktu  cuti  sama  dengan remisi terakhir
Pengaturan  tentang  pembebasan  bersyarat  sebagai hak dari warga binaan pemasyarakatan berdasarkan UUP hanya  diatur  dalam  1  (satu)  pasal  ayat  saja  yaitu  :  Pasal 14 ayat (1) huruf K yang menyatakan bahwa, “narapidana berhak mendapatkan pembebasan cuti menjelang bebas”. Syarat  Administratif , Setiap  narapidana  dapat  diberikan cuti  bersyarat  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  telah menjalani  masa  pidana  sekurang-kurangnya  2/3  (dua pertiga)  dengan  ketentuan  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana tersebut  tidak  kurang  dari  9  (sembilan)  bulan. Berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Lamanya cuti  bersyarat  sebesar  remisi  terakhir,  paling  lama  6 (enam)  bulan  adapun  salinan  putusan  hakim  (ekstrak vonis)  laporan  kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan. Surat pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri  tentang  rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang,  salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  crash program  CMB  ini    warga  binaan  yang  sudah  menjalani 2/3  masa  pidana  setelah  itu  kami  membuat  surat permohonan  secara  tertulis  dari  keluarga  yang  dilampiri surat  jaminan  dan  surat  keterangan  keperluan  pengajuan cuti  mengunjungi  keluarga  yang  didukung  dengan keterangan  yang  diketahui  oleh  Lurah  tempat  tinggal (domisili)  narapidana  Setiap  napi  yang  mengajukan syarat  CMB  harus  memiliki  syarat  dan  dokumen  untuk perlengkapan  berkas  seperti    telah  menjalani  paling
sedikit  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa  pidana,  dengan ketentuan  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana  tersebut  tidak kurang  9  (sembilan)  bulan.  Salinan  putusan  pengadilan (ekstrak  vonis)  dan  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan  laporan  perkembangan  pembinaan  yang dibuat  oleh  wali  pemasyarakatan  atau  hasil assessment risiko  dan assessment kebutuhan  yang  dilakukan  oleh assessor .  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana  dan  anak  pidana,  keadaan  masyarakat sekitarnya dan pihak  lain  yang ada  hubungannya  dengan narapidana  dan  anak  pidana.  Surat  pemberitahuan  ke kejaksaan  negeri  tentang  rencana  pemberian  CMB terhadap narapidana dan anak pidana  yang bersangkutan. Salinan  (Daftar  Huruf  F)  daftar  yang  memuat  tentang pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan  narapidana  dan anak pidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan.

## B. Proses Kebijakan
Dalam  rangka  mewujudkan  sistem  pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang  bebas dan  cuti  bersyarat,  yang  merupakan  bagian  dari  hak–hak warga  binaan  pemasyarakatan.  Pelaksanaan  hak–hak warga  binaan  pemasyarakatan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan dan  hal  ini  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (selanjutnya  disebut  PP  No.  99  Tahun  2012),  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  No:  M.HH-02.PK.06  Tahun  2010  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  No.M.01.PK.04-10  Tahun  2007 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat dan melakukan pembinaan terhadap narapidana seperti  menimbulkan  rasa  derita  pada  terpidana  karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar  bertobat,  mendidik  supaya  ia  menjadi  seorang anggota  masyarakat  sosialis  Indonesia  yang  berguna. Dengan  singkat  tujuan  pidana  adalah  kemasyarakatan. Jadi,  di  sini  jelas  bahwa  dalam  pelaksanaan  pidana penjara  tidak  hanya  bertujuan  sebagai  pembalasan  saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para  terpidana  dan  pembinaan  ini  merupakan  hal terpenting untuk orientasi ke depan.

## C. Tujuan Kebijakan
Tujuan  dilakukan  pembinaan  agar  narapidana diberikan  program  Pendidikan  yang  diberikan  kepada narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  melalui pembinaan  dan  bimbingan  meliputi  kegiatan  pembinaan
dan  pembimbing  kepribadian  dan  kemandirian.  Dalam pasal  3  menyebutkan  bahwa  pembinaan  dan  bimbingan kepribadian  dan  kemandirian  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  2  meliputi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan, ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kesadaran berbangsa  dan  bernegara,  intelektual  sikap  dan  perilaku mendapatkan  pembinaan  dalam  bentuk  pencerahan agama  atau  kerajinan  tangan  yang  mana  kami  di  ajarkan membaca  Al-Quran  setiap  setelah  melaksanakan  ibadah Shalat  Magrib,  lalu  pegawai  menyediakan  satu  ruangan khusus  untuk  berkumpul  untuk  membaca  Al-Quran. Melakukan  pembinaan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi dan  juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana. Kata  pidana  pada  umumnya  diartikan  sebagai  hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

## V. K ESMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  jangka  waktu  cuti sama  dengan  remisi  terakhir    dalam  pelaksanaan    CMB (Cuti  Menjelang  Bebas)  setiap  narapidana    yang    dapat diberikan  CMB  telah memenuhi syarat  antara lain  telah menjalani  masa  pidana  sekurang–kurangnya  2/3  (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa  pidana.  Lamanya  cuti  menjelang  bebas  sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

## D AFTAR P USTAKA
Ali,  D.  M.  H.,  &  SH,  M.  (2022). Peradilan  sederhana cepat  &  biaya  ringan  menuju  keadilan  restoratif .
Penerbit Alumni.
Andi,  H.  (2018).  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita . Basir,  N.  F.  (2013). PELAKSANAAN  PEMBEBASAN BERSYARAT,  CUTI  MENJELANG  BEBAS  DAN CUTI BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS  II  B  MAMUJU  (Implementation  Of  Parole, Leave  Before  Being  Released,  And  Leave  On  Bail  In State Custody of Class II B Mamuju) . Creswell,  W.  (2013).  John.  2013. Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Dahlan, M., & Al-Barry, Y. (2021). Kamus Induk Istilah Ilmiah . Dunn,  W.  N.  (2017). Pengantar  analisis  kebijakan publik . Dwiningrum,  S.  I.  A.  (2011). Desentralisasi  dan partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan .  Pustaka Pelajar.
Fakhriati,  Y.,  Akli,  Z.,  Subaidi,  J.,  Hukum,  F.,  & Malikussaleh, U. (2022). PELAKSANAAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI . V (Januari), 44–58.
Ferdiansyah,  E.  N.  (2019). Implementasi  Permohonan Cuti Menjelang Bebas Bagi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Yogyakarta .
Hamid, A., Prasetyowati, R. A., & Trisasmita, R. (2019). Implementasi  Konsep  Distribusi  Pendapatan  dalam Islam  untuk  Meningkatkan  Kondisi  Sosial  Ekonomi Masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 13 (2), 219–252. Imanuddin,  M.  (2022).  ANALISIS  IMPLEMENTASI PEMBERIAN  ASIMILASI  BAGI  NARAPIDANA PADA  MASA  PANDEMI  COVID-19. Viva  Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 5 (2), 183–199. Lubis,  M.  S.  F.  (2018).  Narapidana  Yang  Menginginkan Cuti  Menjelang  Bebas  di  Lembaga  Pemasyarakatan Serta  Aturan  Hukum  Pidananya. JURNAL  PIONIR , 2 (4). Nasution,  A.  F.  (2022). V  Peran  Balai  Pemasyarakatan Dalam  Pemenuhan  Hak  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan . Nurdin,  A.  J.  (2020).  IMPLEMENTASI  SISTEM
PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN
NEGARA  KELAS  II  B  KABUPATEN  BARRU. JPPM:  Journal  of  Public  Policy  and  Management , 2 (2), 128–137.
Pakeh, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat. Jurnal Public Policy , 2 (1).
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep umum  pelaksanaan  kebijakan  publik. Jurnal  publik ,
11 (1), 1–12. Sabariah,  H.  (2020). Pendidikan  Islam  Nonformal  Di Rumah  Tahanan  Negara  Klas  II  B  Tanjung  Pura Langkat .
Suyatni,  D.,  &  Djafar,  M.  M.  M.  (2019).  Pemenuhan Hak-Hak  terhadap  Pembinaan  Narapidana  di  Kota Ternate. de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 1 (1), 84– 97. Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke  penyusunan  model-model  implementasi  kebijakan publik . Bumi Aksara. Yunita, A. (2021). PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu) .