NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -

## Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor :  SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

## Maria Magdalena Kristinah, Jumadi Purwoatmodjo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : mkris77@gmail.com

## Abstract
Since this country was founded (independence), freedom of expression is stated in the 1945  Constitution.  That  is,  expressing  an  opinion  is  protected  in  law.  Because, expressing an opinion is one of human rights. The research method used in this study is  normative  research.  The  results  of  the  study  note  that  the  circular  is  an  official script  whose  content  is  about  notification  and  is  addressed  (adressaat)  only  to  the circles themselves. Circular is not regulating. Regarding the drafting of this official document,  it  is  regulated  in  Permenpan  No.  80  of  2012  concerning  Manuscripts  of Government  Agency  Services.  This  Circular  Letter  issued  by  the  Indonesian  Police does  not  follow  the  model  for  preparing  official  manuscripts  about  the  circular  as determined  by  the  Permenpan.  Because  the  circular  is  not  a  legal  product,  the circular is not in the hierarchy of legislation, so there is no inclusion of sanctions in the circular.
Keywords : circular; hate speech; freedom of opinion

## Abstrak
Sejak negara ini didirikan (merdeka), kebebasan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Artinya,  mengemukakan  pendapat  dilindungi dalam  UU.  Karena,  mengemukakan  pendapat  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia.Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif.Hasil penelitian diketahui bahwa surat edaran merupakan naskah dinas yang isinya tentang pemberitahuan dan ditujukan (adressaat) hanya untuk kalangan sendiri. Surat edaran tidak bersifat mengatur (regeling). Tentang penyusunan naskah dinas ini diatur  dalam  Permenpan  No.  80  tahun  2012  Tentang  Tata  Naskah  Dinas  Instansi Pemerintah.  Surat  Edaran  yang  diterbitkan  Kepolisian  RI  ini  tidak  mengikuti  model penyusunan  naskah  dinas  tentang  surat  edaran  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh Permenpan  tersebut.  Karena,  surat  edaran  bukan  merupakan  produk  hukum,  maka surat  edaran  tidak  berada  di  dalam  hierarkiperundang-undangan,  sehingga  tidak  ada pencantuman sanksi di dalam surat edaran tersebut.
Kata Kunci : surat edaran; ujaran kebencian; kebebasan berpendapat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -

## A. Pendahuluan
Dengan ditandatanginya Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tertanggal 8  Oktober  2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  oleh  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Jenderal  Polisi  Badrodin  Haiti  (Kepolisian Negara  republik  Indonesia.  Surat  Edaran Nomor  SE/6/X/2015,  2015),  maka Surat  Edaran  tersebut  dapat  menjadi  pedoman  anggota  Polri  dalam menangani persoalan terkait ujaran kebencian.
Di  dalam  Surat  Edaran  tersebut,  dikatakan  bahwa  ujaran  kebencian dapat  berupa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  kitab  undang-undang  hukum pidana  (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara  lain:  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  penistaan,  perbuatan  tidak menyenangkan,  provokasi,  penghasutan,  dan  menyebarkan  berita  bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan  konflik  sosial.  Selain  itu,  ujaran  kebencian  sebagaimana  dimaksud  di atas,  bertujuan  untuk  menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas  yang  dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual (Lubis, 1994).
Secara  kelembagaan,  ungkapan-ungkapan  baik  secara  lisan  maupun tulisan yang mengindikasikan ungkapan  potensi negatif pun muncul, seperti terbitnya  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor SE/06/X/2015,  tertanggal  8  Oktober  2015,  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian  atau  „ Hate  Speech’ .  Surat  Edaran  ini  sempat  menghebohkan masyarakat Indonesia.
Menurut  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Jenderal  Polisi Badrodin  Haiti,  pembahasan hate  speech sudah  dimulai  sejak  zaman  Wakil Kapolri  dijabat  oleh  Nanan  Soekarna  pada  periode  Maret  2011  -  Agustus
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
2013. Setelah lebih dari lima tahun pembahasan, akhirnya Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  surat  edaran  mengenai ujaran  kebencian  harus  segera  dikeluarkan.  “Lebih  cepat  lebih  baik,” katanya.
Karena  itu,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Jenderal  Polisi Badrodin Haiti akhirnya meneken dan mengirimkan surat tersebut hingga ke tingkat  Polsek.  Keputusan  ini  juga  diambil  setelah  berdasarkan  evaluasi, jajaran  Kepolisian  ditingkat  di  bawah  masih  ragu  untuk  menerapkan pasal hate speech yang sebelumnya diatur dalam KUHP tersebut pada Pasal 310,  Pasal  311,  315,  317,  dan  318  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana ; Buku Kesatu - Aturan Umum, n.d.).
Implikasi  praktisnya  adalah  dapat  menimbulkan  kesimpangsiuran baik  bagi  penegak/profesi  hukum  termasuk  di  dalam  peran  notaris  dan masyarakat  sebagai  adresat  (sasaran)  hukum.  Hal-hal  inilah  yang  melatari tesis  yang  penulis  susun  dengan  judul:    Analisis  Surat  Edaran  Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech )  terhadap  Kebebasan Berpendapat.
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam karyanya  nichomachean  ethics,  politics,  dan  rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti  dari filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya dengan keadilan”(Van Apeldoorn, 1996).
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak persamaan  tapi  bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak persamaanya  sesuai  dengan  hak  proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama.  Inilah  yang  dapat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana hakekat dan kedudukan  Surat  Edaran  di  dalam  Hierarki  Perundang-undangan  Negara Republik  Indonesia,  2)  Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  terbitnya Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  SE/06/X/2015 tertanggal  8  Oktober  2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate Speech ),  3)  Bagaimanakah  implikasi  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  No.  SE/06/X/2015  tertanggal  8  Oktober  2015  tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) terhadap kebebasan berpendapat.
Mengingat  Penelitian  yang  berfokus  pada  Ujaran  Kebencian (hate speech) sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya,  seperti  oleh Pamungkas di tahun 2017 , penelitian ini berfokus   pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di  Media  Sosial  (Helmi,  2017) . Satria  Kusuma  &  Djuara  P.  Lubis  di  tahun 2016,  penelitian  berfokus  pada  Media  Sosial  Dan  Kebijakan  Kapolri Mengenai  ”Hate  Speech”  /  Ujaran  Kebencian    (Kusuma,  Satria  &  Lubis,
2016),  serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iqbal  Kamalludin    dan  Barda Nawawi  Arief  di  tahun  2019,  penelitian  ini  berfokus  pada    kebijakan formulasi  hukum  pidana  tentang penanggulangan tindak  Pidana  penyebaran ujaran kebencian (Hate speech) di dunia (Kamalludin, Iqbal & Arief, 2019).
Maka berdasarkan tulisan sebelumnya tersebut terdapat perbedaan focus penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  dengan  penelitian  yang  sudah  ada. Walaupun  sama-sama  membahas  mengenai  ujaran  kebencian/ hate  speech, namun  penulis  lebih  menekankan  pada Analisis  Surat  Edaran  Kepala Kepolisian  Republik  IndonesiaNomor  SE/06/X/2015,  sehingga  membuat pembahasan  mengenai  hal  ini  menjadi  hal  yang  selalu  penting  dan  actual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif.  Dengan  demikian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan undang-undang,  pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  kasus  (Zainuddin,  2014). Oleh  karena  itu,  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dari  bahan-bahan hukum  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Analisisnya  dengan  menggunakan metode interpretasi.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Surat Edaran di Dalam Hierarki Perundang-Undangan
Berkaitan dengan norma hukum dan tata urutan atau hierarkinya,  Hans Kelsen  mengemukakan  teorinya  mengenai  jenjang  norma  hukum ( stufentheorie ),  yakni:  Norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis dalam satu hierarki tata susunan dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif  yaitu norma dasar ( groundnorm ) (Rahman,  1995).  Teori  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen  ini  kemudian dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky  yang  merupakan  murid  Hans  Kelsen. Hans  Nawiasky  mengelompokkan  norma-norma  hukum  dalam  suatu  negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang terdiri dari (Solihin, 2002).
Kelompok I    :
Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) Kelompok II   : Staatsgrundsgezetz (aturan dasar / pokok negara)
Kelompok III : Formell Gezetz (undang-undang formal).
Kelompok IV : Verordnting & Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan otonom)
Di dalam hierarki aturan perundang-undangan ini tidak disebutkan, baik secara implisit maupun secara eksplisit mengenai kedudukan surat edaran ini, sehingga surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki aturan perundangan-
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
undangan  (Roemidi  &  Risyanti,  2006).  Dari  segi  pengertian  aturan perundang-undangan  pun,  baik  proses  pembentukannya  maupun  dari  segi unsur-unsur  aturan  perundang-undangan  yang  tercantum  dalam  pengertian peraturan perundang-undangan itu sendiri (Bruggink, 1999).
Surat  Edaran  sebagaimana  telah  penulis  sampaikan  dan  jelaskan  pada Bab  terdahulu,  selanjutnya  dalam  Bab  ini  penulis  akan  menjelaskan bagaimana  sebenarnya  posisi  surat  edaran  dalam  tata  hukum  Republik Indonesia, apakah merupakan peraturan yang berkekuatan hukum atau hanya merupakan  sebuah  kebijakan  dari  pejabat  atau  hanya  sebagai  himbauan  saja untuk binaannya (Indrati, 1998).
Materi  yang  disampaikan  dalam  kegiatan  Implementasi  Perangkat Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menurut  Sri  Hariningsih,  S.H., M.H.  dalam  Makalahnya  yang  berjudul “Kedudukan  Peraturan  Menteri, Keputusan  Menteri,  Surat  Edaran,  dan  Instruksi  Presiden  dalam  Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” Butir 15 menyatakan :
Produk  hukum  dalam  bentuk  ”Surat  Edaran”  baik  sebelum  maupun sesudah  berlakunya  UU  no.  10  tahun  2004  tentang  pembentukan peratuaran perundang-undangan TIDAK dikategorikan sebagai PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN , karena  Surat  Edaran kedudukannya  bukan  sebagai  peraturan  perundangan-undangan, dengan  demikian  keberadaannya  sama  sekali  tidak  terikat  dengan ketentuan UU no. 10 tahun 2004.
Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004  dan  Permen  no.  22  tahun  2008  yang  diterbitkan  oleh  Kemenpan, Pengertian  Surat  Edaran  adalah Naskah  Dinas  yang  memuat  pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Mengingat  isi  Surat  Edaran  hanya  berupa  pemberitahun,  maka  dengan sendirinya  materi  muatannya  tidak  merupakan  norma  hukum  sebagaimana norma  dari  suatu  peraturan  perundangan-undangan.  Oleh  karena  itu  Surat Edaran  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum  untuk  menganulir  peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
makna  dari  peraturan  yang  ingin  diberitahukan.Surat  Edaran  mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan  tentang  hal-hal  yang  harus  dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang ada.  Surat  Edaran  bersifat  pemberitahuan,  tidak  ada  sanksi  karena  bukan norma.
2. Faktor-faktor  Penyebab  Terbitnya  Surat  Edaran  Kapolri  No. SE/06/X/2015  tertanggal  8  Oktober  2015  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian ( Hate Speech )
Pasal  2  undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian republic  indonesia  (UU  Kepolisian)  menyatakan  bahwa  fungsi  Kepolisian adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, 2002).  Kemudian, dalam Pasal 4  kembali ditegaskan  Kepolisian bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya hukum,  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi  HAM  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  2002).  Selain itu,  Kepolisian merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 UU kepolisian (Budiono, 2010).
Dalam konteks  perundang-undangan, keberadaan surat edaran tersebut bukanlah  bersifat  pengaturan  yang  bisa  mengikat  masyarakat.  Melainkan hanya  bersifat  sebagai  petunjuk  teknis  atau  pedoman  yang  mengikat  ke
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
dalam, agar setiap anggota Polri memiliki  pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk  ujaran  kebencian,  yang  merupakan    salah  satu    hal  penting yang harus  dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara,  sehingga Polri dapat    mengambil  tindakan  pencegahan  sedini  mungkin  sebelum  timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut (Rahardjo, 1986)
Di era kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat yang  sedang  dialami  bangsa  Indonesia  saat  ini,  sangat  mudah  ditemukan ujaran  kebencian  berupa  tindakan-tindakan  penghinaan;  pencemaran  nama baik;  penistaan;  perbuatan  tidak  menyenangkan;  memprovokasi;  menghasut; dan penyebaran berita bohong   yang dapat  ditemui dalam kehidupan sehari- hari,  baik  diucapkan  atau  dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui  media terutama media social (Zamroni, 1992). Kegiatan ini semakin marak pada saat „suhu‟  politik  meningkat.  Misalnya,  pada  kegiatan  pilkada.  Di  samping  itu, faktor-faktor yang terkait dengan suku, agama, dan ras atau yang lebih dikenal dengan  singkatan  SARA  (Ali,  Faried  &  Alam,  2012).  Jika  seseorang menyatakan permusuhan di depan umum, terancam hukuman 4 tahun penjara (Pasal  156  KUHP).  Cacian  yang  disebarkan  lewat  tulisan,  ancaman penjaranya paling lama 2,5 tahun (Pasal 157 KUHP). Sedangkan pencemaran nama  baik,  penjara  paling  lama  9  bulan  (Pasal  310  KUHP).  Bagi  penyebar fitnah, bisa dihukum penjara 4 tahun (Pasal 311 KUHP), dan pencabutan hak- hak  berdasarkan  pasal  35  KUHP  nomer  1-3.  Hak  dimaksud  adalah  hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan  Bersenjata,  dan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  umum (Duwila, 2016).
Adapun  penyebaran  berita  bohong,  dapat  dipenjara  maksimal  6  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) UU ITE No  11/2008)  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.)  Bagian yang paling dekat dengan  istilah  "ujaran  kebencian"  adalah  jika  dengan  sengaja  menunjukkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp  500  juta  (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, 2008).
3. Implikasi Surat Edaran Kapolri terhadap Kebebasan Berpendapat
Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan mengutarakan pikiran dengan cara lisan dan tulisan telah diatur dan dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 dan UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan:  “Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya ditetapkan  dengan  undang-undang.”  Kemudian  di  dalam  Pasal  28E  ayat  (3) UUD  NRI Tahun 1945, hal tersebut kembali ditegaskan, dengan menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”  (Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, n.d.).
Hal senada pun juga ditegaskan di dalam pasal 23 ayat (2), pasal 25, dan pasal  44  undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia,  1999),  yang  menyatakan  setiap  orang  bebas  untuk mempunyai,  mengeluarkan,  dan  menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati nuraninya,  secara  lisan  dan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.  Menyampaikan pendapat di muka umum,  termasuk  hak  untuk  mogok  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang  undangan.    Juga  berhak  mengajukan  pendapat,  permohonan, pengaduan,  dan  atau  usaha  kepada  pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  dan  efisien,  baik  dengan  lisan  maupun dengan  tulisan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan (Marzuki, 2006).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
Hanya  saja  hak  atau  kekebasan  untuk  mengemukakan  pendapat  baik secara  lisan  maupun  tulisan  tetap    saja  harus  memperhatikan  hak-hak  orang lain,    Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan:    ”Dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata- mata    untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan orang  lain    dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai    agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam  suatu  masyarakat  demokratis.”  Pengaturan  mengenai  pembatasan  hak tersebut juga  kembali di tegaskan dalam Pasal 70 UU HAM.
Dalam  konteks  kebebasan  berpendapat  dan    mengungkapkan  pikiran secara  lisan  dan  tulisan,  hal  tersebut  harus  juga  dibatasi  sepanjang  tidak mengganggu  hak  atau  kebebasan  yang  dimiliki  orang  lain.  Adapun pembatasan  terhadap  kebebasan  menyampaikan  pendapat  dan  pikiran  secara lisan  itu  salah  satunya  dibatasi  dengan  tindakan-tindakan    yang  dapat digolongkan sebagai  “ujaran kebencian”  ( hate speech ).
Surat  Edaran  Kapolri  hanya  merupakan  acuan  bagi  Polisi  dalam mengantisipasi potensi konflik akibat ujaran kebencian. Surat Edaran  Kapolri ditujukan  kepada  anggota  Polri  yang  selama  ini  masih  ragu  untuk  menangani kasus  berkait  ujaran  kebencian  untuk  meredam  ancaman  konflik  sosial  sejak dini.    Jadi,  SE  Kapolri  ini  tidak  akan  membelenggu  kebebasan  berbicara maupun  berpendapat,  sangat  tidak  beralasan,  karena  perbuatan-perbuatan ujaran  kebencian  yang    disebutkan  di    atas  kesemuanya    diatur  dalam  UU, yaitu    KUHP,  UU  ITE,    dan  UU  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis (Mangantibe, 2016)

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  konteks    perundang-undangan,  keberadaan  surat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
edaran  tersebut  bukanlah  bersifat  pengaturan  yang  bisa  mengikat  masyarakat. Melainkan  hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke  dalam, agar setiap anggota Polri memiliki  pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, yang merupakan  salah satu  hal penting  yang harus    dimiliki  oleh  personel  Polri  selaku  aparat  Negara,  sehingga  Polri  dapat mengambil  tindakan  pencegahan  sedini  mungkin  sebelum  timbulnya  tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.
Dalam konteks kebebasan berpendapat dan  mengungkapkan pikiran secara lisan  dan  tulisan,  hal  tersebut  harus  juga  dibatasi  sepanjang  tidak  mengganggu hak  atau  kebebasan  yang  dimiliki  orang  lain.  Adapun  pembatasan  terhadap kebebasan  menyampaikan  pendapat  dan  pikiran  secara  lisan  itu  salah  satunya dibatasi  dengan  tindakan-tindakan    yang  dapat    digolongkan  sebagai    “ujaran kebencian”  ( hate speech ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Faried  &  Alam,  A.  S.  (2012). Studi  Kebijakan  Pemerintahan .  Bandung:  PT Reflika Aditama.
Bruggink, J. J. H. (1999). Refleksi Tentang Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Budiono, A. R. (2010). Manajemen Penegakan Hukum . Jember: Universitas Jember. Duwila, M. P. P. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian Di Media  Sosial (Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin).  Retrieved  from http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22364/SKRIPSI LENGKAP-HMP-MOH. PUTRA PRADIPTA DUWILA.pdf?sequence=1
Helmi, J. A. P. & M. I. (2017). Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i. Jurnal Sosial Dan Budaya  Syar-I , Vol  4 , No (Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Di  Media  Sosial). Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10303 Indrati,  M.  F.  (1998). Ilmu  perundang-undangan,  Dasar  dan  Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius.
Kamalludin,  Iqbal  &  Arief,  B.  N.  (2019).  Law  Reform. Law  Reform , Volume 15, (Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Tentang  Penanggulangan  Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya). Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358/15140
Kepolisian Negara republik Indonesia. Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 . , (2015).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Buku Kesatu - Aturan Umum .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                ISSN: 2086-1702 -
Kusuma,  Satria  &  Lubis,  D.  P.  (2016).  Jurnal  Komunikasi  Pembangunan. Jurnal Komunikasi  Pembangunan , Vol.14 , No (Media  Sosial  Dan  Kebijakan  Kapolri Mengenai ”Hate Speech” (Ujaran Kebencian)). Retrieved from http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/13556/10189
Lubis, M. solly. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian . Bandung: Mandar Maju.
Mangantibe,  V.  (2016).  Lex  Crimen. Lex  Crimen , Vol.  V/No. (Ujaran  Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech), Lex Crimen”). Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614/10201 Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada.
M.  Azhar,  "Implikasi  Penyalagunaan  Wewenang  Administrasi  Dalam  Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak," Administrative Law & Governance Journal, vol.  2,  no.  3,  pp.  450  -  453,  Nov.  2019.  https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.450  – 453
Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Liberty. Rahman,  A.  (1995). Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Teori  Hukum  dan  Ilmu  Perundang- undangan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Roemidi  &  Risyanti.  (2006). Pemberdayaan  Masyarakat .  Jatinangor:  Sumedang Alqaprint.
Solihin,  B.  K.  &.  (2002). Otonomi  Daerah  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah . Jakarta: Gramedia utama.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras Dan Etnis . , (2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia . , (2002).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia . , (1999). Van Apeldoorn,  L. J. (1996). Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke). Jakarta: Pradnya Paramita.
Zainuddin, A. (2014). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Zamroni. (1992). Pengembangan Pengantar Teori Sosial . Yogyakarta: Tiara Yoga.