## TINGKAT KEKUMUHAN DAN PENANGANAN PADA PERMUKIMAN DESA BALE ATU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH
Arie Julianda a,* , Azmeri b , Eldina Fatimah b a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: arhie.civil.usk@gmail.com
A R T I C L E     I N F O

## A B S T R A C T
Article History: Aceh Tengah District is one of the districts that have slum settlements. Based on the Decree of the Regent of Central Aceh No. 188.55 / 775 / DCKP / 2014, the determination of housing and slums in Central Aceh
District  includes  23  villages  in  6  sub-districts,  with  a  total  area  of 189.59 Ha. Bale Atu Village, located in Lut Tawar Subdistrict, is one of the very slum hamlets with a value of 4.22 and has a slum area of 0.56 Ha out of a total area of 2.5 Ha. Besides, Bale Atu Village is located in the center of Takengon City and a trade center as a strategic area, which must be immediately addressed so that slum areas do not expand. This study aims to evaluate the current level of a slum in the village of Bale Atu,  and  identify  the  current  form  of  slum  settlement.  This  research uses  qualitative  methods  through  observation  and  interviews  and quantitative  methods  through  a  weighting  system.  Evaluation  of  the level  of  slum  and  handling  is  carried  out  based  on  the  Technical Guidelines (Juknis) of the Regulation  of the Minister of Public Works and  Public  Housing  of  the  Republic  of  Indonesia  (Permen  PUPR  RI) No.  02  /  PRT  /  M  /  2016.  Evaluation  of  the  level  of  slum  includes aspects of slum conditions, aspects of land legality, and other aspects of consideration. The form of handling is based on the typology of slums and the physical handling of infrastructure. The results showed that the slum level of the settlements in Bale Atu Village was light slum with a total  score  of  23,  and  the  slum  level  of  all  hamlets  was  a  light  slum where  the  total  score  of  Dusun  Barat  was  31,  Dusun  Timur  was  33, Dusun  Utara  was  29,  and  Dusun  Selatan  of  21.  The  form  of  slum settlement  in  Bale  Atu  Village  is  based  on  typology  by  handling  hilly typology, and based on physical infrastructure, it is carried out through a  restoration  pattern.  The  handling  of  slum  settlements  in  Bale  Atu Village  and  all  its  hamlets  is  included  in  the  3rd  priority  scale  of handling in Laut Tawar District.
Received 06 April 2020 Accepted 15 June 2020 Online 31 June 2020 Keywords: Areas Settlements Slums
Handling Typology
© 2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  pada  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan  sebagai tempat hunian. Perkembangan penduduk yang tinggi pada suatu kawasan dapat mengakibatkan timbulnya kepadatan  bangunan  pada  permukiman.  Peningkatan  kepadatan  bangunan  tersebut,  hampir  selalu dibarengi  dengan  pertumbuhan  permukiman  kumuh  dalam  kawasan.  Permukiman  kumuh  adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

## ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
Kabupaten  Aceh  Tengah  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  permukiman  kumuh  di Provinsi  Aceh.  Berdasarkan  SK  Bupati  Aceh  Tengah  Nomor  188.55/775/DCKP/2014,  penetapan  lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Tengah meliputi 23 desa di 6 kecamatan, dengan luas  total  189,59  Ha. Desa  Bale  Atu  disebutkan  sebagai  salah  satu  desa  yang  sangat  kumuh pada  tahun 2014,  dengan  nilai  sebesar  4,22  dan  mempunyai  luas  kumuh  0,56  Ha.  Penilaian  tingkat  kekumuhan tersebut,  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2014,  tanpa melibatkan  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah, hanya  berperan  dalam  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  tentang penetapan  lokasi  perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara tidak  langsung  dengan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Program  Kotaku,  Satuan  Kerja  (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Kabupaten Aceh Tengah.  Peta deliniasi memperlihatkan bahwa penilaian tingkat kekumuhan hanya dilakukan pada sebahagian wilayah Dusun Selatan tanpa menyeluruh dan  bukan pada  skala  desa.  Oleh  karena  itu,  penetapan  status  sangat  kumuh oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk Desa Bale Atu belumlah tepat, karena hasil penilaian tingkat kekumuhan hanya dilakukan pada sebahagian wilayah Dusun Selatan, tanpa menilai Dusun Barat, Dusun Timur, dan Dusun Utara.
Mayoritas penduduk Desa Bale Atu adalah pendatang dari luar Aceh seperti Padang, Jawa, Tionghoa yang  berprofesi  sebagai  pedagang  dan  petani.  Perkembangan  penduduk  di  Desa  Bale  Atu  cukup  pesat akhir-akhir  ini,  disamping  memperlihatkan  hasil  positif  juga  menimbulkan  masalah  bagi  pemerintah daerah. Masalah tersebut diantaranya adalah kondisi perumahan yang belum memenuhi standar dan syarat kesehatan,  penggunaan  tanah  kota  yang  semrawut,  lalu  lintas  kurang  teratur,  banjir  yang  terjadi  setiap tahun, pengelolaan sampah yang belum mantap, keterbatasan air bersih, kondisi jalan yang masih banyak mengalami  kerusakan,  dan  masalah-masalah  lain  yang  merupakan  dampak  dari  pembangunan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan evaluasi faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan solusi penanganannya. Dalam  hal  ini  Desa  Bale  Atu  dipilih  sebagai  studi  kasus,  karena  terletak  di  pusat  Kota  Takengon  dan pusat  perdagangan  sebagai  kawasan  strategis,  yang  segera  harus  dilakukan  penanganan  agar  tidak memperluas  kawasan  kumuh.  Solusi  penanganan  ini  diharapkan  dapat  mempersempit  kawasan  kumuh yang ada hingga menjadi tidak kumuh, agar masyarakat setempat dapat tinggal di lingkungan perumahan yang  lebih  sehat  dan  nyaman.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah  bagaimanakah  tingkat kekumuhan pada permukiman Desa Bale Atu dan bentuk penanganan permukiman kumuh yang timbul di Desa Bale Atu.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Perumahan dan Permukiman
Permen  PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016  tentang  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh, menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik  perkotaan  maupun  perdesaan  yang  dilengkapi  dengan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum  sebagai  hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari  lingkungan hunian yang terdiri  atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

## 2.2  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Permen  PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016  menyebutkan  bahwa  perumahan  kumuh  adalah  perumahan  yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Permukiman  kumuh  mengacu  pada  aspek  lingkungan  hunian  atau  komunitas.  Permukiman  kumuh  dapat
diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau  memburuk baik secara  fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang  tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya (Masrun, 2009).

## 2.3  Penentuan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Permen  PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016  menyebutkan  bahwa  aspek  dan  kriteria  perumahan  kumuh  dan permukiman kumuh meliputi sebagai berikut:
1.   Kondisi kekumuhan
a.  Kondisi bangunan gedung
-  Ketidakteraturan bangunan;
-  Tingkat kepadatan bangunan; dan
-  Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
b.   Kondisi jalan lingkungan
-   Cakupan pelayanan jalan lingkungan; dan
-  Kualitas permukaan jalan lingkungan.
c.  Kondisi penyediaan air minum
-  Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
-  Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
d.  Kondisi drainase lingkungan
-  Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
-  Ketidaktersediaan drainase;
-  Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;
-  Tidak terpeliharanya drainase; dan
-  Kualitas konstruksi drainase.
e.  Kondisi pengelolaan air limbah
-  Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis; dan
-  Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
f.  Kondisi pengelolaan persampahan
-  Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
-  Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis; dan
-  Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
g.   Kondisi proteksi kebakaran
-  Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
-  Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
2.   Legalitas tanah
a.   Kejelasan status penguasaan tanah; dan
b.  Kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR).
3.   Pertimbangan lain
a.   Nilai strategis lokasi;
b.  Kependudukan; dan
c.  Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Berdasarkan  penilaian  yang  dilakukan,  selanjutnya  kawasan  kumuh  dikelompokkan  dalam  berbagai kemungkinan klasifikasi, untuk dapat ditemukan skala prioritas penanganan. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan
Nilai Keterangan Berbagai Kemungkinan Klasifikasi A1  A2  A3  A4  A5  A6  B1  B2  B3  B4  B5  B6  C1  C2  C3  C4  C5  C6 Kondisi kekumuhan 71-95  Kumuh berat X  X  X  X  X  X 45-70  Kumuh sedang X  X  X  X  X  X 19-44  Kumuh ringan X  X  X  X  X  X Legalitas tanah (+)   Satus tanah legal X X X X X X X X X (-)   Status tanah tidak legal X X X X X X X X X Pertimbangan lain 11-15  Pertimbangan lain tinggi X  X X  X X  X 6-10   Pertimbangan lain sedang X  X X  X X  X 1-5   Pertimbangan lain rendah X  X X  X X  X Skala prioritas penanganan  1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9 Sumber: Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Evaluasi Tingkat Kekumuhan Permukiman
Evaluasi tingkat kekumuhan permukiman pada Desa Bale Atu dilakukan berdasarkan pedoman dari Permen  PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016.  Evaluasi  tingkat  kekumuhan  dinilai  mulai  dari  aspek  kondisi kekumuhan,  aspek  legalitas  lahan,  dan  aspek  pertimbangan  lain.  Langkah-langkah  evaluasi  tingkat kekumuhan adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan  penilaian  pada  masing-masing  aspek  dan  kriterianya  di  setiap  parameter  yang  telah ditetapkan oleh Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016 dengan kenyataan di masing-masing dusun di Desa Bale Atu.
2.  Setiap  aspek  pada  kondisi  bangunan  gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan  proteksi  kebakaran  dilakukan perhitungan untuk dapat menentukan penilaian pada parameter yang ada.
3.  Setiap aspek pada legalitas tanah, dan aspek pertimbangan lain penilaian parameter dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Bale Atu.
4.  Nilai bobot parameter pada masing-masing kriteria dijumlahkan untuk memperoleh total bobot.
5.  Selanjutnya  total  bobot yang  diperoleh  dilakukan  interprestasi  tingkat  kekumuhan berdasarkan  Tabel 1, guna untuk mengetahui kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.

## 3.2  Bentuk Penanganan Permukiman Kumuh
Bentuk penanganan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan pedoman dari Permen PUPR RI No. 02/PRT/M/2016,  atas  hasil  evaluasi  yang  telah  dinilai.  Penanganan  permukiman  kumuh  terdapat  2 bentuk, yaitu sebagai berikut:
1.  Bentuk penanganan berdasarkan tipologi
Penanganan berdasarkan tipologi permukiman kumuh ini dilakukan untuk bangunan lingkungan, jalan lingkungan,  drainase,  penyediaan  air  minum,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan proteksi kebakaran.
2.  Bentuk penanganan fisik infrastruktur
Penanganan  fisik  infrastruktur  dilakukan  untuk  bangunan  gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air minum,  drainase  lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan  proteksi kebakaran. Penanganan fisik infrastruktur mempunyai 3 bentuk penanganan yaitu melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Tingkat Kekumuhan pada Permukiman Desa Bale Atu
Kekumuhan  permukiman  Desa  Bale  Atu  dapat  dilihat  dari  kondisi  bangunan  gedung,  jalan lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase  lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Tingkat kekumuhan pada permukiman Desa Bale Atu telah dinilai  berdasarkan  Permen  PUPR  RI  Nomor  02/PRT/M/2016,  melalui  observasi  dan  perhitungan. Penilaian  tingkat  kekumuhan  menggunakan  analisis  scoring  atau  pembobotan  pada  masing-masing parameter  dari  setiap  aspek  dan  kriteria.  Adapun  persentase  kekumuhan  Desa  Bale  Atu  dan  setiap dusunnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Desa Bale Atu disebabkan oleh 4 aspek yaitu  aspek  bangunan  gedung,  penyediaan  air  minum,  pengelolaan  persampahan,  dan  aspek  proteksi kebakaran.  Aspek  bangunan  gedung  yaitu  27%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memiliki  keteraturan,  dan 42% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum yaitu 48% populasi  tidak  dapat  mengakses  air  minum yang  aman, dan 36% populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air minum  minimalnya.  Aspek  pengelolaan  persampahan  yaitu  70%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan persampahan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis,  70%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak sesuai  standar,  dan  70%  area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak  terpelihara.  Aspek  kondisi proteksi  kebakaran  yaitu  95%  area  tidak  memiliki  prasarana  proteksi  kebakaran,  dan  95%  area  tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.
Seluruh  dusun  yang  ada  di  Desa  Bale  Atu  juga  dikategorikan  kumuh  ringan,  dimana  total  nilai  skor Dusun Barat diperoleh sebesar 31, Dusun Timur sebesar 33, Dusun Utara sebesar 29, dan Dusun Selatan sebesar  21.  Adapun  aspek-aspek  penyebab  kumuh  ringan  pada  setiap  dusun  di  Desa  Bale  Atu,  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Dusun Barat
Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Barat disebabkan oleh 4 aspek yaitu  aspek  bangunan  gedung,  penyediaan  air  minum,  pengelolaan  persampahan,  dan  aspek  proteksi kebakaran.  Aspek  bangunan  gedung  yaitu  31%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memiliki  keteraturan,  dan 47% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek penyediaan air minum yaitu 64% populasi  tidak  dapat  mengakses  air  minum yang  aman, dan 36% populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air minum  minimalnya.  Aspek  pengelolaan  persampahan  yaitu  100%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan persampahan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis,  100%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak sesuai  standar,  dan  100%  area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak  terpelihara.  Aspek  proteksi kebakaran  yaitu 100%  area  tidak  memiliki  prasarana  proteksi  kebakaran, dan 100%  area  tidak  memiliki sarana proteksi kebakaran.
2. Dusun Timur
Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Timur disebabkan oleh 5 aspek yaitu aspek bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 54% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan,  dan  44%  bangunan  pada  lokasi  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis.  Aspek  penyediaan  air minum  27%  populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air  minum  minimalnya.  Aspek  pengelolaan  air  limbah yaitu  63%  area  memiliki  sistem  air  limbah  yang  tidak  sesuai  standar  teknis.  Aspek  pengelolaan persampahan  yaitu  100%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan  persampahan  yang  tidak  memenuhi persyaratan  teknis,  100%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak  sesuai  standar,  dan  100%  area memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak  terpelihara.  Aspek  proteksi  kebakaran  yaitu  86%  area  tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 86% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.
Tabel 2. Persentase kekumuhan Desa Bale Atu dan Setiap Dusunnya
No. Aspek dan Kriteria Desa Bale Atu Dusun Barat Timur Utara Selatan %  Nilai Skor %  Nilai Skor % Nilai Skor %  Nilai Skor %  Nilai Skor 1  Kondisi bangunan gedung a  Ketidakteraturan bangunan 27% 1 31% 1 54% 3 21% -  12% - b  Tingkat kepadatan bangunan 6% - 4% - 22% - 5% - 5% - c  Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 42% 1 47% 1 44% 1 54% 3  17% - 2  Kondisi jalan lingkungan a  Cakupan pelayanan jalan lingkungan 19% - 14% - 15% - 19% -  35%  1 b  Kualitas permukaan jalan lingkungan 24% - 16% - 17% - 23% -  53%  3
3  Kondisi penyediaan air minum a  Ketidaktersediaan akses aman air minum  48%
1 64% 3 21% - 34% 1  55%  3
b  Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 36% 1 36% 1 27% 1 10% -  63%  3 4  Kondisi drainase lingkungan a  Ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan air 7% - 0% - 0% - 0% -  32%  1 b  Ketidaktersediaan drainase 2% - 0% - 0% - 0% - 8% - c  Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan 2% - 0% - 0% - 0% - 0% - d  Tidak terpeliharanya drainase 1% - 0% - 0% - 0% - 0% - e  Kualitas konstruksi drainase 1% - 0% - 0% - 0% - 0% - 5  Kondisi pengelolaan air limbah a  Sistem  pengelolaan  air  limbah  tidak sesuai dengan standar teknis 17% - 8% - 63% 3 5% -  19% - b  Prasarana  dan  sarana  pengelolaan  air limbah  tidak  sesuai  dengan persyaratan teknis 6% - 9% - 0% - 3% - 7% - 6  Kondisi pengelolaan persampahan a  Prasarana  dan  sarana  persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 70% 3  100%  5  100% 5  100%  5 0% - b  Sistem  pengelolaan  persampahan  yang tidak sesuai standar teknis 70% 3  100%  5  100% 5  100%  5 0% -
c  Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 70% 3  100%  5  100% 5  100%  5 0% - 7  Kondisi proteksi kebakaran a  Ketidaktersediaan  prasarana  proteksi kebakaran 95% 5  100%  5 86% 5  100%  5  92%  5 b  Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 95% 5  100%  5 86% 5  100%  5  92%  5 Total Nilai Skor 23 31 33 29 21

## 3. Dusun Utara
Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Utara disebabkan oleh 4 aspek yaitu  aspek  bangunan  gedung,  penyediaan  air  minum,  pengelolaan  persampahan,  dan  aspek  proteksi kebakaran. Aspek bangunan gedung yaitu 54% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis. Aspek  penyediaan  air  minum  yaitu  34%  populasi  tidak  dapat  mengakses  air  minum  yang  aman.  Aspek pengelolaan  persampahan  yaitu  100%  area  memiliki  sarpras  pengelolaan  persampahan  yang  tidak memenuhi  persyaratan  teknis,  100%  area  memiliki  sistem  persampahan  tidak  sesuai  standar,  dan  100% area  memiliki  sarpras  persampahan  yang  tidak  terpelihara.  Aspek  proteksi  kebakaran  yaitu  area  tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.
4. Dusun Selatan
Berdasarkan hasil dari analisis pembobotan, kumuh ringan di Dusun Selatan disebabkan oleh 4 aspek yaitu aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan aspek proteksi kebakaran. Aspek  jalan  lingkungan  yaitu  35%  area  tidak  terlayani  oleh  jaringan  jalan  lingkungan,  dan  53%  area memiliki  kualitas  permukaan  jalan  yang  buruk.  Aspek  penyediaan  air  minum  yaitu  55%  populasi  tidak dapat  mengakses  air  minum  yang  aman,  dan  63%  populasi  tidak  terpenuhi  kebutuhan  air  minum minimalnya.  Aspek  drainase  lingkungan  yaitu  32%  area  terjadi  genangan  >  30cm,  >  2  jam  dan  >  2  x setahun. Aspek proteksi kebakaran yaitu 92% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran, dan 92% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.
Tingkat kekumuhan Dusun Selatan tahun 2014 yang dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Provinsi  Aceh  adalah  sangat  kumuh,  sementara  hasil  evaluasi  tingkat  kekumuhan  di  Desa Bale  Atu  dan  setiap  dusunnya  pada  tahun  2018  adalah  semuanya  kumuh  ringan.  Hal  ini  berarti  bahwa Dusun  Selatan  telah  mengalami  penurunan  tingkat  kekumuhan,  dari  sangat  kumuh  menjadi  kumuh ringan.  Penurunan  tingkat  kekumuhan  ini  dikarenakan  adanya  alokasi  anggaran  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Provinsi  Aceh  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  pada tahun 2016, dan adanya penanganan dari program kotaku pada tahun 2018.
Kegiatan  penanganan  di  Dusun  Selatan  pada  tahun  2016  adalah  pembangunan  drainase  42  m samping  Bank  Aceh  Syariah,  pembangunan  penutup  drainase  lorong  Kodim  47,5  m,  pembersihan drainase 52,3 m, dan pembangunan drainase 34 m. Biaya penanganan di Dusun Selatan pada tahun 2016 adalah  sebesar  Rp.  164.644.000,00  (Seratus  Enam  Puluh  Empat  Juta  Enam  Ratus  Empat  Puluh  Empat Ribu  Rupiah). Kegiatan  penanganan di  Dusun  Selatan  pada  tahun  2018  adalah  pembangunan  tower  air, perpipaan  air  minum,  dan  pembangunan  saluran.  Biaya  penanganan  di  Dusun  Selatan  pada  tahun  2018 adalah sebesar Rp. 495.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

## 4.2  Bentuk Penanganan Permukiman Kumuh di Desa Bale Atu
Sehubungan  dengan  hasil  evaluasi  bahwa  Desa  Bale  Atu  dan  seluruh  dusunnya  tergolong  kumuh ringan, oleh karena itu perlu dilakukan bentuk penanganan. Hal ini bertujuan agar kawasan permukiman kumuh  yang  ada  dapat  dipersempit,  hingga  menjadi  tidak  kumuh,  sehingga  masyarakat  Desa  Bale  Atu dapat  tinggal  di  lingkungan  yang  sehat  dan  nyaman.  Adapun  penanganan  permukiman  kumuh  menurut Permen  PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016  terdapat  2  bentuk,  yaitu  penanganan  berdasarkan  tipologi,  dan penanganan  berdasarkan  fisik  infrastruktur.  Bentuk  kedua  penanganan  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1.  Penanganan berdasarkan tipologi
Tipologi  merupakan  pengelompokan  permukiman  kumuh  berdasarkan  letak  lokasi  secara  geografis. Berdasarkan hasil observasi, tipologi permukiman kumuh di seluruh dusun Desa Bale Atu terletak di lokasi perbukitan. Bentuk penanganan berdasarkan tipologi di Desa Bale Atu dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Bangunan dan  lingkungan  terdapat  3  bentuk penanganan yaitu  membangun  rumah dengan  sistem panggung dengan  pondasi  umpak untuk bangunan  sederhana,  intensitas  pemanfaatan  ruang  untuk
bangunan  perlu  disesuaikan  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dan  memanfaatkan  bahan  bangunan sesuai dengan daya dukung tanah.
b. Jalan  lingkungan  terdapat  3  bentuk  penanganan  yaitu  membuat  pondasi  jalan  dengan  sistem konvensional,  memanfaatkan  konstruksi  perkerasan  yang  sesuai  dengan  daya  dukung  tanah,  dan konstruksi jalan dilengkapi dengan bangunan penahan longsor.
c. Drainase  terdapat  2  bentuk  penanganan  yaitu  sistem  drainase  lokal  dapat  dilengkapi  dengan bangunan terjunan, dan memanfaatkan material saluran drainase. Dalam hal ini pada tekstur tanah keras  dapat  dibuat  saluran  tanah,  pada  tekstur  tanah  yang  sangat  jelek  (gambut)  dapat  dibuat saluran  perkuatan  kayu,  sedangkan  pada  daerah  curam  dapat  dibuat  saluran  pasangan  batu  atau beton.
d. Penyediaan  air  minum  terdapat  2  bentuk  penanganan  yaitu  sumber  air  baku  diusahakan memanfaatkan  air  permukaan  setempat  (air  hujan,  air  tanah  dangkal  dan  air  tanah  dalam),  dan sistem distribusi jika menggunakan perpipaan maka pipa sambungan berada di bawah tanah.
e. Pengelolaan  air  limbah  terdapat  2  bentuk  penanganan  yaitu  unit  pengolahan  air  limbah  setempat ditempatkan  secara  mengambang  atau  bawah  tanah,  dan  unit  pemipaan  jika  menggunakan  sistem pengolahan air limbah terpusat maka pipa sambungan berada di bawah tanah.
f. Pengelolaan  persampahan  terdapat  2  bentuk  penanganan  yaitu  unit  pengumpulan  sampah  seperti Tempat  Pembuangan  Sampah  Sementara  (TPS)  dapat  ditempatkan  di  atas  tanah,  dan  unit pengangkutan sampah menggunakan moda transportasi darat.
g. Proteksi  kebakaran  terdapat  2  bentuk  penanganan  yaitu  pasokan  air  dapat  memanfaatkan  sumber air setempat, dan kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat.
2.  Penanganan berdasarkan fisik infrastruktur
Fisik infrastruktur yang dilakukan penanganan adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air  minum,  drainase  lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  dan  proteksi kebakaran. Dalam hal ini masing-masing fisik infrastuktur tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pola  penanganan  yaitu  melalui  peremajaan,  permukiman  kembali,  dan  pemugaran.  Menurut  Permen PUPR  RI  No.  02/PRT/M/2016,  penetapan  pola  penanganan  haruslah  memperhatikan  kondisi kekumuhan  dengan  legalitas  tanah  pada  suatu  kawasan.  Adapun  penetapan  pola  penanganan permukiman kumuh untuk seluruh dusun di Desa Bale Atu, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Penetapan pola penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu
No.  Permukiman  Kondisi Kekumuhan  Legalitas Tanah Pola Penanganan 1 Dusun Barat Kumuh ringan Status tanah legal Pemugaran 2 Dusun Timur Kumuh ringan Status tanah legal Pemugaran 3 Dusun Utara Kumuh ringan Status tanah legal Pemugaran 4 Dusun Selatan Kumuh ringan Status tanah legal Pemugaran
Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  Dusun  Barat,  Dusun  Timur,  Dusun  Utara,  dan  Dusun  Selatan mempunyai  klasifikasi  kumuh  ringan  dengan  status  tanah  legal,  sehingga  pola  penanganan  dapat dilakukan  secara  pemugaran.  Pemugaran  dilakukan  untuk  perbaikan,  dan  pembangunan  kembali infrastruktur,  sehingga  perumahan  dan  permukiman  menjadi  layak  huni.  Perbaikan  untuk  bangunan rumah  wajib  dilakukan  oleh  setiap  penghuni  rumah,  sedangkan  perbaikan  prasarana,  sarana  dan utilitas  umum  untuk  perumahan dan  permukiman  wajib  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tengah ataupun setiap orang. Bentuk pemugaran untuk seluruh dusun di Desa Bale Atu adalah sebagai berikut:
a.  Rehabilitasi  bangunan  gedung  agar  fungsi  dan  massa  bangunan  kembali  sesuai  kondisi  saat  awal dibangun.
b.  Rehabilitasi  jalan  untuk  mengembalikan  kondisi  kemantapan  jalan  saat  awal  dibangun,  seperti
perbaikan struktur jalan.
c.  Rehabilitasi  unit  penyediaan  air  minum  untuk  mengembalikan  kondisi  sesuai  dengan  persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.
d.  Rehabilitasi  sarana  dan  prasarana  drainase  untuk  mengembalikan  kondisi  sesuai  dengan persyaratan  teknis  saat  awal  dibangun,  seperti  penggantian  komponen  gorong-gorong,  perbaikan struktur drainase.
e.  Rehabilitasi  unit  pengelolaan  air  limbah  untuk  mengembalikan  kondisi  sesuai  dengan  persyaratan teknis  saat  awal  dibangun/disediakan,  seperti  penggantian  komponen pada  Sitem Pengelolaan  Air Limbah  Terpusat  (SPAL-T)  seperti  komponen  pemipaan,  penggantian  komponen  pada  Sitem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.
f.  Rehabilitasi  unit  pengelolaan  persampahan  untuk  mengembalikan  kondisi  sesuai  dengan persyaratan  teknis  saat  dibangun,  seperti  penggatian  sarana  dan  prasarana  pemilahan, pengumpulan, penggangkutan, dan pengolahan.
g.  Rehabilitasi  unit  proteksi  kebakaran  untuk  mengembalikan  kondisi  sesuai  dengan  persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
Adapun  lokasi  perumahan  dan  permukiman  kumuh  di  Desa  Bale  Atu,  beserta  klasifikasi  dan prioritas penanganan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Desa Bale Atu
No. Dusun Kekumuhan Legalitas Lahan Pertimbangan Lain Klasifikasi Prioritas Nilai Tingkat Nilai Tingkat 1 Barat 31  Kumuh ringan  Legal 13 Tinggi C1 3 2 Timur 33  Kumuh ringan  Legal 15 Tinggi C1 3 3 Utara 29  Kumuh ringan  Legal 11 Tinggi C1 3 4 Selatan 21  Kumuh ringan  Legal 13 Tinggi C1 3
Tabel 4 dapat dilihat bahwa penanganan permukiman kumuh di Desa Bale Atu dan seluruh dusunnya berdasarkan  tipologi  dan  fisik  infrastruktur,  masuk  dalam  klasifikasi  C1.  Klasifikasi  C1  yaitu  lokasi kumuh ringan dengan status tanah legal, dan pertimbangan lain tinggi. Klasifikasi C1 merupakan kawasan yang mempunyai skala prioritas penanganan ke 3. Oleh karena itu Desa Bale Atu dan  seluruh dusunnya merupakan  kawasan  yang  masuk  dalam  skala  prioritas  penanganan  ke  3  di  Kecamatan  Lut  Tawar. Sementara  skala  prioritas  penanganan  ke  1,  2,  4,  5,  6,  7,  8  dan  9  terdapat  pada  desa  lain  disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh tengah, yang tidak dievaluasi dalam penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
1. Tingkat kekumuhan permukiman di Desa Bale Atu adalah kumuh ringan dengan perolehan total nilai skor  sebesar  23,  dan  tingkat  kekumuhan  seluruh  dusun  adalah  kumuh  ringan  dimana  perolehan  total nilai  skor  Dusun  Barat  sebesar  31,  Dusun  Timur  sebesar  33,  Dusun  Utara  sebesar  29,  dan  Dusun Selatan sebesar 21.
2. Bentuk  penanganan  permukiman  kumuh  di  Desa  Bale  Atu  berdasarkan  tipologi  dilakukan  melalui penanganan  tipologi  perbukitan,  dan  berdasarkan  fisik  infrastruktur  dilakukan  melalui  pola pemugaran.  Penanganan  permukiman  kumuh  di  Desa  Bale  Atu  dan  seluruh  dusunnya  masuk  dalam skala prioritas penanganan ke 3 di Kecamatan Lut Tawar.
5.2  Saran
1. Disarankan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dapat  melakukan  penanganan  berdasarkan tipologi perbukitan, dan penanganan berdasarkan fisik infrastruktur melalui pola permukiman kembali dan pemugaran, agar kawasan kumuh yang ada dapat dipersempit hingga menjadi tidak kumuh.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan di desa lainnya yang ada di SK Bupati Aceh Tengah No. 188.55/775/DCKP/ 2014, agar dapat diketahui adanya penurunan atau  tidak  terhadap  tingkat  kekumuhan,  serta  dapat  diketahui  desa  yang  mempunyai  skala  prioritas penanganan di Kabupaten Aceh Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Masrun, L. 2009.
Pengertian Permukiman Kumuh , http://odexyundo.blogspot.com/ 2009/08/permukiman-kumuh.html (Diakses Tanggal 1 Desember 2017).
Permen PUPR RI No.  02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .