Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id
Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Peranan Etika dan Sikap Bisnis Dalam Penerapan di PT Bank Central Asia, Tbk
Tiara Eldawati a Widyarini Indriasti Wardani b Markus Suryoutomo c
a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . Korespondensi Penulis E-mail : eldawatitiara@gmail.com
b Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail  : widyorini- indriasti@untagsmg.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . E-mail : msu.atlaw@untagsmg.ac.id
Article Abstract Keywords: Ethics; Bank Central
Asia; Application; Business Attitude.
Kata Kunci: Etika; Bank Central Asia; Aplikasi; Sikap Bisnis.
Artikel History Received: Jun 03, 2024; Accepted: Jun 04, 2024; Published: Jun 04, 2024.

## DOI:
10.56444/nlr.v5i2.1654
This research aims to explore and analyze application of ethics and business attitudes  in  the  context  of  implementation  at  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk (BCA). As one of the largest and leading banks in Indonesia, PT BCA, Tbk has a great responsibility in ensuring that its business practices reflect high ethical standards and a responsible business attitude. The provisions in the code of ethics are binding and must be applied consistently at all levels within the company as a form of support for the application and implementation of GCG  principles.  If  during  its  implementation  in  the  field  irregularities  or violations are found regarding the decision taken by the company regarding non-compliance violations committed, then the perpetrator will be subject to sanctions whose type is adjusted to the level of the violation committed. The research  methodology  used  involves  a  comprehensive  empirical  juridical approach  using  interviews.  Meanwhile,  identify  patterns,  trends  and  key findings related to the role of ethics and business attitudes in implementation at PT BCA, Tbk. It is hoped that the results of this research will provide in- depth insight into how business ethics and attitudes at PT BCA, Tbk influence the  company's  performance  and  brand  image.  These  findings  can  also contribute to the development of more responsible business practices in the Indonesian banking sector in general.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan menganalisis  peran  etika dan  sikap  bisnis  dalam  konteks  penerapan  di  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk (BCA).  Sebagai  salah  satu  bank  terbesar  dan  terkemuka  di  Indonesia,  PT BCA, Tbk memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa praktik bisnisnya  mencerminkan  standar  etika  yang  tinggi  dan  sikap  bisnis  yang bertanggung  jawab.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  melibatkan pendekatan yuridis empiris yang komprehensif. Langkah pertama melibatkan tinjauan  mendalam  terhadap  literatur  yang  relevan  tentang  etika  bisnis  dan
ISSN Print: 2985-3060 ISSN Online: 2722-287X
49-60
sikap bisnis dalam industri perbankan, serta kerangka hukum yang mengatur praktik  bisnis  di  Indonesia.  Selanjutnya,  penelitian  ini  akan  melakukan wawancara mendalam dengan manajemen senior dan staf kunci di PT BCA, Tbk  untuk  memahami  bagaimana  etika  diterjemahkan  ke  dalam  keputusan bisnis  sehari-hari  dan  bagaimana  sikap  bisnis  mempengaruhi  strategi perusahaan. Selain itu, analisis dokumen internal perusahaan akan dilakukan untuk memeriksa kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh PT BCA, Tbk  terkait  dengan  etika  dan  sikap  bisnis.  Data  yang  terkumpul  dari wawancara  dan  analisis  dokumen  akan  dianalisis  menggunakan  pendekatan kualitatif,  memungkinkan  identifikasi  pola,  tren,  dan  temuan  kunci  yang berkaitan dengan peran etika dan sikap bisnis dalam penerapan di PT BCA, Tbk.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  wawasan  yang mendalam  tentang  bagaimana  etika  dan  sikap  bisnis  di  PT  BCA,  Tbk memengaruhi kinerja perusahaan dan citra mereknya. Temuan ini juga dapat memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  praktik  bisnis  yang  lebih bertanggung jawab di sektor perbankan Indonesia secara umum.
©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan beda agama di Indonesia seringkali menjadi kisah yang memperlihatkan keragaman dan  keberanian  menghadapi  perbedaan.  Sebuah  ikatan  cinta  yang  melintasi  batas-batas keyakinan, seperti lukisan warna-warni di atas harmoni pluralitas. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi bukti nyata bahwa cinta adalah bahasa universal yang mampu menyatukan hati- hati  yang  berbeda  keyakinan.  Dalam  perjalanannya,  pernikahan  beda  agama  bukan  hanya membangun sebuah keluarga, tetapi juga sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua dunia berbeda. Di setiap langkah, pasangan ini menghadapi tantangan dan membangun toleransi, saling pengertian, serta penghormatan terhadap keyakinan satu sama lain.
Perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( “Undang-Undang Perkawinan” ) harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda  agama  merupakan  suatu  perkawinan  dimana  kedua  belah  pihak  memeluk  agama  dan kepercayaannya  yang  berbeda.  Perkawinan  tersebut  dapat  terjadi  antara  dua  Warga  Negara Indonesia pemeluk dua agama yang berbeda, dapat juga terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan  Warga  Negara  Asing  yang  berbeda  agama.  Perkawinan  beda  agama  menurut  Abdul Hafidz  adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  memeluk  agama  yang  berbeda  dan  salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim). 1 Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita  yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan  dengan tetap mempertahankan  agamanya  masing-masing,  walaupun  agamanya  satu  kiblat  namun  berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. 2
1 Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam), Reflika Aditama, Bandung, hlm 45.
2 ibid, hlm 46.
Perkawinan atau pernikahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan resmi antara dua individu yang  diakui  oleh  hukum  atau  norma  masyarakat.  Umumnya,  perkawinan  dilakukan  dengan tujuan  untuk  membentuk  keluarga,  mendirikan  rumah  tangga,  serta  melibatkan  aspek-aspek emosional,  ekonomi,  dan  sosial.  Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  yang  diakui  dan  diatur  oleh hukum  setempat.  Pendaftaran  pernikahan  dan  pemenuhan  persyaratan  hukum  merupakan langkah  penting  dalam  membuat  perkawinan  sah.  Perkawinan  melibatkan  dua  individu  yang setuju  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu  ikatan  yang  diakui  secara  hukum.  Umumnya, perkawinan melibatkan seorang pria  dan  seorang wanita,  meskipun  definisi  perkawinan dapat bervariasi antar budaya dan yurisdiksi. Perkawinan seringkali dianggap sebagai langkah untuk membentuk keluarga. Dalam konteks ini, pasangan dapat memiliki anak-anak dan bersama-sama mengasuh  dan  mendidik.  Perkawinan  melibatkan  aspek-aspek  emosional,  seperti  cinta  dan komitmen, serta  aspek-aspek ekonomi dan sosial.  Pasangan yang menikah sering  kali berbagi tanggung  jawab  finansial,  pemenuhan  kebutuhan  satu  sama  lain,  serta  keterlibatan  dalam masyarakat.
Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang kompleks, terutama dari sisi yuridis. Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. 3 Dari sisi yuridis terkait pernikahan beda agama di Indonesia adalah permasalahan tumpang tindih aturan dapat timbul karena  Indonesia  memiliki  dua  sistem  hukum,  yaitu  hukum  positif  nasional  dan  hukum  adat. Selain itu, terdapat perbedaan hukum antara agama-agama yang diakui di Indonesia. Undang- Undang Perkawinan menjadi rujukan utama dalam hal pernikahan. Namun, setiap agama juga memiliki  peraturan-peraturan  sendiri  terkait  perkawinan,  sehingga  seringkali  terjadi  tumpang tindih  atau  ketidaksesuaian  antara  aturan  nasional  dan  agama.  Permasalahan  yuridis  terkait kekosongan  hukum  dapat  muncul  ketika  tidak  ada  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur pernikahan beda agama. Hal ini dapat menyulitkan penanganan kasus pernikahan semacam itu dan meninggalkan keputusan pada interpretasi hakim atau lembaga terkait.
Dari sudut pandang  empiris,  fakta-fakta  di  lapangan menunjukkan adanya kesenjangan  antara regulasi yang ada dan tingkat kepatuhan masyarakat serta pihak-pihak pemangku kepentingan terkait kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Beberapa aspek empiris yang dapat dicermati yaitu  terdapat  kecenderungan  bahwa  sebagian  masyarakat  cenderung  tidak  mematuhi  atau mengabaikan regulasi pernikahan yang ada. Ini bisa disebabkan oleh faktor budaya, tradisi, atau persepsi masyarakat  terhadap  norma-norma agama tertentu.  Contohnya, ada  kasus  pernikahan beda agama yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, seperti kurangnya pelaporan ke kantor catatan sipil atau tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan regulasi, seperti petugas catatan sipil, agama, atau lembaga  terkait,  mungkin  tidak  selalu  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat menciptakan  situasi  di  mana  penegakan  hukum  tidak  konsisten  atau  adanya  interpretasi  yang
3 Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No.1 (2011), p. 134
bervariasi  dari  pihak  yang  berwenang.  Ketiadaan  tindakan  penegakan  hukum  atau  sanksi terhadap pelanggaran aturan dapat menjadi faktor yang memberikan ruang bagi ketidakpatuhan. Beberapa  masyarakat  mungkin  masih  cenderung  mempertahankan  praktik  tradisional  dalam melangsungkan pernikahan, bahkan jika hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi formal yang berlaku. Faktor seperti adat dan budaya lokal dapat menjadi penghambat dalam mengubah pola pikir  dan  perilaku  masyarakat  terkait  pernikahan  beda  agama.  Ada  kemungkinan  bahwa ketidakjelasan dalam penegakan hukum terkait pernikahan beda agama dapat memberikan ruang bagi  ketidakpatuhan.  Jika  sanksi  dan  konsekuensi  pelanggaran  aturan  tidak  ditegakkan  secara konsisten, masyarakat dan pemangku kepentingan mungkin cenderung mengabaikan ketentuan hukum yang ada.
Dalam sudut pandang komparatif, sistem pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia dapat dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  yang  dianggap  memiliki  efektivitas  tinggi  dalam mengatasi  permasalahan  serupa.  Setiap  negara  di  dunia  memiliki  konteks  dan  karakteristik sendiri,  beberapa  contoh  sistem  pelaksanaan  pernikahan  beda  agama  yang  dapat  dijadikan rujukan  adalah  India  karena  negara  India  memiliki  undang-undang  perkawinan  sipil  yang mengakui pernikahan beda agama, para pasangan dapat memilih hukum sipil sebagai landasan pernikahannya yang memberikan perlindungan hukum yang seragam bagi semua pasangan tanpa memandang agama yang dianutnya. Sistem yang berlaku di India ini memberikan fleksibilitas dan  kesetaraan  hukum  bagi  pasangan  beda  agama,  tanpa  memaksa  untuk  mengikuti  hukum agama tertentu. Negara kedua adalah Malaysia, Malaysia menggunakan konsep hukum keluarga yang berbeda-beda untuk setiap komunitas agama. Meskipun ada hukum Islam, hukum sipil juga diakui dan dapat digunakan oleh pasangan beda agama. Sistem ini memberikan pilihan kepada pasangan  untuk  memilih  di  bawah  hukum  agama  atau  hukum  sipil,  memberikan  fleksibilitas kepada pasangan berbeda agama untuk memilih landasan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan setiap pasangan.
Dilihat  dari  sudut  pandang  norma  internasional  dan  hak  asasi  manusia,  kebebasan  untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta kebebasan untuk mengikat ikatan cinta ke dalam sebuah bentuk  perkawinan  untuk  membangun  sebuah  keluarga  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia. Hak-hak tersebut merupakan non-derrogable rights yang berarti bahwa hak-hak tersebut melekat pada  manusia  sejak  dilahirkan  hingga  akhir  hanyatnya  yang  tidak  dapat  dihilangkan  dalam keadaan apapun.
Berdasarkan  aturan  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  perkawinan  di  Indonesia  harus  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan masing-masing individu. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah melalui cara yang tidak sesuai dengan aturan,  seperti "legal  theft," untuk  memastikan  legalitas  perkawinan  mereka.  Permasalahan hukum  terkait  dengan  pernikahan  beda  agama  diidentifikasi  dalam  konteks  yuridis,  termasuk tumpang  tindih  aturan,  kekosongan  hukum,  dan  pertentangan  antara  peraturan-peraturan  yang ada, kasus ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pernikahan, mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi, atau persepsi masyarakat terhadap norma agama tertentu. Penekanan pada
peran  hukum  adat  dan  keberagaman  agama  di  Indonesia  sebagai  faktor  yang  mempersulit implementasi peraturan pernikahan beda agama

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  didasarkan  pada  landasan  teoritis hukum privat di Indonesia, khususnya terkait perkawinan, dengan fokus pada Undang-Undang Perkawinan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek komparatif dari sistem pernikahan  beda  agama  di  negara-negara  seperti  India  dan  Malaysia.  Penelitian  juga  merujuk pada  norma  internasional  hak  asasi  manusia,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kebebasan beragama  dan  hak  untuk  menikah,  seperti  yang  diatur  dalam  ICCPR  dan  UDHR.  Tujuan penelitian  ini  berupa  usaha  untuk  menganalisis  dan  menemukan  validitas  perkawinan  beda agama di luar negeri dalam regulasi hukum privat di Indonesia.
Secara  lebih  detail,  penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  fenomena  pernikahan  beda  agama  di Indonesia,  peneliti  bermaksud  memberikan  pemahaman  mengenai  pernikahan  beda  agama  di Indonesia  sebagai  suatu  fenomena  yang  kompleks  dan  mencerminkan  keragaman  serta keberanian  pasangan  untuk  menghadapi  perbedaan  keyakinan.  Peneliti  melalui  artikel  ini berusaha menganalisis aspek yuridis pernikahan beda agama yang dalam pembahasannya akan melibatkan  analisis  terhadap  Undang-Undang  Perkawinan,  ketidaksesuaian  antara  aturan nasional dan agama, serta tantangan yang muncul akibat tumpang tindih aturan dan kekosongan hukum.  Peneliti  menyoroti  faktor  empiris  dan  kesenjangan  dalam  implementasi  regulasi, memberikan  perspektif  komparatif,  mengaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan menekankan peran hukum adat dan keberagaman. Harapan peneliti dengan menyajikan informasi ini, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan beda agama di Indonesia dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, budaya, dan hak asasi manusia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebebasan untuk memilih agama dan hak untuk menikah merupakan fondasi hak asasi manusia yang  diakui  secara  internasional  dan  dilindungi  oleh  berbagai  peraturan,  baik  tingkat  global maupun dalam konteks nasional. Melalui Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights  ( “ICCPR” ),  Indonesia  telah  menetapkan  landasan  hukum  yang  memberikan perlindungan  terhadap  kebebasan  beragama,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005.  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( “UUD 1945” ), turut mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (2). Dalam konteks ini, Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( “UU HAM” ) lebih mempertegas bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat adalah hak yang wajib dijamin kemerdekaannya oleh Negara Republik Indonesia.
Namun, di tengah kompleksitas hak asasi manusia, hak untuk menikah pun tak kalah pentingnya dan  telah  dijamin  secara  universal  dalam  Article  16  Universal  Declaration  of  Human  Rights ( “UDHR” ). Setiap individu, tanpa batasan kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. Article 23 paragraph 2 ICCPR juga  turut  mengukuhkan  perlindungan  terhadap  hak  untuk  menikah  ini.  Dalam  wacana  ini,
penting  untuk  menggali  lebih  dalam  bagaimana  hak-hak  ini  tercermin  dalam  konteks  hukum Indonesia, mengingat adanya dinamika dan permasalahan tertentu, terutama seputar pernikahan beda agama yang menjadi tantangan serius dalam penerapan hak asasi manusia di negeri ini.
Terhadap  kebebasan  untuk  memilih  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut,  hak  tersebut  secara internasional  telah  dilindungi  oleh Article  18  International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights ( “ICCPR” )  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and  Political  Rights  (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik)  ( “UU 12/2005” ).  Selain  itu,  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( “UUD 1945” ), melalui Pasal 28E ayat (2) telah mengakui hak beragama  sebagai  hak  asasi  manusia.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( “UU HAM” ) menegaskan bahwa kebebasan  untuk  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agama  sesuai  kepercayaan  masing- masing merupakan hak yang wajib dijamin kemerdekaannya oleh Negara Republik Indonesia.
Hak untuk menikah merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin kemerdekaannya secara internasional dalam Article 16 paragraph 1 Universal Declaration of Human Rights ( “UDHR” ), dimana setiap pria dan wanita dewasa berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun sebuah  keluarga  tanpa  adanya  batasan  terkait  kebangsaan,  kewarganegaraan,  maupun  agama. Hak untuk menikah tersebut juga dilindungi oleh Article 23 paragraph 2 ICCPR .
Seperti yang sudah  dipaparkan sebelumnya, masing-masing negara memiliki karakteristik dan konteks  tersendiri  yang  mana  memiliki  hak  untuk  membentuk  sebuah  peraturan  yang  sesuai dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakatnya.  Meskipun  secara  internasional  kebebasan beragama dan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan, terkhusus perkawinan beda agama, merupakan sebuah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk membentuk peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang berangkat dari  norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Indonesia  merupakan  negara  beragama  yang  mana mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Berdasarkan data yang diperoleh dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre ( “RISSC” ), dari 277,53 juta penduduk Indonesia di tahun 2023, 86,7% (delapan puluh enam koma tujuh persen) atau setara dengan 240,62 juta penduduk memeluk  agama  Islam.  Hal  tersebut  membuat  Indonesia  dinobatkan  sebagai  negara  dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Pada dasarnya Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam  secara  menyeluruh  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Namun  secara  empiris,  Indonesia banyak mengadopsi aturan-aturan yang tercantum dalam hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur’an kedalam beberapa peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan,  sebuah  perkawinan  dapat  dinyatakan  sah  apabila dilakukan  sesuai  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  yang  mana  berdasarkan  agamanya
hubungan tersebut tidak dilarang. 4 Bagi Warga Negara Indonesia pemeluk agama Islam, aturan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10, dimana berdasarkan konsensus  kalangan  para  ahli  tafsir  Al-Qur’an  perkawinan  wanita  muslim  dengan  pria  non- muslim adalah haram, sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Usman Hamid sebagai Ahli dari pihak Pemohon dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Perkawinan di tahun 2022  perkara  nomor  24/PUU-XX/2022. 5 Dalam  sidang  pengujian  materiil  tersebut,  Pemohon menyampaikan bahwa larangan terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia.
Hak  asasi  manusia  merupakan  nilai  atau  prinsip  yang  berlaku  universal  sebagai  penguat  dari nilai-nilai partikular yang terkandung dalam sebuah peraturan yang konkrit. Hak asasi manusia tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pemutus  sebuah  perkara  yang  didalamnya  memuat  nilai-nilai partikular. Hak untuk memeluk agama dan hak untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia merupakan  hak  asasi  manusia  yang  tidak  absolut  karena  dibatasi  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dalam menentukan agama dan kepercayaannya, masyarakat Indonesia hanya dapat memilih untuk masuk kedalam agama yang diakui oleh negara Indonesia. 6 Selain itu,  mengadopsi  aturan  agama  kedalam  hukum  perkawinan  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Menurut  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  pada  sidang pengujian materiil Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan telah sejalan dengan ajaran agama, yang  mana  Negara  Indonesia  dalam  hal  ini  memiliki  peranan  penting  dalam  mengatur  dan membantu warga negaranya untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya. Mahkamah Konstitusi  sebagai judex  juris dalam  perkara a  quo memutuskan  untuk  menolak  permohonan perkawinan beda Agama.
Dalam concurring  opinion Putusan  Nomor  24/PUU-XX/2022  terhadap  banyaknya  fenomena perkawinan  beda  Agama  yang  tercatat  di  Indonesia,  Hakim  Konstitusi  Suhartoyo  dan  Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa permasalahan perkawinan beda Agama di  Indonesia  akan  selalu  ada  akibat  pluralisme  agama  di  Indonesia  serta  adanya  celah  dalam aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari Indonesian Conference  on  Religion  Peace (ICRP),  terdapat  1.425  perkawinan  beda  Agama  yang dilaksanakan  di  Indonesia  sejak  tahun  2005  hingga  2022.  Bahwa  atas status  quo tersebut, pemerintah menyediakan solusi yang pada dasarnya dapat menimbulkan masalah lain di masa mendatang. Solusi-solusi tersebut diantaranya adalah dengan cara:
1. Melangsungkan perkawinan di luar negeri; 7
2. “Manipulasi agama” dengan cara melakukan perpindahan agama sementara;
4 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.
6 Vide Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang.
7 Vide Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Melangsungkan  perkawinan  sebanyak  2  (dua)  kali  sesuai  agama  masing-masing  calon mempelai; dan
4. Mengajukan  permohonan  penetapan  pengesahan  perkawinan  beda  Agama  ke  pengadilan negeri  untuk  mendapatkan  pengakuan. 8 Beberapa  penetapan  pengesahan  perkawinan  beda Agama tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan, yang diantaranya adalah:
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986;
b. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.;
c. Putusan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi.;
d. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin.;
e. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp.
Banyaknya  penetapan  pengesahan  perkawinan  beda  agama  oleh  pengadilan  dikarenakan  hal tersebut merupakan sesuatu yang secara hukum legal untuk dilakukan berdasarkan Pasal 35 huruf a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  ( “UU  Administrasi  Kependudukan” ),  yang  mana  dalam  penjelasan  pasal tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang dapat dimintakan penetapan pengadilan adalah “perkawinan  yang  dilakukan  antar-umat  yang  berbeda  agama.”  Pada  praktiknya,  tidak  semua permohonan  penetapan  pengesahan  perkawinan  beda  agama  dikabulkan  oleh  pengadilan.  Hal tersebut  semakin  menimbulkan  polemik  dan  problematika  yang  tidak  berkesudahan  yang menjadi dasar Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat  yang  Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan ( “SEMA 2/2023” ), yang mana menegaskan bahwa pengadilan dibawah Mahkamah Agung tidak diperbolehkan  untuk  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  beda  agama.  SEMA 2/2023  tersebut  masih  membuka  celah  adanya  perkawinan  beda  agama  dengan  cara-cara  lain yang telah dipaparkan sebelumnya. Atas dikeluarkannya SEMA 2/2023, penulis berdapat bahwa hal  tersebut  dapat  menimbulkan  masalah  baru  atas  keadaan  kesenjangan  sosial  masyarakat Indonesia, dimana masyarakat yang secara finansial tetap dapat melangsungkan perkawinan beda Agama  di  luar  negeri,  sedangkan  opsi  masyarakat  menengah  kebawah  untuk  melakukan perkawinan beda Agama semakin terbatas.
Pilihan  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri  masih  menjadi  pilihan  yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan yang dengan tegas melarang dilangsungkannya perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh  Warga  Negara  Indonesia  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan  pada  instansi  yang  berwenang  di  negara  setempat kemudian  dilaporkan  pada  Perwakilan  Republik  Indonesia, 9 dan  apabila  dalam  hal  negara setempat  tersebut  tidak  menerima  pencatatan  perkawinan  Orang  Asing,  maka  pencatatan langsung  dilakukan  pada  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  negara  dimana  perkawinan
8 Vide Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
dilaksanakan. 10 Pada  bagian  penjelasan  Pasal  37  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Administrasi Kependudukan,  tidak  ada  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  boleh dilakukan antara dua orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama.
Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia  di  luar  negeri  termasuk  kedalam lingkup  Hukum  Perdata  Internasional.  Menurut  Prof.  Sunaryati  Hartono,  Hukum  Perdata Internasional  adalah  hukum  yang  mengatur  setiap  peristiwa  atau  hubungan  hukum  yang didalamnya terdapat unsur asing, baik dalam bidang hukum publik maupun privat. 11 Tidak jarang terjadi contraditio in termins atau perbedaan istilah yang menafsirkan arti dari Hukum Perdata Internasional  sebagai  hukum  yang  berlaku  secara  internasional.  Sejalan  dengan  definisi  yang dipaparkan oleh Prof. Sunaryati Hartono, Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat hukum nasional yang mengatur peristiwa hukum yang memiliki foreign element (transnasional atau  ekstrateritorial)  didalamnya. 12 Seperangkat  hukum  tersebut  terdiri  dari  asas-asas,  kaidah- kaidah, serta aturan-aturan yang berlaku secara nasional di negara yang bersangkutan.
Asas-asas  Hukum  Perdata  Internasional  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  validitas perkawinan beda agama di luar negeri adalah asas lex loci actus , yang berarti bahwa formalitas dan validitas  suatu  perbuatan  hukum  mengacu  pada  hukum  yang berlaku  di  negara  perbuatan tersebut dilakukan, 13 dan asas lex loci celebrationis , yang memiliki arti bahwa keabsahan sebuah perkawinan  ditentukan  berdasarkan  hukum  dimana  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  ( locos celebrationis ). 14 Apabila kedua asas tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di luar negeri adalah sah bilamana dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka secara formil, perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  di  luar  negeri  adalah  sah  selama  tidak  bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Secara materiil, negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan harus tetap memperhatikan sistem hukum, peraturan, dan persyaratan perkawinan yang berlaku di negara asal para calon mempelai. 15 Oleh karenanya, bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri,  secara materiil  negara  tempat  perkawinan  dilangsungkan  tetap  harus  mengindahkan  syarat  sah perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Berdasarkan pemaparan diatas, apabila dilihat dari kacamata Hukum Perdata Internasional dan mengingat masih adanya kekosongan hukum serta ambiguitas terhadap penafsiran peraturan di Indonesia  atas  perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri,  perbuatan  tersebut  merupakan  sebuah bentuk  penyelundupan  hukum  yang  mana  dapat  berakibat  batal  demi  hukum  sehingga  akan
10 Pasal  37  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
11 Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan beda agama, Jurnal Hukum Islam (JHI) , Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 64.
12 Bayu Seto, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional , Buku Kesatu, Edisi Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11.
13 Ibid , hlm. 78.
14 Ibid , hlm. 276.
15 Ibid .
menimbulkan  konsekuensi-konsekuensi  hukum  terhadap  para  pelakunya  ( fraus  omnia corrumpit ).
Untuk  mengurangi  terjadinya  penyelundupan  hukum  di  masa  mendatang,  pemerintah  perlu membuat  peraturan  yang  secara  tegas  melarang  maupun  memperbolehkan  perkawinan  beda agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri beserta dengan tata cara yang dianggap legal oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga dirasa perlu untuk  menghapus  aturan-aturan  yang  menimbulkan  ambiguitas  penafsiran  atas  diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan beda agama tersebut agar kedepannya tercipta sebuah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dalam  pembahasan  ini,  telah  disorot  kompleksitas  hak  asasi  manusia,  khususnya kebebasan memilih agama dan hak untuk menikah, yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh berbagai regulasi global dan nasional. Melalui ICCPR dan UU 12/2005, Indonesia  telah  memberikan  landasan  hukum  bagi  perlindungan  kebebasan  beragama, yang semakin diperkuat oleh UUD 1945 dan UU HAM. Hak untuk menikah juga diakui secara universal, terutama dalam UDHR dan ICCPR. Namun, di tengah pengakuan ini, terdapat dinamika dan permasalahan yang kompleks,  terutama terkait pernikahan  beda agama di Indonesia. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakatnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memunculkan polemik terutama terkait larangan perkawinan beda agama menurut ajaran agama Islam.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  24/PUU-XX/2022  menolak  permohonan untuk  membatalkan  larangan  perkawinan  beda  agama,  menegaskan  bahwa  larangan tersebut sejalan dengan ajaran agama. Namun, dalam concurring opinion, beberapa hakim mengamati bahwa permasalahan perkawinan beda agama akan terus ada, didorong oleh pluralisme  agama  dan  celah  dalam  regulasi.  Banyaknya  perkawinan  beda  agama  yang dicatat  dan  solusi  yang  muncul,  seperti  melangsungkan  perkawinan  di  luar  negeri, menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2023  yang  melarang  pengadilan mengabulkan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  semakin  memperumit  situasi  dan menimbulkan masalah sosial.

## 2. Saran
Dengan pandangan Hukum Perdata Internasional, perkawinan beda agama di luar negeri sah  secara  formil  selama  sesuai  dengan  hukum  tempat  dilangsungkannya.  Namun, kekosongan hukum dan ambiguitas dalam peraturan Indonesia menciptakan ruang bagi penyelundupan  hukum.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  diperlukan  peraturan  yang tegas  dan  jelas  terkait  perkawinan  beda  agama,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri.  Pembentukan  regulasi  yang  menghapus  ambiguitas  dan  memberikan  kepastian
hukum  diharapkan  dapat  mengurangi  kontroversi  dan  meminimalkan  penyelundupan hukum,  sekaligus  menciptakan  landasan  yang  lebih  stabil  bagi  hak  asasi  manusia terutama terkait kebebasan beragama dan hak untuk menikah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Muhammad Mathlub. (2005). Pandangan Hukum Keluarga Sakinah. Era Intermedia. Daeng Tarring, A. (n.d.). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.
Departemen Agama RI. (2009). Alqur’an dan Terjemahannya. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, D., Dalimunthe, M., Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, D., & Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau,  S.  (2018).  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In Hukum Islam (Issue 2).
Halim, A., & Ardhani, C. R. (n.d.). KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR
NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS (Vol. 1, Issue 1).
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review, 2(2), 297.
https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
Ibnu  Jarir  al-Thabari.  (2006).  Al-Jami’  Li  Ahkam  Al-Qur’an  (1st  ed.,  Vol.  3).  Muassasah AlRisalah.
Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Adisucipto, J. L. (2017). LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Danu Aris Setiyanto. 7(1).
Kaidah,  J.  H.,  &  Nasution,  H.  (n.d.).  JURNAL  HUKUM  KAIDAH  Media  Komunikasi  dan Informasi  Hukum  dan  Masyarakat  Analisis  Atas  Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama Oleh  Karim,  H.  M.  (n.d.).  KEABSAHAN  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA.
Karsayuda. (2006). Perkawinan Beda Agama . Total Media Yogyakarta.
Mohd.  Idris  Ramulyo.  (1996).  Hukum  Perkawinan  Islam:  Sutu  Analisis  dari  Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Bumi Aksara.
Muhammad At-Tihami. (2004). Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam . Ampel Mulia. Radwan, I., & Turnip, S. (n.d.). Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337
Rusli, & R. Tama. (2000). Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya . Penerbit Pionir Jaya. Sayis, ’Ali Muhammad. (1990). Tarikh al-Fiqh al-Islami. Dar al-Kutub ak-’Ilmiyah.
Sayyid Sabiq. (1985). Fiqh al-Sunnah (Vol. 2). Dar al-Kitab al-Arabi.
Sunarto, M. Z. (2018). LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI’AH IMAM AL-SYATIBI (Vol. 02, Issue 02).
Wahbah al-Zuhayli. (1984). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (2nd ed., Vol. 3). Dar Al-Fikr.
Yusuf,  A.,  Suseno,  I.,  &  Prasetyawati,  E.  (n.d.).  PERKAWIN  BEDA  AGAMA  DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.
Zuhdi Mudhor. (2003). Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia. Multi Karya Grafika. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.