PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Darwis Muhamad Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Bangil No. 05 Bangil Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, darwismuhamad589@gmail.com
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, Jawa Timur, mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  upaya  penegakan  hukum  adalah  bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan  kemampuan bertanggungjawab pada seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  atau  mewakilinya  dalam kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang. Jaksa  tidak  akan  gegabah  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana pencucian  uang  terhadap  seseorang,  sekelompok orang,  atau  korporasi,  bilamana tidak  memenuhi  unsur  yang  menurut  pengaturannya  memang  patut  dan  harus memenuhi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  pidana  dan  memenuhi  kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kata Kunci: Jaksa, Tindak Pidana, Pencucian Uang

## ABSTRACT
The  role  of  prosecutor  in  determining  the  subject  of  law  related  to  the accountability  of  the  criminal  act  of  money  laundering  as  the  attempt  of  law enforcement  could  be  carried  out  by  determining  or  classifying  the  types  of  acts which have been performed by the suspect based on the proof found or collected. The  prosecutor  determines  the  ability  of  being  accountable  from  someone  or  a group of people who perform or represent the accountability towards the criminal act  of  money  laundering.  The  ability  of  being  accountable  or  the  activity  of someone or a group of people's action performed by this subject  of  law becomes the  foundation  for  the  prosecutor  to  consider  it  as  the  criminal  act  of  money laundering.  The  prosecutor  would  not  be  presumptuous  in  deciding  whether  or not  an  act  is  considered  to  be  a  criminal  act  of  money  laundering  towards someone,  a  group  of  people,  or  corporate,  if  the  act  does  not  meet  the  criteria stated by the regulations.
Keywods : Prosecutor, criminal act, Money Laundering

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  pada  masa  saat  sekarang  ini,  merupakan  suatu  kemajuan  peradaban manusia  yang  berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan.  Dengan  kemajuan  ini tentu membawa sisi  yang positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk  sisi  negatifnya  adalah  semakin  berkembang  dan  beragamnya  motif  dan bentuk  tindak  kejahatan.  Salah  satunya  yang  tidak  luput  dari  tindak  kejahatan tersebut  adalah pada dunia bisnis. Dunia bisnis tersebut  dijadikan sebagai  sarana melakukan  tindak  kejahatan  oleh  para  pelaku  kejahatan,  salah  satunya  adalah
tindakan pencucian uang ( money laundering ), yang memanfaatkan kemajuan dan system teknologi. 1
Memerangi praktik pencucian uang berarti terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan daur ulang “hasil-hasil kejahatan” ( proceeds of crime ) yang  diperoleh  secara  illegal,  dan  untuk  itu  membutuhkan  perangkat  tambahan guna  mendeteksi  kejahatan  asalnya,  antara  lain  diperlukan  adanya  peraturan perundang-undangan  anti  pencucian  uang, financial  intelligence unit  (FIU) sebagai national focal point , lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara  nasional  dan  Internasional,  tersedianya  buku-buku  panduan,  serta penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Problematik  pencucian  uang  yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan nama “ money laundry ” mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia  international  disebabkan  dimensi  dan  implikasinya  yang  melanggar  batas- batas  negara.    Sebagai  suatu  fenomena  kejahatan  yang  menyangkut  terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak.
Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu dorongan atau motivasi bagi organisasi  kejahatan  melakukan  pencucian  uang  agar  asal  usul  harta  kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak atau ditemukan oleh penegak  hukum.  Perbuatan  pencucian  uang  di  samping  sangat  merugikan masyarakat,  juga  sangat  merugikan  negara  karena  dapat  mempengaruhi  atau merusak  stabilitas  perekonomian  nasional  atau  keuangan  negara  dengan meningkatnya berbagai kejahatan. 2
Dalam  kasus  tersebut,  intinya  uang  ( money )  adalah  alasan  utama  untuk terlibat  dalam  hampir  semua  jenis  kegiatan  kriminal,  apalagi  seiring  dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan yang secara langsung berurusan dengan uang seperti money laundering . Sedangkan pencucian uang ( money laundering ) adalah
1 https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering- dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365
2 Franssiska Tambunan, Op.Cit.
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
suatu  metode  yang  digunakan  oleh  para  penjahat  untuk  menyamarkan  asal  usul kekayaan illegal dan melindungi basis asset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah  dilakukan  itu  tanpa  meninggalkan  jejak  guna  menghindari  kecurigaan  dari lembaga penegak hukum.
Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  secara  populer  dapat dijelaskan  sebagai  aktifitas  memindahkan,  menggunakan  atau  melakukan perbuatan  lainnya  atas  hasil  dari  tindak  pidana  yang  kerap  dilakukan  oleh kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  maupun  individu  yang  melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana  tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  seolah-olah  sebagai  uang  yang  sah tanpa  terdeteksi  bahwa  uang  tersebut  berasal  dari  kegiatan  illegal.  Adapun  latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan  aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime , memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati  hasil  kejahatan  tanpa  adanya  kecurigaan  kepada  pelakunya,  serta melakukan  reinvestasi  hasil  kejahatan  tersebut  untuk  aksi  kejahatan  selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  jenisnya  adalah  penelitian  hukum  normatif,  artinya penelitian  mengenai  norma-norma  yuridis  atau  produk  peraturan  perundang- undangan.  Beberapa  Undang-undang  yang  diteliti  diantaranya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan    Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Selain  itu,  berpijak  pada  uraian tersebut,  maka  penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  deskriptif.  Suatu penelitian  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti
mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainya. 3 Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  awal  untuk  penelitian  yang  lebih  lanjut (eksploratif) tentang bagaimana seharusnya jaksa berperan dalam penanggulangan tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  system  peradilan  pidana  ( criminal  justice system ) dan peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.
Penelitian  hukum  ini  dapat  juga  dinamakan  penelitian  hukum kepustakaan. 4 Studi  kepustakaan  atau  kajian  dari  bahan-bahan  pustaka  ini terfokus  pada  masalah  tentang    bagaimana  jaksa  menentukan  atau  merumuskan subyek  hukum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  pencucian  uang  dan  peran  Jaksa  dalam  penanggulangan  tindak pidana pencucian uang.

## PEMBAHASAN
Peran  Jaksa  dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan  di  bidang  penuntutan  dan  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Istilah cuci uang atau biasanya di sebut dengan pemutihan uang adalah alih bahasa  ke  dalam  bahas  Indonesia  dari  istilah Money  laundering dalam  bahasa Inggris,  sebagai  suatu  istilah  yang  pada  mulanya  digunakan  di  Amerika  Serikat dalam khazanah kejahatan. Lalu mengapa uang harus di cuci ? Tentu saja karena dalam  keadaan  kotor  dalam  arti  “uang  haram”  yang  biasanya  di  sebut  sebagai
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9
4 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatf ,   Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2003, hal. 13-14.
dirty  money atau secret  money ,  yaitu  uang  yang  didapat  dari  berbagai  bentuk kejahatan dari “ blue collar crime” hingga “whaite collar crime” .
Istilah money laundering atau di  Indonesia diterjemahkan sebagai  pencucian uang mulai  dikenal  di Amerika  Serikat sekitar tahun 1930-an. Waktu  itu,sebuah organisasi  kejahatan    membeli  perusahaan  pencucian    pakaian  ( laundry )  sebagai tempat    memutihkan  uang  yang  didapat  dari  bisnis  illegal  seperti  pelacuran, perjudian dan penjualan minuman keras. 5
Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "money  laundering" sekarang  mulai  dibahas  dalam  buku-buku  teks,  apakah  itu buku  teks  hukum  pidana  atau  kriminologi.  Ternyata  problematik  uang  haram  ini sudah  meminta  perhatian  dunia  internasional  karena  dimensi  dan  implikasinya yang  melanggar  batas-batas  negara.  Sebagai  suatu  fenomena  kejahatan  yang menyangkut  terutama  dunia  kejahatan  yang  dinamakan "organized  crime" , ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian  uang  tanpa  menyadari  akan  dampak  kerugian  yang  ditimbulkan.  Erat bertalian  dengan  hal  terakhir  ini  adalah  dunia  perbankan  yang  pada  satu  pihak beroperasional  atas  dasar  kepercayaan  para  konsumen,  namun  pada  pihak  lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.
Masalah money laundering telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah  tersebut  erat  kaitannya  dengan  perusahaan laundry ,  yakni  perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh mafia Amerika Serikat atas hasil/dana  yang  diperolehnya  dari  berbagai  usaha  gelap (ilegal) ,  yang  untuk selanjutnya  dipergunakannya  sebagai  pemutihan  uang  dari  hasil-hasil  transaksi ilegal  berupa  pelacuran,  minuman  keras,  atau  perjudian  dan  berbagai  tindak kejahatan lainnya. 6
Suatu  perbuatan  atau  aktifitas,  termasuk  pencucian  uang    disebut  sebagai tindak  pidana  atau  kejahatan  karena  ada  norma  yuridis  atau  norma  hukum  yang
5 Ikang  Dharyanto,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia, Law  Review ,  Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2Q0i, hal. 1.
6 Pikiran Rakyat,  9 September. 1997, akses 15 Februari 2022..
dilanggar.  Dalam  norma  yuridis  ini  ada  ketentuan  yang  menyebutkan,  bahwa suatu  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  uang  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana.
Norma  yuridis  dijadikan  atau  dibentuk  oleh  negara  sebagai  pijakan  atau pegangan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  setiap perbuatan  yang  di  dalam  norma  yuridis  sudah  dikategorikannya  sebagai  tindak kejahatan  (tindak  pidana).  Jaksa  merupakan  salah  satu  aparat  penegak  hukum yang mempunyai kewenangan menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana pencucia  uang.  apa  yang  dilakukan  oleh  jaksa  itu  merupakan  bagian  usaha melakukan  penegakan  hukum.  artinya  penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalulintas  atau  hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  kehidupan  bernegara  ini, banyak  tindak  pidana  yang  menuntut  ditanganinya,  yang  diantaranya  adalah tindak pidana pencucian uang, sementara aparat yang menanganinya adalah jaksa.
Secara  teoritis,  ditinjau  dari  sudut  subyeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat dilakukan  oleh  subyek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subyek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam ranah  pemahaman  yang  sempit,  dari  segi  subyeknya  itu,  penegakan  hukum  itu hanya  dipahami  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  seperti  jaksa untuk  menjamin  dan  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila  diperlukan, aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk  menggunakan  daya  paksa seperti  jaksa  yang  melakukan  penangkapan  atau  peahaan  terhadap  tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. 7
Undang-undang  yang  mengatur  masalah  tindak  pidana  pencucian  uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
7 http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham- internasional/ , akses 15 Januari 2018.
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang)  merupakan  instrumen  atau  alat  yang  digunakan oleh  jaksa  untuk  menjerat  atau  mempertanggungjawabkan  tindak  pidana pencucian uang. Penegakan ini menjadi konsekuensi bahwa Indonesia merupakan negara  hukum,  sehingga  aparat  penegak  hukum  seperti  jaksa  menempati  posisi yang  sangat  strategis  dalam  menjawa  bangunan  negara  hukum,  yang ditunjukkannya  dengan  mempertanggungjawabkan  siapa  saja  yang  dinilainya menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dijabarkan  dan  diatur  jenis-jenis dan bentuk TPPU, yaitu terdiri dari:
1. TPPU  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  dengan  tujuan  menyembunyikan  asal usul  harta  kekayaan,  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor Tahun 2010;
2. TPPU  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  menyembunyikan  informasi  tentang harta kekayaan, diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2010;
3. TPPU  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  menerima  dan/atau  menguasai  harta kekayaan,  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor Tahun 2010.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  harta  kekayaan  sebagaimana  disebutkan  di dalam  ketentuan-ketentuan  di  atas  adalah  harta  kekayaan  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  Tahun  2010,  yang selengkapnya  berbunyi:  “ hasil  tindak  pidana  adalah  Harta  Kekayaan  yang diperoleh dari tindak pidana”
Pada  saat  ini  tingkat money  laundering di  Indonesia  sudah  sangat  tinggi, yang jika ini dibiarkan akan berpengaruh atau berdampak serius yang diantaranya dapat merusak bangunan Indonesia sebagai negara hukum.
Tindak  pidana  ( crime ) dapat  diidentifikasi  dengan  timbulnya  kerugian ( harm ), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal  liability. Yang  pada  gilirannya  mengundang  perdebatan  adalah
bagaimana  pertanggungjawaban  korporasi  atau corporate  liability mengingat bahwa  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  yang dianggap  sebagai  subyek  hukum  pidana  hanyalah  orang  perseorangan  dalam konotasi  biologis  yang  alami  ( naturlijkee  person ).  Di  samping  itu,  KUHP  juga masih  menganut  asas sociates  delinquere  non  potest dimana  badan  hukum  atau korporasi  dianggap  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Dengan  demikian, pemikiran  fiksi  tentang  sifat  badan  hukum ( rechspersoonlijkheid ) tidak  berlaku dalam  bidang  hukum  pidana.  Maka  perkembangan  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana  terjadi  di  luar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dengan  dikeluarkannya   perundang-undangan  khusus.  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  ( money  laundering )  baru  dikriminalisasi  secara  resmi  pada  tahun  2002 dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang . 8
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dikaitkan  dengan kasus  korupsi  misalnya,  keduanya  mempunyai  hubungan  yang  saling mempengaruhi. Artinya Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan  pelanggaran  pasal  pencucian  uang.  Hal  itu  disampaikan  oleh  mantan Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  Yunus Husein,  bahwa  terlihat  dari  keuntungan  dalam  sebuah  tindak  pidana  korupsi seringkali  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  Misalnya  saja,  kasus  yang menjerat  mantan  Anggota  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPR  Wa  Ode  Nurhayati. Biasanya, keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset  sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain.
Proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  harus benar-benar  memahami  karakter    dan  pola-pola  kejadiannya.  Dalam  ranah  ini, tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundry ) sebagai  suatu  kejahatan mempunyai  ciri  khas  yaitu  bahwa  kejahatan  ini  bukan  merupakan  kejahatan tunggal  tetapi  kejahatan  ganda.  Hal  ini  ditandai  dengan  bentuk  pencucian  uang sebagai  kejahatan  yang  bersifat follow  up  crime atau  kejahatan  lanjutan, sedangkan  kejahatan  utamanya  atau  kejahatan  asalnya  disebut  sebagai predicate
8 Fransisca Tambunan, Op.Cit
offense atau core  crime atau  ada  negara  yang  merumuskannya  sebagai unlawful actifity yaitu  kejahatan  asal  yang  menghasilkan  uang  yang  kemudian  dilakukan proses pencucian. 9
Praktek money  laundering bisa  dilakukan  oleh  seseorang  tanpa  harus misalnya  ia  bepergian  ke  luar  negeri.  Hal  ini  bisa  dicapai  dengan  kemajuan teknologi melalui sistem cyberspace (internet), di mana pembayaran melalui bank secara  elektronik  ( cyberpayment )  dapat  dilakukan.  Begitu  pula  seseorang  pelaku money  laundering bisa  mendepositokan  uang  kotor  ( dirty  money,  hot  money ) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.
Sifat  kriminalitas money  laundering adalah  berkaitan  dengan  latar belakang  perolehan  sejumlah  uang  yang  sifatnya  gelap,  haram,  atau  kotor,  lalu sejumlah  uang  kotor  ini  kemudian  dikelola  dengan  aktivitas-aktivitas  tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau  penyedia  jasa  keuangan  lainnya  yang  non  perbankan,  seperti  perusahaan asuransi,  sebagai  langkah  untuk  menghilangkan  latar  belakang  dari  dana  ilegal tersebut. 10
Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang  diperoleh  secara  ilegal  melalui  serangkaian  transaksi  finansial  yang  rumit guna  menyulitkan  para  pihak  untuk  mengetahui  asal-usul  uang  tersebut. Kebanyakan  orang  beranggapan  transaksi  derivatif  merupakan  cara  yang  paling disukai  karena  kerumitannya  dan  daya  jangkaunya  menembus  batas-batas yurisdiksi.  Kerumitan  inilah  yang  merupakan  kekhususan  dari  tindak  pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku money laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang.
Analisis  Yuridis  terhadap  Peran  Jaksa  dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana Pencucian Uang
9 Fransisca Tambunan, Op.Cit.
Peran  jaksa  dalam  kaitannya  dengan  penanganan  tidak  pidana  pencucian uang  diatur  dalam  UU.  Pada  22  Oktober  2010  telah  disahkan  dan  diberlakukan Undang-undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  menggantikan  Undang-undang  Nomor  15 tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  25  tahun 2003.  Undang-undang  ini  merupakan  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk mengakomodasi  perkembangan  kebutuhan  penegakan  hukum  dan  menyesuaikan praktek-praktek  pencegahan  dan  penindakan  tindak  pidana  pencucian  uang nasional  dengan  praktek-praktek  yang  berlaku  sesuai  dengan  standar internasional. 11 Produk yuridis ini menuntut jaksa sebagai  aparat  penegak hukum untuk bisa atau menunjukkan kapabilitasnya dalam penegakan hukum.
Sebelum  diberlakukannya  undang-undang  anti  pencucian  uang,  Kejaksaan menjalankan  fungsi  penyidikan  didua  bidang,  yaitu  korupsi  (bersama-sama dengan POLRI dan KPK) dan dibidang pelanggaran hak asasi manusia yang berat (sebagai  satu-satunya  penyidik).  Sekarang,  bertambah  satu  lagi  wewenang  jaksa yaitu  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  jika  tindak  pidana  asalnya  (yang dalam  hal  ini  adalah  tindak  pidana  korupsi)  disidik  oleh  Kejaksaan.  Bagian  ini akan  membahas  wewenang  penyidikan  Kejaksaan  sebelum  dan  sesudah diberlakukannya undang-undang anti pencucian uang.
Hukum Pidana formil yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No.8 tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi pejabat  yang  dapat  melakukan  penyidikan  yaitu  Pejabat  Polisi  Negara  RI  dan pejabat  Pegawai  negeri  sipil  di  instansi  tertentu  yang  menjalankan  fungsi penyidikan. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan  Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil [PPNS] tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan;  Menurut Pasal  6  ayat  (1)  Penyidik  adalah:  a.  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia;  b.
11 Ferdinand T. Andi lolo, Penyidikan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, https://ferdinand-andilolo.blogspot.co.id/2011/02/undang-undang-nomor-8-tahun- 2010-dari.html , akses 11 Januari 2022.
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang
Pejabat  Kejaksaan  tidak  termasuk  kedalam  salah  satu  dari  dua  kategori tersebut,  karena  Jaksa  bukanlah  polisi  dan  Jaksa  juga  bukan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS).  Namun,  Undang-undang  ini  tidak  secara  limitatif memberikan kewenangan kepada kedua pejabat tersebut diatas. Pada bagian lain, yaitu  pada  ketentuan  peralihan,  KUHAP  masih  memberikan  wewenang  kepada Jaksa  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  tertentu,  walaupun  wewenang ini  hanya  bersifat  sementara  saja,  karena  akan  ditinjau  kembali,  diubah  atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Diregulasi  dalam  Pasal  17  PP  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam Bab VII Penyidikan terhadap Tindak  Pidana  Tertentu,  bahwa  penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara pidana  sebagaimana  tersebut  pada  Undang-undang  tertentu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  dilaksanakan  oleh  penyidik  [vide pasal  6  ayat  (1)  KUHAP],  jaksa,  dan  pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Fungsi  penyidikan  Jaksa  diperkuat lagi  dalam  UU  16/2004  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d:  Dibidang  pidana,  kejaksaan mempunyai  tugas  dan  wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
Hal  itu  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  284 ayat  (2)  KUHAP:  Dalam waktu  dua  tahun  setelah  undang-undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap  semua perkara  diberlakukan  ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk sementara  mengenai  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi,  memang  beberapa  tahun  setelah  diberlakukannya  KUHAP,  Jaksa  tidak  lagi memiliki  wewenang  penyidikan  dalam  tindak  pidana  ekonomi.  Wewenang tersebut dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau PPNS terkait, namun wewenang penyidikan atas tindak pidana korupsi masih tetap dimiliki oleh Jaksa, disamping Penyidik POLRI dan Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kewenanagan  itu  didasarkan  pada  sejumlah  aturan,  seperti  disebutkan dalam  Pasal  26  UU  No.31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi [tindak pidana tertentu] dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku [KUHAP] kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Untuk Jaksa selaku penyidik berlaku pasal  284 ayat  (2) KUHAP juncto Pasal  17 PP 27/1983; Lebih lanjut kewenangan Penyidikan Jaksa diatur dalam UU 16/2004 tentang  Kejaksaan  RI  Pasal  Pasal  2  ayat  1:  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang selanjutnya  dalam  Undang-Undang  ini  disebut  kejaksaan  adalah  lembaga pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Yang  dimaksud  dengan “kewenangan  lain”  antara  lain  adalah  penyidikan  atas  tindak  pidana  tertentu sebagaimana  termaktub  pada  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d:  Dibidang  pidana, Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan  wewenang  ...[d]...  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang.  Pengertian  “tindak pidana  tertentu”  adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Penjelasan  Pasal  284  ayat (2) huruf b KUHAP, yang salah satunya adalah tindak pidana Korupsi. Wewenang Polisi  selaku  penyidik  diatur  didalam  KUHAP  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  6  ayat (1).  Wewenang    anggota  KPK  selaku  penyidik  diatur  dalam  Pasal  45  Undang- Undang Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain  tindak  pidana  korupsi,  masih  ada  lagi  kewenangan  penyidikan  yang dimiliki  oleh  Jaksa,  yaitu  kewenangan  penyidikan  atas  dugaan  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat.  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  manusia  memberikan  wewenang  kepada  Jaksa  Agung secara ex officio untuk melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran hak azasi manusia  yang  berat.  Dalam  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Pengadilan  HAM   disebutkan, bahwa  penyidikan  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dilakukan oleh Jaksa Agung.
Undang-undang  tentang  Kejaksaan  RI  menentukan  bahwa  Jaksa  Agung ( person -nya  atau  orangnya)  adalah  pemimpin  dan  penanggung  jawab  tertinggi Kejaksaan  yang  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk  memimpin  dan
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
mengendalikan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  institusi  Kejaksaan.  Dalam Pasal  18  ayat  (1)  UU  16  Tahun  2004  disebutkan,  bahwa  Jaksa  Agung  adalah pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  kejaksaan  yang  memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Kejaksaan  (institusi  atau  lembaganya)  menurut  Undang-Undang  Kejaksaan ini  adalah  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  secara merdeka  dalam  dua  bidang,  yaitu  bidang  penuntutan  dan  dibidang    lain  dimana Kejaksaan  diberikan  wewenang  untuk  itu.  Kewenangan  ini  menjadi  kewenangan strategis.
Dalam Pasal 2 ayat (1): UU 16 tahun 2004 menyebutkan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang;  Pasal  2  ayat  (2): Kekuasaan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  secara merdeka
Bidang  lain  yang  dimaksud  dalam  lingkup  ini  adalah  bidang  diluar penuntutan  (pidana  umum  dan  pidana  khusus),  seperti  penyidikan  untuk  tindak pidana  tertentu  (sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas),  bidang  perdata  dan  tata usaha negara dan bidang ketertiban dan ketentraman umum.
Walaupun  undang-undang  tentang  pengadilan  hak  asasi  manusia  hanya mengatur  bahwa  penyidikan  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat dilakukan  oleh  Jaksa  Agung,  tidak  bisa  diartikan  secara  harafiah  hanya  Jaksa Agung melakukan penyidikan dalam konteks ini. Prinsip yang berlaku di lembaga Kejaksaan  dan  diadopsi  oleh  Undang-Undang  Kejaksaan,  bahwa  Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  2 ayat  (3)  UU  16  Tahun  2004  Kejaksaan  tentang  satu  dan  tidak  terpisahkan. Sedangkan jaksa sendiri  sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang- undan
Deskripsi  menunjukkan  bahwa  secara  fungsi  dan  wewenang,  jaksa  adalah satu. Setiap jaksa adalah personifikasi atau representasi dari jaksa agung, sehingga tindakan yang dilakukan seorang jaksa pada dasarnya adalah tindakan jaksa agung sendiri,  walaupun  nantinya  tindakan  tersebut  harus  dipertanggung  jawabkan secara  hierarkis  oleh  jaksa  yang  bersangkutan  kepada  atasannnya  dan  seterusnya hingga  ke  pemimpin  tertinggi,  jaksa  agung.  Hal  ini  didasarkan  Pasal  8  ayat  (2) UU  16  Tahun  2004  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  jaksa bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara  bertanggung  jawab  menurut  saluran hierarki.
Berdasarkan  prinsip  dan  prosedur  pertanggung  jawaban  ini  [yang  diatur dalam  undang-undang  kejaksaan]  maka  wewenang  penyidikan  yang  melekat kepada jaksa agung dalam penyidikan pelanggaran hak asasi  manusia yang berat [yang  diatur  dalam  undang-undang  pengadilan  hak  asasi  manusia]  dapat didelegasikan kepada jaksa-jaksa dibawahnya.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  merupakan  tindak  pidana  asal  ( predicate crime ) dari tindak pidana pencucian uang didalam undang-undang tersebut adalah korupsi.. Selanjutnya, dalam undang-undang ini, pada Pasal  74, mengatur bahwa penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  oleh  penyidik tindak  pidana asal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas,  Kejaksaan  adalah  salah  satu  lembaga yang  berwenang  melakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana  korupsi.  Dengan diberlakukannya  undang-undang  ini,  maka  kewenangan  penyidikan  Kejaksaan bertambah  satu  lagi.  Bila  dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  tersebut terdapat  juga dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari  korupsi  maka  Kejaksaan  kini  berwenang  untuk  menindak  lanjutinya  dengan penyidikan, tanpa perlu menyerahkan berkasnya kepada POLRI.
Dengan  bertambahnya  kewenangan  ini  maka  bertambah  juga  tanggung jawab  Kejaksaan.  Sebelumnya  domain  Kejaksaan  dimulai  dari  tahap  pra penuntutan,  yang  meneliti  /  mempelajari  berkas  perkara  pencucian  uang  yang disidik  oleh  POLRI  serta  memberi  petunjuk  untuk  kelengkapan  berkas.  Namun sekarang, domain tersebut  diperluas. Bukan lagi mulai  dari  tahap pra penuntutan tapi sudah dimulai lebih awal lagi, yaitu tahap penyidikan.
Undang-undang  yang  baru,  khususnya  pasal  74  ini,  telah  memperluas lingkup  penyidikan  yang  pada  undang-undang  sebelumnya  hanya  terbatas  pada domain  POLRI.  Berdasarkan  undang-undang  yang  baru  ini  siapapun  instansi penyidik  tindak  pidana  asal  berwenang  pula  menyidik  tindak  pidana  turutannya. Tindak  pidana  asal  ini  diantaranya  disebutkan  sebagai  berikut:  korupsi; penyuapan;  narkotika;  psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran;  bidang  perbankan;  bidang  pasar  modal;  bidang  perasuransian; kepabeanan;  cukai;  perdagangan  orang;  perdagangan  senjata  gelap;  terorisme; penculikan;  pencurian;  penggelapan;  penipuan;  pemalsuan  uang;  perjudian; prostitusi; bidang perpajakan; bidang kehutanan; bidang lingkungan hidup; bidang kelautan dan perikanan; tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (Pasal 2 ayat (1) UU 8 Tahun 2010).
Pasal  ini merupakan salah satu  dari beberapa terobosan baru yang dimuat oleh  undang  ini.  Banyak  manfaat  yang  bisa  dirasakan  dengan  adanya  pasal  ini. Pertama:  penanganan  perkara  menjadi  lebih  ekfektif  dan  efisien,  karena  tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana turutannya (yaitu pencucian uang) ditangani  secara  terintegrasi  ditangan  satu  instansi  penyidik.  Bandingkan  dengan sebelumnya dimana kedua tindak pidana tersebut ditangani oleh dua instansi yang berbeda  dengan  sistem  birokrasi  penanganan  perkara  yang  berbeda.  Sistem penanganan  yang  terdahulu  jelas  tidak mengacu kepada  prinsip  peradilan  pidana kita yang [seharusnya] cepat dan murah (speedy and inexpensive criminal justice system).
Kedua:  Mengingat  begitu  kompleksnya  masyarakat  Indonesia  ditambah populasinya  yang  sangat  besar  (sekitar  230  juta  jiwa),  maka  merupakan  pilihan yang  strategis  jika  pembuat  undang-undang  menambah  daya  serang  aparat
penegak  hukum  dengan  mengikut  sertakan  lembaga-lembaga  penyidikan  lain, selain  POLRI,  untuk  bersama-sama  “mengeroyok”  pelaku  tindak  pidana pencucian uang. Ibarat jaring penangkap ikan, pemerintah dengan undang-undang ini lebih “merapatkan jaring” dengan menambahkan instansi-instansi lain, seperti Kejaksaan,  sehingga  “ikan”  akan  lebih  sulit  lolos.  Terlalu  berat  tanggung  jawab POLRI  bila  instansi  tersebut  sendiri  yang  harus  menangani  tindak  pidana  yang skala dan intensitasnya semakin lama semakin mengkhawatirkan.
Ketiga:  Diharapkan  akan  terjadi  duplikasi  bahkan  multiplikasi  sumber daya–sumber  daya  manusia  yang  handal  dalam  menangani  tindak  pidana pencucian  uang.  Pada  mulanya  adalah  penyidik-penyidik  POLRI  yang  menjadi pionir  dalam  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang,  karena  undang-undang yang  terdahulu  mengamanatkan  demikian.  Kapabilitas  dan  kapasitas  penyidik POLRI tentunya dapat dipelajari dan jika mungkin dikembangkan (benchmarking) oleh  penyidik  dari  intansi-instansi  lain,  termasuk  Kejaksaan  yang  relatif  masih “hijau” dalam penyidikan jenis ini. Dengan terciptanya penyidik-penyidik handal di  berbagai  instansi  penyidikan  yang  relevan,  maka  Pemerintah  dan  Negara Indonesia  akan  memiliki  lebih  banyak  “striker”  dan  peluang  untuk  terjadinya “lebih banyak gol ke gawang lawan” akan menjadi lebih besar secara signifikan.
Keempat:  Dengan  tersebarnya  penyidik  tindak  pidana  pencucian  uang diberbagai  instansi  maka  masing-masing  instansi  akan  memperoleh  dan membagikan  keuntungan  kepada  instansi    rekannya  (counterpartnya).  Misalnya kegagalan  dan  keberhasilan  instansi  A  dapat  dibagikan  kepada  instansi  B  dan instansi-instansi  lain  sehingga  intansi-instansi  tersebut  tidak  mengulangi kegagalan instansi A dan dapat menjadikan keberhasilan instansi A sebagai model atau  bahkan  lebih  meningkatkannya  dengan  menyesuaikan  dinamika  situasi  dan kondisi setempat.
Fungsi  penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah fungsi  yang baru bagi Kejaksaan. Saat ini masih belum ada sosialisasi internal Kejaksaan mengenai implementasi  undang-undang  ini  dan  implikasinya  bagi  pelaksanaan  tugas  jaksa. Tantangan dan mungkin juga hambatan riel saat ini adalah belum siapnya sumber
daya  manusia  Kejaksaan  yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  untuk menangani perkara-perkara pencucian uang.
Untuk  menangani  tindak  pidana  asalnya  (korupsi)  Kejaksaan  tidak memiliki  masalah  karena  pengalaman  bertahun-tahun  ditambah  lagi  dengan dukungan  struktur  dan  pelatihan  yang  secara  reguler  diadakan  telah  mampu menciptakan penyidik-penyidik tindak pidana korupsi yang handal. Namun untuk penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang,  ceritanya  bisa  berbeda.  Pencucian uang ( money laundering ) dalam beberapa tahun terakhir sudah dimasukkan dalam kurikulum  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejaksaan  RI,  terutama  dalam pelatihan  dan  pembentukan  calon-calon  jaksa.  Namun  modul-modul  yang diberikan masih berada dalam tataran pengenalan umum.
Hal  itu  tidak  seperti  tindak  pidana  korupsi  yang bukan  hanya  membekali calon-calon jaksa dengan dasar-dasar teoritis namun juga melatih mereka dengan simulasi-simulasi  seperti    latihan  penanganan  korupsi  dari  tingkat  penyelidikan dan penyidikan hingga tingkat penuntutan (dalam bentuk simulasi peradilan semu atau moot  court ),  dan  dilengkapi  juga  dengan  praktek  kerja  lapangan  ke kejaksaan-kejaksaan  negeri  yang  merupakan  unit  kerja  kejaksaan  yang  menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.
Karena  begitu  intensnya  pendidikan  dan  pelatihan  mengenai  penanganan tindak pidana korupsi (dengan  begitu banyak jam pelajaran yang digunakan baik teori,  praktek  maupun  penulisan  kertas  kerja)  maka  secara  legal  yuridis  dan psikologis  jaksa-jaksa  yang  baru  menyelesaikan  pendidikannya  akan  lebih  siap menangani tindak pidana korupsi dibanding tindak pidana pencucian uang.
Dalam dunia kerja jaksa, tantangan dan/hambatan yang serupa juga terjadi. Sudah  ada  standard  operating  procedure  (SOP)  yang  baku  dan  seragam  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  bagi  jaksa-jaksa  yang  bertugas  di  seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, jaksa-jaksa yunior bisa menjadikan jaksa-jaksa senior  sebagai  tempat  bertanya  dan  menimba  ilmu,  karena  jam  terbang  mereka yang  sudah  tinggi  dalam  menangani  berbagai  jenis  tindak  pidana  korupsi.  Tidak demikian halnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.
Dalam  konteks  penyidikan,  tidak  ada  senioritas  karena  semua  jaksa, dengan perkecualian bagi mereka yang diperbantukan di PPATK, jam terbangnya masih  rendah  dalam  hal  penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang  ditingkat penyidikan. Belum ada SOP dan tidak ada tempat bertanya.
Selain    kapasitas  dan  kapasitas  sumber  daya  manusia  Kejaksaan  yang masih terbatas, tantangan dan / hambatan yang lain adalah masalah teknis yuridis penyidikan.  Undang-undang  yang  baru  ini  sebagian  besar  mengacu  kepada KUHAP  dalam  melakukan  acara  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang, padahal  dari  segi  hakekat  KUHAP  berbeda  dengan  hakekat  undang-undang  anti pencucian  uang.  KUHAP  pada  hakekatnya  adalah  serangkaian  peraturan  yang lebih  menitik  beratkan  pada  penanganan  tindak  pidana  umum,  sementara pencucian  uang  dengan  ciri-ciri  khasnya  lebih  tepat    bila  digolongkan  kedalam tindak  pidana  yang  khusus.  Yang  menjadikan  penyidikan  lebih  rumit  adalah bagaimana  melakukan  penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  pada hakekatnya  bersifat  khusus  dengan  berpedoman  pada  aturan-aturan  yang  pada hakekatnya mengatur tindak pidana yang bersifat umum?

## KESIMPULAN
Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum  dalam pertanggungjawaban tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  upaya  penegakan  hukum  adalah  bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan  kemampuan bertanggungjawab pada seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  atau  mewakilinya  dalam kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang.kemampuan  bertanggungawab    atau  aktifitas  perbuatan  seseorang  atau sekelompok orang yang dilakukan oleh subyek hukum inilah yang menjadi bagian dari  pijakan  bagi  jaksa  untuk  merumuskannya  sebagai  tindak  pidana  pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbutan sebagai tindak pidana
p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801
pencucian  uang  terhadap  seseorang,  sekelompok orang,  atau  korporasi,  bilamana tidak  memenuhi  unsur  yang  menurut  pengaturannya  memang  patut  dan  harus memenuhi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  pidana  dan  memenuhi  kriteria untuk  bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. jaksa mempunyai  peran dalam perumusa  subyek  hukum  dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah  Orang  sebagai Naturlijk Persoon dan  Korporasi  sebagai Recht  Persoon sebagai  Badan  Usaha  berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum .
Peran  jaksa  dalam  penegakan  hukum  terhadap  timdak  pidana  pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai  aparat  yang berkewajiban atau berwenang  menangani    masalah  apapun  yang  terkait  dengan  upaya mempertanggungjawabkan    tindak  pidana  pencucian  uang.  Jika  dalam  sistem peradilan  pidana  pencucian  uang  bisa  diwujudkan  dengan  kemampuan  yang dimilikinya  atau  secara  kesungguhan  berupaya  menyidik  dan  menuntut  sesuai dengan  koridor  norma  yuridis,  seperti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  maka  apa  yang  dilakukan oleh  jaksa  ini  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  dalam  bentuk penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang  secara.  Upaya  ini  ini  merupakan jenis  upaya  represif  sebagai  konsekuensi  dirinya  sebagai  aparat  penegak  hukum yang  mempunyai  kekhususan,  dimana  jaksa  dengan  kapabilitas  atau kompetensinya  dalam  melakukan  penyidikan,  ada  tindak  pidana  pencucian  uang yang bisa dibongkar (dipertanggungjawabkan).

## DAFTAR PUSTAKA
Ghoffar Ali, 2005, Tindak Pidana Pencucian  Uang sebagai  Kejahatan Istimewa ,
Surabaya: Visimedia.
Herlambang,  2012, Hukum Untuk Rakyat Indonesia ,  Jakarta: Pustaka Insani.
Kasmir,  2001, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Cet  ke-V,  Jakarta:  PT. Raharja Grafindo Persada.
Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang , Padjadjaran, Bandung: Alumni.
Romli  Atmasasmita,  2005, Teori  Dan  Kapita  Selekta  Kriminologi ,  Cet  ke-I,
Bandung: PT. Refika Aditama.
Siahaan,  N.H.T,  2002. Pencucian  Uang  Dan  Kejahatan  Perbankan, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum ,  Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatf ,    Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Ikang  Dharyanto,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia, Law  Review ,
Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2001.
Ferdinand T. Andi lolo, Penyidikan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, https://ferdinand-andilolo.blogspot.co.id/2011/02/undang- undang-nomor-8-tahun-2010-dari.html, akses 11 Januari 2022.
Https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money- laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam- islam_574991075a7b61a808f2c365, akses 12 Januari 2022 Http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut- perspektif-ham-internasional/, akses 15 Januari 2021.