Vol. 28, No. 1, 2021 DOI: https://doi.org/ 10.36667/tajdid.v28i1.565

## Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris
Non-Muslim Perspektif Yusûf Al-Qar ḍ âwî

## Muhammad Asadurrohman
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang email: baadhlminkul@gmail.com
Received: March 21, 2021  Accepted: June 6, 2021

## Abstract
The  legal  realignment  of  the  inheritance  in  Indonesia  was legally  regulated  through  laws  passed,  such  as KHI and KUHpdt. Whereas  legally  non-constitutional  acts  are  in accordance  with  living  laws.  When  it  comes  to  inherited religious  laws,  it  seems  too  sensitive  to  discuss  in  such  a haphazard  way  that  studies  of  semantics  should  be conducted.  It  is  therefore  intended  to  make  thematic  and scientific discussion efforts, so it is hoped that the result will be  a  soluble  consideration  for  addressing  the  different religious  legacies.  As  for  the  research  method,  the  author uses  is  library  research  by  making  the maqâ ṣ îd  asy-Syarî ʻ ah yusûf  al-Qar ḍ âwî  theory  one  of  his  basic  analyses.  From research it is understandable that yusûf al-Qar ḍ âwî held the right to inherit Muslim heirs to his non-muslim properties.

## Abstrak
Perealisasian  hukum  kewarisan  di  Indonesia  secara  legal konstitusional  telah  di  atur  melalui  Undang-undang  yang diberlakukan, seperti KHI dan KUHPdt. Sedangkan secara legal  non-konstitusional  di  berlakukan  sesuai  hukum  yang hidup  didalam  masyarakat  ( living  law ).  Terkait  hukum kewrisan  beda  agama  nampaknya  terlalu  sensitif  untuk  di bahas secara sederhana, maka perlu dilakukan suatu kajian tematik  terhadapnya.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  melakukan  upaya  diskusi  secara
tematik  dan  ilmiah,  sehingga  dari  hasil  penelitian diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  yang bersifat  soluif  dalam  hal  menjawab  persoalan  kewarisan beda  agama.  Adapun  metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah library  research dengan  menjadikan  teori maqâ ṣ îd  asy-Syarî ʻ ah yusûf  al-Qar ḍ âwî  sebagai  salah  satu pertimbangan  mendasar  pisau  analisisnya.  Dari  hasil penelitian  dapat  dipahami  bahwa  yusûf  al-Qar ḍ âwî menganggap  adanya  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris  Muslim terhadap harta pewarisnya yang non-Muslim ( ).
Keywords: Maqâ ṣ îd asy-Syarî ʻ ah, status of inheritance, mawârits

## Pendahuluan
Perealisasian  hukum  kewarisan  di  Indonesia  secara umum terdapat beberapa aturan yang diberlakukan, baik secara legal  konstitusional  maupun  secara  legal  non-konstitusional. Aturan  hukum  kewarisan  secara  legal  konstitusional  telah terumuskan didalam beberapa Undang-Undang atau peraturan pemerintah  yang  secara  resmi  ditetapkan  untuk  mengatur tentang  itu.  Diantaranya  adalah  KUHPerdata  (Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata)  yang  diberlakukan  untuk  kalangan selain  muslim  pribumi,  diantaranya  untuk  warga  Eropa,  Cina, dan  Timur  Tengah  yang  tinggal  di  Indonesia. 1 Sedangkan untuk kalangan Muslim diberlakukan KHI (Kompilasi Hukum Islam). 2 Adapun peraturan yang diberlakukan secara legal non Konstitusional seperti aturan kewarisan yang ditetapkan melalui
1 Lihat  Zainul  Mahmudi,  “The  Priority  of  Heirs:  Harmonizing  Shite  and Indonesian  Civil  Law  of  Inheritance  in Maqasid  al-Shariah Perspective”, Library Philosophy and Practtice (2019), 3.
2 Ahmad  Saifudin  dan  Akhmad  Khisni,  “Perkembangan  Hukum  Kewarisan Islam  di  Indonesia  (Studi  Perbandingan  Hukum  Kewarisan  dalam  KHI dengan  Hukum  Kewarisan  dalam  Fiqih  Konvensional)”, Jurnal  Akta, No.  1 (2017), 110.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
123
hukum  adat  masyarakat  setempat, 3 melalui  aturan  yang terdapat  didalam  masing-masing  agama  yang  dianut,  seperti Islam,  Hindu, 4 dan  agama-agama  lain  di  Indonesia  yang mengatur  tentang  hukum  kewarisan  bagi  para  pemeluknya. 5
Sedangkan beberapa penelitian yang membahas terkait hukum kewarisan  beda  agama  menurut  hasil  penelusuran  penulis relatif banyak di lakukan. Diantaranya apa yang telah dilakukan oleh  Aguncik  Rahman,  yang  membahas  terkait  perkawinan beda  agama  dan  hak  mewarisi  dari  anak  yang  dihasilkannya berdasarkan perspektif UU Perkawinan. 6 Penelitian terkait juga dilakukan  Donny  Adi  Putra,  yang  membahas  terkait  hak kewarisan  beda  agama  berdasarkan  sudut  pandang  KHI. 7
Sementara  itu  Muhammar  Kadafi  melakukan  perbandingan hukum  antara  KHI  dengan  KUHPdt  dalam  hal  status  hukum
3 Lihat  misalnya  apa  yang  diuraikan  mengenai  pembagian  warisan berdasarkan  adat  masyarakat  Padang.  Sebagaimana  yang  ditulis  oleh Engrina  Fauzi,  Elwidarifa  Marwenny,  dan  Jelisye  Putri  Cenery,  “Dualisme Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Waris  di  Kota  Padang  Perspektif  Hukum Islam dan Adat”, Ijtihad, No. 2 (2016), 204.
4 Lihat  misalnya  dalam  salah  satu  artikel  yang  mengangkat  tema  hukum kewarisan  berdasarkan  aturan  yang  ada  didalam  agama  Hindu. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ni  Made  Ratini,  “Pembagian  Waris Menurut  Masyarakat  Hindu  di  Desa  Garantung  Kecamatan  Maliku Kabupaten Pulang Pisau”, Jurnal Belom  Bahadat, No. 1 (2019), 3.
5 Setiawan  Wicaksono,  “Hak  Waris  Anak  dalam  Perkawinan  Campuran”, Yurispruden, No. 1 (2019), 28.
6 Penelitian  tersebut  memfokuskan  pembahasannya  pada  hal  ihwal  yang berkaitan  dengan  ketentuan  yang  ada  didalam  UU  Perkawinan,  di  mana hasil  kesimpulannya  adalah  tidak  ada  hak  kewarisan  bagi  anak  yang dihasilkan  dari  perkawinan  beda  agama  berdasarkan  adanya  larangan perealisasian  perkawinan  beda  agama  berdasarkan  UU  Perkawinan.  Hanya saja  hak  kewarisan  tersebut  masih  berlaku  dari  jalur  ibu,  atas  dasar pengakuan hukum terkait nasab masih tetap diakui dari si ibu tidak dengan ayahnya.  Lihat  Aguncik  Rahman,  “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hak  Mewaris  Anak  yang  dilahirkannya”, Skripsi (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), xvi.
7 Penelitian  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  anak  dalam  hal  ini hanya  memiliki  hak  kewarisan  dari  keluarga  jalur  ibu.  Lihat  Donny  Adi Putra,  “Hak  Waris  Anak  dari  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  KHI”, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, No. 1 (2016), 1.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
kewarisan  beda  agama. 8 Kendati  demikian  menurut  hemat penulis  belum  ditemukan  hasil  penelitian  yang  membahas tentang apa yang hendak penulis teliti.
Dalam  hal  sudut  pandang  pemeluk  umat  Islam  secara keseluruhan  (para  pemikir/tokoh)  terkait  keadilan  dan kemaslahatan  maka  terdapat  tiga  tipologi  pemahaman 9 , diantaranya  adalah pertama, sebagaimana  yang  terepresentasi oleh  kalangan  Fundamentalis-tekstualis  yang  menganggap bahwa  keadilan  dan  kemaslahatan  secara  otomatis  telah terkandung  dan  tersampaikan  dari  apa  yang  telah  ditetapkan oleh na ṣ dan/atau apa yang telah dirumuskan oleh  para ulama terdahulu
( red: fikih). 10
Kedua, sebagaimana
yang terepresentasikan  oleh  kalangan  Liberalis-Kontekstualis,  di mana na ṣ dianggap  sebagai  suatu  ketetapan  yang  dipenuhi dengan  berbagai  macam  penafsiran  (multi  tafsir),  sebab-sebab penurunannya,  dan  mempertimbangkan  konteks  dimana na ṣ itu  diturunkan  dan/atau  dirumuskan  oleh  para  ulama  pada masa  itu.  Maka  dalam  hal  ini  kajian  reinterpretasi  yang berujung  pada  penawaran  dekonstruksi  syariah  merupakan
8 Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  wasiat  wajibah  dalam  hal  ini menjadi  solusi  atas  pembagian  harta  warisan  yang  didalamnya  terdapat unsur  perbedaan  agama  antara  anak  dan  orang  tuanya.  Lihat  Muhammar Kadafi,  “Kedudukan  Anak  yang  Berbeda  Agama  dengan  Orang  Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata”, Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 12 (2019), 1.
9 Pengklasifikasian  tersebut  penulis  utarakan  berdasarkan  apa  yang  telah disampaikan  oleh  al-Qardhawi  didalam  salah  satu  bukunya.  Lihat  yusûf  al- Qar ḍ âwî, Al-Ijtihâd  fî  Asy-Syarî ʻ ah  al-Islâmiyyah;  ma ʻ a  Na ẓ rât  Ta ḥ lîliyyah  f ī al- Ijtihâd  al-Mu ʻ âshir, Cet.  1  (Kuwait:  D ā r  al-Qalâm,  1996),  174.  Hal  ini nampaknya  menjadi  pengklasifikasian  yang  legal  atas  dasar  beberapa referensi yang membahas terkait pemikiran  hukum Islam. Diantaranya apa yang  telah  di  sampaikan  oleh  Khoiriyah  didalam  salah  satu  bukunya,  di mana buku tersebut ditujukan salah satunya untuk kepentingan perkuliahan (bahan ajar) dalam bidang Metodologi Studi Islam (MSI) pada Strata Satu (S
1).  Lihat  Khoiriyah, Memahami  Metodologi  Studi  Islam  (Suatu  Konsep  Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam, Studi Islam, dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam), Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2013), iii.
10 Neli Rahmah dan Nelmaya, “Islamic Fundamentalism Karen Armstrong’s Perspective  and  its  Implications  for  the  Identification  of  Fundamentalism Groups in Indonesia”, Jurnal of Islamic and Social Studies, No. 2 (2019), 222.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
teori  yang  diusung  oleh  mereka.  Hal  ini  dikarenakan  salah satunya  adalah  asumsi  mereka  terkait  keadilan  dan kemaslahatan,  dimana  hanya  dapat  diperoleh  dengan melakukan  kontekstualisasi  ajaran  Islam. 11 Ketiga, sebagaimana yang  terepresentasikan  oleh  kalangan  moderatis,  dimana mereka berasumsi bahwa untuk mempertimbangkan antara apa yang telah tersaji melalui na ṣ dan/atau hasil perumusan ulama- ulama terdahulu (teks fikih) harus mengintegrasikan antara teks dan konteks. Maka golongan ketiga ini dapat dikatakan sebagai penengah diantara dua kelompok tersebut. 12
Dalam  konteks  perealisasian  hukum  kewarisan  Islam, sejatinya  telah  dianggap  sebagai  hasil  yang  telah  mencukupi unuk  kemudian  direalisasikan  bagi  setiap  pemeluknya  dalam hal  pembagian  warisan.  Namun  demikian,  menjadi  perkerjaan yang  urgen  untuk  didiskusikan  kembali  ketika  umat  Islam dan/atau para pemikirnya di Era kontemporer ini menganggap telah terjadi perubahan situasi dan kondisi atas keadaan zaman dewasa  ini.  Sehingga  dibutuhkan  suatu  upaya  penyesuaian hukum  Islam  _terkhusus  tentang  kewarisan_  berdasarkan konteks  zaman  yang  sedang  dihadapi.  Namun  demikian,  jika permasalahan semacam itu dikembalikan kepada asumsi penulis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka keabsahan atas perealisasian  hukum  kewarisan  dalam  hal  reinterpretasi (kontekstualisasi)  tergantung  dari  sudut  pandang  mana seseorang melihat hukum kewarisan. Apakah berasumsi bahwa ketentuan  yang  telah  dirumuskan  dan  telah  tersusun  rapih dalam buku-buku fikih klasik itu telah dianggap cukup ataukah masih  perlu  dilakukan  suatu  kajian  reinterpretasi  atas  dasar perubahan suatu zaman yang sedang dihadapi. Dalam konteks
11 Lihat  misalnya  apa  yang  disampaikan  didalam  salah  satu  artikel  yang membahas  beberapa  pola  pemikiran  dalam  hal  memahami  eksistensi perealisasian hukum kewarisan dalam Islam. Muhammad Iqbal Piliang dan M.  Najib  Tsauri,  “Penafsiran  Modern  Ayat-ayat  Waris:  Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali”, Refleksi, No. 1 (2019), 98.
12 Syarief  Husien  dan  Akhmad  Khisni,  “Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia (Studi  Perkembangan  Hukum  Kewarisan  dalam  KHI  dan  Praktek  di Pengadilan Agama)”, Jurnal Akta, No. 1 (2018), 82.
kewarisan  beda  agama  berbagai  upaya  penelitian  dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu solusi yang diharapkan dapat menjadi  rujukana  dalam  setiap  menghadapi  persoalan  hukum kewarisan beda agama. Hal itu sebagaimana yang dapat dilihat dari  beberapa  penelitian  terkait,  di  mana  wasiat  wajibah 13 dan kebijakan kepala adat setempat dalam hal memutuskan perkara kewarisan  beda  agama  dianggap  sebagai  solusi  yang  cukup solutif terkait persoalan tersebut. 14
Artikel ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang, menurut hemat penulis lebih menggambarkan keluwesan dalam  memahami  ajaran  Islam,  terutama  dalam  hal  hukum kewarisan  beda  agama.  Sehingga  dari  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  hukum  yang  bersifat  solutif.  Oleh  karena  itu, dalam  hal  ini  penulis  hendak  menelaah  terkait  hukum kewarisan beda agama dari sudut pandang kemaslahatan yang terkandung  didalamnya,  yakni  menjadikan  salah  satu pemikiran  yusûf  al-Qar ḍ âwî  _selanjutnya  ditulis  al-Qar ḍ âwî  _
13 Lihat  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alip  Pamungkas  Raharjo dan  Elok  Fauzia  Dwi  Putri,  “Analisis  Pemberian  Wasiat  Wajibah  Terhadap Ahli  Waris  Beda  Agama  Pasca  Putusan  MA  No.  331  K/Ag/2018”, Suara Hukum, No. 2 (2019). Juga apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Anlisis Terhadap Putusan MA No.  368K/AG/1995)”, Jurnal  Syariah  dan  Hukum, No.  2  (Desember,  2019). Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Asilah AS, “Asas Egaliter dalam Pembagian  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Berdasarkan Penetapan  Pengadilan  Agama  Bandung  No.  4/pdt.p/2013/PA.BDG.”, Thesis Master (Bandung: Universitas Airlangga, 2019).
14 Lihat  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faiz  Muhammad, “Pembagian  Harta  Warisan  Beda  Agama  (Study  Kasus  di  Desa  Getasan Kecamatan  Getasan  Kabupaten  Semarang), Skripsi (Salatiga:  IAIN  Salatiga, 2019). Juga penelitian yang telah di lakukan oleh Herlina Hanum Harahap,
“Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak yang Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi Doktor, (Semarang:  Universitas  Islam  Sultan  Agung,  2019).  Serta  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yuliana  Ira  Ekawaty,  M.  Arfin  Hamid,  dan  Muhammad Basri,  “Pembagian  Harta  Warisan  Muslim  Tionghoa:  Studi  Komparatif”, Amanna Gappa, No. 1 (2020).
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
untuk dijadikan  sebagai  penopang  atas  pencapaian kemaslahatan dimaksud.

## Metode
Metode penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Library  Research. Yakni  dengan  cara  melakukan pengkajian  yang  bersifat  dokumenter  terhadap  literatur- literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.  Kemudian  dari  hasil  pengkajian  tersebut  di  analisis dengan cara menarik kesimpulan yang di anggap relevan untuk dijadikan dasar atas hasil penelitian.

## Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim
Permasalahan  hukum  waris  beda  agama  kurang  terlalu mendapat perhatian khusus dalam ranah masyarakat mayoritas muslim,  termasuk  di  Indonesia.  Di  mana  notabene masyarakatnya  adalah  mayoritas  penganut  agama  Islam,  pun demikian  para  pemimpin-pemimpin  penting  yang  ada didalamnya.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  tidak  adanya payung  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap perkawinan  beda  agama. 15 Namun  demikian,  beberapa  kasus yang  terjadi  belakangan  terkait  kewarisan  beda  agama  yang terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  betapa  penting  dilakukan kembali suatu kajian kritis terhadapnya. 16
15 Lihat  Mardalena  Hanifah,  “Perkawinan  Beda  Agama  di  Tinjau  dari Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”, Soumatera  Law Review, No. 2 (2019), 305.
16 Lihat  misalnya  kasus  gugatan  kewarisan  beda  agama  yang  di  bahas  oleh Muhammar Kadafi “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya,  3.  Juga  apa  yang  di  singgung  oleh  Mulyadi  dalam  tesisnya,  lihat Mulyadi, “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im tentang Kewarisan Beda  Agama  dan  Relevansinya  dengan  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia”, Tesis  Master (Lampung:  PPs  UIN  Raden  Intan,  2019),  97.  Juga  apa  yang telah  di  singgung  oleh  Nova  Sagitarina  A. Karim,  dkk.,  “Analisis  Terhadap
Menjadi  lebih  penting  untuk  dibahas  kembali  manakala kita kaitkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama non-Muslim, di mana terdapat sedikit  saja  penduduknya  yang  beragama  Muslim.  Seperti mislanya apa yang di sampaikan oleh Mawardi dalam bukunya yang  mencatat  bahwa  pada  tahun  2008  populasi  Muslim  di Eropa  hanya  berkisar  7  %,  Amerika  1,06  %,  dan  United Kingdom  2,8  %. 17 Dalam  kondisi  demikian  tentu  saja  hasil pembahasan  para  ulama  terdahulu  yang  telah  tersaji  didalam buku-buku  fikih  tidak  semuanya  cocok  untuk  diterapkan  pada kondisi  abnormal.  Maka  reinterpretasi hukum  Islam  sangat diperlukan  pada  beberapa  bagian,  mengingat  situasi  dan kondisi yang berbeda.
Di  bawah  ini  akan  penulis  uraikan  beberapa  sudut pandang  hukum  terkait  status  kewarisan  ahli  waris  Muslim sedangkan pewarisnya non-Muslim. Setelah itu baru kemudian penulis  uraikan  hasil  penelitian  terhadap  pokok  pembahasan yang di angkat didalam artikel ini.
Putusan  Hakim  yang  Memberikan  Wasiat  Wajibah  Kepada  Keurunan Pewaris  yang  Berbeda  Agama  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  RI No.  218K/AG/16)”, Indonesian  Notary, No.  4  (2019),  4.  Kasus  terkait  juga  di bahas  oleh  Reisa  Nadia  Putri,  “Analisis  Yuridis  Pembgian  Harta  Warisan Terhadap  Anak  Kandung  Berbeda  Agama  dengan  Pewaris  (Putusan Pengadilan Agama No. 3565/pPdt.G/2014/PA.JS) Berdasarkan Hukum Waris Islam”, Tesis Master (Jakarta: Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2020), 13.
17 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid asy-Syari’ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan, Cet.  1  (Yogyakarta:  LKiS,  2010),  49. Prosentase  atas  jumlah  populasi  tersebut  menurut  beberapa  penelitian mutakhir akan mengalami peningkatan secara drastis. Tercatat bahwa secara keseluruhan jumlah muslim dunia diperkirakan mencapai 30 % dalam masa menjelang  2025.  Lihat  M.Z.  Mohd  Zin,  dkk.,  “Pensijilan  Halal  Terhadap Produk  daripada  Negara-Negara  Majoritas  Muslim”, Borneo  International Journal, No.  2  (2020),  7.  Bahkan  pada  tahun  2050  pupulasi  Muslim  dunia diperkirakan  akan  menyamai  jumlah  pupulasi  penganut  agama  Kristen. Lihat  Fazlurrohman  Syarif  dan  Naif  Adnan,  “Pertumbuhan  dan Keberlanjutan  Konsep  Halal  Economy  di  Era  Moderasi  Beragama”, Jurnal Bimas  Islam, No.  1  (2019),  101.  Kenaikan  jumlah  populasi  Muslim  tersebut menunjukan betapa Universalitas dan keluwesan ajaran Islam harus terus di pahamkan, sehingga Islam merupakan agama pilihan terbaik.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
129

## 1. Perspektif Sunni dan Syi’i
Dalam  hal  ini  ulama sunni yang  di  wakili  oleh  empat madzhab  fikih  (Hanafiyah,  Malikiyah,  Syafi’iyyah,  dan Hanabilah)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  hak  untuk  saling mewarisi  antara  muslim  dan  non-muslim  secara  mutlak. 18
Berbeda  dengan  Syi’ah  Imamiyah—selanjutnya  ditulis Imamiyah—yang mengecualikan pelarangan tersebut, sebagaimana  yang  menjadi  kesepakatan  ulama sunni, yakni terdapat  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris  muslim  atas  harta peninggalan pewarisnya yang non-muslim.
Lebih lanjut pembahasan terkait status kewarisan anatara muslim  dan  non-muslim  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni pertama, Keislaman ahli waris (peralihan status keagamaan yang sebelumnya  non-muslim  menjadi  muslim)  terjadi  sepeninggal pewaris  sedangkan  harta  warisan  telah  dibagikan. Kedua, Keislaman ahli waris terjadi sepeninggal pewarisnya sedangkan harta  warisan  belum  di  bagikan.  Pada  kasus  yang  pertama ulama sunni bersepakat bahwa tidak ada hak mewarisi bagi ahli waris  tersebut.  Sedangkan  pada  kasus  yang  kedua  Hanabilah membenarkan  atas  adanya  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris tersebut.  Bahkan,  dalam  hal  ini  Imamiyah  menegaskan bahwasanya  keislaman  seseorang  kemudian  tidak  berpengaruh sama  sekali  terhadap  hak  mewarisi.  Maka  menurut  Imamiyah, jika  seandainya  hanya  dialah  satu-satunya  ahli  waris  maka seluruh  harta  peninggalan  merupakan  hak  milik  ahli  waris tersebut. 19

## 2. Perspektif KUHPdt dan KHI
Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terkait  status kewarisan beda agama dari sudut pandang KUHPdt dan KHI, di mana KHUPdt dalam  hal ini tidak mempermasoalkan sama sekali terkait perbedaan agama. Sebagaimana dapat kita pahami
18 Lihat Al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Cet. 1 (Mesir: Dâr al-Hadî ṡ , 2004), 1101.
19 Muhammad  Jawâd  Mugniyah, Al-Fiqh  ‘alâ  al-Madhâhib  al-Khamsah;  al- Ja’farî, al-Hanâfî, al-Mâlikî, asy-Syâfi’î, al-Hanbalî, Jilid 2, Cet. 10 (Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 2008), 265.
dari  apa  yang  terdapat  didalam  Pasal  832  KUHPdt.  Yang berbunyi: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah,  baik  sah  maupun  luar  kawin  dan  si  suami  atau  isteri yang hidup terlama”.
Sedangkan  menurut  KHI  perbedaan  agama  merupakan salah  satu  dari  tiga  hal  yang  menyebabkan  terhalangnya kewarisan. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 171 poin c yang  berbunyi:  “Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim Perspektif al-Qar ḍ âwî
Penelitian  ini  menghasilkan  jawaban  atas  pertanyaan bagaimana  status  hak  kewarisan  ahli  waris  yang  berstatus muslim kepada pewaris yang berstatus non muslim? Dalam hal ini  al-Qar ḍ âwî  membedakan  antara  non-muslim  yang memusuhi  Islam  ( )  dengan  non-Muslim  yang  tidak memusuhi Islam ( ). Pada pewaris yang termasuk kategori al- ḥ arbî tidak  ada  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris  yang  berstatus Muslim,  status  kekeluargaan  diantara  mereka  terputus berdasarkan  hukum.  Sedangkan  pada  pewaris  yang  tergolong al-dhimmî maka  masih  terdapat  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris yang  berstatus  Muslim,  status  kekeluargaan  mereka  tidak terputus lantaran perbedaan agama tersebut. 20
Lebih  lanjut,  al-Qar ḍ âwî  juga  membedakan  dua  kasus terkait status hukum kewarisan beda agama. Pertama, ahli waris berstatus  Muslim  sedangkan  pewaris  berstatus  non-Muslim. Kedua, ahli  waris  berstatus  non-muslim  sedangkan  pewaris berstatus  Muslim.  Klasifikasi  yang  pertama  dianggap  sebagai perbedaan agama yang tidak menghalangi untuk merelaisasikan harta kewarisan diantara mereka sesuai hak-hak
20 Lihat Yusûf al-Qar ḍ âwî, Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah, Cet. 1 (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2001), 128.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
131
yang  telah  di  tetapkan  berdasarkan  fikih  waris. 21 Sedangkan klasifikasi yang kedua dianggap sebagai perbedaan agama yang menghalangi  untuk  merealisasikan  kewarisan  di  antara mereka. 22
Beberapa  argumentasi  al-Qar ḍ âwî  terkait  pernyataannya yang menganggap bahwa terdapat hak kewarisan bagi ahli waris yang berstatus Muslim atas harta peninggalan pewarisnya yang berstatus  non-Muslim  adalah  diantaranya  adalah  sebagaimana berikut:
1. Beberapa hadits berikut:
هيلع ىلعي لاو ولعي ملاسلإا .
صقني لاو ديزي ملاسلإا .
2. Al-Qur’an  membolehkan  lelaki  Muslim  untuk  menikahi wanita non-Muslim, namun tidak sebaliknya.
3. Memberikan  kemaslahatan  bagi  ahli  waris  terhadap kelangsungan hidupnya.
4. Sebagai  salah  satu  bentuk  politik  dakwah,  di  mana  dengan mengeluarkan fatwa demikian itu, keluwesan  Islam semakin nampak  terlihat.  Sehingga  untuk  taraf muallaf hal  tersebut sangat  memberi  pengaruh  terhadap  keislamannya  yang dapat dikatakan masih labil. 23
Salah  satu  poin  penting  dalam  hal  mengetahui  model pemikiran  al-Qar ḍ âwî  adalah maqâ ṣ id  asy-Syarî’ah, di  mana  al- Qar ḍ âwî  menganggap  bahwa  inilah  metode  yang  paling  tepat dan  akurat  untuk  digunakan  dalam  rangka  memberikan jawaban  atas  setiap  persoalan  kontemporer  Islam  yang muncul. 24 Namun  demikian,  al-Qar ḍ âwî  merupakan  salah  satu
21 Yusûf al-Qar ḍ âwî, Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah, 127.
22 Yusûf al-Qar ḍ âwî, Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu’âshirah, Terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa  Kontemporer, Jilid  1,  Cet.  1  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1998) , 645.
23 Yusûf  al-Qar ḍ âwî, Min  Haydu  al-Islâm  Fatâwa  Mu’âshirah, Jilid  3,  Cet.  1 (Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, 2003), 693-694.
24 Anwar  Hafizi,  Ajeng  Juniwantil,  Lailan  Mufthirah,  Rina  Mahdiana, “Pengaruh  dan  Dampak  Pembaharuan  Hukum  Islam  Terhadap  Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al- Qardhawi)”, Al-Falah, No. 2 (2019), 156.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
tokoh  yang  secara  lantang  melebarkan  cakupan maqâ ṣ id  asy- Syarî’ah, yakni,  menganggapnya  sebagai  suatu  metode  analisis yang  cocok  dan  relevan  untuk  mengkaji  setiap  persoalan  yang muncul,  tidak  melulu  pada  konteks  fikih.  Hal  ini  tentu  sangat berbeda  dengan  apa  yang  dipahami  dan  diaplikasikan  oleh kebanyakan  pemikir  kontemporer  terhadap  penggunaan maqâ ṣ id asy-Syarî’ah dalam merefleksikan hukum Islam , di mana hanya  digunakan  untuk  menggali  setiap  persoalan  yang tercakup dalam ranah fikih.
Maqâ ṣ id  asy-Syarî’ah menurut  al-Qar ḍ âwî  adalah  “Tujuan- tujuan  yang  dikehendaki  oleh na ṣ dari  segala  perintah, larangan,  dan  kebolehan.  Serta  apa  yang  ingin  direalisasikan oleh  hukum-hukum juz ʻ iyyah dalam  kehidupan  orang-orang mukallaf, baik  secara  personal,  keluarga,  kelompok,  dan  umat secara keseluruhan”. 25
Dalam  hal  pengaplikasian  atas  penggunaan maq āṣ id  asy- Syar ī ’ah sebagai  suatu  pendekatan  metodologis  terdapat beberapa  hal  yang  diutarakan  oleh  al-Qar ḍ âwî,  yaitu  (1) menganalisis  tujuan  suatu na ṣ sebelum  menyimpulkan  suatu hukum;  (2)  memahami na ṣ dari  aspek  sebab-sebab  turun  dan konteksnya;  (3)  membedakan  antara  tujuan  yang  tetap  dan yang  berubah  dan  mempertimbangkan  relevansi  atas  hal-hal yang tetap dan yang berubah; dan (4) membedakan antara hal- hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. 26
Dalam  memahami  hadis  yang  dijadikan  landasan  utama oleh  mayoritas  madzhab  fikih  atas  pelarangan  untuk  saling mewarisi  antara  Muslim  dengan  non-Muslim,  al-Qar ḍ âwî  tidak semerta-merta  menjadikan  hadis  tersebut  sebagai  dalil  tanpa mengkompromikannya  dengan  pertimbangan  lain.  Hal  ini sebagaimana  yang  menjadi  beberapa  argumentasi  al-Qar ḍ âwî
25 Sebagaimana yg termaktub didalam bukunya:
Lihat Yusûf al-Qar ḍ âwî, Dirâsah fî Fiqh Maqâ ṣ id asy-Syarî ʻ ah; Baina al-Maqâ ṣ id al-Kulliyah wa al-Nu ṣ û ṣ al-Juziyyah, Cet. 3 (Mesir: D ā r asy-Syurûq, 2008), 20.
26 Yusûf al-Qar ḍ âwî, Dirâsah fî Fiqh Maqâ ṣ id asy-Syarî ʻ ah, 155.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
diatas  dalam  hal  membolehkan  ahli  waris  Muslim  untuk mengambil  bagiannya  atas  harta  peninggalan  pewarisnya  yang non-Muslim.  Dalam  hal  ini  ia  menukil  beberapa  hadis  yang berkaitan  dengan  pembahasan  kewarisan  beda  agama,  hal  itu sebagaimana juga disinggung oleh an-Nawâwî dalam salah satu bukunya  yang  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  ulama yang membolehkan ahli waris Muslim mewarisi dari pewarisnya yang  non-Muslim,  diantaranya  adalah  Mu ʻ âdh  ibn  Jabal, Mu ʻ âwiyah, Sa ʻ îd ibn Musayyib, Masrûq, dan lain sebagainya. 27
Terkait  status  kesahihan  hadis  yang  melarang  saling mewarisi  diantara  muslim  dengan  non-muslim  nampaknya tidak  ada  satupun  ulama  yang  menentang  atas  kesahihannya, termasuk al-Qar ḍ âwî. 28 Namun dalam hal ini, selain mengambil beberapa  hadis  lain  terkait  dan  pendapat  minoritas  ulama,  al- Qar ḍ âwî  juga  mencoba  untuk  mentakwil  hadis  tersebut sebagaimana  ulama  Hanafiyah  mentakwil  hadis  yang mengandung  makna  adanya  larangan  membunuh  Muslim lantaran  ia  telah  membunuh  orang  Kafir,  di  mana  Kafir tersebut  tertuju  pada  Kafir  yang  memerangi  Muslim  ( kâfir ḥ arbî ).  Maka  dalam  konteks  kewarisan  beda  agama  yang dilarang menurut al-Qar ḍ âwî adalah muslim mewarisi dari non- muslim yang tergolong kâfir ḥ arbî saja, tidak kâfir dhimmî . 29
Atas dasar itulah al-Qar ḍ âwî dianggap sebagai orang yang memiliki  kelenturan  didalam  berislam.  Hal  ini  sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mawardi dalam salah satu bukunya bahwa  al-Qar ḍ âwî  merupakan  sosok  ulama  yang  dulunya condong kepada madzhab yang keras dalam memberikan setiap
27 Lihat Abû Zakariya Muhyiddîn Yahyâ ibn Syarf al-Nawâwî, Al-Minhâj Syar ḥ Ṣ a ḥ î ḥ Muslim bin al-Hajjâj, Juz XI (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâ ṡ al- ʻ Arabî, t.th.), 52. 28 Perlu  digaris  bawahi  bahwasanya  sudah  menjadi  tradisi  ilmiah  oleh  para pemikir  hukum  terdahulu  dalam  hal  pengamalan  suatu  hadis.  Di  mana mereka tidak semerta merta mengamalkan hadis shahih untuk kepentingan hukum, akan tetapi mempertimbangkan juga hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hadis dimaksud. Lihat Nadirsyah Hosen, Saring Sebelum Sharing; Pilih Hadis  Shahih,  Teladani  Kisah  Nabi  Muhammad  Saw.,  dan  Lawan  Berita  Hoaks, Cet. 1 (Yogyakarta: Bentang, 2019), 45.
29 Yusûf al-Qar ḍ âwî, Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah, 128.
fatwa  keislaman.  Namun,  pada  akhirnya  beralih  kepada berpikir lentur (mudah dan ringan). Salah satu faktor mendasar yang menjadikan al-Qar ḍ âwî berlaku demikian tidak lain adalah pertemuan  dan  keakrabanya  dengan  masyarakat  Muslim minoritas di Barat. 30
Dalam  hal  pemikiran,  penulis  dapat  menggaris  bawahi beberapa hal penting bahwa dalam memahami pola pikir yang melatar  belakangi  setiap  aktivitas  al-Qar ḍ âwî,  yakni  dari  segi keagamaan  secara  umum  dan  akademik  secara  khusus.  Dilihat dari  segi  yang  pertama,  dapat  dikatakan  bahwa  al-Qar ḍ âwî merupakan salah seorang ulama yang terpengaruh oleh Syaikh
Hasan Al-Banna, ia sangat mengaguminya karena keteguhannya  dalam  memegang  prinsip  keislaman  yang dipahaminya  sehingga  menjadi  corak  pemikiran  tersendiri. Selain  itu,  al-Qar ḍ âwî  juga  bayak  mengagumi  tokoh-tokoh Ihwanul  Muslimin ,  sedangkan  dalam  bidang  fikih  al-Qar ḍ âwî condong kepada madzhab Hanafiyah. Kendati demikian dalam hal praktik keagamaan al-Qar ḍ âwî bukanlah orang yang fanatik terhadap  pemikiran-pemikiran  yang  ditawarkan  oleh  kalangan ulama Ihwanul Muslimin , ia tidak taklid buta terhadapnya. 31 Hal ini dapat dilihat dari hasil karya-karyanya, baik yang berbentuk buku  ataupun  karya-karya  ilmiah  yang  lain.  Adapun  dari  segi yang  kedua,  dalam  hal  kajian  ilmiah  al-Qar ḍ âwî  terpengaruh oleh  pemikiran  ulama-ulama  al-Azhar,  Mesir,  almamater  al- Qar ḍ âwî. 32
Oleh  karena  itu  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  al- Qar ḍ âwî  tidak  sedikit  yang  berbeda  dengan  fatwa  ulama  pada umumnya. Sebagaimana di sampaikan oleh al-Qar ḍ âwî didalam salah satu bukunya bahwa terdapat keharusan bagi mufti untuk merubah fatwa-fatwanya, di mana perubahan tersebut tentunya
30 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, 252.
31 Dina Yustisi Yurista, “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”, Ulul Albab, No. 1 (2019), 44.
32 Lihat Nina M, Armando (ed.), Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 322.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
135
merujuk  pada  pertimbangan  situasi  dan  kondisi  di  mana hukum akan direalisikan. 33

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  kiranya  ditarik  suatu benang  merah,  bahwa  al-Qar ḍ âwî  dengan  keluwesan pemikirannya  dan  kelenturannya  didalam  memahami  ajaran- ajaran  Islam,  terutama  pada  masalah  hukum  kewarisan  beda agama  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  referensi  tambahan bagi  para  pemikir  hukum  Islam  kontemporer  yang menghendaki  kemaslahatan  dan  keadilan  pada  setiap keputusan  hukum  yang  dihasilkan.  Hal  itu  dapat  kita perhatikan  dari  apa  yang  telah  dicontohkan  oleh  al-Qar ḍ âwî ketika  dihadapkan  dengan  persoalan  hukum  kewarisan    beda agama,  ia  menganggap  bahwa  perbedaan  agama  tidak  secara mutlak menjadikan putusnya hubungan nasab, sehingga masih terdapat  kesempatan  diantara  mereka  untuk  saling  mewarisi harta  kekayaan.  Namun  demikian  dalam  hal  ini  al-Qar ḍ âwî hanya  membenarkan  atas  adanya  hak  mewarisi  bagi  ahli  waris Muslim  atas  harta  peninggalan  pewarisnya  yang  non-Muslim yang  tidak  memusuhi  Islam,  tidak  sebaliknya.  Menurutnya, putusnya  hubungan  kekerabatan  (nasab)  diantara  mereka hanya  terjadi  apabila  non-Muslim  di  maksud  adalah  mereka yang memusuhi Islam ( kâfir ḥ arbî ).

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Karim,  Nova  Sagitarina.  dkk.  “Analisis  Terhadap  Putusan Hakim  yang  Memberikan  Wasiat  Wajibah  Kepada Keurunan  Pewaris  yang  Berbeda  Agama  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  218K/AG/16)”. Indonesian Notary, No. 4, 2019.
33 Lihat Yusûf al-Qar ḍ âwî, Mûjibât Tagayyur al-Fatwâ fî ʻ I ṣ rinâ , 39. dikutip dari https://www.al-qardawi.net.
Adi  Putra,  Donny.  “Hak  Waris  Anak  dari  Perkawinan  Beda Agama Menurut KHI”. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, No. 1, 2016.
Al-Nawâwî, Abû Zakariya Muhyiddîn Yahyâ ibn Syarf. Al-Minhâj Syar ḥ Ṣ a ḥ î ḥ Muslim  bin  al-Hajjâj. Beirut:  Dâr  Ihyâ’  al- Turâ ṡ al- ʻ Arabî, t.th. Al-Qar ḍ âwî,  Yusûf. Al-Ijtihâd  fî  Asy-Syarî ʻ ah  al-Islâmiyyah;  ma ʻ a Na ẓ rât  Ta ḥ lîliyyah  f ī al-Ijtihâd  al-Mu ʻ âshir. Kuwait:  D ā r  al- Qalâm, 1996. Al-Qar ḍ âwî, Yusûf. Dirâsah fî Fiqh Maqâ ṣ id asy-Syarî ʻ ah; Baina al- Maqâ ṣ id al-Kulliyah wa al-Nu ṣ û ṣ al-Juziyyah. Mesir: Dâr asy- Syurûq, 2008. Al-Qar ḍ âwî,  Yusûf. Fî  Fiqh  al-Aqalliyyât  al-Muslimah. Mesir:  Dâr asy-Syurûq, 2001.
Al-Qar ḍ âwî,  Yusûf. Min  Haydu  al-Islâm  Fatâwa  Mu’âshirah.
Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, 2003. Al-Qar ḍ âwî, Yusûf. Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu’âshirah. Terj. As’ad  Yasin. Fatwa-Fatwa  Kontemporer. Jakarta:  Gema Insani Press, 1998. Al-Qar ḍ âwî, Yusûf. Mûjibât Tagayyur al-Fatwâ fî ʻ I ṣ rinâ. di kutip dari https://www.al-qardawi.net. Armando, Nina M. (ed.). Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
AS, Asilah. “Asas Egaliter dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli  Waris  Beda  Agama  Berdasarkan  Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/pdt.p/2013/PA.BDG.”. Thesis Master, Bandung: Universitas Airlangga, 2019. Ekawaty, Yuliana Ira., M. Arfin Hamid, dan Muhammad Basri. “Pembagian  Harta  Warisan  Muslim  Tionghoa:  Studi Komparatif”. Amanna Gappa, No. 1, 2020. Fauzi, Engrina., Elwidarifa Marwenny, dan Jelisye Putri Cenery.
“Dualisme  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Waris  di  Kota Padang  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Adat”. Ijtihad, No. 2, 2016.
Hafizi,  Anwar.,  Ajeng  Juniwantil,  Lailan  Mufthirah,  Rina Mahdiana.  “Pengaruh  dan  Dampak  Pembaharuan Hukum  Islam  Terhadap  Kewarisan  Beda  Agama  (Study
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
137
Komparatif  Pemikiran  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Yusuf  al- Qardhawi)”. Al-Falah. No. 2, 2019.
Hanifah,  Mardalena.  “Perkawinan  Beda  Agama  ditinjau  dari Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”. Soumatera Law Review, No. 2, 2019. Harahap,  Herlina  Hanum.  “Rekonstruksi  Perolehan  Hak  Ahli Waris  yang  Beda  Agama  dengan  Pewaris  Menurut Hukum  Adat  Batak  yang  Berbasis  Nilai  Keadilan”. Disertasi  Doktor. Semarang:  Universitas  Islam  Sultan Agung, 2019.
Hosen,  Nadirsyah. Saring  Sebelum  Sharing;  Pilih  Hadis  Shahih, Teladani  Kisah  Nabi  Muhammad  Saw.,  dan  Lawan  Berita Hoaks. Yogyakarta: Bentang, 2019.
Husien,  Syarief  dan  Akhmad  Khisni.  “Hukum  Waris  Islam  di Indonesia  (Studi  Perkembangan  Hukum  Kewarisan dalam  KHI  dan  Praktek  di  Pengadilan  Agama)”. Jurnal Akta, No. 1, 2018. Imam  Mawardi,  Ahmad. Fiqh  Minoritas;  Fiqh  al-Aqalliyat  dan Evolusi  Maqashid  asy-Syari’ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan. Yogyakarta: LKiS, 2010.
Jawâd  Mugniyah,  Muhammad. Al-Fiqh  ‘alâ  al-Madhâhib  al- Khamsah;  al-Ja’farî,  al-Hanâfî,  al-Mâlikî,  asy-Syâfi’î,  al- Hanbalî. Beir ū t: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 2008.
Kadafi,  Muhammar.  “Kedudukan  Anak  yang  Berbeda  Agama dengan  Orang  Tuanya  Terhadap  Harta  Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata”. Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 12, 2019. Khoiriyah. Memahami  Metodologi  Studi  Islam  (Suatu  Konsep Tentang  Seluk  Beluk  Pemahaman  Ajaran  Islam,  Studi  Islam, dan  Isu-isu  Kontemporer  dalam  Studi  Islam). Yogyakarta: Teras, 2013.
Mahmudi,  Zainul.  “The  Priority  of  Heirs:  Harmonizing  Shite and  Indonesian  Civil  Law  of  Inheritance  in Maqasid  al- Shariah Perspective”. Library Philosophy and Practtice. 2019. Muhammad,  Faiz.  “Pembagian  Harta  Warisan  Beda  Agama (Study  Kasus  di  Desa  Getasan  Kecamatan  Getasan
Kabupaten  Semarang). Skripsi. Salatiga:  IAIN  Salatiga, 2019.
Mulyadi.  “Analisis  Pemikiran  Abdullah  Ahmad  an-Na’im tentang  Kewarisan  Beda  Agama  dan  Relevansinya dengan  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia”. Tesis  Master. Lampung: PPs UIN Raden Intan, 2019.
Piliang,  Muhammad  Iqbal  dan  M.  Najib  Tsauri.  “Penafsiran Modern  Ayat-ayat  Waris:  Perbandingan  Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali”. Refleksi. No. 1, 2019. Putri,  Reisa  Nadia.  “Analisis  Yuridis  Pembgian  Harta  Warisan
Terhadap  Anak  Kandung  Berbeda  Agama  dengan Pewaris (Putusan Pengadilan Agama No. 3565/pPdt.G/2014/PA.JS)  Berdasarkan  Hukum  Waris Islam”. Tesis  Master. Jakarta:  Universitas  Pelita  Harapan Jakarta, 2020.
Raharjo,  Alip  Pamungkas  dan  Elok  Fauzia  Dwi  Putri.  “Analisis Pemberian  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Beda Agama  Pasca  Putusan  MA  No.  331  K/Ag/2018”. Suara Hukum, No. 2, 2019.
Rahmah,  Neli  dan  Nelmaya.  “Islamic  Fundamentalism  Karen Armstrong’s  Perspective  and  its  Implications  for  the Identification  of  Fundamentalism  Groups  in  Indonesia”. Jurnal of Islamic and Social Studies. No. 2, 2019. Rahman,  Aguncik.  “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hak  Mewaris  Anak yang  dilahirkannya”. Skripsi. Palembang:  Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
Ratini,  Ni  Made.  “Pembagian  Waris  Menurut  Masyarakat Hindu di Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten
Pulang Pisau”. Jurnal Belom  Bahadat, No. 1, 2019. Sâbiq, Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Mesir: Dâr al-Hadî ṡ , 2004. Sabir,  Muhammad.  “Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda
Agama (Anlisis Terhadap Putusan MA No.
368K/AG/1995)”. Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, 2019. Saifudin, Ahmad dan Akhmad Khisni. “Perkembangan Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Studi  Perbandingan Hukum  Kewarisan  dalam  KHI  dengan  Hukum
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
139
Kewarisan  dalam  Fiqih  Konvensional)”. Jurnal  Akta, No. 1, 2017.
Syarif,  Fazlurrohman  dan  Naif  Adnan.  “Pertumbuhan  dan Keberlanjutan  Konsep  Halal  Economy  di  Era  Moderasi Beragama”. Jurnal Bimas Islam, No. 1, 2019. Wicaksono,  Setiawan.  “Hak  Waris  Anak  dalam  Perkawinan Campuran”. Yurispruden, No. 1, 2019. Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. Ulul Albab, No. 1,
2019.
Zin, M.Z. Mohd., Rohaya Sulaiman, Nurfahiratul Azlina Ahmad.
“Pensijilan  Halal  Terhadap  Produk  daripada  Negara- Negara Majoritas Muslim”. Borneo International Journal, No. 2, 2020.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021