Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU

## A. Rahmah Universitas Indonesia Timur

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  factors  that  cause  mass traffic  violations  during  the  election  campaign  period  and  efforts  to  overcome them  by  police  officers  against  mass  traffic  violations  during  the  election campaign  period.  This  research  is  normative  with  field  research  where  data collection  is  done  by  interview  and  questionnaire  distribution  to  several  parties related  to  the  research  topic,  besides  the  author  also  conducts  library  research through  related  data  and  books  relating  to  the  research  topic,  furthermore  the data  obtained  were  analyzed  qualitatively  and  presented  descriptively.  Based  on the analysis, the authors conclude several things, among others: (1) Factors that cause  mass  traffic  violations  during  the  election  campaign  period  are indisciplinary factors, lack of supervision, no sanctions are given, habits, factors of selfishness, participation and facilities and infrastructure. (2) Efforts made by the  Makassar  City  Police  Traffic  Unit  in  handling  mass  traffic violations  during the  election  campaign  period  are  through  two  efforts,  the  first  being  preventive measures,  by  conducting  socialization  using  print  and  electronic  media,  and making banners and posters on the streets that are considered strategic. Second, with  repressive  measures  or  actions,  these  efforts  take  the  form  of  reprimands, speeding tickets, and confiscation.
Keywords: Criminologists, General Elections, Traffic, Violations.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya  pelanggaran  lalu lintas  secara  massal dalam masa kampanye pemilu dan  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  aparat  kepolisisan  terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu. Penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak  yang terkait  dengn  topik  penelitian,  selain  itu  penulis  juga  melakukan  penelitian kepustakaan  melalui  data-data  yang  berkaitan  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian,  selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif  dan  dipaparkan    secara  deskriptif.  Berdasarkan  analisis,  penulis menyimpulkan  beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  Faktor  yang  menyebabkan terjadinya   pelanggaran   lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu  faktor  ketidakdisiplinan,  kurangnya  pengawasan  tidak  ada  sanksi  yang
El-Iqtishady | Volume  1 Nomor  2  Desember 2019
Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut-ikutan serta sarana dan   prasarana. (2) Upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kota  Besar Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye  pemilu  yaitu  melalui  dua  upaya  yaitu  yang  pertama  dengan  upaya preventif,  dengan  melakukan  sosialisasi  dengan  menggunakan  media  cetak, maupun elektronik,   serta  membuat   spanduk  dan   poster  di  jalan-jalan   yang dianggap  strategis.  Kedua  dengan  upaya  represif  atau  penindakan,  upaya  ini berupa teguran, tilang, serta penyitaan.
Kata Kunci : Kriminologis, Pelanggaran, Lalu Lintas, Pemilihan Umum.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang-undang  dasar.  Makna  dari kedaulatan   berada  di  tangan rakyat  dalam  hal  inilah    bahwa  rakyat  memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin  yang  akan  membentuk  pemerintahan  guna  mengurus  dan  melayani seluruh  lapisan  masyarakat,  serta  memilih  wakil-wakil  rakyat  untuk  mengawasi jalanya  pemerintahan.  Perwujudan  kedaulatan  rakyat  dimaksud  dilaksanakan melalui  pemilihan  umum  secara  langsung  sebagai  saran  bagi  rakyat  untuk memilih  wakil-wakilnya  yang  akan  menjalankan  fungsi  melakukan pengawasan, menyalurkan      aspirasi      politik      rakyat,      membuat  undang-undang  sebagai landasan  bagi  semua  pihak  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam menjalankan  fungsi  masing- masing,   serta merumuskan   anggaran   pendapatan dan   belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  pemilihan  umum  untuk  memilih      anggota      Dewan Perwakilan      Rakyat      (DPR),      Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD),  diselenggarakan berdasarkan asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali.  Pemilihan  umum dimaksud  di  selenggarakan  dengan  menjamin  prinsip  keterwakilan,  yang  artinya setiap  warga  Negara  Indonesia  dijamin  memiliki  wakil  yang  duduk  di  lembaga perwakilan  yang  akan  menyuarakan  aspirasi  rakyat  di  setiap  tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.
Dengan  asas  langsung,  rakyat  sebagai  pemilih  mempunyai  hak  untuk memberikan  suaranya  secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati  nuraninya, tanpa  perantara.  Pemilihan  yang  bersifat  umum  mengandung  makna  menjamin kesempatan  yang  berlaku  menyeluruh  bagi  semua  warga  Negara  tanpa diskriminasi berdasarkan suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan,  dan  status  sosial  melalui  pemilihan  umum.  Pemilihan  umum
Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan    secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam  asas  pelaksanakaan  dan  lembaga  penyelenggaraan pemilu  Pasal  4 poin  (f)  menyebutkan  masa  kampanye.  Kampanye  pemilu  adalah  kegiatan peserta  pemilu  untuk  menyakinkan  para pemilih dengan menawarkan visi misi dan  program  peserta  pemilu.  Kampanye  pemilu  dilaksanakan  dengan  prinsip bertanggung  jawab  dan      merupakan      bagian      dari      pendidikan      politik masyarakat.  Pelaksanaan  kampanye  pemilu  di  laksanakan  sejak  3  (tiga)  hari setelah  calon  peserta  pemilu  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu  sampai  dengan dimulainya masa tenang.
Dalam    pelaksanaan    kampanye    pemilu    yang    dilaksanakan  oleh  partai politik melibatkan banyak massa dan banyak kendaraan. Dimana seringkali dalam pelaksanaanya  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  tidak  hanya  dilakukan  oleh satu orang ataupun satu kendaraan saja, tetapi   terjadi  pula pada kendaraan yang lainya sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas secara massal.
Pelanggaran  lalu  lintas  dalam  masa  kampanye  kerap  terjadi  bukan  hanya karena ketidaktahuan pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi bisa saja terjadi  karena  adanya  faktor  kesengajaan, serta  tidak  adanya sanksi   yang   di   berikan   oleh   aparat   kepolisian   dalam hal pelanggaran lalu lintas secara massal ini.

## PEMBAHASAN
A. Data Pelanggaran Lalu Lintas Saat Kampanye Pemilu
Kampanye  pemilu  merupakan  merupakan  kegiatan  peserta pemilu untuk menyakinkan  para  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  program  peserta pemilu dan  atau informasi lainya.  Kampanye pemilu dilaksanakan  dalam  bentuk pertemuan  terbatas,  tatap muka  dan dialog,  penyebaran  melalui  media cetak  dan media  elektronik,  penyiaran  media  radio  dan/atau  televisi,  penyebaran  bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraba di tempat umum, rapat umum, debat public atau  debat  terbuka  antara  calon  dan/atau,  kegiatan  lain  yang  tidak melanggar  peraturan  perundang-  undangan.  Kegiatan  yang  banyak  melibatkan massa  yaitu  melalui  tatap  muka,  atau  sering  juga  disebut  dengan  kampanye terbuka.  Proses  ini  banyak  diikuti  oleh  berbagai  kalangan  guna  mewujudkan bentuk dukunganya secara langsung kepada para peserta pemilu.
Dalam pelaksanaan kampanye terbuka sering melibatkan banyak kendaraan, baik  kendaraan  roda  dua  maupun  roda  empat,  sehingga  dalam  pelaksanaanya,
Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
suatu  partai  politik  harus  menyiapkan  konsep  yang  matang    agar    proses kampanye  dapat berjalan dengan lancar.
pelanggaran  yang  lebih  banyak  dilanggar  oleh  peserta  kampanye  yaitu tidak    menggunakan    helm    bagi    kendaraan    bermotor  sedangkan    pada kendaraan    roda    empat    (mobil)    bentuk  pelanggaran    yang    dilakukan    yaitu dimana  memuat  penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan. Dan tiap proses kampanye pemilu yang lebih banyak atau dominan melakukan pelanggaran  Lalu lintas    yaitu    kendaraan    roda    dua    atau    motor,  sebab  motor  sangat  fleksibel sehingga memudahkan pengendara untuk menghindari macet.

## B.  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Secara Massal dalam Masa Kampanye
Adapun      faktor-faktor  penyebab    terjadinya  pelanggaran  Lalu  lintas  secara massal dalam masa kampanye yaitu:
1. Faktor ketidakdisiplinan ( Indiscipline Factor )
Kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat penting sebab disiplin berlalu lintas dapat menciptakan suasana lalu lintas  yang aman dan tertib, namun bagi para peserta kampaye hal tersebut sulit untuk dilakukan sebab banyak peserta kampanye tidak tertib dan disiplin dalam berkendara. Kedisiplinan dalam berkendara dapat melahirkan suatu sikap yang taat terhadap aturan ataupun hukum yang berlaku.
2. Kurangnya Pengawasan
Pada  dasarnya  setiap  kegiatan  yang  besar  atau  pun  menurunkan banyak  massa  memerlukan  izin  dari  pihak  kepolisian  berupa  izin keramaian  terutama  dalam  hal  kampanye  pemilu.  Kampanye  pemilu merupakan suatu kegiatan yang resmi yang akan melibatkan banyak massa dan  banyak  kendaraan  yang  akan  berkumpul  pada  satu  titik  yang telah ditentukan.
Menurut  Aiptu  Syahrul  (KAUR  Mintu  Bag.Lalu  lintas)  pihak kepolisian  di  turunkan  pada  titik-titik  yang  dianggap  perlu  serta banyaknya  petugas  yang  di  turunkan  sesuai  dengan  perkiraan  jumlah massa   yang   akan   hadir.  Akan  tetapi massa  yang  hadir lebih besar  dari jumlah  anggota  kepolisian  yang  di  turunkan,  sehingga  massa  dapat melakukan pelanggaran lalu lintas secara leluasa.
3. Tidak Adanya Sanksi yang Diberikan
Peserta    kampanye  melanggaran  Lalu  lintas  sebabkan  tidak  adanya sanksi  yang  diberikan  oleh    aparat    kepolisian    dalam    menindak    lanjuti peserta    kampanye  pemilu  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
penindakan  dilakukan  setelah  kampanye  selesai  bahkan  hal  itu  belum efektif dilakukan oleh pihak kepolisian.
4. Faktor Kebiasaan
pelanggaran  Lalu  lintas  secara  massal  dalam  masa  kampaye  pemilu telah  menjadi  suatu  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  berulang  oleh masyarakat  sebab  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  yang  mampu memberikan  efek  jera  kepada  para pelanggar,  ini  membuat  masyarakat banyak  melakukan  pelanggaran Lalu lintas saat kampanye pemilu.
5. Faktor Egoisme
Pihak kepolisian sudah mengumumkan kepada partai politik dan para simpatisan   agar   tetap   menjaga   ketertiban   selama   proses kampanye terutama  menaati  peraturan  lalu  lintas,  namun  kenyataanya  di  lapangan banyak peserta kampaye yang melanggar peraturan Lalu lintas.
Partai  politik  hanya  memikirkan  kepentingan  partai  tanpa  adanya kepedulian  akan  keselamatan  dari  para  peserta  kampanye  sebab  partai politik  tidak  menekankan  kepada  para  simpatisan  agar  tetap  mematuhi peraturan  Lalu  lintas  yang  dapat  membahayakan  diri  para  simpatisan itu sendiri.
6. Faktor Ikut-ikutan
seseorang    melanggar  peraturan  lalu  lintas  saat  kampanye  pemilu  di sebabkan karena ikut- ikutan dengan pengedara lainya.
7. Faktor sarana dan prasarana
Pelanggaran  lalu  lintas  saat  kampanye  pemilu  tidak  hanya  di pengaruhi  oleh  faktor  kedisiplinan,  kurangnya  pengawasan,  factor  ikut- ikutan, egoisme dll, namun sarana dan prasarana  yang mendukung proses berlalu lintas  juga  harus  di  perhatikan  sehingga  tercipta  masyarakat  yang dapat tertib berlalu lintas.
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Upaya    preventif,    yaitu    merupakan    pencegahan    sebelum    terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.adapun upaya ini antara lain:
a) Melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektornik
b) Membuat      spanduk     dan     poster      di     sepanjang      jalan-jalan  yang strategis.
2. Upaya  Represif,  upaya  ini  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan saat  telah  terjadi  tindakan  pidana/kejahatan  yang  tindakanya  berupa penegakan  hukum  ( law  enforcemenet ).  Seiring  dengan  pelaksanaan
A.Rahmah
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu
penaggulangan pelanggaran lalu lintas secara massal yang dilakukan oleh peserta  kampanye  pemilu,  maka  perlu  upaya  penanggulangan  yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan yakni:
a) Penindakan dengan Teguran
b) Penindakan dengan Tilang
c) Penindakan dengan Penyitaan
Menurut  Aiptu  Syahrul,  upaya  ini  diharapkan  mampu  menyelesaikan permasalahan  dalam  pelanggaran  berlalu  lintas  saat  proses  kampanye, walaupun  tidak  sepenuhnya  masyarakat  dapat mematuhi hal tersebut namun dengan adanya sanksi diharapkan dapat   memberikan   peringatan   terhadap mereka   yang   tetap melanggar   Lalu   lintas   saat   kampanye   walaupun tahu   akan sanksinya.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Pelanggaran  lalu  lintas  secara  massal  dalam  masa  kampanye  pemilu  di sebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  ketidakdisiplinan  ( indiscipline factor ), kurangnya pengawasan, tidak adanya sanksi  yang diberikan,   faktor
Kebiasaan , faktor  egoisme , ikut-ikutan,  serta  sarana dan prasarana.
2) Upaya-upaya   yang   dilakukan   oleh   satlantas   polrestabes   Makassar dalam menaggulani  pelanggaran  lalu  lintas  secara  massal  dalam  masa  kampanye pemilu yaitu melalui dua upaya yaitu yang pertaman dengan upaya prefentif, dengan  melakukan  sosialisasi  dengan  menggunakan  media  cetak,  maupun elektronik,  serta  membuat  spanduk  dan  poster  di  jalan-jalan  yang  dianggap strategis.  Ke  dua  dengan  upaya  represif  atau  penindakan,  upaya  ini  berupa teguran, tilang, serta penyitaan.
B. Saran -Saran
1) Perlu    adanya    kordinasi    yang    lebih    antara    pihak    kepolisian    dengan perwakilan partai politik mengenai dalam hal menjaga ketertiban umum saat proses kampanye, sebab hal ini menyangkut kepentingan masyarakat umum.
2) Perlu  adanya  sanksi  yang  tegas  yang  dapat  di  berikan  oleh  peserta kampanye  yang  melanggar  Lalu  lintas  saat  proses  kampanye  terbuka,  agar proses  kampanye  tidak  dijadikan  suatu  tempat  untuk  melanggar  Lalu  lintas, melainkan  kampanye  pemilu  dapat  juga  jadi  moment  untuk  dijadikan percontohan berLalu lintas yang tertib dan baik.
Secara Massal dalam Masa Kampanye Pemilu

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan .  Jakarta:  Prenada Media Group, 2009.
A.S Alam. Pengantar Kriminologi . Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
Ibnu   Tricahyo. Reformasi   Pemilu   Menuju   Pemisahan   Pemilu Nasional dan Local . Malang: In Trans Publishing, 2009.
Jimly  Asshiddiqie. Pengantar    Ilmu    Hukum    Tata    Negara,    jilid  II  Sekretaris Jenderal  dan  Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Jakarta: MKRI, 2006.
Kamus    besar    bahasa    Indonesia    (edisi    ketiga).  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional.  Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Miriam  Budiardjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
M.  Aziz,  Noor. Pengkajian  Hukum  Tentang  Pemilihan  Kepala Daerah . Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  dan  Kementerian  Hukum  dan  Ham  RI: Cililitan, 2011.
Rumidan    Rabi”ah. Lebih    Dekat    dengan    Pemilu    di  Indonesia .  PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2009.
Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa .  Kriminologi .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Perada, 2003 .