## Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perekrutan Mantri Tani Desa Perannya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Di Desa Padasuka
Kecamatan Maja Kabupaten Lebak)
Supriadi *), Is Eka Herawati **)
*)Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
**)Universitas Terbuka
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Email: *) priadis1980@gmail.com, **)herawati@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRAK
This  study  aims  to  conduct  a  research  study  on  the  problem  of  obstacles  in  the implementation  of  the  Regent  Regulation  No.  27  of  2015  concerning  the  recruitment  of Mantri  Tani  Desa  Peranan  as  a  companion  in  agricultural  extension  in  Padasuka  Village, Maja  District,  Lebak  Regency  in  increasing  the  production  of  UPSUS  PAJALE.  Lebak certainly did  not  escape from  the obstacles faced by Mantri Tani  Desa officers  because the role of Mantri Tani Desa as a companion counselor played an important role in supporting the success of national agricultural development, fisheries. The researcher identified that the implementation  of  the  policy  on  Mantri  Tani  Desa  was  its  role  as  a  companion  to agricultural  extension  workers  in  Lebak  Regency  in  an  effort  to  improve  the  production  of PAJALE  both  influenced  by  aspects  of  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic structure. These aspects will affect the success or failure of the Village Farming Mantri Program. The results of the research on the implementation of the Mantri Tani Desa (MTD)  Program  as  a  facilitator  in  Lebak  Regency  in  an  effort  to  improve  rice,  corn,  and specialties  are  scientific  studies  and  are  expected  to  become  a  discourse  to  increase knowledge  and  insight  for  future  researchers  and  researchers,  because  the  Farmer  Mantri Program  as  a  companion  for  extension  workers  in  Desadi,  Lebak  Regency,  it  was  first implemented in Indonesia.
Keywords : policies, village farm staff, recruitment
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)

## PENDAHULUAN
Jumlah  tenaga  penyuluh  pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai  dengan  amanat  UU  Nomor  19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan  petani.  Pemerintah  melalui Kementrian  Pertanian  mewujudkan  upaya swasembada  pangan  melalui  Peraturan
Menteri Pertanian RepublikIndonesiaNomor:14/Permentan/O T.140/3/2015 tentang
Pedoman
Pengawalan  dan  Pendampingan  Terpadu Penyuluh,Mahasiswa dan Bintara Pembina Desa  dalam  rangka  Upaya  Khusus Meningkatkan  Produksi  Padi,Jagung  dan Kedelai. Tujuan kebijakan tersebut untukmeningkatkanhasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan  dalam  hal  ini  dilakukan melalui sistem penyuluh pertanian, perikanan,  dan  perhutanan.Kementrian Pertanian  pada  tahun  2015  melakukan programupaya khusus (UPSUS) peningkatan  produksi  padi,  jagung  dan kedelai (PAJALE) yang digulirkan pemerintah pusat.
Dalam  pembangunan  pertanian Menurut Timme r (dalam Totok Mardianto  1993:8)  mengemukakan pula betapa pentingnya kegiatan penyuluhan  pertanian  didalam  proses pembangunan  pertanian  baik  sebagai ”jembatan”  antara  dua  ilmu  dan
pemerintah  sebagai  penentu  kebijakan dan  juga  jembatan  antara  dunia penelitian  dan  latihan  bagi  petugas teknik  pertanian.  Penyuluh  memegang peranan  penting  dalam  mensukseskan Swasembada Pangan Nasional. Keberhasilan  pembangunan  pertanian sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah  dan kualitas  para  petugas  khususnya  para penyuluh  pertanian  yang  ada  di pedesaan.
Jumlah  penyuluh  di  provinsi Banten  pada  tahun  2015  dalam  binaan kelembagaan Kecamatan sebanyak 155 dan jumlah binaan kelembagaan Desa/Kelurahan sebanyak 1551, sedangkan  jumlah  petugas  penyuluh yang  melayani  di  Badan  Penyuluh Pertanian  (BPP)  di  seluruh  provinsi Banten  sebanyak  694 orang penyuluh, Pada  tahun  2016  jumlah  petugas penyuluh  pertanian  sebanyak  674 orang  dan  terus  mengalami  penurunan seiring  usia  pensiun  dan  sebagian mutasi  ke  jenjang  eselon/struktural menjadi  KCD  (Kepala  Cabang  Dinas) sedangkan  pada  tahun  2017  tenaga penyuluh  yang  melayani  di  BPP seluruh  provinsi  Banten  sebanyak  578 dengan jumlah tersebut jumlah penyuluh  pertanian  tidak  sebanding dengan  jumlah  wilayah  yang  ada provinsi Banten.
Sampai  tahun  2015  jumlah tenaga  penyuluh  pertanian  di  wilayah Kabupaten Lebak tercatat hanya 137orang. Perbandingan antara penyuluh  dengan  Desa  binaan  saat tahun  2015  adalah  tiga  banding  satu, artinya  setiap  satu  orang  penyuluh harus  membina  tiga  Desa  yang  secara geografis  jangkauan  Desanya  cukup luas,  sedangkan  perbandingan  ideal antara  penyuluh  dan  Desa  adalah  satu banding  satu,artinya  setiap  satu  orang penyuluh harus membina satu Desa,untuk itu diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian. Pemerintah KabupatenLebak memiliki keterbatasan  jumlah  penyuluh,  oleh karena itu pemerintahKabupatenLebakpada  tahun 2015 bersama pemerintah Desa berinovasi mengambil kebijakan untuk merekrut  pamong  atau  staf  Desayang diatur dalam Peraturan Bupati : Nomor 27  Tahun  2015  Tentang  tata  cara pengangkatan dan pemberhentian Mantri  Tani  Desa  (MTD).  BP4K kabupaten  Lebak  selaku  penanggung jawab  seleksi  rekrutmen  penerimaan akan  melakukan  perekrutan  tenaga penyuluhpertanian  baru  yang  nantinya disebut  sebagai  Mantri  Tani  Desa. Penerimaan calon Mantri Tani
Desadilaksanakan  secara  bersamaan  di seluruh KabupatenLebak terdiri dari 28 Kecamatan  dan  340  Desa  yang  di usulkan  oleh  kepala  Desa  masing- masingyang  di  biayai  dari  Anggaran Dana Desa (ADD)
Dampak positif dari adanya rekrutmen Mantri Tani Desaini antara lain: 1) Membantu Penyuluh  yang telah ada, 2) Meningkatkan peluang keberhasilan program pembangunan di lingkup pertanian,  perikanan,  kehutanan  yang  ada di  wilayah  Lebak,  3)  Memiliki Sesnse  of belonging yang lebih tinggi terhadap Desa binaanya,  4)  Sebagai  Penyuluh  (dengan manajemen  pos  Penyuluhan).  sehingga merangsang  terwujudnya  pos  Penyuluh Desa,  5)  Sebagai  simpul  Koordinasi pembangunan  Pertanian,perikanan  dan kehutanan  di  tingkat  Desa,  6)  Membuka lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha. (Pedoman  penerimaan  Mantri  Tani  Desa Kabupaten Lebak, 2015).
Terhambatnya
implementasi
kebijakan program Mantri
Tani Desaperanannya sebagai pendamping penyuluh di Kabupaten Lebak diantaranya
:
a. Berdasarkan  informasi  di  lapangan sebagian  wilayah  di  KabupatenLebak terutama  di  Kecamatan  Maja  di beberapa DesaMantri Tani Desatidak di berdayakan oleh aparat Desa karena ada
kecemburuan dalam pembagian tupoksi kerja  di  Desa,padahal  petugas  Mantri Tani Desatersebut sudah di diatur dalam peraturan  Bupati  dengan  Nomor  27 tahun  2015  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian  mantri  yang  diajukan oleh  para  kepala  Desa  untuk  diangkat menjadi staf Desa.
b. Terdapat  beberapa  Desa  di  Kecamatan Maja  yang  tidak  mau  menerima keberadaan Mantri Tani Desadikarenakan Mantri Tani
Desatersebut bukan berasal dari pendudukDesa setempat.
c. Kurangnya  fasilitas  dan  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas Mantri  Tani  Desadan  masih  rendahnya sistem  alih  teknologi  dan  desiminasi pengelolaan  produk  pertanian  serta kurang  sosialiasasi  keberadaan  Mantri Tani  Desake  kelompok  petani  oleh pemerintah setempat.
d. Lahan  pertanian  di  Kecamatan  Maja terutama  di  Desa  Padasuka  sebagian sudah  beralih  fungsi  menjadi  lahan perumahan  Citra  Maja  Raya  atau  lahan pembangunan lainnnya.
e. Menurut  sumber  dari  para  petugas Mantri  Tani  Desadi  Kecamatan  Maja Kabupaten  Lebak  Ketidakkonsistenan waktu penerimaan honor petugas Mantri Tani Desa setiap bulannya.
f. Terbatasnya pengalaman petugas penyuluh dan kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Dinas pertanian KabupatenLebak.

## FOKUS PENELITIAN
Penelitian  ini  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan  dalam  tahapan- tahapan  perekrutan  program  Mantri  Tani Desa sebagai pendamping penyuluh pertanian  di  Kabupaten  Lebak-Banten, pengaruh keberadaan Mantri Tani Desaterhadap  perubahan  hasil  pertanian, dan  penyebab  dari  timbulnya  berbagai kendala atau hambatandalam implementasi kebijakan
Program Mantri Tani
Desasebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak.

## KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Menurut  Andersen,J  (1984),  Easton (1979) yang dirangkum oleh Leo Agustino
(2006a)  dalam  bukunya”Politik  dan Kebijakan Publik” adalah :
1. Serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai maksud/tujuan tertentu yang dilaksanakan  oleh  seorang/sekolompok yang berperan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan (Anderson, 1984) 2. Suatu keputusan publik yang dikembangkan  oleh  badan  pemerintah (Easton, D, 1979).
Analisa  Implementasi  kebijakan merupakan  suatu  analisisyang  bersifat evaluative  dengan  kunsekuensi  lebih melakukan retropektif dari pada prosfektif, suatu kebijakan setelah diimplementasikan/dilaksanakan dapat dinilai  atau  dievaluasi,  hasil  penelitian digunakan untuk mengkritik proses implementasi  maupun  isi  kebijakan,  Hasil ini  mungkin  juga  menghasilkan  cara pandang  terhadap  masalah  kebijakanyang berbeda  dengan  cara  pengenalan  masalah pada awal  pembuatan kebijakan (Wibawa, 1994).  Analisis  implementasi  berusaha berusaha mengenali sejauhmana efek yang semula  direncanakan  untuk  dicapai  oleh kebijakantelah  terealisasi  dan  dampak  apa yang  ditimbulkan  olehnya,  baik  dampak yang  terduga  maupun  dampak  yang  tidak diduga  sebelumnya,  oleh  karena  itu, evaluasi  kebijakan  yang  sering  diartikan sebagai evaluasi dampak kebijakan maupun  sebagai  alat  untuk  memahami proses  politik  di  sekitar  implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan publik merupakan  proses  kegiatan  administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.  Kegiatan  ini  terletak di  antara  perumusan  kebijakan  dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan  mengandung  logika  yang top- down , maksudnya
menurunkan/menafsirkan alternatif- alternatif  yang  masih  abstrak  atau  makro menjadi  alternatif  yang  bersifat  konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan  mengandung  logika bottom-up , dalam  arti  proses  ini  diawali  dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti  dengan  pencarian  dan  pemilihan alternatif  cara  pemecahannya,  kemudian diusulkan  untuk  ditetapkan  (Tachjan, 2006: 26).
Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi  Surat  BupatiLebak  Nomor 27  tahun  2105  perihal  pengangkatan  dan pemberhentian
Mantri Tani Desaperanannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di KabupatenLebak.
Faktor Penghambat Implementasi

## Kebijakan
Menurut Bambang Sunggono (1994:  149-153),  implementasi  kebijakan mempunyai  beberapa  faktor  penghambat, yaitu  isi  kebijakan,  informasi,  dukungan, pembagian  potensi.Sementara  menurut Darwin  dalam  Sunggono  (1999:164) menyatakan  bahwa  ada  5  aspek  yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu kepentingan, azas manfaat,  budaya,  aparat  pelaksana,  dan anggaran.

## Penyuluh Pertanian
Penyuluh  pertanian  adalah  upaya memberdayakan petani beserta keluarganya,  masyarakat  pertanian  dan pelaku  agribisnis  lainnya  yang  dilakukan terutama melalui kegiatan pendidikan (luar sekolah)  di  bidang  pertnaian,  agar  mereka dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupanya dengan kekuatan sendiri sehingga mampu
mewujudkan  masyarakat  agribisnis  yang sejahtera, Departemen Pertanian (2001) Perekrutan MTD
sebagai

## PendampingPenyuluh pertanian
KabupatenLebak
memiliki keterbatasan  jumlah  penyuluh  oleh  karena itu  pemerintah  KabupatenLebak  bersama pemerintah  Desa  mengambil  kebijakan merekrut  Mantri  Tani  Desayang  berfungsi sebagai  penyuluh  di  setiap  Desa  dan dijelaskan  di  dalam  Peraturan  Bupati nomor  27  tahun  2015  yang  membahas tentang  adanya  pendampingan  Penyuluh Pertanian.
Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2015 tentang perekrutan Mantri  Tani  Desadi  dalam  peraturan tersebut terdapat tugaspendamping Penyuluh pertanian yang harus dilaksanakan dalam mendampingi penyuluh pertanian dan Tugas Mantri Tani Desa  adalah  membantu  kepala  Desa sebagai  aparat  Desa  yang  melakukan
pengawalan  dan  pendampingan  kepada petani  dan  pelaku  usaha  di  bidang pertanian, Mengacu pada Pedoman
Pelaksanaan  dan  Peningkatan  Kapasitas Kerja Mantri Tani
Desadi KabupatenLebak (2015), dalam melakukan pengawalan  dan  pendampingan  Mantri Tani Desa, bekerjasama dengan penyuluh ( Penyuluh  PNS,  Penyuluh  THL.  Penyuluh TKK, dan penyuluh swadaya).

## METODE PENELITIAN
Penelitian di lakukan dengan pendekatan  kualitatif.Peneliti  berusaha memahami  dan  menafsirkan  makna  atau peristiwa  interaksi  tingkah  laku  manusia dalam  situasi  tertentu  dalam  implementasi kebijakan program Mantri Tani Desadalam peningkatan  hasil  produksi  pertanian  di KabupatenLebak
Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi  tingkah  laku  manusia  dalam situasi tertentu yaitu implementasi kebijakan Program Mantri Tani Desadalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di KabupatenLebak.JohnW Creswell  (2012:352)  membuat  sebuah batasan yang  lebih  ringkas  dengan menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalahsebuah  alat  untuk  memaparkan  dan memahami  makna  berasal  dari  individu dan  kelompok  mengenai  masalah  sosial
atau  masalah  individu.  Penelitian  tentang implementasi  kebijakan  dalam  upaya meningkatkan  hasil  produksi  pertanian melalui
Program
Mantri
Tani Desamerupakan penyelidikan tentang proses  yang  terjadi  di  lapangan  ketika kebijakan  dilaksanakan  dan  bertujuan mendeskrisipkan permasalahan- permasalahan yang terkait dengan implementasi  kebijakan  Program  Mantri Tani Desa tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Tujuan  dari  program  perekrutan Mantri  Tani  Desa  adalah  untukmengisi keterbatasan  jumlah  penyuluh  pertanian baik  PNS,THL  dan  TKK  serta  untuk meningkatkan  hasil  produksi  pertanian yang ada di Kabupaten Lebak. Implementasi kebijakan perekrutan Mantri Tani  Desa  perannya  sebagai  pendamping penyuluh  pertanian  di  kabupaten  Lebak dipengaruhi faktor-faktor:
a. Komunikasi. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  pada  tahun  2016 pelaksanaan  perekrutan  Mantri  Tani Desa  di  selenggarakan  oleh  Badan Pelaksana penyuluh Pertanian,
Perikanan  dan  Kehutanan  Kabupaten Lebak  ini  telah  cukup  baik  namun belum efektif, hal ini terlihat dari proses atau  tahapan  dalam  tahapan  secara keseluruhan,  yaitu  meskipun  telah berjalan  dan  berdampak  positif  dalam
pelaksanaanya, namun terdapat beberapa proses belum maksimal misalnya  ada  beberapa  kepala  desa yang menolak dengan keberdaan petugas Mantri Tani Desa dan pelaksanaan program Mantri Tani Desa yang  dilaksanakan  melalui  proses persiapan  program,  sosialisasi  kepada para  petani  atau  kelompok  petani sebagai kelompok sasaran, perencanaan program, pelaksanaan program  Mantri  Tani  Desa  serta monitoring dan evaluasi program.
b. Sumber daya. Hasil penelitian menunjukan di Badan Pelaksana penyuluh  Pertanian,  Perikanan  dan Kehutanan Kabupaten Lebak mengenai program  perekrutan  Mantri  Tani  Desa muncul karena kondisi penyuluh pertanian  di  Kabupaten  Lebak  sangat kurang  untuk  membina  pertanian  di setiap  Desa,  banyak  lahan  yang dulunya lahan pertanian, sawah, perhutanan  yang  kemudian  berubah menjadi lahan perumahan atau industri dan  bangunan  lainnya  (non  pertanian), di  sini  terlihat  adanya  proporsi  atau peralihan  dari  Desa  ke  kota  karena Kecamatan  Maja  Kabupaten  Lebak kedepan  akan  dijadikan  kawasan perkotaan  di  wilayah  tersebut  dan dalam  hal  ini  akan  mengakibatkan konversi  lahan  yang  tidak  terkendali,
dengan semakin tumbuh dan bergesernya  lahan  pertanian  tentu dengan  hal  ini  sangat  mengganggu bagi  ketahanan  pangan  bagi  masa depan khusunya di wilayah Kabupaten Lebak,  untuk  itu  di  butuhkan  campur tangan  pemerintah  dalam    mengatasi permasalahan  ini,  selain  itu  dengan kebutuhan pendamping penyuluh pertanian  di  setiap  desa  yaitu  petugas Mantri  Tani  Desa  akan  meningkatan peningkatan hasil produksi pertanian di Kabupaten  Lebak.  dengan  adanya program  Mantri  Tani  Desa  melalui kebijakan program pemerintah Kabupaten  Lebak,  didapat  adanya pendamping  penyuluh  pertanian  di setiap  Desa  untuk  mengatasi  adannya kekurangan  penyuluh  pertanian  di Kabupaten  Lebak,  maka  dari  itu pemerintah  Kabupaten  Lebak  beserta Badan  Pelaksana  penyuluh  Pertanian, Perikanan  dan  Kehutanan  dan  Desa  di Kabupaten  Lebak    membuat  terobosan dalam  peningkatan  hasil  produksi pertanian  yaitu  program  perekrutan mantri tani sebagai pendamping pertanian  di  setiap  Desa.  Dalam penelitiannya  Berlian dan Herawati,
(2017)  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan  tugasnya  Mantri  Tani Desa  sebagai  pendamping  penyuluh pertanian  dibatasi  pada  kewajiban
untuk  menyampaikan  inovasi  dan mempengaruhi  sasaran  utama  atau penerima manfaat dalam hal ini adalah petani  atau  masyarakat  luas  melalui  : edukasi, desiminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan  dan  evaluasi.  Faktor penting  lain  yang  mempengaruhi kompetensi  Mantri  Tani  Desa  adalah karakteristik penyuluh seperti penampilan,  umur,  pendidikan  formal dan  motivasi  kerja  dalam  menunjang keberhasilan  penyuluhan.  Bersamaan dengan itu faktor pendukung penyuluhan lain yang tak kalah penting adalah dukungan dan kebijakan pemerintah, kelembagaan dan dukungan sarana dan prasarana (Berlian dan Herawati, 2017).
c. Disposisi.  Disposisi  merupakan  salah satu faktor yang mempunyai konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan  yang  efektif,  Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan program  yang  dilakukan  oleh  Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bantu oleh Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lebak dan Desa, dan alokasi pelaksanaan program perekrutan  Mantri  Tani  Desa  di  ambil dari  APBD  Kabupaten  Lebak  sebesar
1,2  Milyar  untuk  perekrutan  dan pelatihan  selama  13  hari  .dan  untuk pembayaran Honor Petugas Mantri Tani Desa  menggunakan  Dana  Anggaran Dana  Desa  yaitu  dana  ADD  tetapi pembayaran honor petugas Mantri Tani Desa sering terlambat dalam pembayarannya  oleh  Kepala  Desa  bisa 3  sampai  5  bulan  sekali,  di  Desa Padasuka  juga  tidak  dibuatkan  sistem irigasi  hanya  mengandalkan  irigasi darurat  yaitu  memakai  tabung  atau toren  ukuruan  15.000  liter  airnya berasal  dari  penyedotan  kali  cibeurum, banyak  lahan  pertanian  di Desa Padasuka berubah menjadi lahan perumahan  dan  di  desa  padasuka pertaniannya hanya mengandalkan curah hujan.
d. Struktur  Birokrasi.  Struktur  Birokrasi merupakan  salah  satu  institusi  yanga paling  atau  bahkan  secara  keseluruhan menjadi  pelaksana  kegiatan  perekrutan Mantri  Tani  Desa  Dalam  proses pelaksanaan  program  yang  dilakukan oleh  pelaksana  kebijakan  yakni  dari Badan  Pelaksana  penyuluh  Pertanian, Perikanan  dan  Kehutanan  Kabupaten Lebak  ini  melakukan  perencanaan pelaksanaan yang  didasarkan  atas sistem,  aturan  dan  aturan-aturan  yang sesuai  dengan  tujuan  yang  benar-benar kongrit dan semuanya dapat
dipertanggungjawabkan,  sehingga  di sini dapat menghasilkan proses implementasi  yang  berjalan  secara professional, efektif dan efisien, namun disini  juga  masih  terdapat  kendala mengenai  proses  monitoring,  evaluasi yang  dilakukan  pelaksana  kebijakan yaitu  oleh  Badan  Pelaksana  penyuluh Pertanian,  Perikanan  dan  Kehutanan Kabupaten Lebak maupun Dinas Pertanian  Kabupaten  Lebak,  dimana dalam  tahapan  ini  tidak  terdapat  data maupun  laporan  yang  valid  terkait perkembangan  program  Mantri  Tani Desa,  karna  diketahui  bahwa  Mantri Tani  Desa  di  bawah  naungan  para kepala  Desa  di  kabupen  Lebak,  hanya Desa saja yang tahu tentang perkembangan  Mantri  Tani  Desa,  jadi tidak  ada  evaluasi  dari  Dinas  Pertanian dan  perkebunan  terkait  perkembangan program  yang  telah  berjalan  dan  tidak diketahui perkembangan kondisi kelompok  petani  sebelum  atau  sesudah adanya  program  Mantri  Tani  Desa sebagai pendamping penyuluh pertanian.
Kendala-kendala  atau  hambatan dalam  pelaksanaan  implementasikebijakan Mantri Tan Desa di Desa Padasuka a. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  dan pasilitas  yang  memadai  untuk  petugas Mantri  Tani  Desa  serta  serta  tidak
adanya  sistem  irigasi  untuk  pengairan sawah  hanya  mengandalakan  curah hujan  dan  tabung  Torn  ukuran  15.000 liter  itu  juga  penyedotanya  dari  kali cibereum.
b. Kurangnya komunikasi antara pelaksana  kebijakan  dengan  kelompok tani  dengan  keberadaan  Mantri  Tani Desa di Desa Padasuka
c. Dalam  pembayan  Honor  atau  instensif sering  terlambat  karna  menunggu  dana ADD  cair  dan  petugas  Mantri  Tani Desa juga mengeluhkan  tidak ada uang transfortasi  dan  tidak  ada  operasional kendaraan d. Banyak lahan pertanian maupun perkebunan  yang  berubah  menjadi lahan perumahan

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Peneliti  dapat  menyimpulkan  hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan perekrutan  Mantri  Tani  Desa  perannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di kabupaten Lebak, yaitu komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.  Sedangkan  hambatan  dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Mantri Tani Desa di Desa Padasuka,  yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya  komunikasi  antara  pelaksana kebijakan dengan kelompok tani,
pembayaran honor terlambat, banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang berubah menjadi lahan perumahan.
2. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas,  saran  pada  pelaksanaan  program Perekrutan  Mantri  Tani  Desa  perannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak, antara lain:
a. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten  Lebak,  BP3K Kecamatan  Maja  serta  Desa,  perlunya meningkatkan  komunikasi  kebijakan terkait  sistem  transmisi  komunikasi sehingga  dapat  memberikan  kejelasan keberadaan  bagi  para  petugas  Mantri Tani  Desa  yang  terjalin  antar  aktor pelaksana  dengan  Desa  agar  dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman dan miss
communication dalam program perekrutan  Mantri  Tani  Desa  untuk mensosialisasikan  keberadaan  Mantri Tani Desa sebagai pendamping penyuluh ke kelompok petani.
b. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten  Lebak  dan pemerintah kabupaten Lebak seharusnya  di  Desa  Padasuka  atau  di semua  di  Desa  di  Kabupaten  Lebak dibuatkan Sistem Irigasi untuk mengairi sawah  dan  diperlukan  peningkatan kembali sumber daya melalui
pengajuan  anggaran  khusus  terkait fasilitas  sarana  dan  prasarana  terhadap staf Mantri Tani Desa.mengenai sumberdaya  yang  ada  seharusnya  lebih ditingkatkan  lagi  secara  kuantitas  dan kualitas,  dimana  ini  berdasarkan  hasil penelitian  merupakan  masalah  yang paling  dominan  yang  perlu  diperbaiki misalnya  diberi  pelatihan  kembali  para Mantri
Tani Desaagar dalam pelaksanaannya  lebih  efektif  dalam penyampaian informasi
tentang penyuluhan Pertanian kepada kelompok petani.
c. Diperlukannya pelatihan dan bimbingan bagi  Mantri  Tani  Desa  secara  normatif terkait  pemeliharaan  sikap  seperti kejujuran  dan  komitemen  dimana  ini akan  menjaga  eksentesi  petugas  Mantri
Tani Desaperannya sebagai pendamping penyuluh dimata kelompok petani
d. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan  selaku  Pembina  Mantri Tani  Desa,  perlunya  laporan  hasil perkembangan  program  Mantri  Tani Desa  terkait  data  pencapaian  program yang  valid,  untuk  dapat  mengetahui seberapa  jauh  perkembangan  yang sudah  dicapai  setelah  adanya  kebijakan perekrutan  Mantri  Tani  Desaagar  dapat menentukan keberlanjutkan program.
e. Kepada Para kepala Desa di Kabupaten
Lebak khusunya Desa Padasuka Kecamatan  Maja  dalam  pembayaran insentif  atau  honor  seharusnya  tepat waktu    misalnya  1  bulan  sekali  di tambah  uang  transfortasi  karena  tanpa di  dukung  dengan  insentif  atau  honor kebijakan  implementasi  Mantri  Tani Desa tidak akan berjalan atau berhasil

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006a. Politik dan Kebijakan Publik , Bandung: AIPI  Bandung  &  Puslit  KP2W Lemlit Unpad .
Berlian  dan  Herawati  (2017).  Kompetensi Mantri  Tani  Desa  Dari  Persektif Petani  Serta  Peranannya  Sebagai Pendamping  Penyuluh  Pertanian
Kabupaten Lebak. Laporan Penelitian Program Studi Agribisnis  Fakultas  Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam.Universitas Terbuka. Creswell.  John  W (2012)    Qualitative,
Quantitative, and Mixed
Aproaches. California:Sage,
Darwin,  Muhadjir.  1999.  Implementasi
Kebijakan. Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta
Departemen  Pertanian,  2001. Penyuluhan
Pertanian . Jakarta: Yayasan
Pengembangan Sinar Tani.
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Lebak,2017
Mardikanto.  T.  1993. Sistem  Penyuluhan
Pertanian . Surakarta: Sebelas
Maret    University Press
Pedoman  penerimaan  Mantri  Tani  Desa KabupatenLebak 2015
Samudra  Wibawa, Kebijakan  Publik,
Proses  dan  Analisis ,  Intermedia,
Jakarta, 1994.
Sugono  Bambang  1994,  Hukum  dan
Kebijaksanaan  Publik  (  Jakarta  :
Sinar Grafika)
Tachjan,Dr,  MSi,  2006. Implementasi Kebijakan  Publik .Bandung  (AIPI)  dan
Puslit KP2W Lemtid Unpad