Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4883/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat
1 Ida Surya, 2 Ashari, 3 Abdul Wahab, 4 Muh.Suhardi
1,2 Universitas Mataram, 3,4 Institut Pendidikan Dalam Negeri Info Abstract Article history: Received : 15 Februay 2023 Publish : 02 March 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang  dan  sering  disebut  dengan  proses  kebijakan  Setiap.  langkah  dari  proses  kebijakan  ini memerlukan  kajian  yang  mendalam  dan  ekstensif  terhadap  seluruh  unsur  dan  komponen  pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang  terpenting  adalah  implementasi  kebijakan  karena  sebaik  apapun  yang  dilakukan  pada  langkah- langkah  sebelumnya  jika  implementasinya  tidak  berhasil  maka  gagallah  kebijakan  publik.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun  2016  Tentang  Pariwisata  Halal  dan  faktor  penghambat  dan  pendukungnya,  jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  empiris,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga dapat mengungkap kejadian nyata di lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun  2016  masih  belum  optimal  mengingat  Wisata  halal  menjadi  pilihan  karena  baik  pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal, disamping itu juga  kegiatan  wisata  halal  ini  sangat  sedikit  koordinasi  kerjasama  dengan  Dinas  Pariwisata  Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal, sementara  kendalanya  adalah    Sarana  dan  Sumber  Daya  Pembiayaan,  dalam  mengembangkan  sarana wisata  Halal  di  Dinas  Pariwisata  Provinsi  mengalami  kesulitan  karena  Destinasi  Wisata  terletak  di Kabupaten/Kota,  karena  Kabupaten/Kota  belum  siap  Sumber  Daya  termasuk  Anggaran  Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota)  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur:  daya  tarik  wisata,  sarana  wisata,  aksesibilitas, masyarakat  dan  wisatawan  yang  saling  berhubungan  dan  utuh  untuk  terwujudnya  kegiatan kepariwisataan,  selain  itu  sturuktur  orgnisasi  penyelenggara  wisata  halal  dari  non  pemerintah  cukup banyak  sehingga  sulit  mendapatkan  kesepakatan  gerak  dan  arah  meningkatkan  pembangunan  dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.
Keywords: Implementation Regional Regulation Halal Tourism Info Artikel
Abstract Article history: Diterima : 15 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 The  Provincial  Government  of  West  Nusa  Tenggara  issued  Regional  Regulation  Number  2  of  2016 concerning Halal Tourism, of course this regulation did not come out of nowhere but went through a long process and is often referred to as the Every policy process. This step of the policy process requires an in-depth and extensive study of all elements and components of local government so that public policy can be realized. From the stages of the policy process, one of the most important is the implementation of the policy because no matter how good it is done in the previous steps, if the implementation is not successful, public policy will fail. The purpose of this study was to determine the implementation of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism and its inhibiting and supporting factors, this type of research is empirical research, the method used in this study is a qualitative descriptive research method with an inductive approach so that it can reveal events real on  the ground. The  results  of  this  study  are  based  on  the  analysis  carried  out  that  the  implementation  of  regional regulation Number 2 of 2016 is still not optimal considering that Halal tourism is an option because both entrepreneurs and the public are given 2 (two) alternatives for Conventional Tourism or Halal Tourism, besides  that  this  halal  tourism  activity  has  very  little  coordination  collaboration  with  the  Provincial Tourism Office, especially related to finance and comparative studies with countries that are developing halal  tourism,  while  the  obstacle  is  Funding  Facilities  and  Resources,  in  developing  Halal  tourism facilities  at  the  Provincial  Tourism  Office  experiencing  difficulties  because  Tourism  Destinations  are located  in  Regencies/Cities,  because  the  Regency/City  is  not  yet  ready.  Resources  including  the Temporary Budget Tourism Destinations are areas or geographical areas within or more administrative areas (regencies/cities) in which there are elements of: tourist attraction, tourist facilities, accessibility, community  and  tourists  who  g  are  interconnected  and  intact  for  the  realization  of  tourism  activities, besides that the organizational structure of halal tourism providers from non-government is quite a lot so that  it  is  difficult  to  get  an  agreement  on  motion  and  direction  to  increase  the  development  and development of halal tourism in West Nusa Tenggara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Ida Surya Universitas Mataram Email: ida123@gmail.com
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya reformasi tahun 1998 di Indonesia telah bergulir dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Semua sektor mengarah pada desentralisasi. Sektor-sektor tersebut digerakkan oleh sektor pemerintahan, yaitu pemerintahan sentralisasi berubah menjadi pemerintahan desentralisasi di  tingkat  kabupaten/kota  dan  provinsi  menjadi  perwakilan  pemerintah  pusat.  Pengalihan kewenangan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom merupakan definisi sederhana desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014).
Penyerahan  kewenangan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  kewenangan  untuk  mengatur wilayahnya  dan  potensinya  masing-masing.  Adanya  otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  berbagai  bidang  kegiatan  pemerintahan.  Ini  termasuk  kegiatan pemerintah  yang  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah.  Kebijakan  dibuat  untuk memecahkan  masalah  publik,  maka  sebagai  solusi  dari  suatu  masalah  akan  dibentuk  suatu peraturan pemerintah (Wahab, 2012: 5). Beberapa bentuk peraturan pemerintah berupa Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah,  dan  Peraturan  Kepala Daerah (Pergub dan Perbup/Perwal). Beberapa peraturan perundang-undangan Pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah, demikian pula aturan tentang sumber-sumber pendapatan daerah  yang  akan  menjadi  urat  nadi  jalannya  suatu  pemerintahan,  karena  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan kondisi keuangan yang baik dan stabil.
Kebijakan  pemerintah  yang  berlaku  bagi  masyarakatnya  sering  disebut  kebijakan  publik. Kebijakan publik tersebut dapat terjadi di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jika  kebijakan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  dapat  berupa  Peraturan  Pemerintah  atau Peraturan  Presiden  dan lain-lain  sedangkan  untuk  Provinsi  dapat  berupa  Peraturan  Daerah  atau Peraturan  Gubernur,  demikian  juga  di  suatu  Kabupaten/Kota  dapat  berupa  Peraturan  Daerah. Peraturan  atau  Peraturan  Bupati/Walikota.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
Regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan. Dunn, William N. (2000:22), berpendapat bahwa proses kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada  hakikatnya  bersifat  politis.  Aktivitas  politik  digambarkan  sebagai  proses  pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur secara tepat waktu: penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan. Setiap langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan  ekstensif  terhadap  seluruh  unsur  dan  komponen  pemerintah  daerah  agar  kebijakan  publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagallah kebijakan publik.
Pariwisata  telah  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  ekonomi  bahkan  pariwisata ditetapkan  menjadi  sektor  andalan  Pembangunan  Nasional.  Sebagai  sektor  andalan,  sektor pariwisata  mengemban  fungsi  strategis  seperti:  sebagai  alat  devisa,  pemerataan  pemerataan, pemersatu  bangsa.  Pariwisata  mempunyai  peranan  penting  dalam  memperluas  dan  membuka peluang  usaha  dan  lapangan  kerja,  mendorong  pembangunan  daerah,  dan  meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Potensi  pasar  muslim  dunia  sangat menggiurkan  bagi  bisnis  pariwisata.  Berdasarkan  data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam Global Islamic Economy Report 2014 - 2015, total belanja muslim dunia tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai US$1,292 miliar atau 10,8 persen, konsumsi makanan dan minuman dunia  mencapai US$ 2.537 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran makanan dan minuman global pada 2019. Berikut 10 besar tujuan wisata muslim:
Tabel 1.1 Sepuluh Negara Teratas Tujuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Non-OKI dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
No  Peringkat Tujuan OKI  Skor  Tujuan bukan OKI Skor 1 Malaysia 83,8  Singapura ( 9) 65,1 2 Turki 73,8  Thailand (20) 59,2 3 UEA 72,1  Inggris (25) 55,0 4 Arab Saudi 71,3  Afrika selatan (30) 51,1 5 Qatar 68,2  Prancis (31) 48,2 6 Indonesia 67,5  Belgia (32) 47,5 7 milikku 66,7  Hongkong (33) 47,5 8 Yordania 66,4  Amerika serikat (47,3)   47,3 9 Maroko 64,4  Spanyol (35) 46,5 10  Brunei 64,3  Taiwan (36) 46,2 Sumber: peringkat crescen, Laporan GMTI 2015
Berdasarkan  Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI)  2015  pada  kelompok  destinasi Destination  of  Islamic  Cooperation  (OIC),  Indonesia  (skor  indeks  67,5)  menduduki  peringkat keenam setelah Qatar (skor indeks 68,2), Arab Saudi (skor indeks 71,3) , Uni Emirat Arab/UEA (skor indeks 72,1), Turki (skor indeks 73,8), dan Malaysia (skor indeks 83,8). Indonesia kalah jauh dari Malaysia padahal Indonesia lebih potensial dari Malaysia.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:
a. Bagaimana  Implementasi  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No.  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata Halal?
b. Apa  kendala  dalam  Implementasi  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No.  2  Tahun  2016 Tentang parawisata halal?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian empiris, sehingga peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif.  “Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan keadaan atau hal-hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya  disajikan  dalam  bentuk  laporan  penelitian”  (Arikunto,  2010:  3).Sumber  data  Menurut Lofland  dalam  Moleong  (2013:157)  menyatakan  bahwa  “Sumber  data  utama  dalam  penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”  Kemudian  Sumber  data  dapat  diidentifikasi  menjadi  3  macam  yang  lebih  dikenal dengan  3P,  yaitu:  person,  place  dan  paper.Teknik  Pengumpulan  Data  Menurut  Sugiyono (2008:224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data adalah usaha  yang  dilakukan  peneliti  dalam  rangka  mengumpulkan  informasi  yang  erat  hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh  dapat  dipercaya  (reliable)  (mendeskripsikan  kebenarannya),(terpercaya),  dan  objektif (sesuai dengan kenyataan). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain: telaah dokumen, observasi dan wawancara.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Implementasi  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No.  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata Halal
a. Konsep Wisata Syariah atau Wisata halal
Terminologi wisata syariah di beberapa negara menggunakan istilah-istilah seperti Islamic  tourism,  halal  tourism,  halal  travel,  atau  sebagai  muslim  friendly  destination. Pengertian  wisata  syariah  adalah  kegiatan  yang  didukung  oleh  berbagai  fasilitas  dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Wisata syariah banyak digunakan oleh masyarakat karena karakteristik produk dan pelayanannya yang bersifat universal. Produk dan jasa pariwisata, daya tarik wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah sama  dengan  pariwisata  umum  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  nilai  dan  etika syariah. Jadi wisata syariah tidak terbatas pada wisata religi saja.Berdasarkan pengertian di  atas,  maka  konsep  syariah  yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai  dan  etika  syariah berkaitan  dengan  konsep  halal  dan  haram  dalam  Islam.  Halal  diartikan  sebagai dibenarkan, sedangkan haram diartikan sebagai dilarang. Konsep halal dapat dilihat dari dua  perspektif,  yaitu  perspektif  agama  dan  perspektif  industri.  Yang  dimaksud  dengan perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim menurut keyakinannya. Hal ini membawa konsekuensi perlindungan konsumen. Sedangkan  dari  perspektif  industri,  diartikan  sebagai  peluang  bisnis.  Bagi  industri makanan yang target konsumennya kebanyakan muslim, perlu jaminan kehalalan produk akan meningkat nilainya dalam bentuk intangible value. Contoh produk makanan yang kemasannya  terdapat  label  halal  lebih  diminati  oleh  konsumen  muslim  (Hamzah  & Yudiana, 2015).
b. Kondisi Pariwisata Syariah di Indonesia
Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  mempersiapkan  produk  wisata  ini  bersama  para pemangku kepentingan, salah satu cara untuk memperkenalkan Syariah Tour di Indonesia kepada masyarakat dan dunia internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Global Halal Forum bertema Wonderful  Indonesia  sebagai  Moslem  Friendly  Destination  pada  30  Oktober  2013  di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Pentingnya  mengembangkan  potensi  wisata  syariah  disampaikan  mantan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  peluncuran  Gerakan  Ekonomi  Syariah  (GRES)  di kawasan  lintas  Monas,  17  November  2013.  Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono mengatakan  bahwa  Indonesia  memiliki  banyak  alasan  untuk  mengembangkan  potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah menjadi penting mengurangi  kerentanan  antara  sistem  keuangan  dan  sektor  riil,  sehingga  terhindar dari  gelembung  ekonomi,  menghindari  pembiayaan  yang  fluktuatif,  dan  dapat memperkuat  perlindungan  sosial.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam mengembangkan  pariwisata  adalah  mempersiapkan  13  (tiga  belas)  provinsi  menjadi tujuan  wisata  syariah  yaitu  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  Nangroe  Aceh  Darussalam, Sumatera  Barat,  Riau,  Lampung,  Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat  ,  Jawa  Tengah, Yogyakarta,  Jawa  Timur,  Sulawesi  Selatan,  dan  Bali.  Namun  dari  13  provinsi  yang dinyatakan siap hanya 5 (lima) provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogyakarta, dan Jawa Timur (Syariah Travel Destinations indonesia.travel, 2013).  Fakta  bahwa  wisata  syariah  di  Indonesia  pada  tahun  2013  sudah  siap  37  hotel bersertifikat syariah. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Restoran, dari 2916 restoran, 303 sudah bersertifikat. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran bersertifikat baru. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini tinggal tiga unit. Sebanyak 29 sedang dalam proses mendapatkan sertifikat halal.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
c. Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No  2/2016  tentang  parawisata halal
Sebagian  besar  implementor  dapat  melaksanakan  implementasi  kebijakan  secara bebas, namun kenyataan di lapangan tidak demikian karena ketergantungan mereka pada atasan  yang  merumuskan  kebijakan.  Alasan  lainnya  adalah  kompleksitas  kebijakan  itu sendiri  (Edy  Sutrisno,  2009:  109).  Berdasarkan  teori  di  atas  dapat  diperjelas  bahwa pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut:
➢ Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal (Bab V pasal 11 dan pasal 12 Perda  No.2/2016).  Peraturan  daerah  ini  mengizinkan  pengembangan    dan pengembangan wisata halal cenderung lambat karena pengusaha akan melihat minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara, karena pengusaha berorientasi pada keuntungan.
➢ Pengembangan lembaga sosialisasi, atraksi dan daya tarik pariwisata belum optimal, hanya  yang  banyak  kita  lakukan  adalah  promosi  pariwisata.  Hal  ini  terjadi  karena koordinasi dengan Kabupaten/Kota tidak mudah.
➢ Sekretaris  Dinas  Pariwisata  Provinsi  mengatakan,  Kesadaran  Masyarakat  terhadap Masyarakat  masih  rendah  dilihat  dari  sikap  perilaku  pramuwisata,  gangguan kebersihan  wisata,  budaya  yang  kurang  terjaga. , keamanan  yang  masih  belum kondusif,  pelaksana  pemasaran  dan  promosi  belum  optimal.  Pernyataan  ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana masih rendah.
➢ Kepala  Bidang  Distribusi  Dinas  Pariwisata  Provinsi  menyampaikan  hal  itu  kami memiliki  Perda  Provinsi  NTB  No.  7  Tahun  2013  tentang  Rencana  Induk Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (RIPARDA)  dan  Kawasan  Strategis  Pariwisata Daerah  (KSPD)  yang  didukung  oleh  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) pariwisata,  dokumen  ini  menjelaskan  visi,  misi,  tujuan , sasaran  dan  arah pengembangan  pariwisata  di  daerah  (2013  -  2028).  Dokumen  ini  belum  banyak mendukung pengembangan wisata halal karena Pemerintah Provinsi belum membuat Pergub tentang implementasi Perda No.2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Hal ini menunjukkan  bahwa  para  eksekutif  (pejabat  di  bawah  Gubernur)  tidak  memiliki pemahaman dan kemauan yang sama.
➢ Ketua  MUI  NTB  mengatakan,  dalam  kegiatan  wisata  halal  ini  sangat  sedikit koordinasi  kerjasama  dengan  Dinas  Pariwisata  Provinsi,  terutama  terkait  keuangan dan  studi  banding  dengan  negara-negara  yang  mengembangkan  wisata  halal. Pernyataan  tersebut  menandakan  bahwa  Dinas  Pariwisata  sebagai  leading  sector koordinasi kegiatan pengembangan dan pengembangan wisata halal dengan instansi pemerintah  dan  lembaga  non  pemerintah  lainnya  tidak  berjalan.  Masing-masing menempuh  jalannya  masing-masing,  hal  ini  akan  mengakibatkan  pencapaian  visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pengembangan pariwisata sulit dicapai.
➢ Tim  peneliti  juga  mengunjungi  kantor  ASITA,  PHRI  dan  HPI  untuk  mendapatkan informasi tentang wisata halal, namun begitu banyak kunjungan hingga terakhir tidak bisa bertemu dengan ketua atau pengurus. Pengamatan terhadap keberadaan lembaga non pemerintah sangat disayangkan karena kantor tersebut tersusun dalam satu gedung (loan  office ) sehingga  mudah  untuk  mengamati  semua  kegiatan.  Semua  lembaga swadaya masyarakat yang kami minta profilnya tidak bisa kami berikan, apalagi lebih dari itu.
Dalam Perda ini Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang dimaksud PHRI adalah perkumpulan pemilik hotel dan restoran nirlaba yang kegiatannya menitikberatkan pada  pengembangan  dan  pertumbuhan  industri  pariwisata  di  Nusa  Tenggara  Barat. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia, disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah sebuah organisasi yang menampung perjalanan dan agen perjalanan di seluruh Indonesia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang  disebut  dengan  HPI  merupakan  wadah  yang  menghimpun  para  pramuwisata Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

## Pasal 2
Tujuan  pengaturan  Pariwisata  Halal  dalam  Perda  ini  adalah  untuk  memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati wisata secara  aman,  halal  serta  dapat  memperoleh  kemudahan  bagi  wisatawan  dan  pengelola dalam kegiatan pariwisata.

## Pasal 3
Tujuan  ditetapkannya  Pariwisata  Halal  adalah  sebagai  pedoman  bagi  pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.
3.2. Kendala dalam Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang parawisata halal
a. Sumber daya manusia
Merupakan  penggerak  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  Dinas  Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh staat Aparatur Sipil Negara (Pemerintah) dan non Pemerintah. Merujuk pada profil pemerintah, terdapat 83 orang Pegawai Dinas Pariwisata,  perempuan  41  orang  dan  laki-laki  42  orang,  hal  ini  menunjukkan  bahwa perempuan dari segi fisik lemah dan sensitif sementara itu ia harus bekerja ekstra untuk memberikan pelayanan di bidang Pariwisata. . Profil juga menunjukkan bahwa 29 orang yang mengambil peran struktural, 5 orang memegang jabatan fungsional, sisanya 49 staf, harus lebih diarahkan ke jabatan fungsional di bidang Kepariwisataan.
Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di  Dinas  Pariwisata  Provinsi  mengalami  kesulitan  karena  Destinasi  Wisata terletak  di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
Fasilitas dalam pengembangan wisata halal ini mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2016 Bab 1 Pasal ((7) menyebutkan bahwa Pengelolaan Pariwisata Halal adalah setiap orang  dan/atau  badan  yang  menyediakan  akomodasi,  makanan  dan  minuman,  biro perjalanan, SPA hingga destinasi halal Pengembangan fasilitas kawasan yang menjadi destinasi wisata tentunya berdampak pada lingkungan, hal ini dikatakan oleh Gee (1989) dalam  bukunya  yang  berjudul  “TheTravel  Industry”  yang  terdapat  dampak  atau pengaruh  positif  maupun  negatif  akibat  perkembangan  Pariwisata  dan  kunjungan wisatawan.
b. Struktur Organisasi Birokrasi
Struktur  birokrasi  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti:  struktur  organisasi, pembagian wewenang, hubungan dengan unit-unit organisasi di dalam organisasi. dan hubungan antara organisasi dan organisasi eksternal dan sebagainya. Dengan demikian struktur  birokrasi  juga  menjadi  faktor  penting  dan  mempengaruhi  keberhasilan  dan kegagalan implementasi kebijakan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat.
Mengacu  pada  teori  di  atas  dapat  didiskusikan  hasil  penelitian  dengan  tema implementasi  kebijakan  Perda  No.  2  Tahun  2016  tentang  Pariwisata  Halal  sebagai berikut:
Pasal 20
(1)  Kelembagaan  Pariwisata  Penyelenggaraan  Halal  terdiri  atas:  Sebuah  lembaga pemerintah daerah; dan organisasi non-pemerintah.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(2)  Instansi  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
(3) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan pariwisata yang meliputi; DSN-MUI. BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.
Pasal 21
Pengembangan kelembagaan wisata halal harus dilakukan melalui: a. koordinasi antar instansi terkait dan dengan kabupaten/kota; b.optimalisasi peran lembaga pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
c.optimalisasi  kemitraan  usaha  wisata  halal  antara  pemerintah  provinsi,  swasta  dan masyarakat
Dari  pasal  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kelembagaan  dalam  penyelenggaraan Pariwisata  Halal  terdiri  dari  lembaga  pemerintah  daerah  dan  lembaga  swadaya masyarakat.  Lembaga  Daerah  dapat  diartikan  sebagai  Daerah  Propinsi  dan Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  disebutkan  Dinas  Pariwisata  Provinsi  sebagai  koordinator instansi pemerintah lainnya di Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kota. Khusus untuk wisata  halal,  instansi  pemerintah  cukup  banyak  diantaranya  seperti:  Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan  (POM),  Dinas  Koperasi,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Kementerian Agama, termasuk yang ada di Kabupaten/Kota dan lainnya.
Sedangkan  lembaga  non  pemerintah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  DSN-MUI, BPPD,  ASITA,  PHRI,  FKD,  dan  HPI.  selain  itu  ada  juga  APII  APINDO,  Garuda AKPAR  Mataram,  UNRAM,  Indonesia  dan  FWP.  Semua  instansi tersebut  juga  harus dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Fakta lapangan mereka sendiri-sendiri sehingga  sulit  mendapatkan  kesepakatan  gerak  dan  arah  meningkatkan  pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.
E. KESIMPULAN
4. KESIMPULAN
a.  implementasi  perda  no  6 tahun  2016  belum  optimal  karena  pengusaha  maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal sehingga pengembangan wisata halal cenderung lambat karena pengusaha akan melihat minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara, karena pengusaha berorientasi pada keuntungan.
b. Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena  Kabupaten/Kota  belum  siap  Sumber  Daya termasuk  Anggaran  Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota)  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur:  daya  tarik  wisata,  sarana  wisata, aksesibilitas,  masyarakat  dan  wisatawan  yang  saling  berhubungan  dan  utuh  untuk terwujudnya  kegiatan  kepariwisataan,  selain  itu  sturuktur  orgnisasi  penyelenggara  wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.
5. DAFTAR PUSTAKA
buku Achyar, Mahfud, Indonesia sebagai tujuan halal tourism , 2015
Dunn,  William.  N, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Edisi  Kedua,  Penerjemah  Samodra Wibawa dkk, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2000
Hamzah & Yudiana, Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional , 2015
Nugroho, Riant . Publik Policy. Jakarta: PT Media. 2008 Sadu, Watistiano, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah , Olga Print, Bandung. 2002 Subarsono, AG , Analisis Kebijakan Publik , Konsep Teori dan Aplikatif. 2008
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                          e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD . Bandung: Alfabeta. 2012 Sutrisno, Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta, Kencana, 2009 Syaukani , Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan ,  Pusdaka Pelajar, Yogyakarta.2022 Trikurto, Suharjuni , Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis , Diruka Cipta , Jakarta. 2010 Wahab, Solihin Abdul , Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara , Edisi Kedua, Bandung : PT .Bumi Aksara. 2008
Waluyo ,  Manajemen  Publik,  Konsep  Aplikasi  Dan  Implementasinya  Dalam  Pelakasanaan Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung. 2007 Widodo,  Joko, Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  Dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik . Banyumedia Publishing. 2007
Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus , Yogyakarta: CAPS, 2012 Yosua, Amri, Kebijakan Publik (Teori Dan Proses) . Bandung: Jaya Virtual Graph (JVG). 2007 Peraturan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 2 tahun 2016 tentang Parawisata Halal