## PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MAJELIS ADAT SETIKAR
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN

## KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
[Jefrie Maulana] 1
[Muharrir] 2
[Muhammad Nahyan Zulfikar] 3
1 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [jefriemaulana@utu.ac.id]
2 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [muharrir@utu.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

## Abstract
Settlement  of  disputes  between  residents  in  Aceh  Tamiang  Regency  was  organized  by the Setikar Village Council (MDSK) as a village deliberation body, which was later better known by the community through mediation through village traditional apparatus. This study  aims  to  find  out  and  explain  how  the  procedures  for  resolving  disputes  between communities  by  MDSK,  and  analyze  the  legal  certainty  of  dispute  resolution  between communities  by  MDSK  in  the  Indonesian  Judicial  system.  The  research  method  of  this study  is  normative  juridical  research  by  examining  aspects  of  legal  certainty  in dispute resolution by the Aceh Tamiang District MDSK in the Indonesian justice system. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach taken in this research is the approach to legislation and the approach to the principle of legal certainty. The research data will be analyzed qualitatively in accordance with the legislation and conformity with the principle of legal certainty. The results  of the study indicate  that  out-of-court  dispute  resolution  in  Aceh  Tamiang  District  is  organized  by MDSK. The dispute resolution process is carried out by examining initial data related to the subject of the dispute, examining documentary evidence and adjusting it in the field, then  making  decisions  by  deliberation  and  consensus.  Dispute  resolution  by  MDSK  has not  met  the  principle  of  legal  certainty.  Because,  MDSK  does  not  have  legality  as  a mediation  forum  and  is  not  recognized  as  a  mediator  as  regulated  in  Supreme  Court
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Then, there are no  implementing  regulations  in  the  form  of  guidelines  for  dispute  resolution  through MDSK, standard rules for implementation procedures and dispute resolution procedures.
Keywords: alternative  dispute  resolution,  Setikar  Village  Council,  MDSK,  Indonesian Judicial System, Aceh Tamiang District
Received: 10 Oktober 2022      Revised: 25 Oktober 2022      Available Online: 13 November 2022

## 1. PENDAHULUAN
Penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia  yaitu melalui  pengadilan (litigasi) dan  diluar  pengadilan (non  litigasi). 1 Penyelesaian sengketa non litigasi disebut juga sebagai “penyelesaian alternatif yang dilakukan di  luar  pengadilan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dengan  cara  yang murah,  efesien,  lebih  cepat  dan  menguntungkan  kedua  belah  pihak.”. 2 Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  menyebutkan  bahwa  “alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”
Proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dilakukan  melalui
Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam bahasa Inggris Alternative Disputes Resolution (ADR). Philip D. Bostwisk dalam buku Elza Syarief menerangkan bahwa “ADR  adalah  Sebuah  perangkat  pengalaman  dan  teknik  hukum  yang  bertujuan menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi  biaya  litigasi  konvensional  dan  pengunduran  waktu  yang  biasa terjadi,  mencegah  terjadinya  sengketa  hukum  yang  biasanya  diajukan kepengadilan”. 3
Masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  akar  budaya  untuk  bermusyawarah dalam  menghadapi  sengketa  yang  terjadi  daripada  menghadapi  atau menyelesaikan  perkara  tersebut  di  pengadilan.  Dengan  berlandaskan  nilai-nilai kebersamaan  sudah  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  pada  masyarakat. Masyarakat berupaya dalam penyelesaian sengketa  bisa dilakukan  secara cepat dengan  tetap  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebersamaan  dengan  tidak  menekan dan  merampas  kebebasan  individual. 4 Akan  tetapi,  jarang  dijumpai  putusan perdamaian  walaupun  kedudukan  hukum  penyelesaian  sengketa  dengan musyawarah mufakat melalui mediasi di dalam peradilan Indonesia sudah sangat jelas.
Penyelesaian  sengketa  keperdataan  antar  warga  di  Aceh  pada  umumnya
1 D.Y.  Witanto,  2011, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Alfabeta, Bandung, hlm. 1-2.
2 Teguh Prasetyo dkk, 2013, Hukum dan Undang-Undang Perkebunan , Nusa Media, Bandung, hlm. 156.
3 Elza  Syarief,  2014, Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan ,  PT.  Gramedia, Jakarta, hlm. 247.
4 Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 283.
diselesaikan di gampong/kampung oleh perangkat adat. 5 Penyelesaian sengketa antar  warga  masyarakat  diselenggarakan  atas  dasar  musyawarah.  Aparat gampong/kampung sebagai mediator dituntut untuk dapat memberikan rasa adil bagi  para  pihak  yang  bersengketa. 6 Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan (non  litigasi)  di  Aceh  bersandar  pada  ketentuan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun 2008  Tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  Istiadat.  Sementara  itu  di  Kabupaten Aceh  Tamiang,  dasar  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan diatur  dalam  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang Pemerintahan Kampung.
Penyelesaian  sengketa  antar  warga  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang diselenggarakan  oleh  Majelis  Adat  yang  diberi  nama  “Majelis  Duduk  Setikar Kampung  (MDSK)  sebagai  badan  permusyawaratan  kampung  yang  anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat kampung setempat termasuk kalangan pemuda dan  perempuan,  pemuka  adat,  dan  cendikiawan  yang  ada  di  kampung  yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  setempat  serta  melakukan  pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung”. 7
Penyelesaian sengketa melalui MDSK oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang lebih dikenal dengan mediasi.
Mediasi  sendiri,  dalam  tatanan  hukum  di  Indonesia  pengaturannya terdapat  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan.  Dalam  PERMA  ini,  mediasi  termasuk  dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan uraian sebelumnya disebut dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Mediasi  merupakan  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  cara  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  yang  dibantu  oleh  mediator.  Akan  tetapi  mediasi adapula yang diselenggarakan di pengadilan, namun esensinya adalah sama yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan.
MDSK  dalam  kajian  ini  merupakan  perangkat  adat,  yaitu  pemangku  adat yang  menduduki  jabatan-jabatan  pada  lembaga-lembaga  adat  sesuai  dengan Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  adat  dan istiadat dan perangkat pemerintahan kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh  Tamiang  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang  Pemerintahan  Kampung,  dan Peraturan  Bupati  Aceh  Tamiang  Nomor  36  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Duduk Setikar  Kampung.  Dan  Penyelesaian  sengketa  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah penyelesaian  suatu  perkara  yang  terjadi  antara  para  pihak yang  bersengketa  yang  di  dalamnya  mengandung  sengketa/konflik/perselisihan yang  harus  diselesaikan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  di  luar  pengadilan (non litigasi).
5 Taqwaddin Husin, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 517.
6 Ibid., hlm. 524.
7 Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung
Kajian  ini  merupakan  penelitian  lanjutan  berdasarkan  skripsi  Cut Rahmawati 8 ,  dari  hasil  pembahasan  skripsi  tersebut,  penulis  menemukan permasalahan  hukum  terkait  dengan  kedudukan  dan  kepastian  hukum penyelesaian  sengketa  antar  masyarakat  oleh  perangkat  adat  Majelis  Duduk Setikar  Kampung,  disini  terjadinya  ketimpangan  kedudukan  MDSK  dalam peraturan yang ada, dimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung  RI  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  berbeda dengan  prosedur  yang  terdapat  pada  sejumlah  Qanun  Aceh  serta  Peraturan Bupati  Aceh  Tamiang  Nomor  36  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Duduk  Setikar Kampung,  sehingga  kajian  ini  layak  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Oleh  karena  itu yang  menjadi  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu  apa  dasar  hukum kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung pada penyelesaian sengketa antar masyarakat  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  bagaimana  tata  cara  penyelesaian sengketa  antar  masyarakat  oleh  Majelis  Duduk  Setikar  Kampung  di  Kabupaten Aceh  Tamiang  dan  bagaimana  kepastian  hukum  pada  penyelesaian  sengketa antar  masyarakat  oleh  Majelis  Duduk  Setikar  Kampung  dalam  sistem  Peradilan Indonesia.
Kajian ini membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada  kepastian  hukum  penyelesaian  sengketa  oleh  MDSK  Kabupaten  Aceh Tamiang  dalam  sistem  peradilan  Indonesia.  Dan  tujuannya  adalah  untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antar masyarakat  oleh  MDSK  dan  menganalisa  kepastian  hukum  penyelesaian sengketa  antar  masyarakat  oleh  MDSK  dalam  sistem  Peradilan  Indonesia. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam dunia praktis maupun akademis.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  aspek  kepastian  hukum penyelesaian  sengketa  oleh  Majelis  Adat  Setikar  Kampung  Kabupaten  Aceh Tamiang dalam sistem peradilan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari  “bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier”. 9 Pendekatan  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  “pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  asas  kepastian  hukum  yang  termasuk dalam pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach)”. 10
Data penelitian yang sudah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok  masing-masing.  Kemudian  akan  dianalisis  secara  kualitatif  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  kesesuaian  asas  kepastian  hukum. Analisis  data  dalam  kajian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif digunakan  dengan  bertitik  tolak  dari  analisis yuridis  sistematis ,  yaitu  akan berusaha  mengungkapkan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  ada  dan
8 Cut  Rahmawati.  2021.  Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Perangkat  Adat  Di  Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Skripsi . Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh
9 Ediwarman, 2015, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, PT Soft Media, Medan, hlm. 25.
10 Ibid., hlm. 99.
menilainya. 11 Kemudian  menganalisa  permasalahan  terkait  dengan  kepastian hukum  penyelesaian  sengketa  oleh  Majelis  Adat  Setikar  Kampung  Kabupaten Aceh Tamiang.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Dasar Hukum Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung
Philipus  M.  Hadjon,  mendeskripsikan “ wewenang  ( bevoegdheid )  sebagai kekuasaan  hukum  ( rechtsmacht ),  jadi  dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang berkaitan dengan kekuasaan”. 12 Kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai  kemampuan  untuk  menjabarkan  hukum  positif,  dengan  begitu  dapat diciptakan hubungan hukum antara Pemerintah dengan warga Negara.
Ferrazi  mendefinisikan “kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau  lebih  fungsi  manajemen,  yang  meliputi  pengaturan  (regulasi  dan standarisasi),  pengurusan  (administrasi)  dan  pengawasan  (supervisi)  atau  suatu urusan tertentu”. 13 Kewenangan itu sendiri memuat unsur :
1) Pengaruh,  ialah  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2) Dasar  hukum,  yaitu  bahwa  wewenang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar hukumnya.
3) Konformitas hukum, yaitu mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu  standard  umum  (semua  jenis  wewenang)  dan  standard  khusus  (untuk jenis wewenang tertentu).
Fokus  kajian  teori  kewenangan  adalah  berkaitan  dengan  sumber kewenangan  dari  pemerintah  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.  Setiap  tindakan  pemerintahan  dan/atau  pejabat  umum  harus  bertumpu pada  kewenangan  yang  sah.  Kewenangan  itu  diperoleh  melalui  tiga  sumber, yaitu :
1) Atribusi
Atribusi  adalah  wewenang  yang  diberikan  atau  ditetapkan  untuk  jabatan tertentu.  Dengan  demikian  wewenang  atribusi  merupakan  wewenang  yang melekat  pada  suatu  jabatan.  Pemberian  kewenangan  pada  atribusi  bersumber pada  pembuat  undang-undang  sendiri  kepada  suatu  organ  pemerintahan,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  sama  sekali. Legislator yang  berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang tersebut yaitu:
a) Peranan  sebagai original  legislator di  tingkat  pusat  adalah  MPR  sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai  yang  melahirkan  suatu  undang-undang,  dan  di  tingkat  daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
11 Ibid.,
12 Philipus  M.  Hadjon,  1997,  tentang  Wewenang, YURIDIKA ,  No.5&6  Tahun  XII,  September  –  Desember, hlm.1
13 Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 93
b) Peranan  yang  bertindak  sebagai delegated  legislator ,  seperti  presiden yang  berdasarkan  pada  suatu  ketentuan  undang-undang  mengeluarkan peraturan  pemerintah  di  mana  diciptakan  wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu. 14
F.A,M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek  mengemukakan  bahwa  dua  cara  organ pemerintah  memperoleh  kewenangan,  yaitu  atribusi  dan  delegasi.  Atribusi berkenaan  dengan  penyerahan  wewenang  baru,  sedangkan  delegasi menyangkut  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada  oleh  organ  yang  telah memperoleh  wewenang  secara  atributif  kepada  organ  lain.  Jadi,  secara  logis selalu didahului oleh atribusi. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. 15
Atribusi  merupakan  wewenang  untuk  membuat  keputusan  ( besluit )  yang langsung  bersumber  kepada  undang-undang  dalam  arti  materiil.  Atribusi  juga dikatakan  sebagai  suatu  cara  normal  untuk  memperoleh  wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, Karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. 16
2) Delegasi
Delegasi  ialah  wewenang  yang  bersumber  dari  pelimpahan  suatu  organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  gugat  dalam  delegasi  ini  beralih  kepada delegataris (yang  menerima  delegasi).  Delegasi  mengandung  artian  suatu penyerahan,  kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab  penerima  wewenang. 17 Delegasi merupakan  penyerahan  wewenang  untuk  membuat  keputusan ( besluit) oleh pejabat  pemerintahan  (pejabat  Tata  Usaha  Negara)  kepada  pihak  lain  tersebut. Dengan  kata  lain,  adanya  perpindahan  tanggung  jawab  dari  yang  memberi delegasi ( delegans ) kepada yang menerima delegasi ( delegetaris) .
3) Mandat
Mandat  ialah  wewenang  yang  bersumber  dari  proses  atau  prosedur pelimpahan dari jabatan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah  (atasan  bawahan).  Tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  gugat  tetap pada pemberi mandat. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.  Pelimpaharn  itu  bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. 18 Tanggung  jawab  tidak  berpindah  ke  mandataris,  melainkan  tetap
14 Ridwan HR, 2008, HukumAdministrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.
15 Ibid ., hlm. 105
16 Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia, Tahun XVI Nomor I Januari, hlm. 90.
17 Ibid., 18 Ibid.,
berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama).
Majelis  Duduk  Setikar  Kampung  dalam  menyelesaikan  sengketa  antar warga berdasarkan teori kewenangan di atas, memperoleh kewenangan melalui atribusi,  yaitu  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan Kehidupan  Adat  Istiadat  pada  umumnya  dan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tamiang Nomor  19  Tahun 2009 Tentang  Pemerintahan Kampung  serta Peraturan  Bupati Aceh  Tamiang  Nomor  36  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Duduk  Setikar  Kampung khususnya.
3.2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Majelis Duduk Setikar Kampung
Penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)  sebagai  badan  permusyawaratan  kampung  yang  anggotanya  dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama,  tokoh  masyarakat  kampung  setempat  termasuk  kalangan  pemuda  dan perempuan, pemuka adat, dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi  adat  istiadat,  membuat  peraturan  kampung,  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  kampung.  Majelis  Adat  Duduk Setikar  juga  merupakan  mediator  atau  penengah  bagi  masyarakat  yang bersengketa. 19
Proses  musyawarah  penyelesaian  sengketa  oleh  Majelis  Duduk  Setikar Kampung  dilakukan  dengan  cara  di  kumpulkan  di  balai  kampung  dan  yang  di undang  yaitu  tokoh-tokoh  adat,  orang-orang  tua  kampung,  perwakilan masyarakat, imam kampong dan tidak terlepas dengan datok penghulu (  kepala desa)  dan  tidak  lupa  juga  di  panggil  warga  yang bersengketa  setelah  semuanya berkumpul  baru  di  adakan  musyawarah.  Sebelumnya  Ketua  adat  mendatangi rumah-rumah yang bersengketa terlebih dahulu sebelum di adakan musyawarah, dan  kepada  pihak  yang  bersengketa  itu  di  bujuk  agar  mau  berdamai.  Berikut tahapan penyelesaian sengketa melalui Majelis Duduk Setikar Kampung :
1. Laporan dari pihak pertama selaku penggugat.
2. Perangkat  adat  kampung  yang  terdiri  dari  Majelis  Duduk  Setikar  Kampung, Datuk  Penghulu  selaku  Kepala  Desa,  Orang  yang  dituakan  di  kampung,  dan Camat  Kecamatan  Seruway,  memanggil  para  pihak  yang  berselisih  atau bersengketa.
3. Memeriksa data-data awal terkait pokok perselisihan/sengketa.
4. Memeriksa alat bukti dokument dan disesuaikan dilapangan
5. Pengambilan keputusan secara musyawarah. 20
19 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung
20 Cut Rahmawati. Loc.cit . hlm. 63-64.
3.3 Kepastian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Oleh  Majelis  Duduk  Setikar Kampung Dalam Sistem Peradilan Indonesia
Negara Indonesia merupakan negara  hukum, hal ini mensyaratkan negara berdasarkan  atas  hukum  ( de  rechts  staat dan the  rule  of  law ).  Hal  ini mengandung  pengertian  bahwa  hukum  adalah supreme dan  kewajiban  bagi setiap  penyelenggara  negara  atau  pemerintah  untuk  tunduk  pada  hukum ( subject  to  the  law ).  Tidak  ada  kekuasaan  diatas hukum ( above to the law ). 21
Negara  hukum  berkaitan  erat  dengan  beberapa  teori  kekuasaan  negara, diantaranya  yaitu  menurut  Van  Vollenhoven  bahwa  Negara  sebagai  organisasi tertinggi dari bangsa  yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan Negara  berdasarkan  kedudukannya  memiliki  kewenangan  untuk  peraturan hukum. 22 Menurut  J.J.  Rousseau  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  Negara sebagai  suatu  badan  atau  organisasi  rakyat  bersumber  dari  hasil  perjanjian masyarakat  ( social  contract )  yang  esensinya  merupakan  suatu  bentuk  kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. 23
Negara  hukum  menganut  asas  kepastian  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan  penyelenggara  negara.  Dengan  demikian,  secara  normatif  dalam Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  terdapat  tiga  landasan tersebut  dalam  kebijakan  penyelenggara  negara.  Dalam  perspektif  perundang- undangan,  landasan  tersebut  dimaksudkan  agar  setiap  kebijakan  dalam pelaksanaan  administrasi  harus  berjalan  sesuai  dengan  tiga  landasan  tersebut agar memenuhi legalitas atau kepastian hukum, kepatutan dan keadilan. 24
Sebuah  kebijakan  disebut  berlandaskan  kepatutan  jika  tujuan  dan substansinya  tidak  bertentangan  dengan  moral  dan  etika  serta  kebiasaan  atau adat-istiadat  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan  kebijakan berlandaskan keadilan apabila kebijakan tersebut pada implementasinya berhasil menjunjung  tinggi  harkat  kemanusiaan  setiap  anggota  masyarakat  dan  tidak diskriminatif bagi individu maupun kelompok masyarakat.
Asas  kepastian  hukum  akan  melahirkan  kejelasan  antara  fungsi  dan wewenang  badan-badan  pemerintahan,  antara  fungsi  dan  wewenang  pejabat- pejabat  pemerintahan,  serta  kejelasan  tentang  wewenang,  kebijakan,  dan kegiatan  pemerintahan  yang  perlu  dkietahui  oleh  masyarakat.  Dalam  kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan tercapai apabila suatu  peraturan  perundang-undangan  dirumuskan  secara  jelas  dan  tegas, sehingga  tidak  menimbulkan  interpretasi  yang  bermacam-macam  dan  dapat menjadi pedoman terhadap implementasi yang serupa dan dilaksanakan secara konsekuen  dan  konsisten.  Kepastian  hukum  mensyaratkan  pemenuhan
21 Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Jakarta, hlm. 11.
22 Notonagoro, 1984, Politik  Hukum dan  Pembangunan Agraria , Bina  Aksara,  Jakarta, hlm, 99.
23 Wiratno,  R.,  Dkk, 1958, Ahli-Ahli  Pikir Besar  Tentang  Negara  dan Hukum , PT Pembangunan, Jakarta, hlm. 176.
24 Owen Podger, dkk, 2002, Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.
persyaratan formal dalam kaitan dan bentuk pengaturan yang sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan secara substansi materi yang diatur tidak tumpang tindih dan berbenturan dengan peraturan lain yang relevan, baik yang  lebih  tinggi  tingkatannya  (singkron  secara  vertikal)  ataupun  berbenturan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (singkron secara horizontal). 25
Berdasarkan  penelusuran  dan  amatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  oleh  Majelis  Duduk  Setikar Kampung,  konsep  yang  ditawarkan  ialah  sama  dengan  mediasi.  Yaitu penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  mufakat  yang  di  fasilitasi  oleh Majelis  Duduk  Setikar  kampung  sebagai  mediator.  Proses  ini  merupakan kebiasaan  masyarakat  lokal  yang  telah  dianut  sekian  lama  oleh  masyarakat setempat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 26
Mediasi  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu  oleh  mediator.  Dari  uraian  definisi  mediasi  di  atas,  maka  terdapat beberapa unsur penting diantaranya :
a. Jalur  mediasi  ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara perundingan.
b. Adanya  pihak  ketiga  sebagai  mediator  yang  netral  dan  kehadirannya disepakati para pihak yang bersengketa.
c. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari penyelesaian sengketa.
d. Kewenangan  membuat  keputusan  ada  pada  para  pihak  yang  bersengketa dengan kesepakatan para pihak.
e. ciri  khas  dari  mediasi,  yaitu  bersifat  informal,  privat, voluntary (kesukarelaan). 27
Mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa  di  indonesia  merupakan  suatu kebudayaan  bangsa  indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  isi  sila  ke  empat  dari Pancasila. Begitupula dengan masyarakat Aceh, di gampong - gampong memiliki sistem  musyawarah  penyelesaian  sengketa  secara  adat.  Dalam  kebiasaan masyarakat  di  Aceh  apabila  permasalahan  masih  dapat  diselesaikan  di  tingkat gampong/desa,  sangat  dihindari  untuk  membawa  permasalahan  ke  aparat penegak hukum negara atau lembaga formal. 28
Mediasi  dalam  tata  hukum  di  indonesia  pengaturannya  terdapat  pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan  pada  Pasal  1  yang  menyatakan  bahwa  “mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator”. Mediasi dibagi menjadi 2 (dua)
25 Ibid.,
26 Cut Rahmawati., Loc.Cit.,
27 Maskur Hidayat, 2016, Strategi dan Taktik Medisi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kencana, Jakarta, hlm. 54.
28 Taqwaddin Husin, 2015, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 67, Th. XVII (Desember), hlm. 513.
macam  dilihat  dari  segi  tempatnya,  diantaranya  sebagai  berikut.  Pertama, mediasi di Pengadilan yaitu Para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan, diwajibkan  untuk  menempuh  prosedur  jalur  mediasi  terlebih  dahulu  sebelum dilakukan  pemeriksaan  pokok  perkara.  Kedua,  mediasi  di  Luar  Pengadilan  yaitu Mediasi diluar pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Peraturan  Mahkamah Agung  ini  memuat  ketentuan  yang  menghubungkan  antara  praktik  mediasi  di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.
Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur sebuah prosedur hukum untuk  akta  perdamaian  dari  pengadilan  tingkat  pertama  atas  kesepakatan perdamaian  di  luar  pengadilan.  Prosedurnya  adalah  dengan  cara  mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak  dengan  mediasi  atau  dibantu  oleh  mediator  bersertifikat.  Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian. Pasal  13  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menetapkan “mediator wajib memiliki sertifikat mediator  yang  diperoleh  dari  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Agung  atau  lembaga  lain  yang  telah  memperoleh  akreditasi  dari  Mahkamah Agung”. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang di fasilitasi  dan  dimediasi  oleh  MDSK  sebagai  mediator,  tidak  memiliki  sertifikat sebagai mediator. Hal ini akan menjadi kendala apabila sengketa yang ditangani oleh  MDSK  telah  memenuhi  kata  sepakat  untuk  berdamai.  Karena  sewaktu- waktu,  ahli  waris  yang  berkepentingan  dari  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan. Artinya, penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui  MDSK  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  tidak  memenuhi  syarat legal formal dari Mahkamah Agung.
MDSK selaku peradilan adat kampung yang menyelesaikan sengketa antar masyarakat berdasarkan uraian di atas, tidak memiliki kedudukan dalam sistem peradilan  Indonesia.  Walaupun  telah  diberi  kewenangan  berdasarkan  Pasal  98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  Istiadat,  Qanun Kabupaten  Aceh  Tamiang  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang  Pemerintahan Kampung  dan  Peraturan  Bupati  Aceh  Tamiang  Nomor  36  Tahun  2019  Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung. Seharusnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengakomodir ketentuan yang  memberikan  legalitas  bagi  MDSK  ataupun  lembaga  peradilan  adat sejenisnya dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat.
Sarana  pendukung  hukum  terhadap  pemberian  kewenangan  terhadap MDSK sebagai wadah penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak cukup hanya pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, akan  tetapi  juga  harus  mendapat  sambutan  dari  lembaga  maupun  peraturan yang berasal dari kekuasaan kehakiman. Karena hal ini merupakan konsekuensi
yuridis  dari  pemberian  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah,  sehingga  singkronisasi  antara  peraturan  yang  lebih  tinggi  dengan peraturan yang lebih rendah dapat terwujud. 29
Sarana pendukung hukum lainnya terhadap penyelesaian sengketa melalui MDSK  agar  dapat  terpenuhinya  asas  kepastian  hukum,  yaitu  perlunya  upaya pemerintah  Kabupaten  Aceh  Tamiang  merumuskan  dan  melahirkan  aturan pelaksana berupa pedoman penyelesaian sengketa melalui MDSK yang nantinya menjadi  tata  cara  pelaksanaan  ataupun  prosedur  penyelesaian  sengketa. Sehingga  MDSK  memiliki  acuan  yang  baku  dalam  menjalankan  tugas menyelesaiakan  sengketa  antar  masyarakat  yang  timbul  bersama-sama pemangku  adat  di  daerahnya.  Dengan  demikian  melahirkan  kejelasan  antara tugas, fungsi dan wewenang MDSK tersebut.

## 4. SIMPULAN
Dasar  hukum  kewenangan  penyelesaian  sengketa  oleh  Majelis  Duduk Setikar  Kampung  berdasarkan  atribusi.  Proses  penyelesaian  sengketa  dilakukan secara  musyawarah  mufakat  dan  dilakukan  dengan  tahapan  penyampaian laporan  dari  pihak  pertama  selaku  penggugat,  Perangkat  adat  kampung  yang terdiri dari Majelis Duduk Setikar Kampung, Datuk Penghulu selaku Kepala Desa, Orang  yang  dituakan  di  kampung,  dan  Camat  Kecamatan  Seruway,  memanggil para  pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa,  memeriksa  data-data  awal  terkait pokok  perselisihan/sengketa,  memeriksa  alat  bukti  dokument  dan  disesuaikan dilapangan,  dan  terakhir  pengambilan  keputusan  secara  musyawarah. Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang  diselenggarakan  oleh  Majelis Duduk  Setikar  Kampung  belum  memenuhi  asas  kepastian  hukum.  Pertama, MDSK tidak  memiliki  legalitas  sebagai  wadah  mediasi  serta tidak diakui  sebagai mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan.  Kedua,  belum  adanya aturan pelaksana berupa pedoman penyelesaian sengketa melalui MDSK, aturan baku  tata  cara  pelaksanaan  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa.  Sehingga memperjelas tugas, fungsi dan wewenang MDSK dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat.

## 5. REFERENSI
Buku: Manan B. 2003. Lembaga Kepresidenan . FH UII Press. Jakarta.
D.Y. Witanto. 2011. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Alfabeta. Bandung. Ediwarman.  2015. Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum. PT  Soft  Media. Medan.
29 Jefrie Maulana. 2020. Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jurnal Ius Civile , 4 (2): hlm. 103.
Syarief  E.  2014. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan . PT. Gramedia. Jakarta.
Ganjong.  2007. Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan  Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
Hidayat  M.  2016. Strategi  dan  Taktik  Medisi  Berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . Kencana. Jakarta. Notonagoro.  1984. Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria .  Bina  Aksara. Jakarta.
Podger  O,  dkk.  2002. Beberapa  Gagasan  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah Di Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. Ridwan HR. 2008. HukumAdministrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Abbas  S.  2009. Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional , Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Prasetyo  T,  dkk.  2013. Hukum  dan  Undang-Undang  Perkebunan ,  Nusa  Media. Bandung.
Wiratno,  R.,  Dkk. 1958. Ahli-Ahli  Pikir Besar  Tentang  Negara  dan Hukum . PT Pembangunan. Jakarta.

## Jurnal:
Maulana  J.  2020.  Politik  Hukum  Otonomi  Khusus  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jurnal Ius Civile . 4 (2): 103.
Hadjon P M. 1997. Tentang Wewenang. YURIDIKA . 5 & 6 Tahun XII. Husin  T.  2015.  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Secara  Adat  Gampong  Di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum . No. 67. Th. XVII: 517.

## Skripsi:
Rahmawati C. 2021. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Perangkat Adat  Di  Kecamatan  Seruway  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Skripsi .  Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Qanun  Kabupaten  Aceh Tamiang Nomor  19  Tahun 2009  Tentang Pemerintahan Kampung
Peraturan  Bupati  Aceh  Tamiang  Nomor  36  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Duduk Setikar Kampung