## PASAR RAKYAT VS. PASAR MODERN KETIMPANGAN PENGATURAN PRODUK HUKUM DAERAH 1
Agus Triono, HS. Tisnanta
Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Bandar Lampung Email: agus.triono@fh.unila.ac.id, eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

## Abstract
The rapid development of modern markets is currently inversely proportional and even poses a threat to the existence of traditional markets (people's markets) which are the driving force of the people's economy. In contrast, the regulation in regional legal products actually favors the growth of the modern market and overrides the sustainability of the people's market. This study aims to examine the regulation of the modern market and the people's market with indicators of Pancasila values.  This  research  is  very  urgent  to  be  carried  out  in  order  to  identify  and  resolve  legal problems  in  the  regulation  of  modern  markets  and  people's  markets  today.  This  study  uses  a normative legal research method with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The results of the study indicate that there are regulatory imbalances that occur in the formulation of article by article regulations in regional legal products. The inequality is in the form of the local government's alignment with the modern market and the weak protection of the people's market. This partisanship can be interpreted as a paradigm shift in development that is more oriented towards trade liberalization than the protection of the people's market as the nation's  cultural  heritage  that  reflects  the  values  of  Pancasila,  namely  the  value  of  mutual cooperation,  solidarity  and  diversity.  For  this  reason,  in  the  future, regulations  governing  the arrangement of modern markets and people's markets should be able to balance the two and be consistent, coherent and correspond to the values of Pancasila.
Keywords : People's Market; Modern Market; Inequality; Regional Law Products.

## Abstrak
Pesatnya perkembangan pasar modern saat ini berbanding terbalik dan bahkan menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional (pasar rakyat) yang merupakan motor penggerak perekonomian rakyat. Kontrasnya, pengaturan dalam produk hukum daerah justru berpihak pada pertumbuhan pasar  modern  dan  mengesampingkan  keberlanjutan  pasar  rakyat.  Kajian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaturan  mengenai  pasar  modern  dan  pasar  rakyat  dengan  indikator  nilai-nilai Pancasila.  Penelitian  ini  sangat  urgen  dilakukan  guna  mengidentifikasi  dan  menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan pasar modern dan pasar rakyat saat ini. Kajian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  filosofis,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  ketimpangan pengaturan yang terjadi dalam perumusan pasal per pasal pengaturan dalam produk hukum daerah. Ketimpangan  tersebut  berupa  keberpihakan  pemerintah  daerah  terhadap  pasar  modern  dan lemahnya perlindungan terhadap pasar rakyat. Keberpihakan ini dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan  paradigma  pembangunan  yang  lebih  berorientasi  pada  liberalisasi  perdagangan
1 Hasil Penelitian (Kajian dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan), Kerjasama PKHP FH Unila dan BPIP, tahun 2021.
dibanding perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai  Pancasila  yaitu  nilai  kegotongroyongan,  solidaritas  dan  kebhinekaan.  Untuk  itu,  ke depan, regulasi yang mengatur mengenai penataan pasar modern dan pasar rakyat hendaknya dapat menyeimbangkan keduanya dan konsisten, koheren dan koresponden dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata kunci : Pasar Rakyat; Pasar Modern; Ketimpangan; Produk Hukum Daerah.

## A. Pendahuluan
Fenomena perkembangan sektor perdagangan  yang  begitu  pesat  merupakan konsekuensi  logis  dari  adanya  liberalisasi perdagangan  yang  kini  tengah  terjadi  di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan  terjadinya  persaingan  bebas di  antara  pelaku  ekonomi  di  sektor perdagangan. Perkembangan  dan  Fenomena pasar  modern  baik  yang  berskala  toko swalayan,  minimarket  maupun  supermarket telah  membawa  dampak  yang  begitu  nyata bagi  masyarakat  baik  dari  sisi  ekonomi, sosial  maupun  budaya.  Apabila  tidak diantisipasi sejak dini maka akan membawa dampak  negatif  dan  membahayakan  bagi eksistensi  pasar  rakyat  termasuk  pelaku ekonomi pemodal kecil seperti UMKM dan koperasi.  Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia pada 2011 menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern saat ini jauh lebih tinggi yanki mencapai  31,4  persen  dibandingkan  dengan pasar  rakyat  yang  bahkan  kurang  dari  0 persen yakni -8,1 persen ( Pasar Tradisional Vs  Pasar  Modern  |  BaKTINews ,  2019). Bahkan  dalam  kurun  waktu  2007-2011, sebanyak 3.800 pasar rakyat yang tersebar di berbagai  wilayah  di  Indonesia  lenyap  dan dialihfungsikan  menjadi pasar  modern yang dimonopoli  oleh  perusahaan  retail  raksasa maupun  infrastruktur  lain  yang  juga melibatkan perusahaan. Selain itu, keberadaan  pasar  rakyat  juga  mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena masifnya  kehadiran  mini market  yang  lebih dekat dengan konsumen dan tersebar hampir di  setiap  wilayah.  Angka  kecenderungan tersebut masih mungkin beranjak naik hingga 2021.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan  mencatat  bahwa  pada  tahun
2007  terdapat  13.750  pasar  rakyat  dengan 12,6 juta pedagang, akan tetapi keberadaannya kian menurun seiring dengan pesatnya  perkembangan  pasar  modern khususnya  di  perkotaan,  dan  dinamika perubahan tuntutan konsumen maupun faktor ekonomi  makro-formal  lainnya.  Merujuk pada  data  Kementerian  Perdagangan,  dari sekitar  9.950  pasar  rakyat  sebanyak  3.800 telah  lenyap.  Berdasarkan  Survey  AC Nielsen, pertumbuhan Pasar Modern (termasuk Hypermarket )  sebesar  31,4%, sementara pertumbuhan Pasar rakyat - 8,1 % (SWA,  Edisi  Desember  2004).  Bahkan perkembangan  peritel  modern  sudah  masuk hingga  wilayah  pinggir  kota  semenjak dikeluarkannya kebijakan deregulasi perdagangan pada tahun 2008. Jikalau tidak ada  kebijakan  dan  upaya-upaya  sistematis yang  memahami  karakteristik  dan  berpihak kepada  keberadaan  pasar  rakyat  dan pedagangnya,  maka  penghidupan  sekitar 12,6  juta  pedagang  pasar  rakyat  beserta keluarga, pegawai dan pemasok
komoditasnya  akan  terancam  kelangsungan kehidupannya (Kementerian
Pekerjaan Umum, 2011).
Pasar  rakyat  selalu  menjadi  indikator nasional  dalam  stabilitas  pangan  seperti beras,  gula,  dan  sembilan  kebutuhan  pokok lainnya.  Pasar  rakyat  di  seluruh  Indonesia masih  merupakan  wadah  utama  penjualan produk-produk  berskala  ekonomi  rakyat seperti: petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri rakyat). Puluhan juta orang menyandarkan  hidupnya  kepada  pasar rakyat. Interaksi sosial sangat kental di dalam pasar, mulai dari tata cara penjualan (sistem tawar menawar) sampai  dengan ragam latar belakang  suku  dan  ras  di  dalamnya. Keberadaan  pasar  rakyat  yang  menjadi
tumpuan  ekonomi  rakyat  kelas  bawah  dan pelaku usaha  mikro kian tergusur. Perkembangan pasar rakyat semakin terdesak oleh  perkembangan  pasar  modern  dalam bentuk pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan (hypermarket, supermarket, department store, mall, minimarket,  dsb)  baik  yang  melayani perkulakan, grosiran, maupun retail.
Fritjof  Capra melihat  fenomena ekonomi ini sebagai suatu kebuntuan dalam ilmu  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  dan teknologi  dipandang  sebagai  sesuatu  yang esensial oleh semua ahli ekonomi dan politisi. Meskipun demikian, malapetaka dapat hadir ketika perkembangan itu tidak terbatas dalam suatu  lingkungan  tertentu  (Penerjemah  M. Thoyibi,
2007). Dalam
konteks kesejahteraan, Amartya  Sen melihat  bahwa masalah  sentral  dalam  ilmu  ekonomi berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana  sesuatu  itu  berkembang  bagi anggota  masyarakat  (Mikhael  Dua,  2008).
Sen menjelaskan bahwa faktor ekonomi akan sangat  bersentuhan  dengan  kemanusiaan, terutama problem yang dihadapi masyarakat bawah  yang  dimiskinkan  oleh    proses pembangungan  yang  berorentasi  pada  pasar dan  bisnis.  Selain  itu , pandangan Yuichi Shionoya dalam  filosofi  Ekonomi  dan Moralitas  menarik  untuk  dikaji  terkait dengan pembangunan yang tidak lepas dari aspek  ekonomi  dan  moral  pada  suatu bangsa  (Yuichi  Shionoya,  2005).  Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara pembangunan ekonomi dan moral di mana keduanya  tidak  pernah  berada  pada  garis yang  sama.  Sehingga  deperlukan  suatu affirmatif  action untuk  mengatasi  kondisi seperti  ini  melalui  peran  aktif  pemerintah sebagai regulator atau fungsi mengaturnya dalam mengitervensi pasar yang cenderung tidak memberi
kesempatan pada masayarakat kalangan bawah.
Sebagai  negara  kesejahteraan,  sudah sepatutnya  pemerintah  hadir  dalam  setiap ruang  di  masyarakat  terutama  berkaitan dengan  problem  kesejahteraan. Jimly
Asshiddiqie menggambarkan tentang penerimaan  ide  sosialisme  di  dalam perumusan  cita  kenegaraan (staatsidee ) konstitusi, selain prinsip-prinsip demokrasi yang  popular  di  negara-negara  liberal (Jimly  Asshiddiqie,  2002).  Pemerintah dalam hal ini diharapkan turut bertanggungjawab  untuk  mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara  orang miskin itu. Sehubungan dengan hal itu, Dawam Rahadjo mengemukakan  bahwa  sosialisme  atau ekonomi  Pancasila  di  Indonesia  harus diwujudkan  dalam  penjelajahan  teori  dan praktek  (Hosein,  2016).  Upaya  yang dilakukan  oleh  Dawam  Raharjo  dan Murbiyanto  untuk  mempertahankan  asas kekeluargaan  di  Pasal  33  ayat  (1)  saat proses amandemen UUDNRI 2001 membuahkan hasil dan memunculkan  ayat (4) dan ayat (5). Hal ini menandakan bahwa ada  dinamisasi  nasional  yang  sangat  erat kaitannya  dengan  pergeseran  paradigma perekonomian rakyat salah satunya pengaturan mengenai pasar.
Adanya  kesenjangan  yang  terjadi antara warung dan pasar rakyat yang dikelola oleh masyarakat kecil dengan pasar dan toko modern  terjadi  karena  terbatasnya  akses terhadap  faktor  modal,  informasi,  dan teknologi,  baik  dari  sisi  kepemilikannya, maupun  dari  sisi  distribusinya.  Sebagai akibat  terbatasnya  akses  ini,  peningkatan fungsi  dan  peran  serta  posisi  pasar  rakyat juga  sangat  terbatas  dibandingkan  dengan pasar modern. Konsentrasi kegiatan perekonomian  yang  memperlebar  jurang kesenjangan,
sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.
Dalam  konteks  otonomi  daerah, keberadaan  produk  hukum  daerah  sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan pendorong  dalam  upaya  mengoptimalkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan  asas  otonomi.  Kewenangan membentuk produk hukum daerah
merupakan  salah  satu  bentuk  kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerahnya  masing-masing  (Reny  Rawasita, et.al,  2009).  Dari  sisi  pemerintah  daerah, desentralisasi  bertujuan  untuk  mewujudkan political  equality , local  accountability dan local  responsiveness .  Sementara  dari  sisi pemerintah  pusat,  desentraliasi  bermakna sebagai political education , provide training in  political  leadership dan create  political stability  (Syarif  Hidayat,  2006) .  Produk
hukum daerah menjadi instrumen pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  penting dalam  menentukan  arah  dan  kebijakan pembangunan  daerah. Akan  tetapi,  pelbagai persoalan  seringkali  muncul  dalam  praktik penyelenggaraan  otonomi  daerah  berkaitan dengan  penyusunan  dan  pelaksanaan  suatu produk hukum daerah. Pembentukan produk hukum  daerah  seperti  Peraturan  Daerah (Perda)  maupun  Peraturan  Kepala  Daerah (Perkada) yang sifatnya pengaturan ( regeling )  merupakan  faktor  determinan dalam  proses  integrasi  nilai-nilai  keadilan sosial  dan  kesejahteraan  rakyat.  Produk hukum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah daerah,  tidak  hanya  sebagai  alat  kontrol sosial  dan  rekayasa  sosial,  tetapi  juga harus  menjadi  alat untuk  memberdayakan masyarakat  ( social  empowering). Di sinilah Pemerintah daerah dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan  terobosan  atau  inovasi  yang memungkinkan daerah lepas dari formalitas  politik  desentralisasi  dengan mengatur  masyarakatnya  sesuai  dengan tujuan yang ditetapkan.
Melalui  inovasi  yang  dilegitimasi dengan  suatu  produk  hukum  oleh pemerintah daerah itu, harapannya masyarakat  dapat  hidup  lebih  sejahtera, adil  dan  makmur.  Hal  ini  sesuai  dengan apa  yang  dikemukaan  oleh  Satjipto Raharjo  bahwa  peraturan  yang  bersifat mengatur  merupakan  suatu  institusi  yang mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan yang  adil,  sejahtera  dan  membuat  manusia bahagia (Satjipto Rahardjo, 2009). Eksistensi Produk  hukum  daerah  yang  dibentuk  tidak
dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagai rasio  praktis    manusia,  yaitu  kebahagiaan (happiness) melalui keteraturan tata kehidupan  masyarakat.  Esensi  produk hukum yang dimaksud juga harus mampu menciptakan  nilai  keadilan/kesetaraan, kemanfaatan,  dan  kepatian  sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang diletakkan  pada  cita  negara  ( staatsidee), dalam  proses  bernegara  (Gustav  Radbruch, 1947).
Secara  praktis,  kajian  ini  akan mengevaluasi dan mengidentifikasi problem hukum dari produk hukum daerah berupa  perda  yang  mengatur  mengenai penataan  pasar  modern  dan  pasar  rakyat. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko  Swalayan dan  Pusat  Perbelanjaan  adalah  satu  dari banyak  perda  yang  mempunyai  makna strategis  untuk  dikaji  dengan  berlandaskan pada nilai ekonomi dan moralitas Pancasila. Pengkajian  perda  tersebut  dibutuhkan berkenaan dengan dinamika ekonomi, politik, sosial  dan  budaya  yang  terus  berkembang. Dinamika aspek-aspek tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dengan dinamika masyarakat  yang  berkenaan  dengan social empowering di  daerah  yang  terkait  erat dengan implementasi nilai-nilai Pancasila.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif ( Normative Legal Research ).  Penelitian  hukum  normatif disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003).  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010). Penelitian  dilakukan  dengan  menelaah aturan-aturan positif untuk  mengurai permasalahan-permasalahan  dalam  suatu
produk  hukum  daerah  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( Statute Approach ).
Pendekatan  tersebut  kemudian  akan dipertajam  dengan  pendekatan  konseptual ( Conseptual  Approach )  dan  pendekatan filosofis  ( Filosofis  Approach ).  Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari  pemikiran  para  ahli  atau  pakar  dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang  dibahas  (Soemitro,  1998).  Pendekatan filosofis  yang  dilakukan  adalah  untuk memahami  makna  filosofis  dari  materi muatan yang diatur dan untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut telah mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai falsafah hidup bangsa ( philosophie groundslag).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Keseimbangan  Antara  Ekonomi dan Moral
Negara  hukum  merupakan  kerangka dasar  dalam  membangun  sistem  hukum nasional  yang  melindungi  dan  menolong rakyatnya  akan  tetapi  tidak  melupakan aspek  globalisasi.  Negara  hukum  yang diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUDNRI tidak  hanya  berhenti  pada  tugas-tugas menyelenggarakan  berbagai  fungsi  publik.
Negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila senantiasa berupaya untuk mewujudkan moral negara yang  terkandung  dalam  staatsidee  yaitu keadilan  sosial  dan  kesejateraan  umum. Keberadaan  negara  hukum  harus  mampu membahagiakan  rakyatnya  sebagaimana dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo (Satjipto  Rahardjo,  2008).  Makna  penting kerangka negara hukum adalah menumbuhkan  kepercayaan  kepada  rakyat akan kewibawaan negara dan legitimasinya dalam menjalankan
fungsi-fungsi pengendalian.  Negara  sebagai  entitas pemegang  kekuatan  politik  harus  mampu
merebut  kepecayaan  rakyatnya  sehingga terbangun  rasa  kesetiaan  terhadap  sistem hukum. Upaya merebut kepercayaan rakyat dilakukan  melalui  kerangka  demokrasi yang  sesuai  dengan  struktur  sosial masyarakat.  Faktor  dominan  yang  paling berpengaruh  untuk  merebut  kepercayaan rakyat  adalah  tingkat  kesejahteraan  dan jaminan-jaminan  harapan  rakyat  melalui hukum  dan  kebijakan  yang  dibangun. Negara harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sistem ekonomi melalui jaminan stabilitas politik, ekonomi dan  keamanan.  Jaminan  negara  akan memberikan  makna  bagi  rakyatnya  untuk bekerja meraih harapan-harapan kesejahteraan  hidup.  Fungsi  negara  dalam hal  ini  adalah  mendistribusikan  hak  dan kwajiban  untuk  menciptakan  keadilan sosial.  Sistem  hukum  yang  kuat  akan mampu  memberikan  jalan  keluar  pada setiap titik rawan krisis yang selalu terjadi. Ia  akan  kuat  bila  tertanam  dan  tumbuh dalam  struktur  sosial  masyarakatnya. Pengingkaran  terhadap  hal  tersebut  hanya akan  menghasilkan  kepercayaan  dan kesetiaan rakyat  pada negara secara semu. Oleh  karena  itu,  ia harus  tumbuh  bersama dan  membuka  diri  terhadap  tuntutan kebutuhan masyarakat melalui proses peran serta (Inspraak) masyarakat,  pemerintah dan  para  penanam  modal  dalam  proses pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan yang hanya menitikberatkan  dari  segi  pertumbuhan ekonomi semata, sudah tidak dapat diterima lagi. Fritjof  Capra melihat  ada  kebuntuan ilmu ekonomi dengan mengemukakan bahwa, pertumbuhan  ekonomi  dan  teknologi dipandang sebagai sesuatu yang esensial oleh semua  ahli  ekonomi  dan  politisi,  meskipun seharusnya telah jelas bahwa perluasan yang tidak  terbatas  dalam  suatu  lingkungan  yang terbatas hanya akan menimbulkan malapetaka (Penerjemah M. Thoyibi, 2007). Apa yang dikemukakan oleh Capra tersebut sebenarnya  adalah  sebuah  peringatan  yang harus dicermati. Malapetaka yang ditimbulkan  oleh  pembangunan  yang  hanya
menitik  beratkan  pertumbuhan  semata  telah banyak  terjadi  di  depan  mata  kita,  seperti misalnya
kerusakan lingkungan, marginalisasi kelompok masyarakat tertentu dan  kemiskinan  yang  massif  di  berbagai belahan  dunia,  adalah  suatu  kegagalan pembangunan  ekonomi    yang  tidak berperspektif  sejarah  dan  faktor-faktor  non ekonomi. Ditambah dengan hasil KTT 1992 Rio yang menyimpulkan bahwa kemiskinan suatu  negara  dapat  dilihat  dari  level kerusakan lingkungannya.
Pembangunan ekonomi mau tidak mau harus bersentuhan dengan dimensi  filosofis, yang mencoba mencari dasar terdalam dalam praktek  ekonomi.  Ekonomi  tidak  hanya berurusan  dengan  masalah  teknis  yaitu masalah  produksi  dan  distribusi,  tetapi  juga dengan  persoalan  relasi  manusia  sebagai subyek  yang  terlibat  dalam  proses  produksi dan  konsumsi.  Dengan  menempatkan manusia  sebagai  subyek  dalam  relasi ekonomi,  maka  dimensi  sosiokultural  tidak dapat  dilepaskan,  karena  manusia  hidup dalam kosmologi yang inheren dengan nilai- nilai  etis  yang  dibangunnya. Amartya  Sen (Mikhael  Dua,  2008)  menjelaskan  bahwa sesungguhnya  ilmu  ekonomi  itu  berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana sesuatu itu berkembang bagi anggota masyarakat dan inilah yang merupakan masalah sentral dalam ilmu ekonomi kesejahteraan. Sen
menjelaskan bahwa ekonomi akan bersentuhan  dengan  masalah  kemanusiaan, terutama  berkaitan  dengan  persoalan  yang dihadapi  oleh  lapisan  masyarakat  yang dimiskinkan  oleh  proses  pembangungan yang berorentasi pada pasar dan bisnis.
Makna  hakiki  dari  pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang setinggi- tingginya  dengan  menggunakan  instrumen hukum  sebagai  landasan  pembangunan yang dijiwai oleh Pancasila sebagai margin of  appreciation .    Dalam  hal  ini  fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengintegrasi dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut.
Hukum  sebagai  lembaga  yang  melakukan pengintegrasian  terhadap  proses-proses
yang  berlangsung  dalam  masyarakat, hukum  menerima input dari  bidang ekonomi,  politik  dan  budaya  yang kemudian  diolahnya  menjadi output yang dikembalikan pada masyarakat. Output sub sistem  ekonomi  adalah penstrukturan  baru terhadap  suatu  proses  ekonomi.  Substansi hukum  harus  mampu  menciptakan  sebuah sistem ekonomi yang efisien dan menghilangkan hambatan-hambatan
ekonomis yang ada.
Ouput yang  dihasilkan  dari Input di kebeberapa bidang tersebut harus
mencitakan  perspektif  konstitusi  yaitu UUDNRI  1945  yang  merupakan  asas-asas umum  ( general  pinciples )  sistem  hukum positif.  Eksistensi  UUD  bukan  sekedar suatu  peraturan  biasa,  namun    merupakan teks moral yang memuat tata nilai, visi dan kosmologi bangsa Indonesia. Yang bertujuan untuk menciptakan norma-norma hukum  yang  melindungi  dan  menolong segenap  masyarakat.  Sehingga  tatanan global  mengharuskan  pemerintah  Indonesia untuk melakukan intropeksi dan merumuskan  kembali  strategi  pencapaian tujuan  nasional  sesuai  dengan  standar- standar  norma  serta  tantangan  global  yang dihadapi.  Setiap  masalah  sosial  yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia merupakan  masalah  hukum  yang  tunduk pada  rezim  hukum  nasional,  internasional dan  hukum  kosmopolitan.  Fungsi  hukum melalui instrumen  yang  mencirikan pengaturan  yang  melindungi,  bertujuan untuk  menjaga  kedaulatan  ekonomi  dan implikasinya  dengan  kedaulatan  hukum Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan  antara  moral  dan  ekonomi. Serta  negara  dapat  dengan  sejalan melakukan  “kontrol  sosial”  terhadap masyarakat.  Kontrol  sosial  didapat  dari keseimbangan  moral,  dan  kedaulatan ekonomi  melalui  kedaulatan  hukum  yang tidak  melupakan  aspek  global  dan kepentingan  nasional. Terdapat  dua fungsi yang  harus  dipenuhi  dalam  menciptakan keseimbangan  antara  moral  dan  ekonomi yaitu  melalui  fungsi  hukum  yang
melindungi  dan  menolong  masyarakat. Kedua  fungsi  tersebut  akan  akan  saling mendukung yang dimana fungsi melindungi sudah diamanatkan dalam UUD 1945  dan  proses  menolong  dilaksanakan melalui instrumen hukum sebagai landasan kebijakan  nasional.  Namun  amanat  UUD 1945  sebagai general principle diperlukan penafsiran  lebih  lanjut  untuk  merumuskan apa  tolak  ukur  perlindungan  yang dituliskan dan apa yang di cita-cita kan.
Yuichi  Shionoya dalam  filosofi Ekonomi dan Moralitas menjelaskan bahwa ekonomi  dan  moralitas  tidak  pernah berjalan  dalam  satu  jalur  yang  sama. Apabila  ekonomi  suatu  bangsa  naik  maka aspek  moralitas  akan  turun,  sebaliknya apabila  moral  suatu  bangsa  naik  maka aspek  ekonomi  akan  turun  (Yuichi Shionoya,  2005).  Penjelasan  lebih  detil dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Ekonomi dan Moralitas dalam Perspektif Sejarah
Gambar 2. Empat Aspek Penting yang Harus Dipenuhi
Akan tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar, bagaimanakah cara mewujudkan ekonomi  dan  moral  Indonesia  yang seimbang? Diperlukannya instrumen hukum  yang  tidak  hanya  memenuhi kewajibannya  sebagai  pelindung,  akan tetapi  butuhnya  tindakan  pertolongan kepada  masyarakatnya.  Fungsi  hukum dalam  perlindungan  masyarakat  harus memperhatikan 4 aspek penting yang harus dipenuhi,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Yuichi  Shionoya keempat  aspek  tersebut pada  Gambar  2. Justice (Keadilan)  dan Excellence (Keunggulan) menempati bagian  pemenuhan  Moralitas, Efficiency (Effisiensi)  dan Liberty (Kebebasan) menempati bagian pemenuhan Ekonomi. Proses  amandemen  I  –  IV  UUDNRI 1945,  selain  telah  mengubah  struktur kelembagaan  negara,  amandemen  tersebut juga  telah  mengubah  substansi  secara revolusioner,  terutama  yang  berkaitan dengan  negara  Indonesia  sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare  state ).  Menurut Jimly Asshiddiqie bab XIV menggambarkan  diterimanya  pengaruh paham sosialisme di dalam perumusan cita kenegaraan (staatsidee )  dalam  konstitusi kita, di samping prinsip-prinsip demokrasi yang popular  di lingkungan  negara-negara liberal  (Jimly  Asshiddiqie,  2002). Sebagai negara sosial/negara kesejahteraan diharapkan  turut  bertanggungjawab  untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin itu  (Magnis  Suseno,  1987).  Perekonomian nasional  yang  diatur  dalam  Pasal  33 diamandemen  dengan  dua  ayat  yaitu  ayat (4)  dan  ayat  5.  Dalam  Pasal  33  ayat  4 dicantumkan  prinsip-prinsip  kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Aspek keadilan dan efisiensi sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Pasal 33 ayat 4 memenuhi setengah unsur dari 4 aspek  penting  yang  dikemukakan  oleh Yuichi  Sionoya. Unsur  keunggulan  dan
kebebasan  tidak  masuk  di  dalam  bagian perekonomian nasional, akan  tetapi penasfisran  di  dalam  pembukaan  UUD 1945 yang menyatakan memajukan kesejahteraan  umum  dapat  ditafsirkan sebagai  pemenuhan  aspek  keunggulan dan kebebasan.  Dengan  mengingat  UUD  1945 sebagai general  principle tidak  terbatas pada  penafsiran  secara  umum  saja. Keterkaitan aspek penting yang dikemukakan  Yuichi  sejalan  dengan Konstitusi  untuk  melindungi  aspek-aspek pendukung  terwujudnya  keseimbangan moral dan ekonomi.
Sebagaimana keadaan yang terjadi di Indonesia,  perlindungan  masyarakat  oleh konstitusi dan keterkaitannya dengan aspek penting  dalam  membangun  keseimbangan ekonomi dan moral, Mahkamah Konstitusi menggugurkan  banyak  undang-undang yang bersifat liberal seperti privatisasi air. Amandemen Pasal 34 adalah ayat ayat (2), ayat  (3)  dan  ayat  (4),  sebagai  landasan fungsi  hukum  yang  menolong  masyarakat yang  didalamnya  menegaskan  bahwa jaminan  konstitusional  dikembangkannya kebijakan  kesejahteraan  yang  bersifat “ affirmative  action ”  bagi  kepentingan warga  masyarakat  yang  secara  struktural tidak beruntung sesuai ketentuan Pasal ayat (2).  Selain  itu,    sebagai  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  ditegaskan adanya  tanggung  jawab  negara  untuk mengembangkan  “ welfare  policy” di berbagai  bidang,  serta  tanggung  jawab untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan umum (public  service) sesuai  dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3).
Affirmative  action dalam  materi muatan  pengaturan  harus  memberikan rumusan  atau  pengaturan  yang  berorientasi pada  bantuan  standar  hidup  ( supporting living  standards )  dan    penanggulangan ketidakadilan
( reducing inequality ). Orientasi  rumusan  tersebut  akan  menjadi landasan untuk membentuk kebijakan sosial sebagai  upaya    menyeimbangkan  ekonomi dan moralitas. Sebagai perbandingan, dalam paham  liberal,  negara  berkewajiban  untuk
membentuk    kebijakan  sosial  liberal  yang diorientasikan  untuk  mengatasi  kegagalan pasar.  Substansi  kebijakan  sosial  tersebut pada  hakekatnya  paralel  dengan  nilai sosialisme  Pancasila  yang  dilandaskan  pada sila-silanya. Makna kebijakan sosial tersebut menekankan  pada  penghargaan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  melalui pemberdayaan (empowering) dan  tanggung jawab  manusia.  Berkenaan  dengan  hal tersebut fungsi penting yang harus dilakukan oleh  pemerintah  adalah  meningkatkan integrasi sosial ( promoting social integration). Oleh karena itu, materi muatan peraturan  perundang-undangan  selayaknya mengarah  pada  hal  tersebut  melalui pengakuan  atas  hak  rakyat  untuk  berperan serta.
Dinamika paham negara kesejahteraan
( welfare  state )  di  Indonesia  berkembang secara paralel dengan proses sejarah politik. Perubahan  mendasar  terjadi  pada  proses amandemen  UUD  Negara  RI  tahun  1945 yang telah mengubah struktur kelembagaan negara  dan  substansi  secara  revolusioner negara Indonesia sebagai. Dalam amandemen ke IV terdapat perubahan yang sangat  mendasar,  pada  bab  XIV  yang mengatur  tentang  Perekonomian  Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pada naskah asli, masalah perekonomian nasional merupakan bagian dari bab tentang kesejahteraan sosial. Hasil  amandemen  ke  IV,  perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dibedakan  satu dengan yang lain, masing- masing dalam pasal tersendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie menggambarkan  diterimanya  pengaruh paham sosialisme di dalam perumusan cita kenegaraan (staatsidee )  dalam  konstitusi kita, di samping prinsip-prinsip demokrasi yang popular  di lingkungan  negara-negara liberal  (Jimly  Asshiddiqie,  2002). Sebagai negara sosial/negara kesejahteraan 2
diharapkan  turut  bertanggungjawab  untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin
2 Menurut  Magnis  Suseno  lebih  tepat  menggunakan istilah negara sosial, lihat bukunya “etika Politik”
itu.  Perekonomian  nasional  yang  diatur dalam  Pasal  33  diamandemen  dengan  dua ayat yaitu ayat (4) dan ayat 5. Dalam Pasal 33  ayat  4  dicantumkan  prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Idiologi  Pancasila  nampaknya belum menjadi margin  of  appreciation dalam proses  perubahan  sosial.  Sehubungan dengan hal itu, Dawam Rahadjo mengemukakan  bahwa  sosialisme  atau ekonomi  Pancasila  di  Indonesia,  baru  dan sedang  dicari  dari  waktu  ke  waktu  dalam penjelajahan  teori  dan  praktek  (Dawam Rahardjo,  1981).  Bahkan  dalam  proses amandemen  UUDNRI  tahun  2001  ada upaya  untuk  mengubah  Pasal  33  ayat  (1) dengan menghilangkan  asas  kekeluargaan. Upaya  yang  gigih  untuk  mempertahankan asas  tersebut  dilakukan  oleh  Dawam Rahadjo dan Mubiyarto sehingga munculah ayat (4) dan ayat (5).  dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat 4 mengatur tentang prinsip efisiensi berkeadilan  yang  terkait  dengan  faham ekonomi  liberal  (mengandung minimum state dan  diselenggarakan  dalam  konteks pasar  kapitalis)  yaitu  dalam  mekanisme redistribusi  pendapatan  sesuai  dengan kontribusinya  dalam  proses produksi  yang akhirnya  yang  paling  diuntungkan  adalah pemilik modal dengan korban rakyat yang powerless dan tidak mempunyai akses pada sumber-sumber  ekonomi  maupun  politik (Didin  S  Damanhuri,  n.d.).  Semangat sosialisme dalam bab XIV menggambarkan diterimanya pengaruh paham sosialisme di dalam perumusan cita kenegaraan (staatsidee )  dalam  konstitusi  kita.  Paham sosialisme tersebut perwujudannya didelegasikan melalui peraturan perundang-undang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  33  ayat    (5).    Problem  yang kemudian muncul  adalah  hilangnya semangat  sosialisme  yang  diganti  dengan
semangat liberalisme. Watak  liberal peraturan perundang-undangan telah mereduksi staatsidee (cita kenegaraan) yang dibangun  dalam  UUD  Negara  RI  1945. Sistem perundang-undangan
yang
dibangun  tidak  lagi  setia  menjabarkan konstitusi,  tetapi  justru  malah  mereduksi dan mengamputasi staatsidee yang menjadi landasan  dibangunnya  negara  (Satjipto Rahardjo,  2007) . Reduksi  dan  amputasi yang  dilakukan  oleh  perundang-undangan terhadap  UUD  telah  mengakibatkan hilangnya totalitas kehidupan dan ketertiban  sosial.  Orentasi  dan  keutuhan masyarakat  dalam  upaya  mencapai  tujuan pun  menjadi  hilang.  Keberpihakkan terhadap pemilik modal adalah watak yang khas dalam hukum liberal. Privatisasi, telah mengubah  pelayanan  bagi  semua  orang menjadi  penjualan  kepada  konsumen. Ditangan  publik,  setiap  orang  mendapatkan layanan  dasar  karena  ia  adalah  warga masyarakat  yang  memang  berhak  untuk mendapatkannya.  Namun,  ditangan  sektor swasta,  pengelolaan  dan  penyediaan  jasa layanan dasar adalah bisnis dan setiap warga masyarakat adalah konsumen (pembeli).
Watak  hukum  liberal  telah  mencabik- cabik tatanan sosial budaya masyarakat untuk berpaling kepada Amirican Style . Masyarakat tanpa sadar tercabut dari akar budayanya dan kehilangan identitas. Rasionalitas ( rationality ) barat dalam berhukum menempati nilai tertinggi, dengan melupakan kebahagiaan  ( happiness )  sebagai  nilai ketimuran yang adiluhung (Satjipto Rahardjo, 2008).  Watak  hukum  liberal  tersebut  telah menimbulkan  benturan-benturan  budaya karena kosmologi masyarakat indonesia yang tidak cocok dengan watak liberal. Komunitas masyarakat  yang  tadinya  hidup  dalam kearifan lokal yang membawa keseimbangan lahir batin digiring untuk hidup dalam dunia materialisme. Akibat yang kemudian muncul kemiskinan  dan  ketidakadilan  sosial  yang disebakan karena ketidakberdayaan ( powerlessness ),  keterkucilan (isolation), kerentanan (vulnerability) dan terancamnya
penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livehood ).
2. Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Rakyat,  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan  dalam  Mewujudkan
Keseimbangan Ekonomi dan Moral
Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, orientasi pembangunan perekonomian tersebut harus diarahkan pada keselamatan  rakyat  sebagai  tujuan  tertinggi ( bonum  commune )  dari  dibentuknya  negara ini  (Yustinus  Prastowo,  2018).  Sehingga peran  pemerintah  menjadi  aktif  dalam mengawasi dan mengatur jalannya kebijakan perekonomian. Perda Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko  Swalayan dan  Pusat  Perbelanjaan  telah  dibentuk  di beberapa  daerah  termasuk  di  Kabupaten Bondowoso  sejalan  dengan  arus  globalisasi di  daerah  dan  pelaksanaan  otonomi  daerah yang  memberi  kewenangan  mengatur  oleh pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga  terkait dengan  semakin  pesatnya  perkembangan pasar  modern  yang  memicu  gejolak  di masyarakat.  Kebutuhan  akan  pengaturan mengenai  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Rakyat,  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan menjadi penting dalam menjamin  terlaksananya  iklim  usaha  yang sehat, kompetitif dan berkeadilan.
Terkait  dengan  konsekuensi  pesatnya pasar  modern  yang  dikhawatirkan  akan menggerus  keberadaan  pasar  rakyat  dan UMKM,  maka  kajian  terhadap  perda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan  juga menjadi  penting  terutama  pada pembahasan mengenai problem hukum yang muncul dari adanya  jenis  perda  seperti  ini.  Selanjutnya, penetapan dan analisis problem hukum yang diatur  dalam  muatan  perda  ini  difokuskan pada aspek-aspek penting yang bersinggungan  langsung  dengan  asas keseimbangan  ekonomi  dan  moral  yakni pemenuhan  aspek  ekonomi  berupa  efisiensi dan  kebebasan  dan  di  aspek  moral  berupa keadilan dan keunggulan.
Berdasarkan  kajian  normatif  terhadap Perda  Kabupaten  Bondowoso  No.  5  Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan  teridentifikasi  problem  hukum yang  erat  kaitannya  dengan  implementasi asas kesimbangan ekonomi dan moral yakni adanya  kesenjangan  antara  pasar  rakyat dengan pasar modern dan lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi pasar rakyat.
a. Ketimpangan  Pengaturan  Antara Pasar Rakyat dan Pasar Modern
Peraturan daerah tentang Penataan  pasar  rakyat,  toko  swalayan dan  pusat  perbelanjaan  ini  pada dasarnya  akan  menjadi  acuan  untuk penataan  pasar  rakyat  dan  pasar modern  di  Kabupaten  Bondowoso,
Perda ini bertujuan untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan mengatur kestabilan serta mengurangi ketidakseimbangan
pertumbuhan  ekonomi  antara  Toko Swalayan,  Minimarket  dan  Pasar rakyat  serta  UMKM  yang  ada  di Kabupaten  Bondowoso.  Perda  No.  5 Tahun  2020  sebagai  suatu  bentuk pengaturan  ( Rule) perlu  dikaji  dari aspek filosofis, sosiologis dan
yuridisnya.  Dari  kajian  pada  aspek filosofis,  ditemukan  bahwa  perda  ini hendak  memberi  pengaturan  guna mewujudkan  kesejahteraan.  Hal  ini nampak  pada  konsideran  menimbang yaitu: “……. meningkat perekonomian daerah  dan  memacu  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.
Perda sejenis ini memberi aturan bagaimana
seharusnya bisnis dijalankan  secara  kompetitif  tanpa meninggalkan  aspek  moral  yang menjadi  cita-cita  bersama.  Dari  sisi pengaturan,  bahwa  Perda  Kabupaten Bondowoso ini memang perlu dibentuk mengingat pesatnya pertumbuhan pasar modern  yang  bersinggungan  langsung dengan  pasar  rakyat.  Kekhawatiran akan  tergerusnya  eksistensi  pasar
rakyat  menjadi  poin  penting  dalam pengaturan ini. Akan tetapi jika dilihat dari  pijakan  berpikir  dari  perda  yang dibentuk ini justru cenderung memperlebar kesenjangan antara pasar rakyat dengan pasar modern.
Kesenjangan  antara  pasar  rakyat  dan pasar modern terutama dalam pengaturan di Perda No. 5 Tahun 2020 ini nampak jelas dari dikeluarkan perda ini  yang  lebih  banyak  mengatur mengenai  dukungan  terhadap  pasar modern  dibanding  pasar  rakyat  dan pedagang kolontongan/rumahan.
Padahal  secara  filosofis,  perda  ini seharusnya diorientasikan pada kesejahteraan  masyarakat  secara  luas berbasis keadilan.
Kesenjangan semakin menguat ketika diterbitkannya perda  ini.  Alasannya  karena  hadirnya perda ini justru lebih berorientasi pada liberalisasi  dan  kompetisi  sementara pasar rakyat, UMKM maupun pedagang  rumahan  kalah  bersaing karena kapasitas ( capacity ) baik modal maupun  akses  terhadap  pemerintahan sangat lemah.
Dari aspek
sosiologis, pembentukan  perda  ini  merupakan respon  dari  pesatnya  perkembangan zaman  dan  globalisasi  yang  ditandai dengan  adanya  perubahan  gaya  hidup masyarakat  sebagai  konsumen  yang telah  beralih  atau  lebih  memilih berbelanja ke pasar modern dibanding ke  pasar  rakyat  maupun  warung kelontongan.  Lebih  dari  itu,  banyak kelebihan  yang  didapat  dari  adanya pasar modern ini antara lain kenyamanan  dan  kebersihan,  harga barang yang terjangkau dan diskon atau potongan  harga  dari  produk-produk yang  ditawarkan.  Selain  itu,  adanya pasar  modern  ini  membuka  lapangan pekerjaan  (Ariyani,  2019).  Kelebihan ini  juga  memperbesar  kesenjangan yang berdampak pada eksistensi pasar rakyat/tradisional dan warung kelontongan/pedagang  rumahan  yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pasar rakyat. Tren masyarakat yang beralih berbelanja ke toko  modern  juga  selain  sebagai fenomena  sosial  yang  tak  dapat dihindari  juga  perlu  dimaknai  sebagai suatu problem hukum.  Dengan demikian, perda seperti ini semestinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan munculnya peluang berkompetisi yang  adil.  Selain  itu,  perda  ini diharapkan mampu mendorong produktifitas  masyarakat  di  daerah secara  luas  dan  memberi  kesempatan ( opportunity ) yang lebih bagi
masyarakat  pelaku  perdagangan  di pasar rakyat maupun warung
kelontongan.
Dari  aspek  yuridis,  perda  ini merupakan breakdown dari  peraturan yang lebih tinggi diantaranya pengaturan  mengenai  tata  kelola wilayah  (zonasi)  pasar  rakyat  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut  yaitu  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  112  Tahun  2007  tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selaras  dengan  pengaturan  di  daerah melalui  perda  ini,  Pasal  2  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar hukum yang  harus  diatati  dalam  melakukan tata  kelola  wilayah  pasar  rakyat  di Indonesia. Dalam ketentuan di Perpres, zonasi  atau  letak  pasar  modern  harus ditempatkan  di  kawasan  baru  dan berada  di  luar  pemukiman.  Selain  itu, ketentuan  mengenai  jarak  minimal antara  pasar  rakyat  dengan  pasar modern  atau  pusat  perbelanjaan modern harus ditaati. Meski ketentuan jarak  ini  tidak  langsung  berdampak pada  kemudahan  akses  masyarakat untuk  mendapatkan  barang  konsumsi yang mereka butuhkan karena faktanya di  pasar  modern  justru  lebih  lengkap.
Sehingga  masyarakat  tetap  memilih pasar  modern.  Oleh  karenanya,  perda ini  perlu  lebih  menguatkan  kapasitas dari pedagang di pasar rakyat maupun warung rumahan.
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan, perda No. 5 Tahun 2020 ini justru memperlebar kesenjangan antara pasar  modern  dengan  pasar  rakyat karena  tidak  memperhitungkan  jarak antar  keduanya.  Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  dalam  pengaturan  mengenai jarak antara pasar rakyat dengan pasar modern  justru  diperkecil.  Dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2020.  Di  Pasal  21  ayat  (2)  poin  a disebutkan,  antara  toko  swalayan dengan pasar rakyat paling dekat radius 50 (lima puluh) meter. Ketentuan Jarak tersebut  sangat  jauh  berbeda  dengan Perda Kabupaten Bondowoso
sebelumnya  yakni  Perda  No.  3  Tahun 2012.  Dalam  Pasal  7  ayat  (3),  Jarak Pusat  perbelanjaan  dan  Toko  Modern dengan Pasar rakyat paling dekat 1.000 (seribu)  meter.  Perubahan  yang  justru merugikan keberadaan pasar rakyat ini mengindikasikan  adanya  kepentingan ( interest )  yang  justru  berpihak  pada pelaku  usaha  pasar  modern  atau  para pemilik modal besar.
Berdasar  pada  uraian  di  atas, kesenjangan  yang  cukup  besar  antara pasar modern dan pasar rakyat, UMKM maupun pedagang kelontongan menemukan  alasannya.  Tumbuhnya pasar  modern  secara  pesat  menjadi kekhawatiran  akan  matinya  pasar rakyat.  Anggapan  masyarakat  bahwa pasar  modern  lebih  menguntungkan menjadi  bukti  nyata  kesenjangan  itu. Dampak negatif dari munculnya toko- toko modern tersebut adalah mematikan  banyak  ritel  dan  pasar- pasar rakyat. Padahal jika dilihat lebih jauh,  pasar  rakyat  menjadi  entitas berperan untuk mendinamisasi ekonomi  dan  menopang  tegaknya ekonomi rakyat dan memiliki tanggung
jawab  karena  selama  ini  berperan sebagai  ruang  yang  menjaga  dan menyangga  dinamika  sosio-kultural masyarakat  (Ariyani,  2019).  Dari  sini dapat  dipahami  bahwa  pasar  rakyat jauh berbeda dari sistem pasar modern yang  lebih  memenuhi  aspek  ekonomi berupa  efisiensi  ( efficiency )  berupa berbagai  kemudahan  dan  kenyamanan pelayanan  yang  ditawarkan  dan kebebasan  ( liberty )  bagi  pelaku ekonominya yakni dengan diterapkannya konsep liberalisasi perdagangan.  Sementara  pasar  rakyat maupun  pedagang  rumahan  justru memiliki keunggulan ( excellent )
seperti adanya budaya tolongmenolong antar  sesama  dengan  cara  memberi pinjaman terlebih dahulu kepada yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan implementasi nilai kemanusaiaan (kekeluargaan). Selain itu, keunggulan pasar modern yang lain adalah tempat bertemunya  atau  interkasi  antar masyarakat  sebagai  perwujudan  nilai persatuan (kebangsaanm kenusantaraan dan bhineka tungkal ika) serta  menumbuhkan  rasa  solidaritas yang  tinggi  antar  sesama  atau  entitas yang  ada  dalam  mekanisme  pasar. Beberapa  keunggulan  pasar  rakyat  ini telah  memenuhi  aspek moral berupa perilaku  yang  sangat  terpuji  di masyarakat  tetapi  tidak  menjadi pertimbangan utama dalam perda ini.

## b. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Rakyat Lemah
Di tengah era globalisasi saat ini, masyarakat  digiring  pada  pola  hidup konsumtif dan praktis dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana perbelanjaan  yang  terus  didorong dengan  alasan  investasi.  Prioritas pembangunan  juga  diarahkan  pada terwujudnya  efisiensi  di  pelbagai bidang  salah  satunya  perubahan kebijakan yang mengarah pada tumbuh kembangnya pasar modern.
Argumentasi  tersebut  dibuktikan  oleh data  riset  Asosiasi  Pengelola  Pasar Indonesia  di  tahun  2011  yang menyebutkan  bahwa  pertumbuhan pasar modern jauh lebih tinggi bahkan mencapai  31,4  persen  dibandingkan dengan  pasar  rakyat  yang  bahkan kurang dari 0 persen, yakni -8,1 persen (SWA,  Edisi  Desember,  2004).  Ada juga  riset  terkait  pengaruh  pesatnya pertumbuhan  pasar  modern  terhadap pasar rakyat yang menunjukkan bahwa keberadaan  ritel  atau  pasar  modern membawa dampak meningkatnya persaingan dalam mendapatkan konsumen. Dalam hal ini, pasar rakyat melalui  mekanisme  tawar  menawar yang  menjadi  ciri  khasnya  harus menurunkan margin keuntungan untuk dapat  bersaing  (Sarwoko,  2008). Berdasar  pada  beberapa  riset  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan terhadap pasar  rakyat wajib dilakukan melalui intrumen hukum dan kebijakan di daerah guna menyeimbangkan posisi tawar  pasar  rakyat  dalam  menghadapi tumbuh suburnya pasar modern.
Pasar  rakyat merupakan  pondasi dasar  perekonomian  rakyat  di  setiap wilayah. Sejalan dengan misi nawacita, pasar  tersebut  menjadi  cerminan  dari ekonomi  kerakyatan.  Akan  tetapi, pertumbuhan  pasar  modern  dan  pusat perbelanjaan  yang  sangat  pesat  yang dikelola  oleh  sektor  privat  telah menggerus  eksistensi  pasar  rakyat ( Badan  Pusat  Statistik ,  2019).  Dalam pengelolaan  dan  pengembangan  pasar rakyat,  beberapa  kendala  yang  masih dihadapi  yaitu:  1)  perubahan  perilaku konsumen  tidak  dibarengi  dengan perubahan perilaku pedagang dan para pengelola  pasar  rakyat,  sehingga banyak  konsumen  yang  beralih  ke pasar  modern;  2)  Pasar  rakyat  identik dengan tempat kumuh, semrawut, kotor, tindakan kriminal tinggi, tidak nyaman, harga  tidak-pasti  (tawar  menawar) fasilitas  minim  seperti  parkir,  toilet,
tempat sampah, listrik, air, jalan becek dan  sempit;  3)  Serbuan  pasar modern/hypermarket dengan dukungan kekuatan  modal  besar,  sistem,  dan teknologi modern, berhadapan langsung  dengan  pedagang  pasar rakyat.
Selain  itu,  terjadinya  alih  fungsi pasar  rakyat  menjadi  pasar  modern yang dimonopoli oleh pengusaha besar menjadi  bukti  eksistensi  pasar  rakyat semakin meredup. Padahal pasar-pasar rakyat merupakan warisan dan identitas budaya  bangsa  Indonesia.  Pasal  28  I ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan bahwa:
“ Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati selaras  dengan perkembangan
zaman dan peradaban ”.
Pasar  rakyat  merupakan  salah satu warisan budaya bangsa yang harus dimajukan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal  32  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya ”. Sehingga negara  wajib  memajukan  pasar  rakyat sebagai  uapaya  memajukan  budaya bangsa.  Melalui  instrument  hukum,
pemerintah harus memproteksi keberadaan  pasar  rakyat  ini  guna melindungi  pasar  rakyat  yang  di dalamnya  terdapat  para  pedagang kelompok UKM (usaha kecil menengah). Tujuan dibentuknya Perda tentang Penataan dan pembinaan Pasar rakyat,  took  swalayan  dan  pusat perbelanjaan adalah sebagai instrumen hukum  untuk  melindungi  eksistensi pasar  rakyat  dan  menekan  laju  pasar modern. Untuk itu diperlukan keterlibatan  semua  pihak  dalam
pembentukan  perda  ini  sehingga substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tingga dan lebih  dari  itu  bertentangan  dengan nilai-nilai  Pancasila  yang  hidup  di masyarakat.  Dalam  konteks  lokal, Kabupaten  Bondowoso  melalui  Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan berupaya untuk mengakomodir fenomena sosial ekonomi di
masyarakat yang menunjukkan pesatnya pertumbuhan pasar di daerah. Hal  ini  menjadi  isu  penting  dalam pembangunan perekonomian di masyarakat dimana melalui instrument hukum  tersebut  diharapkan  mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah. Akan tetapi, terbitnya Perda No. 5  Tahun  2020  ini  justru  menuai polemik di masyarakat. Hal ini terkait dengan  substansi  materi  yang  justru lemah dalam perlindungan pasar rakyat.
Pengaturan mengenai jarak menjadi problem hukum yang menimbulkan masalah baru di masyarakat. Di Pasal 21 ayat (2) poin a disebutkan,  antara  toko  swalayan dengan pasar rakyat paling dekat radius 50  meter.  Ketentuan  Jarak  tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Perda sebelumnya, yakni Perda No. 3 Tahun  2012 yang menyebutkan dalam  Pasal  7  ayat  (3)  bahwa  jarak pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern paling  dekat  1.000  (seribu)  meter. Padahal jika mengacu pada Perda No. 3 Tahun  2012,  selama  ini  banyak  toko modern  yang  melanggar  ketentuan tersebut  yakni  jaraknya  tidak  sampai 1.000  meter  dari  pasar  rakyat (Supriyatno,  2021).  Akan  tetapi  di Perda  yang  baru  yakni  Perda  No.  5 Tahun  2020  justru  jarak  tersebut dirubah menjadi lebih dekat. Sehingga ada  indikasi bahwa  pembentuk peraturan  justru  bukan  menertibkan pelanggar,  tetapi  malah  mengubah
aturan yang menguntungkan pelanggar. Sehingga  lahirnya  Perda No. 5  Tahun 2020  juga  tidak  melindungi  pasar rakyat.  Selain  itu,  dari  penelusuran terhadap  Naskah  akademik  (NA)  dari Perda  No.  5  Tahun  2020  ini  ternyata memang  berbeda  jauh  terkait  dengan penentuan  jarak  antara  pasar  rakyat dengan pasar modern. Dalam klausul di NA,  ketentuan  jarak  antara  toko modern dan pusat perbelanjaan dengan pasar  rakyat  paling  dekat  1.000  m (seribu  meter),  tetapi  di  Perda  No.  5 Tahun  2020  justru  berbeda  jauh  dari NA  yakni  hanya  dalam  radius  50  m (lima puluh) meter (Bahri, 2021).
Terkait dengan fakta ini, peneliti berpendapat bahwa hal itu merupakan proses politis yang biasa terjadi, tetapi perlu dipertanyakan orientasinya terhadap  pembangunan  ekonomi  di daerah. Dari sudut pandang liberalisasi, ketentuan ini jelas bertentangan dengan upaya  perlindungan  terhadap  pasar rakyat  karena  lebih  berorientasi  pada aspek kompetisi atau persaingan bebas yang  belum  bisa  diikuti  oleh  pelaku usaha  perdagangan  bermodal  kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Bondowoso sendiri membenarkan  bahwa  di  Perda  yang baru  ini  jarak  toko  modern  dan  pasar rakyat  dipersempit.  Kebijakan  itu diambil  untuk  mempermudah  investor berinvestasi di daerah selain meningkatkan  PAD  dan  membuka lapangan  pekerjaan  baru  (Anonim, 2021). Namun,  jika  implementasi kebijakan  tersebut  dikaitkan  dengan aspek  perlindungan  terhadap  pasar rakyat,  terbitnya  perda  ini  justru bertentangan dengan semangat membangun pasar rakyat yang menjadi poros  utama  perekonomian  rakyat  di daerah.  Untuk  itu,  kebijakan  yang
diambil  dan  kemudian  dituangkan dalam perda ini perlu ditinjau kembali.
c. Konsistensi,
Koherensi dan Korespondensi  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2020  tentang Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Rakyat,  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan  Dikaitkan  dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila
Pengujian  Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan dilakukan  dengan  mendasarkan  pada nilai-nilai Pancasila terhadap tiga apek yang meliputi; a) konsideran; b) tujuan dan asas; dan c) materi muatan.
1) Konsideran  Perda:  Landasan Filosofi  dan  Arah  Pengaturan Tidak  Jelas  Mencerminkan Nilai Keadilan
Peraturan Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan merupakan bentuk liberaliasi  ekonomi di  daerah.  Jangkauan  dan  arah pengaturan  Perda  ini  dapat  dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a, yaitu:
“bahwa  kebebasan  berusaha  di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu  diberi  kesempatan  sebagai konsekuensi  semakin  terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkat  perekonomian  daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;”
Rumusan diktum tersebut bermakna  adanya  kebebasan  berusaha di sektor perdagangan dalam mewujudkan  hak  masyarakat.  Dalam konteks pemenuhan hak masyarakat ini, belum  jelas  siapa  yang  didorong  dan diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha  di  era  globalisasi  saat  ini. Semestinya, jika orientasi dari perda ini untuk  melindungi  keberadaan  pasar traditional  maka  harus  secara  jelas tergambar  dalam  dictum  menimbang ini.  Selain  itu,  guna  meningkatkan perekonomian  daerah  dan  memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong kompetisi dan keadilan yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip kebersaaaman, belum menemukan  relasinya  dengan  konteks keberpihakan pada usaha perdagangan yang  dilakukan  oleh  masyarakat maupun UMKM yang bermodal kecil, tapi lebih mendorong semakin menguatnya  sistem  pasar  modern dibanding pasar rakyat yang seharusnya didorong sebagai implementasi  nilai  Pancasila  yang muncul  dari  asas  kekeluargaan  dan prinsip kebersamaan.
Selanjutnya,  arah  pengaturan perda  ini  lebih  jelas  lagi  dituangkan dalam konsiderans menimbang huruf b yaitu:
“ bahwa dengan pesatnya
pertumbuhan  pasar  rakyat,  toko swalayan dan pusat perbelanjaan di
Kabupaten Bondowoso dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bondowoso,
perlu dilakukan pengelolaan terhadap  pasar  rakyat,  toko swalayan  dan  pusat  perbelanjaan agar  terwujud  keseimbangan  dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha.”
Rumusan
konsiderans menimbang  di  atas  mengandung kalimat  yang  menjadi  ide  dasar  yang terkait  dengan  kondisi  eksisting  di Kabupaten  Bondowoso    dan  adanya kebutuhan  akan  pengaturan  sehingga perlu  dilakukan  pengelolaan  terhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar terwujud keseimbangan  dan  sinergi  serta  saling menguntungkan diantara pelaku usaha. Urgensi dari pengaturan ini didasarkan pada  dua  hal  yaitu  (a) pesatnya pertumbuhan  pasar  rakyat,  toko swalayan  dan  pusat  perbelanjaan  di Kabupaten Bondowoso dan (b) sejalan dengan  visi  dan  misi  pembangunan Pemerintah Kabupaten Bondowoso . Hal  pertama  terkait  dengan pesatnya  pertumbuhan  pasar  rakyat, toko  swalayan  dan  pusat  perbelanjaan di  Kabupaten  Bondowoso  perlu dipahami  bahwa  tidak  semua  jenis pasar  yang  disebutkan  mengalami pertumbuhan  yang  pesat.  Karena berdasar pada hasil riset menunjukkan bahwa  hanya  pasar  modern  saja  yang pertumbuhannya  di  atas  30  %, sementara  pasar  rakyat  justru  kurang dari 0 % atau minus. Dengan demikian, dasar  pertama  ini  belum  menemukan relevansinya  terhadap  perlindungan pasar  rakyat  dan  UMKM,  sehingga nilai  keadilan  yang  dimaksud  dalam sila ke-5 Pancasila belum tercermin di sini. Selain itu, konsideran menimbang ini tidak selaras dengan substansi pada penjelasan umum yang jelas mengakui bahwa  ada  kecenderungan  yang meningkat pesat adalah pasar modern, bukan  pasar  rakyat.  Sehingga  perlu disesuaikan  dengan  penjelasan  umum perda ini.
Hal kedua terkait dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  juga  perlu dikaji secara mendalam. Visi Kabupaten  Bondowoso  yang  tertuang dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun 2005 – 2025 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis  Yang    Maju,  Religius, Adil dan Makmur ” ( Visi Dan Misi | JDIH Kabupaten Bondowoso , 2021). Visi  ini  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  yang  selaras  dengan tujuan  pembangunan  nasional  yaitu mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil  dan  makmur  serta  tujuan pembangunan  Provinsi  Jawa  Timur yang  menitikberatkan  pada  agribisnis.
Untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso  yang  maju,  adil  dan makmur  dilakukan  melalui  prioritas pembangunan bidang pertanian dengan tetap melaksanakan kehidupan bernuansa religius. Jika dikomparasikan  antara  visi  dengan konsideran menimbang yang dimaksudkan untuk meneyelaraskannya  ternyata  tidak sesuai.  Hal  ini  dikarenakan  visi pembangunan  Kabupaten  Bondowoso sendiri  adalah  untuk  memajukan kawasan  agribisnis.  Selanjutnya,  di antara  misinya  adalah  meningkatkan pemanfaatan  potensi  sumber  daya ekonomi  berbasis  agribisnis  yang berdaya  saing  dan  mandiri  secara berkelanjutan serta mewujudkan pemberdayaan  ekonomi  secara  lebih merata  dan  berkeadilan.  Dengan demikian,  konsiderans  menimbang pada  perda  tidak  sinkron  dengan  visi pembangunan  Kabupaten  Bondowoso sehingga  perlu  dikaji  ulang  apakah dengan  pembentukan  perda  ini  dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat  melalui  agribisnis  sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. 2) Tujuan  dan  Asas  Perda Berorientasi  Pada  Konsep Liberalisasi
Tujuan dan asas dalam Perda ini termuat dalam Pasal 2 yang berbunyi:
“Penataan  dan  pembinaan  pasar rakyat,  toko  swalayan  dan  pusat perbelanjaan bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor  perdagangan  sebagai  hak masyarakat  dalam  berusaha  yang harus  didorong  dan  perlu  diberi kesempatan  sebagai  konsekuensi semakin  terbukanya  kesempatan berusaha  yang  kompetitif  dan berkeadilan.”
Dilihat dari isi Pasal 2 ini, tampak jelas bahwa tujuan dari perda ini adalah untuk menselaraskan dengan globalisasi  yang  ditunjukkan  adanya liberaliasi  perdagangan.  Globalisasi telah
mendorong Indonesia menerapkan  kebijakan  liberalisasi perdagangan.  Di  sini  kemudian memunculkan  perbedaan  pendapat bahwa  liberalisasi  perdagangan  akan menurunkan  perekonomian,  padahal kebijakan  liberalisasi  perdagangan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian (Budiyanti, 2019). Globalisasi  memang  tidak  dapat dipungkiri, apalagi Indonesia termasuk anggota  WTO  dengan  konsekuensi harus membuka diri dengan liberalisasi. Sehingga  adanya  globalisasi  tersebut kemudian  dapat  dimaknai  sebagai tantangan  sekaligus  peluang  dalam mendorong  perekonomian  melalui perda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
Dalam rumusan Pasal 2 ini dapat dilihat  adanya  ketidakcermatan  dalam perumusan norma terutama pada frasa “kompetitif” dan “berkeadilan”. Kedua frasa  ini  jelas  berbeda  makna  dan orientasinya  sehingga  tidak  dapat digabungkan  dengan  kata  sambung “dan”  karena  justru  kontraproduktif dengan susunan kata (kalimat) sebelumnya  yang  menjadi  satu- kesatuan makna. Kesempatan berusaha yang  kompetitif  berarti  adanya  ruang kempetisi atau  saling  berlomba-lomba
pada  suatu  hal  tertentu  yakni  dalam bidang perdagangan. Sementara berkeadilan  seharusnya  dimaksudkan sebagai  asas  yang  akan  menjadi  tolok ukur apakah pemerintah telah
menjalankan peran dalam mewujudkan keadilan  dalam  kompetisi  tersebut. Keadilan  yang  dimaksud  adalah keadilan  bagi  pelaku  usaha  kecil  di pasar  rakyat  maupun  UMKM  yang notabene memiliki bargaining potition yang  lemah  dibanding  pelaku  usaha pasar  modern  yang  memiliki  modal yang cukup besar. Sehingga diperlukan peran maksimal dari pemerintah untuk menjamin  keadilan  dalam  kompetisi yang tidak seimbang tersebut.
Selanjutnya  di  Pasal  3 dinyatakan bahwa dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan berasaskan:
a. Transparan;
b. Akuntabel;
c. Partisipatif
d. Bermanfaat;
e. Efisien dan efektif;
f. Kekeluargaan;
g. Kebersamaan;
h. Keseimbangan; dan
i. Keterpaduan. Dari  kesembilan  asas  tersebut, tidak  menimbulkan  interpretasi  yang negatif. Kesemuanya telah
menunjukkan  adanya  korelasi  positif dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Meski demikian,  jika  dilihat  dari  penjelasan atas  asas  tersebut  satu  persatu,  tidak ditemukan  korelasinya  dengan  upaya memajukan  perekonomian  di  daerah. Penjelasannya  sangat  general,  artinya bahwa  asas-asas  ini  merupakan  asas- asas umum yang memang berlaku juga di seluruh wilayah Republik Indonesia atau  dengan  kata  lain  tidak  ada kekhususan bagi daerah tertentu. Selain itu,  sebagaimana  telah  diuraikan  pada pembahasan  sebelumnya,  bahwa  asas gotongroyong  semestinya  dijadikan juga  sebagai  asas  yang  penting  untuk
memenuhi aspek moral yakni
keunggulan.
Hal ini karena gotongroyong  sangat  erat  kaitannya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-4. Kegotongroyongan  ini  dapat  dilihat dari  praktek  di  pasar  rakyat  yang melibatkan  banyak  pihak,  mulai  dari petani  sebagai  produsen,  pengepul, distributor  maupun  pedagang  eceran dan  masyarakat  yang  kesemuanya saling  bekerja  sama  satu  dengan lainnya  membangun  system  ekonomi pasar secara kekeluargaan.
3) Materi  Muatan  Perda  Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila
Kajian  dan  analisis  materi muatan  Perda  Kabupaten  Bondowoso No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan dikaitkan  dengan  indikator  nilai-nilai Pancasila  difokuskan  pada  nilai permusyawaratan  dan  nilai  keadilan.
Nilai permusyawaratan berkaitan dengan aspek keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sementara nilai  keadilan  berkaitan  dengan  aspek kesamaan  kedudukan  dalam  hukum dan pemerintahan, pengayoman, ketertiban dan kepastian hukum.
a) Nilai  Permusyawaratan  dalam Penataan dan Pembinaan
Pasar  Rakyat,  Toko  Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
i. Lokasi  (Jarak  Antara  Pasar Modern Dengan Pasar Rakyat)
Jarak  antara  pasar  modern dengan  pasar  rakyat  dapat  menjadi keuntungan  sekaligus  kerugian  bagi masing-masing pelaku usaha. Sehingga pengaturan  mengenai  jarak  ini  sangat perlu  dipertimbangkan.  Di  satu  sisi, jarak antara keduanya menjadi peluang untuk saling berbagi konsumen karena
akan  mempermudah  para  pembeli untuk mengakses keduanya jika berada di lokasi yang berdekatan. Tetapi di sisi lain,  kecenderungan  masyarakat  saat ini  yang  lebih  memilih  berbelanja  di pasar modern karena alasan
kemudahan  berbelanja,  kebersihan tempat  dan  pelayanan  yang  baik, efisiensi, dan kelebihan lainya menjadi masalah pada berkurangnya pembeli di pasar  rakyat.  Dengan  jarak  yang berdekatan dikhawatirkan akan memengaruhi pilihan konsumen karena barang-barang yang dijual relatif sama.
Perda Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Rakyat,  Toko Swalayan  dan  Pusat  Perbelanjaan mengatur jarak pada Pasal 21 ayat (2) huruf  a  yang  justru  mempersempit jarak antara pasar rakyat dengan pasar modern  yang  hanya  dalam  radius  50 (lima  puluh)  meter.  Padahal  dalam perda  yang  sama  sebelumnya  dan  di NA  dari  perda  ini  ditentukan  jarak paling dekat 1000 (seribu) meter. Dari aspek  keseimbangan,  jelas  ketentuan ini  tidak  sejalan  dengan  nilai permusyawaratan  dalam  Pancasila. Keseimbangan  yang  dimaksud  adalah bahwa  kompetisi  antara  kedua  jenis pasar  ini  jelas  tidak  seimbang  karena pasar  modern  memiliki  modal  yang besar,  akses  yang  kuat  terhadap pemerintah maupun lembaga keuangan sehingga  keberadaannya  jelas  lebih mapan  dibanding  pasar  rakyat  yang dijalankan  oleh  masyarakat  bermodal kecil,  UMKM  maupun  pedangan  ritel rumahan atau warung kelontongan.
Selanjutnya, di Pasal 22 ayat (5) menyebutkan  bahwa  “ Minimarket boleh  berlokasi  pada  setiap  sistem jaringan  jalan,  termasuk  system jaringan  jalan  lingkungan  pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam daerah”.
Minimarket  dalam  ketentuan  ini jelas  berarti  terkait  dengan  pelaku
usaha  yang  memiliki  modal  atau  bisa jadi  investor  yang  berasal  dari  luar wilayah maupun investor asing. Terkait dengan  ketentuan  ini,  jelas  akan bersinggungan  dengan  tidak  hanya pasar  rakyat  tetapi  juga  keberadaan pedagang  ritel  kecil  atau  warung kelotongan/rumahan
yang menggantungkan nasibnya dari
berjualan.  Dengan  ketentuan  ini  jelas akan  mengganggu keseimbangan , keserasian dan keselarasan dalam upaya membangun dan
membangkitkan  ekonomi  masyarakat kecil dan menengah

## ii. Jam Buka Pasar Modern
Pada  Pasal  23  diatur  mengenai jam  kerja  pasar  modern.  Pada  ayat  1 diatur  jam  kerja  toko  swalayan  dan pusat  perbelanjaan  mulai  pukul  10:00 WIB  –  pukul  22:00  WIB,  kecuali minimarket  dapat  buka  mulai  pukul 08:00 WIB. Sementara untuk hari sabtu dan minggu atau hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya bisa  melampaui  pukul  22:00  WIB. Bahkan  untuk  minimarket  dapat  buka 24 Jam.
Ketentuan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  23  ini  jelas  berimplikasi pada situasi persaingan usaha di daerah dimana  masyarakat  lokal  yang  juga memiliki jenis usaha perdagangan pasti terdampak.  Dengan  model  pelayanan bahkan 24 jam, pasar modern ini dapat melayani  hampir  seluruh  kebutuhan masyarakat  sekitar  tanpa  hambatan jarak  maupun  waktu.  Apalagi  di  era digital saat ini, hampir semua layanan dapat  dilakukan  via  daring/ online sehingga memungkinkan dapat beroperasi 24 jam meski secara formal diatur jam operasionalnya. Hal ini tentu saja  berakibat  pada  menurunnya jumlah  konsumen  yang  berbelanja  di pasar rakyat maupun warung kelontongan/rumahan yang jelas terbatas jam pelayanannya. Pengaturan
seperti  ini  jelas  tidak  berpihak  pada pelaku  usaha  tradisional,  warung kelontongan/rumahan sehingga bertentangan dengan nilai keseimbangan, keserasian dan keselarasan. iii. Penyediaan Ruang Bagi UMKM  Dalam  Lingkungan Pasar Modern
Dalam Perda  No. 5  Tahun  2020 diatur juga mengenai penyediaan ruang bagi  UMKM  dalam  lingkungan  pasar modern.  Pasal  37  (4)  dan  (6)  yang mengatur  bahwa  kemitraan  dilakukan salah satunya dengan bentuk
penyediaan lokasi usaha oleh pengelola toko swalayan atau pusat perbelanjaan kepada UMKM di areal toko swalayan atau  pusat  perbelanjaan.  Lebih  lanjut pada Pasal 53 (2) menyebutkan bahwa penyediaan  usaha  UMKM  minimal  3 (tiga)  unit  dalam  areal  toko  swalayan dan  pusat  perbelanjaan.  Ketentuan  ini jelas  memberikan  akses  kepada
UMKM sekaligus mendorong pengelola  toko  swalayan  atau  pusat perbelanjaan  untuk  bersama-sama membangun  ekonomi  masyarakat sekitar. Meski demikian, ketentuan ini rentan  diabaikan  karena  selain  tidak wajib, tidak ada juga pola pengawasan serta  ketentuan  sanksi  terhadap  pihak yang dalam praktiknya tidak
menjalankan  bunyi  ketentuan  ini  atau menyediakan  tempat  usaha  bagi UMKM.
Berdasar  pada  observasi  yang dilakukan,  di  beberapa  areal  toko swalayan  dan  pusat  perbelanjaan memang  sudah  menyediakan  tempat usaha bagi UMKM, tapi masih ada juga di  areal  toko  swalayan  dan  pusat perbelanjaan yang hanya ada satu atau dua  saja  tempat  usaha  bagi  UMKM, bahkan ada yang  dikelola sendiri oleh pengusaha  toko  modern  dengan membangun café dan  sejenisnya. Meski  demikian,  belum  ada  tindakan
konkret  dari  pemerintah  daerah  atau pihak yang berwenang untuk mentertibkan kondisi seperti ini.
iv. Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 39 (2) huruf p diatur bahwa: “toko  swalayan  dilarang  melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar  rakyat  terdekat  untuk  barang kebutuhan pokok masyarakat”.
Ketentuan  pada  Pasal  ini  lebih tepat  masuk  dalam  kategori  larangan sebagaimana dikumpulkan dalam BAB XI  Bagian  Kedua  Pasal  54  tentang Larangan. Lebih dari itu, bahwa untuk mengantisipasi adanya potensi persaingan  usaha  yang  tidak  sehat antara  pasar  modern  dan  pasar  rakyat diperlukan  upaya  pengawasan  yang dilakukan  secara  rutin.  Mekanisme pengawasan  yang  rutin  dan  tegas  ini diperlukan  mengingat  fakta  bahwa banyak  pengusaha  pasar  modern cenderung melakukan promosi penjualan terutama dengan menurunkan  harga  di  bawah  harga pasar.
v. Pemberdayaan Dan Pembinaan  Pasar  Rakyat  Dan UMKM Ketentuan mengenai pemberdayaan dalam Perda ini diatur secara  spesifik  dalam  BAB  IV
Pemberdayaan Pasar Rakyat. Pemberdayaan pasar rakyat ini penting artinya bagi keberlanjutan pasar rakyat. Aktor penting atau pihak yang ditujuk untuk memberdayakan adalah Pemerintah daerah sendiri atau Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi. Semestinya, dalam konteks  pemerdayaan  ini  diperlukan kerjasama  dengan  pihak  swasta  yakni pengelola pasar modern terutama yang terdekat.  Di  sinilah  esensi  dari pengaturan mengenai jarak
sebagaimana  telah  diatur  di  atas. Konsekuensi  dari  mengatur  jarak adalah terkait dengan persaingan usaha dan  yang  lebih  penting  adalah bagaimana pengusaha di pasar modern dapat  berkontribusi  dalam  upaya pemberdayaan  pasar  rakyat  bersama dengan pemerintah daerah. Akan tetapi, permasalahannya  dalam  bab  ini  tidak sama sekali menyebut peran pengusaha pasar  modern  dengan  kapasitas  yang optimal  untuk  ikut  memberdayakan pasar rakyat.
Selain  itu,  konsekuensi  dari hanya  pemerintah  daerah  saja  yang melakukan pemberdayaan adalah minimnya  upaya  penguatan  eksistensi pasar  rakyat  apalagi  kewenangan mengatur  termasuk  tugas  pembinaan ini direduksi  dengan terbinya UU No. 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Sehingga  dengan  diambil  alih  oleh pemerintah pusat, maka peran pemerintah  daerah  semakin  berkurang yang  akibatnya  selain  rentan  kendali pembinaan  yang  semakin  jauh, keberlanjutan  pasar  rakyat  juga semakin  terancam.  Dalam  konteks pembinaan ,  Perda  ini  mengaturnya dalam BAB V Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Berbelanjaan. Di  Pasal  32  (2)  diatur  bahwa  Bupati melalui  perangkat  daerah  melakukan pembinaan  terhadap  pasar  modern berupa mendorong  toko  swalayan dan pusat  perbelanjaan  untuk  membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan. Dengan menggunakan frasa  “mendorong”,  ketentuan  ini sangat  lemah  daya  paksanya  terhadap pasar modern untuk membina UMKM. Padahal  pembinaan  ini  sangat  penting guna  meningkatkan  kapasitas  UMKM untuk mengembangkan usahanya.

## vi. Ketentuan Sanksi
Ketentuan  sanksi  dalam  sebuah pengaturan  menjadi  sangat  penting apalagi  dalam  peraturan  tersebut  ada
ketentuan  mengenai  kewajiban  dan larangan. Efektifitas pelaksanaan sebuah  peraturan  salah  satunya dipengaruhi oleh bagaimana penegakan hukumnya. Penegakan hukum terhadap suatu  peraturan  dapat  dituangkan dalam  ketentuan  sanksi  berupa  sanksi pidana,  sanksi  perdata  maupun  sanksi administrasi.  Ada  beberapa  ketentuan yang menggunakan frasa “wajib” atau beberapa ketentuan yang penting meski tidak  tergolong  wajib  atau  diberi keterangan  wajib  justru  tidak  diberi sanksi  baik  baik  berupa  sanksi administrasi maupun pidana.
Ketentuan mengenai jarak , jam kerja dan penyediaan tempat bagi UMKM untuk  membuka  usaha  di  areal  pasar modern,  dalam  Perda  ini  terutama dalam  BAB  XII  Sanksi  Administratif Pasal  55  sendiri  tidak  mengaturnya. Sehingga  jika  terjadi  pelanggaran terhadap jarak dan jam kerja tentu akan susah melakukan penegakan hukum.
Selanjutnya  Pasal  53  mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan. Semestinya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap  Pasal  53  ini  diberi  sanksi, tetapi  justru  tidak  diatur  sanksinya dalam perda ini yakni dalam Pasal  55 terkait  sanksi  administratif  maupun sanksi  pidana  di  Pasal  57.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa ketiadaan  sanksi  sebagai  upaya penegakan  hukum  dalam  Perda  ini mengindikasikan  ketiadaan  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha di pasar rakyat dan ritail rumahan. Sehingga  hal  ini  termasuk  dalam kategori  tidak  seimbang,  serasi  dan selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila yakni implementasi dari nilai Permusyawaratan .
b) Nilai Keadilan dalam Penataan dan  Pembinaan  Pasar Rakyat, Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan
i. Perbedaan  kapasitas  akses terhadap kekuasaan dan modal Perda  No.  5  Tahun  2020  ini cenderung  banyak  mengatur  pasar modern  dari  pada  pasar  rakyat  dan pedangang kecil, ritel rumahan/kelontongan.  Padahal  dalam konteks  perlindungan  pasar  rakyat, penting sekali mengutamakan pengaturan terkait bagaimana memajukan perekonomian rakyat daripada  mementingkan  investor  atau pemilik  modal  besar.  Ketidaksamaan kedudukan hukum ini juga terlihat dari pengaturan  mengenai  izin.  Perizinan penting  dalam  upaya  pengendalian terhadap  pelaku  usaha  perdagangan. Dengan  adanya  izin,  akses  terhadap kekuasaan  ( communication )  menjadi sangat  penting  dalam  keberlanjutan usaha  selain  akses  terhadap  modal. Tetapi  justru  pedangang  kecil  tidak tercover  dalam  mekanisme  izin  ini. Apalagi mekanisme perizinan ke depan diselenggarakan secara terpusat melalui Online  Single  System (OSS) yang  mempersulit  pelaku  usaha  di pasar  rakyat  dan  UMKM  untuk mengikuti prosedurnya jika ingin maju dan berkembang.
Ketidaksamaan  akan  nampak jelas  dari  pola  komunikasi  yang  bisa dibangun  oleh  pelaku  usaha  di  pasar modern  yang  notabene  memiliki kapasitas  SDM  dan  modal  yang  lebih besar dengan pelaku usaha pasar rakyat dan  UMKM  dengan  kapasitas  SDM seadanya  dan  modal  kecil.  Sehingga diperlukan peran lebih dari pemerintah baik  pusat  maupun  daerah  guna mewujudkan  kesamaan  kedudukan hukum  sebagai  perwujudan nilai keadilan .  UU  Cipta  Kerja  yang
mereduksi kewenangan mengatur oleh Pemda dalam penataan dan pembinaan pasar  di  daerah  harus  dipahami  lebih dalam untuk memajukan perekonomian rakyat  di  daerah  karena  justru  dapat berakibat  pada  ketidakpastian  hukum di daerah.
ii. Fasilitasi dan dukungan Pemerintah dan Pemda kurang terhadap  pasar  rakyat  dan UMKM
Berdasarkan  kajian  terhadap seluruh bagian pada perda ini terutama pada  konsideran  menimbang  maupun pada tujuan dari perda ini dapat dilihat bahwa orientasinya jelas pada liberalisasi  perdagangan  yang  ditandai dengan  dictum  mendorong  kompetisi antar  pelaku  usaha.  Dalam  konteks liberalisasi,  hal  ini  dibenarkan  guna memacu  produktifitas  pelaku  usaha masayarakat  menengah  ke  bawah. Tetapi dalam konteks perlindungan dan keberlanjutan pasar rakyat, jelas bahwa perda ini justru dapat merugikan.
Fasilitasi dan dukungan pemerintah  pusat  maupun  pemda dalam  hal  ini  kurang  terhadap  pasar rakyat  dan  UMKM.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  fakta  tentang  kondisi beberapa  pasar  rakyat  yang  terkesan kumuh,  kotor  dan  tidak  tertata  rapih. Selain itu, data menunjukkan menurunya  jumlah  pasar  rakyat  dan justru  meningkatkanya  jumlah  pasar modern.  Melalui  perda  ini  justru masyarakat  kalangan  menengah  dan kebawah didorong untuk berkompetisi tanpa  ada  jaminan  kepastian  hukum dan  aspek  terkait  lainnya  guna memajukan  pasar  rakyat  baik  fisik maupun non fisik.

## D. Simpulan dan Saran
Perda  merupakan  produk  hukum daerah yang mengatur umum dan berimplikasi  kepada  seluruh  masyarakat  di
suatu  daerah  tertentu.  Perda  Kabupaten Bondowoso  No.  5  Tahun  2020  tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan merupakan salah  satu  dari  sekian  banyak  perda  yang mengatur pasar rakyat dan pasar modern ini lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan  di  mana  masyarakat  dipacu untuk  berkompetisi  dengan  pelaku  usaha lainnya yang bahkan memiliki modal besar. Keberadaan  Perda  ini  justru  memperlebar kesenjangan  antara  pasar  rakyat  maupun warung  kelontongan  yang  dikelola  oleh masyarakat  kecil  dengan  pasar  dan  toko modern terkait dengan akses terhadap faktor modal,  informasi,  dan  teknologi,  baik  dari sisi  kepemilikannya,  maupun  dari  sisi distribusinya.  Sebagai  akibat  terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi  pasar  rakyat  juga  sangat  terbatas dibandingkan dengan pasar modern.
Konsentrasi kegiatan perekonomian memperlebar  jurang  kesenjangan,  sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu, aspek perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai  identitas  budaya  bangsa  yang merupakan  keunggulan  (pemenuhan  aspek moral)  berupa  nilai  kegotongroyongan, solidaritas dan kebhinekaan dalam Perda ini sangat lemah. Perda ini justru lebih dominan mengatur  keberadaan  pasar  modern  dalam rangka peningkatan investasi dan kompetisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perda ini belum  mewujudkan keseimbangan  antara ekonomi dan moral . Ketentuan dalam Perda No.  5  Tahun  2020  ini  secara  umum  tidak berkorespondens,  tidak  koherens  dan  tidak konsisten  dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat  dilihat  dari  rumusan  substansi  Perda yang meliputi (a) konsideran menimbang; (b) Tujuan; (c) asas dan lingkup pengaturan, dan (d) materi muatan. Hasil pengujian terhadap perda  ini  disajikan  dalam  tabel  matrik problem hukum Perda No. 5 Tahun 2020.
Produk hukum sejenis Perda
Kabupaten  Bondowoso  No.  5  Tahun  2020 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Rakyat,  Toko  Swalayan  dan  Pusat Perbelanjaan  sebaiknya  direvisi.  Perda
seperti  ini  justru  lebih  dominan  mengatur keberadaan  pasar  modern  dibanding  pasar rakyat  yang  seharunsya  dilindungi  sebagai identitas budaya bangsa. Konsep liberalisasi dan kompetisi yang dibangun oleh Perda ini belum  diimbangi  dengan  kapasitas  pelaku usaha  di  pasar  rakyat  maupun  warung kelontongan  dengan  akses  terhadap  faktor- faktor ekonomi yang masih lemah. Meskipun perda  ini  dapat  mendorong  investasi  guna peningkatan  ekonomi  melalui  efisiensi  dan kebebasan,  tapi  tidak  mengedepankan keadilan  dan  keunggulan  sebagai  bentuk pemenuhan atas aspek moral. Perda ini dapat mengancam  nilai  permusyawaratan  dan keadilan  sebagai  nilai-nilai  luhur  Pancasila. Nilai  permusyawaratan  berkaitan  dengan aspek keseimbangan, keserasian dan keselarasan.  Sementara  nilai  keadilan berkaitan dengan aspek kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pengayoman,  ketertiban  dan  kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2021,  February  16).  Soal  Perda, PMII  Bondowoso  Menilai  DPRD  dan Pemkab  Matikan  Pasar  Tradisional. IKILHOJATIM . https://ikilhojatim.com/soal-perda- pmii-bondowoso-menilai-dprd-dan- pemkab-matikan-pasar-tradisional/
Ariyani,  N.  (2019).  PENATAAN  PASAR-
PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI  “VON  STUFENNAUFBAU DE  RECHTSORDNUNG.” Jurnal Ilmiah  Galuh  Justisi , 7 (2),  204–132. https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.26 67 Badan Pusat Statistik . (2019). https://www.bps.go.id/publication/201
9/02/22/1fefad689bf331015b248efc/pr ofil-pasar-tradisional-pusat- perbelanjaan-dan-toko-modern-tahun- 2018.html
Bahri, M. (2021). Terkait Naskah Akademik Perda  Toko  Modern  di  Bondowoso, Pengamat:  Itu  Sudah  Ideal  |  TIMES Indonesia . https://www.timesindonesia.co.id/read /news/331210/terkait-naskah- akademik-perda-toko-modern-di- bondowoso-pengamat-itu-sudah-ideal
Budiyanti,
E. (2019). DAMPAK LIBERALISASI  PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  DI  INDONESIA  (THE IMPACT OF TRADE LIBERALISATION ON ECONOMIC GROWTH  IN  INDONESIA). Kajian , 22 (1), 45–57. https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1 497 Dawam Rahardjo. (1981). Mencari Pengertian  Tentang  Pembangunan Sudut  Pandang  Pancasila,  Dalam Ekonomi Pancasila, BPFE Yogyakarta, 1981 . BPFE Yogyakarta.
Didin  S  Damanhuri.  (n.d.). “MODEL
PEMBANGUNAN  PLURAL”  BAGI
INDONESIA  (JALAN  BARU  PASCA
NEOLIBERALISE) .
Adoc.Pub.
Retrieved  October  26,  2021,  from https://adoc.pub/model-pembangunan- plural-bagi-indonesia-jalan-baru- pasca-neo.html
Gustav  Radbruch.  (1947). Vorschule  der Rechtsphilosophie . https://www.worldcat.org/title/vorschu le-der- rechtsphilosophie/oclc/13086708
Hosein,  Z.  A.  (2016).  Peran  Negara  Dalam
Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan  menurut  UUD  1945. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 23 (3), 503–528. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23. iss3.art8
Jimly  Asshiddiqie.  (2002). Konsolidasi naskah  UUD  1945  setelah  perubahan keempat . Universitas Indonesia
Library;  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2011).
Kajian Modernisasi Pengelolaan
Pasar  Tradisional  Berbasis  Modal Sosial .
Magnis  Suseno,  F.  (1987). Etika  Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan  Modern, .  PT  Gramedia 1987.
Mikhael  Dua.  (2008). Filsafat  ekonomi: Upaya mencari kesejahteraan bersama . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpa c.aspx?id=360448
Pasar  Tradisional  Vs  Pasar  Modern  | BaKTINews . (2019).
https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pas ar-tradisional-vs-pasar-modern
Penerjemah M. Thoyibi. (2007). The turning point:  Titik  balik  peradaban  sains, masyarakat, dan kebangkitan kebudayaan . http://inlislite.uin-
suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2830
Peter Mahmud Marzuki,. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada.
Reny  Rawasita,  et.al.  (2009). Menilai Tanggung  Jawab  Sosial  Peraturan Daerah .  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia.
Sarwoko,
E. (2008).
DAMPAK KEBERADAAN  PASAR  MODERN TERHADAP  KINERJA  PEDAGANG PASAR  TRADISIONAL  DI  WILAYAH KABUPATEN MALANG . 19.
Satjipto  Rahardjo.  (2007). Mendudukkan UUD . Badan penerbit Undip.
Satjipto  Rahardjo.  (2008). Negara  hukum yang membahagiakan rakyatnya .
Genta Press.
Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum Progresif—Sebuah  Sintesa  Hukum Indonesia . Genta Publishing.
Soemitro.  (1998). Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003).
Penelitian  hukum  normatif:  Suatu tinjauan singkat . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpa c.aspx?id=1174906
Supriyatno,  H.  (2021).  Tak  Sesuai  Naskah
Akademik, Perda No 5  2020 Dikiritik di  Kabupaten  Bondowoso. Harian Bhirawa Online . https://www.harianbhirawa.co.id/tak- sesuai-naskah-akademik-perda-no-5-
2020-dikiritik-di-kabupaten- bondowoso/
Visi Dan Misi | JDIH Kabupaten Bondowoso . (2021).
http://bondowosokab.jdih.jatimprov.go .id/visi-dan-misi/
Yuichi  Shionoya.  (2005). Economy  and
Morality:  The  Philosophy  of  the Welfare State . https://b- ok.asia/book/1063390/671830?id=106
3390&secret=671830&dsource=recom mend
Yustinus  Prastowo.  (2018).  Ekonomi Pancasila:  Menggembalakan  Pasar, Menyuntikkan  Moral,  ,  Membongkar dan Merangkai Pancasila Vol. 37, No. 2,  LP3ES,  Jakarta,    2018,  hlm.106. Prisma:  Jurnal  Pemikiran  Sosial Ekonomi , 37 (2), 106.