## TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL:
Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
Anisa Muflihah dan Ali Mursyid Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta ali@iiq.ac.id

## Abstract
Data has shown that the number of cases of sexual violence continues to increase, even in educational institutions. Meanwhile Permendikbud No. 30 of  2021  which  aims  to  prevent  and  deal  with  sexual  violence  in  universities, even  when  this  article  was  about  to  be  published  in  a  journal,  it  was  still controversial. In 2017, the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) was held,  which among  other  things  discussed  sexual  violence. The  interpretation of  the  verses  on  sexual  violence  in  the  perspective  of  KUPI,  among  others, states  two  things:  First,  sexual  violence,  whether  committed  outside  of marriage or inside marriage, is haraam. Second, rape and adultery, although both  are  sexual  relations  which  are  prohibited  by  Islam,  they  are  different. Rape is a hirâbah in which the perpetrator forces the victim to have sex, in this case  the  perpetrator  and  the  victim  are  different.  The  perpetrator  committed two  prohibited  acts  at  once,  namely  adultery  and  coercion.  Meanwhile,  the victim did not do anything wrong because he was forced, so that the victim of sexual violence should not be equated with the case of adultery, and the victim of sexual violence should be given compensation. These are among the results of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) which are written in the KUPI  Document.  This  paper  discusses  and  analyzes  the  interpretation  of  the Qur'anic verses related to sexual violence contained in the KUPI document. As for  analyzing,  the  analysis  knife  of  tafsir  science  is  used,  which  analyzes  the sources of interpretation, paradigms and principles of interpretation, methods of  interpretation  and  patterns  of  interpretation.  From  the  results  of  the author's  analysis,  the  methodology  for  interpreting  KUPI  related  to  sexual violence  verses  are:  first,  the  sources  of  interpretation  in  KUPI  are  mixed, interpreting  with  bi  al-ma'tsûr  sources  and  interpreting  with  bi  al-ra'yi sources. His bi al-ma'tsûr source interprets the Qur'an with the Qur'an and the Qur'an  with  the Sunnah/Hadith.  In  this  case,  KUPI uses  munâsabah between verses and other verses, between verses and hadiths. While the source of his bi al-ra'yi by referring to the views of the scholars of jurisprudence. Second, the principles  of  KUPI's  interpretation  are  the  principles  of  humanity,  justice, equality,  mutuality,  goodness,  benefit,  nationality,  and  gender  justice.  Third, the  KUPI  Interpretation  method  uses  the  Maudhu`i  method  with  the  Mublah theory  approach.  Fourth,  the  pattern  of  interpretation  of  KUPI  uses  a  fiqh style, because indeed the discussion of the interpretation of the verse is carried out, which then leads to the establishment of Islamic law. In addition, because of  the  views  of  the  scholars  of  interpretation,  most  of  them  are  mufassir  and fiqh experts.
Keywords: Methodology; Interpretation; Sexual Violence; KUPI

## Abstrak
Data  telah  menunjukkan  bahwa,  kasus  kekerasan  seksual angkanya  terus  meningkat,  termasuk  dalam  lembaga  pendidikan sekalipun.  Sementara  itu  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  yang bertujuan  untuk  mencegah  dan  menangani  kekerasan  seksual  di Perguruan  Tinggi.  Pada  tahun  2017,  diselenggarakan  Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia  (KUPI),  yang  di  antaranya  membahas  tentang kekerasaan  seksual.  Penafsiran  ayat-ayat  kekerasan  seksual  dalam perspektif KUPI di antaranya menyatakan dua hal: Pertama, kekerasan seksual  baik  dilakukan  di  luar  perkawinan  maupun  di  dalam perkawinan,  hukumnya  haram. Kedua, perkosaan  dan  perzinahan, meski  sama-sama  hubungan  seksual  yang  dilarang  Islam,  namun keduanya berbeda. Perkosaan adalah hirâbah di mana pelaku memaksa korban  untuk  berhubungan  seksual,  dalam  hal  ini  pelaku  dan  korban berbeda.  Pelaku  melakukan  dua  tindakan  terlarang  sekaligus  yakni perzinahan  dan  pemaksaan.  Sementara  korban  tidak  melakukan kesalahan  karena  dipaksa , sehingga  korban  kekerasan  seksual  tidak boleh  disamakan  dengan  kasus  perzinahan,  dan  seharusya  korban kekerasan seksual diberikan konpensasi. Inilah di antara hasil Kongres Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI)  yang  tertulis  dalam  Dokumen KUPI. Adapun dalam menganalisa digunakan pisau analisa Ilmu Tafsir, yang menganlisa sumber penafsiran, paradigma dan prinsip penafsiran, metode tafsir dan corak penafsiran. Dari hasil analisa  tersebut, tentang metodologi penafsiran KUPI terkait ayat-ayat kekerasan seksual adalah: pertama, sumber penafsiran pada KUPI adalah campuran, menafsirkan dengan  sumber bi  al-ma‟tsûr dan  menafsirkan  dengan  sumber bi  al- ra‟yi. Sumber bi  al-ma‟tsûr- nya  menafsirkan  Al-Qur‟an  dengan  Al- Qur‟an  dan  Al-Qur‟an  dengan  Sunnah/Hadits.  Dalam  hal  ini  KUPI menggunakan munâsabah antar  ayat  dengan  ayat  lainnya,  antar  ayat dengan  hadis.  Sedangkan  sumber bi  al-ra‟yi- nya  itu  dengan  merujuk padangan-pandangan  para  ulama  ahli  fiqih. Kedua, prinsip-prinsip penafsiran  KUPI  adalah  prinsip  kemanusiaan,  keadilan,  kesetaraan, ketersalingan,  kebaikan,  kemaslahatan,  kebangsaan,  dan  keadilan gender. Ketiga, metode  Penafsiran  KUPI  menggunakan  metode maudhu`i dengan    pendekatan  teori mubadalah. Keempat, corak penafsiran KUPI menggunakan corak fiqih, karena memang pembahsan penafsiran  ayat  yang  dilakukan,  kemudian  berujung  pada  penetapan hukum  Islam.  Selain  itu  juga  karena  pandangan  ulama-ulama  tafsir yang dirujuk juga kebanyakan adalah mufassir dan para ahli fiqih.
Kata Kunci: Metodologi; Tafsir; Kekerasan Seksual; KUPI

## A. Pendahuluan
Kenapa  membahas  tentang  kekerasan  seksual?  Apa menariknya?  Jawabnya  adalah,  karena  kasus  kekerasan  seksual sekarang  ini  di  Indonesia,  belakangan  ini,  diberitakan  semakin marak dan menjadi-jadi. Kekerasan seksual bahkan, di negeri ini, sudah  terjadi  di  lembaga-lembaga  pendidikan,  baik,  sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan di lembaga pendidikan agama, yang dikenal sakral dan religius pun, kini kasus kekerasan seksual juga terjadi.
Misalnya saja, kasus  kekerasan seksual ramai akhir-akhir ini, yang dilakukan oleh oknum guru ngaji di Bandung berinisial HW  (36  tahun)  yang  memperkosa  21  santriwatinya.  Di  antara santriwatinya  yang  jadi  korban  ini,  sampai-sampai  ada  yang hamil  dan  melahirkan. 1 Kasusnya  disidangkan  sejak  11 November 2021.
Di Tasikmalaya, kasus serupa juga mencuat,  ada seorang guru  dan  pengasuh  pesantren  yang  dilaporkan  ke  kepolisian karena  telah  melakukan  kekerasan  seksual.  Di  Cilacap,  seorang guru  palajaran  agama  asal  kecamatan  Patimuan,  Cilacap, berinisial  M  (51  tahun).  Diduga  telah  melakukan  kekerasan seksual kepada 15 siswi yang masih duduk di Sekolah Dasar.
Demikian juga halnya, di Organ Ilir Sumatera Utara, pada
September  2021,  dihebohkan  oleh  berita  adanya  dua  pengasuh pesantren yang melakukan asusila terhadap 26 santri laki-laki. Di Trenggalek  Jawa  Timur,  akhir-akhir  ini  diberitakan  bahwa puluhan  santriwati  mengalami  pelecehan  seksual  guru  yang berinisial  SMT  di  sebuah  pesantren  di  kabupaten  Trenggalek Jawa  Timur.  Tersangka  telah  ditangkap  sejak  24  Septermber 2021. 2 Masih  di  Jawa  Timur,  di  Jombang,  seorang  pimpinan pondok  pesantren,  berinisial  S  (50  tahun),  mencabuli  15 santriwati.  Ia  telah  disidang  di  pengadilan  dan  dijatuhi  hukuman 15 tahun penjawa dan denda Rp. 4 M.
1 https://beritadiy.pikiran-rakyat.com.
2 https://kabnews.id.
Masih  di  Jawa  Timur,  di  Mojokerto  pengasuh  pesantren berinisial  AM  (52  tahun),  diduga  melakukan  pencabulan  kepada para  santriwati,  sejak  2019.  Di  Aceh  juga  rupanya  sama,  pada 2019,  di  Lokseumawe,  ketua  yayasan  di  salah  satu  pesantren, dtangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap 15 santri yang masih anak-anak. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada November  2021,  pimpinan  pesantren  berinisial  SM  ditangkap karena melakukan pecabulan terhadap santriwati. 3
Itu  yang  dsebutkan  di  atas  itu  belum  semuanya,  baru sebagian  kecil  saja,  masih  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  lembaga  pendidikan  yang  sakral  dan  religius,  seperti pesantren  ini.  Karena  itu  kemudian,  Komisi  Nasional (KOMNAS)  Perempuan,  menyatakan  bahwa  dari  2015  sampai 2020,  berdasarkan  penelitian,  kasus  kekerasan  seksual  di pesantren adalah terbesar nomor dua, sementara yang  nomor satu adalah  kekesaran  seksual  yang  terjadi  di  perguruan  tinggi. Komnas Perempuan mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual paling  banyak  terjadi  di  universitas  dengan  angka  27  persen.
Kemudian,  19  persen  terjadi  di  pesantren  atau  pendidikan berbasis  agama  Islam,  15  persen  terjadi  ditingkat  SMU/SMK,  7 persen  terjadi  di  tingkat  SMP,  dan  3  persen  masing-masing  di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen. 4
Perlu  diketahui,  pada  kekerasan  seksual,  perpempuanlah yang  sering  menjadi  korban.  Meskipun  korban  kekerasan  laki- laki juga ada, tetapi setidak sebanyak perempuan. Berikut ini data kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  selama  6  tahun  terakhir  di Rifka Annisa 5 :  Kekerasan terhadap isteri 1.541 kasus,  perkosaan 22 kasus, pelecehan seksual 128 kasus, kekerasan dalam keluarga 48 kasus, trafficking 4 kasus, lainnya 2 kasus, total 2.156 kasus. 6
3 https://kabnews.id.
4 https://nasional.kompas.com.
5 Rifka  Annisa  adalah  organisasi  non  pemeritah  yang  berkomitmen  pada penghapusan kekerasan pada perempuan. https://rifka-annisa.org/id/
6 Siti  Darmawati, Kekerasan  Seksual  pada  Anak  dan  Perempuan,
(Yogyakarta:Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017), 137.
Komnas  Perempuan  mencatat  pada  tahun  2015  jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 3.325 kasus atau 30 % dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 3.174 kasus  atau  61%  dari  jumlah  KTP  dalam  ranah  komunitas.  Dan kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dengan  disabilitas sebanyak  27  kasus  yang  berbentuk  perkosaan,  jumlah  terbesar adalah  perempuan  tuna  grahita  sebanyak  21  kasus,  diikuti  tuna wicara 7 kasus, tuna rungu dan tuna wicara 1 kasus.
Pada  tahun  2016,  Komnas  Perempuan  mencatat  bahwa jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP)  kategori  kekerasan seksual  mencapai  3.495  kasus  atau  34%  dari  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  di  ranah  KDRT.  Jenis  KTP  di  ranah komunitas  2.666  kasus  atau  74%  dari  jumlah  KTP  dalam  ranah komunitas.  Kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan  dengan disabilitas mencapi 61 kasus.
Pada  tahun  2017,  Komnas  Perempuan  mencatat  bahwa jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP)  kategori  kekerasan seksual  mencapai  2.979  kasus  atau  31%  dari  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  di  ranah  KDRT.  Jenis  KTP  di  ranah publik/komunitas  2.670  kasus  atau  76%  dari  jumlah  KTP  dalam ranah  komunitas.  Kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan dengan disabilitas mencapi 48 kasus disabilitas. 7
Pada  tahun  2018,  Komnas  Perempuan  mencatat  bahwa jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP)  kategori  kekerasan seksual  mencapai  2.988  kasus  atau  33%  dari  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  di  ranah  KDRT.  Jenis  KTP  di  ranah komunitas  2.521  kasus  atau  76%  dari  jumlah  KTP  dalam  ranah komunitas.  Kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan  dengan disabilitas mencapi 57 kasus. 8
7 Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Tahun  2017:  Tergerusnya  Ruang  Aman  Perempuan  Dalam Pusaran  Politik  Populisme, Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018, 14.
8 Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Tahun  2018:  Korban  Bersuara,  Data  Bicara  Sahkan  Ruu Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Wujud  Komitmen  Negara, Komisi Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan),  2019, 17.
Pada  Tahun  2018  kasus  kekerasan  seksual  terbanyak  masih terjadi diranah privat/personal, yaitu incest sebanyak 1.071 kasus yang dilakukan  oleh  orang  terdekat  yang  memiliki  hubungan  keluarga  atau sedarah. Incest ini  berdasarkan  CATAHU 9 Komnas  Perempuan  2019 kasus  kekerasan  seksual  dilakukan  oleh  ayah  kandung  sebanyak  356 orang  dan  paman  sebanyak  306  orang,  lalu  disusul  oleh  kasus perkosaan  sebanyak  818  kasus,  dan  kasus  pencabulan  sebanyak  321 kasus dan 281 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Pada  tahun  2019,  Komnas  Perempuan  mencatat  bahwa jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP)  kategori  kekerasan seksual  mencapai  2.807  kasus  atau  25%  dari  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  di  ranah  KDRT.  Jenis  KTP  di  ranah komunitas  2.091  kasus  atau  74%  dari  jumlah  KTP  dalam  ranah komunitas.  Jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  dengan Disabilitas  87  kasus  atau  69%  dari  angka  pelaporan  tersebut mayoritas  dialami  oleh  tuna  grahita  intelektual  mencapai  47% kasus. 10
Pada  tahun  2020,  Komnas  Perempuan    menunjukkan bahwa  ada  139  kasus kekerasan  dalam  pacaran (KDP)  yang dilaporkan pada 2019. Selain itu, ada pula 106 kasus kekerasan yang  dilakukan  mantan  pacar.  Namun,  menurut ahli  hukum  dari  Universitas  Indonesia  Dr.  Lidwina  Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, angka tersebut hanyalah angka gunung es.
Angka  gunung  es  berarti  angka  yang  didapat  dari  korban  yang melapor  saja,  sedang  di  luar  sana  masih  banyak  korban  yang tidak berani melapor karena alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini, korban  menetapkan  sendiri  bahwa  kasus  ini  tidak  akan  berhasil jika dibawa ke jenjang hukum dan telah putus asa. 11
Jadi  kenapa  membahas  tentang  kekerasan  seksual?  Apa pentingnya?  Jawabnya  adalah  karena  angka  kasus  dan  korban kekerasan seksual, masih tinggi dan marak, dari waktu ke waktu, sampai  sekarang  ini,  sebagaimana  dijelaskan  panjang  lebar  di atas.
9 Catahu singkatan dari Catatan Tahunan.
10 Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Tahun  2019:  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Meningkat: Kebijakan  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Menciptakan  Ruang  Aman  Bagi perempuan  dan  anak  perempuan ,  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020, 15.
11 https://www.liputan6.com, diakses 12 Februari 2021.

## B. KUPI (Kongres Uluma Perempuan Indoneisa)
Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) adalah suatu rangkaian  panjang  dari  kerja-kerja  aktifis  perempuan  Muslim  di Indonesia.  Yang  diinsiasi  oleh  3  lembaga    yang  sevisi  dan  telah lama  bermitra  dan  bersinergi  serta  concern  pada  isu-isu perempuan  dalam  kajian  Islam,  yakni,  Rahima 12 ,  Alimat 13 ,  dan Fahmina. 14 Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI) dilaksanakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon, diikuti oleh 519 peserta terdaftar  yang seluruhnya  dari  Indonesia  dan  131  pengamat  dari  Indonesia  dan mancanegara.  Dari  Indonesia,  hadir  para  ulama  perempuan  dan sahabat  ulama  perempuan  dari  Pulau  Jawa,  Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
12 Rahima,  pusat  pendidikan  dan  informasi  tentang  Islam  dan  hak-hak reproduksi  perempuan,  adalah  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berfokus pada  pemberdayaan  perempuan  dalam  perspektif  Islam.  Rahima  yang  resmi didirikan di Jakarta pada 5 Agustus 2000 ini hadir untuk merespons kebutuhan informasi  mengenai  gender  dan  Islam.  Pada  awalnya,  Rahima  berfokus  pada pendidikan  kritis  dan  penyebaran  informasi  tentang  hak-hak  perempuan  di lingkungan  pesantren.  Kemudian  karena  tuntutan  kebutuhan  masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren, seperti madrasah, guru di sekolah agama, guru agama Islam di sekolah umum, majlis  taklim,  organisasi  perempuan  muslim,  organisasi  kemahasiswaan,  dan LSM.
13 Alimat  adalah  gerakan  pemikiran  dan  aksi  masyarakat  Indonesia  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  keluarga dengan  perspektif  Islam.  Alimat  didirikan  pada  12  Mei  2009  di  Jakarta  oleh sejumlah  aktivis,  baik  sebagai  individu  maupun  berasal  dari  organisasi  yang memiliki  kepedulian  dan  keprihatinan  terhadap  perempuan  dalam  tatanan keluarga,  seperti  Komnas  Perempuan,  Fatayat  NU,  Aisyiyah,  Nasyiatul Aisyiyah, Lakpesdam NU, Pekka, KPI, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSG  STAIN  Pekalongan,  dan  Universitas  Pancasila,  Rahima,  Fahmina,  dan GPPBM.
14 Fahmina  adalah  institusi  dan  gerakan  yang  melakukan  ikhtiar transformatif  untuk  mengubah  kehidupan  umat  manusia  secara  berkelanjutan ke arah relasi sosial  yang berkeadilan, bermartabat, humanis, demokratis, dan pluralis,  berbasis  tradisi  kritis  pesantren  dan  kearifan  lokal,  baik  pada  tataran struktural  maupun  kultural.  Gerakan  ini  berawal  dari  pergumulan  intelektual anak-anak  muda  pesantren  karena  kegundahan  telah  bergesernya  peran  sosial profetis  pesantren.  Sejak  didirikan  pada  November  1999  di  Arjawinangun Cirebon dan kemudian berkiprah secara masif pada 2001, Fahmina mengusung kajian  kontekstualisasi  kitab  kuning,  kajian  keislaman  kontemporer,  dan pendampingan masyarakat.
Dari  mancanegara  hadir  ulama  perempuan  dan  aktivis sebagai  pengamat  dari  13  negara:  Afghanistan,  Bangladesh, Malaysia,  Saudi  Arabia,  Pakistan,  Nigeria,  Kenya,  Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda. 15
Dari  jumlah  total  peserta  KUPI,  sekitar  90%  adalah mereka  yang  datang  dari  atau  bekerja  di  pusat-pusat  Islam.
Seperti pesantren, perguruan tinggi Islam, majlis ta‟lim, lembaga dakwah dan pendidikan Islam, dan ormas-ormas keislaman. Baik sebagai  pengasuh,  pimpinan,  ustadzah,  dosen,  peneliti,  pendidik, muballighah,  daiyah,  dan  penulis.  Sebagian  besar  dari  mereka adalah  sekaligus  juga  bekerja  sebagai  pendamping  masyarakat, tepatnya  sebagai  aktivis  pemberdayaan  perempuan  di  komunitas mereka  masing-masing.  Peserta  yang  10%  adalah  para  aktivis, akademisi,  dan  jurnalis  yang  tidak  datang  dari  latar  belakang sosio-pendidikan keislaman. Selama ini mereka semua, satu sama lain,  sekalipun  dari  latar  belakang  dan  kelompok  yang  berbeda- beda,  telah  bekerja  bersama,  langsung  maupun  tidak  langsung, dalam mewujudkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.
Dalam khutbah iftitah-nya,  ketua panitia pengarah  KUPI,
Ny.  Hj.  Badriyah  Fayumi  meletakkan  landasan  bersama  bagi Kongres  dengan  memberi  fokus  pada  ulama  perempuan  dan peran  keulamaan.  Kehadiran  dan  kontribusi  ulama  perempuan dinyatakan  secara  tegas  sebagai  keniscayaan  dalam  sejarah peradaban  Islam  dan  perjalanan  kebangsaan  Indonesia.  Sebagai bukti, disebutkanlah daftar panjang nama-nama perempuan ulama beserta  warisan  keulamaannya  sejak  awal  kelahiran  Islam  dan sejak  gagasan  tentang  Indonesia  baru  mulai  berkumandang  di bumi  Nusantara.  Kendati  demikian,  sejalan  dengan  itu,  pasang surut pengakuan dan dukungan terhadap peran ulama perempuan juga merupakan fakta sejarah. Ternyata, kuat atau tidaknya peran keulamaan  perempuan  tidak  mungkin  terlepas  dari  ada  atau tidaknya  dukungan  struktural  para  penyelenggara  negara  dan dukungan kultural masyarakat.
15 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy., 3.
Kongres  yang  dihadiri  298  peserta  dari  berbagai  penjuru Indonesia  dan  10  negara  ini,  berlangsung  dalam  dua  sesi. Sesi pertama diisi oleh pemaparan pengalaman perempuan Muslim di berbagai belahan dunia memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi  perempuan.  Zainah  Anwar  (Malaysia)  menceritakan upayanya  membangun  gerakan  sedunia  untuk  mendorong kesetaraan  dan  keadilan  dalam  keluarga  Muslim;  Siti  Ruhaini Dzuhayatin  (Indonesia)  menjelaskan  model  kepemimpinannya dalam  lembaga  hak-hak  asasi  manusia  yang  didirikan  oleh Organization  of  Islamic  Conference;  Bushra  Qadeem  (Pakistan) menggambarkan  strateginya  memberdayakan  perempuan  kepala keluarga  sehingga  mereka  menjadi  kekuatan  pendamai  di komunitas  yang  sedang  berhadapan  dengan  ekstrimisme  dan kekerasan;  dan,  Hatoon  Al-Fassi  (Saudi  Arabia)  menunjukkan kiat-kiat  perempuan  Arab  dalam  memperjuangkan  hak-haknya dalam institusi-institusi keagamaan maupun melalui media sosial.
Pada sesi  kedua ,  Roya  Rahmani  (Afghanistan)  berbagi tentang  pengalamannya  melawan  politisasi  agama  yang berdampak  pada  peminggiran  peran  perempuan  dalam  proses perdamaian;  Ulfat  Hussein  Masibo  (Kenya)  menegaskan pentingnya  pemberdayaan  di  tingkat  keluarga  terkait  kesetaraan dan  keadilan  bagi  perempuan  guna  membangun  ketahanan masyarakat terhadap gerakan-gerakan ekstrimis; Rafatu Abdulhamid  (Nigeria)  menekankan  kontribusi  ulama  perempuan di  negerinya  dalam  menyebarluaskan  ajaran-ajaran  Islam  yang menjunjung  nilai-nilai  toleransi  dan  perdamaian  serta  melawan radikalisme;  dan,  terakhir,  Eka  Srimulyani  (Aceh,  Indonesia) menggambarkan bagaimana konteks budaya dan dinamika sosial- politik  lokal  berpengaruh  besar  pada  kapasitas,  pengaruh,  dan otoritas perempuan ulama di Aceh dari zaman ke zaman. 16
Adapun  isu  yang  dibahas  dalam  kongres  ulama perempuan  Indonesia  (KUPI)  yang  diselenggarakan  di  Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, sebagai berikut: (a) Kekerasan Seksual; (b) Pernikahan Anak; dan (c) Perusakan Alam.
16 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 38-39.
Kongres  ini  diisi  dengan  agenda  curah  pendapat,  sharing pengalaman,  dan  perdebatan  produktif  yang  bernas  di  antara sesama  peserta  terjadi  karena  seluruh  tema  yang  diangkat berangkat  dari  pertanyaan  dan  kegelisahan  kolektif  yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan.
Untuk  membahas  tiga  pokok  pembahasan  di  atas,  dalam kongres  ini  digunakanlah  perspektif  keadilan  hakiki  dan mubadalah (kesalingan). Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah  keagamaan,  adalah  wujud  dari  implementasi perspektif mubadalah dan keadilan hakiki ini. 17 Hasil-hasil KUPI ini  kemudian  disatukan  dalam  bentuk  “Dokumen  Hasil  KUPI”.
Dalam  dokumen  inilah  ada  pembahasan  tentang  hukum  tindak kekerasan  seksual.  Dalam  pembahasan  tentang  hukum  tindak kekerasan seksual tersebut juga ada beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an  yang  terkait  dengan  kekerasan  seksuai.  Inilah  yang akan  dibahas  dalam  tulisan  ini,  yaitu,  “Penafsiran  Ayat-Ayat Kekerasan  Seksual,  dalam  persepktif  KUPI.  Adapun  yang dibahas dan di analaisa adalah metodologi penafsiranya.

## C. Ayat-Ayat Al-Qur’an terkait Kekerasan Seksual Menurut KUPI
Ayat-ayat  terkait  kekerasan  seksual  menurut  Kongres
Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI)  sebagaimana  tercantum  di dalam  Dokumen  KUPI,  para  perumus  KUPI  membedakan  ayat- ayat  kekerasan  seksual  menjadi  beberapa  kelompok,  yaitu:  (a) Ayat-ayat  yang  menjadi  dalil  tentang  hukum  kekerasan  seksual; (b)  Ayat-ayat  yang  menjadi  dalil  terkait  perbedaan  antara pemerkosaan  dan  perzinahan;  (c)  Ayat-ayat  yang  menjadi  dalil hukum bagi aparat negara sebagai pelaku dan konsep pemberatan hukuman.  Dalam  hal  ini,  dalam  artikel  ini,  penulis  tidak mencantumkan  pembahasan  terkait  dalil  hukuman  bagi  aparat negara  sebagai  pelaku  dan  konsep  pemberatan  hukuman,  karena tidak berfokus pada pembahasan tersebut.
17 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 5.

## Ayat-ayat yang menjadi dalil hukum kekerasan seksual
No Ayat (a) Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia (QS. Al-Isra‟, 17:70):
“ Sungguh,  Kami  telah  memuliakan anak  cucu  Adam  dan  Kami  angkut mereka  di  darat  dan  di  laut.  Kami anugerahkan  pula  kepada  mereka rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami lebihkan  mereka  di  atas  banyak makhluk  yang  Kami  ciptakan  dengan kelebihan yang sempurna.”
ِّرَ بْلا  ِفِ ْمُهٰ نْلََحََو َمَدٰا ِْنَِب اَنْمَّرَك  ْدَقَلَو ِّم  ْمُهٰ نْ قَزَرَو  ِرْحَبْلاَو ِتٰبِّيَّطلا  َن اَنْقَلَخ  ْنَِّّمد  ٍْيِْثَك  ىٰلَع  ْمُهٰ نْلَّضَفَو ًلْيِضْفَ ت (b) Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat (QS. An-Nisa‟, [4]:19): “ Wahai  orang-orang  yang  beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.
Janganlah  kamu  menyusahkan  mereka karena  hendak  mengambil  kembali sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu berikan  kepadanya,  kecuali  apabila mereka  melakukan  perbuatan  keji  yang nyata.  Pergaulilah  mereka  dengan  cara yang  patut.  Jika  kamu  tidak  menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu  tidak  menyukai  sesuatu,  padahal
Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” ْنَا  ْمُكَل ُّلَِيَ  َلَ اْوُ نَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰي اًىْرَك َءۤاَسِّنلا اوُثِرَت ۗ َّنُىْوُلُضْعَ ت  َلََو ْنَا  َّلَِا  َّنُىْوُمُتْيَ تٰا اَم  ِضْعَ بِب اْوُ بَىْذَتِل ٍةَنِّ يَ بُّم ٍةَشِحاَفِب َْيِْتْأَّي ۗ َّنُىْوُرِشاَعَو ِفْوُرْعَمْلاِب ۗ ُمُتْىِرَك  ْنِاَف َّنُىْو ُوّٰللا َلَعَْيََّو اً  ْيَش اْوُىَرْكَت  ْنَا ىٰسَعَ ف اًرْ يِثَك اًرْ يَخ ِوْيِف (c) Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain (QS. At-Taubah, 9:71):
“Orang-orang  mukmin,  laki-laki  dan perempuan,  sebagian  mereka  menjadi penolong bagi sebagian yang lai Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan  salat,  menunaikan  zakat, dan  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.
Mereka  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah. Sesungguhnya  Allah  Mahaperkasa  lagi Mahabijaksana”.
ُءۤاَيِلْوَا ْمُهُضْعَ ب ُتٰنِمْؤُمْلاَو َنْوُ نِمْؤُمْلاَو َنْوَهْ نَ يَو  ِفْوُرْعَمْلاِب  َنْوُرُمْأَي  ٍضْعَ ب َنْوُ تْؤُ يَو َةوٰلَّصلا َنْوُمْيِقُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع وَلْوُسَرَو  َوّٰللا  َنْوُعْ يِطُيَو  َةوٰكَّزلا
ۗ ُوّٰللا ُمُهَُحَْرَ يَس  َكِٕىٰۤلوُا ۗ ّٰللا  َّنِا َو ٌمْيِكَح ٌزْ يِزَع
(d) Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti
(QS. An-Nur, [24]:4-5):
“ Orang-orang  yang  menuduh  (berzina terhadap)  perempuan  yang  baik-baik dan  mereka  tidak  mendatangkan  empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh  itu)  delapan  puluh  kali  dan janganlah  kamu  menerima  kesaksian mereka  untuk  selama-lamanya.  Mereka itulah  orang-orang  yang  fasik,  kecuali mereka  yang  bertobat  setelah  itu  dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.”
اْوُ تْأَي َْلَ َُّثُ  ِتٰنَصْحُمْلا َنْوُمْرَ ي َنْيِذَّلاَو َْيِْنَٰثَ  ْمُىْوُدِلْجاَف  َءۤاَدَهُش  ِةَعَ بْرَاِب
اًدَبَا ًةَداَهَش ْمَُلَ اْوُلَ بْقَ ت  َلََّو ًةَدْلَج ۗ َنْوُقِسٰفْلا ُمُى  َكِٕىٰۤلوُاَو ۗ َنْيِذَّلا  َّلَِا ْنِم  اْوُ باَت ۗ ُحَلْصَاَو  َكِلٰذ  ِدْعَ ب اْو ۗ ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َوّٰللا َّنِاَف (e) Larangan  menyakiti  orang  yang  tidak  bersalah  (QS.  Al-Ahzaab,
[33]:58):
“ Orang-orang yang menyakiti mukminin dan  mukminat,  tanpa  ada  kesalahan yang  mereka  perbuat,  sungguh,  mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.” ِتٰنِمْؤُمْلاَو  َْيِْنِمْؤُمْلا  َنْوُذْؤُ ي  َنْيِذَّلاَو اًناَتْهُ ب اْوُلَمَتْحا ِدَقَ ف اْوُ بَسَتْكا اَم ِْيَْغِب اًنْ يِبُّم اًْثَِاَّو (f) Larangan  mendatangkan  bencana  pada  orang  yang  beriman  (QS.  Al- Buruj, [85]:10)
“ Sesungguhnya, orang-orang yang
menimpakan  cobaan  (siksa)  terhadap mukmin  laki-laki  dan  perempuan,  lalu mereka  tidak  bertobat,  mereka  akan mendapat  azab  Jahanam  dan  mereka akan  mendapat  azab  (neraka)  yang membakar”. ِمْؤُمْلاَو َْيِْنِمْؤُمْلا اوُنَ تَ ف َنْيِذَّلا َّنِا ِتٰن َمَّنَهَج  ُباَذَع  ْمُهَلَ ف  اْوُ بْوُ تَ ي َْلَ َُّثُ ِقْيِرَْلْا ُباَذَع ْمَُلََو ۗ (g) Larangan  memaksa  perempuan  melacurkan  diri,  meski  budak  (QS.
An-Nuur, 24:33):
“Orang-orang yang tidak mampu
menikah,  hendaklah  menjaga  kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya.  (Apabila)  hamba  sahaya yang kamu miliki menginginkan
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat  perjanjian  dengan  mereka  jika kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada mereka.  Berikanlah  kepada  mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan- Nya  kepadamu.  Janganlah  kamu  paksa hamba  sahaya  perempuanmu  untuk melakukan pelacuran, jika mereka
sendiri  menginginkan  kesucian,  karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha  Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” اًحاَكِن َنْوُدَِيَ  َلَ َنْيِذَّلا  ِفِفْعَ تْسَيْلَو وِلْضَف  ْنِم  ُوّٰللا  ُمُهَ يِنْغُ ي  ّٰتَّح ۗ ۗ ْتَكَلَم اَِّمد َبٰتِكْلا َنْوُغَ تْبَ ي َنْيِذَّلاَو َف  ْمُكُناَْيَْا ْمِهْيِف  ْمُتْمِلَع  ْنِا  ْمُىْوُ بِتاَك ْيِذَّلا ِوّٰللا  ِلاَّم  ْنِّم ْمُىْوُ تٰاَّو اًرْ يَخ ۗ ْمُكىٰتٰا ۗ ىَلَع  ْمُكِتٰيَ تَ ف  اْوُىِرْكُت  َلََو َضَرَع اْوُغَ تْبَتِّل اًنُّصََتَ َنْدَرَا ْنِا ِءۤاَغِبْلا اَيْ نُّدلا  ِةوٰيَْلْا ۗ َّنِاَف  َّنُّهْىِرْكُّي  ْنَمَو لا ْنِم  َوّٰل ۗ ٌرْوُفَغ  َّنِهِىاَرْكِا  ِدْعَ ب ٌمْيِحَّر
Ayat-ayat yang menjadi dalil perbedaan perkosaan dengan
perzinahan No Ayat (a) Perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum (QS. An-Nuur, [24]:33):
“Orang-orang  yang  tidak  mampu menikah,  hendaklah  menjaga  kesucian
(diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya.  (Apabila)  hamba  sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat  perjanjian  dengan  mereka  jika kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada mereka.  Berikanlah  kepada  mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan- Nya  kepadamu.  Janganlah  kamu  paksa hamba  sahaya  perempuanmu  untuk melakukan pelacuran, jika mereka
sendiri  menginginkan  kesucian,  karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha  Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. ”
اًحاَكِن َنْوُدَِيَ  َلَ َنْيِذَّلا  ِفِفْعَ تْسَيْلَو وِلْضَف  ْنِم  ُوّٰللا  ُمُهَ يِنْغُ ي  ّٰتَّح ۗ ِكْلا  َنْوُغَ تْبَ ي  َنْيِذَّلاَو ْتَكَلَم  اَِّمد  َبٰت ْمِهْيِف  ْمُتْمِلَع  ْنِا  ْمُىْوُ بِتاَكَف  ْمُكُناَْيَْا ْيِذَّلا  ِوّٰللا  ِلاَّم  ْنِّم  ْمُىْوُ تٰاَّو  اًرْ يَخ ْمُكىٰتٰا ۗ ىَلَع  ْمُكِتٰيَ تَ ف اْوُىِرْكُت  َلََو َضَرَع اْوُغَ تْبَتِّل اًنُّصََتَ َنْدَرَا ْنِا ِءۤاَغِبْلا َيْ نُّدلا ِةوٰيَْلْا ا ۗ َّنِاَف  َّنُّهْىِرْكُّي  ْنَمَو ْكِا ِدْعَ ب ْنِم َوّٰللا ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َّنِهِىاَر (b) Kualitas  kesaksian  perempuan  sama  dengan  laki-laki  (QS.  An-Nuur,
[24]:6-9):
“Orang-orang  yang  menuduh  isterinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing- masing  orang  itu  ialah  empat  kali bersumpah  atas  (nama)  Allah,  bahwa sesungguhnya  dia  termasuk  orang  yang benar.(Sumpah)  yang  kelima  adalah bahwa  laknat  Allah  atasnya  jika  dia termasuk  orang-orang  yang  berdusta. Isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia  bersumpah  empat  kali  atas  (nama) Allah  bahwa  dia  (suaminya)  benar- benar termasuk orang-orang yang berdusta,(Sumpah)  yang  kelima  adalah bahwa  kemurkaan  Allah  atasnya  (isteri) jika  dia  (suaminya)  itu  termasuk  orang yang benar .”
ْمَُّلَ ْنُكَي َْلََو ْمُهَجاَوْزَا َنْوُمْرَ ي َنْيِذَّلاَو ةَداَهَشَف  ْمُهُسُفْ نَا  َّلَِا  ُءۤاَدَهُش َنِمَل وَّنِا ِوّٰللاِب  ٍتٰدٰهَش ُعَبْرَا ْمِىِدَحَا ِوّٰللا  َتَنْعَل  َّنَا ُةَسِماَْلْاَو  َْيِْقِدّٰصلا َناَك  ْنِا  ِوْيَلَع اُؤَرْدَيَو  َْيِْبِذٰكْلا  َنِم َعَبْرَا  َدَهْشَت  ْنَا  َباَذَعْلا  اَهْ نَع َْيِْبِذٰكْلا َنِمَل وَّنِا ِوّٰللاِب  ٍتٰدٰهَش ۗ اَهْ يَلَع ِوّٰللا  َبَضَغ  َّنَا َةَسِماَْلْاَو
ۗ َْيِْقِدّٰصلا َنِم َناَك ْنِا
(c) Hukuman  berat  bagi  pelaku  perusakan  di  muka  bumi  dan  perkosaan adalah salah satu bentuk perusakan (QS. Al-Maa`idah, 5:33-34):
“ Balasan bagi orang-orang yang memerangi  Allah  dan  rasul-Nya  serta membuat  kerusakan  di  bumi  hanyalah dibunuh,  disalib,  dipotong  tangan  dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan  dari  tempat  kediamannya. Yang  demikian  itu  merupakan  kehinaan bagi  mereka  di  dunia  dan  di  akhirat
(kelak)  mereka  mendapat  azab  yang sangat  berat, kecuali  orang-orang  yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.”
َوّٰللا  َنْوُ بِراَُيَ  َنْيِذَّلا  اُؤٰۤزَج  اََّنَِّا ِضْرَْلَا  ِفِ  َنْوَعْسَيَو  وَلْوُسَرَو ْوَا  اْوُ بَّلَصُي  ْوَا  اْوُلَّ تَقُّ ي  ْنَا  اًداَسَف ْنِّم  ْمُهُلُجْرَاَو  ْمِهْيِدْيَا  َعَّطَقُ ت ِم  اْوَفْ نُ ي  ْوَا  ٍف َلِخ
ِضْرَْلَا  َن ۗ
ِفِ ْمَُلََو اَيْ نُّدلا  ِفِ ٌيْزِخ ْمَُلَ َكِلٰذ َنْيِذَّلا  َّلَِا  ٌمْيِظَع  ٌباَذَع  ِةَرِخْٰلَا ْمِهْيَلَع اْوُرِدْقَ ت ْنَا ِلْبَ ق ْنِم اْوُ باَت
ۗ
ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َوّٰللا َّنَا اْوُمَلْعاَف

## D. Penafsiran  KUPI  Terharadap  Ayat-Ayat  Kekerasan
Seksual
1) Penafsiran  ayat-ayat  yang  menjadi  dalil  hukum kekerasan seksual
Ketika  KUPI  memutuskan  terkait  hukum  kekerasan seksual,  keputusan  hukum  didasari  dengan  ayat-ayat  yang telah  disebutkan  di  atas  dengan  dimunasabahkan  antar  satu ayat  dengan  ayat  lainnya,  kemudian  dengan  hadis  nabi,  dan dikuatkan  pada  pandangan  ulama  ahli  fiqih.  Oleh  karena  itu KUPI  menjelaskan  terkait  ayat-ayat  di  atas  tersebut  dengan penjelasan di bawah ini:
Tim  perumus  KUPI  menjelaskan  kekerasan  seksual dalam  berbagai  bentuknya,  seperti  perkosaan,  pelecehan seksual,  eksploitasi  seksual,  penyiksaan  seksual,  perbudakan seksual,  intimidasi  seksual,  prostitusi  paksa,  pemaksaan kehamilan,  pemaksaan  aborsi,  pemaksaan  perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi  dan  sterilisasi  merupakan  tindakan  yang menempatkan  perempuan  sebagai  objek  seksual  yang  tidak memiliki  kedaulatan  atas  tubuhnya  sendiri  adalah  perbuatan zalim.  Pelaku  secara  sengaja  memanfaatkan  posisi  tidak berdayaan  perempuan  untuk  kepentingannya  secara  sepihak tanpa  memperdulikan  dampak  buruknya  pada  korban,  yang beragam  bentuknya  sehingga  korban  bisa  mengalaminya secara berlapis dan memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama.
Kekerasan seksual dalam  bentuk  perkosaan misalnya, meskipun  bisa  berlangsung  singkat,  namun  perbedaan  organ, fungsi,  dan  masa  reproduksi  antara  laki-laki  sebagai  pelaku dan  perempuan  sebagai  korban  sangat  berbeda.  Sebagai pelaku,  laki-laki  menghendaki  bahkan  memaksa  terjadinya hubungan seksual tersebut dan mengendalikannya. Sementara perempuan  tidak  menghendakinya  sehingga  bisa  mengalami luka  secara  fisik  dan  psikis  yang  serius.  Perbedaan  dampak kekerasan  seksual  dalam  bentuk  perkosaan  juga  terlihat dengan  mencolok  ini  karena  tindakan  ini  bisa  menyebabkan perempuan korban perkosaan bisa mengalami kehamilan yang berlangsung  selama  berbulan-bulan,  melahirkan,  menyusui, dan  mengasuh  seumur  hidup  anak.  Sementara  laki-laki sebagai pelaku tidak.
Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  berbentuk verbal.  Demikian  pula  kekerasan  seksual  dalam  bentuk tuduhan  melakukan  atau  menyebabkan  terjadinya  zina. Stigma perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang kemudian  dipahami  sebagai  penggoda  secara  seksual seringkali  menempatkan  perempuan  korban  perkosaan sebagai pihak yang bersalah karena secara sepihak dipandang telah  menggoda  sehingga  terjadi  perkosaan.  Sementara  laki- laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan  perempuan.  Sikap  menyalahkan  pihak  lain atas  kegagalan  dirinya  sendiri  apalagi  jika  pihak  lain  belum lagi  terbukti  melakukan  kesalahan  adalah  bertentangan dengan larangan Allah untuk tidak menyakiti orang lain yang tidak  bersalah,  sebagaimana  dalam  QS.  Al-Ahzab,  33:58 berikut:
ْيِذَّلاَو اًنْ يِبُّم اًْثَِاَّو اًناَتْهُ ب اْوُلَمَتْحا ِدَقَ ف اْوُ بَسَتْكا اَم ِْيَْغِب ِتٰنِمْؤُمْلاَو َْيِْنِمْؤُمْلا َنْوُذْؤُ ي َن Artinya: “Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa  ada  kesalahan  yang  mereka  perbuat,  sungguh,  mereka  telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.
Tindakan  kekerasan  seksual  dalam  realitasnya  juga dilakukan  secara  tidak  bertanggung  jawab  oleh  pihak-pihak kuat  untuk  mengambil  keuntungan  ekonomi  dengan  cara memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya melayani  hasrat  seksual  laki-laki.  Tindakan  seperti  ini  jelas bertentangan  dengan  larangan  keras  Allah  Swt  untuk memaksa  budak  perempuan  melacurkan  diri  (QS.  An-Nûr, 24:33, dan Shahîh Bukhâri, No. Hadits 2277).
وِلْضَف  ْنِم ُوّٰللا ُمُهَ يِنْغُ ي  ّٰتَّح اًحاَكِن َنْوُدَِيَ  َلَ َنْيِذَّلا  ِفِفْعَ تْسَيْلَو
ۗ َنْوُغَ تْبَ ي َنْيِذَّلاَو ِوّٰللا  ِلاَّم  ْنِّم  ْمُىْوُ تٰاَّو اًرْ يَخ  ْمِهْيِف  ْمُتْمِلَع  ْنِا  ْمُىْوُ بِتاَكَف  ْمُكُناَْيَْا  ْتَكَلَم اَِّمد  َبٰتِكْلا
ٰا  ْيِذَّلا ْمُكىٰت ۗ
ِةوٰيَْلْا  َضَرَع اْوُغَ تْبَتِّل اًنُّصََتَ َنْدَرَا ْنِا ِءۤاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتٰيَ تَ ف اْوُىِرْكُت  َلََو
اَيْ نُّدلا ۗ ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َّنِهِىاَرْكِا ِدْعَ ب ْنِم َوّٰللا َّنِاَف َّنُّهْىِرْكُّي ْنَمَو
Artinya:  “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga  kesucian  (diri)-nya  sampai  Allah  memberi  kemampuan  kepada mereka  dengan  karunia-Nya.  (Apabila)  hamba  sahaya  yang  kamu  miliki menginginkan  perjanjian  (kebebasan),  hendaklah  kamu  buat  perjanjian dengan  mereka  jika  kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada  mereka. Berikanlah  kepada  mereka  sebagian  harta  Allah  yang  dikaruniakan-Nya kepadamu.  Janganlah  kamu  paksa  hamba  sahaya  perempuanmu  untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu  hendak  mencari  keuntungan  kehidupan  duniawi.  Siapa  yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. دوعسم بيأ نع - ونع للها يضر - للها لوسر نأ - ملسو ويلع للها ىلص - نثَ نع ىنه ِناَوْلُحو ،يغبلا ِرْهَمو ،بلكلا ِنِىاَكلا . Artinya:    “Dari  Abu  Mas‟ud  al-Anshari  ra,  bahwa  Rasulullah Saw  bersabda:  “Sesungguhnya  Rasulullah  Saw  melarang  mengambil harga  dari  penjualan  anjing,  dan  mahar  pelacuran,  dan  upah  dari perdukunan” . 18
Apalagi  jika  yang  dilakukan  adalah  memaksa perempuan merdeka. Demikianlah tindakan kekerasan seksual dalam  beragam  bentuknya  dapat  menimbulkan  ancaman keamanan dan mendatangkan bencana bagi sebuah komunitas yang tentu saja dilarang  oleh Allah  Swt 19 (QS. Al-Buruj,  85: 10).
ْلا اوُنَ تَ ف  َنْيِذَّلا َّنِا ُباَذَع  ْمَُلََو َمَّنَهَج  ُباَذَع  ْمُهَلَ ف اْوُ بْوُ تَ ي َْلَ َُّثُ  ِتٰنِمْؤُمْلاَو  َْيِْنِمْؤُم ِقْيِرَْلْا ۗ
Artinya: “ Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa)  terhadap  mukmin  laki-laki  dan  perempuan,  lalu  mereka  tidak bertobat,  mereka  akan  mendapat  azab  Jahanam  dan  mereka  akan mendapat azab (neraka) yang membakar.” 18 Imam  Bukhâri, Shahîh  Bukhâri ,  No.  Hadits:  2277.  Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama Perempuan Indonesia (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.
19 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 78.
Islam juga melarang keras praktik-praktik perkawinan pada masa Jahiliyah yang menistakan perempuan, dan berapa ulama  juga  melarang  kawin  paksa  karena  bisa  berakibat terjadinya  tindak  kekerasan  seksual. 20 Beberapa  ulama melarang  kawin  paksa  karena  berakibat  pada  pemaksaan seksual. 21 Berikut pernyataan sebagaian ulama tersebut:
, ةحركلما وىركلما لطبإ ىلع انباحصأ عجمأ :نونوحس لاقف :هركلما حاكن امأو .دقعني لَ وٌنلأ ,ويلع ماقلما زويَ لَ :اولاقو
Artinya:  “Adapun  mengenai  kawin  paksa,  Sahunun  berkata: Para sahabat kami sepakat untuk menghapuskan kawin paksa dan kawin yang  tidak  disenangi.    Dan  mereka  berkata:  Tidak  boleh  berpegang dengannya.  Karena itu tidak terjadi akad”.
Masih  terkait  dengan  kawin  paksa,  atau  tindak pemaksaan  dalam  pernikahan  yang  berpotensi  menjadi penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual  beberapa  ulama bahkan  menegaskan  bolehnya  isteri  menolak  hubungan seksual  dengan  suami,  ketika  berpotensi  menimbulkan madharat (keburukan)    pada  isteri.  Dalam  hal  ini  Zainuddin al-Mailabri  dalam  kitab Fathul  Mu‟în ,  menyatakan  berikut ini: 22
وتعنم نإ لَ ونيع عضوبم وأ سلم وحنب ولو عتتم نم جوزلا ةجوزلا عنبم زوشنلا لصيَو
وحنكو اهجرف في حرقو ءطولا وعم ٌرضي ابه ضرمو ولمتَلَ ثيبح وتلآ بركك رذعل ونع ضيح …… عتمتل عنم الَ : عرف ةغلاب ِ ءطولا لبق ةلاصأ لالْا قادصلا ضبقل يَ لف ذئنيح عانتملإا الَذإ ةراتمخ زوشنلا لص 20 Faishal bin 'Abdul 'Aziz, Bustân al-Ahbar Mukhtashar Nailil Authâr , j.2,
236. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 78.
21 Al-Qurthubi, al-Jâmi‟ li al-Ahkâm al-Qur‟ân , j. 16, 202. Kongres Ulama Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama Perempuan Indonesia, (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.
22 Zainuddin  al-Malibari, Fathul  Mu‟în ,  543-544.  Kongres  Ulama Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama Perempuan Indonesia (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.
Artinya: “Dan nusuj terjadi sebab mencegahnya isteri terhadap suami  untuk  melakukan  tamattu'(bersenang-senang)  walaupun  dengan contoh  seperti  berpegangan  atau  dengan  meletakkan  mata  (bisa  jadi berpandangan),  tidak  terjadi  nusuj  jika  isteri  mencegah  suami  dari tamattu'  karena  udzur  seperti  besarnya  alat  kelamin  suami  yang  mana isteri  tidak  mencukupinya  dan  sakitnya  isteri  yang  bisa  membahayakan suami  sebab  wati  dan  nanah  di  farji  isteri  dan  seperti  halnya  haid…….. Far'un: bagi perempuan diperbolehkan mencegah tamattu' karena supaya mas kawinnya dibayar sekarang sebelum suami menyutubuhinya yang di berikan secara sukarela karena bagi isteri boleh mencegah jika keadaan seperti itu maka tidak terjadi nusuj.”
Sejalan  dengan  di  atas,  Wahbah  Zuhaili  dalam  kitab al-Fiqh  al-Islâmiy  wa  Adillatuhu, menyatakan  bahwa  isteri boleh  menolak  melayani  suami,  jika  nyata-nyata  bisa membahayakan  isteri.  Ini  artinya  menurut  Wahbah  Zuahili, isteri  tidak  boleh  dipaksa  meyalani  suami,  jika  memang pelayanan  tersebut  membahayakan  isteri.  Berikut  ini pernyataan Wahbah Zuhaili: 23
رهظ ىلع وأ رونتلا ىلع تناك ولو شارفلا لىإ اىاعد اذإ اهجوز ةعاط ةجوزلا ىلعو هونحو ررضلا ٌنلأ ,اىرضي وأ , ضئارفلا نع اهلغشي لَ َام ،هيْغو دحَأ هاور امك ,بتق فورعلماب ةرشاعلما نم سيل
.
Artinya:  “Wajib  bagi  isteri  untuk  taat  pada  suaminya  ketika diajak berhubungan walaupun isteri sedang sibuk dengan kesibukan yang tidak  bisa  digantikan  oleh  orang  lain  seperti  memasak.  Maksud  nya  si isteri  harus  nurut  dalam  hal  ini  dalam  keadaan  mendesak  sekalipun. Selagi  tidak  menyebabkan  meninggalkan  kewajiban  dan  tidak membahayakan isteri. Karena jika si isteri bisa jatuh dalam bahaya ketika menerima ajakan suami diperbolehlan menolak.”
Pernyataan  Wahbah  Zuhaili  di  atas,  sejalan  dengan firman Allah yang menyatakan bahwa suami harus menggauli atau  memperlakukan  isterinya  dengan  baik.  Ini  sebagaimana dalam QS. An-Nisâ‟ [4]:19 berikut ini:
اًىْرَك َءۤاَسِّنلا اوُثِرَت ْنَا ْمُكَل ُّلَِيَ  َلَ اْوُ نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰي ۗ ِضْعَ بِب اْوُ بَىْذَتِل َّنُىْوُلُضْعَ ت  َلََو َ بُّم ٍةَشِحاَفِب َْيِْتْأَّي ْنَا  َّلَِا َّنُىْوُمُتْيَ تٰا اَم ٍةَنِّ ي ۗ ِفْوُرْعَمْلاِب َّنُىْوُرِشاَعَو ۗ َّنُىْوُمُتْىِرَك ْنِاَف اًرْ يِثَك اًرْ يَخ ِوْيِف ُوّٰللا َلَعَْيََّو اً  ْيَش اْوُىَرْكَت ْنَا ىٰسَعَ ف 23 Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islâmiy  wa  Adillatuhu ,  j.  9,  6851. Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia, (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 78.
Artinya:    “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi kamu  mewarisi  perempuan  dengan  jalan  paksa  Janganlah  kamu menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari apa  yang  telah  kamu  berikan  kepadanya,  kecuali  apabila  mereka melakukan  perbuatan  keji  yang  nyata.  Pergaulilah  mereka  dengan  cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi  kamu  tidak  menyukai  sesuatu,  padahal  Allah  menjadikan  kebaikan yang banyak di dalamnya”.
Pada  ayat  di  atas,  Allah  Swt  dengan  sangat  tegas menyatakan  larangan  untuk  mewariskan  perempuan  secara paksa  dan  melarang  untuk  mempersulit  perempuan  yang hendak  mengambil  harta  yang  diberikan  oleh  suaminya. Redaksi larangan pada ayat tersebut menggunakan pernyataan „ lâ yahillu ‟ yang artinya tidak halal, kemudian diikuti dengan nahy.  Nahy dalam  kaidah ushul  fiqh memiliki  makna  dasar pengharaman يمرحتلل يهنلا في لصلَا ) ). Menariknya, kemudian Allah
Swt  mengikutinya  dengan  perintah  berbuat  baik  kepada perempuan ( wa „âsyirû hunna bi al-ma‟rûf ). Perintah tersebut ditegaskan  dengan shighat amr (bentuk  redaksi  perintah). Sementara  itu, amr dalam  kaidah ushul  fiqh bermakna  dasar kewajiban بوجولل رملأا في لصلَا ) ). Dari  analisis  tekstual  kebahasaan  pada  ayat  di  atas,
dapat  disimpulkan  bahwa  Allah  mengharamkan  perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Sebaliknya,  Allah  mewajibkan  memperlakukan  perempuan dengan  baik  dan  bermartabat.  Ayat  ini  menegaskan kedudukan  perempuan  sepenuhnya  diakui  dalam  Islam sebagai  seorang  manusia  yang  utuh  dan  harus  diperlakukan selayaknya  manusia.  Penegasan  ini  menjadi  deklarasi  Islam yang  jelas  tentang  prinsip  dasar  dalam  memperlakukan perempuan.
Setelah  deklarasi  ini,  kemudian  Allah  menjelaskan bagaimana  bentuk-bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi terhadap  perempuan  yang  dilarang.  Misalnya  memaksa perempuan,  bahkan  meskipun  perempuan  budak,  untuk menjadi melacurkan diri, atau menjadi pelacur, sebagaimanan larangan dalam QS. An-Nûr [24]:33:
وِلْضَف  ْنِم ُللها ُمُهَ يِنْغُ ي  ّٰتَّح اًحاَكِن َنْوُدَِيَ  َلَ  َنْيِذَّلا  ِفِفْعَ تْسَيْلَو ۗ َنْوُغَ تْبَ ي  َنْيِذَّلاَو ِا ْمُىْوُ بِتاَكَف ْمُكُناَْيَْا ْتَكَلَم اَِّمد َبٰتِكْلا
ْيِذَّلا ِوّٰللا  ِلاَّم ْنِّم ْمُىْوُ تٰاَّو اًرْ يَخ ْمِهْيِف ْمُتْمِلَع ْن
ْمُكىٰتٰا ۗ
اَيْ نُّدلا ِةوٰيَْلْا  َضَرَع اْوُغَ تْبَتِّل اًنُّصََتَ َنْدَرَا ْنِا ِءۤاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتٰيَ تَ ف اْوُىِرْكُت  َلََو
ۗ ِدْعَ ب ْنِم َوّٰللا َّنِاَف َّنُّهْىِرْكُّي ْنَمَو ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َّنِهِىاَرْكِا
Artinya:  “Orang-orang  yang  tidak  mampu  menikah,  hendaklah menjaga  kesucian  (diri)-nya  sampai  Allah  memberi  kemampuan  kepada mereka  dengan  karunia-Nya.  (Apabila)  hamba  sahaya  yang  kamu  miliki menginginkan  perjanjian  (kebebasan),  hendaklah  kamu  buat  perjanjian dengan  mereka  jika  kamu  mengetahui  ada  kebaikan  pada  mereka. Berikanlah  kepada  mereka  sebagian  harta  Allah  yang  dikaruniakan-Nya kepadamu.  Janganlah  kamu  paksa  hamba  sahaya  perempuanmu  untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu  hendak  mencari  keuntungan  kehidupan  duniawi.  Siapa  yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” . Selain  melarang  tindakan  memaksa  perempuan  untuk melacurkan  diri,  Allah  dalam  Al-Qur‟an  melarang  menuduh perempuan berzina tanpa bukti, bahkan mengancam tindakan ini dengan laknat dari Allah. Ini sebagaimana dalam QS. An- Nûr [24]: 23-24 di bawah ini;
ٰنَصْحُمْلا َنْوُمْرَ ي َنْيِذَّلا َّنِا ِةَرِخْٰلَاَو اَيْ نُّدلا  ِفِ اْوُ نِعُل  ِتٰنِمْؤُمْلا  ِتٰلِفٰغْلا  ِت ۗ ٌمْيِظَع  ٌباَذَع ْمَُلََو ۗ اَِبم  ْمُهُلُجْرَاَو ْمِهْيِدْيَاَو ْمُهُ تَنِسْلَا ْمِهْيَلَع ُدَهْشَت َمْوَّ ي َنْوُلَمْعَ ي اْوُ ناَك Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik,  polos 24 ,  dan  beriman  (dengan  tuduhan  berzina),  mereka dilaknat  di  dunia  dan  di  akhirat  dan  mereka  akan  mendapat  azab  yang besar.  Pada  hari  (ketika)  lidah,  tangan,  dan  kaki  mereka  menjadi  saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.
Sejalan  dengan  ayat  di  atas,  ayat  di  bawah  ini menegaskan  bahwa  Al-Qur‟an  melarang  tindakan  menyebar fitnah  atau  tuduhan  keji  ( berzina )  pada  perempuan  tanpa saksi,  dan  mengancam  mereka  melarang  tindakan  menuduh perempuan  berzina  tanpa  bukti  dan  mengancam  mereka dengan  api  yang  panas  dengan  laknat  Allah;  sebagaimana dalam QS. Al-Buruj, [85]: 10.
ُباَذَع  ْمَُلََو َمَّنَهَج  ُباَذَع ْمُهَلَ ف اْوُ بْوُ تَ ي َْلَ َُّثُ  ِتٰنِمْؤُمْلاَو  َْيِْنِمْؤُمْلا اوُنَ تَ ف  َنْيِذَّلا َّنِا ِقْيِرَْلْا ۗ
24 Yang  dimaksud  dengan  perempuan-perempuan  yang  polos  adalah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekali pun tebersit dalam pikirannya untuk berbuat keji.
Artinya: “Sesungguhnya,  orang-orang  yang  menimpakan cobaan  (siksa)  terhadap  mukmin  laki-laki  dan  perempuan,  lalu  mereka tidak  bertobat,  mereka  akan  mendapat  azab  Jahanam  dan  mereka  akan mendapat azab (neraka) yang membakar” .
Larangan  atas  tindakan-tindakan  tidak  manusiawi pada perempuan tersebut di atas, dipertegas pula oleh banyak hadits  Nabi  yang  menjawab  berbagai  kasus  yang  menimpa para shahâbiyah (sahabat  perempuan)  yang  diperlakukan secara  tidak  manusiawi,  atau  mengalami  pemaksaan perkawinan,  pelecehan  seksual,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  hingga  perkosaan,  dan  pembunuhan.  Tidak  jarang dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  di  atas,  Nabi  Saw menunjukkan  pembelaannya  kepada  perempuan  dengan mempercayai  kesaksiannya  dan  mengecualikan  korban  dari hukuman.  Inilah  contoh  bersikap  ma‟ruf  pada  perempuan, karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial. 25
Tindakan  kekerasan  seksual  dan  pengabaian  negara terhadapnya juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  untuk  bebas dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat martabat  manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik  dari negara  lain,”  dan  Pasal  28B  Ayat  (2)  bahwa  “setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,” Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apa pun”.
25 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 79.
Hak-hak  dasar  ini  dalam  Islam  dikenal  dengan  Lima prinsip  syari‟ah  Islam  ( al-kulliyyât  al-khams ),  yang  meliputi perlindungan agama ( hifzh al-dîn ), jiwa ( hifzh  an-nafs ), akal
( hifzh  al-'aql ),  keturunan  dan  martabat  ( hifzh  an-nasl  wa  al- „irdh ), dan harta kekayaan ( hifzh almâl ). Segala bentuk tindak kekerasan  seksual  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  Syariah ini,  terutama  pemeliharaan  jiwa  dan  keturunan.  Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:
Pertama ,  status  manusia  (laki-laki  dan  perempuan) sebagai  makhluk  mulia,  sebagaimana  dalam  QS.  Al-Isra‟, [17]: 70:
ِنَِب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو ۗ ِّرَ بْلا  ِفِ ْمُهٰ نْلََحََو َمَدٰا ْْ ىٰلَع ْمُهٰ نْلَّضَفَو  ِتٰبِّيَّطلا َنِّم ْمُهٰ نْ قَزَرَو ِرْحَبْلاَو ًلْيِضْفَ ت اَنْقَلَخ ْنَِّّمد ٍْيِْثَك
Artinya:  “Sungguh,  Kami  telah  memuliakan  anak  cucu  Adam dan  Kami  angkut  mereka  di  darat  dan  di  laut.  Kami  anugerahkan  pula kepada  mereka  rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  di atas  banyak  makhluk  yang  Kami  ciptakan  dengan  kelebihan  yang sempurna .”
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  manusia  adalah makhluk  yang  dimuliakan  oleh  Allah  Swt  karenanya  mesti bersikap  mulia  dengan  saling  menjaga  kehormatan  dan martabat kemanusiaannya. Ini sebagaimana juga dalam hadis yang tercantum dalam shahih muslim , No. Hadits 67:
ِفي ،اَذَى  ْمُكِمْوَ ي ِةَمْرُحَك ٌماَرَح ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَضاَرْعَأَو ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُكَءاَمِد َّنِإَف
اَذَى ْمُكِدَلَ ب  ِفي ،اَذَى ْمُكِرْهَش . َبِئاَغْلا ُدِىاَّشلا ِغِّلَ بُيِل Artinya: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan  kalian  adalah  haram  (untuk  ditumpahkan, dikuasai  secara  zalim,  dan  dirobek-robek)  sebagaimana  terhormatnya hari  ini  dan  bulan  ini  di  negerimu  ini,  maka  hendaklah  yang  hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (HR. al-Bukhârî) Kedua, prinsip  dasar  ajaran  Islam  untuk  melindungi kemuliaan,  kemerdekaan,  keadilan,  persaudaraan,  tolong menolong,  dan  kesetaraan  manusia.  Ini  sejalan  dengan  yang dinyatakan  oleh  Wahbah  Zuhaili  dalam  kitab al-Fiqh  al- Islâmy wa Adillatuhu, sebagai berikut: 26
26 Wahbah  Az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islâmy  wa  Adillatuhu ,  j.  8,  6416. Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 79.

## ةياحَ ىلع صريَ ملسلإا ٌنأ
,برلْاراد في مأ ملسلإاراد في ءاوس ناسنلإا قوقح و  نواعتلاو  ءاخلإا  و  ةلادعلاو  ةيرلْاو  ةيناسنلإا  ةماركلا  ميىافم  عقاولا  في  متريَو لع في لوخدلا دنع اى يْغ في ةيملسلإا ةلدلا ناواعتتف ,سانلا ٌلك يْب ةواسلما دلبلا  عم  اىونحو  ةيراتج  تاق تقو وأ  ,بارلْا  ردب  ةماقلإا  ءانثأ  وأ  ,ىرخلأا  نا ناملأاب مهعتتمو ندلبل يْبرلْا زايتجا دنع وأ ،حوتفلا ءانثأ بوعشل اب ِ ك اكتحلإَا اهيف
Artinya:“Bahwasannya  Islam  sangat  menganjurkan  untuk menjaga  hak  hak  manusia,  baik  di  negara  Islam  atau  non  Islam,  dalam faktanya  Islam    memelihara  kehormatan,  kebebasan,    keadilan, persaudaraan,  tolong  menolong  dan  kesetaraan  diantara manusia,  maka negara  Islam  bekerjasama  dengan  negara  lain  dalam  hubungan perdagangan  dan  semisalnya,  atau  ketika  berada  di  negara  non  Islam, atau  ketika  berkontak  dalam penaklukan  bangsa  lain,  atau  ketika  militer non muslim memasuki negara kita dan jaminan keamanan untuk mereka”.
Lebih jauh, Wahbah Zuhaili menyatakan bawah Islam melarang  Tindakan  merusak  kehormatan  dan  martabat kemanusiaan, baik  Muslim maupun non Muslim, baik  dalam damai maupun perang, dan baik  pada teman maupun musuh. Begini teks pernyataan aslinya: 27
أدبم اىبرتعاو ملسلإا اىاعر ،ناسنإ لكل يعيبط قح ةماركلا :ةيناسنلإا ةماركلا ةياحَ ، دحأ ةمارك رادىإ زويَ َ لف ,ةلماعلما ساسأو مكلْا ناكأ ءاوس ،وفرشو ومد ةحابِإ وأ ،ةناىإو ليكنت لَ ,رجزو حلًصإ باقعلا ٌنلإ ,ملسم يْغ مأ املسم ائيسم وأ انسمح دحأب ِ ليثمتلا زويَ َ لَ امك ,ضارعلأا فذقو متشلاو ءازهتسلإو بسلا اعرش ليَ َ لََو يَو  .اهئاهتنا  دعب  وأ  برلْا  ءانثأ  ءادعلأا  نم  ولو  ،تولما  دعب  وأ  ةايلْا  لاح مر في ِ ةيناسنلَإا ةماركلاأدبلم نارقلا نلعإ عورأ امو .بلسلاو بهنلاو ءامظلإو عيوجتلا :ءارسلإا( مدآ نِِب انمرك دقلو :ىاعت ولوق
0ٓ ويلع للها ىّلص م لًسلإا لوسر لاقو ) .مكيلع مارح مكضارعأو مكلاومأو مكءامد ّنإ :ملسو 27 Wahbah  Az-Zuahaili, al-Fiqh  al-Islâmy  wa  Adillatuhu ,  j.  8,  6208. Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 79.
Artinya: “Perlindungan  kemuliaan sesama  manusia. Kemuliaan atau  harga  diri  terdapat  di  setiap  individu  seseorang,  dan  sangat diperhatikan dalam  Islam. Lebih lebih dalam hal hukum juga pergaulan. Tidak  boleh  merendahkan  harga  diri  orang  lain,  bahkan  menghalalkan darah  dan  kemuliaan  nya,  meskipun  orang  itu  baik  atau  tidak,  muslim atau non muslim, kita harus menegur nya dengan cara baik bukan malah menegejek  atau  merendahkannya.  juga  syariat  melarang  mencaci, memaki,  mengutuk,  memfitnah  atau  juga  menyamakan  seseorang dengan orang  lain  yang  masih  hidup  atau  yg  telah  meninggal,  bahkan menyamakan  terhadap  musuh  perang  atau  setelah  berperang.  Dilarang juga  membiarkan  orang  lain  kelaparan  kehausan  atau  merampas  dan mengganggu  orang  lain.  Betapa  Qur‟an  sangat  memperingati  terhadap kemuliaan seseorang, dalam firmannya: "Sungguh akuh telah memuliakan bani  adam"  QS.  Al-Isra'  70.  Dan  nabi  bersabda:  "sesungguhnya  haram bagi kalian semua yaitu darah, harta dan juga harga diri"
Ketiga, Perintah  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk saling menjaga satu sama lain, ini sebagaimana dalam firman Allah, di QS. At-Taubah, [9]: 71), berikut:
ِرَكْنُمْلا ِنَع  َنْوَهْ نَ يَو  ِفْوُرْعَمْلاِب َنْوُرُمْأَي  ٍضْعَ ب ُءۤاَيِلْوَا  ْمُهُضْعَ ب  ُتٰنِمْؤُمْلاَو َنْوُ نِمْؤُمْلاَو َنْوُعْ يِطُيَو َةوٰكَّزلا َنْوُ تْؤُ يَو َةوٰلَّصلا َنْوُمْيِقُيَو وَلْوُسَرَو َوّٰللا ۗ ُوّٰللا ُمُهَُحَْرَ يَس  َكِٕىٰۤلوُا ۗ َّنِا ٌمْيِكَح ٌزْ يِزَع َوّٰللا
Artinya:  “Orang-orang  mukmin,  laki-laki  dan  perempuan, sebagian  mereka  menjadi  penolong  bagi  sebagian  yang  lai  Mereka menyuruh  (berbuat)  makruf  dan  mencegah  (berbuat)  mungkar, menegakkan  salat,  menunaikan  zakat,  dan  taat  kepada  Allah  dan  Rasul- Nya.  Mereka  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah.  Sesungguhnya  Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.
Penegasan  Allah  bahwa  laki-laki  dan  perempuan adalah  auliyaa‟  (penjaga)  satu  sama  lain  (QS.  At-Taubah, 9:71),  sehingga  keduanya  mesti  menjaga  kedaulatan  diri  dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya. 28
Keempat, Perintah  Allah  secara  khusus  pada  laki-laki agar  bersikap  manusiawi  ( mu‟aasyarah  bi  al-ma‟rûf )  pada perempuan (QS. At-Taubah 9:71), dan salah satu sikap ma‟ruf adalah  dengan  tidak  menyakiti  isteri  dan  memberikan  hak- haknya. 29
28 Imam  asy-Syafi‟i, al-Umm ,  j.  1,  14.  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 79.
29 Wahbah  Az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islâmy  wa  Adillatuhu ,  j.  9,  6598. Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia, Dokumen  Resmi  Proses  dan  Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 80.
26 | Misykat, Volume 06, Nomor 02, Desember 2021
بودنم رمأ وىو : ةلماعلما نسحو قوقلْا ءافيإو ىذلأا فك نم فورعلماب ةرشاعلما ءاسنلا( )فورعلماب نىورشاع و( : لىاعت ولوقل ،ويلإ ٔ1 ) ويلع للها ىّلص ولوقلو سو
.ايْخ ءاسنلاب ِ اوصوتسا : ولوقو . يلىلأ مكيْخ انًأو ،ولىلأ مكيْخ مكيْخ :مل في ِ فطللاو  ،ناسحلإلاب ِ اهجوز  عم  ةليملجاا  ةرشاعلماا  لىإ  ةبودنم  .اضيأ  ةأرلماو لذب :فورعلما اب ِ ةرشعلا نمو .جوزلا سفن وب بيطي يذلا فورعلما لوقلاو ,م لًكلا للها ىّلص ولوقل ،لطم يْغ نم قلْا
ةرشعلا نمو .ملظ نِغلا لطم :ملسو ويلع اب ِ ِ ةرشعلا  نم  سيل  ونلإ  ؛اهماضرب  لىَإ  نكسم  في ِ يْتأرما  يْب  عميَ َ لََأ  ةبيطلا ونلإ  ؛ىرخلأا ةرضبح اهمادحإ أطي لَأ اهنمو .ةموصلْا لىإ يدؤي ونلإو ، فورعلما اك نإف , فورعلما اب لَإ  عتمتسي لََأ اهنمو و .ةرشع ءوسو ةءانًد قللْا وضن تن
.رارضلإا نم ويف الم اىؤطو زيَ َ لَ َ ،ءطولا لمتتَ لََو )ةليزى( Artinya: “Bergaul dengan baik, tidak menyakiti, memenuhi hak- hak pasangan dan juga berperilaku baik hukumnya adalah sunnah seprti mana  firman  Allah  Swt  :  "Dan  bergaullah  dengan  mereka  menurut  cara yg  patut"  QS.  Al-Nisa  19.  Dan  juga  sabda  Nabi  Muhammad  Saw:
"Sebaik-baik  kalian  adalah  kalian  yang  berperilaku  baik  terhadap keluarga  kalian, dan  aku  adalah  orang  yang  terbaik  dalam  keluargaku". Dan  juga  sabda  Nabi  yang  lain  "Nasihatilah  wanita  (mu)  dengan  baik".
Begitu  pula  sebaliknya,  seorang  isteri  juga  dianjurkan  untuk  bergaul dengan baik pada suaminya, berbicara dengan lemah lembut, sedangkan perkataan yang baik itu perkataan yang enak didengar oleh suami. Juga termasuk bergaul dengan baik ialah saling memenuhi semua apa yg telah dijanjikan.  Karena  Nabi  Muhammad  bersabda:  ingkar  janji  terhadap orang  kaya  termasuk  kedzaliman.  Juga  termasuk  bergaul  yang  bagus ialah tidak mengumpulkan dua isteri dalam 1 rumah kecuali dengan ridha keduanya,  karena hal tersebut bukan termasuk dari cara bergaul yg baik, dan juga hal tersebut lebih rentan terhadap permusuhan. Cara bergaul yg baik juga: tidak merendahkan salah satu isteri dihadapan isteri yang lain karena hal tersebut tidak terpuji dan bukan termasuk bergaul yang baik. Juga  termasuk  cara  bergaul  yang  baik  ialah:  tidak  berhubungan  intim kecuali  dengan  cara  yang  baik,    jika  sang  isteri  dalam  keadaan  lemah tidak mampu untuk berhubungan intim (karena sakit, halangan dll) maka seorang suami tidak boleh memaksa nya karena itu merupakan halangan”
Kelima, pengabaian negara terhadap kekerasan seksual adalah  bertentangan  dengan  konstitusi  negara  RI  yang memerintahkan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. 30
30 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 80.
Penafsiran  KUPI  terkait  hukum  kekerasan  seksual sebagai  berikut:  hukum  kekerasan  seksual  dalam  segala bentuknya,  adalah  haram,  baik  dilakukan  di  luar  maupun  di dalam  perkawinan, 31 karena  kekerasan  seksual,  baik  di  luar maupun  di  dalam  perkawinan,  bertentangan  dengan  ajaran Islam sebagai berikut:
Pertama, penegasan Allah Swt bahwa manusia adalah makhluk  yang  dimuliakan  oleh  Allah  Swt.  Oleh  karenanya, mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.
Kedua, prinsip  dasar  ajaran  Islam  untuk  melindungi kemuliaan,  kemerdekaan,  keadilan,  persaudaraan,  tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik muslim maupun  non-muslim,  baik  dalam  kondisi  damai  maupun perang, baik pada teman maupun pada musuh.
Kedua, penegasan  Allah  Swt  bahwa  laki-laki  dan perempuan  adalah  auliyaa‟  (pelindung)  satu  sama  lain sehingga keduanya harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.
Ketiga, perintah  Allah  Swt  secara  khusus  kepada pasangan  suami  isteri  untuk  saling  memperlakukan  secara baik  ( mu‟aasyarah  bil-ma‟ruuf ).  Salah  satu  dari  sikap  baik atau  ma‟ruuf  adalah  tidak  bersifat  egoistis  dalam  hal  urusan seksualitas  dan  tidak  mamaksakan  kehendak  seksualitas kepada pasangan.
Keempat, penegakkan  hak  asasi  manusia,  termasuk hak  asasi  perempuan,  yang  dijamin  Islam  yaitu:  (a)  hak  dan kemerdekaan  untuk  hidup  ( haqq  wa  hurriyatun  nafsi  wal hayaah ); (b) hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga ( haqq wa hurriyatun nasl wat tanaasul, wan  nasb  wal  usrah );  (c)    hak  dan  kemerdekaan  atas kehormatan  dan  kemuliaan  ( haqq  wa  hurriyatul  „irdl  wal
karaamah al-insaaniyyah ). 32
31 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 86.
32 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy, 2017), 87.
2) Penafsiran ayat-ayat tentang perkosaan dan perzinaan Kenapa KUPI perlu membahas perkosaan dan perzinaan secara  tersendiri?  Ini  karena  beberapa  hal; Pertama, karena perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Kedua, karena  dalam  penyelesaian  hukum  dan  penanganannya, kadang-kadang  perkosaan  disamakan  dengan  perzinahan. Akibatnya  korban  perkosaan  dianggap  pezina.  Menurut  para ulama perempuan  yang tergabung dalam KUPI, menganggap sama  perkosaan  dan  perzinaan  adalah  kurang  tepat.  Dalam dokumen  yang  dihasilkan  KUPI  mula-mulai  dibahas perbedaan  perkosaan  dan  perzinahan,  kemudian  dibahas  dan ditafsirkan  ayat-ayat  yang  terkait  perkosaan  dan  perzinahan, serta  hukum  perkosaan  dan  perzinaah,  dokumen  KUPI menyebutkan:
Perkosaan  dan  perzinahan  sama-sama  terkait  dengan perilaku hubungan seksual, dan sama-sama tidak diperbolehkan  oleh  Islam.  Perbedaan  organ  reproduksi  laki- laki  dan  perempuan  menyebabkan  perbedaan  implikasi hubungan  seksual,  baik  dalam  perzinahan  maupun  dalam perkosaan.  Laki-laki  tidak  mempunyai  jejak  biologis  atas perilaku  perzinahan  dan  perkosaan,  sementara  perempuan bisa  mempunyai  jejak  panjang  berupa  kehamilan,  kelahiran bayi,  nifas,  menyusui,  dan  bayinya  itu  sendiri  yang  bisa terjadi  akibat  hubungan  seksual,  meskipun  dilakukan  secara paksa  melalui  perkosaan.  Tidaklah  benar  pandangan  bahwa perempuan  yang  hamil  pasti  menikmati  hubungan  seksual. Kehamilan terjadi karena pertemuan sperma laki-laki dan sel telur  perempuan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan, baik  dengan  suka  rela  maupun  perkosaan.  Kehamilan  terjadi bukan karena penikmatan.
Meskipun  perkosaan  dan  perzinahan  sama-sama  bisa menimbulkan  dampak  panjang  bagi  perempuan  (sepanjang usia  anak)  dan  sama-sama  dilarang  agama,  namun  keduanya memiliki  perbedaan  mendasar.  Unsur  utama  perzinahan adalah  dilakukan  di  luar  pernikahan  sehingga  tidak  ada perzinahan  dalam  pernikahan.  Sementara  itu,  unsur  utama perkosaan  adalah  pemaksaan,  sehingga  ada  pihak  pemaksa, yaitu  pemerkosa,  dan  ada  pihak  yang  dipaksa,  yaitu  korban perkosaan.
Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda  dengan  perempuan  sebagai  korban  perkosaan.  Laki- laki  dalam  kasus  ini  melakukan  dua  tindakan  terlarang sekaligus,  yakni  perzinahan  dan  pemaksaan  atas  pihak  lain untuk  melakukannya.  Sementara  perempuan  sebagai  korban, tidak  melakukan  tindakan  terlarang  sama  sekali  karena posisinya  dipaksa  sehingga  tidak  boleh  disamakan  dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka rela.
Namun demikian, unsur pemaksaan dalam perkosaan ini tidaklah  mudah  dibuktikan  karena  perkosaan  pada  umumnya terjadi di tempat yang tersembunyi sehingga sulit dibuktikan. Di  samping  itu,  kegagalan  saksi  untuk  mendapatkan  bukti atas  kesaksiannya  juga  bisa  menyebabkan  orang  enggan untuk  menjadi  saksi  karena  justru  bisa  dikenai  hukuman pencemaran  nama  baik  (di  beberapa  negara  masuk  dalam kategori qadzaf , atau tuduhan palsu  zina). Hal  ini diperparah dengan  ketimpangan  relasi  laki-laki  dan  perempuan  di masyarakat  di  mana  perempuan  kerap  dipandang  sebagai sumber  fitnah  (yang  dipahami  sebagai  penggoda  hasrat seksual)  bagi  laki-laki,  sehingga  ada  kecenderungan  besar dalam  masyarakat  untuk  menyalahkan  perempuan  korban perkosaan.
Perkembangan  teknologi,  seperti  pembuktian  DNA hanya  bisa  membuktikan  sperma  siapakah  yang  ada  dalam tubuh  korban  perkosaan,  namun  tidak  bisa  membuktikan unsur pemaksaannya. Demikian pula visum polisi, juga hanya bisa  menjelaskan  adanya  luka,  tetapi  tidak  sampai  pada kepastian bahwa luka itu disebabkan karena perkosaan sebab luka juga bisa terjadi dalam hubungan seksual tanpa paksaan. DNA  dan  Visum  dengan  demikian  hanya  dipandang  sebagai bukti penguat. 33
Kondisi  spesifik  perempuan,  baik  secara  biologis maupun  sosial  ini,  menyebabkan  perempuan  korban kekerasan  kemudian  kembali  dikorbankan  demi  nama  baik keluarga.
33 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 81.
Misalnya, dengan dipaksa menikah dengan pemerkosanya,  sehingga  korban  malah  bisa  lebih  sering mengalami  pemaksaan  hubungan  seksual  oleh  pelakunya.  Di beberapa negara, pengabaian atas kondisi spesifik perempuan secara  biologis  dan  sosial  ini  menyebabkan  perempuan korban  perkosaan  malah  dicambuk  80  kali,  karena  gagal mendatangkan  saksi  sehingga  dianggap  telah  melakukan tuduhan palsu zina ( qadzaf ) pada pemerkosa.
Jika korban perkosaan hamil, dalam konteks sosial yang timpang,  maka  kehamilannya,  biasanya,  justru  menjadi  bukti bahwa  ia  telah  melakukan  zina  sehingga  dicambuk  100  kali.
Jika  statusnya  masih  menikah,  meskipun  tanpa  kejelasan
(status  gantung),  korban  perkosaan  bahkan  bisa  dihukum rajam  hingga  mati  di  negara  yang  memberlakukan  hukuman ini.  Sementara  laki-laki  sebagai  pemerkosa  dapat  dengan mudah  lolos  dari  hukuman,  karena  sulitnya  pembuktian, sehingga  pelaku  perkosaan  tidak  jera  karena  merasa  aman untuk  mengulangi  kejahatan  yang  sama.  Tentu  saja menghukum  perempuan  korban  perkosaan  dengan  hukuman yang  sangat  berat  dan  membiarkan  pemerkosa  bebas  dari hukuman adalah tindakan yang zalim dan sangat tidak adil.
Menyamakan  perempuan  korban  perkosaan  dengan pelaku zina yang melakukannya secara suka rela bertentangan dengan  petunjuk  Allah  Swt  yang  tidak  menghukum,  bahkan mengampuni  perempuan  yang  dipaksa  zina  oleh  pihak  lain (QS. An-Nûr [24]: 33), padahal status perempuan dalam ayat tersebut  adalah  budak  yang  dipandang  masyarakat  wajar diperkosa  dan  dilacurkan.  Apalagi  jika  korban  perkosaan  itu bukanlah  budak  sebagaimana  terjadi  pada  masa  sekarang. Sebaliknya,  pemerkosa  justru  telah  melakukan  tindakan kejahatan  yang  menjadi  salah  satu  unsur hirâbah ,  sebuah kejahatan  yang  hukumannya  jauh  lebih  berat  daripada hukuman zina (QS. Al-Mâ`idah, [5]: 33-34). ُوَلوُسَرَو َوَّللٱ َنوُبِراَُيَ َنيِذَّلٱ اُؤَٰۤزج اََّنَِّإ ۥ ُلَّ تَقُ ي نَأ اًداَسَف ِضرَلأٱ یِف َنوَعسَيَو وَأ اۤو مَُلَ  َكِلٰذ  ِضرَلأٱ َنِم اوَفنُي وَأ  ٍفٰ َلِخ نِّم مُهُلُجرَأَو مِهيِديَأ َعَّطَقُ ت وَأ اۤوُ بَّلَصُي اَينُّدلٱ یِف یزِخ ۗ نَأ  ِلبَق نِم اوُباَت َنيِذَّلٱ  َّلَِإ ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخاَ  لٱ یِف مَُلََو مِهيَلَع اوُرِدقَت ۗ َوَّللٱ َّنَأ اۤوُمَلعٱَف ميِحَّر روُفَغ
Artinya:    “Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat perusakan di muka bumi, maka hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki  mereka  dengan  selang  seling,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk mereka  di  dunia,  dan  di  akhirat  mereka  beroleh  siksaan  yang  besar kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai  (menangkap)  mereka;  maka  ketahuilah  bahwasanya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” . Kejahatan hirâbah (kerap  diartikan  pembegalan)  adalah kejahatan  paling  besar  karena  menciptakan  ketakutan  pada manusia,  menzalimi  hak  hidup  manusia,  mengoyak kehormatan  manusia,  dan  merampas  kekayaan  secara sewenang-wenang. 34 Pelaku perkosaan dengan demikian bisa diberi  hukuman  yang  lebih  berat  dari  pada  zina,  meskipun lebih  rendah  dari  hiraabah.  Sebaliknya,  perempuan  korban perkosaan  meskipun  melakukan  hubungan  seksual  di  luar nikah,  namun  karena  dipaksa,  maka  mesti  dibebaskan  dari hukuman zina, bahkan mesti dapat kompensasi. 35
Kezaliman yang menimpa korban perkosaan juga terjadi akibat  nilai  kesaksian  perempuan  yang  dirumuskan  setengah dari  laki-laki,  bahkan  dalam  pidana  adalah  nol.  Akibatnya, perempuan  korban  perkosaan  tidak  bisa  menjadi  saksi  atas kejahatan  yang  menimpa  dirinya.  Padahal  Al-Qur‟an  telah memberikan  nilai  kesaksian  sama  bagi  perempuan  dan  laki- laki  dalam  kasus li‟ân yakni  suami  yang  tidak  mempunyai bukti  dalam  menuduh  isterinya  berzina  dapat  sumpah  lima kali.  Pada  saat  yang  sama  isteri  juga  dapat  bersumpah  lima kali  untuk  membatalkan  tuduhan  suami  sebagaimana  dalam QS. An-Nûr [24]: 6-9. َوزَأ َنوُمرَي َنيِذَّلٱَو مِىِدَحَأ ُةَدٰ َهَشَف مُهُسُفنَأ َّۤلَِإ ُءۤاَدَهُش مَُّلَ نُكَي َلََو مُهَج َدٰ َهَش ُعَبرَأ ُوَّنِإ ِوَّللٱِب  ِت ۥ َناَك نِإ ِويَلَع ِوَّللٱ َتَنعَل َّنَأ ُةَسِمٰ َلْٱَو َيِْقِدٰ َّصلٱ َنِمَل َهنَع اُؤَردَيَو َيِْبِذٰ َكلٱ َنِم ُوَّنِإ ِوَّللٱِب  ِتٰدٰ َهَش َعَبرَأ َدَهشَت نَأ  َباَذَعلٱ ا ۥ َنِمَل َيِْقِدٰ َّصلٱ َنِم َناَك نِإ ۤاَهيَلَع ِوَّللٱ َبَضَغ َّنَأ َةَسِمٰ َلْٱَو َيِْبِذٰ َكلٱ 34 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu , j. 5, 166.
35 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 82.
Artinya:  “Orang-orang  yang  menuduh  isterinya  melakukan  zina tanpa  ada  sejumlah  saksi  yang  menguatkan  tuduhannya,  dituntut melakukan  sumpah  sebanyak  empat  kali  bahwa  ia  benar  dalam  tuduhan itu, untuk membela dirinya dari sanksi hudûd dan hukuman lainnya. Pada kali  kelima,  ia  harus  menyebutkan  bahwa  jika  ia  kemudian  terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih  sayang  Allah  Swt.  Apabila  pihak  isteri  diam  setelah  mendengar sumpah  yang  dilakukan  pihak  suami,  maka  ia  berhak  menerima  sanksi zina.  Untuk  membela  diri,  pihak  isteri  pun  harus  melakukan  sumpah sebanyak  empat  kali  bahwa  Allah  mengetahui  bahwa  tuduhan  zina  yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong. Pada kali kelima, ia harus menyebutkan  bahwa  jika  kemudian  terbukti  bahwa  si  suami  itu  benar dalam tuduhannya, maka isteri akan menerima laknat Allah Swt.
Terkait  ayat  di  atas,  menurut  para  ulama  perempuan yang  tergabung  dalam  KUPI,  bahwa  disayangkan  sekali, meskipun  kasus li‟ân juga  terkait  dengan  zina,  namun  nilai kesaksian perempuan dan laki-laki  yang sama, di sini, hanya diberlakukan pada kasus li‟ân semata. Pengabaian atas suara korban perkosaan juga bertentangan  dengan  apa  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah Saw yang diceritakan dalam hadits riwayat Turmudzi. Dalam riwayat  tersebut  diceritakan  adanya  perempuan  yang diperkosa ketika keluar rumah untuk shalat. Dalam perjalanan pulang, dibantu oleh sekelompok muhaajiriin yang kemudian mengejar pelakunya. Setelah mendengar penuturan perempuan  korban  perkosaan  tersebut,  Rasulullah  Saw kemudian  menghukum  pemerkosa  dengan  hukuman  paling berat  dan  membebaskan  perempuan  dari  hukuman  zina sambil bersabda, “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu.” 36
Mendengarkan  dan  mempercayai  kesaksian  korban  juga dilakukan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Pada suatu hari  di  Mekah,  ia  bertemu  dengan  seorang  perempuan  yang nyaris  dibunuh  oleh  masyarakat  yang  meneriakinya  telah berzina.  Perempuan  itu  dibawa  menghadap  Umar  ra  dalam keadaan  hamil.  Ia  pun  diminta  untuk  menceritakan peristiwanya.  Cerita  perempuan  itu  kepada  Khalifah,  “Pada suatu  malam,  ia  telah  tidur  tiba-tiba  ada  laki-laki  yang mengangkangi  dan  menumpahkan  sesuatu  seperti  awan (mani) kepadanya.”
36 Imam at-Turmudzi, Sunan Turmudzi , No. hadits 4381.
Umar pun mengatakan jika masyarakat ini membunuhnya,  niscaya  Allah  akan  mengadzab  mereka semua. Lalu, sabahat Umar melarang penguasa seluruh negeri untuk  menerapkan  hukuman  mati  tanpa  sepengetahuannya. 37
Beberapa  ulama  mengatakan  bahwa  korban  perkosaan  tidak hanya  dibebaskan  dari  hukuman,  melainkan  juga  diberikan kompensasi  yang  dibebankan  kepada  pelaku. 38 Kompensasi wajib diberikan pelakunya pada korban perkosaan. Kompensasi  ini  tentu  saja  mesti  diberikan  tanpa  harus menikahinya,  sebab  pernikahan  menyebabkan  korban perkosaan  justru  semakin  terpuruk  karena  bisa  mengalami peristiwa  yang  sama  dengan  pelaku  yang  sama  pula.  Di samping  itu,  tanpa  menikahinya  pun  pelaku  telah  merenggut kehormatan perempuan. Kompensasi, meskipun tidak mampu mengembalikan  kehormatan  tersebut,  tetap  diperlukan sebagai  kebutuhan  lain  untuk  keberlangsungan  hidupnya. Ancaman  kekerasan  seksual  juga  merupakan  gangguan keamanan  yang  dilarang  dalam  Islam  dan  pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat. 39
Dengan  semangat  Islam  ini,  seharusnya,  saksi  korban menjadi  bukti  utama  dalam  kasus  perkosaan  ditambah  dan diperkuat  dengan  bukti-bukti  lain.  Jika  tidak,  bukti-bukti selain  saksi  korban,  seringkali  secara  materil  mudah dipatahkan  apalagi  dalam  sistem  sosial  yang  sangat  timpang dan  memandang  rendah  perempuan.  Pada  gilirannya, pemerkosa akan dengan mudah melenggang alias bebas tanpa hukuman  dan  tidak  akan  pernah  jera.  Sementara  korban perkosaan  akan  terus  bergelimpangan,  mengalami  kekerasan fisik, psikis, menanggung malu dan trauma yang berkepanjangan.,  menolong  korban  perkosaan  dan  mencegah pelaku  adalah  wajib  dalam  Islam.  Salah  satunya  dengan menerima saksi korban sebagai bukti kunci dan memberatkan hukuman pelaku perkosaan. 40
37 Al-Albâni, al-Irwâ al-Ghalîl , No. hadits 2362.
38 Imam Malik, al-Muwatha‟ , No. hadits 1418.
39 Ibnu Qudamah, al-Mughniy , juz 8, 98.
40 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy).

## E. Analisis Metodologis terhadap Penafsiran KUPI
Maksud  analisis  metodologis  di  sini  adalah  analisis terhadap  penafsiran  KUPI  yang  sudah  dijelaskan  panjang  lebar sebelumnya di atas, dengan menggunakan pendekatan atau pisau ilmu  tafsir.  Dalam  ilmu  tafsir,  untuk  menganlisa  sebuah penafsiran, maka biasanya yang dianalisa adalah seputar sumber- sumber  penafsiran,  paradigma  dan  prinsip-prinsip  penafsiran, serta  metode  panafsiran  yang  digunakan,  juga  corak  penafsiran apa dan bagaimana yang mewarnai. 41

## 1. Sumber Penafsiran dan Rujukan Tafsir
Berdasarkan pengamatan terhadap penafsiran KUPI, yang ada dalam Dokumen Hasil Kongres Ulama Perempuan Indoensia (KUPI) tahun 2017, khususnya tentang sumber penafsiran,  maka digolongkan menjadi dua sumber yakni sumber bi al-Matsûr dan bi al-Ra‟yi , dengan beberapa alasan:
a) Sumber bi al-Matsûr
Sumber  tafsir bi  al-Mat‟tsûr, adalah  menafsirkan  Al- Qur‟an  dengan  Al-Qur‟an,  menafsirkan  Al-Qur‟an  dengan Sunnah/Hadis  Nabi,  menafsirkan  Al-Qur‟an  dengan  pandangan sahabat dan tabi‟in 42
Adapun  sumber  penafsiran  Al-Qur‟an  yang  dilakukan KUPI,  terhadap  ayat-ayat  yang  terkait  dengan  kekerasan  seksual dan  ayat-ayat  terkait  perkosaan,  adalah  sumber  penaafsiran dengan  Al-Qur‟an  dengan  Al-Qur‟an,  juga  dengan  Sunnah.  Dan ini  dilakukan  dengan  teknik munâsabah, yaitu  mengaitkan  satu ayat  dengan  ayat  lainnya,  atau  mengaitukan  satu  ayat  dengan hadis,  yang  satu  sama  lain,  ada  keterkaitan  dari  sisi  kandungan maknanya,  yakni  yang  sama  sama  mengandung  dan  terkait dengan tema kekerasan seksual.
41 Quraish  Shihab, Kaidah  Tafsir (Jakarta:  Penerbit  Lentera  Hati,  2019) baca  juga  Muhammad  Ali  Iyazi, alMufassirûn  Hayâtuhum  wa  Manhâjuhum (Teheran:  Muasasah  al-Thibâ‟ah  wa  an-Nasyr  Wuzârat  al-Tsaqafah  wa  al- Irsyâd al-Islâmiy, tt).
42 Muhammad  Husein  al-Dzahabi, al-Tafsîr  wa  al-Muafssirûn, Jilid  1 (Kairo: Maktabah Wahbah, tt) .

## b) Sumber bi Ra‟yi
Penafsiran  dengan  sumber bi  al-Ra‟yi, adalah  penafsiran yang  mendasarkan  pada  hasil  ijtihad,  dalam  hal  ini  yang dimaksud adalah ijtihad ulama, yang memang sudah mampu dan sudah  memenuhi  syarat  sebagai  ulama  atau  mufassir  yang  layak menetapkan hukum atau makna dari ayat-ayat Al-Qur‟an. 43
Dari  hasil  pengamatan  dan  analisa  penulis  terhadap penafsiran KUPI, khususnya dalam konteks sumber penafsiran bi al-ra‟yi, maka dapat dikatakan sebagai berikut:
Pertama, dalam  penafsiran  KUPI  banyak  mengambil penafsiran  dari  beberapa  pendapat  ulama fiqih ,  seperti:  Imam Syafi`i  dalam  karyanya al-Umm ,  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam karyanya al-Fiqh al Islâmiy wa Adillatuhu dan Imam al-Qurthubi dalam karyanya al-Jâmi‟u li-Ahkâm al-Qur‟ân. Kedua, dalam  penafsiran  KUPI  juga  mengutip  perkataan para ulama, seperti contoh:  Islam melarang keras praktik-praktik perkawinan  pada  masa  Jahiliyah  yang  menistakan  perempuan secara  seksual.  Ini  merujuk  pada  pandangan  Faishal  bin  'Abdul 'Aziz,  dalam Bustân  al-Ahb â r:  Mukhtashar  Nailil  Auth â r 44
Dikatakan  juga  dalam  dokumen  KUPI,  bahwa  beberapa  ulama melarang kawin paksa karena berakibat pada pemaksaan seksual. Ini  sesuai  dengan  pandangan  Imam  al-Qurthûbi,  dalam al-Jâmi al-Ahkâm  al-Qur‟ân. 45 Dikutip  juga  pandangan  ulama  yang menyatakan  bahwa  bolehnya  isteri  menolak  hubungan  seksual dengan  suami,  ketika  berpotensi  menimbulkan  madharat  pada isteri. Ini merujuk pada pandangan ulama, Zainuddin al-Malibari, dalam Fath  al-Mu‟în 46 ,  juga  merujuk  pada  pandangan  Wahbah az-Zuhaili, dalam al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu. 47
Ketiga, dalam  penafsiran  KUPI  juga  memasukan konstitusi negara RI Undang Undang Dasar 1945.
43 Manna  al-Qaththân, Mabâhits  fi  „Ûlûm  al-Qur‟ân (Kairo:  Maktabah Wahbah, tt).
44 Faishal bin 'Abdul 'Aziz, Bustân al-Ahb â r: Mukhtashar Nailil Auth â r, j. 2, 236.
45 Imam al-Qurthubi, al-Jâmi al-Ahkâm al-Qur‟ân, j. 16, 202.
46 Zainduddin al-Mailabari, Fath al-Mu‟în., 543-544.
47 Wahbah Zuahili, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu, j. 9, No. 6851.

## 2. Paradigma dan Prinsip-Prinsip Penafsiran
Di  dalam  dokumen  KUPI  dijelaskan  bahwa,  salah  satu prinsip  dasar  utama  islam  adalah  ajaran  tauhid.  pemaparan  bu Badriyah  Fayumi 48 “ Tauhid  adalah  meniscayakan  penyembahan dan  penghambaan  hanya  kepada  Allah  Swt  tidak  boleh  ada penyembahan  dan  penghambaan  kepada  selain-Nya.  Nah kekerasan  seksual  adalah  penghambaan  manusia  kepada  libido seksualnya  dia  tidak  mampu  mengendalikan  libido  seksualnya, dan  kemudian  libido  seksualnya  disalurkan  secara  tidak manusiawi kepada pihak-pihak yang mustadafin yang seharusnya oleh  agama  dilindungi.  Karena  itu  kekerasan  seksual  adalah pelanggara terhadap prinsif dasar islam, yakni prinsif tauhid. ” Akar  tauhid  ini  meniscayakan  kesetaraan  antar  manusia, terutama  laki-laki  dan  perempuan.  Relasi  antar  mereka  harus didasarkan  kesalingan  satu  sama  lain  yang  bermuara  pada kemitraan  dan  kerjasama,  bukan  dominasai  dan  hegemoni  yang berujung kepada kekerasan dan penindasan. 49
Prinsip-prinsip  penafsiran  yang  digunakan  KUPI  dalam penafsiran  ayat-ayat  kekerasan  seksual  adalah  prinsip  universal Islam,  seperti  kemanusiaan,  keadilan,  kesetaraan,  ketersalingan ( mubâdalah ) 50 ,  kebaikan,  kemaslahatan,  kebangsaan,  berpikir solutif  dengan  mempertimbangkan  keadilan  hakiki  bagi perempuan dan laki-laki. 51
c) Metode Penafsiran
Metode  penafsiran  menurut  Nasruddin  Baidan  adalah ilmu  yang  membahas  tentang  bagaimana  cara  menafsirkan  Al- Qur`an,  ada  4  macam  metodologi  penafsiran  ayat  Al-Qur`an, yaitu: Tahlili, Maudhu`i, Muqorron, dan Ijmali. 52
48 Badriyah  Fayumi, Pandangan  Jaringan  Ulama  Perempuan  Terhadap RUU Pengapusan Kekerasan Seksual, Diskusi Publik tentang RUU PKS yang diselenggarakan oleh JKP3 yang bekerjasama dengan MPI dan  KPPRI, dalam kanal Youtube Jakartanicus.
49 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 20.
50 Faqihuddin  Abdul  Kadir, Qira‟at  Mubadalah:  Tafsir  Progressif  untuk Keadilan Jender di Indonesia (Yogyakarta: INCRiSOD, 2019).
51 Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia (Pondok  Pesantren  Kebon  Jambu  Al- Islamy), 52.
52 Nasarudin  Baidan, Metodologi  Penafsiran  al-Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) .
Metode  penafsiran  Dokumen  Kongres  Ulama  Perempuan Indonesia (KUPI), menggunakan metode Maudhû‟i 53 dengan cara mengambil  dan  mengumpulkan  ayat-ayat  Al-Qur`an  yang berkaitan  dengan  tema  pembahasan.    Di  dalam  Dokumen  KUPI menafsirkan  3  tema  dalam  musyawarah  tersebut,  yakni  tema kekerasan  seksual,  tema  penikahan  anak,  dan  tema    perusakan alam.
d) Corak dan Pendekatan Penafsiran
Al-Qur`an  diturunkan  untuk  menjadi  petunjuk  bagi manusia,  segala  segi  kehidupan  manusia  berada  dalam  Al- Qur`an, oleh sebab itu  usaha-usaha untuk menafsirkan Al-Qur‟an ini terus  berkembang hingga sekarang dan menghasilkan produk kitab-kitab  tafsir  dengan  keragamannya  didasari  oleh  pemikiran dan  latar  belakang  tempat  dan  waktu  seorang  penafsir.  Latar belakang  pendidikan  dan  kecenderungan mufassir akan mempengaruhi  kecenderungan  atau  corak  tafsir  yang  dihasilkan. Jadi  yang  dimaksud  dengan  corak  penafsiran,  adalah  warna  atau kecenderungan  atau  pendekatan  yang  digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an. 54
Penafsiran  Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia  (KUPI) yang terdapat pada dokumen KUPI, khususnya tentang kekerasan seksual,  dan  perkosaan,  maka  corak  penafsiran  yang  menonjol adalah  corak  fiqih.  Kenapa  demikian?  karena  memang  dalam Dokumen  KUPI,  penafsiran  ayat  digunakan  dalam  rangka menetapkan  hukum.  Di  mana  kesimpulan  akhir  hukumnya kekerasan  seksual  adalah  haram.  Selain  itu  bisa  juga  dikatakan bahwa corak penafsiran KUPI adalah Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama yang  merumuskan Dokumen KUPI, adalah  pendekatan mubâdalah (kesalingan),  yang  meniscayakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan kesalingan antar laki-laki dan perempuan. 55
53 „Abdul  Hay  al-Farmawi, al-Bidâyah  fi  al-Tafsîr  al-Maudhû‟i:  Dirâsah
Manhajiyah Maudhû‟iyah” (Kairo: Maktabah Jumhûriyah Mishr, 1977).
54 Hamam  Faizin, Corak-Corak  Penafsiran  Al-Qur`an, Makalah disampaikan  pada  Mata  Kuliah Qur‟anic  Exegesis, Program  Doktoral Pengkajian  Islam  Sekolah  Pasca  Sarjana  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta 2016, 14.
55 Faqihuddin  Abdul  Kadir, Qira‟at  Mubadalah:  Tafsir  Progressif  untuk Keadilan Jender di Indonesia (Yogyakarta: INCRiSOD, 2019).

## F. Penutup
Dari pemaparan panjang lebar di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Penafsiran  ayat-ayat  kekerasan  seksual  dalam  persfektif kongres ulama perempuan Indonesia
Pertama, kekerasan  seksual  baik  dilakukan  di  luar perkawinan  maupun  di  dalam  perkawinan,  hukumnya  haram. Kedua, perkosaan dan perzinahan adalah dua hal yang sama-sama masuk  dalam  kategori  hubungan  seksual  dan  dilarang  Islam, namun  keduanya  berbeda,  Perkosaan  adalah hirâbah di  mana pelaku  memaksa  korban  untuk  melakukan  hubungan  seksual,
dalam  hal  ini  status  pelaku  dan  korban  berbeda.  Pelaku  dalam kasus  ini  melakukan  dua  tindakan  terlarang  sekaligus  yakni perzinahan  dan  pemaksaan  terhadap  korban.  Sementara perempuan  yang  menjadi  korban  tidak  melakukan  kesalahan sama  sekali  karena  suatu  paksaan , sehingga  korban  kekerasan seksual  tidak  boleh  disamakan  dengan  kasus  perzinahan,  dan seharusnya  korban  kekerasan  seksual  diberikan  konpensasi.
Dalam  kasus  kekerasan  seksual  perempuan  korban  kekerasan seksual  memiliki  kualitas  kesaksian  sama  dengan  laki-laki sebagaimana dalam QS. An-Nur 24: 6-9.
2) Metodologi penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual perspektif kongres ulama perempuan Indonesia, adalah sebagai berikut Pertama , sumber penafsiran pada KUPI adalah campuran,
menafsirkan  dengan  sumber bi  al-ma‟tsûr dan  menafsirkan dengan  sumber bi  al-ra‟yi. Sumber bi  al-ma‟tsûr- nya menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an dan Al-Qur‟an dengan
Sunnah/Hadits.  Dalam  hal  ini  KUPI  menggunakan munâsabah antar  ayat  dengan  ayat  lainnya,  antar  ayat  dengan  hadis. Sedangkan sumber bi al-ra‟yi- nya itu dengan merujuk padangan- pandangan para ulama ahli fiqih. Kedua , prinsip penafsiran KUPI adalah  prinsip  kemanusiaan,  keadilan,  kesetaraan,  ketersalingan, kebaikan,  kemaslahatan,  kebangsaan,  dan  keadilan  gender. Ketiga , metode penafsiran KUPI menggunakan metode maudhu`i dengan  pendekatan teori mubadalah. Keempat , corak penafsiran KUPI  menggunakan  corak  fiqih,  karena  memang  pembahsan penafsiran  ayat  yang  dilakukan,  kemudian  berujung  pada penetapan hukum Islam. Selain itu juga karena pandangan ulama- ulama tafsir  yang dirujuk juga kebanayakan adalah mufassir dan para ahli fiqih .

## Daftar Pustaka
al-Albâni,  Nashiruddin, Irwâ  al-Ghalîl ,  Beirut:  al-Maktabah  al- Islâmiy, 1979.
al-Dzahabi, Muhammad Husein, al-Tafsîr wa al-Muafssirûn, Jilid
1, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
al-Farmawi,  „Abdul  Hay, al-Bidâyah  fi  al-Tafsîr  al-Maudhû‟i: Dirâsah  Manhajiyah  Maudhû‟iyah”, Kairo:  Maktabah Jumhûriyah Mishr, 1977. al-Malibari,  Zainuddin, Fathul  Mu‟în ,  cet.  Ke-1,  Libanon:  Dâr
Ibnu Hazm, 2004.
al-Qaththân,  Manna, Mabâhits  fi  „Ûlûm  al-Qur‟ân, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
al-Qurthubi,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad, al-Jâmi‟  li Ahkâm  Al-Qur‟ân, j.  16,  cet.Ke-1,  Beirut:  al-Resalah Pulbisher, 2006.
Anas,  Imam  Malik  bin, al-Muwatha‟ , Beirut:  Dâr al-Ihya  wa al- urâts al-„Arabiy, 1995.
asy-Syâfi‟i, Imam Muhammad bin Idris, al-Umm , j. 1, Kairo: Dâr al-Wafâ li Thibâ‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî‟, 2001.
'Aziz,  Faishal  bin  'Abdul, Bustân  al-Ahbâr  Mukhtashar  Nailil Authâr , Jilid  II,  cet.  Ke-1,  Riyadh:  Dâr  Isybiliyah li an- Nasyr wa al-Tauziî‟, 1998.
az-Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islâmiy  wa  Adillatuhu ,  j.  8,  cet. Ke-1, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1984.
Baidan, Nasarudin, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Bukhâri ,  Al-Imam  Abi  „Abdillah  Muhammad  bin  Isma‟il  al- Bukhâri, Shahîh , cet.Ke-I, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002. Darmawati,  Siti, Kekerasan  Seksual pada Anak  dan Perempuan, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017.
Faizin,  Hamam, Corak-Corak  Penafsiran  Al-Qur`an, Makalah disampaikan  pada  Mata  Kuliah Qur‟anic  Exegesis, Program  Doktoral  Pengkajian  Islam  Sekolah  Pasca
Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
Fayumi,  Badriyah, Pandangan  Jaringan  Ulama  Perempuan
Terhadap RUU Pengapusan Kekerasan Seksual, Diskusi Publik  tentang  RUU  PKS  yang  diselenggarakan  oleh JKP3 yang bekerjasama dengan MPI dan KPPRI, dalam kanal Youtube Jakartanicus.
Iyazi, Muhammad Ali, al-Mufassirûn Hayâtuhum wa
Manhâjuhum, Teheran:  Muasasah  al-Thibâ‟ah  wa  an- Nasyr Wuzârat al-Tsaqafah wa al-Irsyâd al-Islâmiy,tt.
Kadir,  Faqihuddin  Abdul, Qira‟at Mubadalah: Tafsir Progressif untuk  Keadilan  Jender  di  Indonesia, Yogyakarta:
INCRiSOD, 2019.
Nasihudin,  Ade,  “Fenomena  Gunung  Es  Kasus  Kekerasan Seksual ”, Liputan6.  Com ,  13  Desember  2020, https://www.liputan6.com , diakses, 12 Februari 2021.
Qudamah,  Ibnu, al-Mughniy ,  juz  8,  cet.Ke-III,    Riyâdh:  Dâr „Âlim al-Kutub, 1997.
Shihab,  Quraish, Kaidah  Tafsir, Jakarta:  Penerbit  Lentera  Hati, 2019.
Tim  Penyusun  Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya  Ruang  Aman  Perempuan  Dalam  Pusaran
Politik  Populisme, Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018. Tim  Penyusun  Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2018:  Korban Bersuara,  Data  Bicara  Sahkan  Ruu  Penghapusan Kekerasan  Seksual  Sebagai  Wujud  Komitmen  Negara, Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan
(Komnas Perempuan), 2019. Tim  Penyusun  Komnas  Perempuan  Indonesia ,  Catatan  Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan  terhadap  Perempuan  Meningkat:  Kebijakan Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Menciptakan  Ruang Aman  Bagi  perempuan  dan  anak  perempuan ,  Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020.
Turmudzi ,  Al-Imam  al-Hâfizh  Muhammad  bin  „Isa  bin  Saurata at-Turmudzi, Sunan ,  Riyadh:  Maktabah  al-Ma‟ârif  lon Nasyur wa at-Tauzî‟, 1417 H.
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com. https://kabnews.id. https://kabnews.id . https://nasional.kompas.com. https://rifka-annisa.org.