Vol. 10, No. 2, July 2022, Page. 1-10
© Copyright: The Author(s)
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis
This is an open access article under the CC BY-SA license

## KRISIS PANDEMI COVID-19: DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

## SYAMSUL NURLAILAH NURHADI

## STIE Panca Bhakti Palu, Indonesia
Jalan Dr. Suharso, No. 36 A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia
Article History: Received  : 25-02-2022 Revised : 14-06-2022 Accepted  : 27-06-2022 Published  : 03-07-2022
Corresponding author: syamsulsyahrir@gmail.com
Cite this article: Syamsul, S., Nurlailah, N., & Nurhadi, N. (2022).  Krisis  Pandemi  Covid-19: Dampaknya  pada  Pendapatan  Daerah dari  Sektor  Perpajakan  dan  Retribusi.
Keunis , 10(2), 1-10.
DOI: 10.32497/keunis.10i2.3293
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  the  COVID-19 pandemic on regional income from the tax and retribution sector. This research was conducted on 34 provincial governments in Indonesia. The type of quantitative data is the realization of regional taxes and retribution for the 2019 and 2020 fiscal years. Furthermore, the data are analyzed using  descriptive  and  quantitative  techniques.  The  results  of  the descriptive analysis show that during the COVID-19 pandemic there was a decrease in regional income from regional taxes and retribution, which almost occurred in all provinces in Indonesia. Similarly, the results of the analysis  of  the  different  test,  paired  samples  t  test  also  inform  the occurrence of differences in income obtained from regional taxes and retribution before and during the COVID-19 pandemic. In other words, the  existence  of  the  COVID-19  pandemic  has  an  impact  on  regional income from the regional tax and the retribution sector in Indonesia. This information is useful for policy makers in making decisions regarding the impact of the COVID-19 pandemic on regional income from the regional tax and retribution sector.
Keywords  : COVID-19,  Lockdown,  Regional  Taxes,  Regional Retribution, Regional Financial Capacity
Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pandemi COVID- 19  terhadap  pendapatan  daerah  dari  sektor  perpajakan  dan  retribusi. Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Jenis data kuantitatif berupa data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun  anggaran  2019  dan  2020.  Selanjutnya,  data  dianalisis menggunakan  teknik  deskriptif  dan  kuantitatif.  Hasil  analisis  deskriptif menunjukkan  bahwa  dimasa  pandemik  COVID-19  terjadi  penurunan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang hampir  terjadi  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Demikian  pula,  hasil analisis uji beda, paired samples t test juga menginformasikan terjadinya perbedaan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah  sebelum  dan  selama  pandemi  COVID-19.  Dengan  kata  lain, keberadaan  pandemi  COVID-19  ini  berdampak  pada  pendapatan daerah  dari  sektor  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  di  Indonesia.
Informasi  ini  bermanfaat  bagi  para  pengambil  kebijakan  dalam pengambilan  keputusan  terkait  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Kata kunci  : COVID-19, Lockdown ,  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Kapasitas Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona Virus Deseases 2019 (COVID-19) melanda Dunia. Di Indonesia, sejak diumumkannya kasus satu dan dua yang terinfeksi COVID-19 pada  Tanggal 2 Maret 2020 oleh Persiden Indonesia, Ir H. Joko Widodo. Kemudian, kasus terjangkit COVID-19 di Indonesia terus bertambah,  merujuk pada data Satgas COVID- 19 Sejak Maret sampai dengan Per 31 Desember 2020 tercatat kasus positif COVID-19 sebanyak 743.198 orang. Pasien COVID-19 Per 31 Desember 2020 yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 22.138 jiwa dan dinyatakan sembuh sebanyak 611.097 jiwa (Setiawan, 2020). Pandemi COVID-19, tidak hanya mengancam kesehatan jiwa, tetapi  juga  menerjang  perekonomian  Negara.  Menurut  Handoyo  (2020)  pandemi  COVID-19,  tidak  semata berdampak pada perekonomian Indonesia, tetapi perekonomian dunia juga terkontraksi dan menyebabkan resesi ekonomi.
Selain itu, karena lumpuhnya perekonomian akibat hantaman pandemi COVID-19, berimplikasi pula pada pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. Hasil penelitian Gordon, Dadayan & Rueben (2020) menunjukkan pandemi COVID-19 dan resesi yang diakibatkannya memberikan tekanan besar pada anggaran pemerintah, yaitu pendapatan Negara turun drastis, baik di negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Hasil ini, kembali dikuatkan oleh penelitian Alison (2020) yang menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengganggu penerimaaan di negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Bonaccorsi, Pierri, Cinelli, Flori, Galeazzi, Porcelli, Schmidt, Valensise, Scala, Quattrociocchi,  &  Pammolli    (2020)  menemukan  bahwa  krisis  pandemi  COVID-19  mendorong  penurunan pendapatan yang sangat tajam bagi pemerintah pusat dan daerah di Italia. Penelitian Nemec & Š pa č ek (2020) juga menunjukkan bahwa krisis COVID-19 secara signifikan berdampak pada keuangan pemerintah daerah di Ceko dan Slowakia. Intinya, hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada perekonomian dan kapasitas keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Sayangnya, penelitian tentang krisis pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, mayoritas hanya berfokus pada sektor ekonomi makro (Negara) (Dito, Erlina & Muda, 2020; Junaedi & Salistia, 2020; Oeliestina, 2021) dan sektor bisnis (Giovanni, Utami, Jauzaa & Lionora, 2021; Saraswati, 2020; Syamsul & Masyita, 2021). Masih sedikit, penelitian  yang  mencakup  dampak  pandemi  ini  pada  tataran  keuangan  (anggaran)  daerah.  Oleh  karena  itu, penelitian ini hadir untuk memperkaya pembahasan tentang krisis pandemi COVID-19 dan konsekuensinya pada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Mengingat, kedua sumber itu diyakini sebagai penopang utama pendapatan daerah yang diperoleh dari penggalian potensi daerah itu sendiri. Sebagaimana  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009,  dijelaskan  bahwa  pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahaan daerah.
Selanjutnya,  di  masa  pandemi  COVID-19  ini,  beberapa  pemerintah  daerah  di  Indonesia  menetapkan kebijakan  kelonggaran  pajak,  penghapusan  dan  insentif  pajak,  dalam  rangka  mendorong  penerimaan  pajak daerah, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat (Rafie, 2020). Meskipun demikian, diterapkannya kebijakan  itu,  ternyata  tidak  serta  merta  mendorong  animo  masyarakat  untuk  melakukan  pembayaran  pajak (Wiratmini, 2021). Demikian pula, penerimaan retribusi daerah di masa pandemi ini menjadi berkurang, karena diterapkannya  kebijakan  pembatasan  sosal.  Diterbitkannya  kebijakan  tersebut,  mengakibatkan  aktivitas masyarakat dan bisnis, pelayanan publik dibatasi, membuat pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi (Setiawan, 2020). Singkatnya, badai pandemi COVID-19 yang menerjang perekonomian, berdampak pula pada tingkat pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukan penelitian  yang  secara  khusus  membahas  dampak  pandemi  COVID-19  ini  terhadap  pendapatan  daerah  dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Sehingga, masih menyisahkan pertanyaan, apakah benar secara empiris terdapat perbedaan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19? Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan tersebut. Informasi ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam rangka penetapan keputusan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 atau semisalnya, dan peningkatan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di masa mendatang.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS
Asal kata " corona " dari bahasa latin yang memiliki arti crown atau mahkota. Nama ini sesuai dengan bentuk coronavirus itu sendiri, terlihat seperti mahkota bila dilihat dengan mikroskop. Selain berdampak pada kesehatan, COVID-19 juga berkonsekuensi pada kontraksi pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor (Giovanni et al., 2021).
Nurlailah / Nurhadi
Menurut  Mofijur  et  al.  (2021)  COVID-19  berdampak  nyata  pada  peningkatan  pengangguran  dan  kemiskinan, turunnya  harga  minyak,  bergesernya  pola  pendidikan,  turunnya  pendapatan  domestik  bruto  (PDB),  dan meningkatnya risiko bagi tenaga kesehatan.
Kata “lockdown” dapat diartikan sebagai penutupan akses dari dalam maupun dari luar wilayah, atau disebut pula pembatasan aktivitas. Kaitannya, dengan kasus virus corona, kebijakan pembatasan ( lockdown ) pada sebuah negara atau wilayah yang terjangkit virus corona dengan cara menutup akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas antar orang di suatu wilayah tersebut. Penerapan pembatasan aktivitas ini, diantaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. Secara khusus di Indonesia, kebijakan pembatasan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pajak  daerah  adalah  salah  satu  sumber  utama  pendapatan  daerah.  Tertuang  pada  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009,  bahwa  pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Menurut Mardiasmo (2004) pajak daerah dapat menjadi penopang utama pendapatan deerah apabila  dikelola  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  meningkatnya  pajak  daerah  ditenggarai  mampu  meningkatkan pendapatan daerah. Artinya, semakin tinggi pajak daerah yang diperoleh pada suatu daerah, maka akan semakin tinggi  pula  pendapatan  daerahnya.  Sebaliknya,  semakin  rendah  pajak  daerah  yang  diperoleh,  maka  semakin rendah  pula  pendapatan  daerahnya  di  wilayah  tersebut.  Hal  tersebut  senada  dengan  termuan  penelitian Ramadhan (2019); Hanifa & Irawan, (2022); Yasser & Widajantie (2022) yang menginformasikan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Penelitian Ward, Sipior & Lombardi (2020) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19, terutama penerapan kebijakan pembatasan ( lockdown ), memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pajak pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika serikat.  Kass, Kriz & Merriman (2020) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak langsung pada penurunan pendapatan pemerintah kota di Amerika Serikat, dari sumber pendapatan pajak daerah. Kemudian, penelitian Č ernìnko, Neubauerová & Zubal'ová (2021) di Slowakia menginformasikan bahwa pandemi COVID19 mengakibatkan realisasi pendapatan pemerintah daerah jauh lebih kecil dari yang dianggarkan. Langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk di Indonesia dalam menghadapi penularan COVID-19, dengan menerapkan pembatasan  sosial,  meskipun  menimbulkan  perdebatan.  Menurut  Guo  &  Chen  (2021)  bahwa  penerapan pembatasan  sosial  untuk  menangani  pandemi  COVID-19  memiliki  efek  terhadap  basis  pajak,  administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, dampak dari kebijakan ini membatasi aktivitas masyarakat dan bisnis,  sehingga  terjadi  penurunan  pendapatan.  Pada  gilirannya  daya  beli  masyarakat  menurun,  laba  yang diperoleh perusahaan berkurang. Rendahnya pendapatan dari objek pajak, berimplikasi pada kecilnya pajak yang dipungut pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama diajukan sebagai berikut:
H 1 : Terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19
Retribusi  daerah  adalah  salah  satu  komponen  utama  pendapatan  daerah.  Di  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009,  disebutkan  retribusi  daerah  adalah  pengutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Menurut Halim (2004) semakin tinggi retribusi daerah pada suatu  wilayah,  akan  mengakibatkan  semakin  tinggi  pula  pendapatan  daerah  di  wilayah  tersebut.  Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah yang diterima pada suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan daerah wilayah tersebut. Penelitian  Ramadhan (2019); Hanifa & Irawan, (2022); Yasser & Widajantie (2022) membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
Hasil  penelitian  Nemec  & Š pa č ek  (2020)  mengungkapkan  bahwa  krisis  COVID-19  secara  signifikan mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah di Ceko dan Slowakia, baik dari sisi anggaran pendapatan
maupun  pengeluaran  pemerintah  daerah  Negara  tersebut.  Hasil  yang  sama,  juga  ditemukan  oleh Bonaccorsi, Pierri,  Cinelli,  Flori,  Galeazzi,  Porcelli,  Schmidt,  Valensise,  Scala,  Quattrociocchi,  &  Pammolli    (2020)  yang menunjukkan bahwa krisis pandemi COVID-19 menimbulkan penurunan pendapatan pemerintah pusat dan daerah yang  sangat  curam  di  Italia.  Ahrens  &  Ferry  (2020)  mengemukakan  bahwa  pandemi  COVID-19  menciptakan tekanan yang sangat besar pada sumber utama pendapatan pemerintah, seperti pajak, biaya dan retribusi, dan pendapatan layanan turun drastis. Selain karena ketakutan masyarakat tertular virus akibat beraktifitas di luar pada masa  pandemi  COVID-19  ini.  Diterapkannya  kebijakan  pembatasan  sosial,  juga  berdampak  pada  penurunan aktivitas masyarakat dan aktivitas bisnis. Aktivitas masyarakat dan bisnis berkurang, sehingga penarikan retribusi daerah melalui pelayanan publik juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
H 2 :  Terdapat  perbedaan  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  retribusi  daerah  sebelum  dan  selama pandemi COVID-19

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  dalan  jenis  penelitian  kuantitatif,  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan dianalisis adalah data kuantitatif. Data kuantitatif penelitian ini adalah data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2019 dan 2020. Data pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh dari data sekunder melalui observasi pada Portal Data APBD di laman resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia (http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah penerimaan pajak daerah pemerintah provinsi (pemprov) sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang dinyatakan dalam satuan rupiah.  Pajak  daerah  sebelum  pandemi  COVID-19  diukur  berdasarkan  realisasi  pajak  daerah  tahun  anggaran 2019. Pajak daerah selama pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020. Sementara  itu,  retribusi  daerah  adalah  penerimaan  retribusi  daerah  pemprov  sebelum  dan  selama  pandemi COVID-19,  yang  dinyatakan  dalam  satuan  rupiah.  Retribusi  daerah  sebelum  pandemi  COVID-19  diukur berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019. Kemudian, retribusi daerah selama pandemi COVID- 19 diukur berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2020.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  34  pemerintah  provinsi  (pemprov)  di  Indonesia.  Pengambilan  sampel menggunakan  teknik  sampling  jenuh,  yaitu  seluruh  populasi  dijadikan  sampel  penelitian.  Sehingga,  sampel penelitian ini sebanyak 34.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif kualitatif dan infrensial. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu, analisis statistik inferensial bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Analisis uji beda dengan paired samples t test melalui bantuan program SPSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pada tabel 1 dan 2 terlihat realisasi pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Berdasarkan pada tabel 1 tercatat bahwa pajak daerah tertinggi sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp40.298.122.505.326,00 diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sementara itu, pajak daerah tertinggi selama pandemi COVID- 19  sebesar              Rp31.895.263.277.623,00  juga  diterima  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta.  Kemudian,  pajak  daerah terendah sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp291.493.654.113,00 yang diperoleh Pemprov Sulawesi Barat, dan pajak daerah terendah selama pandemi COVID-19 sebesar Rp290.122.549.846,00 yang direalisasikan oleh Pemprov Sulawesi Barat.
P-ISSN: 2302-9315 Nurlailah / Nurhadi
Tabel 1. Pajak Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 No Nama Provinsi Pajak Daerah 2019 2020 g 1  Prov. Aceh 1,409,251,916,060 1,477,991,066,970 4.88 2  Prov. Sumatera Utara 6,087,369,134,000 5,071,597,922,390 - 16.69 3  Prov. Sumatera Barat 1,872,933,990,720 1,809,809,963,047 -   3.37 4  Prov. Riau 2,989,749,791,033 2,783,421,363,943 -   6.90 5  Prov. Jambi 1,345,106,684,000 1,292,729,048,514 -   3.89 6  Prov. Sumatera Selatan 3,145,558,634,340 3,081,800,984,700 -   2.03 7  Prov. Bengkulu 622,480,000,000 561,784,480,872 -   9.75 8  Prov. Lampung 2,627,888,230,000 2,386,345,268,304 -   9.19 9  Prov. DKI Jakarta 40,298,122,505,326 31,895,263,277,623 - 20.85 10  Prov. Jawa Barat 19,626,352,311,770 17,035,963,236,918 - 13.20 11  Prov. Jawa Tengah 11,951,919,535,383 11,139,173,000,000 -   6.80 12  Prov. DI Yogyakarta 1,773,940,604,572 1,646,559,198,863 -   7.18 13  Prov. Jawa Timur 15,522,201,423,333 14,412,667,226,293 -   7.15 14  Prov. Kalimantan Barat 1,959,341,747,010 1,808,971,365,633 -   7.67 15  Prov. Kalimantan Tengah 1,438,977,523,000 1,243,223,219,389 - 13.60 16  Prov. Kalimantan Selatan 2,765,968,006,000 2,214,723,933,309 - 19.93 17  Prov. Kalimantan Timur 4,984,520,517,000 3,900,431,414,629 - 21.75 18  Prov. Sulawesi Utara 1,050,089,444,000 930,415,146,643 - 11.40 19  Prov. Sulawesi Tengah 896,321,262,000 914,780,331,699 2.06 20  Prov. Sulawesi Selatan 3,710,611,599,841 3,362,622,269,609 -   9.38 21  Prov. Sulawesi Tenggara 864,165,451,959 752,773,001,060 - 12.89 22  Prov. Bali 3,463,996,394,000 2,607,990,396,693 - 24.71 23  Prov. Nusa Tenggara Barat 1,404,964,803,251 1,328,307,081,373 -   5.46 24  Prov. Nusa Tenggara Timur 908,207,117,663 924,189,837,048 1.76 25  Prov. Maluku 361,093,162,146 382,358,275,557 5.89 26  Prov. Papua 1,455,869,770,000 986,672,060,100 - 32.23 27  Prov. Maluku Utara 322,556,643,000 314,129,107,081 -   2.61 28  Prov. Banten 6,720,753,612,000 5,659,646,555,009 - 15.79 29  Prov. Bangka Belitung 760,997,424,682 613,615,822,924 - 19.37 30  Prov. Gorontalo 387,400,917,780 352,171,235,900 -   9.09 31  Prov. Kepulauan Riau 1,185,272,259,756 1,033,430,812,844 - 12.81 32  Prov. Papua Barat 369,671,612,214 339,806,646,732 -   8.08 33  Prov. Sulawesi Barat 291,493,654,113 290,122,549,846 -   0.47 34  Prov. Kalimantan Utara 417,536,962,000 348,949,836,778 - 16.43 Rerata 4,264,490,724,822.12 3,673,659,909,949.79 - 13.85 Tertinggi 40,298,122,505,326.00 31,895,263,277,623.00 5.89 Terendah 291,493,654,113.00 290,122,549,846.00 - 32.23
Sumber: Data diolah, 2021
Selanjutnya, terlihat pada tabel 1 di atas rerata pajak daerah yang diterima pemprov sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp4.264.490.724.822,12 dan selama pandemi COVID-19 sebesar Rp3.673.659.909.950,79. Artinya, rerata penurunan penerimaan pajak daerah selama pandemi COVID-19 sebesar 13,85 persen. Selain itu, sebanyak  4  pemprov  mengalami  pertumbuhan  penerimaan  pajak  daerah  selama  pandemi  COVID-19,  yaitu Pemprov Aceh sebesar 4,88 persen, Pemprov Sulawesi Tengah sebesar 2,06 persen, Pemprov Nusa Tenggara Timur sebesar 1,76 persen, dan Pemprov Maluku sebesar 5,89 persen. Sisanya, sebanyak 30 pemprov mengalami penurunan realisasi pajak daerah, dan tertinggi penurunan tersebut dirasakan oleh Pemprov Papua sebesar 32,23 persen. Hal ini berarti pandemi COVID-19 berdampak buruk pada pendapatan daerah dari sumber pajak daerah di Indonesia.
Tabel 2. Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 No Nama Provinsi Retribusi Daerah 2019 2020 g 1  Prov. Aceh 17,087,692,810 8,159,969,910 -52.25 2  Prov. Sumatera Utara 36,744,960,000 30,218,319,711 -17.76 3  Prov. Sumatera Barat 19,475,962,400 7,926,595,873 -59.30 4  Prov. Riau 15,741,302,452 12,480,391,250 -20.72 5  Prov. Jambi 19,109,709,000 18,593,509,421 -2.70 6  Prov. Sumatera Selatan 12,038,355,780 8,234,552,913 -31.60 7  Prov. Bengkulu 4,660,000,000 3,007,003,756 -35.47 8  Prov. Lampung 11,069,478,000 17,080,208,104 54.30 9  Prov. DKI Jakarta 587,384,031,230 496,332,944,408 -15.50 10  Prov. Jawa Barat 56,222,370,760 40,220,203,478 -28.46 11  Prov. Jawa Tengah 114,861,058,851 93,241,000,000 -18.82 12  Prov. DI Yogyakarta 42,420,048,683 36,546,077,143 -13.85 13  Prov. Jawa Timur 146,815,818,227 84,190,144,970 -42.66 14  Prov. Kalimantan Barat 45,882,806,260 37,138,177,049 -19.06 15  Prov. Kalimantan Tengah 41,568,853,000 14,374,692,453 -65.42 16  Prov. Kalimantan Selatan 39,663,486,000 22,077,561,350 -44.34 17  Prov. Kalimantan Timur 26,494,287,000 9,754,134,849 -63.18 18  Prov. Sulawesi Utara 102,640,757,000 114,784,249,030 11.83 19  Prov. Sulawesi Tengah 12,670,321,000 14,690,106,656 15.94 20  Prov. Sulawesi Selatan 40,884,402,524 36,925,738,355 -9.68 21  Prov. Sulawesi Tenggara 22,220,731,782 21,121,610,015 -4.95 22  Prov. Bali 33,841,783,000 18,966,859,393 -43.95 23  Prov. Nusa Tenggara Barat 21,480,849,525 16,474,033,077 -23.31 24  Prov. Nusa Tenggara Timur 60,831,986,435 34,959,349,078 -42.53 25  Prov. Maluku 79,640,681,076 94,079,862,532 18.13 26  Prov. Papua 56,333,377,000 40,020,298,579 -28.96 27  Prov. Maluku Utara 10,949,250,000 1,573,468,145 -85.63 28  Prov. Banten 20,853,155,000 8,728,428,613 -58.14 29  Prov. Bangka Belitung 8,706,410,453 6,513,383,818 -25.19 30  Prov. Gorontalo 22,284,470,360 6,496,155,533 -70.85 31  Prov. Kepulauan Riau 7,164,633,160 5,734,867,917 -19.96 32  Prov. Papua Barat 3,542,572,475 3,260,414,825 -7.96 33  Prov. Sulawesi Barat 24,203,115,569 1,049,116,700 -95.67 34  Prov. Kalimantan Utara 5,905,455,000 4,856,242,203 -17.77 Rerata 52,099,828,583 40,288,519,738 -22.67 Tertinggi 587,384,031,230 496,332,944,408 54.30 Terendah 3,542,572,475 1,049,116,700 -95.67
Sumber: Data diolah, 2021
Hasil deskripsi pendapatan daerah yang diperoleh melalui retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Pada tabel 2 terlihat bahwa retribusi daerah terendah sebelum  pandemi  COVID-19  sebesar  Rp3.542.572.475,00  diterima  oleh  Pemprov  Papua  Barat,  dan  selama pandemi COVID-19 sebesar Rp1.049.116.700,00 didapatkan oleh Pemprov Sulawesi Barat. Kemudian, retribusi daerah tertinggi sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp587.384.031.230,00 diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, dan tertinggi selama pandemi COVID-19 sebesar Rp496.332.944.408,00 juga direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.  Sementara  itu,  rerata  penerimaan  retribusi  daerah  pemprov  sebelum  pandemi  COVID-19  sebesar Rp52.099.828.582,71  dan  selama  pandemi  COVID-19  sebesar  Rp40.288.519.738,44.  Selanjutnya,  terdapat  4 pemprov yang mengalami pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama pandemi COVID-19, yaitu Pemprov Lampung  sebesar  54,32  persen,  disusul  Pemprov  Maluku  sebesar  18,13  persen,  Pemprov  Sulawesi  Tengah sebesar 15,94 persen, dan Pemprov Sulawesi Utara sebesar 11,83 persen. Kemudian, sebagian besar lainnya,
Nurlailah / Nurhadi
yaitu  sebanyak  30  pemprov  mengalami  penurunan  penerimaan  retribusi  daerah  selama  pandemi  COVID-19, penurunan tertinggi dirasakan oleh Pemprov Sulawesi Barat sebesar 95,67 persen. Artinya, pendapatan daerah dari  sumber  retribusi  daerah  selama  pandemi  COVID-19  mengalami  penurunan  yang  cukup  drastis.  Hal  ini mencerminkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pendapatan daerah yang diperoleh melalui retribusi daerah di Indonesia.
Tabel 3. Hasil Uji Beda Nilai t df Sig. (2-tailed) Pajak Daerah Sebelum dan Selama COVID-19 2,327 33 0,026 Retribusi Daerah Sebelum dan Selama COVID-19 3,533 33 0,001 Sumber: Data diolah, 2021
Selanjutnya, analisis statistik uji beda dengan paired samples test dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Hasil uji beda pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan t hitung sebesar 2,327 dengan taraf signifikansi sebesar 0,026 (kurang dari 0,05). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah sebelum  dan  selama  pandemi  COVID-19.  Dengan  demikian,  hipotesis  1  yang  diajukan  dinyatakan  diterima. Kemudian variabel retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19 menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,533 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (kurang dari 0,05). Karena nilai signifikansi lebih rendah dari tingkat signifikasi  yang  ditetapkan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  pendapatan  daerah  yang diperoleh  dari  retribusi  daerah  sebelum  dan  selama  pandemi  COVID-19.  Artinya,  hipotesis  2  yang  diajukan dinyatakan terdukung.
Hasil  analisis  deskriptif  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  pandemi  COVID-19  ini  menyebabkan terjadinya  penurunan  pendapatan  daerah  dari  sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Begitupula,  hasil pengujian statistik melalui paired samples t test juga terbukti bahwa terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebelum  dan  selama  pandemi  COVID-19.  Artinya,  pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah pada pemprov di Indonesia.  Secara  umum  penelitian  ini  pararel  dengan  temuan  penelitian  terdahulu,  lihat  penelitian  Nemec  & Š pa č ek (2020) di Ceko dan Slowakia, Č ajková et al. (2021); Č ernìnko et al. (2021) di Slowakia, Bonaccorsi et al. (2020) di India, Ward et al. (2020); McDonald & Larson (2021) di Amerika Serikat,  Guo & Chen (2021) di Florida, Guo & Shi (2020) di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pendapatan Negara, baik pada tataran pemerintah pusat dan daerah.
Hadirnya, pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sebagai bentuk  penanganan  penyebarannya.  Penerapan  ini,  membuat  sebagian  besar  objek  pajak  daerah  mengalami penurunan  aktivitas  bisnis  dan  omzet  penjualan.  Bahkan,  terdapat  objek  pajak  daerah  menghentikan  aktivitas bisnis mereka selama pandemi ini, sampai batas waktu yang belum diketahui. Akhirnya, turut berdampak pada pendapatan daerah dari sumber perpajakan. Kemudian, diterapkannya kebijakan relaksasi pajak oleh beberapa pemerintah daerah, dengan tujuan membantu objek pajak di masa pandemi. Harapannya, mereka tidak terbebani untuk tetap membayar pajak di masa pandemi. Kebijakan ini berimplikasi pula pada rendahnya pendapatan daerah dari  sektor  perpajakan.  Seperti  dilansir  di  Kompas.com,  disebutkan  bahwa  terdapat  14  provinsi  menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini,  diharapkan  dapat  membantu  mengurangi  beban  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat  melunasi  tunggakan pajak kendaraannya (Rafie, 2020). Kemudian, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha yang dilansir dalam laman Bisnis.com, pada tahun 2020 ini terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dari jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dibanding tahun-tahun sebelumnya, padahal  kedua  sumber  ini  memberikan  porsi  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Menurut  beliau, penurunan ini terjadi sebagai dampak dari penurunan penjualan kendaraan baru di tahun 2020 ini. Begitupula, pajak air permukaan juga mengalami penurunan dimasa pandemi ini, karena berkurangnya aktivitas pariwisata yang  berhubungan  dengan  air  permukaan  (Wiratmini  &  Ulum,  2021).  Pernyataan  tersebut,  turut  menguatkan temuan penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.
Seperti  halnya,  dengan  pendapatan  daerah  dari  sektor  perpajakan,  dengan  diterapkannya  kebijakan pembatasan sosial turut pula berdampak pada pendapatan daerah dari sektor retribusi. Sebab, kebijakan tersebut membuat aktivitas masyarakat, bisnis dan pelayanan publik terhambat dan terbatas. Oleh karena itu, pemerintah
daerah tidak dapat menarik retribusi karena mereka tidak menyalurkan jasa kepada masyarakat dan bisnis. Dikutip dari  CNN  Indonesia,  Presiden  Jokowi  Widodo  mengemukakan  bahwa  pembatasan  aktivitas  masyarakat  yang bertujuan  menekan  penyebaran  wabah  COVID-19  mengakibatkan  pemerintah  daerah  tidak  dapat  memungut retribusi  (CNN  Indonesia,  2020).  Kondisi  ini  pun,  tergambar  dari  pernyataan  Gubernur  Banten,  Wahidin  Halim menyatakan bahwa tidak tercapainya target retribusi daerah, murni disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beliau memberi  menunjukkan  salah  satu  jenis  retribusi  pelayanan  pendidikan  selama  pandemi  COVID-19  ini  tidak memberikan akses pada pelayanan untuk penyewaan gedung serba guna, aula, asrama, dan ruang kelas untuk masyarakat  umum  dan  swasta  (Bantenprov.go.id,  2021).  Begitupula,  yang  terjadi  di  daerah-daerah  lainnya  di Indonesia, pelayanan publik itu nyaris tidak beroperasi sama sekali, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19. Argumentasi tersebut, mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya perbedaan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.

## PENUTUP
Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan pendapatan  daerah  dari  sumber  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terjadi  pada  hampir  seluruh  pemprov  di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis uji beda juga mengindikasikan terjadinya perbedaan pendapatan daerah yang sangat berarti diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan kata lain, keberadaan pandemi COVID-19 ini berdampak pada pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Informasi ini bermanfaat bagi para penentu keputusan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi.
Penelitian  ini  terbatas  hanya  menganalisis  dari  sektor  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  secara keseluruhan. Sehingga, tidak diketahui lebih jauh, terkait jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah mana saja yang  terdampak  pandemi  COVID-19.  Peneliti  selanjutnya  dapat  menutupi  keterbatasan  penelitian  ini,  dengan melakukan identifikasi pendapatan daerah berdasarkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga, dapat diperoleh informasi lebih akurat jenis pajak dan retribusi daerah mana saja yang mengalami perubahan dimasa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. Journal  of  Publik  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management , 32 (5),  813–823. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098
Alison, F. (2020). COVID-19 Challenges State and Local Government Finances. KcFED Economic Bulletin , 8(19) 10–13.  https://www.kansascityfed.org/publikations/research/eb/articles/2020/COVID-19-challenges-state- local-government-finances
Bantenprov.go.id. (2021). Gubernur Banten: Karena Kondisi Pandemi COVID-19 . Pemerintah Provinsi Banten. https://www.bantenprov.go.id/pressrealease/gubernur-banten-karena-kondisi-pandemi-COVID-19 Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., Schmidt, A. L., Valensise, C. M., Scala, A., Quattrociocchi, W., & Pammolli, F. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 117 (27), 15530–15535. https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117
Č ajková, A., Š indleryová, I. B., & Garaj, M. (2021). The COVID-19 pandemi and budget shortfalls in the local governments in slovakia. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration , 29 (1). https://doi.org/10.46585/sp29011243
Č ernìnko, T., Neubauerová, E., & Zubal’ová, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemi on the budget of slovak local  governments:  Much  cry  and  little  wool? Scientific  Papers  of  the  University  of  Pardubice,  Series  D: Faculty of Economics and Administration , 29 (1), 1–14. https://doi.org/10.46585/sp29011249
Dito, A. N. D., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5 (2), 212–224. http://ejournal.lldikti10.id/index.php/benefita/article/view/5313 Giovanni, A., Utami, D. W., Jauzaa, A., & Lionora, C. A. (2021). Performance Variability of State Owned Enterprises in Financial Sektor and Financial Technology Companies During the COVID-19 Pandemi. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 6 (1SP), 70-90. https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.26740 Gordon, T., Dadayan, L., & Rueben, K. (2020). State and local government finances in the COVID-19 era. National
Nurlailah / Nurhadi
Tax Journal , 73 (3), 733–758. https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.05 Guo, H., & Chen, C. (2021). Forecasting Revenue Impacts from COVID-19: The Case of Florida Municipalities.
State and Local Government Review , 53 (1), 78–88. https://doi.org/10.1177/0160323X211012056 Guo, Y. M., & Shi, Y. R. (2020). Impact of the VAT reduction policy on local fiscal pressure in China in light of the COVID-19 pandemi: A measurement based on a computable general equilibrium model. Economic Analysis and Policy , 69 , 253–264. https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.010
Handoyo, R. D. (2020). Editorial: Impact of Covid 19 on Trade, Fdi, Real Exchange Rate and Era of Digitalization: Brief  Review  Global  Economy  During  Pandemi. Journal  of  Developing  Economies , 5 (2),  86. https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.23641
Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. Indonesian Accounting Research Journal , 2 (2), 131– 142.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Indonesia, C. (2020). Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona . CNN Indonesia. Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona
Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 2 (2), 109–138. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112
Kass, A., Kriz, K., & Merriman, D. (2020). What Policymakers Should Know About the Fiscal Impact of COVID-19 on Illinois How Will the COVID-19 Pandemi Effect the Economy ? Institute of Government and Publik Affairs , 217 . Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit Andi.
McDonald, B. D., & Larson, S. E. (2021). Implications of the coronavirus on sales tax revenue and local government fiscal health. Journal of Publik and Nonprofit Affairs , 6 (3), 377–400. https://doi.org/10.20899/JPNA.6.3.377- 400
Mofijur, M., Fattah, I. M. R., Alam, A., & Islam, A. B. M. S. (2021). Impact of COVID-19 on the social, economic, environmental  and  energy  domains:  Lessons  learnt  from  a  global  pandemi. Sustainable  Production  and Consumption , 26(2021) , 343–359. Nemec, J., & Š pa č ek, D. (2020). The COVID-19 pandemi and local government finance: Czechia and Slovakia. Journal  of  Publik  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management , 32 (5),  837–846. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0109
Oeliestina, O. (2021). the Influence of the Tourism Sektor on Economic Growth and Its Effect on Micro and Small Enterprises  (Umk)  in  Yogyakarta. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 6 (1SP),  90. https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.27085 Rafie,  B.  T.  (2020). Bebas  Denda  Pajak  Kendaraan  di  14  Provinsi,  daerah  mana  saja? Kontan.Co.Id. https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-saja Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi , 5 (1), 81-87. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455 Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Pemerintah Daerah . Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Sekretariat Negara. Republik Indonesia (2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , Jakarta: Sekretariat Indonesia
Saraswati. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara , 3 (2), 153–163. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i4.112 Setiawan,  R.  (2020). Update  Corona  Indonesia,  31  Desember  2020:  194  Jiwa  Meninggal  Dunia .  Tirto.Id. https://tirto.id/update-corona-indonesia-31-desember-2020-194-jiwa-meninggal-dunia-f8Hg.%09 Syamsul,  S.,  &  Masyita,  S.  (2021).  COVID-19  Pandemi:  Its  Impact  on  the  Existence  of  Business  Actors  in Traditional Markets. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 6 (1SP), 01-19. https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.24681
Ward, B., Sipior, J. C., & Lombardi, D. R. (2020). COVID-19: State Sales and Use Tax Implications. Information Systems Management , 37 (4), 343–347. https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1820639 Wiratmini,  N.  P.  E.,  &  Ulum,  M.  (2021). Realisasi  Pendapatan  Daerah  Bali  Baru  18,24  Persen .  Bisnis.Com. https://m.bisnis.com/bali/read/20210506/538/1391161/realisasi-pendapatan-daerah-bali-baru-1824-persen Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 6 (1), 611–619.