Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 2, No. 1, Edisi Januari – Juni 2022, pp.44-63 Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
Pelayanan KTP-el Melalui Aplikasi Whatsapp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak
Penulis: Ika Melani 1 , Muhammad Syafei Endro Lareken 2
Afiliasi:
Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Indonesia 1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia 2 Email:
28ikamelani@gmail.com 1 , muhammmad.s.endro@gmail.com 2
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v2i1.2440

## *Penulis Korespondensi
Ika Melani Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Email: 28ikamelani@gmail.com Diterima: 11 April 2022 Direvisi: 19 Mei 2022 Publikasi Online : 25 Juni 2022

## Abstract
The  Electronic  Identity  Card  (e-ID)  service  through  the  WhatsApp  application  is  a  policy  on  the  Fakfak  Regency government to prevent the spread of the Corona Disease Virus/Covid-19. Through this service, the WhatsApp application, the community and employees are always protected from crowding and the community is also given the convenience of staying at home even though they want to take care of population documents such as death certificates, identity cards, children’s identi ty cards, and moving documents. This research was conducted to see and find out how the e-ID service through the WhatsApp is, what the inhibiting factors are and what the efforts of the Population and Civil Registration Agency of Fakfak Regency to overcome the obstacles in e-ID service through the WhatsApp application are. The research method used is grounded theory by means of data collection through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, the authors conclude that the e-ID service through the WhatsApp application at the Population and Civil Registration Service is able to reduce  the  inhibiting  factor  by  making  efforts  such  as  conducting  good  socialization  regarding  the  benefits  of  population documents,  socializing  about  e-ID  services  through  the  WhatsApp,  developing  and  training  for  all  employees  in  order  to operate all population document publishing services.
Keywords: Services; WhatsApp; Electronic Identity Card

## Abstrak
Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  melalui  aplikasi whatsapp merupakan  kebijakan  dari pemerintah  Kabupaten  Fakfak  untuk  mencegah  penyebaran  virus  corona/ covid-19 .  Melalui  pelayanan menggunakan  aplikasi whatsapp ini  tentunya  masyarakat  dan  pegawai  selalu  terjaga  dari  berkerumun  dan masyarakat  juga  diberi  kemudahan  untuk  tetap  tinggal  di  rumah  walaupun  ingin  mengurus  dokumen kependudukan  seperti,  Akta  Kematian,  Akta  Kelahiran,  Kartu  Tanda  Penduduk,  Kartu  Identitas  Anak, dan  surat  pindah.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  dan  mengetahui  bagaimana  pelayanan  KTP-el melalui aplikasi whatsapp, apa yang menjadi faktor penghambat, dan apa saja upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelayanan KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp .  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  Pelayanan KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp di  Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Fakfak  untuk dapat mengurangi  faktor  penghambat  dengan  melakukan upaya-upaya  seperti  melakukan sosialisasi  baik
mengenai  manfaat dokumen  kependudukan, maupun  sosialisi  tentang  pelayanan KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp,  pengembangan  dan  pelatihan  terhadap  semua  pegawai  agar  dapat  mengoperasikan  semua pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
Kata kunci: KTP Elektronik; Pelayanan; Whatsapp

## PENDAHULUAN
Administrasi Kependudukan merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting dalam pembangunan di Indonesia, dimana data dan  informasi  penduduk  yang  sesuai  dengan keadaan  dan  kondisi  daerah  tempat  tinggal penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 dan  Pancasila.  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  negara  berkewajiban memberikan  perlindungan  dan  pengakuan terhadap  warga  negara  yang  ada  didalam maupun  luar  wilayah  Kesatuan  Republik Indonesia  tentang  status  pribadi  dan  status hukum  setiap  peristiwa  Kependudukan  dan Peristiwa Penting. Untuk mendapatkan pengakuan  sebagai  warga  negara  dan mendapatkan status hukum masyarakat membutuhkan
pelayanan administrasi kependudukan.  Dalam  Undang-  Undang  23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan  memuat  pengaturan  dan pembentukan  sistem  yang  mencerminkan adanya  reformasi  di  bidang  Administrasi Kependudukan .
Peristiwa Kependudukan dalam Administrasi  Kependudukan  antara  lain perubahan  alamat,  pindah  datang  untuk menetap, tinggal terbatas dan perubahan status orang  asing  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal tetap.  Sedangkan  Peritiwa  Penting  dalam administasi  kependudukan  meliputi  kelahiran, lahir mati, kematian perkawinan, dan perceraian termasuk  pengangkatn,  pengakuan,  dan pengesahan  anak,  serta  perubahan  status kewarganegaraan,  ganti  nama  dan  peritiwa penting  lainnya.  Penduduk  yang  mengalami peristiwa  tersebut  harus  dilaporkan  guna memperbarui  data  identitas  atau  surat keterangan kependudukan.
Warga  Negara  Indonesia  memiliki kesempatan  yang  sama  dalam  mendapatkan pelayanan  administrasi  kependudukan,  salah
satunya  adalah  yang  berusia  di  atas  17  tahun yang  sudah  wajib  mempunyai  KTP  elektronik. Setiap  penduduk  berkewajiban  memiliki  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik,  Akte  Kelahiran dan  Kartu  Keluarga  agar  keberadaannya  diakui dan  mendapatkan  hak  sebagai  Warga  Negara Indonesia  (WNI).  KTP  pada  saat  ini  telah berbasis elektronik atau dapat digunakan secara komputerisasi. KTP elektronik ini dibuat untuk keamanan data kependudukan nasional.
E-KTP  (Elektronik  Kartu  Tanda Penduduk)  adalah  salah  satu  program  dari mantan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono periode  kedua.  Menurut  situs  Resmi  E-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi  maupun  teknologi  informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.  Dengan  adanya  transisi  dari KTP(Kartu  Tanda  Penduduk)  menjad  E-KTP (Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk  dapat membantu menertibkan administrasi kependudukan. Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  yang diperbaharui  dari  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  yang  di jelaskan bahwa; “ penduduk hanya diperbolehkan  memiliki  satu  KTP  yang tercantum Nomor Induk Kependudukan.  NIK merupakan  identitas  tunggal  setiap  penduduk dan  berlaku  seumur  hidup  untuk  warga  negara Indonesia  dan  untuk  warga  asing  disesuaikan dengan masa berlaku izin tetap tinggal”.
Penerapan  E-KTP  merupakan  amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian  peraturan  lainnya  seperti  peraturan UU  nomor  35  tahun  2010  yang  menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E- KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Program  E-  KTP  di  Indonesia  telah  dimulai sejak  tahun  2009  dengan  ditunjukannya  empat kota  besar  sebagai  proyek  percontohan nasional,diantaranya  Kota  Padang,  Makassar,
Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kota/kabupaten
lainnya secara resmi diluncurkan  Kementrian  Dalam  Negeri  pada bulan Februari 2011.
Perbedaan Kartu Tanda Penduduk non- Elektronik  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik adalah pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik adanya  rekaman  elektronik  yang  berisikan biodata,  Sidik  Jari  serta  Tanda  tangan  yang bersangkutan.  KTP  Elektronik  dengan  Nomor Induk  Kependudukan  Nasional  merupakan penerapan  program  sebagai  identitas  tunggal yang  dimiliki  seseorang.  Dengan  adanya penerapan  program  ini  dapat  mempermudah penduduk  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari Lembaga  Pemerintah  dan  swasta  karena  Kartu Tanda  Penduduk  digunakan  sebagai  keaslian identitas diri.
Kementrian Dalam Negeri menerapkan suatu  informasi  kependudukan  berbasis teknologi  berupa  KTP  Elektronik  dengan  data kependudukan  yang  benar  dan  valid  sehingga masyarakat  hanya  dapat  memiliki  satu  identitas dengan  Nomor  Induk  Kependudukan  yang telah  tersimpan  dalam database yang  sangat berguna dalam pembangunan serta kemasyarakatan  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  banyak  kekurangan yang ada pada KTP sebelumya.
Pembuatan  KTP  elektronik  dilakukan melalui perekaman data pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan Elektronik
( e-government ) serta untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat, Kementrian Dalam Negeri Republik  Indonesia  menerapkan  suatu  sistem informasi kependudukan yan berbasis teknologi yaitu Kartu Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).  Penerapan  E-KTP  dimaksudkan untuk efektif dan efisien pelayanan Kependudukan,  juga  merupakan  identitas tunggal penduduk yang bersifat elektronik yang bisa  dimanfaatkan  untuk  semua  keperluan seperti  :  memudahkan  pembuatan  paspor  ,  E- KTP  bersifat  nasional  dan  dapat  menjadi petunjuk  identitas  diri  dan  dapat  digunakan sebagai kartu suara dalam pemilu.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Fakfak  selaku  lembaga  teknis yang  menangani  pelayanan  dasar  kebutuhan masyarakat  dalam  perencanaan  maupun pelaksanaan  anggaran  untuk  urusan  wajib berbasis  perlu  adanya  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM),  sebagai  panduan  untuk menyelenggarakan  pelayanan  dasar  di  bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengertian Standar Pelayanan Minimal merupakan  salah  satu  istilah  yang  digunakan dalam  pelayanan  publik  ( public  policy) yang menyangkut  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah  satu  indicator  pelayanan  publik  untuk kesejahteraan masyarakat .
Di  Zaman  yang  semakin  canggih  ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor  7  Tahun  2019  tentang  pelayanan daring. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara  daring,  diperlukan  sarana  dan  prasarana untuk  mendukung  program  tersebut,  di Kabupaten  Fakfak  sendiri  pelayanan  secara daring  sudah  dilaksanakan  namun  pelayanan secara  daring  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Fakfak belumlah maksimal,  faktor  teknologi  dan  kondisi peralatan  yang  kurang  memadai,  keterbatasan ASN  dan  masyarakat  sangat  berpengaruh  pada minat masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen  kependudukan.  Selain  itu  faktor koneksi  internet,  orang  tua  yang  tidak  paham dengan  penggunaan  gadget,  dan  masyarakat yang  tidak  mempunyai  gadget,  juga  sering membuat pelayanan terhambat dan terganggu.
Kabupaten  Fakfak  saat  ini  juga  masih banyak  masyarakat  yang  belum  melakukan pengurusan  dokumen  kependudukan  terutama penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik baik  karena  kesadaran  dan  tempat  tinggal yang tidak  ada  koneksi  internet  dan  jauh  dari  kota Masih  banyak  stigma  yang  menganggap  bawa pembuatan  KTP  Elektronik  secara  daring tersebut  sulit.  Saat  ini  penyelenggaraan pelayanan  umum  belum  sesuai  dengan kebutuhan  dan  perubahan  diberbagai  bidang kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Fakfak berusaha meningkatkan pembangunan
teknologi  seperti  pemasangan  jaringan  di distrik-distrik  yang  jauh  dari  kota  guna  untuk mengimplementasikan  Permendagri  nomor  7 tahun  2019  di  kabupaten  Fakfak.  Namun kenyataannya  di  Kabupaten  Fakfak  khususnya di  Distrik  Furwagi,  Distrik  Tomage,  Distrik Kayuni,  Distrik  Fakfak  Timur  dan  distrik lainnya  yang  jauh  dari  kota  sampai  sekarang belum  ada  akses  jaringan  sehingga  membuat masyarakat  setempat  susah  untuk  mengurus berkas-berkas kependudukan melalui online , Hal ini  membuat  masyarakat  semakin  bingung  dan lebih  memilih  untuk  mengurus  dokumen langsung  ke  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  agar  dapat  mendapatkan pelayanan  secara  langsung  oleh  pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gronroos berpendapat bahwa suatu kegiatan yang bersifat abstrak  yang  terjadi  karena  adanya  antara konsumen  dengan  karyawan  atau  hal-hal  lain yang  sudah  disediakan  perusahaan  pemberi pelayanan  untuk  memecahkan  memberi  solusi dari  setiap  masalah  yang  dialami  pelanggan dalam Ratminto dan Winarsih(2013:2).
Penyelenggaraan Pelayanan adalah usaha  yang  dilakukan  negara  untuk  mencukupi kebutuhan  dasar  dan  wewenang  setiap  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan administrasi  oleh  penyelenggara  pelayanan public,  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar 1945  kepada  Negara  untuk  mencukupi kebutuhan  dasar  warga  negara  untuk kesejahteraan agar efektivitas sistem pemerintahan  dapat  dilihat  dari  kualitas penyelenggaraan pelayanan umun.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Pasal  04 Butir  (c)  berbunyi,”pemanfaatan  teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan  tujuan  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  p elayanan  public.”  Amanat  dari undang-undang tersebut agar dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal ini dapat membuat pemerintah lebih cepat dalam e- government yang  merupakan  upaya  dalam menciptakan  pemerintahan  yang  berbasis elektronik.
Sejak 20 Maret 2020 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten  Fakfak  menerapkan  pelayanan online dengan  menggunakan  aplikasi whatsapp bagi masyarakat  yang  mengurus  KTP  Elektronik, guna  untuk  mencegah  penyebaran  Virus Corona  atau  Covid-19,  sehingga  penerbitan dokumen  kependudukan  dan  catatan  sipil mengacu  pada  instruksi  pemerintah  pusat kemudian  ditindaklanjuti  oleh  bupati  fakfak untuk  tidak  melaksanakan  kegiatan-kegiatan bersifat serimonial dan berlaku umum hal ini di tegaskan  oleh  kepala  dinas  kependudukan  dan catatan sipil kabupaten Fakfak .
Berbicara mengenai pelaksaan pelayanan  KTP  Elektronik  melalui  aplikasi whatsapp Di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil Kabupaten Fakfak mengalami masalah dan hambatan serta resiko, dimana sebelum adanya virus  covid  19  ini  pelayanan  di  Disdukcapil kabupaten  fakfak  normal  seperti  biasa  dimana masyarakat  bisa  bertemu  langsung  dengan petugas dan mengurus semua berkas lewat loket kemudian  masyarakat  dapat  mengambil  semua dokumen  sacara  langsung,  namun  pada  saat menyebarnya  wabah  virus  corona  ini  dimana ada  kebijakan  untuk  selalu  menjaga  jarak  dan membatasi  interaksi  dengan  orang  lain membuat  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak harus di lakukan  secara online melalui  aplikasi whatsapp . Hal  ini  membuat  masyarakat  yang  akan mengurus  KTP  Elektronik  mengirim  semua persyaratan  pembuatan  E-KTP  ke  akun Whatsapp milik  disdukcapil  Kabupaten  Fakfak agar diakukan pembuatan E-KTP, kendala yang dihadapi  oleh  masyarakat  yakni  tidak  memiliki gadget,  ketidaksediaan  koneksi  internet,  orang tua yang tidak paham akan pelayanan online . Tabel 1. Jumlah penduduk wajib KTP-EL N O TAHUN JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP- EL CETAK KTP- EL (1) (2) (3) (4) (5) 1 2020 88.303 30.111 21.113

## Sumber : Disdukcapil Kabupaten Fakfak 2020
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  kita simpulkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat Fakfak yang belum melakukan perekaman data. Kendala  dan  masalah  yang  terjadi  di  Dinas
kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Fakfak  di  atas  dan  juga  melihat  kebijakan protocol  pencegahan  penyebaran  covid  19, maka hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Fakfak agar lebih memfasilitasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pelayanan via whatsapp ,  agar semua masyarakat dan  aparat  disdukcapil  bisa  terjaga  dari  virus covid 19 ini dan tetap mematuhi protokol covid 19 .
Maksud kegiatan magang ini mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  Melalui  Aplikasi Whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  dan hambatan dalam rangka pelayanan Kartu Tanda Penduduk  Elektronik  melalui  aplikasi whatsapp serta  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik Melalui Aplikasi Whatsapp secara maksimal Tinjauan Teoritis Definisi  Pelayanan  Umum  menurut Ratminto  (2013:5)  merupakan  semua  bentuk jasa pelayanan yang pada dasarnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah,  dan  lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pelayanan memiliki  arti  yaitu  mengenai  cara  melayani, startegi  melayani  kebutuhan  orang  lain  dengah mendapatkan  imbalan  uang  dan  kemudahan yang diberikan dengan jual beli barang atau jasa. Sinambela  LP  (2011:6)  menjelaskan  bahwa pelayanan merupakan Melayani atau pemberian pelayanan kebutuhan  orang lain  atau masyarakat  yang  berkepentingan  pada  suatu organisasi yang sesuai dengan aturan dasar atau tata  cara  yang  sudah  ditetapkan,  sedangkan pelayanan  publik  merupakan  “pemberian pelayanan  baim  dari  pemerintah,  pihak  swasta, maupun  atas  anama  pemerintha  dengan  atau tanpa  pembayaran  untuk  mencukupi  keperluan dan kepentingan masayarakat.
Secara Teoritis dalam suatu pelaksanaan pelayan  terdapat  4  variabel  yang  sangat menunjang keberhasilan dari suatu pelaksanaan yakni Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi
dan Struktur Birokrasi ( George C. Edward III dalam Agustino / 2008:149).
Sinambela  (2011:6)  menjelaskan  bahwa :” Maksud dari pelayanan umum pada dasarnya yaitu  untuk  memberikan  kepuasan  bagi masyarakat,  dibutuhkan  kualitas  pelayanan prima  untuk  mencapai tujuan  tersebut,  kualitas pelayanan prima tercermin dari :
Transparansi,  yaitu  pelayanan  terbuka, mudah di akses oleh pihak yang membutuhkan dan  tersedia  secara  memadai  dan  mudah dimengerti Akuntabilitas,  yaitu  pelayanan  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang- Undang dan dapat dipertanggung jawabkan.
Kondisional,  yakni  penerima  dan pemberi pelayanan yang sesuai kemampuan dan kondisi, dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien dan efektivitas.
Partisipasif, yakni penyelengaraan pelayanan  umum  dengan  memperhatikan aspirasi,  kebutuhan,  dan  harapan  masyarakat yang dapat mendorong peran masyarakat.
Kesamaan  hak,  yaitu  tidak  melakukan deskriminatif  dari  aspek  suku,  ras,  agama, golongan,  status  sosial  dan  lain-lain  dalam pelaksanaan pelayanan.
Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang dimana keadilan antara pemberi dan  penerima  pelayanan  umum  selalu  di pertimbangkan.
Sutopo  (2009:3)  menyebutkan  bahwa ada  dua  hal  yang  harus  diketahui  tentang pelayanan,  yakni  melayani  dan  pelayanan, melayani  adalah”  menyiapkan,  membantu  serta mengurus apa yang menjadi Sudarji (2012:46) mengemukakan kriteria  pelayanan  yang  memuaskan  atau pelayanan  prima,  banyak  versi  menurut  para ahli,  tetapi  esensi  pelayanan  prima  pada dasarnya meliputi empat prinsip yakni CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas)
1. Cepat  dalam  Pelayanan  dan  tidak membutuhkan waktu lama.
2. Tepat dalam pelayanan dengan memperhatikan  ketetapan  aspek  yaitu  : aspek waktu, aspek sasaran, biaya prosedur, kualitas,  kuantitas,  serta  pengoperasian petugas.
3. Akurat  dalam  pelayanan,  pelayanan  harus ada kepastian, kekuatan hukum, keabsahannya  tidak  diragukan  dan  produk pelayanan tidak boleh salah.
4. Berkualitas  dalam  pelayanan,  produk pelayanan  harus  bisa  memuaskan  dan sesuai  dengan  keinginan  guna  memenuhi kepentingan pelanggan
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh  wilayah  Negara  KesatuanRepublik Indonesia.  Kartu  ini  wajib  dimiliki  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  dan  Warga  Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP)  yang  sudah  berumur  17  tahun  atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang  tua  WNA  yang  memiliki  ITAP  yang sudah  berumur  17  tahun  juga  wajib  memilik KTP.
KTP  bagi  WNI  berlaku  selama  lima tahun  dan  tanggal  berakhirnya  disesuaikan dengan  tanggal  dan  bulan  kelahiran  yang bersangkutan.  KTP  bagi  WNA  berlaku  sesuai dengan  tanggal  dan  bulan  kelahiran  yang bersangkutan.  KTP  bagi  WNA  berlaku  sesuai denga  masa  Izin  Tinggal  Tetap.  Khusus  warga yang  telah  berusia  60  tahun  dan  ke  atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.
Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik merupakan Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu  dokumen  identitas  kependudukan  yang terdapat rekaman sidik jari dan retina berfungsi sebagai  pengendali  dari  sisi  administrasi maupun teknologi infomasi yang berbasis pada database  kependudukan  nasional  yang  berlaku seumur hidup.
KTP yang dibuat secara elektronik, dari segi  fisik  maupun  penggunaannya  KTP-el berfungsi  secara  komputerisasi.  Kementrian Dalam  Negeri  meluncurkan  Program  KTP-el pada  tahun  2009  dengan  ditunjuknya  Kota Padang,  Makassar,  Yogyakarta,  dan  Denpasar sebagai  proyek  percontohan  nasional,  dan kabupaten/kota  lain  secara  resmi  dilincurkan Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2011.
Secara sederhana,Kartu Tanda Penduduk  Elektronik  atau  yang  biasa  disebut KTP-el berasal dari kata electronic- KTP, Menurut situs  resmi  KTP-el  pembuatan  KTP  nasioanal di Indonesia dapat memicu terjadinya seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Ini terjadi karena belum  tersedia  basis  data  terpadu  yang menghimpun  data  penduduk  dari  seluruh wilayah  Indonesia.  Hal  ini  tentu  memberi peluang  penduduk  yang  ingin  berbuat  curang dalam hal-hal tertentu dengan cara menggandakan  KTP-nya.  Misalnya  digunakan untuk :
1. Menghindari pembayaran pajak
2. Memudahkan  dalam  pembuatan  paspor sehingga seseorang bisa memilik lebih dari satu paspor
3. Mengamankan  kejahatan  seperti  korupsi dan  tindak  kejahatan  dan  kriminalitas lainnya
4. Menyembunyikan Identitas (seperti teroris) dan kejahatan lainnya
5. Melakukan  pemalsuan  dan  menggandakan identitas diri
Oleh  karena  itu,  didorong  oleh pelaksanaan  pemerintahan  elektronik  ( e- Gevernment)  s erta  untuk  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementrian Dalam Negeri di situs resmi KTP- el,  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik(KTP-el) yang  diterapkan  di  RRC  dan  India.  KTP-el  di Indonesia  lebih  komperensif.  Di  RRC,  Kartu Identitas  elektronik  ( e-IC) nya  tidak  dilengkapi dengan  biometric  atau  rekaman  sidik  jari.  Di sana, e-IC hanya  dilengkapi  dengan  chip  yang berisi data perorangan yang  terbatas. Sedangkandi  India,  sistem  yang  digunakan untuk  pengelolaan  data  kependudukan  adalah sistem  UID  ( Unique  Identification  Data), sedangkan di Indonesia Namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program  KTP-el  di  Indonesia  dilaksanakan  di lebih  dari  6.214  kecamatan.  Dengan  demikian, KTP-el  yang  diterapkan  di  Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP- el dilengkapi dengan bimetrik dan chip.
KTP-el  juga  mempunyai  keunggulan dibandingkan dengan
KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya :
1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat  dipakai  sebagai  kartu  suara  dalam Pemelihan atau Pilkada ( E-voting )
Selain  itu,  sidik  jari  yang  direkam  dari setiap  wajib  KTP-el  adalah  seluruh  jari (berjumlah  sepuluh)  ,  tetapi  yang  dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jem[ol dan telunjuk kanan.
Dikutip  dari  Wikipedia, WhatsApp didirikan  pada  24  Februari  2009, Whatsapp adalah  aplikasi  pesan  instan  untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya Whatsapp hampir sama dengan  aplikasi  SMS,  tetapi whatsapp tidak menggunakan  pulsa  melainkan  data  internet. Meskipun  merupakan  aplikasi  pesan  instan, yang  unik  dari  aplikasi  ini  adalah  syarat mengirim  pesan  harus  menggunakan  nomor ponsel yang sudah di daftarkan terlebih dahulu.
Dengan  menggunakan whatsapp kita dapat  melakukan  obrolan online ,  berbagi  file, bertukar  foto  dan  lain-lain,  namun  hingga sekarang Whatsapp masih  belum  mengeluarkan pernyataan resmi mengenai jumlah penggunaannya ditanah air.
Istilah  Legalistik  berasal  dari  kata “legal” artinya Hukum atau penghukuman, dan sah  atau  pengesahan.  Artinya  dalam  pelaksaan pelayanan  E-KTP  ini  sangat  dilandasi  aturan perundang-undangan  sehingga  pelaksanaan pelayanan  E-KTP  ini  dilindungi  oleh  payung hukum  yang  jelas  dan  dilindungi  oleh  payung hukum yang berada di negara hukum ini.
A. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  26 ayat  (3)  bahwa  hal-hal  mengenai  warga  negara dan  penduduk  diatur  dengan  Undang- Undang.Dengan adanya Undang-Undang tersebut  maka  telah  dinyatakan  bahwa  masalah kependudukan  itu  harus  di  bawah  naungan payung hukum yang kuat
B.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  26 Ayat  (3)  maka  dibentuklah  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang Administra Kepedudukan.
C. Undang  -  undang    Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Undang - undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang - undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat  lunak,  dan  blangko  KTP  berbasis NIK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur  dengan  peraturan  menteri.  Bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan  oleh  pemerintah  dengan peserta  dari  pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah dari Kabupaten/Kota.
D.
Peraturan  Presiden  Nomor  67  tahun 2011
Peraturan  Presiden  Nomor  67  tahun 2011  mengatur  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 yang berbunyi  :  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (KTP-el)  paling  lambat  akhir  tahun 2012.
E. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 perubahan ketiga atas Perubahan  Peraturan  Presiden  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  Kartu  Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional.
Pasal 10 A menyatakan : KTP  elektronik  merupakan  KTP  yang dilengkapi  dengan  Chip  berisi  rekaman elektronik
KTP  elektronik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 10 B menyatakan : KTP  elektronik  sebagaimana  dimaksud pada pasal 10 A merupakan :
Identitas resmi domisili penduduk Bukti  diri  penduduk  untuk  mengurus kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
Bukti  diri  penduduk  untuk  pengurusan kepentingan  pelayanan  publik  di  instansi pemerintah,  pemerintah  daerah,  lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dan tidak terbatas  pada  perizinan,  usaha,  perdagangan, jasa  perbankan,  asuransi,  perpajakan  dan pertahanan.
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Lembaga  Perbankan  dan  swasta  wajib memberikan  pelayanan  kepada  penduduk  yang meiliki  KTP  non  elektrnonik  dengan  dasar KTP  Elektrnonik  tanpa  mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektrnonik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Lembaga  Perbankan  dan  swasta  tetap memberikan  pelayanan  kepada  penduduk  yang memiliki KTP Non Elektronik dengan Lingkup Kabupaten/Kota Tempat penerbitan KTP Non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
F. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Pedoman Penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Pasal 1 menyatakan pada ayat : Sidik  Jari  adalah  hasil  dari  reproduksi tapak  jari  tangan  penduduk  yang  terdiri  atas kumpulan  alu  garis-garis  halus  dengan  pola tertentu  yang  sengaja  diambil  dan  dicapjkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk.
Iris  adalah  selaput  bola  mata  yang berada  di  belakang  kornea  mata,  membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
Verifikasi  adalah  proses  pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
G. Permendagri  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2011  tentang Pedoman  Penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  Secara Nasional.
Ketentuan  pasal  5  diubah,  sehingga pasal 5(lima)berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Persyaratan  dan  tata  cara  penerbitan KTP-el secara reguler bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el : Penduduk  melapor  kepada  petugas  di tempat  pelayanan KTP-el ,  dengan  mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa Nomor Induk
Kependudukan  Nasional  dan  Fotokopi  Kartu Keluarga.  Petugas  di  tempat  pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
a) Merekam  isi  formulir  permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
b) Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
c) Melakukan  pengambilan  dan  perekaman pas  photo,  tanda  tangan,  sidik  jari penduduk, dan iris mata;
d) Membubuhkan  tanda  tangan  dan  stempel tempat pelayanan.
e) KTP-el pada  Formulir  Permohonan; Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai bukti telah dilakukan  verifikasi,  pengambilan  dan perekaman  pas  photo,  tanda  tangan,  sidik jari,  dan  iris  mata  penduduk  sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
f) Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud  pada  angka  3  dan  biodata penduduk  ke  dalam  database  di  tempat pelayanan KTP-el ;
g) Data  yang  disimpan  dalam  database sebagaimana  dimaksud  pada  angka  6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated  Fingerprint  Identification
System di  pusat  data  Kementerian  Dalam Negeri;
h) Data  penduduk  sebagaimana  dimaksud pada  angka  7  disimpan  dan  dilakukan proses  identifikasi  ketunggalan  jatidiri seseorang;
i) Hasil  identifikasi  sidik  jari  penduduk sebagaimana  dimaksud  pada  angka  8, apabila :
j) Setelah
dilakukan personalisasi sebagaimana  dimaksud  pada  angka  10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota  mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP-el ;
k) Menerima KTP-el dan  melakukan  verifikasi melalui pemadanan sidik jari  penduduk 1 :
1;
l) Hasil  verifikasi  sidik  jari  penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12:
a) apabila  datanya  sama,  maka KTP-el diberikan kepada penduduk;
b) apabila datanya tidak sama, maka KTP- el tidak diberikan kepada penduduk.
H. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Pasal  1  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring yang  selanjutnya  disebut  Pelayanan  Adminduk Daring  adalah  proses  pengurusan  dokumen kependudukan  yang  pengiriman  data/berkas persyaratannya  dilakukan  dengan  media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi dan informasi.
Pelayanan  adminduk  secara  daring melalui  SIAK,  yang  didukung  oleh  system pendukung sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3) antara lain :
a) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE
b) Pelayanan kepada penduduk secara daring
c) Alih  media  dokumen  cetak  menjadi dokumen elektronik
d) Pendokumentasian Dokumen Elektronik
e) Pemeriksa keaslian dokumen elektronik
f) Monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik
g) Penyelenggara sertifikasi elektronik
h) Pelayanan  informasi  dan  sinkronisasi  data kependudukan
i) Pelayanan  tata  naskah  dinas  berbasis elektronik
Lebih  lanjut  pasal  6  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  pelayanan  pendaftaran penduduk mencakup :
a) pencatatan biodata penduduk
b) penerbitan kartu keluarga
c) penerbitan KTP-el
d) penerbitan KIA
e) penerbitan surat keterangan kependudukan
f) pendataan  penduduk  rentan  administrasi kependudukan
Dalam  pasal  9,  pelayanan  adminduk secara  daring  dilakukan  dengan  penduduk mengajukan  formulir  persyaratan  pelayanan dokumen  secara  elektronik.  Yang  kemudian penduduk  mendapat  pemberitahuan  secara elektronik  atas  kemajuan  proses  pelayanan dokumen  kependudukan.  Penduduk  menerima hasil  pelayanan  yang  berupa  dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
Menurut  Hillway  (1956)  dalam  Moh. Nazir (2011:12), “penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan  yang  hati-  hati  dan  sempurna terhadap  suatu  masalah,  sehingga  diperoleh pemecahan  yang  tepat  terhadap  masalah tersebut”.  Whitney  (1960)  dalam  Moh.  Nazir (2011:12),  mengatakan  bahwa  “Disamping memperoleh  kebenaran,  kerja  meyelidik  harus pula  dilakukan  secara  sungguh-sungguh  dalam waktu  yang  lama.  Dengan  demikian,  penelitian merupakan  suatu  metode  untuk  menemukan kebenaran,  sehingga penelitian  juga  merupakan metode berfikir secara krisis”.

## METODE Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah usaha- usaha  yang  gunakan  penulis  mencari  dan mengumpulkan  data-data  serta  informasi  yang dianggap valid (menggambarkan yang sebenarnya),  reliable  (dapat  dipercaya)  objektif (sesuai  kenyataan)  dan  berkaitan  dengan
masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam peneilitian ini adalah observasi dan wawancara.
Kerliinger  dalam  Suharsimi  Arikuntoro (2006)  mengatakan  “mengobservasi  adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara  merekam  kejadian,  menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya”. Kemudian Sri Wahyuni  dalam  bukunya  Qualitative Research Method, Theory and Practice (2015:21) mengatakan bahwa  “ observation  is  the  selection  and  recording behaviors  of  people  in  their  environment ”.  Kegiatan observasi  memerlukan  ingatan  terhadap kegiatan  observasi  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Untuk  itu  maka  diperlukan catatan-catatan,  alat-alat  elektronik,  seperti kamera,  video  dan  tape  recorder.  Penulis menggunakan  jenis  observasi  pertisipatif, dimana  peneliti  ikut  terlibat  langsung  dalam kegiatan  sehari-hari  orang  yang  sedang  diamati atau  orang  yang  menjadi  sumber  data penelitian.  Peneliti  melakukan  pengamatan sambil  ikut  melakukan  apa  yang  sumber  data kerjakan.
Suharsimi  Arikunto  dalam  bukunya Prosedur  Penelitian  (2006)  mengatakan  “ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu  mencara  hal-hal  berupa  catatan,  transkip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.
Penulis  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan  melalui  melihat,  mengambil  data dan dokumen-dokumen yang ada dalam bentuk apapun. Dokumen dapat berupa :
a. Dokumen  Primer  yaitu  dokumen  yang ditulis langsung oleh orang yang langsung mengalami peristiwa.
Dokumen Sekunder yaitu dokumen yang ditulis orang lain dari laporan peristiwa orang lain.
Nasution (2013:113) menyatakan ”wawancara  adalah  suatu  bentuk  komunikasi verbal  jadi  semacam  percapakan  yang  betujuna memeperoleh informasi”
Suharsimi  Arikunto  dalam  bukunya Prosedur  Penelitian  (2006)  mengemukakan macam-macam pedoman wawancara, yaitu :
a. Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur
Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur adalah  pedoman  wawancara  yang  hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan.
b. Pedoman Wawancara Terstruktur Pedoman Wawancara Terstruktur adalah  pedoman  wawancara  yang  disusun secara  terperinci  sehingga  menyerupai check-list. Untuk  mempermudah  proses  wawancara  dan pengumpulan  data  serta  informasi  yang  lebih sistematis maka penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur.
Selain
Pedoman Wawancara,
pewawancara  juga  harus  memiliki  seseorang yang  menjadi  pihak  yang  diwawancara,  pihak yang diwawancara tersebut dinamakan informan.  Informan  dalam  pelaksanaan penelitian ini adalah :
a. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  (1 orang)
b. Kepala  Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil (1 orang)
c. Operator  pelayanan  KTP-el  daring  (1 orang)
d. Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Geografis
Secara  geografis  Kabupaten  Fakfak mempunyai  luas  wilayah  14.320  km2,  terletak diantara 131o30’ - 138o.40’BT dan 2o25’ - 4’00LS dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut.  Terdiri  dari  17(tujuh  belas)  distrik  dan terbagi 142 kampung. Distrik Karas merupakan daerah  yang  terluas  di  Kabupaten  Fakfak dengan  luas  wilayah  2.491  km2  atau  17.40% sedangkan  Distrik  dengan  luas  wilayah  terkecil adalah  Distrik  Fakfak  dengan  luas  wilayah  233 km2  atau  1.63%  dari  luas  total  wilayah Kabupaten Fakfak.
Kabupaten  Fakfak  secara  Astronom berada  dibawah  garis  khatulistiwa  yaitu  antara 130o.30  BB  sampai  dengan  135o.20  BT  dan 2o.35  LU  sampai  dengan  5o..18  LS  serta mempunyai  batas-batas  wilayah  kabupaten adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara  : Teluk Bintuni
Sebelah Selatan :  Laut  Arafura  &  Kabupaten Seram Sebelah Barat  : Laut Seram & Teluk Berau Sebelah Timur : Kabupaten Kaimana
Penduduk  Fakfak  tersebar  di  17(Tujuh Belas) Distrik yaitu Distrik Fakfak  Tengah,  Distrik  Karas,  Distrik Bomberay,  Distrik  Kramomongga,  Distrik Teluk Patipi, Distrik Pariwari, Distrik Wartutim, Distrik  Fakfak  Timur  Tengah,  Distrik  Arguni, Distrik  Mbahamdandara,  Distrik  Kayauni, Distrik  Furwagi,  dan  Distrik  Tomage.  Jumlah penduduk  terbesar  terdapat  di  Distrik  Pariwari sebanyak  23.531  jiwa  sedangkan  jumlah penduduk  terkecil  yaitu  berada  di  Distrik Mbahamdandara  dengan  jumlah  penduduk 1.102 jiwa.

## Tabel 2. Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 45.387 42.916

## Total 88.303
Sumber:  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten Fakfak,2020
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, penduduk  laki-laki  lebih  banyak  dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan’ Keadaan Sosial Ekonomi
Kabupaten Fakfak merupakan Kabupaten  di  Papua  Barat  yang  agak  berbeda dari  sisi  komposisi  penduduk  menurut  agama, yaitu  proporsi  penduduk  yang  beragama  islam lebih  banyak  dibandingkan  dengan  yang beragama Kristen dan agama lainnya.
Data  SIAK  menunjukan  bahwa  tingkat Pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan  relatif cukup  tinggi.  Sebagian  besar  penduduk Kabupaten
Fakfak (21,86%) tamat SLTA/Sederajat. Permintaan pasar tenaga kerja yang  mensyaratkan  minimal  Pendidikan  SLTA menyebabkan  penduduk  berusaha  untuk mencapai jenjang tersebut untuk bisa masuk ke pasar  kerja  non  pertanian.  Pemerintah kabupaten Fakfak perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar
lagi  akan  berlangsung  dan  persaingan  semakin ketat.  Peningkatan  Pendidikan vocasional, akses kependidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu  dilakukan  mengingat  bahwa  Sebagian besar  peluang  kerja  membutuhkan  tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Struktur  Organisasi  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak
Berdasarkan Peraturan Kabupaten Fakfak  Nomor  45  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Struktur  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur  pelaksana  urusan  pemerintah  yang menjadi  kewenangan  daerah.  adapun  Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Kepala  Bidang  Pelayanan  Pendaftaran Penduduk
d. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
e. Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi Administrasi dan Pemanfaat Data
Uraian  Tugas,  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Fakfak
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Fakfak  mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  urusan  pemerintah Daerah  berdasarkan  Azas  Otonomi  dan  tugas pembantuan  serta  tugas  lainnya  di  Bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Untuk melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Dinas mempunyai tuags membantu Bupati dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil
2. Perumusan kebijakan teknis urusan  pemerintahan  bidang Kependudukan dan
3. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan  bidang  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil
4. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan pelaksanaan  tugas  urusan  pemerintahan bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pembinaan  teknis  urusan  pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil.
Guna  melaksanakan  tugas  dan  fungsi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Fakfak  memiliki  visi  yaitu : ”Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil mendukung  kebijakan  Pemerintah  melalui pelayanan  prima  menuju  masyarakat sejahtera”
Pernyataan  visi  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Meningkatkan  profesionalisme  aparatur dalam pelayanan publik
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Menyediakan data base kependudukan
4. Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pendayagunaan data dan informasi
Keadaan  Pegawai  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  pada sampai  dengan  bulan  desember  Tahun  2020, Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Fakfak didukung oleh aparatur/Pegawai  sebanyak  37  orang  Pegawai Negeri Sipil,
Analisis Fokus dari Perspektif Legalistik Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP-el)  hanya  dapat  ditemukan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Undang- Undang  No.23  Tahun  2014  Pasal  64  ayat  7 huruf  a  mengamanatkan  bahwa  KTP-el  untuk
warga  negara  Indonesia  berlakunya  seumur hidup.  Dengan  adanya  KTP-el  ini  dapat membantu  untuk  menertibkan  administrasi kependudukan.  Undang-undang  Administrasi kependudukan  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi
Kependudukan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan. Dalam
Undang-undang
Administrasi
Kependudukan  Nomor  24  tahun  2013  di jelaskan  bahwa  Administrasi  Kependudukan adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  penataan dokumen yang berhubungan dengan pendayagunaan hasilnya adalah untuk pelayanan Publik.  Dalam  Undang-undang  Nomor  24 Tahun  2013  menyatakan  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  (E-KTP)  adalah  Kartu Tanda  Penduduk  yang  dilengkapi  chip  yang merupakan  identitas  remi  Penduduk  sebagai bukti  diri  yang  diterbitkan  oleh  Instansi Pelaksana. E-KTP berisi data pribadi penduduk yang  harus  dilindungi  yang  memuat  : keterangan  cacat  fisik  dan/atau  mental;  sidik jari;  iris  mata;  tanda  tangan;  dan  elemen  data lainnya  yang  merupakan  rahasia  pribadi seseorang.
Dalam  pelaksanaannya  berpedoman kepada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  1 menyatakan  bahwa  “Pencatatan  Sipil  adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang  dalam  register  Pencatatan  Sipil  pada instansi Pelaksana”.
Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri  No.  7  Tahun  2019  tentang pelayanan  administrasi  kependudukan  secara daring. Sejak era pandemi Covid-19 ini tepatnya tanggal  20  Maret  2020  pelayanan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  yaitu pelayanan  dokumen  kependudukan  melalui aplikasi whatsapp. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten  Fakfak  betul- betul  melakukan  pelayanan  KTP-el  secara daring  untuk  mencegah  penyebaran  virus covid- 19 .
Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  melalui media kabarfakfak.com memberitahukan kepada seluruh masyarakat Fakfak bahwa  sejak 20  Maret  2020  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  melakukan pelayanan melalui aplikasi whatsapp hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Bapak Samad Hindom. S.Sos, M,Si mengatakan bahwa : “ perihal  tentang  pelayanan  melalui  aplikasi whatsapp ini,  Dinas  Kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kabupaten  Fakfak  sudah menginformasikan  kepada  seluruh  masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media radio, majalah eletronik, dan surat kabar. Sehingga masyarakat tidak  perlu  lagi  ke  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  untuk  mengurus  dokumen kependudukan,  untuk  bisa  tetap  dirumah  saja dan menjaga diri dari pandemi ini”
Dengan  hasil  wawancara  penulis  dapat menyimpulkan bahwa Sebagian besar masyarakat  sudah  tahu  tentang  pelayanan melalui  aplikasi whatsapp ,  dan  kinerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak juga sudah cukup baik. Analisis Fokus Dari Perspektif Teoritis Pelayanan KTP-el melalui aplikasi whatsapp  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Dalam pengamatan selama dilaksanakan kegiatan  penelitian  dan  magang  penulis menganalisa  menggunakan  teori  George  C Edward  III  yang  dimana  suatu  pelaksanaan akan  berjalan  dengan  baik,  yakni  (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi
A. Komunikasi Sesuai  dengan  pengamatan  yang  telah dilakukan penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, komunikasi  yang  terjadi  dalam  lokasi  magang sudah  berjalan  cukup  baik,  baik  dalam  lingkup aparat  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  maupun  dengan  Masyarakat.  Hal  tersebut disimpulkan  oleh  karena  penulis  telah melakukan  wawancara  dengan  kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Fakfak yang menyatakan bahwa :
“Para  aparatur  telah  melaksanakan tupoksinya dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan,  prosedur  dan  arahan  dari  atasan. Dan  juga  pihak  masyarakat  memberi  respon positif  atas  pelayanan  daring  yang  dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Fakfak dalam memberikan pelayanan KTP-el melalui aplikasi whatsapp ” Komunikasi  merupakan  salah  indikator yang sangat penting dalam rangka mensukseskan  pelayanan  KTP-el  melalui aplikasi whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  kabupaten  Fakfak.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak  telah  melakukan  sosialisasi  dengan menggunakan  radio,  media  sosial  serta  surat kabar untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pelayanan secara online.
B. Sumber Daya Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang  dimiliki  oleh  suatu  materi  atau  unsur tertentu  dalam  suatu  kehidupan.  Dalam  hal  ini sumber  daya  yang  dimaksud  adalah  sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  sarana  dan prsarana.
Sumber Daya Manusia Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan sumber daya manusia adalah staf aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak  yang  secara  langsung  memberi pelayanan  KTP-el  kepada  masyarakat.  Dalam proses  pelayanan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp adanya  suatu  hambatan  yakni masyarakat  yang  kurang  paham  dengan pelayanan dengan aplikasi whatsapp ini, sehingga masyarakat  nekat  untuk  datang  ke  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk mengurus KTP- el secara langsung dibantu oleh aparat,  namun  setelah  dijelaskan  oleh  aparat, masyarakat  pun  mengerti.  Dalam  wawancara yang  dilakukan  oleh  penulis  terhadap  operator pelayanan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp Bapak Asis Hindom yang menyatakan bahwa:
“Saat pertama kali melakukan pelayanan KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp, banyak masyarakat  yang  langsung  datang  karena mereka  tidak  mengerti,  namun  setelah dijelaskan  oleh  petugas  mereka  mengerti  dan dapat mengurus KTP-el melalui whatsapp .”
Dengan  hal  ini  sumber  daya  manusia yang  mendukung  pelayanan  KTP-el  melalui aplikasi whatsapp ini sudah cukup baik. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dalam  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis kepada Kepala Dinas yang mengatakan hal  mengenail  sarana  dan  prasarana  dalam pelayanan KTP-el adalah ”untuk  sarana  dan  prasarana  pelayanan KTP-el  semuanya  baik,  hanya  pada  bulan Agustus-November 2020 blanko KTP- el habis, tetapi  pada  bulan  Desember  ini  sudah  ada, sehingga masyarakat yang melakukan perekaman  pada  bulan  Agustus-  November baru  boleh  ambil  KTP-el  pada  bulan Desember”
Sesuai  dengan  pengamatan  yang  telah dilakukan  oleh  penulis  mengenai  sarana  dan prasarana perekaman KTP-el saat melaksanakan  penelitian,  perekaman  sempat mengalami  kendala  dan  tidak  tersedia  blanko dalam  2  bulan,  akibat  sarana  dan  prasarana perekaman  KTP-el  mengalami  kerusakan walaupun  pada  akhirnya  dapat  berfungsi kembali. Menurut kepala Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  dan juga operator KTP-el , hal ini yang seing terjadi dan  menjadi  salah  satu  hambatan  proses pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak.
C. Disposisi Disposisi  adalah  suatu  keinginan, kemauan  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  untuk melaksanakan  serta  mewujudkan  kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh . (Edward III dalam Widodo : 2000)
Disposisi  yang  di  maksud  adalah  sikap aparatur  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Fakfak  sebagai  pemberi pelayanan  dan  sikap  masyarakat  sebagai  pihak yang  diberi  pelayanan.  Jika  para  pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan  tersebut  secara  bersungguh-sungguh seperti yang diharapkan.
Komitmen dalam melaksanakan pelayanan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp harus  dimiliki  oleh  setiap  subjek  yang  terkait
baik  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  operator  pelayanan  melalui aplikasi whatsapp , operator yang bertugas dalam perekaman  proses  KTP-el  maupun  masyarakat kabupaten Fakfak . Berdasarkan analisa penulis, komitmen  dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut sudah  dimiliki  oleh  aparat  pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Fakfak, hal ini dibuktikan dengan kesungguhan dalam  melayani  pembuatan  KTP-el  walaupun pelayanan  dilakukan  melalui  aplikasi whatsapp , mulai  dari  pemberitahuan  kepada  masyarakat melalui radio, media sosial dan surat kabar, dan sosialisasi  kepada  masyarakat  dinilai  sudah sesuai  dengan  prosedur.  Begitupun  komitmen yang  dimiliki  masyarakat  kabupaten  Fakfak yang  sebagian  besar  sudah  mengerti  tentang pelayanan online ini,  meskipun  masih  ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang pelayanan KTP-el melalui aplikasi whatsapp. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan dengan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak,  yang menyatakan  bahwa: ”kinerja dari operator yang cukup baik dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan  E-KTP  dan  masyarakat  memberi respon  yang  cukup  baik  terhadap  pelayanan yang diberikan”
D.
Stuktur Birokrasi Dua karakteristik yang dapat mendongkrak struktur birokrasi yaitu melakukan standart operating procudures (SOP) dan melakukan  fragmentasi.  SOP  adalah  salah  satu kegiatan  rutin  yang  memungkinkan  para pelaksana  kebijakan  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  pada  setiap  harinya  sesuai  dengan standar yang ditentukan, sedangkan fragmentasi adalah  upaya  penyebaran  tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.
Struktur  birokrasi  mencakup  dua  hal penting.  Yakni  mekanisme  dan  struktur organisasi  pelaksana  sendiri,  yakni  mekanisme pelaksanaan  pelayan  KTP-el  melalui  aplikasi yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  sudah tersusun  secara  sistematis,  kerangka  yang  jelas, tidak  berbelit-belit  dan  sudah  dipahami  oleh masyarakat  yang  berdomisili  di  Kabupaten
Fakfak.  Sehingga  setiap  masyarakat  yang  akan melakukan  proses  pendaftaran  melalui whatsapp dan perekaman data KTP-el tidak lagi bingung karena  pegawai  akan  mengarahkan  bagaiamana proses  pelaksanaan  perekaman  data  KTP-el kepada masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat pun dapat mengerti dan memahami secara  cepat  proses  pelaksanaan  perekaman data KTP-el. Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis,  adapun  syarat  untuk  melakukan perekaman  KTP-el  adalah  warga  yang  sudah berumur  17  Tahun  keatas  atau  wajib  KTP-el langsung  menghubungi  nomor whatsapp khusus untuk pelayanan KTP-el dan setelah itu datang ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil untuk  melakukan  perekaman  yang  ditentukan oleh  aparat  untuk  tetap  mematuhi  protokol Kesehatan dan menjaga jarak.
Proses perekaman yang dilakukan tetap menjaga  jarak  dan  masyarakat  yang  wajib mematuhi protokol Kesehatan.
Setelah  data  yang  dikirim  ke whatsapp diverifikasi  menggunakan  NIK  Nasional  dan cocok dengan nama pemohon, maka pemohon dihubungi untuk datang ke Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk melakukan perekaman KTP-el.
Setelah rangkaian  proses  perekaman  selesai,  pemohon dapat  Kembali  ke  rumah  karena  pencetakan KTP-el  membutuhkan  waktu  2-3  hari.  Proses Penerbitan  dan  percetakan  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  dilaksanakan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  tentang prosedur  dalam  perspektif  legalistik  yaitu prosedur  pelayanan  adalah  rangkaian  proses atau  tata  kerja  yang  berkaitan  satu  sama  lain sehingga  menunjukkan  adanya  tahapan  secara jelas  dan  pasti  serta  cara-cara  yang  harus  di tempuh  dalam  rangka  penyelesaian  suatu pelayanan,  prosedur  pelayanan  KTP-el  melalui apliakasi whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Sistem,  Mekanisme  dan  Prosedur  ,  faktor penghambat serta upaya  mengatasi hambatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui
aplikasi whatsapp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sistem,  mekanisme  dan  prosedur pelayanan  merupakan  kriteria  pertama  dalam menentukan  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Adapun proses  pembuatan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak antara lain :
1. Pemohon  menghubungi  kontak whatsapp khusus  KTP-el  dengan  mengirimkan  file berupa  foto  Kartu  Keluarga  yang  di  foto secara  jelas  agar  apparat  dapat  membaca tulisan di kartu keluarga.
2. Operator  melakukan  verifikasi  terhadap NIK  dan  Nomor  KK  pemohon  yang terdapat di kartu keluarga.
3. Bila biodata penduduk telah sesuai, biodata penduduk  disimpan  dan  petugas  operator melakukan  proses  pelayanan  selanjutnya yaitu  perekaman  pas  foto,  tanda  tangan, sidik jari dan iris penduduk.
4. Operator  menentukan  hari  dan  jam  agar pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  untuk  melakukan perekaman KTP-el
5. Operator  menghubungi  pemohon  melalui whatsapp untuk  waktu  dan  tanggal perekaman.
Berikut adalah langkah-langkah perekaman KTP-el :
Pengambilan Pas Photo
1. Operator  mengambil  pas photo  penduduk dengan camera yang disiapkan.
2. Operator  memastikan  bahwa  gambar  hasil pengambilan  pas  photo  sudah  jelas,  bila kurang  jelas  maka  dilakukan  pengulang hingga gambarnya jelas.
3. Operator  memeriksa  tanggal  lahir,  dengan memberi latar belakang pas photo :
a. Bila tahun  kelahiran  ganjil ,  pasphoto penduduk  diberi  latar  belakang berwarna merah ; atau
b. Bila tahun  kelahiran  genap ,  pasphoto penduduk  diberi  latar  belakang berwarna biru .
4. Pada  waktu  pengambilan  pas  photo, penduduk  dalam  posisi  duduk,  tidak  boeh memakai  topi  dan/atau  kacamata  serta wajah penduduk terlihat minimal 70 persen dan boleh memakai jilbab
5. Operator  menyimpan  pas  photo  ke  dalam server database di tempat pelayanan
6. Operator mempersilahkan
penduduk direkam tandatangannya Perekaman Tanda Tangan Penduduk Perekaman  tanda  tangan  melalui prosedur kondisi norman : 1. Operator memandu penduduk membubuhkan  tanda  tangan  pada  mesin perekaman tanda tangan (signature pad);
2. Operator  memeriksa  hasil  tanda  tangan penduduk  di  layar  komputer,  bila  belum jelas  penduduk  diminta  mengulang  tanda tangan sampai terlihat jelas;
3. Operator  melakukan  penyimpanan  hasil rekaman  tanda  tngan  penduduk  ke  dalam server  database  tempat  pelayanan  KTP Elektronik
4. Operator mempersilahkan penduduk direkam sidik jari tangan
Perekaman  tanda  tangan  melalui prosedur kondisi khusus : 1. Operator memandu penduduk membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan  pada  mesin  perekman  tanda  tangan (Signature Pad);
2. Operator  memeriksa  hasilnya  di  layar monitor  komputer,  bila  belum  jelas penduduk diminta mengulang membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan sampai terlihat jelas;
3. Operator  melakukan  penyimpanan  hasil perekaman  tanda  garis  datar  ke  dalam server  database  tempat  pelayanan  KTP Elektronik.
4. Apabila  penduduk  tidak  punya  tangan, maka penduduk tidak perlu direkam tanda tangannya.
5. Operator  mempersilahkan  penduduk  yang memiliki  jari  lengan  direkam  sidik  jari tangan.
Perekaman Sidik Jari tangan penduduk
1. Operator  memastikan  kondisi  jari  tangan penduduk  bersih  dan  kering,  apabila didapatkan  kondisi  jari  tangan  belum bersih penduduk diminta untuk membersihkan  dan  mengeringkan  jari tangannya.
2. Pada waktu melaksanakan perekaman sidik jari,  operator  memastikan  seluruh  seluruh sidik jari tangan penduduk terekam dengan melihat  lampu  indikator  pada  peralatan fingerprint Scanner yang dipersyaratkan.
3. Perekaman  sidik  jari  dilakukan  secara berurutan dari :
a. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari  kelingking  tangan  kanan  secara bersamaan;
b. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari  kelingking  kiri  secara  bersamaan; dan
c. Ibu  jari  tangan  kanan  dan  ibu  jari tangan kiri secara bersamaan.
4. Operator  menyimpan  hasil  perekaman sidik  jari  tangan  oenduduk  ke  dalam database di tempat pelayanan;
5. Bagi  penduduk  yang  tidak  memiliki  jari tangan  tidak  dilakukan  perekaman  jari tangan.
6. Operator mempersilahkan penduduk melakukan perekaman iris.
7. Perekaman Iris Mata Penduduk
8. Operator  memastikan  mata  penduduk dalam  keadaan  tidak  terhalang  oleh  kaca mata, lensa kontak (contact lens) berwarna dan sejenisnya.
9. Apabila  mata  penduduk  normal  dilakukan perekaman iris dengan cara :
a. Penduduk  dalam  posisi  duduk,  pandangan lurus ke depan dan mata dibelalakan tanpa kedip
b. Pastikan  mata  penduduk  tidak  terkena sinar secara langsung
c. Petugas  operator  mengarahkan  perangkat perekam  iris  ke  arah  mata  penduduk kurang  lebih  5cm,  perangkat  akan  secara otomatis merekam iris
10. Apabila  mata  penduduk  dalam  keadaan tidak  normal,  maka  perekaman  iris
dilakukan  dengan  tindakan  khusus,  yaitu penduduk secara mandiri atau dibantu oleh operator  mengkondisikan  kornea  mata dapat  terlihat  keseluruhan  sehingga  iris penduduk dapat direkam.
Persetujuan  Hasil  Verifikasi  Data, Perekaman Pas Foto, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Mata Penduduk Operator meminta penduduk melakukan  pengesahan  hasil  verifikasi  data, perekaman  pasphoto,  tanda  tangan,  sidik  jari dan  iris  penduduk  dengan  cara  membubuhkan tanda  tangan  secara  elektronik  pada  alat  yang disediakan  sebagai  bukti  persetujuan  terhadap kebenaran  data  penduduk  yang  bersangkutan. Prosedur  yang  digunakan  adalah  memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dilihat dari sisi  kesederhanaan  atau  kemudahan  yang diberikan  petugas  pelayanan  kepada  konsumen dalam hal ini masyarakat yang dilakukan secara mudah,  tepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami  dan  mudah  dilaksanakan  oleh masyarakat yang menerima pelayanan.
Menurut  hasil  wawancara  operator perekaman  KTP-el  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  yang ditemui di kantor   mengatakan kepada peneliti tentang  prosedur  yang  dilaksanakan  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
“Prosedur  yang  ada  dalam  perekaman data  yang  dilakukan  oleh  petugas  yang memberikan  pelayanan  KTP-el  dalam  hal  ini Operator KTP-el tidak menyusahkan masyarakat karena saat ini juga covid-19 masih ada,  oleh  karena  itu  kami  tetap  mematuhi protokol Kesehatan, mereka cukup datang dan melakukan  perekaman  setekah  itu  boleh Kembali kerumah”
Dari  pernyataan  operator  perekaman KTP-el diatas, penulis juga telah mewawancarai Rahma  Rumalolas  (masyarakat)yang  ditemui  di Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  yang  berpendapat  tentang  Sistem, mekanisme, prosedur tentang pelayanan KTP-el antara lain :
“Dengan  adanya  pelayanan  KPT -el dengan aplikasi whatsapp , ini sudah cukup untuk menjaga  kami  dari  berkerumun  dan  tetap  di
rumah saja , masyarakat juga sangat dipermudah dengan  sistem  pelayanan  yang  sekarang,  cukup dengan  dengan  menghubungi  nomor  khusus pelayanan  KTP-el  kemudian  mengirim  File Kartu Keluarga, setelah itu kami akan datang ke kantor  untuk  melakukan  perekaman,  hal  ini sangat  menjaga  masyarakat  dari  penyebaran covid- 19” Kepala  Dinas,  Bapak  Samad  Hindom S.Sos,  M.Si,  mengambil  kebijakan  untuk mengatasi  tersendatnya  pelayanan  apabila terjadi gangguan terhadap jaringan wifi dan alat perekaman  KTP-el  adalah  pengalihan  dengan membuat  surat  keterangan  telah  melakukan perekaman KTP-el.
Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Adapun faktor-faktor penghambat yang ditemukan  oleh  penulis  dalam  mengamati pelaksanaan  pelayanan  kartu  tanda  penduduk elektronik  (E-KTP)  melalui  aplikasi whatsapp di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Fakfak, yakni :
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dalam  suatu  pelaksanaan  pelayanan, maka  harus  dibutuhkan  sumber  daya  manusia yang  cukup  untuk  memenuhi  ekspetasi pencapaian yang maksimal. Dalam pelaksanaan pelayanan  kartu  tanda  penduduk  elektronik  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Fakfak,  masalah  yang  sering  terjadi yakni  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam hal  ini  operator  perekaman  kartu  tanda penduduk  elektronik  dan  operator  pelayanan melalui  aplikasi whatsapp yang  dimana  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 1(satu) orang yang menjadi operator perekaman kartu  tanda  penduduk  elektronik  dan  operator pelayanan melalui aplikasi whatsapp.
b. Sarana dan Prasarana yang bermasalah Dalam  pelaksanaan  pelayanan  Kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, salah satu hal yang utama adalah sarana dan  prasarana  yang  menunjang  ekspetasi pencapaian  yang  maksimum.  Pelayanan  kartu tanda  penduduk  elektronik  melalui  aplikasi whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  sudah
dilaksanakan  sejak  20  Maret  2020.  Namun berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh penulis,  pada  akhir-akhir  ini  sering  terjadi kerusakan dan gangguan pada wifi dan alat-alat perekaman  serta  blanko  habis  yang  membuat pelayanan  kartu  tanda  penduduk  elektronik melalui aplikasi whatsapp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak menjadi terhambat.
c. Hambatan Lain Hambatan  lain  dalam  pelaksanaan pelayanan  kartu  tanda  penduduk  elektronik melalui  aplikasi whatsapp yang  dimaksud  adalah hal-hal  teknis  dan  masyarakat  yang  belum paham  dan  mengerti  tentang  penggunaan handphone android dan masyarakat yang tinggal di desa yang tidak tersedia jaringan internet.
Upaya  yang  dilakukan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Fakfak  dalam  mengatasi hambatan  dalam  pelayanan  Kartu  tanda penduduk  elektronik  melalui  aplikasi whatsapp  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Upaya  yang  dilakukan  Disduk  capil kabupaten fakfak adalah :
a. Melakukan perekrutan untuk menambah  operator  perekaman  dan operator  pelayanan  melalui  aplikasi whatsapp Suatu pelayanan Kartu Tanda
Penduduk  Elektronik  akan  berjalan  lancar  jika sumber daya manusianya dalam hal ini operator perekaman,  dan  operator  pelayanan  melalui aplikasi whatsapp. Dalam  halnya  yang  terjadi  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil kabupaten  Fakfak  yakni  kekurangan  sumber daya  manusia  yakni  operator  perekaman  dan operator  pelayanan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp oleh  sebab  itu  pemerintah  harus melakukan  perekrutan  sumber  daya  manusia yakni  operator  perekaman  dan  operator pelayanan  melalui  aplikasi whatsapp kartu  tanda penduduk elektronik yang baik.
b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang bermasalah Suatu  hal  utama  yang  menunjang pelaksanaan  pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  yang  baik  adalah  sarana  dan
prasarana  yang  baik.  Namun  ,  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terjadi  hambatan  akibat  dari  sarana  dan prasarana  yang  mengalami  gangguan  dan kerusakan. Oleh sebab itu Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, gangguan dan ketidaktersediaan blanko KTP-el
c. Mengatasi masalah-masalah lain Lebih  banyak  memberikan  informasi atau sosialisasi terkait pelayanan KTP-el melalui aplikasi whatsapp berkoordinasi dengan kominfo dan  distrik-distrik  untuk  memberitahukan kepada  seluruh  masyarakat  tentang  pelayanan melalui  aplikasi whatsapp agar  masyarakat  tetap bisa  mendapatkan  KTP-el  walalupun  dengan pelayanan online.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pelayanan  Kartu  tanda penduduk  elektronik  melalui  aplikasi  whatsapp di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Fakfak  sudah  berjalan  dengan  baik namun belum secara optimal, hal ini di buktikan dengan  Jumlah  perekaman  KTP-el  yang  telah dilakukan  sampai  desember  2020  yakni sebanyak  21.113  orang  dari  30.111  orang  yang wajib  KTP-el  ,  dan  yang  belum  melakukan perekaman  sebanyak  8.998  orang.  Dari  angka tersebut  dapat  di  tarik  presentase  pelaksanaan perekaman  KTP-el  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak sebanyak  71  %.  Faktor  penghambat  yang membuat  pelaksanaan  pelayanan  KTP-el melalui aplikasi whatsapp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak  belum  optimal  adalah  Kurangnya sumber  daya  manusia  yakni  dalam  hal  ini operator  perekaman  Kartu  Tanda  Penduduk elektronik  dan  operator  pelayanan  melalui aplikasi  whatsapp  Sarana  dan  prasarana  yang bermasalah  meliputi  kerusakan  yang  terjadi pada  alat-alat  perekaman  dan  sering  terjadinya pemadaman  listrik  yang  membuat  proses perekaman  menjadi  terhambat  Hambatan  lain, yang dimaksud adalah identitas masyarakat yang tidak  di  ketahui  saat  ingin  melakukan perekaman  kartu  tanda  penduduk  elektronik.
Upaya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  kabupaten  Fakfak  dalam  mengatasi hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan pelayanan  Kartu  tanda  Penduduk  elektronik melalui  aplikasi  whatsapp  yaitu  Melakukan perekrutan sumber daya manusia yakni operator perekaman  kartu  tanda  penduduk  elektronik dan  operator  pelayanan  melalui  aplikasi whatsapp.  Memperbaiki  sarana  dan  prasarana yang  bermasalah.  Mengatasi  hambatan  lain, berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan surat edaran ,  sosialisasi  dan  pemeberitahuan  kepada masyarakat  tentang  pelayanan  melalui  aplikasi whatsapp sejak pandemi covid19.
Dari hasil analisis penulis dan kenyataan yang  terjadi  di  lapangan  bahwa  pelaksanaan pelayanan  KTP-el  melalui  aplikasi whatsapp di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di Kabupaten  Fakfak  Provinsi  Papua  Barat  yaitu melakukan  perekrutan  yang  baik  terhadap sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  operator perekaman  dan  operator  pelayanan  melalui aplikasi whatsapp agar  menjadi  berkualitas  dan dapat  menunjang  pelayanan  KTP-el  melalui aplikasi whatsapp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Fakfak  semakin baik  dan  lebih  meningkatkan  sosialisasi  dan memberikan  informasi  kepada  masyarakat kabupaten  Fakfak  agar  masyarakat  paham tentang pelayanan melalui aplikasi whatsapp.

## REFERENSI
Buku Arikunto,  S.  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif . Jakarta : Bumi Aksara Arikunto, Suharsimi.
2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta A.S  Moenir  ,  2010.  Manajemen  Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta Hlm 88 Atik, dan Ratminto (2013), Manajemen Pelayanan, disertai  dengan  pengembangan  model  konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Basrowi  dan  Suwandi  2008 Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta : Rineka Cipta
Bongdan, Robert dan Taylor, Steven J. Kualitatif Dasar-Dasar  Penelitian .  Surabaya:  Usaha Nasional,  1993.  Dikutip  dalam  Moleong, Lexy  J. Metodology  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
Bungin,  Burhan  2007.  Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik dan  Ilmu  Sosial  lainnya.  Jakarta:  Putra Grafika Nasution  2013 Berbagai  Pendekatan  dalam  Proses Belajar Mengajar .
Jakarta: Bumi Aksara Nazir Mohammad.Ph.D (2011 ). Metode Penelitian . Jakarta : Ghalia Indonesia Nazir, Moh (2009). Metode Penelitian. Jakarta :
Ghalia  Indonesia  Nazir,  M.2003,  Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Silalahi,  Ulber  2012. Metode  Penelitian  Sosial . Bandung : Refika Aditama
Sinambela , L.P (2006 ) Reformasi Pelayanan Publik
: Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi ,  Jakarta  : Bumi Aksara Sutopo dan Sugiyanti, Pelayanan Prima. Jakarta : Lembaga Administrasi RI
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Jurnal Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. Serat Acitya , 5 (2), 17. Apriliani,  N.,  Nur,  T.,  &  Mulyadi,  A.  (2019).
Evaluasi  Kebijakan  Ktp  Elektronik  (Ktp- El)  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi  Publik,  Pemerintahan  dan Politik , 2 (2), 13-27.
Masrin,  M.  (2017).  Studi  Tentang  Pelayanan Pembuatan  KTP  Elektronik  (E-KTP)  Di Kantor  Kecamatan  Samarinda  Ulu  Kota Samarinda. Jurnal
Universitas
Mulawarman , 1 (1), 68-81.
Edy,  I.  T.,  Badriyah,  N.,  Khilil,  M.  U.,  & Iskandar, I. (2020). Pengaruh Kualitas Dan Kinerja  Pelayanan  KTP  Elektronik Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Lamongan. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora , 4 (2), 937-941. Oktamia,  D.  S.,  &  Fauziah,  N.  M.  (2018).
Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (Ktp-El)  Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Temanggung. JMAN  jurnal mahasiswa Administrasi negara , 2 (1), 1-19.