## PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OJK

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

## Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Good  Corporate  Governance  (GCG)  or  good  governance  provides  a  positive value to Islamic banking. With the implementation  of GCG in  Islamic banking and  combined  with  sharia  principles,  it  is  hoped  that  there  will  be improvements in performance both financially and non of this study was to determine the extent to which the regulation and supervision of  the  OJK  in  supervising  the  implementation how  the  influence  of  GCG  on  Islamic  banking.  The  application  of  Good Corporate  Governance  in  Islamic  banking  makes  Islamic  banks  more  Islamic. This is because Good Corporate Governance legitimizes sharia bank operations to comply with sharia principles.
Keywords: Good  Corporate  Governance,  supervision,  Financial  Services Authority.
Good  Corporate  Governance  (GCG)  atau  tata  kelola  yang  baik  memberikan nilai  yang  positif  terhadap  perbankan  syariah.  Dengan  penerapan  G didalam  perbankan  syariah  dan  dipadukan  dengan  prinsip  syariah,  maka diharapkan akan adanya perbaikan kinerja baik secara keuangan maupun non keuangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana pengaturan  dan  pengawasan  dari  OJK  dalam  me pada  perbankan  syariah  dan  bagaimana  pengaruh  GCG  terhadap  perbankan syariah. Penerapan dari Good Corporate Governance pada perbankan syariah membuat  Bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  Good  Corporate

## PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH OLEH OJK DALAM RANGKA MEMPERKUAT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Farhan Zikry farhanazy7@gamil.com
Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Asbtract
Good  Corporate  Governance  (GCG)  or  good  governance  provides  a  positive value to Islamic banking. With the implementation  of GCG in  Islamic banking h  sharia  principles,  it  is  hoped  that  there  will  be improvements in performance both financially and non-financially. The purpose of this study was to determine the extent to which the regulation and supervision of  the  OJK  in  supervising  the  implementation  of  GCG  in  Islamic  banking  and how  the  influence  of  GCG  on  Islamic  banking.  The  application  of  Good Corporate  Governance  in  Islamic  banking  makes  Islamic  banks  more  Islamic. This is because Good Corporate Governance legitimizes sharia bank operations mply with sharia principles.
Good  Corporate  Governance,  supervision,  Financial  Services

## Abstrak
Good  Corporate  Governance  (GCG)  atau  tata  kelola  yang  baik  memberikan nilai  yang  positif  terhadap  perbankan  syariah.  Dengan  penerapan  G didalam  perbankan  syariah  dan  dipadukan  dengan  prinsip  syariah,  maka diharapkan akan adanya perbaikan kinerja baik secara keuangan maupun non keuangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana pengaturan  dan  pengawasan  dari  OJK  dalam  mengawasi  penerapan  GCG pada  perbankan  syariah  dan  bagaimana  pengaruh  GCG  terhadap  perbankan syariah. Penerapan dari Good Corporate Governance pada perbankan syariah membuat  Bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  Good  Corporate

## SYARIAH
Good  Corporate  Governance  (GCG)  or  good  governance  provides  a  positive value to Islamic banking. With the implementation  of GCG in  Islamic banking h  sharia  principles,  it  is  hoped  that  there  will  be
financially. The purpose of this study was to determine the extent to which the regulation and supervision of  GCG  in  Islamic  banking  and how  the  influence  of  GCG  on  Islamic  banking.  The  application  of  Good Corporate  Governance  in  Islamic  banking  makes  Islamic  banks  more  Islamic. This is because Good Corporate Governance legitimizes sharia bank operations
Good  Corporate  Governance,  supervision,  Financial  Services
Good  Corporate  Governance  (GCG)  atau  tata  kelola  yang  baik  memberikan nilai  yang  positif  terhadap  perbankan  syariah.  Dengan  penerapan  GCG didalam  perbankan  syariah  dan  dipadukan  dengan  prinsip  syariah,  maka diharapkan akan adanya perbaikan kinerja baik secara keuangan maupun non- keuangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana ngawasi  penerapan  GCG pada  perbankan  syariah  dan  bagaimana  pengaruh  GCG  terhadap  perbankan syariah. Penerapan dari Good Corporate Governance pada perbankan syariah membuat  Bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  Good  Corporate

## Farhan Zikry
Governance  melegitima syariah.
Kata  Kunci: Good  Corporate  Governance,  pengawasan,  Otoritas  Jasa Keuangan.

## A. PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  Indonesia.  Dalam  pengelolaan berbagai  resiko  yang  rumit  baik  dari  faktor  dalam  (internal)  atau  faktor  luar  (eksternal). Pada saat terjadinya puncak krisis ekonomi di tahun 1998 tidak sedikit Bank konvensional yang  dipaksa  terlikuidasi  dan  memerlukan pemulihan  kembali.  Salah  satu  faktor  lamanya  pemulihan  ini  adalah  kurangnya  atau lemahnya  praktek  Good  Corporate  Governance.  Hal  yang  serupa  juga  tidak  menutup kemungkinan untuk terjadi bagi Bank yang berprinsip syariah.
Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki peranan yang sama sebagai lalu  lintas  keeuangan  dan  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  bagi  peningkatan kesejahteraan,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  10  Tahun  1998.  Dalam  hal meningkatakan  pembiayaan,  baik  Bank  Konvensional  maupun  Bank  Syariah  bersinergi untuk mengupayakan serta mendukung masyarakat secara luas yang nantinya berdampak pada sektor perekonomian secara nasional.
Bank  yang  berprinsip  Syariah  secara  terus  menerus  mengalami  peningka perkembangan di setiap tahun. Hal ini juga bersamaan dengan penerapan Good Corporate Governance  (GCG).  Penerapan  ini  menjadi  penting  mengingat  GCG  merupakan  suatu sistem  pengelolaan  perbankan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  perusahaan,melindungi kepentingan  didalamnya  dan  mengembangkan  peraturan  terhadap  daya  patuh  terhadap undang-undang  yang  ada  serta  nilai  etika  moral  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  dengan membengun  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  kinerja  bank  syariah  dan  menjamin akan  terpenuhinya  prinsip  syariah  memerlukan  penerapan  Good  Corporate  Governance (GCG)  sebagai  bukti  dan  syarat  untuk  mengembangkan  dan  bank  syariah  ke  arah  lebih baik. 106
Good  Corporate  Governance  (GCG)  diartikan  sebagai  bentuk  penerapan profesionalitas,transparansi adanya  penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada  suatu  bank  syariah menjadikan  bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  ketentuan  akan kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah. benar  menerapakan  dasar  prinsip
105 Abdul Mujib, Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di No. 2, 2013. Hlm, 5.
106 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006), 2.
107 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang  Pelaksanaan Go Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayar 10.
108 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208-239.
Governance  melegitimasi  operasional  bank  syariah  untuk  mematuhi  prinsip
Good  Corporate  Governance,  pengawasan,  Otoritas  Jasa
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  peran  penting  dalam perekonomian  Indonesia.  Dalam  pengelolaan  sebuah  Bank  akan  dihadapkan  dengan berbagai  resiko  yang  rumit  baik  dari  faktor  dalam  (internal)  atau  faktor  luar  (eksternal). Pada saat terjadinya puncak krisis ekonomi di tahun 1998 tidak sedikit Bank konvensional yang  dipaksa  terlikuidasi  dan  memerlukan  cukup  banyak  waktu  untuk  melakukan pemulihan  kembali.  Salah  satu  faktor  lamanya  pemulihan  ini  adalah  kurangnya  atau lemahnya  praktek  Good  Corporate  Governance.  Hal  yang  serupa  juga  tidak  menutup kemungkinan untuk terjadi bagi Bank yang berprinsip syariah.
Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki peranan yang sama sebagai lalu  lintas  keeuangan  dan  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  bagi  peningkatan kesejahteraan,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  10  Tahun  1998.  Dalam  hal
iayaan,  baik  Bank  Konvensional  maupun  Bank  Syariah  bersinergi untuk mengupayakan serta mendukung masyarakat secara luas yang nantinya berdampak pada sektor perekonomian secara nasional. 105
Bank  yang  berprinsip  Syariah  secara  terus  menerus  mengalami  peningka perkembangan di setiap tahun. Hal ini juga bersamaan dengan penerapan Good Corporate Governance  (GCG).  Penerapan  ini  menjadi  penting  mengingat  GCG  merupakan  suatu sistem  pengelolaan  perbankan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  perusahaan,melindungi pentingan  didalamnya  dan  mengembangkan  peraturan  terhadap  daya  patuh  terhadap undang  yang  ada  serta  nilai  etika  moral  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  dengan membengun  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  kinerja  bank  syariah  dan  menjamin inya  prinsip  syariah  memerlukan  penerapan  Good  Corporate  Governance (GCG)  sebagai  bukti  dan  syarat  untuk  mengembangkan  dan  bank  syariah  ke  arah  lebih
Good  Corporate  Governance  (GCG)  diartikan  sebagai  bentuk  penerapan profesionalitas,transparansi,responsibilitas,akuntabilitas serta kewajaran. adanya  penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada  suatu  bank  syariah menjadikan  bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  ketentuan  akan kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah. 108 Dalam  opersionalnya,  Bank  syariah  harus  secara benar  menerapakan  dasar  prinsip-prinsip  syariah.  Dan  disisi  lain  tujuan  dari
Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia , Jurnal Al
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayar 10.
Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu

## si  operasional  bank  syariah  untuk  mematuhi  prinsip
Good  Corporate  Governance,  pengawasan,  Otoritas  Jasa
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  peran  penting  dalam sebuah  Bank  akan  dihadapkan  dengan berbagai  resiko  yang  rumit  baik  dari  faktor  dalam  (internal)  atau  faktor  luar  (eksternal). Pada saat terjadinya puncak krisis ekonomi di tahun 1998 tidak sedikit Bank konvensional cukup  banyak  waktu  untuk  melakukan pemulihan  kembali.  Salah  satu  faktor  lamanya  pemulihan  ini  adalah  kurangnya  atau lemahnya  praktek  Good  Corporate  Governance.  Hal  yang  serupa  juga  tidak  menutup
Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki peranan yang sama sebagai lalu  lintas  keeuangan  dan  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  bagi  peningkatan kesejahteraan,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  10  Tahun  1998.  Dalam  hal
iayaan,  baik  Bank  Konvensional  maupun  Bank  Syariah  bersinergi untuk mengupayakan serta mendukung masyarakat secara luas yang nantinya berdampak
Bank  yang  berprinsip  Syariah  secara  terus  menerus  mengalami  peningkatan  dan perkembangan di setiap tahun. Hal ini juga bersamaan dengan penerapan Good Corporate Governance  (GCG).  Penerapan  ini  menjadi  penting  mengingat  GCG  merupakan  suatu sistem  pengelolaan  perbankan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  perusahaan,melindungi pentingan  didalamnya  dan  mengembangkan  peraturan  terhadap  daya  patuh  terhadap undang  yang  ada  serta  nilai  etika  moral  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  dengan membengun  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  kinerja  bank  syariah  dan  menjamin inya  prinsip  syariah  memerlukan  penerapan  Good  Corporate  Governance (GCG)  sebagai  bukti  dan  syarat  untuk  mengembangkan  dan  bank  syariah  ke  arah  lebih
Good  Corporate  Governance  (GCG)  diartikan  sebagai  bentuk  penerapan ,responsibilitas,akuntabilitas serta kewajaran. 107 Dengan adanya  penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada  suatu  bank  syariah menjadikan  bank  syariah  lebih  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  ketentuan  akan
rsionalnya,  Bank  syariah  harus  secara prinsip  syariah.  Dan  disisi  lain  tujuan  dari
Jurnal Al-Ahkam , Vol. 23,
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
od Corporate Governance Bagi
Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu
pengambangan  dan  peraturan  bank  syariah  di  Indonesia  adalah  untuk  terpenuhinya kepatuhan terhadap pelaksanaan fatwa DSN MUI.
GCG yang diterapkan di bank syariah dan konvensional sesungguhnya adalah sama yaitu  sama-sama  memiliki  lima  prinsip.  Akan  tetapi  menurut  Lewis  dan  Algoud  selain menerapkan  GCG  seperti  halnya  bank  konvensional,  dalam  bank  syariah  juga  harus menerapkan prinsip syariah itu s syariah  merupakan  gabungan  antara  teori  GCG  yang  ditambah  dengan  teori  prinsip syariah.
Menurut  Bank  Indonesia GCG terdapat lima prinsip yaitu profesionali serta  kewajaran.  Adapun  unsur menurut  Qawi  dan  ‘Ismah  adalah  tidak  ada  riba,  gharar,  dan  maisir  dalam  seluruh transaksi  bank  syariah,  amanah,  menjalankan zakat sesuai ketentuan Islam.
Sampai saat ini belum ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah,  seharusnya  OJK  mengawasi  dan  memberikan peraturan  yang  tegas  pada  p setiap  perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah bisa lebih baik lagi  dan lebih siap bersaing  dengan  perbankan  konvensional  apabila  penerapan  GCG  ini  benar diterapkan dengan baik oleh perbankan

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Good Corporate Governance
Menurut  Bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  yang  dimaksud  dengan pengelolaan  Bank  yang  menerapakan  prinsip  profesionalita responsibilitas,  akuntabilitas  serta  kewajaran. Bank  Dunia  adalah  regulasi  dan  organisasi  dalam  bidang  ekonomi  yang  mengatur tentang  perilaku  perusahaan,direktur  serta  jajaran  petugas  yang  bertanggung  jawab terhadap investor. 113
Good  corporate  governance proses  serta  struktur  yang  digunakan  oleh  struktur  perusahaan  (pemilik modal,komisaris,Direksi  dan  karyawan)  sebagai  metode  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  a pemegang  saham  dalam  waktu  yang  panjang  dengan  memperhatikan  kepentingan stakeholder, berdasarkan  undang sistem  didesain  untuk  mengendalikan  dan  mengarahka
109 Ibid ., 214.
110 PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10
111 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman…, 5
112 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
Bank Umum syariah.
113 Mawardi, “Pengaruh Good Corporate Governance Di Indonesia Periode 2010-2015”, Jurnal
114 Andrian Sutedi, Good Corporate Governance

## Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
pengambangan  dan  peraturan  bank  syariah  di  Indonesia  adalah  untuk  terpenuhinya kepatuhan terhadap pelaksanaan fatwa DSN MUI.
kan di bank syariah dan konvensional sesungguhnya adalah sama sama  memiliki  lima  prinsip.  Akan  tetapi  menurut  Lewis  dan  Algoud  selain menerapkan  GCG  seperti  halnya  bank  konvensional,  dalam  bank  syariah  juga  harus menerapkan prinsip syariah itu sendiri. 109 Dengan begitu, dalam penerapan GCG di bank syariah  merupakan  gabungan  antara  teori  GCG  yang  ditambah  dengan  teori  prinsip
Menurut  Bank  Indonesia 110 dan  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance GCG terdapat lima prinsip yaitu profesionalitas, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas serta  kewajaran.  Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  di  dalam  prinsip menurut  Qawi  dan  ‘Ismah  adalah  tidak  ada  riba,  gharar,  dan  maisir  dalam  seluruh transaksi  bank  syariah,  amanah,  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  halal  dan  mengelola zakat sesuai ketentuan Islam.
Sampai saat ini belum ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah,  seharusnya  OJK  mengawasi  dan  memberikan peraturan  yang  tegas  pada  perbankan  syariah  untuk  mewajibkan  penerapan  GCG  pada setiap  perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah bisa lebih baik lagi  dan lebih siap bersaing  dengan  perbankan  konvensional  apabila  penerapan  GCG  ini  benar diterapkan dengan baik oleh perbankan syariah.

## Pengertian Good Corporate Governance
Menurut  Bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  yang  dimaksud  dengan Good  Corporate  Governance pengelolaan  Bank  yang  menerapakan  prinsip  profesionalitas,  transparansi, responsibilitas,  akuntabilitas  serta  kewajaran. 112 Sedangkan  definisi  GCG  menurut Bank  Dunia  adalah  regulasi  dan  organisasi  dalam  bidang  ekonomi  yang  mengatur tentang  perilaku  perusahaan,direktur  serta  jajaran  petugas  yang  bertanggung  jawab
Good  corporate  governance atau  disingkat  dengan  GCG  merupakan  sebuah proses  serta  struktur  yang  digunakan  oleh  struktur  perusahaan  (pemilik modal,komisaris,Direksi  dan  karyawan)  sebagai  metode  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  sebuah  perusahaan  guna  terwujudnya  nilai pemegang  saham  dalam  waktu  yang  panjang  dengan  memperhatikan  kepentingan berdasarkan  undang-undang  serta  nilai  etika  moral. 114 GCG  merupakan sistem  didesain  untuk  mengendalikan  dan  mengarahkan  perusahaan  terciptanya
1/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman…, 5-7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance Terhadap Profitabiltas (ROE) Pada Bank Umum Syariah 2015”, Jurnal I-Finance, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2016 Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1
an Pengawasan Perbankan Syariah Oleh ...
pengambangan  dan  peraturan  bank  syariah  di  Indonesia  adalah  untuk  terpenuhinya
kan di bank syariah dan konvensional sesungguhnya adalah sama sama  memiliki  lima  prinsip.  Akan  tetapi  menurut  Lewis  dan  Algoud  selain menerapkan  GCG  seperti  halnya  bank  konvensional,  dalam  bank  syariah  juga  harus
Dengan begitu, dalam penerapan GCG di bank syariah  merupakan  gabungan  antara  teori  GCG  yang  ditambah  dengan  teori  prinsip
dan  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance 111 dalam tas, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas unsur  yang  terdapat  di  dalam  prinsip-prinsip  syariah menurut  Qawi  dan  ‘Ismah  adalah  tidak  ada  riba,  gharar,  dan  maisir  dalam  seluruh
kegiatan  usaha  yang  halal  dan  mengelola
Sampai saat ini belum ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerapan  GCG  pada  perbankan  syariah,  seharusnya  OJK  mengawasi  dan  memberikan
erbankan  syariah  untuk  mewajibkan  penerapan  GCG  pada setiap  perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah bisa lebih baik lagi  dan lebih siap bersaing  dengan  perbankan  konvensional  apabila  penerapan  GCG  ini  benar-benar
Menurut  Bank  Indonesia  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor Good  Corporate  Governance adalah  sebuah s,  transparansi,
Sedangkan  definisi  GCG  menurut Bank  Dunia  adalah  regulasi  dan  organisasi  dalam  bidang  ekonomi  yang  mengatur tentang  perilaku  perusahaan,direktur  serta  jajaran  petugas  yang  bertanggung  jawab
atau  disingkat  dengan  GCG  merupakan  sebuah proses  serta  struktur  yang  digunakan  oleh  struktur  perusahaan  (pemilik modal,komisaris,Direksi  dan  karyawan)  sebagai  metode  untuk  meningkatkan
kuntabilitas  sebuah  perusahaan  guna  terwujudnya  nilai pemegang  saham  dalam  waktu  yang  panjang  dengan  memperhatikan  kepentingan
GCG  merupakan n  perusahaan  terciptanya

## 1/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10
Good Corporate Governance bagi
Terhadap Profitabiltas (ROE) Pada Bank Umum Syariah

## Farhan Zikry
hubungan yang transparan,baik dan adil diantara para pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan. 115

## 2. Tujuan penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistem GCG dalam perbankan Islam diharapkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan melalui beberapa tujuan berikut:
a. Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan kesinambungan dalam suatu organisasi guna memberikan kontribusi terhadap terciptantanya kesejahteraan pemilik modal,pegawai  dan  jajaran  pengurus  lainya  serta  menjadi  sa menghadapi tantangan dalam organisasi kedepanya.
b. Meningkatkan  dan  memperkuat  organisasi  yang  dikelola  dengan  adil,terbuka  dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Melindungi dan mengakui kewajiban dan hak para jajaran pengurus perusahaan.
d. Menerapkan  kaidah  demokrasi,partisipasi  dan  pengelolan  organisasi  dengan pendekatan yang terpadu dan legitimate.
e. Meningkatkan  nilai perusahaan  dengan  biaya  yang  rendah,  meningkatkan  persepsi yang lebih baik dari jajaran pengurus perusahaan dan kinerja keuanga di masa depan.. 116
3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
a. Transparansi  adalah  nilai  keterbukaan  dalam  memberikan  informasi  yang  meteril dan relevan serta terbuka dalam melaksanakanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektifitas dalam bisn
material  dan  relevan  sehingga  mudah  diakses  oleh  para  jajaran  pengurus perusahaan.  Perusahaan  juga  diharuskan  mengambil  inisiatif  dan  tidak  hanya mengacu pada peraturan yang ada akan tetapi juga hal p keputusan  oleh  pemilik  modal  atau  pemegang  saham,  kreditur  dan  kepentingan lainya.
b. Akuntabilitas  adalah  penjelasan  fungsi    dan    pertanggungjawaban  dari  pihak perusahaan  sehingga  pengelolaan  yang  ada  berjalan  secara  efektif  dan    m Dalam  pelaksanaanya,  sebuah  perusahaan  harus  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara independen dan transparan. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Professional  adalah  mempunyai tekanan  atau  independen,  bertindak  secara  objektif  serta  memiliki  kesenggupan dalam mengembangkan komitmen untuk bank syariah.
d. Kewajaran adalah kesetaraan atau keseimbangan dalam memenuhi hak para jajaran pengurus perusahaan berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
115 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia hlm. 179.
116 Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Utama, 2013), hlm.534
117 Amir Machmud dan Rukmana, Erlangga, 2010), hlm.77.
118 Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Utama, 2013), hlm.534
hubungan yang transparan,baik dan adil diantara para pihak yang terkait dalam sebuah

## Tujuan penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistem GCG dalam perbankan Islam diharapkan nilai tambah bagi berkepentingan melalui beberapa tujuan berikut:
Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan kesinambungan dalam suatu organisasi guna memberikan kontribusi terhadap terciptantanya kesejahteraan pemilik modal,pegawai  dan  jajaran  pengurus  lainya  serta  menjadi  salah  satu  solusi  dalam
menghadapi tantangan dalam organisasi kedepanya.
Meningkatkan  dan  memperkuat  organisasi  yang  dikelola  dengan  adil,terbuka  dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melindungi dan mengakui kewajiban dan hak para jajaran pengurus perusahaan. erapkan  kaidah  demokrasi,partisipasi  dan  pengelolan  organisasi  dengan pendekatan yang terpadu dan legitimate.
Meningkatkan  nilai perusahaan  dengan  biaya  yang  rendah,  meningkatkan  persepsi yang lebih baik dari jajaran pengurus perusahaan dan kinerja keuanga

## prinsip Good Corporate Governance
Transparansi  adalah  nilai  keterbukaan  dalam  memberikan  informasi  yang  meteril dan relevan serta terbuka dalam melaksanakanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektifitas dalam bisnis. Sebuah perusahaan diharuskan membuka informasi yang material  dan  relevan  sehingga  mudah  diakses  oleh  para  jajaran  pengurus perusahaan.  Perusahaan  juga  diharuskan  mengambil  inisiatif  dan  tidak  hanya mengacu pada peraturan yang ada akan tetapi juga hal penting terkait pengambilan keputusan  oleh  pemilik  modal  atau  pemegang  saham,  kreditur  dan  kepentingan
Akuntabilitas  adalah  penjelasan  fungsi    dan    pertanggungjawaban  dari  pihak perusahaan  sehingga  pengelolaan  yang  ada  berjalan  secara  efektif  dan    m Dalam  pelaksanaanya,  sebuah  perusahaan  harus  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara independen dan transparan. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Professional  adalah  mempunyai  kualifikasi  kompetensi,bebas  dari  pengaruh tekanan  atau  independen,  bertindak  secara  objektif  serta  memiliki  kesenggupan dalam mengembangkan komitmen untuk bank syariah.
Kewajaran adalah kesetaraan atau keseimbangan dalam memenuhi hak para jajaran perusahaan berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),
Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka
Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia
Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka
hubungan yang transparan,baik dan adil diantara para pihak yang terkait dalam sebuah
Penerapan sistem GCG dalam perbankan Islam diharapkan nilai tambah bagi
Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan kesinambungan dalam suatu organisasi guna memberikan kontribusi terhadap terciptantanya kesejahteraan pemilik lah  satu  solusi  dalam Meningkatkan  dan  memperkuat  organisasi  yang  dikelola  dengan  adil,terbuka  dan Melindungi dan mengakui kewajiban dan hak para jajaran pengurus perusahaan.
erapkan  kaidah  demokrasi,partisipasi  dan  pengelolan  organisasi  dengan
Meningkatkan  nilai perusahaan  dengan  biaya  yang  rendah,  meningkatkan  persepsi yang lebih baik dari jajaran pengurus perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan
Transparansi  adalah  nilai  keterbukaan  dalam  memberikan  informasi  yang  meteril dan relevan serta terbuka dalam melaksanakanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga
is. Sebuah perusahaan diharuskan membuka informasi yang material  dan  relevan  sehingga  mudah  diakses  oleh  para  jajaran  pengurus perusahaan.  Perusahaan  juga  diharuskan  mengambil  inisiatif  dan  tidak  hanya
enting terkait pengambilan keputusan  oleh  pemilik  modal  atau  pemegang  saham,  kreditur  dan  kepentingan
Akuntabilitas  adalah  penjelasan  fungsi    dan    pertanggungjawaban  dari  pihak perusahaan  sehingga  pengelolaan  yang  ada  berjalan  secara  efektif  dan    maksimal. Dalam  pelaksanaanya,  sebuah  perusahaan  harus  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara independen dan transparan. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 117 kualifikasi  kompetensi,bebas  dari  pengaruh tekanan  atau  independen,  bertindak  secara  objektif  serta  memiliki  kesenggupan
Kewajaran adalah kesetaraan atau keseimbangan dalam memenuhi hak para jajaran perusahaan berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. 118
, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),

## , (Jakarta: Gramedia Pustaka
Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia , Surabaya:
, (Jakarta: Gramedia Pustaka
e. Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  kepatuhan  terhadap  peraturan  serta menjalankan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat terpenuhinya kesinambungan dalam kinerja jangk

## 4. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Pasal  1  ayat  1  Undang menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  selamjutnya  disingkat  OJK  merupakan lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pi fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang
Seturut dengan UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah  satu  lembaga  nega fungsinya yakni untuk melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan secara  terintegrasi  terkait  sektor  tersebut. peran  Bapepam-LK  umumnya  digantika memberikan  pengawasan  secara  intensif  terhadap  lembaga diantaranya  meliputi  pasar  modal,  perbankan,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan, asuransi dan dana pensiun,
Adapun  dalam  pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  20 bahwa  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertujuan  agar  keseluruhan kegiatan  dalam  sektor  jasa  keuangan  dapat  diselenggarakan  secara  teratur,  adil, transparan, akuntabel, dan mampu  mewujudkan sistem  keuangan yang tumbuh seca berkelanjutan  dan  stabil,  serta  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  dapat terlindungi. Dengan demikian, adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung secara menyeluruh terkait kepentingan sektor jasa keuangan sehingga daya saing  perekonomian  dapat  ditingkatkan  dengan  maksimal.  Selain  itu,  kepentingan Nasional juga harus mampu dijaga ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas  dan  wewenangnya.  Adapun  kepentingan  Nasional  yang  dimaksud  meliputi peningkatan  keikutsertaan  sumber  da pengendalian  yang  intensif,  dan  kredibilitas  kepemilikan  dalam  sektor  jasa  keuangan harus senantiasa  mempertimbangkan aspek positif globalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  serta  perlu  adanya  landasan  berdasarkan baik,  yang  mencakup  independensi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  transparansi, dan kewajaran (fairness).

## 5. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam  sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) fungsi,  tugas,  dan  wewenang.  Fungsi,  tugas,  dan  wewenang  tersebut  ditetapakan  dan terintegrasi  agar  setiap  sistem  pengawasan  dan  pengaturan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik.  Fungsi,  tugas,  dan  wewena Otoritas Jasa Keungan (OJK) tersebut seturut pada Pasal 6  UU Nomor 21 Tahun 2011.
119 Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2
120 Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi,
121 Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h..3.

## Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  kepatuhan  terhadap  peraturan  serta menjalankan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat terpenuhinya kesinambungan dalam kinerja jangka panjang.

## Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonsia  Nomor  21  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  selamjutnya  disingkat  OJK  merupakan lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Seturut dengan UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah  satu  lembaga  negara  yang  menaungi  keseluruhan  sektor  jasa  keuangan  dengan fungsinya yakni untuk melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan secara  terintegrasi  terkait  sektor  tersebut. 119 Dalam  melaksanakan  tugasnya,  saat  ini LK  umumnya  digantikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni memberikan  pengawasan  secara  intensif  terhadap  lembaga-lembaga  keuangan diantaranya  meliputi  pasar  modal,  perbankan,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan, asuransi dan dana pensiun, 120
Adapun  dalam  pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK  disebutkan bahwa  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertujuan  agar  keseluruhan kegiatan  dalam  sektor  jasa  keuangan  dapat  diselenggarakan  secara  teratur,  adil, transparan, akuntabel, dan mampu  mewujudkan sistem  keuangan yang tumbuh seca berkelanjutan  dan  stabil,  serta  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  dapat terlindungi. Dengan demikian, adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung secara menyeluruh terkait kepentingan sektor jasa keuangan sehingga daya
omian  dapat  ditingkatkan  dengan  maksimal.  Selain  itu,  kepentingan Nasional juga harus mampu dijaga ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas  dan  wewenangnya.  Adapun  kepentingan  Nasional  yang  dimaksud  meliputi peningkatan  keikutsertaan  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  yang  terstruktur, pengendalian  yang  intensif,  dan  kredibilitas  kepemilikan  dalam  sektor  jasa  keuangan harus senantiasa  mempertimbangkan aspek positif globalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  serta  perlu  adanya  landasan  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang baik,  yang  mencakup  independensi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  transparansi,
(fairness). 121

## Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam  sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tentunya  memiliki fungsi,  tugas,  dan  wewenang.  Fungsi,  tugas,  dan  wewenang  tersebut  ditetapakan  dan terintegrasi  agar  setiap  sistem  pengawasan  dan  pengaturan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik.  Fungsi,  tugas,  dan  wewena Otoritas Jasa Keungan (OJK) tersebut seturut pada Pasal 6  UU Nomor 21 Tahun 2011.

## Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2-3.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h. 47. Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h..3.
an Pengawasan Perbankan Syariah Oleh ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   59
Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  kepatuhan  terhadap  peraturan  serta menjalankan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat
Undang  Republik  Indonsia  Nomor  21  Tahun  2011 menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  selamjutnya  disingkat  OJK  merupakan hak lain yang mempunyai fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan
Seturut dengan UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan merupakan ra  yang  menaungi  keseluruhan  sektor  jasa  keuangan  dengan fungsinya yakni untuk melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  saat  ini n  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni lembaga  keuangan diantaranya  meliputi  pasar  modal,  perbankan,  reksadana,  perusahaan  pembiayaan,
11  tentang  OJK  disebutkan bahwa  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertujuan  agar  keseluruhan kegiatan  dalam  sektor  jasa  keuangan  dapat  diselenggarakan  secara  teratur,  adil, transparan, akuntabel, dan mampu  mewujudkan sistem  keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan  dan  stabil,  serta  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  dapat terlindungi. Dengan demikian, adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung secara menyeluruh terkait kepentingan sektor jasa keuangan sehingga daya
omian  dapat  ditingkatkan  dengan  maksimal.  Selain  itu,  kepentingan Nasional juga harus mampu dijaga ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas  dan  wewenangnya.  Adapun  kepentingan  Nasional  yang  dimaksud  meliputi
ya  manusia,  pengelolaan  yang  terstruktur, pengendalian  yang  intensif,  dan  kredibilitas  kepemilikan  dalam  sektor  jasa  keuangan harus senantiasa  mempertimbangkan aspek positif globalisasi Otoritas Jasa Keuangan
prinsip  tata  kelola  yang baik,  yang  mencakup  independensi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  transparansi,
tentunya  memiliki fungsi,  tugas,  dan  wewenang.  Fungsi,  tugas,  dan  wewenang  tersebut  ditetapakan  dan terintegrasi  agar  setiap  sistem  pengawasan  dan  pengaturan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik.  Fungsi,  tugas,  dan  wewenang Otoritas Jasa Keungan (OJK) tersebut seturut pada Pasal 6  UU Nomor 21 Tahun 2011.
(Jakarta : Alfabeta, 2014), h. 47.

## Farhan Zikry
Menurut  UU  tersebut,,  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dilakukan pada berbagai sektor kegiatan jasa keuangan. Adapun sektor kegiatan jasa keuangan tersebut mencakup:
a. Kegiatan dalam sektor perbankan.
b. Kegiatan dalam sektor pasar modal.
c. Kegiatan  dalam  sektor  peransurasian,  pengadaan  dana  pensiun,  lembaga  yang mengatur pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK diantaranya meliputi :
a. Wewenang  mengenai  pengawasan  dan  pengaturan  lembaga  jasa  keuangan  bank, diantaranya mencakup:
1) Perizinan  terkait  pendirian  bank,  pendirian  kantor  bankpenetapan  anggaran dasar, perencanaan ke pemberlakuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha pada bank.
2) Kegiatan  usaha  yang,  mencakup  penetapan  sumber  dana,  ketersediaan  dana, hasil hibridasi, dan aktivits kegiata
3) Pengawasan  dan  pengaturan  terkait  kesehatan  bank  yang  mencakup:  adanya likuiditas  sektor  keguangan  pada  instansi  terkait,  rentabilitas,  solvabilitas, kualitas  aset  yang  digunakan,  rasio  minimum  terkait  kecukupan  modal, pemberian  kredit  dalam  batas  maksimum,rasio  penyimpanan  dan  pencadangan peminjaman  bank,  pelaporan  kinerja  dan  kesehatan  bank,  informasi  sitem debitur, pengujian terkait kredit
4) Pengawasan  dan  pengaturan  terkait diantaranya  mencakup:  manajemen  terhadap  resiko,  pengelolaan  bank,  prinsip terkait pengenalan bank terhadap nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terhadap  pembiaya  aksi  terorisme,  kejahatan  terkait  perbankan,  serta pemeriksaan terhadap bank.
b. Wewenang mengenai pengaturan Lembaga Jasa Keuangan baik bank dan non Wewenang terssebut mencakup:
1) Penetapan terkait keputusan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2) Penetapan terkait peraturan dan pengawasan dalam se
3) Penetapan terkait kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4) Penetapan terkait peraturan tata kelola statute terhadap lembaga jasa keuangan.
5) Penetapan  terkait  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  pengel pemeliharaan, tata usaha kekayaan, dan kewajiban.
6) Penetapan  terkait  peraturan  pemberian  sanksi  seturut  dengan  perundang undangan yang berlaku disektor jasa keuangan.
c. Wewenang mengenai pengawasan Lembaga Jasa Keuangan baik bank ataupun non bank. Adapun wewenang tersebut diantaranya meliputi:
Menurut  UU  tersebut,,  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dilakukan pada berbagai sektor kegiatan jasa keuangan. Adapun sektor kegiatan angan tersebut mencakup:
Kegiatan dalam sektor perbankan. Kegiatan dalam sektor pasar modal.
Kegiatan  dalam  sektor  peransurasian,  pengadaan  dana  pensiun,  lembaga  yang mengatur pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki wewenang. Wewenang tersebut diantaranya meliputi :
Wewenang  mengenai  pengawasan  dan  pengaturan  lembaga  jasa  keuangan  bank, diantaranya mencakup:
Perizinan  terkait  pendirian  bank,  pendirian  kantor  bankpenetapan  anggaran dasar, perencanaan kerja, kepemilikan, sumber daya manusia dan kepengurusan, pemberlakuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha
Kegiatan  usaha  yang,  mencakup  penetapan  sumber  dana,  ketersediaan  dana, hasil hibridasi, dan aktivits kegiatan yang tercantum pada bidang jasa.
Pengawasan  dan  pengaturan  terkait  kesehatan  bank  yang  mencakup:  adanya likuiditas  sektor  keguangan  pada  instansi  terkait,  rentabilitas,  solvabilitas, kualitas  aset  yang  digunakan,  rasio  minimum  terkait  kecukupan  modal, mberian  kredit  dalam  batas  maksimum,rasio  penyimpanan  dan  pencadangan peminjaman  bank,  pelaporan  kinerja  dan  kesehatan  bank,  informasi  sitem debitur, pengujian terkait kredit (kredit testing) , serta standar akuntansi bank.
Pengawasan  dan  pengaturan  terkait  berbagai  aspek  kehati diantaranya  mencakup:  manajemen  terhadap  resiko,  pengelolaan  bank,  prinsip terkait pengenalan bank terhadap nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terhadap  pembiaya  aksi  terorisme,  kejahatan  terkait  perbankan,  serta pemeriksaan terhadap bank.
Wewenang mengenai pengaturan Lembaga Jasa Keuangan baik bank dan non
Wewenang terssebut mencakup: Penetapan terkait keputusan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan terkait peraturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.
Penetapan terkait kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penetapan terkait peraturan tata kelola statute terhadap lembaga jasa keuangan.
Penetapan  terkait  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  pengel pemeliharaan, tata usaha kekayaan, dan kewajiban. Penetapan  terkait  peraturan  pemberian  sanksi  seturut  dengan  perundang undangan yang berlaku disektor jasa keuangan.
Wewenang mengenai pengawasan Lembaga Jasa Keuangan baik bank ataupun non pun wewenang tersebut diantaranya meliputi:
Menurut  UU  tersebut,,  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dilakukan pada berbagai sektor kegiatan jasa keuangan. Adapun sektor kegiatan
Kegiatan  dalam  sektor  peransurasian,  pengadaan  dana  pensiun,  lembaga  yang

## ) juga memiliki wewenang. Wewenang tersebut
Wewenang  mengenai  pengawasan  dan  pengaturan  lembaga  jasa  keuangan  bank,
Perizinan  terkait  pendirian  bank,  pendirian  kantor  bankpenetapan  anggaran rja, kepemilikan, sumber daya manusia dan kepengurusan, pemberlakuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha
Kegiatan  usaha  yang,  mencakup  penetapan  sumber  dana,  ketersediaan  dana,
n yang tercantum pada bidang jasa.
Pengawasan  dan  pengaturan  terkait  kesehatan  bank  yang  mencakup:  adanya likuiditas  sektor  keguangan  pada  instansi  terkait,  rentabilitas,  solvabilitas, kualitas  aset  yang  digunakan,  rasio  minimum  terkait  kecukupan  modal,
mberian  kredit  dalam  batas  maksimum,rasio  penyimpanan  dan  pencadangan peminjaman  bank,  pelaporan  kinerja  dan  kesehatan  bank,  informasi  sitem
, serta standar akuntansi bank.
berbagai  aspek  kehati-hatian  bank, diantaranya  mencakup:  manajemen  terhadap  resiko,  pengelolaan  bank,  prinsip terkait pengenalan bank terhadap nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terhadap  pembiaya  aksi  terorisme,  kejahatan  terkait  perbankan,  serta
Wewenang mengenai pengaturan Lembaga Jasa Keuangan baik bank dan non-bank.
Penetapan terkait keputusan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ktor jasa keuangan. Penetapan terkait kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan Otoritas Jasa Penetapan terkait peraturan tata kelola statute terhadap lembaga jasa keuangan.
Penetapan  terkait  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  pengelolaan,
Penetapan  terkait  peraturan  pemberian  sanksi  seturut  dengan  perundang-
Wewenang mengenai pengawasan Lembaga Jasa Keuangan baik bank ataupun non-
1) Penetapan  terkait  pengawasan  kebijakan  operasional  mengenai  keseluruhan kegiatan jasa keuangan.
2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.
3) Pelaksanaan  pengawasan,  pemeriksaan,  pen konsumen  dan  segela  bentuk  tindakan  lain  mengenai  lembaga  jasa  keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jas akeuangan seturut dengan yang tertuang di  dalam  peraturan  perundang keuangan.
4) Pemberian  perintah  kepada  lembaga  jasa  keuanagan  atau  pihak  tertentu  secara tertulis.
5) Pemberlakuan terkait penunjukkan pengelola statuter.
6) Penetapan erkait penggunaan pengelola statuter.
7) Penetapan  sanksi  secara  administratif  yang  diberikan  kepada melakukan penyelewengan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan terkait sektor jasa keuangan.
8) Pemberian  dan/atau  pencabutan  terkait  izin  terhadap  usaha,  izin  terhadap perseorangan,  keefektifan  terkai persetujuan terkait pemberlakuan kegiatan usaha, persetujuan, pengesahan, serta terkait penetapan pemburan dan penetapan lainnya.
6. Analisis Peran OJK dalam mengawasi penerapan GCG pada Perbankan Syariah Perihal  GCG  dalam  UU  nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  telah diatur  baik  tentang governance  outcome,  Governance  structure  ,  governance  process dan governance structure. uji  kepantasan  atau  kel dan  kompetensi  menajemen  perbankan  melalui  uji  kepatutan  terhadap  pemilik  modal atau seham,direksi,komisaris dan pejabat perbankan eksekutif yang mengelola aktivitas bank. Kedua, manajemen  bank  ya direksi  dan  komisaris  tidak  boleh  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan keuangan  (financial)  dengan  dewan  direksi  atau  komisaris  perusahaan  lain. ketentuan untuk direktur dalam peningkatan fungsi audit internal bank publik mengharusakan direktur kepatuhan yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Dalam pengelolaan bank di Indonesia mewajibkan bank memiliki strategi dan anggaran jangka panjang dan m dari  direksi  bank  Indonesia  pada  tahun  1995,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan bank harus memiliki strategi tertuang dengan jelas dan termasuk nilai di  sampaikan  kepada  seluruh  jajaran  tingkatan  dalam  organisasi pengendalian. Perihal telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  hal  ini.  Peraturan  tersebut  antara  lain  tentang transparansi  keuangan  bank  serta  peningkatan  audit  eksternal.  Ban keharusan  untuk  menunjukan dan afiliasianya sebagai praktik dalam menajemen resiko pada pelaporan keuangan..
122 Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h. 5
123 Thomas S. Kaihatu, Good Cooperate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, hlm. 6

## Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
Penetapan  terkait  pengawasan  kebijakan  operasional  mengenai  keseluruhan kegiatan jasa keuangan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.
Pelaksanaan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan  terhadapa konsumen  dan  segela  bentuk  tindakan  lain  mengenai  lembaga  jasa  keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jas akeuangan seturut dengan yang tertuang di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  sektor  jasa
Pemberian  perintah  kepada  lembaga  jasa  keuanagan  atau  pihak  tertentu  secara
Pemberlakuan terkait penunjukkan pengelola statuter.
Penetapan erkait penggunaan pengelola statuter.
Penetapan  sanksi  secara  administratif  yang  diberikan  kepada  pihak melakukan penyelewengan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan terkait sektor jasa keuangan.
Pemberian  dan/atau  pencabutan  terkait  izin  terhadap  usaha,  izin  terhadap perseorangan,  keefektifan  terkait  pernyataan  pendaftaran,  surat  tanda  terdaftar, persetujuan terkait pemberlakuan kegiatan usaha, persetujuan, pengesahan, serta terkait penetapan pemburan dan penetapan lainnya. 122
Analisis Peran OJK dalam mengawasi penerapan GCG pada Perbankan Syariah erihal  GCG  dalam  UU  nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  telah governance  outcome,  Governance  structure  ,  governance  process governance structure. Dalam governance structure terdiri atas : pertama, uji  kepantasan  atau  kelayakan.  Didalamnya  mengatur  tentang  perningkatan  integritas dan  kompetensi  menajemen  perbankan  melalui  uji  kepatutan  terhadap  pemilik  modal atau seham,direksi,komisaris dan pejabat perbankan eksekutif yang mengelola aktivitas manajemen  bank  yang  independen,  diharusakan  untuk  para  anggota direksi  dan  komisaris  tidak  boleh  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan keuangan  (financial)  dengan  dewan  direksi  atau  komisaris  perusahaan  lain. ketentuan untuk direktur dalam peningkatan fungsi audit bank publik. Standart fungsi audit internal bank publik mengharusakan direktur kepatuhan yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Dalam pengelolaan bank di Indonesia mewajibkan bank memiliki strategi dan anggaran jangka panjang dan menengah melalui keputusan dari  direksi  bank  Indonesia  pada  tahun  1995,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan bank harus memiliki strategi tertuang dengan jelas dan termasuk nilai- di  sampaikan  kepada  seluruh  jajaran  tingkatan  dalam  organisasi  serta  resiko  tentang pengendalian. Perihal governance outcome, Bank Indonesia selaku salah satu regulator telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  hal  ini.  Peraturan  tersebut  antara  lain  tentang transparansi  keuangan  bank  serta  peningkatan  audit  eksternal.  Bank  juga  memiliki keharusan  untuk  menunjukan non  performing  loan dari  pemegang  saham  mayoritas dan afiliasianya sebagai praktik dalam menajemen resiko pada pelaporan keuangan..
Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit., h. 5-9.
Good Cooperate Governance dan Penerapannya di Indonesia, dalam Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, hlm. 6-7.
an Pengawasan Perbankan Syariah Oleh ...
Penetapan  terkait  pengawasan  kebijakan  operasional  mengenai  keseluruhan
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.
yidikan,  perlindungan  terhadapa konsumen  dan  segela  bentuk  tindakan  lain  mengenai  lembaga  jasa  keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jas akeuangan seturut dengan yang tertuang
undangan  yang  berlaku  terkait  sektor  jasa
Pemberian  perintah  kepada  lembaga  jasa  keuanagan  atau  pihak  tertentu  secara
pihak-pihak  yang melakukan penyelewengan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-
Pemberian  dan/atau  pencabutan  terkait  izin  terhadap  usaha,  izin  terhadap t  pernyataan  pendaftaran,  surat  tanda  terdaftar, persetujuan terkait pemberlakuan kegiatan usaha, persetujuan, pengesahan, serta
Analisis Peran OJK dalam mengawasi penerapan GCG pada Perbankan Syariah erihal  GCG  dalam  UU  nomor  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  telah governance  outcome,  Governance  structure  ,  governance  process pertama, tentang ayakan.  Didalamnya  mengatur  tentang  perningkatan  integritas dan  kompetensi  menajemen  perbankan  melalui  uji  kepatutan  terhadap  pemilik  modal atau seham,direksi,komisaris dan pejabat perbankan eksekutif yang mengelola aktivitas
ng  independen,  diharusakan  untuk  para  anggota direksi  dan  komisaris  tidak  boleh  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan keuangan  (financial)  dengan  dewan  direksi  atau  komisaris  perusahaan  lain. Ketiga, audit bank publik. Standart fungsi audit internal bank publik mengharusakan direktur kepatuhan yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang ada. Dalam pengelolaan bank di Indonesia mewajibkan enengah melalui keputusan dari  direksi  bank  Indonesia  pada  tahun  1995,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan -nilai yang harus serta  resiko  tentang Bank Indonesia selaku salah satu regulator telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  hal  ini.  Peraturan  tersebut  antara  lain  tentang k  juga  memiliki dari  pemegang  saham  mayoritas dan afiliasianya sebagai praktik dalam menajemen resiko pada pelaporan keuangan.. 123
dalam Jurnal Manajemen

## Farhan Zikry
Tata kelola yang baik disebut juga dengan istilah (GCG). Good  Corporate  Governance digunakan  oleh  para  pihak  yang  ada  di  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  dan meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang undangan. 124 Berkaitan  denga pasal  34  yang  menyebutkan  bahwa  bahwa  bank  syariah  harus  melakukam  tata  kelola yang  baik  dengan  menerapakan  prinsip  akuntabilitas,  profesionalitas,  transparansi, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam menjal
Pengimplemantasian dimaksudkan untuk menjadikan bank syariah lebih syariah. Hal ini dikarenakan dalam industri perbankan syariah harus menerapkan beberapa prinsip yang memenuhi syariah itu sendiri. Dalam hal operasional, perbankan syariah diharuskan menjalankan prinsip syariah  dengan  benar.  Disisi  lain,  perihal  pengembangan  dan  regulasi  tentang  bank syariah ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip menjalankan  pengelolaanya  dengan  melaksanakan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  DSN MUI.
Good  Corporate  Governance yang  didesain  untuk  meningkatkan  performa  dari  bank,  melindungi  kepentingan  dari jajaran pengelola serta meningkat yang  berlaku.    Oleh  karenanya,  untuk  membangun  kepercaayaan  dari  masyarakat kepada bank dan terjaminya kepatuhan kepada prinsip syariah maka perlu diberlakukan GCG sebagai syarat untuk mengembangkan ban
Upaya untuk menerapkan GCG secara efektif pada bank syariah dilakukan Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 yang kemudian dilengkapi denga  (SEBI)  surat  edaran bank  Indonesia t Good  Corporate  Governance dikeluarkanya  peraturan  tersebut  seriap  bank  syariah  diwajibkan  untuk  menerapkan Good  Corporate  Governance melaksanakan  hal  tersebut  kemudian  membuat  laporan  tentang  penerapan  atas

## Corporate Governance
Pengawasan  dari  OJK  terhadap  Perbankan  Syariah  dalam  memperkuat  GCG sangatlah  penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  sa perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah itu akan membuat perbankan syariah menjadi lebih menarik meningkatkan daya saing tersendiri.
Dengan ditetapkanya UU nomor 21 tahun 2011 yang menjadi dasar hukum OJK yang melegitimasi OJK sebagai lembaga yang independen yang memiliki tugas, fungsi dan  regulator.  Selain  hal  tersebut  OJK  juga  memiliki  peran  sebagai  pengawas, pemeriksa dan penyidik sebagaiman diatur dalam UU.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  d kerjasama  dengan  Bank  Indonesia  dan  memiliki  kewenangan  yang  saling  bersinergi
124 Andrian Sutedi, Good Corporate Governance
125 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat (1)
126 Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008).
Perbankan Dan Jasa Keungan Lainnya
Tata kelola yang baik disebut juga dengan istilah Good Corporate Governance Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  penerapan  prinsip digunakan  oleh  para  pihak  yang  ada  di  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  dan meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang
Berkaitan  dengan  prinsip  GCG  terdapat  UU  No.  21  Tahun  2008  pada pasal  34  yang  menyebutkan  bahwa  bahwa  bank  syariah  harus  melakukam  tata  kelola yang  baik  dengan  menerapakan  prinsip  akuntabilitas,  profesionalitas,  transparansi, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam menjalankan usahanya.. 125
Pengimplemantasian Corporate Governance pada perbankan syariah dimaksudkan untuk menjadikan bank syariah lebih syariah. Hal ini dikarenakan dalam industri perbankan syariah harus menerapkan beberapa prinsip yang memenuhi syariah diri. Dalam hal operasional, perbankan syariah diharuskan menjalankan prinsip syariah  dengan  benar.  Disisi  lain,  perihal  pengembangan  dan  regulasi  tentang  bank syariah ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam
pengelolaanya  dengan  melaksanakan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  DSN
Good  Corporate  Governance atau  disingkat  GCG  merupakan  sebuah  sistem yang  didesain  untuk  meningkatkan  performa  dari  bank,  melindungi  kepentingan  dari jajaran pengelola serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan nilai etika moral yang  berlaku.    Oleh  karenanya,  untuk  membangun  kepercaayaan  dari  masyarakat kepada bank dan terjaminya kepatuhan kepada prinsip syariah maka perlu diberlakukan GCG sebagai syarat untuk mengembangkan bank kearah yang sehat dan lebih baik.
Upaya untuk menerapkan GCG secara efektif pada bank syariah dilakukan Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 yang kemudian dilengkapi denga  (SEBI)  surat  edaran bank  Indonesia tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance di  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Semenjak dikeluarkanya  peraturan  tersebut  seriap  bank  syariah  diwajibkan  untuk  menerapkan Good  Corporate  Governance serta  melaksanakan self  assessment. an  hal  tersebut  kemudian  membuat  laporan  tentang  penerapan  atas Corporate Governance dalam laporan setiap tahunya
Pengawasan  dari  OJK  terhadap  Perbankan  Syariah  dalam  memperkuat  GCG sangatlah  penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  sa perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah itu akan membuat perbankan syariah menjadi lebih menarik meningkatkan daya saing
Dengan ditetapkanya UU nomor 21 tahun 2011 yang menjadi dasar hukum OJK ang melegitimasi OJK sebagai lembaga yang independen yang memiliki tugas, fungsi dan  regulator.  Selain  hal  tersebut  OJK  juga  memiliki  peran  sebagai  pengawas, pemeriksa dan penyidik sebagaiman diatur dalam UU.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  dan  pengawas,  OJK  memiliki kerjasama  dengan  Bank  Indonesia  dan  memiliki  kewenangan  yang  saling  bersinergi
Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat (1) Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008). Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keungan Lainnya (Bandung: Alfabeta), hlm. 35.

## Good Corporate Governance
(GCG)  adalah  penerapan  prinsip-prinsip  yang digunakan  oleh  para  pihak  yang  ada  di  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  dan meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-
n  prinsip  GCG  terdapat  UU  No.  21  Tahun  2008  pada pasal  34  yang  menyebutkan  bahwa  bahwa  bank  syariah  harus  melakukam  tata  kelola yang  baik  dengan  menerapakan  prinsip  akuntabilitas,  profesionalitas,  transparansi,
pada perbankan syariah dimaksudkan untuk menjadikan bank syariah lebih syariah. Hal ini dikarenakan dalam industri perbankan syariah harus menerapkan beberapa prinsip yang memenuhi syariah diri. Dalam hal operasional, perbankan syariah diharuskan menjalankan prinsip syariah  dengan  benar.  Disisi  lain,  perihal  pengembangan  dan  regulasi  tentang  bank prinsip syariah dalam pengelolaanya  dengan  melaksanakan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  DSN
atau  disingkat  GCG  merupakan  sebuah  sistem yang  didesain  untuk  meningkatkan  performa  dari  bank,  melindungi  kepentingan  dari
kan kepatuhan terhadap regulasi dan nilai etika moral yang  berlaku.    Oleh  karenanya,  untuk  membangun  kepercaayaan  dari  masyarakat kepada bank dan terjaminya kepatuhan kepada prinsip syariah maka perlu diberlakukan
k kearah yang sehat dan lebih baik. 126
Upaya untuk menerapkan GCG secara efektif pada bank syariah dilakukan Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 yang entang Pelaksanaan di  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah.  Semenjak dikeluarkanya  peraturan  tersebut  seriap  bank  syariah  diwajibkan  untuk  menerapkan
self  assessment. Setelah an  hal  tersebut  kemudian  membuat  laporan  tentang  penerapan  atas Good
Pengawasan  dari  OJK  terhadap  Perbankan  Syariah  dalam  memperkuat  GCG sangatlah  penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  saing  dengan perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah itu akan membuat perbankan syariah menjadi lebih menarik meningkatkan daya saing
Dengan ditetapkanya UU nomor 21 tahun 2011 yang menjadi dasar hukum OJK ang melegitimasi OJK sebagai lembaga yang independen yang memiliki tugas, fungsi dan  regulator.  Selain  hal  tersebut  OJK  juga  memiliki  peran  sebagai  pengawas,
an  pengawas,  OJK  memiliki kerjasama  dengan  Bank  Indonesia  dan  memiliki  kewenangan  yang  saling  bersinergi
Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur,
dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  dan  pengawas.  Dalam  ruang  lingkup micropudential dilakukan oleh OJK. Sedangkan dalam ruang lingkup menjadi wewenang dari Bank Indonesia.

## C. KESIMPULAN
Good  Corporate  Governance yang merapkan beberapa prinsip antara lain : profesionalitas, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas  serta  kewaj Bank syariah diharapkan menjadikan bank syariah lebih syariah lagi kerena dalam industri perbankan  syariah  terdapat  keharusan  untuk  memenuhi  prinsip  syariah.  Dalam operasionalnya,  bank  syariah  harus  p Keuangan  (OJK)  belum  mengawasi  dan  memberikan  peraturan  yang  tegas  terhadap perbankan syariah untuk mewajibkan penerapan GCG pada setiap perbankan syariah.
Pengawasan dari OJK terhadap perbankan syariah dal penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  saing  dengan  perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah akan membuat perbankan syariah menjadi lebih menarik dan meningkatkan daya saing
Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah
dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  dan  pengawas.  Dalam  ruang  lingkup dilakukan oleh OJK. Sedangkan dalam ruang lingkup menjadi wewenang dari Bank Indonesia.
Good  Corporate  Governance adalah  suatu  tatakelola  organisasi  atau  korporasi yang merapkan beberapa prinsip antara lain : profesionalitas, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas  serta  kewajaran. Good  Corporate  Governance dalam  penerapanaya  pada Bank syariah diharapkan menjadikan bank syariah lebih syariah lagi kerena dalam industri perbankan  syariah  terdapat  keharusan  untuk  memenuhi  prinsip  syariah.  Dalam operasionalnya,  bank  syariah  harus  patuh  terhadap  prinsip.  Di  sisi  lain  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  belum  mengawasi  dan  memberikan  peraturan  yang  tegas  terhadap perbankan syariah untuk mewajibkan penerapan GCG pada setiap perbankan syariah.
Pengawasan dari OJK terhadap perbankan syariah dalam meperkuat GCG sangatlah penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  saing  dengan  perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah akan membuat perbankan syariah menjadi lebih menarik dan meningkatkan daya saing tersendiri.
an Pengawasan Perbankan Syariah Oleh ...
dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  dan  pengawas.  Dalam  ruang  lingkup dilakukan oleh OJK. Sedangkan dalam ruang lingkup macroprudential
adalah  suatu  tatakelola  organisasi  atau  korporasi yang merapkan beberapa prinsip antara lain : profesionalitas, transparansi, responsibilitas,
dalam  penerapanaya  pada Bank syariah diharapkan menjadikan bank syariah lebih syariah lagi kerena dalam industri perbankan  syariah  terdapat  keharusan  untuk  memenuhi  prinsip  syariah.  Dalam atuh  terhadap  prinsip.  Di  sisi  lain  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  belum  mengawasi  dan  memberikan  peraturan  yang  tegas  terhadap perbankan syariah untuk mewajibkan penerapan GCG pada setiap perbankan syariah.
am meperkuat GCG sangatlah penting,  di  mana  saat  ini  perbankan  syariah  masih  kalah  saing  dengan  perbankan konvensional, dengan memperkuat GCG dipadukan dengan prinsip syariah akan membuat
tersendiri.

## Farhan Zikry
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 179.
Abdul Mujib, Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia, Jurnal Al Vol. 23, No. 2, 2013.
Amir  Machmud  dan  Rukmana,  Bank  Syariah  Teori  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia, Surabaya: Erlangga, 2010), hlm.77.
Andrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1
Andrian Sutedi, Good Corporate Governanc
Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h. 47.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006), 2.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman…, 5
Mawardi,  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Profitabiltas  (ROE)  Pada  Bank  Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010
Mervyn  K.  Lewis  dan  Latifa  M.  Algaud,  Perbankan  Syariah,  terj.  Burhan  Subrata  (Jakarta:  Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208
Moh.  Wahyudin  Zarkasyi  (2008).  Good  Corporate  Governance  Pada  Perusahaan  Badan  Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keung
Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2
PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  Tentang    Pelaksanaan  Good  Corp Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayar 10.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance bagi Bank Umum syariah.
Thomas  S.  Kaihatu,  Good  Cooperate  Gover Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, hlm. 6
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat 1.
Veithzal  Rivai  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk  Management  For  I Pustaka Utama, 2013), hlm.534.
Veithzal  Rivai  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk  Management  For  Islamic  Bank,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.534

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia, Jurnal Al
Amir  Machmud  dan  Rukmana,  Bank  Syariah  Teori  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia,
Surabaya: Erlangga, 2010), hlm.77. Andrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1 Andrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance NKG, 2006), 2.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman…, 5-7.
Mawardi,  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Profitabiltas  (ROE)  Pada  Bank  Umum
Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015”, Jurnal I-Finance, Vol. 2, Nomor 2 Desember 201
Mervyn  K.  Lewis  dan  Latifa  M.  Algaud,  Perbankan  Syariah,  terj.  Burhan  Subrata  (Jakarta:  Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208-239.
Moh.  Wahyudin  Zarkasyi  (2008).  Good  Corporate  Governance  Pada  Perusahaan  Badan  Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keungan Lainnya (Bandung: Alfabeta), hlm. 35.
Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.,h. 2-3.
PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  Tentang    Pelaksanaan  Good  Corp Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayar 10.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate
Governance bagi Bank Umum syariah. Thomas  S.  Kaihatu,  Good  Cooperate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia,  dalam  Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006, hlm. 6-7. Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 34 ayat 1. Veithzal  Rivai  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk  Management  For  Islamic  Bank,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.534.
Veithzal  Rivai  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk  Management  For  Islamic  Bank,  (Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama, 2013), hlm.534
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam,
Amir  Machmud  dan  Rukmana,  Bank  Syariah  Teori  Kebijakan  dan  Studi  Empiris  di  Indonesia,
Irfan Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance
Mawardi,  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Profitabiltas  (ROE)  Pada  Bank  Umum
Finance, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2016.
Mervyn  K.  Lewis  dan  Latifa  M.  Algaud,  Perbankan  Syariah,  terj.  Burhan  Subrata  (Jakarta:  Serambi
Moh.  Wahyudin  Zarkasyi  (2008).  Good  Corporate  Governance  Pada  Perusahaan  Badan  Usaha an Lainnya (Bandung: Alfabeta), hlm. 35.
PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 1 Ayat 10. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  Tentang    Pelaksanaan  Good  Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayar 10.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate
nance  dan  Penerapannya  di  Indonesia,  dalam  Jurnal
slamic  Bank,  (Jakarta:  Gramedia
Veithzal  Rivai  dan  Rifki  Ismal,  Islamic  Risk  Management  For  Islamic  Bank,  (Jakarta:  Gramedia