## MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Djuwairiyah 1 , Abd. Muqit 2 , Heni Listiana 2 .
UNIB Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia. UIN Sunan Ampel Surabaya, East Java, Indonesia. IAIN Madura, East Java, Indonesia.
Djuwairiyah.fawaid@gmail.com, h.abd.muqit@gmail.com, henilistianabisa@gmail.com
ABSTRACT: Educational  institutions  are  institutions  that  allow  to  organize  a  structured  and traditional learning process. In order to improve the quality of education, educational institutions must not only meet the standard criteria for providing education, but also must  be  supported  by  adequate  administration  costs.  The  management  of  this education fund must be based  on the  principles of fairness, efficiency, transparency, and  accountability.  Regarding  the  implementation  of  responsible  and  professional duties,  Allah  swt.  Affirmed:  verily  Allah  has  commanded  all  of  you  to  give  a mandate to his members.
Keywords : Financing Management, Quality of education.

## PENDAHULUAN/ INTRODUCTION
Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi  tujuan  hidupnya  secara  lebih  efektif  dan  efisien.  Pendidikan  sebagai  daya  upaya  untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan  masyarakatnya. 1 Sedangkan  oleh  Muhammad  Nasir  dalam  tulisan  Idiologi  Pendidikan  Islam, pendidikan  didefinisikan  sebagai  suatu  pimpinan  jasmani  dan  ruhani  menuju  kesempurnaan  dan kelengkapan kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. 2
Secara  terminologi,  pendidikan  adalah  suatu  proses  perbaikan,  dan  penyempurnaan  kemampuan dan  potensi  manusia,  juga  terkadang  pendidikan  disebut  sebagai  ikhtiar  manusia  untuk  membimbing kepribadian, pemikiran, sikap tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan. 3 Pendidikan juga disebut sebagai proses transformasi nilai serta pembentukan kepribadian dan bukan sekedar proses transfer  ilmu,  sehingga  pendidikan  lebih  dari  pada  sekedar  pengajaran,  karena  pengajaran  lebih berorientasi  pada  pembentukan  kepribadian  yang  perhatian  dan  minatnya  bersifat  teknis. 4 Karena sejatinya  nilai  tersebut  merupakan  landasan  dan  sumber  terbentuknya  budaya  bangsa.  Perjalanan
1 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.
2 Ibid., 4. 3 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 15.
4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Education p-ISSN (cetak)   : 2598-506X e-ISSN (online)  : 2598-5957
Program Magister Pendidikan Agama Islam FAI Universitas Yudharta Pasuruan http://jurnal.yudharta.ac.id/index.php/ims
Volume 4 Nomor 2 April 2021
Volume xx Nomor xx Desember 2020
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
perkembangan budaya tersebut kemudian sebagai upaya manusia untuk mencapai kehidupan sejahtera, bahagia dan merata bagi seluruh warga. 5
Oleh karena itu, budaya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. 6 Agama sendiri dapat diartikan sebagai petunjuk Tuhan yang mangandung tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong manusia dalam usaha menempatkan dirinya dalam keseluruhan, keseimbangan, dan keserasian dalam hubungan hidup manusia baik dengan dirinya sendiri, Tuhan, dan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup lebih baik. 7 Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU RI No. 02 tahun 1989 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  BAB  II  pasal  4,  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  seutuhnya.  Manusia  seutuhnya  adalah  manusia  yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengakui serta bertakwa kepada-Nya, berbudi pekerti luhur, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani. 8
Pendidikan  Nasional,  dalam  tujuannya  untuk  membentuk  dan  meningkatkan  manusia  yang bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartaba. 9 Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, pendidikan agama diberikan kepada seluruh warga Negara dari semua tingkatan (jenjang), jalur sekolah (negeri maupun swasta). 10
Proses kependidikan untuk bisa sampai pada tujuan, diperlukan sebuah institusi atau kelembagaan pendidikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan keberlangsungan pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan. 11 Lembaga  pendidikan  merupakan  suatu  institusi,  media,  forum  atau  situasi  dan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran secara terstruktur maupun secara tradisi. 12
Di samping adanya institusi pendidikan, ada beberapa kriteria dan standat penedidikan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kependidikan, maka tidak akan pernah terlepas dari faktor pembiayaan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa:  Pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan prinsip  keadilan,  efisiensi,  tranparansi,  dan  akuntabilitas.  Di  samping  itu  terkait  dengan  pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan profesional, Allah swt. berfirman:
5 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi  Pendidikan Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 23.
6 Ibid. , 23. 7 Ibid. , 24.
8 UU RI No. 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 4.
9 PP. RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 4.
10 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi  Pendidikan Islam , 27.
11 M.  Arifin, Ilmu  Pendidikan  Islam:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Berdasarkan  Pendekatan  Interdisipliner ,  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2000), 83.
12 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 121.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
.اهِلْهَأ لىِإ  ِتناامَْلْا اوُّدَؤُ ت ْنَأ ْمُكُرُمَْيَ ََّللَّا َّنِإ
13
Sesungguhnya  Allah  memerintah  kepada  kamu  sekalian  untuk  memberikan  amanat  kepada ahlinya. 14

## METODE/METHOD
HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

## A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

## 1. Manajemen Keuangan
Manajemen adalah suatu proses atau sebuah kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan  sekelompok  orang  menuju  suatu  tujuan  organisasional  atau  maksud-maksud  yang nyata.  Manajemen  adalah  suatu  kegiatan  yang  pelaksanaannya  disebut managing (pengelolaan), sedangkan pengelolanya disebut manager atau pengelola. 15
Menurut  Suad  Husnan,  manajemen  keuangan  adalah  berkaitan  dengan  pengumpulan  dan pengalokasian dana untuk pembiayaan atau pembelanjaan dalam berbagai kegiatan secara efektif dan efisien. 16
Sedang  Van  Horne  menyatakan  bahwa  manajemen  keuangan  adalah  seluruh  aktivitas  yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuan secara menyeluruh.
Pada  dasarnya  manajemen  keuangan  bukan  hanya  dibutuhkan  oleh  sebuah  organisasi  yang orientasinya pada profit margin, namun juga konsep serta teorinya dapat diterapkan pada individu dan juga pada organisasi non-profit yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. 17

## 2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Konsep  manajemen  dibangun  atas  dasar  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  konsep biaya. Nanang Fattah dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini mendefinisikan biaya pendidikan sebagai  sejumlah  uang  yang  dihasilkan  dan  dibelanjakan  untuk  berbagai  keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan  sarana  prasana  pendidikan,  pengadaan  alat-alat  pelajaran,  alat  tulis  kantor,  kegiatan ekstrakurikuler,  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kependidikan.  Secara  teoritis  konsep  biaya pendidikan  sama  dengan  di  bidang  lain,  yaitu  lembaga  pendidikan  dipandang  sebagai  produsen
13 QS. al-Nisa>’ (4): 58.
14 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 128.
15 George R. Terry dan Leslie W Rue, Dasar-Dasar Manajemen , (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 1.
16 Ni Luh Putu Wiagustini, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan , (Bali: Udayana University Press, 2010), 5.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
jasa pendidikan yang menghasikan keahlian, kketerampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai- nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.
Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 18
Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam mengelola dana memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. 19

## 3. Bidang Manajemen Fungsional
Sebuah  organisasi  merupakan  sistem  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  berkaitan  satu dengan  yang  lainnya,  masing-masing  unsur  tidak  dapat  berdiri  dan  berjalan  sendiri. Manajemen hubungannya dengan organisasi dapat diartikan sebagai pengelolaan untuk mengerjakan pekerjaan dalam mancapai tujuan dibutuhkan kerjasama dengan orang tertentu dalam sebuah organisasi. Di sini kemudian manajemen diartikan kerjasama yang dikelola untuk mencapai tujuan. 20
Oleh  karena  itu  bidang  fungsional  manajemen  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  namun  harus dibedakan  menjadi  berikut  ini: 21 Pertama ,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  unsur terpenting dari keberhasilan suatu organisasi, oleh karena di dalamnya berisi tata aturan mengenai karyawan.  Karena  itu,  manajer  (pengelola)  tidak  boleh  menganggap  karyawan  sebagai  faktor biaya,  tapi  harus  melihat  dari  sisi  kemanusiaan. Kedua ,  manajemen  operasi/produksi merupakan kegiatan  yang  mengatur  mengenai  hal  penciptaan  dan  penambahan  kegunaan,  fungsi,  manfaat ( utility ) dari barang  atau jasa. Ketiga , manajemen pembelanjaan/keuangan diartikan sebagai suatu kegiatan  atau  aktivitas  untuk  mendapatkan  dana  yang  dibutuhkan  serta  aktivitas  penggunaan dalam hal  mengatur serta mengelola dana  tersebut  agar efisien dan efektif. Keempat ,  manajemen pemasaran.  Manajemen  pemasaran  melakukan  2  fungsi,  yaitu  merencanakan  dan  menerapkan rencana.  Dalam  melakukan  fungsi  perencanaan,  seorang  manajer/pengelola  harus  menetapakan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, juga cara agar bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

## 4. Tujuan Manajemen Keuangan
Pelaksanaan suatu manajemen harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan manajemen keuangan pendidikan untuk menggali dana keuangan pendidikan dari sumber-sumber dana pendidikan, dan dipergunakan  secara  efektif  dan  efisien,  serta  tidak  melanggar  aturan.  Dalam  hal  ini,  tujuan
18 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , (Bandung: Alfabeta, 2013), 73-74.
19 Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern , (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 39.
20 AM. Kadarman, Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen , (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 10.
21 Ibid ., 11-15.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
manajemen  keuangan  pendidikan  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  yang berhubungan dengan pendidikan sesuai dengan perencanaannya.
Secara  umum  tujuan  manajemen  keuangan  pendidikan  adalah:  1)  meningkatkan  efektifitas dan  efisiensi  pemakaian  keuangan  pendidikan,  2)  meningkatkan  akuntabilitas  dan  tranparansi keuangan pendidikan, dan 3) meminimalisir penyalahgunaan anggaran. 22
Ditilik  dari  segi  normatifnya,  tujuan  dari  manajemen  keuangan  tidak  lain  adalah  untuk memaksimumkan nilai dan kemakmuran masyarakat pendidikan. 23

## 5. Penganggaran Lembaga Pendidikan
Proses  kegiatan  atau  proses  penyusunan  anggaran  disebut  penganggaran.  Anggaran  sendiri oleh  Nanang  Fattah  diartikan  sebagai  rencana  operasional  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif dalam  bentuk  satuan  uang  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 24
Ada beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi, di antaranya: 25 Pertama , sebagai alat perencanaan, yakni mengharuskan organisasi tahu apa yang akan dilakukan dan kemana arah kebijakan dibuat. Kedua , sebagai alat pengendalian sehingga dapat menghindari pengeluaran yang terlalu  besar  atau  adanya  penggunaan  dana  yang  tidak  semestinya. Ketiga ,  sebagai  alat  kebijakan agar  dapat  menentukan  arah  kebijakan  tertentu. Keempat ,  sebagai  alat  politik  dapat  melihat komitmen  pengelola  dalam  melaksanakan  program  yang  telah  ditetapkan. Kelima ,  sebagai  alat koordinasi dan komunikasi agar dapat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan apa yang harus dilakukan  oleh  masing-masing  unit  melalui  dokumen  anggaran  yang  komprehensif. Keenam , sebagai alat penilaian kinerja agar dapat menjadi ukuran yang bisa dijadikan patokan dari sebuah unit kerja telah mencapai suatu target, baik terlaksananya aktivitas maupun efisiensi biaya. Ketujuh , sebagai  alat  motivasi  dapat  dijadikan  alat  komunikasi  dengan  menjadikan  nilai  nominal  yang tercantum sebagai target pencapaian.
Selanjutnya  model  pelaporan  keuangan  yayasan  menggunakan  model  pelaporan  akuntansi dengan  asumsi  bahwa: 26 Pertama ,  entitas  bisnis  terpisah  artinya  yayasan  dianggap  suatu  entitas bisnis terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya (UU No. 16 tentang Yayasan tahun 2001 Bab II Pasal 9 angka 1). 27 Kedua , Asumsi berkelanjutan, bahwa yayasan sebagai lembaga nirlaba dianggap akan  senantiasa  hidup  dan  beraktivitas.  Artinya  semua  pencatatan  dibuat  dengan  asumsi  bahwa yayasan  akan  tetap  beroperasi  pada  periode  ke  depan  sepanjang  tidak  dinyatakan  lain  dalam
22 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.
23 V. Wiratna Sujarweni, Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan hasil Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, t,th), 9.
24 Abu Bakar, Taufani C. Kurniatun, Manajemen Pendidika: Manajemen Keuangan Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2015), 258.
25 Abu Bakar, Taufani C. Kurniatun, Manajemen Pendidikan: Manajemen Keuangan Pendidikan , (Bandung: Alfabeta, 2015), 259.
26 Manahan Tampubolon, Perencanaan dan Keuangan Pendidikan , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 187-188.
27 Berbunyi:”Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekeayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
anggaran dasarnya. Ketiga , harga yang wajar, semua transaksi merupakan konsep dari model ideal, artinya  sampai  ditemukan  bukti  valid  maka  suatu  transaksi  dianggap  sebagai  dokumen  dasar untuk pencatatan transaksi laporan keuangan. Keempat , pencatatan dalam satuan moneter artinya transaksi  apa  pun  yang  berpengaruh  pada  entitas  yayasan  harus  diterjemahkan  dalam  satuan moneter. Kelima ,  ketepatan  waktu,  untuk  dapat  mengatakan  suatu  informasi  tepat  waktu  atau terlambat maka dibutuhkan suatu tenggat waktu, maka apabila informasi diberikan setelah tanggal tenggat,  informasi  tersebut  baru  bisa  dikatakan  terlambat. Keenam ,  proses  penandingan  antara pendapatan dengan biaya. Ketujuh , konservatif atau kehati-hatian.

## B. Prinsip dan fungsi pembiayaan pendidikan

## 1. Prinsip pembiayaan pendidikan
Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 48, yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  publik. 28 Secara  garis  besar  ada  lima  prinsip  dalam manajemen pembiayaan.
a. Akuntabilitas  ( accountability ),  proses  manajemen  pembiayaan  pendidikan  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  dan  hukum,  dari  mana  dana  diperoleh  dan  bagaimana dana dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
b. Transparan  ( Transparancy ),  proses  manajemen  pembiayaan  pendidikan harus  dilakukan  secara transparan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini direalisasikan dengan bentuk laporan pengelolaan dana kependidikan yang ada.
c. Integritas ( Integrity ), pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus memiliki integritas, baik dari sistem yang dibangun maupun sumber daya manusia yang menjalankan.
d. Konsistensi ( Consistency ), pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini tetap memperhatikan  dinamika  dan  perkembangan  dunia  pendidikan  dan  permintaan  masyarakat pendidikan.
e. Efektif  dan  Efisien,  pengelolaan  dana  pendidikan  harus  dilakukan  secara  efektif,  efisien  dn fokus  pada  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Prinsip  ini  menjadi  inkator  produktifitas  lembaga pendidikan. 29
Menurut  Rusdiana  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  penggunaan keuangan:
a. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis.
28 Manahan Tampubolon, Perencanaan dan Keuangan Pendidikan , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 189.
29 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , 75-76,  lihat Manahan Tampubolon, Perencanaan dan Keuangan Pendidikan , (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 189..
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
c. Persesuaian dengan kemampuan. 30

## 2. Fungsi manajemen pembiayaan pendidikan
Manajemen diartikan sebagai suatu bentuk kerja, sehingga diperlukan seorang manajer untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan tersebut adalah fungsi dari manajemen yang  terdiri  dari  beberapa  unsur. 31 Pertama , Planning atau  perencanaan,  yaitu  untuk  menentukan tujuan apa yang akan dicapai dari suatu periode tertentu yang akan datang disertai dengan suatu cara agar dapat mencapai tujuan tersebut.
Kedua, Organizing atau  pengorganisasian,  yaitu  untuk  mengelompokkan  serta  menentukan kegiatan sebagai pelaksanaan dengan pembagian serta penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga , Staffing /kepegawaian, yaitu menentukan keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Keempat , Motivating /pemotivasian,  yaitu  memberikan  pengaruh  dengan  cara  mengarahkan  atau menyalurkan  prilaku  manusia  ke  arah  tujuan-tujuan. Kelima , Controlling atau  pengawasan,  yaitu dengan  mengukur  pelaksanaan  untuk  mencapai  tujuan,  merangkum  sebab  penyimpangan  dan mengambil tindakan preventif untuk langkah evaluasi dan perbaikan.
Dalam fungsi pembiayaan pendidikan setidaknya ada tiga:
a. Optimalisasi  sumber  dana,  fungsi  manajemen  pembiayaan  pendidikan  adalah  optimalisasi sumber  pembiayaan  yang  diperoleh,  sehingga  mengantarkan  pada  lulusan  pendidikan  yang berkualitas.
b. Alokasi,  alokasi  pembiayaan  pendidikan  merupakan  proses  financial  decision.  Dan  kebijakan dalam menentukan alokasi pembiayaan pendidikanini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan.
c. Distribusi,  distribusi  merupakan  proses  penyaluran  dana  sesuai  dengan  alokasi  yang  telah ditentukan. 32

## C. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan
Manajemen  setidaknya  mempunyai  tiga  ruang  lingkup,  yaitu  perencanaan  keuangan  ( budgeting ), pelaksanaan ( akunting ), dan tahap penilaian atau evaluasi ( auditing ). 33

## 1. Perencanaan keuangan ( budgeting )
Penganggaran  ( budgeting )  merupakan  kegiatan  penyusunan  anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan
30 Rusdiana, Pengelolaan Pendidikan , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 229.
31 Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern , 9-12.
32 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , 74.
33 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , 76.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.
Pendekatan  makro  mendasarkan  perhitungan  keseluruhan  jumlah  pengeluaran  pendidikan yang  diterima  dari  berbagai  sumber  dana  kemudian  dibagi  jumlah  murid.  Pendekatan  mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.
Menurut  Mulyana  dengan  mengutip  pendapat  Morphet  dalam  Jaja  Jahari  dan  Amirulloh Syarbini  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengangggaran  biaya  pendidikan  adalah sebagai berikut:
a. Anggaran belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
b. Mengembangkan sistem perencanaan yang efektif.
c. Memonitor  dan  menilai  lulusan  pendidikan  secara  terus  menerus  dan  berkesenambungan sebagai bahan perencanaan berikutnya.

## 2. Pelaksanaan ( akunting )
Akunting  digunakan  untuk  menggambarkan  hasil  kegiatan  ekonomi.  Pelaksanaan  keuangan sekolah dari sumber-sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yakni penerimaan dan  pengeluaran.  Keduanya  ini  harus  dibukukan  sesuai  prosedur  pengelolaan  selaras  dengan dengan ketentuan atau kesepakan bersama.
3. Tahap penilaian atau evaluasi ( auditing ).
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat  diukur  mengenai  suatu  entitas  ekonomi  yang  dilakukan  seorang  yang  kompeten  dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Secara  sederhana  pengawasan  terdiri  dari  memantau  ( monitoring ),  menilai  dan  melaporkan. Proses  evaluasi  ini  harus  dilakukan  agar  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  manajemen keuangan  berjalan  efektif  dan  efesien    serta  tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam prosesnya. 34
D. Peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen pembiayaan pendidikan

## 1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  istilah  peningkatan  berasal  dari  kata  dasar  tingkat yang berarti tinggi rendah martabat kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban dan sebaginya. 35
34 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , 77-78.
35 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1198.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Sedangkan  pendidikan  adalah  sebuah  usaha  yang  sangat  ditentukan  oleh  cara,  sifat,  dan proses  pengambilan  keputusan  sehingga  gambarannya  terdapat  banyak  komponen  yang  ikut berproses  di  dalamnya. 36 Pendidikan  merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi  muda  untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Menurut Ki  Hajar  Dewantara  dalam  Azyumardi  Azra,  pendidikan  diartikan  sebagai  daya  upaya  untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam  dan  masyarakatnya. 37 Sedangkan  oleh  Muhammad  Nasir  dalam  tulisan  Idiologi  Pedidikan Islam,  pendidikan  didefinisikan  sebagai  suatu  pimpinan  jasmani  dan  ruhani  menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. 38 Secara terminologi, pendidikan  adalah  suatu  proses  perbaikan,  dan  penyempurnaan  kemampuan  dan  potensi manusia,  juga  terkadang  pendidikan  disebut  sebagai  ikhtiar  manusia  untuk  membimbing kepribadian, pemikiran, sikap tingkah laku  sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan. 39
Kualitas atau mutu dapat didefinisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang  atau  jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang diharapkan oleh pelanggan. 40 Dengan kata lain bahwa mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. 41
Mutu  pendidikan  pada  dasarnya  mencakup  keseluruhan  proses  pendidikan,  yaitu  input, proses  dan  output  pendidikan.  Untuk  mengahsilkan  input,  proses  dan  output  pendidikan  yang bermutu  harus  dilakukan  dengan  manajemen  yang  baik  dan  benar  sehingga  berdampak  kepada efisiensi pelaksanaan program, dan peningatan kualitas dan mutu pendidikan. 42
Jadi,  kualitas  pendidikan  adalah  kemampuan  lembaga  dan  sistem  pendidikan  dalam memberdayakan  sumber-sumber  pendidikan  untuk  meningkatkan  kualitas  yang  sesuai  dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.
Menurut  Zamroni,  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  suatu  proses  yang  sistematis  yang terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan belajar dengan tujuan agar target pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 43
36 Manahan Tampubolon, Perencanaan dan Keuangan Pendidikan ,  (Jakarta: MItra Wacana Media, 2015), 11.
37 Azyurmadi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 4.
38 Azyurmadi Azra, Pendidikan Islam:…., 4.
39 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 15.
40 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam…. , 295.
41 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan , (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 56.
42 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Hand Book of Education Management; Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 386.
43 Zamroni. Meningkatkan Mutu Sekolah . (Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007), 2.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Jadi peningkatan mutu pendidikan adalah kamajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga  menghasilkan  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan.
Layaknya sebagai organisasi, maka pendidikan memerlukan adanya sebuah manajemen agar bisa  mencapai  tujuannya  serta  meningkatkan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  itu diperlukan  adanya  perencanaan  yang  harmonis  dan  terarah.  Manajemen  pendidikan  merupakan hal  vital  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  sehingga  dapat  mencapai  tujuan,  meningkatnya kualitas,  efektifitas,  dan  efisiensi  pendidikan.  Maka  dari  itu  untuk  memicu  hasil  ( out  put )  yang berkualitas, maka manajemen pendidikan harus tertata dengan baik. 44
Kemudian,  pada  dasarnya  pengertian  kualitas  dalam  istilah  lain  yaitu  mutu  adalah  beragam sesuai dengan siapa yang mendefinisikan, para pakar pun memiliki perbedaan dalam memberikan gambaran tentang mutu. Salah satu pakar tersebut adalah Philip Crosby yang terkenal dengan dua idenya  mengenai  mutu. Pertama ,  bahwa  mutu  adalah  gratis,  artinya  pemborosan  dan ketidakefisienan pada sistem dapat dihemat dan dibayar oleh program peningkatan mutu. Kedua , bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan seluruh hal yang tidak mencerminkan mutu dapat dihapus seluruhnya jika lembaga memiliki keinginan kuat untuk menghilangkannya. 45
Oleh  karena  itu,  mutu  dapat  didefinisikan  sebagai  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh dari  barang  atau  jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang diharapkan oleh pelanggan. 46 Dengan kata lain bahwa mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. 47
Ketika  berusaha  untuk  mendefinisikan  serta  memahami  makna  mutu  dalam  pendidikan, maka  terlebih  dulu  mengetahui  bagian  yang  terpenting  dari  pendidikan  yaitu  produk  serta pelanggan  pendidikan  itu  sendiri.  Produk  dari  pendidikan  adalah  pelajar  atau  peserta  didik. 48 Peserta  didik  yang  dihasilkan  melalui  proses  pendidikan  adalah  para  lulusan  yang  memiliki kemampuan melaksanakan perannya untuk masa yang akan datang. 49
Sebenarnya  di  dalam  konteks  pendidikan,  bahwa  pengertian  kualitas  atau  mutu  mengacu pada proses pendidikan dan hasil dari pada pendidikan itu sendiri. Lalu selanjutnya dari konteks proses  pendidikan  inilah  yang  akan  melibatkan  beberapa  aspek,  di  antaranya  bahan  ajar, metodologi,  sarana  sekolah,  dukungan  administrasi  serta  sumber  daya  lainnya  yang  mendukung penciptaan suasana pendidikan yang kondusif.
44 Ibid., 12-14.
45 D. Deni Koswara, Cepi Triatna, Manajemen Pendidikan: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan , 2015, 294.
46 Ibid , 295.
47 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan , (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 56.
48 Ibid., 61.
49 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 78.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Lalu  ketika  membahas  kualitas  dilihat  dari  sisi  hasil  pendidikan,  maka  akan  mengacu  pada hasil atau prestasi yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Hasil pendidikan dapat berupa hasil test  kemampuan  akademis,  misalnya  ujian  akhir  sekolah,  ujian  nasional  dan  dapat  pula  hasil pendidikan atau prestasi bidang lainnya seperti olahraga, seni atau keterampilan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  yang  berkualitas  yaitu  pendidikan  yang  dapat menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  kemampuan  dasar  untuk  belajar,  sehingga  dapat  mengikuti bahkan  menjadi  pelopor  dalam  pembaharuan  dan  perubahan  dengan  cara  memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. 50

## 2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Peningkatan Mutu
Manajemen biaya pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai  keperluan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  mencakup  gaji  guru,  peningkatan kemampuan  profesional  guru,  pengadaan  sarana  prasana  pendidikan,  pengadaan  alat-alat pelajaran,  alat  tulis  kantor,  kegiatan  ekstrakurikuler,  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan kependidikan. Secara teoritis konsep biaya pendidikan sama dengan di bidang lain, yaitu lembaga pendidikan  dipandang  sebagai  produsen  jasa  pendidikan  yang  menghasilkan  keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan.
Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 51
Manajemen pembiayaan menjadi niscaya untuk melahirkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, yaitu pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalah yang akan dihadapi  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang  sesuai  dengan  harapan  atau  tujuan  pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif, kondusif dan efisien.

## KESIMPULAN/CONCLUSION
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana  dan  mendistribusikannya  sebagai  fasilitas  pendukung  proses  pembelajaran  sehingga  tercipta proses  pembelajaran  yang  efektif,  kondusif  dan  efisien.  Manajemen  pembiayaan  merupakan keputusan  secara  keseluruhan  aktivitas  mengenai  usaha  dalam  memperoleh  dan  mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.
50 Abdul Chafidz, Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya, (MPA No. 142, 1998), 39.
51 Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini, Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi , (Bandung: Alfabeta, 2013), 73-74.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
2. Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan,  yaitu: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga dengan memperhatikan beberapa prinsip itu dana pendidikan bisa berdaya guna.
3. Manajemen  pembiayaan  pendidikan  setidaknya  mempunyai  tiga  ruang  lingkup,  yaitu  perencanaan keuangan ( budgeting ), pelaksanaan ( akunting ), dan tahap penilaian atau evaluasi ( auditing ). Tiga unsur ruang lingkup ini menjadi penting untuk mengantarkan dana pendidikan supaya berdaya guna.
4. Peningkatan mutu pendidikan adalah kamajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan  kualitas  dan  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES
Al-Qur’an al-Karim Agusta, Rizki, “Sentralisasi
&
Desentralisasi”.
http://accounting-
media.blogspot.co.id/2013/06/sentralisasi-desentralisasi.html, 19-05-2018, 20.03 WIB
Arifin,  M.  Ilmu  pendidikan  Islam:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Berdasarkan  Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Azra,  Azyumardi.  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru.  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2002.
Bakar,  Abu,  Taufani  C.  Kurniatun.  Manajemen  Pendidikan:  Manajemen  Keuangan  Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.
Departemen Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahannya. Surabaya: Mahkota, 1989.
Chafidz, Abdul. Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya. MPA No. 142, 1998.
Feisal, Jusuf Amir. Reorientasi  Pendidikan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Hamalik, Oemar. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Jahari,  Jaja  dan  Amirulloh  Syarbini.  Manajemen  Madrasah:  Teori,  Strategi  dan  Implikasi.  Bandung:
Alfabeta, 2013.
Kadarman, AM., Jusuf Udaya. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta:  Prenhallindo, 2001.
Koswara,  D.  Deni,  Cepi  Triatna.  Manajemen  Pendidikan:  Manajemen Peningkatan  Mutu  Pendidikan, 2015.
Lincoln dan Guba. Effective Evaluation. San Fransisco: Jossey-Bass Pulisners, 1981.
Machali,  Imam  dan  Ara  Hidayat,  The  Hand  Book  of  Education  Management;  Teori  dan  Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Mahmud. Model Model Kegiatan di Pesantren. Tangerang: Media Nusantara, 2006.
Mujib, Abdul, et.al. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
Najmudin. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Roqib,  Moh.  Ilmu  Pendidikan  Islam:  Pengembangan  pendidikan  Integratif  di  Sekolah,  Keluarga  dan Masyarakat. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.
Rusdiana. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Sallis, Edward. Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Jogjakarta: IRCiSoD, 2011.
Sujarweni, V. Wiratna. Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru, t,th.
Tampubolon, Manahan. Perencanaan dan Keuangan Pendidikan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
Terry, George R., Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Indonesia,  Manajemen  Pendidikan.  Bandung: Alfabeta, 2009.
Ula. S. Shoimatul. Buku Pintar Teori-Teori Manajemen Pendidikan Efektif, Yogyakarta: Berlian, 2013.
Wiagustini, Ni Luh Putu. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Bali: Udayana University Press, 2010. Zamroni. Meningkatkan Mutu Sekolah. Jakarta: PSAP Muhamadiyah, 2007.