## Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif
Retorative Justice
Usman 1 ; Andi Najmi 2 ;  Maryati M 3 ;  Musyaiyadah M 4
1,2,4 Fakultas Hukum Universitas Jambi,
3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari e-mail : usman.marjamat@unja.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mengidentifikasi asas hukum adat dalam penyelesaian perkara kekerasan  dalam  rumah  tanga  (KDRT)  di  Kabupaten  Batang  Hari  serta menggambarkan  relevansi  proses  penyelesaian  perkara  KDRT  menurut secara  adat  sebagai  model  penyelesaian    KDRT  melalui restoratif  justice . Artikel ini  disusun  dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data  dihimpun  melalui  wawancara  mendala  dan  dokumentasi  kasus penyelesaian KDRT di Kabupaten batang Hari.  Analis data dilakukan dengan metode  deskriftif  dan  analisis  antar  kasus.  Penelitian  menemukan  bahwa penyelesaian  KDRT  secara  adat  dilakukan  secara  musyawarah  dengan difasilitasi oleh keluarga, tokoh adat, kepala desa sebagai pembina adat, dan anggota  kepolisian  dalam  hal  perkara  telah  dilaporkan  ke  Kepolisian. Penyelesaian  didasarkan pada  prinsip  kekeluargaan, prinsip perdamaian, prinsip  untuk  memperbaiki  hubungan,  prinsip  musyawarah  mufakat  multi pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. 2).  Prinsip penyelesaian perkara KDRT  secara  adat  di  Kabupaten  Batang  Hari  memiliki  kesamaan  dengan prinsip penyeesaikan pekara pidana melalui kara pidana melalui  restorative justice.    Melihat  manfaat  positif  penyelsaian    KDRT    secara  adat  dalam menjamin  keutuhan  keluarga  maka  dapat  dijadikan  model  penyeesaian KDRT dalam pembaharuan hukum penyelesaian KDRT baik sebagai model restorative justice maupun model yang berdiri sendiri.
Kata  Kunci  :    Hukum  Adat,    Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,    Retorative Justice

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT), Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini,  KDRT dimaknai  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kasus KDRT di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumentasi Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan),    Selama 17 tahun  (2004 –  2020)  terdokumentasikan    544.452  kasus  KDRT/RP  yang meliputi Kekerasan terhadap Isteri (KTI), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP),  Kekerasan  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT),  dan  Kekerasan Relasi Personal lainnya (Komnas Perempuan, Maret 2021).
Jumlah  tersebutbelum  menunjukkan  keseluruhan  kejadian.  Karena  masih manyak masih banyak yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui. Hal ini karena KDRT  sulit  diungkap  kejadiannya.  Hal  ini  menurut  Laely  Wulandari  (2016) antara  lain  disebabkan  oleh, pertama, KDRT  terjadi  dalam  lingkup  rumah tangga  yang  bersifat  privasi,  sehingga    orang  lain  tidak  boleh  ikut  campur.
Kedua, secara  struktural  korban  adalah  pihak  yang  lemah  secara  ekonomi. Ketiga, kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  hak-hak  hukum  yang dimilikinya. Keempat , adanya stigma sosial bahwa kekerasan dipahami sebagai hal  yang  wajar  dalam  kerangka  pendidikan,  sehingga  korban        enggan melaporkan pada penegak hukum karena khawatir   dipersalahkan (blame the victim). Kondisi  tersebut  tidak  saja  menyulitkan  untuk  melakukan  pendataan terhadap  terjadinya  KDRT,  tetapi  juga  menyulitkan  upaya  penagakkan hukumnya.
Berdasarkan  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (UU PKDRT), dilakukan  melalui mekanisme sistem  peradilan  pidana,    didasarkan  pada  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses tersebut menempatkan keluarga sebagai pelaku dan korban yang harus berhadapan di muka sidang pengadilan. Konsekuensinya  tidak  jarang  keutuhan  keluarga  menjadi  rusak  bahkan berujung pada perceraian. Karena konsep kepastian hukum dan keadilan, dan dalam  kontek  KDRT  kurang  memperhatikan  kemanfaatan  hukum.  Berbeda dengan  konsep  restorative  justice,  sebagaimana  disebutkan  Mulyadi  (2008) tergambar  dalam  tabel  1,    yang  mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak, termasuk korban KDRT.  Oleh karena itu perlu  dicari jalan tengah yang  dapat menjembatani  antara  penyelesaian  KDRT  sebagai  sengketa  hukum  dengan penyelesaian  sengketa  keluarga  yang  dapat  menjamin  keutuhan  suatu keluarga.

## Tabel. 1 Perbandingan Prinsip Keadilan Retributive dan Keadilan restorative
Tema Pokok Keadilan Retributive Keadilan Restorative 1.  Orientasi keadilan Kepada  pelanggar  dan  karena pelanggarannya Kepada kepentingan korban 2.  Kejahatan Melanggar Negara Melanggar hak perseorangan 3.  Korban Negara Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, Negara dan pelanggar sendiri
4.  Sistem Peradilan 5.  Pidana Mengadili pelanggar dan menjatuhkan  pidana  sebagai rasionalisasi pembalasan Menyelesaikan  konflik  antara pelanggaran 6.  Pemidanaan Pidana  bersifat  pembalasan atas pelanggaran hukum pidana Pertanggung jawaban pelanggar  terhadap  akibat perbuatannya 7.  Korban dalam Sistem peradilan Pidana Bersifat pasif Bersifat aktif
Sumber : Mulyadi (2008).
Berdasarkan    KUHAP,  kecuali  untuk  peradilan  anak,  pada  dasarnya  perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.  Konsep penyelesaian  perkara  tersebut  secara  ketat  dan  kaku  dirasakan  telah menimbulkan  ketidak  adilan  dan  bertolak  belakang  dengan  tunutan  keadilan yang  dikembangkan  di  tengah-tengah  masyarakat  Rahardjo,  S  (2010). Sehingga dalam praktiknya  di berbagai daerah di Indonesia banyak  perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan secara adat (Zulfa, EA, 2010) .    Penelitian  Huda  (2013),  terhadap  konsep small  claim  court, menunjukkan  bahwa  dalam  kenyataan  dewasa  ini  praktik  penerapan mekanisme small  claim  court dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia  sudah banyak  diterapkan  dalam  berbagai  sengketa-sengketa  yang  terjadi  dalam masyarakat,  terutama  terhadap  tindak  pidana-tindak  pidana  yang  sifatnya ringan  dan  tidak  sulit  pembuktiannya.  Begitu  juga  dalam  hukum  adat, masyarakat  lebih  mengutamakan  musyawarah  dalam  menyelesaikan  konflik yang terjadi dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kedua belah pihak yang  bersengketa,  sehingga  dukungan  terhadap small  claim  court untuk menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  semakin  menguat.  Kenyataan  ini menujukkan    di  samping  penyelesaiannya  perkara  melalui  sistem  peradilan pidana,    penyelesaian  perkara  pidana  secara  adat  menjadi  alternanif  bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.
Materi  hukum  Indonesia,  selain  hukum  yang  tertulis  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Negara,  di  Indonesia  juga  diakui hukum  adat  yang  tidak  tertulis  seabagai  sumber  hukum.  Keberadaan  hukum adat diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945,  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionilnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-  undang.  Demikian  pula  d  dalam  Pasal  28  I  ayat  (3),  bawa  identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisionil  dihormati  selaras  dengan perkembangan jaman dan peradaban.
Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman  suku bangsa dan  budaya, yang di dalamnya juga mencakup nilai-nilai dan  kaedah hukum  adat.  Kabupaten  Batang  Hari  merupakan  salah  satu  kabupaten  di Provinsi  Jambi  yang  secara  sosiologis  masyarakatnya  masih  menjadikan hukum  adat  sebagai  patokan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hukum  adat  di Kabupaten  Batang  Hari  merupakan  bagian  dari  hukum  adat  Melayu  Jambi.
Menurut  Supian  (2017),    Lembaga  adat  melayu  Jambi  merupakan  mitra pemerintah  dan  pembangun  dan  menggampil  kebijakan-kebijakan  yang menyangkut  mayarakat  Jambi.  Lembaga  adat  memberi  masuk-masukan  dan pembinaan-pembinaan  pada  norma-norma,  nilai-nilai  budaya  masyarakat Jambi.   Lembaga ada dan pemerintahan bermitra bersama-sama menciptakan lingkungan  yang  kondusif  demi  terciptanya  kedamaian  dan  lancarnya pembangunan  di  Jambi.  Dalam  menjaga  dan  mewariskan  nilai-nilai  budaya, adat istiadat, dan hukum adat secara kelembagaan di Kabupaten Batang Hari terdapat Lembaga Adat, yang disebut dengan “Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor   6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.
Dalam  kaitannya  dengan  dengan  penyelesaian  kasus  KDRT  secara  adat, diketahui      pada  2016  tercatat  sebanyak  17    laporan  KDRT  (Rahayu,  2016), tahun  2021  tercatat  25  kasus  (Zulkipli,  2021)  sebagian  dari  kasus  tersebut diselesaikan  secara  adat.    Berkenaan  dengan  hal  tersebut,    artikel  ini  fokus pada dua permaalahan. Pertama, asas dan kaedah penyelesaian KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari. Kedua,  relevansi penyelesaian KDRT secara adat  di  Kabupaten  Batang  Hari  sebagai  model  penyelesaian  KDRT  melalui restorative justice.  Mengacu pada permasalahan sebagiamana diurakan dalam latar belakang artikel ini, maka terdapat dua permasalahan yang dibahas, yaitu:
a.  Asas dan kaedah apa yang diterapkan dalam  penyelesaian kdrt secara adat di kabupaten batang hari
b.  Bagaimana relevansi penyelesaian kdrt secara adat dengan model penyelesaian perkara pidana melalui restorative justiece

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris.  Selain  bahan  hukum  primer  dari  perundang-undangan  dan  bahan hukum  skunder  literatur  hukum,  data  penelitian  dihimpun  melalui  wawancara mendalam dan dokumentasi kasus yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari. Analis data dilakukan dengan metode deskriftif dan analisis antarkasus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Asas dan Kaedah Penyelesaian KDRT Secara Adat di Kabupaten Batang Har
Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan hukum  tidak  tertulis  yang  terdiri  atas  sebagaian  besar  hukum  kebiasaan  dan sebagian  kecil  hukum  Islam,  meliputi  hukum  yang  berdasarkan  keputusan- keputusan  hakim  yang  berdasarkan  asas  hukum  dalam  lingkungan  tempat  ia memutuskan perkara, menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya
(Soekanto, 2011). Konsep hukum adat ini di Kabupaten Batang Hari ditetapkan di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  Nomor  6  Tahun  2008 tentang  Pembinaan  dan  Pengembangan  Adat  dan  Lembaga  Adat  Bumi Serentak Bak Regam. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan daerah ini, hukum adat diartikan  sebagai    hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  diikuti  dan  dipatuhi masyarakatnya  sebagai  hukum  kebiasaan.  Adapun “Adat  Serentak  Bak Regam”  adalah  seperangkat  nilai-nilai,  kaidah-kaidah  dan  kebiasaan  yang tumbuh  dan  berkembang  sejak  lama  bersamaan  dengan  pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.
Pembinaan  dan  pengembangan  hukum  adat  Kabupaten  batang  Hari didasarkan pada nilai-nilai hukum yang terkadung di dalam Pancasila, dan nilai- nilai agama, khususnya Agama Islam, sebagaimana ungkapan “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah,” sehingga kaedah hukum adat pada dasrnya merupakan akutalisasi dari nilai-nilai hukum yang terkadung di dalam Pancasila dan  nilai-nilai  agama.  Konsep  aktualisasi  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan hukum seperti ini menurut Atmasasmita R (2017)  seharusnya bukan terbatas pada  hukum  adat  tapi  juga  menjadi  sistem  nilai  yang  mendasari  bangunan sistem hukum pidana.
Sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  nilai-nilai  agama,  maka  dalam penyelesaian pelanggaran hukum menurut hukum adat melayu Batag Hari lebih mengutamakan “asas musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan keadilan dan kedamaian”. Menurut Mujib (2013), hal ini sesuai dengan karakter hukum pidana  adat  atau  sering  juga  disebut  delik  adat,  sebagai  pelanggaran  pidana maupun perdata adat, dalam penyelesaiannya diutamakan unsur perdamaian melalui  hakim  perdamaian  desa  selaku  pengendali  delik  adat.  Jika  tidak tercapai  perdamaian,  maka  tetua  adat  dapat  memberikan  sanksi  sesuai  latar belakang  serta  akibat  pelanggaran  tersebut.    Demikian  pula  menurut      Bakar (2014), di Indonesia, perdamaian adalah bagian dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia. Karena itu Mahkamah Agung RI yang dalam beberapa kasus telah mendasarkan putusannya pada hukum adat (Abubakar,  2014).    Dalam  kaitanya  dengan  tujuan  hukum  adat  untuk mewujudkan  kedamaian,  menurut  Atmasasmita  (2017),  hukum  pidana Pancasila  justru  mengakui  bahwa  tujuan  utama  hukum  pidana  adalah kedamaian.  Sedangkan  ketertiban,  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan merupakan tujuan sementara.
Hasil  wawancara  dengan  Lukaman  Zakaria  (2017)  menjelaskan  bahwa  nilai- nilai  agama secara  eksplitis  diungkapkan  dengan  semboyan  “adat  bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah.”  Arti dari semboyan ini adalah bahwa hukum adat  didasarkan  pada  hukum  syara’  (Hukum  Islam)  yang  bersumber  dari Alquran.  Berdasarkan  asas  tersebut,  maka  hukum  adat  melayu  Kabupaten Batang  Hari  bersumber  dari  hukum  kebiasaan  dan  kebiasaan  tersebut  di dasarkan  pada  Alquran.    Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  hukum, khususnya KDRT yang digunakan antara lain adalah Al Quran: 49 (Al Hujarat) ayat  (10) :  “Orang-orang  beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”  Ayat ini memberikan petunjuk adanya beberapa asas dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk KDRT, yaitu peratama “ asas persaudaraan/kekeluargaan”. Kedua, “asas perdamaian” dan ketig a, “asas memperbaiki hubungan”.
Dalam kasus KDRT , maka kerusakan yang ditimbulkan adalah pertama berupa timbulnya korban kekerasan dalam keluarga (istri/ suami/ anak). Kedua , adalah retaknya keharmonisan keluarga, dan Ketiga adalah hilangnya suasana damai dalam  keluarga.  Berdasarkan  asas  hukum  adat  sebagaimana  di  jelaskan sebelumnya,  maka  penyelesaian  perkara  pelanggaran  KDRT  adalah  untuk memperkokoh tali  persaudaraan/ kekeluargaan, memperbaiki  hubungan yang rusak  akibat  pelanggaran  demi  mewujudkan perdamaian.    (cari  artikel  jurnal dampak KDRT)
Asas hukum penyelesaian KDRT tersebut dibandingkan dengan penyelesaian melalui  sistem  peradilan  pidana  terlihat  memiliki  nilai-nilai  yang  berbeda. Karena dalam penyelesaian KDRT melalui sistem peradilan pidana ujung dari proses adalah berupa pemidanaan. Terdakwa sebagai suami atau istri dijatuhi pidana  penjara  dan  denda.    Konsekuensinya  pertama,  adalah  terpisahnya terpidana  dengan  keluarga.  Kedua,  tidak  dapatnya  memenuhi  kewajiban sebagai  keluarga,  dan  ketiga  timbulnya  derita  bagi  pelaku/terpidana.  Hal  ini digambarkan dalam tabel 2.
Tabel 1. Perbedaan Penyelesaian KDRT secara adat dan Peradilan Pidana
Tema Pokok Penyelesaian menurut Hukum Adat Penyelesaian melalui Peradilan Pidana Sifat Perbuatan Konflik Kejahatan Hubungan Kekeluargaan Individual Arah Memperbaiki hubungan Memisahkan Tujuan Perdamaian Pembalasan Sumber: Hasil Analisis
Asas hukum pada dasarnya masih bersifat abstrak. Untuk dapat dilaksanakan perlu dijabarkan ke dalan norma atau kaedah. Dalam hukum terulis penjabaran dilakukan dalam  pasal-pasal  peraturan perundang-undangan. Tidak demikian halnya dengan hukum adat. Karena hukum adat berupa kebiasaan dan untuk sebagian tercatat. Maka untuk mengetahui kaedah hukum adat  pada umunya dilihat  dari  putusan  adat  dan  juga “seluko  adat”.    Untuk  mengungkap  apa hukumnya dalam penyelesaian KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari, dalam penelitian ini dikaji beberapa kasus sebagai berikut:

## Kasus 1
AZW  seorang  suami  telah  melakukan  KDRT  terhadap  istrinya  FA.  Kasus  ini sempat dilaporkan  oleh korban ke  Kepolisian  Resort Kabupaten Batang Hari, namun  tidak  dilanjutkan  setelah  mendapat  kesepakatan  damai  antara  pelaku dan  korban.  Penyelesaian  secara  damai  difasiltiasi  oleh  keluarga  dari  kedua belah  pihak,  Ketua  RT  02  RW  01  Kelurahan  Rengas  Condong,  dan  “tuo tengganai”  (orang  yang  dituakan  sebagai  panutan)  setempat.  Persyaratan
penyelesaian  damai  dalam  kasus  ini  adalah  tuntuan  dari  pihak  istri  sebagai korban, bahwa pelaku tidak akan mengulangi melakukan KDRT. Kesepakatan dimuat  dalam  surat  kesepakatan  damai  di  atas  materai  yang  cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Ketua RT, dan dua orang warga lainnya.
Meskipun dalam kasus KDRT ini  melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga,  sebagai pelanggaran  hukum  pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara    paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak        Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta rupiah).  Namun  proses  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  secara  adat.  Dari kasus  AZW  tersebut,  asas  hukum  yang  digunakan  adalah “asas persaudaraan/kekeluargaan”.    Kedua,  “  asas  perdamaian”  dan  ketiga,  “asas memperbaiki hubungan”.   Dari kasus AZW juga dapat diidentifikasi beberapa kaedah hukum adat, yaitu  pertama, bahwa perkara KDRT dapat diselesaikan tanpa  melalui  jalur  sistem  peradilan  pidana,  tetapi  melalui  musyawarah  atau mediasi  penal,  yaitu satu bentuk penyelesaian  perkara di   luar   lembaga peradilan  (non  litigasi)  dengan  bantuan  orang  lain  atau  pihak  ketiga yang  netral (Usman, Najmi, 2018).
Kedua, penyelesaian dilakukan melalui upaya damai dengan melibatkan  AZW sebagai  pelaku,  dan  FA  selaku  Korban,  beserta  pihak  kelaurganya  masing- masing  sebagi  mediator.  Ketiga,  sebagai  syarat  penyelesaian  upaya  damai AZW  sebagai  pelaku  harus  membuat  pernyataan  sebagai  jaminan  tidak diulanginya  tindak  pidana.    Dilihat  dari  sisi  kelembagaan,  dalam  kasus  ini dilakukan oleh  Rukun Tetangga  (RT) sebagai  Pembina adat di tingkat rukun tetangga.

## Kasus 2
AZ melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya, sebagaimana diatur dalam  Pasal  44  ayat  (1)  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana KDRT dengan ancaman pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling  banyak        Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah).  Karena  itu    AZ sebagai korban telah  dilaporkan ke Kepolisian setempat. Tapi perkara ini  tidak dilanjutkan  ke  Kejaksaan,  karena  dapat  diselesaiakan  secara  adat  melalui perdamaian. Uapaya damai difasilitasi oleh penyidik Polres Kabupaten Batang Hari dan Keluarga kedua belah pihak. Perdamaian dilakukan dengan syarat AZ sebagai palaku membuat surat pernyataan, bahwa :
1.  AZ tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukan;
2.  AZ Berjanji tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti;
3.  AZ Bersedia dating ke Kantor Polres Kabupaten Batang Hari sewaktu-waktu dibutuhkan.
4.  Jika AZ melanggar janji ia bersedia bertanggungjawab baik secara pidana dan perdata.
Kasus ini pada prinsipnya sama dengan kasus 1, pada kasus AZ tersebut juga pengadobsi asas  persaudaraan/kekeluargaan,  asas  perdamaian dan asas memperbaiki  hubungan .    Dari  kasus  AZ  juga  dapat  diidentifikasi  beberapa kaedah  hukum  adat  perkara  KDRT  dapat  diselesaikan  tanpa  melalui  jalur sistem peradilan pidana, penyelesaian dilakukan melalui upaya damai dengan melibatkaan para pihak, terdiri dari: AZ sebagai Pelaku, Korban, dan Penyidik Polri sebagai mediator.

## Kasus 3
ZY telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya NM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Meskipun  meryupakan perakara  pidana  KDRT,  namun  kasus  ini  dapat  diselesaikan  setalah  pihak pelaku  dan  korban,  dengan  difasilitasi  oleh  Lurah  selaku  pamangku  adat  di tingkat  kelurahan  dan  disaksikan  oleh  warga  setempat  membuat  surat pernyataan damai. Pada prinsipnya pernyataan damai tersebut dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permashana hukum yang dialami secara kekeluragaan.
2.  Pihak pelaku peminta maaf dan korban memafkan.
3.  Pelaku berjanji tidak akan menguangi tindakan kekerasan terhadap korban.
4.  Korban berjanji tidak akan mengajukan tuntutan di belakang hari.
Dari kasus ini sebagaimana kasus lainnya, penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara  adat  dengan  mengikuti    kekeluargaan,    dengan  lebih  mementingkan keutuhan keluarga dari pada harus menuntut untuk dipidana. Selain itu adanya syarat permintaan maaf menunjukkan asas saling memafkan diikuti.
Hasil  wawancara  dengan  Lukaman  Zakaria  (2017),  seorang  tokoh  adat  di Kabupaten Batang hari, menjelaskan bahwa dalam hukum adat “serentak bak regam ” di Kabupaten Batang Hari, dalam hubungan antara pelaku dan korban tindak  pidana,  maka  asasnya  adalah  pelaku  ihlas  atas  tuntutan  hukum  dari korban, dan korban puas atas pemenuhan tuntutan dari pelaku. Atau dengan kata lain, “pelaku ihlas, korban puas”. Dalam kasus ini pada prinsipnya tuntutan dari  korban  adalah  pelaku  bertobat,  dan  dengan  surat  penrnyataan  yang diketahui  lurah  sebagai  pemangu  adat  pelaku  telah  membuat  pernyataan tersebut.
Dari  beberapa  kasus  terdapat  beberapa  asas  hukum  dalam  praktik penyelesaian KDRT secara adat adalah:
a.  Perdamaian;
b.  Persaudaraan atau Kekeluargaan;
c.  Memperbaiki hubungan yang retak atau pemulihan keadaan
d.  Pertobatan atau pemaafan.
Dari  penyelesaian  KDRT  secara  adat,  yang  masih  menjadi  persoalan  adalah sisi kepastian hukum atas penyelesaian perkaranya dan sisi kewenangan para
pihak  dalam  memediasi  penyelesaian  KDRT.  Karena  Lembaga  adat  dengan tokoh adatnya tidak memiliki dasar hukum.
Ketentuan  mengenai  kemungkinan  penyelesaian  perkara  pidana  secara  adat atau  secara  musyawarah  ditemukan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Batang  Hari  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Dan  Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dalam Pasal 6 Perda ini disebutkan bahwa di antara fungsi Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam , ad alah  “memberi  kedudukan  hukum  menurut  adat  terhadap  hal-hal  yang menyangkut  harga  kekayaan  masyarakat  hukum  adat  di  tiap-tiap  tingkat lembaga  adat  bumi  serentak  bak  regam  guna  kepentingan  hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata Namun  berbeda  dengan  Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh, dalam  Perda  ini  dibatasi  untuk  perkara  perdata,  selain  itu  tidak  diatur  secara tegas  bagaimana  cara  penyelesaian  secara  adat  tersebut,  serta  bagaimana hubungannya  dengan  kelembagaan  penegak  hukum.  Meskipun  demikian Perda ini telah memberikan dasar hukum bagi penyelesaiaan perakara pidana melalui mediasi penal secara adat.
3.2. Relevansi Penyelesaian KDRT secara Adat dengan Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justiece
Penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan  sesungguhnya  bukan sekedar pilihan kelembagaan, tetapi menyangkut khakekat penyelesaian konflik yang sesuai dengan rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam  banyak  hal  s elaras  dengan  konsep  “ keadilan  restorative ”.  Seperti dikemukakan Eva Achjani Zulfa, bahwa akar nilai yang diu s ung oleh keadilan Restorative  berakar  dari  nilai-nilai  tradisional  dalam  masyarakat  tradisional seperti  nilai  keseimbangan,  harmonisasi  serta  kedamaian  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu  di  beberapa  negara  tercatat  bahwa  lembaga  peradilan  adat tetap  dipertahankan  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa  atau  permasalahan  yang  dialaminya  termasuk  didalamnya  perkara pidana (Zulfa, EA, 2010) .
Dalam konsep restorative justice , penyelesaian perkara pidana menempatkan nilai yang lebih tinggi keterlibatan langsung para pihak. Korban mampu untuk mengambalikan unsur kontrol. Sementara pelaku didorong untuk bertangungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabakan  oleh  tindak  kejahatan  dalam  rangka  membangun  sistem  nilai sosialnya.    Sedangkan  keterlibatan  komunitas  secara  aktif  memperkuat kominitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan  rasa  saling  mengasihi  antar  sesama.  Sehingga  peran  pemerintah berkurang  dalam  memonopoli  proses  peradilan.    Oleh  karena  itu restorative justice membutuhkan  usaha  yang  kooperatif  dari  komunitas  dan  pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik  mereka  dan  memperbaiki  luka-luka  mereka  (Candra,  2013).\    Dengan demikian  dalam  penyelesaian  konflik  yang  diutamakan  bukan  menegaskan
kesalahan  pelanggar  dan  menjatuhkan  sanksi  pidana,  tetapi  peran  aktif  para pihak  yang  berkonflik  melalui  mediasi  atau  konpensasi  terhadap  kerugian dalam  bentuk  restutusi  atau  konpensasi  dan  pemulihan  keharmonisan hubungan kemanusaiaan antara para pihak yang berperkara.
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Mulyadi (2008), keadilan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada  tujuan  pemidanaan  seperti  di  atas.  Oleh  karena  itu  perlu  pencarian justifikasi  keadilan  yang  bagaimana  yang  harus  dicapai  dalam  penerapan hukum pidana ini. Menurut Angkasa (2009), prinsip-prinsip peradilan restorative berbeda  dengan  model  peradilan  konvensional.  Peradilan  Restorative menekankan  pada  pelanggar  agar  bertanggung    jawab  untuk  memperbaiki kerugian  yang  ditimbulkan  ditimbulkan  oleh  kesalahannya.  Sehingga  dengan demikian memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan  unt mengatasi    rasa  bersalahnya  secara  konstruktif.  Melibatkan      para    pihak meliptui    korban,   orang   tua,  keluarga, dan  masyarakat dalam nciptakan forum  untuk  bekerja  sama dalam menyelesaikan masalah.
Berdasarkan  prinsip  restorative  justice  tersebut,  jika  dihubungkan    dengan prinsip penyelesaian sengketa khususnya KDRT menurut hukum adat serentak bak  regam  Kabupaten  Batang  Hari,  sebagaimana  diuraiakan    pada  3  kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.  Relevasi Prinsip restorative justice , dalam Penyelesaian KDRT dalam
Hukum adat Melayu Kabupaten Batang Hari restorative justice Penyelesaian KDRT dalam Hukum adat Serentak Bak Regam  Kabupaten Batang Hari - Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan  kerugian  pada  korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri; Kejahatan  adalah  konflik  keluarga  yang kerugian  keluarga,  masyarakat  dan pelaku itu sendiri; - Tujuan proses peradilan adalah melakukan konsiliasi  diantara  para  pihak  sambil memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan oleh kejahatan; Tujuan  proses  peradilan    memperbaiki hubungan  dan  perdamaian      untuk menjamin keutuhan kekeluargaan - Proses peradilan harus menfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat,  tidak  semestinya  peradilan pidana didominasi oleh Negara Melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga para pihak, tokoh adat/pemangku adat - pelaku didorong untuk bertangungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabakan oleh tindak kejahatan dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya. - pelaku didorong untuk bertangungjawab - memperbaiki diri dari kesalahan/bertobat
- melakukan pemulihan
Dari gambaran tentang Penyelesaian perkara KDRT secara adat  di Kabupaten Batang  Hari  memiliki  titik  temu  dengan  prinsip  penyelesaian  perakara  pidana melalui Restoratif  Justice, maka  terdapat  beberapa  titik  temu  yang menunjukkan  bahwa  penyelesaian  KDRT  secara  adat  sesuai  atau  selaras
dengan  prinsip  penyelesaian  perakra  pidana  melalui Restoratif Justice. Oleh karena itu  dalam pembaharuan hukum pidana asas penyelesaian KDRT secara adat perlu dipertimbangkan untuk dapat diadobsi.
Selama ini politik hukum pidana Indonesia hukum pidana adat meskipun tidak dominan,  tetapi  tetap  diakui  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  pidana Indonesia.  Berkenaan  dengan  dasar  hukum  eksistensi  hukum  pidana  adat  di Indonesia,  Lilik  Muliadi  menjelaskan,  bahwa ada  3  (tiga)  konklusi  dasar  dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pertama , bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP  di  mana  sifatnya  tidak  berat  atau  dianggap  tindak  pidana  adat  yang ringan  ancaman  pidananya  adalah  pidana  penjara  dengan  ancaman  paling lama  tiga  bulan  dan/atau  denda  sebanyak  lima  ratus  rupiah  (setara  dengan kejahatan  riangan),  minimumnya  sebagaimana  termaktub  dalam  ketentuan Pasal  12  KUHP  yaitu  1  (satu)  hari  untuk  pidana  penjara  dan  pidana  denda minimal  25sen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30  KUHP.  Akan  tetapi,  untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Kedua, tindak  pidana  adat  yang  ada  bandingnya  dalam  KUHP  maka  ancaman pidananya  sama  dengan  ancaman  pidana  yang  ada  dalam  KUHP  seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP. Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap  sebagai  tindak  pidana  yang  tiada  bandingnya  dalam  KUHP. Sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP (Mulyadi, 2013).
Selain itu menurut Ali Abubakar, dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga  mengacu  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Secara  eksplisit  maupun  implisit  ketentuan  Pasal  5 ayat  (1),  Pasal  10  ayat  (1)  dan  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 meletakan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, kemudian ketentuan Pasal  10  ayat  (1)  m enyebutkan  bahwa,  “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan  mengadilinya”,  berikutnya  ketentuan  Pasal  50  ayat  (1)  menentukan, “Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili”. Keberlakuan dan peran  hukum  adat di Indonesia semakin kuat karena diakui dalam amandemen  UUD  1945. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat  (2) yang  menyatakan:  “ Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuankesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang .”
Dari penelitian  yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di Kabupaten Batang Hari    secara  sosiologis  masyarakatnya  masih  memegah  teguh  adat  istiadat, termasuk  hukum  pidana  adat.  Dalam  menjaga  dan  mewarisi  adat  istiadat, secara kelembagaan juga di Kabupaten Batang Hari, berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat  dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, dibentuk Lembaga  Adat,  yang  disebut  denegan  Lembaga  Adat  Bumi  Serentak  Bak Regam.  Adat  Serentak  Bak  Regam  adalah  seperangkat  nilai-nilai,  kaidah- kaidah  dan  kebiasaan  yang  tumbuh  dan  berkembang  sejak  lama  bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang  Hari. Sedangkan Lembaga Adat Serentak Bak Regam adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang  dibentuk  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan,  mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  serta  menyelesaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.
Bertitik tolak dari politik hukum pidana terkait denga keberlakuan hukum pidana adat,  maka  secara  hukum  penyelesaian  KDRT  melalui  hukum  adat  Melayu Kabupaten  Batang  Hari  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  memeliki beberapa sisi baik di banding penyelesaian menurut sistem peradilan pidana. Pertama adalah penyelesaian secara adat mengutamakan prinsip kekeluargaan, sehingga dapat menghindarkan kemungkinan keretakan rumah tangga. berbeda dengan penyelesaian melalui peradilan pidana, ketika pelaku mendapat  putusan  berupa  pemidanaan,  misalnya  penjara,  dengan  saling terpisahnya pelaku sebagai anggota keluarga, maka berpotensi menimbulkan perpecahan keluarga. Kedua, penyelesaian KDRT secara adat menggunakan prinsip perbaikan atau pertobatan pelaku. Meskipun tujuan pidana adalah untuk memperbaiki  pelaku,  namun  berbada  dengan  dengan  penyelesaian  secara adat.  Karena  perbaikan  diri  pelaku  dilakukan  secara  ihlas,  sesuai  dengan prinsip  “pelaku  ikhlas,  korban  puas”.  Sedangkan  dalam  hal  pemidanaan perbaikan  diri  pelaku  adalah  suatu  keterpaksaan,  sebagai  suatu  yang  tidak dapat  ditolak  akibat  kesalahan  yang  dilakukan.  Ketiga  penyelesaian  KDRT secara  adat  menggunakan  prinsip  memperbaiki  kerusakan.  Berdasarkan prinsip  ini  maka  pelaku  berkwajiban  memperbaiki  keadaan.  Dari  beberapa kasus yang dibahas sebelumnya bentuknya cukup beragam, tetapi yang paling umum  adalah  pemaafan.  Pelaku  meminta  maaf  dan  korban  memberi  maaf. Sehingga dengan demikian diperoleh perdamaian. Dalam penyelesaian melalui system  peradilan  pidana,  yang  terjadi  adalah  pembalasan,  konflik  belum selesai, terkadang melah menimbulkan konflik baru antara pelaku dan korban akibat  pemidanaan.  Di  sisi  lain  penyelesaian  secara  adat  sebagaimana dipraktikkan  di  Kabupaten  Batang  Hari  memiliki  beberapa  aspek  positif,  yaitu selesaianya konflik keluarga dan kembalinya keutuhan keluarga.
Menyimak  segi  positif  penyelesaian  KDRT  secara  adat  tersebut,  maka tatacaara  penyelesaian  KDRT  secara  adat  tersebut  dapat  dijadikan  model penyelesian  KDRT,  baik  bersifat  lokal  melalui  pengaturan  dalam  peraturan daerah,  mengadopsi  model  yang  dilakukan  di  Aceh,  yang  memberikan kewenangan  penyelesaian perkara  pidana ringan  pada lembaga adat. Dalam skala  yang  lebih  luas  sebaiknya  mekanisme  penyelesaian  secara  adat  dapat dimuat dalam hukum pidana Indonesia.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  sisi  proses,  penyelesaian  KDRT  secara  adat  dilakukan  secara musyawarah dengan difasilitasi oleh keluarga, tokoh adat, kepala desa sebagai pembina  adat,  dan  anggota  kepolisian  dalam  hal  perkara  telah  dilaporkan  ke Kepolisian.  Penyelesaian  didasarkan  pada  prinsip  kekeluargaan,  prinsip perdamaian,  prinsip  untuk  memperbaiki  hubungan,  prinsip  musyawarah mufakat multi pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat.  Asas penyelesaian perkara  KDRT  secara  adat  di  Kabupaten  Batang  Hari  beraorientasi  pada pemulihan keadaan dan melibatkan pihak terkait yaitu keluarga, tokoh adat dan unsur  pemerintahan  tingkat  terandah  sehingga  relevan  dengan  prinsip penyelesaian  perkara  pidana  melalui  restorative  justice.  Aspek  positif  dari penyelesaian  KDRT  secara  adat  memiliki  aspek  positif  disbanding penyelesaian KDRT melalui peradilan pidana, penyelesaian secara adat dapat mendamaikan  dan  menyelesaikan  sengketa  serta  menjamin  keutuhan keluarga.  Peneliti  menyerankan  agar  penyelesaian  KDRT  secara  adat  dapat dapat dijadikan model penyelesaian KDRT dalam politik hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Ali  (2014).  Urgensi  Penyelesaian  Kasus  Pidana  Dengan  Hukum Adat, Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 57-66. D Angkasa,  at  all  (2009),  Model  Peradilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, hlm. 188. DOI Atamasasmita, Romli ( 2017). Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), Jakarta: PT GRamedia Pustaka Utama.
Candra, Septa (2013), Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Rechtinding , Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013, hlm. 263-277.
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76 Huda, Chairul (2013), Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana),
https://www.bphn.go.id/data/documents/full.pdf
Komnas Peremuan (2022 Maret  21). Lembar Fakta Refleksi Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. https:// komnasperempuan.go.id/ Mulyadi,  L  (2013),  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik Dan Prosedurnya, http://pnkepanjen. go.id/index.php?option=com_
Lukman Zakaria, Tokoh Adat Kabupaten Batang Hari, wawancara, 29 Oktober 2017.
Mujib,  M.  Misbahul  (2013).  Eksistensi  Delik  Adat  dalam  Kontestasi  Hukum Pidana  Indonesia. Jurnal  Supremasi  Hukum  Vol.  2,  No.  2,  Desember. hlm. 475. DOI
Mulyadi,  M  (2008),  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum:  Upaya  Menggeser  Keadilan  Retributif  Menuju  Keadilan Restoratif, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 88. DOI Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor     6       Tahun 2008 Tentang Pembinaan  Dan  Pengembangan  Adat    dan  Lembaga  Adat  Bumi Serentak Bak Regam. Pasal 1.(RUJUKAN UU BAGAIMANA)
Rahardjo,  S  (2010) Penegakan  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, pp. 1- 175.
Rahayu, Suci (Desember 2016). Kasus Kekerasan Yang Melibatkan Anak dan Perempuan Meningkat di Batanghari. https://jambi.tribunnews.com/2016/12/21/
Soekanto, Soerjono  (2011) Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hlm.12.
Supian,  at  all  (2017), Peranan  Lembaga  Adat  Dalam  Melestarikan  Budaya Melayu Jambi, Jurnal Titian: Vol. 1, No. 2, Desember 2017 ISSN: 2597- 7229, hlm  191-203. DOI:  https:// doi.org/10.22437/titian.v1i2. 4227 Usman, Najmi (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83 , DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83 Wulandari,  Laely    (2010).  Kebiajakan  Penanggulangan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal. Law Reform, Vol. 4, No 1, pp 1- 19. https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312.
Zulfa,  EA  (2010)    Keadilan  Restoratif  Dan  Revitalisasi  Lembaga  Adat  Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus ,  pp.182 – 203.
Zulkipli  (Mei,  2021).    Sepanjang  2021  Terjadi  Sebanyak  349  Kekerasan- Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  di  Provinsi-jambi,  https://jambi. tribunnews.com/2021/05/20/