P-ISSN: 2747-1993 , P-ISSN: 2747-2000
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2 Received: 01 Januari 2023,   Revised: 29 Januari 2023, Publish: 03 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Slamet  Budi  Mulyono 1 ,  Erwin  Owan  Hermansyah 2 ,  Rr.  Dijan  Widijowati 3 ,  M.  S. Tumanggor 4 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, slamet.b.mulyono@gmail.com 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id 4 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, tumanggor@dsn.ubharajaya.ac.id
Corresponding Author: slamet.b.mulyono@gmail.com
Abstract: In order to increase investment in doing business, licensing barriers in the business world  are  addressed  by  the  government  by  issuing  Presidential  Regulation  number  91  of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation State Gazette Number 210 of 2017,  where  one  of  the  objectives  is  to  accelerate  and  facilitate  services  for  businesses  by applying  the  use  of  technology  information  through  the  Electronically  Integrated  Business Licensing System (Online Single Submission). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional period, so that system development and outreach are carried out on an ongoing basis. This research was then examined using the normative-judicial method, which prioritized the use of secondary  data  obtained  through  library  research.  From  the  results  of  the  discussion,  the researcher  came  to  the  conclusion  that  the  government  has  provided  new  concepts  and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of Online Single Submission, which  is  expected  to  be  more  pro-business  in  order  to  obtain  certainty  in  the  licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process because this is not clearly described in PP Number 24 of 2018.
Keyword: Business Licensing, Online Single Submission, Licensing.
Abstrak: Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, hambatan perizinan  dalam  dunia  usaha  tersebut  ditanggulangi  pemerintah  dengan  mengeluarkan Peraturan  Presiden  nomor  91  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan  mempermudah  pelayanan  untuk  berusaha  dengan  menerapkan  penggunaan  teknologi informasi  melalui  Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  ( Online  Single Submission ).  Akan  tetapi,  sistem  ini  masih  mempunyai  polemik  tersendiri  yang  terjadi,
seperti  disharmoni  terhadap  peraturan  perundangan-undangan  dan  ketiadaan  masa  transisi atau  peralihan,  sehingga  pengembangan  sistem  dan  sosialisasi  dilakukan  sambil  berjalan. Penelitian  ini  kemudian  ditelaah  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif  yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ( library research ).  Dari  hasil  pembahasan,  peneliti  menemukan  kesimpulan  yaitu  pemerintah  telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa Online Single Submission yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan  komitmen  agar  izin  berlaku  efektif  tidak  semua  pelaku  usaha  memahami  alur prosesnya,  karena  hal  tersebut  tidak  tergambarkan  secara  jelas  pada  PP  Nomor  24  Tahun 2018.
Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Online Single Submission , Perizinan .

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk tindakan pemerintah secara sepihak atau bersegi satu adalah dengan penerbitan  izin.  Izin  digunakan  untuk  mengendalikan  setiap  kegiatan  perilaku  individu  atau kolektif  yang  sifatnya  adalah  preventif  atau  pencegahan.  Izin  adalah  suatu  persetujuan  dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perizinan berusaha disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif  terhadap  aktivitas  ekonomi  terutama  dalam  menggali  pendapatan  negara  untuk mendorong  tingkat  investasi  untuk  memajukan  perekonomian  nasional  yang  pada  akhirnya mencapai  tujuan  negara.  Izin  ( bergunning )  berdasarkan  konsep  dalam  Pasal  1  angka  19 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Lembaran Negara  Nomor  229  Tahun  2014  adalah:keputusan  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang sebagai  wujud  persetujuan  atas  permohonan  warga  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Izin  dimaksudkan  oleh  keinginan  pembuat  undang-undang  bertujuan sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan masyarakat dengan cara yang dibolehkan guna mencapai tujuan yang nyata.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Berizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Lembaran  Negara  Nomor  90 Tahun  2018  (PP  Nomor  24  Tahun  2018)  dijelaskan  bahwa  Perizinan  Berusaha  adalah pendaftaran  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan  menjalankan  usaha dan/atau  kegiatan  dan  diberikan  dalam  bentuk  surat/keputusan  atau  pemenuhan  persyaratan dan/atau  komitmen.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu pengertian  Perizinan  disebutkan  sebagai: “pemberian  legalitas  dalam  bentuk  izin  kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”
Pada  kenyataannya  proses  perizinan  telah  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  dibenci oleh  dunia  usaha,  hal  ini  disebabkan  oleh  pengalaman  mereka  dalam  mengajukan  proses perizinan  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  mereka.  Dimana  mereka  merasa  mendapatkan kesan negatif dalam proses perizinan, yaitu dimulai dari prosedur dan persyaratan yang tidak jelas  dan  bisa  berubah-ubah,  waktu  penyelesaian  yang  tidak  pasti  hingga  birokrasi  yang korup.  Dalam  satu  sisi  pengusaha  sangat  membutuhkan  izin  untuk  menjalankan  usaha, dengan  adanya  izin  yang  mereka  miliki  maka  akan  memberi  kepastian  dalam  menjalankan usahanya.
Pemerintah sendiri  telah memahami keresahan  yang dirasakan oleh dunia usaha atas hambatan  investasi  yang  akan  mereka  lakukan  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009, kemudian  disusul  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Lembaran  Negara  Nomor  221  Tahun  2014.  Pertimbangan  atau  tujuan diterbitkan Perpres tersebut antara lain;
1. Dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta memperpendek  proses  pelayanan  guna  mewujudkan  pelayanan  yang  cepat,  mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
2. Untuk  menyatukan  proses  pengelolaan  pelayanan  yang  baik  yang  bersifat  pelayanan perizinan dan non perizinan.
Menindaklanjuti  hal  tersebut  Presiden  kembali  mengeluarkan  Peraturan  Presiden Nomor  91  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha  Lembaran  Negara  Nomor 210  Tahun  2017,  dimana  salah  satu  tujuannya  adalah  mempercepat  dan  mempermudah pelayanan  untuk  berusaha  dengan  menerapkan  penggunanaan  teknologi  informasi  melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission / OSS). Dimana salah satu tujuannya adalah penataan kembali bentuk pelayanan, pengawalan ( end to end ), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.
Lembaga  pengelola  dan  penyelenggara  OSS  adalah  lembaga  pemerintah  non kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang  koordinasi  penanaman modal. Lembaga ini bedasarkan pasal 94 PP Nomor 24 Tahun 2018 mempunyai wewenang ;
1. Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizina Berusaha melalui sistem OSS
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS
4. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS
5. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem    OSS.
Lembaga  OSS  membuat  aplikasi  pelayanan  perizinan  secara online dibawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BKPM selaku penanggung jawab pelaksanaan aplikasi OSS sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU  Nomor  25  Tahun  2007).  Secara  teknis,  OSS merupakan  aplikasi  berbasis web yang  berfungsi  membantu  pengajuan  perizinan  untuk selanjutnya  dilakukan  proses  tindakan  persetujuan  atau  penolakan  oleh  pejabat  pengambil keputusan.  Aplikasi  OSS  menyediakan  informasi  data  pemohon  perizinan  berusaha,  data perizinan instansi di daerah dan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 24 Tahun 2018  mendefinisikan  OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/walikota  kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Pemerintah  Daerah  yang  telah  memiliki  Peraturan  Daerah  tentang  Pengaturan  Tata Ruang pasti mendasarkan perizinan yang akan dikeluarkan atas peraturan tersebut. Dalam hal ini contoh dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perda ini didasarkan atas amanat Undang-undang sesuai Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  yang  berbunyi  “ rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  ditetapkan dengan  peraturan  daerah  provinsi”. Penolakan  atas  permohonan  izin  usaha  akibat  lokasi usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang juga sudah termaktub dalam  pasal  23 ayat  (2) butir  e  UU  nomor  26  Tahun  2007  yang  berbunyi “rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik pada level nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah  peranan  peraturan  perundang-undangan  tentang  ketataruangan  dalam pelaksanaan  pelayanan  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  di  Daerah
Khusus  Ibukota  Jakarta  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?

## KAJIAN PUSTAKA

## Asas Negara Hukum
Asas Negara Hukum adalah salah satu asas hukum yang mengandung pokok pendirian (prinsip)  penting  dalam  bernegara  yakni  prinsip  pembatasan  kekuasaan  (penguasa)  yang dilakukan  dengan  bersaranakan  hukum  (peraturan  perundang-undangan).  Pembatasan kekuasaan  bertujuan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan.  Akan  tetapi,  pembatasan kekuasaan  juga  bertujuan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan individu  warga negara. Jika hak-hak dan kebebasan individu  warga negara dapat  dilindungi dengan  baik,  kehidupan  masyarakat  dan  individu  yang  lebih  baik  dan  sejahtera  diharapkan dapat diselenggarakan (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S.; 2019).
Dalam konsep perizinan, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berfungsi tidak hanya menjalankan perintah undang-undang tetapi ikut membentuk peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  penyelenggaraan  negara.  Dalam  hal  isi  materi  yang berkenaan dengan kepentingan kebutuhan internal administrasi pemerintahan, dikenal adanya bentuk-bentuk  peraturan  yang  disebut  sebagai  peraturan  kebijakan  ( beleidregels )  dalam menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan.  Peraturan  kebijakan  merupakan  instrumen  yang melekat  pada  administrasi  negara.  Peraturan  kebijakan  pada  dasarnya  hanya  menekankan pada  aspek  kemanfaatan  ( doelmatigheid )  daripada  rechstmatigheid  dalam  rangka freies ermessen, yaitu prinsip kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang  diberikan  kepada  administrasi  negara  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  yang dibenarkan menurut hukum (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S.; 2019).

## Teori Kewenangan
Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Dimana  substansi  asas  legalitas  adalah wewenang,  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  tertentu.  Kewenangan  atau wewenang  memiliki  kedudukan  penting  dalam  kajian  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi Negara, Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek yang dikutip oleh Ridwan HR menyatakan: “ Het Begrip bevoegdhwid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht” (H.R. Ridwan, 2018).
Kewenangan  ini  kemudian  berkaitan  dengan  pembangunan  dibidang  ekonomi  oleh pihak  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur, pihak pemerintah harus menggunakan kewenangan sesuai dengan sistem peraturan yang  berlaku  sehingga  hak-hak  masyarakat  dalam  pemberiaan  izin  tidak  menyampingkan hak-hak yang tumbuh dalam masyarakat.
Kewenangan  pemerintah  dalam  memberikan  izin  ini  juga  sejalan  dengan  pilar  utama Negara hukum yaitu asas legilitas ( legaliteits beginselen atau wetmatihheid van bestuur) , atas dasar  prinsip  tersebut  bahwa  wewenang  pemerintahan  berasal  dari  peraturan  Perundang- Undangan.  Dalam  keputusan  hukum  administrasi  terdapat  dua  cara  untuk  memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang (Asshiddiqie, Jimly; 2011).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1  Angka  5  jo.  Pasal  19  Ayat  (2)  PP  24/2018 perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari lembaga OSS tersebut  berupa  mandat  yang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  24  UU  30/2014  berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan tanggung  gugat  tetap  pada  pemberi  mandat.  Kewenangan  yang  bersifat  mandat  tersebut berarti  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada  pemerintah  daerah  (pemberi mandat)  namun  dalam  OSS  pemerintah  daerah  tidak  dapat  dengan  leluasa  mengontrol penerbitan  perizinan  tanpa  komitmen  seperti  izin  usaha  perdagangan  yang  merupakan  izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.
Berdasarkan  kewenangan  tersebut  di  atas,  tampak  bahwa  wewenang  yang  diperoleh secara atribusi itu bersifat asli berasal dari perundang-undangan, dimana organ pemerintahan memperoleh  kewenangan  secara  langsung  dari  redaksi  pasal  tertentu  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.
Lembaga  OSS merupakan  Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  OSS  yang dibentuk oleh  pemerintah  berdasarkan  PP  Nomor  24  tahun  2018  adalah  lembaga  pemerintah  non kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  koordinasi  penanaman modal.  Lembaga  OSS  diberikan  kewenangan  penerbitan  perizinan  berusaha  berdasarkan pasal  19 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2018 menerbitkan Perizinan Berusaha untuk  dan  atas nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/walikota  dimana  pelaksanaan kewenangannya dilakukan melalui Lembaga OSS dengan cara mengakses laman OSS (H.R. Ridwan, 2018).
Lebih lanjut lagi dijelaskan tindakan hukum publik bersegi satu sendiri juga terbagi lagi menjadi  keputusan  yang  ditujukan/bersifat  umum  ( belsusten  van  algemene  strekking ) contohnya  adalah  peraturan-peraturan,  kemudian  keputusan  yang  bersifat  konkret  dan individual  ( beschikking ),  contohnya  adalah  keputusan  tentang  pengangkatan  pegawai, pemberian izin pada seseorang atau badan hukum (H.R. Ridwan, 2018).
Dalam  artian  ini,  kemudian  tampaklah  bahwa  pemberian  izin  adalah  suatu  perbuatan hukum  yang  bersegi  satu  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pemberian  izin  oleh  pemerintah merupakan  bagian  dari  hubungan  hukum  antara  pemerintah  administrasi  dengan  warga masyarakat  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  kepentingan  antara  masyarakat  dengan lingkungannya  dan  kepentingan  individu  serta  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

## Teori Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )
Sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  merupakan  unsur  penting  dalam  suatu negara.  Oleh  karena  itu,  maka  tidak  berlebihan  apabila  salah  satu  faktor  penentu  krisis nasional  dan  berbagai  persoalan  yang  melanda  bangsa  Indonesia  bersumber  dari  kelemahan di  bidang  manajemen  pemerintahan,  terutama  birokrasi,  yang  tidak  mengindahkan  prinsip- prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) (Ridwan, J.; Sudradjat, A.; S., 2019). Memasuki  era  reformasi,  hal  tersebut  diakui,  sehingga  melalui  TAP  MPR  RI  No. XI/MPR/1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  Undang-undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, bangsa Indonesia  menegaskan  tekad  untuk  senantiasa  bersungguh-sungguh  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip good governance (Atmosoedirdjo, P., 1982)
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  telah  membawa terobosan  yang  baru  yaitu  dengan  adanya  persetujuan  secara  otomatis  ( automatic  approval ) serta penyeragaman persyaratan dan tidak diperlukan adanya verifikasi dan review dokumen sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam laman OSS, maka pemohon izin akan langsung mendapatkan  izin  yang  dimaksud.  Substansi  izin  dengan  berlakunya  PP  Nomor  24  Tahun 2018  adalah  dalam  rangka  percepatan  pelayanan  perizinan  berusaha  melalui  sistem  OSS, dilakukan  reformasi  peraturan  perizinan  berusaha.  Izin-izin  yang  terdahulu  terdiri  dari
beberapa  jenis/macam,  saat  ini  telah  diubah,  digabungkan  bahkan  ada  yang  dihapus. Reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2018.
Konsep  reformasi  atas  penyelenggaraan  OSS  ini  lainnya  adalah  jika  dahulu  pemohon izin  diharuskan  memenuhi  persyaratan-persyaratan  administrasi  maupun  teknis  terlebih dahulu  kemudian  mendapatkan  izin,  maka  konsep  tersebut  telah  dirubah  dengan  konsep pemohon  dapat  mendapatkan  izin  dengan  melengkapi  persyaratan  dasar  dengan  pemenuhan komitmen.  Catatan  penting  dalam  penerbitan  perizinan  berusaha  ini  adalah  meskipun  izin usaha  telah  dimiliki,  pelaku  usaha  tidak  berarti  dapat  langsung  beroperasi  melakukan usahanya.  Pelaku  usaha  harus  memperoleh  izin  operasional  dan/atau  izin  komersial  dengan persyaratan dan komitmen yang dipersyaratkan (A.; Desi; A.; 2019).
Pada  umumnya  permohonan  izin  harus  menempuh  prosedur  tertentu  yang  ditentukan oleh  pemerintah,  selaku  pemberi  izin.  Disamping  harus  menempuh  prosedur  tertentu, pemohon  izin  juga  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  dintentukan  oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin (Soemantri; S.; 1992).

## METODE
Metode  penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penelitian  Jenis  penelitian  hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan  dan  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis.  Penelitian  berdasarkan  judul  di atas adalah penelitian hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian  yang  sesuai  dengan  Ilmu  Hukum  yakni  metode  penelitian  yuridis-normatif Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitan  hukum  yang  lebih  mengutamakan  pada penggunaan  data  sekunder,  sedangkan  penelitian  hukum  empiris  merupakan  penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  masyarakat,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan- bahan  pustaka.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dan  lebih mengutamakan  pada  penggunaan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan ( library  research ).  Meskipun  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif, tetapi studi lapangan tetap diperlukan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil penelitian.
Berdasarkan sudut sifatnya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian  eksploratif,  penelitian  deskriptif,  dan  penelitian  eksplanatoris.  Ketiga  penelitian tersebut  dijelaskan  sebagai  berikut:  1)  Penelitian  eksploratif,  yaitu  penelitian  yang  bermula dari  suatu  permasalahan  tertentu  hanya  samar-samar  dipahami  teoritis;  2)  Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang  akan  digambarkan  oleh  peneliti  dengan  sebanyak  mungkin  diusahakan  mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian; dan 3) Penelitian eksplanatoris adalah  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan  kausal  variabel-variabel  melalui  pengujian hipotesis.
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  dan  eksplanatoris  yang  bertujuan menata  dan  mengklasifikasikan  proses  mengenai  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  dan kaitannya  dengan  unsur  pemerintahan  daerah  dan  peraturan  perundangan  lainnya  yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara Elektronik pada Level Nasional
Secara  konseptual  maupun  empiris,  reformasi  perizinan  memerlukan  tiga  hal  yaitu deregulasi, debirokratisasi, dan digititalisasi. Semuanya merupakan aspek yang saling terkait
dalam  rangka  reformasi  seluruh  perizinan  berusaha  di  pemerintah  pusat  maupun  di pemerintah daerah.
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  perizinan  yang  terjangkau  bagi  masyarakat  dan pengusaha, Pemerintah membuat serangkaian kebijakan dan peraturan  yang bertujuan untuk membuat  sistem  perizinan  lebih  baik.  Tindakan  yang  diambil  antara  lain  dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan  Presiden  nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221;
2. Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 210;
3. Peraturan  Pemerintah  nomor  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 90;
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Lembaran  Daerah  Tahun  2013  nomor 203.
Tujuan  utama  pembentukan  OSS  adalah  terciptanya  standarisasi  layanan  perizinan yang  berujung  pada  kemudahan  berusaha  di  seluruh  Indonesia.  OSS  diharapkan  dapat menyederhanakan  rantai  daftar  prosedur  (list  of  procedure)  yang  menjadi  penilaian  dalam indikator  memulai  berusaha  pada  indeks  EODB.  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  misalnya, merupakan salah satu langkah deregulasi memalui strategi penggabungan.
Integrasi perizinan yang dimaksud antara lain salah satunya adalah sedikitnya dengan mengintegrasikan dengan data;
1. Data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  2018  yang  berbunyi  Cara  mengakses  laman  OSS sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) dilakukan dengan cara memasukkan:  a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
2. Data  legalitas  perusahaan  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:  nomor  pengesahan  akta  pendirian  atau  nomor  pendaftaran  perseroan terbatas,  yayasan/badan  usaha  yang  didirikan  oleh  yayasan,  koperasi,  persekutuan komanditer  (  commanditaire  vennootschap  ),  persekutuan  firma  (venootschap  onder firma), atau persekutuan perdata.
3. Data  pajak  pada  Kementerian  Keuangan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  PP Nomor  24  Tahun  2018  yang  berbunyi  Dalam  hal  Pelaku  Usaha  yang  melakukan Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  belum  memiliki  NPWP,  OSS memproses pemberian NPWP.
4. Data perusahaan pada Kementerian Perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP  Nomor  24  Tahun  2018  yang  berbunyi  NIB  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24 berlaku juga sebagai: a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di  bidang  tanda  daftar  perusahaan;  b.  API  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perdagangan;  dan  c.  hak  akses  kepabeanan  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
5. Data  jaminan  sosial  pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  PP  Nomor  24  Tahun  2018  yang  berbunyi  Pelaku  Usaha  yang  telah mendapatkan  NIB  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  sekaligus  terdaftar  sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pengintegrasian  dan  penggunaan  data  pada  lembaga  yang  terpisah-pisah  merupakan bentuk debirokratisasi dengan menggabungkan dua atau beberapa prosedur yang seharusnya diurus secara terpisah menjadi satu  prosedur  yang melekat  dalam pendaftaran NIB. Dengan perubahan  tersebut,  pada  tataran  ideal,  OSS  berkontribusi  bagi  kemudahan  berusaha  yang salah satunya dinilai melaui indeks EODB.
Dalam  hal  isu  perizinan,  deregulasi  merupakan  langkah  yang  diambil  guna memperbaharui  proses  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  kepada  masyarakat  dan pengguna  (pelaku  usaha)  yang  selama  ini  dirasakan  menghambat  kegiatan  usaha.  Proses penyempurnaan pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara terpadu, lintas instansi, lintas sektor,  dan  dikoordinasikan  oleh  satu  instansi  pemerintah  yang  memiliki  kompetensi  dan kewenangan  untuk  mengambil  kebijakan,  mengurangi  aturan  prosedur  dan  rasionalisasi kelembagaan pemerintah.
Pada  ranah  operasional,  aspek  tata  laksana  ( business  process )  perizinan  juga  masih menemui  kendala,  baik  terjadi  di  level  pusat  maupun  daerah.  Pada  tingkat  pusat,  lembaga OSS  belum  jadi  rujukan  dan  terintegrasi  utuh  dengan  sistem  perizinan  Kementerian  dan Lembaga. Sementara di  daerah masih terlihat  banyak pemerintah daerah  yang memiliki tata laksana perizinan mandiri dan berbasis aplikasi yang belum terintegrasi dengan OSS.
Pemeringkatan  Indonesia  pada  indeks  EODB  direpresentasikan  dua  kota  bisnis terbesar, yaitu DKI Jakarta dan Surabaya. Dari segi sistem dan tata laksana, komitmen untuk mengintegrasilan  sistem  perizinan  daerah  lebih  besar  ditunjukkan  oleh  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Upaya uji coba integrasi saat ini  sedang  dilakukan  di  DKI  Jakarta.  Sementara,  Surabaya  masih  menggunakan  sistem perizinan daerah.
Pada  pertengahan  tahun  2019,  Kemenko  Perekonomian,  BKPM  dan  Provinsi  DKI Jakarta  melakukan  integrasi  sistem  layanan  perizinan  JakEVO  khususnya  pelayanan perizinan  SIUP  dengan  OSS.  Selama  masa  uji  coba,  SIUP  dapat  diproses  dan  diterbitkan melalui  sistem  OSS  dalam  waktu  selambat-lambatnya  3  (tiga)  jam  sejak  permohonan diterima  oleh  sistem  OSS.  Dengan  demikian  integrasi  OSS  dengan  JakEVO  menambah waktu pelayanan SIUP dari satu jam berubah menjadi tiga jam.
Dalam  usaha  integrasi  ini,  dokumen  permohonan  SIUP  ternyata  perlu  melakukan penapisan zonasi  berdasarkan  peta digital  Rencana Detil  Tata Ruang (RDTR) Provinsi  DKI Jakarta. Pasca-pengajuan permohonan SIUP ke sistem OSS, data akan dikirimkan ke JakEVO untuk  dicocokan tagging lokasi  yang dimohon dengan  peta digital  RDTR. Proses penapisan ini  seringkali  masih  bermasalah  karena  perbedaan  koordinat  antara  OSS  dengan  JakEVO. Meski terintegrasi  dengan OSS, tata laksana  (internal) perizinan SIUP  tetap mengikuti  SOP JakEVO  yaitu  kajian  lokasi  dan  rekomendasi  tetap  diproses  di  kelurahan,  kecamatan,  dan kota administratif sesuai dengan skala usaha yang diajukan.
Sementara  untuk  izin  lainnya  belum  bisa  dilakukan  integrasi  sehingga  masih menggunakan pelayanan JakEVO. Contohnya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga belum  terintegrasi  optimal  dengan  SIMBG  (Sistim  Informasi  Izin  Mendirikan  Bangunan Gedung  dari  kementerian  PUPR),  oleh  karenanya  sistem  OSS  masih  dirasa  belum  mampu menggantikan fungsi dari JakEVO, mengingat banyaknya pengajuan IMB di DKI Jakarta.
Serupa  dengan  DKI  Jakarta,  Pemerintah  Kota  Surabaya  juga  perlu  menindaklanjuti OSS untuk melakukan integrase dengan SSW ( Surabaya Single Window ) platform perizinan local  di  Surabaya.  Namun,  usaha  integrase  antar  sistem  tersebut  belum  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Surabaya.  Integrase  tersebut  belum  dilakukan  karena  belum  adanya komitmen dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menindaklanjuti OSS. Oleh karenanya, saat ini OSS tidak berkontribusi apapun bagi indeks EODB Surabaya.
Belum  terintegrasinya  sistem-sistem  tersebur  mencerminkan  adanya  masalah koordinasi  Pusat  dan  Daerah,  komitmen  pemerintah  daerah  yang  belum  sejalan  mengikuti
prioritas nasional, hingga minimnya pengetahuan/keahlian aparat pemerintah daerah lantaran porsi sosialisasi dan diklat yang masih terbatas.
Belum  optimalnya  sistem  OSS  khususnya  terkait  dengan screening dokumen  yang dilampirkan  dijadikan  ladang  bagi  pemohon  untuk  berbuat  curang  dengan  mengunggah dokumen  yang  tidak  sesuai  dan  langsung  dapat  mengantongi  izin  yang  efektif,  khususnya bagi pemohon yang mengajukan izin yang tidak memerlukan pemenuhan komitmen. Sebagai contoh misalnya apabila pemohon diminta mengunggah data file akta perusahaan, tetapi yang diunggah hanya lembar  pengesahan maka informasi  detail  perusahaan tidak dapat  dipelajari dan dijadikan pertimbangan dalam mengajukan perizinan.
Produk  hukum  utama  yang  menjadi  payung  hukum  dalam  pelaksanaan  OSS  adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2018. PP nomor 24 tahun 2018  ini  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  OSS  yang  memiliki  beberapa  ketentuan  yang terkait  dengan  deregulasi,  debirokratisasi,  dan  digitalisasi  layana  perizinan.  Dalam  aspek deregulasi,  peraturan  ini  telah  memberikan  kepastian  hukum  dengan  adanya  daftar  izin tertutup  yang  dikelola  oleh  Lembaga  OSS,  dimana  juga  berperan  sebagai  instansi  penerbit izin  yang  dalam  definisinya  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Aspek-aspek krusial  yang diatur dalam regulasi  utama tersebut,  antara lain:  1)  jenis, permohonan,  dan  penerbit  perizinan  berusaha;  2)  pelaksanaan  perizinan  berusaha;  3) reformasi perizinan berusaha sektoral; 4) sistem OSS; 5) lembaga OSS; 6) pendanaan OSS; 7) insentif/disinsentif pelaksanaan perizinan melalui OSS; 8) penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS; serta 9) sanksi.
Di  sisi  lain,  desain  kelembagaan  dan business  process , platform OSS  bertujuan mengintegrasikan  seluruh  layanan  (kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah  daerah)  dengan berbasis  elektronik.  Kehadiran  OSS  diharapkan  memudahkan  pelaku  usaha,  karena  dapat diakses dimana saja tanpa ada kendala tempat.
Keberadaan platform OSS sendiri sangat bergantung pada standarisasi atau pedoman teknis  dari  kementerian/lembaga  terkait  berupa  Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria (NSPK)  perizinan  berusaha.  Jika  NSPK  belum  tersedia  atau  tidak  memadai,  maka  platform OSS  tersebut  menjadi  sulit  bekerja  maksimal,  lantaran  substansi  NSPK  tergantung keseluruhan prosedur, mekanisme hubungan kerja maupun tata laksana layanan. Disinilah arti penting keberadaan dan derajat NSPK yang merupakan tugas kementerian/lembaga.
Tantangan yang lain yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan OSS adalah lambannya tindaklanjut  NSPK  sesuai  yang  diamanatkan  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  2018.  Untuk perizinan  yang  belum  berlandaskan  kepada  NSPK  Kementerian/Lembaga  yang  baru, pemerintah daerah umumnya menggunakan SOP yang lama sebagai acuan pelayanan.
Penggunaan  SOP  lama  tersebut  telah  memunculkan  variasi  dalam  tata  laksana  antar daerah.  Tidak  lengkapnya  NSPK  ini  juga  sesungguhnya  menyulitkan  pemerintah  pusat sendiri lantaran Lembaga OSS tak dapat mendesain platform digital secara optimal yang pada gilirannya berpengaruh dalam operasional layanan perizinan berusaha secara online .
Penolakan  daerah  terhadap  OSS  ini  juga  dilandasi  oleh  PP  nomor  24  Tahun  2018 yang  dimaknai  oleh  pemerintah  daerah  diduga  melanggar  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, dimana seharusnya hierarki peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi.
Hierarki  atau  tata  urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  merujuk  pada Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan  hukum  peraturan  perundang-undangan  di  atas  sesuai  dengan  hierarki tersebut  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Contohnya  adalah  mengenai  siapa  yang  berhak  dalam  memproses  dan  memberikan izin.  Berdasarkan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2017  tentang  Penanaman Modal terpapar jelas bahwa: Ayat (4) “Perusahaan penanaman modal  yang akan melakukan kegiatan  usaha  wajib  memperoleh  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dari  instansi  yang  memiliki  kewenangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang- undang”.  Ayat  (5)  “Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diperoleh  melalui  pelayanan terpadu satu pintu”.
Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  350  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi:  Ayat  (20  “Dalam  memberikan  pelayanan perizinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  daerah  membentuk  unit  pelayanan  terpadu satu  pintu”.  Ayat  (3)“Pembentukan  unit  pelayanan  terpadu  satu  pintu  sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan”
Tapi  sayangnya,  hal  berbeda  justru  diamanatkan  di  PP  Nomor  24  Tahun  2018  Pasal 19;  “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS”
Di lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dicantumkan berbagai jenis perizinan berusaha yang  dilaksanakan  melalui  OSS.  Yang  berarti  kewenangan  PTSP  saat  ini  hanya  mengelola perizinan  yang  tidak  diatur  dalam  PP  No.  24  Tahun  2018.  Berdasarkan  Lampiran Pengumuman tentang Pelaksanaan PTSP Pusat di BKPM terkait PP Nomor 24 Tahun 2018, Nomor  2/PENGUMUMAN/A.8/2018  hanya  terdapat  4  sektor  perizinan  yang  dilayani  oleh PTSP Pusat yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.
Adalah sebuah hal yang dilematis ketika Peraturan Pemerintah yang secara tata urutan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang ternyata menyimpang, bahkan dua Undang-Undang sekaligus  yaitu UU Nomor 25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PTSP  dan  Lembaga  OSS  adalah  dua  amanat  dari  peraturan  perundang-undangan dengan  tugas  dan  fungsi  yang  dirasakan  yang  sama.  Inkonsistensi  yang  justru  dilakukan pemerintah tentu menjadi autokritik pemerintah dalam membuat kebijakan.

## Penataan Ruang dalam Mendukung Perencanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Perizinan  yang  diselenggarakan  secara  elektronis  melalui  sistem  OSS  oleh  Lembaga OSS  dapat  dikatakan  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
1. Informasi        Elektronik        dan/atau        Dokumen        Elektronik    dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang  sah.
2. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai    dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai   dengan   ketentuan   yang   diatur   dalam   Undang-  Undang ini.
4. Ketentuan    mengenai    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. Surat   yang   menurut   Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. Surat   beserta   dokumennya   yang   menurut   Undang-Undang harus  dibuat  dalam bentuk  akta  notaril  atau  akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) terdapat  aturan  mengenai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  yang  juga  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  tidak  ada  penafsiran  secara  eksplisit  dalam Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE),  namun  penafsirannya  dapat  ditemui  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
Dalam Pasal 60 UU Nomor 26 Tahun 2007, ditentukan dalam penataan ruang bahwa setiap orang berhak untuk: a) mengetahui rencana tata ruang; b) menikmati pertambahan nilai ruang  sebagai  akibat  penataan  ruang;  c)  memperoleh  penggantian  yang  layak  atas  kerugian yang  timbul  akibat  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  rencana  tata ruang;  d)  mengajukan  keberatan  kepada  pejabat  berwenang  terhadap  pembangunan  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  di  wilayahnya;  e)  mengajukan  tuntutan  pembatalan izin  dan  penghentian  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  kepada pejabat  berwenang;  dan  f)  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  pemerintah  dan/atau pemegang  izin  apabila  kegiatan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang menimbulkan kerugian.
Rencana tata ruang sebagai suatu produk hukum, selain sebagai pedoman dan pemberi arah,  juga  memberika  dasar  hukum  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan pembangunan  nasional  maupun  pembangunan  wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota. Dengan  hukum  maka  semua  aparat  pelaksana  hukum  dapat  melaksanakan  wewenang  dan kewajibannya  dengan  baik  sehingga  apapun  hambatan,  ancaman  dan  gangguan  dalam pelaksanaan  aturan  tata  ruang  dan  pembangunan  harus  dihadapi  dengan  baik  dan proporsional.
Tujuan  penyelenggaraan  penataan  ruang  sendiri  telah  disebutkan  pada  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Lembaran  Negara  Nomor 68 Tahun 2018 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk  mewujudkan ruang wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya  pelindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan lahan yang direncanakan, seringkali berbenturan dan atau menyimpang  dengan  berbagai  bidang  lainnya.  Hubungan  penyediaan  tanah  untuk kepentingan  pemerintah  maupun  swasta  sangat  erat  dengan  masalah  perencanaan  kota. Pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  pemukiman,  kegiatan  industri,  perkantoran  maupun kegiatan  usaha  lainnya  di  kota  besar,  seringkali  mengakibatkan  dampak  yang  tidak menguntungkan secara sosial, dimana masyarakat yang telah mendiami area tersebut terpaksa tersingkirkan.
Disisi  lain  pengembangan  usaha  yang  merambah  dan  menyasar  area  pemukiman penduduk  yang  sudah  ada  menimbulkan  dampak  sosial  yang  terjadi.  Contohnya  adalah pembangunan  minimarket  di  daerah  pemukiman  telah  mengakibatkan  matinya  secara perlahan-lahan kegiatan ekonomi warung skala kecil yang dimiliki oleh masyarakat biasa.
Untuk  kota  besar  seperti  DKI  Jakarta,  perencanaan  tata  ruang  wilayah  merupakan tantangan  yang  cukup  kompleks.  Dimana  setelah  sekian  lama  kota  Jakarta  dihuni  dan berkembang  dengan  segala  kompleksitasnya  mulai  ditentukan  perencanaan  tata  ruangnya. Peraturan  yang  mengatur  tentang  tata  ruang  di  Jakarta  sendiri  mulai  ditetapkan  dengan keluarnya  Peraturan  Daerah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  nomor  5  tahun  1984  tentang Rencana  Umum  Tata  Ruang  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Tahun  1985  –  2005  dan Peraturan  Daerah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  nomor  3  tahun  1987  tentang  Penetapan Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di DKI Jakarta.
Dalam perkembangannya, peraturan mengenai tata ruang di Jakarta lebih detail adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Pengaturan  Zonasi,  Lembaran  Daerah  nomor  301 tahun  2014.  Pembuatan  Perda  nomor  1  tahun  2014  ini  sendiri  merupakan  amanat  yang ditentukan  dalam  pasal  23  ayat  6  Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Lembaran Negara nomor 68 tahun 2007.
Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dibentuk guna menjadi acuan atau arahan bagi pemerintah,  baik  bagi  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  melakukan  pembentukan rencana  tata  ruang  nasional  maupun  tata  ruang  wilayah  .  Undang-undang  ini  mengatur beberapa  prinsip  atau  asas-asas  pokok  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2  termasuk penjelasannya adalah;
1. Asas  keterpaduan,  bahwa  dalam  penataan  ruang  mengintegrasikan  berbagai  kepentingan yang bersifat sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan  yaitu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat;
2. Asas  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan,  bahwa  penataan  ruang  mewujudkan keserasian  antara  struktur  ruang  dan  pola  ruang,  keselarasan  antara  kehidupan  manusia dengan  lingkungannya,  keseimbanagan  antara  pertumbuhan  dan  perkembangan  antar daerah dan antar kawasan perekonomian serta antar kawasan perkotaan dan pedesaan;
3. Asas  keberlanjutan,  bahwa  penataan  ruang  menjamin  kelestarian  dan  daya  dukung  serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi yang akan datang;
4. Asas  keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan,  bahwa  penataan  ruang  mengoptimalkan manfaat  ruang  dan  sumber  daya  yang  terkandung  di  dalamnya  serta  menjamin  penataan ruang yang berkualitas;
5. Asas  keterbukaan,  bahwa  penataan  ruang  memberikan  akses  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
6. Asas  kebersamaan  dan  kemitraan,  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
7. Asas  perlindungan  dan  kepentingan  umum,  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
8. Asas  kepastian  hukum  dan  keadilan,  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan berdasarkan hukum/ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum, dan;
9. Asas  akuntabilitas,  bahwa  penataan  ruang  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  untuk prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.
Prinsip  atau  asas  hukum  tersebut  merupakan  landasan  pokok  dalam  penataan  ruang, dengan  demikian  apabila  penyusunan  rencana  tata  ruang  (darat,  laut,  udara,  bahkan  bawah tanah)  yang  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  asas-asas  hukum  tersebut,  dapat mengakibatkan rencana tata ruang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
Perda 1 Tahun 2014 juga mengacu kepada Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini merupakan acuan bagi penataan ruang yang  memperhatikan  bahwa  DKI  Jakarta  sebagai  bagian  dari  kawasan  strategis  nasional dimana  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur  (Jabodetabekpunjur)  untuk  jangka  waktu  sampai  tahun  2030.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah ini harus diperbahurui setiap 20 tahun.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau penguasa, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam perlindungan hukum sebagai berikut:
Perlindungan  hukum  preventif,  yaitu  perlindungan  hukum  dimana  rakyat  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.
Perlindungan  hukum  represif,  yaitu  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  peradilan administrasi  negara.  Perlindungan  hukum  represif  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa.
Memperhatikan pendapat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum  adalah  perlindungan  hak  dan  martabat  manusia  terhadap  haknya  atas  suatu  benda yang  dikuasasi  atau  dimiliki.  Dikatakan  dilindungi  oleh  hukum  adalah  apabila  hal  tersebut diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artikel  Pemutakhiran  Hukum  Perizinan  Berusaha  yang  Terstruktur  dari  Sudut Pandang  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  ini  sejalan  dengan  artikel- artikel sebelumnya, diantaranya adalah: 1) Juanda, J., & Ali, H. (2022); 2) Tumanggor, M. S. (2020);  3)  Widijowati, R.  D.,  &  Batubara,  R.  P.  (2022);  4)  Wijanarko,  D.  S.,  &  Pribadi,  S. (2022); 5) Pribadi, S., & Fitriana, D. (2022); dan 6) Sugeng, S., & Adi Nur Rohman, A. R. (2021).

## KESIMPULAN
Pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha,  yaitu  dengan  mengenalkan  konsep  perizinan  yang  lebih  memihak  kepada  para Pelaku  Usaha  agar  mendapatkan  kepastian  dalam  proses  perizinan.  Selain  itu,  pemahaman atas  perizinan  yang  membutuhkan  pemenuhan  komitmen  agar  izin  berlaku  efektif  tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambarkan secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018 ini.
Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  telah  mengaplikasikan  perizinan  melalui  sistem OSS, meskipun belum semua jenis perizinan. Hal ini disebabkan pemda DKI Jakarta sendiri telah  memiliki  sistem  pelayanan  perizinan  secara  online  melalui  Jakevo  yang  telah  berjalan secara  baik  sebelum  sistem  OSS  ini  dibentuk.  Selain  itu,  kecurigaan  atas  “sentralisasi” perizinan  pada  peraturan  ini,  sangat  dirasakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  menghilangkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  penataan  ruang  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  telah  diimplementasikan  Pemerintah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  terakhir  dengan  telah  diterbitkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  (RDTR  dan  PZ) sebagai  pedoman  dalam  pembangunan  daerah.  Sejak  dibentuknya  organisasi  Badan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pada  tahun  2015  yang  menghimpun  dan  mengambil
alih hampir seluruh jenis perizinan yang sebelumnya tersebar dan berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait, maka pelaksanaan penerapan peraturan penataan ruang mulai diintegrasikan ke dalam setiap perizinan yang dimohon dan akan diterbitkan.
Dengan  telah  dilaksanakannya  peraturan  tata  ruang  di  DKI  Jakarta  dalam  proses perizinan  sejak  tahun  2015  hingga  saat  ini,  sebagian  besar  masyarakat  sudah  mulai memahami  tentang  keberadaan  peraturan  tata  ruang.  Namun  bagi  pelaku  usaha  yang membutuhkan  perizinan,  teruatama  pelaku  usaha  yang  sudah  lama  melaksanakan  kegiatan usahanya dan ternyata tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, merasa dengan pemberlakuan peraturan  tata  ruang  ini  dapat  menghambat  kegiatan  usaha  mereka.  Dimana  tidak  semua pelaku  usaha  mampu  secara  finansial  memindahkan  usaha  mereka  ke  lokasi  yang  secara ketentuan diizinkan, terlebih lagi jika dilihat dari relasi dan konsumen yang telah terbangun. Terlebih  lagi  akibat  wabah  pandemi  yang  baru  saja  terjadi  mengakibatkan  perlambatan ekonomi  yang  mengancam  perekonomian  nasional,  perlu  dilakukan  terobosan  hukum  yang mampu  mengakomodir  kegiatan  usaha  dan  investasi  agar  Indonesia  tidak  masuk  ke  jurang resesi.
Untuk pengajuan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 setelah lima tahun diberlakukan sendiri  telah  dibuka  lebar  sejak  mulai  diberlakukannya  peraturan  ini  melalui  pengajuan keberatan hingga sampai saat ini sebagai bahan revisi untuk diajukan ke DPRD. Masyarakat yang  merasa  keberatan  dengan  pengaturan  tata  ruang  mengajukan  permohonannya  melalui kanal aduan secara online maupun secara langsung ke Dinas Teknis terkait.

## REFERENSI
Asshiddiqie,  Jimly  (2011). Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Desi  Ariani  A. Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Secara  Elektronik  (Online Single Submission) di Indonesia. Jurnal Jurist-Diction (2019). Vol. 2 No. 5, 1631-1654. Hotma  P.  Sibuea  (2010) Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  Asas-asas    Umum Pemerintahan yang baik. Jakarta: Erlangga. Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko. (2020). Dinamika Negara Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.
Juanda,  J.,  &  Ali,  H.  (2022). LITERATURE  REVIEW HUKUM  BISNIS:  MONOPOLI BISNIS  DAN  KERUSAKAN  LINGKUNGAN.  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Humaniora  dan Politik, 2(2), 233-240.
M.  Hamdani  P. Strategi  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik, Jurnal  Manajemen  dan Kebijakan Publik Universitas Airlangga Vol. 3 No. 3.
PP Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 4, LN Nomor 90 Tahun 2018. Pribadi, S., & Fitriana, D. (2022). Legal Security Regarding Labels and Certification of Halal Food Products Based on Law Number 33 of 2014 Concerning the Assuredness of Halal Products. Journal of Law, Politic and Humanities , 3(1), 236-240. Sinamo, Nomensen (2014) Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Jala Permata Aksara. Soemantri, Sri (1992) Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung: Alumni. Sugeng, S., & Adi Nur Rohman, A. R. (2021). Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Manusia Food Sovereignty in Law and Human Security Perspective . Tumanggor, M. S. (2020). Issuance of municipal bonds through capital markets as financial revenue for regional development .
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Wijanarko,  D.  S.,  &  Pribadi,  S.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Preventif  terhadap  Merek Dagang  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13(02), 192-201.