e-ISSN : 2621-4105

## Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara
Devi Yulida 1 , Kartika Widya Utama 2 , Xavier Nugraha 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
3 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya deviyulida@alumni.undip.ac.id

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum  secara  spesifik  menjelaskan  mengenai  realisasi  bentuk  dari  AUPB.  Penulisan  ini  menggunakan metode  yuridis normatif  dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  konseptual dilakukan  dengan  menganalisis  dan  mengkritisi  terhadap  pelaksanaan  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial) sebagai  manifestasi  dari  Asas  Kecermatan  dalam  KTUN.  Penulisan  ini  akan  melengkapi  penulisan sebelumnya,  kelebihan penelitian ini adalah  secara  spesifik  membahas  Verifikasi  Manual (Fakta  Sosial) sebagai  realisasi  dari  Asas  Kecermatan  yang  merupakan  bagian  dari  AUPB,  serta peran  dan  kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN.  Hasil penulisan ini  menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan,  sehingga  mampu  mewujudkan  keadilan  yang  sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
Kata Kunci: Asas Kecermatan; Batu Uji KTUN; Verifikasi Manual (Fakta Sosial)
Manual Verification (Social Facts): A Manifestation Of The Principle Of Accuracy As A Testing Stone On State Administrative Decisions

## Abstract
This writing aims to discuss the realization of the use of Manual Verification (Social Facts) as a manifestation of the Accuracy Principle in the Test Stone for KTUN. The background of this writing is related to the role of AUPB as the KTUN Test Stone which is applied in the PTUN scope, but has not specifically explained about the realization of the form of AUPB. This writing uses a normative juridical method with a law approach and a conceptual approach. Legal writing through a statutory approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being handled. The conceptual approach is carried out by analyzing and criticizing the implementation of Manual Verification (Social Facts) as a manifestation of the Accuracy Principle in the KTUN. This writing will complement the previous writing, the advantages of this research are specifically discussing Manual Verification (Social Facts) as a realization of the Accuracy Principle which is part of the AUPB, as well as the role and position of Manual Verification as a Test Stone in the KTUN. These results indicate that the use of Manual Verification (Social Facts) as a KTUN test stone plays  a  role  in  providing  guarantees  that  every  KTUN  issued  by  administrative  officials  is  not  only  in  line  with applicable law, but also in accordance with the facts on the ground, so as to be able to realize fairness. actually, based on actual facts.
Keywords: Carefulness; KTUN Test Stone; Manual Verification
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menempatkan  kesejahteraan  dan  keadilan sebagai  tujuan  utama  dalam  penyelenggaraan  negara  yang  diwujudkan  dengan menempatkan  hukum  sebagai  pedoman  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan penguasa. 1 Terkait  hal  ini,  A.  Hamid  S.  Attamimi,  menguraikan: 2 “Bahwa  negara berdasar  atas  hukum  atau Rechtsstaatsgedachte yang  dianut  oleh  negara  kita  adalah wawasan  negara  pengufus  atau verzorgingsstaatsgedachte ,  yang  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  itu  pun  kita  sudah  lama mengetahuinya.  Namun,  bahwa  akibat  dari  itu  semua,  negara  harus  banyak  campur tangan dalam tata kehidupan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai  tujuan-tujuannya…”  Pada  perkembangannya,  konsep  negara  hukum  formil mulai  ditinggalkan  dan  digantikan  dengan  konsep  negara  hukum  materiil  atau bestuurszorg (negara  kesejahteraan). 3 Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  hadir untuk  mewujudkan  konsep  negara  hukum  modern yang  dicirikan  dengan  kehadiran pemerintah  dalam  pengelolaan  urusan  rakyatnya  ( welfare  state ) 4 dan  juga  untuk membatasi  tindakan  dari  penguasa,  sebagaimana  dalil  Lord  Acton:  “ Power  tends  to corrupt  but  absolute  power  corrupts  absolutely” .  Kehadiran  PTUN  diharapkan  dapat menjadi judicial  control atas  tindakan  penyelenggara  pemerintahan  yang  dinilai melanggar ketentuan administrasi ( maladministration ). 5
Tata  Usaha  Negara  (TUN)  diartikan  sebagai  administrasi  negara  yang melaksanakan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  baik  di  pusat,  maupun  di  daerah dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 6 KTUN dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 7 Mengingat peran yang sangat besar dari suatu KTUN, maka Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Bobi Aswandi and Khollis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) 1, No. 1, (2019), Hlm. 129,” Jurnal Pembangunana Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128–45, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
2 A.  Hamid  S.  Attamimi,  “Ilmu  Pegetahuan  Perundang­Undangan  (Gesetzgebungswissenchaft)  Dan Pengembangan Pengajaran­ Nya Di Fakultas Hukum,” Tata Usaha Majalah Hukum Dan Pembangunan , 1990.
3 Aniken  Yustisia  Syahnaz,  “Korelasi  Negara  Kesejahteraan  Dengan  Demokratisasi  Kehidupan  Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna” 1550, no. 28 (2019): 52–65.
4 Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai, Ni Made Sukaryati Karma, and  Luh Putu Suryani, “Pemeriksaan Persiapan  Dalam  Proses  Beracara  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  (Putusan  No  4/G/2017/Ptun.Dps),” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 4 (2019): 57–61.
5 Cekli Setya Pratiwi et al., “Penjelasam Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi,” Leip , 2016.
6 M Reza Baihaki, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha  Negara  (Telaah  Kritis  Pergeseran  Nomenklatur  Izin  Lingkungan  Menjadi  Persetujuan  Lingkungan  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja),” Majalah  Hukum  Nasional 51,  no.  1  (2021):  1–20, https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137.
7 Bambang Heriyanto, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,” Palar  |  Pakuan  Law  Review 4,  no.  1  (2018):  75–90, https://doi.org/10.33751/.v4i1.784.
e-ISSN : 2621-4105
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut dengan UU 9/2004),  memberikan  perlindungan  kepada  rakyat  yang  merasa  tidak  mendapatkan keadilan atas suatu KTUN, yakni terkait: 8
a.   KTUN  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku; dan
b.   KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Pada hakikatnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai staats fundamental norm 9 Indonesia  telah  memberikan  rambu-rambu  pelaksanaan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB),  yakni  mewajibkan  kepada  penyelenggara  negara untuk memelihara nilai kemanusiaan yang luhur sesuai dengan cita-cita dan moral dari rakyat. 10 Namun, pada mulanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  UU  5/1986),  tidak  memasukkan  AUPB  atau algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur sebagai  batu  uji  dalam  gugatan  KTUN. Namun,  Seiring  perjalanan  waktu,  dengan  adanya  tuntutan  untuk  mewujudkan  PTUN yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  untuk  melindungi  hak warga negara atas potensi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, maka ditambahkan AUPB sebagai alasan bagi penggugat untuk melakukan gugatan di PTUN. 11 Hal ini berimplikasi pada semakin kuatnya peran dan fungsi PTUN sebagai alat kontrol atas  tindakan  kesewenangan-wenangan  pemerintah,  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh pemerintah, maupun tindakan lainnya yang merugikan hak-hak warga negara. 12
Memasukkan AUPB sebagai alasan dalam gugatan KTUN dapat dikatakan sebagai terobosan  hukum,  karena  pengujian  tidak  hanya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  saja,  tetapi  juga  AUPB  yang  bersifat beyond  the  law. 13 Rumusan  mengenai AUPB yang selama ini hanya dimuat dalam penjelasan UU 9/2004, kemudian diperkuat juga  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014). Adanya klasifikasi AUPB tersebut, membawa harapan bahwa para penegak hukum termasuk hakim menggunakan asas-asas  ini dalam menilai tindakan pemerintah  sehingga  dapat  mewujudkan keadilan yang  seadil-adilnya  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil.  Pentingnya  AUPB  ini  juga
8 Wahyu Purnomo et al., “Analysis of Lawsuit Against the Factual Action Which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration,” Unram  Law  Review 4, no. 1  (2020):  17–25, https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.107.
9 Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang  Berkeadilan  Sesuai Asas-Asas Pancasila,” Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 408–24, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
10 Lukman Santoso, “Problematika Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Dalam Eksekusi Putusan Ptun,” Justicia Islamica , 2016, https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.519.
11 Purnomo et al., “Analysis of Lawsuit Against the Factual Action Which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration.”
12 I  Gusti  Ngurah  Wairocana  et  al.,  “Kendala  Dan  Cara  Hakim  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca  Uu Administrasi  Pemerintahan:  Suatu  Pendekatan  Atas  Penanganan  Perkara  Fiktif  Positif,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 563, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755.
13 Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat  Ditinjau  Dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  844–61, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363.
e-ISSN : 2621-4105
diungkapkan  oleh  Williem  Konijnenbelt  yang  dikutip  oleh  Ridwan  HR  bahwa: 14 “ Bestuursorganen  zijn-aangenomen  dat  ze  bevoed  zijn  een  bepaald  handeling  te verrichten-bij hun handelen niet allen gebonden aan wettlijke regels, aan het geschreven recht; daarnaast moeten zij het  ongeschreven recht  in  acht  nemen.   Het  ongeschreven recht, dat wil zeggen vooral de algemene beginselen van behoorlijk bestuur . (terjemahan bebasnya:  “Organ-organ  pemerintahan  yang  menerima  wewenang  untuk  melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang- undangan; hukum terulis, di samping itu organ-organ pemerintahan harus memerhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.”)
Salah  satu  asas  yang  diklasifikasikan  dalam  AUPB  tersebut  adalah  Asas Kecermatan.  Penjelasan  Pasal  10  huruf  d  UU  30/2014  menjelaskan  Asas  Kecermatan adalah  “Asas  yang  mengandung  arti  bahwa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  harus didasarkan  pada  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas penetapan  dan/atau  pelaksanaan  keputusan  dan/atau  tindakan  sehingga  keputusan dan/atau  tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  keputusan dan/atau  tindakan  tersebut  ditetapkan  dan/atau  dilakukan.”  Berangkat  dari  definisi tersebut, diketahui bahwa pemerintah dalam bertindak harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan  dan/atau  tindakan  pejabat  badan  atau  pemerintah.  Adapun  salah  satu manifestasi memastikan kelengkapan informasi dan dokumen tersebut sebelum membuat KTUN ( vide Pasal 87 UU 30/2014)) adalah dengan melakukan Verifikasi Manual (Fakta Sosial).
Verifikasi Manual (Fakta Sosial) menjadi langkah penting  yang harus dilakukan, tanpa  adanya  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  putusan  KTUN  berpotensi  tidak  sesuai dengan faktanya. Verifikasi Manual (Fakta Sosial) juga merupakan manifestasi dari Asas Kecermatan,  sebagaimana  kasus  Perkara  Kasasi  Nomor  232  K/TUN/2018,  Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dikualifikasikan sebagai landmark decision pada Laporan Tahunan MA 2018 menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, badan atau pejabat pemerintah tidak hanya berpedoman pada sistem administrasi, tetapi juga merujuk pada Verifikasi Manual (Fakta Sosial).
Penulisan  ini  dilakukan  untuk  melengkapi  penulisan  sebelumnya  dari  Sanggup Leonard Agustian yang membahas mengenai Penggunaan AUPB sebagai Batu Uji bagi Hakim dalam Memutus Sengketa PTUN, penulisan tersebut membahas mengenai peran AUPB  sebagai  Batu  Uji  bagi  hakim  dalam  memutus  perkara  di  PTUN,  akan  tetapi penulisan ini menempatkan AUPB sebagai sumber hukum administrasi yang tidak tertulis dan hanya membahas mengenai AUPB secara umum saja. Penulisan selanjutnya adalah penulisan  dari  Aju  Putrijanti,  dkk  yang  membahas  mengenai  Peran  PTUN  dan  AUPB Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  ( Good  Governance ),  pada  penulisan tersebut membahas mengenai sejarah perekambangan AUPB sebagai upaya dalam usaha untuk menempatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam penulisannya
14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).
e-ISSN : 2621-4105
belum  membahas  mengani  realisasi  AUPB  secara  faktual.  Selanjutnya  juga  terdapat penulisan  terdahulu  dari  Andi  Gunawan,  dkk  tentang  Fungsi  AUPB  dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang mana dalam  penulisan ini  membahas  mengenai  fungsi  dan  peran  AUPB  dalam  sengketa  TUN,  akan  tetapi penulisan ini tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jenis AUPB yang digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa  TUN.  Sehingga  untuk  melengkapi  penulisan-penulisan terdahulu  tersebut,  penulisan  ini  akan  menjelaskan  secara  spesifik  mengenai  asas kecermatan  sebagai  bagian  dari  AUPB  dalam  menyelesaikan  sengketa  TUN  dengan menggunakan  verifikasi  manual  (fakta  sosial)  sebagai  aktualisasi  nyata  dari  AUPB tersebut.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  asas  kecermatam  sebagai  batu  uji KTUN  dan  untuk  menganalisis  dan  menemukan  konstruksi  verifikasi  manual  (fakta sosial) sebagai manifestasi asas kecermatan yang merupakan batu uji terhadap KTUN.
2. METODE
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,  konseptual (conceptual  approach ),  dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Penulisan  hukum  melalui  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan  menganalisis  dan  mengkritisi  terhadap  pelaksanaan  Verifikasi  Manual  (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Spesifikasi penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  dengan  melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dan data-data sosial yang mempunyai relevansi dengan pokok  permasalahan  yang  menjadi  kajian  dalam  penulisan  ini. 15 Sumber  data  yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum  sekunder  yakni  sumber  lain  yang  dapat  membantu  menjelaskan  tema  terkait penulisan, seperti buku-buku, jurnal dan makalah, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif serta disajikan dengan teks yang bersifat naratif. 16
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Asas Kecermatam Sebagai Batu Uji KTUN
Pemerintah  di  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  berkewajiban  untuk  terlibat dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum  ( bestuurszorg ). 17 Sejalan  dengan  tujuan  dari penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  politik,  ekonomi,  perkembangan  teknologi
15 Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2020).
16 Peter  Setiawan,  Xavier  Nugraha,  and  Michael  Enrick,  “Analisis  Kedudukan  Keterangan  Korban  Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 9, no. 1 (2020): 99–118.
17 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” Journal Administrative Law and Governance 2, no. 3 (2019): 541–57, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
e-ISSN : 2621-4105
informasi, budaya, serta sosial masyarakat. 18 Pelayanan publik tersebut harus dilakukan dengan  mengutamakan  transparansi,  kualitas  pelayanan,  integritas,  serta  kapasitas pengembangan pengetahuan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik tidak hanya berbicara bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga terkait bagaimana mewujudkan  tindakan  atau  keputusan  yang  diambil  oleh  badan  atau  lembaga  negara sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dalam  masyarakat. 19 Peran  pemerintah  sangatlah dibutuhkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di suatu negara.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan penyelenggaraan  negara  yang  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum segala tindakan dari pemerintah  haruslah  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan tertulis,  serta  aturan  tersebut  harus  terlebih  dahulu  berlaku  mendahului  perbuatan  atau tindakan  administrasi,  yang  dikenal  dengan rules  and  procedures ( regels ). 20 Hal  ini koheren  dengan  asas wetmatigheid  van  het  berstuur yang  berarti: 21 “Setiap  tindakan pemerintahan  itu  harus  ada  dasar  hukumnya  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan.”  Namun,  dalam  perkembangannya,  makna  harus  dijalankan  peraturan perundang-undangan  tersebut  mengalami  ekstensifikasi,  bahwa  pemerintahan  tersebut juga dijalankan tidak hanya bersandar pada aturan saja, namun juga diharapkan adanya inisiatif  pemerintah  untuk  mengupayakan  kesejahteraan  umum  dengan  penggunaan AUPB. 22
Apabila  ditelisik  secara  historis,  pada  mulanya  UU  5/1986  tidak  memasukkan AUPB sebagai batu uji dalam gugatan KTUN, Ismail Saleh (Menteri Kehakiman pada saat itu menyatakan: 23 " Menurut penelitian ini, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang “ algemene beginselen van behoorlijk bestuur” tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui  yurisprudensi  yang  kemudian  akan  menimbulkan  norma-norma.  Secara  umum prinsip dari hukum tata negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dari berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret”.
Seiring  berjalannya  waktu,  dengan  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara, maka dalam Undang-Undang
18 Aju  Putrijanti  et  al.,  “Peran  PTUN  Dan  AUPB  Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance),” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 30,  no.  2  (2018):  277, https://doi.org/10.22146/jmh.33056.
19 Michael  Chi  Man  Ng,  “Are  Globalization  And  Governance  Interrelated?  Evidence  Among  World Economies,” Journal of Globalization Studies 7, no. 2 (2016): 49–61.
20 Sadhu  Bagas  Suratno,  “Pembentukan  Peraturan  Kebijakan  Berdasarkan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik,” Lentera Hukum 4, no. 3 (2017): 164, https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499.
21 Rio  Admiral  Parikesit,  “Evaluasi  Kebijakan  Perubahan  Penyebutan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional Republik Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 01 (2018): 101–14.
22 Suratno, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”
23 Mukmin  Muhammad,  “Role  and  Function  of  General  Government  Properties  As  a  Guide  of  State Administration Officers in Running Its Business,” Meraja Journal 2, no. 3 (2019): 101–9.
e-ISSN : 2621-4105
Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999), memasukkan bagian dari AUPB yakni terkait: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas  Kepentingan  Umum,  Asas  Keterbukaan,  Asas  Proporsionalitas,  Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. AUPB dalam UU 28/1999 didefinisikan sebagai asas  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kesusilaan,  kepatutan,  dan  norma  hukum  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme. Berdasarkan pada penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa asas-asas tersebut ditujukkan  kepada  penyelenggara  negara  secara  keseluruhan,  bukan  dalam  arti  sempit yakni  pemerintah.  Sehingga  asas  ini  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  sama dengan AUPB, yang sejak lama sudah dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. 24 Upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, maka dalam UU 9/2004 memperkuat kedudukan  AUPB  sebagai  batu  uji  dalam  KTUN,  yang  mana  klasifikasi  dari  AUPB tersebut kemudian disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang mengatur klasifikasi AUPB:
a. Kepastian Hukum;
b. Kemanfaatan;
c. Ketidakberpihakan;
d. Kecermatan;
e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
f. Keterbukaan;
g. Kepentingan Umum;
h. Pelayanan yang Baik.
Pasal 10 ayat (2) UU 30/2014 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa, asas umum di luar  dari  ayat  (1)  yang  disebutkan  secara  limitatif  tersebut  juga  terdapat  asas  umum lainnya yang bisa diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian oleh hakim dan tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 25 Adanya Pasal 10 ayat (2) ini untuk mengakomodir salah satu karakteristik dari AUPB, yaitu levende beginselen yang pada  pokoknya  bermakna,  bahwa  asas  hukum  tersebut  berkembang  menurut  praktik khusus  melalui  putusan-putusan  lembaga  Peradilan. 26 Karakteristik levende  beginselen bertujuan agar AUPB tetap sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah asas hukum ( recht beginsel )  yang  notabene  bersifat  dinamis  dan  berkembang  mengikuti  perkembangan zaman atau oleh Sudikno Mertokusumo disebut dengan hisstorich bestimmt . 27 Oleh sebab itu,  bisa  dikatakan  bahwa  adanya  Pasal  10  ayat  (2)  UU  30/2014  bertujuan  untuk memastikan, bahwa AUPB yang dapat digunakan sebagai batu uji tidak hanya yang ada
24 Putrijanti  et  al.,  “Peran  PTUN  Dan  AUPB  Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance).”
25 Suwari Akhmaddhian, “Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governace,” Logika : Journal of Multidisciplinary Studies 09, no. 1 (2018): 30–38.
26 Zaldi  Pratama  Bagus  Putra,  “The  Basics  of  Good  Faith  and  Good  Intention  in  Land  Purchase  System  in Indonesia,” Journal of Law and Legal
Reform 1, no. 4 (2020): 102–9, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39782.
27 Günter Dux, “Subjekt Und Gegenstand Im Erkenntnisprozeß Historischen Verstehens. In: Die Logik in Der Geschichte Des Geistes,” Gesammelte Schriften 8 (2018): 437–43.
e-ISSN : 2621-4105
di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga dengan asas-asas hukum yang ada di  masyrakat  yang  notabene  merupakan  kewajiban  hakim  untuk  menggali  dan menuangkannya di dalam sebuah putusan, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).
Penerapan AUPB ini sejatinya juga hadir dalam rangka mengakomodir kewajiban pelayanan  publik  di  era  modern  saat  ini  yang  hendak  menciptakan  reformasi  birokrasi untuk menbangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 28 AUPB  sebagai  manifestai  dalam  pelayanan  publik  sejatinya  bertujuan untuk: 29 Pertama; Mewujudkan  batasan  yang  jelas  antara  hak,  kewajiban,  tanggung jawab dan wewenang dari pihak penyelenggara pelayanan publik. Kedua; Mewujudkan pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  AUPB  dan  korporasi  yang  baik. Ketiga; Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Keempat; Mewujudkan  kepastian hukum  dan  perlindungan  bagi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Kehadiran  AUPB  diharapkan  mewujudkan  pelayanan  publik  menjadi  bersifat citizen friendly . 30
Diaturnya  AUPB  secara expressis  verbis dinyatakan  sebagai  alasan  untuk melakukan gugatan KTUN pada tahun 2004 melalui UU 9/2004, namun pada praktiknya hakim dalam lingkup PTUN telah menjadikan AUPB sebagai dasar pertimbangan dalam putusan,  dapat  dilihat  dari  Putusan  PTUN  Palembang,  tanggal  6  Juli  1991,  No. 06/PTUN/G/PLG/1991. 31 Putusan  ini  berkaitan  dengan  gugatan  seorang  pegawai Universitas  Bengkulu  terhadap  rektor  yang  telah  memutasi  pegawai  tersebut  tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Tindakan rektor tersebut dianggap melanggar Asas Kecermatan Formal. Dalam putusan a quo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan AUPB tepatnya asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didapatkan  dengan  analisa  dari  yurisprudensi  maupun  dari  literatur  hukum  yang  harus diperhatikan, pada setiap perbuatan hukum  administrasi  yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat TUN). 32
Putusan  lainnya  yang  menggunakan  AUPB  dapat  juga  dilihat  dalam  Putusan PTUN  Medan  No.70/1992/PTUN-Medan  mengenai  gugatan  para  penggugat  terhadap surat  pembebasan  tugas  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama.  Dalam fundamentum petendi -nya disebutkan: “bahwa tergugat tidak meneliti dengan seksama tentang rekayasa pengaduan jemaah Masjid B dan tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut”. PTUN Medan  pada  saat  itu  menyimpulkan  bahwa  apabila  dihubungkan  dengan  AUPB,  maka
28 Harun, Nuria Siswi Enggarani, and Galang Taufani, Hukum Administrasi Negara Di Era Citizen Friendly, (Surakarta: Muhammadiyahh University Press, 2018).
29 Jemmy Jefry Pietersz, “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang,” Sasi 23, no. 2 (2018): 167, https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107.
30 Retno Widjajanti, “Perkembangan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Pasopati 3, no. 1 (2021): 35–46.
31 Armia, “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara,” Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara 3, no. 2 (2017): 24–38.
32 Armia.
e-ISSN : 2621-4105
putusan  tersebut  telah  menyimpang  dari  Asas  Kecermatan.  Pada  tahun  1992,  PTUN Medan  juga  mengeluarkan  putusan  yang  menggunakan  AUPB  yakni  dalam  Putusan PTUN  Medan  No.  65/1992/PTUN-Medan  mengenai  gugatan  seorang  purnawirawan ABRI  melawan  Kepala  kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten,  yang  mana  penggugat mendalilkan  bahwa  tanpa  sepengetahuan  penggugat,  tergugat  mengeluarkan  sertifikat atas  nama  AWN,  yang  mana  tanah  itu  milik  penggugat.  Berdasarkan  kasus  tersebut, PTUN mempertimbangkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan kurang hati-hati.
Menghadirkan  AUPB  sebagai  jaminan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan merupakan  jawaban  atas  fakta  bahwa  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang sempurna,  yang  mana  kehidupan  masyarakat  dinamis  dan  senantiasa  mengalami perubahan,  dimana  masyarakat  akan  selalu  berproses  dan  hukum  cenderung mengkristal. 33 AUPB  hadir  untuk  memastikan  agar  setiap  KTUN  yang  dikeluarkan sejalan  dan  sesuai  dengan  semangat  negara  hukum  Indonesia  dalam  menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Penggunaan AUPB sebagai Batu Uji ini koheren dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa AUPB merupakan bagian dari asas hukum yang berlaku umum, yang secara  khusus  memiliki  arti  penting  bagi  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah. 34 Salah satu asas yang berperan penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah adalah Asas Kecermatan. Penjelasan Pasal 10 UU  30/2014,  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Asas  Kecermatan  adalah keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/  atau  pelaksanaan  keputusan  dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat,  sebelum  keputusan  dan/atau  tindakan  tersebut  ditetapkan  dan/atau  dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur dari Asas Kecermatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus  diperhatikan  yakni: Pertama; Merupakan  keputusan  dan/atau  tindakan. Kedua; Didasarkan pada dokumen yang lengkap. Ketiga; Adanya kecermatan sebelum keputusan dan/atau  tindakan  tersebut  ditetapkan  dan/atau  dilakukan. 35 Berangkat  dari  3  (unsur) tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Asas  Kecermatan  menuntut  agar  dalam membuat keputusan atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap  sehingga  keputusan  atau  tindakan  yang  diambil  tersebut  mampu  mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  Asas  Kecermatan  ( carefulness ) mensyaratkan kepada pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan untuk melakukan penelitian semua fakta yang relevan dan memasukkan kepentingan yang relevan tersebut
33 Sidharta, Pendekatan  Hukum  Progresif  Dalam  Mencairkan  Kebekuan  Produk  Legislasi  Dalam  Buku Dekonstruksi  Dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif (Semarang:  Thafa  Media  &  Konsorsium  Hukum  Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013).
34 Sanggup  Leonard  Agustian,  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Sebagai  Batu  Uji  Bagi  Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara,” Jurnal  Hukum  Magnum  Opus Volume  2,  no.  Nomor  2 Agustus (2019): Hlm. 156.
35 Pratiwi  et  al.,  “Penjelasam  Hukum:  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  Hukum Administrasi.”
e-ISSN : 2621-4105
ke  dalam  pertimbangan  dalam  putusan  atau  tindakan  pejabat  pemerintah. 36 Apabila merujuk pada literatur Belanda, Asas Kecermatan terbagi menjadi  2 (dua)  yakni  Asas Kecermatan  Formil  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam penyiapan  suatu  keputusan,  berkaitan  dengan  pengumpulan  informasi,  hubungan  antar pejabat  pemerintahan  dan  pemohonnya,  dan  pengumpulan  saran  atau  nasehat  yang relevan, serta metode dengar pendapat. 37 Sedangkan Asas Kecermatan Materiil berkaitan dengan isi atau substansi dari pertimbangan atas suatu keputusan yang diambil oleh badan pemerintah. 38
Berdasarkan  pada  penjelasan  atas  kasus-kasus  tersebut,  maka  diketahui  bahwa setiap  badan  atau  lembaga  pemerintah  dalam  mengambil  tindakan  atau  mengeluarkan putusan haruslah dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, agar setiap keputusan atau  tindakan  yang  diambil  tersebut  dalam  menjiwai  akan  nilai-nilai  keadilan  bagi masyarakat.
3.2. Konstruksi  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  Sebagai  Manifestasi  Asas Kecermatan Yang Merupakan Batu Uji Terhadap KTUN
G.W. Paton  mendefinisikan asas hukum sebagai a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas dan dijadikan dasar atas aturan atau kaidah hukum). 39 Sejalan dengan hal ini, A.R. Lacey, menjelaskan bahwa principles may resemble scientific laws in being descriptions of an ideal world, set up to govern actions as scientific laws are to govern expectation 40 (Asas mendeskripsikan hukum yang adil dan dibentuk untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan).    Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  asas  hukum  bersifat  abstrak  dan bertujuan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  yang  diharapkan  atau  dicita-citakan  oleh suatu masyarakat. 41
Eksistensi  asas  dalam  penegakan  hukum  adalah  asas  merupakan  justifikasi argumentasi-argumentasi  yuridikal  yang  berdasarkan  pada  kebenaran  umum  dalam masyarakat,  sehingga  mampu  menjawab  berbagai  permasalahan  hukum  dan  bersifat mengikat  ketika  diterapkan  oleh  hakim  melalui  putusan. 42 Peran  dan  kedudukan  asas dalam penegakkan hukum juga didukung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU 49/2009), yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib untuk menggali,  mengikuti,  serta  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat. Berdasarkan rangkaian dalam pasal tersebut diketahui bahwa asas berperan untuk menuntun hakim dalam memutus perkara.
36 Philipus  M  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara (Yogyakarta:  Gadja  Mada  University  Press, 2011).
37 Van  Wijk,  Konijnenbelt,  and  Van  Male, Hoofdstukken  van  Bestuursrecht (Amsterdam:  Reed  Business, 2011).
38 Pratiwi  et  al.,  “Penjelasam  Hukum:  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  Hukum Administrasi.”
39 Muhammad  Arifin,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Faktor  Pembatas  Kebebasan  Berkontrak,” Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2011): 276–95, https://core.ac.uk/download/pdf/225830137.pdf.
40 Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2003).
41 Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” Kertha Wicasksana 12, no. 2 (2018): 146.
42 Atmadja.
e-ISSN : 2621-4105
Suatu  asas  agar  mampu  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dicita-citakan haruslah dimanifestasikan dalam wujud konkrit. Hal ini bertujuan agar asas hukum yang sifatnya  abstrak  bisa  termanifestasi  secara real. Salah  satu  asas  hukum  yang  acapkali diperdebatkan terkait dengan manifestasinya adalah Asas Kecermatan yang merupakan salah satu bagian dari AUPB. Penjelasan di atas memang telah diuraikan terkait dengan konseep  Asas  Kecermatan  itu  sendiri,  namun  masih  banyak  perdebatan  terkait konkritisasi dari Asas Kecermatan itu sendiri.
Salah satu tindakan nyata yang dianggap manifestasi konkret dari Asas Kecermatan tersebut adalah dengan melakukan Verifikasi Manual (Fakta Sosial). Hal ini, dapat dilihat di  dalam  kaidah  hukum  MA  dalam  Putusan  Perkara  Kasasi  Nomor  232  K/TUN/2018, yang  mana  putusan  tersebut  diklasifikasikan  sebagai landmark  decision pada  Laporan Tahunan MA 2018. Sesuai dengan adagium hukum id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant 43 (adapun terjemahan bebasnya: “Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap”), maka untuk memperoleh pemahaman secara holistik terkait  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  sebagai  konkritisasi  Asas  Kecermatan  yang notabene  merupakan  kaidah  hukum  dari  Putusan  Perkara  Kasasi  Nomor  232 K/TUN/2018, maka akan diuraikan perkara tersebut mulai dari tingkat pertama, tingkat banding,  kasasi,  hingga  putusan  peninjauan  kembali  perkara  tersebut.  Untuk memudahkan  para  pembacara  juga,  maka  akan  diuraikan  mulai  dari  fakta  hukum, putusan, ratio decedendi , dan analisis dari perkara tersebut.
Merujuk pada fakta hukum, kasus ini dimulai dengan fakta bahwa pada tahun 1977,
Prof.  Dr.  H.  Priyatna  Abdurrasyid,  S.H.,  L.LM.    dan  Haryono  Tjitsoebono,  S.H. mendaftarkan sebuah badan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan nomor pendaftaran SKEP/152/DPH/1977. Eksistensi dan  keberadaan BANI ini telah diakui oleh masyarakat, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, serta aktif dalam perdagangan dan ekonomi, seperti: sengketa antar perusahaan, sengketa investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, sengketa antara kementerian dan pemerintah daerah di  Indonesia dan sebagainya.  Namun, pada tahun 2016 hadir BANI Sovereign  melalui  Surat  Keputusan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkuham)  Nomor  AHU-0064837.AH.01.07  Tahun  2016,  yang  mengakui Perkumpulan  BANI  beralamat  di  Sovereign  Plaza,  Jakarta  (selanjutnya  akan  disebut dengan BANI Sovereign) sebagai perkumpulan badan hukum yang sah. Atas kehadiran BANI Sovereign tersebut, BANI yang didirikan pada tahun 1977 merasa dirugikan karena merasa  kehadirannya  telah  lebih  dahulu  eksis  dan  kehadiran  BANI  Sovereign  dapat membingungkan masyarakat dikarenakan adanya dualisme BANI. 44
43 Xavier Nugraha, John Eno Prasito Putra, and Krishna Darari Hamonangan Putra, “Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden),” Galuh Justisi 8, no. 1 (2020): 54–72, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3242.
44 Ayu  Permata  Sari,  Miftahul  Huda,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Pembatalan  Surat  Keputusan Pengesahan  Pendirian  Badan  Hukum  Perkumpulan  Badan  Arbitrase  Indonesia  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 232/K/TUN/2018)",” Notary 2, no. 1 (2018): 468–85.
e-ISSN : 2621-4105
Tindakan  tersebut  kemudian  mendorong  BANI  untuk  melakukan  gugatan  ke PTUN,  yang  mana  gugatan  tersebut  ditujukan  kepada  Menteri  Kemenkuham  sebagai tergugat I dan BANI Sovereign sebagai tergugat II. PTUN Jakarta dalam putusannya pada Perkara  Nomor  290/G/2016/PTUN-JKT  mengabulkan  seluruhnya  permohonan penggugat  dan  menyatakan  bahwa  Surat  Keputusan  Menkuham  Nomor  AHU- 0064837.AH.01.07  Tahun  2016  batal,  serta  memerintahkan  Kemenkuham  untuk mencabut  surat  keputusan  tersebut. Ratio  decendeni hakim  PTUN  untuk  mengabulkan permohonan  penggugat  adalah  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  sistem online pada pendaftaran  badan  hukum  di  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  tidak  dapat dijadikan  sebagai  alasan  untuk  tergugat  tidak  melakukan  Verifikasi  Manual  (Fakta Sosial),  khusunya  dalam  melakukan  klarifikasi  dan  pengecekan  terkait  nama  yang diajukan. Ketiadaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f UU 30/2014, yakni mengenai Asas Kecermatan dan keterbukaan. Berdasarkan  putusan  pada  tingkat  pertama  tersebut,  BANI  Sovereign  mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  dengan  Akta  Permohonan Banding  Nomor  290/G/2016/PTUN-JKT.  Permohonan  banding  tersebut  diterima  dan putusan banding membatalkan putusan PTUN, sehingga Surat Keputusan Kemenkuham Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016 tidak dicabut. 45
Pada tahun 2018, kasus ini kemudian naik pada tingkat kasasi, dimana MA dalam putusannya  pada  Nomor  Perkara  232/K/TUN/2018  menyatakan  bahwa  putusan Pengadilan  Tinggi  TUN,  tidak  dapat  dipertahankan  yang  berimplipikasi  pada  Surat Keputusan  Kemenkuham  Nomor  AHU-0064837.AH.01.07  Tahun  2016  untuk  segera dicabut  oleh  Kemenkuham.  MA  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  pada menerbitkan  objek  sengketa  seharusnya  Kemenkuham  tidak  hanya  berpedoman  pada SABH saja, tetapi juga harus melakukan Verifikasi Manual (Fakta Sosial). Secara faktual, BANI  adalah  lembaga  yang  telah  diakui  keberadaannya  sebagai  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Dengan  demikian  tindakan  tergugat  dalam menerbitkan  objek  sengketa  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f UU 30/2014 serta  Asas Kecermatan dan  Asas  Keterbukaan  dari  AUPB. 46 Merasa  tidak  puas  dengan  keputusan  MA  pada tingkat kasasi, BANI Sovereign kemudian melakukan permohonan Peninjauan kembali (PK),  akan  tetapi  MA  kemudian  menolak  permohonan  PK  tersebut  dan  menguatkan putusan kasasi MA yang dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, sebab  dalam  putusan Judex  Facti PTUN  Jakarta  dan  putusan Judex  Juris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa tindakan tergugat tidak melakukan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih  dahulu  kepada  pihak  terkait  tindakan  tergugat  menerbitkan  objek  sengketa
45 Selamat  Lumban  Gaol,  “Penyelesaian  Sengketa  Pemakaian  Nama  Badan  Hukum  Perkumpulan  Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya,” JJurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 96–132.
46 Mahkamah  Agung, “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Laporan Tahunan 2018,” 2018.
e-ISSN : 2621-4105
merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  f  dan  d  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintah,  serta  asas audi  et  alteram  partem dari AUPB.
Dicabutnya  Surat  Keputusan  Kemenkuham  Nomor  AHU-0064837.AH.01.07 Tahun  2016,  dapat  dimaknai  bahwa  BANI  Sovereign  tersebut  telah  kehilangan  status badan  hukumnya  dan  hanya  berperan  sebagai  perkumpulan  biasa.  BANI  melakukan permohonan gugatan terhadap enggugat Surat Keputusan Kemenkuham tersebut merujuk pada  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan  Hukum  Dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perkumpulan,  yang menyatakan  bahwa  "Permohonan  pengesahan  badan  hukum  perkumpulan  harus didahului  dengan  pengajuan  nama  perkumpulan".  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, harusnya Kemenkuham melakukan pengecekan sebelum mengeluarkan surat keputusan yang  menyatakan  BANI Sovereign sebagai  badan  hukum  yang  sah.  Tindakan Kemenkuham dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut juga dinilai melanggar pada Pasal  7  ayat  (2),  huruf  (f)  dan  huruf  (i) juncto Pasal  10  ayat  (1)  UU  30/2014,  dimana harusnya Kemenkuham memberikan kesempatan kepada warga masyarakat dalam hal ini BANI untuk didengar pendapatnya, namun hal itu dilakukan oleh Kemenkuham dalam mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor  AHU-0064837.AH.01.07  Tahun  2016.  Selain bertentangan dengan kaidah hukum yang telah disebutkan di atas, tindakan kecerobohan dan  ketidak  hati-hatian  yang  dilakukan  oleh  Kemenkuham  dalam  mengeluarkan  Surat Keputusan Nomor AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016, dapat dinyatakan bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah sebelum mengambil keputusan atau kebijakan.
Uraian  terkait  putusan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Verifikasi  Manual  (Fakta Sosial) dimaknai sebagai tindakan untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu  sebelum  menerbitkan  objek  sengketa.  MA  dalam  putusan  tersebut  menyatakan bahwa seharusnya tergugat yakni Menkumham dalam memutus objek sengketa tersebut tidak hanya berpedoman pada SABH saja, namun juga harus berdasarkan pada Verifikasi Manual  (Fakta  Sosial).  Tindakan  tidak  melakukan  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial) tersebut  menyebabkan  kerugian  kepada  BANI  sebagai  lembaga  penyelesaian  alternatif sengketa  baik  di  pengadilan,  maupun  di  luar  pengadilan  yang  sudah  dikenal  di masyarakat.  Sehingga  tindakan  Kemenkumham  dalam  menerbitkan  objek  sengketa dianggap  telah  mencederai  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  UU  30/2014,  yakni  Asas Kecermatan. Putusan kasasi  tersebut  mengabulkan  gugatan para penggugat seluruhnya dan  menyatakan  batal  atas  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  AHU  0064837.AH.01.07.  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan Hukum Perkumpulan BANI.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  putusan  hakim  baik  pada  tingkat  pertama,  kasasi,  maupun  PK  pada kasus  ini  menunjukkan  bahwa  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  merupakan  suatu kerwajiban yang harus dilakukan. Kemenkuham sebelum mengerluarkan surat keputusan mengenai status badan hukum suatu perkumpulan, harusnya memeriksa dan melakukan pengecakan secara manual  terlebih dahulu, tidak hanya berpegang pada informasi yang diberikan pada sistem online SABH, tetapi  juga  melakukan pengecekan  dan penelitian yang  lebih  mendalam  mengenai  data  yang  diunggah  pada  sistem online tersebut  dan memastikan data-data tersebut benar adanya dan pertanggung jawabkan.
Masuknya Verifikasi Manual (Fakta Sosial) dalam landmark desicon oleh MA pada tahun  2018  menunjukkan  bahwa  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  merupakan  langkah penting  dan  harus  dilakukan  oleh  pejabat  atau  lembaga  negara  pada  setiap  kebijakan maupun  keputusan  yang  diambil. Black’s  Law  Dictionary, mendefinisikan landmark decision sebagai a decision of the Supreme Court that significantly changes existing law. (Keputusan  MA  yang  merubah  undang-undang  yang  ada  secara  signifikan).  Sidharta berpendapat  bahwa landmark  decision menawarkan  suatu  penemuan  hukum ( rechtsvinding ) oleh hakim untuk mengisi ketidak lengkapan atau ketiadaan norma dalam suatu  hukum  positif. Landmark  decision akan  menyebabkan  adanya  perubahan  tafsir normatif  secara  signifikan,  dan  MA  juga  mendefinisikan landmark  decision sebagai putusan  penting  yang  dijadikan  acuan  oleh  hakim-hakim  lainnya. 47 Verifikasi  Manual (Fakta Sosial) merupakan manifestasi dari Asas Kecermatan yang berfungsi sebagai Batu Uji dalam pengujian KTUN bebas. KTUN bebas dimaknai sebagai freeis ermessen atau discretionary power, yakni kebebasan bertindak. 48 Namun, kebebasan bertindak tersebut haruslah  berdasarkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  AUPB,  sehingga apabila  badan  atau  pejabat  negara  sebelum  mengeluarkan  KTUN  tidak  melakukan Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial),  yang  mana  KTUN  tersebut  berdampak  pada dirugikannya para pihak yang terlibat, maka para pihak tersebut dapat melakukan gugatan di PTUN.
Kehadiran verifikasi Manual (Fakta Sosial) juga dapat memberikan dampak positif pada rasa kepercayaan masyarakat kepada para pejabat dan lembaga negara dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Ruang lingkup PTUN, Verifikasi Manual (Fakta Sosial) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran  yang tidak memihak, para  pejabat  atau  lembaga  pemerintah  seharusnya  melakukan  verifikasi  untuk  melihat secara langsung sesuai dengan fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Verifikasi Manual (Fakta  Sosial)  juga  berperan  untuk  dijadikan  alat  dalam  menganalisa  kelayakan  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  administrasi.  Begitupula  hakim
47 Rita Colistra and Chelsea Betss Johnson, “Framing the Legalization of Marriage for Same-Sex Couples: An Examination  of  News  Coverage  Surrounding  the  U.S.  Supreme  Court’s  Landmark  Decision,” Journal  of Homosexuality 68, no. 1 (2019): 88–111, https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1627128.
48 Bram Mohammad Yasser, “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam  Kaitannya  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Soumatera  Law  Review 2,  no.  1  (2019):  1, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558.
e-ISSN : 2621-4105
dalam  putusannya  wajib  menjadikan  AUPB  sebagai  tolak  ukur  dalam  memutus  suatu gugatan KTUN di ruang lingkup PTUN. 49

## 4. PENUTUP
Menghadirkan  AUPB  khususnya  Asas  Kecermatan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  bertujuan  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, khususnya  dalam  menghadirkan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Asas Kecermatan  sebagai  Batu  Uji  di  PTUN  memberikan  tanggungjawab  kepada  pejabat administrasi bahwa dalam setiap kebijakannya tersebut untuk dilakukan dengan cermat dan  penuh  kehati-hatian.  Salah  satu  manifestasi  dari  Asas  Kecermatan  adalah  dengan melakukan Verifikasi Manual (Fakta Sosial). Verifikasi Manual (Fakta Sosial) dijadikan sebagai  alat  dalam  menganalisa  suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  administrasi,  sehingga  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  berdasarkan kebenaran  yang  sesungguhnya  dan  tidak  memihak.  Agar  nantinya  dalam  praktik peradilan  Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial)  dapat  berlaku  efektif  sebagai  Batu  Uji  di PTUN,  maka  diharapkan  para stakeholders terkait  baik  pejabat  administrasi  maupun hakim  di  ruang  lingkup  PTUN  mendapatkan  pelatihan  terkait  Asas  Kecermatan  dan Verifikasi  Manual  (Fakta  Sosial).  Salah  satu  upaya  untuk  memberikan  jaminan  dalam penerapannya  sebagai  Batu  Uji  KTUN,  maka  diharapkan  MA  dapat  mengeluarkan Peraturan  MA  (Perma)  sebagai  pedoman  oleh  hakim  dalam  menjadikan  Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji KTUN.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, Sanggup Leonard. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara.” Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, no. Nomor 2 Agustus (2019): Hlm. 156. Akhmaddhian,  Suwari.  “Asas-Asas  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang  Baik Untuk  Mewujudkan  Good  Governace.” Logika :  Journal  of  Multidisciplinary Studies 09, no. 1 (2018): 30–38.
Arifin,  Muhammad.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Faktor  Pembatas  Kebebasan Berkontrak.” Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2011): 276–95. https://core.ac.uk/download/pdf/225830137.pdf.
Armia. “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara.” Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara 3, no. 2 (2017): 24–38.
Aswandi, Bobi, and Khollis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam
Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) 1, No. 1, (2019), Hlm. 129,.” Jurnal Pembangunana Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128–45. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.” Kertha Wicasksana 12, no. 2 (2018): 146. Attamimi, A. Hamid S. “Ilmu Pegetahuan
Perundang­Undangan (Gesetzgebungswissenchaft)  Dan  Pengembangan  Pengajaran-  Nya  Di  Fakultas
49 A Gunawan and I W Arthanaya, “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa  Hukum  Acara  Tata  Usaha  Negara,” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  1  (2019):  28–33, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456.
e-ISSN : 2621-4105
Hukum.” Tata Usaha Majalah Hukum Dan Pembangunan , 1990.
Baihaki, M Reza. “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Telaah  Kritis  Pergeseran  Nomenklatur  Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021): 1– 20. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137.
Colistra,  Rita,  and  Chelsea  Betss  Johnson.  “Framing  the  Legalization  of  Marriage  for Same-Sex  Couples:  An  Examination  of  News  Coverage  Surrounding  the  U.S. Supreme Court’s Landmark Decision.” Journal of Homosexuality 68, no. 1 (2019): 88–111. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1627128.
Dux, Günter. “Subjekt Und Gegenstand Im Erkenntnisprozeß Historischen Verstehens. In:  Die  Logik  in  Der  Geschichte  Des  Geistes.” Gesammelte  Schriften 8  (2018): 437–43.
Effendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2020.
Gaol,  Selamat  Lumban.  “Penyelesaian  Sengketa  Pemakaian  Nama  Badan  Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan  Perkumpulan  Lainnya.” JJurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara 10,  no.  2 (2020): 96–132.
Gunawan, A, and I W Arthanaya. “Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Hukum  Acara  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 28–33. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/145
6.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2011.
Harun, Nuria Siswi Enggarani, and Galang Taufani. Hukum Administrasi Negara Di Era Citizen Friendly, . Surakarta: Muhammadiyahh University Press, 2018. Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan.” Palar  | Pakuan Law Review 4, no. 1 (2018): 75–90. https://doi.org/10.33751/.v4i1.784. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Grafindo Persada, 2014. Mahadi. Falsafah Hukum Suatu Pengantar . Bandung: Alumni, 2003.
Mahkamah Agung. “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Laporan Tahunan 2018,” 2018.
Muhammad, Mukmin. “Role and Function of General Government Properties As a Guide of State Administration Officers in Running Its Business.” Meraja Journal 2, no. 3 (2019): 101–9.
Ng,  Michael  Chi  Man.  “Are  Globalization  And  Governance  Interrelated?  Evidence Among World Economies.” Journal of Globalization Studies 7, no. 2 (2016): 49– 61.
Ngurah  Wairocana,  I  Gusti,  I  Wayan  Bela  Siki  Layang,  Ketut  Sudiarta,  Putu  Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, and Bagus Hermanto. “Kendala Dan Cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pasca  Uu Administrasi  Pemerintahan: Suatu  Pendekatan  Atas  Penanganan  Perkara  Fiktif  Positif.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 563. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755.
e-ISSN : 2621-4105
Nugraha,  Xavier,  John  Eno  Prasito  Putra,  and  Krishna  Darari  Hamonangan  Putra. “Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden).” Galuh Justisi 8, no. 1 (2020): 54–72. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3242.
Parikesit,  Rio  Admiral.  “Evaluasi  Kebijakan  Perubahan  Penyebutan  Peraturan  Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 01 (2018): 101–14.
Pietersz, Jemmy Jefry. “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang.” Sasi 23, no. 2 (2018): 167. https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107.
Pratiwi, Cekli Setya, Cristina Yulita, Fauzi, and Shinta Ayu Purnamawati. “Penjelasam Hukum:  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB)  Hukum Administrasi.” Leip , 2016.
Purnomo,  Wahyu,  Rr.  Herini  Siti  Aisyah,  Thoriq  Mulahela,  and  Xavier  Nugraha.
“Analysis  of  Lawsuit  Against  the  Factual  Action  Which  Conducted  by  Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration.” Unram Law Review 4, no. 1 (2020): 17–25. https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.107.
Putra,  Zaldi  Pratama  Bagus.  “The  Basics  of  Good  Faith  and  Good  Intention  in  Land Purchase System in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 1, no. 4 (2020): 102–9. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39782.
Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, Utama, and Kartika Widya. “Peran PTUN Dan AUPB Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance).” Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 30,  no.  2  (2018):  277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056.
Santoso,  Lukman.  “Problematika  Implementasi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik  (Aupb)  Dalam  Eksekusi  Putusan  Ptun.” Justicia  Islamica ,  2016. https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.519.
Sari, Ayu Permata, Miftahul Huda, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Pembatalan Surat Keputusan  Pengesahan  Pendirian  Badan  Hukum  Perkumpulan  Badan  Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018)".” Notary 2, no. 1 (2018): 468–85.
Setiawan, Peter, Xavier Nugraha, and Michael Enrick. “Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah  Antinomi  Antara  Hukum  Materil  Dengan  Formil.” Al-Daulah:  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 9, no. 1 (2020): 99–118.
Sidharta. Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi Dalam Buku Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif . Semarang: Thafa Media & Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013.
Solechan.  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Pelayanan  Publik.”
Journal  Administrative  Law  and  Governance 2,  no.  3  (2019):  541–57. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
Sonbai,  Elisabeth  Ayustina  Putri  Korassa,  Ni  Made  Sukaryati  Karma,  and  Luh  Putu Suryani. “Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps).” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 4 (2019): 57–61.
Sudarmanto,  Kukuh.  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang
e-ISSN : 2621-4105
Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 408– 24. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Suratno,  Sadhu  Bagas.  “Pembentukan  Peraturan  Kebijakan  Berdasarkan  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik.” Lentera  Hukum 4,  no.  3  (2017):  164. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499.
Syahnaz,  Aniken  Yustisia.  “Korelasi  Negara  Kesejahteraan  Dengan  Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna” 1550, no. 28 (2019): 52– 65.
Widjajanti, Retno. “Perkembangan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Pasopati 3, no. 1 (2021): 35–46.
Wijk, Van, Konijnenbelt, and Van Male. Hoofdstukken van Bestuursrecht . Amsterdam: Reed Business, 2011.
Yasser, Bram Mohammad. “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.” Soumatera Law Review 2, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3558. Yuliandari,  Nilna  Muna,  and  Yu  Un  Oppusunggu.  “Upaya  Hukum  Notaris  Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara.”
USM Law Review 4, no. 2 (2021): 844–61. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363.