## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian  Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)
Rendi Yusuf 1 , Erlina B 2 , Baharudin 3
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

## Abstrak
Perkawinan  adalah  sebuah  perjanjian  suci  antara  seorang  lelaki  dan  perempuan.  Dalam  perkawinan perceraian  merupakan suatu peristiwa yang  kadang  tidak  dapat  dihindarkan  oleh  pasangan  menikah,  baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah.  Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian mungkin juga merupakan solusi terakhir sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri sebuah konflik perselisihan rumah tangga bagi kedua belah pihak antara suami dan isteri. Salah  satu  perselisihan  di  dalam  rumah  tangga  sehingga  menyebabkan  terjadinya  perceraian  yakni  pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Tujuandalampenelitianiniyakniuntuk mengetahui danmemahamifaktor  penyebab  terjadinya  perceraian  rumah  tangga  danpertimbangan  Hakim padagugatanperceraiandalam  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk.  Bahwa  penyebab  terjadinya  gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh  pihak  keluarga  pun  tidak  membuahkan  hasil.  Perceraian  antara  Pengguat  dan  Tergugat  dilakukan berdasarkan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga. Pertimbangan Hakim pada gugatan perceraian rumah tangga dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana Hakim memberikan putusan perkara perceraian rumah tangga dengan pertimbangan bahwa antara Penguggat  dan  Tergugat  merupakan  pasangan  yang  sah,  adanya  alat  bukti,  adanya  keterangan  saksi  yang dihadirkan di dalam persidangan serta adanya gugatan yang diajukan oleh Pengugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana  tercatat  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kota Bandar Lampung dalam Kutipan Akta Perkawinan telah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.  Disarankan  untuk  Suami  Isteri  hendaknya  sebelum  bercerai  dapat  memikirkan  kembali  segala akibat  yang  akan  ditimbulkan  akibat  percerian.  Kedewasaan  dalam  menjalankan  hubungan  rumah  tangga sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang telah bercerai karena  merupakan  jalan  yang  terbaik  hendaknya  menjalin  hubungan  yang  lebih  kekeluargaan.  Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan satu sama lain.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselisihan Rumah Tangga.

## Abstract
Marriage is a sacred covenant between a man and a woman. In marriage, divorce is an event that sometimes cannot be avoided by married couples, both those who have just married or those who have been married
for a long time. Divorce is one of the reasons for breaking the marriage bond. Divorce may also be the last solution as the best way to end a domestic dispute conflict for both parties between husband and wife. One of the disputes in the household that led to divorce is Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. The purpose of  this  study  is  to  find  out  and  understand  the  factors  that  cause  household  divorce  and  the  judge's considerations  on  divorce  claims  in  Decision  Number  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk.  That  the  cause  of  the occurrence  of  a  domestic  divorce  lawsuit  in  Decision  Number  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk  was  due  to  frequent disputes that resulted in quarrels between husband and wife. The peace efforts made by the family did not produce any results. Divorce between  the Plaintiff and the Defendant was carried out based on Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that between husband and wife there were continuous disputes and quarrels and there was no hope of living in harmony again in the house. ladder. Judge's consideration in the household divorce suit in Decision Number 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk where  the Judge gives a decision on the household divorce case with the consideration that between the Plaintiff and the Defendant are a legal couple, there is evidence,  there  is  witness  testimony  presented.  in  the  trial  and  the  existence  of  a  lawsuit  filed  by  the Plaintiff  regarding  the  marriage  between  the  Plaintiff  and  the  Defendant  as  recorded  at  the  Office  of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City in the Excerpt of the Marriage Deed Has Disconnected Due to Divorce with All its Legal Consequences. It is recommended that husband and wife should be able to rethink all the consequences that will result from divorce before divorce. Maturity in carrying out domestic relations is very necessary in maintaining harmony in the household. For couples who have divorced because it is the best way, they should establish a more familial relationship. Starting a new life by keeping in touch so that there is no grudge or cursing each other.
Keywords: Judge's Consideration, Divorce, Household Disputes.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang  berketuhanan  sesuai  dengan  dasar  negara  Indonesia  yakni Pancasila.  Sebagai  pemersatu,  sila  pertama  itu  merangkum  bermacam  kaidah  dan  praktik  agama. Perkawinan merupakan hal yang sakral dalam setiap agama. Karena itu agama mengajarkan bahwa menikah itu harus dilandasi dengan sikap yang dewasa saling memahami, mengerti dan menyayangi  supaya dalam kehidupan berkeluarga, mereka akan sepaham dan tidak ada masalah yang akan muncul di kemudian hari. Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawainan menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan  Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang  erat sekali  dengan  agama/kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi unsur  bathin/rokhani  juga  mempunyai  peranan  yang  penting.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat hubungan  dengan  keturunan,  yang  pula  merupakan  tujuan  perkawinan,  pemeliharaan  dan  pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
Perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16Tahun  2019  tentang  Perkawinan  bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Setiap  manusia  memiliki  beberapa  tujuan  hidup,  memiliki  pasangan  dan  melangsungkan  perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka  akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri.
Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu  yang  lama.  Perkawinan  yaitu  suatu  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan, yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  termasuk  dalam  peraturan  Hukum  Perkawinan.  Perkawinan  adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh  Negara.  Dari  uraian  definisi  diatas  bahwa    perkawinan  adalah  sebuah  perjanjian  suci  antara  seorang
lelaki dan  perempuan  .  Sebagai perjanjian, ia  mengandung  pengertian  adanya  kemauan  bebas  antara  dua pihak  yang  saling  berjanji,  berdasarkan  prinsip  suka  sama  suka.  Jadi,  ia  jauh  sekali  dari  segala  yang  dapat diartikan  sebagai  mengandung  suatu  paksaan.  Oleh  karena  itu,  baik  pihak  laki-laki  maupun  pihak  wanita yang  mengikat  janji  dalam  perkawinan  mempunyai  kebebasan  penuh  untuk  menyatakan,  apakah  mereka bersedia atau tidak.
Perkawinan merupakan pranata yang menyebabkanseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari  suaminya.  Keperluan  hidupnya  wajib  ditanggung  oleh  suaminya.  Perkawinan  juga  berguna  untuk memeliharakerukunan  anak cucu (keturunan),  sebab  kalau  tidak  dengan  perkawinan,  anak  yang  dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau  tidak ada pekawinan, manusia akan mengikuti  hawa  nafsunya  sebagaimana  layaknya  binatang,  dan  dengan  sifat  itu  akan  timbulperselisihan, bencana,  dan  permusuhan  antara  sesama  manusia.  Dalam  membangun  hidup  berumah  tangga perjalanannya  pasti  akan  menjumpai  berbagai  permasalahan  kecil  ataupun  besar  sedikit  ataupun  banyak. Suami  dan  isteri  tentunya  tidak  ada  yang  mau  perkawinan  yang  suci  harus  terancam  oleh  persoalan  dan konflik,  tidak ada  yang  menginginkan  perkawinan  yang  kokoh  hancur  berantakan  sehingga  anak-anak tidak  lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian, tidak ada yang mendambakan perkawinan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian.
Walaupun  perkawinan  merupakan  sebuah  niat  yang  baik  tetapi  di  dalam,  perjalanannya  antara seorang suami dan isteri sering kali terdapat percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya sebuah konflik perselisihan di dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran kemarahan dan keributan yang  tiada  bertepi  atau  berakhir  dengan  damai  saling  mengerti  dan  saling  memaafkan.  Sampai  dengan rumah tangga orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama juga tidak lepas dari masalah perselisihan pertengkaran  dan  kemarahan.  Tinggal  bagaimana  pasangan  suami-istri  menyelesaikan  masalah-masalah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah  adanya dukungan sosial yang berupa  dukungan  secara  emosional  dari  suami  terhadap  istri,  maupun  sebaliknya  dalam  menyelesaikan masalah-masalah ringan maupun berat dalam hidup berumah tangga.
Konflik  perselisihan  perkawinan  di  dalam  rumah  tangga  muncul  akibat  berbagai  macam  masalah yang  terjadi  diantara  suami  istri.  Masalah-masalah  di  dalam  rumah  tangga  yang  bisa  memicu  konflik biasanya  terjadi  akibat  adanya  ketidakseimbangan  di  dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  yang sifatnya urgent. Dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringnya penyikapan salah satu pasangan akan  berujung  negatif,  sehingga  akan  menciptakan  sebuah  konflik  di  dalam  rumah  tangganya.  Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya masalah yang seharusnya  tidak  diributkan  bisa  menjadi  persoalan  besar  yang  tidak  ada  penyelesaiannya.  Menjalin hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah, karena masing-masing memiliki  perbedaan.  Tergantung  pasangan  bagaimana  menjadikan  perbedaan  itu  menjadi  sesuatu  yang indah.Menurut  KUH  Perdata  Pasal  207  perceraian  merupakan  penghapusan  perkawainan  dengan  putusan hakim  atas  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  dalam undang-undang. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim  atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  dalam  perkawinan. 1 Perceraian  ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
Dalam perkawinan perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian
1 P.N.H.Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Pustaka Djambatan, Jakarta. hlm 53.
merupakan  salah  satu  sebab  putusnya  ikatan  perkawinan.  Perceraian  mungkin  juga  merupakan  solusi terakhir sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri sebuah konflik perselisihan rumah tangga bagi kedua belah pihak  antara  suami  dan  isteri.  Salah  satu  perselisihan  di  dalam  rumah  tangga  sehingga  menyebabkan terjadinya perceraian yakni pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Menjalani kehidupan rumah tangga memang tidak mudah. Karena saat menikah, suami akan bertemu dengan isteri setiap hari serta mengetahui hal  baik  dan  buruk  dari  pasangan  suami  isteri  sehingga  mau  tidak  mau  harus  di  terima.  Perjalanan  hidup sebuah  keluarga  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar.  Pertengkaran,  sebagaimana  juga  kemesraan, merupakan  warna  emosi  hubungan  anggota  keluarga.  Keluarga  adalah  rumah  tangga  yang  memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsifungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (Lestari,2012)
Tiap  keluarga  pasti  tidak  sama  tingkat  kemampuan  dalam  mengelola  hubungan-hubungan emosional.  Pertengkaran  yang  terjadi  mungkin  saja  berlangsung  temporal  yang  berakhir  dengan  damai. Namun  bisa  saja  pertengkaran-pertengkaran  yang  mengisi  perjalan  keluarga  itu  bisa  saja  berakhir  fatal, misalnya terjadinya kekerasan  suami  terhadap  istri  atau  anak,  atau  perceraian,  pisah  ranjang  atau  rumah, yang jelas merugikan mereka sendiri.Pertengkaran  terjadi karena lepasnya kontrol  emosi dalam menyikapi cara  pandang  yang  tidak  sama  atas  satu  atau  beberapa  hal.    Dalam  keluarga,  ketidaksepahaman  ini  bisa terjadi antara suami dan istri, antara istri dan mertua, antara ayah dan anak, antara anak dan kakeknya dan seterusnya.  Pasti  ada  ribuan  penyebab  dan  alasan  masing-masing  keluarga  akhirnya  memunculkan pertengkaran.  Dan  pertengkaran  terjadi  pada  semua  lapisan,  tingkat  dan  jenis  atau  warna  keluarga. pertengkaran  bisa  terjadi  pada  keluarga  kaya,  miskin  atau  pun  bangsawan.  Hingga  akhirnya  perceraian menjadi pilihan beberapa pasangan yang tidak kuat berada dalam kondisi tersebut.
Perceraian bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Kondisi itu kerap dijadikan solusi saat hubungan suami istri bermasalah  atau  ingin  mencari  kebahagiaan  masing-masing  pihak. Berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa :
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Keputusan bercerai dirasa baik jika masing-masing pasangan telah kehabisan cara dan pilihan untuk bersatu, serta adanya kesadaran jika pernikahan tersebut menjadi toxic dalam hidup. Jika masing-masing pihak sudah tidak  saling  mencintai  lagi,  maka  suami  dapat  menjatuhkan  gugatan  perceraian  pada  istrinya  ataupun sebaliknya pihak istri dapat gugatan meminta untuk diceraikan.
Terdapat  banyak  hal  untuk  dapat  melakukan  perceraian  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Gugatan  merupakan  suatu  tuntutan  hak  yang  diajukan  oleh  penggugat  kepada  tergugat  melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak  penggugat  dan  tergugat,  yang  mana  terjadinya  gugatan  umumnya  pihak  tergugat  telah  melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.   Sedangkan  sengketa menurut kamus  bahasa  indonesia  adalah  sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari  dua  orang  atau  lebih  yang  saling  mengikat  diri  keperdataannya  terhadap  apa  yang  diperjanjikan. Terjadinya  gugatan  umumnya  setelah  pihak  tergugat  melakukan  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  yang merugikan  pihak  penggugat  dan  pihak  tergugat  tidak  mau  secara  sukarela  memenuhi  hak  dan  kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat (Sarwono, 2011)
Pengertian  gugatan  adalah  suatu  tuntutan  hak  yang  bertujuan  memperoleh  perlindungan  hak  yang diberikan  oleh  pengadilan  untuk  mencegah  tindakan Eigenrichting .  Orang  yang  mengajukan  tuntutan  hak memerlukan  atau  berkepentingan  akan  perlindungan  hukum.  Ia  mempunyai  kepentingan  untuk memperoleh  perlindungan  hukum,  maka  oleh  karena  itu  ia  mengajukan  tuntutan  hak  ke  pengadilan (Mertokusumo, 2002).
Putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan  yang  oleh  hakim  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan  oleh  Hakim  di  persidangan. Sebuah  konsep  putusan  (tertulis)  tidak  mempunyai  kekuatan  sebagai  putusan  sebelum  diucapkan  di persidangan  oleh  hakim. 2 Putusan  hakim  merupakan  “mahkota”  sekaligus  “puncak”  pencerminan  nilai -nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2010).
Salah satu fungsi utama dari putusan hakim  adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan  juga  memberi  bentuk  penyelesaian  terbaik  yang  mampu  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.
Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.  Sanksi  hukuman  ini  baik  dalam  Hukum  Acara  Perdata  maupun  Hukum  Acara  Pidana pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  kepada  para  pelanggar  hak  tanpa  pandang  bulu,  hanya  saja  bedanya dalam  Hukum  Acara  Perdata  hukumannya  berupa  pemenuhan  prestasi  dan  atau  pemberian  ganti  rugi kepada  pihak  yang  telah  dirugikan  atau  yang  dimenangkan  dalam  persidangan  pengadilan  dalam  suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda (Sarwono, 2011).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sebagai  bagian  dari  proses  pengembangan  ilmu  pengetahuan  menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan  ini adalah Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Pendekatan yuridis  empiris  adalah  pendekatan  kepustakaan  yang  berpedoman  pada  peraturan-peraturan,  buku-buku atau  literatur-literatur  hukum  serta  bahan-bahan  yang  mempunyai  hubungan  permasalahan  dan pembahasan dalam penulisan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Persepektif  Hakim  Pada  Gugatan  Perceraian  Berdasarkan  Alasan  Perselisihan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Primer  dan  Data  Sekunder.  Prosedur  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  Studi  Kepustakaan.  Studi  kepustakaan  adalah  kegiatan untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  obyek  penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber  lain.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  studi  kepustakaan  melalui  membaca  dan mempelajari buku-buku  yang menjelaskan  tentang  literatur,  naskah-naskah  serta  dokumen-dokumen  yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara  seorang pria dengan seorang  wanita sebagai suami isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga    yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Mahaesa. Permasalahan  perceraian  di  dalam  rumah  tangga  merupakan  sebuah  isu  yang  dilatar  belakangi  oleh permasalahan  internal  maupun  eksternal  dari  keluarga  yang  menjalaninya.  Peceraian  merupakan  suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Keputusan untuk  melakukan  perceraian  tentu  akan  dipertimbangkan  berulang  kali.  Hal  ini  dilakukan  tidak  lain  agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk semua pihak.
Perceraian menjadi salah satu hal yang sebenarnya paling tidak diinginkan oleh pasangan suami istri. Setiap  masalah  yang  ada  sebaiknya  dicari  jalan  keluar  selain  dengan  melakukan  perceraian.  Namun terkadang  kondisi  tersebut  sulit  untuk  dihindari.  Dengan  demikian  perceraian  merupakan  sebagai  jalan keluar  yang  terbaik    untuk  menyelesaian  perselisihan  anatara  suami  dan  isteri.    Perceraian  hanya  dapat dianggap sah jika sudah ditetapkan secara hukum oleh Negara. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
g. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
h. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
i. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung;
j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
k. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
l. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain  menurut  peraturan  dan  perundang-undangan  faktor  penyebab  yang  dapat  menyebabkan terjadinya perceraian yakni :
1. Faktor Internal
Faktor internal yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri yakni : a. Permasalahan Ekonomi
Tuntutan  ekonomi  kerap  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  perceraian.  Salah  satunya  yang sering  terjadi  yakni  ketika  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat  dipenuhi  dengan  baik. Kebutuhan  hidup  seperti  untuk  makan  sehari-hari  sering  menjadi  penyebab  masalah  ekonomi  pada hubungan antara suami dan isteri.
b. Perbedaan Prinsip
Perbedaan prinsip sering menjadi alasan di balik perceraian. Masalah perbedaan prinsip timbul karena masih  dalam  tahap  penyesuaian  antara  satu  sama  lain.  Timbulnya  perbedaan  mulai  dari  sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup  perbedaan  keyakinan,  dan  status  sosial.  Perbedaan  memang akan  selalu  menyerang  pada  siapa  saja,  orang  yang  sudah  lama  menikah  pun  juga  sering  terjadi perbedaan  pendapat  dan  lain  sebagainya.  Solusi  yang  tepat  adalah  dengan  saling  menghargai  dan menyesuaikan diri dengan sebuah perbedaan antara suami dan isteri.
c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu penyebab perceraian yang terjadi. Kondisi KDRT umumnya dialami oleh pihak perempuan yakni istri. Selain kekerasan fisik KDRT juga bisa terjadi dalam  bentuk  kekerasan  verbal  sehingga  sering  adanya  pertengkaran  yang  berujung  pada  ucapan kasar atau intimidasi pada istri. Jika terjadi terus-menerus, situasi seperti ini juga memicu tekanan dan bahkan  depresi.  Bukan  tidak  mungkin,  perceraian  pun  dianggap  sebagai  solusi  untuk menyelesaikannya.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan isteri yakni :
a. Adanya Hubungan Orang Ketiga
Adanya  perselingkuhan  merupakan  masalah  yang  paling  serius  di  dalam  menjalankan  hubungan rumah tangga antara suami dan isteri  Banyak kasus yang membuat pasangan suami istri jadi bercerai karena kehadiran orang ketiga. Penyebab adanya perselingkuhan pun bermacam-macam, mulai dari tergoda  oleh  perempuan  atau  laki-laki  lain,  cinta  lama  bersemi  kembali  dengan  mantan,  sikap  istri atau suami yang kurang baik, dan lain sebagainya. Diperlukan komitmen kesetriaan yang kuat antara suami  dan  isteri  dalam  menjalin  hubungan  rumah  tangga  untuk  menghindari  adanya  pihak  ketiga yang akan menggangu hubungan rumah tangga antara suami dan isteri.
b. Ketidakcocokan Dengan Tempat Tinggal
Kehadiran orangtua atau mertua pada tempat  tinggal bisa menimbulkan masalah antara suami dan istri.    Sikap  orang  tua  dalam  berkomentar,  terlalu  banyak  menegur,  bersikap  tidak  adil,  dan  lain sebagainya. Permasalahan tersebut akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga antara suami dan isteri. Diperlukan kedewasaan baik suami dan isteri dalam menjalankan rumah tangganya apabila terdapat  ketidak  cocokan  di  dalam  tempat  tinggal  sehingga  perselisihan  rumah  tangga  dapat dihindari.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakuakan  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan rukun dan damai, namun setelah Penggugat dan  Tergugat menikah  mulai terjadi perubahan  pada  sikap  Tergugat,  dimana  Tergugat  menjadi  emosional, tidak perhatian, dan suka membantah perkataan Penggugat. Penyebab terjadinya gugatan perceraian antara Pengugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat. Perselisihan yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat serta upaya pihak keluarga sudah  berusaha mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil.  Hal  tersebut yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk.
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  gugatan  perceraian  antara  suami  dan isteri dalam  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk.  disebabkan  karena  sering  terjadinya  perselisihian  yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pun  tidak  membuahkan  hasil.  Perceraian  dapat  dilakuakan  dimana  dalam  Pasal  19  huruf  f  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  Antara suami dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.Dengan  demikian  perceraian  merupakan  sebagai jalan keluar yang terbaik  untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan isteri.
Pengambilan  keputusan  sangat  diperlukan  oleh  hakim  atas  sengketa  yang  diperiksa  dan  diadilinya. Hakim  harus  dapat  mengolah  dan  memproses  data-data  yang  diperoleh  selama  proses  persidangan,  baik dari  bukti  surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap  dalam  persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme  dan  bersifat  obyektif.  Dalam  memutuskan  sebuah  perkara,  hal  yang  terpenting  adalah kesimpulan  hukum  atas  fakta  yang  terungkap  dipersidangan.   Untuk  itu  hakim  harus  menggali  nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim di dalam memutusukan perkara perceraian dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :
1) Sahnya Pernikahan Pengugat dan Tergugat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  bahwa Majelis Hakim  perlu  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  apakah  perkawinan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan di muka persidangan.
Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :
1. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Pasal  2  ayat  2  Peraturan    Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwaPencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam, dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Dengan  demikian  berdasarkan  bukti  surat  berupa  Kutipan  Akta  Perkawinan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung,  pada tanggal 07 Oktober 2020 dan bukti surat berupa Pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat
tanggal 03 Oktober 2020 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari  Penggugat,  diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan  pemuka  agama  Kristen  yang  bernama  Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH,  pada  tanggal  03  Oktober 2020, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
2) Alat Bukti
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  keperdataan  para  pihak  yang  bersengketa  harus  dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Berdasarkan hasil wawancara yang  dilakukan  terhadap  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  bahwa  alat  bukti  yang  dihadrikan dalam perkara Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor  1871-KW-06102020-0001,  antara  Penggugat  dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marolop Netty Herawaty, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi  Pemberkatan  Nikah  No:  160/01.3/D.32/R.02/H.01/X/2020  antara  Penggugat  dengan Tergugat, diberi tanda P-4
Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dari asli, kesemuanya telah  dicocokkan dengan  aslinya  dan  telah  sesuai,  seluruh  bukti-bukti  surat  tersebut  telah pula  dibubuhi  dengan  materai  sesuai  peraturan  perundang-undangan  tentang  Bea  Materai  Nomor  13 Tahun  1985,  oleh  karenanya  dapat  diterima  dan  dapat  dipertimbangkan  sebagai  bukti  surat  dari Penggugat.Berdasarkan  bukti  surat  P-2  berupa  Kutipan  Akta  Perkawinan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung,  pada tanggal  07  Oktober  2020.  Berdasarkan  Bukti  surat  P-4  berupa  Pemberkatan  Nikah  antara  Penggugat dengan Tergugat tanggal 03 Oktober 2020.serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, diperoleh  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugatdan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH, pada tanggal 03 Oktober 2020, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung.  Dengan  demikuan  alat  bukti  yang  dihadirkan  di  dalam  perkara perdata dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk merupakan sebagai salah satu perimbangan hakim di dalam memutuskan perkara perdata gugatan perceraian.
3) Keterangan Saksi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakimg Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa saksi merupakan  salah  satu  alat  bukti  dalam  sebuah  perkara  yang  keterangannya  dibutuhkan  untuk keperluan proses pembuktian di muka Hakim  dalam suatu perkara di persidangan.   Dalam hukum acara perdata maupun  dalam hukum  acara  pidana keterangan  saksi  termasuk  merupakan  alat  bukti.  Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti  dengan  saksi,  persangkaan-persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Pada  prinsipnya  dalam persidangan  perkara  perdata  hakim  cukup  membuktikan  berdasarkan  bukti  yang  cukup.  Alat-alat  bukti yang  cukup  tersebut  tentunya  memiliki  beberapa  kualifikasi  agar  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  dan  mengikat.  Dalam  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk  Penggugat  untuk  membuktikan
gugatan  Penggugat  beralasan  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  juga  telah  mengajukan  Saksi sejumlah  3  (dua) orang yaitu  M.Netty Herawati,  Dra.Edhita  Gloria  Simanjuntak  dan  Raden  Butar  Butar. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2020 di dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau mengandung;
3. Bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangganya  setelah  menikah  yang  baru  sekitar  lima  bulan  selalu diwarnai  pertengkaran  oleh  masalah-masalah  kecil  dan  Tergugat  sudah  beberapa  kali  mengatakan kata-kata cerai; Bahkan cincin perkawinan sudah tidak dipakai lagi oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
5. Bahwa orang tua Tergugat juga meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
6. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  diupayakan  damai  supaya  rumah  tangganya  rukun kembali  namun  Tergugat  menyatakan  Penggugat  berperilaku  tidak  baik  kepada  Tergugat  dan menyatakan Tergugat tidak bias hidup bersama lagi dengan Penggugat;
Dengan demikian bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  sudah  tidak  harmonis  lagi,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  mungkin  dipertahankan  lagi karena  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan/pertengkaran,  sehingga  tidak  ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  dan  apabila  dipertahankan  maka  tujuan  dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud,
4) Gugatan Penggugat
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  yang  pada  pokoknya  adalah  menyatakan  perkawinan  antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung  pada  tanggal  03  Oktober  2020  putus  karena  perceraian. Adapun  gugatan  yang  disampaikan  Penggugat  dalam  perkara  perdata  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk yakni :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan  menurut hukum, perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana  tercatat di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung  dalam  Kutipan  Akta Perkawinan  Nomor  :  1871-  KW-06102020- 0001  tanggal  03  Oktober  2020,  “Putus  Karena  Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;
3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang  untuk  segera  setelah putusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  mengirimkan  1  (satu)  Exemplar  salinan  putusan  ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk  itu  bagi  Warganegara  Indonesia  dalam  tahun  yang  sedang  berjalan  dan  sekaligus  dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara hukum kepada Tergugat;
Setelah  Majelis  Hakim  membaca  dan  mempelajari  gugatan  Penggugat  dihubungkan  dengan  bukti  yang diajukan  Penggugat.  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  beralasan  dan  tidak bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  dalam  perkara  perdata  dalam  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk dimana  Majaelis  Hakim  Pengadilan  Tanjung  Karang  memutusakan  mengadili  bahwa  Penggugat  atas  nama Bernad  Butar  Butar  dan  Tergugat  Chritine  Kartini  Magdalena  menurut  hukum  perkawinan  yang  dilakukan dihadapan  pemuka agama Kristen  yang bernama  Pdt.C.P.Simanjuntak,S.TH,  pada  tanggal  03  Oktober  2020 yang  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, pada tanggal 07 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  Putusan  Nomor  17/Pdt.G/2021/PN.Tjk  maka  penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni :
1. Bahwa  penyebab  terjadinya  gugatan  perceraian  rumah  tangga  dalam  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk  disebabkan  karena  sering  terjadinya  perselisihian  yang  mengakibatkan pertengkaran  antara suami dan  isteri.  Upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  pun  tidak membuahkan  hasil.  Perceraian  antara  Pengguat  dan  Tergugat  dilakukan  berdasarkan  Pasal  19  huruf  f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan  Hakim  pada  gugatan  perceraian  rumah  tangga  dalam  Putusan  Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk  dimana  Hakim  memberikan  putusan  perkara  perceraian  rumah  tangga  dengan pertimbangan bahwa antara Penguggat dan Tergugat merupakan pasangan yang sah, adanya alat bukti, adanya keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan serta adanya gugatan yang diajukan oleh Pengugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung  dalam  Kutipan  Akta  Perkawinan  telah  Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung.
P.N.H.Simanjuntak. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia . Pustaka Djambatan, Jakarta
Paulus Subiyanto. 2003. Panduan Praktis Komunikasi Suami-Isteri . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. Hukum Orang dan Hukum Keluarga . Alumni. Bandung.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika. Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Manudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif . Raja Grafindo Persada : Jakarta..
Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty. Yogyakarta.
Sri Lestari. 2012. Psikologi Keluarga . Kencana. Jakarta.
Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Intermasa. Jakarta.