## PENGELOLAAN ARSIP FILM OLEH SWASTA DAN JAMINAN AKSES PUBLIK
Dyah Aryani P Komisioner Komisi Informasi Pusat Jalan Abdul Muis, Gambir Jakarta Pusat e-mail : dyah_rijadi@yahoo.com Naskah diterima : 07/08/2017, revisi : 04/09/2017, disetujui 13/9/2017
”Arsip membantu seseorang memperbaiki ingatan. Arsip menunjukkan kekuatan pribadi pemiliknya. Arsip tidak akan berbohong karena ia tidak bisa membantah dirinya sendiri,"
(Pramoedya Ananta Toer)

## Abstrak
Film  merupakan  salah  satu  media  bagi  setiap  orang  untuk  berkomunikasi, memperoleh  dan  menyampaikan  informasi.  Oleh  karena  itu  sesuai  amanat Pasal 28F UUD 1945, akses publik terhadap film harus dibuka lebar. Sebagai sebuah  informasi,  film  juga  dikenakan  kewajiban  penyimpanan  dan pengarsipan.  Dalam  praktiknya  pengarsipan  film  dilakukan  oleh  beberapa lembaga pemerintah dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, seperti ANRI, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Pengarsipan film di Indonesia belum dilakukan secara baik. Mahalnya biaya pengelolaan menjadi  kendala.  Pengundangan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009 tentang Perfilman telah membuka kesempatan pihak ketiga selain pemerintah untuk mengelola  pengarsipan film melalui  kegiatan perfilman yang bersifat non profit atau usaha perfilman yang bersifat profit. Namun pengelolaan arsip film oleh selain pemerintah patut untuk dikhawatirkan akan membatasi hak publik untuk mengakses film secara bebas.
Kata Kunci: Arsip Film, Film, Akses Publik.

## A. PENDAHULUAN
Akhir  Juli  2015  lalu,  diselenggarakan  sebuah  diskusi  perfilman  dengan tema  Pelestarian  Film  Indonesia.  Diskusi  dengan  tema    pengarsipan  film sebenarnya  sudah  sering  diselenggarakan.  Namun  tema  diskusi  yangfokus pada  berbagai  inisiasi  pengarsipan  film    yang  dilakukan  oleh  pihak  selain pemerintah yakni perusahaan (baik perusahaan pemegang hak cipta atas film
tersebut  atau  bukan)  dan  publik  baik  oleh  komunitas  perfilman  maupun organisasi non profit, menyebabkan diskusi ini berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya.
Produksi  film  di  Indonesia  diawali  dengan  Loeteong Kasaroeng (1926). 2 Sejak  saat  itu  hingga  2014,  total  produksi  film    di  Indonesia  diperkirakan mencapai 3275. 3 Namun dari 3275 produksi film tersebut, tidak seluruhnya tersimpan dan terarsip dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yakni minimnya kesadaran untuk melakukan penyimpanan dan pengarsipan  film  disamping  minimnya  anggaran  yang  diakolasikan  untuk kegiatan  tersebut.  Harus  dipahami  bahwa  tindakan  penyimpanan  dan pengarsipan  film  tentu  tidak  semata-mata  menyimpan  atau  mengarsip  film saja,  tetapi  juga  harus  dipastikan  bahwa  film  yang  disimpan    tetap  terjaga (dapat  dilihat,  dapat  ditonton  dan  tidak  rusak),  sehingga  pengelolaan  dan pemeliharaan  atas    film  tersebut  juga  diperlukan  selama  masa pengarsipannya. Berbagai bentuk media penyaji  film (seperti seluloid, video, atau  kaset)  berkonsekuensi    pada  diperlukan  berbagai  teknis  yang  berbeda untuk pengarsipan film tersebut. Pada bagian inilah diperlukan biaya tinggi.
Meskipun para narasumber dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa penyimpanan  dan  pengarsipan  film    dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan melestarikan film Indonesia, namun aspek bisnis tidak dapat dilepaskan dari pengarsipan  film  apalagi  jika  pengarsipan  film  dilakukan  oleh  perusahaan swasta,  seperti  yang  dilakukan  oleh  PT  Jakarta  Prima  Digital  (JKT DIGITAL). 4 Perusahaan-perusahaan  sejenis  JKT  DIGITAL  selain  melakukan pengarsipan  atas  inisiatif  sendiri,  juga    melakukan  pegarsipan  film berdasarkan  permintaan  pihak  lain.  Selain  itu,  pada  umumnya  perusahaan- perusahaan  sejenis  JKT  DIGITAL  adalah  juga  pemegang  hak  cipta  atas  film dimaksud,  sehingga  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  film  yang  diarsipkan,
2 JB. Kristianto, Katalog Film Indonesia, Jakarta: Nalar, Juni 2007, hal. 1.
3 “Pelestarian  Film  Indonesia”,  Lavesh  Samtani  (JKT  Digital),  materi  disampaikan  pada Diskusi Pelestarian Film Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, 30 Juli 2015.
4 http://jktdigital.com/
perusahaan-perusahaan sejenis JKT DIGITAL akan memperoleh nilai ekonomi atas setiap penayangan  kembali film tersebut.
Pada bagian inilah  perlu dilakukan  kritisi atas kegiatan pengarsipan film yang  dikelola  atau  dilakukan  oleh  selain  pemerintah  terutama  perusahaan swasta,  yang  dikaitkan  dengan  jaminan  akses  publik  atas  film.  Konstitusi Indonesia  menjamin  setiap  orang  untuk  mengakses  informasi;  dan  film merupakan salah satu saluran bagi publik untuk mengakses informasi. Konten film adalah informasi. Bukan tidak mungkin jika perusahaan sebagai pelaku pengarsipan  dapat  membatasi  publik  untuk  mengakses  film  berdasarkan pertimbangan bussiness oriented sebagaimana diilustrasikan sebelumnya.

## B. FILM  SEBAGAI  SALURAN  (MEDIA)  BAGI  SETIAP  ORANG    UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan  bahwa setiap orang   berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi    untuk  mengembangkan  pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala  saluran  yang  tersedia.  Frasa“segala  saluran  yang  tersedia”  menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Penggunaan  frasa  “segala  saluran  yang  tersedia”    juga  harus  dimaksudkan untuk  menjamin  dan  melindungi  hak  atas  akses  informasi  dimana  (i) informasi  yang  diperoleh,  dicari,  dimiliki,  disimpan  dan  diolah  adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun,  (ii) informasi yang disampaikan  tersebar  seluas-luasnya  kepada  pihak  lain  (iii)  informasi  yang diperoleh,  dicari,  dimiliki,  disimpan,  diolah  dan  disampaikan  merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.
Seluruh  media  komunikasi  massa    yangtersedia  seperti  media  cetak, elektronik,    media  internet  dan  media  lainnya    yang  ada  saat  ini  dan  yang mungkin tumbuh dan berkembang di masa datang merupakan saluran yang dapat  dipergunakan  setiap  orang  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusi setiap orang tersebut negara mengundangkan beberapa  regulasi yang muatannya berkaitan dengan
informasi dan komunikasi. Sebut saja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  (UU  32/2002),    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008); Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009).
Meski tidak seluruh Undang-Undang tersebut mencantumkan ketentuan Pasal  28  atau  Pasal  28  F  sebagai  pertimbangan  yuridis  (konsiderans menimbang) penyusunan Undang-Undang tersebut (Pasal 28 atau Pasal 28F tidak tercantum dalam konsiderans mengingat UU ITE), namun jika membaca Undang-Undang  tersebut  mulai  dari  bagian  batang  tubuh  sampai  bagian penjelasan,  tersirat  makna  bahwa  Undang-Undang  tersebut  memang dimaksudkan  untuk  menjamin  pelaksanaan  hak  asasi  setiap  orang  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  sebagaimana  diamanatkan  oleh konstitusi.Dengan kata lain dapatlah dinyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui pers, film, internet dan media lainnya.
Dibandingkan dengan media massalainnya,  film memiliki kelebihan. Film merupakan media massa yang dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera. Film digunakan sebagai media yang merefleksikanrealitas, atau bahkan membentuk realitas. Karakter ini menjadikan film sangat unik, karena dengan karakter  audio-visualnya film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial kepada para penikmatnya (baca: publik). Penikmat film dapat merasakan berbagai gambaran dimensi sosial yang sesuai realitas ketika menyaksikan  gambar-gambar  bergerak,  berwarna,  dan  bersuara,  sehingga pesan  atau  informasi  yang  terkandung  dalam  film  dapat  dicerna  dengan mudah  dan  cepat.  Selain  itu  film  digemari  banyak  orang  karena  dapat  juga dijadikan  sebagai  hiburan  dan  penyalur  hobi.Hal  inilah  yang  menyebabkan film  berbeda  dengan  media  massa  lainnya.  Tak  heran  film  sangat  strategis sebagai mediainformasi dan komunikasi bagi publik.
Peran film yang sangat penting sebagai media informasi dan komunikasi publik  itu  sangat  disadari  oleh  penguasa.  Sejarah  film  di  Indonesia membuktikan  bahwa  film  sejak  jaman  penjajahan  Hindia  Belanda  telah digunakan  sebagai  media  bagi    pemerintah  jajahan  untuk  menyampaikan pesan  kepada rakyat jajahannya. Film juga dalam sejarah perjuangan negara ini  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  mengobarkan  semangat  patriotik membela  tanah  air,  pun  demikian  pasca  kemerdekaan,  film  dipergunakan untuk  mensosialisasikan  berbagai  kebijakan    yang  tentu  saja  sesuai  visi penguasa.
Dari sudut pandang sosial politik, produk peraturan perundang-undangan di  bidang  perfilman  sebenarnya  hampir  tidak  terlepas  dari  setting  sosial politik  itu  sendiri. 5 Sudut  pandang  sosial  politik  ini  pada  akhirnya mengesampingkan informasi sebagai konten  dari film. Di masa pemerintahan Orde Baru, setting sosial politik dalam produk perundang-undangan di bidang perfilman  terlihat  sangat  nyata pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1992 tentang Perfilman (UU 8/1992). Walaupun UU 8/1992 mencantumkan Pasal 28  UUD  1945  tentang  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat,  mengakses dan memperoleh informasi  sebagai konsiderans mengingat, nyatanya muatan UU 8/1992 tidak mencerminkan hak asasi setiap orang tersebut. Film tidak dipandang  sebagai  kumpulan  informasi  melainkan  sebagai  kebudayaan nasional  berlandaskan Pancasila--- yang merupakan pencerminan nilai-nilai luhur bangsa. Film dipahami sebagai perwujudan cipta, karsa dan rasa bangsa Indonesia  yang  harus  dipelihara,  dibina  dan  dikembangkan  bahkan dikendalikan. 6 Pemeliharaan,  pembinaan  dan  pengendalian  film  dilakukan bertumpu  pada  visi  penguasa.  Film  dengan  judul  Janur  Kuning  (1979), Serangan Fajar (1982)   dan G 30 S/PKI(1984)hanyalah tiga dari beberapa film
5 Wina Armada Sukardi dalam Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia, Catatan Untuk Undang-Undang Perfilman Baru, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001, hal. vi.
6 Hinca IP Pandjaitan  dan Dyah Aryani, Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia, Catatan Untuk Undang- Catatan Untuk Undang-Undang Perfilman Baru, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001, hal. 117.
yang  muatannya  sarat  dengan  visi  penguasa  dan  bobotnya  mengkultuskan seseorang. 7
Pemeliharaan,  pembinaan  dan  pengendalian  film  tersebut  ditumpukan pada kebijakan penyensoran film yang membabi buta, yang dilakukan bukan saja pada pasca produksi (saat film telah selesai dan akan ditayangkan) tapi juga  pra  produksi.  Atas  nama
pembinaan perfilman, terjadi perubahan, penghilangan,
penambahan    sebagian  atau  bahkan seluruh  judul,  adegan,  hingga  dialog film.  Skenario  film  pun  tak  luput  harus  diteliti  dulu.  Dalam  perspektif informasi yang menjadi hak setiap orang untuk mengaksesnya sebagaimana telah  diuraikan  pada  paragraf  pertama  di  atas,  maka  perubahan, penghilangkan ataupun penambahan informasi  tentu  tidak dapat dibenarkan. sebab  dapat  menyebabkan  informasi  yang  diakses  menjadi  berubah maknanya bukan sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi atau sumber informasi.
Beberapa  judul  film  yang  harus  terkena  pembinaan  antara  lainTinggal Landas,  sutradaranya,  Sophan  Sophiaan,  diminta  menambahkan  kata  Buat Kekasih menjadi Tinggal Landas Buat Kekasih (1984), karena Indonesia saat itu  sedang  dalam  proses  tinggal  landas.    Kanan  Kiri  OK  (1989),  diharuskan berganti  judul  dari  Kiri  Kanan  OK  karena  kata  'Kiri'  memberi  kesan PKI.Nyoman  dan  Presiden  (1989),  diminta  agar  judulnya  diubah  menjadi Nyoman dan Bapaknya, Nyoman dan Kita, Nyoman dan Bangsa, Nyoman dan Merah Putih, atau Nyoman dan Indonesia. Film ini akhirnya berjudul Nyoman Cinta Merah Putih. 8
7 Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan  bahwa  film  ini  adalah  usaha  untuk  memanipulasi  sejarah  dan  menciptakan  kultus  dengan Soeharto  di  tengahnya,      https://seleb.tempo.co/read/news/2013/11/10/111528557/janur-kuning- manipulasi-sejarah-lewat-film, diunduh 10/02/16
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_film_Indonesia_yang_dicekal
“ segala  saluran  yang  tersedia” juga  harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan  dan  diolah  adalah  merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun,
(ii)  informasi  yang  disampaikan  tersebar seluas-luasnya  kepada  pihak  lain  (iii)
informasi  yang  diperoleh,  dicari,  dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.
Upaya untuk mengembalikan film kepada esensinya yakni informasi baru terjadi  dengan  pengundangan  UU  33/2009.  Meski  sensor  tetap  ada  tetapi mekanisme dan cara penyensoran dilakukan lebih lembut. Pemilik film akan diminta  secara  mandiri  untuk  memperbaiki  bagian-bagian    film    yang  telah diteliti oleh lembaga sensor dan materinya mengandung unsur yang dilarang. 9
Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemilik film dan/atau  pembuat film lah yang paling mengetahui materi film tersebut, informasi dan pesan apa yang  terkandung,  sehingga  dengan  menyerahkan  perbaikan  film  setelah dilakukan  penelitian  oleh  lembaga  sensor  kepada  pemilik  film, ketidaklengkapan atau hilangnya informasi tidak terjadi.

## C. FILM DAN  KEBIJAKAN PENGARSIPANNYA DI INDONESIA
Dari  uraian  pada  bagian  sebelumnya,  maka  jelaslah  bahwa  konten  film adalah  informasi.  Sebagai  sebuah  informasi,  maka  film  akan  sangat  terkait dengan penyimpanannya (kearsipan). Apalagi jika informasi yang ada dalam film sangat penting. Kearsipan membantu informasi yang ada pada film tetap terjaga tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa datang.
Namun, tidak banyak yang tahu dimana arsip-arsip film Indonesia disimpan. Padahal sebagaimana pula diilustrasikan di atas keberadaan film dalam suatu bangsa  sangat  penting.  Film  mampu  merekam  sejarah  dan  menjadi  saksi hidup pada tiap jamannya.
Sejarah  pengarsipan  di  Indonesia  terbilang  cukup  lama.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  beberapa  arsip  peninggalan  penjajahan  Hindia  Belanda  yang terdapat  di  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  Pasca  awal  kemerdekaan pengarsipan  dilakukan  oleh  Pemerintah  berdasarkan    Peraturan  Presiden Nomor  19  Tahun1961  tentang  Pokok-PokokKearsipan  Nasional,  yang kemudian disempurnakan dengan  diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (UU 7/1971).
Berdasarkan  UU 7/1971 kewajiban untuk melakukan  pengarsipan hanya ditujukan  bagi  naskah-naskah  yang  diproduksi  oleh  badan-badan  negara.
Wewenang  dan  tanggung  jawab  kearsipan  sepenuhnya  berada  di  tangan Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh unit-unit kearsipan yang ada pada  setiap  badan-badan  negara  dan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia. Pengarsipan  berdasarkan  UU  7/1971  meliputi  kegiatan  pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan.
PengundanganUndang-undang  Nomor  4  Tahun  1990  tentang  Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU 4/1990) dapat diartikan sebagai regulasi yang telah memperluas objek yang harus harus diarsipkan.  Jika pada UU  7/1971  pengarsipan  dilakukan  terhadap  naskah-naskah 10 saja, berdasarkan UU 4/1990 pengarsipandilakukan pada setiap karya cetak dan karya rekam.Demikian pula terkait dengan subjek hukumnya. Jika UU 7/1971 menekankan  kewajiban  bagi  setiap  badan-badan  negara  untuk  melakukan pengarsipan  maka  berdasarkan  UU  4/1990  kewajiban  untuk  menyerahkan karya produksi ditujukan kepada 3 (tiga) pihak. Pertama, bagi setiap penerbit yang  berada  di  wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia  untuk menyerahkan    2  (dua)  buah  cetakan  dari  setiap  judul  karya  cetak  yang diterbitkannya  kepada  Perpustakaan  Nasional  dan  Perpustakaan  Daerah 11 . Kedua, bagi  setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah hukum Negara Republik  Indonesia  diwajibkan  untuk  menyerahkan  sebuah    rekaman    dari setiap judul karya  rekam yang  diproduksinya, 12 dan  ketiga,  terhadap  setiap warga  negara  Republik  Indonesia  yang  hasil  karyanya  diterbitkan  atau direkam  di  luar  negeri. 13 Jadi,  siapapun  tak  terkecuali  badan-badan  negara sepanjang  memproduksi    karya  cetak  dan  karya  rekam  terkena  kewajiban berdasarkan UU 4/1990.Tidak hanya itu, sebagaimana disebut pada Pasal 3 ayat (2) UU 4/1990 Pemerintah dapat menetapkan badan atau lembaga lain selain  Perpustakaan  Nasional  dan  Perpustakaan  untuk  menyimpan  karya cetak dan karya rekam melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan
10 Penjelasan  Umum  UU  4/1990  menyatakan  bahwa  pengertian  naskah  pada  dasarnya dibatasipada  karya-karya  yang  belumditerbitkan,  tidak  dipublikasikan  dan  tidakberwujud  buku; maka karya cetak dan karya rekam yangmenjadi obyekUndang  -undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuatdengan maksud diperuntukkan bagi umum.
11 Pasal 2 UU 4/1990
12 Pasal 3 ayat (1) UU 4/1990
13 Pasal 4 UU 4/1990
tersebut, sangat dimungkinkan jika badan atau lembaga lain yang dimaksud adalah bukan badan atau lembaga pemerintah tetapi pihak swasta.
Pengundangan    UU  4/1990bukan  semata-mata  untuk  tujuan menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari kerusakan. Lebh jauh dari itu,  pengundangan  UU  4/1990  dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  filosofis sebagaimana  disebut  dalam  Konsiderans  Menimbang  yang  menyatakan bahwa  karya  cetak  dan  karya  rekam  merupakan  salah  satu  hasil  budaya bangsa  yang  sangat  penting  dalam menunjang  pembangunan  nasional  pada umumnya,  khususnya  pembangunan  pendidikan,  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  penelitian  dan  penyebaran  informasi  serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. Atas dasar itu pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut perlu untuk dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentusebagai koleksi nasional.
Meskipun    telah  terdapat  UU  4/1990  namun  norma  hukum  berupa kewajiban  untuk  menyimpan    film  produksi  Indonesia  secara  tersurat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU 8/1992) 14 . Pasal 7 ayat (2)  UU 8/1992  menyatakan film terikat kewajiban serah  simpan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1990  tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban hukum sebagaimana disebut  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  8/1992  itu  muncul  sebagai  konsekuensi hukum    dari  cara  pembuatan  film  yang  melalui  proses  perekaman sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1992. 15 Sedangkan pada UU  4/1990,  film  memang  dikategorikan  sebagai  karya  rekam  namun pernyataan tersebut dimuat pada bagian penjelasan umum UU 4/1990 bukan pada bagian batang tubuh pasal demi pasal. Merujuk pada Lampiran I Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
14 Telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
15 Film Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang  dapat  dipertunjukkan  dan/atau  ditayangkan  dengan  sistem  proyeksi  mekanik,  elektronik, dan/atau lainnya.
undangan  angka  176  hingga  178  pada  pokoknya  dinyatakan  bahwa  bagian penjelasan berfungsi  sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang- undangan  atas  norma  tertentu  dalam  batang  tubuh.  Penjelasan  tidak  dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak  boleh  mencantumkan  rumusan  yang  berisi  norma.Berdasarkan  hal tersebut maka yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum)  adalah  pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  peraturan  perundang- undangan dan bukanlah penjelasannya.
Selanjutnya,  jika  merujuk  pada  UU  8/1992  dan  UU  4/1990,  maka kewajiban  hukum  “produsen”  atau  “pembuat”  karya  rekam  (baca:  film) sebatas  pada  menyerahkan  hasil  karya  rekam  tersebut  (baca:  film)  kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Dengan telah diserahkanya film  kepada  lembaga-lembaga  pengarsip  maka  gugur  kewajiban  hukum produsen  atau  pembuat  film  atas  UU  8/1992  dan  UU  4/1990.  Kewajiban hukum  selanjutnya  berkenaan  dengan  pengarsipan  film  berada  di  tangan pemerintah yakni Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

## D. PENGARSIPAN  FILM  OLEH  SWASTA  DAPAT  MEMBATASI  AKSES INFORMASI PUBLIK
Pencabutan  UU  8/1992  dan  pengundangan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2009  tentang  Perfilman  (UU  33/2009)  semakin  mempertegas beralihnya  kewajiban  hukum  untuk  menyimpan  karya  film  tidak  hanya melulupada  Pemerintah  tetapi  pihak  selain  pemerintah  terutama  pihak swasta.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  kebijakan  pengelolaan  arsip  film sebelumnya  yang  diatur  dalam  UU  8/1992,  yang  tegas-tegas  menyatakan bahwa  tidak  ada  pihak  lain  selain  pemerintah  yang  diberi  tanggung  jawab untuk melakukan pengarsipan film yaitu Pemerintah.
Meskipun ketentuan dalam UU 8/1992  dapat disimpangi oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU 4/1990 yang memberi peluang bagi keterlibatan badan atau lembaga non pemerintah dalam pengelolaan arsip film tetapi dengan terlebih dahulu mendapat pengesahan dan/atau penetapan dari pemerintah melalui regulasi  Peraturan  Pemerintah.  Ini  artinya  Pemerintah  tetap  memegang
kendali  tanggung  jawab  dan  badan  atau  lembaga  tersebut  bekerja berdasarkan  pendelegasian  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  dan  harus disertai dasar hukum berbentuk Peraturan Pemerintah. Dipilihnya Peraturan Pemerintah  sebagai  dasar  hukum  bagi  penetapan  badan  atau  lembaga  lain yang  diberi  wewenang  melaksanakan  pengelolaan  arsip  film  menandakan bahwa  kewenangan  tersebut  sebenar-benarnya  lahir  dari  perintah  Undang- Undang.  Peraturan  Pemerintah  merupakan  bentuk  peraturan  perundang- undangan yang kedudukan berada setelah Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Adapun  pengarsipan  film  berdasarkan  UU  33/2009  sebagaimana  telah dinyatakan di awal dapat dilakukan oleh pihak swasta. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 33 /2009 menyebutkan bahwa pengarsipan film dapat dilakukan sebagai  bentuk  kegiatan  perfilman  atau  usaha  perfilman.  Yang  dimaksud dengan  kegiatan  perfilman    sebagaimana  disebut  pada  Pasal  1  angka  4  UU 33/2009  adalah  penyelenggaraanperfilman  yang  langsung  berhubungan dengan  film  dan  bersifat  nonkomersial;  sedangkan  usaha  perfilman sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 5 adalah penyelenggaraan perfilman yang  langsung  berhubungan  dengan  film  dan  bersifat  komersial.  Dari ketentuan  Pasal  8  dan  Pasal  1  UU  33/2009,  maka    pengarsipan  film  dapat dilakukan  sebagai  bentuk  kegiatan  bersifat  non  komersil  ataupun  sebagai kegiatan  yang  bersifat  komersilyang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha perfilman.
Secara posistif, kebijakan tersebut akan membuka dan menumbuhsuburkan berbagai kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh orang, sekumpulan  orang  atau  pun  organisasi    non  profit.  Kondisi  ini  merupakan dampak  dari  tata  pemerintahan  yang  semakin  terbuka,  yang  memberikan kesempatan pada publik untuk berperan serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saat ini bukan masanya lagi bagi publik untuk hanya sebagai penonton  tetapi  juga  harus  terlibat  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  terlibatnya  pihak  selain  pemerintah  dalam
pengelolaan arsip film maka diharapkan semakin banyak jumlah  koleksi  film- film Indonesia yang dapat terlindungi dari kepunahan.
ANRI,  lembaga  resmi  negara  yang  menangani  pengarsipan  berbagai jenis  dokumen  negara,  memang  memiliki  fasilitas  pengelolaan  arsip audio-visual dan film yang lebih mumpuni. Namun, keterbatasan tenaga membuat isi arsip-arsip itu tidak terdata dan tidak bisa diakses publik. Dalam  koleksi  arsip  media  baru  terdapat  59.000  reel  film,  dan  27.000 kaset video, serta 649 keping rekaman optical disc. Dari jumlah itu, baru 4.429  film  yang  telah  didigitalisasi  sehingga  bisa  diakses  publik  yang ingin  menggunakan  arsip  itu.  Sisanya,  sekitar  55.000  reel  film,  hanya tersimpan rapi dan diperiksa berkala, tanpa bisa diakses publik. Begitu pula  nasib  26.000  kaset  video,  karena  video  yang  telah  terdigitalisasi baru mencapai 400 kaset. 16
Namun  persoalan  akan  muncul  terkait  dengan  kebebasan  publik  untuk mengakses  film-film  yang  pengelolaan  arsipnya  dilakukan  oleh  bukan pemerintah.
Terhadap  film-film  yang  penyimpanan  dan  pengelolaan  arsipnya dilakukan  oleh  badan-badan  negara  seperti  ANRI  maupun  Perpustakaan Nasional,  akses  publik  terhadapnya  wajib  dibuka  seluas-luasnya.  Film-film tersebut dikategorikan sebagai Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yakni  informasi  yang  disimpan  dan  dikelola  oleh  badan  publik.  Sebagai informasi  publik,  film  yang  disimpan  oleh  ANRI  maupun  Perpustakaan Nasional pada prinsipnya bersifat terbuka dan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan cara yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
Adapun terkait dengan hak publik untuk mengakses film yang diarsipkan atau disimpan oleh badan atau lembaga selain pemerintah, maka akan terjadi dua kemungkinan sebagaimana penjelasan berikut.
Penyimpanan  dan  pengarsipan  film  yang  dilakukan  oleh  pihak  selain pemerintah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan mengacu pada UU 33/2009  dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengarsipan yang bersifat non profit dan usaha perfilman yang bersifat profit. Kegiatan pengarsipan film yang  tidak  berorentasi profit  pada  umumnya dilakukan  organisasi non pemerintah  atau  yang
dikenal  dengan  lembaga swadaya masyarakat atau komunitas perfilman  yang  bersifat nirlaba baik yang
diinisiasi oleh orang perorangan atau kelompok orang. Sinematek Indonesia dan Id Film Centre Foundation 17 adalah dua lembaga yang melakukan kegiatan pengarsipan  film.  Kedua  lembaga  ini  memperoleh  film-film  pada  umumnya karena  diserahkan  oleh  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta  film  untuk kepentingan kegiatan-kegiatan non profit.  Sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya,  seluruh  film-film  yang  telah  menjadi  koleksi  arsip  kedua lembaga tersebut  dalam praktiknya dapat diakses dengan mudah, terlebih lagi jika akses itu ditujukan untuk kegiatan perfilman yang juga bersifat non profit seperti  apresiasi  film  atau  festival  film  yang  dilakukan  oleh  komunitas  film atau komunitas pelajar/mahasiswa.
Hal ini berbeda dengan pengarsipan film yang merupakan bentuk usaha perfilman  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Pengarsipan  film  yang  dilakukan oleh korporasi berdasarkan permintaan dari pemilik atau pemegang hak cipta film tunduk pada perjanjian keperdataan.  Layaknya perjanjian keperdataan maka  didalamnya    dimuat  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  tak  terkecuali kewajiban pengelola arsip untuk membatasi akses publik atas  film tersebut berdasarkan  alasan  perlindungan  hukum  hak  cipta.Muatan  ketentuan  ini
Sinematek  Indonesia  (SI)  didirikan  tahun  1975  oleh Misbach  Yusa  Biran  dan  Asrul  Sani.  Lembaga  ini pernah merupakan lembaga pengarsipan film pertama di  Asia  Tenggara  dan  satu-satunya  di  Indonesia Sinematek menyimpan sekitar 2.700 film, kebanyakan film  Indonesia,  dan  sejumlah  karya  referensi.  Kini secara  legal,  SI  seharusnya  dilindungi  pemerintah Indonesia. Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan Pariwisata  Nomor  PM.34/HM.001/MKP/2008 per tanggal 8 September 2008 telah menetapkan Sinematek
Indonesia sebagai Objek  Vital  Nasional  Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
dalam  perjanjanjian  sangat  dimungkinkan  sebab  sebagaimana  diatur  dalam regim perundang-undangan di bidang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif  yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi untukantara  lain  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18
Selain  itu  sebagaimana  pula  disebut  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai  undang-undang  bagi  pembuatnya.  Berdasarkan  hal  tersebut, korporasi  sebagai  pengelola  arsip  film  sebagai  salah  satu  pihak  dalam perjanjian pengelolaan arsip film dengan pemilik atau pemegang hak cipta film tentu  harus  tunduk  pada  perjanjian  yang  telah  dibuatnya.  Jika  tidak,  justru korporasi dapat dianggap wan prestasi terhadap perjanjian.
Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas nampaknya belum menjadi kajian yang  mendalam  oleh  pembentuk  Undang-Undang  saat  melakukan pembahasan  UU  33/2009.Ternyata  jika  dikaji  dari  sisi  keperdataan,  usaha pengarsipan  film    sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  33/2009  dapat menyebabkan  terhalangnya  akses  publik  atas  film,  hal  mana  bertentangan dengan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Biran, Mishbach Yusa. Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa, 2009.
Haryanto, Ignatius. Ketika Sensor Tak Mati-mati. Jakarta: Yayasan Kalam. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
Indonesia Media Law and Policy Centre. Kertas Posisi Kebijakan Perfilman di Indonesia. Jakarta, Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001.
Irawanto,  Budi.  Film,  Ideologi  dan  Militer:  Hagemoni  Militer  dalam SinemaIndonesia. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
Kristianto, JB. Katalog Film Indonesia.  Jakarta: Nalar, 2007.
Pandjaitan, Hinca IP  dan Dyah Aryani. Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia,  Catatan  Untuk  Undang-  Catatan  Untuk  Undang-Undang Perfilman Baru,. Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001.
Samtani,Lavesh.“Pelestarian  Film  Indonesia”,    materi  disampaikan  pada Diskusi Pelestarian Film Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, 30 Juli 2015.
Internet : http://print.kompas.com/baca/2015/04/19/Menangkal-Ajal-Arsip-Film http://www.indonesianfilmcenter.com https://seleb.tempo.co/read/news/2013/11/10/111528557/janur-kuning- manipulasi-sejarah-lewat-film, diunduh 10/02/16 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_film_Indonesia_yang_dicekal http://jktdigital.com/
Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2014. Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 33.  Tahun 2009. Perfilman. Undang-Undang Nomor 14. Tahun 2008. Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 4. Tahun 1990.Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1971. Ketentuan Pokok Kearsipan. Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1992. Perfilman.
Peraturan Presiden Nomor 19. Tahun 1961. Pokok-PokokKearsipan Nasional.