## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4291/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan
Ambo Dalle 1 , Elfrida Ratnawati Gultom 2
12 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 14440, Indonesia.
Article Info Abstract Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 18 Januari 2023 This  article  having  its  purpose  to  analyze  the  consequences  of  the  bad  faith  of  the directors of a limited liability company in a debt dispute which resulted in the bankruptcy of the limited liability company. Apart from the problem of bankruptcy, there are several factors  that  affect  the  non-fulfillment  of payment  obligations  from  the  company  to  its creditors. These factors include: (1) the company's financial condition, (2) the company's payment intentions to its creditors. The company's payment intentions to its creditors are certainly very influential on the decisions taken by the company's directors. The research method used in this paper is normative with a law approach as research material and a deductive method of drawing conclusions. So the results of the study explain that if the directors  intentionally  do  not  complete  payments  to  their  creditors  even  though  it  is known  that  the  company's  financial  condition  is  still  in  a  healthy  condition,  then  the actions of the directors can be said to be acts of bad faith. With the bad faith of the board of directors as referred to, then based on the applicable legal provisions, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 37 of 2004 concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations,  the  board  of directors can be held personally responsible for the actions taken. Keywords: Kepailitan
Perilaku Buruk
Sengketa
Utang-Piutang Perseroan Terbatas Info Artikel Abstrak Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 18 Januari 2023 Tujuan  artikel  karya  ilmiah  ini  adalah  untuk  menganalisa  terkait  dengan  akibat  dari adanya  itikad  buruk  direksi  perseroan  terbatas  dalam  sengketa  utang  piutang  yang berakibat  pada  pailitnya  perseroan  terbatas.  Terlepas dari  masalah kepailitan,  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  tidak  terpenuhinya  kewajiban  pembayaran  dari perusahaan kepada kreditornya. Adapun faktor tersebut diantaranya: (1) kondisi finansial perusahaan,  (2)  itikad  pembayaran  perusahaan  kepada  para  kreditornya.  Itikad pembayaran perusahaan kepada para kreditornya tentunya sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh direksi perusahaan. Metode penelitian normatif yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang sebagai bahan penelitian serta metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila direksi dengan sengaja tidak menyelesaikan pembayaran kepada para kreditornya meskipun telah diketahui bahwa kondisi finansial perusahaan  masih  dalam  keadaan  yang  sehat,  maka  tindakan  direksi  tersebut  dapat dikatakan  tindakan  itikad  buruk.  Dengan  adanya  itikad  buruk  direksi  sebagaimana dimaksud,  maka  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  serta  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, direksi dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas  tindakan  yang  telah dilakukannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ambo Dalle Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia Email: adalle.dalle@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  bisnis  tentunya  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  bentuk  hak  serta kewajiban.  Hak  serta  kewajiban  tersebut-lah  yang  tentunya  akan  menentukan  kelangsungan bisnis  perusahaan,  baik  itu  antar  sesama  rekan  bisnis  maupun vendor-vendor lain  yang  akan mendukung jalannya perusahan. Adapun bentuk kerjasama yang terjalin tentunya tidak terlepas dari  keterlibatan  direksi  selaku  pihak  yang  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  jalannya Persoran Terbatas selaku pengambil keputusan (decision maker) .
Direksi  yang  memimpin  sebuah  Perseroan  Terbatas  harus  mempunyai itikad  baik (good faith) , rasa kepedulian serta keahlian (duty of care and skill) , loyalitas terhadap perusahaan serta kejujuran  dengan  derajat  yang  tinggi (high  degree) .  Berdasarkan  prinsip  -  prinsip manajemen perusahaan  yang  baik,  anggota  direksi  wajib  serta  diharuskan  untuk  melaksanakan tanggungjawabnya  sebagai  pemimpin  perusahaan  dengan  penuh  itikad  baik (good faith) serta dalam melaksanakan tugasnya wajib dengan penuh tanggung jawab (responsibility) sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang  - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Seorang direksi tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan yang  seharusnya dimiliki oleh perseroan serta mengambil keputusan yang dapat menyebabkan benturan  kepentingan  dengan  mengambil  keputusan  secara  pribadi  sehingga  dapat  merugikan Perseroan bahkan menimbulkan kerugian kepada para kreditornya.
Undang  -  Undang  Perseroan  Terbatas  telah  mengatur  tentang  proses  serta  tata  cara pelaksanaan  dalam  tugas  kepungurusan  dan  tugas  representasi  dari  direksi  sebagaimana  yang tertuang dalam pasal 82 sampai Pasal 84. Hal tersebut menentukan bahwa seorang direksi sebagai pemimpin  dalam  sebuah  perusahaan  harus  bertanggung  jawab  secara  penuh  terhadap kepengurusan serta pengelolaan perusahaan guna kepentingan, maksud serta tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pengurus atau direksi diangkat dan ditunjuk langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib mejalankan Perseroan dengan penuh itikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-  Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib  dilaksanakan  setiap  anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri pula jika banyak terjadi praktik-praktik  yang  tidak  sehat  dalam  berusaha  yang  termasuk  didalamnya  adalah  tidak diselesaikannya  kewajiban/prestasi  (utang)  Perseroan  yang  dapat  menyebabkan  permasalahan tersebut  menjadi  sengketa  yang  berkelanjutan  yang  sampai  dengan  saat  ini  banyak  terjadi. Sengketa  tersebut  umunya  diawali  dengan  adanya  tindakan  dari  Direksi  yang  dianggap menguntungkan diri sendiri yang berpotensi merugikan Perseroan bahkan para Kreditornya.
Permasalahan  sebagaimana  dimaksud  dapat  saja  berawal  dari  kesalahan  direksi  yang memenuhi 3 (tiga) kategori yaitut:
1. Mengabaikan peraturan yang diperintahkan dalam undang-undang.
2. Melanggar peraturan yang digariskan oleh undang-undang.
3. Ketentuan yang diatur oleh undang-undang tidak diselesaikan secara sempurna, yaitu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.
Melanjutkan pembahasan tersebut, maka tentunya dapat memicu terjadinya sengketa yang diawali  dengan  adanya  permasalahan  yang  muncul,  baik  sengketa  yang  muncul  disebabkan olehnya adanya faktor kelalaian maupun oleh adanya faktor kesengajaan. Jika sengketa muncul dikarenakan  adanya  faktor  kesengajaan,  maka  secara  terang-terangan  dan  secara  jelas  direksi perseroan telah memiliki itikad buruk dalam menjalankan perseroan.
Meskipun direksi diangkat atau ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bukan tidak mungkin direksi bisa terlepas dari tanggung jawabnya selama menjalankan Perseroan. Direksi yang  memiliki  itikad  buruk  dalam  menjalankan  Perseroan  yang  berakibat  pada  pailitnya Perseroan, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara personal atau pribadi sebagaimana teori Piercing  the  Corporate  Veil /  Penyingkapan  Tirai  Perusahaan.  Sehingga,  secara  hukum  harta kekayaan  pribadi  direksi  yang  beritikad  buruk  tersebut  akan  turut  disita  guna  memenuhi tanggung jawabnya guna menyelesaikan utang-utang persoran kepada para kreditornya.
Dalam konteks utang-piutang, tentunya harus dilihat dari berbagai  faktor penyebab sebuah perseroan tidak dapat membayarkan kewajibannya kepada para  kreditornya. Adapun beberapa faktor tersebut dimungkinkan oleh dua hal, yaitu:
1. Faktor kondisi finansial perseroan.
2. Faktor itikad buruk direksi dalam membayarkan kewajiban perseroan.
Faktor kondisi finansial tentunya secara jelas menggambarkan kondisi keuangan perseroan dalam menentukan penyelesaian kewajibannya kepada para kreditornya, sehingga kreditor yang dirugikan dapat mempertimbangkan kembali jika akan melibatkan direktur dalam sengketa yang timbul  antara  perseroan  dengan  kreditor  perseroan.  Hal  tersebut  dikarenakan  memang  faktor kondisi finansial yang menyebabkan perseroan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor.
Faktor itikad buruk direksi dalam membuat keputusan terhadap kewajiban perseroan yang tentunya akan menjadi tema permasalahan dalam penelitian ini. Jika direksi dalam menjalankan perseroan  terbukti  secara  hukum  memiliki  itikad  buruk  dalam  menyelesaikan  kewajibannya kepada kreditor (tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban  perseroan dimana patut  diperkirakan  bahwa  perseroan  memiliki  kondisi  finansial  yang  cukup),  maka  menurut peraturan  perundang-undangan,  teori  serta  yurisprudensi  yang  berlaku,  seharusnya  direksi tersebut  dapat  dilibatkan  secara  tanggung  renteng  bersama  dengan  perseroan  untuk menyelesaikan  kewajibannya  kepada  kreditor.  Namun  dalam  prakteknya  di  lapangan,  masih terdapat beberapa putusan-putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan teori Piercing the Corporate Veil untuk menerbitkan suatu produk hukum pengadilan (putusan).
Debitor  dapat  saja  mengajukan  permohonan  pailit  atas  dirinya  sendiri,  apabila  memang ternyata debitor yang mengajukan permohonan pailit tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor di mana salah satu kewajibannya terhadap kreditornya tidak dapat diselesaikan yaitu kewajiban membayar utang atau beserta bunganya yang telah jatuh tempo.
Selain diajukan oleh Debitor, mayoritas praktek permohonan kepailitan juga diajukan oleh kreditor. Adapun persyaratan untuk dapat mendaftarkan atau mengajukan permohonan kepailitan dengan  merujuk  pada  pasal  2  Ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan 4ANOTASI  2018 Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Atas  dasar  adanya  permasalahan  yang  muncul  sebagaimana  penjelasan  di  atas  serta terkhususnya dalam permasalahan utang - piutang yang didasari dengan adanya itikad buruk dari direksi, maka perlu penanganan khusus karena bukan hanya menyebabkan akan adanya pihak yang dirugikan, namun terdapat pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  dengan  latar  belakang  sebagaimana  permasalahan  yang  dimaksud  di  atas, maka  karya  ilmiah  atau  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dengan studi kasus direksi yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan sebuah Perseroan. Dalam penelitian  ini  juga  akan  menggunakan  metode  normatif  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum. Pendekatan undang-undang (statue approach) digunakan karena akan meneliti semua peraturan-peraturan hukum termasuk norma dan asas yang  saling berkaitan dengan problematika hukum yang sedang diteliti.
Studi  kepustakaan (library  research) tentunya  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Studi kepustakaan adalah  teknik atau  prosedur  mengenai  pengumpulan  data  kepustakaan.  Sifat  dari penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang penulisannya memaparkan, menggambarkan  atau menjelaskan suatu fenomena atau suatu keadaan yang sedang terjadi.
Analisa  data  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif,  sehingga  dapat  memberikan kesimpulan yang relevan dan ilmiah dalam penelitian ini dengan cara pengambilan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif. Peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk  merumuskan  konsekuensi  serta  akibat  hukum  direksi  yang  tidak  memiliki  itikad  baik dalam  menjalankan  perseroan  dalam  sengketa  utang  piutang  yang  berakibat  kepada  pailitnya perseroan secara deskriptif analitis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keputusan atau langkah yang diambil oleh direksi dalam menjalankan persoran tentunya akan berdampak langsung terhadap proses kelangsungan bisnis perseroan itu sendiri.  Sehingga sangat  diharapkan  direksi  harus  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Jika direksi dengan sengaja mengambil langkah yang patut diketahuinya bertentangan dengan hukum sehingga menyebabkan perseroan menjadi pailit, sedangkan diketahui bahwa langkah tersebut didasari dengan adanya itikad buruk, maka direksi seharusnya bertanggung jawab berdasarkan teori Piercing The Corporate Veil.
3.1. Batasan-Batasan  Mengenai  Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Serta  Kategori Direksi Yang Mempunyai Itikad Buruk Dalam Menjalankan Perseroan
Pada  dasarnya  dalam  skema  organisasi  Perseroan  Terbatas,  memiliki  batasan-batasan tertentu  jika  merujuk  pada  Undang  -  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Batas  sebagaimana  dimaksud  salah  satunya  adalah  batasan  mengenai  harta kekayaan  dimana  kekayaan  Perseroan  Terbatas  merupakan  harta  kekayaan  yang  terpisah serta tidak dapat disatukan dengan kekayaan perseorangan baik itu pemegang saham, direksi maupun komisaris.
Direksi memiliki tanggung jawab penuh guna terlaksananya serta terpenuhinya maksud dan tujuan  perusahaan  berdasarkan  itikad  baik.  Direksi  yang  memiliki  itikad  baik  dalam menjalankan atau mengemban tugas dalam sebuah perusahaan, tentunya tidak terlepas dari asas kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan.
Terkadang  dalam  skema  bisnis  perusahaan,  tentunya  dapat  menimbulkan  utang  maupun piutang. Utang sendiri terkadang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan guna menunjang sektor modal dengan harapan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar.
Dengan  adanya  utang,  tidak  jarang  juga  direksi  memanfaatkan  fasilitas  tersebut  dengan tujuan  yang  menyimpang.  Adapun  tujuan  menyimpang  tersebut  adalah  utang  yang digunakan untuk dan atas nama perusahaan justru disalahgunakan guna kepentingan pribadi sehingga penyelesaiannya kepada pemilik piutang atau kreditor menjadi terhambat. Terkait  dengan  konteks  terjadinya  kepailitan  dalam  sebuah  perseroan  tentunya  direksi perseroan tersebut harus terbebas terhadap tanggung jawab atas kepailitan perseroan serta tidak  secara  serta-merta  dapat  membuat  direksi  tersebut  turut  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas  pailitnya  perseroan.Tanggung  jawab  direksi  sebagaimana  dimaksud  pada prinsipnya  adalah  sama  seperti  dengan  bentuk  tanggung  jawab  direksi  dalam  memimpin perseroan  yang  berjalan  dengan  kondisi  stabil  dan  baik.  Tanggung  jawab  direksi sebagaimana dimaksud pada prinsipnya dapat dilihat dalam kondisi tertentu. Secara prinsip, tanggung  jawab  secara  pribadi  tidak  dapat  dibebankan  kepada  direksi  terhadap  tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan sebuah persoran berdasarkan dengan wewenang yang dimilikinya. Mengenai hal tersebut disebabkan karena direksi bertindak dan memimpin sebuah  perseroan  terbatas  dipandang  juga  sebagai  tindakan  perseroan  yang  merupakan subjek  hukum.  Dalam  kondisi  tertentu,  terdapat  kondisi  dimana  direksi  akan  dimintakan pertanggungjawabannya  secara  personal  apabila  perseroan  terbatas  yang  dipimpinnya mengalami pailit.
Kriteria  atau  kategori  direksi  yang  memiliki  itikad  buruk  dalam  menyelesaikan  tanggung jawab perusahaan (utang) dapat berbentuk sebagai berikut:
a. Menunda-nunda pembayaran kepada kreditornya Direksi  dengan  kategori  ini  cenderung  meminta  kepada  kreditornya  untuk  melakukan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dengan  berbagai  alasan  meskipun  diketahui kondisi finansial perusahaan masih dalam keadaan layak untuk melakukan pembayaran.
b. Melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Terkadang terdapat beberapa direksi yang dengan sengaja melakukan pembayaran tidak sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  (nominal  pembayaran  lebih  kecil  dari  seharusnya). Sehingga, kreditor tentunya akan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh direksi.
c. Tidak  bersedia  menyelesaikan  kewajiban  meskipun  diketahui  kondisi  finansial perusahaan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja Penyelesaian dengan penuh itikad buruk tentunya akan semakin mudah untuk dibuktikan dimuka persidangan. Contohnya dapat digambarkan ketika sebuah perusahaan yang besar diketahui sedang berada pada masa kejayaanya (mendapatkan keuntungan besar), justru direksi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk digunakan guna kepentingan pribadi, sehingga  kewajiban  kepada  para  kreditornya  menjadi  terbengkalai  dan  gagal  untuk diselesaikan.
d. Mengaburkan identitas perusahaan Mengaburkan  identitas  atau  aset  perusahaan  dengan  tujuan  agar  para  kreditor  tidak mengetahui  kelanjutan  usaha  sebuah  perusahaan  juga  merupakan  bentuk  itikad  buruk yang  terkadang  dimanfaatkan  oleh  direksi.  Tujuan  mengaburkan  identitas  perusahaan tersebut digunakan dengan harapan direksi dapat dengan leluasa memanfaatkan fasilitas yang telah diterima dengan tujuan akhir adalah direksi dapat menghilang (kabur) dengan meninggalkan  kewajiban  perusahaan  dimana  identitasnya  sudah  diketahui  sejak  awal adalah tidak jelas.
e. Mengalihkan aset perusahaan dengan tujuan apabila terjadi upaya hukum, maka tidak ada aset yang dapat dilakukan eksekusi.
Mengalihkan aset perusahaan dengan tujuan agar tidak ada yang dapat dieksekusi apabila terjadi upaya hukum juga merupakan bentuk itikad buruk direksi. Tujuan ini digunakan oleh  direksi  adalah  ketika  sebuah  perusahaan  digugat  secara  keperdataan  dan  telah dilakukan  eksekusi  dimana  diketahui  aset  perusahaan  tidak  menutupi  seluruh kewajibannya, maka  aset  perusahaan  masih  dapat  dipergunakan  oleh  direksi meskipun kepemilikan aset telah dialihkan.
f. Memanfaatkan utang perseroan Direksi dengan itikad buruknya dapat saja sewaktu-waktu memanfaatkan utang perseoan guna  kepentingan  pribadinya.  Sehingga  dengan  hal  tersebut,  dapat  menyebabkan kerugian  kepada  para  kreditornya  dimana  seharusnya  utang  perseroan  tersebut  dapat diselesaikan dengan tepat waktu namun dikarenakan guna kepentingan pribadi direksi, maka  hal  tersebut  secara  jelas  memperlihatkan  adanya  itikad  buruk  direksi  dalam menjalankan perseroan dengan memanfaat utang perseroan.
Jika kepailitan terjadi karena suatu kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh tindakan direksi  serta  harta  pailit  tidak  dapat  mencukupi  untuk  menyelesaikan  seluruh  kewajiban perusahaan  atau  perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  maka  setiap  anggota  Direksi  secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta  pailit  tersebut.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  104  ayat  (2)  Undang  – Undang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  secara  jelas  bahwa  harta  kekayaan  Direksi  tidak  dapat dipisahkan  dengan  perseroan  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  direksi  yang  menjalankan kegiatan  Perseroan  dengan  cara  sengaja  menyebabkan  kerugian  bagi  perseroan  serta  bagi para kreditornya. Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi  telah  melakukan  kesalahan  dan/atau  kelalaian  sehingga  menyebabkan  suatu perseroan mengalarni kebangkrutan yang ber-ujung pada kepailitan.
3.2. Konsekuensi  Terhadap  Direksi  Yang  Beritikad  Buruk  Jika  Perseroan  Terbatas Mengalami Kepailitan
Kepailitan  merupakan  hukum  yang  dikenal  oleh  banyak  negara.  Kepailitan  sendiri  biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu bankruptcy yang memiliki arti pailit. Sedangkan pailit dalam bahasa Belanda disebut juga dengan kata failliet . Negara yang menggunakan sistem hukum Common Law atau sistem hukum Civil Law , keduanya mengenal mengenai hukum kepailitan. Berdasarkan bahasa Indonesia, kata kepailitan biasa juga disebut dengan istilah “bangkrut”.  Sistem  hukum  Common  Law  mengenal  istilah  kepailitan  dengan  istilah Insolvency. Insolvency memiliki arti dimana kondisi debitor yang tidak memiliki kemampun
untuk menyelesaikan atau membayar kewajiban utang dimana utangnya tersebut telah jatuh waktu  dan  kondisi  bisnis  dari  debitor  akan  jatuh.  Sedangkan  istilah bankruptcy adalah kondisi atau suatu status hukum terhadap debitor dimana status hukum tersebut ditetapkan oleh Pengadilan.
Kitab undang  - undang hukum perdata dalam Pasal 1131 secara spesifik mengatur bahwa seluruh harta kekayaan bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor yang telah dimiliki maupun akan dimiliki dikemudian hari, maka terhadap benda tersebut akan menjadi jaminan terhadap seluruh kesepakatan atau perikatan pribadinya. Kitab undang -  undang  hukum  perdata  dalam  Pasal  1132  juga  menegaskan  bahwa  semua  benda kepemilikan  debitor  yang  telah  menjadi  jaminan  bagi  para  kreditornya  (pemilik  piutang) secara  bersama-sama  dan  penjualan  terhadap  benda  kepemilikian  debitor  tersebut  dibagi berdasarkan  asas  keseimbangan  atau  kesamarataan  (proporsionalitas),  yaitu  berdasarkan ukuran  nilai  tagihan  dari  masing-masing  kreditor.  Terkecuali  jika  terdapat  kreditor  yang memiliki jaminan, maka kreditor tersebut akan didahulukan pembayarannya. Kepailitan sendiri memiliki tujuan utama yaitu adalah untuk membagi aset harta pailit yang termasuk dalam budel pailit kepada seluruh kreditor atas aset dari debitor pailit tersebut oleh kurator.  Hal  tersebut  ditujukan  adalah  untuk  menghindari  serta  meminimalisir  terjadinya penyitaan yang terpisah dan/atau eksekusi yang terpisah yang dilakukan oleh para kreditor dan  menggantinya  dengan  bentuk  sitaan  secara  bersama,  dengan  harapan  harta  kekayaan debitor tersebut dapat dibagikan berdasarkan asas keseimbangan (proporsionallitas) kepada seluruh kreditor berdasarkan dengan hak yang dimilikinya masing-masing. Kepailitan pada dasarnya adalah lembaga yang memberikan fasilitas serta solusi kepada para kreditor apabila ternyata debitor berada pada keadaan berhenti melakukan pembayaran. Kepailitan sendiri mempunya 2 (dua) fungsi, yaitu:
1. Bertindak sebagai fasilitator yang memberikan jaminan bagi para kreditor bahwa debitor tidak akan melakukan perbuatan yang curang serta debitor akan bertanggung jawab atas kewajibannya kepada seluruh kreditor.
2. Sebagai fasilitator yang menyediakan penjagaan atau pengamanan bagi debitor terhadap adanya kemungkinan eksekusi yang dilakukan oleh para kreditornya.
Jika  debitor  dinyatakan  resmi  pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan,  maka  secara  hukum atau yuridis akan mengakibatkan:
1. Debitor tidak mempunyai hak untuk menguasai serta mengurus atas harta kekayaannya (asetnya),  apakah  itu  menjual,  menggadaikan  atau  segala  hal  yang  didapatkan  selama proses kepailitan;
2. Kekayaannya tidak lagi menjamin terhadap utang-utangnya yang baru;
3. Mengamankan  kepentingan  atau  hak  dari  kreditor,  sepanjang  putusan  terhadap permohonan pailit belum diputus, maka kreditor bisa mengajukan permohonan melalui pengadilan untuk:
a) Permhonan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitor baik sebagian maupun secara keseluruhan.;
b) Memilih dan menunjuk kurator sementara guna memonitoring keberlangsungan bisnis milik  debitor,  melakukan  penyelesaian  kewajiban  kepada  para  kreditor,  melakukan pengalihan serta melakukan penggunaan harta kekayaan debitor;
4. Diumumkan pada 2 (dua) surat kabar. Pailitnya sebuah perseroan Terbatas tidak lepas dari tindakan yang diperbuat oleh Direksi yang mengurus jalannya Perseroan Terbatas tersebut. Direksi yang menjalankan tugasnya dalam memimpin dan bertindak untuk dan atas nama perseroan dimana direksi tersebut melakukan  kesalahan  atau  lalai,  serta  harta  pailit  dari  perseroan  (debitor)  tidak  cukup untuk  menyelesaikan  kewajiban  perseroan  kepada  para  kreditornya,  maka  seluruh anggota direksi yang berada dalam perseroan tersebut wajib bertanggung jawab secara bersama-sama  atau  tanggung  renteng  secara  pribadi  untuk  menyelesaikan  kewajiban tersebut.  Pertanggung  jawaban  sebagaimana  dimaksud  juga  berlaku  kepada  direksi
perseroan yang melakukan kesalahan atau lalai yang 5 (lima) tahun sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota direksi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan (3) undang - undang perseroan terbatas.
Merujuk  pada  pasal  tersebut  di  atas,  secara  jelas  terlihat  bahwa  meskipun  direksi mengemban amanah terhadap sebuah perseroan terbatas dijalankan dengan itikad buruk, maka anggota direksi sebagaimana dimaksud dapat dimintai pertanggung jawaban secara personal  atau  pribadi  atas  terjadinya  kegagalan  kewajiban  pembayaran  kepada  seluruh kreditornya.  Tanggung  jawab  direksi  tersebut  bersifat  wajib  dan  harus  dipenuhi  jika ternyata  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  dimuka  persidangan  bahwa  direksi  telah menjalankan perusahaan dengan penuh itikad buruk. Dalam garis besar, harta kekayaan direksi  akan  turut  dilakukan  eksekusi  guna  memenuhi  kewajiban  perusahaan  atas terjadinya kepailitan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa direksi yang secara sah dan meyakinkan menjalankan  perusahaan  yang  mengakibatkan  perusahaan  menjadi  pailit  sebagai  akibat  dari itikad buruk direksi, maka secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Hal tersebut juga sejalan dengan teori piercing the corporate veil dimana pembatasan harta kekayaan serta hak dan kewajiban sebuah perusahaan menjadi tidak terbatas.
Tanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  tersebut  tidak  hanya  dibebankan  oleh  direksi yang sedang menjalankan perusahaan, tetapi juga dapat dibebankan oleh direksi yang 5 (lima) tahun sebelumnya telah menjalankan perusahaan dan terbukti bahwa direksi terdahulu tersebut juga terlibat dalam permasalahan yang sedang terjadi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus, Renada Media Group, Jakarta, 2005.
Dr.  Munir  Fuady,  S.H.,  M.H.,  LL.M,.  Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Hotma  Pardomuan  dan  Herybertus  Sukartono, Metode  Penelitian  Hukum , Krakatauw  Book, Jakarta, 2009.
Imran Nating, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
Munir  Fuady,  S.H.,  M.H.,  LL.M,  Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003. Peter M.M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

## E-Jurnal
Agus Salim Harahap, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas,” Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, Vol. 5 No. 3, 2008.
Ronald  Saija, “Perlindungan  Kreditur  Atas  Pailit  Yang  Diajukan  Debitur  Dalam  Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga,” Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol. 24 No. 2, 2018.
Susi  Yanuarsi,  “Kepailitan  Perseroan  Terbatas  Sudut  Pandang  Tanggung  Jawab  Direksi,” Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 18 No. 2, 2020.