## LANGKAH STRATEGIS OPTIMALISASI SISTEM EKONOMI SYARIAH *
Syarifah Gustiawati Mukri 1
Permalink: https://www.academia.edu/9963866
Abstract: Step Strategic Optimization of Islamic Economic System. The role of Islamic financial system in Indonesia has been shown to support the  creation  of  higher  economic  development,  and  also  support  the establishment of a more stable financial system, to achieve the well-being of  individuals and  society.  In  order  for  the  role to  be significant,  hence the  need  for  a  strategic  steps  in  the  effort  to  optimize  the  Islamic economic  system.  This  is  to  accelerate  the  development  of  the  Islamic financial system, both nationally and internationally. This article aims to review  the  philosophical  system  of  Islamic  banking.  The  systems  and practices  should  be  done  in  order  to  accelerate  the  pace  of  Islamic economic development in Indonesia.
Keywords: Step Strategic, optimization, Islamic Economic System
Abstrak: Langkah  Strategis  Optimalisasi  Sistem  Ekonomi  Syariah. Peranan  Sistem  keuangan  syariah  di  Indonesia  telah  dipercaya  dapat mendukung terciptanya  pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, dan juga  menyokong  terwujudnya  sistem  keuangan  yang  lebih  stabil,  untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Agar peranan tersebut dapat  dirasakan  lebih  signifikan,  maka  perlu  adanya  langkah  strategis dalam  upaya  optimalisasi  sistem  ekonomi  syariah  dalam  rangka mempercepat  perkembangan  sistem  keuangan  syariah,  baik  secara nasional  maupun    internasional.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji sistem  ekonomi  syariah  secara  filosofis,  sistem  dan  praktik  yang  harus dilakukan  dalam  rangka  mempercepat  langkah  perkembangan  ekonomi syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Langkah Strategis, Optimalisasi, Sistem Ekonomi Syariah
* Naskah diterima tanggal: 24 Mei 2014, direvisi: 29 Mei 2014, disetujui untuk terbit:
10 Juni 2014.
1 Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibnu  Khaldun  (UIKA)  Bogor.  Jl.  KH.  Sholeh Iskandar Bogor. E-mail: liefah83@gmail.com

## Pendahuluan
Ilmu  ekonomi  syariah  adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai Islam. 2 Menurut Suhrawandi,  ilmu  ekonomi  syariah  adalah  ilmu  yang dilaksanakan  dalam  praktek  sehari-hari bagi  individu,  keluarga,  kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi,  dan  pemanfaatan  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  tunduk  dalam perundang-undangan  Islam, 3 yakni  sebuah  sistem  ekonomi  yang  dipancarkan oleh Islam, bersumber dari Alquran dan Hadits, 4 dan diterangkan dalam syariah Islam.
Contoh  dari  sunnah  Rasulullah  dalam  menanggulangi  kesejahteraan rakyat  adalah  zakat,  karena  zakat  dalam  agama  Islam  adalah  suatu  kewajiban bagi  umatnya  yang  mampu  untuk  membayar  zakat. 5 Di  era  modern,  dikenal lembaga  pengelola  zakat  seperti  BAZIS  (Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan Shadaqah), yang bertugas melakukan pendataan dan pendistribusian zakat bagi yang berhak.
Tujuan  Sistem  Ekonomi  Syariah  yaitu  terciptanya  “ kebahagiaan manusia”  atau  keberhasilan  hidup  manusia. 6 Karena  sistem  ekonomi  Syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun  yang  membedakan  sistem  ekonomi  syariah  dengan  sistem  ekonomi lainnya  adalah  bahwa  yang  menjadi  asumsi  dasarnya  adalah ”Syariat  Islam” yang diberlakukan secara menyeluruh ( kaffah/totalitas).
Masalah-masalah  asas  muamalah  dijelaskan  dalam  ekonomi  syariah dalam  bentuk  perintah  dan  larangan  yang  bertujuan  untuk  membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berdasarkan tauhid. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat. Artinya untuk meraih akhirat yang hasanah harus melalui dunia yang hasanah pula.
Maka  untuk  tercapainya  tujuan  tersebut  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan yaitu pertama: menyangkut azas filosofis ekonomi syariah, kedua: apa  yang  menjadi  nilai-nilai  dasar  dari  sistem  ekonomi  syariah  itu  sendiri  dan ketiga: hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai instrumentalnya.

## Azas Filosofis Ekonomi Syariah
Menurut Ahmad M. Saefuddin, ada tiga azas filosofis ekonomi syariah, yaitu: 7 Pertama,  Semua Milik  Allah.  Semua  yang ada  di  alam  semesta,  langit, bumi,  serta  sumber-sumber  alam  yang  ada  padanya,  bahkan  harta  kekayaan yang  dikuasai  oleh  manusia  adalah  milik  Allah,  karena  Dia-lah  yang
2 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.19.
3 Suhrawandi  K.  Lubis, Hukum  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  PT.Sinar  Grafika,  2004), h.14.
4 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,  h. 27.
5 Muhammad Saddam, Ekonomi Islam (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 16.
6 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1998), cet. Ke-2, h.17.
7 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 5.
menciptakannya.  Semua  ciptaan  Allah  itu  tunduk  pada  kehendak  dan ketentuan-ketentuan-Nya  seperti  firman  Allah  SWT: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan  semua  yang  di  bawah  tanah.”  (QS.  20  (Thaha):  6).  Manusia  sebagai Khâlifah-Nya  berhak  mengurus  dan  memanfaatkan  alam  semesta  untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya serta lingkungannya.
Ini  berarti  bahwa  hak  manusia  atas  sumber-sumber  alam  dan  harta kekayaan  yang  ada  padanya  adalah  terbatas  pada  hak  pengurusan  dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah, pemilik dan pencipta alam semesta itu.
Kedua,  Allah  zat  Yang  Maha  Esa.  Dialah  pencipta  segala  makhluk ciptaan-Nya,  adalah  manusia  yang  ada  di  alam  semesta,  yang  diberi  alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi  ini.  Semua  makhluk  lain,  terutama  fauna  dan  flora  yang  ada  di  alam semesta  ini  ditundukkan  Allah  untuk  manusia,  agar  semua  itu  dapat dimanfaatkan  oleh  manusia  bagi  kepentingan  dan  kelangsungan  hidupnya. Seperti firman Allah SWT: Dialah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk  kamu,  sebahagiannya  menjadi  minuman  dan  sebahagiannya (menyuburkan)  tumbuh-tumbuhan,  yang  pada  (tempat  tumbuhnya)  kamu menggembalakan ternakmu. (QS. 16 ( An-Nahl): 10 ).
Untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai  khalifah  Allah,  manusia yang  berasal  dari  substansi  yang  sama,  wajib  saling  bantu  membantu  dan bekerja  sama,  terutama  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan.
Ketiga,  Beriman  kepada  hari  kiamat  dan  hari  pengadilan.  Keyakinan kepada  hari  akhir  atau  hari  kiamat  ini  merupakan  azas  penting  dalam  sistem ekonomi syariah. Karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi di dunia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir oleh Allah, Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Pertanggungjawaban  itu  tidak  hanya  mengenai tingkah  laku  ekonomi  saja,  tetapi  mengenai  harta  kekayaan  yang  diamanatkan Allah kepada manusia.

## Nilai Dasar Ekonomi Syariah
Ada  beberapa  nilai  filosofis  ekonomi  syariah  yang  secara  spesifik menjadi karakteristik ekonomi syariah, yaitu: 8
Pertama,  Nilai  Ketuhanan.  Menurut  Yûsuf  Qaradhawî,  ekonomi syariah  adalah  ekonomi  yang  bercirikan  ketuhanan.  Sistem  ini  bertitik  tolak dari  Allah,  bertujuan  akhir  kepada  Allah.  Penggunaan  sarana  dan  fasilitas  dari Allah  ini  dilakukan  melalui  hukum  dan  syari’at  Allah  SWT. 9 Ketika  seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia
8 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , h. 7.
9 Yusuf  Qaradhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1997), h. 31.
telah  melakukan  ibadah  kepada  Allah,  dan  merupakan  sebuah  kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan  nilai  filosofis  ini,  dalam  ekonomi  syariah  muncul  sebuah  norma yang  disebut  norma al-istikhlâf.  Adanya  norma  istikhlâf  ini  makin mengukuhkan  norma  ketuhanan  dalam  ekonomi  syariah.  Sebab,  seorang muslim  wajib  percaya  bahwa  ia  makhluk  Allah,  ia  bekerja  di  bumi  Allah, dengan  kekuatan  dari  Allah,  dan  melalui  sarana  dan  prasarana  dari  Allah. Seorang  muslim  bekerja  sesuai  dengan  hukum  kausalitas.  Jika  ia  memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allahlah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. 10
Kedua,  Nilai  Dasar  Kepemilikan  (al-milkiyah).  Konsep  kepemilikan dalam  Islam  tidak  sama  dengan  konsep  kepemilikan  dalam  faham  liberalisme seperti  yang  dikemukakan  oleh Jhon  Locke.  Menurut  Jhon  Locke,  setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada  diri  seseorang  adalah  bersifat  absolut.  Oleh  karena  itu  untuk  apa  dan bagaimana  dia  menggunakan  harta  tersebut  adalah  mutlak  tergantung  kepada kehendak  dirinya.  Hal  ini  tidak  disetujui  oleh Karl  Marx.  Marx  berpendapat bahwa  hal  yang  seperti  itu  adalah  sangat  berbahaya  karena  akan  membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik. 11
Berbeda  dengan  dua  pandangan  tersebut  di  atas,  Islam  mengakui kepemilikan  individual.  Di  samping  itu,  Islam  pun  mengakui  akan  adanya kepemilikan  oleh  masyarakat  dan  oleh  negara.  Akan  tetapi,  kepemilikan tersebut  tidak  bersifat  absolut,  tetapi  bersifat  relatif.  Artinya,  bahwa kepemilikan  yang  ada  pada  seseorang  atau  masyarakat  atau  negara  tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan  amanat  dan  titipan  dari  Allah  SWT.  Oleh  karena  itu,  seseorang tidak  boleh  menghambur-hamburkan  hartanya,  atau  bahkan  menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai  manfaatnya. 12 Sehingga  dalam  ajaran  Islam,  kepemilikan  manusia bukanlah  penguasaan  mutlak  atas  sumber-sumber  ekonomi,  karena  pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.
Di samping itu, meskipun Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia  untuk  mendapatkan  manfaat.  Namun,  tidak  semua  manfaat  dapat dikuasai  dan  dimiliki  individu.  Sumber-sumber  daya  alam  yang  menyangkut kepentingan  umum  atau  yang  menjadi  hajat  hidup  orang  banyak,  harus menjadi milik umum atau milik negara.
Ketiga, Keseimbangan (al-Muwâzanah). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan  individu  dibanding  dengan  masyarakat.  Pada  sistem  ini
10 Yusuf Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h. 31-32.
11 Anwar  Abbas ,  Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam,  Makalah:  Disampaikan  pada  acara:
Pelatihan Perbankan Syari’ah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h.1.
12 Anwar Abbas , Dasar-Dasar Ekonomi Islam, h. 12.
seseorang  merasakan  harga  diri  dan  eksistensinya.  Orang  diberi  kesempatan untuk  mengembangkan  segala  potensi  dan  kepribadiannya.  Namun,  akhirnya seseorang  terkena  penyakit  egoistis,  materialistis,  pragmatis,  dan  rakus  untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. 13
Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara  kepentingan  jasmani  dan  rohani,  antara  idealisme  dan  realita.  Akan tetapi  juga,  keseimbangan  antara  modal  dan  aktifitas,  antara  produksi  dan konsumsi,  serta  adanya  sirkulasi  kekayaan. 14 Oleh  karena itu, Islam  mencegah dan  melarang  terjadinya  akumulasi  dan  konsentrasi  kekayaan  hanya  pada segelintir  orang.  (QS.  59  (al-Hasyr):  7 ) ....supaya  harta  itu  jangan  hanya beredar  di  antara  orang-orang  yang  kaya  saja  di  antara  kamu...  (QS.  59  (al- Hasyr): 7 ) .
Sebaliknya  jika  terjadi  kesenjangan  kepemilikan  yang  tajam  antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi  praktek  kezaliman.  Untuk  mengantisipasinya,  Islam  telah  menawarkan solusi  pemecahan  melalui  instrumen  zakat,  infaq  dan  sadaqah  yang  dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.
Keseimbangan  merupakan  nilai  dasar  yang  mempengaruhi  berbagai aspek  tingkah  laku  seorang  muslim.  Nilai  dasar  keseimbangan  ini  harus  dijaga sebaik-baiknya,  bukan  saja  antara  kepentingan  dunia  dengan  kepentingan akhirat  dalam  ekonomi,  tetapi  juga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.
Keempat,  Nilai  Dasar  Persaudaraan  dan  Kebersamaan  (al-Ukhuwwâh wa  al-Isytirâkiyyah  wa  al-jamâ’ah).  Pada  paham  sosialisme  dan  komunisme, persaudaraan  dan  kebersamaan  merupakan  nilai  yang  utama  dan  pertama. Untuk  itu,  agar  nilai-nilai  tersebut  tidak  rusak  dan  tidak  terganggu  maka kepemilikan  individual  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan persengketaan  harus  dihapuskan  dan  digantikan  oleh  negara.  Negaralah  yang mengatur  produksi,  konsumsi  dan  distribusi  masyarakat.  Dalam  paham kapitalisme,  hal  ini  tidaklah  terlalu  menjadi  perhatian.  Bagi  mereka persaudaraan  akan  dapat  terjadi  secara  otomatis  diluar  maksud  para  pelaku ekonomi  itu  sendiri,  karena  perekat  persaudaraan,  menurut  paham  ini  adalah kepentingan.
Kedua  paham  di  atas,  berbeda  dengan  ajaran  Islam.  Dalam  Islam, kebersamaan  merupakan  indikator  atas  keimanan  seorang  muslim.  Nilai-nilai persaudaraan  merupakan  konsekuensi  logis  dari  penunjukan  manusia  sebagai khalîfah  fi al-ard,  karena  penunjukan  tersebut  bukan  hanya  ditujukan  kepada orang-orang  tertentu  saja.  Akan  tetapi,  ditujukan  kepada  setiap  hamba-Nya
13 Yusuf Qaradhawi, Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h. 84.
14 Yusuf Qaradhawi, Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian, h. 84.
yang  beriman.  Oleh  sebab  itu,  perbedaan  ras,  etnik,  dan  bahasa  bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT. 15
Kelima,  Nilai  Dasar  Kebebasan  (al-Istiqlâliyyah).  Dalam  sistem ekonomi  kapitalisme,  setiap  individu  diberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya untuk  memanfaatkan  atau  tidak  memanfaatkan  harta  yang  dimilikinya.  Juga untuk  masuk  atau  tidak  masuk  ke  dalam  pasar,  baik  sebagai  produsen, distributor,  atau  konsumen.  Atau  dengan  perkataan  lain,  tidak  ada  yang  bisa mengatasi  kebebasan  seseorang  individu  kecuali  dirinya  sendiri.  Hal  ini  tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama. 16
Dalam  persepsi  Islam,  kebebasan  manusia  sangat  dihormati,  namun, kebebasan  tersebut  dibingkai  dan  direstriksi  oleh  payung ahkâm  as-syar’iyyah yang membatasi kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum. Jika hal itu dilanggar, maka kewajiban bagi negara untuk bertindak menyelesaikannya. 17
Keenam, Nilai Dasar Keadilan (al-‘adâlah). Keadilan yaitu memberikan setiap  hak  kepada  para  pemiliknya  masing-masing  tanpa  melebihkan  dan mengurangi. 18 Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan  keadilan  tersebut?  Pada  sistem  sosialisme  dan  komunisme,  yang menentukan  keadilan  itu  merupakan  otoritas  negara,  sedang  dalam  sistem kapitalisme  yang  berkompeten  adalah  otoritas  individu.  Sementara  itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan  dari  Allah  SWT.  Dalam  masyarakat  sosialisme  dan  komunisme, yang  menjadikan  kebersamaan  dan  kesamarataan  sebagai  nilai  utama,  maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak.
Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kedzaliman. 19
Sementara  itu,  menurut  kapitalisme  liberal,  konsep  keadilan  tidaklah didasarkan kepada kebutuhan, namun bertumpu kepada kebebasan itu sendiri. Menurut  paham  ini,  adilnya  sesuatu  haruslah  dibagi  menurut  usaha-usaha bebas  dari  individu-individu  yang  bersangkutan,  sedangkan  yang  berpangku tangan,  tidak  berusaha,  maka  tidak  memperoleh  hak  untuk  memperoleh sesuatu.  Keadilan  menurut  paham  ini  lebih  dikenal  dengan  term  ”keadilan distributif”. Oleh karena itu, menurut teori keadilan liberalistis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang tidak etis, karena mereka dalam mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri. 20
Di pihak lain, Islam mempunyai konsep tentang keadilan ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya dengan ruh ajaran Islam, sebagaimana yang telah
15 Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian, h. 84.
16 Anwar Abbas, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, h. 5-6. lihat pula: K. Bertans, Pengantar
Etika Bisnis, (Yogyakarta: 2002), h.111-112.
17 Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian, h. 390.
18 Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dan Perekonomian, h. 390.
19 K. Bertans, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: 2002), h. 99.
20 K. Bertans, Pengantar Etika Bisnis, h.99.
digariskan di dalam Alquran dan Hadits . Oleh sebab itu, sikap peduli terhadap orang fakir, miskin dan dhu’afâ serta tertindas sebagai sebuah praktek keadilan. Sebab,  hal  tersebut  merupakan  sikap  mental,  sebagai  sebuah  praktek  keadilan yang  diwajibkan  atau  dianjurkan  oleh  agama.  Sebaliknya,  dengan mengabaikannya dianggap sebagai sebuah praktek kezaliman. 21
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mâidah ayat 8: ‘Hai orang–orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil,  dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 5 (al-Maidah): 7 ) . Surat Al-Mâidah  di  atas  memerintahkan  untuk  menegakkan  keadilan karena  Allah,  dan  mengecam  ketidakadilan  kepada  suatu  kaum,  karena  sikap adil lebih dekat kepada takwa.
Perintah  bersikap  adil  diterangkan  juga  di  dalam  surat An-Nahl  ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. (al-Nahl): 90 ) .
Ayat di atas memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan  mengecam  perbuatan  keji  dan  kemungkaran.  Oleh  karenanya  dapat disimpulkan, bahwa keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Karena keadilan adalah kebebasan yang bersyaratkan pada akhlak Islam, dan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. 22
Menurut  Syafi’i  Antonio,  bahwasanya  keadilan  dalam  Islam  memiliki implikasi sebagai berikut: 23
Pertama, Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia adalah satu kesatuan, yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak  membedakan  yang  kaya  dan  yang  miskin,  secara  sosial.  Nilai  yang membedakan  satu  dengan  yang  lainnya  adalah  ketakwaan,  ketulusan  hati, kemampuan  dan  pelayanannya  pada  kemanusiaan.  “Sesungguhnya  Allah  tidak melihat  pada  wajah  dan  kekayaanmu,  tapi  pada  hati  dan  perbuatan  (yang ikhlas).” (HR. Ibnu Majah).
Sifat-sifat  tersebut  merupakan  cerminan  dari  ketakwaan  seseorang, lebih  tegas  lagi,  Rasulullah  Saw.  menekankan  akibat  buruk  dari  diskriminasi hukum.  Bila  orang  terpandang  mencuri  maka  dibebaskan,  tapi  jika  yang mencuri  itu  orang-orang  biasa  (lemah)  maka  hukuman  akan  diperberat. Sehubungan  dengan  ini,  Rasulullah  bersabda:  “Andaikan  Fatimah,  anak
21 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h.99.
22 QS.  An-Nissa  (4):  160-161;  QS.  Asy-syua’ra  (26):  182-183;  QS.  Al-Baqarah  (2)
:188.
23 M.  Syafi’i  Antonio ,  Bank  Syarî’ah  dari  Teori  ke  Praktik,  (Jakarta:  Gema  Insani,
2001), h. 14-15.
perempuan  Muhammad,  mencuri,  sungguh  aku  sendiri  yang  akan  memotong tangannya”. (HR. an-Nasâ’i). 24 Perlakuan  adil  akan  membawa  kesejahteraan karena  kesejahteraan  sangat  bergantung  pada  diberlakukannya  hukum  Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.
Kedua,  Keadilan  Ekonomi.  Konsep  persaudaraan  dan  perlakuan  yang sama  bagi  setiap  individu  dalam  masyarakat  dan  di  hadapan  hukum  harus diimbangi  oleh  keadilan  ekonomi.  Tanpa  pengimbangan  tersebut,  keadilan sosial  kehilangan  makna.  Dengan  keadilan  ekonomi,  setiap  individu  akan mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  kontribusi  masing-masing  kepada masyarakat.  Setiap  individu  pun  harus  terbebaskan  dari  eksploitasi  individu lainnya.  Islam  dengan  tegas  melarang  seorang  muslim  merugikan  orang  lain. Sebagaimana  firman  Allah:  “Dan  janganlah  kalian  merugikan  manusia  pada hak-haknya  dan  janganlah  kalian  merajalela  di  muka  bumi  dengan  membuat kerusakan”. ( QS. (Asy-Syu’araa: 183).
Konsep  keadilan  ekonomi  dalam  Islam  mengharuskan  setiap  orang mendapatkan  haknya  dan  tidak  mengambil  hak  atau  bagian  orang  lain. Rasulullah  Saw.  mengingatkan: 25 “Wahai  manusia,  takutlah  akan  kezaliman (ketidakadilan)  sebab  sesungguhnya  dia  akan  menjadi  kegelapan  pada  hari pembalasan nanti.” (HR. Imam Ahmad). 26
Peringatan  akan  ketidakadilan  dan  eksploitasi  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  hak-hak  individu  dalam  masyarakat,  juga  untuk  meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.
Ketiga,  Keadilan  Distribusi  Pendapatan.  Berbicara  mengenai  keadilan distribusi,  maka  jangan  sampai  terjebak  dengan  penyamarataan  pendapatan, karena hal tersebut tidak mungkin dan tidak sesuai dengan Sunnatullah. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin keadilan  bagi  setiap  anggota  masyarakat  untuk  berusaha,  termasuk  menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Di  sinilah  urgensi  peran  pemerintah  untuk  dapat  bertindak  jujur  dan adil.  Oleh  karenanya  ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan, diantaranya: 27
Pertama, mengembangkan sistem zakat, infak, dan shâdaqah nasional sebagai  instrumen  yang  mampu  ''memaksa''  aliran  kekayaan  ke  tangan kelompok masyarakat dhu’afa. Pemerintah dalam hal ini harus memaksimalkan peran  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  sebagai  institusi  yang  mengusung bendera perzakatan nasional, dengan memberi dukungan yang maksimal.
Kedua,  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  dari  eksploitasi  berlebihan dengan  mengembangkan  konsep share  economy.  Selama  ini,  yang  selalu
24 Jalâluddin As-Suyuti, Sunan An-Nasai, jilid:7-8, (Beirut: Dar fikr, Edisi:1 th 1930), h. 75. 25 Ahmad ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.
85.
26 Ahmad ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad,  h. 24.
27 Irfan  Syauq  Beik, Artikel  tentang  Islam  dan  Keadilan  Ekonom,  makalah  formal: Rabu, 01 Maret 2006.
menjadi  andalan  negara  untuk  mempertahankan  daya  saing  dalam perekonomian  global  adalah  dengan  mempertahankan  upah  murah  tenaga kerja. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tentu saja hal tersebut sangat tidak adil.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi agar para pekerja dapat memperoleh share  yang  lebih  adil,  misalnya  dengan  menaikkan  UMR  atau meminta perusahaan memberikan 10 persen sahamnya kepada para pekerjanya. Terhadap  perusahaan  pun  pemerintah  harus  bersikap  adil,  misalnya  dengan menghilangkan  berbagai  pungutan  liar  yang  membebani cost  perusahaan  dan meminimalisasi regulasi yang tidak kondusif untuk investasi.
Ketiga,  melindungi  dan  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya usaha  kecil  dan  menengah 28 ,  termasuk  memberikan  dukungan  fasilitas pelatihan dan pembiayaannya. Dalam hal ini, pemerintah harus secara pro-aktif mendorong  sistem  perbankan  syariah  dan  LKS  nonbank  untuk  lebih  terlibat dalam  pengembangan  UKM,  terutama  yang  berada  di  wilayah-wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Tentu saja perlu diciptakan regulasi yang jelas dan transparan.
Keempat,  secara  konsisten  memerangi  segala  bentuk  kolusi  dan korupsi yang merusak, yang telah mengakibatkan high-cost economy, termasuk menghilangkan privilesee  yang  berlebihan  kepada  segelintir  perusahaan- perusahaan besar tertentu.

## Nilai Instrumental Ekonomi Syariah
Tiap  sistem  ekonomi  memiliki  nilai  instrumental  tersendiri.  Adapun nilai  instrumental  sistem  ekonomi  kapitalis  adalah:  persaingan  sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang  atomistik  monopolistik. 29 Sedangkan  nilai  instrumental  sistem  ekonomi Marxis,  antara  lain  adalah:  adanya  perencanaan  ekonomi  yang  bersifat  sentral dan  mekanistik,  serta  pemilikan  faktor-faktor  produksi  oleh  kaum  proletar secara kolektif.
Dalam  sistem  ekonomi  syariah,  nilai  instrumental  yang  strategis  yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah:
Pertama; Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban  agama  yang  dibebankan  atas  harta  kekayaan  seseorang  menurut aturan  tertentu  dalam  sistem  ekonomi  syariah. 30 Zakat  merupakan  sumber pendapatan  negara.  Di  samping  pajak, al-fay,  ghanîmah  dan  harus  dibagikan kepada yang berhak menerimanya. 31
Kedua; Pelarangan riba. Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang.  Sedangkan  menurut  istilah,  riba  adalah  tambahan  dalam
28 Irfan Syauq Beik, Artikel tentang Islam dan Keadilan Ekonom.
29 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 8.
30 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 8.
31 Orang  yang  berhak  menerima  zakat  ada  8 macam yaitu:  orang-orang  fakir,  orang- orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu’allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, (Q.S. At-Taubah (60) 288-289.
16 - Syarifah Gustiawati; Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah
pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar. 32
Ketiga;  Kerjasama  ekonomi.  Kerjasama  merupakan  watak  masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan  ekonomi,  produksi,  distribusi  baik  barang  maupun  jasa.  Bentuk- bentuk  kerjasama  tersebut  diantaranya  berupa muzâra’ah  dan  musâqah  dalam bidang pertanian, mudhârabah dan musyârakah dalam perdagangan.
Prinsip  kerjasama  tersebut  dijunjung  oleh  ajaran  Islam  karena kerjasama  tersebut  akan  dapat: 33 a).  Menciptakan  kerja  produktif  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  b).  Meningkatkan  kesejahteraan  dan mencegah  kesengsaraan  masyarakat.  c).  Mencegah  penindasan  ekonomi  dan distribusi  kekayaan  yang  tidak  merata.  d).  Melindungi  kepentingan  golongan ekonomi lemah.
Keempat,  Jaminan  sosial.  Di  dalam  al-Quran  banyak  dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.
Kelima, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor.   Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek  penimbunan, takhfîf  (curang  dalam  timbangan),  tidak  jujur,  tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lain- lain.  Hal  ini  dilarang  karena  bila  ditolerir  akan  dapat  merusak  pasar  sehingga kealamiahan pasar menjadi rusak dan terganggu.
Keenam, Peranan Negara.  Untuk  tegaknya  tujuan  dan  nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan power atau peranan negara terutama dalam  aspek  hukum,  perencanaan  dan  pengawasan  alokasi  atau  distribusi sumber  daya  dan  dana,  pemerataan  pendapatan  dan  kekayaan  serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

## Lima Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah
Untuk  memberikan  dampak  yang  lebih  signifikan  terhadap  ekonomi, sistem  keuangan  syariah  perlu  memiliki  porsi  yang  lebih  signifikan  terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan syariah perlu  bekerja  lebih  keras.  Terkait  dengan  itu,  setidaknya  ada  lima  langkah dalam  mempercepat  perkembangan  sistem  keuangan  syariah,  baik  secara nasional maupun internasional.
Pertama,  perlunya  memperkuat  sistem  pengaturan  dan  pengawasan lembaga  keuangan  syariah.  Tingkat  pertumbuhan  keuangan  syariah  sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkat perkembangan ini memiliki korelasi yang positif  terhadap  tingkat  pengaturan  dan  pengawasan.  Sistem  keuangan  yang kurang baik di berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan  pengawasan  yang  ada,  sehingga  diperlukan  kolaborasi  dalam  mengisi kesenjangan pengaturan yang ada.
32 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 8.
33 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 9.

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 17
Kedua,  perlunya  koordinasi  dan  kerjasama  internasional.  Berdasarkan kodratnya, sistem keuangan syariah lebih tahan dan lebih stabil dari guncangan keuangan.  Namun  demikian,  pada  kenyataannya,  harus  disadari  bahwa operasional dari sistem keuangan syariah tidaklah terisolasi dari sistem keuangan konvensional.  Dalam  situasi  demikian,  diperlukan  kerja  sama  dan  koordinasi internasional. Saat ini, sudah  terdapat beberapa lembaga internasional, seperti internasional Financial Services Board (IFSB) di Malaysia, International Islamic Financial  Markets  (IIFM),  dan  Accounting  &  Auditing  Organization  for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) di Bahrain. Peran dari institusi-institusi tersebut sebaiknya diperkuat dan ditingkatkan.
Ketiga,  perlunya  kolaborasi  di  tingkat  pengawasan  sistem  ekonomi syariah  lintas  negara.  Saat  ini,  telah  terlihat  banyak  lembaga  keuangan  syariah yang beroperasi secara global, namun memiliki kekurangan kolaborasi di dalam pengawasan  lintas  negara.  Hampir  seluruh  kolaborasi  pada  sistem  ekonomi syariah fokus terhadap standar regulasi dan manajemen likuiditas.
Keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan syariah khususnya di perbankan  syariah,  dengan  memberikan  penekanan  pada  bisnis  di  sektor  rill ketimbang  pasar  keuangan.  Selain  lebih  mempromosikan  pertumbuhan  yang berkesinambungan.  Model  seperti  ini  lebih  mampu  menahan  tekanan  krisis keuangan.
Perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia sampai saat ini masih  sejalan  dengan  model  bisnis.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perkembangan produk  sistem  keuangan  syariah  yang  didorong  oleh  pasar  dalam  memenuhi permintaan  di  sektor  riil.  Namun  demikian,  strategi  ini  bukan  berarti melupakan upaya perkembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia yang terhitung masih agak tertinggal.
Kelima,  perlunya  penetapan  acuan  rate  of  return  berdasarkan  prinsip syariah  yang  sesungguhnya.  Prinsip  berbagi  keuntungan  dan  kerugian merupakan  semangat  terciptanya  sistem  keuangan  syariah.  Namun  demikian, sampat saat ini, lembaga keuangan syariah sepertinya cenderung mengacu pada rate  of  return  sistem  perbankan  konvensional,  yakni  suku  bunga.  Perilaku seperti ini membawa risiko bagi reputasi lembaga keuangan syariah itu sendiri.

## Penutup
Sistem  ekonomi  syariah  pada  dasarnya  tidaklah  terisolasi  dari  sistem ekonomi  konvensional.  Hal  tersebut  terlihat  dari  hasil  perkembangan  sistem ekonomi  syariah  yang  berdampak  positif  terhadap  pembangunan  ekonomi, stabilitas  sistem  keuangan,  dan  kesejahteraan.  Meskipun  demikian,  sistem ekonomi  syariah  belum  dirasakan  begitu  signifikan.  Karenanya  dibutuhkan lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem ekonomi syariah, baik secara  nasional  maupun  internasional.  Diantaranya  memperkuat  sistem pengaturan  dan  pengawasan  lembaga  keuangan  syariah,  koordinasi  dan  kerja sama  internasional,  kolaborasi  di  tingkat  pengawasan  sistem  keuangan  syariah lintas  negara,  model  bisnis  sistem  keuangan  syariah  khususnya  perbankan syariah yang menekankan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan,
dan  penetapan  acuan rate  of  return  didasarkan  prinsip  syariah  yang sesungguhnya.

## Pustaka Acuan
Alquran terjemahan Ali,  M.  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf.  Jakarta:  UI  Press, 1998, cet. Ke-2.
Abbas , Anwar. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Makalah: Disampaikan pada acara: Pelatihan Perbankan Syari’ah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004. Antonio , M. Syafi’i. Bank Syarî’ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
As-Suyuti,  Jalâluddin. Sunan  An-Nasai,  jilid:7-8.  Beirut:  Dar  fikr,  Edisi:1  th 1930.
Bertans, K, Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: 2002. Hafidz, Abdurrahman. Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam; Kritik atas Sistem Ekoniomi  Kapitalisme  Hingga  Sosialisme  Marxisme.  Al  Azhar  Press  : Bogor, 2011.
Ibn Hambal, Ahmad. Musnad Imam Ahmad, jilid 7: Beirut: Dar al-Fikr 1994. K.  Lubis,  Suhrawandi. Hukum  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  PT.Sinar  Grafika,
2004.
Mannan, M. Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997. Qaradhawi,  Yusuf. Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  Gema  Insani Press, 1997. Qaradhawi,  Yusuf. Peran  dan  Nilai  Moral  Dalam Perekonomian.  Jakarta:
Rabbani Press, 1995.
Veithzal  H,  Rivai  dkk. Ekonomi  Syari’ah  Konsep,  Praktek  &  penguatan kelembagaannya. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2009. Saddam, Muhammad. Ekonomi Islam. Jakarta: Taramedia, 2003.