## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJALANKAN USAHANYA DI KOTA MATARAM

## Baehaki Syakbani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram Email: baehaqisyakbani@gmail.com

## Abstract
Street  Traders  (PKL)  is  a  people's  economic  activity,  which  is  used  to  refer  to  a  person (trader)  who  sells  goods or  food  in  the  empire  shops,  sidewalks  by  using  stalls  or  wheelbarrows. The  problems  raised  in  this  research  can  be  formulated  as  follows:  What  are  the  constraints  of Business Traders of Street Traders in running their business in Mataram City? And How to Form Legal  Protection  of  Business  Traders  of  Street  Vendors  in  Running  Their  Business  in  Mataram City? The research used in the research is normative-empirical law research, research conducted by  reviewing  the  provisions  of  legislation  (inabstracto)  and  see  the  legal  facts  that  occur  in  the field  (inconcreto).  From  the  results  of  the  research  found  the  discussion  in  the  problems  studied include:  Constraints  of  Business  Actor  Street  Traders  in  running  their  business  in  the  city  of Mataram,  namely:  a.  Low  awareness  of  street  vendors  law,  b.  Weak  Supervision  by  Enforcement Officials, c. Relocation of street vendors that are not strategic and adequate, d. Economic Factors of  street  vendors,  and  the  form  of  legal  protection  against  business  players  of  street  vendors  in carrying out their business in Mataram city that has been regulated in the Regional Regulation of Mataram  No10  Year  2015  on  Street  Traders.  And  suggestions  For  the  Government,  to  be  more active in providing protection for street vendors who run their business in the city of mataram, and the  government  is  more  set  against  the  shops  in  the  city  of  mataram  for  street  vendors  no  less compete with them.
Keywords: street traders, legal protection

## PENDAHULUAN
Pedagang  Kaki  Lima  merupakan  salah  satu  bentuk  unit  usaha  informal  yang  bernilai  bagi pemasukan  dari  sektor  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  retribusi  yang  berguna  untuk  mendukung penguatan  otonomi  daerah  di  Kota  Mataram.  Kontribusi  yang  diberikan  Pedagang  Kaki  Lima melalui  retribusi  cukup  besar,  hal  itu  diketahui  dari  terpenuhinya  target  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Kota Mataram .
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat,  yang  mana  digunakan  untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda (Gilang Permadi : 2007).
Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  merupakan  hal  yang  penting  karena  memainkan peranan yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi  golongan  menengah  ke  bawah.  Banyak  orang  yang  memilih    menjadi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa factor antara lain  (Hadi Soesastro: 2005): kesulitan ekonomi; sempitnya lapangan pekerjaan; dan urbanisasi.
Dilain  sisi  keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  juga  dianggap  mengganggu  lalu  lintas karena  berada  dipinggir  jalan  atau  trotoar.  Mereka  dianggap  penyebab  kemacetan  dan  kekotoran. Walaupun  di  sisi  lain  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  banyak  dikunjungi  orang  kareana  harga  yang ditawarkan  relative  murah.  Sehingga  perlu  adanya  tindak  lanjut  dari  Satpol  PP  (operasi penggusuran) dalam menagani Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan.
Pemerintah Kota mataram pada  tahun 2015 melalui Peraturan daerah Kota Mataram No  10 Tahun  2015  tentang  Pedagang  Kaki  Lima,  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  hukum bagi  Pedagang  Kaki  Lima  yang  berjualan  di  kota  Mataram,  dimana  Pada  Pasal  3  Perda  Kota Mataram Tahun 2015 .
Jadi dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi Pedagang  Kaki  Lima  yang  berjualan  di  kota  Mataram,  dan  sesuai  dengan  tata  ruang  dan  tanpa menggangu kenyamanan jalan agar tidak menjadi masalah dengan pengguna jalan disekitar itu.

## Rumusan Masalah
Beranjak  dari  indentifikasi  masalah  di  atas,  maka  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.  Apa  kendala-kendala  dari  Pelaku  usaha  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  menjalankan  Usahanya  di Kota Mataram ?
2.  Bagaimana  Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap    Pelaku  Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:
a. Untuk  mengetahui  dan  memahami  kendala-kendala  dari  Pelaku  usaha  Pedagang  Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram;
b. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap    Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram;
2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:
a. Secara teoritis, bermanfaat sebagai masukan bagi kalangan perguruan tinggi, utamanya di STIE AMM dalam  rangka melakukan penelitian hukum sebagai langkah pengembangan ilmu Ekonomi di bidang Pengembangan PKL;
b. Secara  Praktis,  bermanfaat  bagi  pengembangan  Hukum,  khususnya  sebagai  bahan masukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan Perlindungan  Hukum  terhadap    Pelaku  Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Menjalankan Usahanya di Kota Mataram.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pasar dan Pedagang Kaki Lima
Menurut  Sumodiningrat,  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk memandirikan  masyarakat  lewat  perwujudan  potensi  kemampuan  yang  mereka  miliki.  Adapun pemberdayaan  masyarakat  senantiasa  menyangkut  dua  kelompok  yang  saling  terkait,  yaitu masyarakat  sebagai  pihak  yang  diberdayakan  dan  pihak  yang  menaruh  kepedulian  sebagai  pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat: 2009).
Pasar  adalah  tempat  bertemunya  orang/  penjual  dan  pembeli  barang-barang  maupun  jasa- jasa  dengan  jumlah  penjual  lebih  dari  satu  baik  yang  disebut  sebagai  pusat  perbelanjaan,  pasar tradisional,  pertokoan,  mall,  plasa,  pusat  perdagangan  maupun  sebutan  lainnya  yang  disediakan oleh  Pemerintah  Daerah  maupun.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kita  mengenal  ada  2  (dua)  jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Bagir Manan : 1990).
Pasar  tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun  dan  dikelola  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah,  swasta,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  termasuk  kerjasama dengan  swasta  dengan  tempat  usaha  berupa  toko,  kios,  dan  tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh pedagang  kecil,  menengah,  swadaya  masyarakat  atau  koperasi  dengan  usaha  skala  kecil,  modal kecil  dan  dengan  proses  jual  beli  barang  dagangan  melalui  tawar  menawar  (Herman  Malano: 2011).

## Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Usaha Kecil Di Sektor Informal
Menurut  Undang-Undang  Nomor.  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil  dijelaskan  bahwa yang  dimaksudkan  dengan  usaha  kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil  dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
Adapun  usaha  kecil  tersebut  meliputi  :  usaha  kecil  formal,  usaha  kecil  informal  dan  usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum,  sementara  usaha  kecil  informal  adalah  usaha  yang  belum  terdaftar,  belum  tercatat  dan belum  berbadan  hukum,  antara  lain  petani  penggarap,  industri  rumah  tangga,  pedagang  asongan, pedagang  keliling,  pedagang  kaki  lima  dan  pemulung.  Sedangkan  usaha  kecil  tradisional  adalah
usaha  yang  menggunakan  alat  produksi  sederhana  yang  telah  digunakan  secara  turun  temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya (Satjipto Raharjo: 2009).
Undang-Undang  Nomor.  9  Tahun  1995  juga  ditetapkan  beberapa  Kriteria  Usaha  Kecil, antara lain ;
1. memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  200  juta  rupiah,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar  rupiah;
3. milik warga negara Indonesia;
4. berdiri  sendiri,  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai  atau  berafiliasi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  menengah  atau usaha besar;
5. berbentuk  usaha  orang  perseorangan,  badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum,  atau  badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”.
Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar  ekonomi  pembangunan,  sehingga  mendorong  dikembangknnya  penelitian  pada  beberapa negara  berkembang  termasuk  Indonesia  oleh  berbagai  lembaga  penelitian  pemerintah,  swasta, swadaya  masyarakat  dan  universitas.  Hal  tersebut  terjadi  akibat  adanya  pergeseran  arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapat.

## METODE PENELITIAN
Dari  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  maka  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai penelitian  hukum  normatif-empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan perundang-undangan  ( inabstracto )  serta  melihat  fakta  hukum  yang  terjadi  di  lapangan ( inconcreto ). 1 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  perundang- undangan, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa  yang  tertuang  dalam  teks  peraturan    perundang-undangan  ( law  in  books ),  akan  tetapi  juga melihat bagaimana  dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat

## PEMBAHASAN

## Kendala-kendala  dari  Pelaku  usaha Pedagang Kaki  Lima  dalam  menjalankan  Usahanya  di Kota Mataram
Pada  dasarnya  dalam  setiap  pelaksanaan  suatu  aturan  ataupun  kebijakan  selalu  terdapat kendala  atau  hambatan.  Demikian  pula  halnya  dengan  upaya  pemerintah  Kota  Mataram  dalam penataan  pedagang  kaki  lima  berkaitan  dengan  pemanfaatan  tata  ruang  kota  tidak  terlepas  dari beberapa  kendala  yang  dihadapinya.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, yaitu :
 Rendahnya Kesadaran hukum PKL
Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan peraturan Daerah Kota Mataram No 3 Tahun 2014  tentang  pemberdayaan  usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  serta  Peraturan  Dearah  Kota Mataram  No  10  Tahun  2015  Tentang  Pedagang  Kaki  Lima  di  Wilayah  Kota  Mataram.  Dalam pelaksanaannya  masih  banyak  pedagang  kaki  lima  yang  menempati  lokasi  tidak  sesuai  dengan arahan dari pemerintah masih banyak dari PKL di Kota Mataram yang masih berjualan di tempat- tempat yang tidak diperbolehkan berjualan disana.
Penetapan  lokasi  tersebut  harus  memperoleh  izin  dari  pemerintah  kota  Mataram,  dan  lahan yang  telah  dibuatkan  oleh  Pemerintah  Kota  Mataram  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  oleh  para pedagang  kaki  lima.  Penerapan  Peraturan  Dearah  Kota  Mataram  No  10  Tahun  2015  Tentang
1 Freed  Kerlinger,  N.  Asas-asas  Penelitian  Behavioral,  Edisi  Indonesia,  Gajah  Mada  University  Press. Yogyakarta, 1996. Hlm, 34.
Pedagang  Kaki  Lima  juga  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima  seperti  berubahnya  fungsi  lahan pedagang  kaki  lima  menjadi  tempat  tinggal.  Saat  ini  banyak  dijumpai  kios  non  permanen  yang dijadikan kios permanen.
 Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum
Perda Kota Mataram  Selama  ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang  kaki lima oleh aparat  Pemerintah  Kota  Mataram  belum  optimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  banyaknya pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  sebagian  pedagang  kaki  lima.  Aparat  Pemerintah belum  menunjukkan  perhatian  yang  serius  terhadap  perkembangan  pedagang  kaki  lima  di  suatu wilayah tertentu. Aparat Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian aparat pemerintah selalu terlambat dalam bertindak (Marbun, SF dan Mahfud MD : 2006).
Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  tidak  adanya  operasi  yustisi  yang  digelar  secara  rutin, sehingga  seringkali  terlihat  bahwa  penertiban  para  pedagang  kaki  lima  masih  terkesan  setengah hati. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Mataram karena kurangnya kuantitas sumber daya insani dan sarana prasarana yang ada. Jika dibandingkan dengan luas  Kota  Mataram,  jumlah  Perda  yang  harus  ditegakkan  serta  jumlah  pedagang  kaki  lima  yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Mataram yang  hanya 340 personil sangat tidak  seimbang,  sehingga  pelaksanaan  pembinaan,  pengawasan  dan  penerapan  hukum  belum  bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali pedagang kaki lima baru ditertibkan ketika  sudah berdiri lama dan menjamur.
 Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan tidak memadai
Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima, para pedagang kaki  lima  seringkali  menuntut  diberi  lokasi  yang  strategis.  Pada  umumnya  pedagang  kaki  lima tidak mau dipindah  ke lokasi yang dianggap  tidak menguntungkan bagi  usahanya, padahal lokasi- lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindah.
 Faktor Ekonomi PKL
Banyak  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  disebabkan  faktor  ekonomi.  Mereka  terpaksa berjualan  di  tempat-tempat  terlarang  karena  untuk  membeli  atau  bahkan  menyewa  lahan  yang resmi  mereka  tidak  mampu,  oleh  karenanya  mereka  berjualan  di  tempat  yang  seadanya  yang penting  dapat  memperoleh  hasil  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya.  Para  PKL  ini kebanyakan  bergerak  di  sektor  makanan  yang  tidak  membutuhkan  modal  besar  dan  tempat  luas. Para  PKL  ini  berjualan  dengan  modal  seadanya,  yang  penting  dapat  memperoleh  penghasilan meskipun kecil.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Usaha  Pedagang  Kaki  Lima  dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram
Pengaturan khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima belum ada diatur secara tegas,namun kita  dapat  menggunakan  beberapa  ketentuan  hukum  yang  dapat    dijadikan  landasan  perlindungan bagi pedagang kaki lima.
Dari  beberapa  peraturan  yang  berlaku  ketentuan  perlindungan  hukum  bagi  pedagang  kaki lima  ini  khususnya  di  kota  mataram  termuat  di  dalam    Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dalam pasal 3 disebutkan:
a. memberikan perlindungan hukum bagi PKL
b. Memberikan Kesempatan Berusaha bagi PKL melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
c. menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  usaha  PKL  menjadi  usaha  ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan
d. mewujudkan  kota  yang  bersih,  indah,  tertib  dan  aman  dengan  sarana  dan  prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
Dalam Pasal 25, PKL berhak untuk mendapatkan:
a. pelayanan pendaftaran usaha PKL
b. perlindungan  hukum  untuk  memanfaaatkan  lokasi  atau  melakukan  kegiatan  usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
d. pengaturan,  penataan,  pembinaan,  supervisi  dan  pendampingan  dalam  pengembangan usahanya  dane.  Pendampingan  dalam  mendapatkan  pinjaman  permodalan  dengan  mitra bank.

## PENUTUP Kesimpulan
a. Kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram, yaitu :
 Rendahnya Kesadaran hukum PKL
 Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak
 Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai
 Faktor Ekonomi PKL
b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap  Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram yaitu telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima.

## Saran
a. Bagi  Pemerintah,  agar  lebih  giat  lagi  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  PKL  yang menjalankan usahanya di kota mataram, dan pemerintah lebih mengatur terhadap took-toko yang ada di kota mataram agar PKL tidak kalah bersaing dengan mereka.
b. Bagi PKL, harusnya lebih taat lagi terhadap peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kota  mataram,  agar  penggusuran  tidak  terjadi,  dan  PKL  harus  mentaati  relokasi  pemindahan terhadap tempat relokasi yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-Buku
Bagir Manan , Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UU 1945 , Disertasi, Bandung,1990.
Freed  Kerlinger,  N.  Asas-asas  Penelitian  Behavioral,  Edisi  Indonesia,  Gajah  Mada  University Press. Yogyakarta, 1996.
Gilang  Permadi,  Pedangang  Kaki  Lima,  Riwayatmu  dulu,  Nasibmu  Kini,  Yudistira,  Jakarta. 2007.
Herman  Malano,  Selamatkan  Pasar  Tradisional,  Potret  Ekonomi  Rakyat  Kecil,  Jakarta.  Pt Gramedia Pusaka Utama. 2011
Marbun, SF dan Mhfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 2006.
Moser, 2008, dalam Chandrakirana dan Sadoko, 2009
Satjipto  Raharjo,  Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia,  Sebuah  Pendekatan  Lintas Disiplin, Yogyakarta, Genta Publishing 2009.
Sethurman, aspek hukum pedagang pasar, jurnal ilmiah. 2011
Soerjono  Soekanto.  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cetakan  Ketiga,  (UI-PRESS)  Universitas Indonesia. Jakarta. 1986.
Swasono, Membangun Ekonomi Nasional. Gramedia, Jakarta. 2008.
W.J.S.Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia,PN.Balai Pustaka,Jakarta 2009 Wirosardjono, Hubungan pemerintah pusat dan daerah, Galang media, 2012.

## b. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang  Dasar  1945 Indonesia, Undang- Undang  No.32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahu n 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima