INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 105-112 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat
Muhamad Aprila Aldiansyah 1 ✉ , Yudi Ferdiana Permana 2
Universitas Teknologi Digital Bandung
Email: aprilaaldi1122@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengurusan  finansial  dusun  ialah  seluruh  aktivitas  yang  mencakup  pemograman,  penerapan, penatausahaan,  peliputan,  serta  pertanggungjawaban  finansial  dusun.  Riset  ini  bermaksud  buat mengenali pengurusan finansial desa di Desa Mekarmukti telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun. Tata cara yang dipakai merupakan tata cara kualitatif dengan metode pengumpulan informasi  semacam  pemantauan,  tanya  jawab  serta  pemilihan.  Hasil  riset  ini  membuktikan  kalau pengurusan finansial dusun di Mekarmukti telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun semacam kejernihan, akuntabilitas serta partispasi warga meski sedang belum maksimum. Ada pula halangan yang terjalin dalam pengurusan finansial dusun di Desa Kuta Kerangan ialah pangkal energi orang yang sedang lemas serta warga yang belum sepenuhnnya yakin pada rezim desa.
Kata Kunci: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa, Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Abstract
Village  financial  management  is  all  activities  that  include  planning,  implementation,  administration, reporting, and accountability of village finances. This study aims to determine whether village financial management in Mekarmukti Village is in accordance with the principles of village financial management. The method used is a qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that village financial management in Mekarmukti is in accordance with the principles of village financial management such as transparency, accountability and community participation although it is still not optimal. The obstacles that occur in village financial management in Kuta Kerangan Village are weak human resources and people who do not fully trust the village government.
Keywords: Analysis of Village Financial Management, Principles of Village Financial Management

## PENDAHULUAN
Pedesaan  merupakan  bagian  integral  dari  Negeri  Republik  Indonesia.  Membuat pedesaan serupa perihalnya dengan membuat masyarakat senantiasa terletak di Indonesia. Dusun ialah bentuk rezim terkecil yang ada di golongan warga. Manajemen finansial yang bagus, dengan badan serta sokongan yang analitis bisa mendesak daya guna kemampuan pangkal energi orang ialah dengan menggunakan  sistem data. Pada  bagian finansial  ini merupakan  bagian  berarti  dari  pembuatan  analisa  pengurusan  finansial  di  Dusun Mengembang  Mukti.  Pada  pencatatan  pengurusan  finansial  sudah  dicoba  dengan  cara komputerisasi mulai dari kas, pedapatan serta pula pengeluaran. Hendak namun pada cara penyimpanan  informasi  ataupun  arsip  informasi  sedang  kurang  apik  serta  belum terorganisir. Dalam pembangunan di dusun perhitungan yang dipakai tidak sedikit, hingga dari itu penguasa pusat tiap tahunnya membagikan anggaran yang relatif besar pada tiap dusun.  Dengan  terdapatnya  anggaran  dusun  yang  diserahkan  oleh  penguasa  pusat diharapkan penguasa dusun bisa membuat dusun jadi terus menjadi maju. Tidak hanya itu penguasa  dusun  pula  bisa  penuhi  alat  serta  infrastruktur  yang  belum  terdapat  sesuatu dusun.  Dengan  diterbitkannya  Permedagri  No  113  Tahun  2014  mengenai  Pengurusan Finansial Dusun yang saat ini ditukar jadi Pemendagri No 20 Tahun 2018 selaku alas untuk fitur dusun semacam Kepala Dusun, Sekretaris Dusun, dalam membuat informasi finansial dusun. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 diklaim dalam pengurusan finansial dusun memiliki asas- asas yang wajib diaplikasikan dalam mengatur finansial dusun. Asas- asas itu terdiri dari kejernihan, akuntabilitas dan kesertaan warga. Dengan terdapatnya asas- asas pengurusan  finansial  penguasa  dusun  diharapkan  dapat  mengatur  anggaran  dusun  itu cocok dengan asas- asas serta perhitungan yang sudah diresmikan. Berasal pada kerangka
balik di atas, periset terpikat buat melaksanakan riset hal pengurusan finansial dusun apakah telah cocok dengan asas- asas pengurusan finansial dusun bersumber pada Permendagri No 18 Tahun 2018. Oleh karena itu periset terpikat buat mengutip kasus ini berlaku seperti materi riset objektif dengan kepala karangan “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PADA KANTOR DESA MEKARMUKTI KABUPATEN BANDUNG BARAT” .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  riset  yang  dipakai  ialah  pendekatan  riset  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya dengan mendeskripsikan data penelitian sebagai dasar pengolahan hasil penelitian. Ditinjau dari sumber data yang diperoleh penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer. Data primer merupakan data yang melibatkan langsung  dengan  pihak  internal  tanpa  adanya  pelantara.  Peneliti  mengharapkan pendekatan riset ini  sanggup membagikan balasan atas  kesimpulan  permasalahan yang sudah diawasi.
Dengan  tipe  riset  yang  dipakai  merupakan  tipe  riset  internal  dan  eksternal  yaitu dengan  mencari  sumber-sumber  data  internal  langsung  dari  pihak  Bendahara  Desa Mekarmukti dan pihak eksternal yaitu masyarakat atau kepada ketua Rukun Warga desa Mekarmukti. Dalam upaya pengumpulan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan dalam riset ini dipakai metode pengumpulan informasi, ialah: observasi atau pemantauan, tanya jawab, serta riset pemilihan. Riset ini memakai tata cara analisa bentuk interaktif. Analisa interaktif terdiri dari 3 ceruk aktivitas yang terjalin dengan cara bersama, ialah pengurangan informasi, penyajian informasi serta pencabutan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Permendagri  Nomor  18  Tahun  2020  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sert pertanggung jawaban.

## 1. Perencanaan
Menurut  hasil  wawancara  dengan  kaur  perencanaan  dan  hasil  observasi  di  Desa Mekarmukti.  Cara pemograman wajib  dicoba bersumber  pada program,  skedul aktivitas yang nyata. Penguasa Dusun Mekarmukti menata program yang dilaksanakan wajib bisa tingkatkan aspek kesehatan, pembelajaran, serta ekonomi warga. pemograman diawali dari musrenbang tingkatan dusun. Pemograman pembangunan Dusun mencakup: RPJMDesa serta RKPDesa.
Dalam  menata  RPJM  Dusun  serta  RKP  Dusun,  penguasa  Dusun  sudah menyelenggarakan konferensi dengan melibatkan warga serta kelembagaan yang terdapat di Dusun. Musrenbang dusun dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt atau Rw serta figur warga selaku perwakilan area buat mengantarkan keinginan yang terdapat di dusun, alhasil esoknya bisa diprioritaskan keinginan warga tiap- tiap area. Cara Perencaan pembangunan terbuat dalam RKP Dusun( Konsep Aktivitas Pembangunan) sehabis itu dilansir dalam RAB( Konsep Perhitungan Berbelanja) buat kategorisasi APBDes ialah Perhitungan pemasukan serta berbelanja dusun. APBDes ialah konsep perhitungan finansial tahunan penguasa dusun yang diresmikan buat menyelenggarakan program serta aktivitas yang jadi wewenang dusun.

## 2. Pelaksanaan
Bersumber hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan juga melalui hasil observasi APBDesa  Yang  telah  ditetapkan,  Pemerintah  Desa  Mekarmukti  lekas  melakukan  konsep kegiatan Penguasa Dusun. Buat pendanaan dalam penerapan APBDesa, Penguasa Dusun Mekarmukti  melaksanakan  pengajuan  permohonan  distribusi  serta  pencairan  anggaran pada penguasa kabupaten Bandung Barat lewat BPMD. Penerapan pendapatan pemasukan ialah  cara  menyambut  serta  menulis  pemasukan  Dusun.  Pangkal  pemasukan  Dusun Mekarmukti  berasal  dari:  Anggaran  Dusun(  APBN),  Peruntukan  Anggaran  Dusun(  ADD) serta  Untuk  Hasil  Pajak  serta  Pungutan  Wilayah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Pendapatan pemasukan  Dusun  Mekarmukti  cuma  berawal  dari  pemasukan  memindahkan  Dusun, pendapatan itu sudah dilaksanakan lewat rekening kas Dusun. Dusun Mekarmukti dikala ini tidak  mempunyai  pemasukan  asli  Dusun,  sebab  minimnya  uraian  dalam  pengurusan kesimpulannya  Tubuh  Upaya  Kepunyaan  Dusun(  BUMDES)  tidak  lagi  berjalan.  Alhasil pemasukan dusun seluruhnya cuma berawal dari pemasukan memindahkan dusun yang difungsikan  buat  bayaran  penyelenggraan  penguasa  dusun,  pelaksaan  pembangunan dusun, dan pembinaan permberdayaan warga.
Tabel 1. Penadapatan Dana Desa Tahun 2022 Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/kurang (Rp) Pendapatan asli Desa 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 Pendapatan transfer 3.301.421.200,00 3.279.441.795,00 21.979.405,00 Dana Desa 1.922.820.000,00 1.922.820.000,00 0,00 Bagi hasil pajak dan retribusi 253.170.400,00 236.026.200,00 17.144.200,00 Alokasi dana Desa 720.430.800,00 715.595.595,00 4.835.205,00
Bantuan keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Bantuan keuangan Kabupaten/Kota 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 Pendapatan lain lain 0,00 1.698.250,00 1.698.250,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.323.021.200,00 3.281.140.045,00 41.881.155,00
Sumber data langsung dari Bendahara Desa Mekarmukti
Pemasukan memindahkan Dusun( APBN) Dusun Mekarmukti seluruhnya dialokasikan buat aktivitas pembangunan raga. Pemasukan memindahkan berasal dari ADD dialokasikan buat penyelenggraan penguasa, pemberdayaan warga, serta pembinaan warga. Sebaliknya pemasukan dari hasil pajak serta pungutan wilayah dialokasikan buat pembangunan serta pembinaan  masyarakat desa.

## 3. Penatausahaan
Bersumber  hasil  wawancara  dengan  Bendahara  Keuangan  dan  juga  hasil  dari observasi Beliau berkata Penatausahaan pengeluaran di Dusun Mekarmukti dilaksanakan oleh  Bendaharawan  Dusun.  Dalam  pencatatn  pengeluaran,  Bendaharawan  dusun mengggunakan Novel Pembantu Bank, serta Novel Kas Biasa. Seluruh pengeluaran atau berbelanja  dusun  yang  dicoba  Dusun  Mekarmukti  bertabiat  kas.  Pengeluaran  atau berbelanja dusun yang  dikeluarkan  oleh  bendaharawan dusun sudah dibuatkan kwitansi pengeluaran.  Penatausahaan  terpaut  berbelanja  dusun,  sudah  dicoba  pengumpulan berbentuk  fakta  ciri  dapat  ataupun  catatan  serta  dicatat  pada  novel  kas  Biasa. Bendaharawan Dusun pula menulis peranan perpajakan yang dipotong atau dipungut atas bisnis pengeluaran dicoba ke dalam novel pembantu pajak.
Logistik benda ataupun pelayanan dicoba lewat swakelola dengan memberdayakan daya pakar yang terdapat di dusun, serta mengoptimalkan pemakaian material ataupun materi dari area setempat. Swekelola itu bermaksud buat memberdayakan warga setempat serta buat mendesak kenaikan aktivitas ekonomi lokal dusun. Anggaran yang berasal dari ADD serta untuk hasil pajak serta pungutan wilayah( APBD) dilaksanakan langsung oleh penguasa dusun yang diserahkan kewewenangan ialah, kas biasa atas eksekutif itu, buat anggaran  yang  berasal  dari  anggaran  Dusun(  APBN)  dilaksanakan  oleh  Regu  Pengelola Finansial( TPK). TPK terdiri dari faktor Rezim Dusun serta faktor warga Dusun. Pembentuakn TPK  lewat  pesan  ketetapan(  SK)  Kepala  Dusun.  TPK  dibangun  buat  melakukan  program aktivitas yang berasal dari anggaran dusun( APBN). Sehabis TPK dibangun serta APBDesa sudah diresmikan hingga tahap dini yang dicoba TPK Dusun Mekarmukti ialah membuat
RAB selaku salah satu akta pengajuan pendanaan. Sehabis RAB terbuat, berikutnya dicoba konfirmasi oleh Kepala Dusun, sehabis dicoba konfirmasi, RAB disetujui oleh Kepala Dusun serta TPK melaksanakan cara aktivitas cocok dengan RAB itu.

## 4. Pelaporan
Bendaharawan  Dusun  Mekarmukti  melaksanakan  tutup  novel  serta  membuat informasi  pertanggungjawaban  tiap  akhir  bulan,  informasi  pertanggungjawaban  terbuat dalam wujud Pesan Pertanggungjawaban( SPJ), SPJ ini tercantum selaku persyaratan buat distribusi anggaran dusun, ADD, serta untuk hasil pajak&amp; pungutan Wilayah.

## 5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  realisasi  penerapan  APBDesa  yang  terdiri  dari  pemasukan, berbelanja serta pembiayaan hendak di informasikan oleh kepala dusun pada Bupati atau Walikota tiap akhir tahun perhitungan. Informasi pertanggungjawaban realisasi APBDesa diresmikan  dengan  Peraturan  Dusun.  Informasi  realisasi  serta  informasi pertanggungjawaban realisasi penerapan APBDesa diinformasikan pada warga dengan cara tercatat serta  dengan alat  data yang  gampang diakses  oleh warga, semacam kediaman pemberitahuan, radio komunitas, serta alat data yang lain. Informasi realisasi serta informasi pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaanAPBDesa  di  informasikan  pada  Bupati  atau Walikota lewat camat sangat lelet 1( satu) bulan sehabis akhir tahun perhitungan bertepatan.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  Bendahara  Desa  lalu  melaporkannya  pada Kepala  Desa  dan  disampaikan  kepada  masyarakat  selalu  secara  transparan  mengenai pendapatan desa, alokasi dananya untuk apa, selalu dijelaskan secara detail kepada seluruh masyarakat Desa Mekarmukti, bahkan selalu dipang-pang didepan kantor Desa Mekarmukti mengenai pendapatan dan pengeluaran dan pengelolaan keuanagn desanya.

## Pembahasan Penelitian
Berdasarkan  berita  yang  beredar  mengenai  masalah  pengelolaan  keuangan  Desa Mekarmukti yang menurut isu yang beredar di masyarakat Desa Mekarmukti yang dimana menurut  masyarakat  dalam  pengelolaannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  Kemendagri Nomor  20  Tahun  2018  dan  bahkan  alokasi  dana  kepada  tiap  rukun  warganya  tidak dijelaskan, dan bahkan adanya hambatan dalam pengelolaan keuangannya. Alhasil peneliti melakukan penelitian terkait isu yang beredar tersebut.
Peneliti melakukan wawancara kepada pihak internal yaitu pada pihak Desa tepatnya langsung mewawancarai Bendahara  Desa  dan Sekertaris Desa  dengan hasil  ternyata  isu yang  beredar  dimasyarakat  tersebut  itu  hoaks  atau  salah,  karena  pada  kenyataannya
pemerintah Desa Mekarmukti sangat terbuka perihal pengelolaan keuangannya dan bahkan dalam  pengelolaan  keuangannya  sudah  sangat  sesuai  dengan  peraturan  Kemendagri Nomor  20  Tahun  2018  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi.  Dalam  segi Transparansi  pemerintah  Desa  selalu  terbuka  mengenai  pendapatan,  pengeluaran  dan pengelolaan  keuangan  Desa  kepada  setiap  warganya  selalu  diinformasikan.  Dalam  segi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya selalu dilaporkan sedetailnya kepada seluruh masyarakat. Dalam segi partisipasi dalam pendapatan pengeluaran dan pengelolaan selalu diadakan  rapat  dengan  pihak  Rt,  Rw,  Kepala  Dusun,  Tokoh  Masyarakat  guna  untuk mendengarkan aspirasi dari setiap wilayah.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu  pihak ketua Rukun Warga ( RW ) di Desa Mekarmukti dan melakukan observasi dengan hasil bahwa di Desa Mekarmukti dalam hal pengelolaan keuangannya sangatlah bagus karna di setiap wilayah Rukun Warga tiap tahunnya selalu ada progres pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan bahkan selalu  berkoordinasi  baik  dengan  pihak  desa  mengenai  kebutuhan  wilayahnya  apa  dan langsung diadakannya rapat dengan para pimpinan Rukun Warga, tokoh masyarakat dan dengan Pihak Desa. Walaupun dana untuk setiap rukun warganya setiap tahun itu tidak pasti  karena  tiap  pembangunan  tiap  tiap  tahun  tiap  Rukun  Warga.  Misalkan  tahun  ini pembangunan  di  Rw  1  dan  tahun  depan  pembangunan  di  Rw  2  begitupun  seterusnya. Tetapi setiap bulan dana Desa Mekarmukti selalu memberi insentif pada setiap Guru Ngaji dan kepada ketua Rukun Warga ( RW ) dan ketua Rukun Tetangga ( RT ).

## SIMPULAN
Bersumber pada hasil riset yang sudah dilaksanakan didapat kesimpulan kalau:
1. Dalam mengatur finansial dusun penguasa dusun Mekarmukti telah berjalan dengan bagus tetapi belum maksimum. Pada dasar kejernihan serta kesertaan warga pada Mekarmukti telah berjalan dengan maksimum sebaliknya pada dasar akuntabilitas telah maksimum sebab fitur dusun selengkapnya membagikan pertangungjawaban pada warga  melalui para ketua Rukun Warga dan para tokoh Masyarakat melalui adanya musyawarah.
2. Faktor-  faktor  penghalang  dalam  pengurusan  finansial  dusun.  Dalam  mengatur finansial  dusun  penguasa  dusun  kerap  hadapi  hambatan,  semacam  lemahnya pangkal energi orang dusun Mekarmukti dan Keyakinan yang kurang dari warga setempat.
3. Namun hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa tidak ditemukan hambatan
karena semua dikelola dengan baik oleh Desanya sesuai peraturan Kemendagri No 20 tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Harlianto, Didit, (2017). Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Permendagri Nomor 113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa).  Yogyakarta:  Gosyen Publishing
Makalalag, dkk, (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi  Timur  Kecamatan  Passi  Barat  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Sam Ratulangi
Mariana  Levi,  (2020). Analisis  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  kuta  karangan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2020. Fakultas ilmu social dan politik Universitas Medan Area
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.