## MAHAR POLITIK DALAM PANDANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Oleh : IDA FARIDA *)
( Idafarida.galuh@gmail.com )

## Abstract
This article describes and analyzes the political dowry in the view of legal politics in Indonesia.  The  dynamics  of  regional  head  elections  in  2018  are  still  colored  by relatively similar issues, one of which is currently appearing on the surface is related to  the  provision  of  "political  dowry"  to  political  parties  bearing  the  nomination  of regional heads. The issue is not new in Indonesia's post-reform elections, especially now  that  the  party  is  quite  pragmatic  and  oriented  towards  winning  candidates.  In participating  in  political  contestation,  there  are  violations  of  candidates  to  follow  the entire mechanism of the election "democratically" both the internal party mechanism and  the  external  mechanism  in  accordance  with  the  applicable  rules  in  the  Law. Politics  of  electoral  law  and  post-conflict  local  elections  experience  continuous changes along with the development of society, relevance in democratic practices or cultural  democracy  and  changes  in  legal  and  political  thinking  both  executive, legislator and society in general.

## Keywords: Political Dowry, Legal Politics.

## Abstrak
Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  mengenai  mahar  politik  dalam pandangan politik hukum di Indonesia. Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini  masih  diwarnai  oleh  isu  yang  relatif  sama,  salah  satu  yang  saat  ini  muncul  di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon  kepala  daerah.  Isu  tersebut  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  pemilu  Indonesia pasca  reformasi,  terlebih  saat  ini  partai  cukup  pragmatis  dan  berorientasi  pada kemenangan  calon.  Dalam  mengikuti  kontestasi  politik,  adanya  pelanggaran- pelanggaran  calon  untuk  mengikuti  seluruh  mekanisme  pemilihan  secara “demokratis”  baik  mekanisme  internal  partai  maupun  mekanisme  eksternal  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  Undang-Undang.  Politik  hukum  pemilu  dan pemilukada  mengalami  perubahan  terus-menerus  seiring  dengan  perkembangan masyarakat, relevansi dalam praktik ketatanegaraan atau budaya berdemokrasi serta perubahan pemikiran hukum dan politik baik eksekutif, legislator maupun masyarakat pada umumnya.
Kata Kunci: Mahar Politik, Politik Hukum
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. Pendahuluan
Demokrasi  adalah  bentuk  pemerintahan  dimana  semua  warga negaranya  memiliki  hak  setara  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan,  dan  pembuatan  hukum.  Demokrasi  mencakup  kondisi  sosial, ekonomi,  dan  budaya  yang  memungkinkan  adanya  praktik  dan  prosedurnya. Demokrasi  mengandung  makna  penghargaan  terkadap  harkat  dan  martabat manusia.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menjunjung  tinggi demokrasi.
Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada  di  bangsa  Indonesia.  Sebagai  bentuk  kesungguhan  negara  Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD 1945) maupun Batang Tubuh UUD 1945. Seluruh penyataan dalam UUD 1945 dilandasi  oleh  jiwa  dan  semangat  demokrasi.  Penyusunan  naskah  UUD  1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis.
Menurut Hans Kelsen, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan  yang  dimana  pada  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  itu  didasari  atas  hasil kesepakatan  mayoritas  yang  telah  diberikan  secara  bebas  untuk  rakyat dewasa.  Indonesia  menganut  demokrasi  pancasila  yang  artinya  suatu  sistem demokrasi  yang  selalu  terpusat  pada  aspirasi,  kepentingan  dan  dari  suara rakyat  serta  mempunyai  jiwa  dan  dasar  dari  paham  Pancasila  atau  nilai-nilai luhur  dari  Pancasila  yang  dimana  bersumber  pada  setiap  tata  nilai  sosial budaya.
Pendalaman  demokrasi  menurut  Fung  dan  Olin-Wright  (2003)  juga diperlukan  untuk  memenuhi  gagasan  sentral  mengenai  demokrasi  politik  yang meliputi  beberapa  hal  penting,  seperti  pemberian  fasilitas  kepada  masyarakat agar  mereka  terlibat  dalam  politik:  mendorong  terjadinya  konsensus  politik melalui  dialog,  merealisasikan  kebijakan  publik  yang  dapat  menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang sehat, dan memberikan proteksi agar warga  negara  juga  menikmati  kekayaan  negara.  Dengan  demikian  akan memungkinkan  banyak  orang  terlibat  dalam  proses  kebijakan  di  pemerintahan
lokal.  Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pemerintahan  lokal potensi warga tidak hanya dalam keterlibatan di pemilu lokal atau duduknya di parlemen, lebih jauh adalah keterlibatan aktif warganya secara lebih luas. (John Stewar, 1996 : 39).
Munculnya  perhatian  terhadap  transisi  demokrasi  di  daerah  itu  menurut Brian  C  Smith  (1998)  berangkat  dari  suatu  keyakinan  bahwa  demokrasi  di daerah  merupakan  prasyarat  bagi  munculnya  demokrasi  di  tingkat  nasional. Asumsi  ini  berangkat  bahwa  ketika  terdapat  perbaikan  kualitas  demokrasi  di daerah,  secara  otomatis  bisa  diartikan  sebagai  adanya  perbaikan  kualitas demokrasi  di  tingkat  nasional.  Beberapa  alasannya  antara  lain,  demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi  warga  negara  di  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis.  Artinya, terdapat  unsur proximity bahwa  pemerintah  daerah  merupakan  bagian  dari pemerintah  yang  langsung  berinteraksi  dengan  masyarakat  ketika  proses demokratisasi berlangsung. (Kacung Marijan, 2010:170)
Dinamika pemilihan kepala daerah pada 2018 ini masih diwarnai oleh isu yang relatif sama, salah satu yang saat ini muncul di permukaan adalah terkait pemberian “mahar politik” kepada partai politik pengusung calon kepala daerah. Isu  tersebut  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  pemilu  Indonesia  pasca  reformasi, terlebih  saat  ini  partai  cukup  pragmatis  dan  berorientasi  pada  kemenangan calon.  Konsekuensinya  hitungan-hitungan  politik  untuk  memenangkan  calon menjadi  hal  yang  prioritas  terutama  untuk  menyikapi  besarnya  ongkos  politik yang harus dikeluarkan oleh para calon.
Berdasarkan  hal  tersebut,  minimal  terdapat  empat  sumber  pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilkada. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media  elektronik  dan  cetak. Ketiga ,  ongkos  konsultasi  dan  survey  melalui pelbagai  lembaga  konsultan  dan  lembaga  survey. Keempat ,  politik  uang  yang masih  marak  dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  meliputi  “serangan  fajar”, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.
Dalam  mengikuti  kontestasi  politik,  adalah  sebuah  keniscayaan  bagi calon  untuk  mengikuti  seluruh  mekanisme  pemilihan  secara  “demokratis”  baik
mekanisme internal partai maupun mekanisme eksternal sesuai dengan aturan yang  berlaku  dalam  Undang-Undang.  Mekanisme  pemilihan  calon  kepala daerah  di  dalam  partai  ini  yang  seringkali  sulit  diawasi  dan  belum  adanya transparansi  karena  bersifat  internal  atau  sekedar  formalitas  belaka.  Sehingga hal  ini  membuka  peluang  untuk  adanya  transaksi  “jual-beli”  antara  para  elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.
Politik Hukum sebagai salah satu bagian dari ilmu hukum bertugas untuk melihat perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada  agar  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam  kehidupan masyarakat. Dengan objek kajian Politik Hukum adalah Hukum. Oleh karena itu maka penulis deskripsikan artikel mengenai “Mahar” Politik Dalam Pandangan Politik  Hukum  Di  Indonesia,  hal  ini  dilandasi  karena  Indonesia  sedang menghadapi  musim politik di tahun  2019 sehingga tak dipungkiri pelanggaran- pelanggaran terjadi.

## II. PEMBAHASAN

## “Mahar” politik dalam pandangan Politik Hukum di Indonesia.
Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada  di  bangsa  Indonesia.  Sebagai  bentuk  kesungguhan  negara  Indonesia, landasan  tentang  demokrasi  telah  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945 maupun  Batang  Tubuh  UUD  1945.  Seluruh  penyataan  dalam  UUD  1945 dilandasi  oleh  jiwa  dan  semangat  demokrasi.  Penyusunan  naskah  UUD  1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis.
Menurut Hans Kelsen, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan  yang  dimana  pada  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  itu  didasari  atas  hasil kesepakatan  mayoritas  yang  telah  diberikan  secara  bebas  untuk  rakyat dewasa.  Indonesia  menganut  demokrasi  pancasila  yang  artinya  suatu  sistem demokrasi  yang  selalu  terpusat  pada  aspirasi,  kepentingan  dan  dari  suara rakyat  serta  mempunyai  jiwa  dan  dasar  dari  paham  Pancasila  atau  nilai-nilai luhur  dari  Pancasila  yang  dimana  bersumber  pada  setiap  tata  nilai  sosial budaya.
Pendalaman  demokrasi  menurut  Fung  dan  Olin-Wright  (2003)  juga diperlukan  untuk  memenuhi  gagasan  sentral  mengenai  demokrasi  politik  yang
meliputi  beberapa  hal  penting,  seperti  pemberian  fasilitas  kepada  masyarakat agar  mereka  terlibat  dalam  politik,  mendorong  terjadinya  konsensus  politik melalui  dialog,  merealisasikan  kebijakan  publik  yang  dapat  menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang sehat, dan memberikan proteksi agar warga  negara  juga  menikmati  kekayaan  negara.  Dengan  demikian  akan memungkinkan  banyak  orang  terlibat  dalam  proses  kebijakan  di  pemerintahan lokal.  Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pemerintahan  lokal potensi warga tidak hanya dalam keterlibatan di pemilu lokal atau  duduknya di parlemen, lebih jauh adalah keterlibatan aktif warganya secara lebih luas. (John Stewart, 1996 : 39).
Munculnya  perhatian  terhadap  transisi  demokrasi  di  daerah  itu  menurut Brian  C  Smith  (1998)  berangkat  dari  suatu  keyakinan  bahwa  demokrasi  di daerah  merupakan  prasyarat  bagi  munculnya  demokrasi  di  tingkat  nasional. Asumsi  ini  berangkat  bahwa  ketika  terdapat  perbaikan  kualitas  demokrasi  di daerah,  secara  otomatis  bisa  diartikan  sebagai  adanya  perbaikan  kualitas demokrasi  di  tingkat  nasional.  Beberapa  alasannya  antara  lain,  demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi  warga  negara  di  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis.  Artinya, terdapat  unsur proximity bahwa  pemerintah  daerah  merupakan  bagian  dari pemerintah  yang  langsung  berinteraksi  dengan  masyarakat  ketika  proses demokratisasi berlangsung (Kacung Marijan, 2010 : 170).
Konstitusionalitas  pengaturan  pemilu  dan  pemilukada  diatur  dalam  bab dan  pasal  yang  berbeda,  yaitu  pemilu  diatur  dalam  diatur  di  dalam  Bab  VII  B Pemilu  Pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945,  yakni  :  “Pemilihan  umum diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah”,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali.  Sedangkan  pemilukada  diatur  dalam Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal  18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupa ten, dan kota dipilih secara demokratis”. Sedangkan Pasal 22E ayat (5) UUD  1945  dinyatakan:  “Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.”  Jadi,  konstitusi sudah  memisahkan  secara  jelas  antara  pemilu  dan  pilkada.  Penyelenggaraan
pemilihan  umum  ditegaskan  dalam  pasal  22E  ayat  (2)  UUD  1945,  sedangkan pengaturan tentang pilkada diletakkan pada bab yang terpisah, yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Menurut Satjipto Raharjo Politik  Hukum  adalah  aktivitas  untuk  menentukan suatu  pilihan  mengenai  tujuan  dan  cara-cara  yang  hendak  dipakai  untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
Sedangkan menurut Patmo Wahjono Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.
Menurut  L.  J.  Van  Apeldorn  Politik  Hukum  sebagai  politik  perundang- undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.  (pengertian  politik  hukum  terbatas  hanya  pada  hukum tertulis saja).
Menurut Mahfud MD Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut :
1. Bahwa  definisi  atau  pengertian  hukum  juga  bervariasi  namun  dengan meyakini  adanya  persamaan  substansif  antara  berbagai  pengertian  yang ada  atau  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  penciptaan  hukum  yang diperlukan.
2. Pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada,  termasuk  penegasan Bellefroid dalam  bukunya Inleiding Tot de Rechtswetenschap in  Nederland
Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu.
Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dariilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas:
Dogmatika Hukum;
a. Sejarah Hukum;
b. Perbandingan Hukum;
c. Politik Hukum.
Ilmu  Hukum  Umum  Politik  Hukum  bertugas  untuk  meneliti  perubahan- perubahan  mana  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  baru  di  dalam  kehidupan  masyarakat. Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia
ilmu pengetahuan seperti yang telah  diuraikan  maka objek ilmu politik  hukum adalah “hukum“.
Pelanggar    ketentuan    perundang-undangan    tentunya    tidak  dianggap adil    atau    tidak    memenuhi    unsur    keadilan,    karena    telah  melakukan kecurangan,    sehingga  merugikan    banyak    pihak.    Definisi  demikian    sampai pada    taraf  “keadilan”    dalam    pengertian  hukum,  sebagaimana  dikemukakan Hans  Kelsen.  Keadilan  baru  dapat dinilai  dari  aspek  kecocokan  tindakan dengan  hukum  positif,  terutama  kecocokan    dengan    undang-undang  yang berlaku.    Pemilu  dianggap  adil  jika    pelaksanaannya  sesuai    dengan  aturan yang ada (Fahmi, 2016 : 169).  Keberadaan  Mahar  Politik dalam pemilukada akan  menciderai  pesta    demokrasi    yang    sejatinya    ditujukan  untuk menumbuhkan  nilai-nilai    kejujuran,    ketertiban,    dan  keadilan.    Sebagaimana yang    dinyatakan    Wahyu  Nugroho  dalam  jurnal  Konstitusi  (Nugroho,  2016: 483).
Pemilu  dan    pemilukada  belum    dimaknai    secara  lebih  komprehensif sebagai  cara    yang  berbudaya  untuk    menumbuhkan    nilai-nilai    kejujuran, ketertiban,    dan    keadilan,    tetapi    lebih  mengedepankan    keinginan    untuk menang dengan  segala  cara,  sekalipun melanggar  norma hukum yang telah ditetapkan. Padahal, jika pemilu dan pemilukada sebagai proses pembudayaan, maka  ia  tidak  menghendaki  kekerasan,  intimidasi,  dan  ketidakjujuran.
Salah  satu  pelangggaran  yang  terjadi  dalam  pemilu  dan  pilkada  adalah lahirnya  Mahar    politik.  Mahar  politik    seakan    menjadi    hal  yang    lumrah, karena    dianggap    sebagai  ongkos    perahu  yang    dalihnya  nanti    dijadikan sebagai    dana    pembiayaan    untuk    menjalankan    roda  kendaraan    partai. Layar    perahu    kapal    parpol    dipastikan    tidak    akan  terkembang,  dan    kapal parpol tidak akan  berlayar  untuk  membawa  diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
Menurut  M.  Imam  Nasef,  Pengamat  Hukum  Tata  Negara  SIGMA,  pengertian Mahar  Politik  Hukum  terbagi  dua,  yaitu  : Pertama ,  suatu  imbalan  khususnya dalam bentuk uang yang diberikan seorang calon kepada partai politik tertentu, dengan  maksud  agar  parpol  tersebut  mencalonkan  yang  bersangkutan  dalam Pilkada."Praktik  semacam  ini  sering  diistilahkan  dengan  'jual-beli  perahu', Kedua yakni mengacu pada sejumlah uang yang dipersiapkan untuk membantu biaya operasional keikutsertaan calon tertentu dalam suatu kontestasi Pilkada.
Sedangkan  menurut  Suhud  Alynudin,  Mahar  Politik  merupakan  sebuah konsekuensi  dari  sistem  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia,  yaitu  setiap  warga negara  dapat  memilih  langsung  pemimpinnya.  Akibat  dari  sistem  itu,  muncul biaya untuk membayar  ongkos  kampanye  dan  saksi  pada  pemungutan suara. Namun banyak kalangan tampak lebih mempresepsikan soal mahar dengan  praktik ”jual beli” dukungan  (juga  dalam pileg  dan  pilpres)  dengan parpol”.
Istilah  Mahar  dalam  percaturan  politik  dipandang  negatif,  praktik mahar politik  mencerminkan  terjadinya  pergeseran  arti  istilah  atau  konsep mahar  (bahasa  Arab mahr ,  bahasa  Inggris dowry )  dalam  wacana  publik Indonesia.
Istilah mahar politik dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir,  dipahami  publik  sebagai  transaksi  di  bawah  tangan  atau illicit  deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang  diperebutkan (elected  office) dalam  pemilu/  pilkada  dengan  parpol yangmenjadi kendaraan politiknya.
Pada  dasarnya,  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun 2015    tentang    Pemilihan    Gubernur,  Bupati  dan    Walikota    telah    tegas melarang adanya  mahar  politik.  Undang-undang  ini  pun memberikan  sanksi tegas  bagi  pelaku  pemberi  atau  penerima    uang  mahar.    Dalam    Pasal    47 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  8  Tahun 2015 tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan    Walikota,  disebutkan  adanya  tiga    bentuk  sanksi    bagi pelanggarnya dengan langkah :
Pertama;  jika  terbukti  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap, maka parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode    berikutnya  di  daerah  yang  sama.    Kedua;  terhadap  pelaku pembayaran  mahar  politik  tersebut,  Komisi  Pemilihan  Umum  (selanjutnya disingkat  KPU)  dapat    membatalkan    penetapan  dirinya  sebagai  calon  kepala daerah.  Ketiga;    parpol    atau    gabungan    parpol    yang    terbukti    menerima imbalan  atau  mahar  akan  didenda  10 kali lipat dari nilai yang diterima.
Pemilu  dan  pemilukada  adalah  cara  menjinakkan  kekerasan  sekalipun untuk menang sebagai pemimpin. Hal ini menggantikan cara-cara pertumpahan darah seperti  yang  dilakukan raja- raja terdahulu dalam perebutan kekuasaan.”
Faktanya  ternyata  berkata  lain,  perilaku  mahar  politik  masih  menyeruak    di mana-mana.
Dengan    berlandaskan    pada    tradisi  yang  berpondasi  pada  akar transaksional  tersebut  hampir  dipastikan    calon  kepala    daerah    ketika  terpilih nanti  tidak  akan  mementingkan  masyarakat  yang  sudah  memilihnya, sebaliknya,  mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang  yang  sudah dikeluarkannya lewat berbagai cara, termasuk dengan  cara korupsi. Seolah ancaman inilah yang saat ini mendominasi. Saat uang menjadi penentu utama dalam prosesi pergantian pemimpin negeri.
Persoalan  mahar  politik  merupakan  salah  satu  yang  membuat  proses pencalonan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  banyak  partai  yang mengambil injury  time untuk  mendaftar  ke  KPU  yang  sebenarnya  menyiratkan adanya  tarik  menarik  seberapa  besar  “mahar”  yang  dikeluarkan  dan  bahkan ada  calon  yang  batal  dicalonkan  di  detik-detik  terakhir.  Hal  ini  menjadi momentum  yang  penting  untuk  melihat  bahwa  ada  persoalan  serius  dalam mekanisme pemilu yang membuat tarik menarik politik menguat yang ujungnya bisa menghadirkan praktik yang koruptif.
Esensi  dan  tujuan  mahar  politik  sebetulnya  sama  dengan  politik  uang. Mahar  politik  ditujukan  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  partai  politik untuk mencalonkan  diri,  sedangkan  politik  uang  dimaksudkan  untuk  memperoleh dukungan  dari  pemilih.  Selain  berimplikasi  terhadap  tingginya  biaya  politik, mahar politik akan menghasilkan pemimpin yang tersandera oleh kepentingan segelintir  elite.  Karena  itu,  penting  untuk  mengawasi  dan  memastikan penegakan hukum terhadap pemberi dan penerima mahar politik.
Ada perbedaan mendasar mengenai pengaturan yang melarang mahar politik  dalam  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  dan Undang-Undang Pemilihan Umum  (Pemilu).  Perbedaan  tersebut  menyangkut hal-hal  pokok  yang  seharusnya  diperlakukan  sama  karena  berada  di  dalam satu sistem pemilihan umum. Setidaknya ada dua aspek yang perlu dicermati. Pertama , dalam Undang-Undang Pilkada, sanksi yang diberikan tidak sebatas sanksi  pidana  (penjara/denda),  tapi  juga  administratif.  Pelanggar  dilarang mengajukan  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  untuk  periode berikutnya.  Sanksi  lain  adalah  pembatalan  atas  penetapan  pasangan  calon, calon terpilih,  dan kepala  daerah  yang  telah  dilantik.  Adapun  dalam  Undang-
Undang  Pemilu,  sanksi  hanya  sebatas  pelarangan  terhadap  partai  politik untuk  mengajukan  calon  presiden/wakil  presiden  pada  periode  berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan soal pembatalan pasangan calon, calon terpilih, atau pemberhentian presiden dan wakil presiden yang telah dilantik.
Kedua ,  presiden  dan  parlemen  lalai  mengatur  bagaimana  memproses hukum  pidana  terhadap  pemberi  dan  penerima  mahar  politik  dalam  Undang- Undang  Pemilu.  Bab  tentang  ketentuan  pidana  di  aturan  itu  tidak menyebutkan soal ancaman pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik.
Ketika  terjadi  praktik  mahar  politik,  ada  dua  langkah  lain  yang  bisa dilakukan. Pertama, mahar  politik  itu  akan  dilihat  sebagai  sumbangan perorangan/badan  usaha  terhadap  partai  politik.  Jika  sumbangan  tersebut melebihi  batas  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang,  ada  ancaman pidana,  baik  terhadap  penerima  maupun  pemberi,  berupa  hukuman  penjara, denda, dan penyitaan sumbangan tersebut. Kedua , jika mahar politik tersebut kemudian  ditujukan  sebagai  dana  kampanye,  perlu  dilihat  apakah  jumlahnya melebihi  ketentuan  atau  tidak.  Selain  itu,  perlu  ditelusuri  apakah  pengakuan tentang  kesepakatan  dana  kampanye  tersebut  kemudian  dilaporkan  sebagai bagian  dari  laporan  dana  kampanye.  Jika  nanti  muncul  fakta  bahwa  mahar politik  itu  tidak  pernah  ada  dalam  laporan  dana  kampanye,  hal  tersebut  bisa saja  dikategorikan  sebagai  perbuatan  memberikan  keterangan  tidak  benar yang dapat berimplikasi secara hukum pidana.
Pemilu  dan  pemilukada  sebagai  salah  satu  bentuk  nyata  perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan  proses  kematangan  berdemokrasi.  Walaupun  demikian, implmentasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra  pemilu  dan  pemilukada  itu  sendiri,  seperti money  politics, ketidaknetralan aparatur  penyelenggara,  kecurangan  berupa  pelanggaran  kampanye  dan penggelembungan  suara,  serta  penyampaian  pesan-pesan  politik  yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.  Pada  segi  lain,  ketidaksiapandan  ketidakdewasaan  para  kandidat dan  pendukungnya  untuk  mensyukuri  kemenangan  dan  menerima  kekalahan yang  sering  diwujudkan  dalam  bentuk  aksi-aksi  yang  menghalalkan  segala cara,  telah  memicu  konflik  dan  anarkisme  massa  di  berbagai  daerah.  (Djoko Suyanto, 2012 : 23).
Politik  hukum  pemilu  dan  pemilukada  mengalami  perubahan  terus- menerus  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  relevansi  dalam  praktik ketatanegaraan  atau  budaya  berdemokrasi  serta  perubahan  pemikiran  hukum dan  politik  baik  eksekutif,  legislator  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Melalui pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  serta  pemilihan  kepala  daerah,  setidak- tidaknya  terdapat  empat  pihak  yang  mempengaruhi  adanya  perubahan  politik hukum  pemilu  dan  pemilukada  yang  pernah  dialami  di  Indonesia,  yakni: Pertama, DPR  dalam  hal  mengajukan  usulan  dan  membahas  revisi  undang- undang  pemilu/pilkada; kedua ,  Presiden  dalam  hal  mengajukan  usulan  revisi Undang-Undang  atau  mengajukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (Perppu); ketiga, Mahkamah Konstitusi, dalam hal menguji UU/Perppu terhadap  UUD  1945  dan  menyelesaikan  sengketa  pemilu/pemilukada;  dan keempat , Komisi Pemilihan Umum, melalui Peraturan KPU terkait pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilu dan pilkada.

## III. KESIMPULAN
Mahar Politik merujuk kepada transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan  pemberian  dana  dalam  jumlah  besar  dari  calon  untuk  jabatan  yang diperebutkan (elected  office) dalam  pemilu/pilkada  dengan  parpol  yangmenjadi kendaraan politiknya, dan juga antar partai untuk membentuk koalisi lazim terjadi dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Namun, hal itu sulit dibuktikan.
Mahar  politik  merupakan  pelanggaran  dalam  Undang-Undang  Pilkada, seharusnya  proses  pencalonan  itu  terjadi  melalui  kesepakatan  antara  partai  politik dan kandidat yang akan diusung, Kesepakatan itu bisa berupa kesamaan visi antara pengurus parpol dan kandidat. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2015  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Politik  hukum  pemilu  dan  pemilukada  mengalami  perubahan  terus-menerus seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  relevansi  dalam  praktik  ketatanegaraan atau  budaya  berdemokrasi  serta  perubahan  pemikiran  hukum  dan  politik  baik eksekutif, legislator maupun masyarakat pada umumnya. Melalui pengalaman pemilu presiden  dan  wakil  presiden,  pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD, serta  pemilihan  kepala  daerah,  setidak-tidaknya  terdapat  empat  pihak  yang
mempengaruhi  adanya  perubahan  politik  hukum  pemilu  dan  pemilukada  yang pernah dialami di Indonesia, yakni pertama, DPR dalam hal mengajukan usulan dan membahas  revisi  undang-undang  pemilu/pilkada; kedua ,  Presiden  dalam  hal mengajukan  usulan  revisi  Undang-Undang  atau  mengajukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu); ketiga ,  Mahkamah  Konstitusi,  dalam  hal menguji UU/Perppu terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu/pemilukada;  dan keempat, Komisi  Pemilihan  Umum,  melalui  Peraturan  KPU terkait pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilu dan pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly, Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sinar  Grafika. Jakarta, 2010.
Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik , Alfabeta, Bandung, 2012.
Fadjar, A. Mukthie, Tipe Negara Hukum , Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta, 1999
________, Politik Hukum di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke- 5, 2012.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta 1999.
Mind  Community  (GMC),  Green, Teori  dan  Politik  Hukum  Tata  Negara ,Total  Media, Yogyakarta, 2009.
Muliadi, Ahmad, Politik Hukum , Akademia Permata, Padang, 2013.
Ramses M., Andy. Dkk, Editor, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernut, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.