## PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI oleh: Supriyadi
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap whistleblower secara  komprehensif  seharusnya berlaku  baik  pada  semua  tahap  peradilan  (mulai  dari  tahap  pelaporan, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  persidangan)  maupun setelah  proses  peradilan  selesai.  Hal  ini  disebabkan  terkadang  dalam  kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi whistleblower akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.  Munculnya dendam kesumat  terdakwa  atau  terpidana  yang  telah  dilaporkan  tindak  pidananya,  relatif dimungkinkan  memunculkan  ketidaknyamanan  dan  membuat  bahaya  bagi kehidupan whistleblower yang terkait. Kata kunci: whistleblower, korupsi, penanggulangan

## Abstract
C omprehensive legal protection against whistleblowers should apply to all stages of  the  judiciary  (starting  from  the  reporting,  investigation,  investigation, prosecution, and examination phases) and after the judicial process is complete. This is because sometimes in certain conditions for a particular crime, the threat and  terror  of  the  whistleblower  will  continue  to  follow  after  the  criminal  justice process  is  complete.  The  emergence  of  revenge  from  the  defendant  or  convicted person  who  has  been  reported  as  a  criminal  act,  is  relatively  possible  to  cause discomfort and create a danger to the life of the related whistleblower. Keywords: whistleblower, corruption, countermeasures

## PENDAHULUAN
Hukum  dibangun  dan  diciptakan  oleh  manusia  atau  negara  dalam masyarakat,  pasti  mempunyai  tujuan  tertentu  sebagai  dasar  filosofis pembentukannya.  Begitu  juga  dengan  hukum  untuk  melindungi Whistleblower, sebenarnya  begitu  banyak  dasar  filosofis  dan  juga  mengingat  begitu  banyak  hal yang  menuntut  pembentukan  undang-undang  untuk  memberikan  perlindungan bagi Whistleblower .  Urgensi  Whistleblower  untuk  menuntut  keberhasilah  dalam suatu  proses  peradilan  pidana  sangat  bergantung  pada  alat  bukti  yang  berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat akibat tidak adanya saksi yang  mendukung  tugas  penegak  hukum.  Padahal  adanya  saksi  dan  korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus- kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi
an  korban  yang  takut  memnerikan  kesaksisan  kepada  penegak  hukum  karena mendapat ancaman dari pihak tertentu 1 .
Dalam  banyak  kasus,  pelapor  tidak  dapat  diketagorikan  sebagai  saksi (mendengar  dan  mengalami  sendiri)  namun  laporannya  sangat  bermanfaat  untuk mengungkap  kejahatan.  Dalam  konteks  mafia  dalam  sistem  peradilan  ( Mafia  in the  judiciary  system )  atau  mafia  hukum  pengungkapan  suatu  kejahatan  yang terorganisir  atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  “orang  dalam”  yang  turut  serta dalam kejahatan tersebut 2 . Dan  terkhusus  untuk Whistleblower yang  melaporkan  tindak  pidana korupsi, dimana dapat  diketahui bersama bahwa  yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi  adalah  mereka  orang-orang  besar.  Dan  apabila  ada  yang  melaporkan perbuatan pidana mereka, maka bagi sang pelapor akan sangat besar resikonya.
Sehingga  memang  benar-benar  diperlukan  kekebalan  dan  dukungan hukum  bagi  para  pengungkap  fakta  ini  terkhususnya  kasus-kasus  karupsi. Beberapa contoh kasus yang terjadi whistle blower yang terjadi antara lain
Kasus Pertama  yang sudah pernah  terjadi pada Susno Duaji, niat baiknya untuk  melaporkan  kecurangan  dan  tindak  pidana  suap  di  Kepolisian  RI,  malah dibalas dengan  menjadikan dia sebagai tersangka pada kasus lain. Dan akhirnya, bukan  menyelesaikan  laporannya,  malah  ia  yang  terlebih  dahuli  yang  diproses. Contoh  diatas  menunjukkan  adanya  hal  yang  besar  yang  harus  dihadapi  oleh pengungkap fakta yaitu menghadapi ketidakpastian dan resiko dari pengungkapan informasi tentang dugaan kejahatan.
Kasus  Kedua  adalah  Stanley  Ering,  ia  di  penjara  karena  mengadukan dugaan korupsi di kasus Universitas Negeri Manado (unima) ke kejaksan Tinggi Sulawesi  Utara  dan  KPK  pada  tahun  2011.  Ia  membuka  kasus  dugaan  korupsi yang  dilakukan  Philotus  (Rektor  Unima).  Philotus  kemudian  melaporkan  balik Stanley  ke  Polda  Sulut  pada  17  februari  2011  dan  kemudian  di  dakwa  dengan pasal  311  KUHP.  Pada  Tanggal  8  Maret  2012  ia  di  putus  bersalah  dan  Pada Tanggal  23  Juli  2013  Hakim  Kasasi  tetap  menghukum  Stanley  5  Bulan  penjara. Saat  ini  ia  sedang  menunggu  perintah  eksekusi  penjara  dan  kembali  di  tuduh melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE.
Kasus  Ketiga  adalah  Daud  Ndakularak  seorang  pelapor  Korupsi  asal Waingapu,  NTT.  Daud  Ndakularak,  sejak  tahun  2010  berdasarkan  keputusan LPSK  No:R-182/I.4/LPSK/03/2010  merupakan  terlindung  dalam  posisinya sebagai pelapor tindak pidana kasus Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Ia adalah pelapor yang beritikad baik  dalam perkara tindak  pidana  pengelolaan  dana  kas  APBD  Kabupaten  Sumba  Timur  TA  2005- 2006  yang  proses  penyidikannya  telah  ditangani  oleh  kepolisian  Resor  Sumba
1 Dikutip  Siswanto  Sunarso  dari  pendapat  Ahcmad  Santoso,  “Perlindungan  Pemukul Kentongan  ( Whistleblower ),  Urgensi  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006” pada
FGD  dan  Kolsultasi  Daerah,  Revisi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Makasar, 28 September 2010.
2 Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Sinar  Grafika,  Jakarta Timur, 2012, hal. 221
Timur  dan  telah  di  putus  oleh  Pengadilan  Tipikor  Kupang.  Namun  naas,  karena statusnya  sebagai  pelapor  Korupsi,  saudara  Daud  Ndakularak  mendapatkan serangan pembalasan. Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia  dijadikan  tersangka  Saat  ini  Daud  sudah  ditahan  di  Kupang  sejak  14  Agustus 2017
Kasur  Keempat  terjadi  pada  tahun  2016  yang  di  lansir  oleh Institute  for Criminal Justice Reform , kasus ancaman whistle blower , dimana 10 orang pelapor kasus  Bupati  Tanggamus  Bambang  Kurniawan  yang  melaporkan  dugaan  suap kepada  anggota  DPRD  Kabupaten  Tanggamus  terkait  dengan  pengesahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  anggaran  2016 mengalami serangan balik/ intimidasi yaitu diancam secara fisik, ancaman psikis, dan  ancaman  administrasi  berupa  peringatan  adanya  Pergantian  Antar  Waktu sebagai anggota DPRD, hingga ancaman karir terhada keluarga para pelapor yang menjadi PNS di Pemkab Tanggamus.
Kasus Kelima Pelapor kasus pengaturan skor untuk tersangka Priyatno dan Anik,  Laksmi  Indrayani  mengaku  sering  mendapat  teror  dan  intimidasi  atas laporannya.  Kendati  demikian,  ia  tidak  menjelaskan  darimana  datangnya  teror tersebut.  Oleh  karena  itu,  dia  bersama  kuasa  hukumnya  akan  mengadukan tindakan  tersebut  ke  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  untuk menjadi whistle blower.
Hal dasar yang harus dipahami bersama adalah mengapa para pengungkap fakta  ini  perlu  diberi  perlindungan 3 ,  tentunya  karena  ada  ancaman 4 .  Dan perlindungan seperti apa yang diberikan oleh hukum dan siapa yang memberikan perlindungan  tersebut.  Perlindungan  terhadap  saksi  dan/atau  korban  menurut Undang-Undang  LPSK  diberikan  kepada  saksi  dan/atau  korban  dalam  semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik maupun psikis 5 .
Berdasarkan  aturan  itu,  maka  perlindungan  tersebut  dilaksanakan  pada tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  kepolisian  RI,  tahap  penuntutan  oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana 6 .
3 Dalam Pasal  1 angka 8 dijelaskan  bahwa Perlindungan adalah  segala upaya pemenuhan hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban yang wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang.
4 Pengertian  Ancaman  diatur  dalam  Pasal  1  angka  6  yang  menjelaskan  bahwa  Ancaman adalah  segala  bentuk  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat,  baik  langsung  maupun  tidak langsung sehingga  Saksi  dan/atau  korban  merasa  takut  atau  dipaksa  untuk  melakukan  sesuatu  hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5 Dan dalam Pasal 8 Undang-Undang LPSK dikatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau  korban  diberikan  sejak  tahap  penyelidikan  dimulai  dan  berakhir.  Dan  dalam keadaan tertentu perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.
6 Siswanto Sunarso, Op.cit , hal. 244

## METODE PENELITIAN
Penulisan  karya  ilmiah  ini  ini,  penulis  menggunakan  jenis penelitian bersifat deskriptif .  Suatu  penelitian  deskriptif,  sebagaimana  ditulis  oleh  Soerjono Soekanto 7 dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Berdasar pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang eksistensi Perlindungan  Hukum Whistleblower Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hukum Indonesia ini juga menggunakan pendekatan yang  bersifat  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 8 Penelitian  ini  sebatas  mengkaji  dari  literatur  tentang  aspek  mendasar  yang mendasari  tentang  eksistensi  Perlindungan  Hukum Whistleblower Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam kajian hukum Indonesia.
Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  adalah suatu  penelitian  yang  aktifitasnya  secara  operasional  dilakukan  di  perpustakaan yang  mengkoleksi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sedangkan berkaitan dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini dikatagorikan  sebagai  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  bisa  juga  disebut dengan  penelitian  hukum  kepustakaan,  maka  untuk  memperoleh  data,  penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  relevan  denganya  yaitu  dengan teknik  studi  kepustakaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  studi  kepustakaan adalah metode pencarian data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori- teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainya.

## PEMBAHASAN
Dan untuk para pengungkap fakta terkhususnya mereka yang mengungkap kasus  harus mendapat perhatian khusus. Karena melihat kasus-kasus di Indonesia bisa sama-sama disaksikan bagaimana serangan balik dan ancaman yang diterima para  pengungkap  fakta  tersebut.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang- undangan  berdasarkan  kepastian  hukum.secara  umum  makna  atau  pengertian perlindungan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda,  diantaranya:  menurut  Pasal  1  PP  Nomor  2  Tahun  2002  menyatakan bahwa, 9 “perlindungan  adalah  suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan oleh  aparat  penegak  hukum  atau  aparat  keamanan  untuk  memberikan  rasa  aman baik  secara  fisik  maupun  mental,  yang  diberikan  pada  korban  dan  saksi,  dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan/atau  pemeriksaan  di  sidang pengadilan”.  Sedangkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  2003
7 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hal.  9.
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), 2003), hal. 13-14.
9 Lilik  Mulyadi, Perlindungan  Hukum  Whistleblower  &  Justice  Collaborator  dalam  Upaya Penanggulangan Organizd Crime , (Bandung: Alumni, 2015). hlm 99
menyebutkan  bahwa, 10 “perlindungan  adalah  jaminan  rasa  aman  yang  diberikan oleh negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.
Perlindungan  hukum  terhadap Whistleblower secara  komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  persidangan)  maupun setelah  proses  peradilan  selesai.  Hal  ini  disebabkan  terkadang  dalam  kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi Whistleblower akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.  Munculnya dendam kesumat  terdakwa  atau  terpidana  yang  telah  dilaporkan  tindak  pidananya,  relatif dimungkinkan  memunculkan  ketidaknyamanan  dan  membuat  bahaya  bagi kehidupan Whistleblower yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan  tidak  hanya  kepada Whistleblower akan  tetapi  juga  diberikan  kepada keluarganya,  karena  keamanan  dan  kenyamanan  keluarga  mereka  juga  akan berpengaruh  langsung  bagi  ketenangan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai pengungkap fakta.
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa: “perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai  sampai  berakhir.”  Dimana  dalam  pasal  ini  diberikan  ketegasan  bahwa setiap  aparat  penegak  hukum  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan kepada saksi dan/atau korban.
Dalam  implementasi  di  lapangan  khususnya  dalam  kegiatan  penyidikan dan  penyelidikan,  menunjukkan  kendala  tertentu,  yakni  penegak  hukum  dalam mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana  sering  mengalami  kesulitan  karena  tidak  dapat menghadirkan  saksi  dan/atau  korban,  disebabkan  adanya  ancaman,  baik  fisik maupun  psikis  dari  pihak  tertentu 11 .  Berdasarkan  hal  ini  juga  penting  adanya undang-undang  yang  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  di  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Jaminan  perlindungan  kepada  saksi  (baik  sebagai  saksi  sebagai  korban maupun  saksi  bukan  sebagai  korban)  sebagai  bagian  dari  warga  negara  waji  b diberikan  oleh  negara  dalam  proses  penegakan  hukum.  Pasal  9  Kovenan Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  tahun  1966  mengajukan  hak  atas kebebasan  dan  keamanan  seseorang.  Hak  ini  diperkuat  oleh  pasal  3  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (bersama dengan hak atas hidup) pasal 5 Konvensi Eropa dan pasal 7 Konvensi Amerika.
Istilah “hak atas kebebasan” yang dalam kata-kata lain seperti “kebebasan untuk  kebebasan”,  terdengar  seperti  slogan  abstrak.  Tetapi  istilah  ini mengimplikasikan kebebasan fisik   meliputi kebebasan yang benar-benar konkret dan  khusus  dari  penangkapan  dan  penahanan  yang  sewenang-wenang,  hak  yang sama  kritisnya  dengan  sesuatu  yang  biasa  dipermalukan  di  zaman  sekarang. Setiap  masyarakat  menggunakan  hukum  dan  lembaga-lembaga  pidana  untuk
10 Ibid
11 Siswanto Sunarso, Op.cit , hal. 240
mempertahankan  ketertiban  dan  keadilan  maupun  untuk  melindungi  hak  dari gangguan  lain.
Prosedur  dan  sanksi  proses  pidana,  meski  demikian,  memperkokoh kebebasan  individu  yang  dituduh  dan  dihukum  karena  melaku  kan  kejahatan. Invasi  terhadap  kebebasan  semacam  itu  dibenarkan  bila  diperlukan  untuk melindungi  masyarakat  tetapi  hanya  bila  dan  pada  taraf  yang  sunguh-sungguh diperlukan.  Bagaimanapun,  proses  pidana  merupakan  ancaman  paling  besar terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan.
Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  merupakan  salah  satu  tonggak dari  hak  asasi  manusia  dan  memiliki  posisi  penting  bagi  berbagai  jenis  hak  dan kebebasan  lainnya.  Untuk  hal  itulah  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) mengesahkan sebuah Kovenan khusus mengenai ini  dalam Konfrensi  Kebebasan Informasi  di  Jenewa  1948.  Pembuatan  formulasi  dari  pasal  yang  memuat kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  itu  melibatkan  proses  pengumpulan  semua  formulasi  yang  ada  dalam konstitusi  konstitusi  nasional  seperti  layaknya  rancangan-rancangan  yang dipersiapkan  oleh  asosiasi-asosiasi  dan  organisasi-organisasi  umum,  privat  dan ilmiah; abstraksi dari semua elemen elemen itu tidak hanya terlihat penting dalam sebuah  instrument  dunia  tetapi  kelihatannya  juga  dapat  diterima  secara menyeluruh. 12 Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  pelapor  dalam  tindak pidana korupsi berbeda dengan pelapor dalam tindak pidana umum 13 .
Untuk  tindak  pidana  korupsi  diberikan  kewenangan  satu  badan  yang menerima  informasi  secara  khusus  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 dalam Pasal 41 ayat (3) diatur mengenai  serta masyarakat untuk secara aktif memberkan  laporan  atau  informasi  atau  pemberitahuan  kepada  aparat  penegak hukum  akan,  sedang  atau  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  korupsi.  Secara fungsional  masyarakat  ditingkatkan  perannya  guna  didistribusikan  hak  dan tanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Sebagai  apresiasi  pemerintah  terhadap  pelibatan  masyarakat  yang berperan  sebagai  pelapor  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupi  diberi  penghargaan.  Pelibatan  masyarakat  sebagai  pelapor  ini,secara normatif  diatur  secara  terperinci  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  31
12
Rani  A,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Pengungkap  Fakta  ( Whistleblower ) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Tesis , Pasca Sarjana Program Magister Universitas Sumatera Utara, 2012.
13 Pasal  3  ayat  (1)  PP  Nomor  71 Tahun  2000  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan
pelapor  adalah  orang  yang  memberi  suatu  informasi  kepada  penegak  hukum  atau  KPK mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi, bukan pelapor sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP.
Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang  menyebutkan bahwa 14 :
(1)   Masyarakat  dapat  berperan  serta  membantu  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
(2) Peran serta dapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a.  Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b.  Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, mempeoleh dan memberikan informasi adanya dugaann telah terjadi tindak pidana  korupsi  kepada  penegak  hukum  yang  menangani perkara tindak pidana korupsi;
c.  Hak  menyampaikan  saran  dan  pendapat  secara  bertanggung jawab  kepada  penegak  hukum  yang  mengani  perkara  tindak pidana korupsi;
d.  Hak  untuk  memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  tentang laporannya  yang  diberikan  kepada  penegak  hukum  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e.  Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1)  Melaksanakan  haknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf
a,b, dan c;
2)  Diminta  hadir  dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan  di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3)  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) mempunyai  tanggung  jaab  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 4)  Hak  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam dalam ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada  asas-asas  atau  ketentuan  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  dan  dengan menaati norma agama dan norma lainnya; 5)  Ketentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  peran  serta masyarkat  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Selain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001,  Pelapor  tindak  pidana  korupsi  juga  diatur  dalam UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak pidana  Korupsi,  sebagaimana  dalam  Pasal  15  huruf  (a)  yang  berbunyi:
14 Lilik  Mulyadi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistleblower.…,  Op.cit, hal. 59-60
“memberikan  perlindungan  terhadap  saksi  atau  pelapor  yang  menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak  korupsi” 15 .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Lilik Mulyadi, 2015, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organizd Crime , Alumni, Bandung. Nurul Ghufron, Whistleblower Dalam Dalam Sistem Peradilan Pidana , Surabaya: Pustaka Raja
Siswanto  Sunarso,  2012, Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta: Sinar Grafika,

## Tesis dan Makalah
Bahri  Yamin,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Whistleblower dalam  Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
Junimart  Girsang,  Seminar  yang  diselenggarakan  oleh  LPSK  “Sinergitas Penanganan  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  dalam  Pengungkapan Tindak  Pidana”  di  Hotel  Grand  Aston  Medan  Sumatera  Utara,  Rabu  16 Maret 2016
Rani  A,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Saksi  Pengungkap  Fakta  ( Whistleblower ) Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban”, Tesis ,  Pasca  Sarjana  Program  Magister Universitas Sumatera Utara, 2012.
Teguh  Soedarsono,  “Forum  Sosialisasi  LPSK  (Perlindungan  Korban  dan  Saksi Meretaskan  Kebenaran  dan  Keadilan  dalam  Proses  Peradilan  Pidana) ”,
Medan, Seminar, 10 Maret 2016.
15 Dalam  penjelasan  Pasal  ini  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan memberikan perlindungan,  dalam  ketentuan  ini  melingkupi  juga  pemberian  jaminan  keamanan  dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor ataun melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.