ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia

## Roberto G. M. Pasaribu; Mulyadi; G. Ambar Wulan
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Global dan Stratejik, UI E-mail : berto_cyber@yahoo.com

## Abstract
The development of technology is not only in the form of having a positive impact in Indonesia, but also has a negative impact, namely the emergence of various types of violations and even a crime, namely the Hate Speech. Hate Speech (Hate Speech) Crimes are regulated in Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research uses a qualitative-descriptive approach. Research results Prevention of hate speech (Hate Speech) crime prevention efforts in Indonesia can be done in a way, Prevent hate speech crime acts by providing counseling or outreach to the general public regarding information on the impact of electronic media if not used wisely, ethics using media social by providing legal knowledge about the ITE Law.
Keywords: Prevention, Hate Speech, Hate Crimes

## Abstrak
Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif di Indonesia, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yaitu Ujaran Kebencian ( Hate Speech ). Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech ) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif . Hasil penelitian Upaya pencegahan kejahatan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) di Indonesia dapat dilakukan dengan cara, Upaya pencegahan terjadinya kejahtan ujaran kebencian ( hate speech ) dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.
Kata Kunci : Pencegahan, Ujaran Kebencian, Kejahatan Kebencian

## Pendahuluan
Permasalahan mengenai kebebasan berpendapat ( freedom of speech ) dan peraturan soal berpendapat ( regulation of speech ) memang tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara-negara yang menganut freedom of speech dan memiliki corak masyarakat yang majemuk juga sejak dulu memiliki permasalahan yang sama. Di Negara itu, polemik akan bagaimana pengaturan hate speech yang tepat sudah lama dan biasa terjadi. Polemik soal hate speech selalu terkait dengan ketergantungan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nilai-nilai kesetaraan ( equal protection values ). Kebebasan berpendapat memerlukan masyarakat yang mana dari hal itu memungkinkan dilakukan komunikasi. Sementara itu, masyarakat membutuhkan kebebasan berpendapat karena hal itu bisa memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan masyarakat. Meski pada kenyataannya, kebebasan berpendapat yang berlebihan dan tak terkontrol dapat berakibat buruk pada kelompok minoritas. Namun kebebasan berpendapat masyarakat juga tidak bisa terlalu dibatasai karena hal itu dapat “membekukan” perubahan sosial.
Polemik semacam itu sudah biasa menjadi wacana publik di negara seperti Amerika, negara- negara di Eropa, dan negara lain yang mengadopsi konsep freedom of speech . Keberadaan polemik seperti itu dibutuhkan untuk menjadi wacana publik agar masyarakat terdorong untuk membuat pengaturan mengenai fenomena ujaran kebencian ( hate speech) yang tepat dan dapat melindungi kelompok minoritas. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat cepat, mudah dan canggih, bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi seluruh masyarakat dunia pada zaman ini, disisi lain perkembangan teknologi tersebut membawa dampak negatif yang cukup besar. Penyebaran ujaran kebencian ( hate speech) di berbagai media sosial maupun media streaming menjadikan akses terhadap informasi sangat mudah, sehingga memantik berbagai peristiwa kekerasan yang dilatarbelakangi oleh informasi yang bermuatan ujaran kebencian, yang terkadang masih dipertanyakan kebenarannya. Kemudian dalam perkembangannya hate speech menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang biasa disebut sebagai hate crime.
Menurut James B. Jacobs terminologi hate crimes pertama kali dipopulerkan oleh tiga anggota parlemen Amerika Serikat, John Conyer, Barbara Connelly dan Mario Biaggi pada tahun 1985, ketika mereka mengusulkan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan nama Hate Crimes Statistic Act (HCSA). Rancangan Undang-Undang tersebut diperlukan Departemen Kehakiman untuk mengumpulkan dan mengumumkan data angka statistik kejahatan yang dilatarbelakangi oleh motivasi ras, agama, dan prasangka etnis (Jacob dan Potter, 1998: 4). Sejak itu, istilah hate crimes berkembang terus dan sering digunakan dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah.
Beberapa hasil penelitian di Amerika Serikat dengan berbagai pendekatan, menggambarkan fenomena hate crime dengan beberapa perspektif. Misalnya Lyons (2008), dengan menggunakan konsep racial threats, macro structural opportunities dan community identity, ia berusaha menjelaskan penyebaran kasus hate crimes. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan teknik analisanya dengan metode negative binomial models controlling for spatial dependence terhadap enam tahun data statistik kepolisian dan dua dekade hasil sensus. Hasilnya Lyons dapat menyimpulkan bahwa komposisi rasial, in-migration dan identitas komunitas, berpengaruh pada penyebaran kasus hate crimes. Terdapat perbedaan pola antara anti-black hate crimes dan anti-white hate crimes dalam
komunitas-komunitas yang terdapat di Chicago. Anti-black hate crimes merupakan gejala umum yang terjadi dalam komunitas kulit putih yang homogen, dengan identitas komunitas yang kuat dan sedang terjadi migrasi orang kulit hitam ke dalam komunitas tersebut. Sementara anti-white hate crimes justru kebanyakan terjadi dalam masyarakat dengan komposisi ras yang cenderung berimbang.
Contoh perkara lain yang  terjadi di jerman, Julius Streicher lahir tahun 1885. Pada tahun 1923 sampai 1945 ia bekerja sebagai propagandis Nazi. Ia menerbitkan koran mingguan Der Sturmer yang menurut Streicher memiliki tujuan “mempersatukan Jerman dan membangkitkan mereka dalam menghadapi pengaruh Yahudi yang akan menghancurkan kebudayaan kita yang agung”. Koran tersebut yang mencapai oplah sebanyak 800.000 secara konsisten menyampaikan pesan anti-Semit yang mendorong terjadinya pembantaian terhadap “Yahudi dan akar-akarnya”. Salah satu contohnya adalah Der Sturmer edisi Februari 1940 yang isinya mengajak pembaca untuk “membandingkan Yahudi dengan kerumunan hama belalang yang karena itu perlu dimusnahkan seluruhnya”.
Dalam persidangan, Streicher pun didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu “merencanakan dan melakukan konspirasi” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Penuntut Umum Letnan Kolonel Griffith Jones mengatakan bahwa Streicher telah “mendidik warga Jerman dengan kebencian dan menghasut mereka untuk memusnahkan Yahudi”. Dalam sidang, Penuntut Umum menyampaikan fakta bahwa memang Streicher tidak secara langsung membunuh seseorang, tetapi tindakannya yang secara sistematis menyebarkan kebencian anti-Semit dengan menyadari konsekuensi akan timbulnya pembantaian dari tindakannya itu membuatnya sama bersalahnya dengan Himmler dan jajarannya. ( Judgement International Military Tribunal of Julius Streicher )
Pengertian hate crimes yang lain menurut Gerstenfeld adalah “tindak pidana yang dilakukan setidak–tidaknya, atau sebagian, dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban berdasarkan kelompok ras, agama, etnis, gender, ketidakmampuan dan lain–lain” (Gerstenfeld, 2004: 9). Pandangan Gerstenfeld diperkuat dengan penjelasan Siegel yang menggambarkan, bahwa ras dan etnik minoritas menjadi target penyerangan. Ia memberi contoh di California, para tenaga kerja Meksiko diserang dan dibunuh; di New Jersey, para imigran India menjadi target kebencian berlatarbelakang ras. Hal ini menunjukkan bahwa hate crimes seringkali berupa penyerangan membabibuta yang diarahkan kepada korban minoritas tradisional (Siegel, L. J, 2009: 359).
Dalam memahami fenomena hate crimes , seringkali terjadi penafsiran yang rancu dengan pemahaman terhadap fenomena konflik. Menurut Simon Fisher definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001: 4). Ted Robert Gurr, mengatakan, untuk dapat disebut konflik, terdapat beberapa kriteria yang menentukannya, yaitu, (1) sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya, (2) pihak-pihak tersebut harus saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi, (3) mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan lawan, dan (4) interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas (Gurr, 1980). Selanjutnya menurut Albert F. Eldridge (Haris, 1988) bahwa konflik dapat didefinisikan sebagai suatu kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan. Menurut para teoritisi konflik, pertentangan dapat didefinisikan sebagai konflik, manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang
bertentangan. Pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan.
Berdasarkan definisi hate crimes di atas serta dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang telah terjadi di Indonesia maka beberapa peristiwa kekerasan melalui ujaran kebencian disebut sebagai hate crimes . Di Indonesia, dilema yang dialami terkait hate speech mulai muncul pada awal reformasi saat konflik SARA terjadi di beberapa daerah: Ambon, Poso, Maluku Utara, Sampit, Pontianak, dan lain-lain. Saat itu, beberapa media menampilkan laporan yang bombastis, fulgar, dan provokatif tentang konflik SARA disana. Media-media itu secara terang-terangan membagi pihak yang bertikai ke dalam dua kubu yang bermusuhan serta merekonstruksi konflik yang terjadi dalam konteks “menang-kalah”. Pemberitaan semacam itu dapat memperkuat rasa permusuhan di kedua belah pihak dan membuat api konflik semakin membara. (Agus, 2010 : 5)
Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami reformasi dan memasuki masa demokrasi liberal. Hal itu salah satunya ditandai dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi Indonesia. Setelah proses amandemen tersebut, terjadi penguatan hak kebebasan berpendapat (freedom of speech ) yang dimiliki warga Negara Indonesia. Sebelum amandemen, hanya ada satu pasal yaitu Pasal 28 UUD NRI 194514 yang memberikan dasar akan hak kebebasan berpendapat. Setelah amandemen, pasal mengenai hak kebebasan berpendapat bertambah yaitu pada Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 194515 dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
Berbagai peristiwa sebagaimana yang telah digambarkan memperlihatkan, bahwa kekerasan yang dilandasi dengan perasaan kebencian telah sering terjadi di sekitar kita. Bahkan dalam beberapa peristiwa, telah terdapat korban manusia dan kerugian harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan luka perasaan yang sangat mendalam, serta sikap permusuhan dan dendam yang berkepanjangan. Peristiwa kekerasan inilah yang disebut dengan istilah.
Ujaran kebencian merupakan ujaran yang menyerang seseorang atau sekelompok dengan berbasis atribut seperti gender, etnis, agama, ras, disabilitas maupun orientasi seksual (Nockleby, 2000). Menurut Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ). Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan seperti pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini memiliki harapan, bahwa bagi warga masyarakat dan khususnya bagi para pengguna internet untuk sangat hati-hati dalam menyampaikan pendapat diruang publik khususnya di ranah jejaring sosial. Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (hate speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.
Ujaran kebencian sudah menjadi salah satu tantangan serius bagi proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998 (Ahnaf, 2014). Keterbukaan politik memungkinkan berbagai bentuk ceramah dan tulisan dengan pesan yang beragam, termasuk narasi-narasi yang mendorong
permusuhan terhadap kelompok yang berbeda. Ujaran kebencian itu berbahaya, dikarenakan dapat berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dengan demikian perlu dikaji secara mendalam terkait persoalan pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia sehingga berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian terkait pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pencegahan kejahatan hatespeech di Indonesia?

## Kajian Pustaka

## a.  Pencegahan Kejahatan
National Crime Prevention Institution (NCPI) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai sebuah metode kontrol sosial yang langsung dan hanya diterapkan sebelum terjadinya peristiwa. NCPI mengartikan pencegahan kejahatan sebagai antisipasi, pengenalan, dan penilaian dari sebuah risiko kejahatan dan mengambil inisiatif tindakan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dengan kata lain, bisa dibilang bahwa pencegahan kejahatan merupakan praktik manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan sendiri meliputi (National Crime Prevention Institution, 2001):
•  Menghilangkan beberapa risiko-risiko secara keseluruhan
•  Mengurangi beberapa risiko dengan pengurangan meluasnya luka (injury) atau kehilangan (loss) yang bisa terjadi
•  Menyebarkan beberapa risiko melalui tindakan-tindakan keamanan yang prosedural, eletronik, dan fisik yang bertujuan untuk mengelak, menghalangi, menunda, atau mendeteksi serangan kejahatan
•  Memindahkan beberapa risiko melalui pembelian keterlibatan korban potensial lainnya
•  Menerima beberapa risiko
Freeman (1992) dalam Gilling (1997) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai kegiatan yang terdiri dari prediksi dan intervensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Freeman, untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal pertama yang harus dilakukan ialah memprediksi dimana peristiwa tersebut mungkin terjadi. Kemudian langkah keduanya ialah dengan menerapkan intervensi yang sesuai pada titik perkiraan tersebut.
Menurut Van Dijk dan De Waard (1991), pencegahan kejahatan merupakan keseluruhan dari semua inisiatif pribadi dan kebijakan-kebijakan negara, selain penegakan hukum, yang ditujukan untuk pengurangan bahaya yang disebabkan oleh tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan oleh negara. Sedangkan, menurut Ekblom (2010), pencegahan kejahatan ialah sebuah intervensi pada mekanisme yang menyebabkan peristiwa kejahatan, dengan cara mengurangi probabilitas terjadinya kejahatan. Serupa dengan definisi-definisi sebelumnya, Lab (2004) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan ketakutan terhadap kejahatan.
Menurut Robert L. O’Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak (O’Block, 1981: 1). Berbeda dengan Oblock, Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang definisi pencegahan kejahatan yaitu crime prevention means, practically reducing the probality criminal activity, yang terjemahan bebasnya adalah pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan. Kemudian Fisher juga mengemukan pendapatnya yaitu to determind the amount of force a security officer may use to prevent crime, the court have consider circumstances, the seriousness of the crime prevented and the possibility of preventing the crime by other means. Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain (Fischer, 1998: 144).
A.S Alam (2010: 16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang- undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland (A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibitied by the criminal law . Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang- undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.
2.   Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.
Definisi lain tentang pencegahan kejahatan juga dinyatakan oleh The National Crime Prevention Institut yang menyatakan: defines crime prevention as the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it . Terjemahan bebasnya adalah definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.
Klasifikasi pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori berikut:
1)   Primary prevention; suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum;
2)   Secondary prevention; targetnya adalah calon-calon pelaku;
3)   Tertiary prevention; targetnya mereka yang telah melakukan kejahatan. (Muladi, 1985: 156).
Dalam pencegahan kejahatan, perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti: (a) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; (b) Ada keterpaduan (integralitas) antar penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal” (Barda Nawawi Arief, 1996: 23-24). Pencegahan kejahatan dengan sarana “penal” tentu saja dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana (penal policy). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy).
Pencegahan kejahatan, menurut G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan beberapa metode: penerapan hukum pidana ( criminal law application ), pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media ( influencing views of society on crime and punishment/mass media) . Dari ketiga jenis pencegahan di atas, yang pertama dikategorikan dalam jalur penal (hukum pidana), sedangkan dua jenis terakhir dapat dikelompokkan dalam jalur non penal (non pidana) (Mahmud Mulyadi, 2008: 105)
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik garis besar mengenai konsep pencegahan kejahatan bahwa pencegahan kejahatan ialah tindakan intervensi terhadap kejahatan dengan cara mengurangi risiko dan probabilitas dari terjadinya kejahatan.
Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pencegahan kejahatan secara situasional atau situational crime prevention, pencegahan kejahatan secara sosial atau social crime prevention , dan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat atau community crime prevention (Dermawan, 2013).
Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pencegahan kejahatan yang digunakan ialah pencegahan kejahatan secara situasional atau situational crime prevention dan juga mempertimbangkan pendekatan pencegahan kejahatan secara sosial atau social crime prevention. Penggunaan pendekatan situasional dilatar-belakangi oleh karena masih tingginya angka fenomena ujaran kebencian di media sosial lemahnya pengawasan dan penjagaan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.
Berdasarkan sejarah perkembangannya, pencegahan kejahatan secara situasional ( situational crime prevention ) dipelopori oleh Clarke pada tahun 1980, kemudian berkembang pada tahun 1992. Perkembangan situational crime prevention sejalan dengan konsep dasar kesempatan dari situasi kejahatan. Pencegahan kejahatan secara situasional (situational crime prevention) merupakan perspektif kriminologis yang memperluas peran penanggulangan kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Secara teoretik, pendekatan ini berupaya mencegah dan mereduksi kejahatan dengan sedapat-mungkin menghalangi serta menghilangkan probabilitas pelaku melakukan tindak kejahatan apapun motivasi dan hasrat pelaku. Fokus utama pencegahan kejahatan secara situasional adalah mereduksi peluang terjadinya tindak kejahatan dibandingkan upaya menghukum atau merehabilitasi pelaku kejahatan (Freilich & Newman, 2017).
Berdasarkan uraian diatas, pencegahan kejahatan secara situasional ( situationalcrime prevention ) secara garis besar merupakan strategi pencegahan yang berupaya mengurangi kesempatan
kejahatan tertentu dengan cara meningkatkan risiko yang terkait, meningkatkan risiko, dan mengurangi penghargaan untuk pelaku. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kesempatan ialah dengan cara (Clarke, 1997) :
a.   Diarahkan untuk bentuk-bentuk kejahatan yang sangat spesifik
b.   Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan secara sistematik
c.   Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengondisikan kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.
Daya tarik dari pendekatan pencegahan kejahatan situasional terletak pada kapasitasnya dalam menyediakan solusi yang realistis, sederhana, dan tidak mahal. Bagaimanapun juga, keberhasilan pencegahan kejahatan melalui pendekatan ini bergantung dari seberapa jauh pelaku potensial tindak kejahatan menyadari dan menganggap perubahan situasi adalah suatu hal yang responsif terhadap probabilitas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, misalnya semakin beratnya risiko yang akan mereka terima. Secara garis besar, ada 2 (dua) kategori utama dari langkah- langkah pencegahan kejahatan situasional yaitu (Dermawan, 2013):
1.   Langkah-langkah sekuriti yang akan mempersukar kejahatan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :
a. Memperkokoh sasaran kejahatan, yang biasa disebut physical planning. Cara ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik merupakan faktor kunci bagi sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Perubahan desain lingkungan dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku yang kemudian pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan. Pencegahan kejahatan melalui cara ini mencakup perencanaan gedung dan desain (penempatan bangunan, kualitas material bangunan, desain struktur, peranan pepohonan, penerangan, maupun pagar); pengembangan dan peningkatan sekuriti (kunci, pemasangan alarm, teralis); dan publisitas pencegahan kejahatan (memberikan penjelasan kepada warga masyarakat tentang tingkat kejahatan, nasehat dalam identifikasi pelaku kejahatan, pembuatan pelaporan kejahatan, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai langkah-langkah praktis pengamanan lingkungan, pemasangan papan petunjuk, meningkatkan kemampuan kolektif dalam mencegah kejahatan)
b.   Memindahkan sasaran kejahatan. Dilakukan melalui pemindahan jalan masuk kepada sasaran kejahatan, merancang lingkungan yang dapat memperkecil kesempatan dilakukannya kejahatan. Sebagai contoh ialah pemindahan mesin-mesin dari tempat umum ke tempat yang lebih memungkinkan pengawasan sehingga mencegah perilaku vandalis, atau mengembangkan praktek pembayaran dengan tunai, kartu kredit, atau jenis pembayaran lainnya.
c.   Menghilangkan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Beberapa jenis kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu dapat dicegah apabila sarananya ditiadakan. Misalnya, pelarangan penumpang pesawat untuk membawa senjata tajam, bahan peledak, ataupun bahan berbahaya lainnya yang berpotensi merugikan.
2.   Langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari tindak kejahatan. Hal ini dipengaruhi baik oleh pengurangan dari rangsangan untuk melakukan pelanggaran atau peningkatan ancaman penangkapan serta penghukuman. Melalui langkah ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu :
a. Pemberian tanda kepemilikan. Misalnya pada mobil, sepeda motor, ataupun barang lainnya yang bernilai tinggi, sehingga mengurangi nilai dari barang tersebut sebagai barang curian. Barang akan mudah terlacak dan bagi penadah, barang tersebut beresiko tinggi.
b. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara teknis maupun pengawasan formal/informal. Pengawasan secara teknis misalnya dengan pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television ). Pengawasan formal merujuk pada kegiatan yang umumnya dilakukan oleh polisi berupa ancaman penangkapan dan tindakan represif lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui pengawasan informal yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok selain polisi, misalnya petugas pelayanan sosial, pegawai, ataupun penduduk biasa.
Menurut Cornish & Clarke (1985), kerangka kerja pencegahan kejahatan secara situasional ( situational crime prevention ) terdiri dari 5 (lima) strategi utama yang mencakup 25 teknik pengurangan kejahatan. Di dalamnya, terdapat intervensi keras atau “hard” maupun secara lunak atau “soft”. Termasuk dalam intervensi keras yaitu menghalangi pelaku potensial melakukan kejahatan atau menghilangkan probabilitas pelaku melakukan kejahatan terlepas dari niatnya atau tingkat motivasinya. Sedangkan, intervensi lunak ialah mengurangi dorongan atau isyarat situasional yang dapat meningkatkan motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan secara situasional ( situational crime prevention ) sendiri bersifat dinamis dan mendorong adanya inovasi. Hal ini yang menyebabkan pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini sangat berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun (Freilich & Newman, 2017).
Pada model Situational Crime Prevention yang digagas oleh Cohen dan Felson, yaitu Routine Activities Theory . Teori ini menjelaskan adanya tiga faktor, yaitu pelanggar yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya penjagaan yang memadai sebagai hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dihubungkan dengan pertemuan secara waktu dan tempat. Namun teori ini lebih menjelaskan kejahatan secara kontak langsung. Pada konsep mengenai pelaku kejahatan, diasumsikan bahwa pelaku kejahatan akan selalu ada dan hadir dalam segala tempat. Namun konsep ini sesungguhnya dikritik karena apakah benar asumsi tersebut diambil dari teori kejahatan atau hanya sekedar common sense belaka. Pada konsep target yang sesuai, terdapat aspek nilai yang berasal dari target, aspek keterlihatan (pencahayaan dan suara), aspek aksesibilitas yang juga berasal dari korban, dan aspek mobilitas. Dan pada aspek kekurangan pada penjagaan yang memadai dipengaruhi oleh beberapa aspek juga, seperti kekuatan dalam penjaga, perlindungan kepolisian, kontrol sosial secara informal, dan waktu yang digunakan.
Disamping menggunakan pencegahan kejahatan secara situasional (situational crime prevention), perlu juga mempertimbangkan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat
( community crime prevention). Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat menurut Hope (1995) ialah pencegahan kejahatan yang mengacu pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan sosial yang dipercaya sebagai pendukung kejahatan di dalam masyarakat. Pencegahan kejahatan ini menekankan pada kemampuan lembaga-lembaga sosial lokal untuk mengurangi kejahatan dalam lingkungan tempat tinggal. Lembaga- lembaga sosial tersebut meliputi bermacam-macam kelompok dan organisasi, yaitu keluarga, jaringan pertemanan, klub, asosiasi.
Serupa dengan pendapat Hope, National Institute of Justice mendefinisikan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat sebagai pendekatan yang menargetkan perubahan pada infrastruktur masyarakat, budaya, atau lingkungan fisik demi tujuan untuk mengurangi kejahatan. Strategi-strategi dalam pencegahan kejahatan ini dilakukan dengan mengikut sertakan penduduk, masyarakat dan organisasi yang berbasis keyakinan (faith-based organizations), dan lembaga-lembaga pemerintah lokal dalam mengentaskan faktorfaktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, kenakalan, dan penyimpangan pada masyarakat (National Institute Justice, diakses pada bulan November 2016). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mohammad Kemal Dermawan (2013), pencegahan kejahatan secara masyarakat merupakan pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat.
Sedangkan pada model Community Crime Prevention sendiri lebih mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dimana memberikan focus terhadap perbaikan kapasitas kekuatan masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan dengan pengembangan kontrol sosial secara informal. Secara lebih lengkap, konsep mengenai kontrol sosial ini dalam sosiologi digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan keteraturan dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam bidang kriminologi sendiri, konsep ini lebih mengacu pada administrasi reaksi pada penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum dan oleh masyarakat secara informal (Hancock dan Matthews: 2001).
Khusus mengenai kontrol sosial secara informal sendiri, penggunaan tataran perilaku maupun moral yang baik merupakan landasan terpenting untuk mengembangkan kontrol sosial di dalam masyarakat, sebab menurut Ross dan Sumner sendiri perilaku maupun moral merupakan landasan awal dalam pengembangan pola keteraturan sosial. Hal tersebut sesungguhnya berpijak dari konsepsi yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu bersifat merusak dan juga anti sosial, yang dapat dikendalikan melalui penerapan sanksi dan kontrol oleh kelompoknya sendiri (Hancock dan Matthews: 2001).
Penggunaan kontrol sosial secara informal inilah oleh Community Crime Prevention dikenal sebuah konsep yang dinamakan Community Policing. Community Policing merupakan suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban dan untuk mengembangkan tindakan kepolisian. Community Policing atau yang disebut dengan Pemolisian Komunitas justru merupakan suatu strategi secara organisasional yang membawa kepolisian beserta penduduk
dalam komunitas untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidaktertiban fisik dan sosial, dan pembusukan lingkungan ketetanggaan. Pada Community Policing sendiri terdapat setidaknya dua macam ciri utama, yaitu:
1.   Kegiatan kepolisian yang berbasis kemasyarakatan dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih di arahkan pada wawasan kemasyarakatan.
2.  Kegiatan kepolisian yang berbasis kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat.
Pada model Social Crime Prevention sendiri memiliki karakteristik pada pencarian akar-akar dari penyebab kejahatan. Asumsi dasar dari model ini adalah adanya seseorang yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh adanya aspekaspek secara mendasar yang berasal dari kehidupan sosialnya sendiri untuk melakukan kejuga disebabkan adanya kejahatan. Pada pencegahan kejahatan dengan model ini juga mampu untuk menganalisis kejahatan yang ditimbulkan akibat dari struktur masyarakat. Di dalam struktur masyarakat sendiri terjadi berbagai macam bentuk dari ketimpangan, seperti pembagian klas sosial, ketimpangan antar klas sosial, dan bahkan adanya tekanan yang berasal dari struktur sosial masyarakat tersebut. Berbagai macam bentuk ini yang memunculkan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Pada model ini lebih menitikberatkan kepada pembenahan masyarakat yang berasal dari strata bawah (kelas sosial bawah). Sehingga model Social Crime Prevention ini lebih melakukan pembenahan kepada permasalahan yang terjadi di dalam struktur sosial, seperti memberikan kompensasi seperti pembukaan lapangan pekerjaan khususnya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang sedang menanam modalnya di suatu daerah. Atau dalam hal yang lain, model pencegahan kejahatan ini dapat juga memberikan tugas-tugas yang lebih komprehensif dalam area masyarakat yang luas.
Upaya preventif jauh lebih efektif apabila dibandingkan dengan upaya represif. Karena dengan upaya preventif maka upaya pencegahan yang lebih dikedepankan sehingga akan membatasi ruang gerak para pelaku. Oleh karena itu pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan kejahatan.

## a.  Ujaran Kebencian ( Hatespeech)
Tidak ada kesepakatan umum mengenai definisi ujaran kebencian. Akibatnya, terdapat banyak perdebatan terkait definisi ujaran kebencian. Walaupun terdapat banyak perdebatan mengenai definisi ujaran kebencian, namun secara umum terdapat dua bentuk kecenderungan yang dapat diidentifikasi. Raphael Cohen Almagor mendefinisikan ujaran kebencian sebagai bias motivasi, permusuhan, ujaran berbahaya yang ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang karena adanya karakter, aktual maupun yang dipersepsikan. (Fattah. 2010: 18)
Ujaran Kebencian atau Hate Speech merupakan ujaran yang menyerang seseorang ataupun
kelompok berdasarkan atribut seperti agama, asal ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, ataupun jenis kelamin (Nockleby, 2000). Beberapa negara seperti Indonesia, mendefinisikan ujaran kebencian dalam undang-undang sebagai ujaran menghina yang menargetkan karakteristik kelompok tertentu, seperti etnisitas, agama, atau jenis kelamin, namun undang-undang tersebut diperluas menjadi ujaran yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditandatangani oleh Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, menjelaskan bahwa ujaran kebencian adalah ujaran yang bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, kekerasan dan bahkan mendorong terjadinya pembantaian etnis. Surat edaran tersebut juga menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.
Ujaran kebencian juga diatur dalam KUHP buku kedua dalam bab XVI, dimana dalam pasal 310 yang mengatakan bahwa seseorang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana, dan dilanjutkan dalam pasal 311 yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan pencemaran atau pencemaran tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan ujaran fitnah.
Hate speech didefinisikan sebagai suatu tuduhan yang dilakukan pelaku sebagai bentuk ekspresi dalam mencemarkan korban. Nielsen (2009) mengatakan bahwa hate speech tidak selalu ada dalam bentuk pidato ataupun propaganda. Kemudian Leets menambahkan bahwa hate crime bertujuan untuk mencemarkan nama baik korban atas dasar perbedaan.
` Hate speech juga didefinisikan oleh Creshaw (2011) sebagai:
1.   Pesan yang bersifat merendahkan suatu ras
2.   Diarahkan pada anggota kelompok yang pernah tertindas penganiayaan, pelecehan dan kebencian.
Istilah tindak pidana ujaran kebencian atau yang di dunia internasional biasa disebut hatespeech sendiri baru mulai umum dikenal pada tahun 1966 yaitu bersamaan dengan disahkannya Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Sebab, pasal 20 ayat (2) ICCPR memberikan tugas bagi Negara yang menyetujui ICCPR untuk membuat aturan mengenai pelarangan ujaran kebencian di negaranya. Isi dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah sebagai berikut:
Pasal 20 ayat (2) ICCPR:
“Any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”
Indonesia sendiri sudah meratifikasi ICCPR dan mengesahkannya dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan begitu ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR juga bersifat mengikat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian dari konsep dari tindak pidana ujaran kebencian memang tidak cukup dijelaskan oleh pasal itu saja. Penjelasan lebih lanjut adalah mengenai “kerugian” yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan ujaran kebencian. Oleh karena pemidanaan perbuatan itu pada dasarnya adalah upaya pembatasan dari hak kebebasan berpendapat, maka dibutuhkan suatu pembatasan yang jelas mengenai konsep kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan ujaran kebencian tersebut. Berikut ini adalah suatu standar dari perbuatan ujaran kebencian yang diberikan oleh Mohan Gopalan (Mohan, 2010 : 11) :
1.   Ujaran kebencian tersebut harus dapat mengakibatkan suatu kerugian.
2.   Kerugian tersebut harus substansial.
3.   Kerugian tersebut harus berkaitan dengan ujaran kebencian yang terjadi.
Dengan begitu pengaturan dan pemidanaan dari ujaran kebencian akan memiliki legitimasi apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan salah satu dari empat tipe kerugian (Mohan, 2010 : 12);
1.  Kekerasan (violence)
2.  Luka psikologis (psychological harm)

## 3.  Penistaan kelompok ( Group Defamation )

## 4. Diskriminasi

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk secara mendalam memperoleh data tentang kejahatan hate crimes melalui:
1.   Studi dokumen, yang hasilnya menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan pendalaman data melalui kegiatan wawancara;
2.   Wawancara dengan pelaku, korban, tokoh masyarakat dan pejabat lokal yang menangani peristiwa hate crimes , yang hasilnya menjadi dasar untuk melakukan analisis.
Penulis mengawali kerja penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder berupa pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang terjadi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Dari beberapa kasus tersebut,
kemudian penulis menseleksi berdasarkan kriteria hate speech yang di elaborasi secara mendalam untuk menentukan kasus yang dapat dikategorikan sebagai hate speech.

## Pembahasan
Ada beberapa perkara mengenai hate speech yang terjadi pasca reformasi pada periode 1998- 2013 yang juga cukup menarik perhatian publik. Perkara itu adalah soal penyerangan AKKBB saat sedang melakukan aksi mendukung Ahmadiyah di Monas yang menjerat Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI, dan Munarman, Ketua Laskar Islam, sebagai terdakwa. Pada kasus tersebut, Habib Rizieq Shihab didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 juncto 55 KUHP mengenai tindakan melakukan kekerasan secara bersama-sama atau Pasal 156 KUHP mengenai pernyataan permusuhan dan kebencian. Namun pada akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Habib Rizieq tidak terbukti melanggar Pasal 156 KUHP. Ia pun divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 170 KUHP juncto 55 KUHP mengenai tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama.
Kasus lain terkait Undang-undang ITE  adalah kasus Buni yani. Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kebencian bersifat SARA. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka karena postingannya pada caption video Basuki T Purnama (Ahok) soal Surat Al Maidah 51. Buni ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima laporan dari pelapor Andi Windo pada tanggal 7 Oktober 2016 lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga gelar perkara yang memutuskan untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Banyaknya penggunaan Pasal 156a KUHP untuk memidanakan kasus penodaan agama menunjukkan penegak hukum lebih bersemangat untuk  menanggulangi penodaan atau penghinaan agama ketimbang menanggulangi perbuatan hate speech yang dapat melindungi kelompok minoritas. Padahal, pasca reformasi sudah banyak terjadi kasus hate crime yang dipicu hate speech terhadap kelompok minoritas di Indonesia.
Jika kita melihat penjelasan diatas, lemahnya penegakkan hukum terkait kejahatan ujaran kebencian membawa dampak yang cukup besar terhadap meningkatnya ujaran kebencian yang terjadi dimasyarakat, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini dimana akses terhadap informasi begitu mudahnya, bahkan seringkali terlampau sulit membedakan mana informasi yang benar maupun yang hoax.
Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bisa secara cepat melakukan terobosan dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian, terutama yang banyak terjadi di media sosial, video streaming, media online, maupun media internet yang lain.  Meski dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik,  Pasal 40 ayat (2) menjelaskan Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2a) menjelaskan Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2b) menjelaskan dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya seperti penjeraan individual dan penjeraan umum., pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindakan represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaranpelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Menurut John Graham, yang dikutip oleh Dermawan (1994: 4), konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan- pertimbagan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.
Dalam konteks peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada pasal pemidanaan yang secara jelas menunjukkan keterkaitannya dengan penindakan perbuatan ujaran kebencian. Di hukum pidana, perbuatan ini termasuk dalam Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kategori tersebut, lebih dikenal pasal-pasal mengenai hatzaai artikelen yaitu Pasal 153, 154, dan 155 KUHP. Pasal tersebut adalah pasal yang sering digunakan pemerintah kolonial dan pemerintah Orde Baru untuk menjerat pihak-pihak yang menentang pemerintah. Selain itu, di bab tersebut terdapat pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep hate speech yaitu Pasal 156, 156a, dan 157 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui lisan dan tulisan, ujaran kadang juga disebarkan melalui media massa atau melalui pers, media sosial, atau bahkan melalui pamflet yang dipasang di tepian jalan. Terhadap hal tersebut juga terdapat pasal pemidanaan mengenai ujaran kebencian yaitu pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski regulasi tersebut sudah mengatur, namun pada kenyataannya, walaupun di Indonesia pasca reformasi banyak terjadi perbuatan hate speech, tidak banyak perkara tersebut yang sampai ke pengadilan untuk ditanggulangi.
Dengan melihat persoalan diatas, Maka diperlukan suatu upaya pencegahan kejahatan hate speech yang efektif dan efisien. Menurut Mustofa (2010: 23) kejahatan bila dilihat secara sosiologis adalah:
a.  Pola tingkah laku yang dilakukan individu-individu atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak) maupun suatu organisasi (formal ataupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat, baik secara materi, fisik maupun psikologis. beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif, dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.
b. Pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat dan kepada pelakunya diberikan reaksi non-formal.
Sehingga upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijakdimana yang dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahamnya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini.
2.  Menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Lampung agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut.
3.  Dari internal atau individu itu sendiri dengan cara meningkatkan pembinaan agama untuk menjadi pencegah seseorang berbuat menyimpang dari norma agama. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, Karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral kepada setiap anggotanya membuat perilaku mereka terhindar dari pengaruh negatif pergaulan di luar rumah.

## Penutup

## a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam tulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya pencegahan terjadinya kejahtan ujaran kebencian ( hate speech ) dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.
Dengan melibatkan Organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

## b. Saran
1.  Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (hate speech) sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2.  Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak  dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarluaskan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

## Daftar Pustaka
Aas, Katja Franko, 2007, Globalization and Crime, Sage Publications Inc.
Agus Sudibyo, “Jurnalisme, Kekerasan, dan Komodifikasi,” (makalah disampaikan dalam diskusi “Media,
Kebencian, dan Kekerasan” di Komunitas Salihara, Jakarta, 24 Oktober 2011), hlm. 5.
Arsyad Lincoln dan Soeratno, (1993), Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajaemen Perusahaan YKPN.
Altschiller, D. 2005. Hate Crimes. 2nd Ed. Santa Barbara, CA, USA: ABC CLIO.
Barda Nawawi Arief. (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
Chairil A Adjis & Dudi Akasyah. .(2004). Pengantar Kriminologi: Perspektif Sosiologi, Hukum, Kepolisian, dan Antropologi. Jakarta: Indonesian Crime Research Institute
Clarke, Ronald V. & Derek B. Cornish. 1985. “Modeling Offenders’ Decisions: A Framework for Research and Policy”. Crime and Justice, Vol.6, pp. 147-185. Diakses dari: http://www.jstor.org/ stable/114798
Clinard, Marshall B. and Meier, Robert F., Sociology of Deviant Behavior, 14th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). Reasoning Criminal - Rational Choice Perspectives On Offending. United States: Springer.
Clay Calvert, “Hate Speech and its Harm: A Communication Theory Perspective,” Journal of Communication 47 (Maret 1997), hlm. 4-10.
Dermawan, Kemal. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Deddy Mulyana. (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Dijk, J J M Van & J de Waard. 1991. Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects : With a Bibliography. National Criminal Justice Reference Service.
Ekblom, Paul. 2010. Crime Prevention, Security and Community Safety using the 5Is Framework. Palgrave Macmillan.
Ezza Fattah, 2010. Understanding Criminal Victimization, (Canada: Prentuehall), hal. 18
Eamonn Carrabine. (2004). Criminology: A Sociological Introduction. London: Taylor & Francis e-Library
Freilich, Joshua D. & Graeme R. Newman. 2017. Situational Crime Prevention. Oxford Research Encyclopedia of Criminology.
Ferrante, Joan, 2011, Sociology: A Global Perspectives, 7th Edition, Wadsworth.
Fischer, Robert J. dan Gion Green. (1998). Introduction to Security, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, Sixth Ed.
Gilling, Daniel. 1997. Crime Prevention: Theory, Policy, and Politics. London: UCL Press.
Hadi, Astar, Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya, LkiS, 2005 Iginio Gagliordone, Alisha Patel, dan Matti Pohjonen. Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia, (Oxford, Helsinki, Addis Ababa: The Programme in Comparative Media Law and Policy University of Oxford dan Addis Ababa University, 2014), hal.
10
Jacobs, James dan Kimberly Potter. 1998. Hate crimes : Criminal Law & Identity Politics. New York, NY, USA: Oxford University Press.
Jaishankar, K., 2011, Introduction: Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology , in Jaishankar, K. (Ed.), Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior, CRC Press.
Jeremy Waldron, “Why Call Hate Speech Group Libel?” (makalah disampaikan dalam “Oliver Wendel Holmes Lectures 2009”, 5-7 Oktober 2009), hlm. 9.
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercimes, Cyberlaw (tinjauan aspek hukum pidana), (Jakarta :PT Tatanusa : 2012), hal. 38-39
Keel Robert (2005). Rational Choice and Deterrence Theory, dalam http://www.umsl.edu/-keelr/200/ ratchoc.html.
Macionis, John J., 2012, Sociology, 14th Edition, Pearson.
Mari Matsuda, “Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story,” Michigan Law Review (Agustus 2009), hlm. 2320.
McMillan J.H., dan Schumacher, Sally (2003). Research in Education. New York:Logman.
Milton Rokeach, (1973), The Nature Of Human Value . New York: The Free Press
Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni
Mustofa, Muhammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Depok: FISIP UI Press.
Mohan Gopalan, “ Evaluating, Re-Interpreting and Reforming Hate Speech Regulation in Singapore. ” (Singapura, 2010), hlm. 11
Narag, Raymund Espinoza and Maxwell, Sheila Royo, 2009, Prostitution , in Miller, J. Mitchell (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook, Sage Publications, Inc.
Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Tindakan. Bandung:Remaja Rosda Karya.
Nockleby, J. T. (2000). Hate Speech. In L. W. Levy, & K. L. Karst, Encyclopedia of the American Constitution. Detroit: Macmillan Reference US.
O’block L, Robert. (1981). Security and Crime Prevention, St. Louis: CV Mosby Company.
Richard A. Wright & J. Mitchell Miller. (2005). Encyclopedia of Criminology Volume 1 A-G. Great Britain: Routledge
Ronczkowski, Michael R. 2007. Terrorism and Organized Hate Crimes. New York, NY, USA: CRC Press Taylor & Francis Group.
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (Massachussets: Harvard University Press, 1977), hlm. 186-197.
Pralea, Cristian, A Hermeneutical Ontology of Cyberspace, Bowling Green State University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2010
Serdar Kenan Gul. (2009). An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology.
Siegel, Larry J., 2012, Criminology, 11 th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Sharp, Keith and Earle, Sarah, 2002, Cyberpunters and Cyberwhores: Prostitution on the Internet , in Jewkes, Yvonne (Ed.), Dot.cons: Crime, Deviance and Identity on the Internet, Willan Publishing.
Strauss, Anselm & Juliet Corbin, (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunarto, Kamanto, (2006), Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi (Terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
Soerjono, Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajawali.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta.
Suparlan, Parsudi. (1994). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika. Depok: Universitas Indonesia.