Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.682 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana

## Mursito
Universitas Wahid Hasyim Semarang Article Info ABSTRACT Keywords: Perkembangan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  di  Indonesia  telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  serta  revisinya,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014,  yang  mengamanatkan  pembentukan  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK).  Namun,  implementasi  regulasi  ini  masih menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  penegak  hukum.  Artikel  ini bertujuan  untuk  mengkaji  perkembangan  regulasi  dan  kebijakan perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  di  Indonesia, menganalisis efektivitasnya, serta membandingkannya dengan praktik di  negara  lain.  Hasil  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  kemajuan dalam  regulasi,  efektivitas  perlindungan  masih  terbatas  oleh  kendala implementasi di lapangan. Perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika  Serikat,  Uni  Eropa,  Australia,  dan  Afrika  Selatan mengungkapkan bahwa sistem perlindungan korban di negara-negara tersebut memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, pendanaan, dan integrasi  dukungan  psikososial,  namun  juga  menghadapi  tantangan masing-masing. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  korban  di  Indonesia,  perlu  adanya peningkatan  koordinasi  antar  lembaga,  peningkatan  kapasitas  LPSK, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak korban. Selain  itu  juga  perlu  adanya  peran  dari  LSM,  media,  dan  dukungan semua pihak This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license Corresponding Author:
Mursito Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim mursito@unwahas.ac.id

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  merupakan  isu  yang  semakin mendapat perhatian dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Perlindungan ini tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  korban,  tetapi  juga  untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  korban,  masih  banyak permasalahan yang muncul, terutama dalam hal implementasi dan efektivitas kebijakan yang
ada.  Salah  satu  masalah  utama  adalah  ketidakmerataan  penerapan  regulasi  di  berbagai wilayah yang menyebabkan perlindungan hukum tidak berjalan optimal (Hosana, 2022).
Berdasarkan data dari berbagai sumber, masih banyak korban tindak pidana yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum (Pangesti, 2019). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang  hak-hak  korban,  serta  terbatasnya  akses  korban  terhadap  layanan  hukum  dan pendampingan (Hidayat & Effendi, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, banyak korban yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus  mereka  lalui  untuk  mendapatkan  perlindungan,  sehingga  mereka  seringkali  tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka (LBH Jakarta, 2021).
Selain itu, perkembangan regulasi yang ada seringkali tidak diikuti dengan penguatan kapasitas  lembaga  penegak  hukum  dan  institusi  terkait  lainnya.  Hal  ini  mengakibatkan regulasi  yang  telah  dibuat  tidak  dapat  diimplementasikan  secara  efektif  (Silalahi,  2020). (Silalahi, 2020) Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diberlakukan, dalam praktiknya banyak korban yang masih mengalami intimidasi dan ancaman dari pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan realitas di lapangan yang perlu segera diatasi(KOMNAS HAM, 2020)
Tantangan lainnya adalah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana seringkali tidak  menjadi  prioritas  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Fokus  yang  lebih  besar  sering diberikan kepada proses penuntutan dan hukuman bagi pelaku, sementara kebutuhan dan hak-hak korban cenderung terabaikan. Pendekatan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk  memastikan  bahwa  sistem  hukum  tidak  hanya  menghukum  pelaku,  tetapi  juga memberikan keadilan bagi korban (Yulianti, 2021).
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji perkembangan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia, serta mendorong penguatan regulasi dan implementasinya agar lebih efektif dan merata.

## METODE

## Historis Regulasi Dan Kebijakan Perlindungan Korban Tindak Pidana
Istilah  Korban  diartikan  sebagai  individu  yang  mengalami  penderitaan  fisik  dan mental akibat tindakan orang lain yang mengejar kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan pihak yang dirugikan (Hasan, 2022). Dalam pengertian  ini,  korban  merupakan  orang  yang  menderita  baik  secara  fisik  maupun  rohani diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang tidak mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain.
Dalam  pengertian  lain,  orang-orang  yang  disebut  sebagai  korban  adalah  mereka yang,  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  telah  mengalami  kerugian,  termasuk  fisik, mental,  emosional,  ekonomi,  atau  gangguan  signifikan  terhadap  hak-hak  fundamental mereka, akibat  dari  tindakan  yang  melanggar  hukum pidana di  setiap negara..  (Siregar & Silaban, 2020)
Perkembangan regulasi perlindungan korban tindak pidana di Indonesia telah melalui berbagai tahapan penting. Pada awalnya, perhatian terhadap hak-hak korban belum menjadi
fokus  utama  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Namun,  seiring  dengan  meningkatnya kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  korban,  regulasi  mulai  mengalami  perubahan signifikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan  salah  satu  regulasi  yang  signifikan.  Regulasi  ini  dirancang  untuk  menjamin perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, meliputi hak-hak seperti perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, serta pemberian kompensasi dan restitusi.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  juga  merupakan  regulasi  penting  yang  terkait,  yang  bertujuan memberikan perlindungan khusus bagi korban perdagangan manusia. Undang-undang ini juga  sekaligus  menjadi  landmark  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. Undang-undang ini tidak hanya mengatur penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga  memberikan  perlindungan  khusus  bagi  korban,  termasuk  rehabilitasi  dan  reintegrasi sosial.  Undang-undang  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  langkah  maju  dalam  upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan orang di Indonesia.
Indonesia  juga  memiliki  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. .Pembentukan LPSK menandai langkah besar dalam upaya memberikan perlindungan komprehensif kepada saksi dan  korban.  Sejak  itu,  LPSK  terus  berkembang  dan  meningkatkan  kapasitasnya  dalam memberikan layanan perlindungan dan pendampingan. LPSK memiliki peran sentral dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, termasuk pendampingan hukum, psikososial, dan perlindungan fisik (Sururiyah, 2023).
Perkembangan  lain  yang  signifikan  adalah  pengesahan  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum.  UU  ini  memberikan  landasan  hukum  bagi  penyediaan  bantuan hukum gratis kepada masyarakat, termasuk korban tindak pidana. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa semua korban tindak pidana memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum, tanpa memandang status ekonomi mereka.
Pada  tahun  2014,  revisi  terhadap  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dilakukan dengan  diundangkannya  UU  No.  31  Tahun  2014.  Revisi  ini  memperluas  cakupan perlindungan yang diberikan, termasuk perlindungan terhadap saksi pelapor dan ahli, serta memperkuat  mekanisme  pemberian  kompensasi  dan  restitusi  kepada  korban.  Revisi  ini menunjukkan  komitmen  pemerintah  untuk  terus  memperbaiki  regulasi  sesuai  dengan kebutuhan di lapangan.
Salah satu contoh kasus yang menjadi landmark dalam perlindungan korban adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di JIS (Jakarta International School) pada tahun  2014.  Kasus  ini  menarik  perhatian  publik  dan  mendorong  pemerintah  untuk memperkuat regulasi perlindungan anak. Sebagai respons terhadap kasus ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, dan bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan pemulihan  yang  layak.  Peraturan  ini  juga  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi pelaksanaan restitusi di tingkat praktis.Peraturan ini juga memberikan mekanisme yang jelas untuk  pemberian  restitusi  kepada  anak-anak  yang  menjadi  korban,  dengan  tujuan  untuk memulihkan kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana.
Selain peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam perlindungan korban. Program-program seperti bantuan hukum gratis bagi korban tindak pidana dan penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan dalam rumah tangga  merupakan  contoh  konkret  dari  kebijakan  yang  mendukung  perlindungan  korban. Kebijakan-kebijakan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  yang  menyeluruh  kepada korban, sehingga mereka dapat pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbandingan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  Dengan Negara Lain
Di  Indonesia,  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  telah  mengalami perkembangan signifikan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Sementara itu, negara-negara  lain  juga  memiliki  sistem  perlindungan  korban  yang  beragam,  dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Perbandingan ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta peluang untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban,  yang  kemudian  diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014, menjadi  dasar  utama  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban.  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  memainkan  peran  sentral  dalam  melaksanakan undang-undang  ini,  dengan  menyediakan  berbagai  bentuk  perlindungan,  termasuk perlindungan  fisik,  psikologis,  dan  hukum.  Namun,  dalam  praktiknya,  LPSK  menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Rauf dkk., 2022).
Sebaliknya, di Amerika Serikat, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana telah diinstitusionalisasikan  melalui  berbagai  undang-undang  dan  program,  seperti  Victims  of Crime Act (VOCA) yang diberlakukan pada tahun 1984. VOCA memberikan dana kepada negara bagian untuk menyediakan layanan bagi korban, termasuk konseling, bantuan hukum, dan kompensasi. Selain itu, Amerika Serikat memiliki sistem yang terdesentralisasi, di mana setiap  negara  bagian  memiliki  kebijakan  dan  program  perlindungan  korban  yang  dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Levine & Russell, 2023).
Di Eropa, Uni Eropa telah mengadopsi berbagai direktif yang mengatur perlindungan korban  tindak  pidana,  seperti  Directive  2012/29/EU  yang  menetapkan  standar  minimum untuk hak, dukungan, dan perlindungan korban kejahatan. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang nasional yang sesuai dengan direktif ini, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi, perlindungan, dan dukungan(Fetai, 2023).
Australia  juga  memiliki  sistem  perlindungan  korban  yang  komprehensif,  dengan berbagai undang-undang dan program yang diterapkan di tingkat federal dan negara bagian. Salah satu contohnya adalah Victims Rights and Support Act, yang memberikan hak-hak spesifik  bagi  korban,  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  informasi,  dukungan,  dan kompensasi  (Ross,  2015).  Selain  itu,  Australia memiliki  program Restorative  Justice  yang memungkinkan korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan bersama, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi (Wood dkk., 2024).
Sementara  itu,  di  Afrika  Selatan,  sistem  perlindungan  korban  masih  dalam  tahap perkembangan,  dengan  berbagai  tantangan  yang  dihadapi,  termasuk  tingginya  angka
kejahatan dan keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan korban, seperti dengan membuat Victim Support Services Bill (RUU Layanan Dukungan kepada Korban) yang memberikan kerangka hukum bagi penyediaan layanan dukungan bagi korban (Bradely Bougard dkk., 2024).
Secara  umum,  perbandingan  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  negara  memiliki pendekatan  yang  berbeda  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak pidana,  dengan  keunggulan  dan  kelemahan  masing-masing.  Keunggulan  sistem perlindungan hukum di Indonesia adalah adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  yang  menyediakan  berbagai  bentuk  perlindungan  komprehensif.  Namun, kelemahannya  adalah  keterbatasan  sumber  daya  dan  kurangnya  koordinasi  antarinstansi yang seringkali menghambat efektivitas perlindungan di lapangan.
Keunggulan dari sistem perlindungan korban di Amerika Serikat adalah fleksibilitas dan ketersediaan sumber daya yang lebih besar, yang memungkinkan penyediaan layanan yang  lebih  beragam  dan  komprehensif.  Namun,  kelemahannya  adalah  kemungkinan terjadinya ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan di berbagai negara bagian. Di Eropa, standar  yang  seragam  di  seluruh  Uni  Eropa  memastikan  perlindungan  yang  setara  bagi korban, namun tantangan utama adalah kesesuaian dengan sistem hukum nasional masing- masing negara anggota.
Di Australia, pendekatan yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi melalui program Restorative Justice memberikan keuntungan dalam hal pemulihan korban, namun ketergantungan  pada  kesediaan  pelaku  untuk  berpartisipasi  dapat  menjadi  kendala. Sementara itu, di Jepang, keterpaduan antara perlindungan hukum dan dukungan psikososial memberikan dukungan yang lebih menyeluruh bagi korban, namun stigma sosial terhadap korban masih menjadi hambatan.
Di  Afrika  Selatan,  komitmen  pemerintah  untuk  memperbaiki  situasi  melalui pengesahan Victim Support Services Bill adalah langkah positif, namun implementasi yang lambat  dan  kurangnya  koordinasi  antara  instansi  terkait  masih  menjadi  tantangan  besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai model perlindungan korban yang  dapat  dijadikan  contoh,  setiap  negara  perlu  menyesuaikan  pendekatannya  dengan konteks lokal dan tantangan yang di hadapi.

## Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia
Beberapa studi kasus yang menonjol menunjukkan penerapan perlindungan hukum bagi  korban  tindak  pidana  di  Indonesia.  Salah  satu  kasus  yang  menarik  perhatian  publik adalah  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Jakarta  International  School  (JIS)  pada  tahun 2014. Dalam insiden ini, sejumlah anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh staf sekolah. Kasus ini mendapat sorotan luas dari media dan memicu tekanan publik, sehingga  pemerintah  menanggapinya  dengan  serius.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban (LPSK) berperan aktif dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada para korban dan keluarganya.(Zaliana & Panjaitan, 2023)
Kasus lain yang menjadi sorotan adalah perdagangan orang yang melibatkan TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas perlindungan korban yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. LPSK bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja berupaya memberikan perlindungan dan repatriasi bagi  korban  perdagangan  orang.  Meskipun  demikian,  tantangan  besar  tetap  ada,  seperti
koordinasi antar negara, birokrasi yang rumit, dan kurangnya dukungan dari negara tujuan. Kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam melindungi korban tindak pidana yang lintas negara.
Meskipun  demikian,  implementasi  regulasi  perlindungan  hukum  bagi  korban  di Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di LPSK. Dengan anggaran yang terbatas, LPSK  sering  kali  kesulitan  dalam  memberikan  perlindungan  yang  optimal  kepada  semua korban  yang  membutuhkan.  Selain  itu,  jumlah  personel  yang  tersedia  tidak  sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, sehingga sering kali penanganan kasus menjadi lambat dan kurang maksimal.
Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan institusi  terkait.  Sejatinya,  polisi  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  perlindungan awal bagi korban tindak pidana. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, polisi harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan sejak awal pelaporan.  Polisi  juga  harus  bekerja  sama  dengan  LPSK  untuk  mengkoordinasikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban.
Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan korban, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Hal  ini  mengakibatkan  proses  perlindungan  korban  menjadi  tidak  efektif  dan  sering  kali terabaikan. Sebagai contoh, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan fisik saat menghadiri  persidangan,  sehingga  mereka  rentan  terhadap  ancaman  dan  intimidasi  dari pelaku.
Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban juga menjadi kendala besar dalam implementasi perlindungan hukum. Banyak korban yang tidak mengetahui hak- hak  mereka  atau  tidak  memahami  prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk  mendapatkan perlindungan.  Ini  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  pelaporan  dan  penggunaan  layanan perlindungan  yang  disediakan  oleh  LPSK  dan  lembaga  terkait  lainnya.  Pendidikan  dan sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua korban dapat memanfaatkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang.

## Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban
Evaluasi  efektivitas  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  merupakan langkah  krusial  untuk  menilai  sejauh  mana  regulasi  dan  kebijakan  yang  ada  mampu memberikan  perlindungan  yang  efektif  dan  berdampak  positif  terhadap  kesejahteraan korban. Di Indonesia, berbagai regulasi telah diimplementasikan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta revisinya, Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014.  Meskipun  regulasi  ini  sudah  ada,  efektivitasnya  dalam pelaksanaan masih perlu dievaluasi lebih mendalam.
Oleh sebab itu, guna mengefektifkan hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam melindungi korban tindak pidana. Banyak LSM yang menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban (Siburian & Maendrofa,  2021).  LSM  sering  kali  mengisi  kekosongan  yang  tidak  dapat  diisi  oleh pemerintah, terutama dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada korban.
Selain  itu,  peran  media  dalam  melindungi  korban  juga  tidak  dapat  diabaikan (Adhyatma  dkk.,  2023).  Media  memiliki  kekuatan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik
tentang  hak-hak  korban  dan  pentingnya  perlindungan  hukum.  Namun,  media  juga  harus berhati-hati dalam pemberitaan kasus-kasus kriminal untuk menghindari victim blaming dan pelanggaran  privasi  korban (O’Leary,  2021) .  Pemberitaan  yang  sensitif  dan  bertanggung jawab dapat membantu memperkuat perlindungan bagi korban.
Dukungan psikologis, program pemulihan dan reintegrasi sosial juga sangat penting bagi  pemulihan  korban.  Trauma  yang  dialami  korban  tindak  pidana  dapat  berdampak panjang  terhadap  kesejahteraan  mereka.  Oleh  karena  itu,  layanan  konseling  dan  terapi psikologis  sangat diperlukan.  Ini  termasuk pelatihan  keterampilan, bantuan  finansial, dan dukungan sosial.
Dukungan  dari  masyarakat  juga  sangat  penting  dalam  melindungi  korban  tindak pidana. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral dan sosial, serta melaporkan kasus- kasus  kekerasan  kepada  pihak  berwenang.  Edukasi  masyarakat  tentang  pentingnya perlindungan korban dan hak-hak korban sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban. Namun, stigma dan diskriminasi terhadap korban sering kali menjadi hambatan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Penilaian terhadap perkembangan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia  menunjukkan  bahwa  meskipun  sudah  ada  upaya  signifikan  melalui  berbagai regulasi  dan  kebijakan,  implementasinya  masih  menghadapi  banyak  tantangan.  Undang- undang  yang  ada,  seperti  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta  pembentukan  LPSK, merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan kepada korban. Namun, kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi  masih  menjadi  hambatan  utama  dalam  memastikan  efektivitas  perlindungan tersebut.
Perbandingan  dengan  negara  lain  menunjukkan  bahwa  setiap  negara  memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem perlindungan korban mereka. Meskipun demikian, untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif, juga diperlukan adanya peran lembaga swadaya masyarakat, media, serta dukungan dari pihak manapun. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perlindungan hukum di Indonesia dapat lebih baik dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhyatma, Y., Kurniawan, D. S., & Akira, A. D. (2023). Criminal Accountability for Actors and Legal Protection for Online Cat Calling Criminal Victims. Journal of Development Research, 7(1).
Bradely Bougard, N., Spies, G. M., & Booyens, K. (2024). South African Criminal Justice System. Journal of Criminology and Criminal Justice Studies, 2(1), 95 – 120. https://doi.org/10.47509/JCCJS.2024.v02i01.06
Fetai, F. (2023). The Position of the Victim in Criminal Proceedings in the Light of the Proposed Amendments to EU Directive 2012/29/EU. Macedonian Review for Criminal Law and Criminology, 30.
Hasan, H. (2022). Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam. Sejahtera Kita.
Hidayat, M. E., & Effendi, T. (2023). Challenges in Protecting Trafficking Victims’ Rights in Indonesia. Rechtsidee, 11(2), 10.21070/jihr.v12i2.1009. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009 Hosana, Y. (2022). Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual. Jurist-Diction, 5(3), 1171 – 1184. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812 KOMNAS HAM. (2020). Laporan Tahunan KOMNAS HAM 2020. Levine, J. R., & Russell, K. L. (2023). Crime Pays the Victim: Criminal Fines, the State, and Victim Compensation Law 1964 – 1984. American Journal of Sociology, 128(4), 1158 – 1205. https://doi.org/10.1086/723952
O’Leary, N. (2021). Crime News, Media and Identity. Dalam A Victim Community: Stigma and the Media Legacy of High-Profile Crime. Springer International Publishing.
Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Crimen, 8(10).
Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya,
Teknologi, dan Pendidikan, 1(3), 203 – 218. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26 Ross, S. (2015). Victims in the Australian Criminal Justice System: Principles, Policy and (Distr)action. Dalam Crime, Victims and Policy: International Contexts, Local Experiences. Palgrave Macmillan UK.
Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. Dalam JURNAL RECTUM (Vol. 3, Nomor 1).
Silalahi, W. (2020). PENATAAN REGULASI BERKUALITAS DALAM RANGKA TERJAMINNYA SUPREMASI HUKUM. Jurnal Hukum Progresif, 8(1). https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66
Siregar, G. T. P., & Silaban, R. (2020). Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana. Manhaji.
Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 173 – 180. https://doi.org/10.55357/IS.V4I3.425
Wood, W. R., Suzuki, M., & Tauri, J. (2024). Restorative Justice in Australia and New Zealand: A Faustian Bargain with the State? Dalam Restorative Justice at a Crossroads. Routledge.
Yulianti, S. W. (2021). Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 11(2).
Zaliana, N. A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(8).