INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1813-1821 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Segaran Kecamatan Batujaya
Desianna Hapsari 1 ✉ , Gili Argenti 2 , Rachmat Ramdani 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : desiannah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  Program  Keluarga  Harapan  atau  disingkat  PKH  yang  dipelopori  oleh KEMENSOS dalam rangka memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kabupaten Karawang merupakan salah  satu  kabupaten  yang  melaksanakan  program  ini  sejak  awal  dicetuskan  pada  tahun  2007  oleh pemerintah pusat. Masalah dimulai sejak beberapa desa di salah satu kecamatan dengan penerima PKH terbanyak masuk dalam kategori desa dengan kemiskinan ekstrim, yang kemudian muncul pertanyaan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik  pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan infoman, observasi langsung, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang peneliti dapatkan dari informan yang telah peneliti pilih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman & Davis  dengan  indikator input,  process,  output,  dan  outcomes.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa program ini belum terlaksana secara optimal. Baik dari sisi pelaksana program dimana kurangnya SDM di Lapangan, tidak adanya koordinasi dan dukungan dari pemerintah desa, serta dampak dari program keluarga harapan tidak dapat dirasakan oleh beberapa masyarakat miskin di desa segaran karena tidak tepat sasaran.
Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan.

## Abstract
This research departs from the Family Hope Program or abbreviated as PKH which was pioneered by the Ministry of Social Affairs in order to break the intergenerational poverty chain. Karawang Regency is one of  the  regencies  that  have  implemented  this  program  since  it  was  initiated  in  2007  by  the  central government. The problem started since several villages in one of the sub-districts with the most PKH beneficiaries  were  included  in  the  category  of  villages  with  extreme  poverty,  which  then  raised  the question of how the evaluation was carried out by policy implementers. This research is a  qualitative research  using  the  case  study  method.  Data  collection  techniques  using  interview  techniques  with informants, direct observation, and documentation. The type of data used in this research is primary data and secondary data that researchers get from informants that researchers have chosen. The theory used in this research is the theory of policy evaluation by Bridgman & Davis with indicators of input, process, output, and outcomes. The results of the research show that this program has not been implemented optimally. Both from the perspective of program implementers where there is a lack of human resources in the field, there is no coordination and support from the village government, and the impact of the Family Hope program cannot be felt by some of the poor in Segaran village because it is not on target. Keywords: Evaluation, Family Hope Program, Poverty

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  akan  selalu  relevan  untuk  dikaji  karena berhubungan  dengan  kesejahteraan  hidup  banyak  manusia.  Pemerintah  sendiri  masih memiliki  kesulitan  untuk  menekan  angka  kemiskinan,  tetapi  angka  kemiskinan  sudah mengalami penurunan sejak tahun 2023 walaupun tidak signifikan. Dilansir melalui BPS pusat, 26,36%   masyarakat  Indonesia  hidup  dalam  garis  kemiskinan.  Dimana  angka  ini  naik  dari Tahun 2021 yang sebelumnya berada di angka 26,5%.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yaitu dicetuskannya Program Keluarga Harapan yang digagas oleh Kementrian Sosial (KEMENSOS). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut dengan (PKH) diatur dalam PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan yaitu menaikkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat  keluarga  miskin  dan  rentan.  Karena  Program  Keluarga  Harapan  ini  merupakan program  bantuan  bersyarat,  maka  ada  beberapa  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon penerima manfaat. Kriteria penerima PKH, yaitu:
1. Komponen Kesehatan
a. Ibu Hamil atau Menyusui
b. Anak usia 0-6 tahun
2. Komponen Pendidikan
a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidiyah atau sederajat
b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat
d. Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
a. Lanjut usia yang dimulai dari 60 tahun
b. Penyandang disabilitas berat.
Pada tahun 2021, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau biasa disingkat sebagai TNP2K melalui antaranews melansir bahwa ada 25 desa dengan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah Desa Segaran di Kecamatan Batujaya. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Karawang sudah dilakukan sejak tahun 2007, dimana pada tahun itu pula PKH dicetuskan oleh Pemerintah Pusat.
Kecamatan Batujaya menjadi salah satu kecamatan dengan penerima bantuan PKH terbanyak di Kabupaten Karawang. Terdapat 10 desa di kecamatan Batujaya, dimana salah satunya adalah Desa Segaran yang termasuk salah satu Desa dengan kemiskinan ekstrim di Karawang (TNP2K, 2021). Program PKH sendiri sudah dilaksanakan pada tahun 2014 di Desa Segaran (Koorkab PKH Kab. Karawang, 2023). Desa Segaran merupakan salah satu desa di Kecamatan  Batujaya  yang  mata  pencaharian  penduduknya  didominasi  oleh  petani.  Desa Segaran  memiliki  8945  penduduk  dimana  penduduk  laki-laki  berjumlah  4459  jiwa  dan penduduk perempuan berjumlah 4486 jiwa (BPS Karawang, 2019). Desa Segaran memiliki 4 dusun yang didalamnya terdapat 14 kelompok PKH yang digolongkan sesuai jarak tempat tinggal para penerima PKH agar memudahkan koordinasi pada saat pencairan bantuan dan pertemuan kelompok (Pendamping PKH Desa Segaran, 2023).
Tabel 1 Jumlah Penerima PKH Kecamatan Batujaya Tahun 2022 Kecamat an Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Batujaya 3.460 3.264 3.293 3.388
Sumber: Koordinator PKH Wilayah 3 Kabupaten Karawang, 2022
Adapun permasalahan yang terjadi selama 9 tahun pelaksanaan PKH di Desa Segaran berkaitan  dengan Kurangnya pendamping PKH di Kecamatan Batujaya secara umum  dan Desa Segaran secara khusus. Dari 10  desa yang ada di  kecamatan Batujaya, hanya ada  7 pendamping di kecamatan. Dimana idealnya 1 pendamping memegang 250-300 KPM. Tidak adanya  evaluasi  penerima  PKH  sehingga  menyebabkan  beberapa  KPM  menjadi ketergantungan dengan bantuan PKH, tidak adanya support dari pihak desa, dan kurangnya sosialisasi terkait program ini kepada non penerima bantuan PKH sehingga informasi terkait PKH hanya berhenti di pendamping Desa dan kelompok KPM.
Dengan  masalah-masalah  yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya,  maka  dapat dirumuskan masalah bagaimana bentuk evaluasi dalam pelaksanaan PKH di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang? serta adapula tujuan dalam penelitian yaitu untuk menganilis  dan  mengkaji  evaluasi  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Segaran,  Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan  penelirian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti mencoba menggali fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Dalam menetukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneltii tidak memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  orang  untuk  menjadi  informan  dalam penelitian  ini.  Terdapat  7  Informan  dalam  penelitian  ini,  meliputi  Sub  Koordinator  bidang Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  PPKS  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karawang,  Koordinator  PKH Wilayah 3 Kabupaten Karawang, Koordinator PKH Kecamatan Batujaya, Pendamping PKH Desa Segaran, Operator Data Desa Segaran, Ketua Kelompok PKH dan Masyarakat Sasaran Program. Pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara  mendalam,  observasi,  dokumen,  dan triangulasi (Sugiyono, 2015). Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015) adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lowi  dan  Ginsburg  (1996)  dalam  Fischer  (2021)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai tujuan yang dinyatakan secara resmi yang didukung oleh sanksi, yang dapat berupa penghargaan  atau  penghukuman.  Sebagai  tindakan,  kebijakan  publik  dapat  mengambil bentuk hukum, aturan, undang-undang, dekrit, peraturan atau perintah. Sedangkan menurut Friendrich (Wahab 1991;Widodo,2021) mengartikan kebijakan sebagai suatu  tindakan  yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh  seseorang, kelompok atau  pemerintah  dalam
lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya mencari  peluaang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang diinginkan.
Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Evaluasi  kebijakan  publik merupakan  suatu  proses  untuk  menilai  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  publik  dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau  target  kebijakan  publik  yang  ditentukan  (Muhadjir,  1996  dalam  Widodo,  2021). Evaluasi kebijakan publik bukan hanya melihat dari hasil ( outcomes) atau dampak (impacts), akan  tetapi  dapat  pula  untuk  melihat  bagaimana  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan dilaksanakan (Widodo, 20:112)
Dalam  hal  pengukuran  evaluasi  kebijakan  menurut  Bridgman  &  davis  (Tangkilisan, 2003 dalam Sawitri, 2020) terdapat pada empat indikator meliputi input, process, outputs dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada  penilaian sumberdaya pendukung dan bahan- bahan dasar untuk melaksanakan kebijakan, yang terkait dengan sumberdaya manusia, uang atau insfrastruktur pendukung lainnya. Indikator process yang memfokuskan pada kebijakan yang ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, yang meliputi efektivitas dan efisiensi dari cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik. Indikator output memfokuskan pada hasil atau produk dari proses kebijakan publik. Indikator outcomes yang berfokus pada dampak kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat.
Evaluasi kebijakan publik dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Segaran  Kecamatan  Batujaya  Kabupaten  Karawang  menggunakan  teori  evaluasi  menurut Bridgman & davis (Tangkilisan, 2003 dalam Sawitri, 2020) meliputi indikator input, process, outputs dan outcomes.
Indikator  yang  pertama  yaitu  input.  Analisis  input  dalam  pelaksanaan  Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat pada sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia serta infrastruktur.  Sumberdaya  manusia  (SDM)  dalam  pelaksanaan  program  ini  dilihat  dari pelaksana program di lapangan yaitu SDM PKH yang disebut Pendamping PKH tingkat desa. Dimana ada keterbatasan jumlah pendamping PKH di Kecamatan Batujaya. Dalam 10 desa di Batujaya,  hanya  ada  7  pendamping  yang  tersedia  menyebabkan  1  pendamping  bisa memegang 2 desa. Padahal jumlah KPM ideal yang seharusnya dipegang oleh pendamping berkisar  antara  250-300  KPM.  Kurangnya  SDM  Pendamping  PKH  ini  disebabkan  karena adanya  sistem  penempatan  pendamping  sesuai  domisili  di  KTP.  Sehingga  Batujaya kekurangan SDM karena sedikitnya pendamping PKH yang bermukim di sekitaran Kecamatan Batujaya. Fasilitas yang tersedia untuk para KPM seperti sekolah dan klinik. Fasilitas sekolah
sudah memadai, sedangakan fasilitas klinik kurang memadai karena hanya tersedia beberapa klinik di Kecamatan Batujaya.
Selanjutnya yaitu indikator process. Analisis process dalam hal ini merupakan kebijakan yang  ditransformasikan  dalam  bentuk  pelayanan  langsung  pada  masyarakat.  Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Segaran,  perlu adanya koordinasi antara Dinas  Sosial  Kabupaten  Karawang,  Koordinator  PKH  Wilayah  3  Kabupaten  Karawang, Koordinator PKH Kecamatan Batujaya, Pendamping PKH Desa Segaran dan Operator Data Desa Segaran. Program Keluarga Harapan merupakan program yang berasal dari Kementrian Sosial, maka dari itu pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Dinas Sosial yang bekerja sama dengan SDM PKH di tingkat Kabupaten/Kota. Karena dalam pelaksanaanya PKH mempunyai sistem keanggotaannya sendiri, maka pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan kecamatan dilakukan oleh SDM PKH yang sudah diberikan pembinaan dan penyuluhan, kemudian program tersebut akan dijalankan oleh masing-masing pendamping PKH di Desa yang pembagian wilayah tugasnya sudah ditentukan berdasarkan domisili.
Dalam  hal  ini  peran  pendamping  PKH  di  Desa  menjadi  sangat  penting  karena pendampinglah  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan  mengetahui  permasalahan  di lapangan.  Pendamping PKH bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada para KPM, melatih KPM potensial, berkoordinasi kepada pihak desa dan memberikan sosialisasi kepada non penerima bantuan PKH. Pada Desa Segaran  sendiri, pendamping PKH sering melakukan door to door didampingi oleh Ketua Kelompok PKH untuk melakukan pengecekan Data KPM yang bermasalah atau bantuan yang tidak cair. Pada saat pertemuan kelompok, sering dilakukan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga oleh Pendamping PKH  dimana  diajarkan  mengenai  pengelolaan  uang  bantuan  yang  sudah  diterima  untuk membantu  para  KPM  untuk  melakukan  graduasi  mandiri  atau  keluar  dari  keanggotaan penerima bantuan dengan memiliki usaha sendiri.
Karena pelaksanaan PKH ini dilakukan oleh Pendamping PKH Tingkat Desa, pihak desa hanya bertugas untuk mendata warganya yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim lalu selanjutnya diberikan kepada operator data desa yang akan diinput ke  dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ini menyebabkan pihak desa kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan  PKH  di  Desa  Segaran.  Maka  dari  itu  pendamping  PKH  berkewajiban  untuk melakukan  sosialisasi  kepada  Kepala  Desa  dan  masyarakat  non  penerima  bantuan  PKH. Sosialiasi ini dilakukan pada saat minggon desa yang diadakan setiap sebulan sekali. Karena akses  terhadap  forum  ini  yang  terbatas,  maka  informasi  yang  disampaikan  dalam  forum tersebut  tidak  menjamin  dapat  disebar  luaskan  kepada  masyarakat.    Sedangkan  untuk
masyarakat  yang  baru  terdaftar  sebagai  KPM,  sosialisasi  dilakukan  pada  saat  pertemuan kelompok yang dilakukan setiap minggu.
Indikator yang ketiga yaitu output. Analisis output memfokuskan penilaian pada hasil dari proses kebijakan publik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adanya Program PKH di Desa Segaran ini belum mampu membantu menekan angka kemiskinan. Begitu juga dengan KPM yang melakukan Graduasi mandiri. Graduasi mandiri menekankan pada KPM yang  dapat  keluar  dari  kemiskinan  dengan  usaha  sendiri.  Karena  jumlah  bantuan  yang diterima  berbeda  setiap  KPM  tergantung  dengan  komponen  yang  dipenuhi,  maka  tidak semua KPM dapat melakukan Graduasi Mandiri karena uang bantuan yang sudah diterima hanya  cukup  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya  sekolah.  Hanya  KPM  potensial  yang didorong untuk melakukan Graduasi Mandiri. Untuk komponen kesehatan sendiri, banyak KPM  yang tidak memeriksakan kesehatan di klinik yang  sudah tersedia  karena kurangnya informasi  bahwa  pelayanan  yang  disediakan  gratis.  Tidak  adanya  evaluasi  pada  penerima KPM juga mengakibatkan ada KPM yang menerima bantuan sampai bertahun-tahun selama komponen  masih  mumpuni  walaupun  keadaan  ekonominya  sudah  membaik.  Selain  itu kurangnya support dari pihak desa menjadikan sering adanya miskomunikasi diluar kelompok KPM dan pelaksana PKH di Desa. Selama pelaksanaan program, peneliti melihat koordinasi yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada pihak desa lebih banyak pada bidang operator data karena tugas operator data berkaitan dengan penginputan data penerima bantuan dan pemutakhiran data.
Keempat,  analisis outcomes  yang  terkait  dengan  dampak  yang  diterima  oleh masyarakat atas kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Segaran, belum banyak KPM  yang  melakukan  Graduasi  Mandiri.  Karena  tujuan  program  ini  yang  secara  jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, maka progress masing-masing KPM  ini  tidak  dapat  dilihat  dalam  waktu  sebentar.  Walaupun  dari  segi  ekonomi  memang belum  menuju  sejahtera,  tetapi  minimal  para  KPM  ini  sudah  merubah  mindset  dan  sikap mereka mengenai pengelolaan  uang  bantuan karena  sudah dilakukan pembinaan melalui P2K2. Uang bantuan PKH tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan  biaya  sekolah,  sehingga  membantu  meringankan  beban  rumah  tangga  para  KPM. Sehingga tujuan jangka pendek program PKH ini sudah terpenuhi.

## SIMPULAN
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  sebuah  program  bantuan  bersyarat yang bertujuan untuk dapat menekan angka kemiskinan dan membantu meringankan beban rumah tangga masyarakat miskin. Oleh sebab  itu sasaran dari  program ini  yaitu  keluarga
miskin  yang  masuk  dalam  3  komponen  penerima  PKH,  yaitu  komponen  kesehatan:  Ibu hami/menyusui  dan  anak  usia  0-6  tahun,  komponen  pendidikan:  anak  sekolah dasar/madrasah  ibtidiyah  atau  sederajat,  anak  sekolah  menengah  pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah alawiyah atau sederajat dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan komponen kesejahteraan  sosial:  lansia  mulai  dari  60  tahun  dan  penyandang  disabilas  berat.  Karena program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, maka program ini bekerja sama dengan banyak pihak seperti kemendikbud dan kemenkes karena perubahan pada kondisi keluarga dimulai dari pendidikan pada anak.
Karena pelaksanaan program yang sudah lumayan lama di Desa Segaran, tetapi desa ini  masih  masuk  dalam  kategori  kemiskinan  ekstrim  maka  peneliti  tertarik  untuk  melihat evaluasi  dari  pelaksanaan  program  PKH  di  Desa  Segaran  Kecamatan  Batujaya  Kabupaten Karawang. Evaluasi kebijakan yang dianalisis menggunakan indikator input, process, output, dan  outcomes.  Indikator  input  menunjukkan  belum  optimalnya  sdm  dan  fasilitas  yang tersedia, dimana dalam 10 desa hanya ada 7 pendamping PKH dan fasilitas kesehatan yang tersedia  terbatas  jumlahnya.  Indikator  process,  dalam  kebijakan  yang  ditransformasikan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  belum  berjalan  secara  optimal,  karena  kurangnya support dari pihak desa dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pendamping kepada pihak desa.  Indikator  output,  hasil  dari  pelaksanaan  PKH  ini  belum  terlihat  secara  jelas  karena bantuan yang diterima oleh  para KPM ini  diputar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya  sekolah,  sehinggabelum  dapat  digunakan  sebagai  modal  usaha.  Sedangkan  untuk indikator  outcomes,  belum  banyak  KPM  yang  melakukan  graduasi  mandiri  karena  jumlah bantuan yang terbatas untuk kehidupan sehari-hari, tetapi dampak positifnya banyak KPM yang terbantu dengan bantuan PKH ini sehingga dapat meringankan beban rumah tangga mereka. Perlu adanya penambahan pendamping PKH di Kecamatan Batujaya, penghapusan sistem penempatan pendampingan sesuai domisili. Karena sistem ini membuat pendamping PKH menumpuk di daerah Karawang Kota, sedangkan untuk daerah yang jauh dari pusat kota dan  dekat  dengan perbatasan terbatas jumlahnya  dan  penambahan fasilitas kesehatan di Desa Segaran. Perlunya evaluasi para penerima PKH setiap beberapa tahun sekali sehingga tidak  ada  KPM  yang  bergantung  bantuan  yang  diterima.  Perlu  dibuat  semacam  koperasi simpan pinjam di desa, untuk membantu para KPM ini mendapatkan modal untuk membuat usahanya sendiri serta perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pendamping PKH dan pihak Desa sehingga tidak terjadi miskomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Presentase Penduduk Miskin September 2022. Available at: https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin- september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html (diakses pada Agustus 2023)
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang. (2019). Kecamatan Batujaya Dalam Angka 2019. Fischer,  Frank  et  al.  (2021).  Kebijakan  Publik  dan  Kewarganegaraan  Demokratis:  Handbook Analisis  Kebijakan  Publik.  NUSAMEDIA.  Available  at:  iPusnas  (diakses  pada  Agustus 2023)
Kurniawan,  Ade  et  al.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Karawang  Barat  Kabupaten  Karawang.  Gorontalo: Journal  of Government and Political Studies Volume 4-NO.1. P-ISSN: 2614-2120.
Peraturan Kementrian Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Sawitri,  Eta  et  al.  (2020).  Evaluasi  Program  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga
Sejahtera  (UPPKS)  Desa  Tambaksari,  Tirtajaya,  Karawang.  Jurnal  Penelitian Administrasi Publik Vol 7 NO. 1.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Widodo,  Joko.  (2021).  ANALISIS  KEBIJAKAN  PUBLIK:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.