## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Korelasi  Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
Rondang Herlina 1
Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah 1 rondangherlina69@gmail.com 1
Misbahuddin 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id 2
Lomba Sultan 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 3 lombasultan@uin-alauddin.ac.id 3
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3739

## Abstract
The existence of Islamic law that has developed in society has long been well-accepted which is understood as a law. The Qur'an and as Sunnah are the source of the teachings of Islamic law. The teachings of Islamic law also influence the legal system in Indonesia, both in the form of written law and unwritten law. Islamic law  has  an  important  and  strategic  position  in  the  midst  of  Indonesian  society,  the  majority  of  which embrace Islam. The history of Islamic law has taken root in Indonesian society, both from the royal era, the colonial  era  and  the  post-independence  era.  It  is  undeniable  that  Islamic  law  contributes  to  the  national legal system in Indonesia and certainly contributes to providing legal guidance in society. This research uses a qualitative empirical approach. Data collection through observation, interviews and documentation. The analysis technique was carried out by data reduction, data verification and data analysis. While checking the validity  of  the  data  is  done  by  triangulation  method.  The  results  of  this  study  are  expected  to  be  able  to provide a real correlation for Islamic law in the context of fostering legal awareness in Indonesian society.
Keywords :  Correlation, Islamic Law, Guidance, Legal Awareness, Society

## Abstrak
Eksistensi hukum Islam  yang berkembang di masyarakat  sudah sejak lama dapat diterima dengan baik yang  dipahami  sebagai    sebuah  hukum.    Al  Qur’an  dan  as  Sunnah    menjadi  sumbernya  sebagai  ajaran syariat  Islam.  Ajaran  hukum  Islam  juga    mempengaruhi  tata  hukum  di  Indonesia  baik  berupa  hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Islam mempunyai kedudukan  yang penting dan strategis di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia,  yang  mayoritasmemeluk  agama  Islam.  Perjalanan  sejarah  hukum Islam  telah  mengangkar  dalam  masyarakat  Indonesia  baik  dari  zaman  kerajaan,  zaman  kolonialisasi maupun  zaman setelah kemerdekaan. Hukum Islam tidak dapat dipungkiri ikut memberikan andil dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia  dan tentunya berkontribusi dalam memberikan pembinaan hukum di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  dilakukan  dengan  reduksi  data,  verifikasi data  dan  analisis  data.  Sedangkan  pengecekan  keabsahan  data  dilakukan  dengan  metode  triangulasi.

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan
Hasil dari penelitian ini diharapkan  mampu memberikan korelasi   yang nyata bagi hukum Islam alam rangka  pembinaan  kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Korelasi,  Hukum Islam, Pembinaan, Kesadaran Hukum,  Masyarakat

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  dikenal    dengan  teori  Zoon  Politicon  dari Aristoteles,  selalu  memerlukan  bantuan  orang    lain  dan    memerlukan  organisasi  dalam memperoleh    kemajuan  dan  dinamika  kehidupannya.  Adanya  dorongan    untuk  selalu berinteraksi  dengan  orang  lain  yang  berdampak  adanya  kepemilikan  kepentingan  baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. 1 Kepentingan yang menjadi keinginan, tidak menututp kemungkinan  bertentangan  dengan orang lain  yang berpotensi  terjadinya konflik dan benturan. Guna menghindari ini semua, perlu adanya aturan atau norma yang mengatur  kepentingan    tersebut.    Dalam  hukum  Islam    apa  yang  menjadi  hak  dan kewajiban seseorang, menjalankan perintah Nya  dan menjauhi larangan Nya, telah diatur yang  bersumber  dalam  Al  Qur’an  dan  hadist.    Sebab  Hukum  Islam    sebagai  hukum  yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam serta sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang  tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja  tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia termasuk  mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.
Hukum  Islam  sebagai  pedoman  hidup  manusia    yang  bersumber  dari  Al  Qur’an, Hadits  dan  Ijtihad    memiliki  orientasi  untuk  mendidik  individu  (tahdzib  al-fardi)  untuk selalu menjadi sumber kebaikan, menegakkan  keadilan (iqamat al-‘adl) dan merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah), di mana orientasi ini  bermanfaat bagi manusia tidak hanya dalam  kehidupan  duniawi  juga  dalam  kehidupan  di  akherat  yang  kekal  abadi. 2 Hukum yang ada  juga  tidak  hanya  untuk  menggapai  kebaikan  dan  kesempurnaan  hidup  (jalbu  al manafi’),  tetapi  juga    pencegahan  kejahatan  dan  kerusakan  dalam  kehidupan  (dar’u  al- mafasid)  termasuk    yang  berkaitan  dengan  kepentingan  hubungan  antara  Allah  dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.
Oleh  karena  hukum  Islam  sebagai  pedoman  hidup  masyarakat  muslim  yang mayoritas memeluk agama Islam di Indonesia,  mempunyai  kedudukan yang penting dan strategis, berkorelasi erat dengan pembinaan kesadaran hukum  masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fungsi-fungsi  Hukum Islam  meliputi fungsi ibadah, amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemungkaran), zawajir (penjeraan), tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat), dimana ke empat fungsi tersebut saling berhubungan satu sama lain yang dalam pelaksanaanya tidak bisa berdiri sendiri.
1 Lorentius  Goa,  “PERUBAHAN  SOSIAL  DALAM  KEHIDUPAN  BERMASYARAKAT,” SAPA  - Jurnal Kateketik Dan Pastoral 2, no. 2 (November 1, 2017): 53–67, https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40.
2 Septi  Aji  Fitra  Jaya,  “AL-QUR’AN  DAN  HADIS  SEBAGAI  SUMBER  HUKUM  ISLAM,” JURNAL INDO-ISLAMIKA 9, no. 2 (2019): 204–16, https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542.
Selain  fungsinya  tersebut,    secara  umum    tujuan  hukum  Islam  sering  dirumuskan sebagai  kebahagiaan  hidup  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat,  mempunyai  kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. 3 Sejalan dengan fungsi dan  tujuan    tersebut,  hukum  Islam  mengajarkan    mengambil  segala  yang  bermanfaat  dan mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan  kehidupan.  Korelasi  fungsi  dan  tujuan  Hukum  Islam  dalam  pembinaan  hukum masyarakat    merupakan    manifestasi  dari  sifat  Rahman  dan  Rahim  Allah  kepada  semua Makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah  tersebut  dapat  ditegakkan  kedamaian  di  muka  bumi  dengan  pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.
Pembinaan  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  aturan  hukum    Islam  tersebut, norma-norma  moralitas  khusus  hukum  Allah  meletakkan  aturan-aturan  universal  bagi perbuatan  manusia  sebab    ukuran    moral  terhadap  perbuatan  tersebut  ada  pada  aturan hukum  Islam. 4 Oleh  karenanya    pergeseran  dalam    moral  masyarakat  Islam  mempunyai lapangan  yang  sangat  sempit,  artinya  pertumbuhan  yang  menyimpang  dari    tatanan semula dikira baik atau jelek lalu berubah  sedemikian rupa, hal ini memungkinkan untuk dihindari. Adanya kenyataan ini tentunya eksistensi sumber hukum Islam harus diketahui dengan baik dan jelas, sebab seringkali timbul permasalahan baik bersifat nasional maupun pribadi yang sifatnya ingin berpedoman pada aturan mengikat dan memberikan kekuatan melalui  sumber  hukum  Islam  yang  prinsipnya    merupakan  dasar  utama  dalam pengambilan hukum Islam.
Penelitian terdahulu untuk tema tulisan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut. Ali Imron  HS,  dengan  topik  “Kontribusi  Hukum  Islam  terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional, Jurnal Masalah-masalah Hukum”, Jilid 41 Nomor 3 Tahun 2012, Diterbitkan oleh Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang. 5 Selanjutnya  adalah  penelitian Fitriyani,  Abd  Basir  Laupe,  yang  berjudul  “Positivisasi  Hukum  Islam  Dalam    Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia”,  Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 Hal 453  –  470,    Institut  Agama  Islam  Negeri  Ambon  &  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kemenag  RI. 6 Berikutnya  adalah  penelitian  dari  Syarifuddin,  Jurusan  Syariah  STAIN Palangkaraya,  berjudul  “Hubungan  Antara  Hukum  dengan  Moral  Dalam  Islam”,  Jurnal
3 Ipandang  Ipandang,  “TANGGUNGJAWAB  MANUSIA  TERHADAP  AL  MASLAHAT  (KAJIAN USHUL FIQHI),” Al-’Adl 8, no. 2 (July 1, 2015): 163–82, https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.366.
4 Nasarudin  Umar,  “KONSEP  HUKUM  MODERN:  SUATU  PERSPEKTIF  KEINDONESIAAN, INTEGRASI  SISTEM  HUKUM  AGAMA  DAN  SISTEM  HUKUM  NASIONAL,” Walisongo:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22, no. 1 (June 15, 2014): 157–80, https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263.
5 Ali  Imron  Hs,  “KONTRIBUSI  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PEMBANGUNAN  HUKUM NASIONAL,” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 3 (July
24, 2012): 416–22,
https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422.
6 Fitriyani  Fitriyani  and  Abd  Basir  Laupe,  “Positivisasi  Hukum  Islam  Dalam  Pembinaan  Hukum Nasional Di Indonesia,” Al-Ulum 13, no. 2 (December 1, 2013): 453–70.

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan
Tahkim Vol. X No. 1, Juni 2014. 7 Berdasarkan  tiga buah  tulisan  tersebut, tidak ada satu pun yang  sama  meterinya  terkait  dengan  artikel  yang  akan  diselesaikan  oleh  penulis,  yakni meteri  yang  berhubungan  dengan  korelasi  atau  kemanfaatan  hukum  Islam  dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
Berkenaan  dengan    hal  tersebut,    maka  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk mengkaji dan lebih memahami  korelasi hukum Islam dalam pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat yang seyogyanya terikat dengan aturan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan  oleh  Allah  dan  menjauhi    segala  larangannya.    Hukum  Islam  bukan  hanya mempunyai  tujuan  meraih  kebahagiaan  di  dunia  tetapi  juga  kebahagiaan  yang  kelak  di akhirat. Hasil dari penelitian ini diharapkan  mampu memberikan korelasi   yang nyata bagi hukum Islam  dalam rangka  pembinaan  kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kajian  kualitatif  dengan  ciri  utama  datanya berupa  data  nonstatistik. 8 Berdasarkan  lokasinya,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian kepustakaan atau library research. 9 Sumber datanya berupa konsep dan makna yang diambil dari konsep dasar di dalam hukum Islam. Pendekatan di dalam penelitian ini ialah secara normatif atau pendekatan hukum Islam. 10 Dari konsep normatif  tersebut, data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis induktif. Secara teknis, penelitian ini juga menggunakan tahapan penelitian berdasarkan pandangan Miles dan Huberman yakni menempuh langkah antara menyajikan data, reduksi, dan verifikasi. 11

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hukum Islam dan Sumber-Sumbernya
Hukum Islam merupakan  seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam  yang berbeda dengan  agama- agama lain. 12 Allah mengetahui segala apapun yang diperbuat oleh makhluknya karena fungsi  utama  hukum  Islam  mengklasifikasikan  tindakan  yang  berkenaan  dengan standar  mutlak  baik  dan  buruk  yang  tidak  dapat  ditentukan  secara  rasional.  Secara ideal,  umat    Islam    harus  sesuai  dengan  kitab  hukum  sehingga  tidak  ada  perubahan
7 Syarifuddin Syarifuddin, “HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM,” TAHKIM 10, no. 1 (October 1, 2017), https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62.
8 Sugiyono Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).
9 Suharsimi  Arikunto, Manajemen  Penelitian:  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
10 Azmi  Sirajuddin,  “MODEL  PENEMUAN  HUKUM  DENGAN  METODE  MAQASHID  SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM,” Istinbath : Jurnal Hukum 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.
11 Afrizal Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu , 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
12 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Wa Adillatuh , 5 vols. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).
sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hal  ini  pula  yang  merupakan  korelasi  tujuan  dan  fungsi    Hukum  Islam  dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang tidak bisa dihindari.
Satu  hal  yang  menjadi  ciri  penting  hukum  Islam  adalah  sumber  hukum  Islam yang  bersumber  dari  Islam,  baik  yang  syari’ah  maupun  fiqih  sebab  konsepsi  hukum Islam  merujuk  pada  nilai-nilai    syariah  dan  atau  fikih  yang  telah  mengalami positifisasi. 13 Di Indonesia keberadaan hukum Islam  tidak hanya sebagai faktor utama yang  diberlakukan  dalam  kehidupan  manusia  tetapi  sebagai  kitab  hukum  yang wajib ditaati  dan  diikuti  segala  perintah    Nya  dan  larangan  Nya.  Hukum  Islam  dipercayai oleh umat Islam  merupakan hukum benar dan bisa diterapkan dengan  beberapa dasar hukum sebagai berikut :
1. Al  Qur’an    Surat  Al-Maidah  ayat  44,    yang  artinya  :  “...Barangsiapa  yang  tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah.”
2. Al Qur’an  Surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya: “...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”
3. Q.S.  Al-Maidah  ayat  47  yang  artinya:    “...Barang  siapa  tidak  memutuskan  perkara menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang fasik.”
Ketiga  ayat  tersebut    seringkali  dipergunakan    sebagai  dasar  hukum    bahwa manusia  harus    memakai  hukum  Allah.  Jika  tidak,  mereka  termasuk  golongan  yang zalim,  kafir,  atau  fasik.  Indonesia  menganut  negara  hukum,  yang  berlandaskan konstitusi  dan  berbagai  norma  turunannya.  Namun    dalam  hal  ini,  meski  Indonesia menganut  negara  hukum  dalam  pengertian  hukum  positif,  tidak  lantas  menafikan eksistensi hukum Islam. Nilai-nilai Islam, baik itu dari syariah maupun fiqih, sebagian tetap hidup melalui proses legislasi.
Umpamanya dalam Hukum Pidana Islam terdapat ketentuan bahwa makan riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah (QS. Al-Baqarah 278-279), orang  yang  melakukan  zina  diancam  dengan  pidana  cambuk  seratus  kali  di  depan umum  (QS.  An-Nur  2),  Zina  menurut  ajaran  Islam  dinilai  sebagai  perbuatan  keji  dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. (QS. Al-Isro” 32), Kreditur supaya memberikan  kelonggaran waktu tanpa memungut bunga kepada debitur yang mengalami  kesulitan    untuk   membayar   kembali   utangnya   pada   waktu  yang telah  dijanjikan.  Jika  debitur  sungguh-sungguh  tidak  mampu  lagi  untuk  melunasi hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya (QS. Al Baqaroh 280).
13 Miftahul  Amri,  “KONSEP  MASLAHAT  DALAM  PENETAPAN  HUKUM  ISLAM  (Telaah  Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi),” Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (December 4, 2018), https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan
Sumber  hukum  dalam  Islam  digolongkan  menjadi  tiga,  yaitu  Al-Qur’an,  hadis, dan  ijtihad. 14 Al-Qur’an  merupakan  sumber  pertama  hukum  Islam  yang  memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an  yang  berisi  perkataan,  perbuatan,  dan  ketetapan  Nabi  Muhammad  SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an  dan  hadis.  Ijtihad  digunakan  untuk  menetapkan  suatu  hukum  Islam  yang belum  disebutkan  secara  tegas  dalam  Al-Qur’an  dan  hadis.  Akan  tetapi,  harus memenuhi  kaidah  berijtihad  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan Hadis. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan.
Sehubungan dengan sumber Hukum Islam  ini, yang lazim digunakan adalah Al Qur’an,  Hadits,  Ijma dan  Qiyas. 15 Ada  sebagian  berpendapat,  selain keempat  sumber tadi, terdapat pula apa yang namanya ijtihad yang terbagi dalam Ijtihad Pardi (Qiyas) dan Ijtihad Jamaiiy (Ijma). Berkenaan dengan hal tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Al-Qur’an
Al-Qur‘an  merupakan    kitab  suci  terakhir  yang  diwahyukan    Allah  SWT kepada  nabi  dan  rasul-Nya  yang    diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, sang penutup para nabi dan rasul.  Para ulama tidak hanya menjadikan Al Qur’an sebagai  sumber  hukum    utama    dari  segala  ajaran  dan  syari’at  Islam,  tetapi menjadikan  Al  Qur’an  sebagai    rumusan  yang  memiliki  unsur  dasar  yaitu    Al- Qur’an  yang  berbentuk  lafaz  yang  mengandung  makna  dalam  dan  penuh  arti. Dengan kata lain bukan hanya sekedar  Lafazt  biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan    Allah  melalui  Jibril  ke  Nabi  Muhammad.  Kemudian  Nabi Muhammad SAW melafazkannya.
Pada prinsipnya Al Qur’an sangat  berfungsi dalam  agama Islam, kehidupan manusia  dan  sumber  ilmu.  Al  Qur’an merupakan    firman  suci dari   Allah  untuk umatnya      yang  memberikan  arti  penting    dalam  pembelajaran  Al  Qur’an bermuatan kode perilaku yang lengkap atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.16
Al  Qur’an  di  dalam  agama  Islam    berfungsi  sebagai  Al-Huda  (Petunjuk), yaitu  Al  Qur’an  dapat  memberikan  petunjuk  bagi  manusia  secara  umum, petunjuka bagi orang-orang  yang bertakwa dan  petunjuk bagi orang-orang yang beriman.  Ia  juga  dinamakan  Al-Furqon  (Pemisah),  yaitu  Al  Qur’an  berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah.  Selain  itu,  Al  Quran  bisa  menjadi  obat  (Al-Asyifa)  bagi  penyakit  mental
14 Jaya, “AL-QUR’AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.”
15 al-Zuhaili, Al-Fiqh Wa Adillatuh .
16 Agus Salim Syukran Agus Salim Syukran, “Fungsi Al-Qur’an Bagi Manusia,” Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman 1, no. 2 (December 14, 2019): 90–108,
https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21.
karena dengan membaca dan mengamalkannya dapat dihindarkan  dari berbagai hati  atau  mental  yang  seringkali  ada  pada diri manusia atau   dapat memberikan pencerahan  bagi  setiap  orang  yang  beriman.  Al  Quran  berisikan    banyak pengajaran (mau'izah), nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang- orang  yang  bertakwa,  yang  berjalan  di  jalan  Allah,    biasanya  berkaitan  dengan sebuah peristiwa atau kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya.17
Adapun  fungsi  Al  Quran  bagi  Kehidupan  Manusia  antara  lain  sebagai petunjuk  jalan  yang  lurus.  Di  dalam  kehidupan,  manusia  harus  selalu  berada dijalan yang lurus dan Al Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus guna mencapai kehidupan yang lebik atau selalu beriman  dan  bertakwa  kepada  Allah.  Selain  itu,  Al-Quran  yang  merupakan mukjizat  bagi Nabi  Muhammad  SAW ini merupakan  sumber dari  segala  sumber hukum  penyempurna  dari  kitab-kitab  terdahulu.  Al  Quran  juga  menjelaskan bahwa  manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya karena diberikan kesempurnaan akal dan pikiran.
Al-Qur’an  juga  merupakan  penyempurna  bagi  kitab-kitab  sebelumnya.  Al Qur’an digunakan sampai akhir zaman  yang mana ia berbeda dengan  kitab-kitab yang diturunkan seperti Injil, Taurat dan Zabur yang ditujukan hanya pada umat pada  zaman  tersebut  saja.  Al-Quran  juga  Menjelaskan    masalah  yang  pernah diperselisihkan  umat  sebelumnya.  Itu  sebabnya,  Al  Quran  merupakan pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan  berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang karena di dalam Al Qur’an terdapat cerita- cerita  dari masa lalu  yang kemudian  berdasarkan  kisah  umat  terdahulu kita  bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya.
Masih  banyak  fungsi  Al-Qur’an  bagi  manusia. Ia  memantapkan iman  Islam melalui makna dan isi kandungannya yang memberikan keyakinan bahwa agama Islam  adalah  agama  yang  memang  harus  kita  anut,  karena  dengan  membaca, mempelajari  dan  mengamalkannya  semakin  memperkuat  keimanan  kita.  Ia menuntun  umat  dan  menyediakan  hukum  bagi  umat  manusia  untuk  menjalani kehidupan.  Al  Quran  mengatur    bagaimana  berhubungan  dengan  orang  lain, berzakat, bersedekah dan lain-lain untuk menjalani kehidupan tidak terlepas dari tuntunan dan hukum yang diajakan kepada umat Nya.
Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber ilmu. Fungsi Al Qur’an di sini bisa kita  pelajari  dalam  Ilmu  Tauhid/Ilmu  Kalam  (membahas  pengokohan  keyakinan dalam agama Islam), Ilmu Hukum (membahas ilmu hukum yang dibahas seperti
17 Ahmad  Munif  Suratmaputra,  “KEMASLAHATAN  SEBAGAI  TUJUAN  PENSYARI’ATAN HUKUM  ISLAM : Telaah  Terhadap  Kehalalan  Poligami,  Keharaman  Kawin  Beda  Agama,  Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan,” MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Quran Hadits Syari Ah Dan Tarbiyah 2, no. 2 (December 9, 2017): 1–20,
https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20.

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan
Muamalah,  Zakat  dan  sebagainya),  Ilmu  Tasawuf  (membahas  pensucian  jiwa, menjernihkan  akhlak  dan  batin),  Fislafat  Hukum  Islam  (membahas    hubungan Ilmu Kalam dengan Filsafat yang dikembangkan  oleh cendekiawan muslim), Ilmu Sejarah  Islam  (membahas  ilmu  sejarah  dari  masa  terbentuknya  manusia  hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW) dan Ilmu Pendidikan Islam (membahas  salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam).
2. Hadis
Secara  etimologis  hadits  dimaknai  sebagai  jadid,  qarib,  dan    khabar.    Jadid lawan  dari  qadim  yang  artinya  yang  baru.  Sedangkan  qarib  artinya  yang  dekat, yang  belum  lama  terjadi.  Sementara  kabar  artinya  warta  yaitu  sesuatu  yang dipercakapkan  dan  dipindahkan  dari  seseorang  kepada  yang  lainnya.  Secara terminologis,  hadits  dimaknai  sebagai  ucapan  dan  segala  perbuatan  yang dilakukan  Nabi  Muhammad  SAW.  Sedangkan  secara  bahasa,  hadits  berarti perkataan  Nabi  (qauliyah),  perbuatan  Nabi  (fi'liyah),  dan  segala  keadaan  nabi (ahwaliyah).
Sebagian  ulama  seperti  at-Thiby  berpendapat  bahwa  hadits  melengkapi sabda,  perbuatan,  dan  taqrir  Nabi  serta    melengkapi  perkataan,  perbuatan,  dan taqrir para sabahat dan Tabi'in. Hadits memiliki makna yang relatif sama dengan sunnah,  khabar,  dan  atsar.  Hanya  saja  penyebutannya  bisa  disamakan  atau dibedakan.
Adapun fungsi  hadits  terhadap Al Quran yang ditetapkan oleh ulama Atsar, sebagai berikut: 1) Bayan at-Taqrir yaitu disebut juga dengan bayat at-Ta'kid dan bayan at-Isbat. Dalam hal ini hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al Quran; 2)  Bayan  at-Tafsir  yaitu  hadis berfungsi    memberikan      rincian     dan     tafsiran      terhadap     ayat-ayat  Al  Quran yang  masih  mujmal  (samar  atau  tidak  dapat  diketahui),  memberikan  pesyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih  umum; 3)  Bayan at-Tasyri di mana  hadis ini  berfungsi mewujudkan  suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al Qur’an atau disebut juga Bayan Za'id ala al kitab al-karim; dan 4) Bayan an-Nasakh yakni ia dapat menjadi sumber dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya.
Menurut  jumhur  ulama,  kedudukan  hadits  menempati  posisi  kedua  setelah Al Quran. Ditinjau dari segi wurud atau tsubutnya Al Quran bersifat qath'i (pasti) sedangkan  hadits  bersifat  zhanni  al  wurud  (relatif)  kecuali  yang  berstatus mutawatir  (berturut-turut).  Dalam  kedudukannya  sebagai  bayani  maka  dalam hubungannya  dengan  Al-Qur’an,  Hadits  menjalankan  fungsi  sebagai  berikut:  1) Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur’an atau disebut  fungsi  ta’kid  dan  taqrir;    2)  Memberikan  penjelasan  terhadap  apa  yang dimaksud dalam Al-Qur’an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam
Al-Qur’an,  merinci apa-apa yang dalam Al-Qur’an disebutkan secara garis besar, membatasi  apa-apa  yang  dalam  Al-Qur’an  disebutkan  secara  umum,  dan memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Qur’an.
3. Ijma’
Pada  prinsipnya  sumber  hukum  Al-Ijma  adalah  kesepakatan  dari  para  ahli istihan  (mujtahid)  setelah  masa  Rasulullah    yang  konteksnya  masih    seputar tentang  hukum  dan  ketentuan  yang  berkaiatan  dengan  syariat.  Al-ijma’  hadir sebagai  ikhtiar  untuk    isthad  umat  Islam  setelah  Qias.  Ijma’  dari  segi  definisi dapat  diartikan  sebagai  pengatur  sesuatu  yang  tidak  teratur  atau  sebagai kesepakatan  pendapat  dari  para  mujtahid  atau    sebagai  persetujuan  para  ulama fiqih terhadap masalah hukum tertentu yang telah disepakati bersama.
Sumber hukum ijma’ meliputi Ijma’ Shoreh atau  ijmak yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas, serta Ijma’ Sukuti (diam atau tidak jelas) kebalikan  dari  shoreh.  Apabila  kita  tinjau  dari  kepastian  hukum,  Ijma’  dapat digolongkan  menjadi  Ijma’  Qathi  (memiliki  kejelasan  hukum),  dan  Ijma’  Dzanni (menghasilkan ketentuan hukum pasti).
4. Qiyas
Qiyas  digunakan  dan  diterapkan  ketika  suatu  masalah  tidak  ada  hukum  di Al-Qur’an,  Hadist  dan  Ijma’  melalui    cara  mengambil  perumpaan  antara  dua peristiwa  atau  lebih.  Qiyas    digunakan  untuk  menarik  garis  hukum    baru  dari garis  hukum  yang    lama,    sebagai  contoh  qiyas  terkait  menentukan  halal  haram sebuah  minuman.  Sebelumnya    tidak  ada  narkotika  atau  apapun  yang  saat  ini banyak minuman yang memabukan. Jika dulu minuman yang memabukan adalah khamar, sekarang khamar bentuknya sudah bertransformasi bentuk, rasa, dampak yang ditimbulkan dan namannya.
Jika  kita  tetap  menggunakan  khamar  sebagai  minuman  yang  haram,  maka minuman  dan  obat  narkotika  tidak  bisa  diberlakukan  sebagai  barang  haram.  Itu sebabnya hukum qias ini hadir, untuk menyegarkan dan tetap pada satu koridor yang tidak menyimpang dari  sumber hukum Islam yaitu Al Qur’an Hadist dan Ijma.’
B. Korelasi Hukum Islam  dalam Pembinaan Kesadaran Hukum  Masyarakat
Islam adalah agama yang mengandung ketentuan-ketentuan  ibadah mua’amalah (Syari’ah)    yang  harus  dilakukan    oleh  umat  muslim  sebagaimana  yang  disampaikan oleh  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  petunjuk  dan  hukum  yang  sempurna  untuk digunakan  oleh  manusia  dalam  menyelenggarakan  tata  cara  hidup  yang  nyata  serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah. Islam mengajarkan  umatnya untuk menyeru dan mengajak seluruh  umat manusia  agar memeluk agama Islam dan melaksanakan  ajaran-ajarannya  secara  murni  dan  konsekuen.  Ketertiban  dan  keadilan yang diciptakan dengan maksud untuk  dapat dirasakan  oleh semua masyarakat yang bersangkutan adalah  untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.
Hukum  Islam    yang  telah  disyariatkan  oleh  Allah  bertujuan  untuk  melindungi dan  merealisasikan  kemaslahatan  umat  manusia  baik  secara  individu  maupun  secara

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan
kolektif. 18 Hal ini bertujuan untuk menjamin, melindungi dan  menjaga kemaslahatan yang  diperkuat  dengan  penetapan    sejumlah  aturan,  baik  berupa  perintah  atau larangan.    Sedangkan  tujuan  pokok  dalam  penjatuhan  hukum  dalam  syari’at  Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.  Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan,  maka  besarnya  hukuman  harus  sedemikian  rupa  yang  cukup mewujudkan  tujuannya  sehingga  terwujud    prinsip  keadilan  dalam    menjatuhkan hukuman.  Dengan  demikian,  maka  hukuman  dapat  berbeda-beda  terutama  hukuman ta’zir.  Hal ini  tentunya  sejalan  dengan    fungsi  hukum  Islam  sendiri  tentunya  bernilai ibadah,  amr  makruf  nahi  munkar  (perintah  kebaikan  dan  pencegahan  kemungkaran), zawajir  (penjeraan),    tandzim      wa      ishlah  al-ummah  (organisasi  dan  rehabilitasi masyarakat).    Ketentuan  hukum  sanksi  bukan  sekedar  sebagai  batas  ancaman  dan untuk  menakut-nakuti  masyarakat,  akan  tetapi    untuk  rehabilitasi  dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik.
Di  dalam  membina  kesadaran  hukum  masyarakat,  tujuan  dan  fungsi  hukum Islam sangat berkolerasi atau berhubungan erat, sebab hukum Islam  mengintegrasikan hidup  secara utuh. 19 Agama menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang utuh dan  bermakna,  karena    pada  diri  manusia  diberi  kesadaran  dalam  dua  hal,  yaitu kesadaran  tentang  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhan  dan  kesadaran  tentang hubungan  manusia  dengan  alam  semesta.  Dengan  demikian,  agama  menjadi  penting dalam  pembinaan  masyarakat  karena    agama  yang  dilaksanakan  sebagai  ibadah manusia  terhadap  Allah.  Mengajarkan  manusia  untuk  melaksanakan  kebaikan  dan menjauhi larangan Nya. Sanksi yang diberikan tentunya agar manusia menjadi jera dan menjadi  lebih  baik.    Adanya  pembinaan  terhadap    masyarakat  tentunya  berdampak bagi manusia itu sendiri  yang menjadikan  agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah  laku,  sikap  dan  gerak-geriknya  dalam  hidup.  Seseorang  akan  memiliki kesadaran  menjauhi  segala  larangan  Tuhan  dan  mengerjakan  segala  perintah-Nya. Tindakan  yang  dilakukan  merupakan  kesadaran  yang  muncul  secara  alamiah  bukan paksaan dari luar.
Di dalam kehidupan  manusia, banyak contoh yang  kita lakukan terkait dengan fungsi  dan  tujuan  Hukum  Islam,  seperti    dalam    pelaksanaan  perkawinan  atau pernikahan  perlu  dilakukan  pencatatan  oleh  instusi  yang  berwenang  atau  kantor Urusan  Agama. 20 Apabila  kita  pelajari  dalam  Al  Qur’an  atau  Hadits,  pencatatan pernikahan  tidaklah  ada  termasuk  di  zaman  Rasulullah  SAW.  Bahkan  sepeninggalan Rasulullah  juga tidak menwajibkan untuk mencatat pernikahan.  Sebaliknya tidak ada juga  yang melarang melakukan pencatatan.
18 Amri,  “KONSEP  MASLAHAT  DALAM  PENETAPAN  HUKUM  ISLAM  (Telaah  Kritis  Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi).”
19 Syarifuddin, “HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM.”
20 Nilhakim,  “ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PERBEDAAN  PEMAHAMAN  TENTANG NIKAH KEKERABATAN,” Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 7, no. 1 (February 19, 2021): 17–36, https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.397.
Namun perlu juga kita ketahui di era modern di mana kehidupan manusia sudah sedemikian majunya, justru pencatatan nikah perlu dilakukan karena akan memberikan manfaat yang sangat besar, misalnya  mencegah terjadinya perselingkuhan, pernikahan kedua yang tidak diketahui isteri pertama dan seterusnya hingga perikahan ke empat jika  kehidupan  ploigami  ingin  dijalankannya,  status  anak  terkait  dengan  hubungan ayah dan ibu selaku orang tua, masalah kewarisan dan permasalahan hukum  lainnya. Berdasarkan permasalahan inilah, maka pencatatan pernikahan sangat perlu dilakukan berdasarkan pada maslahah mursalah.
Selanjutnya dari pernikahan yang telah tercatat ada  kejelasan  hukumnya, maka agama  menjadi  terpelihara,  jiwa  menjadi  tenang,  akal  terpelihara,  keturunan  terjaga dengan jelas status hukumnya termasuk permasalahan kepemilikan harta. Oleh larena pentingnya  terhadap  permasalahan  pencatatan  pernikahan  sebagaimana  contoh tersebut,  maka  masyarakat  perlu  terus  diberikan  pembinaan  atau  aturan  perkawinan perlu  terus  di  sosialisasikan    agar  masyarakat  lebih  mengetahui  fungsi  dan  tujuan hukum  Islam  dalam  pencatatan  pernikahan  misalnya,  sebagai  korelasinya  dalam membina masyarakat.

## Kesimpulan
Pada  prinsipnya  fungsi  Hukum  Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, adanya sanksi  zawajir  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelakunya  yang  tidak  hanya  sebatas ancaman    dan  menakut-nakuti    masyarakat,  akan  tetapi    untuk  rehabilitasi  dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Berbagai  macam  ibadah  disyari'atkan dalam 'Islam adalah wujud realisasi  tujuan hukum  Islam  dalam  rangka  memelihara dan mempertahankan kehidupan  beragama  serta membentengi jiwa dengan  nilai-nilai keagamaan dengan maksud untuk    membersihkan  jiwa  dan  menumbuhkan  semangat  keagamaan  sehingga  perbuatan manusia diharapkan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.
Korelasi  fungsi  dan  tujuan  Hukum  Islam  dalam  pembinaan  masyarakat    mempunyai keterkaitan  yang  erat  tidak  dapat  dipisahkan-pisahkan  karena  apapun  yang  dilakukan  oleh manusia  tentunya  semata-mata  untuk  memperleh  Ridho  Allah  dengan  melalui mengintegrasikan  hidup  secara  utuh  dan  bermakna  karena        pada  diri  manusia  diberi kesadaran dalam dua hal, yaitu kesadaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kesadaran tentang hubungan manusia dengan alam semesta.
Sebagai saran di dalam penelitian ini adalah hendaknya dalam perjalanan hidup manusia harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Nya atau memelihara kepentingan hidup  utama   yang meliputi  kepentingan  agama, jiwa,  akal, keturunan  dan  harta agar kehidupan manusia penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang sempurna.

## Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat – Rondang Herlina, Misbahuddin, Lomba Sultan

## Daftar Pustaka
Afrizal, Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu .  3rd  ed.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2016.
Amri,  Miftahul.  “KONSEP  MASLAHAT  DALAM  PENETAPAN  HUKUM  ISLAM  (Telaah Kritis  Pemikiran  Hukum  Islam  Najamuddin  At-  ThuFi).” Et-Tijarie:  Jurnal  Hukum Dan Bisnis Syariah 5, no. 2 (December 4, 2018).
https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585.
Arikunto,  Suharsimi. Manajemen  Penelitian:  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Fitriyani,  Fitriyani,  and  Abd  Basir  Laupe.  “Positivisasi  Hukum  Islam  Dalam  Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia.” Al-Ulum 13, no. 2 (December 1, 2013): 453–70.
Goa,  Lorentius.  “PERUBAHAN  SOSIAL  DALAM  KEHIDUPAN  BERMASYARAKAT.” SAPA  -  Jurnal  Kateketik  Dan  Pastoral 2,  no.  2  (November  1,  2017):  53–67. https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40.
Hs,  Ali  Imron.  “KONTRIBUSI  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PEMBANGUNAN  HUKUM NASIONAL.” Masalah-Masalah  Hukum 41,  no.  3  (July  24,  2012):  416–22. https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422.
Ipandang,  Ipandang.  “TANGGUNGJAWAB  MANUSIA  TERHADAP  AL  MASLAHAT (KAJIAN  USHUL  FIQHI).” Al-’Adl 8,  no.  2  (July  1,  2015):  163–82. https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.366.
Jaya,  Septi  Aji  Fitra.  “AL-QUR’AN  DAN  HADIS  SEBAGAI  SUMBER  HUKUM  ISLAM.”
JURNAL INDO-ISLAMIKA 9, no. 2 (2019): 204–16.
https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542.
Nilhakim.  “ANALISIS  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PERBEDAAN  PEMAHAMAN TENTANG NIKAH KEKERABATAN.” Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 7, no. 1 (February 19, 2021): 17–36. https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.397.
Sirajuddin,  Azmi.  “MODEL  PENEMUAN  HUKUM  DENGAN  METODE  MAQASHID SYARIAH  SEBAGAI  JIWA  FLEKSIBELITAS  HUKUM  ISLAM.” Istinbath :  Jurnal Hukum 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.
Sugiyono, Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2012.
Suratmaputra, Ahmad Munif. “KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARI’ATAN HUKUM  ISLAM :  Telaah  Terhadap  Kehalalan  Poligami,  Keharaman  Kawin  Beda Agama,  Larangan  Nikah  Dibawah  Tangan  Dan  Kewajiban  Beriddah  Bagi Perempuan.” MISYKAT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Al-Quran  Hadits  Syari  Ah  Dan  Tarbiyah 2, no. 2 (December 9, 2017): 1–20. https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20.

## Syarifuddin, Syarifuddin. “HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM
ISLAM.” TAHKIM 10, no. 1 (October 1, 2017).
https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.62.
Syukran,  Agus  Salim  Syukran  Agus  Salim.  “Fungsi  Al-Qur’an  Bagi  Manusia.” Al-I’jaz :
Jurnal  Studi  Al-Qur’an,  Falsafah  Dan  Keislaman 1,  no. 2  (December  14,  2019):  90–108. https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21.
Umar, Nasarudin. “KONSEP HUKUM MODERN: SUATU

## PERSPEKTIF
KEINDONESIAAN,  INTEGRASI  SISTEM  HUKUM  AGAMA  DAN  SISTEM HUKUM  NASIONAL.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 22,  no. 1  (June 15, 2014): 157–80. https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263.
Zuhaili, Wahbah al-. Al-Fiqh Wa Adillatuh . 5 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.