## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah “Cream HN” Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Sri Wahyuni , Yuniar Rahmatiar , Muhamad Abas Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Correspondence: Hk19.Sriwahyuni@mhs.ubpkarawang.ac.id, Yuniar@ubpkarawang.co.id, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Abstrak: Kosmetik digunakan terutama bagi kaum wanita untuk berbagai tujuan seperti agar penampilan menarik. Salah satunya adalah produk Cream HN, saat ini masih menjadi permasalahan serius, dimana termasuk produk yang  belum  aman  seperti  harapan  konsumen.  Akibat  dari  penggunaan  produk  tersebut  menyebabkan  kerugian finansial dan juga penyakit kulit diantaranya pengelupasan kulit, munculnya jerawat, dan yang lainnya.  Hal ini tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen. Adapun  pokok permaslahan yang  penulis  angkat  dalam  penelitian  ini  yakni  bagaimana proses  penerapan  perlindungan  hukum pada konsumen kosmetik pemutih wajah Cream HN dalam transaksi jual beli online sesuai Undang-Undang No. 8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  bagaimana  faktor  penghabat  pelaksanaan  perindungan konsumen  terhadap  kosmetik Cream  HN dalam  transaksi  jual  beli  online.  Metodenya  menerapkan  pendekatan yuridis  empiris,  dan  dilaksanakan  secara  langsung  ke  tempat  yang  menjadi  objek  penelitiannya.  Peneliti  juga memperoleh  data  melalui  proses  wawancara.  Penelitiannya  didapatkan  dari    hasil  jualan  online Cream  HN. Pedekatannya  menggunakan  pendekatan  primer,  dimana  berbentuk  data  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan. Hasilnya yakni untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terkait konsumen, pelaku usaha ketika berjualan online harus berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, kosmetik.
Abstract: Cosmetics are used primarily for women for various purposes such as to make an attractive appearance. One of them is the HN Cream product, which is still a serious problem, which includes products that are not as safe as consumer expectations. As a result of using these products, it causes financial losses and also skin diseases including skin peeling, acne breakouts, and others. This is not in accordance with Law no. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The main problem that the author raises in this study is how the process of applying legal protection  to  consumers  of  facial  whitening  cosmetics  Cream  HN  in  online  buying  and  selling  transactions according  to  Law  no.  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  and  how  are  the  factors  inhibiting  the implementation of consumer protection for Cream HN cosmetics in online buying and selling transactions. His method applies an empirical juridical approach, and is carried out directly to the place that is the object of his research.  Researchers  also  obtained  data  through  the  interview  process.  His  research  was  obtained  from  the results of selling Cream HN online. The approach uses a primary approach, which is in the form of data obtained from field studies. The result is that to provide legal protection guarantees regarding consumers, business actors when selling online must be based on Law no. 8 of 1999 regarding consumer protection.
Keywords: Legal Protection, Consumers, cosmetics.

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  zaman  semakin  mengalami  perkembangan  yang  membuat  adanya  pergeseran  definisi kecantikan  semakin  diutamakan,  dimana  para  model  iklan  kebanyakan  menggunakan  model  yang memiliki fisik bagus. Misalnya wanita yang memiliki kulit putih. Oleh karena itu bisa menyebabkan banyak orang merasa tidak puas terhadap keadaan fisik mereka. Ketidak puasannya membuat seseorang mencari beberapa alternatif supaya penampilannya bisa ideal seperti model iklan di televisi, contohnya adalah penggunaan kosmetik Pemutih wajah agar terlihatan lebih cantik dari sebelumnya 1 .
Maka wajar jika berbagai produk kosmetik memiliki peran penting, terkhusus untuk para wanita dikarenakan  memiliki  fungsi  yang  dapat  menambah  daya  Tarik,  memperindah  penampilan,
1 Addilah,S.U, Tanggapan atas mitos tentang kecantikan : Kriteria cantik ideal http://www.suaramerdeka.com/harian, 1 Apil 2022, 20:35.
mempercantik, memberikan perbaikan pada tekstur wajah serta yang lainnya. 2
Akan tetapi, banyak yang belum menyadari jika saat ini banya produk kecantikan pemutih wajah yang  memiliki  kandungan  membahayakan  dan  sudah  beredar  dari  dinas  kesehatan  dan  badan pengawasan  obat  dan  makanan  RI  No.  HK.03.1.23.12.11.10052  Tahun  2011  terkait  Pengawasan Produksi dan peredaran Kosmetik, dimana produknya yang diedarkan memerlukan izin sesuai dengan aturan undang-undang yang ada dan berdasarkan pada ketetapan pemerintah 3 .
Semakin  berkembangnya  teknologi  serta  informasi  membuat  berbagai  produk  mudah  untuk diedarkan  secara  mengglobal,  misalnya  dalam  bertransaksi  jual  beli  “media  Online”  menyebabkan banyaknya  produk  kecantikan  diperjual  belikan  dengan  bebas  serta  tidak  terdapat  informasi  secara lengkap dan jelas di dalam produk tersebut. 4
Transaksi Jual beli online tersebut ialah sebuah aplikasi kontrak elektronik. Keabsahan kontrak elektronik  perlu  didasarkan  pada  aturan  dalam  pasal  47  ayat  2  No.  82  Tahun  2012  penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik, Menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik” disebut sah jika: 5
a. Ada persetujuan semua pihak
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki wewenang berdasarkan pada aturan undang-undang yang ada
c. Adanya hal tertentu
d. Objek  transaksi  tidak  diberbolehkan  menentang  aturan  undang-undang,  ketertiban  umum  serta kesusilaan.
Di  suatu  Kontrak  elektronik  harus  berdasarkan  pada syarat  yang  sudah  ada  di  pasal  48  ayat  3 Peraturan pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 terkait pelaksanaan Sistem Transaksi Elektronik yakni kontrak elektronik paling tidak berisikan: 6
a. Data identitas para pihak
b. Syarat Transaksi elektronik
c. Spesifikasi dan Objek
d. Biaya atau Harga
e. Ketentuan pembatalan oleh para pihak
f. Aturan  yang  menyerahkan  hak  untuk  pihak  yang  rugi  agar  bisa  dikembalikan  produknya  serta menggantinya apabila terdapat produk cacat
g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Pada  etika  wadah  ataupun  pembungkusan  suatu  produk  perlu  memberikan  keterangan  serta informasi terkait : 7 a. Nama Produk dan alamat penyalur/produsen b. Jenis Produk
c. Bulan dan kedaluarsa produk standarnya < 30 bulan
d. Kode produksi atau size batch
e. Penandaan lainnya seperti kualitas dan keamanan.
f. Komposisi diantaranya bahan yang berdasarkan pada kodeks kosmetik Indonesia
g. Cara menggunakan dan manfaatnya, kecuali pada produk yang telah jelas cara menggunakannya
h. Nomor izin peredaran
i. Penandaan lain seperti keamanan atau mutu.
Prosedur  dan  keterangan  yang  ada  tersebut  penting  untuk  dicantumkan,  sebab  sudah  ada peraturannya  dalam  pasal  9  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  terkait  Informasi  dan  transaksi
2 Retno Iswari Tranggono FatmaLatifah, Buku Penangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2007, hlm 7.
3 Sri Arlina Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online ProduksKosmetik (Pemutih wajah)  Yang  mengang  Zat  Berbahaya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999. Uir  law  riview volume2 Noor 1,(Tahun 2018). Hlm 318
4 Salsabila,M, Perlindungan KonsumenTerhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Media Online Di Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Syariah Kuala, hlm 7.
5 Peraturan Pemerintah Noor 82 Tahun 2012 pasal 47 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 pasal 48 ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.
7 Sri arlina, op. Cit., hlm 327
Elektronik, dengan isinya: 8
“Pelaku usaha yang memberikan penawaran produk dalam sistem elektronik perlu memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap sesuai dengan syarat produsen, kontrak serta produk yang diedarkan.”
Tetapi tidak seluruh produsen pemutih wajah melaksanakan aturan tersebut. Dalam praktiknya begitu banyak produsesn yang melanggar akan peraturan-peraturan yang ada.
Contohnya  pada  produk Cream  HN ,  yakni  sebuah  produk  kecantikan  pemutih  wajah  yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli online, produknya tidak terdapat informasi nama bahan atau komposisi  berdasarkan  pada  kodeks  kosmetik  Indonesia.  Kemudian  tidak  ada  informasi  terkait  efek samping dan cara penggunaan, tidak ada tahun kadaluarsa dalam produknya, tidak ada kode produksi dan  izin  edarnya  serta  lain-lain.  Hal  ini  menunjukka  produk  itu  tidak  terjamin  kualitas  dan kandungannya  dan  dianggap  membahayakan.  Produsen  hanya  memberikan  wadah  tempat  produk dengan polosan serta kualitasnya yang seadanya tanpa informasi dan labelnya secara resmi.
Ini  tidak  sejalan  pada  peraturan  undang-undang  di  pasal  8  hurup  J  No.  8  Tahun  1999  tentang perlindungan Konsumen, yakni: 9
“Pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan  melakukan  produksi,  jika  barang  tersebut  tidak mencantumkan informasi terkait cara penggunaan suatu produk dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
Akan tetapi Produk Cream HN ini tidak tanggung-tanggung dalam mempromosikan produknya supaya banyak konsumen yang merasa tertarik membeli produk mereka. Misalnya mereka memberikan janji pada efek putih glowing secara cepat, dengan memberikan harga yang murah dibandingkan dengan harga produk yang adadi store besar lainnya. Tujuannya supaya bisa mendapatkan banyak konsumen yang melakukan pembelian pada memberikan penawaran yang menarik agar konsumen tertarik membeli produk  mereka, Cream  HN tersebut.  Kemudian  penjualnya  juga  memberikan  pelayanannya menggunakan sistem bayar di tempat agar memperoleh kepuasan dan kepercayaan dari konsumen serta memberikan  kemudahan  kepada  konsumen  dalam  melakukan  pembelian,  terkhusus  pada  konsumen yang masih awam pada proses transaksi dengan online. 10
Hal  tersebut  tentunya  dalam  memikat  minat  para  konsumen  terutama  adalah  remaja  kelas menengah  ke  bawah  serta  ibu-ibu  yang  ingin  mendapatkan  harga  murah,  apalagi  disertain  dengan transaksi  yang  mudah  serta  hassil  yang  instan.  Maka,  tingkatan  konsumerisme  yang  besar  pada kosmetik pemutih wajah ini tidak diabakaikan oleh para pelaku bisnis, karena memiliki peluang yang bisa mendapatkan banyak mendatangkan keuntunganyang cukup besar. 11
Sebab memiliki mutu yang belum baik, maka banyak terjadinya permasalahan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Harapannya ingin memperoleh hasil bagus secara instan tetapi bisa mengakibatkan kefatalan sesudah memakai produk Cream HN . Kerugiannya tidak hanya pada finansial tetapi juga pada fisiknya yang banyak terkenal penyakit kulit. Kasus penyakit kulit tersebut sudah marak beredar dalam kalangan masyarakat. Biasanya konsumen yang menggunakan produk CreamHN tersebut konsumen  mengalami  hal  seperti  berjerawat,  terjadi  pengelupasan  kulit  yang  berlebih,  bopeng,  kulit terbakar, ruam kemerahan, serta kulit menjadi lebih sensitif. 12
Banyak pelaku usaha Cream HN ini tidak mau menanggung resiko jika terdapat konsumen yang mengalami  kerusakan  atau  kerugian  karena  menggunakan  produk  itu.  Produsen dan  pelakunya  tidak bisa melakukan pengembalian uang pada konsumen serta tidak bisa melakukan penyembuhan apabila konsumen  mengalami  kerusakan  pada  kulitnya  setelah  menggunakan  produk  konsmetik  tersebut. Artinya dari keadaan tersebut, konsumen tidak memiliki perlindungan hak dan hukum . 13
Hal tersebut bisa menentang pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terkait Undang- Undang ITE, dengan isinya : 14
“Para pihak yang melaksanakan Transaksi Elektronik harus sesuai dengan ayat (1) diwajibkan
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Jual beli Online.
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
10 Wawancara Dengan Konsumen Pengguna Cream Pemutih Wajah Cream HN
11 Wawancara Dengan Konsumen Pengguna Cream Pemutih Cream HN
12 Wawancara Dengan Konsumen Pengguna pemutih wajah Cream HN
13 Wawancara Dengan Konsumen Pengguna Pemutih wajah Cream HN
14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologoi dan Elektronik.
memiliki  itikad  baik  dalam  bertransaksi  atau/dan  pertukaran  Informasi  Elektronik  serta  Dokumen Elektronik dalam bertransaksi langsung.”
Kemudian,  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 terkait  Perlindungan  konsumen  yang  mempunyai  hak  atas  keselamatan  dan  kenyamanan  melakukan konsumsi  suatu  produk.  Yang  mana  para  pelaku  usaha  harus  memenuhi  kewajiban  dengan menginformasikan secara jelas dan benar terkait produk yang dijual supaya tidak adanya kerugian yang dialami oleh para konsumen.
selanjutnya, peneliti memberikan inti masalah yang akan dikaji lebih mendalam, yakni: 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik pemutih wajah “Cream HN” dalam  transaksijual  beli  online  berdasarkan  Undang-undangn  Nomor  8  Tahun  1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana  hambatan  pelaksanaan  perlindungan  konsumen  terdahap  kosmetik  pemutih  wajah “Cream HN” dalam transaksi jual beli online.?

## METODE
1. Metode Penelitian
Peneliti hendak melakukan penelitian jenis penelitian Empiris. Kemudian untuk mendapatkan data penelti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  pada  tempat  yang  menjadi  objek  masalah penelitiannya  berdasarkan  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan.  Selanjutnya,  penelitiannya menerapkan  penelitian  bersifat  deksriptif  analisis,  dimana  hendak  menggambarkan  dengan  jelas terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah “Cream HN” Dalam Transaksi Jual Beli Online sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.” 2. Lokasi Penelitian Penelitiannya didapatkan dari hasil penjualan  Online Shop “Cream HN” beralamat di Jalan Raya Ciberes No 10 Ke. Patok Beusi, Ciberes, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41263.
3. Data dan Sumber Data Peneliti melakukan pengambila pada dua sumber datanya, yaitu menggunakan:
a. Data Primer, ialah suatu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan sesuai dengan hasil wawancara  dalam  mengumpulkan  dan  mendapatkan  data  dari  pihak  “ Cream  HN” dan konsumennya.
b. Data  Skunder,  ialah  data  yang  didapatkan  dari  berbagai  referensi  bacaan  yang  memberikan dukungan pada permasalahan yang di bahas serta aturan undang-undang, Makalah, jurnal, buku serta lainnya.
4. Alat Pengumuplan Data
Selanjutnya peneliti menggunakan alat pengumpulan datanya, yakni Melakukan proses wawancara agar bisa mendapatkan informasi dan data mengenai fenomena penelitian yang dilakukan. Metode wawancara  yang  dipakai  yakni  wawancara  semi-terstruktur,  dimana  memberikan  persiapan pertanyaan  sebelum  melakukan  waancara.  Kemudian  pertanyaan  tersebut  dikembangkan  ketika sedang melakukan percakapan dengan narasumbernya. Wawancaranya dilaksanakan bersama pihak pelaku usaha “Cream HN” . 5. Analisis Data
Setelah  melakukan  pengumpulan  data,  selanjutnya  peeliti  melakukan  perbandingan  dari  data dilapangan  dengan  aturan  undang-undang  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang  ada.  Hal  ini menjadi  dasar  yuridis  penelitian.  Lalu,  datanya  disajikan  menggunakan  bahasa  yang  mudah dimengerti dan kalimat yang jelas, dimana dalam menetapkan metode analisis  harus berdasarakan pada data yang sudah diperoleh.
6. Metode kesimpulan
Dalam  melakukan  penarikan  kesimpula,  peneliti  menerapkan  metode  dedukatif,  dimana  dalam menarik  kesimpulan  harus  diperoleh  dari  hal  yang  umum  hingga  khusus.  Ini  memiliki  sifat  umm misalnya  sesuai  dengan  aturan  undang-undang.  Dan  untuk  hasil  khususnya  membahas  terkait perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  atas  pelayanan  produk  Kecantikan  yang  ada  di  Undang- Undang No 8  Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah “Cream HN” Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum sudah ada peraturannya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan  Konsumen.  Hal-Hal  yang  ada  dalam  peraturannya  yakni  mengenai  hak  dan  kewajiban Konsumen,  Tanggung jawab  pelaku usaha,  Hak dan Kewajiban  pelaku  usaha, serta  pengawasan  dan pembinaan dari pemerintahan. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yakni melindungi hak-hak konsumen untuk melakukan pembelian produk kosmetik pemutih wajah Cream HN saat bertransaksi Jual Beli Online sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999. 15
Bentuk Perlindungan Hukum yang didapatkan konsumen Produk Kecantikan Cream HN ketika bertransaksi Jual Beli Onine sesuai Undang-Undang No. 8Tahun 1999 bisa dilihat dari beberapa sisi, yani  perlindungan  hukum  untuk  consume  dan  perlindungan  pelaku  usaha Cream  HN .  Maka  bisa digambarkan bentuk usaha dari perlindungan hukum untuk konsumen atas pelayanan produk CreamHN dalam bertransaksi jual beli dimedia Online, yakni: 16

## Perlindungan Hukum Dari Pelaku Usaha Cream HN
Tahapan  pelayanan  dari  pelaku  usaha  kosmetik  pemutih  wajah  Cream  HN  untuk  konsumen, diantaranya :
1. Tahap awal melakukan promosi produk Cream HN : 17
a. Tahap pertama Cream HN dipromosikan  dalam sosial media Facebook.
b. Dari aplikasi Facebook terdapat Direct Mesasge, kemudian seseorang bisa bertanya beberapa hal dengan adminnya terkait produk Cream HN.
c. Dalam Direct Message Facebook tersebut, seseorang bisa bertanya terkait manfaat dan fungsinya produk Cream HN .
d. Dalam Message Facebook pihak Cream HN bisa melayani beberapa informasi yang ada, tetapi tidak memberikan layanan bertransaksi jual beli.
Adapun  ketentuan  melakukan  iklan  yang  sesuai  untuk  para  pelaku  bisnis  dalam  pasal  17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan konsumen, yakni: 18
(1) Pelaku bisnis yang mengiklankan tidak boleh melakukan promosi yang :
a. Mengelabui pembeli terkait kuantitas, kualitas, harga barang, bahan, manfaat, dan ketepatan waktu penerimaan barangnya.
b. Mengelabui garansi/jaminan pada suatu produk.
c. Memuat informasi yang salah atau keliru  terkait suatu produk.
d. Melanggar etika dan aturan undang-undang terkait periklanan.
e. Melakukan  eksploitasi  suatu  peristiwa  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  yang bersangkuta/berwewenang.
f. Tidak terdapat informasi terkait risiko pengguaan produk.
2. Tahapan Transaksi 19
a. Pihak Cream  HN mencantumkan  kontak  Whatsapp  admin  dibio  Facebook Cream  HN dengan tujuan agar seseorang bisa bertansaksi membeli produk Cream HN.
b. Pihak Cream  HN melayani  konsultasi  menggunakan  whatsApp  adminnya  supaya  sebelum bertransaksi pihak Cream HN mengerti keadaan wajah konsumennya.
c. Kemudian adminnya memberikan informasi kepada pemilik Cream HN dalam penentuan jenis kulit konsumen yang mungkin bisa menggunakan  produk kosmetik pemutih wajah Cream HN atau tidak memungkinkan.
d. Sesudah memperoleh arahan dari pemilik Cream HN maka adminnya memberikan pengarahan kepada tahap berikutnya untuk pembeli
e. Kemudian admin memberi pilihan atau opsi kepada konsumen yang hendak bertransaksi sesuai
15 Celena Tri siswi Kristiyanti, Op.Cit., hlm 30
16 Hasil wawancara Dengan Ibu siti Selaku owner Cream HN
17 Hasil wawancara Dengan Ibu siti Selaku owner Cream HN
18 Hasil wawancara Dengan Ibu siti Selaku owner Cream HN
19 Hasil Wawancara Dengan ka dian selaku admin CreamHN
arahan pihak CreamHN .
Sesuai  pasal  9  UU  No.  11  Tahun  2008  terkait  seberapa  penting  informasi  dan    Transaksi Elektronik pada prosedur dan keterangan yang menjelaskan: 20
“Pelaku bisnis memberikan penawaran dalam Sistem Elektronik perlu memberikan informasi secara benar dan lengkap terkait pada, produsen, syarat kontrak serta produk yang dijual”.
3. Prosedur Pembayaran 21
a. Pihak Cream  HN memberikan  persedakan  layanan COD  (Cash  On  Delivery) yakni  proses pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung di tempat, dimana tempatnya disesuaikan dengan arahan Cream HN.
b. Manfaat dari COD (Cash On Delivery) bisa memudahkan pembeli yang bertransaski secara aman, kemudian  pembeli  juga  bisa  datang  secara  langsung  pada  store  pihak owner CreamHN jika memiliki alamatnya.
c. Apabila  pelanggan  tidak  bisa  melakukan  pengambilan  produk,  maka  pihak Cream  HN bisa memberikan pelayanan jasa pengiriman dengan JNE, JNT, goshop, dan lainnya.
d. Sebelum  mengirimkan  barang,  pembeli  bisa  melakukan  pembayaran  meggunakan  tambahan biaya sesuai dengan jasa kirim yang dipakai.
e. Pembeli melakukan transfer  dana  untuk  pihak Cream HN menggunakan nomor  rekening  yang sudah diinformasikan kepada pelanggan.
f. Apabila  telah  selesai  membayar,  maka  pembeli  bisa  memberikan  informasi  kepada  adminnya dengan cara memberikan bukti transfernya.
g. Kemudian adminnya akan melakukan proses pengiriman sesuai dengan kesepakatan dan pesanan dari pelanggan. Misal pelanggan ada di dalam kota akan dikirm menggunakan jasa kirim go shop, Grab dan lainnya, serta untuk yang berada di luar kota akan dilakukan pengiriman menggunakan JNT, JNE, dan lainnya berdasarkan keinginan pembeli dengan biayanya ditanggung oleh pembeli itu sendiri .
Pemahaman dalam tahapan bertransaksi memiliki hubungan pada pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terkait perlindungan Konsumen yang memiliki 3 tahapan yakni: 22 a. Pra-Transaksi Konsumen
b. Transaksi Konsumen
c. Purna-Transaksi Konsumen

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Kualitas produk dan layanan transaksi yang disediakan oleh pelaku bisnis yakni. 23

## 1. Pelayanan Transaksi
a. Ada konsumen yang merasa suka pada proses pelayanan transasksi dari pihak cream HN misalnya menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) , dimana tahapannya bisa memudahkan pembeli serta keamanan dari pembeli menjadi terjamin serta konsumen  dan  pelaku  usaha  bisa  bertemu langsung dalam tempat dan waktu yang sudah disepakati pihak Cream HN .
b. Pembeli yang beralamat di dekat agen cream HN akan semakin mudah melakukan pembelian, sebab bisa datang berkunjung pada store pelaku usaha. Ini bisa memberikan kemudahan kepada mereka, dimana bisa mendatangkan keuntungan yang serupa serta tidak memakan waktu dalam proses transakssinya.
c. CreamHN memeberikan  tahapan  transaksi  pembayaran  berbentuk    transfer  bank,  dimana  bisa memberikan  kemudahan  dan  pelayanan  untuk  konsumen  jarak  jauh  supaya  bisa  melakukan pembelian secara mudah.
d. Namun,  untuk  layanan  luar  kota  memiliki  proses  yang  lumayan  panjang,  misalnya  menunda pengiriman menyebabkan konsumen jengkel dalam menunggu barangnya tersebut.
2. Kualitas Produk Kosmetik pemutih wajah Cream HN
a. Apabila terlihat dari kualitasnya, pelanggan yang memakai produk Cream HN merasakan ketidak
20 Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Pentingnya informasi dan Transaksi Elektronik
21 Hasil Wawancara Dengan ka dianselaku admin CreamHN
22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
23 Hasil WawancaradenganKonsumen Cream HN .
puasan dan merasa produknya memiliki kualitas yang buruk .
b. Konsumen Produk CreamHN belum mempunyai syarat berdasarkan pada aturan undang-undang.
c. Misalnya konsumen menyebut produk Cream HN belum memberikan informasi nama bahan dan komposisi berdasarkan kodeks kosmetik Indonesia dalam wadahnya.
d. Konsumen merasakan keraguan untuk membelinya kembali dikarenakan tidak memiliki jaminan pada bahan yang ada dikandungannya.
e. Kemudian  pihak Cream  HN ini  memberikan  pembenaran  jika  produknya  tidak  memiliki  izin produksi atau edar dari pihak yang berwenang.
f. Pihak Cream HN menjelaskan, jika produknya diproduksi menggunakan racikan apoteker. Tetapi kebenaran dari pernyataan tersebut belum bisa dibuktikan.
g. Kemudian  wadah  atau  tempat  yang  dipakai  dinilai  memiliki  kualitas  yang  buruk  dikarenakan belum  ada  keterangan atau  label, hanya  berbentuk tampilan  polos menggunakan  kualitas  yang buruk.

## Hambatan  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Kosmetik  Pemutih  Wajah “CreamHN” Dalam Transaksi Jual Beli Online.
Hambatan dalam menerapkan perlindungan konsumen pada kosmetik Pemutih wajah CreamHN dalam transaksi jual beli online tersebut muncul dari dua sisi yakni pelaku usaha dan pihak konsumen, adapun penjelasanya, yakni:
1. Faktor-Faktor  penghambatan  pelaku  bisnis  tidak  melakukan  pendaftaran  produk  menjadi  produk yang memiliki izin edar dari BPOM, yakni : 24
a. Pemahanan  para  pelaku  usaha  terkait  prosedur  pendaftarannya  masih  minim,  mereka  tidak mengerti jika produk yang dijual perlu melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang yakni BPOM.
b. Biasanya pelaku usaha tidak mau terkena biaya pajak sehingga menyebabkan penambahan biaya produksi dalam produknya serta harga produknya akan naik .
c. Saat ini, pelaku usaha mengnginkan sesuatu yang instan tetapi tidak melakukan proses panjang dan tidak melakukan pendaftaran produk yang lebih murah supaya keuntungannya menjadi lebih banyak.
2. Faktor-Faktor pemicu konsumen tertarik memakai produk ilegal, yakni: 25
a. Kecenderungan masyarakat untuk membeli produk kosmetik online. Saat ini, wawasan dan pengetahuan seseorang dinilai baik untuk bisa dimanfaatkan yakni menjadi sasaran  media  onlie  yang  mengalami  perkembangan  pesar,  sehingga  bisa  memberikan kemudahan kepada pelau bisnis melakukan pemasaran produknya. Akan tetapi masih banyaknya para pelaku bisnis yang tidak mau dimintakan pertanggungjawaban dalam melakukan tindakan curang, misalnya tidak memiliki izin edar, menjual produk yang membahayakan, meminginkan hasil instan agar konsumen mau melakukan pembelian, menjual dengan harga yang murah tetap tidak  memperhatikan  kualitas.  Banyak  pembeli  tidak  memperlihatkan  hal  semacam  itu,  tetapi pembeli akan mudah tertarik dikarenakan memiliki harga yang murah sehingga pasarannya bisa terus mengalami perkembangan apabila konsumen masih fokus kepada harga daripada kualitas.
b. Pola pikir masyarakat pada hasil yang instan Keperluan seseorang terkait penampilan yang menarik dengan wajah cantik dengan waktu yang cepat  bisa  memperoleh  hasil  yang  baik  membuat  seseorang  merasa  tertarik,  meskipun  tidak adanya jaminan apakah produknya aman atau berbahaya. Banyak pelaku usaha yang melakukan penjualan produk kecantikan dengan menggunakan zat aktif berbahaya, sebab produknya harus bisa memberikan hasil yang cepat supaya konsumen banyak yang tertarik serta produknya akan selalu menang dalam pasaran.
c. Kuranganya pengetahuan masyarakat mengenaiproduk kosmetik kecantikan Sesuai  Pasal  4  huruf  f  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menjelaskan,  hak
24 Faktor-Faktor Penyebab Pelaku usaha tidak mendaftar izin edar BPOM, http//:repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/5/138400056.pdf
25 Rizki  Rika  Meilia  Sari,  ” Perlindungan  Konsumen  Atas  Hak  Informasi  Kosmetik  China  Yang Mengandung Bahan Kimia Di Yogyakarta”. Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, diakses melalui repository.ac.id
konsumen  yaitu  hak  dalam  memperoleh  pengetahuan  dan  pembinaan  berdasarkan  pada  aturan yang  ada.  Dalam    hak  memperoleh  pendidikan  dan  pembinaan  adalah  suatu  hak  konsumen. Tetapi dalam praktiknya, hal tersebut cenderung diberikan batasan. Oleh karena itu, konsumen diharuskan waspada dan selektif dalam melakukan transaksinya. 26
3. Faktor Penghambatan dalam melaksanakan perlindungan konsumen pada kosmetik pemutih wajah Cream HN , yakni: 27
a. Pemerintah tidak serius melakukan penegakan hukum
Pemerintahan  tidak  serius  dalam  penerapan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  terkait Perlindungan Konsumen serta tidak berpartisifasi secara aktif dalam penerapannya. Keefektivan suatu  hukum  bisa  terwujud  jika  pemerintah  dan  para  aparatnya  memiliki  peran  aktif melaksanakan  pengawasan  pada  pengedaran  tidak  pro  aktif  dalam  melakukan  pelaksanaanya. Efektifitas hukum akan mewujud produk kosmetik tersebut.
b. Kesadaran konsumen pada kualitas produk yang dibeli masih kurang Kemudian,  faktor  konsumen  juga  menjadi  pendukung  tidak  berjalannya  perlindungan  hukum tersebut, karena konsumennya belum mengerti terkait perlindungan hukum  yang harus mereka dapatkan  ketika  bertraksaksi  terkait  bagaimana  kualitasnya  produk  kosmetik Cream  HN ,  apa sudah  memiliki  kualitas  berdasarkan  pada  aturan  Undang-Undang  dan  lainnya.  Justru  mereka tidak peduli akan akibat dari pemakaian produk yang menimbulkan kerugian tersebut.
c. Ketelitian Konsumen melakukan pembelian produk Ketidaktelitan  pembeli  dinilai  sangat  minim  sebab  telah  tertarik  pada  iklan  dari  pelaku  usaha. Kebanyakan orang belum paham akan jenis produk kecantikan mana yang bisa diguakan secara aman.  Konsumen  khususnya  yang  masih  awam  hanya  mementingan  pada  hasil  yang  instan. Mereka tidak memikirkan dampak dari penggunaannya tersebut.
d. Faktor Budaya Negara indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki budaya sungkan dan ramah, tetapi rasa sungkannya  tersebut  harus  ditegaskan  sebab  menyebabkan  seseorang  menjadi  tidak  nyaman apabila ada kasus yang tersebar serta mereka lebih pasrah terhadap permasalahan yang mereka alami  dan  tidak  ingin  susah-susah  mengurusnya  dalam  pengadilan.  Dari  adanya  budaya  yang seperti  itu  bisa  menyebabkan  proses  hukum  yang  terhambat  dan  bisa  mengembangkan kesempatan para pelaku bisnis untuk  memanfaatkan keadaan itu.
Masing-masing pelaku bisnis diharuskan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka  jual.  Apaila  ada  kesalahan  terhadap  barang  yang  diproduksi  artinya  produknya  memiliki kecacatan atau kekurangan. Jadi pelaku usaha mengingkari perjanjuan dalam layananya dan perilaku tersebut telah menyimpang hukum. 28
dari  pasal  19  -  28  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen  dan Tanggung  jawab  perlu  diterapkan  dengan  baik  oleh  pelaku  bisnis,  apalagi  ketika  ada  gugatan  dari pembelinya karena kecacatan dari produk yang dihasilkan, yakni : 29
1. Pelaku  bisnis  harus  tanggung  jawab  melakukan  penggantian  kerugian  dari  rusaknya  barang  yang diproduksi. Ganti ruginya bisa berbentuk penggantian barang atau uang yang memiliki nilai sama atau memberikan perawatan kesehatan misalnya pemberian santunan berdasarkan pada aturan yang ada. Dalam memberikan ganti rugi dilakukan dengan tenggang waktu 7 hari sesudah bertransaksi, namun dalam memberi ganti rugi tidak diperbolehkan menghapus tuntutan pidananya sesuai dengan bukti yang ada pada unsur kesalahannya.
2. Pelaku usaha harus tanggung jawab terhadap iklan yang dilakukan serta semua yang susah dijelaskan dalam iklannya. Mereka harus bertanggung jawab atas manfaat yang mereka janjikan.
3. Pelaku usaha yang melakukan penjualan produk untuk pelaku usaha lainnya harus emiliki tanggung jawab pada tuntutan yang ada, jika:
26 Celina Tri Siswi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12
27 Sutesi,  Adrian,  Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Ghalia  Indonesia Bogor
28 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani ,Hukum tentang Perlindungan Konsumen , sinarar Grafika, Jakarta, 2011
29 Undang-Undang Nomor 8pasal 19 sampai dengan pasal 28, Tentang Perlindungan Konsumen.
a. Pelaku  usaha  lainnya  melakukan  penjualan  kepada  seseorang  tanpa  merubah  suatu  produk tersebut.
b. Pelaku  usaha  lainnya  belum  mengerti  terdapat  perubahan  produk  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha,  misalnya  pada  komposisi  dan  mutu.  Pelaku  usaha  dibebaskan  dari  tuntutan  jika  pelaku usaha lainnya melakukan perubahan pada produk yang dibeli.
4. Pelaku usaha yang melakukan produksi barang, pemanfaatannya secara terus menerus dalam jangka waktu minimal satu tahun memiliki kewajiban memberikan fasilitas atau suku cadang purna jual, serta  perlu  melakukan  pemenuhan  pada  garansi  atau  jaminan  berdasarkan  perjanjian  yang sebelumnya.
5. Pelaku  usaha  yang  menjual  jasanya  harus  memberikan  garansi  atau  jaminan  sesuai  dengan kesepakatan.
Efektifitas  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen  sudah memberikan penjelasan terkait perincian perlindungan konsumen dalam menggunakan kosmetik, tetapi apabila dinilai dalam praktiknya ada berbagai aturan yang belum diterapkan dengan baik. 30
Dari  kesepakatan  Menteri  kesehatan  No.  965/Menkes/SK/XI/1992  mengenai  cara  produksi kosmetik yang benar. Banyak konsumen yang terkena dampak dari produk kencantikan yang digunakan, oleh karena itu perusahaan perlu menangani keluhan konsumenya. Penangannya yang perlu dilakukan, yakni : 31
a. Laporan  dan  keluhan  konsuen  terkait  keamanan,  kualitas  serta  yang  lainnya  bisa  menimbulkan masalah dan kerugian, maka perlu dilakukan pemeriksaan, pencatatan, evaluasi serta tindak lanjut.
b. Kosmetik  yang  memiliki  dampak  merugikan  harus  dilakukan  penarikan  peredarannya  dan  perlu dihilangkan.
Dari uraian yang ada, kesimpulannya perlindungan pada hak-hak Konsumen perlu diperhatikan kembali  supaya  pembel  merasakan  keamanan  dan  kenyaman  dalam  bertransaksi  secara  onleine  dan supaya para konsumen tidak merasakan kerugian sesuai dengan peraturan dalam pasal 4 huruf a,c,d dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  terkait Perlindungan Konsumen, yakni: 32 a. Pasal 4 hurup a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan penjelasan terkait hak  atas  keamanan,  kenyaman  serta  keselamatan  melakukan  konsumsi  produk.  Apabila penggunaannya tidak memiliki keamanan dan memberikan dampak buruk kepada kosnumen maka produk tersebut harus dimusnahkan dan tidak layak edar t. 33
b. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan penjelasan mengenai hak informasi yang maa sudah ada disebutkan “hak atas informasi yang jujur, benar, dan jelas terkait jaminan dan keadaan suatu produk.” Oleh karena itu, kesimpulannya konsumen perlu mendapatkan informasi terkait suatu produk secara jelas. Tujuannya adalah supaya consume memperoleh ha katas informasinya terkait suatu produk yang hendak dikonsumsi. 34
c. Pasal  4  huruf  d  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menyatakan  bahwa  “Hak Konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya mengenai barang yangtelah digunakan.Yang mana  telah  di  jelaskan  jika  konsumenmengalami  kerugian  atas  produk  kosmetik  yang  telah digunakan berhak mendapatkan haknyadidengar keluhan dan pendapatnya. 35
d. Dalam pasal 4 huruf e ini menjelaskan bahwa “Konsumen kosmetik yang mengalami kerugian dalam hal akibat zat aditif berhak mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan”. Dimana dalam pasal ini menegaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan  konsumen  secara  patut,  terkait  dalam  penyelesaian  sengketa  sertaperlindungan konsumen  baik  berupa  materi  maupun  fisik  yang  berbunyi  “hak  untuk  mendapatkan
30 Broto Agus Susilo, Aspek-Aspek PerlindunganTerhadap Konsumen Dalam Hukumdi Indonesia , Jakarta, YLKI-USAID,1998
31 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992, tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik.
32 Pasal 4 huruf a,c,d dan Undang-Undang Nomor8 Tahun1999Tentang Perlindungan Konsumen.
33 Undang-Undang Perlindungan KonsumenNomor 8Tahun1999 pasal 4 huruf a.
34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c.
35 Undang-Unang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun1999 pasal 4 huruf d.
advokasi,perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketaagar  mendpat  perlindungan  konsumen secarapatut. 36

## SIMPULAN
1. Upaya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  produk  kosmetik CreamHN dalam transaksi jual belionline dapat dilihatdari dua sisi yaituperlindungan pelaku usaha CreamHN yang terdiri dari tahap awal mempromosikan produk CreamHN, Tahap transaksi, prosedur pembayaran kemudian perlindungan hukumnya terhadap konsumen yang meliputipelayanan transaksi, kualitas prosuks  kosmetik  pemutih  CreamHN  Adapun  tahapan  pengaduan  yang  diberikan  yaitu  prosedur pengaduan dan tanggapan pengaduan yang diberikan oleh pihak CreamHN.
2. Faktor  penghambatan  pelaksanaanya  perlindungan  konsumen  terhadap  kosetik  pemutih  wajah CreamHNdalam transaksi jual beli online terdiri dari faktor penghambatan pelaku usaha yangtidak mendaftarkan  produknya  untuk  medafatkan  izin  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.Faktor pemicu  konsumentertarik  untuk  menggunakan  produk  ilegal,  faktor  penghambat  terlaksananya perlindungan  konsumenterhadap  kosmetikpemutih  wajah  CreamHN  akibat  ketidak  seriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kurangnya kesadaran konsumenterhadap kualitasproduk yang akan dibeli, ketidak telitiankonsumen dalam membeli suatu produk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Broto Agus Susilo, Aspek-Aspek PerlindunganTerhadap Konsumen Dalam Hukumdi Indonesia , Jakarta, YLKI-USAID,1998 Celina Tri Siswi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani ,Hukum tentang Perlindungan Konsumen , sinarar Grafika, Jakarta, Retno Iswari Tranggono FatmaLatifah, Buku Penangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2007
Sutesi,  Adrian,  Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Ghalia  Indonesia Bogor
Sri  Arlina  Perlindungan  Hukum  Konsumen dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  ProduksKosmetik (Pemutih wajah) Yang mengang Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Uir law riview volume2 Noor 1,(Tahun 2018).

## Internet
Addilah,S.U, Tanggapan atas mitos tentang kecantikan : Kriteria cantik ideal http://www.suaramerdeka.com/harian, Tahun 2021 Faktor-Faktor Penyebab
Pelaku usaha tidak mendaftar izin edar BPOM, http//:repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/5/138400056.pdf Rizki  Rika  Meilia  Sari,  ” Perlindungan  Konsumen  Atas  Hak  Informasi  Kosmetik  China  Yang Mengandung  Bahan  Kimia  Di  Yogyakarta”. Skripsi  S1  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia, diakses melalui repository.ac.id
Salsabila,M, Perlindungan KonsumenTerhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Media Online Di Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Syariah Kuala

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Noor 82 Tahun 2012 pasal 47 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  pasal  48  ayat  3  Tentang Penyelenggaraan  Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Jual beli Online. Pasal 8 huruf  J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologoi dan Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8pasal 19 sampai dengan pasal 28, Tentang Perlindungan Konsumen
36 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor8 Tahun 1999 pasal 4 huruf e.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992, tentang Cara Produksi Kosmetik Yang Baik.
Pasal 4 hurufa,c,ddaneUndang-Undang Nomor8 Tahun1999Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan KonsumenNomor 8Tahun1999 pasal 4 huruf a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c.

## Sumber lainnya
Wawancara Dengan Konsumen Pengguna Cream Pemutih Wajah Cream HN Wawancara Dengan Konsumen Pengguna Cream Pemutih Cream HN Hasil Wawancara Dengan ka dianselaku admin CreamHN