## PERBANDINGAN  PENGATURAN  HUKUM  MENGENAI TINDAKAN ABORSI

## MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP NASIONAL
Nurul Sapitri Sakir 1 , Sunardi Purwanda 2 , Phireri Phireri 3 , Andi Musran 4
Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada . e-mail: sunardipurwandaa@gmail.com Abstract: The  act  of  abortion  is  one  of  one  of  the  criminal  offenses  regulated  in  various  laws  and regulations in Indonesia. Indonesia, one of which is Law No. 36 Year 2009 on Health, or Health Law for short. In addition to the Health Law Health Law, the regulation is also found in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code or known as the National Criminal Code. National Criminal Code. This study aims to determine the differences in regulation related to abortion against rape victims according to the Health Law and the National Criminal Code. National Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. normative law. The approach used in this writing is a statutory approach and a comparative approach. approach and comparative approach. The results of this research show that there are some similarities and differences regarding the legal regulation of abortion, especially against rape victims. abortion, especially against victims of rape. The act of abortion in the Health Act is regulated in Articles  75,  76,  77  and  194  with  a  maximum  imprisonment  of  10  years  and  a  maximum  fine  of  Rp. 1,000,000,000.  maximum  of  Rp.  1,000,000,000,-  (one  billion  rupiah),  while  abortion  in  the  National Criminal Code is regulated in articles 463, 464 and 465 with the threat of criminal sanction imprisonment of 4 (four) years.
Keywords: Abortion; Rape; Criminal;
Abstrak: Tindakan  aborsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau disingkat UU Kesehatan. Selain UU Kesehatan, pengaturan mengenai aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan sebutan KUHP. KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan terkait aborsi terhadap korban perkosaan menurut UU Kesehatan dan KUHP Nasional. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Nasional.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  perbandingan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  persamaan  dan perbedaan mengenai pengaturan hukum mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan. aborsi khususnya terhadap korban perkosaan. Perbuatan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 194 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah),  sedangkan  aborsi  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana diatur dalam pasal 463, 464 dan 465 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Kata Kunci: Aborsi; Pemerkosaan; Kriminal;

## 1. Pendahuluan
Perempuan sering kali menjadi korban kejahatan termasuk tindak pidana perkosaan karena  adanya  berbagai  faktor  (Legesan,  2013)  (Purwanda,  dkk.  2022).  Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan paling rentan menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan berupa psikis (Sumera, 2013). Kekerasan secara fisik maupun secara psikis  yang  paling  sering  terjadi  dan  sangat  memprihatinkan  yang  dialami  perempuan adalah tindak pemerkosaan (Khaninah & Widjanarko, 2016).
Pemerkosaan  merupakan  tindak  pidana  yang  tergolong  keji  dan  tidak berperikemanusiaan,  karena  selain  berdampak  pada  fisik  korban  pemerkosaan  juga berdampak  pada  psikis  yang  bersifat  permanen  dan  berjangka  panjang,  sehingga menimbulkan  kerugian  dan  akibat  yang  serius  bagi  korban.  Dampak  lebih  lanjut  dari pemerkosaan seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Kasus  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  memiliki  dampak  negatif,  terutama  bagi korban  pemerkosaan.  Selain  korban  mengalami  trauma  yang  panjang  bahkan  seumur hidup, korban pemerkosaan juga tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan tidak dapat bersosialisasi  dengan  baik  dengan  lingkungannya  (Putri,  2023).  Begitu  juga  jika  anak tersebut lahir, masyarakat belum siap dengan kehadirannya dan tidak jarang mendapat stigma  sebagai  anak  haram  yang  tidak  boleh  bergaul  dengan  anak-anak  lain  di lingkungannya dan mendapat perlakuan negatif lainnya. Perkosaan menyisakan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat perkosaan (Akbar, dkk., 2020), hal ini menjadikan faktor pendorong korban perkosaan melakukan aborsi.
Abortus  provocatus yang  dikenal  di  Indonesia  dengan  istilah  aborsi  berasal  dari bahasa  latin  yang  berarti  pengguguran  kandungan  karena  kesengajaan  (Damayanti, 2020). Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup  diluar  kandungan  (Susilawati  &  Syariah,  2020).  Aborsi  dapat  dilakukan  dengan berbagai cara termasuk dengan penggunaan obat-obatan maupun dengan cara mekanik (Suparman, 2021).
Aborsi  sampai  saat  ini  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  dan  perdebatan  yang tidak  berkesudahan,  baik  oleh  pihak  yang  mendukung  aborsi  maupun  pihak  yang menentang  aborsi.  Perdebatan  yang  tak  kunjung  usai  ini  menyebabkan  munculnya pandangan pro-life yang  berusaha  untuk  mempertahankan  kehidupan  janin  dan pandangan pro-choice yang menginginkan agar aborsi diperbolehkan karena perempuan memiliki  hak  untuk  menjaga  kesehatannya  dalam  menentukan  hak-hak  kesehatan reproduksinya.
Merujuk pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  “setiap  anak  sejak  dalam  kandungan  berhak  intuk hidup,  mempertahankan  hidupndan  meningkatkan  taraf  kehidupannya.”    Dapat dipahami  bahwa  Undang-Undang  HAM  secara  jelas  menegaskan  aturan  tentang perlindungan atas hak hidup anak untuk tidak dicederai termasuk menggugurkan janin yang dikandung. Sementara bagi sebagian orang memandang aborsi dapat dikecualikan bagi korban perkosaan sebagai bentuk perlindungan terhadap psikologis korban akibat perkosaan yang dialaminya.
Seperti diketahui, tindakan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat memberikan dampak negatif tidak hanya pada fisik namun juga pada kondisi psikis korban. Kehamilan akibat pemerkosaan dapat membuat korban mengalami trauma berat, membuat mentalnya terganggu sehingga tidak dapat berpikir dengan baik. Trauma  mental  yang  berat  juga  akan  memperburuk  kondisi  janin  dalam  kandungan. Depresi  yang  dialami  korban  pemerkosaan  dapat  menyebabkan  korban  menjadi  gila karena  merasa  dirinya  tidak  lagi  normal,  berdosa,  kotor  dan  tidak  berguna.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  korban  pemerkosaan  mengalami  penderitaan  psikis  yang  berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
Di Indonesia, aborsi termasuk salah satu tindakan ilegal. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi sama sekali dilarang dilakukan tanpa pengecualian. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  346  KUHP  yang  menetapkan  bahwa  “seorang  wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Tindakan  aborsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  atau  biasa  juga  diistilahkan  KUHP  Nasional,  merupakan  suatu  tindak pidana yang dilarang dilakukan kecuali dalam hal tertentu yakni dengan alasan indikasi kedaruratan  medis  dan  bagi  korban  perkosaan  dan  pelecehan  seksual  lainnya.  Hal  ini dapat dilihat dalam Pasal 463 hingga 465 dalam KUHP Nasional. Pengaturan lainnya yang mengatur  mengenai  aborsi  yakni  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan atau dikenal juga dengan istilah Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-
Undang Kesehatan, aborsi diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 194 yang menjelaskan bahwa aborsi dilarang dilakukan kecuali alasan adanya indikasi kedaruratan medis dan bagi  korban  perkosaan  yang  menyebabkan  trauma  psikologis.  Dapat  dipahami  bahwa aborsi  merupakan  tindak  kriminal  yang  tidak  boleh  dilakukan  kecuali  dengan  alasan tertentu dan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dengan adanya pelarangan dari kedua undang-undang tersebut, praktik aborsi ilegal masih sering tejadi di Indonesia. Masih banyak perempuan yang melakukan aborsi ilegal dan beresiko, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses oleh layanan kesehatan yang memadai (Damayanti & Adhari, 2022). Kondisi ini seringkali menyebabkan  resiko komplikasi yang serius bagi kesehatan dan keselamatan perempuan.
Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), terdapat sebanyak 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2021. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 29,6% dari total kekerasan  seksual  merupakan  kasus  perkosaan.    Di  antara  kasus  perkosaan  tersebut, terdapat  korban  yang  kemudian  melakukan  aborsi  dengan  berbagai  alasan.  Tecatat sebanyak  147  kasus  aborsi  akibat  perkosaan  sepanjang  tahun  2016  hingga  2021 (https://komnasperempuan.go.id).
Dari  fenomena  tersebut,  kita  dapat  mengkaji  beberapa  hal  yang  terdapat  dalam peraturan  KUHP  Nasional.  Seperti  adanya  beberapa  perbedaan  mengenai  pengaturan hukum  aborsi  baik  yang  terdapat  dalam  KUHP  lama  maupun  dalam  Undang-Undang Kesehatan. Penting untuk memahami perbedaan hukum aborsi antara keduanya dalam konteks  tindak  kejahatan  pemerkosaan.  Hal  ini  dapat  membantu  pemerintah  dan masyarakat untuk lebih memahami dampak dan implikasi dari setiap hukum terkait aborsi dan korban pemerkosaan dilaksanakan.
Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum materil dengan menelaah substansi  hukum  yaitu  norma-norma  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori fungsional yaitu mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat dengan melihat bagaimana sistem hukum memenuhi kebutuhan dan tuntutan sosial (Ritzer, 2011).
State  of  the  art dari  penelitian  ini  merujuk  pada  beberapa  penelitian  yang sebelumnya telah diterbitkan seperti penelitian yang berjudul “Aborsi Dalam Perspektif Undang- Undang  Kesehatan  dan  KUHP”  oleh  Tina,  dkk.,  kemudian  “Pengaturan  Tindak Pidana  Aborsi  Dalam  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan” dari Ide Bagus Made Adi S., dkk., serta penelitian oleh Rumelda Silalahi, dkk., yang berjudul “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009.”  Penelitian  yang  kami  angkat  ini  memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian tersebut. Perbedaan orisinal yang terdapat dalam penelitian ini yakni dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang spesifik mengenai aborsi  khususnya  terhadap  korban  perkosaan  dengan  membandingkan  dua  produk undang-undang  yaitu  menurut  KUHP  Nasional  dan  Undang-Undang  Kesehatan  yang mengatur mengenai aborsi. Sementara dari berbagai penelitian yang telah terbit tersebut hanya  menjabarkan  pengaturan  aborsi  secara  umum  dengan  membandingkan  KUHP yang lama dengan Undang-Undang Kesehatan.
Permasalahan pada penelitian ini penting untuk dikaji karena memberikan wawasan tentang  variasi  regulasi  di  berbagai  yurisdiksi.  Hal  ini  dapat  membantu  memahami dampak  hukum  terhadap  hak  reproduksi,  akses  kesehatan  perempuan,  dan  perspektif moral dalam konteks global. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai perspektif etika, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kesehatan masyarakat yang mendasari regulasi aborsi dalam dua kerangka hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar  untuk  perbaikan  kebijakan  dan  pembaharuan  hukum  yang  lebih  efektif.  Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan serta bagaimana perbandingan  pengaturan  hukum  aborsi  menurut  kedua  produk  undang-undang tersebut.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  seperti  berupa
produk  perundang-undangan  maupun  kebijakan-kebijakan  lainnya  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku,  jurnal  dan  bahan  hukum  lainnya.  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan menggunakan  penalaran  logika  deduktif.  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan “analisis”  dan  “argumentasi”  yang  logis -preskriptif.  Mengenai  hasil  penelitian  dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

## 3. Pembahasan
Pengertian  pengaturan  dalam  disiplin  ilmu  hukum  dapat  berarti  perundang- undangan,  berbentuk  tertulis,  bersumber  dari  keputusan  tertulis  (Hoesein,  2012). Pengaturan  hukum  juga  dapat  berarti  suatu  hal-hal  mendasar  yang  ditetapkan  secara tertulis, terdiri dari pasal per pasal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dilarang dalam perspektif hukum termasuk hukum pidana (Fithri, dkk., 2021) (Nur, dkk., 2022). Jadi,  peraturan  perundang-undangan  ialah  kaidah  hukum  lazim  yang  biasa  disebut sebagai hukum tertulis.
Peraturan perundang-undangan pasti dibentuk oleh pejabat atau lingkup jabatan, baik  berupa  badan  atau  organ,  yang  memiliki  wewenang  membuat  peraturan  yang mengikat  secara  umum  ( agleemen )  (Suhartono,  2017).  Mengenai  bentuk  pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap korban perkosaan pada dasarnya diatur secara tertulis dalam  KUHP  Nasional  dan  Undang-Undang  Kesehatan.  Berikut  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai pengaturan aborsi terhadap korban perkosaan menurut kedua undang-undang tersebut yang dikaji dari sudut pandang komparatif.
1. Pengaturan HukumTindakan Aborsi terhadap Korban Perkosaan menurut Undang- Undang Kesehatan
Pengaturan  praktik  aborsi  begitu  mendapat  perhatian  dengan  disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2009 (Erlita & Waluyadi, 2021), dan mengganti pengaturan  lama  yakni  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992.  Adanya  revisi  Undang- Undang  Kesehatan  telah  memberikan  penegasan  bahwa  legalisasi  aborsi  terhadap korban  perkosaan  dengan  jelas  telah  termuat  pada  Pasal  75  Ayat  2  Undang-Undang Keseshatan.
Sebelum  ditetapkan  sebagai  peraturan  atas  tindakan  aborsi  yang  terbaru  dalam KUHP  Nasional,  Undang-Undang  Kesehatan  sudah  lebih  dahulu  mengatur  mengenai
tindakan  aborsi  khususnya  mengenai  abortus  provocatus  yang  boleh  dilakukan  atas indikasi  kedaruratan  medis  dan  oleh  korban  perkosaan.  Pengaturan  mengenai  aborsi diatur pada pasal 75, pasal 76, pasal 77 dan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan.
Dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, diatur ketentuan bahwa setiap orang dilarang  melakukan  aborsi,  namun  dikecualikan  bagi  setiap  orang  yang  mengalami indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  atau  yang  menderita  penyakit  genetik  berat, dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  hingga  menyulitkan  bayi tersebut  hidup  di  luar  kandungan,  serta  kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan.  Tetapi,  tindakan  atas  indikasi kedaruratan  medis  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling  dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
Konselor  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Kesehatan  yaitu  setiap  orang  yang memiliki sertifikat sebagai konselor, yang didapatkan melalui pendidikan dan pelathan. Konselor  dalam  hal  ini  dapat  seorang  yang  berprofesi  sebagai  dokter,  psikolog,  tokoh agama,  tokoh  masyarakat  dan  setiap  orang  yang  memiliki  keterampilan  untuk  itu. Penjelasan  ayat  ini  memberikan  pemahaman  betapa  pentingnya  peran  konselor  yang akan  memberikan  penasehatan  sebelum  mapun  setelah  dilakukan  tindakan.  Hal  ini penting mengingat aborsi merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang apabila tidak dilakukan  dengan  benar  maka  dapat  berdampak  besar  yang  menyebabkan  kematian ataupun beban mental yang berat bagi si perempuan.
Pasal  76  Undang-Undang  Kesehatan  memberi  penegasan  atas  suatu  tindakan aborsi yang hanya dapat dilakukan apabila kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, tapi dikecualikan kembali dalam hal kedaruratan medis. Dan,  yang  boleh  melakukan  tindakan  aborsi  hanyalah  tenaga  medis  yang  memilki keterampilan  dan  kewenangan  dengan  bukti  sertifikat  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri. Tenaga medis yang dimaksud ialah seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan (Susanti, 2012). Jadi, menurut Undang-Undang Kesehatan tidak semua dokter boleh melakukan aborsi. Begitupun dengan tempat tindakan aborsi, hanya bagi penyedia
layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  yang  boleh melakukan  tindakan  aborsi.  Jadi  selain  kemampuan  teknis,  diperlukan  pula  izin  dari pemerintah bagi tempat penyelenggaraan aborsi.
Namun,  setiap  tindakan  aborsi  haruslah  mendapat  persetujuan  dari  perempuan hamil, bahkan dengan seizin suami apabila memiliki pasangan sah. Setiap tindakan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah wajib melindungi, sebagaimana isi dari Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan. Paktik aborsi yang tidak  bermutu,  tidak  aman,  dan  tidak  bertanggungjawab  ialah  aborsi  yang  dilakukan dengan  paksaan  dan  tanpa  persetujuan  perempuan  yang  bersangkutan  dan  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  yang  tidak  profesional,  tanpa  mengikuti  standar  profesi  dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.  Apabila dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.  1.000.000.000  (satu  miliyar  rupiah)  sebagaimana  ketentuan  Pasal  194  Undang- Undang Kesehatan.

## 2. Pengaturan  Hukum  Tindakan  Aborsi  terhadap  Korban  Perkosaan  menurut  KUHP Nasional
Istilah  aborsi  dalam  pengaturan  hukum  pidana  yang  lama  di  Indonesia  dikenal dengan  istilah  “tindak  pidana  pengguguran  kandungan”  (Susanti,  2012).  Dalam  Kitab KUHP yang lama mengatur berbagai tindak kejahatan yang salah satunya ialah soal aborsi kriminalis  (Alexander,  2017).  KUHP  yang  lama  memandang,  aborsi  merupakan  suatu tindak kejahatan terhadap nyawa yang dapat dikenakan sanksi bagi setiap pelaku aborsi, baik  itu  terhadap  perempuan  hamil  maupun  bagi  pihak  yang  turut  serta  membantu melakukan tindakan aborsi (Mardin, dkk., 2022).
Tindak pidana aborsi yang diatur dalam KUHP Nasional diatur dalam buku kedua Bab XXI khususnya pada pasal 463, 464, dan 465. Tindak pidana pada ppasal tersebut digolongkan sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Ditentukan pada Pasal 463 Ayat 1 KUHP, bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ayat 2 menetapkan bahwa ketentuan pada Ayat 1 tidak  berlaku  dalam  hal  perempuan  merupakan  korban  tindak  pidana  perkosaan  atau
tindak  pidana  kekerasan  seksual  lain  yang  menyebabkan  kehamilan,  yang  mana  umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.  Jadi,  bagi  Perempuan  korban  perkosaan  atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual lainnya yang mana umur kehamilannya belum melebihi 14 belas minggu masa kehamilan tidaklah  dapat  dikenai  pasa  tersebut,  tetapi  apabila  melebihi  batas  14  minggu  masa kehamilan maka dapat dikenai sanksi menurut Pasal 464 KUHP.
Pasal 464  Ayat 1 KUHP, menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang Perempuan, baik dengan persetujuan perempuan tersebut, ataupun tanpa  persetujuan  perempuan  tersebut,  tetap  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  apabila  ada  persetujuan,  dan  12  (dua  belas)  tahun  apabila tanpa persetujuan. Pada Ayat 2, apabila perempuan tersebut menyetujui tindakan aborsi dan perempuan tersebut meninggal, maka pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Dan pada Ayat 3 pasal yang sama, apabila perempuan tersebut tidak menyetujui tindakan aborsi dan perempuan tersebut meninggal, maka pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun akan menunggu si pelaku.
Bukan  hanya  itu,  apabila  tenaga  medis  (terbatas  pada  profesi:  dokter,  bidan, paramedis, atau apoteker) membantu tindakan aborsi sebagaimana tindakan sesuai yang diatur pada Pasal 464 KUHP, maka tenaga medis tersebut, sebagaimana Pasal 465 KUHP Ayat 1, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari lama penjara yang tercantum pada  Pasal  464  KUHP.  Belum  lagi,  tenaga  medis  tersebut  juga  dapat  dijatuhi  pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana tertuang pada Ayat 2 pasal yang  sama.  Pencabutan  hak- hak  tertentu  ini  dapat  berupa  “hak  menjalankan  profesi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 KUHP. Namun, apabila tenaga medis melakukan tindakan  aborsi  karena  indikasi  kedaruratan  medis  atau  terhadap  tindak  pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dan kehamilan tersebut belum melewati masa kehamilan 14 minggu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Ayat 2, tidak dapat dipidana.
Jadi, dapat ditemukan adanya penguatan pengaturan pada Pasal 463 Ayat 2 KUHP, yang  mana  terdapat  penguatan  jaminan  hak  korban  perkosaan  dan  kekerasan  seksual lainnya yang mengalami kehamilan untuk mendapat akses aborsi yang lebih aman dan
rentang waktu yang lebih lama, karena telah diakui oleh kerangka hukum yang lebih kuat, akses aborsi sampai pada usia kehamilan hingga 14 minggu.
3. Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Tindakan  Aborsi  terhadap  Korban  Perkosaan menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional
Undang-Undang  terdahulu  yakni  dalam  Pasal  75  UU  No.  36  tahun  2009  tentang Kesehatan, ketentuan aborsi hanya diperbolehkan sebelum usia kehamilan 6 minggu. Hal ini  menunjukkan  perbedaan  dengan  aturan  yang  ada  dalam  KUHP  Nasional  yang memberikan  penambahan  waktu  yeng  lebih  banyak  untuk  batas  kehamilan  bagi perempuan  hamil  yang  melakukan  aborsi  hingga  14  (empat  belas)  minggu  masa kehamilan.
Syarat  ketentuan  usia  kehamilan  14  minggu  dalam  KUHP  Nasional  lebih  mudah diimplementasikan  khususnya  bagi  korban  perkosaan  mengingat  pada  kasus  korban perkosaan  memerlukan  waktu  yang  lebih  banyak  dalam  prosesnya  seperti:  mengatasi rasa  trauma  terhadap  apa  yang  dialami,  dan  diperlukannya  pembuktian  bahwa Perempuan tersebut benar-benar merupakan korban perkosaan.
Baik Undang-Undang Kesehatan maupun KUHP Nasional pada dasarnya melarang adanya tindakan aborsi. Namun legalisasi aborsi diberikan bagi kehamilan yang terindikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan sehingga aborsi yang dilakukan selain dari kedua alasan tersebut maka dapat diancam dengan sanksi pidana. Namun, Berdasarkian rincian berikut, terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. Adapun perbandingannya antara lain:
a. Pengaturan  aborsi  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  dan  KUHP  Nasional keduanya  sama-sama  melarang  adanya  tindakan  aborsi  kecuali  dengan  alasan indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan.
b. Perbedaan yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut yaitu mengenai batas kehamilan yang ditetapkan khususnya bagi korban perkosaan dalam pelaksanaan aborsi. Dalam KUHP Nasional, ditetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu 14 (empat  belas)  minggu  usia  kehamilan  sementara  dalam  Undang-Undang Kesehatan mengatur batas waktu usia kehamilan untuk aborsi yang aman yakni sebelum kandungan berusia 6 (enam) minggu.
c. Dalam  Undang-Undang  Kesehatan  mengatur  syarat  dan  ketentuan  yang ditetapkan terkait pelaksanaan aborsi yang aman seperti dilakukan oleh dokter yang  memiliki  kewenangan  yang  kompeten  serta  penyedia  layanan  kesehatan yang harus memenuhi syarat yang ditetpkan oleh menteri kesehatan. Sedangkan dalam KUHP Nasional hal tersebut tidak diatur, melainkan memberi ancaman bagi setiap orang yang melakukan aborsi ilegal baik oleh perempuan hamil maupun para dokter, bidan, paramedis, dan apoteker yang membantu dalam pelaksanaan tindak aborsi tersebut dapat dipidana.
d. Ancaman sanksi pidana yang ditetapkan berdasarkan kedua peraturan tersebut berbeda.  Dalam  KUHP  Nasional  setiap  perempuan  yang  melakukan  aborsi diancam  sanksi  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun,  sementara  dalam Undang-Undang  Kesehatan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  tindakan  aborsi diancam pidana penjara paling lama 10 (sepluh) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).
e. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan penjelasan yang lebih  detail  terkait  syarat  penindakan  oleh  tenaga  medis  atas  suatu  tindakan aborsi  yang  diperhadapkan  padanya.  Sedangkan  dalam  KUHP  Nasional  tidak diatur lebih detail apa yang menjadi syarat bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan aborsi yang diperhadapkan padanya.

## 4. Kesimpulan
Aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan diatur sebagai tindakan yang  dilarang  dilakukan  kecuali  dalam  hal  tertentu  yakni  dengan  alasan  adanya  indikasi kedaruratan medis dan bagi korban perkosaan. Aborsi khususnya bagi korban perkosaan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 463, 464, hingga Pasal 465. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan  aborsi  bagi  korban  perkosaan  diatur  dalam  Pasal  75,  76,  77  hingga  Pasal  194. Beberapa  perbedaan  yang  terdapat  dalam  kedua  Undang-Undang  tersebut  yakni  mengenai syarat yang ditentukan bagi kehamilan untuk korban perkosaan, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksaan aborsi yang aman, serta sanksi yang ditetapkan bagi pelaku aborsi menurut KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan yang berbeda.

## 5. Daftar Pustaka
Akbar,  R.  I.,  Koto,  Z.,  &  Paparang,  S.  (2020).  Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Maksimum  terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dihubungkan dengan Pemenuhan Keadilan Korban. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume, 14 (2). 47-56.
https://core.ac.uk/download/pdf/524683255.pdf
Alexander, E. P. (2017). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap terhadap Aborsi Kriminalis pada Remaja  Putri  di  SMA  Taman  Mulia  Tahun  2017. Jurnal_Kebidanan,  7 (2).  143-151. https://doi.org/10.33486/jurnal_kebidanan.v7i2.60
Damayanti,  E.  (2020).  P erlindungan  Hukum  dari  Abortus  Provokatus  terhadap  Anak  yang Dikandung  karena  Perkosaan  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Hukum  Eks  Karesidenan  Cirebon) , Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
http://repository.unissula.ac.id/20456/
Damayanti, A., & Adhari, A. (2022). Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai  Syarat  Abortus  Provocatus  Criminalis. Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Islam Malang, 5 (2), 261-282.
Erlita, E., & Waluyadi, W. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Criminalis di Kota Cirebon.
Hukum Responsif, 9 (1), 29-36. ttp://dx.doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5039
Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Doktrina: Journal of Law,
4 (1), 68-83. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918
Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1 (3), 307-327.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87
Khaninah,  A.  N.,  &  Widjanarko,  M.  (2016).  Perilaku  Agresif  yang  Dialami  Korban  Kekerasan Dalam Pacaran. Jurnal Psikologi Undip, 15 (2), 151-160.
https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/b16c6-14742-35194-1-pb.pdf
Legesan,  A.  (2013).  Korban  Kejahatan  sebagai  Salah  Satu  Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana
Pemerkosaan. Lex Crimen, 1 (4).
10-23.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899
Mardin,  N.,  Kharismawan,  A.,  &  Purwanda,  S.  (2022). Hak  Hidup  Atas  Janin .  Makassar:  UPT Unhas Press.
Nur, R., Amriyanto, Bakhtiar, H. S., & Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana . Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6 (2), 116-122. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2041
Putri, I. A. P. (2023). Dampak dan Perlindungan terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan. Hakim,
1 (3), 225-244. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249
Ritzer,  G.  (2011). Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda .  Jakarta:  Rajagrafindo. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796205144576
Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009. Jurnal Darma  Agung,  27 (3),  1082- 1098. http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367
Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12 (2), 448-465. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255
Sumera,  M.  (2013).  Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  terhadap  Perempuan. Lex  et Societatis, 1 (2). 39-49. https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748
Suparman, E. (2021). Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya. Medical Scope Journal, 3 (1), 94-104. https://doi.org/10.35790/msj.v3i1.34908
Suputra, I. B. M. A., & Parwata, I. G. N. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Susanti, Y. (2012). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 14 (2), 79-93. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index. php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 2 (2). 113-125. https://core.ac.uk/download/pdf/229568382.pdf
Tina, A., Subaidi, J., & Kalsum, U. (2021). Aborsi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan  KUHP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Malikussaleh,  4 (2). 85- 108. https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.