Volume 1 Issue 02
July 2019
JALREV 1 (2) 2019
ISSN Print  : 2654-9266
ISSN Online : 2656-0461

## Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

## “Mediation on Land Disputes Settlement on Promoting Human Rights Fulfillment”
Yudha Chandra Arwana 1 Ridwan Arifin 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: yuchanar28@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci : Hak  Asasi  Manusia;  Reforma Agraria;  Sengketa;  Pertanahan; Mediasi
Cara mengutip  (APA Citation Style): Arwana,  Yudha  Chandra,  & Arifin,  Ridwan.  (2019).  “Jalur Mediasi  dalam  Penyelesaian Sengketa  Pertanahan  Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”.  Jambura  Law  Review, JALREV 1 (2): 212 - 236
Permasalahan  sengketa  pertanahan  di  banyak  tempat  memicu berbagai  konflik,  baik  itu  antara  kelompok  masyarakat, masyarakat  dengan  pengusaha,  atau  masyarakat  dengan pemerintah.  Pada  banyak  kasus  di  Indonesia,  konflik  agrarian sangat berkaitan erat gagalnya pemenuhan hak-hak warga oleh pemerintah,  baik  pada  tingkat  lokal  daerah  maupun  nasional. Kepemilikan  tanah  dan  kepastian  hukum  dalam  permasalahan agrarian  di  Indonesia  mengacu  dan  merujuk  pada  Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Reformasi Agraria (Landreform) menjadi salah satu  bentuk  implementasi  undang-undang  tersebut,  termasuk perubahan  struktur  penguasaan  pemilikan  tanah  yang  tidak hanya  dimaknai  sebagai  makna  politik  namun  juga  teknis. Tulisan ini menganalisis aktivitas landreform di Indonesia dalam kajian hak asasi manusia, termasuk proses penyelesaian sengketa pertanahan.  Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  yuridis normatif, dimana kajian hanya meliputi norma dan dasar hukum yang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  agrarian  dalam berbagai kasus. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini bukan hasil penelusuran lapangan secara langsung, namun kasus-kasus yang  sudah  pernah  terjadi  di  berbagai  daerah  yang  diperoleh melalui media cetak atau online. Tulisan ini menegaskan bahwa proses  penyelesaian  sengketa  agraria  pada  banyak  kasus  di Indonesia  belum  memenuhi  standar  pemenuhan  hak  asasi manusia, seperti adanya upaya paksa dan tindak kekerasan dari pemerintah, sikap refresif, diskriminatif, dan intimidatif. Tulisan i
ni  menggarisbawahi  dan  menyimpulkan  bahwa  dalam penyelesaian  konflik  agraria  dalam  kajian  hak  asasi  manusia harus melibatkan banyak pihak, salah satunya Komnas HAM. Article Info

## Abstract
Keywords:
Human Rights, Landreform,
Dispute, Land; Mediation
How to cite (APA Citation Style): Arwana,  Yudha  Chandra,  &
Arifin,
Ridwan. (2019). “Mediation  on  Land  Disputes Settlement on Promoting Human  Rights  Fulfillment”. Jambura  Law  Review,  JALREV  1
(2): 212 - 236
Land  disputes  in  many  places  trigger  various  conflicts, whether  between  community  groups,  communities  and entrepreneurs, or communities with the government. In many cases in Indonesia, agrarian conflict  is closely related to the failure of the fulfilment of citizens' rights by the government, both at the local and national level. Land ownership and legal certainty in agrarian issues in Indonesia refer to and refer to Law  No.  5  of  1960  concerning  Basic  Agrarian  Principles Regulation  (UUPA).  Agrarian  reform  (Land  Reform)  is  one form of implementation of the law, including a change in the structure  of  ownership  of  land  ownership  which  is  not  only interpreted as a political  but also a technical  meaning.  This paper analyse the activities of land reforms in Indonesia in the study of human rights, including the  land  dispute resolution process. The method used in this paper is normative juridical, where the study only covers the norms and legal basis used in agrarian dispute resolution in various cases. The cases used in this study are not direct field search results, but cases that have already  occurred  in  various  regions  were  obtained  through print or online media. This paper emphasizes that the agrarian dispute resolution process in many cases in Indonesia has not met the standards of fulfilment of human rights, such as the existence  of  forced  efforts  and  acts  of  violence  from  the government,  repressive,  discriminatory  and  intimidating attitudes.  This  paper  underlines  and  concludes  that  the resolution of agrarian conflicts in the study of human rights must involve many parties, one of which is the National Human Rights Commission.
© 2019–A rwana, Y.C., Arifin, Ridwan Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Istilah agraria berasal dari kata akker (Belanda), agro (Yunani) berarti lahan pertanian, agger  (latin)  berarti  tanah  atau  sebidang  tanah,  agrarius  (latin)  berarti  budidaya, sawah, pertanian, agrarian (bahasa Inggris) berarti lahan pertanian. Di Kamus Hukum Black’s  Law  Dictionary  menyebutkan  bahwa  arti  agraris  terkait  dengan  tanah,  atau pembagian  atau  distribusi  tanah,  sebagai  Hukum  Agraria. 1 Tanah  merupakan  salah satu  sumber  daya  alam  yang  amat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia, hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari sekedar  hubungan  itu  melainkan  sebagai  sumber  daya  bagi  kelangsungan  hidup manusia itu sendiri. Apalagi di dunia modern sekarang ini di mana perkembangan dan pembangunan sangat cepat terjadi, sengketa pertanahan selalu ada dan menjadi fakta atau  bukti  konkrit  yang  tak  terhindarkan  dari  masyarakat  dewasa  ini.  Tidak semua orang menginginkan terlibat di dalam suatu sengketa, akan tetapi terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus diantisipasi dan dihadapi. Setiap sengketa tersebut perlu diselesaikan, dan tentunya penyelesaian yang terbaik ialah dengan melalui cara perdamaian. Idealnya perdamaian tersebut dicapai dengan  musyawarah  untuk  mencapai  suatu  win-win  solution.  Namun  pada kenyataannya  mencapai  kesepakatan  perdamaian  bukanlah  sesuatu  yang  semudah membalikkan telapak tangan. Suatu sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui cara perdamaian pada akhirnya harus melalui jalur pengadilan ataupun arbitrasi yang akan sangat menguras uang, waktu dan tenaga. 2
1 Garner, Bryan A. (2009). Black’s Law Dictionary, 9 th Edition. UK: West Publishing Company, hlm. 345- 347;  lihat  juga  Santoso,  Urip.  (2012).  Agrarian  Law–A  Comprehensive  Study.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia,  hlm. 1-3;  Silalahi, Alrios  Okto  P.,  Suhadi, Suhadi,  Anitasari, Rahayu Fery  Anitasari. (2017).  “Analisis  Hukum  Terkait  Konsultasi  Publik  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum”. Pandecta Research law Journal, 12(1): 88-97.
2 Munir,  Syahrul.  (edisi  24  Oktober  2017).  “Banyak  Sengketa  Tanah,  Menteri  Agraria  Usulkan
Peradilan Pertanahan”.
diakses dari https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/19100031/banyak-sengketa-tanah-menteri- agraria-usulkan-peradilan-pertanahan
Penyelesaian  sengketa  dengan  jalan  musyawarah  mufakat  yang  berakhir  dengan perdamaian  akan  selalu  lebih  baik  daripada  melalui  pengadilan  atau  pun  arbitrasi, Penyelesaian  sengketa  dengan  jalan  perdamaian  memberikan  beragam  keuntungan antara lain: (1) waktu yang tidak terbuang; (2) biaya yang sangat rendah (tidak perlu membayar biaya perkara dan biaya advokat); (3) penyelesaian yang lebih cepat; dan (4) penyelesaian yang relatif lebih adil dan cenderung bersifat win-win.
Perdamaian  atau  mediasi  di  Indonesia  secara  prinsip  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Reglement  Acara  Perdata  (RBG)  dan Reglement  Acara  Perdata  yang  Diperbaharui  (HIR),  serta  tersebar  dalam  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  di  Indonesia  antara  lain  pada  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Perdamaian  yang  berhasil  akan  mencapai  suatu  Kesepakatan  atau  Perjanjian Perdamaian  yang  wajib  dibuat  secara  tertulis,  dan  diatur  dalam  pasal  1851 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur bahwa Perjanjian Perdamaian dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Pasal  1858  KUHPerdata  kemudian  memberi  posisi  hukum  yang  sangat  kuat  terkait perdamaian, di mana segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang terakhir bagi para pihak yang menyepakatinya.
Selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut bahwa meskipun perjanjian perdamaian memiliki kedudukan hukum yang kuat, perjanjian perdamaian tetap dapat dibatalkan dengan alasan-alasan  seperti:  (1)  terjadi  adanya  suatu  kekhilafan  mengenai  orang  atau mengenai pokok perselisihan; (2) telah dilakukannya paksaan ataupun penipuan; dan (3) terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya. 3
Kekeliruan  dalam  memahami  kondisi  dan  fakta  menyebabkan  banyaknya  terjadi sengketa  pertanahan  di  Indonesia,  mulai  dari  permasalahan  pendistribusian
3 Leks,  Eddy  M.  (2016).  “Panduan  Praktis  Hukum  Properti:  Memahami  Problematika  Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya”. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama. Hal. 223- 224.
kepemilikan tanah, tumpang tindih kepentingan hak atas tanah, kekeliruan pemetaan dan  pematokan  tanah,  hingga  pendefinisian  kepentingan  umum  dalam  penguasaan tanah  oleh  pemerintah. 4 Bahkan  kasus  sengketa  pertanahan  hingga  2019  mencapai 4000 kasus, namun baru sekitar 1500 kasus  yang terselesaikan. 5 Sehingga berbagai upaya  penyelesaian  permasalahan  tersebut  harus  terus  didorong,  terutama  upaya yang berorientasi terhadap hak-hak asasi manusia dan tanpa diskriminasi.
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  menegaskan  bahwa  berbagai kasus  sengketa  pertanahan  (konflik  agrarian)  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia  diakibatkan  dari  adanya  perbedaan  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam klaim  kepemilikan  tanah.  Bahkan,  dalam  banyak  kasus,  Komnas  HAM  juga menyebutkan bahwa keterlibatan aparat negara sering dilakukan untuk menegasikan klaim dan sebagai dasar hukum oleh salah satu pihak yang bersengketa. Komnas HAM menyebutkan  dan  mencontohkan,  misalnya  keterlibatan  Negara  yang  juga  menjadi salah satu karakter dari fenomena konflik agraria di Indonesia adalah tidak diakuinya penguasaan  dan  penggarapan  tanah  oleh  masyarakat  di  atas  tanah-tanah  yang kemudian diserahkan penguasaannya ke pihak lain 6
Komnas  HAM  mencatat  bahwa  sengketa  dan/atau  konflik agraria  seringkali  disusul dengan  kriminalisasi  orang-orang  atau  kelompok  masyarakat  yang  berusaha
4 Munir,  Syahrul,  Op.Cit.  lihat  juga  Rahman,  Ali.  (edisi  26  Juli  2018).  “Sengketa  Pertanahan  Perlu
Penyelesaian Secara
Komprehensif”. diakses dari
https://www.indopos.co.id/read/2018/07/26/145393/sengketa-pertanahan-perlu-penyelesaian- secara-komprehensif
5 Winata,  Dhita  Kusuma.  (edisi  12  Juni  2019).  “Menteri  ATR:  1.500  Kasus  Sengketa  Pertanahan Diselesaikan”.  diakses  dari  https://mediaindonesia.com/read/detail/240830-menteri-atr-1500- kasus-sengketa-pertanahan-diselesaikan
6 Irawan, Gita. (edisi 22 Januari 2018). “Sengketa Agraria Jadi Salah Satu Tantangan Penegakan HAM di
Indonesia Tahun 2018”. diakses dari
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/22/sengketa-agraria-jadi-salah-satu-tantangan- penegakan-ham-di-indonesia-tahun-2018
mempertahankan  dan/atau  mengambil  kembali  hak-haknya.  Komnas  HAM  menilai, mekanisme  dan  prosedur  hukum  yang  biasanya  digunakan  untuk  penyelesaian sengketa pada saat ini tidak efektif bahkan sering melukai rasa keadilan masyarakat. Mekanisme yang dimaksud antara lain lewat penyelesaian administratif di lembaga- lembaga kementerian yang punya kewenangan menerbitkan hak atas tanah, peradilan perdata, dan peradilan tata usaha negara. 7
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UPPA)  juga  belum  mampu  dianggap  efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan konflik  agrarian  di  Indonesia.  Pendekatan  yang  sering  diupayakan  adalah  jalur keperdataan melalui ganti rugi dan gugatan, padahal, permasalahan konflik agrarian memiliki  dimensi  yang  luas  bukan  hanya  dalam  Hukum  Perdata  dan  Hukum Pertanahan, namun juga dimensi hukum lainnya seperti Hukum Hak Asasi Manusia, bahkan Hukum Pidana, termasuk penerapan demokrasi dalam pertanahan. 8

## 2. Rumusan Masalah
Konflik  agrarian  termasuk  sengketa  pertanahan  di  Indonesia  selalu  merujuk  dan menggunakan dasar hukum UPPA, karena UUPA dianggap sebagai aturan induk dalam
7 Ibid.
8 Muhtada,  Dani.  (2017).  “The  Prospects  for  Public  Management  Reform  in  Indonesia”.  Journal  of Indonesian Legal Studies 2(2): 145-154; Arifin, Ridwan. (2017). “Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(1): 79-82; Arifin, Ridwan. (2017). “Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 155-158; Jhody, Puguh. (2017). “Poverty Reduction in Perspective of Public Service Reform: A Study on Legal and Social Analysis (Case of Sragen, Indonesia)”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 131-144; Winarsih.  (2017).  “Recognition  of  Customary  Disputes  Settlement  in  Law  Number  6  of  2014  on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform”, Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 101-112.
permasalahan  pertanahan  di  Indonesia. 9 Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana digambarkan  sebelumnya,  maka  permasalahan  pokok  yang  dikaji  dalam  artikel  ini meliputi 2 (dua) hal, yakni, pertama kajian atas UUPA dalam penyelesaian sengketa pertanahan,  dan  kedua  kajian  hak  asasi  manusia  dalam  penyelesaian  sengketa pertanahan pada landreform

## 3. Metode
Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian hukum normatif, dimana dalam tulisan ini  hanya  dikaji  norma-norma  hukum  dengan  berbagai  fakta-fakta  kasus  yang didapatkan melalui berbagai media baik cetak maupun online. Kasus-kasus yang ada dalam  tulisan  ini  bukan  merupakan  pengamatan  atau  observasi  lapangan  secara langsung, namun didapatkan dari media cetak dan online.

## 4. Pengaturan Penyelesaian Masalah Pertanahan berdasarkan UUPA
Secara umum sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor  tersebut amat  sangat  dominan dalam setiap  sengketa pertanahan  dimanapun,  adapun  faktor tersebut antara lain: 10
a. Peraturan yang belum lengkap
b. Tidak sesuainya peraturan
c. Pejabatnya  kurang  tanggap  mengenai  kebutuhan  dan  jumlah  tanah  byang tersedia
9 Nurjannah. (2014). “Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform”, Al-Daulah, Volume  3,  Nomor  2:  193-205;  Riyadi,  Bambang  Slamet.  (2017).  “Law  of  Agrarian  and  Resolution effort: A Claim of Eigendom verponding Land”, International Journal of Law, Volume 3, Nomor 3: 80- 88.
10 Sumardjono, Maria S.W. (2008). “Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan”. Jakarta: Kompas Gramedia, hal. 38-40; Djaja, Benny. (2018). “Quo Vadis Undang-Undang Pokok Agraria? Suatu Tinjauan Terhadap Permasalahan Pertanahan di Usia Undang-Undang Pokok Agraria yang ke Lima Puluh Delapan Tahun”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 16, Nomor 1: 24-48.
d. Data yang kurang lengkapdan kurang akurat
e. Data tanah yang keliru
f. Terbatasnya SDM yang bertugas menyelesaikan tanah
g. Kelirunya transaksi tanah
h. Ulah dari pemohon atau
i. Adanya  penyelesaian  dari  instansi  lain,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
Sengketa  pertanahan  di  Indonesia  dapat  di  kelompokkan  ke  dalam  4  klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan: 11
a. Pengakuan kepemilikan atas tanah
b. Peralihan hak atas tanah
c. Pembebanan hak
d. Pendudukan eks tanah partikelir
Sengketa petanahan ditinjau dari subyek yang bersengketa, dikelompokkan dalam 3 macam yaitu: 12
a. Sengketa tanah antar warga
b. Sengketa tanah antar Pemerintah Daerah dengan warga sekitar
c. Sengketa yang berkaitan dengan SDA.
Berdasarkan pemaparan di atas, di bawah ini dijelaskan beberapa akar masalah yang menjadi sumber sengketa di bidang pertanahan, sebagai berikut.

## 4.1 Sengketa Tanah yang Bersumber dari Kerancuan Pendaftaran Tanah
Salah  satu  alasan  maksud  dari  pembuatan  undang-undang  dalam  Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  adalah  untuk  meletakkan  dasar-dasar  demi  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
11 Abdurrahman. (1995). “Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria”. Bandung: Alumni, hal. 85-89.
12 Chomzah, Ali Achmad. (2002). “Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah”. Bandung:  Alumni, hal. 64.
alasan demikianlah yang pada akhirnya melandasi keberadaan pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tanah dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat bukti yang kuat. 13
Atas  dasar  pasal  19  ayat  (1) dan  (2) UUPA  tersebut,  pada tahun  1961  pertama  kali dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  di  bidang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  demi  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah.  Peraturan Pemerintah  mengenai  Pendaftaran  Tanah  tahun  1961  ini  masih  menganut  stelsel negatif  murni. 14 Sistem  ini  kemudian  disempurnakan  atau  dikembangkan  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang menganut stelsel negatif mengandung unsur positif. Stelsel negatif dengan unsur positif ini  menghasilkan  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 15
Sistem pendaftaran tanah dengan stelsel negatif murni, sebagaimana dianut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada esensinya berarti pembukuan  suatu  hak  di  dalam  daftar  buku  tanah  atas  nama  seseorang  tidak mengakibatkan  orang  yang  seharusnya  berhak  atas  tanah  itu  kehilangan  haknya. 16
13 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960, TLN No.2043, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
14 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertahanan  Nasional.  (2015).  “Anotasi  Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 (Terkait pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah”.  Jakarta:  Biro  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hal. 2-6
15 Ibid.
16 Ibid. hal. 9.
Dalam  pembentukan  peraturan  pendaftaran  tanah  berikutnya,  sistem  ini  dianggap kurang memberikan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.
Sistem pendaftaran tanah dengan stelsel positif murni berarti bahwa apa yang sudah terdaftar  dalam  daftar  buku  tanah  ialah  dijamin  kebenaran  datanya  dan  untuk  itu pemerintah  meneliti  kebenaran  dan  sahnya  tiap  warkah  yang  diajukan  untuk didaftarkan  sebelum  hal  itu  dimasukkan  dalam  daftar-daftar. 17 Dalam  sistem  ini pendaftaran  menciptakan  suatu  hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  dan menimbulkan  kondisi  di  mana  “the  register  is  everything”  atau  untuk  memutuskan adanya  suatu  hak  atas  tanah  dan  siapa  pemegangnya  cukup  dengan  melihat  buku tanahnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang masih tetap berlaku hingga hari ini menganut sistem pendaftaran tanah dengan stelsel negatif mengandung unsur positif. Hal ini dapat dilihat dari pasal 32 peraturan pemerintah tersebut yang mengatur bahwa :
“(1)  Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2)  Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima) tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  telah  tidak  mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat tersebut.”
Sebagai penjelasan dari pasal tersebut, ayat (1) dari pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tersebut  berarti  bahwa  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah yang  dianut  ialah  sistem  publikasi  negatif,  yaitu  bahwa  sertifikat  hanya  merupakan surat tanda bukti yang mutlak dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang
benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian berarti Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat, karena sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat.
Ayat (2) dari pasal di atas menutupi ketidakpastian yang menjadi kelemahan ayat (1) dari  pasal  32  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dengan  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pemilik  sertifikat  serta  sifat  tanda  bukti  mutlak  bagi  sertifikat  yang tidak  dapat  diganggu  gugat  apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  secara  kumulatif, yaitu:
“1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan kepala  kantor  pertanahan  kabupaten/kota  setempat  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertifikat.” 18
Namun demikian menurut Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., ketentuan bahwa setelah lima tahun sertifikat tanah menjadi tidak dapat diganggu gugat tersebut, walaupun di satu sisi  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum,  namun  disisi  lain juga  riskan  dan  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  rakyat  kecil  yang sejauh ini belum sepenuhnya paham hukum. 19
Sistem pendaftaran tanah dengan stelsel negatif mengandung kecenderungan positif ini  dapat  menimbulkan  kemungkinan  sengketa  tanah.  Sebut  saja  dalam  hal  terjadi kesalahan penyampaian data oleh pemohon pendaftaran tanah dan kemudian selama lima tahun sejak sertifikat diterbitkan, pemilik sesungguhnya yang berhak atas tanah tersebut  ialah  rakyat  kecil  yang  tidak  mengerti  hukum  dan  tidak  mengetahui  atas kesalahan  pendaftaran  tanah  yang  terjadi  atas  tanahnya.  Dalam  kondisi  kemudian setelah lima  tahun  berlalu  sejak  penerbitan  sertifikat,  maka  pendaftaran  atas  tanah yang  mengandung  kesalahan  tersebut  menjadi  terlegitimasi  mutlak  dan  sangat
18 Ibid. hal. 5-6.
19 Ibid. hal. 7.
merugikan  pemegang  hak.  Kelemahan  tersebut  belum  memperhitungkan kemungkinan  adanya  penipuan,  pemalsuan,  atau  bahkan  ketidak-  telitian  pejabat pendaftaran tanah dalam penerbitan sertipikat pada saatpendaftaran tanah. 20

## 4.2 Sengketa Tanah yang Bersumber Peristiwa Pewarisan
Menurut  Pitlo,  “hukum  waris  adalah  kumpulan  peraturan  yang  mengatur  hukum mengenai  kekayaan  karena  wafatnya  seseorang,  yaitu  mengenai  pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang  yang  memperolehnya,  baik  dalam  hubungan  antara  mereka  maupun dengan  pihak  ketiga”. 21 Sedangkan  menurut  Vollmar,  “Hukum  waris  adalah perpindahan  dari  sebuah  harta  kekayaan  seutuhnya,  jadi  keseluruhan  hak-hak  dan kewajiban,  dari  orang  yang  mewariskan  kepada  warisnya”. 22 Hukum  pewarisan merupakan  salah  satu  contoh  keberlakuan  dualismehukum  di  Indonesia  yang pemberlakuannya  dibagi  berdasarkan  golongan  dan  agama/kepercayaan,  dan merupakan  sisa-sisa  dari  keberlakuan  sistem  golongan  pada  masyarakat  Indonesia pada zaman kolonial Belanda terdahulu sebagaimana diatur dalam pasal 131 juncto 163 Indische Staatsregeling. Secara garis besar hukum waris di Indonesia terdapat dua macam, yaitu :
a. Hukum  Waris  Tertulis  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  yurisprudensi,  yaitu  khususnya  Hukum  Waris  Perdata (berlaku bagi golongan Tionghoa) dan Hukum Waris Islam (berlaku bagi golongan Pribumi beragama Islam);
b. Hukum  Waris  Adat  (berlaku  bagi  golongan  Pribumi  beragama  non muslim)  yang  ialah  hukum  waris  yang  hidup  dan  tumbuh  dalam masyarakat adat.
Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa atau dengan timbulnya sengketa. Pada prinsipnya,
20 Ginting, Darwin. (2016). “Land Registration in Information Technology Perspective A Basis of Basic Agrarian  Law  In  Indonesia”,  International  Journal  of  Scientific  &  Technology  Research,  Volume  5, Nomor 5: 184-186.
21 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2016). Op.Cit. hal. 37-40
22 Ibid.
pembagian  waris  ini  berlangsung  dengan  prinsip  musyawarah  oleh keluarga  secara internal  untuk  menentukan  bagian  masing-masing  ahli  waris.  Tidak  ditemukannya mufakat  dalam  musyawarah  tersebut  dapat  berujung  kepada  sengketa.  Sengketa tersebut  kemudian  dapat  diusahakan  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah  untuk mencapai mufakat kembali atau, jika tidak, diselesaikan melalui pengadilan.
Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Waris,  berdasarkan  masing-masing  hukum pewarisan yang berlaku terhadapnya, dapat dilakukan di Pengadilan/litigasi Perdata untuk Hukum Waris Perdata, Peradilan Agama untuk Hukum Waris Islam, Peradilan Perdata  dalam  sebagian  kasus  juga  menjadi  lembaga  peradilan  yang  mengadili sengketa Hukum Waris Adat. Penyelesaian sengketa waris juga dapat dilakukan di luar pengadilan/  non  litigasi,  pada  Lembaga  Hukum  Adat  untuk  Hukum  Waris  Adat, ataupun  dapat  melalui  Arbitrase  dan  Konsiliasi.  Sengketa  waris  adat  juga  dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat berlakunya Hukum Adat tersebut.

## 5. Proses  Mediasi  Sebagai  Pendekatan  HAM  untuk  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan
Secara esensi, kasus sengketa pertanahan merupakan konflik kepentingan di bidang tanah, di antaranya sengketa antara individu dan individu, perorangan dengan badan hukum,  badan  hukum  dengan  badan  hukum  dan  sebagainya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut di atas, untuk kepastian hukum yang diamanatkan oleh UUPA, maka untuk kasus  pertanahan  yang  disebutkan,  antara  lain  dapat  diberikan  tanggapan/reaksi  / penyelesaian  kepada  para  pemangku  kepentingan  (masyarakat  dan  pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan.
Mediasi atau perdamaian adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga  yang  bersifat  netral  dan  berperan  sebagai  penengah  guna  membantu  pihak- pihak  yang  bersengketa  mencapai  penyelesaian  (solusi)  yang  diterima  oleh  kedua belah  pihak.  Hasil  dari  penyelesaiankonflik  tersebut  ialah  berupa  Kesepakatan Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen  yang  memuat  ketentuan  penyelesaian  sengketa  yang  ditandatangani  para
pihak  dan  Mediator. 23 Kesepakatan  perdamaian  pada  esensinya  merupakan kesepakatan win-win solution yang dicapai pada akhir mediasi yang merupakan wujud pengakhiran sengketa dan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis.
Di Indonesia terdapat dua jenis mediasi atau perdamaian yang dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa di bidang pertanahan. Yang pertama dari jenis-jenis mediasi ini ialah mediasi di dalam pengadilan, para pihak yang bersengketa bisa terdiri atas satu orang atau lebih, dalam hal ini pihak yang berperan sebagai mediator merupakan satu kesatuan dengan pihak yang bersengketa dan bersifat tidak memihak. Dalam hal ini mediator hanya memfasilitasi para pihak dan para pihak yang bersengketa sendirilah yang  mengajukan  jalan  penyelesaiannya.  Mediator  merupakan  perantara (penghubung atau penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa. 24 , para pihak atau pun dengan mediator independen berlisensi sebagai penengah. Jenis mediasi kedua adalah mediasi di luar jalur pengadilan, yang dalam hal sengketa pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

## 5.1 Mediasi dalam Pengadilan
Peraturan  Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  menyatakan bahwa  semua  perselisihan  perdata,  dengan  pengecualian  beberapa  perkara  spesifik yang  diatur  dalam  pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut,  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu mencari penyelesaian. melalui kedamaian dengan bantuan  mediator. 25 Prosedur  mediasi  dalam  pengadilan  terlebih  lanjutnya  ialah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
Tahapan pertama yang ditempuh dalam hal mediasi dilakukan dengan hakim dalam pengadilan sebagai mediator ialah tahap pramediasi. Pada tahap ini, dalam waktu 7
23 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 ayat (8) juncto pasal 27 ayat (1).
24 Absori. (2014). “Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan”. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 201
25 Ibid., Pasal 4.
(tujuh) hari apabila para pihak berdomisili pada kota/kabupaten yang sama dengan Pengadilan Negeri yang menangani perkara atau 14 (empat belas) hari jika salah satu pihak  berdomisili  pada  kota/kabupaten  yang  berbeda  dari  Pengadilan  Negeri  yang menangani  perkara,  hakim  akan  mewajibkan  para  pihak  untuk  hadir  dan  saling menengahi permasalahan di dalam persidangan dan dengan waktu yang ditentukan oleh para  pihak.  Hakim mendorong  para  pihak,  baik  melalui perwakilan  kuasa  atau langsung kepada para pihak, untuk mengambil peran langsung atau aktif dalam proses mediasi. Dalam tahap pramediasi ini hakim juga harus menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 kepada pihak-pihak yang bersengketa,  termasuk  bahwa  mediasi  dimungkinkan  untuk  dilakukan  melalui Pengadilan Negeri.
Dalam proses mediasi di pengadilan, para pihak memiliki hak untuk memilih mediator dari opsi sebagai berikut:
a. Hakim bukan pemeriksa pengadilan di pengadilan yang bersangkutan;
b. Advokat atau akademisi hukum;
c. Profesi  non-hukum  dianggap  sebagai  tuan  rumah  atau  pengalaman  dalam masalahperselisihan;
d. Hakim dari pemeriksa kasus ini;
e. Kombinasi  mediator  memanggil  a  dan  d,  atau  kombinasi  dari  b  dan  d,  atau kombinasi c dan d. Jika dalam proses mediasi ada lebih dari satu mediator, tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.
Dalam waktu paling lambat dua hari kerja setelah pertemuan pertama para pihak di hari pertama persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk bernegosiasi memilih mediator,  termasuk  juga  terkait  biaya-biaya  yang  mungkin  timbul  dari  pilihan mediator tersebut, pada hari yang sama atau dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.  Jika  setelah  jangka  waktu  maksimal  2  (dua)  hari,  para  pihak  tidak  dapat menyetujui pemungutan suara untuk pemilihan mediator yang dimaksud, maka para pihak  harus  mengajukan  kegagalan  untuk  memilih  mediator  tersebut  kepada  ketua majelis hakim. Setelah penerimaan pemberitahuan dari para pihak tentang kegagalan memilih mediator tersebut, hakim ketua harus segera menunjuk hakim, yang bukan
merupakan hakim pemeriksa utama kasus yang ditangani, pada pengadilan yang sama untuk melakukan fungsi mediator. Mediator kemudian harus mendorong para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan mereka guna menemukan solusi terbaik bagi para pihak.
Tahapan  selanjutnya  yang  akan  ditempuh  setelah  penentuan  siapa  yang  menjadi Mediator para pihak ialah tahapan proses mediasi. Dalam jangka waktu maksimal 5 (lima)  hari  kerja  setelah  tercapainya  kesepakatan  para  pihak  dalam  menunjuk mediator, masing-masing pihak dapat mengajukan resume satu dengan yang lain dan kepada mediator. Dalam proses ini, kemudian mediator akan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk melakukan mediasi yang dapat dilakukan sebanyak dua kali. Apabila setelah dua kali pemanggilan salah satu dari para pihak atau kedua-duanya tetap  tidak  hadir,  maka  mediasi  dianggap  gagal.  Dalam  hal  mediasi  dianggap  gagal, maka mediator akan membuat rekomendasi gagalnya mediasi kepada Majelis Hakim yang  menangani  perkara  yang  mana  akan  menjadipertimbangan  bagi  hakim  dalam memutus perkara. Apabila yang tidak hadir ialah penggugat, maka gugatannya dapat dianggap  tidak  serius.  Sedangkan  apabila  tergugat  yang  tidak  hadir,  maka memungkinkan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara secara Verstek. Jika para pihak  hadir  dan  aktif  turut  aktif  melaksanakan  upaya  perdamaian,  maka  proses mediasi akan berlangsung tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih  oleh  para  pihak  atau  diangkat  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Atas  dasar kesepakatan  para  pihak,  masa  mediasi  dapat  diperpanjang  kembali  untuk  jangka waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja.  Jika  diperlukan,  berdasarkan  kesepakatan  para pihak,  mediasi  dapat  dilakukan  dari  jauh  dengan  menggunakan  media  komunikasi. Proses  mediasi  wajib  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Salah  satu  pihak  dapat menyatakan  diri  untuk  menarik  diri  dari  proses  mediasi  jika  pihak  lain  terbukti melakukan mediasi dengan itikad buruk.
Jika  mediasi  menghasilkan  kesepakatan  damai,  para  pihak  dibantu  oleh  mediator harus merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para  pihak  dan  mediator.  Sebelum  para  pihak  menandatangani  kesepakatan perdamaian atau mediasi tersebut, mediator memeriksa materi perjanjian perdamaian
untuk menghindari kesepakatan yang melanggar hukum, tidak dapat diterapkan atau merugikan pihak ketiga. Para pihak kemudian akan kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditunjuk untuk memberitahukan kesepakatan damai tersebut. Para pihak dapat mengusulkan kesepakatan damai kepada hakim untuk diperkuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana bersifat final and binding sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (23) Reglement Acara Perdata yang  Diperbaharui (HIR)  juncto pasal 1858 KUHPerdata. Jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan damai untuk dijunjung dalam  bentuk  akta  perdamaian,  perjanjian  damai  tersebut  harus  memuat  klausul pencabutan gugatan dan / atau klausul yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai. 26
Berdasarkan uraian diatas maka juga dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat Kesepakatan Perdamaian yang dicapai, yang mana juga dimuat dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan / atau kesusilaan;
b. Tidak merugikan pihak ketiga;
c. Dapat dilaksanakan / enforceable.
Yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa jiwa dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki bahwa para  pihak  hadir  secara  langsung  pada  proses  mediasi  dan  dengan  mengecualikan kuasa hukum dari ruang sidang saat proses mediasi berlangsung. Ketentuan ini sangat berbeda  dengan  peraturan  sebelumnya  yang  mengatur  mediasi  di  pengadilan  yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang memperbolehkanpara pihak untuk diwakili oleh kuasa hukum saja pada tiap-tiap proses mediasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan merupakan suatu lembaga mediasi yang baik dan telah sesuai dengan asas cepat,  sederhana  dan  biaya  murah  yang  dianut  konsep  perdamaian  atau  mediasi  di Indonesia.

## 5.2 Mediasi di Luar Pengadilan
Di bidang pertanahan, mediasi di luar pengadilan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia.  Kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional sebagai  fasilitator  sengketa  pertanahan  sebelum  menuju  kepada  Pengadilan  Negeri ialah karena tugasnya sebagai instansi Negara di bidang pertanahan. Salah satu misi dari  Badan  Pertanahan  Nasional  menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah guna,  “perwujudan  tatanan  kehidupan  bersama  yang  harmonis  dengan  mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat  hukum  dan  sistem  pengelolaan  pertanahan  sehingga  tidak  melahirkan sengketa,  konflik  dan  perkara  di  kemudian  hari.”  Mediasi  pada  Badan  Pertanahan Nasional dilakukan semata-mata sebagai fasilitator yang dengan itikad baik berusaha menjadi penengah yang baik bagi para pihak yang bersengketa.
Mediasi  di  luar  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  ke-hendak  dan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Mediasi  ini  dilakukan  guna  mencapai  win-win  solution  yang menguntungkan  para  pihak,  yang  sangat  kontras  dengan  suatu  putusan  pengadilan atas  perkara  yang  memenangkan  salah  satu  pihak.  Mediasi  di  luar  pengadilan  ini biasanya hanya dilakukan sebanyak-banyaknya dalam 3 (tiga) kali pertemuan dan jika kesepakatan  perdamaian  tidak  tercapai,  maka  sengketa  akan  dilanjutkan  ke Pengadilan  Negeri. 27 Proses  mediasi  akan  dan  wajib  dimulai  di  Kantor  Pertanahan Daerah  setempat  daerah  letak  tanah  yang  menjadi  obyek  sengketa.  Hal  ini  karena Kantor  Pertanahan  tersebutlah  yang  memiliki  data-data  fisik,  yuridis,  serta  berkas- berkas pendaftaran tanah atas obyek tersebut. Akan tetapi jika para pihak merasa tidak puas  jika  mediasi  hanya  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  setempat,  maka  setelah bersepakat  untuk  melakukan  mediasi,  proses  mediasi  dapat  dilakukan  di  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat ataupun Badan Pertanahan Pusat.
Untuk proses perdamaian atau mediasi atas sengketa tanah yang belum bersertifikat, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dilakukan di kantor Pemerintah Daerah setempat lokasi tanah obyek sengketa. Contoh dari mediasi untuk sengketa sejenis ini ialah mediasi sengketa terkait Tanah Garapan.
Khusus  untuk  sengketa  tanah-tanah  bekas  Hak  Eigendom  Barat  maka  tidak  akan dilakukan mediasi atau perdamaian oleh Badan Pertanahan Nasional karena Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dalam rangka pelaksanaan unifikasi hukum tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Hak-hak Eigendom Barat dikonversi menjadi Hak Milik atau hak lainnya berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  sesuai  dengan  terpenuhinya  syarat- syarat subjektif kepemilikan hak atas tanah yang dimaksud, dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 1960. 28 Jika masih terdapat sisa-sisa hak barat dewasa kini dan tanahnya menjadi obyek sengketa tanah, sepanjang surat-surat perpajakan dan bukti pembayaran  pajaknya  lengkap  dan  tanahnya  benar-benar dikuasai  secara  fisik  oleh pihak yang mengaku memiliki hak tersebut, maka konversi atas hak tersebut menjadi Hak Guna Bangunan masih dapat dilakukan.
Dalam sebagian kasus sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional justru ditarik menjadi salah satu pihak yang bersengketa. Salah satu contoh kasus seperti ini ialah kasus  penerbitan  sertifikat  ganda  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  di  mana  yang bersengketa  bukan  hanya  kedua  belah  pihak  pemegang  sertifikat  yang  berganda tersebut,  namun  juga  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  pihak  yang  menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut. Dalam kasus-kasus demikian, Badan Pertanahan Nasional tidak menjamin dapat menjadi suatu penengah yang netral bagi penyelesaian sengketa pertanahannya  dan  akan  berkecenderungan  berkelit  demi  menutupi  keberadaan kesalahan  dari  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  sendiri  yang  dapat  saja  menjadi penyebab utama timbulnya sengketa pertanahan tersebut.
Untuk menangani mediasi sengketa pertanahan di luar pengadilan sebetulnya terdapat satu  lembaga  yang  bertugas  khusus  menangani  mediasi  perkara-perkara  di  luar pengadilan secara independen yaitu Badan Mediasi Indonesia (BAMI). Badan Mediasi Indonesia  didirikan  untuk  memberikan  suatu  solusi  penyelesaian  sengketa  yang memuaskan  semua  pihak,  dengan  berlandaskan  pada  itikad  baik  dan  menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal suatu sengketa pertanahan penyelesaiannya dilaksanakan melalui  mediasi  pada  Badan  Mediasi  Indonesia,  maka  pertama-tama  Mediator  dari Badan Mediasi Indonesia dan para pihak akan dipertemukan, dalam pertemuan mana para pihak masing-masing akan diberikan kesempatan untuk saling mengemukakan tentang  duduk  permasalahan  serta  bentuk  penyelesaian  yang  di  harapkan.  Dalam proses  mediasi  yang  dilakukan,  mediator  bertindak  sebagai  penengah  dan  menjaga agar diskusi tetap dalam suasana yang kondusif. Mediator kemudian akan mempelajari sengketanya berdasarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak dan akan menawarkan usulan  solusi  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  dapat  diterima  sebagai kesepakatan yang dihasilkan. Mediator hanya menawarkan usulan-usulan yang positif dan tidak memihak, namun keputusan akhir yang dihasilkan tetap menjadi keputusan kedua  belah  pihak  yang  bersifat  pribadi  dan  rahasia  serta  tidak  dipublikasikan. Diharapkan  perdamaian  akan  berhasil.  Jika  para  pihak  mencapai  mufakat,  maka perjanjian perdamaian antara para pihak akan dibuat dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Namun demikian jika usulan perdamaian tidak dapat disetujui oleh salah satu pihak atau keduanya, dan mediasi menjadi gagal, maka atas persetujuan kedua belah pihak, sengketa dapat diteruskan ke proses arbitrase ad hoc. Perjanjian  perdamaian  melalui  mediasi  ataupun  putusan  yang  dijatuhkan  oleh arbiter/arbitrator ad hoc kemudian langsung bersifat final dan mengikat, serta hanya bisa  dibatalkan  karena  sebab-sebab  yang  sangat  terbatas,  sebagaimana  ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 5.3 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perkara dalam Peradilan
Sekiranya  penyelesaian  melalui  mediasi  dalam  pengadilan  antara  para  pihak  tidak tercapai,  demikian  juga  jika  penyelesaian  secara  damai  melalui  perantara  Badan Pertanahan  Nasional  tidak  dapat  diterima  oleh  pihak-pihak  yang  berselisih,
penyelesaian  sengketa  pertanahan  harus  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan mengikuti alur persidangan perkara perdata  sebagaimana  diatur  dalam Hukum  Acara  Perdata  yang  dianut  di  Indonesia, yang diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Reglement  Acara  Perdata  (RBG)  dan  Reglement  Acara  Perdata  yang  Diperbaharui (HIR). 29
Secara garis besar, tahap selanjutnya dari pemeriksaan perkara perdata pasca tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi di pengadilan ialah sidang lanjutan dengan agenda  pembacaan  tuntutan  hukum  oleh  penggugat  dan  pemberian  jawaban  dari tergugat. Penggugat dan tergugat kemudian akan saling membantah jawaban dari satu sama lain dalam tahapan sidang dengan agenda pembacaan replik oleh penggugat dan duplik  dari  tergugat,  sebelum  akhirnya  sidang  akan  memasuki  tahap  pembuktian. Proses pembuktian akan dilakukan secara mendalam dan menyeluruh oleh masing- masing  pihak  guna  meyakinkan  hakim  yang  memeriksa  perkara  berdasarkan  fakta hukum dan bukti-bukti yang ada akan kebenaran gugatan masing-masing pihak yang berperkara. Tahapan ini merupakan tahapan yang panjang dan memakan waktu, biaya serta tenaga yang banyak di mana bukti-bukti tertulis, keterangan para saksi dan saksi- saksi  ahli,  serta  berbagai  alat  bukti  lain  akan  diperdengarkan  dan  diperiksa  dalam persidangan. 30
Dalam  proses  persidangan  yang  panjang  ini,  masih  dimungkinkan  untuk  dilakukan perdamaian.  Bila  salah  satu  pihak  melihat  bahwa  bukti-bukti  yang  ada  akan melemahkan posisinya, maka pihak tersebut dapat mendekati pihak lawannya untuk kemudian, jika kedua belah pihak setuju, melakukan proses perdamaian.
Proses  yang  harus  ditempuh  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dalam  penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  pengadilan  sanggatlah  panjang  dan  menguras  waktu,
29 Roeroe, Sarah D.L. (2013). “Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan”, Universitas Sam Ratulangi, Volume 1, Nomor 6: 100-113.
30 Ibid.
tenaga  serta  biaya.  Terlebih  lagi  jika  dilihat  dari  segi  spesial-isasinya,  penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan masih dilakukan melalui lembaga peradilan perdata  yang  bersifat  umum  dan  tidak  terspesialisasi  bidang  pertanahan.  Hal  ini sanggatlah kontras dengan upaya penyelesaian melaluiperdamaian dengan perantara Badan  Pertanahan  Nasional  Pusat  yang  memang  merupakan  lembaga  negara  yang khusus  menangani  bidang  pertanahan  di  Indonesia  menurut  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2013  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia,  atau  pun  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi  di pengadilan dengan mediator yang dapat diseleksi sesuai dengan keahliannya di bidang sengketa pertanahan yang sedang dihadapi.

## 6. Kesimpulan
Dalam Kasus sengketa pertanahan merupakan salah satu jenis perkara terbanyak yang ditangani oleh lembaga peradilan di Indonesia menyusul kasus perceraian dan wan- prestasi.  Dua  sebab  yang  cukup  sering  menimbulkan  permasalahan  sengketa  tanah ialah terkait proses pendaftaran tanah dan peristiwa pewarisan. Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut sering digunakan dengan cara Perdamaian atau Mediasi.
Perdamaian  atau  mediasi  atas  sengketa  pertanahan  dapat  dilakukan  baik  di  dalam Pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.  Di  dalam  pengadilan,  mediasi  diatur prosedurnya  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan  dilakukan  antara  para  pihak dengan  perantara Mediator  tersertifikasi  yang  dapat  ditunjuk  dari  hakim  Mediator  yang  bukan pemeriksa  pengadilan  di  pengadilan  yang  bersangkutan,  kalangan  advokat  atau akademisi  hukum,  profesi  non-hukum  yang  dianggap  sebagai  tuan  rumah  atau berpengalaman dalam masalah perselisihan, hakim dari pemeriksa kasus terkait, atau kombinasi  diantara-Nya.  Melihat  dari  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya  murah  yang dianut konsep perdamaian atau mediasi di Indonesia, mediasi di pengadilan ini jika lebih digalakkan lagi sosialisasinya dapat membuat penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara lebih efektif, dan efisien lagi baik secara waktu maupun biaya. Di  luar  pengadilan,  mediasi  sengketa  pertanahan  di  luar  pengadilan  di  Indonesia dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia.  Kedudukan  Badan
Pertanahan Nasional sebagai fasilitator sengketa pertanahan sebelum menuju kepada Pengadilan  Negeri  ialah    tugasnya  sebagai  instansi  Negara  di  bidang  pertanahan. Fungsi  ini  ialah  bagian  dari  misi  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagaimana  diatur Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2013  tentang  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

## Referensi
Abdurrahman. (1995). “Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria”. Bandung: Alumni. Absori. (2014). “Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan”. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Arifin, Ridwan. (2017). “Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(1): 79-82.
Arifin,  Ridwan.  (2017).  “Democracy  on  Indonesian  Legal  Reform:  How  Can  People Participate on Laws and Regulations Establishment Process”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 155-158.
Chomzah, Ali Achmad. (2002). “Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah”. Bandung: Alumni.
Djaja,  Benny.  (2018).  “Quo  Vadis  Undang-Undang  Pokok  Agraria?  Suatu  Tinjauan Terhadap Permasalahan Pertanahan di Usia Undang-Undang Pokok Agraria yang ke Lima Puluh Delapan Tahun”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16 (1): 24-48.
Garner,  Bryan  A.  (2009).  Black’s  Law  Dictionary,  9th  Edition.  UK:  West  Publishing Company.
Ginting, Darwin. (2016). “Land Registration in Information Technology Perspective A Basis  of  Basic  Agrarian  Law  in  Indonesia”.  International  Journal  of  Scientific  & Technology Research, 5(5): 184-186.
Irawan,  Gita.  (22  Januari  2018).  “Sengketa  Agraria  Jadi  Salah  Satu  Tantangan Penegakan HAM
di Indonesia Tahun 2018”. diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/22/sengketa-agraria-jadi-salah- satu-tantangan-penegakan-ham-di-indonesia-tahun-2018
Jhody, Puguh. (2017). “Poverty Reduction in Perspective of Public Service Reform: A Study  on  Legal  and  Social  Analysis  (Case  of  Sragen,  Indonesia)”.  Journal  of Indonesian Legal Studies, 2(2): 131-144.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional. (2015), Nasional, “Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 (Terkait pasal 32 Ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah”. Jakarta:  Biro  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
____________.  (2016).  “Anotasi  Putusan  Pengadilan  Mengenai  Pertanahan  Tentang Waris”. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Leks,  Eddy  M.  (2016).  “Panduan  Praktis  Hukum  Properti:  Memahami  Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya”. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
Muhtada, Dani. (2017). “The Prospects for Public Management Reform in Indonesia”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 145-154.
Munir,  Syahrul.  (Edisi  24  Oktober  2017).  “Banyak  Sengketa  Tanah,  Menteri  Agraria Usulkan Peradilan Pertanahan”. diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/19100031/banyak-sengketa- tanah-menteri-agraria-usulkan-peradilan-pertanahan
Nurjannah.  (2014).  “Undang-undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Sebagai  Induk Landreform”. Al-Daulah, 3(2): 193-205.
Rahman,  Ali.  (Edisi  26  Juli  2018).  “Sengketa  Pertanahan  Perlu  Penyelesaian  Secara Komprehensif”.
diakses dari https://www.indopos.co.id/read/2018/07/26/145393/sengketa-pertanahan- perlu-penyelesaian-secara-komprehensif
Riyadi, Bambang Slamet. (2017). “Law of Agrarian and Resolution effort: A  claim of Eigendom verponding Land”. International Journal of Law, 3(3): 80-88.
Roeroe,  Sarah  D.L.  (2013).  “Penegakan  Hukum  Agraria  dan  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan”. Universitas Sam Ratulangi, 1(6): 100-113.
Santoso,  Urip.  (2012).  “Agrarian  Law  –  A  Comprehensive  Study”.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia.
Silalahi,  Alrios  Okto  P.,  Suhadi,  Suhadi.,  Anitasari,  Rahayu  Fery  Anitasari.  (2017). “Analisis  Hukum  Terkait  Konsultasi  Publik  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  bagi  Kepentingan  Umum”.  Pandecta  Research law Journal, 12(1): 88-97.
Sumardjono, Maria S.W. (2008). “Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan”. Penerbit: Kompas Gramedia.
Winarsih. (2017). “Recognition of Customary Disputes Settlement in Law Number 6 of 2014 on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform”. Journal of Indonesian Legal Studies 2(2): 101-112.
Winata,  Dhita  Kusuma.  (Edisi  12  Juni  2019).  “Menteri  ATR:  1.500  Kasus  Sengketa Pertanahan Diselesaikan”.
diakses dari
https://mediaindonesia.com/read/detail/240830-menteri-atr-1500-kasus- sengketa-pertanahan-diselesaikan

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrasi  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal 130 ayat (23) Reglement Acara Perdata yang Diperbaharui (HIR) juncto pasal 1858 KUHPerdata
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria