## STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MANAGEMEN PERMODALAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH DI DESA CEGUK
Dosen STAIN Pamekasan Sri Handayani/andayani154@gmail.com Dosen STAIN Pamekasan Ainur Rahman Hidayat anik_mamang@yahoo.com

## Abstrak:
Penelitian ini adalah kajian ekonomi dalam arti sempit khususnya tentang  Koperasi  Syariah  sebagai  proses  pemberdayaan  dalam meningkatkan  ekonomi  kerakyatan. Fokus penelitian  ini  adalah pertama , bagaimana  pemetaan  potensi  lokal  di  desa  Ceguk Pamekasan  sebagai  modal  dasar  pembentukan  koperasi  syariah? Kedua ,  bagaimana  meningkatkan  mutu skill pengelola  koperasi syariah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  anggota? Ketiga , bagaimana membuat  jaringan  sosial  dalam  meningkatkan  kemajuan  koperasi syariah  sehingga  mandiri? Keempat , bagaimana  mengelola, menguatkan,  dan  mengembangkan  koperasi  syariah  dalam meningkatkan aspek manajerialnya? Teknik analisis data diperoleh melalui emapat (4) tahap kegiatan pokok, yaitu pertama , pemetaan potensi  lokal. Kedua , peningkatan skill pengelola  koperasi  syariah. Ketiga, penguatan  jaringan  sosial  antara  pihak  pengelola  koperasi syariah  dan stakeholders . Keempat, aplikasi  aspek  manajerial administrasi, proses pendampingan, dan terumuskannya AD/ART koperasi  syariah. Hasil  penelitian  menunjukkan, bahwa pertama , Ketua  KJKS  Al  Ijtihad  mengatakan,  bahwa  masyarakat  tidak pernah  bisa  melunasi  hutangnya,  sehingga  memunculkan ketergantungan petani pada para tengkulak. Kultur kewirausahaan para  petani  juga  masih  sangat  sederhana  yang  ditandai  dengan model manajemen  keluarga  yang  berorientasi  sekedar  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  tanpa  memikirkan  simpanan  ( saving ) dalam menghadapi musim paceklik. Kedua , Peneliti juga melakukan pendampingan pada kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual. Hasil audit pada akun yang ada di laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi ternyata biaya pengeluaran di software

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
per bulan mei 2015 sebesar Rp 20.000,- padahal setelah dilakukan kroscek  jumlah  pengeluaran  sebesar  Rp  36.000,-.  Perbedaan tersebut menjadikan hasil laporan keuangan tidak akurat. Ketidak akuratan tersebut membuat laporan keuangan tidak bisa dijadikan sebagai alat pengendali dan perencana untuk pihak koperasi sendiri atau  investor  yang  ingin  memasukkan  dananya. Ketiga ,  penguatan jaringan sosial  antara  pihak  pengelola  koperasi  syariah  dengan stakeholders , terutama dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui proses FGD. Kerjasama tersebut dibangun atas dasar kepercayaan yang  mengakar  kuat  di  masyarakat. keempat , Pengelolaan, penguatan,  dan  pengembangan  KJKS  Al  Ijtihad  terfokus  pada aplikasi  aspek  manajerial  administrasi,  proses  pendampingan, praktek  pasca  pelatihan,  dan  terumuskannya  AD/ART  dengan monitoring dan evaluasi.
Kata Kunci:

## Pemberdayaan, KJKS Al Ijtihad, Manajerial
Absract:
This is an economic study specifying in Sharia Cooperation as the process of empowerment to increase the economy of kerakyatan (public based economy). The focuses of study are firstly: how is the mapping of local potencies as the basic  capital  of  the  establishment  of  Sharia  cooperation  in  Ceguk  Village? Secondly,  how  is  the  acceleration  of  manager  quality  skill  of  the  sharia cooperation  in  fulfilling  the  members  need?  Thirdly,  how  are  the  social networks  created  to  upgrade  the cooperation so  that  it  becomes autonomous. Fourthly,  how  to  manage,  strengthen,  and  develop  sharia  cooperation  in increasing  managerial  aspects?  The  data  analysis  techniques  used  by  this research are: firstly, the mapping of local potencies; secondly, the upgrading of the  manager  skills;  thirdly,  strengthening  the  social  networks  among  the mangers  and  stakeholders;    fourthly,  application  of  administration  of managerial aspects, the process of accompaniment, and the formulation of the AD/ART (basic articles of understandings) of sharia cooperation. The results of research indicate that firstly, the chair of KJKS Al Ijtihad stated that the members are unable to settle up the debts however it creates the dependency of farmers to the middlemen. The culture of entrepreneurship of the farmers are remain simple it is characterized with the model of family management that the orientation  tends  to  be  more  consumptive  based  rather  than  saving  based
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 285
particularly  in  the  period  of  famine.  Secondly,      the  researchers  have accompanied  the  activity  of  manual  finance  note.  The  outcome  of  the  audit shows that expenses on the basis of software on May 2015 were stated Rp. 20.000. However, it was different after the crosschecked was done, the expense was much greater, it was Rp. 36.000. It resulted inaccurate the finance report. The  inaccuracy  affected  invalidity  that  the  finance  report  cannot  be  used  as control  and  planning  device  for  the  cooperation  or  investors  for  investment; thirdly,  the  strengthen  of  social  networks  among,  sharia  cooperation,  stake holders,  Dinas  Koperasi  (state  cooperation  service)  and  UMKM  through FGD (Focus Group Discussion). The cooperation among these stakeholders is built  on  the  basis  of  solid  rooted  trust  in  society;  fourthly,  management, strengthening, and development of KJKS Al Ijtihad have been focused on the application  of  the  administration  of  managerial  aspects,  process  of accompaniment,  post  training  practice,  and  the  formulation  of    AD/ART (basic articles of understandings) with monitoring and evaluation.

## Key words:

## Accompaniment, KJKS Al Ijtihad, managerial
Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  yang  menyertakan  pengembangan  koperasi dapat  memenuhi  harapan  terutama  dalam  memenuhi  tuntutan  pemerataan pembangunan,  pengurangan  jumlah  penduduk  dibawah  garis  kemiskinan  serta memelihara  kesinambungan  pembangunan.  Jika  pengembangan  koperasi berhasil  maka  masalah  ekonomi  yang  terjadi  akan  berkurang  seiring  tingkat pengembangan  koperasi  tersebut.  Koperasi  sendiri  berasaskan  gotong  royong dan kekeluargaan sejalan dengan falsafah dan asas ekonomi negara Indonesia. 1 Islam  merupakan  agama rahmatan  lil  alamin bagi  semua  umat  manusia yang  hidup  di  muka  bumi  ini.  Nilai-nilai  ajaran  Islam  tidak  hanya  bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pemeluknya akan tetapi memberikan maslahah bagi  kehidupan  seluruh  umat  manusia  terutama  di  dalam  kegiatan  ekonomi. Prinsip tolong menolong dan kegiatan yang bersifat kolektif lebih diutamakan di dalam melakukan kegiatan usaha pada perekonomian Islam.
Kehidupan  manusia  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  individu  dan pertimbangan  transaksional  dalam  setiap  kegiatan  ekonomi  hendaknya  dapat
1 Yuyun  dalam Soeharsono  sagir, Kapita  Selekta  Ekonomi  Indonesia (Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
diperkecil. Islam tidak melarang manusia untuk memiliki dan mengelola sumber kekayaan  yang  ada  di  muka  bumi  ini.  Akan  tetapi  apabila  kita  kembali  pada prinsip  yang  paling  dasar  bahwa  segala  yang  ada  di  muka  bumi  adalah  milik Allah SWT, maka sudah seharusnya manusia sebagai makhluk Allah SWT selalu berpedoman  pada  nilai  dan  norma  yang  telah  ditetapkan-Nya.  Perekonomian Islam  memberikan  peluang  bagi  siapa  saja  dalam  mewujudkan  keinginannya karena  di  dalam  sistem  perekonomian  Islam  (syariah)  lebih  berdasarkan  pada prinsip tolong menolong dalam kegiatan ekonomi yang berpegang pada asas rela sama rela, asas manfaat, asas adil, dan saling menguntungkan.
Koperasi  adalah  bentuk  usaha  yang  berasaskan  pada  prinsip  gotong royong  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  diantara  sesama anggotanya.  Bentuk  usaha  koperasi  berasaskan  kekeluargaan  dimana  setiap keuntungan akan dibagi bersama oleh para anggotanya dalam bentuk pembagian sisa hasil  usaha.  Di  sisi  lain,  kegiatan  usaha  pada  perekonomian  Islam mengutamakan  sistem  bagi  hasil  dimana  setiap  keuntungan  maupun  kerugian akan  ditanggung  bersama  sesuai  kesepakatan.  Melihat  keberadaan  dua  konsep ini  dapat  disampaikan  bahwa  antara  ekonomi Islam  dan  koperasi  pada  garis besarnya  sejalan  baik  secara  prinsip  maupun  tujuan  yang  akan  dicapai,  yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera yang dalam hal ini khususnya bagi para pelaku usaha mikro.
Kesamaan  prinsip  dan  tujuan  pendirian  yang dimiliki  koperasi merupakan  bentuk  usaha  yang  sangat  sesuai  untuk  diterapkan  berdasarkan syariah  Islam  dalam  membantu  kehidupan  ekonomi  masyarakat  Indonesia sebagai salah satu model dari lembaga keuangan mikro syariah.

## Metode Penelitian
A. Epistemologi
Pendekatan penelitian yang dipakai adalah riset aksi. Di antara nama- namanya,  riset  aksi  sering  dikenal  dengan  PAR  atau Participatory  Action Research . Adapun pengertian riset aksi menurut Corey (1953) adalah proses di mana  kelompok  sosial  berusaha  melakukan  studi  masalah  mereka  secara ilmiah  dalam  rangka  mengarahkan,  memperbaiki,  dan  mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka.
Pada  dasarnya,  PAR  merupakan  penelitian  yang  melibatkan  secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang  sedang  berlangsung  (di  mana  pengamalan    mereka  sendiri  sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih  baik.  Untuk  itu,  mereka  harus  melakukan  refleksi  kritis  terhadap
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 287
konteks  sejarah,  politik,  budaya,  ekonomi,  geografis,  dan  konteks  lain-lain yang terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan. 2
PAR  terdiri  dari  tiga  kata  yang  selalu  berhubungan  seperti  daur (siklus),  yaitu  partisipasi,  riset,  dan aksi.  Artinya  hasil  riset  yang  telah dilakukan  secara  partisipatif  kemudian  diimplementasikan    ke  dalam  aksi. Aksi yang didasarkan pada riset partisipatif yang benar akan  menjadi tepat sasaran. Sebaliknya, aksi yang tidak memiliki dasar permasalahan dan kondisi subyek  penelitian  yang  sebenarnya  akan  menjadi  kontraproduktif.  Namun, setelah  aksi  bukan  berarti  lepas  tangan  begitu  saja,  melainkan  dilanjutkan dengan  evaluasi  dan  refleksi  yang  kemudian  menjadi  bahan  untuk  riset kondisi  subyek  penelitian  setelah aksi.  Begitu  seterusnya  hingga  kemudian menjadi  sesuatu  yang  ajeg.  Oleh  Stephen  Kemmis  proses  riset  aksi digambarkan dalam model cyclical seperti spiral. Setiap cycle memiliki empat tahap, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi.
B. Prinsip-prinsip PAR Menurut Winter (1989) dalam riset  aksi terdapat enam prinsip yang dijadikan petunjuk melakukan riset. Enam prinsip tersebut adalah :
1)  Refleksi kritis
Kebenaran dalam lingkungan sosial sangat relatif dan tergantung pada  subyek  penelitian.  Pertimbangan  situasi  yang  tercantum  dalam catatan-catatan  lapangan,  dokumen  resmi  harus  telah  mendapat pengakuan  secara  implisit  dari  subyek.  Maka,  barulah  bisa  dikatakan bahwa  fakta  tersebut  benar  apa  adanya.  Prinsip  refleksi  kritis  menjamin orang-orang  untuk mempertimbangkan  isu-isu,  proses-proses,  dan membuat interpretasi, asumsi, dan penilaian secara eksplisit. Dengan cara ini  pertimbangan  praktis  bisa  menyempurnakan  pandangan-pandangan teoritis.
2)  Dialektika kritis
Realitas  sosial  yang  partikular  bisa menjadi  valid  secara konsensual,  yang  mana  bahasa  menjadi  sarana    penyampaiannya. Fenomena pada umumnya dikonseptualisasikan melalui dialog. Maka dari itu,  prinsip  dialektika  kritis  menghendaki  pemahaman  pengaturan hubungan  antara  fenomena  dan  konteksnya, dan  antara  elemen-elemen
2 LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya : LPM IAIN Sunan Ampel, 2008), hlm. 27.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
yang  menyusun  fenomena.  Elemen  kunci  adalah  mereka  yang bertentangan  dengan  yang  lainnya,  dan  itu  merupakan  salah  satu  yang hampir suka menciptakan perubahan.
3)  Kolaborasi sumber daya
Partisipan  dalam  proyek  riset  aksi  adalah peneliti  juga.  Prinsip kolaborasi  sumber  daya  ini  berpraduga  bahwa  ide  tiap  orang  sama signifikannya  sebagai  potensi  sumber  daya  untuk  membuat  interpretasi, kategori analisis yang dinegosiasikan di antara partisipan. Hal ini ditujukan untuk  menghindari  kemiringan  kredibilitas  dari  pemegang  ide  terdahulu. Selain itu, secara khusus hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran dan toleransi  dari  adanya  kontradiksi  antara  banyak  sudut  pandang  dan  di dalam satu sudut pandang pun.
4)  Kesadaran resiko
Proses perubahan berpotensi  mengancam semua cara yang telah berlaku  sebelumnya,  dan  itu  menciptakan    ketakutan  secara  psikis  di antara  para  praktisinya.  Salah  satu  ketakutan  yang  utama  adalah  datang dari ego yang menahan diri dari diskusi terbuka terhadap interpretasi, ide, dan  penilaian  orang  lain.  Seorang  inisiator  riset  aksi  akan  menggunakan prinsip ini untuk menenangkan ketakutan-ketakutan lain dan mengundang partisipasi  dengan  menegaskan  bahwa  masyarakat  juga  akan  menjadi subyek  dari  proses  yang  sama,  dan  bagaimana  pun  juga  hasil  akhirnya adalah belajar bersama.
5)  Struktur plural
Alam  penelitian  pada  umumnya    terdiri  dari  berbagai  macam pandangan,  komentar,  dan  kritik,  dalam  rangka  menuju  berbagai kemungkinan  aksi  dan  interpretasi.  Pendalaman  struktur  yang  plural  ini menghendaki  banyak  teks  untuk  pelaporannya.  Hal  ini    berarti  akan banyak pertimbangan secara eksplisit dengan komentar yang kontradiktif dan berbagai macam panduan untuk aksi. Laporan pada dasarnya adalah sebuah  tindakan  sebagai  dukungan  untuk  meneruskan  diskusi  di  antara kolaborator  daripada  memutuskan  sebuah  konklusi  akhir  dari  sebuah fakta.
6)  Teori, praktek, dan transformasi
Bagi para praktisi riset aksi, teori menginformasikan praktek, dan praktek  menyempurnakan  teori  menuju  upaya  transformasi  yang  terus- menerus.  Dalam  lingkungan  apa  pun,  aksi  tiap  orang  didasarkan  pada asumsi,  teori,  dan  hipotesis  yang  secara  implisit  dipegang  teguh,  dan
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 289
dengan tiap hasil observasi pengetahuan teoritik akan bertambah.  Selain prinsip-prinsip  di  atas,    PAR  mengharuskan  adanya  pemihakan  baik bersifat  epistemologis,  ideologis,  maupun  teologis  dalam  rangka melakukan  perubahan  yang  signifikan.    Pemihakan  epistemologis mendorong  peneliti  untuk  menyadari  bahwa  banyak  cara  untuk  melihat masyarakat.
Pemihakan ideologis mengharuskan peneliti memiliki empati dan kepedulian  tinggi  terhadap  semua  individu  dan    kelompok  masyarakat yang lemah, tertindas, terbelenggu, dan terdominasi. Pemihakan teologis menyadarkan  peneliti  bahwa  teks-teks  agama  yang    termuat  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadits  memberikan  dorongan  yang  besar  dengan  imbalan pahala  yang  besar  pula  kepada  semua  orang  beriman  yang  melakukan upaya-upaya  pertolongan  dan  pemberdayaan  terhadap  individu  maupun kelompok masyarakat dhu’afa , mustadh’afin , dan mazlumin . 3
C. Strategi PAR Peneliti sebagai fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan dalam pengembangan  pembelajaran  masyarakat  lokal  untuk  membangun  tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan  itu,  membangun  kesadaran  kritis    masyarakat  terhadap  berbagai format  ekonomi  politik  yang  berlangsung  secara  mapan  dibarengi  dengan memperkuat  kemampuan  masyarakat  untuk  berdialog  sehingga  memiliki bargaining position yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan strategi-strategi sebagai berikut : 4
1) Memulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro/global.
2) Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis masyarakat.
3) Membangun kembali kelembagaan masyarakat.
4) Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang transformatif.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan serta kontrol terhadap sumber daya alam dan manusia (terutama sumber daya ekonomi).
6) Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).
3 Ibid, hal. 30-31.
4 Ahmad Mahmudi, SH., Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 10.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
7) Mengembangkan pendekatan kewilayahan/kawasan yang lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki.
8) Membangun jaringan ekonomi  strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi, dan permodalan.
D. Langkah-langkah Proses Pemecahan Masalah 1.  Riset Pendahuluan Sebelum  upaya get  in dalam  kawasan  desa  Ceguk,  peneliti  akan melakukan  riset  pendahuluan  sebagai  penjajakan  awal.  Dalam  riset  ini peneliti  akan  mengobservasi  aktivitas  pengurus  dan  anggota  koperasi syariah KJKS  BMT  AL-IJTIHAD dan  yang  terpenting  adalah  upaya mengendus masalah. Riset ini berguna sebagai pijakan untuk masuk pada analisis  lebih  jauh.  Riset  ini  juga  akan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu inkulturasi.
2.  Inkulturasi
Langkah  selanjutnya  adalah  inkulturasi  atau  melebur  dan membaur  dalam  aktivitas  pengurus  dan  anggota  koperasi  syariah KJKS BMT AL-IJTIHAD.  Informasi awal yang telah didapat ketika melakukan riset  pendahuluan  dapat  dijadikan  pedoman  untuk  mengadaptasikan  diri dalam  tugas  pengurus  dan  anggota  koperasi  syariah KJKS  BMT  AL- IJTIHAD.  Peneliti juga akan melakukan proses pendekatan sebagai upaya trust  building .  Pendekatan  yang  akan  peneliti  lakukan  adalah  dengan memberikan  bimbingan  dan share pengalaman  dan  teoritis,  baik  pada pengurus  maupun  anggota  koperasi  syariah KJKS  BMT  AL-IJTIHAD secara berkelanjutan.
3.  Pengorganisasian Masyarakat untuk Agenda Riset a.  Membentuk Kelompok Peneliti  akan  membangun  kelompok  dari  level grass  root (yaitu anggota  koperasi)  sampai  pada  level  pengurus  setelah  tahap  inkulturasi dilalui.  Kelompok  yang  baik  di  sini  bukan  berarti  yang  memiliki  banyak anggota  tetapi  lebih  mementingkan  keterwakilan  kepentingan  dan pengetahuan.  Lima  orang  sudah  dianggap  cukup  asalkan  benar-benar mewakili  dan  aktif.  Tujuan  membangun  kelompok  ini  adalah  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan  bersamaan  dengan  upaya memperkuat  ketahanan,  kepercayaan  diri,  dan  tanggung  jawab  terhadap kemajuan koperasi ke depan.
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 291

## b.  Melakukan Analisis Masalah
Dalam pertemuan kelompok akan diadakan Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi mengenai  permasalahan tertentu sesuai dengan yang telah  disepakati  sebelumnya.  Dalam  FGD  inilah  pendidikan  populer dilancarkan.  Para  partisipan  diajak  untuk  mengkaji  permasalahannya, mencari penyebab,  dan melihat dampak negatifnya. Pelaksanaan teknik- teknik PRA, seperti daily routines , kalender musim, analisis kelembagaan, dan  lainnya  juga  berupa  diskusi.  Dialog  interaktif  yang  terbangun diharapkan  dapat  membuka  wawasan,  pemahaman,  dan  kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.
c.  Merumuskan Masalah Masyarakat  merumuskan  masalah  mendasar  khususnya  yang berkaitan dengan hajat hidup sebagai anggota. Teknik yang mudah untuk merumuskan  masalah  ini  biasanya  dengan  analisis  pohon  masalah (hirarkhi  masalah),  yang  selanjutnya  dibuat  analisa  pohon  tujuan. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik matrik ranking sebagai langkah untuk memilih prioritas persoalan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu.
4.  Perencanaan Tindakan Aksi untuk Perubahan Sosial a.  Mengorganisir Gagasan Hasil-hasil FGD khususnya dalam pelaksanaan teknik-teknik PRA akan  dianalisis  sebagai  dasar  untuk  melakukan  perencanaan  pemecahan masalah. Setelah matrik ranking masalah ditetapkan bersama, maka langkah selanjutnya  adalah  merencanakan  bersama  sebuah  upaya  pemecahan masalah.  Ide  dan  gagasan  dari  partisipan  dalam  tahap  perencanaan  ini diinventarisir  terlebih  dahulu,  kemudian  diputuskan  bersama-sama gagasan yang dipilih.
b.  Mengorganisir Sumber Daya (Potensi)
Gagasan  pemecahan  masalah  yang  telah  ditetapkan  harus mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki anggota, baik sebagai  bagian  dari  koperasi  maupun  sebagai  bagian  dari    masyarakat. Komunitas  yang  dibentuk  harus  sudah  menginventarisir  siapa  yang memiliki  potensi  dan  sumber  dayanya  berupa  apa.  Begitu  seterusnya hingga keragaman sumber daya yang dimiliki masyarakat (anggota) dapat saling melengkapi guna mendukung jalannya aksi perubahan sosial. Semua yang dilakukan terhadap anggota juga akan dilakukan terhadap pengurus. c.  Menyusun Strategi Gerakan Komunitas  menyusun  strategi  gerakan  untuk  memecahkan problem yang telah dirumuskan. Komunitas menentukan langkah-langkah

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
292 Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016
sistematik,  menentukan  pihak  yang  terlibat  ( stakeholders ),  merumuskan kemungkinan  keberhasilan,  kegagalan  program  yang  direncanakan,  dan mencari  jalan  keluar  apabila  terdapat  kendala  yang  menghalangi keberhasilan  program.  Penyusunan  strategi  gerakan  ini  merupakan langkah  penting  untuk  pemecahan  masalah.  langkah  mudah  untuk menyusun  strategi  ini  adalah  dengan  teknik  mengelola  program  yang berbentuk Logical Framework Approach (LFA).
5.  Aksi Hasil  perencanaan  aksi  selanjutnya  diimplementasikan  secara simultan  dan  partisipatif.  Pemecahan  persoalan  bukanlah  sekedar  untuk menyelesaikan  persoalan  itu  sendiri,  tetapi  merupakan  proses pembelajaran  masyarakat  (anggota)  dan  pengurus,  sehingga  terbangun pranata    baru  dalam  komunitas  dan  sekaligus  memunculkan community organizer (pengorganisir dari anggota dan pengurus sendiri). Hal itu semua pada  akhirnya  akan  muncul local  leader (pemimpin  lokal)  yang  menjadi pelaku dan pemimpin perubahan.
6.  Evaluasi
Evaluasi  dilakukan  dengan  mengkroscek  apakah  yang  telah dilaksanakan tetap berada dalam jalur yang ditentukan, bagaimana impresi, dan  efek  yang  dihasilkan.  Semua  kegiatan  aksi  jika  ternyata  membawa implikasi negatif dan destruktif, maka bukan tidak mungkin peneliti harus merubah  arah  kebijakan,  karena  sebenarnya  PAR  menghendaki pendekatan  yang  fleksibel  dan  multidimensional  untuk  menunjang progresifitas anggota dan pengurus.
7.  Refleksi Informasi  yang  telah  terkumpul  ditinjau  secara  terus-menerus, kemudian  diklasifikasi,  diverifikasi,  disistematisasikan,  dan  terakhir diambil  kesimpulan-kesimpulannya.  Data-data  lengkap  yang  telah tersusun,  dengan  demikian  menjadi  bermakna.  Hal  berikutnya  adalah berdasarkan  hasil  riset,  proses  pembelajaran  anggota  dan  pengurus,  dan program-program  aksi  yang  sudah  terlaksana,  peneliti  bersama  anggota dan  pengurus  merefleksikan  semua  proses  dan  hasil  yang  diperolehnya (dari  awal  sampai  akhir).  Refleksi  teoritis  dirumuskan  secara  bersama, sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khayalak publik sebagai pertanggungjawaban akademik.
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 293
E. Triangulasi Semua data yang diperoleh tidak bisa langsung dipercaya validitasnya. Kebenaran  data  bisa  dengan  menggunakan  prinsip  triangulasi  informasi, yaitu pemeriksaan dan periksa ulang melalui : 5
1.  Keragaman Teknik PRA
Setiap  teknik  PRA  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Semua informasi  yang  dikumpulkan  dan  dikaji  dalam  satu  teknik  PRA  tentu  tidak dapat dipercaya begitu saja.  Teknik-teknik PRA pada umumnya adalah saling melengkapi dan digunakan sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan.
2.  Keragaman Sumber Informasi Anggota  dan  pengurus  selalu  memiliki bentuk  hubungan  yang kompleks  dan  memiliki  berbagai  kepentingan  yang  sering  berbeda  bahkan bertentangan. Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang  diwarnai  oleh  kepentingan  pribadi.  Informasi  dari  sumber  yang berbeda sangat perlu dikaji ulang dan silang. Penggunaan teknik PRA perlu dipastikan, bahwa tidak didominasi oleh beberapa orang atau elit saja, tetapi tetap  melibatkan  semua  pihak,  termasuk  yang  termiskin  dan  perempuan. Sumber  informasi  lain  juga  dapat  dimanfaatkan  seperti sumber  sekunder yang berada di desa.
F. Teoritisasi Landasan  dalam  cara  kerja  PAR  terutama  adalah  gagasan-gagasan yang  datang  dari  rakyat.  Fasilitator  PAR  oleh  karena  itu  harus  melakukan langkah-langkah berikut : 6
1. Memperhatikan secara sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan belum sistematis;
2. Mempelajari gagasan tersebut secara bersama-sama dengan mereka, sehingga menjadi gagasan yang sistematis;
3. Menyatu dengan rakyat;
4. Mengkaji kembali gagasan yang datang  dari mereka, sehingga sadar dan memahami  bahwa gagasan itu milik mereka sendiri;
5. Menerjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk aksi;
6. Menguji kebenaran gagasan melalui aksi;
5 SUSDEC, Belajar Bersama Masyarakat, hlm. 36.
6 LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya,  Modul,  hlm 36.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
7. Dan seterusnya secara berulang-ulang sehingga gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting dan lebih bernilai sepanjang masa. Semua proses tersebut akan memunculkan suatu  pengetahuan rakyat dan itulah teori baru dalam pengetahuan genuin masyarakat. Pendekatan penelitian yang dipakai dengan demikian adalah riset aksi.
Riset  aksi  sering  dikenal  dengan  PAR  atau Participatory  Action  Research . Pengertian  riset  aksi  adalah  proses  dimana  kelompok  sosial  berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka 7
PAR  merupakan  penelitian  yang  melibatkan  secara  aktif  semua pihak-pihak yang relevan ( stakeholders ) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung  (dimana  pengamalan mereka  sendiri  sebagai  persoalan)  dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya,  ekonomi,  geografis,  dan  konteks  lain-lain  yang  terkait. Hal  yang mendasari  dilakukannya  PAR  adalah  kebutuhan  untuk  mendapatkan perubahan yang diinginkan 8
Peneliti sebagai fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan dalam pengembangan  pembelajaran  masyarakat  lokal  untuk  membangun  tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bersamaan dengan itu,  membangun  kesadaran  kritis  masyarakat  terhadap  berbagai  format ekonomi  politik  yang  berlangsung  secara  mapan  dibarengi  dengan memperkuat  kemampuan  masyarakat  untuk  berdialog  sehingga  memiliki bargaining  position yang  kuat  dengan  kekuatan  lain.  Maka  dari  itu  diperlukan suatu  strategi  tersendiri 9 Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  pemetaan kebutuhan  dengan  silaturahmi,  wawancara,  FGD  ( focus  group  discussion ) bersama masyarakat di desa Ceguk.
Obyek  penelitian  yang  akan  diteliti  adalah  komunitas  masyarakat  di desa Ceguk yang berkeinginan kuat untuk membentuk dan mengembangkan koperasi  syariah. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan dokumentasi, interview ,  observasi,  dan  FGD  ( focus  group  discussion )  bersama berbagai komunitas masyarakat di desa Ceguk Pamekasan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi yang  akan  digunakan  dalam  membuat  rumusan  jawaban  dalam  penelitian
7 Ibid., hlm. 27 8 Ibid 9 Ibid
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 295
nantinya. Data primer diperoleh melalui interview , observasi, dan FGD ( focus group  discussion )  bersama  berbagai  komunitas  masyarakat  desa  Ceguk Pamekasan. Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  relevan  dengan  proses  pembentukan  dan pengembangan koperasi syariah di desa Ceguk pamekasan.
Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam empat
(4) tahap, antara lain: Tahap I : Rencana  program  adalah  pemetaan  potensi  lokal  yang  di foollow  up dengan  diskusi  hasil  Tim  dengan  Tim  Ahli, Lokakarya  penguatan  potensi  lokal,  merumuskan  strategi atau  kebijakan  pengembangan  koperasi  syariah.  Hasil rumusan  ini  disosialisasikan  kepada stakeholder dan  tahap berikutnya  dilanjutkan  dengan  kegiatan  berupa  pelatihan yang  terfokus  kepada  peningkatan  mutu  tenaga  teknis, administrasi, dan pengelola koperasi syariah.
Tahap II : Program terfokus kepada peningkatan mutu ( skill ) pengelola koperasi  syariah.  Beberapa  program  yang  direncanakan adalah Kursus; pelatihan pengoperasian komputer program excel,  pelatihan  neraca  keuangan,  diklat  pengembangan usaha  koperasi,  dan  program  lainnya  sesuai  dengan kebutuhan koperasi syariah. Tahap III : Program terfokus  kepada  upaya  penguatan  jaringan  sosial antara  pihak  pengelola  koperasi  syariah,  dan stakeholders khususnya dengan kalangan dunia usaha demi kelangsungan dan  kemajuan  koperasi  syariah,  sehingga  ke  depan  lebih mandiri.  Rencana  program  adalah  relasi  dengan  Dinas Koperasi  dan  UMKM,  perkenalan  program  (sosialiasi), terbentuknya FGD dan sebagainya. Tahap IV : Terfokus kepada aplikasi aspek manajerial administrasi dan proses  pendampingan  koperasi  syariah,  praktek  pasca pelatihan/kursus bagi pengelola koperasi, dan terumuskannya  AD/ART  koperasi  syariah  dengan monitoring  dan  evaluasi.  Rencana  programnya  adalah pendampingan  dan  monitoring  serta  evaluasi  secara  terus menerus  sehingga  setiap  hasil  atau  temuan  dalam  aplikasi program  dapat  dijadikan progress  report untuk  menentukan program berikutnya.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
Setiap  tahap  program,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  progam  akan dilakukan  evaluasi  berdasarkan  hasil  monitoring  secara  komprehensif  dan merumuskan  perencanaan  program  tahun  berikutnya  antara  Tim  dengan stakeholders .  Evaluasi  dan  Refleksi  adalah  kegiatan  penilaian  terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi dampak kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama  masyarakat, serta  keberlanjutan  program  bagi  pengurus  koperasi syariah. Indikator Keluaran adalah sebagai berikut:
a. Keluaran (Kualitatif) 1) Meningkatnya  pemahaman,  penalaran,  kepekaan  dan  implementasi partisipatif dalam pembentukan koperasi syariah bagi masyarakat desa Ponteh;
2) Berkembangnya  potensi  masyarakat  desa  Ponteh  terutama  dalam pembentukan  koperasi  syariah  secara  kreatif,  inovatif,  mandiri,  dan kolektif;
3) Bertambahnya pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  kompleks  dan  cara menghadapinya secara kolektif.
b. Keluaran (Kuantitatif) 1) Terbentuknya koperasi syariah di desa Ponteh kabupaten Pamekasan 2) Terselesaikannya  laporan  pembentukan  koperasi  syariah  di  desa Ponteh kabupaten Pamekasan
c. Pencapaian Keluaran
Kegiatan  pembentukan  koperasi  syariah  meliputi: Persiapan  berupa kegiatan need  assessment untuk  mempersiapkan  proses  pendampingan.
Pelaksanaan  pendampingan  untuk  mempersiapkan  proses  terciptanya pembentukan koperasi syariah dan penguatannya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Temuan  penelitian  tentang  potensi  lokal  di  desa  Ceguk  Pamekasan sebagai modal dasar pembentukan koperasi syariah, yaitu: a. Masyarakat desa Ceguk lahan pertaniaannya sangat tergantung pada musim penghujan terutama warga di dusun Dulang dan Barat
b. Kekurangan  air  di  musim  kemarau  mengharuskan  masyarakat  desa  Ceguk berpikir kreatif. Salah satunya dengan beternak ayam arab dan kambing etawa di saat musim kemarau tiba
c. KJKS  BMT  Al  Ijtihad  lahir  sesungguhnya  dalam  rangka  membantu  warga masyarakat desa Ceguk dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka.
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 297
Temuan  penelitian  tentang  peningkatkan  mutu skill pengelola koperasi syariah dalam pemenuhan kebutuhan anggota, yaitu: a. Mutu skill pengelola  koperasi  berkaitan  dengan  organisasi,  administrasi, usaha, dan keuangan
b. Operasional  kegiatan  koperasi  dilakukan  oleh  seluruh  pengurus  untuk kegiatan  pemasaran,  tetapi  untuk  kegiatan  pencatatan  keuangan  hanya dilakukan oleh bendahara
c. Hasil  pengamatan  terhadap  setiap  akun  yang  ada  di  neraca  maupun  di laporan  laba  rugi  berupa hasil  audit intern ,  berupa  kas  maupun  piutang termasuk  audit  pada  pendapatan  dan  pengeluaran.  Pada  akun  pengeluaran terdapat  selisih  antara  hasil  laporan  dari  software  dengan  catatan  manual bendahara
Temuan penelitian tentangjejaring sosial dalam meningkatkan kemajuan KJKS Al Ijtihad yang mandiri, yaitu:.
a. KJKS  BMT  Al  Ijtihad  saat  ini  masih  mengembangkan  dua  usaha  sebagai rintisan usaha-usaha yang lain
b. Pelayanan  dua  jasa  yang  baru  dirintis  tersebut  masih  sangat  minim kontribusinya  terhadap  koperasi.  Dua  usaha  yang  dimaksud,  yaitu  layanan jasa fotocopy dan layanan jasa penjualan pulsa elektrik. Temuan penelitian tentang pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS  Al  Ijtihad  dalam  meningkatkan  aspek  manajerialnya. Aspek  manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:
a. Struktur organisasi KJKS BMT Al Ijtihad sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara optimal
b. AD/ART  KJKS  BMT  Al  Ijtihad  sebagai  hal  yang  semestinya  ada  dalam suatu koperasi. AD/ART pun diperlukan sebagai syarat pengurusan legalisasi koperasi ke Notaris
c. Akte  Notaris  sebagai  syarat  formal  legalistik  yang  menyertai  lahir  dan berkembangnya KJKS BMT Al Ijtihad di masa depan.

## 1. Kreativitas ekonomi warga desa Ceguk sebagai modal dasar pembentukan KJKS BMT Al Ijtihad
Rencana  program  diawali  dengan  pemetaan  potensi  lokal  yang kemudian  di tindak  lanjuti dengan  diskusi  hasil  Tim  bersama  Tim  Ahli. Lokakarya  penguatan  potensi  lokaldengan  merumuskan  strategi  atau kebijakan  pengembangan  koperasi  syariah  sebagai  basis  ekonomi kerakyatan.  Hasil  perumusan  tersebut  disosialisasikan  pada stakeholder dan tahap  berikutnya  dilanjutkan  dengan  kegiatan  berupa  pelatihan  yang

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
298 Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016
terfokus  kepada  peningkatan  mutu  tenaga  teknis,  administrasi,  dan pengelola KJKS Al Ijtihad.
Akar  kemiskinan masyarakat  memang  sangat  kompleks  mulai keterbatasan akses permodalan, kultur kewirausahaan yang tidak kondusif, dan ketergantungan pada musim dan cuaca 10
Hal  itu  membawa  konsekuensi  pada  kebutuhan  permodalan  yang lantas  dilayani  oleh  para  tengkulak,  yang  kenyataannya  tidak  banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah cendurung menjeratnya  dalam  lilitan  utang.Hasil  wawancara  dengan  ketua  KJKS  Al Ijtihad yang tidak pernah bisa dilunasi yang memunculkan ketergantungan petanipada para tengkulak 11
Kultur kewirausahaan para petani juga masih sangat sederhana yang ditandai  dengan  model  manajemen  keluarga  yang  berorientasi  sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memikirkan simpanan ( saving ) dalam menghadapi musim paceklik 12 Potensi  dan kearifan  lokal  adalah  beberapa  bagian  dari capital yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Program  pemberdayaan  tidak  akan  berhasil  jika tidak  berdasar  pada  nilai-nilai  lokal  yang  telah  mengakar  di  masyarakat. Masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta  bekerjasama  dalam  kelompok  atau  organisasi  yang  besar  cenderung akan  merasakan  kemajuan,  dan  akan  mampu  secara  efektif  dan  efisien memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat 13 Kearifan lokal adalah modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial  dalam  suatu  masyarakat  bisa  menjadi  perekat  antara  kelompok masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain.Hal  itu  sesuai  dengan  pendapat Isbandi  Rukminto  Adi  (2007:58)  yang  berpendapat,bahwamodal  sosial adalah  norma  dan  aturan yang  mengikat  warga  masyarakat  yang  berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (turst) dan  jaringan (networking) antar  warga  masyarakat  ataupun  kelompok masyarkat.  Norma  dan  aturan  yang  ada  juga  mengatur  perilaku  individu,
10 Arif, Desentralisasi Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi dan Kearifan Loka (Yogyakarta: Teraju, 2005), hlm. 4
11 Ibid 12 Ibid., hlm. 5
13 Francis Fukuyama, dalam Jousairi Hasbullah, Potensi dan Kearifan Lokal dalam Muatan Nilai-Nilai Lokal (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,  2006), hlm. 8
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 299
baik  dalam  perilaku  kedalam  (internal  kelompok)  maupun  perilaku  keluar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain) 14
2. Peningkatkan mutu skill pengelola KJKS BMT Al Ijtihadmelalui organisasi, administrasi, usaha, dan keuangan Program terfokus pada peningkatan mutu skill pengelola KJKS Al Ijtihad.  Beberapa  program  yang  direncanakan  adalah  kursus,  pelatihan neraca  keuangan,  diklat  pengembangan  usaha  koperasi,  dan  program lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi syariah.
Sarana  yang  efektif  untuk  memfasilitasi  atau  sebagai  instrumen pengorganisasian  masyarakat  itu  adalah  dengan  membentuk  kelembagaan sosial  ekonomi  yang  relevan  dengan  konteks  kebutuhan  pembangunan lokal yang bentuknya beragam, seperti forum, paguyuban, atau koperasi.
Peneliti dalam kegiatan ini melakukan pendampingan pada kegiatan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan yang terjadi di KJKS Al Ijtihad dilakukan dengan program dan pencatatan secara manual. Bendahara masih tetap  mencatat  secara  manual  dengan  maksud  untuk  membantu dalam mengecek data yang ada di program.
Hasil  audit  pada  akun  yang  ada  dilaporan  keuangan  khususnya laporan laba/rugi ternyata biaya pengeluaran di software per bulan mei 2015 sebesar Rp 20.000,- padahal setelah dilakukan kroscek jumlah pengeluaran sebesar Rp 36.000,-. Perbedaan tersebut menjadikan hasil laporan keuangan tidak  akurat.  Ketidak  akuratan  tersebut  membuat  laporan  keuangan  tidak bisa dijadikan sebagai alat pengendali dan perencana untuk pihak koperasi sendiri atau investor yang ingin memasukkan dananya.
Hasil Audit pada bagian administrasi dilakukan untuk pengendalian intern pada kas sebagai berikut:
1)  Penerimaan  dan  pengeluaran  kas  telah  dibuatkan  bukti  kas  masuk  dan kas keluar yang telah disetujui oleh yang berwenang di KJKS Al Ijtihad. Skill pengelolaan dalam penerimaan dan pengeluaran kas dari pengurus dan karyawan KJKS Al Ijtihad telah bagus, karena telah membuat bukti kas  masuk  dan  keluar  yang  disetujui  oleh  pihak  yang  berwenang. Persetujuan tersebut menjadi pengendali dalam akun kas mengingat kas merupakan aktiva yang paling likuid
14 Isbandi  Rukminto  Adi, Kearifan  lokal  sebagai Modal  Sosial (Yogyakarta:  Radja  Pustaka,  2007), hlm.58

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
2)  Bukti-bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  telah  diberi  nomor urut. Pihak  KJKS  Al  Ijtihad  telah  melaksanakan  pembukuan  dengan sistematis,  sehingga  apabila  pencarian  akun  dapat  dilakukan  dengan mudah
3) Bukti-bukti penerimaan  dan pengeluaran kas telah ditanda tangani oleh yang menerima uang. Hal itu bagian dari skill pengurus yang selalu ada bukti  setiap  terjadi  transaksi,sehingga  dipastikan  bahwa  pengurus  atau karyawan  mengerti  terhadap  konsekuensi  pengeluaran  dan  penerimaan kas 4) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang kas yang dibatalkan telah diberi  tanda  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  bisa  dipergunakan  lagi. Perlakuan  terhadap  bukti  yang  dibatalkan  menunjukan  bahwa  telah terjadi konsistensi terhadap setiap bukti yang keluar. Hal ini disebabkan adanya nomer bukti urut yang dibuat. Bukti urut tersebut menyebabkan pengurus  atau  karyawan  tidak  bisa  berbuat  curang  terhadap  bukti. Kecurangan  dapat  terdeteksi  dari  nomer  urut  bukti  yang  dibatalkan sehingga seakan-akan menjadi saksi dalam pencatatan keuangan
5)  Penerimaan  dan  pengeluaran  kas  telah  dibukukan  dengan  segera.
Pencatatan  yang  segera  dilakukan  membuat  pihak  KJKS  Al  Ijtihad terhindar  dari  kesalahan  dalam  pencatatan.  Satu  transaksi  saja  tidak dicatat menyebabkan laporan keuangan akan salah dan ada aktiva yang hilang 6) Pemisahan tugas antara yang menerima kas dan mengeluarkan kas (kasir) dengan  petugas  yang  meyelenggarakan  pembukuan  belum  dilakukan. Hal itu terjadi karena pencatatan dilakukan dengan mencocokkan buku catatan  manual  dengan  nilai  kas  yang  ada  di  data software mengenai kesesuaiannya atau tidak. Pengurus atau petugas akan mengkroscek letak perbedaan  tersebut  jika  tidak  sesuai.  Pemisahan  tugas  yang  belum dilakukan  menyebabkan  adanya  kemungkinan  suatu  saat  terjadi kecurangan  pada  salah  satu  pengurus  yang  tidak jujur.  Hal  lain  juga mengantisipasi terjadinya inputdouble atau lupa di input
7)  Pengecekan  dilakukan  secara  berkala  oleh  pihak  pejabat  dalam  hal  ini pengawas,  yaitu  diperiksa  oleh  bapak  Matnin  setiap  akhir  periode, seperti  yang  dijelaskan  ketua  KJKS  Anis Sumadi  dan  Susmiati  sebagai bendahara 15 Pelaksanaan kegiatan ini bagus sekali karena memang harus
15 Hasil Wawancara dengan ketua KJKS Anis Sumadi dan Susmiati sebagai bendaharadi kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 6 Juni 2015
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 301 dilakukan  pemeriksaan  berkala  untuk  menguji  kebenaran  aktiva  yang dimiliki 8)  Pembatasan  sisa  kas  belum  dilakukan  secara  tertulis  hanya  berdasar inisiatif kasir dan bendahara, yaitu jika dana tersisa antara 1 juta sampai
3 juta, sehingga tidak boleh memberikan pembiayaan. Pada pelaksanaan ini  seyogyanya  dilakukan  dengan  membuat  aturan  tertulis  sehingga tidak terjadi saling melempar masalah antar pengurus atau karyawan jika suatu saat nanti terjadi kesalahan
9)  Pemeriksaan  mendadak  belum  dilakukan  oleh  pejabat  berwenang, padahal pemeriksaan tersebut penting untuk melihat apakah benar nilai yang  dicatat  dengan  cek  fisik  berupa  nilai  kas  tunai.  Pelaksanaan  ini sebaiknya  harus  sudah  dilakukan  untuk  melihat  konsistensi  laporan dengan keadaan aktiva koperasi aktual
10) Penyimpanan kas sebagian berada di teman yang amanah, dalam hal ini keuangan  dibawa  oleh  sekretaris,  karena  yang  paling  dekat  dengan kantor KJKS Al Ijtihad. Pelaksanaan seperti itu harus cepat dilakukan dengan proses penyimpanan di bank agar lebih aman
11)  Pembayaran  dengan cheque belum  dilakukan  karena  KJKS  Al  Ijtihad masih relatif baru
12) Rekening koran dari bank dan rekonsiliasi secara berkala masih belum dilakukan karena masih relatif baru. Pengendalian intern atas piutang sebagai berikut:
1)  Pemisahan antara hasil penagihan dengan bagian pencatatansudah ada. Pencatatan  dilakukan  oleh  pihak  bendahara,  sedangkan  penagihan dilakukan  oleh  juru  tagih,  seperti  penjelasan  ketua  KJKS  Anis Sumadi 16 Pelaksanaan ini sebaiknya diteruskan 2)  Petugas khusus yang memberi dan menyetujui piutang yang dipisahkan dengan pencatatannya belum ada, karena seluruh pengurus difungsikan sebagai marketing dan  juruh  tagih.  Meskipun  tidak  terbentuk  tugas masing-masing tetapi pihak pengurus atau karyawan harus membentuk orang yang harus bertanggungjawab terhadap bidang-bidangnya. Jangan sampai jika terjadi masalah saling lempar
3)  Pemisahan  pemegang  buku  pembantu  piutang  dengan  buku  besar pembantubelum  ada  Kesemuanya  masih  masuk  ke software. Alangkah baiknya  koperasi  juga  mempunyai  manualnya  agar  ketika software rusak menjadi alat pembantu.
16 Ibid

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
4)  Piutang  telah  dibuatkan  daftar schedule yang  ada  di  data software ,seperti penjelasan Susmiati bendahara KJKS 17
5)    Penentuan  piutang  ragu-ragu  yang  harus  disetujui  lebih  dahulu  oleh pengurus    belum  pernah  dilakukan.  Suatu  saat  koperasi  sebaiknya melakukan persetujuan terlebih dahulu jika terdapat piutang ragu-ragu.
6)  Pemberian  pinjaman  pada  yang  masih  menunggak  belum  pernah dilakukan.Jika  terjadi  menunggak  suatu  saat  maka penagihan  dilakukan dengan segera jangan ditunda, mengingat manusia bersifat hilaf, seperti yang dijelaskan Anis Sumadi 18
7)  Setiap  anggota  yang  akan  diberikan  pinjaman  selalu  mendapatkan persetujuan  dari  pengurus,  seperti  yang  dipaparkan  oleh  Anis  Sumadi, Dedy,  dan  Ifan 19 .Pelaksanaan  ini  sebaiknya  tetap  dilaksanakan seterusnya. Persetujuan ini penting untuk kelanjutan koperasi ke depan. 8) Setiap  penjualan  dilakukan  pencatatan, seperti  yang  diutarakan  oleh Latief 20 .Pelaksanaan ini seyogyanya dilaksanakan seterusnya
9) Penagihan selalu dilakukan jika terjadi tunggakan,seperti yang dijelaskan oleh  Anis  Sumadi 21 .Karena  belum  terjadi  tunggakan  maka  untuk kedepan seringkali memberikan pemberitahuan jangka waktu pelunasan piutang kepada nasabah dengan cara yang baik.
3. Jejaring sosial sebagai modal sosial mengembangkan KJKS Al Ijtihad yang mandiri Program terfokus kepada upaya penguatan jaringan sosial antara pihak  pengelola  koperasi  syariah,  dan stakeholders khususnya  dengan kalangan  dunia  usaha  demi  kelangsungan  dan  kemajuan  koperasi  syariah, sehingga  ke  depan  lebih  mandiri.  Rencana  program  adalah  relasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, perkenalan program (sosialiasi), terbentuknya FGD dan sebagainya.
Inti dari konsep modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas kelompok untuk bekerjasama membangun suatu  jaringan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Kerjasama  tersebut
17 Ibid 18 Ibid
19 Hasil Wawancara dengan Anis Sumadi, Dedy, dan Ifandi kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 13 Juni 2015
20 Hasil Wawancara dengan  Latief di kantor KJKS Al Ijtihad pada tanggal 13 Juni 2015 21 Hasil  Wawancara  dengan    Anis  Sumadi,  Dedy,  dan  Ifan  di  kantor  KJKS  Al  Ijtihad  pada tanggal 13 Juni 2015
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan
Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 303
diwarnai  suatu  pola  interaksi  yang  imbal  balik  dan  saling  menguntungkan dan  dibangun  atas  dasar  kepercayaan  yang  ditopang  oleh  nilai-nilai  sosial yang  positif  dan  mengakar  kuat  di  masyarakat.  Kekuatan  tersebut  akan maksimal  jika  didukung  oleh  semangat  proaktif  membuat  jalinan,  adapun unsur  unsur  yang  ada  dalam  modal  sosial  menurut  Francis  Fukuyama adalah  sebagai  berikut  :  l)Adanya  partisipasi  dalam  suatu  jaringan.  ;  2) Resisprocity;  3)Trust  (rasa  percaya);  4)  Norma  Sosial  ;  5)  Nilai-nilai; 6)Tindakan yang proaktif 22
Pendekatan  partisipatif  merupakan  alternatif  yang  bisa  dipakai dalam  upaya  pengelolaan  lingkungan.  Pendekatan  partisipatifmemerlukan perencanaan  partisipatoris  dalam  melakukan  perubahan  terencana  di  level komunitas yang sejalan dengan akar berkembangnya kemajuan masyarakat. Salah satu inti utama dari diskursus komunitas ataupun metode intervensi pengembangan  masyarakat  adalah  asumsi,  bahwa  "masyarakat  bukanlah sekumpulan  orang  bodoh",  yang  hanya  bisa  maju  kalau  mereka mendapatkan perintah (instruksi) belaka 23
Suatu  komunitas  telah  mencapaipada  suatu  taraf  yang  sebenarnya setelah melalui suatu proses evolusi yang cukup panjang. Setiap komunitas hampir  telah  mengembangkan  dan  mempunyai  kearifan  lokal  ( Local Wisdom )  sejalan  dengan  upaya  mereka  mengatasi  permasalahan  yang  ada. Setiap  komunitas  telah  mengembangkan  metode  adaptasi  yang  relatif canggih  dalam  rangka  mengelola  lingkungannya,  sehingga  tidak  dapat dikatakan sebagai mahluk bodoh" 24

## 4. Pengelolaan, penguatan, dan pengembangan KJKS Al Ijtihad dalam meningkatkan aspek manajerialnya
Pengelolaan,  penguatan,  dan  pengembangan  KJKS  Al  Ijtihad terfokus  kepada  aplikasi  aspek  manajerial  administrasi  dan  proses pendampingan  koperasi  syariah,  praktek  pasca  pelatihan/kursus bagi pengelola  KJKS  Al  Ijtihad,  dan  terumuskannya  AD/ART  dengan monitoring  dan  evaluasi.  Rencana  programnya  adalah  pendampingan  dan monitoring  serta  evaluasi  secara  terus  menerus  sehingga  setiap  hasil  atau temuan  dalam  aplikasi  program  dapat  dijadikan progress  report untuk menentukan program berikutnya.
22 Fukuyama, dalam Jousairi Hasbullah, Potensi, hlm. 10
23 Adi, Pengembangan Masyarakat , Wacana dan Praktik (Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007), hlm.23.
24 Ibid., hlm.16

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
Setiap  tahap  program  sebagai  bentuk  akuntabilitas  progam dilakukan  evaluasi  berdasarkan  hasil  monitoring  secara  komprehensif  dan merumuskan  perencanaan  program  tahun  berikutnya  antara  Tim  dengan stakeholders .  Evaluasi  dan  Refleksi  adalah  kegiatan  penilaian  terhadap relevansi,  efektivitas,  dan  efisiensi  dampak  kegiatan  yang  sudah dilaksanakan  bersama  masyarakat,  serta  keberlanjutan  program  bagi pengurus koperasi syariah.
Indikator keluaran yang bersifat kualitatif sebagai berikut:
1) Meningkatnya  pemahaman,  penalaran,  kepekaan,  dan  implementasi partisipatif  dalam  pembentukan  KJKS  Al  Ijtihadbagi  masyarakat  desa Ceguk
2) Berkembangnya  potensi  masyarakat  desa  Ceguk  terutama  dalam pembentukan  KJKS  Al  Ijtihadsecara  kreatif,  inovatif,  mandiri,  dan kolektif
3) Bertambahnya  pengalaman  belajar  dan  bekerja  secara  langsung  dalam menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  kompleks  dan  cara menghadapinya secara kolektif.
Indikator keluaran yang bersifat kuantitatif sebagai berikut:
1) Terbentuknya KJKS Al Ijtihaddi desa Ceguk kabupaten Pamekasan
2) Terselesaikannya  laporan  pembentukan  KJKS  Al  Ijtihaddi  desa  Ceguk kabupaten Pamekasan Kegiatan  pembentukan  KJKS  Al  Ijtihadmeliputi:Persiapan  berupa kegiatan need  assessment untuk  mempersiapkan  proses  pendampingan. Pelaksanaan  pendampingan  untuk  mempersiapkan  proses  terciptanya pembentukan KJKS Al Ijtihaddan penguatannya.
Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang  memiliki  struktur  kelembagaan  dan  insentif  yang  unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat  yang  kurang  memahami  prinsip-prinsip  dan  praktik-praktik yang  benar  dalam  berkoperasi.  Koperasi  dan  UMKM  juga  menghadapi tantangan  terutama  yang  ditimbulkan  oleh  pesatnya  perkembangan globalisasi  ekonomi  dan  liberalisasi  perdagangan  bersamaan  dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

## 5. Analisis Pengembangan Keilmuan Kreativitas Ekonomi
Pengembangan kreativitas ekonomi di masyarakat ceguk  terkesan masih  tetap  mengikuti  pola  lama  meskipun  kecenderungan  masyarakat
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 305
adalah  pekerja  keras suami  istri  saling  bahu  membahu  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup.  Hasil  yang  didapat  masih  tidak  sebanding  dengan peningkatan  taraf    hidupnya.  Praktek  rentenir  masih  dilakukan  mengingat lembaga keuangan tidak masuk ke wilayah masyarakat kecil. Hal ini dapat di lihat  masih  adanya  kesempatan  para  rentenir  untuk  melakukan  transaksi hutang  piutang  dengan  bunga  yang tinggi.  Masyarakat  masih  tetap berhubungan  dengan  rentenir  karena  kemudahan  yang  didapat  untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Maka adanya koperasi syariah Ijtihad merupakan  salah  satu  cara  memotong  mata  rantai  rentenir  yang  ada dimasyarakat Ceguk Tlanakan Pamekasan.
Mata  rantai  tersebut  akan  dapat  putus  jika  Koperasi  Ijtihad  dapat menjadi pioner untuk menghapusnya dengan kinerja koperasi saat ini dan kedepan.
6. Analisis Pengembangan Keilmuan Dalam Mutu Skill Pengelola Koperasi Mutu skill pengelola secara garis besarnya sudah mengikuti aturan perkoperasian. Aturan perkoperasian dapat di lihat  dalam hal manajemen. Salah  satu  indikasinya  adalah  keanggotaan  koperasi  sudah  sesuai  aturan perkoperasian minimal 20 orang anggota .
Segi  Partisipasi  para  anggota  sudah  bagus  ada  yang  menabung adanya juga yang melakukan pembiayaan. Jika dilihat partisipasi kehadiran dalam  rapat  anggota  maka  kecenderungan  lebih  dari  50  %  menghadiri. Koperasi Ijtihad relative baru karena masih 5 bulan berjalan sehingga belum dilakukan Rapat Anggota Tahunan, hanya saja pada penelitian ini peneliti mengajak  anggota  untuk  melakukan  rapat  pengesahan  AD-ART  untuk koperasi yang akan didaftarkan ke notaries. Kehadiran pada rapat tersebut lebih  dari  50%.  Indikasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  partisipasi  anggota bagus. Segi  pencatatan  keuangan  pengelola  masih  kurang  teliti  hal  ini mengindikasikan  bahwa  pengelola  seharusnya  lebih  teliti  dengan membandingkan data di computer dan data secara manual sehingga tidak ada kesalahan dalam menginput data. Kesalahan tersebut akan berpengaruh terhadap  hasil  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  tidak  menunjukkan nilai  sebenarnya  sehingga  menyebabkan  pemakai  laporan  menjadi  salah dalam  menilai.  Salah  satu  yang  paling  penting  penilaian  kinerja  pada koperasi  akan  salah misalkan  data  manual  beban  yang  dikeluarkan  senilai Rp  30.000,- tetapi  dikomputer  menunjukkan  sebesar  Rp  20.000,- .  Selisih

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat
tersebut sebesar Rp 10.000,- meskipun jumlah kas tidak ada masalah, hanya saja nilai tersebut menjadi salah dalam membaca laporan keuangan tersebut.
Segi  Kepengurusan  dan  Pengawas  koperasi  Ijtihad  telah  bagus. Struktur  organisasi    telah  memenuhi  kaidah  perkoperasianOperasional kegiatan  koperasi  dilakukan  oleh seluruh pengurus  untuk  kegiatan pemasaran,  tetapi  untuk  kegiatan  pencatatan  keuangan  hanya  dilakukan oleh bendahara.
Segi  program  kerja  koperasi  masih  kurang  dalam  perencanaan. Perencanaan yang baik dibuat dalam jangka pendek satu tahun kedepan dan jangka  waktu  panjang  untuk  5  (lima)  tahun  kedepan.  Perencanaan  di koperasi  masih  dibuat  setiap  bulan  kedepan  sehingga  kurang  sistematis. Pembuatan  rencana  kegiatan  di  koperasi  Ijtihad  telah  dibuat  dengan musyawarah  antar  pengurus  saja  yang  kemudian  masih  belum  disyahkan kepada  para  anggota.  Kegiatan  ini  dilakukan  karena  masih  relative  baru. Untuk  kedepan  peneliti  menghimbau  perencanaan  dilakukan  pada  saat RAB (rancangan anggaran belanja) Segi  rapat  pengurus  dengan  pengawas  sudah  dilakukan  hanya  saja tidak  terjadwal. Rapat antar  Pengurus  atau  dengan  pengawas  koperasi sebaiknya dilakukan terencana selain rapat karena insidentil.
Segi  bidang  Administrasi  koperasi  Ijtihad  telah  memenuhi  standar buku  administrasi perkoperasian.  Kegiatan  pencatatan  keuangan  yang terjadi  di  koperasi  dilakukan  dengan  program  dan  pencatatan  secara manual.  Bendahara  masih  tetap  mencatat  secara  manual  dengan  maksud untuk membantu dalam mengecek data di program.
Segi Pengendalian intern Koperasi Ijtihad telah melakukanya hanya bagian  pemisahan  tugas belum  dilakukan  antara  yang  menerima  kas  dan mengeluarkan kas (kasir)  dengan  petugas  yang  meyelenggarakan pembukuan  .  Hal  itu  dilakukan  dengan  melakukan  pencatatan  terhadap buku catatan manual yang kemudian dicocokkan dengan nilai kas yang ada di  data software apakah  sesuai  atau  tidak.  Pengurus  atau  petugas  akan mengkroscek letak perbedaan tersebut jika tidak sesuai. Pembatasan sisa kas belum dilakukan secara tertulis hanya berdasar inisiatif kasir dan bendahara, yaitu  jika  dana  tersisa  antara  1  juta  sampai 3  juta,  sehingga  tidak  boleh memberikan  pembiayaan.  Pemeriksaan  mendadak  belum  dilakukan  oleh pejabat  berwenang  di  koperasi,padahal  pemeriksaan  ini  penting  untuk melihat  apakah  benar  nilai  yang  dicatat  dengan  cek  fisik  berupa  nilai  kas tunai. Penyimpanan kas sebagian berada di teman yang amanah, dalam hal ini  keuangan  dibawa  oleh  sekretaris,  karena  yang  paling  dekat  dengan
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Dan Penguatan Managemen Permodalan Koperasi Berbasis Syariah Di Desa Ceguk
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016 307
kantor KJKS. Proses penyimpanan selanjutnya akan disimpan di bank agar lebih  aman.  Pembayaran  dengan cheque belum  dilakukan  karena  KJKS Al Ijtihad masih relatif baru. Rekening koran dari bank dan rekonsiliasi secara berkala masih belum dilakukan karena masih relatif baru.
Pengendalian intern atas  piutang    sudah  baik  hanya  saja  untuk petugas  khusus  yang  memberi  dan  menyetujui  piutang  yang dipisahkan dengan  pencatatannya  belum  ada,karena  seluruh  pengurus  difungsikan sebagai marketing dan  juruh  tagih,  Pemisahan  pemegang  buku  pembantu piutang dengan buku besar pembantu belum ada, penentuan piutang ragu- ragu  yang  harus  disetujui  lebih  dahulu  oleh  pengurus    belum  pernah dilakukan, Pemberian pinjaman pada yang masih menunggak belum pernah dilakukan.

## 7. Analisis Pengembangan Keilmuan Dalam Jejaringan di  Koperasi
Jejaringan  yang  dilakukan  koperasi  dengan  melibatkan dinas terkait, Dinas Koperasi dan UMKM, perkenalan program (sosialiasi), terbentuknya FGD merupakan langkah yang bagus. Mengajak unsur semua elemen  masyarakat  merupakan  modal  social  untuk  menjadi  dikenal  dan mengajak  masyarakat  untuk  ikut  didalamnya.  Secara  teori  Kerjasama tersebut  diwarnai  suatu  pola  interaksi  yang  imbal  balik  dan  saling menguntungkan dan dibangun atas dasar kepercayaan yang ditopang oleh nilai-nilai sosial yang positif dan mengakar kuat di masyarakat.

## 8. Analisis pengembangan keilmuan dalam meningkatkan aspek
manajerial. Praktek pasca pelatihan/kursus bagi pengelola KJKS Al
Ijtihad,  dan  terumuskannya  AD/ART  dengan  monitoring  dan  evaluasi. Rencana programnya adalah pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara  terus  menerus  sehingga  setiap  hasil  atau  temuan  dalam  aplikasi program  dapat  dijadikan progress  report untuk  menentukan  program berikutnya. Hal itu merupakan cara untuk meningkatkan aspek manajerial dalam  menghadapi  tantangan  terutama  yang  ditimbulkan  oleh  pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

## Sri Handayani Ainurrahman Hidayat

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Pengembangan  Masyarakat , Wacana  dan  Praktik, Yogyakarta:  Radja  Pustaka,
2007
Ahmad  Mahmudi,  SH., Kuliah  Pengantar  Tentang  Pembangunan  dan  Pemberdayaan
Masyarakat
Arif, Desentralisasi  Pengelolaan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal , Yogyakarta: Teraju, 2005 Francis  Fukuyama,  dalam  Jousairi  Hasbullah, Potensi  dan  Kearifan  Lokal  dalam Muatan Nilai-Nilai Lokal , Yogyakarta:Pustaka Pelajar,  2006
Isbandi Rukminto Adi, Kearifan lokal sebagai Modal Sosial , Yogyakarta: Radja Pustaka, 2007
LPM  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  Modul  Pelatihan  Kuliah  Kerja  Nyata (KKN)  Transformatif  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  Surabaya  :  LPM IAIN Sunan Ampel, 2008 Yuyun dalam Soeharsono sagir, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009