Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN RUKO TANPA IZIN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BUKITTINGGI
Putri Dewi 1 ; Fery Chofa 2 ; Nessa Fajriyana Farda 3 .
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jln. Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181 E-Mail: putridewi52052@gmail.com, fchofa@yahoo.com, neskenes88@gmail.com. Naskah diterima : 06/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 18/08/2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  terhadap  Bangunan  Ruko  Tanpa  Izin  di Kota Bukittinggi. Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata di Sumatera Barat yang mengalami  pertumbuhan  yang  cepat  dan  tampaknya  pertumbuhan  ini  akan  terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan,  kantor,  pertokoan,  tempat  pendidikan  dan  bangunan  lainnya.  Adapun permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  penegakan  hukum  di  bidang perizinan,  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi,  dalam menciptakan  tatanan kota  yang kondusif  serta  menjamin  keadilan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat.  Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap bangunan ruko tanpa izin oleh Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi  belum  efektif  karena  masih  banyak masyarakat  yang  mengabaikan  peraturan  yang  telah  dibuat  dan  ditetapkan  oleh pemerintah.  Ketidakpedulian  masyarakat  terhadap  peraturan  tentang  perizinan bangunan  gedung  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  adalah  kuatnya peranan  adat,  sehingga  beberapa  masyarakat  beranggapan  jika  tanah  itu  punya kumpulan  pasukuannya  maka  tidak  butuh  izin  dari  pemerintah  atau  negara  untuk mengelola tanah tersebut.
Katakunci: Penegakan Hukum, Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan Tanpa Izin.

## Abstract
This research aims to determine the law enforcement carried out by the public works and  spatial  planning  departement  against  shophouse  buildings  without  permits  in Bukittinggi  city.  Bukittinggi  is  one  of  the  tourist  cities  in  West  Sumatra  which  is experiencing rapid growth and it seems that this growth will countinue in the increasing need for housing, offices, shops, educational  places and other buildings. The problem in this research is regarding law enforcement in the licensing sector, which is carried out by
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
the Bukittinggi city public works and spatial planning service, in creating a conducive city order  and  ensuring  justice  and  legal  certainty  regarding  legal  protection  for  the community. This research is a descriptive in nature, using an empirical juridical approach. Data collection techniques are interviews and literature study. Based on research results, law  enforcement  against  shophouse  buildings without  permits by  the  public  works  and spatial planning agency of Bukittinggi city has not been effective because there are still many  people  who  ignore  the  regulations  that  have  been  made  and  determined  by  the goverment. The community’s indifference to the regulations regarding building permits is influenced by several things, including the strong role of custom, so that some people think that  if  the  land  has  its  own  tribal  group  then  there  is  no  need  for  permission  from  the goverment or state to manage the land.
Keywords: Law Enforcement, Public Works Agency, Ilegal Buildings.

## A. Pendahuluan
Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau didalam tanah dan atau air,  dalam  bentuk  gedung  yang  berfungsi  baik  sebagai  tempat  manusia  melakukan kegiatan untuk harian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan khusus 1 . Pengertian bangunan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan sudut pandang yang digunakan. Namun, secara umum bangunan dapat dipahami sebagai struktur buatan manusia yang memiliki fungsi tertentu dan berperan penting dalam kehidupan manusia.
Rumah toko (selanjutnya disebut ruko) adalah gabungan fungsi dari rumah dan toko, dengan konstruksi dan bentuk teknis bertingkat secara vertikal, yang merupakan tempat berlindung sebagai hunian tempat tinggal dibagian atas dan lainnya, dibagian depannya sebagai  tempat  melakukan  kegiatan  komersial  yang  berupa  kegiatan  usaha  dan perdangangan baik dalam deretan pertokoan maupun berdiri sendiri. 2 Kemajuan zaman menuntut manusia kepada tuntutan kehidupan yang lebih efektif, efisien dan praktis. Hal ini mendorong berkembangnya ruko di seluruh penjuru dunia sebagai alternatif hunian yang dengan kesederhanaannya dan kepraktisannya dapat menampung segala aktivitas dengan skala ekonomi kecil, adanya efisiensi waktu dengan adanya pencampuran hunian dan  kerja,  dengan  efisiensi  lahan  dan  kemudahan  pembangunannya.  Ruko  biasanya dibangun  berderetan  dengan  desain  yang  sama.  Ruko  tersebut  biasanya  dibangun dipinggir jalan dengan alasan lokasi tersebut mudah diakses dan sering dilalui oleh banyak orang.
Perizinan  dalam  pemafaatan  ruang  merupakan  upaya  penerbitan  pemanfaatan
1 1 Hariansi Panimba Sampubulu, “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali”, Mimbar Keadilan Vol 12 No.2 Tahun 2020
2 2 Sony Saputra “Aspek-Aspek Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002”, Jurnal Yustisi, Vol 11 No.1 tahun 2024
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
ruang agar sesuai dengan aturan yang ada. 3 Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha  negara  karena  izin  dikeluarkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara,  karena  izin melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di segala tingkat mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat dengan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 Sejalan dengan hal tersebut, perizinan merupakan salah  satu  kewenangan  pemerintah  yang  perwujudannya  dalam  bentuk  pengaturan. Pengaturan  perizinan  dapat  berupa  pemenuhan  persyaratan,  kewajiban,  maupun larangan.  Implikasinya  adalah  apabila  persyaratan,  kewajiban  maupun  larangan  yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah  satu  bentuk  ketidakterpenuhinya  persyaratan,  kewajiban  maupun  larangan  itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hukum bagi seseorang atau badan  hukum  perdata  yang  melakukan  pelanggaran.  Terjadinya  pelanggaran  tersebut dalam  masyarakat  sangatlah  mungkin  terjadi  mengingat  dalam  masyarakat  tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum. 5 Adapun setiap pembagunan yang akan dilakukan, khususnya pembangunan dalam bentuk hunian  ataupun  bangunan  lainnya  seperti  ruko  haruslah  mendapatkan  surat  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  atau  yang  sekarang  istilahnya  diubah  dengan  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) setelah diberlakukan nya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  Izin  ini  tidaklah  keluar  begitu  saja,  ada  proses-proses  penyaringan yang harus diikuti oleh tiap pemohon dan kelengkapan persyaratan lainnya yang terkait dengan permohonan izin tersebut. 6
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Sony  Saputra  dalam  “Aspek-aspek Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Izin  Mendirikan  Bangunan  Ruko  di  Kota Bukittinggi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002”,  menyatakan  bahwa pemerintah wajib mengkaji persoalan-persoalan dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum  yang  sesuai  tuntutan  zaman  dan  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua pihak sesuai falsafah negara pancasila 7 . Disamping itu, Yuyun Andriyani dalam “Penegakan Hukum  terhadap  Bangunan  Ruko  yang  Melanggar  Garis  Sempadan  Bangunan”, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran garis sempadan bangunan masih  kurang  tegas,  baik  dalam  peraturan  yang  berasal  dari  pusat  maupun  daerah. 8 Selanjutnya,  Wicipto  Setiadi  dalam  “Sanksi  Administratif  sebagai  Salah  Satu  Instrumen Penegakan  Hukum  dalam  Peraturan  Perundang-undangan”  menyatakan  bahwa,  sanksi
3 3 Daira Suraswati, “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh”, Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah , Vol 17 No.1 Oktober 2023, Hlm 89 4 Hariansi Panimba Sampebulu, “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali”, Mimbar Keadilan Vol 12 No.2 Tahun 2020 5 Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, Inovatif Volume VII No.II Mei 2014
6 Cinta  Saraswati,  Dkk,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Guest  House  Dan  Villa  Tanpa  Izin  Di  Kabupaten Bandung, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 2020, Hal 30-34.
7 Sony Saputra, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, 2024, Aspek Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko di Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Jurnal Hukum dan Hukum Islam . Vol 11 No.1
8 Andriyani,  Yuyun,  Wibowo,  Nur  Achmad  Akbar  Lintang,  Awiluddin,  Penegakan  Hukum  Terhadap Bangunan Ruko yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan, Jurnal Lex Suprema , Volume III Nomor 1 tahun 2021
administratif  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  administrasi  sering  dikaitkan  dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut. 9
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukuan  oleh  penulis  terdahulu  mengkaji terkait persoalan-persoalan dalam masyarakat dalam hal terkait perizinan bangunan ruko. Pada penelitian sebelumnya penulis mengkaji terkait perizinan bangunan ruko ini ditinjau dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Pada penelitian ini penulis mengkaji terkait Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ruko Tanpa Izin yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi serta kendala-kendala dan upaya  yang  dilakukan  agar  terciptanya  tatanan  kota  yang  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perlu  dilakukan  kajian  terhadap  masalah “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Bangunan  Ruko  Tanpa  Izin  Oleh  Dinas  Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Bukittinggi”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  bangunan  ruko  tanpa  izin  oleh  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bukittinggi ?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang dalam penegakan terhadap bangunan ruko tanpa izin di kota Bukittinggi ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bukittinggi dalam melakukan penegakan hukum terhadap bangunan ruko tanpa izin di kota Bukittinggi ?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Bukittinggi  khususnya  pada  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu penelitian  yang  bersifat  pemaparan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu,  atau mengenai gejala yuridis yang ada dan atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam  masyarakat.    Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dan fakta yang ditemui di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari data utama yang langsung diperoleh oleh peneliti dari narasumber yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara  dan  studi  dokumen.  Selanjutnya,  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara kualitatif.
9 Wicipto Setiadi , Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia . Vol. 6 No.4 tahun 2009

## C. Hasil dan Pembahasan
Hukum memegang peranan penting dalam usaha menjembatani dan digunakan untuk  menyelesaikan  masalah  secara  adil,  serta  diharapkan  mampu  mencegah munculnya  masalah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berada  di  daerah. Kontrol hukum tidak hanya berlaku jika ada masalah, melainkan juga diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penegakan hukum adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga  ukuran  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  suatu  negara.  Oleh  karena  negara- negara  maju  di dunia  biasanya  ditandai  tidak sekedar  perekonomiannya  maju,  tetapi juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik 10 .
Bukittinggi  sebagai  kota  Wisata  mengalami  pertumbuhan  yang  cepat  dan tampaknya  akan  terus  berlanjut  pada  tahun-tahun  mendatang.  Kebutuhan  akan perumahan,  pertokoan  dan  bangunan  lainnya  semakin  tinggi  sebagai  akibat pertambahan  penduduk  dan  kebutuhan.  Seiring  dengan  cepatnya  pertumbuhan tersebut telah menimbulkan kondisi yang beragam dalam hal pemanfaatan lahan untuk mendirikan  bangunan  rumah  toko.  Rumah  toko  selanjutnya  disebut  (ruko)  adalah sebuah bangunan dengan dua fungsi di dalamnya, yaitu sebagai fungsi hunian dan fungsi mencari nafkah. Dewasa ini ruko menjadi pilihan yang paling diminati masyarakat karna lebih fungsional serta letaknya yang strategis.
Penegakan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam  arti  yang  terbatas  atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang menjalankan  aturan  normatif atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya  aparatur penegakan hukum tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum ini juga menjadi kontrol sosial bagi masyarakat maupun pemerintah terhadap batasan-batasan terhadap  perilaku  sosial.  Dalam  memberikan  batasan-batasan  tersebut,  maka dikeluarkan  aturan  yang  bersifat  mengikat  dan  memaksa  yang  harus  dipatuhi  oleh setiap orang atau badan hukum. Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “pemerintah  daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
10 Dewi  Gilang  Andika  Sari,  “Problematika  Penegakan  Hukum  Menara  Telekomunikasi  Tanpa  Izin  Di Kabuapten Karanganyar”, Jurnal Inovasi Penelitian , Vol 4 No.1 Tahun 2023, hlm 15
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya”. Pemberian  otonomi  yang  luas  kepada  pemerintah  daerah  diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Kebijakan  otonomi  yang  dibuat  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan nasional.  Hal  ini  berarti  bahwa,  pemerintahan  daerah  diselenggarakan  untuk mendukung  pencapaian  tujuan  nasional  secara  keseluruhan  dengan  memanfaatkan kearifan,  potensi,  inovasi,  daya  saing,  dan  kreativitas  daerah  untuk  mencapai  tajuan nasional tersebut ditingkat lokal. 11 Salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah terhadap izin-izin bangunan, dalam hal ini pemerintah daerah yang berwenang adalah Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (Dinas  PUPR)  di  tingkat  provinsi  atau kabupaten/kota.
Dinas  PUPR  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menciptakan keharmonisan  dan  tatanan  ruang  kota  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan peruntukannya, diantaranya adalah Dinas PUPR bertanggung jawab untuk menyusun dan  melaksanakan  tata  ruang  kota  yang  baik  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  dilakukan dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  lain  seperti  kebutuhan  masyarakat,  kondisi lingkungan,  dan  potensi  ekonomi.  Dengan  terciptanya  tata  ruang  yang  baik  akan berdampak baik pula seperti terciptanya kota yang teratur, indah, dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  serta  melaksanakan  pembangunan infrastruktur  berdasarkan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  dan  mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang diharapkan.
Salah satu tujuan dari Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum.  Dalam  mewujudkan  cita  negara  ini  Pemerintah  Indonesia menggunakan  asas  desentralisasi  untuk  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Namun,  dalam urusan  bangunan  gedung,  pemerintah  pusat  menggunakan  asas  delegasi  terhadap Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  untuk  kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Bukittinggi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. 12
Salah  satu  aspek  terpenting  dalam  penggunaan  bangunan  adalah  adanya  izin dalam pelaksanaan bangunan. Dengan adanya izin pembangunan, maka suatu kegiatan pembangunan  dapat  dilaksanakan.  Dalam  proses  perizinan  pembangunan  kawasan
11 Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, Retribusi  Persetujuan  Bangunan ,  (Jakarta  :  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021)
12 Sony Saputra “Aspek Aspek Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 “, Jurnal Hukum Dan Hukum Islam , Vol.X, No.X, Juni 2021.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
terdapat empat jenis izin yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah :
1. Perizinan lingkungan, dengan melalui persetujuan dokumen RKL/RPL;
2. Perizinan lalu lintas, denga melalui persetujuan andalalin;
3. Perizinan perencanaan dan bangunan, seperti melalui izin mendirikan bangunan;
4. Perizinan hak dan pertanahan, melalui izin lokasi , hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak milik, serta;
5. Perizinan kegiatan dan sektor, meliputi perizinan untuk izin usaha, izin prinsip, dan izin tetap. 13
Perizinan  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  peneyelenggaraan  pemerintahan daerah dapat dikembangkan sebagai  salah satu kewenangan pemerintah daerah yang implementasinya  tercermin  dalam  sikap  dan  tindak  hukum  kepala  daerah,  baik  atas dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasannya,  maupun  dalam rangka  menyikapi  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  sebagai  bentuk tanggungjawab  publik 14 .  Perizinan  juga  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  pemberian legalitas  kepada  orang  atau  korporasi  untuk  melaksanakan  mekanisme  tersendiri secara tertulis dan diterbitkan pejabat pemerintahan sesuai kekuasaannya. Dalam hal ini,  pemerintah  daerah  yang  berwenang  adalah  Dinas  PUPR  di  tingkat  provinsi  atau kabupaten/kota.  Adapun  tugas  dan  fungi  dari  Dinas  PUPR  tersebut  adalah  untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan dan perumahan rakyat seperti memberikan  izin  mendirikan  bangunan.  Perizinan  bangunan  diberlakukan  agar  tidak terjadi  kekacau-balauan  dalam  penataan  ruang  kota,  dan  merupakan  bentuk pengendalian penggunaan ruang kota. 15
Izin  mendirikan  bangunan  bukan  hanya  terletak  pada  apakah  bangunan  tersebut telah memiliki izin atau tidak, terpenuhinya target semua bangunan telah mengantongi izin. Akan tetapi, lebih daripada itu dimana perlu dipahami bahwa pemberian izin untuk mendirikan  bangunan  perlu  memahami  betapa  pentingnya  suatu  penataan  kawasan perkotaan yang dimana dengan cepat terjadi perkembangan, kepadatan penduduk yang perlu diperhatikan, penataan kawasan berdasarkan rencana tata kota serta menyangkut keamanan penduduk yang telah diperhatikan, penataan kawasan berdasarkan rencana tata  kota  serta  menyangkut  keamanan  penduduk  yang  mendiami  dan  menggunakan bangunan tersebut dan bahwa lingkungan serta alam yang ada sebagai perwujudan dari tanggungjawab  pemerintah  dalam  melindungi seluruh masyarakat  yang  ada. 16 Tujuan adanya perizinan adalah untuk mengendalikan dan sekaligus pengawasan dilaksanakan pejabat  pemerintahan  terhadap  berbagai  kegiatan  hal  tertentu  sesuai  pedoman  bagi para pihak untuk kepentingan bersama pula 17 .
13 Ary Deddy Putranto Dkk, Pranata & Manajemen Di Bidang Arsitektur, (Malang : UB Press, 2017) 14 Juniarso  Ridwan, Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan  Otonomi  Daerah ,  (Bandung:Nuansa Cendekia, 2016)
15 Hariansi Panimba Sampebulu, “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali”, Mimbar Keadilan , Vol 12 No.2 2020
16 Ronaldo Ruland Kindangen, “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Oleh Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Manado”,  Jurnal  Jurusan  Ilmu Pemerintahan,  Volume  1  No.1  Tahun 2018, Hlm 2
17 Wagiman Dkk, Hukum Tata Negara , (Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Pacsa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan gedung . istilah IMB digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG). PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan  standar  teknis bangunan  gedung. 18 Perbedaan  paling  mendasar  antara  IMB  dan  PBG  adalah  IMB merupakan  izin  yang  harus  diperoleh  pemilik  sebelum  atau  saat  mengajukan permohonan  izin,  sedangkan  PBG  bersifat  pengaturan  perizinan  yang  mengatur Bangunan  Gedung  harus  didirikan,  pengaturan  tersebut  Bangunan  Gedung  harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan  dan  perancangan  Bangunan  Gedung,  pelaksanaan  dan  pengawasan konstruksi  Bangunan  Gedung  dan  Pemanfaatan  Bangunan  Gedung 19 ,  sehingga  dapat memberikan  rasa  aman,  nyaman,  sehat,  dan  memiliki  nilai  ekonomis  yang  akan dimanfaatkan  oleh  penghuni  atau  pengguna  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi  dan sosial budaya.
Namun, dewasa ini masyarakat seakan membutakan diri dan abai terhadap aturan- aturan yang ada.  Hal ini terlihat pada masih adanya kasus bangunan ruko yang tidak memiliki izin.  Berdasarkan hasil penelitian, kasus yang ditemui pada bulan maret 2023 lalu.  Dinas  PUPR  Kota  Bukittinggi  beserta  pihak  terkait,  pada  bulan  maret  2023 melakukan  penyegelan  terhadap  bangunan  yang  dibangun  tanpa  izin  mendirikan bangunan di jalan By Pass  Aur Kuning. Proses penyegelan yang dilakukan oleh Dinas PUPR ini merupakan tindak lanjut dari surat peringatan 1 sampai  surat peringatan 3 yang  telah  diberikan  sebelumnya. 20 Hal  ini  menggambarkan  kurangnya  kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku. Hal ini terlihat pada surat peringatan yang sudah diberikan sebanyak 3 kali tapi pemilik bangunan tetap tidak mengurus izin bangunannya  sehingga  akhirnya  dilakukan  penyegelan  bangunan.  Ketidakpedulian masyarakat  terhadap  perizinan  ini  juga  terlihat  pada  pengaduan  yang  terus  diterima oleh Dinas PUPR dari masyarakat.
Dinas PUPR Bukittinggi memiliki peran penting dalam menangani keluhan-keluhan dari masyarakat terkait bangunan yang dibangun tanpa izin dimana setiap keluhan yang diterima  akan  dilakukan  tindak  lanjut.  Masyarakat  dihimbau  untuk  melaporkan  jika menemukan bangunan tanpa izin mengingat bangunan pembangunan/bangunan tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan melanggar peraturan. Dengan peran aktif dari  masyarakat  dan  tindakan  tegas  dari  dinas  PUPR,  diharapkan  permasalahan pembangunan tanpa izin ini dapat diminimalisir.
18 Aries  Syafrizal,  “Implementasi  Kebijakan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (Pbg) Di  Kota Palembang”, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informatika , 2021, hlm 71
19 Roman  Situngkir,  “Peralihan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Menjadi  Persetujuan  Bangunan  Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Kajian Hukum, Oktober 2021, Hlm 664 20 https://m.gosumbar.com/berita/baca/2017/04/18/tidak-miliki-imb-bangunan-ruko-di-pasar-aur- kuning-ini-dibongkar-tim-sk4-pemko-bukittinggi diakses pada tanggal 10 desember 2023 jam 11.56
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  ketidakpatuhan  masyarakat terhadap hal hal yang berkaitan dengan izin ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak Dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya.  Adapun kendalanya yaitu masyarakat tetap melanjutkan  pembangunan  dan  tidak  mengindahkan  surat  peringatan  yang  sudah diberikan  dan  bahkan  surat  peringatan  sudah  sampai  pada  tahap  perintah pembongkaran tetapi pemilik bangunan tersebut tetap melanjutkan pembangunannya”. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi perhatian khusus bagi pihak  Dinas  PUPR  mengingat  Bukittinggi  adalah  kota  wisata  yang  mengalami pertumbuhan yang cepat.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perizinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 21
Pertama,  mereka  beranggapan  bahwa  hanya  dengan  memiliki  sertifikat  tanah  itu sudah  cukup,  tidak  perlu  mengurus  surat  izin  untuk  membangun  bangunan  yang dibangun diatas tanah sendiri. Pandangan seperti itu tentu salah, karena dalam sebuah pembangunan  memiliki  sertifikat  tanah  saja  tidak  cukup.  Sertifikat  tanah  hanya merupakan  bukti  resmi  yang  menunjukkan  bahwa  seorang  individu  atas  organisasi memiliki  hak  atas  suatu  lahan  atau  tanah  itu  saja  bukan  bangunan  di  atasnya.  Oleh karenanya,  dalam  suatu  pembangunan  harus  ada  izin-izin  lainnya  seperti  perizinan lingkungan  dengan  melalui  persetujuan  dokemen  rencana  pengelolaan  lingkungan hidup  (RKL),  perizinan  lalu  lintas  dengan  melalui  persetujuan  dokumen  andalalin, perizinan  perencanaan  dan  bangunan  seperti  melalui  persetujuan  bangunan gedung(PBG), serta perizinan kegiatan dan  sektor yang meliputi perizinan untuk izin usaha, izin prinsip, dan izin tetap.
Kedua, pengaruh adat. Saat ditanya alasan masyarakat membangun tanpa izin ada yang memberikan alasan bahwa untuk membangun mereka hanya membutuhkan izin niniak mamak saja. Ada juga yang beralasan bahwa suku tertentu boleh membangun di kawasan tertentu tanpa izin dari pihak lain selain pihak dari suku itu sendiri. Pernyataan seperti  ini  tentu  saja  tidak  dapat  dibenarkan.  Izin  pemerintah  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  pembangunan/bangunan  tersebut  memenuhi  standar  keamanan, kelayakan,  dan  kesesuaian  dengan  tata  ruang.  Tanpa  adanya  izin  dari  pemerintah, pembangunan/bangunan beresiko melanggar peraturan dan berakibat pada pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar.
Izin  adat  dari  niniak  mamak  memang  penting  dalam  konteks  budaya  dan  sosial.
Namun,  mengingat  Indonesia  adalah  negara  hukum  dengan  berbagai  suku  bangsa mengandalkan  izin  adat  saja  tanpa  izin  pemerintah  akan  berpotensi  menimbulkan konflik-konflik terutama jika pembangunan/bangunan tersebut memiliki dampak luas pada lingkungan atau masyarakat sekitar dan berpotensi melanggar hak-hak pihak lain dan  juga  pembangunan/bangunan  tersebut  bisa  saja  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang yang telah ditetapkan.
Namun,  alasan-alasan  atas  ketidakpatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  yang
21 Hasil wawancara dengan hefrinal lubis ST MPWK, jabatan fungsional penata ruang ahli muda, tanggal 1 februari 2024
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
berlaku tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Hal ini akan memicu budaya tidak patuh hukum di kalangan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada terjadinya kekacau-balauan dalam penataan ruang.
Pemerintah memahami berbagai alasan yang diberikan oleh masyarakat yang tidak mau  mengurus  izin  pembangunannya.  Alasan  seperti  biaya  yang  mahal,  proses pengurusan yang rumit, ketidaktahuan tentang peraturan izin pembangunan tersebut dan alasan lain sebagainya. Alasan seperti itu tidak dapat dibenarkan dan pemerintah menegaskan  bahwa  membangun  tanpa  izin  memiliki  konsekuensi  hukum,  bangunan tanpa izin berisiko tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan serta bangunan tanpa  izin  ini  dapat  menghambat  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah tidak  dapat  menerima  alasan-alasan  tersebut  sebagai  pembenaran  untuk  tidak mengurus izin bangunannya.
Memahami  kendala-kendala  yang  dihadapi  masyarakat  dalam  mengurus  izin bangunannya, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala- kendala  tersebut,  seperti  memberikan  keringanan  biaya  dalam  mengurus  izin bangunan. Pemerintah memberikan keringanan biaya pengurusan izin bangunan bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam membayar biaya izin pembangunan.
Selain memberikan keringanan biaya bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga menyederhanakan proses pengurusan izin bangunan guna membantu masyarakat dalam  pengurusan  izin  bangunannya.  Pemerintah  telah  menyederhanakan  proses pengurusan  izin  bangunan  dengan  memotong  beberapa  tahapan  dalam  pengurusan persyaratan  izin  bangunan.  Pemerintah  juga  meningkatkan  koordinasi  antar  instansi terkait yang terlibat dalam proses pengurusan izin bangunan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat  proses  pengurusan  perizinan  bangunan  serta  menghindari  tumpang tindih kewenangan.
Selain  hal  tersebut  diatas,  pemerintah  juga  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  peraturan  perizinan  bangunan.  Izin  adalah  suatu  insrtumen pemerintah  yang  bersifat  yuridis  preventif,  yang  digunakan  sebagai  sarana  hukum administrasi  untuk  mengendalikan  perilaku  masyarakat. 22 Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan bahwa proses pengurusan perizinan bangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pembangunan dilakukan sesuai dengan isi dari perizinan bangunan yang dimintakan/diurus oleh masyarakat.
Hukum  atau  aturan  sering  dilihat  sebagai  suatu  pembatas  atau  larangan  yang mengekang  kebebasan  individu.  Namun,  penting  untuk  sama-sama  dipahami  bahwa hukum atau aturan itu sebenarnya dibuat demi kebaikan bersama, seperti menciptakan keteraturan dan keamanan. Tanpa adanya hukum atau aturan orang-orang akan bebas melakukan apa saja, termasuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.  Dengan  adanya  hukum  atau  aturan  akan  membantu  menciptakan  tatanan  dan
22 Rofi  Wahanisa  Dan  Nurul  Fibrianti,  “Penyadaran  Masyarakat  Atas  Pengurusan  Ijin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  Sebagai  Peran  Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang  Dikelurahan  Kalisegoro  Kecamatan Gunungpati Kota Serang”, Abdimas Vol.17 No.1, Juni 2023, Hlm 42
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
struktur dalam masyarakat, sehingga setiap individu mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini akan membantu mencegah kekacauan dan meningkatkan rasa aman bagi semua orang.
Hukum  atau  aturan  juga  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Hukum atau aturan yang  efektif  membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Seperti  aturan  tentang  lingkungan  hidup  yang  membantu  menjaga kelestarian  alam.  Hukum  atau  aturan  yang  baik  akan  membantu  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Hukum atau aturan bukanlah pembatasan yang mengekang melainkan alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Memahami dan menaati hukum adalah tanggung jawab setiap individu untuk mewujudkan kebaikan bersama.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penegakan  hukum  terhadap  bangunan  ruko  tanpa  izin  merupakan  suatu  upaya hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk  menegakkan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pembangunan  ruko  guna  mewujudkan terciptanya tata ruang kota yang teratur. Penegakan hukum ini merupakan langkah penting untuk  mewujudkan  tertibnya  pembangunan  serta  terciptanya  kepastian  hukum  serta melindungi  hak-hak  masyarakat.    Dinas  PUPR  memegang  peranan  penting  dalam terciptanya  keharmonisan  dan  tatanan  ruang  kota  yang  sesuai  dengan  peruntukannya. Dinas  PUPR  juga  berperan  dalam  perencanaan  dan  pembangunan  infrastruktur  seperti merumuskan  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  di  bidang  pekerjaan  umum  dan perumahan  rakyat  serta  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  berdasarkan perencanaan  yang  telah  ditetapkan  serta  mengawasi  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang diharapkan. Penulis berharap semoga hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mematuhi segala  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  demi  terciptanya  kepatuhan, keharmonisan dan menciptakan masyarakat yang taat hukum.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 113-125 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## Daftar Pustaka
A. Buku
Ary  Deddy  Putranto  Dan  Tim, Pranata  Dan  Manajemen  Dibidang  Arsitektur ,  (Malang:  UB Press, 2017)
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  2021. Retribusi  Persetujuan  Bangunan , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta
Juniarso Ridwan, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016)

## B. Jurnal
Andriyani,  Y.  Wibowo,  Nur  Achmad  Akbar  Lintang,  Awiluddin.  2021.  Penegakan  Hukum Terhadap  Bangunan  Ruko  Yang  Melanggar  Garis  Sempadan  Bangunan. Jurnal  Lex Suprema. Vol. III, No. 1
Aries  Syafrizal,  “Implementasi  Kebijakan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (Pbg)  Di  Kota Palembang”, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informatika , 2021,
Cinta  Saraswati,  Dkk,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Guest  House  Dan  Villa  Tanpa  Izin  Di Kabupaten Bandung, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 2020
Daira Suraswati, “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh”, Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah , Vol 17 No.1 Oktober 2023
Dewi Gilang Andika Sari, “Problematika Penegakan Hukum Menara Telekomunikasi Tanpa Izin Di Kabuapten Karanganyar”, Jurnal Inovasi Penelitian , Vol 4 No.1 Tahun 2023 Ivan  Fauzani  Raharja,  Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Perizinan, Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Perizinan, Inovatif, Vol VII No.II Mei 2024.
Hariansi Panimba Sampebulu, “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali”, Mimbar Keadilan Vol 12 No.2 Tahun 2020 Rofi  Wahanisa  Dan  Nurul  Fibrianti,  “Penyadaran  Masyarakat  Atas  Pengurusan  Ijin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Sebagai  Peran  Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang Dikelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Serang”, Abdimas Vol.17 No.1, Juni 2023
Roman Situngkir, “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Kajian Hukum, Oktober 2021
Ronaldo Ruland Kindangen, “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No.1 Tahun 2018
Sony  Saputra  “Aspek-Aspek  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Izin  Mendirikan Bangunan Ruko Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002”, Jurnal Yustisi, Vol 11 No.1 tahun 2024
Wicipto  Setiadi  “Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Legislasi Indonesia . Vol. 6, No. 4 tahun 2009
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

## D. Wawancara
Wawancara Dengan Hefrinal Lubis ST MPWK Jabatan Sebagai Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Pada Hari Kamis Tanggal 1 Februari 2024.