JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 4, No. 1 Juli 2021
DOI: 10.31314/jsap.4.1.24-30.2021

## PENERAPAN  PSAP  NO.  01  DALAM  PERTANGGUNGJAWABAN  KEUANGAN  DI DESA PENTADIO TIMUR
Maryam Noho 1 , Yuwin Ali 2
1,2, Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email; dewi.maryam.14@yahoo.co.id, yuwinali@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Nov.  2019,  Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  application  of  the  Governmental  Accounting  Standard Statement (PSAP) No. 01 In Village Financial Accountability in Pentadio Timur Village, Telaga Biru  District,  Gorontalo  District.  This  type  of  research  uses  descriptive  research  with  a qualitative  approach  by  Nazir  (2009).  The  results  of  this  study  are  that  the  financial accountability reporting in Pentadio Timur Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in the fifth part of article  70  regarding  Village  financial  accountability  and  is  based  on  the  Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 01. However, it is not yet fully in accordance with the implementing regulations. Where the Village Government has only made four of the seven rules of financial accountability reports, while in the regulation on Implementation of PSAP No. 01  it  has  7  (tuju) components  of  the  rules.  In  this  case,  it  is  hoped  that  the Government  will make  a  village  financial  accountability  report  in  accordance  with  Government  Regulation Number  71  of  2010  based  on  PSAP  No.  01  by  completing  the  components  of  financial statements in order to create accountable and transparent financial reports.
Keywords: Accounting, PSAP, Village

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Desa Pentadio Timur  Kecamatan  Telaga  Biru  Kabupaten  Gorontalo.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif oleh Nazir (2009). Hasil penelitian ini adalah pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan  di  Desa  Pentadio  Timur  sudah  sesuai  dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  2018 pada  bagian kelima pasal 70  tentang pertanggungjawaban  keuangan  Desa  dan  sudah  berdasarkan  PSAP  No.  01.  Namun  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  aturan  penerapannya.  Dimana  Pemerintah  Desa  baru  membuat empat  dari  tujuh  aturan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  sementara  dalam  aturan Penerapan  PSAP  No.01  memiliki  7  komponen  aturan.  Dalam  hal  ini  diharapkan  Pemerintah dalam  membuat  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  Desa  agar  dapat  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  berdasarkan  PSAP  No.01  dengan  melengkapi komponen-komponen laporan keuangan guna menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Kata kunci : Akuntansi, PSAP, Desa

## PENDAHULUAN
. Upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan  kepada  Masyarakat  diwujudkan dengan  pencapaian  kinerja  sebagaimana komitmen  yang  telah  ditetapkan  melalui perbaikan  kinerja  Pemerintah.  Dalam  hal  ini Pemerintah  dapat  melakukan  komunikasi dua  arah  dengan  Masyarakat  guna  untuk mencari titik temu pemecahan permasalahan yang  terjadi.  Hal  tersebut  menjadi  isyarat bahwa untuk mewujudkan suatu
pemerintahan  yang  responsif,  bebas  KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan  kondisi  yang  harus  ada  untuk dipenuhi,  dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut,  perlu  dipadukan  pengembangan dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban yang  tepat,  jelas,  dan  nyata  sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  dapat  berlangsung  secara berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih, bertanggung  jawab,  dan  bebas  dari  Kolusi, Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN),  yang  dalam penerapannya  adalah  membuat  suatu  tata cara penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance (Apriyono, 2010).
Reformasi  dibagian  keuangan  Negara perlu  dilakukan  perubahan  diberbagai bidang  untuk  mendukung  reformasi  agar dapat  berjalan  dengan  baik.  Menurut Renyowijoyo  (2008),  yaitu  salah  satu perubahan di bidang akuntansi
pemerintahan, karena melalui proses akuntansi  dihasilkan  informasi  keuangan untuk berbagai pihak, agar digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang  akuntansi  pemerintahan  yang  paling diinginkan  yaitu  adanya  standar  akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan  yang  berpedoman  pada  standar akuntansi  pemerintah  sesungguhnya  adalah dalam  rangka  peningkatan  kualitas  laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang
dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya  dan  dapat  mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah.  Transparansi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan reformasi dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. Dalam Prinsip Akuntansi
Pemerintahan  yaitu  Transparansi  dan  juga Akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari Pemerintah Pusat namun kewajiban dari suatu  daerah  khususnya  Desa.  Pemerintah Desa  sebagai  unit  organisasi  pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat  dengan  segala  latar  belakang kepentingan  dan  kebutuhannya  memiliki peranan  yang  sangat  penting.  Akuntansi Desa  sendiri  menyatakan  bahwa  adanya keharusan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan di  Desa.  Hal  ini  berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan  Desa.  Berdasarkan  kewenangan tersebut,  maka  secara  hukum  Pemerintah Desa  wajib  melaporkan  kinerjanya  kepada Pemerintah  Pusat  dan  kepada  Masyarakat, Lubis, (2019).
Dalam  pengeloaan  tersebut  dibuatlah Standar  Akuntansi  yang  menjadi  acuan  dan pedoman  bagi  para  akuntan  yang  berada dalam organisasi sektor
publik.
Sebagaimana tertera pada Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang Standar Akuntasi Pemerintah dan mengalami  perubahan  dengan  terbitnya peraturan baru pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan meningkatkan kualitas pertanggung jawaban keuangan  Pemerintah.  Perubahan  dari  SAP sebelumnya  ini  mewajibkan  akuntansi berbasis akrual (accrual) untuk
Pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah,  dari  yang  sebelumnya  hanya menggunakan  akuntansi  berbasis  kas menuju  akrual (Cash  Toward  Accrual).
Ditinjau  dari  peneliti  terdahulu  dalam Penerapan  SAP  sangat  berpengaruh  positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Dimana Hasil Analisisi Determinasi  menunjukan  variabel  dependen (Kualitas  laporan  keuangan)  mampun dijelaskan oleh variabel independen
(penerapan SAP), oleh Sako dan Lantowa,(2018).   Adapun Entitas pelaporan penyajian  laporan  keuangan  berdasarkan PSAP    No.  01  yaitu:  1.  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran Lebih.  3.  Neraca  4.  Laporan Operasional.  5.  Laporan  Arus  Kas  (LAK)  6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan
Namun Penerapan Penyataan Standar Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  No.  01  ini belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sehingga laporan  keuangan  yang  dihasilkan  belum diselenggarakan  sesuai  dengan  Pernyataan Standar  Akuntasi  Pemerintahan,  hal  ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah  yang  laporan  keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik  audit  intern  maupun  audit  ekstern. Salah  satunya  adalah  Desa  Pentadio  Timur
Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten
Gorontalo. Berdasarkan obsevasi awal yang peneliti  lakukan  di  Desa  Pentadio  Timur peneliti  menemukan  bahwa  Desa  pentadio timur  pada  tahun  2015  sudah  mulai menerapkan PSAP No.01, Tentunya Penerapan  ini  masi  terbilang  sangat  baru yang  berdampak  pada  kesiapan  para pengelola keuangan tersebut, menyebabkan laporan  keuangannya  belum  sesuai  dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan No. 01, dimana Desa tersebut hanya  membuat  empat  laporan  dari  ketujuh peraturan  PSAP  No.  01  diantaranya:1) Laporan  Realisasi  Anggaran,  2)  Neraca,  3) Laporan  Arus  Kas,    dan  pada  bulan  maret tahun 2020 Desa tersebut baru membuat 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berkaitan dengan pengumpulan  data  penelitian,  ada  tiga proses  yang  akandilakukan  oleh  penelitian, sebagai berikut:1) Observasi, 2)
Wawancara,  3)  Dokumentasi.  Analisis  data penelitian  kualitatif  ini  mengunakan  analis data  menurut  Miles  dan  Huberman  (2008) ada  tiga  macam  kegiatan  dalam  analisis data  kualitatif,  yaitu,  Pengumpulan  Data, Penyajian Data, Penarikan Verifikasi Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.1 Dalam Pertanggungjawaban
Keuangan
Desa  Di  Desa  Pentadio  Timur,  Kecamatan Telaga  Biru,  Kabupaten  Gorontalo.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Menurut  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018.
Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi,  wawancara  mendalam  dan dokumentasi  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut:
1.  Kepala  Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  APB
Desa kepada Bupati/WaliKota
melalui  camat  setiap  akhir  tahun anggaran.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa:
“Iya Pastinya, setiap akhir tahun, pada akhir  masa  tahunan  sekali  kami  pihak pemerintah  Desa  melaporkan  realisasi laporan  pertanggungjawaban”.  (Wawancara NH Pukul 10.13 Tanggal 05 /Oktober/2020).
2.  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  disampaikan  paling  lambat  3 (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan Kepala Desa menyatakan bahwa:
“Iya mengenai pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  selalu  rutin kami  sampaikan  selambat-lambatnya  tiga bulan  pada  awal  tahun”.  (Wawancara  RA Pukul 09.30 Tanggal 08/ Oktober/2020).
3.  Peraturan Desa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disertai dengan:  Laporan  keuangan,  terdiri atas:  laporan  realisasi  APB  Desa; dan  catatan  atas  laporan  keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program  sektoral,  program  daerah dan  program  lainnya  yang  masuk  ke Desa Hasil  wawancara  peneliti  dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa:
“Banyak  yang  sudah  kami  buat,  yang pertama  Laporan  Realisasi  APBDesa, Laporan  Realisai  Anggaran  Desa,  Laporan, laporan  Realisasi  Anggaran  Desa  per Kegiatan,  laporan  Realisasi  Anggaran Bulanan, laporan Realisasi Anggaran Triwulaan,  laporan  Realisasi  Anggaran
Semesteran,  laporan  Realisasi  APBDes Semesteran,  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa, laporan  Realisasi  APBDes  per  Sumberdana 1a, laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b, Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa, Laporan
Penyerapan Dana Desa PMK 225 dan pada tahun  2020  kami  baru  saja  membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Semuanya kami  buat  sudah  dalam  sistem  yaitu SISKEUDES, Kami menggunakan
Siskeudes  mulai  dari  tahun  2018  sampai dengan  sekarang.  (Wawancara  YY  Pukul 13.45 Tanggal 06/Oktober/2020).
.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan Desa digunakan oleh Desa dalam menyusun APBDes dan melakukan pengelolaan keuangan Desa. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan
pemendagri  No.  20  Tahun  2018  dalam bagian kelima pasal 70 sebagai acuan guna Untuk  mengetahui  Penerapan  Pernyataan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP) No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan  Desa  Di  Desa  Pentadio  Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. 1.  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa  kepada  Bupati/WaliKota  melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Secara garis besar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan  (PSAP)  No.  01  di  Desa Pentadio  Timur    Kecamatan  Telaga  Biru Kabupaten  Gorontalo  dilihat  dari  pasal  70 (Kepala  Desa  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa kepada  Bupati/WaliKota  melalui  camat setiap  akhir  tahun  anggaran)  sudah  sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam pemendagri tersebut.
Sebagai  mana  hasil  observasi  awal peneliti  lakukan  di  Desa  Pentadio  Timur Kecamatan  Telaga  Biru,  peneliti  menemui bahwa  Kepala  Desa  telah  menyampaikan laporan  pertanggung  keuangan  setiap tahunnya.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan wawancara  yang  peneliti  dapatkan  serta hasil analisis peneliti bahwa dalam pemerintahan Desa Pentadio Timur
Kecamatan  Telaga  Biru  telah  benar-benar sesuai  dengan  Peraturan  Mentri  Dalam Negeri No. 20 Tahan 2018.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Desa  Pentadio  Timur  Kecamatan
Telaga  Biru  Kabupaten  Gorontalo  sudah sesuai  dengan  pasal  70  ayat  1  Peraturan Mentri  Dalam  Negeri  dimana  kepala pemerintahan  Desa  yakni  Kepala  Desa benar-benar  telah  menyampaikan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah disetiap  tahunnya  yang  juga  disampaikan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai perwakilan dari Masyarakat.
2.  Laporan
pertanggungjawaban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.
Dilihat  dari  segi  waktu  pelaporan pertanggungjawaban,  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pasal  70  ayat  1  (Laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  paling lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa) Bahwa:
Berdasarkan  observasi  awal  yang
peneliti lakukan, peneliti menemukan Pemerintah Desa Pentadio Timur
Kecamatan  Telaga  Biru  telah  membuat pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan yang  dilaporkan  setiap  akhir  tahun  namun Pemerintah Desa mengalami kendala dalam pembuatan  pelaporan  tersebut  karena peraturan  pencatatan  buku  kas  umum  yang sering  mengalami  perubahan  disetiap tahunnya.
Kemudian  berdasarkan  keseluruhan wawancara  yang  peneliti  lakukan  serta analisis  peneliti,  peneliti  menemukan  bahwa Desa  Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga Biru telah melaksanakan pelaporan pertanggung  jawaban  keuangan  di  akhir tahun,  dimana  pemerintah  menyampaiakan laporan  pertanggungjawaban  paling  lambat 3  bulan  setelah  akhir  tahun  sebagaimana tercantum  pada  pasal  70  ayat  2  Peraturan
Mentri  Dalam  Negeri  No.  70,  namun Pemerintah  Desa  terkendala  oleh  waktu karena
pembuatan laporan pertanggungjawaban  memerlukan  waktu yang  tidak  sedikit  serta  dengan  peraturan pencatatan  buku  kas  umum  yang  sering mengalami  perubahan  di  setiap  tahunnya menyebabkan Pemerintah Desa sulit menyesuaikan pelaporan pertanggung
jawabannya.  Hal  ini  juga  berdampak  pada penerapan PSAP No.01 tidak maksimal.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Desa  Pentadio  Timur  Kecamatan Telaga Biru terkait dengan waktu  Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sudah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri ayat 2 Nomor  20  Tahun  2018  yakni  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  paling lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Namun  belum sesuai  dengan  PSAP  No.01  dimana  masih terkendala oleh adanya peraturan pencatatan  buku  kas  umum  yang  sering berubah-ubah setiap tahunnya.
3.  Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  disertai  dengan:  Laporan keuangan,  terdiri  atas:  laporan  realisasi APB  Desa;  dan  catatan  atas  laporan keuangan;  laporan  realisasi  kegiatan; dan  daftar  program  sektoral,  program daerah  dan  program  lainnya  yang masuk ke Desa
Berdasarkan  observasi  awal  yang peneliti  lakukan,  peneliti  menemui  bahwa Pemerintah Desa Pentadio Timur Kecamatan  Telaga  Biru  sudah  membuat laporan  pertanggung  jawaban  keuangan berdasarkan  acuan  PSAP  No.01,  namun pelaporan pertanggunggjawaban keuangannya  belum  sepenuhnya  sesuai dengan aturan PSAP No.01 yang ada.
Kemudian berdasarkan hasil
keseluruhan  wawancara  di  atas  serta  hasil analisis  peneliti,  peneliti  mendapatkan bahwa  Desa  Pentadio  Timur  Kecamatan Telaga  Biru  telah  membuat  laporan pertanggungjawaban berdasarkan Penerapan  PSAP  No.01,  akan  tetapi  dalam pembuatan  laporan  pertanggungjawaban tersebut  Pemerintah  Desa  baru  membuat empat dari tujuh aturan pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  Desa  yaitu 1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  2)  Neraca,
3) Laporan Arus Kas,  dan pada bulan maret tahun 2020 Desa tersebut baru membuat 4) Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK), sementara  dalam  aturan  Penerapan  PSAP No.01  meliputi  tujuh  aturan,  yaitu:  1) Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  2) Laporan  Perubahan  Awal  Saldo  Anggran Lebih  3)  Neraca  4)  Laporan  Operasional  5) Laporan  Arus  Kas  (LAK)  6)  Laporan Perubahan  Ekuitas,  dan  7)  Catatan  atas Laporan Keuangan.
Dari  uraian  diatas  dapat  di  simpulkan bahwa  Desa  Pentadio  Timur  dalam pelaporan  pertanggungjawaban  Keuangan sudah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  20 tahun 2020. Namun Pelaporan pertanggungjawban keuangan Desa
Pentadio  Timur  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  PSAP  No.  01  dimana  Desa  hanya membuat empat dari tujuh aturan pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  Desa  yaitu 1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  2)  Neraca,
3)  Laporan  Arus  Kas,  sementara  dalam aturan  Penerapan  PSAP  No.01  meliputi tujuh  aturan,  yaitu:  1)  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Awal Saldo  Anggran  Lebih  3)  Neraca  4)  Laporan Operasional  5)  Laporan  Arus  Kas  (LAK)  6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya  tentang  Penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP) No.01  mengggunakan  teori  Pemendagri Nomor  20  tahun  2018,  maka  dapat  ditarik kesimpulan, bahwa:
Desa  Pentadio  Timur  Kecamatan Telaga  Biru  Kabupaten  Gorontalo  sudah sesuai  dengan  pasal  70  ayat  1  Peraturan Mentri  Dalam  Negeri  dimana  kepala pemerintahan  Desa  yakni  Kepala  Desa benar-benar  telah  menyampaikan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah disetiap  tahunnya  yang  juga  disampaikan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai perwakilan dari Masyarakat. Selanjutnya  terkait  dengan waktu  Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sudah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri ayat 2 Nomor  20  Tahun  2018  yakni  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  paling lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Namun  belum sesuai  dengan  PSAP  No.01  dimana  masih terkendala oleh adanya peraturan pencatatan  buku  kas  umum  yang  sering berubah-ubah  setiap  tahunnya.  Pelaporan pertanggungjawban
keuangan Desa Pentadio  Timur  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  PSAP  No.  01  dimana  Desa  baru membuat empat dari tujuh aturan pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  Desa  yaitu 1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  2)  Neraca,
3)  Laporan  Arus  Kas,  sementara  dalam aturan  Penerapan  PSAP  No.01  meliputi tujuh  aturan,  yaitu:  1)  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Awal Saldo  Anggran  Lebih  3)  Neraca  4)  Laporan Operasional  5)  Laporan  Arus  Kas  (LAK)  6)
Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan  di  atas  maka  saran  yang  dapat penulis  berikan agar Penerapan Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP) No.1 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa  Di  Desa  Pentadio  Timur,  Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo terlaksana  sesuai  dengan  PSAP  No.  01 yang berlaku, yaitu: 1.  Pihak Pemerintah Diharapkan Pemerintah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan  Desa  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan PSAP No.01 dengan melengkapi  komponen-komponen  laporan keuangan guna menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan trasparan.
2.  Pihak Masyarakat Sebaiknya  masyarakat  perlu  ikut  andil dalam  pengawasan  pertanggungjawaban keuangan  Desa,  agar  terciptanya  laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3.  Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan melakukan  penelitian  tentang  Penerapan
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan  (PSAP)  No.  01  disarankan agar  lebih  memdalami  fokus  masalah  yang diteliti serta mengkaji teori lebih dalam.

## REFERENSI
Apriyono, Andri. (2010).Arti Penting Laporan Keuangan. Jurnal ilmu managemen
Direktorat Jendral Perimbangan
Keuangan.(2017).  Buku  Pintar  Dana
Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan  Rakyat.  Jakarta  Pusat 10710. www.djpk.kemenkeu.go.id
Lubis, S.M.Y. (2019) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa (Studi  Kasus  pada  Desa  Usortolang
Kecamatan  Kotanopan  Kabupaten Mandailing Natal)
Renyowijoyo  Muindro  (2008).  Akuntansi Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba, Mitra Wacana Media Jakarta.
Sako.U,  F.Lantowa.  (2018).  Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian  laporan  keuangan  pada pemerintah kabupaten gorontalo. Journal  of  accounting  science  EISSN 2548-3501. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan No.01 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20
Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 71
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72