1599
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 4, (December) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah Terhadap Isu Pendidikan Inklusif
Dwinanda Suluh Phangesti 1 , Suwadi 2
1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dwinandasp10@gmail.com 2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, suwadi@uin-suka.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  September 11, 2023 Revised :  October 25, 2023 Accepted :  November 27, 2023 Available online    :  December 11, 2023
How  to  Cite : Dwinanda  Suluh  Phangesti,  and Suwadi.  2023.  “KEBIJAKAN  KEBIJAKAN  DAN  KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI MADRASAH TERHADAP ISU PENDIDIKAN INKLUSIF: Kajian Kebijakan Pendidikan, Konsep Dasar Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK),  Kepemimpinan  Transformatif  Terhadap  Isu  Pendidikan  Inklusi”. Risalah,  Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (4):1599-1608. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.640.
Abstract: According to the National Education System Constitution No. 20 of 2003 it is explained that the state is obliged to provide services and guarantee education to every element of society, especially for  children  with  special  needs.  Children  with  special  needs  (ABK)  have  the  same  rights  as  other ordinary children in pursuing education, of course this must be supported through a transformative leadership  policy  in  educational  institutions,  especially  in  madrasas.  Inclusive  education  is  always packed  with  special  stages.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  analysis  method  with  a  type  of library research (literature study). The research data consists of two main data, namely primary data and  secondary  data,  the  primary  data  of  this  research  is  in  the  form  of  books  containing  inclusive education,  while  the  secondary  research  data  is  in  the  form  of  articles,  journals,  government regulations,  scientific  papers,  and  other  related  sources.  with  the  current  research  study.  As  for technical analysis of data using several steps, namely data reduction, data presentation, and finally draw conclusions. The results obtained from this research are: 1. studying the concept of policy review on educational leadership policies, 2. understanding the essence of inclusive education, and 3). Application of educational policies and leadership to the presence of the issue of inclusive education in Madrasas.
Keywords : Inclusive Education, Policy, Transformative Leadership

## Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah Terhadap Isu Pendidikan Inklusif
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
Abstrak: Menurut  UUD  Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003  menjalaskan  bahwa  negara  berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan jaminan pendidikan kepada setiap elemen masyarakat, terlebih bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak reguler lainnya dalam menempuh pendidikan, tentunya hal ini mesti didukung dengan melalui sebuah kebijakan kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan khususnya di madrasah. Pendidikan  inklusi  senantiasa  dikemas  dengan  tahapan-tahapan  yang  khusus.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( study literature ).  Data  penelitian  terdiri  dari  dua  data  utama  yakni  data  primer  dan  data  sekunder,  data primer penelitian ini adalah berupa buku-buku yang memuat tentang pendidikan inklusif, sedangkan data sekunder penelitian ini berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah, karya ilmiah, dan sumber lainnya  yang  berkaitan  dengan  kajian  penelitian  saat  ini.  adapun  teknis  teknis  analisis  data menggunaka beberapa langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah:  1.  mengetahui  konsep  kajian  kebijakan kepemimpinan pendidikan, 2. memahami esensi pendidikan inklusi, dan 3). Penerapan kebijakan dan kepemimpinan pendidikan terhadap hadirnya isu pendidikan inklusi di Madrasah.
Kata kunci : Pendidikan Inklusif, Kebijakan, Kepemimpinan Transformatif

## PENDAHULUAN
Madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  dan  pembaharuan  pendidikan  Islam.  Hadirnya madrasah  membawa  keuntungan  bagi  sekolah  pesantren  sebab  dengan  adanya madrasah  setiap  lembaga  pesantren  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dengan lembaga  pendidikan  umum  lainnya (Aziizah,  ‘Abidah  Ummu,  2021) .  Lembaga pendidikan  madrasah  pertama  kali  muncul  di  dunia  Islam  pada  masa  dinasti  Bani Seljuk  pada  abad  ke-11  dan  ke-12  Masehi  (5H).  Selanjutnya,  madrasah  Nizamiyah didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir Seljuk. Di awal abad ke-20, kelompok dan gerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya yang    didirikan  di  Indonesia (Mu’ti,  2022) .  Meski  madrasah  di  Indonesia  tergolong baru berkembang dan baru muncul pada abad ke-20 namun jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.
Pendidikan Islam dan madrasah bekerja sama sebagai satu sistem. Keunggulan madrasah didasarkan pada kualitas pengajaran Islamnya. Madrasah merupakan aspek bagaimana  lembaga  pendidikan  dikondisikan  secara  Islami,  termasuk  tenaga pengajar, kurikulum, peserta didik, bahkan manajemen yang melingkupinya.  Dengan demikian,  jika  dikaitkan  dengan  tugas  pokok  sebuah  lembaga  pendidikan,  maka madrasah  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  sekolah  pada  umumnya.  Jika  kita definisikan  bahwa  madrasah  merupakan  sebuah  wadah  organisasi  yang  dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang tentunya berkaitan langsung dengan para tokoh  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu,  madrasah  dengan  kewenangan  yang diberikan  pemerintah  untuk  mengelola  otonomi  sekolah  diperbolehkan  untuk memutuskan kepemimpinan apa yang akan digunakan di lembaganya dan kebijakan apa yang akan diterapkan (Dian, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Pasal  31  Ayat  1  UUD  1945,  negara menjamin  sepenuhnya  agar  anak  berkebutuhan  khusus  mendapatkan  layanan pendidikan  yang  bermutu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak-anak  berkebutuhan khusus  memiliki  hak  hukum  yang  sama  atas  kesempatan  pendidikan  seperti  anak- anak (normal) lainnya.

## Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah Terhadap Isu Pendidikan Inklusif

## Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
Tidak semua anak yang lahir di dunia ini khususnya di Indonesia dalam keadan normal  atau  sempurna.  Anak  yang  berkebutuhan  khusus  tentunya  mendapatkan pelayanan  yang  berbeda  dengan  anak-anak  reguler  lainnya.  Namun  dalam kesempatan  memperoleh  pendidikan  setiap  anak  mempunyai  hak  yang  sama. Menurut Baihaqi dan Sugiarmin, bahwan pendidikan inklusi adalah sebuah konsep pendidikan yang menuntun setiap peserta didik agar dapat menerima perkembangan individu,  sosial,  serta  intelektual.  Setiap  peserta  didik  juga  harus  diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya  (Mulyah, Santi, 2023). Dalam  memanfaatkan  potensi  ini  maka  sistem  pendidikan  Indonesia  khususnya madrasah mesti disusun sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa yang  berbeda-beda.  Sebagaiman  tujuan  dari  pendidikan  inklusi  adalah  membuat pendidik  dan  siswa  senang  dengan  keragaman  dalam  proses  pembelajar.  Namun, realitanya dinding eksklusivitas saat ini belum mampu membuat anak difabel dan non difabel berbaur
Alhasil, dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, anak-anak difabel terabaikan dari dinamika sosial dalam masyarakat bahkan hingga saat ini masyarakat belum  dapat  mengenal  lebih  jauh  bagaimana  kehidupan  kelompok  penyandang disabilitas dengan baik. Di lain sisi, sekelompok difabel sendiri menganggap hadirnya mereka belum menjadi bagian integral dari lini kehidupan masyarakat. Bahkan dalam dunia  pendidikan  nyatanya  tidak  sedikit  sekolah  yang  tidak  menerapkan  kebijakan pendidikan  inklusi  dengan  berbagai  alasan  seperti;  ketidaksiapan  SDM  dan  sarana prasarana yang belum memadai (Romadhon, Muhamad, 2021).
Maka dari itu, sebagai upaya antisipasi terhadap hal tersebut maka diperlukan suatu kebijakan dan kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan khususnya madrasah  dengan  memberikan  kebebasan  kepada  anak  untuk  ABK  meraih pendidikan di sekolah reguler. Hal ini merupakan bagian dari pola pendidikan inklusi. Terlebih dalam penerapan kurikulum merdeka yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah.  Adanya  suatu  relugasi  terhadap  pengembangan  kurikulum  merdeka disetiap sekolah maka hal ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar dimana  saja  tanpa  membedakan  antara  status  sosial,  agama,  etnis,  budaya  hingga anak difabel dan non difabel.
Tema  kebijakan  dan  kepemimpinan  transformatif  di  madrasah  terhadap  isu pendidikan  inklusif  ini  telah  ada  dikaji  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti dalam literatur ilmiah yang penulis kutip yakni  dengan  judul “ Strategi  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Smp Negeri 2 Yogyakarta ” pada tahun 2021 oleh Zahra Fadhilah  Putri,  dkk  (Putri  et  al.,  2021)  yang  menjelaskan  terkait  strategi  yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta para staff pengajar untuk mengimplementasikan  serta  menerapkan  suatu  kebijakan  baru  yakni  kebijakan pendidikan  inklusi  untuk  anak-anak  yang  berkubutuhan  khusus.  Selanjutnya, penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang ” pada tahun 2021 oleh Yessi Warminda, dkk (Yessi Warminda, Hasrul, 2021) yang menguraikan terkait pengimplementasian ketentuan undang-undang mengenai pendidikan  inklusi  untuk  anak-anak  yang  berkebutuhan  khusus  (ABK). Dari  kedua penelitian sebelumnya tentunya terdapat perbedaan dan kemutakhiran pembahasan
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
dengan topik materi yang akan peneliti kaji. Dalam penelitian ini kajian berfokus pada mengungkapkan bagaimana konsep kepemimpinan dan dan kebijakan transformatif di madrasah terhadap isu pendidikan inklusif.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis studi pustaka ( literature review ) dimana peneliti berupaya untuk mengumpulkan data yang diperoleh  serta  memahami  teori-teori  dari  beberapa  literatur  sebelumnya  yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini terdapat empat tahap studi pustaka yang diterapkan mulai mengumpulan data, pengelolaan data, penghimpunan referensi  yang  bertujuan  untuk  dijadikan  temuan  penelitian,  dan  penarikan kesimpulan.  Adapun  pengumpulan  data  dan  teori  tersebut  dikutip  dengan mengadopsi  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  artikel,  jurnal,  serta  riset-riset terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian saat ini (Purwanto, 2008). Hasil dari penelitian  ini  memuat  tiga  sub  tema  yang  krusial  yaitu:  1.  konsep  kajian  kebijakan kepemimpinan pendidikan, 2. memahami esensi anak berkebutuhan khusus (ABK), dan  3.  penerapan  kebijakan  dan  kepemimpinan  pendidikan  terhadap  hadirnya  isu pendidikan inklusi di Madrasah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Kebijakan Pendidikan
Konsep  kebijakan  selalu  mengacu  pada  penanganan  masalah  dengan manajemen publik atau pemerintah. Suatu daftar opsi tindakan terkait yang dibuat oleh  lembaga  atau  otoritas  pemerintah  adalah  definisi  dari  sebuah  kebijakan (Subahan,  Alphi,  2021)  Kebijakan  merupakan  sebuah  proses  sosial  dimana  saat  itu proses intelektualitas berakar di dalamnya. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan serta kepandaian. Tidak hanya itu saja, definisi kebijakan bisa maknai serangkaian  asas  atau  rancangan-rancangan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  setiap organisasi atau pun tokoh masyarakat (pemerintah).
Ciri-ciri  khusus  dari  kebijakan  pendidikan  meliputi:  (1)  Memiliki  tujuan instruktif: Pendekatan instruktif harus memiliki tujuan, tetapi lebih khusus lagi, harus memiliki tujuan instruktif yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk ditambahkan ke dalam pelatihan. (2) Memiliki sudut pandang yang sesuai: Strategi instruksi yang tepat akan jelas disahkan, sehingga sangat penting untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar strategi pelatihan diperhitungkan dan diterapkan secara hukum di  suatu  daerah.    Sejalan  dengan  itu,  suatu  strategi  instruksional  harus  memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan isi sistem progresif sakral di suatu distrik agar sangat mungkin  diadopsi secara legal dan signifikan di sana. sehingga strategi pembelajaran  yang  benar  dapat  dikembangkan,  (3)  Memiliki  konsep  operasional: Rencana  pelatihan  secara  keseluruhan,  tentu  saja,  harus  memiliki  keunggulan operasional agar dapat dilaksanakan, dan ini merupakan persyaratan minimal untuk menjelaskan deklarasi tujuan instruksional yang harus dipenuhi. Pekerjaan bantuan opsional  juga  merupakan  kebutuhan  untuk  strategi  instruksional,  (4)  Rencana pendidikan  harus  dilaksanakan  oleh  para  ahli  mata  pelajaran  yang  memiliki kewenangan untuk itu agar tidak mengganggu pelatihan dan lingkungan di luar kelas. Eksekutif   instruktif,   pengawas   lembaga   pendidikan   dan   legislator   yang   secara
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
langsung   diidentifikasi   dengan   sekolah   merupakan bagian dari   komponen   dasar produsen      strategi      pembelajaran.  (5)    Instruksi  strategi  tidak  dibebaskan  dari keadaan  awal  mereka  untuk  bertindak,  yang  dapat  dinilai.  Jika  tidak  apa-apa,  itu disimpan  atau  dibuat;  jika  ada  kesalahan,  itu  harus  diperbaiki.  Oleh      karena      itu, pengaturan   instruktif   memiliki   karakter   yang   memungkinkan   penilaian   yang sederhana      dan      layak      dari      mereka.  (6)  Rencana  sekolah  jelas  merupakan  juga bagian kerangka kerja, dengan demikian, ia harus memiliki hubungan yang logis dan sistematis dengan semua faktor yang perlu diperhitungkan (Alfirzan, Aulia, 2021).
Pada  dasarnya  penetapan  sebuah  kebijakan  erat  hubungannya  dengan  kerja ilmiah  yang  tentunya  meliputi,  yakni; Pertama ;  penentuan  identifikasi  adanya rumusan masalah, Kedua; Pemberikan solusi alternatif terhadap persoalan kebijakan, Ketiga; melakukan  analisis  kelayakan  dari  setiap  kebijakan, Keempat ;  penerapan kebijakan, Kelima ; melakukan penilaian atau evaluasi terhadap berhasil atau gagalnya pengimplementasian kebijakan tersebut
Selain  itu,  fungsi  dari  adanya  kebijakan  terbagi  atas  tiga  point  utama  yakni, Pertama;  fungsi  alokasi,  analisis  kebijakan  harus  mampu  terlibat  atau  setidaknya mempelajari  sistem  dan  proses  pembuatan  kebijakan  negara  baik  pada  level suprastruktural (politik) maupun sektoral (teknis) untuk menjalankan tugas krusial tersebut. Kedua; fungsi    inquiri,  dapat  dilaksanakan  jika  keseluruhan  agenda penelitian  sudah  diterapkan  dan  memperoleh  hasil  yang  diimpikan.  Dalam pengimplementasian fungsi inkuiri ini memerlukan sebuah pendekatan yakni seperti pendekatan metodologi dan teknik analisisnya. Ketiga; fungsi komunikasi, fungsi ini dapat  diterapkan  jika  saja  kebijakan  tersebut  menghasilkan  sebuah  gagasan  yang nyata (Yanto, Murni, 2019)
Penetapan  sebuah  kebijakan  selalu  berpedoman  dengan  suatu  pendekatan kebijakan yang ingin diimplementasikan. Menurut Arif Rohman (dalam Dian, 2021) menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  pendekatan  yang  familiar  dalam  menetapkan kebijakan  pendidikan,  diantaranya  adalah; Pertama; Social  Demand  Approach merupakan sebuah pendekatan kebijakan pendidikan yang selalu berdasarkan pada aspirasi serta beragam kepentingan oleh masyarakat, tentunya pada pendekatan ini langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  yang  mengambil  kebijakan  harus memastikan  dan  menganalisis  aspirasi  yang  sudah  mulai  berkembangan  dalam kehidupan  masyarakat  hal  ini  dilakukan  sebelum  sebelum  kebijakan  pendidikan tersebut  diterapkan. Kedua; Man-Power  Approach merupakan  strategi  yang  lebih menekankan  pada  faktor  logika  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang cukup bagi masyarakat. Pembentukan suatu kebijakan pendidikan mempunyai beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya,  diantaranya,  a.  Adanya  planning  atau perencanaan  kebijakan,  b.  Para  pembuat  kebijakan  serta  staff,  c.  Terdapat  wadah pelaksanaan  kebijakan  seperti  institusi,  d.  Mempunyai  strategi  dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Tentunya  keempat  faktor  tersebut  menjadi  tolak ukur kesuksesan suatu kebijakan pendidikan dalam perspektif kajian praktis.

## Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus,  dalam  dunia  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus  perlu  mendapatkan layanan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya guna
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
dapat  mengembangkan  potensi  yang  mereka  miliki.  Hadirnya  istilah  anak berkebutuhan khusus disebabkan ketika ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak  tersebut  membutuhkan  perhatian  dan  bantuan  khusus  baik  dalam  pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, hingga pelayanan bimbingan dan konseling. ABK adalah anak-anak  yang  mempunyai  perbedaan  khusus  diantara  dengan  anak-anak  pada umumnya. Terdapat letak perbedaan yang dialami anak berkebutuhan khusu yakni, adanya kelainan yang terjadi pada diri seorang anak hal ini dapat dilihat pada proses pertumbuhan  dan  perkembangannya,  munculnya  beberapa  penyimpangan  seperti fisik, intelektual, mental, sosial, dan emosional.Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusi:  Konsep  dan  Aplikasi,  (Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media,  2013).  Adapun  delapan jenis anak berkebutuhan khusus, yakni:
1. Tunanetra adalah anak yang kehilangan indera visual.
2. Tunarungu adalah anak yang kehilangan kemampuan mendengar.
3. Autisme adalah anak yang mengidap gangguan pada syaraf.
4. Tunadaksa  ialah  gangguan  yang  terjadi  pada  otot  dan  tulang  persendian sehingga perlu alat bantu.
5. Tunawicara adalah anak yang kehilangan kemampuan berbicara.
6. Tunalaras  ialah  kelainan  perilaku  serta  respon  kronis  yang  tentunya  sulit diterima oleh kondisi masyarakat.
7. Tunagrahita  ialah  kelainan  pada  perkembangan  pola  mental  dan  intelektual anak ayang tidak normal.
8. Anak  yang  super  berbakat  adalah  anak  yang  mempunyai  tingakt  kecerdasan melebihi anak-anak pada umumnya, sehingga untuk menggali potensi unggul yang ada pada dirinya maka dibutuhkan layanan khusus (Fakhiratunnisa, et. al, 2022).

## Kepemimpinan Transformatif Terhadap Isu Pendidikan Inklusi
Hersey  dan  Blanchard  mengungkapkan bahwan pemimpin di era digitalisasi saat ini mesti mempunyai kriteria-kriteria tertentu, yakni sebagai pelopor perubahan (transformatif),  penggerak,  pendorong,  pengarah,  pembimbing,  dan  pembina. Terciptanya  proses  pembelajaran  yang  unggul  tentu  tidak  terlepas  dari  efektivitas seorang  pemimpin.  (Juhji,  dkk,  2020)  mengungkakan  bahwa  efektivitas kepemimpinan adalah sebuah hasil bersama di antara pemimpin dan anggota. Hal ini membuktikan  bahwasanya  tingkat  efektivitas  kepemimpinan  itu  tidak  hanya ditentukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  pemimpin  saja  melainkan membutuhkan  partisipasi  orang-orang  yang  dipimpinnya.  Pemimpin  yang  efektif ialah  pemimpin  yang  dapat  mempengaruhi  para  setiap  anggotanya  agar  memiliki tingkat  produktif  yang  maksimal  sehingga  mampu  dapat  mengembangkan  dan memajukan  organisasinya  Adapun  ciri-ciri  pemimpin  yang  efektif  ialah  sebagai berikut: 1. inisiatif energi dan ambisi, 2. tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran serta tujuan, 3. mempunyai rasa keingintahuan yang mendalam terhadap sesuatu, 4. memiliki  sikap  jujur  dan  punya  integritas  artinya  mereka  yang  menjadi  pemimpin harus dapat dipercaya dan juga bisa mempercayai orang lain yang kelima mempunyai rasa  kepercayaan  diri  yang  tinggi  serta  mampu  memikul  tanggung  jawab  terhadap tugas-tugas yang diemban (Nadeak, 2020).
Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah Terhadap Isu Pendidikan Inklusif

## Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
Lebih  lanjut,  Fairchild  dalam  (Zainullah,  Moh.  Mahfud,  2020)  menjelaskan salam arti luas, seorang pemimpin adalah seseorang yang membentuk perilaku sosial dengan  merencanakan,  mendemonstrasikan,  mengkoordinasikan,  atau  mengatur usaha/upaya  orang  lain  atau  berdasarkan  status,  wewenang,  atau  kedudukan. Sebaliknya,  pemimpin  dalam  arti  sempit  adalah  seseorang  yang  mengarahkan, mengarahkan dengan bantuan keterampilan persuasinya dan penerimaan/penerimaan  dengan  memberikan  hadiah  kepada  para  pengikutnya. Selain itu, Sudriamunawar menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang  memiliki  kemampuan  tertentu  yang  dapat  membujuk  pengikutnya  untuk bekerja  sama  menuju  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Seorang  pemimpin  bertindak sebagai agen perubahan, orang yang tindakannya berdampak lebih besar pada orang lain  daripada  tindakan  anggota  kelompok  lainnya,  konsep  kepemimpinan  akan muncul  jika  salah  seorang  anggota  dapat  mengubah  serta  memotivasi  kepentingan anggota  yang  lain.  Lebih  jauh  lagi,  makna  kepemimpinan  dapat  diartikan  sebagai bentuk jalinan kerja sama atau bentuk hubungan antara anggota dengan pemimpin dalam sebuah wadah institusi, dimana seluruh elemen yang ada di dalam organisasi institusi tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Hadirnya  kepemimpinan  transformatif  merupakan  suatu  bentuk  kebijakan baru yang dimana kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk melakukan  perubahan  terkhusus pada  kondisi  dan  situasi  lingkungan  yang  bersifat transisional.  Adanya  kapasitas  seorang  pemimpin  untuk  secara  efektif  mengubah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sejalan dengan pencapaian target yang telah  ditetapkan  dikenal  sebagai  kepemimpinan  transformasional.  Adapun  sumber daya yang dimaksud aadalah seperti SDM, alokasi dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya (Mahirun, 2021).
Hecker & Roberts (dalam Nurwan, 2019) mengatakan bahwa mengubah sifat, fungsi,  atau  kondisi  sesuatu  disebut  sebagai  gagasan  transformasional.  Kata "transformasional" dapat dipahami sebagai "mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda  melalui  transformasi",  seperti  "mengubah  visi  menjadi  kenyataan"  atau "mengubah  sesuatu  yang  berpotensi  terjadi".  Selanjutnya,  Avilla  mengungkakan bahwa seorang pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan yang transformasional mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan luar biasa pada anggota timnya dengan memotivasi mereka untuk melihat melampaui kepentingan diri sendiri.
Seorang pemimpin transformatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pengaruh yang kuat terhadap pengikut atau pengikut, 2) Peduli terhadap pertumbuhan pribadi bawahan atau pekerja, 3) Mengubah kesulitan saat ini dengan membantu orang lain dalam  melihat  tantangan  masa  lalu  dengan  cara  baru,  4)  Kapasitas  untuk menenangkan bawahan atau pendukung, 5) Memberikan inspirasi bagi pegawai atau staff untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama.
Dalam  dunia  pendidikan,  istilah  pendidikan  inklusi  merupakan  suatu  istilah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bahkan  Pada awal tahun 2001, perintah Indonesia sudah mulai merintis suatu kebijakan “sekolah inklusi” di berbagai macam lembaga  pendidikan  salah  satunya  di  madrasah.  Namun,  dalam  penerapan pendidikan inklusi pastinya terdapat hambatan dirasakan oleh guru dan peserta didik. Diantara bentuk kesulitan tersebut adalah minimnya pemahaman yang dimiliki guru
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
terhadap pendidikan inklusi. Tidak dipungkiri bahwa guru telah diberikan kebebasan serta  kemerdekaan  dalam  menyusun  kurikulum  pembelajaran.  Namun,  realitanya tidak sedikit guru di sekolah atau madrasah yang belum mempunyai kemampuan baik dalam memodifikasi kurikulum yang ada bagi siswa ABK. Hal ini disebabkan karena di  sekolah  madrasah  belum  sepenuhnya  mengetahui  konsep  penerapan  kurikulum yang efektif dalam pendidikan inklusi.
Maka  dari  itu,  terdapat  solusi  yang  diberikan  untuk  meningkatkan pemberdayaan guru di madrasah dalam menangani siswa ABK, diantaranya sebagai berikut:  (a)  Memberikan  pemahaman  kepada  guru  terkait  jenis-jenis  siswa  yang berkebutuhan khusus, (b) memberikan pelatihan kepada guru untuk menyusun serta memodifikasi silabus/kurikulum siswa ABK, (c) memberikan pemahaman dan latihan khusus kepada guru dalam merancang indikator penilaian siswa ABK, (d) Pelatihan bagi  para  guru  agar  mereka  bisa  mempresentasikan  susunan  modifikasi  kurikulum siswa ABK yang benar.
Lebih  lanjut,  langkah  awal  yang  ingin  dilakukan  untuk  melaksanakan kebijakan pembangunan dan transformasional madrasah menuju pendidikan inklusi adalah  sebagai  berikut: Pertama, ditetapkan  isu-isu  fundamental  atau  kebutuhan masyarakat  berupa  tuntutan  peningkatan  standar  pendidikan  inklusi.  Akibatnya, pemerintah telah membuat kebijakan pendidikan inklusif publik dengan aturan yang wajib  diikuti  oleh  semua  lembaga  pendidikan.  Sebagai  pemegang  jabatan  yang otoritatif, kepala sekolah atau madrasah harus mampu melakukan tugas manajemen seperti  merencanakan,  mengorganisasikan,  melaksanakan,  mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi ini berfungsi sebagai titik regulasi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang tepat dan berfungsi untuk menjaga kebijakan daerah yang efektif dan efisien.
Kedua ,  teori  advokasi harus  digunakan  untuk  mengidentifikasi  politisi  lokal, pemegang  jabatan  lokal,  dan  instruktur  mata  pelajaran  selama  tahap  penyusunan kebijakan. Ketiga ,  kepala  sekolah/madrasah    gencar  men-stimulus  para  pengajar  di sekolahnya agar kompetensi ajarnya semakin matang dan siap untuk direalisasikan dengan kebijakan yang baru. Stimulus yang dimaksud di sini bisa berupa pelatihan- pelatihan sebab para pengajar merasa kesulitan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus, yang jelas berbeda dengan murid “normal”. Dengan begitu bentuk pelatihan untuk mengajar PAI adalah salah satu contoh untuk membantu dalam membimbing anak  berkebutuhan  khusus.  Sebagaimana  hal  ini  diatur  dalam  UU  No.  8  Thn  2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No. 13 Th.2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Keempat, penilaian  implementasi  kebijakan  dan  kepemimpinan  dapat  mulai diterapkan dengan menitikberatkan pada indikator-indikator seperti ketidakjelasan desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam bentuk komitmen dan loyalitas  selama  proses  implementasi  kebijakan,  dan  keterlibatan  pemangku kepentingan  dalam  bentuk  kepemimpinan,  strategi  implementasi  yang  belum memadukan  seluruh  sektor  dan  elemen  pendidikan  dan  yang  terpenting  belum terpenuhinya  sekolah/madrasah  dengan  lingkungan  inklusif.  Tidak  hanya  itu, minimnya  kapasitas  pengajar  khusus  ABK  yang  memiliki  kompetensi  juga  menjadi tantangan  dan  hambatan  dalam  terwujudnya  pendidikan  inklusi  yang  diimpikan. Bersama ini mau tidak mau komitmen pemerintah baik pusat atau pun daerah diuji
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
untuk  mewujudkan  pembudayaan  pendidikan  inklusif  pada  seluruh  lapisan  baik lingkup pengambil kebijakan, perguruan tinggi, sekolah, masyarakat dan keluarga.

## KESIMPULAN
Hadirnya  kepemimpinan  transformatif  merupakan  suatu  bentuk  kebijakan baru yang dimana kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk melakukan  perubahan  terkhusus pada  kondisi  dan  situasi  lingkungan  yang  bersifat transisional.  Adanya  kapasitas  seorang  pemimpin  untuk  secara  efektif  mengubah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sejalan dengan pencapaian target yang telah  ditetapkan dikenal sebagai kepemimpinan transformasional. Pada awal  tahun 2001,  perintah  Indonesia  sudah  mulai  merintis  suat u  kebijakan  “sekolah  inklusi”  di berbagai macam lembaga pendidikan salah satunya di madrasah. Dalam pelaksanaan kebijakan dan kepemimpinan transformatif yang dilakukan stakeholder terhadap isu pendidikan  inklusi  di  madrasah,  perlu  adanya  langkah-langkah  yang  harus diperhatikan sebagai berikut: (a) memberikan pemahaman kepada guru terkait jenis- jenis siswa yang berkebutuhan khusus, (b) memberikan pelatihan kepada guru untuk menyusun  serta  memodifikasi  silabus/kurikulum  siswa  ABK,  (c)  memberikan pemahaman dan latihan khusus kepada guru dalam merancang indikator penilaian siswa ABK.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfirzan,  Aulia,  Y.  N.  dan  N.  G.  (2021).  Kebijakan  Pendidikan  serta  Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5(1) , 1521 – 1529.
Aziizah,  ‘Abidah  Ummu,  S.  (2021).  Pengembangan  Kebijakan  dan  Kepemimpinan Transformatif  di  Madrasah  dalam  Menjawab  Isu  LLiterasi  Membaca  di  Dunia Pendidikan. Jurnal Evaluasi , 5(1) , 94 – 127.
Dian.  (2021). Analisis  Kebijakan  Pendidikan:  Kajian  Aplikatif  Pendidikan  Islam  di Indonesia . Farha Pustaka.
Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan
Khusus. Masaliq , 2 (1), 26 – 42. https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83
Juhji,  dkk.  (2020).  Pengertian,  Ruang  Lingkup  Manajemen,  dan  Kepemimpinan Pendidikan Islam. Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara , 1(2) .
Mahirun,  S.  dan  N.  B.  N.  (2021).  Kepemimpinan  Transformatif  Sebagai  Model Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kreatif. Jurnal PENA , 35(2) . Mohammad  Takdir  Ilahi.  (2013). Pendidikan  Inklusi:  Konsep  dan  Aplikasi .  Ar-Ruzz Media.
Mu’ti, A. (2022). Madrasah dalam UU Sisdiknas. Www.Uinjkt.Ac.Id/Madrasah-Dalam- Uu-Sisdiknas .
Mulyah,  Santi,  Q.  K.  (2023).  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pendidikan  Inklusif.
Journal on Education , 5(3) . Nadeak, B. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Era Industri 4.0. Uki Press.
Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. JESS (Journal of Education on Social Science) , 3(2) , 201. Purwanto. (2008). Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan .
Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi
Pustaka Pelajar.
Putri,  Z.  F.,  Miarakhman,  N.  F.,  &  Krisnawati,  R.  D.  (2021).  Strategi  Kepemimpinan Kepala  Sekolah  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Inklusif  DI  SMP Negeri 2 Yogyakarta. Journal Khazanah Intelektual , 4 (3), 932 – 953.
Romadhon, Muhamad, A. M. dan M. S. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. Jurnal Elementaria Edukasia , 4(1) , 109 – 115.
Subahan,  Alphi,  D.  X.  D.  dan  R.  W.  (2021).  Kajian  Literatur  Tentang  Kebijakan Pendidikan  Dasar  di  Masa  Pandemi  dan  Dampaknya  Terhadap  Pembelajaran. Jurnal JRPP , 4(1) .
Yanto,  Murni,  I.  F.  (2019).  Manajemen  Kebijakan  Kepala  Madrasah  dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Konseling Dan Pendidikan , 7(3) , 123 – 130. Yessi Warminda, Hasrul, M. haryani. (2021). Implementasi Kebijakan Permendiknas No.  70  Tahun  2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  Bagi  ABK  dan/atau  Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang. Jurnal Basicedu , 5 (3), 1683 – 1688.
Zainullah,  Moh.  Mahfud,  A.  H.  (2020).  Model  Kepemimpinan  Transformatif  dalam Menciptakan  Inovasi  Pengembangan  Kelembagaan  Pendidikan  Islam. Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam , 4(2) , 487 – 500.