## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENATA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DISTRIK MAMBERAMO TENGAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Isak Bonai 1 & Rossy Lambelanova 2
1,2 Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Correspondence Author: isakbonaiisak@gmail.com

## ABSTRACT
In essence, public policies in a good governance system are actions or steps taken by the government to ensure openness,  accountability  and  public  participation  in  the  decision-making  process.  That  public  policy  in  a  good governance  government  system  has  several  meanings,  including:  Public  policy  is  implemented  openly  and transparently to the public. Information related to policies, decision-making processes and policy implementation must be easily accessible to the public. The government is responsible for the policies produced and implementing these  policies  appropriately.  The  government  also  ensures  accountability  to  the  community  in  the  use  of  public resources. Public policy must be responsive to the needs and aspirations of society. The government must be able to respond to community problems or complaints with appropriate solutions and policies. The community is given the opportunity to participate in the decision-making process. The government must involve them actively in planning, designing and implementing public policy. Public policies must be fair and side with all groups of society without discrimination. The main goal is to improve the welfare of all people by reducing social and economic disparities. Thus,  public  policy  in  a  good  governance  government  system  aims  to  support  the  creation  of  good  government, convince  the  public  that  government  decisions  are  based  on  the  public  interest,  and  encourage  active  public participation in the decision-making process. The problem studied in this research is, how is the implementation of the principles of good governance in the Mamberamo Raya Regency Government with a study focus on three specific indicators, namely Transparency, Law Enforcement and Accountability. Initial. The main instrument determined in this research is through interviews with a number of informants who are considered to have capacity in the problems that are the focus of the study in this research. Data processing and analysis techniques are carried out in stages: data reduction, data display and data verification or drawing conclusions. The research results show that the three indicators are as follows: 1). In terms of transparency indicators, so far the achievements have been relatively good, because the government always strives to provide the necessary information and data to the public or people who need it; 2) in terms of law enforcement indicators as a reflection of good governance, so far the achievements have been relatively good, although not yet optimal, especially in terms of increasing employee discipline, which has not yet experienced maximum improvement, specifically in terms of activity in the office; 3) The accountability indicator has so far gone quite well. What is of particular concern for this indicator is the timeliness in compiling and submitting accountability reports from employees to management, which sometimes still experiences delays.

## Keyword: Role, Good Governance & Public Policy

## INTRODUCTION
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  bersama.  Sebagai suatu konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Menurut (Dwiyanto, 2005) bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik (Good  governance) sudah  lama  menjadi  mimpi  buruk  banyak  orang  di  Indonesia.  Kendati

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
memahami  mereka  tentang good  governance berbeda-beda,  namun  setidaknya  sebagian  besar  dari mereka  membayangkan  bahwa  dengan good  governance mereka  akan  dapat  memiliki  kualitas pemerintahan  yang  lebih  baik.  Banyak  diantara  mereka  membayangkan  bahwa  dengan  memiliki peraktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi  menjadi  semakin  rendah,  dan  pemerintahan  menjadi  semakin  peduli  dengan kepentingan warga  Masyarakat.  Untuk  menegakkan  hak-hak   Negara  berperan  memberikan  pelayanan  demi kesejahteraan  rakyat  dengan  sistem  peradilan yang  baik  dan  sistem  pemerintahan  yang  dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak  yaitu  pihak  pemerintah  (penyelenggara  negara),  pihak  korporat  atau  dunia  usaha  (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga  pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi  dalam  penyelenggaraan  negara  yang  baik.  Sinkronisasi dan  harmonisasi  antar  pihak tersebut  menjadi  jawaban  besar.Namun  dengan  keadaan  Indonesia  saat  ini  masih  sulit  untuk  bisa terjadi (Efendi, 2005). Atas dasar tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian secara lebih  mendalam  mengenai  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  tersebut,  adapaun  lokasi prioritas yang dipilih yaitu Kantor Distrik Mamberamo Tengah dikarenakan peneliti telah  mengamati pada  wilayah  tersebut  dan  teridentifikasi  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut  sejauh  ini cenderung masih belum optimal pada instansi tersebut.

## Collaborative Governance
Sesuai dengan perkembangan keilmuan administrasi publik yang dimulai sejak akhir abad ke 18, saat ini terdapat konsep baru, yaitu New Public Governance (NPG) yang merupakan peralihan dari konsep New Public Service . NPG merupakan topik denga akar intelektual terkuat di Administrasi Publik saat ini yang memfokuskan pada kajian kolaborasi dan tata kelola di antara jaringan actor (Vogel & Hattke, 2022). Pendekatan ini mengusulkan model baru dimana banyak state-actor dan nonstate-actor saling berkontribusi untuk memberikan layanan publik, melalui jaringan, kemitraan, dan kolaborasi (Osborne, 2006).
Governance merujuk pada penertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah. Governance lebih menejankan pada pelaksanaan fungsi governing yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan institusi atau aktor lain (Malau, 2013). Istilah governance berbeda dengan government, yang hanya merujuk pada subjek “pemerintah” saja. Governance mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).
Konsep Governance ini merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan intercensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan  tersebut  (Syamsurizaldi  et  al.,  2019).  Artinya, semua  masyarakat  ataupun  kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan  keinginan  mereka, menggunakan hak hukum dan pemerintah menjadi jebatan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka.

## Good Governance
Sesuai dengan teori kebijakan publik bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan dengan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
prinsip demokrasi yang efisien, rendah korupsi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adil. Definisi dari tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance , secara pengertiannya menurut Sedarmayanti, (2012) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah  laku  yang  bersifat  mengarahkan,  mengendalikan  atau  mempengaruhi urusan  publik  untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.
Bintoro  Tjokromidjojo  berpandangan  Good  Governance  sebagai  bentuk  manajemen pembagunan  yang  juga  disebut  administrasi pembangunan,  yang  menempatkan  peran  pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam Negara berkembang. Pemerintah betindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.
Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab (2002:34). Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaraan  salah  alokasi  dan  investasi  yang  langka  dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalakan  disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas kewiraswastaan. Bank dunia juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di  antara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47).
Dalam  sistem  admimistrasi  Indonesia  penerapan  good  governance  seperti  dalam  pengertian yang  di  kembangkan  united  nation  development  program.  Berdasarkan  dokumen kebijakan  UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan, januari 1997 yang di kutip dari bulletin informasi program kemitraan untuk pembaharuan  tata  pemerintahan di Indonesia (Partnership for good governance reform in Indonesia), 2000. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengola urusan-urusan Negara pada setiap tingkat.

## Konsep Good Governance
Konsep  good  governance  sendiri  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini  banyak  dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan  tatanan  masyarakat  yang  telah  berubah  atau  dengan  kata  lain  semakin  tidak  efektifnya pemerintahan  disamping  semakin  berkembangnya  kualitas  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritisi administrasi berpendapat bahwa  peranan  pemerintah  harus  memfokuskan  pada  upaya  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  selain  pemberdayaan  dan  pembangunan.  Pemerintahan  dijalankan  berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik.
Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep  dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini.Dalam  konteks  ini, penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  public  tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut  adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
berperan  dalam  menentukan  nasibnya,  serta  berorentasi  kepada  kepentingan  rakyat  melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak  tanggungjawab sebagai  prasyarat  terwujudnya  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  mampu  memenuhi  asas-asas kepatutan dalam pemerinthan (good governance). Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan  pemerintahan,  potensi masing-masing  stakeholders  dapat  diaktualisasikan dalam mengatasi  berbagai  permasalahan  dan  kendala  yang  dihadapi  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah,  sehingga  perlu  dijamin  perkembangan  kreativitas  dan  aktivitas  yang  mengarah  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.
Seiring  dengan  adanya  keinginan  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik/good governance  tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah diera otonomi sekarang ini, hendaknya  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  pemberdayaan,  pelayanan,  responsif, transparansi,  akuntabilitas,  partiisipaasi,  kemitraan, desentralisasi,  konsistensi  kebijaksanaan  dan kepastian  hukum.  Paling  tidak  syarat  agar terciptanya  good  governance  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2008) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  publik  pada  umumnya  dalam  upaya mewujudkan  paradigma  good  governance  yang  merupakan  sebagai  bingkai  kerja  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut.  Akan  tetapi  dibutuhkan  suatu  tekad  yang  kuat  dari  berbagai  stakeholders  untuk mewujudkanya.  Bedasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh Sedarmayanti  (2012;74)  bahwa  prinsip- prinsip  Good  Governance  terdiri  dari:  1)  Akuntabilitas;  Aparatur  pemerintah  harus  mampu mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan kewenangan  yang  diberikan  di  bidang  tugas  dan  fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya  manusianya.  Prinsip  akuntabilitas  mensyaratkan  adanya perhitungan  cost  and  benefit  analysis (tidak terbatas dari  segi  ekonomi,  tetapi juga  sosial,  dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau  kegiatannya)  dalam  berbagai  kebijaksanaan  dan  tindakan  aparatur  pemerintah.  Selain  itu, akuntabiltas  juga  berkaitan  erat  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  efektivitas  kegiatan  dalam pencapaian  sasaran  atau  target  kebijaksanaan  atau  program.Dengan  demikian,  tidak  ada  satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari  prinsip  ini.  2)  Keterbukaan  dan  transparan  ( openess  and transparency )  masyarakat  dan  sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau  data  dan  informasi  lainnya  yang  tidak  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan  dengan  tugas/fungsi  aparatur  pemerintah  (instansi)  yang  bersangkutan  harus  disediakan secara benar, misalnya data PNS oleh BAKN, data guru oleh Depdiknas, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, dan sebagainya. Perlunya dihindari adanya  data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik ( public policy ) yang  diambil  pimpinan  yang  tidak  didasarkan  pada  data  dan  informasi  yang  sebenarnya,  maka

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran  (pemborosan),  dan  penderitaan  transmigran  yang  ditempatkan  di  sana.  3)  Ketaatan  pada aturan  hukum;  Aparatur  pemerintah  menjunjung  tinggi  dan mendasarkan  setiap  tindakannya  pada aturan  hukum,  baik  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  eksternal  (masyarakat  luas)  maupun  yang berlaku  terbatas  di  lingkungan  internalnya,  misalnya:  aturan  kepegawaian  dan  aturan  pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan  berpartisipasi  dalam  perumusan  peraturan  perundang  -  undangan  yang  berkaitan dengan masyarakat. Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada  kelompok,  pribadi  atau  partai  yang  menjadi  idolanya  Prinsip  ini  merupakan  hal  yang  mutlak dimiliki  oleh  aparatur  pemerintahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintah,  sebagai pembina,  pengarah,  dan  penyelenggara  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  (dalam  batas-batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikut sertakan dan memberi  kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  tanpa komitmen  ini,  maka  yang  timbul  bukan  partisipasi masyarakat  tetapi  antipati  dan  ketidaksukaan  dalam  diri  masyarakat  terhadap  perilaku  dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan  atau  perasaan  paling  tahu,  paling  bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) “Membangun  Pondasi  Good  Governance  di masa Transisi”, MTI, Jakarta, Mei 2000. Dalam perspektif MTI, good governance mensyaratkan empat azas, yaitu:  transparansi  ( transparency ),  pertanggungjawaban  ( accountability ),  kewajaran  atau  kesetaraan ( fairness ),  dan  kesinambungan  ( sustainability ),  dengan  pengertian  sebagai  berikut:  1)  Transparansi, bermakna  tersedianya  informasi  yang  cukup,  akurat  dan  tepat  waktu  tentang kebijakan  publik,  dan proses pembentukkannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta  mencegah  terjadinya  kecurangan  dan  manipulasi  yang  hanya  akan  menguntungkan  salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. 2) Akuntabilitas, bermakna pertanggung jawaban dengan  menciptakan  pengawasan  melalui distribusi  kekuasaan  pada  berbagai  lembaga  pemerintah, sehingga  mengurangi  penumpukkan  kekuasaan  sekaligus  menciptakan  kondisi  saling  mengawasi (checks and balances  system). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.  Kewajaran  atau  kesetaraan,  bermakna  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan pengambilan keputusan publik.
Menurut Efendy dalam (Sony 2004:41) yaitu merupakan suatu konsep yang mempunyai fariasi Nilai-nilai.Variabel  adalah  konsep  yang  mempunyai  variabilitas.  Konsep  adalah  abstraksi  atau penggambaran  dari  fenomena  tertentu.  Variabel  sering  disebut  juga  sebagai  objek  atau  masalah penelitian. Indikator adalah variabel yang mengindikasi atau memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu  keadaan  tertentu  sehingga  dapat  digunakan  untuk  mengukur  perubahan.  Berkaitan  dengan masalah yang diteliti maka penulis perluh menetapkan variabel secara jelas dan tepat, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat pertanggung jawabkan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Oleh  karena itu,  apa  bilah  di  lihat  dari  masalah tersebut  maka  yang  menjadi  variabel  adalah variabel  tunggal  yaitu  “Peran Kebijakan Publik Menata Tata  Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”. Dengan indikator sebagai berikut: 1) Transparansi ( Transparency ), Transparansi adalah keterbukaan atas semua  tindakan  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah. Prinsip  transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.Tranparansi dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas. Seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai  agar  dapat  dimengerti  dan dipantau.  Sehingga  bertambahnya  wawasan  dan  pengetahuan masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan.  Meningkatnya kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan,  meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan berkurangnya  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  2)  Penegakan  Hukum  ( Rule  of Law ),  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  perumusan-perumusan  kebijakan  publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu,  dalam  proses mewujudkan cita good governance , harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter- karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum ( the supremacy of law ), Kepastian hukum  ( legal certainty ),  Hukum  yang  responsip,  Penegakkan  hukum  yang  konsisten  dan  non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di  dalamnya  hukum-hukum  yang  menyangkut  hak  asasi  manusia.  3)  Akuntabilitas  (accountability). Akuntabilitas  adalah  pertangungjawaban  pejabat  publik  terhadap  masyarakat  yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-  lembaga  yang  berkepentingan.  Bentuk pertanggung  jawaban  tersebut  berbeda  satu  dengan lainnya  tergantung  dari  jenis  organisasi  yang bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan  akuntabilitas  maupun mekanisme  pertanggung  jawaban,  sedangkan instrumen-instrumen  pendukungnya  adalah pedoman tingkah  laku  dan  sistem  pemantauan  kinerja  penyelenggara  pemerintahan  dan  sistem  pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

## RESEARCH METHODS
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Evaluatif yaitu maksud dari penulis akan melakukan penelitian peran  kebijakan publik menata tata kelola pemerintahan yang baik  ( Good  Governance )  di  Kantor  Distrik  Mamberamo  Tengah  Kabupaten  Mamberamo  Raya. Sedangkan sifat penelitian adalah Deskritif adalah penelitian yang di lakukan dengan variabel mandiri yaitu  tanpa membuat  perbandingan  dengan  variabel  lain.  Sebagai  dasar  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  pokok  (Singarimbun  Dan Effendi,1995.3).
Sedangkan ciri-ciri dari penelitian ini adalah pengumpulan  data  dari  responden  yang  banyak jumlah  dengan  menggunakan  kuesioner.  Sedangkan  peneliti  akan  menggunakan  tipe penelitian deskritif merupakan penelitian untuk mengetahui variabel-variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  variabel  satu  dengan  variabel  yang  lain.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
(Sugioyono,2005.11).
Unit analisa data yang diambil oleh peneliti menggunakan teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian diskriptif yaitu suatu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran tanpa membuat  kesimpulan-kesimpulan  berarti  terhadap  data  yang  diperoleh.  Unit  analisis  di  lakukan didalam  pelaksanaan  Peran  Kebijakan  Publik  Menata  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance) Pada Kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.
Informan  adalah  orang-orang  yang  mengetahui  dengan  jelas  kondisi  daerah  penelitian  dan mampu  memberikan  informasi  mengenai  masalah  yang  akan  diteliti.  Maka  yang  menjadi informan dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 orang informan yaitu: Kepala Distrik Mamberamo Tengah, Sekretaris Distrik Mamberamo Tengah, Kasubag Umum Distrik Mamberamo Tengah

## DISCUSSION

## Transparansi
Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Transparansi  akan  menciptaka  horizontal  accountability  antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakat  sehingga  tercipta  pemerintahan  yang bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel  dan  responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  interpretasi  data penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat dipaparkan  berkaitan  capaian  tingkat  transparansi  pada  indicator  tersebut,  dimana  sejauh  ini capaiannya  relative  baik  namun  belum  maksimal,  hal  tersebut  dapat  dilihat  karena  masih  ada kecenderungan dalam laporan-laporan pelaksanaan program tertentu, belum dijelaskan capaian hasil dari program tersebut salah satu contohnya dari hal outcome yang dihasilkannya.

## Penegakan hukum
Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.  Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan good governance . Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh  besar  terhadap  kinerja  pemerintahan  secara  keseluruhan.  Dapat  dipastikan, good governanance tidak  akan  berjalan  dengan  lancar  di  atas  sistim  hukum  yang  lemah.  Oleh  karena  itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance .
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  interpretasi  data penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat dipaparkan  berkaitan  dengan  penegakan  hukum,  dimana  sejauh  ini  mekanisme  kerja  pada  distrik Mamberamo Tengah semuanya telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan hal tersebut merupakan komitmen dari pihak pimpinan agar senantiasa dapat dipertahankan dalam pengelolaan kinerja instansi.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232

## Akuntabilitas
Bentuk  pertanggung  jawaban  tersebut  berbeda satubdengan  lainnya  tergantung  dari  jenis organisasi  yang  bersangkutan.  Akutabilitas  yakni  suatu  perwujudan  kewajiban  dari  suatu  instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya, implimentasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan–perubahan  cepat  yang  terjadi  pada  organisasi  dan  secepatnya menyesuaikan  diri  dengan perubahan yang terjadi, sebagi antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak– pihak yang berkepntingan di dalamnya.
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  interpretasi  data  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat dipaparkan berkaitan capaian tingkat akuntabilitas sejauh ini berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa  sebagian  besar  dari  pegawai  selalu memberikan  laporan  tertulis  berkaitan  dengan capaian kinerjanya, walaupun masih ada beberapa pegawai yang terkadang terlambat memberikan laporannya.

## CONCLUSION
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Peran  Kebijakan  Publik menata Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dalam  hal  Transparansi pemerintah Distrik  Mamberamo  Tengah  telah  melaksanakan dengan  baik.  Segi  keterbukaan  pemerintah distrik Mamberamo  Tengah  kepada  masyarakat  dan  juga  kepada  sesama  pegawai  pada  kantor  Distrik Mamberamo Tengah serta dalam memberikan  motivasi, yang kenyataanya dapat dilihat dari besarnya presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah dianggap  sudah  mampu  menjalankan  peranya  sebagai  Pelayan  Publik  dalam  hal  transparasi  kepada masyarakat  Distrik  Mamberamo  Tengah  dalam  menjalankan  tugasnya.  2)  Tata  kelola  pemerintahan yang  baik  Good  Governance  pada  kantor  Distrik  Mamberamo  Tengah,  dalam  mewujudkan good governance yaitu  Penegagan  Hukum.  Berdasarkan  penelitian  ini menunjukan  bahwa  baik  dalam Penegagan  Hukum  pemerintah  Distrik  Mamberamo  Tengah  selalu  taat pada  aturan  Hukum  yang berlaku, kepala Distrik Mamberamo Tengah dan seluruh staf Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah telah mampu mewujudkan prinsip Good Governance meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil.  Sumber  daya  manusia  dalam  organisasi  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  untuk mewujudkan Good  Governance yang  lebih  baik lagi khusunya di kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. 3) Tata kelola pemerintahan yang baik good governance pada kantor Distrik  Mamberamo  Tengah  Kabupaten  Mamberamo  Raya.  Dalam  hal  mewujudkan  prinsip  good governace tentang Akuntabilitas atau Pertanggung  jawaban sangat baik dan selalu bertanggung jawab dari Pemerintah Distrik Mamberamo Tengah kepada masyarakta sangat baik.

## REFERENCE
Agus Dwiyanto.  2005 Kualitas Pelayanan Publik. Rineka Cipta. Jakarta.
Arthur, 2004, Memangkas Birokrasi:  Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha , terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM
Cahyono, Agung, 2005, Mengembangkan Kreativitas Dalam Organisasi , Ed 1, Yogjakarta

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Dharma, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru  City,  Indonesia:  a  study  of  public  service  mall. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 13 (2), 302-314.
Handoko, 2004, Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar , RajaGrafindo Persada, Jakarta Hasibuan, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia ., : Graha Ilmu Yogyakarta
Husselid dan Day 1991:387 dalam  Agustina, 2007,, Manajemen Sumber Daya Manusia , Ed Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Inu  Kencana  Safei.  2007.  Good  Government. Rineka Cipta. Jakarta.
Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Analysis  of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. In The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political Issue and Economic Development (VCOSPILED) (p. 164).
Moenir 2002, Prinsip Kepemimpinan dalam Organisasi, Ed.II, Rineka Tcipta, Jakarta.
Ndraha,   2004, Kebijakan    Kinerja    Pegawai . Yogyakarta : BPFE, Jogyakarta
Sedarmayanti. 2012. Good Governane dan Good Coorporate. PT. Bumi aksara. Jakarta Siagian,2001, Sikap  Manusia  :  Perubahan  Serta Pengukurannya . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Syaddam Syamsuddin, 2000, Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, Aplikasi . Ed Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo
Simamora, 2000, Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Pembangunan , Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sugiyono, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik ,  Rineka  Cipta,  Jakarta
Yuza,  A.  F.,  Manaf,  H.  A.,  &  Zainal,  Z.  (2023).  Deforestation  Policy  Governance  In Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (1).
Zainal, Z., Riauan, M. A. I., & Welasari, W. (2023). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam  Peningkatan  PAD  Kepenghuluan  Darussalam  Kabupaten  Rokan  Hilir. ARSY:  Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat , 3 (2), 159-168.