Maryuni,  hal 118-131
Implementasi Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas di Kantor Unit Pengembangan Produktivitas Daerah (UP2D)
Provinsi Kalimantan Barat
Sri Maryuni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
surel: sri.maryuni@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Program  pelatihan  peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  adalah  kegiatan  yang  dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan, pelatihan  dan  bimbingan  di  bidang  produktivitas.  Proses  implementasi  program  pelatihan peningkatan  prodktivitas  tenaga  kerja    melalui  tiga  aktivitas  sebagai  pilarnya,  yaitu pengorganisasian,  interpretasi  dan  aplikasi  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  menilai efektifitas  dan  efisiensi  program.  Pengorganisasian  dalam  penyelenggaraan  program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari: Pembina, Koordinator lapangan, Tim secretariat, Pengajar yang semuanya berasal dari Unit pelaksana teknis di tingkat daerah provinsi yaitu Unit Pengembangan Produktivitas Daerah (UP2D) Provinsi Kalimantan Barat. Interpretasi  program  pelatihan  peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  tediri  dari  beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan pelatihan (pembentukan panitia, rekrutmen peserta pelatihan, pemanggilan  peserta  pelatihan,  pengajar  dan  narasumber,  materi  pelatihan  dan  jadwal penyelenggaraan), tahap pelaksanaan pelatihan (meliputi proses belajar mengajar dan praktek kerja lapangan) dan tahap evaluasi pelatihan , tahap pemberian sertifikat pelatihan dan tahap pelaporan  pelaksanaan  pelatihan.  Aplikasi  (penerapan)  program  pelatihan  peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  terdiri  dari  kegiatan  pelatihan  motivasi  berprestasi,  pelatihan  5-S dan pelatihan manajemen mutu terpadu  yang diikuti oleh 20 peserta setiap paket kegiatannya dengan metode ceramah dan praktek kerja lapangan.

## Kata kunci :
Program; Implementasi; Pengorganisasian; Interpretasi; Aplikasi
Maryuni,  hal 118-131

## Abstract
Training programs for improving labor productivity are activities carried out in an effort to improve  the  quality  of  labor  in  all  sectors  through  education,  training  and  guidance  in  the field  of  productivity.  The  process  of  implementing  a  training  program  to  increase  labor productivity through three pillar activities, namely organizing, interpreting and applying the ultimate  goal  is  to  assess  the  effectiveness  and  efficiency  of  the  program.  Organizing  in organizing  training  programs  to  improve  labor  productivity  consists  of:  Guides,  Field Coordinators,  Secretariat  Teams,  Instructors  who  all  come  from  technical  implementation units at the provincial level, namely the Regional Productivity Development Unit (UP2D) of West  Kalimantan  Province.  Interpretation  of  training  programs  to  improve  workforce productivity consists  of several  stages, namely the preparation  phase of training (formation of  the  committee,  recruitment  of  trainees,  summons  of  trainees,  instructors  and  resource persons,  training  materials  and  organizing  schedules),  stages  of  training  implementation (including  teaching  and  learning  processes  and  work  practices  field)  and  the  training evaluation  stage,  the  stage  of  providing  training  certificates  and  the  reporting  phase  of training  implementation.  The  application  (application)  of  the  workforce  improvement training  program  consists  of  achievement  motivation  training  activities,  5-S  training  and integrated  quality  management  training  which  is  participated  by  20  participants  in  each package of activities with lecture methods and field work practices
Keywords:
Programme; Implementation; Organozation; Imterpretation; Aplication

## PENDAHULUAN
Dalam  menghadapi  globalisasi  dan persaingan  yang  semakin  ketat,  telah membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai pola hidup  dan sikap kerja sehari- hari.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktivitas serta daya saing secara berkesinambungan.
Berkembangnya minat untuk menjadikan  produktivitas  sebagai  salah satu  pilar  perbaikan  dan  daya  saing menjadi  tantangan  tersendiri,  sehingga harus  dilakukan  langkah-langkah  untuk mendukung  dalam  memberikan  suasana yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Diperlukan program tertentu yang  dapat  mendukung,  dengan  tujuan mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka itu semua,
Kementrian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi  menggelontorkan  program
Pelatihan Peningkatan Produktivitas berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas  Kementrian  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi No: KEP.213/LATTAS/XII/2012  TENTANG Pedoman Pelatihan Peningkatan Produktivitas  Tenaga  Kerja.  Pedoman  ini merupakan  turunan  dari  Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengimplementasikan amanat daru Undang Undang No 13 Tahun 2003 tersebut, maka Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan mempunyai program pelatihan peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja yang diselenggarakan oleh Unit  Pelaksana Teknis Pusatbidang Produktivitas. Sedangkan  pada  pemerintah  Provinsi Daerah Kalimantan Barat, implementornya adalah  Unit  Pengembangan  Produktivitas Daerah  (UP2D)  Provinsi  Kalimantan
Maryuni,  hal 118-131
barat.  Program  Pelatihan  Peningkatan Produktivitas  merupakan  suatu  kegiatan pengembangan  sumber  daya  manusia dalam  menyediakan  tenaga  kerja  yang trampil,  disiplin  dan  produktif  yang mengacu pada prinsip`prinsip produktivitas  dalam  upaya  peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Selama  ini  pelaksanaan  program pelatihan  peningkatan  produktivitas  di Provinsi Kalimantan barat menjadi wewenang  UP2D  Provinsi  Kalimantan Barat  dengan  merekrut  para  tenaga  kerja produktif  yang  berdomisili  di  wilayah Kalimantan  Barat.  Ada  dua  Pemerintah Kota  dan  10  Kabupaten  yang  menjadi sasaran  program  ini.  Penelitian  ini difokuskan pada
Kantor Unit Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagai penanggung`jawab  program  ini.  Untuk  itu rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:  “Bagaimana  Proses  Implementasi Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas Di Kantor Unit Pengembangan Produktivitas Daerah
(UP2D) Provinsi Kalimantan barat?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena tentang  Implementasi  Program  Pelatihan Peningkatan  Prodktivitas  di  Kantor  UP2D Provinsi  Kalimantan  Barat.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pegawai  yang  ada  di  Kantor  UP2D  yang berjumlah  21  orang  selaku  implementor program  ini  ditambah  beberapa  tenaga kerja produktif yang ikut dalam pelaksanaan program ini.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Dengan  ketiga  teknik  tersebut  dapat diperoleh data tentang Implementasi
Program
Pelatihan
Peningkatan
Produktivitas  di  Kantor  UP2D  Provinsi Kalimantan  Barat  yang  dilaksanakan  di Kota  Pontianak.  Data  yang  dikumpulkan adalah tentang bagaimana proses implementasi Program Pelatihan Peningkatan  Produktivitas di Kantor
UP2D  Provinsi  Kalimantan  Barat  dari aspek  Pengorganisasian,  Interpretasi  dan Aplikasi.
Lokasi  penelitiannya  di  Kantor UP2D  Provinsi  Kalimantan  Barat  di  Kota Pontianak.  Penelitian ini lebih difokuskan pada  implementasi  tahun  anggaran  2015. Penelitian  ini  rencananya  dilaksanakan dalam  kurun  waktu  6  bulan,  terhitung mulai  dari  persiapan  sampai  dengan pengiriman laporan akhir penelitian. Teknik  analisa  datanya  menggunakan analisa  data  kualitatif,  yaitu  dengan mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses implementasi
program Pelatihan
Peningkatan  Produktivitas di Kantor UP2D  Provinsi  Kalimantan  Barat  di  Kota Pontianak. Untuk itu ada teknik triangulasi sumber  dalam  penganalisaan  data,  yaitu antara implementor dan sasaran program.

## PEMBAHASAN
Dalam rangka peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  di  Kalimantan Barat,  Unit  Pengembangan  Produktivitas Daerah (UP2D) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan  berbagai  program  yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kalimantan Barat. Salah  satu  programnya  adalah  Program Pelatihan Peningkatan
Produktifitas Tenaga Kerja. Program  ini  dilaksanakan  atas dasar Undang Undang tentang Ketenagakerjaan,  bahwa  yang  dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan  untuk  member,  memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi  kerja  ,  produktivitas,  disiplin, sikap  dan  etos  kerja  pada  tingkat ketrampilan  dan  keahlian  tertentu  sesuai
Maryuni,  hal 118-131
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.  Untuk  mengimplementasikan amanat tersebut, maka Direktorat
Produktivitas dan
Kewirausahaan mempunyai
program pelatihan produktivitas tenaga kerja yang diselenggarakan  oleh  Unit  Pelaksana Tehnis di pusat dan daerah.
Untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian
ini menggunakan  teori  Charles  O.  Jones (1984: 166)
Ada  tiga  aktivitas  dalam  proses implementasi  kebijakan  publik  agar  lebih operasional, yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.
1) Pengorganisasian
Pengorganisasian lebih mengarah
pada  proses  kegiatan  pengaturan  dan penerapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan
lembaga  organisasi)  mana  yang  akan melaksanakan  dan  siapa  pelakunya; penetapan  anggaran  (berapa  besarnya anggaran  yang  diperlukan,  dari  mana sumbernya,  bagaimana  menggunakan dan mempertanggung-jawabkan); penetapan  prasarana  dan  sarana  apa yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan; penetapan tata kerja (juklak dan Juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan  pola  kepemimpinan  dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
2) Interpretasi Interpretasi merupakan kegiatan penjabaran  sebuah  kebijakan  yang masih  bersifat  abstrak  ke  dalam kebijakan  yang  lebih  bersifat  teknis operasional.  Kebijakan  umum  atau kebijakan  strategis  ( strategic  policy ) akan  dijabarkan  ke  dalam  kebijakan manajerial  ( managerial  policy )  dan kebijakan  manajerial  akan  dijabarkan dalam  kebijakan  teknis  operasional ( operational policy ). Kebijakan umum atau  kebijakan  strategik  diwujudkan dalam  bentuk  peraturan  daerah  yang
dibuat  bersama-sama  antara  lembaga legislatif  dan  lembaga  eksekutif. Kebijakan manajerial diwujudkan dalam  bentuk  keputusan-keputusan kepala  daerah  dan  kebijakan  teknis operasional diwujudkan  dalam  bentuk kebijakan  kepala  dinas,  kepala  badan atau  kepala  kantor  sebagai  unsur pelaksana  teknis  pemerintah  daerah. Dalam interpretasi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan  (sosialisasi)  agar  seluruh masyarakat ( stakeholders ) dapat mengetahui  dan  memahami  apa  yang menjadi  arah,  tujuan  dan  sasaran (kelompok sasaran) kebijakan. Tujuannya adalah mereka dapat menerima,
mendukung dan mengamankan  pelaksanaan  kebijakan tersebut.
3) Aplikasi Aplikasi merupakan kegiatan penerapan rencana proses implementasi  kebijakan  ke  dalam realitas nyata. Kegiatan aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan  masing-masing  kegiatan dalam  tahapan  yang  telah  disebutkan sebelumnya. Aplikasi merupakan aktivitas  penyediaan pelayanan secara rutin,  pembayaran  atau  lainnya  sesuai dengan  tujuan  dan  sarana  kebijakan yang  ada.  Aplikasi  sangat  erat kaitannya  dengan  kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan  kegiatan  atau  kebijakan publik.
Implementasi kebijakan publik berkaitan
dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi. Sehingga dalam  proses  implementasi  setidak- tidaknya  mempunyai  elemen-elemen sebagai berikut :
1) Pembentukan  unit  organisasi  dan staf pelaksana. Pelaksana kebijakan ( policy implementers )  sangat  tergantung
Maryuni,  hal 118-131
kepada  jenis  kebijakan  apa  yang akan dilaksanakan. Penetapan pelaku  kebijakan  bukan  sekedar menetapkan  lembaga  mana  yang melaksanakan  dan  siapa  saja  yang melaksanakan tetapi juga menetapkan  tugas  pokok,  fungsi, kewenangan  dan  tanggung  jawab dari masing-masing
pelaku kebijakan tersebut.
2) Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana ( standard operating procedures/SOP )
Setiap  melaksanakan  kebijakan diperlukan  SOP  sebagai  pedoman, petunjuk  dan  referansi  bagi  para pelaku untuk  mengetahui  apa yang harus  disiapkan  dan  dilakukan, siapa  sasarannya  dan  hasil  apa yang akan dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. SOP juga dapat digunakan untuk mencegah
timbulnya perbedaan dalam bersikap  dan  bertindak  ketika dihadapkan  pada  permasalahan pada saat pelaksanaan kebijakan.
3) Koordinasi  berbagai  sumber  dan pengeluaran kepada kelompok sasaran,  pembagian  tugas  di  dalam dan  diantara  dinas-dinas  /badan pelaksana.
Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku  kebijakan)  maka  harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang
digunakan, apakah menggunakan  pola  kolegial  atau ada  salah  satu  lembaga  yang ditunjuk  sebagai  koordinator.  Bila ditunjuk  salah  satu  diantara  pelaku kebijakan
untuk menjadi koordinator  maka  lembaga  yang terkait  erat  dengan  pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading  sector dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut.
4) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan Besarnya  anggaran  dan  sumber anggaran  serta  peralatan  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Sumber anggarannya dapat berasal dari pemerintah pusat (APBN),  APBD,  sektor  swasta, swadaya  masyarakat  dan  lain-lain. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan sangat bervariasi,
tergantung  pada  macam  dan  jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.

## Pengorganisasian
Penyelenggaraan
pelatihan peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  , sebagai pelaksana adalah adalah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat bidang produktivitas  di  lingkungan  Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah bidang Produktivitas/Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi,  serta  bidang  Pelatihan  dan Produktivitas bagi Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak mempiliki Unit Pelaksanan Teknis Daerah bidang  Produktivitas/Balai  Pengembangan Produktivitas  Daerah.  Sehingga  untuk terlasananya  kegiatan  dimaksud  perlu dikoordinasikan  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya masing-masing.
Di  Provinsi  Kalimantan  Barat, sebagai  penanggung  jawab  implementasi program pelatihan peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  adalah  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Unit  Peningkatan  Produktivitas  Daerah (UP2D)  Kalimnatan  Barat  yang  beralamat di jalan Ahmad Yani Pontianak.   Susunan organisasinya terdiri dari:
1. Kepala Unit
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuran Produktivitas
Maryuni,  hal 118-131
4. Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Tim  pelaksana  penyelenggaraan
pelatihan peningkatan peroduktivitas tenaga  kerja  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya terdiri dari : 1. Pembina ,  yang  mempunyai  tugas  dan tanggung jawab untuk:
a. Memberikan  arahan  kepada  Tim Pelaksana  (koordinator  lapangan, secretariat  dan  pengajar  bidang pelatihan  dan  produktivitas)  agar dalam pelaksanaan pelatihan
peningkatan  produktivitas  tenaga kerja  dapat  berjalan  sesuai  dengan rencana  dan  sasaran  yang  telah ditargetkan.
b. Memimpin  rapat  yang  berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan.
c. Memberikan masukan dan pemikiran teknis  dalam  rangka  penyusunan materi  yang  akan  disampaikan  pada pelatihan  peningkatan  produktivitas tenaga kerja.
d. Melakukan  pembinaan  pelaksanaan pelatihan
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi mulai  dari  persiapan  sampai  dengan pelaksanaan  pelatihan  peningkatan produktivitas tenaga kerja
f. Menyampaiakan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan  produktivitas  tenaga kerja.
2. Koordinator
Lapangan, adalah Kepala Unit Pengembangan Probuktivitas Daerah Provinsi Kalimantan  Barat  yang  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi internal dengan  unit  kerja  terkait  di  bidang pelatihan  dan  produktivitas  dalam hal  penentuan  tempat/lokasi,  puntuk kelancaran  elaksanaan  pelatihan, rekruitmen  dan  seleksi  peserta, perngajar, materi, jadwal dan jumlah
jam  pelajaran  serta  perlengkapan peserta.
b. Melakukan koordinasi eksternal dengan  instansi  terkait  bila  pengajar dibutuhkan  dari  luar  sesuai  dengan substansi materi
c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan tim  sekretariat  untuk  kelancaran pelaksanaan  pelatihan  peningkatan baik secara teknis maupun administrasi
d. Bertanggungjawab  dan  melakukan pemantauan serta evaluasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan  pelatihan  peningkatan produktivitas tenaga kerja
e. Melaporkan  pelaksanaan  pelatihan peningkatan  tenaga  kerja  di  UP2D kepada  kepala  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Barat
3. Tim  Sekretariat,  mempunyai  tugas dan  tanggung  jawab  sebagai  berikut :
a. Berkoordinasi  dengan  sesama  tim pelaksana agar penyelenggaraan
pelatihan  dapat  terlaksana  sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
b. Mempersiapkan dan mengatur administrasi pelatihan dan keuangan
c. Mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan  dalam  penyelenggaraan pelatihan peningkatan produktivitas
d. Mengkonfirmasikan
kepastian
pelaksanaan pelatihan kepada
peserta, pengajar/instruktur dan tempat penyelenggaraan pelatihan
e. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada peserta,
pengajar/instruktur selama pelatihan
f. Mempersiapkan  bahan  evaluasi  bagi pengajar,  peserta  dan  penyelenggara pelatihan
g. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan  dengan  pelatihan  atas perintah penanggungjawab kegiatan.
4. Pengajar, adalah  pejabat  fungsional instruktur yang mempunyai
Maryuni,  hal 118-131
kemampuan  atau  pejabat  struktural/non strukturalsesuai dengan kompetensi yang  dimiliki.  Pengajar  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai berikut:
a. Mempersiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan pada pelatihan
b. Menyampaikan  materi  yang  telah disusun  kepada  penyelenggara  untuk digandakan
c. Menyajikan materi pelatihan
peningkatan produktivitas tenaga kerja kepada peserta sesuai dengan substansinya
d. Melakukan  interaksi  dengan  peserta dengan berdiskusi baik secara individu maupun kelompok
e. Memberikan tugas-tugas kepada peserta sesuai dengan substansi materi secara individu maupun kelompok dan dipresentasikan
f. Memberikan  evaluasi  sesuai  materi yang diberikan kepada peserta pelatihan
g. Melaporkan  hasil  evaluasi  pelatihan kepada  panitian  penyelenggara  sesuai wilayah pelaksanaan masing – masing.

## Interpretasi
Untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan  yang  diinginkan  dalam  rangka meningkatkan, menggerakkan, memberdayakan, menguatkan semua sector terkait dengan sektor pemerintahan, dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk berpartisipasi  aktif  melakukan  gerakan peningkatan produktivitas secara terintegrasi.  Penyelenggaraan  pelatihan peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja dilakukan  pada  unit  pelaksana  teknis  di bidang produktivitas.
Di Provinsi Kalimantan Barat, unit yang
bertanggungjawab pada program pelatihan peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja
adal  Unit  Pengembangan  Produktivitas (UP2D).
Mekanisme penyelenggaraan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai berikut:
1. Membentuk panitia/tim penyelenggara pelatihan  yang  ditetapkan  dengan surat keputusan (SK) yang ditandatanganioleh  kepala  unit  kerja setempat
2. Menentukan jenis pelatihan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan masing-masing  daerah  yang  terdapat pada  program  pelatihan  peningkatan produktivitas
3. Melakukan koordinasi untuk
menentukan  tempat  penyelenggaraan pelatihan  di  daerah  berkoordinasi dengan  UPTD  bidang  produktivitas serta bidang pelatihan dan produktivitas bagi dinas provinsi/kabupaten/kota
4. Menentukan  target  peserta  pelatihan sesuai  jenis  pelatihan  yang  akan diselenggarakan
5. Menentukan tempat pelaksanaan
sesuai hasil kesepakatan rapat tim 6. Melakukan  rekruitmen  dan  seleksi peserta pelatihan peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  sesuai persyaratan yang telah ditentukan
7. Melakukan pemanggilan kepada peserta  pelatihan  yang  dinyatakan lulus
8. Melaksanakan  pelatihan  peningkatan produktivitas tenaga kerja
9. Melakukan  evaluasi  pengajar,  peserta dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja 10. Memberikan  sertifikat  kepada  peserta diakhir  pelaksanaan  pelatihan  sebagai bukti  bahwa  peserta  dimaksud  telah mengikuti  pelatihan  dari  awal  sampai nakhir pelatihan
11. Melaksanakan penilaian hasil penerapan pelatihan peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  di  tempat kerja tim penyelenggara
Maryuni,  hal 118-131
menyampaikan  dua  macam  kuesioner kepad,  dengan  ca  atasan,  rekan  kerja atau  perwakilan  perusahaan  yang berwenang  untuk  mengamati  dan menilai peserta pelatihan.
12. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian sikap  dan  perilaku  serta  peningkatan produktivitas di tempat kerja
13. Membuat  laporan  hasil  pelaksanaan pelatihan  peningkatan  produktivitas tenaga kerja
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan  pelatihan  peningkatan produktivitas tenaga kerja.

## Aplikasi
Aplikasi merupakan penerapan kebijakan  atau  program  yang  terdiri  dar beberapa  tahap  atau  urutan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Merancang bangun (mendesain)program beserta perincian tugas  dan  perumusan  tujuan  yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, beaya dan waktu
2. Melaksanakan (mengaplikasikan) program  dengan  mendayagunakan struktur-struktur  dan  personalia,  dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur- prosedur  dan  metode-metode  yang tepat
3. Membangun system penjadwalan, monitoring dan saran-sarana pengawasan  yang  tepat  guna  serta evaluasi (hasil) pelaksanaan
kebijakan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka  untuk  mengukur  kualitas  program dapat  dilakukan  dari    struktur  dan  aspek isinya.  Struktur  program  menggambarkan struktur permasalahan yang akan dipecahkan, sedangkan isi program menggambarkan  volume  pekerjaan  dan sumber dayanya.
Dibawah ini akan diuraikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam aplikasi program pelatihan
peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  di UP2D Provinsi Kalimantan Barat.
a) Persiapan Pelatihan Persiapan  merupakan  langkah  awal dalam  mengaplikasikan  program  ini, untuk  itu  ada  beberapa  kegiatan,  yaitu sebagai berikut :
1. Pembentukan panitia Kepanitian dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan peningkatan prodoktivitas tenaga kerja. Panitianya terdiri dari: Pembina, koordinator lapangan dan tim secretariat  yang  disesuaikan  dengan alokasi anggaran. Panitian pelaksanaan keputusan tersebut dibentuk berdasarkan keputusan kepala  unit  pelaksana  teknis,  kepala dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai tempat penyelenggaraan pelatihan.
2. Rekrutmen peserta pelatihan Rekrutmen  dan  seleksi  calon  peserta pelaihan  mengacu  pada  petunjuk pelaksanaan  rekrutmen  dan  seleksi calon  peserta  pelatihan  peningkatan produktivitas tenaga kerja
3. Pemanggilan peserta pelatihan Pemenggilan  peserta  pelatihan  yang dinyatakan  lulus  seleksi  pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja disampaikan  secara  tertulis  kepada pimpinan perusahaan
4. Pengajar dan narasumber
Pengajar adalah instruktur yang ada di UP2D  atau  tenaga  pengajar  yang dianggap mampu dibidangnya.
Narasumber  adalah  seseorang  yang mempiliki  pengetahuan  dan  keahlian dibidangnya.
5. Materi pelatihan Materi  yang  akan  diajarkan  adalah sesuai  dengan  jenis  pelatihan  dan substansi pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
6. Bahan dan sarana pelatihan
Maryuni,  hal 118-131
Bahan dan sarana pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri dari :
(a) Buku  panduan  pelatihan,  yang memuat  informasi  tentang  nama pelatihan,  maksud  dan  tujuan pelatihan,  sasaran  pelatihan,  waktu dan  tempat  pelaksanaan,  fasilitas yang  diterima  peserta  ,  jadwal peserta dll
(b) Perlengkapan  peserta,  buku  tulis, tas, pulpen dll
(c) Bahan pelatihan antara lain:  modul atau materi, hand-out dll
(d) Peralatan  dan  alat  bantu  pelatihan, seperti peralatan audio-video, OHP, infocus dll.
(e) Dokumentasi  selama  pelaksanaan pelatihan
(f) Akomodasi  dan  konsumsi  sesuai dengan anggaran yang tersedia.
7. Jadwal penyelenggaraan pelatihan
8. Pelatihan  yang  akan  diselenggarakan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah dengan
anggaran yang tersedia.
9. Tempat penyelenggaraan
10. Tempat  atau  lokasi  penyelenggaraan pelatihan ditentukan oleh tim penyelenggara  yang  melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan
produktivitas tenaga kerja di daerah
11. Pembiayaan
12. Pembiayaan kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja bersumber  dari  dana  dekonsentrasi,
APBD,  APBN  atau  dana  lain  yang tidak mengikat
13. Tata tertib
14. Seluruh peserta pelatihan wajib mentaati  dan  mengikuti  semua  tata tertib  yang  telah  ditetapkan  oleh panitia penyelenggara.
b) Pelaksanaan Pelatihan Program  pelatihan  peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  dilaksanakan melalui  proses  belajar  mengajar  dan
praktek  kerja  lapangan.  Uraian  tentang pelaksanaan  pelatihan  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Proses belajar mengajar
Proses  belajar  mengajar  dilakukan  di dalam  kelas  dimana  peserta  pelatihan diharapkan secara aktif dan partisipatif  dapat  mengikuti  dengan baik semua materi yang diberikan oleh pengajar  melalui  ceramah,  tamya jawab,  diskusi  kelompok,  sharing pengalaman  dan  membuat  rencana aksi  yang  dapat  ditindaklanjuti  di tempat kerja setelah peserta mengikuti pelatihan.
2. Praktek kerja lapangan Praktek kerja lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi perusahaan  yang  terkait  dengan  materi pelatihan  sebagai  model  bagi  perusahaan lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjadikan masukan  bagi  para  peserta  pelatihan  agar dapat  mengimplementasikan  di  tempat kerja  sesuai  dengan  kondisi  masing- masing  perusahaan  dengan  melakukan prinsip kerja yang produktif.
Program  pelatihan  peningkatan produktitivitas  tenaga  kerja  merupakan suatu  pendekatan  untuk  selalu  melakukan perbaikan  secara  terus  menerus  dalam upaya  peningkatan  kinerja.  Sesuai  dengan filosofi  dari  produktivitas  sebagai  sikap mental  untuk  selalu  menjadikan  hari  ini lebih baik dari  hari  kemarin dan hari  esok lebih baik dari hari ini. Untuk itu program pelatihan  peningkatan  produktivitas  terus meneru  digalakkan  agar  produktivitas menjadi  sikap  dan  perilaku  hidup  sehari hari dalam masyarakat.
Ada  tiga  jenis  pelatihan  yang dilaksanakan  dalam  program  pelatihan peningkatan  produktivitas  di  Kalimantan Barat, yaitu:
1. Pelatihan motivasi berprestasi Pelatihan  ini  bertujuan  untuk merubah  dan  mengembangkan  sika, mental,  pola  pikir  dan  perilaku peserta dalam menjalankan tugas dan
Maryuni,  hal 118-131
fungsinya kearah yang lebih
produktif dan lebih berprestasi.
Melalui  pelatihan  ini  peserta  mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme  diri  pribadi  maupun organisasi/instansi/perusahaan  yang ditunjukkan dengan :
a. Memiliki  motivasi  dan  tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas b. Memahami  budaya  kerja  dan mampu bekerja secara professional c. Mampu  menyelaraskan  tujuan pribadi dengan tujuan organisasi/instansi/perusahaan
d. Mampu  berinteraksi,  melayani dan  bekerja  sama  secara  positif dan simpatik dengan mitra kerja
e. Mampu  mengembangkan  minat untuk meningkatkan prestasi sehingga  menjadi  sumber  daya manusia yang bersprestasi,
professional  dan  berdaya  saing tinggi.
Pelatihan  ini  dapat  diikuti  oleh semua  orang  yang  menginginkan perubahan  pola  pikir  dan  peningkatan kualitas diri, dengan memenuhi persrayaran pelatihan sebagai berikut:
a. Pendidikan minimal tamat SLTA
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Pria/wanita berusia 19 – 45 tahun
d. Pengikuti  pelatihan  secara  penuh dan tidak terputus
e. Jumlah peserta 20 orang perpaket.
2. Pelatihan 5 – S Pelatihan  5-S  dalam  program peeningkatan  produktivitas  tenaga kerja ini bertujuan untuk :
a. Melaksanakan perbaikan di tempat kerja secara berkesinambungan
b. Membangun  kerja  sama  yang baik  melalui  partisipasi  aktif karyawan
c. Meningkatkan  kemampuan  para manajer  dan  supervisor  untuk
melaksanakan kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan d. Perbaikan infrastrukturuntuk mengenal kemajuan rekayasa teknologi
e. Mengeliminir  pemborosan  dalam upaya mengoptimalkan produk Berdasarkan  tujuan  dari  kegiatan pelatihan  5  –  S  tersebut  diatas,  maka manfaat  kegiatan  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Komitmen penuh manajemen dalam meningkatkan kualitas
b. Efisiensi dan efektif dalam menetapkan kebijakan produk
c. Tepat dalam pengiriman
d. Memberikan  rasa  aman  dalam bekerja
e. Meningkatkan moral kerja
karyawan
f. Disiplin dalam bekerja Kegiatan  pelatihan  5-S  ini  bias diikuti  oleh  pimpinan  perusahaan,
calon pengusaha, karyawan
perusahaan
manufaktur dan
perdagangan  jasa.  Setiap  kegiatan pelatihan  ini  bias  diikuti  oleh  20 peserta  dengan  waktu seminggu dengan  metode  kuliah  atau  ceramah dan prktek kerja lapangan.
3. Pelatihan  Manajemen  Mutu  Terpadu (PMMT)
Jenis  kegiatan  yang  lain  dalam program pelatihan peningkatan
produktivitas  tenaga  kerja  adalah peltihan  manajemen  mutu  terpadu yang mempunyai tujuan untuk :
a. Mengembangkan
dan
meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  melalui  kerja  tim dan partisipasi total
b. Meningkatkan kreativitas dan daya  inovasi  karyawan  melalui pemberdayaan,
peningkatan motivasi dan kualitas kinerja c. Meningkatkan produktivitas
perusahaan
Maryuni,  hal 118-131
d. Memberdayakan  sumber  daya manusia yang handal.
Kegiatan  ini  bermanfaat  untuk meningkatkan  kualitas  hasil  kerja untuk  mendorong  peningkatan  daya saing globalisasi secara konsisten dan terus  menerus.  Dalam  kegiatan  ini, peserta  akan  mendapatkan  materi tentang :
a. Konsep  pemikiran  dan  filosofi TQM
b. Peranan sumber daya manusia
c. System manajemen partisipatif
d. Manajemen TQM
e. Alat  pemecahan  masalah  dan langkah perbaikan
f. Organisasi TQM
g. Manajemen prestasi
h. Pelestarian dan pengembangannya
i. Hubungan peningkatan
produktivitas dengan system manajemen partisipatif
j. Evaluasi.
Penilaian hasil penerapan pelatihan ditujukan kepada karyawan yang telah mengikuti  pelatihan.  Penilaian  ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana karyawan tersebut
dapat mengimplementasikan hasil mengikuti pelatihan  kedalam  pekerjaan  sehari-
hari  yang  meliputi  perbaikan  atau perubahan sikap perilaku dan perubahan  peningkatan  produktivitas.
Penilaian  penerapan  hasil  pelatihan dilakukan melalui pengamatan langsung,  wawancara,  laporan  kerja individu, penilaian atasan atau melalui kuesioner.
Penilaian hasil penerapan pelatihan dilakukan  dengan  cara  memberikan kuesioner  kepada  atasan,  rekan  kerja atau  perwakilan  dari  perusahaan  yang berwenang  untuk  mengamati  dan menilai  peserta  pelatihan.  Penilaian yang dilakukan ada dua macam, yaitu:
a. Penilaian sikap dan perilaku
Pelatihan dilakukan untuk merubah pola  dan  cara  kerja  pihak-pihak  yang terlibat  (peserta  pelayihan)  dalam upaya mencapai
tujuan organisasi/perusahaan  dengan  cara meningkatan  kinerja  dari  peserta tersebut. Sebelum sampai pada penilaian hasil kerja atau produktivitas dari  peserta  pelatihan,  maka  perlu dinilai  perubahan  sikap  dan  perilaku peserta terlebih dahulu pasca pelatihan.
Tingkah  laku  merupakan  hasil penting  dari  pelatihan  peningkatan produktivitas  tenaga  kerja.  Di  bagian akhir  pelatihan,  perubahan  sikap  dan tingkah  laku  yang  merupakan  sasaran pembelajaran  perlu  dinilai.  Penilaian sikap  dan  tingkah  laku  difokuskan pada  perubahan  tingkah  laku  setelah peserta  kembali  ke  tempat  kerja. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan  terjadi  perubahan  tingkah laku peserta (karyawan) dalam melakukan  pekerjaan  sebelum  dan sesudah pelatihan. Penilaian ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah peserta  mampu  menampilkan  sikap dan  perilaku  yang  diharapkan  muncul dari  hasil  pelatihan  dilapangan  atau area tanggung jawabnya.
Evaluasi  juga  ditujukan  untuk menilai apakah pengetahuan, keahlian dan sikap yang baru diperoleh peserta dari  program  pelatihan,  benar-benar dimanfaatkan  dan  diaplikasikan  di dalam perilaku kerja sehari-hari sehingga  nantinya  dapat  berpengaruh secara signifikan
terhadap peningkatan  kinerja/kompetensi  di unit  kerjanya  masing-masing.  Salah satu  bentuk  perubahan  sikap  dan perilaku  yang  muncul  dapat  berupa dari peningkatan motivasi, rasa percaya diri dan juga ketrampilan dari peserta  pelatihan  dalam  melakukan pekerjaannya. Perilaku peserta pelatihan dinilai oleh atasan dari sudut
Maryuni,  hal 118-131
pandang  kemampuan  dan  keadaan peserta
sebenar-benarnya di
lingkungan  kerja,  bukan  berdasarkan posisi atau status sosial kerja.
Perubahan dalam sikap dan perilaku peserta pelatihan ini membutuhkan  waktu  sebelum  dapat dikatakan benar-benar
berubah.
Jangka  waktu  yang  cukup  setelah pelatihan  diperlukan  untuk  dapat menilai  apakah  sikap  dan  perilaku yang  muncul  bersifat  sementara  atau konsisten. Dengan demikian penilaian yang dilakukan perlu mempertimbangkan jangka waktu yang  ideal  untuk  dapat  benar-benar mengukur  perubahan  yang  terjadi. Waktu  pelaksanaan  untuk  penilaian sikap  dan  perilaku  dari  peserta pelatihan telah  ditetapkan  untuk dilakukan 3 bulan setelah pelatihan.
b. Penilaian  Peningkatan  Produktivitas Peserta Penilaian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengukur  seberapa  jauh peningkatan produktivitas yang
dicapai  pesertaserta  unit  kerja  setelah mengikuti program pelatihan peningkatan  produktivitas.  Penilaian ini  difokuskan  pada  perubahan  proses kerja atau hasil kerja peserta pelatihan yang  diakibatkan  oleh  penerapan pelatihan.
Dari penilaian tersebut dapat diketahui  peningkatan  produktivitas karyawan, antara lain:
1. Adanya  perbaikan  metode  atau prosedur  kerja  sehingga  menjadi lebih efisien
2. Peningkatan  ketrampilan  sehingga membuat pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan tepat
3. Pengaruh produktivitas peserta terhadap  produktivitas  perusahaan secara umum.
Sama  seperti  penilaian  sikap  dan perilaku, penilaian terhadap
produktivitas juga membutuhkan waktu untuk dapat dinilai perubahannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penilaian produktivitas peserta dilakukan 6 bulan setelah pelatihan.

## SIMPULAN
1. Program pelatihan peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  adalah kegiatan  yang  dilakukan  dalam  upaya peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  di seluruh sektor melalui kegiatan pendidikan,  pelatihan  dan  bimbingan di bidang produktivitas.
2. Proses implementasi program
pelatihan  peningkatan  prodktivitas tenaga  kerja    melalui  tiga  aktivitas sebagai pilarnya, yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi  yang  tujuan  akhirnya  adalah untuk  menilai  efektifitas  dan  efisiensi program
3. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan  program  pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja terdiri  dari:  Pembina,  Koordinator lapangan,  Tim  secretariat,  Pengajar yang  semuanya  berasal  dari  Unit pelaksana  teknis  di  tingkat  daerah provinsi  yaitu  Unit  Pengembangan Produktivitas Daerah (UP2D) Provinsi Kalimantan Barat.
4. Interpretasi program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja tediri  dari  beberapa  tahapan,  yaitu tahap persiapan
pelatihan (pembentukan panitia, rekrutmen peserta pelatihan, pemanggilan peserta pelatihan,  pengajar  dan  narasumber, materi pelatihan dan jadwal penyelenggaraan),  tahap  pelaksanaan pelatihan  (  meliputi  proses  belajar mengajar  dan  praktek  kerja  lapangan) dan  tahap  evaluasi  pelatihan  ,  tahap pemberian  sertivikat  pelatihan  dan tahap pelaporan pelaksanaan pelatihan.
Maryuni,  hal 118-131
5. Aplikasi (penerapan) program pelatihan  peningkatan  produktivitas tenaga  kerja  terdiri  dari  kegiatan pelatihan motivasi
berprestasi,
pelatihan 5-S dan pelatihan manajemen mutu terpadu yang diikuti oleh 20 peserta setiap paket kegiatannyadengan  metode  ceramah dan praktek kerja lapangan. Berdasarkan beberapa kesimpulan tentang implementasi program pelatihan peningkatan produktivitas  tenaga  kerja  di  Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam
penelitian ini menyarankan:
1. Pada  akhir  implementasi  program pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja diadakan evaluasi atau penilaian hasil penerapan  pelatihan  agar  dapat melihat  ketercapaian    tujuan  dari program ini, yaitu adanya perubahan  sikap  dan  perilaku peserta dan perubahan peningkatan produktivitas.
2. Penilaian sikap dan perilaku tenaga kerja  peserta  pelatihan  dilakukan secara periodik agar dapat mencapai  tujuan  organisasi  atau perusahaan  dalam  meningkatkan kinerja dari peserta tersebut.
3. Diharapkan adanya perbaikan
metode dalam peningkatan ketrampilan sehingga dapat membuat  pekerjaan  diselesaikan dengan  cepat  dan  tepat,  akhirnya dapat mempengaruhi adanya perubahan produktivitas bagi peserta pelatihan.

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  Solichin.  2002. Analisis Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi Ke              Implementasi Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:
Bumi Aksara.
------------.  2008. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik . Malang: UMM Press.
Agustino,  Leo.    2006. Politik  dan Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
------------.  2006. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta. Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy
Analisys . Yogyakarta: Gava Media. Islami, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Jones, O. Charles. 1996.  Nashir Budiman (Editor). Public  Policy .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kay, Adrian. 2006. The Dynamic of Public Policy. USA:  Edward  Elgar Publishing.
Mustopadidjaja.  2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Nawawi,  Ismail.  2009.  Public Policy, Analisis,Strategi  Advokasi  Teori dan Praktek . Surabaya: PMN.
Nugroho,  D,  Riant.  2002. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara
Berkembang .  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
------------. 2004. Kebijakan Publik,
Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta: PT Gramedia.
Putra,  Fadillah.  2001. Paradigma  Kritis dalam  Studi  Kebijakan  Publik .
Surabaya: Pustaka Pelajar.
Silalahi,  Ulber.  2009. Metode  Penelitian Sosial . Jakarta: Rafika Aditama. Suharto,  Edi.  2008.  Analisis  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan Publik . Bandung: AIPI  dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian
Unpad.
Maryuni,  hal 118-131
Widodo,  Joko.  2007. Analisis  Kebijakan Publik,  Konsep  dan  Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Publishing.