## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan

## Andrian Muhammad
andrianmuhammad@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Penulisan yang menggunakan metode penulisan yuridis normatif ini membahas mengenai perbuatan hukum, yaitu memperdagangkan barang hasil penyelundupan. Seperti yang kita ketahui, praktik- praktik memperdagangkan barang hasil penyelundupan masih banyak ditemukan di Indonesia seakan-akan praktik ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum karena banyak orang memaklumi perbuatan ini. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam pidana. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 480 KUHP yang menjelaskan tentang penadahan. Kemudian, dalam Pasal 6, Pasal 35, Pasal 47 UU Perdagangan, dan Pasal 103 UU Kepabeanan yang menjelaskan tentang perdagangan barang hasil penyelundupan di bidang impor. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia yang dapat dikenakan terhadap pelaku perdagangan barang hasil penyelundupan, seperti yang tertulis dalam KUHP, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari peraturan-peraturan tersebut, diatur mengenai sanksi pidana yang menjadi pertanggungjawaban pelaku. Kata Kunci : Penyelundupan; Perdagangan; Kepabeanan.

## Pendahuluan
Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap manusia di bumi ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Peran perdagangan sangat penting khususnya dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan perdagangan, maka tentu sangat perlu aturan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum disebutkan fungsi negara Indonesia, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Disebutkan pula pada pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 6, November 2020
How to cite: Andrian Muhammad, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan’ (2020) Vol. 3 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 September 2020; Diterima 22 September 2020; Diterbitkan 1 November 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i6.22955

## Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiendi  keadilan,  berekelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan secara menyeluruh. Sebenarnya telah ada produk hukum yang setara dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 , produk hukum kolonial milik Belanda. Akan tetapi Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 ini lebih banyak mengatur mengenai bidang perizinan usaha. Sehingga berbagai upaya telah dilaksanakan untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menggantikan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 .
Namun upaya tersebut tidak bisa serta merta langsung menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang utuh melainkan secara parsial diantaranya ialah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan yang melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1965 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, dan peraturan terkait perdagangan lainnya. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diharapkan mampu menyatukan serta menghubungkan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan. Harapannya supaya negara serta masyarakat mampu menghadapi perkembangan perdangangan yang terus maju yang pastinya akan memunculkan masalah-masalah baru kedepannya.
Perdagangan menjadi suatu kegiatan yang dilarang apabila barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah didapatkan secara hukum (ilegal). Dalam praktik sehari-hari, banyak pedagang yang sebenarnya sudah tahu bahwa barang yang ia jual merupakan barang yang ilegal, tetapi tetap saja dijual demi memperoleh
keuntungan. Apabila barang yang dijadikan objek dalam suatu perdagangan adalah barang hasil suatu tindak pidana, makakeabsahan perdagangan tersebut tentu akan dipertanyakan. Tidak hanya keabsahan barang yang diperdagangkan, tetapi juga pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya tentunya dapat dikenai sanksi atas perbuatan tersebut.
Barang yang dikatakan barang ilegal bermacam-macam salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak perdagangan yang memperjual belikan barang-barang tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu barang adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang  Kepabeanan  ini  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  penyelundupan.
Salah satu tindak pidana penyelundupan yang dapat dikenakan sanksi adalah penyelundupan di bidang impor, seperti yang tertulis pada Pasal 102.
Contoh kasus penyelundupan yang akhir-akhir ini baru saja terjadi adalah kasus penyelundupan kontainer tekstil yang dilakukan oleh PT. Flemings Indo Batam dan PT. Peter Garmindo Prima. Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan 27 kontainer milik PT FIB  dan PT PGP dan ketika diperiksa ternyata ditemukan ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang antara hasil pemeriksaan fisik dengan apa yang dilaporkan di dokumen PPFTZ-01.
Terdapat kelebihan sebanyak 5.075 roll milik PT PGP dan 3.075 roll milik PT FIB.
Praktek perdagangan barang hasil penyelundupan, apabila terus terjadi di Indonesia tentu akan sangat banyak merugikan negara. Praktek tersebut juga sangat bertentangan dengan tujuan negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang

## 2024 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, sebisa mungkin penerapan peraturan yang ada di Indonesia harus lebih efektif, guna membasmi pelanggaran- pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakatnya.

## Metode Penelitian
Penulisan jurnal ini bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalahperaturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach) , dan pendekatan kasus ( case approach ).
Pendekatan perundang-undangan maksudnya, penulis menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai bahan argumen dan pisau analisis. Pendekatan konseptual berarti penulis akan menjelaskan konsep dasar dari apa itu perdagangan, penyelundupan, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana dari pelanggaran-pelanggarannya. Dan pendekatan kasus maksudnya ialah penulis menggunakan contoh kasus yang putusannya telah inkrah yang berkaitan dengan topik penulisan.

## Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan
Menurut Amir Ilyas, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)”, menyampaikan bahwa: 1 “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit
1 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung-jawa- ban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar) ( Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012).[18].
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Oleh karena itu, pengertian dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana haruslah jelas dan tidak membingungkan, karena merupakan pengertian dasar dari sebuah ilmu hukum.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana dengan penjelasan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut diikuti dengan ancaman berupa sanksi yang disebut sanksi pidana, bagi siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. 2 Dengan begitu tindak pidana adalah segala perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, dimana aturan tersebut disertai dengan sanksi pidana. Sedangkan, apabila suatu perbuatan melanggar suatu aturan hukum, akan tetapi aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
Pendapat  Moeljatno  ini  sejalan  dengan  definisi  tindak  pidana  menurut  R.
Tresna yang mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, yang mana atas tindakan tersebut akan diadakan tindakan hukum. 3
Bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur diantaranya, yaitu:
1. Adanya perbuatan oleh subjek hukum.
Subjek hukum ini bisa berupa orang maupun badan hukum. Pengertian subjek hukum menurut para sarjana diantaranya ialah: 4
a. Menurut Subekti, yang disebut sebagai subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum yaitu orang;
b. Menurut Mertokusumo, ialah segala sesuatu yang memperoleh hak dan
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (RinekaCipta 2002).[54].
3 R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana (Tiara Bandung 1959).[27].
4 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda (Gra- ha Ilmu 2009).[7].
2026

## Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
kewajiban dari hukum;
c. Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan masyarakat demikian, dan oleh hukum diakui pula sebagau pendukung hak dan kewajiban;
d. Sedangkan menurut Agra, ialah setiap orang yang berhak atau berkewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum.
2. Sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.
Maksudnya,  suatu  tindakan  akan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  suatu tindak pidana apabila terdapat dalamsuatuperaturanperundang-undangan.
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut haruslah diatur mengenai sanksi pidana atas suatu perbuatan, sehingga suatu perbuatan dapat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

## 3. Terdapat unsur kesalahan
Karena kesalahan inilah yang menjadi dasar bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak benar. Jadi hubungan antara kesalahan dengan tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya kesalahan maka suatu tindakan dapat dipidana. Yang lebihdikenaldenganistilah “ Unus Testis Nullus Testis” yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa adanya kesalahan.
4. Suatu perbuatan tersebut adalah melawan hukum.
Melawan hukum disini dapat dibagi lagi menjadi melawan hukum formil dan melawan huku materiil. Apabila berkaca dari pendapat Vos, perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan apa yang telah diatur dengan hukum positif, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan asas umum, atau norma-norma di masyarakat yang tidak tertulis. 5
Definisi  perdagangan  dalam  hukum  dapat  dilihat  pada  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan
5 E. Utrecht, Hukum Pidana I (Universitas Bandung 1960).[269].
atau kompensasi”. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan alat pembayaran (bisa berupa uang ataupun barang lain dengan nilai yang sepadan) yang bertujuan sebagaiperalihan hak atas kepemilikan suatu barang dan untuk memperoleh keuntungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan beberapa alasan pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan suatu barang.Dalam Pasal 35ayat (1) Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa pelarangan atau pembatasan perdagangan barang ialah untuk kepentingan nasional dengan alasan :
1.  Melindungi kedaulatan ekonomi, keamanan negara, serta moral dan budaya masyarakat;
2.  Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
3.  Melindungi sumber daya alam dari penggunaan yang berlebihan untuk kepentingan produksi maupun konsumsi;
4.  Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan;
5.  Melaksanakan perintah Undang-Undang; dan/atau
6.  Pertimbangan pemerintah tertentu sesuai keadaan suatu daerah.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka barang hasil tindak pidana merupakan salah satu contoh barang ilegal karena berkaitan dengan keamanan negara, moral masyarakat, dan sesuai dengan perintah undang-undang. Barang hasil tindak pidana adalah barang yang didapatkandengan cara melakukan suatu tindak pidana atau terkait dengan suatu tindak pidana. Tindak pidana ini bermacam-macam entah itu pencurian, penggelapan, pemalsuan, penyelundupan dan lain sebagainya.
Barang hasil dari tindak pidana yang hingga saat ini sangat sering diperdagangkan dengan bebas adalah barang hasil penyelundupan. Barang selundupan adalah barang impor yang tidak memenuhi kewajiban pajak dan bea masuk. Seperti yang kita ketahui, barang yang masuk ke daerah pabean suatu negara melalui proses impor haruslah dikenakan bea masuk. Setyowasis berpendapat bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. 6 Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
6 Setyowasis, Impor Magazine No. 1318/XXXVII (2007).[28].

## 2028 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, daerah pabean ialah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  dan  landas  kontinen  yang  didalamnya  berlaku  undang-undang tersebut. Sedangkan di Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa bea masuk adalah pungutan negara terhadap barang yang diimpor.
Tujuan dari diterapkannya aturan mengenai bea masuk ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri yang memproduksi barang yang serupa dengan barang yang diimpor. Tanpa mengecilkan hasil produksi dalam negeri, akan tetapi sejauh ini pada barang-barang tertentu kebanyakan barang-barang impor memiliki kualitas yang lebih bagus daripada barang produksi dalam negeri. Apabila diterapkan aturan bea masuk, maka harga barang impor akan bertambah ketika diperdagangkan di dalam negeri. Sehingga produk-produk dalam negeri masih dapat bersaing dikarenakan harga yang lebih murah.
Apabila aturan mengenai pengenaan bea masuk ini tidak dipenuhi atau sengaja dilanggar, maka disitu dapat dikatakan terjadi tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan menurut Baharuddin Lopa adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang- undang. Berarti segala perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat dikatakan tindak pidana penyelundupan.
Hal yang sulit adalah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa suatu barang adalah hasil dari tindak pidana penyelundupan atau bukan, ketika barang tersebut sudah beredar bebas di pasaran. Untuk barang-barang elektronik seperti handphone, tablet, dan laptop, Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak menerapkan aturan International Mobile Equipment Identity atau biasa disingkat IMEI. Dari situ dapat diketahui bahwa posel atau tablet yang kita miliki merupakan
barang selundupan atau tidak karena nomor IMEI barang selundupan tidak terdaftar di Kementrian Perindustrian. Sedangkan untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, dapat kita llihat dari kelengkapan surat-suratnya. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, regident dilaksanakan pertama kali salah satunya terhadap kendaraan impor. Salah satu syarat registrasinya ialah Form A asli dari pihak Bea Cukai yang berisi surat keterangan mengenai pemasukan kendaraan bermotor impor yang sudah dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Sehingga apabila belum melunasi kewajiban bea masuk maka tidak akan dapat dikeluarkan surat-suratnya.
Yang menjadi masalah hingga saat ini adalah apabila barang yang diselundupkan bukan merupakan barang-barang yang harus terdaftarkepemilikannya seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor. Padahal pada prakteknya sangat banyak barang yang bukan barang yang harus terdaftar status kepemilikannya. Semisal tas, jam tangan maupun barang mewah lainnya. Padahal barang-barang mewah tersebut banyak sekali diselundupkan karena harganya yang cukup mahal. Sehingga ketika dijual lagi di Indonesia tidak semakin mahal lagi karena harus membayar pajak dan bea masuk. Sulitnya mengidentifikasi barang-barang ini yang akhirnya membuat orang-orang merasa aman untuk memperjualbelikan barang-barang mewah tersebut. Padahal secara hukum, status barang-barang tersebut harusnya juga merupakan barang yang ilegal untuk diperdagangkan.
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang secara langsung mengatur mengenai perdagangan barang hasil penyelundupan, akan tetapi apabila ditelaah lagi, maka terdapat pasal yang dapat menjangkau perbuatan tersebut. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang aturan pidana yang dinamakan dengan tindak pidana penadahan. Pasal ini kurang lebih mengatur mengenaiancaman pidana bagi siapapun yang memperoleh keuntungan atas barang yang diketahui atau patut diduga merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.
Dari pasal tersebut, elemen terpenting yang harus digarisbawahi ialah bahwa terdakwa harus mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

## 2030 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Sejatinya, suatu tindak pidana penadahan tidak dapat lepas dari tindak pidana lain karena sangat erat kaitannya baik itu pencurian, perampasan, penyelundupan dan lain-lain. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat penerapan pasal tindak pidana penadahan ini baru dapat dilakukan setelah adanya putusan atas tindak pidana sebelumnya. Dengan kata lain, tindak pidana penadahan ini dapat dijatuhkan bahkan sebelum tindak pidana sebelumnya mendapat putusan.
Hal ini dapat kita lihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/ Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dimana dikatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur bahwa harus terlebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum atau melakukan penuntutan terhadap orang yang menadah. Begitu pula yang dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 bahwa pemeriksaan terhadap penadahan tidak perlu menunggu putusan mengenai tindak pidana sebelumnya yang menghasilkan barang tadahan tersebut.Sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana penadahan adalah delik yang berbeda dengan tindak pidana sebelumnya. Dengan begitu, maka setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan dapat untuk dilakukan penuntutan.
Apabila kita sangkutkan dengan perbuatan memperdagangkan barang hasil penyelundupan, maka terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan pemidanaan atas pasal penadahan. Apabila kita lihat kembali pada Pasal 480 KUHP, disebutkan bagi siapa yang membeli, menawarkan, menukar, menerimaa gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, dan atau mendapat keuntungan dari hasil suatu benda yang dimana benda tersebut adalah hasil dari tindak pidana, dapat dikenakan pasal tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyelundupan adalah merupkan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabeanan. Sehingga ada unsur-unsur perbuatan yang memenuhi Pasal 480 KUHP yaitu membeli, menjual, serta memperoleh keuntungan dari barang yang merupakan hasil tindak pidana.
Dilihat dari subyeknya, Pasal 480 KUHP ini dapat memidanakan bukan hanya penjual barang hasil penyelundupan, akan tetapi juga pembelinya. Bagi penjual, tentu secara langsung terlihat bahwa penjual mendapat keuntungan dari hasil penjualannya. Penjual juga merupakan pihak yang mengetahui darimana barang itu didapatkan, sehingga jelas memenuhi unsur mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari penyelundupan. Berbeda dengan penjual, bagi pembeli pasal ini sedikit lebih sulit diterapkan. Unsur mengetahui atau patut menduga pada Pasal 480 KUHP sedikit lebih sulit dibuktikan terhadap pembeli, karena tidak semua penjual secara terang-terangan menyebutkan bahwa barang dagangannya adalah barang hasil penyelundupan. Menurut R. Soesilo dalam buku beliau yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” unsur yang terpenting dari Pasal 480 KUHP adalah terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu merupakan hasil dari tindak pidana. Sehingga menurut beliau sudah cukup apabila terdakwa dapat menyangka bahwa barang teresebut adalah barang “gelap”.
Untuk membuktikan unsur tersebut memang sulit karena pikiran merupakan suatu hal yang tidak kasat mata, sehingga kita tidak dapat mengetahui apa isi hati dan pikiran seseorang.
Apabila dikaitkan dengan perdagangan barang hasil penyelundupan, maka terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran pada Undang-Undang Kepabeanan. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 103 huruf d yang berbunyi “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”.  Pasal tersebut tentu tidak dapat terlepas dari pasal 102 yang berisi tentang tindakan tindakan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Dalam pasal 103 huruf d tedapat unsur “membeli” dan “menjual” yang sangat erat kaitannya dengan memperdagangkan barang hasil penyelundupan. Sehingga apabila suatu barang telah terbukti merupakan barang hasil dari suatu tindak pidana penyelundupan seperti yang diatur dalam pasal 102, dan kemudian ditemukan bahwa barang-

## 2032 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
barang tersebut diperjualbelikan, maka sangat jelas bahwa memenuhi unsur pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanan.
Terkait dengan pengaturan perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang Perdagangan dalam Pasal 36, ditegaskan bahwa: SetiapPelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/ atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 ayat (2). Lebih lanjut barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Undang-undang Perdagangan juga melarang imporbarang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47  UU Perdagangan, yaitu:
(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru;
(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru;
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Apabila dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas, maka fokus pembahasan akan menuju kepada memperdagangkan barang hasil selundupan. Apabila barang hasil penyelundupan yang diperdagangkan adalah kendaraan bermotor semisal motor atau mobil, maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 64 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor haruslah diregistrasikan. Lebih lengkapnya perihal registrasi kendaraan bermotor ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012  tentang  Registrasi  dan  Identifikasi  Kendaraan  Bermotor.  Registrasi  dan Identifikasi dilaksanakan pertama kali salah satunya terhadap kendaraan impor. Seperti yang telah dibahas sebelumnya salah satu syarat registrasinya ialah Form A asli dari pihak Bea Cukai yang berisi surat keterangan mengenai pemasukan kendaraan bermotor impor yang sudah dilunasi bea masuk dan pajak dalam
rangka impornya.Maka apabila kendaraan bermotor yang diperdagangkan adalah barang hasil penyelundupan, otomatis tidak bisa dilakukan peregistrasian karena masih terutang bea masuk dan pajak-pajak yang dikenakan pada barang impor. Sehingga apabila terdapat kasus memperdagangkan kendaraan bermotor hasil penyelundupan, dalam penegakan hukumnya hakim dapat melihat pasal-pasal pada Undang-Undang yang terkait.
Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pengaturan mengenai perdagangan barang hasil penyelundupan di Indonesia tidak hanya terfokus pada KUHP, Undang-Undang Kepabeanan, dan Undang-Undang Perdagangan. Melainkan juga menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang lebih khusus mengatur berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan.

## Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Asas tersebut tidak secara langsung tertulis dalam suatu peraturan, akan tetapi berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis di Indonesia. 7 Kesalahan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu kesengajaan berarti suatu perbuatan dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki oleh seseorang. Itu berarti perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila sebelumnya pelaku benar-benar tidak memiliki kehendak.Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. 8 Teori kehendak ( Wills Theorie ), maksudnya adalah seseorang dikatakan sengaja ketika melakukan suatu perbuatan pidana atas kehendaknya. Dengan begitu ia siap menanggung akibat dari apa yang ia perbuat. Teori Pengetahuan ( Voorstelling Theorie ), berarti seseorang dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila ia mengetahui apa yang ia perbuat, dan jugaa apa akibat dari perbuatannya. Mungkin saja dalam berbuat sebenarnya pelaku tidak berkehendak, akan tetapi akhirnya tetap dilakukan sehingga tetap dapat dipidana.
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).[153].
8 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[69].

## Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Kesengajaan dibagi lagi menjadi tiga yaitu kesengajaan sebagai maksud ( ofzet aks oogmerk ), kepastian ( ofzet bij zekerheids bewustzijn ), dan kemungkinan ( dolus eventualis atau ofzet bij mogelijkheidsbewustzinjn ). 9 Kesengajaan sebagai maksud, berarti suatu perbuatan dilakukan benar-benar atas kehendak pelaku. Mulai dari bentuk perbuatan, hingga maksud tujuan dilakukannya perbuatan telah benar-benar diketahui oleh pelaku. Apabila berbicara mengenai tindak pidana maka tentu tidak akan terlepas dari pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku ialah orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan akibat yang merugikan yang tidak dikehendaki Undang- Undang, tanpa memandang niat untuk melakukan tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. 10
Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis hukuman yang diatur, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan hukuman tambahan bisa berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
Jika dikaitkan dengan perdagangan barang hasil penyelundupan, terdapat sanksi pidana pada peraturan-peraturan yang terkait yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pembahasan sebelumnya telah dirumuskan bahwa unsur-unsur dari tindakan perdagangan barang hasil penyelundupan memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penadahan. Maka dari itu apabila dilihat pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda maksimal enam puluh rupiah.
Apabila melihat pengaturan  sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang Perdagangan, terdapat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 116. Berkenaan dengan perdagangan barang hasil penyelundupan memenuhi unsur tindak pidana
9 Masruchin Ruba, Hukum Pidana (Media Nusa Creative 2015).[89].
10 Barda Nawawi Arif, ‘Sari Kuliah Hukum Pidana II’ (1984), UNDIP E-JOURNAL SYS- TEMS [37].
yang diatur pada Pasal 104 maka dapat dipidana dengan  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan apabila dalam prakteknya penjual ternyata memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan maka pelaku dapat dipidana dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur lebih rinci apabila tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, perkumpulan, atau yayasan, maka tuntutan dan sanksi pidana atas perbuatan pidananya dijatuhkan kepada badan hukum tersebut dan/atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersbut atau yang bertindak sebagai pimpinan, atau yang lalai atas pencegahannya. Maka sesuai Pasal 108 disebutkan bahwa  pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersbut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapus pidana denda apabila atas perbuatan tersbut diancam dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda.
Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan barang hasil penyelundupan: Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Bls Atas Nama Terdakwa Jonny Alias Acong dan Suhendra Alias Widix. Acong menjadi terdakwa atas perbuatannya salah satunya ialah memperdagangkan barang yang tidak memiliki label berbahasa Indonesia di dalam negeri apabila dilihat dari dakwaan yang berdasar pada Undang-Undang Perdagangan. Kemudian jika dilihat pada dakwaan yang berdasar pada Undang-Undang Telekomunikasi Acong memenuhi unsur memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Maka penerapan pasal pada dakwaan tersebut menurut penuntut sudah cukup tepat karena barang yang diperdagangkan adalah barang yang berfungsi sebagai alat telekomunikasi, sehingga penggunaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

## 2036 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tentang Telekomunikasi sudahlah tepat, sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis . Kegiatan tersebut juga dirasa memenuhi unsur pelanggaran pada Undang-Undang Perdagangan yaitu perbuatan memperdagangkan barangyang tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena barang yang diperdagangkan adalah barang selundupan yang berasal dari luar negeri sehingga belum dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia. Namun yang kurang dicermati oleh penuntut disini adalah perbuatan acong yang sebenarnya bukan merupakan kegiatan memperdagangkan, melainkan dia membantu untuk melancarkan proses atau perbuatan penyelundupan yang baru kemudian barang tersebut akan diperdagangkan oleh pihak lain.
Sehingga keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman atas Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 dan 56 KUHP menurut saya kurang tepat. Memang seperti yang kita ketahui bahwa objek yang diperdagangkan pada kasus ini adalah handphone yang mana merupakan alat telekomunikasi. Maka berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sudah tepat apabila hakim mengamini bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan pada Undang-Undang Telekomunikasi. Namun jika dilihat dari perbuatan acong, maka memperdagangkan barang bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh acong. Menurut saya perbuatan yang dilakukan oleh acong adalah membongkar dan mengangkut barang impor diluar kawasan pabean sehingga tidak tercantum dalam manifes atau pemberitahuan pabean. Maka pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan saya rasa lebih tepat untuk diterapkan pada kasus ini.

## Kesimpulan
Tindak pidana pada perdagangan barang hasil penyelundupan muncul akibat adanya kesengajaan dari para pihak baik itu penjual maupun pembeli dalam memperdagangkan barang yang memiliki status ilegal. Barang hasil penyelundupan atau biasa disebut barang black market , merupakan contoh barang ilegal karena statusnya yang masih terutang bea masuk.
Perdagangan barang hasil penyelundupan telah terbukti merupakan kegiatan yang menyebabkan kerugian negara sehingga kepada perbuatan tersebut harus benar benar ditindak agar tidak menyebabkan kerugian negara yang lebih banyak. Pada prakteknya terdapat perbedaan penerapan aturan terhadap praktek perdagangan barang hasil penyelundupan. Hal ini berkaitan dengan jenis barang yang diperdagangkan. Apabila terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan barang tersbut maka peraturan itulah yang digunakan sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis . Terhadap subjek- subjek pelaku perdagangan barang hasil penyelundupan yang apabila barangnya belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan, dapat dilakukan pemidanaan atas tindak pidana penadahan. Bagi penjual jelas dapat dipidana karena sebagai penjual tentu mengetahui asal muasal barang atau paling tidak dia dapat menduga bahwa barang yang ia perjual belikan bukanlah barang yang “bersih”. Maka sebagai penjual dapat dipidana karena memenuhi unsur memperoleh keuntungan dari barang yang diketahui merupakan hasil suatu tindak pidana. Sedangkan pembeli harus dibuktikan dulu apakah seorang pembeli mengetahui atau minimal dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Jika dilihat dari Pasal 480 KUHP, maka hukuman dari perbuatan perdagangan barang hasil penyelundupan ini merupakan tindak pidana penadahan dan diancam sanksi pidana penjara maksimal empat (4) tahun dan denda maksimal sembilan ratus ribu rupiah.

## Daftar Bacaan

## Buku
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori- Teori Pengantar dan BeberapacKomentar) ( Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Yogyakarta 2012).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2002).

## 2038 Andrian Muhammad: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang (Lembaran Negara Nomor 215 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995, Tambahan Lembara Negara Nomor 3612).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).