Tinjauan Ketidaklengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Pasien Rawat Inap Dari Aspek Hukum di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 DR. Bekti Suharto,S.H.,M.Hum Poltekkes Bhakti Muli bektisuharto@gmail.com
Abstract : In 2016, at the RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. This research uses descriptive study. The metod used is the method of observation to use the tools of the check ist. Based  on  observation  methods  and  approaches  used  are  retrospective.  In  the  98  medical record  documents  in  surgical  patients  who  have  been  analyzed  entirely  incomplete  document. The highest incomplete in the reporting report of 45 forms or 45.91%. The lowest incomplete in the identification review of 4 forms or 4.08%. Consent form actions medicine (informed consent) seen from the legal aspect of the clarity of the physician in conveying information to the patient’s family and record  in the form in clear and accompained by the physician’s physician, doctor’s name, witness’s name, witness’s witness place and date of writting number. There needs to be coordination through official forums between medical records officers and other units especially doctors  and  nurses  in  completing  the  consent  form  actions  medicine  (informed  consent). Preferably  after  giving  medical  treatment  to  the  patient,  the  medical  personnel  especially doctors and nurses immediately complete informed consent so there is no void on item item in consent form actions medicine (informed consent).
Keyword : Identification Review, Reporting Review, Autentifikasi Review,     Registration Review, Legal Adpects Of Consent Form Medical  Actions.
Abstrak : Pada tahun 2016 di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri  tercatat dengan total  tindakan  operasi  sebesar  4458.  Berdasarkan  survey  pendahuluan  sampel  10  DRM  rawat inap  terdapat  ketidaklengkapan  dalam  pengisian  formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran lengkap  sebanyak  30%.  Sedangkan  formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran  tidak  lengkap sebanyak  70%.  Pengisian  formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran  masih  banyak  yang  tidak lengkap  sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap  proses  pelayanan.  Jenis  penelitiannya menggunakan  penelitian deskriptif. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  observasi  dengan memakai alat bantu check list. Berdasarkan metode observasi dan pendekatan yang digunakan adalah retrospektif .  Dari  98  dokumen  rekam  medis  pada  pasien  operasi  yang  telah  dianalisis seluruhnya  belum  lengkap.  Ketidaklengkapan  tertinggi  pada review pelaporan  sebanyak  45 formulir  atau  45.91%.  Ketidaklengkapan  terendah  pada review identifikasi  sebanyak  4  formulir atau  4.08%.  Formulir  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ( informed  consent )  dilihat  dari  aspek hukum  yaitu  adanya  kejelasan  dokter  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  pasien  atau keluarga  pasien  serta  mencatat  didalam  formulir  tersebut  dalam  keadaan  jelas  dan  disertai paraf dokter, nama dokter, nama saksi, paraf saksi, dibubuhkan tempat  dan tanggal penulisan formulir. Perlu adanya koordinasi melalui forum resmi antara petugas rekam medis dengan unit lain khususnya dokter dan perawat dalam melengkapi formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) .Sebaiknya setelah memberikan tindakan medis pada pasien, petugas medis khususnya  dokter  dan  perawat  segera  melengkapi informed  consent agar  tidak  terdapat kekosongan pada item-item di formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed consent). Kata  Kunci  : Review  Identifikasi,  Review  Pelaporan,  Review  Autentifikasi,  Review Pencatatan, Aspek Hukum Dari Formulir PersetujuanTindakan Kedokteran

## I. PENDAHULUAN
Informed  Consent dikenal  juga  dengan persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. Saat survey study pendahuluan, peneliti mengambil sampel formulir persetujuan tindakan kedokteran, dari 10 formulir
persetujuan tindakan kedokteran pasien rawat inap,
formulir
persetujuan tindakan kedokteran lengkap
sebanyak 30%.
Sedangkan  formulir  persetujuan  tindakan kedokteran tidak lengkap sebanyak 70% pada item  diagnosis,  umur,  jam,  jenis  kelamin, nama  terang  dokter,  tanda  tangan  dokter, nama  terang  saksi  dan  tanda  tangan  saksi.
Ketidaklengkapan terdapat pada review identifikasi,  review  pelaporan  dan  review autentifikasi. Formulir  persetujuan  tindakan kedokteran masih belum sepenuhnya mengisi item-item  yang  ada,  pengisian  masih  banyak yang tidak lengkap sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pelayanan.
Tujuan  Umum    penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran pasien  rawat  inap  di  RSUD  dr.  Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Tujuan Khusus  :
a.  Mengetahui  ketidaklengkapan  pengisian review  identifikasi  Formulir  persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiri.
b.  Mengetahui  ketidaklengkapan  pengisian review  pelaporan  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiri.
c.  Mengetahui  ketidaklengkapan  pengisian review  autentifikasi  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiri.
d.  Mengetahui  ketidaklengkapan  pengisian review  pencatatan  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten
Wonogiri.
e.  Mengetahui Formulir Persetujuan
Tindakan  Kedokteran  dari  aspek  hukum kesehatan.
Rumah  sakit  adalah  suatu  institusi pelayanan  kesehatan  yang  kompleks,  padat pakar  dan  modal.  Kompleksitas  ini  muncul karena  pelayanan  rumah  sakit  menyangkut berbagai  fungsi  pelayanan,  pendidikan  dan penelitian  serta  mencakup  berbagai  tingkat maupun  jenis  disiplin,  agar  rumah  sakit mampu melaksanakan fungsi yang profesional  baik  di  bidang  teknis  medis maupun administrasi kesehatan. (Rustityanto, Ery.  2010  :  27. Etika  Profesi  dan  Hukum Kesehatan.
Yogyakarta
: Politeknik
Kesehatan Permata Indonesia)
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.  269/MENKES/III/2008  tentang  rekam medis,  rekam  medis  adalah  berkas  yang berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan  dan  pelayanan  lain  kepada  pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
(Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008  tentang  Rekam Medis.  Jakarta  :  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia)

## 2.3  UNIT RAWAT INAP
Unit  Rawat  Inap  (URI)  atau  Instalasi Rawat  Inap  (IRNA)  adalah  salah  satu  bagian pelayanan klinis yang melayani pasien karena keadaannya harus di rawat selama 1 hari atau lebih.
Tugas  pokok  URI  dalam  pelayanan  rekam medis yaitu :
1. Mencatat  semua  hasil-hasil  pelayanan tersebut  diatas  ke  dalam formulir  rawat inap yang sesuai.
2. Mencatat  mutasi  pasien  pada  formulir SHRI pada waktu yang telah ditentukan yang disebut cut off time .
3. Mencatat  kegiatan  rawat  inap  pada buku register pasien rawat inap.
4. Membuat  laporan  kegiatan  rawat  inap. Sedangkan peran dan fungsinya sebagai  pencatat  data  hasil  pelayanan dan kegiatan rawat inap.
(Shofari, Bambang 2002 : 30. PSRK 01 Buku 1 Modul Pembelajaran Pengelolaan Rekam Medis dan Dokumentasi  Rekam  Medis .  Semarang : PORMIKI Jawa Tengah) Filing merupakan tempat menyimpan dokumen  rekam  medis,  yang  disimpan berdasarkan nomor rekam medisnya.
1.  Tugas Pokok
Bagian filing adalah satu bagian dalam unit rekam  medis  yang  mempunyai  tugas pokok :
a.  Menyimpan  DRM dengan metode
tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan DRM.
b.  Mengambil  kembali  ( retrieve )  DRM untuk berbagai keperluan.
c.  Menyusutkan  (meretensi)  DRM  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan sarana pelayanan kesehatan.
(Shofari, Bambang 2002 : 52 . PSRK 01 Buku 1  Modul  Pembelajaran  Pengelolaan  Rekam Medis  dan  Dokumentasi  Rekam  Medis . Semarang: PORMIKI Jawa Tengah) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan  tindakan  kedokteran  ( informed consent )  adalah  persetujuan  yang  diberikan oleh  pasien  atau  keluarga  terdekat  setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.
290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Jakarta  :
Menteri Kesehatan Republik Indonesia) Menurut  DepKes  RI  tahun  2006  kegiatan analisis
kuantitatif dilakukan
atau
dimaksudkan  karena  adanya  desakan  untuk mengidentifikasi  ada  tidaknya  sesuatu  yang dihilangkan.  Disamping  itu  juga  agar  berkas rekam medis lengkap dan dapat dipergunakan  sebagai  referensi  pelayanan kesehatan,  melindungi  minat  hukum  sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mengetahui ketidaklengkapan perlu  dilakukan analisis  kuantitatif.  (Depkes  RI,  2006  :  76. Pedoman  Penyelenggaraan  dan  Prosedur Rekam  Medis  di  Rumah  Sakit  di  Indonesia . Jakarta  :  Direktorat  Jenderal  Bina  Pelayanan
Medik) Hukum  kesehatan  menurut  Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban bagi perseorangan maupun segenap  lapisan  masyarakat,  baik  sebagai penerima  pelayanan  kesehatan  maupun sebagai  pihak  penyelenggara  pelayanan kesehatan  dalam  segala  aspek,  organisasi, sarana,  pedoman  standar  pelayanan  medik dan ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum. Kedudukan Hukum Rekam Medis
a.  Sebagai bahan bukti hukum
b.  Bukti  proses  keseluruhan  pelayanan kesehatan
c.  Sebagai  dasar  penghitungan  statistik dan jasa
(Amir,  Hanafiah.  2009. Etika  Kedokteran  dan Hukum Kesehatan . Jakarta:
Buku Kedokteran)

## II. METODE PENELITIAN
a. Analisis Penelitian  :
Jenis  penelitiannya  menggunakan  penelitian deskriptif. Metode  penelitian  deskriptif  yaitu survei  yang  dilakukan  terhadap  sekumpulan objek  yang  biasanya  bertujuan  untuk  melihat gambaran  fenomena  (termasuk  kesehatan) yang  terjadi  di  dalam  suatu  populasi  tertentu. Metode  yang  digunakan  adalah  metode observasi  dengan  memakai  alat  bantu check list. Berdasarkan  metode  observasi  dan pendekatan yang digunakan adalah retrospektif .  Pada  umumnya  survey  deskriptif digunakan untuk membuat penilaian terhadap suatu  kondisi  dan  penyelenggaraan  suatu
program di masa sekarang, kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan  perbaikan  program  tersebut. (Notoatmodjo, Soekidjo. 2012 : 35.
Metodologi  Penelitian  Kesehatan .  Jakarta: Rineka Cipta) b. Metode Pengambilan Data  :
Metode  pengambilan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi (pengamatan) dan wawancara. Dalam penelitian  ini  yang  dimaksud  observasi  yaitu peneliti  akan  mengamati  formulir  persetujuan tindakan  kedokteran  apakah  pada  formulir tersebut  isinya  sudah  sesuai  dengan  aspek rekam medis dan meneliti penulisan kelengkapan pada formulir persetujuan tindakan  kedokteran  berdasarkan  SOP  yang terdapat  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso  Kabupaten  Wonogiri.  (Notoatmodjo, Soekidjo.  2012  :  131. Metodologi  Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta) c. Pendekatan  : Penelitian  ini  menggunakan  studi retrospektif . Menurut  Notoatmodjo  tahun  2012,  studi retrospektif yaitu  penelitian  yang  berusaha melihat ke belakang ( backwardlooking ), artinya  pengumpulan  data  dimulai  dari  efek atau  akibat  yang  telah  terjadi.  Kemudian  dari efek  tersebut  ditelusuri  ke  belakang  tentang penyebabnya  atau  variabel-variabel  yang mempengaruhi akibat tersebut. (Notoatmodjo, Soekidjo.  2012  :  27. Metodologi  Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta)

## POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN a. Populasi  :
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  berkas formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran sebanyak  4458  dokumen  di  RSUD  dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016. b. Sampel  :
Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah Pengambilan Sampel secara Acak Sederhana ( Simple  Random  Sampling). Sampel  diambil dari  4458  dokumen  rekam  medis  adalah  98 formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran yang  ada  didalam  dokumen  rekam  medis. (Siregar,  Syofian.  2014  :  149. Statiska Deskriptif  untuk  Penelitian .  Jakarta:  Rajawali Pers)

## VARIABEL  PENELITIAN  DAN  DEFINISI OPERASIONAL
a. Variabel Penelitian  :
Variabel  adalah  suatu  yang  digunakan sebagai  ciri,  sifat,  atau  ukuran  yang  dimiliki atau  didadapatkan  oleh  satuan  penelitian
tentang  suatu  konsep  oleh  anggota-anggota suatu  kelompok  yang  berbeda  dengan  yang dimiliki  oleh  kelompok  lain.  (Notoatmodjo, Soekidjo.  2012  :  103. Metodologi  Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta)
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Formulir persetujuan tindakan kedokteran.
b. SOP  persetujuan  tindakan  kedokteran  di RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Kabupaten Wonogiri.
c. Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.
b. Definisi Operasional
adalah  uraian    tentang  batasan  variabel  yang dimaksud  atau  tentang  apa  yang  diukur  oleh variabel yang bersangkutan.
a)  Review  identifikasi  lengkap  apabila  nama, nomor  rekam  medis,  umur,  jenis  kelamin, dan  alamat  diisi  oleh  dokter  atau  perawat, tidak  lengkap  apabila  salah  satu  item tersebut tidak terisi.
b)  Review  autentifikasi  lengkap  apabila  pada item  nama  dokter,  tanda  tangan  dokter, nama saksi, tanda tangan saksi, dan tanda tangan  pembuat  pernyaratan  diisi  oleh dokter  atau  perawat.  Dan  tidak  lengkap apabila salah satu item tidak terisi.
c)  Review pelaporan lengkap apabila jam dan tanggal sudah terisi pada formulir persetujuan  tindakan  medis,  dikatakan tidak lengkap apabila semua atau sebagian item belum terisi.
d)  Review  pencatatan  formulir  persetujuan tindakan  medis  lengkap  apabila  penulisan jelas,    dapat  dibaca,  tanpa  ada  coretan, tanpa  adanya  tipex.  Dan  tidak  lengkap apabila ada salah satu iem tesebut.
e)  Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan  kesehatan  dan  penerapan  hak dan kewajiban bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat.

## SUMBER DATA PENELITIAN
Data Primer   :
a.  Mengamati identifikasi, autentifikasi, pencatatan, pelaporan pada formulir
persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan aspek rekam medis.
b.  Mengamati kelengkapan persetujuan tindakan  kedokteran  berdasarkan  SOP  di RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Data Sekunder  : Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung,  adanya  perantara
dengan  pihak  lain,  misalnya  pada  penelitian ini data sekunder diperoleh dilapangan yaitu : a. Dokumen
atau arsip tentang penyelenggaraan  rumah  sakit  dan  rekam medis.
b. Studi  pustaka,  buku  teks  dan  literatus maupun sumber lain.
(Rustiyanto,  Ery  2009  :  8. Etika  Profesi Perekam  Medis dan Informasi  Kesehatan . Yogyakarta: Graha Ilmu)

## INSTRUMENT PENELITIAN
a.  Pedoman  observasi  yaitu  pedoman  yang digunakan untuk pengamatan pada Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
b.  Pedoman wawancara yaitu pedoman yang digunakan  untuk  menanyakan  keterangan yang ada.
c.  C heck  list yaitu  pedoman  yang  digunakan untuk  kelengkapan  dengan  tanda  centang atau tanda lainnya .
d.  Peralatan  tulis  yang  digunakan  dalam penelitian.

## PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
a. Pengolahan Data  :
a)  Collecting yaitu  proses  pengumpulan data  dari  hasil observasi yang  telah dilakukan.
b)  Editing yaitu mengoreksi dan mengidentifikasi  kembali  data  Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
c) Klasifikasi  yaitu  mengelompokkan  data yang telah terkumpulkan sesuai dengan kelompoknya.
d) Penyajian  data  yaitu  data  yang  telah disajikan  dalam  bentuk informative menganalisa deskriptif.
b. Analisis Data  :
Analisis  deskriptif  dilakukan  untuk  satu variabel  atau  per  variabel  yaitu  mengenai formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

## III. HASIL PENGAMATAN
Ketidaklengkapan
pengisian review identifikasi  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang review identifikasi  meliputi  item  nama,  nomor  rekam medis,  jenis  kelamin  dan  umur,  ditemukan ada  beberapa  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  ( informed  consent) yang  tidak
terisi  pada  item  data  identifikasi  nama
(10,20%) dan umur (4.08%). Hal ini disebabkan  karena  masih  kurang  dan  belum maksimalnya  pengisian  formulir.  Dilihat  dari kurangnya petugas dalam menanyakan identitas  pasien,  apabila  pasien  rawat  inap dan  segera  pulang  petugas  membiarkan dokumen  tersebut  kosong  tanpa  kembali mempertanyakan lagi.
Ketidaklengkapan pengisian review pelaporan  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
tentang
review
pelaporan  meliputi  :  jenis  kelamin,  alamat, laporan  operasi  dan  jam,  bahwa  ditemukan ada  beberapa  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  ( informed  consent) yang  tidak terisi  pada  diagnosis  (4,08%),  jam  (45,91%) dan  tanggal  (9,18%).  Tidak  lengkapnya pengisian  item  diagnosis  dikarenakan  dokter lupa  untuk  memberi  diagnosis  pasien  karena pasien dalam keadaan kritis dan perawat lupa untuk  mengingatkan  dokter  untuk  menulis diagnosa  tersebut,  sedangkan  pada  item tanggal  dan  item  jam  dikarenakan  dalam pemberian  formulir  persetujuan  tindakan kedokteran  masih  ada  yang  menggunakan formulir  lama  dimana  tanggal  dan  jamnya belum dicantumkan. Tidak lengkapnya pengisisan  item  laporan  operasi  dikarenakan kebiasaan  dan  kurangnya  kesadaran  dari dokter  atau  perawat  yang  tidak  mengisi laporan operasi setiap selesai dalam pelayanan terhadap pasien.
Ketidaklengkapan
pengisian review
autentifikasi  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri tentang
review
autentifikasi  meliputi  paraf  dokter,  paraf  saksi keluarga,  paraf  saksi  bidan  atau  perawat, paraf  yang  membuat  pernyataan,  nama terang  dokter,  nama  terang  saksi  keluarga, nama  terang  saksi  bidan  atau  perawat  dan nama  terang  yang  membuat  pernyataan. Diketahui  bahwa  ada  beberapa  Formulir Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ( informed consent) yang  tidak  terisi  pada  item  data autentifikasi  yaitu  paraf  dokter,  paraf  saksi keluarga,  paraf  saksi  bidan  atau  perawat, nama  terang  dokter,  nama  terang  saksi keluarga,  nama  terang  saksi  bidan  atau perawat  dan  nama  terang  yang  membuat
pernyataan, karena disebabkan tenaga kesehatan belum melaksanakan tertib administrasi  dengan  baik  dan  tidak  ada  bukti bahwa  dokter  telah  memberikan  informasi mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh pasien.
Ketidaklengkapan pengisian
review pencatatan  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang review pencatatan  meliputi  coretan  dan  singkatan dimana review ini bertujuan untuk mengetahui letak  kesalahan,  misal  dan  catatan  lalu dibubuhi  keterangan  yang  jelas.  Hasil  dari penelitian  ini ditemukan  ada  beberapa Formulir  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran ( informed consent) yang tidak terisi pada item data pencatatan berupa coretan (14,28%) dan singkatan (11,22%).
Ketidaksesuaian pencatatan  tersebut  karena  kebiasaan  dan kurangnya  kesadaran  dari  dokter  maupun petugas  medis  yang  bertanggung  jawab dalam  melakukan  pengisian  dokumen  rekam medis  setiap  selesai dalam  pelayanan terhadap  pasien.    Formulir  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  dari  aspek  hukum kesehatan.
Setelah dilihat dari formulir dan wawancara di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Kabupaten Wonogiri dimana penulisan formulir  yang  lengkap  bertujuan  supaya tercipta perlindungan bagi rumah sakit apabila ada  kasus  yang  berlanjut  dirana  hukum. Namun  Masih  adanya  pembetulan  kesalahan yang  tidak  tepat  seperti  coretan  tanpa  paraf dan  adanya  tipe-x  menjelaskan  bahwa  hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  Permenkes No.269 MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis  bab  III  pasal  5  ayat  (6)  bahwa pembetulan  sebagaimana  disebutkan  pada ayat  (5)  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara pencoretan  tanpa  menghilangkan  catatan yang  dibetulkan  dan  dibubuhi  paraf  dokter, dokter  gigi  atau  tenaga  kesehatan  tertentu yang  bersangkutan.  Dalam  prakteknya  masih terdapat  beberapa  item  yang  penulisannya belum lengkap, sehingga akan mempengaruhi rendahnya  perlindungan  hukum  bagi  rumah sakit.  Sehingga  pada  Formulir  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  ( informed  consent ) harus  terdapat  informasi  yang  disampaikan pada  pasien  atau  keluarga  pasien  dan membubuhkan waktu dan tempat.

## IV. PEMBAHASAN
Ketidaklengkapan pengisian review identifikasi  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
tentang
review
identifikasi  meliputi  item  nama,  nomor  rekam medis,  jenis  kelamin  dan  umur,  ditemukan ada  beberapa  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  ( informed  consent) yang  tidak terisi  pada  item  data  identifikasi  nama (10,20%) dan umur (4.08%). Hal ini disebabkan  karena  masih  kurang  dan  belum maksimalnya  pengisian  formulir.  Dilihat  dari kurangnya petugas dalam menanyakan identitas  pasien,  apabila  pasien  rawat  inap dan  segera  pulang  petugas  membiarkan dokumen  tersebut  kosong  tanpa  kembali mempertanyakan lagi.
Ketidaklengkapan pengisian review pelaporan  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
tentang
review
pelaporan  meliputi  :  jenis  kelamin,  alamat, laporan  operasi  dan  jam,  bahwa  ditemukan ada  beberapa  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  ( informed  consent) yang  tidak terisi  pada  diagnosis  (4,08%),  jam  (45,91%) dan  tanggal  (9,18%).  Tidak  lengkapnya pengisian  item  diagnosis  dikarenakan  dokter lupa  untuk  memberi  diagnosis  pasien  karena pasien dalam keadaan kritis dan perawat lupa untuk  mengingatkan  dokter  untuk  menulis diagnosa  tersebut,  sedangkan  pada  item tanggal  dan  item  jam  dikarenakan  dalam pemberian  formulir  persetujuan  tindakan kedokteran  masih  ada  yang  menggunakan formulir  lama  dimana  tanggal  dan  jamnya belum dicantumkan. Tidak lengkapnya pengisisan  item  laporan  operasi  dikarenakan kebiasaan  dan  kurangnya  kesadaran  dari dokter  atau  perawat  yang  tidak  mengisi laporan operasi setiap selesai dalam pelayanan terhadap pasien.
Ketidaklengkapan pengisian review autentifikasi  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri tentang
review
autentifikasi  meliputi  paraf  dokter,  paraf  saksi keluarga,  paraf  saksi  bidan  atau  perawat,
paraf  yang  membuat  pernyataan,  nama terang  dokter,  nama  terang  saksi  keluarga, nama  terang  saksi  bidan  atau  perawat  dan nama  terang  yang  membuat  pernyataan. Diketahui  bahwa  ada  beberapa  Formulir Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  ( informed consent) yang  tidak  terisi  pada  item  data autentifikasi  yaitu  paraf  dokter,  paraf  saksi keluarga,  paraf  saksi  bidan  atau  perawat, nama  terang  dokter,  nama  terang  saksi keluarga,  nama  terang  saksi  bidan  atau perawat  dan  nama  terang  yang  membuat pernyataan, karena disebabkan tenaga kesehatan belum melaksanakan tertib administrasi  dengan  baik  dan  tidak  ada  bukti bahwa  dokter  telah  memberikan  informasi mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh pasien.
Ketidaklengkapan
pengisian
review pencatatan  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang review
pencatatan  meliputi  coretan  dan  singkatan dimana review ini bertujuan untuk mengetahui letak  kesalahan,  misal  dan  catatan  lalu dibubuhi  keterangan  yang  jelas.  Hasil  dari penelitian  ini ditemukan  ada  beberapa Formulir  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran ( informed consent) yang tidak terisi pada item data pencatatan berupa coretan (14,28%) dan singkatan
(11,22%). Ketidaksesuaian pencatatan  tersebut  karena  kebiasaan  dan kurangnya  kesadaran  dari  dokter  maupun petugas  medis  yang  bertanggung  jawab dalam  melakukan  pengisian  dokumen  rekam medis  setiap  selesai dalam  pelayanan terhadap pasien. Formulir Persetujuan
Tindakan  Kedokteran  dari  aspek  hukum kesehatan. Setelah dilihat dari formulir dan wawancara di  RSUD  dr.  Soediran  Mangun  Sumarso Kabupaten Wonogiri dimana penulisan formulir  yang  lengkap  bertujuan  supaya tercipta perlindungan bagi rumah sakit apabila ada  kasus  yang  berlanjut  dirana  hukum. Namun  dalam  prakteknya  masih  terdapat beberapa  item  yang  penulisannya  belum lengkap, sehingga akan mempengaruhi rendahnya  perlindungan  hukum  bagi  rumah sakit.  Sehingga  pada  Formulir  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  ( informed  consent ) harus  terdapat  informasi  yang  disampaikan pada  pasien  atau  keluarga  pasien  dan membubuhkan waktu dan tempat.

## V.  KESIMPULAN
1.  Review  identifikasi  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiri  pada  item  nomor  rekam  medis yang  terisi  lengkap  sebesar  100%.  Pada item  nama  yang  terisi  lengkap  sebesar 90%  (88)  dan  yang  tidak  lengkap  sebesar 10%  (10).  Pada  item  umur  yang    terisi lengkap  sebesar  96%  (94)  dan  yang  tidak lengkap  sebesar  4%  (4).  Pada  item  jenis kelamin  yang    terisi  lengkap  sebesar 100%.
2.  Review  pelaporan  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiri  pada  item  diagnosis  yang  terisi lengkap  sebesar  96%  (94)  dan  yang  tidak lengkap  sebesar  4%  (4).  Pada  item  jam yang  terisi  lengkap  sebesar  54%  (53)  dan yang  tidak  lengkap  sebesar  46%  (45). Pada  item  tanggal  yang  terisi  lengkap sebesar  91%  (89)  dan  yang  tidak  lengkap sebesar 9% (9).
3.  Review  autentifikasi  Formulir  Persetujuan Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiripada item paraf dokter yang terisi lengkap  sebesar  94%  (93)  dan  yang  tidak lengkap  sebesar  6%  (5).  Pada  item  paraf saksi keluarga yang terisi lengkap sebesar 77%  (75)  dan  yang  tidak  lengkap  sebesar 23%  (23).  Pada  item  paraf  saksi  bidan atau  perawat    yang  terisi  lengkap  sebesar 82%  (80)  dan  yang  tidak  lengkap  sebesar 18%  (18).  Pada  item  paraf  yang  membuat pernyataan  yang  terisi  lengkap  sebesar 100%. Pada item nama terang dokter yang terisi  lengkap  sebesar  83%  (81)  dan  yang tidak  lengkap  sebesar  17  %  (17).  Pada item  nama  terang  saksi  keluarga  yang terisi  lengkap  sebesar  78%  (76)  dan  yang tidak lengkap sebesar 22% (22). Pada item nama  terang  saksi  bidan  atau  perawat yang  terisi  lengkap  sebesar  85%  (83)  dan yang  tidak  lengkap  sebesar  15%  (15). Pada  item  nama  terang  yang  membuat pernyataan  yang  terisi  lengkap  sebesar 89%  (87)  dan  yang  tidak  lengkap  sebesar 11% (11).
4.  Review  pencatatan  Formulir  Persetujuan
Tindakan Kedokteran di RSUD dr. Soediran  Mangun  Sumarso  Kabupaten Wonogiripada  item  coretan  terisi  lengkap sebesar  86%  (84)  dan  yang  terisi  tidak lengkap  14%  (14).  Pada  item  singkatan yang  terisi  lengkap  sebesar  89%  (87)  dan yang tidak lengkap sebesar 11% (11).
5.  Formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran ( informed  consent )  dilihat  dari  aspek hukum  yaitu  kurangnya  kejelasan  dokter dalam  menyampaikan  informasi  kepada pasien atau keluarga pasien serta ketidaklengkapan mencatat didalam formulir  tersebut  dalam  keadaan  jelas  dan disertai  paraf  dokter,  nama  dokter,  nama saksi,  paraf  saksi,  dibubuhkan  tempat  dan tanggal penulisan formulir tersebut, sehingga  akan  mempengaruhi  rendahnya perlindungan hukum bagi rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  Hanafiah.  2009. Etika  Kedokteran  dan Hukum  Kesehatan .  Jakarta:    Buku
Kedokteran Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2006. Pedoman Penyelenggaraan Prosedur  Rekam  Medis  Rumah  Sakit .
Depkes. Jakarta Notoatmodjo, Soekidjo.  2012 : 35. Metodologi Penelitian  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta
Rustityanto,  Ery.  2010  :  27. Etika  Profesi  dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Politeknik Kesehatan Permata Indonesia _________  2009  :  8. Etika  Profesi  Perekam Medis dan Informasi Kesehatan .
Yogyakarta: Graha Ilmu Shofari,  Bambang.  2002. Buku  1  Modul Pembelajaran Pengelolaan Rekam Medis            Dan  Dokumentasi  Rekam Medis. Semarang  :  PORMIKI  Jawa Tengah Siregar,  Syofian.  2014  :  149. Statiska Deskriptif  untuk  Penelitian .  Jakarta:
Rajawali Pers Permenkes  RI  No  269/Menkes/Per/III/2008 tentang  Rekam  Medis.  Jakarta  : Menteri Kesehatan Reupublik Indonesia Permenkes  RI  No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia