• Patricia Rinwigati Waagstein
Pivatisasi Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata : Status  Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum lntemasional
• Adam Soroinda Nasution
Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum Humaniter  dalam  Konflik  Bersenjata  lnternasional  antara Israel dan  Hizbullah pada Tahun 2006
• Rudhi A viantara
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter  pada  Penyerbuan
Desa  My  Lai  dalam  Perang Vietnam
• Sanjaya Arya/
Causes of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal : An Analysis from Child  Rights  NGO Perspectives
• Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter lntemasional
• Terjemahan  Konvensi  tentang  Munisi-munisi  Cluster (Convention  on Cluster Munitions) tahun 2008
Diteroitkan oleh: PUGA T STUDI HUKUll HUllA,NITtiR DAN HAM Ir.Isl PAKULTAS HUKUll U,.N&RSfl'AS l'RISAKTJ

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan  oleh  Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas  Trisakti Prof.  Dr.  Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof.  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof Timothy L.  H.  McCormack Prof.  Dr.  Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TNI (Purn) PL T. Sihombing,  S.H., LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S. H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S. H.,  LL.M.
Pemimpin  Redaksl  : Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksl : Andrey Sujatmoko,  S. H.,  M. H. Aji  Wibowo,  S.H., M.H. Kushartoyo  Budisantosa,  S. H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M Jun Justinar,  S. H.,  M.H.
Sekretariat : Ade A/fay Alfinur, S.Sos. Supriyadi,  S.E.
Alamat  Redaksi  : Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail  :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam  bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah Ta'ala sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL HUKUM HUMANITER ini dapat kembali  hadir di  tangan  para pembaca.

## Pembaca yang budiman,
Edisi ini mengetengahkan tulisan mengenai masalah yang sedang menjadi tren  dalam  sengketa  bersenjata  antar  negara,  yaitu  adanya  privatisasi jasa­ jasa mi liter di mana dalam artikel di edisi ini secara khusus membahas  mengenai status  hukum  dan  pertanggung-jawabannya  menurut  Hukum  Humaniter.  Di samping  itu,  diketengahkan pula analisis mengenai penggunaan  munisi  clus­ ter;  suatu  alat berperang  yang  bersifat membabi-buta (indiscriminate) yang akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sarana berperang. Khusus dalam edisi ini  dipaparkan  mengenai  penggunaan  munisi  cluster  oleh  Israel  pada  tahun 2006.  Sementara,  berkaitan  dengan  cara  atau  metode  berperang,  disajikan suatu  studi  kasus  mengenai  pelanggaran  H u ku m  H u man iter  dalam penyerangan di desa My Lai  yang  dilakukan  oleh pasukan Amerika Serikat di Vietnam  pada tahun  1968, yang  merupakan  kasus pokok dalam mempelajari adanya  pelanggaran-pelanggaran  Hukum  Humaniter  yang  dilakukan  oleh Angkatan  Bersenjata.  Topik  lain  dalam  edisi  ini  masih  menyoroti  tentang penggunaan  tentara  anak,  khususnya  yang  ditinjau  dari  persepektif  NGO; yang  akan  melengkapi  artikel-artikel  sejenis  pada  edisi  yang  lalu.  Akhirnya, melengkapi topik artikel  dalam  edisi  ini,  disampaikan  pula analisis  mengenai bantuan kemanusiaan yang dilakukan pada waktu terjadi sengketa bersenjata.
Adapun  mengenai isi "Kolom'� dikemukakan terjemahan dari Convention on Cluster Munitions, 2008 yang melengkapi artikel terkait sehingga pembaca dapat  memperoleh  gambaran  yang  lengkap  mengenai  senjata  baru  yang penggunaannya juga menjadi tren dewasa ini; di samping juga untuk meminta perhatian  dan  kesadaran  dari  berbagai  kalangan  akan  sifat  munisi  cluster yang  dapat  menimbulkan  Iuka-Iuka  serius  dan  bersifat  membabi-buta.
Akhirnya,  Redaksi  berharap  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  yang menaruh perhatian terhadap perkembangan Hukum  Humaniter dalam segala aspeknya,  dapat  berpartisipasi  memberikan  pandangan  dan  analisis  mereka guna  memperkaya  wawasan  mengenai  Hukum  Humaniter.  Demikian  pula, segala kritik dan saran konstruktif dari pembaca akan sangat dinantikan demi perbaikan penerbitan JURNAL HUKUM  HUMANITER di masa-masa yang akan datang.
Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1 . Patricia  Rinwigati Waagstein
Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata: Status Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum  Inter- nasional  ........................... . . ............ . .............................. . ....  1038

## 2. Adam  Soroinda  Nasution
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan  Hizbullah pada  Tahun 2006 ..............................  1067
3. Rudhi Aviantara
Analisis Pelanggaran Hukum  Humaniter pada Penyerbuan
Desa  My Lai dalam Perang  Vietnam  . .. . .. .. ... .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .  1090
4. Sanjaya Arya!
Causes  of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal: An Analysis from  Child  Rights  NGO  Perspectives  . .. .. . . . .. .. .. .. ..  1 1 19
5. Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Inter- nasional ........ . ... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ............. . ......  1 142

## KOLOM
Terjema h a n   Konven s i  tenta n g   M u n isi-m u nisi Cluster (Convention on Cluster Munitions) tahun 2008 .  . ..............  1 165
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6

## PRIVATISASI JASA MILITER DALAM KONFLIK B ERS ENJATA:  STATUS  HUKUM  DAN PERTANGGUNGJAWABAN  DALAM HUKUM  INTERNASIONAL

## Patricia  Rinwigati Waagsteln1

## Abstrak
Pada saat ini bisnis penyedia jasa  militer swasta, termasuk personel untuk  bertempur,  bukan  merupakan  suatu  ha! yang  baru .  Namun, fenomena tersebut menjadi kian marak sejalan dengan berubahnya konsep perang, globalisasi, dan efisiensi. Pertanyaan yang kemudian sering timbul adalah bagaimanakah hukum internasional menanggapi fenomena tersebut. Artikel ini akan menyoroti tentang status h u kum dan  pertanggun gj awaban  bisnis  industri  mil iter  dalam  hukum internasional.

## A.  Pendahuluan
Penyedia jasa militer swasta  bukan sesuatu hal yang baru karena industri ini telah berkembang sejak dikenalnya konsep perang.2 Mer­ cenary atau  tentara  bayaran  adalah  bentuk  klasik  dari  fenomena bisnis ini. Keterlibatan korporasi dalam kancah peperangan juga bukan sesuatu yang baru .  Perusahaan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah salah satu contoh privatisasi militer dan politik di mana voe sebagai korporasi tidak hanya  berdagang tapi juga melakukan kegiatan  politik  lain nya  atas  nama  pemeri nta h  Belanda  seperti membuka dan mengatur daerah jajahan.3 Korporasi juga memegang peranan penting dalam  Perang  Dunia  Pertama dan Ked ua terutama
1 Doktor  Ilmu  Hukum,  Lulusan  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Uppsala (2009), Swedia.  Dapat dihubungi  di dm1dgiili@iJ.Qtmail.cam
2 P.W.  Singer; Corporate  Warriors:  The Rise  of Privatized Military Industry (Cornell  University Press,  2004),  him.  19-40.
3 Koen De  Feyter; World  Development Law:  Sharing Responsibility  for Development (Belgia:
Intersentia,  200 1),  him.  178.
1039 Privatisasi Jasa  Militer dalam Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam  Hukum Internasional
dalam hal penyediaan perlengkapan perang dan persenjataan. Kasus­ kasus seperti Flick,  Krupp, dan Farben yang terlibat dalam penjualan senjata,  penyediaan  gas  beracun  untuk  membunuh  warga  yahudi dan  tawanan  perang  serta  penggunaan  tenaga  kerja  paksa  pada masa Nazi adalah suatu bukti bahwa korporasi terlibat langsung dalam peperangan dan  mereka juga  dapat dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan kejahatan perang.4
Setelah  pera ng  dingin,  dengan  kemasa n   baru,  industri penyedia jasa militer swasta menjadi suatu bisnis yang menggiurkan dan prakteknya telah berkembang di banyak konflik bersenjata. Konflik bersenjata  di  Irak,  Afganistan,  Kosovo,  dan  Afrika  adalah  contoh­ contoh konflik yang terbukti melibatkan banyak perusahaan penyedia jasa  militer  swasta (Private  Military  Contractor-PMC) .5 Sementara itu,  kegiatan  intelijen  telah  lebih  dahulu  melibatkan  pihak  swasta dan berkembang pesat setelah peristiwa 1 1 September 200 1.6 Pada  umumnya,  keterlibatan  pihak  swasta  dalam  kegiatan militer bermacam-macam mulai dari penyediaan perlengkapan militer dan logistik, pemberian latihan, konsultasi taktik berperang, interogasi, intelijen,  sampai  dengan  penggunaan tenaga  militer swasta  dalam pertempura n . 7   Pengguna  jasa  bisnis  ini  juga  beraneka ra g a m . Korporasi  seperti  pertambangan  banyak menggunakan jasa  bisnis
• United States of America V. Alfried Felix Alwyn Krupp Von Bohlen Und Halbach, Et.Al. Nuremberg Military Tribunal October  1946  - April  1949;  Arvind  Ganesan, "Is  2007  the  End  for Voluntary Standards?," Business  for  Social  Responsibility  Weekly (2006);  "Nouvelles  Regulations Economicques,"  ed.  French  Parliament  (2001),  vol.  Law  Number  2001-421  dated  May  1 5, 2001.
5 Selanjutnya  disebut  PMC.  Diskusi  lebih  lanjut  dapat  dilihat:  Francesco  Francioni,  "Private Military  Contractors  and  International  Law  :  An  Introduction," European  Journal  of Interna­ tional law 19.5 (2008), hal. 961; Fred  Schreier and  Marina Caparini, Privatising Security:  Law, Practice  and  Governance of Private Military and Security Companies (Geneva :  Geneva  Centre for the Democratic Control  of Armed Forces (DCAF),  2005),  him.  19  dan  20.
• Setelah  peristiwa  1 1  September  2001,  privatisasi  kegiatan  intelijen  semakin  terlihat jelas. Amerika  Serikat  dikabarkan  menghabiskan  70  %  dari  budget  kegiatan  intelijen  untuk mengkontrak perusahaan swasta bergerak di bidang ini. Lihat : Simon Chesterman, "'We Can't Spy .. .  If We Can't Buy! : The  Privatization  of Intelligence and the  Limits  of Outsourcing 'Inher­ ently Governmental Functions'," European Journal of International law 19.5 (2008), him. 1056.
7 Contoh  perusahaan  penyedia jasa militer swasta seperti International  Peace Operations As­ sociation  s(IPOA),  ArmorGrouop International,  Blackwater USA dan  Military  Professional  Re­ sources  Incorporated  (MPRI).  Diskusi  lebih  lanjut  lihat  :  General  Assembly,  United  Nations, Use  of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Rights  of Peoples  to  Self-Determination (Sixtieth),  U.N.  A(60/263  (17 August  2005),  para­ graph  36 - 40; James Pattison, "Just War Theory and the Privatisation of Military Force," Ethics & International Affair 22.2 (2008), him.  143.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung 1040 jawaban dalam Hukum Internasional
ini  untuk  mengamankan operasi  tambangnya.  Negara  adalah  klien terbesar kedua yang menggunakan jasa industri  militer swasta  baik untuk alternatif penegakan hukum, keperluan perang maupun menye­ lesaikan berbagai misi khusus seperti teroris,  pemberantaskan obat terlarang,  atau  perlawanan  pemberontak.  Jasa  militer swasta juga sering digunakan oleh organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengawal operasi PBB termasuk operasi kemanusiaan di daerah rawan8 dan Komite Internasional Palang Merah ( International  Committee  of the  Red Cross) untuk  mengamankan lokasi operasional mereka . 9 Pertanyaannya  adalah apakah pe r usahaan swasta  terutama tentara  swasta  yang  bekerja  d i   suatu  konflik  bersenjata  dapat dikategorikan  sebagai  kombatan  atau  hanya  penduduk?  Apakah mereka  adalah  tentara  bayaran  atau mercenary? Selain  itu,  per­ tanyaan  yang  juga  patut  dicermati  adalah  siapa  yang  harus  ber­ tanggung-jawab jika terjadi pelanggaran seperti  kejahatan perang? Apakah pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban korporasi, atau  pertanggungjawaban  negara  yang  mengkontrak  perusahaan militer swasta tersebut?  Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan­ pertanyaan tersebut dengan mendiskusikan tiga hal yaitu:  mengapa dan  apa  itu  perusahaan jasa  militer  swasta,  status  hukum  dalam hukum  humaniter,  dan  pertanggungjawaban  penyedia jasa  militer swasta.
B.  Mengapa  dan  Apakah  Bisnis  Penyedia  lasa  M i l iter SWasta?
1. Definisi  Penyedia lasa  Militer Swasta (Private  Military Contractor�PMC}
Singer mengartikan PMC sebagai : 'profit-driven organisation that trade  in  professional  service  intricately  linked  to  warfare' atau organisasi yang menawarkan jasa profesional yang berkaitan dengan perang  atau  konflik  bersenjata  di  mana  kegiatannya  mencakup :
• Mercenary/Private  Military  Companies  {Pmcs), Global  Security,  Available :  http:// www.globalsecurity.org/military/world/para/mercenary.htm,  24 Maret 2009.
9 The Jere to  Expand Contacts  with  Private  Military  and Security  Companies, 2004,  Interna­ tional Committee of the Red Cross, Available: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteengO.nsf/htmlall/ 63HE58' , 24 March  2009.
1041 Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
terlibat langsung dalam peperangan, konsultasi militer, penyedia jasa pelatihan dan jasa pendukung lainnya seperti logistik.10 Secara singkat Singer memperkenalkan tipologi industri penyedia jasa militer swasta yaitu: perusahaan penyedia jasa keamanan (security provider firm), perusahaan  penyedia jasa  konsultasi  keamanan (security  consult­ ing  firm), d a n   perusahaan  penyedia  perlengka pa n   keamanan (security support  firm) seperti  logistik,  intelijen,  dan pemeliharaan perlengkapan .11
Berbeda dengan Singer, Herbert Wulf mengidentifikasi 6 kategori dari  aktor swasta  dalam bidang keamanan, yaitu :
(a)  Perusahaan keamanan yang  memberikan pelayanan keamanan kepada  penduduk sipil, korporasi, dan pemerintah;
(b)  Penyedia jasa pertahanan yang bergerak dalam bidang penelitian, pengembangan, produksi, dan pembiayaan persenjataan militer;
( c)  Penyedia jasa  militer  berupa  konsultasi,  logistik  dan  bantuan, pelayanan  teknis termasuk pemeliharaan  dan  perbai kan fasili­ tas  militer,  pelatihan,  dan  pengaman  u ntuk  keperluan  misi kemanusiaan ;
( d )  Tentara  swasta  tidak  s a h   seperti  pemberontak,  kelom pok­ kelompok yang terlibat dalam kejahatan;
(e)  Tentara bayaran (mercenary) yang bertempur di pertempuran;12
Walaupun  Singer dan  Wulf dapat  memberikan  klarifikasi  yang jelas  mengenai  apa  itu  perusahaan  penyedia  jasa  militer  swasta (PMC),  dalam  kenyataannya,  klarifikasi  tersebut  sukar  d iterapkan karena pada umumnya satu perusahaan dapat memberikan berbagai macam  jasa  terg a ntung  d a ri  tuntuta n  klien  mereka .  Contoh perusahaan  bergerak di bidang ini adalah DynCorp,  Executive  Out­ comes, Kellog,  Brwon and Root, Military Professional Resources, Inc, Vinnel Corp, dan lain-lain. Penekanannya  adalah pada  korporalisasi
10 Peter W.  Singer, Corporate  Warriors:  The Rise  and Ramifications of the Privatized  Military Industry, Brooki ngs, Ava i l a b l e : http : //www. brookings . ed u/a rticl es/2002/
OlOlusmilitary_singer.aspx?rssid=singerp, 23 March  2009.
11 Sam  Perlo-Freeman  and  Elisabeth  Skiins,  "The Private  Military Services Industry,"  1  (Sep­ tember  2008),  hal.  2;  Schreier and  Caparini, Privatising  Security:  Law,  Practice  and Gover­ nance of Private  Military and Security Companies, him. 37-38.
12 Schreier and Caparini, Privatising Security:  Law,  Practice and Governance of Private Military and Security Companies, him. 39 - 41.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung 1042 jawaban  dalam  Hukum  Internasional
jasa  militer.  Seperti  layaknya  suatu  perusahaan  swasta,  PMC juga bertujuan untuk menambah nilai dari pemegang saham di antaranya adalah korporasi multinasional.13 Dengan kata lain, keuntungan atau profit  menjadi  suatu  tujuan  dari  perusa haan  tersebut.  Hal  i n i membuka peluang bahwa perusahaan tersebut dapat juga dikontrak untuk melindungi pihak-pihak tentu tapi juga dapat digunaka n  oleh pihak  l a i n   u ntu k  melakukan  pemberontakan  ata u  melaku ka n kejahatan  lainnya.  Dengan  kata  lain,  sifat  dari  jasa  i n i  tergantung dari  siapa  yang mempekerjakannya .
2. Mengapa PMC begitu  berkembang?
Bertambahnya pasar bagi PMC dipengaruhi oleh beberapa faktor:
(a)  Perubahan sifat konflik bersenjata
Setelah  perang  dingin,  angka  konflik  bersenjata  internasional berkurang  tajam.  Konflik bersenjata  lebih  banyak bersifat  nasional terutama  di  negara-negara  berkembang.  Konflik-konflik  tersebut menjadi kurang relevan bagi keamanan nasional negara  lain terutama negara  maj u .   Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  penurunan jumlah pengiriman angkatan bersenjata dari satu negara ke negara lain yang mem bawa  pengaruh  kepada  pengurangan  personel  a n g kata n bersenjata  di  suatu  negara .  Jika  diperlukan,  negara  maj u   dapat menutup kebutuhan tersebut melalui jasa kontrak. Praktek privatisasi jasa  militer j uga  menjadi  populer di  negara-negara  berkembang.14 Keterbatasan  kemampuan militar terutama dalam  hal pelatihan dan jasa teknologi militer atau ahli mi liter yang profesional menyebabkan mereka beralih ke pihak swasta . 15 Selain itu,  penggunaan jasa militer swasta  juga  populer  terutama  untuk  melaksanakan  misi  tertentu seperti  pemberantasan  perdagangan  obat-obat  terlarang,  teroris, pemberontakan, dan misi khusus lainnya.  Praktek penggunaan pihak swasta  ini mempunyai keuntungan tersendiri karena kematian tentara swasta mempunyai bobot politis yang jauh berkurang dan tidak terlalu sensitif daripada kematian tentara nasional. Lebih lanjut, penggunaan jasa swasta lebih dapat diandalkan, efektif, dan netral bagi para pihak yang  bertempur daripada  menggunakan jasa  militer  suatu  nega·ra
13 Perla-Freeman  and  Skons, "The  Private  Military Services  Industry",  him.  3.
,.  Dough  Brooks,  "Private  Military  Service  Providers:  Africa's  Welcome  Pariahs," Nouveaux Mandes 10 (2002), him. 1.
15 Ibid., him. 6.
1043 Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam  Hukum  Internasional
terutama  dalam konflik bersenjata  nasional . 16 (b)  Berkembangnya Teknologi  Militer
Terlibat dalam konflik bersenjata  bukan hal yang murah apalagi di  abad  ini.  Teknologi  yang tinggi  mewajibkan  suatu  negara  yang berkonflik harus menyediakan cadangan uang yang tidak sedikit untuk menyediaan infrastruktur. Belum lagi pemeliharaan dan pengoperasian sistem  persenjataan  yang  memerlukan  keahlian  teknis  tersendiri . Walaupun di banyak negara, teknologi persenjataan masih dikuasai oleh  negara,  namun  tidak  dipungkiri  bahwa  pihak  swasta  mulai mengemba n g ka n   saya pnya  dengan  menguasai  berbagai  per­ lengkapan  pera ng  ata upun  mengembangkan  teknologi  perang. Bahkan keikutsertaan pihak swasta  untuk berinvestasi pada proyek­ proyek  militer  atau  intelijen  mulai  memperoleh  banyak  dukungan dari banyak negara . 17 Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam perang  semakin  besar  ketergantungan  pada  teknologi  komersial dengan melibatkan  korporasi swasta.

## (c)  Efisiensi Dana
Faktor  ketiga  adalah  perubahaan  mengenai  pola  pikir  secara ekonomis dan politis sejalan dengan semakin populernnya privatisasi dan outsourcing. 'Outsourcing' sering didefinisikan sebagai pengalihan manajemen,  fungsi,  dan  jasa  ke  penyedia  jasa  internal  melalui hubungan kontrak antara perusahaan swasta atau dari sektor publik ke  swasta.  Tujuan  utamanya  adalah  penghematan ( cost  saving), peningkatan  kualitas,  kemudahan akses  ke  pengetahuan,  keahlian, dan  keterampilan  baru  serta  pengaturan  risiko.  Hal  ini  membawa pengaruh  pada  praktek militer yang pada awalnya merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penggunaan jasa mi liter swasta dapat menghemat biaya yang timbul, lebih efisien, dan lebih menguntungkan terutama dalam  pembagian ris i ko  d a l a m   penemuan-penemuan  teknologi  berpera ng  yan g membutuhkan investasi tinggi.
1• Ibid., him. 1.
"Schreier and Caparini, Privatising Security:  Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies, him. 21.
Privatisasi  Jasa  Militer dalarn Kontlik  Bersenjata  :  Status  Hukurn  dan  Pertanggung 1044 jawaban dalarn Hukurn Internasional

## 3.  Kritik
Praktek jasa mi liter swasta juga mengundang banyak kritik yang tidak habis-habisnya.  Kritik pertama berkaitan dengan risiko adanya dukungan  terhadap  perang.  Ketika  fungsi  militer  diprivatisasikan kepada sektor swasta yang notabene mempunyai  kepentingan yang berbeda yaitu memperoleh keuntungan, maka konsep perang menjadi suatu keuntungan yang perlu disuburkan daripada diberantas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahan besar bergerak di  bidang ini akan melobi pemerintah  untuk memberikan  dukungan terhadap perang seperti yang dilakukan dalam bidang lain, yaitu obat­ obatan  atau juga lingkungan hidup.
Kedua, privatisasi militer dapat menjurus ke arah perang yang lebih  kejam .  Angkatan  bersenjata  biasanya  bertujuan pada konsep hidup dan  mati, sementara itu bisnis, seperti yang sudah dikemukan sebelumnya, berorientasi pada keuntungan. Mempekerjakan tentara swasta akan berisiko bahwa mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghemat pengeluaran demi mencapai untung yang sebesar­ besarnya  termasuk  dengan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan  oleh hukum  internasional.18  Oleh  karena  itu,  penggunaan  pihak swasta untuk  melakukan kegiatan  militer akan  menjadi  sangat berbahaya bila  tan pa  reg ulasi  yang  jelas.  Saya ngnya,  reg ulasi  mengenai privatisasi  industri  militer  saat  ini  sangat  tidak  jelas.  Tidak  ada pembatasan  mengenai  siapa  yang  dapat  bekerja  untuk  korporasi dan  kepada siapa  korporasi tersebut bekerja.
Ketiga, privatisasi militer dapat digunakan oleh suatu negara u n tu k  m e l e p a s k a n   ta n g g u n g -j a wa b  atas  p e r b u a ta n nya . D i khawati rkan,  penyed ia  jasa  m i liter  swasta  da pat  d ij a d i kan perpanjangan tangan dari suatu negara untuk melakukan kekerasan tan pa harus bertanggung-jawab atas kekerasan tersebut.  Yang harus diwaspadai  adalah  apa  yang  diminta  oleh klien dari  perusahaan tersebut. Sayangnya, banyak kontrak antara PMC dan pengguna jasa dilakukan  secara  tertutup  sehingga  tugas  dan  kewenangan  yang diperjanjikan oleh  kedua belah pihak tidak dapat dimonitor.
C. Status  Hukum PMC dalam  hukum  Humaniter
18 Ibid., him. 46.
1045 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
1. Sebagai  kombatan?
Menurut Pasal  3 (A)  (2) dari  Konvensi Jenewa  III dan  Pasal  43 ( 1 )   d a ri  Protokol  Ta mbahan  I  dari  Konvensi  Jenewa,  u ntuk mendapatkan  status  sebagai  kombatan,  seseorang  tentara  swasta harus menjadi bagian dari suatu angkata bersenjata dari suatu negara atau  pihak  yang  berkonflik yang  memenuhi  em pat  kriteria  yaitu : berada di bawah suatu sistem komando, menggunakan tanda khusus, membawa senjata,  dan tunduk terhadap huku m  perang .19
PMC  ata u  penyedia  jasa  mil iter  swasta  kemu ngkinan  tidak memenuhi definisi kombatan karena berbagai alasan. Pertama, PMC pada umumnya bukan merupakan anggota suatu angkatan bersenjata suatu negara atau kelompok yang berkonflik walaupun mereka dapat juga berpartisipasi dalam peperangan dan membawa senjata. Sebagai contoh,  di  kasus  Irak,  banyak  tentara  swasta  dipekerjakan  ber­ dasarkan  sistem  kontrak oleh suatu  perusahaan militer yang mem­ punyai hubungan kontrak dengan organ resmi dari AS. Personel militer swasta tersebut seringkali berlokasi terpisah dari mi liter, kadang kala mempunyai  tugas  yang  berbeda  dengan  m i liter,  mengendara i ken d a ra a n   b u ka n   m i l iter,  menggunakan  rad io  b u ka n   m i l iter, mempu nyai  prosed u r   yang  berbeda  dalam  pengawa l a n ,   dan melaporkan  pada  atasan  di  korporasi  mereka.  Hal ini menunjukan bahwa tentara swasta tersebut tidak berada di bawah komando dari angkatan  bersenjata suatu  negara  sebagai disyaratkan dalam pasal 43  ( 1 )  dari  Protokol  Tambahan I  Konvensi Jenewa  ataupun  Pasal  4 (1) dan (2) dari  Konvensi Jenewa  III.
Keadaan  menjadi  berbeda jika  negara  pengguna  secara  resmi mengintegrasikan tentara swasta yang dikontrak ke dalam angkatan bersenjatanya melalui peraturan nasional dan menempatkan tentara swasta  di  bawa h  komando  angkata n  bersenjata nya .  Menurut ketentuan Pasal 43  (3) dari  Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, ketika  suatu  negara  mengintegrasikan  paramiliter  atau  lembaga penegak hukum  swasta  ke dalam stuktur angkatan  bersenjatanya,
19 Geneva  Convention Relative to the Treatment of Prisoner of War.  12 August 1949, pasal 4 A
(1) (2);  Protocol Additional to the Geneva  Coventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection  of Victims  of International Armed Conflicts (Protocol I). 8 June 1977,  Pasal  43  ( 1).
20 Schreier and  Caparini, Privatising Security:  Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies, him. 46.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung 1046 jawaban dalam Hukum Internasional
negara  atau  pihak  yang  bertikai  tersebut  perlu  memberitahukan lawannya .21
Kedua, walaupun dalam beberapa situasi tugas dari militer swasta tidak  berbeda  dengan  aparat  militer  biasa,  tentara  swasta  tidak memiliki sistem d isiplin  intern a l   yang  sama  dengan  angkata n bersenjata  dan tunduk pada  prosedur serta  hukum  yang  berbeda. Sebagai  contoh,  di  Irak,  untuk melakukan konvoi  dari  Baghdad  ke Fallujah,  tentara  swasta  tidak  perlu  menginformasikan  komandan militer terlebih dahulu .22 Hal ini berbeda dengan konvoi militer.  Lebih jauh, peraturan dari Coalition Provisional Authority di Irak mewajibkan tentara  swasta  untuk  tunduk  pada - hukum  hak  asasi  manusia  dan bukan hukum humaniter atau  hukum perang .  Selain wajib mentaati h u ku m   hak  asasi  manusia,  masing-masing  korporasi  memiliki peraturan internal yang berbeda satu sama lain. Perlu diingat bahwa tentara swasta berada di  bawah naungan suatu korporasi yang diatur dalam hukum ekonomi dan bukan hukum perang. Hubungan antara pengguna dan penyedia jasa  hanya  berdasarkan  pada  kontrak yang sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung dari keinginan para pihak.
Berdasarka n  dua  a lasan  tersebut,  sukar  bagi  personel  dari penyedia jasa militer swasta untuk dapat diberikan status kombatan menurut  Pasal  4  dari  Konvensi  Jenewa  III  atau  pun  Pasal  43  dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa. Dengan demikian mereka dianggap sebagai penduduk dan tidak berhak memperoleh perlakuan khusus sebagaimana diberikan kepada kombatan apabila tertangkap.
2. Se baga i  pendud u k   ya ng  menda m p i n g i   a n g katan bersenjata?
Pasal 4 A ( 4) dari Konvensi Jenewa III menyatakan bahwa individu yang mendampingi angkatan  bersenjata tanpa  menjadi bagian dari angkatan  bersenjata  seperti anggota  awak pesawat terbang  militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota kesatuan kerja atau dinas  yang  bertanggung-jawab  atas  kesejahteraan  perang  dapat memperoleh status sebagai tawanan perang apabila ketika ditangkap
2 1 Protocol Additional to the Geneva Coventions of 12 August 1949,  and Relating to the Protec­ tion  of Victims of International Armed  Conflicts  (Protocol I). Pasal 43  (3).
22 Schreier and  Caparini, Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and  Security  Companies, him. 47.
1047 Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
mereka  memperoleh  pengesahan  dari  angkatan  bersenjata  yang didampingi dan membawa kartu identitas yang membedakan mereka denga n  pendu d u k   sipi l .   Pemberian  status  kepada  ora n g   sipil pendamping angkatan  bersenjata  bukanlah hal baru  karena  sudah diatur sebelumnya dalam Kovensi Jenewa tahun 1929 dan Peraturan Den  Haag (Hague Regulations) tahun 1899 dan 1907.
Status hukum ini cocok u ntuk penyedia jasa militer swasta yang hanya memberikan pelayanan logistik, training, dan pelayanan tidak langsung lainnya .  Pertanyaannya  adalah apakah jasa militer swasta untuk bertempur langsung di medan pertempuran termasuk di dalam kriteria  Pasal 4 A (4) . Jawabannya adalah tidak karena Pasal 4 A (4) hanya  memberikan status hukum kepada sipil pendamping sebagai 'sipil  plus' namun  mereka  bukan  kombatan  sehingga  mereka  tidak boleh berpartisipasi langsung dalam peperangan. Tidak begitu jelas apakah  anggota  sipil  pendamping  harus  berada  di  tempat  per­ tempura n  di  mana  angkatan  bersenjata  itu  berada.  Namun  paling tidak, mereka harus mempunyai 'hubungan resmi' dengan angkatan bersenjata yang didampinginya.
3.  Sebagai tentara  bayaran (mercenaries)?
Perdebatan  a paka h   PMC  terutama  penyedia  personel  untuk bertempur termasuk dalam kategori tentara  bayaran (mercenaries) menjadi  topik  yang  ramai  dibahas  di  kalangan  a hli-ahli  h ukum i nternasional.  Sayangnya  tidak  ada  kata  sepakat  mengenai  hal tersebut. Beberapa ahli menyatakan bahwa perusahaan itu tidak lain adalah mercenaries modern karena  mereka  berpartisipasi  langsung dalam  pertempuran di luar angkatan  bersenjata  suatu  negara  atas dasar keuntungan pribadi seperti layaknya mercenary.23 Ahli lainnya bersekukuh  bahwa  PMC  berbeda  dengan  konsep  tentara  bayaran (mercenary) karena titik penekanannya adalah terletak pada sejarah perkembangan  konsep mercenary dan implementasinya  pada  saat ini. 24  Sebelum  mengklarifikasi  apakah  PMC  itu  dapat dikategorikan
23 Special Rapporteur PBB mengenai masalah tentara bayaran ( mercenary) dalam laporannya menyatakan bahwa tentara  bayaran  pada era globalisasi  tidak  bekerja sendiri tapi  tergabung dalam perusahaan penyedia jasa mi liter swasta.  Lihat: Private Military Companies:  Options for Regulation (London:  House of Commons,  12 February 2002),  para.  10, him.  10.
24 Sarah Percy, Mercenaries:  The History of a Norm in International Relations (Oxford :  Oxford Univeristy  Press,  2007),  him. 59-61.
Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status Hukum  dan  Pertanggung 1048 jawaban  dalam  Hukum lntemasional
sebagai mercenaries, maka  perlu untuk meninjau kembali pengertian dari mercenary.
Pengertian mercenaries atau tentara bayaran diatur dalam Pasal 47 (2) dari  Protokol  Tambahan  I  Konvensi Jenewa.  Menurut  pasal ini, seseorang dianggap sebagai tentara bayaran (mercenary) apabila :
(a)  Direkrut dari daerah sekitar atau luar negeri untuk bertempur di konflik bersenjata;
(b)  Mengambil bagian langsung dalam pertempuran;
(c)  Termotivasi  oleh  keuntungan pribadi dan janj i  kompensasi  ma­ terial  melebihi  apa  diperoleh  atau  dijanjikan  kepada  tenta ra dengan  pangkat  atau  fungsi  yang  sama  dalam  a ng katan bersenjata;
( d)  Bukan warganegara dari pihak yang bertikai atau bukan penduduk dari  wilayah  yang dikuasai;
(e)  Bukan anggota dari angkatan  bersenjata  pihak yang berkonflik;
(f)  Bukan  dikirim  oleh  negara  yang  tidak  ikut  berkonflik sebagai tug as resmi .  25
Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal  1 dari Konvensi Anti  Tentara  Bayara n { Mercenary) di  Afrika  yang  diadopsi  oleh Organisasi Kesatuan Afrika (Organisation of Africa Union-OAU) tahun 1977  dan  Pasal  1  dari  Kovensi  Internasional  Anti  Perekruta n, Penggunaan,  Pembiayaan  dan  Pelatihan  Tentara  bayaran (Merce­ naries) yang diadopsi oleh PBB (Perserikatan  Bangsa Bangsa) tahun
25 Diterjemahkan dari Pasal 4 7  : A mercenary  is any person who:
(a)  is specially recruited  locally or abroad in order to fight in an armed  conflict;
(b) does,  in  fact,  take a direct part in the hostilities;
(c) is  motivated  to take part in  the hostilities essentially  by the desire for private  gain, and in  fact,  is promised  by or on behalf of a  party to the conflict,  material compensation substantially in  excess of that promised or paid to combatants of similar ranks  and  functions in the  armed  forces of that Party;
( d)  is neither a  national of a  Party to the  conflict  nor a resident of territory controlled  by  a Party to the conflict;
(e) is not a member of the armed forces of a  Party to the conflict;  and (f) has not been  sent by a State which is not a  Party to the conflict on official duty as a member  of its  armed  forces.
Sumber: Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoner of  War.
1049 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status Hukum dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
1989. Sedikit berbeda dengan Kovensi Penghapusan Tentara Bayaran OAU,  Konvensi  PBB  ini memasukan kategori  kedua tentara  bayaran ( mercenary) d a la m  Pasa l 2 d i   m a n a   seseora n g   d a pat  j u ga dikategorikan sebagai tentara  bayaran (mercenary) apabila:
(a)  Direkrit dari  daerah sekitar atau luar negeri  untuk berpartisipasi dalam  melakukan tindakan  kekerasan  yang  bertujuan  untuk(i) menggulingkan suatu negara atau merongrong konstitusi suatu negara  atau;  (ii) merongrong integritas wilayan suatu  negara;
(b) Term otiva si  o l e h   keu ntu n g a n   p r i b a d i   ata u  j a nj i   u nt u k mendapatkan  kompensasi material;
( c)  Bukan warganegara  atau  penduduk dari  suatu  negara  di  mana tindakan kekerasan itu diarahkan;
(d)  Tidak dikirim oleh suatu negara  sebagai suatu tugas resmi;
(e)  Tidak menjadi anggota angkatan bersenjata dari negara di mana tindakan tersebut dilakukan.26
Dibandingkan dengan Pasal 1 dari Konvensi Anti Tentara Bayaran
(mercenary) OAU atau Pasal 1 dari Konvensi PBB Anti Tentara Bayaran, atau  Pasal 47 dari  Protokol Tambahan I, Pasal 2  dari  Konvensi  PBB ini memberikan kriteria yang lebih longgar terutama dalam dua kriteria yaitu :  'keuntungan ekonomi  pribadi' dan 'orang asing'.
Perbedaan mendasar dari  definisi tentara  bayaran ( mercenary) menurut Protokol Tambahan I dan kedua konvensi tersebut terletak pada  dua  hal.  Pertama,  kedua  konvensi  memberikan  sifat  pidana terhadap perbuatan  'sebagai mercenary'. Oleh  karena  setiap orang yang memenuhi semua unsur dari salah satu dari kedua konvensi itu dapat diancam dengan pidana. Sebaliknya dalam  hukum humaniter, menjadi seorang 'mercenary' bukan merupakan  suatu  pelanggaran Kovensi  Jenewa  atau  Protokol  Tambahannya  oleh  karena  itu  tidak dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Protokol I hanya menyatakan bahwa seorang tentara bayaran (mercenary) tidak dapat mempunyai status tawanan perang ketika ditangkap. Mercenarydapat dihu ku m   oleh  h uku m  nasional  pihak  yang  menangka p   a pabila
26 International Covention against the  Recruitment,  Use,  Financing and  Training of Mercenar­ ies. 4 December 1989, Pasal 2.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status Hukum dan  Pertanggung 1050 jawaban dalam Hukum Internasional
memang  terdapat  hukum yang  mengatur demikian .   Dalam  hal  ini, hukum humaniter tidak berfungsi untuk memberantas praktek mer­ cenary tetapi hanya  memberikan pilihan kepada pihak yang bertikai untuk menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran ( merce­ nary).
Perbedaan kedua, status mercenary dalam Protokol Tambahan I itu  hanya  berlaku dalam konflik internasional  di  mana dianut status kombatan  dan  segala keistimewaannya.  Sebaliknya  kedua konvensi anti tentara bayaran (mercenary) dapat berlaku dalam situasi konflik bersenjata  internasional atau  nasional .
Sela i n   perbedaan,  ketiga  i n stru men  itu  j u g a   m e m p u n ya persamaan  yaitu  mereka  berkonsentrasi  pada  aktor  individual dan bukan  pada  korporasi  atau  kelompok.  Hal  ini  menjadi  perdebatan dalam  proses penyusunan dan  negosiasi  dari  Konvensi  Anti Merce­ nary ta h u n   1 989 .  Dalam  ra n ca n g a n   sebel u m nya,  l a ra n g a n penggu na a n mercenary dituju kan  j uga  pada  kelompo k,  ata u perkumpulan. Namun, spesifikasi 'kelompok, grup, atau perkumpulan' diganti  dengan  'perorangan  atau  setiap  orang'  oleh  ka rena  itu korporasi tidak termasuk di dalamnya .
Terlepas  dari  kontroversi  apakah  korporasi  termasuk  kategori mercenary atau bukan, apabila kita hanya menitikberatkan pada per­ sonal pun, menentukan apakah individu yang bekerja sebagai tentara swasta  pada  suatu  perusahaan  termasuk  kategori mercenary atau tidak bukan suatu  hal yang mudah berdasarkan  beberapa alasa n :
Pertama, membuktikan  bahwa  tentara  swasta  P M C   terj u n langsung untuk bertempur dalam konflik bersenjata juga tidak mudah . Hal  ini  disebabkan  karena  ketidakjelasan  pengertian  'partisipasi langsung  dalam  pertempuran' ( direct  participation  in  hostilities) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dari  Protokol  I  dan Pasal  1  dari Konvensi Anti Mercenary baik PBB maupun OAU . Tidak jelas a pakah partisipasi  langsung  tersebut juga  termasuk tindakan  'menyerang' atau juga 'tindakan membela diri.' Hal ini menimbulkan kebingungan dalam  menentukan  wewenang  dari  PMC.  Menteri  Pertahanan  AS, dalam  kasus  Irak menyatakan  bahwa  PMC  beroperasi di  Irak hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri ( to defend) dan tidak melancarkan  serangan ( to  attack) . Masalahnya,  pembedaan  tidak selalu mudah dilakukan di  lapangan. Peristiwa penembakan di  Najaf, Irak tahun 2004 di  mana  PMC bertempur melawan  musuh  dengan
1051 Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
menembaki ratusan amunisi adalah salah satu contoh di mana usaha membela diri dan melancarkan serangan sukar dibedakan.27  Peristiwa tersebut menjadi titik perdebatan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh  dilakukan oleh PMC.28  Namun, belum ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Lebih lanjut, di dalam praktek,  PMC dapat melibatkan baik tenaga bertempur langsung atau tenaga pendukung. Oleh  karena  itu penentuan  apakah  PMC tersebut terlibat langsung atau tidak dalam kancah pertempuran harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.
Kedua, baik Protokol Tambahan I atau kedua kovensi anti mer­ cenary tidak  menjabarka n  lebih  l a njut  pengerti a n   mengena i 'keuntungan ekonomi pribadi (personal economic profit) . Interpretasi yang  sering  digunaka n   adalah  janji  akan  adanya  bayaran  dalam bentuk apapu n .  Dalam praktek, membedakan motivasi ekonomi dan motivasi lainnya tidak mudah dilakukan. Tidak menutup kemungkinan bahwa  banyak  tentara  swasta  mempunyai  motivasi  ganda  seperti motivasi ekonomi dan ideologi atau malah tidak mempunyai motivasi ekonomi sama sekali tapi  karena ingin menunaikan tuntutan  agama atau solidaritas. 29
Ketiga, berkaitan  dengan  pasal 2 (a)  dari  Kovensi  Anti Merce­ nary PBS,  ada  kem u ngkinan  bahwa  pengulingan  atau  serangan terhadap  suatu  negara  itu  dibenarkan  karena  berbagai  alasan termasuk  mendapatka n  legitimasi  dari  Dewan  Keamanan  PBS. Pertanyaannya adalah apabila perbuatan pengulingan atau serangan terhadap suatu negara itu dibenarkan apakah semua tentara swasta yang  disewa  untuk  melakukan  pertempuran  yang  'benar'  dapat dibebaskan dari  pasal  2  (a).  Hal ini tidak jelas.
Dengan demikian, pertanyaan apakah PMC itu termasuk ke dalam mercenary tidak  dapat  dijawab  dengan  melakukan  generalisasi . Jawabannya  harus  berdasarkan  kasus  per  kasus  karena  keunikan dari  masing-masing kasus.

## D.  Pertanggungjawaban
27 Lindsey Cameron, "Private Military Companies: Their Status under International Humanitar­ ian  Law  and  Its  Impact  on Their Regulation " International Review of the Red Cross 88.863 (September 2006 ), him. 582. 28 Ibid.
29 Percy, Mercenaries:  The  History of a  Norm  in  International  Relations, hal. 52.

## Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status Hukum  dan  Pertanggung 1052 jawaban dalam  Hukum Internasional
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  jika  personel  dari  perusahaan penyedia jasa militer swasta melakukan kesalahan atau pelanggaran baik dalam hukum perang atau hukum internasional pada umumnya, s i a p a   ya n g   h a r u s   be rta n g g u n g -jawa b .   U n t u k   m e n j a wa b pertanyaannya tersebut ada tiga kemungkinan:
1.  Perta nggungjawa ban  Negara (state  responsibility regime)
Berdasarkan Pasal-pasal Pertanggungjawaban Negara tahun 200 1 (2001 Art icl es on State Responsibi/ity-selanjutnya disebut 2001 Ar­ ticl es), permasalahan status hukum PMC yaitu apakah seorang tentara kombatan atau hanya sebagai penyedia jasa  untuk melindungi atau tentara bayaran tidak lagi relevan. Pasal Pertanggungjawaban Negara terutama  Pasal 4-11 hanya  mengatur  mengenai  prinsip  attribusi dimana  perbuatan  dari  aktor  privat  dapat  diatribusikan  sebagai perbuatan  negara  sehingga  negara  harus  bertanggung-jawab  atas perbuatan yang dilakukan oleh aktor privat tersebut. Berkaitan dengan PMC,  ada tiga macam  kondisi yang dapat diberlakukan, yaitu :

## a.  Sebagai  organ  pemerintah
Pertama, Pasal 4 menyatakan negara hanya dapat bertanggung­ jawab  atas  perbuatan  organ  negara  baik  dalam  bidang  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif.  Agar  negara  penyewa  jasa  PMC  dapat bertanggung-jawab atas perbuatan anggota PMC, anggota PMC harus tergabung  dalam  salah  satu  organ  negara.  Dalam  hal  ini  i nstitusi yang  pa ling  relevan  adalah  angkatan  bersenjata  suatu  negara wa laupun  tidak  menutup  kem ungkinan  bahwa  PMC  langsung dikontrak oleh  institusi pemerintah  lainnya  untuk bekerjasa  dengan angkatan bersenjata negara pengontrak atau negara lainnya . Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara kerja  PMC biasanya terpisah dari angkatan bersenjata suatu negara sehingga mereka tidak dapat dikategorikan  sebagai  bagian  dari  organ  pemerintahan.  Sekalipun PMC dan angkatan bersenjata bertempur bersama-sama, hubungan mereka  lebih  ke  arah  kerjasama  yang  setara  daripada  hubungan kom a n do  ( atasa n - bawa h a n ) .   Seh i n g g a   sa ngat  s u ka r   u ntuk menggunakan Pasal 4 untuk meminta  pertanggungjawaban negara pengguna  jasa  mil iter  swasta .  Pengecualian  diberikan  a pa bi la
1053 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
penyedia jasa jasa militer tersebut diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjatanya  atau  salah satu departemennya .

## b.  Diberikan wewenang oleh  negara
Kedua, Pasal  5  menyatakan  segala tindakan dari  perseorangan atau badan hukum yang bukan organ dari pemerintah dapat dianggap menjadi  tindakan  pemerintah  a pabila  orang  atau  badan  h ukum terseb u t   d i berika n  kewenangan  oleh  h u ku m   nasio n a l   u ntuk melaksanakan fungsi pemerintahan . International Law Commission (ILC)  tidak  mensyaratkan  suatu  bentuk atau  kualitas  tertentu  dari fungsi  pemerintahan yang  dijalankan oleh pihak swasta.  Ini  berarti fungsi  pemerintahan tersebut dapat diartikan  secara  luas termasuk fungsi yang minor.  Namun ILC mensyaratkan bahwa pengertian fungsi pemerintah disesuaikan dengan kriteria masyarakat setempat, sejarah dan tradisi30 dan penyerahan kewenangan harus diatur dalam suatu peratura n . 31  Aga r   negara  pengguna  P MC  dapat  diperta nggung jawabkan  atas perbuatan PMC maka tugas dan kewajiban dari  PMC h a ru s   d a pat  d i kateg o ri ka n   seba g a i   ba g i a n   d a ri  wewen a n g pemerintahan menurut tradisi dan sejarah dari suatu negara .  Sudah diterima secara universal bahwa fungsi  pertahanan dan penegakan hukum  dianggap  sebagai  fungsi  publik  yang  menjadi  wewenang pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  PMC  yang  melaksanakan  tugas pertahanan  atau  penegakan  hukum  dari  pemerintah  suatu  negara dapat masuk ke dalam pengertian Pasal 5; oleh karenanya pemerintah yang  bersangkutan  dapat  dimintakai  pertanggungjawabannya  jika PMC melakukan pelanggaran hukum  internasional. Yang  perlu juga diperhatikan adalah Pasal 5  tidak mensyaratkan  bahwa  PMC  harus menjadi anggota dari angkatan bersenjata sebagaimana disyaratkan dalam hukum humaniter untuk menentukan status kombatan .  Pasal 5 cukup  mensyaratkan  adanya  p eral i han  pelaksanaan  fungsi pemerintahan dari  organ publik ke organ swasta.

## Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kontrak antara perusahaan
3 0 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts UN GAOR 56th Sess.,Supp. No.  10, at 43, U.N.  Doc. A/56/10 (2001), Report of the International  Commission on the Work of Its  Fifty-third  Session,  Commentary Art. 4, para  (6).
31 International Law Commission, Report of the International Law Commission on the  Work of Its Fifty-Third Session: Articles on State  Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts U . N.  G.A. Doc. A/56/10 (2001),  Commentary Art.  5  para 7.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status Hukum  dan  Pertanggung 1054 jawaban dalam Hukum Internasional
penyedia jasa  militer swasta dan negara  itu dapat dianggap sebagai peraturan yang memberikan suatu wewenang yang sah kepada suatu badan  hukum  untuk  melakukan  fungsi  pemerintahan?  Sayangnya tidak ada  kesepakatan  mengenai  pengertian 'hukum' sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5. Sebagian ahli menyatakan bahwa negara tidak perlu membuat suatu hukum yang memberikan wewenang bagi suatu  badan  swasta  untuk melakukan fungsi  pemerintahan  karena kontrak  itu  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  h ukum  yang  harus ditaati oleh  pihak-pihak pembuat kontrak dan harus dihormati oleh pihak di  luar pembuat kontrak.  Namun, sebagian  ahli  berpendapat bahwa  Pasal  5  mensyaratkan  lebih  dari  sekedar perjanjian .   Tanpa suatu  peraturan  atau  hukum  tertulis,  maka  kontrak  tidak  dapat dilaksanakan. Banyak privatisasi di bidang lain seperti privatisasi air, penjara,  atau  jasa  publik  lainnya  mensyaratkan  suatu  peraturan perundangan untuk mengubah suatu sifat jasa atau barang dari publik menjadi privat. Hal ini dapat dimengerti karena air atau  barang jasa lainnya  dekat  sekali  dengan  kehidupan  masyarakat  dan  menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu maka perlu adanya suatu peraturan yang melindungi masyarakat untuk mendapat akses terhadap jasa dan barang tersebut. Na mun, jasa militer berbeda dengan air walaupun keduanya  mempunyai esensi yang sama yaitu bagian  dari  publik  dan  mem punya i  akibat  langsung  terhadap masya ra kat.  Seperti  yang  suda h  disebutkan,  privatisasi  mil iter mempunyai banyak arti mulai dari privatisasi keperluan mi liter sampai dengan jasa bertempur. Lebih lanjut, jangka waktu penggunaan jasa militer juga  beragama  mulai  dari  kontrak  singkat  sampai  kontrak panjang .  Hal  ini  berbeda dengan privatisasi air atau  tambang yang biasanya melibatkan kontrak jangka panjang .  Pertanyaannya adalah a pakah  setiap  bentuk  privatisasi  militer  memerlu kan  peratura n perundangan? Apakah dalam privatisasi teknologi persenjataan atau logistik  l a i n nya  diperl uka n   suatu  hukum  ya n g   mengat u rnya ? Sayangnya, belum ada jawaban mengenai hal tersebut. Namun, paling tidak pengalihan penyelenggara jasa mi liter perlu diumumkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu siapa yang boleh melakukan penegakan h ukum.
Ketidakjelasan  mengenai  Pasal  5  jelas  merupakan  kelemahan dari pasal ini. Yang pasti adalah pasal ini mensyaratkan bahwa segala bentuk privatisasi fungsi pemerintahan harus sesuai dengan tradisi
1055 Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
dari masing-masing negara dan harus diatur dalam suatu peraturan .

## c.  Diberikan perintah atau instruksi atau di bawah kontrol negara
Ketiga,  sesuai dengan  Pasal 8 dari  Pasal-pasal  ILC  tahun 2001 (2001 ILC Articles on State Responsibility) negara bertangung-jawab atas tindakan perseorangan atau badan hukum  di luar institusi negara apabila badan hukum tersebut menerima perintah atau instruksi atau berada  di  bawah  kontrol  dari  suatu  negara.  Sayangnya  ILC  tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kontrol dan kualitas dan kuantitias dari kontrol.  Oleh karena  itu  perlu untuk melihat  beberapa  contoh  kasus  yang  dapat  digunakan  sebagai referensi dari  pengertian 'kontrol':
(1) Kasus Charles  S.  Stephens  and  Bowman  Stephens  v. United  Mexican  States Stephens di U. S.  - Mexico  Claim

## Commission
Kasus  ini  diaj u kan  oleh  dua  bersaudara  Stephens  berkaitan dengan  kematian  saudara  mereka  Edward  C.  Stephens  di  Meksiko tahun 1924 oleh  sejumlah  kelompok  mengamanan  Meksiko  yang merupakan ' auxiliary' dari  angkatan  bersenjata  Meksiko.32 Amerika Serikat  (AS)  menyatakan  bahwa  Meksiko  bertanggung-jawab  atas perbuatan tersebut.  Dalam  rekonstruksi  ulang terlihat  bahwa  pada hari  kejadian,  kelompok  pengamanan  yang  menembak  Stephens sedang bertugas bersama dua orang berpangkat sersan dari angkatan bersenjata .33  Kelompok  i n i   beserta  dengan  a nggota  a ng katan bersenjata  bertindak atas  dasar 'General  Ordinance  for  the Army' tertanggal 1 5 Juni 1987 yang  memerintahkan  semua  orang  yang diminta  untuk berhenti oleh petugas untuk berhenti dan menjawab pertanyaan  yang  diajukan.34  Sersan  yang  bertugas  memberikan perinta h  kepada  para  kelompok pengamanan  untuk menghentikan kendaraaan Stephen tetapi malah menembak.35 Dalam putusannya,
32 Charles S. Stephens and Bowman Stephens  (U.S.A.) V. United  Mexican States.  IV Interna­ tional Arbitral Awards 15 July  1927,  him. 265.
33 Ibid., para.  5,  hal.  267.
34 Ibid.
35 Ibid.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung 1056 jawaban dalam Hukum Internasional
Commission menyatakan  bahwa  Meksiko jelas  bertanggung-jawab atas insiden  tersebut berdasarkan  argumentasi  bahwa  telah terjadi hubungan 'atasan dan bawahan' atara kelompok pengamananan dan angkatan  bersenjata  Meksiko  di mana  pelaku  perbuatan  berada di bawah  perintah  atau  instruksi  dari  angkatan  bersenjata  Meksiko.36 Dalam hal ini Commission tidak mensyaratkan perlunya suatu instruksi khusus untuk membunuh Stephens.
(2) Kasus  kasus Military and Paramilitary A ctivities Against Nicaragua
Dalam kasus yang melibatkan paramiliter ini, International Court of Justice (selanjutnya  disebut  IO)  membedakan tiga  kategori  or­ ang sipil .  Pertama,  individu  yang  mempunyai jabatan  resmi  dalam pemerintahan AS baik sebagai  administrasi  pemerintahan  maupun angkatan bersenjata. Segala perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai  perbuatan  resmi  suatu  negara.  Oleh  karenanya,  a pa bila mereka  berbuat  kesalahan,  maka  negara  dapat  d i minta i  per­ tanggungjawabannya. Kategori kedua, adalah Unilaterally Controlled Latino Assets (UNCLA), yaitu  individual yang tidak  mempunyai sta­ tus resmi dalam struktur AS tetapi dibayar dan bertindak atas instruksi dari  badan  intelijen  militer  AS.  ICJ  menyatakan  bahwa  perbuatan UCLA dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  AS karena  UCLA  dibayar dan bertindak atas pengawasan  dan  perintah dari pejabat resmi AS dan  pemerintah AS  berpartisipasi  langsung  dalam  perencananaan, pengarahan,  bantuan  dan  pelaksanaan  dari  beberapa  operasi .37 Kategori  ketiga  adalah  'Contrast'.  Dalam  kategori  ini,  IO  harus memutuskan apakah 'Constrast' yaitu paramiliter tan pa status resmi tetapi bertindak atas nama negara dapat dinyatakan sebagai bagian dari AS.  Dalam  hal ini  IO  menyatakan  bahwa  perbuatan 'Contrast' tidak dapat dianggap sebagai AS oleh  karena  itu :
"despite the heavy subsidies and other support provided to them by  the  United  States,  there  is  no  clear evidence of the  United States  having  actually exercised  such a  degree of control  in  all
36 Ibid., para.  7.
37 Case Concerning Military and  Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V.
U.S.A.). Judgment of 12 June 1986 I.CJ. Report 14. International Court of Justice 1986.
1057 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam  Hukum Internasional
fields as to justify treating the contras as acting on its behalf" .. . For this conduct to give rise to legal responsibility of the United States,  it would  in  principle  have  to  be  proved  that that  State had effective control of the military or paramilitary operations in the course of which the alleged violations were committed ." 38
Dengan  kata  lain, IO mensyaratkan adanya  unsur kontrol yang efektif ( effective  control), partisipasi  langsung  dan  pengarahan diberikan oleh suatu negara .   Ketergantungan atau dukungan (sup­ port) secara um um tidak cukup untuk meminta pertanggungjawaban suatu  negara.39  Hal ini menyatakan  bahwa  'kontrol' di  sini diartikan dalam arti yang sempit.
(3) Ka s u s Prosecutor  v.  Ta dic di  Tri b u n a l   Keja hata n Internasional  untuk Bekas Yugoslavia  (ICTY)
D a l a m   kasus  i n i,  Pen g a d i l a n   Tinggi  d a ri  Tri b u n a l   h a ru s memutuskan apakah perbuatan  individu yang tergabung dalam suatu kelompok  dan  mempunyai  hierarki  serta  struktur di  luar angkatan bersenjata  suatu  negara  dapat  dianggap  sebagai  'perbuatan' dari negara  tersebut.  Tribunal  dalam  hal  ini  membuat  keputusan  yang berbeda dengan  kasus Nicaragua, yaitu  menyatakan  bahwa  negara sudah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan suatu kelompok apabila  telah  terdapat  kontrol  secara  menyeluruh 'overall  controf dari negara kepada paramiliter tersebut. 4° Kontrol di sini sudah cukup apabila  negara berpa rtisipasi  langsung  dalam  mengorga­ nisasikan,  mengkoordinasikan,  dan  merenca nakan  aksi militer dari  kelompok tersebut.41 Unsur adanya  suatu  instruksi khusus dari  negara  kepada  paramiliter tidak diperlukan lagi.
Referensi di atas memberikan gambaran bahwa definisi  kontrol mempunya  beragam  pengertia n .   kasus  N icaragua  memberika n pengertia n   ya n g   l e b i h   sempit  dan  spesifi k   (ko ntrol  efektif) dibandingkan dengan kasus Tadic yang hanya  mensyaratkan kontrol secara  menyeluruh  walaupun  keduanya  mensyaratka n   adanya
38 Ibid.
39 Ibid.
"° Prosecutor V. Dusko  Tadic.  Decision  on  the  defence  motion  for  interlocutory  appeal  on jurisdiction (2  October 1995). International Criminal Tribunal for the  Former Yugoslavia  1996, para.  145.
•1 Ibid.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung 1058 jawaban dalam Hukum Internasional
partisipasi a ktif dari negara .  Kasus Stephens sebaliknya memberi kan pengertian 'instruksi' di mana instruksi itu tidak harus selalu spesifik. Yang terpenting adalah kelompok tersebut berada di bawah 'komando' angkatan  bersenjata.
Dengan demikian aktivitas dari  PMC dapat diatribusikan sebagai tindakan  pemerintah  pengguna  jasa jika  PMC  menerima  perintah langsung dari angkatan bersenjata atau institusi pemerintahan lainnya atau jika  kegiatan  PMC diatur, dibiayai,  atau  direncanakan bersama dengan pemerintah. Dibandingkan dengan Pasal 4 atau Pasal 5, Pasal 8 dari  Pasal-pasal  mengenai  Pertanggungjawaban  Negara  adalah Pasal  ya ng  paling  releva n  u ntuk  diterapkan  dalam  kasus  PMC walaupun tetap harus dibuktikan adanya  hubungan langsung antara kegiatan  PMC dan  pemerintah  penyewa.  Tanpa  hubungan tersebut maka  kegiatan  PMC  dianggap sebagai  kegiatan privat dan  negara penyewa tidak dapat  dimintai pertanggungjawaban.

## d .   Pertanggungjawaban  Korporasi
Selain pertanggungjawaban negara, bentuk pertanggungjawaban yang  mungkin  diterapkan  adalah  pertanggungjawaban  korporasi . Sayangnya,  konsep  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  dunia internasional masih belum berkembang sepesat pertanggungjawaban pribadi.  Beberapa  instrumen  tidak  mengikat seperti ILO  Tripartite Declaration,  OECD Guidelines for Multinational Corporaions, dan Glo­ bal Compact menyatakan secara tegas bahwa korporasi juga tunduk pada standar hukum internasional terutama hukum hak asasi manusia internasional.  Namun,  ketiga  instrumen  itu  tidak  l uput  dari  per­ masalahan hukum seperti :  tidak mengikat, terlalu umum, dan tidak adanya prosedur pemantauan yang mengakibatkan efektivitas ketiga instru men  tersebut  d i ra gu kan .42  Hal  i n i   mem b u ktikan  ba hwa perkembangan  pertangg u ngjawa ban  korporasi  dalam  ti n g kat internasional lebih bersifat teoretis dan politis daripada yuridis.
Namun,  ini  tidak  berarti  bahwa  PMC  terbebas  dari  tanggung­ jawa b  korporasi .  Pertanggungjawaban  korporasi  masih  da pat dilakukan  melalui  direktur  perusahaan  seperti  dalam  kasus-kasus
•2 Patricia  Ranald, The Parliamentary Joint Statutory Committee  on  Corporations and Securi­ ties  on  the  Provisions  of the  Corporate  Code  of Conduct  Bill 2000 (Sydney:  Public Interest Advocacy Centre),  him. 6.
1059 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam  Hukum Internasional
industrialis selama perang dunia kedua yaitu:  Flick, Krupp, dan Farben. Ketiga kasus tersebut melibatkan tiga perusahaan konglomerat yang bergerak dalam bidang industri berat, senjata, dan obat-obatan .  Para direktur dan pejabat korporasi didakwa telah membantu mendukung Nazi melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan kemanusiaan dengan memasok alat-alat berat, senjata, dan gas beracun untuk membunuh masyarakat Yahudi dan tawanan perang Jerman, memberikan bantuan keuangan untuk keperluan Nazi, dan  melaku ka n   kerja  paksa .43  Dalam  hal  ini  hakim  Pengadilan Nuremberg menyatakan bahwa korporasi digunakan sebagai alat oleh individu untuk melakukan kejahatan atau menarik keuntungan dari kejahatan sehingga manajer atau direksi harus bertanggung­ jawab secara  pribadi atas tindakan korporasi.44
Masalah  pertanggungjawaban  korporasi  juga  pernah  diajukan dalam negosiasi Statuta  Roma  mengenai  pembentukan  Mahkamah Pidana Internasional (International  Criminal  Court/ICC) .45 Proposal yang  diajukan  oleh  delegasi  negara  Prancis  tersebut  mengundang perdebatan selama proses penyusunan dan negosiasi Statuta Roma.46 Negara-negara  pro  pertanggungjawaban  korporasi  berargumentasi bahwa  aspek  deteran/penghukuman  itu  diperlukan  untuk  setiap bada n  h u ku m   ya ng  melakukan  pelanggara n   terhadap  norma kebiasaan  internasional  dan jus  cogens. Problem  muncul  hanya berkaitan dengan bentuk penghukuman yang berbeda dengan pidana badan terhadap manusia . Sebaliknya negara-negara yang menentang mengajukan keberatan dengan alasan bahwa praktek pertanggung­ jawaban  pidana  korporasi  tidak dikenal  di  banyak  negara  sehingga memberlakukan  konsep  pertanggungjawaban  badan  hukum  akan
43 The United States o f  America against Friedrich Flick, Otto Steinbrinck, Odilo Burkart, Konrad Kaletsch,  Benhard  Weiss,  and  Herman  Terberger.  Nuremberg  Military Tribunal;  United  States of America V. Alfried  Felix Alwyn  Krupp Von  Bohlen  Und  Halbach, Et.Al; Ganesan, "Is  2007  the End  for Voluntary Standards?."
44 United States of America Vs. Carl Krauch, et.  al. Judgment VII. Nuremberg Military Tribunals 1946-1949.
45 United Nations Diplomatic Conference of Plenipoentiaries on the Establishment of an Inter­ national  Criminal  Court, Report  of the  Preparatory  Committee  on  the  Establishment  of an International Criminal Court,  Addendum U.N. A/CONF. 183/2/Add.1 ( 1008).
46 Andrew Clapham, "The Question of Jurisdiction under International Criminal Law over Legal Persons: Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court," Liability ed. Menno T. Kamminga  and  Saman Zia-Zarifi  (The Hague: Kluwer Law International 2000), hal. 146 -147.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung 1060 jawaban dalam  Hukum Internasional
bertentangan dengan prinsip pelengkap ( complementary)47 dan akan menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.48  Beberapa  masalah klasik  seperti:  masalah  pembuktian  niat  untuk  badan  huku m   dan siapa  yang  harus mewakili  korporasi  untuk dipidana juga  diajukan sebagai  alasan  penolakan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam Statuta  Roma.  Dengan  kata  lain, jika  konsep  pertanggungjawaban korporasi  ingin  dimasukkan  dalam  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional, perlu dibuat suatu penyesuaian dengan prinsip-prinsip dasar lainnya .  Akhirnya, delegasi Prancis mencabut proposal tersebut setelah  mengetahui  bahwa  proposal  tersebut  tidak  akan  diadopsi secara  konsensus.
Terlepas dari  ada  atau  tidaknya  pengakuan  terhadap  pertang­ gungjawaban korporasi dalam hukum internasional atau ada tidaknya mekanisme  untuk meminta  pertanggungjawa ban  korporasi,  penje­ lasan di  atas telah  membuka  kemungkinan bahwa PMC dapat diper­ tanggungjawabkan melakukan penyertaan atau  memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan ketika PMC setuju untuk membantu rezim yang  berkonflik  atau  melakukan  kekerasan  atas  nama  pihak  yang mengontrak.  Oleh  karena  itu,  secara  teoretis,  direktur perusahaan dapat  dimintai  pertanggungjawaban  di  depan  Mahkamah  Pidana Internasional  apabila  melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam yurisdiksi  Mahkamah.  Sayangnya,  sampai  saat  ini  belum  ada  satu kasus yang dibahas di depan Mahkamah  Pidana Internasional yang berkaitan dengan hal ini. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan ada kasus-kasus seperti Flick,  Farben, dan  Kru pp  mengingat  semakin . besa rnya  penga ru h   ko rpo r a s i multinasional dalam kehidupan masyarakat.
Kemungkinan  meminta  pertanggungjawaban  korporasi  dapat dilakukan melalui jalur Alien  Tort Claim Act (ATCA)  dalam yurisdiksi AS. Tuntutan perdata terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk kejahatan perang yang termasuk dalam  hukum kebiasaan internasional  telah  digunakan  oleh  banyak  pihak  untuk  menuntut pertanggungjawaban berbagai korporasi yang dituduh telah ikut serta atau  membantu  melakukan  kejahatan-kejahatan  tersebut.  Untuk menggugat suatu PMC berdasarkan ATCA maka kasus tersebut harus
• 1 Ibid., him. 157 . .a Ibid., him.  139.
1061 Privatisasi Jasa  M iliter dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
memenu h i   persyarata n  yurisdiksi,  baik  objek  (apa  yang  dapat diaj ukan )   maupun  subjeknya  (siapa  yang  dapat  mengajuka n ) . Berkaitan  dengan  objek,  ATCA  menentukan  bahwa  tergugat harus dipandang  telah  melanggar hukum  internasional (law of nations) . Interpretasi  dari  h ukum  internasional  di  sini  terbatas  pada  hukum kebiasan  internasio n a l .   ATCA  juga  menentuka n   bahwa  u ntuk menggugat,  penggugat  harus  orang  asing.49  Lebih  lanjut,  supaya gugata n   diterima,  tergugat  harus  mempunyai  'hubungan  khusus' dengan yurisdiksi AS.  Hubungan itu dapat berupa hubungan hukum m isa l nya  PMC  terseb ut  d i bentu k  di  AS  seh i ngga  mempunyai nasionalitas  AS  atau  personil  dari  PMC  adalah  warganegara  AS. H ubungan khusus tersebut juga dapat berupa hubungan manajemen seperti  PMC  mempunyai  kantor di  salah  satu  di  kota  AS,  menjual saham di AS,  atau  mempunyai shareholder di AS. Tanpa hubungan tersebut maka  PMC tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan AS berdasarkan ATCA.

## e.  Pertanggungjawaban  Pribadi
Selain pertanggungjawaban negara dan korporasi/badan hukum, setiap  anggota  PMC  baik  mereka  yang  bekerja  di  balik  layar atau yang terjun langsung ke kancah pemerangan untuk bertempur dapat dimintai  pertanggungjawaban nya  secara  pribadi .  Dalam  hal  i n i pertanggungjawaban  pribadi  tidak tergantung  pada  status  hukum PMC apakah sebagai tentara  bayaran (mercenary), kombatan, sipil pendamping angkatan bersenjata, atau hanya sebagai penduduk sipil biasa .  Yang  menjadi  permasalahan  adalah  yurisdiksi  mana  yang berhak atau  berkewajiban  untuk  mengadili  personel  PMC tersebut mengingat sifat multi-nasionalitas dari badan hukum itu.  PMC dapat memperkerjakan  karyawan  dari  berbagai  warganegara,  membuat kontrak dengan  berbagai negara, dan  dapat bekerja di negara  lain.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  tertentu  teruta ma  berkaitan dengan  tindaka n   pidana  yang  diatur  dalam  h uku m  kebiasaan internasional atau jus cogens, permasalahan yurisdiksi dapat diatasi berdasarkan prinsip yurisdiksi universal di mana setiap negara tidak hanya berhak tapi juga berkewajiban untuk mengadili tindak pidana
•• Doe V. Unocal Corp. 963 F. Supp. 880. United States District Court for the Central District of California 25 March  1997.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status Hukum dan Pertanggung 1062 jawaban dalam Hukum Internasional
tersebut.  Lebih  lanjut,  individu  dapat juga  diajukan ke  Mahkamah Pidana Internasional (ICC) apabila melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Statuta  Roma.  Namun,  untuk tidak pidana  lain di luar tindak pidana yang termasuk dalam hukum kebiasaan atau jus cogens atau  Statuta  Roma,  konflik  yurisdiksi  menjadi  salah  satu  masalah yang  harus diatasi.
Banyak kasus impunity melibatkan PMC seperti penganiayaan di penjara Abu Ghraib, Irak oleh PMC atau immunitas terhadap tuntutan hukum  di  Irak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  AS  terhadap  PMC beroperasi  di Irak 50 terjadi  di  lapangan .   Hal  ini  bukan  merupaka n i n d i ka s i   t e rd a p a t   kekoso n g a n   h u k u m   b e r ka i ta n  d e n g a n pertanggungjawaban individu tapi lebih kepada kurangnya kom itmen politik untuk mengadili penduduk sipil yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun hukum  humaniter.51
E. Kesimpulan
Penjelasan dalam a rtikel ini dapat disimpulkan menjadi dua pain . Pertama, status hukum PMC masih sangat tidak jelas. Ketidakjelasan itu karena keunikan pekerjaan PMC sendiri yang memberikan berbagai jasa  militer termasuk jasa  untuk bertempur dan  perbedaan  h ukum yang  melatarbelakangi 'kontrak' antara  PMC dengan  suatu  negara . PMC juga tidak dapat dikategorikan s ebaga i kombatan, karena mereka berposisi  di  luar struktur angkatan  bersenjata .  PMC  dapat  dikate­ gorikan  sebagai  sipil  pendamping  angkatan  bersenjata,  n a m u n mereka tidak dapat ikut serta bertempur dalam medan perang. PMC juga dapat dikategorikan sebagai mercenary hanya  apa bila mereka memenuhi  kategori  dalam  peraturan  yang  ada .  Sayangnya  kriteria tersebut juga bermasalah dari segi teoretis maupun praktis.
Kedua,  berkaitan  dengan  pertanggun gjawa ba n .   Artikel  i n i mencoba  menjabarkan  tiga  tipe  pertanggungjawaban  yang  dapat dimintakan  dalam  kaitannya  dengan  aktivitas  PMC.  Pertanggung­ jawaban  negara  dari  penyewa  dapat  dimintakan  a pabila  dapat
50 Franklin Crawford, 'Killers  for  Hire' Panel Addresses  Compex Issue  of Private  Military  Con­ tractors, 15  November  2007,  Cornell  University,  Available:  http://www.news.cornell.edu/sto­ ries/Nov07/Military.Contractors.html,  25  Maret 2009.
51 cameron, "Private  Military Companies: Their Status under International  Humanitarian  Law and Its Impact on Their Regulation ",  him.  594.
1063 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung jawaban dalam  Hukum Internasional
d i b u kiti ka n   ba hwa  ada  'h ubungan  relasi'  berupa  penyera h a n wewenang untuk melakukan fungsi pemerintahan kepada PMC atau bila terdapat kontrol atau instruksi yang menyebabkan tindakan PMC dapat dianggap sebagai tindakan negara penyewa. Sebagai korporasi, PMC  dapat  juga  dimintai  perta nggungjawabannya  dalam  hukum internasional  terutama  dalam  pelanggaran  kejahatan  pera ng  atau kejahata n  lainnya  ya ng  masuk  dalam jus  cogens ata u  h u ku m kebiasaan internasional .  Namun, pertanggungjawaban tersebut hanya terbatas  pada  pertanggungjawaban direksi  badan  hukum. Terakhir, anggota  militer swasta  yang  bekerja  dalam badan hukum  tersebut dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  pribadi.  Yang menjadi  permasalahan  adalah  yurisdiksi  mana  yang  berhak  atau berkewajiban untuk mengadili personel tersebut mengingat sifat multi­ nasional  dari  badan  h ukum .   Akhir  kata,  permasalahan  privatisasi penyedia  jasa  militer  swasta  perlu  ditindaklanj uti  dalam  riset dan diskusi.  Artikel  ini  hanya  menjadi  pembuka  jalan  u ntuk  diskusi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Brooks, Dough, "Private Military Service Providers: Africa's Welcome Pariahs'� Nouveaux Mandes 10 (2002).
Clapham, Andrew, "The Question of Jurisdiction under International Criminal Law over Legal Persons: Lessons from the Rome Con­ ference on an International Criminal Court'� Liability Ed. Menno T.  Kamminga  and  Saman  Zia-Zarifi.  The  Hague:  Kluwer  Law International 2000.
Feyter,  Koen  De., World  Development Law:  Sharing  Responsibility for Development, Belgia :  Intersentia, 200 1 .
Percy,  Sarah, Mercenaries:  The  History  of a  Norm  in  International Relations, Oxford :  Oxford  Univeristy  Press,  2007.
Singer,  P. W., Corporate  Warriors:  The Rise  of Privatized  Military In­ dustry , Cornell University Press,  2004.
Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum dan  Pertanggung  1064 jawaban  dalam  Hukum  Internasional

## B. Jurnal
Cameron,  Lindsey,  "Private  Military  Companies:  Their Status  under International Humanitarian Law and Its Impact on Their Regu­ lation " International Review  of the  Red  Cross  88.863 (Sep­ tember 2006 ) .
Chesterman,  Simon,  '"We  Can 't  Spy .. .   I f  We  Can 't  Buy! :  The Privatization of Intelligence and the Limits of Outsourcing 'In­ herently Governmental Functions"', European Journal of Inter­ national law 19. 5  (2008).
Francioni, Francesco, "Private Military Contractors and I nternational Law  :  An Introduction ." European Journal of International law 1 9 . 5  (2008).
Ganesan, Arvind, "Is 2007 the End for Voluntary Standards?'� Busi­ ness for Social Responsibility  Weekly  (2006) .
Pattison, James,  "Just War  Theory  and the  Privatisation  of  Military Force", Ethics and  International Affair 22.2 (2008) :  1 53-2. Perla-Freeman, Sam, and Elisabeth Skons, "The Private Military Ser­ vices  Industry", 1 (September 2008).
"Nouvelles Regulations Economicques'� Ed. French Parliament, 200 1 . Vol .  Law  Number 200 1-42 1 dated  May 1 5,  2001 . Private  Military Companies:  Options for Regulation, London :   House of Commons, 12 February 2002. Ranald,  Patricia, The  Parliamentary Joint Statutory  Committee  on Corporations and Securities on  the Provisions of the Corporate Code  of Conduct Bill 2000, Sydney:  Public Interest Advocacy Centre.
Schreier, Fred, and Marina, Caparini, Privatising Security: Law,  Prac­ tice  and  Governance  of Private  Military and  Security  Compa­ nies, Geneva :  Geneva  Centre  for  the  Democratic  Control  of Armed  Forces (DCAF), 2005 .

## C. Instrumen  Hukum Internasional
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoner of War.  12 August 1949.
1065 Privatisasi  Jasa  Militer dalam  Konflik  Bersenjata  :  Status  Hukum dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Internasional
International Covention against the Recruitment, Use,  Financing and
Training  of Mercenaries. 4 December  1989. Protocol Additional  to the  Geneva  Coventions  of 1 2 August 1 949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). 8 June 1977.
Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts UN  GAOR  56th  Sess.,Supp.  No.  10,  at 43,  U . N .  Doc.  A/56/10 (2001), Report of the International Commission on the Work of Its  Fifty-third Session.
International Law Commission, Report of the International Law Com­ mission on the Work of Its Fifty-Third Session: Articles on State Responsibility of States  for Internationally  Wrongful Acts U . N . G.A.  Doc. A/56/1 0  (2001).
United Nations Diplomatic Conference of Plenipoentiaries on the Es­ tablishment of  an  International  Criminal  Court, Report  of the Preparatory  Committee  on  the  Establishment  of an  Interna­ tional  Criminal  Court,  Addendum U . N .   A/CON F. 183/2/Add . 1 ( 1008).
General Assembly,  United Nations, Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Rights of Peoples to Self-Determination (Sixtieth),  U . N .  A(60/263 (17 Aug ust 2005).

## D. Kasus
Case Concerning  Military  and  Paramilitary  Activities  in  and against N icaragua  (Nicaragua Vs.  U.S.A.) .  Judgment of  1 2  June  1986 I.CJ. Report 14.  International Court of Justice  1986.
Charles  S.  Stephens  and  Bowman  Stephens,  (U.S.A.)  Vs.  United Mexican States.  IV International Arbitral Awards 1 5  July  1927. Doe Vs.  Unocal Corp.  963  F. Supp. 880.  United  States  District Court for the  Central  District of California  25  March  1997.
Prosecutor Vs.  Dusko Tadic,  Decision  on  the defence motion for in­ terlocutory  appeal  on jurisdiction  (2 October  1995).  Interna­ tional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia  1996.
The United States of America against Friedrich Flick, Otto Steinbrinck,
Odilo  Burkart,  Konrad  Kaletsch,  Benhard  Weiss,  and  Herman
Privatisasi Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata  :  Status  Hukum  dan  Pertanggung  1066 jawaban dalam Hukum Internasional
Terberger.  Nuremberg  Military Tribunal.
United  States of America  Vs.  Alfried  Felix Alwyn  Krupp Von  Bohlen Und Halbach, Et.Al.  Nuremberg  Military Tribunal October 1946 - April 1949 .
United  States  of  America  Vs.  Carl  Krauch,  Et  At . .  Judgment  VII. Nuremberg  Military Tribunals 1946 - 1949.

## E. Internet
Crawford,  Franklin, "'Killers for Hire' Panel Addresses Compex Issue of  Private  Military  Contractors". 15 November 2007. Cornell University. 25 Maret 2009.
"The !ere to Expand Contacts with Private Military a n d  Security Com­ panies". 2004. International Committee of the Red  Cross. 24
March 2009.
" Mercenary/Private M il itary Companies (Pmcs)".  Global Security. 24 Maret 2009.
Singer,  Peter W. "Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the  Privatized  Military  Industry".  Brookings. 23 March 2009. w w w .
I
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  4,  No.  6