## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (PMB)DI DEBARKASI KOTA TANJUNGPINANG

## Sigit Sepriandi
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sigitsepp@gmail.com

## ABSTRAK
Tingginya  jumlah  Pekerja  Migran  Bermasalah  (PMB)  yang  dideportasi  dari Malaysia  melalui  Tanjungpinang,  mengharuskan  pemerintah  daerah  untuk memperhatikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  sosial mereka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  perlindungan sosial  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  di  debarkasi  Tanjungpinang  terhadap Pekerja  Migran  Bermasalah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumentasi,  serta  dianalisis  menggunakan  teknik  triangulasi  data.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  ada  koordinasi  antara  Pemerintah  Daerah  dengan Kementerian  Sosial  dan  BP3TKI  Tanjungpinang  dalam  memberikan perlindungan  sosial  bagi  Pekerja  Migran  Bermasalah.  Upaya  perlindungan sosial  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  seperti, pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama proses deportasi dan layanan di Rumah  Penampungan  Warga  Negara  Indonesia-Migra  Korban  Perdagangan Orang  (WNI-M  KPO),  yang  menggunakan  praktek  kerja  sosial.  Perlindungan tersebut  sudah  mencakup  perlindungan  dalam  bentuk  bantuan,  pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
Kata kunci: Perlindungan sosial, Pekerja Migran Bermasalah.

## PENDAHULUAN
Fenomena  migrasi  internasional  terus  berkembang  seiring  dengan berkembangnya pola hubungan antarnegara. Salah satu fenomena yang terus berkembang  dalam  konsep  migrasi  internasional  adalah  permasalahan pekerja  migran.  Adanya  fenomena  tersebut  mengharuskan  setiap  negara untuk  membuat  peraturan  khusus  yang  dirancang  untuk  menyediakan
penyelesaian  bagi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  gerak  perpindahan penduduk dari Negara satu ke Negara lain.
Indonesia  sebagai  negara  yang  banyak  mengirimkan  tenaga  kerja  ke  luar negeri harus memperhatikan segala hal terkait dengan perlindungan bagi para pekerja  migran  tersebut.  Berbagai  permasalahan  seperti  penyiksaaan, kekerasan seksual, penyelundupan, penyalahgunaan dokumen bahkan hingga permasalahan penyelundupan melalui agen atau calo illegal membuat mereka harus di deportasi dari negara tersebut. Permasalahan deportasi ini kemudian menyisakan  berbagai polemik  terhadap keberlangsungan  hidup  para  pekerja migran bermasalah tersebut.
Persoalan  deportasi  muncul  sebagai  akibat  dari  ketidakcakapan  Pemerintah Indonesia dalam  pengelolaan  penempatan  dan  perlindungan  buruh  migran.
Besarnya  biaya  penempatan yang  harus  ditanggung  calon  buruh  migran Indonesia  membuat  mereka  memilih  cara  illegal untuk  masuk  ke  negara tujuan seperti Malaysia misalnya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BNP2TKI  (2014)  tercatat  sebanyak 44.087  orang  atau  sebanyak  15,1%  adalah  para  pekerja  migran  bermasalah yang dipulangkan atau dideportasi dari negara lain. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1
Rekapitulasi Kepulangan TKI dan PMB Tahun 2006-2014 Tahun  Kepulangan PMB Presentase 2006 376.782 57.971 15.4% 2007 354.921 58.085 16.4% 2008 447.016 50.765 11.4% 2009 492.073 53.168 10.8% 2010 539.169 95.060 14.4% 2011 494.266 72.194 14.7%
2012 393.720 47.620 12.9% 2013 393.720 47.620 13.6% 2014 260.093 44.087 15.1%
Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, 2017.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Sosial  No.  22  Tahun  2013  disebutkan bahwa Pekerja  Migran  Bermasalah  (PMB)  adalah  seseorang  yang  bekerja  di  dalam maupun  di  luar  negeri  yang  mengalami  masalah,  baik  dalam  bentuk  tindak kekerasan,  eksploitasi,  pengusiran,  ketelantaran,  disharmoni  sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga fungsi sosialnya terganggu.
Pemahaman  terhadap  PMB  tersebut  mengharuskan  pemerintah  lebih memperhatikan kembali hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja migran. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II Kota Tanjungpinang, jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia setiap tahun menunjukkan  angka  yang  signifikan  banyaknya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada tabel berikut:

## Tabel 2
Jumlah Kedatangan PMB dari Malaysia Lima Tahun Terakhir
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 2012 5.372 2.471 7.843 2 2013 14.369 4.413 19.201 3 2014 16.069 6.590 22.659 4 2015 12.399 4.988 17.387 5 2016 12.578 5.379 17.921
Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.
Penyebab  terjadinya  deportasi  terhadap  WNI  di  wilayah  perbatasan  tidak hanya disebabkan adanya WNI yang ingin bekerja di negara tetangga dengan tujuan  memperoleh  kehidupan  ekonomi  yang  lebih  baik,  namun  juga  ada aktor  politik  yang  dapat  menyebabkan  deportasi  terhadap  pekerja  migran
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
(Putra, 2017). Berdasarkan jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota  Tanjungpinang  tersebut,  dapat  dilihat  bahwasanya  masih  banyak  para pekerja  migran  bermasalah  yang  tidak  sesuai  prosedur  dalam  pengiriman ataupun menggunakan jasa illegal dalam penempatannya.
Tingginya jumlah PMB yang dideportasi melalui Kota Tanjungpinang tersebut, memaksa  Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang  harus  memperhatikan perlindungan  hak-hak  dasar  atas  para  pekerja  migran  tersebut.  Berbagai macam penanganan harus dilakukan dengan tepat sasaran agar hak-hak dasar pekerja  migran  tersebut  terlindungi.  Fenomena  ini  yang  kemudian  menarik dalam  penelitian  ini,  yaitu  terkait  dengan  perlindungan  sosial  bagi  pekerja migran bermasalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan  fenomena  dan  permasalahan  di  atas,  maka  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kebijakan  yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dalam  memberikan  perlindungan sosial  bagi  Pekerja  Migran  Bermasalah  yang  dideportasi  melalui  daerah debarkasi Kota Tanjungpinang.

## KERANGKA TEORI

## 1. Migrasi Internasional dan Pekerja Migran
Haris  (2003:  34)  mendefinisikan  migrasi internasional  sebagai  suatu  aktivitas perpindahan  penduduk  yang  berlangsung  dari  suatu  wilayah  ke  wilayah  lain dengan  mempertimbangkan  batas  territorial  negara  baik  dalam  arti  politik, ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Sementara  itu,  Zlotnik  (dalam  Dewi,  2013) berpendapat  bahwa  migrasi  internasional  adalah  suatu  bentuk  mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan dua budaya.
Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  konsep  migrasi  internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif. Lutz (dalam Setiadi, 2000) menerangkan
bahwasanya  pembahasan  terhadap  proses  dan  akibat  migrasi  internasional dapat  dilihat  dari  berbagai  perspektif  yakni,  ekonomi,  politik,  demografi, geografi,  sosiologi  dan  geopolitik.  Lain  daripada  itu,  Haris  (2003:  17) menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  perspektif  yang  dapat  digunakan  untuk mengkaji  migrasi  internasional,  yaitu:  a)  perspektif  neo-klasik,  yang  lebih memberikan  tekanan  pada  ketidakseimbangan  wilayah  sebagai  determinan terjadinya  arus  migrasi  keluar,  dan  b)  perspektif  historis-strukturalis,  yang lebih  menekankan  pada  bentuk-bentuk  produksi  dan  arus  investasi  sebagai determinan utama terjadinya arus migrasi.
Salah satu alasan paling kuat untuk bermigrasi adalah menemukan pekerjaan (Koser,  2010)  dan  hal  itulah  yang  menyebabkan  kajian  pekerja  migran merupakan bagian dari konsep migrasi internasional. Pekerja migran menurut Konvensi PBB tahun 1990 adalah “ a person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not  a  national” .  Definisi  ini  menunjukkan  cakupan  yang  luas  dari  pekerja migran,  yang  sekaligus  menegaskan  bahwa  perlindungan  pekerja  migran merupakan  bagian  dari  perlindungan  HAM  bagi  setiap  manusia  (Sriyanto, 2015: 6).
Rentannya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pekerja  migran  di  luar  negeri mengharuskan  pemerintah  menjamin  segala  bentuk  perlindungan  sosial  dan perlindungan  hak  asasi  mereka.  Dalam  penelitiannya,  Setiadi  (2000) menemukan permasalahan kemanusiaan, kultural, dan sosial lainnya sebagai akibat  migrasi  internasional  di  Indonesia  kurang  mendapat  perhatian  karena kurangnya  perhatian  terhadap  masalah  tersebut  dari  berbagai  ahli  migrasi internasional.
Salah  satu  penyebab  pekerja  migran  bermasalah  adalah  masih  lemahnya penguasaan  keterampilan,  penguasaan  bahasa  asing,  berpendidikan  rendah,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
serta melalui proses pengiriman ilegal (Diyanti, 2011; Habibullah, dkk, 2016). Sementara  itu  hasil  penelitian  Sutaat  (2007)  tentang  pelayanan  sosial  TKI Bermasalah  di  Malaysia,  permasalahan  tersebut  bersumber  di  hulu,  yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Dari beberapa kajian tersebut, dapat  dilihat  bahwasanya  berbagai  permasalahan  yang  timbul  bagi  TKI disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, dideportasinya TKI ataupun PMB dari  negara  tempatnya  bekerja  merupakan  sebuah  persoalan  yang  perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pula, hal itu dikarenakan perlunya sebuah kepastian perlindungan dari negara terhadap hak-hak dasar TKI sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya pada berbagai permasalahan yang dihadapi para Pekera Migran Bermasalah tersebut.

## 2. Perlindungan Sosial
Perlindungan  sosial  merupakan  bagian  dari  serangkaian  kebijakan pembangunan  makroekonomi,  program  ketenagakerjaan,  serta  kebijakan pendidikan  dan  kesehatan  yang  lebih  luas,  yang  dikembangkan  untuk mengurangi resiko dan depriviasi serta untuk mendorong pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan (Suharto, 2015). Dalam arti yang lebih luas, Cuddy, et  al  (2006:  11)  menjelaskan  bahwa, perlindungan  sosial  dapat  digambarkan sebagai  semua  prakarsa  publik  dan  swasta  yang  memberikan  transfer pendapatan  atau  konsumsi  kepada  kaum  miskin,  melindungi  mereka  yang rentan terhadap risiko penghidupan, dan meningkatkan status sosial dan hak- hak kelompok marginal di suatu negara.
Sementara, Conway, de Haan dan Norton (dalam Barrientos dan Hulme, 2008: 5), menerangkan bahwa perlindungan sosial dapat dipahami sebagai kerangka kebijakan  yang  menjelaskan  tindakan  publik  yang  diambil  sebagai  tanggapan terhadap  tingkat  kerentanan,  risiko,  dan  kekurangan  yang  dianggap  tidak
dapat  diterima  secara  sosial  dalam  pemerintahan  atau  masyarakat.  Lebih jauh,  dijelaskan  bahwa  sistem  perlindungan  sosial  bisa  dibedakan  dalam  3 (tiga) lapis. Lapis Pertama, merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh pemerintah; Lapis Kedua, merupakan skema asuransi sosial yang didanai  dari  kontribusi  pemberi  kerja (employer) dan  pekerja;  dan  Lapis Ketiga,  merupakan  provisi  suplementari  yang  dikelola  penuh  oleh  swasta (Huraerah, 2015).
Pada prinsipnya, tujuan perlindungan sosial adalah untuk menciptakan proses pembangunan  yang  memungkinkan  secara  ekonomi  dan  sosial,  serta  dapat diterima  secara  politis  melalui  upaya  pencegahan,  mitigasi  serta  upaya mengatasi  dampak  negatif  dari  pembangunan  itu  sendiri  (Suharto,  2015). Berkaitan  dengan  perlindungan  sosial  bagi  PMB,  dijelaskan  pula  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  4  tahun  2015  bahwa  perlindungan  TKI  adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Hauff dan John (dalam Maryati, 2012) menyatakan bahwa aktor utama yang harus  menjalankan  perlindungan  sosial  adalah  negara,  khususnya  yang menyangkut  skema  jaminan  sosial  (bantuan  sosial  dan  asuransi  sosial)  dan kebijakan  pasar  kerja.  Oleh  karena  itu,  Kementerian  Sosial  RI  mendapat amanah untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk TKI.
Secara  konseptual  perlindungan  sosial  adalah  tindakan  publik  yang  diambil untuk  mengurangi  kemiskinan,  kerentanan  dan  ketidaksetaraan  (UNESCAP, 2012).  Secara  operasional  perlindungan  sosial  dapat  didefinisikan  sebagai serangkaian  inisiatif  pemerintah  yang  didesain  untuk  menyediakan  empat skema utama: bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan
pasar kerja (Suharto, 2015).
Lebih  jelas,  Surjono,  dkk  (2009),  memetakan  model  perlindungan  pekerja migran  sebagai  panduan  pelayanan  sosial  bagi  pekerja  migran  bermasalah yang  mengandung  unsur; dasar pemikiran,  pengertian, dasar  hukum,  tujuan, prinsip dasar, langkah pelayanan, metode, kebijakan dan strategi, pihak yang terlibat,  sasaran,  dan  tahapan  dalam  melakukan  pelayanan  sosial  prakerja, masa kerja dan pascakerja bagi pekerja migran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Adapun  lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya teknik penentuan informan  dilakukan  secara purposive  sampling .  Sementara  teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam dengan format pertanyaan terbuka, obeservasi langsung dan pemanfaatan dokumen tertulis.  Lebih  lanjut,  untuk  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara teknik pemeriksanaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi,  yaitu  data  lapangan,  kebijakan  yang  ada,  sumber  data  kunci pembuat kebijakan (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Permasalahan Pekerja Migran Bermasalah di Tanjungpinang
Sebelum lebih jauh membahas mengenai pekerja migran bermasalah yang di deportasi dari Malaysia, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan bersama agar permasalahan  menjadi  jelas.  Dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  No  22  Tahun 2013  dijelaskan  bahwasanya  Pekerja  Migran  Bermasalah  yang  selanjutnya
disebut PMB adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang  mengalami  masalah,  baik  dalam  bentuk  tindak  kekerasan,  eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
Selanjutnya,  sebagai  gambaran  umum  PMB  yang  dideportasi  dari  Malaysia kembali  ke  Indonesia  melalui  Kota  Tanjungpinang,  para  PMB  yang  berada  di Malaysia  ini  disebut  dengan  Pendatang Asing  Tanpa  Izin  (PATI).  Pemulangan PATI oleh negara Malaysia baik melalui program amnesi maupun dideportasi telah berlangsung sejak tahun 2004 dan masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini disebabkan juga dari lemahnya Pemerintah Malaysia dalam menindak para  majikan  yang  mempekerjakan  PATI  tersebut  (Laporan  Dinas  Sosial  dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, 2016).
Proses  pendeportasian  tersebut  dimulai  ketika  para  pekerja  migran tertangkap  oleh  aparat  Malaysia,  sehingga  menjadi  tahanan  polisi  sampai pada  tiba  waktunya  mereka  menjalani  persidangan.  Hasil  dari  persidangan yang menyatakan pekerja migran bersalah kemudian akan diberikan hukuman berupa  penjara  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Pada  saat  masa tahanan  pekerja  migran  telah  habis,  maka  mereka  akan  ditempatkan  di penampungan  Pasir  Gudang,  Malaysia.  Tempat  penampungan  tersebut bertujuan  untuk  mengumpulkan  para  PMB  yang  akan  dideportasi  sampai pada jumlah tertentu.
Apabila jumlah PMB yang di penampungan tersebut sudah berjumlah sekitar dua  ratusan  ke  atas,  maka  pemerintah  Malaysia  akan  melakukan  deportasi terhadap  PMB  tersebut.  Sementara  itu,  Konsulat  Jenderal  melakukan pemberitahuan  kepada  Satgas  di  daerah  yang  menjadi  debarkasi  dan memberikan  manifest  data  PMB  yang  telah  didata  oleh  Konsulat  Jendral selama  di  Malaysia.  Jumlah  kedatangan  PMB  di  Kota  Tanjungpinang  sendiri
dalam  lima  tahun  terakhir  berkisar  diangka  ribuan  orang,  seperti  yang  telah dijelaskan  pada  bagian  pendahuluan  sebelumnya. Sedangkan  data kedatangan  PMB  untuk  rincian  pada  tahun  2016  yang  direkap  oleh  Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama menangani pemulangan PMB dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3

## Jumlah Kedatangan PMB Deportasi dari Malaysia Tahun 2016
No Bulan Jenis Kelamin Jumlah LK PR Anak LK Anak PR 1 Januari 1207 526 10 11 1754 2 Februari 1298 433 19 21 1771 3 Maret 1310 469 16 17 1812 4 April 1036 469 22 25 1552 5 Mei 1159 394 16 13 1582 6 Juni 1543 662 39 35 2279 7 Juli 900 337 8 6 1251 8 Agustus 599 226 14 9 848 9 September 1273 534 23 23 1853 10  Oktober 572 241 15 9 837 11  November 997 424 15 9 1445 12  Desember 679 242 10 6 937 Jumlah Keseluruhan 12573 4957 207 184 17921
Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016.
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwasanya  jumlah  PMB  yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang masih cukup signifikan banyaknya.  Pada  tahun  2016,  ada  17.921  PMB  yang  dideportasi  dan ditampung  sementara  di  Kota  Tanjungpinang.  Berdasarkan  data  rincian perbulan  di  tahun  2016,  dapat  dilihat  bahwasanya  setiap  bulan  Kota Tanjungpinang  menerima  kedatangan  PMB  yang  dideportasi  dari  Malaysia. Hampir  setiap  bulannya  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  menerima  seribu lebih PMB, hanya pada bulan Agustus, Oktober dan Desember saja yang tidak
mencapai seribu orang.
Sebagaimana  yang  diketahui,  bahwasanya  PMB  yang  dideportasi  dari Malaysia  hampir  sebagian  besar  bukan  merupakan  penduduk  Kota Tanjungpinang.  Hal  ini  berarti  Kota  Tanjungpinang  harus  menjamin perlindungan  sosial  untuk  sebagian besar  penduduk  dari  luar daerah  selama berada di penampungan Tanjungpinang.
Beberapa  situasi  yang  dialami  pekerja  migran  yang  cenderung  bermasalah antara lain seperti; tidak memiliki akses informasi, pemalsuan dokumen, tidak adanya  perwakilan  Perusahaan  Pengerah  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PTKIS)  di  negara  pengiriman,  diperjualbelikan  antar  calo,  kondisi penampungan yang buruk, dipekerjakan paksa waktu di penampungan, tidak ada tanggung jawab dari perwakilan PTKIS dan sponsor, perekrutan dilakukan secara ilegal.
Hal  tersebut  didukung  dengan  pernyataan  dari  pihak  BP3TKI  Kota Tanjungpinang, yang menyatakan bahwa beberapa kondisi yang dialami oleh pekerja  migran  yang  bermasalah  biasanya  dikarenakan  berbagai  hal  seperti dokumen  yang  tidak  lengkap,  menggunakan  dokumen  palsu,  masuk  melalui jalur illegal dan juga adanya beberapa konflik dan kekerasan yang dialami oleh pekerja  dari  para  majikannya.  Hal-hal  tersebut  membuat  pekerja  migran menjadi  bermasalah  dan  kemudian  akhirnya  harus  berurusan  dengan pengadilan di Malaysia.
Selain  permasalahan  banyaknya  jumlah  PMB  yang  dideportasi  dari  Malaysia masuk  ke  Kota  Tanjungpinang,  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  juga  harus menghadapi  permasalahan  bahwa  beberapa  dari  PMB  tersebut  menderita sakit, kelelahan bahkan hingga gangguan jiwa ketika dideportasi dari Malaysia, dan hal ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk mengatasi para PMB yang sakit, kelelahan dan mengalami gangguan jiwa.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Tabel 4
Jumlah PMB yang Sakit Tahun 2016 Bulan PMB yang Sakit Jumlah Laki-laki Perempuan Januari 82 34 116 Februari 107 31 138 Maret 31 37 68 April 26 38 64 Mei 79 55 134 Juni 47 36 83 Juli 75 35 110 Agustus 26 12 38 September 35 40 75 Oktober 67 36 103 November 24 9 33 Desember 109 41 150 Total 1.019
Sumber: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwasanya  pada  tahun  2016 sebanyak  1.019  PMB  yang  dideportasi  yang  mengalami  sakit.  Hal  ini  yang kemudian  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  untuk memberikan  jaminan  perlindungan  sosial  dalam  menangani  permasalahan PMB.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  menangani permasalahan  PMB  tersebut  haruslah  menyeluruh,  mulai  dari  kedatangan hingga  pemulangan.  Oleh  karena  itu,  bagi  PMB  yang  mengalami  sakit  dan harus dirawat perlu penyembuhan dan penanganan terlebih dahulu sebelum dipulangkan.
Kondisi  tersebut  tentunya  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  Pemerintah  Kota Tanjungpinang untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para PMB selama  berada  di  rumah  penampungan.  Kebijakan  perlindungan  sosial  yang dikeluarkan  harus  mampu  memberikan  kepastian  bahwa  para  PMB  akan
diberikan perlakuan yang layak selama di rumah penampungan, dan jaminan kepulangan sampai kembali ke daerah asal mereka masing-masing.

## 2. Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi PMB di Tanjungpinang
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  perlindungan  sosial  bagi  PMB,  ada baiknya untuk kita ketahui bersama beberapa landasan hukum perlindungan sosial untuk para pekerja migran antara lain:
a) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain yang  Kejam  Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat Manusia  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 3783);
b) Undang-undang  RI  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
c) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
d) Undang-Undang  RI  Nomor  39  tahun  2004  tentang  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
e) Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional;
f) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
g) Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial;
h) Undang-Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
i) Keputusan  Presidan  Nomor  106  Tahun  2004  tentang  Tim Koordinasi  pemulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Bermasalah  dan Keluarganya dari Malaysia;
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
j) Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
k) Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  22  Tahun  2013  tentang Pemulangan  Pekerja  Migran  Bermasalah  dan  Tenaga  Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal;
l) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
Berdasarkan  beberapa  landasan  hukum  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwasanya permasalahan  PMB  merupakan  permasalahan  yang  sangat  kompleks  dan membutuhkan  berbagai  pihak  untuk  mengatasinya.  Perlindungan  sosial terhadap  PMB  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  hanya  ditangani  oleh  satu instansi saja, tetapi menuntut koordinasi dan keterlibatan dari berbagai sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.  4  tahun  2015  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  penempatan  dan perlindungan TKI di luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan dilakukan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  berkoordinasi  dengan  instansi terkait  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  memberikan  perlindungan  sosial  bagi  PMB  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang,  hal  tersebut dilakukan oleh  beberapa  instansi  seperti  BP3TKI Tanjungpinang  dan  Dinas  Sosial  Provinsi  Kepulauan  Riau,  selain  itu  dibentuk pula  tim  satgas  untuk  membantu  dalam  proses  penanganan.  Namun  dalam hal perlindungan  sosial,  Dinas  Sosial  Provinsi  Kepulauan  Riau  beserta  Rumah Penampungan WNI-M KPO dan BP3TKI Tanjungpinang memiliki peranan yang cukup besar. Proses penanganan dan pemberian perlindungan terhadap PMB tersebut dimulai dari pada saat pemulangan PMB dari Malaysia menuju entry point Kota  Tanjungpinang,  kemudian  ketika  berada  di  penampungan  Rumah Perlindungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang  dan  sampai  dengan  proses
reintegrasi  PMB  kembali  ke  daerah  asal.  Berikut  beberapa  bentuk perlindungan sosial yang diberikan bagi PMB, antara lain:
a. Penanganan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)
Terkait  dengan  penanganan  dan  pemulangan  PMB  dari  Kota  Tanjungpinang menuju daerah asal PMB, hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Kementerian Sosial  RI  bertanggung  jawab  pada  pemulangan  PMB  dari entry  point ke provinsi asal, khususnya untuk kebutuhan makanan selama dalam perjalanan dan  di  tempat  penampungan.  Sedangkan  pemulangan  dari  provinsi  ke kabupaten/kota selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemulangan  dari  kabupaten/kota  ke  desa/kelurahan  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  kabupaten/kota.  Dengan  demikian  pemerintah  pusat bertanggung  jawab  untuk  pemulangan  dari  titik  debarkasi  sampai  ke  daerah provinsi.  Sedangkan  pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  hanya  bertugas untuk melakukan pemulangan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rangka pemulangan PMB, Kementerian Sosial tidak melakukan sendiri akan  tetapi  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  baik  sesama  instansi pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Pada  penyediaan  transportasi, Kementerian  Sosial  bekerja  sama  dengan  pihak  Pelni  dan  Damri.  Sedangkan untuk  untuk  pelayanan  kesehatan  bekerja  sama  dengan  instansi  kesehatan setempat baik dinas kesehatan maupun rumah sakit.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pemulangan PMB didampingi dan diberikan pengawalan ketat oleh aparat keamanan. Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau membenarkan bahwasanya pemulangan PMB  dibawah  tanggung  jawab  mereka.  Namun  terkait  dengan  pemulangan ini,  kendala  utamanya  adalah  permasalahan  anggaran.  Para  PMB  dapat dipulangkan  apabila anggaran  dari  kementerian  sudah  turun.  Hal  inilah  yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
kemudian  menyebabkan  adanya penumpukan  PMB di  Rumah  Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang.
Permasalahan  lain  yang  timbul  adalah  terkait  dengan  PMB  yang  memiliki penyakit atau sedang dirawat jalan. Pemulangan bagi PMB yang sakit ini juga menjadi bagian dari BP3TKI  untuk  menanganinya.  Pihak  BP3TKI  bekerjasama dengan RSUD Kota Tanjungpinang merawat PMB yang sakit sebelum akhirnya bisa  dipulangkan.  Seringkali  pada  saat  Pemulangan,  PMB  harus  dirawat  di rumah sakit. Keterangan yang diperoleh dari staff BP3TKI Kota Tanjungpinang membenarkan bahwasanya bagi PMB yang sakit akan dilakukan penanganan kesehatan  hingga  keadaan  mereka  stabil  dan  bisa  dipulangkan  ke  daerah asalnya.  Perlindungan  kesehatan  bagi  PMB  ini  melibatkan  berbagai  instansi seperti,  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan,  Dinas  Kesehatan  Kota  Tanjungpinang dan RSUD Kota Tanjungpinang.
b. Pelayanan  sosial  di  Rumah  Penampungan  WNI-M  KPO  Kota

## Tanjungpinang
Beberapa  hal  yang  menjadi  tanggungjawab  Kementerian  Sosial  untuk melakukan  perlindungan  sosial  bagi  PMB  adalah  pemberian  layanan  sosial yang  baik  selama  di  masa  penampungan.  Pemulihan  trauma  korban  tindak kekerasaan  ( traficking )  dalam  dan  luar  negeri,  menjadi  hal  yang  perlu dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pelayanan psikososial.
Perlindungan  sosial  yang  diberikan  dalam  bentuk  rehabilitasi  psikososial merupakan  semua  bentuk  pelayanan  dan  bantuan  psikologis  serta  sosial secara profesional yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan  memulihkan  kondisi  fisik,  psikologis,  sosial  dan  spritual  korban  tindak kekerasaan  dan  pekerja  migran  sehingga  mampu  menjalankan  fungsi sosialnya secara wajar (Habibullah, dkk, 2016).
Pelayanan  psikososial  di  Rumah  Perlindungan  WNI-M  KPO  Kota Tanjungpinang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  pekerjaan  sosial dan  melibatkan  berbagai  profesi  penunjang  selain  pekerja  sosial  yaitu psikolog,  dokter  dan  perawat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual. Selain itu, pelayanan psikososial ini juga  ditunjang  dengan  pelayanan  kebutuhan  fisik  seperti  pemberian  makan, alat-alat kebersihan dan lain sebagainya.
Namun  pengamatan  di  lapangan,  kondisi  penampungan  di  Rumah Penampungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang  jauh  dari  kata  layak  untuk tempat  sebuah  penampungan.  Kapasitas  penampungan  yang  kecil  kadang harus diisi melebihi kapasitasnya. Selain itu, kondisi lain seperti keadaan sosial PMB  tidak  pernah  menjadi  perhatian  serius  dalam  penampungan  di  Rumah Perlindungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang.
Pengamatan  di  lapangan,  masih  didapati  beberapa  permasalahan  dalam perlindungan  kesehatan  bagi  PMB,  diantaranya  adalah  fasilitas  yang  tidak memadai  untuk  PMB  yang  menderita  penyakit  menular.  Keresahan  inipun disampaikan  oleh  salah  satu  dokter  lapangan  dari  Kantor  Kesehatan Pelabuhan yang mengatakan bahwasanya tidak ada ruangan khusus di tempat penampungan  bagi  PMB  yang  menderita  penyakit  menular.  Hal  ini  perlu diberikan bagi PMB yang menderita penyakit menular agar tidak menularkan penyakitnya kepada yang lainnya.
Selain  permasalahan  fasilitas  di  atas,  permasalahan  lain  timbul  dari pendampingan  sosial  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  Kepulauan Riau. Petugas lapangan yang melakukan pendampingan jauh dari kata cukup. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  kekurangan  sumber  daya  manusia  untuk melakukan  pendampingan  tersebut.  Permasalahan  ini  juga  dipertegas  oleh pernyataan dari BP3TKI yang mengatakan bahwasanya pemerintah kewalahan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
dalam  melakukan  pendampingan  sosial  bagi  PMB  selama  di  Rumah Penampungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang  Kota  Tanjungpinang.  Proses pelayanan  di  Rumah  Penampungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang menggunakan  praktek  pekerjaan  sosial  dan  diberikan  senyaman  mungkin, sehingga tidak terkesan sebagai rumah tahanan.
c. Pemberdayaan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)
Selain  perlindungan  sosial  berupa  jaminan  sosial  fisik,  peningkatan  kapasitas atau  pemberdayaan  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan  agar  tidak terjadi  permasalahan  sosial  bagi  pekerja  migran  di  luar  negeri.  Perlindungan sosial ini meliputi tak hanya PMB namun juga keluarga pekerja migran. Upaya pemberdayaan  dapat  dilakukan  melalui  peningkatan  pengetahuan  mengenai peran  dan  fungsi  keluarga,  strategi  pengatasan  dan  pemecahan  masalah melalui potensi dan sumber yang ada di lingkunganya, pengelolaan remittance secara  tepat  dan  manfaat,  serta  peningkatan  keterampilan  manajemen  dan wirausaha. Pendampingan sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial bagi  pekerja  migran  dan  keluarganya  sejak  sebelum  keberangkatan  hingga kembali  dari  luar  negeri.  Selain  itu,  penempatan  atase  sosial  yang  memiliki kemampuan  konseling,  pendampingan  sosial,  advokasi,  dan  teknik  resolusi konflik menjadi hal yang mendesak terutama di negara tujuan.
Terkait dengan pemberdayaan ini, BP3TKI Kota Tanjungpinang membenarkan hal  tersebut.  Pemberdayaan  diberikan  kepada  PMB  agar  mereka  dapat memiliki  kemampuan  tambahan.  Pemberdayaan  diberikan  dalam  bentuk pelatihan soft skill dan pelatihan lainnya. Namun yang menjadi kendala dalam pemberdayaan  ini,  diakui  BP3TKI  Kota  Tanjungpinang  adalah  kekurangan anggaran  dalam  pelatihan  tersebut,  sehingga  dalam  setahun  hanya  bisa dilakukan sekali atau dua kali pelatihan.

## 3. Analisis Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  perlindungan  sosial  yang  diterima  PMB selama  masa  penampungan  hingga  pemulangan  tersebut,  dapat  kita  telaah dari  sudut  pandang  teori  perlindungan  sosial.  Menurut  Suharto  (2015)  ada empat  skema  utama  dalam  perlindungan  sosial  yang  diberikan  oleh pemerintah, antara lain;
a) Bantuan sosial
Bantuan  sosial  adalah  layanan  publik  yang  diberikan  kepada  penduduk  dan rumah  tangga  yang  sangat  miskin,  terutama  dengan  menggunakan  prinsip solidaritas  vertikal  dan  oleh  karenanya  tidak  mempertimbangkan  kontribusi ataupun  premi  dari  penerima  manfaat  (Suharto,  2015).  Dalam  kaitannya dengan  perlindungan  sosial  bagi  PMB,  bantuan  sosial  diberikan  dalam beberapa  bentuk.  Dalam  petunjuk  teknis  bantuan  sosial  BNP2TKI  dijelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja migran yang bermasalah antara lain:
1) Pemulangan PMB dari debarkasi ke daerah asal
2) Pemulangan  jenazah  PMB  dari  debarkasi/rumah  sakit  ke  daerah asal
3) Pendampingan pemulangan pekerja migran bermasalah/sakit/meninggal dari debarkasi/rumah sakit ke daerah asal
4) Perawatan PMB sakit
5) Bantuan sosial kepada PMB yang sakit/cacat permanen
6) Bantuan sosial PMB yang terkait dengan permasalahan hukum
7) Bantuan sosial lainnya yang dianggap penting sesuai pertimbangan dan rekomendasi pimpinan.
Beberapa  bentuk  perlindungan  sosial  diatas  merupakan  bentuk  nyata  dari
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  warga  negaranya. Perlindungan sosial dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan  dan  kerentanan  sosial  seseorang,  keluarga,  kelompok,  dan/  atau masyarakat  agar  kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan kebutuhan  dasar  minimal  (Habibullah,  dkk,  2016).  Pada  kasus  PMB  tersebut Kementerian Sosial bersama BNP2TKI menangani resiko dari guncangan PMB yang  dapat  mengancam  kelangsungan  hidup.  Upaya  penyelamatan  ini memang dianggap residual, namun jika tidak dilakukan akan dapat kehidupan PMB tersebut, oleh karena itu negara wajib hadir ketika warga negaranya.
b) Pelayanan sosial
Pelayanan  sosial  adalah  salah  satu  jenis  pelayanan  kesejahteraan  yang terutama didesain untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan perawatan khusus  atau  yang  mendapat  penolakan  akses  terhadap  rangkaian  pelayanan dasar  (Suharto,  2015).  Pada  kasus  PMB  di  RPTC  Kota  Tanjungpinang, pelayanan  sosial  yang  diberikan  lebih  kepada  pelayanan  psikososial, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Pemenuhan  kebutuhan  dasar  selama  proses  pemulangan  baik  akomodasi, kesehatan  dan  transportasi  masih  terbatas  pelayanan  minimal  sehingga seringkali  dikeluhkan  oleh  PMB,  dengan  pelayanan  minimal  tersebut  PMB dapat  diselamatkan  jiwanya.  Kemudian  pelayanan  psikososial  di  Rumah Penampungan  WNI-M  KPO  diberikan  sebagai  upaya  pemulihan  trauma  dan penyiapan  kondisi  PMB  untuk  kembali  ke  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.  Pelayanan  ini  sangatlah  penting  mengingat  kondisi  para  PMB yang  hampir  sebagian  besar  mengalami  kelelahan  dan  trauma  dengan permasalahan  yang  mereka  hadapi,  oleh  karena  itu pemulihan  kondisi  psikis menjadi hal yang penting agar PMB bisa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan baik.
Selanjutnya  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Penampungan WNI-M  KPO  dan  bekerjasama  dengan  RSUD  Kota  Tanjungpinang  perlu mendapatkan  perhatian  serius.  Mengingat  banyaknya  PMB  yang  mengalami penyakit  menular,  maka  fasilitas  yang  ada  di  Rumah  Penampungan  WNI-M KPO  juga  perlu  dipisahkan  bagi  mereka  yang  menderita  penyakit  menular. Kurang  memadainya  fasilitas  di  Rumah  Penampungan  WNI-M  KPO  Kota Tanjungpinang  membuat  beberapa  PMB  yang  menderita  sakit  mengalami kesulitan.

## c) Asuransi sosial
Asuransi  sosial  adalah  skema  yang  dikembangkan  untuk  melindungi masyarakat  terhadap  resiko  dan  konsekuensi  guncangan  pendapatan berdasarkan kontribusi maupun premi yang dibayarkan sebelumnya (Suharto, 2015). Berkaitan dengan asuransi sosial, sebenarnya para pekerja migran yang legal  mendapatkan  suatu  perlindungan  berupa  asuransi.  TKI  sebagai  warga negara  Indonesia  yang  sah, berhak  memperoleh  jaminan  sosial  sebagaimana diperoleh  oleh  tenaga  kerja  yang  lain  melalui  jaminan  sosial  tenaga  kerja (jamsostek).  Saat  ini  TKI  mendapatkan  suatu  bentuk  perlindungan  berupa sebuah  program  asuransi  sesuai  dengan  UU  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  pasal  1  ayat1.  Program  asuransi  ini dinamakan  dengan  Asuransi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (selanjutnya  disebut Asuransi TKI).
Penyelenggara  dari  asuransi  ini  adalah  perusahaan  asuransi  swasta  yang tergabung  dalam  suatu  konsorsium  asuransi  swasta.  Dalam  tataran pelaksanaan,  program  Asuransi  TKI  yang  berjalan  sekarang  ini  tidak  mampu memberikan  perlindungan  kepada  mereka.  Jaminan  asuransi  yang  diberikan pemerintah  ternyata  hanyalah  jaminan  asuransi  yang  dibayar  sendiri  oleh para  TKI  ketika  akan  berangkat  ke  luar  negeri  sebesar  Rp  400.000,00  per
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
orang  (Probosiwi,  2015).  Asuransi  ini  tidak  memberikan  perlindungan  secara menyeluruh karena skema asuransi yang diberikan bersifat ganti rugi setelah kejadian,  bukan  pada  kondisi  darurat  yang  mereka  butuhkan  sehingga dirasakan  skema  asuransi  saat  ini  lebih  membebankan  para  pekerja  migran dan menguntungkan  pihak  tertentu  ditengah  minimnya  perlindungan  yang diberikan  kepada  para  pekerja  migran.  Selain  itu,  bagi  pekerja  migran bermasalah  yang memiliki permasalahan dengan dokumen illegal dan masuk melalui jalur illegal, hal ini tidak berlaku dikarenakan mereka tidak mengurus asuransi tersebut.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Masih tingginya angka PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Sri  Bintan  Pura  Kota  Tanjungpinang  memerlukan  peranan  negara  dalam melindungi warga negaranya.  Perlindungan tersebut dilakukan oleh berbagai Kementerian/sektor  terkait  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Dinas Sosial  Provinsi  Kepulauan  Riau  dibawah  Kementerian  Sosial  RI  bekerja  sama dengan  BP3TKI  Kota  Tanjungpinang  melaksanakan  perlindungan  sosial  dari entry  point sampai  proses  reintegrasi  di  daerah  asal.  Perlindungan  sosial tersebut  meliputi  proses  pemulangan,  pelayanan  sosial  dan  psikososial  di Rumah  Penampungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang  dan  pemberdayaan PMB.
Pemenuhan kebutuhan dasar selama proses pemulangan masih terbatas pada pelayanan minimal yang lebih mengutamakan penyelamatan jiwanya. Proses pelayanan  di  Rumah  Penampungan  WNI-M  KPO  Kota  Tanjungpinang  juga menggunakan  praktek  pekerjaan  sosial.  Namun  hal  yang  paling  mendasar, agar  PMB  tidak  kembali  terlibat  atau  bekerja  di  luar  negeri  dalam permasalahan yang sama, maka perlu pemberdayaan yang dilakukan kepada
para  PMB  tersebut.  Hal  inilah  yang  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh pemerintah dalam melindungi PMB secara menyeluruh.
Pemerintah harus memposisikan pekerja migran sebagai subjek yang egaliter bukan  sebagai  objek  penderita  yang  dapat  diambil  keuntungannya. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  martabat pekerja  migran  secara  tidak langsung  berarti  mendorong  negara  tujuan  pekerja  migran  tersebut  sebagai anggota  masyarakat  dunia  yang  harus  bertindak  humanis  dalam memperlakukan pekerja migran secara adil dan manusiawi.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka  ada  beberapa  rekomendasi  ataupun saran yang dapat kami berikan kepada para stakeholder , diantaranya adalah:
1) kebijakan  perlindungan  sosial  bagi  PMB  harus  tetap  dilaksanakan meskipun  fokus  dengan  sasaran  penerima  manfaat  yaitu  warga negara  korban  tindak  kekerasaan  dengan  pembagian  tugas  dan koordinasi  yang  jelas  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2) pelayanan  sosial  dan  psikososial  di  Rumah  Penampungan  WNI-M KPO  perlu  ditingkatkan  dengan  berbagai  fasilitas  rumah penampungan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Barrientos, A., & Hulme, D. (2008). Social Protection for the Poor and Poorest in  Developing  Countries:  Reflections  on  a  Quiet  Revolution. BWPI Working Paper 30. The University of Manchester Brooks World Poverty Institute.
BNP2TKI.  (2017).  Laporan  Kinerja  Badan  Nasional  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2016.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
102
Cuddy, M. (2006). Strengthening social protection system in ASEAN. GDSI. Dewi, E. (2013). Migrasi internasional dan politik luar negeri Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 9 (1), 1–6.
Dinas  Sosial dan  Tenaga  Kerja  Kota  Tanjungpinang.  (2016).  Dokumen  Jumlah
Kedatangan TKI Bermasalah.
Habibullah., Ahmad, J., & Lucy, S. (2016). Kebijakan perlindungan sosial untuk pekerja migran bermasalah. Sosio Konsepsia, 5(2), 66-77. Haris,  A.  (2003). Kucuran  keringat  dan  derap  pembangunan  (jejak  migran dalam pembangunan daerah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Huraerah,  A.  (2015).  Perlindungan  sosial  bidang  kesehatan  bagi  masyarakat miskin. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14 (2), 70-78.
Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Kota  Tanjungpinang.  (2017).  Dokumen
Jumlah Kedatangan TKI Bermasalah.
Koser, K. (2010). Introduction: International migration and global governance.
Global Governance, 16 (3), 301-315.
Maryati,  D.  (2012).  Peran  kementerian  sosial  dalam  implementasi  kebijakan penanganan  pekerja  migran  bermasalah  dari  luar  negeri. Depok: Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial,  FISIP,  Universitas Indonesia.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah
Asal.
Probosiwi,  R.  (2015).  Analisis  undang-undang  perlindungan  tenaga  kerja Indonesia di luar negeri. Kawistara, 5 (2), 200-220.
Putra,  M.  H.  (2017).  Peran  pemerintah  daerah  provinsi  kalimantan  barat  di wilayah  perbatasan  dalam  melindungi  warga  negara  indonesia  yang dideportasi  (studi  di  wilayah  hukum  perbatasan  kalbar  –  serawak malaysia). Jurnal Nestor Magister Hukum, 3 (3), 1-12.
Setiadi. (2000). Antropologi dan studi migrasi internasional. Humaniora, 12 (1), 86-97.
Sriyanto, N. (2015). Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di Sriyanto, N., &  Yustiningrum, RR. E. (Eds.), Politik luar  negeri  indonesia  dan  isu  migrasi  internasional (hal.  1-18) .
Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di indonesia:  studi  kasus  program  keluarga  harapan. Sosiohumaniora, 17 (1), 22-28. Surjono,  G.,  dkk.  (2009). Pengkajian  kebutuhan  model  pelayanan  sosial pekerja migran . Yogyakarta: B2P3KS Press. Sutaat, D. (2007). Pelayanan sosial bagi TKI bermasalah di Malaysia. Jakarta:
Puslitbangkesos. UNESCAP.  (2012). Research  framework  for  the  analysis  of  social  protection focusing on income support schemes in Asia and the Pacific. Bangkok:
UNESCAP.