Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## ANALISA HUKUM PRAKTEK MONOPOLI TERHADAP PENERAPAN KENAIKAN HARGA GAS INDUSTRI OLEH PT PGN (PERSERO) DI WILAYAH SUMATERA UTARA

## Dila Kristy Sitepu
Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia dilakristy@gmail.com
Abstrak. Monopoli  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Pasal  1  ayat  (1) didefinisikan  adalah  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  atas  penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dalam putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016, bahwa PT PGN Tbk. telah melakukan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri  di  area  Medan.  Metode  penelitian  pada  jurna  ini  adalah  Metode  yuridis  normatif  digunakan dalam  melakukan  pengkajian  terhadap  praktek  monopoli  yang  dilakukan  PT  PGN  Tbk.  dalam melakukan  kenaikan  harga,  terdapat  3  (tiga)  pendekatan  untuk  mengkaji  permasalahan  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Dalam penetapan kenaikan harga gas industri PT PGN Tbk yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara  harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang merugikan kepada masyarakat selaku konsumen apabila tidak dilakukan analisa terhadap penetapan kenaikan harga gas industri.
Kata Kunci : Monopoli, Penetapan Harga, Gas Industri.
Abstract. Monopoly according to Law Number 5 of 1999 Article 1 paragraph (1) is defined as the  control  over  the  production  and  or  marketing  of  goods  and  /  or  the  use  of  certain  services  by  a business actor or a group of business actors.  In the  KPPU's decision No. 09  /  KPPU-L/2016, that PT PGN  Tbk.  had  conducted  a  monopolistic  practice  in  determining  the  price  of  industrial  gas  in  the Medan area. The research method in this journal is the normative juridical method used in conducting a study of monopolistic practices by PT PGN Tbk. in increasing prices, there are 3 (three) approaches to assessing  problems  namely  the  statutory  approach  (statue approach),  case  approach  (case  approach)  , and conceptual approach (conceptual approach). In determining the increase in industrial gas prices PT PGN Tbk which is a State-Owned Enterprise must pay attention to the purchasing power of consumers. This can have a detrimental negative impact on the community as consumers if no analysis is made of determining the increase in industrial gas prices.
Keywords: Monopoly, Pricing, Industrial Gas

## PENDAHULUAN
Kegiatan  para  pelaku  usaha  cenderung memiliki  peluang  adanya  persaingan  usaha antar  para  pelaku  usaha.  Untuk  menghindari persaingan usaha yang tidak sehat maka hukum persaingan  usaha  sangat  diperlukan,  hukum persaingan  usaha  yang  mengatur  hal-hal  yang boleh  dilakukan  dan  hal-hal  yang  dilarang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  5  tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan
Persaingan  Tidak  Sehat  bertujuan  untuk mengatur  kebijakan  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah  di  bidang  persaingan  usaha yang  harus  dipedomani  oleh  pelaku  usaha dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  dan melindungi kepentingan konsumen.
Praktik  Monopoli  yang  diatur  dalam
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  dilarang oleh  pemerintah  untuk  pelaku  usaha.  Pasal  1 angka  2  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
menjelaskan  bahwa  praktik  monopoli  adalah pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan dikuasainya  produksi  dan/atau  pemasaran  atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Untuk  menghindari  kegiatan  praktik monopoli,  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penguasaan  atas  produksi  dan/atau  pemasaran barang dan/ atau jasa apabila:
a. barang  dan/atau  jasa  yang  bersamgkutan belum ada substitusinya; atau
b. mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha barang dan atau jasa yang sama;
c. satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50% (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis barang atau jasa tertentu.
Demi  terwujudnya  penegakkan  Hukum Persaingan  Usaha  maka  melalui  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999  pemerintah membentuk  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  (KPPU)  di  Indonesia  dalam  rangka menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap  pelaku  usaha  melalui  upaya  pencegahan terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.
Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha (KPPU) memiliki   otoritas   dan   kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999,  hal  tersebut  didasarkan      pada  fungsinya sebagai berikut:
a. Penilaian  terhadap  perjanjian,  kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisidominan;
b. Pengambilan  tindakan  sebagai  pelaksanaan kewenangan;
c. Pelaksanaan administrasi Perubahan prilaku serta kesadaran untuk
menciptakan  kondisi  persaingan  sehat  dari pelaku  usaha  dan  masyarakat  adalah  wujud kerja  keras  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengemban amanah dari Undang-undang.  Dalam  jangka  waktu  8 (delapan) tahun sejak diundangkannya Undang-
undang  Nomor  5  tahun  1999  banyak  kurang lebih  57  (lima  puluh  tujuh)  putusan  yang  telah dibuat  oleh  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  (KPPU).  Hal  tersebut  merupakan indikasi bahwa Komisi Pengawasan Persaingan Usaha  (KPPU)  memperoleh  pengakuan  secara faktual  sebagai  lembaga  publik,  penegak hukum,  dan  wasit  independen  untuk  masalah yang  berkaitan  dengan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.
Adanya  ketidakpuasan  atas  keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dari  pihak-pihak  yang  berperkara  merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dan tidak mungkin  dihindari,  oleh  karena  itu  Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai komisi yang mempunyai kompetensi mengawasi  dan  mengeleminasi  pelaku  usaha yang  melakukan  persaingan  usaha  tidak  sehat harus selalu meningkatkan profesionalisme dan komitmen  dalam  penegakan  Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
Walaupun
Komisi Pengawasan Persaingan  Usaha  (KPPU)  dalam  menjalankan perannya  telah  maksimal  untuk  mengawasi Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999,  masih banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat atau publik adalah kasus penetapan harga gas industri. Keberadaan  gas  industri sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  hampir seluruh masyarakat indonesia menggunakan gas industri,  gas  industri  tersebut  berbentuk  LPG (Liquefied  Petroleum  Gas)  yang  biasanya digunakan masyarakat untuk memasak makanan sehari-hari. LPG (Liquefied Petroleum  Gas)  didistribusi  dan  diniagakan oleh  beberapa  pelaku  usaha,  salah  satunya adalah  PT  PGN  (Persero).  PT  PGN  (Persero) merupakan  salah  satu  Badan  Usaha  Milik Negara  yang  bertugas  mendistribusikan  dan meniagakan gas bumi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  menentukan bahwa  gas  harus  dikuasai  oleh  negara  dan pengusahaannya  diselenggarakan  oleh  BUMN.
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Baik  pengusahaan  yang  meliputi  kegiatan eksplorasi,  eksploitasi  sampai  kepada  kegiatan pendistribusiannya.
Berdasarkan  Laporan  yang  diterima oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  diduga  bahwa  PT  PGN  (PERSERO) Tbk, melakukan pelanggaran terhadap Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  dengan  Perkara  Nomor  09/KPPU- L/2016,  salah  satunya  tentang  Pelanggaran terhadap  kenaikan  harga  oleh  PT  PGN (PERSERO) Tbk sehingga menimbulkan dampak  negatif  tidak  hanya  bagi  pelaku  usaha yang  lain  tetapi  pada  konsumen.  Pentingnya KPPU dalam hal ini mengawasi dan menyeleksi prilaku  PT  PGN  (PERSERO)  sesuai  dengan parameter-parameter  yang  diatur  didalam ketentuan perundang-undangan.
Rumusan Masalah Berdasarkan
Uraian diatas terdapat permasalahan yang timbul, yaitu:
1. Apakah  dampak  negatif  yang  timbul  dari pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PGN dalam perkara  Nomor 09/KPPU-L/2016?
2. Apa  saja  parameter  yang  digunakan  oleh Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha (KPPU)  dalam  menjatuhkan  hukuman terhadap PT PGN (PERSERO) Tbk?

## METODE PENELITIAN
Metode  yuridis  normatif  digunakan dalam  melakukan  pengkajian  terhadap  praktek monopoli  yang  dilakukan  PT  PGN  dalam melakukan  kenaikan  harga,  terdapat  3  (tiga) pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan ( statue approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ), serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang-undangan dan  putusan  pengadilan,  serta  bahan  hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian PEMBAHASAN
A.  Dampak  Negatif  yang  timbul  dari kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  PT PGN (Persero) Tbk
Persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  adalah  “persaingan  antara  pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi dan/atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Untuk  menghindari  Persaingan  usaha tidak  sehat  dan  praktek  monopoli,  para  pelaku usaha  dilarang  untuk  membuat  perjanjian tertentu dengan pelaku usaha lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan  objek  perjanjian.  Setiap  perjanjian yang  dibuat  dengan  objek  perjanjian  berupa hal-hal  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang adalah  batal  demi  hukum,  dan  karenanya  tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi  subjek  perjanjian  tersebut.  Adapun perjanjian  yang  dilarang  dalam  Undang- Undang  ini  adalah  perjanjian-perjanjian  untuk melakukan
a. Oligopoli (pasal 4);
b. Penetapan Harga atau price fixing (pasal 5, 6, 7 dan 8);
c. Pembagian  wilyah  atau  market  division, market sharing (pasal 9);
d. Pemboikotan atau boycotts (pasal 10);
e. Kartel atau cartel (pasal 11). Bahwa dalam perkara Nomor 09/KPPU-
L/2016  PT  PGN  (PERSERO)  telah  melanggar Pasal  17  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999 terkait  Praktek  Monopoli  dalam  Penentuan Harga  Gas  Industri  di  Area  Medan,  dalam pembelaannya  PT  PGN  (PERSERO)  beralasan bahwa  penetapan  harga  Gas  Bumi  merupakan kewenangan
PT PGN (PERSERO) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM 21/2008 dan
Peraturan  Menteri  ESDM  19/2009  seperti  apa yang  dilakukan  Pertamina,  Total,  Shell,  dan Badan usaha lainnya merupakan suatu perbuatan  hukum  dalam  rangka  melaksanakan perintah  dan  amanat  Peraturan  Perundang- undangan  yang  sumber  kewenangannya  juga berasal  dari  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku.
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun
2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  dalam Pasal 1 ayat (2) dijabarkan mengenai pengertian gas bumi itu sendiri, yaitu:
“Gas  bumi  adalah  hasil  proses  alami berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi tekanan  dan  temperatur  atmosfer  berupa  fasa gas  yang  diperoleh  dari  proses  penambangan minyak dan gas bumi”.
Negara  telah  memberikan  kewenangan kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  untuk menguasai  dan  mengelola  penjualan  gas industri.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh negara  kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara dimaknai  merupakan  posisi  monopoli  terhadap penjualan  gas  industri.  Namun  negara  juga mengatur,  dalam  hal  penetapan  harga  Badan Usaha Milik Negara harus tetap memperhatikan kemampuan  daya  beli  konsumen.  Hal  ini dengan  jelas  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  40  Tahun  2016  tentang  Penetapan Harga Gas Bumi.
Menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Penetapan harga gas yang  dilakukan  oleh  PT  PGN  (PERSERO) merupakan  kewenangan  dan  amanat  dari peraturan perundang-undangan, tetapi penetapan  harga  yang  berlebihan  ( Excessive Price ) dan tidak adil ( unfair ) terjadi ketika ada perusahaan  yang  memiliki  posisi  dominan menetapkan harga secara signifikan lebih tinggi daripada  harga  yang  dihasilkan  oleh  suatu persaingan  yang  efektif  atau  diatas  nilai ekonomi suatu produk.
Pedoman  Komisi  Nomor  11  Tahun 2011  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh penyalahgunaan  Posisi  Monopoli  tidak  hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan  juga  berdampak  negatif  kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan.
Turunnya  jumlah  output  yang  dihasilkan  oleh perusahaan  monopoli  (dibandingkan  pasar persaingan sempurna) dan tingginya harga yang harus  dibayar  oleh  konsumen  menyebabkan penurunan  kesejahteraan  total  (konsumen  dan produsen).
Berdasarkan perhitungan harga excessive maka  dapat  disimpulkan  terdapat kerugian konsumen dengan perhitungan sebagai berikut;
Berdasarkan  acuan  volume  proyeksi  Terlapor dan  Volume  Rill,  terdapat  selisih  perhitungan HPP  tertimbang.  Jika  selisih  HPP  tertimbang tersebut  dikalikan  dengan  volume  rill  100% kemudian  dikalikan  dengan  kurs par  forward yang  digunakan  PT  PGN  (PERSERO)  sebesar USD  1  =  Rp  14.053,  maka  terdapat  kerugian konsumen sebagai berikut:
a. Bahwa  dengan  demikian,  dampak  harga yang  excessive  oleh  PT  PGN  (PERSERO) telah mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen  pada  pasar  bersangkutan  yaitu Rp.11.923.848.707
(sebelas milyar Sembilan  Ratus  Dua  Puluh  Tiga  Juta Delapan  Ratus  Empat  Puluh  Delapan  Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
b. Bahwa  selain  itu  terdapat  kerugian  dimana konsumen  tidak  mendapatkan  kompensasi dari suplai gas yang tidak sesuai spesifikasinya yang tercantum dalam
SPBG; Dengan  demikian  Komisi  Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) benar-benar
memperhitungkan analisa harga untuk membuktikan  apakah  harga  yang  ditetapkan oleh PT PGN (PERSERO) layak atau tidak. B.  Parameter  yang  digunakan  oleh  Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU) dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  PT PGN (PERSERO) Tbk
Peran  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan terjadi atau tidak  terjadinya  pelanggaran  Pasal  17  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1999  dalam  perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur  pelaku  usaha  dalam  Pasal  17  angka 2;
b. Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa;
c. penguasaan  yang  nyata  atas  suatu  pasar bersangkutan  oleh  satu  atau  lebih  pelaku
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
usaha  sehingga  dapat  menentukan  dan mengendalikan  harga  barang  dan/atau  jasa di pasar;
d. diketahui  pelaku  usaha  merupakan  satu- satunya pelaku usaha yang menguasai lebih dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar penjualan  dan  penyaluran  gas  bumi  yang disalurkan  melalui  pipa  distribusi  untuk Pelanggan Industri di Area Medan,
Sumatera Utara;
e. pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan dikuasainya  produksi  dan/atau  pemasaran atas  barang  dan/atau  jasa  tertentu  sehingga menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum, pemusatan  ekonomi  menurut  Undang- undang    Nomor  5  Tahun  1999  Pasal  1 angka 3 adalah penguasaan yang nyata atas suatu  pasar  bersangkutan  oleh  satu  atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa;
f. penyalahgunaan posisi Dominan merupakan perilaku  yang  didalamnya  mengandung unsur:
a) pencegahan, pembatasan, dan
penurunan persaingan, dan
b) eksploitasi;
g. Penetapan  harga  yang excessive dan merugikan pelanggan.
Majelis  Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha (KPPU) juga dapat memberikan rekomendasi  terhadap  para  pihak  yang  terkait dalam  suatu  perkara  Persaingan  Usaha,  seperti halnya dalam perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, Majelis  memberikan  rekomendasi  kepada Pemerintah  cq.  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  dalam  pengaturan energi  gas  bumi  nasional,  menyangkut  harga gas  bumi  melalui  pipa  untuk  pengguna  umum perlu  untuk  pengguna  umum  perlu  selaras dengan  perundang  undangan  yang  berlaku sehingga peraturan menteri perlu lebih rinci dan sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan di  atasnya.  Sehingga  pelaku  usaha  tidak memanfaatkan  in  absence  of  government regulation  dan  Menteri  Energi  dan  Sumber
Daya  Mineral  (ESDM)  perlu  melakukan  revisi atas  Peraturan  Menteri  Nomor  19  Tahun  2009 ketentuan  Pasal  21  ayat  (4)  dan  diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ketentuan Pasal 72.
Sanksi-sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditentukan sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut, yaitu: 1. Sanksi Administratif Mengenai sanksi administratif diatur dengan  ketentuan  Pasal  47  angka  1  dan  2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;
2. Pidana Pokok
Mengenai sanksi administratif diatur dengan ketentuan Pasal 48 angka 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;
3. Pidana Tambahan
Mengenai sanksi administratif diatur dengan  ketentuan  Pasal  49  Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
Pedoman  Pasal  47  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1999  (selanjutnya  disebut “Pedoman  Pasal  47”)  tentang  Tindakan Administratif,  denda  merupakan  usaha  untuk mengambil  keuntungan  yang  didapatkan  oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.  Selain  itu  denda  juga  ditujukan untuk  menjerakan  pelaku  usaha  agar  tidak melakukan  tindakan  serupa  atau  ditiru  oleh calon pelanggar lainnya
Dalam  mengenakan  sanksi  denda  bagi PT PGN (PERSERO), Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa  berdasarkan  Pasal  36  huruf  l  jo. Pasal  47  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999, Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi berupa  tindakan  administratif  terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
2. Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  47 ayat  (2)  huruf  g  UU  No.  5  Tahun  1999, Komisi  berwenang  menjatuhkan  sanksi tindakan  administratif  berupa  pengenaan denda
serendah-rendahnya
Rp
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp  25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. Bahwa  berdasarkan  Pedoman  Pasal  47, Majelis  Komisi  menentukan  besaran  denda dengan  menempuh  dua  langkah,  yaitu pertama,  penentuan  besaran  nilai  dasar  dan kedua,  penyesuaian  besaran  nilai  dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;
4. Bahwa  dalam  penentuan  rentang  besaran denda, Majelis menilai berdasarkan dampak kerugian pada pengenaan harga excessive di pasar bersangkutan perkara aquo .

## KESIMPULAN
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  yang terjadi  terkait  dengan  putusan  Majelis  Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), seperti dalam  kasus  sebagaimana  diuraikan  diatas, harus  diakui  bahwa  putusan-putusan  yang dihasilkan  oleh  Majelis  Komisi  Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), telah merefleksikan nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  trekandung dalam  proses  penegakan  hukum  dibidang hukum  persaingan  usaha.  Hal  itu  terlihat  dari putusan-putusan  Majelis  Komisi  Pengawasan Persaingan  Usaha  (KPPU)  yang  berupa perintah agar pelaku usaha menghentikan setiap perbuatan  yang  terbukti  melanggar  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999  sekaligus menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang bersangkutan, sehingga keberadaan dan putusan KPPU  dapat  memberi  arah  kepada  setiap pelaku  usaha  untuk  selalu  mematuhi  aturan main dalam menjalankan kegiatan usahanya Penegakan  Undang-undang  Nomor  5 tahun  1999  membutuhkan  kompetensi,  kerja keras  dan  usaha  yang  sungguh-sungguh  tidak hanya dari pihak Komisi Pengawasan Persaingan  Usaha  (KPPU)  tetapi  juga  dari pihak  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan guna  memastikan  terwujudnya  penegakan hukum  ( law  enforcement )  dibidang  persaingan usaha.
DAFTAR PUSTAKA Perundang-undangan:
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang
Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi .

## Buku:
Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja,  Anti Monopoli, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
Elyta  Ras  Ginting,  Hukum  Anti  Monopoli Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001
L.  Budi  Kagramanto,  Mengenal  Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008
Hermansyah,  SH.,  M.Hum,  Pokok-pokok Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, Jakarta, 2008
Rudi  M.  Simamora, Hukum  Minyak  dan  Gas Bumi , (Jakarta: Djambatan, 2000),
Tesis dan Jurnal: Wahyu Wicaksono, Analisis Strategi
Persaingan  Perniagaan  Gas  Bumi  Studi Kasus  PT  PGN  (Persero)  Tbk  SDU Distribusi  Wilayah  II,  Tesis,  Fakultas Teknik  Sipil  dan  Perencanaan  Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya R.  Sumantri, Lika-liku  Pengelolaan  Gas  Bumi , Jurnal  Teknologi  Minyak  dan  Gas  Bumi, Vol.  2,  No.  3,  Desember  2011,  Diakses dari web
www.scribd.com/doc/299513772/Jurnal-
Teknologi-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Vol-
2-No-3-2011/,  pada  tanggal  2  Oktober 2018