## PEMBANGUNAN INKLUSIF SEBAGAI UPAYA MEREDUKSI EKSKLUSI SOSIAL PERKOTAAN: KASUS KELOMPOK MARJINAL DI KAMPUNG SEMANGGI, SOLO, JAWA TENGAH
INCLUSIVE DEVELOPMENT APPROACH FOR REDUCING SOCIAL EXCLUSION IN URBAN AREA: A CASE STUDY OF MARGINAL GROUPS IN KAMPUNG SEMANGGI, SOLO, CENTRAL JAVA

## Henny Warsilah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI hennywarsilah@gmail.com

## Abstract
Since  the  1980’s  the  paradigm  of  development  in  developing  countries,  especially  in  urban areas, has relied  on the economic  development with economic growth as the  main output. This model  tends  to  produce  poverty,  deprivation,  and  social  exclusion.  Social  exclusion  is  a condition,  in  which  individuals,  families,  and  groups  in  the  population  do  not  have  the  social and political access toward social resources, lack of participation in social activities, and have inadequate living conditions and facilities. This development paradigm has been criticized as it only  uses economic  indicators  and  neglects  other  non-economical  aspects.  The  challenge  is  to redefine or conceptualize the development in a wider term as a continuum process on a society or  a  social  system  led  to  social  inclusion.  It  is  a  new  approach,  which  develops  an  open environment  and  involves  everyone  from  various  backgrounds  in  the  development  process.  As the  development  gap  between  rural  and  urban  areas  is  getting  wider,  understanding  social inclusion  development  is  a  need.  Furthermore,  President  Joko  Widodo’s  (Jokowi)  Nawacita declared that the State must be present among society;  therefore, the development should start from  the  periphery  to  the  centre  in  order to  improve  the  quality  of  life,  prosperity,  and democracy.  This  paper  aims  to  reconstruct  the  values  of  urban  development  along  with  the concept  of  social  inclusion  in  order  to  increase  the  quality  of  life,  social  relationships,  social cohesion, social participation, and social capital in Solo, Central Java.
Keywords: social exclusion, social inclusion, inclusive development

## Abstrak
Paradigma pembangunan di negara-negara berkembang sejak era tahun 80-an bertumpu kepada pembangunan  ekonomi  dengan output berupa  pertumbuhan  ekonomi.  Model  pembangunan prokapital  seperti  ini  menghasilkan  suatu  kondisi  kemiskinan,  deprivasi,  dan  eksklusi  sosial. Eksklusi  sosial  adalah  suatu  kondisi  individu,  keluarga,  dan  kelompok  dalam  populasi  yang tidak  memiliki  akses  sosial  politik  kepada  sumberdaya  sosial,  kurang  berpartisipasi  dalam kegiatan,  sehingga  memiliki  kondisi  hidup  dan  fasilitas  yang  kurang  memadai.  Pilihan  konsep pembangunan  demikian  oleh  sebagian  dikritik  karena  hanya  menggunakan  indikator pertumbuhan ekonomi semata, seperti tingkat pertumbuhan gross domestic product (GDP), dan kurang  memerhitungkan  aspek-aspek  nonekonomis.  Tantangannya  saat  ini  mendefinisikan kembali  atau  mengonseptualisasikan  istilah   pembangunan  secara  luas  sebagai  suatu  proses perbaikan  yang  berkesinambungan  atas  suatu  masyarakat  atau  suatu  sistem  sosial  secara keseluruhan  menuju  suatu  kondisi  inklusi  sosial,  yakni  suatu  kehidupan  yang  lebih  baik  atau lebih  manusiawi.  Inklusi  sosial  merupakan  pendekatan  baru  yang  ingin  mengembangkan keterbukaan;  mengajak  masuk  dan  mengikutsertakan  semua  orang  dengan  berbagai  perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya dalam sutau proses pembangunan. Pembangunan inklusif yang diterapkan di perkotaan Indonesia merupakan kajian yang menarik karena merupakan tantangan besar dengan semakin lebarnya jurang antara kehidupan  sosial  di  kota  di  Jawa  dan  luar  Jawa.  Selain  itu,  Nawacita  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)   mencanangkan  bahwa  negara  harus  hadir  sehingga  pembangunan  seharusnya  mulai dari  pinggiran  ke  pusat  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,  kesejahteraan,  dan demokrasi.  Tulisan  ini  merekonstruksi  nilai-nilai  pembangunan  di  perkotaan  sesuai  dengan
konsep  inklusi  sosial  yang  bertujuan  meningkatkan  kualitas  hidup,  berkembangnya  hubungan sosial,  kohesi  sosial  dan  partisipasi  sosial  serta  modal  sosial  dengan  kasus  Kota  Solo,  Jawa Tengah.
Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, pembangunan inklusif

## Pendahuluan
Pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia dari  masa  ke  masa  menghadapi  berbagai tantangan  dan  kendala  seiring  dengan  dinamika kehidupan  masyarakat  di  dalam  negeri  maupun perubahan  konstelasi  global.  Sejak  meraih kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah menjalankan  beragam  kebijakan,  program,  dan kegiatan  pembangunan  yang  dilandasi  oleh paradigma  pertumbuhan,  kesejahteraan,  dan pembangunan  yang  berpusat  pada  manusia. Banyak  keberhasilan  yang  telah  dicapai,  tetapi masih banyak pula persoalan pembangunan yang belum  dapat dipecahkan secara  optimal.
Indikator  pembangunan  yang  bersifat  mono- dimensi,  seperti  tingkat  pendidikan,  kesehatan, dan  pendapatan  masyarakat  telah  menunjukkan perbaikan  yang  signifikan.  Namun,  persoalan pembangunan  yang  bersifat  multi-dimensi, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan,  dan  disparitas  di  daerah  perdesaan maupun perkotaan belum dapat diatasi.
Kawasan  perkotaan  di  Indonesia  mulai mengalami  kebangkitan  sejak  tahun  1970-an, bersamaan  dengan  kebangkitan  kota  di  seluruh kawasan  Asia  Tenggara.  Kondisi  ini  menurut Wirth  (dalam  Misselwitz  &  Rienits,  2006) disebabkan  pemberlakuan  kawasan  ekonomi perdagangan  bebas  ( free  trade  zone ).  Faktor perkembangan  kota  di  Indonesia,  khususnya  di Jawa  dipengaruhi  oleh  perkembangan  ekonomi Indonesia  yang  mengalami  peningkatan.  Pada tahun  1970,  negara  kita  mengalami  surplus ekonomi  karena oil  boom mampu  mendongkrak perekonomian secara luas, dan hal ini berimplikasi  terhadap  pertumbuhan  kota  dan penduduknya. Sementara, kota-kota di luar Jawa tumbuh tanpa pengelolaan yang baik dan minim infrastruktur perkotaan ( urban sprawl ),  eksklusi sosial,  kemiskinan,  berkembangnya  konflik  dan kekerasan. Namun kemudian, di era desentralisasi  dan  demokratisasi  (pasca  1998), kota-kota  di  luar  Jawa  mulai  mengalami kebangkitan  terutama  ketika  kebijakan  Otonomi Daerah  diberlakukan.  Tetapi  sayangnya urban sprawl dan  bias  urban  masih  berlanjut,  dan pembangunan  serta  perkembangan  kotanya begitu  lambat,  sangat  tergantung  kepada kebijakan dan visi pemimpin daerah. Sedangkan
kota-kota  di  Jawa  menjadi  pusat  konsentrasi ekonomi  dan  keuangan,   tetapi  karena  terlalu bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata, masyarakat perkotaan mengalami eksklusi sosial dan  masih  menyisakan  persoalan  kemiskinan dan deprivasi sosial.
Model  pembangunan economic  minded seperti  yang  dijalankan  pemerintahan  sebelumnya yakni  pemerintahan  Orde  Baru  telah  dikritisi oleh  para  ahli  sosial,  karena  ternyata  proses pembangunannya  hanya  mendorong  pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan eksklusi sosial, dalam  bentuk  kemiskinan,  pengangguran,  dan ketimpangan  sosial.  Kondisi  demikian  telah memberi kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan paradigma  baru  dalam  pembangunannya,  yakni pembangunan  yang  tidak  hanya  bertumpu kepada  pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga berpihak  kepada  aspek  sosial.  Pendekatan pembangunan  demikian  pada  umumnya  disebut sebagai pendekatan pembangunan pembangunan inklusif.  Tujuan  dari  pembangunan  inklusif  di perkotaan sebetulnya berupaya untuk melahirkan kota yang beradab, yang mampu menyejahterakan  seluruh warga kota. Selain  itu, juga  menciptakan  ruang  kota  yang  memberi kesempatan  warga  kotanya  untuk  memiliki kebebasan,  saling  berhubungan  sosial,  berpartisipasi dalam pembangunan, dan perencanaan kebijakan kota.  Kota  yang  telah  mengadopsi  pendekatan pembangunan  inklusif  akan  menjadi  kota  yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.
Merujuk  kepada  kondisi  ekonomi  dan sosial  Indonesia  di  bawah  dekade  60-an, Indonesia  yang  belum  lama  merdeka  untuk untuk mengejar keterbelakangan dalam pengelolaan negara berupaya  meningkatkan  laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Paling tidak,  pertumbuhan  harus  berada  di  atas pertumbuhan  jumlah  penduduk.  Melalui  cara tersebut  diharapkan  angka  pendapatan  perkapita akan  meningkat,  sehingga  otomatis  terjadi  pula peningkatan  kemakmuran  masyarakat.  Praktis dalam  periode  ini,  teori-teori  pertumbuhan seperti  teori  Rostow,  Harold  Domar,  atau  pun Lewis  menjadi  sangat  populer  dan  dipercaya sebagai referensi bagi ahli pembangunan. Teori- teori  tersebut  meyakini  pertumbuhan  ekonomi
yang tinggi, lambat laun, dengan sendirinya akan diikuti oleh pemerataan pendapatan ( spread out ) dan berlanjut pada pengurangan tingkat kemiskinan  ( trickle  down  effect ).  Akan  tetapi, ketika  implementasi  teori  tersebut  menjadi semakin  bias,  terutama  ketika  memasuki pertengahan  tahun  70-an,  para  ahli  ekonomi mulai  meragukan  terkonsentrasinya  seluruh aktivitas  ekonomi  pada  pertumbuhan.  Pasalnya di  banyak  negara  berkembang  terdapat  adanya gejala  peningkatan    angka  kemiskinan  absolut, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran  yang  cenderung  meningkat, meskipun  pertumbuhan  mengalami  peningkatan secara  stabil.  Kasus  Indonesia  lebih  lanjut  bisa dijadikan  salah  satu  referensi  bagaimana kegagalan trickle down effect tersebut, menyusul terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1997. Dari  sini  muncul  kesadaran,  bahwa  pemerataan ekonomi  tidak  akan  terjadi  dengan  sendirinya seperti  kepercayaan  yang  disandarkan  pada konsep trickle  down  effect ,  tetapi  pemerataan ekonomi  harus  diupayakan  sedemikian  rupa melalui  formulasi  program-program  konkret yang  membumi.  Sebagai  contoh  pertumbuhan ekonomi  juga  harus  ditandai  dengan  semakin berkurangnya  jumlah  masyarakat  yang  hidup  di bawah garis kemiskinan dan pengangguran. Laju pertumbuhan  penduduk  dan  tenaga  kerja  di Indonesia  masih  cukup  tinggi.  Periode  1961- 1971, penduduk telah bertambah 2,1% pertahun, dan  periode  1971-1980  sebesar  2,3%.  Bahkan, tahun  1980-1990  laju  pertumbuhan  penduduk masih  tinggi  yakni  sekitar  2%  per  tahun. Meskipun pada periode 1990-1995 ada penurunan  menjadi  1,7%  per  tahun,  demikian pula  pada  periode  1995-2000  yang  semakin turun pada tingkat pertumbuhan 1,5% per tahun. Sayangnya hal itu tidak berlanjut, menuju tahun 2000-2002  kita  bisa  mendapati  angka  tersebut kembali membengkak, misalnya dengan pemulangan sekitar 20.000 (dari 450.000 orang) TKI  ilegal  dari  Malaysia  dan  akibat  masih suramnya  prospek  dunia  bisnis  dan  investasi pasca tragedi Bali. Berdasarkan data BPS sampai dengan pertengahan tahun 2002 ini, sekitar 45% tenaga  kerja  di  Indonesia  bekerja  di  bawah  35 jam  per  minggu,  atau  setara  dengan  25% pengangguran penuh. Jika jumlah ini ditambahkan dengan angka pengangguran terbuka,  saat  ini  pengangguran  di  Indonesia mencapai angka sekitar 42 juta orang. Tentu saja angka  pengangguran  di Indonesia  sudah mencapai  tingkat  yang  sangat  serius  dan
membahayakan  dalam  pembangunan  nasional (BPS, 2000-2002).
Seperti kita pahami, periode tahun 1995- 1996  orang  yang  menganggur  tercatat  ada sebanyak  6,3  juta  jiwa.  Pada  masa  krisis ekonomi  Indonesia  tahun  1997-1998  tercatat jumlah  pengangguran  ada  sekitar  6  juta  orang. Penyebab  krisis  tersebut  oleh  para  ekonom disinyalir  diakibatkan  oleh  stok  hutang  luar negeri swasta yang sangat besar,  dan umumnya berjangka  pendek,  telah  menciptakan  kondisi bagi  “ketidakstabilan”  ekonomi  dan  sosial. Antara  tahun  1992  sampai  dengan  bulan  Juli 1997,  85%  dari  penambahan  hutang  luar  negeri Indonesia  berasal  dari  pinjaman  swasta  (World Bank,  1998).  Jika  pada  tahun  2001  jumlah pengangguran  terbuka  mencapai  angka  5,8  juta orang, pada  tahun 2002  ini menurut BPS terjadi lonjakan  menjadi  8  juta  orang.  Sementara beberapa  prediksi  menyebutkan  bahwa  angka tersebut  terus  menggelembung  pada  tahun  2003 menjadi  sekitar  9,1  juta  orang.  Dilihat  dari  sisi pendidikan  angkatan  kerja  di  Indonesia  juga masih  berada  pada  taraf  yang  rendah.  Misalnya pada  tahun 2000, dari  95,65  juta  angkatan kerja berusia  15  tahun  ke  atas,  masih  terdapat  21,75 juta  orang  tau  22,7%  yang  tidak  tamat  sekolah dasar (SD), 37,1% lulus SD, 16,1% lulus SLTP, 19,4%  lulusan  SLTA  dan  hanya  1,3%  lulusan diploma atau sarjana muda, sedangkan sarjananya hanya 2,2% (BPS, 2002).
Tingginya  tingkat  pengangguran  di kalangan  angkatan  kerja  terdidik  ini  berdampak serius  pada  berbagai  dimensi  kehidupan.  Dari dimensi  sosial  politik,  Samuel  P.  Huntington (1983)  mengatakan,  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  para  penganggur,  semakin  tinggi kualifikasi  kriminalitas,  atau  semakin  gawat kadar tindakan kriminalitas dan destabilitas yang berkembang di negara  tersebut. Lulusan perguruan  tinggi  yang  tidak  terlibat  dalam kegiatan  ekonomi  dapat  mendorong  pada perubahan  sosial  yang  cepat.  Sementara  itu, tamatan  pendidikan  menengah  yang  tidak bekerja  dapat  semakin  mempergawat  kadar ketidaknyamanan  sosial  politik,  seperti  yang terjadi  di  Afrika  Barat  dan  yang  sedang berkembang di Indonesia saat ini. Satu hal yang pasti, mereka menganggur karena tidak memiliki nilai  jual,  akibat  rendahnya  mutu  pendidikan  di Indonesia,  atau  karena  tidak  efektifnya  sistem pendidikan di perguruan tinggi kita.
Hal  yang  ikut  memperburuk  keadaan adalah  batas  waktu  pinjaman  (maturity)  hutang swasta  tersebut  rata-rata  makin  pendek.  Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor  swasta  adalah  18  bulan,  dan  menjelang Desember  1997  jumlah  hutang  yang  harus dilunasi  dalam  tempo  kurang  dari  satu  tahun adalah  sebesar  US$20,7  milyar  (World  Bank, 1998).  Hill  (1999  dalam  berbagai  website) menulis  bahwa  banyaknya  pihak  yang  memiliki vested  interest dengan  intrik-intrik  politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau  menghalangi  gerak  pemerintah,  untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis  yang  bergerak  di  Indonesia  selalu mengeluhkan kurangnya transparansi dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum.  Persoalan  ini  sering  dikaitkan  dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan  bila  orang  melakukan  kegiatan bisnis  di  sini.  Akhirnya  semua  itu  berkembang menjadi  “krisis  kepercayaan”  yang  ternyata menjadi  penyebab  paling  utama  dari  segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat  krisis  kepercayaan  itu,  modal  yang dibawa  lari  ke  luar  tidak  kunjung  kembali, apalagi  modal  baru  tahun  2000  (dibandingkan pada era krisis), jumlah orang miskin cenderung meningkat  kembali,  dan  hingga  Maret  2006 tercatat  sekitar  39  juta  jiwa,  atau  hampir  17,8% dari  jumlah  populasi.  Jika  angka  resmi  yang dikeluarkan  oleh  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) tersebut  memang  akurat,  kenaikan  tingkat kemiskinan tersebut menandakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  membaik  sejak tahun 2000  sama  sekali  tidak berdampak positif terhadap  pengurangan  kemiskinan.  Sebagian besar  dari  jumlah  orang  miskin  di  Indonesia terdapat  di  perdesaan  dan  struktur  kemiskinan ini  mencerminkan  pembangunan  ekonomi  yang timpang selama ini. Dalam kata lain, pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  selama  era Orde  Baru  dan  ekonomi  yang  membaik  pasca
krisis  tersebut  lebih  banyak  dinikmati  oleh masyarakat perkotaan. Kesempatan kerja, khususnya  di  sektor-sektor  yang  menghasilkan nilai  tambah  dan  pendapatan/gaji  tinggi  seperti industri, konstruksi, perbankan dan perdagangan modern jauh lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan. Di perdesaan kesempatan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian yang menghasilkan  nilai  tambah  dan  upah  relatif rendah.
Belajar  pada  kondisi  Indonesia  seperti tergambar  di  atas,  menurut  Korten  (2006), pendekatan  pembangunan  yang  terlalu  berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan ekslusi sosial  dan  tiga  krisis  besar,  berupa:  kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan.  Ketiga persoalan  ini  sangat  kompleks,  sehingga  jika suatu  negara  ingin  keluar  dari  permasalahan ekslusi  sosial  dan  kemiskinan  membutuhkan paradigma  baru  dalam  pembangunannya,  yakni paradigma  yang  mengutamakan  dimensi  sosial budaya dalam proses pembangunan (pembangunan  sosial).  Konsep  baru  ini  diberi nama  pembangunan  inklusif.  Tabel  1.  di  bawah ini menampilkan perbandingan pembangunan di negara-negara yang mengadopsi konsep neoliberal, sosial demokratik, dan yang mempraktikkan pendekatan pembangunan inklusif (Prasetyantoko, Budiantoro, & Bahagijo,
2012).  Negara  yang  mempraktikkan  pendekatan pembangunan inklusif pada umumnya melakukan  strategi  untuk  mengatasi  kemiskinan dan  ketimpangan  sosial  secara  proaktif,  dan solidaritas  akan  dibagikan  di  antara  negara dengan masyarakat. Dalam pengertian, masyarakat  diposisikan  sebagai  mitra  pemerintah dalam  mengelola  negara  dan  menjalankan pemerintahan.  Pendekatan  pembangunan  inklusif (PI)  mensyaratkan  peran  aktif  masyarakat  dan mendukung  peran  aktif  masyarakat  sipil  serta mengandalkan reformasi dari bawah. PI bertumpu  pada  institusi  negara  (birokrasi)  dan institusi masyarakat. Tabel 1. Perbedaan Strategi Pembangunan Inklusif dengan Strategi dan Pendekatan Lain
Variabel/Faktor Neoliberal Sosial- Demokratik Pembangunan Inklusif /Pi Pertumbuhan Tujuan Sarana Sarana Peran Pasar Utama Penting Penting Peran Negara Minimal Penting Penting Strategi Mengatasi Kemiskinan & Ketimpangan Pasif Aktif Proaktif Titik Solidaritas Pasar Negara Negara & Masyarakat
Di Indonesia pembangunan yang mengejar  pertumbuhan  ekonomi  semata  tanpa menyertakan  pembangunan  inklusif  atau  sosial telah  menimbulkan  persoalan  kemiskinan  yang dapat dilihat melalui tingginya garis kemiskinan dan  angka  pengangguran.  Garis  kemiskinan  di Indonesia  pada  tahun  2009  tercatat  sebesar Rp200.262  per  kapita  per  bulan,  dan   rata-rata dari  garis  kemiskinan  di  perkotaan  sebesar Rp222.123  per  kapita  per  bulan,  sedang  di perdesaan  sebesar  Rp179.834  per  kapita  per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami peningkatan setiap tahun  seiring inflasi, sehingga  penduduk  yang  memiliki  pendapatan mendekati  garis  kemiskinan,  rentan  untuk  jatuh miskin apabila terjadi fluktuasi ekonomi, seperti kenaikan  harga  bahan  bakar  dan  bahan  pangan (Sumber BPS, 2006-2010). Sebagai contoh, jika digunakan  garis  kemiskinan  USD  1  per  kapita per  hari,  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia tercatat  sebanyak  5,9%  dari  populasi.  Namun, jika garis kemiskinan ditingkatkan menjadi USD 2 per kapita per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia  pada  tahun  yang  sama  melonjak menjadi 42,6% dari populasi.
Permasalahan  kemiskinan  yang  paling berat  adalah  tingkat  kedalaman  dan  keparahan kemiskinan.  Tingkat  kedalaman  kemiskinan menunjukkan  kedekatan  rata-rata  pengeluaran penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan.
Sementara keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan  pengeluaran  di  antara  penduduk miskin.  Di  Indonesia,  Indeks  Kedalaman Kemiskinan  (P1)  maupun  Indeks  Keparahan Kemiskinan  (P2)  lebih  tinggi  angkanya  di perdesaan dibandingkan di perkotaan.
Sebagai  negara  yang  tergolong  dalam medium  human  development ,  rasio  antara  10% penduduk  terkaya  terhadap  10%  penduduk termiskin di Indonesia mencapai 7,8 pada tahun 2005.  Selanjutnya  rasio  antara  20%  penduduk terkaya  terhadap 20% penduduk  termiskin  pada tahun  yang  sama  adalah  5,2.  Secara  umum, kondisi  distribusi  dan  ketimpangan  pendapatan/ pengeluaran  di  Indonesia  tidak  mengalami perbaikan  yang  berarti  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Apabila  dibandingkan  dengan  capaian pembangunan  di  negara-negara  lain,  posisi Indonesia  belum  dapat  dibanggakan,  kecuali dalam hal populasi dan PDB. Kondisi ini cukup ironis mengingat Indonesia memiliki sumberdaya  yang  jauh  lebih  melimpah  jika dibandingkan dengan hampir semua negara yang memiliki  kinerja  pembangunan  lebih  baik. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah  maupun  pemangku  kepentingan pembangunan  lainnya  agar  visi  pembangunan nasional  tahun  2005-2025,  yaitu  “Indonesia yang  mandiri,  maju,  adil,  dan  makmur”  dapat diwujudkan pada kurun waktu yang ditetapkan.
Tabel 2 . Peringkat Indikator Pembangunan Indonesia Dibandingkan Negara Lain No. Indikator (Tahun) Peringkat Indonesia  Jumlah Negara 1. Indeks Daya Saing (GCI) (2010-2011) 44 139 2. Infrastruktur (2010-2011) 82 139 3. Kesehatan dan Pendidikan Dasar (2010-2011) 62 139 4. Angka Kematian Bayi (2010-2011) 97 139 5. Angka Harapan Hidup (2010-2011) 91 139 6. Kualitas Pendidikan Dasar (2010-2011) 55 139 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2010) 108 169 8. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) (2010) 110 178 9. Risiko Kegagalan Negara (2010) 61 178 10. Indeks Pembangunan Pendidikan (EDI) (2010) 65 128 11. Jumlah Penduduk (237,6 juta orang) (2010) 4 237 12. PDB (USD 1.033 trilliun) (2010) 16 237 13. PDB Per Kapita (USD 4,300) (2010) 154 237 14. Pengangguran (7,1%) (2010) 75 237 Sumber: Kompas, Jumat, 20 Mei 2011. Kondisi demikian menyebabkan
persebaran  penduduk  berdasarkan  klasifikasi ekonomi atas, menengah, dan rendah mengalami  stagnasi,  baik  di  daerah  perkotaan
maupun perdesaan. Tabel 3. berikut menggambarkan kondisi di atas.
Pemerintah secara bertahap telah mengupayakan  perbaikan  kebijakan,  program, dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan.
Anggaran kemiskinan disalurkan kepada penduduk  miskin  yang  telah  dipersiapkan terlebih   dahulu  dan   dikelompokkan  menjadi
Tabel 3 . Distribusi  Pengeluaran  Penduduk  Menurut Daerah  dan  Kriteria  Bank  Dunia  Tahun 2005-2009
No. Daerah/ Kelompok Penduduk 2005 2006 2007 2008 2009 1. Kota (%) 40% Terendah 40% Menengah 20% Teratas 20,38 36,86
42,75
19,79 36,90
43,33
19,08 37,13
43,80
18,55 37,00 44,45 18,50 36,58 44,92 2. Desa (%) 40% Terendah 40% Menengah 20% Teratas 24,19 39,13 36,68 23,42 39,04
37,53
22,00 37,94 40,05 22,06 38,58 39,36 22,45 38,45 39,11 3. Kota+Desa (%) 40% Terendah 40% Menengah 20% Teratas 21,84 37,73 40,43 21,42 37,65 41,26 18,74 36,51 44,75 18,72 36,43 44,86 18,96 36,14 44,90
Sumber: BPS (2005-2009).
tiga,  yaitu  fakir  miskin,  miskin,  dan  rentan miskin.  Kemiskinan  hanya  salah  satu  persoalan dari gagalnya mengadopsi konsep pembangunan sosial.  Masih  tersisa  persoalan  eksklusi  sosial dari  berbagai  kelompok  marjinal.  Meskipun masih  tersisa  persoalan-persoalan  krusial  dari ketidakmerataan pembangunan seperti dipaparkan  di  atas,  visi  Indonesia  yang  ingin dicapai  oleh  pemerintah  adalah  “Terwujudnya Indonesia  yang  sejahtera,  demokratis,  dan berkeadilan”,  yang  berdasarkan  visi  tersebut peningkatan kesejahteraan akan diusahakan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan  pada  keunggulan  daya  saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini akan  dikelola  melalui  kemajuan  penguasaan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Pembangunan dirancang  secara  adil  dan  merata  dengan melibatkan  seluruh  masyarakat  secara  aktif, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia  atau dengan  menggunakan  paradigma  baru  dari pembangunan inklusif.
Terdapat  dua  pertanyaan  besar  yang muncul dari keadaan tersebut. Pertama , apakah model pembangunan inklusif seperti dilontarkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dapat berjalan? Pembangunan yang digagas pemerintah baru itu berfokus  pada  siapa  yang  diberdayakan, bagaimana  mereka  diberdayakan,  serta  peran apa  yang  mereka  mainkan  setelah  mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Selanjutnya, sejauh mana
pembangunan  kota  mampu  menyediakan  ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan marjinal. Apakah dalam setiap pembangunan di ruang kota (pembangunan  sosial,  ekonomi  dan  politik) memberi  warga  kota  suatu  otoritas  dan  kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan?.
Kedua ,  sejauh  mana  kebijakan  sosial  yang dibuat para pemimpin kota itu telah mengadopsi partisipasi  masyarakat  miskin  dan  marjinal dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat  daerah?.  Partisipasi  yang  keliru  adalah melibatkan  masyarakat  dalam  pembangunan hanya  untuk  didengar  suaranya  tanpa  betul- betul  memberi  peluang  bagi  mereka  untuk  ikut mengambil  keputusan.  Namun  demikian,  tentu tidak  semua  pertanyaan  tadi  dapat  dijawab melalui  tulisan  kali  ini.  Sasaran  dari  tulisan berupaya  untuk  menggali  informasi  tentang pembangunan inklusif di perkotaan dan manfaat dari  tulisan  ini  adalah  tersedianya  gambaran kota yang inklusif.

## Eksklusi  Sosial  sebagai  Ekses  Pembangunan di Wilayah Kota
Era  desentralisasi  dan  demokratisasi yang  terjadi  sejak  era  reformasi  memberikan pengalaman tersendiri dalam pendekatan pembangunan  kota.  Kewenangan  yang  luas tanpa  disertai  kapasitas  manajemen  perkotaan menyebabkan  banyak  kota  justru  mengalami permasalahan  lingkungan  yang  lebih kompleks. Pembangunan  fisik  yang  tidak  terkendali  tanpa memperhatikan  prinsip-prinsip  lingkungan  dan penataan  ruang  berujung  pada  penurunan kualitas  kelayakhunian  kota.  Di  sisi  lain, desentralisasi  memberikan  kesempatan  munculnya pemimpin-pemimpin kota reformis yang berkontribusi  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan  wilayah  perkotaan  dengan  terobosan yang inovatif. Kota Solo, Sawahlunto,
Palembang,  Kabupaten  Bantaeng,  Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Wakatobi, Kota Surabaya  dan  banyak  kota  lainnya  adalah sebagian dari  kota  yang  menikmati  buah  manis desentralisasi.  Era demokratisasi  menuntut para pemimpin  kota  untuk  merubah  paradigma pembangunan  kotanya  menjadi  lebih  inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya  dalam  proses  pembangunan menuntut pemerintah kota untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya dan  lebih  melibatkan  partisipasi  warga  kota.
Pada banyak kasus kita telah melihat bagaimana pendekatan  pembangunan  kota  yang  inklusif membuat  kota  dapat  mengatasi  persoalan- persoalan  keseharian  kota  seperti  kawasan kumuh,  kemacetan,  lingkungan  dan  lain sebagainya.
Dalam  konteks  pembangunan  kota, menurut  Belsky  (2012)  pemerintah  harus  lebih proaktif  dibanding  reaktif  dalam  mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh,  kemacetan  dan  persoalan  lingkungan, terutama  yang  terkait  dengan  kelompok  miskin kota,  kelompok  berkebutuhan  khusus,  anak- anak, dan kelompok lainnya. Kelompok tersebut harus  didudukkan  sebagai  elemen  penting dalam  kehidupan  perekonomian  kota  sehingga kebijakan  yang  disusun  akan  mengarah  kepada upaya  memberikan  kesempatan  yang  sama dalam  beraktivitas  sehingga  meningkatkan dinamika kehidupan kota itu sendiri.  Kesadaran mengenai  pentingnya  pembangunan  inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  tidak selalu sepenuhnya  dapat dinikmati oleh kelompok  miskin  di  daerah  kumuh  perkotaan. Menurut  Lenoir  (2003),  konsep  pembangunan inklusif  lahir  dari  komitmen  untuk  mendorong pertumbuhan dengan melibatkan warga sehingga  dalam  prosesnya  terjadi  penyebaran manfaat  yang  lebih  besar  kepada  kelompok masyarakat  yang  lebih  luas.  Pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan  sebagai  bentuk  “reaksi”  atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan  dan  meninggalkan  kelompok marjinal.  Pendekatan  ini  digaungkan  sebagai upaya memeratakan pembangunan tidak semata kepada  kelompok-kelompok  eksklusif  semata.
Terminologi  pembangunan  yang  inklusif  tidak terbatas  kepada  aspek  ekonomi  semata  akan tetapi  lebih  luas  memberikan  akses  kepada seluruh  elemen  masyarakat  dalam  menikmati hasil  pembangunan,  termasuk  di  dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.
Penduduk di perkotaan Indonesia tahun 1980  baru  mencapai  32,8  juta  jiwa  atau  22,3% dari  total  penduduk  nasional.   Pada  tahun  1990 angka  tersebut  meningkat  menjadi  55,4  juta jiwa atau 30,9%, dan menjadi 90  juta jiwa atau 44%  pada  tahun  2002.  Tahun  2012  penduduk perkotaan  di  Indonesia  mencapai  129,6  juta orang  atau  ada  sekitar  54%  penduduk  yang menyesaki  kota.  Angka  tersebut  diperkirakan
akan  mencapai  150  juta  atau  60%  dari  total penduduk  nasional  pada  tahun  2015.  Jumlah penduduk  kota-kota  di  Jawa  dan  Luar  Jawa tidak seimbang, 58% penduduk tinggal di kota- kota  di  Jawa  dan  42%   konsentrasi  penduduk kota berada di luar Pulau Jawa (data BPS: 1980- 2015).  Hal  ini  disebabkan  konsentrasi  ekonomi dan  infrastruktur  kota  masih  terpusat  di  pulau Jawa,  sehingga  migrasi  penduduk  yang  masuk ke kota-kota di Jawa sangat tinggi.
Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk  kota,  meningkat  pula  jumlah  penduduk miskin.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  tinggal di kota-kota besar dan tidak semua penduduk itu mapan  secara  sosial  ekonomi,  tetapi  mereka memberi sumbangan besar kepada hingar bingar politik kota, pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya urban. Tanpa dukungan penduduk kelas menengah  ke  bawah,  kota  tidak  akan  berfungsi secara maksimal dan kota akan kehilangan “ruh- nya”.  Kelompok  penduduk  strata  sosial  rendah pada  umumnya  akan  menyuplai  tenaga  sebagai pekerja  “ blue  collar ”,  misal  sebagai  pekerja rumah tangga, tukang sayur keliling, tukang air, tambal  ban,  penjaja  makanan  keliling,  dan sebagainya.  Di  Jakarta  sebagai  ibukota  negara memiliki  jumlah  penduduk   mencapai  10  juta lebih, dan ada sekitar 29,13% penduduk miskin dari  total  penduduk  Jakarta.  Konflik  sosial, kemiskinan,  deprivasi,  dan  eksklusi  sosial dalam  beberapa  aspek  disebabkan  adanya dominasi stakeholders tertentu dalam pengelolaan  dan  penguasaan  ruang  kota  (SDA, SDS,  SDE,  dan  SDP).  Kondisi  demikian cenderung  menumbuhkan  ketimpangan  dan kesenjangan  sosial  serta  lemahnya  aksesibilitas terhadap  sumberdaya  sosial,  ekonomi  politik kota,  selain  itu  menyuburkan  korupsi  dana APBD kota (Warsilah, 2014).
Pembangunan  di  ruang  kota  sejauh  ini menghasilkan  kesejahteraan  untuk  sebagian kecil  warga  kota  dan  kondisi  deprivasi  sosial untuk  sebagian  besar  warganya.  Kondisi demikian  disebabkan  penetapan  paradigma pembangunan  yang  terlalu  bertumpu  kepada pembangunan ekonomi dengan capaian pertumbuhan  ekonomi.  Kapitalisasi  ruang  kota telah  menyebabkan  rusaknya  tatanan  sosial masyarakat kota, masyarakat menjadi asing satu sama  lain  dan  kehilangan  kontak  dengan tetangga  di  sebelah,  apalagi  dengan  saudara- sebangsa di pulau lain, padahal transportasi dan telekomunikasi  sudah  semakin  modern.  Ikatan- ikatan  sosial  yang  inklusif  dan  kebhinekaan
telah  diganti  oleh  pengelompokan  ekslusif berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  dangkal  dan untuk  kepentingan  individu.  Uang  telah menggantikan ucapan salam yang kita sampaikan  ketika  berjumpa  sesama.  Fasilitas material  menggantikan  jabat  tangan  hangat antara  orang-orang  yang  bekerja  bersama. Keanggotaan  sebuah  klub  eksklusif  menjadi lebih penting daripada kewarganegaraan ( citizenry ) (Warsilah, 2014).
Kondisi  demikian  disebut  sebagai eksklusi  sosial  ( social  exclusion )  dan  sering muncul sebagi pemicu konflik dan kekerasan di ruang kota, kemiskinan, ketidakpedulian terhadap kelompok marginal kota, dan sebaginya.  Eksklusi  sosial  menggejala  di perkotaan  Indonesia,  seiring  dengan  semakin berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan,  dan  mencapai  puncaknya  dalam bentuk  berbagai  krisis  ekonomi,  sosial,  dan politik.  Untuk  mereduksi  persoalan  eksklusi sosial,  kita  semua  membutuhkan  pendekatan pembangunan  inklusif  yang  diharapkan  terjadi inklusi sosial ( social inclusion ) yang memungkinkan  munculnya  rasa  saling  percaya ( trust ),  modal  bersama  ( social  capital )  untuk membangun  hidup  yang  lebih  manusiawi,  dan tidak menuju  kemusnahan ( apocalyptic ) sebuah peradaban kota.

## Pendekatan Pembangunan Inklusif
Sejak  diperkenalkan  oleh  Lenoir  pada tahun  1974,  konsep  eksklusi  sosial/inklusi menonjol  dalam  wacana  kebijakan  di  Perancis. Konsep  ini  kemudian  diadopsi  oleh  Uni  Eropa pada akhir 1980-an sebagai konsep kunci dalam kebijakan  sosial  dan  dalam  banyak  kasus menggantikan  konsep  kemiskinan.  Eksklusi sosial  pada  pengertian  World  Bank  dipandang sebagai proses tempat partisipasi dan solidaritas masyarakat menurun. Kondisi demikian mencerminkan  kurang  memadainya  kohesi sosial  atau  integrasi  sosial.  Pada  tingkat individual,  eksklusi  sosial  mengacu  pada ketidakmampuan  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan  sosial  dan  membangun  makna- hubungan  sosial.    Konsep  eksklusi  dan  inklusi sosial  menyebar  ke  negara-negara  berkembang, dengan  cara  melakukan  redefinisi  konsep pembangunan  ekonomi  yang  juga  harus bertumpu  kepada  pendekatan  sosial  atau menggunakan  pendekatan  pembangunan  inklusif. Pengertian  inklusif  digunakan  sebagai  sebuah pendekatan untuk membangun dan
mengembangkan  sebuah  lingkungan  yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan,  status,  kondisi,  etnik,  budaya  dan lainnya  (Lenoir,  1974).  Lingkungan  inklusif adalah  lingkungan  sosial  masyarakat  yang terbuka,  ramah,  meniadakan  hambatan,  dan menyenangkan  karena  setiap warga  masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul  setiap  perbedaan  (Lenoir,  1974). Terbuka  dalam  konsep  lingkungan  inklusif, berarti  semua  orang  yang  tinggal,  berada,  dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah,  ataupun  masyarakat  merasa  aman  dan nyaman  mendapatkan  hak  dan  melaksanakan kewajibannya.  Karena  konsep  pembangunan sosial  akan  melihat  banyak  hal  yang  harus diperjuangkan,  yakni  mulai  dari  pendidikan yang  lebih  baik,  peningkatan  kesehatan  dan standar  nutrisi,  pemberantasan  kemiskinan, perbaikan  kondisi  lingkungan,  pemerataan kesempatan,  pemerataan  kebebasan  individual, dan penyegaran kehidupan budaya.
Atas  dasar  kritik  yang  dilontarkan  oleh para ahli sosial terhadap pendekatan pembangunan yang  cenderung economy  minded ,  para  soiolog mendorong
lembaga dunia UNESCO
melakukan  pembaharuan  dalam  pendekatan pembangunan  di  seluruh  negara,  terutama negara berkembang, yakni dengan cara menerapkan  pembanguan  inklusif.  Pendekatan pembangunan  inklusif  mendorong  kelompok yang  semula  termarjinalkan  supaya  diajak  ikut serta  dan  terlibat  dalam  pembangunan  kota, sehingga  memungkinkan  terjadinya  proses inklusi  sosial.  Di  Indonesia,  kondisi  model pembangunan  yang  terlalu  bertumpu  kepada pembangunan  ekonomi  menurut  Wirutomo (2013)  akan  menghasilkan  kondisi  eksklusi sosial.  Keadaan  terekslusi  akan  menimbulkan sikap hidup atau cara berpikir atau memunculkan  suatu kebudayaan yang melawan budaya establish .  Eksklusi  sosial  itu  sendiri terdiri  dari  dua  hal,  yakni  eksklusi  objektif  dan subjektif. Eksklusi objektif adalah suatu kondisi apabila secara sengaja seseorang atau sekelompok  orang  dipinggirkan  dalam  upaya mendapatkan  hak-haknya  dari  hak  komplek sampai  hak  yang  sederhana.  Contoh  eksklusi subektif pada umumnya ketika terjadi salah urus atau salah atur kebijakan, dan eksklusi subjektif ini  akan  sangat  berbahaya  jika  golongan
mayoritas  mengeksklusikan  diri  terutama  jika terkait dengan konflik agama atau etnis (2015).
Pierson  (2002)  menunjukkan  ada  lima kekuatan yang cenderung mendorong terjadinya proses eksklusi sosial, yakni faktor kemiskinan, penghasilan  rendah,  tidak  adanya  akses  kepada pasar kerja, tidak adanya dukungan dan jaringan sosial,  serta  efek  dari  kawasan  dan  lingkungan sekitar  serta  terputusnya  layanan  publik. Dengan  berbagai  latar  belakang  di  atas  bagi Lenoir (1974), ada sepuluh kategori warga yang tereksklusi  sosial,  yakni  cacat  fisik,  cacat mental, putus asa cenderung bunuh diri, jompo, anak-anak  korban  kekerasan,  pengguna  zat teralarang, korban anak akibat kenakalan, orang penyandang asosial, orang tua single, kelompok marjinal,  dan  penyandang  cacat  sosial  lainnya. Mereka  semua  dikategorikan  sebagai  “ socially excluded ”.  Untuk  meminimalisasi  keadaan eksklusi  sosial  di  kalangan  warga  kota,  para pemimpin  kota  perlu  mengadopsi  model pembangunan  inklusif.  Terminologi  pembangunan yang  inklusif  tidak  terbatas  kepada  aspek ekonomi  semata  akan  tetapi  lebih  luas memberikan  akses  kepada  seluruh  elemen masyarakat  dalam  menikmati  hasil  pembangunan, termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar.
Sementara  itu,  menurut,  Wirotomo (2015)  model  pembangunan  inklusif  adalah suatu  bentuk  model  pembangunan  sosial  yang paling  mutakhir.  Pada  model  pembangunan sosial  ini  harus  menggunakan  pendekatan  yang tidak  bersifat  sektoral  dan  ekonomi,  meski mekanisme  pembangunan  memberi budge t secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan  lainnya),  tetapi  pembangunan  haruslah  di arah ke pembangunan holistik. Konsep pembangunan  harus  diletakkan  pada  unsur manusia sebagai subjek pembangunan, begitupun  fenomena  masyarakat  dalam  bentuk interaksi  dan interrelasi. Secara ringkas pembangunan  sosial  haruslah  membangun interaksi  sosial  dan  interrelasi,  sehingga ekonomi  mampu  menciptakan  kehidupan sosial dan  budaya  dengan  cara  berorientasi  kepada kualitas sosial budaya dan secara teoritis. Model pembangunan  sosial  seperti  ini  akan  mampu menciptakan  masyarakat  inklusif.  Tujuan  dari pembangunan    inklusif  adalah  membangun kualitas  kehidupan  sosial  budaya  ( social cultural  quality  of  life ),  dan  komponen  yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas
kehidupan  sosial  budaya  antara  lain  struktur sosial, kultur, dan proses sosial.
Oleh karena itu, sejak awal tahun 80-an para  sosiolog  terutama  di  Eropa  mulai melakukan kritik terhadap model pembangunan ekonomi  dan  menawarkan  pendekatan  sosial yang  lebih  mampu  memotret  permasalahan sosial,  yakni  melalui  pendekatan  modal  sosial dan   inklusi  sosial (social  exclusion ).  Sering dilupakan  bahwa,  sebagaimana  relasi  sosial (relasi  antar  manusia)  pada  umumnya,  hampir selalu  melibatkan  modal  sosial  ( social  capital ). Bank  Dunia  dalam  laporan  tahunannya  yang berjudul “ Entering the 21st Century ” mengungkapkan  bahwa  modal  sosial  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  proses-proses pembangunan  (World  Bank,  2000).  Konsep yang  dikembangkan  oleh  World  Bank  dengan menggunakan  modal  sosial  sebagai  dasar pembangunan  didasari  pada  asumsi  berikut (World  Bank,  1998):  (a  )  Modal  sosial  berada dalam  seluruh  keterkaitan  ekonomi,  sosial,  dan politik, serta hubungan sosial ( social relationships )  mempengaruhi  bagaimana  pasar dan  negara  bekerja,  dan  sebaliknya  pasar  dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakat bersangkutan; (b)
Hubungan  yang  stabil  antar  aktor  dapat mendorong  keefektifan  dan  efisiensi  baik perilaku  kolektif  maupun  individual;  (c)  Modal sosial  dalam  satu  masyarakat  dapat  diperkuat, namun  membutuhkan  dukungan  sumberdaya tertentu  untuk  memperkuatnya;  dan  (d)  Agar tercipta hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.
Modal  sosial  atau social  capital oleh World Bank (1998), didefinisikan sebagai  “ ...a society includes the institutions, the relationships,  the  attitudes  and  values  that govern  interactions  among  people  and  contribute to  economic  and  social  development ”.  Modal sosial  dipandang  sangat  berperan  sebagai perekat  yang  mengikat  semua  orang  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  agar  modal  sosial dapat  berfungsi  maksimal  dibutuhkan  adanya “nilai  saling  berbagi”  ( shared  values )  serta pengorganisasian  peran  ( rules )  yang  diekspresikan dalam hubungan personal ( personal relationships ), kepercayaan ( trust ), dan common sense tentang  tanggung  jawab  bersama.  Dan memang,  pada  umumnya  kegiatan  pembangunan akan  lebih  mudah  dicapai  dan  biayanya  akan lebih kecil jika terdapat modal sosial yang besar
yang menyokong pembangunan tersebut (Narayan  &  Prittchett,  1997;  Grootaert  &  van Bastelaer,  2001).  Namun  demikian,  menurut Tonkiss  (2000),  modal  sosial  barulah  bernilai ekonomis  kalau  dapat  membantu  individu  atau kelompok  terutama  ketika  berfungsi  untuk mengakses  sumber-sumber  keuangan,  informasi, pekerjaan,  dan  lain  sebagainya.  Tetapi,  pada kenyataannya  jaringan  sosial,  sebagai  bagian dari modal sosial, tidak cukup dalam pembagunan karena belum mampu menciptakan modal  fisik  dan  modal  finansial  yang  juga dibutuhkan.
Sementara Putnam (1993), mengonsepsikan modal sosial sebagai: “ similar to the notions of physical  and  human  capital,  the  term  social capital refers to featurs of social organization – such as network, norms, and trust that increase a  society’s  productive  potenstial ”.   Melalui definsi  ini,  konsep trust,  network ,  dan civil society adalah  sesuatu  yang  lahir  dari  adanya modal  sosial.  Dengan  mempelajari  ketiganya maka  kita  dapat  memprediksi  kekuatan  dan perkembangan  dari  modal  sosial  yang  ada  di suatu masyarakat. Oleh karena itu, modal sosial tidak  dapat  diciptakan  oleh  seorang  individual belaka,  tetapi  akan  sangat  tergantung  kepada kapasitas masyarakat (ataupun organisasi) untuk membentuk  asosiasi  dan  jaringan  baru.  Namun demikian,  jika  kita  analisis  kelemahan  konsep Putnam  ini  hanya  memandang  modal  sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal ( horizontal  associations )  antar  orang  belaka, sehingga  terkesan  sempit  konsepsinya.   Untuk melengkapi  konsep  Putnam,  Coleman  (1988) memandang  modal  sosial  juga  mencakup hubungan  vertikal.  Coleman  (1988),  memasukkan hubungan-hubungan  horizontal  dan  vertikal sekaligus,  serta  perilaku  di  dalam  dan  antara seluruh  pihak  dalam  sistem  sosial.  Untuk  itu, Coleman  (1998)  mendefinisikan  modal  sosial sebagai “ a variety of different entities, with two elements  in  common:  they  all  consist  of  some aspect  of  social  structure,  and  they  facilitate certain  actions  of  actors  whether  personal  or corporate actors within the structure ”.
Pada  posisi  demikian,  modal  sosial memiliki  kontribusi  penting  dalam  pembangunan, khususnya  pembangunan  berkelanjutan.  Tetapi, pada  konsep  awal  pembangunan  berkelanjutan, faktor-faktor yang dipertimbangkan baru terbatas  pada  natural  capital,  physical  atau produced  capital,  dan  human  capital.  Berarti, ketiga  kapital  tersebut  baru  menjelaskan  secara
parsial  dari  keseluruhan  proses  pertumbuhan ekonomi  dan  satu  mata  rantai  yang  hilang adalah  sosial  kapital  (Grootaert,1997).  Jika dicermati  lebih  jauh,  khususnya  dari  sudut pandang  sosiologi,  dapat  ditunjukkan  bahwa elemen  utama  dalam  modal  sosial  mencakup norms, reciprocity, trust , dan network . Pembangunan  yang  bertumpu  pada  pertumbuhan ekonomi  sering  berorientasi  pada  pemerataan ekonomi  semata,  dan  cenderung  mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Pada proses pembangunan tersebut, masyarakat tidak terlibat dalam  pembangunan  dan  mereka  cenderung tereksklusi  secara  sosial,  terutama  di  daerah  di perkotaan.  Mengacu  kepada  pendekatan  inklusi sosial  tersebut  penting  kiranya  melakukan kajian  eksklusi  dan  inklusi  sosial  dalam pembangunan  di  perkotaan  Indonesia,  apakah tujuan  utama  dari  pembangunan  kota  itu  telah mampu meningkatkan kualitas hidup, membangkitkan  partisipasi  warga  kota  dalam perencanaan  dan  pembuatan  kebijakan  sosial, dan  kapasitas  apa  yang dimiliki  oleh pemimpin untuk  mewujudkan  kualitas  sosial  warga kotanya?-Kajian  menarik  karena  sesuai  anjuran bank  dunia,  dan  Unesco  yang  mensyaratkan Negara-negara  anggotanya  untuk  melakukan pembangunan berbasis inklusi sosial.

## Penerapan  Pembangunan  Inklusif  di  Kota Solo
Berdasarkan  penelitian  yang  kami lakukan  di  Kota  Solo  pada  tahun  2015  ini, kelompok masyarakat yang mengalami eksklusi sosial  tersebut  dikategorisasi  sebagai  kelompok marjinal dan pada umumnya mereka ini miskin, mendiami wilayah kumuh, berpenghasilan tidak menentu  atau  subsisten,  kekurangan  pangan, mendiami  rumah  yang  tidak  layak  huni  dan tidak  memiliki  akses  terhadap  sumberdaya sosial,  ekonomi  dan  politik  kota,  serta  tidak memiliki  ketrampilan  dan  skill  memadai  untuk terlibat  dalam  proses  pembangunan.  Dan  yang yang  dikategorikan  kelompok  marjinal  di  Kota Solo  tepatnya  di  kampung  Semanggi  berdasakan beberapa  FGD,  mererak  dikategorikan  sebagai pekerja sektor informal kota (PKL), buruh kota (buruh  bangunan,  supir  dan  kernet,  pedagang kecil (bakulan), warung kecil dan penyedia jasa (pijat,  pembantu,  tukang  cuci;  masyarakat miskin  kota;  penghuni  rumah-rumah  kumuh; masyarakat  penghuni  liar  di  bantaran  kali  dan rel  KA;  masyarakat  berpenghasilan  rndah  dan pengangguran. Meski beberapa kepala
pemerintahan  setelah  presiden  Suharto  telah berupaya  untuk  mengurangi  eksklusi  akibat pembangunan  di  wilayah  perkotaan,  tetapi proses  eksklusi  sosial  tetap  masih  terjadi  dan penyelesaianya masih tergantung kepada kemauan  politik  dan  kebijakan  dari  para pemimpin  di  perkotaan.  Semantara  itu  yang termasuk  ke  dalam  kategori  kawasan  atau kampung kumuh di Solo mencakup luas 400 ha, ini  dapat  dibaca  pada  SK  Kumuh  tahun  2015 yang  dibuat  oleh  Pemkot  Solo  yakni  kebijakan yang  menangani  kawasan  kumuh  berdasarkan hasil  Musrenbang, di  mana  kawasan  kumuh  ini mencakup  spot-spot  dan  zona-zona  kumuh.  Di wilayah Kecamatan Solo Selatan daerah kumuh itu  meliputi  daerah  bantaran  sungai  Bengawan Solo,  Kelurahan  Sangkrah,  Semanggi,  Sewu Pucang  Sawit,  dan  Kelurahan  Jotosuran. Sementara di Kecamatan Pasar Kliwon wilayah kumuhnya  berada  di  Kelurahan  Serengan  dan Kecamatan Jebres.
Temuan penelitian di kampung Semanggi  Kota  Solo  mengindikasikan  bahwa pendekatan pembangunan inklusif telah diterapkan  dalam  pembangunan  wilayah  dan masyarakat Kota Solo, yang dimulai sejak tahun 2005.  Angin  segar  dalam  politik  pembangunan perkotaan  secara  nasional  mulai  terasa  pro rakyat   sejak  kepala  pemerintahan  di  pegang oleh presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur), kemudian  Megawati  dan  presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan di Solo sejak jabatan  walikota  dijabat  oleh  Jokowi  dan wakilnya  FX  Rudi  secara  tidak  langsung  telah mengacu  kepada  model  pembangunan  sosial dan pembangunan  inklusif. Ada tiga  komponen dasar sebagai basis konseptual untuk memahami dan  mencapai  pembangunan  inklusi.  (1) Kecukupan:  Keterbukan  akses  perumahan, pangan,  sandang,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan. (2)  Jati  diri:  Pengakuan  terhadap  keberadaan kelompok  marjinal  (pelibatan  dalam  proses pembangunan).  (3)  Kebebasan:  mengemukakan pendapat,  tempat  tinggal,  memilih  pekerjaan, berpolitik, berserikat, beragama (Prasetyantoko, Budiantoro, & Bahagijo, 2012). Seperti disarankan Wirutomo  (2013),  untuk  menganalisis  tiga variable  tersebut  dilakukan  melalui  tiga komponen  berikut:  struktur  sosial,  kultur  dan proses  sosial.  Karena  memang,  membangun masyarakat  haruslah  dimulai  dengan  cara membangun  struktur  sosialnya  terlebih  dahulu, karena struktur sosial ini menjadi ukuran. Misal dikondisikan terlebih dahulu struktur settingnya,
baru  dibentuk  struktur  instrumensnya  dan  baru tercipta  struktur power nya.  Pada  posisi  ini struktur power dapat  berbentuk  kebijakan- kebijakan yang diciptakan para pemimpin kota. Sementara komponen kultur melekat dalam diri setiap  manusia,  komponen  budaya  ini  bisa berubah  secara  perlahan  dan  sedikit  demi sedikit.  Dan  Komponen  proses  sosial  adalah interaksi  antara  komponen  struktur  dan  kultur yang  dapat  berupa  interaksi  sosial  dan  relasi sosial.  Dan,  menurut  Wirutomo  (2015),  salah satu penentu keberhasilan pembangunan nasional  adalah  pembangunan  di  sektor  sosial, atau biasa disebut sebagai pembangunan sosial. Pembangunan  Sosial  harus  dapat  membangun masyarakatnya  melalui  pembangunan  sosial budaya.
Gambar 1 . Bagan Alur Pembangunan Inklusif/Sosial
Penjelasan dan keterkaitan setiap faktor tersebut  sebagai  berikut: Struktur  sosial . Struktur  sosial  adalah  pola  relasi  (dalam hubungannnya  dengan  relasi  kekuasaan)  yang bersifat koersif, imperatif dan memiliki dominasi  kekuasaan.  Kekuasaan  struktur  sosial berwujud  legal-formal  yang  diinstitusionalisasikan. Kekuasaan  ini  dimiliki  oleh  Pemerintah Provinsi/Kabupaten  melalui  undang-undang yang  mengatur  tata  ruang  kota.  Rancangan undang-undang  tata  ruang  di  daerah  mengatur proporsi  bangunan  dan  lahan  terbuka  yang seharus  seimbang  dan  proporsional.  Undang- undang memiliki kekuatan yang dapat memaksa dan  mendesak  semua  pihak  agar  patuh  pada peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Namun, kenyataannya  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten lebih  mementingkan  pembangunan  ekonomi dan  lebih  mengikuti  desakan  pelaku  ekonomi (pengusaha)   cenderung  lebih  memilih  untuk membangun  mal,  apartement  dan  hotel  serta perkantoran  sehingga  jumlahnya  sudah  tak
PROSES SOSIAL
STRUKTUR SOSIAL
KULTUR
PEMBANG UNAN
SOSIAL / INKLUSIF MASYARAKAT SOLO
terkendali  dan  makin  mempersempit  daerah resapan  air.  Dengan  pertumbuhan  fisik  berupa pendirian  mal  yang  begitu  pesat,  tampaknya legal-formal berupa undang-undang Tata Ruang pemerintah  provinsi/Kabupaten  tidak  memiliki power yang  kuat  untuk  mendesak  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Peraturan  tersebut  tidak terinstitusionalisasi,  begitu  longgar  dan  fleksibel. Harus ada ketegasan dari Pemrov/Pemkab untuk menerapkan kebijakan tata ruang yang memiliki keberpihakan  kepada  rakyat  dan  reservasi daerah resapan air.
Proses Sosial . Proses Sosial merupakan interaksi  dinamis  hari  demi  hari  yang  bersifat informal  antar  anggota  masyarakat.  Individu maupun kelompok dapat secara bebas mengekspresikan  aspirasinya  secara  dinamis dan  kreatif.  Kemudian  arena  ini  dapat  menjadi lebih  eksis dan negotiate dalam  membuat  suatu perubahan,  sehingga  dapat  terwujud  tatanan sosial  yang  baru.  Pembangunan  proses  sosial dalam bidang sumberdaya air berarti memperluas  kesempatan  orang-orang  untuk memperoleh  akses  terhadap  air  bersih  dan public  water  sesuai  dengan  hak  asazi  manusia untuk   memperoleh  hak  air.  Bila  dalam  kultur seperti  yang  dikemukakan  diatas,  bahwa pembangunan  dari  aspek  kultur  membutuhkan sarana  untuk  berkumpul  untuk  mewujudkan integrasi  sosial,  maka  didalamnya  terdapat proses sosial, saling interaksi dan diskusi untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Ketiga  aspek  pembangunan,  baik  struktur, kultur maupun proses tidak terpisah, melainkan saling terkait  satu sama lain, saling mendukung dan  melekat. Kultur. Pembangunan  juga  harus memperhatikan  Kultur,  yang  didalam  sistem sosial  berupa  nilai,  norma,  kepercayaan  atau kebiasaan yang sudah mentradisi dan terinternalisasi  dalam  kehidupan  individu  dan masyarakat.  Ada  kultur  masyarakat  Indonesia yang  sebenarnya  sudah  mulai  dilupakan, misalnya  gotong  royong  menjaga  keamanan aliran  irigasi  air  dan  sumber  air/mata  air bersama.  Nilai-nilai  kegotongroyongan  mulai luntur  seiring  dengan  pertumbuhan  fisik pembangunan  kota.  Sikap  tenggang  rasa, solidaritas  dan  “saling  percaya”  juga  perlahan mulai  ditinggalkan.  Kesibukan  dan  ‘kerasnya’ hidup  menjadikan  saling  tidak  peduli  sehingga melemahnya ikatan sosial. Padahal nilai-nilai ini dapat  membuat  integrasi  sosial  di  antara penduduk semakin kuat (Wirutomo, 2013).
Berjalannya pembangunan inklusif juga tergantung  kepada  proses  reformasi  birokrasi yang  berjalan  di  suatu  daerah,  terutama  dalam hal  keberperanan  para  pemimpin  birokrasi dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakannya. Ini  telah  diteliti  oleh  Wahidah  R.  Bulan  dalam disertasinya  di  Departemen  Sosiologi  FISIP  UI (2013), dan  menurut  Bulan  (2013: 1-3)  sebagai pemegang  otoritas  tertinggi,  kepala  daerah merupakan  aktor  penting  dalam  proses  reform. Hal  itu  karena  dengan  sejumlah  kewenangan yang  dimiliki  (UU  No.  32/2004  pasal  21), kepala  daerah  dapat  mengeluarkan  aneka kebijakan guna mengupayakan terjadinya perubahan.  Akan  tetapi  dengan  memperhatikan bahwa  tidak  semua  kepala  daerah  berhasil mengupayakan  reform,  faktor  kewenangan ( official  power )  semata,  ternyata  belumlah memadai untuk mendorong perubahan. Merujuk  praktek  sukses  dibeberapa  daerah, inisiatif reform (gagasan inovatif) dan keberanian kepala daerah, beberapa faktor yang turut  menstimuli  terjadinya  perubahan.  Melalui inisiatif reform, kepala daerah dapat menetapkan  kebijakan  guna  menyelesaikan permasalahan  dan  keluar  dari  mainstream (regulasi,  kerumitan  prosedur,  dan  lain-lain) yang  meng- constrain tindakannya.  Karena memiliki  kekuatan  otoritatif,  inisiatif  relatif lebih  mungkin  berkembang  ke  arah  perubahan dibanding  jika  dimotori  oleh  staf  (birokrasi). Sedangkan faktor keberanian, penting mengingat  gagasan  perubahan  terkadang  harus berhadapan  dengan  sejumlah  kendala  untuk dapat diimplementasikan, hal itu sejalan dengan penelusuran redaksi Majalah Tempo.4. terhadap sejumlah  kepala  daerah,  yang  menemukan adanya  sejumlah  karakter “khas”  kepala daerah yang mampu mendorong reform, yaitu: egaliter, berani,  dan  dengan  cara  tidak  biasa  (inovatif). Kemampuan  aktor  kepala  daerah  membangun relasi ( connecting ) dengan multi aktor (struktural  maupun  individual),  merupakan faktor  lain  yang  tak  dapat  diabaikan  atau  mau menyelesaikan masalah dengan cara tidak biasa (inovatif). Pada posisi ini duet pasangan Jokowi dan  FX  Rudi  mampu  keluar  dari  arus mainstrain pola  kepemimpinan  yang  sudah baku  yang  selalu  mengutamakan  birokrasi sebagai  ujung  tombak  kepemimpinan,  tetapi justru  mendorong  partisipasi  publik  dan pelibatan  masyarakat  kota  sehingga  pembangunan inklusif dapat berjalan di Solo.
Menurut  Wahidah  (2013:4),  Jokowi (dan  Rudy  sebagai  Wakil  Walikota  Solo) mengembangkan hubungan dengan multi  pihak melalui  sejumlah  aktifitas  yang  diangkat  dari tradisi  Jawa,  yang  dipopulerkan  dengan  istilah SLJJ yaitu: sonjo (silaturahim), layat (mendatangi  orang  yang  anggota  keluarganya meninggal  dunia), jagong (memenuhi  undangan), dan jagongan  (berdiskusi atau bermusyawarah). Selain  itu,  Jokowi  juga  mengembangkan  apa yang disebutnya dengan Forum Group Discussion (FGD),  forum  di  mana  Jokowi berinteraksi  dengan  stakeholder  pembangunan sepeti  para  tokoh,  pakar,   praktisi,  akademisi, NGO,  aktifis  kemasyarakatan,  termasuk  pihak swasta.  Jika  SLJJ  ditujukan  untuk  mengetahui kondisi lapangan dan menyerap aspirasi publik, FGD  dilakukan  untuk  merumuskan  alternatif solusi/kebijakan atas berbagai isu atau permasalahan  yang  membutuhkan   penanganan segera  dan  atau  permasalahan  yang  mendapat perhatian  masyarakat  cukup  luas.  Selain  itu, Jokowi  mempunyai  hubungan  “spesial” dengan beberapa  aktifis  masyarakat  sipil  ( Civil  Society Activist atau  CSA)  yang  memiliki  jejaring dengan  CSO  ( Civil  Society  Organization ), dengan  menjadikan  mereka  sebagai  lingkaran terdalam ( inner-circle ); yang diistilahkan Jokowi dengan staf ahli nonformal karena tidak ada kontrak atau ikatan formal yang menunjukkan  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  atau  bias  disebut  sebagai  inner social  circle  CSO  ( Civil  Society  Organization ).
Dengan  menjadikan  mereka  sebagai  lingkaran terdalam ( inner-circle ) atau diistilahkan Jokowi dengan  staf  ahli  non-formal  karena  tidak  ada kontrak  atau  ikatan  formal  yang  menunjukkan hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak, sebagai walikota Jokowi telah mampu melibatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat lainnya.
1.   Kampung Semanggi dalam Putaran Transformasi Sosial
Temuan  penulis  menggambarkan  paparan seperti terangkai sebagai berikut. Siapapun akan merasa  takjub  ketika  memasuki  kampung kumuh  Semanggi  yang  terletak  di  pinggiran sungai  Bengawan  Solo,  dari  sebuah  kampung urban  yang  kumuh  dan  dihuni  beragam penduduk  dengan  berbagai  status  sosial  dan mata pencaharian telah menjadikan kampung ini sebagai  permukiman  mereka  namun  tidak mampu mengendalikan perkembanggannya
sehingga  menjelma  menjadi  menjadi  kampung kumuh,  miskin  dan  sarang  pelaku  tindak kriminal.  Siapapun  akan  berpikir  dua  kali  jika hendak  memasuki  wilayah  dalam  kampung, akan  terbesit  perasaan  ngeri  dan  takut  pertama menginjakkan  kaki  di  kampung  ini,  sehingga akan  membatasasi  gerakan  kita.  Padahal kampung Semanggi syarat dengan sejarah, pada masa lalu merupakan kota pelabuhan sungai/bandar  dengan  daerah hinterland -nya, dan  merupakan  pelabuhan  yang  cukup  terkenal menghubungkan  antara  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur. Namun sayang dibalik kemegahan masa lalunya tidak menjadikan kampung ini ikut maju berkembang. Pada saat ini, proses  transformasi sosial  ekonomi dan budaya sedang berlangsung dan  menjadikan  kampung  ini  menuju  kawasan kampung  bersih  dan  sehat,  dan  layak  hunian seperti perkampungan kelas menengah.
Bau menyengat yang biasa menyelimuti udara  di  kampung  kumuh  Semanggi  dan  telah menjadi  ciri  khasnya  secara  perlahan  mulai menghilang,  wajah  kampung  kumuh  itu  telah berganti wajah tertransformasi menjadi kampung permanen layaknya permukiman kelas menengah  baru.  Beberapa  program  rehabilitasi kawasan  kumuh  penting  dilakukan  di  sini,  dari mulai program sanitasi MCK, IPAL, rehabilitas jalan  kampung  dengan  paving  block,  hingga rehab  rumuh  reyot  menjadi  rumah  permanen dan  relokasi  pemukiman  liar  di  bantaran  kali Bengawan  Solo  ke  rumah  susun.  Tidak  main- main  program  pemberdayaan  CRS  itu  didanai oleh  pemerintah  Amerika  melalui  program USAID  dan  AIRWASH,  dan  dana  dari Pemerintah  Kota  Solo  sendiri  (Pemkot). Kampung Semanggi menjelma menjadi kampung  sanitasi  modern  dan  dijadikan  pilot project  Kota  Sanitasi  di  seluruh  Indonesia. Pemerintah  AS  berkomitmen  meningkatkan akses air bersih dan fasilitas santasi yang layak bagi  masyarakat  di  perkotaan  dan  pemukiman kumuh Indonesia. Pemerintah AS juga membantu  penyediaan  akses  air  bersih  dan sanitasi  di  54  kota  di  Indonesia  dan  membantu sekitar  dua  juta  jiwa  penduduk  miskin  yang tidak  memiliki  akses  sanitasi  (VOA,  7  Mei 2015).
Kampung  Semanggi  merupakan  wilayah dengan  kesempatan  ekonomi  yang  luas.  Pasar Klithikan  Notoharjo  yang  dibangun  untuk menampung  para  PKL  gusuran  pada  awalnya merupakan  daerah  lokalisasi  Silir.  Pasar  ini menjelma  menjadi  pasar relokasi  penampungan
pedagang  kaki  lima  dari  Monumen  45  di Banjarsari.  Pasar  ini  merupakan  pusat  barang bekas  terutama  besi,  pasar  aksesoris  mobil  dan motor.  Di  sebelahnya,  terapat  pasar  khewan ayam  dan  kambing  serta  puusat  ekonomi lainnya.  Pasar  Klithikan  Notoharjo  sekarang telah  menjadi  urat  nadi  ekonomi  bagi  daerah Semanggi  dan  sekitarnya.  Pasar  ini  semula ditolak  keberadaannya,  saat  ini  justru  diminati oleh  khalayak  ramai  terutama  para  pedagang barang  bekas.  Karena  komsumennya  berkembang dari  kelas  bawah  dan  berhasil  menjaring  kelas menengah.  Maka,  pasar  ini  terpaksa  harus dibuka  dua  shift,  pada  pagi  hari  jam  04.30 sampai  jam  09.00  sebelum  pemilik  kios  buka, ratusan  pedagang  barang  bekas  dari  berbagai daerah  akan  menggelar  dagangannya  emperen kios. Dan konsumen dengan kendaraan bermotor  dan  mobil  akan  memadati  wilayah pasar  ini.   Penduduk  kampung  Semanggi mencapai  angka  33.491  jiwa.  Meski  telah memeiliki  program  pemberdayaan  fisik  dan ekonomi,  angka  kemiskinan  masih  tinggi. Kemiskinan  mencapai  angka   26%,  dan  angka kemiskinan  tersebut  lebih  tinggi  dari  angka kemiskinan   rata-rata  Kecamatan  yang  hanya 15%.
Sejarah Pembentukan Kampung Semanggi yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah wilayah  kelurahan  asal  muasalnya  hanya sebidang  tanah  rawa  di  wilayah  pinggiran Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Bengawan  Solo. Daerah  rawa  tersebut  banyak  ditumbuhi tanaman  Semanggi  ( Hidrocotyle  Sibthorprides Lamk ),  dan  nama  Semanggi  ini  yang  pada awalnya  digunakan  untuk  menamai  sungai Bengawan  Solo,  yakni   Bengawan  Semanggi seperti  tertulis  dalam  naskah  kuno.  Di  Wilayah Rawa  Semanggi  ini  pada  masa  lalu  terdapat sebuah  Bandar  yang  pada  masa  Mataram  kuno diberi  nama  Bandar  Waluyu.  Pada  abad  18, Bandar  Waluyu  dikenal  juga  dengan  nama Bandar  Semanggi  atau  Bandar  Bengawan  Solo yang  merupakan  sebuah  Bandar  besar  di  hulu sungai  Bengawan  Solo.  Bandar  ini  terletak dekat  Pasar  Gede  dan   merupakan  tempat berlabuh  kapal  untuk  melakukan  bongkar  muat barang  dagangan,  sehingga  memiliki  fungsi penting  sebagai  penghubung  dan  perdagangan antara wilayah pelabuhan dan daerah hinterlandnya.  Naskah  kuno  Babad  Tanah  Jawi dan Babad Panjang memuat fakta bahwa, sungai Bengawan Semanggi merupakan jalur pelayaran yang  menghubungkan  Jawa  Tengah  dan
Surabaya  (Jawa  Timur).  Bahkan  jalur  sungai Bengawan  Semanggi  digunakan  sebagai  jalur pelarian  para  pemberontak  Pajang  yang dipimpin  oleh  Bupati  Pajang  Tumenggung Tambakbaya  terhadap  pemerintahan  Sultan Agung  Mataram  (Solo  Metro:  Tunjung  W. Sutirto,  7  November  2011;  Pemkot:  Solo Berseri Edisi 1 Tahun 2015, hlm.12-13).
Pada masa kekuasaan Kerajaan Kartosuro  yang  kemudian  diberi  nama  Keraton Kartosuro yang dipimpin oleh Paku Buwono IV sampai  VII  peran  pelabuhan  Bandar  Semanggi sangat  penting  sebagai  pusat  tata  niaga  dan sebagai  pusat  politik  antara  kedua  wilayah, yakni Keraton Kartosuro dan wilayah maritime. Pada masa Mataram kuno (seperti tertera dalam Prasati Canggu) disebutkan di sekitar Bengawan Semanggi  atau  Bengawan  Solo  terdapat  sebanyak 44  desa  penambangan  atau  44  desa  bandar. Maka  wilayah  di  sekitar  Bandar  Semanggi berkembang  menjadi  permukiman  kampung, misal Kampung Ngepung (tempat mencari ikan para  abdi  dalem  Keraton  Surakarta),  Lohsari, dan Mojo (tempat penyeberangan ke Bengawan Mojo).  Seiring  dengan  surutnya  aliran  sungai Bengawan  Solo,  Bandar  menjadi  terbengkelai tidak  lagi  dikunjungi  oleh  kapal-kapal  besar. Lama-kelamaan  Bandar  menjadi  mati  dan ditinggalkan. (Solo Metro: Tunjung W.Sutirto, 7 November  2011;  Pemkot:  Solo  Berseri  Edisi  1 Tahun 2015, hlm.12-13).
Dari sisi sejarah sosial, Bandar Semanggi memiliki peran penting. Misal ketika buati  Madura  berkunjung  ke  kerajaan/Keraton Kartosura  berlabuh  di  bandar  Semanggi,  dan para  prajuritnya  mendirikan  barak-barak  di tepian bandar Semanggi, dan kemudian wilayah ini  dinamakan  kampung  Sampangan  (sekarang letaknya  di  sebelah  utara  kampung  Semanggi). Konon,  pasa  masa  penjajahan  Belanda/VOC dahulu wilayah Semanggi dan Kecamatan Pasar Kliwon  merupakan  tempat  penjualan  kambing yang ramai setiap hari pasaran Kliwon. Pasar ini berada  di  Kampung  Arab,  yaitu  tempat  tinggal khusus bagi orang-orang Arab yang sejak jaman penjajahan  Belanda  telah  bermukim  di  wilayah ini.  Melalui  kebijakan  wijken  stelsel,  orang Arab  yang  dikategorikan  penduduk  Timur Asing  dalam  struktur  masyarakat  kolonial, diwajibkan tinggal di suatu tempat khusus yang telah  ditentukan  dan  dipimpin  oleh  seorang kapiten.  Tujuannya  adalah  agar  mereka  tidak membahayakan  serta  mudah  diawasi  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  yang  ketakutan
terhadap  Islam  dan  keturunan  Arab.  Dan  di sekitar Kali Pepe yang bermuara juga ke sungai Bengawan  Solo bermukim penduduk keturunan Tionghoa, sehingga  daerah  di sekitar Kali Pepe dan Pasar Gede menjelma  menjadi perkampungan pecinan dengan klentheng Tien Kok Sie dan Fu Qing (Pemkot: Solo Berseri Edisi 1 tahun 2015, hlm.12-13).  Kota  Bandar  Semanggi  mengalami pergeseran  menuju  pembentukan  kota  non pelabuhan  dan  kota  modern.   Supriyono (2001) menggambarkan  hubungan  daerah  pelabuhan dengan daerah-daerah hinterland seperti
tertuang  pada  gambar   di  bawah. Pertama , Pelabuhan  dengan  kota  pesisir  tidak  lagi bersinergi  sebagaimana  diilustrasikan. Kedua , hubungan  kausalitas  antara  pertumbuhan  intensitas kegiatan pelabuhan sebagai pendorong pertumbuhan  kota  sudah  tidak  relevan  karena pertumbuhan  kota  saat  ini  terjadi  dari  proses urbanisasi  kota  yang  berorientasi   kualitas lingkungan  kota  pesisir  ( waterfront  city ). Ketiga,  kota  pesisir  sebagai  pusat  produksi barang  dan  jasa  telah  bergeser  menjadi  kota sebagai pusat konsumsi.
Gambar 2 . Konsep Pergeseran Pembentukan Kota-kota di Wilayah Pesisir
Seiring dengan perubahan zaman terjadi pergeseran  antara  keterkaitan  kota  pesisir tersebut dengan peranannya  sebagai  pelabuhan. Pergeseran  tersebut  telah  terjadi  pada    tiga komponen  keterkaitan  kota  dengan  pelabuhan (Basset,  Hoare,  &  Glen,  1996).  Perubahan dinamika  interaksi  sektor  dalam  ruang  pada masa  awal  pembentukan  kota-kota  kerajaan  di masa  lalu  dengan  perkembangan  kota  saat  ini telah  mengalami  suatu  pergeseran  yang  cukup jauh. Namun demikian, pergeseran yang terjadi saat  ini  tidak serta  merta menjadikan  kita  sama sekali  meninggalkan  proses  maupun  sejarah pembentukan  kota-kota  Nusantara  di  masa  lalu karena  saratnya  nilai  budaya  yang  terkandung pada proses pembentukan kota merupakan suatu aset yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia
(Jossaer  Lubis,  Buletin  Tata  Ruang:  2011). Selain memiliki budaya pesisir,  Kota Solo juga memiliki  akar  kuat  pada  budaya  kerajaan (Keraton  dan  Pura  Mangkunengaran)  yang cenderung  berorientasi  ke  darat.  Perkembangan Kota  Solo  tidak  dapat  dilepaskan  dengan perkembangan  Kota  Solo pada  masa  lalu.  Oleh karena  itu,  visi  dalam  mengembangkan  Kota Solo  seperti  terungkap  dalam  wawancara sejumlah  narasumber  berprinsip  pada  “Solo Masa  Depan  Adalah  Solo  Masa  Lalu”,  dalam pengertian  pengembangan  Kota  Solo  tidak boleh  terlepas  dari  kota  masa  lampau  yang syarat dengan budaya Keraton, Pura Mangkunegaran.  Atau  Kota  Solo  yang  modern berakar pada budaya masa lalu.

## PERGESERAN PEMBENTUKAN KOTA-KOTA PESISIR
DIMENSI WAKTU KETERKAITAN GEOGRAFIS ARUS PENGARUH KARAKTERISTIK KOTA PESISIR
 PELABUHAN
 KOTA
 PELABUHAN + KOTA PELABUHAN MENUMBUHKAN KOTA KUALITAS LINGKUNGAN MENUMBUHKAN KOTA BERORIENTASI PRODUKSI BERORIENTASI KONSUMSI DAHULU KINI
 Pertama, pelabuhan dengan kota pesisir tidak lagi menjadi sinergi sebagaimana diilustrasikan pada gambar di atas.
 Kedua,  hubungan  kausalitas  antara  pertumbuhan  intensitas  kegiatan  pelabuhan  sebagai  pendorong pertumbuhan kota sudah tidak relevan karena pertumbuhan kota saat ini terjadi dari proses urbanisasi kota berorientasi kualitas lingkungan kota pesisir ( waterfront city ).
Pada  masa  zaman  keemasan  Bandar Semanggi,  penduduk  yang bermukim di  sekitar Semanggi  bekerja  sebagai  pedagang  dan  buruh pada  kapal-kapal  (Bandar)  yang  berlabuh  di sekitar  Bengawan  Semanggi/Bengawa  Solo. Dan,  ketika  terjadi  perpindahan  keraton Kartosura ke wilayah Surakarta, penduduk Solo banyak  yang  direlokasi  di  kawasan  kampung Semanggi.  Jadi  kampung  Semanggi  semenjak masa  lalu  telah  menjadi  pusat  pertemuan beragam  penduduk,  yakni  antara  penduduk pendatang  (Arab  dan  China,  Pribumi  Madura), penduduk  asli  dan  penduduk  relokasi  dari wilayah Solo.
Pada perkembangannya wilayah kampung rawa  Semanggi  ini  berkembang  pesat,  seluruh daerah rawa-rawa telah dijadikan areal permukiman  bahkan  hingga  ke  wilayah bantaran  sungai  Bengawan  Solo.  Daerah  ini berkembang  tanpa  kendali,  kumuh  dan  tidak memiliki  penataan  ruang  yang  baik.  Wilayah kampung  rawa  Semanggi  bahkan  berkembang secara menyimpang dari sebuah kota
pelabuhan/kota Bandar menjadi kawasan
penampungan untuk pelaku kriminalitas, wilayah  prostitusi  yang  dikenal  sebagai lokalisasi  Silir.  Hingga  awal  2005  wilayah  ini memiliki  citra  angker  karena  menjadi  tempat persembunyian  para  begal,  copet,  dan  maling serta  PSK,  jarang  orang  luar  berani  memasuki wilayah  ini.  Bahkan  hingga  saat  wawancara dilakukan  (Mei  2015),  kesan  angker  wilayah Kelurahan  Semanggi  masih  kuat  seperti diceritakan beberapa narasumber. Misal: kampung yang bertetanggaan dengan Kelurahan Semanggi  sering  kemalingan  dan  para  maling itu  lari  masuk  ke dalam wilayah  Semanggi  dan ketika  ditanya  kepada  penduduk  yang  sedang nongkrong  di  gang  masuk  kampung  tentang arah  lari  maling,  malah  ganti  bertanya  balik “…yang  mana  yang  dicari?  Rumah  yang sebelah  kiri  rumah  maling,  dan  sebelah  kanan copet,  begal….dan  seterusnya…”. Begitupun keamanan  rumah  penduduk  Kampung  Semanggi sendiri  tidak  terjamin  karena  dimasuki  maling yang merupakan tetangga rumah. Baru pada era kepemimpinan  walikota  Solo  Jokowi  (2005- 2010)  dan diteruskan oleh FX.  Hadi  Rudyatmo (2010-2015),  citra  angker  kampung  Semanggi mulai  dikikis  dengan  cara  melakukan  penataan kampung kumuh dan pemberdayaan masyarakat miskin  kota.  Sekarang,  kampung  kumuh Semanggi  tertrasformasi  secara  fisik  dan  sosial
menuju  kampung  yang  permanen,  bersih,  dan sehat.
Berhasilnya  pembangunan  inklusif  di Kota  Solo  telah  menjadikan  Kota  Solo  sebagai magnit pertumbuhan bagi kota-kota di sekitarnya,  dan  menjelma  menjadi  pusat pertumbuhan  dari  daerah-daerah  hinterland. Pembangunan inklusif di Kota Solo secara besar disebut sebagai “Solo Raya”. Banyak penduduk hinterland yang bekerja mencari nafkah di Kota Solo, mereka bekerja sebagai  buruh konstruksi, perdagangan  dan  sektor  jasa.  Pada  awalnya mereka  tetap  bermukim  di  daerah  asal hinterland,  namun  secara  perlahan  mereka menetap  di  Kota  Solo,  terutama  di  daerah pingiran  kota  (peri-peri).  Sehingga  daerah pinggiran  berkembang  menjadi  takterkendali dan menjadi permukiman kumuh.

## Gambar 3.
Kota Solo sebagai Pusat dan Daerah Hinterlandnya (SUBOSUKA WONO KLATEN)
Wilayah  Subosuka  wono  klaten  meliputi  6 wilayah kabupaten (Sragen, Wonogiri, Sukohardjo,  Klaten,  Karang  Anyar,  dan Boyolali) dan satu Kota Solo atau Surakarta.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada masa  pemerintahan  Orde  Baru,  berimbas kepada  ekonomi  regional.  Perekonomian  Solo pada posisi rendah pertumbuhannya, dikarenakan   kurang  berkembangnya  investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi  sosial  politik  dalam  negeri.  Pasca reformasi,  dalam  hal  ekspor,  sejak  2000,  nilai ekspor  non-migas  Indonesia  terus  merosot  dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As  tahun  2001,  dan  tahun  2002  menjadi  42,56 miliar  dollar  AS.  Kota  Solo/Surakarta  tahun 2012 memiliki penduduk sebesar 545.653 jiwa. pertumbuhan  ekonomi  Kota  Surakarta  pada tahun 2014 berada pada kisaran 5,5–6,0, sedang
SOLO RAYA KARANG ANYAR BOYOLAL I SRAGEN WONO GIRI SUKOHARJO KLATE N N
tahun 2015 mengalami sedikit peningkatanpada kisaran  5,2–6,2.  Selama  tahun  2014,  di  antara kabupaten/kota  di  wilayah  eks  Karesidenan Surakarta  (Soloraya),  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Sragen  yang  tertinggi,  yakni mencapai  6,2–6,7%  year  on  year  (yoy). Sementara  itu,  pertumbuhan  ekonomi  di wilayah  pheri-pheri  Kota  Solo  sebagai  berikut: Kabupaten  Boyolali  pada  tahun  2014,  ekonomi tumbuh  antara  5,0–5,5,  sedang  tahun  2015 antara  5,2–5,7.  Kabupaten  Sukoharjo  pada tahun  2014,  pertumbuhan  ekonomi  antara  4,6– 5,1,  sedang  tahun  2015  antara  4,9–5,4.  Untuk Kabupaten  Karanganyar,  menurut  Ismet,  tahun 2014 pertumbuhan  ekonomi di  kisaran  4,9–5,4, sedang  tahun  2015  kisaran  5,3–5,8.  Kabupaten Wonogiri  tahun  2014,  perekonomian  tumbuh antara  3,9–4,4,  sedang  tahun  2015  antara  4,3– 4,8.   Sedang  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Klaten tahun 2014 antara 5,4–5,9, sedang tahun 2015  diperkirajan  antara  5,5–6,0.  Tingkat kesejahteraan  masyarakat  Kota  Solo  dapat dilihat  melalui  menurunnya  angka  kemiskinan di  Solo  yang  berdasarkan  data  BPS  warga miskin Solo sebesar 70.000 jiwa.
Program  pemberdayaan  masyarakat miskin  dan  PKL  serta  warung  kecil  dalam proses  pembangunan  inklusif  di  Semanggi adalah sebagai berikut.
2.  Program  Penataan  PKL  dan  Pedagang Warung Kecil di Semanggi
Berbeda dengan kajian mendalam tentang peran pemimpin dalam pembangunan inklusif di atas, karena keterbatasan penulis, pada uraian kali ini sorotan  pembangunan  inklusif   (PI)  di  Kota Solo  hanya  akan  bertumpu  pada  variable partisipasi  warga  kampung  kumuh  Semanggi terhadap  proses  pembangunan  wilayah  perkotaan. Subjek  adalah  pedagang  kecil  (warung  kecil), masyarakat  miskin  dan  pedagagang  kaki  lima (PKL).
Penataan PKL di Kota Surakarta secara umum  didasari  pada  Perda  No.  8  Tahun  1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan Surat Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa gagasan mengenai pembinaan  dan  penataan  PKL  di  Solo  sudah dilakukan  sejak  lama.  Namun  demikian,  para pemimpin  kota  atau  walikota  terdahulu  masih belum  mengadopsi  pendekatan  pembangunan inklusif  karena  Imam  Sutopo  (1993-1998)
sebagai walikota yang saat itu menjabat maupun Slamet Suryanto (2000-2005) masih menerjemahkan kehadiran PKL sebagai sumber masalah  sehingga  pendekatan  yang  dilakukan lebih  menekankan  aspek  penertiban  dan  bukan pembinaan.  Sayangnya,  inisiatif local  reform yang  muncul  dari  keduanya  walikota  Solo terdahalu  (terutama  yang  dilakukan  Slamet Suryanto) belum memberikan hasil  sesuai yang diharapkan  nilai local  reform .  Walikota  Slamet Suryanto  hanya  dipandang  berhasil  ketika mengeluarkan  SK  Walikota  tentang  dibentuknya birokrasi  baru  dalam   pemerintahan  Kota Surakata  yang  khusus  menangani  PKL,  yaitu tim  Pembina  PKL  yang   berfungsi  mempertemukan aparat-aparat  pemerintah  di  tingkat  kota, kecamatan, maupun kelurahan.
Era  kepemimpinan  Jokowi-Rudy  sebagai walikota  dan  wakil  walikota  yang  menjabat sebagai  pimpinan  daerah  pada  periode  (2005- 2010)  dan  dilanjutkan  pada  periode  kedua (2010-2015),  sejak  awal  kepemimpinnnya menjadikan  penataan  dan  pembinaan  PKL sebagai  salah  satu   permasalahan  prioritas  yang ingin  dikerjakan  bersama  6  (enam)  permasalahan prioritas  lainnya.  Keseluruhan  permasalahan Kota  yang  diusulkan  tersebut  adalah:  (1) Keberadaan  PKL  yang  mengganggu  ketertiban umum,  (2)  Hunian  tidak  berizin,  (3)  Peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  (4)  Pendidikan  bagi keluarga  miskin,  (5)  Fasilitas  dan  pelayanan kesehatan  bagi  keluarga  misikin,  (6)  Ketidak- seimbangan  antara  wilayah  kota  bagian  utara dan  bagian  selatan,  serta  (7)  Pelayanan  pada masyarakat  yang  kurang  memuaskan  (Solopos, 1 Juli 2006).
Menurut  Jokowi  dan  Rudi  pada  saat menjabat  sebagai  walikota  dan  wakil  walikota Solo selama dua periode, relokasi  PKL  penting dilakukan  karena   beberapa  catatan  berikut, yaitu:  (1)  Jumlah  PKL  terlanjur  menjamur  dan tidak  terkontrol  (pendataan  tahun  2006  tercatat terdapat  5.817  PKL  diseluruh  Kota  Surakarta); (2)  Banyaknya  fasilitas  umum  ruang   publik yang  digunakan  oleh  PKL;  (3)  Kesemrawutan lalu  lintas  di  lokasi-lokasi  kawasan  PKL;  (4) Permasalahan  sosial  dan  ekonomi;  dan  (5) Makin  dirasakan  perlunya  ruang  hijau  dan ruang  terbuka  kota  untuk  perbaikan  kualitas lingkungan. (Trisni Utami, 2005 dalam Wahidah  2013).  Atas  berbagai  pertimbangan tersebut  kemudian  dikeluarkan  kebijakan  untuk merelokasi  PKL  dari  Banjarsari  ke  Pasar Klithikan Notoharjo di Kampung Semanggi.
Temuah  Wahidah   (2013)  terhadap konsep  relokasi  PKL  di  Kota  Solo  secara  garis besar  dibagi  menjadi  dua  cara,  yaitu:  membuat kawasan  PKL  dan  membuat  kantong-kantong PKL, yang diimplementasikan melalui beberapa tindakan,  yaitu:  (1)  Relokasi,  yaitu  kegiatan yang dilakukan bila tidak tersedia lahan dilokasi dan  jumlah  PKL  dilokasi  tersebut  cukup banyak;  (2)  Shelter  Knock  Down  (shelterisasi): PKL  akan  dibangunkan  selter  di  lokasi  yang masih  tersedia  lahan;  (3)  Tenda   (tendanisasi): dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia, dan hanya beroperasi pada malam hari. Adapun bentuk,  ukuran,  dan  warna  tenda  ditetapkan oleh  tim  Pembina  (Pemkot),  sebagaimana  yang terlihat  di  kawasan  PKL  di  Galabo  (Gladak Langen  Bogan)  dan  Kota  Barat;  (4)  Gerobak (gerobakisasi);   pemberian  gerobak  kepada PKL,  dilakukan  pada  wilayah  yang  lahannya tidak tersedia untuk  shelter  maupun tenda; dan (5)  Penertiban,  sebagai  langkah  akhir,  ini berbeda  dengan  daerah   berberbeda  dengan daerah lain yang menjadikan penertiban sebagai satu-satunya tindakan penataan PKL.
Contoh  dari  relokasi  yang  dilakukan Pemkot  Solo  merupakan  sekelumit  gambaran dari  keberlakuan pembangunan  inklusif,  karena telah  berhasil  membuka  kesempatan  bagi  PKL untuk  turut  berpartisipasi  dalam  pembangunan dan kehidupan social serta memperoleh hak-hak dasar  (untuk  melanjutkan  usaha,  memperoleh penghasilan,  dll.).   Pada  proses  relokasi  PKL tidak  hanya  persoalan  insfrastruktur  yang diselesaikan,  misal  pemindahan  PKL  dari bantaran Sungai Bengawan Solo sebanyak 1000 PKL  dan  sebanyak  5.850  lebih  PKL  dari Monumen  Nasional  Banjarsari  tetapi  juga terkait  dengan  maslah  pemberdayaan  ekonomi dan  bantuan  pemasaran  sehingga  para  PKL yang dipindahkan ke Pasar Klithikan Notoharjo dapat berkembang secara pesat dan meningkatkan  omzet  dan  penghasilannya. Relokasi PKL itu tidak berjalan dengan mudah, karena  membutuhkan  waktu  hampir  satu  tahun untuk  bernegoisasi  antara  Pemkot  dengan  PKL dengan  cara  mendatangani  lapak  PKL  untuk berdiskusi dan dengan cara mengundang makan sebanyak  54  kali.  Selain  itu,  ada  persoalan budaya  yang  termasuk  dalam  program  relokasi dan  pemberdayaan  PKL,  seperti  bagaimana PKL dapat menghadirkan budaya bersih (buang sampah  dan  ludah)  tidak  dilakukan  di  sekitar lokasi  dagang/kios,  kemudiaan  ditingkatkan keguyuban  para  PKL  dengan  membentuk
asosiasi  atau  paguyuban  PKL  yang  berfungsi sebagai  media  tukar  informasi  dan  saling belajar. Jadi secata struktur dibuat perangkatnya dalam  bentuk  Perda  Penataan  Kumuh  dan relokasi PKL, secara prosesual dilakukan dialog atau interaksi dan secara kultur ada upaya untuk “ ngewongke ”  (memanusiakan)  PKL  dengan duduk  sejajar  dan  makan  bersama  di  kantor Pemkot  dan  rumah  makan.  Kemudian  secara budaya juga, proses pemindahan ke  lokasi baru dilakukan  dengan  cara  pesta  budaya  diarak dengan  pentas  budaya.  Program  relokasi  PKL ke  Pasar  Klithikan  Nitiharjo  juga  ternyata mampu  mendorong  perkembangan  ekonomi wilayah,  terbukti  di  sebelah  Pasar  Nitiharjo sekarang  beridiri  pasar  jual  beli  ternak,  dan pasar  jual beli besi tua yang cukup ramai. Juga dibangun sub terminal penumpang dan di depan pasar di bangun rumah susun yang diperuntukkan  bagi  korban  gusuran  penduduk dari banatran sungai Bengawan Solo.
Pasar  Klithikan  Notoharjo  sebelum digunakan  sebagai  lokasi  relokasi  para  PKL, awalnya adalah merupakan kompleks pelacuran terkenal setelah lokalisasi ini ditutup dipergunakan  oleh  Pemkot  untuk  bangunan Pasar  Nitiharjo  karena  memang  lokasinya strategis  di  pinggir  jalan  besar  dan  memiliki luas 1.726  m 2, dengan  luas bangunan  5.964  m 2 . PKL  yang  dipindah  ke  pasar  ini  menempati kios-kios secara gratis, diberi  secara gratis oleh Pemkot  Solo  tetapi  dikenakan  iuran  restribusi sebesar  Rp.3.175,-  Awal  kepindahan  dan selama  enam  bulan  PKL  digratiskan  dari  biaya restribusi,  dan  pada  awal  kepindahan  dibantu promosi  besar-besaran  oleh  Pemkot  melalui even  panggung  hiburan,  televisi  lokal,  radio lokal  dan  koran-koran  lokal.  per  harinya.  Pasar ini  dikepalai  oleh  seorang  lurah  pasar  yang bernama  Sumadi.  Pasar  Nitiharjo  memiliki 1.018  kios  yang  terbagi  ke  dalam  kios-kios berikut.
Tabel 4. Peruntukkan Kios Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi No Jenis Kios Jumlah 1 Aksesoris mobil 300 2 Pakaian bekas 250 3 Elektronik 350 4 Aksesoris motor dan helm 200 5 Makanan dan minuman 15 Sumber: Dinas Pasar Klithikan Notoharjo, 2015
Sejak  ditempati  para  PKL,  ternyata Pasar Notoharjo berkembang pesat dan diminati
konsumen  dari  Solo  bahkan  luar  Solo.  PKL yang  diberi  kios  dilarang  memperjual  belikan kiosnya  demi  perkembangan  ekonomi  masing- masing  PKL.  Omzet  para  PKL  berdsarkan wawancara  dengan  lurah  pasar  dan  beberapa pemiiki kios berkisar antara 3 sampai 4 juta per harinya.  Jam  operasional  pasar  ini  dari  jam 09.00-17.00,  tetapi  karena  peminta  terhadap pasar ini, baik dari konsumen maupun pedagang lain  semakin  tinggi  maka  pasar  ini  sejak  subuh antara  jam  04.30  pagi-  09.00  Wib  difungsikan untuk menampung pedagang « oprotan », yakni pedagang yang  berjualan di emperen pertokoan dan  halaman  pasar.  Para  pedagang  oprotan  ini berasal  dari  Kota  Solo  dan  luar  Solo,  seperti Sukoharjo,  Boyolali,  Sragen,  Kalten  dan Wonogiri.  Pada  kondisi  ini  ada  transformasi dari  suatu  keadaan  eksklusi  sosial  ke  arah inklusi  sosial,  di  mana  terjadi  perkembangan ekonomi  para  PKL  dan  ini  merupakan  indikasi positif dari peningatan kesejahteraan mereka.
Seperti  telah  diteliti  oleh  Wirutomo (2013), yang terpenting dalam proses pembangunan iklusif untuk mendorong terbentuknya  inklusi  sosial  dalam  masyarakat adalah  “terbukanya  kesempatan  bagi  setiap individu  untuk  dapat  berpartisipasi  di  dalam kehidupan sosialnya sebagai warga masyarakat, bukan  hanya  memenuhi  kebutuhan  fisik,  tetapi semua  hak-hak  dasar  (pendidikan,  kesehatan, politik, pekerjaan, melaksanakan ibadah, menikmati waktu luang, berekspresi diri, dsb.”. Wirutomo  pada  posisi  demikian  menyarankan untuk  mencapai  hasil  maksimal  dari  sebuah pembangunan  inklusif  di  perkotaan  sebaiknya mengacu  kepada  teori  pembangunan  sosial. Tujuan  pembangunan  sosial  bukan  sekedar menghilangkan  kemiskinan  dalam  arti  sempit (rendahnya penghasilan atau tidak terpenuhinya kebutuhan  fisik  minimum),  tetapi  menciptakan “ social inclusion ”.

## 3.   Program Penataan Kampung, Sungai dan Air Bersih serta MCK
Jalan  yang  merupakan  gang  di  dalam kampung  yang  semula  berupa  jalan  tanah  yang becek  sudah  dibangun  dan  diperkeras  dengan paving  block ,  rumah-rumah  tidak  layak  huni telah  di  rehab  menjadi  rumah  berdinding  batu bata. Di Solo secara keseluruhan terdapat 4.700 rumah  tidak  layak  huni  yang  ditangani  atau  di rehabilitasi  oleh  Pemkot  Solo  (data  tahun 2011,wawancara  dengan  narasumber,  2015). Begitupun  saluran  pembuangan  air  (got)  yang biasanya  kotor  dan  bau  telah  berganti  wajah, menjadi  saluran  pembuangan  yang  modern dengan sistem IPAL. Berdiri tegak di sudut desa MCK  yang  megah,  modern  dan  bagus, berwarna  kuning  gading  dan  bertingkat  dengan teras  dibuat auwning berbahan  fiber.  Siapapun pendatang  baru  atau  tamu  yang  berkunjung  ke Kampung  Semanggi  tidak  akan  mengira  jika bangunan  mewah  itu  hanyalah  sebuah  MCK publik, orang akan berpikir itu adalah bangunan rumah  termewah  di  kampung  atau  sebuah masjid karena keindahannya.
Kampung Kumuh dan miskin Semanggi bak primadona disentuh oleh berbagai  program CSR  baik  berasal  dari  Pemerintah  Kota  sendiri maupun  dengan  bantuan  pendanaan  dari  luar negeri.  Dibangunnya  proyek  Indonesia  Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH) yang dilaksanakan dengan dana dari Badan Pembangunan  Internasional  Amerika  Serikat (USAID) menambah gemerlapnya wajah kampung  Semanggi.  Pemerintah  kota  yang dipimpin  oleh  FX  Rudi  mengintruksikan manajemen  “kroyokan”  untuk  merehabilitasi kampung kumuh dan memberdayakan masyarakat  marjinal  dari berbagai  aspek,  mulai dari  fisik,  pangan,  ketrampilan  dan  skill, ekonomi dan  gaya  hidup sehat.  Pada posisi  ini, sentuhan  struktur  dalam  bentuk  kebijakan penataan  kampung  kumuh,  dan  pembuatan  SK kampung  kumuh  telah  menjadi  jembatan  bagi upaya  pemberdayaan  fisik  dan  masyarakat kampung  dalam  suatu  bentuk  pembangunan inklusif.

## Gambar 4.
Lokasi Relokasi PKL Banjarsari di  Pasar Klithikan Notoharjo dan Lurah Pasar
Gambar 5 .
Dari Gang Kumuh dan Tidak Terawat menjadi Jalan Paving  Block  dan dari MCK Kumuh ke MCK Modern dan Sehat
Pendekatan  pembanguan  inklusif  pada kelompok  marjinal  dan  wilayah  marjinal  kota telah  diadopsi  oleh  Pemerintah  Kota  Solo melalui tiga prinsip utamanya, yakni: mengikutsertakan  kelompok  marjinal  dalam pembangunan  kota,  membuka  akses  bagi kelompok marjinal terhadap sumberdaya ekonomi  dan  sosial  kota  dan  memberi kebebasan  bagi  kelompok  marjinal  untuk berorganisasi,  berkumpul  dan  berserikat  serta ikut terlibat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap  program  pembangunan  Kota  Solo. Kota  Surakara  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Kota Solo beberapa tahun ini menjadi perhatian nasional  dan  bahkan  internasional.  Sejak  awal kepemimpinan  Joko  Widodo  (Jokowi)  Kota Solo berkembang cukup pesat di beberapa sendi kehidupan kota. Salah satu perkembangan yang dapat  dilihat  adalah  dalam  hal  penataan  ruang. Sudah tidak asing lagi, keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta  merelokasi pedagang kaki lima di  sekitar  Monumen  Banjarsari  dan  memberi sebuah  ruang  dan  tempat  baru  bagi  mereka  di Pasar  Notoharjo.  Hasil  yang  dapat  kita  lihat bersama  adalah  kawasan  Monumen  Banjarsari yang cukup tertata. Selain itu, penataan koridor Jalan  Slamet  Riyadi  dengan City  Walk- nya, penataan  kawasan  Pasar  Gede  dan  Koridor Jalan Jendral Sudirman, serta upaya  revitalisasi beberapa pasar tradisional merupakan keberhasilan Pemerintah  Kota  Surakarta  yang  lain  dalam bidang penataan ruang.
Masyarakat  menjadi  sangat  antusias dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan  inklusif  di  wilayahnya  masing- masing.  Tidak  hanya  warga  Kota  Surakarta saja,  namun  beberapa  masyarakat  yang  tinggal di  luar  Kota  Solo  atau  daerah  hinterland  Solo juga  turut   menjadi  antusias  dengan  kota  ini.
Kota Solo berkembang menjadi salah satu Kota Perdagangan  dan  Jasa  di  Jawa  Tengah.  Secara historis  dan  estetika  bangunan  sejarah  Kota Solo  juga  berpotensi  menjadi  salah  satu destinasi kunjungan wisata di Jawa Tengah. Hal ini  menuntut  Kota  Solo  untuk  menyediakan ruang-ruang untuk mendukung hal-hal tersebut. Sampai saat ini yang terlihat adalah berkembangnya  hotel,  apartemen,  dan  pusat perbelanjaan.
Sebagai salah satu kota terpadat di Jawa Tengah,  Kota  Solo  juga  tidak  lepas  dari kawasan padat penduduk. Secara teori kawasan padat  pendudukakan  menempati  ring  pertama hirarki  kota  yaitu  di  pusat  kota.  Di  Kota  Solo,
kawasan  padat  penduduk  dapat  ditemui  di beberapa  kelurahan  diantaranya  Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan  Sudiroprajan,  Kelurahan  Kampung
Baru,  Kelurahan  Gandekan,  dan  Kelurahan Semanggi.  Kawasan  padat  penduduk  rentan menjadi kawasan kumuh apabila tidak dilakukan  penataan  dan  peremajaan  secara serius oleh Pemerintah Kota Solo.

## Kesimpulan dan Saran
Pendekatan pembangunan inklusif merupakan  bagian  dari  penerapan  konsep pembangunan yang bertumpu pada aspek sosial seperti  telah  diuraikan  di  bagian  depan,  dan merupakan  jawaban  untuk  upaya  mengurangi terjadinya  eksklusi  sosial  akibat  salah  urus pembangunan  yang  terlalu  bertumpu  pada konsep  upaya  mengejar  petumbuhan  atau  pada kemajuan ekonomi semata. Terbukti di beberapa Negara berkembang, dan di Indonesia tepatnya di Kota Solo pendekatan pembangunan inklusif  mampu  mereduksi  terjadinya  eksklusi sosial  dan  mendorong  terjadinya  inklusi  sosial dengan  mengikutsertakan  warga  kota  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  kota. Dan,  dengan  mengadopsi variable struktur social,  kultur  dan  proses  sosial  masyarakat pembangunan  inklusif  dapat  berjalan  dengan baik.  Temuan  penerapan  program-program pemberdayaan  yang  menggunakan  pendekatan pembangunan  inlusif  di  Kelurahan  Semanggi, Kecamatan  Pasar  Kliwon    memperlihatkan terjadinya  transformasi  dari  suatu  keadaan eksklusi  sosial  ke  arah  inklusi  sosial,  di  mana terjadi  perkembangan  ekonomi  para  PKL  dan ini  merupakan  indikasi  positif  dari  peningatan kesejahteraan mereka.
Pemkot  Solo  pada  periode  sebelum Jokowi dan Rudi lebih mementingkan pembangunan  ekonomi  dan  lebih  mengikuti desakan  pelaku  ekonomi  (pengusaha)  cenderung lebih memilih untuk  membangun mal, apartement dan hotel serta perkantoran sehingga jumlahnya sudah  tak  terkendali  dan  makin  mempersempit daerah  resapan  air.  Dengan  pertumbuhan  fisik berupa  pendirian  mal  yang  begitu  pesat, tampaknya  legal-formal  berupa  undang-undang Tata Ruang Pemkot Solo tidak memiliki power yang  kuat  untuk  mendesak  pihak-pihak  yang berkepentingan. Peraturan tersebut tidak terinstitusionalisasi,  begitu  longgar  dan  fleksibel. Harus  ada  ketegasan  dari  Pemkot  Solo  untuk menerapkan kebijakan tata ruang yang memiliki
keberpihakan  kepada  rakyat  dan  reservasi daerah  resapan  air.  Di  Solo  pendekatan pembangunan inklusif mampu mereduksi terjadinya  eksklusi  sosial  dan  mendorong terjadinya  inklusi  sosial  dengan  mengikutsertakan warga  kota  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan  kota.  Dan,  dengan  mengadopsi variable struktur sosial, kultur dan proses sosial masyarakat pembangunan inklusif dapat berjalan  dengan  baik.  Temuan  penerapan program-program  pemberdayaan  yang  menggunakan pendekatan pemb angunan inlusif di Kelurahan Semanggi memperlihatkan terjadinya transformasi  dari  suatu  keadaan  eksklusi  sosial ke  arah  inklusi  sosial,  di  mana  terjadi perkembangan ekonomi para PKL dan peningkatan  ketrampilan  mereka  dan  ini merupakan  indikasi  positif  dari  peningatan kesejahteraan mereka, begitupun wajah kampung  kumuh  sudah  berubah  dan  tertata dengan  baik.  Terlebih  dibangun  insfrastruktur pelayanan  kota,  seperti  sanitasi  MCK,  dan IPAL  (program  pengelolaan  air  limbah)  dari program air wash UNDP, relokasi bantaran kali, pavling  block  jalan-jalan  kampong,  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni,  pembangunan  taman dan  area  publik,  relokasi  PKL  dari  bantaran kali,  pembangunan  shelter  PKL  dan  relokasi PKL  ke  Pasar  Nitiharjo,  pembangunan  rumah susun  untuk  menampung  penduduk  gusuran dari bantaran kali dst-nya.
Keberhasilan  Pemkot  Solo  melaksanakan pembangunan  inklusif    adalah  dengan  cara mengusung  variable  struktur  yang  diejawantahkan dalam  bentuk  kebijakan  dan  Perda  penertiban bangunan di Bantaran kali  Bengawan Solo, SK Kumuh, Perda Relokasi PKL, Perda Rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni,  Perda Pendidikan  dan  Kesehatan  inklusif  saja,  tetapi yang  lebih  utama  Walikota  dan  wakilnya berserta jajaran di bawahnya sebagai pemimpin kota  melakukan  interaksi  sosial  atau  proses sosial  terhadap  penduduk  kampung  Semanggi sehingga ada kesepakatan secara terus  menerus sehingga  tercapai  keputusan  final  secara  dua arah.  Pendekatan  budaya  juga  menjadi  alat utama  untuk  melakukan  pembangunan  inklusif yang  dapat  diterima  secara  baik  oleh  warga, karena  sesungguhnya  mereka  adalah  manusia yang  memiliki  martabat  bukan  sekedar  objek pembangunan.
Selain  itu,  konsep  pemberdayaan  PKL dan masyarakat miskin yang  dilakukan Pemkot Solo  sesungguhnya  mengacu  kepada  model
pemberdayaan  paling  mutakhir  yang  mengacu kepada  pembangunan  inklusif  seperti  ditulis oleh  Derwanto  (2014),  di  mana  pemberdayaan itu merujuk pada pengertian perluasan kebebasan  memilih  dan  bertindak.    Bagi masyarakat  miskin,  seperti  yang  bermukim  di Kampung  Semanggi  Solo  kebebasan  ini  sangat terbatas  karena  ketidakmampuan  bersuara ( voicelessness ) dan ketidakberdayaan ( powerlessness ) mereka  jika  dihadapkan  atau  lebih  tepatnya dalam  hubungannya  dengan  negara  dan  pasar pada  rejim  pemerintahan  sebelumnya  (Regim Orde  Baru).  Karena  kemiskinan  yang  harus ditanggung penduduk miskin Solo bersifat multi dimensi,  masyarakat  miskin  membutuhkan kemampuan  pada  tingkat  individu  (seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perumahan)  dan  pada  tingkat  kolektif  (seperti bertindak  bersama  untuk  mengatasi  masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang  menuntut  upaya  menghilangkan penyebab  ketidakmampuan  mereka  meningkatkan kualitas  hidupnya.Ini  yang  coba  dipahami  oleh para pemimpin di pemerintahan Kota Solo yang diwakili  oleh  walikota  dan  wakil  walikotanya (Jokowi  dan  Rudi)  pada  saat  melakukan pembangunan  inklusif  di  Kota  Solo  dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Unsur-unsur  pemberdayaan  masyarakat pada  proses  pembangunan  inklusif  umumnya adalah:  (1)  Inklusi  dan  partisipasi;  (2)  Akses pada  informasi;  (3)  Kapasitas  organisasi  lokal; dan  (4)  Profesionalitas  pelaku  pemberdaya (Derwanto,  2014).  Keempat  elemen  ini  terkait satu  sama  lain  dan  saling  mendukung.  Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan,  sedangkan  partisipasi  berfokus pada  bagaimana  mereka  diberdayakan  dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.  Pada  bahasan  di  atas  yang diberdayakan  adalah  kelompok  marjinal  PKL dan  penduduk  miskin  kota,  kemudian  terkait dengan  peran  apa  setelah  menjadi  kelompok pemberdayaan  adalah  peran  sebagai  kelompok aktif  yang  mengikatkan  diri  dalam  kelompok- kelompok  pemberdayaan.  Pada  posisi  ini Pemkot  telah  menyediakan  ruang  partisipasi bagi masyarakat,  khususnya masyarakat miskin dalam  proses  pemberdayaan  seperti  relokasi PKL relokasi penghuni Bantaran Kali Bengawan  Solo,  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni, peningkatan berbagai model keterampilan. Pemkot Solo berperan besar  kepada kelompok-
kelompok  yang  diberdayakan  dengan  cara memberi  mereka  otoritas  dan  kontrol  atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Misal  melalui  Musrenbang  mereka  bias mengajukan  berbagai  kebutuhan  untuk  kampung dan  kelompok,  meski  semua  berpulang  kepada ketersediaan dana.
Partisipasi  masyarakat  miskin  dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat  daerah  bahkan  tingkat  nasional  sangat diperlukan  guna  menjamin  bahwa  sumberdaya pembangunan  (dana,  prasarana/sarana,  tenaga ahli, dll.)  yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat  miskin tersebut.  Itu  tentu  saja  peran  partisipasi  dalam bentul yang ideal, kenyataannya di Solo seperti halnya  kota-kota  lain  keikutsertaan  penduduk miskin  dalam  musrenbang  baru  pada  tingkatan kehadiran  fisik,  jika  mereka  berpendapat  dan mengajukan  berbagai  proyek  atau  kegiatanpun sulit diakomodir oleh Pemkot karena keterbatasan  anggaran  tadi.  Sebetulnya,  seperti yang  dikatakan  Derwanto  (2014)  ada  berbagai bentuk  partisipasi,  yaitu:  secara  langsung, dengan  perwakilan  (yaitu  memilih  wakil  dari kelompok-kelompok masyarakat/kelompok), secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka  yang  mencalonkan  diri  untuk  mewakili mereka/misal  LSM,  atau  CSO),  berbasis informasi  (yaitu  dengan  data  yang  diolah  dan dilaporkan  kepada  pengambil  keputusan), berbasis  mekanisme  pasar  yang  kompetitif (misalnya,  dengan  pembayaran  terhadap  jasa yang diterima). Partisipasi secara langsung oleh masing-masing  anggota  masyarakat  kurang realistik,  kecuali  pada  masyarakat  yang  jumlah penduduknya  sedikit.  Yang  umum  dilakukan adalah  partisipasi  secara  tidak  langsung,  oleh wakil-wakil masyarakat atau  berdasarkan informasi  dan  mekanisme  pasar  mellaui Musrenbang.  Organisasi  berbasis  masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam  membawa  suara  masyarakat  miskin untuk  didengar  oleh  pengambil  keputusan tingkat  nasional  dan  daerah.  Mereka  berperan sebagai    “kelas  menengah”,  seperti  kasus  di Kota  Solo.  Mereka  mediator  antara  Pemkot Solo  dan  Masyasarakat  miskin,  bahkan  mereka bekerja  bersama  masyarakat  miskin  kota. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang  benar  adalah  memberi  masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa
yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.
Unsur  kedua,  akses  pada  informasi, adalah  aliran  informasi  yang  tidak  tersumbat antara  masyarakat  dengan  masyarakat  lain  dan antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat,  ketentuan  tentang  pelayanan umum,  perkembangan  permintaan  dan  penawaran pasar, program pemberdayaan masyarakat, dsb. Sementara,  kapasitas  organisasi  lokal  adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan  perorangan  dan  kelompok- kelompok  yang  ada  di  dalamnya,  memobilisasi sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan  masalah  bersama.  Masyarakat yang  organized,  lebih  mampu  membuat suaranya  terdengar  dan  kebutuhannya  terpenuhi, contoh  terbentuknya  perwakilan  PKL  sangat penting dalam konteks ini. Kemudian, profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan  pelaku  pemberdaya,  yaitu  aparat pemerintah  atau  LSM,  untuk  mendengarkan, memahami,  mendampingi  dan  melakukan tindakan  yang  diperlukan  untuk  melayani kepentingan  masyarakat.  Pelaku  pemberdaya juga  harus  mampu  mempertanggung-  jawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Basset,  K.,  Hoare,  T.,  &  Glen,  N.  (1996).  The Emergence  of  Postmodernism  on  the Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon.
Belsky, E.S. (2012). Planning for inclusive and sustainable  urban  development.  Dalam Starke,  Linda  (Ed.) State  of  the  World 2012:  Moving  Toward  Sustainable Prosperity (hlm.  38-52).  Washington DC:  Island  Press/Center  for  Resource Economics.
Blakely,  E.J.  &  Bradshaw,  T.K.  (2002).
Planning  Local  Economic  Development: Theory  and  Practice.  Thousand  Oaks: Sage Publications.
Bulan, W.R. (2013). Local Reform di Kota Solo pada era JOKOWI (TAHUN 2005- 2012):
BPS. 1970.  Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat Kemiskinan 1970. Jakarta.
BPS. 1980. Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat Kemiskinan 1980. Jakarta.
BPS. 1990. Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat Kemiskinan 1990. Jakarta.
BPS. 2000. Analisis  dan  Penghitungan  Tingkat Kemiskinan 1970. Jakarta.
BPS.  (2008).  Analisis  dan  Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008. Jakarta.
BPS.  (2009).  Analisis  dan  Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009. Jakarta.
Brata,  A.G.  (2004).  Nilai  Ekonomis  Modal Sosial  pada  Sektor  Informal  Perkotaan. Jakarta:  Lembaga  Penelitian  Universitas Atma Jaya.
Busse, S. (2001). Strategis of Daily Life: Social Capital  and  the  Informal  Economy  in Russia. University of Chicago, and The World Bank. 1998. hlm. 5-7.
Coleman,  J.  (1988).  “Social  Capital  in  the Creation  of  Human  Capital.”American Journal  of  Sociology  94.  (Supplement) S95S120.  (Dalam:  The  World  Bank. 1998. Hal 5-7).
Derwanto,  A.  (2014)  “INDEKS  ...  Ilustrasi Pembangunan  ....  7  Sekolah  Inklusi
Dapat Prioritas Bantuan”. Harian Umum Solopos (28 Oktober).
Huntington,  S.P.  (1983). Tertib  Politik  di
Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah . Jakarta: Rajawali.
Grootaert,  C.  (1997).  “Social  Capital:  The Missing  Link?”  in  Expanding  the Measure  of  Wealth:  Indicators  of Environmentally
Gidden, A. & Philip, S. (2012 ). Poverty, Social Exlusion  and  Welfare,  7  edition , Sociologist online.
----------------------,  (2000).  The  Third  way  and Its Critics. Cambridge: Polity Press.
Gordon,  D.  et.al.  (2000). Poverty  and  Social Exclusion  in  Britain .  York:  Joseph Rowntree Foundation.
Grootaert,  C  &  Bastelaer,  T.  van.  (2001). Understanding  and  Measuring  Social Capital:  A  Synthesis  of  Findings  and Recommendations  from  the  Social
Capital Initiative . Social Capital
Initiative  Working  Paper  No.  24. Washington, D.C,: The World Bank 43.
International  Disability   and   Development Consortium   (IDDC). (2010).  Laporan Caritas Asia Regional Forum di Phnom Penh, Kamboja, 16-18 juni.
Jossaer, L. (2011). “Membangun Kota Inklusif” dalam Buletin Tata Ruang , halaman 18; diterbitkan oleh P2KP, Kementrian PU, dan Perumahan Rakyat.
Korten,  D.C.  (2006). The  Great  Turning .  San Fransisco:  Berret  Koehler  Publisher Inc.
Laporan World Bank. (1998). Kondisi Ekonomi dan Sosial Negara Indonesia.
Lenoir,  R. (1974). Les  Exlus:  Un  Francais  Sur Dix , Paris: Seuil Publication.
Misselwitz,  P  &  Rienits,  T.  (Ed.).  (2006). City of  Collision:  Jerusalem  and  the Principles of Conflict Urbanism . Basel: Birkhauser.
Narayan,  D.  dan  Pritchett,  L.  1997.  Cents  and Socialibility:  Household  Income  and Social  Capital  in  Rural  Tanzania, Policy  Research  Department,  The World  Bank,  Washington  DC,  August 1996. (Mimeograph).
Novita  F.  (2003). Pengaruh  Perkembangan Ekonomi Kota  Bandar  Lampung  Terhadap Perkembangan  Kawasan  Pesisir (Tesis
Magister  Perencanaan  Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas
Deponegoro). Semarang: UNDIP.
Pierson,  J.  (2002). Trackling  Social  Eclusion .
London & New York: Routtledge.
Prasetyantoko,  A., Budiantoro,  S., Bahagijo,  S. (2012). Pembangunan Inklusif: Prospek dan  Tantangan  Indonesia .  Jakarta: LP3ES.
Putnam,R.  1993.  The  Prosperous  Community- social capital and public  life. American Prespect (13).  Simon  and  Schuster,
New York.
Rawal,  N.  (2012).  Social  Inclusion  and Exclusion:  A Review, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology , 2 .
Somerville,  P.  (1998).  “Explanation  of  social exclusion:  Where  does housing  fit  in?” in Housing Study , 19 (6), 761-780.
Sumaryadi, I.N. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah  Otonom  &  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama.
Supriyono  (2001)  di  halaman  18;  Supriyono, 2001,  Proses  Pengendalian  Manajemen Edisi 1, Yogyakarta; STIE YKPN
Subejo.  (2004).  Peranan Social  Capital dalam Pembangunan  Ekonomi:  Suatu  Pengantar untuk Studi Social Capital di Perdesaan Indonesia. Majalah  Agro  Ekonomi ,  11 (1), hlm. 79.
Supriyono, A. (2001). “Hubungan antara daerah pelabuhan dan daerah-daeah hinterlandnya: Studi  kasus  di  Pelabuhan  Semarang pada masa colonial Belanda abad XX”, Dalam  Arung  Samudra  Persembahan Memperingati Sembilan Windu AB.Lapian. Depok: PMB-LIPI.
Sustainable Development. Environmentally
Sustainable  Development  Studies  and Monographs Series No. 7. Washington, DC:  The  World  Bank.  (Dalam  The World  Bank,  Social  Development Family,  Environmentally  and  Socially
Sustainable Development Network. (Dalam http://www1.worldbank.org/ prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2. pdf.9 diakses June 1998.
Sutirto,  T.W.,  (2015).  Pemkot:  Solo  Berseri ( Solo Metro , 7 November: hlm.12-13).
Todaro,  M.P.  &  Smith,  S.C.  (2003). Economic Development,  Eight  Edition .  Boston: Addison-Wesley.
Tonkiss,  F.  (2000).  ‘Trust,  social  capital  and economy',  in  F.  Tonkiss  and A.  Passey (eds) Trust and Civil Society . Basingstoke: Macmillan, hlm. 72-89.
UNDP.  (2006).  Human  Development  Report 2006. New York.
Warsilah,  H.  (2014).  Transformasi  Sosial Masyarakat  Kota  Jakarta  dari  Periode
Orde Baru hingga Era Reformasi. Orasi Profesor  Riset,  September  2014,  LIPI
Press.
Wirutomo,  P.,  Pramono,  A.,  Riyadmadji,  D., Saragi,  T.P.,  &  Mardiniah,  N.  (2003).
Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah . Jakarta: Cipruy.
Wirutomo,  P.  (2013).   “Mencari  Makna Pembangunan  Sosial:  Studi  Kasus Sektor  Informal  di  Kota  Solo, Jurnal Sosiologi Masyarakat , 18 (1), 101-120.
Wibisono,  Y.  (2007).  Membedah  Konsep  &
Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility, Cetakan Kedua. Gresik: Fascho Publishing.
Wirutomo,  P.  (2015).  FGD  Pembangunan Inklusif,  Kelompok  DIPA  Perkotaan P2KK-LIPI, tanggal 15 Juni 2015.
World Bank. 2000. World Development Report 1999/2000:  Entering  the  21st  Century. New York: Oxford University Press.
World  Bank.  (2006).  Social  Capital  in Economics,  Trade,  and  Migration http://www1.worldbank.org/prem/ poverty/scapital/topic/econ1.htm, diakses 10 Mei 2005.

## Website
http://beritaekonomi-terkini.blogspot.com/ 2013/09/akankah-terulang-krisis- ekonomi.html
http://www.pakartrading.com/2013/09/tantanga n-indonesia-ketika-menghindari. html?m=1
http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab- sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html
http://www.pakartrading.com/2013/09/tantanga n-indonesia-ketika- menghindari.html?m=1
http://accounting-media.blogspot.com/2013/ 01/penyebab-krisis-ekonomi-indonesia- 1997.html
http://www.mediaindonesia.com/misore/read/41 6/Indonesia-Masuk-Fase-Kedua-Krisis- Moneter/2015/02/27
http://putracenter.net/2009/02/10/4-penyebab- krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997- 1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis- ekonomi-sekarang/