## Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi

## Malikul Kusno
Peneliti muda dan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
Abstract: This article is aimed at rerflecting Hatta poliotical biography. His life span can be devided into three stages. First (1921-1932) when Hatta studied in Netherland; this period gave the  greatest  experience  for  Hatta  due  to  his  involvement  in  the  worldwide  interaction  and organizations.  Second  (1932-1945)  after  he  finished  his  education  and  came  back  to  Indo- nesia;  He  put  an  emphasis  on  his  political  activities  to  unite  the  struggle  vision  and  avoid internal fragmentation. Third (1945–1956), this is the most complicated and critical period of Hatta political career. He for many times felt disappointed in politic.
Kata Kunci: Hatta; perjuangan politik; PNI

## Pendahuluan
Biografi politik Mohammad Hatta memberikan pelajaran dan hikmah yang berharga bagi kita. Hatta lahir pada tanggal 12  Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Di kota kecil yang  indah  ini  Bung  Hatta  –panggilan  akrab  Mohammad  Hatta–  dibesarkan  dalam  tradisi keluarga ibunya. Ayahnya, H. Muhammad  Djamil,  meninggal  dunia  ketika  Hatta  berusia delapan    bulan.  Dari  perkawinan  ayahnya  itu,  Hatta  memiliki  enam  saudara  perempuan.  Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.
Hatta adalah anak kedua dari enam saudara, kakak perempuannya, Rafi’ah, dilahirkan dua tahun sebelumnya. Sejak bayi Hatta selalu dipanggil Attar oleh lingkungan keluarganya, yang berarti parfum dan juga nama seorang penyair terkenal Persia, dan seorang sufi yang disegani, yaitu  Fariduddin  Al  Aththar.  Percakapan  Minangkabau  mengubah  nama  Attar  dengan  nama Hatta. Kemudian nama Hatta dikenal sepanjang hidupnya.
Ayah Hatta, Haji Djamil merupakan salah satu ulama terkemuka di Minang- kabau. Ibu Hatta  adalah  isteri  keempat  Haji  Djamil.  Dalam  tradisi  Minang-  kabau,  tidaklah  aneh  jika seseorang  lelaki  memiliki  beberapa  orang  istri, terutama  apabila  ia  selalu  berpergian  sebagai saudagar di antara pedalaman dan pantai. Dalam hal ini, Haji Muhammad Djamil memadukan dua unsur tradisi Minangkabau, perdagangan dan kewajiban beragama. Dalam masya- rakat adat Minangkabau, seorang ulama atau pemimpin diharapkan memi- liki kekayaan yang mencukupi sebagai bagian integral dari misi dakwah Islam.
Sejak kecil Hatta dikenal sebagai anak yang tekun dan disiplin dalam belajar. Ia adalah anak  emas  dari  generasi  yang  tercerahkan.  Kebijakan  politik  etis  (ethics  politics)  yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda memberikan akses kemudahan bagi sebagian kecil kaum   pribumi,   termasuk   Hatta,   untuk   memperoleh   pendidikan   terbaik model Barat.  Sikap  pemerintah  kolonial  terhadap  pendidikan  kaum  pribumi  ini  berlangsung    sejak paruh  kedua  abad 19,  yaitu  sebagai  konsekuensi dari kemenangan  politik  kaum   Liberal, terutama    fokus    perhatiannya    terhadap  negeri    jajahan.    Untuk    memajukan    kepentingan ekonomi  kaum  Liberal  di negeri  jajahan,  maka  diperlukan  perluasan  birokrasi  pemerintahan bagi kaum   pribumi   dalam   sistem   pemerintahan   kolonial   Belanda.   Dengan demikian, pemerintah  kolonial  membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berasal  dari  kalangan pribumi.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Latar  belakang  pendidikan  Hatta  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  keaga-  maan  dan kesukuan  yang  dianut  dari  keluarga  ayah  dan  ibu  serta  masya-  rakat  Minangkabau  pada umumnya.  Dari  garis  keturunan  ayah,  Hatta  mewariskan  tradisi  keislaman  yang  sangat  kuat, dengan  memperioritaskan  pada  kehidupan  akhirat  ketimbang  kehidupan  dunia  yang  bersifat semen- tara. Sedangkan dari pihak ibu, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, Hatta mewariskan ilmu ekonomi (ilmu perdagangan) yang kemudian ditempuhnya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kedua hal itu sangat mempengaruhi pilihan-pilihan bagi studi Hatta.
Pendidikan  Hatta  pertama  kali  ditempuh  di  Europese  Largere  Scholl  (ELS),  setingkat sekolah  dasar,  di  kota  Bukittinggi,  pada  tahun  1916.  Sejak  duduk ELS,   Hatta   sering mengunjungi   sebuah   surau   milik   pamannya,   Syekh Arsyad,  di  Batu  Hampar,  untuk mendalami  ilmu  agama.  Syekh  Arsyad meminta kepada ibu Hatta untuk mengizinkan anaknya mengikuti  jejak sang  Ayah   mendalami   ilmu  keagamaan  di   Mekkah,   Arab  Saudi,   yang kemudian dilanjutkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.
Pandangan  Syekh  Arsyad  bertolak  belakang  dengan  keinginan  sang  ibu  yang menginginkan  supaya  anaknya  sekolah  di  tempat  umum.  Dalam  pada  itu,  guru  agama  Hatta, Syekh  Muhammad  Jamil  Jambek,  juga  mempunyai  pandangan  yang  berbeda  terhadap pendidikan  Barat  dibandingkan  Syekh  Arsyad.  Syekh  Jamil  Jambek  adalah  salah  satu  tokoh pembaharu  pemikiran  Islam  (modernisme  Islam)  di  Minangkabau.  Ia  mendorong  kaum modernis  muslim  untuk  belajar  dari  Barat  agar  mampu  menangkap  semangat  zaman  dan melawan  dominasi  Barat,  khususnya  dalam  penguasaan  ilmu  penge-  tahuan  dan  teknologi (IPTEK). Visi keagamaan ini menyebar luas di kalangan kaum modernis muslim Minangkabau, dan  merangsang  mereka untuk mensekolahkan anaknya di sekolah umum. Dengan demikian, pihak ibu mendapatkan pembelaan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasinya.
Setelah menamatkan sekolah dasar dengan nilai yang cukup baik, Hatta berpeluang besar untuk bisa langsung melanjutkan sekolah ke Horger Burger Scholl (HBS), setingkat SMU, di Jakarta. Namun, usaha  ini ditolak oleh  ibunya,  yang  melihat Hatta masih sangat muda untuk tinggal sendiri di Jakarta dan terpisah dari keluarga. Namun demikian, ibunya meminta Hatta untuk terlebih dahulu belajar di Meer Uirgebreid  Lagere School (MULO), setingkat SMP, di kota Padang. Mendengar keputusan itu Hatta kecewa; “karena saya bingung dan patah hati saya ingin berhenti sekolah dan mulai bekerja”, kenang Hatta dalam memoarnya.4 Berkat dorongan dan  semangat  yang  diberikan  paman  Saleh  kepada  Hatta,  akhirnya  Hatta  berse-  dia  untuk melanjutkan sekolah di MULO.
Sejak duduk di MULO, Hatta tertarik dengan dunia pergerakan, yang waktu itu   sedang marak   bermunculan   organisasi   kepemudaan   yang   bersifat kedaerahan  pada  tahun  1916, seperti  Jong  Java,  Jong  Sumatranen  Bond, Jong   Minahasa,   Jong   Ambonese.5    Hatta masuk   dalam   organisasi    Jong Sumatranen   Bond  (organisasi  kepemudaaan  Sumatera) sebagai    bendahara.  Setelah  tamat  dari  MULO,  ia  melanjutkan  sekolahnya  ke  Handel Middlebare  Scholl  (HMS),  atau  sekolah  dagang,  di  Jakarta.  Di  kota  inilah,  Hatta  banyak berkenalan  dengan  tokoh-tokoh  pergerakan  nasional,  seperti  Abdul  Muis dan  Haji  Agus Salim,  dll,  yang  telah  dikenalnya  ketika  berada  di  Jong Sumatrenan Bond (JSB).
Pertemuan  dengan  beberapa  tokoh  pergerakan  nasional  di  Jakarta,  meng-  inspirasikan secara radikal gerak maju pemikiran Hatta, khususnya tentang kemerdekaan Indonesia. Secara khusus perkembangan pemikiran politik Hatta dapat dibagi ke dalam empat periode:
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Periode Pertama (1921 - 1932)
Periode   1921-1932,   merupakan   masa   perkuliahan   Hatta   di   Belanda.   Di negeri kolonial   itu  gravik  pemikiran  Hatta  mengalami  perkembangan   yang signifikan,  seiring dengan   meluasnya  pergaulan  dan  pengalaman   di  orga-  nisasi serta  kegiatan politik  yang langsung  bersentuhan  dengan  pemerintah  pusat  Belanda.  Terhadap  perjuangannya  itu  Hatta berkomentar; “perjuang- an kemerdekaan Indonesia pada saat yang sama merupakan perjuangan bagi  demokrasi  dan  bagi  kemanusiaan  universal”,  sedangkan  pencapaian demokrasi   dan kemanusiaan   sebagai   tujuan   utama   dalam   perjuangan kemerdekaan,  hanyalah  sekedar pemindahan  kekuasaan  dari  pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia.
Di  Belanda,  Hatta  melanjutkan  studinya  pada  Rotterdam  Handelsho-  geshool, Amsterdam. Bagi pamannya, Syekh Arsyad, keputusan Hatta untuk meneruskan studi ke negeri Barat, telah  menciptakan  kontroversi  dan  kekecewaan  dari  pihak  keluarga  Ayah,  “aku  dapat merasakan bahwa pamanku, Syekh Arsyad, sangat kecewa bahwa aku akan pergi ke Belan- da”, tulis Hatta.8 Syekh Arsyad merasakan bahwa kepergian Hatta ke Belanda merupakan hilangnya seorang  yang  genuine  yang  mampu  meracik  gagasan  ideal  dengan  konsistensi  pengabdian secara  terus-menerus.  Dua  unsur  doktriner  yang  menurut  Syekh  Arsyad  sangat  mendukung prinsip- prinsip sebuah surau. Pertemuan itu pun menjadi petanda akhir dari perjumpaan dirinya dengan Hatta. Ia meninggal dunia sebelum Hatta pulang dari Belanda.
Kepergian  Hatta  ke  Belanda  diawali  dengan  singgah  terlebih  dahulu  ke kampung halamannya  di  Minangkabau,  untuk  memohon  doa  restu  dari kerabat  keluarga  serta  rekan- rekannya  di  Jong  Sumatranen  Bond  (JSB). Pada  tanggal  3  Agustus  1921,  Hatta  berlayar dari  Teluk  Bayur  –yang  pada waktu  itu  dikenal  sebagai  Emnaheaven,  atau  pelabuhan Padang–  bersama dengan tiga orang pelajar Indonesia yang akan menuju Universitas Leiden.
Perjalanan laut ditempuh selama satu bulan, dengan singgah di kota Marseilles, Perancis. Dalam memoarnya, ia melukiskan tentang perasaan pribadinya ketika kapal berlabuh  di Marseilles,  Perancis,  Hatta  yang  mahir  berbahasa  Perancis mampu berkomunikasi secara aktif dan fasih, sehingga sangat membantu di antara sesama penumpang.
Tahun  pertama  di  Belanda,  Hatta  mendapati  sikap  berbeda  yang  diperli-  hatkan  oleh masyarakat  Belanda.  Dalam  hal  ini,  Hatta  merasakan  adanya  perbedaan  yang  sangat menyenangkan  antara  kehidupan  di  tanah  jajahan  dengan  tempat  tinggalnya  di  Eropa,  yaitu menurunnya  diskriminasi  rasial.  Namun  demikian,  perasaan  itu  telah  mengundang  dilema psikologis dalam perjuangannya untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda. Ia dipaksa untuk berempati kepada orang-orang Eropa, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan sintemen anti kolonialisme.
Sikap anti penjajahan tidak sepenuhnya hilang dari ingatan Hatta. Hari kedua tinggal di Belanda, pemerintah kolonial kembali mempraktekkan sikap diskriminatif dengan melokalisir tempat  tinggal  para  mahasiswa  Indonesia.  Selanjutnya  pemerintah  Belanda  meminta Westenenck, mantan asisten residen di Bukittinggi, untuk menjadi penasihat bagi para maha- siswa Indonesia. Bagi Hatta tugas itu merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap aktifitas mahasiswa, khususnya kaum intelektual yang memiliki afiliasi dengan gerakan Sosialisme dan Komunisme internasional.
Pada  tahun  1921,  terjadi  penerimaan  secara  besar-besaran  terhadap  pemi- kiran  Karl Marx  (1818-1883),  khususnya  di  Eropa.  Kebanyakan  mahasiswa Indonesia  yang  belajar di  Eropa,  memahami  betul  gagasan  Marx  sebagai pisau  analisa  bagi  perubahan  sosial- politik  di  tanah  air.  Salah  satu  doktrin Marx  yang  terkenal  dan  mempengaruhi  Hatta adalah    gagasannya    tentang  emansipasi    manusia.11      Dalam    perspektif    Marx    suatu
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
masyarakat    yang    adil  dan  manusiawi  akan  berkembang  melalui  upaya  massa  rakyat  yang tertindas secara ekonomi. Dalam kaitan itu, Hatta menuliskan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui  tenaga  orang  lain  merupakan  penyebab  terbesar  dari dekadensi dan demoralisasi yang terjadi di ranah Indonesia.
Untuk      mendukung      aktifitas      pergerakannya      itu,      Hatta      bergabung      dalam Perhimpunan   Indonesia   (Indische   Vereniging)   yang   merupakan   kepan- jangan  tangan dari  pelbagai  organisasi  kepemudaan  daerah.  Sekitar  bulan Februari  1922,  Hatta  ditunjuk untuk  menduduki  jabatan  sebagai  Benda- hara.13   Sebagai  pengurus  harian,  ia  diminta untuk  menjadi  dewan  redaksi jurnal  Hindia  Poetra  yang  dibiayai  oleh  Liga  Mahasiswa Indonesia,  suatu federasi   mahasiswa   Belanda,   Cina   dan   Indonesia   yang   tertarik   dengan Hindia-Belanda.  Namun,  radikalisme  pemikiran  yang  muncul  belakangan  di  kelompok mahasiswa  telah  menempatkan  kemerdekaan  sebagai  tema  sen- tral  dari  penulisan  jurnal. Sehingga    nama    jurnal    Hindia    Poetra    diganti  menjadi  Indonesia  Merdeka,  sesuai  dengan keinginan  mahasiswa  atas  asas  non-kooperasi  dan  tuntutan  kemerdekaan  sepenuhnya  bagi Indonesia.
Sepanjang  tahun  1922  sampai  dengan  tahun  1923,  Hatta  dikenal  sebagai propagandis terkemuka Perhimpunan Indonesia (PI). Ia mulai dikenal lewat tulisan-tulisannya  yang  kritis dan    tajam.    Dengan    menggunakan    keahlian  ekonomi  yang  baru  saja  diperolehnya,  ia menggugat kelemahan teori Barat yang  dikemukakan  oleh  ahli  ekonomi  Belanda,  Dr.  Boeke. Dalam  tesisnya Boeke  mengemukakan  bahwa  ada  perbedaan  mendasar  dalam  pandangan Timur  dan  Barat.  Secara  general,  petani  Timur  hanya  memiliki  keinginan yang  sederhana dan  terbatas,  berbeda  dengan  petani  Barat  yang  memiliki  naluri  keinginan  yang  tidak terbatas.  Di  samping  itu,  para  petani  Timur tidak  memiliki  kemampuan  organisasi  yang baik  untuk  membentuk  peru- sahaan  dalam  skala  besar,  dan  kurang  memiliki  sifat  mencari keuntungan  seperti  yang  dimiliki  oleh  orang  Barat.  Tesis  ini  dengan  tegas  ditolak  Hatta,  ia menyatakan bahwa hukum ekonomi yang berlaku di Barat tidak berlaku bagi rakyat pribumi di Hindia-Belanda.
Tak puas dengan jurnal Indonesia Merdeka, pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia (PI) menerbitkan  Gedenboek,  buku  peringatan  pertama  lima  belas  tahun    berdirinya    organisasi mahasiswa  itu.  Para  penulis  dalam  buku  itu menekankan  prinsip-prinsip  non-kooperasi dan  mengajukan  penggantian nama kesatuan politik Hindia Timur Belanda dengan Indonesia. Dua tulisan Hatta,  yaitu  Indonesia  di  Tengah  Revolusi  Asia  dan  Indonesia  di  Masya- rakat Dunia  dengan  tegas  menjelaskan  kebangkitan  Asia  yang  terjadi  secara  endemik  dengan didorong oleh keberhasilan Jepang dan Turki, serta mun- culnya  kekuatan  kaum  nasionalis  di India  yang  dipelopori  oleh  Mahatma Gandhi.
Merebaknya  aksi  protes  dan  perlawanan  kaum  mahasiswa  Indonesia,  memi-  cu  sikap reaksioner  pemerintah  Belanda.  Westenenck  ditugasi  untuk  me-  ningkatkan  pengawasan  dan kewaspadaan terhadap pergerakan maha-siswa, karena tak pelak lagi, mereka telah membangun jaringan  kerja  (networking)  dengan  kelompok-kelompok  sayap  kiri  internasional.  Terhadap aktifitas yang semakin luas itu, Hatta kemudian dicalonkan menjadi ketua umum Perhimpunan Indonesia. Dengan sikap terbuka Hatta bersedia menerima kedudukan itu.
Dalam    pidato    pelantikan    sebagai    ketua    umum    Perhimpunan    Indonesia,  Hatta menyoroti  akar-akar  persoalan  ekonomi  kolonial  yang  diberi  judul Struktur  Dunia  Ekonomi dan  Konflik  Kekuasaan.  Dalam  hal  ini,  Hatta merujuk  pada  filsafat  Hegel  yang  diangkat oleh    Marx,    bahwa    keberadaan  konflik    merupakan    syarat    utama    bagi    perkembangan masyarakat.14   Dari materialisme  dialektika  Marx,  Hatta  menguraikan  hal  ihwal  konflik
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
yang  terjadi  dalam  masyarakat  Indonesia,  yaitu  karena  adanya  situasi  rasial  yang  diciptakan kolonial   yang   merupakan   antitesis   dari   penguasa   dan   yang dikuasai,  atau  antara  ras kulit  putih  dengan  kulit  berwarna.  Hatta  secara agresif   menyatakan,   “tidak   akan   ada kemerdekaan   tanpa   kekerasan, karena kepentingan penguasa jajahan ialah  bertahan dengan segala ma- cam  cara”.  Inti  pidato  itu  ingin  mengecam  sistem  ekonomi  dan  kelem- bagaan pemerintah  kolonial,  tetapi   menolak  saran  pemberontakan   bersen-  jata  (revolusi   fisik). Menurut    Hatta,    orang    Indonesia    memiliki    kekuatan  ekonomi  dan  kemampuan  untuk mengorganisir, hanya jika mereka menge- tahui bagaimana cara memanfaatkannya.
Sementara  itu,  di  Eropa  telah  dibentuk  liga  internasional  yang  bertujuan melawan kekuatan  Imperialisme  dan  Kolonialisme  serta  memperjuangkan kemerdekaan  bagi  setiap negara  jajahan.  Bagi  kaum  nasionalis  Indonesia yang  tinggal  di  Eropa,  hal  ini  merupakan kesempatan    emas    untuk    mem-  peroleh    legitimasi    internasional    yang    lebih    luas    bagi Indonesia.    Liga    itu  pertama  kali  diadakan  oleh  Partai  Komunis  Jerman  di  bawah  pimpinan Willi Munzenberg,   dan   akan   menyelenggarakan   kongresnya   di   Brussel   pada tanggal 10-15  Februari  1927.  Hatta  menghadiri  kongres  itu  sebagai  delegasi  kehormatan  dari perhimpunan Indonesia.
Dalam  gelanggang  politik  internasional,  nama  Hatta  semakin  luas  dikenal  publik internasional. Untuk pertama kali, sebagai presidium, Hatta bekerja-  sama dengan Jawaharlal Nehru  dari  India.  Pertemuan  itu  kemudian  menjadi  titik      balik      paling      penting      dalam hubungan   persahabatan   antara   Hatta dengan    Nehru.   Seperti   halnya   Hatta,   Nehru menolak   praktek-praktek komunisme  atau  marxisme-leninisme  yang  terjadi  di  Uni  Soviet. Mereka menolak  kediktatoran  partai  komunis  Uni  Soviet  yang  menggunakan  cara- cara kekerasan untuk melegitimasikan kekuasaan. Namun, kedua tokoh itu mendukung  politik  non- kooperasi  dan  non-kekerasan.  Hatta  dan  Nehru sepakat  untuk  menghargai  penjajah  sebagai manusia,  namun  keduanya melihat bahwa praktek kolonialisme berakibat fatal merusak pada penjajah apabila  ia  menggunakan kekuasaan despotik di koloninya, ketimbang  mem-  biarkan derajat demokrasi yang diterapkan di negeri induknya.
Sementara  itu,  dari  Hindia  dilaporkan  bahwa  seorang  nasionalis  veteran,  Dr.  Tjipto Mangunkusumo  dikabarkan  telah  ditangkap  dan  diasingkan  ke  Banda  Neira,  Kepulauan Maluku, oleh pemerintah Belanda atas tindakannya sebagai mesin penggerak Kelompok Studi Bandung  yang  dipelopori  oleh  Soekarno.  Hatta  membela  Tjipto,  dengan  menuliskan  sebuah artikel  yang bernada keras di Recht en Vriheid, sebuah  jurnal Liga Melawan  Kolonialis-  me, dan sekaligus menorehkan apresiasinya terhadap tokoh pergerakan nasional itu.
Tulisan Hatta dimuat pada tanggal 24 September 1927, tetapi sehari sebelum itu, setelah kunjungannya  ke  Switzerland,  Hatta  mendapati  dua  orang  polisi  Belanda  mendatangi kediamannya  dengan  membawa  surat  perintah  pena- hanan.  Hatta  ditahan  bersama  tiga orang  rekannya  dari  PI,  yaitu  Nazir Pamuntjak,  Ali  Sastroamidjojo  dan  Abdul  Madjid. Sedangkan  Subardjo, Gatot  Tarumihardjo,  dan  Arnod  Mononutu  lolos   dari  penangkapan karena  sedang  berada  di  luar  Belanda.  Hatta  bersama  ketiga  rekannya  dituduh  telah merencanakan   tindakan   subversif   atau   penggulingan   kekuasaan   dengan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap pemerintah Hindia-Belanda.
Pada  tanggal  8  Maret  1928  Hatta  diadili  oleh  Mahkamah,  di  Den  Haag. Dalam prosesi  persidangan  yang  dilakukan  selama  berbulan-bulan  itu,  Hatta  didampingi    oleh    dua orang  pengacara  yang  juga  anggota  parlemen  dari Fraksi Partai Buruh Sosialis, Dr. J.E.W Duys dan Mr. Mobach. Dalam pidato pembelannya  yang  berjudul  Indonesia  Merdeka,  Hatta
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
meyangkal  semua tuduhan   yang   ditujukan   kepada   dirinya.   Setelah   melalu   perdebatan di pengadilan, akhirnya Hatta dibebaskan dari segala tuduhan pada tanggal 22 Maret 1928.
Setelah  pembebasan  empat  orang  mahasiswa,  pemerintah  kolonial  Belanda  semakin bertindak  represif  terhadap  pergerakan  mahasiswa.  Pembela  hu-  kum  mereka,  Duys, mengingatkan  kepada  empat  orang  mahasiswa  itu,  bahwa  nasib  serupa  akan  terulang  jika mereka terus menerus berpartisipasi dalam aktifitas pergerakan sesampainya di Hindia-Belanda. Mereka akan ditangkap dan diasingkan ke tempat pengasingan paling ganas di Boven Digul, Irian Barat.
Menjelang  akhir  tahun  1929,  Hatta  menyatakan  komitmennya  kepada  PI bahwa ia tidak  bersedia  lagi  dicalonkan  sebagai  ketua  umum  PI.  Kemudian  sebagai    penggantinya    ia menunjuk    seorang    mahasiswa    Fakultas    Hukum  yang  berasal  dari  Ambon.  Aktifitas  Hatta kemudian lebih banyak difokuskan bersama Sutan Sjahrir dengan melibatkan diri pada pedagogi sosial.  Mereka  mengkritik  patologi  sosial   yang   menghimpit  sistem  kepemimpinan  aris- tokrasi    Jawa    yang    menghilangkan    asas    egaliter.    Gagasan    itu    diterima    oleh  beberapa kelompok  dalam  PNI  yang  kecewa  terhadap  tindakan  sepihak Sartono  untuk  membubarkan PNI  setelah  penangkapan  Soekarno.  Mereka kemudian   membentuk  Golongan   Merdeka yang  didukung  oleh  Hatta  dan Sjahrir.
Pada  tanggal  9  November  1931  pengurus  PI  memutuskan  bahwa  Hatta  dan  Sjahrir dikeluarkan  dari  Perhimpunan  Indonesia  atas  tuduhan  telah  meme-  cah-belah    gerakan nasionalis  dengan  mendukung  Golongan  Merdeka.  Da- lam pandangan Hatta, keputusan itu mengesankan  adanya  infiltrasi  politik  yang    dilakukan    kaum    komunis    dengan    jalan menempatkan  PI  di  bawah subordinasi kaum komunis. Hatta menyesalkan persekutuan yang dilakukan pengurus PI dengan Moskow.
Kecewa    dengan    keputusan    itu,    Hatta    melanjutkan    kegiatan    politiknya    de-  ngan bergabung bersama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang didiri- kan  pada  tanggal  27 Desember  1931  di  Yogyakarta.  Dalam  hal  ini,  Hatta mengharapkan  supaya  Pendidikan Nasional    Indonesia    menjadi    kelompok  filsafat    politik    yang    terorganisir.17      Untuk membedakan    kelompok  tersebut  dengan    PNI  Soekarno   yang    dilarang   oleh    pemerintah kolonial,    Pendidikan  Nasional  Indonesia  mengubah  namanya  dengan  Pendidikan  Nasional Indo- nesia (PNI) Baru.
Pada  bulan  Juli  1932,  Hatta  mengikuti  ujian  akhir  yang  menentukan  bagi kelulusan studinya.  Ia  kemudian  dinyatakan  lulus  sebagai  sarjana  ekonomi  dengan    gelar    doctorandus setelah  menempuh  perkuliahan  selama  sebelas tahun.  Tanggal  20  Juli  1932,  Hatta  kembali ke  Indonesia  dengan   menggu-  nakan kereta api dari  Rotterdam  menuju Paris kemudian ke Genoa, di mana ia kemudian naik kapal Jerman, Saarbrucken, menuju Singapura. Setibanya di pelabuhan Tanjung Priok, ia disambut dengan hangat oleh para keluaraga dan teman-teman serta sebagian besar anggota PNI Baru dengan antusiasme yang tinggi.

## Periode Kedua ( 1932- 1945)
Setelah  meyelesaikan  gelar  kesarjanaan  ekonomi  di  Belanda,  Hatta  kembali meningkatkan  aktifitas  politiknya  di  tanah  air  bersama  oraganisasi  PNI Baru.  Situasi politik di    dalam    negeri    menjelang    tahun    1930-AN    sedang    me-  manas,  menyusul  insiden penangkapan  tokoh  nasionalis  ternama,  Soekarno.  Pemerintah  kolonial  Belanda  kemudian melakukan penyensoran dan penga- wasan  secara  ketat  terhadap  seluruh  aktifitas  pergerakan nasional.  Seperti dikatakan  Duys  sebelumnya,  bahwa  pemerintah  kolonial  tidak  akan  segan-
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
segan  untuk  menindak  kaum  intelektual  yang  melakukan  perlawanan  dan mengasingkannya ke  tempat  pembuangan  paling  kejam  di  Boven  Digul, Irian Barat.
Untuk    sementara    waktu,    Hatta    memperioritaskan    kegiatan    politiknya    de-  ngan melakukan  konsolidasi  politik  untuk  menyatukan  visi  perjuangan  serta  menghindari fragmentasi  internal  yang  lebih  luas  akibat  tuduhan-tuduhan yang dilancarkan kelompok- kelompok tertentu kepada dirinya. Setelah dua minggu berada di Jakarta, Hatta berkesempatan melakukan pertemuan per- tama  dengan  Soekarno.  Ia  didampingi  Haji  Usman  yang  bersedia meng- antarkannya  ke  Bandung.  Sebelum   itu,  Haji  Usman  menyarankan   kepada Hatta, “meskipun anda tergolong dalam partai yang berbeda, sangat baik jika  anda  mengenalnya”. Dalam    bayangan    Hatta    pertemuan    pertama    de-  ngan  Soekarno    akan  terasa    tegang, mengingat   kekecewaan    yang    muncul    di  antara  keduanya,  bahkan  sebelum  peristiwa  tatap muka terjadi.
Tepat  pukul  sembilan  malam,  Soekarno  menemui  Hatta  di  sebuah  hotel  di  Bandung. Dalam  pertemuan  itu  tidak  sedikitpun  persoalan  politik  yang  dibahas.  Hatta  merasakan pertemuan  itu  sama  sekali  tidak  berguna.  Mung-  kin  karena  hadirnya  Haji  Usman,  sehingga Soekarno tidak bersedia untuk memperbincangkan secara luas persoalan Partai Indonesia yang dipimpin- nya dengan PNI Baru.
Pada    bulan    Oktober    1932,    Hatta    menyempatkan    waktu    untuk    kembali    ke Minangkabau,  di  tengah  kegalauan  politik  yang  semakin  tidak  menentu. Hatta  merasakan suatu  kebahagiaan  dapat  bertemu  kerabat  keluarga  dan teman-teman  seperjuangannya  di Minangkabau.  Kunjungan  Hatta  menda- pat pengawasan cukup ketat dari kepolisian Belanda yang mencurigai Hatta telah  membangun  kekuatan  politik  untuk  melumpuhkan  penjajah. Akibat- nya,   suatu   tindakan   konspiratif   dilakukan   untuk   mencegah   keberadaan dirinya. Ketika  berkendaraan  ke  luar  kota  Padang,  di  mana  mobil  yang  di- tumpangi  Hatta  dipaksa ke  luar  jalan  raya  oleh  sebuah  kendaraan  tak dikenal.  Hatta  mengalami  kecelakaan,  dengan luka  kecil  dan  keseleo  di tangan.  Setelah  kejadian  itu,  Hatta  dipanggil  oleh  asisten  residen untuk  segera  meninggalkan  wilayah  Sumatera,  karena  ia  telah  dinyatakan  sebagai  orang terlarang di kawasan tersebut.
Perintah larangan itu mengingatkan Hatta supaya bertindak lebih hati-hati. Di  samping itu,  kelompok  PNI  Baru  mengalami  tekanan  yang  sama  dari pemerintah. Pada bulan Januari 1933, pengurus PNI Baru cabang Surabaya ditangkap setelah mengeluarkan pernyataan politik yang berisikan: “Rakyat Indonesia  harus  memiliki  semangat  revolusioner  –  dari  perbudakan me-  nuju    kemerdekaan”.    Namun    demikian,    keberadaan    organisasi    tetap    eksis  dan berkembang.  Enam  bulan  setelah  Hatta  kembali  dari  Belanda,  kedua belas cabangnya telah berkembang menjadi 66. Sebagaimana dikemukakan I Wangsa Widjaja, seorang anggota PNI Baru  yang  kemudian  menjadi  sekre-  taris  pribadi  Bung  Hatta:  “Hatta  dan  Sjahrir  adalah pemimpin yang dina- mis,  kedatangannya  membuat  pengkaderan  organisasi  menjadi  mening- kat”.
Sekitar bulan Juli hingga Agustus 1933, Hatta mengkonsentrasikan aktifitas- nya di Jawa Tengah  yang  waktu  itu  menjadi  pusat  radikalisme,  di  mana  PKI  telah  membangun  kekuatan signifikan  di  bawah  kepemimpinan  Semaun  dan  Darsono.  Hatta  mengamati  intervensi kepolisian yang semakin ketat, sehing- ga  menyulitkannya  untuk  pidato  di  forum  terbuka. Akhirnya,  aktifitas  per- gerakan dialihkan ke tempat-tempat kediaman pribadi. Di Semarang, Hatta mengadakan kontak dengan serikat pekerja kereta api, yang waktu itu men- dapat  tekanan dari    pemerintah    kolonial.    Pada    tanggal    27    Juli    dikeluarkan  undang-undang  pelarangan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kepada pegawai negeri untuk berafiliasi dengan kedua partai terkemuka, PNI Baru dan Pertindo. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pemecatan.
Semasa Hatta di Semarang tersiar kabar bahwa Soekarno telah ditangkap lagi. Berkaitan dengan  itu,  Hatta  berusaha  menenangkan  kepanikan  yang  melanda  kaum  nasionalis.  Ia mengingatkan  kepada  rakyat  Indonesia  bahwa  mereka  bukanlah  satu-satunya  rakyat  yang menderita akibat kekejaman rezim penindas. Hatta memberikan contoh Mustapha Kemal Pasha, yang meskipun dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah, tetapi kemudian disanjung sebagai seorang pahlawan nasional.
Dengan  diasingkannya  Soekarno  ke  pulau  Flores,  maka  tonggak  pergerakan  nasional diserahkan  kepada  Hatta.  Sehubungan  dengan  pelarangan  PNI  Baru  oleh  pemerintah,  Hatta menolak  saran  rekan-rekannya  supaya  PNI  Baru  dibubarkan  saja  dan  pergerakan  dilakukan secara informal, supaya membingungkan pemerintah. Tak pelak lagi, konsep itu mengingatkan pembubaran  PNI  lama  yang  pernah  dikritiknya  dengan  keras.  Hatta  mulai  memperkuat hubungannya  dengan  kelompok  PNI  lama,  dengan  menyeleng-  garakan  diskusi  pada  bulan Desember bersama Sartono, untuk menjamin kerjasama yang lebih erat antara Partindo dengan PNI Baru.
Namun, kegiatan itu mendapatkan sorotan tajam dari pemerintah Belanda. Jaksa Agung menyarankan  kepada  De  Jonge  untuk  melakukan  pembersihan  terhadap  gerakan  nasionalis. Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal pada  bulan  Januari  1934,  supaya  PNI  Baru dibubarkan    dan    pemimpinnya  ditangkap    apabila    mereka    tetap    bersikukuh    melakukan kegiatan  politik. Pada  tanggal  25  Februari  1934,  hanya  beberapa  minggu  setelah  Soekarno dibuang ke Flores, untuk kedua kalinya Hatta dijemput pihak kepolisian.
Hanya  enam  bulan  berada  di  penjara  Glodok,  Hatta  bersama  Sjahrir  di asingkan ke Boven Digul, Irian Barat pada tanggal 16 November 1934. Hatta dinyatakan bersalah setelah selama berada di Belanda sampai dengan tahun 1931  berafiliasi  dengan  kelompok  ekstrimis sayap  kiri  internasional  yang berpusat  di  Berlin  dan  memimpin  pergerakan  revolusioner untuk  menja- tuhkan pemerintahan yang legitim.
Pada  bulan  Januari  1935  Hatta  dikirim  ke  Boven  Digul  dengan   menggu-  nakan kapal  KPM  Melchior  Treub.  Barangkali  karena  klasifikasi  mereka sebagai  kaum  terpelajar, Hatta  dan  Sjahrir  ditempati  di  kabin  kelas  dua, sedangkan sisa anggota kelompok lainnya ditempatkan di dek penumpang. Setibanya  di  Boven  Digul,  Hatta  tidak  menyiakan  waktu dengan  sia-sia.  Ia lebih suka memanfaatkan cuaca dingin pagi hari untuk belajar dan menulis.
Sebelumnya, ia ditawari kontrak untuk menulis di harian umum Peman- dangan. Pada  bulan  Maret  1935,  Hatta  menulis  surat  kepada  kakak  iparnya,  suami Rafiah, bahwa  ia  berkeinginan  untuk  membangun sebuah rumah  yang  lebih  baik,  yang bisa bertahan sekitar sepuluh tahun. Pemerintah kolonial menye- diakan  seng,  dan  kaum  buangan  diminta memotong  kayu  pepohonan  di hutan sekitarnya. Tanpa disadari surat itu dikirimkan ke surat kabar Indo- nesia  dan  Belanda,  sehingga  menimbulkan  reaksi  keras,  baik  di  Hindia maupun di  Belanda  sendiri.  Dalam  keterangannya  di  Tweede  Kamer,  Perda-  na    Menteri    Colijn menekankan    bahwa    pembuangan    Hatta    ke    Boven    Digul  tidak  diperuntukkan  untuk menghancurkan  eksistensinya,  melainkan  bertu-  juan  mengasingkan  dirinya  dari  masyarakat luas.
Untuk    membendung    aksi    protes    yang    merebak,    pemerintah    Belanda    pada  bulan November  1935  memerintahkan  supaya  Hatta  dan  Sjahrir  dipindah- kan  ke  Banda  Neira, Maluku.  Hatta  menyambut  keputusan  itu  dengan suasana  haru  dan  senang.  Sebagai  konsesi pemindahan    itu,    pemerintah  kolonial    meminta    Hatta    dan    Sjahrir    untuk    bersedia
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menandatangani  surat  pernyataan  bahwa  mereka  berdua   tidak  akan  bergabung  kembali dalam kancah  politik.  Hatta  dan  Sjahrir  menyetujui  hal  tersebut  dengan  bersedia untuk mundur  dari  kegiatan  politik.  Suatu  keputusan  yang  berat  diterima oleh Hatta.
Sementara  itu,  dalam  ranah  politik  internasional,  bangsa-bangsa  Eropa dilanda  krisis politik  yang  tajam,  yang  menyeretnya  ke  dalam  Peperangan pada bulan September 1939. Hal ini memungkinkan tumbuhnya rasa persa- tuan  di  kalangan  kaum  nasionalis  Indonesia, mereka  merasakan   semakin dekat pergolakan internasional yang terjadi dalam volume yang besar. Pada bulan  Mei  1939,  dibentuk  Front  Nasionalis  Baru,   yaitu  Gabungan  Politik Indonesia (GAPI) yang menganut slogan “Indonesia Berparlemen” sebagai- mana dibayangkan dalam  janji  November  1918.  Pada  bulan  Desember  1939  GAPI  menyelenggarakan  kongres rakyat Indonesia. Dalam pada itu, dilaku- kan  perubahan  kecil  atas  bendera  yaitu  dengan menghilangkan  gambar kepala banteng dan menyisakan dua garis horisontal, berwarna merah dan putih, yang kemudian menjadi bendera resmi bangsa Indonesia.
Pada tahun 1941 kekuatan Fasisme Jepang semakin  menguat, sehingga  me-  munculkan kekhawatiran  pemerintah  kolonial  Belanda  tentang  penak-lukan  Jepang  terhadap  Hindia- Belanda. Kehawatiran itu semakin menjadi, ketika pada bulan Desember 1941, Jepang berhasil menghancurkan  benteng  perta-  hanan    Amerika    Serikat,    Pearl    Harbor,    yang    menandai dimulainya    Perang  Pasifik.20    Gubernur  Jenderal  mengeluarkan  pernyataan  resmi  bahwa Hindia berada dalam situasi perang. Banda Neira dimobilisasi ke dalam pertahanan sipil, dan secara spontan Hatta dan Sjahrir turut serta di dalamnya.
Pada tanggal 1 Januari 1942, sebelum Jepang berhasil mengambilalih keku- asaan  Hindia, Hatta  dan  Sjahrir  dipindahkan  ke  pulau  Jawa  atas  desakan pemerintah  kolonial  Belanda. Setibanya  di  Surabaya,  Hatta  dan  Sjahrir langsung diboyong ke Sukabumi, Jawa Barat untuk ditempatkan di Sekolah Kepolisian.  Mereka  diperbolehkan  secara  bebas  untuk  bergerak  di wilayah Sukabumi, tetapi dilarang berpergian jauh dari tempat itu.
Dominasi   militer  Jepang  pada  episode  awal  perang  Pasifik   menyulitkan pasukan Sekutu, sehingga mereka harus mengakui kekalahan terlebih dahu- lu  dalam  perang  Dunia  II. Seiring  dengan   itu,  pada  tanggal  9  Maret  1942 pemerintah Belanda   menyerah  kepada tentara  Jepang,  setelah  dua  minggu pendaratannya di pulau Jawa. Keruntuhan Belanda begitu cepat, dan tanpa disadari oleh rakyat Indonesia  bahwa kekuasaan  mereka kini telah  berakhir, tanpa suatu perlawanan hebat seperti yang diprediksikan bayak pihak. Situ- asi  ini  menandai berakhirnya  fase  pengasingan  bagi  Soekarno  Hatta  dan Sjahrir.
Kemenangan Jepang terhadap pemerintah Hindia-Belanda tidak banyak mengubah sikap dan  pandangan  Hatta  terhadap  kemerdekaan  Indonesia.  Menurut  Hatta,  tidak  ada  yang  patut digembirakan  dari  kemenangan  Jepang  itu,  bangsa  Indonesia  harus  lebih  realistis  menerima kenyataan bahwa Indo- nesia akan mengalami kembali kekuasaan asing di bawah payung kuasa Jepang. Namun demikian, sikap Jepang yang berusaha untuk mengako- modasi kemerdekaan bagi  Indonesia,  mendapatkan  perhatian  serius  dari  Soekarno  dan  Hatta  untuk  bekerjasama mewujudkan kemerdekaan Indo- nesia dengan pemerintah Jepang.
Sepanjang  tahun  1942  sampai  dengan  tahun  1945,  Jepang  berhasil  mem-  bangun hubungan   baik   dengan   para   elit   politik   Indonesia,   khususnya Soekarno dan Hatta. Namun,  badai  dan  krisis  yang  terjadi  sepanjang  tahun  1945,    dengan    kembalinya    kekuatan Sekutu  di  kawasan  Pasifik,  telah  mele- mahkan  posisi  Jepang.  Soekarno  dan  Hatta  telah dicap    sebagai    kelompok  Fasis    dan    penjahat    perang    oleh    pihak    Sekutu,    akibat    sikap kooperatif    yang  diperlihatkannya  kepada  Jepang.  Berkaitan  dengan  itu,  Soekarno  dan  Hatta meminta  Jepang  untuk  meningkatkan  latihan  militer  bersama  yang  telah disetujui dengan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pembentukan tentara gabungan Pembela Tanah Air (PETA), untuk membendung kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, tetapi harapan itu sia-sia.
Pada    tanggal    14    Agustus    1945,    pesawat-pesawat    tempur    Amerika    Serikat menjatuhkan  bom  atom  di  Hiroshima  dan  Nagasaki,  yang  menyebabkan  2 juta orang sipil terbunuh. Dua hari  kemudian, setelah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, Jepang takluk kepada tentara  Sekutu.  Sementara  itu  di  dalam  negeri,    berita    kekalahan    Jepang    diketahui    oleh sekolompok    pemuda    yang  dikomandani    oleh    Sjahrir.    Dalam    pandangan    kaum    muda penaklukan    Je-  pang  oleh  Sekutu  merupakan  momentum  besar  bagi  rakyat  Indonesia  untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Usul itu ditolak Soekarno dan Hatta yang telah terlanjur berkompromi de- ngan Jepang. Dalam pandangan Hatta, kemerdekaan Indonesia hanya bisa dilakukan dengan mekanisme yang telah disetujui  melalui Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  Sikap  Soekarno dan  Hatta  menyulutkan kemarahan di kalangan pemuda. Mereka berencana menculik Soekarno dan  Hatta    serta    memaksanya    untuk    menyatakan    kemerdekaan    bagi    Indonesia.  Dalam peristiwa  Rengas  Dengklok  yang  penuh  dengan  perdebatan,  Soekarno  dan    Hatta    akhirnya bersedia  menandatangi  naskah  proklamasi  yang  akan dibacakan pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Soekarno dan Hatta secara bulat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dengan usul   tegas   bahwa   jabatan   itu   diperuntukkan   secara   khusus   bagi   Dwi- tunggal.

## Periode Ketiga ( 1945- 1956)
Periode  1945–1956,  merupakan   masa  sulit  dan  kritis  dalam   sejarah  karir politik Hatta.   Pasca   proklamasi    kemerdekaan,    Indonesia    segera   memasuki  masa    suram    dalam periode  perang  dan  revolusi.  Sebagaimana  dikatakan oleh sejarawan Taufik Abdullah, dalam periode perjuangan fisik, ada peris- tiwa  yang  dipenuhi  oleh  janji-janji,  tetapi  banyak  pula yang    menggoreskan  kekecewaan    mendalam    dalam    kesadaran    kolektif    bangsa.    Dari penaklukan  kembali  kolonialisme  Belanda  atas  beberapa  wilayah  Indonesia,  revolusi  ke revolusi,  sampai  kepada  coup  d’  etat  terhadap  pemerintahan  yang  sah  pada  masa  awal kemerdekaan.
Dalam  kedudukannya  sebagai  Wakil  Presiden  Hatta  memiliki  fungsi  sentral,  bersama dengan  Presiden,  untuk  membuat  rumusan  dasar  tentang  konsep kenegaraan Indonesia. Dalam  hal  ini,  beberapa  keputusan  penting  dikeluarkan  dalam  rangka  memperkuat  posisi pemerintah di hadapan publik inter- nasional.  Harus  diakui  bahwa  dalam  sejarah  baru  yang kritis  itu,  euforia kemerdekaan   telah   menjadi   impetus   bagi   seluruh   tradisi   politik untuk berjuang mengaktualisasikan agenda politik mereka.
Situasi    yang    terakhir    ini    menyulutkan    terjadinya    pertarungan    kekuasaan  secara internal  dan  pertarungan  ideologis  yang  tercermin  dengan  begitu singkatnya  usia  kabinet- kabinet  pada  masa  awal  kemerdekaan.  Sejak  19 Agustus  1945  sampai  dengan  20  Desember 1949,  negara  Indonesia  meng- alami  jatuh  bangun  sembilan  kabinet  yang  masing-masing usianya  tidak lebih dari dua tahun. Namun demikian, meski terjadi fragmentasi, kelom- pok- kelompok  blok  historis  masih  bertahan  selama  beberapa  waktu  karena  adanya  kehendak bersama untuk melawan agresi dari luar.
Melalui  peperangan  dan  negosisasi  yang  alot,  selama  masa  revolusi  kemer-  dekaan, Indonesia  akhirnya   mencapai  kedaulatannya  secara   formal  dan  legal.  Konferensi  Meja Bundar    (KMB)    di    Den    Haag,   yang    diselenggarakan  sejak  tanggal  23  Agustus  sampai  2 November  1949,  mengakui  tanpa  syarat  dan    sepenuhnya,    sebelum    tanggal    30    Desember
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
1949,  kedaulatan  Belanda atas  semua  wilayah  jajahan  Hindia-Belanda,  terkecuali  Irian Barat,  kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Selanjutnya  Soekarno  diangkat  sebagai  Presiden  RIS  dan  Mohammad  Hatta  sebagai Wakil  Presiden  merangkap  Perdana  Menteri  (1949-1950)  RIS.  Re- publik  Indonesia  Serikat terdiri  dari  15  negara  bagian   bentukan  Belanda  merujuk pada kesepakatan  KMB  bahwa investasi-investasi  Belanda  yang  berada  di  Indonesia  akan  dilindungi  dan  pemerintahan  baru berkewajiban  untuk  melunasi  hutang-hutang  yang  diwariskan  Belanda  pasca  pendudukan Jepang yang bernilai jutaan dollar.
Namun  negara  Indonesia  serikat,  hasil  kesepakatan  KMB,  tidaklah  bertahan  lama. Meskipun negara federal itu telah lama diimpikan oleh beberapa tokoh Indonesia  seperti  Hatta dan  Sjahrir,  fakta  bahwa  pembentukan  RIS  dipan- dang sebagai dipaksakan  oleh Belanda dan  sebagai  hasil  peninggalan  kolo-  nialisme,    telah    menggiring    opini    ke    arah    negara kesatuan.  Di  lima  belas negara bentukan Belanda, muncul tuntutan umum untuk meleburkan diri ke dalam  Republik  Indonesia.  Pada  tanggal  3  April  1950,  Mohammad  Natsir, Ketua Fraksi  Masyumi  di  parlemen,  mengajukan  mosi  integrasi  kepada parlemen,  yang  menuntut agar  semua  negara  bagian  bersatu  ke  dalam negara kesatuan. Mosi ini mendapatkan respon positif dari parlemen. Pada tanggal  17 Agustus  1950, RIS  akhirnya digantikan  oleh  Republik Indonesia dengan konstitusi UUDS 1950.
Perubahan  atas  rumusan  dasar  konstitusi  menjadi  titik  balik  dalam  persete-  ruan  Hatta dengan Soekarno. Sejak tahun 1951 sampai dengan 1956, dalam  masa  jabatan sebagai  Wakil Presiden, beberapa kali Hatta terlihat vis a vis dengan Soekarno. Di dalam parlemen, kekuatan partai politik semakin besar memberikan   dukungannya   terhadap   pemikiran   revolusioner Soekarno. Dengan  demikian, telah  mempersempit  ruang gerak Hatta dalam pemerin-  tahan, khususnya  gagasannya  tentang  pembangunan  nasional.  Selama  bebe-  rapa  tahun  berikutnya, Hatta  menghabiskan  waktu  untuk  melakukan  perja-  lanan  ke  luar  negeri,  dengan mempromosikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.
Sejak   Konferensi   Meja   Bundar,   Hatta   berusaha   menjalankan   kebijakan politik luar  negeri  yang  independen.  Ketika  menulis  kebijakan  luar  negeri Indonesia  satu  tahun kemudian,    ia    menyesalkan    mentalitas    blok    dalam  hubungan    internasional,    dengan menyatakan  bahwa  Indonesia  tidak  siap untuk   ikut  dalam   blok   ketiga   yang  dirancang untuk   menjadi   kekuatan penentang terhadap kedua blok raksasa. Dalam menolak blok ketiga sebagai  suatu  strategi  kebijakan  luar  negeri,  Hatta  bukan  saja  menysisihkan  diri  dari  Sjahrir, tetapi  juga  dari  Nehru.  Sudut  pandang  ini  juga  akan  memisahkan dirinya  dari  Soekarno, tepatnya  setelah  penyelenggaraan  Konferensi  Asia- Afrika  pada  tahun  1955  di  Bandung. Menurut  Hatta,  sistem  blok  telah melanggar semangat dasar Persatuan Bangsa-Bangsa.
Perbedaan   pandangan   yang   terjadi   secara   terus-menerus   antara   Wakil Presiden Mohammad  Hatta  dengan  Presiden  Soekarno  memuncak  pada tahun  1956,  yang  kemudian menempatkan    Hatta    dalam    posisi    yang    dile-  matis.  Hatta  merasakan,  bahwa  untuk mempertahankan revolusi sosial yang digagas  oleh  Soekarno,  ia  harus  menempatkan  diri sebagai  oposisi.  Dalam hal  ini, Hatta memperingatkan Natsir mengenai keinginannya untuk meng- undurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 1 Desember 1956 secara resmi  Hatta mengumumkan  pengunduran  dirinya  sebagai  Wakil  Presiden Republik Indonesia.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2

## Periode Keempat ( 1956- 1980)
Pengunduran  diri  Hatta  sebagai  Wakil  Presiden,  tak  pelak  lagi  menimbulkan  gejolak penentangan  di  beberapa  daerah,  khususnya  Sumatera  Barat,  yang selama   itu  menjadi basis    kekuatan    politik    Hatta.    Kalangan    yang    kecewa  dengan  sikap  pemerintah  Pusat (Jakarta), mengorganisasi diri untuk mela- kukan  perlawanan.  Pada  tanggal  2  Maret  1956, panglima    wilayah    Sulawesi  Selatan,    Sumual,    memproklamasikan    “Piagam    Perjuangan Semesta”  atau Permesta.  Deklarasi   itu  menegaskan  keinginannya,   bahwa  pemerintahan (kabinet)   baru   yang    diusulkan    Presiden    jika    ingin    mendapatkan    dukungan  yang  besar, mereka harus dipimpin oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta.
Dalam  kunjungannya  ke  beberapa  daerah,  Hatta  menyesalkan  munculnya  reaksi  yang berlebihan  sehubungan  dengan  pengunduran  dirinya  sebagai  Wakil  Presiden.  Hatta menegaskan,  bahwa  keinginannya  itu  bukanlah  untuk  menghasut  timbulnya  pemberontakan, melainkan  ingin  mencegahnya.  Orang-orang  Sumatera,  demikian  Hatta,  berjanji  untuk  tetap menjadi  bagian  integral  dari  Indonesia.  Namun  demikian,  mereka  menolak  sebuah  sistem pemerintahan yang dipraktekkan di Jakarta. Sehubungan dengan itu, Hatta menuntut pemerintah untuk secepatnya melakukan perbaikan dan pem- bangunan di daerah-daerah yang selama ini diabaikan.
Di  sisi  lain,  untuk  mencegah  pengaruh  besar  posisi  Hatta  dalam  tubuh  partai  politik, Soekarno  memasukkan  Partai  Komunisme  Indonesia  (PKI)  dalam  kabinet  baru  yang dibentuknya.  Hal  ini  segera  menimbulkan  kekecewaan  dari  partai  Masyumi  sebagai  wakil kelompok  Islam.  Dalam  perspektif  Hatta,  PKI  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  sebuah gerakan internasional (komunisme internasional atau komintern). Menurut Hatta, gagasan Soe- karno  untuk  memadukan  partai-partai  yang  berbasiskan  nasionalisme,  keagamaan  dan  luar negeri dalam satu kabinet merupakan upaya mencam- purkan air dalam minyak.
Sampai  dengan  tahun  1965  kelompok  kiri  berhasil  memainkan  pengaruhnya  untuk mendukung    gagasan    revolusioner    Sekarno.   Perseturuan    Bung    Karno  dengan    kelompok Islam    dan    Angkatan    Darat    memuncak    pada    peristiwa  gerakan    30    September    1965 (Gestapu),    ketika    PKI    melancarkan    Kudeta  untuk    memberangus    para    perwira    tinggi Angkatan  Darat  yang  menentang program  “Nasakom”,  terutama  Dewan  Jenderal  yang dicurigai    menyusun  agenda    besar    (hidden    agenda)    untuk    menggulingkan    Soekarno, termasuk A.H  Nasution dan Ahmad Yani.
Namun,  tidak  lama  setelah  peristiwa  Gestapu,  muncul  gelombang  besar demontrasi mahasiswa    yang    menuntut    pembubaran    PKI.    Dalam  hal  ini,  Soekarno  diminta  untuk bertanggung jawab terhadap penculikan dan pem- bunuhan Dewan Jenderal. Namun, seberapa jauh Soekarno terlibat Gestapu, sampai dengan saat ini  kabar  itu  tidak  pernah  jelas.  Di  lain pihak,  Hatta meyayangkan  sikap  reaksioner  kaum  Islamis  setelah  peristiwa  Gestapu. Hatta tidak  bisa  meyembunyikan  kekecewaan  dan  aksi  balas  dendam  yang dilakukan  umat  Islam terhadap  PKI.  Sepanjang perjalanannya ke pulau Jawa, ia meyaksikan dengan sendiri sungai- sungai  yang  telah  dilumuri  oleh  darah  yang  menyengat  dari  tubuh  anggota  PKI.  Peristiwa Gestapu berakhir dengan  keruntuhan  rezim  Soekarno  pada  tahun  1967,  yang  kemudian me- munculkan nama Suharto sebagai pemimpin politik Indonesia.
Kehadiran  Soeharto  dan  Orde  Baru  diharapkan  membawa  angin  segar  bagi  tegaknya demokrasi   di   Indonesia.   Dalam   pada   itu,   Hatta   menaruhkan harapan  besar  bahwa dirinya    dan    kelompoknya    dapat    mengambil    bagian  terhadap    demokratisasi    dan pembangunan    di    Indonesia.    Namun,  pemerintahan  militer  Soeharto  tidak  sedikitpun memberikan ruang politik kepada Hatta  dan  kelompoknya.  Dari  catatan  yang  dilaporkan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
oleh  Deliar  Noer, Hatta  kecewa  dengan  pemerintahan  Orde  Baru  Seharto  yang  dinilainya sangat  fasis,    apalagi  setelah  adanya  pemberitahuan   bahwa  Deliar  Noer, seorang murid Hatta yang tekun dan disiplin, tidak boleh mengajar lagi pada tahun 1973.
Sepanjang  Orde  Baru,  Hatta  terpaksa  berdiam  diri  melihat  keadaan  yang  semakin memburuk,  sambil  berharap  keadaan  dapat  berubah  secepatnya.  Ia  tidak  bisa  menentang Presiden Soeharto secara terbuka, apalagi dengan menggunakan kekerasan yang diyakini akan menimbulkan perang saudara dan disintegrasi bangsa. Dalam usianya yang semakin senja, Hatta mengisi hari-harinya   bersama   keluarga   dan   sesekali   memberikan   pidato   dalam diskusi dan  seminar.  Akibat  kondisinya  yang  semakin  memburuk,  Hatta seringkali  menderita  sakit parah,  sampai  tiba  waktunya  ia  harus  mening- galkan keluarga, teman, rakyat dan negaranya pada tanggal 14 Maret 1980. Hatta  wafat  dalam  usia  78  tahun,  terhadap  jasa-jasanya  itu, bangsa    Indo-  nesia  mengenangnya  sebagai  tokoh  yang  memiliki  integritas  dan  moral  yang sangat   tinggi.    Selamat    Jalan    Bung    Hatta,    ucap    rakyat   Indonesia    ketika  mengantarkan jenazahnya ke persemaian terakhir di Tanah Kusir.

## Bibliografi
A. Mc Clelland, Charles, Theory and the International System, (terje- mahan) (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1981).
A.H Nasution, Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata (Jakarta: Mega Bookstore, 1964).
A.H.  Nasution,  Sekitar  Perang  Kemerdekaan  Indonesia,  (Bandung: Penerbit Angkasa, 1977). Couloumbis,      Theodore      A.,      dan      H      Wolfe,      James,      Introduction      to Internastional Relations:Power  and  Justice  (New  Jersey:  Prentice  Hall, 1978).
Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Revisionisme (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000).
Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man (New York: The Free Press, 1993) Hatta,   Mohammad   Hatta,   Memoir   (Jakarta:   Penerbit   Tintamas, 1982), h. 34 Hatta,  Mohammad,  “Indonesia  Foreign  Policy”  dalam  Karya  Lengkap  Bung      Hatta     Buku Ketiga,   Perdamaian   dan   Keadilan   Sosial   (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2001). Hatta, Mohammad,  Kumpulan  Pidato  I,  (Jakarta:  Penerbit  Gunung Agung 2002). Hatta, Mohammad,  Mendayung  Antara  Dua  Karang  (Jakarta:  CV. Bulan Bintang, 1976). Koentjaraningrat  (editor),  Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat  (Jakarta:  Penerbit GramedIA,1981), h. 61-63. Kompas, kolom opini 11 Agustus 2005
Latif, Yudi,  Inteligensia  Muslim  dan  Kuasa:  Genealogi  Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX (Jakarta: Penerbit Mizan, 2006).
M.C.Ricklefs,  A  History  of  Modern  Indonesia  Since  c.  1200  (terje- mahan) (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).
Machiavelli,   Niccolo,   II   Principe   (terjemahan)   (Jakarta:   Penerbit Pustaka Gramedia, 1999), CET.1.
Mavis Rose,  Indonesian  Free:    A  Political  Biography  of  Mohammad Hatta (terjemahan),
(Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 1991).
Noer, Deliar,  “Pencerahan  Diri  Hatta:  Memilih  antara  Taqwa  dan Kekuasaan,” dalam Bung Hatta, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001).
R.  Soeprapto,  Hubungan  Internasional:  Sistem,  Interaksi  dan  Peri- laku (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1997).
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2016, 53-66 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Malikul Kusno, Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Sabir,  H.  Mohammad,  Politik  Bebas  Aktif:  Tantangan  dan  Kesem- patan (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987).
Sudarsono,  Juwono,  State  of  Art,  Hubungan  Internasional  Mengkaji  Ulang  Teori  Hubungan Internasional (Jakarta: Pustaka JAYA,1996), h.15
Suseno,  Magnis,  Franz,  Etika  Politik:   Prinsip-prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT. Pustaka Gramedia, 2001).
Swasono,  Edi,  Sri  dan  Ridjal,  Fauezie  (edt),  Satu  Abad  Bung  Hatta: Demokrasi    Kita,
Politik   Bebas   Aktif,   Ekonomi   Masa   Depan   (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002).
Taufik Abdullah, “Upacara, Pengalaman dan Identitas Bangsa,”
Majalah Tempo, edisi khusus 17 Agustus 2005. Widjaja,   I.   Wangsa,   Mengenang   Bung   Hatta,   (Jakarta:   Penerbit Gunung Agung, 2002). Zainuddin,  A  Rahman,  “Pemikiran  Politik”,  dalam  Jurnal  Ilmu  Politik  Volume  7  (Jakarta:
Penerbit Pustaka Gramedia, 1990).