JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana
Firmansyah STISIP Mbojo Bima Email: fsyah1356@gmail.com

## Abstrak
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  luar  sekolah  harus  menjalankan  perannya yang mengarah kepada perubahan tingkah laku dan perubahan mikro sosial jangka pendek, sehingga PLS sangat cocok digunakan  sebagai  salah  satu  cara  memberikan  pendidikan  kebencanaan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mitigasi bencana. Peran pendidikan luar sekolah dalam rangka mitigasi bencana dapat ditempuh dengan memberikan pendidikan kebencanaan di lembaga kursus, PKBM, kelompok belajar, kelompok  pengajian dan lainnya. Pendidikan kebencanaan di  lembaga  kursus  ataupun  pendidikan  luar  sekolah  lainnya  merupakan  tanggungjawab  pemilik  atau  pengelola, instruktur,  tutor  dengan  bersinergi  dengan  lembaga  lain  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah,  akademisi,  LSM  ataupun aktivis  peduli  bencana.  Sebagai  saran  diharapkan  kepada  pemerintah  secara  periodik  melakukan  simulasi  bencana dimulai  dari  lingkungan  terkecil  seperti  RT/RW,  kelurahan,  lembaga  kursus,  kelompok  pengajian  dan  lainnya. Pemerintah  melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana  ataupun  perguruan  tinggi  diharapkan  merumuskan  tentang mitigasi  bencana  ke  dalam  modulmodul  singkat  khususnya  dengan  mengintegrasikan  ke  dalam  kurikulum  pendidikan luar sekolah. Sebagai langkah mitigasi bencana juga diharapkan kepada instansi terkait untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan  terhadap  semua  sistem  peringatan  dini  disetiap  gedung  dan  tempat  khususnya  lembaga  pendidikan  luar sekolah secara periodik seperti pemeriksaan alat pemadam api ringan, jaringan listrik dan lainnya.

## Kata Kunci: Pendidikan Luar Sekolah, Mitigasi Bencana

## PENDAHULUAN
Pendidikan  luar  sekolah  atau  yang  juga dikenal  dengan  Pendidikan  Non  Formal (PNF)  dan  pendidikan  informal  (pendidikan dalam  kelurga)  merupakan  bagian  dari  jalur pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia, berbeda dengan pendidikan formal yang  dilaksanakan  secara  berstruktur  dan berjenjang.
Pendidikan
non formal
diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi  sebagai  pengganti,  penambah, dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang hayat. Adapun fungsinya ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan  fungsional  serta  pengembangan sikap  dan  kepribadian  profesional.  Menurut M. Saleh Marzuki (2005) peranan PLS dalam mengatasi  berbagai  masalah  yang  timbul  di masyarakat masih belum dikenal oleh banyak kalangan termasuk para pendidik.
Ada beberapa alasan mengapa Pendidikan  Luar  Sekolah  kurang  dikenal  dan dipahami secara tepat antara lain:
1)   Program  diartikan  secara  sempit  seperti pemberantasan  buta  aksara,  Paket  A, Paket B dan Paket C;
2)   Aktifitasnya pasang surut; 3)   Programnya kurang melibatkan
stakeholders;
4)   Belum merupakan inisiatif sendiri;
5)   Dipersepsi sebagai sarana politik;
6)   Dipersepsi  sebagai  sarana  pendukung pemimpin lokal dan
7) kurang pahamnya para pengambil keputusan pendidikan di kalangan pemerintah.
Kota  Bima  berada  pada  posisi  Pulau Sumbawa  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat merupakan  salah  satu  “supermarket  dan/atau aktivitas”  bencana  di  Indonesia,  hal  ini  dapat dilihat  dari  rentetan  peristiwa  yang  terjadi seperti  gempa  bumi  tahun  2009  dan  tahun 2011  dengan  kekuatan  6,7  SR,  ditahun  2011 hampir terjadi tsunami pada perairan sulawesi yang  masuk  pada  teluk  bima.  Pada  tahun 2006 dan tahun 2016 selama renggang waktu 10  tahun  terjadi  bencana  banjir  yang  sangat dasyat  dengan  melulu  lantahkan  Kota  Bima, ketinggi  banjir  setinggi  2,5  meter  sampai  5 meter,  disamping  bencana  yang  dimaksud selama  era  tahun  2006  sampai  2016  juga terjadi  kebakaran  yang  hampir  terjadi  setiap harinya.  Berbagai  cara  dilakukan  oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak dan resiko bencana yang
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
ditimbulkan,  salah  satunya  adalah  melalui pendidikan. Masyarakat yang terancam bencana  sangat  beragam,  baik  terdidik maupun yang masih belum tersentuh pendidikan semuanya perlu diberi pemahaman  pentingnya  pengurangan  resiko bencana,  dan  salah  satu  cara  adalah  melalui pendidikan  mitigasi  bencana  yang  dapat dilaksanakan  melalui  jalur  pendidikan  formal maupun  nonformal.  Pendidikan  nonformal (PNF)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Pendidikan  Luar  Sekolah  (PLS)  mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memberikan  pendidikan  kebencanaan  dan mitigasi  di  tengah-tengah  masyarakat  karena bisa  menjangkau  berbagai  kalangan  dan kelompok masyarakat. Dampak bencana yang sangat  luar  biasa  selama  ini  terjadi  lebih sering  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  potensi kerentanan  bencana  serta  mitigasi  dalam mengurangi  dampaknya.  Mitigasi  merupakan bagian  dari  kegiatan  pra  bencana,  sedangkan pra  bencana  merupakan  bagian  dari  siklus manajemen  bencana  (Nirmalawati,  2011). Bencana  bisa  terjadi  melalui  suatu  proses yang  panjang  atau  situasi  tertentu  dalam waktu  yang  sangat  cepat  tanpa  adanya  tanda- tanda (Fidel, 2005). Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana namun jauh sebelum terjadinya bencana  tindakan  pencegahan  dan  mitigasi sudah dimulai, dimana hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan baik jiwa  ataupun  harta.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan  bencana  pada  pasal  1  angka 5  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian  upaya  yang  meliputi  penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan bencana,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi. Artinya bahwa mitigasi merupakan serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana (UU  nomor  24  tahun  2007).  Pengurangan Resiko  Bencana  (PRB)  melalui  pendidikan
kebencanaan  dapat  diberikan  melalui  sistem pendidikan  formal  dan  non  formal  yang bertujuan  untuk  mengubah  pola  pikir,  sikap dan  perilaku  dalam  upaya  mengurangi  resiko bencana serta menjadikan upaya pengurangan resiko  bencana  menjadi  budaya  masyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Priyanto (2006),  bahwa  pengetahuan  terkait  dengan persiapan menghadapi bencana pada kelompok  rentan  bencana  menjadi  fokus utama. Masih rendahnya pendidikan kebencanaan di tengah masyarakat khususnya pada  pendidikan  luar  sekolah,  dapat  dilihat masih adanya kasus kehilangan atau rusaknya alat  deteksi  tsunami  di  pantai,  sirene  atau alarm kebakaran di gedung yang dirusak atau dipecahkan,  pohon-pohon  yang  ditebang sembarangan tanpa memperhatikan kesimbangan  hutan,  eksplorasi  bahan  galian yang  sembarangan,  perilaku  ugal-ugalan  di jalan  raya  ini  semua  merupakan  contoh  dari gagalnya  pendidikan  kebencanaan  di  tengah masyarakat.  Indikasi  lainnya  dapat  juga dilihat pada waktu terjadinya bencana, dimana kawasan  bencana  dijadikan  “objek  wisata” bencana  oleh  sebagian  masyarakat  lain.  Jika dilihat dari korban yang ditimbulkan kebanyakan  adalah  anak-anak,  sehingga  juga akan berefek terhadap mental karena meninggalkan  trauma  yang  sangat  mendalam bagi  anak-anak  di  masa  yang  akan  datang. Menurut  Susanto  (2006)  bahwa  tidak  mudah untuk  menerapkan  berbagai  kebijakan  dalam suasana  bencana,  karenanya  dalam  masa- masa  normal  (pra  bencana)  perlu  terus, dilakukan kesiapan yang meliputi pencegahan,  mitigasi  termasuk  langkah- langkah  kesiapsiagaan,  disamping  itu  juga harus  terus  dilakukan  penyuluhan  dan sosialisasi  secara  luas  agar  masyarakat memiliki kemampuan dan mau berperan aktif mencegah  dan  menyiapkan  langkah-langkah antisipasi  meskipun  dengan  skala  kecil. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  salah satu langkah yang ditempuh dalam pendidikan kebencanaan di tengah masyarakat adalah  melalui  pendidikan  luar  sekolah  bisa berupa penyuluhan atau sosialisasi, pendidikan  dan  pelatihan  simulasi  bencana dan mitigasinya, sehingga diharapkan
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
nantinya  setiap  anggota  masyarakat  dan keluarga  sebagai  satuan  terkecil  menjadi pionir  dalam  melahirkan  masyarakat  yang sadar dan siaga bencana.

## LANDASAN TEORI Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan  luar  sekolah  sebenarnya sudah  ada  jauh  sebelum  pendidikan  formal lahir. Pendidikan luar sekolah (PLS) sesungguhnya  bukan  merupakan  hal  yang baru  dalam  kehidupan  manusia  (Faure,  1981: 2).  Selanjutnya  pendidikan  luar  sekolah menurut  Coombs  (1983)  merupakan  kegiatan belajar  yang  terorganisasi  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  tertentu  bagi  sekelompok sasaran  didik  yang  diselenggarakan  di  luar sistem  persekolahan.  Pendidikan  merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadiannya  agar  sesuai  dengan  norma- norma  atau  aturan  di  dalam  masyaratakat. Setiap  orang  dewasa  di  dalam  masyarakat dapat  menjadi  pendidik,  sebab  pendidik merupkan  suatu  perbuatan  sosial  yang mendasar untuk petumbuhan atau perkembangan  anak  didik  menjadi  manusia yang  mampu  berpikir  dewasa  dan  bijak. Menurut  Sudjana  dan  Coombs  dalam  M. Saleh  Marzuki  (2005)  pendidikan  nonformal, yang  juga  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia dengan berbagai istilah menurut
perkembangannya, yaitu: Pendidikan Masyarakat  (Penmas),  Pendidikan  Sosial (Pensos),  dan  Pendidikan  Luar  Sekolah (PLS),  merupakan  institusi  atau  lembaga pendidikan  yang  memiliki  program  layanan pendidikan  yang  luas  dan  kaya  serta  spesifik sebagai  perwujudan  implementasi  tentang filsafat  pendidikan  sepanjang  hayat  (life  long learning).  Dengan  pendidikan  sepanjang hayat, secara sosiologis, psikologis, ekonomis,  dan  filosofis  baik  di  negara  maju maupun  negara  berkembang  kenyataaannya sangat  membutuhkan  PLS  yang  saat  ini  lebih dikenal  dengan  pendidikan  nonformal  (PNF), karena memang dalam menghadapi pembangunan bangsa dan berbagai permasalahannya,  tidak  mungkin  hanya mengandalkan  pendidikan  persekolahan  atau pendidikan  formal  (PF)  yang  ternyata  masih
banyak  memiliki  kelemahan-kelemahan  dan kritik  terhadapnya.  Menurut  Sudjana  dan Kamil  dalam  S.  Mundzir  (2013)  PNF  dalam perkembangannya  memiliki  sejarah  yang panjang sepanjang sejarah peradaban manusia sehingga  istilah  PNF  sangat  beragam, misalnya:  learning  society,  lifelong  learning, shogai gakushu, recurrent education, permanent  education, coommunity  education, extention  education,  social  education,  adult education,  dan  continuing  education.  Pokok kajian  keilmuan  Pensos  pada  saat  itu diarahkan  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  melalui  program  pendidikan,  dan kajian  ini  sangat  dekat  dengan  konsep pembangunan masyarakat yang dikembangkan  para  pakar  pembangunan dalam perspektif sosiologi. Perubahan konsep Pensos  menjadi  PLS  juga  tidak  lepas  dari pemikiran  pakar  PNF  pada  saat  itu,  di  mana arah pembangunan pendidikan lebih ditekankan pada proses pembelajaran masyarakat  sehingga  tercipta  masyarakat gemar  belajar  (learning  society).  Sedangkan perubahan  nama  PLS  menjadi  Pendidikan Nonformal  (PNF)  mengikuti  perkembangan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, di mana pada pasal 1 (satu) ayat 10 disebutkan  tentang  satuan  pendidikan  terdiri atas  pendidikan  formal,  nonformal  dan informal.  Menurut  Boyle  dalam  M.  Saleh Marzuki  (2005)  ruang  lingkup  PLS  dilihat dari jenis programnya dibagi ke dalam 3 jenis yaitu;
1) informasional,
2) institusional dan
3) developmental.
Callawarry  dalam  M.  Saleh  Marzuki (2005)  program  PLS  dibagi  ke  dalam  4 kategori, yaitu;
1) program keaksaraan;
2)  program  yang  berhubungan  dengan pekerjaan;
3) program perluasan (pertanian, industry); 4) program pengembangan masyarakat.
David Evans dalam M. Saleh Marzuki (2005)  mengkategorikan  PLS  berdasarkan peranan dan fungsinya menjadi;
1) Complementary education;
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
2) Suplementary education;
3) Replacement education.
Complementary  education  berfungsi melengkapi  pelajaran  di  sekolah  karena biasanya  kegiatan  belajarnya  tidak  cocok disajikan di lokal atau sekolah. Suplementary education adalah sebagai tambahan pendidikan setelah tamat dari sekolah, karena di sekolah tidak mendapatkannya.
Replacement education merupakan pendidikan  bagi  yang  tidak  dapat  menikmati sekolah,  biasanya  berupa  keterampilan  dasar membaca, menulis dan berhitung dan pengetahuan-pengetahuan praktis seperti kesehatan, nutrisi, pertanian dan lain sebagainya. Jika dilihat dari literatur  ataupun pelaksanaan  program,  PLS  diarahkan  kepada perubahan  sosial  dan  perubahan  perilaku. Eitzen  dalam  M.  Saleh  Marzuki  (2005) mengemukakan bahwa PLS merupakan gerakan sosial yang sifatnya reformatif karena ia  berusaha  mengubah  bagian  penting  dari suatu masyarakat seperti memperbaiki pendidikan  wanita,  memperbaiki  lingkungan, usaha kecil dan lain-lain.

## Mitigasi Bencana
Bencana  merupakan  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan/atau  faktor  non  alam  maupun  faktor manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal  1  ayat  1  UU  nomor  24  tahun  2007). Rahmat  (2006)  menyatakan  bahwa  mitigasi adalah  suatu  tahapan  yang  bertujuan  untuk mengurangi  kemungkinan  dampak  negative kejadian  bencana  terhadap  kehidupan  dengan menggunakan cara alternatif yang lebih dapat diterima  secara  ekologi.  Bencana  ini  bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran,  angin  puting  beliung,  wabah penyakit  maupun  kecelakaan  lalu  lintas  dan lainnya. Sebagai daerah yang rawan bencana, maka penanggulangan bencana sudah dimulai dari tahap pra bencana atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  risiko bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana. Resiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang  ditimbulkan  akibat  bencana  pada  suatu wilayah  dan  kurun  waktu  tertentu  berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya  rasa  aman,  mengungsi,  kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan  melalui  sosialisasi  bagaimana menghadapi  bencana,  simulasi  evakuasi bencana, rambu-rambu rawan bencana, membuat  jalur  evakuasi,  pendidikan  dan pelatihan menghadapi dan mengurangi dampak  bencana,  dan  lain  sebagainya. Mitigasi  bencana  bisa  berupa  mitigasi  fisik dan  mitigasi  non  fisik.  Mitigasi  fisik (Structure Mitigation) merupakan upaya yang dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  bencana dengan  menurunkan  kerentanan  dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.  Sedangkan  mitigasi  non  fisik merupakan  (Non  Structure  Mitigation)  upaya yang  dilakukan  untuk  mengurangi  risiko bencana  dengan  menurunkan  kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan  kapasitas  pemerintah  dan masyarakat  dalam  menghadapi  bencana (Perwali Kota Bima nomor 38 tahun 2018).
Zakaria  dalam  Nirmalawati  (2011) menyatakan  bahwa  tujuan  dari  mitigasi  siaga bencana adalah:
(1)   Untuk Meningkatkan Pemahaman Semua Pihak Tentang Pentingnya Mitigasi Siaga Bencana  Dalam  Upaya  Mengurangi Risiko Bencana;
(2)   Untuk Meningkatkan Upaya-Upaya Mitigasi Siaga Bencana;
(3)   Mendorong Peran Serta Dan Keterpaduan Antar  Pemerintahan,  Antar  Instansi, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan  Upaya  Mitigasi  Siaga Bencana; Dan
(4)   Memberikan  panduan  bagi  instansi- instansi di lingkungan pemerintah. Menurut  Nirmalawati  (2011)  bencana dapat terjadi karena ditimbulkan  oleh beberapa faktor, yaitu:
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
(1)   Kurangnya Pemahaman Tentang Karakteristik Bencana, (2)   Sikap Atau Perilaku Yang Mengakibatkan  Kualitas  Sumber  Daya Alam, (3)   Kurangnya  Informasi  Peringatan  Dini,
Dan
(4)   Ketidakberdayaan
atau ketidakmampuan  dalam  menghadapi bahaya.
Karena  bencana  merupakan  suatu proses  kejadian,  maka  diperlukan  suatu penanganannya  dalam  manajemen  bencana, yaitu  dimana  seluruh  kegiatan  yang  meliputi aspek  perencanaan  dan  penanggulangan bencana,    pada  sebelum,  saat  dan  sesudah terjadi  bencana  dimana  di  kenal  dengan ”Siklus Manajemen Bencana”. Siklus manajemen  bencana  dibagi  dalam  tiga kegiatan utama, yaitu:
(1)   Kegiatan  Pra  Bencana  (Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Serta Peringatan Dini);
(2)   Kegiatan Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat,  Seperti  Sar,  Bantuan  Darurat Dan Pengungsian); Dan
(3)   Kegiatan  pasca  bencana  (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi).
Kegiatan  pra  bencana  inilah  yang sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada prabencana  ini  sangat  penting  karena  apa yang  sudah  dipersiapkan  pada  tahap  ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan  pasca  bencana.  Menurut  Agus  Rahmat dalam  artikel  Manajemen  dan  Mitigasi Bencana  secara  umum  kegiatan  manajemen bencana  dapat  dibagi  dalam  kedalam  tiga kegiatan utama, yaitu:
1.  Kegiatan  pra  bencana  yang  mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
2.  Kegiatan  saat  terjadi  bencana  yang mencakup  kegiatan  tanggap  darurat  untuk meringankan penderitaan sementara,
seperti  kegiatan  search  and  rescue  (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
3.  Kegiatan  pasca  bencana  yang  mencakup kegiatan  pemulihan,  rehabilitasi,  dan rekonstruksi.
Kegiatan  pada  tahap  pra  bencana selama  ini  masih  kurang  menjadi  perhatian, padahal  kegiatan  ini  sangat  penting  karena merupakan  modal  sebagai  persiapan  dalam menghadapi  bencana  dan  pasca  bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta  memikirkan tentang langkah- langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan  didalam  menghadapi  bencana  atau bagaimana  memperkecil  dampak  bencana. Berdasarkan Konferensi Pengurangan
Bencana Dunia, substansi dasar yang merupakan  prioritas  kegiatan  mitigasi  sampai tahun 2015, antara lain:
1.  Meletakkan  pengurangan  risiko  bencana sebagai  prioritas  nasional  maupun  daerah yang  pelaksanaannya  harus  didukung  oleh kelembagaan yang kuat.
2.  Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko  bencana  serta  menerapkan  sistem peringatan dini.
3.  Memanfaatkan  pengetahuan,  inovasi  dan pendidikan  untuk  membangun  kesadaran keselamatan  diri  dan  ketahanan  terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4.  Mengurangi  faktor-faktor  penyebab  risiko bencana.
5.  Memperkuat kesiapan menghadapi bencana  pada  semua  tingkatan  masyarakat agar respons yang di lakukan lebih efektif.
Selanjutnya  menurut  Agus  Rahmat dalam  artikel  Maanajemen  dan  Mitigasi Bencana, mitigasi bencana yang efektif harus memiliki  tiga  unsur  utama,  yaitu  penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.
1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi  dan  asset  yang  terancam,  serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian  bencana,  serta  data  kejadian bencana dimasa lalu. Tahapan ini menghasilkan  Peta  Potensi  Bencana  yang sangat  penting  untuk  merancang  kedua unsur mitigasi lainnya.
2. Peringatan (warning); diperlukan  untuk  memberi  peringatan kepada  masyarakat  tentang  bencana  yang akan  mengancam  (seperti  bahaya  tsunami
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar  akibat  letusan  gunung  berapi,  dsb). Sistem  peringatan  didasarkan  pada  data bencana  yang  terjadi  sebagai  peringatan dini  serta  menggunakan  berbagai  saluran komunikasi  untuk  memberikan  pesan kepada  pihak  yang  berwenang  maupun masyarakat.  Peringatan  terhadap  bencana yang  akan  mengancam  harus  dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
3. Persiapan (preparedness). Kegiatan  kategori  ini  tergantung  kepada unsur  mitigasi  sebelumnya  (penilaian bahaya dan peringatan), yang
membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana  dan  pengetahuan  tentang  sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan  evakuasi  dan  kapan  saatnya kembali ketika situasi telah aman.
Tingkat  kepedulian  masyarakat  dan pemerintah  daerah  serta  pemahamannya sangat  penting  pada  tahapan  ini  untuk  dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk  mengurangi  dampak  akibat  bencana. Selain  itu  jenis  persiapan  lainnya  adalah perencanaan  tata  ruang  yang  menempatkan lokasi  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial  di luar  zona  bahaya  bencana  (mitigasi  non struktur),  serta  usaha-usaha  keteknikan  untuk membangun  struktur  yang  aman  terhadap bencana  dan  melindungi  struktur  akan bencana (mitigasi struktur).

## Pendidikan Kebencanaan Dalam Masyarakat
Menurut  Triutomo  dalam  Nirmalawati (2011),  bahwa  masih  banyak  penduduk  yang menganggap  bahwa  bencana  itu  merupakan suatu  takdir.  Pada  umumnya  mereka  percaya bahwa  bencana  itu  adalah  suatu  kutukan  atas dosa  dan  kesalahan  yang  telah  diperbuat, sehingga  merasa  tidak  perlu  lagi  berusaha untuk mempelajari langkah-langkah pencegahan.    Sedangkan  menurut  pendapat Priyanto (2006) bahwa pengetahuan partisipan
mengenai gempa bumi berhubungan  dengan  tingkat  kesiapannya menghadapi  gempa  bumi.  Zakaria  dalam Nirmalawati (2011)  menyatakan bahwa
kesiapsiagaan  yang  perlu  dilakukan  oleh masyarakat, diantaranya adalah (a)   Memahami  bahaya  yang  timbul  oleh bencana,  masyarakat  yang  tinggal  di daerah rawan bencana perlu memahami bahaya  yang  mungkin  dialami  ketika bencana datang, kapan bencana tersebut datang  di  daerah  tersebut,  daerah  mana saja  yang  aman  untuk  menghindari bencana.
(b)   Menyiapkan peta daerah rawan bencana;  peta  daerah  rawan  bencana didasarkan pada berbagai penyebab dan risiko bencana (geologis dan klimatologis) sebagai salah pertimbangan perencanaan pembangunan dan penanggulangan untuk  pencegahan  bencana,  di  dalam peta  perlu  dilampirkan  keterangan seperti tingkat risiko, jumlah penduduk, jumlah  lahan,  ternak,  dan  sebagainya serta  sangat  penting  mencantumkan tempat aman dan jalur aman yang dapat dilalui untuk evakuasi.
Menurut  Susanto  (2006)  bahwa  tak gampang untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam suasana bencana. Karenanya dalam masa-masa normal perlu terus dilakukan kesiapan yang meliputi pencegahan,  mitigasi  termasuk  langkah- langkah  kesiapsiagaan.  Juga  harus  terus dilakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  secara luas  agar  masyarakat  memiliki  kemampuan dan  mau  berperan  aktif  mencegah  dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi meskipun  dengan  skala  kecil.  Menurut pendapat  Kodoati  dan  Syarief  (2006),  bahwa tindakan-tindakan  mengurangi  dampak  banjir pada  individu  dan  masyarakat  dilakukan dengan  informasi  dan  pendidikan,  sehingga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi  banjir  akan  lebih  efektif  lewat jalur pendidikan. Oleh Karena itu pemahaman tentang  sumber  bahaya  dan  potensi  bencana kepada  masyarakat  hendaknya  diintensifkan dengan  diselenggarakannya  pendidikan  dan latihan, penyebaran brosur, pamflet, sehingga dapat  meningkatkan  kesadaran  publik  akan bencana.  Minimnya  alat  petunjuk  dan  peraga dalam rangka antisipasi bencana
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
menyebabkan  banyak  anak-anak  dan  bahkan orang  dewasa  sekalipun  akan  panik  ketika bencana  terjadi.  Kesadaran  akan  pentingnya alat-alat  peraga,  peta  dan  penunjuk  jalur evakuasi,  peringatanperingatan,  tas  siaga bencana  dan  lain  sebagainya  akan  tetap terjaga  dan  terawat  jika  masingmasing keluarga  dalam  masyarakat  menyadari  dan mengajarkan  serta  saling  mengingatkan  antar masing-masing  anggota  keluarga  tentang pendidikan  kebencanaan,  sehingga  nantinya akan  melahirkan  generasi  yang  sadar  dan peduli bencana. Berbagai pengalaman menunjukkan  bahwa  kesiapan  menghadapi bencana  ini  seringkali  terabaikan  pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman langsung dengan bencana. Salah satu indikator kurangnya kesadaran bencana adalah  banyaknya  alat-alat  peraga  bencana, peta, petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan  dini  bencana  baik  gempa/tsunami, alarm  kebakaran,  alat  pemadam  api  ringan (APAR) yang banyak tidak berfungsi, dirusak atau bahkan hilang.
Beberapa  langkah  konkret  yang  dapat ditempuh  dalam  mengajarkan  pendidikan kebencanaan  dalam  masyarakat  melalui pendidikan luar sekolah diantaranya adalah :
1) Sosialisasi dan simulasi dengan
memberikan  pemahaman  kepada  setiap anggota  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  keluarga  terhadap  setiap bahaya  yang  terjadi  serta  sifat-sifatnya, yaitu:
(a)   penyebab-penyebabnya misalnya
bermain  api/lilin,  petasan  dan colokan  listrik  yang  menumpuk akan  berakibat  kebakaran,  buang sampah sembarangan akan berakibat banjir;
(b)  ukuran  atau  tingkat  kerusakan  dan kemungkinan frekuensi kemunculannya;
(c)   elemen-elemen  yang  paling  rentan terhadap kerusakan;
(d)  kemungkinan-kemungkinan konsekuensi  sosial  dan  ekonomi dari bencana;
(e)   mengetahui  daftar  urutan  bahaya- bahaya sesuai dengan daerah masing-masing; (f)   menyiapkan  tas  siaga  bencana  dan memberitahukan kepada setiap anggota keluarga yang berisi dokumen-dokumen  penting,  mie instan, roti gandum, air mineral;
2) Dalam  periode-periode  tertentu  antar keluarga dalam satu RW atau kelurahan melakukan simulasi bagaimana menghadapi  berbagai  jenis  bencana yang  terjadi;  3)  Memberikan  berbagai contoh  tanda-tanda  adanya  terjadi bencana misalnya bencana gempa bumi, bencana tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor;
4) Memberitahukan  daerahdaerah  yang harus  dihindari  jika  bencana  terjadi sekaligus jalur evakuasi ataupun shelter atau tempat evakuasi sementara;
5) Menempelkan  atau  mencatat  nomor- nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran,  kantor  polisi,  kantor  PLN, Badan SAR, ketua RT atau nomornomor  telepon  yang  dianggap penting jika terjadi bencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bencana  merupakan  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau  faktor  non  alam  maupun  faktor manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal  1  ayat  1  UU  nomor  24  tahun  2007). Disamping  bencana  yang  disebabkan  oleh faktor  alam,  bencana  yang  disebabkan  oleh faktor  non  alam  seperti  kebakaran,  wabah penyakit,  kecelakaan  di  jalan  raya,  tawuran pelajar, tawuran antar kampung atau kelompok  juga  rawan  terjadi.  Mitigasi bencana  merupakan  serangkaian  upaya  untuk mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman  bencana.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  pendidikan  kebencanaan  dalam  rangka
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
mitigasi bencana pada setiap anggota masyarakat  mutlak  harus  dilakukan  karena merupakan  salah  satu  solusi  mitigasi  non fisik.
Untuk  mendapatkan  hasil  guna  yang efektif  dalam  program  Pengurangan  Resiko Bencana (PRB) secara fisik maupun nonfisik, pendidikan  formal  saja  tidak  akan  cukup mengingat rumitnya masalah. Untuk mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan  dari  semua  resiko  bencana tersebut  diperlukan  kegiatan  pengurangan resiko  bencana atau  mitigasi  bencana  melalui pendidikan
kebencanaan dengan mengoptimalkan  peranan  dari  Pendidikan Luar  Sekolah.  Berdasarkan  data  BPNB  Kota Bima untuk gempa bumi tahun 2009 dan 2011 yang  melanda  kota  Bima  dan  sekitarnya diketahui  jumlah  korban  meninggal  sebanyak 69  orang,  3  orang  hilang,  891  orang  luka berat.  Data  korban  lainnya  adalah  luka  berat 891  orang  dan  luka  ringan  705.  Untuk  data kerusakan,  tercatat  1.105  rumah  penduduk rusak  berat,  203  rusak  sedang,  dan  97  rusak ringan.  Untuk  kerusakan  sarana  fasilitas umum, tercatat jumlah kerusakan sebanyak 37 ruang  pendidikan,  11  unit  fasilitas  kesehatan, 27  rumah  ibadah,  9  unit  jembatan,  58  unit ruas  jalan,  dan  27  irigasi  rusak  berat.  Dari data  tersebut  diketahui  bahwa  sebanyak  37 ruang  pendidikan  mengalami  kerusakan  dan salah satu tempat ditemukan korban khususnya anak-anak meninggal ataupun luka berat  adalah  di  tempat  bimbingan  belajar PUTRI.  Pendidikan  luar  sekolah  yang menjangkau  berbagai  kalangan  khususnya yang  tidak  mampu  menikmati  pendidikan formal  di  bangku  sekolah,  maka  pemerintah dapat  menggunakan  pusat-pusat  kegiatan belajar masyarakat, kelompok yasinan, kelompok tani, lembaga kursus sebagai sarana pembelajaran bagi warga belajar atau anggota kelompok  untuk  mengetahui  dan  memahami mitigasi  bencana  sebelum  terjadi,  saat bencana  berlangsung  ataupun  pasca  bencana terjadi.  Lembaga  kursus  dan  Pusat  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu contoh pendidikan luar sekolah. Berdasarkan  pengalaman  gempa  diatas,  agar kasus  serupa  tidak  terulang  lagi  dengan
memakan  korban  yang  cukup  banyak,  maka salah  satu  cara  mitigasi  bencananya  adalah dengan  memberikan  pendidikan  kebencanaan kepada  pemilik,  instruktur,  tutor  maupun peserta bimbingan belajar atau warga belajar. Pendidikan  kebencanaan  yang  diberikan kepada para pemilik, instruktur, tutor dan para peserta  atau  warga  belajar  adalah  dengan memberikan pelatihan atau simulasi, sosialisasi  yang  terjadwal  dan  berkelanjutan di  setiap  lembaga  kursus  ataupun  PKBM. Dalam  memberikan  pendidikan  kebencanaan terhadap  mereka,  maka  pemerintah  dapat bekerjasama  dengan  para  aktivis  peduli bencana,  perguruan  tinggi  dan  pihak  lain untuk  menyiapkan  modul-modul  pendidikan kebencanaan  dengan  konsep  pendidikan  luar sekolah.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  yang dikembangkan  dalam  upaya  pengurangan resiko  bencana  atau  mitigasi  meliputi  4 kerangka  konseptual  oleh  Hyogo  Framework for Action (HFA) 2005-2015 yaitu:
1) Awareness (perubahan perilaku);
2)  Knowledge  Development  (salah  satunya melalui pendidikan dan pelatihan);
3) Public Comitment dan
4) Risk Asessment (penilaian resiko).
Salah  satu  konsep  yang  digunakan dalam  pengurangan  resiko  bencana  atau mitigasi adalah dengan memberikan pendidikan  kebencanaan  melalui  knowledge development  (pengembangan  pengetahuan) yang  salah  satu  caranya  adalah  dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana ini selaras  dengan  yang  dikemukan  oleh  Nadler dalam  M.  Saleh  Marzuki  (2005)  dimana PLS dibagi  menjadi  3  (tiga)  tipe  pembelajaran yaitu; pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
Disinilah peran penting pendidikan luar sekolah  dalam  rangka  mitigasi  bencana diharapkan optimal dilaksanakan oleh pemerintah, pemilik lembaga kursus, instruktur, tutor maupun pihak yang berkepentingan  lainnya.  Dari  diskusi  singkat dengan  beberapa  tutor  di  PKBM  yang  ada  di Kota  Padang  dan  instruktur  les  atau bimbingan  belajar  juga  dengan  peserta  les
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
atau  warga  belajar,  didapatkan  hasil  bahwa masih  ada  diantara  mereka  yang  belum mendapat pendidikan kebencanaan. Untuk itu kepada  semua  stakeholders  baik  pemerintah, pemilik  bimbingan  belajar,  tutor,  penggiat atau  aktivis  peduli  dan  siaga  bencana, lembaga swadaya masyarakat, NGO, perguruan  tinggi  dan  pihak  lain  diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan pembelajaran pendidikan kebencanaan khususnya  di  lembaga  atau  jalur  pendidikan non  formal.  Dari  penjelasan  diatas,  sangat terlihat  bahwa  peranan  pendidikan  luar sekolah dalam pendidikan kebencanaan sangat  penting  untuk  diintensifkan  lagi dengan  melibatkan  semua  stakeholders. Kesadaran  dari  pemilik  lembaga  kursus  atau pengurus  PKBM  dengan  membuat  peta bencana,  peringatan-peringatan  di  setiap ruangan,  petunjuk  atau  jalur  evakuasi,  sistem peringatan  dini  terhadap  kebakaran  ataupun himbauan-himbauan  yang  berkelanjutan  dan terjadwal  adalah  salah  satu  langkah  konkret yang  bisa  ditempuh.  Bagi  para  pendidik pendidikan luar sekolah, pemahaman terhadap modul-modul dan pengintegrasiannya ataupun menyelipkan  pesan-pesan  mitigasi  bencana disetiap  kesempatan  dengan  kemasan  yang inovatif akan menjadikan pendidikan kebencanaan  semakin  akrab  dengan  peserta didik ataupun warga belajar. Melalui nyanyian  sebelum  bimbingan  belajar  dimulai ataupun  dengan  pemutaran  video  bagaimana menghadapi  bencana  merupakan  salah  satu metode  yang  bisa  digunakan  juga  oleh  para instruktur atau tutor. Kerjasama lain yang bisa juga  dijalin  oleh  para  pengelola  PKBM, pemilik kursus, kelompok-kelompok di setiap lingkungan  masyarakat  adalah  membuat komunitas  siaga  bencana  sehingga  pada gilirannya  akan  melahirkan  masyarakat  sadar bencana. Ditempat kursus misalnya, pendidikan  kebencanaan  juga  bisa  dikemas dengan  menggandeng  radio  siaga  bencana dengan  mengadakan  talkshow  dan  tentunya dengan  kemasan  acara  yang  menarik,  karena hampir  disetiap  lembaga  kursus  atau  PKBM mempunyai  jadwal  atau  acara  fun  day  setiap bulannya.  Jika  sinergitas  antara  masyarakat, pemilik  lembaga  kursus,  pengelola  PKBM,
instruktur,  tutor,  akademisi,  perguruan  tinggi dengan pemerintah ataupun pemangku kepentingan  berjalan  dengan  baik  dan optimal,  maka  diharapkan  nantinya  akan melahirkan  generasi  yang  sadar  bencana sehingga  tidak  ada  lagi  kita  mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau  dirusak,  tawuran  antar  pelajar  atau kampung,  kecelakaan  di  jalan  raya  akibat perilaku ugal-ugalan dari pengguna jalan raya. Andai  pun  nanti  bencana  terjadi  maka  kita berharap dengan adanya pendidikan kebencanaan  dalam  keluarga  ini  resiko  dan dampak  yang  ditimbulkan  oleh  bencana tersebut dapat diminimalisir.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  luar sekolah  harus  menjalankan  perannya  yang mengarah kepada perubahan tingkah laku dan perubahan  mikro  sosial  jangka  pendek, sehingga  PLS  sangat  cocok  digunakan sebagai salah satu cara memberikan pendidikan  kebencanaan  kepada  masyarakat dalam  rangka  mitigasi  bencana.  Peran pendidikan  luar  sekolah  dalam  rangka mitigasi  bencana  dapat  ditempuh  dengan memberikan  pendidikan  kebencanaan  di lembaga  kursus,  PKBM,  kelompok  belajar, kelompok  pengajian  dan  lainnya.  Pendidikan kebencanaan  di  lembaga  kursus  ataupun pendidikan  luar  sekolah  lainnya  merupakan tanggungjawab pemilik atau pengelola, instruktur,  tutor  dengan  bersinergi  dengan lembaga lain yang difasilitasi oleh pemerintah,  akademisi,  LSM  ataupun  aktivis peduli  bencana.  Sebagai  saran  diharapkan kepada pemerintah secara periodik melakukan simulasi  bencana  dimulai  dari  lingkungan terkecil  seperti  RT/RW,  kelurahan,  lembaga kursus,  kelompok  pengajian  dan  lainnya. Pemerintah  melalui  Badan  Penanggulangan Bencana ataupun perguruan tinggi diharapkan merumuskan  tentang  mitigasi  bencana  ke dalam modulmodul singkat khususnya dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan  luar  sekolah.  Sebagai  langkah mitigasi  bencana  juga  diharapkan  kepada instansi  terkait  untuk  melakukan  pengujian
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 2 Juni 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
dan  pemeriksaan  terhadap  semua  sistem peringatan  dini  disetiap  gedung  dan  tempat khususnya  lembaga  pendidikan  luar  sekolah secara  periodik  seperti  pemeriksaan  alat pemadam  api  ringan,  jaringan  listrik  dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kodoatie,  Robert  dan  Roestam.  2006. Pengelolaan  Bencana  Terpadu  : Banjir, Longsor. Jakarta LIPI
UNESCO/ISDR.  2006.  Kajian  Kesiapsiagaan
Masyarakat  dalam  Mengantisipasi
Bencana  Gempa  Bumi  &  Tsunami. Deputi  Ilmu  Pengetahuan  Kebumian
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta. M. Saleh Marzuki, 2005. Peranan Pendidikan Luar  Sekolah  Sebagai  Penggerak Pembangunan Dalam Mengatasi Migran Perkotaan. Pidato Pengukuhan  Guru Besar. Universitas Malang.
Maimunah  Hasan.  2009.  Pendidikan  Anak Usia Dini. Jakarta: Diva Press. Mundzir. S. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal. UNP Nirmalawati,  2011.  Pembentukan  Konsep
Diri  Pada  Siswa  Pendidikan  Dasar
Dalam Memahami Mitigasi Bencana.
Jurnal  SMARTek,  Vol.  9  No.  1  Februari 2011: 61-69.
Priyanto.  A.  2006.  Promosi  Kesehatan  Pada Situasi Emergensi. Edisi 2, Jakarta. Ramli, S., 2010, Pedoman Praktis Manajemen Bencana  (Disaster  Management). Jakarta: Dian Rakyat. Rachmat,  A.,  2005,  Manajemen  dan  Mitigasi Bencana.  Bandung:  BPLHD.  Ramli,
S., 2010, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management), Jakarta: Dian Rakyat. Sitti Irene Astuti D, dkk. 2010. Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi
Bencana.
Jurnal  Dialog  Penanggulangan  Bencana  Vol.
1 Nomor 1 Tahun 2010. BNPB.
Sulistyaningsih,  Wiwik.  2012  ”Ketangguhan Mental  Anak  Dalam  Menghadapi Bencana”, 1”vol 3”,25-34
Susanto. 2006. Disaster Manajemen di Negeri Rawan  Bencana.  Cetakan  Pertama,
PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta. Syamsul, M. 2007. Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir. BNPB Jakarta UNDP, 1995, Program dan Pelatihan Managemen Bencana, Mitigasi Bencana: UNDP ______2004, West Java Province Environmental  Strategy.  Bandung: Badan  Pengendalian  Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
______2000, What Is Mitigation? Mitigation: Reduction  Risk  through  Mitigation.
Washington: Federal  Emergency  Undang-undang  nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan  Walikota  Bima  nomor  nomor  38 tahun 2018 tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2018 – 2022.