## Mulawarman LawReview
Volume 5 Issue 1, June 2020 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing  dalam  Perspektif UNCLOS 1982

## Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi
Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Indonesia. E-mail: haridisemadi@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  is  the  second-largest  archipelago  country  in  the  world  that  has  a  wealth  of  high  water resources  and  diverse  biological  resources.  Indonesia  is  also  in  a  very  strategic  position  among  the countries of the world, this strategic location raises the possibility of various kinds of crimes occurring at sea.  One  of  them  is  the  crime  of  illegal  fishing.  The  research  used  is  normative  juridical  by  using  the statute approach and conceptual approach. The results of this study are the United Nations Convention on  the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS  1982)  as  a  provision  of  international  law  in  general  regulating  law enforcement  in  the  territorial  sea  and  the  exclusive  economic  zone  (ZEE)  of  a  country  which  is implemented  into  national  law  through  legislation.  As  for  the  Laws  that  specifically  regulates  illegal fishing, namely Law No. 31 of 2004 which was changed to Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries and Law No. 5 of 1983 concerning Indonesia’s Exclusive Economic Zone.
Keywords: Jurisdiction; Illegal Fishing; UNCLOS 1982.

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  kedua  didunia  yang  mempunyai  kekayaan  sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis di antara negara-negara didunia, letaknya yang strategis inilah yang menimbulkan  kemungkinan  terjadinya  berbagai  macam  kejahatan  yang  terjadi  di  laut.  Salah  satunya adalah  tindak  pidana  illegal  fishing.  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  Undang-Undang  (statute  approach)  serta  pendekatan  konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS  1982)  sebagai  ketentuan  hukum  internasional  mengatur  secara  umum  tentang  penegakan hukum  di  laut  teritorial  maupun  zona  ekonomi  ekslusif  (ZEE)  suatu  negara  yang  diimplementasikan dalam  hukum  nasional  melalui  perundang-undangan.  Adapun  Undang-Undang  yang  mengatur  secara spesifik  mengenai  illegal  fishing  yakni  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004  yang  diubah  menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Kata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982.
Citation: Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Asiyah  Jamilah.  2020.  “Penegakan  Hukum  Illegal  Fis hing  Dalam
Perspektif UNCLOS 1982”. Mulawarman Law Review 5 (1), 29 -46. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311.

## PENDAHULUAN
Kekayaan laut adalah sumber daya alam, tidak hanya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  rakyat,  tetapi  juga  dapat  membantu  dalam mewujudkan  cita-cita  bangsa. 1 Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan,  dengan demikian  tentunya  menjadikan  Indonesia  termasuk  pada  kategori  negara  yang mempunyai  kekayaan  sumber  daya  perairan  yang  cukup  tinggi  serta  sumber  daya hayati yang beranekaragam. Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan juga  sumber  daya  terumbu  karang. 2 UUD  NRI  1945  dalam  Pasal  25A  menyebutkan bahwa  Negara  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  kepulauan  yang  memiliki  ciri nusantara dengan  wilayah,  batas-batas  serta  hak-haknya ditetapkan dengan Undang- Undang.  Dalam  hukum  internasional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Ratifikasi United Nations  Convention  of  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS  1982).  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  mempunyai  hak  penuh  atas  kedaulatan  ( sovereignty )  wilayah  perairannya seluas  12  mil  dan  hak  berdaulat  ( sovereignty  right )  terhadap  perairan  zona  ekonomi ekslusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen. 3
Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan ( archipelagic state ) terbesar di Asia  dan  kedua  didunia.  Posisinya  yang  sangat  strategis  di  antara  negara-negara didunia,  yakni  terletak  di  antara  dua  benua  serta  dua  samudra  dengan  posisi menyilang  dipertengahan  jalur  perdagangan  dunia. 4 Letak  Indonesia  yang  sangat strategis  tak  hanya  membawa  dampak  baik,  tapi  juga  menimbulkan  kemungkinan terjadinya  berbagai  macam  kejahatan  yang  terjadi  di  laut,  misalnya  perompakan, pembajakan  kapal,  bahkan  mungkin  saja  dengan  kurangnya  pengawasan  serta pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat mengundang pihak-pihak tertentu termasuk  pihak  asing  untuk  memanfaatkannya  secara illegal ,  baik  berupa illegal logging,  illegal  minning, serta illegal  fishing yang  dapat  menyebabkan  kerugian negara. 5
Isu  mengenai illegal  fishing ini  bukan  lagi  hal  baru  untuk  diperbincangkan,  kasusnya semakin  hari  semakin  meningkat  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif  dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran
1 Siti Munawaroh, 2019, ‘Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah  Indonesia  (Perspektif  Hukum  Internasional)’, Mimbar  Yustitia ,  3(1),  27 – 43,  <http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>, hlm. 19.
2 Muhamm ad Insan Tarigan, 2018, ‘Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)’, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) , 3(1), 131 – 146 <https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>, hlm. 139.
3 Ranu Samiaji, 2015, ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dala m Menanggulangi Tindak Pida na  Illegal  Fishing  Di  Perairan  Indonesia’, Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum ,  1 – 22, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>, hlm. 13.
4 Amry Mangi hut Tua, 2019, ‘The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective’, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 3(2), 32 – 50 <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1918>, hlm. 41.
5 Deliana  Ayu  Saraswati  and  Jo ko  Setiyono,  2017,  ‘Yurisdi ksi  Kriminal  Negara  Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia’, LAW REFORM , 13(2),
180 – 188 <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>, hlm. 185.
tersebut. 6 Pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab  seperti  nelayan  dan  kapal-kapal  asing  yang  melakukan  kegiatan illegal fishing dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan),  pembiusan,  bahan-bahan  beracun,  penggunaan  alat  tangkap  yang  dikenal dengan  pukat  harimau  ( trawl ),  penggandaan  atau pemalsuan surat  izin  penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia. 7
Adapun praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan  lintas  negara,  terorganisir  dan  dapat  menyebabkan  kerusakan  serius  bagi Indonesia serta negara – negara lainnya. 8 Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan illegal fishing yang paling sering terjadi diwilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. 9 Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan  Indonesia  tanpa  izin  serta    mengeksploitasi  kekayaan  alamnya  merupakan salah  satu  bentuk  pelanggaran  terhadap  kedaulatan  Negara.  Berdasarkan  hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar  terjadi  di  ZEE  serta  cukup  banyak  terjadi  di  beberapa  negara  kepulauan ( archipelagic state ). 10
Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan ( illegal  fishing ),  namun  juga  meliputi  penangkapan  ikan  yang  tidak  dilaporkan ( unreported fishing ) dan penangkapan ikan yang tidak diatur ( unregulated fishing ) atau lebih  dikenal  dengan Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  Fishing (IUU  Fishing).  IUU fishing  dapat  dikategorikan  dalam  tiga  kelompok:  1) Illegal  fishing yaitu  kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; 2) Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara  tersebut;  dan  3) Unreported  fishing yaitu  kegiatan  penangkapan  ikan  di perairan  wilayah  atau  ZEE  suatu  negara  yang  tidak  dilaporkan  baik  operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.
Illegal  fishing secara  sederhana  berarti  bahwa  penangkapan  ikan  dilakukan  dengan melanggar  aturan-aturan  yang  telah  ada,  atau  kegiatan  penangkapan  ikan  dapat dikatakan  illegal  jika  terdapat  aturan-aturan  tetapi  ternyata  dalam  pelaksanaannya aturan-aturan  tersebut  tidak  efektif  ditegakkan  di  lapangan.  Dalam  pasal  9  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  (UU  Perikanan)  menjelaskan  tentang  hal-hal  yang  dilarang,  yakni:  Setiap
6 Munawaroh, Op.Cit., hlm. 20.
7 Tua, Op.Cit., hlm. 42.
8 Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, 2019, ‘Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia’, Trends in Organized Crime , 22(3), 255 – 273 <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>, hlm. 160.
9 Tarigan, Op.Cit., hlm. 140.
10 Haryanto and Joko Setiyono, 2017, ‘Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional’, LAW REFORM , 13(1), 70 – 85 <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>, hlm. 75.
orang  dilarang  memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau  menggunakan  di  kapal penangkapan  ikan  di  wilayah  pengelolaan  Republik  Indonesia:  a.  Alat  penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;  b.  Alat  penangkapan  ikan  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  atau standar  ayang  ditetapkan  untuk  tipe  alat  tertentu;  c.  Alat  penagkapan  ikan  yang dilarang. 11
Illegal fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum.  Bagi  mereka  yang  melakukan  atau  melanggar  ketentuan  dapat  dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas pengelolaan serta  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya.  Fungsi  hukum  selain  sebagai bagian  dari  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  juga  memiliki  kelebihan  yakni  sifat mengikat  atau  memaksa  dari  hukum  itu  sendiri. 12 Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang diamanatkan dalam  Pasal  33  Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan.
Kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  tata  cara  untuk  mencapai  tujuan  dengan mempertimbangkan  hal-hal  terbaik. 13 Yuridiksi  kriminal  berkaitan  erat  dengan bagaimana  implementasi  konvensi  hukum  laut  internasional  (UNCLOS)  1982  dalam tindak  pidana illegal  fishing di  wilayah  zona  ekonomi  eksklusif  Indonesia  (ZEEI). Penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  penerapan  yurisdiksi  kriminal  negara  dalam  tindak pidana illegal fishing di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Prosedur atau proses  penelitian  ilmiah  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuaan  hukum  dari  sisi  normatif  (Ibrahim,  2010).  Pendekatan- pendekatan yang digunakan di dalam penelitian  ini yaitu pendekatan Undang-Undang ( statute  approach )  serta  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Data  yang dipergunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  data  sekunder,  yakni  data  yang  sumbernya diperoleh  secara  tidak  langsung  seperti  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer seperti i buku-buku ataupun artikel jurnal yang berhubungan atau relevan dengan topik pembahasan.
11 Usmawadi Amir , 2013, ‘ Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case) ’ , Jurnal Opinio Juris , 12, 68-92 <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>, 74.
12 Ayu  Efritadewi  and  Wan  Jefrizal,  2017,  ‘Penenggelaman  Kapal  Illegal  Fishing  Di  Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Int ernasional’, Jurnal Selat , 4(2), 260 – 272 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>, 268.
13 Saraswati and Setiyono, Op.Cit., hlm. 186.

## PEMBAHASAN
Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Tindak Pidana Illegal Fishing
Suatu  negara  dianggap  memiliki  wewenang  yurisdiksinya  menurut  hukum internasional,  apabila  negara  tersebut  mempunyai  kompetensi/kemampuan  untuk dapat  melakukan  penuntutan  serta  penghukuman  atas  terjadinya  suatu  perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum  nasional  negara  yang  bersangkutan. 14 Negara  juga  dianggap  memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku. 15 Berdaulatnya suatu negara adalah langkah  awal  untuk  ikut  dalam  pergaulan  masyarakat  internasional,  sekaligus  untuk mematuhi  bentuk  ikatan  dalam  pergaulan  tersebut. 16 Kedaulatan  yang  dimiliki  oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan  negara  itu  tidak  dibatasi  oleh  apapun,  karena  kedaulatan  juga  menjadi bagian  terpenting  bagi  negara  agar  diakui  keberadaannya  dalam  sistem  hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah  prinsip  demi  terciptanya  hubungan  internasional  yang  damai. 17 Adapun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan illegal fishing juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya.
Yurisdiksi  memiliki  beberapa  macam  ketentuan  yang  diantaranya  adalah:  Yurisdiksi Negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur; Yurisdiksi negara atas objek  (hal,  masalah,  peristiwa,  orang,  benda);  Yurisdiksi  Negara  berdasarkan  tempat dari suatu objek/masalah 18
Yurisdiksi  negara  yakni  hak,  kekuasaan  serta  wewenang  untuk  mengatur:  Yurisdiksi Legeslatif,  yakni  yurisdiksi  suatu  negara  untuk  membuat  atau  menetapkan  suatu peraturan  perundang-undangan unuk  mengatur  suatu  objek  atau  masalah  yang tidak semata-mata  bersifat domestik.  Hal  ini muncul  ketika  ada  suatu  masalah  tetapi tidak ada  pengaturannya  dalam  Undang-Undang  nasionalnya.  Sehingga  permasalahannya apakah suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengaturnya. Yurisdiksi Eksekutif atau disebut  juga  sebgai  yurisdiksi  administratif,  mengenai  hak,  kekuasaan  serta kewenangan  suatu  negara  untuk  menerapkan  atau  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  telah  dibuat  atas  suatu  masalah  yang  tidak semata-mata  bersiifat  domestik.  Yurisdiksi  Yudikatif,  merupakan  yurisdiksi  suatu
14 Sri  Dwi  Retno  Ningsih,  Supanto,  and  Emmy  Latifah,  20 18,  ‘Corporation  As  The  Act ors  Of Fisheries Crime In Indonesia’, Jurnal Dinamika Hukum , 18(2), 208 – 214 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067>, 210.
15 Samiaji, Op.Cit., hlm. 18.
16 Joko Susanto and Ali Masyhar, 2019, ‘Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of  Law  Number  45  of  2009:  A  Normative  An alysis’, Journal  of  Law  and  Legal  Reform ,  1(1),  107 – 128 <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>, hlm. 112.
17 Budiono,  2014, Pembatasan  Kedaulatan  Negara  Kepulauan  Atas  Wilayah  Laut ,  Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 43.
18 Budiono, Op.Cit., hlm. 45-47.
negara  untuk  mengadili  serta  menghukum  pelanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat serta dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan.
Yurisdiksi  negara  atas  objek  (hal,  masalah,  peristiwa,  orang,  benda)  :  Yurisdiksi personal,  yaitu  yurisdiksi  atas  orang  atau  subjek  hukum.  Yang  mana  menitikberatkan pada  subjek  hukum  yang  dapat  ditundukan  pada  yurisdiksi  tersebut.  Seperti,  hukum nasional  suatu  Negara  telah  menentukan  siapa  saja  yang  dapat  diberlakukan  atas ketentuan  Undang-Undang  pidananya  maupun  atas  ketentuan  perundang-undangan lainnya.  Kemudian  yurisdiksi  suatu  negara  terhadap  orang  apabila  ditinjau  dari  segi kewenangannya maka dapat dibedakan kedalam dua katagori yaitu: Yurisdiksi Negara atas  orang  berdasaarkan  kewarganegaraan  aktif,  di  mana  asas  ini  menitikberatkan pada hubungan langsung dan aktif antara  Negara dengan warga negaranya; Yurisdiksi negara  atas  orang  berdasarkan  kewarganegaran  pasif,  dimana  yurisdiksi  ini  tidak menitikberatkan  pada  hubungan  langsung  antara  Negara  dengan  orang  yang bersangkutan.  Yurisdiksi  kebendaan,  pada  yurisdiksi  ini  masalah  utamanya  adalah Negara mana yang berhak, berwenang unuk mengatur dan hukum Negara mana yang dapat  diberlakuakn  terhadap  suatu  benda  yang  ada/berada  pada  suatu  tempat tertentu.  Terdapat  beberapa  kemungkinan  terhadap  benda  yang  ditinjau  dari  sudut letaknya  atau  tempatnya,  yaitu:  benda  yang  selamanya  berada  dalam  batas-batas wilayah  suatu  Negara,  suatu  benda  pada  satu  waktu  berada  di  dalam  wilayah  suatu Negara  dan  diwaktu  yang  lain  berada  diwilayah  Negara  lain,  suatu  benda  yang sebagaian  berada  di  dalam  wilayah  suatu  Negara  dan  sebagiannya  dalam  wilayah Negara lain. Yurisdiksi Kriminal, disebut sebagai kejahatan/delik atau peristiwa pidana yang terkait bukan hanya dengan kepentingan satu negara, tetapi juga lebih dari satu negara.  Yurisdiksi  sipil,  yakni  menyangkut  hukum  sipil  yang  ada  disuatu  tempat tertentu.
Yurisdiksi  Negara berdasarkan  tempat  dari  suatu objek/masalah:  Yurisdiksi  territorial. Hukum  internasional  memberikan  hak  serta  wewenang  sepenuhnya  kepada  setiap negara  untuk  mengatur  permasalahan  negaranya  sendiri;  Yurisdiksi  quasi  territorial. Yakni  mengenai  ruang,  tempat  atau  area  dimana  yurisdiksi  Negara  itu  diterapkan. Sebenarnya bukan wilayah  negaranya,  tetapi  tempat  tersebut bersambungan  dengan wilayah  Negara;  Yurisdiksi  extra-teritorial.  Yakni  kepentingan  suatu  Negara  meluas sampai  jauh  pada  luar  area  negaranya,  tidak  hanya  didalam  batas-batas  wilayahnya; Yurisdiksi universal. Yurisdiksi ini tidak hanya berkaitan dengan tempat, waktu ataupun pelaku dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; Yurisdiksi  eksklusif.  Sebagai  akibat  dari  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  yurisdiksi  ini  muncul  dari  keinginan  dan  kemampuan Negara-negara  untuk  mengeksplorasi  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  serta eksploitasi sumber daya alamnya.
Selain  itu,  diperlukan  adanya  sinergi  antara  kebijakan  hukum  nasional  dan  hukum internasional  khususnya  terkait  degan  kelautan  serta  perikanan  di  Indonesia. United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea selanjutnya  disebut  dengan  UNCLOS 1982 sebagai  ketentuan  hukum  internasional  mengatur  secara  umum  tentang  penegakan hukum  di  laut  territorial  maupun  ZEE  suatu  negara,  akan  tetapi  memang  tidak mengatur  secara  tegas  tentang illegal  fishing .  UNCLOS  1982  menyebutkan  yurisdiksi
dan  hak  negara  pantai  di  ZEE  meliputi: 19 1)  Eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya kelautan (hayati-non hayati); 2) Membuat serta memberlakukan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 3) Pembangunan  pulau  buatan  dan  instalasi  permanen  lainnya;  dan  4)  Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.
Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  negara  pantai  di laut territorial ataupun  wilayah perairan suatu Negara, maka  berdasarkan kedaulatan dalam  Pasal  2  UNCLOS  1982  negara  pantai  dapat  memberlakukan  peraturan hukumnya  bahkan  hukum  pidananya  terhadap  kapal  yang  melakukan  pelanggaran yang  mana  pelanggaran  tersebut  membawa  dampak  atau  mengganggu  keamanan Negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur- unsur  yang  disebutkan  tidak  terpenuhi,  maka  Negara  pantai  tidak  bisa  menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.
Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan  secara  tidak  sah  atau illegal . 20 Bentuk  dari illegal  fishing yaitu: Pertama , kegiatan  penangkapan  ikan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  termasuk kapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. 21 Kedua , kegiatan penangkapan  ikan  yang  dilakukan  dengan  melawan  ketentuan  baik  secara  nasional maupun internasional. 22 Ketiga , kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu  organisasi  pengelola  perikanan  diwilayah  regional,  akan  tetapi kegiatan  operasionalnya  berlawanan  dengan  ketetapan  mengenai  pengelolaan  dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional. 23
Illegal  fishing sebelumnya  diatur  oleh UU  Perikanan .  Keberadaan  Undang-Undang tersebut  merupakan  langkah  positif  serta  merupakan  landasan  untuk  memutuskan persoalan hukum  terkait  dengan  tindakan illegal  fishing . 24 Undang-Undang  perikanan ini  telah  mengadopsi  beberapa  ketentuan  hukum  internasional  mengenai  kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum  Laut ( United    Convention    on    the    Law    of    the    Sea 1982)  dan  Indonesia  meratifikasi konvensi  tersebut  melalui  Undang-Undang  No.  17  Tahun  1985.  UU  Perikanan  telah mendeskripsikan  beberapa  kegiatan  yang  berkaitan  dengan illegal  fishing ,  yakni tentang  kewajiban  setiap  orang  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  oleh  menteri  dalam  pengelolaan  sumber  daya  perikanan,  pelanggaran
19 Tarigan, Op.Cit., hlm. 149-150.
20 Inda Santi and Oksep Adhayanto, 201 9, ‘Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing’, Jurnal Wawasan Yuridika , 3(2), 265 – 278 <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>, hlm. 269.
21 Haryanto and Setiyono, Op.Cit., hlm. 80.
22 I  Dewa  Ayu  Maheswari  Adiananda,  I  Gede  Eggy  Bintang  Pratama,  and  Ida  Ayu  Brahmantari Manik  Utama,  2019,  ‘Problematika  Penegakan  Hukum  Dal am  Tindak  Pidana  Illegal  Fishing  Di  Wilayah Perairan ZEE Indonesia’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8(2), 237 – 248, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>, hlm. 245.
23 Samiaji, Op.Cit., hlm. 18.
24 Munawaroh, Op.Cit., hlm. 39.
kepemilikan,  dan  penggunaan  kapal  dengan  menggunakan  alat  tangkap  atau  alat bantu yang tidak sesuai ukuran, syarat, standar, dan dilarang.
UU  Perikanan  juga  mengatur  pelanggaran  yang  berhubungan  dengan  pencemaran. Perbuatan  yang  mengakibatkan  tercemar  atau  rusaknya  sumber  daya  ikan  atau lingkungan  di  wilayah  pengelolaan  Republik  Indonesia,  pelarangan  memasukan  atau mengeluarkan  ikan/hasil  perikanan  dari  wilayah  atau  ke  wilayah  Republik  Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk dikonsumsi manusia. 25 Pelanggaran dan penggunaan bahan  baku,  bahan  tambahan  makanan,  bahan  penolong,  alat  yang  membahayakan kesehatan  manusia  atau  lingkungan  dalam  melaksanakan  penanganan  serta pengelolaan  ikan  juga  dilarang.  Kewajiban  untuk  memiliki  SIUP  dan  SIPI  bagi  kapal penangkap  ikan,  surat  izin  kapal pengangkut  ikan  untuk  kapal  yang  mengangkut ikan juga  pengaturan  tentang  warga  negara  asing  yang  melakukan  usaha  perikanan  di wilayah Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

## Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing
Implementasi  ketentuan  UNCLOS  1982    mengenai  segala  tindak  pidana  di  bidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada  dalam  konvensi  tersebut  didelegasikan  serta  ditransformasikan  ke  dalam  hukum nasional  melalui  perundang-undangan.  Kemudian  implementasi  dari  ketentuan UNCLOS  1982  ini  salah  satunya  yakni  terkait  dengan  ketentuan  tentang  pembagian wilayah laut. Penjabaran ketentuan UNCLOS 1982 dalam hukum nasional terkait degan pengaturan  mengenai  wilayah  laut  Indonesia  diatur  lebih  rinci  didalam  Undang- Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1996, wilayah  perairan  Indonesia  meliputi laut    territoral,    perairan    kepalauan,  dan  juga  perairan  pedalaman.  Wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah dibawah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26 Oleh    sebab  itu,  Indonesia  memiliki  wewenang  penuh  terhadap  wilayah tersebut  dan  dapat  menetapkan  ketentuan  hukumnya  dalam  wilayah  kedaulatannya sendiri. 27 Hal  tersebut  kemudian ditegaskan  kembali  oleh  Undang-Undang  No.  32 Tahun    2014    tentang    Kelautan    (UU    Kelautan).  Undang-Undang  Kelautan  memberi penegasan  mengenai  pembagian  wilayah  laut,  sebagaimana  UU  Perairan  yang  telah membagi  wilayah  laut  Indonesia.  Dalam  Pasal  7  UU    Kelautan,  dijelaskan  bahwa kedaulatan  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  meliputi  wilayah  daratan,  perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, termasuk juga ruang udara  diatasnya, dasar  laut,  tanah  dibawahnya,  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya. Akan  tetapi  kedaulatan  Indonesia  tersebut  tunduk  pada  peraturan  perundang- undangan serta kovensi hukum laut internasional 1982.
25 Mawardi Khairi, 2016, ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanga nan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia’, FIAT JUSTISIA , 10(2), 239 – 258 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.643>, hlm. 248.
26 Ruth  Shella  Widyatmodjo  and  Purwoto,  2016,  ‘Penegakan  Hukum  Te rhadap  Tindak  Pidana Pencurian  Ikan  (Illegal  Fishing)  Di  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (Studi  Kasus:  Putusan  Pengadilan Negeri  Ambon  Nomor  01/Pid.  Sus/Prk/2015/Pn.  Amb)’, Diponegoro  Law  Journal ,  5(3),  1 – 14 <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>, hlm. 11.
27 Budiono, Op.Cit., hlm. 35.
Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982  (UNCLOS)  merupakan  suatu  daerah  di  luar  laut   erritorial  yang  lebarnya  tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut erritorial.  Pada  wilayah  ZEE  berlaku  hak  berdaulat  (sovereign  rights)  bagi  negara pantai,  haknya  yaitu  untuk  melakukan  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa. Indonesia telah mengatur ZEEI  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (UU  ZEEI),  pembentukan  UU  ZEEI  merupakan  realisasi  juridis  perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya,  sehingga  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  dengan  cara memanfaatkan  sumber  daya  alam  laut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya. Indonesia  juga  telah meratifikasi  Konvensi  Hukum  Laut  1982  dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.
Mengenai  praktik illegal  fishing diwilayah  perairan,  keterlibatan  pihak  asing  dalam pencurian  ikan  digolongkan  menjadi  dua  macam  yaitu 28 : Pertama , pencurian    semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat  izin  penangkapan  legal  yang  dimiliki  pengusaha  lokal,  menggunakan  kapal dengan  bendera    lokal  atau  bendera  negara  lain.  Praktik  seperti  ini  dikategorikan sebagai illegal  fishing karena  selain  menangkap  ikan  diwilayah  perairan  negara  lain, pelaku illegal  fishing juga  mengirim  hasil  tangkapan  ikan  tanpa  melalui  proses pendaratan ikan diwilayah yang sah. Praktik seperti ini disebut sebagai praktik “pinjam bendera” atau Flag of Convenience (FOC). Kedua , pencurian murni illegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh  nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya  sendiri  untuk  menangkap  ikan  di  wilayah  suatu  negara.  Namun,  tindak pidana illegal  fishing ini  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pihak  asing  tetapi  juga dilakukan  oleh  para  nelayan  maupun  pengusaha  lokal. Illegal  fishing yang  dilakukan para  nelayan  ataupun  pengusaha  lokal  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  golongan yakni: 29 Pertama,  kapal  ikan  dengan  bendera  Indonesia  bekas  kapal  ikan  asing  yang dokumenya  palsu  atau  bahkan  tidak  memiliki  izin;  Kedua,  Kapal  ikan  Indonesia  (KII) dengan  dokumen  yang  “aspal/asli  tapi  palsu”  misalnya,  pejabat  yang  mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan  Indonesia  (KII)  yang  tanpa  dilengkapi  dokumen  sama  sekali,  hal  ini  berarti menangkap ikan tanpa izin.
Terkait  dengan  praktik illegal  fishing tersebut,  berdasarkan  hasil  diskusi  pejabat pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  KKP 30 ,  berbagai  macam  modus operandi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di wilayah pengelolan perairan Republik Indonesia tersebut, yakni, tanpa izin; memiliki izin tetapi melanggar  ketentuan,  seperti  melanggar  ketentuan  mengenai  alat  tangkap, fishing ground ,  dan port  of  call; pemalsuan  dokumen;  manipulasi  persyaratan  ( Deletion
28 Munawaroh, Op.Cit., hlm. 30-33.
29 Budiono, Op.Cit., hlm 39.
30 Munawaroh, Op.Cit., hlm. 38.
Certificate, Bill od sale ); Trans-shipment dilaut tetapi tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan; dan Bendera ganda ( double flagging ).
Implementasi UNCLOS mengenai illegal fishing juga diatur dalam Undang-Undang No. 5    Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI).  Undang-Undang  ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  Pasal  4  UU  tersebut  menjelaskan  bahwa  diwilayah  ZEEI, Indonesia  memiliki  hak  berdaulat,  hak-hak  lain,  yurisdiksi  serta  kewajiban-kewajiban atas  sumber  daya  yang  ada  di    ZEEI.  Dalam  rangka  melaksanakan  hak-hak,  yurisdiksi serta  kewajiban  negara,  maka  aparatur    penegak  hukum  Republik  Indonesia  yang berwenang serta dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal demikian juga  ditegaskan  dalam UU  Perikanan ,  Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  mengatur bahwa  setiap  orang  yang  memiliki  dan/atau  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan berbendera  asing  yang  digunakan  untuk  melakukan  penangkapan  ikan  di  ZEEI  harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik  Indonesia  atau  orang  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera asing di ZEEI harus membawa SIPI asli. 31 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perikanan, hanya warga negara  Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang boleh melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
UU  Perikanan  juga  mengatur  bahwa setiap orang  yang  melakukan pemasaran  ikan di Wilayah  Pengelolan  Perikanan  Republik  Indonesia  (WPPRI)  dan  di  ZEEI  diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  Ikan  (SIKPI).  Kenyataannya  ada  banyak  kapal-kapal  asing yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  tersebut  atau  tidak  memiliki  kelengkapan  surat- surat tersebut atau memiliki surat palsu. Oleh sebab itu, UU Perikanan juga mengatur mengenai  larangan  pemalsuan  surat  dengan    penggunaan    SIUP,    SIPI,    dan    SIKPI palsu. Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan  Berlayar  yang  dikeluarkan  oleh  syahbandar  di  plabuhan  perikanan  dan surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan tekhnis (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perikanan ).
Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketenuan  tersebut,  berdasarkan Undang-Undang  ini  juga  dibentuk  pengadilan  perikanan  yang berwenang  memeriksa, mengadili,  serta  memutuskan  tindak  pidana  dibidang  perikanan  baik  yang  dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di WPPRI. Para pelaku illegal  fishing tersebut  akan  diperiksa  kemudian  diadili  di  pengadilan  lalu dijatuhi  putusan  apabila  telah  terbukti  bersalah.  Para  pelaku  yang  terbukti  bersalah, menurut  Undang-Undang  ini  dapat  dijatuhi  hukuman  berupa  sanki  administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69  ayat  (4) UU Perikanan juga  diatur  secara  tegas  mengenai  pemberian  sanksi  berupa
31 Ayu Izza Elvany, 2019, ‘Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing
Di Indones ia’, Justitia Jurnal Hukum , 3(2), 212 – 235 <https://doi.org/dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>, hlm. 221.
pembakaran  dan/atau  penenggelaman  kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing diwilayah perairan Republik Indonesia.
Kebijakan pemerintah dalam menenggelamkan kapal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, juga kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak pada hubungan antarnegara khususnya negara-negara asal nelayan tersebut. Bahkan, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, serta tindakan  yang  tidak  manusiawi.  Pakar  hukum  kelautan  dari  UNPAD 32 berpandangan bahwa  kebijakan  peneggelaman  kapal  yang  melanggar  aturan  di  perairan  Indonesia tidak  dapat  memperburuk  hubungan  antarnegara.  Ada  beberapa  alasan  mengapa penengelaman  kapal  tersebut  tidak  memperburuk  hubungan  antarnegara,  adalah  : Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membenarkan warganya yang melakukan kejahatan  di  negara  lain.  Kapal  nelayan  asing  yang  ditenggelamkan  merupakan  kapal yang  tidak  memiliki  izin  operasi  untuk  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  laut Indonesia.  Maka,  mereka  melakukan  kejahatan  di  wilayah  Indonesia.    Tindakan penenggelaman kapal dilakukan diwilayah kedaulatan yang merupakan hak berdaulat Indonesia  di  ZEEI.  Tindakan  penenggelaman  dilakukan  atas  dasar  ketentuan  hukum yang  sah,  yaitu  Pasal  69  ayat  (4) UU  Perikanan .  Adapun  sebelum  tahun  2009,    proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam  konvensi  internasional  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  melarang  tindakan penenggelaman kapal, tetapi perlu diperhatikan adalah proses penenggelaman kapal, khususnya  yang diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (4)  dan  Pasal  76A  UU  Perikanan 33 Bahwa pemusnahan  kapal  dapat  dilakukan  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Ketua Pengadilan  Negeri,  namun  ketentuan  tersebut  tidak  memberikan  tolak  ukur  terkait persetujuan  yang  diberikan  oleh  Ketua  Pengadilan  mengenai  apakah  kapal  tesebut dapat dihancurkan ataukah hanya dilakukan penahanan dan untuk selanjutnya dilelang atau  dihibahkan  kepada  penduduk  setempat  di  wilayah  tempat  terjadinya  tindak pidana perikanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan keraguan seorang hakim dalam memutuskan  persetujuannya atas  tindakan pemusnahan  kapal.  Untuk  itu dibutuhkan ketentuan  hukum  yang  memberi  tolak  ukur  bagi  seorang  Ketua  Pengadilan  Negeri dalam  memberikan  persetujuan  untuk  tindakan  pemusnahan  kapal.  Dalam  hal tersebut,  asas  kepastian  hukum  dapat  menjadi  pedoman  agar  hakim  mempunyai keyakinan dalam memberikan persetujuannya. 34
Mengenai  sanksi  tindak  pidana  perikanan  yang  diatur  dalam  UU  Perikanan  secara umum  dapat  memberikan  efek  jera.  Di  sisi  lain,  terhadap  pelaku  tindak  pidana berkewarganegaraan  asing di  wilayah  ZEEI  belum  memberikan  efek  jera  karena  tidak dapat  dikenakan  pidana  penjara  kecuali  apabila  sebelumnya  telah  ada  perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102
32 Munawaroh, Op.Cit., hlm. 39.
33 Pasal  69  menentukan  bahwa  penyidik  atau  pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan khusus berupa pembakaran atau penengelaman  kapal ikan berbendera asing yang hanya  berdasarkan pada bukti permulaan .
34 Budi  Suhariyanto,  201 8,  ‘Urgensi  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Tindak  Pidana  Perikanan Menggunakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016’, Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia , 10(1), 25 – 31 <https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32>, hlm. 26.
Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004).  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  Pasal  73  ayat  (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan  hukuman  penjara/hukuman  badan  apabila  tidak  ada  perjanjian  dengan negara yang bersangkutan sebelumnya.
Kemudian  mengenai  sanksi  administratif  bagi  pelaku  pelanggaran  berdasarkan ketentuan  dalam UU  Perikanan belum  efektif  serta  belum  menimbulkan  efek  jera. Contohnya, apabila ada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI dengan menggunakan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagimana diatur dalam  Pasal  35  A  ayat  (3)  UU  Perikanan,  maka  dapat  dikenakan  saknsi  administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, hal tersebut tentunya tidak efektif sebab kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tersebut  memang  tidak  memiliki  dokumen  lengkap  dan  tidak  memiliki  agen  di Indonesia. Menurut pejabat Lantamal Tanjung Pinang, yang menjadi kendala penyidik saat  menjalankan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  perikanan  adalah  penyidikan terhadap  nahkoda  yang  berkebangsaan  asing  yang  melakukan  penangkapan  ikan  di ZEEI. 35 Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan  penahanan,  serta  penyidik  tidak  mempunyai  tempat  untuk  menempatkan tersangka  yang  tidak  ditahan  sehingga  hal  tersebut  menyulitkan  untuk  melakukan pengawasan.  Adapun  kendala  lain  yakni terhadap  nahkoda  kapal  berkewarganegaran asing ataupun saksi dalam proses persidangan, lembaga imigrasi yang mengurus orang asing  yang  akan  dipulangkan  ke  negaranya  tidak  mau  menerima  pentitipan  nahkoda ataupun  saksi  tersebut  sebelum  proses  perkaranya  berkekuatan  hukum  tetap. Berdasarkan  ketentuan  UNCLOS  dan  peraturan  perundang-undangan,  apabila  terjadi penangkapan maka nahkoda dan ABK tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut.  Terhadap  mereka  hanya  dapat  dilakukan  penahanan  di  luar,  dalam  hal  ini yakni  hanya  di  kapal  milik  yang  bersangkutan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun  dari  kapal  serta  tidak dapat  melakukan perawatan  kapalnya. 36 Oleh  karena  itu, hal ini menjadi tanggungjawab penyelidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan. 37
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia
UNCLOS  1982  memberikan  negara  pantai,  hak  untuk  penegakan  hukum  dan penerapan  aturan  hukum  nasionalnya  tentang  penangkapan  ikan  di  Zona  Ekonomi Eksklusif-nya.  UNCLOS  1982  melarang  hukuman  penjara  terhadap  pelanggaran peraturan-peraturan  penangkapan  ikan. 38 Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran
35 Santi and Adhayanto, Op.Cit., hlm. 269.
36 Inggrit  Fernandes,  2017,  ‘Tinjauan  Yuridis  Illegal  Fishing  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang - Undang Perikanan’, Jurnal Hukum Respublica , 17(1), 189 – 209 <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>, hlm. 201.
37 Melly  Aida,  201 4,  ‘Penanggulangan  Penangkapan  Ikan  Secara  Tidak  Sah  (Illegal  Fishing)  Oleh Kapal  Ikan  Asing  Di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia’, FIAT  JUSTISIA ,  5(2),  1 – 21 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.67>, hlm. 16.
38 Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 112.
IUU  Fishing  di  ZEE  memiliki  upaya  tersendiri  hal  ini  dikarenakan  selain  kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenannya jika  ditinjau  dari  hukum  internasional  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka  negara  pantai  dapat  menaiki,  memeriksa,  menangkap  dan  melakukan  proses peradilan  terhadap  kapal  asing  tersebut,  sebagaimana  diperlukan  untuk  menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai  dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.
Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982  tersebut  negara  pantai  dilengkapi  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  111  UNCLOS 1982  yang  memberikan  kewenangan  kepada  negara  pantai  untuk  melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan  cukup  bahwa  kapal  tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan  perundang-undangan  negara pantai. Adapun dijelaskan pada  Pasal  73  ayat (3)  UNCLOS  1982  bahwa  hukuman  yang  diberikan  terhadap  kapal  perikanan  asing tersebut  tidaklah  boleh  mencakup  hukuman  pengurungan,  jika  belum  ada  perjanjian antara  negara-negara  yang  bersangkutan.  Dalam  hal  penangkapan  atau  penahanan kapal  perikanan  asing  negara  pantai  harus  segera  memberitahukan  kepada  negara bendera  kapal,  melalui  saluran  yang  tepat,  mengenai  tindakan  yang  diambil  dan mengenai  setiap  hukuman  yang  kemudian  dijatuhkan  oleh  negara  pantai  terhadap kapal perikanan asing tersebut. 39
Indonesia  mengatur  mengenai  penegakan  hukum  terhadap illegal  fishing . Berhubungan  dengan  penegakan  hukum  nasional  mengenai illegal  fishing ,  telah termuat  dalam  UU  ZEE  Indonesia.  UU  ZEE  telah  mengatur  bahwa  dalam  rangka melaksanakan  hak  berdaulat,  hak-hak  lain,  yurisdiksi  dan  kewajiban-kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1),  aparatur  penegak  hukum  Republik Indonesia  yang  berwenang  dapat  mengambil  tindakantindakan  penegakan  hukum sesuai  dengan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dengan  pengecualian  sebagai  berikut:  a)  Pengkapan  terhadap  kapal dan/atau  orangorang  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  di  ZEE  Indonesia  meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut  di  pelabuhan  dimana  perkara  tersebut  dapat  diproses  lebih  lanjut;  b) Penyerahan  kapal  dan/atau  orang-orang  tersebut  harus  dilakukan  secepat  mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force  majeure;  c)  Untuk  kepentingan  penahanan,  tindak  pidana  yang  diatur  dalam pasal  16  dan  pasal  17  termasuk  dalam  golongan  tindak  pidana  sebagimana diamksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Penegakan  hukum  pidana  diterapkan  secara  selektif  dan  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  pencemar  dan  perusak  lingkungan  hidup  dari  sisi  hubungan  antara  negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan. Pemidaan bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat  ( social  defence )  dan  lingkungan  hidup  dari  perbuatan  yang  dilarang
39 Lihat Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982.
(verboden) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban ( geboden ) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  juga berkenaan dengan keamanan laut, dalam kaitannya dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan di samping Perwira TNI-AL sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pejabat  aparatur  penegak  hukum  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  adalah Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  dan  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan . 40
Adapun  penyidik-penyidik  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  tersebut diatas  memiliki  wewenang,  yakni,  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang tentang  adanya  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  memanggil  dan  memeriksa tersangka  dan/  atau  saksi  untuk  didengar  keterangannya;  membawa  dan menghadapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dan/atau  saksi  untuk  didengar keterangannya; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam  atau  menjadi  tempat  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan; menghentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa,  dan/atau  menahan  kapal  dan/ atau  orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  memeriksa kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen  usaha  perikanan;    memotret  tersangka dan/atau  barang  bukti  tindak  pidana  di  bidang  perikanan;  mendatangkan  ahli  yang diperlukan dalam hubungannya  dengan  tindak  pidana  di bidang  perikanan;  membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; melakukan penyitaan terhadap barang bukti  yang  digunakan  dan/atau  hasil  tindak  pidana;  melakukan  penghentian penyidikan;  dan  mengadakan  tindakan  lain  yang  menurut  hukum  dapat dipertanggungjawabkan.
Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia,  Indonesia  tidak  memberlakukan  hukum  pidana  penjara. Hal  tersebut  berdasarkan  pada  Pasal  102  Undang-Undang  Perikanan. 41 Salah  satu contoh  kasus Illegal, Unreported  and  Unregulated (IUU) Fishing kasus  Kapal  KM  BD 95599  TS  telah  mendapatkan  putusan  dari  Pengadilan  Perikanan  pada  Pengadilan Negeri  Tanjung  Pinang  dengan  nomor  putusan:  Nomor  45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. Dalam  putusannya  tersebut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nahkoda Kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh  karena  perbuatannya  yang  melakukan  tindakan  IUU  Fishing  dengan mengoperasikan  kapal  perikanan  asing  serta  melakukan  penangkapan  ikan  tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha  Perikanan (SIUP) dan Surat  Izin Penangkapan Ikan
40 Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara Republik  Indonesia  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  Penyidik  Perwira  TNI  AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
41 Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b,  kecuali  telah  ada  perjanjian  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.
(SIPI) di ZEE Indonesia yang diancam dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo . Pasal 102 UU  Perikanan dan  Pasal  93  ayat  (2) Jo. Pasal  27  ayat  (2) Jo. Pasal  102 UU  Perikanan . Hukuman  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Le  Bao  Toan  selaku  Nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggungjawab atas tindakan IUU Fishing  yaitu  berupa  pidana  denda  sejumlah  Rp.  200.000.000,00,-  (dua  ratus  juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. J
Kasus  Kapal  KM  BD  95599  jika  dilihat  dari  sanksi  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim kepada  terdakwa  dalam  kasus  ini,  Indonesia  telah  menerapkan  penegakan  hukum mengenai tindakan IUU Fishing sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum  Nasional  yang  tercermin  dalam  putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim terhadap  terdakwa  yaitu  berupa  pidana  denda  tanpa  adanya  pidana  penjara  seperti tertuang  dalam  Pasal  73  ayat  (3)  UNCLOS  1982  maupun  Pasal  102 UU  Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap  kapal  perikanan  asing  tersebut  tidaklah  boleh  mencakup  hukuman pengurungan,  jika  belum  ada  perjanjian  antara  negara-negara  yang  bersangkutan. Penegakan  hukum  untuk  melindungi  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dari  tindakan pelanggaran  IUU  Fishing  yang  dilakukan  oleh  kapal  perikanan  asing  pada  dasarnya sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pemerintah  Indonesia  karena  telah  berhasil menangkap  kapal-kapal  perikanan  asing  yang  masuk  kedalam  perairan  ZEEI,  dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik hukum internasional maupun hukum nasional.

## SIMPULAN
UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan  hukum  di  laut  teritorial  maupun  ZEE  suatu  negara,  akan  tetapi  tidak mengatur  secara  tegas  mengenai  tindak  pidana illegal  fishing. Implementasi  UNCLOS 1982 dalam hukum nasional diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang  Perairan  Indonesia  tentang  wilayah  laut  Indonesia,  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2014  tentang  Kelautan,  dan Illegal  fishing juga  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indoneia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber  daya  ikan  di  ZEE  yang  di  implementasikan  dalam UU  Perikanan .  Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan Illegal Fishing di ZEEI diberikan  sanksi  berupa  pidana  denda,  sanksi  administrasi,  dan  uang  jaminan  tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiananda,  I  Dewa  Ayu  Maheswari,  I  Gede  Eggy  Bintang  Pratama,  and  Ida  Ayu Brahmantari Manik Utama. 2019. ‘Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8, 237 – 248
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>
Adwani,  Mahfud,  and  Rosmawati.  2016. ‘Local  Government  Role  In  The  Solving  Of
Catching  Fish  Illegally  In  Aceh  Region’, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  16,  1 – 7 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.517>
Aida, Melly. 2014. ‘Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia’, FIAT JUSTISIA , 5, 1 – 21 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.67>
Amir,  Usmawadi . 2013. ‘Penegakan  Hukum  Iuu  Fishing  Menurut  Unclos  1982  (Studi  Kasus:
Volga Case)’ , Jurnal Opinio Juris , 12,  68-92 <https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>.
Budiono. 2014. Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut . Bandar Lampung: Justice Publisher.
Chapsos,  Ioannis,  and  Steve  Hamilton.  2019. ‘Illegal  Fishing  and  Fisheries  Crime  as  a Transnational Organized Crime in Indonesia’, Trends in Organized Crime , 22, 255 – 273 <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
Dian  Anggraini,  Silvia,  Indra  Kusumawardhana,  and  Iqbal  Ramadhan.  2018. ‘The Implication of Indonesia’s IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South  China  Sea  Geopolitics’, Jurnal  Hubungan  Internasional ,  7,  118 – 132 <https://doi.org/10.18196/hi.72130>
Efritadewi,  Ayu,  and  Wan  Jefrizal,  2017. ‘Penenggelaman  Kapal  Illegal  Fishing  Di Wilayah  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional’, Jurnal  Selat ,  4,  260 – 272 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>
Elvany,  Ayu  Izza.  2019. ‘Kebijakan  Formulatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana Destructive  Fishing  Di  Indonesia’, Justitia  Jurnal  Hukum ,  3,  212 – 235 <https://doi.org/dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>
Fernandes,  Inggrit.  2017. ‘Tinjauan  Yuridis  Illegal  F ishing  Di  Indonesia  Berdasarkan Undang- Undang Perikanan’, Jurnal Hukum Respublica , 17, 189 – 209
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>
Haryanto,  and  Joko  Setiyono.  2017. ‘Kebijakan  Penenggelaman  Kapal  Asing  Pelaku
Illegal  Fishing  Oleh  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Persfektif  Hukum  Pidana Internasional’, LAW REFORM , 13, 70 – 85
<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>
Khairi,  Mawardi.  2016. ‘Politik  Hukum  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perikanan  (Illegal  Fishing)  Di Indonesia’, FIAT  JUSTISIA ,  10,  239 – 258 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.643>
Muhamad,  Simela  Victor.  2012. ‘Illegal  Fishing  Di  Perairan  Indonesia:  Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan’, Jurnal Politica Dinamika Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional ,  3,  59 – 85 <https://doi.org/doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>
Munawaroh,  Siti.  2019. ‘Penerapan  Sanksi  Penenggelaman  Kapal  Asing  Pelaku  Illegal Fishing  Oleh  Pemerintah  Indonesia  (Perspektif  Hukum  Internasiona l)’, Mimbar Yustitia , 3, 27 – 43 <http://e-
jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>
Nasirin,  Chairun,  and  Dedy  Hermawan.  2017. ‘Kontroversi  Implementasi  Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia’, Spirit Publik , 12, 9 – 24 <https://doi.org/doi.org/10.2096/sp.v12i1.11610>
Nurcahyawan,  Teddy,  and  Leonardo  Saputra.  2017. ‘Penegakan  Hukum  Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)’, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 15, 344 – 383 <https://doi.org/doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1074>
Retno Ningsih, Sri Dwi, S. Supanto, and Emmy Latifah. 2018. ‘Corporation As The Actors Of  Fisheries  Crime  In  Indonesia’, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  18,  208 – 214 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067>
Samiaji,  Ranu.  2015. ‘Harmonisasi  Kewenangan  Lembaga  Negara  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Illegal  Fishing  Di  Perairan  Indonesia’, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 – 22 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>
Santi,  Inda,  and  Oksep  Adhayanto.  2019. ‘Tindakan  Administrasi  Keimigrasian Terhadap  Pelaku  Illegal  Fishing’, Jurnal  Wawasan  Yuridika ,  3,  265 – 78 <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>
Saraswati,  Deliana  Ayu,  and  Joko  Setiyono.  2017. ‘Yurisd iksi  Kriminal  Negara  Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia’, LAW REFORM , 13, 180 – 188 <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>
Siombo,  Marhaeni  Ria.  2010. Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suhariyanto,  Budi.  2018. ‘Urgensi  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Tindak  Pidana Perikanan  Menggunakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016’,
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia , 10, 25 – 31
<https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32>
Susanto, Joko, and Ali Masyhar. 2018. ‘Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis’, Journal of Law and Legal Reform , 1 (2019), 107 – 28 <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>
Tarigan,  Muh ammad  Insan,  ‘Implementatio n  of  Countermeasures  Effort  of  Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)’, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) , 3, 131 – 146 <https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>
Tua, Amry Mangihut. 2019. ‘The Drowning Po licy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby  Indonesia  Government  In  International  Law  Perspective’, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 3, 32 – 50 <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.1918>
Widyatmodjo,  Ruth  Shella,  and  Purwoto.  2016. ‘Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak Pidana  Pencurian  Ikan  (Illegal  Fishing)  Di  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (Studi Kasus:  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor  01/Pid.  Sus/Prk/2015/Pn.
Amb)’, Diponegoro Law Journal , 5, 1 – 14 <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>