© 2022 The Authors. Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) published by the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Cenderawasih University, in collaboration with the Indonesian Association for International Relations (AIHII).
Received: 22 March 2022 Revised: 21 April 2022 Accepted: 10 May 2022
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 2, Issue 1, May 2022 (59-80) DOI : 10.31957/pjdir.v2i1.1944 ISSN 2797-0957 (Online)

## Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah:
Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals ) di Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Khairur Rizki Muhammad Sood           Valencia Husni

## INSTITUTION/ AFFILIATION

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

## CORRESPONDENCE
* Khairur, Jl. Majapahit No. 62 Mataram Nusa Tenggara Barat, 83125, Indonesia. Email: krizki@unram.ac.id
The  United  Nations  (UN)  adopted  the Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  in  2015 to  eliminate  poverty,  bring  prosperity,  and  save the planet by 2030. As a UN member, Indonesia is  also  responsible  for  achieving  SDGs. Indonesia’s commitment is shown by appointing the  National  Development  Planning  Agency (BAPPENAS)  as  the  central  coordinator  and presenting a Presidential Regulation (Perpres) to encourage  every  region  to  be  involved  in implementing  the  SDGs.  Accordingly,  the Government  of  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) issued  the  Regional  Action  Plan  (RAD)  as  a reference  for  pursuing  sustainable  development in  NTB.  This  study  seeks  to  reflect  on  SDGs’ implementation in the NTB Regional Action Plan using  the  human  security  approach.  This approach  explains  that  providing  a  sense  of security  for  humans  is  the  ideal  condition, including  sustainable  development.  This  study employs qualitative descriptive research in order to  analyze  NTB’s  RAD  from  2019  to  2023.  The findings of this research reflect the suitability of the  NTB  Provincial  Action  Plan  with  the application  of  the  human  security  concept  in  its implementation.
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## KEYWORDS
Human Security; Nusa Tenggara Barat; Regional Action Plan; Sustainable Development Goals

## PENDAHULUAN
Pembangunan
berkelanjutan telah menjadi  agenda  global  sejak  tahun  2015 (United  Nations,  2015).  Agenda  ini diinisiasi  oleh  Perserikatan  Bangsa  - Bangsa  (PBB)  dan  dikenal  dengan  istilah Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut PBB, agenda SDGs adalah untuk mentransformasi  dunia  menjadi  lebih inklusif  dan  setara.  Inklusifitas  dan kesetaraan  ini  dicapai  melalui  prinsip universial dan terintegrasi untuk menjamin  bahwa  tidak  ada  siapaun  yang boleh  tertinggal  ( no  one  left  behind ) (UNCDP,  2018) . Prinsip -  prinsip  tersebut kemudian  menjadi  fondasi  dasar  agenda pembangunan berkelanjutan dan melibatkan  banyak  aktor  serta  aksi. Perkembangan aksi dan keterlibatan aktor dalam  agenda  PBB  menjadikan  topik  ini sebagai cetak  biru atau kiblat untuk mencapai  perdamaian  dan  kesejahteraan dunia.  Oleh  karena  itu,  agenda  SDGs harus dilaksanakan secara merata diseluruh negara.
Agenda  SDGs,  yang  terdiri  dari  17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mengindikasikan  bahwa  untuk  mencapai semua  tujuan  pembangunan  tersebut harus  melibatkan  banyak  aktor.  Bukan saja  negara  sebagai  entitas  yang  paling
memiliki  otoritas  dan  kekuasaan,  tetapi juga  aktor  non-negara  perlu  dilibatkan agar  pembangunan  berkelanjutan  dapat terlaksana hingga akar rumput (Queralt & Sala,  2018).  Jika  kembali  berkaca  pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional  maka  beberapa  aktor  dapat mengambil  peran  dalam  pelaksanaan SDGs,  mulai  dari  pemerintah  pusat sampai  pemerintah  daerah.  Oleh  karena itu,  untuk  mencapai  semua  target  SDGs maka  pemerintah  daerah  juga  harus melakukan  aksi,  termasuk  di  Indonesia (Yusuf, 2017). Indonesia telah
berkomitmen  untuk  mengadopsi  agenda pembangunan
berkelanjutan yang dirancang  oleh  PBB  tersebut.  Komitmen yang ditunjukkan Indonesia adalah dengan  menyesuaikan  agenda  SGDs dengan  agenda  pembangunan  Presiden Joko Widodo (Kementerian PPN, 2020).
Penyesuaian  agenda  pembangunan tersebut bertujuan agar Indonesia memiliki  pedoman  yang  tepat  dalam melaksanakan  pembangunan  mengingat banyaknya  investasi  yang  masuk  di Indonesia.  Penyesuaian  agenda  tersebut juga melibatkan berbagai macam stakeholder seperti pemerintah, filantropis, masyarakat bisnis, masyarakat sipil,  media,  akademisi,  dan  para  ahli.
Keterlibatan stakeholder tersebut
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar dirasakan  langsung  oleh  masyarakat. Untuk  mencapai  hal  tersebut,  Presiden Joko  Widodo  kemudian  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menginstruksikan  setiap  provinsi  di Indonesia  untuk  turut  terlibat.  Salah  satu upaya  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan  adalah  setiap  provinsi harus  merancang  Rencana  Aksi  Daerah (RAD)  sesuai  dengan  pedoman  yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
(Kementerian PPN, 2020).
Dalam  tulisan  ini,  pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi  objek  penelitian.  Pemilihan provinsi  NTB  adalah  karena  provinsi  ini masuk  menjadi  salah  satu  proyeksi pembangunan utama pemerintah Indonesia.  Agar  pembangunan  dapat berjalan  dengan  baik  dan  menghindari munculnya ancaman terhadap masyarakat  maka  perlu  dipastikan  rasa aman  kepada  masyarakat  NTB.  Dalam usaha  untuk  mencapai  SDGs,  pemerintah NTB  telah  menghasilkan  RAD  sesuai dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  59 Tahun  2017.  Dalam  peraturan  ini,  setiap Gubernur  di  Indonesia  harus  menyusun RAD  SDGs  bersama  Bupati/Walikota  di wilayah masing-masing dengan melibatkan  Ormas,  Filantorpi,  Pelaku Usaha,  Akademisi,  dan  pihak  terkait lainnya.
Selain
itu Gubernur juga menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun  atas  pelaksanaan  sasaran  SDGs Daerah  kepada  Menteri  Dalam  Negeri dan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas.  RAD provinsi  direncanakan  pelaksanaannya selama  4  tahun  (2019-2023).  Payung hukum  RAD  NTB  terdapat  dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB No. 36 Tahun 2018. Pergub tersebut menjelaskan tentang RAD Percepatan  Pencapaian  TPB/SDGs  Tahun 2019-2023  di  NTB  dan  Peraturan  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  1
Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun 2019-2023. Prioritas RAD NTB ditekankan pada  kemiskinan  dan  lingkungan  hidup, termasuk  isu  sanitasi  (Pergub  Nomor  54 Tahun 2019). Dari latar belakang ini, maka menarik  untuk  melihat  upaya  provinsi NTB dalam melaksanakan RAD pembangunan berkelanjutan.
Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan  Rencana  Aksi  Daerah
Provinsi  NTB  terhadap  implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable  Development  Goals )  dengan menggunakan pendekatan human security , dimana  pendekatan  ini  menjelaskan bahwa  memberikan  rasa  aman  bagi manusia  adalah  kondisi  yang  ideal, termasuk dalam hal pembangunan. Penulis menggunakan pendekatan Keamanan  Manusia  ( Human  Security ) untuk  menganalisa  upaya  dan  rencana tersebut  serta  menjadi  refleksi  untuk melihat  pembangunan  berkelanjutan  di
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
NTB.  Artikel  ini  berusaha  menjawab pertanyaan penelitian, “bagaimana refleksi  kesesuaian  pelaksanaan  RAD Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dalam mencapai Sustainable  Development  Goals (SDGs) melalui konsep Human Security ?”

## TINJAUAN LITERATUR
Pendekatan  keamanan  manusia  ( human security )  pertama  kali  disebutkan  melalui Laporan  Pembangunan  Manusia  ( Human Development  Report )  tahun  1994.  Laporan ini  menyoroti  dua  komponen  utama dalam  konsep  keamanan  manusia,  yaitu kebebasan  dari  rasa  takut  dan  kebebasan dari keinginan. Laporan ini juga menjelaskan
perubahan paradigma keamanan  manusia.  Sebelumnya  tema keamanan diidentikkan dengan keamanan  yang  berhubungan  dengan negara  (aman  dari  ancaman  negara  lain), laporan  ini  mencoba  mengglobalisasikan definisi  keamanan  dimana  keamanan pada  era  sekarang  adalah  rasa  aman untuk  manusia  itu  sendiri.  Konsep keamanan  manusia  juga  menjelaskan bahwa  rasa  aman  yang  diberikan  kepada manusia  adalah  berupa  kebebasan  dari ancaman  berbahaya  seperti  kelaparan, penyakit  dan  penindasan.  Selain  itu, konsep  ini  juga  menjamin  pemberian perlindungan  dari  ancaman  tiba-tiba dalam pola kehidupan sehari-hari.
Konsep human security mengkategorikan  rasa  aman  kepada manusia  menjadi  tujuh  bagian,  yaitu keamanan  ekonomi  ( economic  security ), keamanan makanan (f ood security ), keamanan  kesehatan  ( health  security ),
keamanan lingkungan ( environmental security ),  keamanan  personal  ( personal security ), keamanan komunitas ( community security ),  dan  keamanan  politik  ( political security ) (United Nations, 2009).
Keamanan  manusia  juga  dapat  menjadi pedoman  dalam  pembentukan  kebijakan. Beberapa  nilai  yang  dapat  diadopsi  dari Keamanan  Manusia  dapat  dilihat  dari prinsip  konsep  ini.  Prinsip  keamanan manusia  adalah  Berpusat  pada  manusia, Multisektor, Komprehensif, Konteks yang spesifik, dan Berorientasi pada pencegahan (United Nations, 2009).
Thakur  dan  Newman,  dikutip dalam Hadiwinata (2017), mendefinisikan keamanan  manusia  sebagai  perlindungan orang dari bahaya kritis yang mengancam jiwa,  terlepas  dari  apakah  ancaman  itu berakar  pada  kegiatan  antropogenik  atau peristiwa  alam,  apakah  mereka  berada  di dalam  atau  di  luar  negara,  dan  apakah ancaman  itu  langsung  dari  struktur. Pemahaman  semacam  ini  diadopsi  oleh PBB  sebagaimana  dirangkum  dalam pernyataan  Sekretaris  Jenderal  PBB  Kofi Annan  bahwa  masalah  yang  dihadapi dalam pembangunan dunia adalah mengintegrasikan pembangunan, keamanan  dan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  menjadi  satu  dalam  bentuk perlindungan terhadap tiga macam kebebasan,  yakni:  bebas  dari  rasa  takut, bebas  dari  rasa  ingin,  dan  bebas  untuk menjaga  martabat  manusia  (Hadiwinata, 2017).
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada  deskripsi  Rencana  Aksi  Daerah (RAD)  Provinsi  NTB  dalam  kaitannya dengan  implementasi  SDGs.  Sedangkan model penelitian yang digunakan bersifat deduktif  karena  penulis  menggunakan konsep keamanan manusia sebagai perangkat analisis untuk memandu penulis  dalam  mengkaji  fenomena  (Levy, 2009).  Dalam design penelitian,  penulis melakukan pre-research dengan melakukan tinjauan  pustaka  terhadap  studi  kasus terkait pembangunan berkelanjutan melalui  konsep  keamanan  manusia. Penulis  memperoleh  data  primer  berupa salinan  Rencana  Aksi  daerah  Provinsi NTB  dari  kantor  Bappeda.  Penulis  juga melakukan  observasi  terkait  pelaksanaan RAD tersebut antara tahun 2020 dan 2022, terhitung  sejak  di  keluarkannya  Pergub NTB tahun 2019.
Content  analysis dilakukan  penulis dalam  bentuk  studi  pustaka,  telaah dokumen,  dan  media  daring  untuk mendapatkan data sekunder. Studi pustaka dilakukan menggunakan beberapa  buku,  jurnal,  situs  website, laporan,  dan  publikasi  ilmiah  lainnya yang  membahas  topik  serupa  dengan penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  dalam artikel  ini  dibagi  dalam  tiga  tahapan berdasarkan  model  yang  ditawarkan Miles  dan  Huberman,  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya  SDGs  dan  keterkaitannya dengan human security
Sustainable Development merupakan sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan untuk semua orang. Pembahasan tentang pembangunan berkembang  pesat  pasca  perang  dingin. Perkembangan  ini  disebabkan  orientasi dunia  yang  bertujuan  untuk  mencjaga perdamaian serta memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Pembangunan sendiri
sebenarnya merupakan proses multidimensi, terutama  dimensi  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.  Selama  ini,  kecenderungan dari  proses  pembangunan  merupakan proses  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan  manusia  yang  ekspolitatif  tanpa memperhatikan  kesinambungan  antar dimensi  (Medcof  &  Song,  2013).  Hal  ini menyebabkan  kerusakan  lingkungan  dan merugikan kehidupan masyarakat. Pembangunan  Berkelanjutan  dianggap sebagai  salah  satu  opsi  utama  untuk menciptakan  pembangunan  yang  dapat bertahan  untuk  jangka  panjang  dan meminimalisir  berbagai  dampak  negatif dari pembangunan. `
Menurut  Jeffrey  Sachs,  Direktur United  Nations  -  Sustainable  Development Solutions  Network (UN-SDSN),  pondasi dalam  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan adalah proses pembangunan  yang  mengintegrasikan dimensi  ekonomi,  sosial,  lingkungan  dan politik  (Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  2015).  Misalnya  pada
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
dimensi  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata, melalui penciptaan lapangan kerja dengan upah layak. Hal ini dikarenakan disparitas  pendapatan  yang  tinggi  dapat menciptakan  konflik  sosial,  baik  secara vertikal maupun horizontal. Dalam dimensi  ekonomi  juga,  pertumbuhan  dan pembangunan  harus  ramah  lingkungan, misalnya dengan tidak melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Dalam dimensi politik, kehadiran  pemerintah  juga  diperlukan agar dapat menjamin tujuan pembangunan tercapai. Peran pemerintah dalam tujuan pembangunan
berkelanjutan
adalah
dengan menghadirkan  regulasi,  jaminan  sosial, jaminan kesehatan dan infrastruktur.
Melalui  PBB,  negara–negara  di dunia menyepakati konsep pembangunan berkelanjutan.  Agenda  pertama  yang disetujui  adalah Millenium  Development Goals (MDGs)  pada  tahun  2000  dengan  8 tujuan  pembangunan  global.      Akan tetapi,  agenda  pembangunan  MDG  resmi berakhir  tahun  2015  dan  dianggap  masih belum mencapai tujuan pembangun yang berkelanjutan sehingga mendorong untuk menghadirkan  agenda  lanjutan.  Sebagai gantinya, dibentuklah satu agenda pembangunan global baru untuk diadopsi. Agenda baru ini dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Diouf,  2019).  Kehadiran SDG disepakati oleh 193 negara termasuk
Indonesia.  MDGs  dan  SDGSs  memiliki beberapa perbedaan.
Perbedaan  pertama  adalah  terletak dari  aktor  –  aktor  yang  merumuskan kedua  program  ini.  MDGs  dirumuskan oleh Economic Co-operation and Development (OECD)  sedangkan  SDGs  dirumuskan oleh  pemangku  kepentingan  yang  lebih luas  dan  melibatkan  semua  kalangan sehingga SDGs dianggap memiliki prinsip-prinsip  HAM,  inklusivitas,  dan antidiskriminasi. Perbedaan kedua adalah terdapat  pada  fokus  yang  dimiliki  SDGs. SDGs  tidak  hanya  berfokus  pada  upaya pemenuhan  kebutuhan  sementara  tetapi kebutuhan  masa  yang  akan  datang  dan berkelanjutan.  Perbedaan  ketiga  adalah SDGs  hadir  untuk  memastikan  bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan  yang  sejahtera.  Perbedaan keempat  terdapat  pada  rancangan  SDGs yang hadir untuk mendorong perdamaian agar  terwujud  masyarakat  adil  dan inklusif  yang  bebas  dari  rasa  takut  dan kekerasan.
Sedangkan perbedaan terakahir adalah SDGs sangat
mengutamakan kerjasama seluruh pemangku  kepentingan  sehingga  semua kalangan  saling  terintegrasi  (SMERU Research Institute, 2017).
SDGs  resmi  hadir  pada  tahun  2015 untuk  meneruskan  agenda  sebelumnya (MDGs).  Kehadiran  SDGs  diawali  ketika PBB menyelenggarakan konferensi internasional
yang
membahas pembangunan  berkelanjutan  di  Rio  de Janeiro,  Brazil  pada  Juni  2012  (Filho, 2015).  Konferensi  ini  dikenal  dengan nama  Konferensi  Rio+20.  Salah  satu  hasil
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
terpenting dari konferensi tersebut adalah hadirnya  sebuah  dokumen  yang  diberi nama the future we want (Stevens & Kanie, 2016) . Dokumen  inilah  yang  kemudian menjadi  acuan  hadirnya  SDGs.  Inti  yang paling  penting  dari  dokumen  tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan  berkelanjutan  baru  untuk melanjutkan  MDGs, namun  dengan   visi
yang  lebih  luas,  holistik  dan  bersifat universal.
Agenda dari SDGs menghadirkan pembangunan
berkelanjutan  yang  menyeluruh  dan ditargetkan  tercapai  pada  tahun  2030. SDGs  memiliki  17  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (SDGs),  seperti  yang  di ilustrasikan pada gambar 1.
Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Sumber :  United Nations (n.d)
Di  sisi  lain,  kehadiran  SDGs  juga menghadirkan  semangat  positif.  Agenda yang  sangat  ambisius  ini  justru  dianggap dapat  mengajak  dan  mengkolaborasi semua pemangku kepentingan untuk ikut secara  bersama  mencapai  semua  tujuan dari  SDGs  dan  menyelesaikan  tantangan pembangunan  seperti  ketimpangan  dan kerusakan  (Panuluh  &  Fitri,  2016). Perbedaan  prinsip  yang  dimiliki  SDGs juga dianggap dapat memberikan harapan agar dunia dapat menjadi tempat
yang baik untuk ditinggali di masa depan. Salah satu prinsip penting  lainnya adalah fokus pembangunan SDGs tidak hanya di negara berkembang dan tertinggal melainkan  juga  di  negara  maju.  Inilah mengapa  SDGs  disebut  sebagai  agenda yang bersifat universal.
Dari  pendekatan human  security (keamanan manusia), PBB telah menyatakan  bahwa  SDGs  telah  sejalan dengan  prinsip human  security .  Bahkan PBB  juga  menyatakan  bahwa  aplikasi
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
keamanan  manusia  dapat  meningkatkan keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  – tujuan  SDGs.  Keamanan  Manusia  dapat diartikan  sebagai  sebuah  konsep  dan bagian  dari  disiplin  Ilmu  Hubungan Internasional.  Konsep human  security dapat  mendekati  masyarakat  sehingga mengetahui  kebutuhan  dasar  masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang memprirotaskan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan agenda  SDGs. Human  security juga  hadir untuk  menghilangkan  ekslusifitas  sosial dan  ketidakadilan  dalam  pembangunan yang  tentunya  sangat  mirip  dengan prinsip dari SDGs.
Human  Security ,  berdasarkan  visi intinya berusaha untuk mencapai kebebasan dari ketakutan, keinginan, dan penghinaan, serta dapat membantu mengatasi  tantangan  yang  berasal  dari konflik/perang, marginalisasi, dan kemiskinan  yang  parah.  Ini  menekankan hubungan segitiga antara perdamaian dan keamanan,  pembangunan  dan  hak  asasi manusia,  menyoroti  hubungan  yang sangat diperlukan. Artinya strategi pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan  akar  permasalahan  dan  solusi perbaikan  untuk  membendung  kekerasan dan  bentuk-bentuk  kerapuhan  lainnya, dan  menghentikan  dampaknya  terhadap pencapaian  pembangunan  yang  inklusif dan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  konsep  keamanan manusia memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan dan menjaga perdamaian  dunia  dengan  menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.
SDGs  memiliki  tiga  pilar  utama (Dumpe & Guevara, 2020; Zu, 2022). Pilar pertama  adalah  orientasi  SDGs  berada pada  5P  ( People,  Planet,  Prosperity,  Peace dan Partnership). Pilar kedua adalah no one is  left  behind. Pilar  kedua  inilah  yang menjadi  acuan  banyak  negara  termasuk Indonesia  dimana  SGDs  harus  menjadi agenda bersama dan tidak hanya menguntungkan  segelintir  pihak  saja. Turunan  pilar  ini  membawa  Indonesia untuk  aktif  melaksanakan  pembangunan berkelanjutan  secara  nasional  dengan melibatkan  pemerintah  daerah  termasuk pemerintah  daerah  Nusa  Tenggara  Barat. Berangkat  dari  pilar  kedua  inilah  agenda SDGs  diadopsi  oleh  Indonesia  agar berperan  aktif  dalam  mencapai  tujuan pembangunan    berkelanjutan  di  tahun 2030.  Sedangkan  pilar  ketiga  adalah sasaran pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik.

## Implementasi SDGs di Indonesia
Keseriusan  Indonesia  terhadap  SDGs kemudian  ditandai  dengan  menciptakan rancangan legalitas untuk pelaksanaannya.  Rancangan  ini  diawali ketika  Koalisi  Masyarakat  Sipil  (CSO) Indonesia berkesempatan bertemu dengan  presiden  Joko  Widodo  dan menuntut  tiga  hal,  yaitu  menuntut pemerintah  menyusun  payung  hukum pelaksanaan  SDGs,  menuntut  pemerintah untuk  menyusun  Rencana  Aksi  Nasional (RAN)  bagi  pelaksnaan  SDGs,  dan menuntut  pemerintah  untuk  membentuk panitia  bersama  bagi  pelaksnaan  SDGs. Aksi tersebut tercemin dalam pendekatan
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Human  Security dimana  proses  sebuah kebijakan  untuk  menjamin  kemananan masyarakat harus melewati tahap bottom – up .  Tuntutan  ini  kemudian  direspon dengan  didadakannya  sidang  kabinet yang  menghasilkan  beberapa  keputusan seperti  instruksi  yang  diberikan  Presiden kepada  para  Menteri  untuk  segera menghadirkan kerangka dokumen
mengenai  atruan  bagi  pelaksanaan  SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Amanat  ini  dilimpahkan  kepada  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Proses  penyusunan  kerangka  legal untuk  SDGs  ini  telah  dimulai  sejak  awal tahun  2016  dengan  membuka  partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi  yang  dilakukan  oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bersamaan  dalam  proses  ini,  Koalisi Masyarakat  Sipil  untuk  SDGs  pun  telah memberikan usulan Perpres. Perpres yang dihasilkan  adalah  Nomor  59  tahun  2017 Tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut kemudian mengamanatkan pemerintah  daerah  untuk  menyusun Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  SDGs  5 tahunan  bersama  Bupati/Walikota  di wilayah masing-masing dengan melibatkan  Ormas,  Filantropi,  Pelaku Usaha,  Akdemisi,  dan  pihak  terkait lainnya  serta  menyampaikan  laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan SDGs  di  daerah.  Dari  sini  dapat disimpulkan  peran  pemerintah  daerah secara umum adalah memperkuat komunikasi,  sosialisasi  dan  advokasi; mendorong pengembangan dan
peningkatan data; melakukan pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan pelaksanaan  SDGs;  dan  memperkuat kerjasama  dengan stakeholders terkait lainnya seperti CSO, akademisi, filantropi dan bisnis (Kementerian PPN, 2020).

## Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Berangkat dari kerangka nasional tersebut, pemerintah daerah NTB
kemudian  mengambil  sikap  untuk  turut berperan dalam melaksanakan SDGs. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya
Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara  Barat  Nomor  36  Tahun  2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)  Tahun  2019-2023.  Melalui Pergub  tersebut  pemerintah  daerah  NTB menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  untuk menyusun RAD. Penyusunan RAD
tersebut melalui proses kombinasi metode bottom-up dan top-down
dengan melibatkan berbagai stakeholder . Salah satu stakeholder yang  terlibat  adalah  elemen masyarakat  seperti  lembaga  masyarakat dan kelompok masyarakat (Bappeda NTB,
n.d).
Terlibatnya elemen masyarakat dalam  perancangan  RAD  berguna  untuk menemukan masalah pembangunan yang dirasakan  langsung  oleh  masyarakat. Jika kembali melihat pendekatan human security, proses  awal  pembentukan  RAD tersebut  sudah  mencerminkan  nilai-nilai dari  pendekatan  itu  dimana  sebuah
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kepemerintahan harus menggunakan metode bottom-up dalam proses pembuatan  kebijakan.  Hal  ini  dilakukan agar  dapat  menyentuh  permasalahan yang  benar-benar  dialami  masyarakat sekaligus  untuk  menjamin  rasa  aman. Keterlibatan  elemen  masyarakat  dalam proses  pembuatan  RAD    telah  sejalan dengan pemaknaan konsep human security.
RAD  yang  dihasilkan  menjadi pedoman  pelaksanaan  SDGs  di  Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu
2019 – 2023. RAD ini sekaligus melakukan penyesuaian dengan masalah
pembangunan  yang  dialami  di  Nusa Tenggara  Barat.  Selain  itu,  pada  bagian awal RAD ini juga menjelaskan penyelarasan  SDGs  dengan  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD). Tabel berikut adalah rangkuman  analisa  keterkaitan  RPJMD Provinsi NTB dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tabel. 1 Keterkaitan RPJMD Provinsi NTB dan SDGs RPJMD PROVINSI NTB 2018-2023 SDGs 8 MISI TUJUAN 1. Mempercepat perwujudan masyarakat madani yang
beriman dan berkarakter
dengan prinsip dasar
menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan
gender yang proporsional G 16 Perdamaaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 5 Kesetaraan Gender 2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan
dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas  dan  memberi  nilai  tambah
tinggi G 1 Tanpa Kemiskinan G 2 Tanpa Kelaparan G 10 Berkurangnya Kesenjangan G 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
G 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif G 4 Pendidikan Berkualitas
G 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
G 17 Kemitraan
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi
yang bersih dan melayani G 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan G 14 Ekosistem Laut G 15 Ekosistem Daratan 5. Mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan G 7 Energi Bersih dan Terjangkau
G 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
G 14 Ekosistem Laut G 15 Ekosistem Daratan G 9 Industri, Inovasi dan Infrasruktur
6. Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industrial sektor unggulan, serta kawasan strategis G 9 Industri, Inovasi dan Infrasruktur G 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan G 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 7. Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan G 16 Perdamaaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 13 Penanganan Perubahan Iklim 8. Mempercepat transformasi
birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani
G 17 Kemitraan
G 5 Kesetaraan Gender Sumber: diolah oleh penulis
Refleksi konsep Human Security
Terhadap RAD SDGs di Provinsi NTB RAD Provinsi menjelaskan masing- masing  strategi  yang  dilaksanakan  untuk setiap  tujuan  di  SDGs.  RAD  telah mengikuti salah satu prinsip awal SDGs
dimana  setiap  negara/dearah  dibolehkan untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi masing-masing. Berikut
adalah penjabaran  aksi  daerah  untuk  17  tujuan
SDGs di Provinsi NTB.
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 1
Pada Tujuan pertama, RAD provinsi NTB lebih  berfokus  pada  penyajian  data statistik  angka  kemiskinan.  Selain  itu pada  RAD  juga  hanya  menyajikan  data terkait  akses  terhadap  pendidikan  yang dianggap  sebagai  salah  satu  faktor terbesar  penyumbang  angka  kemiskinan. Belum  dijelaskan  aksi  khusus  yang  akan dilaksnakan untuk mengurangi kemiskinan  sekaligus  memberikan  akses pendidikan  terhadap  masyarakat  di  NTB. Upaya  nyata  yang  dijelaskan  dalam  RAD adalah  pengendalian  harga  pokok  agar dapat  membantu  masyarakat  memenuhi kebutuhan hidup tetapi strategi ini belum secara langsung dapat mengurangi kemiskinan  secara  signifikan  (Suryadi, 2019) . Persoalan  kemiskinan  menjadi bagian  dari  konsep  keamanan  manusia terutama untuk dimensi ekonomi ( Economic  Security ).  Melihat  strategi  yang dijelaskan  dalam  RAD,  pelaksanaannya masih  belum  sejalan  dengan human security .
Selain itu upaya lain yang dijelaskan pada Tujuan 1 adalah pemberian jaminan kesehatan  yang  ternyata  tidak  memiliki relevansi langsung terhadap isu kemiskinan.  Meski  demikian  strategi pemberian jaminan kesehatan yang dilakukan  Provinsi  NTB  cukup  positif sehingga  strategi  ini  selaras  untuk memberikan  rasa  aman  dalam  dimensi kesehatan  terhadap  masyarakat  ( Health Security ) (FA, 2019).

## Aksi Daerah untuk Tujuan 2
Pada  Tujuan  kedua  yaitu  menghilangkan kelaparan, provinsi NTB memiliki strategi yang  sangat  baik.  Beberapa  aksi  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah dengan  melibatkan  pihak-pihat  terkait. Aksi  yang  dilakukan  adalah  menjamin ketersediaan  pangan  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.  Aksi  berikutnya  adalah jaminan  kebutuhan  gizi  dan  menginisasi program  Generasi  Emas  NTB  (Bappeda NTB,  n.d.)  Aksi  tersebut  merupakan strategi yang sejauh ini berhasil meningkatkan angka pertumbuhan masyarakat  terutama  anak  –  anak.  Aksi berikutnya yang dilakukan adalah akselerasi peningkatan produktivitas pertanian.  Aksi  cukup  efektif  mengingat NTB  merupakan  provinsi  penghasil produk pertanian terbaik dan aksi ini juga sejalan dengan RPJMD. Selanjutnya untuk meningkatkan hasil pertanian pemerintah NTB  juga  melaksanakan  pembangunan sistem  pertanian  tangguh  agar  dapat menjamin  hasil  pertanian  berkualitas tinggi  sehingga  harga  jualnya  meningkat. Aksi  terakhir  untuk  mewujudkan  Tujuan kedua  adalah  pelestarian  sumber  daya ternak.  Aksi  ini  dapat  dikatakan  berhasil karena hasil ternak NTB meningkat setiap tahunnya.
Aksi  –  aksi  yang  dilakukan  untuk mencapai  Tujuan  kedua  ini  ini  dapat dikatakan  berhasil  sekaligus  mencakup beberapa  dimensi  dalam human  security seperti economic  security,  food  security, dan
health  security. Pelaksanaan  aksinya  juga melibatkan masyarakat sehingga
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kolaborasi lintas kelompok juga merupakan  prinsip  yang  sama  dengan human  security. Aksi  –  aksi  ini  sudah selayaknya untuk dilanjutkan dan ditingkatkan.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 3
Tujuan ketiga adalah menjamin kesehatan dan  kesejahteraan  semua  usia.  Pada tujuan  ketiga  ini  pemerintah  NTB memiliki  beberapa  Aksi.  Yang  pertama adalah  mengurangi  angka  kematian  ibu melalui  pengawasan  terhadap  ibu  hamil yang  telah  mendapatkan  pelayanan  K4 (kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan yang  dilakukan  paling  sedikit  4  kali selama hamil) serta memastikan persalinan  ditangani  oleh  tenaga  medis professional.  Pemerintah  provinsi  NTB juga  terus  mendorong  kehadiran  lulusan bidan  agar  dapat  terlibat  dalam  aksi pertama.  Aksi  kedua  adalah  mengakhiri kematian bayi dan balita melalui peningkatan  fasilitas  kesehatan  terutama di  daerah  yang  masih  belum  memiliki fasilitas tersebut dan peningkatan keterampilan  tenaga  kesehatan.  Dua  aksi tersebut  sejauh  ini  masih  menjadi  upaya utama  untuk  mengurangi  kematian  bayi dan  balita.  Aksi  berikutnya  merupakan penyesuaian dengan kondisi daerah yaitu mengakhiri  Epidemi  penyakit  menular. Salah  satu  epidemik  tertinggi  di  NTB adalah  penularan  HIV/AIDS  (Pemerintah Provinsi  NTB,  2021)  Hal  ini  disebabkan oleh dua faktor yaitu karena NTB sebagai daerah  destinasi  wisata  dan  banyaknya warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia  sehingga  memiliki  mobilitas
yang  tinggi.  Provinsi  NTB  memberikan fokus  khusus  untuk  menurunkan  angka penularan  HIV/AIDS  di  NTB.  Aksi  yang dilakukan  adalah  dengan  penambahan dan  peningkatan  konseling  dan  tes  HIV secara  sukarela  (KTS).  KTS  sejauh  ini masih  dianggap  sebagai  salah  satu  cara terbaik untuk merespon HIV/AIDS.
Selanjutnya pemerintah NTB juga
melakukan pengendalian
HIV/AIDS melalui pengamatan terhadap hasil penapisan  darah.  Selain  HIV/AIDS,  TBC atau  Tuberkulosis  juga  disebut  sebagai salah  satu  endemik  di  NTB  namun  pada RAD tidak dijelaskan aksi untuk merespon endemi tersebut.
Aksi  selanjutnya  yang  dilakukan untuk  tujuan  ketiga  adalah  mengakhiri kematian  akibat  penyakit  tidak  menular (PTM). Hipertensi, obesitas dan pemeriksaan  kanker  leher  rahim  dan payudara adalah bentuk PTM yang terjadi di  NTB.  Pemerintah  daerah  kemudian melaksanakan  deteksi  dini  faktor  resiko PTM  di  semua  tingkatan  pelayanan kesehatan,  penanggulangan  faktor  resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis  masyarakat.  Salah  satu  upaya paling nyata adalah melakukan pengukuran  tekanan  darah  yang  dapat dilakukan  di  semua  fasilitas  kesehatan. Aksi ini  juga  masih  berhubungan  dengan aksi  selanjutnya  yaitu  mencapai  cakupan kesehatan  universal  melalui  peningkatan jaminan  kesehatan  kepada  masyarakat. Dua  aksi  terakhir  yang  dilakukan pemerintah  NTB  untuk  mencapai  target Tujuan  kedua  adalah  meningkatkan
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan  meningkatkan  pemerataan  distribusi tenaga kesehatan, obat, dan vaksin.
Jika dilihat dari pendekatan human security ,  aksi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  NTB  dalam  mencapai  target Tujuan ketiga dapat dikatakan sangat baik dan memiliki ciri people centered . Keterlibatan  masyarakat  dalam  beberapa aksi  tersebut  juga  dapat  dikatakan mampu  memberikan  rasa  aman  terhadap masyarakat.  Beberapa  dimensi human security yang dilaksanakan meliputi health security .  Sebagai  turunan  dari human security ,  konsep Health  Security memiliki tujuan  melindungi  manusia  dari  berbagai macam  penyakit  dan  gaya  hidup  tidak sehat.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 4
Tujuan  keempat  dalam  SDGs  adalah meningkatkan kualitas pendidikan.
Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terpenting
dalam pembangunan sekaligus dalam
memberikan  rasa  aman  secara  struktural kepada manusia. Untuk mencapai keberhasilan  dalam  meningkatan  kualitas pendidikan  daerah,  pemerintah  NTB mengambil sikap  dengan  perluasan  akses pendidikan untuk menghadirkan pendidikan  yang  inklusif  (Wijana  & Suhardi,  2018)  Aksi  ini  juga  sekaligus untuk menurunkan disparitas pendidikan berdasarkan  gender.  Dua  aksi  tersebut juga sekaligus untuk membantu keberhasilan RPJMD dan RPJMN. Tentunya  aksi  tersebut  juga  diikuti
dengan peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Jika dilihat dari human security yang dijelaskan PBB, isu pendidikan
sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung  berhubungan  dengan  kemanan manusia kecuali jika dihubungkan dengan dimensi Keamanan Ekonomi. Namun jika berkaca  pada  penjelasan human  security , inklusifitas  merupakan  hal  yang  penting untuk  memberikan  rasa  aman  kepada manusia.  Selain  inklusifitas,  persoalan pendidikan  juga  masih  menjadi  masalah struktural  sehingga  apa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  NTB  dalam  mencapai Tujuan  keempat  sangat  beririsan  dengan human security.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 5
Tujuan  kelima  SDGs  adalah  mencapai kesetaraan  gender  dan  memberdayakan perempuan. Masalah gender masih menjadi  momok  terutama  untuk  negara berkembang.  Dalam  aksinya  pemerintah NTB  berusaha  untuk  menghapus  segala bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan di NTB  masih  terbilang  tinggi  (Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana,  2021).  Sehingga penghapusan kekerasan tersebut diharapkan  mampu  menurunkan  angka kekerasan  terhadap  perempuan  di  NTB. Selain itu pemerintah NTB juga melakukan pendidikan seksual dan keluarga  berencana  untuk  menurunkan jumlah  pernikahan  dini.  Beberapa  pakar menyebutkan  praktik  pernikahan  dini
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
sudah  berbudaya  di  NTB.  Beberapa  aksi lain yang dilakukan oleh pemerintah NTB untuk  mendukung  tujuan  kelima  adalah penjaminan  akses  universal  terhadap kesehatan  seksual  dan  reproduksi  dan hak reproduksi, peningkatan penggunaan teknologi, kebijakan, perundang – undangan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.
Sebagian  aksi  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  NTB  cukup  mewakili pemberian  rasa  aman  terhadap  manusia khususnya  perempuan  dalam  dimensi health  security,  personal  security,  dan community  security .  Namun  beberapa  aksi masih  harus  diselaraskan  dengan human security. Peningkatan penggunaan teknologi  masih  belum  memiliki  korelasi dengan  pemberian  rasa  aman  kepada manusia khususnya perempuan. Selain itu aksi  terakhir  yang  berhubungan  dengan kebijakan  masih  sulit  untuk  dilaksanakan karena  proses  pembuatan  kebijakan (terutama  kebijakan  tentang  gender)  di Indonesia  belum  benar  –  benar  melalui proses bottom – up sehingga hal ini masih menjadi  tantangan  untuk  pemerintah daerah (Sofiani, 2019).

## Aksi Daerah untuk Tujuan 6
Pada  tujuan  keenam,  RAD  provinsi  NTB turut menjelaskan aksi untuk memastikan ketersediaan  dan  pengelolaan  air  dan sanitasi  yang  berkelanjutan  untuk  semua. Aksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah NTB  adalah  penjaminan  akses  air  minum layak dan terjangkau, penjaminan penyediaan sanitasi,
melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM),  dan  meningkatkan  kualitas  air sungai  dan  danau  sebagai  air  baku. Tentunya  semua  pihak  sadar  bahwa  air merupakan  kebutuhan  paling  vital  untuk keberlangsungan  hidup  manusia.  Maka sudah sewajarnya pemerintah NTB melaksanakan  aksi  untuk  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  air  masyarakat NTB.  Menarik  untuk  dilihat  terkait  aksi STBM.  Aksi  ini  sangat  mencerminkan human security dimana keterlibatan masyarakat  untuk  memiliki  perilaku higienis.  Perilaku  higienis  dapat  menjaga kebersihan lingkungan sehingga ketersediaan air (dari alam) terjamin.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 7
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan  ketujuh  adalah  menjamin  akses energi. Aksi ini dilakukan agar kebutuhuan  listrik  masyarakat  terpenuhi. Selain memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah NTB juga melakukan pengembangan energi terbarukan. Pemenuhan  energi  merupakan  satu  isu baru  yang  belum  secara  langsung dijelaskan  dalam  konsep human  security. Keamanan energi dapat menjadi terobosan baru dalam pembahasan human security terutama di era digital saat ini.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 8
Dalam  pemenuhan  tujuan  kedelapan, pemerintah NTB mengembangkan ekonomi mikro, pemberdayaan UMK, dan meningkatkan  industri  pariwisata.  Aksi- aksi  tersebut  sudah  sangat  disesuaikan dengan  kondisi  daerah.  Isu  ekonomi memang sudah melekat dengan
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
pendekatan human  security sehingga  apa yang  dilakukan  pemerintah  NTB  sangat berhubungan dengan mengamankan kondisi ekonomi masyarakat. Aksi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan  pembangunan  ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 9
Insfrastruktur  merupakan  hal  yang  juga menjadi  bagian  dari  tujuan  ke  9  SDGs. Pembangunan  insfrastruktur  juga  harus diikuti  dengan  beragam  pengembangan industri dan inovasi. Karena itu,
pemerintah NTB kemudian melaksanakan pembangunan infrastuktur terutama
untuk  menyokong  jalur  distribusi  dan akses seperti Bandar udara dan pelabuhan.  Pembahasan  insfrastruktur tidak  secara eksplisit  menjadi  bagian  dari penjelasan  mengenai human  security . Tetapi  jika  melihat  apa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan jalur  akses  dan  distribusi  tentunya  akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Aksi Daerah untuk Tujuan 10 Tujuan
kesepuluh SDGs adalah menghilangkan kesenjangan. Kesenjangan selalu  menjadi  masalah  sosial  dan tantangan  pembangunan  terutama  di negara  berkembang.  Meskipun  tidak  ada SDGs,  pemerintah  NTB  pasti  akan  tetap berusaha untuk menghilangkan kesenjangan  di  NTB.  Jika  dilihat  dari RAD,  pemerintah  NTB  memiliki  langkah –  langkah  konkrit  untuk  menyelesaikan masalah  kesenjangan.  Beberapa  program
yang  dilakukan  adalah  Pengembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes), Jamban  Keluarga,  Pembangunan  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RTLH),  Kelompok Usaha  Bersama  (Kube),  Kawasan  Rumah Pangan  Lestari  (KRPL),  Pengelolaan sampah  (Bank  sampah) dan  Cakupan Air bersih.  Program  yang  dilaksnakan  sudah sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan berkelanjutan  di  NTB.  Jika  dilihat  dari kacamata human  security ,  program  yang dilaksanakan oleh pemerintah NTB sejalan  dengan  tipe  kemanan  manusia terutama  dalam  segi  kesehatan,  ekonomi, dan komunitas.

## Aksi daerah untuk Tujuan 11
Tujuan SGD selanjutnya adalah menjadikan kota dan pemukiman manusia  inklusif,  aman,  tangguh,  dan berkelanjutan.  Terdapat  dua  aksi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  NTB,  yang pertama adalah menghadirkan pemukiman  berkelanjutan.  Namun  untuk aksi  ini  belum  dijelaskan  strategi  konkrit sehingga  tidak  memiliki  nilai  yang  bisa direfleksikan  dengan  konsep  Kemanan manusia.  Sedangkan  aksi  kedua  adalah menghadirkan tempat tinggal yang ramah bencana.  Daerah  NTB  terutama  Lombok adalah  daerah  yang  rentan  dengan bencana.  Program  ini  sangat  baik  sekali sehingga mampu memberikan kanyamanan dan rasa aman dari bencana. Namun  disatu  sisi,  membangun  rumah ramah bencana harus bernilai esensial dan bukan hanya sekedar proyek pembangunan. Pembangunan tempat tinggal  yang  ramah  becana  harus  benar-
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
benar mengikuti standar mitigasi bencana sehingga membutuhkan pelaksanaan serius.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 12
Sayangnya  dalam  RAD  provinsi  NTB tidak  menyebutkan  aksi  daerah  untuk tujuan  ke  12  ( responsible  consumption  and production ),  sehingga  artikel  ini  tidak dapat  merefleksi  aksi  untuk  tujuan  12. Selanjutnya  artikel  ini  akan  langsung merefleksi  aksi  pemerintah  NTB  untuk tujuan ke 13.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 13
Aksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah NTB untuk Tujuan ke 13 SDGs (merespon perubahan iklim  dan  dampaknya)  sejalan dengan  prinsip human  security yaitu multisektoral  dan  berorientasi  pada pencegahan (Laporan IKMI, 2015).

## Aksi Daerah untuk Tujuan 14
Tujuan  ke  14  adalah  melestarikan  dan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Tentunya sumber daya laut sangat  berhubungan  dengan  Indonesia terutama  provinsi  NTB  yang  wilayahnya terdiri  dari  pulau-pulau.  Laut  menjadi salah  satu  mata  pencarian  warga  NTB mulai  dari  hasil  alamnya  dan  juga pemanfaatan untuk pariwisata. Sejauh ini, menurut  RAD,  aksi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  NTB  adalah  menghadirkan kebijakan untuk pelestarian dan pemanfaatan  ekosistem  laut  (Rencana Aksi Daerah NTB, hal 120). Dari kebijakan
tersebut  salah  satu  hal  yang  menjadi perhatian adalah melindungi para nelayan  (Rencana  Aksi  Daerah  NTB,  hal 125). Kebijakan – kebijakan tersebut harus segera dilaksanakan agar dapat memanfaatkan  laut  menjadi  bagian  dari pembangunan  berkelanjutan.  Aksi  –  aksi tersebut  juga  dapat  dikatakan  sesuai dengan  prinsip human  security yaitu mengenai  spesifikasi  konteks  rasa  aman. Selain itu  melindungi ekosistem  laut juga dapat  memberikan  rasa  aman  dari  segi ekonomi  mengingat  wilayah  NTB  yang terdiri dari pulau-pulau.

## Aksi daerah untuk Tujuan 15
Berbeda dengan tujuan 14, tujuan 15 SDGs lebih fokus pada pelestarian dan pemanfaatan  ekosistem  darat.  Dua  aksi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  NTB sesuai dengan RAD adalah meningkatkan kinerja  tata  kelola  hutan  dan  penegakan hukum  bidang  lingkungan  hidup  dan kehutanan  (Rencana  Aksi  Daerah  NTB, hal  126  –  127).  Aksi  tersebut  melibatkan masyarakat  sehingga  mewakili  “prinsip yang berpusat pada manusia”. Di sisi lain melibatkan  komunitas  masyarakat  dalam aksi tersebut juga dapat memberikan rasa aman terhadap kelompok-kelompok tertentu di NTB.
Aksi Daerah untuk Tujuan 16 Tujuan ke 16 SDGs adalah
mempromosikan  masyarakat  yang  damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan  untuk  semua  dan  membangun institusi  yang  efektif,  akuntabel,  dan
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
inklusif  di  semua  tingkatan.  Aksi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  NTB  adalah mengurangi  segala  bentuk  kekerasan  dan membangun  kelembagaan  yang  tangguh. Kehadiran  rasa  damai  sebenarnya  sudah memberikan gambaran untuk memberikan  rasa  aman  kepada  manusia. Menghilangkan  kekerasan  merupakan bagian  dari  pemberian rasa  aman  kepada individu  dan  merupakan  bagian  hak paling dasar seorang manusia.

## Aksi Daerah untuk Tujuan 17
Aksi  pemerintah  provinsi  NTB  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  terakhir adalah  mobilisasi  sumber  daya  domestik, kemitraan multipihak, pemanfaatan teknologi  dan  informasi,  dan  jaminan keamanan  data  (Rencana  Aksi  Daerah NTB,  hal  131  –  142).  Aksi  –  aksi  tersebut tergolong  hal  yang  baru  sehingga  untuk human security sendiri memerlukan pengembangan studi agar dapat menempatkan rasa aman terutama terhadap  hal  yang  berhubungan  dengan teknologi dan informasi.

## KESIMPULAN
Sustainable  Development  Goals  (SDGs) merupakan agenda global untuk mencapai tujuan berkelanjutan di seluruh dunia dengan memiliki prinsip inklusifitas.  Tidak  hanya  negara,  semua pihak  dilibatkan  dalam  menyukseskan agenda  ini.  Setiap  negara  mencoba mengadopsi agenda SDGs yang kemudian  di  implementasikan  dengan menyelaraskan dengan kondisi di negaranya  masing  –  masing,  termasuk  di
Indonesia. Indonesia mencoba
memanfaatkan agenda SGDs untuk dijadikan pedoman pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo kemudian  menunjuk  BAPPENAS  sebagai koordinator  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia.  Pemerintah daerah  juga  turut  dilibatkan  melalui Peraturan
Presiden tahun 2017. Pemerintah  NTB  kemudian  menyambut peraturan  tersebut  dengan  menghadirkan Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.    RAD  tersebut  kemudian menjadi  pedoman  dan  strategi  dalam tataran implementasi.
Artikel  ini  telah  merefleksikan setiap  aksi  yang  dilakukan  pemerintah NTB  untuk  melaksanakan  17  Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan  menggunakan  konsep human security (keamanan  manusia).  Aksi  yang pertama  masih  belum  dijelaskan  secara khusus  sehingga  masih  belum  dapat direfleksikan  dengan  konsep human security . Untuk aksi kedua, dapat dikatakan  sejalan  dengan  dengan human security terutama  dalam  segi  ekonomi, makanan,  dan  kesehatan.  Sedangkan untuk  aksi  ketiga  yang  dilakukan pemerintah  NTB  sejalan  dengan  prinsip human security yaitu people-centered sekaligus  memberikan  rasa  aman  untuk sektor kesehatan. Selanjutnya aksi keempat yang dilakukan pemerintah NTB merefleksikan  bagian  –  bagian  penting dalam human  security seperti  kemanan ekonomi  dan  juga  menampilkan  prinsip inklusifitas  sekaligus  menargetkan  untuk
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
menyelesaikan masalah struktural.
Untuk mencapai tujuan kelima, aksi yang  dilakukan  pemerintah  NTB  perlu dimaksimalkan  lagi  guna  memenuhi syarat  keamanan  kesehatan,  kemanan komunitas,  dan  keamanan  personal. Namun  aksi  tersebut  belum  melalui proses “ bottom-up” . Berikutnya dalam aksi untuk mencapai tujuan keenam pemerintah  NTB  melibatkan  masyarakat secara  langsung  dimana  hal  ini  sangat disarankan  dalam  prinsip  dan  konsep human  security .  Sayangnya  untuk  aksi berikutnya masih belum dapat direfleksikan.  Aksi  kedelapan  masih dapat  direfleksikan  terutama  terkait kemanan ekonomi. Sedangkan untuk aksi kesembilan  tidak  secara  eksplisit  dapat direfleksikan dengan human security tetapi aksi  tersebut  dapat  menjamin  kebutuhan hidup masyarakat.
Aksi  selanjutnya  dapat  dikatakan sangat  sejalan  terutama  untuk  keamanan kesehatan,  ekonomi  dan  komunitas. Sayangnya  aksi  ke  11  untuk  mencapai tujuan  SDGs  masih  belum  dijelaskan secara konkrit.
Sedangkan untuk
mencapai  tujuan  ke  13  aksi  yang dilakukan
mencerminkan prinsip
multisektoral  dan  berorientasi  pada pencegahan. Aksi berikutnya dapat dikatakan  sangat  baik  karena  ditujukan pada isu yang sangat spesifik. Selanjutnya aksi  daerah  untuk  tujuan  15  cukup mewakili keamanan komunitas.
Sedangkan  untuk  aksi  berikutnya  dapat dikatakan  mencerminkan  pemberian  rasa aman kepada individu dan juga memenuhi  kebutuhan  dasar.  Untuk  aksi
yang  terakhir  masih  terbilang  isu  yang baru dan belum dijelaskan secara komprehensif dalam konsep human security

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda  NTB.  (n.d.). Generasi  Emas  NTB .
https://bappeda.ntbprov.go.id/categ ory/gen/
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian
Penduduk  dan Keluarga  Berencana. (2021). Data  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Dewasa  di  Provinsi  NTB . https://data.ntbprov.go.id/dataset/d ata-kekerasan-terhadap-perempuan- dewasa-di-provinsi-ntb
Diouf,  G.  (2019).  Millenium  Development Goals  (Mdgs)  and  Sustainable Development  Goals  (Sdgs)  in  Social Welfare. International  Journal  of Science  and  Society,  1 (4),  17  -  24.
https://doi.org/10.54783/ijsoc.v1i4.14 4
Dumpe, A.L., & Guevara, A.d.H. (2020). A
Ranking For the Sustainable
Development  Goals  Focusing  on The  5PS. RISUS  -  Journal  on Innovation  and  Sustainability,  11 (3),
129-137.
FA,  J.  Q.  A.  (2019).  Gagasan  Human Security  Dalam  Kebijakan  Personal Security  Tinjauan  Terhadap  Draft
Rancangan Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan  Kekerasan  Seksual  Di Jepang. RESPONSIVE: Jurnal
Pemikiran  Dan  Penelitian  Bidang
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Administrasi,  Sosial,  Humaniora  Dan
Kebijakan Publik , 2 (1), 8-13. https://doi.org/10.24198/responsive.
v2i1.23016
Filho,  W.  L.  (2015).  An  Overview  of Expected  Progress  and  Outcomes from  the  UN  Conference  on Sustainable  Development  (Rio+): The  Role  of  Universities.  In:  Leal Filho,  W.,  Úbelis,  A.,  Bērziņa,  D.
(eds). Sustainable Development,
Knowledge  Society  and  Smart  Future Manufacturing  Technologies (pp.  207– 215). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319- 14883-0_14
Hadiwinata,  B.S.  (2017). Studi  dan  Teori Hubungan  Internasional:  Arus  Utama, Alternatif,  dan  Reflektivis. Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan. (25 Maret 2015). Kementerian  LHK  Dan  UN-SDSN Pererat Kerjasama Untuk Pembangunan Berkelanjutan. http://ppid.menlhk.go.id/berita/berit a-tapak/2757/kementerian-lhk-dan-
un-sdsn-pererat-kerjasama-untuk- pembangunan-berkelanjutan
Kementerian  PPN.  (2020).  P edoman  Teknis Penyusunan  Rencana  Aksi:  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
(Edisi II).
https://sdgs.bappenas.go.id/wp-
content/uploads/2020/10/Buku-
Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf
Laporan  IKMI.  (2015). Pengembangan Konsep  Indeks  Keamanan  Manusia
Indonesia
2015.
http://ditpolkom.bappenas.go.id/bas edir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kaj ian%20Tahun%202015/Indeks%20Ke amanan/Final%20Laporan%20IKMI. pdf
Levy,  J.  S.  (2009).  Qualitative  methods  in international  relations.  In Millennial
Reflections  on  International  Studies (pp. 432-454). University of Michigan Press. Medcof,  J.  W.,  &  Song,  L.  J.  (2013). Exploration, exploitation and
human resource management practices in cooperative and entrepreneurial  HR  configurations. International Journal of Human Resource  Management , 24 (15),  2911– 2926.
https://doi.org/10.1080/09585192.201
2.756055
Panuluh,  S.,  &  Fitri,  M.R.  (2016).
Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indoneisa . Briefing  Paper  02 ,  1–25. https://www.sdg2030indonesia.org/ an-component/media/upload- book/Briefing_paper_No_1_SDGS_- 2016-Meila_Sekar.pdf
Pemerintah Provinsi NTB. (26 April 2021).
Edukasi  Masyarakat  Secara  Masif, Berantas  Penyebaran  Virus  HIV/AIDS di NTB . https://www.ntbprov.go.id/post/pro gram-unggulan/edukasi- masyarakat-secara-masif-berantas- penyebaran-virus-hivaids-di-ntb Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/D etails/72974/perpres-no-59-tahun- 2017
Pergub  NTB  Nomor  54  Tahun  2019
tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi  Perubahan  Iklim  Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://jdih.ntbprov.go.id/content/pe rgub-nomor-54-tahun-2019
Queralt, A., & Sala, I. (2018). Implementing the  2030  Agenda  in  Catalonia: Challenges and Opportunities (pp. 63–
65). Sustainable Development Goals:
Actors  and  Implementation:  A
Report from the International
Conference.
Rencana  Aksi  Daerah  NTB.  (2019).
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable  Development  Goals  2019- 2023 (RAD TPB/SDGs).
SMERU  Research  Institute.  (2017).  Dari
MDGs ke SDGs : Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Kongkret. Buletin  SMERU  Research Institute , 2 , 1–20. www.smeru.or.id/sites/default/files/ publication/news201702.pdf Sofiani,  T.  (2009).  Membuka  Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. Muwazah: Jurnal
Kajian Gender , 1 (1), 63-72
Stevens,  C.,  &  Kanie,  N.  (2016).  The transformative  potential  of  the Sustainable Development Goals (SDGs). Int  Environ  Agreements  16 , 393–396.
https://doi.org/10.1007/s10784-016- 9324-y Sugiyono. (2009). Metode Penelitian
Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suryadi,  L.  (24  Desember  2019). Mengejar Angka  Kemiskinan  NTB  1  Digit . Bappeda NTB. https://bappeda.ntbprov.go.id/meng ejar-angka-kemiskinan-ntb-1-digit/
United  Nations. (2009) . Human  Security  in Theory  and  Practice,  Aplication  of  the Human  Security  Concept  and  the United  Nations  trust  Fund  fo  Human Security.
https://www.unocha.org/sites/dms/ HSU/Publications%20and%20Produ cts/Human%20Security%20Tools/H uman%20Security%20in%20Theory %20and%20Practice%20English.pdf United  Nations.  (n.d). Do  you  know  all  17 SDGs? . https://sdgs.un.org/goals UNCDP.  (2018). Leaving  No  One  Behind. https://sustainabledevelopment.un.o rg/content/documents/2754713_July _PM_2._Leaving_no_one_behind_S ummary_from_UN_Committee_for_ Development_Policy.pdf United  Nations.  (2015). Transforming  Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development . https://sustainabledevelopment.un.o rg/post2015/transformingourworld/
publication
Wijana,  I.  N.,  &  Suhardi,  M.  (2018).
Pemerataan  Akses  Pendidikan  Bagi Anak  Putus  Sekolah  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat. Journal  of
Administration and Educational
Khairur Rizki, Muhammad Sood, & Valencia Husni. Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Management  (ALIGNMENT) , 1 (1), 11–23. DOI: https://doi.org/10.31539/alignment.v 1i1.210 Yusuf, A.A., Alisjahbana, A.S., Kadarisman, A., Hadisoemarto, P.F.,
Anna,  Z.,  Hidayat,  A.M.R.,  Ghina,
A.A.,  Megananda,  Maulana,  N.,
Rahma.,  &  Larasati,  W.  (2017).
Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah- daerah di Indonesia. Unpad Press.
Zu,  L.  (2022).  Ensuring  No  One  Is  Left Behind:  The  Case  of  Youth.  In: Responsible  and  Sustainable  Business
(pp. 277–300). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030- 91117-1_18

## TENTANG PENULIS
Khairur  Rizki  adalah  tenaga  pengajar  di  Porgram  Studi  Hubungan  Internasional Universitas  Mataram.  Menjadi  pengajar  telah  digeluti  sejak  tahun  2018.  Ia  merupakan lulusan  President  University  tahun  2015  dan  melanjutkan  pendidikan  di  Universitas Gadjah  Mada.  Alumni  Hubungan  Internasional  ini  memiliki  fokus  kajian  pada  isu Kemanusiaan, HAM, Migrasi Internasional, dan Studi Perdamaian.
Muhammad  Sood  merupakan  pendiri  Program  Studi  Hubungan  Internasional  di Universitas  Mataram.  Saat  ini  ia  menjabat  sebagai  Ketua  Program  Studi  Hubungan Internasional.  Muhammad  Sood  baru  saja  mendapatkan  gelar  Profesor  dengan  latar belakang pada ilmu Hukum, dan aktif menulis dalam kajian Hukum Internasional.
Valencia Husni merupakan lulusan strata satu dari Universitas Parahayangn. Ia mengambil jurusan Administrasi Publik. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan strata dua di Universitas Indonesia pada jurusan Hubungan Internasional. Saat ini Valencia juga aktif sebagai dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Rizki,  K.,  Sood,  M.,  &  Husni,  V.  (2022). Keamanan  Manusia  Dalam  Rencana  Aksi  Daerah: Implementasi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Papua Journal of Diplomacy and International Relations,
2 (1), 59-80. DOI: 10.31957/pjdir.v2i1.1944