## PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA
DAN PENENTUAN STATUS PRIMA FACIE ( Refugee Protection in Armed Conflict and Prima Facie Status Determination )
Jun Justinar Fakultas Hukum, Universitas Trisakti jun.j@trisakti.ac.id

## Abstract
One of the reasons why refugee left his home to a safe place outside his country is due to an internal or international armed conflict. Armed conflict impact on the system of patronage to refugees protection. This paper discusses when a state of war able to end refugee status, how  the  protection  of  refugees  in  the  armed  conflict  and  how  the  refugee  status determinated on the civil evacuated because of armed conflict. A state of war will not end refugee  status  but  refugees  took  up  arms  and  be  actively  involved  in  armed  conflict. Refugee protection in armed conflict is double glazed. In general refugees will get protection based on human rights instrument but due to the status as refugees their benefit based on legal protection in Conventions 1951 or Protocol 1967 as well as protection as war victims based on the Geneva Convention 1949 and Additional Protocols 1977. Refugee who involved and active in military operations misses his status of refugee. In a state of armed conflict, the status of refugee is determined based on the fact in the field so that they are referred to as  prima  facie  refugee  because  of  refugees  who  came ‘ en  masse ’ hard  to  determine  it indivually.
Keywords: armed conflict, prima facie, refugee status

## Abstrak
Salah  satu  alasan  mengapa  pengungsi  meninggalkan  rumahnya  ke  tempat  yang  aman  di luar  negaranya  adalah  karena  konflik  bersenjata  internal  atau  internasional.  Konflik bersenjata berdampak pada sistem penjaga perlindungan pengungsi. Makalah ini membahas kapan  keadaan  perang  dapat  mengakhiri  status  pengungsi,  bagaimana  perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata dan bagaimana status pengungsi ditentukan pada sipil dievakuasi  karena  konflik  bersenjata.  Suatu  keadaan  perang  tidak  akan  mengakhiri  status pengungsi tetapi para pengungsi mengangkat senjata dan secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan pengungsi dalam konflik bersenjata berlipat ganda. Secara umum pengungsi akan mendapatkan perlindungan berdasarkan instrumen hak asasi manusia tetapi karena  status  sebagai  pengungsi  manfaatnya  berdasarkan  perlindungan  hukum  dalam Konvensi  1951  atau  Protokol  1967  serta  perlindungan  sebagai  korban  perang  berdasarkan Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  1977.  Pengungsi  yang  terlibat  dan  aktif dalam  operasi  militer  kehilangan  statusnya  sebagai  pengungsi.  Dalam  keadaan  perang, status  pengungsi  ditentukan  berdasarkan  fakta  di  lapangan  sehingga  mereka  disebut sebagai  pengungsi  prima  facie  karena  pengungsi  yang  datang  'secara  massal'  sulit  untuk menentukannya secara perorangan.
Kata kunci : konflik bersenjata, prima facie, status pengungsi

## Pendahuluan
Pada masa sekarang ini
peningkatan jumlah orang yang
mengungsi,  umumnya  terjadi  akibat konflik bersenjata dan pengusiran massal. 1 Peningkatan tersebut tersebar di seluruh dunia, termasuk di antaranya para pencari  suaka  dan  orang-orang  yang mengungsi di negaranya sendiri
( internally displaced persons ). 2
Terdapat beberapa alasan mendasar  bagi  seseorang  untuk  pergi
mengungsi,  di  antaranya  adalah  karena adanya:
1) Konflik  bersenjata  yang  terjadi karena  masalah  ras,  suku,  agama, politik, jenis kelamin atau keanggotaan  pada  kelompok  sosial tertentu  (Ketentuan  ini  merupakan pedoman  dalam  interpretasi  dan penerapan kriteria pengungsi berdasarkan  Pasal  1A(2)  Konvensi 1951  dan/atau  Protokol  1967 tentang  Status  Pengungsi  dan definisi regional mengenai pengungsi  dan  hal  seperti  ini terdapat  pula  pada  beberapa
1 Rachel Brett a nd Eve Lester, “Refugee law and international humanitarian law: parallels, lessons and looking ahead”, International Review of the Red Cross  83, no. 843, (Geneva: ICRC, 2001), 714.
2 ICRC, Switzerland   Report no. 32IC/15/11, International humanitarian law  and  the challenges of  contemporary  armed  conflicts,  (Geneva:  ICRC, December 2015), 5.
instrumen regional seperti Konvensi Organisasi Persatuan Afrika  1969  OAU  dan  Deklarasi Cartagena 1984); 3 2) Kekerasan  yang  dilakukan  oleh kelompok yang terorganisir, 4 penyelundup, 5 dan pelaku nonnegara lainnya, terhadap negara  yang  tidak  mampu  atau tidak mau untuk melindunginya;
3) Persekusi  atas  dasar  orientasi seksual  atau  karena  identitas  jenis kelamin; 6
4) Bencana (termasuk kekeringan atau kelaparan),  misalnya  saat  terkait dengan  situasi  konflik  bersenjata yang  berakar  pada  masalah  ras, kesukuan,  agama  atau  perpecahan politik,  atau  pengaruh  kelompok tertentu yang tidak proporsional.
Sejalan dengan
indikator tersebut,  Jovan  Patrnogic  menguatkan alasan  mengungsi  dengan  membuat
3 Guidelines  on  International  Protection  No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed  conflict  and  violence,  2  December  2016, HCR/GIP/16/12 (“Conflict and Violence Guidelines”), www.refworld.org/docid/583595ff4.html  (diakses  3 Agustus, 2019).
4 Conflict  and  Violence  Guidelines  dan
UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Victims of Organized Gangs, www.refworld.org/docid/4bb21fa02.html  (diakses  5 Agustus, 2019). 5 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 7: The application of Article 1A (2) of the  1951  Convention  and/or  1967  Protocol  relating to  the  Status  of  Refugees  to  victims  of  trafficking and  persons  at  risk  of  being  trafficked, www.refworld.org/docid/443679fa4.html  (diakses  5 Agustus, 2019).
6 UNHCR, Guidelines  on  International Protection  No.  9:  Claims  of  Refugee  Status  on  the basis  of  Sexual  Orientation  and/or  Gender  Identity www.refworld.org/docid/50348afc2.html    (diakses  5 Agustus, 2019).
pengelompokkan  sebab  utama  terjadinya pengungsian  yaitu man-made  disaster dan natural  disaster . 7 Natural  disaster merupakan  musibah  akibat  terjadinya fenomena  alam  seperti  banjir,  letusan gunung  berapi,  kekeringan,  tsunami, gempa bumi, abrasi, erosi, tanah longsor, sinkhole , topan atau badai dan lain-lain.
Walaupun  bencana  alam  kadang menghasilkan  kerusakan  yang  permanen dan  memerlukan  waktu  lama  untuk mengembalikan  kondisi seperti  sedia  kala namun  korban  bencana  alam  jarang  ada yang pergi meninggalkan tempat kediamannya  sedemian  jauh  hingga melintasi  batas  wilayah  negaranya.  Pada umumnya  korban  bencana  alam  akan tetap berada di wilayah negaranya sendiri karena  berharap  keadaan  akan  membaik dalam  waktu  dekat  dan  alasan  praktis agar  mudah  kembali  ke  kediamannya.  Di sisi  lain,  bencana  yang  terjadi  akibat perbuatan  manusia  ( man-made  disaster ) dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk
7 Jovan  Patrnogic,  “Introduction to International Refugee Law” , Modul of  The Refugee
Courses  at  the  International  Institute  of
Humanitarian  Law  (San  Remo:  Italy,  September 1996), 15.
seperti
pendudukan, penjajahan,
pelanggaran hak asasi manusia, kerusuhan, konflik bersenjata dan masalah-masalah  dalam  negeri  lainnya. Bahkan Calin berpendapat bahwa ketegangan  ( sosial  maupun  politik , penulis),  konflik  dan  perang  mempunyai satu  hal  yang  sama  yaitu  menciptakan pengungsian. 8
Beberapa  contoh  peperangan yang  secara  signifikan  menghasilkan pengungsi  adalah  perang  30  tahun  di Vietnam 9 yang hingga  tahun  ‘70an 10 menghasilkan pengungsi sebanyak 1.436.556  orang. 11 Jumlah  tersebut termasuk 2.163 pengungsi Kamboja yang datang  ke  Indonesia,  Malaysia  dan Philippina  setelah  tahun  1975. 12 Bahkan hingga  tahun  1992,  tercatat  700.000 pengungsi  Vietnam  tinggal  di  Amerika
8 James L. Carlin, “ Significant Refugee Crises Since  World  War  II  and  the  Response  of  the International  Community” , Michigan  Jurnal  of International Law 3, Issue 1 (1982), 3. 9 UNHCR, The State of the World’s Refugees , (Geneva: UNHCR), 80.
10 Joseph  Michael  Gratale,  ”John  Dumbrell,
Rethinking  the  V ietnam  War”, European  Journal  of American Studies 3, (2015), 1. http://journals.openedition.org/ejas/10844  (diakses 10 Agustus, 2019)
11 UNHCR, The  State  of  the  World’s Refugees, 98.
12 Ibid.
Serikat, 13 219.355 orang kelahiran Vietnam  tinggal  di  Australia  (berdasarkan sensus nasional tahun 2016). 14 Selain itu, perang Afghanistan dari tahun 1979-2001, yang  mengakibatkan  adanya  gelombang pengungsian  (yang  pertama  terjadi karena  antara  tahun  1979-1989  Sovyet menduduki  Afghanistan  sehingga  di  1990 menghasilkan  6,7  juta  pengungsi;  yang kedua  terjadi  saat  berkuasanya  rezim Taliban  (1994-2001);  dan  yang  ketiga, saat  intervensi  militer  Amerika  ke Afghanistan  tak  lama  setelah  Taliban berkuasa) mengakibatkan sekitar
7.000.000  orang  mengungsi  ke  negara terdekat seperti Iran dan Pakistan. 15 Jauh sebelum  itu,  terjadinya  Revolusi  Rusia pada  tahun  1971  mengakibatkan  lebih dari  1 juta  orang  mengungsi  antara tahun  1971-1921  demi  menghindari
13 Stephen J. Gold, “Men tal health and illness in  Vietnamese  refugees”, Cross-cultural  Medicine-A Decade  Later.  West  Journal  of  Medicine  157,  no.  3 (1992), 290.
14 National  Museum  Australia, ” Vietnamese refugees boat arrival ” , on-line https://www.nma.gov.au/defining- moments/resources/vietnamese-refugees-boat- arrival (diakses 13 Agustus, 2019).
15 Daniel  Garrote- Sanchez,  “International Labor Mobility of Nationals: Experience and evidence for  A fghanistan  at  macro  level” (Background  Paper, Afghanistan:  Managed  International  Labor  Mobility as  Contribution  to  Economic  Development  and
Growth, World Bank, June 28, 2017), 5.
berkuasanya rezim Bolshevik. 16
Beberapa  tahun  kemudian  di sekitar tahun  1948,  pendudukan  Israel  atas Palestina  menyebabkan  lebih  dari  5  juta orang  Palestina  mengungsi,  1,5  juta  di antaranya tersebar di kamp-kamp pengungsian  sekitar  Jordan,  Suriah  dan Lebanon. 17 Menurut  UNHCR, hingga akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 68.500.000 juta orang mengungsi ke seluruh  dunia 18 dan  10.5  juta  di  antaranya  adalah pengungsi akibat perang. 19
Walaupun  masyarakat  internasio- nal telah menghadapi masalah pengungsi dalam  jumlah  besar  namun  hal  tersebut masih dipandang hanya mengenai pertolongan dan bantuan untuk kelangsungan hidup para pengungsi. Oleh karena itu dua tahun setelah terbentuknya  Lembaga  Bangsa-Bangsa  di tahun  1921  diangkatlah  Dr.  Fridtjof
16 Danièle  Joly  and  Clive  Nettleton,  dalam Laura Barn ett, “Global Governance and the Evolution of the International Refugee R egime”, New Issues In
Refugee Research, (Ontario: UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit, 2002), 3. 17 UNRWA, Palestine Refugees, https://www.unrwa.org/palestine-refugees  (diakses 13 Agustus, 2019). 18 UNHCR, Figures at Glance, https://www.unhcr.org/ph/figures-at-a-glance (diakses 13 Agustus, 2019).
19 UNHCR, The  State  o f  the  World’s Refugees: In Search of Solidarity, 2012, 2.
Nansen  sebagai  Komisariat  Tinggi  LBB untuk  urusan  pengungsi 20 dengan  tugas menetapkan  status  pengungsi,  mengatur penempatan  pengungsi  di  negara-negara yang  bersedia  menerima  mereka  serta memberi bantuan kepada para pengungsi melalui badan-badan kemanusiaan.
Salah  satu  bantuan  yang  sangat signifikan bagi pengungsi adalah perlindungan internasional karena mereka tidak  memperoleh  perlindungan  dari negaranya  sendiri. 21 Perlindungan  yang diberikan  bertujuan  untuk  menghormati hak-hak individu tanpa diskriminasi dalam bentuk  apapun . 22 Setelah  LBB  berakhir dan  berganti  dengan  PBB  maka  pada tahun 1950 dibentuklah suatu badan yang khusus  mengurus  masalah  pengungsi yaitu United  Nations  High  Commissioner for  Refugees (UNHCR).  Badan  ini berperan memberikan perlindungan internasional  dan  meyakinkan  negara-
20 Chr.  A.R.  Christensen,  Fridtjof  Nansen, A Life  in  the  Service  of  Science  and  Humanity, Biography (Geneve: UNHCR, 1961), 7.
21 UNHCR,  “The  refugee  concept  under international  law”, in Global  Compact  for  Save,
Orderly  and  Reguler  Migration  (New  York:  UNHCR, 2018), 1.
22 United  Nations  Inter  Agency  Standing Committee  (UN  IASC) Policy  on  Protection  in Humanitarian Action, 1.
negara  bahwa  mereka  wajib  melindungi pengungsi  dan  pencari  suaka.  Namun demikian  UNHCR  bukanlah  badan  di  atas negara dan tidak dapat dianggap sebagai suatu  badan  pengganti  tanggung  jawab pemerintah. 23
P erlindungan  bagi  pengungsi perlu  diberikan  karena  ia:  berada  di  luar wilayah  negara  asalnya  atau  negara  ia biasa bertempat tinggal, tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara  asalnya  dari  persekusi  dan ketakutan  yang  mendasar,  persekusi tersebut terjadi karena latar belakang ras, agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada kelompok  sosial  tertentu  ataupun  opini politik yang berbeda dengan pemerintahnya. 24 Oleh  karena  ketiadaan perlindungan  tersebut  maka  diperlukan suatu  sistem  perlindungan  internasional bagi pengungsi yang berdasarkan prinsip- prinsip  pertanggunjawaban  negara  dan solidaritas internasional.
23 UNHCR, Protecting  Refugees:  questions and answers, (Geneva: UNHCR, 2002), 4.
24 Konvensi 1951 tentang Status  Pengungsi,
Pasal 1.
Pertolongan  internasional  yang bersifat legal bagi pengungsi hanya dapat dilakukan  apabila  terdapat  instrumen hukum  yang  menjadi  acuannya,  yaitu hukum  pengungsi  internasional  yang menetapkan  hak-hak-hak    khusus  dan standar  perlakuan    berdasarkan  hukum internasional  hak  asasi  manusia,  bagi mereka  untuk  tinggal  di  negara  suaka. 25
Prinsip  utama  hukum  pengungsi  terdapat pada  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 mengenai  Status  Pengungsi.  Kedua instrumen  tersebut  memuat  definisi umum pengungsi serta menjamin sejumlah hak khusus pengungsi berkaitan dengan status mereka. 26
Oleh  karena  banyak  pengungsi kedapatan  berada  di  tengah-tengah konflik  bersenjata  baik  yang  bersifat internasional  maupun  internal  maka hukum  pengungsi  sering  kali  terkait dengan  hukum  humaniter. 27 Hukum humaniter adalah cabang hukum
internasional yang dibentuk khusus untuk
25  UN IASC, op. cit., 21.
26 Ibid., 7.
27 Kate  Jastram  dan  Marilyn  Achiron, Perlindungan Pengungsi: Pedoman Hukum Pengungsi Internasional, (UNHCR, 2001), 20.
membatasi  efek  dari  konflik  bersenjata dan mengkompromikan prinsip militer dan prinsip  kemanusiaan. 28 Tujuan  utama hukum humaniter adalah untuk melindungi orang-orang dan benda-benda yang  mungkin  terpengaruh  dengan adanya  konflik  tersebut  serta  membatasi hak  para  pihak  yang  berkonflik  dalam penggunaan cara dan alat berperang. 29
Walaupun  hukum  pengungsi  dan hukum  humaniter  mempunyai  tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan namun keduanya menjalankan  peran  yang  berbeda. 30
Hukum  pengungsi  internasional  melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asalnya dan hal ini menjadi dasar jaminan hak  asasi  manusia  selama  ia  menetap  di negara  suaka. 31 Sementara  hukum humaniter  dapat  melindungi  pengungsi hanya  saat  hukum  humaniter  berlaku,
28 Ibid., 16.
29 Inter-Agency Standing Committee, Frequently Asked Questions on International  Humanitarian,  Human  Rights  and Refugee Law in the Context of Armed Conflict (IASC, March 2004), 4, https://www.refworld.org/docid/4a54bc03d.htm (diakses 6 December, 2019).
30 Cé line  Bauloz,  “ The  (Mis)Use  of International  Humanitarian  Law  under  Article  15(c) of  the  Qualification  Directive”, Koninklijke  Brill  NV,
(2014): 24, doi 10.1163/9789004261594_012. 31 Ibid, 12.
yaitu dalam situasi konflik bersenjata, baik yang  sifatnya  internasional  maupun noninternasional. 32
Makalah  ini  disusun  dengan tujuan  keilmuan  untuk  memberikan informasi  mengenai  hal-hal  yang  dapat mengakhiri  status  pengungsi  saat  terjadi peperangan,  bentuk-bentuk  perlindungan bagi  pengungsi  di  wilayah  konflik bersenjata  serta  cara  menentukan  status pengungsi  saat  datang  dalam  jumlah besar.
Sedangkan  tujuan  praktis  dari makalah ini
adalah
untuk
menyebarluaskan  pengetahuan  mengenai hukum  pengungsi  dan  hukum  humaniter serta  kaitan  antara  kedua  bidang  hukum tersebut.
Pokok  bahasan  dari  makalah  ini secara  terpisah  bukanlah  hal  yang  baru namun  penulis  berusaha  menunjukkan bahwa  hal-hal  prinsip  dalam  hukum humaniter dapat diterapkan dalam rangka memberikan  perlindungan  minimum  bagi
32 Kate Jastram dan Marilyn Achiron, op. cit.
pengungsi yang berada di  wilayah konflik bersenjata.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  maka  makalah  ini  akan membahas beberapa hal yaitu:
1. Apakah kondisi perang dapat mengakhiri status pengungsi?
2. Bagaimanakah perlindungan pengungsi di wilayah konflik bersenjata?
3. Bagaimanakah penentuan status pengungsi  yang  datang  secara  massal akibat terjadinya konflik bersenjata?

## Pembahasan
Perlindungan  pengungsi  di  wilayah konflik bersenjata.
Pengungsi  merupakan  penduduk sipil  atau  bagian  dari  masyarakat  sipil yang perlindungannya diberikan berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum humaniter internasional. Konferensi ke-20 Palang Merah
Internasional  yang  diadakan  di  Wina, Austria pada tahun 1965 mendeklarasikan beberapa prinsip ketaatan pemerintah dan tangung  jawab  pihak  yang  berwenang atas  tindakannya  saat  terjadi  konflik
bersenjata melalui Resolusi Nomor XXVIII sebagai berikut:
a. Hak  negara-negara  pihak  pada  konflik bersenjata  untuk  bertindak  melukai musuh adalah tidak tak terbatas;
b. Dilarang melancarkan serangan terhadap penduduk sipil;
c. Pembedaan harus dilakukan sepanjang waktu  antara  orang-orang  yang terlibat dalam peperangan dan penduduk  sipil  sedapat  mungkin terhindar dari pengaruh tersebut.
Prinsip-prinsip  tersebut  di  atas merefleksikan  hukum  perikemanusiaan dan  meminta  kesadaran  masyarakat sebagaimana  yang  tercantum  dalam beberapa  instrumen  seperti    Hague regulations  1907  dan  Konvensi  Jenewa 1949. Sidang Majelis Umum PBB  ke-1748 pada  tanggal  19  Desember  1968 mendukung  prinsip-prinsip  tersebut. 33
Sebelumnya,  Konferensi  PBB  mengenai
Hak  Asasi  Manusia  pada  tanggal  12  Mei 1968, mengamati
bahwa
konflik bersenjata yang berlanjut menjadi wabah kemanusiaan, dianggap sebagai kekerasan  yang  meluas  dan  brutal, termasuk  pembunuhan  massal,  eksekusi singkat,  penganiayaan,  perlakuan  tidak
33 UN General Assembly, “ Respect for human rights  in  armed  conflicts ” ,  A/RES/2444  (XXIII),
https://undocs.org/en/A/RES/2443(XXIII)  (diakses 17 Agustus, 2019).
berperikemanusiaan terhadap para tahanan, pembunuhan terhadap penduduk  sipil  dalam  konflik  bersenjata, menghapus  hak-hak  asasi  manusia  dan mengakibatkan  tindakan  balasan  brutal menunjukkan  keyakinan  pada  Majelis bahwa  bahkan  dalam  masa  konflik bersenjata, prinsip-prinsip hukum humaniter  harus  tetap  ada. 34 Resolusi juga merekomendasikan tindakan tertentu yang  berkaitan  dengan  penegakan prinsip-prinsip tersebut. 35
Selanjutnya  pada  tanggal  9 December  1970,  Majelis  Umum  PBB menegaskan  bahwa  prinsip-prinsip  dasar berikut  ini  merupakan  perlindungan  bagi penduduk  sipil  dalam  situasi  konflik bersenjata: 36
a. Hak  asasi  mendasar  yang  diterima hukum  internasional  terdapat  dalam instrumen  internasional,  tetap  berlaku sepenuhnya  dalam  situasi  konflik bersenjata;
b. Dalam  pelaksanaan  operasi  militer selama konflik bersenjata,  pembedaan harus  dilakukan  sepanjang  waktu antara  orang-orang  yang  secara  aktif
34 United  Nations  publications, Final  Act  of the  International  Conference  on  Human  Rights, Sales No E.68.XIV.2, 5.
35 Ibid., 18.
36 UN Genera l Assembly, “Respect for human rights in armed conflicts”, A/RES/2674 (XXV), United Nations Publications , op.cit., 18.
terlibat dalam peperangan dan masyarakat sipil;
c. Masyarakat  sipil  seharusnya  tidak boleh dijadikan sasaran operasi militer;
d. Tempat  tinggal  dan  instalasi  lainnya yang  digunakan  oleh  penduduk  sipil tidak  boleh  dijadikan  sasaran  operasi militer;
e. Tempat-tempat  atau  wilayah  yang hanya
dipergunakan sebagai perlindungan  bagi  penduduk  sipil seperti  rumah  sakit  atau  zona perlindungan  lainnya,  tidak  boleh dijadikan target operasi militer;
f. Masyarakat sipil ataupun individu yang merupakan  penduduk  sipil,  integritas penduduk  sipil  tidak  boleh  dijadikan target tindakan balasan, diserang atau dipindahkan paksa.
Pada  sidangnya  tanggal  14 Desember  1974,  Majelis  Umum  PBB menerima suatu deklarasi tentang
“ Perlindungan  bagi  Wanita  dan  Anak dalam  Keadaan  Darurat  dan  Konflik
Bersenjata ” yang menegaskan bahwa: 37
i) Serangan  dan  bom  kepada  penduduk sipil,  menimbulkan  penderitaan  yang tidak  terhitung,  khususnya  kepada wanita dan anak-anak, yang merupakan  anggota  masyarakat  yang paling  rentan,  harus  dilindungi  dan pelaku tindakan tersebut harus dihukum;
ii) Semua  bentuk  tindakan  terhadap wanita  dan  anak-anak  yang  represif, kejam dan tidak berperi  kemanusiaan, termasuk pemenjaraan, penganiayaan, penembakan,  penangkapan  massal, penghukuman bersama, yang dilakukan  oleh  para  pihak  yang berperang  dalam  operasi  militer  atau
37 UN General Assembly, “ Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ” , UNGA 117, A/RES/3318 (XXIX), 14 December 1974, 146.
di  wilayah  pendudukan,  dianggap sebagai kejahatan;
Selanjutnya  pada  sidang  ke-32 tanggal 8 December  1977, Majelis Umum PBB menerima baik keberhasilan Konferensi  Diplomatik  yang  membuat penegasan  dan  pengembangan  hukum humaniter  internasional  yang  dapat diterapkan  dalam  konflik  bersenjata dengan mengadopsi dua protokol tambahan  dari  Konvensi  Jenewa  1949.
Majelis  menghimbau  agar  semua  pihak yang berkonflik mengakui, memperhatikan dan menaati kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum humaniter internasional. Majelis Umum juga menghimbau  seluruh  negera  untuk mengambil  langkah-langkah  yang  efektif dalam menyebarluaskan ketentuan- ketentuan  kemanusiaan  yang  dapat diterapkan dalam konflik bersenjata. 38
Hukum  humaniter  berisi  standar normatif  yang  dapat  diterapkan  dalam konflik  bersenjata  berdasarkan  hukum
38 UN  General  Assembly, “ Respect  for Human  Rights  in  Armed  Conflicts ” ,  UNGA  69; A/RES/32/44, 8 December 1977.
internasional. 39 Seiring berjalannya waktu, konflik  bersenjata  dapat  berubah  dan berkembang menjadi jenis ke konflik yang lain.  Konflik  bersenjata  noninternasional adalah  suatu  konflik  bersenjata  secara geografis terbatas di wilayah suatu negara yang  melibatkan  kekuatan  pemerintah dan  kekuatan  oposisi.  Apabila  terdapat intervensi  dari  angkatan  bersenjata negara  lain  yang  membela  para pemberontak
untuk melawan
pemerintahnya  maka  kondisi  tersebut menjadi  konflik  bersenjata  internasional. Konflik bersenjata noninternasional dimungkinkan  untuk  diinternasionalkan apabila  terdapat  intervensi  dari  angkatan bersenjata  negara  lain  di  wilayah  negara yang sedang mengalami konflik bersenjata noninternasional.
Konflik  bersenjata  internasional merupakan  konflik  antara  dua  negara walaupun  salah  satu  Negara  Pihak menyangkal keadaan perang. 40 Sedangkan konflik bersenjata 39 Eric  Fripp, Inclusion  of  Refugees  from
Armed  Conflict:  Combatants  and  Ex-combatants (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2014), 128.
40 Geneva  Conventions  of  1949,  Common Article 2.
noninternasional adalah konflik bersenjata yang  tidak  bersifat  internasional,  yang terjadi  di  wilayah  negara  Pihak  Peserta Agung. 41 Perjanjian  internasional  lainnya di  bidang  hukum  humaniter  internasional juga  melindungi  orang  dan  benda; melarang  atau  membatasi  penggunaan senjata  khusus    termasuk  ranjau  anti orang, peluru berdaya ledak luas, senjata laser  yang  membutakan  serta  senjata klaster. 42
Sejalan
dengan Prinsip Kemanusiaan yang terdapat dalam hukum humaniter,  penduduk  sipil  dan  orang- orang  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam peperangan  (termasuk  mereka hors  de combat )  harus  diperlakukan  secara manusiawi  dalam  segala  kondisi.  Prinsip ini  ditegaskan  dalam  Pasal  3  Ketentuan yang  Bersamaan  ( common  articles )  dari Konvensi  Jeneva  juga  diterapkan  dalam konflik bersenjata noninternational seperti larangan  tindak  kekerasan  terhadap  jiwa dan orang, termasuk perlakuan kejam dan penganiayaan,  penyanderaan,  perlakuan
41 Geneva  Conventions  of  1949,  Common Article 3. 42 Convention  on  Cluster  Munitions,  Art.  1 para. (1).
yang  memalukan  dan  merendahkan  dan pelaksanaan  eksekusi  tanpa  mengadili nonkombatan,  termasuk  orang-orang yang di luar peperangan (yang luka, sakit, dan korban kapal yang karam). Ketentuan rinci yang berkaitan dengan perlindungan penduduk  sipil  dan  mereka  yang  tidak terlibat  langsung  dengan  permusuhan terdapat
dalam Konvensi-Konvensi Jenewa,  Protokol  Tambahan  dan  hukum perang kebiasaan internasional. Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, penyerangan
secara
sengaja kepada penduduk sipil yang tidak terlibat  langsung  dalam  peperangan merupakan suatu kejahatan perang. 43
Hukum  humaniter  internasional tidak  hanya  mengatur  tentang  standar tertentu perlakuan minimum kemanusiaan bagi  orang-orang  yang  kemerdekaannya dibatasi  baik  dalam  konflik  bersenjata internasional  maupun  noninternasional 44

## namun juga menetapkan hal-hal berikut:
In  the  case  of  armed  conflict  not  of  an international  character  occurring  in  the
43 ICC Statute, Article 8(2)(b)(i).
44 Rachel Brett, op. cit., 722.
territory  of  one  of  the  High  Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound  to  apply,  as  a  minimum,  the following provisions:
Persons  taking  no  active  part  in  the hostilities,  including  members  of  armed forces who have laid down their arms and those  placed  'hors  de  combat'  by sickness, wounds, detention, or any other cause,  shall  in  all  circumstances  be treated  humanely,  without  any  adverse distinction  founded  on  race,  colour, religion  or  faith,  sex,  birth  or  wealth,  or any other similar criteria.
(1) To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and  in  any  place  whatsoever  with respect to the above-mentioned persons:
(a)  violence  to  life  and  person,  in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
(b)   taking of hostages;
(c)  outrages  upon  personal  dignity,  in particular  humiliating  and  degrading treatment;
(d)  the  passing  of  sentences  and  the carrying  out  of  executions  without previous  judgment  pronounced  by  a regularly constituted court, affording all the  judicial  guarantees  which  are recognized as indispensable by civilized peoples.
(2) The  wounded  and  sick  shall  be collected  and  cared  for.  An  impartial humanitarian  body,  such  as  the International  Committee  of  the  Red Cross,  may  offer  its  services  to  the Parties  to  the  conflict.  The  Parties  to the conflict should further endeavour to bring  into  force,  by  means  of  special
agreements,  all  or  part  of  the  other provisions of the present Convention.The  application  of  the preceding  provisions  shall  not  affect the  legal  status  of  the  Parties  to  the conflict.
Ketentuan  Pasal  3  Konvensi Jenewa 1949 tersebut menetapkan bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional yang  terjadi  di  wilayah  Pihak  Peserta Agung,  setiap  pihak  yang  bersengketa dalam konflik harus menerapkan ketentuan  minimal,  misalnya  orang-orang yang  terlibat  aktif  dalam  permusuhan termasuk  anggota  militer  yang  telah menyerah  serta  mereka  yang  berada  di luar  pertempuran  ( hors  de  combat ) karena  sakit,  terluka,  ditangkap  atau karena  hal  lain,  dalam  segala  keadaan haruslah  diperlakukan  secara  manusiawi, tanpa  membedakan  berdasarkan  ras, warna  kulit,  agama  atau  kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran ataupun kekayaan,  atau  karena  kriteria  lainnya yang  semacam  itu. Hors  de  combat berasal dari bahasa Perancis di mana kata “hors” berarti “di luar”; kata “de combat” berarti “dari pertempuran atau
peperangan”. 45 Pasal  3  Konvensi  tersebut juga  melarang  kekerasan  terhadap  hidup seseorang,  khususnya  semua  bentuk pembunuhan, mutilasi, penganiayaan dan perlakuan kejam; penyanderaan, perampasan
kehormatan pribadi, khususnya perlakuan
yang mempermalukan dan merendahkan; penjatuhan  hukuman  dan  pelaksanaan eksekusi  yang  dilakukan  tanpa  didahului keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.  Selain  itu,  orang-orang  yang luka  dan  sakit  harus  dikumpulkan  dan dirawat. Konvensi ini juga memerintahkan agar para pihak yang bertikai harus selalu berusaha  untuk  melaksanakan  melalui persetujuan-persetujuan  khusus,  semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.
Sementara itu Protokol Tambahan Konvensi  Jenewa  1949  terdapat  pula peraturan-peraturan  mengenai  perlin- dungan bagi penduduk sipil dari serangan militer.  Beberapa  dari  ketentuan  tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang
45 https://dictionary.cambridge.org/dictionary /english /hors-de-combat (diakses 7 Agustus, 2019).
diterima umum
dan merupakan ketentuan-ketentuan  hukum  humaniter internasional  yang  dapat  diterapkan dalam  konflik  bersenjata,  khususnya mengenai  perlindungan  bagi  penduduk sipil  yang  terdapat  dalam  Konvensi  IV Jenewa 1949.
Aturan dasar
mengenai perlindungan  bagi  penduduk  sipil  dan objek  sipil  menetapkan  bahwa  Pihak Peserta  Agung  (sebutan  bagi  negara pihak  pada  Konvensi  Jenewa  1949) sepanjang  waktu  harus  membedakan antara  penduduk  sipil  dan  kombatan (pihak yang berperang), antara objek sipil dan  objek  militer  serta  hanya  menyerang objek  militer. 46 Selain  itu  penduduk  sipil harus mendapat perlindungan dari bahaya operasi militer. Penduduk sipil tidak boleh diserang. Serangan atau ancaman kekerasan  melalui  penyebaran  teror  di antara  penduduk  sipil  dilarang.  Serangan terhadap  penduduk  sipil  sebagai  bentuk serangan balasan juga dilarang.
Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  operasi militer,  perhatian  tetap  harus  dilakukan
46 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 48.
kepada  penduduk  sipil,  objek  sipil  dan langkah-langkah  pencegahan  tertentu yang  mengatur  pelaksanaan  operasi militer juga telah ditentukan oleh Protokol ini. 47
Dalam Protokol Tambahan I 1977 dari  Konvensi  Jenewa  1949  disebutkan bahwa  keberadaan  orang  yang  tidak memenuhi  kriteria  penduduk  sipil  tidak menghilangkan  sifat  sipilnya. 48 Ketentuan tersebut  dapat  dikatakan  merupakan perlindungan  maksimum  yang  dapat diberikan  kepada  pengungsi  yang  berada di  wilayah  konflik  karena  mengandung makna yang sangat luas dalam menetapkan kriteria penduduk sipil.
Selanjutnya  Protokol  I  1977 menegaskan  bahwa  serangan  yang  tidak diskriminatif dilarang, yaitu serangan yang berkarakter sebagai berikut: 49
a. Tidak secara langsung menjadi sasaran militer tertentu;
b. Menggunakan cara dan alat berperang yang tidak dapat diarahkan pada objek militer tertentu;
c. Menggunakan cara dan alat berperang yang akibatnya tidak dapat dibatasi
47 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 57.
48 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 50 ayat (3).
49 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 50 ayat (4).
sebagaimana yang disyaratkan oleh Protokol ini.
Ketentuan tersebut
sangat penting  karena  dalam  hal  cara  dan  alat berperang,  hukum  humaniter  justru menerapkan  prinsip  diskriminatif  demi mencegah  terjadinya  serangan  yang menyeluruh.  Dalam  peperangan,  senjata perang yang diperlukan adalah persenjataan  yang  diskriminatif  agar penduduk  sipil  (yang  di  dalamnya termasuk  pengungsi)  tidak  menjadi sasaran  penyerangan.  Sifat    diskriminatif dalam  serangan  merupakan  perwujudan dari  penerapan  prinsip  kemanusiaan sekaligus  aplikasi  dari  prinsip  pembeda. Kedua  prinsip  ini  dapat  menjadi  dasar bagi  diberikannya  perlindungan  bagi pengungsi yang berada di  wilayah konflik bersenjata.
Untuk mengetahui deskripsi tentang  sifat  serangan  terhadap  objek militer  dan  objek  sipil  yang  tidak membedakan  maka  Pasal  51  Protokol  I 1977  memberikan  gambarannya.  Di antara tipe serangan yang dianggap tidak
membedakan sifat sipil dan militer adalah sebagai berikut: 50
i. Serangan  oleh  pemboman  oleh  apapun bentuknya atau serangan yang memperlakukan  sebagai  satu  uji  coba militer  sejumlah  jelas  terpisah  dan berbeda  tujuan  militer  yang  terletak  di sebuah  kota,  kota, desa atau daerah lain yang mengandung konsentrasi yang sama dari warga sipil atau objek sipil;
ii. Satu  serangan  yang  mungkin  diharapkan menyebabkan  hilangnya  kehidupan  sipil, insidental  cedera  pada  warga  sipil, kerusakan  pada  objek,  sipil  atau kombinasi  daripadanya,  yang  akan berlebihan  dalam  kaitannya  dengan keuntungan militer.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut maka  para  pihak  yang  terlibat  dalam peperangan  tidak  melancarkan  serangan ataupun  uji  coba  militer  pada  wilayah yang berdekatan dengan kamp pengungsian,  sekalipun  hal  itu  akan mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi operasi militer.
Selanjutnya  Pasal  85  Protokol  I menegaskan bahwa menjadikan penduduk  sipil  atau  individu  warga  sipil sebagai objek serangan merupakan suatu pelanggaran  berat  terhadap  Protokol  I. Pengungsi  termasuk  kelompok  penduduk sipil  yang  berhak  atas  perlindungan tersebut  sehingga  serangan  terhadap
pengungsi  di  wilayah  konflik  bersenjata jelas  melanggar  ketentuan  Pasal  85 Protokol I 1977.
Sejauh  ini  hukum  humaniter internasional  telah  berkembang  hingga jangkauannya
mencapai konflik bersenjata  noninternasional 51 sehingga untuk  jenis  konflik  tersebut, aturan dasar mengenai  perlindungan  bagi  penduduk sipil  juga  terdapat  dalam  Protokol Tambahan  II    dari  Konvensi  1949. Berdasarkan  Protokol  tersebut  maka pengungsi  sebagai  bagian  dari  penduduk sipil  harus  mendapat  perlindungan  dari bahaya operasi militer. Artinya, berdasarkan  Protokol  II  1977  pengungsi tidak boleh diserang, tidak boleh dijadikan sasaran  serangan.  Demikian  pula  dengan tindakan  atau  ancaman  kekerasan  yang tujuan  utamanya  adalah  menyebarkan teror adalah hal yang dilarang. 52
Konflik noninternasional
merupakan  konflik  yang  melibatkan tentara  pemerintah  yang  bertempur
melawan
kelompok pemberontak
51 Rachel Brett and Eve Lester, op. cit., 714.
52 Protokol Tambahan II 1977, Pasal 13.
bersenjata yang terorganisir atau organisasi  angkatan  bersenjata  yang saling  bertempur  di  dalam  wilayah  suatu negara. Perjanjian yang berkaitan dengan berkaitan dengan konflik noninternasional lebih  terbatas  dibandingkan  dengan perjanjian  mengenai  konflik  bersenjata internasional.  Namun  demikian  hal penting  yang  berkaitan  dengan  perlin- dungan  hak  asasi  manusia  diterapkan pula dalam konflik bersenjata berdasarkan common  article Pasal  3  Konvensi  Jeneva ke-4 dan Protokol Tambahan II.
Pasal  3  Kertentuan  Tambahan berlaku  pada  semua  konflik  bersenjata internal.  Sedangkan  Protokol  Tambahan II,  hanya  berlaku  apabila  Negara  telah meratifikasi  Protokol  tersebut  dan  konflik bersenjata  internal  yang  terjadi  telah mencapai  intensitas    sesuai  ketentuan Pasal  1  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  II sebagai berikut:
a. Konfrontasi yang terjadi di wilayah negara antara  angkatan  bersenjata  pemerintah dengan angkatan bersenjata pemberontak atau kelompok bersenjata yang terorganisir;
b. Pemberontak  berada  di  bawah  pemimpin yang bertanggung jawab;
c. Mampu  mengendalikan  operasi  militernya secara  terus  menerus  dan  terpadu  di sebagian wilayah tersebut;
d. Melaksanakan ketentuan Protokol ini.
Selanjutnya Protokol Tambahan II menegaskan  bahwa  Protokol  ini  tidak berlaku  pada  situasi  gangguan  dalam negeri  seperti  kerusuhan,  kekerasan sporadis dan pengisolasian serta tindakan lain  semacamnya  yang  bukan  konflik bersenjata. 53
Berkaitan  dengan  keberadaan pengungsi  di  wilayah  konflik  bersenjata, kamp  pengungsi  juga  dapat  meman- faatkan  perlindungan  yang  diberikan berdasarkan  Konvensi  Jenewa  1949  yang telah  menetapkan  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  dijadikan  daerah aman.  Syarat  tersebut  yaitu  hanya  boleh melingkupi  sebagian  kecil  dari  wilayah yang  diperintahkan  oleh  negara  yang mengadakannya;  daerah  itu  harus  ber- penduduk  relatif  lebih  sedikit  diban- dingkan dengan akomodasi yang terdapat di  wilayah  itu;  daerah  itu  harus  jauh dan tidak  ada  hubungannya  dengan  segala macam  objek  militer  atau  bangunan
industri  dan  administrasi  yang  besar; daerah  itu  tidak  boleh  berada  di  wilayah yang  menurut  perkiraan  dapat  dijadikan medan  perang.  Dengan  demikian  maka keberadaan  kamp  pengungsi  harus memperhatikan  ketentuan  tersebut  agar para  pengungsi  tidak  menjadi  sasaran perang  sehingga  dapat  keselamatannya tetap  terjamin  walaupun  mereka  sedang berada di negara yang sedang berperang.
Selain itu, hal penting yang harus pula  diperhatkan  adalah  pemberlakuan hukum  kebiasaan  internasional  yang berkaitan  dengan  hukum  humaniter internasional.  Kedua  bidang  hukum  ini terhubung  karena  memperluas  perlin- dungan sebagaimana yang secara eksplisit  ditegaskan  dalam  Protokol Tambahan  II  serta  memberikan  perlin- dungan  apabila  negara  tidak  meratifikasi Protokol  ini.  Dengan  demikian  apabila terdapat  pengungsi  di  wilayah  negara suaka  yang  belum  menjadi  pihak  pada Protokol maka dapat diterapkan ketentuan  hukum  kebiasaan  internasional demi  melindungi  pengungsi  tersebut.
Contoh  dari  ketentuan  yang  bersumber
dari  hukum  kebiasaan  internasional adalah  prinsip non-refoulement. Prinsip
tersebut melarang pengembalian pengungsi  ke  wilayah  manapun  yang mengakibatkan  pengungsi  mengalami persekusi.  Prinsip non-refoulement ini mengikat semua negara karena merupakan hukum kebiasaan
internasional  yang  bersifat jus  cogens .
Prinsip ini juga termasuk dalam beberapa perjanjian  internasional  mengenai  hak asasi  manusia  seperti Convention  against Torture ,  yang  melarang  perpindahan paksa  terhadap  orang  ke  negara  yang memungkinkan  ia  mengalami  risiko dianiaya. 54
Selain itu Protokol Tambahan juga menetapkan  perlindungan  bagi  penduduk sipil.  Bagian  IV  Protokol  tersebut mengatur  mengenai  perlindungan  umum ( general  protection  againts  the  effect  of hostilities );  bantuan  bagi  penduduk  sipil ( relief in favour of the civilian population ,
termasuk  di  dalamnya  adalah  pengungsi
54 United Nations Human Rights Office of the High  Commissioner, Manual  on  Human  Rights Monitoring:  Applicable  in  Human  Rights  and Humanitarian  Law  Framework,  (New  York:  UN, 2011), 19.
dan  orang  yang  tidak  memiliki  kewarga- negaraan  ( stateless ); perlakuan  orang- orang  yang  berada  dalam  salah  satu kekuasaan  pihak  yang  bersengketa ( treatment  of  persons  in  the  power  of  a party to a conflict ).
Dalam kaitannya dengan perlindungan  bagi  pengungsi,  beberapa prinsip  dasar  dari  hukum  humaniter internasional  juga  harus  diterapkan. Contohnya  adalah  Prinsip  Pembeda ( distinction prinsiple ) yang merupakan inti dari  hukum  humaniter  yang  harus diterapkan dalam seluruh konflik bersenjata, baik yang sifatnya internasional  (sebagaimana  diatur  dalam Protokol  I  1977)  maupun  konflik bersenjata  yang  bersifat  noninternasional (sebagaimana  diatur  dalam  Protokol  II 1977).  Bahkan  Majelis  Umum  PBB mendeklarasikan  bahwa  prinsip  pembeda ini  berlaku  untuk  semua  jenis  sengketa bersenjata. 55 Prinsip pembeda ini terkodifikasi dalam Pasal 48, Pasal 51 ayat (1)  dan  Pasal  52  ayat  (2)  Protokol
55 UN  General  Assembly, Res. 2444  (XXIII), loc.cit.
Tambahan  I  1977  dan  merupakan ketentuan  yang  tidak  dapat  dilakukan reservasi atasnya. 56
Pasal 13 ayat (2) Protokol II 1977 juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi yang  berada  di  wilayah  sengketa bersenjata.  Berdasarkan  pasal  tersebut prinsip  pembeda  mewajibkan  para  pihak yang bertikai, baik negara maupun bukan negara,  untuk  membedakan antara objek militer,  penduduk  sipil  dan  objek  sipil (rumah, sekolah, rumah sakit) dan hanya menyerang  objek  militer.  Kegagalan membedakan  hal  tersebut  dalam  operasi militer menyebabkan meningkatnya serangan  yang  tanpa  kendali  dan merupakan  kejahatan  perang.  Oleh karena  itu  apabila  terjadi  serangan terhadap  kamp  pengungsi  ataupun serangan  terhadap  individu  pengungsi secara  langsung  maka  hal  tersebut  jelas- jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap Pasal 13 ayat (2) Protokol II 1977. Negara
56 International Humanitarian Law Database, “The  Principle  of  Distinction  bet ween  Civilians  and
Combatants”, https://ihl- databases.icrc.org/customary- ihl/eng/docs/v1_rul_rule1  (diakses  7  September, 2019).
Pihak  berkewajiban  mencari  pelaku pelanggaran  tersebut,  mengadilinya  dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diperintahkan  oleh  Pasal  49  Konvensi Jenewa  1949.  Pasal  tersebut  meme- rintahkan  agar  negara  mencari  orang- orang  yang  disangka  telah  meme- rintahkan  untuk  melakukan  pelanggaran berat yang dimaksudkan, harus mengadili pelakunya tanpa memandang kebangsaannya.  Negara    dapat  pula,  jika dikehendakinya  dan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  nasional- nya, meyerahkan kepada negara lain yang berkepentingan,  para  pelaku  tersebut untuk diadili .
Selain  itu  Prinsip  Proporsionalitas dalam  hukum  humaniter  juga  dapat digunakan  untuk  memberikan  perlin- dungan  kepada  para  pengungsi  yang berada  di  wilayah  peperangan.  Prinsip Proporsionalitas  melindungi  pengungsi karena melarang serangan terhadap objek militer  yang  mengakibatkan  terbunuhnya penduduk  sipil  dan  rusaknya  objek-objek sipil jika hal tersebut merupakan tindakan yang  berlebihan  untuk  mendapatkan
keuntungan militer. Apabila
tidak dimungkinkan  untuk  menghindari  keru- gian  sipil  dalam  operasi  militer,  hukum humaniter  internasional  mensyaratkan para  pihak  yang  bertikai  untuk  membuat pencegahan  demi  memperkecil  kemung- kinan terlukanya dan terbunuhnya penduduk sipil serta kerusakan objek sipil.
Selain  dalam  Protokol  Tambahan II  1977,  larangan  menyerang  langsung penduduk sipil juga terdapat dalam Pasal 3  ayat  (7)  Amandemen  Protokol  II  dari Konvensi  mengenai  Senjata  Konvensional Tertentu. 57 Hal  yang  sama  juga  diatur oleh Protokol III Konvensi tersebut untuk diterapkan  pada  konflik  bersenjata  yang sifatnya noninternasional. Ketentuan tersebut  kemudian  diadopsi  secara  bulat pada  tahun  2001  menyusul  amandemen terhadap Pasal 1 dari Konvensi itu. 58 Kondisi Perang
dan status pengungsi.
Pengungsi  adalah  penduduk  sipil sehingga  orang  yang  terus  berjuang
57 Amended Protocol II to the Convention on Certain Weapons, Article 3(7) 58 Protocol  III  to  the  Convention  on  Certain Conventional Weapons, Article 2(1).
melawan  negaranya  sendiri  dari  negara tempat  ia  mencari  suaka,  tidak  dapat dianggap  sebagai  pengungsi. 59 Tidak seperti penduduk sipil dan pencari suaka, kombatan  dan  elemen  bersenjata  lainnya tidak berhak atas perlindungan internasional  dalam  konteks  Hukum Pengungsi sampai terbukti bahwa mereka benar-benar  menjauhkan  diri  secara permanen  dari  kegiatan  militer  ataupun ketentaraan. 60 Dengan  demikian  beli- geren, leve  en  masse, korps  sukarela, anggota  angkatan  bersenjata  dan  pihak- pihak  lainnya  yang  biasa  dikenal  terlibat dalam perang tidak akan mendapat status pengungsi sehingga ia tidak mendapatkan hak  dan  perlindungan  dalam  konteks Konvensi  1951.  Namun  demikian  di beberapa  negara  khususnya  negara- negara  di  Eropa  Barat,  berpendapat bahwa warga sipil yang melarikan diri dari perang atau mereka yang takut mengalami  penganiayaan  yang  dilakukan
59 UNHCR, A  Field  Guide  For  NGOs: Protecting  Refugees,  United  Nations  Publications, 1999.
60 ExCom,  “Civilian  and  Humanitarian Character  of  Asylum”,  8  October  2002,  Conclusion No. 94 (LIII) para. (c)(vii), http://www.unhcr.org/3dafdd7c4.html (diakses  7 September, 2019).
oleh  pelaku  non-pemerintah  seperti anggota  milisi  dan  pemberontak,  tidak boleh  diberikan  status  pengungsi. 61
Sebaliknya,  UNHCR  berpendapat  bahwa asal  usul  penganiayaan  seharusnya  tidak menjadi  hal  penting  dalam  menentukan status  pengungsi  melainkan  karena  tidak adanya  perlindungan  dari  negara  asal. 62
Pandangan  UNHCR  yang  sedemikian  itu lebih  logis  dan  rasional  karena  kesela- matan  pengungsi  merupakan  prioritas utama  dibandingkan  mencari  sebab mengapa  terjadi  penganiayaan  atas pengungsi.
Dalam  konteks  perpindahan  ber- skala besar sebagai akibat dari terjadinya konflik  bersenjata  maka  kombatan  dan elemen  bersenjata  lainnya  sejak  awal harus  diidentifikasi  dan  dipisahkan  dari penduduk sipil melalui mekanisme penyaringan  yang  sangat  hati-hati. 63
Bahkan apabila mereka telah benar-benar menjauhkan  diri  secara  permanen  dari kegiatan  militer  ataupun  ketentaraan  dan
61 UNHCR, The State of the World’s Refugee, (Geneva: UNHCR, 2001), 17.
62 UNHCR, Questions  and  Answers,
https://www.unhcr.org/publications/brochures/3b77 9dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html
63 Ibid. para. (c)(iii).
layak untuk mendapatkan status pengungsi,  secara  umum  terhadap mereka tetap diperlukan pengujian penuh secara  individual  atas  klaim  status pengungsinya. 64
Oleh  karena  status  pengungsi dalam  masa  sengketa  bersenjata  dapat terpengaruh  dengan  kegiatan  pengungsi itu  sendiri  maka  ketentuan  mengenai penghentian  status  pengungsi  telah ditetapkan  pula  oleh  Konvensi  1951. Ketentuan  umum  mengenai  penghentian status  pengungsi  diterapkan  kepada pengungsi prima  facie berdasarkan  Pasal 1C(5)-(6)  Konvensi  Status  Pengungsi . 65
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut, ketika  semua  pengungsi  yang  diakui secara prima  facie gagal  memenuhi kriteria umum penghentian status pengungsi  maka  mereka  secara  otomatis kehilangan status pengungsinya.
Sementara  itu  bagi  anak-anak  yang sebelumnya  ikut  serta  pada  kegiatan bersenjata  diperlukan  prosedur  khusus.
64 UNHCR,  “Article 1F Exclusion  Guidelines”, para.  15;  in  UNHC R,  “Operational  Gu idelines  on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum” , 33 : http://www.refworld.org/docid/452b9bca2.html (diakses 8 September, 2019).
65 UNHCR, “Cessation Gu idelines”, para 23 .
Sedangkan bagi Anggota keluarga penduduk  sipil  yang  bertempur  dapat memperoleh
manfaat dari status pengungsi prima  facie apabila  tidak terdapat  bukti  sebaliknya  pada  kasus individual . 66
Walaupun keadaan umumnya
telah berakhir, sejumlah pengungsi
kemungkinan  tetap  mengalami  ketakutan yang mendasar
akan
terjadinya
persekusi, baik dalam hubungannya dengan  masa  lalu  maupun  dengan keadaan  di masa depan, atau mengalami penganiayaan  di  masa  lalu  sehingga mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan  internasional. 67 Pengungsi memerlukan  perlindungan  internasional karena  negara  asal  gagal  memberikan perlindungan  kepada  pengungsi  dari penganiayaan  karena  hal  itulah  yang menjadi dasar dari pembentukan
Konvensi  Status  Pengungsi.  Dengan  kata lain, perlindungan internasional diperlukan
oleh pengungsi karena ketiadaan
66 ExCom Conclusion No. 94, para. (c)(vi).
67 UNHCR,  “Guidelines  on  Exemption Procedures  in  respect  of  Cessation  Declarat ions”, December 2011, http://www.refworld.org/docid/4eef5c3a2.html (diakses 7 September, 2019).
perlindungan  nasional. 68 Penting  pula untuk  membedakan  klaim  perlindungan pengungsi  karena  persekusi  di  negara asalnya  dengan  klaim  yang  berkaitan dengan  persekusi  yang  dilakukan  oleh pelaku non-negara. Dalam kasus persekusi  yang  ditimbulkan  oleh  negara, terdapat  keinginan  negara  untuk  tidak melindungi warganya. 69
Penentuan  status  pengungsi  yang datang
secara massal akibat terjadinya konflik bersenjata
Dalam  situasi  konflik  bersenjata, biasanya  terjadi  pengungsian  dalam jumlah  yang  besar  maka  sangat  tidak praktis  dan  tidak  perlu  dilakukan pengujian  klaim  status  pengungsi  secara perorangan. 70 Dalam  keadaan  demikian, negara  dan  UNHCR  dapat  memutuskan status  pengungsi  untuk  keseluruhan
68 Vanessa  Holzer ,  “ Persecution  and  the Nexus  to  a  Refugee  Convention  Ground  in  Non- International  Armed  Conflict:  Insights  from Customary  International  Humanitarian  Law ”, dalam Refuge  from  Inhumanity?  War  Refugees  and International  Humanitarian  Law,  eds.  David  Cantor and  Jean-François  Durieux (Leiden:  Brill  Nijhoff, 2014), 99. 69 Vanessa Holzer , “ Lack of Protection in the Country  of  Origin”, dalam Refugees  from  Armed Conflict (Cambridge: Intersentia, 2017), 165.
70 Kate Jastram dan Marilyn Achiron, op. cit.,
58.
kelompok 71 dengan  tetap  memperhatikan kualifikasi  sebagaimana  ditetapkan  oleh Konvensi  1951  sebagai  orang  yang menghadapi:
a. Persekusi  karena  latar  belakang  ras, agama,  kebangsaan,  keanggotaan  dari kelompok sosial tertentu atau opini politik;
b. Konflik  bersenjata  yang  mungkin  terjadi karena  alasan  ras,  suku,  agama,  politik, jenis  kelamin  atau  pembagian  kelompok sosial; 72
c. Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  kelompok yang  terorganisir, 73 para  penyelundup, 74 dan  para  pelaku  lain  yang  bukan  entitas negara sementara negara itu sendiri tidak dapat  atau  tidak  ingin  melindungi  para korban;
d. Persekusi  berdasarkan  orientasi  sexual atau identitas jenis kelamin; 75
71 UNHCR, A Guide to International Refugee
Protection  and  Building  State  Asylum  Systems, (Geneva:  Inter-Parliamentary  Union  and  UNHCR, 2017), 129.
72 UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 12: Claims for refugee status related to  situations  of  armed  conflict  and  violence  under Article  1A(2)  of  the  1951  Convention  and/or  1967 Protocol  relating  to  the  Status  of  Refugees  and  the regional  refugee  definitions,  2  December  2016,
HCR/GIP/16/12, http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html (diakses 10 September, 2019).
73 UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating  to  Victims  of  Organized  Gangs,  31  March 2010, www.refworld.org/docid/4bb21fa02.html (diakses 10 September, 2019). 74 UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the  1951  Convention  and/or  1967  Protocol  Relating to  the  Status  of  Refugees  to  Victims  of  Trafficking and  Persons  At  Risk  of  Being  Trafficked,  7  April 2006, HCR/GIP/06/07, www.refworld.org/docid/443679fa4.html (diakses 10 September, 2019). 75 UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context  of  Article  1A(2)  of  the  1951  Convention and/or  its  1967  Protocol  relating  to  the  Status  of Refugees,  23  October  2012,  HCR/GIP/12/01, www.refworld.org/docid/50348afc2.html  (diakses  10 September, 2019).
e. Bencana  (termasuk  kekeringan  dan kelaparan)  yang  terkait  dengan  situasi persekusi  atau  konflik  bersenjata  yang berakar  pada  ras,  suku,  agama  atau politis,  atau  kelompok  tertentu  yang pengaruhnya tidak proporsional. 76
Apabila  terjadi  hal  sedemikian maka  orang-orang  yang  mengungsi tersebut  akan mendapatkan perlindungan secara prima facie. Prima facie artinya “ at first view, on the first appearance, at first, based  on  what  seems  to  be  the  truth when  first  seen  or  heard ” . 77 Pengakuan atas  status  tersebut  berdasarkan  realitas yang  tampak,  yang  menunjukkan  kondisi objektif  di  negara  asalnya  sehingga mereka  melarikan  diri  dari  risiko berbahaya  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 1 Konvensi 1951.
Penentuan status pengungsi merupakan  suatu  proses  hukum  atau administrasi yang dilakukan oleh pemerintah  ataupun  UNHCR  berdasarkan mandatnya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menentukan  apakah  seorang  pencari
76 UNHCR, Legal  considerations  on  refugee protection  for  people  fleeing  conflict  and  famine affected countries, 5 April 2017, www.refworld.org/docid/5906e0824.html    (diakses 11 September, 2019). 77 Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/p rima-facie (diakses 11 September, 2019).
perlindungan  internasional  merupakan seorang pengungsi atau bukan berdasarkan
hukum internasional, regional  maupun  nasional.  Penentuan tersebut  dapat ditentukan  secara individu maupun secara kelompok (misalnya diakui secara prima  facie atau  berdasarkan ketentuan  perlindungan  sementara). 78
Dalam  pengertian  umum, prima  facie berarti  “pada penampilan pertama” 79 , atau “pada kenyataannya”. 80
Tujuan  dan  maksud  Konvensi Status  Pengungsi  adalah  menyiapkan perlindungan  bagi  pengungsi  daripada sekadar meminta tanggung jawab negara atas  tindakan  persekusinya.  Persekusi adalah  pemburuan  sewenang-wenang terhadap  seorang  atau  sejumlah  warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. 81
Persekusi  merupakan  salah  satu  dari empat  elemen  yang  dapat  diidentifikasi
78 UNHCR,  “The  refugee  concept  under international law”, Global Compact for Save, Orderly and  Reguler  Migration,  (New  York,  12-15  March 2018): 2.
79 Osborn’s  Concise  Law  Dictionary, 10th edition, (London: Thomson Sweet & Maxwell, 2005). 80 The Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/view/Entry/151264?redirectedF rom=prima+facie#eid  (diakses  11  September, 2019).
81 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, https://kbbi.web.id/persekusi (diakses 11 September, 2019).
dari  pengungsi.  Selengkapnya  keempat elemen tersebut adalah: 82
a) Berada di luar negara asalnya;
b) Tidak dapat atau tidak ingin mendapatkan perlindungan  dari  negara  asalnya  atau tidak  tidak  dapat  maupun  tidak  ingin kembali ke negara asalnya.
c) Ketidakmampuan dan ketiadaan keinginan tersebut berkaitan dengan adanya ketakutan  yang  sangat  atas  terjadinya persekusi.
d) Persekusi  tersebut  berdasarkan  alasan ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan pada  kelompok  sosial  tertentu  ataupun opini politik.
Keempat elemen tersebut
merupakan  simpulan  dari  Pasal  1A  (2)
Konvensi 1951 tentang
Status
Pengungsi. 83 Mengenai  pihak  yang berwenang  untuk  menentukan  status pengungsi, praktik menunjukkan dua  tipe pengungsi  berdasarkan  otoritas  penentu status. Pertama adalah pengungsi konvensi ( convention refugee ) yaitu orang yang  ditentukan  sebagai  pengungsi berdasarkan  kriteria  yang  terdapat  pada Konvensi 1951 oleh pihak yang berwenang  di  negara  yang  sudah mengakesi  Konvensi  1951  dan/atau Protokol  1967.  Kedua,  pengungsi  mandat ( mandate  refugee )  adalah  orang  yang
82 Guy  S.  Goodwin  Gill, The  Refugee  in International Law, (New York: Oxford, 1998), 19-20.
83 Convention  relating  to  the  Status  of Refugees, Article 1A (2).
dianggap  sebagai  pengungsi  berdasarkan Statuta  UNHCR  dan  penentuan  ini  tidak tergantung  keikutsertaan  negara  pada Konvensi  1951  ataupun  Protokol  1967. 84
Hal  ini  berarti  untuk  pengungsi  konvensi pihak yang menentukan statusnya adalah pihak yang mempunyai otoritas menangani  pengungsi  di  suatu  negara. Negara  tersebut  kemungkinan  telah menjadi pihak pada salah satu atau kedua instrumen  hukum  pengungsi  (Konvensi atau  Protokol  saja,  atau  keduanya). Sedangkan bagi pengungsi mandat, pihak yang  menentukan  statusnya  adalah UNHCR  sehingga  tidak  tergantung  pada keikutsertaan  suatu  negara  terhadap instrumen hukum tersebut.
Penentuan  secara prima  facie berarti  pengakuan status pengungsi  yang diberikan  oleh  negara  atau  UNHCR berdasarkan  keadaan  objektif  di  negara asalnya  yang  nampak  jelas. 85 Setiap orang  dari  kelompok  tersebut  dianggap sebagai  seorang  pengungsi prima  facie
84 Jovan Patrnogic, op. cit., 25.
85 UNHCR, A Guide to International Refugee Protection  and  Building  State  Asylum  Systems,
(Geneva:  Inter-Parliamentary  Union  and  UNHCR, 2017), op. cit., 115.
dalam hal ketiadaan bukti yang menunjukkan bahwa seseorang memenuhi  kriteria  inklusif  atau  gagal memenuhi  kualifikasi  yang  ditentukan dalam  klausula  ekslusif.  Klausula  ekslusif adalah  klausula  yang  menentukan  bahwa seseorang  tidak  layak  mendapatkan status pengungsi karena yang bersangkutan adalah : 86
a. Pelaku  kejahatan  perang,  kejahatan terhadap  perdamaian  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan;
b. Pelaku kejahatan nonpolitis yang dilakukan  di  luar  negara  suaka  sebelum kedatangannya di negara tersebut sebagai pengungsi;
c. Dinyatakan bersalah karena telah melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan prinsip-prinsip PBB.
Penentuan  secara prima  facie juga  dapat  diberikan  kepada  kelompok yang  mengalami  situasi  serupa  dengan orang-orang yang datang di suatu negara dalam jumlah kecil dan melarikan diri dari negara asalnya  karena  risiko  bahaya  yang dihadapinya.  Pengakuan  status  pengungsi prima facie telah menjadi praktik yang biasa dilakukan  oleh  negara-negara  juga  UNHCR selama  lebih  dari  60  tahun. 87 Kebanyakan para pengungsi yang berada di negara-negara
86 Konvensi 1951, Pasal 1F.
87 Ibid.
berkem-bang  diakui  statusnya  berdasarkan penentuan  secara prima  facie karena kedatangannya dalam jumlah banyak.
Pengungsi prima  facie adalah
orang-orang yang diakui sebagai pengungsi  oleh  negara  atau  UNHCR berdasarkan  kriteria  objektif  berkaitan dengan  keadaan  yang  terjadi  di  negara asalnya.  Hal  tersebut  menjadi  justifikasi atas  praduga  bahwa  mereka  memenuhi kriteria  yang  diterapkan  dalam  definisi pengungsi. 88
Secara
historis, mekanisme penentuan  secara prima  facie bagi pengungsi  yang  datang  dalam  jumlah besar  telah  dibentuk  dan  faktor  yang
menjadi
pencetus
diterapkannya
pendekatan prima  facie adalah  sebagai berikut: 89
While  refugee  status  must  normally  be determined  on  an  individual  basis, situations have also arisen in which entire groups  have  been  under  circumstances indicating  that  members  of  the  group could  be  considered  individually  as refugees.  In  such  situations,  the  need  to provide  assistance  is  extremely  urgent
88 UNHCR, Status  Determination  and
Protection Information Section, (Geneva: Division of International Protection Services, 2006), 17.
89 Bonaventure Rutinwa, “Prima facie status and  refugee  protection”, New  Issues  In  Refugee Research  Working  Paper  No.  69    (Geneva:  UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit), 2.
and  it  may  not  be  possible  for  purely practical reasons to carry out an individual determination  of  refugee  status  for  each member  of  the  group.  Recourse  has therefore been had to the so- called ‘group determination’ of refugee status, whereby each  member  of  the  group  is  regarded prima  facie  (i.e.  in  the  absence  of evidence to the contrary) as a refugee . 90
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  dalam  situasi  normal,  status pengungsi  ditentukan  secara  individual. Namun  dalam  kondisi  yang  mendesak karena  pengungsi  datang  dalam  jumlah besar  maka  sangat  sulit  memberikan bantuan  sebagaimana  yang  seharusnya. Sangat  tidak  mungkin  menyelenggarakan penentuan  status  secara  individual terhadap  setiap  orang  dari  kumpulan pengungsi  dalam  jumlah  besar.  Oleh karena  itu  cara  praktis  yang  ditempuh adalah  melalui  “penentuan  kelompok” status  pengungsi.  Artinya,  setiap  orang anggota  kumpulan  pengungsi  tersebut dianggap sebagai pengungsi prima facie.
Setiap  pengungsi  yang  diakui berdasarkan status pengungsi prima facie di  negara  tempat  pengakuan  tersebut
90 UNHCR's Handbook  on  Procedures  and Criteria  for  Determining  Refugee  Status  under  the 1951  Convention  and  the  1967  Protocol  Relating  to the  Status  of  Refugees,  (Geneva:  UNHCR,  1992), paragraf 44, 13.
dibuat, menikmati
hak-hak yang tercantum  dalam  Konvensi.  Pengakuan status  pengungsi prima  facie tidak  sama dengan status sementara yang memerlukan  waktu  untuk  menunggu kepastian.  Sekali  status  pengungsi ditetapkan  berdasarkan prima  facie maka statusnya tetap sahih jika tidak memenuhi syarat  penghentian 91 atau  sebaliknya, statusnya dibatalkan 92 atau dihapuskan . 93
Pendekatan prima  facie tidak selalu  berlaku  terhadap  semua  situasi yang telah disebutkan sebelumnya karena harus  memperhatikan  faktor  keamanan, hukum  dan  teknis  pelaksanaan.  Respon perlindungan  alternatif  lainnya  bisa  jadi lebih  cocok  untuk  situasi  seperti pemindaian  atau  prosedur  lain  (misalnya
91 U NHCR,  “The  Cessation  Claus es: Guidelines  on  their  App lication”,  26  April  1999, http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?do cid=3c06138c4; UNHCR, “Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status  under  Article  1C  (5)  dan (6)”,  10  February 2003, HCR/GIP/03/03, http://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html (diakses 15 September, 2019).
92 UNHCR,  “Note  on  the  Cancellat ion  of Refugee  Status ”, para.  1(i),  22  November  2004, http://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?docid=41a5dfd94  (diakses  15 September, 2019).
93 UNHCR,  “Guidelines  on  In ternational Protection  No.  5:  Application  of  the  Exclusion Clauses:  Article  1F  of  the  1951  Convention  relating to  the  Status  of Refugees”,  4  September  2003,
HCR/GIP/03/05, http://www.unhcr.org/3f7d48514.html    (diakses  15 September, 2019).
perlindungan  sementara)  dan  dalam beberapa  hal  dilakukan  penentuan  status secara  individual. Alternatif  lain  adalah dengan tidak mengurangi respon perlindungan  dan  tidak  boleh  merusak rezim perlindungan yang telah ditetapkan oleh  Konvensi  1951  atau  instrumen hukum  lainnya  yang  telah  diaksesi  oleh negara peserta Konvensi.  Lihat bagian II. E  tentang  perlindungan  sementara  atau persetujuan untuk tinggal.
Terdapat dua pendapat mengenai sifat  status  pengungsi  yang  diperoleh secara prima  facie .  Pendapat  pertama menurut  George  Okoth-Obbo  yang menyatakan  bahwa  konsep prima  facie mengacu  pada  pertimbangan  bahwa seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak harus  melengkapi  formalitas  penentuan statusnya  untuk  memenuhi  kualifikasi definitif tentang pengungsi. 94
Pendapat  kedua  adalah  dari  Ivor Jackson yang menegaskan bahwa
94 Okoth-Obbo, G., ” Thirty Years On: A Legal Review of the 1969 OAU Convention Governing the Specific  Aspects  of  Refugee  problems  in  Africa ” , Paper Presented at the Special OAU/UNHCR Meeting of  Government  and  Non-Government  Experts Technical  Experts  on  the  30 th Anniversary  of  the 1969 OAU Refugee Convention, para 85.
penentuan  status  pengungsi prima  facie mendapatkan  perlindungan  internasional dan  bantuan  dari  UNHCR  atas  nama masyarakat  internasional.  Mereka  tetap menjadi  pengungsi  asalkan  mereka  tidak menyalahi  kriteria  pengungsi. 95 Untuk mendukung
argumennya,
Jackson memberi  contoh  orang-orang  Hongaria yang  diberikan  status  pengungsi  secara
prima  facie oleh  pemerintah  Austria  di tahun  1956. 96 Jackson  menyimpulkan
bahwa  pengakuan prima  facie diberikan berdasarkan  ketentuan  Pasal  1A  ayat  (2)
Konvensi  1951  dan  Pasal  1  ayat  (1)
Konvensi Persatuan Afrika.
Dalam  hal  seseorang  mempunyai lebih  dari  satu  kewarganegaraan,  istilah "negara kevarganegaraannya" akan berarti  masing-masing  negara  tempat  ia menjadi  warga  negara  di  negara  itu  dan seseorang  tidak  akan  dianggap  tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya  jika  (tanpa  alasan yang  sah  yang  berdasarkan  kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar) ia tidak
95 Jackson, The  Refugee  Concept  in  Group Situations (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999),  4.
96 Document A/AC.79/49, 2.
memanfaatkan  perlindungan  salah  satu negara  tempat  ia  menjadi  warga negaranya.  Sedangkan  Pasal  1  ayat  (1) Konvensi  Persatuan  Afrika  menegaskan hal  yang  kurang  lebih  sama  dengan ketentuan  Pasal  1A  ayat  (2)  Konvensi 1951.

## Kesimpulan
1. Perlindungan  pengungsi  di  wilayah konflik  bersenjata  diberikan  secara berlapis. Pengungsi mendapat
perlindungan  berdasarkan  Konvensi 1951  dan/atau  Protokol  1967  dan Statuta UNHCR 1950 karena statusnya sebagai pengungsi. Selain itu pengungsi juga mendapat perlindungan berdasarkan hukum
humaniter  internasional,  khususnya Konvensi  Jenewa 1949  tentang perlindungan  korban  perang  serta Protokol Tambahan I dan II 1977.
2. Kondisi  perang  tidak  akan  mengakhiri status  pengungsi  kecuali  ia  terlibat dalam operasi militer atau mengangkat senjata.  Pengungsi  yang  terlibat peperangan  akan  kehilangan  sifat
sipilnya  sehingga  ia  tidak  dapat  lagi disebut sebagai pengungsi.
3. Penentuan  status  pengungsi  bagi penduduk sipil yang mengungsi secara massal  dilakukan  secara prima  facie karena  secara  teknis  sulit  untuk melakukan penentuan status pengungsi  secara  individual  sebab pengungsi datang dalam jumlah besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Christensen,  Chr.  A.R.  and  Fridtjof Nansen. A  Life  in  the  Service  of Science  and  Humanity,  Biography.
Geneve: UNHCR, 1961.
Goodwin,  Gill  Guy  S. The  Refugee  in International  Law. New  York: Oxford, 1998.
Holzer,  Vanessa. “ Lack  of  Protection  in the Country  of  Origin” dalam Refugees  from  Armed  Conflict. Cambridge: Intersentia, 2017.
---. “ Persecution  and  the  Nexus  to  a
Refugee  Convention  Ground  in Non-International  Armed  Conflict: Insights from Customary International  Humanitarian  Law ”. Dalam David  Cantor  and  Jean- François Durieux, eds. Refuge from Inhumanity?  War  Refugees  and International  Humanitarian  Law. Leiden: Brill Nijhoff, 2014. Jastram,  Kate  dan  Marilyn  Achiron.
Perlindungan  Pengungsi:  Pedoman Hukum  Pengungsi  Internasional. UNHCR, 2001.
Joly,  Danièle  and  Nettleton  Clive,  dalam Laura  Barnett,  “Gl obal  Governance and the Evolution of the International  Refugee  Regime”,
New  Issues  In  Refugee  Research,
(Ontario:  UNHCR  Evaluation  and Policy Analysis Unit, 2002).
Patrnogic, Jovan. “Introduction to
International  Refugee  Law”, Modul of    The  Refugee  Courses  at  the International Institute of Humanitarian  Law. San  Remo:
Italy, September 1996. UNHCR's Handbook  on  Procedures  and Criteria  for  Determining  Refugee Status  under  the  1951  Convention and  the  1967  Protocol  Relating  to the  Status  of  Refugees .  Geneva: UNHCR, 1992.

## Terbitan Berkala
Bauloz,  Céline. “ The  (Mis)Use  of International  Humanitarian  Law under  Article
15(c) of  the Qualification  Directive”. Koninklijke Brill  NV (2014):  24.  doi 10.1163/9789004261594_012.
Brett,  Rachel  and  Lester  Eve. “Refugee law  and  international  humanitarian law:  parallels,  lessons  and  looking ahead”. International Review of the Red  Cross 83,  no.  843,  (Geneva: ICRC, 2001). Carlin,  James  L. “ Significant  Refugee Crises  Since  World  War  II  and  the Response  of  the  International Community ” . Michigan  Jurnal  of International  Law 3,  Issue  1 (1982).
Fripp,  Eric. Inclusion  of  Refugees  from Armed  Conflict:  Combatants  and Ex-combatants (Leiden:  Koninklijke Brill NV, 2014), 128.
Gold,  Stephen  J.  “Mental  health  and illness  in  Vietnamese  refuge es”, Cross-cultural  Medicine-A  Decade Later . West  Journal  of  Medicine 157, no. 3 (1992). Michael,  Gratale,  Joseph  and  John Dumbrell.  ”Rethinking  the  Vietnam War”.
European Journal of American  Studies 3,  (2015). http://journals.openedition.org/ejas
/10844 (diakses 10 Agustus, 2019).
Rutinwa, Bonaventure. “Prima facie status and  refug ee  protection”. New Issues  In  Refugee  Research Working Paper 69 (Geneva: UNHCR Evaluation  and  Policy  Analysis Unit).

## Dokumen Hukum
ICRC,  Switzerland      Report  no.
32IC/15/11, International humanitarian  law    and    the challenges  of  contemporary  armed conflicts , (Geneva: ICRC, December
2015). Obbo, G Okoth. ” Thirty Years On: A Legal Review of the 1969 OAU
Convention  Governing  the  Specific Aspects  of  Refugee  problems  in
Africa”,  Paper  Presented  at  the Special  OAU/UNHCR  Meeting  of Government  and  Non-Government Experts  Jackson,
The  Refugee
Concept  in  Group  Situations (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999). Sanchez,  Daniel  Garrote. “Int ernational Labor Mobility of Nationals: Experience  and  evidence  for
Afghanistan  at  macro  level” . Background  Paper.    Afghanistan: Managed International Labor Mobility as Contribution to Economic Development and Growth,  World  Bank,  June  28, 2017.
UN  General Assembly,  “ Respect  for human  rights  in  armed  conflicts ” ,
A/RES/2444 (XXIII), https://undocs.org/en/A/RES/2443( XXIII) (diakses 17 Agustus, 2019).
UN  General  Assembly, “ Respect  for Human  Rights  in  Armed  Conflicts ” , UNGA 69; A/RES/32/44, 8
December 1977.
UNHCR, “Article  1F Exclusion  Guidelines”, para.  15;  in  UNHCR,  “Operational Guidelines  on  Maintaining  the Civilian and Humanitarian Character of Asylum”, 33 : http://www.refworld.org/docid/452
b9bca2.html (diakses 8 September,
2019).
UNHCR, “Guidelines on Exemption Procedures  in  respect  of  Cessation Decla rations”,  December 2011, http://www.refworld.org/docid/4eef 5c3a2.html  (diakses  7  September, 2019).
UNHCR,  “Guidelines  on  International Protection No. 5: Application of the
Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951  Convention  relating  to  the Status  of  Refugees”,  4  September
2003, HCR/GIP/03/05, http://www.unhcr.org/3f7d48514.h tml  (diakses 15 September, 2019).
UNHCR,  “Note  on  the  Cancellation of Refugee  Status”, para.  1(i),  22 November 2004, http://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?docid=41a5df d94 (diakses 15 September, 2019).
U NHCR, “The
Cessation Clauses : Guidelines on their  Appli cation”, 26 April 1999, http://www.refworld.org/cgibin/texi s/vtx/rwmain?docid=3c06138c4; UNHCR, “Guidelines on
International  Protection  No.  3:
Cessation  of  Refugee  Status  under
Article 1C (5) dan (6)”, 10 February
2003, HCR/GIP/03/03, http://www.refworld.org/docid/3e5 0de6b4.html (diakses 15
September, 2019).
UNHCR,  “The  refugee  concept  und er international  law ” , Global  Compact for  Save,  Orderly  and  Reguler Migration, (New York, 12-15 March 2018).
UNHCR,  “The  refugee  concept  under international law”, in Global Compact  for  Save,  Orderly  and Reguler  Migration (New  York: UNHCR, 2018).
UNHCR, A  Field  Guide  For  NGOs : Protecting Refugees, United Nations Publications, 1999.
UNHCR, A Guide to International Refugee Protection  and  Building  State Asylum  Systems ,  (Geneva:  Inter- Parliamentary  Union  and  UNHCR, 2017).
UNHCR, Guidance  Note  on  Refugee Claims  Relating  to  Victims  of
Organized  Gangs ,  31  March  2010,
www.refworld.org/docid/4bb21fa02
.html  (diakses  10  September,
2019). UNHCR, Guidelines  on  International Protection  No.  12:  Claims  for refugee  status  related  to  situations of  armed  conflict  and  violence under  Article  1A(2)  of  the  1951 Convention  and/or  1967  Protocol relating  to  the  Status  of  Refugees and the regional refugee definitions ,  2  December  2016, HCR/GIP/16/12, http://www.refworld.org/docid/583 595ff4.html (diakses 10 September, 2019). UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 7: The Application of Article  1A(2)  of  the  1951 Convention  and/or  1967  Protocol
Relating  to  the  Status  of  Refugees to  Victims  of  Trafficking  and Persons At Risk of Being Trafficked ,
7  April  2006,  HCR/GIP/06/07,
www.refworld.org/docid/443679fa4 .html  (diakses  10  September, 2019). UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 9: Claims of Refugee Status  on  the  basis  of  Sexual Orientation  and/or  Gender  Identity
www.refworld.org/docid/50348afc2. html  (diakses 5 Agustus, 2019).
UNHCR, Guidelines  on  International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or  Gender  Identity  within  the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating  to  the  Status  of  Refugees ,
23  October  2012,  HCR/GIP/12/01, www.refworld.org/docid/50348afc2.
html (diakses 10 September, 2019). UNHCR, Legal  considerations  on  refugee protection for people fleeing conflict and  famine  affected  countries ,  5 April 2017, www.refworld.org/docid/5906e0824 .html    (diakses  11  September, 2019). UNHCR,
Protecting  Refugees:  questions and  answers ,  (Geneva:  UNHCR, 2002). UNHCR, Questions and Answers , https://www.unhcr.org/publications /brochures/3b779dfe2/protecting- refugees-questions-answers.html UNHCR, Status  Determination  and Protection  Information  Section, (Geneva:  Division  of  International Protection Services, 2006). UNHCR, Guidelines on International Protection No. 7: The application of Article  1A  (2)  of  the  1951
Convention  and/or  1967  Protocol relating  to  the  Status  of  Refugees to victims of trafficking and persons at  risk  of  being  trafficked, www.refworld.org/docid/443679fa4 .html (diakses 5 Agustus, 2019).
UN General Assembly, “ Declaration on the Protection  of  Women  and  Children in  Emergency  a nd  Armed  Conflict” , UNGA  117,  A/RES/3318  (XXIX),  14 December 1974.
United Nations Human Rights Office of the
High  Commissioner, Manual  on Human Rights Monitoring: Applicable  in  Human  Rights  and Humanitarian  Law  Framework , (New York: UN, 2011).
United  Nations  Inter  Agency  Standing Committee  (UN  IASC) Policy  on Protection in Humanitarian Action . United  Nations  publications, Final  Act  of the  International  Conference  on Human Rights , Sales No E.68.XIV.2.

## Situs Web
Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dic tionary/english/prima-facie  (diakses 11 September, 2019). Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dic tionary/english /hors-de-combat
(diakses 7 Agustus, 2019).
Conflict  and  Violence  Guidelines  dan
UNHCR , Guidance Note on Refugee Claims  Relating  to  Victims  of Organized Gangs ,
www.refworld.org/docid/4bb21fa02 .html (diakses 5 Agustus, 2019). ExCom,  “Civilian  and  Humanitarian Character  of  Asylum” ,  8  October 2002,  Conclusion  94  (LIII)  para. (c)(vii),
http://www.unhcr.org/3dafdd7c4.ht ml (diakses 7 September, 2019).
Guidelines on International Protection No.
12:  Claims  for  refugee  status related  to  situations  of  armed conflict  and  violence ,  2  December 2016, HCR/GIP/16/12 (“Conflict an d Violence Guidelines ”), www.refworld.org/docid/583595ff4. html (diakses 3 Agustus, 2019). Inter-Agency Standing Committee, Frequently Asked Questions on International Humanitarian,  Human  Rights  and Refugee  Law  in  the  Context  of Armed Conflict (IASC, March 2004), 4, https://www.refworld.org/docid/4a 54bc03d.htm (diakses 6 December, 2019). International Humanitarian Law Database, “The Pr inciple of Distinction
betw een Civilians and Combatants”, https://ihl- databases.icrc.org/customary- ihl/eng/docs/v1_rul_rule1  (diakses 7 September, 2019). National  Museum  Aust ralia,  ”Vietnamese refuge es  boat  arrival”,  on -line https://www.nma.gov.au/defining- moments/resources/vietnamese- refugees-boat-arrival  (diakses  13 Agustus, 2019). Osborn’s  Con cise  Law  Dictionary, 10th edition, (London: Thomson Sweet &
Maxwell, 2005). UNHCR, Figures at Glance ,
https://www.unhcr.org/ph/figures- at-a-glance  (diakses  13  Agustus, 2019). UNRWA, Palestine Refugees,
https://www.unrwa.org/palestine- refugees  (diakses  13  Agustus,
2019).

## Sumber Lain
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/persekusi (diakses 11 September, 2019). The Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/view/Entry/15 1264?redirectedFrom=prima+facie
#eid (diakses 11 September, 2019).