Volume 10                                                    Nomor 2                                                     Agustus 2022

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19
Wahyuni Arumsari * , Dina Supriyati 1 , Putri Sima *
* Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Ivet *email: wahyuni.arumsari@ivet.ac.id

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  has  disrupted  all aspects  of  government  activities  through  the implementation of PPKM. The implementation of community-based health programs has been delayed.  This  qualitative  study  aims  to evaluate  the  implementation  of  the  stunting prevention  program  during  the  COVID-19 pandemic. The study was conducted in Demak Regency,  which  has  ten  villages  classified  as stunting locus area. Collecting data using in- depth  interview  method  to  five  nutrition program holders at primary healthcare in the locus  area.  The  data  processing  method  uses content  analysis.  The  stunting  prevention programs  studied  included:  promotion  and counseling  of  infant  and  child  feeding, supplementary feeding for severely malnourished and stunted toddlers, monitoring  of  toddlers'  growth  through posyandu  activities,  and  administration  of anthelmintic,  vitamin  A  and  supplementation for stunted under-fives. Based on the research, it  is  known  that  the  stunting  prevention program  is  constrained  from  the  input components  including:  limited  health  human resources  resulting  in  a  high  workload; distribution  of  Vitamin  A  and  helminths  is carried out from door to door; and calibration of growth measuring instruments for toddlers is  not  routinely carried out.  other constraints also  occur  in  process  components,  including program  actuation  due  to  PPKM  activities from January to July 2021 by the central and regional  governments;  and  monitoring  of
malnourished  and  stunting  toddlers  at  the beginning of the pandemic.
Keywords : Evaluasi, Stunting, Covid-19

## PENDAHULUAN
Stunting,  atau  populer  disebut  anak pendek,  menjadi  permasalahan  kesehatan  di dunia khususnya Asia. Sebesar 22,2% populasi anak  di  bawah  5  tahun,  setara  dengan  150,8 juta  anak  pada  2017,  di  seluruh  dunia mengalami  stunting.  Di  Asia,  jumlah  anak stunting menunjukkan jumlah terbanyak yaitu sebanyak  83,6  juta  anak. 1 Sedangkan  di Indonesia,  prevalensi  rata-rata  stunting  dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 36,4%. 2 Pada 2018,  angka  tersebut  berhasil  turun  menjadi 30,8%. 3 Namun demikian, penurunan tersebut belum sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu prevalensi stunting di suatu negara tidak lebih dari 20%. 4
Seorang  anak  dikatakan  stunting  jika memiliki tinggi badan yang pendek dibandingkan  anak-anak  lain  seusianya,  yaitu di bawah minus dua standar deviasi   (-2 SD). Anak  dengan  kondisi  stunting  mengalami kerusakan  baik  fisik  maupun  kognitif  yang tidak dapat diubah menyertai pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Balita dengan stunting  berpeluang  memiliki  kemampuan motorik  dan  kognitif  yang  rendah  hingga dalam  tahap  kronis  mampu  menyebabkan timbulnya infeksi dan kematian. 5 Lebih buruk, kondisi  anak  stunting  mampu  mempengaruhi generasi  kehidupan  berikutnya.    Amin  dan Julia  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa seorang  ibu  yang  dahulu  memiliki  kondisi

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia

## Manajemen Kesehatan Manajemen
Kesehatan Indonesia
stunting di masa balita, akan melahirkan anak dengan  kondisi  stunting  juga. 6 Hal  ini  akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.
Jawa  Tengah  merupakan  penyumbang kasus stunting cukup besar di Indonesia. Data Riskesdas  menunjukkan  prevalensi  stunting Jawa  Tengah  sebesar  37,8%  pada  2013  dan mengalami  penurunan  pada  2018    menjadi 32,3%. 3 Kementerian  Dalam  Negeri  pada 2019, menetapkan enam belas kabupaten/kota di  Jawa  Tengah  sebagai  lokus  prioritas penanganan stunting salah satunya Kabupaten Demak. 7 Bukan  tanpa  alasan,  penurunan Prevalensi stunting di ini relatif kecil. Hal ini tercermin  dari  Riskesdas  tahun  2013  dimana prevalensi  stunting  di  Kabupaten  Demak sebesar 30%, sedangkan tahun 2018 masih di atas ambang batas, yaitu sebesar 26,1%. 3
Merespon  stunting  sebagai  salah  satu masalah  kesehatan  masyarakat,  pemerintah telah banyak menyelenggarakan usaha pencegahan  salah  satunya  melalui  Strategi Nasional  Percepatan  Pencegahan  Stunting. Dalam  usahanya,  pemerintah  menyeleng- garakan intervensi gizi spesifik dengan sasaran prioritas adalah:  ibu hamil; ibu menyusui dan anak  baduta;  anak  balita;  remaja  dan  wanita usia subur (WUS). Penyelenggaraan intervensi ini  menggandeng  usaha  kesehatan  komunitas di  masyarakat. 8 Sejak  tahun  2011  pemerintah menerbitkan  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) dimana  arah  utama  pencegahan  stunting bersifat multisektor. Meski demikian, tonggak kendali  pencegahan  stunting  paling  besar berada di tangan Kementrian Kesehatan.
Awal  tahun  2020,  dunia  dihadapkan pada  situasi  kesehatan  yang  tidak  terduga. Munculnya  wabah  covid-19  di  tengah masyarakat  memberikan  dampak  yang  besar bagi  semua  sektor,  termasuk  kesehatan. Karakteristik  penularan  virus  yang  relatif mudah,  yaitu  melalui droplet menyebabkan adanya  usaha  pembatasan  kegiatan  di masyarakat. 9 Sebagai usaha bersama, Gubernur  Jawa  Tengah  melalui  surat  edaran Nomor 440/0006405 mengatur tentang kegiatan masyarakat  di  tempat  umum.  Dalam surat  edaran  tersebut  menyatakan  bahwa kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  secara berkelompok  untuk  sementara  tidak  boleh diselenggarakan.  Dengan  demikian,  usaha-
usaha kesehatan komunitas, seperti posyandu, kelas  ibu  balita,  kelas  ibu  hamil,  sulit  untuk dilaksanakan. 10
Dalam  Rancangan  Aksi  Daerah  Pangan dan Giri (RAD-PG), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  menargetkan  prevalensi  stunting sebesar  20%  pada  tahun  2023. 11 Oleh  karena itu  penurunan  prevalensi  stunting  merupakan hal  penting  dan  perlu  segera  dilakukan. Terlebih  lagi,  akhir  pandemi  tidak  dapat diprediksi sehingga target penurunan stunting pada  2023  kemungkinan  besar  sulit  dicapai. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti bertujuan melakukan  evaluasi  pelaksanaan  program pencegahan stunting di era pandemi covid-19 di Kabupaten Demak sebagai lokus intervensi pencegahan stunting di Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pencegahan stunting  selama  pandemi  Covid-19  secara terperinci  dan  mendalam.  Data  primer  yang dikumpulkan meliputi komponen input, proses dan  output  secara  keseluruhan  terhadap kegiatan promosi konseling pemberian makanan  bayi  dan  anak,  pemberian  makanan tambahan  balita  gizi  buruk  dan  stunting, pemantauan dan promosi pertumbuhan melalui kegiatan  posyandu,  dan  pemberian  obat cacing,  vitamin  A  dan  suplementasi  untuk balita stunting.
Evaluasi program dengan melihat Komponen input yang diteliti meliputi: sumber daya  dana,  sumber  daya  manusia,  prosedur pelaksanaan,  obat,  suplemen,  PMT  dan  alat kesehatan. Komponen proses meliputi: perencanaan,  pengorganisasian,  aktuasi,  dan pelaporan.  Sedangkan  komponen  output berupa  pencapaian  indikator  stunting  yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  penanggung  jawab  program  gizi puskesmas  di  sepuluh  wilayah  di  Kabupaten Demak  yang  termasuk  dalam  lokus  stunting. Sampel diambil menggunakan teknik probability  sampling menggunakan  metode simple  random  sampling terhadap  puskesmas yang  masuk  dalam  kategori  desa  lokus stunting.  Adapun  puskesmas  yang  terpilih
adalah:  Puskesmas  Demak  III,  Bonang  I, Guntur I, Karangawen, Gajah.
Wawancara mendalam ( indepth
interview )  dilakukan  kepada  informan  utama dalam  penelitian  ini  yaitu  penanggungjawab bidang gizi di Puskesmas. Kegiatan wawancara  mendalam  yang  bertujuan  untuk proses  triangulasi  dilakukan  kepada  Kepala Bidang Gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.  Data  yang  sudah  diperoleh  dalam kegiatan ini kemudian dianalisis menggunalan teknik  analisis  konten/isi  ( Content  analysis ) sebelum disajikan dalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Komponen Input
1) Sumber daya dana
Sebagian  besar  program  pencegahan stunting di masyarakat berasal dari dana desa. Informan  secara  keseluruhan  menyatakan bahwa  selama  pandemi  Covid-19  dana  desa tetap  diberikan  sepenuhnya  oleh  pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar pendanaan  terhadap  program  pencegahan stunting di masyarakat tetap berjalan. Informan lain menyatakan  bahwa selain dana desa,  program  pencegahan  stunting  juga berasal  dari  Bantuan  Oprasional  Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Demak  yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan.
Informan menyatakan bahwa penggunaan  dana  desa  untuk  balita  stunting pada kisaran 40-60 juta pertahun. Jika dirinci, setiap  anak  yang  terindikasi  gizi  buruk  dan stunting  mendapat  anggaran  sebesar  Rp. 8000,-  per  hari selama 4 bulan berturut-turut. Adapun  paket  dari  desa  yang  didapatkan  tiap anak  meliputi:  PMT  4-5  jenis  makanan  dan suplemen  F-100.  Berikut  ini  merupakan  hasil wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan:
“Tidak  ada  pengurangan  dana.  Alokasi stunting  tetap  ada  diambil  dari  dana  desa. Pandemi  ataupun  tidak,  puskesmas  sendiri tidak  menyediakan  dana.  Kalaupun  ada  ya hanya kecil jumlahnya. (I 4 , 42 tahun)”
“Dana  desa  selalu  tersedia  untuk  kegiatan stunting.  Selain  itu,  dana  diambil  dari  BOK
dan  APBD.  Tidak  ada  bedanya  selama pandemi atau tidak. (I 1, 54 tahun)”
Dalam  panduan  yang  disusun  oleh Sekretariat  Percepatan  Pencegahan  Stunting, disebutkan  mengenai  pemetaan  program, kegiatan,  dan  sumber  pembiayaan  untuk mendorong konvergensi percepatann pencegahan  stunting  kabupaten  /  kota  dan desa.  Dalam  panduan  tersebut  dijelaskan bahwasanya pembiayaan program dan kegiatan stunting berasal dari berbagai sumber, diantaranya  APBN,  APBD  Provinsi,  APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, maupun pendapatan sah lainnya. 12 Dalam penelitian ini, telah  disebutkan  bahwa  pendanaan  program dan  kegiatan  stunting  berasal  dari  sumber- sumber  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam pedoman. Porsi paling besar pendanaan berasal dari dana desa.
Apabila  konvergensi  pembiayaan  tidak mampu dilaksanakan secara berimbang, maka pencegahan  stunting  tidak  mampu  terlaksana dengan  baik.  Dalam  penelitian  Syafrina, menyebutkan bahwa tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan pencegahan stunting di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Padang Pariaman menyebabkan pelaksanaan program stunting  tidak  berjalan.  Lebih  jauh,  angka stunting  di  wilayah  tersebut  mencapai  33,6% (hampir  mendekatan  prevalensi  stunting nasional)  pada  tahun  2017. 13 Penelitian Wulandari juga menyatakan bahwa partisipasi anggaran  berbanding  lurus  dengan  kinerja pemerintah  daerah  terhadap  suatu  program. Apabila  anggaran  tersedia  secara  maksimal akan  dibarengi  dengan  kinerja  dari  petugas kesehatan di wilayah tersebut. 14

## 2) Sumber Daya Manusia
Dalam  penelitian  ini,  semua  informan menyatakan bahwa kurangnya petugas pelaksana  kegiatan  stunting  di  puskesmas menjadi  tantangan  yang  dihadapi  selama pandemi.  Sumber  daya  manusia  yang  ada seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan vaksinasi  Covid-19.  Informan  menyatakan bahwa  demi  tetap  terselenggaranya  program pencegahan  stunting,  maka  petugas  yang  ada diberlakukan  sistem rolling setiap  harinya. Sebagian besar informan menyatakan tidak ada penambahan  sumber  daya  manusia  baik  dari
pusat maupun daerah selama pandemi terjadi. Kebutuhan terhadap tenaga kesehatan magang maupun  kontrak,  seperti  yang    biasa  terjadi sebelum  pandemi,  tidak  terpenuhi  akibat  dari PPKM. Berikut ini merupakan hasil wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan:
“Dari 17 Bidan, 4 bidan ini di minggu pertama tidak  dilibatkan  di  kegiatan  vaksinasi  tapi  di pemantauan  pertumbuhan. Begitu terus bergantian  selama  1  bulan  tidak  didouble- double. Tenaga dibagi rata. (I 5 , 26 tahun)”
“Kami  minta  tambahan  orang  untuk pelaksanaan  program,  ya  tidak  dikasih. Kualahan sekali karena  tiap  orang  saat  ini beban kerjanya berlebih. (I 2 , 47 tahun)”
Sebagian  besar  informan  menyatakan bahwa  telah  terjadi  penambahan  kader kesehatan  selama  pandemi  Covid-19.  Jumlah kader yang tadinya berjumlah 5 orang di satu posyandu,  ditambah  menjadi  6  orang.  Selain penambahan,  dilakukan  juga  pelatihan  kader posyandu.  Penambahan  dan  pemberdayaan kader sangat membantu  pelaksanaan program stunting di masa pandemi Covid-19. Keberadaan kader ini sangat membantu bidan desa dan petugas puskesmas.
“ Kita kemarin malah baru saja melantik kader baru… yang tadinya 5, sekarang ada 6 di satu posyandu. (I 1 , 54 tahun)”
“Tempat lain saya ndak tau.. tapi kalau di sini, ada penambahan kader. Ya kita beri transport dari  anggaran  puskesmas  untuk  pelaksanaan program stunting. (I 2 , 47 tahun)”
“Kader  ditambah  jumlahnya,  selain  itu  juga dilatih  agar  berdaya  dan  bisa  membantu pekerjaan  kami  serta  bidan  desa.  (I 4 ,  42 tahun)”
Informan menyatakan bahwa akibat dari pemberlakuan  PPKM  yang  panjang  oleh pemerintah,  antara  bulan  Januari  hingga  Juli 2021, maka banyak kegiatan stunting berbasis komunitas  tidak  mampu  terlaksana  secara maksimal.  Pemerintah  baru  melonggarkan PPKM untuk  wilayah dengan zona penularan
Covid-19  dengan  kategori  maksimal  kuning. Kabupaten Demak secara bertahap melaksanakan pelonggaran PPKM pada  akhir Juli,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  stunting baru  mampu  dimulai  kembali  pada  periode bulan  tersebut.  Hal  inilah  yang  menyebabkan tumpukan  pekerjaan  bagi  petugas  menjelang akhir tahun 2021. Program stunting yang telah direncanakan  harus  tetap  berjalan  mengingat anggaran BOK harus tetap terserap.
“Waktu pemberlakukan PPKM ketat kemarin, kami  sama  sekali  tidak  bisa  turun  lapangan. Penyelenggaraan kelas balita yang seharusnya  2-3  kali  di  satu  desa  tidak  bisa kami  laksanakan.  Alhasil,  kami  hanya melakukannya  1  kali  tiap  desa  pada  tahun ini.(I 3 , 48 tahun)”
“Program  yang  sudah  direncanakan  molor hingga akhir tahun. Yang seharsnya terlaksana  awal  hingga  pertengahan  tahun jadi  mustahil  dilakukan.  Waktu  tidak  ada, namun  kerja  tetap  sesuai  rencana  agar  dana terserap. (I 1 , 54 tahun)”
Jumlah  tenaga  kesehatan  di  Indonesia dianalisis  melalui  Kajian  Sektor  Kesehatan: Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan oleh Bappenas  pada  2019.  Berdasarkan  kajian tersebut,  disebutkan  bahwa  telah  terjadi kekurangan  jumlah  SDM  kesehatan  dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) salah satunya tenaga gizi. Salah  satu  alasan  yang  mendasarinya  adalah dikeluarkannya  Peraturan  Bersama  Menteri Negara I Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  No.  02/SPB/M.PAN- RB/8/2011, I Menteri  Dalam  Negeri  No.  800- 632  tahun  2011,  dan  Menteri  Keuangan  No. 141/PMK.01/2011 tentang moratorium pengangkatan  PNS,  kecuali  untuk  tenaga dokter, bidan dan perawat. 15
Di  beberapa  sektor,  memang  terjadi penambahan tenaga kesehatan untuk kegiatan pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19, namun  tidak  demikian  dengan  petugas kesehatan  di  puskesmas.  Sebagai  akibat  dari peristiwa  tersebut,  maka  terjadi  peningkatan beban  kerja  oleh  petugas.  World  Bank menyatakan bahwa beban kerja yang berlebih serta  kelelahan  yang  dialami  SDM  kesehatan
mampu  menyebabkan  penurunan  kualitas kinerja dari SDM tersebut. 16

## 3) Prosedur Pelaksanaan
Informan  menyatakan  bahwa  tidak  ada kendala  terkait  prosedur  pelaksanaan  yang digunakan  oleh  petugas  dalam  pelayanan program  stunting.  Informan  menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah  memberikan  materi  terstandar  berkaitan dengan pelaksanaan promosi kesehatan balita. Informan menyatakan bahwa promosi dilakukan  pada  kegiatan  kelas  ibu  balita. Materi  dapat  dimodivikasi  oleh  masing- masing  bidan  desa  maupun  petugas  gizi puskesmas  sesuai  dengan  kondisi  wilayah masing-masing.  Sebagian  besar  informan menyatakan  bahwa  materi  terstandar  ini kemudian  dicetak  dan  diperbanyak  oleh petugas  puskesmas  kemudian  dibagikan kepada masing-masing bidan desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan:
“ Kalau panduan materi sudah ada dari Dinkes Prov  (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Tengah)  ya..  saya  tidak  capek-capek  buat. Hanya menggandakan saja dan saya bagikan ke bidan desa.(I 1 , 54 tahun)”
“Materi  dari  pusat  kami  cetak  dan  bagikan pada bidan. Saat kami kunjungan dan mengisi materi,  semua  berasal  dari  modul  tersebut. Jadi sangat membantu petugas. (I 4 , 42 tahun)”
Informan  juga  menyatakan  bahwa  telah tersedia prosedur penatalaksanaan penanganan balita  stunting  di  masyarakat.  Prosedur  ini kemudian  dibagikan  kepada  seluruh  petugas yang  terlibat  dalam  kegiatan  stunting  di puskesmas  dan  bidan  desa  di  wilayah  kerja masing-masing.
“SOP  penanganan  stunting  sudah  punya semua.  Saya  yang  mendistribusikannya. Sebisa  mungkin  kami  laksanakan.  Semisal kunjungan  di  lapangn  ya  harus  komplit petugas  yang  diprasyaratkan  seperti  bidan, petugas gizi, dokter anak, petugas lab, dll. (I 2 , 47 tahun)”
“Panduan semuanya punya. Khususnya yang bersentuhan dengan program stunting.  Bidan desa  jugadiberi  agar  ikut  memantau  dan memonitoring balita. (I 5 , 26 tahun)”
Informan secara keseluruhan menyatakan bahwa terdapat
SOP penyelenggararaan kegiatan stunting di masyarakat  sesuai  dengan  protokol  kesehatan pencegahan Covid-19.  Selama masa pandemi, petugas  melaksanaan  SOP  ini  dengan  ketat. Informan menyatakan bahwa masyarakat yang datang  tanpa  menggunakan  masker  akan diberikan masker secara gratis. Informan juga menyatakan bahwa edukasi Covid-19 diberikan selama pelaksanaan kegiatan posyandu.
“Biasanya kalau datang posyandu, gak pakai masker,  kami  bagikan  masker  gratis.  Masker ini yang menyediakan Dinas. (I 1 , 54 tahun)”
“Justru  sekalian  kegiatan,  kami  bagikan masker  secara  gratis  untuk  masyarakat.  Kita edukasi juga terkait covid. (I 2 , 47 tahun)”
Pelaksanaan  kegiatan  stunting  selama pandemi  Covid-19  telah  sesuai  dengan ketentuan  pemerintah  yang  tertuang  dalam Keputusan Menteri Kesehatan Repubik
Indonesia  No.  HK.  01.07/MENKES  /12763 /2020  tentang  Panduan  Operasional  Upaya Kesehatan  di  Pos  Pelayanan  Terpadu  dan Adaptasi  Kebiasaan  Baru  untuk  Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease  2019 (Covid-19). 17 Selain  itu, panduan  pelaksanaan  kegiatan  juga  tertuang dalam  Panduan  Pelayanan  Kesehatan  Balita pada  Masa  Pandemi  Covid-19  bagi  Tenaga Kesehatan, 18 serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi Covid-19. 19
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muthia,  menyebutkan  bahwa  perlu  adanya pengawasan dan kontrol dari kepala puskesmas  terkait  penggunaan  prosedur. Disebutkan  pula  dalam  penelitian  tersebut bahwa  prosedur  yang  telah  tersedia  hanya disimpan  bukan  ditempel  pada  tempat  yang mudah dilihat petugas kesehatan. 20

## 4) Obat,  Suplemen,  PMT  dan  Alat Kesehatan
Berasarkan  hasil  penelitian,  sebagian besar  ketersediaan  obat  dan  vitamin  untuk penunjang program stunting mampu dipenuhi oleh  Dinas  Kesehatan.  Informan  menyatakan kebutuhan  tablet  obat  cacing,  vitamin  A,  dan zink  tidak  mengalami  hambatan  selama pandemi  Covid-19.  Informan  menyatakan bahwa tantangan ada pada kegiatan pendistribusian  ke  masyarakat.  Biasanya, pendistrubusian  obat  cacing  dan  vitamin  A dilaksanakan  bersamaan  dengan  posyandu  di desa  masing-masing.  Namun,  selama  PPKM berlangsung  kegiatan  posyandu  dilaksanakan pada  tingkat  RT  menggunakan  protokol kesehatan ketat. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat  yang  enggan  datang  sehingga pemberian obat dilaksanakan oleh kader secara door to door .
“Vitamin A dan obat cacing kami distribusikan ke  bidan  desa  masing-masing.  Bidan  desa selalu  melaporkan  penyaluran  100%  kepada balita. (I 2 , 47 tahun)”
“Baik  vitamin  A  dan  obat  cacing  untuk sasaran  balita,  tetap  mampu  terdistribusi melalui kegiatan posyandu. Posyandu kali ini dilaksanakan  per  RT  bukan  per  desa  itupun banyak  yang  enggan  datang.  Tapi  tetap diberikan secara door to door untuk yang tidak hadir. (I 3 , 48 tahun)”
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan bahwa  kebutuhan  obat  dan  vitamin  di puskesmas  di  lingkungan  Kabupaten  Demak telah  terpenuhi  dengan  baik.  Berdasarkan ketentuan, pemberian vitamin A dilaksankaan oleh  petugas  sebanyak  dua  kali  dalam  satu tahun  (bulan  Februari  dan  Agustus). 21
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sedgh, menyatakan  kasus  balita  stunting  mampu diatasi  dengan  pemberian  asupan  tinggi vitamin A. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa balita berstatus stunting yang mengkonsumsi  vitamin  A  secara  teratur mengalami  kenaikan  pertumbuhan  tinggi badan yang signifikan. 22
Pemberian obat cacing pada balita diatur mealui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Kecacingan. Dalam peraturan tersebut pelaksanaan  pemberian  dilakukan  melalui pendekatan dan penjariangan keluarga. Dalam pelaksanaanya, kegiatan pemberian dilakukan melalui  kegiatan  posyandu. 23 Penelitian  yang dilakukan  oleh  Hidayani  menyatakan  bahwa salah  satu  infeksi  yang  secara  signifikan mempengaruhi kejadian stunting balita adalah kecacingan. 24 Oleh sebab itu, pemberian obat cacing pada balita dinilai penting salah satunya untuk mencegah kejadian stunting.
Dalam penelitian ini, informan menyatakan  bahwa  kebutuhan  lain,  seperti biskuit  untuk  balita  dipenuhi  oleh  Dinas Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan sistem dropping satu  tahun  sekali.  Seluruh informan  menyampaikan  bahwa  persediaan biskuit  dipenuhi  dengan  baik  serta  tidak  ada kendala pendistribusian pada balita. Tak kalah penting, kebutuhan biskuit sebagai Pemberian Makanan Tambahan-Pemulihan (PMT-P) bagi balita  gizi  buruk  dan  stunting  juga  terpenuhi. Kebutuhan  pemberian  PMT-P  lebih  besar, yaitu  untuk  pemenuhan  kebutuhan  selama  4 bulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menyebabkan adanya penundaan  pendistribusian  biskuit  terhadap balita,  khusunya  yang  terindikasi  mengalami gizi buruk dan stanting. Berikut ini merupakan hasil  wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan:
“itu,  bisa  dilihat  kalau  biskuit  selalu terpenuhi.  Bahkan  bulan  ini  (Agustus)  baru saja  dapat  drop  dari  pemerintah.  (I 1 ,  54 tahun)”
“Kalau stok aman ya. Tidak ada yang sampai tidak mendapatkan biskuit apalagi untuk PMT- P khusus balita gizi buruk, dan stunting. Tapi ya  begitu,  pendistribusiannya  harus  door  to door oleh kader karena posyandu dilaksanakan  per  RT  dan  tidak  semua  mau hadir. (I 4 , 42 tahun)”
Berkebalikan dengan kebutuhan biskuit, Informan  menyatakan  bahwa  kebutuhan  susu bagi  balita  secara  umum  tidak  mampu dipenuhi  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Demak  selama  pandemi  Covid-19.  Demikian juga  dengan  puskesmas,  tidak  mampu  untuk memenuhi. Akibat dari hal tersebut,
masyarakat  harus  mampu  menyelenggarakan kebutuhan  secara  mandiri.  Namun  demikian, pemberian  susu  untuk  kegiatan  PMT-P dipenuhi melalui dana desa selama 4 bulan.
“Tahun  ini  (2021)  tidak  ada  stok  susu  yang didrop dari Dinas untuk balita.. ya masyarakat beli sendiri. (I 2 , 47 tahun)”
“Kebutuhan PMT berupa susu tidak terpenuhi selama pandemi. Tapi untuk PMT Pemulihan, susu  disediakan  melalui  dana  desa.  (I 3 ,  48 tahun)”
Pemberian  asupan  gizi  secara  adekuat adalah salah satu solusi dalam memaksimalkan pertumbuhan  anak.  Dengan  kata  lain,  anak dengan  kondisi  gizi  buruk  dan  stunting utamanya mendapakatkan  penyediaan nutrisi tertentu. 25 Ali  Khomsan  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  usaha  yang  mampu dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi adalah  dengan  penyelenggaraan  program Pemberian  Makanan  Tambahan  Pemulihan (PMT-P). 26 Wujud  pemberian  PMT-P  dapat berupa  makanan  lokal  maupun  makanan pabrik seperti susu dan biskuit. Penelitian yang dilakukan oleh Rosha dkk menyatakan bahwa salah satu jenis program pemulihan balita gizi buruk  dan  gizi  kurang  di  Kota  Bogor  adalah berupa  pemberian  PMT-P  dalam  bentuk biskuit  dan  susu  selama  kurun  waktu  3  –  4 bulan berturut-turut. 27
Ketersediaan  alat  penunjang  program pencegahan  stunting  juga  menjadi  hal  yang ditanyakan oleh peneliti. Informan menyatakan  selama  pandemi  tidak  ada penambahan, penggantian, maupun pemeliharaan  alat  oleh  pemerintah  pusat maupun  daerah.  Peralatan,  seperti  alat  ukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan  lingkar  kepala  menggunakan  alat  yang sudah ada sebelumnya. Informan menyatakan alat-alat yang mereka punya masih relatif baru dan  terjamin  validitasnya.  Informan  lain menambahkan  bahwa  ketersediaan  alat  di puskesmas sangat membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran balita di desa. Hal ini bukan  tanpa  alasan,  berdasarkan  keterangan dari informan didapatkan bahwa alat-alat yang ada  di  desa  tidak  pernah  dilakukan  kalibrasi. Apabila bidan desa menghendaki pengukuran
yang  akurat,  maka  salah  satu  alternatifnya adalah meminjam alat dari puskesmas.
“Tidak  ada  pengadaan  atau  kalibrasi. Pengadaan  alat  baru  terakhir  sebelum pandemi.  Kami  biasanya  kalau  kunjungan  ke dea bawa alat sendiri biar ukurnya pas. (I 1 , 54 tahun)”
“Tidak pernah dikalibrasi alat-alat pengukuran yang ada. Tidak dilakukan karena ribet  pengumpulannya  karena  desanya  kan banyak…  apalagi  jauh  harus  ke  Semarang kalau mau kalibrasi.. Alternatif lain kalau mau pakai yang akurat ya pinjam puskesmas. (I 5 , 26 tahun)”
Ketentuan  alat  pengukuran  tinggi badan  yang  digunakan  dalam  kegiatan pemantauan  pertumbuhan  balita  stunting dibedakan  menjadi dua macam. Untuk baduta (0-23  bulan)  alat  pengukuran  menggunakan length  measuring  board dalam  posisi  tidur, sedangkan untuk balita (24-59 bulan) menggunakan microtoise dalam posisi berdiri. Ketentuan alat harus dilakukan kalibrasi secara rutin oleh petugas kesehatan sebelum digunkan yang bertujuan keakuratan data pengukuran. 11

## B. Komponen Proses
1) Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan program pencegahan stunting  dilakukan  oleh  penanggung  jawab bidang  gizi  di  tiap  puskesmas.  Informan menyampaikan  bahwa  perencanaan  program pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Perencanaan program pencegahan stunting  sesuai  dengan  amat  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah.  Sebelum  dilakukan perencanaan,  diadakan  kegiatan  rembug stunting  di  tingkat  Kabupaten Demak dengan menghadirkan stakeholder yang  berperan dalam  program.  Perencanaan  program  juga dilaksanakan  dengan  menggandeng  program lain  di  puskesmas  diantaranya  penanggung jawab  KIA,  promosi  kesehatan,  dan  sanitasi. Secara  garis  besar,  tidak  terdapat  kendala dalam proses perencanaan program pencegahan stunting di puskesmas.
“Perencanaan  biasanya  dilakukan  di  akhir tahun, untuk tahun berikutnya.. (I 1 , 54 tahun)”
“Kita  selalu  ada  musrembang  di  tingkat kabupaten. (I 2 , 47 tahun)”
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan pedoman  pelaksanaan  intervensi  penurunan stunting terintegrasi. Dalam pedoman tersebut disebutkan  bahwa  dalam  proses  perancanaan program  pemerintah  melakukan:  1)  Analisis situasi  program  penurunan  stunting,  2) penyusunan  rencana  kegiatan,  dan  3)  rembuk stunting.  Hasil  dari  ketiga  kegiatan  tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran  tahunan. 11 Selama  pandemi, kegiatan rembug stunting ini tetap diselenggarakan dengan memanfaatkan waktu pelonggaran  PPKM.  Pelaksanaan  rembug stunting  dilaksanakan  sesuai  protol  kesehatan pencegahan Covid-19.
Tidak semua daerah melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman. Penelitian  yang  dilakukan  Muthia  dan  Yantri menyebutkan  bahwa  kegiatan  perencanaan pencegahan  stunting  di  Puskesmas  Pegang Baru Kabupaten Pasaman dilakukan berdasarkan  kegiatan  intervensi  yang  sama dengan  tahun  sebelumnya.  Dimana  hal  ini berarti  kegiatan  rembug  stunting  belum terjadi. 20

## 2) Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan bagian dari pemberian  tanggung  jawab  dan  wewenang kepada pelaksana program kegiatan. 11 Informan menyatakan bahwa dalam pengorganisasian  program  stunting,  tidak terlepas dari peran semua sektor baik di tingkat pemerintahan  provinsi,  kabupaten,  dan  desa. Informan  menambahkan,  tidak  mungkin puskesmas  mampu  melaksanakan  program secara mandiri tanpa dibantu oleh sektor lain. Berikut  ini  merupakan  hasil  wawancara mendalam dengan beberapa informan:
“Sangat  tidak  mungkin  puskesmas  jalan sendiri.  Dalam  perencanaan  bahkan  sudah kita  konsep  siapa  saja  pelaksana  yang berwenang. (I 3 , 48 tahun)”
“Kita  dalam  berjalan  (pelaksanaan  program stunting)  melibatkan  multisektor.  Ya  kita  tau sendiri  faktor  stunting  kan  dari  berbagai
macam bidang.  Tidak akan selesai kalau  kita bergerak sendiri. (I 5 , 26 tahun)”
Hasil  ini  selain  sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan  intervensi  penurunan  stunting terintegrasi,  juga  sejalan  dengan  RAD-PG Provindi Jawa tengah yang menyatakan bahwa penyelesaian program stunting bersifat multisektoral. Dalam RAD-PG dikelompokan menggunakan  pendekatan  Kelompok  Kerja (POKJA). 28

## 3) Pelaksanaan
Kendala  utama  terjadi  pada  kegiatan aktuasi  atau  pelaksanaan.  Program-program yang  sudah  direncanakan  mengalami  banyak penundaan. Hambatan kembali terjadi dengan menurunnya  cakupan  kunjungan  petugas puskesmas ke desa yang diakibatkan pemberlakuan  PPKM  yang  panjang  oleh pemerintah.  Proses  penundaan  ini  berakibat terhadap penambahan beban kerja SDM di saat masa pelonggaran PPKM. Pelonggaran PPKM di Kabupaten Demak terjadi pada akhir bulan Juli.  Instruksi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Demak, seluruh kegiatan yang sudah direncanakan harus tetap dilaksanakan menyesuaikan  dengan  sisa  waktu  yang  ada sebelum dilakukan pelaporan pada akhir 2021. Informan menyampaikan bahwa kegiatan  seperti  promosi  dan  konseling pemberian makanan bayi dan anak diselenggarakan pada posyandu dan kelas ibu balita.  Selama  pandemi,  kegiatan  promosi  ini tidak  dapat  dilaksanakan  pada  kegiatan posyandu mengingat aturan yang berlaku dari pemerintah. Namun demikian, kegiatan promosi masih dapat dilakukan pada kelas ibu balita  di  tiap  desa.  Secara  normal,  kegiatan kelas ibu balita dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun  pada  masing-masing  desa  dengan peserta  maksimal  20  ibu  balita.  Memasuki pandemi, kegiatan hanya mampu terlaksana 1 kali  dalam  satu  tahun  dengan  jumlah  peserta maksimal 10 ibu balita.
“informasi gizi balita biasanya kita berikan di kegiatan posyandu ya. tapi tahun ini posyandu kan  tidak  boleh  berkerumun.  Akhirnya disisipkan di program lain. (I2, 47 tahun)”
“Promosi gizi balita tetap terlaksana di kelas ibu  balita…  kendala  pelaksanaan  program hanya 1 kali di tahun ini. (I 3 , 48 tahun)”
Kegiatan pemberian makanan tambahan balita dalam kegiatan posyandu tetap dilaksankaan.  Kegiatan  ini  menggunakan anggran  desa  dalam  pengadaannya.  Namun demikian,  beberapa  informan  menyebutkan bahwa terdapat desa yang tidak menganggarkan dana untuk pengadaan makanan tambahan dengan alasan penyelenggaraan  posyandu  dilakukan  di tingkat  RT.  Informan  menyampaikan  bahwa salah  satu  daya  tarik  ibu  balita  ikut  dalam kegiatan posyandu adalah pemberian makanan tambahan.
“Ya  ada  yang  nggak  ngasih…beberapa  desa tidak memberi PMT balita, alasannya karena penyelenggaraan  posyandu  di  RT.  (I 1 ,  54 tahun)”
“Ada yang ngasih ada yang tidak. Tergantung penyelenggara. Alasan utama untuk yang tidak memberi adalah karena dana untuk pandemi. (I 5 , 26 tahun)”
Khusus  untuk  balita  terindikasi  gizi buruk  dan  stunting,  pemberian  makanan tambahan  pemulihan  dilengkapi  dengan biskuit,  susu,  dan  suplemen  F-100.  Secara keseluruhan  PMT-P,  biskuit  dan  suplemen mampu  diselenggarakan  menggunakan  dana desa  dibantu  oleh  pemerintah.  Oleh  karena kegiatan pemberian suplemen F-100 dilaksanakan setiap hari selama 4 bulan, maka pemantauan  harus  dilakukan  setiap  waktu. Kegiatan  monitoring  pelaksanaan  pemberian suplemen dilakukan oleh kader. Kader ini yang nantinya  akan  melakukan  pelaporan  kepada bidan desa dan kemudian disampaikan kepada puskesmas.  Secara  keseluruhan,  kegiatan  ini tetap berjalan dengan maksimal sesuai dengan jadwal  yang  telah  ditentukan.  Sebagian  besar komponen  sumber  daya  mampu  dipenuhi dengan baik.
“Anak  gizbur  dan  stunting  prioritas  PMT. Tidak ada yang tidak dapat. (I 2 , 47 tahun)”
“Ya karena kita ini lokus, maka PMT, Vitamin, Suplemen, itu kita berikan sesuai dengan yang semestinya. Kan pendanaan juga jelas. (I 1 , 54 tahun)”
Kegiatan  pemantauan  dan  promosi pertumbuhan anak dilakukan melalui kegiatan posyandu.  Informan  menyatakan  bahwa kegiatan posyandu mampu tetap diselenggarakan  selama  pandemi  Covid-19. Kegiatan  memang  sempat  terhenti  di  awal masa pandemi, yaitu awal tahun 2020. Dengan menggunakan pedoman penyelenggaraan kegaitan posyandu di masa pandemi Covid-19 yang  dibuat  oleh  pemerintah,  posyandu kembali  diselenggarakan  dengan  beberapa catatan tertentu. Informan menyatakan bahwa kegiatan  posyandu  tidak  lagi  dilaksanakan  di desa,  namun  penyelenggaraan  pada  tingkat RT.  Kendala  yang  terjadi  adalah  terkait pemenuhan  alat  pemantauan  pertumbuhan. Sumber daya alat hanya terpusat di bidan desa dan  puskesmas  dan  jumlahnya  tidak  mampu memenuhi kegiatan posyandu pada tingkat RT. Informan  menyatakan,  ada  kalanya  kegiatan posyandu  berbarengan  antar  RT  sehingga kegiatan  harus  dilakukan  secara  cepat bergantian.
“Kita  itu  sempet  terkendala  di  awal-awal pandemi,  2020  awal  itu  ya.  Trus  kemudian mulai diselenggarakan lagi waktu kasus covid sempet turun-turunnya. Hingga sekarang. (I 2 , 47 tahun)”
“Kegiatan  ini  (posyandu)  tetap  diadakan mbak.  Memang  tidak  kemudian  kembali seperti  normal  dulu.  Tetap  ada  pembatasan- pembatasan.  Protokol  yang  harus  ditaati.  Ya kita  laksanakan  sesuai  dengan  ketentuan pemerintah pusat dan daerah. (I 5 , 26 tahun)”
Selain itu, informan menyatakan metode pelaksanaan  program  juga  harus  mengikuti protokol  kesehatan  Covid-19  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah.  Informan  tidak memungkiri,  banyak  kegiatan  di  masyarakat menjadi  sepi  peminat  akibat  keresahan masyarakat terhadap pandemi. Meski demikian, informan menyatakan bahwa bidan desa  dan  kader  kesehatan  melaksanakan fungsinya  dengan  baik.  Kader  kesehatan
melakukan  kunjungan door  to  door pada  ibu yang memiliki balita.
Terdapat pedoman pelaksanaan kesehatan balita pada masa pandemi Covid-19 bagi  petugas  kesehatan.  Tenaga  kesehatan harus mampu melakukan kegiatan diantaranya: 1) sosialisasi mengenai Covid-19 pada  keluarga  dengan  balita  di  dalamnya;  2) Melakukan edukasi mengenai langkah- langkah pencegahan Covid-19 dalam keluarga; 3)  Cara  menjaga  kesehatan  anak  secara mandiri  di  rumah;  4)  Penundaan  pelaksanaan keas  ibu  balita  dan  memanfaatkan  teknologi; dan  5)  Identifikasi  balita  yang  memerlukan perlindungan. 18
Adapun  kegiatan  pelayanan  kesehatan balita yang meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, triple eliminasi, dan pemberian  obat  cacing  dilakukan  penundaan selama  masa  PPKM  berlangsung.  Namun demikian, kegiatan pemberian Vitamin A dan imunisasi  dasar  tetap  mampu  dilaksankan dengan  janji  temu.  Apabila  pemberlakukan PPKM berakhir, maka kegitan tersebut di atas dapat dilaksankan secara langsung menggunkan  protokol  pencegahan  Covid-19 dengan  ketat.  Kegiatan  luar  gedung  seperti posyandu,  tetap  dapat  dilaksanakan  selama tidak  diberlakukan  PPKM  maupun  untuk wilayah dengan kategori zona hijau. Pelaksanaan  posyandu  dilakukan  secara terjadwal, dibedakan menurut kelompok umur balita. 1817

## 4) Pengawasan dan Pelaporan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  semua informan menyatakan bahwa kegiatan pengawasan  program  pencegahan  stunting  di desa  dilakukan  secara  berkala  oleh  pihak puskesmas.  Pengawasan  utamanya  dilakukan oleh  penanggung  jawab  program  gizi  dan bidan  puskesmas.  Pelaporan  dilakukan  satu bulan  sekali.  Selama  pandemi  Covid-19, pengawasan  lebih  banyak  dilakukan  secara daring  menggunakan  aplikasi WhatsApp . Adapun secara garis besar komponen pengawasan  meliputi:  progres  pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan perkembangan balita stunting di wilayah kerja masing-masing.
Pengawasan  tidak  hanya  dilakukan untuk  bidan  desa,  melainkan  juga  pihak
puskesmas.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Demak  baik secara  langsung  melalui  rapat  kerja,  maupun secara  tidak  langsung  melalui  pesan  teks. Setiap tiga bulan sekali, progress pelaksanaan program  pencegahan  stunting  dipantau  oleh dinas dan diberikan saran pemecahan masalah apabila terdapat kendala di lapangan.
Semua  informan  dalam  penelitian  ini menyatakan bahwa sistem pelaporan kegiatan pencegahan stunting dilakukan secara bertahap dari  bawah  ke  atas  dengan  menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan. Bidan desa selaku  pelaksana  lapangan,  memberikan laporan  bulanan  kepada  pihak  puskesmas untuk  kemudian  dianalisis  dan  digabung dengan data dari wilayah lain. Kumpulan data inilah  yang  kemudian  dikirim  ke  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kendal  untuk  diolah kembali sesuai dengan kebutuhan. Secara garis besar,  data  yang  diolah  untuk  kepentingan review  kinerja  serta  perencanaan  dana  dan kegiatan program stunting yang akan datang.
Pihak  pengelola  Desa  mendapatkan laporan  pelaksanaan  dan  pencapaian  program pencegahan stunting sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana desa.

## C. Komponen Output
Seluruh  informan  menyatakan  bahwa pelaksanaan  program  pemberian  vitamain  A dan  tablet  obat  cacaing,  pada  balita  melebihi 80%.  Hal  ini  dikarenakan  rekapitulasi  data keseluruhan  belum  masuk  ke  puskesmas. Namun  demikian,  sebagain  besar  bidan  desa saat  kami  tanya  pencapaian  rata-rata  100%. Informan  juga  menyatakan  bahwa  pemberian suplemen  F-100,  biskuit  tinggi  kalori  pada balita,  dan  susu  terindikasi  gizi  buruk  dan stunting hampir tercapai secara keseluruhan.
“Kalau  saat  ini  data  kan  belum  terkumpul semua  ya...  Saat  ini  data  di  kami  sudah  di angka 80% lebih.”
“Untuk  data  kami  baru  rekapitulasi.  Tapi menurut bidan desa, rata-rata mencapai 100% di wilayah kami.”
Kegiatan  posyandu  di  setiap  desa terlaksana secara keseluruhan dan balita yang melakukan  pengukuran  pertumbuhan  hampir
mencapai  100%.  Kita  tunggu  hingga  akhir Oktober  ini  selesai.  Hal  ini  berkat  usaha  dari petugas,  bidan  desa,  dan  kader  yang  mampu menjangkau balita di wilayahnya.
“Rata-rata  yang  melakukan  pengukuran  itu semua  (balita)...  Sampai  saat  ini  kami  belum lihat data keseluruhannya memang karena kita tunggu  pelaporannya  sampai  akhir  oktober. Yah novemberlah kita sudah bisa lihat.”
Sebagian  besar  informan  menyatakan bahwa presentase jumlah balita yang mengalami  stunting  di  wilayah  puskesmas masing-masing  mengalami  penurunan  jika dibandingkan tahun 2020. Data ini dilihat dari pendataan  pengukuran  balita  serentak,  pada Semester  1  tahun  2021.  Informan  lain menyatakan bahwa penurunan angka stunting pada  balita  kemungkinan  terjadi  sebagai  efek dari  pertambahan  usia  balita.  Informan menyatakan jika anak yang tergolong stunting sudah  tidak  berada  dalam  kelompok  usia balita,  maka  tidak  lagi  menjadi  fokus  utama program stunting.
“Turun.  Di  acara  musrembang  kemarinpun sudah diutarakan Bapak Kepala Dinas.”
“Kalau acuannya data di semester satu bulan februari  kemarin,  kita  ada  penurunan signifikan. Di tempat kita, yang tadinya jumlah balita  stunting  ada  325  di  akhir  2020, sekarang jadi 151 di bulan Feb 2021. Kita liat saja nanti yang semester duanya.”
Gambar 1. Persentase Balita Stunting di Kabupaten Demak.
Sebagian informan belum dapat memutuskan  terkait  data  pencapaian  stunting pada tahun 2021, karena pendataan status gizi
sedang dilaksanakan. Data ini akan tersedia di bulan November. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mencanangkan bahwa pada tahun 2023 tidak  akan  lagi  ada  balita  stunting  di wilayahnya. Sebagain informan belum sepenuhnya  yakin  dengan  target  pemerintah tersebut dengan mempertimbangkan efek dari pandemi Covid-19.
Gambar 2. Persentase Balita Stunting di Lokasi Penelitian.

## KESIMPULAN
Manajemen  pelayanan  preventif  pada program Nusantara Sehat yang dilaksanakan di Puskesmas  Waitii  berjalan  dengan  baik  dan efisien.  Mulai  dari  perencanaan  program, pengorganisasian program, pelaksanaan program hingga pengawasan layanan program preventif  dilaksanakan  berdasarkan  visi  dan misi yang telah disesuaikan dengan tujuan dan hasil  yang  diharapkan.  Sehingga,  dalam pelaksanaan  pemberian  pelayanan  preventif kepada  masyarakat  sudah  terstruktur  dengan baik.  Selain  itu,  kegiatan  yang  dilaksanakan berjalan  secara  optimal  sesuai  dengan  peran, tugas,  dan  tanggung  jawab  masing-masing tenaga kesehatan yang bertugas.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima kasih  kepada  Puskesmas  Waitii  Kabupaten Wakatobi  yang  telah  memberikan  izin Penelitian.
6,10% 4,84% 2020 Feb-21 PERSENTASE BALITA STUNTING DI KABUPATEN DEMAK 5,4 3,8 13,5 15 2,7 7,1 2,3 17,6 15,7 4,7 Gajah I Demak III Bonang I Guntur I Karangawen I PERSENTASE BALITA STUNTING DI LOKASI PENELITIAN

## DAFTAR PUSTAKA
1.   UNICEF, WHO WB. Levels and Trend in Child  Malnutrition:  UNICEF  /  WHO  /
World Bank Group Joint Child Malnutrition  Estimates  (Key  findings  of the 2018 edition) . 2018.
2.   WHO.  World  Health  Statistic  data visualizations dashboard: Child Stunting.
3.   Sekertariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan
Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018 .
4.   Aryastami  N  TI.  Kajian  Kebijakan  dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Bul  Penelit  Kesehat 2017;  45:
233–240.
5.   Inodnesia KKR. Buletin Stunting: Situasi Balita  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia) . Jakarta, 56 hal., 2018.
6.   Amin NA, Julia M. Faktor sosiodemografi dan  tinggi  badan  orang  tua  serta hubungannya  dengan  kejadian  stunting pada  balita  usia  6-23  bulan. J  Gizi  dan Diet  Indones  (Indonesian  J  Nutr  Diet 2016; 2: 170.
7.   Kemiskinan  TNPP. 100  Kabupaten/Kota
Prioritas  untuk  Intervensi  Anak  Kerdil (Stunting):  Sekertariat  Wakil  Presiden Republik Indonesia. 2017.
8.   Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas KDN. Strategi  Nasional  Percepatan
Pencegahan  Anak  Kerdil  (Stunting)
Periode 2018-2024 . 2018. 9.   (GERMAS) GMHS. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia .  Jakarta, 214 hal., 2020.
10. Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  440/0006405  tentang  Antisipasi Risiko  Penularan  Infeksi  Corona  Virus
Disease  (Covid-19)  pada  Area  Tempat Kerja,  Fasilitas  Umum  dan  Transportasi Publik di Jawa Tengah . 11.  Bappenas  KP. Pedoman  Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota . 2018. 12.  Sekretariat Percepatan Pencegahan
Stunting.  Panduan  pemetaan  program, kegiatan,  dan  sumber  pembiayaan  untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan.
13.  Syafrina  M,  Masrul  M,  Firdawati  F. Analisis Komitmen Pemerintah
Kabupaten  Padang  Pariaman  dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition  Commitment  Index  2018. J Kesehat Andalas 2019; 8: 233.
14.  Wulandari N. Pengaruh Partisipasi
Anggaran  dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Artik Ilm Univ Negeri Padang 2013; 1–24.
15.  Bappenas. Kajian  Sektor  Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan . 2019. 16.  World  Bank. Health  Labor  Market Analyses  in  Low-  and  Middle-Income Countries . 2016.
17. KEPUTUSAN  MENTERI  KESEHATAN

## REPUBLIK
INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/12763/2020 TENTANG  PANDUAN  OPERASIONAL UPAYA KESEHATAN DI POS PELAYANAN TERPADU DALAM ADAPTASI  KEBIASAAN  BARU  UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVI . 18.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Panduan Kesehatan  Balita  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan. Kementeri Kesehat 2020; 1–60. 19.  Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.  Petunjuk  Teknis  Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi Covid-19.
Covid-19 Kemenkes 2020; 47.
20.  Muthia G, Yantri E. Evaluasi Pelaksanaan Program  Pencegahan  Stunting  Ditinjau dari  Intervensi  Gizi  Spesifik  Gerakan 1000  HPK  Di  Puskesmas  Pegang  Baru Kabupaten  Pasaman. J  Kesehat  Andalas 2019; 8: 100–108.
21.  Kementerian  PPN/  Bappenas.  Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting  Terintegrasi  di  Kabupaten/Kota. Rencana  Aksi  Nas  dalam  Rangka Penurunan  Stunting  Rembuk  Stunting 2018; 1–51.
22.  Sedgh G, Guillermo Herrera M, Nestel P, et  al.  Dietary  vitamin  A  intake  and nondietary  factors  are  associated  with reversal  of  stunting  in  children. J  Nutr 2000; 130: 2520–2526.
23.  PER-01/PJ/2017 N.

## PERATURAN
MENTERI  KESEHATAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN CACINGAN. Occup Med (Chic Ill) 2017;
53: 130.
24.  Hidayani  WR.  Riwayat  Penyakit  Infeksi yang  berhubungan  dengan  Stunting  di Indonesia :  Literature  Review. Peran
Tenaga  Kesehat  dalam  Menurunkan Kejadian Stunting 2020; 2: 1–8.
25.  Horton S, Shekar M, Ajay M. Scaling Up Nutrition :  The  UK’s  Position  Paper  on
Undernutrition. Scaling Up Nutr .
26.  Khomsan  A. Pangan  dan  gizi  untuk kesehatan. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2003.
27.  Rosha1 BC, Sari1 K, SP1 IY, et al. Peran Intervensi  Gizi  Spesifik  dan  Sensitif dalam  Perbaikan  Masalah  Gizi  Peran Intervensi  Gizi  Spesifik  dan  Sensitif dalam  Perbaikan  Masalah  Gizi  Balita  di
Kota  Bogor.  Epub  ahead  of  print  2018. DOI: 10.22435/bpk.v44i2.5456.127-138.
28.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Aksi Daerah  Pangan  dan  Gizi  Provinsi  Jawa
Tengah. Indonesia,
https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/p roduk_hukum/pergub/pergub_tahun_201 9/pergub_61_th_2019.pdf (2019).