## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)
Oleh:
Fifin Agustina 1)* , Isa Anshori 2)
*Email Korespondensi : fifinagustina106@gmail.com
1) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia
2) Universitas Islam Negara Sunan Ampel Surabaya Indonesia

## Abstract
The  Village  Head  Election  (Pilkades)  which  will  be  held  in  2020  will  be  held  in  a  COVID-19 pandemic situation, Kedungbanteng Village is one of them that will take part in the Pilkades this year, the implementation of Pilkades has its own challenges related to implementing democracy and protecting citizens to be comfortable and safe according to health protocols that is good and right. This study aims to determine how much public participation in Pilkades is, not only how prepared they are. The purpose of writing this journal is to describe Community Political Participation in the Election of the Head of Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency in 2020. The  research  procedure  used  in  this  research  is  a  qualitative  procedure,  which  is  a  research procedure used by researchers to study the condition of natural objects. where here the researcher is  a  meaningful  instrument.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  3  (three)  village  head candidates who are predicted to advance, the first is Moh. Ali, who served as a village apparatus before  advancing  to  become  the  clone  of  the  village  head,  the  second  is  H.  Budiono,  Sp.d,  a community leader who owns a radio station, the only one in Kedungbanteng Village, and the third is Moh. Khoiri, who previously served as head of the village of Kedungbanteng, will re-nominate as Village Head. The results of this research show that the political participation or participation of the people of Kedungbanteng Village to arrive at the polling station (TPS) is very large even though in a state of the Covid-19 pandemic, a lot of concerns are felt by many people, with the existence of a very strict and safe legal protocol. people feel a little calm. Nearly 98% of residents exercised their voting rights in the election for the Village Head of Kedungbanteng in 2020. This was due to the presence of family and brotherhood network aspects of one of the candidates and the presence of political money in the form of money given by the Village Head candidate to residents before the election and after the election. Village head. Seeing the Pilkades during the COVID-19 pandemic, there are many things that must be observed by the Pilkades organizers, candidates for village head candidates,  and  their  supporting  masses,  namely  to  comply  with  health  protocols  and  also  to maintain the core values of democratic practices so that they can be fulfilled, namely: transparent, professional and can be accounted for.
Key Wards : Community Political Participation; Village Head Election

## A. Pendahuluan
Di  Negara  Indonesia  tercinta  ini kehidupan  demokrasi  hadapi  pasang surut.  Perihal  ini  disyarati  dengan terdapatnya  masa  reformasi  yang  sudah bawa  pergantian  terhadap  aspek-aspek bidang  kehidupan  di  Indonesia,  mulai dari bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya sudah hadapi pergantian struktur semenjak  reformasi  bergulir.  Pergantian system yang beragam ini akan membawa dampak  yang  membuat  perbedaan  peta politik  di  negara  ini  mulai  di  tingkat pemerintah  pusat  maupun  suatu  daerah yang menginginkan perbaikan pada suatu sistem  politik  supaya  mengedepankan transparan, keterbukaan yang demokratisasi  dengan  tujuan  utamanya yaitu  untuk  mewujudkan  keseimbangan politik  yang  baik.  Semenjak  Negara Indonesia berdiri sudah terdapat
demokrasi di negara ini seperti kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  ikut pemilu,  kebebasan  pers,  begitu  pula demokrasi  yang  terjadi  tingkat  desa sudah  berlangsung  sejak  lama  semenjak terjadinya  pembagian  kekuasan  daerah dan  adanya  perubahan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  serta  Undang- Undang  Nomer  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang pemilihan  Kepala  Desa  Nomor  6 Tahun 2014  Tentang  Desa  oleh  pemerintah Indonesia.  Kata  Demos  (rakyat)  dan Kratos  atau  cratein  (Pemerintahan) merupakan  pengertian  dari  demokrasi. Adapun  menurut  Abraham  Lincoln demokrasi menurutnya pemerintah berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Abraham Lincoln dalam Jawandri, 2013).
Proses penyelenggaraan pemerintah daerah  harus  disesuaikan  dengan  arahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraannya, masing-masing dalam suatu daerah harus mengendalikan serta  mengurus  sendiri  daerahnya  cocok dengan asas otonomi wilayah serta tugas
pembantuan, untuk mewujudkan kehidupan  warga  yang  sejahtera,  adil serta  makmur  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan metode  tingkatkan  pelayanan  dalam memberdayakan  warga  buat  bersaing dalam  dunia  kerja  dengan  metode mencermati konsep demokrasi Pemerintahan Desa harus menyelenggarakan sesuai pedoman Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang  Desa.  Di  Dalam  pemerintahan Desa diwakili oleh seorang Kepala Desa yang  diseleksi  secara  langsung  oleh rakyat  yang  sudah  terdaftar  sebagai pemilih dan punya hak pilih. Proses dan tata  cara  dalam  suatu  pemilihan  diatur oleh peraturan daerahnya masing-masing dengan  berlandaskan  pada  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa.  Masyarakat  selaku  warga  negara yang  baik  harus  ikut  terlibat  aktif berpartisipasi  dalam  segala  kegiatan politik,  salah  satunya  yaitu  dengan  cara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan  umum  atau  dalam  kegiatan dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi  kebijakan  pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya.  Dalam  suatu  pemilihan
Kepala  Desa  jika  masyarakat  tidak  ikut berpartisipasi  dalam  pemilihan  maka tidak  akan  berjalan  dengan  lancar  dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi  politik  bagi  Huntington  serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo, yaitu  “aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat sipil  (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik” (Handoyo, 2013: 49).
Terdapatnya  pemaparan  politik  dan data  politik  yang  baik  yang  dilakukan oleh para calon pemimpin Desa kedepan menimpa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai  atau  program  kerja  yang  akan dilaksanakanya  hal  ini  akan  membuat perilaku  politik  serta  tingkat  partisipasi masyarakat desa berjalan secara baik dan maksimal. Para calon pemimpin desa ini melaksanakan sosialisasi politik
umumnya  dilakukan  jauh-jauh  hari  saat sebelum pemilihan Kepala Desa berlangsung dengan metode yang sangat ketat, menegangkan, panas,  penuh
dengan teknik serta konflik, dan ketentuan  dengan money  politic .  Pada umumnya para calon pemimpin  desa ini yang mencalonkan dirinya selaku Kepala Desa  memiliki jalinan  kekerabatan yang baik serta solid dan siapa yang memiliki uang yang sangat banyak demokrasi.
Menurut Surbakti (dalam Handoyo, 2013:249) menyatakan bahwa partisipasi politik  adalah  “partisipasi  masyarakat dalam  rangka  mempengaruhi  kebijakan publik”.  Menurut  Perda  Kabupaten Sidoarjo  Nomor.  11  Tahun  2016 Mengenai Pengangkatan, Pemberhentian, Pemilihan. Kepala  Desa  BAB  1  Ketentuan Umum    Pasal  1  ayat  (9)    Pemilihan
Kepala Desa adalah kedaulatan rakyat ini yang  berada  pada  desa  bersifat,  umum, langsung,  adil,  rahasia  dan  jujur  dalam rangka memilih calon Kepala Desa. Pada pemilihan  Kepala  Desa  tentu  terdapat yang namanya partisipasi politik. Partisipasi  politik  pada  dasarnya  ialah tolak ukur yang digunakan buat
mengenali  tingkatan  partisipasi  rakyat dalam  rangka  mempengaruhi  kebijakan publik  dengan  cara  ikut  terlibat  dalam mempengaruhi  kebijakan  pemerintah atau bisa dikatakan sebagai kualitas atau kemampuan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan public dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya.  Dalam  suatu  pemilihan Kepala  Desa  jika  masyarakat  tidak  ikut berpartisipasi  dalam  pemilihan  maka tidak  akan  berjalan  dengan  lancar  dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi  politik  bagi  Huntington  serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo,
yaitu  “aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan oleh  masyarakat sipil ( private citizen ) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik”
(Handoyo,  2013:  49).   Dengan  cara  ikut terlibat  dalam  mempengaruhi  kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya.  Dalam  suatu  pemilihan Kepala  Desa  jika  masyarakat  tidak  ikut terlibat dalam pemilihan maka tidak akan berjalan  dengan  lancar  dan  maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi politik bagi  Huntington  serta  Nelson  yang dilansir  oleh  Eko  Handoyo,  yaitu “aktivitas  atau  kegiatan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  sipil  (private  citizen) yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi kebijakan public” (Handoyo, 2013: 49).
Terdapatnya  pemaparan  politik  dan data  politik  yang  baik  yang  dilakukan oleh para calon pemimpin Desa kedepan menimpa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai  atau  program  kerja  yang  akan dilaksanakanya  hal  ini  akan  membuat perilaku  politik  serta  tingkat  partisipasi masyarakat desa berjalan secara baik dan maksimal. Para calon pemimpin desa ini melaksanakan sosialisasi politik umumnya dilakukan jauh – jauh hari saat sebelum pemilihan Kepala Desa berlangsung dengan metode yang sangat ketat, menegangkan, panas,  penuh
dengan teknik serta konflik, dan ketentuan  dengan money  politic .  Pada umumnya para calon pemimpin  desa ini yang mencalonkan dirinya selaku Kepala Desa  memiliki jalinan  kekerabatan yang baik serta solid dan siapa yang memiliki uang yang sangat banyak sehingga dialah yang  memiliki  kemampuan  yang  besar buat menang dalam pemilihan. Pemilihan Kepala  Desa.  Para  bakal  calon  yang mempunyai banyak uang yang dimiliki.
Pada  pemilihan  Pilkades  di  Desa
Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terdapat money politics sebelum
pelaksanaan  Pilkades,  ini  dibuktikan adanya  seseorang  atau  tim  pemenangan dari  bakal  calon  Kepala  Desa  yang menghadiri  rumah  penduduk  dengan tujuan membagikan sesuatu berupa uang supaya  dalam  pemilihan  Kepala  Desa nantinya  memilih  bakal  calon  tertentu dan  bisa  mendapatkan  suara  paling
banyak. Tidak hanya aktif dalam pemilu masyarakat  Kedungbanteng  pula  jadi partisipan dalam pemilihan Kepala Desa yaitu  sebagai  tim  pemenangan  dalam mensosialisasikan  program  kerja  yang akan  dilaksanakan  oleh  seorang  bakal calon  Kepala  Desa  tersebut,  seperti mengupayakan kesejahteraan warga desa Kedungbanteng,  memperbaiki  sarana transportasi  jalan  yang  ada  di  Desa Kedungbanteng  yang  belum  diaspal, serta  memperbaiki  sarana  dan  prasarana desa  seperti  memperbaiki  Taman  desa dan renovasi  musholla yang telah rusak. Terdapatnya  tekanan-tekanan  dari  para pendukung salah satu Calon Kepala Desa (Regu  Sukses)  terhadap  warga  ini  bisa mengakibatkan  tingkat  partisipasi  serta pemakaian  hak  pilih  warga  dalam pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng. Masyarakat  sebagian  ada  juga  memilih karena  memiliki  ikatan  kekerabatan  dan ikatan  saudara  dengan  calon  Kepala Desa.
Selain  itu    ada  juga  warga  apatis pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,  artinya orang itu betul-betul tidak hirau  tentang  pemilihan  Kepala  Desa Kedungbanteng  semenjak  dari  proses awal  hingga  proses  penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan bahkan tidak ikut mencoblos pada Pilkades Kedungbanteng Kecamatan, Tanggulangin Kabupaten, Sidoarjo tahun 2020. Partisipasi  politik  masyarakat  Desa
Kedungbanteng  bisa  dibilang  tinggi,  hal ini  dibuktikan  dari  banyaknya  warga yang  memakai  hak  pilih  mereka  pada dikala  proses  pemilihan  Kepala  Desa Kedungbanteng.  Sebaliknya  surat  suara yang  tidak  sah  cuma  37  suara  dari  total surat  suara  2139  serta  total  suara  yang legal  2102  menurut  penulis,  ini  terjalin sebab bisa jadi warga memberikan lebih dari  satu  coblosan  pada  surat  suara setelah itu panitia pemilihan  menyangka suara  ini  tidak  legal  atas  persetujuan bersama,  hal  ini  tejadi  sebab  surat  suara yang  diberikan  warga  lebih  dari  satu coblosan  setelah  itu  panitia  pemilihan
menyangka  suara  ini  tidak  legal  atas persetujuan  perwakilan  saksi  dari  ketiga calon,  bisa  jadi  ini  terjalin  sebab kesalahan  pada  dikala  pelipatan  surat suara,  sehingga  surat  suara  rusak  yang membuat surat suara jadi tidak legal. Ada pula tujuan dari postingan ini merupakan untuk mengenali
bagaimanakah
Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng,
Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2020  dan  faktor-faktor apa  yang  mempengaruhinya.  Buat  ini postingan  ini  hendak  mendeskripsikan Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2020  dan  faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu
metode  penelitian  yang  dipakai  oleh peneliti  untuk  meneliti  keadaan  objek natural dimana disini peneliti merupakan instrumen penting.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Untuk  melaksanakan  penelitian  ini, peneliti  mengadakan  penelitian  dari tanggal  15  Desember  sampai  dengan  20 Desember tahun 2020. Sedangkan Lokasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah di Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten
Sidoarjo.
Subjek  pada  penelitian  ini  diambil dari  masyarakat  Desa  Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  yang  sudah  mempunyai  hak pilih,  Kepala  Desa,  serta    Ketua  Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  tahun  2020.  Dalam  penelitian ini  peneliti  mengambil  10  orang  untuk diwawancarai terkait pokok pembahasan penelitian.
Untuk  melaksanakan  penelitiannya seorang penulis melalui beberapa
tahapan  penelitian,  adapun  tahapannya diantaranya : Tahap Pembuatan Rancangan Penelitian Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh  penulis  adalah  menyiapkan  segala kebutuhan  yang  diperlukan  agar  sesuai dengan pokok bahasan penelitian, seperti penentuan  fokus  masalah  dan  objek penelitian yang akan ditelitinya. Kemudian peneliti melaksanakan kegiatan observasi awal sebelum melaksanakan penelitian untuk memperoleh  gambaran  awal  di  tempat penelitian. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan  pokok  pada  penelitian  yang dilaksanakan,  pada  tahap  inilah  penulis mencari  jawaban  atas  rumusan  masalah yang  sudah  dibuat  untuk  menjawab masalah  yang  diteliti.  Adapun  tahapan yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam melaksanakan  penelitiannya  adalah.  (a) Menghubungi Panitia Pemungutan Suara, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten  Sidoarjo  untuk  permohonan izin bahwasannya penulis akan mengadakan  penelitian.  (b)  Melakukan pengamatan secara langsung/observasi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo.  (c) Menghubungi Masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang sudah  ditentukan  untuk  melaksanakan wawancara  untuk  mencari  informasi tentang  penggunaan  hak  pilih.  (d) Menulis  catatan  yang  diperlukan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan diteliti.
Data yang telah terkumpul kemudian  hasilnya  ditulis,  dan  disusun dalam  sebuah  laporan  supaya  hasil penelitiannya  dapat  dilihat  oleh  orang lain,  serta  langkah-langkahnya  dapat diketahui supaya dapat dikoreksi penelitiannya  tersebut,  pada  penelitian ini  peneliti  menyusun  penelitiannya dalam  bentuk  Kuesioner  agar  hasil penelitiannya dapat diketahui oleh orang banyak  serta  dapat  dijadikan  sebagai
bahan  referensi  oleh  orang  lain  dalam melakukan penelitian.
Data,  Intrumen,  dan  Teknik
Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Sumber  data  primer  adalah sumber  data  yang  didapat  peneliti melalui sumber utamanya langsung yaitu berupa  hasil  observasi  dan  wawancara. Yang  kedua  sumber  data  sekunder merupakan  sumber  informasi  yang berasal  dari  dokumen  hasil  rekapan Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng. Dalam  penelitian  ini  penulis  mencatat serta  mengamati  secara  teliti  terhadap berbagai  kejadian  mengenai  perilaku politik dan berbagai fenomena sepanjang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ataupun  peristiwa  mulai  pada  saat  awal sampai  akhir  penyelenggaraan  pilihan, dan  hasil  wawancara  penulis  dengan informan  dan  data-data  hasil  pemilihan
Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.
Instrumen  penelitian  yang  dipakai oleh  penulis  pada  waktu  melaksanakan penelitian  berupa  pedoman  wawancara, Kamera  serta  kertas  kuisioner.    Kamera digunakan  untuk  mengambil  gambar pada  saat  mencari  informasi,  sedangkan alat  tulis  dipakai  untuk  menulis  hal-hal yang dianggap penting pada saat mencari informasi dari seorang informan.
Sedangkan  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  penulis  dalam mendapatkan  data  pada  penelitiannya yaitu dengan cara:
1. Observasi.
Menurut  pendapat  Nasution  (1988) (dalam  Sugiyono,  2018:  226)  yang berpendapat bahwa, “observasi merupakan pokok ilmu pengetahuan. “Observasi  dilakukan  oleh  peneliti untuk  mendapatkan  data  mengenai fakta,  kenyataan  yang  ada  di  dunia. Untuk  mendapatkan  data  penelitian seorang peneliti melakukan pengamatan atau observasi di lapangan”.  Observasi  hakikatnya
merupakan kegiatan dalam mendapatkan  data  yang  dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan penglihatan, panca indera, pendengaran, penciuman. Kegiatan    Aktivitas,  peristiwa, objek, keadaan, situasi tertentu, serta rasa  yang  dimiliki  oleh  orang merupakan  hasil  yang  didapat  dari observasi. Observasi dilakukan untuk  memperoleh  kejadian  atau situasi  yang  nyata  pada  suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan  dalam  penelitian.  Atau bisa dikatakan, observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan  data  yang  dilakukan oleh seorang peneliti melalui pengamatan.  Pada  penelitian  ini penulis menggunakan teknik observasi  untuk  mendapatkan  data yang  diperlukan.  Jenis  observasi yang dipakai penulis yaitu observasi partisipasi  (participant  observation) merupakan “suatu cara yang dipakai dalam  mengumpulkan  data  pada suatu penelitian dengan penginderaan serta pengamatan, dimana  dalam  hal  ini  penulis melakukan pengamatan secara langsung  dengan  cara  ikut  terlibat dalam keseharian seorang informan” (Sugiyono,  2018:  227).  Menurut pendapat Lexy J. Moleong
(2017:163) yang menyatakan bahwa “Penelitian  dengan  metode  kualitatif tidak lepas dari proses mengamati, dalam hal  ini  peran  peneliti  sangat  penting”. Pengamatan berperan bagi peneliti  yaitu untuk  menceritakan  apa  yang  dilakukan oleh  orang-orang.  Dalam  penelitian  ini, penulis mengamati bagaimanakah partisipasi  politik  masyarakat  pada pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng tahun  2020  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.
2. Wawancara.
Sugiyono  (2018:231)  menjelaskan bahwa  wawancara  merupakan  “suatu cara untuk mendapatkan data serta untuk memperoleh informasi yang lebih banyak  dari seorang informan”. Dengan kata lain wawancara adalah suatu proses pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh seseorang  melalui  tanya  jawab  secara langsung  pada  seorang  narasumber dengan  tujuan  memperoleh  data  yang dibutuhkan  dalam  sebuah  penelitian. Jenis  wawancara  yang  dipakai  peneliti dalam  melakukan  penelitiannya  yaitu dengan wawancara terstruktur. Sugiyono (2018: 233) yang mengemukakan bahwa “Wawancara  terstruktur  dipakai  oleh peneliti  untuk  memperoleh  data  apabila seorang  sudah  dengan  jelas  mengetahui hasilnya”.
3. Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman (1984) (dalam
Sugiyono,  2018:  246)  “kegiatan  pada menganalisis  data  terdiri  dari  tiga  alur kegiatan yang terjadi saling
mempengaruhi  satu  sama  lain  dan berkesinambungan”.  Kegiatan  dalam menganalisis  data  ini  meliputi  reduksi data,  penyajian  data,  serta  menarik kesimpulan”.  Di  Dalam  penelitian  ini, adapun  cara  untuk  menganalisis  data yang digunakan penulis yaitu : 4. Reduksi data
Reduksi data dilakukan oleh penulis  agar  mempermudahkan  dalam melakukan pengumpulan data,
(Sugiyono,  2018:  247)  menjelaskan bahwa  reduksi  data  artinya  “meringkas dan memilah hal-hal pokok atau penting supaya memberikan gambaran yang jelas yang  diperlukan  dalam melakukan penelitian”.  Mereduksi  data  pada penelitian ini digunakan dalam menggolongkan, mengarahkan, memilah-milah  serta  membuang  data-
data  yang  tidak  dibutuhkan  serta akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan  dan diverifikasi.
5. Penyajian Data Setelah direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Dengan
menggunakan  bagan,  tulisan  singkat, flowchart, korelasi antar kelompok serta lain  sebagainya.  Pendapat  Miles  dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2018:249) yang berpendapat bahwa “dalam bentuk tulisan, matriks, grafis, network (jaringan kerja) serta chart” data dalam penelitian kualitatif  disajikan.  Penyajian  data  pada penelitian ini agar penulis  mudah dalam dalam menganalisis dan memahami data yang telah terkumpul.
6. Menarik Kesimpulan Tahap yang   terakhir di dalam menganalisis data kualitatif pendapat  Miles  dan  Huberman  yaitu menarik kesimpulan. Didalam penelitian kualitatif,  kesimpulan  yang  didapat merupakan sesuatu yang baru ditemukan. Menurut  (Sugiyono,  2018:  252-253) “dalam penelitian kualitatif kesimpulanya  dapat  berupa  hipotesis atau  teori,  hubungan kausal  atau interaktif” C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Masyarakat  Desa  Kedungbanteng,
Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  selalu  berpartisipasi  dalam pemilihan  umum  yaitu  dengan  cara menggunakan  hak  pilihnya  pada  setiap pemilu, seperti dalam pemilihan Presiden,  DPR,  Gubernur  serta  dalam pemilihan  Kepala  Desa.  Pada  pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  tahun  2020  masyarakat    ikut berpartisipasi  politik  yaitu  dengan    ikut mencoblos  untuk  menggunakan  hak
pilihnya dengan  cara datang langsung ke Balai Desa Kedungbanteng.
Masyarakat  Desa  Kedungbanteng menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng tahun  2020    dipengaruhi  karena  adanya dorongan  dari    orang  lain  atau  paksaan oleh orang lain  selain itu ada motif lain atau  yang  memotivasi  masyarakat  Desa Kedungbanteng untuk ikut serta berpartisipasi  politik  pada  pemilihan Kepala Desa yaitu karena adanya money politic .
Menurut  penulis money  politic disini dapat berupa materi seperti  uang, barang maupun benda yang memacu atau yang  mendorong  masyarakat  untuk  ikut serta berpartisipasi politik dalam pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng tahun  2020  yang  diberikan    kepada masyarakat  pada  saat  menjelang  dan sesudah pemilihan Kepala Desa. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun  2020.  Berdasarkan  berbagai penjelasan  dari  ahli  diatas,  penulis menyimpulkan  pengertian  partisipasi politik yaitu suatu kegiatan atau partisipasi  masyarakat  biasa  dalam aktivitas  politik  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan politik  atau  kebijakan  publiK  atau  bisa dikatakan sebagai aktivitas warga negara atau  masyarakat  yang  bertujuan  dalam mempengaruhi  pengambilan  keputusan politik atau kebijakan publik.
Partisipasi  politik  atau  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala Desa  Kedungbanteng  tahun  2020  bisa dikatakan  tinggi,  hal  ini  terbukti  dengan data banyaknya jumlah masyarakat yang mempergunakan  hak  pilih  mereka  pada saat  pemilihan  yaitu  hampir  98%.  Pada pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng tahun  2020  jumlah  masyarakat  yang mempunyai  hak  pilih  sebanyak  2139 sedangkan  jumlah  masyarakat  yang
menggunakan hak pilih ketika pemilihan
Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 sebanyak  2102  jumlah  suara  yang  tidak sah  hanya  sebanyak  37  suara,  menurut penulis  ini  terjadi  karena  mungkin masyarakat  memberikan  lebih  dari  satu coblosan  pada  surat  suara  kemudian panitia  pemilihan  menganggap  suara  ini tidak sah, atas persetujuan bersama.  Hal ini  terjadi  karena  surat  suara  yang diberikan  masyarakat  lebih  dari  satu coblosan  kemudian  panitia  pemilihan menganggap  suara  ini  tidak  sah  atas persetujuan  ketiga  saksi    calon  Kepala Desa,  mungkin  juga  ini  terjadi  karena kesalahan pada saat pelipatan surat suara, sehingga surat suara rusak yang membuat surat suara menjadi tidak sah. Sisanya 2% masyarakat tidak mempergunakan  hak  pilihnya  pada  saat pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng, Kecamatan,  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  tahun  2020.  Menurut  peneliti masyarakat  yang  tidak  memakai  hak pilihnya ketika pemilihan karena mungkin pada saat menjelang pemilihan tidak mendapatkan uang atau perangsang  politik,  selain  itu  mungkin juga  pada  saat  pemilihan  Kepala  Desa mereka  berada diluar daerahnya atau luar negeri  karena  merantau  kerja  sehingga pada  waktu  penyelenggaraan  Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan,  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  tahun  2020  mereka  tidak  dapat menggunakan  hak  pilihnya  atau  tidak dapat mencoblos pada saat pemilihan. Dari  data  diatas  dapat  diketahui bahwa  partisipasi  politik  masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin,  Kabupaten    Sidoarjo tahun  2020  sangat  tinggi,  hal  ini  terjadi karena  adanya  paksaan  orang  lain  atau pengaruh  mobilisasi  dari  seseorang, selain  itu  terdapat  penyebab  lain  yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik  saat  pemilihan  Kepala  Desa berlangsung. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Apa sesungguhnya yang memotivasi  individu  atau  masyarakat Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk beraktivitas  politik.  Menurut  peneliti adanya  money  politic  merupakan  faktor penting  yang  mendorong  seseorang untuk  beraktivitas  politik  sesuai  yang dijelaskan  Rosenberg  (dalam  Handoyo, 2013:  259).  Ini  artinya  dalam  dunia politik  harus  memberikan  semacam stimulus  politik  agar  seseorang  mau beraktivitas  politik.  Masyarakat  Desa
Kedungbanteng  memakai  hak  pilihnya ketika Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng  tahun  2020  karena  ada paksaan  atau  dorongan  dari  orang  lain, yaitu adanya money politic . Tingginya partisipasi politik masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala
Desa  Kedungbanteng  pada  tahun  2020 disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal pada saat pemilihan Kepala Desa. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi  masyarakat  pada  saat pemilihan yang berasal dari dalam seperti adanya  ikatan  kekeluargaan  yang  kuat dari  seorang  pemimpin  serta  karakter yang dimiliki seorang pemimpin. Masyarakat Desa Kedungbanteng menggunakan  hak  pilihnya  pada  saat pemilihan  karena adanya  hubungan atau ikatan kekeluargaan dari salah satu calon Kepala Desa sehingga mereka menggunakan  hak  pilihnya  atas  dasar adanya  hubungan  kekerabatan  atau kekeluargaan  yang  dimiliki.  Selain  itu masyarakat Desa Kedungbanteng
menggunakan  hak  pilihnya  karena  ingin memilih  seorang  pemimpin  yang  baik yang  mampu  memimpin  desanya  agar lebih  maju  dan  sejahtera  serta  dapat membawa  aspirasi  bagi  kepentingan masyarakat.  Sedangkan  faktor  eksternal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang  pada  saat  pemilihan  yang
berasal dari luar, seperti adanya pengaruh dari  orang  lain  atau  karena  pengaruh tokoh masyarakat  sekitar  sehingga masyarakat  menggunakan  hak  pilihnya pada  saat  pemilihan  disebabkan  karena adanya  pengaruh  dari  orang  lain  atau adanya  mobilisasi  yang  dilakukan  oleh seseorang  supaya  memilih  salah  satu calon Kepala Desa.
Selain  itu  adanya  faktor  pendorong dari luar yang berupa money politic yang diberikan  kepada  masyarakat  dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan  hak  pilihnya  pada  saat pemilihan.  Menurut  penulis  money politic disini dapat berupa materi seperti uang,  barang  maupun  benda  yang memacu  atau  yang  mendorong  warga dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng tahun  2020  yang  diberikan    kepada masyarakat ketika menjelang dan setelah acara  pemilihan  Kepala  Desa.  Sehingga dengan terdapat money politic ini seperti uang  maupun  barang  seperti  sembako yang  diberikan  kepada  masyarakat menyebabkan semakin tingginya partisipasi  politik  masyarakat  Desa Kedungbanteng untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik. Asas kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal  1  ayat  UUD  1945  berbunyi:
“Kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang”.  Yang  menjamin  warna  dan metode  pemerintah  disimpan.  Mereka yang menjamin tujuan yang perlu dicapai negara dan pemerintah. Prinsip ini sangat perlu  ditanamkan  mulai  dari  budaya organisasi Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa. Demokrasi telah menjadi  sebutan  yang  sangat  mulia dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan  sosial-politik  yang  sempurna. Lebih  jauh,  untuk  pertama  kali  dalam sejarah,  demokrasi  telah  dinyatakan sebagai  nama  yang  sangat  bagus  dan biasa  untuk  seluruh  sistem  organisasi politik dan sosial yang akan diperjuangkan untuk para pendukungnya yang berpengaruh. Peran sentral
demokrasi  ini  menepis  teori-teori  lain tentang  tata  kekuasaan  yang  baik,  yang telah  dikemukakan  oleh  para  filsuf,  ahli hukum, dan ilmuwan politik hingga awal milenium.  abad  ketiga.  Keyakinan  yang teguh  pada  kesempurnaan  teori  politik demokratis  tidak  dapat  diganti  secara filosofis,  sosiologi,  atau  dalam  format hukum konstitusional. Lebih jauh, peran sentral  ini  terus  menjadi  lebih  kuat  di samping konsep-konsep lain, seperti hak asasi  manusia,  masyarakat  sipil,  atau konsep  tata  kelola  yang  baik,  yang menutup tempat teori tersebut.
Demokrasi  adalah  konsep  terbaik  yang pernah  dicapai  pemikiran  manusia. Demokrasi  dikatakan  seperti  gagasan umum yang dapat diterima dari berbagai perspektif.  Demokrasi  telah  menghantui sebagian  warga  non-Barat  sejak  awal abad ke-20. Banyak koloni Barat di Asia dan  Afrika  mulai  bergerak  menuju realisasi  nilai-nilai  demokrasi  di  antara warganya. Kemudian, melalui demokrasi yang dipelajari dari Barat, para pemimpin  kolonial  ingin  meningkatkan nilai-nilai  demokrasi  yang  digunakan untuk keluar dari pemerintahan kolonial.
Pada  zaman  Hindia  Belanda,  tanda semacam ini disebut Kebangkitan Nasional. Refleksi ini tidak hanya terjalin dalam  sejarah  kebangkitan  nasional Indonesia,  tetapi  di  sebagian  besar belahan dunia, gerakan untuk
mendemokratisasi kehidupan politik telah  menjadi  fenomena  tak  terelakkan untuk  menggantikan  asumsi  kalender. Sejarah tentang bagaimana
menggunakan  kekuasaan  dengan  cara yang masuk akal, wajar dan bertanggung jawab. Demokrasi memiliki kemampuan untuk  membagi  yang  terbaik  bagi kemanusiaan, yang terpenting melindungi hak rakyatnya untuk
merasakan kekuasaan negara dan pemerintahan.  Transformasi  bersejarah yang  terjadi  di  era  modern  adalah  yang menghilangkan segala bentuk pemerintahan yang tidak demokratis atau anti  demokrasi,  kemudian  membentuk
suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan sistem utama.
Indonesia  adalah  negara  hukum. Aturan  hukum  berkembang  pada  awal periode kebebasan di Eropa Kontinental. Jadi,  bentuk  pemerintahan  itu  bebas, sampai  negara  diucapkan  seperti  negara hukum bebas. Isi kaidah tafsir hukum ini menghadapi  perubahan  perkembangan yang  awalnya  bersifat  historis  menuju kesempurnaan.  Munculnya  tafsir  negara hukum  liberal  dipelopori  oleh  seorang filsuf  zaman  itu,  Immanuel  Kant.  Sejak saat  itu  istilah  rule  of  law  tetap  tidak berubah  hingga  saat  ini,  namun  menjadi rule of law dalam arti kebebasan atau rule of  law  dalam  arti  formal  yang  muncul pada periode berikutnya yaitu kesepakatan antar Pemerintah. Pemerintah  dan  rakyat  memunculkan bentuk  hukum  tertentu  yang  dipelopori oleh  Friedrich.  Julius  Stahl,  itu  adalah aturan  hukum  dalam  arti  material  atau luas.  Negara  hukum  kemudian  menjadi begitu  populer  sehingga  kemudian dikacaukan dengan negara yang sempurna, sehingga hampir setiap konstitusi  memiliki  sebutan  "negara hukum".  Supremasi  hukum  atau  negara adalah hukum, Bagir Manan mengatakan:  Doktrin  negara  adalah hukum,  hakikat  hukum  adalah  yang tertinggi dan kewajiban setiap penyelenggara  negara  atau  pemerintah untuk mentaati hukum. . Tidak ada kuasa atas hukum. Semuanya atas dasar hukum. Dalam  peran  ini,  seharusnya  tidak  ada kekuasaan  yang  sewenang-wenang  atau penyalahgunaan  kekuasaan,  bahkan  di kerajaan atau republik. Secara bermakna, menurut  hukum,  ada  batasan  kekuasaan seperti  ajaran  tentang  membagi  atau membagi  kekuasaan.  Oleh  karena  itu, doktrin  negara  didasarkan  pada  hukum faktor-faktor yang membelah atau membagi  kekuasaan.  Prinsip  negara didasarkan  pada  hukum  yang  diambil,
seperti  di  negara  kerajaan atau  republik.
Mengenai pengertian negara hukum atau negara  hukum,  Bagir  Manan  dan
Kuntana  Magnar  membaginya  menjadi dua  makna,  yaitu  pengertian  umum  dan khusus,  yaitu:  makna  universal,  negara Sumber  hukum  adalah  negara  tempat kepastian antara rakyatnya dan pemerintah. UUD 1945 juga menuturkan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD. Secara  umum,  kata  "kedaulatan"  berarti kebebasan, kekuasaan tertinggi, sekaligus kekuasaan. Adapun pengertian kekuasaan dari kedaulatan sampai dengan  kedaulatan  itu  adalah  ke  dalam batin  yang  mutlak,  tetapi  hanya  terbatas di  luar  wilayah  negara.  Penjelasan kedaulatan  telah  berubah  berkali-kali. Pertama-tama, kedaulatan berarti kekuasaan  absolut,  kekuasaan  tertinggi dan tidak terbagi. Kemudian, kedaulatan memiliki arti relatif, dalam arti kekuasaan  tertinggi  mengatasi  beberapa masalah  dan  karenanya  terpecah  belah. Teori  kedaulatan  rakyat  dapat  menjadi kedaulatan  rakyat  atas  pemerintahan yang erat kaitannya dengan teori Negara Hukum. Ada 3 asumsi tentang kedaulatan  pemerintahan  milik  rakyat berdasarkan hukum, yaitu: pemerintahan yang berdaulat rakyat adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas atau terbatas; Pemerintah berdaulat rakyat adalah pemerintah yang mengakui keragaman warganya; Kedaulatan  pemerintah  atas  rakyat menyangkal adanya upaya untuk memastikan bahwa pikiran atau pemikiran mempengaruhi
kewarganegaraan dan moralitas. Perilaku ini  antara  lain  dimaksudkan  untuk menimbulkan toleransi dalam kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Teori populer tentang kedaulatan telah menjadi sangat  kontroversial  dalam  sejarah kekuasaan  negara.  Inspirasi  dasarnya sederhana, jika rakyat diharapkan menjadi  sumber  kekuatan  tertinggi  di suatu  bangsa.  Orang-orang  memerintah secara  mandiri.  Sebuah  era  yang  hanya ditutupi  oleh  kekuatan  penguasa  yang memproklamirkan  diri  seperti  raja  atau kaisar,  pemikiran  yang  digunakan  untuk
menempatkan rakyat bagaikan penguasa paling tinggi ataupun memegang kedaulatan  adalah  mustahil.  Namun, gagasan tentang kedaulatan  rakyat kemudian  terus  berkembang  dalam dialog  teori  kenegaraan  serta  penerapan trial  and  error  baik  di  Prancis  maupun AS,  hingga  kesimpulannya  terpenuhi. Semua  negara  di  dunia  mematuhinya. Desa  merupakan  perwujudan  geografis karena  terdapat  faktor  sosio-fisiologis,
politik  dan  budaya  yang  murah  disana dalam kaitannya dan saling mempengaruhi dengan daerah lain. Bagi Hanif  Nurcholis,  jika  sebuah  desa  bisa juga disebut: “Suatu daerah yang dihuni oleh sebagian orang yang memilih untuk dipahami  berdasarkan  kekerabatan  serta keperluan  politik,  sosial,  ekonomi  dan ekonomi.  Keamanan  yang  berkembang sebagai  unit  adat  kewarganegaraan hukum  di  mana  jaringan  dibentuk. Didalam  dan  di  luar  di  antara  setiap warganya,  biasanya  penduduk  yang hidup  dari  pertanian  berhak  menguasai rumah  tangganya  sendiri  dan  secara manajerial berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. “Berkembangnya  sistem  pemerintahan desa  di  Indonesia  dengan  berlakunya
Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun 2014,  jika  pemerintahan  desa  adalah pengelolaan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  warga  daerah  dalam  sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia Di desa, pemerintahan  desa  telah  meningkatkan fungsinya,  pembantu  kepala  desa  tidak semata-mata  sebagai  sekretaris  desa, melainkan  juga  fungsi  desa  yang menangani bidang-bidang tertentu.
Pekerjaan, seperti: keamanan, agama dan adat istiadat, bidang kesejahteraan manusia. Jadi, dengan struktur seperti itu, penyelenggara  pemerintahan  desa  sama saja  dengan  organisasi  pemerintahan nasional, semacam presiden yang dibantu oleh  menteri  yang  bekerja  di  daerah tertentu,  serta  kepala  daerah  yang memimpin pemerintahan sendiri.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan  Kepala  Desa  Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat  yang  menggunakan  hak pilihnya pada saat pemilihan. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 disebabkan karena adanya pengaruh  faktor  internal  dan  eksternal pada  saat  pemilihan.  Faktor  internal seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta adanya faktor eksternal seperti adanya pengaruh orang  lain  atau  tokoh  masyarakat  serta adanya  money  politic  yang  dapat memacu  masyarakat  untuk  ikut  terlibat dalam  aktivitas  atau  kegiatan  politik. Money  politic  disini  dapat  berupa  uang maupun barang (sembako) yang diberikan kepada masyarakat ketika akan maupun sesudah pemilihan Kepala Desa.
Fungsi peranan demokrasi Pancasila mungkin  sangat  diinginkan  dengan  di dalam  perangkat  Pilkada  Kepala  Desa. Berdasarkan catatannya dengan pedoman dan  kebijakan  hukum  di  Indonesia, Pemerintah Desa dilindungi sebagai satu kesatuan dalam  Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah. 1979 tentang Pemerintahan Desa yang  merdeka  dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  Daerah.  Secara substansial,  Undang-Undang  Nomor Lima  Tahun  1979  secara  lengkap menampilkan perangkat dan teknik yang memisahkan  Pemerintah  Desa  dari Pemerintah  Daerah.  Pemisahan  ini diilhami  oleh  pemikiran  tentang  cara menjaga keaslian desa sebagaimana yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945
(sebelum  diubah).  Kemudian  terjadi ekstraksi  dengan  didalamnya  pedoman hukum  dan  kebijakan  yang  mengatur Desa, khususnya melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai
Desa.  Desa  diberi  kebebasan  untuk mengontrol  keluarganya  sendiri  dengan keaslian  desa.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa,  penyesuaian  Pemerintah  Desa perlu  meliputi  faktor-faktor  pengelolaan Pemerintahan  Desa  dan  pelaksanaan perbaikan  Desa.  Perubahan  partisipasi dan  kesejahteraan  kelompok  desa  perlu datang  dari  peningkatan  jaringan  desa dan pemberdayaan kelompok desa. Agar semua  itu  bisa  tercapai,  implementasi Demokrasi  Pancasila  yang  ada  di  dalam Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  harus diwujudkan.
Saran Bagi masyarakat Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo hendaknya dalam mempergunakan untuk menggunakan  hak  pilihnya  pada  proses pelaksanaan    pemilihan  Kepala  Desa secara  sukarela  sebagai  warga  negara, maupun  tanpa  harus  didasari  mendapat kompensasi berupa uang maupun barang yang  diterima,    karena  dengan  aktif terlibat  pada  pelaksanaan  pemilihan Kepala Desa masyarakat dapat memilah- milah  dan  memilih  calon  Kepala  Desa yang  pantas  dan  dianggap  mampu  serta layak  untuk  menjadi  seorang  pemimpin desanya sehingga nantinya dapat membawa  desa  tersebut  lebih  maju  dan berkembang. Bagi aparatur desa diharapkan  mereka  dapat  lebih  aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten Sidoarjo  agar mereka dapat mengetahui dan  menyadari  betapa  pentingnya  peran mereka  ketika  waktu  penyelenggaraan pemilihan dilakukan. Selain itu harus ada kerjasama  antara  masyarakat  dengan penegak  hukum  agar  memberantas
money  politic  dengan  cara  memberikan hukuman yang tegas sesuai dengan Pasal 149 peraturan hukum pidana yaitu barang siapa saja dengan memberikan uang atau menerima  suap  pada  saat  pemilihan Kepala  Desa  maka  akan  dipidanakan paling lama 9 bulan dan denda sebanyak 500 juta, supaya dalam penyelenggaraan pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan secara jujur serta bersih tidak ada money politic .

## DAFTAR PUSTAKA
Jawandri. 2017. Proses Pemilihan Kepala Desa  Di  Desa  Tanjung  Nanga Kabupaten  Malinau.  E-Jurnal  Ilmu Pemerintahan. (internet).
Lane, Robert R. 1969. “What Conscious Needs Are Served By Participation in  Political  Life?”  dalam  Calvin  J Larson and Philo C. Wasburn (ed). Power  Participation  and  Ideology. New York: David Mc Kay Company Inc
Larson and Philo C. Wasburn (ed). Power Participation  and  Ideology.  New
York: David Mc Kay Company Inc.
Mas’oed,  Moctar  dan  Colin  Mac Andrews  (ed).  1989. Perbandingan
Sistem Politik. Yogyakart Gajahmada University Press. Moleong,  Lexi  J.  Dr.  MA.  2017. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Maran,  Rafael  Raga.  2001.  Pengantar Sosiolog  Politik.  Jakarta:  Rineka Cipta. Sugiyono. 2018.   Metode Penelitian Kuntitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tentang Desa.   Jakarta:
Sinar  Grafika. Peraturan  Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan,  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Kepala  Desa.
(Internet).
Hasanul Bulqiyah  Vol 4, No 1 (2019) >
Bulqiyah:  pemilihan  kepala  desa dan partisipasi masyarakat marjinal:  studi  kasus  di  pulau bawean, indonesia Isa  Anshori,  “Harapan  Islam  dan Indonesia terhadap kehidupan Politik  pada  Era  Reformasi”, Khazanah,  Vol  1  No  1September 1999.
http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/ 39579 Isa  Anshori,  “Negara,  Ideologi,  dan Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser”, HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman, ISSN 1412-9302, Vol. 8, No.1, hal 57-66, Sidoarjo, April 2009.
http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/
39586
Isa  Anshori,  Masyarakat  Santri  dan Pariwisata: Kajian Makna Ekonomi dan  Religius.  Sidoarjo:  Nizamia Learning Center, 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/ 43460
Jurnal  MODERAT,Volume  6,  Nomor  3
ISSN:  2442-3777  (cetak)  Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.ph p/moderat ISSN: 2622-691X (online).  Ahmad  Averus,  Dinda Alfina:  Partisipasi  politik  dalam pemilihan kepala desa.
Pilkades  Serentak  di  Sidoarjo  Terapkan Prokes  di  1.384 TPS  Laporan  oleh Zumrotul Abidinhttps://www.suarasurabaya.
net/politik/2020/pilkades-serentak- di-sidoarjo-terapkan-prokes-di-1- 384-tps/
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  2014.
Peraturan  Menteri  DalamNegeri Nomor  112  Tahun  2014  Tentang Pemilihan KepalaDesa. (Internet). (Undang-Undang) Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. UndangUndang  Nomor  6  Tahun 2014. Tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika Priangga Wahyu Dwi Setiawan, Nuswantari  Nuswantari,  Wawan Kokotiasa : PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  KEPALA  DESA  (Studi Kasusu di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan) Vol 8, No 2 (2020) http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citize nship/article/view/7712
Syiar  Hukum  Jurnal  Ilmu  Hukum  |  Volume 17 Nomor 1