## PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. GLOBAL BAHTERA LOGISTIK DI SAMARINDA
Fitri Cahyanti 1
Mardiana 2
Camelia Verahastuti 3
University of 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, 75124, Indonesia
1 fitrycy@gmail.com
2 mardianavinsa@gmail.com
3 cameliaverahastuti@gmail.com

## ABSTRACT
Value Added Tax is one type of tax that became the mainstay of the government in order to realize the independence of the nation in development.This research purpose to know  The  Application,  Calculation  and  Reporting  of  Value  Added  Tax  at  PT.  Global Bahtera Logistik in Samarinda implement already apply obligation of Value Added Tax obey Value Added Tax Law number 42 year 2009.
Analysis tools used in this research is Value Added Tax Law number 42 year 2009 about Value Added, goods and services and sales tax on luxury goods. Data obtained by using the technique of documentacion and observation.
The results obtained from the details of the bill invoice and faktur Value Added Tax at  PT.  Global  Bahtera  Logistik  in  Samarinda  it  was  found,  have  not  done  the rectification of the notice Value Added Tax period from march to desember 2018.
The conclusion of this research that The Application, Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. Global Bahtera Logistik in Samarinda not in accordance with the Value Added Tax Law Number 42 year 2009.

## Keywords: Application, Calculation, Reporting Value Added Tax

## PENDAHULUAN
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan  kemandirian  bangsa  dalam pembangunan. Wajib pajak diberikan kebebasan  dan  tanggung  jawab  untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan  sendiri  pajaknya.  Cara  ini dikenal dengan self assessment.
Mempermudah pelaksanaan tanggung jawab tersebut, wajib pajak perlu mencatat seluruh jumlah pembelian dan penyerahan barang/jasa dalam pembukuaannya sehingga dasar  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dapat  ditentukan  dengan  mudah. Proses  akuntansi  dengan  proses  akuntansi secara keseluruhan, pencatatan dan pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) tidak  dapat  dipisahkan  atau  berdiri  sendiri
karena  pencatatan  dan  pelaporan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  didasarkan  pada proses  akuntansi  secara  keseluruhan  sejak awal operasi perusahaan. Proses pencatatannya  tidak  terlepas  dari  proses akuntansi perusahaan, maka dalam pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) mesti  terdapat  kesesuaian  antara  laporan yang  ditunjukan  kepada  instansi  perpajakan dalam  bentuk  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dengan  yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan  perusahaan.  Keseluruhan  ini dimaksud  agar  informasi  yang  dihasilkan tidak menyesatkan dan dapat dipercaya.
Salah  satu  kewajiban  yang  harus dijalankan oleh perusahaan adalah
kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk kegiatan pembiayaan Negara, semakin besar jumlah  pajak  yang  diterima  akan  semakin baik keuangan Negara. Perusahaan merupakan  subjek  pajak  Negara,  karena kegiatan  usahanya  menjadi  objek  pajak yaitu,  salah  satunya  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  barang  dan  jasa dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2009  Pasal  7  Ayat  1,  tarif  Pajak Pertambahan  Nilai  adalah  sebesar  10%  dari harga  jual.  Penyerahan  jasa  pengurusan transportasi  ( freight  forwading )  yang  di dalam  tagihan  jasa  pengurusan  transportasi
tersebut  terdapat  biaya  transportasi  ( freight charges )  adalah  10%  dari  jumlah  yang ditagih  atau  seharusnya  ditagih  yang dikenakan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  sebesar  1%  dari  nilai  kontrak  PPN 10%  x  DPP  =  10%  x  Nilai  Kontrak, sebagaimana  diatur  dalam  PMK  No. 121/PMK.03/2015  Pasal  2  hurup  (m) tentang  Nilai  Lain  sebagai  dasar  Pengenaan Pajak.  Pengguna  Wajib  Pajak  juga  harus menerima  bukti  potong  PPH  23  dari pengguna  jasa  agar  PT.Global  Bahtera logistik  dapat  mengkreditkan  pajak  PPH  23 tersebut  ke  dalam  SPT  Tahunan  atau  PPH 29 sebagai kredit pajak dalam negeri.
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  dilaksanakan  berdasarkan sistem  faktur,  sehingga  atas  penyerahan barang  dan  atau  penyerahan  jasa  wajib dibuat  faktur  pajak  sebagai  bukti  transaksi penyerahan  barang  dan  jasa.  Hal  ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak merupakan bukti  pungutan  pajak  bagi  pengusaha  yang dipungut  pajak  dapat  dikreditkan  dengan jumlah pajak yang terutang.
Pengusaha  Kena  Pajak  PT.  Global Bahtera  Logistik  merupakan  perusahaan yang  bergerak  dibidang  jasa  pengiriman barang  laut,  darat,  dan  udara,  maupun kiriman project .  Jasa  yang  disediakan seperti  pengiriman  pakan  ternak,  sembako, dll.  PT.  Global  Bahtera  Logistik  memiliki
kontrak  kerja  dengan  beberapa  perusahaan seperti PT. Mitra Sinar Jaya, PT. Lahan Mas Agro, PT. Intrasari Raya dll. Kegiatan usaha PT.  Global  Bahtera  logistik  melakukan kegiatan  usaha  yang  dikenanakan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berhak melakukan  pemungutan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  keluaran  terhadap  Jasa  Kena Pajak  tersebut.  Permasalahan  yang  timbul dalam  peng input an  Pajak  Masukan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah ketidaktahuan
Wajib Pajak dalam
mamasukan data Pajak Masukan, menghitung  dan  melaporkan  SPT  Masa PPN,  seperti  ada  beberapa  Pajak  Masukan yang  seharusnya  tidak  di input ke  dalam system e-tax SPT  tetapi  ter input dibulan tersebut sehingga menyebabkan pembayaran Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menjadi lebih  kecil  dimana  yang  seharusnya  Pajak Masukan  tidak  boleh  di  input  karna  PT. Global Bahtera Logistik menggunakan DPP Nilai Lain akibat ketidaktahuan Wajib Pajak mengakibatkan pembayaran
Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  menjadi  lebih besar disaat melakukan pembetulan.
Berdasarkan paparan tersebut dipandang  perlu  dilakukan  telaah  terhadap research question berikut :
Apakah  penerapan  perhitungan  dan pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) pada  PT.  Global  Bahtera  Logistik  di
Samarinda telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  menurut  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) Nomor 42 Tahun 2009?

## KERANGKA TEORITIS
Teori  yang  mendasari  penelitian  ini adalah teori akuntansi perpajakan. Beberapa pengertian akuntansi perpajakan diketengahkan oleh para pakar berikut ini Menurut Al Haryono Jusup (2011:4), Akuntansi  adalah  Sistem  informasi  yang mengukur  aktivitas  bisnis,  mengolah  data menjadi  laporan,  dan  mengkomunikasikan hasilnya  kepada  para  pengambil  keputusan. Akuntansi  adalah  “bahasa  inggris”  karena dengan  akuntansi  sebagian  besar  informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan  laporan  akuntansi  yang meringkas  kinerja  keuangan  perusahaan kepada  pemilik,  kreditur,  pemerintah,  dan calon investor. Semakin baik anda menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula anda mengelola perusahaan.
Menurut  Kieso,  Weygandt  dan Warfield  (2018:6)  : Accounting  is  the universal  language  of  business.  One  noted economist  and  politician  indicated  that  the single-most  important  innovation  shaping capital  markets  was  the  development  of sound  accounting  principles. Akuntansi adalah  Bahasa  universal  bisnis.  Seorang ekonom dan politisi terkemuka mengindikasikan  bahwa  inovasi  terpenting
yang  membentuk  pasar  modal  adalah pengembangan  prinsip  akuntansi  yang sehat.

## Pengertian Akuntansi Perpajakan
Menurut Al Haryono Jusup (2011:9)
Akuntansi  perpajakan  adalah  “jasa  akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian  jasa  ini  adalah  (1)  untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku,  dan  (2)  untuk  membantu  membuat perencanaan pajak ( tax planning )”.
Fungsi Akuntansi Perpajakan
Menurut  Muljono  (2010:1)  fungsi akuntansi  perpajakan  adalah  “  Mengolah data  kuantitatif  untuk  menyajikan  laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan,  yang  kemudian  akan  digunakan sebagai pertimbangan pengembilan keputusan”.

## Pengertian Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “Pajak atas konsumsi barang dan jasa di  Daerah  Pabean  yang  dikenakan  secara bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan distribusi”.

## Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun
2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah  (PPnBM)  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2) ditetapkan sebagai berikut:
1.  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh
persen)
2.  Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai
(PPN)  sebesar  0%  (nol  persen) diterapkan atas:
a. Ekspor  Barang  Kena  Pajak Berwujud;
b. Ekspor  Barang  Kena  Pajak Tidak Berwujud;
c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak  berarti  pembebasan  dari pengenaan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN).  Dengan  demikian, Pajak  Masukan  yang  telah dibayar untuk perolehan Barang Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena Pajak  yang  berkaitan  dengan kegiatantersebut
dapat
dikreditkan.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dapat diubah  menjadi  paling  rendah 5%  (lima  persen)  dan  paling tinggi  15%  (lima  belas  persen) yang  perubahan  tarifnya  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Faktur Pajak
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah (PPnBM). Faktur pajak adalah Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena  Pajak  yang  melakukan  penyerahan BKP  atau  penyerahan  JKP,  atau  bukti pungutan  pajak  karena  impor  BKP  yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  Setiap  Pengusaha  Kena  Pajak  yang melakukan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP wajib untuk membuat Faktur Pajak.

## Surat Pemberitahuan Masa (SPT MASA) PPN
Menurut Mardiasmo (2009:299) Surat  Pemberitahuan  Masa  merupakan laporan  bulanan  yang  dapat  disampaikan oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  mengenai perhitungan  pajak  masukan  dan  pajak keluaran
Surat Setoran Pajak (SSP)
Menurut Mardiasmo (2009:35),
Surat  Setoran  Pajak  adalah  “Bukti pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara lain  ke  kas  negara  melalui  tempat pembayaran  yang  ditunjuk  oleh  menteri keuangan”.

## METODE Definisi
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas pengiriman  jasa  Kena  Pajak  yang dilakukan  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik.
2. Objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) adalah  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak berupa  jasa  pengiriman  barang/  pakan ternak
3. Tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) yang  dikenakan  atas  pengiriman  Jasa Kena  Pajak  kepada  customer  oleh  PT. Global  Bahtera  Logistik  adalah  sebesar 10% dari harga jual.
4. Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  jasa pengiriman  barang,  Harga  Jual  (nilai berupa  uang  yang  termasuk  semua biaya yang diminta oleh penjual)
5. Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  adalah
PT.  Global  Bahtera  Logistik  yang melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengiriman  Jasa  Kena  Pajak  yang berupa pengiriman barang/pakan ternak.
6. Faktur Pajak adalah nota yang digunakan  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik sebagai bukti pungutan pajaknya selama tahun 2018.
7. Pajak  Masukan  adalah  jumlah  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  telah  di
pungut  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik  pada  saat  pengiriman  barang/ pakan ternak dalam masa pajak tertentu. Pajak  masukan  dijadikan  kredit  pajak oleh PT. Global Bahtera Logistik untuk memperhitungkan  sisa  pajak  yang terutang.
8. Pajak  Keluaran  adalah  jumlah  Pajak pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh PT. Global Bahtera
Logistik  yang  melakukan  penyerahan Jasa Kena Pajak kepada customernya.
9. SPT  Masa  merupakan  surat  yang digunakan  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik  untuk  melaporkan  perhitungan dan/atau  pembayaran  pajak  terutang dalam Masa Pajak Tahun 2018.
10. Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  merupakan surat  dari  bukti  pembayaran  atau penyetoran  pajak  terutang  ke  Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Global Bahtera Logistik dengan melalui Kantor Pelayan  Pajak  (KPP)  Pratama  di Samarinda selama tahun 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan untuk memperoleh data penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan Penelitian Lapangan ( Field Work Research ) yaitu  mengumpulkan  data  langsung  yang menjadi  objek  penelitian  untuk  melihat  dari dekat  perusahaan  yang  sedang  diteliti
tersebut  yaitu  berupa  data  primer  dan Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ) yaitu menghimpun data dari informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti mengumpulkan, mengelola,  dan  mengembangkan  informasi dari  berbagai  buku-buku  terkait  perpajakan, jurnal  dan  juga  mengakses  informasi  ke situs  online  untuk  memperdalam  dan membantu dalam penelitian ini.

## Metode Analisis
Alat  analisis  yang  digunakan  oleh penelitian  ini  yang  sesuai  dengan  judul diatas adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN)
2. Perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai  (PPN)  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Berikut ini merupakan format perhitungan  berdasarkan  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  Nomor  42  Tahun  2009  Pasal 7  Ayat  1,  yakni  mengenai  tarif  PPN sebesar  10%  dan  Pasal  8A  ayat  1 yang menyebutkan
Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang terhutang  dihitung  dengan  cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
a)
Pajak Keluaran Total Penjualan
Rp. Xxx
Discount Rp. Xxx DPP Rp. Xxx Pajak Keluaran 10% Rp. Xxx b) Pajak Masukan Total Pembelian   Rp. Xxx Discount Rp.Xxx DPP Rp. Xxx Pajak Masukan 10% Rp. Xxx c) Perhitungan atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/03/2010 yang berlaku mulai  1  April  2010.  Tentang
Pedoman  Perhitungan  Pengkreditan Pajak  Masukan  Bagi  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan  yang  terutang  pajak  dan penyerahan  yang  tidak  terutang pajak,  maka  perhitungannya  adalah sebagai berikut P = PM x Z Dengan ketentuan:
P =    Jumlah  Pajak  Masukan yang dapat dikreditkan.
PM  =  Jumlah  Pajak  Masukan  atas
perolehan Barang Kena  pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Z =    Presentase  yang  sebanding
dengan penyerahan yang terutang terhadap penyerahan seluruhnya. d) Perhitungan  atas  PPN  yang terhutang Pajak Keluaran (Tarif PPn x 10% x Harga Jual) xxx Pajak  Masukan  yang  dapat dikreditkan
xxx
PPN Terhutang Lebih
Bayar/ Kurang Bayar
xxx
3. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak No.PER-11/PJ/2013
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak No. PER-11/PJ/2013 ini berisi tentang  bentuk,  isi,  dan  tata  cara pengisian  serta  penyampaian  Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
4. SSP Berdasarkan PER-30/PJ/2015
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak No. PER-30/PJ/2015 ini berisi tentang bentuk formulir Surat Setoran  Pajak  Direktur  Jenderal Pajak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis
Mengetahui kebenaran hipotesis yang  telah  disajikan  pada  penulisan  ini, maka  penulis  akan  menghitung  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  dilakukan PT.  Global  Bahtera  Logistik  berdasarkan Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.
Selama  tahun  2018  PT.  Global Bahtera  Logistik  melakukan  perhitungan besarnya  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) yang harus di setor serta Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  yang  harus  dipungut  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42  Tahun
2009  yang  berlaku  berdasarkan  rumus sebagai berikut : PPN = DPP x Tarif Pajak Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang  dikenakan  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik  adalah  tarif  yang  telah  ditetapkan oleh Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009  Pasal  8  Ayat  1  yaitu  sebesar  10%. Penyerahan  jasa  pengurusan  transportasi ( freight  forwading )  yang  di  dalam  tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat  biaya  transportasi  ( freight  charges ) adalah  10%  dari  jumlah  yang  ditagih  atau seharusnya  ditagih  yang  dikenakan  menjadi Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar 1% dari nilai kontrak PPN 10% x DPP = 10% x Nilai  Kontrak,  sebagaimana  diatur  dalam PMK  No.  121/PMK.03/2015  Pasal  2  hurup (m)  tentang  Nilai  Lain  sebagai  dasar Pengenaan Pajak.
1. Transaksi  Penjualan  sebagai  Pajak
Keluaran PT.  Global  Bahtera  Logistik  pada tanggal  06  Maret  2018  melakukan tagihan atas  penyerahan  jasa  dengan harga  jual  Rp  68.000.000,-  kepada PT.  Jennio  Mandiri.  Maka  pajak keluarannya adalah :
Jumlah Harga Jual Rp 33.300.000,- DPP (10% x Harga Jual)        Rp 3.330.000,- PPN Keluaran Rp 333.000,-
Akuntansi  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) dari transaksi di atas adalah :
Kas Rp 33.633.000,- Penjualan
Rp 33.300.000,-
PPN Keluaran Rp
333.000,-
2. Transaksi  Pembelian  sebagai  Pajak Masukan
PT.  Global  Bahtera  Logistik  pada tanggal 13 Maret 2018 menggunakan atas  jasa  PT.  Pelabuhan  Samudera Palaran  seharga  Rp  4.350.000,- maka  sesuai  dengan  tarif  yang berlaku  Pajak  Pertambahan  Nilai yang  terutang  yang  harus  dibayar adalah :
Jumlah Harga Jual  : Rp 4.350.000,- DPP ( 10% x Harga Jual)   : Rp 435.000,- PPN Masukan : Rp 43.500,-
Akuntansi  Pajak  Pertambahan  Nilai dari transaksi di atas adalah
Pembelian Rp 4.350.000,- PPN Masukan Rp      43.500,- Kas Rp 4.393.500,-
Selama  bulan  Maret  tahun  2018  PT. Global  Bahtera  Logistik  melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :
Akuntansi PK Rp 11.530.972,- Akuntansi PM     Rp 11.353.655,- PPN Terutang Kurang Bayar Rp 177.317,- Data-data yang telah disajikan menunjukan  bahwa  terdapat  kesalahan dalam  penginputan  Pajak  Masukan.  PT. Global Bahtera Logistik tidak melaksanakan kewajiban  Pajak  Pertambahan  Nilai-nya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Menteri Keuangan  Nomor    251/PMK.03/2002. Sehingga  penulis  menyajikan  perhitungan
kewajiban  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas kelalaian  yang  telah  dilakukan  oleh  PT. Global Bahtera Logistik.
Berikut ini merupakan tabel
rekapitulasi pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai  (PPN)  yang  seharusnya  di  lakukan oleh  PT.  Global  Bahtera  Logistik  selama tahun 2018 .

## Tabel 1  Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Global Bahtera Logistik Selama Tahun 2018
Bulan Keterangan Pajak Keluaran Pajak Masukan Lebih Bayar (-) Kurang Bayar SPT Perusahaan (+) Sisa Kurang Bayar Yang Seharusnya Dibayar Sesuai Undang- Undang PPN No 42 Tahun 2009 Januari Rp 10.365.785 Rp      - Rp     - Rp  10.365.785    Rp                      - Februari Rp   9.201.497 Rp      - Rp     - Rp    9.201.497    Rp                       - Maret Rp 11.530.972 Rp11.353.655 Rp     - Rp       177.317    Rp             11.353.655 April Rp   8.728.586 Rp  8.626.244 Rp     - Rp       102.342    Rp               8.626.244 Mei Rp   9.136.821 Rp  9.024.360 Rp     - Rp       112.461    Rp               9.024.360 Juni Rp   6.539.672 Rp  6.332.846 Rp     - Rp       206.826    Rp               6.332.846 Juli Rp 12.044.115 Rp 11.869.221 Rp     - Rp       174.894    Rp             11.869.221
Agustus Rp 11.530.686 Rp 11.396.867 Rp     -
Rp       133.819    Rp             11.396.867 September   Rp 12.662.246 Rp 12.628.819 Rp     - Rp         33.427    Rp             12.628.819
Oktober Rp 19.648.956 Rp 19.509.112 Rp     - Rp       139.844    Rp             19.509.112
November Rp 23.865.750 Rp 23.783.023 Rp     -
Rp         82.727    Rp             23.783.023
Desember Rp 18.346.784 Rp 18.270.884 Rp     - Rp         75.900    Rp             18.270.884 Total Rp 153.601.870    Rp132.795.031   Rp     - Rp  20.806.839    Rp          132.795.031
Sumber : PT. Global Bahtera Logistik, 2018
Berikut  penjelasan  perhitungan  dari  Sisa Kurang  Bayar  Yang  Seharusnya  Dibayar PT. Global Bahtera Logistik Sesuai Undang- Undang  PPN  No  42  Tahun  2009  dengan menggunakan  perhitungan  Jumlah  Pajak Keluaran  –  Kurang  Bayar  SPT  PT.  Global Bahtera Logistik :
Bulan Maret = Rp 11.530.972, – Rp 177.317,-
= Rp 11.353.655,-
Bulan April = Rp 8.728.586,- – Rp 102.342,- = Rp 8.626.244,-
Bulan Mei
= Rp 9.136.821,- – Rp 112.461,- = Rp 9.024.360,-
Bulan Juni =Rp 6.539.672,- – Rp 206.826,-
= Rp 6.332.846,-
Bulan Juli = Rp 12.044.115,- – Rp 174.894,- = Rp 11.869.221,-
Bulan Agustus = Rp 11.530.686,- – Rp 133.819,-
= Rp 11.396.867,-
Bulan September = Rp 12.662.246,- – Rp 33.427,- = Rp 12.628.819,-
Bulan Oktober = Rp 19.648.956,- – Rp 139.844,-
= Rp 19.509.112,-
Bulan November = Rp 23.865.750,- – Rp 82.727,- = Rp 23.783.023,-
Bulan Desember = Rp 18.346.784,- – Rp 75.900,- = Rp18.270.884,-
Dari tabel dan penjelasan Sisa Kurang Bayar Yang  Seharusnya  Dibayar  PT.  Global Bahtera  Logistik  Sesuai  Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 di atas dapat dilihat bahwa  dari  bulan  Maret  –  Desember  PT. Global Bahtera Logistik melakukan
kesalahan dalam penginputan Pajak Masukan yang seharusnya tidak di input.

## Pembahasan
Pembahasan  yang  disajikan  penulis
adalah sebagai berikut : 1. Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  bulan Januari  dan  Februari  2018  tidak mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  karena  sudah sesuai dengan peraturan Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  PT.  Global  Bahtera  Logistik pada  bulan  Maret  sampai  dengan  bulan
Desember 2018 terjadi kesalahan dalam penginputan  Pajak  Masukan  dimana dalam  jenis  perusahaan  PT.  Global Bahtera Logistik termasuk dalam perusahaan  Jasa  yang  tidak  boleh memungut Pajak Masukan.
3. PT.  Global  Bahtera  Logistik  dari  bulan Maret  sampai  dengan  bulan  Desember 2018  sama  sekali  belum  melakukan Setoran Pajak Pembetulan yang dimana Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42 Tahun  2009  pasal  15  A  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  Penyetoran  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh
Pengusaha  Kena  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  harus dilakukan  paling  lambat  akhir  bulan berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) disampaikan  dan  perhitungannya  diatur dalam  Undang-Undang  KUP  Pasal  13 ayat  (2).  Perhitungan  atas  sanksi  telat setor adalah SPT Masa x (2% x Jumlah Bulan yang telat setor)
4. PT.  Global  Bahtera  Logistik  dari  bulan Maret  sampai  dengan  bulan  Desember 2018  sama  sekali  belum  melakukan Kewajiban Pelaporan Pembetulan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  dimana Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  sanksi administrasi  berupa  denda  yang  diatur
dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42 Tahun  2009  Pasal  15  A  ayat  (2),  yang menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  disampaikan paling  lambat  akhir  bulan  berikutnya setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  dan perhitungan denda diatur dalam Undang-Undang  KUP  Pasal  7  ayat  (1). Perhitungan sanksi atas telat lapor yaitu Rp  500.000,-  /  Surat  Pemberitahuan Masa.
5. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan  oleh  PT.  Global  Bahtera Logistik  selama  tahun  2018  belum sesuai  dengan  peraturan  perpajakan karena  masih  ada  kesalahan  dalam penginputan Pajak Masukan.
6. PT.  Global  Bahtera  Logistik  memiliki kriteria hipotesis diterima karena
perhitungan penyetoran hingga pelaporannya  masih  belum  memenuhi peraturan Undang-Undang Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42
Tahun  2009  sesuai  dengan  yang  di jelaskan di point A sampai dengan point D  dan  dari  hasil  redaksi  analisis  maka hasil hipotesis diterima.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan mengenai Penerapan Perhitungan dan Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) PT.  Global  Bahtera  logistik  di  Samarinda maka dapat disimpulan sebagai berikut :
1. Besarnya  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) yang disetorkan oleh PT. Global Bahtera  Logistik  berbeda-beda  setiap bulannya  karena  jumlah  penyerahan Jasa yang dilakukan PT. Global Bahtera Logistik  juga  berbeda-beda  jumlahnya dan penerapan perhitungan dan pelaporan  Pajak  Petambahan  Nilai (PPN)  pada  PT.  Global  Bahtera Logistik  disamarinda  tidak  memenuhi kewajiban  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  menurut  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Nomor  42 Tahun 2009.

## Saran
Berdasarkan uraian dan simpulan diatas penulis  mencoba  memberikan  saran  yang mungkin  bisa  menjadi  masukan  bagi  pihak PT. Global Bahtera Logistik untuk perbaikan prosedur dan administrasi khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.  Saran  yang  peneliti  sampaikan sebagai berikut :
1. PT. Global Bahtera Logistik diharapkan
dapat membaca dan memahami
Undang-Undang  yang  berlaku  agar pengerjaan SPT Masa Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  tidak  ada kekeliruan.
2. PT. Global Bahtera Logistik diharapkan mengikuti dan selalu mencari informasi
terbaru tentang
perkembangan
Perpajakan  di  Indonesia  agar  tidak tertinggal  informasi  terbaru  mengenai perubahan peraturan yang ada.

## REFERENCES
Anonim. Undang-Undang PT. No.40/2007 tentang Pengertian Perseroan Terbatas https://www.ojk.go.id/sustainable - finance/id/peraturan/undangund ang/ Pages/Undang-Undang-No.- 40-tahun-2007-tentang- Perseroan-Terbatas.aspx diakses pada hari senin 24 September 2018 Jam 15.58 WITA
_____. SSP : PAJAK tentang Cara Mengisi Surat Setoran Pajak https://www.online- pajak.com/ssp-pajak-cara- mengisi-surat-setoran-pajak diakses pada hari sabtu 02 Maret 2019 Jam 11:07 WITA
Carl.S  Warren,  Fess  and  Reeve.  2008. Accounting.18 Edition. South Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati.  2009.
Perpajakan  Indonesia .  Yogyakarta:
Penerbit Andi
Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis.2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah ,  Edisi
Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama
Jusup,  Al  Haryono.  2011. Dasar-Dasar Akuntansi,  Edisi  7. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Kieso, Donald E., Weygant, Jerry., Warfield, Terry D. 2018. Intermediate Accounting, IFRS Edition. USA: John Wiley & Sons Legality, Tim. 2018. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Yogyakarta: Penerbit Legality
Mardiasmo.2009. Perpajakan.  Edisi  Revisi 2009 . Yogyakarta: Penerbit Andi
_________,2011. Perpajakan.  Edisi  Revisi 2011 . Yogyakarta: Penerbit Andi
Muljono,Djoko.2010. Panduan Brevet
Pajak . Yogyakarta: Penerbit Andi
Supramono,  Damayanti.2009. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Andi
Sukardji,  Untung.2015. Pajak  Pertambahan Nilai  PPN,  Edisis  Revisi  2015 .  PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta
Waluyo.2011. Perpajakan Indonesia . Jakarta. Selemba Empat