## ANALISIS WACANA MEDIA TERHADAP PEMBERITAAN RENCANA KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE
Analysis of Media Discussion on The Information of E-Commerce Tax Policy Plan
Rostamaji Korniawan
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan
E-mail: ostamaji.korniawan@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
This research is intended to examine how far the communication plan of the government issued  tax  policies  for  e-commerce  business  actors.  To  study  it,  this  study  uses  media discourse analysis methods, especially online media, to report on the government's plan to  impose  e-commerce  taxes.  Observations  were  made  in  the  period  2017  to  mid-2018. From the results of observations made, the results of the study found that the government and the public  were ready and supported the issuance of e-commerce tax policy. Online media which are the object of observation in research see the substance of the discourse of the news delivered in an informative and supportive manner, especially online media which  also  has  an  operational  network  for  publishing  print  media.  Thus  it  can  be concluded  that  the  communication  of  the  government's  plan  regarding  the implementation  of  e-commerce  taxation  whose  initiation  began  in  2016  seems  to  have been done well.
Keywords: discourse analysis, government policy, media, e-commerce tax

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengkaji  seberapa  jauh  komunikasi  rencana  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  pajak  bagi  para  pelaku  usaha e-commerce .  Untuk  mengkajinya, penelitian  ini  menggunakan  metode  analisa  wacana  media,  khususnya  media  daring, terhadap  pemberitaan  rencana  pemerintah  memberlakukan  pajak e-commerce . Pengamatan  dilakukan  pada  periode  2017  sampai  dengan  pertengahan  tahun  2018.  Dari hasil  pengamatan  yang    dilakukan,  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pemerintah  dan publik  telah  siap  dan  mendukung  dikeluarkannnya  kebijakan  pajak e-commerce .  Media daring  yang  menjadi  obyek  pengamatan  pada  penelitian  melihat  substansi  wacana pemberitaan  disampaikan  secara  informatif  dan  mendukung,  khususnya  media  daring yang juga memiliki jaringan operasional penerbitan media cetak. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  komunikasi  rencana  pemerintah  terkait  pemberlakuan  pajak e- commerce yang  inisiasinya  dimulai  sejak  tahun  2016  tampaknya  telah  dilakukan  secara baik.
Kata kunci: analisis wacana, kebijakan pemerintah, media, pajak e-commerce

## PENDAHULUAN
Improvisasi  rencana  implementasi  tarif  pajak  perdagangan  dan  dukungan untuk  menciptakan  kondisi  lingkungan  sosial  yang  adil  bagi  para  pelaku  usaha disekitarnya menjadi bahan diskusi publik di awal tahun 2018. Pemerintah belum memutuskan  dan  menetapkan  regulasi  pajak e-commerce yang  rencananya  akan diberlakukan bagi kalangan dunia usaha digital pada akhir tahun 2018.
Perpindahan market  place dari  pasar  konvensional  menjadi  pasar  digital menjadi bentuk perubahan teknologi, perubahan pola pikir, perubahan konsumsi, dan  perubahan  perilaku  masyarakat  modern  saat  ini.  Perubahan  tersebut  tidak hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan  saja,  tetapi
perubahan ini juga sudah mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sekalipun.
Namun  demikian,  keterbatasan  akses  dan  perkembangan  teknologi informasi  masih  menjadi  kendala  pemerintah  untuk  meningkatkan  partisipasi publik di dalam perkembangan ekonomi digital saat ini. Artinya, perkembangan e- commerce pada dasarnya masih belum banyak memberikan kontribusi kehidupan dan kebutuhan masyarakat secara merata.
Meskipun demikian, perubahan pola ekonomi modern saat ini tetap menjadi perhatian  pemerintah  untuk  menghasilkan  sebuah  gagasan  ekonomi  yang berkeadilan.  Oleh  karenanya,  pemerintah  berencana  memberlakukan  regulasi perpajakan  e-commerce  kepada  para  pelaku  usaha  yang  mengandalkan  media daring  sebagai  sarana  untuk  memasarkan  perdagangan  produk  ataupun  jasa mereka.  Regulasi  ini  pada  dasarnya  dibentuk  untuk  menciptakan  mekanisme keadilan atau level of playing field bagi perputaran usaha yang dilakukan seluruh pelaku  usaha  yang  ada  di  Indonesia,  meskipun  pemerintah  harus  menghadapi berbagai  macam  tantangan  dan  permasalahan  yang  harus  mereka  hadapi (Pangesti, 2017). Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintah (i.e., Kementerian Keuangan,  Kementerian  Perdagangan,  BKPM,  dan  Kementerian  Perindustrian) turut  menyumbangkan  pemikirannnya  di  dalam  menyusun  regulasi  pajak  e- commerce.
Isu  rencana  penerapan  pajak e-commerce di  Indonesia  pada  dasarnya muncul  pertama  kali  pada  tahun  2016  yang  lalu.  Isu  ini  setidaknya  berkembang dari  isu  serupa  yang  juga  diperbincangkan  di  kalangan  masyarakat  internasional (Rowbotham,  2000).  Saat  itu,  isu  ini  berkembang  bersamaan  dengan  adanya penetapan paket kebijakan ekonomi pemerintah yang baru, yaitu Paket Kebijakan XIV. Sebuah paket kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha e-commerce di dalam masyarakat.
Paket kebijakan e-commerce tersebut menjadi acuan bagi para pelaku usaha untuk memulai mengembangkan usahanya dengan model bisnis  yang dinamakan start-up .  Namun  di  dalam  paket  kebijakan  ekonomi  tersebut,  pemerintah  tidak hanya mendukung pengembangan usaha e-commerce saja, tetapi pemerintah juga memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dan  memberikan  kemudahan pembiayaan  bagi  para tenant pengembang platform .  Bahkan,  pemerintah  juga memberikan  bantuan inkubator bisnis pendamping start-up , termasuk pemberian angel capital atau seed capital sebagai bentuk pinjaman dari pemerintah.
Keluarnya  paket  kebijakan  ekonomi  mengenai  perkembangan e-commerce ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi tambahan bagi para pelaku usaha e-commerce .  Bermula  dari  kebijakan  tersebut,  isu  pajak e-commerce akhirnya  menimbulkan  reaksi  dari  publik.  Di  satu  sisi,  ada  sebagian  masyarakat yang melihat kebijakan ini sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Namun di lain sisi,  ada  sebagian  masyarakat  yang  juga  melihat  hal  ini  sebagai  bentuk  campur tangan  pemerintah  yang  dapat  menghambat  perkembangan  dunia  bisnis e- commerce di Indonesia.
Ketidakpastian  waktu  terhadap  pemberlakuan  regulasi  pajak e-commerce menjadi  isu  publik  yang  cukup  menyita  perhatian  masyarakat  pada  beberapa waktu  lamanya.  Namun  pada  pertengahan  tahun  2018  ini,  kuantitas perkembangan isu ini tampaknya mulai menurun. Kondisi ini dapat saja diartikan sebagai  bentuk  sikap  positif  masyarakat  yang  mendukung  kebijakan  pemerintah
tersebut.  Namun  demikian,  masyarakat  tentu  juga  akan  bertanya.  Apakah  publik benar-benar mendukung kebijakan ini?
Oleh  karena  itu,  kajian  ini  mencoba  melihat  perspektif  publik  terhadap perkembangan  rencana  pemerintah  di  dalam  menerapkan  regulasi  pajak e- commerce .  Setiap  kebijakan  maupun  regulasi  memang  selalu  menimbulkan pernyataan  masyarakat  yang  pro  dan  kontra.    Dari  sebab  itu,  melalui  kegiatan analisa  wacana  publik  yang  berkembang  di  masyarakat  mengenai  isu  ini,  kajian ini  diharapkan  dapat  memberikan  penjelasan  yang  persuasif  untuk  mendorong publik  melihat  kebijakan  pajak e-commerce sebagai  langkah  pembaharuan  dari sistem ekonomi sharing yang digunakan masyarakat saat ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Analisis Wacana
Untuk  melihat  perspektif  publik  yang  berkembang  terkait  dengan  rencana kebijakan  regulasi  pajak e-commerce ,  kajian  ini  menggunakan  metode  analisis wacana  dengan  pendekatan  konteks  yang  disampaikan  media  melalui  substansi konten pemberitaannya.
Analisis  wacana  di  dalam  pemahaman  ilmu  komunikasi  adalah  suatu  ilmu yang  dipelajari  melalui  serangkaian  kata,  kalimat,  atau  ujaran  yang  disampaikan oleh  seseorang,  baik  itu  yang  disampaikan  secara  lisan  maupun  secara  tertulis (Ardianto,  2016).  Di  dalam  ilmu  komunikasi,  penyampaian  wacana  juga  yang tidak  hanya  disampaikan  di  dalam  lingkup  hubungan  interpersonal  saja,  tetapi komunikasi  yang  ada  juga  dibangun  di  dalam  konteks  hubungan  internasional (Godinho, 2016).
Dalam pemberitaan media daring, analisis wacana sulit untuk dinilai secara tepat  mengingat  adanya  beberapa  kelemahan,  seperti  minimnya  standar penggunaan bahasa yang digunakan, kurangnya validitas data dan informasi yang diperoleh  dari  narasumber,  serta  kurangnya  pemilihan  media  yang  relevan. Informasi yang disampaikan di dalam jaringan banyak yang memberikan data dan informasi  yang  kurang  tepat,  diskriminatif,  palsu,  ataupun  mengandung  unsur kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  perdebatan  (Conradie  &  Brokensha,  2018) dan mengaburkan hasil analisa yang akan dibuat.
Oleh sebab itu, pelaksanaan analisa wacana pada kajian ini akan membatasi pemilihan  data  dan  informasi  yang  diperoleh.  Batasan  pencarian  data  dan informasi  menggunakan  frase  ‘pajak  e-commerce’  sebagai  kata  kunci  pencarian untuk  periode  Januari  2017  sampai  dengan  Agustus  2018  melalui  fasilitas pencarian  mutakhir  ( advanced  searching )  data  dan  informasi  yang  dimiliki  oleh Google Analytical Tools . Pencarian juga menyaring ( filter ) hasil pencarian dengan hasil yang eksplisit saja, yang lokasinya ada di Indonesia. Namun, pencarian data dan  informasi  ini  juga  memasukan  hasil  pencarian  yang  dihilangkan  ( omitted results ).
Kemudian, media massa daring tertentu akan menjadi pilihan peneliti untuk mendapatkan  opini  publik  yang  dapat  dipercaya  mengingat  narasumber  yang dipergunakan  oleh  sebuah  media  massa  selalu  merujuk  kepada  pendapat  yang disampaikan  para  ahli  maupun  masyarakat  yang  dinilai  dapat  mewakili  dan kompeten terhadap isu yang sedang dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pencarian di tahun 2017 dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir  bulan  Desember  2017  menemukan  201  alamat  siber  yang  mensitasi  frase ‘pajak e-commerce.’  Sementara itu untuk  tahun 2018, pencarian kata kunci yang sama  untuk  periode  pencarian  awal  Januari  2018  sampai  dengan  akhir  Agustus 2018 menemukan 199 alamat siber yang mensitasi frase ‘pajak e-commerce.’
Secara  keseluruhan,  jumlah  alamat  siber  yang  mengutip  frase  ‘pajak  e- commerce’  adalah  sebanyak  400  alamat  siber.  Namun,  jumlah  ini  merupakan jumlah total  dari  69  alamat  siber  yang  ada.  Sebagian  besar  alamat  siber  tersebut merupakan media massa yang juga memiliki jaringan penerbitan media cetak, i.e., Kompas,  Kontan,  Media  Indonesia,  dan  Tribunnews.    Apabila  hasil  tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah sitasi terbanyak yang disebut di dalam alamat siber media daring dimaksud, maka hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Alamat siber media daring terbanyak mensitasi ‘Pajak E-Commerce’
Media Qty kontan.co.id 38 kompas.com 32 detik.com 26 okezone.com 25 metrotvnews.com 22 kumparan.com 19 katadata.co.id 18 liputan6.com 18 merdeka.com 15 tribunnews.com 14
Sumber: pengolahan secara mandiri dari Google analytical tools (diakses September 2018)
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  media  daring  kontan.co.id  merupakan  media yang  paling  banyak  mensitasi  ‘pajak  e-commerce.’  Setelah  itu,  media  daring kompas.com, detik.com, okezone.com, dan metrotvnews.com juga menjadi media daring  yang  paling  banyak  mensitasi  ‘pajak  e-commerce’  di  dalam  materi pemberitaan  yang  mereka  sampaikan.  Kelima  media  daring  tersebut  merupakan media  nasional  yang  memiliki  jaringan  luas  sampai  ke  tingkat  daerah.  Luasnya jaringan  media  tersebut  mendukung  penyebaran  informasi  yang  ingin  mereka sampaikan. Tidak hanya penyebaran informasi melalui media cetak yang mereka miliki saja, tetapi media daring yang juga mereka miliki.
Dilihat dari beberapa berita mengenai pajak e-commerce yang disampaikan media  daring  dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  media  daring  tersebut mendukung  langkah  pemerintah    memberlakukan  pajak  bagi  pelaku  usaha e- commerce .  Sebagai sample ,  berita  yang  disampaikan  media  daring  kontan.co.id pada  pemberitaan  tanggal  7  Desember  2017  dengan  judul  ‘Bingung  WAPU, aturan  pajak  e-commerce  masih  buntu’  memperlihatkan  adanya  dukungan tersebut.  Judul yang  disampaikan  memang  terlihat  provokatif yang
Februari 2019, Volume 17, No. 1
mendiskreditkan  usaha  pemerintah  memberlakukan  pajak e-commerce .  Namun dari  substansi  berita  yang  disampaikan,  berita  tersebut  sangat  informatif  yang memperlihatkan  adanya  dukungan  kepada  pemerintah  untuk    melaksanakan rencana  kebijakan  ini.  Terlebih,  dua  narasumber  yang  berasal  dari  Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia menjadi dua narasumber yang kredibel untuk menginformasikan  kepada  publik  mengenai  persiapan  apa  saja  yang  tengah dilakukan pemerintah.
Namun pada salah satu berita kontan.co.id yang berbeda, beberapa kalangan masyarakat justru merasa khawatir dengan pemberlakuan pajak e-commerce . Hal ini  dapat  dilihat  pada  berita  kontan.co.id  tanggal  18  Desember  2017  yang mengambil  judul  ‘Pelaku  e-commerce  takut  disasar  pajak.’  Dalam  berita  ini, pelaku  usaha  yang  pernyataannya  diwakili  oleh  Indonesian  E-Commerce Association  (idEA)  menyampaikan  kekhawatiran  mereka  terhadap  pengenaan pajak yang dapat merugikan usaha mereka.
Namun  demikian,  secara  keseluruhan  dari  analisa  berita  yang  disampaikan media daring kontan.co.id positif terhadap wacana pemberlakuan kebijakan pajak e-commerce .  Sampai  dengan  akhir  Agustus  2018,  semua  informasi  terlihat informatif  dan  mendukung.  Sebelumnya,  para  pelaku  usaha  cenderung  apatis terhadap rencana kebijakan pemerintah ini, Namun, mereka mulai menyadari dan memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan ini secara merata,  seperti  salah  satu  berita  yang  disampaikan  kontan.co.id  pada  tanggal  16 Januari 2018 dengan judul ‘Pelaku e-commerce dukung pajak e-commerce,’ dan pada  tanggal  28  Januari  2018  dengan  judul  ‘Inilah  harapan  asosiasi e-commerce soal pajak.’
Dilihat dari media daring yang berbeda, khususnya media daring detik.com, konten  yang  disampaikan  media  daring  ini  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa yang  disampaikan  media  daring  kontan.co,id.  Terlihat  beberapa  judul  berita tampak  ingin  membuka  ruang  perdebatan  publik,  seperti  berita  tanggal  20 Februari 2018 dengan judul ‘Siap-siap, jualan di facebook hingga instagram bakal kena pajak.’ Demikian pula dengan berita tanggal 19 Februari 2018 dengan judul ‘Bila  jual  beli  via  medsos  tak  kena  pajak,  marketplace  bisa  sepi.’  Kedua  berita tersebut  jika  dilihat  dari  judul  beritanya  memang  terlihat  provokatif.  Namun, konten  yang  disampaikan  menjelaskan  kedudukan  ataupun  langkah  pemerintah dalam  mempertimbangkan  rencana  kebijakan  pengenaan  pajak  pada  setiap pelaksanaan transaksi e-commerce .
Sementara itu untuk media daring metrotvnews.com, media daring ini juga memperlihatkan hal yang serupa dengan media daring lainnya. Rencana kebijakan pemerintah  memberlakukan  pajak e-commerce ditanggapi  positif  oleh  media dengan  penyampaian  sejumlah  berita  yang  terlihat  informatif  dan  penuh  dengan rekomendasi  dari  narasumber  yang  dapat  diandalkan.  Salah  satu  berita  yang cukup  memberikan  masukan  bagi  pemerintah  adalah  berita  tanggal  30  Januari 2018  dengan  judul  ‘Skema  pajak  e-commerce  berpengaruh  ke  nilai  investasi.’ Wacana  yang  disampaikan  dalam  berita  ini  mendorong  pemerintah  untuk  tetap berhati-hati  dalam  mengeluarkan  kebijakannya.  Usulan  dari  Ketua  idEA  untuk pemerintah bahkan sangat membantu komunikasi yang efektif antara para pelaku usaha sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Intinya, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengikutsertakan mereka sebagai bentuk partisipasi publik agar kebijakan  pemerintah  yang  dikeluarkan  tidak  menghambat  laju  pertumbuhan
Februari 2019, Volume 17, No. 1
usaha e-commerce yang mana sebagian besar dari mereka merupakan perusahaan usaha skala kecil menengah yang baru mencoba untuk menjalankan usaha mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  melalui  analisa  wacana  terkait  rencana kebijakan  pemerintah  memberlakukan  pajak e-commerce pada  tahun  2018 memperlihatkan  adanya  dukungan  publik  kepada  pemerintah.  Rencana  ini  pada awalnya  memang  mendapatkan  penolakan  ataupun  tanggapan  yang  kurang berkenan  terhadap adanya  pengenaan  pajak  bagi  para  pelaku  usaha e-commerce . Namun,  pemerintah  tampaknya  memberikan  masukan  yang  proporsional  agar kepentingan  bersama  dapat  dijalankan  dengan  tidak  menimbulkan  konflik  yang berkepenjangan terhadap para pelaku usaha e-commerce .
Dari  analisis  wacana  yang  disampaikan  media  daring  sudah  sangat  jelas bahwa  publik  dan  pemerintah  tampaknya  sudah  siap  untuk  memberlakukan kebijakan  baru,  yaitu  pemberlakukan  pajak e-commerce .    Semua  ini  tentu didukung  organisasi  pelaku  usaha,  pemerintah,  akademisi,  maupun  masyarakat yang menjadi mitra bersama untuk kepentingan pembangunan ekonomi bangsa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto,  Elvinaro.  2016. Metodologi  Penelitian  untuk  Public  Relations Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Conradie,  Marthinus  &  Brokensha,  Susan.  2018.  A  Discourse  Analysis  of Audience  Deliberation  in  Online  Forums  on  Race-Relevant  News. Acta Academica , 50(1), 1–27.
Godinho,  Luísa.  2016.  Discourse  and  International  Relations:  A  Theoritical  and Methodological Approach. Janus.Net: E-Journal of International Relations , 7(2), 1–13.
Pangesti, Resha Dwiayu. 2017. Menguak Permasalahan Perpajakan E-Commerce di  Indonesia  dan  Solusi  Pemecahannya.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis Airlangga, 2(1), 181–201. Diunduh  http://jraba.org/journal/index.php/jraba/ article/download/26/12.
Rowbotham, Brian. 2000. International Taxation of E-Commerce. Outlook , 67(4), 8.