## PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI BANDUNG RAYA
Rizki Indrawan 1 , Anissa Yuniar Larasati 2 1,2 Universitas Jenderal Achmad Yani Email: rizki.indrawan@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung Raya. Tax morale dapat membantu mengatasi masalah kepatuhan pajak, dimana hal ini dapat terlihat pada tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dengan tingkat pencegahan  yang  sangat  rendah.  Populasi  yang  digunakan  pada  penelitin  ini  adalah  WP UMKM  tersebar  se-Bandung  Raya.  Sampel  yang  digunakan  wajib  pajak  yang  melakukan usaha  di  Kota  Cimahi,  Kota  Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  Kabupaten  Bandung. Analisis  menggunakan  Analisis  Regresi  Logistik.  Metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Data  penelitian  bersumber  dari  data  primer  dengan  penyebaran kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tax  morale  yang  terdiri  dari  lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika tidak berpengaruh secara parsial kepada kepatuhan wajib pajak UMKM  dalam  membayar  pajak.  Secara  simultan  menunjukkan  bahwa  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kata Kunci: Lingkungan, Persepsi Kelembagaan, Etika, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

## Abstract
This study aims to analyze the effect of tax morale on MSME taxpayer compliance in Greater Bandung. Tax morale can help overcome the problem of tax compliance, where this can be seen at a high level of tax compliance with a very low level of prevention. The population used in  this  research  is  UMKM  WP  spread  throughout  Greater  Bandung.  The  sample  used  by taxpayers  who  do  business  in  Cimahi  City,  Bandung  City,  West  Bandung  Regency  and Bandung Regency. Analysis using Logistic Regression Analysis. Descriptive research method with  a  qualitative  approach.  Research  data  comes  from  primary  data  by  distributing questionnaires. The results of the study show that tax morale which consists of the environment, institutional perceptions and ethics does not partially influence MSME taxpayer compliance in  paying  taxes.  Simultaneously  it  shows  that  it  has  a  significant  influence  on  MSME  tax compliance in fulfilling its tax obligations.

## Keyword: Environment, Institutional perceptions, ethics, tax compliance, MSME

## A. PENDAHULUAN
Sulistyorini (2019) mengatakan bahwa melunasi pajak merupakan tanggungjawab yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  warga  negara  dalam  hal  ini  wajib  pajak.  Kepatuhan  perpajakan merupakan salah satu bentuk dari implementasi self assessment system . Pemerintah berharap dengan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada  Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kontribusi Negara melalui Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak wajib menerbitkan  pedoman  terkait  perpajakan.  Sedangkan  untuk  sektor  swasta,  UKM  memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dalam hal ini. Oleh karena itu, dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang sebelumnya telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2013, pemerintah menerbitkan
kebijakan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  sektor  UKM  atas  pajak  penghasilan kepada  wajib  pajak  yang  memperoleh  penghasilan.  Operasi  bisnis  menentukan  pendapatan akhir. Pajaknya 0,5 persen dari penjualan. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk kebijakan pemerintah  bersama  UKM  untuk  mendorong  wajib  pajak  dalam  menyetor  pajak,  dengan harapan  kepatuhan  dan  pembayaran  pajak  oleh  UKM  semakin  meningkat  (Auliya  & Kusumastuti, 2020).
Di  awal  tahun  2020,  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cimahi  menemukan bahwa  Indonesia  menghadapi  situasi  pandemi  Covid-19  dengan  prinsip physical  distancing dan work from home ketika jumlah SPT Tahunan baru naik menjadi 37,25. % dari total wajib pajak  yang  melaporkan  SPT  sebanyak  191.364  wajib  pajak.  Hal  ini  merupakan  salah  satu akibat  dari  penurunan  kewajiban  perpajakan  di  seluruh  Indonesia,  khususnya  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Utama  Cimah  (www.pajak.go.id,  2020).  Kemudian,  www.beritasatu.com (2021)  mencatat  bahwa  UKM  saat  ini  merupakan  potensi  wajib  pajak  yang  sangat  besar mengingat porsinya terhadap PDB meningkat menjadi 62,7% dan total jumlah UKM adalah 64,2 juta. Hal ini dibuktikan di tahun 2019 dengan menunjukkan sumbangsih PPh final sektor UKM sebesar Rp 7,5 triliun dari total penerimaan PPh sebesar Rp711,2 triliun.
Istilah  atau  kondisi  di  mana  WP  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dan menggunakan hak perpajakannya dikenal sebagai wajib pajak. Apabila seseorang memenuhi kewajiban  dan  tanggung  jawab  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang Perpajakan,  maka  ia  dapat  dikatakan  sebagai  wajib  pajak  yang  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  dibagi  menjadi  dua  jenis,  kewajiban  pajak  formal  dan  undang- undang pajak substantif. (Nurkhin et al., 2018)
Sistem perpajakan yang berlaku di dunia saat ini masih menimbulkan pertanyaan yang masih  dicari  jawabannya,  yaitu  faktor  apa  yang  membuat  seseorang  membayar  atau mengabaikan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua  teori  yang  dikemukakan,  yakni Economic  Theory dan Non-Economic  Theory .  Teori ekonomi  menyatakan  bahwa  pembayar  pajak  mengandalkan  perhitungan  keuangan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; berapa keuntungan yang akan diperoleh jika Wajib Pajak melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan tersebut sedangkan teori non ekonomi lebih menekankan pada  teori  moralitas pajak,  atau perilaku  wajib pajak yang  berdasar pada peraturan yang berlaku (Susila, 2016; Mahmudah dan Iskandar, 2018).
Mahmudah  dan  Iskandar  (2018)  mengatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  partisipasi sukarela wajib pajak dalam produksi barang publik merupakan bentuk moralitas pajak yang didasarkan  pada  motivasi  internal  wajib  pajak  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak. Ketika  kepatuhan  pajak  baik,  kepatuhan  sukarela  meningkat  dan  penerimaan  pajak  lebih optimal.  Oleh  karena  itu,  moralitas  pajak  ini  memiliki  hubungan  yang  kuat  terhadap penghindaran  pajak.  Konsep  moral  pajak  ini  dapat  memecahkan  teka-teki  kewajiban  pajak dengan menjelaskan kewajiban pajak yang tinggi di berbagai negara di mana pencegahannya sangat rendah (Torgler dan Frederich, 2007).
Variabel  moral  pajak  dalam  penelitian  ini  diturunkan  melalui  variabel  lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika wajib pajak UMKM. Dalam penelitiannya, Dewi dan Diatmika (2020) menyebutkan pengaruh lingkungan sosial WP memiliki hubungan terhadap kewajiban membayar wajib pajak orang pribadi. Lingkungan di sekitar WP OP yang patuh mendorong mereka  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Sebaliknya  ketika  Wajib  Pajak  tidak mentaati peraturan maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan rendah sehingga Wajib Pajak meniru ketidakpatuhan tersebut dengan tidak membayar karena Wajib Pajak  merasa  hanya  mengalami  kerugian  (Nabilia,  2018).  Penelitian  Wijayanti  (2019) menunjukkan  hasil  bahwa  lingkungan  sosial  mempengaruhi  wajib  pajak.  Hal  ini  berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2017) yang menemukan bahwa lingkungan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam penelitian Oktaviani dan Saifudin (2019) mengatakan bahwa inefisiensi masih disebabkan oleh sedikitnya pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi pajak. Hal ini sejalan dengan etika yang berbeda pada setiap individu.  Individu mematuhi pembayaran pajak baik dengan memperhatikan sanksi sebagai salah satu aturan perpajakan atau bahkan tanpa sanksi sebagai bentuk etika yang baik. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh adanya nilai etika  yang  tinggi  dari  wajib  pajak  yang  membatasi  pilihan  yang  tersedia  dan  proses  yang digunakan untuk mencapai hasil yang diberikan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Afuan  Fajriani  Putra  (2017)  bahwa  etika  perpajakan  memiliki  hubungan  terhadap  tanggung jawab pajak. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yuhertiana et.al (2016) bahwa  etika tidak dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena harus  ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang memudahkan membayar pajak.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang  pengaruh  moral  pajak  terhadap  kepatuhan  perpajakan  dan  kejujuran  pajak.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UKM sebagai subjek penelitian untuk memahami moral pajak. Jika UKM ini memiliki penghasilan lebih tinggi dari penghasilan bebas pajak (PTKP), mereka harus mendaftar atau terdaftar sebagai wajib pajak untuk selanjutnya menyetor pajak dan menyerahkan pajak penghasilan tahunan.

## B. KAJIAN LITERATUR

## 1. Theory Planned Behaviour
Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh  seseorang.  Tetapi,  teori  ini  lebih  menekankan  hubungan  yang  mungkin  terjadi  dari pengendalian perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat dari seseorang menunjukan keinginan untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, maka kontrol  yang  dipersepsikan  menghasilkan  pertimbangan  pada  hal-hal  realistis  yang kemungkinan dapat terjadi. Kemudian, keputusan itu  akan diimplementasikan dalam bentuk tujuan  yang  berdampak  pada  tingkah  laku  seseorang,  dimana  menurut  Fishbein,  Ajzen  dan peneliti lainnya sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1991).
Perbedaan theory planned behavior dengan theory reaction action terletak pada adanya penambahan 1 faktor yaitu Perceived behavioral control (PBC) Merupakan tolak ukur bagi individu untuk menilai apakah sesuatu perilaku mudah atau sulit untuk penampilan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah Persepsi tentang mudah atau sulitnya suatu tingkah laku dilaksanakan,  yang  didasarkan  pada  pengalaman  dan  hambatan  yang  diantisipasi  dalam melakukan tingkah laku tertentu Hogg & Vaughan (2005) sedangkan menurut Ajzen (2005), perceived behavioral control (PBC) diasumsikan sebagai fungsi dari Belief yang merupakan keyakinan akan hadir atau tidaknya faktor yang memfasilitasi atau bahkan menghalangi masa lalu  mengenai  suatu  perilaku.  Semakin  banyak  sumber  daya  dan  kesempatan  yang  dimiliki seseorang,  maka  semakin  sedikit  masalah  atau  hambatan  yang  diantisipasi,  maka  semakin tinggi perceived  control seseorang  terhadap  suatu  perilaku. Perceived  behavioral  control terdiri dari dua komponen yaitu control beliefs dan power of control beliefs . Control beliefs , yaitu  persepsi  seseorang  mengenai  kapasitas  atau  kemampuannya  untuk  mewujudkan  suatu perilaku. Power of control beliefs , yaitu seberapa kuat control beliefs terhadap suatu perilaku dihubungkan  dengan  diri  orang  tersebut  dapat  mempengaruhinya  untuk  mewujudkan  suatu perilaku.

## 2. Kepatuhan Perpajakan
Kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu  kondisi  wajib  pajak  untuk  memenuhi  dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Beban yang ditanggung wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya disebut konsep biaya perpajakan. Ada
dua  jenis  kepatuhan:  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  substantif.  Kepatuhan  formal  adalah keadaan  dimana  seorang  wajib  pajak  secara  formal  mematuhi  kewajiban  perpajakannya menurut  undang-undang  perpajakan.  Pemenuhan  substansial  adalah  keadaan  dimana  wajib pajak telah secara substansial memenuhi semua ketentuan substantif perpajakan, yaitu esensi dan jiwa dari undang-undang perpajakan. Sistem pemungutan pajak harus memperhitungkan penerimaan pajak dan biaya pemungutannya agar memenuhi prinsip produktivitas penerimaan (Nurmantu, 2015).
Vogel (dikutip dari Togler 2003a) menjelaskan bahwa ada empat jenis wajib pajak: 1). Wajib pajak sosial, yaitu mereka yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial, perasaan bersalah dan malu, serta peka terhadap kepercayaan orang lain dalam pelaksanaan tugasnya. 2). Wajib pajak  intrinsik  adalah  seseorang  yang  berkomitmen  untuk  mematuhi  aturan  tanpa  paksaan eksternal  dan  peka  terhadap  realitas  sistem.  3).  Menjadi  pembayar  pajak  yang  jujur  berarti seseorang tidak mencari cara untuk menghindari pajak dan orang lain mencari alternatif. 4). Penghindar  pajak,  yaitu  mereka  yang,  menurut  teori  pilihan  rasional  ekonomi  standar, membandingkan ekspektasi penghindaran pajak atau jujur dalam menanggapi perubahan harga relatif karena denda yang lebih tinggi atau kemungkinan audit.

## 3. Tax Morale
Motivasi  dasar  non  ekonomi  dan  faktor-faktor  yang  berperan  dalam  mekanisme kepatuhan membayar pajak berdasarkan motivasi dasar tersebut disebut sebagai tax morale . Motivasi  dasar  pertama  motivasi  internal,  yaitu  kepuasan  pribadi  wajib  pajak  yang  bangga memenuhi  kewajibannya  atau  sebaliknya  merasa  malu  dan  bersalah  jika  tidak  memenuhi kewajibannya.  Kedua  hubungan  timbal  balik  antara  warga  negara  dan  pemerintah  seperti sukarela  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  dan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan, kemudian yang ketiga adalah pengaruh teman dan masyarakat terhadap pendapat pihak lain (lingkungan sosial) dalam mempengaruhi perilaku  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Istilah  faktor  budaya  yaitu  nilai-nilai  yang tertanam dalam lingkungan secara turun-temurun dan akhirnya informasi yang tidak sempurna seperti probabilitas audit yang memotivasi pembayar pajak untuk membayar pajak (Luttmer dan Singhal, 2014).

## 4. Lingkungan
Seseorang  takut  kehilangan  reputasi  atau  stigma  ketika  perilaku  tidak  jujur mengganggu norma sosial dan mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak, dan ketika wajib  pajak  menghadapi  sanksi  sosial  dia  mencoba  untuk  mematuhi  pajak  (Allingham  dan Sandmo, 1972). Cialdini dan Melanie (1998) menyatakan bahwa norma sosial adalah aturan dan  norma  yang  dapat  dipahami  oleh  anggota  kelompok  tanpa  paksaan  hukum  sebagai pedoman  dan  batasan  perilaku  sosial.  Torgler  (2003a)  menyebutkan  bahwa  rasa  bersalah muncul  ketika  seseorang  menyadari  perilaku  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  melanggar norma sosial. Ketika orang percaya bahwa orang lain akan menghormati kewajiban mereka, mereka  bersedia  membayar  pajak.  Tetapi  ketika  seseorang  melihat  orang  lain  menghindari pajak,  motivasi  batin  mereka  tampaknya  tidak  untuk  menurut.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  norma  sosial  kewajiban  perpajakan  dapat  dipengaruhi  oleh  komunikasi kelompok.  Komunikasi  dapat  mengubah  keputusan  kelompok  menjadi  keputusan  pribadi. Informasi  yang  dikumpulkan  dari  diskusi  kelompok  membantu  individu  mengklarifikasi peringkat  dan  urutan  preferensi  mereka  (Bohnet  dan  Frey,  1994).  Bobek  et  al  (2012) mengatakan bahwa norma sosial secara umum mempengaruhi perilaku pajak.

## 5. Persepsi Kelembagaan
Torgler (2003a) menjelaskan bahwa beban pajak yang tinggi dan tingkat korupsi yang tinggi menjadi alasan utama penggelapan pajak. Bahkan tingkat kontrol dan denda yang rendah dapat  menimbulkan  kebimbangan  tentang  kekuatan  otoritas  keuangan  dan  menciptakan ketidakpercayaan tentang efisiensi dan kredibilitas pekerjaan otoritas keuangan maka dari itu pentingnya  peran  kelembagaan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Sistem perpajakan  yang  tidak  adil  dapat  meningkatkan  insentif  untuk  merasionalisasi  kecurangan. pembayar  pajak  lebih  cenderung  mematuhi  hukum  ketika  pajak  yang  dibayarkan  sebanding dengan  layanan  yang  diberikan.  Kepercayaan  terhadap  pemerintah,  administrasi  perpajakan dan sistem hukum cenderung meningkatkan kepatuhan pajak, membuat wajib pajak bersedia berpartisipasi  membayar  pajak.  Institusi  dapat  dimodifikasi  untuk  mencapai  hasil  keuangan publik  yang  lebih  baik  dan  mengurangi  ukuran  ekonomi  informal.  Jika  masyarakat  merasa bahwa kepentingan (preferensi) mereka benar-benar terwakili oleh institusi politik, ekonomi informal akan berkurang dan beban pajak akan meningkat. Frey dan Meier (2002) menemukan bahwa sikap pro-demokrasi dan nasionalisme berkorelasi positif dengan moral pajak.

## 6. Etika
Alm  dan  Torgler  (2011)  percaya  bahwa  etika  memainkan  peran  penting  dalam menjelaskan keputusan kepatuhan pajak dan perbedaan etika antar individu. Luthans (2002) menjelaskan apakah keyakinan etis tentang penghindaran pajak dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak dengan standar moral yang rendah. Semakin tinggi wajib pajak menganggap penghindaran pajak tidak etis dan semakin tinggi moral pajak wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sikap etis seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  dipengaruhi  tidak hanya oleh faktor individu dan kolektif, tetapi juga oleh berbagai faktor terkait seperti budaya, organisasi,  dan lingkungan eksternal.  Kekuatan eksternal  meliputi  politik, hukum,  ekonomi, dan  urusan  internasional.  Studi  yang  menggunakan  pendekatan  ekonomi  dan  hukum  seperti tarif pajak dan kompleksitas hukum tidak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan. Hampir 20% kepatuhan pajak dijelaskan oleh moral pajak dan etika pajak (McGee, 2012).

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer,  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  secara langsung dari sumber atau pihak pertama. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistic. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM se-Bandung Raya dengan jumlah sampel sebanayak 100 orang responden. Teknik  pengumpulan data  dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner  dengan  skala  ukur  instrumen  menggunakan  skala  nominal.  Analisis  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Software Statistical dor Social Science (SPSS) 22.0 dan menggunakan statistik parametris.
Analisis  statistik  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  logistic.  Analisis regresi  logistik  tidak  memerlukan  distribusi  normal  dalam  variabel independen. Oleh karena itu, analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas data pada variabel  bebasnya,  uji  heteroskedasitas,  dan  asumsi  klasik  pada  variabel  independennya. Analisis  regresi  memiliki  3  pengujian  diantaranya,  menguji  kelayakan  model  regresi (Goodness of Fit Test) , koefisien determinasi (Nagelkerke R Square) dan matriks klasifikasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data responden yang berhasil dikumpulkan yaitu sebanyak 100 responden. Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 69 orang responden atau 69% dan 31 orang atau 31% untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian Maka dapat diketahui bahwa mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini  berusia  31-35  tahun  yang  berjumlah  33  orang responden atau 33%, urutan kedua berumur 20-25 tahun sebanyak 25 orang atau 25% dan 20 orang atau 20% untuk responden yang berumur 36-40 tahun, kemudian sisanya 14 orang atau 14 % dan 8 orang atau 8% diisi oleh responden berumur 26-30 tahun dan 41-45 tahun.
Selanjutnya  berdasarkan  berdasarkan  Pendidikan  mayoritas  responden  dalam penelitian ini berpendidikan SMK yang berjumlah 42 orang responden atau 42%, kemudian sebanyak  32  orang  atau  32%  berpendidikan  SMA  dan  25  orang  atau  25%  untuk  responden yang berpendidikan S1 dan sisanya 1 orang atau 1 % berpendidikan D3. 100 orang responden yang  mengisi  kuesioner  100%  memiliki  NPWP.  Mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini berdomisili di Kota Cimahi yang berjumlah 48 orang responden atau 48%, kemudian sebanyak 31  orang  atau  31%  berdomisili  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dan  13  orang  atau  13%  untuk responden  yang  berdomisili  di  Kota  Bandung  dan  sisanya  8  orang  atau  8  %  berdomisili  di Kabupaten Bandung.
Responden  dalam  penelitian  ini  jenis  usaha  yang  dijalani  ialah  dibidang  kuliner berjumlah  73  orang  responden  atau  73%,  kemudian  sebanyak  21  orang  atau  21%  berbisnis pada bidang fashion dan 5 orang atau 5% untuk responden yang berwirausaha lainnya tanpa ada keterangan jelas bentuk usahanya dan sisanya 1 orang atau 1 % berwirausaha di bidang agribisnis.  berdasarkan  ukuran  usaha  menunjukkan  responden  yang  berpartisipasi  dalam penelitian ini sebagian besar berukuran kecil sebanyak 73 orang atau 73% dan 27 orang atau 27% berukuran mikro atas usaha yang dimilikinya.

## Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  diukur  oleh  kuesioner  tersebut  (Imam  Ghozali,  2016  hal.  52).  hasil  koefisien korelasi setiap item pertanyaan dalam variabel lingkungan (X1), persepsi kelembagaan (X2), etika (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan hasil r hitung lebih besar dari pada r tabel yaitu  0.195  dapat  dikatakan  bahwa  semua  item  pertanyaan  dalam  kuesioner  lingkungan  ini valid atau telah memenuhi syarat sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji Realibilitas
Setelah kuesioner tersebut dikatakan valid maka kuesioner tersebut juga harus memiliki keandalan  atau  reliabilitas.  Suatu  alat  ukur  dapat  diandalkan  jika  hasil  alat  ukur  tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas, apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,5 maka secara keseluruhan pernyataan  dinyatakan  reliabel.  hasil  reliabilitas  dari  variabel  lingkungan  memperoleh  hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,595 dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel kemudian variabel persepsi kelembagaan memperoleh hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,549 dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan variabel etika memperoleh hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,514 selanjutnya hasil  reliabilitas  dari  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memperoleh  hasil  dengan  tingkat
reliabilitasnya  sebesar  0,644  dengan  demikian  instrumen  penelitian  ini  dapat  dikatakan reliabel.

## Analisis Regresi Logistik
Penggunaan  uji  analisis  regresi  logistik  ini  tidak  memerlukan  asumsi  normalitas sehingga pada penelitian ini uji asumsi normalitas tidak digunakan. Penggunaan analisis regresi logistik  ini  adalah  karena  variabel  yang  digunakan  berbentuk  dummy,  dimana  varabelnya dinyatakan  dalam  nilai  0  untuk  menunjukan  pengungkapan  tidak  terinci  dan  nilai  1  untuk menunjukan  penggunaan  terinci.  Perhitungan  statistik  dan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan analisis regresi logistik pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu menggunakan SPSS ( Software Statistical for Social Science) versi 22.0. Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk kecocokan atau kelayakan model secara keseluruhan.  Pada  analisis  regresi  logistik  ini  untuk  menguji  kelayakan  model  regresi (Goodness  of  Fit  Test) dapat  dilihat  melalui  tabel Hosmer  and  Lemeshow  Test pada  bagian kolom signifikansinya yang diperoleh sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 0,000 1 1,000
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan pada tabel  1 menunjukan bahwa nilai chi square ialah 0.000 lebih kecil dari nilai chi square tabel df 1 = 3.841 dengan nilai sig 1.000 > 0.05. Maka artinya model sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga goodness of fit test dapat memprediksi nilai observasinya atau  dapat  dikasakan  model  dapat  diterima  karena  memiliki  kecocokan  dengan  data observasinya. Uji keseluruhan model digunakan untuk menilai overall model fit terhadap data. Analisis  regresi  logistik  ini  menilai  overall  model  fit  melalui  tabel  iteration  history  step  1 berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Keseluruhan Model Iteration History a,b,c,d Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant X1 X2 X3 Step 1 1 122,355 2,999 -1,010 -,894 -,746 2 120,311 4,799 -1,897 -1,549 -1,010 3 119,580 6,545 -2,824 -2,321 -1,062 4 119,289 8,398 -3,787 -3,219 -1,055 5 119,176 10,337 -4,769 -4,180 -1,051 6 119,134 12,314 -5,762 -5,166 -1,050 7 119,118 14,306 -6,759 -6,161 -1,050 8 119,112 16,303 -7,758 -7,159 -1,050 9 119,110 18,302 -8,757 -8,158 -1,050 10 119,109 20,301 -9,757 -9,158 -1,050 11 119,109 22,301 -10,757 -10,157 -1,050 12 119,109 24,301 -11,757 -11,157 -1,050 13 119,109 26,301 -12,757 -12,157 -1,050 14 119,109 28,301 -13,757 -13,157 -1,050 15 119,108 30,301 -14,757 -14,157 -1,050 16 119,108 32,301 -15,757 -15,157 -1,050 17 119,108 34,301 -16,757 -16,157 -1,050 18 119,108 36,301 -17,757 -17,157 -1,050 19 119,108 38,301 -18,757 -18,157 -1,050 20 119,108 40,301 -19,757 -19,157 -1,050
a. Method: Enter
b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 130,684 d. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa hasil output dalam penelitian ini nilai -2 Log likelihood akhir (step 1 no 20) sebesar 119.108, kemudian chi square tabel  yang didapatkan sebesar 119.870 sehingga 119.108 < 119.870 menunjukan bahwa model sebelum dimasukan variabel x adalah telah memenuhi syarat uji atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. Artinya  variabel  X1  X2  X3  telah  memenuhi  syarat  uji  jika  dilihat  berdasarkan  tabel  4.7, sehingga  H0  diterima  dan  Ha  ditolak,  ini  menunjukan  bahwa  model  setelah  di  masukan variabel X adalah telah memenuhi syarat uji atau model yang dihipotesiskan fit dengan data.
Matriks  klasifikasi  ini  memiliki  kekuatan  prediksi  dari  model  regresi  untuk memprediksi  apakah  lingkungan,  persepsi  kelembagaan  dan  etika  menjadi  faktor  yang menjadikan  wajib  pajak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  atau  tidak  patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tabel 3. Hasil Matriks Klasifikasi
Classification Table a Observed Predicted Kepatuhan Wajib Pajak Percentage Correct 0 1 Step 1 Kepatuhan Wajib Pajak 0 0 36 0,0 1 0 64 100,0 Overall Percentage 64,0
a. The cut value is ,500
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  3  menyatakan  bahwa  dari  100  sampel,  wajib  pajak  UMKM  yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebanyak 36 dan sisanya 64 ialah wajib pajak  yang  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Jika  dalam  bentuk  persentase maka 64%.
Analisis Koefisien Determinasi ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel  bebas  (Lingkungan,  Persepsi  Kelembagaan,  dan  Etika)  terhadap  variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak) berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil dari koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  4  menunjukan  bahwa  analisis  koefisien  determinasi  ini menggunakan nilai cox snell R Square dan nilai Nagelkerke R Square. Dapat diketahui bahwa nilai  nagelkerke  R  square  yang  di  dapat  ialah  0,150  yang  berarti  kemampuan  variabel independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  15%,  serta  terdapat  100%-15%= 85%  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  faktor  lainnya  yang  tidak  diambil  oleh  peneliti.

## Model Summary
Step -2 Log
likelihood Cox  &  Snell R Square Nagelkerke R Square 1 119,108 a ,109 ,150
a.  Estimation  terminated  at  iteration  number  20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.
Artinya  dalam  penelitian  ini  kemampuan  variabel  independen  ketika  menjelaskan  tentang variabel dependen hanya sebesar 15% yang dapat dijelasakan kemudian 85% dijelaskan oleh variabel faktor lain yang tidak diteliti.
Pada  analisis  regresi  logistik  untuk  melihat  ada  tidaknya  pengaruh  secara  parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah melalui variable in the equation pada kolom signifikannya yaitu sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Logistik (Uji Wald)

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan tabel 5 menjelaskan bahwa hasil uji parsial (Uji T) dapat diketahui sebagai berikut:
a. Nilai signifikansi dari variabel lingkungan (X1) adalah 0,999 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel  independen lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H 1 ditolak.
b. Nilai signifikansi dari variabel persepsi kelembagaan (X2) adalah 0,999 lebih besar dari 0,05  yang  artinya  variabel  independen  persepsi  kelembagaan  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H 2 ditolak.
c. Nilai signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan (X3) adalah 0,357 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel independen etika tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H 3 ditolak.
Berikut tabel uji simultan (Uji F) pada regresi logistik yang dapat dilihat dari tabel omnibus test pada kolom signifikansinya sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Omnibus Tests of model Coefficients
Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 11,575 3 ,009 Block 11,575 3 ,009 Model 11,575 3 ,009
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan analisis pada tabel 6 menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini memiliki nilai Chi-square sebesar 11.575. Kemudian chi square tabel yang didapatkan df 1 = 3.841 maka 11.673 > 3.841. Nilai sig model sebesar 0,009, dimana 0,009 < alpha 0,05 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan secara bersama-sama lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai Exp(B) dari variabel X1 adalah 0.000 dan untuk nilai B sebesar -19.575 ini menandakan bahwa wajib pajak kurang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya  sehingga  tidak  mempengaruhi  kewajiban  perpajakan  sebagaimana  seharusnya,
Variables in the Equation B S.E. Wald df  Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) Lower Upper Step 1 a x1 -19,757 11919,797 ,000 1  ,999 ,000 ,000 . x2 -19,157 17101,835 ,000 1  ,999 ,000 ,000 . x3 -1,050 1,140 ,848 1  ,357 ,350 ,037 3,267 Const ant 40,301 20845,959 ,000 1  ,998  318023133079269820,0 00
a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3.
kemudian jika dilihat dari nilai B itu menandakan adanya hubungan negatif antara lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel in the equation ini menyajikan hasil output bahwa di  dalam  penelitian  ini  untuk  X1  terdapat  nilai  signifikansi  sebesar  0.999,  karena  tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-1 ditolak, artinya variabel independen lingkungan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM dalam membayar pajak.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anggraeni  (2017) mengatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anggraeni menyebutkan bahwa siap atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak  berdasar  pada  lingkungan  wajib  pajak  itu  sendiri  karena  membayar  pajak  sudah merupakan suatu  kewajiban dan tidak ada pengaruhnya baik  dari keluarga, sahabat  maupun rekan kerja artinya wajib pajak UMKM se-Bandung Raya memiliki kesadaran akan pentingnya dalam membayar pajak tanpa ada pengaruh dari  lingkungan sekitar UMKM dan memahami bahwa penerimaan pajak tersebut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah digunakan untuk  pembangunan  infrastruktur.  Kemudian  berdasar  pada  UU  Harmonisasi  perpajakan bahwa  UMKM  diberikan  keringanan  yang  mana  saat  ini  penghasilan  atau  omset  akan dikenakan  pajak  apabila  secara  akumulatif  telah  melebihi  dari  500  juta  yang  artinya meringankan  dan  memudahkan  wajib  pajak  UMKM  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya.
Namun  hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Jotopurnomo  dan  Mangoting  (2013);  Kawenngian  dan  Sabijono  (2017)  yang  menyebutkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik, tepat dan ikut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh Persepsi Kelembagaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kelembagaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai Exp(B) dari variabel X2 adalah 0.000 dan ini menandakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap Lembaga dalam hal ini kantor pajak baik atau tidaknya sistem dan sosialisasi yang diberikan tidak mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam  membayar  pajak.  Kemudiaan  untuk  nilai  B  sebesar  -19.157  ini  menandakan  bahwa adanya  hubungan  negatif  antara  persepsi  kelembagaan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan variabel in the equation ini menunjukkan hasil output bahwa di dalam penelitian ini untuk X2 terdapat nilai signifikansi sebesar 0.999. karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-2 ditolak, artinya variabel independen persepsi kelembagaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh  Mahmudah  dan  Iskandar (2018) yang mengatakan bahwa persepsi kelembagaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebutkan pada penelitian yang dilakukan pada wajib pajak di kota Semarang menunjukkan hasil bahwa pembayar pajak merasa korupsi merajalela, penggunaan uang pajak diselewengkan  dan  kurangnya  sosialisasi  menjadikan  wajib  pajak  enggan  untuk  membayar pajak.  Selanjutnya,  pembayar  pajak  juga  mengharapkan  uang  pajak  yang  dibayarkan  sesuai dengan  penyediaan  barang  publik.  Artinya  kondisi  wajib  pajak  UMKM  se-Bandung  Raya sudah merasa peran kelembagaan sudah menjalankan fungsinya dalam mengelola pajak yang dibayarkan  oleh  mereka  digunakan  untuk  kepentingan  publik.  Hasil  ini  membuktikan  hasil temuan (Torgler, 2003a) dan (Frey, 2003) yang mengatakan pentingnya  peran kelembagaan dalam meningkatkan moral pajak.

## ARTIKEL

## Pengaruh Etika terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian  hipotesis  ke-3  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  etika  terhadap kepatuhan wajib pajak.  Berdasarkan nilai  Exp(B) dari variabel  X3 adalah 0.350 dan nilai B sebesar  -1.050  ini  menandakan  bahwa  wajib  pajak  kurang  memahami  persepsi  etika  dalam penghindaran  pajak,  kemudian  jika  dilihat  dari  nilai  B  itu  menandakan  adanya  hubungan negatif  antara  etika  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pada variabel  in  the  equation ini menyajikan  hasil  output  bahwa  di  dalam  penelitian  ini  untuk  X3  terdapat  nilai  signifikansi sebesar 0.357. karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-3 ditolak, artinya  variabel  independen  etika  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  pajak  UMKM  dalam  membayar  pajak.  Artinya  bahwa  wajib  pajak  UMKM  se- Bandung  Raya  kurang  memahami  persepsi  etika  dalam  penghindaran  pajak  yang  terjadi sehingga  baik  atau  tidaknya  etika  yang  dimiliki  wajib  pajak  merasa  sudah  melakukan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  persepsi  yang  mereka  yakini sehingga  etika  tidak  mendasari  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajakdan  hal  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuhertiana, et.al (2016).

## E. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  diteliti  terhadap  kepatuhan pajak  yaitu  lingkungan,  persepsi  kelembagaan  dan  etika  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  untuk  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  UMKM  se-Bandung  Raya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa Tax  Morale wajib  pajak  UMKM  yang  digambarkan  dari  ketiga  faktor tersebut  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  masih  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Tinggi  atau  rendahnya  tingkat  moral  pajak  yang  dimiliki  tidak  mempengaruhi  kontribusi mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak  yang  sudah  seharusnya  dilakukan sebagai wajib pajak.
Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, peneliti mengemukakan saran bagi fiscus dalam  hal  ini  kantor  pajak  untuk  mempertahankan  upaya,  sistem  dan  sosialisasi  yang  telah dilakukan  kepada  wajib  pajak  UMKM  dan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  UMKM untuk  memberikan  kebijakan  keberpihakan  kepada  UMKM  agar  mereka  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terus mengalami peningkatakan seperti kebijakan yang telah diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  Harmonisasi  Undang-Undang  Perpajakan  tentang penghasilan UMKM yang dikenakan pajak berdasarkan omset apabila melebih 500 juta dalam akumulasi  satu  tahun  dan  sifat  pemungutannya  final.  Tentu  hal  ini  mendorong  kontribusi mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara  sukarela  sehingga  tax  moral tercermin pada diri wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani  atas kepercayaan dan dukungan peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan Dana Riset Internal Tahun 2022. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes , 50 (2), 179-211. Ajzen, I. (2005). EBOOK: Attitudes, Personality and Behaviour . McGraw-hill education (UK). Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income  Tax  Evasion:  A  Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 1 (3-4), 323-338.
Alm,  J.,  &  Torgler,  B.  (2004,  January).  Estimating  the  Determinants  of  Tax  Morale.
In Proceedings. Annual conference on taxation and Minutes of the annual meeting of the National Tax Association (Vol. 97, pp. 269-274). National Tax Association. Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance  and Morality. Journal of Business Ethics , 101 (4), 635-651.
Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas  Wajib  Pajak  dan  Kemanfaatan  NPWP  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Empiris  pada Wajib Pajak Orang Pribadi  yang Terdaftar di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Jurnal Akuntansi dan Investasi , 15 (1), 1-25.
Auliya, R., & Kusumastuti, E. D. (2020, September). Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Pasca Diberlakukannya  PP  No.  23  Tahun  2018  di  KPP  Pratama  Cimahi.  In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 11, No. 1, pp. 854-859). Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. Journal of Business Ethics , 115 (3), 451-468.
Bohnet,  I.,  &  Frey,  B.  S.  (1994).  Direct ‐ Democratic  Rules:  The  Role  of Discussion. Kyklos , 47 (3), 341-354.
Cialdini,  R.  B.,  &  Trost,  M.  R.  (1998).  Social  Influence:  Social  Norms,  Conformity  and Compliance.
Fitdra,  M.  I.  I.,  &  Inayati,  I.  (2022).  Self-Assessment  System  in  Indonesian  Taxation: Weakness or Strength?. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara , 14 (1), 54-64. Frey,  B.  S.,  &  Meier,  S.  (2002).  Pro-Social  Behavior,  Reciprocity  or  Both?. Reciprocity  or Both .
Indonesia,  C.  N.  B.  C.  (2021).  Sejak  10  Tahun  Lalu  Begini  Gambaran  Penerimaan  Pajak RI. Dipetik April , 4 , 2021.
Jotopurnomo,  C.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang Pribadi  di  Surabaya. Tax &  Accounting Review , 1 (1), 49.
Kawengian, P. V., Sabijono, H., & Budiarso, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kelurahan  Paal  Dua  Manado. Going  Concern:  Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  di  Surabaya Barat. Tax & Accounting Review , 4 (2).
Luthans, F. (2002). The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior , 23 (6), 695-706.
Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak  UMKM:  Studi  Kasus  Kota  Semarang. Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 14-32. McGee,  R.  W.  (Ed.).  (2008). Taxation  and  Public  Finance  in  Transition  and  Developing Economies . Springer Science & Business Media. McGee, R. W. (Ed.). (2011). The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice . Springer Science & Business Media.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan Edisi Tiga. Jakarta: Jakarta Granit .
Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting , 1 (1), 118- 129.
Sulistyorini,  D.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Wajib  Pajak  dan Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Study  Empiris  di  KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink: Journal of Accounting and Finance , 4 (2). Susila,  B.  2016.  “Wajib  Pajak  dan  Generasi  Muda:  Tax  Morale  Mahasiswa  di  Indonesia”.
Journal Economics and Business . Universitas Indonesia.
Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia , 16 (2),  154- 172.
Torgler, B. (2003). Tax morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance (Doctoral dissertation, University_of_Basel).
Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Journal of Economic Psychology , 30 (2), 228-245.
Yuhertiana,  I.  (2016).  Etika,  Organisasi  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 7 (1), 131-141.