## REFORMULASI KETATANEGARAN INDONESIA
Zulkarnain Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak
Keinginan politik untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman  sejarah masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Bila kita kaji secara detail dan mendalam, dapat  dikatakan bahwa UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa- gesa,  sehingga  mengandung  segi-segi  kelemahan,  yang  memungkinkan  munculnya pemerintahan  yang  diktator.  Konstitusi  ketatanegaraan  Indonesia  sebelum  amandemen memberikan  titik  berat  kekuasaan  kepada  Presiden.  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, meskipun  disebut  sebagai  pelaksana  kedaulatan  rakyat  dan  penjelmaan  seluruh  rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden.
Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara agar tercipta check  and  balances juga  terasa  begitu  kuatnya.  Demikian  pula  keinginan  untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.  Keinginan  untuk  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  kepada  daerah- daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa.
Kata Kunci: Reformulasi, Tatanegara,  Indonesia.
Pada  masa  pemerintahan  Orde Baru  selama  32  tahun,  rakyat  tidak menyadari bahwa negara sedang menuju  kepada  kebangkrutan.  Rakyat terpesona  dengan  angka-angka  statistik yang menunjukkan adanya
pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang tinggi,  tanpa  menyadari  apa  yang sebenarnya sedang terjadi. Pemerintahan yang bergaya
militereristik telah membungkam aspirasi  nasional  dan  protes-protes sosial yang selama itu muncul. Berbagai krisis muncul yang menambah beratnya beban republik. Krisis moral, pendidikan,  politik,  keagamaan,  dan ekonomi semakin memperburuk citra RI di mata internasional. Bahkan Indonesia mendapat  predikat  sebagai  negara paling  korup  di  dunia.  Namun,  betapa tidak, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terjadi  hampir  di  seluruh  instansi, ekonomi  kerakyatan  terabaikan,  utang luar  negeri  semakin  menggunung, dukungan  rakyat  semakin  berkurang, sehingga melemahkan legitimasi pemerintah  di  mata  rakyat.  Dampaknya ketika terjadi krisis moneter internasional  pada  akhir  tahun  1997, ekonomi nasional tidak mampu menahan  jatuhnya  nilai  rupiah  terhadap dolar  Amerika.  Nilai  tukar  rupiah  terus
merosot drastis, dan bahkan menyentuh angka  di  atas  Rp  15.000  per  dollar  AS. Situasi  krisis  yang  memuncak  inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap
pemerintah.
Dalam  kondisi  yang  serba  buruk ini, aksi protes mahasiswa dan masyarakat  dalam  wujud  demonstrasi terjadi  di  mana-mana,  baik  di  Jawa maupun  di  luar  Jawa.  Demonstrasi  ini menuntut  beberapa  hal  sebagai  berikut yakni, turunnya pemerintahan Soeharto, bubarkan Partai Golkar, diselenggarakannya pemilu dan
Reformasi  total.  Karena  situasi  yang sudah serba sulit, akhirnya pada tanggal 21  Mei  1998  Presiden  Soeharto mengembalikan  mandat  kepada  MPR dan  menyatakan  diri  berhenti  dari jabatan presiden. MPR kemudian menetapkan  B.J.  Habibie    sebagai presiden RI menggantikan Soeharto.
Presiden Habibie kemudian dilantik di Istana Merdeka pada tanggal itu  juga  di  bawah  sumpah  jabatan. Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya  ini  menandai  berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama  hampir  32  tahun.  Pemerintahan kemudian  digantikan  oleh  B.J.  Habibie yang  memerintah  tanpa  wakil  dan
membentuk  kabinet  yang  diberi  nama
Kabinet  Reformasi  Pembangunan  yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan  pemilu  tahun  1999. Terpilihnya wakil rakyat yang duduk di legeslatif melalui pemilu yang
demokratis, mendorong untuk melakukan  pembenahan  dalam  sistim ketanegaraan kita.
A. Sistem Ketatanegaraan
Keinginan politik untuk melakukan  perubahan  atau  amandemen UUD 1945 di era reformasi dilatarbelakangi oleh -pengalaman politik masa lalu, baik masa Orde Lama (1959-1966)  maupun  pada  masa  Orde Baru  (1966-1998).  Bila  kita  kaji  secara detail  dan  mendalam,  dapat  dikatakan bahwa  UUD  1945  memang  dibuat dalam  keadaan  tergesa-gesa,  sehingga mengandung segi-segi kelemahan,  yang memungkinkan munculnya pemerintahan  yang  diktator.  Konstitusi ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen  memberikan  titik  berat kekuasaan  kepada  Presiden.  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  meskipun disebut  sebagai  pelaksana  kedaulatan rakyat  dan  penjelmaan  seluruh  rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya  sepenuhnya  di  bawah kendali presiden.
Presiden
Soekarno bahkan mengangkat  seluruh  anggota  MPR tanpa  proses  Pemilu.  Presiden  Soeharto telah merekayasa undang-undang susunan dan kedudukan MPR, sehingga majelis itu tidak berdaya dalam mengawasi  Presiden,  dan  bahkan  tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya  secara  optimal.  UUD 1945  juga  mengandung  ketidakjelasan mengenai  batas  periode  masa  jabatan Presiden.  MPRS  pernah  mengangkat Presiden  Soekarno  sebagai  presiden seumur hidup. MPR Orde Baru berkali- kali  mengangkat  Presiden  Soeharto, sampai  akhirnya,  atas  desakan  berbagai pihak,  menyatakan  berhenti  di  era  awal reformasi,  tanggal  21  Mei  1998. Keinginan untuk menghindari kediktatoran,  baik  terbuka  maupun terselubung, dan membangun pemerintahan yang demokratis, menjadi latar  belakang  yang  penting  yang mendorong  proses  perubahan  UUD 1945 pada era reformasi.
Keinginan  untuk  menata  ulang kedudukan  lembaga-lembaga  negara agar  tercipta check  and  balances juga terasa  begitu  kuatnya.  Demikian  pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya  hukum  dan  pengakuan  serta perlindungan terhadap hak asasi
manusia.  Keinginan  untuk  memberikan perhatian  yang  lebih  besar  kepada daerah-daerah  juga  demikian  menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat untuk  mencegah terjadinya  disintegrasi. Pada  akhirnya,  keinginan  yang  teguh untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang  telah  lama  menjadi  harapan  dan impian,  terasa  demikian  menguat  pada era  reformasi.  Itulah,  antara  lain,  latar belakang  keinginan  dan  aspirasi  yang mengiringi  perubahan  Undang-Undang Dasar 1945 (Ihza Mahendra, 2006).
Perubahan mendasar terhadap
konstitusi kenegaraan Republik Indonesia  sudah  dilakukan  sebanyak empat  kali.  Perubahan  Pertama  dimulai pada  tahun  1999  sampai  ke  Perubahan Keempat  pada  tahun  2002.  Perubahan- perubahan  itu  meliputi  materi  dan substansi  dari  materi  itu  sendiri. Perubahan-perubahan    mendasar  yang terjadi    pasca-amandemen  membawa konsekuensi logis terhadap struktur dan mekanisme dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pokok-pokok  pikiran  baru  yang diadopsikan  ke  dalam  kerangka  UUD 1945  itu  di  antaranya  adalah:  a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi;  (b)  pemisahan  kekuasaan
dan  prinsip checks  and  balances ;  (c) pemurnian sistem pemerintah presidensial;  dan  (d)  penguatan  cita persatuan  dan  keragaman  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2003).

## B. Perubahan  Konstitusi  Pada  Masa Reformasi.
Perubahan  mendasar    yang  terjadi dalam konstitusi kita pasca- perubahan/amandemen UUD 1945
adalah sebagai berikut.
1. Negara Demokrasi
Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia hasil  amandemen  dengan  tegas menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara Demokrasi dengan kedaulatan tertinggi  berada  di  tangan  rakyat. Kedaulatan  rakyat  diselenggarakan secara  langsung  melalui  sistem perwakilan  yang  diimplementasikan dalam  tiga  cabang  kekuasaan  yakni. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (terdiri  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Daerah); presiden dan wakil presiden;  dan  kekuasaan  Kehakiman (yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung). Dalam  menentukan  kebijakan  pokok dan pengaturan hukum berupa Undang-Undang  Dasar  dan  Undang-
Undang  (fungsi  kontrol)  terhadap jalannya  pemerintahan  disalurkan melalui  lembaga  perwakilan,  yakni:
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan Dewan Perwakilan Daerah. Demikian  halnya  dengan  kedaulatan rakyat  di  daerah,  kontrol  terhadap pemerintahan disalurkan melalui sistem  perwakilan,  yaitu  melalui Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Penyaluran  kedaulatan  rakyat  secara langsung ( direct democracy ) dilakukan  melalui  pemilihan  umum untuk  memlih  anggota  lembaga perwakilan  dan  memilih  Presiden dan Wakil Presiden.
2. Negara Hukum
Selain  sebagai  negara  demokrasi, dalam  Konstitusi  hasil  amendemen ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia juga sebagai Negara Hukum ( Rechtstaat ), walaupun faktanya Indonesia sudah mengarah ke Negara Kekuasaan ( Machtstaat ), hukum yang  seharusnya  menjadi  panglima dan  berada  di  garda  terdepan  dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran  masih  sebatas  harapan yang jauh  dari kenyataan. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah
kasus  BLBI,  Bank  Century,  kasus pajak,  kasus  M.  Nazarudin,  dan masih  banyak  kasus  besar  lainnya, baik  di  lembaga  eksekutif  maupun legislatif  yang  masih  menyisahkan masalah    hukum.  Sementara  kasus Nenek  Mina  yang  hanya  mencuri kakao  untuk  dijadikan  pembibitan, langsung  di  proses  oleh  aparat hukum.  Dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara, Hukum harus menjadi  Panglima  dan  penentu segalanya  sesuai  dengan  prinsip nomokrasi  ( nomocracy )  dan  doktrin „ the  Rule  of  Law,  and  not  of  Man ‟.
Dalam  kerangka  „ the  rule  of  Law’ tersebut,  diyakini  adanya  pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan  tertinggi  ( supremacy  of law ),  adanya  persamaan  dalam hukum  dan  pemerintah  ( equality before the law ), dan berlakunya  asas legalitas  dalam  segala  bentuknya dalam kenyataan praktiek ( due process  of  law )  (Jimly  Asshiddiqie, 2003).
Untuk  mengatasi  kekurangan itulah, dalam perubahan ketiga UUD 1945,  ide  negara  hukum  ( rechtstaat atau the  rule  of  law )  itu  diadopsi secara tegas ke dalam rumusan pasal UUD,  yaitu Pasal  1 ayat (3) tersebut
di  atas.  Sementara  itu,  ketentuan mengenai  prinsip  kedaulatan  rakyat terdapat  dalam  pembukaan  dan  juga pada  Pasal  1  ayat  (2).  Cita-cita kedaulatan tergambar dalam pembukaan  UUD  1945,  terutama dalam  rumusan  alinea  IV  tentang dasar  negara  yang  kemudian  dikenal dengan sebutan Pancasila.  Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan  secara  jelas  sebagai “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Sedangkan  dalam  rumusan  Pasal  1 ayat  (2),  semangat  kerakyatan  itu ditegaskan  dalam  ketentuan  yang menegaskan  bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.”
3. Pemisahan Kekuasaan
Prinsip  kedaulatan  yang  berasal
dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya  diwujudkan  dalam  Majelis
Permusyawaratan
Rakyat yang
merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya
kedaulatan  rakyat,  dan  yang  diakui sebagai  lembaga  tertinggi  negara dengan kekuasaan yang tidak
terbatas. Dari Majelis inilah kekuasaan  rakyat  itu  dibagi-bagikan secara  vertikal  ke  dalam  lembaga- lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya.  Karena  itu,  prinsip  yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian  kekuasaan  ( distribution of  power ).  Akan  tetapi,  dalam Undang-Undang dasar hasil perubahan, prinsip  kedaulatan rakyat tersebut  dibagikan  secara  horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan  sebagai  fungsi  lembaga- lembaga  negara  yang  sederajat  dan saling mengendalikan satu  sama  lain berdasarkan  prinsip  „ checks  and balaces’ .
Cabang kekuasaan legislatif  tetap  berada  di  Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis  ini  terdiri  dari  dua  lembaga perwakilan  yang  sederajat  dengan lembaga  negara  lainnya.  Untuk melengkapi  pelaksanaan  tugas-tugas pengawasan,  di  samping  lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan.
Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasihat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden,  dibentuk  pula  Dewan
Pertimbangan Presiden
(Wantimpres).  Sedangkan  cabang kekuasaan  kehakiman  dipegang  oleh Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat  tetap  merupakan  rumah penjelmaan  seluruh  rakyat  yang strukturnya  dikembangkan  dalam dua  kamar,  yaitu  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Oleh  karena  itu, prinsip  perwakilan  daerah  dalam Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah harus  dibedakan  hakikatnya  dari prinsip  perwakilan  rakyat  dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan pasal pasal dalam konstitusi  itu  untuk    memastikan tafsir  berkenaan  dengan  terjadinya pergeseran  MPR  dari  kedudukannya sebagai  lembaga  tertinggi  menjadi lembaga  yang  sederajat  dengan Presiden berdasarkan pemisahan kekuasaan  dan  prinsip  „ check  and balances’.
4. Format Trikameral
Dalam konstitusi hasil amandemen,  kita  mengenal  format
tiga kamar (trikameral) yang meliputi  tiga lembaga,  yakni  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).
Setelah amandemen keempat UUD  1945,  keberadaan  MPR  yang sebelumnya disebut sebagai lembaga tertinggi  negara,  bila  dilihat  dari peran dan fungsinya telah mengalami perubahan  yang  sangat  mendasar, akan  tetapi  keberadaannya  tetap  ada sehingga  sistem  yang  kita  anut  tidak dapat  disebut  lagi  sistem  bikameral ataupun  satu  kamar,  melainkan sistem  tiga  kamar (trikameral ). Perubahan-perubahan mendasar dalam  kerangka  struktur  parlemen Indonesia  itu  mengenai  hal-hal sebagai berikut :
Susunan keanggotaan  MPR  berubah  secara struktural karena dihapuskannya keberadaan  Utusan  Golongan  yang mencerminkan  prinsip  perwakilan fungsional
( functional representation ) dari unsur keanggotaan MPR. Dengan demikian,  anggota  MPR  hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang mencerminkan  prinsip  perwakilan politik  ( political  representation )  dan anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  yang  mencerminkan  prinsip
perwakilan daerah ( regional representatif ). Fungsi MPR
mengalami perubahan mendasar (perubahan  fungsional).  Majelis  ini tidak lagi berfungsi sebagai „ supreme body’ yang  memiliki  kewenangan tertinggi  dan  tanpa  kontrol,  dan karena  itu  kewenangannya  pun mengalami perubahan-perubahan mendasar. Kewenangan MPR berubah  menjadi:  (a)  menetapkan Undang-Undang Dasar dan/atau
Perubahan UUD; (b) melantik Presiden  dan  Wakil  Presiden;  (c) memberhentikan  Presiden  dan/atau Wakil Presiden; serta (d) menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti sampai
terpilihnya  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  sebagaimana  mestinya,  dan pertanggungjawaban  Presiden  tidak lagi dilakukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi
langsung kepada rakyat. Selain perubahan
terhadap kelembagaan  MPR,  perubahan  juga terjadi pada lembaga DPR.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945
Perubahanan
Keempat, fungsi legislatif  berpusat  di  tangan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Hal  ini  jelas terlihat dalam rumusan Pasal 20 ayat
(1)  yang  menyatakan,  “Dewan
Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk Undang-
Undang.”  Selanjutnya  dinyatakan, “setiap  rancangan  Undang-Undang dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (ayat  2).  Jika  Rancangan  Undang- Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang  itu  tidak  boleh diajukan  lagi  dalam  persidangan DPR  masa  itu”  (ayat  3).  Kemudian dinyatakan pula
“Presiden mengesahkan  rancangan  Undang- Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang” (ayat  4),  dan  “dalam  hal  rancangan Undang-Undang  yang  telah  disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam  waktu  tigapuluh hari semenjak rancangan Undang-
Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah
menjadi  Undang-Undang  dan  wajib diundangkan” (ayat 5). Selain Peran
dan fungsi Kelembagaan  MPR  dan  DPR,dalam amandemen konstitusi kita mengenal lembaga    Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).  Keberadaan  lembaga  ini menurut ketentuan UUD 1945 pasca-
perubahan dikritisi banyak kalangan. Lembaga ini semula didesain sebagai kamar  kedua  parlemen  Indonesia  di masa  depan.  Akan  tetapi,  salah  satu ciri  bikameralisme  yang  dikenal  di dunia  ialah  apabila  kedua  kamar yang dimaksud sama-sama menjalankan fungsi legislatif sebagaimana  seharusnya.  Padahal,
jika  diperhatikan,  DPD  sama  sekali tidak  mempunyai  kekuasaan  apapun di bidang ini. DPD hanya memberikan
masukan,
pertimbangan,  usul,  ataupun  saran, sedangkan  yang  berhak  memutuskan adalah  DPR,  sehingga  DPD  lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR, karena kedudukannya  hanya  memberikan pertimbangan kepada DPR.
5. Sistem Pemerintahan Presidensial Kelebihan sistem presidensial pasca-amandemen  UUD  1945  justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem  ini  juga  dapat  dipraktikkan dengan  tetap  menerapkan  sistem  multi- partai  yang  dapat  mengakomodasi  peta konfigurasi  kekuatan  politik  dalam masyarakat  yang  dilengkapi  pengaturan konstitusional untuk mengurangi
dampak negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensial tersebut.
Dalam sistem pemerintahan presidensial,  terdapat  lima  prinsip penting, yaitu:
a. Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih oleh  rakyat  secara  langsung  dan karena  itu  secara  politik  tidak bertanggung  jawab  kepada  Majelis Permusyawaratan
Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung  jawab  langsung  kepada rakyat yang memilihnya.
b. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara  kekuasaan  eksekutif negara  yang  tertinggi  di  bawah Undang-Undang Dasar.
Dalam sistem  ini  tidak  dikenal  dan  tidak perlu  dibedakan  adanya  kepala negara  dan  kepala  pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung  jawab  politik  berada  di tangan  Presiden  ( concentration  of power  and  responsibility  upon  the President ).
c.  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum  apabila  Presiden  dan/atau
Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi.
Presiden  atau  Wakil  Presiden  dapat dituntut  pertanggungjawaban  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang  gabungan  antara  Dewan
Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Daerah. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil Presiden yang didasarkan atas tuduhan  pelanggaran  atau  kesalahan, terlebih dulu harus dibuktikan secara hukum  melalui  proses  peradilan  di Mahkamah  Konstitusi.  Jika  tuduhan bersalah  itu  dapat  dibuktikan  secara hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi, barulah atas dasar itu, MPR bersidang dan secara resmi mengambil putusan pemberhentian.
d.  Para  Menteri  adalah  pembantu
Presiden,  Menteri  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden  dan karena itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada  parlemen.  Di  samping  itu, para  Menteri  itulah  yang  pada hakikatnya merupakan para
pemimpin pemerintahan dalam bidang  masing-masing.  Karena  itu, kedudukannya  sangat  penting  dalam menjalankan roda pemerintahan. e. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang  kedudukannya  dalam  sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan  kebutuhan  untuk  menjamin stabilitas  pemerintahan,  ditentukan pula  bahwa  masa  jabatan  Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang  yang  sama  lebih  dari  dua  kali masa jabatan.
f.  Di  samping  itu,  beberapa  badan  atau lembaga  negara  dalam  lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam  menjalankan  tugas  utamanya. Lembaga-lembaga  eksekutif  yang dimaksud  adalah  Bank  Indonesia sebagai  bank  sentral,  Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung sebagai  aparatur  penegak  hukum, dan  Tentara  Nasional  Indonesia sebagai  aparatur  pertahanan  negara. Pimpinan  lembaga  tersebut  diangkat setelah  mendapat  persetujuan  dari DPR.  Sementara  itu,  presiden  dapat memberhentikan  pimpinan  lembaga tersebut  tanpa  persetujuan  DPR apabila  terbukti  secara  hukum  telah melakukan pelanggaran hukum.
Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen
a. Mahkamah Agung
Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif    (judicial)    hanya  terdiri  atas badan-badan pengadilan yang berpuncak  pada  Mahkamah  Agung. Lembaga  Mahkamah  Agung  tersebut, sesuai  dengan  prinsip  „ independent  of judiciary’ diakui bersifat mandiri dalam arti  tidak  boleh  diintervensi  atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya,
terutama pemerintah.
Prinsip  kemerdekaan  hakim  ini selain  diatur  dalam  Undang-Undang Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  juga tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  24 UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa kekuasaan  kehakiman  tidak  boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan  ketiga  UUD  1945  disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah  lain  yang  berada  di  luar Mahkamah  Agung  yang  mempunyai kedudukan  setingkat  atau  sederajat dengan  Mahkamah  Agung.  Lembaga tersebut  adalah  Mahkamah  Konstitusi
( constitutional court )
(Jimly Asshiddiqie, 2003: 8).
b. Mahkamah Konstitusi
Dalam  perubahan  ketiga  Undang- Undang  Dasar,  Mahkamah  Konstitusi ditentukan  memiliki  lima  kewenangan, yaitu:
1) Melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang.
2)  Mengambil  putusan  atau  sengketa kewenangan  antar  lembaga  negara yang  ditentukan  menurut  Undang- Undang Dasar.
3)  Mengambil  putusan  atas  pendapat
Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden telah  melakukan  pelanggaran  hukum ataupun mengalami perubahan sehingga secara hukum tidak memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  menjadi terbukti  dan  karena  itu  dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
memberhentikan  Presiden  dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.
4)  Memutuskan  perkara  perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.
5)  Memutuskan  perkara  berkenaan dengan pembubaran partai politik.
Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9  orang  yang  memiliki  integritas  dan memenuhi  persyaratan  kenegarawanan, serta  latar  belakang  pengetahuan  yang mendalam  mengenai  masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah  Konstitusi  dipilih  dari  dan oleh  anggotanya  sendiri  yang  berasal dari  3  orang  yang  dipilih  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat,  3  orang  yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang ditentukan oleh Presiden.
c. Komisi Yudisial Meskipun  lembaga  baru  ini  tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945  Bab  IX  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Karena  itu,  keberadaannya tidak  dapat  dipisahkan  dari  kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24B
ditegaskan:
(1)  Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri
yang berwenang mengusulkan pengangkatan  Hakim  Agung  dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keleluhuran  martabat, serta perilaku hakim.
(2)  Anggota  Komisi  Yudisial  harus
mempunyai pengetahuan dan
pengalaman  di  bidang  hukum  serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3)  Anggota  Komisi  Yudisial  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Presiden dengan persetujuan DPR.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan  Komisi  Yudisial  diatur dengan Undang-Undang.
Dari  ketentuan  mengenai  Komisi Yudisial  ini  dapat  dipahami  bahwa jabatan  hakim  dalam  konsepsi  UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan  yang  perlu  dijaga  dan ditegakkan  kehormatannya  oleh  suatu lembaga  yang  juga  bersifat  mandiri, yaitu  Komisi  Yudisial.  Pembentukan lembaga  baru  ini  dapat  dikatakan merupakan  pengembangan  lebih  lanjut terhadap pembentukan Majelis Kehormatan  Hakim  Agung  yang  sudah berkembang  selama  ini.  Akan  tetapi, jika  majelis  semacam  ini  dibentuk  di lingkungan  internal  Mahkamah  Agung, maka  sulit  diharapkan  akan  efektif menjalankan  fungsi  pengawasan  atas kehormatan  hakim  agung  itu  sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen  terhadap  subjek  yang  akan diawasi.
7. Badan Pemeriksa Keuangan
Dalam  perubahan  amandemen ketiga  UUD  1945,  keberadaan  badan pemeriksa  ini  mengalami  perubahan yang  sangat  mendasar.  Tugas  BPK diantaranya  :(1)  Untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang  keuangan  negara  diadakan  satu badan  pemeriksa  keuangan  yang  bebas dan  mandiri;  (2)  Hasil  pemeriksaan keuangan  negara  diserahkan  kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya;  (3)  Hasil  pemeriksaan tersebut  ditindaklanjuti  oleh  lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan  Undang-Undang.”  Walaupun hasil  pemeriksaan  keuangaan  BPK diserahkan  juga  ke  DPRD,  tetapi  BPK tidak  mempunyai  hubungan  dengan DPRD,  laporan  yang  diserahkan  hanya terbatas  pada  laporan  penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara (APBN) saja karena
pelaksanaan APBN  itu terdapat juga di daerah-daerah.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut  di  atas,  setidaknya  ada  dua perkembangan baru yang terjadi dengan Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasi secara struktural dan menyangkut  perluasan  jangkauan  tugas pemeriksaannya secara fungsional.
Sebelumnya,  organisasi  BPK  hanya memiliki kantor perwakilan di beberapa provinsi saja karena kedudukan kelembagaannya  memang  hanya  terkait dengan fungsi pengawasan oleh DPR RI terhadap kinerja pemerintahan di tingkat pusat saja.

## Daftar Pustaka
Amos, Abraham. (2007). Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada.
Maarif, Ahmad Syafii. (1985). Masalah Kenegaraan . Jakarta: LP3ES.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  (2002). Refleksi 50  Tahun  Indonesia  Merdeka . Yogyakarta: UNY.
Amin, SM. (1967). Indonesia di Bawah
Rezim Demokrasi Terpimpin .
Jakarta: Bulan Bintang.
Joeniarto. (1984). Sejarah Ketatanegaraan Republik
Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada Press.
J.D.  Legge.  (1993). Kaum  Intelektual dan  Perjuangan  Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sutan Sjahrir . terj. Hasan Basri. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kahin, G.McT. (1963). Nationalism and Revolution  in  Indonesia .  Ithaca,
New  York:  Cornell  University Press. Leirisa, R.Z. (1986). Sejarah
Perekonomian  Indonesia .  Jakarta:
Depdikbud.
March  Block.  (1961). Social  Society . Chicago: University of Chicago. Musa  As‟yari  dalam  Sarbini  (2005).
Islam  Tepian  Revolusi;  Idiologi
Pemikiran
dan gerakan.
Yogyakarta: Pilar Media.
Rukiyati. (2008) Pendidikan  Pancasila .
Yogyakarta: UNY Press
Sartono Kartodirdjo. (1966). The
Peasants,  Revolt  of  Banten  in
1888 : Its Condition, Course and dan  Nugroho  Notosusanto.  (1990).
Sejarah  Nasional  Indonesia  VI .
Jakarta : Balai Pustaka
.
Ricklef, M.C. (1993). Sejarah Indonesia
Modern. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press.
Wineburg.  (2006). Berpikir  Historis:
Memetakan Masa Depan, Mengajarkan  Masa  Lalu ,  terj.
Masri  Maris,  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia.
Wawan  Tunggul  Alam  (2003), Demi Bangsaku  Pertentangan  Sukarno Vs.  Hatta ,  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama.
Ihza Mahendra,
dalam http//setneg.go.id,diakses  tanggal
24 oktober 2011

## Tentang Penulis
Zulkarnain,  Dosen  Jurusan  Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Mata Kuliah  Keahlian:  Sejarah  Tatanegara.