## MENGKAJI SEJUMLAH KEMUNGKINAN PENYEBAB TINDAK TERORISME: KAJIAN SOSIO-KLINIS

## Michael Seno Rahardanto Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

## Abstrak
“Terorisme” merupakan sebuah fenomena yang selama satu dekade terakhir ini berulangkali terjadi di Indonesia. Acapkali, tindak terorisme dikaitkan dengan unsur radikalisme dalam pemaknaan terhadap ajaran agama. Pemberantasan terorisme dipersulit karena adanya sejumlah faktor yang melatarbelakangi munculnya aksi terorisme, seperti persepsi ketidakadilan distributif, prosedural, interaksional; pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme; polarisasi ingroup-outgroup yang semakin besar; adanya bias heuristik yang dialami para pelaku tindak terorisme; indoktrinasi dari lingkungan, dan kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi di Indonesia. Faktor- faktor ini saling jalin-menjalin sehingga menjadikan tindak terorisme seolah memiliki banyak ranting dan cabang yang menyulitkan pemberantasan tindak tersebut. Pemberantasan terorisme dengan cara inkapasitasi langsung terhadap para pelaku terorisme tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan tindakan diplomatis-humanistis, yakni menyasar akar sosiokultural yang melatarbelakangi terorisme. Psikologi, sebagai suatu ilmu, memiliki tanggungjawab untuk mengeksplorasi asal-muasal terorisme dan mencari solusi yang aplikatif dan relevan.

## Kata kunci : Terorisme, Indonesia, psikologi
Fenomena terorisme di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang merebak dengan cukup drastis selama satu dekade terakhir. Maraknya kasus terorisme di Indonesia bisa ditelusuri sejak kasus Bom Malam Natal tahun 2000, Bom Bali I tahun 2002, hingga penembakan terhadap pos polisi di Solo, yang menewaskan Bripka Dwi Data Subekti (“Penembakan Pos Polisi Singosaren Solo”, 2012).
Terorisme  didefinisikan  sebagai  “kekerasan  yang  bermuatan  politis,  yang  dilakukan  oleh individu, kelompok, atau negara, untuk menimbulkan perasaan terteror dan tidak berdaya pada suatu populasi, dengan tujuan mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan atau mengubah perilaku” (Moghaddam, 2005). Contoh definisi ini dapat diterapkan kepada tindak terorisme secara umum. Meski demikian, penulis menyadari bahwa pendefinisian “terorisme” sangatlah dipengaruhi oleh siapa yang membuat definisi tersebut. Suatu pihak yang disebut “teroris”, oleh pihak lainnya bisa jadi disebut “pejuang kemerdekaan” ( one person’s terrorist is another person’s freedom fighter ) (Galtung, 1987). Dalam kasus perang di Afganistan, contohnya, masing-masing pihak—tentara Amerika dan militan Al-Qaeda—mengklaim bahwa pihak lawan adalah teroris, sedangkan pihaknya sendiri adalah pejuang dalam suatu misi yang suci.
Penulis secara pribadi lebih menyukai kerangka berpikir Johan Galtung (1987) dalam mendefinisikan fenomena-fenomena sosial, termasuk terorisme. Galtung berpendapat bahwa fenomena
sosial memiliki pola “siapa melakukan apa kepada siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa” ( a study of who does what to whom, where, when, how,and why ). Bila kata “ does ” diganti “ says ”, maka studi yang dimaksud adalah ilmu komunikasi, sedangkan bila kata “ does ” diganti “ thinks ”, dan “ to ” diganti “ of ”, maka studi yang dimaksud adalah psikologi (dalam skala mikro). Pola ini juga bisa diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus terorisme. Contohnya, dalam kasus Bom Bali I, pola Galtung ini dapat dipaparkan sebagai:
a) Who does (siapa melakukan): Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron
b) what to (apa kepada): meledakkan sebuah kafe yang sarat pengunjung
c) whom (siapa): para pengunjung kafe, yang sebagian besar wisatawan Australia
d) where (di mana): sehuah kafe di Bali yang merupakan sebuah lokasi liburan berskala internasional
e) when (kapan): pada saat jumlah pengunjung mencapai puncaknya (ada unsur kejutan/ surprise )
f) how (bagaimana): menggunakan bom mobil yang diledakkan lewat telepon genggam
g) why (mengapa): terdapat banyak variabel yang bisa menjadi faktor penyebab tindak terorisme ini, namun dalam kasus ini, penulis condong ke faktor bias heuristik terhadap persepsi ketidakadilan dan pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci (lihat Milla, 2008)
Seringkali, respons aparat yang berwenang (pihak kepolisian Republik Indonesia) terhadap aksi terorisme  adalah  melacak,  mengidentifikasi,  dan  menangkap—atau  menembak  mati—para  pelaku tindak terorisme. Dengan kata lain, Polri melakukan intervensi terhadap elemen ‘ who ’. Dalam paradigma empat fungsi sistem keadilan menurut Mark Costanzo (yakni fungsi inkapasitasi, deterensi, retribusi, dan rehabilitasi), intervensi yang agresif—seperti menangkap, memenjarakan, atau menembak mati pelaku terorisme—lebih condong ke fungsi deterensi (menimbulkan jera), retribusi (pembalasan), dan inkapasitasi (memusnahkan para pelaku tindakan tersebut) (Costanzo, 2008). Meski bukan merupakan cara yang ideal untuk memenuhi fungsi rehabilitasi, terkadang intervensi yang agresif juga bisa berfungsi merehabilitasi para pelaku yang tertangkap. Contohnya, sejumlah mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia kini justru aktif menentang tindak terorisme karena mereka merasa bahwa tindakan yang pernah mereka lakukan adalah tindakan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut (Milla, 2008). Toh, intervensi terhadap aspek “ who ” tanpa menyasar aspek- aspek yang lain (terutama aspek “ why ”) ibarat memotong sebuah ranting, namun mengabaikan akar pohonnya, yang terus-menerus menumbuhkan ranting-ranting baru.
Tidak dipungkiri bahwa aspek-aspek yang sering dimanfaatkan para pelaku tindak terorisme adalah “ where ”, “ when ”, dan “ how ”. Seringkali, terorisme menitikberatkan pada unsur kejutan—tidak seorangpun bisa memprediksi secara akurat tempat ( where ), waktu ( when ), dan cara ( how ) tindak terorisme akan dilakukan. Unsur kejutan inilah yang menimbulkan dampak teror , yang memang merupakan tujuan utama terorisme. Sebaliknya, aksi terorisme akan kehilangan kekuatannya bila pihak yang berwenang (kepolisian atau militer) telah berhasil mengantisipasi tindakan tersebut. Terkait antisipasi ini, peranan dinas intelijen negara sangatlah besar. Pihak intelijen harus menyaring dan  memilah-milah  informasi,  dan  mengidentifikasi  informasi  yang  mungkin  mengarah  ke  tindak terorisme. Meski demikian, dalam praktiknya, amatlah sulit mendata dan menginterpretasikan ratusan (atau bahkan ribuan) variabel informasi yang setiap hari ditampung dinas intelijen. Contohnya, pasca
kejadian 11 September 2001, dinas intelijen Amerika (CIA) dan pemerintahan George Bush, Jr. secara umum dipersalahkan oleh banyak media di Amerika karena dianggap gagal mengantisipasi serangan ke menara kembar World Trade Center. Pihak yang mengkritik menyebutkan data bahwa CIA sesungguhnya telah memiliki informasi bahwa ada sejumlah imigran dari Timur Tengah yang secara khusus mengambil kursus mengemudikan pesawat terbang (Eichenwald, 2012). Menurut para pengkritik, seharusnya informasi ini sudah bisa digunakan untuk mengantisipasi tindakan terorisme. Meski demikian, para pengkritik tersebut mengabaikan fakta bahwa informasi tersebut hanyalah satu dari sekian ratus ribu data yang diterima dinas intelijen Amerika setiap harinya, dan bisa dimengerti bahwa pada saat itu, data tersebut tidak tampak sebagai suatu informasi yang sangat penting. Barulah setelah peristiwa 11 September 2001 itu terjadi, data tersebut tampak sedemikian mencolok. Sesungguhnya inipun merupakan suatu jenis bias, yakni hindsight bias . Hindsight bias merupakan bias yang terjadi saat suatu data tampak sedemikian mencolok setelah suatu peristiwa terjadi (Myers, 2008).
Telah banyak pakar yang berpendapat bahwa menangani aspek “ why ” adalah lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan upaya menghentikan “ who ” atau mengantisipasi aspek “ where, when, how ” (Moghaddam, 2005; Galtung, 1987; Ancok, 2008; Atran, 2004; Ehrlich & Liu, 2002). Dalam artikel inipun, penulis lebih condong ke upaya mengeksplorasi aspek “ why ”. Logikanya, terorisme merupakan suatu tindakan yang dipicu oleh persepsi terhadap nilai-nilai tertentu, sedangkan persepsi terhadap nilai merupakan kajian ilmu psikologi. Dengan kata lain, psikologi seharusnya memiliki keterlibatan dalam upaya meredam, mengurangi, dan mengakhiri tindak terorisme, dan mewujudkan dunia yang damai dan penuh cinta kasih. Psikologi tidak bisa berfokus hanya ke ranah individual (apalagi individual yang patologis), melainkan mulai memikirkan aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam skala makro (terhadap komunitas, masyarakat, atau organisasi). Upaya mengatasi krisis sosial dengan intervensi individual telah diibaratkan seperti upaya menguras banjir menggunakan sendok (Winter, Christie, Wagner, & Boston, 2001)
Demikian pula, semata-mata menyebut para pelaku terorisme sebagai “orang jahat” atau “psikopat” merupakan suatu penyederhanaan yang bukan saja berlebihan, namun akan menghambat intervensi terhadap terorisme itu sendiri (Ruby, 2002). Pola pikir semacam itu adalah bentuk fundamental attribution bias , yakni sebuah bias yang sering menjangkiti manusia pada umumnya, termasuk para ahli psikologi (Myers, 2008). Fundamental attribution bias (atau terkadang disebut correspondence bias ) adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor situasional dan sebaliknya melebih-lebihkan pengaruh disposisional (seperti karakter, kepribadian, temperamen) dalam menganalisis perilaku orang lain (Myers, 2008: 102). Contoh sederhananya, bila orang datang terlambat ke suatu pertemuan, maka orang tersebut dianggap sebagai “orang malas” (padahal ada banyak kemungkinan lainnya yang menyebabkan orang tersebut datang terlambat). Contoh lain, bila seseorang yang kita kenal tidak menyapa kita saat bertemu di jalan, kita menganggap orang tersebut “sombong”, padahal—sekali lagi—terdapat sejumlah kemungkinan variabel situasional yang memungkinkan terjadinya perilaku dalam konteks yang spesifik tersebut. Menurut penelitian, orang- orang yang memiliki pola pikir fundamental attribution bias cenderung melabeli orang lain semata- mata berdasarkan asumsinya tentang kepribadian orang yang diamati (Myers, 2008). Demikian pula, semata-mata menyebut teroris sebagai “penderita gangguan antisosial” atau “psikopat” hanya
berujung pada meningkatnya antipati dan semakin membesarnya polarisasi ingroup dan outgroup ; dan tentunya tidak membantu menciptakan solusi yang kreatif dan efektif. Sayangnya, fundamental attribution bias inilah yang sering menjangkiti para pelaku tindak terorisme (dan juga menjangkiti para pihak yang mengklaim dirinya melawan terorisme). Contohnya, pihak pemerintahan Bush dan pihak Al-Qaeda sama-sama menganggap lawannya sebagai “setan” (lihat Moghaddam, 2005; Atran, 2004; Milla, 2008). Manakala persepsi terhadap “lawan” telah menjurus ke dehumanisasi (lawan tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan setan atau monster), maka pihak yang bersangkutan cenderung mudah sekali mencari justifikasi atau pembenaran dalam melakukan tindak agresi terhadap lawannya.
Penting dicermati bahwa riset-riset yang menyusun profil para teroris tidak menemukan bukti mengenai adanya kaitan antara psikopatologi, kurangnya inteligensi, kemiskinan, dan faktor-faktor kepribadian patologis dengan keputusan melakukan aksi terorisme, termasuk pada pelaku bom bunuh diri (Ruby, 2002; Atran, 2004; Moghaddam, 2005; Ehrlich & Liu, 2002). Satu-satunya faktor yang seragam adalah demografis —artinya, para pelaku tindak terorisme cenderung mengelompok dari suatu lokasi tertentu (misalnya daerah rawan konflik di Timur Tengah atau Irlandia Utara) (Ruby, 2002). Tentu saja, penulis tidak memungkiri bahwa kepribadian (atau tepatnya, gangguan kepribadian) bisa jadi merupakan faktor pencetus tindak terorisme (seperti kasus Timothy McVeigh, yang dinyatakan mengalami skizofrenia paranoid—lihat Ruby, 2002), namun faktor psikopatologi semacam itu lebih bersifat insidental, alih-alih suatu fenomena global. Terorisme tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kepribadian saja (atau faktor tunggal apapun, termasuk kemiskinan atau tingkat pendidikan), namun merupakan  jalinan  dari  beragam  variabel  politik,  kultural,  ekonomi,  sosioreligiusitas,  demografis dan faktor-faktor psikologis. Dalam artikel ini, penulis mencoba memetakan sejumlah faktor yang, berdasarkan penelitian empirik, berpotensi melatarbelakangi kasus-kasus terorisme (secara umum).
a)  Persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional.
Greenberg (dalam Ancok, 2008) mengemukakan adanya tiga jenis persepsi keadilan, yakni keadilan distributif, prosedural, dan interaksional (lihat pula Moghaddam, 2005). Keadilan distributif menyangkut pembagian sumberdaya secara adil, keadilan prosedural berkaitan dengan pemberian hak yang setara untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya, dan keadilan interaksional berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil, tanpa pilih kasih (Moghaddam, 2005; Ancok, 2008). Dalam esainya mengenai radikalisme dalam agama, Djamaludin Ancok (2008) berpendapat bahwa persepsi terhadap ketidakadilan merupakan faktor penting yang berkorelasi dengan radikalisme yang berujung ke terorisme. (Ancok menuding sejumlah lembaga Barat, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai pelaku ketidakadilan terhadap negara-negara berkembang di dunia). Pendapat senada dikemukakan Fathali Moghaddam (2005), yang sangat terkenal dengan teorinya Staircase to Terrorism . Moghaddam (2005) berpendapat bahwa akar terorisme dapat dilacak ke persepsi mengenai ketidakadilan, entah distributif, prosedural, maupun interaksional, tanpa adanya opsi untuk melawan dengan cara diplomatis. Akhirnya, kekerasan menjadi cara yang dipilih sebagai bentuk perlawanan; apalagi didukung oleh faktor-faktor seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang menyuburkan persepsi radikalisme tersebut.
b) Pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme.
Sudah lama diketahui bahwa ayat-ayat kitab suci dapat diinterpetasikan dengan berbagai cara; entah kitab tersebut berupa Alkitab/ Bible , Al-Qur’an, ataupun kitab-kitab suci agama-
agama lainnya. Selalu saja ada beragam kemungkinan interpretasi terhadap ayat atau isi kitab- kitab tersebut, termasuk interpretasi yang menjurus ke radikalisme. Oleh para penganut ideologi fundamentalisme (dari agama apapun), kitab suci dianggap memberikan suatu mandat yang bersifat absolut dan tidak bisa ditentang. Pembaca yang tertarik mengetahui daftar ayat-ayat yang seringkali diinterpretasikan untuk mendukung radikalisme dapat membaca buku Is Religion Killing Us karya Jack Nelson-Pallmeyer (2007). Beragam studi telah menemukan bahwa tindak terorisme hampir- hampir tidak bisa dipisahkan dari adanya interpretasi sepihak terhadap pembenaran radikalisme dan kekerasan dalam kitab suci (Nelson-Pallmeyer, 2007; Milla, 2008; Ancok, 2008; Moghaddam, 2005; Atran, 2004).
c)  Komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme.
Dalam sebuah tulisannya, Philip Zimbardo—tokoh yang merumuskan sejumlah teori penting dalam psikologi, termasuk teori deindividuasi—menyatakan bahwa “sebuah tong yang berisi cuka akan selalu mengubah sayuran apapun yang dimasukkan ke dalamnya menjadi asinan, terlepas dari resiliensi, niat baik, atau kondisi genetik sayuran tersebut” (Zimbardo, 2004: 47). Artinya, lingkungan memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan perilaku individu. Terdapat banyak sekali contoh yang mendukung gagasan ini, namun untuk studi kasus singkat yang relevan dengan topik ini, penulis mengambil contoh kasus Reserve Battalion 101 (Zimbardo, 2004). Reserve Battalion 101 adalah sebuah resimen yang direkrut pihak Nazi-Jerman dalam Perang Dunia II. Resimen tersebut terdiri dari 500 pria paruh baya yang terlalu tua untuk direkrut sebagai tentara. Para pria tersebut adalah “pria rumahan” yang berasal dari keluarga baik-baik. Tidak ada seorang anggotapun yang pernah memiliki pengalaman kemiliteran, apalagi pengalaman menyiksa atau membunuh orang. Para pria paruh baya tersebut dikirim ke Polandia dengan misi khusus untuk membunuh sebanyak- banyaknya orang Yahudi (namun tujuan misi tersebut baru diberitahukan sesaat sebelum para pria tersebut diterjunkan ke lapangan). Para anggota resimen tersebut diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri dari resimen bila mereka tidak sanggup meneruskan pekerjaannya. Ketika akhirnya resimen itu benar-benar diterjunkan ke lapangan dan diperintahkan membunuh sebanyak- banyaknya orang-orang Yahudi, pada awalnya para anggota resimen menunjukkan gejala-gejala psikosomatis yang hebat seperti muntah-muntah, mimpi buruk, dan badan gemetar. Namun dalam waktu empat bulan, jumlah korban yang dibunuh ke-500 tentara tersebut berjumlah 38.000 orang. Tidak ada lagi psikosomatis atau perasaan bersalah: beberapa anggota bahkan berfoto sambil tertawa di dekat tumpukan jenazah korban-korbannya (Zimbardo, 2004). Fenomena ini menunjukkan besarnya pengaruh komunitas terhadap pembentukan sikap, nilai, dan perilaku individu. Kekuatan kelompok dalam menyuburkan paham radikalisme dan kekerasan telah dibuktikan berulang- ulang dalam banyak literatur ilmiah (misalnya, Moghaddam, 2005; Milla, 2006; Atran, 2004; Ehrlich & Liu, 2002).
d) Polarisasi ingroup-outgroup
Teori ingroup-outgroup pada awalnya dipopulerkan oleh Henry Tajfel dan John Turner (1979), dan selanjutnya teori ini sering sekali digunakan dalam ranah psikologi, khususnya psikologi sosial. Ingroup mengacu ke kelompok tempat kita (pelaku) menjadi anggotanya, sedangkan outgroup mengacu ke kelompok di luar kita (pelaku) (Tajfel & Turner, 1979). Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri ( ingroup ) dan sebaliknya
memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri ( outgroup ) (Tajfel & Turner, 1979; Druckman, 2001). Terorisme terbentuk dalam situasi saat polarisasi (pemisahan) kubu ingroup dan outgroup menjadi sedemikian besarnya sehingga setiap kubu mengklaim dirinya sebagai pihak yang “benar” dan mendehumanisasi kubu lawannya sebagai “monster, setan” (Moghaddam, 2005). Demikian pula, di Indonesia, sejumlah kelompok fundamentalis radikal ditengarai memandang pemerintah dan aparat yang mendukung pemerintahan (seperti kepolisian) sebagai kubu “ toghut ” atau “setan” (Hertanto, 2007). Dapatlah dibayangkan manakala seseorang atau suatu kelompok telah memandang kelompok lain (kelompok outgroup ) sebagai “setan”: tidak ada jalan lain kecuali memerangi “setan” tersebut, dengan segala cara.
e)  Bias heuristik yang dialami para pelaku tindak terorisme.
Gagasan ini termasuk konsep yang baru. Sependek yang diketahui penulis, gagasan ini merupakan ide orisinal dari Mirra Noor Milla (2008) dalam disertasinya mengenai proses penilaian dan pengambilan strategi terorisme di Indonesia. Dalam studi doktoralnya, Milla (2008) mewawancarai tiga terpidana mati Bom Bali I yang dipenjara di Nusakambangan. Dengan menggunakan landasan Teori Keterbatasan Rasionalitas dari Kahneman (2002), Milla mengintepretasikan data penelitiannya dan menyimpulkan bahwa para pelaku tindak terorisme Bom Bali I cenderung terjebak dalam bias heuristik. Dalam kondisi saat seseorang tidak memperoleh informasi yang memadai terhadap sifat dasar permasalahan dan solusinya, seseorang tersebut cenderung mengambil keputusan dengan mengandalkan prinsip-prinsip heuristik (Milla, 2008 : 11). (Heuristik merupakan kemampuan manusia mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data yang tidak lengkap—ibarat mampu menerka gambar puzzle secara utuh hanya berdasarkan sejumlah kepingan yang ada, lihat Cherry, 2012). Rasa kekecewaan yang besar akibat persepsi ketidakadilan menyebabkan sejumlah individu berpaling ke sumber-sumber informasi terdekat yang bisa diperoleh—seperti kitab suci dan komunitas—yang bisa menjadi ajang penyaluran kekecewaan tersebut menjadi suatu harapan terhadap kemungkinan perlawanan. Adanya figur pemimpin yang kharismatik bisa mengarahkan individu-individu ini untuk tunduk pada tekanan konformitas dalam kelompok. Dalam kondisi saat tekanan konformitas ini memudar (misalnya saat para pelaku tersebut berada dalam penjara), tak jarang para pelaku tersebut kemudian merasa malu dan menyesal atas perbuatannya (Milla, 2008).
f)  Kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.
Dalam karyanya yang lengkap dan mendetail, Jan Aritonang (2006) melaporkan sejarah perjumpaan pemeluk agama Kristen dan Islam di Indonesia, mulai sejak zaman penjajahan Portugis, Spanyol, dan VOC (Belanda) hingga era “Reformasi” saat ini. Dalam buku tersebut, Aritonang (2006) menyoroti kekecewaan sejumlah kalangan fundamentalis yang menolak atau tidak menyetujui praktik sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai gantinya, kalangan ini menawarkan suatu sistem pemerintahan yang berbasis agama tertentu, secara radikal. Oleh sejumlah individu yang menganut faham fundamentalis ini, sistem pemerintahan yang sekarang ini berlaku di Indonesia dianggap sebagai sistem yang “jahat” (terkadang diistilahkan sebagai “ toghut ” atau “setan”, lihat Hertanto, 2007) sehingga harus diperangi.

## Simpulan
Dalam artikel singkat ini, penulis belum membahas ranah solusi. Penulis masih berfokus ke ranah teoretik, khususnya menyangkut faktor-faktor penyebab terorisme. Meski belum memasuki ranah solusi, penulis memiliki keyakinan bahwa intervensi terhadap terorisme seyogyanya dilandaskan pada intervensi terhadap faktor “ why ” (pemahaman mengenai akar-akar penyebab terorisme), bukan semata- mata inkapasitasi atau pemusnahan terhadap faktor “ who ”. Sejumlah faktor “ why ” yang dipaparkan penulis dalam artikel ini tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai faktor tunggal, melainkan lebih bersifat jalin-menjalin dalam membentuk suatu sikap yang akhirnya mengarah ke perilaku terorisme.
Psikologi, sebagai suatu ilmu, memiliki peranan sangat penting dalam upaya meredam tindak terorisme dan mempromosikan kedamaian di bumi tercinta ini. Alasannya, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang memiliki seperangkat nilai, norma, dan persepsi tertentu, dan sebagaimana kita ketahui, nilai, norma, dan persepsi adalah objek studi psikologi (Moghaddam, 2005). Demikian pula, para korban tindak terorisme berpotensi mengalami gangguan stres pascatrauma; inipun merupakan bagian kajian psikologi. Upaya untuk mengatasi persepsi ketidakadilan dan persepsi radikalisme keagamaan—yang melandasi sebagian besar aksi terorisme—jauh lebih efektif dalam jangka panjang, dan hal ini merupakan tugas para ahli psikologi (Moghaddam, 2005). Upaya mengatasi kekerasan dengan kekerasan, yang selama ini sering dijadikan satu-satunya cara untuk melawan terorisme, justru menimbulkan pesan bahwa satu-satunya cara membalas tindak agresi adalah dengan agresi pula. Bahkan, pada satu titik, bisa jadi “jin kekerasan tersebut tidak bisa lagi dikembalikan ke botolnya” (Grossman, 1995: 330). Hal tersebut telah terjadi di Roma zaman dahulu. Hal tersebut telah terjadi di Yugoslavia pada zaman modern. Negara-negara atau kerajaan-kerajaan tersebut—yang sarat dengan sejarah panjang peperangan, dominasi, dan agresi—tidak lagi eksis di muka Bumi.
Freud menyatakan bahwa manusia memiliki insting untuk hidup atau untuk mengasihi kehidupan (yang dinamakan Eros) dan insting untuk mati atau untuk merusak (yang dinamakan Thanatos) (Grossman, 1995). Sepanjang sejarah kemanusiaan, naluri Eros (cinta) dan Thanatos (kematian) dalam diri manusia telah berperang (Grossman, 1995). Sesungguhnya, secara naluriah, manusia  adalah  makhluk  Eros  (cinta)  yang  menyukai  perdamaian  dan  membenci  konflik.  Sudah saatnya Thanatos diredam dan Eros dipulihkan. Sudah saatnya manusia hidup bergandengan tangan dalam kasih sayang dan tidak lagi saling membenci, dan tugas para ahli psikologi—entah praktisi atau ilmuwan—adalah bahu-membahu bersama para agamawan, aparat keamanan, dan masyarakat, dalam mewujudkan impian yang indah tersebut.

## Referensi Pustaka
Ancok, D. (2008). Ketidakadilan sebagai sumber radikalisme dalam agama: Suatu analisis berbasis teori keadilan dalam pendekatan psikologi. Jurnal Psikologi Indonesia , 1, 1-8.
Aritonang, J. S. (2006). Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Atran, S. (2004). Trends in suicide terrorism: Sense and nonsense. Presentasi ilmiah di World Federation of Scientists Permanent Monitoring Panel on Terrorism, Erice, Sisilia, Agustus 2004. Diunduh dari http://sitemaker.umich.edu/satran/files/atran-trends.pdf.
Cherry, K. (2012). What is a heuristic? Diunduh dari http://psychology.about.com/od/hindex/g/ heuristic.htm.
Costanzo, M. (2008). Aplikasi psikologi dalam sistem hukum (Terjemahan: Helly Prajitno Soetjipto & Sri Mulyani Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Druckman, D. (2001). Nationalism and War: A social-psychological perspective. Dalam D. J. Christie,
R.V. Wagner, D. D. N. Winter (Ed.), Peace, conflict, and violence: Peace psychology for the 21 st century (49-65). New Jersey: Prentice-Hall.
Eichenwald, K. (2012, September 20). The deafness before the storm. The New York Times Online . Diunduh dari http://www.nytimes.com/2012/09/11/opinion/the-bush-white-house-was-deaf-to- 9-11-warnings.html?_r=0.
Ehrlich, P. R., Liu, J. (2002). Some roots of terrorism. Population and Environment , 24(2), 183-192. Galtung, J. (1987). On the causes of terrorism and their removal . New Jersey: Department of Politics,
University of Princeton. Diunduh dari http://www.transcend.org/galtung/papers/On%20the%20 Causes%20of%20Terrorism%20and%20Their%20Removal.pdf.
Grossman, D. (1995). On killing: The psychological cost of learning to kill in war and society . Toronto: Little, Brown & Company Ltd.
Hertanto, L. (2007, 23 Juni). Abu Dujana anggap polisi toghut . Diunduh dari http://news.detik.com/re ad/2007/06/23/173328/797030/10/abu-dujana-anggap-polisi-toghut.
Kahneman, D. (2002). Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice . Diunduh dari http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann- lecture.pdf.
Moghaddam, F. M. (2005). Staircase to terrorism: A psychological exploration. American Psychologist , 60(2), 161-169, DOI: 10.1037/0003-066X.60.2.161
Milla, M.N. (2008). Bias heuristik dalam proses penilaian dan pengambilan strategi terorisme. Jurnal Psikologi Indonesia , 1, 9-21.
Myers. D. (2008). Social psychology. Seventh edition . New York: McGraw-Hill.
Nelson-Pallmayer, J. (2007). Is religion killing us? (Terjemahan: Hatib Rachmawan, Bobby Setiawan).
Yogyakarta: Pustaka Kahfi.
Penembakan Pos Polisi Singosaren Solo. (2012, 31 Agustus). Diunduh dari http://www.solopos. com/2012/08/31/penembakan-pos-polisi-singosaren-solo-istri-korban-kami-ikhlas-323507.
Ruby, C. L. (2002). Are terrorists mentally deranged? Analyses of Social Issues and Public Policy, pp.
15–26.
Tajfel, H., Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict . Diunduh dari http://dtserv2. compsy.uni-jena.de/ss2009/sozpsy_uj/86956663/content.nsf/Pages/58BD3B477ED06679C12 5759B003B9C0F/$FILE/Tajfel%20Turner%201979.pdf.
Winter, D. D. N., D. J., Wagner, R. V., Boston, L. B. (2001). Conclusion: Peace psychology for the twenty- fi rst century. Dalam D. J. Christie, R.V. Wagner, D. D. N. Winter (Ed.), Peace, conflict, and violence: Peace psychology for the 21 st century (363-371). New Jersey: Prentice-Hall.
Zimbardo, P. G. (2004). A situationist perspective on the psychology of evil: Understanding how good people are transformed into perpetrators. Dalam A. G. Miller (Ed.), The social psychology of good and evil (21-50). New York: The Guilford Press.