## Menggali Pemahaman Pelajar Tentang Korupsi
Ratnaningsih Damayanti, Fathur Rahman, Muhtar Haboddin Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UniversitasBrawijaya Jl Veteran, Malang, Jawa Timur, Telp. (0341) 575755, ext.121 Email:ratnaningsih@ub.ac.id

## ABSTRACT
Understanding  of  corruption  is  not  only  task  for  KPK,  government  officials, and membersof Parliament. Public also needs tounderstand corruption as part of anti-corruption education. Students are one of the elements of society  who need to gain an understanding of anti-corruption or integrity because of their early  age.  Research  conducted  by  survey  to  students  in  Malang  in  certain limits  managed  to  reveal  students'  understanding  about  corruption.  This research  presents  an  understanding  of  theoretical  corruption  and  then  looks at  the  extent  to  which  respondents  understand  about  corruption.  Student's understanding  and  knowledge  about  corruption,  corruption  behavior, corruption-related  actors  to  what  was  the  most  popular  corruption  case.  In addition,  the  students  also  know  about  the  institution  authorized  in conducting  the  act  of  corruption.  However,  for  the  respondents,  the  best institution in working to eradicate corruption is KPK. The results of this study also  show  that  students  'understanding  of  corruption  in  Indonesia  is  related to  students'  obedience  to  school  rules.  The  more  students  understand  about corruption, the more obedient they are to schoolrules.
Keywords: corruption; student integrity; malang.

## ABSTRAK
Memahami  korupsi  bukan  hanya  tugas  KPK,  pegawai  pemerintah,  dan anggota  DPR.  Masyarakat  juga  perlu  memahami  korupsi  sebagai  bagian dari pendidikan anti korupsi. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat yang perlu  memahami  anti  korupsi  atau  integritas  sejak  dini.  Penelitian  yang dilakukan melalui survey kepada pelajar di Kota Malang ini dalam batasan tertentu  mampu  mengungkapkan  persepsi  pelajar  mengenai  korupsi. Pemahaman  dan  pengetahuan  pelajar  tentang  korupsi,  perilaku  korupsi, dan aktor yang terjerat kasus korupsi yang paling populer. Bagi responden, institusi  terbaik  yang  dapat  memberantas  korupsi  adalah  KPK.  Hasil penelitian  ini  juga  menunjukkan  pemahaman  pelajar  terhadap  koruspi  di Indonesia  berhubungan  dengan  kepatuhan  pelajar  terhadap  peraturan sekolah.  Semakin  pelajar  memahami  korupsi,  semakin  patuh  mereka terhadap peraturan sekolah.
Kata kunci: korupsi; integritas pelajar; malang.

## 1. PENDAHULUAN
“Perjuangan  melawan  korupsi  takpernah  berhenti  sedikitpun”.  Kalimat inilahyangmenjadijudullaporanKomisiPemberantasKorupsi(KPK)padatahun 2009.  Kalimat  ingin  menegaskan  kepada  kita  bahwa  KPK  memiliki  komitmen yang  besar  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi.  Komitmen  dan perjuangan  KPK  untuk  melawan perilaku  tindak korupsi  tentu  bukan  perkara mudah.  Maklum  yang  menjadi  sasaran  tembak  KPK  adalah  kepala  daerah, politisi, birokrat, pengurus partai politik,  polisi,  jaksa, dan  pengusaha.  Semua actor  ini,  bukan  saja  memiliki  kekuasaan  dan  pengaruh  besar,  tetapi  juga memiliki  jaringan  yang  solid  untuk  menghambat  gerakan  KPK  dalam pemberantasan korupsi.
Dengan  kekuatan  seperti  ini,  agak  sulit  kiranya  KPK  bisa  melakukan pemberantasan  korupsi.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  tantangan  paling  berat dihadapi  oleh  KPK  dan  penggiat  korupsi  saat  ini  adalah  mereka  yang  paling lantang menyerukan pemberantasan korupsi adalah mereka yang tertuduh dan sudah  divonis  melakukan  korupsi  (Kompas,  3  Maret  2013).  Suara  para koruptor  semacam  ini  sangat  sulit  untuk  dimaknai;  apakah  suaranya merupakan  dukungan  yang  tulus  terhadap  pemberantasan  korupsi  atau sekedar bersuara tanpa makna.
Terlepas  dari  semua  itu,  perjuangan  melawan  koruptor  merupakan pekerjaan  ekstra  berat.  Karena  itu  diperlukan  kemauan  politik  semua stakeholder  untuk  melawan  korupsi,  sembari  melakukan  penyadaran  secara massive  kepada  generasi  muda.  Penyadaran  akan  bahaya  korupsi  kepada generasi muda sangat diperlukan karena mereka merupakan tunas bangsa ini ke  depan.  Selain  sebagai  tunas  bangsa,  kaum  muda  atau  generasi  muda juga diyakini  sebagai  motor  penggerak  terjadi  perubahan  sosial  dan  politik. Pemahaman  ini  diperkuat  sosiolog,  Robert  H  Lauer  (2013)  yang  menyebutkan generasi  muda  selain  sebagai  aktor  yang  mempelopori  perubahan,  juga memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam perubahan sosial dan politik. Sebagai  ilustrasi  pada  tahun  1997-1998  generasi  muda  ikut  serta  dalam menumbangkan rezim Soeharto.
Menempatkan  generasi  muda  sebagai  pelopor  perubahan  dan  memiliki keinginan  untuk  melibatkan  diri  dalam  perubahan  merupakan  modal  social yang  bias  digunakan  dalam  kerangka  melawan  perilaku  korupsi  yang  sedang mewabah  di  Indonesia.  Fakta  bahwa  korupsi  sudah  mewabah  tidak  bias disangkal  oleh  akal  sehat.  Karena  itu  generasi  muda  dalam  hal  ini  siswa SMU/sederajat  perlu  ambil  bagian  dalam  gerakan  anti-korupsi.  Keterlibatan para siswa SMU/sederajat diperlukan dalam gerakan anti-korupsi. Ikut terlibat dalam  menyuarakan  dampak  dari  perilaku  korupsi  merupakan  panggilan sejarah.  Pemahaman  ini  paralel  dengan  ungkapan  Presiden  Amerika  Serikat, John  F  Kennedy  yang  mengatakan  kepada  kaum  muda:  “apa  yang  bisa  kau lakukan bagi bangsamu”.
Yang  bisa  dilakukan  oleh  siswa  SMU  terhadap  bangsa  ini  adalah  dengan melibatkan  diri  dari  gerakan  anti-korupsi.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  siswa SMU/sederajat  masa  kini  sudah  mendapatkan  berbagai  pengetahuan  korupsi baik secara kultural maupun politik melalui pranata sosial baru yang bernama milis, blog, website, dan facebook (Sirimorok, 2010). Dengan jaringan teknologi komunikasi dan media sosial para siswa SMU/sederajat memiliki informasi dan pengetahuan  mengenai persoalan korupsi  yang  sedang  dirayakan  oleh  pejabat
publik, politisi, penegak hukum, birokrat, dan pengusaha.
Dengan  segala  informasi  dan  pengetahuan  yang  dimilikinya,  para  siswa SMU/sederajat,  bias  mengambil  keputusan  dan  bertindak  berdasarkan kalkukasi  mereka.  Misalnya,  mereka  bertindak  untuk  mengkampanyekan bahaya korupsi beserta implikasinya dalam kehidupan sosial-ekonomi, hukum, budaya,  maupun  politik-pemerintahan.  Dari  segi  sosial-ekonomi,  korupsi  bias mensengsarakan  masyarakat  miskin.  Ada  banyak  dana  yang  seharusnya diperuntukkan  kepada  masyarakat,  tetapi  dikorupsi  oleh  pejabat.  Dari  segi hukum,  korupsi  seharusnya  mempertimbangkan  hak  asasi  masyarakat terlanggar  karena  perilaku  para  koruptor  (Kompas,  15  Mei  2015).  Sementara dari  segi  budaya,  korupsi  merupakan  kebiasaan  dan  kelaziman  masyarakat kita dalam member dan menerima pemberian. (Widjoyanto dkk, 2010).
Sedangkan  dari  segi  politik-  pemerintahan,  korupsi  merupakan  proses penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  cara  memperkaya  diri,  keluarga,  dan kelompoknya (Haboddin dan Rahman 2013).
Implikasi  negative  dari  perilaku  korupsi  tersebut,  membuat  sebagian pengamat  berkesimpulan  bahwa  korupsi  merupakan  sebuah  kejahatan. Menempatkan  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  membutuh  kandukungan bagi  segenap  elemen  bangsa  ini.  Dukungan  yang  paling  nyata  yang  bias dilakukan siswa SMU/sederajat tidak hanya menkampanyekan semangat anti- korupsi  tetapi  juga  pentingnya  pendidikan  anti-korupsi  melalui  penanaman nilai-nilai  kejujuran  dan  integritas.  Alur  pikir  ini  diperkuat  Bambang Widjoyanto dkk (2010):
‘sekolah  masih  diharapkan  menanamkan  dan  menyebarkan  nilai- nilai  anti-  korupsi  kepada  anak  didik  sehingga  sejak  dini  mereka memahami  bahwa  korupsi  itu  bertentangan  dengan  norma  hukum dan  agama.  Selain  itu,  peserta  anak  didik  juga  memiliki  komitmen akan nilai-nilai kejujuran,keadilan, dan kebenaran.
Analisis  di  atas  tidak  hanya  menyuntikkan  perlunya  komitmen  moral  dan agama  bagi  siswa  SMU/sederajat,  tetapi  juga  digenapi  dengan  penting menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kejujuran,  keadilan,  dan  kebenaran  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa.  Nilai-nilai  ini  akan  menopang pembangunan  sosok  generasi  muda  ke  depan  yang  bermantabat,  memiliki harga diri yang tinggi, dan berani berkata tidak untuk korupsi!
Untuk  mendapatkan  sosok  generasi  muda  tersebut,  maka  penelitian  ini sengaja  dirancang  untuk  membedah  bagaimana  persepsi  para  siswa  dalam memberikan  penilaian  mengenai  korupsi  dan  apa  implikasinya  dalam kehidupan  social  kemasyarakatan.  Selain  itu,  penilitian  ini  juga  ingin mengetahui  bagaimana  pandangan  parasiswa  dalam  memberikan  tawaran solusinya  mengenai  persoalan  korupsi  ditanah  air.  Dengan  pemahaman semacam  ini,  maka  penelitian  ini  diharapkan  berkontribusi  dalam  memotret suara  generasi  muda  tentang  korupsi.  Memotret  dan  memberikan  ruang  bagi siswa  SMU/sederajat  untuk  berpendapat  mengenai  korupsi  dan  dampaknya terhadap  pertumbuhan  demokrasi  Indonesia  ke  depan.  Persepsi  dan  suara kritis para siswa terhadap korupsi mempertegas eksistensi mereka bahwa yang muda sedang ikut bagian dalam pergulatan politik Indonesia kontemporer.
Atas  penjelasan  ini,  maka  sastrawan  dan  esais  terkenal,  Goenawan Muhamad  mengatakan:  sejarah  selalu  menyediakan  ruang  bagi  orang-orang muda.  Anak  muda yang  dimaksud adalah  siswa  SMU/sederajat  yang  memiliki
kekuatan  moral  dalam  berjuang  dan  melawan  korupsi.  Sebab  korupsi  adalah perjuangan seumur hidup kata wartawan kompas.
Dalam jagat kepolitikan bangsa ini korupsi sudah hidup dan tumbuh sejak tahun  lima-puluan.  Hatta  mencoba  memahami  persoalan  korupsi  sebagai persoalan  budaya.  Sementara  pada  sisi  yang  lain,  korupsi  dipahami  sebagai perilaku  menyimpang  para  pegawai  dan  pejabat  dari  norma-norma  yang diterima dan dianut oleh suatu masyarakat. Tujuan dari penyimpangan norma ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Pemaknaan  korupsi  diatas  sesuai  dengan  Agus  Dwiyanto  dkk,  yang mengatakan  korupsi  penyalahgunaan  jabatan  publik  untuk  kepentingan pribadi. Karena itu yang termasuk dalam kategori korupsi bagi penyelenggaraan  kekuasaan  adalah  sogokan,  pemerasan,  memperjual-belikan pengaruh,  dan  segala  tindakan  yang  terkait  didalamnya  (Dwiyanto,  2003). Korupsi  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  publik  untuk  kepentingan  personal atau  keuntungan  individual  atau  kelompok  yang  kepadanya  seseorang berutang kepatuhan/kesetiaan (Isra, 2008).
Korupsi memiliki banyak definisi. Bahkan setiap bidang keilmuan memiliki definisi  tersendiri  dalam  memahami  korupsi.  Sebagai  ilustrasi,  dari  segi hukum,  korupsi  seharusnya  mempertimbangkan  hak  asasi  masyarakat terlanggar karena perilaku para koruptor (Kompas, 15 Mei 2015). Makna yang ingin  disampaikan  adalah  korupsi  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak. Seseorang  yang  melakukan  korupsi  sudah  tentu  merampas  hak  asasi seseorang.  Sementara  dari  segi  budaya,  ‘korupsi  merupakan  kebiasaan  dan kelaziman  masyarakat  kita  dalam  memberi  dan  menerima  pemberian.  Karena itu,  mentalitas  korupsi  menyatu  dalam  kepribadian  masyarakat  kita (Widjoyanto, dkk,2010).
Korupsi adalah kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat kita. Memberi kepada pejabat adalah sangat biasa terjadi dalam masyarakat kita. Sebaliknya, pejabat juga seringkali meminta upeti kepada masyarakatnya. Sejarawan, Ong Hok  Ham  (2002)  menulis,  ‘dimasa  lalu  pungutan  yang  dilakukan  seorang pejabat  dianggap  biasa.  Para  pejabat  diberi  kekuasaan  untuk  menarik  upeti kepada  rakyat.  Menarik  upeti  dalam  konteks  tata-kelola  pemerintahan  masa kini  bisa  dikategorikan  sebagai  korupsi.  Mengapa  karena  menarik  atau meminta  upeti  kepada  masyarakat  termasuk  dalam  kategori  penyalahgunaan kekuasaan.  Pemahaman  ini  bisa  dilihat  dari  kacamatan  politik-pemerintahan. Dari  segi  politik-pemerintahan,  korupsi  merupakan  proses  penyalahgunaan kekuasaan  dengan  cara  memperkaya  diri,  keluarga,  dan  kelompoknya (Haboddin dan Rahman,2013).
Meminta  upeti  kepada  masyarakat  tidak  dibenarkan  dalam  konstitusi. Bahkan,  meminta  upeti  merupakan  kegiatan  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  kerangka  memperkaya  diri.  Motivasi  pejabat  atau  pemilik  kuasa  dalam struktur pemerintahan melakukan korupsi bisa karena alasan kebutuhan atau alasan  kerakusan.  Korupsi  bisa  dilakukan  karena  faktor  kebutuhan  dan kerakusan.
Tetapi,bilakitalihataktor- aktoryangterlibatdalamkorupsilebihdidominasioleh faktor keserakahan. Logikanya  adalah  yang  melakukan  korupsi  itu  adalah  ‘orang  kaya’  dan  ‘orang berada’. Bahkan, mereka hidup sudah terbilang mapan. Kendatipun demikian, para koruptor tersebut tidak pernah merasa ‘cukup’ dengan harta yang mereka miliki.  Bahkan  mereka  selalui  berpikir  bahwa  jabatan  adalah  sumber
penghasilan untuk memenuhi hasratnya. Hasrat manusia adalah memperkaya diri sendiri melalui optimalisasi penggunaankekuasaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  menurunkan  kajian  teoretik tentang  korupsi  ke  dalam  13  indikator  persepsi  korupsi.  Pertama  definisi tentang  korupsi.  Kedua  tujuan  korupsi.  Ketiga  pelaku  korupsi.  Keempat penindak  korupsi.  Kelima  pelaku  korupsi.  Keenam  contoh  tindakan  korupsi. Ketujuh  pendapat  siswa  tentang  penindakan  kasus  korupsi.  Kedelapan  solusi pemberantasan korupsi. Kesembilan model kampanye anti korupsi. Kesepuluh informasi  korupsi.  Kesebelas  pengetahuan  tentang  sogokan.  Keduabelas pengetahuan  tentang  pemerasan.  Ketiga  belas  adalah  pengetahuan  tentang penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan tinjauan literature tentang korupsi di atas, maka penelitian ini ingin  menggali  persepsi  remaja  khususnya  siswa  Sekolah  Menengah  Umum (SMU)  di  Kota  Malang  tentang  korupsi.  Persepsi  korupsi  di  lingkungan  siswa SMU/sederajat  tentu  sangat  beraneka-ragam.  Keanekaragaman  persepsi tersebut  bisa  jadi  karena  perbedaan  pemahaman  akan  korupsi.  Persepsi tentang  korupsi  dari  siswa  SMU/sederajat  akan  berbeda  dengan  praktik korupsi  yang  terjadi  di  lingkungan  pemerintahan.  Perbedaan-perbedaan persepsi tentang korupsi akan menghambat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merupakan  bagian  penggalian persepsi  tentang  korupsi  sehingga  dengan  kesamaan  persepsi  tadi  akan mendukung pemberantasan korupsi.
Tindakan korupsi seperti di paparkan pada penjelasan sebelumnya adalah merupakan  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Artinya  tindak  korupsi  adalah tindakan  yang  melangar  aturan.  Pada  penelitian  yang  objeknya  pelajar  atau siswa  ini,  objek  penelitian  berada  pada  lingkungan  sekolah.  Pengetahuan  dan pemahaman siswa mengenai korupsi di Indonesia dalam penelitian ini akan di hubungkan  dengan  integritas  siswa  atau  dengan  kata  lain  adalah  kepatuhan atau  ketaatan  siswa  terhadap  peraturan-peraturan  sekolah.  Indikator  yang  di pergunakan untuk menilai integritas siwa adalah butir-butirperaturan sekolah secara umum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Indikator  integritas  siswa  yang  dipergunakan  adalah  menguji  beberapa tindakan  negative  bagi  siswa.  Pertama,  mencontek  waktu  ujian.  Kedua, melakukan  kecurangan  di  kantin.  Ketiga  mencopy  tugas  teman.  Keempat membolos sekolah. Kelima merokok. Keenam minum minuman keras. Ketujuh mngkonsumsi  narkoba.  Kedelapan  membohoni  guru.  Kesembilan  membohongi orang tua.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kuantitatif. Secara  sederhana  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  penyajian  data dengan  mempergunakan  angka,  grafik,  tabel,  dan  diagram.  Penelitian kuantitatif  melakukan  generalisasi  pada  objek  penelitian,  yaitu  siswa  SMU  di Kota  Malang.  Penelitian  ini  menekankan  pada  keluasan  informasi  tentang persepsi siswa SMU mengenai korupsi dan kejujuran siswa.
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian survey. Penelitian survei mencari  tahu  pada  sejumlah  besar  orang  tentang  bagaimana  tingkah  laku mereka,  opini  mereka,  apa  yang  mereka  katakan,  atau  apakah  yang  mereka lakukan  (Marczyk,  et.al,  2005).  Pendapat  lain  mengartikan  penelitian  survei
adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala- gejala  yang  ada  dan  mencari  keterangan  yang  faktual,  baik  tentang  situasi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok (Nazir,1988).
Dua  pendapat  di  atas  tentu  saling  menguatkan  dalam  memberikan pemaknaan  mengenai  penelitian  survei.  Penelitian  survei  dilakukan  untuk mencari  fakta,  yaitu  fakta  mengenai  persepsi  siswa  SMU  mengenai  korupsi  di Indonesia.  Dalam  bahasa  Lisa  Harrison  informasi  yang  diinginkan  dalam penelitian  survey  adalah  persepsi  apa  yang  diketahui  SMU/sederajat  tentang korupsi  (Harrisan,  2007).  Artinya,  pemahaman  siswa  SMU/Sederajat  yang diketahui  dalam  memahami  persoalan  korupsi.  Untuk  mendapatkan  persepsi siswa  SMU/sederajat  tentang  korupsi,  maka  penelitian  ini  dilakukan  secara serentak,  menggunakan  sampel  sejumlah  SMU/sederajat.  Pemahaman  ini diperkuat  oleh  Nazir  yang  mengatakan  penelitian  survey  dilakukan  dalam waktu  yang  bersamaan  terhadap  sejulah  individu,  baik  secara  sensus  atau dengan menggunakan sampel (Nazir, 1988).
Penelitian  survei  ini  dilakukan  untuk  mencari  informasi,  bukan  untuk menguji  hipotesis.  Survei  dilakukan  bukan  untuk  menghubungkan  variabel walaupun data yang dihasilkan dapat dihubungkan.Walaupun penelitian survei ini  tidak  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  dan  mencari  hubungan  antar variabel,  walaupun  data  yang  dihasilkan  dapat  dihubungkan  dengan membangun kerangka analisis yanglogis.
Penelitian  survei  menghasilkan  data  kuantitatif  yang  menggambarkan secara umum keadaan sampel. Keunggulan utama dari penelitian survei adalah penelitian  ini  menyediakan  informasi  dari  sejumlah  banyak  orang,  dengan usaha  yang  minimal  dan  dana  yang  relatif  sedikit.  Survei  memperbolehkan peneliti untukuntukmenelitiberbagaimacamtingkahlakudanfenomenayanglebihluas  dari pada mempergunakan metodeobservasi.
Objek  penelitian  ini  adalah  pelajar  SMA  di  yang  bersekolah  di  Kota Malang.Populasi dibuat berdasarkan jumlah sekolah yang ada di Kota Malang. Menurutdata Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2015 terdapat 114 sekolah menengahumum/sederajat.  SMU  di  Kota  Malang  dapat  dikelompokkan menjadiempatkelompok,  yaitu  SMA  Negeri  negeri  swasta,  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN),  dan  SMA  Luar  Biasa  bagi penyandang disabilitas.
Karena  jumlah  populasi  banyak  dan  beragam,  waktu  dan  dana  penelitian yang  terbatas,  maka  diputuskan  penelitian  ini  mempergunakan  sampel. Dengan  mempergunakan  sampel,  data  yang  diperoleh  akan  lebih  tepat  dan akurat. Dana yang di pergunakan lebih hemat dan waktu penelitian lebih cepat. Dengan  jumlah  sekolah  yang  diketahui,  maka  sampel  dalam  penelitian  ini termasuk  ke  dalam  probality  samples,  artinya  semua  elemen  populasi  atau semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Nazir,1988).
Dengan  memperhatikan  jenis  sekolah  yang  beragam,  maka  sampel ditentukan  dengan  metode  cluster  random.  Dengan  mengesampingkan  SMA Luar Biasa, sampel di kelompokkan kedalam tiga klaster, yaitu SMA Negeri dan swasta, SMK negeri dan swasta, dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.  Masing-masing  kluster  diambil  1  secara  random  mempergunakan program  microsoft  excel.  Dengan  mengesampingkan  jumlah  siswa  di  masing-
masing  sekolah  yang  terpilih,  ditentukan  secara  non  proporsional  masing- masing  sekolah  secara  random  sebanyak  50  siswa  dengan  memperhatikan minimal  20%  total  jumlah  siswa  di  masing-masing  sekolah.  Dengan perhitungan  tersebut  didapatkan  jumlah  sampel  sebanyak  150  siswa  SMA sederajat di Kota Malang.
Dalam  pelaksanaan  penelitian,  peneliti  bekerja  sama  dengan  tiga  sekolah yang menjadi sampel. Penentuan sampel secara acak dilakukan oleh pihak sekolah. Kuesioner di bagikan kepada 150 sampel dalam tiga sekolah, akan tetapi tidak 100 persen kuesioner yang kembali. Pada SMA Negeri 9 kuesioner yang kembali hanya  48.  Pada  MA  Hamid  Rusdi  hanya  42  kuesioner,  sedangkan  pada  SMK Telkom  hanya  47  kuesioner  yang  kembali.  Karena  jenis  penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  survey  yang  mencari  data  dengan  jumlah  besar, maka  data  dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner.  Kuesioner  adalah daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal menjawab sesuai dengan persepsi atau pendapat  pribadinya  (Suyanto(ed),  2013).  Kuesioner  akan  dibagikan  kepada sampel yang telah ditentukansebelumnya.
Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  mempergunakan  analisis  deskriptif, analisis  korelasi,  dan  ANOVA.  Analisis  dekriptif    yang  akan  dipergunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data yang di peroleh berupa angka. Data tersebut  diolah  mempergunakan  microsoft  excel  dan  SPSS  menjadi  output disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  diagram. Data  yang  terkumpul  ini disajikan dalam  bentuk  ringkasan  atau  deskripsi  data.  Selain  tabel  dan  grafik,  data  di kelompokkan  ke  dalam  tiga  kelompok  ukuran  yaitu,  pertama  mencari  central tendency  (kecenderungan  terpusat),    yaitu  rata-rata  (mean),  nilai  tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul (modus).
Analisis kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi mencari hubungan antar  variable.  Artinya, penelitian  ini akan mencari  hubungan antara  persepsi siswa  SMU/sederajat  dengan  integritas  mereka.  Teknik  korelasi  yang  di pergunakan  adalah  teknik  korelasi  Pearson.  Besarnya  koefisien  korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier  dan  arah  hubungan  dua  variabel  acak.  Jika  koefisien  korelasi  positif, maka kedua  variabel  mempunyai  hubungan  searah.  Artinya  jika  nilai  variabel pertama  tinggi  maka  nilai  variabel  kedua  akan  tinggi  pula.  Jika  koefisien korelasi  negatif,  maka  kedua  variabel  mempunyai  hubungan  terbalik.  Artinya jika  nilai  variabel pertama  tinggi,  maka  nilai  variabel  kedua  akan  rendah  (dan sebaliknya).
Terdapat  tiga  penafsiran  hasil  analisis  korelasi,  yaitu  melihat  kekuatan hubungan  2  variabel,  melihat  signifikansi  hubungan,  dan  melihat  arah hubungan.  Interpretasi  kekuatan  hubungan  korelasi  adalah  jika  angka koefisien  korelasi  menunjukkan  angka  0,  maka  kedua  variabel  tidak mempunyai hubungan.Jikaangkakoefisienkorelasimendekatiangka1,makakeduavariabel mempunyai  hubungan  semakin  kuat. Jika angka koefisien  korelasi  mendekati angka0,  maka  kedua  variable  mempunyai  hubungan  semakin  lemah.  Jika angka  koefisien  korelasi=1,  maka  kedua  variable  mempunyai  hubungan  linier sempurna  positif.  Jika  angka  koefisien  korelasi  =  -1,  maka  kedua  variabel mempunyai hubungan linier sempurnanegatif.
Analisis  ketiga  adalah  dengan  mempergunakan  ANOVA.  Analisis  ragam atau  analysis  of  variance  (ANOVA)  adalah  suatu  metode  utk  menguraikan keragaman  total  data  menjadi  komponen-komponen  yg  mengukur  berbagai sumber  keragaman.  ANOVA  digunakan  untuk  menguji  rata-rata  lebih  dari  2 sampel  berbeda  secara  signifikan  atau  tidak.  Dengan  ANOVA  dapat  diambil kesimpulan apakah sampel diambil dari populasi yang memiliki rata-rata sama.
\Analisis  varian  menguji 2  varians  (atau  ragam) berdasarkan  hipotesis  nol bahwa  kedua  varians  itu  sama.Varians  pertama  adalah  varians  antar  contoh (among  samples),  varians  kedua  adalah  varians  di  dalam  masing2  contoh (within samples).Analisisvariansdgn2contohakanmemberikanhasilyangsamadengan  uji t  utk  2  rerata  (mean).  Dengan  analisis  varians  ini  akan  menguji  apakah  ada perbedaan  persepsi  di  antara  keempat  sekolah  dan  apakah  ada  perbedaan persepsi di dalam sekolah yang sama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengetahuan Pelajar tentang Korupsi
Korupsi  memiliki  makna  dan  pemahaman  yang  sangat  plural.  Makna korupsi yang disampaikan oleh para pakar ataupun para penggiat anti-korupsi tentu saja sangat berbeda dalam konteks pemahaman generasi muda. Genarasi muda yang dimaksud adalam makalah ini adalah siswa SMU. Bagi siswa SMU korupsi  difinisikan  sangat  bervariasi  sesuai  dengan  tingkat  pemahaman  dan penglihatan mereka.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 58 siswa (42%)mendefiniskan  korupsi  sebagai  tindakan  pencurian  uang  negara. Selanjutnya  50  siswa  (37%)  mengartikan  korupsi  sebagai  penyalahgunaan wewenang.  Sebanyak  21  siswa  (15%)  mengartikan  korupsi  sebagai  tindakan pencurian  biasa,  sebanyak  7  orang  (5%)  mengartikan  sebagai  penipuan,  dan hanya 1 siswa (1%) tidak tahu arti korupsi. Dari jawaban ini tergambar bahwa para  siswa  SMU  di  Kota  Malang  memiliki  persepsi  tentang  korupsi  yang sangatjelas.
Bila  diperhatikan,  siswa  SMU/sederajat  yang  paling  banyak  mengartikan korupsi  sebagai  pencurian  uang  negara  dan  penyalahgunaan  kewenangan. Memahami  korupsi  sebagai pencurian  uang  dan penyalahgunaan kewenangan sangat  jamak  ditemukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  di  pusat maupun di daerah. Bahkan, korupsi sudah terlembagakan dengan rapi dengan melibatkan  pihak  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif  (Khaerudin,  2015). Terlembagakannya  korupsi  yang  dilakukan  lembaga  trias  politika  dapat melemahkan lemahnya pengawasan yang dimiliki lembaga formal negara.
Selain  itu  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  (79%) mengetahui  arti  korupsi  secara  konseptual.  Sebagaimana  didefinisikan  Roger Scruton  korupsi  berarti  menggunakan  jabatan  publik  untuk  mendaptkan keuntungan  pribadi,  apakah  itu  financial  atau  social  ,dan  menyimpang  dar itugas- tugas publik yang melekat pada jabatan yang diemban (Scruton, 2013). Namun,  sebagian  kecil  responden  memahami  korupsi  sebagai  tindakan sederhana seperti pencurian dan penipuan.
Selain  itu,  siswa  SMU  Kota  Malang  juga  memiliki  pengetahuan  dan pemahamanmengenaimaksuddaritindakankorupsi.Sebagianbesarresponden, yaitu  sebanyak  128  responden  atau  93%  responden  menyatakan  bahwa
maksud  tindakan  korupsi  adalah  mencuri  uang  untuk  kepentingan  pribadi. Korupsi  sebagai  pencurian  uang  buat  kepentingan  pribadi  selalu  digunakan bagi  pejabat  yang  memiliki  kuasa  dalam  struktur  pemerintahan.  Para  pejabat politik  atau  pemerintahan  senantiasa  memanfaat  struktur  kesempatan  dalam memperkaya  diri  dari  sisi  financial  dan  ekonomi.  Sementara  responden  yang menjawab  tidakan  korupsi  adalah  mencari  uang  untuk  kepentingan organisasi/kelompok sebanyak 5 responden atau 4%, sedangkan sisanya tidak tahu maksud tindakan korupsi.
Selain  siswa  Kota  Malang  mengetahui  mengenai  korupsi,  maksud  dari tindakan  korupsi,  hal  yang  tidak  kala  pentingnya  adalah  parasiswa  juga memiliki  pengatahuan  yang  cukup  mengenai  kasus-kasus  korupsi  yang melihatkan  para  pejabat  pemerintah  politisi.  Pengetahuan  siswa  Kota  Malang mengenai kasus korupsi yang paling populer adalah wisma Atlet.
Sekali  lagi,  kasus korupsi  yang paling  populer  di  kalangan pelajar  SMU di Kota Malang berturut-turut adalah kasus wisma atlet, kasus impor daging sapi, dan  kasus  pengadaan  simulator  SIM.  Kepopuleran  ketiga  kasus  tersebut karena  dua  hal.  Pertama,  ketiga  kasus  ini  paling  banyak  mendapat  sorotan media  sehingga  kalangan  pelajar  juga  turut  mengetahui  kronologi  kasus tersebut.
Walaupun  sebagian  besar  pelajar  mengetahui  kronologi  beberapa  kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, namun terdapat 14 persen responden tidak  mengetahui  kronologi  kasus  korupsi.  Jumlah  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  besaran  responden  yang  tidak  mengetahui  nama  pelaku  tindak korupsi.Kedua, pelakuyangterlibatdalamketigakasusiniadalahorang- orangtopdilingkungan  lembaga  masing-masing.  Korupsi  daging  infor  sapi melibatkan  presiden  PKS.  Korupsi  wisma  altet  melibatkan  bendahara  partai Demokrat  sekalgus  mantan  Putri  Indonesia  sekaligus  istri  dari  bintang  film. Sedangkan korupsi simulator SIM melibatkan petinggi Polri dan menggegerkan lembaga  kepolisian.  Korupsi  Simulator  SIM  membuat  ‘gaduh’  lembaga kepolisian selamaberbulan-bulan.

## Aktor yang Melakukan Korupsi
Data  lainya  yang  patut  dicatat  adalah  bahwa  korupsi  melibatkan  banyak aktor.Datalapanganyangberhasilkamiolahmenunjukkanketerlibatandirektur perusahaan  dalam  korupsi.  Sedikitnyaterdapat  4  persen  responden  yang menjawab bahwa direktur perusahaan melakukan korupsi. Keterlibatan dalam pengusaha  dalam  korupsi  menambah  daftar  panjang  aktor-aktor  yang  terlibat dalam  korupsi.  Itu  artinya  korupsi  ada  dimana-mana.  Sisanya  sebanyak  27 responden  atau  20  persen  tidak  mengetahui  siapa  yang  melakukan  tindakan korupsi.
Hasil tersebut memperlihatkan kedalaman keterlibatan pejabat daerah dan anggota legislatif dalam korupsi. Sebanyak 44 persen anggota DPRD dan politisi yang  terlibat  dalam  tindak  korupsi.  Selain  politisi  dan  DPRD  yang  terlibat korupsi,  kepala  daerah  juga  terlilit  dalam  korupsi  di  daerah.  Sebanyak  14 persen  kepala  daerah  menurut  penilaian  siswa  sekolah  Kota  Malang.  Temuan yang  menyebutkan  dalamnya  keterlibatan  anggota  legislatif  dengan  kepala daerah  dalam  persoalan  korupsi  terkonfirmasi  melalui  penyataan:‘sudah banyak  anggota  legislatif  dan  pejabat  pemerintah  yang  ditetapkan  sebagai tersangka.  Figur-figur  kuat  seperti  gubernur,  anggota  DPR,  DPRD,  baik  yang
aktif  maupun  sudah  tidak  aktif  sudah  banyak  yang  terjerat  dandi  tetapkan sebagai tersangka’ (Haboddindan Rahman.,2013)
Penjelasan di atas semakin meneguhkan keterlibatan para politisi maupun kepala  daerah  dalam  korupsi.  Selain  itu,  temuan  lapangan  juga  menujukkan fakta baru ketika para siswa Kota Malang sangat familiar dengan wajah-wajah para koruptor.
Bila  kita  perhatikan  persepsi  mahasiswa  tentang  siapa  aktor  koruptor terpopuler,maka  jawabannya  adalah  Angelina  Sondakh,  mantan  Putri Indonesia.  Wanita  berdarah  Manado  dan  bintang  iklan  Partai  Demokrat  ini memiliki  tingkat  populeritas  sebanyak  75  persen.  Angelina,  mengalahkan  Akil Mochtar  yakni  40  persen.  Ketidak  populeran  Akil,  ketimbang  Agelina menunjukkan  bahwa  siswa  tidak  mengetahui  jabatan  formal  Akil,  sebagai Ketua  Mahkamah  Konstitusi.  Sejatinya,  Akil  lebih  populer,  tapi  fakta  berkata lain.  Sedangkan pengusaha  Artalita  hanya mendapat  2  persen. Padahal kasus korupsi  yang  menjerat  Artilita  sangat  sensasional  karena  melibatkan  personal kejaksaan.  Bahkan,  ketika  Artalita  masuk  di  penjara  wanita  pernah membuatheboh.

## Lembaga Berwenang Menindak Koruptor
Secara  umum  terdapat  tiga  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam melakukan  penindakan  terhadap  koruptor.  Ketiga  lembaga  tersebut  adalah KPK,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan.  Tiga  lembaga  ini bila  bersinergi  dengan  baik, sudah  tentu  bias  mengurangi  perilaku  koruptor  di  negeri  ini.  Logika  ini berangkat  dari  pemahaman  bahwa  semua  lembaga  ini  memiliki  kontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Jawaban  normatif  ini  ternyata  berbeda  dengan  pemahaman  dan pengetahuan  siswa  ketika  ditanya  lembaga  apa  yang  berwenang  dalam menindak  koruptor.  Popularitas  KPK  sebagai  lembaga  yang  menindak  kasus korupsi disampaikan siswa di Kota Malang.. Penilaian siswa SMU terhadap KPK sangat  bagus  bila  dibandingkan  dengan  kepolisian  dan  pengadilan.  KPK mendapatkan  poin  124  sebuah  nilai  yang  jauh  lebih  tinggi  bila  dibandingkan dengan  polisi,  jaksa,  dan  pengadilan.  Itu  artinya  KPK  juah  lebih  bagus kinerjanya  dalam  memberantas  korupsi  bila  dibandingkan  dengan  kepolosian dan  pengadilan.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena  lembaga  kepolisian  maupun pengadilan juga terlibat dalam perkarakorupsi.
Wacana  yang  tengah  berkembang  dalam  masyarakat  juga  memberikan bagaimana  KPK  bekerja  dalam  memberantas  perilaku  korupsi  di  tanah  air. Kerja  KPK  ini  tentu  bersandar  pada  pada  pasal  6  yang  menyebutkan  KPK berwenang melakukan pemberantasan tinfak korupsi; KPK bertugas melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi. Pasal  ini  memberikan  ruang  kepada  KPK  untuk  banyak  terlibat  dalam penindakan perilaku korupsi.

## Integritas Pelajar terhadap Peraturan Sekolah
Pertanyaan-pertanyaan  integritas  ditujukan  kepda  responden  yang  berupa siswa  SMU/sederajat  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan responden terhadap aturan dan norma yang berlaku di  sekitar mereka. Untuk mendapatkan ukuran mengenai integritas siswa SMA/sederajat di kota Malang pada  kuesioner  diturunkan  menjadi  9  poin  pernyataan.  Berikut  merupakan
pernyataan beserta hasil jawaban dariresponden.
Pernyataan  pertama  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  persetujuan  siswa apakah responden pernah mencontek ketika ujian. Sebanyak 16 siswa (11,6%) menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 21 siswa (15,3%) menyatakan tidak setuju.  Sebanyak  30  siswa  (21,9%)  menyatakan  cukup  setuju.  Sebanyak  57 siswa  (41,6%)  menyatakan  setuju,  dan  sebanyak  13  siswa  (9,4%)  menyatakan sangat setuju.
Pernyataan  berikutnya  untuk  mengetahui  tingkat  persetujuan  responden apakah  mereka  pernah  melakukan  kecurangan  ketika  bertransaksi  di  kantin sekolah.  Sebanyak  78  responden  (57%)  menyatakan  sangat  tidak  setuju. Sebanyak    48  responden  (35)%)  menyatakan  tidak  setuju,  sebanyak  8 responden  (6%)  menyatakan  cukup  setuju,  dan  sisanya  menyatakan  setuju sebanyal 3 responden (2%).
Terhadap pernyataan apakah mereka pernah mengkopi tugas teman untuk dijadikan  tugas  pribadi,  sebanyak  14  responden  (11%)  menyatakan  sangat tidak setuju. Sebanyak 34 responden (24%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 37  responden  (27%)  menyatakan  cukup  setuju.  Sebanyak  46  responden (34%) menataka setuju, dan sisanya sebanyak 6 responden (4%) menyatakan setuju.
Pernyataan  yang  diajukan  berikutnya  kepada  responden  adalah  mengenai membolos  sekolah.  Diagram  5.17  di  bawah  ini  memperlihatkan  hasil  71 responden  (52%)  sangat  tidak  setuju  dengan  pernyataan  pernah  membolos. Sebanyak  30  responden  (22%)  menyatakan  tidak  setuju,  15  responden  (11%) menyatakan  cukup  setuju,  16  responden  (11%)  menyatakan  setuju.  Sisanya sebanyak 5 responden (3%) menyatakan sangat setuju.
Merokok adalah tindakan yang dilarang bagi siswa sekolah karena mereka masihdibawahumur. Pernyataan selanjutnya yang ditujukan kepada responden terkait  dengan  merokok.  Sebanyak  78  siswa  (57%)  menyatakan  sangat  tidak setuju pernah merokok. Sebanyak 28 siswa (20%) menyatakan tidak setuju, 13 siswa (10%) cukup setuju, 16 siswa (12%) setuju pernah merokok, dan sisanya sebanyak 2 siswa (1%) sangat setuju pernahmerokok.
Tindakan  lain  yang  juga  dilarang  bagi  siswa  adalah  meminum  minuman keras.  Diagram  di  bawah  ini  menunjukkan  pernyataan  responden  tentang meminum  minuman  keras.  Sebanyak  94  responden  (69%)  menyatakan  sangat tidak setuju pernah meminum minuman keras. Sebanyak 33 responden (24%) menyatakan  tidak  setuju.  Sebanyak  8  responden  (6%)  cukup  setuju  pernah meminum  minuman  keras,  1  responden  (0,5%)  menyatakan  setuju,  dan  1 responden (0,5%) menyatakan sangat setuju.
Selain  tindakan  merokok  dan  minum  minuman  keras,  mengkonsumsi narkoba  juga  termasuk  dilarang  karena  melanggar  hukum.  Diagram  dibawah ini  menggambarkan  pernyataan  responden  tentang  konsumsi  narkoba. Sebanyak  108  responden  (79%)  menyatakan  sangat  tidak  setuju  pernah mengkonsumsi  narkoba.  Sebanyak  28  responden  (20,5%)  tidak  setuju  pernah mengkonsumsi  narkoba  dan  1  responden  (0,5%)  setuju  pernah  mengkonsumi narkoba.
Berikutnya  adalah  pernyataan  tentang  membohongi  guru.  Sebanyak  39 responden (28,5%) menyatakan sangat tidak setuju pernah membohongi guru. Sebanyak  42  responden  (31%)  menyatakan  tidak  setuju.  Sebanyak  39 responden (28,5%) menyatakan cukup setuju, 14 responden setuju (10%), dan 3 responden (2%) sangat setuju pernah membohongi guru.

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
Selain  kepada  guru,  kejujuran  terhadap  orang  tua  juga  ditanyakan. Diagram  5.22  di  bawah  ini  meunjukkan  pernyataan  responden  terhadap membohongi  uran  tua  terkait  iuran  sekolah.  Sebanyak  83  responden  (61%) menyatakan  sangat  tidak  setuju  dan  30  responden  (22%  )menyatakan  tidak setuju  pernah  membohongi  orang  tua  terkait  iuran  sekolah.  Sebanyak  16 responden  (11,5%)  cukup  setuju,  7  responden  setuju  (5%),  dan  1  responden (0,5%) sangat setuju pernah membohongi orang tua terkait iuransekolah.

## Relasi Korupsi dengan Integritas
Jumlah  pernyataan  yang  disampaikan  untuk  mengukur  integritas responden  sebanyak  9  pernyataan.  Pernyataan  disampaikan  kedalam  kalimat positif  pernah  melakukan  tindakan  negatif  yang  diyakini  melanggar  integritas responden,  yaitu  siswa  SMU/sederajat.  Jawaban  responden  dikategorikan  ke dalam 5 tingkat jawaban melalui skala likert, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju  (2),  cukup  setuju  (3),  setuju  (4),  dan  sangat  tidak  setuju  (5).  Melalui pilihan jawaban ini dapat diketahui bahwa semakin kecil skor responden maka semakin  tinggi  tingkat  integritasnya.  Skor  untuk  integritas  tertinggi  adalah  9. Skor untuk integritas terendah adalah 45.
Dari  skor  integritas  di  atas,  tingkat  integritas  dikatagorikan  menjadi  tiga katagori  mempergunakan  standar  deviasi  dan  nilai  tengah  (median).  Dari perhitungan  yang  dilakukan  di  ketahui  bahwa  standar  deviasi  skor  integritas yang didapatkan adalah 10,824. Nilai tengah (median) yang didapatkan adalah 27.  Katagori  integritas  tinggi  diperoleh  dengan  rumus  median-(1+standar deviasi). Katagori integritas rendah diperolehdengan rumus median+(1+standar deviasi).  Kategori  sedang  berada  di  antara katagori  tinggi  dan  rendah.  Berikut ini merupakan gambar kurva penentuan kategori integritas siswa SMU/sederajat di Kota Malang.
Gambar 1 Kurva katagori integritas siswa SMU/sederajat di Kota Malang Sumber: diolah peneliti, 2015
Skor  integritas  tertinggi  dari  responden  adalah  9  dan  skor  integritas terendah  dari  responden  adalah  36.  Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, terdapat dua katagori integritas siswa, yaitu siswa dengan integritas tinggi dan siswa dengan integritas sedang. Berikut ini tabel yang menggambarkan katagori integritas siswa.
Tabel  1  Integritas Siswa Katagori integritas Frekuensi Prosentase Integritas tinggi 46 33,6% Integritas sedang 91 66,4% Jumlah 137 100% Sumber: diolah peneliti, 2015
Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  (66,4%)  siswa  SMU  di  Kota Malang  memiliki  integritas  sedang.  Sisanya  sebesar  33,6%  memiliki  integritas tinggi. Tidak ada siswa yang memiliki integritas rendah. Rata-rata siswa SMU di Kota Malang berintegritas sedang dengan skor 18.

## Relasi Pemahaman Korupsi dengan Integritas
Untuk  melihat  hubungan  antara  persepsi  siswa  tentang  korupsi  dengan nilai  integritas  dipergunakan  analisis  korelasi.  Dengan  mempergunakan  level signifikansi 0,1 diperoleh hasil bahwa persepsi siswa tentang korupsi memiliki hubungan  yang  signifikan  dengan  integritas  siswa.  Berikut  ini  merupakan uraiannya.
Pemahaman  siswa  SMU/sederajat  di  Kota  Malang  mengenai  maksud tindakan  korupsi  memiliki  hubungan  signifikan  dengan  integritas  mereka. Koefisien  korelasi  sebesar  0,258  menunjukkan  hubungan  antara  keduanya cukup kuat. Koefisien yang positif menunjukkan arah hubungan yang searah. Semakin  paham  siswa  terhadap  korupsi,  semakin  tinggi  tingkat  integritasnya. Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  paham  siswa  tentang  korupsi  maka semakin taat siswa terhadap aturan-aturan yang mengatur disekitarnya.
Sebagian  besar  responden,  yaitu  86%  siswa  mengetahui  nama-nama koruptor.  Koefisien  korelasi  sebesar  0,171  menunjukkan  hubungan  antara keduanya lemah. Walaupun demikian, pengetahuan mereka terhadap koruptor ini memiliki hubungan signifikan dengan integritas siswa. Koefisien yang positif menunjukkan  arah  hubungan  yang  searah.  Artinya,  siswa  menjadikan  kasus- kasus  yang  menjerat  para  koruptor  tersebut  sebagai  peringatan  agar  mereka jujur  dan  taat  terhadap  aturan-aturan  ,  seperti  tidak  membohongi  guru,  tidak merokok,  tidak  memplagiat  tugas  teman,  dan  lain  sebagainya.  Sebesar  86% peserta  paham  bahwa  penyalahgunaan  wewenang/kekuasaan  merupakan tindakan  korupsi.  Pemahaman  ini  juga  berhubungan    signifikan  terhadap integritas  siswa.  Koefisien  korelasinya  sebesar  -0,113.  Koefisien  yang  negatif menunjukkan  arah  yang  terbalik.  Semakin  tinggi  pemahaman  siswa  bahwa penyalahgunaan  wewenang/kekuasaan  merupakan  tindakan  korupsi,  maka semakin rendah tingkat integritas siswa.

## Disparitas Nilai Integritas
Dengan  mempergunakan  analisis  of  varian,  dapat  diketahui  perbedaan rata-rata  nilai  integritas  antar  sekolah  yang  menjadi  target  responden  dalam penelitian  ini.  Bila  dibuat  nilai  rata-rata  integritas  disemua  sekolah yangmnejadi  responden  dalam  penelitian,  maka bisa  di  tabelkan  sebagaimana tertera dalam tabel 5.2. untuk lebih jelasnya bisadibaca.
Tabel 2 Rata-rata Nilai Integritas Tiap Sekolah Nama Sekolah Rata-Rata SMUN 9 Malang 19,13 MA Hamid Rusdi 18,05 SMK Telkom 16,81 Rata-rata 18 Sumber: diolah peneliti, 2015
Dari  tabel  2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  nilai  integritas  siswa SMUN 9 Malang adalah 19,13. Rata-rata nilai integritas siswa MA Hamid Rusdi adalah  19,13.  Rata-rata  nilai  integritas  siswa  SMK  Telkom  adalah  16,81. Dengan  data  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  integritas  SMK Telkom adalah yang paling tinggi, walaupun demikian ketiganya masih berada pada tingkat integritas sedang.
ANOVA adalah analisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai  integritas  antara  siswa  SMUN  9  Malang,  MAHamid  Rusdi,  dan  SMK Telkom.  Dari  analisis  yang  telah  dilakukan  diperoleh  F  hitung  sebesar  2,395 dan  signifikansi  0,095.  F  tabel  yang  didapatkan  pada  bab  III  adalah  2,34. Karena  F  hitung  >  F  tabel  maka  Ho  ditolak  Level  signifikansi  <  0,1  maka  Ho ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  integritas  siswa  SMUN  9  Malang, MA Hamid Rusdi, SMK Telkom adalah tidaksama.

## PENUTUP
Dari  seluruh  narasi  yang  sudah  dijelaskan  tersebut,  maka  bisa  ditarik sebuah  kesimpulan.  Pertama,  pelajar  di  Kota  Malang  memiliki  pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perilaku korupsi. Data yang ditampilkan menunjukkan  pemahaman  pelajar  tersebut.  Bagi  pelajar  di  Kota  Malang, korupsi  dimaknai  sebagai  penyelewangan  kekuasaan  dan  pengambilan  uang negara  untuk  memperkaya diri.  Pemahaman  ini  memperlihatkan  bahwa  siswa Kota Malang memeliki pengatahun tentang korupsi.
Kedua,  pelajar  di  Kota  Malang,  sangat  tahu  figur-figur  yang  yang  terlibat korupsi  sekaligus  kasus  yang  melibatkan  figur  tersebut.  Pengetahuan  ini mereka  peroleh  melalui  pembacaan  koran  dan  menonton  acara  televisi. Terakhir,  pelajar  Kota  Malang  memiliki  pengatahuan  bahwa  tentang  lembaga- lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan korupsi.  Menurutnya, lembaga KPK merupakan lembaga yang bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Pemahaman ini merupakan jawaban bagus dan baik karena memang faktanya seperti  itu.  KPK  jauh  lebih  kuat  dan  kokoh  bila  melakukan  penindakan korupsi, bila di bandingkan kejaksaan dan kepolisian.
Ketiga,  kondisi  pelajar  di  Kota  Malang  menunjukkan  bahwa  pemahaman pelajar  mengenai  korupsi  berhubungan  dengan  ketaatan  pelajar  terhadap peraturan sekolahnya. Semakin paham pelajar terhadap korupsi, semakin taat pula mereka terhadap peraturan-peraturan sekolah.

## REFERENSI
Dwiyanto, Agus dkk. (2003).  Reformasi  Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Jogjakarta: PSKK-UGM.
Haboddin,  Muhtar  dan  Rahman,  Fathur.  (2013).  Gurita  Korupsi  Pemerintahan Daerah. Jogjakarta, Kaukaba.
Harrisan, Lisa. (2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Lauer,  Robert  H.  (2003).  Perspektif  Tentang  Perubahan  Sosial.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Marczyk, DeMatteo, Festinger. (2005). Essential of  Research Design and Methodology. New Jersey: John Wiley & Sons,Inc.
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Onghokham.  (2002).  Dari  Soal  Priyayi  Sampai  Nyi  Blorong.  Jakarta:  Kompas.
Putra,  Heddy  Shri  Ahimsa,  ‘Korupsi  di  Indonesia:  Budaya  atau  Politik
Makna’. Jogjakarta: WACANA, XIV/2003.
Saldi Isra, ‘Korupsi dan Desentralisasi Korupsi’ Makalah yang disampaikan pada tanggal 26 Oktober 2008.
Scruton, Roger. (2013). Kamus Politik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Sirimorok,  Nurhadi.  (2010).  Membangun  Kesadaran  Kritis.  Jogjakarta:  INSIST.
Suyanto, Bagong (ed). (2013). Metode Penelitian Sosial , Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta, Kencana Prenanda Media Grup. Widjoyanto, Bambang dkk. (2010). Koruptor Itu Kafir. Bandung: Mizan.

## Koran
Kompas, 3 Maret 2013 Kompas,15 Mei 2015 Khaerudin ‘Sepenggal Cerita dari Sumut’ Kompas, 12 November 2015