Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020

## TINJAUAN PERADILAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Author : Satya Kuncoro 202001020001 Nety Hindiyani 202001020003 Luqman Aldi wijaya 202001020040 Galuh Dewi Cahyati 202001020004 Harsono Njoto - harsononjoto@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHAP)  terlalu  fokus  pada  pelaku  dan  kurang  memperhatikan  korban.  Hal  ini terlihat dari minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas keberadaan korban  kejahatan.  Dengan  demikian  kedudukan  korban  tindak  pidana  disini  hanya  sebagai saksi  dalam  perkara  pidana  yang  semata-mata  untuk  membuktikan  kesalahan tersangka/terdakwa.  Pentingnya  perhatian  korban  tindak  pidana  didasarkan  pada  pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana, sehingga ia harus mendapat perhatian dan pelayanan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan korban, korban.  korban  kejahatan  pada  dasarnya  adalah  pihak  yang  paling  menderita  dalam  suatu perbuatan. pidana.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas  berbagai  kondisi,  berbagai  fitur  atau  gambaran  tentang  kondisi  atau  variabel tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penggambaran atau penelaahan data dalam analisis bersifat sementara, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu.Setiap  pelaku  tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dimana aturan hukum dibuat untuk dipatuhi, oleh karena itu jika ada yang melanggar harus dikenakan sanksi.  Di  Indonesia,  setiap  hukuman  dijatuhkan  semata-mata  karena  seseorang  telah melakukan kejahatan.
Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan

## PENDAHULUAN
Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  keinginannya  namun  melanggar  aturan  ataupun  norma yang  berlaku  dalam  kehidupan  sosial.  Untuk  mengatasi  hal  ini  diperlukan  suatu  aturan yang  dapat  mencegah  dan  memberikan  sanksi  kepada  masyarakat  yang  melakukan  hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Aturan tersebut di sebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat. 1
1 Amin, S.M., 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, hal 3

## Jurnal Transparansi Hukum
Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidak seimbangan psikis dan  fisik  dalam  kehidupan  sosial  kalau  selalu  ada  tekanan  dan  ketidak  tepatan  ikatan sosial.  Hukum  sebagai  norma  mempunyai  ciri  kekhususan,  yaitu  hendak  melindungi, mengatur  dan  memberikan  keseimbangan  dalam  menjaga  kepentingan  umum.  Dengan adanya  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  maka  manusia  dapat  melaksanakan  segala aktivitasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  kehidupan  sosial  dan masyarakat.
Ketentuan-ketentuan  yang  dapat  memberikan  hukum  kepada  seseorang  karena mengganggu  keseimbangan  kepentingan  umum,  adalah  ketentuan  hukum  yang  berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku  lagi  atau  yang  direncanakan  berlakunya.  Dengan  kata  lain  bahwa  aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu. Sesuai  dengan  tujuannya  untuk  mencapai  tata  tertib  demi  keadilan,  maka  aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. 2 Salah satu  hukum  positif  yang  ada  di  masyarakat  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang perlindungan  saksi  dan  korban  sebagaimana  tercantum  dalam  lembaran  negara  yang merupakan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.  13  tahun  2006.    Dalam Undang-Undang  tersebut  diatur  tentang  bagaimana  pemerintah  mampu  memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan  karena  saksi  dan  korban  merupakan  unsur  penting  dalam  suatu  penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai.
Sehingga  dalam  hukum  pidana  keterangan  saksi  sangat  mempengaruhi  putusan hakim.  Persoalan  yang  kadang  dijumpai  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah,  dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan yang merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nullus  testis ,  yang  berarti  satu  saksi  bukan  merupakan  saksi,  sehingga  apabila  tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya,  dilihatnya,  dan/atau  didengarnya  berkenaan  dengan  dugaan  terjadinya  suatu tindak  pidana.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  tidaklah  mustahil  saksi  adalah  juga korban/pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian  kejadian  yang  berkaitan  dengan  sebuah  peristiwa  yang  menjadi  objek pemeriksaan  di  muka  pengadilan.  Saksi,  bersama  alat  bukti  lain  akan  membantu  Hakim untuk  menjatuhkan  putusan  yang  adil  dan  objektif  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang disampaikan.  Dalam  sebuah  proses  peradilan  pidana,  saksi  adalah  kunci  untuk memperoleh  kebenaran  materil.  Oleh  karena  itu  pada  saat  memberikan  keterangan,  saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman  dan  bebas  saat  diperiksa  di  muka  pengadilan.  Ia  tidak  boleh  ragu-ragu    5 menjelaskan  peristiwa  yang  sebenarnya,  walaupun  keterangannya  itu  memberatkan terdakwa. Maka pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasanya jelas,  yaitu  :  mengakomodir  kepentingan  saksi  sehingga  ia  dapat  berbicara  dan
2 Arief,  Barda  Nawawi,  2010,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.5
memberikan  keterangannya  secara  lebih  leluasa  tanpa  rasa  takut,  khawatir,  ataupun tertekan.  Tetapi  saksi  juga  harus  dibebaskan  dari  perasaan  takut,  khawatir  akan  dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang dapat  menolak  memberikan  keterangan  karena  mengalami  trauma  hebat  akibat  peristiwa pidana,  sehingga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menceritakan  ulang  peristiwa  yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka pengadilan atau pun terhenti  di  tengah  jalan  karena  persoalan  yang  satu  ini.  Kasus-kasus  seperti  korupsi  atau kejahatan narkotika yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh  kasus  yang  seringkali  tidak  dapat  diproses  karena  tidak ada  saksi yang  mau  dan  berani  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya.  Maka  yang  terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak  asasi  individual  yang  terkait  dalam  kasus  tersebut.  Melihat  begitu  pentingnya peran  saksi,  maka  sudah  seharusnya  mereka  mendapatkan  perlindungan  yang  intensif. Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  sangat  penting  keberadaannya  dalam  proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan 6 asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana  setiap  warga  negara  sama  kedudukannya  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the law ).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pelaksanaan  Undang  Undang  No.  13  tahun  2006  dalam  melindungi  Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dalam  melindungi  saksi  dan  korban berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2006 ?

## PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  ternyata  tidak  serta  merta  memberikan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk  perlindungan  Negara  terhadap  masyarakatnya.  Pentingnya  korban  kejahatan memperoleh  perhatian  adalah  berangkat  dari  pemikiran  bahwa  korban  adalah  merupakan pihak  yang  dirugikan  dalam  hal  terjadinya  suatu  kejahatan,  sehingga  seyogyanya  harus mendapat  perhatian  dan  pelayanan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingannya si korban.
Pada  dasarnya  pengertian  korban  disesuaikan  dengan  masalah  yang  diatur  dalam beberapa  perundang-undangan  tersebut,  misalnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga, pelanggaran  HAM  berat  dan  sebagainya,  jadi  tidak  ada  satu  pengertian  yang  baku,  namun hakikatnya  adalah  sama  yaitu  korban  tindak  pidana.    Keberadaan  saksi  dan  korban  sangat penting  mengingat  sering  kali  aparat  penegak  hukum  mengalami  kesulitan  dalam  mencari dan  menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana yang  disebabkan  adanya  ancaman,  baik  fisik  maupun  psikis  dari  pihak  tertentu  yang ditujukan kepada saksi dan korban. 3
3 Siswanto  Sunarso,  2014,  Viktimologi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hal.240.

## Jurnal Transparansi Hukum
Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga  seyogyanya  harus  mendapat  perhatian  dan  pelayanan  dalam  rangka  memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.
Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak  pidana.  Perlindungan  korban  kejahatan  dalam  sistem  hukum  nasional  nampaknya belum  memperoleh  perhatian  serius.  Perlindungan  korban  dalam  sistem  hukum  nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
Hukum  sudah  seharusnya  memberikan  perlindungan  yang  memadai terhadap  korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  memegang  supremasi  hukum,  tetapi dalam  hal  penegakan  hukum  yang  berlangsung  selama  ini  masih  kurang  begitu  sempurna, karena  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  tidak  mengakui  eksistensi  korban  tindak  pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti  halnya  dalam  beracara  perdata,  tidak  dapat  langsung  mengajukan  sendiri  perkara pidana  ke  pengadilan  melainkan  harus  melalui  instansi  yang  di  tunjuk  (kepolisian  dan kejaksaan). 4
Pengertian Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). 5 Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 6
Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, maka terdapat beberapa jenis saksi yang berkembang seiringi dengan penerapan hukum secara pidana :
a. Saksi korban :
Korban  disebutkan  sebagai  saksi  karena  adanya  suatu  pemikiran,  status  korban  di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang  pasti  mengalami  sendiri  peristiwa  tersebut.  Oleh  karena  itu  korban  ditempatkan pada  posisi  sentral  bagi  pihak-pihak  yang  berperkara  serta  hakim  untuk  melihat kejadian sebenarnya yang terjadi. 7

## b. Saksi pelapor (Whistleblower)  :
Merupakan  saksi  yang  berasal  baik  dari  orang  berkepentingan  dengan  kasus  yang terjadi  maupun  tidak,  sehingga  terkadang  bukannya  mendapat  pujian,  namun  sering pula  membuat  saksi  dapat  menjadi  target  /  tujuan  pengancaman,  bahkan  pembunuhan dari orang orang yang merasa dengan keterangan tersangka / terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara.
4 Mudzakir,  2001,    Posisi  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1
5 Purwa Darmita, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 825.
6 KUHAP, Pasal 1 angka 26
7 Muhandar,  2010,  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Putra  Media Nusantara, Surabaya
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020

## c. Saksi A De Charge :
Saksi  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  atau  terdakwa  atau  penasehat  hukum,  yang mana  keterangan  atau  kesaksian  yang  diberikan  akan  meringankan  atau menguntungkan terdakwa. 8
d. Saksi A Charge :
Yaitu  saksi  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  dimana  saksi  tersebut  dalam keterangannya dapat memberatkan terdakwa 9

## e. Saksi Ahli ( De Auditiu ) :
Yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapun saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada  seorang  ahli  untuk  mengungkap  kebenaran  sesuai  dengan  bidang  ilmunya masing-masing.  Saksi  ini  tidak  memihak  kepada  siapapun  karena  tugasnya  hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya.

## f. Saksi Mahkota (Kroongetuide) :
Saksi  mahkota  atau  crown  witnes  adalah  salah  satu  seorang  tersangka  atau  terdakwa lainnya  yang  bersama-sama  melakukan  perbuatan  pidana  yang  ditarik  sebagai  saksi kunci  untuk  mengungkap  pelaku  pelaku  lain  dengan  iming-iming  pengurangan ancamaman hukuman. 10

## h. Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
Adalah  saksi  yang  juga  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana  yang  bersedia  membantu aparat  penegak  hukum  untuk  mengungkap  suatu  tindak  pidana  atau  akan  terjadinya suatu  tindak  pidana  untuk  mengembalikan  aset-aset  atau  hasil  suatu  tindak  pidana kepada  negara  dengan  memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak  hukum  serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

## Hak hak Saksi dan Korban :
Seorang Saksi dan Korban berhak : 11
a.  Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya;
b.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
8 KUHAP, Pasal 160 ayat (1) huruf c
9 Ibid.
10 Firman  Wijaya,  2002,  Whistle  Blower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Perspektif  Hukum, Penaku, Jakarta,
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1)
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
i. Mendapatkan identitas baru; j. Mendapatkan tempat kediaman baru; k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

## C. Perlindungan Saksi dan Korban :
Perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  /  atau  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang ini.
Undang-undang Nomor 13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK  ),  adalah  lembaga  yang  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan  perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban. 12
Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  diberikan  berdasarkan  penghargaan  atas  harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. 13
Perlindungan  hukum  terhadap  saksi  merupakan  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan kepada saksi agar saksi merasa aman dan nyaman dan tidak tertekan dalam ia memberikan keterangan  apa  yang  ia  lihat,  ia  dengar  dan  ia  alami  sendiri  mengenai  terjadinya  suatu tidak pidana pada setiap proses peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan  pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan  keadilan  ditegakkan.  Tentu  saja  terjaminnya  perlindungan  dan  dukungan  bagi  saksi dan  korban  tidak  dapat  dilakukan  hanya  dengan  menggantungkan  kepada  keberadaan suatu  undang-undang,  melainkan  juga  kepada  para  pelaksananya  yaitu  aparat  penegak hukum.Tetapi,  keberhasilan  pelaksanaan  undang-undang  tersebut  bukan  oleh  satu  pihak saja,  peran  serta  dan  kerjasama  yang  kuat  antara  pihak  pemerintah,  organisasi pendamping,  dan  juga  masyarakat  luas  amat  menentukan  terjaminnya  pelaksanaan perlindungan  dan  dukungan  terhadap  saksi  dan  korban.  Dengan  dipenuhinya  dan diperhatikannya  semua  unsur  penting  di  dalam  sistem  yang  berpihak  pada  keadilan  dan kebenaran,  terbit  keyakinan  kuat  bahwa  mulai  saat  ini  akan  terjadi  perbaikan  kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
Perlindungan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada korban  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  atau  berdasarkan  penetapan pengadilan. 14
12 Undang-undang Nomor 13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Ketentuan Umum
13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 3
14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

## Jurnal Transparansi Hukum
Perlindungan  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau  Korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini . 15
Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu : 16
Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”  (berarti  kepentingan  hak  asasi  manusia  (HAM)  atau  kepentingan  hukum seorang).
Kedua,  dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan  atau  santunan hukum  atas  penderitaan  atau  kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”).
Bentuk  santunan  ini  dapat  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi),  pemulihan keseimbangan  batin  (antar  lain  dengan  pemaafan),  pemberian  ganti  rugi  (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.
Dalam  rangka  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan,  yaitu  dengan  adanya  upaya preventif  maupun  represif  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah (melalui  aparat  penegak  hukumnya),  seperti  pemberian  perlindungan  /  pengawasan  dari berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan  nyawa  korban,  pemberian  bantuan  medis, maupun  hukum  secara  memadai,  proses  pemeriksaan  dan  peradilan  yang  fair  terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang,
Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang  mengatur  secara  terperinci  bagaimana  cara  investigasi  dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  perlindungan  saksi  dan  korban.  Namun  dalam  undang-undang  tersebut  ada beberapa  pasal  yang  memuat  prinsip  dasar  bagaimana  perlindungan  saksi  dan  korban seharusnya  dilaksanakan,  dengan  demikian  etika  investigasi  yang  harus  dikembangkan dan  dirinci  oleh  LPSK  sebagai  lembaga  pelaksana  perlindungan  saksi  dan  korban, berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Rasa aman; c. Keadilan; d. Tidak diskriminatif; dan e. Kepastian hukum.
Saksi  dan  Korban  dalam  kondisi  tertentu,  membutuhkan  orang  yang  sudah  lama  dikenal dan  dapat  ia  percaya  untuk  mendampingi  dirinya  melewati  proses  pemberian  kesaksian. Meskipun  demikian,  keberadaan  pendamping  memiliki  ekses  menguntungkan  dan  tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Keberadaan pendamping dinilai memberi ekses yang menguntungkan, apabila:
1. Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
2. Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
3. Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
4. Pendamping dapat memberi dukungan fisik, juga psikis.
15 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban,  Pasal  1  ayat (6)
16 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 41.

## Jurnal Transparansi Hukum

## Vol.03 No.02 / Juli 2020
Bagi saksi yang tidak bersedia untuk hadir di persidangan, pengadilan dapat memeriksa dengan  menggunakan  alat  komunikasi  atau  video  conference  dengan  merahasiakan tempat dimana saksi berada untuk kepentingan keamanan dan keselamatan saksi.
Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi :
a.  Kerahasiaan  seluruh  informasi  personal,  termasuk  menutup  celah  informasi  terhadap pihak-pihak  yang  secara  spesifik  tidak  diinginkan  oleh  saksi  atau  korban  untuk mengetahuinya  danmenutup  informasi  yang  secara  operasional  membutuhkan pelaksanaan secara bersamaandengan program perlindungan bagi saksi dan korban;
b.  Informasi  ini  hanya  bisa  dibuka,  jika  diminta  oleh  pengadilan,  pada  dugaan  adanya kasus  penyiksaan  anak,  atau  untuk  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  saksi, korban, maupun pihak lainnya;
c.  Untuk  pengecualian  di  atas,  perlu  disusun  prosedur  pemberitahuan,  memperoleh persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.
Korban kejahatan perlu dilindungi karena : 17
a.  Masyarakat  dianggap  sebagai  suatu  wujud  sistem  kepercayaan  yang  melembaga, kepercayaan  ini  terpadu  melalui  norma-norma  yang  diekspresikan  didalam  struktur kelembagaan,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan.  Terjadinya  kejahatan  atas  diri korban  akan  bermakna  penghancuran  sistem  kepercayaan  tersebut  sehingga  pengaturan hukum  pidana  dan  hukum lain  yang  menyangkut  korban  akan  berfungsi  sebagai  sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
b.  Adanya  argumen  kontrak  sosial  dan  solidaritas  sosial  karena  negara  boleh  dikatakan memonopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap  kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan  kebutuhan  korban  dengan  cara  peningkatan  pelayanan  maupun pengaturan hak.
c.  Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

## Bentuk perlindungan hukum terhadap korban :
Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut : 18
a.  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  terdapat  3  (tiga)  sistem  pemberian  restitusi  dan kompensasi kepad korban kejahatan, yakni :
1.  Ganti  Rugi  yang  bersifat  keperdataan,  diberikan  melalui  proses  perdata.  Sistem  ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3.  Restitusi  yang  bersifat  perdata  dan  bercampur  dengan  sifat  pidana  diberikan  melalui proses pidana
b. Pelayanan / Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu  tindakan  pidana.  Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat  berupa  pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum  yang  sama  dengan  alat  bukti).  Keternagan  medis  ini  diperlukan  terutma  apabila korban  hendak  melaporkan  kejahatan  yang  menimpanya  ke  aparat  kepolisian  untuk  di tindaklanjuti.
17 Rena Yulia, op.cit., hal. 161
18 Rena Yulia, Op. Cit., hal. 166
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
c. Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.  Di  Indonesia  bantuan  ini  lebih  banyak  diberikan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) .

## Tugas dan kewenangan LPSK adalah sebagai berikut ini:
1)  Menerima  permohonan  Saksi  dan  atau  Korban  untuk  perlindungan  (Pasal  29);  2) Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan atau Korban (Pasal 29);
3) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 1);
4) Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
5)  Mengajukan  ke  pengadilan  (berdasarkan  keinginan  korban)  berupa  hak  atas  kompensasi dalam  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat;  dan  hak  atas  restitusi  atau  ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
6)  Menerima  permintaan  tertulis  dari  korban  ataupun  orang  yang  mewakili  korban  untuk bantuan (Pasal 33 dan Pasal 34);
7)  Menentukan  kelayakan,  jangka  waktu  dan  besaran  biaya  yang  diperlukan  diberikannya bantuan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 34);
8)  Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

## Hambatan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban :
Dalam  pelaksanaannya  Undang  Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini  mempunyai beberapa kelemahan mengingat cakupan undang undang tersebut sebatas pada perkara pidana biasa saja, sedang pada perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap  saksi  maupun  korban  yang  terkait  dengan perkara tersebut.
Disamping  itu  LPSK  dalam  memberikan  perlindungan  saksi  dan  korban  harus  disertai kesediaan  saksi  dan  korban  untuk  memutuskan  hubungan  dengan  setiap  orang  yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2)  huruf  c  UU  No.13  Tahun  2006,  dimana  saksi  atau  korban  yang  berada  dalam  program perlindungan akan  dipindahkan  ke  tempat  persembunyian  yang  benar-benar aman dan  akan memutuskan  hubungan  dengan  siapapun  sehingga  tidak  ada  orang  lain  yang  mengenalnya, meskipun  keluarga  inti  (suami,  isteri  dan  anaknya)  dimungkinkan  diikutsertakan  dalam persembunyian.
Adapun  hambatan-hambatan  yang  selama  ini  masih  mengganjal  pelaksanaan  perlindungan hukum terhadap saksi adalah :
1.  Peningkatan  kapasitas (  Capacity  Building  ) belum  bisa  penuh  karena  masih  merupakan sebuah  proses  untuk  meningkatkan  kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi, komunitas, atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya;
2. Pengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi
3.  Merancang  sebuah  aksi,  serta  mengumpulkan  dan  menggunakan  secara  efektif,  dan  atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.
4.  Disamping  itu  para  penegak  hukum  belum  memahami  secara  benar  akan  perlindungan saksi  dan  juga  para  penegak  hukum  masih  kuat  melekat  pada  pemikiran  KUHAP sedangkan  seharusnya  undang-undang  perlindungan  saksi  telah  diberlakukan.  Juga  para penegak  hukum  belum  memiliki  pedoman  khusus  metode  atau  cara  menghitung penggantian kerugian dalam hal ini.

## Jurnal Transparansi Hukum
Atas dasar hambatan tersebut diatas, maka perlu adanya revisi atas Undang Undang nomor 13 tahun  2006,  yakni  dengan  terbitnya  Undang  Undang  No  31  Tahun  2014  tentang  Revisi Perlindungan Saksi Dan Korban.
Revisi tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
a.  Bahwa  jaminan  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  memiliki  peranan  penting  dalam proses  peradilan  pidana  sehingga  dengan  keterangan  saksi  dan  korban  yang  diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
b. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya  tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi,  perlu  juga  diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
c.  Bahwa  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan hukum masyarakat
Pada  dasarnya  Undang-undang  nomor  31  tahun  2014  ini  tidak  mencabut  undang-undang Nomor  13  tahun  2006  melainkan  hanya  melengkapi  dan  merivisi  beberapa  pasal,  artinya bahwa  Undang  Undang  Nomor  13  tahun  2006  masih  tetap  berlaku  sebagai  undang-undang perlindungan saksi dan korban.
Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam  Undang  Undang  nomor  13  tahun  2006  kelihatannya  telah  mencukupi,  namun  jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangnnya masih sangat lemah, antara lain sebagai berikut :
1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.
Hal-hal  ini  sering  kita  temui  dilapangan  ketika  pelaksanaan  perlindungan  saksi  dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang  jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki kedepan.
Salah  satu  pasal  inti  yang  merobah  konsep  perlindungan  saksi  dan  korban  adalah  pasal  7 Undang-undang No 31 Tahun 2014 yakni :
1.  Setiap  Korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan  Korban  tindak  pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
2. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
3. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4.  Pemberian  Kompensasi  bagi  Korban  tindak  pidana terorisme  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  pemberantasan  tindak  pidana terorisme.
Kelihatannya dalam praktek perlindungan saksi dan korban para penegak hukum masih ragu- ragu menjalankan walaupun dalam perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa hal ini menimbulkan  pertanyaan  mengenai  kinerja  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  yang sudah  ada  sejak  tahun  2006  yang  lalu  yang  langsung  dinaungi  oleh  lembaga  kepresidenan. LPSK  sepertinya  belum memiliki  kekuatan  yang  memadai  untuk  memberikan  perlindungan
saksi  diseluruh  wilayah  Indonesia  sementara  LPSK  hanya  berkedudukan  di  pusat  yaitu  di Jakarta.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan :
Pada  hakikatnya  subjek  hukum  harus  bertanggungjawab  terhadap  segala  perbuatan hukum  yang  dilakukannya  sehingga  apabila  subyek  hukum  tersebut  melakukan  suatu tindak  pidana  yang  mengakibatkan  orang  lain  harus  menderita  kerugian,  maka  ia  harus bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkannya,  kecuali  ada  alasan  yang membebaskannya.  Sebagai  perwujudan  tanggungjawab  karena  kesalahannya  terhadap orang  lain,  pelaku  tindak  pidana  dibebani  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  kerugian pada  korban  atau  ahli  warisnya.  Perlindungan  merupakan  segala  upaya  pemenuhan  hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau  lembaga  lainnya sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  ini.  Undang-undang Nomor 13  Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  ketentuan  umumnya  telah menyatakan  bahwa Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (  LPSK  ),  adalah  lembaga yang  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan  perlindungan  dan  hak-hak  lain  kepada Saksi dan Korban.
Disamping  itu  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  diberikan  berdasarkan penghargaan  atas  harkat  dan  martabat,  rasa  aman,  keadilan,  tidak  diskriminatif,  dan kepastian  hukum.  Perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban  harus  diberikan  bila menginginkan  proses  hukum  berjalan  benar  dan  keadilan  ditegakkan.  Tentu  saja terjaminnya  perlindungan  dan  dukungan  bagi  saksi  dan  korban  tidak  dapat  dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada  para  pelaksananya  yaitu  aparat  penegak  hukum.Tetapi,  keberhasilan  pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara  pihak  pemerintah,  organisasi  pendamping,  dan  juga  masyarakat  luas  amat menentukan  terjaminnya  pelaksanaan  perlindungan  dan  dukungan  terhadap  saksi  dan korban.
Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak  pada  keadilan  dan  kebenaran,  terbit  keyakinan  kuat  bahwa  mulai  saat  ini  akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Daftar Buku :
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta Amin, S.M., 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta:Pradya Paramita Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2012,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Andi Hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
Andi  Matalata,  1987,  “Santunan  Bagi  Korban”,  dalam  J.E.  Sahetapy,  Viktimologi  Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Arief,  Barda  Nawawi,  2010,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta Arif Gosita, 1987, Viktimologi Dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta Ary  Brotodihardjo,  Kedudukan  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana Bambang Poernomo, 1992,  Asas-asas hukum pidana,  Ghalia Indonesia, Jakarta Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Barda  Nawawi  Arief,  1994,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Hukum Pidana, Ananta, Semarang
__________________,  2008,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  penyusunan  Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada media Group, Semarang
Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  ed. Kedua, Kencana, Jakarta Burhan Ashshofa, 2001,  Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  ed. Kedua, Kencana, Jakarta Burhan Ashshofa, 2001,  Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta Bonger,  W.A.,  1981,  Pengantar  Tentang  Kriminologi,  Pembangunan  Ghalia  Indonesia,
Jakarta
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2003,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia”,  Balai  Pustaka, Jakarta
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2006,  Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang hukum acara pidana Nuansa Indah, Bandung Hari  Sasangka,  2003,  Komentar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  CV.  Mandar Maju, Bandung
Johnny  Ibrahim,  2006,Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayu  media Publishing, Malang
Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru, Rajawali Press, Jakarta Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, Alumni,
Bandung
Mahmud  Mulyadi,  2008,  Criminal  Policy:Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non  Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan
Mahrus Ali, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
Mardjono  Reksodiputro, 1994,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan.  Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
Martiman  Prodjohamidjojo,  1990,  Komentar  Atas  KUHAP:  Kitab  Undang  Undang  Hukum Acara Pidana, Pradnaya Paramitha, Jakarta
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984,  Pidana  dan  Pemidanaan,  Badan  Penyediaan  Bahan
Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Mulder,  dalam  bukunya  Barda  Nawawi  Arief,  2008,    Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan  penyusunan  Konsep  KUHP  Baru,  Kencana  Prenada  media  Group, Semarang
Mudzakir,  2001,    Posisi  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Munir  Fuady,  2012,  Teori  hukum  pembuktian:  pidana  dan  perdata,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung
Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.03 No.02 / Juli 2020
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta Teguh Prasetya, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, “Kriminologi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sudradjat Bassar, M., 1985, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung
Supriyadi  Widodo  Eddyono,  2005,    Pemetaan  Legislasi  Indonesia  Terkait  dengan Perlindungan Saksi dan Korban,  Jakarta
Sudarto, 1983,  Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung Syaikh  Shafiyyurrahman  Al-Mubarakfuri,  2011,  Shahih  Tafsir  Ibnu  Katsir,  Pustaka  Ibnu
Katsir, Bogor
Sianturi,  S.R.&E.Y.Kanter,  2002,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan. Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum,  UI Press, Jakarta
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2010,  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## Majalah Hukum :
Varia  Peradilan,  1997,  “Langkah  Pencegahan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  Terhadap Wanita”, Tahun III.No.145 Oktober 1997

## Perundang undangan :
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang  Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.