Voume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018
Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah

## Megi Vornika
Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang Email: megi.vornika@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berawal  dari  pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  menurut  Undang-Undang Nomor    25    Tahun    2008    tentang    pembentukan    Kota    Sungai  Penuh.  Undang-Undang tersebut  belum  sepenuhnya  diindahkan  sebagaimana  yang  tertuang  dalamnya.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengungkapkan  perkembangan  Kota  Sungai  Penuh  pada  masa  Otonomi Daerah  dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2014.  Tujuan  penelitian  adalah:  Pertama, mendeskripsikan  unsur-unsur  dan  struktur  pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh.  Kedua, menganalisis perkembangan wilayah administratif  pemerintahan Kota Sungai Penuh. Tulisan ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Adapun tahap-tahap  yang  harus  ditempuh  dalam  metode  sejarah  adalah:  1)  Heuristik;  (2)  Kritik Sumber;  (3)  Interpretasi;  dan  sebagai  seorang  peneliti  yang  baik  (objektif),  peneliti menuangkan penulisan penelitian tersebut ke tahap  empat  (4)  Historiografi  dalam  bentuk tesis.  Data   penelitian  diperoleh dengan  cara  mengumpulkan  dokumentasi  yang relevansi, kebijakan  tata  pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh  melalui  Kajian  isi  (content  analysis)  dan wawancara  dengan  informan  penelitian  tertentu,  yang  paham  dengan  hal  tersebut.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  perkembangan  dalam  Administrasi    Pemerintahan Daerah  Kota  Sungai  Penuh  pada  masa  Otonomi Daerah tahun 2008 s/d. 2014. Interegnum pejabat  pemerintah  Kota  Sungai  Penuh,  mengalami  perkembangan  dalam  dua  periode pemerintahan  Walikota  Kota  Sungai  Penuh.  Pada  tahun  2008  samapai  dengan  tahun  2011 dipimpin  oleh  tiga  kali  masa  jabatan  walikota  sementara  dan  tahun  2012  Walikota  Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri menetapkan Lembar Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18, 19,  20,  21  Tahun  2012  di  Sungai  Penuh  pada  tanggal  27  Desember  2012.  Undang-Undang Nomor      25      Tahun      2008      sangat      jelas      sekali      menjadi      pedoman      dan      dasar pembentukan  Kota  Sungai  Penuh.  Dari  tahun  2008  hingga  tahun  2012  sudah  lebih  kurang lima tahun jalannya Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai daerah kota otonom. Perubahan tersebut  yaitu:  Pertama,  Segi  Unsur  dan  struktur  pemerintah.  Kedua,    Perkembangan wilayah   administrasi    Kota   Sungai   Penuh.   Untuk kedepannya   harus   mempedomani Undang-undang      dan      mempertimbangkan  kesiapan  dalam  berbagai  kebijakan  (wisdom) pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh  dengan  kemampuan  administrasi  daerahnya    sehingga visi  dan  misi  pencapaian tujuan bisa terealisasi secara efisien dan efektif.

## Kata  Kunci:  Otonomi  Daerah,  Kota,  Model  Pemerintahan  Kota,  Pelayanan  Publik, Administrasi Pemerintahan, Regulasi Kebijakan

## PENDAHULUAN
Kota  di  Indonesia  dapat  dilihat  menurut  statusnya  dalam  struktur  ketatanegaraan  dan pemerintahan.  Dalam  banyak  kasus  kota  di  Indonesia  berkembang  karena  menjadi  pusat pemerintahan,  sehingga  dalam  struktur  pemerintahan    kota    kecil    biasanya    merupakan
Voume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018
ibukota    kecamatan    atau    ibukota  kabupaten.  Setingkat  lebih  tinggi  adalah  kota  otonom. Wilayah  Provinsi  Jambi secara  administratif   terbagi   kedalam sembilan kabupaten dan dua kota  yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Undang-Undang Republik  Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.
Tujuan  pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan,  serta  dapat  memberikan kemampuan  dalam  pemanfaatan  potensi  daerah.  Penulisan  sejarah    Kota    di  Indonesia, khusus di Jambi tidak begitu banyak ditulis, terutama terkait  dengan  tulisan  sejarah   Kota Sungai  Penuh,  telah  banyak   ditulis  dari kalangan sejarawan seperti kelangan mahasiswa atau  mahasiswi  dari  kampus  UNP,  Unand  dan  STKIP    PGRI  Sumatera  Barat.  Ketiga kajian  tersebut  masih  dalam  TA/Skripsi,  seperti   yang   ditulis    Sardiyanto    tahun  1997; Thema  Wisma  Lena tahun 2003; dan  Lara Arisanti tahun 2012. Dari ketiga kajian  tersebut mengarah  fokus  penelitiannya  yaitu,  tentang  proses  pemekaran  Kota  Sungai  Penuh  dan condong  ke  perkembangan  fisik  Kota  Sungai  Penuh.  Tulisan  Tri  Ratnawati. Telaah mengenai Satu  Dasa    Warsa  Pemekaran Daerah  Era  Reformasi:  Kegagalan    Otonomi Daerah? Daerah  induk  Kabupaten Kerinci  dimekarkan  dengan  daerah  pemekaran  adalah Kota    Sungai    Penuh.  Masalah    dari    terbentuknya    kota    otonom    belum    bisa  otonom seutuhnya.  Kasus konflik  antara  daerah  induk  dengan  daerah  pemekaran   yaitu  tentang aset. Penelitian ini penting ditulis adalah terjadi interegnum pejabat pemerintah Kota Sungai Penuh,  fakta  belum  ada  pesta  rakyat  (demokratisasi)  dalam  mengadakan  dan menyelengarakan  pilwako  selama  empat  tahun  berdiri  Kota  Sungai  Penuh (2008-2011). Pada  tahun  2008  sampai  tahun  2011  adalah  PJS  Kota  Sungai  Penuh  mengalami  tiga  kali masa pemerintah dalam kurun  waktu selama empat  tahun pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh dan tahun 2012 adalah awal kebijakan walikota definitif Kota Sungai Penuh.
Dari  fenomena  tersebut  ditarik  benang  merah  adalah  Kota  Sungai  Penuh  belum mengindahkan   asas  demokrasi  dan  atau  sesuai  dengan  Undang-Undang sebagai   dasar berpijak  dalam  tata  pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh.  Oleh  sebab  itu,  penelitian difokuskan  dengan  judul Administrasi      Pemerintahan  Daerah:  Kota      Sungai      Penuh Pada   Masa   Otonomi   Daerah,   2008-2014. Fokus penelitian   secara  umum  adalah perkembangan   administrasi  pemerintah  Kota Sungai Penuh pada masa   Otonomi   Daerah tahun  2008-2014.
Batasan  penelitian  ada  dua  yaitu: pertama, batasan  secara  spastial,  adalah  secara  umum Kota Sungai Penuh, bagian tata pemerintahan Kota Sungai Penuh khususnya. Kedua batasan secara temporal adalah berawal  dari  tahun  2008, merupakan  awal  terbentuk  daerah  otonom Kota  Sungai  Penuh.  Sedangkan  tahun  2012-2014  adalah  batas  penelitian  masa  dimana berakhir masa pimpinan Pejabat Walikota sementara (PJS) dan kemudian diteruskan jabatan walikota  definitif  periode  2011  mengawali  karirnya  sebagai  walikota  dengan  visi  dan  misi tertentu.
Pada    tahun    2012-2014,    perkembangan    administrasi  Kota  Sungai  Penuh  mengalami berbagai perkembangan pada tingkat pemerintah  Kota  Sungai  Penuh, seperti kebijakan dan peraturan-  peraturan  tertentu  menjadi  dasar  perkembangan  suatu  pemerintahan,  baik  itu Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh,  maupun  Peraturan  Walikota  Kota  Sungai  Penuh. Rumusan  masalah  adalah  bagaimana  struktur  dan  unsur-unsur  pemerintahan  Kota  Sungai Penuh? dan bagaimana perkembangan wilayah administratif Kota Sungai Penuh?
Voume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018
Tujuan  dan  manfaat  penelitian  adalah  mendeskripsikan  struktur  dan  unsur-  unsur pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh.  Dan  Menganalisis  Perkembangan  wilayah  administratif Kota  Sungai  Penuh.  Secara  teoritis  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  pijakan  bagi  penelitian  selanjutunya,  terutama  yang  berhubungan  dengan  aset daerah.  Secara  umum  adalah  perkembangan  administrasi  pemerintah  Kota  Sungai  Penuh pada  masa  otonomi  Daerah,  2008-2014.  Secara  khusus  yaitu  kebijakan  ( wisdom) pemerintahan  Kota    Sungai  Penuh  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2008 tentang  Pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  dan  Undang-undang  Republik        Indonesia Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  merupakan  dasar  hukum  dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good govermance ), serta kemampuan administrasi daerah bersangkutan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan untuk introspeksi diri dan evaluasi bagi  instansi  yang  bersangkutan  untuk  terwujudnya    visi    dan misi    Kota Sungai Penuh dalam  menerapkan  kebijakan.  Disamping  itu  juga  dapat  menambah  cakrawala  pengetahuan dibidang  administrasi,  terutama  tentang  perkembangan    administrasi    pemerintahan    Kota Sungai  Penuh  umumnya,  dan untuk  menambah  literatur  kepustakaan.  Diharapkan  dapat menambah  khasanah  keilmuan.  Supaya  menambah  wawasan  peneliti  khususnya  dan masyarakat  Kota  Sungai  Penuh  secara  umum.  Senada  dengan  itu,  secara  praktis , sebagai informasi dan masukan kepada pihak terkait  dalam  mengurus, mengatur  dan  mengelola tata pemerintahan   Kota   Sungai   Penuh   untuk   kemajuan   serta   perkembangan administrasi pemerintah Kota Sungai Penuh kedepan.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Weber  menyatakan  kajian  isi  adalah metodologi  penelitian  yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Menurut  Holsti  memberikan  definisi  agak  lain  dan  menyatakan  bahwa  kajian  isi  adalah teknik  apa  pun  yang  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  melalui  usaha  menemukan karakteristik  pesan,  dan  dilakukan  secara  objektif  dan  sistematis.  Dari  segi  penelitian kualitatif   tampaknya definisi  terakhir lebih   mendekati   teknik   yang   diharapkan.   Guba dan   Lincoln   seterusnya menguraikan prinsip dasar kajian isi, ciri-ciri kajian isi yaitu:
1.  Hal  yang  terpenting  adalah proses  mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit. Aturan  itu  harus berasal  dari kriteria yang  ditentukan  dan  prosedur  yang  ditetapkan.  Analisis  berikutnya  yang  akan mengadakan pengkajian harus menggunakan aturan yang sama, prosedur yang sama, dan kriteria yang juga sama sehingga dapat menarik kesimpulan yang sama pula.
2.  Kajian  isi  dalam  proses  sistematis.  Hal  ini  berarti  dalam  rangka  pembentukan kategori sehingga   memasukkan   dan   mengeluarkan   kategori   dilakukan   atas dasar aturan yang taat asas. Jadi, apabila aturan telah ditetapkan, hal itu harus ditetapkan dengan prosedur yang  sama,  terlepas dari apakah menurut analisis relevan atau tidak.
3.   Kajian   isi    merupakan   proses    yang   diarahkan    menggeneralisasi.    Pada    masa  yang akan  datang,  penemuan  handaknya  memerankan  sesuatu  yang  relevan dan    teoritis. Dalam      pengertian      penelitian      ilmiah,      penemuan      itu      harus  mendorong
pengembangan  pandangan  yang   berkaitan   dengan  konteks  dan dilakukan  atas  dasar contoh  yang  telah  dilakukan  atas  dasar  dokumen  yang ada.
4.  Kajian  isi  mempersoalkan  isi  yang  termanifestasikan.  Jadi  jika  peneliti  akan menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan.
Kajian      isi      ini      lebih      menekan  analisis  secara  kuantitatif,  namun  hal  itu  dapat  pula dilakukan secara analisis kualitatif. Untuk memperoleh informasi yang akurat perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Otonomi  Daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan    masyarakat    setempat    menurut    prakarsa    sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah   otonom  adalah  kesatuan masyarakat    hukum    yang    mempunyai    batas  daerah  tertentu  berwenang  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat    menurut    prakarsa    sendiri    berdasarkan aspirasi     masyarakat  dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari  pembahasan hasil  analisi  penelitian  tentang  administrasi  pemerintah  daerah:  Kota  Sungai  Penuh  pada masa  otonomi  daerah,  tahun  2008  s/d  2014  adalah  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dan Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  secara  bersama-sama  sepakat  melakukan  pengalihan  atau peyerahan  kewenangan  dan urusan  pemerintahan  dan  aset  secara  bertahap  yang  merupakan pelaksanaan  dari  Undang-  undang  No.  25  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kota  Sungai Penuh. Senada dengan  konsep “Administrasi”  yang dalam awal kemunculannya  lewat essay Wilson’s diartikan dalam lokus kekuasaan (sebagai pelaksana undang- undang (hukum)  yang terperinci  dan  sistematis). Menurut  Talcott  Parsons  yaitu teori  fungsional  struktural  dalam sistem tindakan.
Pada  tahun  2008  adalah  awal  terbentuknya  kota  otonom,  dalam  tata  pemerintahan  Kota Sungai  Penuh  masih  dalam  tahap  penyesuaian  diri  dengan  terpilih  pejabat  sementara  untuk mengisi kepemimpinan di Kota Sungai Penuh, agar kemampuan administrasi daerah tersebut lebih baik dari sebelunnya. Pada tahun  2008  adalah  masa  beradaptasi  antara  pemerintahan Kota  Sungai  Penuh  setelah  dimekarkan  dari  Kabupaten    Kerinci.    Kota    Sungai  Penuh dengan   tujuan baru, administrasi baru, wilayah,  personil pemerintah dan struktur organisasi tertentu,  aset  juga  ikut  berpindah  tanggan.  Teori    Menurut  Talcott  Parsons  yaitu  teori fungsional  struktural  dalam  sistem  tindakan.  Ada  empat  fungsi  penting  diperlukan  disemua sistem  tindakan  yang  diakronimkan  dengan  “AGIL”.  Kebijakan    ( wisdom) pada    dasarnya adalah    merupakan    keputusan    pemerintah  untuk  menciptakan  suatu  kondisi  tertentu  yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah pada   dasarnya   merupakan pengambilan keputusan  oleh pimpinan  atau  elite  politik  daerah  untuk  mewujudkan   kondisi yang dapat mendorong dan mendukung  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  semula dalam    perancanaan.  Kebijakan    ini  diperlukan      agar  program  dan  kegiatan  pembangunan yang  akan  dilaksanakan  dapat  diarahkan  dan  diwujudkan  sesuai  dengan  kebijakan   yang telah  diambil.  Pada    tahun        2008        hingga  tahun  2010  adalah  awal  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pimpinan  walikota  PJS  Walikota  melakukan  beberapa  perubahan  terhadap Kota  Sungai  Penuh  ke  depan.  Pemerintah  dari  2009-2010  maka  pelaksanaan berbagai  tugas
Voume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018
pemerintahan tetap dilandasi oleh visi Kota Sungai Penuh menjadi Kota  Pusaka yaitu:  Kota Pusat  Perdagangan;  Jasa;  Pendidikan;  Kebudayaan  dan Pariwisata.  Pada  periode  walikota 2012-2014  adalah  masa  pimpinan  walikota  definitif  sesuai  dengan  visi  dan  misinya  yaitu “Kota  Sungai    Penuh  yang  mandiri,  maju  dalam  ekonomi  dan      terdepan      dalam pendidikan” (Kota Sungai Penuh MAPAN 2016).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Menjelaskan dalam pasal 120. Adapun unsur-unsur pemerintahan Kota Sungai Penuh adalah  Walikota,  sekretariat  daerah,  sekretarait  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis daerah,  kecamatan,  dan  kelurahan.  Dari  hasil  wawancara  12  Mei  2015  dengan  Kepala Bagian  Tata  Pemerintahan.  Kota  Sungai    Penuh    di    kantor  Walikota  Kota  Sungai  Penuh menurut Suarman adalah: Unsur-unsur Pemerintahan ialah sesuai jenjang tingkatannya, pada tingkat    Kota    Sungai    Penuh    ada    dua  unsur  Pemerintahan  yaitu Pertama, unsur pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh   di   bagian tenaga  teknis   yang sesuai  dengan  SKPD terkait. Kedua, unsur  pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh  pada  tingkatan  tertentu.  Seperti tenaga    pelaksana    kecamatan    dibagi  lagi   menjadi   tiga,  yaitu sebagai berikut: 1) tenaga pelaksana pemerintah tingkat  kecamatan (camat); (2) Sekcam; (3) Kasi (Penyuluhan).
Senada  dengan  itu,  teori  menurut  Nigro,  menjelaskan  tentang  administrasi  pemerintahan adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. Kawasan perkotaan  juga telah  diatur  dalam  Undang-undang  yang  menjadi  dasar  berpijak  dalam    Perkembangan wilayah  administratif  Kota  Sungai  Penuh  adalah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Republik    Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dari  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menimbang  bahwa  untuk  menjamin  pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  dilaksanakan  secara demokratis  sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maka  kedaulatan  rakyat  serta  demokrasi  sebagai  syarat  untuk  pelaksanaan  pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 7 (tujuh) warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon  Gubernur,  calon  Bupati,  dan  calon    Walikota    adalah    yang  memenuhi  peryaratan. Hasil penelitian dan  analisis perkembangan wilayah administrasi  Kota  Sungai  Penuh.  Masa pimpinan  Walikota  definitif  dipilih  tahun  2012.  Sejak  terbentuknya  Kota  Sungai  Penuh menjadi   daerah   otonom   tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah lima tahun baru ada walikota definitif Kota Sungai Penuh.
Oleh  sebab  itu,  terjadi  interegnum  pejabat  Walikota  Kota  Sungai  Penuh  dan  belum menerapkan  asas  demokratisasi  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota. Menimbang bahwa  untuk  menjamin pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota dilaksanakan    secara  demokratis    sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  18  ayat  (4) Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indones.  Pilwako  (Pilihan      Walikota)  definitif Kota  Sungai  Penuh  sudah  lewat  dari        dua        tahun    seperti    kebijakan    yang    tertuang dalam   Undang-Undang    RI  Nomor   25    tahun  2008  tentang  pembentukan  Kota  Sungai Penuh  di  Provinsi Jambi yaitu sebagaimana  diamanatkan  dalam pasal 9, ayat (1).
Dari   hasil   wawancara   dengan  bapak  kepala  bidang  Hukum  Setda  Kota Sungai Penuh yaitu  bapak  Zahirman  mengatakan  adalah:  Kota  Sungai  Penuh  belum  bisa  dipilih  langsung walikota  definitif  pada  tahun    2008    hingga  2011,    karena  terkait    dengan    belum    ada
Voume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2018
persiapan,  kesiapan,  penyelenggaraan  Pilwako  pada  waktu  itu, berarti bukan karena tidak ada orang memenuhi peryaratan sebagai calon Walikota Kota Sungai Penuh dan Begitu juga kesiapan  APBD,  KPU.  Harus  diisi  sesuai  dengan  petunjuk  dari  pusat  dan  belum  ada  calon walikota  yang  harus  diisi,  dan  disesuaikan  dengan  petunjuk  dari  pusat.    Provinsi    Jambi dalam    UU    No.  23  tahun  2014  dan  22  tentang  pemilihan  kepala  daerah.  Adapun persyaratan  untuk  dipilih walikota sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang.
Dari hasil wawancara di atas, masalah kebijakan aset sangat jelas sekali dijelaskan dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2008  tentang    pembentukan    Kota Sungai    Penuh.    Penyerahan    aset    dari    Kab.    Kerinci  kepada  Kota  Sungai  Penuh  dalam tempo  waktu  5 (lima tahun),    yaitu    mulai   dari  tahun 2008  sampai  2012.  Pada  tahun  2014 masalah  aset  masih  dirasakan  oleh  penduduk  Kota  Sungai  Penuh  dan  pemerintahan  Kota Sungai  Penuh,  kibijakan  tentang  aset  tentang  perkantoran  Kab.  Kerinci  dengan  daerah otonom  Kota  Sungai  Penuh    melebar  menjadi  7  (tujuh)  tahun  belum  tuntas  teratasi.  Hasil wawancara    dengan    bapak    Zahirman    di    kantor    Walikota    bagian  Hukum  Setda  Kota Sungai  Penuh  adalah:  Berbicara  masalah  aset  daerah  sudah  cukup  jelas  sekali  dijelaskan UU  No.  25  tahun  2008  tentang  pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  sebagaimana  ditetapkan dalam  pasal  13  tersebut.  Pemkab  Kerinci  belum  ada  kantor.  Ya  kembali  kepada  asas kemanusiaan.  Masalah  aset  daerah  diupayakan  semaksimal  mungkin  oleh  berbagai  pihak seperti (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Butuh waktu dan masih dalam proses penyelesaian secara  bertahap,  Kota  Sungai  Penuh  baru  menjadi  daerah  Otonom  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Kerinci.  Dalam  tahap  pertama  seperti  penyerahan  pasilitas  dan  keperluan  umum sekolah,  puskesmas.  Adapun  aset  yang  belum  diserahkan yaitu  berupa  kantor  dan  RSU, untuk  lebih  jelasnya  datanya  ada  di  DPPKAD  bagian  Pengelolaan  Aset  Daerah  Kota Sungai Penuh.
Dari  penjelasan  di   atas,  kurang  begitu  efektif  administrasi  pemerintah daerah Kota Sungai  Penuh  perkembangannya    pada    masa  otonomi  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  ( good  govermance ),  serta  kemampuan  administrasi  daerah bersangkutan. Banyak kantor  yang mengontrak di  kawasan Kota Sungai Penuh dampak dari kebijakan aset daerah  tersebut.  Salah satu contohnya  adalah  berpindah-pindahnya       kantor pemerintahan  Kota  Sungai Penuh.  seperti   halnya   kantor   Kesatuan  Bangsa  dan  Politik. Hasil  wawancara  dengan  petugas  kesbang  dan  politik  yaitu  dengan  Nedi  dan  Pardinal  di kantor barunya di jalan Muradi dekat simpang lima mengatakan adalah:
Bahwa    kantornya    sering    sekali    pindah    tempat    sesuai    anggaran  untuk  satu  tahun mengontrak  rumah,  begitu  lah  tutur  Nedi  pada  saat  wawancara  sambil  lalu.  Ia  juga mengatakan  bahwa  kantornya  pernah  ngontrak  rumah  di  Jalan  Depati  Parbo  tahun  2014 sampai dengan  tahun  2015  dan  pada  tahun  2012  sampai  dengan  tahun 2014 mengontrak rumah  di  Jalan  Desa  Gedang.  Kantor  lain  yang  pernah  pindah-pindah    yaitu  BPS  (Badan Pusat  Statistik),  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  dan  Dispora,  dan  sebagainya. Pardinal menambahkan bahwa kantor Kesbang dan Politik pernah juga ngontrak rumah untuk kantornya yaitu di dekat minimarket Sabil  pada  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2010, kemudian pindah  ke  Playang  Raya  dekat  kios  simpang  tiga  tahun  2010 sampai dengan tahun 2011.  Pada  tahun  2008 sampai tahun 2009  kantor  ngontrak  di  Jalan     Teuku    Umar dekat  tokoh  fhoto  Mega Baru atau bioskop Karya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  adalah  Undang-Undang  RI  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  melakukan  pertimbangan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pemerintahan,  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dalam  menggunakan wewenang  harus  mengacu  pada  asas-asas  Umum  pemerintahan  yang  baik  dan  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2008  tentang pembentukan  Kota  Sungai  Penuh  sangat  jelas  sekali  menjadi  pedoman  dan  dasar pembentukan  Kota  Sungai  Penuh,  implementasikan  secara  bertahap  dari  tahun  2008 hingga  tahun 2012, sudah lebih kurang lima tahun jalannya Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai    daerah    kota    otonom.    Disarankan    kepada    peneliti    selanjutnya    untuk  meneliti tentang pasal 13 kebijakan aset seperti dijelaskan dalam Undang-undang Republik  Indonesia Nomor  25  tahun 2008.
Melihat    kehidupan  modern    serba  praktis,    canggih    ( sophisticated) .    Oleh  sebab  itu, untuk  memprediksi  masa  akan  datang  sangat  perlu  strategi  untuk  melangkah  (RPJM  dan RPJP)  daerah  Kota  Sungai  Penuh  merupakan  rel  untuk  dilalui  dalam  kurun  waktu  tertentu. Jadi harus meticulous (ketelitian dan kecermatan)  dengan  kemajuan  IPTEK   maka   harus beriringan    dalam  meningkatkan    kualitas    Sumber    Daya  Manusia  agar  menghindar ketertinggalan dari Kota-kota lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Faried.  2011.  Teori  dan  Konsep  Administrasi  dari  Pemikiran  Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Basundoro,   Purnawan.   2012.   Pengantar   Sejarah   Kota.   Yogyakarta:   Penerbit Ombak. BPS   Provinsi   Jambi.   Jambi   Dalam Angka Tahun 2013.
Berita  Acara  Serah  Terima  Aset  Milik  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  Kepada Pemerintahan Kota Sungai Penuh Tahap Pertama. Nomor Surat No. 130/124/Adpum/2013 dan No.130/104/ Tapem/2013.
Kerjasama  Bappeda  Kota  Sungai  Penuh,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kerinci.  Sungai Penuh Dalam Angka 2011.
Presiden    Republik    Indonesia.    Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    25  Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
Pemerintah Kota Sungai. Perda Kota Sungai Penuh Nomor    6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan    Jangka  Panjang  Daerah  Kota  Sungai  Penuh Tahun 2005-2025.
Pemerintah  Kota  Sungai.  Perda  Kota  Sungai      Penuh  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah    Daerah    Kota  Sungai  Penuh  Tahun    2011- 2016.
Sjafrizal.    2014.   Perencanaan    Pembangunan       Daerah      Dalam    Era    Otonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Tri   Ratnawati.   Telaah   Mengenai   Satu   Dasa   Warsa   Pemekaran   Daerah   Era Reformasi Kegagalan  Otonomi  Daerah?.  Jurnal  Ilmu  Politik.  Edisi  21, 2010.
Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014  tentang Administrasi Pemerintahan.
Widjaja,  HAW.  2014.  Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo
Persada.