Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023

## Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal

## Radhyca Nanda Pratama, Liza Priandhini
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia radhycanp@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  tanda  bukti peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan.  Kapal  dalam  konteks  hukum  memiliki karakteristik  dan  tergolong  sebagai  hak  kebendaan.  Sehubungan  hal  tersebut  sesuai  dan  selaras dengan  prinsip  dalam  hukum  benda  dapat  dialihkan.  Akan  tetapi  dalam  peralihan  hak  milik  atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan grosse akta pendaftaran kapal.  Adapun yang menjadi  persoalan  dalam  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan  dalam  ketentuan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2017  tentang  Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam  praktek  hukum  kewarisan,  khususnya  untuk  membuat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  juga melibatkan peran Notaris.  Metode penulisan artikel ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif. Karakteristik  perolehan  hak  milik  atas  kapal  dapat  dilakukan  dengan  dua  acara,  pertama  melalui pendaftaran  kapal  kepada  Pejabat  Pendaftar  dan  Pencatat  Balik  Nama  Kapal.  Kedua,  melalui peralihan  hak  milik  atas  kapal,  terlebih  dapat juga  dialihkan  melalui  pewarisan  menurut  undang- undang  maupun  menurut  wasiat.  Kedudukan  peran  Notaris  dalam  peralihan  hak  milik  atas  kapal karena  pewarisan  sejatinya  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  surat  keterangan  waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Kata kunci : Kapal; Notaris; Pemindahan Hak; Pewarisan

## Abstract
The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced  by  proof  of  grosse  ownership  of  the  ship  registration  deed.  As  for  the  problem  in  the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister  of  Transportation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  39  of  2017  concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the  role  of  Notary.  The  method  of  writing  this  article  uses  normative  juridical  research. Characteristics  of  acquiring  ownership  of  a  ship  can  be  done  in  two  ways,  first  through registration  of  the  ship  to  the  Registry  Officer  and  Registrar  of  the  Transfer  of  the  Name  of  the Ship.  Second,  through  the  transfer  of  ownership  rights  to  the  ship,  moreover  it  can  also  be transferred  through  inheritance  according  to  law  or  according  to  a  will.  The  position  of  the Notary's  role  in  the  transfer  of  ownership  rights  to  the  ship  due  to  inheritance  actually  has  the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations.
Keywords: Inheritance; Notary; Ships; Transfer of Rights
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023

## 1. PENDAHULUAN
Rezim terkait pengaturan pelayaran itu sendiri secara historis untuk pertama kalinya  diakomodir  dalam  ketentuan  Buku  Kedua  tentang  Hak-Hak  dan Kewajiban-Kewajiban  yang  terbit  dari  Pelayaran Wetboek  van  Koophandel (WvK)  atau  dikenal  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (untuk selanjutnya  disebut  KUHD).  Terminologi  hukum  mengenai  kapal  laut  sejatinya secara sempit  terlacak dalam ketentuan Pasal  310 ayat  (1)  WvK. Namun dengan seiringnya perkembangan bidang hukum, terminologi kapal mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  tentang  Pelayaran  (selanjutnya  disebut  UU  Pelayaran).  Kaitannya  kapal dengan rezim hukum keperdataan secara tidak langsung masih hak kebendaan.
Berkaitan  pewarisan  itu  sendiri  hanya  terjadi  karena  adanya  kematian seseorang sebagaimana ternyata diungkap secara tegas dalam ketentuan Pasal 830 Burgerlijk Wetboek atau lazimnya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  BW).  Merujuk  pada  Pasal  1  angka  17  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Administrasi  Kependudukan (selanjutnya disebut  UU Adminduk), peristiwa kematian diklasifikasikan sebagai salah  satu  peristiwa  penting,  karena  kematian  itu  sendiri  berhubungan  dengan berlangsungnya  pewarisan.    Jadi  pada  prinsipnya  tidak  ada  pewarisan  apabila tidak terdapat kematian, dalam artian dengan meninggal dunianya seseorang akan meninggalkan ahli waris dan harta warisan sehingga terjadi pewarisan. 1
Sebagai  contoh,  terdapat  problematika  yuridis  dalam  peraturan  perundang- undangan  bidang  perkapalan  khususnya  terkait  pengaturan  bukti  peralihan  hak milik atas kapal karena pewarisan. Problematika tersebut terlacak dalam ketentuan Pasal  7  ayat  (3)  huruf  h juncto Pasal  18  ayat  (3)  huruf  e  Peraturan  Menteri Perhubungan  tentang  Nomor  PM  39  Tahun  2017  tentang  Pendaftaran  Dan Kebangsaan  Kapal  (selanjutnya  disebut  Permenhub  Pendafataran  Kapal), sebagaimana  dalam  ketentuan  pasal-pasal a  quo menyatakan  bahwa  untuk perolehan  karena  peralihan  hak  milik  atas  kapal  oleh  sebab  pewarisan,  terhadap tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  dibatasi  hanya  dengan  dokumen  penetapan  waris dari  pengadilan  negeri  atau  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut secara tidak langsung bersifat mempersempit dan tidak  mengakomodir  dalam  penerapan  terkait  hukum  kewarisan  Indonesia  yang bersifat  pluralisme,  khususnya  pada  dunia  kenotariatan  perihal  pembuatan  tanda bukti sebagai ahli waris oleh Notaris.
Apabila disandingkan antara ketentuan antara peralihan hak milik atas kapal karena  dengan  peralihan  hak  atas  tanah  karena  pewarisan,  terdapat  disparitas
1 Alwesius, Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
pengaturan mengenai tanda bukti sebagai ahli waris, yang notabene dalam doktrin hukum perdata antara tanah dan kapal, keduanya digolongkan sebagai benda tidak bergerak.  Adapun  letak  perbedaannya  tanah  diklasifikasikan  sebagai  benda  tidak bergerak  menurut  sifatnya. 2 Sedangkan  kapal  digolongkan  sebagai  benda  tidak bergerak  karena  ketentuan  undang-undang  setelah  kepemilikannya  didaftarkan. 3 Adapun disparitas tersebut ditunjukan sebagai berikut:
Tabel 1. Disparitas Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dalam Peralihan Hak Milik atas
Benda Tidak Bergerak Karena Pewarisan No. Jenis Benda Tidak Bergerak Peraturan Perundang-Undangan Tanda Bukti 1 Kapal Pasal  18  ayat  (3)  huruf  e PERMENHUB Pendafataran Kapal Penetapan  waris  dari  pengadilan negeri  atau  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap ; 2 Tanah Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  16 Tahun 2021 a. Wasiat dari pewaris; b. Putusan pengadilan;
c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; d. Surat  pernyataan  ahli  waris  yang dibuat  oleh  para  ahli  waris dengan  disaksikan  oleh  2  (dua) orang  saksi  dan  diketahui  oleh Kepala  Desa/lurah  dan  Camat tempat  tinggal  pewaris  pada waktu meninggal dunia; e. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris  yang  berkedudukan  di tempat  tinggal  pewaris  pada waktu meninggal dunia; atau f. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
Source : Peraturan Perundang-Undangan
Melihat  Tabel  1.  di  atas  apabila  ditelaah  lebih  lanjut  terhadap  eksistensi Pasal  18  ayat  (3)  huruf  e  Permenhub  Pendaftaran  Kapal  dapat  menimbulkan
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
3 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht)  Dalam Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
ketidakpastian hukum dalam hal peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan, terlebih pula  yang melibatkan Notaris dalam pembuatan tanda bukti sebagai  ahli waris bagi mereka WNI yang menundukan diri pada BW (Hukum Perdata Barat), yang tentunya kepemilikan kapal tersebut adalah milik WNI. Materi muatan Pasal a  quo juga  akan  menyulitkan  Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  selaku  Pejabat Umum, apabila ada penghadap  yang menghadap meminta untuk dibuatkan tanda bukti  sebagai  ahli  waris  sebagai  dasar  untuk  dilakukan  peralihan  hak  milik  atas kapal  karena  pewarisan.  Sehubungan  dengan  adanya  problematika  yuridis  yang telah dijelaskan di atas menunjukan bahwa tidak tercapainya salah satu indikator kepastian  hukum  nyata  (yang  mencakup  kepastian  hukum  yuridis),  yang  salah satunya  berupa  tersedianya  instrumen  hukum  yang  jelas,  konsisten  dan  mudah diperoleh  ( accessible )  yang  diterbitkan  oleh  kekuasaan  bidang  legislasi  atau otoritas negara yang berwenang. 4
Penelitian  ini  akan  membandingkan  dengan  penelitian  terdahulu.  Pertama, penelitian oleh Permatasari (2018), 5 penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi  ahli  waris  pemilik  hak  atas  tanah absentee yang  bertempat  tinggal  di  luar daerah  dalam  hal  ini  perlindungan  hukum  telah  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan kepada ahli waris. “Apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan  perundang-undangan  dalam  artian  ahli  waris  adalah  benar-benar  ahli waris  dari  pemilik  tanah absentee ,  serta  ahli  waris  tersebut  pada  kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.” 6
Selanjutnya  penelitian  Zalukhu  (2021),  penelitian  ini  mengenai  keabsahan hukum  bukti  kwitansi  jual  beli  kapal  laut  di  bawah  tangan,  kedudukan  hukum dalam  proses  peralihan  hak  atas  kapal  melalui  jual  beli  di  bawah  tangan. 7 Serta perlindungan  hukumnya  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  di bawah  tangan,  sehingga  memberikan  pemahaman  yang  jelas  dalam  memaknai transaksi  jual  beli  di  bawah  tangan. 8 “Secara  yuridis  formil  kapal  sebagai  objek jual  beli  tersebut  belum  sah  beralih  dari  penjual  kepada  pembeli.” 9 Akan  tetapi, secara  materiil,  kapal  tersebut  telah  beralih  dari  penjual  kepada  pembeli,  sebab telah  diserahterimakan  yang  ditandai  dengan  dikuasai  dan  diuasahainya  kapal tersebut  oleh  pembeli.  Terakhir  penelitian  oleh  Julianty  (2022),  penelitian  ini mengenai,  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian  melalui pembuatan  akta  perubahan,  mengganti  serta  melakukan  perbaikan  pendaftaran
4 Sulistyowati Irianto; et.al, Kajian Sosio-Legal (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
5 Elfira  Permatasari;  Habib  Adjie,  “Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Tanah  Absentee  Yang
Diperoleh Akibat Pewarisan,” Varia Justicia 14, no. 1 (2018):
1, https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052.
6 Elfira Permatasari; Habib Adjie.
7 Andalan  Zalukhu;  et.al,  “Peralihan  Kapal  Berbobot  Di  Atas  7GT  Dengan  Akta  Jual  Beli  Bawah Tangan Di Kota Sibolga,” Law Jurnal 2, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448.
8 Andalan Zalukhu; et.al.
9 Andalan Zalukhu; et.al.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam  penginputan data. 10 “Hal  tersebut dilaksanakan jika pemegang saham  merasa tidak  dirugikan akibat  kelalaian  yang dilakukan  pihak  direksi  dan  melakukan  pengesahan  atau  akta  penegasan  yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.” 11
Terakhir, setelah membandingkan dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini  berfokus  mengenai  wewenang  Notaris  untuk  membuat  surat  keterangan  hak mewaris bagi seluruh WNI perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam pembuatan tanda  bukti  sebagai  status  ahli  waris  guna  mendukung  kegiatan  pendaftaran  atau pencatatan  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan.  Mengingat  hal  ini penting agar Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak dibebani dengan perkara-perkara  yang  menyangkut  penetapan  waris.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  tanda  bukti  peralihan  hak milik atas kapal karena pewarisan.
2. METODE
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  ( legal research ). “Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif tersebut mengkaji data- data  yang  berasal  atau  bersumber  dari  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada masyarakat  serta  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan.” 12 Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ).  “ Statue  approach adalah  pendekatan  penelitian  yang  didasari  atas analisa  pemikiran  yang  dilandasi  dengan  aturan  perundang-undangan,  asas  dan norma  hukum.” 13 Sedangkan conceptual  approach adalah  pendekatan  penelitian yang  dimensi  pemikirannya  berlandaskan  pada  logika  dan  konsep  hukum  yang tersistematis. 14
Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder. Data sekunder  itu  sendiri  meliputi  meliputi  buku-buku,  artikel  atau  makalah  ilmiah, peraturan  perundang-undangan,  dan  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh pemerintah bahkan sampai dengan lembaga yang merupakan kepanjangan tangan dari  pemerintah  yang  dalam  jabatan  memiliki  kewenangan  tertentu  untuk menerbitkan  dokumen  tersebut. 15 Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalama
10 Vivy  Julianty  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Kedudukan  Hukum  Akta  Penegasan  Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang  Tidak Didaftarkan,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 239–52, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871., http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871.
11 Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra.
12 Dimas  Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan AktaPara  Pihak  Dibawah  Tekanan  Dan  Paksaan,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  757, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728.
13 Siti  Thali’ah  Atina;  Eddy  Purnama  dan  EfendiEfendi,  “Dualisme  Hukum  Pendirian  Perseroan Terbatas  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  469, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989.
14 Siti Thali’ah Atina; Eddy Purnama dan EfendiEfendi.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
penulisan artikel ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik  Perolehan  Hak  Milik  atas  Kapal  dalam  konteks  Hukum Keperdataan
Ketentuan Pasal  314 ayat  (1) WvK menyatakankan bahwa kapal  Indonesia dengan ukuran isi kotor minimal dua puluh meter kubik (20M3), dapat didaftar di dalam  suatu  register  kapal  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan redaksional  Pasal  158  ayat  (2)  UU  Pelayaran  melukiskan  bahwa  kepemilikan kapal dapat dilakukan dengan pendaftaran di Indonesia dengan kategori, pertama kapal  dengan ukuran tonase kotor minimal  GT 7 (tujuh Gross Tonnage ). Kedua, Kapal milik Warga Negara Indonesia (selnjutnya disebut WNI) atau badan hukum yang  didirikan  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia. Ketiga, kapal yang dimiliki oleh badan hukum dengan klasifikasi usaha patungan  ( joint  venture )  dengan  mayoritas  kepemilikan  saham  oleh  WNI. Mengingat kapal memiliki karakterstik hak kebendaan (hak milik atas kapal), oleh karena  itu  berlaku  suatu  asas  umum  pada  hak  kebendaan  yakni  dapat dipindahtangankan,  salah  satunya  melalui  pewarisan.  Berdasarkan  karakteristik yang  termuat  dalam  hukum  positif  Indonesia,  khusunya  ditinjau  dari  hukum keperdataan,  terhadap  perolehan  hak  milik  atas  kapal  ada  2  (dua)  cara  yakni: 16 pendaftaran kapal sebagai bentuk legitimasi status hukum bukti kepemilikan kapal dan  peralihan  hak  milik  atas  kapal  sebagai  bentuk  perubahan  data  yuridis  atas kapal yang telah terdaftar
3.1.1  Pendaftaran  Kapal  Sebagai  Bentuk  Legitimasi  Status  Hukum  Bukti Kepemilikan Kapal
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  154  UU  Pelayaran,  status  hukum  kapal dapat  ditentukan  melalui  3  (tiga)  proses  yakni,  pertama,  pengukuran  kapal, kedua,  pendaftaran  kapal  dan  ketiga,  penetapan  kebangsaan  kapal.  Di  antara  3 (tiga)  proses  yang  telah  disebutkan  di  atas,  kali  ini  yang  hendak  hanya  diulas adalah pendaftaran kapal saja.  Ketentuan Pasal  314 ayat  (1) WvK, penggunaan istilah  frasa  “…….dibukukan  di  dalam  suatu  register  kapal….”  dibaca  dengan interpretasi  sistematis  dengan  dihubungan  dengan  ketentuan  Pasal  158  ayat  (3) UU  Pelayaran,  sebagaimana  bermakna  pembukuan  kapal  dimaksud  diikuti pembuatan akta pendataran kapal serta dilakukan pencatatan dalam daftar kapal Indonesia.
Pendaftaran  atas  kapal  merupakan  bentuk  implementasi  asas  publisitas dalam  hukum  kebendaan  meskipun  dalam  ranah  hukum  keperdataan.  Asas publisitas  dilukiskan  bahwa  kewajiban  pedaftaran  atau  pencatatan  hak kebendaan  secara  terbuka  sehubungan  hal  ini  berkenaan  pendafataran  atas
16 “Hakekat  Dan  Karakteristik  Sistem  Hukum  Di  Indonesia,”  Repository  UT,  n.d., http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
kebendaan  yang  bersangkutan  (sesuai  dengan  karakteristik  jenis  hak kebendaannya)  yang  memiliki  sifat  terbuka  bagi  umum. 17 Sejalan  dengan  asas publisitas  dalam  pendaftaran  kapal,  tujuan  dimuatnya  data  kapal  dalam  daftar kapal  Indonesia,  mengingat  buku  daftar  kapal  Indonesia  bersifat  terbuka  untuk umum,  dalam  artian  khalayak  publik  memiliki  hak  akses  untuk  memperoleh informasi atas kapal yang tercantum dalam daftar kapal Indonesia.
Adapun  bagian  terpenting  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  kapal,  yakni berupa  pembuatan  akta  pendaftaran  kapal  sebagai  kewenangan  tersebut  yang dimiliki  oleh  Pejabat  Pendaftar  dan  Pencatat  Baliknama  Kapal  (selanjutnya disebut  P3BK  I)  yang  dibantu  juga  Pegawai  Pembantu  Pendaftaran  dan Baliknama Kapal (selanjutnya disebut P3BK II). Secara letterlijk yang dimaksud P3BK merupakan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 1 angka 2 Permenhub Pendaftaran Kapal). Singkatnya kewenangan P3BK disatu  sisi  melaksanakan  pendaftaran  dan  pencatatan  balik  nama  kapal  beserta hak  kebendaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kapal,  namun  juga  P3BK memiliki  kewenangan  untuk  membuat  alat  bukti  kepemilikan  atas  kapal  yang telah  terdaftar,  yakni  akta  pendaftaran  kapal.  Tanda  bukti  kepemilikan  secara tegas  satu-satunya  yang  diakui  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan bidang  perkapalan  yaitu  akta  pendaftaran  kapal,  sebagaimana  hal  ini  terlacak dalam  ketentuan  Pasal  158  ayat  (4)  UU  Pelayaran juncto Pasal  93  ayat  (4)  PP No. 31 Tahun 2021.
Jika ditelaah lebih lanjut terhadap kewenangan P3BK  I dalam pembuatan akta  pendaftaran  kapal,  terkait  akta  pendaftaran  kapal  dapat  ditempatkan  dan diklasifikasikan sebagai akta autentik. Artinya P3BK I dapat disejajarkan dengan Notaris,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  disebut  PPAT),  Pejabat Pencatat  Catatan  Sipil  dan  Pejabat  Lelang. 18 Karena  secara  nyata  dan  tegas pemberian  kewenangan  tersebut  melalui  undang-undang  ( vide UU  Pelayaran), Oleh  sebab  itu  kualifikasi  akta  pendaftaran  kapal  tepat  sebagai  akta  autentik, sejalan  dengan  konsep  hukum  mengenai  akta  autentik  yang  mana  digariskan dalam BW, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1868 BW.
3.1.2.  Kedua,  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Kapal  Sebagai  Bentuk  Perubahan Data Yuridis Atas Kapal Yang Telah Terdaftar
Apabila  diperhatikan  secara  cermat  dalam  ketentuan  Pasal  1  WvK menempatkan WvK sebagai ketetuan hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) dengan  menempatkan  BW  sebagai  ketetuan  hukum  yang  bersifat  umum  ( lex generalis ). Dapatlah dimaknai bahwa apabila tidak ada penyimpangan terhadap ketentuan  yang  diatur  dalam  WvK,  maka  BW  dapat  juga  diberlakukan  dalam
17 Herlien  Budiono,  “Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan,”  in Buku  III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 208.
18 Habib  Adjie, Penerapan  Pasal  38  UUJN-P  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris (Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
ketentuan WvK. Sebagai contoh dalam ketentuan Pasal 314 ayat (3) WvK hanya secara  sumir  menjelasakan  bahwa  hanya  sebatas  hak  milik  atas  kapal  dapat dialihkan  atau  beralih  namun  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  cara peralihan  haknya.  Hal  ini  secara  lebih  lanjut  dalam  membaca  ketentuan  Pasal 314  ayat  (3)  WvK  perlu  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1  WvK  yang  mana dalam  hal  ini  dilakukan  penafsiran  hukum  sistematis  terhadap  ketentuan  Pasal 314  ayat  (3)  dengan  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  584  BW.  Alhasil  dapat diketahui  makna  secara  utuh  bahwa  peralihan  hak  milik  atas  kapal  yakni  salah satunya  melalui  pewarisan  baik  menurut  undang-undang  ( ab  intestato )  maupun berdasarkan wasiat ( ad testamento ). 19
Prawirohamidjojo dan Pohan menjelaskan bahwa mewaris termasuk dalam menikmati hak keperdataan bagi seseorang selama orang tersebut hidup. Batasan untuk  menikmati  dan  berwenang  memiliki  serta  memperoleh  hak  keperdataan hanya pada saat itu orang tersebut hidup, namun hak keperdataan akan menjadi hapus  akibat  dari  kematian  orang  tersebut  dan  apabila  hak  keperdataan  (harta kekayaan)  masih  ada  maka  akan  beralih  dengan  sendirinya  kepada  ahli  waris dari  orang  yang  meninggal. 20 Suatu  peristiwa  kematian  dapat  digolongkan sebagai  peristiwa  hukum  perdata  dengan  memberikan  landasan  bagi  seseorang yang  mengalami  kematian  akan  berakhir  seluruh  hak  dan  kewajibannya  tetapi hak dan kewajiban seseorang tersebut akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli  waris  yang  ditinggalkannya  begitu  pula  haknya  yang  dapat  ditafsirkan berupa harta kekayaannya. 21 Seluruh harta kekayaan tersebut dapat berupa benda bergerak  maupun  tidak  bergerak  serta  aset  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud ( intangible ). 22
Pada dasarnya kewajiban balik nama kapal dalam peralihan hak milik atas kapal,  pertama,  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  baru. termasuk  dalam  manakala  terjadi  peralihan  hak  kebendaan  demi  hukum (pewarisan), bagi  ahli waris sebagaimana  yang  memperoleh atas hak milik atas kapal  dari  pewaris  secara  otomatis  akibat  adanya  peristiwa  kematian  yang mengakibatkan  terjadi  pewarisan.  Kedua,  sebagai  tertib  penyelenggaraan administrasi dalam implementasi asas publisitas yang tampak dalam karakterisik benda tidak bergerak.
Di  satu  sisi,  fungsi  balik  nama  kapal  sebagai  implikasi  yang  timbul  dari peralihan hak milik atas kapal yaitu sebagai berikut, pertama, untuk memberikan
19 Herlien  Budiono, Demikian  Akta  Ini  Tanya  Jawab  Mengenai  Pembuatan  Akta  Notaris  Di  Dalam Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018). 20 R.  Soetojo Prawirohamidjojo dan  Marthalena Pohan, Hukum  Orang  Dan  Keluarga  (Personen  En Familie-Recht) (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).
21 Alip  Pamungkas  Raharjo  dan  Elok  Fauzia  Dwi  Putri,  “Analisis  Pemberian  Wasiat  Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018,” Jurnal Suara Hukum 1, no. 2 (2019): 172–73, https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185.
22 Oemar  Moechthar;  Agus  Sekarmadji  and  Ave  Maria  Frisa  Katherina,  “A  Juridical  Study  of Granting  Wills  to  Heirs  in  the  Pespective  of  Islamic  Inheritance  Law,” Yuridika 37,  no.  3  (2022):  742, https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
legitimasi  status  hukum  pemegang  hak  milik  atas  kapal  yang  baru  yang  diikuti dengan pencatatan dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Kedua, sebagai bukti telah terjadi peralihan hak milik atas kapal bagi pemilik yang baru dengan diberikan grosse akta balik nama kapal ( vide Pasal 162 ayat (3) UU Pelayaran). Dalam  persyaratan  peralihan  hak  milik  atas  suatu  objek,  yang  menjadi pembedanya sebagai berikut:
Tabel 2. Perbedaan Persyaratan Peralihan Hak Milik Atas Kapal Dan Tanah No. Peralihan Hak Milik Kapal Peralihan Hak Milik Tanah 1 Bukti  pengalihan  hak  milik  atas kapal Formulir permohonan yang sudah di  isi  dan  dibubuhi  tanda  tangan pemohon/kuasa 2 Identitas pemilik kapal Apabila dikuasakan membutuhkan surat kuasa 3 NPWP Fotokopi  identitas  pemohon/para ahli waris/kuasa 4 Surat ukur/surat ukur sementara Sertifikat asli 5 Grosse akta pendaftaran kapal/grosse  akta  balik  nama kapal Surat  Keterangan  Waris  sesuai peraturan perundang-undangan 6 Surat  penetapan  waris  oleh pengadilan Akte Wasiat Notariel 7 Fotokopi  SPPT  dan  PBB  tahun berjalan 8 Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti  SSP/PPH  untuk  perolehan tanah  lebih  dari  60  Juta  Rupiah bukti bayar uang pemasukan
Sumber: Internet, https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/364/cara-mengurus-peralihan- hak-waris-tanah?lang=1 dan https://irmadevita.com/2015/balik-nama-kepemilikan-kapal/.
Melihat  pada  Tabel  2  di  atas,  persyaratan  peralihan  hak  milik  atas  tanah lebih  banyak  dari  pada  persyaratan  peralihan  hak  milik  atas  kapal.  Apabila disandingkan  antara  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan  dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang notabene tergolong benda tidak bergerak, terminologi yang sedikit unik dalam perubahan nama kepemilikan dari atas nama almarhum pewaris menjadi  milik atas nama pewaris sedikit  berbeda. Dalam  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan  untuk  merubah  status kepemilikan atas hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama. Terminologi  balik  nama  kapal  dapat  diinventarisir  dalam  beberapa  peraturan
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
perundang-undangan  diantaranya  ketentuan  Pasal  162  UU  Pelayaran,  Pasal  99 PP No. 31 Tahun 2021 dan Pasal 18 ayat (1) Permenhub Pendaftaran Kapal.
3.2 Kedudukan  Kewenangan  Notaris  dalam  Peralihan  Hak  Milik  Atas Kapal Karena Pewarisan
Berkenaan  dalam  hukum  waris  dengan  adanya  peristiwa  kematian  pada seseorang, maka di sisi lain dalam pengurusan jenazah dan pemakamannya, maka harus  ditentukan  siapa  yang  menjadi  ahli  warisnya  dan  masing-masing  bagian yang  diperoleh  ahli  waris  atas  harta  peninggalan  pewaris,  sebagaimana  ternyata dalam  penentuan  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  ketententun  hukum waris  yang  berlaku  bagi  pewaris  dan  ahli  warisnya. 23 Satu  dilain  hal  pada prinsipnya terhadap penetapan ahli waris, penentuan dan penetapan harta warisan, pemisahan  dan  pembagian  harta  warisan  masih  amat  kental  dengan  persoalan- persoalan dalam nuansa hukum keluarga di Indonesia. 24
Dalam  perkara  waris,  penentuan  ahli  waris  termasuk  dalam  ranah  hukum pembuktian  perdata,  mengingat  pewarisan  itu  sendiri  mengakibatkan  beralihnya seluruh  aktiva  dan  pasiva  dengan  sendirinya  kepada  ahli  waris  sebagaimana tertera  tegas  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  833  BW.  Dengan  demikian  yang berkaitan dengan penentuan keterangan atau pernyataan memuat dan menegaskan tentang  siapa  yang  menjadi  ahli  waris  dan  besaran  bagian  masing-masing  ahli waris hanya dilakukan dan dimuat dalam alat bukti tertulis.
Menurut  Pasal  1867  BW  alat  bukti  tertulis  dalam  pembuktian  hukum perdata dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi diantaranya yakni, akta autentik, akta di bawah  tangan  dan  surat  biasa. 25 Adapun  dari  ketiga  jenis  alat  bukti  tertulis  yang telah  disebutkan  sebelumnya,  yang  memiliki  segi  teknis  keunggulan  dalam pembuktian  adalah  akta  autentik.  Ditinjau  secara  dogmatis  sesuai  dengan  yang termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  1868  BW,  akta  autentik  dinyatakan  bahwa sebagai  akta  yang  bentuknya  ditetapkan  oleh  undang-undang  ( welke  in  de wettelijke vorm is verleden ) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum ( door of ten overstaan van openbare ambtenaren ) yang memiliki kewenangan untuk itu ( daartoe  sbevoegd )  ditempat  yang  mana  akta  tersebut  disusun  dan ditandatangani. 26 Sebagai  bentuk  prinsip  sistem  pembagian  kekuasaan  yang berlaku  di  Indonesia,  cabang  kekuasaan  dalam  pemerintahan  Indonesia  memiliki kewenangan  dalam  pembuatan  akta  autentik  yakni  pada  cabang  kekuasaan
23 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Hukum Kenotariatan Buku Kedua, Cet. 3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018).
24 Firman  Freaddy  Busroh,  “Gagasan  Pembentukan  Peradilan  Keluarga  Di  Indonesia,” Masalah- Masalah Hukum 46, no. 3 (2017): 268–69, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.267-274.
25 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawanita, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1995).
26 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal
Radhyca Nanda Pratama, Liza Priandhini
eksekutif. 27
Kewenangan  tersebut  diberikan  secara  atributif  (yakni  melalui undang-undang)
Kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Notaris, berdasarkan pemaknaan pejabat  umum  dalam  ketentuan  Pasal  1868  BW juncto Pasal  165  HIR  yang ditafsirkan  secara  sistematis  dengan  dihubungkan  terhadap  ketentuan  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  (selanjutnya disebut  UUJN),  maka  dapatlah  ditentukan  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  autentik  diemban  oleh  Notaris.  Adapun  berkaitan  pemaknaan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik telah dinyatakan secara jelas dalam  batang  tubuh  UUJN  dan  Notaris  diangkat,  diberhentikan  dan  sebelum menjalankan  jabatannya  wajib  mengucapkan  sumpah/janji  di  hadapan  Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Dalam  bidang  kenotariatan,  hukum  kewarisan  acapkali  menjadi  bidang hukum  yang  digeluti  oleh  para  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  guna memberikan  pelayanan  pembuatan  alat  bukti  untuk  menentukan  status  sebagai ahli waris. Salah satu  yang sering ditemui dalam praktik hukum kewarisan yakni pembuatan  Akta  Keterangan  Hak  Mewaris  atau  Surat  Keterangan  Waris (selanjutnya disebut SKW) yang dibuat oleh Notaris.  SKW didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum untuk membuktikan  adanya  hak  bagi  pihak  ahli  waris  untuk  melakukan  perbuatan hukum atas suatu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. 28
Mengenai  pembuatan  SKW  oleh  seorang  Notaris  harus  mengkonstatir berdasarkan  keterangan  yang  dikemukakan  oleh  pihak  ahli  waris  dengan memperlihatkan  bukti-bukti  dokumen  yang  mendukung  keyakinan  Notaris, Bahwa  yang  menghadap  kepadanya  adalah  ahli  waris  yang  sesungguhnya.  Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat terhadap  kemungkinan  ada  atau  tidaknya  wasiat  yang  dapat  berpengaruh  dalam SKW  yang  akan  disusunnya  tersebut. 29 Berkenaan  dengan  wasiat  baik  dalam sistem  hukum  waris  Islam  dan  sistem  hukum  berdasarkan  BW  sama-sama mengakomodir  dan  mengakui  eksistensi  wasiat,  terlebih  wasiat  itu  sendiri  juga masih  berkaitan  erat  dalam  hukum  pewarisan. 30 Pembuatan  SKW  di  Indonesia
27 Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang- Undang Dasar 1945,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (2018): 20, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187.
28 I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Untuk  Warga  Negara  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2018): 134,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143.
29 Debiana Dewi Sudradjat, “Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali,” Veritas et Justitia 6, no. 2 (2020): 464, https://doi.org/10.25123/vej.3797.
30 Paula  Fransisca  dan  Ro’fah  Setyowati,  “Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Notarius 11, no. 1 (2018): 117, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
sendiri oleh lembaga yang membuat atau mengesahkan masih bersifat pluralisme (beragam). Selain itu, ditambah lagi keberlakukan 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia (waris Islam, waris BW dan waris adat), di samping itu juga pembedaan golongan penduduk dalam penentuan instansi/lembaga yang membuat SKW yang menyebabkan instansi/lembaga yang membuat SKW berbeda. 31
Adanya  pembedaan  golongan  penduduk  merupakan  bentuk  dari  implikasi penerapan  Pasal  131 juncto Pasal  163 Indonesische  Staatsregeling (selanjutnya disebut  IS) yang mengatur terkait pembedaan pemberlakuan hukum keperdataan.
Akan tetapi sejatinya golongan penduduk telah ditiadakan secara implisit menurut ketentuan  Pasal  106  UU  Adminduk  dan  diperparah  lagi  belum  adanya pembentukan hukum waris nasional. 32 Pembentukan hukum waris nasional sangat penting  untuk  dilakukan  proses  unifikasi  hukum  kewarisan  dan  memberikan jaminan  kepastian  hukum.  Adapun  lembaga-lembaga  yang  dapat  membuat  atau mengesahkan SKW pada Tabel 2 dibawah ini, sebagai berikut:
Tabel 3. Instansi/Lembaga Pembuat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris
No. Nama Instansi/Lembaga Landasan Hukum 1 Kepala Desa/Lurah dan Camat Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  butir  4  PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021 2 Notaris Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  butir  5  PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021 3 Balai Harta Peninggalan a. Staatsblad  1916  Nomor  517  tentang Instruktie voor de Gouvernements Landmeters ; b. Pasal  3  huruf  c  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Balai  Harta
Peninggalan;
c. Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  butir  6  PERMEN ATR/KA BPN No. 16 Tahun 2021. 4 Pengadilan Agama (Hanya  berlaku  pada  sistem hukum waris Islam)
a. Penjelasan  Pasal  49  huruf  b  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang
Peradilan Agama;
b. Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yeng diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Badan
31 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
32 Dewi Fortuna Limurti, “Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,” Veritas  et  Justitia 8,  no.  1  (2022):  216, https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4644.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal
Radhyca Nanda Pratama, Liza Priandhini
Peradilan  Agama  pada  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
Sumber: Peraturan Perundang-Undangan
Melihat pada Tabel 2, kenyataannya dalam praktik kenotariatan, pembuatan SKW  oleh  seorang  Notaris  di  Indonesia  tidak  memiliki  landasan  hukum  dalam undang-undang di Indonesia. Oleh sebab itu praktik pembuatan SKW oleh Notaris didasarkan  pada  kebiasaan  ( living  law )  dan  kepercayaan  masyarakat  kepada Notaris karena dianggap memiliki kemampuan tersebut. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa  pembuatan  SKW  oleh  Notaris  di  Indonesia  dapat  dikonstatir  dalam  akta autentik  maupun  akta  bawah  ditangan.  Sehingga  para  Notaris  bebas  dan  tidak terikat  pada  sebuah  peraturan  perundang-undangan  terkait  formalitas  bentuk aktanya. 33
Adapun  SKW  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik  adalah  Akta Penegasan  Keterangan  Waris  yang  tentunya  dalam  pembuatannya  harus  sesuai dan  tunduk  dengan  pembuatan  akta  autentik  yang  diatur  dalam  UUJN.  Dalam artian  Akta  Penegasan  Keterangan  Waris  ini  secara  tidak  langsung  dapat dikatakan  sebagai  sebuah  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  oleh  Notaris  dalam pembuktian  sebagai  ahli  waris  dalam  peralihan  hak  milik  atas  benda  karena pewarisan. 34 Pemaknaan  terhadap  akta  penegasan  yakni  tidaklah  terhadap eksistensi  akta  yang  ditegaskan,  akan  tetapi  tindakan,  perbuatan,  atau  peristiwa para  penghadap  yang  telah  tersebut  atau  termuat  dalam  akta  (baik  dalam  akta autentik atau akta dibawah tangan) ditegaskan kembali oleh penghadap sendiri di hadapan  Notaris  dan  kemudian  dikonstatir  oleh  Notaris  dan  juga  dituangkan dalam bentuk akta autentik (akta Notaris). 35
Apabila  keterangan  waris  tersebut  dituangan  dalam  bentuk  akta  penegasan yang  notabene  akta  Notaris  (akta  autentik)  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  memberikan  kelebihan  tersendiri.  Mengingat  landasan  hukum kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  autentik  tercipta  dan  dimanifestasikan oleh UUJN itu sendiri. 36 Di samping itu pula Akta Penegasan Keterangan Waris yang  dikategorikan  sebagai  akta  autentik  dengan  jenis  akta  partai  karena  akta tersebut  dibuat  di  hadapan  seorang  Notaris,  oleh  sebab  itu  juga  memiliki  sifat pembuktian  yang  sempurna,  karena  diklasifikasikan  sebagai  alat  bukti  tertulis
33 Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011).
34 Umi  Setyawati;  Antonius  Iwan  Murdianto  dan  Amin  Purnawan,  “Akta  Penegasan  Keterangan Waris  Sebagai  Pengganti  Surat  Keterangan  Waris  Dalam  Pengurusan  Balik  Nama  Waris  Di  Kantor Pertanahan Kota Semarang,” Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 41,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529.
35 Raden  Ajeng  Cendikia  Aurelie  Maharani,  “Akta  Penegasan  Perjanjian  Perkawinan  Kaitannya
Dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas,” Notaire 4, no. 2 (2021): 296, https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.27168.
36 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2018).
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
yang  terkuat  dan  terpenuh.  Sehingga  bagi  ahli  waris  dapat  digunakan  sebagai pembuktian yang sah untuk memperoleh haknya sebagaimana pula secara tekstual dinyatakan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 1870 BW pula. 37
Berkenaan  dalam  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan sebagaimana dalam pembuktian sebagai ahli waris yang hanya dibuktikan dengan Penetapan ahli waris oleh Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap ( vide Pasal 7 ayat (3) huruf h juncto Pasal  18  ayat  (3)  huruf  e  Permenhub  Pendaftaran  Kapal)  terindikasi mengakibatkan praktik hukum kewarisan di Indonesia dalam bidang kenotariatan menjadi  terhambat.  Terlebih  apabila  penetapan  ahli  waris  dalam  peralihan  hak milik atas kapal hanya dibatasi dengan bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan  hanya  dengan  penetapan  pengadilan  atau  putusan  pengadilan  timbul akibat  tidak  efisiensi  bagi  ahli  waris.  Mengingat  ahli  waris  dalam  hal  ini  harus mengikuti  persidangan  hanya  untuk  memohon  kepada  Hakim  perihal  penetapan ahli waris.
Ada  2  (dua)  perbedaan  karakter  dalam  perkara  penetapan  ahli  waris  oleh Pengadilan  sebagai  akibat  pluralisme  sistem  hukum  waris  Indonesia.  Pertama, manakala  ahli  waris  memilih  untuk  menundukkan  diri  pada  sistem  hukum  waris menurut  BW,  maka  dalam  penetapan  ahli  waris  apabila  diajukan  dan  meminta bantuan  Pengadilan  Negeri  maka  terhadap  perkara  tersebut  harus  dimohonkan dalam  bentuk  gugatan  ( contentiosa ).  Hal  tersebut  secara  jelas  ditegaskan  dalam ketentuan  Pasal  833 juncto Pasal  834  BW  dan  dipertegas  kembali  dalam  Buku Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung tidak memperbolehkan untuk  mengadili  permohonan  ( voluntair )  penetapan  status  keahliwarisan seseorang,  melainkan  status  keahliwarisan  seseorang  ditentukan  dalam  suatu gugatan ( contentiosa ). 38
Kedua,  manakala  ahli  waris  manakala  memeluk  agama  Islam,  oleh  karena itu  berlaku  sistem  hukum  waris  Islam.  Terhadap  penetapan  ahli  waris  dapat dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  penetapan  sebagai  ahli  waris  kepada Pengadilan  Agama,  permohonan  tersebut  diajukan  dalam  bentuk  perkara voluntair . Adapun hal tersebut secara yuridis diakomodir dalam Penjelasan Pasal 49  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dinyatakan secara jelas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
37 Habib Adjie, Penafasiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2017).
38 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Pedoman  Teknis  Administrasi  Dan  Teknis  Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus,” in Buku II (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 47.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
Agama  yang  disusun  oleh  Mahkamah  Agung. 39 Dalam  menjalan  kewenangan dalam  perkara  penetapan  ahli  waris,  Pengadilan  Agama  menerapkan  asas personalitas  keislaman,  yang  diartikan  pihak  yang  berperkara  haruslah  beragama islam  atau  hubungan  hukum  yang  terjadi  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam maka tunduk kepada kewenangan Pengadilan Agama. 40
Sehubungan  dalam  bukti  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewarisan, yang  dapat  dijadikan  bukti  penetapan  ahli  waris  adalah  Penetapan  Pengadilan Agama  (bagi  mereka  yang  tunduk  pada  hukum  waris  Islam),  sementara  bagi mereka  yang  tunduk  hukum  waris  BW  apabila  meminta  bantuan  pengadilan dalam  menetapkan  status  sebagai  ahli  waris  harus  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  dan  barulah  setelah  selesai  proses  perkara  gugatan  tersebut telah  selesai  diadili  oleh  Hakim,  alhasil  kemudian  terdapat  putusan  pengadilan yang menetapkan ahli waris. Dengan  catatan Putusan tersebut  harus berkekuatan hukum tetap.
Adapun jalan tengah yang dapat diambil untuk memberikan efisiensi dalam pembuatan  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  dalam  peralihan  hak  milik  atas  kapal bagi  mereka  yang  menundukkan  diri  pada  sistem  hukum  waris  menurut  BW, yakni dengan pembuatan SKW yang melibatkan peran Notaris. Mengingat dalam praktik  hukum  kewarisan,  adanya  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  diberikan kepada  Notaris  untuk  membuat  dan  menyusun  SKW,  telah  dianggap  bertindak dilandasi  dengan  itikad  baik  dan  memperoleh  perlindungan  hukum. 41 Meskipun sejatinya  pembuatan  SKW  oleh  seorang  Notaris  tidaklah  diatur  dalam  undang- undang terlebih dalam ketentuan UUJN, akan tetapi secara eksplisit diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri).
Hal  ini  sangat  tampak  manakala  memahami  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3) UUJN yang menyatakan, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan , kemudian  ditafsirkan  secara  sistematis  dengan ketentuan  Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  butir  5  PERMENATR/KABPN  No.  16 Tahun 2021. Alhasil dengan membaca secara utuh antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal  111 ayat (1) huruf c butir 5 PERMENATR/KABPN No. 16 Tahun 2021,  dapatlah  diketahui  bahwa  legitimasi  kewenangan  seorang  Notaris  untuk membuat  SKW  dalam  hukum  positif  Indonesia  secara  tersirat  dinyatakan  dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun dalam UUJN tidak diakomodir secara tegas kewenangan Notaris untuk membuat SKW, akan tetapi telah diberikan ruang bahwa Notaris memiliki kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Peraturan Menteri).  Artinya  peraturan  perundang-undangan  merupakan  produk  hukum
39 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi,” in Buku II (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013).
40 M.  Yahya  Harahap,  “Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama  UU  No.  7  Tahun 1989” (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
41 Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris .
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
buatan  manusia,  yang  berarti  jauh  dari  kata  sempurna,  sehingga  antara  jenis ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya tidaklah dapat berdiri  sendiri  dan  memiliki  saling  keterkaitan  serta  saling  mengisi.  Maka  dapat ditarik  sebuah  konklusi,  bahwa  peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah satu  bagian  terpenting  dari  sistem  hukum  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum yakni, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Notaris  dalam  pembagian  warisan  berperan  dalam  pembuatan  Akta Pernyataan  Waris  dan  Surat  Keterangan  Hak  Waris.  Apabila  terjadi  sengketa, Notaris  dapat  membuatkan  akta-akta  perdamaian  dan/atau  perjanjian  pelepasan hak  tuntutan.  Kewenangan  Notaris  dalam  pembagian  waris  hanya  terbatas  pada waris  barat  (BW).  Seorang  Notaris  juga  harus  memegang  kendali  betul  dalam pembuatan  akta  pembagian  warisan  yang  berkenaan  dengan  tugas  dan kewenangan  Notaris.  Ketelitian  dan  kelengkapan  pengetahuan  mengenai  hukum waris  seharusnya  dikuasai  betul  oleh  Notaris  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam pembuatan  akta  mengingat  waris  adalah  salah  satu  hukum  yang  konfliktual mengingat  isinya  yang  berupa  harta  dan  harta  di  era  materialistis  ini  memegang peran  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  ke  depan.  Dalam  menjalankan tugasnya  Notaris  harus  pula  bertindak  hati-hati  lebih  cermat  serta  teliti  dalam memeriksa  dokumen  maupun  keterangan  para  pihak  yang  ingin  membuat  akta autentik  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  terhadap  akta  yang dibuatnya dikemudian hari.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapatlah disimpulkan, pertama, karakteristik perolehan hak milik atas kapal dalam konteks hukum  keperdataan  dapat  diperoleh  melalui  dengan  2  (dua)  cara,  yakni  melalui pendaftaran kapal kepada otoritas yang berwenang  yaitu kepada P3BK, sehingga agar memperoleh hak milik atas kapal dan memberikan kepastian terhadap status hukum  kapal  serta  yang  tidak kalah pentingnya  melahirkan hak milik atas benda yang  melegitimasi  sebagai  pemilik  kapal.  Kemudian  perolehan  hak  milik  atas kapal juga dapat melalui cara peralihan hak milik atas kapal salah satunya melalui pewarisan (baik pewarisan secara ab intestato maupun pewarisan ad testamento ).
Perlu  dipahami  kapal  yang  dapat  dialihkan  atau  beralih  adalah  kapal  yang  telah terdaftar  pada  daftar  kapal  Indonesia,  sebagaimana  ternyata  dibuktikan  dengan grosse akta pendaftaran kapal untuk memberikan legitamasi terhadap kepemilikan kapal.  Kedua,  kedudukan  kewenangan  Notaris  dalam  peralihan  hak  milik  atas kapal  karena  pewarisan  pada  hakikatnya  baik  ditelaah  secara  yuridis  maupun teoritis  terlebih  dalam  pembuatan  SKW  dalam  pembuktian  status  ahli  waris seseorang, sejatinya Notaris memiliki kewenangan untuk membuatnya. Manakala penghadap  hendak  menentukan,  mengukuhkan  statusnya  sebagai  ahli  waris  di hadapan  seorang  Notaris  dan  menempatkan  SKW  yang  dibuat  oleh  Notaris sebagai  landasan  bukti  peralihan  hak  milik  atas  kapal  karena  pewaris  dan  SKW
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
tersebut  sebagai  dasar  atau  bukti  untuk  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak milik atas kapal karena pewarisan (balik nama kapal) dapat dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib. Penerapan  Pasal  38  UUJN-P  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan Notaris . Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021.
Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018.” Jurnal Suara Hukum 1, no. 2 (2019): 172– 73. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185.
Alwesius. Keterangan  Hak  Mewaris  Serta  Pemisahan  Dan  Pembagian  Harta Warisan  Bagi  Warga  Negara  Indonesia .  Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
Andalan  Zalukhu;  et.al.  “Peralihan  Kapal  Berbobot  Di  Atas  7GT  Dengan  Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga.” Law Jurnal 2, no. 1 (2021):  1. https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448.
Budiono,  Herlien. Demikian  Akta  Ini  Tanya  Jawab  Mengenai  Pembuatan  Akta Notaris Di Dalam Praktik . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
———. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Hukum Kenotariatan Buku Kedua, Cet. 3 . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
———. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan .  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
Busroh,  Firman  Freaddy.  “Gagasan  Pembentukan  Peradilan  Keluarga  Di Indonesia.” Masalah-Masalah  Hukum 46,  no.  3  (2017):  268–69. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.267-274.
Debiana Dewi Sudradjat. “Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat  Adat  Bali.” Veritas  et  Justitia 6,  no.  2  (2020):  464. https://doi.org/10.25123/vej.3797.
Dimas  Almansyah  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tanggungjawab  Notaris Dalam Pembuatan AktaPara Pihak Dibawah Tekanan Dan Paksaan.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 757.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728.
Elfira  Permatasari;  Habib  Adjie.  “Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Tanah Absentee  Yang  Diperoleh  Akibat  Pewarisan.” Varia  Justicia 14,  no.  1 (2018): 1. https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2052. Habib  Adjie. Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2018.
———. Penafasiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2017.
Repository  UT.  “Hakekat  Dan  Karakteristik  Sistem  Hukum  Di  Indonesia,”  n.d. http://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf.
Harahap, M.  Yahya. “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989.” Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Herlien  Budiono.  “Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan.” In Buku III , 208. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
I  Gusti  Kade  Prabawa  Maha  Yoga;  Afifah  Kusumadara  dan  Endang  Sri Kawuryan.  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan Waris  Untuk  Warga  Negara  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
3, no. 2 (2018): 134. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143.
Kie, Tan Thong. Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
Limurti,  Dewi  Fortuna.  “Urgensi  Hukum  Waris  Nasional  Setelah  Berlakunya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Veritas et Justitia 8, no. 1 (2022): 216. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4644.
Maharani,  Raden  Ajeng  Cendikia  Aurelie.  “Akta  Penegasan  Perjanjian Perkawinan  Kaitannya  Dengan  Pemenuhan  Prinsip  Publisitas.” Notaire 4, no. 2 (2021): 296. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.27168.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan Administrasi  Peradilan  Agama  Edisi  Revisi.”  In Buku  II .  Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.
———.  “Pedoman  Teknis  Administrasi  Dan  Teknis  Peradilan  Perdata  Umum Dan Perdata Khusus.” In Buku II , 47. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008. Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta:  Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2014.
Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji and Ave Maria Frisa Katherina. “A Juridical Study  of  Granting  Wills  to  Heirs  in  the  Pespective  of  Islamic  Inheritance Law.” Yuridika 37, no. 3 (2022): 742. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161. Paula  Fransisca  dan  Ro’fah  Setyowati.  “Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.” Notarius 11, no. 1 (2018): 117.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan. Hukum  Orang  Dan Keluarga  (Personen  En  Familie-Recht) .  Surabaya:  Airlangga  University Press, 2008.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawanita. Hukum  Acara  Perdata Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Mandar Maju, 1995. Siti  Thali’ah  Atina;  Eddy  Purnama  dan  EfendiEfendi.  “Dualisme  Hukum Pendirian  Perseroan  Terbatas  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta Kerja.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 469. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Sulistyowati Irianto; et.al. Kajian Sosio-Legal . Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. Umi Setyawati; Antonius Iwan Murdianto dan Amin Purnawan. “Akta Penegasan
Keterangan  Waris  Sebagai  Pengganti  Surat  Keterangan  Waris  Dalam Pengurusan  Balik  Nama  Waris  Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang.”
Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 41.
Received: 20-2-2023
Revised: 28-3-2023 Accepted: 28-4-2023
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529.
Vivy  Julianty  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Kedudukan  Hukum  Akta Penegasan  Notaris  Terhadap  Akta  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang Tidak  Didaftarkan.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  239–52. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871.
Widjaja,  Gunawan. Seri  Hukum  Bisnis  Memahami  Prinsip  Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Yani,  Ahmad.  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 12, no. 2 (2018): 20. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187.