## KEWENANGAN DPR DALAM MELAKSANAKAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BAGI CALON PEJABAT PUBLIK DARI ASPEK KETATANEGARAAN

## FIT AND PROPER TEST FOR PUBLIC THE OFFICIALS CANDIDATE PERSPECTIVE ON CONSTITUTIONAL ASPECTS
I Ketut Bayu Pawana IPDN Kampus NTB Kepala Unit Pengamanan Dalam
E-mail : ketutpawana@yahoo.com
Naskah diterima :14/06/2014; revisi : 25/06/2014/; disetujui : 28/07/2014

## A bstrAct
Constitution Amendments in 1999-2002, significantly changed the constitutional system of Indonesia. One of constitution amendments concept is to empower the Parliament functions, beside their main function there is a new parliament authority i.e. involvement in appointing the public officials. Such Involvement is limited to the authority of “election” and “approval”. In fact, the Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court and the Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission describe two forms of authority of the House of Representatives that is “election “with the fit and proper test mechanisms. The authority granted to the House of Representatives to carry out the fit and proper test for public officer candidate is based on the strengthening of the Parliament role and functions provided by the Constitution, checks and balances mechanism that govern the relationship between the state institutions of the same level and mutually control each other. Fit and proper test is the mechanism of appointing public officials by the House of Representatives. However, the suitability of the Parliament authority to implement fit and proper tests for public officials candidate against the Constitution of 1945 stipulated  irrelevant or contradicts the Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court and the Law Number 18 of 2011. Constitution mandate that is only on the authority to give approval is directed to the authority to elect by fit and proper test mechanism by the two Laws.

## Keywords: Authority Parliament and Fit and Proper Test

## A bstrAk
Amandemen yang  dilaksanakan pada tahun 1999-2002, merubah secara signifikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu konsep Amandemen Konstitusi yaitu lebih memberdayakan fungsi DPR, disamping fungsi pokoknya dan adanya kewenangan baru yakni keterlibatan dalam penentuan Pejabat Publik. Keterlibatan tersebut dibatasi pada kewenangan “pemilihan” dan “persetujuan”. Kenyataannya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur sama kedua bentuk kewenangan DPR tersebut yakni “memilih” dengan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. Timbulnya kewenangan DPR untuk malaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik didasari oleh adanya penguatan peran dan fungsi DPR yang diberikan oleh Konstitusi, mekanisme checks and balances yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya. Uji kepatutan dan kelayakan merupakan mekanisme penentuan pejabat publik oleh DPR. Namun demikian kesesuaian kewenangan DPR melaksanakan uji kepatutan dan
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......
PENDAHULUAN a maNdemeN k eempat uud Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar terhadap lembaga- lembaga negara. 1 Ada lembaga negara yang semula terdapat dalam UUD 1945 menjadi dihapuskan,  ada pula perubahan kedudu- kan dan kewenangan lembaga negara,  dan ada pula pembentukan lembaga negara baru.
Salah satu amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberdayakan lembaga legeslatif yang secara teoritis memang mempunyai fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif, sudah sepatutnya parlemen mempunyai peran lebih dalam proses legislasi. Tetapi peran lebih parlemen itu,  bukan berarti menafikan kemungkinan lembaga eks- ekutif,  termasuk Presiden. 2
Dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas disebutkan pada Pasal 20A ayat (1) bahwa : “ Dewan Perwakilan Rakyat memi- liki fungsi legislasi,  fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. ” Hal ini menjelaskan bahwa konstitusi menghendaki suatu ke- setaraan atau kemitraan antara eksekutif dan legislatif sehingga tercipta sistem checks and balances .
Sejalan dengan fungsi legislasi,  DPR ju- ga sudah terlibat dalam penentuan pejabat publik. Hal ini didasari oleh ketentuan
1 Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika,  2013,  hlm. 22.
2 Denny Indrayana,  dalam Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia ,  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,  cet. ke-3,  2013),  hlm. xxv.
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 23F ayat (1) menyangkut kewenangan Dewan Per- wakilan Rakyat untuk menentukan Ang- gota Badan Pemeriksa Keuangan dengan secara langsung terlibat dalam proses pe- milihan. Demikian pula DPR diberikan ke- wenangan untuk memberikan persetujuan terhadap calon pejabat publik seperti yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Dengan diberikannya kewenangan ke- pada DPR untuk terlibat dalam penentuan pejabat publik dalam bentuk pemilihan maupun persetujuan,  DPR mengejawant- ahkannya kedalam mekanisme uji kepatut- an dan kelayakan ( fit and proper test ) bagi calon pejabat publik yang akan selanjutnya ditetapkan atau diresmikan oleh Presiden.
Terkait pelaksanaan uji kapatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan oleh DPR terhadap calon pejabat publik,  Mar- zuki Alie berpendapat sebaiknya wewe- nang menyeleksi itu ditiadakan lagi,  me- nyusul potensi kesepakatan ( deal ) dalam pelaksanaannya. Namun,  Saan menilai pencabutan wewenang menyeleksi justru membuat parlemen semakin tidak diper- caya rakyat . 3
Berkaitan dengan pengangkatan pejabat publik menjadi ranah yang abu-abu (ka- bur) bahkan mengarah ke pertentangan norma,  di mana sistem checks and balances yang diharapkan  oleh Konstitusi dijawan- tahkan kepada peranan DPR yang domi- nan. Konsep Uji Kepatutan dan Kelayakan yang digelar oleh DPR merupakan upaya
3 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik /13/09/22/mtieer-dpr-tak-usah-fit-and-proper-test- pimpinan-lembaga-negara
kelayakan bagi calon pejabat publik terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur menyimpang atau bertentangan oleh UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 18 Tahun 2011. Amanat Konstitusi yang hanya memberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan oleh kedua UU tersebut digiring kepada kewenangan untuk memilih dengan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.

## Kata Kunci: Uji Kepatutan dan Kelayakan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
206~218
untuk ikut dalam proses pemilihan Pejabat Publik dan pada akhirnya menempatkan Presiden se_bagai penerima hasil final dan hanya menetapkan hasil tersebut.
Pelaksanaan uji kepatutan dan kelay- akan kepada Calon Hakim Agung oleh DPR didasarkan atas kewenangan yang di- berikan oleh UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terutama pada Pasal 8 ayat (2),  menyatakan bahwa : “Calon Hakim Agung sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Per- wakilan Rakyat dari nama calon yang di- usulkan oleh Komisi Yudisial.” Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa : “Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipil- ih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk se- tiap lowongan.”
Sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) diatur bahwa: “ Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden .” Terlihat perbedaan kewenangan yang diberikan kepada DPR dalam keterlibatannya untuk menentukan Hakim Agung antara UUD NRI Tahun 1945  dengan produk hukum di bawahnya yakni UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas,  tulisan ini hendak melakukan studi terhadap dasar kewenan- gan DPR melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik pada sistem ketatanegaraan Indonesia dan ke- sesuaian kewenangan DPR melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pe- jabat publik terhadap UUD NRI Tahun 1945  Penelitian yang dilakukan untuk artikel ini adalah penelitian hukum nor- matif ( normative legal research ),  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pene- litian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal,  yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen per- aturan perundang-undangan dan bahan pustaka. 4 Dalam membedah permasalahan penulis akan menggunakan beberapa pen- dekatan sebagai berikut:
Pendekatan perundang-undangan ( sta- tute Approach ); merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan per- undang-undangan baik yang berasal dari undang-undang,  dokumen,  dan sumber- sumber resmi yang berkaitan dengan pene- litian ini.
Pendekatan konsep ( conceptual Ap- proach ); Merupakan pendekatan yang di- lakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas,   teori-teori,  pendapat para ahli dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.
Pendekatan historis ( historical ap- proach ); Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk mema- hami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
Dalam menganalisis bahan hukum data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan di- hubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang di- inginkan berupa jawaban permasalahan. Pengolahan bahan hukum dilakukan se- cara deduktif,  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.
4 Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,  2003) hlm. 56
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......

## PEMBAHASAN
A. Timbulnya Kewenangan DPR Melak- sanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik
1.  Penguatan Fungsi Dan Peran DPR
Menurut JJ. Rousseau yang menggagas teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut rakyat mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekua- saan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. 5
Dalam negara-negara modern ( modern states ),  interaksi mendasar antar lembaga negara termasuk dalam fungsi legislasi diatur oleh konstitusi. Pola hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat diten- tu kan oleh corak sistem pemerin tahan. Di dalam literatur hukum tata negara dan ilmu politik,  terdapat berbagai varian sistem pemerintahan. Namun yang paling umum yaitu sistem pemerintahan par- lementer,  sistem pemerintahan pre siden- sial,  dan sistem semi presidensial. Sistem pemerintahan tersebut mempunyai kara- kter yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut karakter umum yang berlaku pada masing- masing sistem pemerintahan,  tetapi juga me  nyangkut pola dalam proses pem bentu- kan undang-undang (fungsi legis lasi).
Pada masa orde baru di mana dalam UUD 1945 sangat memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden ( executive heavy ),  Presiden ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Itu terlihat dengan dimilikinya dua fungsi penting oleh Presiden,  yaitu fungsi sebagai Kepala Negara dan fungsi sebagai Kepala
5 suwarso1951.files.wordpress.com/2013/03/teori- kedaulatan.docx,  hlm. 4.
Pemerin tahan. Untuk itu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden menembus pada area kekuasaan-kekuasaan yang lain,  se- perti ke kuasaan legislatif dan kekuasaan yudi  katif. 6
Secara eksplisit UUD 1945 memberikan kekuasaan penuh terhadap Eksekutif yakni Presiden untuk menentukan pe ng- angkatan dan pemberhentian “ Pejabat Publik ” walaupun hanya mencantumkan be berapa pejabat saja seperti menteri- menteri,  duta dan konsul. Namun,  karena Pre siden  me m punyai  kewenangan  mem- bentuk undang-undang dengan persetu- juan DPR,  dan mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah, maka hampir semua pejabat tinggi di- angkat oleh Presiden,  seperti: Hakim- Hakim Agung,  Jaksa Agung,  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,  dan lain-lain. 7
Kembali terkait dengan hal yang mela- tar belakangi proses Amandemen Konsti- tusi adalah mempertegas adanya pem- batasan dan pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan negara yang pada masa sebelum Amandemen terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan dengan mengkebiri cabang kekuasaan yang lain.
Berhubungan dengan pembatasan ke- kua saan,  menurut Mariam Budiardjo : “ Membagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. ” Secara vertikal,  kekuasaan dibagi berdasarkan tingkatan dan hu- bungan antar tingkatan pemerintahan. Se- mentara secara horizontal,  kekuasaan me- nurut fungsinya yaitu membedakan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif. 8
6 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1,  2009),  hlm. 77.
7 Abdul Ghoffar, Op. Cit .,  hlm. 80.
8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  Cetakan ke-29, 1989),  hlm. 138.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 206~218
Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi prinsip pemisahan kekuasaan antar lembaga negara,  hal ini terjadi karena telah ada kesepakatan dari para perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang tergabung dalam PAH III/I BP MPR untuk membatasi kekuasaan Presiden atau ek- sekutif sekaligus meningkatkan kewena- ngan legislatif dan yudikatif,  yang terjadi pada era sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Perubahan ketiga terhadap UUD NRI Tahun 1945 memberikan peran baru yakni pada Pasal 23F Ayat (3); Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal-Pasal tersebut DPR diberikan kewenangan oleh Konsti- tusi untuk ikut terlibat dalam penentuan “ Pejabat Publik ” dalam bentuk “ memilih ” dan “ persetujuan ”.
Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang Majelis Permusyawa- ratan Rakyat,  Dewan Per wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan kembali mengenai kewenangan baru DPR dalam menentukan “ Pejabat Publik ” seperti yang diatur dalam Pasal 23F,  Pasal 24A,  dan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. UU No 27 Tahun 2009 mengatur ke- wenangan DPR dalam penentuan “ Pejabat Publik ” dalam Pasal-pasalnya yakni : Pasal 71 huruf (m) menyatakan bahwa : “me- milih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD”; Pasal 71 huruf (o) me nyata kan bahwa : “ memberikan per- setujuan kepada Presiden atas pengang- katan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial” ; dan Pasal 71 huruf (p) me- nyatakan bahwa : “ memberikan  per setujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden .” Tidak hanya dalam bentuk Undang-undang saja penegasan terhadap kewenangan DPR dalam hal penentuan Pejabat Publik juga diperkuat
dengan Peraturan yang dibuat oleh DPR sendiri yakni Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam Tatib tersebut dimuat dalam Pasal 191 menyatakan bahwa :
1) “(1) Dalam hal peraturan perundang- undangan menentukan agar DPR meng- ajukan,  memberikan persetujuan,  atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan,  rapat pari purna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan me nugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pem- bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan,  meliputi:
a. Penelitian administrasi;
b. Penyampaian visi dan misi;
c. Uji kelayakan ( fit and proper test ); d. Penentuan urutan calon; dan/atau e. Diumumkan kepada publik.”
Keberadaan peraturan perundang-unda- ngan yang memiliki hubungan hirarkisme yakni UUD NRI Tahun 1945 yang me- rupakan sumber hukum tertinggi ke- mudian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,  DPR,  DPD dan DPRD merupakan pengaturan terhadap lembaga legislatif penjabaran dari amanat konstitusi,  dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang secara spesifik fungsi dan peran DPR. Berdasarkan peng- aturan yang dimuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas jelas menegaskan fungsi dan peran DPR yang menguat dengan segala kewenangan yang diakibatkan dari pengaturan tersebut.
Keterlibatan DPR dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan per setujuan ataupun pertimbangan ini disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi ( right to confirm ) lembaga legislatif. Hak
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......
untuk konfirmasi ( right to confirm ) ini khusus diberikan dalam rangka pengang- katan pejabat publik melalui pengangkatan politis ( political appointment ). Dengan ad- anya hak ini,  Dewan Perwakilan Rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenan- gannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku. 9
2. Refleksi  Mekanisme Checks And Ba- lances
Pemisahan kekuasaan ( separation of power ) dan pelembagaan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan ke- kuasaan negara merupakan isu krusial bagi perkembangan demokrasi di Indon- esia. Konsentrasi kekuasaan pada lembaga kepresidenan tanpa diikuti mekanisme pe- lembagaan checks and balances yang efektif di masa lalu membawa Indonesia ter- perangkap pada otoritarianisme yang panjang. Kegagalan untuk melembagakan mekanisme checks and balances hanya akan me nempatkan lembaga-lembaga perwaki- lan (MPR dan DPR) serta institusi demo- krasi,  seperti pemilu dan partai  politik tidak lebih sebagai instrumen bagi  legi ti- masi pelanggengan kekuasaan belaka. Tran sisi demokrasi yang membuka pe- luang bagi restrukturisasi kekuasaan  tidak saja cukup ditempuh dengan mem batasi kekuasaan lembaga kepresidenan, me- reformasi sistem pemilihan presiden, te tapi juga pelembagaan checks and balances dalam penyelenggaraan ke kuasaan negara.
Reformasi lembaga kepresidenan me- lalui Amandemen UUD 1945 menjanjikan bagi pelembagaan mekanisme checks and bala nces itu. Sejumlah kewenangan Pre- siden dalam menjalankan fungsi ke- negaraan sebagai kepala negara ( head of the
9 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  Cetakan ke-5 2013),  hlm. 304.
state ) kini dilakukan dengan persetujuan lembaga-lembaga negara lain nya. Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat publik, seperti Ketua Jaksa Agung, Ketua Mah- kamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Gubernur Bank Indo- nesia,  Kapolri,  dan Panglima TNI me- merlukan persetujuan DPR. Bahkan dalam pengangkatan duta besar serta mem- berikan amnesti dan abolisi,  Presiden me- merlukan pertimbangan dari DPR. Sedang- kan dalam memberikan grasi dan re- habilitasi, Presiden me merlukan per tim- bangan dari Mahkamah Agung. Namun dalam menjalankan fungsi pe merintahan, Presiden sebagai Kepala Pe merintahan ( head of Government ) tetap memiliki ke we- nangan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan men teri-menteri tanpa memerlukan per setujuan dari lembaga negara lainnya.
Berbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini ber- muara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945,  tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara,  selain berbagai kelema- han yang melekat pada UUD 1945. Sejak saat itu,  berbagai kalangan menyiapkan bahan kajian untuk perubahan UUD 1945 dan mendesak MPR untuk secepatnya me- lakukan menghendaki agar dipakai sistem perimbangan kekuasaan ( checks and bal- ances ).
Dijelaskan oleh Ferguson dan McHenry, yang dimaksud dengan sistem per- imbangan kekuasaan sebagaimana yang di- praktikkan di Amerika Serikat,  sebagai berikut: 10
“Separation of power is implemented by an elaborate system of checks and balances. To mention only a few, Congress is checked by the requirement
10 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  Cetakan ke-6,  2012) hlm. 106
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
that laws must receive the approval of both of courts.
The president is checked by the fact that he cannot enact laws,  that no money may be spent except in accor- dance with appropriations made by laws,  that Congress can override his veto,  that he can be impeached,  that treaties must be approved and appoint- ments confirmed by the Senate and by judicial review. The judicial branch is checked by the power retained by the people to amend the constitution,  by the power the President with the advice and consent of the Senate to appoint fact that Congress can determine the size of courts and limit the appellate jurisdiction of both the Supreme Court and inferior court.”
Secara substantif UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain,  kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai, 11 sehingga UUD 1945 biasa disebut execu- tive heavy,  dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan Pres- iden. Menurut istilah Soepomo: “ concen- tration of power and responsibility upon the president ”.
Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif,  dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and bal- ances . Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur,  dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebet- ulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangku-
11 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi ,  (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersata, cetakan ke- 1 ,  2010),  hlm. 96.
tan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan  sebaik-baiknya.
B. Kesesuaian Kewenangan DPR Melak- sanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Terhadap UUD NRI Tahun 1945
1. Kesesuaian Kewenangan DPR Melak- sanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Anggota BPK Terhadap Pasal 23F Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Dalam pelaksanaan tugasnya BPK ter- kait erat dengan lembaga perwakilan rakyat. BPK tidak dapat menindaklanjuti hasil kerjanya sendiri tetapi menyerahkan hasil kerja tersebut kepada lembaga lain. Mekanisme ini sengaju disusun para pe- rumus rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian integral sistem checks and balances antar lembaga negara agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan berkuasa
Keterkaitan tugas dan fungsi BPK se- bagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh konstitusi dengan lembaga perwakilan rakyat yakni DPR, DPD, dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan khu s us- nya menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara ( control of budget implementation ), 12 men- jadi landasan para perumus Per ubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan pengaturan terhadap ke- anggotaan BPK. Pada Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Kedudukan BPK sebagai lembaga negara dengan tugas sangat penting memeriksa
12 Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit .,  hlm. 302
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......
keuangan negara mengharuskan rekrut- men anggota lembaga ini harus diatur sedemikian rupa agar anggota BPK tersebut bebas dari pengaruh tekanan,  dan intervensi dari pihak-pihak lain. Untuk itu pengisian anggota BPK dirumuskan dalam ketentuan pasal ini yang melibatkan tiga lembaga negara  lain,  yaitu DPD, DPR, dan Presiden yang mencerminkan pelaksanaan sistem checks and balances antara cabang kekuasaan negara.
Peranan utama rekrutmen anggota BPK berada ditangan DPR yang dipandang me- rupa kan lembaga perwakilan yang me- wakili rakyat Indonesia. DPR memilih para anggota BPK tersebut melalui proses pencalonan dan pengujian yang harus transparan dan dapat dipertanggung- jawabkan kepada publik. Artinya proses tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diketahui secara rinci bagaimana proses dan hasil rekrutmen tersebut.
Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945,  pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa: “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.” Kemudian pada Pasal 14 ayat (5) dinyatakan pula: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.” Dengan landasan konstitusional dan per- aturan perundang-undangan sebagai pe- laksana di bawahnya tidak serta merta DPR dapat dengan mudah mengintervensi perekrutan anggota BPK. DPR harus melaksanakan proses pemilihan atau pen- seleksian dengan terbuka dan meng- gunakan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan serta memperhatikan per-
timbangan dari DPD sebelum selanjutnya diresmikan oleh Presiden.
2. Kesesuaian Kewenangan DPR Me- laksanakan Uji Kepatutan dan Kelaya- kan Kepada Calon Hakim Agung Terhadap Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: ” Kekuasaan kehakiman merupakan kekua- saan yang merdeka untuk menyelenggara- kan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .” Isi pasal tersebut mengadopsi isi penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang bermuatan norma ke dalam pasal yang diubah merupakan salah satu kese- pakatan dasar yang dicapai Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR dalam melakukan pe- rubahan konstitusi.
Atas dasar itu,  para perumus per- ubahan UUD NRI Tahun 1945 mengatur Pola penentuan atau rekrutmen Hakim Agung dengan melibatkan sekaligus 3 (tiga) lembaga negara yakni Komisi Yudisial,  Dewan Perwakilan Rakyat dan Pre  siden.
Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai re presentasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun pengangkatan hakim agung yang demikian,  telah diatur secara menyimpang dalam undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Ta- hun 1985 tentang Mahkamah Agung  (UU MA) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Un- dang-undang Nomor 22 Tahun 2004 ten- tang Komisi Yudisial (UU KY). Padahal
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
206~218
tersebut me rupakan Undang-undang yang sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksa- naan dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut. Menurut Pasal 8 ayat (2),  ayat (3),  dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY,  lebih lengkapnya diurai- kan sebagi berikut :
1) Pasal 8 ayat (2) UU MA menyebut- kan:
“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi yudisial”;
2) Pasal 8 ayat (3) UU MA menyebut- kan:
“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.”
3) Pasal 8 ayat (4) UU MA menyebut- kan:
“Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”
4) Pasal 18 ayat (4) UU KY menyebut- kan:
“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan se- bagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Pre- siden.”
DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusul-
kan oleh KY sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi me- lakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. Pengaturan oleh kedua Un- dang-undang tersebut bukan hanya me- langgar konstitusi dan menimbulkan keti- dakpastian hukum,  tapi juga memaksa KY untuk mengajukan calon hakim agung me- lebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. Di samping itu pemilihan calon hakim agung oleh DPR juga berpo- tensi mengganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh DPR yang nota bene adalah lembaga politik.
Peranan dan batas kewenangan DPR untuk hanya memberikan persetujuan ter- hadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY ini,  juga disebutkan pada Pasal 71 huruf p UU Nomor 27 Tahun 2009 ten- tang MPR,  DPR,  DPD dan DPRD,  yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ DPR mempunyai tugas dan wewenang memberi- kan persetujuan calon hakim agung yang di- usulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ”
Dalam perdebatan-perdebatan Per- ubahan Ketiga  UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I ke-38 BP MPR tanggal 10 Oktober 2001, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG),  me- nyatakan bahwa:
“…Satu menyangkut,  itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya,  se- hingga dalam Pasal 24B itu,  kami menyatakan bahwa Hakim Agung di- angkat dan diberhentikan dengan per- setujuan DPR. Atas usul komisi Yudi- sial,  nah sehingga kata-kata dengan persetujuan DPR. DPR itu tidak lagi melakukan  fit and proper test,  DPR itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan persetu- juan,  dia dapat menerima atau me- nolak sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudi-
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......
sial. Mengapa dilakukan oleh komisi yudisial? Kembali kami mengatakan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh ke- pentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu,  kami tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam rangka proses recruitment,  oleh karena itulah komisi yudisial-lah yang me- mang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon Hakim Agung tersebut….” 13
Demikian pula pendapat ahli hukum tata negara Jimly Asshidiqqie,  dalam suatu diskusi juga pernah mengatakan,  bahwa konteks right to confirm yang memang dimiliki oleh parlemen (DPR) sebagai per- wujudan fungsi pengawasan adalah per- nyataan setuju atau tidak setuju. Ada perbedaan yang mendasar dari apa yang dinama kan  “ election” dan “ selection” pe- jabat publik. Dalam hal ini,  DPR hanya melaku kan  “ political election” yang me- ngedepan kan ideologi calon,  karena disitu akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik,  bukan technical selection seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel) yang mengurusi persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas,  ke- sehatan dan kelengkapan administrasi. 14
Zainal Arifin Mochtar dalam keteran- gan tertulisnya dalam uji materi UU MA dan UU KY berpendapat bahwa untuk mengetahui seberapa jauh kewenangan DPR untuk terlibat dalam penentuan Hakim Agung,  maka dapat dilakukan cara pandang konstitusional untuk bangunan konstitusionalisme melalui setidaknya 6 (enam) cara pandang yang disebutkan oleh Philip Bobbit (1991) tentang teori six modalities of constitutional argument ; yakni
13 Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses,  dan Hasil Pembahasan,  Buku IV tentang Kekuasaan Kehakiman,  (Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,  2010),  hlm. 425.
14 http://www.jimly.com/tanyajawab?page=5
historical (yang berbasis pada keinginan pembentuk UUD); textual (melihat pada bunyi teks secara langsung); structural (melihat relasi struktur antara UUD den- gan bangunan yang terbangun pada aturan); dokctrinal (melihat pada doktrin yang ada); ethical (melihat pada komitmen moral dan etos dari konstitusi); dan Pru- dential (melihat antara cost and benefit dari aturan tersebut). 15
Jika dilihat dari cara pandang historical yang terdapat pada risalah pembentukan UUD,  memang terlihat kejelasan dari para pembentuk UUD ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung dengan memberikan peran porsi seleksi kepada Komisi Yudisial. Hampir seluruh fraksi berpandangan yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.
Sedangkan sudut pandang tekstual sa- ngat jelas terdapat perbedaan antara kata “ per setujuan ” dan “ dipilih ”. Jika tidak di- maksudkan ada perbedaan antara kedua frasa tersebut,  maka seharusnya UUD ti- dak melakukan pembedaan atas peng- gunaan kata tersebut di dalam UUD,  yang pada faktanya memang berbeda. Bahwa sesungguhnya,  kata dipilih itu hadir dari paradigma pilihan atas yang ada. Oleh karenanya  ketentuan KY mengajukan 3 (tiga) nama untuk dipilih 1 (satu) di- antara nya. Logika inilah yang membentuk kata dipilih,  karena DPR kemudian pada faktanya memang melakukan pilihan atas tiga berbanding satu nama yang diajukan oleh KY. Hal yang jauh berbeda dengan persetujuan yang tidak lagi melakukan proses pilihan atas kandidat yang ada, tetapi hanya menyetujui atau tidak me- nyetujui atas kandidat yang dicalonkan oleh KY.
Dari sudut pandang structural mudah untuk memahaminya bahwa pada hakikat- nya ada tiga fase penunjukan jabatan pub-
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XI/2013
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
206~218
lik pada umumnya,  dan khususnya untuk hakim agung. Fase pertama adalah ap- pointee atau penunjukan atau peng usulan yang jika dulunya sangat political ,  ber- ubah menjadi lebih meryt . Jika dulu banyak kewenangan mutlak Presiden semata, tetapi saat ini diubah menjadi lebih meryt dengan melibatkan lembaga ter tentu untuk seleksi yang lebih bermutu. Lahirnya lembaga negara independen seperti KY juga me rupakan bagian dari cara adopsi perspektif masyarakat sipil dengan berbagai proses seleksi yang termasuk diantaranya rekam jejak para hakim dan masukan masya rakat. Tentu, pilihan KY diharapkan menjadi pilihan yang terbaik sehingga usulan yang dibuat oleh KY adalah hasil yang terbaik untuk kemudian disetujui oleh DPR.
Secara sudut pandang doctrinal ,  maka doktrin yang paling penting harus dilihat dari keseluruhan proses pemilihan ini yakni bagaimana prosesnya tetap harus dapat menjaminkan independensi per- adilan sehingga tetap bisa dikatakan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain. Independensi pada dasarnya dalam dua hal. Pertama,  independen dalam me- ng ambil putusan hukum dan kedua inde- pendensi secara kelembagaan. Secara sudut pandang ethical , negeri ini meng alami problem besar di tingkat mulai meng uat- nya legislatif pada semua sendi kehidupan bernegara. Hal yang mulai berbahaya karena salah  satu semangat re formasi dulu adalah mengurangi kecen derungan execu- tive heavy yang walau tanpa sadar pe- ngurangannya malah membuat pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju legislative heavy . Karenanya,  secara moral kita punya kewajiban untuk menyetim- bang kan kembali titik berat pendulum kekuasaan negara yang telah berayun ter- lalu jauh tersebut. Tentu dengan mendu- dukkan kembali secara benar dan mem- berikan porsi yang pas agar pendulum
tidak bersalin rupa menjadi bola liar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Secara sudut pandang Prudential yang menghitung untung-rugi dari pelaksanaan pemilihan yang dilakukan DPR tentu saja adalah dapat menghemat waktu dan pem- biayaan proses seleksi yang dilakukan ber- ulang-ulang oleh pemilihan dari semua calon yang dilakukan di KY dan pemilihan satu berbanding tiga yang dilakukan di DPR. Oleh karenanya,  seharusnya praktik yang terjadi akibat bergesernya paradigma UUD tentang persetujuan menjadi pemili- han di UU MA dan KY segera diakhiri.

## SIMPULAN
Timbulnya kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) bagi calon pejabat pub- lik pada sistem ketatanegaraan Indonesia disebabkan adanya penguatan fungsi dan peran DPR  yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merefleksikan me- kanisme checks and balances antar lembaga negara penerima kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam penentuan pejabat pub- lik yang melibatkan dua atau lebih lembaga negara. Uji kepatutan dan kelayakan adalah mekanisme yang dilaksanakan DPR untuk melaksanakan kewenangan yang di- berikan UUD NRI Tahun 1945 dalam penentuan pejabat publik.
Kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial,  dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib sebagai pelaksanaan hak yang diberikan Konstitusi menyimpang dari kehendak UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan ketidak- pastian hukum. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR hanya sebatas memberikan
I Ketut Bayu Pawana | Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan......

## Daftar Pustaka
Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju ,  Cetakan ke-1,  Kencana Prenada Media Group,  Jakarta,  2009.
J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law , Ars Aeguilibri,  Nijmegen,  1998.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia ,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2010.
_______ , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,  Cetakan ke-5 ,  PT RajaGrafindo Persada,  Jakarta,  2013.
________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,  Jilid II ,   Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  Jakarta,
2006.
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  1998.
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi ,  Cetakan ke-1,  PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2010.
Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,  Cetakan ke-6 ,  PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta,  2012.
Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 ,  Sinar Grafika,  Jakarta,  2013.
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang ,  Makalah,  Universitas Airlangga,  Surabaya.
Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legeslasi Menguatnya Model Legeslasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia ,  PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta,  2013.
Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum ,  Rineka Cipta,  Jakarta,  2003.
Stout HD, de Betekenissen van de wet ,  dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah ,  Alumni,  Bandung,  2004.
Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) ,  UMM Pres,  Malang,  2003.
Thalib Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ,  PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung,  2006.
atau tidak memberikan “ persetujuan ” oleh peraturan perudang-udangan tersebut digiring untuk melaksanakan “pemilihan” dari calon-calon yang jumlahnya diatur paling tidak dua kali jumlah yang ditetapkan.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 206~218
Majalah,  Jurnal dan Makalah :
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab ,  Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan,  Bandung,  2000.
Zainal Arifin, Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test dalam Proses Pemilihan Pejabat Negara ,  (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Akhir,  2005)
Undang-undang dan Peraturan :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah,  dan Dewan Perwakilan  Rakyat daerah.
Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.