Vol.6, No.1, 2021, pp. 72-76 DOI: https://doi.org/10.29210/3003818000
Contents lists available at Journal IICET
JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X(Print)ISSN: 2503-1619(Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Urgensi analisis kebijakan
Ulandari Safitri 1*) , Adek Nuarizal 1 , Nurhizrah Gistituati 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Apr 03 rd , 2021 Revised May 09 th , 2021 Accepted Jun 09 th , 2021 Analisis kebijakan merupakan sebuah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai  teknik  dan  metode  dalam  melahirkan  informasi-informasi  yang berhubungan dengan kebijakan. Analisis kebijakan bukan lah hal yang bersifat wajib  namun  memiliki  dampak  yang  baik  terhadap  lahirnya  keputusan.
Namun  banyak  pemimpin  yang  tidak  mengetahui  bahwa  pentingnya dilakukan  analisis  kebijakan.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk menyajikan  informasi  mengenai  pentingnya  analisis  kebijakan.  Metodologi penulisan  ini  menggunakan  metodologi  studi  kepustakaan.  Penulisan  artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 24 jurnal nasional yang berhubungan dengan analisis kebijakan yang terdapat pada data base google scholar. Hasil dari  pengkajian  kemudian  di  jabarkan  melalui  artikel  ilmiah.  Analisis kebijakan  ini  sangat  penting  untuk  dilaksanakan.  Alasan  yang  mendasari diperlukannya  analisis  kebijakan  yaitu  untuk  mengetahui  segala  bentuk kelayakan  dan  pembiayaan  dari  kebijakan  yang  diambil  yang  dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik.
Keyword: Urgensi Analisis Kebijakan
© 2021 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Ulandari Safitri Universitas Negeri Padang Email: ulandarisafitri30@gmail.com

## Pendahuluan
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berazaskan good governance (Hayati, 2014) . Azas ini semakin kuat untuk  diaplikasikan  pada  tahun  1998  pasca  bergulirnya  reformasi.  Pola  kebijakan  pendidikan  lama  lebih menekankan  pengaturan  pendidikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  mengakibatkan  lemahnya  aktualisasi penyempurnaan  kapasistas  pendidikan  karena  perlunya  pemusatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat (Suti,  2011).  Sedangkan  proses  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  azas  good  governance  ini  lebih menekankan kepada akuntabilitas publik dalam porses pelaksanaan pendidikan (Prabowo et al, 2014).
Pada  hakikatnya,  konseptual  kebijakan  tersebut  membawa  harapan  yang  baik  serta  optimistik  untuk memajukan dan meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia (Rusydi, 2014). Namun ada beberapa hal yang perlu  di  maknai,  hal  tersebut  berhubungan  dengan  pengaruh  dari  perubahan  kebijakan  yang  meninggalkan persoalan  yang  berhubungan  dengan  manejeman,  struktur  organisasi,  rekuitmen  dan  berhubungan  dengan sistem keuangan.
Permasalahan  tersebut  timbul  dikarenakan  kurang  tepatnya  perumusan  kebijakan  yang  dilakukan (Nugraha  et  al,  2021).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Grindle  (2004)  yang menyatakan  bahwa  yang  lebih  penting  dalam  hal  proses  implementasi  adalah  fakta  bahwa  keputusan  yang dibuat pada tahap desain atau  formulasi memiliki dampak yang cukup besar pada bagaimana implementasi berlangsung.  Dalam  merumuskan  sebuah  kebijakan  diperlukannya  penetapan  batas  kebijakan  yang

## Urgensi analisis kebijakan
berhubungan dengan anggaran, kelembagaan, kemampuan SDM, dan waktu (Pratiwi, 2016). Namun hal yang diingat  bahwa  sebuah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  kemudian  disahkan  bukan  berarti  bahwa  kebijakan tersebut terlepas dari berbagai masalah.
Analisis terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan agar memperoleh informasi yang diperlukan untuk merumuskan  kebijakan  yang  mumpuni  (Wibowo,  2013).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Kerr  yang menyatakan  bahwa  deskripsi  tentang  bagaimana  kebijakan  dibuat  dapat  memberi  kita  informasi  yang diperlukan  untuk  membuat  keputusan  yang  baik  tentang  hal-hal  yang  harus  kita  lakukan  ketika  membuat kebijakan (Hanisy, 2013). Dengan kata lain, deskripsi proses merupakan bagian dari deskripsi perilaku yang meskipun  tidak  dapat  merekomendasikan  tindakan  tetapi  dapat  memberikan  informasi  yang  penting  untuk datang ke keputusan yang cermat tentang bagaimana kebijakan harus dibuat. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebuah kebijakan sangat bermanfaat untuk menyajikan berbagai informasi  untuk menyusun kebijakan sebelum kebijakan tersebut di rumuskan.
Kajian  dalam  merumuskan  dan  menganalisis  kebijakan  merupakan  bagian  dari  perilaku  pengambilan keputusan  (Bawono,  2011).    Penganalisisan  kebijakan  tidak  mampu  memberikan  saran  terhadap  sebuah tindakan yang dilakukan namun penganalisisan ini dapat menyajikan informasi yang bersifat penting dalam merumuskan keputusan agar sebiah kebijakan dapat ditetapkan (Kiwang et al, 2015). Kebijakan merupakakan bagian dari politik yang ditetapkan oleh penyelengara negara untuk mengerjakan maupun tidak mengerjakan sesuatu (Syahwalan, 2019). Salah satu bentuk kebijakan yang sangaat erat berhubungan dengan pemerintahan adalah kebijakan pendidikan (Saifudin, 2015).
Kebijakan pendidikan merupakan pedoman yang berbentuk perangkat-perangkat yang dikembangkan oleh pemerintah  untuk  mengambil  dan  melaksanakan  keputusan  (Fernandes,  2018).  Kebijakan  pendidikan merupakan  rangkaian  keputusan  dan  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memecahkan  permasalahan yang  berhubungan  dengan  sistem  pendidikan  serta  memiliki  dampak  yang  banyak  terhadap  warga  negara (Nurhadjadmo,  2008).  Maka  oleh  sebab  itu  kebijakan  pendidikan  harus  dimaknai  dan  dianalisis  secara maksimal agar kebijakan pendidikan tersebut memiliki dampak yang baik dan mengurangi resiko yang terjadi. Analisis  kepentingan  kebijakan  pendidikan  ini  sangat  penting  dilaksanakan  agar  perumusan  kebijakan  dan pengambilan  keputusan  tepat  untuk  dilakukan.  Berdasarkan  kajian  literatur  yang  penulis  lakukan  belum ditemukaanya bahasan khusus mengenai pentingnya analisis kebijakan. Banyak ditemukan tulisan mengenai konsep  dasar  kebijakan.  Oleh  sebab  itu  maka  penulis  ingin  menyajikan  informasi  mengenai  pentingnya analisis kebijakan.

## Metode
Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji  sebanyak  24  jurnal  nasional  yang  berhubungan  dengan  analisis  kebijakan.  Jurnal  tersebut merupakan  jurnal  nasional  yang  berada  pada data  base  google  scholar .  Hasil  dari  pengkajian  kemudian  di jabarkan melalui artikel ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengertian Analisis Kebijakan
Sebuah  kebijakan  sangat  berhubungan  dengan  pengaturan  agenda  yang  mengkaji  persoalan-persoalan  dan dibentuk dalam pengaturan intitusional yang berhubungan dengan proses organisasi serta saling berinteraksi dalam  menanggapi  hal-hal  yang    berhubungan  dengan  isu  politik  maupun  dengan  hal-hal  yang  bukan berhubungan  dengan  isu  non  politik  (Narita,  2012).  Analisis  kebijakan  merupakan  aktivitas  praktisi  dan intelektual    yang  ditujukan untuk  menghasilkan  secara  cermat,  kritis  dan  mengkomunikasikan  pengetahuan terhadap  proses  kebijakan  yang  dilaksanakan.  Analisis  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  ilmu  yang menggunakan  berbagai  bentuk  pengkajian  dalam  hal  argumentasi  dan  diskusi  politik  untuk  menghasilkan, melakukan    penilaian  secara  kritis  dan  menyampaikan  pengethauan  yang  berhubungan  dengan  kebijakan tersebut  (Herdiana,  2018).  Analisis  kebijakan  merupakan  sebuah  ilmu  terapan  yang  bertujuan  untuk merekomendasikan  pemecahan  masalah  publik  kepada public  policy  maker (Asmara,  2016).  Pada  kegiatan analisis  kebijakan  terdapat  berbagai  informasi  yang  berhubungan  dengan  permasalah  kebijkan  publik  serta pendapat-pendapat mengenai kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam membuat kebijakan.
Analisis  kebijakan  dalam  arti  luas  dimaknai  sebagai  bentuk  penelitian  terapan    yang  bertujuan  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  agar  menemukan  solusi permasalahan  yang tepat (Retnoningsih dan Marom, 2017). Pada era sekarang dengan bantuan ilmu modren berbasis teknologi dapat dijadikan sebagai alat dalam memecahkan permasalahan. Selain itu dengan bantuan teknologi modren
juga  mempermudah  dalam  mengamati  langkah-langkah,  menyusun  informasi,  penemuan  bukti-bukti  dan menemukan  dampak  penerapaan  analisis  kebijkan  yang  akan  membantu  para  pembuat  kebijakan  dalam menentukan  tindakan  yang  memiliki  keuntungan  dalam  menganalis  kebijakan.    Didalam  analisis  kebijakan terdapat  analisis  biaya  berupa  analisis  efektifitas  biaya,  analisis  sistem  biaya  dan  manfaatnya,  dan  analisis opertion  riset.  Namun  disamping  itu  hal  yang  sangat  diperhitungkan  dalam  analisis  kebijakan  adalah menganalisis  kesulitan  dan  kendala  lembaga  yang  berkaitan  dengan  keputusan  publik  dan  proses penerapannya.
Melakukan analisis  kebijakan  publik  tidak  hanya  saja  sekedar  melakukan  pengamatan  kebijakan  dengan cara  mengamati  komponen-komponen  yang  ada  didalamnya  namun  perlu  juga  proses  pendesainan  dan pensintesisan alternatif-alternatif yang memungkin ada dan timbul dari kebijakan tersebut. Kegiatan tersebut dapat  dikembangkan  melalui  proses  penelitian  berupa  pemberian  penjelasan  atau  pandangan  atas permasalahan  yang  akan  diantisipasi  sehingga  berlakulah  penelitian  evaluasi.  Hal  ini  selaras  dengan pernyataan William N Dunn yang menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial yang bersifat  terapan  dengan  menggunakan  berbagai  jenis  argumen  dan  metodologi  penelitian  agar  memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah kebijakan (Iqbal, 2015).
Weimer  dan  Vining  menyatakan  bahwa  analisis  kebijakan  bukanlah  sebuah  keputusan.  Weimer  dan Vining  menyatakan  bahwa  analisis  kebijakan  di  definisikan  sebagai  sebuah  saran  maupun  nasehat  yang dijadikan sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan sehingga pembuat kebijakan mendapatkan informasi mengenai  masalah-masalah  yang  dihadapi  (Hanisy,  2013).  Selain  itu  nasehat  tersebut  beriisikan  tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan yang penerapannya berhubungan dengan masalah tersebut. Selain  itu  juga  berisikan  alternatif-alternatif  kebijakan  lainnya  yang  dapat  dijadikan  cadangan  dalam pelaksanaan kebijakan.
Maka dari banyak pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah ilmu sosial  terapan  yang  menggunakan  berbagai  teknik  dan  metode  dalam  melahirkan  informasi-informasi  yang berhubungan  dengan  kebijakan.  Analisis  kebijakan  ini  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  apalagi  dalam proses  pendidikan.  Maka  untuk  mengetahui  seberapa  penting  analisis  kebijakan  ini  dapat  dilihat  pada pemaparan selanjutnya.

## Urgensi Analisis Kebijakan
Pelaksanaan analisis kebijakan sangat perlu dilaksanakan dikarenakan dapat membantu pembuat keputusan untuk  mendapatkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  keputusan  yang  akan  dibuat.  Kegiatan  analisis kebijakan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui penelitian,  mengklarifikasi  dan  memisahkan  permasalahan  yang dapat menemukan ketidaksesuaiakan antara tujuan dan upaya, menyajikan alternatif baru, serta  mengusulkan cara  untuk  menyampaikan  ide  dalam  perumusan  kebijakan  tersebut.  Kontribusi  utama  dari  proses pelaksanaan  analisis  kebijakan  ini  adalah  untuk  memberikan  saran  yang  berhubunngan  dengan  keputusan dengan melakukan perhitungan kepekaan dan keutamaan parameter yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan bukan lah hal yang utama dalam proses pengambilan kepentingan namun menjadi hal penting dikarenakan merupakan bagian dari proses penilaian lembaga tersebut.
Badjuri  dan  Yuwono  menyatakan  ada  5  point  utama  mengapa  analisis  kebijakan  tersebut  penting  untu dilaksanakan:  1)  Analisis  kebijakan  dilakukan  melalui  metode  ilmiah  yang  bersifat  obyektif,  rasional  dan saintifik. Hal ini mengisyaratkan apabila dilakukannya analisis kebijakan maka pembuatan kebijakan tersebut dilakukan  secara  ilmiah  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  terukur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  2) Analisis  kebijakan  yang  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh  dan  bersifat  komprehensif  akan  menghasilkan sebuah  kebijakan  yang  tepat  sasaran  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  warga  (public  welfare);  3) Analisis  kebijakan  merupakan  hal  yang  bersifat  multidimensioanl,  interdependent  (saling  berkaitan),  dan berkorelasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  menjadi  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  agar menghasilkan  pengaruh  yang  menyeluruh;  4)  Analisis  kebijakan  dapat  menghasilkan  panduan  secara menyeluruh  untuk  melaksanakan  kebijakan  dan  melakukan  penilaian.  Fakta  ini  dikarenakan  analisis kebijakan dapat  bersifat substansial dan strategik sehingga dapat digunakan pada masa yang akan datang; 5) Analisis  kebijakan  juga  dapat  memberikan  kesempatan  besar  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam melahirkan  kebijakan  (public  partisipation).  Hal  ini  dikarenakan  pada  proses  analisis  kebijakan  masyarakat dapat dijadaikan sebagai objek yang digunakan untuk menjalin aspirasi (Dengah et al, 2017)
Analisis  kebijakan    bermanfaat  untuk  menghindari  adanya  sebuah  kebijakan  yang  diambil  melalui pertimbangan yang gegabah atau pertimbangan yang dilandaskan oleh kekuasaan semata. Pertimbangan yang dilakukan secara ilmiah dengan pendekatan saintifik, obyektif dan rasional terkadang sulit untuk ditemukan (Tressa,  2015).  Hal  ini  dikarenakan  adanya  korelasi  pembuatan  kebijakan  dengan  aspek  politicking  yang

## Urgensi analisis kebijakan
berhubungan  dengan  antara  kebijakan  pusat  dan  daerah.  Maka  disinilah  pentingnya  analisis  kebijakan dilakukan. Dengan adanya analisis kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menghindari permasalahan yang  bersifat  politik  dikarenakan  analisis  yang  dilakukan  dapat  menyajikan  informasi  dan  argumen  secara menyeluruh sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
Kunci  utama  yang  dapat  dilakukan  dalam  analisis  kebijakan  yaitu  perlu nya  pengidentifikasian  masalah dan tujuan dirumuskanya kebijakan (Ismail, 2016). Namun banyak permasalahan yang sering terjadi adalah ketika  penentu  kebijakan  memerintahkan  analisis  kebijakan  untuk  melakukan  analisis  namun  tidak  disertai dengan ketegasan informasi dan bahkan ada yang memberikan informasi dengan tujuan yang berbeda kepada penganalisis kebijakan.
Meskipun  terdapat  tujuan  yang  berbeda  namun  tujuan  tersebut  harus  dicapai  .  Bisa  jadi  tujuan  tersebut dapat dicapai dalam waktu dekat dan ada juga tujuan yang dicapai untuk generasi selanjutnya. Contoh yang dapat  ditemua  adalah  pendidikan.  Tujuan  pendidikan  terdiri  dari  dua  yaitu  tujuan  pendidikan  primer  dan tujuan  pendidikan  sekunder. Tujuan pendidikan  yaitu  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pengetahuan  dan keterampilan,meningkatkan karakter warga negara, meningkatkan kualitas mental,dan meningkatkan struktur sosial masyarakat.
Maka  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  alasan  yang  mendasari  diperlukannya  analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik.
Proses analisis kebijakan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Kebijakan yang diambil banyak yang bersifat politis dan terkesan terburu-buru. Dari paparan yang disampaikan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pentingnya  analisis  kebijakan  sebelum  pengambilan  keputusan  dapat  mempengaruhi terhadap keefektifan kebijakan tersebut.
Namun  banyak  yang  disayangkan  bahwa  banyak  kebijakan  yang  diambil  di  Indonesia  tidak  secara menyeluruh dilakukan proses analisis. Alhasil banyaknya kebijakan yang tidak pro aktif dan bersifat problem solving  dihasilkan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  proses  kebijakan  memakan  biaya  yang  besar  sehingga banyak kebijakan yang akhirnya tidak terjalankan secara maksimal.

## Simpulan
Analisis  kebijakan  merupakan  sebuah  ilmu  sosial  terapan  yang  menggunakan  berbagai  teknik  dan  metode dalam  melahirkan  informasi-informasi  yang  berhubungan  dengan  kebijakan.  Analisis  kebijakan  ini  sangat penting untuk dilaksanakan. Alasan yang mendasari diperlukannya analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan  pendekatan  saintifik.  Dengan  diketahuinya  kelayakan  sebuah  kebijakan  maka  dapat  dijadikan pertimbangan  dalam  melahirkan  kebijakan  tersebut  dan    dengan  diketahuinya  pembiayaan  maka  dapai disusun secara strategis dan efektif pengeluaran yang akan digunakan.

## Referensi
Asmara,  A.  Y.  (2016).  Pentingnya  Riset  Kebijakan  dalam  Pembuatan  Kebijakan  Publik  Unggul  di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 1 (1), 37-46.
Bawono,  A.  (2011).  Kontribusi  Religiusitas  dalam  Perilaku  Pengambilan  Keputusan  Konsumsi. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 2 (1), 115-133.
Dengah, J., Pioh, N., &  Kairupan, J. (2017).  Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif , 2 (2), 1-10.
Fernandes,  R.  (2018).  Adaptasi  Sekolah  Terhadap  Kebijakan  Pendidikan  Inklusif. Jurnal  Socius:  Journal  of Sociology Research and Education , 4 (2), 119-125.
Grindle,  M.  S.  (2004).  Good  enough  governance:  poverty  reduction  and  reform  in  developing countries. Governance , 17 (4), 525-548.
Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 4 (1), 48- 63.
Hayati,  E.  (2014).  Mewujudkan  Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Pemerintahan  Daerah  Guna Memperkuat Integrasi Nasional. Jurnal Serambi Edukasi , 2 (2),1-10
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3), 13-26.
Ikbal,  M.  (2015).  Evaluasi  kebijakan  penertiban  ternak  di  kecamatan  Parigi  kabupaten  Parigi Moutong. Katalogis , 3 (10), 1-10.
Ismail,  M.  H.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan  Publik. JRP  (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195-224.
Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) , 19 (1), 71-82.
Narita, R. M. (2012). Analisis kebijakan hutang. Accounting Analysis Journal , 1 (2), 1-10.
Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 3 (1), 36-43.
Nurharjadmo,  W.  (2008).  Evaluasi  implementasi  kebijakan  pendidikan  sistem  ganda  di  sekolah kejuruan. Spirit Publik , 4 (2), 215-228.
Prabowo,  R.  D.,  Manar,  D.  G.,  &  Adhi,  S.  (2014).  Implementasi  undang-undang  keterbukaan  informasi publik  dalam  upaya  mewujudkan  good  governance  (kajian  tiga  badan  publik:  Bappeda,  Dpkad  Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies , 3 (3), 187-195. Pratiwi,  S.  N.  (2016).  Manajemen  berbasis  sekolah  dalam  meningkatkan  Kualitas  sekolah. EduTech:  Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 1-10
Retnoningsih,  Y.  D.,  &  Marom,  A.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Berbasis  Uang Kuliah  Tunggal  Bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review , 6 (2), 482-497. Rusydi,  I.  (2014).  Optimisme  Pendidikan  Madrasah  Di  Indonesia  (Prospek  Dan  Tantangan). Risâlah,  Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , 1 (1), 7-19.
Saifuddin,  A.  (2015).  Eksistensi  Kurikulum  Pesantren  dan  Kebijakan  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan  Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) , 3 (1), 207-234. Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. Jurnal Medtek , 3 (2), 1-6. Syahwalan,  M.  (2019).  Kebijakan  Politik  Keuangan  Terhadap  Pembangunan  Negara  dalam  Sistem Ketatanegaraan Islam. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 4 (1), 12-25.
Tressa, R. (2015). Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) , 1 (1), 61-90. Wibowo, U. B. (2013). Intensitas Peran Aktor Kebijakan Dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , 6 (1), 1-10.