## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

## Maimunah
Dosen Manajemen Pendidikan Islam Unviersitas Islam Indragiri Email: alhafizza@gmail.com
Susendra Delta
Mahasaiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri
صخلم
ىوتمح نوكي ثيح يسايسلا ماظنلبا اًقيثو اًطابترا ةسايسلا ليلتح طبتري ةسراملم اًيساسأ اًرمأ ةسايسلبا ةلصلا تاذ ةفرعلما مادختساو لاصتلاا عنص ةيلمعب ةفرعلما ليصوت متي امدنع طقف .تاسايسلا ليلتح ةيرظنو ه مادختسا ةسايسلا في ةلعافلا تاهجلل نكيم ، ةيلمعلا في ةسايسلا هذ نم ماظن يه تاسايسلا ليلتح ةيجهنم .ةماعلا ةسايسلا ينسحتل ةفرعلما تاذ ةفرعلما لقنو ، يدقن مييقتو ، ءاشنلإ تاءارجلإاو دعاوقلاو يرياعلما صئاصلخا نم ديدعلبا تاسايسلا ليلتح ةيجهنم زيمتت .ةسايسلبا ةلصلا زتللااو ، اهلحو تلاكشلما ةغايصب يربكلا مامتهلاا :ةيسيئرلا مييقتلبا ما نم ددع ينب رايتخلاا ةءافك ةدياز في ةبغرلاو ةجرلحا ةميقلاو يفصولا ميلعتلا  تاسايس  خيرتاو  ةعيبط  ةقرولا  هذه  حرشت  .ةسايسلا  لئادب
يه ايسينودنإ ةيروهجم في نيدلا ةرازو اهيف نوكت تيلا ةماعلا يملاسلإا ةسايسلا ةبحاص و ج ، ةيملاسلإا الله ةياده فيرايس ةعماج تاركا
لامعلأا لودج عضو نم ًاءدب .ةسايسلا هذله نيمضلا وأ ذفنلما هرابتعبا مييقتو تاسايسلا ذيفنتو ، تاسايسلا دامتعاو ، تاسايسلا ةغايصو ، ديرن .فلؤلما اهارجأ تيلا قئثاولاو تلاباقلما جئاتن ىلع ءانب .تاسايسلا دوجو ببس لوح لاؤسلا ىلع ةباجلإا صاخ لكشب ةيميلعت تاسسؤم في ميلعتلا مظنت ةينطو ميلعت ةرازو دوجو نم مغرلا ىلع ، ةرازو لكل ميلعتلا ةرازو في ةقث مدع كانه نأ هدافم يأر كانه كلذل ، ايسينودنإ ميلعتلل دوزمك نيطولا . :ةيحاتفلما تاملكلا
في ةيملاسلإا ةيبترلا ، تاسايسلاو ةسايسلا ريوطت

## ايسينودنإ

## Abstract
Policy  analysis  is  closely  related  to  the  political  system where  communication  content  and  the  use  of  policy- relevant knowledge are central to the practice and theory of  policy  analysis.  Only  when  knowledge  of  the  policy- making process is communicated in the process can policy actors use this knowledge to improve public policy. A policy analysis  methodology  is  a  system  of  standards,  rules  and procedures  for  creating,  critically  assessing  and communicating  policy-relevant  knowledge.  The  policy analysis  methodology  has  several  main  characteristics: high  attention  to  problem  formulation  and  solving, commitment  to  both  descriptive  and  value  critical  studies and a desire to increase the efficiency of  choice among a number  of  policy  alternatives.  This  paper  explains  the nature and history of  public Islamic education policies in which the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is the policy holder and UIN Syarif Hidayatullah Jakarta as
Maimunah & Susendra Delta
the  implementer  or  the  implication  of  the  policy.  Starting from  agenda  setting,  policy  formulation,  policy  adoption, policy implementation and policy assessment. Based on the results of interviews  and documentation  conducted by the author. Especially wanting to answer the question of why each  ministry  has  educational  institutions,  even  though there is already a national education ministry that regulates education in Indonesia, so there is an opinion that there is distrust  with  the  ministry  of  national  education  as  the provider of education.
Keywords:  Political  and  policy  development,  Islamic education in Indonesia

## Abstrak
Analisis  kebijakan  erat  kaitannya  dengan  sistem  politik dengan muatan komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang  relevan  dengan  kebijakan  adalah  sentral  dalam praktik  dan  teori  analisis  kebijakan.  Hanya  jika pengetahuan  tentang  proses  pembuatan  kebijakan dikomunikasikan  di  dalam  proses  tersebut  para  pelaku kebijakan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki  kebijakan  publik.  Metodologi  analisis kebijakan  adalah  sistem  standar,  aturan,  dan  prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan  pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan.  Metodologi  analisis  kebijakan  mempunyai beberapa karakateristik utama: perhatian yang tinggi pada perumusan  dan  pemecahan  masalah,  komitmen  pada pengkajian  yang  baik  yang  sifatnya  deskriptif  maupun kritik  nilai  dan  keinginan  untuk  meningkatkan  efisiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Tulisan ini menjelaskan  tentang  hakikat  dan  sejarah  kebijakan pendidikan  Islam  publik  dimana  Kementrian  Agama  RI sebagai pemegang kebijakan dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  sebagai  pelaksana  atau  yang  terimplikasi  dari kebijakan.  Mulai  dari  penyusunan  agenda,  formulasi kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020
penilaian  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementrian memiliki  lembaga  pendidikan,  padahal  sudah  ada kementrian pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di  Indonesia,  sehingga  ada  anggapan  bahwa  adanya ketidakpercayaan dengan kementrian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.
Kata  Kunci:  Perkembangan  politik  dan  kebijakan, pendidikan Islam di Indonesia

## A. Pendahuluan
William  N.  Dunn  mengemukakan  bahwa  analisis  kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam  metode  penelitian  dan  argumen  untuk  menghasilkan  dan memindahkan  informasi  yang  relevan  dengan  kebijakan,  sehingga dapat  dimanfaatkan  ditingkat  politik  dalam  rangka  memecahkan masalah-masalah  kebijakan.  Jadi  analisis  kebijakan  publik  lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh  organisasi  publik  berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  dan  juga berbagai  alternatif  kebijakan  yang  mungkin  bisa  diambil  dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik  bertujuan  memberikan  rekomendasi  untuk  membantu  para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.
Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan  dengan  masalah-masalah  publik  serta  argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau
Maimunah & Susendra Delta
masukan  kepada  pihak  pembuat  kebijakan.  Analisis  kebijakan  publik berdasarkan  kajian  kebijakannya  dapat  dibedakan  antara  analisis kebijakan  sebelum  adanya  kebijakan  publik  tertentu  dan  sesudah adanya  kebijakan  publik  tertentu.  Analisis  kebijakan  sebelum  adanya kebijakan publik berpijak  pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya  baik  analisis  kebijakan  sebelum  maupun  sesudah  adanya kebijakan  mempunyai  tujuan  yang  sama  yakni  memberikan rekomendasi  kebijakan  kepada  penentu  kebijakan  agar  didapat kebijakan yang lebih berkualitas.
Analisis  kebijakan  publik  merupakan  nasehat  atau  bahan pertimbangan  pembuat  kebijakan  publik  yang  berisi  tentang  masalah yang  dihadapi,  tugas  yang  mesti  dilakukan  oleh  organisasi  publik berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  dan  juga  berbagai  alternatif kebijakan  yang  mungkin  bisa  diambil  dengan  berbagai  penilaiannya berdasarkan  tujuan  kebijakan.  Analisis  kebijakan  publik  bertujuan memberikan  rekomendasi  untuk  membantu  para  pembuat  kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.
Permasalahan  kebijakan  publik  yang  menjadi  konsen  penulis yaitu:  Mengapa  setiap  Kementrian  memiliki  lembaga  pendidikannya masing-masing,  padahal  sudah  ada  Kementrian  Pendidikan  Nasional yang  mengatur  tentang  lembaga  pendidikan.  Apakah  ada  rasa ketidakpercayaan  kepada  Kementrian  Pendidikan  Nasional  yang mengatur tentang lembaga pendidikan. Apakah setiap Kementrian yang mendirikan  lembaga  pendidikannya  memiliki  dasar  hukum,  bila berkenan  mohon  disampaikan?  Bila  ada  Peraturannya,  bila  berkenan
kami  mohon  diberikan  hard  copy  atau  soft  copynya.  Apakah  ada kebijakan  khusus  dari  setiap  kementrian  yang  memiliki  lembaga pendidikan dalam hal:
1. Rekrutmen  peserta  didik  atau  mahasiswa  dan  out  put  setelah tamat studi.
2. Sumber Pendanaan APBN, APBD atau Mandiri
3. Penyediaan Fasilitas
4. Kurikulum dan Metode Pembelajaran
5. Kualifikasi Akademik Pendidik dan
6. Standar Kompetensi Pendidik.
Apakah  kebijakan  yang  memperbolehkan  setiap  kementrian mendirikan lembaga pendidikannya suatu hal yang baik? Atau semua lembaga pendidikan berpusat dan diatur sepenuhnya oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

## B. Pembahasan

## 1. Analisis Kebijakan
Kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata  wisdom  yang  berarti  kebijaksanaan  atau  kearifan.  Kebijakan merupakan  pernyataan  umum  perilaku  daripada  organisasi. Kebijakan  merupakan  garis  pedoman  untuk  pengambilan keputusan”.  Kebijakan  merupakan  sesuatu  yang  bermanfaat  dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi  masalah-masalah  dan  serangkaian  tindakan  untuk
memecahkan  masalah  tertentu,  oleh  sebab  itu  suatu  kebijakan dianggap sangat penting. 1
Wiliiam  N.  Dunn  menyebut  istilah  kebijakan  publik  dalam bukunya  yang  berjudul  Analisis  Kebijakan  Publik,  pengertiannya sebagai  berikut:  “Kebijakan  Publik  (Public  Policy)  adalah  pola ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang saling  bergantung,  termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. 2
Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah: “What government say and do, or not to do, it is the goals or  purpose  of  government  programs.  (apa  yang  dikatakan  dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah).” 3
Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat dalam program-program yang telah dibuat  oleh  pemerintah.  Miriam  Budiarjo  mengemukakan pengertian  kebijakan  (policy)  adalah  suatu  kumpulan  keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  kebijakan  merupakan  suatu kumpulan  keputusan.  Keputusan  tersebut  diambil  oleh  seorang
1 Midian  Sirait, Paham  Kebangsaan  Indonesia ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan Original From The University of Michigan, 1997), h. 115.
2 Ibid ., h. 132.
3 R. Widodo Triputro, Pembaharuan Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Program
Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan APMD Press, 2005), h. 190.
pelaku  atau  oleh  kelompok  politik  yaitu  pemerintah.  Keputusan tersebut  berusaha  untuk  memilih  tujuan  dan  cara  untuk  mencapai tujuan yang ingin dicapai. 4
Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah:  “Tugas  intelektual  pembuatan  keputusan  meliputi penjelasan  tujuan,  penguraian  kecenderungan,  penganalisaan keadaan,  proyeksi  pengembangan  masa  depan  dan  penelitian, penilaian  dan  penelitian,  serta  penilaian  dan  pemilihan kemungkinan.” 5
Menurut  pendapat  Harold  Laswell  tersebut,  kebijakan diartikannya  sebagai  tugas  intelektual  pembuatan  keputusan  yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat,  penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan,  pengembangan  dampak  dan  kinerja  kebijakan  di  masa depan,  serta  melakukan  penelitian  dan  evaluasi.  Adapun  David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam  buku  Hukum  dan  Kebijakan  Publik,  mendefinisikan kebijakan  publik  adalah  sebuah  proses  pengalokasian  nilai-nilai secara  paksa  kepada  seluruh  masyarakat  yang  dilakukan  oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah. 6
4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 1988), h.
56.
5 Syafie, Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 35.
6 Muchsin dan Fadilah, Hukum dan Kebijakan Publik , (Malang: Averous Press, 2002), h. 23.

## Maimunah & Susendra Delta
Perumusan  masalah  merupakan  langkah  awal  dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan  masalah  dapat  memasok  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan  yang  mempersoalkan  asumsi-asumsi  yang mendasari  definisi  masalah  dan  memasuki  proses  pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. 7
Dunn  pun  menjelaskan  bahwa:  “Perumusan  masalah  dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis  penyebab-penyebabnya,  memetakan  tujuan-tujuan yang  memungkinkan  memadukan  pandangan-pandangan  yang bertentangan,  dan  merancang  peluang-peluang  kebijakan  yang baru. 8 Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa langkah awal  dari pembuatan kebijakan publik  adalah perumusan kebijakan  publik  dengan  menyusun  setiap  permasalahan  publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya Rancangan Undang- Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan  atau  melihat  dari  karakteristik  masalah  publik,  yaitu: Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah, subyektivitas  dari  masalah  kebijakan,  artificiality  masalah  dan dinamika masalah kebijakan. 9
7 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ,  Edisi Kedua, h. 26.
8 Ibid
9 Subarsono, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 24-25.
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020
Menurut  Nugroho  dalam  bukunya  Kebijakan  Publik, Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi,  “peran  analisis  kebijakan adalah  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  hendak  diambil  benar- benar  dilandaskan  atas  manfaat  optimal  yang  akan  diterima  oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan.” Oleh karenanya  seorang  analis  kebijakan  perlu  memiliki  kecakapan- kecakapan sebagai berikut:
a. Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral.
b. Mempunyai kemampuan analisis multi disiplin, jika pun tidak, mampu  mengakses  kepada  sumber  pengetahuan  di  luar disiplin yang dikuasainya.
c. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil.
d. Mampu  menghindari  pendekatan  toolbox  (atau  textbook) untuk menganalisis kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan  logika  untuk  mendesain  metode  jika  metode yang dikehendaki memang tidak tersedia.
e. Mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu mengemukakan dengan angka.
f. Mampu  membuat  rumusan  masalah  yang  sederhana  namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya dan mampu
Maimunah & Susendra Delta
untuk  menahan  diri  hanya  untuk  memberikan  analisis kebijakan bukan keputusan.
g. Mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang  masuk,  namun  juga  mampu  memberikan  definisi  dan analisa  dari  usulan  tersebut,  mampu  menyadari  bahwa  tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit.
h. Mampu  memahami  bahwa  ada  batas-batas  intervensi kebijakan publik dan mempunyai etika profesi yang tinggi.
2. Tahapan Kebijakan

## a. Penyusunan Agenda
Agenda  setting  adalah  sebuah  fase  dan  proses  yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.  Jika  sebuah  isu  berhasil  mendapatkan  status sebagai  masalah  publik,  dan  mendapatkan  prioritas  dalam agenda publik, maka isu tersebut  berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Dalam  agenda  setting  juga  sangat  penting  untuk menentukan  suatu  isu  publik  yang  akan  diangkat  dalam  suatu agenda pemerintah. Isue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya  muncul  karena  telah  terjadi  silang  pendapat  diantara para  aktor  mengenai  arah  tindakan  yang  telah  atau  akan ditempuh,  atau  pertentangan  pandangan  mengenai  karakter
permasalahan  tersebut.  Isu  kebijakan  merupakan  produk  atau fungsi  dari  adanya  perdebatan  baik  tentang  rumusan,  rincian, penjelasan  maupun  penilaian  atas  suatu  masalah  tertentu. Namun  tidak  semua  isu  bisa  masuk  menjadi  suatu  agenda kebijakan.
Ada  beberapa  Kriteria  isu  yang  bisa  dijadikan  agenda kebijakan publik diantaranya:
1) Telah mencapai titik kritis tertentu atau jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius
2) Telah  mencapai  tingkat  partikularitas  tertentu  berdampak dramatis
3) Menyangkut  emosi  tertentu  dari  sudut  kepentingan  orang banyak  (umat  manusia)  dan  mendapat  dukungan  media massa;
4) Menjangkau dampak yang amat luas
5) Mempermasalahkan  kekuasaan  dan  keabsahan  dalam masyarakat;
Menyangkut  suatu  persoalan  yang  fasionable  (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Karakteristik yaitu  para  pejabat  yang  dipilih  dan  diangkat  menempatkan masalah  pada  agenda  publik.  Banyak  masalah  tidak  disentuh sama  sekali,  sementara  lainnya  ditunda  untuk  waktu  lama. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan  tingkat  urgensi  dan  esensi  kebijakan,  juga keterlibatan  stakeholder.  Sebuah  kebijakan  tidak  boleh
Maimunah & Susendra Delta
mengaburkan  tingkat  urgensi,  esensi,  dan  keterlibatan stakeholder.

## b. Formulasi Kebijakan
Masalah-masalah yang sudah masuk yakni berada dalam agenda  kebijakan  kemudian  dibahas  oleh  para  pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari  pemecahan  masalah  yang  terbaik.  Pemecahan  masalah tersebut  berasal  dari  berbagai  alternatif  atau  pilihan  kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk  dalam  agenda  kebijakan,  dalam  tahap  perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

## c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
Tujuan  legitimasi  adalah  untuk  memberikan  otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu  masyarakat  diatur  oleh  kedaulatan  rakyat,  warga  negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya  bahwa  tindakan  pemerintah  yang  sah.  Mendukung untuk rezim cenderung berdifusi yakni cadangan dari sikap baik dan  niat  baik  terhadap  tindakan  pemerintah  yang  membantu anggota  mentolerir  pemerintahan  disonansi.  Legitimasi  dapat dikelola  melalui  manipulasi  simbol-simbol  tertentu.  Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

## d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan
yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak.  Dalam hal  ini,  evaluasi  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional. Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Secara umum evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## e. Rekomendasi Kebijakan
Penilaian  atas  alternatif-alternatif  akan  memberikan gambaran  tentang  sebuah  pilihan  alternatif  yang  tepat  untuk mencapai  tujuan  kebijakan  publik.  Tugas  analis  kebijakan publik  pada  langkah  terakhir  ini  adalah  merumuskan rekomendasi  mengenai  alternatif  yang  diperhitungkan  dapat mencapai tujuan secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa  alternatif,  dengan  argumentasi  yang  lengkap  dari berbagai  faktor  penilaian  tersebut.  Dalam  rekomendasi  ini sebaiknya  dikemukakan  strategi  pelaksanaan  dari  alternatif kebijakan yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.
Maimunah & Susendra Delta

## f. Implementasi Kebijakan Publik
Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah  ditingkat  bawah.  Hersel  Nogi  S.  Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam  buku  yang  berjudul  Kebijakan  Publik  yang  Membumi bahwa: ”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan  dan  menerapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi.” 10
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  implementasi  berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir.  Seorang  eksekutif  mampu  mengatur  secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap  perencanaan  yang  telah  dibuat,  dan  petunjuk  yang dapat  diikuti  dengan  mudah  bagi  realisasi  program  yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus  dengan  menyebutnya  implementasi  kebijakan  (policy
10 Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, Kebijakan  Publik  yang  Membumi:  Konsep, Strategi dan Kasus, (Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia Original From The University of Michigan, 2003), h. 9.
implementation)  adalah  pelaksanaan  pengendalian  aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. 11
Implementasi  kebijakan  merupakan  pelaksanaan  dari pengendalian  aksi  kebijakan  dalam  kurun  waktu  tertentu. Pendapat  Riant  Nugroho  D.  dalam  bukunya  yang  berjudul Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi.  Ia mengemukakan  bahwa:  “Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.” 12
Persiapan  proses  implementasi  kebijakan  agar  suatu kebijakan  dapat  mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan  harus mendayagunakan  sumber  yang  ada,  melibatkan  orang  atau sekelompok  orang  dalam  implementasi,  menginterprestasikan kebijakan,  program  yang  dilaksanakan  harus  direncanakan dengan  manajemen  yang  baik,  dan  menyediakan  layanan  dan manfaat pada masyarakat.
Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  suatu  program,  Subarsono  mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam
11 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, h. 132.
12 Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi , h. 158.
Maimunah & Susendra Delta
bukunya  yang  berjudul  Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengemukakan bahwa terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  program- program  pemerintah  yang  bersifat  desentralistis.  Faktor-faktor tersebut adalah:
1) Kondisi  lingkungan.  Lingkungan  sangat  mempengaruhi implementasi  kebijakan,  lingkungan  tersebut  mencakup lingkungan  sosio  cultural  serta  keterlibatan  penerima program.
2) Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3) Sumberdaya  organisasi  untuk  implementasi  program.
Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik  sumber  daya  manusia  (human  resources)  maupun sumber daya non-manusia (non human resources).
4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma- norma  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi dimana  semua  itu  akan  mempengaruhi  implementasi  suatu program. 13
Berdasarkan  faktor  di  atas,  yaitu  kondisi  lingkungan, hubungan  antar  organisasi,  sumberdaya  organisasi  untuk
13 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, h. 101.
mengimplementasi  program,  karakteristik  dan  kemampuan agen  pelaksana  merupakan  hal  penting  dalam  mempengaruhi suatu  implementasi  program.  Sehingga  faktor-faktor  tersebut menghasilkan  kinerja  dan  dampak  dari  suatu  program  yaitu sejauh  mana  program  tersebut  dapat  mencapai  sasaran  atau tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Contoh pelaksanaan kebijakan:

## a. Pemegang Kebijakan
Kementrian Agama RI Jakarta, Bangsa Indonesia adalah bangsa  yang  religius.  Hal  tersebut  tercermin  baik  dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  semangat keagamaan  tersebut  menjadi  lebih  kuat  dengan  ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai  salah  satu  asas  pembangunan.  Hal  ini  berarti  bahwa segala  usaha  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  dijiwai, digerakkan  dan  dikendalikan  oleh  keimanan  dan  ketaqwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  nilai  luhur  yang menjadi  landasan  spiritual,  moral,  dan  etik  pembangunan.

## Maimunah & Susendra Delta
Secara  historis  benang  merah  nafas  keagamaan  tersebut  dapat ditelusuri  sejak  abad  V  Masehi,  dengan  berdirinya  kerajaan Kutai  yang  bercorak  Hindu  di  Kalimantan  melekat  pada kerajaan-kerajaan  di  pulau  Jawa,  antara  lain  kerajaan  Taruma negara  di  Jawa  Barat,  dan  kerajaan  Purnawarman  di  Jawa Tengah. Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi  Borobudur  dibangun  sebagai  lambang  kejayaan  agama Budha.  Pemerintah  kerajaan  Sriwijaya  juga  membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi  agama  Budha  se-Asia  Tenggara  pada  masa  itu.  Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha  lebih  dahulu  beberapa  tahun  membekali  pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India.
Menurut  salah  satu  sumber,  Islam  mulai  memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama  berhubungan  dagang  dengan  kepulauan  Indonesia  tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar  secara  hampir  merata  di  seluruh  kepulauan  nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan  Samudera  Pasai  di  Aceh,  kerajaan  Demak,  Pajang  dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat,  kerajaan  Goa  di  Sulawesi  Selatan,  kerajaan  Tidore  dan Ternate  di  Maluku,  kerajaan  Banjar  di  Kalimantan,  dan  lain- lain.  Dalam  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  menentang
penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa,  seperti  Sultan  Iskandar  Muda,  Teuku  Cik  Di  Tiro, Teuku  Umar,  Cut  Nyak  Dien,  Panglima  Polim,  Sultan  Agung Mataram,  Imam  Bonjol,  Pangeran  Diponegoro,  Sultan  Agung Tirtayasa,  Sultan  Hasanuddin,  Sultan  Goa,  Sultan  Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.
Pola  pemerintahan  kerajaan-kerajaan  tersebut  di  atas pada  umumnya  selalu  memiliki  dan  melaksanakan  fungsi sebagai berikut: a. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada  gelar  “Sampean  Dalem  Hingkang  Sinuhun”  sebagai pelaksana  fungsi  pemerintahan  umum.  b.  Fungsi  pemimpin keagamaan  tercermin  pada  gelar  “Sayidin  Panatagama Kalifatulah.”  c.  Fungsi  keamanan  dan  pertahanan,  tercermin dalam  gelar  raja  “Senopati  Hing  Ngalogo.”  Pada  masa penjajahan  Belanda  sejak  abad  XVI  sampai  pertengahan  abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan  beragama.  Tentu  saja  “pelayanan”  keagamaan tersebut  tak  terlepas  dari  kepentingan  strategi  kolonialisme Belanda.
Dr.C.  Snuck  Hurgronye,  seorang  penasehat  pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden  1911)  menyarankan  sebagai  berikut:  “Sesungguhnya menurut  prinsip  yang  tepat,  campur  tangan  pemerintah  dalam bidang  agama  adalah  salah,  namun  jangan  dilupakan  bahwa dalam  sistem  (tata  negara)  Islam  terdapat  sejumlah
Maimunah & Susendra Delta
permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama  yang  bagi  suatu  pemerintahan  yang  baik,  sama  sekali tidak  boleh  lalai  untuk  mengaturnya.”  Secara  filosofis,  sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan  berakar  dalam  kehidupan  bangsa.  Itulah  sebabnya  para tokoh  dan  pemuka  agama  selalu  tampil  sebagai  pelopor pergerakan  dan  perjuangan  kemerdekaan  baik  melalui  partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut  melalui  jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II.  Kemerdekaan  Indonesia  diproklamasikan  pada  tanggal  17 Agustus  1945.  Pada  masa  kemerdekaan  kedudukan  agama menjadi  lebih  kokoh  dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai ideologi  dan  falsafah  negara  dan  UUD  1945.  Sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  yang  diakui  sebagai  sumber  dari  sila-sila lainnya  mencerminkan  karakter  bangsa  Indonesia  yang  sangat religius  dan  sekaligus  memberi  makna  rohaniah  terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai.
Berdirinya  Departemen  Agama  pada  3  Januari  1946, sekitar  lima  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan  kecuali berakar  dari  sifat  dasar  dan  karakteristik  bangsa  Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi  Pancasila  dan  UUD  1945.  Ketentuan  juridis  tentang agama  tertuang  dalam  UUD  1945  BAB  E  pasal  29  tentang Agama ayat 1, dan 2:
a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020
b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Dengan demikian  agama  telah  menjadi  bagian  dari  sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam  praktek  kenegaraan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## b. Implikasi dari Kebijakan
Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah Jakarta,  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Presiden  RI Nomor  031  tahun  2002.  Sejarah  pendirian  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan mata rantai sejarah perkembangan  perguruan  tinggi  Islam  Indonesia  dalam menjawab  kebutuhan  pendidikan  tinggi  Islam  modern  yang dimulai  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Pada  zaman penjajahan Belanda, Dr. Satiman Wirjosandjojo, salah seorang Muslim  terpelajar,  tercatat  pernah  berusaha  mendirikan Pesantren  Luhur  sebagai  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam. Namun,  usaha  ini  gagal  karena  hambatan  dari  pihak  penjajah Belanda.  Lima  tahun  sebelum  proklamasi  kemerdekaan, Persatuan  Guru  Agama  Islam  (PGAI)  di  Padang  mendirikan Sekolah  Tinggi  Islam  (STI).  STI  hanya  berjalan  selama  dua tahun  (1940-1942)  karena  pendudukan  Jepang.  Umat  Islam Indonesia  tidak  pernah  berhenti  menyuarakan  pentingnya pendidikan  tinggi  Islam  bagi  kaum  Muslim  yang  merupakan mayoritas pendudukan Indonesia.

## Maimunah & Susendra Delta
Pemerintah Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh Muslim dengan membentuk  yayasan.  Muhammad  Hatta  sebagai  ketua  dan Muhammad  Natsir  sebagai  sekretaris.  Pada  8  Juli  1945, bertepatan dengan 27 Rajab 1364, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakkir. Beberapa tokoh Muslim lain  ikut  berjasa  dalam  proses  pendirian  dan  pengembangan STI.  Mereka  antara  lain  Drs.  Muhammad  Hatta,  KH.  Kahar Mudzakkir,  KH.  Wahid  Hasyim,  KH.  Mas  Mansur,  KH. Fathurrahman  Kafrawi,  dan  Farid  Ma’ruf.  Pada  1946,  STI dipindahkan  ke  Yogyakarta  mengikuti  kepindahan  Ibukota Negara  dari  Jakarta  ke  Yogyakarta.  Sejalan  dengan perkembangan  STI  yang  semakin  besar,  pada  22  Maret  1948 nama  STI  diubah  menjadi  Universitas  Islam  Indonesia  (UII) dengan  penambahan  fakultas-fakulta  baru.  Sampai  dengan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu:
1) Fakultas Agama,
2) Fakultas Hukum,
3) Fakultas Ekonomi,
4) Fakultas Pendidikan.
Kebutuhan  akan  tenaga  fungsional  di  Departemen Agama  menjadi  latar  belakang  penting  berdirinya  perguruan tinggi  agama  Islam.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, Fakultas Agama UII dipisahkan dan ditransformasikan menjadi
Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (PTAIN)  dan  sesuai dengan  namanya  berstatus  negeri.  Perubahan  ini  didasarkan kepada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  34  tahun  1950.  Dalam konsideran  disebutkan  bahwa  PTAIN  bertujuan  memberikan pengajaran  studi  Islam  tingkat  tinggi  dan  menjadi  pusat pengembangan  serta  pendalaman  ilmu  pengetahuan  agama Islam.  Berdasarkan  PP  tersebut,  hari  jadi  PTAIN  ditetapkan pada  26  September  1950.  PTAIN  dipimpin  KH.  Muhammad Adnan  dengan  data  jumlah  mahasiswa  per  1951  sebanyak  67 orang.
Pada periode tersebut PTAIN memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan  Tarbiyah,  Jurusan  Qadla  (Syari’ah),  dan  Jurusan Dakwah.  Komposisi  mata  kuliah  pada  waktu  itu  terdiri  dari bahasa  Arab,  Pengantar  Ilmu  Agama,  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh, Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, Filsafat, Mantiq, Akhlaq, Tasawuf, Perbandingan  Agama,  Dakwah,  Tarikh  Islam,  Sejarah Kebudayaan  Islam,  Ilmu  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Ilmu Jiwa,  Pengantar  Hukum,  Asas-asas  Hukum  Publik  dan  Privat, Etnologi,  Sosiologi,  dan  Ekonomi.  Mahasiswa  yang  lulus bakaloreat  dan  doktoral  masing-masing  mendapatkan  gelar Bachelor of Art (BA) dan Doctorandus (Drs). Komposisi mata kuliah  PTAIN  tersebut  merupakan  kajian  utama  perguruan tinggi Islam yang terus berlanjut sampai masa-masa yang lebih belakangan.  Gelar  akademik  yang  ditawarkan  juga  terus bertahan sampai dengan dekade 1980-an.

## Maimunah & Susendra Delta
Kebutuhan  tenaga  fungsional  bidang  guru  agama  Islam yang sesuai  dengan tuntutan modernitas pada dekade 1950-an mendorong  Departemen  Agama  mendirikan  Akademi  Dinas Ilmu  Agama  (ADIA)  di  Jakarta.  ADIA  didirikan  pada  1  Juni 1957  dengan  tujuan  mendidik  dan  mempersiapkan  pegawai negeri guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi  sehingga  menjadi  guru  agama,  baik  untuk  sekolah umum,  sekolah  kejuruan,  maupun  sekolah  agama.  Dengan pertimbangan  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  merupakan kelanjutan dari ADIA, hari jadi ADIA 1 Juni 1957 ditetapkan sebagai  hari  jadi  atau  Dies  Natalis  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.  Sama  seperti  perguruan  tinggi  pada  umumnya,  masa studi  di  ADIA  adalah  5  tahun  yang  terdiri  dari  tingkat  semi akademi 3 tahun dan tingkat akademi 2 tahun.
ADIA  memiliki  tiga  jurusan,  yaitu  Jurusan  Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab, dan Jurusan Da’wah wal Irsyad yang  juga  dikenal  dengan  Jurusan  Khusus  Imam  Tentara. Komposisi  kurikulum  ADIA  tidak  jauh  berbeda  dengan kurikulum  PTAIN  dengan  beberapa  tambahan  mata  kuliah untuk  kepentingan  tenaga  fungsional.  Komposisi  lengkapnya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis,  Bahasa  Ibrani,  Ilmu  Keguruan,  Ilmu  Kebudayaan Umum  dan  Indonesia,  Sejarah  Kebudayaan  Islam,  Tafsir, Hadits,  Musthalah  Hadits,  Fiqh,  Ushul  Fiqh,  Tarikh  Tasyri’ Islam, Ilmu Kalam/Mantiq, Ilmu Akhlaq/Tasawuf, Ilmu Fisafat, Ilmu Perbandingan Agama, dan Ilmu Pendidikan Masyarakat.
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020
Kepemimpinan ADIA dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud  Yunus  sebagai  dekan  dan  Prof.  H.  Bustami  A.  Gani sebagai Wakil Dekan. Terdapat dua ciri utama ADIA. Pertama , sesuai  dengan  mandatnya  sebagai  akademi  dinas,  mahasiswa yang mengikuti kuliah di ADIA terbatas pada mahasiswa tugas belajar.  Mereka  diseleksi  dari  pegawai  atau  guru  agama  di lingkungan Departemen  Agama yang berasal  dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia. Kedua , sesuai dengan mandatnya untuk  mempersiapkan  guru  agama  modern,  tanggung  jawab pengelolaan  dan  penyediaan  anggaran  ADIA  berasal  dari Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Departemen Agama yang pada  waktu  itu  memiliki  tugas  mengelola  madrasah  dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum.

## C. Penutup
Komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan  adalah  sentral  dalam  praktik  dan  teori  analisis  kebijakan. Hanya  jika  pengetahuan  tentang  proses  pembuatan  kebijakan dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan  pengetahuan  tersebut  untuk  memperbaiki  kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakateristik  utama:  perhatian  yang  tinggi  pada  perumusan  dan pemecahan  masalah,  komitmen  pada  pengkajian  yang  baik  yang
Maimunah & Susendra Delta
sifatnya  deskriptif  maupun  kritik  nilai  dan  keinginan  untuk meningkatkan efisiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Lima  tipe  informasi  yang  dihasilkan  oleh  analisis  kebijakan  adalah: masalah  kebijakan,  masa  depan  kebijakan,  aksi  kebijakan,  hasil kebijakan,  dan  kinerja  kebijakan.  Analisis  kebijakan  adalah  suatu aktivitas  intelektual  yang  dilakukan  dalam  proses  politik.  Proses  ini dapat divisualkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang memiliki lima  tahap  penting  yaitu:  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan, adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  penilaian  kebijakan. Prosedur  analisis  kebijakan  tertentu  tepat  untuk  menghasilkan informasi pada tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan.
Analisis  kebijakan  adalah  awal  bukan  akhir  dari  upaya memperbaiki  proses  pembuatan  kebijakan.  Sebelum  informasi  yang relevan dengan kebijakan dapat digunakan oleh pengguna yang dituju, informasi  itu  harus  dirakit  ke  dalam  dokumen  yang  relevan  dengan kebijakan  dan  dikomunikasikan  dalam  berbagai  bentuk  presentasi. Seluruh proses komunikasi kebijakan mempunyai empat tahap: analisis kebijakan,  pengembangan  isi,  pengkomunikasian  yang  interaktif,  dan pemanfaatan  pengetahuan.  Pemanfaatan  pengetahuan  oleh  pelaku kebijakan adalah merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari 3 dimensi  yang  saling  bergantung  yaitu:  komposisi  pemakai,  efek penggunaan, dan lingkup pengetahuan yang digunakan. Interaksi antara 3 dimensi itu menjadi dasar menilai dan memperbaiki peranan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan.
Analisis  kebijakan  tidak  bermaksud  mengganti  politik  dengan menegakkan  semacam  elit  teknokratis.  Tujuan  demikian  bukan  saja
tidak  perlu  dalam  negara  demokratis,  hal  semacam  ini  juga  tidak mungkin  terjadi  dalam  lembaga-lembaga  saat  ini  yang  ditandai  oleh berbagai  bentuk  kognisi,  keputusan  yang  terputus-putus,  sistem interpretasi  yang  kusut  dan  anarki  yang  terorganisasi.  Dalam mempromosikan  pemanfaatan  pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan,  analisis  kebijakan  berusaha  untuk  memudahkan  proses belajar  individual  dan  kolektif,  termasuk  memperbaiki  kebijakan melalui interaksi komunikasi dan debat politik.
Maimunah & Susendra Delta
DAFTAR PUSTAKA
Fogarty, Robin, 1991, Ten Ways to Integrate Curriculum, Educational Leadership ,  the  Association  for  Supervision  and  Curriculum Development.
Hessel Nogi S, 2003, Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi:
Konsep,  Strategi  dan  Kasus ,  Jakarta:  Lukman  Offset  dan
Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik  Indonesia  Original
From The University of Michigan.
Lake,  Kathy,  2000, Integrated  Curriculum,  School  Improvement
Research Series , NorthWest Regional Educational Laboratory, USA.
Midian  Sirait,  1997, Paham  Kebangsaan  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan Original From The University of Michigan.
Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia.
Muchsin  dan  Fadilah,  2002, Hukum  dan  Kebijakan  Publik ,  Malang: Averous Press.
Mushtafa,  Javed,  2011,  “Proposing  a  Model  for Integration  of  Social
Issues  in  School  Curriculum”, International  Journal  of Academic  Research ,  Vol  3  Number  1,  International  islamic
University, Islamabad.
Perry, Matt, 2010, Designing Multidisciplinary Integrated Curriculum Units, The  California  Centre  for  College  and  career, Sacramento California.
R.  Widodo  Triputro,  2005, Pembaharuan  Otonomi  Daerah , Yogyakarta:  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  STPMD “APMD” dan APMD Press.
Riant  Nugroho  Dwijowijoto,  2003, Kebijakan  Publik:  Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo.
Subarsono,  2008, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan
Aplikasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafie,  2009, Negara  Minus  Nurani:  Esai-Esai  Kritis  Kebijakan Publik , Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
William  N.  Dunn,  2013, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.