## PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis) Oleh:
M. Fadhil Junery, S.EI.,M.E,Sy & Norhanisah, S.Akun
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134 Email: longfadhil@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkalis yang sedang mengalami perkembangan  yang  pesat  dalam  pembangunannya.  Metode  yang  digunakan penulis  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh langsung  dari  objek  yang  diteliti  yaitu  dengan  menyebarkan  kuesioner  dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk capaian realisasi  anggaran  pada  Tahun  Anggaran  2017  tidak  jauh  menurun  dari  tahun 2016 yaitu sebesar 75,42% lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar  83,79%  sedangkan  untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, itu terlihat dari angka  capaian  persentase  realisasi  keuangan  sebesar  75,42%,  dimana  sisanya adalah  penghematan  dari  kegiatan,  dengan  realisasi  capaian  fisik  mencapai 96,31%.  Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar 3,060 dengan t tabel sebesar 0,282 dan menunjukkan bahwa Pengaruh Anggaran Berbasis  Kinerja  berpengaruh  cukup  positif  terhadap  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu,  diperoleh  korelasi  antara  pengaruh anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah daerah  adalah  sebesar  R  =  0,408,  yang  termasuk  dalam  kategori  hubungan sangat  lemah.  Dapat  pula  diketahui  besarnya  pengaruh  anggaran  berbasis kinerja  terhadap  peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  yaitu  sebesar 16,6%.
Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

## A. Pendahuluan
Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada  organisasi  privat  atau  swasta,  anggaran  merupakan  suatu  hal  yang  sangat dirahasiakan,  sedangkan  untuk  organisasi  sektor  publik  anggaran  merupakan
suatu  hal  yang  harus  diketahui  oleh  publik  untuk  dievaluasi,  dikritik,  dan  diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 1
Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  sehingga  terjadi  reformasi  dalam manajemen  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi  yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua  undang-undang  tersebut  merubah  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dari pertanggungjawaban  vertikal  (kepada  pemerintah  pusat)  ke  pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). 2
Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  No.  33  Tahun 2004  mengharuskan  pemerintah  memenuhi  akuntabilitas  dengan  memperhatikan beberapa  hal,  antara  lain  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem pelaporan. 3
Anggaran  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  relevan  dan  penting  di  lingkup pemerintahan  karena  dampaknya  terhadap  akuntabilitas  pemerintah,  sehubungan dengan  fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Adanya  perubahan  dalam  hal  pertanggungjawaban  dari  pertanggungjawaban vertikal  ke  pertanggungjawaban  horizontal  menuntut  DPRD  mengawasi  kinerja pemerintah  melalui  anggaran.  Akuntabilitas  melalui  anggaran  meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. 4
Reformasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengakibatkan perubahan  struktur  anggaran  dan  perubahan  proses  penyusunan  APBD  untuk menciptakan  transparansi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Bentuk reformasi  anggaran  dalam  upaya  memperbaiki  proses  penganggaran  adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah. Dalam  peraturan  ini,  disebutkan  tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD).  Adanya  RKA-SKPD  ini  berarti    telah  terpenuhinya  kebutuhan  tentang anggaran  berbasis  kinerja  dan  akuntabilitas.  Dimana  anggaran  berbasis  kinerja menuntut  adanya output optimal  atau  pengeluaran  yang  dialokasikan  sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. 5
Anggaran  Berbasis  Kinerja  ( Performance  Based  Budgeting )  merupakan sistem  penganggaran  yang  berorientasi  pada output organisasi  dan  berkaitan sangat  erat  dengan  visi,  misi  dan  rencana  strategis  organisasi.  Anggaran  dengan
1 Mardiasmo., Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: Andi, 2002) h. 84.
2 Http: //www.google.com . Undang-Undang No.32  Tahun 2004 Nomor 32 dan 33 .  Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.
3 Http: //www.google.com . Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Nomor 32 dan 33) . Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.
4 Nurlan  Darise., Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). (Jakarta:  PT INDEKS, 2008), h. 60.
5 Http://www.google.com . ( Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah  lagi dengan Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah) .  Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.
pendekatan  kinerja  menekankan  pada  konsep value  for  money dan  pengawasan atas  kinerja output .  Pendekatan  anggaran  kinerja  disusun  untuk  mencoba mengatasi  berbagai  kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional, khususnya  kelemahan  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolak  ukur  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran pelayanan publik. 6
Anggaran  yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan  perencanaan  yang  telah  disusun.  Pengukuran  kinerja  secara berkelanjutan  akan  memberikan  umpan  balik,  sehingga  upaya  perbaikan  secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.
Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  dengan adanya  anggaran  berbasis  kinerja  tersebut  diharapkan  anggaran  dapat  digunakan secara  optimal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  dapat mendukung  peningkatan  tranparansi  dan  akuntabilitas  manajemen  sektor  publik. Selain  itu, anggaran  berbasis  kinerja  memfokuskan  pemanfaatan  anggaran  untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money . 7
Penerapan  ABK  (Anggaran  Berbasis  Kinerja)  di  Indonesia  mempunyai tantangan  yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang  lebih  berat  adalah  mengubah mind  set tidak  hanya  pada  lingkungan Pemerintah  (eksekutif),  tetapi  juga  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai lembaga  legislatif. Mind  set DPR  dalam  rangka  pembahasan  dan  penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base , tidak lagi input base . 8
Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimulai dengan penyusunan KUA dan PPAS dan dituangkan dalam nota kesepakatan PPA antara  Kepala  daerah  dan  DPRD,  setelah  itu    dilakukannya  Penyusunan  dan penyampaian  surat  edaran  kepala  daerah  tentang  pedoman  penyusunan  RKA- SKPD,  setelah  adanya  surat  edaran  ini  setiap  SKPD  membuat  RKA-SKPD  atas program  dan  kegiatan  yang  diusulkan  pada  tahun  bersangkutan.  Kemudian dilakukannya  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya,  setelah  itu  dilakukannya  evaluasi  APBD,  ketika  dalam  proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran APBD. 9
Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  terutama  pergeseran  sistem anggaran  tradisional  ke  sistem  berbasis  kinerja  sesuai  dengan  Peraturan
6 Mardiasmo., Akuntansi Sektor Publik,… h. 84.
7 Bastian, Indra., Akuntansi Sektor Publik di Indonesia . (Yogyakarta: BPFE, 2006) h. 275.
8 Abdul  Halim, Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  Revisi ,  (Yogyakarta:  UPP  AMP YPKN, 2004) h. 27.
9 Lembaga  Administrasi  Negara  RI, Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . (Jakarta: PT. Graya Nusantara) h. 10.
Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pada Tahun  2003  dan  sebelumnya  penyusunan  APBD  Kabupaten  Bengkalis menggunakan sistem MAKUDA ( line item dan incremental) yang disusun secara lebih  sederhana.  Tahun  2005  penyusunan  APBD  Kabupaten  Bengkalis menyesuaikan dengan sistem anggaran berbasis kinerja. 10
Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  telah  menerapkan  anggaran  berbasis kinerja pada penyusunan anggaran Tahun 2005. Dengan diterapkannya anggaran berbasis  kinerja  diharapkan  anggaran  yang  disusun  oleh  pemerintah  dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.
Pentingnya  dilakukan  penelitian  ini  adalah  melihat  dari  fenomena  yang terjadi  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  dimana  kinerja  pemerintah  saat  ini banyak  disoroti  oleh  masyarakat,  terutama  kinerja  instansi  pemerintah  yang sebagian  besar  kegiatannya  dibiayai  oleh  dana  publik.  Evaluasi  dan  analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang  direncanakan,  sedangkan  pembandingan  kinerja  realisasi  dengan  kinerja instansi  lain  yang  sejenis  belum  dapat  dilakukan  karena  data  yang  diperlukan belum  tersedia.  Pada  Tahun  Anggaran  2017,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Bengkalis  telah  menetapkan  sasaran  strategis  yang  dicapai  melalui pelaksanaan  9  (sembilan)  program  dan  43  (empat  puluh  tiga)  kegiatan  yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017.
Anggaran  pada  instansi  pemerintah,  selain  berfungsi  sebagai  alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik  atas  pengelolaan  dana  publik  dan  pelaksanaan  program  –  program  yang dibiayai  dengan  uang  publik.  Sebagai  alat  akuntabilitas  publik,  penggunaan anggaran  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  menggunakan  hasil  dari dibelanjakannya  dana  publik  tersebut.  Sehingga  pada  akhirnya  dapat  diperoleh gambaran mengenai kinerja Instansi Pemerintah. 11
Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan  regulasi  yang  mengatur  mengenai  perubahan  pengelolaan  keuangan daerah untuk  lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung  jawab,  pemerintah  mengeluarkan Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  (Inpres  7/1999)  tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 12
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  tersebut dipandang perlu  untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi,  misi  dan  tujuan  organisasi.  Akuntabilitas  kinerja  ini  merupakan  bentuk pelaporan  kinerja  yang  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  pihak  yang
10 Http://www.google.com .  ( Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  tahun  2000  yang  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan daera)h. Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.
11 Nordiawan Deddi., Akuntansi Sektor Publik . (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 35.
12 Http://www.google.com .  ( Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  (Inpres  7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 3.
diamanahkan  untuk  melaksanakan  program/kegiatan  dalam  rangka  untuk mencapai  visi  dan  misi  dan  rencana  strategis  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi. 13
Dalam  pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah, penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  yang  terukur  melalui  tahapan  siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu,  dimulai  dari  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pelaporan  atau pertanggungjawaban dan evaluasinya benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
B. Pembahasan
I. Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka  tujuan  yang  ditetapkan  serta  dalam  jangka  panjang  dapat  mewujudkan strategi  yang  dimiliki.  Menurut    Peraturan  menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  pengertian  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  Suatu  sistem  anggaran yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau output dari  perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. 14
Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  metode  penganggaran  bagi manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  biaya  yang  dituangkan  dalam  kegiatan- kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.
Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia  disusun  dengan  pendekatan  kinerja.  Pendekatan  kinerja  disusun  untuk mengatasi  berbagai  kekurangan  yang  terdapat  dalam  pendekatan  tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran pelayanan publik. 15
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:
(a) Suatu  sistem  anggaran  yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
(b) Didasarkan  pada  tujuan  dan  sasaran  kinerja.  Anggaran  dipandang  sebagai alat untuk mencapai tujuan.
(c) Penilaian  kinerja  didasarkan  pada  pelaksanaan value  for  money dan efektivitas anggaran. dan
(d) Anggaran  kinerja  merupakan  sistem  yang  mencakup  kegiatan  penyusunan program  dan  tolak  ukur  kinerja  sebagai  instrumen  untuk  mencapai  tujuan dan sasaran program. 16
13 Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis, Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) . (Bengkalis: 2017) h. 26.
14 Norniawan Deddy., Akuntansi Sektor Publik ,… h. 79.
15 Http://www.google.com . Peraturan  Pemerintahan  Nomor  105  Tahun  2000 .  Html. Diakses Rabu Tanggal 03 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.
16 Http://www.google.com . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 . Html. Diakses Rabu Tanggal 03 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.
Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  metode  penganggaran  yang dilakukan  dengan  memperhatikan  keterkaitan  antara  keluaran  dan  hasil  yang diharapkan  dari  kegiatan  dan  program  termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian keluaran dari hasil tersebut. 17
Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan  pembiayaan  pada  setiap  tingkat  pencapaian  tujuan.  Program  pada anggaran  berbasis  kinerja  didefinisikan  sebagai  instrumen  kebijakan  yang  berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  serta  memperoleh  alokasi  anggaran  atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Sistem  anggaran  kinerja  pada  dasarnya  merupakan  sistem  yang  mencakup kegiatan  penyusunan  program  dan  tolak  ukur  kinerja  sebagai  instrumen  untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan  yang  jelas  antara input,  output ,  dan outcome yang  akan  mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.
II. Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Perspektif Islam
Salah  satu  tujuan  dari  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  terciptanya transparansi  dan  meningkatnya  akuntabilitas  atas  pelaksanaan  penyusunan anggaran. Pengelolaan anggaran menurut syariat Islam memutuskan diantaranya:
a. Anggaran  yang  dikelola  oleh  pemerintah  dan  atau  pihak  yang  lain  adalah amanah.
b. Memelihara dan menunaikan amanah adalah wajib.
c. Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan.
d. Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai Maqashid Al-Syari’ah.
e. Penyelewengan anggaran secara sistematik dan atau tidak adalah haram. 18
Istilah  transparansi  merupakan  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan  keputusan  dan  pengungkapan  informasi  materil  yang  relevan mengenai  perusahaan.  Pengungkapan  informasi  materil  yang  relevan  mengenai perusahaan. Sedangkan akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja  organisasi  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  kinerja  organisasi pada  masa  yang  akan  datang.  Kedua  aspek  tersebut  juga  ada  dalam  Islam.
Transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  keempat  sifat- sifat Rasulullah SAW yakni shiddiq , amanah, tabligh , dan fathanah . 19

## III. Hasil Analisa
1. Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Dinas  Kelautan  Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis
Di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis  sudah  menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dapat dilihat pada realisasi kinerja serta capaian kinerja
17 Nurlan  Darise., Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). (Jakarta:  PT INDEKS, 2008) h. 146.
18 Http://www.google.com . Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Nomor  04 Tahun 2014 . Html. Diakses Selasa Tanggal 09 Januari 2018 Jam 21.00 WIB. h. 1.
19 Effenddi. , Ekonomi Akuntansi Syari’ah. (Jakarta: alfabeta, 2009) h. 3.
tahun  ini  dengan  tahun  lalu.  Capaian  kinerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Bengkalis  Tahun  Anggaran  2017  berdasarkan  hasil  pengukuran capaian  realisasi  fisik  mempunyai  capaian  yakni  96,31%  sementara  capaian realisasi  fisik  pada  Tahun  Anggaran  2016  yaitu  92.91%,  sedangkan  capaian realisasi  anggaran  pada  Tahun  Anggaran  2017  tidak  jauh  menurun  dari  tahun 2016  yaitu sebesar 75,42% lebih rendah dari realisasi anggaran  tahun 2016 yaitu sebesar 83,79%.
Adapun  rincian  realisasi  Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja  Langsung yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Untuk  pelaksanaan program  dan  kegiatan  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis untuk  Tahun  Anggaran  2017  secara  keseluruhan  dapat  berjalan  dengan  baik,  itu terlihat dari angka capaian persentase realisasi keuangan sebesar 75,42%, dimana sisanya  adalah  penghematan  dari  kegiatan,  dengan  realisasi  capaian  fisik mencapai 96,31%.
Secara  umum  capaian  realisasi  Belanja  Tahun  anggaran  2017  ini  sudah tergolong baik, karena sisa anggaran yang ada terdiri dari penghematan anggaran seperti  perjalanan  dinas  yang  tidak  digunakan,  sisa  proyek  dan  kegiatan,  dan beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  Pada  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan Kabupaten Bengkalis
Tabel 1
Koefisien Regresi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 33,890 11,089 3,056  ,004 Total_X ,512 ,167 ,408 3,060  ,004 a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber : Hasil olahan data SPSS 23.0
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 3,060 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,04 < nilai tingkat kekeliruan α = 0,05. Bahwa Anggaran  Berbasis  Kinerja  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan  kinerja aparatur  pemerintah  daerah.  Artinya,  semakin  baik  anggaran  berbasis  kinerja, maka semakin baik pula peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

## Tabel 2 Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,408 a ,166 ,148 11,53219 a. Predictors: (Constant), Total_X b. Dependent Variable: Total_Y
Kemudian  dilihat  dari  nilai  koefisien  determinasi  dapat  pula  diketahui besarnya pengaruh Anggaran Berbasis  Kinerja (X) terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  (Y)  yaitu  R 2 sebesar  16,6%.  Sedangkan  besarnya pengaruh  variabel  lain  selain  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (X)  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur.
C. Kesimpulan
Bahwa  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis  sudah menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  dilihat  pada  capaian  realisasi anggaran  pada  Tahun  Anggaran  2017  tidak  jauh  menurun  dari  tahun  2016  yaitu sebesar  75,42%  lebih  rendah  dari  realisasi  anggaran  tahun  2016  yaitu  sebesar 83,79%.  Untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pada  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat  berjalan  dengan  baik,  itu  terlihat  dari  angka  capaian  persentase  realisasi keuangan  sebesar  75,42%,  dimana  sisanya  adalah  penghematan  dari  kegiatan, dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,31%.
Dari  hasil  uji  normalitas  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  regresi  menyatakan terjadi  hubungan  positif  antara  pengaruh  anggaran  berbasis  kinerja  (X)  terhadap peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  (Y),  sedangkan  hasil  uji  t menyatakan  bahwa  nilai t hitung lebih  besar  dari  t tabel dengan  signifikan  lebih  kecil dari  0,05,  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  artinya  variabel  anggaran  berbasis kinerja  (X)  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja  (Y)  dengan  persentase sumbangan  pengaruh  variabel  indenpenden  (anggaran  berbasis  kinerja)  sebesar 16,6%.  Setelah  penulis  melakukan  penelitian  ternyata  anggaran  berbasis  kinerja berpengaruh  sangat  rendah  terhadap  peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah daerah yaitu dengan persentase yang diproleh 16,6%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

## Daftar Pustaka
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Darise,  Nurlan.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah (Akuntansi  Sektor  Publik . Jakarta: PT INDEKS.
Effenddi, 2009. Ekonomi Akuntansi Syariah . Jakarta: Alfabeta. Halim,  Abdul.  2004. Manajemen  Keuangan  Daerah  Edisi  Revisi .  Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kabupaten  Bengkalis.  2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Lembaga Administrasi Negara RI, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: PT. Graya Nusantara. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Nomor 32 dan 33 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor
59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daera Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  (Inpres  7/1999)  tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2014