## Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima
Rifai 1 , Haeril 2
Universitas Mbojo Bima, JL. Piere Tendean Mande II Sadia, Kabupaten Bima Corresponding Author: unbomerdeka@gmail.com

## PENDAHULUAN
Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Yanfika et al., 2020). Dalam  konteks  multidimensi  ini,  pentingnya  integrasi  tersebut  terletak  pada  kemampuannya untuk  memastikan  bahwa  sumber  daya  alam  yang  terbatas  dikelola  dengan  cara  yang  paling efektif  dan  efisien,  sejalan  dengan  kebijakan  publik  yang  inklusif  dan  responsif  terhadap
Journal of Governance and Local
Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 001-500 November 2022 ISSN 1684-9992 Keyword: Integration; Policy;
Coastal Resources; Coastel Development
Kata Kunci: Integrasi;  Kebijakan; Sumber  daya  Pesisir; Pembangunan Pesisir

## Abstract:
This study aims to explore the integration of public policy and natural resource management in Bima District, focusing on the development of sustainable coastal welfare The research method used is qualitative descriptive, with a political ecology theory approach to analyze the dynamics of power in environmental degradation and resource distribution. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and policy document analysis. Data analysis was performed with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research  findings  reveal  that  policy  conflicts  and  natural  resource  management  issues  in Bima  District  arise  due  to  a  lack  of  collaboration  among  stakeholders,  including  the government, local communities, and the private sector. The dynamics of power and resource distribution  create  socio-economic  inequalities,  with  coastal  communities  experiencing significant dependence on fluctuating natural resources. This study highlights the importance of  strong  and  consistent  law  enforcement,  as  well  as  effective  prevention  to  maintain  a balance between resource utilization and environmental and social-economic life protection.
Community-based resource management approaches have proven effective in ensuring the sustainability  of  natural  resource  management  in  coastal  areas.  This  study  makes  a significant contribution to academic literature and management practices, offering solutions that can be applied to address global challenges such as environmental degradation, climate change, and uneven development, especially in the context of coastal welfare development in Bima District.

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima, dengan fokus pada pengembangan kesejahteraan pesisir yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori ekologi politik untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam degradasi lingkungan dan distribusi sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian mengungkap bahwa konflik kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima  terjadi  akibat  kurangnya  kolaborasi  antarstakeholder,  termasuk  pemerintah, masyarakat  lokal,  dan  sektor  swasta.  Dinamika  kekuasaan  dan  distribusi  sumber  daya menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  ekonomi,  dengan  masyarakat  pesisir  mengalami ketergantungan  signifikan  terhadap  sumber  daya  alam  yang  fluktuatif.  Penelitian  ini menyoroti  pentingnya  penegakan  hukum  yang  kuat  dan  konsisten,  serta  pencegahan efektif untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan pengelolaan sumber  daya  berbasis  komunitas  terbukti  efektif  dalam  memastikan  keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat  diterapkan  untuk  menghadapi  tantangan  global  seperti  degradasi  lingkungan, perubahan  iklim,  dan  pembangunan  yang  tidak  merata,  khususnya  dalam  konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Kabupaten Bima.
kebutuhan masyarakat (Wahyudi et al., 2023). Hal ini mencakup memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya,  mengurangi  kerusakan  lingkungan, dan memaksimalkan manfaat  ekonomi  jangka  panjang  dari  penggunaan  sumber  daya  tersebut  (Haeril  et  al.,  2020). Integrasi  ini  memerlukan  kerja  sama  lintas  sektoral  dan  multidisiplin,  termasuk  pemerintah, sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil,  untuk  menciptakan  strategi  yang  komprehensif  dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya (Surip, 2022). Dengan memadukan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan  dengan  praktik  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  bijaksana,  dapat  dicapai keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  konservasi  lingkungan,  dan  kesejahteraan masyarakat,  yang  pada  gilirannya  akan  membawa  kita  lebih  dekat  ke  pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan (Mulyawan, 2022).
Demikian  dalam  konteks  pembangunan  kesejahteraan  pesisir  di  Indonesia.  Isu  pesisir merupakan isu kompleks yang menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan (Afidah et al., 2022). Di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai yang panjang  dan  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  potensi  untuk  pembangunan  kesejahteraan pesisir sangat besar (Shafira, Anwar, 2019). Namun, kegagalan dalam mengintegrasikan kebijakan yang  efektif  dan  praktik  pengelolaan  yang  berkelanjutan  sering  kali  mengakibatkan  degradasi lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir, dan hilangnya biodiversitas (Nofendri, 2023).  Faktor-faktor  seperti  pengelolaan  yang  terfragmentasi,  kurangnya  koordinasi  antar lembaga pemerintah, kebijakan yang tidak memadai untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut, serta praktik eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan seperti overfishing, penggunaan metode  penangkapan  ikan  yang  merusak,  dan  konversi  mangrove  menjadi  area  tambak  atau pengembangan  properti  telah  berkontribusi  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang  signifikan (Kamaluddin Kamaluddin et al., 2023). Ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam tetapi juga mengurangi kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan (Katiandagho, 2020) (Aldisun et al., 2022).  Kegagalan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, yang memprioritaskan keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekologis sebagai pusat dari pembangunan pesisir di Indonesia (Nurmalasari, 1999).
Berikut  diagram  lingkaran  yang  menggambarkan  distribusi  faktor-faktor  yang berkontribusi  terhadap  kegagalan  kebijakan  publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam pembangunan kesejahteraan pesisir di Indonesia (Yaqin et al., 2023); (Sidabutar & Indra, 2021); (Dzoga et al., 2020). Setiap segmen mewakili faktor yang berbeda dengan proporsi yang sama, menekankan bahwa setiap aspek memiliki peran yang signifikan dalam menyebabkan kegagalan ini .
Selain  itu,  peneliti  juga  merangkum  dalam tabel  ringkasan  dari  beberapa  konflik kebijakan  yang  umum  terjadi  dalam  pengelolaan  pesisir  di  Indonesia  serta  dampak  yang ditimbulkannya.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2023
Tabel 1. konflik kebijakan yang umum terjadi dalam pengelolaan pesisir di Indonesia Konflik Kebijakan Dampaknya Pengelolaan Sumber Daya vs Kebutuhan Pembangunan Kebijakan pengembangan industri dan pembangunan  yang  mengabaikan  pelestarian sumber  daya  alam  menyebabkan  kerusakan lingkungan  dan mengancam keberlangsungan hidup  masyarakat  pesisir  (Tropika  et  al.,  2023); (Harahab et al., 2021). Perlindungan Lingkungan vs Aktivitas Ekonomi Upaya  perlindungan  lingkungan  yang  membatasi aktivitas  ekonomi,  seperti  perikanan  dan pariwisata,  dapat  mengurangi  pendapatan masyarakat  dan  menimbulkan  ketidakpuasan (Harahab et al., 2021); (Hadi et al., 2023). Kepentingan Industri vs Masyarakat Lokal Prioritas  pada  kepentingan  industri  sering  kali menimbulkan  konflik  dengan  masyarakat  lokal yang kehidupannya tergantung pada sumber daya alam  pesisir,  menyebabkan  masalah  sosial ekonomi (Sartika & Wardani, 2023). Kebijakan Pusat vs Praktik Lokal (Hukum Adat) Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang tidak selaras dengan praktik dan hukum adat lokal dapat menimbulkan ketegangan dan  keengganan  masyarakat  lokal  dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Winata, 2023). Pengembangan Pariwisata vs Konservasi Lingkungan Pengembangan  pariwisata  yang  tidak  terkendali dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan, mengancam konservasi alam, dan memicu konflik kepentingan antara pengusaha pariwisata dengan aktivis lingkungan (Ferdian et al., 2020). Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Pesisir Kebijakan  yang  tidak  memperhatikan  stratifikasi sosial dalam masyarakat pesisir dapat meningkatkan  ketimpangan  ekonomi  dan  sosial, memperburuk  kondisi  hidup  nelayan  kecil  dan kelompok marjinal lainnya (Suprajitno, 2021). Implementasi Kebijakan yang Tidak Efektif Kebijakan  yang  tidak  diimplementasikan  dengan efektif,  karena  kurangnya  sumber  daya, pengetahuan, atau keinginan politik, menyebabkan masalah  yang  berkepanjangan  dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aldisun et al., 2022). Kolaborasi Antar Stakeholder yang Kurang Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat  lokal,  sektor  swasta,  dan  lembaga penelitian dalam pengelolaan pesisir menimbulkan  inefisiensi  dan  gagalnya  inisiatif pelestarian  dan  pengembangan  sumber  daya (Suprajitno, 2021); (Wibowo et al., 2021).
Dari  tabel  di  atas  menguraikan  konflik  kebijakan  dalam  pengelolaan  pesisir  dan dampaknya,  serta  menyoroti  perbedaan antara  kebutuhan  pembangunan  dan  pelestarian sumber  daya,  perlindungan  lingkungan  versus  aktivitas  ekonomi,  dan  kepentingan  industri dibandingkan dengan masyarakat lokal. Kurangnya kolaborasi dan implementasi kebijakan yang tidak efektif menimbulkan masalah sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan.
Demikian di Kabupaten Bima. Integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir merupakan elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Wilayah pesisir, yang merupakan zona transisi antara daratan dan lautan, memegang peranan vital  dalam  ekonomi  dan  kehidupan  sosial  masyarakat,  terutama  bagi  nelayan  yang kesejahteraannya sangat tergantung pada kelimpahan sumber daya maritim (Ardiyanto, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti bahwa meskipun wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, masih terdapat banyak hambatan, termasuk implementasi  kebijakan  yang  belum  optimal  (Basri,  2021).  Hal  ini  menandakan  bahwa  untuk meningkatkan  kesejahteraan  nelayan,  perlu  adanya  upaya  serius  dalam  mengintegrasikan kebijakan publik dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Haya & Tambunan, 2022).
Selanjutnya,  kesulitan  dalam  mengelola  dampak  manusia  terhadap  zona  pesisir membutuhkan upaya pendekatan yang adaptif dan inovatif (Jauhari & Surono, 2023). Paradigma Integrated Coastal Zone Management yang telah berlangsung selama beberapa dekade, meskipun memiliki niat baik, seringkali menemui kendala dalam penerapannya (Nusantara et al., 2023). Hal ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh  kompleksitas  interaksi  antar  sektor  dan  tantangan  dalam mengelola sumber daya yang terbatas (Analisis et al., 2022).
Selain itu, penegakan hukum terkait aktivitas penambangan pasir laut dan permasalahan pengeboman  ikan  di  wilayah  pesisir  menyoroti  perlunya  kebijakan  yang  kuat  dan  konsisten (Syahbuddin & Habibah, 2021). Konflik terkait penambangan pasir laut menunjukkan gap dalam penegakan  hukum  dan  perlindungan  lingkungan  (Qodriyatun,  2013).  Sementara  itu,  ancaman pengeboman ikan di berbagai teluk di Kabupaten menggarisbawahi perlunya kerja sama regional dalam  mengatasi  masalah  keamanan  maritim.  Penerapan  hukum  yang  tegas  dan  pencegahan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir (Abdul & Meiyani, 2023).
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta (Igul & Cikusin, 2021); (Rodliyah, 2023). Kolaborasi  dan  kemitraan  strategis  ini  penting  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang menguntungkan  semua  pihak  dan  melindungi  ekosistem  pesisir  untuk  generasi  mendatang (Mohammad Zamroni & Kafrawi, 2021); (District et al., 2023).
Kemudian beberapa penelitian tentang sektor pariwisata menunjukkan bahwa tantangan seperti  partisipasi  masyarakat  yang  terbatas,  kurangnya  transparansi,  dan  pengelolaan lingkungan yang belum optimal menjadi penghambat utama (Internasional et al., 2021); (Sabet & Pungki Ari, 2022). Namun, ini juga membuka jalan untuk inovasi dalam kebijakan publik yang dapat  mengatasi  hambatan  tersebut  (Bellanger  et  al.,  2021).  Melalui  penguatan  partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Kabupaten Bima  memiliki  peluang  untuk  menciptakan  model  pengelolaan  pariwisata yang  berkelanjutan (Febrianti et al., 2023) (Imaduddin, 2017). Model ini dapat dijadikan contoh bagi wilayah pesisir lain  dalam  mengintegrasikan  kebijakan  publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  (Merdeka,  2022);  (Information,  2024); (Potensi et al., 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  kebutuhan  mendesak  akan  integrasi  efektif antara  kebijakan  publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam  konteks  pembangunan kesejahteraan di wilayah pesisir Kabupaten Bima, yang memiliki keanekaragaman biologis dan ekonomi  yang  tinggi  namun  menghadapi  tantangan  signifikan  terkait  degradasi  lingkungan, ketidakadilan  akses sumber  daya,  dan  kerentanan  terhadap  perubahan  iklim.  Melalui  analisis komprehensif  terhadap  kasus-kasus  di  Kabupaten  Bima,  penelitian  ini  mengusulkan  untuk memahami secara dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam  integrasi  kebijakan  dan  pengelolaan  sumber  daya.  Ini  mencakup  pengkajian  terhadap praktik  pengelolaan  yang  terfragmentasi,  kurangnya  koordinasi  antarlembaga,  dan  kebijakan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2023
yang tidak memadai yang telah mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang memburuk.
Urgensi dari penelitian ini terletak pada pengembangan strategi yang inovatif dan adaptif untuk  mengatasi  masalah  yang  kompleks  ini,  memastikan  akses  yang  berkelanjutan  dan  adil terhadap sumber daya, serta memperkuat ketahanan ekologis dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang multidisiplin dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Ini menargetkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan praktik pengelolaan yang dapat diadopsi oleh berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  komunitas  lokal,  untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.  Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  literatur  akademis  dan  praktik  pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak merata, khususnya dalam konteks pembangunan  kesejahteraan  pesisir  di  Kabupaten  yang  memiliki  potensi  besar  namun  juga menghadapi tantangan yang kompleks.
Dalam konteks penelitian ini, teori ekologi politik yang dikemukakan oleh Piers Blaikie dijadikan  landasan  analisis  terhadap  pengaruh  struktural  dan  kekuasaan  dalam  masalah degradasi lingkungan serta distribusi akses dan kontrol sumber daya alam seperti tanah, air, dan mineral  di  Kabupaten  Bima.  Teori  ini  menyoroti  bagaimana  distribusi  tersebut  menciptakan ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi,  serta  mempengaruhi  pengelolaan  dan  pemeliharaan lingkungan.  Menggunakan  kerangka  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  dampak  dari struktur  kekuasaan  dan  distribusi  sumber  daya  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  di Kabupaten Bima, khususnya di zona pesisir  (Cahyono, 2013); (Afiff, 2009).  Untuk itu adapun pertanyaan riset yang mengemuka adalah tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan distribusi sumber  daya  alam  membentuk  praktek-praktek  pengelolaan  lingkungan  dan  mengkatalisasi konflik  dalam  masyarakat  Kabupaten  Bima?"  Penelitian  ini  berusaha  menggali  lebih  dalam bagaimana  elemen-elemen  kekuasaan  dan  distribusi  sumber  daya  secara  signifikan berkontribusi  pada  disparitas  sosial  dan  ekonomi,  serta  mengevaluasi  dampaknya  terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Melalui lensa ini, kita mengkaji cara-cara di mana kebijakan dan praktik pengelolaan bisa disempurnakan untuk mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian diskirptif kualitatif, dengan mendiskripsikan  tantangan  dalam  integrasi  kebijakan  dan  pengelolaan  sumber  daya  pesisir Kabupaten  Bima,  serta  pemilihan  partisipan  yang  melibatkan  pemerintah  daerah,  komunitas nelayan,  dan  stakeholder  terkait  lainnya.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam dengan para stakeholder, observasi langsung pada praktik pengelolaan sumber daya di lapangan, dan  analisis  dokumen  kebijakan  yang  relevan.  Semua  langkah  pengumpulan  data  ini dilaksanakan  dengan  memperhatikan  etika  penelitian,  termasuk  persetujuan  dari  partisipan. Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga untuk  keabsahan  data  dilakukan  juga  teknis  pemeriksaan  data  yang  terdiri  dari Credibility, Transferability, Dependability dan Conformability.

## HASIL DAN DISKUSI
Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian  tentang integrasi kebijakan publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk  pembangunan  pesisir  di  Kabupaten  Bima
melalui  indikator-indikator  utama  seperti  dinamika  kebijakan,  distribusi  sumber  daya,  dan konflik lingkungan dalam pengelolan sumber daya pesisir di Kabupaten Bima.

## Dinamika Kebijakan
Dinamika  kekuasaan  dalam  pendekatan  ekologi  politik  mengungkap  kompleksitas hubungan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan dalam konteks sosial, politik, dan ekologis. Pendekatan  ini  menyoroti  bagaimana  kekuatan  politik  dan  ekonomi  membentuk  interaksi manusia dengan lingkungan alam, serta bagaimana pola eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam mencerminkan hierarki kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat. Analisis ekologi politik mencakup  pemahaman  tentang  bagaimana  pembangunan,  ekspansi  industri,  dan  praktik ekonomi  global  menyebabkan  degradasi  lingkungan  dan  ketidaksetaraan  sosial.  Di  sisi  lain, pendekatan  ini  juga  menggambarkan  bagaimana  gerakan  sosial  dan  politik  dapat memperjuangkan  keadilan  lingkungan,  menggugat  struktur  kekuasaan  yang  dominan,  dan memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan elemen ekologi, politik,  dan  kekuasaan,  pendekatan  ekologi  politik  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang kompleksitas dinamika kekuasaan dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan menawarkan landasan bagi transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam pesisir di Kabupaten Bima menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, mencakup pemerintah daerah, komunitas nelayan lokal, perusahaan swasta,  dan  LSM  lingkungan.  Pemerintah  daerah,  dengan  wewenang  regulasi  dan  kebijakan, seringkali  berada  di  pusat  dinamika  ini,  berusaha  menyeimbangkan  antara  pembangunan ekonomi  dan  konservasi  sumber  daya  alam.  Namun,  kebijakan  yang  dibuat  tidak  selalu mencerminkan  kepentingan  atau  kebutuhan  nelayan  lokal,  yang  kehidupannya  sangat tergantung  pada  sumber  daya  pesisir  dan  laut.  Di  sisi  lain,  kehadiran  perusahaan  swasta, terutama  dalam  sektor  pariwisata  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam,  menambah  lapisan kompleksitas karena mereka membawa investasi yang signifikan tetapi juga menimbulkan risiko terhadap  keberlanjutan  lingkungan  dan  akses  komunitas  lokal  terhadap  sumber  daya.  LSM lingkungan  seringkali  berperan  sebagai  pengawas  dan  advokat,  mendorong  transparansi, partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  praktik  pengelolaan  yang berkelanjutan.  Konflik  kepentingan  antar  aktor  sering  kali  muncul,  memperumit  proses pengelolaan sumber daya yang efektif dan adil.
Kesejahteraan  nelayan  sebagai  indikator  penting  dalam  pembangunan  manusia  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Bima  menuntut  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Beberapa  hasil penelitian memperlihatkan ketergantungan signifikan nelayan terhadap sumberdaya pesisir dan laut, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah  tersebut. Kondisi ini menuntut evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan serta  kesehatan  secara  signifikan  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  nelayan  di  Kabupaten Bima.  Kurang  optimalnya  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  tidak  hanya menunjukkan  kegagalan  dalam  menyediakan  infrastruktur  yang  memadai,  tetapi  juga  dalam mengadopsi pendekatan holistik yang memperhitungkan spesifisitas dan kebutuhan lokal dalam pembangunan pesisir.
Demikian  pada  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Bima  menghadapi  tantangan  serupa, dimana  partisipasi  masyarakat  yang  terbatas,  kurangnya  transparansi,  dan  pengelolaan lingkungan  yang  suboptimal  menandai  kelemahan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( Good  Public  Policy  Governance ).  Peluang  inovasi  kebijakan  yang  teridentifikasi  melalui peningkatan  partisipasi  dan  transparansi,  serta  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan, memerlukan komitmen dan kolaborasi antarsektor yang lebih kuat dari pemerintah (Di et al., 2023).
'Boom and bust' dalam pengembangan zona pesisir merupakan masalah berulang yang mengindikasikan  ketidakberhasilan  dalam  mengelola  tekanan  manusia  terhadap  lingkungan pesisir.  Meskipun  Integrated  Coastal  Zone  Management  (ICZM)  telah  diperkenalkan  sebagai

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2023
paradigma  kebijakan,  kegagalan  dalam  mengatasi  degradasi  lingkungan  menunjukkan kebutuhan akan pendekatan adaptif dan inovasi melalui teknologi informasi dan jejaring sosial (Sururi, 2019).
Selanjutnya kegagalan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan pasir laut di di pesisir  Kabupaten  Bima  menunjukkan  diskrepansi  serius  antara  kebijakan  dan  kebutuhan masyarakat.  Overlapping  alokasi  area  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  menunjukkan  kelemahan dalam  koordinasi  dan  implementasi  regulasi  yang  berkelanjutan,  menyoroti  kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Jasman & Arman, 2023).

## Distribusi Sumber Daya
Dalam  ekologi  politik,  distribusi  sumber  daya  alam  tidak  hanya  dipandang  dari  sisi fisiknya  saja,  tetapi  juga  dari  sisi  akses  dan  kontrol  terhadap  sumber  daya  tersebut.  Akses merujuk  pada  kemampuan  individu  atau  kelompok  untuk  memanfaatkan  sumber  daya, sementara kontrol berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur penggunaan dan manajemen sumber daya tersebut. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, hak milik tanah, dan kekuatan pasar seringkali menentukan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap  sumber  daya,  yang  selanjutnya  mempengaruhi  distribusi  kekayaan  dan  kekuasaan dalam masyarakat.
Namun, distribusi sumber daya yang tidak merata seringkali menimbulkan konflik dan ketidakadilan  sosial.  Misalnya,  eksploitasi  sumber  daya  alam  di  wilayah  tertentu  dapat menguntungkan  pihak-pihak  tertentu  seperti  perusahaan  besar  dan  pemerintah,  sementara masyarakat  lokal  yang  bergantung  pada sumber daya  tersebut  untuk  kelangsungan  hidupnya justru kehilangan akses dan mengalami dampak negatif, seperti pencemaran dan penggusuran. Ekologi politik mengkaji dinamika ini untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi terhadap konflik sumber daya.
Demikian masyarakat pesisir Kabupaten Bima, dengan karakteristiknya yang pluraristik dan kehidupan yang erat dengan sumber daya alam (SDA), menunjukkan sebuah ekosistem sosial dan ekonomi yang unik dan kompleks. Kehidupan mereka, yang secara historis telah terbentuk melalui  interaksi  intens  dengan  laut  dan  pantai,  menggambarkan  sebuah  simbiosis  antara manusia dan alam yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup tetapi juga memperkaya kebudayaan dan identitas komunitas.
Hasil penelitian menyoroti ketergantungan yang kuat antara kesejahteraan masyarakat pesisir  Kabupaten  Bima,  khususnya  nelayan,  terhadap  sumber  daya  alam  pesisir  dan  laut. Ketergantungan ini bukanlah sesuatu yang statis; melainkan dinamis, mengalir seiring dengan perubahan  musim,  kondisi  lingkungan,  dan  kebutuhan  pasar.  Misalnya,  musim  penangkapan yang  menguntungkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  mereka  secara signifikan,  sementara  musim  peceklik  atau  pencemaran  lingkungan  dapat  membawa  dampak serius terhadap pendapatan dan kualitas hidup mereka. Ketergantungan ini menjadi titik awal dalam mengidentifikasi bagaimana distribusi dan manajemen sumber daya alam mempengaruhi ekonomi  lokal,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Sehingga  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat pesisir sangat rentan terhadap fluktuasi dan perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka. Contohnya,  pencemaran  di  beberapa  pantai  di  Kabupaten  Bima  yang  menyebabkan  produksi udang tambak anjlok secara drastis merupakan bukti nyata dari kerentanan mereka terhadap perubahan  lingkungan.  Ini  memperlihatkan  betapa  pentingnya  kualitas  lingkungan  bagi kelangsungan usaha perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bima. Selain itu, keberlanjutan usaha perikanan juga sangat bergantung pada kondisi pasar. Fluktuasi harga produk perikanan dapat langsung berdampak pada kondisi sosial ekonomi mereka, menunjukkan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dengan dinamika pasar global (Indarti & Wardana, 2014).
Selanjutnya, dalam menghadapi ketidakpastian yang dibawa oleh lingkungan dan pasar, masyarakat  pesisir  telah  mengembangkan  berbagai  strategi  penghidupan  yang  adaptif  dan fleksibel.  Dari  menggunakan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan,  seperti  yang  telah
diajarkan  oleh  nenek  moyang  mereka,  hingga  mengadopsi  praktik  pengelolaan  yang  lebih modern dan inklusif, masyarakat pesisir terus berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Strategi ini tidak hanya fokus pada pemanfaatan sumber daya tetapi juga  pada  pelestarian  lingkungan,  mengingat  kelestarian  SDA  merupakan  kunci  dari kelangsungan hidup mereka.
Pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas (community-based management) di Kabupaten Bima merupakan salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan SDA di wilayah pesisir. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  pengelolaan,  dan pengawasan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, masyarakat pesisir tidak hanya sebagai objek  tetapi  juga  sebagai  subjek  dalam  pengelolaan  lingkungan,  memastikan  bahwa  praktik pengelolaan yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi mereka.
Namun, masyarakat pesisir di banyak Daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bima, masih  menghadapi  tantangan  besar  dalam  mencapai  kesejahteraan  yang  berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang fluktuatif,  kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan pencemaran, serta akses yang terbatas terhadap modal dan pasar merupakan beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang erat antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil  dalam  merumuskan  dan  menerapkan strategi pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## Konflik Lingkungan
Dalam sudut pandang ekologi politik, konflik lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir  dapat  dipahami  sebagai  manifestasi  dari  ketidakseimbangan  kekuasaan,  di  mana kepentingan  ekonomi  jangka  pendek  dan  kapitalisme  industri  sering  mendominasi  atas keberlanjutan  ekologis  dan  keadilan  sosial.  Eksploitasi  berlebihan  sumber  daya  alam,  seperti overfishing dan pencemaran akibat aktivitas industri, tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya ini. Relasi sosial patron-klien antara nelayan kecil dengan juragan besar dan dinamika kekuasaan dalam  akses  dan  kontrol  sumber  daya  menunjukkan  bagaimana  distribusi  sumber  daya  yang tidak  merata  sering  kali  dikaitkan  dengan  struktur  sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  luas. Pendekatan  ekologi  politik  memungkinkan  kita  untuk  melihat  konflik  ini  tidak  hanya  sebagai masalah lingkungan tetapi juga sebagai masalah keadilan sosial, di mana solusi harus mengatasi akar  penyebab  ketidaksetaraan,  memastikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan, dan mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil.
Hasil penelitian menunjukkan, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menghadapi berbagai tantangan dan konflik lingkungan yang signifikan. Salah satu aspek utama yang  menonjol  adalah  ketergantungan  masyarakat  pesisir  pada  sumber  daya  perikanan  yang sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan,  khususnya  kualitas  air.  Kondisi  ini  membuat masyarakat pesisir sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran, yang dapat berasal  dari  limbah  industri  dan  tumpahan  minyak,  menyebabkan  gangguan  besar  pada kehidupan sosial  ekonomi mereka. Contoh  konkret dari hal  ini adalah  insiden pencemaran di teluk  Sape,  yang menyebabkan  penurunan  drastis  produksi  udang  tambak,  perikanan  dengan konsekuensi serius bagi kehidupan para petani tambak dan nelayan.
Konflik  lingkungan  lainnya  terkait  dengan  eksploitasi  berlebihan  atau  overfishing  di Kabupaten  Bima,  yang  mengakibatkan  penurunan  volume  hasil  tangkapan  para  nelayan, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Hal ini juga mendorong munculnya pola hubungan patron-klien  di  kalangan  nelayan  dan  petani  tambak,  dimana  karena  keadaan  ekonomi  yang buruk, mereka seringkali terpaksa meminjam uang dan kebutuhan sehari-hari dari para juragan atau pedagang pengumpul, yang pada akhirnya membuat mereka terikat dan mengubah relasi sosial menjadi alat dominasi dan eksploitasi.
Kemudian konflik sosial yang tinggi serta berpotensi menyebabkan bencana lingkungan dan ekosistem akibat aktifitas penambangan pasir laut di Sape, Lambu, dan wera. Pengelolaan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 1, Mei 2023
sumber  daya  alam  yang  tidak  berkelanjutan  dan  konflik  penggunaan  sumber  daya  antara kebutuhan  ekonomi  jangka  pendek  dan  pelestarian  lingkungan  jangka  panjang  menimbulkan tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Konflik  lingkungan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  juga  mencerminkan kesenjangan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut, dimana masyarakat lokal seringkali dikesampingkan  dari  proses  pengambilan  keputusan  yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal  ini membutuhkan  pendekatan  pengelolaan  yang  inklusif,  yang  tidak  hanya  berfokus  pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.  Perlu  adanya  sinergi  antara  pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan  pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir  yang  berkelanjutan,  yang  dapat  mengatasi  konflik  lingkungan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan.
Berikut  peneliti  merangkum  dalam  tabel  berbagai  aspek  konflik  dalam  pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Bima dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Pencegahan dan mitigasi konflik tersebut membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat  lokal,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.
Tabel 2. Konflik pengelolaan pesisir Konflik Pengelolaan Pesisir Dampaknya Pencemaran dan kerusakan lingkungan • Penurunan  drastis  produksi  udang  tambak  dan sumber daya perikanan lainnya. • Gangguan  besar  pada  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat pesisir. Overfishing • Volume  hasil  tangkapan  para  nelayan  menurun, mempengaruhi pendapatan mereka. • Kerusakan  ekosistem  laut  dan  penurunan  stok ikan yang berkelanjutan. Hubungan patron-klien • Ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir pada juragan atau pedagang pengumpul. • Relasi  sosial  yang  tidak  simetris,  berpotensi menjadi alat dominansi dan eksploitasi. Kurangnya penegakan hukum • Konflik  sosial  yang  tinggi  dan  potensi  bencana lingkungan serta kerusakan ekosistem. • Overlapping  izin  yang  menyebabkan  konflik penggunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konflik penggunaan sumber daya • Sengketa  akses  dan  kontrol  atas  sumber  daya pesisir antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau pihak swasta. • Kesenjangan dalam peruntukan dan pemanfaatan sumber  daya  pesisir,  keterbatasan  akses masyarakat untuk berpartisipasi. Ketergantungan pada musim • Fluktuasi  pendapatan  nelayan  yang  tinggi, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. • Banyak  nelayan  yang  menganggur  pada  musim paceklik.
Sumber: Data Primer 2023

## KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap kompleksitas interaksi antara struktur kekuasaan, distribusi sumber  daya  alam,  dan  dinamika  konflik  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  pesisir  di Kabupaten Bima. Menyoroti bagaimana kekuatan politik dan ekonomi mempengaruhi akses dan kontrol  terhadap  sumber  daya  alam,  menciptakan  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi  yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sering kali memarginalkan nelayan lokal dan masyarakat pesisir, menyebabkan konflik dan mereduksi efektivitas kebijakan
pengelolaan  lingkungan.  Konflik  antar  berbagai  aktor  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan LSM, menambah kompleksitas dan sering kali menghambat implementasi praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan  partisipatif,  yang  menempatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keberlanjutan  lingkungan sebagai pusat dalam pembangunan pesisir, serta menyerukan kerjasama yang lebih erat antar semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
.

## REFERENSI
Abdul,  N.  B.,  &  Meiyani,  E.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Bumdes  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima. Journal Socius Education (JSE) , 1 (1),
87 – 97. https://doi.org/10.0505/jse.v
Afidah,  N.,  Allyah,  H.,  &  Janah,  F.  roikhatul.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Aspek Lingkungan,Ekonomi, dan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. ResearchGate , December . https://www.researchgate.net/publication/366215451 Afiff, S. (2009). Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar. Walhi , 18 – 33.
Aldisun, F., Ukas, U., & Zuhdi Arman, Z. A. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  Di  Kepulauan Riau. Jurnal Cahaya Keadilan , 10 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5511 Analisis, M., Pemetaan, D. A. N., & Sumber, K. (2022). Jurnal Sangkala Vol ( 1 ) No ( 2 ) ( 2022 ) . 1 , 85 – 98.
Ardiyanto, G. M. (2023). Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Teluk Bintuni, Papua Barat. Jurnal Darma Agung , 31 (6), 188 – 197. Basri,  H.  (2021).  Pengelolaan,  Pengawasan  Kawasan  Pesisir  dan  Laut  di  Indonesia. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 1. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713 Bellanger,  M.,  Fonner,  R.,  Holland,  D.  S.,  Libecap, G.  D.,  Lipton, D.  W.,  Scemama,  P., Speir, C., & Thébaud, O. (2021). Cross-sectoral externalities related to natural resources and ecosystem services. Ecological Economics , 184 , 1 – 21. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106990 Cahyono,  E.  (2013).  EKSKLUSI  ATASNAMA  KONSERVASI  (  Studi  Kasus  Masyarakat  Sekitar  / Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten ). Sosiologi Reflektif , 8 (1), 209 – 246. Di, E., Sape, K., & Bima, K. (2023). Menuju Kesejahteraan Pesisir : Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial . 20 (2).
District, L., Regency, B., District, L., Regency, B., Tenggara, W. N., & District, L. (2023). Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Masyarakat Pesisir ( Studi Kasus Pada Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ) 1 .
Dzoga, M., Simatele, D. M., Munga, C., & Yonge, S. (2020). Application of the DPSIR Framework to Coastal and Marine Fisheries Management in Kenya. Ocean Science Journal , 55 (2), 193 – 201. https://doi.org/10.1007/s12601-020-0013-y
Febrianti,  E.,  Eprilianto,  D.  F.,  Wahyu,  G.,  Publik,  J.  A.,  Negeri,  U.,  &  Daerah,  P.  (2023).
PENGEMBANGAN LOCAL HERITAGE DI KABUPATEN . 07 (01), 17 – 29.
Ferdian, K. J., Idrus DM, I. A., & Tondo, S. (2020). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan  Masyarakat  Dan  Kelestarian  Lingkungan  Pesisir. JIPAGS  (Journal  of Indonesian  Public  Administration  and  Governance  Studies) , 3 (1),  481 – 499. https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5480 Hadi,  A.,  Amani,  M.,  Rahman,  B.,  &  Lambung  Mangkurat,  U.  (2023). The  Effectiveness  of  The Implementation of Coastal and Sea Environmental Management Policies in Tanjung Seloka Village South Island Kotabaru District South Kalimantan . 19 (3). Haeril,  H.,  Hamidah,  N.  K., Mas’ud,  M. ,  &  Anilawati,  N.  (2020).  Upaya  Kelembagaan  Dalam Pengembanganpariwisata Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Bima. Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata , 3 (1), 25 – 31. https://doi.org/10.32528/sw.v3i1.3370 Harahab, N., Riniwati, H., Utami, T. N., Abidin, Z., & Wati, L. A. (2021). Sustainability analysis of marine  ecotourism management  for  preserving  natural  resources  and coastal  ecosystem functions. Environmental  Research,  Engineering  and  Management , 77 (2),  71 – 86.
https://doi.org/10.5755/j01.erem.77.2.28670 Haya,  S.  F.,  &  Tambunan,  K.  (2022).  Analisis  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  dalam Meningkatkan  Perekonomian  di  Kota  Medan. Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan Manajemen (JIKEM) , 1 (1), 129 – 138.
Igul,  &  Cikusin,  Y.  (2021).  Impelementasi  Permendes  Pdtt  No  4  Tahun  2015  Di  Desa  Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Implementation of the Pdtt Ministerial Regulation No. 4 of  2015  in  Naru  Village,  Sape  District,  Bima  Regency. Journal  of  Governance  and  Policy Innovation , 1 (2), 140 – 153. https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/163
Imaduddin, R. (2017). Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah  di Kota Bima (Vol. 7).
Indarti,  I.,  &  Wardana,  D.  S.  (2014).  Implementasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  Berbasis Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  Untuk  Kesejahteraan  Nelayan  (Studi  di Perdesaan  Nelayan  Cangkol  Kelurahan  Lemhwungkuk  Kota  Cirebon). Jurnal  Dinamika Hukum , 14 (1), 1 – 12. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/272
Information, A. (2024). Tantangan dan Peluang Inovasi Kebijakan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance Akhyar . 4 (6).
Internasional, H., Riau, U. I., Pemerintahan, I., Riau, U. I., Internasional, H., Riau, U. I., Internasional, H., & Riau, U. I. (2021). Identification Of Potential And Social Welfare Resources Of Coastal Communities In The Regency Of Meranti Islands , Riau Province 7 (02). Jasman, J., & Arman, A. (2023). Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan Kabupaten Bima. Mimbar Administrasi , 20 (1). https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/655%0Ahttps://jurnal2.unta gsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/655/615
Jauhari, A., & Surono, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan  Ekologis  pada  Kesejahteraan  Masyarakat  Pesisir  Pantai. 5TH  NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023 , 70. Kamaluddin Kamaluddin, Muhammad Taufiq, & Haeril Haeril. (2023). Kebijakan Pembangunan Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Bima. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang , 20 (1), 85 – 97. https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.657
Katiandagho,  F.  G.  O.  (2020).  Aspek  Hukum  Pengelolaan  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lex Et Societatis , 8 (1), 97 – 108. https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476
Merdeka,  P.  H.  (2022).  Manajemen  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pesisir  Melalui Pemberdayaan  Usaha  Lokal  Masyarakat :  a  Review. Journal  of  Accounting,  Management, Economics, and Business (ANALYSIS) , 1 (1), 1 – 9.
Mohammad Zamroni, & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perspektif Hukum ,
1 , 52 – 73. https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99 Mulyawan, W. (2022). Pembinaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Sape Kabupaten Bima. SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia , 2 (3), 183 – 190. Nofendri,  N.  (2023).  Analisis  Sektor  Lapangan  Usaha  Pendukung  Ekonomi  Daerah  Dalam Penyusunan Arah  Kebijakkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 , 32601 – 32613. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13417 Nurmalasari, Y. (1999). Abstrak [ 2 ] . Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat . 1 – 8.
Nusantara,  S.  D.,  Muhammad,  F.,  Maryono,  M.,  &  Rahman  Halim,  M.  A.  (2023).  Tantangan Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Di  Kabupaten  Halmahera  Selatan. Indonesian  Journal  of Fisheries Community Empowerment , 3 (2), 216 – 225.
https://doi.org/10.29303/jppi.v3i2.2539 Potensi,  A.,  Tourism,  S.,  Wisata,  B.,  &  Bengkayang,  K.  (2023). PROGRAM  MAGISTER  IKIP  PGRI PONTIANAK .
Qodriyatun,  N.  (2013).  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pesisir  di  Kota  Batam  Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Aspirasi , 4 (2), 91 – 10. http://imbalo.wordpress.com/2010/ Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan , 4 (1), 271 – 293.
Sabet, F. B. A. S., & Pungki Ari, W. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. OECONOMICUS Journal of Economics ,
6 (2), 74 – 85. https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.74-85 Sartika, R., & Wardani, M. (2023). Pembinaan Nelayan Dalam Kawasan Pengembangan Perikanan Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Fishermen Development in Fisheries Development Areas In Sape District , Bima Regency 1), 63 – 70.
Shafira, M. S. M., Anwar, M. A. M., & ... (2019). Kebijakan Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan
Indonesia: Studi Pada Provinsi Lampung. Repository.Lppm.Unila.Ac.Id . http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25864
Sidabutar, Y. F. D., & Indra, E. (2021). Maritime Potential Phenomenon in Improving the Welfare of  the  Riau  Island  Community. E3S  Web  of  Conferences , 324 ,  0 – 3. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132408001 Suprajitno,  H.  (2021).  Identifikasi  Kebijakan  Pemberdayaan  Nelayan  Tradisional  Di  Kawasan Pesisir  Pantai  Popoh  Kabupaten  Tulungagung. AS-SIYASAH:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 6 (2), 1. https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372
Surip, S. (2022). Pengawasan Dan Sanksi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pesisir (Studi Kasus di Kabupaten …. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang , 4 , 106 – 118. http://journal.sinov.id/index.php/sinov/article/view/610%0Ahttps://journal.sinov.id/in dex.php/sinov/article/download/610/523
Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public
Policy Governance. Jurnal Good Governance , 15 (1), 85 – 96. https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96
Syahbuddin, S., & Habibah, H. (2021). Budidaya Rumput Laut dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Kasus  di  Desa  Laju  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima). Jurnal Pendidikan Ips , 11 (2), 101 – 106. https://doi.org/10.37630/jpi.v11i2.513 Tropika, B., Pengasuhan, K., Nelayan, K., & Barat, J. (2023). Ringkasan . 5 (4).
Wahyudi, A. I., Adrianto, L., Agus, S. B., Manajemen, D. J., Perairan, S., Uho, F., Poasia, K., Kendari, K., Tenggara, S., Perikanan, D. J., Darmaga, K., Ipb, K., Bogor, D., Barat, J., Jurusan, D., Dan, I., & Kelautan, T. (2023). User Fee System Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pesisir Teluk Kendari Review of the User Fee System as a Form of Implementation of the Spatial Planning Policy For the Coastal Area of Kendari Bay. Journal of Fishery Science and Innovation , 7 (2), 166 – 174. https://doi.org/10.33772/jsipi.v7i2.513 Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim  Di  Indonesia. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi , 12 (2),  163 – 170. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.4201
Winata, I. N. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha  Perikanan. Jurnal  Kelautan  Dan  Perikanan  Terapan  (JKPT) , 1 ,  91. https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053
Yanfika, H., Rangga, K. K., Viantimala, B., Listiana, I., Mutolib, A., & Rahmat, A. (2020). Evaluation of the Success of Programs and Strategy for Sustainable Coastal Community Development in Tanggamus Regency. Journal of Physics: Conference Series , 1467 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012026
Yaqin, A., Saidi, A., Rozy, A. F., Arisandi, D., Munir, F., Kurniawan, F., & Khusairi, I. (2023). Peran Ekonomi  Islam  Terhadap  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir. Jurnal  Economina ,
2 (12), 3584 – 3592. https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039