## DOI: 10.46730/japs.v2i1.17
Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)
Era Refani 1
1 Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
Email : erarefani@gmail.com Kata kunci Abstrak Reformasi  yang  membawa  semangat  demokratisasi  menjadi  pintu masuk  bagi  terlaksananya  desentralisasi  di  daerah.  Sejak  saat  itu daerah  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  dalam  menjalankan pemerintahan  di  daerah.  Namun  desentralisasi  kewenangan  tidak diiringi  dengan  penerapan  desentralisasi  partai  politik  sampar  ke daerah.  Pimpinan  partai  di  pusat  sering  membuat  keputusan  secara sentralistis seperti penentuan bakal calon kepala daerah. Partai politik di daerah menjadi tidak mandiri sehingga tidak mampu menjalankan fungsi  rekrutmen  dan  lemahnya  bargaining  politik  dalam  negosiasi dalam  koalisi.  Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  teknik  library research  dengan  mengumpulkan  data  dan  fakta  dari  sumber  yang relevan  dengan  tujuan  menganalisis  hubugan  desentralisasi  partai politik  dengan  pengisian  jabatan  wakil  bupati  Kampar  periode  sisa 2017-2022.  Proses  pengisian  jabatan  Wakil  Bupati  Kampar  yang berlangsung  rumit  menunjukkan  partai  politik  di  daerah  memiliki kelemahan dalam negosiasi ditambah ketidakmampuan menghadirkan  kader  „emas‟.  6  partai  politik  Koalisi  Kampar  Maju yang  mengusung  pasangan  Azis-Catur  pada  Pilkada  Kampar  2017 dinilai  gemuk  sehingga  perlu  mempertimbangkan  beragam  pilihan dan kepentingan. UU Nomor 10 Tahun 2017 puntidak memberi batas waktu  pengisian jabatan  yang  kosong  sehingga  partai politik  koalisi tidak  bekerja  sesegera  mungkin.  Di  sisi  lain,  banyak  pihak  yang menuntut percepatan pengisian jabatan wakil Bupati Kampar.. Keywords Abstract Desentralisasi partai politik; jabatan wakil kepala daerah; wakil Bupati Kampar Reformasi  that  brought  democratization  spirit  been  an  entrance  for the  implementation  of  decentralization  to  the  region.  Since  that region has the wider authority to run the local government. However authority-decentralization is not accompanied with the implementation  of  political  party  decentralization  to  the  regon.  The centre  political  leaders  often  make  a  centralized  decision  like  the determination of prospective regional head candidate. Political party at  region  becomes  not  independent  so  that  unable  to  run  the recruitment  function  and  the  weakness  political  bargaining  in negociate  to  coalition. This  qualitative  research  uses  library research  technique  by  collecting  data  and  fact  from  the  relevant source  in  the  intention  to  analyze  the  relation  of  political  party decentralization  with  the  filling  the  position  of  deputy  regent  of
Volume 2, Nomor 1 April 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
Kampar  remaining  periode  2017-2022. The  process  of  filling  the position  of  deputy  regent  which  is  complicated  shows  that  the political party in region has the weakness in negotiation added with inability to bring ‘golden’ agent. 6 political parties in Kampar Maju Coalition  that  supported  Aziz-Catur  in  Pilkada  Kampar  2017  is rated  corpulent    so  that  it  needs  to  considersing  vary  choices  and interests. UU Nomor 10 Tahun 2016 is not even giving the time limit on filling the vacant position with the result that coalition of political parties are not working as soon as possible. On the other side, many are demanding the acceleration of filling the post of deputy regent of
Kampar.

## Pendahuluan
Runtuhnya kepemimpinan rezim Orde Baru pada 1998, menjadi tanda munculnya demokrasi  di  Indonesia.  Pengelolaan  yang  bernuansa  sentralistis  dirombak  menjadi desentralisasi  dalam  upaya  demokratisasi  di  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Semangat desentralisasi  pasca  Orde  Baru  menghendaki  pemerintah  daerah  sebagai  pengelola daerah    dianggap  lebih  paham  bagaimana  tantangan  yang  dihadapi  daerah. Desentralisasi  turut  mengurangi  dominasi  pemerintah  pusat  dalam  menentukan kebijakan  bagi  daerah  merupakan  bentuk  upaya  demokratisasi  yang  memperhatikan aspirasi daerah karena pemerintah pusat tidak selalu paham bagaimana kebutuhan setiap daerah mengingat jarak kendali pemerintah daerah yang lebih dekat.
Desentralisasi  sebagai  alternative  dari  sentralisasi  sering  dianggap  sebagai kekuatan  yang  mampu  membawa  kebijakan  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  selain untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  (Marijan,  2011).  Salah  satu  bentuk  proses demokratisasi  di  tingkat  lokal  adalah  diadakannya  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) pada  setiap  tingkatan  pemerintahan  di  daerah.  Pilkada  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat dengan menyediakan hak bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan  aspirasinya.  Partisipasi  masyarakat  dapat  membangun  pemerintahan  yang transparan  dan  bertanggung  jawab.  Pilkada  juga  akan  membangun  legitimasi  bagi kepala daerah agar responsif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Partai  politik  menjadi  faktor  utama  bagi  konsolidasi  demokrasi.  Begitu pentingnya  kedudukan  parpol,  sering  dikatakan  pula,  tidak  ada  demokrasi  tanpa kedudukan parpol di dalamnya (Amalia, 2017). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah partai  politik  semestinya  menjalankan  tugas  dalam  sistem  kepartaian  sesuai  fungsinya dengan  harapan  memperjuangkan  aspirasi  atas  nama  kesejahteraan  masarakat.  Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik dimana para kader partai politik dipersiapkan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.  Namun  beberapa  situasi  menunjukkan  ketidakmampuan  partai  politik  dalam memunculkan  kader  dapat  memainkan  peran  dalam  sistem  politik  ataupun  duduk  di jabatan pemerintahan.
Jika  ditelisik  secara  lebih  mendalam,  secara  sistematika  norma  konstitusi Indonesia UUD 1945, dengan mengaitkan atas norma yang mengatur keberadaan partai politik  dan  norma  mengenai  pemerintahan  daerah  yang  fokus  terhadap  pelaksanaan
otonomi daerah, dapat dinyatakan bahwa keberadaan partai politik perlu mengakomodir pelaksanaan  desentralisasi  sistem  kepartaian  juga  (Eddyono,  2017).  Komando  pusat yang sentralistis harus dikurangi pada kebijakan partai di tingkat daerah. Seringkali para pimpinan  partai  di  daerah  menunggu  perintah  dari  Dewan  Pimpinan  Pusat  dalam membuat  keputusan  yang  bahkan  pimpinan  daerah  bisa  menyelesaikannya.  Salah satunya  tercorak  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  Walikota Menjadi  Undang-Undang,  dimana  pasangan  calon  kepala  daerah  disetujui  oleh pimpinan partai di pusat tanpa pimpinan di daerah yang hanya sebatas mengusulkan.
Desentralisasi memiliki artian bahwa pemrintah pusat menyerahkan urusan kepda pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya demi kesejahteraan masyarakat di daerah.  Partai  politik  yang  turut  serta  dalam  penyelenggaran  pilkada  yang  melibatkan partai  politik  juga  harusnya  menerapkan  apa  yang  disebut  desentralisasi,  dimana pimpinan  pusat  partai  politik  menyerahkan  urusan  kepada  pimpinan  di  daerah  salah satunya  terkait  pencalonan  pasangan  kepala  daerah.  Pengaturan  dalam  menentukan pasangan  calon  kepala  yang  sentralistis  cenderung  mengarah  pada  kompromi  politik pimpinan pusat dengan pihak yang ingin dicalonkan karena tidak melibatkan pimpinan di  daerah  yang  melemahkan  kedudukannya  dalam  kebijakan  internal  partai.  Partai politik  akan  mengintervensi  kepala  daerah  yang  telah  diusungnya  dalam  kepentingan politik. Padahal,  ketika  seorang  kandidat  berhasil  terpilih  menjadi  kepala  daerah  maka keberadaannya tidak lagi menjadi milik partai politik, tapi menjadi pemimpin rakyat di daerahnya (Gunawan, 2018). Di sisi lain, desentralisasi kekuasaan partai ini tidak hanya penting dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian elit politik  lokal,  melainkan  juga  dalam  rangka  mendukung  agenda  nasional  desentralisasi dan  otonomi  daerah  (Haris,  2006).  Dengan  adanya  desentralisasi  partai  politik,  maka diharapkan  akan  terbangun  kemandirian  partai  politik  tingkat  daerah  sehingga  dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana partai politik semestinya.
Pemerintahan di daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan dibantu oleh wakil  kepala  daerah  yang  dipilih  melalui  Pilkada.  Namun  saat  ini  terjadi  fenomena dimana  terjadi  kekosongan  pada  posisi  jabatan  wakil  kepala  daerah.  Penyebab kekosongan jabatan wakil kepala daerah beragam, mulai dari wakil kepala daerah yang dilantik  sebagai  kepala  daerah,  mengundurkan  diri,  meninggal  dunia,  sampai  terjerat kasus korupsi. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Kampar yang hingga saat ini tidak  memiliki  wakil  bupati  sejak  Bupati  Kampar  sebelumnnya  Alm.  Azis  Zaenal meninggal  dunia  pada  27  Desember  2018  dan  Wakil  Bupati  Catur  Sugeng  dilantik menjadi Bupati Kampar untuk periode 2017-2022 pada 12 Februari 2019.
Peraturan perundang-undangan  yang berlaku saat  ini mengatur tentang pengisian jabatan  adalah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016.  Dimana  bagi  daerah  dengan kekosongan posisi  wakil bupati dengan periode lebih  dari 18 bulan perlu untuk  segera melakukan  pengisian  jabatan  dengan  mekanisme  pemilihan  oleh  DPRD  dengan
kandidat yang diusulkan oleh partai politik pengusung. Namun kekosongan dikarenakan masa tenggat proses pengajuan sampai penetapan wakil kepala daerah tidak diatur.
Fenomena kekosongan jabatan wakil kepala daerah di beberapa daerah yang tidak segera diisi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengisian posisi jabatan wakil kepala daerah yang dipengaruhi oleh lemahnya rekrutmen politik dan bargaining politik memanfaatkan  ketidaktegasan  aturan  yang  berlaku.  Ditambah  dengan  negosiasi  yang melibatkan  banyak  partai  politik  dengan  beragam  kepentingan,  seperti  yang  terjadi  di Kampar  dimana  gabungan  partai  yang  berkoalisi  mengusung  pasangan  Azis  Zaenal- Catur Sugeng  berjumlah enam partai politik,  yaitu Golkar (9 kursi), Gerindra (5 kursi), PPP  (3  kursi),  Nasdem  (3  kursi),  PKS  (2  kursi),  dan  PKB  (1  kursi)  Dengan  total  23 kursi  DPRD  Kabupaten  Kampar  pada  Pilkada  Kampar  2017.  Koalisi  “gemuk” menyebabkan proses pengusulan ini menjadi rumit.
Seharusnya gabungan partai politik berfungsi melakukan penjaringan calon wakil bupati  dalam  kesatuan  konsensus  sehingga  nantinya  terdapat  dua  nama  yang  akan diusulkan.  Namun  nama-nama  yang  berpotensi  untuk  diusung  berasal  dari  masing- masing  partai  politik.  Walaupun  belum  ditetapkan  proses  yang  demikian  dinilai  akan memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Hingga  kini  partai  koalisi  mengeluarkan  nama pendamping  Catur,  diantaranya  Partai  Golkar  mengeluarkan  nama  Maryenik  dan  PPP mengeluarkan  nama  Aprizal  Hidayat,  sementara  dari  PKS  mengeluarkan  nama Tamarudin.  Setelah  itu,  beberapa  tokoh  masyarakat  mendukung  H.  Basrun    (Riauone, 2020).  Sementara  itu  partai  Gerindra  mengutamakan  kadernya  namun  tidak  menutup opsi  juga  akan  mendukung  calon  dari  keluarga  Azis  Zainal  yang  bakal  diusung  PPP (Kurnia,  2020).  Dinamika  partai  politik  dalam  mengusung  nama  terhadap  pengisian jabatan wakil kepala daerah ditambah dengan perubahan jumlah kursi di DPRD Kampar 2019-2024,  di mana Partai Golkar yang pada periode lalu meraih kursi terbanyak kini memperoleh 6 kursi.
Posisi  wakil  kepala  daerah  memang  penting  berkaitan  dengan  tugasnya  yang diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Walaupun  eksistensi jabatan  wakil  kepala  daerah  ini  memunculkan  pro  dan  kontra,  namun  posisi  wakil kepala  daerah  di  sistem  pemerintahan  daerah  dinilai  penting  sehingga  sampai  saat  ini pun  jabatan  tersebut  tetap  ada  dalam  literatur  produk  hukum  terkait.    Selain  itu  beban kerja pada pemerintahan daerah yang ada tidak mungkin dijalani menjadi Bupati maka posisi wakil bupati sangat diperlukan.  kekosongan pada posisi wakil kepala daerah ini pun dinilai akan merugikan masyarakat mengingat pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dibiayai dari APBD.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Fenomena  yang  terjadi  dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata.    jenis  dan  sumber  data penelitian  ini  adalah  data  sekunder.    data  sekunder  merupakan  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  perantara  media  (Sangadji  & Sopiah, 2010). Data sekunder didapat dari buku, jurnal, dokumen, dan data lainnya yang
relevan  dengan  desentralisasi  partai  politik  dalam  menganalisis  kekosongan  jabatan Wakil Bupati Kampar periode 2017-2022.  pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research .  Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan  dari buku, jurnal, berita ataupun artikel.  data yang telah dikumpulkan dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.    analisis  ini  didasarkan  pada  nilai,    kualitas,    dan  lalu dijelaskan dan dalam bentuk kalimat.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Desentralisasi Partai Politik di Daerah
Demokrasi yang digaungkan oleh gerakan reformasi menyertakan pula semangat demokratisasi sampai ke daerah-daerah di Indonesia.  demokratisasi melalui partisipasi masyarakat  tersebut  diwujudkan  dengan  diselenggarakannya  pemilihan  umum  pada tingkatan eksekutif dan legislatif di daerah. Pasangan calon yang memenangkan Pilkada akan  menjadi  pejabat  otonom  yang  akan  memimpin  daerah  secara  bertanggung  jawab terhadap masyarakat.  sementara kerjanya diawasi oleh parlemen daerah yang diisi oleh kader-kader  partai  politik  yang  dipilih  dalam  Pileg  di  daerah.  Dapat  pula  dikatakan bahwa  partai  politik    yang    berkedudukan  di  pusat  mendudukkan  qadarnya  dan mentransfer  kewenangannya  kepada  pengurus  di  daerah  dengan  dibentuknya  struktur kepengurusan di daerah mulai dari pimpinan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
Di  antara  banyak  fungsi  demokratisasi  oleh  partai  politik,    ada  5  yang  sangat penting,    yaitu  a)  mengagregasikan  kepentingan-kepentingan  dan  nilai-nilai  dari berbagai  kalangan  masyarakat;  b)  menjajaki,  membuat,  dan  memperkenalkan  kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka; c) mengatur proses pembentukan kehendak  politis  ( political  will )    dengan  menawarkan  alternatif  kebijakan  yang  lebih terstruktur;  d)  merekrut,  mendidik,  dan  mengawasi  staf  yang  kompeten  untuk  kantor publik  mereka  dan  untuk  menduduki  kursi  di  parlemen;  dan  e)  memasyarakatkan, mendidik,  serta  menawarkan  kepada  anggota-anggotanya  saluran  mana  yang  efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu (Aulia & Wisnaeni, 2018).
Peran partai politik di daerah sebagai penggerak legislatif daerah penting sebagai salah  satu  unsur  demokrasi.  sama  seperti  perannya  di  tingkat  nasional,  maka  partai politik  di  daerah  harus  mampu  melaksanakan  fungsi  partai  politik  seperti  fungsi rekrutmen politik kadarnya di  tingkat  lokal bahkan nasional agar mampu berkompetisi dalam pemilu dalam mendapatkan jabatan otonom atas partisipasi masyarakat.
Desentralisasi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  nampaknya  tidak dibarengi dengan transfer kekuasaan dalam tubuh partai politik. Isu krusial terkait yang mana  pimpinan  di  daerah  tidak  diberi  kewenangan  untuk  memutuskan  karena kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  pimpinan  parpol  tingkat  pusat.  dalam  hal  ini Penentuan  calon  kepala  daerah  juga  dapat  menunjukkan  bagaimana  pimpinan  parpol daerah tidak dapat menentukan kader yang akan diusung pada suatu Pilkada. Pimpinan pusat  lah  yang  berwenang  memutus  siapa  yang  bakal  maju  di  Pilkada  bahkan
bernegosiasi  dengan pimpinan parpol  lain dalam  menentukan siapa bakal  calon  kepala daerah dan wakilnya.
Keputusan  DPP  Partai  Politik  yang  sentralistik  dan  absolut  menjadi  preseden buruk  bagi  perkembangan  kadar  politik  di  daerah  (Gunawan,  2018).  Dengan  sistem yang  tidak  adil  ini,  parpol  di  daerah  tidak  mampu  menjalankan  strategi  dalam memunculkan  kader  yang  berkompeten.  desentralisasi  partai  politik  juga  bertujuan memperkuat  parpol  di  daerah  dalam  menentukan  figur  yang  pantas  untuk  memimpin daerah. Hal ini perlu agar desentralisasi berjalan seiring dengan kekuasaan partai politik yang  diserahkan  juga  kepada  pemimpin  di  daerah  (Solikhin,  2017).  Selain  itu, desentralisasi  parpol  dapat  menciptakan  kemandirian  bagi  pimpinan  di  daerah  dalam menjalankan fungsi parpol. dengan kemandirian tersebut parpol daerah dapat merekrut dan  mendidik  kadernya  agar  memiliki    atau  menjadi  figur  yang capable dimata konstituen  yang  dipercaya  mampu  menjalankan  amanah  bila  terpilih  dalam  pemilu. Pengaturan  parpol  yang  sentralistis  ditunjukkan  dalam  penentuan  pasangan  calon  oleh pimpinan  pusat  yang  tidak  selalu  berdampak  baik.  Dengan  demikian,  parpol  hanya mengedepankan  usaha  untuk  meraih  suara  sementara  fungsi-fungsi  partai  politik diabaikan.
Saat  salah  satu  jabatan  antara  Kepala  Daerah  atau  wakil  nya  mengalami kekosongan karena berhalangan tetap, biasanya akan memakan waktu yang lama untuk menentukan  siapa  yang  akan  mengisinya,  terlebih  lagi  pimpinan  daerah  hanya mengusulkan  dan  tidak  menentukan  pasangan  calon  pada  Pilkada.  Lamanya  proses pembangunan  komunikasi  antar  partai  polisi  pendukung  juga  merupakan  dampak  dari ketidakmandirian  parpol  daerah  sehingga  menyebabkan  lemahnya  kemampuannya dalam bernegosiasi. Ditambah dengan aturan yang hanya boleh diisi dengan massa sisa 18  bulan  tanpa  penegasan  batas  waktu  pengajuan  nama  yang  harus  ditaati  oleh  parpol koalisi pendukung.

## 2.  Kedudukan  Jabatan  Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Sistem  Pemerintahan  di Indonesia
Pasal  18  Ayat  (4)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota masing-masing  sebagai  kepala  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota    dipilih  secara demokratis.” Sehingga  secara eksplisit UUD 1945 tidak memerintahkan adanya jabatan Wakil  Kepala  Daerah  dalam  sistem  pemerintahan  daerah.  Ketika  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  dibahas  pada  tahun  2004,  Prof.  Dr.  Harun  Al Rasyid  menyatakan bahwa jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu  inkonstitusional  dan  merupakan  jabatan  haram”  (Asshiddiqie,  2015).  Pandangan demikian  menjadi  keinginan  agar  pemilu  di  daerah  tidak  memunculkan  “matahari kembar”.  Hubungan  antara  kepala  daerah  dan  wakilnya  nya  terjadi  pecah  kongsi  di tengah  masa  kepemimpinan  akibat  keduanya  berpotensi  menjalankan  diri  dan berkompetisi dalam pemilu selanjutnya. Ketidakharmonisan hubungan tersebut tentunya dapat menghambat jalannya pemerintahan di daerah.
Terdapat tiga alasan yang mendasari pandangan untuk menghapus jabatan wakil kepala daerah, yaitu 1) alasan konstitusional, Dimana posisi Wakil Kepala Daerah tidak disebutkan  UUD  1945  dalam  Pasal  18  Ayat  (4),  2)  praktek  dalam  penyelenggaraan pemerintahan era Pilkada langsung, dengan adanya fenomena conflict of interest dengan kepala  daerah  sehingga  pemerintahan  tidak  efektif,  dan  3)  alasan  efisiensi  dan efektivitas  pemerintahan  di  daerah,  adanya  regulasi  yang  mengatur  pemerintahan  di daerah memberikan kewenangan kewenangan dengan organ-organ lainnya (suharizal2010).  Salah  satu  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pandangan menghapus  jabatan  wakil  kepala  daerah  adalah  pasangan  kepala  daerah  dan  wakilnya bukan  hanya  memegang  jabatan  eksekutif,  kedua  Jabatan  itu  merupakan  bentuk representasi  politik  rakyat  yang  jika  sisi  ini  diabaikan,  dampaknya  Justru  lebih  buruk bagi  pemerintah daerah  (Supriyanto,  2010). Ditambah fakta  yang menunjukkan bahwa suatu  daerah  memiliki  keragaman  masyarakat  sehingga  eksekutif  di  daerah  mesti memiliki dukungan dari segenap masyarakat demi jalannya pemerintahan secara efektif.
Sampai  saat  ini  jabatan  wakil  kepala  daerah  yang  masih  dipertahankan keberadaannya  menandakan  bahwa  posisi  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  penting. Dengan  demikian  maka  upaya  selanjutnya  adalah  mengkaji  Bagaimana  cara  untuk memperkuat  posisi  kepala  daerah  sehingga  berbagai  kondisi  yang  berpotensi  memicu konflik  dapat  diminimalisir.  Terlebih  lagi  jika  jabatan  wakil  kepala  daerah  ditiadakan maka penunjukan pelaksana tugas dan penetapan kandidat pengganti bisa membutuhkan waktu yang lama sehingga berdampak pada jalannya pemerintahan.
1. Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar
Kemandekan  proses  kaderisasi  partai  politik  di  daerah  terlihat  dari  berlarut- larutnya negosiasi pengisian jabatan wakil kepala daerah. Walaupun aturan UU Nomor 10  Tahun  2016  tidak  mengatur  batas  waktu  pengisian  jabatan  wakil  kepala  daerah, namun  kedudukan wakil kepala daerah dipertanyakan sebagai pasangan kepala daerah hasil  Pilkada  karena  tugas  serta  posisi  si  wakil  kepala  daerah  ini  penting.  Dengan demikian,  desentralisasi  partai  politik  diperlukan  guna  memantapkan  kaderisasi  oleh partai  politik  di  daerah  agar  tidak  hanya    siap  berkompetisi  pada  pemilu  tingkat eksekutif  maupun  legislatif,  tetapi  juga  pada  pengisian  jabatan  politik  menjadi  hak partai  politik  pengusung  pada  pemilu  yang  ditinggalkan  sebelum  periode  jabatannya berakhir.
Kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati  Kampar  periode  sisa  2017-2022 menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana atmosfer yang tercipta oleh partai politik pengusung saat Pilkada Kampar 2017. jabatan Wakil Bupati Kampar ditinggalkan oleh Catur  Sugeng  yang  dilantik  menjadi  Bupati  Kampar  menggantikan  Alm.  Azis  Zaenal yang telah meninggal dunia pada Desember 2018. Saat Pilkada Kampar 2017, pasangan Azis catur didukung oleh 6 partai politik Koalisi Kampar Maju dengan perolehan kursi DPRD Kampar periode 2014-2019 sebagai berikut:
Tabel 1: Perolehan Kursi Partai Pendukung Azis-Catur di DPRD Kampar 2014-
2019 No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. PPP 3 2. Nasdem 3 3. PKS 2 4. PKB 1 5. Gerindra 5 6. Golkar 9 Total 23 Sumber: (Riadi, 2014)
Berdasarkan  data  yang  dimuat  pada  Tabel  1    terlihat  bahwa  koalisi  pendukung pasangan  Azis-Catur  terdiri  dari  sebagian  besar  pada  objek  yang  memiliki  mayoritas kursi di DPRD Kampar periode 2014-2019 dari total 45 kursi. Namun komposisi partai pendukung  Azis-Catur  yang  ada  di  DPRD  Kampar  pada  periode  2019  sampai  2024 mengalami  perubahan  diantaranya,  Nasdem  dan  PKS  masing-masing  meraih  5  kursi, Partai  Golkar  dan  Gerindra  meraih  masing-masing  6  kursi,  sementara  PKB  hanya mendapat 1 kursi.
Dukungan  dari  mayoritas  kursi  di  parlemen  kepada  eksekutif  turut  berdampak pada  efektivitas  jalannya  pemerintahan  karena  negosiasi  dalam  merumuskan  suatu kebijakan  tidak  memakan  waktu  dan  cenderung  mendukung  eksekutif.  Namun  hal berbanding  sebaliknya  pada  saat  negosiasi  penentuan  partai  politik  mana  yang  berhak menduduki jabatan politik yang kosong. Setiap partai politik pasti menginginkan posisi tersebut. Masing-masing partai politik pengusung memainkan perannya dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar dengan mengusulkan beberapa kadernya.
Sulitnya  membangun  soliditas  di  atas  pilihan  dan  kepentingan  yang  beragam dalam  kondisi  yang  gemuk  membuat  negosiasi  menjadi  lebih  rumit.  Tidak  ada  partai pendukung  yang menjadi partai tunggal mayoritas di dalam komposisi kursi di DPRD. Partai Golkar telah mengusulkan satu nama, padahal kadarnya sudah menduduki jabatan sebagai  Bupati  Kampar.  Hal  tersebut  tidaklah  menyalahi  aturan,  selama  Partai  Golkar merupakan  partai  pendukung  maka  Partai  Golkar  juga  memiliki  hak  untuk  turut mengajukan  nama.  Partai  Gerindra  masih  melakukan  Penjaringan  lama  dan  membuka opsi  untuk  mengusulkan  calon  dari  kalangan  non  politisi  (Kariman,  2020).  Namun banyak  nama  hanya  disebutkan  secara  lisan  tanpa  adanya  bukti  rekomendasi pengukuran secara tertulis.
DPRD  Kampar  sempat  membuat  panitia  pemilihan  (Panlih)  namun  tidak bergerak  karena  parpol  koalisi  tak  kunjung  mengirim  nama  ke  DPRD.  Bahkan  panlih telah  menyepakati  tahapan  dan  jadwal  pemilihan  Wakil  Bupati  Kampar  yaitu  sebagai berikut:
Tabel 2: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Kampar
No. Tahapan Waktu Pelaksanaan 1. Konsultasi dan studi banding Maret 2019 2. Mengundang partai koalisi 25 Maret 2019 3. Pimpinan DPRD menyurati Bupati Kampar 8 – 24 Mei 2019 4. Penelitian dan verifikasi syarat cawabup 27 – 30 Mei 2019 5. Perbaikan prasyarat 31 Mei – 4 Juni 2019 6. Pengusulan calon pengganti 5 – 13 Juni 2019 7. Penelitian dan verifikasi calon pengganti 14 – 21 Juni 2019 8. Wawancara cawabup oleh Panlih 24 Juni 2019 9. Penetapan calon di paripurna dan pencabutan nomor urut 25 Juni 2019 10.  Penyampaian visi dan misi 26 Juni 2019 11.  Pemilihan dan pengesahan calon terpilih 27 Juni 2019 12.  Pemilihan suara ulang 27 Juni – 2 Juli 2019 Sumber: (Yefrizal, 2019)
Sementara itu, itu DPD Golkar dan PKS Kampar mengungkapkan bahwa nama yang  akan  diajukan  oleh  masing-masing  partai  nantinya  akan  melanjutkan  ke  tingkat provinsi  dan  nasional  di  mana  Nanti  nama  akan  ditunjukkan  dari  pembicaraan  tingkat atas  tersebut  (Rubby,  2020).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pimpinan  DPRD kabupaten seharusnya dapat langsung menentukan nama untuk bicarakan dengan partai lainnya  dalam  koalisi,  Sampai  saat  ini  pun  koalisi  partai  Belum  menunjukkan  tanda akan  segera  menemukan  nama-nama  yang  disebabkan  masing-masing  partai  menjadi dua  nama  saja.  saat  ini  Partai  Golkar  yang  telah  menentukan  satu  nama  yaitu  Hj. Maryenik Yanda  setelah sebelumnya Ahmad Fikri mundur dari pencalonan. Sementara itu,  DPP  PKS  Kampar  mengusulkan  tiga  nama  yaitu  Tamarudin,    Surya  Darmawan, dan  Yuyun  Hidayat.    sedangkan  partai  koalisi  yang  belum  menentukan  nama  untuk diusung adalah partai Nasdem, PPP, Gerindra, dan PKB.
Di antara banyaknya pilihan dan kepentingan  yang melingkupi pengisian jabatan Wakil  Bupati  Kampar  membuat  kondisi  menjadi  rumit.  Terlebih  dengan  situasi penanganan pandemi global Covid-19 seperti saat ini, hendaknya Bupati dapat bekerja secara  maksimal  mengingat  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  peran  wakil  bupati cukup  krusial  dalam  membantu  tugas  bupati  serta  adanya  tuntutan  dari  tokoh masyarakat di Kampar yang menginginkan kursi wakil bupati segera diisi. Partai-partai politik dalam menentukan kandidatnya untuk maju sebagai pengisi jabatan wakil bupati pun  menunjukkan  lemahnya  kemampuan  awal  antar  parpol  koalisi  pendukung  serta lemahnya  kemampuan  rekrutmen  atau  kaderisasi  parpol  untuk  menyiapkan  kadernya sehingga didukung menjadi wakil Bupati Kampar periode sisa 2017-2022 mendampingi Bupati Catur .

## Kesimpulan
Desentralisasi menjadi salah satu upaya demokratisasi sampai ke tingkat daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan  yang lebih besar dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Diselenggarakannya  Pilkada  menjadi  bukti  bahwa masyarakat  diberi  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan  pemimpin  daerah  yang akan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga  memiliki  kader  partai  politik  pada  pemilihan  legislatif  untuk  menduduki  kursi  di DPRD yang akan menjadi wakil rakyat dalam mengawasi kinerja eksekutif.
Namun  desentralisasi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  tidak  dibarengi oleh  desentralisasi  di  tubuh  partai  politik  daerah.  Hal    tersebut  mengakibatkan  partai politik  daerah  tidak  memiliki  kemandirian  sehingga  partai  politik  tidak  mampu menjalankan  fungsi  kaderisasi  politik  dalam  melahirkan  kader  yang  berkualitas  serta adanya kelemahan pada kemampuan tawar politik. Selain itu, dalam menentukan bakal calon kepala daerah menjadi kewenangan DPP Partai sementara pimpinan daerah hanya mengusulkan.
Proses  pengisian  jabatan  Wakil  Bupati  Kampar  menunjukkan  bahwa desentralisasi  partai  politik  merupakan  hal  yang  penting.  Partai  politik  Koalisi pendukung  yang  berhak  mengajukan  nama  untuk  menjadi  wakil  bupati  pun  tidak mampu  melakukan  negosiasi  dengan  partai  politik  lainnya  dalam  koalisi.  Selain  itu, partai  politik  yang  belum  mengusulkan  nama  dinilai  tidak  mampu menjalankan  fungsi kaderisasi sehingga belum bisa memunculkan kader terbaiknya untuk diusulkan menjadi wakil  bupati.  Proses  pengisian  jabatan  wakil  kepala  daerah  ini  juga  diperumit  dengan ketiadaan  aturan  yang  memberi  batas  waktu  kapan  proses  ini  harus  selesai  sehingga koalisi partai politik terlihat enggan bekerja dengan cepat, dengan jumlah partai politik yang gemuk membuat komunikasi dan negosiasi bergerak lambat.

## Daftar Pustaka
Amalia, L. S. (2017). Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi (L. S. Amalia (ed.)). Pustaka Pelajar.
Asshiddiqie, J. (2015). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan . Sinar Grafika.
Aulia, R., & Wisnaeni,  F. (2018). Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang  Berhalangan  Tetap  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  (Studi Kasus  Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan). Masalah-Masalah Hukum , 47 (3), 298–316.
Eddyono,  L.  W.  (2017).  Wacana  Desentralisasi  Partai  Politik:  Kajian  Original  Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945. Konstitusi , 14 (1), 82–103.
Gunawan, W. (2018). Anomali Kewengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem  Desentralisasi  Pemerintahan  di  Indonesia. Jurnal  Academia  Praja , 1 (1), 111–128.
Haris,  S.  (2006).  Demokratisasi  Partai  dan  Dilema  Sistem  Kepartaian  di  Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 3 (1), 67–76.
Kariman, H. (2020). Gerindra Buka Opsi Cawabup Nonpolitisi . Riaupos.Jawapos.Com. https://riaupos.jawapos.com/kampar/29/01/2020/221997/33-kategoriberita- historia.html
Kurnia,  F.  (2020). Gerindra  Singgung  Etika  Partai  Koalisi  Azis-Catur . Www.Gatra.Com. https://www.gatra.com/detail/news/467694/politik/-gerindra- singgung-etika-partai-koalisi-azis-catur
Marijan, K. (2011). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . Kencana.
Riadi,  D.  (2014). Inilah  Anggota  DPRD  Kampar  Periode  2014-2019 .  M.Goriau.Com. https://m.goriau.com/berita/baca/inilah-anggota-dprd-kampar-periode-2014- 2019.html
Riauone.  (2020). Tokoh  Masyarakat  Minta  Basrun  Dampingi  Catur  sebagai  Wabup Kampar . Riauone.Com. https://riauone.com/riau/Tokoh-Masyarakat-Minta- Basrun-Dampingi-Catur-Sebagai-Wabup-Kampar
Rubby,  I.  (2020). Siapa  Wakil  Bupati  Kampar?  Partai  Koalisi  Lakukan  Belasan  Kali Pembahasan, Mengerucut ke Dua Nama . Pekanbaru.Tribunnews.Com. https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/01/06/siapa-wakil-bupati-kampar-partai- koalisi-lakukan-belasan-kali-pembahasan-mengerucut-ke-dua-nama
Sangadji,  E.  M.,  &  Sopiah.  (2010). Metode  Penelitian:  Pendekatan  Praktis  dalam Penelitian . Andi.
Solikhin,  A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi  Partai  Politik di  Indonesia. Journal of Governance , 2 (1), 37–64.
Supriyanto,  D.  (2010). Pentingnya  Jabatan  Wakil  Kepala  Daerah .  M.Detik.Com. https://m.detik.com/news/kolom/d-1462044/pentingnya-jabatan-wakil-kepala- daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Yefrizal. (2019). Panlih Wakil Bupati Kampar Dibentuk, Hendra: 'Seperti Supersemar" . Www.Sigapnews.Co.Id.  https://www.sigapnews.co.id/read-  110-11192-2019-03- 12-panlih-bupati-kampar-dibentuk-hendra-seperti-supersemar-.html
.