## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A
Ummu Kalsum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Ummukalsum2509@gmail.com

## Abstract
Divorced is a divorce proposed by the husband. Divorce will cause a legal effect in the form of a wife's salary. But not all divorce divorces are imposed on the wife's income. The main reason for divorce that can be charged is a wife who is  not  nusyuz  during  her  marriage  and  by  looking  at  her  husband's  income.  To find  out  the  nusyuz  category  it  can  be  seen  from  each  of  the  cases  submitted. Provision  of  income  can  be  given  before  or  after  the  pledge  of  divorce,  but  in practice in the Watampone Religious Court the gift is given before the pledge of divorce,  because  in  order  to  achieve  the  value  of  justice,  benefit  and  legal certainty.  The  existence  of  a  burden  of  income,  is  expected  not  as  a  barrier  to divorce  if  it  cannot  be  united.  This  is  to  avoid  the  possibility  of  unwanted  harm and prevent relations that are still husband and wife but have not lived together.
Key Word : income, divorce

## Abstrak
Cerai  talak  merupakan  perceraian  yang  diajukan  oleh  suami.  Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua  cerai  talak  dibebankan  nafkah  istri.  Alasan  utama  cerai  talak  yang  dapat dibebankan  nafkah  adalah  istri  yang  tidak nusyuz selama  pernikahannya  dan dengan  melihat  penghasilan  suami.  Untuk  mengetahui  kategori nusyuz itu  dapat dilihat  dari  masing-masing  kasus  yang  diajukan.  Pemberian  nafkah  dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama  Watampone  pemberian  tersebut  diberikan  sebelum  ikrar  talak,  karena demi  mencapai  nilai  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak  bisa  dipersatukan.  Hal  ini  demi  menghindari  kemungkinan  mudharat  yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan  yang masih berstatus  suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.
Kata Kunci : Entitas, Religiositas

## PENDAHULUAN
erkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dari hubungan itu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Bila pasangan suami istri sadar akan tugas (hak dan kewajiban) masing-masing, serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, bahkan menjadi surga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan. Tetapi apabila terdapat konflik-konflik dalam keluarga, maka rumah tangga akan dapat berubah menjadi neraka. 1
Suatu  hal  yang tidak dapat  dipungkiri bahwa ada  saat-saat  tertentu  dalam mengarungi  bahtera  kehidupan  keluarga  terkadang  baginya  tidak  dapat dilanjutkan  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  dapat  dipertahankan  lagi.  Dalam kondisi  demikan,  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  melakukan  perceraian  sebagai langkah  penyelesaian  yang  efektif  daripada  hanya  mengakibatkan  kesenjangan berkepanjangan  dan  tanpa  ada  penyelesaian  yang  pasti.  Dengan  demikian, perceraian  sebagai  tindakan  yang  boleh  dilakukan  hanya  dalam  keadaan  darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau istri (khuluk). 2 .
Setiap perkawinan yang ada di Indonesia dapat dianggap putus jika hakim telah  menjatuhkan  putusannya  dalam  ruang  sidang  Pengadilan.  Perceraian  hanya akan  terjadi  jika  seluruh  ketentuan  dalam  aturan  sebagai  syarat  perceraian  telah terpenuhi,  dan  upaya  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  telah  dilakukan namun ternyata tidak berhasil, maka hakim dapat memutuskan ikatan perkawinan bagi kedua belah pihak disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya. 3
Putusnya perkawinan disebabkan perceraian dijelaskan kepada dua bagian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena kehendak istri, yang kemudian diajukan di lingkup Peradilan Agama dikenal dengan istilah cerai gugat dan  putusnya  perkawinan  karena  keinginan  dan  pengajuan  cerai  oleh  suami  ke Pengadilan Agama dikenal dengan istilah cerai talak.
Cerai  talak  hanya  dapat  dilakukan  melalui  proses  tertentu  yang  meliputi harus  adanya  permohonan  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  berwenang. Seorang  suami  yang  ingin  menalak  istrinya  dapat  mengajukan  permohonan  ke
1 Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan , h. 8.
2 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, h. 184.
3 Hasbi  Indra,  Iskandar  Ahza,  dan  Husnaini, Potret  Wanita  Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 222.
P
Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
Seorang  suami  yang  hendak  menceraikan  istrinya,  dibebankan  untuk memberi nafkah atau biaya penghidupan kepada istri bilamana perkawinan putus karena  cerai  talak.  Dalam  putusnya  perkawinan  karena  cerai  talak,  seorang  istri masih  berhak  untuk  mendapatkan  nafkah  dari  bekas  suaminya  sesuai  dengan syarat-syarat tertentu dan atas dasar putusan hakim di Pengadilan Agama.
Adanya nafkah untuk bekas istri bisa diberikan ketika telah resmi bercerai menurut  peraturan  yang  ada,  ataupun  sebelum  resminya  putusan  cerai  tersebut. Namun lingkup Peradilan Agama sendiri memberikan kesempatan kepada seorang istri  yang  hendak  diceraikan  untuk  diberikan  nafkah-nafkah  tersebut  sebelum adanya ikrar talak.
Pemberian  nafkah  dalam  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama Watampone  itu  sendiri  ternyata  harus  menyerahkan  nafkah  tersebut  sebelum adanya ikrar talak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.  Seorang  suami  diharuskan  membawa  uang  yang  telah  ditentukan  oleh hakim untuk nanti diserahkan kepada istri yang hendak diceraikan.
Adanya  pemberian  nafkah  istri  sebelum  ikrar  talak  di  Pengadilan  Agama Watampone  bagi  pihak  suami  itu  sendiri  ada  yang  menyerahkan  nafkah  tersebut dengan  mudah  karena  pihak  suami  termasuk  dalam  kategori  mapan  ataupun keinginan suami yang cukup besar untuk menceraikan istrinya sehingga meskipun diminta  sekian  juta  akan  tetap  ia  penuhi.  Namun  terkadang  ada  beberapa  suami yang  mugkin  cukup  sulit  untuk  mengabulkan  atau  membawa  uang  nafkah tersebut,  apalagi  jika  nafkah  yang  dikehendaki  cukup  besar  jumlahnya,  sehingga ikrar  talak  pun  terkadang  tertunda  atau  bahkan  tidak  jadi  dilaksanakan  karena ketidakhadiran pihak suami.
Hal  ini  menjadi  perhatian  serius  setiap  pertimbangan  hakim  yang dikeluarkan.  Jika  nafkah  istri  memang  harus  dikeluarkan  sebelum  adanya  ikrar talak, beberapa suami yang dibebankan dengan jumlah nafkah yang cukup tinggi, mungkin akan kesulitan untuk memenuhinya.
Beberapa  kasus  tersebut  pernah  ditemukan  di  Pengadilan  Agama Watampone.  Perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  suami,  yang  kemudian dibebankan  nafkah  istri  dalam  jumlah  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim,  dalam beberapa  kasus  pihak  suami  tidak  mampu  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang yang  telah  ditetapkan,  maka  hakim  menunda  persidangan,  hingga  6  bulan lamanya. Namun pihak suami tidak datang melapor selama 6 bulan tersebut atau menyatakan  mampu  untuk  membayar  pembeban  nafkah  tersebut,  maka  putusan tersebut akhirnya gugur bersamaan dengan pembebanan nafkah.
Adanya  pembebanan  nafkah  setelah  perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  dikenal  sebagai  akibat  sebagai  dari  perceraian,  bukan  merupakan  syarat adanya  perceraian.  Jadi  secara  tidak  langsung  nafkah  tidak  boleh  menjadi penghalang  dalam  pengucapan  ikrar  talak  di  Pengadilan  Agama,  jika  keduanya sudah tidak dapat dipersatukan kembali.
Menurut  informasi  yang  ditemukan,  meskipun  semua  proses  persidangan perceraian  telah  dilalui  oleh  para  pihak  tetapi  dalam  kasus  tersebut  pihak penggugat  atau  suami  tidak  mampu  membayar  nafkah  istri,  maka  tidak  ada  titik terang  putusan  hakim  dalam  sidang  tersebut.  Sementara  tujuan  adanya  putusan untuk  membantu  para  pihak  yang  bermasalah  dan  putusan  tersebut  dapat dilaksanakan.
Seperti  yang  diketahui  apabila  hal  seperti  ini  terjadi,  maka  secara  tidak langsung  hal  ini  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak  terutama  tergugat  atau  istri karena  status  pernikahannya  menjadi  tidak  jelas,  di  mana  meskipun  istri di  mata hukum  tetap  menjadi  menjadi  pasangan  yang  sah  oleh  suaminya,  namun  di  sisi lain  tanggung  jawab  dan  hak  sebagai  seorang  istri  sudah  tidak  dapat  dirasakan lagi, akibat sudah tidak ada keharmonisan di antara keduanya.
Kepastian  status  suami  istri  tersebut  sebaiknya  memang  pada  dasarnya lebih  baik  bercerai  daripada  berstatus  suami  istri  tetapi  tidak  dapat  hidup  rukun layaknya suami istri yang didasarkan pada rasa saling menyayangi. Meskipun kita ketahui bahwa perceraian itu suatu hal yang dibenci oleh Allah dan dalam prinsip perceraian ruang lingkup pengadilan agama juga diterapkan prinsip mempersukar terjadinya  perceraian,  namun  jika  keduanya  tidak  dapat  bersatu  lagi,  maka perceraian  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  mudharat  yang  lebih besar dan agar masing-masing dapat mencari kehidupan yang lebih baik lagi.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  dalam  Kasus  Cerai  Talak  di  Pengadilan  Agama Watampone Kelas 1 A
Pada dasarnya dalam setiap kasus perceraian hakim harus mengetahui dan mendalami  setiap permasalahan para pihak. Karena setiap kasus  yang ada dalam persidangan itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim  yang  berbeda-beda  pula.    Begitupun  halnya  dengan  kasus  cerai  talak, hakim  harus  mendalami  permasalahan  yang  terjadi  di  dalamnya,  baik  itu sepenuhnya kehendak pihak suami atau ternyata memang istri yang menyebabkan perceraian  tersebut.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menangani  kasus perceraian khususnya cerai talak ialah dengan melihat beberapa hal berikut:
1. Kedua Pihak Telah Berusaha Didamaikan
Salah  satu  pertimbangan  hakim  yang  menjadi  sebab  dikabulkannya  cerai talak ialah jika proses  mediasi atau usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat  tercapai.  Meskipun  keduanya  sudah  tidak  ingin  hidup  bersama  lagi  dan sepakat  untuk  bercerai,  usaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  harus  tetap  dan selalu dilaksanakan dalam sidang perceraian, karena mempertahankan pernikahan ialah lebih baik daripada memutuskannya.
Pentingnya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dapat  dilihat  dalam  proses kasus  perceraian  di  pengadilan,  khususnya  dalam  ruang  lingkup  Pengadilan Agama.  Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  65  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak”.  Jadi  sidang  perceraian  di  Pengadilan  Agama  hanya  dapat dilakukan  jika  telah  berusaha  didamaikan  namun  para  pihak  tetap  menginginkan untuk bercerai.
Jika proses  mediasi  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka akan  berlanjut  ke  proses  sidang  perceraian  dengan  pembacaan  permohonan  atau gugatan  perceraian.  Meskipun  hakim  tidak  berhasil  membujuk  keduanya  dalam sidang  mediasi,  namun  selama  sidang  perceraian  hakim  tetap  berusaha  jika  ada peluang  untuk  tetap  mempertahankan  pernikahannya.  Hal  ini  tercantum  dalam pasal  82  ayat  4  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama bahwa  “selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha  mendamaikan  dapat  dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Jika sampai akhir persidangan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim bahwa  jika  usaha  mendamaikan  tidak  berhasil  dalam  sidang  mediasi  bahkan  di setiap  sidang  perceraian,  maka  hakim  dapat  memutuskan  untuk  menceraikan kedua  belah  pihak.  Meskipun  diketahui  bahwa  mempertahankan  pernikahan  itu suatu  hal  yang  sangat  baik,  namun  jika  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  dapat dipersatukan  lagi  dan  telah  berusaha  didamaikan  dengan  diberi  nasehat-nasehat untuk  mempertahankan  pernikahannya,  maka  memutuskan  ikatan  pernikahan adalah suatu jalan terakhir yang dapat diputuskan oleh hakim.
2. Alasan Perceraian
Alasan-alasan  perceraian  yang  biasa  diajukan  di  Pengadilan  Agama Watampone  Kelas  1  A  ialah  diantaranya  istri  tidak  mampu  melaksanakan kewajibannya,  tidak  mensyukuri  pendapat  suami,  nusyuz,  selingkuh,  tidak  dapat memberikan  keturunan,  cemburuan,  sering  terjadi  perselisihan,  meniggalkan tempat  kediaman  bersama,  dan  lain-lain.  Beberapa  alasan  tersebut  secara  umum dapat  dilihat  dalam  pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  atau  pasal  19  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Pada  dasarnya  berbagai  alasan  dapat  dijadikan  sebagai  sebab  perceraian yang diajukan di Pengadilan baik itu yang tercantum jelas dalam undang-undang maupun alasan lainnya yang tidak tertera di dalamnya . Sesuai dengan isi pasal 56 ayat  1  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  bahwa “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib  memeriksa  dan  memutusnya”.  Jadi  meskipun  alasan-alasan  yang  diajukan tidak  tercantum  dengan  jelas  dalam  Undang-Undang  baik  itu  masalah  kecil ataupun  besar,  hakim  tidak  boleh  menolak  alasan  perceraian  yang  diajukan. Namun hal tersebut tidak dapat dipastikan nantinya akan diputuskan bercerai atau tetap  menjadi  suami  istri.  Semuanya  akan  dipertimbangkan  oleh  hakim  ketika dalam persidangan.
Setiap  masalah  yang  timbul  pasti  ada  hal  yang  menyebabkan  pihak  lain tidak menyukai atas sikap atau tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini pihak yang melakukan  tindakan  harus  berusaha  untuk  merubah  sehingga  pihak  lain  merasa dihargai  jika  memang  tindakan  tersebut  bernilai  negatif  atau  mendatangkan mudharat,  begitupun  pihak  lain  berusaha  untuk  menerima  dengan  lapang  dada atas  tindakan  tersebut  jika  memang  perbuatan  tersebut  tidak  mendatangkan kerugian  bagi  keduanya,  atau  mencari  cara  agar  pihak  yang  melakukan  tindakan tersebut dapat merubahnya dengan jalan yang makruf. Jika sikap saling berusaha menyelesaikan  setiap  masalah  dilakukan  dengan  jalan  yang  makruf  maka kebagahagiaan dalam perkawinan dapat terwujud, begitupun jika setiap perbuatan diselesaikan dengan sikap egois setiap pihak maka jalan menuju perceraian dapat terjadi.  Jadi  meskipun  pihak  keluarga  atau  pengadilan  telah  berusaha mendamaikan,  jika  kedua  pihak  tetap  mempertahankan  sikap  egoisnya  dan  rasa ingin berpisah telah tertanam dalam diri keduanya, maka jalan mendamaikan sulit untuk diwujudkan.
3. Pembuktian
Setiap  masalah  yang  diselesaikan  dalam  sidang  di  lingkup  peradilan haruslah  disertai  dengan  pembuktian.  Hal  ini  dimaksudkan  pembuktian merupakan  sarana  untuk  mengetahui  kasus  yang  diajukan  memang  benar-benar terjadi.  Hakim  selain  menggunakan  pembuktian  untuk  meyakinkan  kebenaran pada kasus tersebut, pembuktian juga membantu hakim untuk menganalisis setiap kasus agar mengeluarkan putusan yang sesuai dengan kebenaran bukti tersebut.
Pembuktian  yang  dimaksud  dalam  kasus  perceraian  ini  ialah  untuk mendukung  posita  dalam  permohonan  yang  diajukan.  Jika  alasan  yang  diajukan
oleh pihak pemohon atau suami dalam kasus perceraian dapat membuktikan maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan kehendak perceraiannya.
Pertimbangan  hakim  berupa  pembuktian  tersebut  haruslah  dikemukakan oleh pihak suami untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya memang benar- benar  terjadi.  Pembuktian  itu  harus  tetap  diungkapkan  meskipun  istri  mengakui kebenaran dalil permohonan suami, karena perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan.
Dalam  sidang  pembuktian  pihak  pemohonlah  yang  terlebih  dahulu membuktikan permohonan yang diajukan. Dan jika pihak termohon dalam hal ini istri  menyangkal  atas  alasan  dan  bukti  permohonan  yang  diajukan,  maka  setelah itu pihak istri juga dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung pernyataannya.
Pembuktian  dalam  sidang  perceraian  di  Pengadilan  Agama  itu  secara umum dapat berupa alat bukti tertulis dan saksi. (1) Alat bukti tertulis adalah alat bukti  berupa  surat-surat  penting  atau  dokumen  resmi  yang  berasal  dari  pejabat yang berwenang, di antaranya alat bukti tertulis yang dapat diajukan dalam kasus perceraian  ialah  buku  nikah  sebagai  akta  autentik,  perjanjian  pra-nikah  dalam bentuk  dokumen  yang  mencantumkan  dengan  jelas  jika  terjadi  pelanggaran  dari perjanjian  yang  ada  dapat  mengajukan  perceraian  di  Pengadilan,  atau  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  lainnya.  (2)  Saksi  dalam  sidang  perceraian  khususnya cerai  talak  ialah  berupa  keterangan  dua  orang  saksi  tentang  peristiwa  apa  yang diketahui,  dilihat,  atau  mereka  yang  terlibat  langsung  di  dalam  kasus  tersebut. Umumnya  saksi  yang  dihadirkan  dalam  sidang  perceraian  merupakan  keluarga yang juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak atau mengetahui bahwa kedua  pihak  telah  berusaha  disatukan  kembali  namun  tidak  berhasil.  Contohnya ialah  seseorang  yang  secara  langsung  melihat  pertengkaran  yang  terjadi  antara suami  istri,  yang  mendukung  dari  posita  yang  tertera  pada  permohonan perceraian.

## B. Pertimbangan  Hakim  terhadap  Permohonan  Nafkah  Istri  dalam  Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A
1. Alasan cerai talak
Ada berbagai  macam  alasan cerai  talak  yang dapat  membebankan nafkah oleh suami kepada istrinya. Namun secara umum yang menjadi sebab dibebankan nafkah  terhadap  suami  ialah  istri  yang  diceraikan  oleh  suaminya  tidak  dalam kategori  nusyuz.    Kategori  nusyuz  itu  sendiri  dapat  berupa  istri  yang  tidak  taat terhadap  suaminya,  istri  meninggalkan  suami  tanpa  alasan  yang  jelas,  istri  yang bersikap  kasar  terhadap  suaminya,  dan  lain-lainnya  dalam  batas-batas  yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Namun  setiap  perkara  cerai  talak,  untuk
menetapkan  istri  termasuk  kategori  nusyuz  atau  tidak  menjadi  pertimbangan hakim tersendiri setelah mendalami setiap kasus yang diserahkan kepadanya.
Dari  konsep  nusyuz  tersebut  dapat  ditarik  beberapa  alasan  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap suami:
a. Istri lalai dari kewajiban. Jika istri yang diceraikan oleh suaminya karena istri  lalai  dari  kewajibannya  dalam  kategori  nusyuz,  maka  istri  tidak berhak  atas  nafkah  dari  suami  yang  akan  menceraikannya.  Namun  tidak semua istri yang lalai dari kewajibannya dapat dikategorikan nusyuz. Istri dapat  saja  tidak  menjalankan  kewajibannya  karena  alasan  sedang  sakit, atau  suami  yang  ternyata  sudah  selingkuh  atau  menikah  dengan perempuan lain sehingga istri sudah tidak taat lagi terhadap suami ataupun alasan lainnya.  Namun  secara umum beberapa hakim berpandangan tetap tidak memberikan nafkah bagi istri yang lalai dalam kewajibannya.
b. Istri  berbuat  zina.  Menurut  pandangan  hakim  secara  umum  istri  dalam kategori  ini  tidak  mendapatkan  nafkah  dari  bekas  suaminya  dikarenakan istri selain sudah tidak taat lagi terhadap suaminya, juga telah menghianati suami sebagai pasangan hidupnya.
c. Istri  meninggalkan  suami  selama  2  tahun  berturut-turut.  Alasan  cerai  di mana  istri  meninggalkan  suami  menurut  pandangan  hakim  tidak dibebankan  nafkah  jika  istri  meninggalkan  suami  tanpa  alasan  yang  jelas atau dalam kategori nusyuz, dan diberikan nafkah jika istri meninggalkan suami karena perginya disebabkan oleh suaminya sendiri, misalnya suami yang menyuruh istri untuk pergi, ataupun alasan lainnya. Jadi pembebanan nafkah  akibat  alasan  cerai  istri  meninggalkan  suami,  tergantung  kepada apa yang menyebabkan istri meninggalkan suami.
d. Istri  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  lebih.  Secara  umum  alasan perceraian  yang  diajukan  oleh  suami  kepada  istri  karena  istri  mendapat hukuman  penjara  itu  sangat  jarang  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  dan hampir  beberapa  hakim  yang  berjabat  saat  ini  di  Pengadilan  Agama Watampone    tidak  pernah  menemui  kasus  cerai  talak  dengan  alasan  istri yang  mendapat  hukuman  penjara.  Namun  jika  hal  ini  terjadi,  beberapa hakim  mengungkapkan  meskipun  tidak  menjalankan  kewajibannya sebagai  seorang  istri,  jika  alasan  istri  masuk  penjara  tidak  ada  kaitannya dengan  pihak  suami  dan  juga  ternyata  pihak  istri  masih  ingin  hidup bersama  suaminya  maka  istri  masih  berhak  atas  nafkah  dari  suami  yang menceraikannya. Menurut  empat mazhab, jika istri masuk penjara karena kesalahannya sendiri, maka hak nafkah dari suami akan gugur karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan hak suami
tidak dapat terpenuhi. 4 Menurut pandangan penulis sendiri jika istri masuk penjara  karena  kesalahan  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  suami,  maka tanggung  jawab  suami  untuk  menyerahkan  nafkah  tidaklah  lagi  menjadi wajib,  karena  hak  yang  harusnya  diperoleh  dari  istri  juga  tidak  dapat dilaksanakan, sehingga hal tersebut menjadi hak suami untuk memberikan nafkah atau tidak. Jadi dengan kata lain seorang istri yang masuk penjara masih  punya  hak  untuk  mendapatkan  nafkah,  tetapi  tidak  lagi  menjadi wajib.
e. Melakukan  penganiayaan.  Alasan  cerai  talak  karena  istri  melakukan penganiayaan  juga  merupakan  hal  yang  jarang  terjadi  khususnya Pengadilan  Agama  Watampone.  Namun  jika  ini  memang  benar-benar terjadi  dan  menjadi  alasan  cerai  talak  yang  diajukan  oleh  suami  di Pengadilan  Agama  yang  dibuktikan  dengan  bukti  visum  pemeriksaan dokter,  maka  pembebanan  nafkah  istri  tidak  dapat  diberikan  kepada seorang istri yang telah menganiaya suaminya sendiri.
f. Istri  mendapat  cacat  badan  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban. Menurut  pandangan  beberapa  hakim  di  Pengadilan  Agama  jika  istri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  berkepanjangan  sehingga  istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  dan  kemudian  diceraikan  oleh suaminya karena alasan tersebut,  maka istri berhak mendapat  nafkah dari suami yang menceraikannya. Karena pada dasarnya jika cacat badan yang dialami tersebut bukan karena kehendaknya.
g. Terjadi  perselisihan  terus-menerus.  Suami  yang  mengajukan  alasan perceraian  karena  sering  terjadi  perselisihan  di  antara  keduanya,  maka nafkah dapat dibebankan atau tidak tergantung penyebab perselisihan yang terjadi. Jika penyebab perselisihan dikarenakan istri nusyuz atau tidak taat terhadap  suaminya,  maka  istri  tidak  berhak  mendapat  nafkah  dari  suami yang  akan  menceraikannya.  Namun  jika  penyebab  perselisihan  karena suami maka istri berhak mendapat nafkah suaminya tersebut.
h. Istri  murtad.  Menurut  pandangan  hakim  jika  alasan  perceraian  yang diajukan  oleh  suami  karena  istri  murtad,  maka  hakim  memutuskan  istri tidak  berhak  mendapat  nafkah  dari  suaminya.  Hal  itu  disebabkan  karena dianggap  sebagai  pelanggaran  berat  atau  menghianati  sebuah  perkawinan dengan  berpindah  agama  yang  dianut  oleh  suami.  Menurut  pandangan hukum  Islam,  seseorang  yang  menikah  dan  kemudian  murtad  dari  agama Islam, pernikahannya akan batal demi hukum.
4 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 117.

## 2. Jenis nafkah
Berdasarkan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  tertera  dalam  Kompilasi
Hukum  Islam  pasal  149,  terdapat  beberapa  macam  nafkah  atau  pemberian  bagi suami yang menceraikan istrinya. Di antaranya:
a. Nafkah  idah  ialah  nafkah  yang  diberikan  suami  kepada  istri  selama  masa idahnya. Nafkah tersebut dapat berupa biaya hidup atau tempat tinggal, namun umumnya yang ditetapkan hakim di Pengadilan Agama hanyalah berupa biaya hidup  selama  masa  idah  tersebut,  untuk  tempat  tinggal  hakim  jarang memutuskan  pemberian  tempat  tinggal  bagi  istri  selama  masa  idahnya  selain karena  biaya  yang  tidak  sedikit  jika  harus  memberikan  tempat  tinggal  yang berbeda,  juga  hakim  berpandangan  jika  suami  istri  masih  dalam  satu  tempat tinggal  maka  dianggap  perkawinannya  masih  dalam  keadaan  baik-baik  saja dan tidak patut untuk diceraikan.
b. Mut’ah  ialah  suatu  pemberian  suami  sebagai  bentuk  hiburan  bagi  istri  yang diceraikan.  Pemberian  tersebut  dapat  berupa  uang  ataupun  benda.  Hakim berpandangan bahwa mut’ah diberikan berdasarkan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh suami, bukan berdasarkan penghasilannya. Alasan apapun  yang diajukan  suami  untuk  mengajukan  permohonan  cerai  di  Pengadilan  Agama, meskipun  istri  dalam  kategori  nusyuz,  tidak  menutup  kemungkinan  mut’ah akan  tetap  diberikan  bagi  istri yang  hendak  diceraikan. Begitupun  jika  istri meminta  sesuatu  namun  suami  tidak  memiliki  apapun  yang  patut  untuk diberikan, maka mut’ah tidak dapat diberikan kepada istri.
c. Nafkah  madliyah  atau  yang  lebih  dikenal  nafkah  lampau  yaitu  nafkah terhutang  yang  belum  diberikan  oleh  suami  kepada  istrinya  selama  hidup sebagai suami istri yang sah. Nafkah tersebut diberikan ketika istri tidak dalam kategori  nusyuz,  namun  jika  pihak  suami  bersedia  memberikan  nafkah tersebut  meskipun  istri  dalam  kategori  nusyuz  maka  nafkah  tersebut  dapat diberikan.
3. Jumlah nafkah
Mengenai  jumlah  nafkah  pada  umumnya  istri  dapat  mengajukan  gugatan rekonvensi  untuk  meminta  sejumlah  nafkah  pasca  perceraian.  Hakim  akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah  yang  diminta.  Jika  suami  menyanggupi  atau  kedua  pihak  sepakat  dengan jumlah  tertentu,  hakim  dapat  memutuskan  berdasarkan  kesepakatan  tersebut. Namun  jika  ternyata  suami  tidak  mampu  atau  tidak  ingin  menyanggupi  tuntutan tersebut,  maka  hakim  akan  mempertimbangkan  beberapa  hal  dalam memutuskannya.
Jadi  berapapun  yang  diminta  oleh  istri  jika  suami  menyanggupi  atau  jika istri  menerima  sesuai  dengan  kesanggupan  suami,  maka  hakim  tidak  perlu mempertimbangkan hal lainnya dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut. Akan tetapi  jika  tidak  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  baik  itu  suami  yang  tidak mampu  untuk  memenuhi  nafkah  yang  diminta  ataupun  istri  yang  tetap mempertahankan  tuntutannya,  maka  untuk  memutuskan  berapa  besar  yang  harus dibayar  oleh  pihak  suami,  hakim  akan  mempertimbangkan  beberapa  hal  dalam memutuskannya.
Ada  2  hal  utama  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan pembebanan  nafkah  yaitu  dalam  hal  istri  tidak  termasuk  kategori  nusyuz  dan pertimbangan  berdasarkan  penghasilan  suami.  Semua  itu  dipertimbangkan  jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau suami yang  tidak  mau  memenuhi  permintaan  istri.  Namun  jika  salah  satu  pihak  tidak keberatan  atas  permintaan  pihak  lainnya,  baik  itu  pihak  suami  yang  mau mengabulkan  permintaan  istri  asal  perceraian  terjadi  atau  istri  yang  ikhlas  jika suami  hanya  memberikan  sebagian  atau  tidak  mengabulkan  sama  sekali  dari permintaan  nafkah  yang  diajukan,  maka  tidak  perlu  adanya  pertimbangan  hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang diajukan.
Selain  dari  permintaan  istri,  pembebanan  nafkah  juga  dapat  ditetapkan berdasarkan ex  officio hakim  atau  hakim  karena  jabatannya  dapat  menentukan pembebanan nafkah bagi suami yang menceraikan istrinya.
Pembebanan nafkah berdasarkan ex officio hakim diputuskan jika ternyata istri  tidak  meminta  sejumlah  nafkah  ketika  hendak  diceraikan,  sementara  istri memang  membutuhkan  dan  tidak  dalam  kategori  nusyuz.  Pada  umumnya ex officio hakim  mengenai  pembebanan  nafkah  dapat  berupa  nafkah  idah,  mut’ah, atau biaya hadhanah. Untuk nafkah madliyah biasanya diajukan pihak istri, karena yang  mengetahui  berapa  lama  tidak  diberi  nafkah  ialah  istri  itu  sendiri.  Karena hakim  dalam  lingkup  Peradilan  Agama  itu  bersifat  pasif,  maka  hakim  tidak diharuskan  untuk  meminta  sejumlah  pembebanan  nafkah  madliyah  yang dahulunya  belum  diberikan,  kecuali  jika  istri  yang  memberitahu  dan  meminta nafkah tersebut.
Perlu  juga  dipahami  bahwa  penetapan  pembebanan  nafkah  istri  dalam kasus cerai talak haruslah dihadiri oleh pihak istri sendiri ketika sidang perceraian berlangsung.  Hal  ini  dikarenakan  hakim  tentunya  harus  melihat  dan  mengetahui kondisi  istri  yang  memang  membutuhkan  atau  tidaknya.  Hakim  tidak  mungkin membebankan  nafkah  kepada  suami  untuk  istrinya,  yang  tidak  diketahui  kondisi istri sesungguhnya, maka kehadiran pihak istri sangat diperlukan untuk itu.
Jumlah  nafkah  dari  setiap  pembebanan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  di Pengadilan Agama secara umum dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:
a. Penghasilan
Penghasilan merupakan hal yang paling utama dalam pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah nafkah yang dibebankan. Misalnya suami sebagai kontarktor wajar saja dibebankan nafkah yang agak tinggi, tetapi jika suaminya hanya sebagai seorang petani atau nelayan yang mempunyai pekerjaan yang terbatas dan penghasilan yang tidak tetap tentu hakim menilai dengan memberikan sesuai kemampuan suami.
b. kebutuhan
Setelah  diketahui  penghasilan  pihak  suami,  hal  kedua  yang  menjadi pertimbangan  hakim  ialah  kebutuhan  masing-masing  pihak.  Kebutuhan- kebutuhan yang dimaksud ialah berupa biaya yang wajar dalam kehidupan sehari- hari  berupa  makanan,  biaya  hidup  lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa idahnya. Kebutuhan suami juga perlu diperhitungkan,  karena  ditakutkan  jika  putusan  hakim  ditentukan  dalam  jumlah yang  banyak  kemudian  ternyata  suami  setelah  memenuhi  nafkah  yang  yang dimaksud  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sendiri  karena  habis  untuk pembebanan nafkah, maka putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak  suami  itu  sendiri.  Jadi  hakim  pada  umumnya  menentukan  jumlah  nafkah ditentukan  berdasarkan  penghasilan  yang  dikurangi  kebutuhan  masing-masing pihak,  dan  diharapkan  dari  setiap  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan  tanpa merugikan kedua pihak.

## C. Pertimbangan  Hakim  dalam  Penyelesaian  Nafkah  Istri  dalam  Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama  Watampone Kelas 1 A
Penyerahan  nafkah  istri  dalam  kasus  cerai  talak  pada  awalnya  hanya dilaksanakan  di  luar  penyelesaian  kasus  cerai  talak  atau  dengan  jalan  eksekusi. Meskipun  tertera  dalam  putusan  namun  penyerahannya  di  luar  persidangan  atau setelah  perceraian  pihak  suami  tidak  memberikan  nafkah  apapun  kepada  istri, maka istri dapat mengajukan eksekusi untuk mendapatkan haknya tersebut.
Namun  setelah  adanya  PERMA  03  tahun  2017  tentang  pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian muncul SEMA  01  tahun  2017,  memberi  aturan  bahwa  untuk  melindungi  hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan nafkah dicantumkan dalam amar putusan  dan  penyerahannya  dilakukan  sesaat  sebelum  ikrar  talak,  kecuali  istri tidak keberatan atas nafkah yang di bayar tidak pada saat itu.
Beberapa  hakim  di  Pengadilan  Agama  juga  menerapkan  aturan  tersebut, bahwa jika memang istri setelah dilihat kasusnya tidak termasuk kategori nusyuz, maka  pembebanan  nafkah  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  penghasilan  dan kebutuhan para pihak, harus diserahkan sebelum ikrar talak. Hal itu juga tentunya didasarkan  dari  beberapa  pertimbangan  hakim.  Meskipun  aturan  tersebut  telah ada,  namun  pada  dasarnya  hakim  selalu  memutuskan  berdasarkan  apa  yang dianggapnya  memberi  putusan  yang  terbaik,  yang  disertai  dengan  pertimbangan hukum  yang mendukung putusan tersebut.  Demikian halnya dengan pelaksanaan penyerahan nafkah, hakim dengan berbagai pertimbangannya dapat menetapakan penyerahan nafkah istri sebelum atau sesudah ikrar talak.
Pada  dasarnya  pemberian  nafkah  sebelum  atau  sesudah  ikrar  talak berpatokan  pada  putusan  itu  sendiri.  Jika  dalam  putusan  mengamanatkan penyerahan nafkah itu harus diberi sebelum ikrar talak, maka harus dibayar pada saat  sebelum  ikrar  talak.  Tetapi  jika  dalam  putusan  tidak  menerangkan  bahwa harus membayar sebelum ikrar talak, maka penyerahan nafkah tersebut bisa kapan saja dilakukan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  tersebut  secara  tidak  langsung menentukan  penyerahan  nafkah  berdasarkan  kondisi  tertentu  setiap  kasus.  Jika penyerahan  nafkah  istri  tidak  dapat  dilaksanakan  pada  saat  sidang  ikrar  talak, maka masih ada jalan melalui eksekusi untuk mendapatkannya.
Jadi secara umum ada 2 bentuk penyerahan nafkah istri dalam kasus cerai talak:
1. Penyerahan nafkah sebelum ikrar talak, atau pada hari sidang pengucapan ikrar talak.
Pada  saat  perkara  cerai  talak  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dengan putusan  menceraikan  kedua  belah  pihak  maka  akan  dilanjutkan  dengan  sidang ikrar  talak.  Jika  ada  pembebanan  nafkah  maka  penyerahan  dilakukan  pada  hari sidang  ikrar  talak.  Hakim  pada  dasarnya  dalam  setiap  pengambilan  keputusan selalu  mempertimbangkan  3  hal  yaitu  nilai  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  penyelesaian  nafkah  istri  dalam kasus cerai talak juga selalu mempertimbangkan 3 hal yang dimaksud.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa  yang  menjadi  alasan  hakim  untuk memutuskan  pembebanan  nafkah  harus  diserahkan  sebelum  ikrar  talak  yaitu karena adanya nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum  tersebut  di atas. Oleh  karena  itu  jika  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang berperkara, maka tujuan hukum  Islam itu sendiri untuk mencapai maslahat dapat terwujud.
2. Melalui jalur eksekusi.
Penuntutan  hak  melalui  jalur  eksekusi  merupakan  salah  satu  jalan  yang dapat ditempuh di Pengadilan bagi pihak-pihak yang belum mendapatkan haknya. Begitupun  mengenai  pembebanan  nafkah  istri  pasca  perceraian,  jika  penyerahan nafkah  yang ditentukan  oleh hakim tidak diberikan saat  sidang perceraian, maka dapat  dilakukan  melalu  jalur  eksekusi.  Penyerahan  nafkah  istri  pasca  perceraian melalui jalur eksekusi yaitu penuntutan hak nafkah oleh istri yang diceraikan yang diajukan  di  Pengadilan  Agama  dengan  bantuan  tim  pengaman  (kepolisian), dengan cara mendatangi langsung tempat kediaman mantan suami untuk meminta hak tersebut.
Cara  ini  merupakan  cara  yang  cukup  efektif  untuk  mendapatkan  hak tersebut,  karena  pihak  pengadilan  dan  kepolisian  terlibat  langsung  untuk membantu  istri  yang  diceraikan  mendapatkan  haknya.  Namun  cara  ini membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan hak tersebut.
Penuntutan  hak  melalui  jalan  eksekusi  merupakan  jalur  yang  ditempuh bagi  para  pencari  keadilan  untuk  mendapatkan  haknya  yang  tidak  terpenuhi dengan  bantuan  pihak  pengadilan,  yang  umumnya  dalam  jumlah  yang  cukup banyak,  baik  dalam  bentuk  harta  warisan,  harta  bersama,  ataupun  dalam  bentuk nafkah.

## PENUTUP
Pertimbangan  yang  paling  mendasar  dalam  mengabulkan  permohonan cerai talak ialah usaha mendamaikan kedua belah pihak baik dari pihak keluarga maupun  dari  pihak  pengadilan  sendiri.  Setelah  itu  dengan  memperhatikan  alasan perceraian yang diajukan, yang nantinya harus dibuktikan oleh pihak suami, untuk meyakinkan bahwa alasan perceraian atau kejadian yang dimaksud memang telah terjadi.  Alasan  tersebut  juga  nantinya  akan  mempengaruhi  pembebanan  nafkah akibat dari perceraian. Pertimbangan hakim dalam permohonan nafkah istri untuk dapat memberikan pembebanan nafkah bagi suami ialah berupa alasan perceraian yang  diajukan  oleh  pihak  suami.  Jika  alasan  perceraian  dapat  dibuktikan  benar dan  ternyata  setelah  diselidiki  kasus  tersebut  istri  tidak  dalam  kategori  nusyuz, maka  istri  berhak  atas  nafkah  sebagai  akibat  dari  adanya  perceraian.  Selain pertimbangan  nusyuz  syarat  lainnya  menentukan  pembebanan  nafkah  ialah penghasilan dan kebutuhan masing-masing pihak, hal  inilah nantinya  yang dapat menentukan  besar  jumlahnya  pembebanan  nafkah  bagi  suami.  Untuk  penentuan jenis  nafkah  itu  sendiri  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  kondisi  istri  yang diceraikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2010.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Amriyyah,  Nuriel.  “Nafkah  Madliyah  Anak  Pasca  Perceraian:  Studi  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  608/K/AG/2003”, Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  dan  Syariah, Vol.  6  No.  1  (2015). http://www.ejournal.uin-malang.ac.id. (Diakses 30 Januari 2018)
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Sayyeb  Hawwas. Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2017. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5 Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Dahwadin,  dkk. Perceraian  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia .  Jawa  Tengah: Mangku Bumi, 2018.
Darwis,  Rizal. Nafkah Batin Isteri  dalam Hukum Perkawinan . Gorontalo:  Sultan Amai Press, 2015.
Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum . Surakarta: UMS Press, 2004.
Doi,  A.  Rahman  I. Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah. Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002.
Duriyati,  Ani  Sri.  Pelaksanaan  Putusan  Perceraian  atas  Nafkah  Istri  dan  Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang, Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Univeritas Diponegoro Semarang,  2009.
El-Syafa,  Ahmad  Zacky.,  dan  Faizah  Ulfah  Choiri, Halal  Tapi  Dibenci  Allah . Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
Ghony,  M.  Djunaidi  dan  Fauzan  Almanshur. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003.
Hadi,  Sutrisno. Metodologi  research .  Yogyakarta:  Yayasan  Penerbit  Fakultas Psikologi UGM, 1982.
Hammd,  Suhailah  Abidin. Menuai  Kasih  Sayang  di  Tengah  Keluarga. Jakarta: Mustaqim, 2002.
Imani, Allamah Kamal Faqih. Tafsir Nurul Quran, jilid 2. Jakarta: Al-Huda, 2006. Indra,  Hasbi.,  Iskandar  Ahza,  dan  Husnaini, Potret  Wanita  Shalehah .  Jakarta: Penamadani, 2004.
Jannah,  Hasanatul.  “Kompetensi  Hukum  Pemenuhan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2010). http://www.ejournal.uin-malang.ac.id. (Diakses 9 Februari 2018)
Kementerian  Agama  RI.    Al-Qur’an  Terjemah  dan  Tajwid.  Bandung:  Sygma, 2014.
Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam.
Maloko,  Thahir. Dinamika  Hukum  dalam  Perkawinan. Makassar:  Alauddin University Press, 2012.
-------. Perceraian  dan  Akibat  Hukum  dalam  Kehidupan. Makassar:  Alauddin University Press, 2014.
Manan,  Abdul  dan  M.  Fauzan. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata;  Wewenang
Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya,   2010.
Mudarresi, Fikih Khusus Dewasa. Jakarta: Al-Huda, 2013.
Muhammad, Syaikh al-‘Allamah. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A’immah, terj. ‘Abdullah  Zaki  Alkaf Fiqih  Empat  Mazhab .  Bandung:  Hasyimi  Press, 2004
Mulyati,  Sri. Relasi  Suami  Istri  dalam  Islam. Jakarta:  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2004.
Mustari,  Abdillah. Reinterpretasi  Konsep-Konsep  Hukum  Perkawinan  Islam. Makassar: Alauddin University Press,  2011.
Mu’tadzim, Abdul. Aku Nikahi Kau dengan Bismillah . Jakarta: Syaifa Pressindo, 2010.
Nurasia,  “Hak  Nafkah,  Mut’ah  dan  Nusyuz  Istri  Studi  Komparatif  Undang- Undang  Hukum  Keluarga  di  Berbagai  Negara  Muslim” al-Ahwal ,  vol.  4 No.  1  (2011).  http://www.ejorunal.uin-suka.ac.id.  (Diakses  9  Februari 2018)
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Azis  Safioedin. Hukum  Orang  dan  Keluarga . Bandung: Alumni, 1986.
Qardhawi,  Muhammad  Yusuf. Halal  dan  Harama  dalam  Islam .  Surabaya:  Bina Ilmu, 2010.
Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita . Bandung: Jabal, 2016.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1995. dikutip dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: 2004.
-------, Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005. Sabiq,  Sayyid. Fikih  Sunnah .  terj.  M.  Khalid. Fiqh  Sunnah, jilid  6  cet.  5. Bandung: al-Ma’rif, 1987.
-------. Fikih  Sunnah .  terj.  M.  Khalid. Fiqh  Sunnah, jilid  8  cet.  7.  Bandung:  al- Ma’arif, 1990.
Saebeni, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
-------. Tafsir al-Misbah, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
Susylawati,  Eka.,  Moh.  Masyhur  Abadi,  dan  M.  Latief  Mahmud,  “Pelaksanaan
Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan”, Al-Ahkam, Vol. 8 No. 2 (Desember 2013). Http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id. (Diakses 14 Maret 2018) Syaifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indoesia. Jakarta:  Kencana, 2006.
Velawati,  Sisca  Hadi.  “Nafkah  Madliyah  dalam  Perkara  Perceraian”, Jurnal Hukum (2015).  http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id.  (Diakses  9 Januari 2018)
Az-Zuhaili,Wahbah. Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu .  Jilid  10.  Jakarta:  Gema  Insani, 2011.
------- al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.