## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 61-76 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi
Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah *
Amalia Andini, 1 Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251
Abstract:
In  the  Indonesian  economy,  cooperatives  constitute  a  crucial  organizational  form. Cooperative activities contribute to the economic success of both the cooperative's members and  the  surrounding  community.  Cooperatives  as  an  organizational  platform  for  mutual welfare through the conduct of business and activities in the sphere of serving the members' shared needs. This study attempts to determine how the Madinah Paguyuban Cooperative protects  its  clients  in  accordance  with  the  Consumer  Protection  Act  and  Islamic  law.  This research is a normative and empirical qualitative descriptive investigation. According to the findings of this study, the Madinah Paguyuban Cooperative has not fulfilled the standards for a cooperative because it is not yet a legal company. Cooperative members who are not yet legal companies are not afforded any legal protection. As mentioned in article 3 of Law No. 8 of 1999 pertaining to consumer protection, clients require legal protection in order to feel that they are guaranteed by the law.
Keywords: Protection; law; cooperative customers

## Abstrak:
Koperasi merupakan bagian tata susunan penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan koperasi  turut  serta  dalam  bagian  tercapainya  kehidupan  ekonomi  yang  sejahtera,  baik untuk  anggotanya  maupun  masyarakat  sekitar.  Koperasi  sebagai  wadah  organisasi  dalam kesejahteraan  bersama  dengan  melakukan    usaha  dan  kegiatan  di  bidang  pemenuhan kebutuhan  bersama  dari  para  anggotanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Hukum  Islam.  Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan  empiris. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Koperasi  Paguyuban  Madinah  belum  memenuhi persyaratan koperasi dikarenakan belum berbadan hukum. Tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum  untuk  para  nasabah  sehingga  nasabah  yakin  dirinya  terjamin  oleh  hukum, sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  No  8  tahun  1999  pasal  3  tentang  perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan, hukum, nasabah koperasi
* Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.
1 Amalia  Andini adalah  Mahasiswa  pada  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. Email: amaliaandini20@gmail.com
2 Siti  Ngainnur  Rohmah adalah  Dosen  Pada  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

## A. PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  bagian  tata  susunan  penting  dalam  perekonomian Indonesia,  sehingga  kegiatan  koperasi  turut  serta  dalam  bagian  dari  tercapainya kehidupan  ekonomi  yang  sejahtera,  baik  untuk  anggotanya  maupun  masyarakat sekitar.  Koperasi  sebagai  wadah  organisasi  dalam  kesejahteraan  bersama  dengan melakukan  usaha  dan  kegiatan  di  bidang  pemenuhan  kebutuhan  bersama  dari  para anggotanya. 3
Berdasarkan Udang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 21 menyatakan  kelengkapan  dari  suatu  organisasi  koperasi  yakni  terdiri  atas  rapat anggota,  pengurus,  dan  pengawas  koperasi.  Kelengkapan  organisasi  sangat diperlukan  dalam  pengelolaan  koperasi.  Rapat  anggota  berwenang  menetapkan  pola kebijakan yang akan dilaksanakan pengurus. Kemudian, pengelolaan koperasi diurus berdasarkan kebijakan yang termuat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.  Dalam  minimal  setahun  sekali  pengurus  koperasi  wajib  menyampaikan laporan  pertanggungjawabannya.  Koperasi  juga  memerlukan  pengawasan  dalam pengelolaannya, baik dalam maupun luar organisasi. 4
Pada  Undang-Undang  No.17  Tentang  Perkoperasian,  2012  Pasal  7,  Koperasi Primer  didirikan  oleh  paling  sedikit  20  (dua  puluh)  orang  perseorangan  dengan memisahkan  sebagian  kekayaan  pendiri  atau  anggota  sebagai  modal  awal  koperasi dan  Koperasi  Sekunder  sekurang-kurangnya  didirikan  oleh  3  (tiga)  koperasi  primer. Menurut  Pandji  Anoraga  koperasi  yang  memiliki  anggota  lebih  dari  200  orang,  ada kalanya  kekuasaan  tertinggi  diserahkan  kepada  suatu  dewan  yang  dipilih  oleh anggotanya  koperasi  sendiri,  berdirinya  koperasi  harus  disahkan  dengan  surat  akte pendirian  serta  diumumkan  menurut  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. 5
Keistimewaan koperasi menurut Pudjo Suharsono ialah suatu organisasi yang terletak pada tujuan pokoknya mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu  dasarnya  juga  adalah  koperasi bekerja  untuk  seluruh  anggota.  Tanggungan  serta  resiko  yang  berhubungan  dengan keanggotaan  dipikul  bersama  dengan  tidak  melihat  siapa  yang  telah  merasakan keuntungan. 6
Di  Indonesia  prinsip-prinsip  koperasi  disebut  sendi-sendi  dasar  koperasi. Dalam  UU  No.12/1967,  istilah  yang  digunakan  adalah  “sendi-sendi  dasar”  koperasi, sedangkan  dalam  UU  No.25/1992  disebut  prinsip  koperasi.  Sama  halnya  seperti  di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip  ICA  (International  Cooperative  Alliance).  Prinsip  koperasi  ini  di  Indonesia
3 Sitepu,  C.F.,&  Hasyim.  2018  “Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  Di  Indonesia”. Medan: Universitas Negeri Medan . Volume7: 60.
4 Sari, K. Mengenal Koperasi. Jakarta: PT Cempaka Putih, 2019, hal 2-3.
5 Oktavianti,  K. Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Koperasi  Yang  Tidak  Memiliki  Badan  Hukum Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam . Malang: Universitas Islam Malang, 2014, hal 2.
6 Morganta, D. Perlindungan hukum terhadap dana anggota Koperasi Bina Sejahtera Utama di  Bangka Tengah . Bangka Tengah: Universitas Bangka Belitung, 2016, hal 78.
sudah  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  pada  kondisi  sosial, politik,  dan  ekonomi  Indonesia.  Perubahan  prinsip-prinsip  ini  seiring  dengan perubahan  undang-undang  perkoperasian.  Walaupun  demikian,  nilai-nilai  dasar  dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan. 7
Dalam  mendirikan  suatu  koperasi  membutuhkan  suatu  pengesahan  badan hukum  dari  pejabat  koperasi  dalam  kunjungan pertama  sebelum rapat pembentukan koperasi.  Apabila  kunjungan  kepada  pejabat  dilakukan  setelah  koperasi  didirikan, kemungkinan syarat-syarat yang ada belum terpenuhi. Koperasi Paguyuban Madinah bertempat di Bumi Puspitek Asri Blok 3 Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang merupakan koperasi yang belum berbadan hukum. Pada UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian sudah dijelaskan bahwa lebih baik koperasi itu berbadan hukum sesuai dengan  amanat  UU  tersebut.  Walau  belum  berbadan  hukum  Koperasi  Paguyuban Madinah  ini  banyak  diminati  masyarakat  sekitar  dikarenakan  persyaratannya  untuk meminjam  terbilang  mudah  dan  tidak  terlalu  mempersulit  peminjam.  Dalam  pasal  1 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 tentang perkoperasian, status koperasi yang dianjurkan untuk  memiliki  badan  hukum  yaitu  iuran  dalam  koperasi  tidak  hanya  berasal  dari anggota  koperasi  saja  tetapi  dari  non  anggota.  Jika  koperasi  tidak  berbadan  hukum maka iuran non anggota (bank) tidak bisa diperoleh koperasi, karena pihak perbankan mensyaratkan harus riil sebagai badan hukum.
Dari  permasalahan  di  atas  timbul  beberapa  pertanyaan  yang  menjadi  fokus penelitian yaitu; Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban  Madinah  ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen? Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  Koperasi  Paguyuban Madinah ditinjau dari Hukum Islam?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif yaitu menekankan pada makna, penalaran,  definisi  suatu  situasi  tertentu  (dalam konteks  tertentu), serta  lebih banyak meneliti  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  sehari-hari  serta  lebih mementingkan  proses  daripada  hasil  akhir.  Dengan  demikian  urutan  kegiatan  tidak menentu tergantung kondisi dan banyaknya gejala. 8
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  empiris.  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  Ketua  Koperasi  dan  Anggota  Koperasi  Paguyuban  Madinah. Metode  pengambilan  data  yang  paling  diutamakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  wawancara (interview), sedangkan  metode  dokumentasi  digunakan  hanya sebagai  pelengkap  dalam  pengumpulan  data.  Dengan  metode  wawancara  lebih mudah dalam memperoleh data yang valid yang dibutuhkan dalam penelitian.
7 Sattar. Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hal 45-46.
8 Rukin. Metode Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, hal 6

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian
Konsumen menurut  pakar konsumen Belanda, Hondius konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen sebagai pemakai produksi yang terakhir dan konsumen bukan sebagai pemakai produksi yang terakhir dari suatu barang dan jasa. Dalam arti luas  konsumen  mencakup  dua  kriteria  tersebut  sedangkan  dalam  arti  sempit konsumen merupakan pemakai produksi yang terakhir. 9
Pengertian  konsumen  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu; Konsumen adalah setiap orang pemakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  untuk  kepentingan individu,  anggota  lain,  keluarga,  maupun  mahluk  sosial  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. 10 Pengertian  Perlindungan  adalah  pemberian  jaminan  atas keamanan,  ketenteraman,  kesejahteraan  dan  kedamaian  dari  pelindung  atas,  segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. 11
Bentuk  Perlindungan  Pasal  33  UU  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Dalam  badan  perlindungan  konsumen  nasional  memiliki  fungsi memberikan  pertimbangan  dan  saran  terhadap  pemerintah  agar  mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan Konsumen adalah praktik untuk melindungi pembeli barang dan jasa, dan publik, terhadap praktik-praktik yang tidak adil di pasar. 12
Koperasi  adalah  organisasi  yang  terdiri  atas  perkumpulan  orang  atau perkumpulan  badan  koperasi  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama,  sebagai pengurus  di  dalam  koperasi  untuk  menghimpun  kekuatannya  yang  meliputi penghasilan  barang,  pemberi  jasa  dan  pemakai  barang  atau  jasa. 13 Badan  hukum merupakan  suatu  badan  ataupun  perkumpulan  yang  mempunyai  hak  melakukan perbuatan seperti halnya seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang juga dapat  digugat  maupun  menggugat  di  depan  hakim.  Menurut  Rochamat  Soemitro badan  hukum  atau  rechtsperson  adalah  suatu  badan  atau  perkumpulan  yang  dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 14

## 2. Pendirian dan Pembentukan Koperasi
Prosedur awal sebelum membuat akta pada pendirian koperasi sebagai berikut: Pertama, Melakukan  Penyuluhan  kepada  Para  Pendiri  koperasi  oleh  Dinas  Koperasi
9 Hayati,F.W., & dkk. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang - undangan . Jambi: Universitas Jambi, 2020, hal 78-80.
10 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2)
11 Mahfiana,  L.  2011.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tersangka  Anak  Sebagai  Upaya Melindungi Hak Anak”. Jurnal Kajian Gender . Volume3: 391.
12 Sari,  R.  D.  2020. “Perlindungan  Konsumen  di  Era  Pandemi  Virus  Corona ”. Jurnal  Yustitiabelen. Volume6: 41.
13 Simanjuntak, D. F., & dkk. 2021. “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi” . Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen Tri Bisnis. Volume3: 68.
14 Prananingrum,  D.  H . 2014.  “Telaah  Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia  dan  Badan Hukum” . Jurnal Ilmu Hukum. Volume8: 80.
agar memberikan pemahaman tentang perkoperasian. Kedua, Membuat Notulen Berita Acara  diawali  dengan  rapat  Persiapan  dalam  membahas  dan  melakukan  pemilihan kepengurusan  dan  membahas  mengenai  Hak  dan  kewajiban. Ketiga, Membahas Permodalan koperasi yang meliputi dari simpanan pokok yang dikeluarkan satu kali pada  saat  pendaftaran  dilakukan,  simpanan  wajib  yang  nantinya  akan  disetorkan setiap  bulan  selama  bergabung  menjadi  anggota  koperasi,  dana  penyertaan  dari anggota yang dimana sewaktu-waktu dapat diambil, dana cadangan yang terdiri dari 4o%  SHU  yang  belum  dibagi  terkait  dengan  jumlahnya sesuai  dari  kesepakatan  para pendiri,  dikarenakan  dalam  prakteknya  sulit  untuk  mengikuti  sesuai  ketentuan  yang telah diatur dalam peraturan. Keempat, Foto Copy KTP para pendiri berjumlah paling sedkit  minimal  20  (dua  puluh)  anggota. Kelima, Menyusun  rancangan  rencana  kerja minimal  3  tahun. Keenam, Surat  keterangan  mengenai  domisili  koperasi  dari  kantor kelurahan  tempat  kantor  koperasi  berada. Ketujuh, Rencana  Anggaran  Pendapatan Belanja  Koperasi  (RAPBK). Kedelapan, Neraca  koperasi  dari  modal. Kesembilan, Surat permohonan ke dinas koperasi. Kesepuluh, Surat pengantar dari dinas koperasi. 15
Persiapan  Pembentukan  Koperasi  yaitu  sekelompok  orang  yang  akan membentuk  suatu  koperasi  harus  melakukan  persiapan  dalam  pembetukan  koperasi yang  membahas  tentang  rencana  pembentukan  koperasi  meliputi  antara  lain penyusunan  rancangan  anggaran  dasar/materi  muatan  anggaran  dasar,  anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi, dalam rapat  tersebut  dilakukan  penyuluhan  terlebih  dahulu  oleh  pejabat  dari  instansi  yang membidangi koperasi. 16
Pengesahan  Akta  Pendirian  yaitu  berdasarkan  Pasal  7  Ayat  1  Peraturan Menteri  Koperasi  Nomor  10  Tahun  2015  permohonan  pengesahan  Akta  Pendirian Koperasi  diajukan  dengan  melampirkan  dokumen  berupa: Pertama, Surat  keterangan persetujuan  dari  pejabat  dalam  penggunaan  nama  koperasi. Kedua, (dua)  2  rangkap Akta Pendirian Koperasi  yang  dimana  1 (satu) diantaranya  bermaterai cukup. Ketiga, Surat  kuasa  pendiri. Keempat, Notulen  rapat  pembentukan  suatu  koperasi. Kelima, Berita acara rapat pembentukan suatu koperasi. Keenam, Akta pendirian suatu koperasi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh notaris. Ketujuh, Surat bukti jumlah setoran simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  koperasi  sebagai  modal  awal. Kedelapan, Surat keterangan  domisili  koperasi  berada. Kesembilan, Rencana  kegiatan  usaha  koperasi minimal  3  (tiga)  tahun  ke  depan  dan  rencana  anggaran  pendapatan  koperasi. Kesepuluh, Surat  permohonan  ijin  usaha  simpan  pinjam/unit  usaha  simpan  pinjam, atau pada koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam. 17
15 Zakiah. 2017. “Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor:  98/KEP/M.KUKM/IX/2004  dalam  pembuatan  Akta  Pendirian  Koperasi  oleh  Notaris  di  Kota Mataram”. Jurnal IUS statcounter . Volume5: 78.
16 Handayani,  S. Akta  Pendirian  Koperasi  yang  dibuat  oleh  Notaris  masih  diperlukan  pengesahan  oleh Kepala  Dinas  Pelayanan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Provinsi  Jawa  Tengah .  Semarang:  Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal 43.
17 Simatupang,  D.  B. Akibat  Hukum  Penolakan  Pengesahan  Akta  Pendirian  Koperasi  Yang  Dibuat Notaris  Oleh  Kementrian  Koperasi  (Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  28  Tahun  2013) .  Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, hal 72-73.

## 3. Tujuan Koperasi
Tujuan  koperasi  adalah  menjadikan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. 18 Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa  tujuan  dari  suatu  koperasi  adalah  memakmurkan  kesejahteraan  para  anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  dalam tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 19
Fungsi koperasi dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Sebagai urat nadi kegiatan dalam  perekonomian  di  Indonesia. Kedua, Sebagai  upaya  mendemokrasikan  sosial ekonomi  Indonesia. Ketiga, Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara Indonesia. Keempat, Memperkokoh  perekonomian  rakyat  Indonesia  dengan  jalan pembinaan koperasi. 20
Fungsi  koperasi  juga  dijelaskan  pada  pasal  4  Undang-undang  No.  25  Tahun 1992: Pertama, Membangun  serta  mengembangkan  koperasi  untuk  kemampuan ekonomi  anggota  pada  khususnya  maupun  masyarakat  pada  umumnya  dan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  sosial. Kedua, Koperasi  berperan  secara  aktif dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  untuk  kehidupan  manusia  dan  masyarakat. Ketiga, Memperkokoh  suatu  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  dari  kekuatan  dan ketahanan  pada  perekonomian  nasional  dengan  koperasi  sebagai  sokogurunya. Keempat, Koperasi berusaha dalam mewujudkan serta mengembangkan perekonomisan  nasional  yang  merupakan  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan. 21

## 4. Badan Hukum Koperasi
Koperasi  merupakan  suatu  perkumpulan  orang  atau  badan  hukum  koperasi yang  memberikan  suatu  kebebasan  masuk  maupun  keluar  sebagai  anggotanya, dengan  bekerjasama  secara  kekeluargaan  dalam  menjalankan  suatu  usaha  untuk memakmurkan kesejahteraan bagi para anggotanya. 22
Undang-undang terkait perkoperasian yang dijadikan acuan sebagai pendirian badan  hukum  koperasi  adalah  undang-undang  nomor  25  tahun  1992  tentang
18 Wulandari,  R.D.,  &  Alam,  H.  N.  “ Penerapan  Koperasi  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat Dikelurahan 2 Ulu Kota Palembang ”. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , 2020, Vol 2 No.2, hal 120.
19 Dewi,  R.C.  2018.  “Pendampingan  Pembuatan  AD/ART  Dalam  Rangka  Meningkatkan Mekanisme  Kerja  Koperasi  Pada  Koperasi  Wanita  Swatika  Desa  Miagan  Kecamatan  Mojoagung Kabupaten Jombang”. Journal of community service . Volume 3: 27-28.
20 Zulhartati,  S.  2010.  “Peranan  Koperasi  Dalam  Perekonomian  Indonesia”. Jurnal  Guru Membangun . Volume25: 2.
21 Rahayu,  B.S.,  &  Utama,  H.  B.  2020.  ”Strategi  Pencadangan  Kerugian  Piutang  Pada  Koperasi Serba Usaha Karya Sembada Permuda Pergudangan Surakarta”. Jurnal Media Akuntansi . Volume32: 74.
22 Suprayogi,  D.,  &dkk. Prosedur  Pemberian  Pembiayaan  Pada  Koperasi  Lembang  Agri  (Kasila) Kabupaten Bandung Barat . Lampung: Politeknik Negeri Lampung, 2018, hal 3.
perkoperasian,  kemudian  dihapuskan  undang-undang  tersebut  dengan  munculnya undang-undang  nomor  17  tahun  2012  tentang  perkoperasian  yang  baru.  Anggaran dasar koperasi dahulu dibuat oleh para pejabat kementrian koperasi, akan tetapi sejak adanya  keputusan  menteri  nomor  98  tahun  2004,  tugas  itu  dialihkan  kepada  notaris yang diangkat sebagai notaris pembuat akta koperasi. 23
Pemerintah  memunculkan  beberapa  Undang-undang  yang  mengatur  tentang koperasi  yaitu  Undang-undang  RI  nomor  12  Tahun  1967,  nomor  25  Tahun  1992  dan nomor  17  Tahun 2012.  Berdasarkan     jenisnya,  Koperasi  dibagi  menjadi 4  Jenis,  yaitu Koperasi  Konsumen,  Koperasi  produsen,  Koperasi  Jasa,  dan  Koperasi  Simpan Pinjam. 24
Dalam  koperasi  terdapat  praktek  gotongroyong  dan  tolong  menolong  yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 juga dijelaskan tentang asas hukum dalam firmannya: 25
ُ ن َوا َع َ ت َو ُ ى لَ َ عا ْو ُ تلا َو ِّ رِب ْ لا ُ َ ت َ لَ َوُ ۖ ى ٰو ْ ق ُرنا َو ْد  عْلا َوُ رم ْش ر ْ لَاُ ى لَ َ عا ْو ن َوا َع ُ ُ َاللهاو ق تا َۖ و ُۗ ُ ربا َ ق رع ْ لاُ د ْي رد َ شُ َ ه للّٰاُ ن را
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran”.  (QS.  Al- Maidah: 2)
Akta  pendirian  koperasi  memuat  anggaran  dasar  yang  harus  disahkan  oleh Mentri  koperasi  untuk  memperoleh  status  badan  hukum.  Koperasi  dapat  membuat anggaran  rumah  tangga  untuk  memfasilitasi  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi terdiri dari; Nama, Tempat Kedudukan atau Domisili,  Kegiatan  Usaha,  Keanggotaan,  Rapat  Anggota,  Pengurus,  Pengawas,  dan Modal Awal. 26

## 5. Asas-Asas Koperasi
Asas  koperasi  terdiri  dari  asas  kekeluargaan  dan  asas  gotong  royong.  Asas kekeluargaan  artinya,  setiap  anggota  koperasi  diharapkan  mempunyai  kebersamaan serta  toleransi  yang  kuat  pada  seluruh  anggotanya  layaknya  sebuah  keluarga,  siap berkorban  untuk  kepentingan  keluarga  koperasi  dan  hal  lain  yang  diperlukan  untuk kemaslahatan anggota koperasi. Asas  gotong  royong  artinya, setiap anggota koperasi
23 Oktavianti,  K.  2014, Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Koperasi  Yang  Tidak  Memiliki  Badan Hukum ditinjau dari Uu Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam . Malang: Universitas Islam Malang, hal 38. 24 Sriwiyanti,  E.,  &  dkk.  2020.  “Analisis  Kesehatan  Koperasi  Kredit  (Kopdit)  Bina  Kasih Pematangsiantar”. Jurnal Education and developmentInstitut Pendidikan Tapanuli Selatan . Volume8: 208.
25 Hamzah, I.  2017. “Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)”. Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij . VolumeXI:109.
26 Oktavianti,  K. Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Koperasi  Yang  Tidak  Memiliki  Badan  Hukum Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam . Malang: Universitas Islam Malang, 2014, hal 39- 41.
tidak  boleh  memiliki  sifat  egois  atau  individualis,  serta  mau  dan  mampu  bekerja bersama-sama dengan  anggota lainnya. 27

## 6. Macam-macam Simpanan Dalam Koperasi
Simpanan  dalam  koperasi  terdiri  dari Simpanan  Pokok dan  Simpanan  Wajib. Simpanan  Pokok  adalah  sejumlah  uang  yang  wajib  dibayarkan  oleh  anggota  dengan sejumlah  uang  yang  sama  kepada  koperasi  pada  saat  bergabung  menjadi  anggota. Simpanan  pokok  tidak  boleh  diambil  kembali  selama  yang  bersangkutan  masih menjadi  anggota  koperasi. 28 Simpanan  Wajib  Menurut  Sudarsono  dan  Edilius merupakan  simpanan  yang  diwajibkan  kepada  para  anggotanya  untuk  menyetor sejumlah uang dalam waktu dan kesempatan tertentu. 29

## 7. Permasalahan Yang Dihadapi Koperasi
Permasalahan yang koperasi hadapi sesuai dengan penjelasan yang didapatkan saat wawancara kepada Ketua Koperasi Paguyuban Madinah Ibu Mujinem yakni pada permodalan  karena  kekuatan  modal  belum  mampu  mengcover  kebutuhan  yang  ada, masyarakat  banyak  yang  membutuhkan  tetapi  kekuatan  koperasi  belum  cukup. Karakter  anggota  belum  ideal  seperti  yang  koperasi  harapkan.  Ketika  koperasi meminjamkan  kepada    anggota  diharapkan  dapat  disiplin  tetapi  fakta  di  lapangan fluktuatif,  kemungkinan  dikarenakan  anggota  sedang  memiliki  masalah  ataupun permasalahan yang lain, sehingga terjadi ketidaklancaran terhadap anggota. Salah satu visi  dari  koperasi  ini  yaitu  memiliki  anggota  yang  Madinah.  Nama  Madinah  ini memiliki  arti  sebagai  berikut:  (Ma)  artinya  Mandiri,  (Di)  artinya  Kredibel,  (Nah) artinya  Amanah.  Koperasi  ingin  membangun  suatu  sistem  dimana  semua  serba mandiri,  baik  permodalan,  pelayanan,  tanggung  jawab  tanpa  harus  ditagih  atau dikejar-kejar. 30
Koperasi  Paguyuban  Madinah  belum  pernah  menagih  kecuali  bagi  anggota yang  memiliki  masalah  karena  macet.  Jika  terjadi  hal  tersebut  maka  koperasi  baru mencari  informasi  dan  klarifikasi  penyebab  anggota  tidak  bisa  membayar  atau menunggak.  Setelah  pihak  koperasi  mendapatkan  informasi,  baru  memberi  tenggang waktu, dan tidak dikenakan denda. Permasalahan awalnya pada koperasi ini ada pada kekuatan  permodalan,  maka  koperasi  mengundang  investor.  Investor  ini  tentunya perlu penjaminan sehingga yang menjadi penjamin awal koperasi yaitu ketua koperasi
27 Wardhani,  E.  C.  2018. “Konsep  Usaha  Bersama  dalam  Koperasi  Menurut  Sri  Edi-Swasono  Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah ”. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains . Volume7: 204.
28 Irawan,  A. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Pengelolaan  Simpanan  Pokok  Dan  Simpanan Wajib  Anggota  Koperasi  Mahasiswa  UIN  Raden  Intan  Lampung  (Studi  Kasus  Koperasi  Mahasiswa  UIN  Raden Intan Lampung) . Lampung: UIN Raden Intan Lampung ,2021, hal 2.
29 Rustiana,  Y.  2013.  ”  Hubungan  Simpanan  Wajib  Dengan  Sisa  Hasil  Usaha  Koperasi”. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis . Volume1: 100.
30 Mujinem.  (2021,  Juli  10).  Wawancara  dengan  Ketua  Koperasi.  Koperasi  Paguyuban  Madinah. (Andini, Interviewer).
itu  sendiri.  Semisal  anggota  tidak  mampu  mengcover  maka  ketua  koperasi    yang bertanggungjawab sebagai penjamin.
Dalam  memperkuat  permodalan  koperasi  juga  melakukan  upaya  dengan mentriger anggota bukan hanya sebagai pengguna atau konsumen saja tetapi sekaligus menjadi  investor  supaya  menjadi  suatu  konsep  keamanan  organisasi.  Koperasi menyebutnya  sebagai  permodalan  tanpa  sadar,  dikarenakan  setiap  peminjaman  para anggota  ditambah  1%  setiap  bulan,  semisal  dalam  10  bulan  berarti  10%.  Dana tambahan tersebut kemudian dibagi dua 5% untuk  Sisa Hasil Usaha (SHU) sekaligus operasional dan 5% untuk menjadi tabungan anggota atau tabungan modal itu sendiri, yang tidak boleh diambil sebagai penguat modal koperasi sekaligus jaminan anggota sehingga ini menjadi strategi jaminan perlindungan untuk koperasi. Ada anggota yang pindah rumah tetapi belum melunasi pinjamannya sehingga keuangan menjadi minus, hal  itu  juga  merupakan  faktor  ditetapkannya  peminjam  harus  yang  memiliki  rumah tetap.  Walaupun  begitu  ada  juga  dari  mereka  yang  masih  mengontrak  ingin bergabung  dengan  koperasi  sehingga  kita  mengambil  syarat  bahwa  mereka  harus memiliki  jaminan  untuk  dapat  meminjam  di  koperasi  dan  juga  harus  memiliki referensi dari anggota koperasi yang dipercaya.
Ketika ada anggota yang ingin meminjam sedangkan modal yang dimiliki kecil dan  ingin  meminjam  dengan  dana  besar,  jika  macet  akan  menjadi  masalah.  Hal  ini yang  menjadi  faktor  strategi  permodalan  di  koperasi  dengan  melihat  platform pinjaman  dihubungkan  dengan  asset  yang  dia  miliki.  Jadi  jika  asset  dia  di  koperasi besar maka dilihat pada platform pinjaman itu di beberapa parameter seperti karakter Madinah,  catatan recordnya,  dan  besarnya  asset.  Inilah  yang  menjadi  penguat  modal pada  koperasi  sebagai  strategi  perlindungan  koperasi,  juga  karena  tidak  ada pengurangan modal, tetapi modal terus meningkat.

## 8.  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah Saat Ini (tahun 2021)
Koperasi Paguyuban Madinah belum memiliki badan hukum untuk menjamin nasabah, maka dilakukan beberapa upaya untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap nasabah saat ini dengan cara memberikan jaminan secara moral dan laporan keuangan  secara  transparan.  Koperasi  berani  menjamin  dana  nasabah  aman  karena kekayaan  organisasi  di  atas  kekayaan  anggota.  Nilai  asset  atau  harta  yang  dimiliki organisasi  lebih  besar  dari  nilai  asset  anggota.  Hal  ini  dikarenakan  aset  anggota ditambah dana cadangan dari anggaran setiap laba yang tidak semua dibagikan tetapi disimpan,  sehingga  ketika  ada  anggota  yang  memiliki  masalah  masih  tercover  oleh dana cadangan.
Apabila  koperasi  belum  memiliki  badan  hukum  maka  kemungkinan  besar akan  bermunculan  masalah  yang  tidak  diinginkan,  karena  berdirinya  suatu  koperasi tanpa  adanya  badan  hukum  dari  negara  menjadikan  koperasi  kurang  kuat.  Badan hukum  merupakan  suatu  badan  yang  dapat  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang.
Syarat dari suatu badan bisa dikategorikan sebagai badan hukum yakni adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu secara terpisah dengan kekayaan pribadi antara para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadikan tujuan yaitu kepentingan bersama, dan adanya beberapa orang sebagai pengurus suatu badan. 31
Koperasi  Paguyuban  Madinah  didirikan  pada  tahun  2013  sampai  saat  ini belum  berbadan  hukum  atau  belum  mengajukan  hak  badan  hukum  kepada  menteri koperasi pusat. Ada tiga hal yang menyebabkan Koperasi Paguyuban Madinah belum berbadan hukum, yaitu:
Pertama, Ketua  koperasi  belum  yakin  atau  belum  percaya  diri  jika  koperasi akan  berjalan  baik  kedepannya.  Ketua  koperasi  khawatir  akan  merugi  jika  sudah berbadan  hukum  karena  ia  merasa  pertumbuhan  koperasi  belum  maksimal,  serta melihat  beberapa  pengalaman  koperasi  lain  yang  telah  dilegalitaskan  badan hukumnya malah menjadi tumbang karena belum adanya kesiapan. Kedua, Kewajiban berpajak  pada  koperasi  yang  sudah  berbadan  hukum  setiap  bulan  sekali  yang membuat  koperasi  masih  belum  sanggup. Ketiga, Koperasi  Paguyuban  Madinah  juga belum memiliki toko/tempat berjualan yang memiliki risiko tinggi ketika barang tidak laku. Keempat, Sumber daya manusia masih terbatas.  Software yang  dimiliki koperasi masih  buatan  sendiri.  Koperasi  juga  mengharapkan  anak  muda  menjadi  bagian  dari kepengurusan koperasi agar kepengurusan koperasi lebih berkembang dan maksimal kedepannya. 32
Di sini dapat dijelaskan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah memang belum memenuhi  persyaratan  koperasi  sesungguhnya  dikarenakan  belum  berbadan  hukum atau  belum  memiliki  badan  hukum,  sehingga  tidak  ada  perlindungan  hukum  dari pemerintah terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum.

## 9.  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  No.8  Tahun  1999  pasal  1  ayat  1 menjelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  merupakan  segala  bentuk  upaya  dalam menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  suatu  perlindungan  kepada konsumen.  Akan  tetapi  perlindungan  nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah  masih belum  memiliki  kepastian  hukum.  Namun  Koperasi  Paguyuban  Madinah  berupaya dengan  cara  memperkuat  permodalan  dengan  cara  setiap  anggota  yang  ingin meminjam  sekaligus  menjadi  investor  supaya  menjadi  suatu  konsep  keamanan organisasi yang disebut dengan permodalan tanpa sadar atau permodalan mandiri.
Koperasi Paguyuban Madinah sampai saat ini belum mendaftarkan hak badan hukum  koperasi  yang  seharusnya  diajukan  ke  pihak  koperasi  pusat.  Koperasi Paguyuban  Madinah  belum  mempunyai  upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum
31 Alfiansyah.  2021.  “Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume5: 217-218.
32 Mujinem.  (2021,  Juli  10).  Wawancara  dengan  Ketua  Koperasi.  Koperasi  Paguyuban  Madinah. (Andini, Interviewer).
dalam  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  seperti  tertuang  pada  pasal  3 butir 4 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurut  Rizka  Syafriana  Perlindungan  konsumen  memiliki  tujuan  untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kosumen yang mengalami kerugian. Seperti tujuan memberi perlindungan kepada konsumen tersebut yang telah tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat menjadikan para nasabah lebih  percaya  diri  jikalau  dirinya  sudah  terjamin  hak  perlindungan  hukumnya,  serta tidak  takut  dan  merasa  kuat  dengan  keberadaannya  dalam  bekerjasama  pada koperasi. 33
Sebagaimana  wawancara  dengan  anggota  koperasi  yang  meminjam  di Koperasi  Paguyuban  Madinah  mengatakan  bahwa  nasabah  hanya  bermodalkan kepercayaan  dan  tidak  tahu  menahu  tentang  pentingnya  perlindungan  nasabah. Nasabah  tertarik  bergabung  dan  meminjam  di  koperasi  ini  dikarenakan  proses peminjaman  yang  mudah  dan  tanpa  waktu  yang  lama.  Maka  dari  itu  diperlukan adanya  kesadaran  bagi  pelaku  usaha  untuk  menumbuhkan  bahwa  perlindungan hukum  bagi  nasabah  sangatlah  penting  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam usaha. 34
Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  4  UU  No.8  tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  nasabah  dalam  menggunakan  jasa  koperasi: Pertama, Hak konsumen  dalam  mendapatkan  suatu  keamanan,  kenyamanan,    serta  keselamatan dalam  mengkonsumsi  suatu  barang  maupun  jasa; Kedua, Hak  konsumen  untuk memilih  barang  maupun  jasa  serta  mendapatkannya  sesuai  dengan  kondisi  dan nilai tukar  pada  jaminan  yang  telah  dijanjikan; Ketiga, Hak  konsumen  atas  mendapatkan kabar atau penjelasan yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu  barang  maupun  jasa. Keempat, Hak  konsumen  untuk  didengar  pendapatnya maupun  keluhannya  atas  barang  dan  jasa  yang  digunakan. Kelima, Hak  konsumen dalam mendapatkan suatu keamanan, dan pembelaan serta upaya dalam penyelesaian konflik  perlindungan  konsumen  secara  benar.  Seharusnya  nasabah  Koperasi Paguyuban  Madinah  mendapatkan  hak,  baik  dalam  kenyamanan,  keselamatan, maupun  perlindungan  lainnya  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Akan  tetapi  nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah  belum mendapatkan  hak  sebagai  nasabah  pada  umumnya  dikarenakan  memang  Koperasi Paguyuban Madinah belum memiliki hak badan hukum.
Bentuk dari adanya perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi memiliki tujuan  untuk  mengangkat  harkat  serta  martabat  nasabah  dalam  meningkatkan kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  nasabah  untuk  melindungi  diri,  tetapi Koperasi Paguyuban Madinah  belum  memiliki badan hukum/tidak  berbadan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap nasabahnya masih belum kuat.
33 Benuf, K. 2020. “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19”. Jurnal RechtsVinding, Volume9: 213.
34 Neng.  (2021,  Juli  11).  Wawancara  dengan  Anggota  Koperasi.  Koperasi  Paguyuban  Madinah. (Andini, Interviewer).

## 10. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Paguyuban Madinah Ditinjau dari Hukum Islam
Al-Qur’an merupakan kitab suci yang memuat ajaran agama Islam yang telah disempurnakan.  Meski  kandungannya  memuat  ajaran  Islam,  Al-Qur’an  juga  dapat menjadi  petunjuk  bagi  umat  manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  spritual materil, individual-sosial, jasmani-rohani, hukum-sanksi dan dunia-ukhrawi. 35 Hadits merupakan  sumber  ajaran  Islam  kedua  setelah  al-Qur’an.  Segala  sesuatu  yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik berupa sabda, perbuatan, sifatnya (fisik  maupun  psikis),  persetujuan,  baik  yang  akan  terjadi  sebelum  maupun  setelah kenabiannya disebut dengan Istilah hadits 36 . Firman Allah dalam Al-Qur’an dan juga hadits Nabi SAW telah menjelaskan banyak tentang semua kebutuhan manusia yang ada  di  dunia,  mulai  dari  ibadah,  muamalah,  dan  lain  sebagainya.  Termasuk  salah satunya  yang  peneliti  bahas  yakni  tentang  koperasi.  Baik  pengurus  maupun  ketua koperasi mempunyai hak kepemilikan dalam sebuah organisasi koperasi asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam serta memenuhi syara’.
Islam  telah  menjamin  akan  hak  kepemilikan  yang  sah  dan  mengharamkan mengambil  harta  orang  lain  dengan  menggunakan  cara  apapun  yang  bukan  haknya. Seperti halnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 188:
ُْم ى اا ْْٓ و ُ ل ُ ک ى أ َ ت َ لَ َو ُ رلا َو ْمىاُ ْن ِّمُا ًقْي ِر َ فُا ْو ُ ل ُ کُ ى أ َ ت رلُ رما َّ ک  ح ْ لاُ ى لَ راُ ٓ ا َه ربا ْوُل ْد ت َوُ رل رطا َبْلاربُ ْم ُ ک َ ن ْي َبُ ْم ُ ک ى لا َو ُر ْ لَاربُ ِسا نلا ُ َ ن ْو  م ى ل ْع َ تُ ْم ت ْ ن ى ا َوُ رم ْ ث
"Dan janganlah kamu mengambil harta hak kamu dengan melakukan yang batil dan (janganlah) kamu memperkenankan sogok dengan harta tersebut kepada  para  ketua  pengadilan  dengan  rencana  supaya  kamu  dapat mengambil  separuh  harta  milik  lainnya  tersebut  dengan  melakukan perbuatan dosa, padahal kamu memahaminya.”
Ayat  ini  menjelaskan  mengenai  dosa  besar  akibat  ketidakadilan  serta  ketidak amanahan  dalam  suatu  ekonomi  masyarakat.  Serta  umat  muslimin  sangat  dilarang melakukan  perbuatan  yang  buruk  kepada  harta  milik  kaum  lainnya  dan  menyogok hakim agar dapat mengambil harta kaum lain.
Terdapat  tiga  pelajaran  penting  dari  ayat  ini  yang  dapat  dipetik  yakni  Islam sangat  menghormati  hak  atas  harta  milik  pribadi  dan  tidak  mengizinkan  orang  lain untuk menguasai yang bukan miliknya. Kepemilikan harta ini harus diperoleh dengan jalan  yang  halal.  Mengambil  harta  milik  lainnya  dengan  cara  yang  buruk,  walaupun terdapat  hakim  ketua  pengadilan  namun  tetap  saja  tidak  menjadi  miliknya  dan menyogok  serta  disogok  merupakan  haram,  dengan  nama  apapun  baik  itu  berupa, hadiah, maupun suatu upah.
35 Harahap,  H.  M. Etika  Bisnis Perdagangan  Menurut  Al-Quran .  Medan:  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara 2020, hal 1.
36 Ardian, M. B. 2021, Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Tabungan Haji (Studi Pada BRI Syariah Kc Makassar) . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 24.
Mengambil  kelebihan  dari  sebuah  pekerjaan  itu  dihalalkan  asalkan  tidak menyimpang  dari  ajaran  Islam  atau  dengan  kata  lain  riba.  Akan  tetapi  sebuah kelebihan  dalam  transaksi  pada  koperasi  simpan  pinjam  merupakan  suatu  kelebihan yang  disepakati  oleh  peminjam  kepada  koperasi  dengan  dasar  keikhlasan  dan kesepakatan  bersama.  Koperasi  Paguyuban  Madinah  diyakini  masyarakat  koperasi yang siap untuk membantu para nasabah yang memerlukan bantuan pinjaman dengan ketentuan  yang  sudah  saling  disepakati  pihak  koperasi  dan  pihak  peminjam,  karena sudah dijelaskan dalam AD ART.
Adanya  tambahan  dalam  pinjaman  Koperasi  Paguyuban  Madinah  telah disepakati  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  koperasi  dan  pihak  peminjam,  yang  tidak memberatkan  kedua  belah  pihak.  Koperasi  pada  umumnya  mempunyai  hak  dalam menjalankan  perkoperasiannya.  Koperasi  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap nasabahnya,  sehingga  baik  pihak  nasabah  maupun  koperasi  diharapkan  saling menguntungkan.  Tetapi  dikarenakan  Koperasi  Paguyuban  Madinah  tidak  memenuhi persyaratan  koperasi  pada  umumnya,  maka  perlindungan  hukum  bagi  para nasabahnya adalah belum ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat. Dikarenakan  masih  ada  cara  lain  yang  dapat  dilakukan  maka  hukumnya  haram  jika dijalankan sebagaimana yang sudah diterangkan dalam kitab qawaidul fiqh 37 : ُ َ ض َّ لا از  يُ  ر ل
Artinya : kemudaratan harus dihilangkan.
Yang  dimaksudkan  kemudaratan  harus  dihilangkan  adalah  karena  di Tangerang  ini  tidak  hanya  ada  1  koperasi  saja  yaitu  Koperasi  Paguyuban  Madinah yang  tidak  memenuhi  beberapa  syarat  pembentukan  koperasi.  Akan  tetapi  masih banyak  lagi  koperasi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dalam  perkoperasian  atau sudah mempunyai hak badan hukum. Walaupun Koperasi Paguyuban Madinah sudah melakukan upaya keamanan dana secara transparan tetapi koperasi masih belum bisa memberikan  perlindungan  terhadap  anggota  secara  hukum.  Oleh  karena  itu  di  sini dapat dijelaskan bahwasanya masyarakat disarankan lebih berhati-hati dalam memilih koperasi  mana  yang  lebih  baik,  yang  lebih  kuat  perlindungan  hukumnya  baik terhadap  nasabah  maupun  koperasi  itu  sendiri.  Mengenai  perlindungan  terhadap konsumen  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  hukum  Islam.  Dikarenakan Islam  melihat  sebuah  perlindungan  konsumen  bukan  hanya  ikatan  keperdataan semata  tetapi  menyangkut  kepentingan  publik  secara  luas,  bahkan  menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.
Sebagaimana  halnya  pada  Koperasi  Paguyuban  Madinah  yang  belum mengajukan  hak  badan  hukumnya  maka  dikhawatirkan  terjadi  suatu  masalah  pada nasabah  atau  koperasi  itu  sendiri.  Alangkah  baiknya  jika  memang  koperasi  memiliki payung  hukum  agar  jika  kemungkinan  terjadi  masalah  maka  masih  ada  payung hukum  yang  melindungi  baik  nasabah  maupun  koperasi  itu  sendiri.  Koperasi Paguyuban Madinah ini belum memiliki perlindungan hukum bagi nasabahnya, maka
37 Oktavianti,  K.  2014, Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Koperasi  Yang  Tidak  Memiliki  Badan Hukum Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam . Malang: Universitas Islam Malang, hal 90.
dari  itu  tidak  memenuhi  persyaratan  koperasi  seutuhnya  atau  koperasi  pada umumnya.
Koperasi  Paguyuban  Madinah  dapat  memberikan  bantuan  dengan  meminta jaminan  kepada nasabah  dan  pengembaliannya  diberikan  tambahan  yang  ditentukan Syara’ dan tidak melampaui batas para peminjam, dan para peminjam tidak keberatan karena tidak merasa dirugikan. Tetapi masyarakat tetap diharuskan untuk lebih teliti dan  lebih  kompeten  dalam  memilih  koperasi  yang  lebih  baik,  yang  memenuhi persyaratan  sebagai  koperasi,  dan  yang  lebih  penting  adalah  koperasi  yang  memiliki hak badan hukum.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dipaparkan  secara  komprehensif  maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama; Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi persyaratan koperasi karena  belum  memiliki  badan  hukum  sehingga  tidak  ada  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  koperasi  yang  belum  berbadan  hukum.  Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  nasabah  Koperasi  Paguyuban  Madinah  ditinjau  dari  UU Perlindungan Konsumen adalah dalam suatu koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum  bagi  nasabah  agar  para  nasabah  yakin  dan  kuat  bahwa  dirinya  terjamin  oleh hukum.  Hal  tersebut  sudah  dijelaskan  dalam  UU  No.8  tahun  1999  pasal  3  tentang perlindungan konsumen.
Kedua;  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  Koperasi  Paguyuban Madinah ditinjau dari Hukum Islam,  Koperasi Paguyuban Madinah tidak memenuhi persyaratan  koperasi  pada  umumnya  maka  perlindungan  hukum  bagi  para nasabahnya adalah belum ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat, dikarenakan  masih  ada  cara  lain  yang  dapat  dilakukan  maka  hukumnya  haram  jika dijalankan  sebagaimana  yang  sudah  diterangkan  dalam  kitab  qawaidul  fiqh  “ Adh- Dhararu Yuzaal ”. Kemudharatan harus dihilangkan, lebih baik memilih koperasi yang sudah jelas perlindungan hukumnya daripada koperasi yang belum jelas perlindungan hukumnya.

## REFERENSI:
Alfiansyah.  2021.  “Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan. Volume5: 217-218.
Ardian,  M.  B.  2021, Analisis  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan Nasabah  Pada  Produk Tabungan  Haji  (Studi  Pada  BRI  Syariah  Kc  Makassar) .  Malang: Universitas Muhammadiyah Malang .
Benuf, K. 2020. “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer  To  Peer  Lending  Akibat  Penyebaran  Covid-19”. Jurnal  RechtsVinding, Volume 9.
Dewi, R. C. 2018. “Pendampingan Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme  Kerja  Koperasi  Pada  Koperasi  Wanita  Swatika  Desa  Miagan Kecamatan  Mojoagung  Kabupaten  Jombang”. Journal  of  community  service . Volume 3: 27-28.
Hamzah,  I.  2017.  “Koperasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Telaah  Kritis  Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)”. Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij . VolumeXI:109.
Handayani,  S.  2007, Akta  Pendirian  Koperasi  yang  dibuat  oleh  Notaris  masih  diperlukan pengesahan  oleh  Kepala  Dinas  Pelayanan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah Provinsi Jawa Tengah . Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Harahap,  H.  M.  2020. Etika  Bisnis  Perdagangan  Menurut  Al-Quran .  Medan:  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Hayati,  F.W.,  &  dkk.  2020. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada  situs  belanja online shopee ditinjau Dari perundang-undangan . Jambi: Universitas Jambi.
Irawan, A. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan  Wajib  Anggota  Koperasi  Mahasiswa  UIN  Raden  Intan  Lampung  (Studi Kasus  Koperasi  Mahasiswa  UIN  Raden  Intan  Lampung) .  Lampung:  UIN  Raden Intan Lampung.
Mahfiana,  L.  2011.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tersangka  Anak  Sebagai  Upaya Melindungi Hak Anak”. Jurnal Kajian Gender . Volume 3: 391.
Morganta,  D.  2016. Perlindungan  hukum  terhadap  dana  anggota  Koperasi  Bina  Sejahtera Utama di Bangka Tengah . Bangka Tengah: Universitas Bangka Belitung.
Mujinem.  (2021,  Juli  10).  Wawancara  dengan  Ketua  Koperasi.  Koperasi  Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).
Neng.  (2021,  Juli  11).  Wawancara  dengan  Anggota  Koperasi.  Koperasi  Paguyuban Madinah. (Andini, Interviewer).
Oktavianti,  K.  2014. Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Koperasi  Yang  Tidak  Memiliki Badan  Hukum  Ditinjau  Dari  Uu  Perlindungan  Konsumen  Dan  Hukum  Islam . Malang: Universitas Islam Malang.
Prananingrum,  D.  H . 2014.  “Telaah  Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia  dan Badan Hukum” . Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8: 80.
Rahayu,  B.  S.,  &  Utama,  H.  B.  2020.  ”Strategi  Pencadangan  Kerugian  Piutang  Pada Koperasi  Serba  Usaha  Karya  Sembada  Permuda  Pergudangan  Surakarta”. Jurnal Media Akuntansi . Volume 32: 74.
Rukin.  2019. Metode  Penelitian  Kualitatif. Sulawesi  Selatan:  Yayasan  Ahmar  Cendikia Indonesia.
Rustiana,  Y.  2013.  ” Hubungan  Simpanan  Wajib  Dengan  Sisa  Hasil  Usaha  Koperasi”.
Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis . Volume1: 100.
Sari, K. 2019. Mengenal Koperasi. Jakarta: PT Cempaka Putih.
Sari,  R.  D.  2020. “Perlindungan  Konsumen  di  Era  Pandemi  Virus  Corona ”. Jurnal Yustitiabelen. Volume 6: 41.
Sattar. 2018. Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Simanjuntak, D. F., & dkk. 2021. “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi” . Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, dan Manajemen Tri Bisnis. Volume 3: 68.
Simatupang,  D.  B.  2019. Akibat  Hukum  Penolakan  Pengesahan  Akta  Pendirian  Koperasi Yang Dibuat Notaris Oleh Kementrian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2013) . Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
Sitepu, C.F.,& Hasyim. 2018. “Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia”. Medan: Universitas Negeri Medan . Volume 7: 60.
Sriwiyanti,  E.,  &  dkk.  2020.  “Analisis  Kesehatan Koperasi  Kredit  (Kopdit)  Bina  Kasih Pematangsiantar”. Jurnal  Education  and  developmentInstitut  Pendidikan  Tapanuli Selatan . Volume 8: 208.
Suprayogi,  D.,  &dkk.  2018. Prosedur  Pemberian  Pembiayaan  Pada  Koperasi  Lembang  Agri (Kasila) Kabupaten Bandung Barat . Lampung: Politeknik Negeri Lampung.
Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam  pasal  1 ayat (2).
Wardhani,  E.  C.  2018. “Konsep  Usaha  Bersama  dalam  Koperasi  Menurut  Sri  Edi-Swasono Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah ”. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains . Volume 7: 204.
Wulandari,  R.  D.,  &  Alam,  H.  N.  2020.  “ Penerapan  Koperasi  Dalam  Meningkatkan Perekonomian  Masyarakat  Dikelurahan  2  Ulu  Kota  Palembang ”.  Jurnal  Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , Vol 2 No. 2.
Zakiah. 2017. “Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor:  98/KEP/M.KUKM/IX/2004  dalam  pembuatan  Akta  Pendirian  Koperasi  oleh Notaris di Kota Mataram”. Jurnal IUS statcounter. Volume 5: 78.
Zulhartati,  S.  2010. “Peranan  Koperasi  Dalam  Perekonomian  Indonesia”. Jurnal  Guru Membangun. Volume 25: 2.