## Perlindungan HAM bagi Perempuan Pekerja Seni

## Muhamad Nasrudin, Rosyidatul Khusniah, Syafitri Yurike Pristiani
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro idenasrudin@metrouniv.ac.id
Diterima: November 2019 Direvisi :  Desember 2019 Diterbitkan :  Desember 2019
ABSTRACT  : Ideally,  every  citizen  gets  a  guarantee  of  recognition  and  protection  of  their human rights. Even so, there are still many conditions where there are citizens whose basic rights have not received complete attention. Women art workers are an interesting example of  how  the  recognition,  fulfillment,  and  protection  of  their  human  rights  face  real challenges.  This  paper  presents  women  art  workers  in  three  Arts  Centers  in  Metro  City, Lampung. Women arts workers are at a crossroads and four domains of mutual attraction: the  right  of  expression,  the  right  to  be  educated,  the  right  to  decent  work,  and  the preservation of tradition. In the tug-of-war between these four domains, often the right to be educated and the right to work (and income) that are worthy are in a defeated position. Dialectics  between  private  (family)  vs  three  public  spaces  (studio,  school/campus,  and community) can place women in a weak(ed) position.
Keywords: women, arts workers, marginalization, human rights
ABSTRAK  : Idealnya  setiap  warga  negara  mendapatkan  jaminan  akan  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasinya.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat  banyak kondisi  di  mana  ada  warga  negara  yang  hak-hak  dasarnya  belum  mendapatkan  perhatian secara  paripurna.  Perempuan pekerja  seni pertunjukan  adalah  contoh  menarik  bagaimana pengakuan,  pemenuhan,  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasinya  mendapatkan tantangan  yang  cukup  nyata.  Dalam  artikel  ini  disajikan  perempuan  pekerja  seni  di  tiga Sanggar Kesenian di Kota Metro dan daerah penyangganya. Perempuan pekerja seni berada dalam  persimpangan  dan  empat  domain  yang  saling  tarik-menarik:  berekspresi,  hak  akan pendidikan,  hak  akan  pekerjaan  yang  layak,  dan  penjagaan  terhadap  tradisi.  Dalam  tarik- menarik di antara keempat domain tersebut, seringkali hak akan pendidikan dan hak akan pekerjaan (serta penghasilan) yang layak berada pada posisi terkalahkan. Dialektika antara ruang privat (keluarga) vs tiga ruang publik (sanggar, sekolah/kampus, dan masyarakat) bisa menempatkan perempuan pada posisi yang (ter)lemah(kan).
Kata kunci: perempuan, pekerja seni, marginalisasi, HAM.

## A. Latar belakang
Sebagaimana  laki-laki,  perempuan  juga  merupakan  makhluk  Tuhan  yang  memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun. Hak tersebut seperti hak mendapatkan pekerjaan  yang  layak,  hak  mengembangkan  diri,  hak  mendapatkan  kebebasan,  serta  hak mendapatkan  perlindungan.  Hak-hak  tersebut  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM).
Menurut Kansil dalam Supriyanto, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak absolut yakni  hak  yang  memberikan  wewenang  kepada  seseorang  atau  individu  untuk  melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapa pun juga. Terhadap hak tersebut, setiap orang harus menghormatinya. Kansil menambahkan, Hak Asasi Manusia merupakan hak  yang  melekat  (inheren)  pada  individu  yang  bersifat  mutlak  sejak  ia  lahir  karena  ia terlahir sebagai manusia. 1
Sebagai  insan  yang  sempurna,  perempuan  memiliki  hak  untuk  berekspresi  dengn menyalurkan  bakat  dan  minat  serta  mendapatkan  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak. Perempuan juga memiliki potensi yang cukup bagus untuk turut berkiprah dalam pekerjaan di  ranah  publik.  Ada  kalanya,  ruang  berekspresi  adalah  ruang  untuk  menampilkan  jatidiri dan  menyalurkan  hobi.  Lebih  lanjut,  tak  jarang  di  antaranya  ada  yang  dari  ragam  ekspresi tersebut  menjelma  menjadi  tempat  untuk  mendapatkan  mata  pencaharian.  Bahkan  tak jarang,  banyak  perempuan  yang  memiliki  nama  besar  dan  menjadi  tokoh  kunci  dalam berbagai bidang di ranah publik.
Meskipun  peran  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  penting,  namun  dalam berbagai kategori sosial dan ekonomi, perempuan kurang beruntung dibandingkan laki-laki. Realitas  di  lapangan  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  yang  tidak  adil.  Akses  dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan bagi perempuan masih sangat  rendah.  Bahkan  tak  jarang  perempuan  mengalami  marginalisasi  baik  di  bidang ekonomi, sosial, politik, pengetahuan, dan budaya. 2
Meskipun demikian, ada sebuah fenomena menarik, di mana perempuan menyintas dari  kekangan  di  ruang  domestik  untuk  terus  berkarya  di  ruang  publik.  Ada  banyak  ruang yang  memungkinkan  perempuan  mengambil  peran.  Dalam  seni  pertunjukan,  perempuan bisa mendapatkan peran sentral, misalnya sebagai penari atau penyanyi. Ketika perempuan mendapatkan posisi sentral dalam seni pertunjukan, maka ia akan mendapatkan ruang yang sangat luas dan penghargaan yang memadai, bahkan lebih dari cukup.
1 Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2, no. 3 (2016): 155.
2 Ismini Ismini dan Wiwin Purnomowati, “Buruh Wanita Pekerja ‘Fresh Vegetables & Fruits Agribisnis’ di PT Rodeo Malang (Studi Mikro Analisis Gender & Metode Proba untuk Mendukung Pengarustamaan Gender),” AGROMIX 5, no. 2 (18 November 2014): 58, https://doi.org/10.35891/agx.v5i2.778.
Akan  tetapi,  alur  cerita  perempuan  akan  berbeda  jika  jalur  seni  pertunjukan  yang ditempuh oleh perempuan adalah seni yang kental akan kuasa patriarkhi, misalnya seni reog ponorogo.  Reog  ponorogo  merupakan  seni  pertunjukan  yang  dipimpin  oleh  warok,  lelaki yang  memiliki  kekuasaan  dan  ilmu  kanuragan.  Seluruh  rangkaian  pertunjukan  seni  reog ponorogo menampilkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian yang sangat maskulin. Semua pemainnya adalah lelaki mulai dari warok, dadak merak, barongan, bujang ganong, hingga penari jathil yang tampil manis dan feminin. Penari jathil ini menggunakan properti sebuah kuda  tiruan  dari  antaman  bambu  dan  seutas  cambuk.  Meskipun  selalu  tampil  feminin, penari jathil selalu diperankan oleh laki-laki. 3
Seiring  perjalanan  waktu,  juga  demi  menepis  citra  negatif  terkait  isu homoseksualitas, penari jathil mulai diperankan oleh perempuan sejak 1980-an. Sejak saat itulah,  perempuan  memiliki  akses  untuk  turut  menyalurkan  ekspresi  keseniannya  serta mendapatkan  mata  pencaharian  di  ruang  publik  melalui  seni  reog  ponorogo. 4 Sebagai pemain  baru  dalam  kesenian  reog,  kehadiran  perempuan  tentu  mengubah  tatanan  sosial baik di dalam sanggar ataupun di lingkungan masyarakat sekitar.
Penulis melakukan riset di beberapa sanggar seni yang menerima perempuan untuk turut  berkarya  sebagai  penari jathil ,  misalnya  Sanggar  Turonggo  Budhoyo  Mudho  di Lampung Timur, Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, dan Sanggar Srikandi Kota Metro. Pada  tiga  sanggar  tersebut,  selain  fakta  bahwa  perempuan  mendapatkan  ruang,  ada  di antara pekerja seni perempuan tersebut yang masih berada pada usia sekolah atau sedang kuliah.
Dalam pengamatan penulis, relasi perempuan pekerja seni dengan sanggar kesenian membentuk pola hubungan yang khas dan unik. Demikian halnya relasi perempuan tersebut dengan  lembaga  pendidikan  tempat  ia  belajar.  Sama  halnya  dengan  hubungan  antara perempuan  dengan  masyarakat  umum  juga  membentuk  pola  yang  khas.  Jika  ditarik  ke dalam  konteks  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  perempuan berada pada konstelasi sosial yang tidak sedehana.
Artikel ini mengulas bagaimana interaksi perempuan pekerja seni dengan tiga ruang publik  (sanggar,  sekolah/kampus dan  masyarakat) dalam  konteks  pengakuan,  pemenuhan, dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  mereka  yang  meliputi  hak  berekspresi,  hak mendapatkan  pekerjaan,  hak  mendapatkan  penghidupan  yang  layak,  serta  hak mendapatkan pendidikan yang layak.
Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Data primer yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dangan  para  informan.  Sedangkan  data  sekunder
3 Lisa Sulistyaning Kencanasari, “Warok Dalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo (Perspektif Eksistensialisme),” Jurnal Filsafat 19, no. 2 (2009): 179.
4 Kencanasari, 180.
adalah  berbagai  bahan  tertulis  yang  membantu  memenuhi  data  dalam  artikel  ini.  Data tertulis  ini  terserak  dalam  berbagai  literatur,  dokumen,  dan  artikel  jurnal  yang  relevan dengan topik artikel ini.
Data  yang  terkumpul  kemudian  diolah  menggunakan  analisis  interaksionisme simbolik.  Menurut  Fisher,  interaksi  simbolik  adalah  teori  yang  melihat  realitas  sosial  yang diciptakan manusia. Sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara  simbolik,  memiliki  esensi  kebudayaan,  saling  berhubungan,  bermasyarakat,  dan memiliki  buah  pikiran.  Setiap  bentuk  interaksi  sosial  dimulai  dan  berakhir  dengan mempertimbangkan  diri  manusia.  Kesemua  bermuara  pada  pemetaan  konstelasi  sosial perempuan pekerja seni dan problematika hak-hak asasinya. 5

## A. Hak Asasi Manusia dan Perempuan
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum,  bukan  negara  yang  didasarkan  kepada  kekuasaan  semata-mata.  Pengakuan  dan dukungan  terhadap  supremasi  hukum  menjadi  salah  satu  kunci  bagi  tercapainya  negara hukum, di mana hukum menjadi panglima. Salah satu pilar penegak negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negaranya.
Pancasila sila kedua secara eksplisit menegaskan visi kemanusiaan bangsa Indonesia yang  adil  dan  beradab.  Adil  adalah  keseimbangan  antara  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan kewajiban  asasi  manusia.  Keadilan  dan  keseimbangan  ini  ditujukan  untuk  mencapai keadaban,  kebudayaan,  dan  peradaban  yang  paripurna.  Jadi  bisa  dikatakan,  bahwa Indonesia sejak ia didirikan sudah mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar penting dalam tegaknya negara hukum. 6
Dalam  perkembangannya,  Indonesia  kemudian  mengakui  HAM  secara  eksplisit melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVII /MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Konsideran  TAP  MPR  ini  menegaskan  pengakuan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dianugerahi  hak  dasar  yaitu  hak  asasi, untuk  dapat  mengembangkan  diri  pribadi,  peranan  dan  sumbangan  bagi  kesejahteraan hidup manusia. 7
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  mengamanatkan  akan  adanya pengakuan,  penghormatan,  dan  kehendak  bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dalam penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Kemudian,  bangsa
5 Dadi Ahmadi, “Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar,” Mediator: Jurnal Komunikasi 9, no. 2 (29 Desember 2008): 311, https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1115.
6 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
7 “TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia,” diakses 8 November 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm.
Indonesia  sebagai  bagian  masyarakat  dunia  patut  menghormati  hak  asasi  manusia  yang termaktub  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  serta berbagai  instrumen  internasional  lainnya  mengenai  hak  asasi  manusia. Maka lahirlah TAP MPR tersebut. 8
TAP  MPR  tersebut  memuat  deklarasi  HAM  yang  mengakui  dan  menghormati  hak untuk  hidup,  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak  mengembangkan  diri,  hak keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak  atas  kemerdekaan  informasi,  hak  keamanan,  dan  hak kesejahteraan.  TAP  MPR  juga  mewajibkan  semua  elemen  negara  untuk  memberikan pengakuan dan pemenuhan kepada hak-hak tersebut. 9
Setahun kemudian, diundangkanlah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih detil mengenai Hak Asasi  Manusia.  Pasal  1  ayat  (1)  UU a  quo mendefinisikan  HAM  sebagai  “seperangkat  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara, hukum,  pemerintah dan  setiap  orang demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia.” 10
Pengakuan  tehadap  HAM  terus  menguat.  HAM  masuk  secara  definitif  dalam  UUD 1945  melalui  amandemen  ke-2  pada  tahun  2000.  Terdapat  satu  bab  tentang  Hak  Asasi Manusia,  yakni  Bab  XA  Hak  Asasi  Manusia  yang  termaktub  dalam  konstitusi. 11 Bab  ini mengandung  10  pasal  yang  merujuk  secara  kualitatif  pada  TAP  MPR  XVII  /MPR/1998 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Bab  XA  ini  bisa  juga  disebut  sebagai  ekstrak  dari  UU  No  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pengakuan HAM dalam Islam juga mengalami peningkatan. Dalam pandangan Islam, setiap  manusia  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  kebebasan.  Manusia mempunyai  hak  untuk  bekerja  serta  mengembangkan  potensi  diri  baik  laki-laki  maupun perempuan. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.  Mereka  dikaruniai  akal  dan  budi  dan  hendaknya  bergaul  satu  sama  lain  dalam persaudaraan.  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  pada  tahun  1990  menelurkan  Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. 12 Pasal 1 Deklarasi Kairo menyatakan bahwa:
8 Abas Yusuf, “Pendidikan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Cakrawala Kependidikan 7, no. 1 (Maret 2009): 98.
9 “TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia.”
10 “UU No.39 Thn 1999 - HAK ASASI MANUSIA (HAM),” 39, diakses 8 November 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.
11 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikisource bahasa Indonesia,” diakses 8 November 2019, https://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945.
12 OHCHR, “The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990),” diakses 9 Oktober 2019, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclarationonHumanRigh tsinIslam(1990).aspx.
“Semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh  ketaatan  kepada  Allah  dan  bahwa  mereka  adalah  keturunan  Adam.  Semua orang  adalah  sama  dipandang  dari  martabat  dasar  manusia  dan  kewajiban  serta tanggung  jawab  dasar  mereka,  tanpa  diskriminasi  ras,  warna  kulit,  bahasa,  jenis kelamin,  kepercayaan  agama,  ideologi  politik,  status  sosial  atau  pertimbangan- pertimbangan lain.” 13
Meskipun  demikian,  masyarakat  seringkali  menempatkan  perempuan  di  ruang  yang berbeda. Perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi, marginalisasi, dan bahkan beban ganda.  Diskriminasi  terjadi  ketika  ia  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda.  Marginalisasi terjadi  ketika  perempuan  tidak  mendapatkan  akses  yang  setara.  Dan  beban  ganda  terjadi ketika  perempuan  dituntut  menyelesaikan  semua  beban  dan  tanggung  jawab  di  ranah publik dan domestik.
Berdasar  adanya  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  perempuan,  maka  lahirlah konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau The Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women  (CEDAW)  di New  York,  18  Desember  1979. 14 Konvensi  ini  menjabarkan  prinsip-prinsip  hak  asasi perempuan,  norma-norma  dan  standar-standar  kewajiban,  serta  tanggung  jawab  negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 15
Pasal  1  CEDAW  mendefinisikan  diskriminasi  perempuan  sebagai  pembedaan, pengucilan,  atau  pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin,  yang  berakibat  dan bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan  pokok  di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial budaya,  sipil  atau  apapun  lainnya  oleh  kaum  perempuan,  terlepas  dari  status  perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. 16
Terdapat  tiga  prinsip  yang  dianut  oleh  CEDAW. Pertama ,  prinsip  persamaan (kesetaraan  dan  keadilan)  substantif.  Prinsip  ini  menekankan  pada  satu  langkah  nyata mewujudkan  hak  perempuan  sebagai  bentuk  untuk  mengatasi  adanya  perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kemudian mewujudkan perubahan lingkngna  serta  mewajibkan  negara untuk  mendasari  suatu  kebijakan  dan  langkah-langkah sesuai  dengan  prinsip  kesetaraan  dalam  kesempatan,  dalam  akses,  dan  persamaan  hak
13 Abd Azis, “Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Fakultas Hukum UII 2, no. 2 (2003): 287.
14 UNHCR, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” diakses 9 Oktober 2019, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.
15 Komnas  Perempuan,  “Siaran  Pers  Komnas  Perempuan;  34  Tahun  Ratifikasi  Konvensi  CEDAW  di Indonesia:  Kurang  Optimalnya  Implementasi  CEDAW  dalam  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan,” Komnas  Perempuan,  24  Juli  2018,  https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas- perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia.
16 Azis, “Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia,” 287.
dalam  menikmati  manfaat  dari  kesempatan  dan  peluang  secara  sama  bagi  laki-laki  dan perempuan.
Kedua ,  prinsip  non-diskriminasi,  CEDAW  mendefinisikan  diskrimiminasi  terhadap perempuan  yang  dimuat  dakam  pasal  1  konvensi  CEDAW  “istilah”  diskriminasi  terhadap perempuan “berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis  kelamin  yang  mempunyai  pengaruh  atas  tujuan  untuk  mengurangi  atau menghapuskan,  pengakuan,  penikmatan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia,  dan kebebasan-kevbebasan  pokok  dibidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  atau  apapun lainnya oleh perempuan.
Ketiga , prinsip kewajiban (tanggung jawab – akuntabilitas) negara, menurut CEDAW negara  memiliki  kewajiban  meliputi:  (i)  Menjamin  hak  perempuan  melalui  ukum  dan kebijakan  serta  menjamin  hasilnya;  (ii)  Menjamin  pelaksanaan  praktis  dari  hak  itu  melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan  akses  perempuan  pada  pelua  dan  kesempatan  yang  ada;  (iii)  Tidak  saja menjamin  secara  de-jure  tetapi  juga  secara  de-  facto,  dan  (iv)  Negara  tidak  saja  harus bertanggungjawab  dan mengaturnya disektor public,  tetapi  juga terhadap  tindakan  orang- orang dan lembaga di ranah privat (domestik keluarga) dan ranah swasta.

## B. Isu Krusial bagi Perempuan dan Anak
Isu  yang  terkait  dengan  perempuan  terutama  pekerja  seni  seringkali  terkait  dengan  hak kebebasan berekspresi, hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketiga  isu  ini  sudah  mendapatkan  perlindungan  dari  hukum.  Dalam hak  kebebasan berekspresi ,  pasal  13  UU  Nomor  39  tahun  1999  mengatur  bahwa,  “Setiap  orang  berhak untuk  mengembangkan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, seni  dan  budaya  sesuai  dengan  martabat  manusia  demi  kesejahteraan  pribadinya,  bangsa dan umat manusia.”
Pasal  15  UU  No.  39  tahun  1999  “Setiap  orang  berhak  untuk  memperjuangkan  hak pengembangan  dirinya,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  untuk  membangun masyarakat,  bangsa  dan  negaranya”.  Setiap  manusia  memiliki  hak  untuk  mengembangkan potensi diri baik bakat, minat, maupun hobi.
Kemudian  dalam  hak  pendidikan,  Pasal  12  UU  No.  39  tahun  1999  menegaskan, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar  menjadi manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia,  dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”
Sedangkan dalam hak mendapatkan pekerjaan, UUD 1945 pasal 27 ayat 2 mengatur, “Tiap-tiap  warganegara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  manusia.
Kemudian pasal 28D ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kemudian pasal 38 UU No.39 tahun 1999 menyebutkan:
(1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan.
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 17
DUHAM juga mengatur hak akan pekerjaan yang layak. Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermanfaat, dan jika perlu ditambah dengan kehidupan social lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat- serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

## C. Problematika Perempuan Pekerja Seni
Penulis melakukan kajian dan pengamatan di beberapa sanggar seni yang ada di Kota Metro.  Penulis  menemui  Mg  (21  tahun) perempuan  pekerja  seni di  Sanggar  Singo  Mulang Joyo  Metro.  Sanggar  yang  didirikan  oleh  H.  Supriadi  Dharma  S.Sos  pada  1996  ini mengkhususkan  diri  pada  seni  Reog  Ponorogo.  Seniman  yang  berkarya  di  sanggar  ini mayoritas adalah laki-laki, jumlah mereka hampir 25 orang. Perempuan yang berkarya di sini tidak banyak, hanya 15 orang. Menurut Mg, banyaknya laki-laki di sanggar ini adalah karena saat ini banyak instrumen musik barat yang menuntut dimainkan oleh laki-laki. 18
Mg  adalah  seorang  perempuan  aktif  berkesenian  di  sanggar  tersebut.  Ia  aktif  di sanggar tersebut sejak ia kecil. Mg bertutur bahwa aktivitas yang ia lakukan di Sanggar Seni tersebut  didorong  oleh  hobi.  “Ya  karena  ini  hobi  saya.  Jadi  saya  ya  menikmati  saja.” Bagaimana  dengan  respons  keluarga?  Ia  menyatakan  bahwa  orangtuanya  adalah  pecinta
17 Mustari Mustari, “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang,” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya 11, no. 2 (14 Februari 2017): 114, http://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2806.
18 Mg, Perempuan Pekerja Seni di Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, 12 Juni 2019.
seni  sehingga  Mg  mendapatkan  dukungan  yang  baik  di  dalam  keluarganya.  Rupanya orangtuanya  juga  pegiat  di  sanggar  tersebut.  Kondisi  ini  membuat  Mg  nyaman  dalam melakoni  aktivitas  berkesenian.  Apalagi  ia  merasa  seluruh  warga  sanggar  adalah keluarganya. 19
Mg  juga  bercerita  bahwa  pemain  di  Sanggar  tersebut  mayoritas  adalah  warga sekitar. Mayoritas warga sekitar adalah orang Jawa yang suka dengan kesenian tradisional tersebut.  Oleh  karena  itu,  Sanggar  mendapatkan  dukungan  sosial  yang  lumayan  baik  dari lingkungan.  Kondisi  ini  membuat  Mg  selamat  dari  stereotip  dan  pandangan  miring  dari masyarakat  perihal  aktivitasnya  dalam  dunia  berkesenian.  Masyarakat  cukup  maklum dengan aktivitas seni yang menyita waktu hingga larut malam. 20
Aktivitas  yang  dilakoni  Mg  memang  cukup  menyita  waktu.  Ada  kalanya  ia beraktivitas  pada  siang  hari.  Namun  tak  jarang  ia  menjalani  latihan  atau  tampil  hingga malam hari. “Ya tergantung undangan dari penanggap, Mas. Kalau acaranya malam hari, ya kita  tampil  malam  hari  sampai  tuntas,  baru  kita  pulang.  Masa  kita  mau  pulang  duluan? Hehe.”, kata Mg. 21
Lalu  bagaimana  dengan  pendidikan  Mg?  Rupanya  Mg  adalah  mahasiswa  di  sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ternama di kota Metro. Ia adalah mahasiswa semester atas  yang  sudah  hampir  menuntaskan  kajian  teori  di  kampus.  Sehingga  bisa  dikatakan, waktunya cukup longgar. “Saya kira aktivitas di Sanggar tidak mengganggu belajar di kampus asal  kita  bisa  mengatur  waktunya.”,  cerita  Mg.  Ia  mengaku  saat  ini  sudah  tidak  sering pentas. 22
Mg  benar  dalam  hal  ini.  Aktivitas  perkuliahan  tidaklah  seaktif  kegiatan  di  sekolah yang  harus  berangkat  pagi  pukul  07.00  WIB  dan  baru  pulang  sore  pukul  14.00  WIB  setiap hari sejak Senin sampai Sabtu. Aktivitas di kampus relatif lebih senggang sehingga Mg bisa mengatur  waktu  aktivitas  berkesenian  dengan  aktivitas  kuliahnya.  Ada  kalanya,  ia  kuliah pada  pagi  hari  lalu  pada  sore  harinya  ia  aktif  di  Sanggar.  Ada  kalanya  ia  kuliah  pada  siang hari dan pada malam hari ia tampil. Semua itu dilakoni dengan relatif lancar. 23
“Kalaupun  tidak  berangkat  kuliah,  saya  bisa  izin.  Biasanya  dosen  tidak mempermasalahkan.”, kata Mg. Biasanya Sanggar akan mengirimkan surat permohonan izin kepada dosen jika Mg mengikuti pentas. Mg mengakui bahwa aktivitas yang dijalani Mg saat ini  jauh  lebih  santai  dibanding  saat  ia  masih  sekolah.  Dahulu  ia  bahkan  pernah  mengikuti
19 Mg.
20 Mg.
21 Mg. 22 Mg.
23 Mg.
pentas  di  Ponorogo  Jawa  Tengah  sampai  15  hari.  Terhadap  hal  ini,  kepala  sekolah mendukung dan memberikan dispensasi. 24
Lalu bagaimana dengan penghasilan yang Mg dapatkan? Mg bercerita bahwa ketika jadwal pementasan dilakukan pada siang gaji, ia akan mendapatkan upah Rp 50.000 untuk sekali  pentas.  Sedangkan  pada  malam  hari  Mg  mendapatkan  upah  Rp  100.000.  “Belum sesuai menurut saya, karena terkadang saya hanya mendapatkan Rp 70.000 saja. Itu belum sesuai  dengan  capeknya.”,  kata  Mg.  Namun  demikian,  Mg  tetap  menjalani  aktivitasnya karena ia hobi. 25
Dalam kasus ini tampak bahwa perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap ruang untuk berekspresi dalam bidang seni. Akan tetapi, ada aturan dalam seni pertunjukan terkait  alat-alat  musik  yang  bisa  dimainkan  oleh  jenis  kelamin  tertentu,  maka  posisi  lelaki tetap  lebih  dominan.  Kemudian,  dalam  konteks  Mg  ini,  lingkungan,  keluarga,  dan  kampus secara langsung ataupun tidak, menciptakan enabling condition (suasana yang mendukung) bagi  aktivitas  Mg  di  ruang  publik  dalam  berkesenian.  Problem  yang  dirasa  cukup mengganggu adalah kurangnya penghargaan kepada dirinya.
Peneliti  kemudian  melakukan  pengamatan  dan  wawancara  kepada  DT  (15  tahun) perempuan  pekerja  seni  Kuda  Lumping  di  Sanggar  Turonggo  Budhoyo  Mudho,  Lampung Timur.  Sanggar  ini  didirikan  oleh  Setiono  pada  tanggal  17  Mei  2017.  Sanggar  ini  berdiri untuk  melestarikan  tradisi  dan  memberikan  hiburan  kepada  masyarakat  dalam  momen- momen penting kemasyarakatan seperti acara Agustusan atau hajatan. 26
Selain  aktif  berkesenian,  DT  adalah  siswa  di  sebuah  SMA  di  kecamatannya.  Di Sanggar ini memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dan mengembangkan jiwa seni  mereka.  Meskipun  demikian,  laki-laki  lebih  dominan  baik  dari  segi  jumlah  maupun peran yang dimainkan. Pekerja seni laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang dan perempuan berjumlah 4 (empat) orang. 27
Mengenai  motif  ia  aktif  di  sanggar,  DT  bercerita  bahwa  seni  tari  adalah  salah  satu hobi yang ia tekuni. “Saya hobi dan memang saya punya bakat di bidang itu, yang kemudian menjadi pekerjaan bagi saya.”, kata DT. Selain motif hobi, DT memilih menyalurkan hobinya dalam bidang seni tari dalam bidang seni tari tradisional, tepatnya seni kuda lumping. Seni pertunjukan  ini  identik  dengan  pertunjukan  reog  ponorogo  meskipun  ada  beberapa perbedaan,  misalnya  seringkali  tidak  diiringi  dengan  dadak  merak.  Akan  tetapi,  dominasi patriarkhi tetap kental di sini. 28
24 Mg. 25 Mg.
26 Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.
27 Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.
28 Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.
Ada  temuan  menarik  dalam  wawancara  kepada  Dt  ini.  Dalam  wawancara  awal  di bulan Mei 2019, Dt merasa cukup teganggu dengan padatnya aktivitas di Sanggar sehingga ia  cukup  sering  izin  sekolah.  Meskipun  yang  mengajukan  izin  adalah  Sanggar,  ia  tetap merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Namun demikian, dalam wawancara susulan yang dilakukan pada bulan Desember 2019, Dt merasa bahwa ia tak lagi terdapat problem soal waktu. Ada semacam koordinasi yang bagus antara sanggar dengan pihak sekolah. 29
Salah satu kemudahan yang dialami oleh Dt adalah bahwa Sanggar tersebut adalah milik  orangtuanya  sehingga  bisa  jadi,  problem  yang  dialami  oleh  Dt  pada  bulan  Mei  lalu segera  mendapatkan  perhatian  dan  langsung  ditindaklanjuti  sehingga  Dt  bisa  kembali menjalani  aktivitas  di  dua  dunianya:  pendidikan  dan  kesenian  tanpa  ada  halangan  berarti. Aktivitas Dt di sekolah kembali lancar.
Lalu  bagaimana  dengan  respon  masyarakat  terhadap  aktivitas  perempuan  pekerja seni.  Dt  merasakan  bahwa  mayoritas  masyarakat  bisa  menerima  mereka.  Meskipun demikian, tetap saja ada beberapa warga yang memandang perempuan pekerja seni dengan sinis.  “Mungkin  karena  sistem  kerja  kami  yang  terlihat  terlalu  berbaur  antara  laki-laki  dan perempuan.  Mungkin  juga  karena  sering  kali  pulang  malam.”,  kata  Dt. 30 Dibandingkan dengan Sanggar sebelumnya, jumlah pekerja seninya tidak begitu banyak. Dt curhat bahwa di lingkungannya hanya sedikit yang suka dengan kesenian tradisional tersebut.
Lantas  bagaimana  dengan  upah  pementasan?  Dt  menyatakan  bahwa  upah  yang  ia terima paling sedikit berjumlah Rp 150.000 pada malam hari. Meskipun demikian, angka ini sudah mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp 250.000 untuk sekali pentas. Angka ini bisa dibilang  cukup  untuk  saat  ini.  Namun  demikian,  jika  melihat  latihan  yang  harus  dilakukan beserta waktu serta penghargaan terhadap skill mereka tentu angka tersebut masih kurang.
Penulis  kemudian  mengadakan  penggalian  data  di  Sanggar  Srikandi  Kota  Metro. Sanggar  ini  didirikan  oleh  Ibu  Parni  pada  tahun  2006  di  Kota  Metro.  Sanggar  ini memfokuskan diri pada upaya pelestarian budaya khususnya seni tari tradisional. Berbeda dengan  kedua  sanggar  di  depan  yang  fokus  pada  seni  Reog  Ponorogo,  Sanggar  Srikandi memang lebih terbuka dengan berbagai jenis tari, terutama untuk perempuan, misalnya tari golek, tari gambiranom, tari minak jonggo, serta berbagai tari lain dari Jawa. 31
Karakter  yang  ditampilkan  di  Sanggar  Srikandi  adalah  karakter  feminin,  sehingga mayoritas pekerja seni di sini adalah perempuan. “Awalnya dulu ada dua orang laki-laki yang aktif di Sanggar. Akan tetapi, lama kelamaan kedua orang tersebut jarang latihan. Sekarang seluruh pekerja seni di sini adalah perempuan.”, kata Ad (18 tahun). Saat ini ada sekitar 50 pekerja  seni  yang  semuanya  adalah  perempuan.  Mereka  berasal  dari  berbagai  usia,  mulai
29 Dt.
30 Dt, Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.
31 Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.
dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, higga perguruan tinggi. Tetapi memang tidak semua tari bisa diikuti  oleh  semuan  anak,  semisal  tari  Gambir  Anom  dan  Minak  Jinggo  yang  hanya  diikuti oleh anak usia remaja ke atas. 32
Ad aktif di sanggar tersebut karena merasa tari adalah seni yang menjadi hobi yang ia  jalani  sejak  kecil.  Selain  itu,  ia  ingin  melestarikan  budaya  Indonesia.  Ad  bangga  menjadi warga  Indonesia  dan  berkeininan  mengembangkan  dan  menjaga  budaya  melalui  seni  tari. Terhadap pilihannya ini, Ad cukup beruntung karena mendapatkan dukungan dari orang tua yang juga suka dengan dunia seni. Di Sanggar tempat ia berkarya, ia merasa mendapatkan keluarga baru. 33
Jalur seni yang ditempuh Ad harus dibayar dengan pengorbanan. Karena selain aktif di sanggar, Ad juga adalah siswa kelas XII di sebuah SMKN di Kota Metro. Beberapa kali jam sekolahnya terganggu ketika ada job saat jam pelajaran. Untuk itu, ia harus mengajukan izin, meskipun  surat  izin  sudah  dibuatkan  oleh  sanggar.  “Sebenarnya  sering  mengganggu,  tapi bagaimana lagi sudah menjadi tanggungan kita jika ikut sanggar.”, kata Ad. 34
Mau  tidak  mau,  Ad  ketinggalan  pelajaran.  Meskipun  demikian,  respons  sekolah sejauh  ini  cukup  mendukung,  setidaknya  tidak  mempermasalahkan  izin  tersebut.  Bahkan dalam beberapa kesempatan, guru dan beberapa rekan Ad memberikan dukungan. Mereka berargumen  bahwa  “Tidak  semua  orang  mampu  melestarikan  kebudayaan  seni  tari tradisional.”, kata Ad. 35
Ad  pernah  mendengar  ada  warga  yang  berkomentar  sinis.  Akan  tetapi,  Ad  tidak peduli dengan suara-suara tersebut. “Saya tidak peduli dengan perkataan masyarakat mau bilang  apa,  terserah  saja,  yang  terpenting  pekerjaan  saya  halal  dan  tidak  aneh-aneh.”, terang Ad. Lebih lanjut ia merasa apa yang dilakukan adalah hal yang positif untuk dirinya dan bangsanya.
Terhadap upah yang diterima, Ad tidak mau menyebutkan angka yang ia terima setiap kali pentas. Ad merasa bahwa upah tersebut sudah cukup untuk kantong pelajar. “Apalagi sering dapat sawedan sebagai uang tambahan dari gaji yang didapat.”, kata Ad. Ia pun tidak begitu mempermasalahkan, karena upah itu bukan tujuan utamanya dalam berkesenian.

## D. Tantangan Perempuan Pekerja Seni
Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  adlah  marginalisasi.  Sebagai  sebuah  tindakan, marginalisasi merupakan pemutusan hubungan antara seseorang dengan lembaga-lembaga sosial  utama,  seperti  ekonomi,  pendidikan,  dan  lembaga  sosial  ekonomi  lainnya.
32 Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 1 Desember 2019.
33 Ad.
34 Ad, Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.
35 Ad.
Marginalisasi  juga  bisa  berarti  menempatkan  atau  menggeser  ke  pinggiran.  Marginalisasi merupakan  proses  pengabaian  hak-hak  yang  seharusnya  didapat  oleh  pihak  yang termaginalkan. Namun hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan. 36
Marginalisasi (peminggiran) pada peran kaum perempuan bahwa kaum perempuan dianggap  sebagai  warga  masyarakat  kelas  dua.  Perempuan  sendiri  cenderung  enggan menjadi  orang  nomor  satu,  karena  takut  dijauhi  atau  dicela  kaum  laki-laki  ( cinderella complex ), perempuan lebih memilih jadi subordinat laki-laki. 37
Dalam seni pertunjukan Reog Ponorogo dan Kuda Lumping, posisi perempuan tetap saja  masih  berada  di  pinggir.  Ia  belum  bisa  masuk  ke  dalam  sebagai  pemain  dan  memiliki peran utama, baik di sanggar atau di panggung. Secara jumlah, perempuan juga masih kalah dibandingkan  dengan  laki-laki.  Akan  tetapi,  jika  merujuk  pada  data  tahun  1980-an,  maka bisa  dikataka  bahwa  terdapat  tren  kenaikan  jumlah  perempuan  pekerja  seni  dalam  seni pertunjukan  Reog  Ponorogo  dan  Kuda  Lumping,  termasuk  di  Sanggar  yang  ada  di  Kota Metro dan Lampung Timur.
Namun demikian, untuk sanggar yang menggarap tarian feminin, posisi perempuan sangat dominan, bahkan bisa dikatakan menghegemoni. Adanya dua pekerja seni laki-laki di Sanggar Srikandi yang mundur adalah bukti bahwa laki-laki justru tersingkir dari arena seni ini, baik di sanggar ataupun di atas panggung.
Satu  hal  yang  pasti  bahwa  perempuan  pekerja  seni  dalam  sebuah  komunitas  seni dituntut untuk selalu tampil maksimal sehingga memerlukan latihan yang memakan waktu hingga  larut  malam.  Tak  jarang  seorang  pekerja  seni  yang  masih  berstatus  pelajar  harus mengorbankan  jam  pelajaran  demi  memenuhi  tuntutan  kesenian.  Hal  tersebut menimbulkan  pembicaraan  buruk  di  masyarakat  sekitar,  atau  setidaknya  menimbulkan respon negatif dari pembaga pendidikan tempat ia belajar.
Dalam  kasus  yang  penulis  teliti,  syukurnya  para  pekerja  seni  tidak  mendapatkan perlakuan tersebut. Hal ini karena dua hal: jalur seni yang dipilih adalah seni tradisi di mana upaya  pelestariannya  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  pendidikan.  Izin  yang diberikan Kepala Sekolah kepada Mg hingga 15 hari untuk pentas di Ponorogo adalah salah satu wujudnya. Meskipun demikian, dispensasi ini diberikan secara personal, bukan secara institusional.  Akan  lebih  baik  misalnya,  sekolah  atau  kampus  memfasilitasi  pengembangan seni pertunjukan tradisional dengan wadah ekstrakurikuler atau Unit Kegiatan Mahasiswa.
Selain marginalisasi, ada kalanya perempuan pekerja seni mendapatkan diskriminasi. Dalam  hal  perempuan  pekerja  seni  yang  penulis  kaji,  ada  kejadian  di  mana  perempuan
36 Rosdalina Bukido, “Dikotomi Gender (sebuah Tinjauan Sosiologis),” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 4, no. 2 (2006): 240229, https://doi.org/10.30984/as.v4i2.205.
37 Trias Setiawati, “Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi,” Jurnal Fakultas Hukum UII , no. 44 (2002): 102.
mendapatkan  tatapan  negatif, terutama  oleh  masyarakat  yang  kurang bisa  menerima  seni pertunjukan. Tatapan negatif dan cibiran ini muncul terhadap fakta bahwa ada perempuan yang bekerja hingga malam hari dan berkegiatan bersama dengan laki-laki.
Jika  merujuk  pada  HAM,  peremuan  juga  berhak untuk  tidak  dipandang  negatif dan dicemooh oleh individu lain atas apa yang sedang dilakukannya sepanjang tidak menabrak aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Apa yang dilakukan dalam dunia seni adalah  salah  satu  wujud  pemenuhan  terhadap  hak  berekspresi  dan  mengembangkan kompetensi  pribadi.  Selayaknya  perempuan  didukung  dengan  menciptakan enabling condition di mana ia bisa maksimal dalam mengembangkan potensinya.

## E. Pengakuan dan Pemenuhan HAM bagi Perempuan Pekerja Seni

## 1. Hak pendidikan
Pertanyaan  yang  perlu  mendapatkan  jawaban  adalah  apakah  perempuan  pekerja  seni mendapatkan  pengakuan  akan  hak  pendidikan  secara  sempurna?  Berdasarkan  analisis  di atas,  bisa  dikatakan  bahwa  pengakuan  terhadap  hak-hak  pendidikan  perempuan  pekerja seni  sudah  terpenuhi.  Sanggar  telah  bersedia  menyiapkan  surat  izin  kepada  sekolah  atau kampus  ketika  ada  perempuan  tersebut  akan  pentas.  Pihak  kampus  atau  sekolah  sudah mengizinkan bagi perempuan untuk tidak berangkat.
Namun  demikian,  tetap  saja  ada  hak  pendidikan  yang  belum  terpenuhi.  Satu  atau dua hari di mana perempuan tidak berangkat adalah hari ia kehilangan kesempatan belajar di  kelas.  Pertanyaannya  adalah,  bagaimana  cara  ia  mengejar  ketinggalan  materi  tersebut? Apakah  pihak  sekolah  memberikan  materi  susulan?  Apakah  guru  atau  dosen  memberikan tugas  lain?  Hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  karena  ternyata  hal  tersebut  belum terpenuhi.
Idealnya  ada  komunikasi  intensif  antara  Sanggar  dengan  sekolah/kampus  sehingga kegiatan  Sanggar  bisa  terintegrasi  dengan  kegiatan  sekolah/kampus.  Hal  ini  sebetulnya sangat  dimungkinkan  mengingat  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama:  mencerdaskan kehidupan  bangsa. Sekolah/Kampus  mencerdaskan  secara  kognitif.  Sanggar  mencerdaskan secara intuitif dan mengasah nalar kreatif.
Integrasi  tersebut  berpotensi  memudahkan  pemenuhan  pasal  12  UU  No.  39  tahun 1999,  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitashidupnya  agar menjadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

## 2. Hak Kebebasan Berekspresi
Pertanyaan  selanjutnya  adalah:  Apakah  perempuan  pekerja  seni  mendapatkan  kebebasan dalam berekspresi? Apakah ada batasan bagi mereka? Ataukah tidak?
Secara  umum  bisa  dikatakan  bahwa  mereka  sudah  mendapatkan  hak  kebebasan berekspresi. Mereka bisa mengikuti kegiatan seni tanpa ada restriksi dari Sanggar atau dari siapa  pun.  Hanya  saja,  untuk  kasus  tertentu,  perempuan  pekerja  seni  masih  belum  bebas dari cibiran dan suara sumbang dari masyarakat. Ada kalanya mereka patah arang. Namun demikian, tak sedikit pula yang masih dan terus bertahan di Sanggar.
Nada  sumbang  ini  lahir  dari  beberapa  faktor  yang  terkait  dengan  dunia  seni. Pertama, kegiatan Sanggar yang dilakukan hingga larut malam dan bahkan sampai menginap di Sanggar. Kedua, pekerjaan mereka dilakukan bersama dengan laki-laki sehingga laki dan perempuan  bercampur,  tanpa  batasan  yang  tegas.  Ketiga,  dahulu  pernah  ada  oknum pekerja seni perempuan yang hamil di luar nikah. Hal ini menyebabkan seluruh perempuan pekerja  seni  mendapatkan  imbasnya.  Mereka  dianggap  sebagai  perempuan  yang  kurang baik.
Namun demikian, untuk Sanggar yang seluruh pekerjanya adalah perempuan seperti Sanggar Srikandi, cibiran ini sangat minim, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Tak heran jika  banyak  orang  tua  yang  menitipkan  anak  perempuannya  untuk  aktif  berkesenian  di Sanggar ini, mulai dari usia TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah.
Idealnya kerja kesenian mengenal jam kerja sehingga tidak terlalu memforsir waktu pekerjanya.  Dengan  adanya  jam  kerja,  pekerja  seni  bisa  mengatur  harinya  serta meminimalisir kerja malam. Kemudian, cibiran itu muncul dari pemahaman yang kurang dari masyarakat  terhadap  aktivitas  berkesenian.  Sebab  itu,  Sanggar  perlu  mengundang  warga untuk  terlibat  dalam  berbagai  akitivitas  sehingga  terbangun  pengertian  di  antara masyarakat dengan Sanggar.
Dengan  demikian,  diharapkan  hak  untuk  mengembangkan  seni  kebudayaan Indonesia bisa terpenuhi sebagaimana pasal 13 UU No. 39 tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk  mengembangkan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, seni  dan  budaya  sesuai  dengan  martabat  manusia  demi  kesejahteraan  pribadinya,  bangsa dan umat manusia.”
Demikian halnya dengan pasal 15 UU No. 39 tahun 1999 “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan  hak  pengembangan  dirinya,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

## 3. Hak Mendapatkan Pekerjaan
Apakah perempuan pekerja seni sudah mendapatkan hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak?
Perkara  pekerjaan  adalah  hal  yang  merepotkan.  Di  satu  sisi,  mereka mengembangkan  bakat  dan  minat  sehingga  orientasinya  adalah  pembelajaran  dan  olah kemampuan.  Maka  dalam  setiap  aktivitas  kesenian  yang  mereka  lakukan,  semuanya dilakukan bukan dalam rangka bekerja mencari penghasilan, tetapi belajar dan pemenuhan terhadap hobi.
Namun  demikian,  ketika  mereka  mendapatkan job dan  pentas,  mereka  akan mendapatkan  upah.  Sebagai  orang  yang  mendapatkan  upah,  tentu  saja  mereka  bekerja. Sebagai pekerja, tentu ada mereka terikat dengan hak dan kewajiban yang dibuat, misalnya jam kerja, standar pekerjaan, dan seterusnya. Dalam konteks ini, karena berkesenian adalah jalur  yang  mereka  tempuh,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  ketika  mereka  menjalani job , mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang layak karena itu adalah pilihannya.
Akan tetapi bagaimana dengan perempuan yang masih anak? Apakah ketika mereka mendapatkan job kemudian  disebut  sebagai  mempekerjakan  anak-anak?  Jika  demikian adanya,  maka  hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  UU  Ketenagakerjaan  dan  bahkan melanggar  hak  anak  itu  sendiri.  Namun  bagaimana  dianggap  melanggar  jika  ternyata job adalah bagian dari proses pembelajaran si anak untuk tampil di panggung ditonton ratusan pasang mata.
Di  sisi  lain,  karena  dianggap  sebagai  bagian  dari  proses  berkesenian  dan pembelajaran, maka ada kalanya mereka mendapatkan upah yang kurang layak. Pemberian upah  yang  kurang  layak  ini  bisa  berlandaskan  dua  alasan:  pertama,  perempuan  tersebut sedang  belajar.  Kedua,  perempuan  tidak  dianggap  sebagai  pencari  nafkah  sehingga  kerja yang ia lakukan dianggap sebagai upaya mengisi waktu luang.
Idealnya,  mereka  mendapatkan  penghargaan  yang  layak  karena  yang  ia  lakukan adalah kerja-kerja kebudayaan yang menjaga dan merawat tradisi khazanah bangsa. Sebab itu,  mereka  harus  diposisikan  sebagai  salah  satu  perawat  kebudayaan.  Sebab  itu,  mereka harus  mendapatkan  perlindungan  dan  penghargaan  yang  layak,  baik  secara  kebijakan ataupun secara finansial.
Dengan demikian, hak perempuan untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak  akan  terpenuhi  sebagaimana  amanat  UUD  1945  pasal  27  ayat  2  yang  menyatakan bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”

## F. Kesimpulan
Perempuan pekerja seni berada pada persimpangan empat domain yang saling tarik- menarik: berekspresi, hak akan pendidikan, hak akan pekerjaan yang layak, dan penjagaan terhadap  tradisi.  Dalam  tarik-menarik  di  antara  keempat  domain  tersebut,  seringkali  hak
akan pendidikan dan hak akan pekerjaan (serta penghasilan) yang layak berada pada posisi terkalahkan.
Hak akan pendidikan formal di sekolah/kampus terkalahkan karena ia harus izin dan tidak ada mekanisme pergantian waktu belajar dan harus mengejar ketertinggalan pelajaran secara  mandiri.  Hak  akan  pekerjaan  pun  terkalahkan  karena  berbagai  faktor:  karena perempuan  dianggap  bukan  pencari  nafkah  hingga  anggapan  bahwa  apa  yang  mereka lakukan adalah bagian dari proses belajar dan berkesenian.
Dialektika  antara  ruang  privat  (keluarga)  vs  tiga  ruang  publik  (sanggar, sekolah/kampus,  dan  masyarakat)  bisa  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang (ter)lemah(kan).  Tidak  adanya  integrasi  antara  Sanggar  dengan  sekolah/kampus menyebabkan hak pendidikan perempuan terkalahkan. Kurangnya saling pengertian antara sanggar  dengan  masyarakat  menyebabkan  perempuan  mendapatkan  pandangan  negatif dan cibiran.
Dalam konteks ini, negara harus turun tangan mempertemukan bebagai pemangku kepentingan agar tarik-menarik tadi tidak terjadi karena sesungguhnya semua memiliki visi yang sama terkait dengan hak pendidikan dan penjagaan atas seni pertunjukan tradisional sebagai salah satu khazanah kebudayaan nasional.

## G. Penutup
Perempuan pekerja seni juga merupakan individu biasa yang merupakan bagian dari warga negara.  Ia  butuh  dampingan,  dukungan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak dasarnya. Mereka adalah agen yang menjaga tradisi. Merekalah tunas masa depan bangsa. Penjagaan terhadap hak-hak mereka adalah menjaga hak-hak warga negara dan memupuk rasa cinta tanah air, menjaga kebudayaan nasional, merawat jati diri bangsa. []

## DAFTAR PUSTAKA
Ad. Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 10 Juni 2019.
———. Pekerja Seni Perempuan di Sanggar Srikandi Kota Metro, 1 Desember 2019.
Ahmadi, Dadi. “Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar.” Mediator: Jurnal Komunikasi 9, no. 2 (29 Desember 2008): 301–16. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1115.
Azis, Abd. “Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Fakultas Hukum UII 2, no. 2 (2003): 282–291.
Bukido, Rosdalina. “Dikotomi Gender (sebuah Tinjauan Sosiologis).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 4, no. 2 (2006): 240229. https://doi.org/10.30984/as.v4i2.205.
Dt. Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 10 Mei 2019.
———. Pekerja seni perempuan di Sanggar Turonggo Budhoyo Mudho, 1 Desember 2019.
Ismini Ismini, dan Wiwin Purnomowati. “Buruh Wanita Pekerja ‘Fresh Vegetables & Fruits Agribisnis’ di PT Rodeo Malang (Studi Mikro Analisis Gender & Metode Proba untuk Mendukung Pengarustamaan Gender).” AGROMIX 5, no. 2 (18 November 2014). https://doi.org/10.35891/agx.v5i2.778.
Kencanasari, Lisa Sulistyaning. “Warok Dalam Sejarah Kesenian Reog Ponorogo (Perspektif Eksistensialisme).” Jurnal Filsafat 19, no. 2 (2009): 179–98.
Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan; 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.” Komnas Perempuan, 24 Juli 2018. https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun- ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia.
Mg. Perempuan Pekerja Seni di Sanggar Singo Mulang Joyo Kota Metro, 12 Juni 2019.
Mustari, Mustari. “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang.” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya 11, no. 2 (14 Februari 2017). http://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2806.
OHCHR. “The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990).” Diakses 9 Oktober 2019. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/2TheCairoDeclar ationonHumanRightsinIslam(1990).aspx.
Setiawati, Trias. “Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi.” Jurnal Fakultas Hukum UII , no. 44 (2002): 95–110.
Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2, no. 3 (2016): 151–168.
“TAP MPR No. XVII/1998 - Hak Asasi Manusia.” Diakses 8 November 2019. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_17_98.htm.
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Wikisource bahasa Indonesia.” Diakses 8 November 2019. https://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945.
UNHCR. “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” Diakses 9 Oktober 2019.
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.
“UU No.39 Thn 1999 - HAK ASASI MANUSIA (HAM).” Diakses 8 November 2019. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm.
Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Yusuf, Abas. “Pendidikan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Cakrawala Kependidikan 7, no. 1 (Maret 2009): 218529.