## Studi Kasus Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Aset Desa Waru Jaya Menggunakan Sustainable Livelihood Impact Assessment Method
Raditya Hendra Pratama Politeknik Keuangan Negara STAN h3ndra@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
After  the village  fund program  runs,  it is necessary  to review the  impact  of  the  Village Fund's  performance  to  determine  the achievement  of  the  program  with  parameters  for  changes  to  assets/capital  using  the  SLIA  (Sustainable  Livelihood  Impact Assessment) method, to measure changes in village assets before  and after the program.  Data on changes in village assets  is important to set further policy on the program.
Keywords: Village-funds, SLIA, impact
Klasifikasi JEL: H720
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118
1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Undang-Undang  No.6  Tahun  2014 tentang  Desa  menjadi  tonggak  perubahan paradigma  pengaturan  desa.  Desa  tidak  lagi dianggap  sebagai  objek  pembangunan, melainkan  ditempatkan  menjadi  subjek  dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Desa  diberikan kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  adat  istiadat,  dan nilai sosial budaya masyarakat desa. (Yanhar Jamaluddin, 2018)
Menurut  Peraturan  Mentri  Dalam Negri  pasal  1  ayat  6  menjelaskan  bahwa pengelolaan  aset  desa  merupakan  rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan  pengendalian  aset  Desa  (Permendagri, 2016).  Pengelolaan  tersebut  didukung  oleh program  Dana  Desa  yaitu  dana  APBN  yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  Dana  Desa  dibentuk  untuk  tujuan memakmurkan masyarakat dengan
mengoptimalkan  pengelolaan  aset  desa.  (RI, 2017) Berdasarkan  data  dari  kementrian keuangan  tentang  total  output  Dana  Desa tahun 2015 sampai  2016, alokasi Dana Desa ialah : terbangunnya  jalan desa 95,2 ribu km, Jembatan  914  ribu  meter,  Sambungan  Air Bersih 22.616 unit, Embung Desa 1.338 unit, Polindes  4.004  unit,    Pasar  Desa  3.106  unit, PAUD Desa 14.957 unit, Sumur 19.485 unit, Drainase & Irigasi 103.405 unit. (Kemenkeu, 2017)
Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2015 sampai 2016 , Dana Desa terbukti telah menghasilkan
sarana/prasarana
yang bermanfaat  bagi  masyarakat  akan  tetapi
aloaksi Dana Desa hanya terfokus kepada aset infrastruktur.  Dengan  demikian,  kebijakan Dana  Desa  merupakan  kebijakan  baru  hasil dari  pengembangan  kebijakan  sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa,  kualitas hidup  manusia,  serta penanggulangan kemiskinan.  Kehidupan  masyarakat  desa membutuhkan  ruang  kebebasan  untuk bergerak  dan  untuk  saling  berkompetisi sekaligus  saling  bekerjasama  dalam  suasana tertib  dan  tenteram  penuh  kedamaian  dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat  desa  memerlukan  peningkatan kesejahteraan  yang  semakin  berkualitas  dan merata  yang  tercermin  dalam  struktur keadilan sosial yang tidak adanya kesenjangan  antara  elit  kaya  dengan  rakyat kebanyakan. (Sukiadi, 2018)
Untuk  itu  perlu  adanya  pengkajian tentang  bagaimana  Dana  Desa  digunakan secara efektif dengan melakukan analisis serta solusi  kepada  desa-desa    yang  perlu pendampingan  pemberdayaan  pengelolaan Dana Desa.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan  Penelitian  adalah  sebagai penilaian kinerja  dampak kinerja Dana  Desa untuk mengetahui pencapaian kinerja dampak program  dengan  parameter  perubahan terhadap  asset/modal  komunitas  kemudian mengetahui  perubahan  yang  mendasar  yang dialami oleh komunitas sasaran

## 2 KERANGKA TEORI

## 2.1 Dana Desa
Desa  merupakan  representasi  dari kesatuan  masyarakat  hukum  terkecil  yang telah  ada  dan  tumbuh  berkembang  seiring dengan  sejarah  kehidupan  masyarakat Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tatanan  kehidupan  bangsa Indonesia.  Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap  Desa,  khususnya  dalam  rangka memperjelas  fungsi  dan  kewenangan  desa, serta  memperkuat  kedudukan  desa  dan masyarakat desa sebagai subyek
pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan  pengaturan  mengenai  desa  yang diwujudkan  dengan  lahirnya  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. (Kemenkeu, 2017) Dana  Desa  adalah  dana  APBN  yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.    Tujuan  dari  Dana  Desa  adalah meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa  , mengentaskan  kemiskinan,    memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan pembangunan  antar  desa  dan  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (RI, 2017).
Konsep dasar Dana Desa adalah sebagai pendukung  proses  pelaksanaan  tugas  dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dalam segala  aspeknya  sesuai  dengan  kewenangan yang  dimiliki,  UU  Nomor  6  Tahun  2014 memberikan  mandat  kepada  Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut  dianggarkan  setiap  tahun  dalam APBN  yang  diberikan  kepada  setiap  desa sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan
seluruh skema
pengalokasian  anggaran  dari  Pemerintah kepada  desa  yang  selama  ini  sudah  ada (Kemenkeu, 2017).
Alokasi  Dana  Desa  sesuai  dengan Undang-undang    no    22  tahun  1999  saat diberlakukan,  belum  memberikan  amanat tentang  perimbangan  atau  alokasi  dana kepada  desa  secara  jelas,  tetapi  sejak  2001 sejumlah pemerintah kabupaten/kota
melakukan  inovasi  melahirkan  kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional dengan jumlah yang lebih besar daripada  bantuan  keuangan  sebelumnya. Pengalaman-pengalaman  yang  baik  dari banyak daerah ini diadopsi dengan baik oleh Undang-undang no 32 tahun 2004.  Undang- undang    no  32  tahun  2004  memperbaiki kelemahan  yang  terkandung  dalam  Undang- undang  no  22  tahun  1999,  yakni  mengubah konsep  “bantuan”  menjadi  “bagian”,  yang
berarti  bahwa  desa  mempunyai  hak  untuk memperoleh alokasi sebagian dana perimbangan  yang  diterima  oleh  pemerintah kabupaten/kota. (Sukiadi, 2018)
Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) tersebut semakin dipertegas  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  72  tahun  2005,  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  sumber keuangan  desa  adalah  “bagian  dari  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  Desa sekurang-kurangnya  10%  (sepuluh  per seratus),  setelah  dikurangi  belanja  pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional  yang  merupakan  alokasi  dana Desa”. Klausul regulasi inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum atas Alokasi Dana Desa (ADD). (Sukiadi, 2018)
Jenis  aset  desa  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No  1  tahun  2016 tentang  pengelolaan  aset  desa  yang  tertera pada  Pasal 2 ayat 1 terdiri atas: Kekayaan asli desa,  Kekayaan   milik  desa  yang dibeli atau diperoleh  atas  beban  APBDesa,    kekayaan desa  yang  diperoleh  dari  hibah  dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan  ketentuan  peraturan  undang- undang,  hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa  yang  berasal  dari  perolehan  lain  yang sah.    Kekayaan  asli  desa  yang  dimaksud, dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu berupa :  tanah  kas  desa,  pasar  desa,  pasar  hewan, tambatan perahu,  bangunan  desa,  pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian,  hutan  milik  desa,  mata  air  milik desa,  pemandian  umum  dan  lain-lain kekayaan asli desa (Permendagri, 2016).
2.2 Metode Sustainable Livelihoods Framework (SLIA) Menurut  Abriand  (2017)  Pendekatan Sustainable
Livelihoods berusaha mengidentifikasi  hambatan-hambatan  paling besar  yang  dihadapi  oleh  manusia,  dan peluang-peluang yang paling menjanjikan dan terbuka bagi, masyarakat, terlepas dari mana asalnya  (misalnya  disektor  mana,  pada
wilayah  mana  atau  tingkat  apa,  dari  lokal sampai internasional). Pendekatan ini dibangun  di  atas  pengertian  atau  definisi masyarakat  sendiri  mengenai  hambatan  dan peluang  tersebut  dan,  bila  memungkinkan, pendekatan  ini  selanjutnya  bisa  membantu masyarakat membicarakan/menyadari hambatan dan peluang tersebut. Sumber Daya Penghidupan Berkelanjutan (sustainable livelihoods capital) Kemampuan untuk mengejar penghidupan  dapat  ditemui  perbedaan tergantung  pada  kebijakan  sosial  (kebijakan adat  dan  kebijakan  masyarakat)  serta kekuatan  masing-masing  sumber  daya  yang dimiliki suatu keluarga atau individu, keadaan sesungguhnya  dimasyarakat  (kondisi  alam dan lingkungan).
Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) memiliki  beberapa sumber daya yang  digunakan  dalam  sebuah  penghidupan berkelanjutan,  sumber  daya-sumber  daya  ini merupakan  sumber  untuk  mencari  tingkat kerentanan  sekaligus  sebagai  alat  untuk pencapaian penghidupan yang berkelanjutan.
Menurut  (Wigati  &  Fitrianto,  2012)
dalam judul makalah “Pendekatan
Sustainable  Livelihood  Framework Dalam Rangka Membongkar  Dominasi  Tengkulak Melalui  Kegiatan  Keagamaan”  dalam metologi  penelitian  yang  sama  memiliki persamaan
Sustainable
Livelihood
Framework  dengan  empat  variable  analisis yaitu analisis potensi dan akses sumber daya, analisa  kerentanan  dan  kapasitas,  analisa kebijakan,kelembagaan  dan  proses,  serta melihat  sejauh  mana  pengaruh  global/pasar terhadap  kerentanan  masyarakat  dan  arah penelitian  yang  berfokus  pada  penelitian usaha mikro.
Menurut  Koen  Kusters  (2006) metodologi SLIA digunakan untuk mendapatkan  pembahasan  yang  rinci  pada kajian  atas  lima  aset  yang  terdapat  pada metodologi SLIA tersebut. Menurut  Hulme  (2000)  aplikasi praktis  pada  metodologi  SLIA  difokuskan untuk  kajian  dampak  pada  usaha  mikro. Sedangkan  menurut  Hussein  (2000)  upaya
pengakajian dampak dengan impact assessment  methodology memiliki  fokus analisis yang terpusat di mata pencaharian.
Menurut  Kaatje  Segers  (2005)  dalam pembahasan  makalahnya  yang  berjudul “Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan sebagai  alat  penilaian  dampak  untuk intervensi pembangunan di pedesaan Tigray, Ethiopia:  peluang  &  tantangan”  yang membahas  langsung  tentang    pembagunan desa  disertai  peluang  dan  tantangan kedepannya.kemudian analisis dampak eksploratif  kekuatan  aset  dan  kondisi kerentanan  penghidupan  petani  padi  sebagai dampak alokasi ruang kota pada koridor jalan hamparan rawang.

## 3 METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Waru Jaya  yang  beralamat  di  Desa  Warujaya, Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama  Satu  Minggu  24  Juni  sampai  10  Juli 2019
Penelitian  ini  melakukan  kajian evaluasi  dampak  program  menggunakan metode  kuantitatif  dan  kualitatif  (metode penelitan  campuran/ mixed  methods). Dalam hal  ini,  metode  kuantitatif  digunakan  untuk mengukur secara obyektif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam  segala  aspek  terkait  maupun berpengaruh  terhadap  fenomena  sosial tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dari  lapangan  ( field research ).  Data  primer  diperoleh  dari wawancara informan kunci secara mendalam dan  hasil  kuesioner  yang  diberikan  kepada penerima  manfaat  dari  pengelola  aparatur desa  dan  penerima  manfaat  dari  Dana  Desa Waru Jaya.
Data  primer  dimaksud  diperoleh menggunakan  metode Most  Significant Change (MSC)  untuk  melihat  sejauh  mana perubahan  yang  paling  berpengaruh  dan diakui  oleh  masyarakat  dari  dampak pelaksanaan  program  tersebut,  dan Story
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118
Change (SC)  untuk  mendapatkan  cerita perubahan  yang  murni  dirasakan  dan disepakati  oleh  komunitas  dan  perubahan individu  atau  kelompok  kecil  pada  objek (Wigati & Fitrianto, 2012).
Metode  SLIA,  untuk  mengukur perubahan  aset  komunitas  sebelum  dan sesudah program.  Data perubahan merupakan hasil  pengakuan  dari  responden  yang diperoleh dari wawancara mendalam, melalui kuisioner  yang  terukur.    Aset  yang  diukur adalah aset alam, aset fisik, aset sumberdaya manusia (SDM), aset finansial dan aset sosial. Hasil kuantitatif dengan membandingkan nilai ( score )  antara  sebelum  dan  setelah  program berjalan dengan merujuk kuesioner penelitian terdahulu  sebagai  rujukan  kriteria  dalam menilai perubahan aset (Kaatje Segers, 2005). Menggunakan  skala  Likert  yang menunjukan  nilai  dari  1  sampai  5  yang menunjukkan  nilai  sangat  kurang,  kurang, cukup,  baik  dan  sangat  baik.  skala perubahannya  dari  nilai  0  sampai  nilai  5 dimana  0  –  0,49  itu  tetap,  0,50-1,49  sedang, 1,50 -2,99  tinggi, dan 3-5 sangat tinggi. Gambaran dasar dari konteks, struktur, proses,  strategi  dan  outcome  dari  kerangka kerja sustainable  livelihood yang  diuraikan dalam  “ Sustainable  Livelihoods  Guidance Sheets ,”Menurut  (Kaatje  Segers,  2005) sebagai berikut:
4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1 perubahan aset komunitas
Jenis Aset Sebelum Program Sesudah Program Varian Aset Alam 2.00 2.50 0,50 Aset Fisik 0.95 3.00 2,05 Aset SDM 1.05 2.10 1,05 Aset Finansial 0.60 0.90 0,30 Aset Sosial 1.75 2.60 0,85
Hasil  penilaian  perubahan  5  aset  komunitas adalah sbb:
 Aset alam naik sebesar 0,50
 Aset  fisik/infrastruktur  naik  sebesar 2,05
 Aset  sumber  daya  manusia  naik sebesar 1,05
 Aset keuangan naik sebesar 0,30
 Aset sosial naik sebesar 0,85
Hasil  penilaian  terhadap  komponen  aset tersebut  menggambarkan  bahwa  perubahan yang  terjadi  antara  sebelum  dan  setelah program  secara  umum  mengalami  kenaikan yang cukup signifikan.
Perubahan  yang  paling  signifikan  terdapat pada aset fisik/infrastruktur naik sebesar 2,05, kemudian  pada  aset  sumber  daya  manusia naik sebesar 1,05. Pada aset sosial yaitu naik sebesar 0,85, dan pada aset alam naik sebesar 0,50.  Sedangkan  pada  keuangan  manusia menurut responden naik sebesar 0,30
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118

## 4.1 Aset Alam
Tabel 2 : analisis aset alam ASPEK SEBELUM SESUDAH VARIAN ASET ALAM 2,00 2,50 0,50 Kualitas kondisi tanah pada desa 1,90 2,50 0,60 Ketersediaan air untuk Warga Desa 2,10 2,50 0,40
Penilaian  aset  alam  merujuk  kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu kualitas  kondisi  tanah  desa  dan  ketersediaan air untuk warga desa. Data skoring perubahan aset  alam  menunjukkan  adanya  perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 2,00  menjadi  2,50.  Perubahan  yang  terjadi naik sebesar 0,50 poin.
Perubahan sebesar 0,50 poin menunjukan penilaian  aset  alam  naik  cukup  signifikan dalam  artian  skala  perubahan  aset  alam memiliki  nilai  “ Sedang” .  Beberapa  faktor terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program  pada  aset  alam  yaitu:  Kualitas kondisi tanah desa dan ketersediaan air untuk warga.

## 4.2 Aset Fisik/Infrastruktur
Tabel 3 : analisis aset fisik
ASPEK SEBELUM SESUDAH VARIAN ASET FISIK /INFRASTRUKTUR 0,95 3,00 2,05 Ketersediaan bangunan aktivitas masyarakat desa berupa jalan 1,00 3,20 2,20 Sarana prasarana kelembagaan komunitas Desa 0,90 2,80 1,90 Penilaian aset fisik/infrastruktur merujuk kepada  komponen  kuesioner  SLIA  yaitu Ketersediaan  bangunan  untuk  mendukung aktivitas  masyarakat  desa  berupa  jalan  dan Sarana  prasarana  kelembagaan  komunitas Desa. Data skoring perubahan aset fisik/infrastruktur menunjukkan adanya
perubahan  nilai  antara  sebelum  dan  setelah program,  dari  0,95  menjadi  3,00.  Perubahan yang terjadi sebesar 2,05.
Perubahan sebesar 2,05 poin menunjukan penilaian aset fisik/infrastruktur naik signifikan dalam  artian  skala  perubahan aset fisik  memiliki  nilai  “ Tinggi ”.  Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah  program  pada  aset  fisik/infrastruktur yaitu:  pendirian  bangunan kantor  desa  Waru Jaya,  pembangunan  jalan  desa  dan  Pos Pelayanan Terpadu  (Posyandu) untuk masyarakat.

## 4.3 Aset Sumber Daya Manusia

## Tabel 4 : analisis aset sumber daya
ASPEK SEBELUM SESUDAH VARIAN ASET SUMBER DAYA MANUSIA 1,05 2,10 1,05 Keterampilan teknis usaha masyarakat desa 0,70 2,20 1,50 Keterampilan manajemen bisnis/usaha milik desa 1,40 2,00 0,60
Penilaian  aset  sumber  daya  manusia merujuk  kepada  komponen  yang  ada  di kuesioner  SLIA  yaitu  Pengetahuan  dan keterampilan teknisbudidaya dan Pengetahuan dan
keterampilanteknispaskapanen.  data  skoring perubahan  aset  sumber  daya  manusia menunjukkan  adanya  perubahan  nilai  antara sebelum  dan  setelah  program,  dari  1,05 menjadi  2,10.  Perubahan  yang  terjadi  naik sebesar 1,05.
Perubahan sebesar 1,05 poin menunjukan  penilaian  aset  sumber  daya manusia  naik  akan  tetapi  cukup  signifikan dalam  artian  skala  perubahan  aset  sdm memiliki  nilai “sedang” .  Beberapa  catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program  pada  aset  sumber  daya  manusia yaitu:  Mulai  adanya  pelatihan  BLK  (Badan Latihan  Keterampilan)  dengan  memberikan keterampilan  masyarakat  dengan  menajahit, ternak ikan, dan pelatihan Muballig.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118

## 4.4 Aset Keuangan
Tabel 5 : analisis aset fisik ASPEK SEBELUM SESUDAH VARIAN ASET KEUANGAN 0,60 0,90 0,30 Tingkat penghasilan rumah tangga 0,90 1,80 0,90 Jumlah tabungan/simpanan/asset produktif  (uang,  ternak, perhisasan, dll) 0,20 0,40 0,20 Akses layanan keuangan/modal 0,70 0,50 -0,20 Penilaian  aset  keuangan  merujuk kepada  komponen  yang  ada  di  kuesioner
SLIA yaitu Tingkat penghasilan rumah tangga dan Jumlah tabungan/simpanan/asset produktif (uang, ternak, perhisasan, dll) juga Akses layanan keuangan/modal.  Data skoring perubahan  aset  keuangan  menunjukkan adanya  perubahan  nilai  antara  sebelum  dan setelah  program,  dari  0,60  menjadi  0,90. Perubahan yang terjadi naik sebesar 0,30 Perubahan  sebesar  0,30  poin  menunjukan penilaian  aset  finansial  yang  kenaikannya sangat  kecil,  dalam  artian  skala  perubahan aset keuangan memiliki nilai “ Tetap ”. Beberapa  catatan  terkait  dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset  keuangan  yaitu:  Belum  adanya  fokus pembangunan ekonomi masyarakat,dan belum  berjalannya  BUMDes.  Peningkatan pendapatan  yang  cenderung  rendah.  Dan belum  terwujudnya  akses  permodalan  yang aman dan diterima masyarakat.

## 4.5 Aset Sosial

## Tabel 6 : analisis aset sosial
ASPEK SEBELUM SESUDAH VARIAN ASET SOSIAL 1,75 2,60 0,85 Tingkat  perkembangan kelompok  yang  telah dibentuk 0,70 1,60 0,90 Semangat saling membantu/gotong- royong/  kebersamaan  di antara anggota kelompok 2,30 2,80 0,50
Tingkat kerentanan terhadap konflik di tengah masyarakat 2,20 3,20 1,00 Partisipasi  dan  peran kelompok dalam pembangunan desa 2,10 3,20 1,10
Penilaian  aset  sosial  merujuk  kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu Tingkat  perkembangankelompok  yang  telah dibentuk, Semangat saling membantu/gotong- royong  /kebersamaan  di  antara  anggota kelompok,  Tingkat  kerentanan  terhadap konflik  di  tengah  masyarakat  dan  Partisipasi dan  peran  kelompok  dalam  pembangunan desa.  Data  skoring  perubahan  aset  sosial menunjukkan  adanya  perubahan  nilai  antara sebelum  dan  setelah  program,  dari  1,75 menjadi  2,60.  Perubahan  yang  terjadi  naik sebesar 0,85.
Perubahan  sebesar  0,85    poin menunjukan penilaian aset sosial naik cukup signifikan dalam  artian  skala  perubahan aset sosial  memiliki  nilai  “Sedang”.  Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah  program  pada  aset  sosial  yaitu: Terbentuknya komunitas dan forum pemberdayaan  masyarakat,  naiknya  tingkat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan desa, menurunnya konflik dengan pemberdayaan pemuda dan semangat partisipasi masyarakat yang naik.
Tabel 7: Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Komunitas & Faktor Kerentanannya
No Aset Komunitas Nilai  Kategori Penilaian FaktorKerentanan 1 Aset Alam 2,50  Kurang menuju cukuop - Ketersedian air yang belum merata sehingga sering menimbulkan masalah pada distibusi air 2 Aset Fisik 3,00  Cukup - Terhambatnya proses pembangunan Badan usaha milik desa dan fasilitas umum seperti akses jalan. 3 Aset SDM   2,10  Kurang menuju Cukup - Kurangnya optimalisasi keterampilan masyarakat desa
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118
- Kurangnya sosialisasi media pelatihan keterampilan untuk masyarakat 4 Aset Finansial 0,90  Sangat kurang menuju kurang - Keterbatasan penyedian modal untuk masyarakat - Masyarakat cendrung lebih memilih transaksi syariah (tanpa riba) 5 Aset Sosial 2,60  Kurang menuju cukup Kurangnya kesadaran masyarakat untuk gotong royong dalam pemabangunan desa

## 4.6 Analisis Derajat Keberlanjutan
Tabel 8 : Rekapitulasi kategori penilaian faktor keberlanjutan program No Faktor Keberlanjutan Komunitas Kategori Penilaian Dasar Penilaian 1 Aspek Kerentanan Terhadap Perubahan Eksternal Kurang Keterbatasan dana untuk pengelolaan ekonomi masyarakat serta pengembangan program  Dana Desa yang teralalu  fokus pada  aset  fisik desa. 2 Aspek Aset Komunitas Cukup 1 aset memiliki  nilai cukup,  3  aset memiliki  nilai kurang  menuju cukup,  1  aset memiliki  nilai sangat  kurang menuju kurang. Dari kedua faktor tersebut, meski secara internal komunitas masih memiliki keterbatasan,  namun  dengan  memperhatikan semangat  dan  kemauan  untuk  maju  dari masyarakat  desa  waru  jaya  “tingkat keberlanjutan  program  “Kurang  Menuju Cukup”  dengan  catatan  segera  dilakukan perkuatan terhadap aspek - aspek yang masih lemah.  Termasuk  meningkatkan  kesiapan
masyarakat  dalam  berpartisipasi  penuh dengan program pengoptimalan Dana Desa.
Satu kondisi yang membuat keberlanjutan  program  ini  masih  rentan adalah kurangnya aspek permodalan sehingga program  masih  belum  diupayakan  maksimal karena keterbatasan tersebut .
5 KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI

## 5.1 Kesimpulan
Secara umum, terjadi peningkatan di lima aset  yang  dikaji.  Namun  peningkatannya masih  tergolong  kecil  (hanya aset  fisik yang mencapai nilai 2). Peningkatan perubahan aset tertinggi  adalah  aset  Fisik  dan  terendah  aset Keuangan/Finansial. Aset Fisik dinilai tinggi, yaitu  pembangunan  sarana-sarana  umum seperti  betonisasi  jalan  dan  gedung  kantor desa  yang  sangat  mendukung  aktivitas operasional  perangkat  desa  dan  masyarakat yang berkeperluan. Perubahan aset Keuangan/Finansial  rendah,  karena  secara layanan  permodalan  yang  sebelumnya beroperasi saat ini sudah berhenti atau bahkan tutup.
Aset  Sosial:  di  tengah  masyarakat  yang rukun, mereka merasa sangat  senang dengan terbentuknya komunitas-komunitas
pemberdayaan pemuda karena dapat mempererat  ikatan  sosial  sekaligus  menjadi wadah  untuk  pengembangan  potensi  diri dalam berbagai keterampilan.
Aset SDM : peningkatan kapasitas masih sebatas  pertambahan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan,  belum  masuk  ke  dalam praktek/aplikasi  keseharian.  Peningkatan berupa pelatihan atas kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
Aset  Alam:  peningkatan  aset  alam  yang kurang  signifikan  ini  merupakan  hal  yang wajar,  akan  tetapi  pemanfaatan  lahan  yang tersedia masih perlu perhatian lebih.
Secara  umum  program  Dana  Desa telah  mampu  meningkatkan  asset  dasar masyarakat  desa  Waru  Jaya  dengan peningkatan yang sedang pada beberapa aset dan besar hanya pada asset fisik.
Secara umum nilai 5 asset komunitas cukup  mendukung  untuk  menopang  sumber peghidupan  yaitu  beternak  ikan.  Namun masih  perlu  perhatian  pada  asset  Keuangan (0,90). 4 asset lainnya cukup meskipun masih perlu  ditingkatkan  lagi  agar  semakin  baik dalam  mendukung  sumber  penghidupan (livelihood) masyarakat desa Waru Jaya.
Secara spesifik, program telah mampu menyediakan  sarana  prasarana  dan  fasilitas untuk  mendukung  penghidupan  masyarakat. Sedangkan aspek yang dinilai perlu perhatian untuk penguatan (nilai <2) adalah pengelolaan lahan  kosong,  distribusi  modal  usaha  untuk masyarakat  yang  belum  tersedia  secara konsistendan pembentukan perkumpulan atau komunitas  peternak  ikan  sebagai  media pengembangan  diri  dan  pendapatan,  serta perlunya  penguatan  jejaring  bisnis  peternak dengan pasar diluar desa.
Derajat keberlanjutan program sedang dan  perlu  pembenahan  pada  sektor-sektor yang masih dianggap kurang serta peningkatan  pada  tiap  titik  aset  dengan pemberdayaan yang terencana dan terstruktur.

## 5.2 Rekomendasi strategis
Subyek Ruang Perbaikan Rekomendasi Aksi Aset Komunitas - - Aset Alam Kegiatan/upaya penignkatan pelayanan ketersediaan air bagi masyarakat. Peningkatan pengetahuan masyarakat  terkait dengan sumber daya air alternatif dengan sumur bor. Aset Fisik Peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat khususnya di bidang  ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan koperasi masyarakat desa dan pembangunan berkala  aset  fisik desa. Aset Sumberda- ya Manusia Pelatihan keterampilan masyarakat  yang belum merata. Pembagian kelompok masyarakat dan disertai dengan pelatihan keterampilan masyarakat  sistem monitoring Aset Finansial Penyisihan  hasil pendapatan masyarakat  untuk Pelatihan & monitoring cara penyisihan hasil
modal usaha kelompok pendapatan masyarakat. Aset Sosial Menguatkan kelompok masyarakat  yang sudah terbentuk dan  mengedukasi perihal  kontribusi dalam pembangunan desa Menjadwalkan rapat koordinasi  tersistem setiap pekannya guna  menjaga  rasa persatuan masyarakat Aspek Kerentana-n Menyediakan pelayanan yang bergerak di bidang permodalan sebagai solusi dari kurangnya  tingkat finansial masyarakat Berkerjasama dengan lembaga atau  institusi  luar guna membangun lembaga permodalan  dengan SDM yan memumpuni di bidangnya Transform- asi  Struktur & Proses Membangun kelompok atau memberdayakan yang  sudah  ada dalam  kapasitas keterampilan  dan pengelolaan usaha Menjalin kerjasama  usaha dalam bidang pemasaran dan permodalan Desa membentuk sebuah lembaga sebagai  wadah  dari utusan tiap komunitas yang terjalin Membangun lembaga  keuangan profesional yang mampu menyediakan  modal untuk masyarakat dan menjalin kerjasama  dengan BUMDes lain dalam pemasaran

## 6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dampak dana desa terhadap peningkatan  nilai  aset    desa  sesuai  dengan kriteria  pada  SLIA.  Penelitian  ini  masih terbatas  pada  satu  desa  saja,  sehingga  perlu dilakukan  penelitian  kepada  desa-desa  lain untuk memberikan gambaran secara lebih luas dan lengkap.

## 7 PENGHARGAAN
( ACKNOWLEDGEMENT )
Pada  Bagian  ini  Penulis  menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah  memberikan  kontribusi  terhadap penyelesaian artikel ini, khususnya rekan dari STEI  SEBI  dan  Desa  Waru  Jaya  yang membantu  pengumpulan  data.  Penulis menyampaikan tanggung jawab terhadap hasil
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021), Hal. 109-118
penelitian termasuk error yang kemungkinan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Abriand,  E.  (2017).  Efektivitas  Program Pemulihan Mata Pencaharian (Pap) Di Desa  Batusari  Kecamatan  Dawuan Kabupaten  Subang  2017,  . Jurnal Penelitian dan KPM Juli 2017 Vol 4, No: 2 . Hulme,  D.  (2000).  Impact  Assessment Methodologies for Microfinance Theory,  Experience  and  Better
Practice. World Development Vol. 28,
No. 1, pp. 79±98, .
Hussein,  C.  A.  (2000).  Developing Methodologies for Livelihood Impact Assessment:Experience of the African Wildlife  Foundation  in  East  Africa. Overseas Development Institute . Kaatje  Segers, J. D. (2005). The Sustainable Livelihoods  Approach  as  an  impact assessment  tool  for  development interventions in rural Tigray, Ethiopia:
opportunities &
challenges.
Proceedings  of  the  conference  on poverty and development in Ethiopia: challenges and options. Addis Ababa: Institute  of  Development  Research, Addis Ababa University. Kemenkeu.  (2017). Buku  Pintar  Dana  Desa (Dana  Desa  Untuk  Kesejahteraan Umat). Jakarta: Kemenkeu RI. Koen  Kusters,  R.  A.  (2006).  Balancing
Development  and  Conservation?  An Assessment  of  Livelihood  and Environmental Outcomes of Nontimber  Forest  Product  Trade  in Asia,  Africa,  and  Latin  America.
Ecology and Society .
Permendagri.  (2016).  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Pengelolaan Aset Desa. Mentri Dalam Negri Republik Indonesia .
RI,  K.  K.  (2017). Buku  Saku  Dana  Desa.
Jakarta: Kemenkeu.
Sukiadi, T. (2018). Desa Development Index. ciputat: Dompet Dhuafa.
Wigati,  S.,  &  Fitrianto,  A.  R.  (2012).
PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM RANGKA MEMBONGKAR DOMINASI TENGKULAK MELALUI KEGIATAN  KEAGAMAAN. Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013 . Yanhar  Jamaluddin,  A.  S.  (2018).  Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana  Desa  terhadap  Pembangunan Daerah  . JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA , 14-24.