## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 26-34

## KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Nanang Zulkarnaen 1 , Maemunah 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, nanang.zulkarnaen15@gmail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunahabdullah@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 21-Februari- 2018 Disetujui: 20-Maret-2018 Abstrak : Keberadaan  perangkat  desa  sering  menjadi  polemik  terhadap  proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara tuntutan masyarakat belum diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dalam hal  ini  tertarik  untuk  mengadakan  atau  melakukan  sebuah  penelitian  ilmiah  tentang kewenangan  kepala  desa  dalam  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  desa.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Tehnik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang menggunakan hasil kajian pustaka. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  Desa  diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4
Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  pengaturan  yang  lebih  khusus  terdapat  dalam  peraturan menteri  dalam  negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang  pengangaktan  dan  pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak  melainkan  terdapat  keterlibatan  camat  dalam  memberikan  persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
Abstract: The existence of village officials is often a polemic on the process of appointing and  dismissing  village  officials,  given  the  limited  number  of  village  officials,  while community demands have not been resolved. Therefore, the author in this case is interested in  conducting  or  conducting  a  scientific  study  of  the  authority  of  the  village  head  in appointing  and  dismissing  village  officials  based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning villages.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research.  The  approach  used  in  this study  is the legal approach and conceptual approach. The data collection  techniques  used are library studies. The data analysis technique used in this study is data analysis using the results of  literature review. The results of this study indicate that the arrangements for the appointment  and  dismissal  of  Village  devices  are  regulated  in  Law  Number  6  of  2014 concerning  Villages,  government  regulations  Number  43  of  2014  concerning  the implementation  of  Law  Number  4  of  2014  concerning  Villages  and  more  specific arrangements contained in ministerial regulations in country Number 83 of 2015 concerning the dismissal and dismissal of village equipment. While the authority to appoint and dismiss the Village apparatus is the authority of the village head, but the authority is not an absolute authority,  but  there  is  an  involvement  of  the  sub-district  head  in  giving  approval  to  the appointment and dismissal of the Village apparatus.

## Kata Kunci:
Kewenangan
Kepala Desa Mengangkat Memberhentikan
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Desa  Merupakan  bagian  sistem  pemerintahan  paling bawah  dalam  struktur  pemerintahan  di  Indonesia  yang mempunyai  tugas  dan  kewajiban  dalam  menyelenggara pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan  dalam    menjalankan  roda  pemerintahan yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  bersama skretaris  desa  dan  perangkat  desa  dibawahnya  sebagai
bentuk  dari  struktur  organisasi  yang  ada  di  desa, sehinggga  dalam  hal  ini  desa  memilik  perhatian  lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karaktristik  komunal,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat telah  berupaya  mengembangkan  desa  dan  diatur  dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan  roda  pemerintahan  terbukti  dengan diterbitkan  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang
Desa  yang  didalamnya  mengatur  tentang  desa  dan bentuk desa
Perdebatan  soal  bentuk  dan  jenis  kewenangan  lokal desa  berdasarkan  hak  asal-usul,  dan  kewenangan  desa berskala lokal sampai saat ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan desa masih bingung  menterjemahkan  secara  substantif  soal kewenangan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  penafsiran terkait  kewenangan  tersebut  memiliki  konsekwensi langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan  penggunaan  anggaran  negara  di  desa.  Secara normatif  kewenangan  tersebut  merupakan  mandat  dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang    Nomor    6  Tahun  2014 tentang desa, pada ketentuan umumnya mendefenisikan sekaligus  menjelaskan  bahwa  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Undang-Undang  Nomer  6  tahun  2014 tentang Desa).
Definisi  tersebut  oleh  penulis  dipahami  sebagai adanya pengakuan secara substantive tentang kedaulatan  desa,  bahkan  secara  radikal  dapat  dipahami sebagai  pengakuan  (bukan  pemberian)  kewenangan pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  daerah  terhadap eksistensi  desa.  Hal  ini  dipertegas  dalam  defenisi Kewenangan    desa  yang  dijelaskan  dalam  UU.  No.6 Tahun  2014  Pasal  18  bahwa  kewenangan    desa  adalah kewenangan    penyelenggaraan  Pemerintahan  desa, pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan  desa,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul dan adat istiadat desa.
Pengakuan  kewenangan  tersebut,  jika  dihubungkan dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah, maka posisi otonomi desa, secara politik adalah equal,  dimana  prinsip  desentralisasi,  dekonsentrasi, delegasi  dan  tugas  pembantuan  juga  dilaksanakan  di desa. Dengan demikian, posisi politik dan anggaran desa jika  dilihat  dari  4  bentuk  dan  atau  jenis  kewenangan tersebut,  sangat  otonom,  strategis  dan  setara  dengan posisi  pemerintah  daerah  jika  berhadapan  dengan pemerintah pusat[1].
Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat struktur organisasi  tata  kelola  desa  yang  dipimpin  oleh  seorang kepala  yang  diangkat  berdasarkan  kesepakatan masyarakat dengan mekanismen pemilihan yang  diatur dalam  aturan  perUndang-Undangan  yaitu  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dalam  menjalankan  roda  pemerintahnya  dibantu  oleh seorang  sekretaris  desa  dan  aparatur  pemerintah  desa,
keberadaan  perangkat  desa  sering  menjadi  polemik terhadap  proses  pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  desa  mengingat  jumlah  perangkat  desa  yang terbatas,  sementara  masyarakat  setempat  banyak  yang menghendaki  sebagai  perangkat  desa  sebagai  bentuk pengabdian  kepada  masyarakat,  sehingga  muncul persoalan  dengan  adanya  penafsiran  siapa  yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.  Persoalan-persoalan  seperti  inilah  yang  banyak menjadi  polemik  yang  tidak  akan  terjawab  apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajiah ilmiah. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini  tertarik  untuk  mengadakan  atau  melakukan  sebuah penelitian  ilmiah  tentang  kewenangan  kepala  desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  karena  sebelum    diterbitkan  Undang- Undang  ini  kewenangan  penyelenggaraan  pemerintah desa  diatur  sepenuhnya  oleh  kepala  desa  sebagai pemegang kebijakan tertinggi di desa.
Tujuan  dalam  makalah  ini  yakni  untuk  menjelaskan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa  menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014  dan  untuk membandingkan  kewenangan  kepala  Desa  dalam mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode dan pendekatan penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian hukum  normatif. Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada,  literatur-literatur  dan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang diteliti[2].
Bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara sistimatis,  dikaji,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpilan dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  dan dalam hal ini penliti melakukan penelitan terhadap asas- asas hukum sistematika hukum serta sinkronisasi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  (Statuta Approach)  dan  pendekatan  konseptual  (Conseptual Approach)[3].
Pendekatan Perundang-undangan (Staute Approach) yaitu  pendekatan  dengan  cara  mengkaji  dan  menelaah peraturan  perundang-undangan  yang  yang  berkaitan dengan  pokok  perosalan.  Pendekatan  konseptual diharapkan  mampu  menambah  pandangan  penulis tentang suatu problematika yang muncul terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas di dalam penulisan ini. Pendekatan  yang  mengedepankan  tentang  kajian  teori- teori  serta  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum  merupakan  suatu  penambahan  wawasan serta solusi dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian.
28 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 26-34
2. SumberData
Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah  sumber  yang  berasal  dari  bahan  hukumyang terdiri dari:
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang bersifat  autoratif,  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenag meliputi aturan perundang-undangan seperti a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 2004 Tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
d. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
e. PP  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Aturan Pelaksanaan  Undang-Undangan  Nomor  6  Tahun 2016, Tentang Desa
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015  Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat desa.
Bahan  hukum  skunder  yaitu  bahan  hukum  yang menjelaskan  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  buku- buku  literatur,  pendapat  para  ahli,  kasus-kasus  hukum media masa dan jurnal hukum. Selain itu, bahan hukum tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 3. MetodePengumpulanData
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  (Library research)yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  berupa, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti[4].
4. Teknik AnalisisData
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah  hasil  pemelitian  menjadi  suatu  laporan. Analisisdata  adalah  peroses  pengorganisasian  dan pengurutan bahan dalam pola, katagori dan uraian dasar sehingga  akan  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan hepotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan  hukum.  Tehnik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  yang menggunakan  hasil  kajian  pustaka  yang  diolah  untuk mendapatkan kesimpulan bersifat deduktif[5].

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan
Pengangkatan Dan

## Pemberhentian Perangkat Desa.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sesuai dengan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hal  ini  berarti,  segala kebijakan  dan  logika  struktural  kelembagaan  di Indonesia  harus  berdasarkan  pada  konstitusi  atau Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia. Mengacu pada argumentasi di atas, maka sudah niscaya
jika  Indonesia  memiliki  model  ketatanegaraan  yang berdasarkan  pada  peraturan  hukum  yang  tertulis. Melihat Indonesia pada masa pasca-reformasi, Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan  desentralisasi.  Secara  legal  formal,  konsep sentralisasi  dan  desentralisasi  Indonesia  telah  tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.
Dalam  organisasi  yang  besar  (dilihat  dari  berbagai dimensi)  dan  dianut    paham  demokrasi,  selain sentralisasi dan dekonsentralisasi, diselenggarakan pula asas  desentralisasi.  Dengan  desentralisasi,  terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai  jenjang  pemerintahan  subnasional.  Asas  ini berfungsi  untuk  menciptakan  keanekaragaman  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  sesuai  dengan  kondisi dan  potensi  masyarakat.  Dengan  perkataan  lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman  masyarakat,  sehingga  terwujud  variasi struktur  dan  politik  yang  menyalurkan  aspirasi masyarakat setempat.
Dianutnya  desentralisasi  dalam  organisasi  negara tidak  berarti  ditinggalkannya  asas  sentralisasi,  karena asas  tersebut  tidak  bersifat  dikotomis,  melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena desentralisasi  tanpa  sentralisasi  akan  melahirkan desintegrasi.  Oleh  karena  itu,  otonomi  daerah,  yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan  berprakarsa,  memerlukan  bimbingan  dan pengawasan  Pemerintah,  sehingga  tidak  menjelma menjadi kedaulatan[6].
Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki  hierarki  stuktural    pemerintahan  yang  diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Misalnya tentang hierarki  terendah  pelaksana  pemerintahan,  yaitu  Desa. Desa  merupakan  bagian  terendah  dari  pelaksana pemerintahan  di  Indonesia.  Desa  secara  tertulis  diakui (status)  dan  memiliki  otoritas  kebijakan  (hak  otonomi baku)  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 “Desa  adalah  Desa  dan  Desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”.
Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud  pemerintah  Desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  (Desa  tersebut)  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia Mengacu  pada  amanah  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tersebut, Desa merupakan bagian pelaksana pemerintahan  yang  memiliki  hak  otoritas,  kedaulatan dan  administratif  Desa[7].  Desa  menurut  Undang- Undang  Desa  adalah  “pelaksana  tugas  pemerintahan yang  dipimpin  oleh  kepala  Desa  dan/atau  disebut dengan  istilah  yang  lain”(Pasal  25).  Melihat  amanah perUndang-Undangan  tersebut,  pemerintah  Desa merupakan  suatu  kesatuan  pelaksana  pemerintahan yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan kedaulatan Desa
Dari sudut pandang historis dan filosofis, Desa sudah lebih  dahulu  tercipta  sebagai  masyarakat  hukum  yang memiliki  sistem  tata  pemerintahan  secara  adat  (tidak tertulis).  Secara  pereodik,  jauh  sebelum  Indonesia menjadi  negara,  Desa  sudah  terlebih  dahulu  memilki
sistem tata pemerintahan. Istilah nagarindun, kampong, dan lain-lain, merupakan istilah sistem kepemerintahan yang  ada  di  Desa  jauh  sebelum  Indonesia  menjadi Negara[8].
Maka  tidak  heran,  jika  di  dalam  Undang-Undang diamanahkan  pembangunan  Desa  sebagai  cara  untuk mengembalikan  kedaulatan  Desa.  Di  sisi  lain,  tujuan Undang-Undang  Desa  ingin  mengembalikan  hak  asal- usul  Desa  sebagai  langkah  untuk  menciptakan  kodisi sosial yang melampui sentralisme dan lokalisme, melihat Indonesia notabene sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita nasional ke-Indonesia-an sehingga Desa berhak mengatur urusan rumah  tangga  Desa  masing-masing  yang  dipimpin  oleh seorang  kepala  Desa  dengan  dibantu  oleh  perangkat Desa  sebagaimana  definisi  dari  perangkat  Desa  yaitu unsur  staf  yang  membantu  Kepala  Desa  dalam penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi  yang  diwadahi dalam  Sekretariat  Desa,  dan  unsur  pendukung  tugas Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang diwadahi  dalam  bentuk  pelaksana  teknis  dan  unsur kewilayahan.
Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan Desa  adalah  satu  sistem  dalam  kelembagaan  dalam pengaturan  tugas  dan  fungsi  serta  hubungan  kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa,  yang  meliputi  Sekretaris  Desa  dan  lainnya. Perangkat  disebutkan  dalam  Pasal  48  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perngkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana kewilayahan; dan
c. Pelaksana teknis.
Dalam  kelembagaan  pemerintah  Desa  yang  memiliki tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah Desa diatur  sepenuhnya  berdasarkan  tugas  dan  fungsi masing-masing  oleh  beberapa  unsur  yang  terdapat dalam pemerintahan Desa diantaranya adalah :
1) Kepala Desa
Kepala  Desa  adalah  pemerintah  Desa  atau  yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (UU RI No  6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat  1).  Dan  dibantu  oleh Perangkat  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  berkedudukan  sebagai  unsur pembantu Kepala Desa[9].
Peroses  pengngkatan  kepala  Desa  yaitu  dnegan menggunakan  mekanisme  pemilihan  kepala  Desa dengan  tahapan  persiapan,  pencalonan,  pemungutan suara  dan  penetapan,  proses  pemilihan  kepala  Desa  ini dilakukan  sesuai  dengan  masa  jabatan  kepala  Desa selama  6  tahun  masa  jabatan  terhitung  sejak  tanggal dilantik.
Dalam  Pasal  26  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  yang menjadi kewenangan  kepala Desa adalah.
(1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
(2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
(3) Memegang  kekuasaan  pengelolaan  Keuangan  dan Aset Desa;
(4) Menetapkan Peraturan Desa;
(5) Menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa;
(6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
(7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
(8) Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
(9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
(10) Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
(11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
(12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
(13) Mengoordinasikan  Pembangunan  Desa  secara partisipatif;
(14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk  kuasa  hukum untuk  mewakilinya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(15) Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Kepala Desa berhak:
(1) Mengusulkan  struktur  organisasi  dan  tata  kerja Pemerintah Desa;
(2) Mengajukan  rancangan  dan  menetapkan  Peraturan Desa;
(3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan  penerimaan  lainnya  yang  sah,  serta  mendapat jaminan kesehatan;
(4) Mendapatkan  pelindungan  hukum  atas  kebijakan yang dilaksanakan; dan
(5) Memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
Kewajiban  kepala  Desa  menurut  UU  RI  No  6  Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) adalah:
(1) Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang  Desa  Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945,
sertamempertahankan  dan  memelihara  keutuhan Negara  Republik  Indonesia,  dan  Bhineka  Tunggal Ika;
(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
(3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
(4) Menaati  dan  menegakkan  peraturan  perundang- undangan;
(5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
(6) Melaksanakan  prinsip  tata  pemerintahan  Desa yang  akuntabel,  transparan,  professional,  efektif dan  efisien,  bersih  serta  bebas  dari  kolusi,korupsi dan nepotisme;
(7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
(8) Menyelenggarakan  administrasi  Pemerintahan Desa yang baik;
(9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
(10) Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Desa;
(11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
(12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
(13) Membina  dan  melestarikan  nilai  sosial  budaya masyarakat Desa;
(14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
(15) Mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan melestarikan lingkungan hidup; dan
30 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 26-34
(16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 disbutkan larangan kepala Desa yaitu:
(1) Merugikan kepentingan umum;
(2) Membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri sendiri,  anggota  keluarga,  pihak  lain,  dan/atau golongan tertentu;
(3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
(4) Melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
(5) Melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok masyarakat Desa;
(6) Melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme, menerima  uang,  barang,  dan/atau  jasa  dari  pihak lain  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  atau tindakan yang akan dilakukannya;
(7) Menjadi pengurus partai politik;
(8) Menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  organisasi terlarang;
(9) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan  Permusyawaratan  Desa,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan jabatan  lain  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundangan-undangan;
(10) Ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye pemilihan  umum  dan/atau  pemilihan  kepala daerah;
(11) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
(12) Meninggalkan  tugas  selama  30  (tiga  puluh)  hari kerja  berturut-turut  tanpa  alasan  yang  jelas  dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  30  disebutkan  sanksi  bagi kepala  Desa  yang  melanggar  larangan  sebagai  kepala Desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 29, sanksi tersebut yaitu:
(a) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  dikenai  sanksi administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau teguran tertulis.
(b) Dalam  hal  sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dilaksanakan, dilakukan  tindakan  pemberhentian  sementara  dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian
2) Sekretaris Desa
Dalam  Pasal  62  menyebutkan  bahawa  Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris  Desa  dibantu  oleh unsur staf  sekretariat  yang  bertugas  membantu  kepala  Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan skretariat Desa  paling  banyak  terdiri  dari  3  bidang  urusan  yang ditetapkan dalam peraturan menteri
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun 2015 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Sekretariat Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  banyak terdiri  atas  3  (tiga)  urusan  yaitu urusan  tata  usaha  dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling  sedikit  2  (dua)  urusan  yaitu  urusan  umum  dan perencanaan, dan urusan keuangan[10]. Masing-masing urusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dipimpin oleh Kepala Urusan
Tugas  dan  fungsi  sekretaris  Desa  sebagai  pimpinan skretariatan  Desa  disebutkan  dalam  Pasal  7  Perturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  tahun  2015  yang menyebutkan tugasnya yaitu:
(a) Bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  bidang administrasi pemerintahan
(b) Melaksanakan  urusan  ketatausahaan  seperti  tata naskah,  administrasi  surat  menyurat,  arsip,  dan ekspedisi.
(c) Melaksanakan  urusan  umum  seperti  penataan administrasi  perangkat  Desa,  penyediaan  prasarana perangkat  Desa  dan  kantor,  penyiapan  rapat, pengadministrasian  aset,  inventarisasi,  perjalanan dinas, dan pelayanan umum
(d) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi  keuangan,  administrasi  sumber- sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  BPD,  dan  lembaga pemerintahan Desa lainnya.
(e) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja  Desa,  menginventarisir  data-data  dalam rangka  pembangunan,  melakukan  monitoring  dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3) Pelaksana Kewilayahan
Pelaksana  kewilayahan  merupakan  unsur  pembantu Kepala  Desa  sebagai  satuan  tugas  kewilayahan.  Jumlah unsur  Pelaksana  kewilayahan  sebagaimanaditentukan secara  proporsional  antara  pelaksana  kewilayahan  yang dibutuhkan  dengan  kemampuan  keuangan  Desa  serta memperhatikan  luas  wilayah  kerja,  karakteristik, geografis,  jumlah  kepadatan  penduduk,  serta  sarana prasarana penunjang tugas.
Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas kewilayahannya kepala  kewilayahan  mempunyai fungsi  yang  disebutkan  dalam  Pasal  10  ayat  (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84  tahun 2015 yaitu:
(a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan  upaya  perlindungan  masyarakat, mobilitas  kependudukan,  dan  penataan  dan pengelolaan wilayah.
(b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
(c) Melaksanakan  pembinaan  kemasyarakatan  dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
(d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4) Kepala urusan
Kepala  urusan  berkedudukan  sebagai  unsur  staf sekretariat,  Kepala  urusan  bertugas  membantu Sekretaris  Desa  dalam  urusan  pelayanan  administrasi pendukung  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan Untuk  melaksanakan  tugas  kepala  urusan  mempunyai fungsi sebagai berikut:
(a) fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti  tata  naskah,  administrasi  surat  menyurat, arsip,  dan  ekspedisi,  dan  penataan  administrasi perangkat  Desa,  penyediaan  prasarana  perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian  aset,  inventarisasi,  perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
(b) Kepala  urusan  keuangan  memiliki  fungsi  seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan  administrasi  keuangan,  administrasi sumber-sumber  pendapatan  dan  pengeluaran, verifikasi  administrasi  keuangan,  dan  admnistrasi penghasilan  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
(c) Kepala  urusan  perencanaan  memiliki  fungsi mengoordinasikan  urusan  perencanaan  seperti menyusun  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja  Desa,  menginventarisir  data-data  dalam rangka  pembangunan,  melakukan  monitoring  dan evaluasi  program,  serta  penyusunan  laporan. (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 8).
5) Kepala seksi
Kepala  seksi  berkedudukan  sebagai  unsur  pelaksana teknis,  Kepala  seksi  bertugas  membantu  Kepala  Desa sebagai  pelaksana  tugas  operasional  dan  Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: (a) Kepala  seksi  pemerintahan  mempunyai  fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun  rancangan  regulasi  Desa,  pembinaan masalah  pertanahan,  pembinaan  ketentraman  dan ketertiban,  pelaksanaan  upaya  perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan  wilayah,  serta  pendataan  dan pengelolaan Profil Desa
(b) Kepala  seksi  kesejahteraan  mempunyai  fungsi melaksanakan  pembangunan  sarana  prasarana perDesaan,  pembangunan  bidang  pendidikan, kesehatan,  dan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi masyarakat  di  bidang  budaya,  ekonomi,  politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
(c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  masyarakat, meningkatkan  upaya  partisipasi  masyarakat, pelestarian  nilai  sosial  budaya  masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Dalam menjalankan fungsi dan tugas perangkat Desa terdapat  regulasi  yang  mengatur  sebagai  landasan pelaksanaan  tugas  termasuk  mekanisme  dalam pengangkatan dan pemberhentiannya sebagai perangkat Desa aturan tersebut  diantaranya adalah:
1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa
Pemerintah  pada  tanggal  15  Januari  2014  telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.    Dalam  konsideran  Undang-Undang  tersebut diisampaikan  bahwa  Desa  memiliki  hak  asal  usul  dan hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Kemudian  bahwa  dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  Desa  telah  berkembang  dalam berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur, dan sejahtera
Jika  kita  pahami  dari  konstruksi  hukum  terhadap struktur  pemerintahan  Desa,  sebenarnya  masih menggunakan  konstruksi  hukum  yang  diterapkan selama  ini.  Hal  ini  dapat  kita  telusuri  dari  teks  hukum pada  Pasal  1  angka  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  yang  menyatakan,  bahwa  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistim pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa  tentu  dibantu  oleh  perangkat  Desa  yang  diangkat berdasarkan  surat  keputusan  kepala  Desa,  terhadapa pengangkatan  maupun  pemberhentian  perangkat  Desa ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa dari mulai Pasal 48 sampi dengan Pasal 53 yang menentukan muatan pokok dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
2) PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa Pada  bulan  Mei  dan  Juli  2014  ditetapkanlah  PP Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dalam  aturan  pelaksana  ini  juga  mengatur  tentang pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  Desa  yang secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  61  sampai  dengan Pasal  70,  pengaturan  proses  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  Desa  pada  PP  Nomor  43  ini lebih  rinci  dan  tehnis  dan  dalam  Pasal  70  aturan peralihan  yang  memberikan  kewenangan  kepada menteri  dalam  negeri  guna  mengatur  lebih  khusus mengenai  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat Desa  disebutkan  dalam  Pasal  tersebut  yaitu  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri. Sehingga  terbitlah  peraturan  menteri  dalam  negeri Nomor  83  tahun  2015  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat Desa.
2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa a. Pengangkatan Perangkat Desa Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  49  Ungang¬- Ungang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa  perangkat  Desa bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  dan  dalam  hal  pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam ayat (2)  bahwa  kepala  Desa  dalam  mengangkat  perangkat Desa  terlebih  dahulu  berkonsultasi  ke  camat  atas  nama bupati/walikota  dan  terhadap  perangkat  Desa  yang diangkat  bertanggung  jawab  sepenuhnya  kepada  kepala Desa,
Sebelum  perangkat  Desa  ditetapkan  menjadi perangkat  Desa  berdasarkan  surat  keputusan  kepala Desa  harus  memenui  syarat  sebagai  perangkat  Desa yang disebutkan dalam Pasal 50 yaitu:
1) Berpendidikan  paling  rendah  sekolah  menengah umum atau yang sederajat;
2) Berusia  20  (dua  puluh)  tahun  sampai  dengan  42 (empat puluh dua) tahun;
3) Terdaftar  sebagai  penduduk  Desa  dan  bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
32 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 26-34
4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Terhadap pengaturan lebih lanjut tentang perangakat Desa  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  terdapat  syarat  tambahan  secara  khusus  yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan memperhatikan  asal  usul  Desa  setempat,  syarat perangkat Desa juga berdasarkan permendagri 83 Tahun 2015  menyebutkan  adanya  syarat  administrasi  dalam Pasal 3 disebutkan diantaranya adalah:
a) Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Surat  Keterangan bertempat  tinggal  paling  kurang  1  (satu)  Tahun sebelum  pendaftaran  dari  Rukun  Tetangga  atau Rukun Warga setempat;
b) Surat  Pernyataan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  dibuat  oleh  yang  bersangkutan  di atas kertas bermaterai;
c) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,  yang  dibuat  oleh  yang  bersangkutan  diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah  terakhir  yang  dilegalisasi  oleh  pejabat berwenang  atau  surat  pernyataan  dari  pejabat  yang berwenang;
e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f) Surat  Keterangan  berbadan  sehat  dari  Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g) Surat  Permohonan  menjadi  Perangkat  Desa  yang dibuat  oleh  yang  bersangkutan  di  atas  kertas  segel atau bermaterai cukup.
Pengangkatan  perangkat  Desa  disamping  memilik syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  juga  terdapat mekanisme  disebutkan  dalam  Pasal  66  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  bahwa  mekansime  pengangkatan pernagkat  Desa  adalah  dengan  mekanisme  sebagai berikut:
(1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
(2) Kepala  Desa  melakukan  konsultasi  dengan  camat atau  sebutan  lain  mengenai  pengangkatan perangkat Desa;
(3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis  yang  memuat    mengenai  calon  perangkat Desa  yang  telah    dikonsultasikan  dengan    kepala Desa dan
(4) Rekomendasi  tertulis  camat  atau  sebutan  lain dijadikan    dasar  oleh    kepala  Desa  dalam pengangkatan  perangkat    Desa  dengan  keputusan kepala Desa
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83 tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  disebutkan  lebih  rinci  secara  tehnis  terhadap pelaksanaan  pengangkatan  perangkat  Desa  yang disbutkan dalam Pasal 4 yaitu
(1) Kepala  Desa  dapat  membentuk  Tim  yang  terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
(2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan  calon  Perangkat  Desa  yang  dilakukan oleh Tim;
(3) Pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  bakal calon  Perangkat  Desa  dilaksanakan  paling  lama  2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
(4) Hasil  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon  dikonsultasikan  oleh  Kepala  Desa  kepada Camat;
(5) Camat  memberikan  rekomendasi  tertulis  terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
(6) Rekomendasi  yang  diberikan  Camat  berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
(7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
(8) Dalam  hal  rekomendasi  Camat  berisi  penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa Terhadap  tim  yang  dimaksud  pada  paoint  (a) diberikan  kewengan  kepada  Desa  untuk  mengatur  yang ditaungkan  dalam  peraturan  Desa  sebagaimana disubtkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015
Dalam  pengangkatan  perangkat  Desa  oleh  kepala Desa  bukanlah  menjadi  kewenangan  yang  melekat secara  mutlak  terhadap  kepala  Desa  dengan  kehendak sendiri  tanpa  harus  mempertimbangkan  syarat-syarat sebagai  perngkat  Desa  dan  mekanisme  pengangkatan perangkat  Desa,  peroses  penjaringan  dan  penyaringan yang  dilakukan  tentu  dengan  tujuan  agar  mendapatkan hasil yang baik yaitu perngkat Desa yang diangkat meilik etos kerja yang baik dan perofesional,
Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat  pada  ketentuan-ketentuan  tentang  mekanisme pengangkatan  perangkat  Desa,  kewenangan  dalam mengeluarkan  dan  menetapkan  perangkat  Desa  sangat dibati  dengan  syarat  dan  mekanime  salah  satunya  yang paling  jelas  adalah  dengan  adanya  keterlibatan  camat untuk  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada kepala  Desa  untuk  mengangkat  perangkat  Desa  dengan demikian  maka  kepala  Desa  terhadap  kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai  pemegang  kebijakan  yang  utama,  kepala  Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan  perangkat  Desa  tetapi  kewenangan  yang lebih  besar  diberikan  kepada  bupati  yang  diwakili  oleh camat sebagai pelaksana tugas.
Kewenangan  kepala  Desa  dalam  mengangkat perangkat  Desa  yang  diperoleh  secara  atributif  dengan kewenangan mengeleuarkan surat keputusan pengangkatan  perangkat  Desa  tidak  boleh  bertindak berdasarkan  kepentingan  peribadi  maupun  golongan tetapi  harus  tetap  didahului  dengan  mekanisme  yang ada dalam aturan perundang undangan.
Bahwa  yang  paling  penting  juga  dalam  penerapan kewenangannya tidak lepas dari perinsip pengembangan dan  pengelilaan  Desa  secara  mandairi  sesuai  dengan hajatan Undang-Undang Desa sehingga pemeintah puast
mengucurkan  dana  besar  kepada  Desa  dengan  hajatan pengelolaan yang baik dipergunakan untuk membangun Desa dan terciptanya kesejahtraan masyarakt Desa.
b. Pemberhentian Perangkat Desa
Disebutkan  dalam  Pasal  53  tentang  pemberhentian perangkat  Desa  dimana  perangkat  Desa  berhenti disebabkan karena:
(1) Meninggal dunia;
(2) Permintaan sendiri atau
(3) Diberhentikan
Terhadap  sebab  pemberhentian  perangkat  Desa tersebut  diatas  yang  lebih  lanjut  perlu  dibahas  adalah perangkat  Desa  yang  diberhentikan,  dalam  hal  ini diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengeluarakan surat keputusan berdasarkan  Pasal  52  ayat  (2)  disebutkan  bahwa perangkat Desa diberhentikan karena (1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
(2) Berhalangan tetap;
(3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
(4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
Sebab  pemberhentian  perangkat  Desa  diatas berdasarkan  surat  keputusan  kepala  Desa  dengan mekanisme  yang  disebutkan  dalam  Pasal  53  ayat  (3) yang  menyebutkan  bahwa  perangkat  Desa  yang diberhentikan  berdasarkan  keputusan  kepala  Desa terlebih  dahulu  berkonsultasi  kepada  camat  atas  nama bupatai/walikota.  Artinya  bahwa  kepala  Desa  tidak berhak  melakukan  pemberhentian  perangkat  Desa dengan tanpa alasan yang jelas,
Salah  satu  alasan  yang  disebutkan  diatas  sebagai dasar  pemberhentian  perangkat  Desa  adalah  perangkat Desa  melanggar  larangan  sebagai  perangkat  Desa, larangan  sebagai  perangkat  Desa  disebutkan  dalam Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang Desa yaitu:
(a) Merugikan kepentingan umum;
(b) Membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri sendiri,  anggota  keluarga,  pihak  lain,  dan/atau golongan tertentu;
(c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
(d) Melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
(e) Melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok masyarakat Desa;
(f) Melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  atau tindakan yang akan dilakukannya;
(g) Menjadi pengurus partai politik;
(h) Menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  organisasi terlarang;
Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana  disebutkan  secara  rinci  dalam  Pasal  6 permendagri  Nomor  83  tahun  2015  yaitu:  1)  Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi  dengan  Camat[11].  2)  Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2) Ditetapkan sebagai terdakwa;
3) Tertangkap tangan dan ditahan.
c. Perangkat  Desa  yang  diberhentikan  sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak  terbukti  bersalah  oleh  Pengadilan  dan  telah berkekuatan  hukum  tetap  atau  incraht  dikembalikan kepada jabatan semula.
Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi  kewenanganya  juga  harus  tetap  mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang telah  diatur,  sehingga  kewenangan  tersebut  baru  dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian  dan  mekanisme  pemberhentian  telah tepat dalam penerapanya.
Alasan  pemberhentian  harus  sesuai  dengan  syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya  kepentingan  politik  kepala  Desa  dan  penilaian peribadi,  dengan  demikian  akan  dapat  menciptakan kerukunan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.
Perangkat  Desa  yang  professional  adalah  menjadi kunci  utama  pembangunan  Desa  dengan  kwalitas pelayanan  yang  memuaskan  bagi  segenap  masyarkat Desa,  keberadaan  perangkat  Desa  yang  kurang profesioanl  harus  tetap  dibina  dan  dilatih  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pemberhentian  berdasarkan  kehendak  penilaian  kepala Desa  bukanlah  menjadi  solusi  namun  justru  akan menjadi awal kondisi masyarakat yang tidak setabil dan memicu konflik.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43  tahun  2014  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  pengaturan yang  lebih  khusus  terdapat  dalam  peraturan  menteri dalam  negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang pengangaktan dan pemberhentian perangkat Desa.
Pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  Desa adalah  menjadi  kewenangan  kepala  Desa  namun kewenangan  tersebut  bukan  kewenangan    mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan  oleh  kepala  Desa  dengan  melihat  ketentuan syarat-syarat  pemberhentian  dan  pengangakatan  serta mengkaji  dampak  kemasyarakatan,  kepala  Desa  yang dipilih dalam masa 6 tahun masa jabatan sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  Desa  akan  meciptakan kondisi politik masyarakat yang tidak stabil dan memilik dapak terhadap perombakan perangkat Desa.
Untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintahan  desa, disarankan: 1)  Kepala  Desa  selalau  memberikan bimbingan  dan  sosialisasi  aturan  perundang-undangan kepada  masyarkat  Desa  yang  menjadi  tugas  danggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 2) Terhadap  kewenangan  kepala  Desa  dalam  mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa hendaknya dalam
diberikan  kewenangan  mutlak  kepada  kepala  Desa  atau menjadi  kewenangan  mutlak  dari  pemerintah  daerah kabupaten  kota  dalam  hal  ini  bupati,  sehingga  dalam pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  Desa kewenangan  tersebut  tidak  tumpang  tindih  dengan kewenengan  camat  yang  meberikan  rekomendasi terhadap  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1]  B.  Manan,  “Wewenang  Provinsi,  KabuPaten,  dan  kota dalam  rangka  otonomi  daerah,”  in Makalah  Pada Seminar  Nasional,  Fakultas  Hukum  Unpad,  Bandung , 2000, vol. 13.
[2]  S. Soekano and S. Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu  TinjauanSingkat.  cetakan  ke-2,  PT,” Raja  Graf. Persada, Jakarta , 2009.
[3]  P.  Mahmud  Marzuki,  “Penelitian  Hukum,” Jakarta: Kencana Prenada Media , 2005.
[4]  M.  Nazir,  “Metode  penelitian  sosial,” Jakarta  PT  Bina Aksara , 1999.
[5]  P.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D . 2013.
[6]  N.  Huda, Hukum  pemerintahan  daerah .  Nusamedia, 2009.
[7]  U.-U.  R.  I.  Nomor,  “Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa,” Pemerintah  Negara  Republik  Indones. Jakarta , 6AD.
[8]  N.  Huda,  “Artikel  Kehormatan:  Urgensi  Pengaturan  Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,” PADJADJARAN  J.  Ilmu  Huk.  (Journal Law) , vol. 4, no. 1, pp. 1–18, Aug. 2017.
[9]  J.  Asshiddiqie,  “Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Jakarta: PT,” Bhuana Ilmu Pop. , 2008.
[10] M. D. NEGERI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta, 2006.
[11]  M. Z. Abidin, “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam  Mendukung  Kebijakan  Dana  Desa,” J.  Ekon.  Dan Kebijak. Publik , vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015.