Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN 2442 - 9708 (Online) Vol. 17 No.1 April 2017 : 31- 52 ISSN 1411 - 8831 (Print)
Doi : http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039
LINDUNG NILAI, FINANCIAL LEVERAGE ,

## MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK
Furqon Nurhandono 1
Amrie Firmansyah 2* 1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia
2 amrie.firmansyah@gmail.com

## Abstract
This  research  is  aimed  to  provide  empirical  evidence  about  relationship  between hedging,  financial  leverage,  and  earnings  management  on  tax  aggressiveness. Tax aggressiveness  as  the  act  of  manipulation  to  reduce  the  amount  of  taxable  income through  tax  planning  efforts  either  it  can  or  can  not  be  categorized  as  an  act  of  tax evasion.  Using  purposive  sampling  this  research  selected  24  firms  that  are  listed  in Indonesian  Stock  Exchange  from  2011-2015  as  samples.  The  result  of  multiple regression of panel data shows that there is positively significant relationship between financial  leverage  and  tax  aggressiveness  as  well  as  earnings  management  and  tax aggressiveness.  While  there  is  no  significant  relationship  between  hedging  and  tax aggresiveness.
Keywords: Hedging, Financial Leverage, Earnings Management, Tax Aggresiveness
JEL Classifications : M41 M48 C33
Submission Date :  Agustus 2017
Accepted Date :  Oktober 2017 * Correponding Author

## PENDAHULUAN
Capaian realisasi pendapatan negara terus menurun dari tahun 2012. Puncaknya Indonesia mengalami shortfall pendapatan negara pada tahun 2015. Pada tahun tersebut pendapatan  negara  hanya  mencapai  85,61%  dari  target  1.761,6  triliun  rupiah. Pendapatan  negara  juga  lebih  rendah  dari  tahun  sebelumnya  dengan  pertumbuhan negatif  sebesar  -2,73%.  Padahal  pendapatan  negara  sebenarnya  telah  ditopang  dari surplusnya PNBP (Pendaparan Negara Bukan Pajak) dan  Hibah sebesar 148% dengan kenaikan sebesar 131,2 Triliun Rupiah. Pajak memang menjadi kunci bagi pencapaian target pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2015 sebesar 79,93% pendapatan negara berasal  dari  pajak  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  jika  penerimaan  pajak  tidak  sesuai target  dampaknya  akan  besar  terhadap  tidak  tercapainya  realisasi  pendapatan  negara. Kontributor  terbesar  dalam  penerimaan  pajak  pada  tahun  2015  adalah  dari  Pajak
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
Penghasilan  (PPh)  yaitu  rata-rata  sebesar  49%  dari  penerimaan  pajak  dalam  negeri. Selama  periode  2012-2015  pendapatan  PPh  nonmigas  didukung  oleh  penerimaan  dari PPh  badan  dengan  kontribusi  rata-rata  terhadap  total  pendapatan  PPh  nonmigas mencapai 51,1 persen per tahun selama periode tersebut. Karena kontribusi yang besar maka Otoritas Pajak harus mengoptimalisasi penerimaan PPh Badan. (www.kemenkeu.go.id)
Akan  tetapi  optimalisasi  penerimaan  PPh  Badan  dalam  praktiknya  mengalami hambatan  dalam  bentuk  ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  terlihat  dari Tax  Ratio yang  semakin  menurun  dari  tahun  2012.  Angka Tax  Ratio menggambarkan  tingkat kepatuhan  warga  negara  untuk  membayar  pajak  serta  menggambarkan  kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (Wahyudi, 2015). Tax Ratio dihitung  dengan  cara  membagi  penerimaan  pajak  yang  diperoleh  Pemerintah Pusat dengan Produk Domestik Bruto.
Stiglitz  (1986)  menjelaskan  bahwa  agresivitas  pajak  dapat  dilakukan  karena terdapat  kesempatan  bagi  wajib  pajak  untuk  menunda  pembayaran,  adanya  perbedaan tarif antara pajak penghasilan dengan transaksi khusus dan adanya perbedaan perlakuan pajak karena perbedaan karakteristik transaksi. Perbedaan perlakuan pajak dapat timbul karena  karakteristik  instrumen  keuangan  yang  berbeda  sehingga  menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda. OECD (2013) mendeskripsikan kondisi tersebut sebagai disparate  tax  treatment.  Disparate  tax  treatment ini  dapat  dimanfaatkan  perusahaan untuk  melakukan  agresivitas  pajak  dengan  transaksi  Lindung  nilai  (OECD,  2013). Perbedaan  karakteristik  juga  berpotensi  digunakan  untuk  melakukan  agresivitas  pajak pada keputusan pendanaan (Badertscher, Katz, & Rego, 2009). Karena sifat biaya utang berupa  bunga  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak  sedangkan  biaya ekuitas  berupa  dividen  bukan  merupakan  objek  pajak  maka  perusahaan  dapat memanfaatkan perbedaan ini untuk melakukan agresivitas pajak (Modigliani & Miller, 1963). Selain itu akuntansi akrual memberikan diskresi kepada manajemen untuk dapat melakukan manajemen laba (Jones, 1991). Diskresi manajemen ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan agresivitas pajak (Frank & Rego, 2009).
Penelitian  OECD  (2013)    menjelaskan  bagaimana  agresivitas  pajak  dengan skema  lindung  nilai  dilakukan  dengan  memanfaatkan disparate  tax  treatment ,  antara instrumen  keuangan  dengan  instrumen  lindung  nilai.  Karena  perbedaan  ini  suatu perusahaan  seolah-olah  mendapatkan  insentif  pajak  dengan  melakukan  Lindung  nilai. Smith  &  Stulz  (2014)  memperkuat  penelitian  OECD  (2013)  dengan  membuktikan bahwa  terdapat  manfaat  pajak  dari  aktivitas  lindung  nilai.  Maraknya  penggunaan transaksi  ini  di  dunia  membuat  peningkatan  masalah  ini  menjadi  semakin  luas. Berdasarkan  data  dari  Bank  Indonesia  volume  transaksi  Lindung  nilai  telah  mencapai US$  41,61  miliar  pada  2015  atau  tumbuh  13%  di  tahun  2014.  Di  Amerika  Serikat penggunaan  derivatif  ternyata  meningkatkan tax  gap antara  3,6  s.d.  4,4  persen (Donohoe, 2015).
Agresivitas  pajak  menggunakan  transaksi  lindung  nilai  ini  menimbulkan tantangan  tersendiri  bagi  pengembangan  kebijakan  dan  upaya  peningkatan  kepatuhan wajib  pajak.  Terdapat  tiga  tantangan  besar  dalam  hal  ini  (OECD,  2013).  Pertama, menentukan  kewajaran  transaksi  lindung  nilai  sulit  untuk  menilai  apakah  perusahaan sengaja melakukan lindung nilai untuk menghindari pajak atau hanya karena kesalahan pengelolaan  risiko.  Kedua,  skema  lindung  nilai  melibatkan  transaksi  yang  rumit sehingga  memerlukan  analisis  yang  mendalam.  Kedua  tantangan  tersebut  pada akhirnya akan menimbulkan tantangan dalam membuat peraturan pajak untuk transaksi
lindung  nilai.  Di  Indonesia,  transaksi  instrumen  derivatif  untuk  lindung  nilai  pernah awalnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2009.  Namun  setelah kalah  pada judicial  review peraturan  ini  dicabut  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 31  Tahun  2011.  Hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  lindung nilai  secara  spesifik  terkait  dengan  pajak  perusahaan  sehingga  kemungkinan  adanya disparate tax treatment semakin besar.
OECD  (2013)  menjelaskan  modus-modus  yang  dapat  dilakukan  perusahaan untuk  melakukan  pelaporan  pajak  agresif  menggunakan  skema  lindung  nilai.  Graham dan  Smith  (1999)  melakukan  penelitian  untuk  menjelaskan  determinan  lindung  nilai. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki fungsi pajak yang convex maka  lindung  nilai  yang  mengurangi  volatilitas  dari  pendapatan  pajak  dapat mengurangi  utang  pajak  perusahaan.  Penelitian  ini  dilanjutkan  Graham  dan  Rogers (2002)  yang  menemukan  bahwa  lindung  nilai  tidak  hanya  digunakan  untuk mendapatkan  insentif  pajak  berupa  pengurangan  utang  pajak  perusahaan  namun  lebih untuk  meningkatkan  kapasitas  utang.  Smith  &  Stulz  (2014)  mengembangkan  teori positif  mengenai  perilaku  lindung  nilai  untuk  maksimisasi  nilai  perusahaan.  Smith  & Stultz  (2014)  menjelaskan  mengapa  perusahaan  melakukan  lindung  nilai  dengan menguji aspek pajak, biaya kontrak, dan dampak dari penggunaan lindung nilai.
Dalam  konteks  agresivitas  pajak  Donohoe  (2011)  menemukan  bahwa agresivitas  pelaporan  pajak  menentukan  penggunaan  dari  derivatif.  Derivatif  yang digunakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah  derivatif  yang  tidak  ditujukan  untuk spekulasi  atau untuk  diperdagangkan sehingga meliputi juga derivatif  yang digunakan sebagai  lindung nilai.  Di  Indonesia,  Oktavia dan  Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna  derivatif  (tidak  membedakan  tujuan  untuk  lindung  nilai  atau  spekulatif) memiliki  tingkat  agresivitas  lebih  besar  daripada  non  pengguna  derivatif.  Penelitian yang secara langsung meneliti agresivitas pajak dengan lindung nilai adalah penelitian yang  dilakukan  oleh  Lee  (2016)  yang  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif signifikan  antara  lindung  nilai  dengan  agresivitas  pajak.  Oleh  karena  itu,  penelitian yang  menggambarkan  pengaruh  transaksi  lindung  nilai  terhadap  penghindaran  pajak menjadi penting untuk dilakukan dengan kondisi di Indonesia.
Selain  lindung  nilai,  terdapat  instrumen  keuangan  lain  yang  berpotensi digunakan  untuk  melakukan  agresivitas  pajak  yaitu,  utang.  Modigliani  dan  Miller (1963) menemukan bahwa beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mendanai usahanya dari utang. Hal  ini  diperkuat  oleh  Badertscher,  Katz,  dan  Rego  (2016)  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  berpotensi  mendapatkan  insentif  pajak  karena  lebih  memilih  mendanai usahanya dari utang.
Ekskalasi  masalah  ini  semakin  meningkat  karena  pertumbuhan  utang  di Indonesia  semakin  tinggi  (Bank  Indonesia,  2015).  Rasio  utang  terhadap  pendapatan domestik  bruto  Indonesia  semakin  meningkat  dari  tahun  2004  sampai  dengan  tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perusahaan Indonesia yang dikenakan tarif pajak efektif yang  lebih  tinggi  cenderung  memiliki  rata-rata  rasio debt  to  equity yang  lebih  besar, yang  memberikan  indikasi  bahwa  perusahaan  Indonesia  menggunakan  kesempatan untuk  dapat  mengurangi  beban  bunga  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  saat  mereka menerima  pinjaman  dari  kreditur  yang  berada  di  yurisdiksi  perpajakan  dengan  tarif pajak yang lebih rendah (Christiana dan Martani, 2014).
Selain itu, meningkatnya book-tax gap mengindikasikan ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menjadi peluang
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
bagi perusahaan untuk meningkatkan laba dan menurunkan laba kena pajak (Frank dan Rego,  2009).  Hal  ini  berpotensi  membuat  diskresi  manajemen  disalahgunakan  untuk melakukan  manajemen  laba.  Manajemen  laba  adalah  langkah  manajemen  untuk menaikkan  atau  menurunkan  laba  akuntansi  yang  dapat  maupun  tidak  melanggar prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum (Frank dan Rego, 2009). Selain itu Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  bagi  pihak  eksternal  sehingga  dapat meratakan,  menaikan,  dan  menurunkan  pelaporan  laba,  di  mana  manajemen  dapat menggunakan  kelonggaran  penggunaan  metoda  akuntansi,  membuat  kebijakan- kebijakan  (diskresi)  yang  dapat  mempercepat  atau  menunda  biaya-biaya  dan pendapatan,  agar  laba  perusahaan  lebih  kecil  atau  lebih  besar  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Jika  laba  akuntansi  meningkat  idealnya  beban  pajak  juga  meningkat.  Oleh karena  itu  Shackelford  dan  Shevlin  (2001)  menemukan  bahwa  agresivitas  pelaporan keuangan  dan  agresivitas  pajak  merupakan  dua  keputusan  yang  saling trade-off atau meniadakan  dengan  memilih  salah  satu  tindakan . Penelitian  ini  kemudian  didukung oleh Erickson et al. (2004) dengan hasil yang sama. Akan tetapi Frank dan Rego (2009) menemukan  bahwa  agresivitas  pajak  dan  agresivitas    pelaporan  keuangan  dapat dilakukan secara bersama-sama. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh Kamila dan Martani (2014) dan Ridha dan Martani (2014).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  terdapat  indikasi  bahwa  lindung nilai, financial  leverage dan  manajemen  laba  dapat  dilakukan  untuk  melakukan agresivitas  pajak.    Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini  Penulis  menguji  pengaruh lindung nilai, financial leverage dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Reviu Literatur Teori Agensi
Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula  kecenderungan  perusahaan  menggunakan  pilihan  akuntansi  yang  dapat mengurangi  laba,  karena  perusahaan  yang  memiliki  tingkat  laba  yang  tinggi  dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga  akan  menarik  perhatian  pemerintah  dan  regulator  sehingga  menyebabkan terjadinya  biaya  politis,  diantaranya  muncul  intervensi  pemerintah,  pengenaan  pajak yang  lebih  tinggi,  dan  berbagai  macam  tuntutan  lain  yang  dapat  meningkatkan  biaya politis  (Watts  dan  Zimmerman,  1989).  Hipotesis  biaya  politik  ini  dapat  menjelaskan mengapa  perusahaan  memilih  kebijakan  akuntansi  yang  meminimalkan  pajak penghasilan. Karena adanya pajak penghasilan sebagai  biaya politik maka perusahaan akan  cenderung  untuk  melakukan  tindakan  oportunis  dalam  memilih  kebijakan akuntansi  untuk  menurunkan  penghasilan  kena  pajak.  Tindakan  ini  sesuai  dengan definisi  agresivitas  pajak  menurut  Frank  dan  Rego  (2009)  yaitu  manipulasi  untuk mengurangi  besarnya  laba  kena  pajak  melalui  upaya  perencanaan  pajak  yang  dapat maupun tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak.
Jensen  dan  Meckling  (1976) menjelaskan  hubungan  keagenan  di  dalam  teori agensi (agency  theory) bahwa  perusahaan  merupakan  kumpulan  kontrak (nexus  of contract) antara  pemilik  sumber  daya  ekonomis (principal) dan  manajer (agent) yang mengurus  penggunaan  dan  pengendalian  sumber  daya  tersebut.  Dalam  konteks
agresivitas  pajak,  manajemen  memiliki  kepentingan  untuk  memanipulasi  laba perusahaan  yang  nantinya  akan  mengurangi  utang  pajak  yang  ditanggung  oleh perusahaan.  Manipulasi  ini  dapat  dilakukan  karena  adanya  informasi  asimetris  antara manajemen  yang  membuat  dan    menjalankan  sistem  akuntansi  dan principal sebagai pengguna  laporan  keuangan.  Kepentingan  ini  berbeda  dengan  kepentingan  investor yang  tidak  menginginkan  adanya  agresivitas  pajak  karena  berpotensi  mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.
Hanlon  dan  Heitzman  (2010)  mendefinisikan  penghindaran  pajak  sebagai aktivitas  yang  mengurangi  nominal  pajak  secara  eksplisit  dari  pendapatan  sebelum pajak.  Frank  dan  Rego  (2009)  membuat  istilah  yang  lebih  luas  yaitu  agresivitas pelaporan  pajak  atau  agresivitas  pajak  yang  artinya  manipulasi  untuk  mengurangi besarnya  laba  kena  pajak  melalui  upaya  perencanaan  pajak  yang  dapat  maupun  tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak.
Smith  dan  Stulz  (2014) menjelaskan  bahwa  agresivitas  pajak  dengan menggunakan  lindung  nilai  dapat  diamati  jika  terdapat  dua  pengamatan  j  dan  k. P adalah harga satuan mata uang dan T(V) adalah tarif pajak perusahaan. V j + H j = V k + H k adalah  portofolio  lindung  nilai.  Lindung  nilai  dilakukan  dengan  tujuan trade  off risiko  dari  instrumen  keuangan.  Diasumsikan  efektivitas  lindung  nilai  sempurna sehingga  P j H j + P k H k = 0. Agresivitas dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan pajak  antara  instrumen  lindung  nilai  dengan  instrumen  keuangan  yang  dilindungi nilainya  T(V j )  <  T(V k ).  Jika  V H (0)  adalah firm  value setelah  lindung  nilai,  maka berdasarkan  persamaan  berikut  ini  terbukti  bahwa  lindung  nilai  akan  menciptakan manfaat pajak untuk perusahaan dilihat dari V H (0)- V(0) > 0.
OECD  (2013) menjelaskan  perlakuan  akuntansi  yang  dapat  dilakukan perusahaan  untuk  melakukan  pelaporan  pajak  agresif  menggunakan  skema  lindung nilai.  Agresivitas  pajak  dari  transaksi  lindung  nilai  muncul  karena  adanya disparate treatment atau  perbedaan  perlakuan  pajak  antara  instrumen  lindung  nilai  dengan instrumen keuangan yang dilindungi nilainya (OECD, 2013). Perbedaan tersebut dapat dilakukan untuk agresivitas pajak dengan skema after tax hedging dan overhedging. Lebih  lanjut  OECD  (2013)  menjelaskan  bahwa  melalui  skema after  tax hedging, perusahaan  memanfaatkan  perbedaan  karakter  instrumen  keuangan  berbasis ekuitas  dan  berbasis  liabilitas. Pada  skema overhedging perusahaan  memanfaatkan perbedaan  perlakuan  pajak  untuk  memperbesar    instrumen  keuangan  sebesar  manfaat yang didapat dari selisih pajak yang muncul karena disparate treatment ( OECD, 2013). OECD  (2013) membuktikan  bagaimana  agresivitas  lindung  nilai  dilakukan  secara akuntansi.  Smith  dan Stulz (2014) membuktikan secara matematis bagaimana lindung nilai  dapat  memberikan manfaat  pajak. Oleh karena itu,  OECD (2013) dan  Smith  dan Stulz  (2014) telah  memberikan  kontribusi  dalam  membuktikan  dugaan  sementara bahwa  agresivitas  pajak  melalui  lindung  nilai  dapat  dilakukan  dan  bagaimana agresivitas  pajak  tersebut  dilakukan.  Akan  tetapi  OECD  (2013) dan  Smith  dan  Stulz (2014) belum membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak.
Penelitian  yang  menguji  pengaruh  aktivitas  lindung  nilai  terhadap  agresivitas pajak  dimulai  oleh  Graham  dan  Smith  (1999) yang menemukan  bahwa  perusahaan yang  melakukan  lindung  nilai  mendapatkan  manfaat  pajak  dengan  menurunkan volatilitas  pendapatan  kena  pajak  sehingga  dapat  menurunkan  beban  pajak.  Penelitian ini dilanjutkan Graham dan Rogers (2002) yang menemukan bahwa insentif pajak dari
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
lindung  nilai digunakan  untuk  peningkatan  kapasitas  utang  dan  pengurangan  utang pajak  perusahaan.  Dalam  penelitian  tersebut  disebutkan  bahwa  lindung  nilai  dapat memberikan manfaat pajak sebesar 1,1% dari firm value. Penelitian Graham dan Smith (1999) ; Graham  dan Rogers (2002) telah membuktikan secara  empiris bahwa lindung nilai  dapat  digunakan  untuk  menurunkan  utang  pajak  yang  dapat  juga  diasosiasikan dengan  agresivitas  pajak.  Akan  tetapi  penelitian  tersebut  lebih  berfokus  kepada peningkatan firm value dari manfaat  pajak lindung nilai  sehingga kurang  memberikan kontribusi  dalam  menjelaskan  bagaimana  agresivitas  pajak  dilakukan  dengan  lindung nilai.
Donohoe (2011) adalah yang pertama kali menggunakan proxy agresivitas pajak dengan tarif pajak efektif dan cash ETR untuk menguji pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas  pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  derivatif  berpengaruh signifikan  terhadap  agresivitas  pajak  sementara  lindung  nilai  yang  efektif  secara ekonomis  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Donohoe  (2015)  juga menemukan bahwa rata-rata perusahaan pengguna derivatif memiliki current ETR dan cash  ETR lebih  rendah  sebesar  3,3%  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak menggunakan derivatif. Hasil yang sama dinyatakan oleh Lee (2016) yang menemukan bahwa  lindung  nilai  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  agresivitas  pajak.  Lee (2016)  menjelaskan  bahwa  pengaruh  positif  tersebut  berarti  lindung  nilai  dilakukan dengan  cara  memanfaatkan  perbedaan  waktu  pengakuan  pendapatan  dan  beban transaksi lindung nilai. Di Indonesia, Oktavia dan Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna  derivatif  memiliki  tingkat  agresivitas  lebih  besar  daripada  non  pengguna derivatif.
Selain lindung nilai terdapat instrumen keuangan lain yang karena sifatnya yang deductible atau  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak  diyakini  digunakan untuk  melakukan  agresivitas  pajak.  Modigliani  dan  Miller  (1963)  menjelaskan  bahwa beban  bunga  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak  dapat  memberikan insentif  bagi  perusahaan  untuk  mendanai  usahanya  dari  utang.  Sejalan  dengan penelitian tersebut  Stickney dan McGee (1982)  menemukan bahwa financial leverage dan capital  intensity memiliki  peran  signifikan  pada  besarnya  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  tersebut  juga  diperkuat  dengan  penelitian  Harrington  dan  Smith  (2012), Lazăr  (2014)  dan  Badertscher  et  al.,  (2009)  yang  menemukan  bahwa  perusahaan berpotensi  mendapatkan  insentif  pajak  karena  lebih  memilih  mendanai  usahanya  dari utang.  Selain  itu  perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak  terbukti  memiliki rasio debt to equity yang lebih tinggi Graham dan Tucker (2006) . Hal ini terjadi karena perusahaan yang mendanai usahanya dengan utang membayar biaya modalnya dengan bunga  yang  merupakan  objek  pajak.  Lain  halnya  dengan  perusahaan  yang  mendanai usahanya  dengan  saham  karena  perusahaan  harus  membayar  biaya  modal  dengan dividen yang bukan merupakan objek pajak.
Di  Indonesia,  Suyanto  dan  Supramono  (2012),  Kuriah  dan  Asyik  (2015)  dan Siregar  dan  Widyawati  (2016)  menguji  agresivitas  pajak  dengan financial  leverage pada  perusahaan  manufaktur  di  BEI  pada  tahun  2010  sampai  dengan  2014  yang menemukan  bahwa financial  leverage berpengaruh  kepada  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian tersebut berbeda dari penelitian Nurfadilah et al. (2015), Tiaras dan Wijaya (2015),  dan  Mulyani  et  al.  (2014)  menguji  pengaruh financial  leverage terhadap agresivitas  pajak  pada  perusahaan  sektor  manufaktur  di  BEI  yang  menemukan  bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan.
Selain  memanfaatkan  karakteristik  dari  instrumen  keuangan  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  perusahaan  ternyata  juga  masih  dapat  menghindari  pajak dengan  memanfaatkan  diskresi  manajemen  dalam  akuntansi  akrual.  Diskresi manajemen ini erat kaitannya dengan manajemen laba (Dechow et al.,1995; Healy dan Wahlen,  1999;  Jones,  1991;  Kothari  et.  al.,  2005).  Scott  (2015)  mendefinisikan manajemen  laba  sebagai  intervensi  manajemen  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan bagi  pihak eksternal  sehingga dapat  meratakan, menaikan, dan menurunkan pelaporan  laba,  di  mana  manajemen  dapat  menggunakan  kelonggaran  penggunaan metoda  akuntansi,  membuat  kebijakan  (diskresi)  yang  dapat  mempercepat  atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menurut Frank dan Rego (2009) manajemen laba  adalah  langkah  manajemen  untuk  menaikkan  atau  menurunkan  laba  akuntansi yang  dapat  maupun  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  akuntansi  keuangan  yang  berlaku secara umum
Hubungan  agresivitas  pelaporan  keuangan  terhadap  penghindaran  pajak  telah marak  diteliti.  Penelitian  ini  dimulai  dari  Shackelford  dan  Shevlin  (2001)  yang melakukan literature review mengenai penelitian pajak dalam akuntansi. Penelitian ini menemukan  bahwa  agresivitas  pelaporan  keuangan  dan  agresivitas  pelaporan  pajak merupakan dua keputusan yang saling trade-off. Penelitian ini kemudian didukung oleh Erickson  et  al.  (2004)  dengan  hasil  yang  sama.  Idealnya  manajemen  laba  tidak  dapat dilakukan  secara  bersamaan  dengan  agresivitas  pajak  seperti  dijelaskan  dalam penelitian-penelitian  tersebut.  Jika  perusahaan  menaikkan  laba  maka  pajak  akan meningkat  sedangkan  jika  perusahaan  menurunkan  laba  maka  pajak  akan  turun. Erickson  et  al.  (2004)  dan  Shackelford  &  Shevlin  (2001)  membuktikan  bahwa perusahaan  tidak  bisa  meningkatkan  laba  disaat  ingin  menurunkan  pajak  dan sebaliknya. Kondisi demikian ini yang disebut dengan trade off antara manajemen laba dan agresivitas pajak.
Akan  tetapi  Frank  dan  Rego  (2009)  menemukan  penghindaran  pajak  dan agresivitas pelaporan keuangan dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak terdapat trade  off perusahaan  melakukan  salah  satu  tindakan  penghindaran  pajak  atau agresivitas  pelaporan  keuangan.  Ini  dapat  dilakukan  karena  terdapat  perbedaan (non comformity) antara  akuntansi  akrual  dan  perpajakan  (Frank  dan  Rego,  2009;  Hanlon dan Heitzman, 2010). Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh  Suyanto  dan  Supramono  (2012),  Kamila  dan  Martani  (2014),  dan  Ridha  dan Martani  (2014).  Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  manajemen  laba  berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba dan  agresivitas pajak di  Indonesia juga dilakukan oleh  Tiaras dan  Wijaya (2015) dan Kristanto (2015) dengan hasil tidak terdapat pengaruh signifikan.

## Pengembangan Hipotesis
Transaksi  lindung  nilai  yang  dilakukan  oleh  manajer  dianggap  bahwa perusahaan  lebih  memiliki  risiko  yang  rendah  dalam  pengungkapan  informasi  kepada investor. Namun kondisi demikian dimanfaatkan oleh manajer dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak terkait dengan asimetri informasi yang diberikan manajer kepada investor selaku pemilik perusahaan.
Graham dan Smith (1999) menyebutkan bahwa alasan untuk melakukan lindung nilai  salah  satunya  karena  adanya  insentif  pajak.  Smith  dan  Stulz  (2014)  merancang
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
pendekatan matematis untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini didukung pula dengan penelitian  dari  OECD  (2013)  yang  menjelaskan  skema  perlakuan  akuntansi  terhadap lindung  nilai  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  melaporkan  pajak secara agresif. Donohoe (2011) juga menemukan bahwa derivatif yang tidak ditujukan untuk  diperdagangkan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  agresivitas  pajak. Penelitian Lee (2016) membuktikan bahwa lindung milai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Lindung nilai yang dimiliki perusahaan mengakibatkan investor tidak terlalu  peduli  terkait  dengan  tindakan  oportunistik  perusahaan  dalam  melakukan agresivitas  pajak,  sehingga  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
H 1 : Lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Kebijakan  utang  dan  struktur  modal  merupakan  diskresi  dari  manajer  untuk  memilih pendanaan  dengan  menggunakan  utang  atau  modal  yang  tidak  melibatkan  investor dalam  pengambilan  keputusan  tersebut.  Badertscher  et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa terdapat insentif pajak pada perusahaan yang mendanai usahanya dengan utang. Hal ini didukung beberapa penelitian sebelumnya  yang  menemukan bahwa terdapat  pengaruh signifikan positif financial leverage terhadap agresivitas pajak (Harrington dan Smith, 2012;  Lazăr,  2014).  Hasil  penelitian  tersebut  juga  konsisten  dengan  penelitian  di Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Suyanto  dan  Supramono  (2012),  Kuriah  dan  Asyik (2015),  dan  Siregar  dan  Widyawati  (2016).  Namun  demikian,  karena  rentang  waktu penelitian yang lebih pendek dan penggunaan metode yang berbeda terdapat penelitian di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Tiaras  dan  Wijaya  (2015)  dan  Kristanto  (2015) menemukan  pengaruh  leverage  yang  tidak  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak. Dengan  menggunakan  waktu  observasi  penelitian  yang  lebih  panjang,  kecenderungan manajer dalam pengambilan kebijakan utang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas erat kaitannya dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H 2 : Financial leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Adanya  konflik  kepentingan  antara  manajer  dan  investor  mengakibatkan  adanya asimetri  informasi  yang  tercermin  dalam  laporan  keuangan.  Adanya  insentif  manajer dalam penyusunan laporan keuangan mengakibatkan manajer memiliki informasi yang lebih  dibandingkan  dengan  investor,  sehingga  manajer  bersifat  lebih  agresif  dalam penyusunan  laporan  keuangan  untuk  kepentingan  pribadinya  sendiri.  Shackelford  dan Shevlin  (2001)  menyatakan  bahwa  agresivitas  pelaporan  keuangan  dan  agresivitas pelaporan  pajak  merupakan  dua  keputusan  yang  saling trade-off (pilihan  salah  satu) . Penelitian  ini  kemudian  didukung  oleh  Erickson  et  al.,  (2004).  Akan  tetapi  penelitian yang  dilakukan  oleh  Frank  dan  Rego  (2009)  menemukan  terdapat  pengaruh  positif pelaporan keuangan agresif terhadap agresivitas pelaporan pajak. Penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  di  Indonesia  oleh  Suyanto  dan  Supramono  (2012), Kamila  dan  Martani  (2014),  dan  Ridha  dan  Martani  (2014)  yang  menemukan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  signifikan  manajemen  laba  dengan  agresivitas  pajak.  Tiaras dan Wijaya (2015), Kristanto (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara manajemen  laba  dengan  agresivitas  pajak.  Akan  tetapi  penelitian  tersebut menggunakan  metode  OLS  saja  bukan  dengan  menggunakan  data  panel  dan menggunakan ukuran agresivitas pajak yang kurang akurat dibanding penelitian sejenis (Gujarati, 2012;  Hanlon  dan Heitzman, 2010). Dengan menggunakan data tahun  yang
lebih  panjang,  diduga  bahwa  tindakan  manajemen  laba  memang  dilakukan  dengan tujuan  untuk  aktivitas  agresivitas  pajak.  Dengan  demikian, hipotesis  ketiga  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H 3 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif  untuk  mengolah  dan  menganalisis  data  sehingga  diperoleh  kesimpulan berupa  hubungan  antara  variabel  yang  diamati.  Dalam  penelitian  ini  model  regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis data sehingga dapat diketahui ada atau  tidaknya  pengaruh  signifikan  antara  variabel  independen  terhadap  variabel dependen dan arah hubungannya..
Pengambilan  sampel  dilakukan  dari  populasi  yang  ada  dengan  metode purposive  sampling  (judgement  sampling) yang  memilih  sampel  secara  tidak  acak dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  bukan termasuk dalam kategori perusahaan sektor keuangan.
2. Perusahaan  memiliki  laporan  keuangan  tahunan  dengan  elemen  laporan  keuangan dan informasi yang lengkap selama periode tahun 2011-2015;
3. Perusahaan mengungkapkan nilai notional dari derivatif yang digunakan untuk lindung nilai.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan  yang terdaftar di  bursa efek Indonesia  dari  tahun  2011  s.d.  2015.  Data  diperoleh  dengan  mengunduh  laporan keuangan dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dengan alamat http://www.idx.co.id .

## Definisi Operasionalisasi Variabel Variabel Dependen
Dalam  penelitian  ini  variabel  dependen  adalah  agresivitas  pajak.  Untuk mengukur  agresivitas  pajak  (TRA)  dalam  penelitian  ini  digunakan  model  abnormal BTD yang ditemukan oleh Desai and Dharmapala (2006) berikut ini :
BTD it = TACC it + ƞ it + ε it............ (1) Dengan penjelasan sebagai berikut : BTD it = Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak perusahaan i pada tahun t TACC it = Total Akrual perusahaan i pada tahun t ƞ it + ε it = residual dari persamaan regresi (TRA)
Semua  variabel  diskalakan  dengan  total  aset  periode  sebelumnya.  Sedangkan  total Akrual diperoleh dari persamaan berikut ini :
TACC it = NI it + CFO it ................................                                               (2)
Keterangan :
TACC it = Total Akrual perusahaan i pada tahun t NI it = Laba Bersih perusahaan i pada tahun t CFO it = Arus Kas Operasi perusahaan i pada tahun t
Semua variabel tersebut dibagi dengan total aset periode sebelumnya.
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
Nilai  agresivitas  pajak  (TRA)  diambil  dari  nilai  residual  dari  regresi cross sectional selama  tahun  2011  sampai  dengan  2015.  Untuk  dapat  melakukan  regresi maka  nilai  BTD it sebelumnya  harus  dicari  terlebih  dahulu.  Desai  and  Dharmapala (2006) menentukan nilai BTD it sebagai berikut: BTD it = Pendapatan Sebelum Pajak it – (Beban Pajak it /Tarif Pajak Penghasilan)...  (3)

## Variabel Independen Lindung Nilai (HED)
Graham dan Rogers (2002) dan Lee (2016) mengukur penggunaan lindung nilai dengan  menggunakan  total  nilai  nosional  dari  instrumen  lindung  nilai  dengan  skala nilai aset tahun sebelumnya (t-1). Menurut Graham dan Rogers (2002) total notional ini telah efektif mengukur kepemilikan dari lindung nilai. Metode pengukuran yang sama dilakukan  (Donohoe,  2011)  untuk  mengukur  transaksi  derivatif.  Dalam  penelitian  ini, nilai  notional  lindung  nilai  adalah  jumlah  lindung  nilai  yang  digunakan  untuk  tujuan akuntansi  sebagaimana  PSAK  No.  55  (revisi  2015).  Perhitungan  Penelitian  ini menggunakan variabel HED untuk mengukur lindung nilai dengan perhitungan sebagai berikut :
..............................................................................     (4)
Keterangan:
HED it =  total kepemilikan dari instrumen lindung nilai perusahaan i tahun t Total Notional Value it
=  nilai notional lindung nilai perusahaan i tahun t
Lagged Asset it-1
=  nilai aset perusahaan i pada tahun t-1

## Financial Leverage
Financial  Leverage merupakan  tingkat  utang  yang  digunakan  perusahaan (Siregar  &  Widyawati,  2016).  Terdapat  beberapa  pendekatan  dalam  mengukur financial  leverage. Harrington  dan  Smith  (2012)  mengukur financial  leverage menggunakan  utang  jangka  panjang  dibagi  dengan  total  aset.  Lazăr  (2014) menggunakan ukuran yang lebih luas yaitu dengan membagi utang jangka panjang dan jangka  menengah  dengan  total  aset.  Badertscher  et  al.  (2016)  menggunakan financial leverage (LEV)  untuk  mengukur  kemampuan  berutang  dengan  menggunakan  ukuran total debt .
Di  Indonesia,  mayoritas  penelitian  mengukur financial  leverage menggunakan total utang dibagi dengan total aset , di antaranya Kuriah dan Asyik (2015), Nurfadilah et al. (2015), Mulyani et al., (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Suyanto dan Supramono (2012) dan Siregar dan Widyawati (2016). Siregar dan Widyawati (2016) dan Mulyani et  al.  (2014)  menggunakan proxy tersebut  karena  utang  yang  dilakukan  perusahaan untuk  tujuan  usaha  atau  lainnya,  tidak  hanya  terdiri  dari  utang  jangka  panjang  tetapi juga  utang  jangka  pendek.  Dalam  penelitian  ini, financial  leverage diukur menggunakan proxy yang  sama  dengan  penelitian  sebelumnya,  yaitu  menggunakan persamaan sebagai berikut:
................................................................................................................... (5)
Keterangan:
LEV it = financial leverage perusahaan i pada tahun t TL it = Total Liabilitas perusahaan i pada tahun t TA it-1 = Total Aset perusahaan i pada tahun t-1

## Manajemen Laba
Model  untuk  mengukur  manajemen  laba  telah  banyak  diteliti  oleh  peneliti sebelumnya. Proxy yang  banyak  digunakan  untuk  mengukur  manajemen  laba  adalah dengan  menggunakan  nilai  total  akrual  (Dechow  et  al.,  1995;  Healy,  1985).    Healy (1985)  mengestimasikan  total  akrual  (NDA)  dengan  perbedaan  di  antara  pendapatan akuntansi  dengan  arus  kas  dari  aktivitas  operasi.  Healy  (1985)  juga  berasumsi  bahwa manajemen  laba  dilakukan  dengan  konstan  setiap  tahunnya.  Berbeda  dengan  hal tersebut  Jones  (1991)  menemukan  model  pengukuran  NDA  dengan  asumsi  bahwa manajemen  laba  tidak  dilakukan  konstan  pada  setiap  tahunnya.  Model  Jones  (1991) tersebut terus dimodifikasi pada penelitian-penelitian selanjutnya mulai dari Dechow et al.  (1995),  Kothari  et  al.  (2005)  dan  Frank  &  Rego,  (2009).  Model  ini  terakhir dimodifikasi oleh Chen and Ewelt-Knauer (2013) dengan memasukkan pengungkapan pengkategorian fair  value .  Karena  pengungkapan  kategori  penggunaan fair  value seperti  di  Amerika  Serikat  baru  dilakukan  pada  tahun  2015  di  Indonesia,  maka penggunaan model ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pengukuran manajemen laba  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Kothari  et  al.  (2005).  Kothari  et  al. (2005) mengukur manajemen laba sebagai berikut:
TACC it = α 0 + α 1 ΔREV it + α 2 PPE it +ROA it-1 + ε it....................................... (6)
Regresi dilakukan secara crosssection pada setiap tahun dari 2011 hingga 2015. Regresi  dilakukan  secara crosssectional pada  setiap  tahun,  mulai  tahun  2011  sampai dengan  2015.  Untuk  dapat  melakukan  regresi  maka  nilai  TACC  harus  dedefinisikan terlebih  dahulu  (Kothari  et  al.,  2005).  Residual  dari  regresi  persamaan  TACC  ini digunakan  untuk  menilai  variabel  EM  dalam  penelitian  ini.  Nilai  TACC  ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :
TACC it = NI it + CFO it...................................................................................... (7)
Keterangan:
TACC it = total akrual perusahaan i pada tahun t, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dengan arus kas dari opersasi. NI it = pendapatan sebelum extraordinary item dari  laporan arus kas pada perusahaan i tahun t TTE it
= total beban pajak pada perusahaan i tahun t CFO it = arus kas masuk operasi pada perusahaan i tahun t
ΔREV it = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t dengan t-1 ROA it-1 = return on asset perusahaan i pada tahun t-1 PPE it = nilai kotor aset tetap perusahaan i pada tahun t ε it = akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017

## Variabel Kontrol
Plant, Property dan Equipment Menurut Cheng et al. (2012) Plant, Property, Equipment erat kaitannya ketidaksesuaian antara laba menurut pajak dan laba menurut akuntansi dan dapat digunakan sebagai alat untuk  meningkatkan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  PPE berhubungan  erat  dengan  investasi  perusahaan  dimana  perubahan-perubahannya mengakibatkan  peningkatan  penghindaran  pajak.  Pengukuran  PPE  dilakukan  dengan membagi property, plant and equipment dengan lagged total aset sebagaimana Cheng et al. (2012).

## Kinerja Perusahaan
Menurut  Sanchez-Marin  et  al.  (2016).  Agresivitas  pajak  secara  sistematik  biasanya dipengaruhi oleh ciri khusus perusahaan di mana salah satunya dalah kinerja keuangan. Kinerja  keuangan  pada  penelitian  ini  menggunakan Return  On  Asset (ROA)  yang diukur dengan laba rugi dibagi total aset, sebagaimana Sanchez-Marin (2016)

## Ukuran Perusahaan
Menurut  Wahab  et  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan  dapat  dijadikan sebagai  variabel  kontrol  karena  signifikansi  penelitian  sebelumnya  yang  menguji ukuran  perusahaan  terhadap  agresivitas  pajak.  Ukuran  perusahaan  merupakan  faktor penting  dalam  peningkatan  tata  kelola  perusahaan  yang  lebih  baik.Pada  penelitian  ini ukuran perusahaan diwakili oleh variabel SIZE. SIZE didapat dengan logaritma natural (ln) dari total aset dengan nilai rupiah penuh.

## Model Penelitian Utama
Variabel  Dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  agresivitas    pelaporan pajak yang  diukur  berdasarkan  model  Desai  and  Dharmapala  (2006).  Variabel Independen pada penelitian ini adalah lindung nilai ( HED) yang diukur dari total nilai notional instrumen  lindung  nilai  dengan  skala lagged  asset , financial  leverage  (LEV) yang  diukur  berdasarkan  total  utang  dengan  skala lagged  asset dan  Manajemen  Laba ( EM )  yang  diukur  dengan  hasil  residual  dari  regresi  persamaan  TACC.  Penelitian  ini menggunakan variabel  kontrol PPE, ROA, dan Size.
TRA i,t =β 0 + β 1 HED it + β 2 LEV i, t + β 2 EM i , t +  β 3 PPE it + β 4 ROA i,t + β 5 Size i,t-1 + ε i,t . ...............(8) Keterangan:
TRA i,t = Proxy untuk  mengukur  agresivitas  pelaporan  pajak  diukur  dengan  nilai residual dari model Abnormal BTD perusahaan i tahun t
HED it = Nilai kepemilikan instrumen Lindung nilai perusahaan i tahun t LEV i, t = Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas perusahaan i tahun t EM i , t
ε i,t . = =
Proxy untuk  mengukur  agresivitas  pelaporan  keuangan  diukur  dengan nilai residual dari model TACC perusahaan i tahun t Residual dari persamaan regresi
PPE it = Nilai Property, Plant dan Equipment perusahaan i tahun t ROA it = Return on Asset perusahaan i tahun t Size it = Ukuran perusahaan perusahaan i tahun t
Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Metode  data  panel  digunakan  karena  data terdiri  dari  banyak  observasi  dan  lintas  waktu.  Menurut  Gujarati  (2012)  terdapat  tiga
metode dalam regresi data panel yaitu, metode fixed effect, random effect dan common effect .  Pengujian  pemilihan  metode  regresi  data  panel  dilakukan  untuk  mendapatkan metode terbaik untuk melakukan regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Sampel  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  menggunakan purposive  sampling. Dengan  purposive  sampling  data  diambil  menggunakan  kriteria  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Kriteria  pertama  adalah  perusahaan  harus  terdaftar  di  BEI.  Terdapat  532 perusahaan yang terdaftar di BEI pada posisi 1 November 2016. Kriteria kedua adalah perusahaan  tersebut listing di  BEI  selama  lima  tahun  yaitu,  dari  tahun  2011  sampai dengan 2015. Dari total 532 perusahaan terdapat 129 perusahaan yang melakukan IPO setelah tahun 2011 sehingga sampel berkurang menjadi 403 perusahaan. Kriteria ketiga adalah  perusahaan  yang  menjadi  sampel  bukan  berasal  dari  sektor  keuangan  dan konstruksi  bangunan.  Terdapat  73  perusahaan  yang  tidak  memenuhi  kriteria  ini sehingga sampel berkurang menjadi 330 perusahaan. Pada kriteria keempat perusahaan yang  tidak  mengungkapkan  transaksi  lindung  nilai  sesuai  PSAK  55  sebanyak  306 perusahaan  tidak  dimasukkan  dalam  sampel.  Setelah  melakukan purposive  sampling didapatkan 24 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini.
Tabel 1 Sampel Penelitian No Kriteria Total Ukuran 1 Perusahaan yang terdaftar di BEI 532  Perusahaan 2 Perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  yang listing dari tahun 2011 s.d. 2015 (129)  Perusahaan 3 Perusahaan Sektor Keuangan dan Konstruksi Bangunan (73)  Perusahaan 4 Perusahaan yang tidak melakukan transaksi lindung nilai (306)  Perusahaan Total Sampel 24  Perusahaan Tahun 5  Tahun Observasi 120  Perusahaan-Tahun
Sumber : Diolah dari www.idx.go.id

## Analisis Deskriptif
Rata-rata  TRA  adalah  sebesar  0.012806.  Nilai  rata-rata  yang  bernilai  positif menggambarkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  yang  menjadi  sampel  melakukan agresivitas pajak. Variabel dependen TRA memiliki nilai maksimum sebesar 0.248525 yang  artinya  pada  observasi  dengan  nilai  maksimal  tersebut  perusahaan  pada  suatu waktu  melakukan  agresivitas  pajak.  Nilai  minimum  variabel  dependen  TRA  sebesar  - 0.207566  yang  artinya  pada  observasi  dengan  nilai  minimal  tersebut  agresivitas  pajak perusahaan pada suatu waktu bersifat negatif atau tidak melakukan penghindaran pajak.
Rata-rata  variabel  HED  adalah  sebesar  0.108401  dengan  nilai  tengah  sebesar 0.055877. Ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia semakin tertarik melakukan transaksi  Lindung  nilai.  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  moneter  di  Indonesia  ikut mendorong perusahaan di  Indonesia untuk melakukan transaksi  Lindung nilai. Hal ini
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
diwujudkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  16/21/PBI/2014  tentang Kegiatan  Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  (KPPK).  KPPK  tersebut  salah  satunya mengatur  tentang  Rasio  Lindung  nilai  untuk  memitigasi  kerugian  korporasi  debitur akibat  pelemahan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  AS.  Peraturan  BI  tersebut mensyaratkan  setiap  korporasi  di  Indonesia  yang  memiliki  ULN  (Utang  Luar  Negeri) dalam valuta asing sesuai yang dipersyaratkan wajib melakukan transaksi Lindung nilai minimum
Rata-rata  variabel  LEV  adalah  sebesar  0.641843  dengan  nilai  tengah  sebesar 0.642874. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 (Bank Indonesia, 2015)  profitabilitas  korporasi  mengalami  penurunan  yang  menyebabkan  kemampuan membayar  utang  juga  mengalami  penurunan.  Di  sisi  lain,  sejalan  dengan  peningkatan volatilitas  nilai  tukar  pada  tahun  2015,  korporasi  cenderung  mengurangi  pengajuan kredit dan mulai melunasi kreditnya yang masih outstanding .
Rata-rata  variabel  EM  adalah  sebesar  0.002253  dan  nilai  tengah  variabel  EM adalah sebesar -0.002145. Nilai rata-rata  yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba.  Berbeda  dengan  rata-rata,  nilai  tengah  variabel  EM  bertanda  negatif  yang menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan memperkecil pendapatan.
Tabel 2

## Analisis statistik deskriptif
TRA HED LEV EM PPE ROA SIZE Mean 0.012806   0.108401   0.641843   0.002253   0.355940   0.102048   41.54649 Median 0.014425   0.055877   0.642874  -0.002145   0.249496   0.076756   38.62595 Maximum 0.248525   0.615594   1.521371   0.268235   1.211276   0.462433   52.07579 Minimum -0.207566   0.000000   0.130603  -0.182598   0.004494  -0.061097   32.66486 Std. Dev. 0.063938   0.153069   0.272678   0.083964   0.280300   0.088009   5.904160
Sumber : Diolah dari laporan keuangan perusahaan terdaftar di BEI tahun 2011-2015

## Uji Regresi Data Panel Koefisien determinasi
Nilai koefisien determinasi dapat mengukur kemampuan model pada penelitian ini  dapat  menjelaskan  variasi  dari  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  ini dapat  dilihat  dari  nilai  adjusted  R-squared  sebesar  0.231927  menunjukkan  bahwa model  ini  dapat  menjelaskan  variasi  agresivitas  pajak  sebesar  0.231927.  Sisanya sebesar 0.768073 dijelaskan oleh pengaruh lain di luar variabel yang diteliti.

## Tabel 3 Koefisien Determinasi
Weighted Statistics R-squared 0.274206 Mean dependent var 0.005243 Adjusted R-squared 0.231927 S.D. dependent var 0.045730

## Sumber : Diolah dari hasil pengujian

## Uji Ketepatan Model (Uji F)
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  secara  simultan  variabel  dalam penelitian terhadap agresivitas pajak. Tabel 4.4. memaparkan hasil Uji F menggunakan
aplikasi  EViews  versi  9.  Berdasarkan  data  tersebut  didapatkan  nilai  Prob(F-statistic) sebesar 0.000008. Nilai ini berada dibawah batas signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## Tabel 4 Uji F
Weighted Statistics F-statistic 6.485607 Durbin-Watson stat 1.659518 Prob(F-statistic) 0.000008 Sumber: Diolah dari Hasil Pengujian

## Hasil Uji Hipotesis (Uji-t)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Jika  suatu  variabel  independen  memiliki p  value dibawah  tingkat signifikansi  sebesar  0,05  maka  variabel  tersebut  akan  dinilai  signifikan  sehingga  H a diterima. Namun jika p value diatas 0,05 maka H a ditolak dan H 0 diterima. Nilai p value dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5 Uji t Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. HED -0.075468 0.047706 -1.581960 0.1167 LEV 0.050413 0.025527 1.974891 0.0510 EM 0.346192 0.069932 4.950387 0.0000 PPE -0.044777 0.021677 -2.065646 0.0414 ROA 0.164724 0.080633 2.042888 0.0436 SIZE -0.000187 0.001744 -0.107088 0.9149 C -0.005264 0.081525 -0.064566 0.9486
Sumber : Diolah dari hasil pengujian
H 1 : Lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Nilai p  value dari  lindung  nilai  adalah  sebesar  0.94165.  Karena  nilai p  value lebih  dari  0,05  maka  lindung  nilai  tidak  signifikan  pengaruhnya  terhadap  agresivitas pajak sehingga H 1 ditolak dan H 0 diterima. H 2 : Financial leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
Nilai p  value dari financial  leverage adalah  sebesar  0,05  maka financial leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. P value juga bernilai positif sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa financial  leverage berpengaruh  positif  terhadap agresivitas pajak.
H 3 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Nilai p value dari Manajemen Laba adalah sebesar 0.0000. Karena nilai p value kurang  dari  0,05  maka  Manajemen  Laba berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
pajak. P value juga bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

## Pembahasan Pengaruh Lindung Nilai Terhadap Agresivitas Pajak
Dari hasil pengujian di atas lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian  Lee (2016)  yang menemukan bahwa lindung nilai  berpengaruh  segnifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Penelitian  dengan menggunakan  metode  pengukuran  yang  sama,  yang  dilakukan  oleh  (Donohoe,  2011) juga  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  lindung  nilai  dengan agresivitas  pajak.  Lebih  lanjut  Graham  dan  Smith  (1999)  yang  menemukan  bahwa lindung  nilai  berpengaruh  dalam  menurunkan  kredit  pajak  sehingga  menimbulkan insentif pajak untuk melakukan lindung nilai
Perbedaan  hasil  penelitian  ini  dapat  terjadi  karena  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  lebih  sedikit  dibandingkan  penelitian  sebelumnya.  Lee  (2016) menggunakan  291  perusahaan  dan  1815  observasi  sedangkan  Donohoe  (2011) menggunakan  12.437  observasi.  Perbedaan  jumlah  sampel  ini  dapat  terjadi  karena penelitian  sebelumnya  dilakukan  di  Amerika  Serikat  dan  minimnya  pengungkapan mengenai transaksi lindung nilai khususnya mengenai efektivitas lindung nilai. PSAK 55  (Revisi  2015)  mensyaratkan  adanya  efektivitas  yang  tinggi  agar  suatu  transaksi dapat  diakui  sebagai  lindung  nilai.  Namun  demikian,  karena  hal  tersebut  bersifat principle  based, maka  tidak  ada  batasan  tingkat  efektivitas  lindung  nilai  dan  tidak terdapat  kewajiban  atas  pengungkapan  efektivitas  lindung  nilai  dalam  catatan  atas laporan keuangan.
Padahal  jika  efektivitas  lindung  nilai  diketahui,  dapat  diketahui  asumsi mengenai  batas  efektif  dari  transaksi  instrumen  keuangan  yang  dianggap  sebagai lindung  nilai.  Karena  tidak  adanya  informasi  tersebut  maka  hanya  perusahaan  yang mengungkapkan  transaksi  lindung  nilainya  telah  memenuhi  kriteria  PSAK  55  (Revisi 2015) saja yang dimasukkan ke dalam sampel. Tidak adanya kewajiban pengungkapan ini seharusnya diakomodasi dalam standar akuntansi mengingat informasi tersebut bila tidak diungkapkan dapat  menimbulkan informasi asimetris.  Bisa saja terdapat  lindung nilai  dengan  efektivitas  lindung  nilai  yang  rendah  tetapi  karena  dianggap  tinggi  oleh perusahaan maka tetap diakui sebagai transaksi lindung nilai atau sebaliknya.
Dari hasil pengujian hipotesis, ternyata di  Indonesia, perusahaan yang memiliki derivatif  untuk  tujuan  lindung  nilai  tidak  terkait  dengan  motivasi  perusahaan  untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini diduga karena sampel perusahaan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  hanya  perusahaan  yang  telah  menyatakan  lindung  nilai secara  efektif  yang  diungkapkan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  sebagaimana ketentuan  dalam  PSAK  55  (2015).  Dengan  kata  lain  bahwa  perusahaan  tersebut memberikan  jaminan  tidak  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan  agresivitas pajak.  Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Oktavia  dan  Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna derivatif memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada  non  pengguna  derivatif.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  kepemilikan  transaksi derivatif  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  di  Indonesia  melakukan  agresivitas pajak  apabila  memiliki  transaksi  derivatif  untuk  tujuan  spekulatif (trading) .  Namun dugaan itu perlu adanya  pengujian lebih lanjut untuk membuktikan hubungan tersebut secara empiris.

## Pengaruh Financial Leverage Terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  pengujian  di  atas,  diketahui  bahwa  bahwa financial  leverage berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Karena  koefisien  bertanda  positif maka  arah  dari  pengaruh  LEV  adalah  searah  atau  positif  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Stickney dan McGee (1982) yang menjelaskan bahwa financial leverage dan capital  intensity memiliki  peran  signifikan  pada  besarnya  agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Lazăr (2014) dan Harrington dan Smith  (2012)  yang  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  signifikan  antara agresivitas pajak dengan financial leverage. Hasil penelitian ini berbeda dengan Jalanet al.  (2014)  yang  menemukan  bahwa financial  leverage berpengaruh  signifikan  negatif dengan agresivitas pajak.
Di  Indonesia,  Kuriah  dan  Asyik  (2015)  menguji  agresivitas  pajak  dengan financial leverage pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2014  dengan  mendapatkan  hasil  yang  sama  dengan  penelitian  ini.  Dalam  sektor  yang sama  (Siregar  dan  Widyawati,  2016)  menemukan  hal  yang  sama  bahwa financial leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak . Hasil penelitian ini berbeda dari peneltian Nurfadilah et  al. (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), Mulyani et al.  (2014)  dan  Suyanto  dan  Supramono  (2012)  yang  meneliti  pengaruh financial leverage terhadap  agresivitas  pajak  pada  perusahaan  sektor  manufaktur  di  BEI  tetapi tidak  menemukan  pengaruh  signifikan.  Namun  Mulyani  et  al.  (2014)  menggunakan proxy agresivitas  pajak  yang  berbeda  dari  penelitian  ini.  Penelitian  Mulyani  et  al. (2014)  menggunakan book  tax  gap yaitu  selisih  antara  pendapatan  akuntansi  dengan penghasilan  kena  pajak  menurut  perpajakan. Proxy tersebut  tidak  memisahkan pengaruh diskresi akrual dalam pengukurannya sehingga proxy pada penelitian ini lebih akurat  mengukur  agresivitas  pajak.  Perbedaan  hasil  penelitian  ini  dengan  penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) diduga disebabkan oleh rentang waktu yang hanya dua tahun dari  2010  hingga  2011.    Selain  itu  semua  penelitian  terkait  di  Indonesia  selain penelitian  Suyanto  dan  Supramono  (2012)  masih  menggunakan  metode  regresi  OLS padahal  jenis  data  yang  diamati adalah data panel  yang memiliki sifat time series dan cross section secara bersamaan.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  indikasi  bahwa  perusahaan  bersedia  untuk menanggung risiko solvabilitas untuk meningkatkan book tax different (Harrington dan Smith,  2012) . Pada  pasal  6  ayat  1  huruf  angka  3  UU  nomor  36  tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan,  bunga  pinjaman  merupakan  biaya  yang  dapat  dikurangkan (deductible) terhadap  penghasilan  kena  pajak.  Beban  bunga  yang  bersifat deductible akan  menurunkan  laba  kena  pajak  perusahaan.  Laba  kena  pajak  yang  berkurang  pada akhirnya  akan  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  perusahaan.  Oleh  karena itu, agresivitas pajak melalui financial leverage dilakukan dengan memanfaatkan sifat beban bunga yang deductible.
Namun  jika  profitabilitas  menurun  maka  perusahaan  akan  mengurangi  risiko solvabilitas  tersebut  sehingga  perusahaan  cenderung  menurunkan  utang.  Data  dari Bank  Indonesia  (2015)  menunjukkan  bahwa  terdapat  penurunan  utang  dari  2014  ke 2015 dan penurunan profitablitas dari tahun 2012 ke tahun 2015. Abnormal BTD juga mengalami  penurunan  ketika  profitabilitas  menurun  (Gupta  dan  Newberry,  1977). Hubungan searah ini  yang menyebabkan LEV berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017

## Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  pengujian  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  manajemen  laba berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  agresivitas  pajak.  Oleh  karena  itu  jika  akrual diskresioner  meningkat  maka  meningkat  pula  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Kondisi demikian mencerminkan bahwa perusahaan tetap dapat melakukan agresivitas  pajak  pada  saat  melakukan  manajemen  laba  dengan  meningkatkan  laba. Hubungan  seperti  ini  mengindikasikan  tidak  adanya trade  off dalam  keputusan  untuk agresivitas pajak dan manajemen laba.
Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Shackelford (2001) dan Erickson et al.  (2004)  bahwa  terdapat trade  off antara  agresivitas  pajak  dan  manajemen  laba. Menurut  Douglas  A.  Shackelford  (2001) trade  off terjadi  karena  agresivitas  pajak adalah  aktivitas  yang  menurunkan  laba  sedangkan  manajemen  laba  adalah  aktvitas yang  cenderung  meningkatkan  laba.  Kedua  aktivitas  tersebut  tidak  dapat  dilakukan secara  bersamaan.  Akan  tetapi  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya trade  off tersebut  tidak  terbukti  sehingga  manajemen  laba  dapat  dilakukan  bersamaan  dengan agresivitas pajak.
Di lain pihak hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terkini yang dilakukan Frank  dan  Rego  (2009)  yang  menemukan  bahwa  tidak  terjadi trade  off antara agresivitas  pajak  dan  manajemen  laba.  Di  Indonesia  penelitian  ini  direplikasi  oleh Kamila  dan  Martani  (2014)  dan  Ridha  dan  Martani  (2014)  dengan  sampel  yang berbeda.    Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini  yang menunjukkan  bahwa  manajemen  laba  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap agresivitas  pajak.  Kamila  dan  Martani  (2014),  dan  Ridha  dan  Martani  (2014) menggunakan  pengujian  regresi  data  panel  dengan  metode Random  Effect yang  sama dengan  penelitian  ini.  Selain  itu, proxy yang  digunakan  dalam  penelitian  Frank  dan Rego (2009), Kamila dan Martani, (2014), Suyanto dan Supramono (2012), dan Ridha dan  Martani  (2014)  untuk  mengukur  agresivitas  pajak  menggunakan proxy yang berasal dari pengembangan model yang sama dengan penelitian ini yaitu model  Desai dan Dharmapala (2006b). Proxy untuk mengukur manajemen laba juga dikembangkan dari  model  Jones  (1991)  yang  juga  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Akan  tetapi pengembangan  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  Suyanto  dan  Supramono (2012),  Frank  dan  Rego  (2009),  Kamila  dan  Martani  (2014),  dan  Ridha  dan  Martani (2014)  menggunakan  model  Dechow  et  al.  (1995)  sedangkan  dalam  penelitian  ini digunakan model Kothari et al. (2005) yang lebih baru. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menghasilkan kesimpulan yang konsisten.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  ternyata  agresivitas  pajak  dapat dilakukan  bersamaan  dengan  upaya  meningkatkan  laba  karena  perusahaan  dapat memanfaatkan  ruang  abu-abu  dimana  terdapat  perbedaan  antara  aturan  pajak  dengan standar akuntansi (Frank dan Rego, 2009). Frank dan Rego (2009) menjelaskan bahwa pada area conformity (adanya kesamaan aturan pajak dan akuntansi), perusahaan tidak akan dapat menaikkan laba akuntansi sekaligus menurunkan laba pajak. Pada area non conformity perusahaan  dapat  meningkatkan  laba  dan  disaat  yang  bersamaan  dapat menurunkan  beban  pajak.  Kondisi  demikian,  merupakan  peluang  bagi  Otoritas  Pajak untuk  tetap  melakukan  pengawasan  secara  efektif  terhadap  perusahaan  meskipun perusahaan dilaporkan laba yang meningkat.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh simpulan sebagai berikut :
a. Lindung  nilai  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Di  Indonesia, perusahaan  memiliki  transaksi  derivatif  dengan  tujuan  lindung  nilai  bukan digunakan untuk melakukan agresivitas pajak.
b. Financial leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan  searah  antara Financial  Leverage dengan agresivitas  pajak  sehingga  apabila  terjadi  kenaikan  pada Financial  Leverage maka akan terjadi kenaikan pula pada agresivitas pajak.
c. Manajemen  laba  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  ini menujukkan bahwa bahwa terjadi hubungan searah antara Manajemen Laba dengan agresivitas  pajak  sehingga  apabila  terjadi  kenaikan  pada  Manajemen  Laba maka akan terjadi kenaikan pula pada agresivitas pajak.

## KETERBATASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  keterbatasan  penelitian  sebagai berikut:
a. Penelitian  ini  hanya  memfokuskan  untuk  perusahaan  non  financial  yang  memiliki instrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai.
b. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015.

## SARAN
1. Menambah  rentang  waktu  penelitian  maupun  dengan  menambah  cakupan penggunaan derivatif untuk tujuan spekulasi atau untuk diperdagangkan.
2. Sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan sektor keuangan.
3. Proksi  pengukuran  manajemen  laba  dapat  juga  dikembangkan  misalnya, menggunakan Fair  Value  Adjusted  Modified  Jones  Model  seperti yang dikembangkan oleh (Chen dan Ewelt-Knauer, 2013).
4. Menggunakan proxy agresivitas  pajak  seperti  disampaikan  pada  penelitian  (Hanlon dan Heitzman, 2010).

## DAFTAR PUSTAKA
Badertscher,  B.,  Katz,  S.  P.,  &  Rego,  S.  O.  (2009).  The  Impact  of  Private  Equity Ownership On Corporate Tax Avoidance, Unpublished
Bank  Indonesia.  (2015).  Laporan  Perekonomian  Indonesia  (Indonesian  Economy Report). Bank Indonesia
Chen,  C.,  &  Ewelt-Knauer,  C.  (2013).  Earnings  Management  in  The  Context  of  Fair Value  Accounting:  Adjusting  The  Modified  Jones  Model  to  Fair  Value Accounting. SSRN Electronic Journal Cheng,  C.S.A,  Huang,  H.H.,  Li,  Y.,  Stanfield,  J.  (2012).  The  Effect  of  Hedge  Fund Activism  on  Corporate  Tax  Avoidance. The  Accounting  Review ,  87  (5):  1493- 1526.
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
Christiana,  D.,  Martani,  D.  (2014).  Determinan  praktik  thin  capitalization  listed companies  di  Indonesia  2010-2013. Konferensi  Regional  Akuntansi  III  (KRA  III)

## Universitas Jember
Dechow,  P.  M.,  Sloan,  R.  G.,  &  Sweeney,  A.  P.  (1995).  Detecting  Earnings Management. The Accounting Review , 70 (2): 193–225.
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006a). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics , 79 (1): 145–179.
Desai,  M.  A.,  & Dharmapala, D. (2006b). Corporate tax avoidance  and  high-powered incentives. Journal of Financial Economics , 79 : 145–179.
Donohoe,  M.  P.  (2011).  Financial  Derivatives  in  Corporate  Tax  Avoidance:  an Empirical Examination of New Users. Working Paper .
Donohoe,  M.  P.  (2015).  The  Economic  Effects  of  Financial  Derivatives  on  Corporate Tax Avoidance. Journal of Accounting And Economics , 59 (1): 1–24. Douglas A. Shackelford, T. S. (2001). Empirical Tax Research in Accounting. Journal of Accounting And Economics , 31 (June):  321–387.
Erickson,  M.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,  E.  L.  (2004).  How  Much  Will  Firms  Pay  for Earnings  That  Do  Not  Exist?  Evidence  of  Taxes  Paid  on  Allegedly  Fraudulent Earnings. The Accounting Review , 79 (2): 387–408
Frank, M. M., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review , 84 (2): 467–496. Graham,  J.  R.,  &  Rogers,  D.  A.  (2002).  Do  Firms  Hedge  in  Response  to  Tax Incentives? The Journal of Finance , LVII (2): 815-839
Graham,  J.  R.,  &  Smith,  C.  W.  (1999).  Tax  Incentives  to  Hedge. The  Journal  of Finance , LIV (6): 2241–2262.
Graham,  J.  R.,  &  Tucker,  A.  L.  (2006).  Tax  Shelters  and  Corporate  Debt  Policy.
Journal of Financial Economics , 81 (3): 563–594 Gujarati, D. N. (2012). Basic Econometric . Jakarta (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. Gupta,  S.,  &  Newberry,  K.  (1977).  Determinants  of  The  Variability  of  Corporate Effective  Tax  Rates:  Evidence  from  Romanian  Listed  Companies. Journal  of Accounting And Public Policy , 16 : 1–34. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal of Accounting And Economics , 50 : 127–178
Harrington,  C., & Smith,  W. (2012). Tax  Avoidance and  Corporate  Capital  Structure. Journal of  Finance And Accountancy , 11 (2010): 144–165.
Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. Journal of Accounting And Economics , 7 (1–3):  85–107.
Healy,  P.  M.,  &  Wahlen,  J.  M.  (1999).  A  Review  Of  The  Earnings  Management Literature And Its Implications For Standard Setting. Accounting Horizons , 13 (4), 365–383
Jalan,  A.,  Kale,  J.  R.,  Meneghetti,  C.,  Risk,  B.,  &  Sheltering,  C.  T.  (2014).  Debt, Bankruptcy  Risk,  and  Corporate  Tax  Sheltering. NSE  WORKING  PAPER , (December).
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4), 305–360
Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research , 29 (2), 193–228.
Kamila,  P.  A.,  &  Martani,  D.  (2014).  Analisis  Hubungan  Agresivitas  Pelaporan
Keuangan Dan Agresivitas Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
Kothari,  S.  P.,  Leone,  A.  J.,  &  Wasley,  C.  E.  (2005).  Performance  matched discretionary  accrual  measures. Journal  of  Accounting  And  Economics , 39 (1), 163–197.
Kristanto,  S.  B.  (2015).  Dampak  Praktek  Manajemen  Laba. Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan , 11 (June 2015).
Kuriah,  H.  L.,  &  Asyik,  N.  F.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  dan Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan Riset Akuntansi , 5 : 1–99.
L.Watts,  R.,  &  Zimmerman,  L.  J.  (1989).  Positive  Accounting  Theory:  A  Ten  Year Perspective. The Accounting Review , 65 : 131–156.
Lazăr,  S.  (2014).  Determinants  of  The  Variability  of  Corporate  Effective  Tax  Rates: Evidence from Romanian Listed Companies. Emerging Markets Finance & Trade , 50 (April): 113–131.
Lee,  Y.  (2016).  The  Impact  of  Hedging  and  Non-hedging  Derivatives  on  Tax Avoidance. Working Paper
Modigliani,  F.,  &  Miller,  M.  H.  (1963).  Corporate  Income  Taxes  and  the  Cost  of Capital: A Correction. The American Economic Review , 53 (3): 433–443
Mulyani,  S.,  Darminto,  &  Endang,  W.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan, Koneksi  Politik  dan  Reformasi  Perpajakan  terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya , 1 (2): 1-9 OECD. (2013). Aggressive Tax Planning Based On After-Tax Hedging .
Oktavia,  &  Dwi  Martani.  (2013).  Tingkat  Pengungkapan  dan  Penggunaan  Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 10 (2): 129–146.
Ridha,  M.,  &  Martani,  D.  (2014).  Analisis  Terhadap  Agresivitas  Pajak,  Agresivitas Pelaporan  Keuangan,  Kepemilikan  Keluarga,  dan  Tata  Kelola  Perusahaan  di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram .
Sanchez-Marin,  G.,  Portillo-Narro,  M.J.,  Clavel,  J.G.  (2016).    The  Influence  of Family  Tax  aggressiveness  of  Family  Firms. Journal  of  Family  Business Management , 6 (2): 143-168 Scott,  W.R.  2015. Financial  Accounting  Theory .  7th  Ed.  Toronto:  Pearson  Prentice Hall.
Shackelford,  D.  A.,  &  Shevlin,  T.  (2001).  Empirical  Tax  Research  in  Accounting:  A Discussion. Journal of Accounting And Economics , 31 (1–3): 389–403.
Siregar,  R.,  &  Widyawati,  D.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Pengungkapan CSR. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5 (2): 1-17
Smith,  C. W.,  &  Stulz  , R.  M.  (2014).  The  Determinants  of  Firms’  Hedging  Policies. Journal of Financial And Quantitative Analysis , 20 ( 4): 391–405.
Stickney, C. P., & Mcgee, V. E. (1982). Effective  Corporate  Tax  Rates The  Effect  of Size,  Capital  Intensity,  Leverage,  and  Other  Factors. Journal  of  Accounting  And Public Policy , 1 (2): 125–152.
Stiglitz,  J.  E.  (1986).  The  General  Theory  of  Tax  Avoidance. National  Bureau  of Economic Research
Suyanto,  K.  D.,  &  Supramono.  (2012).  Likuiditas,  Leverage  ,  Komisaris  Independen, Dan Manajemen  Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 16 (2): 167–177.
Tiaras,  I.,  &  Wijaya,  H.  (2015).  Pengaruh  Likuiditas,  Leverage,  Manajemen  Laba,
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017
Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi , XIX (3): 380–397.
Wahab,  E.A.A.,  Ariff,  A.M.,  Marzuki,  M.M.,  Sanusi,  Z.M.  (2017).  Political Connections,  Corporate  Governance  and  Tax  Aggresiveness, Asian  Review  of Accounting , 25 (3): 424-451.
Wahyudi,  D.  (2015).  Analisis  Empiris  Pengaruh  Aktivitas Corporate  Social Responsibility (CSR)  terhadap  Penghindaran  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Lingkar Widyaiswara , (4): 5–17.
Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics , 5 : 119–149.