Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
AKIBAT HUKUM  TERJADINYA WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN JUAL  BELI (STUDI KASUS PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY).
Syarifah Desi Putriani Ramadhanty*, Mohamad Fajri Mekka Putra**.
Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail: Syarifahdess@gmail.com Naskah diterima : 31/07/2022, revisi : 28/09/2022, disetujui 09/11/2022

## Abstrak
Perjanjian Jual Beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak  milik atas suatu barang sedangkan  pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, ialah meskipun pembeli telah membayar secara lunas sebagaimana harga yang telah disepakati. namun penjual telah ingkar  janji  dengan  mempersulit  proses  balik  nama  sertifikat  tanah.  karena  penjual tidak  menyerahkan  data-data  identitas,  serta  belum  menandatangani  akta  jual  beli. Agar terciptanya apa yang hendak menjadi tujuan perjanjian, dibutuhkan sollusi yang dapat memberikan perlinfungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.

## Kata Kunci: Pejanjian, Jual Beli, Wanprestasi

## Abstract
The Sale and Purchase Agreement is a reciprocal agreement in which one party (the seller) promises to give up ownership rights to an item. In contrast, the other party (the buyer) promises to pay the price consisting of a sum of money in exchange for the acquisition of these rights. is why there is a default in the land sale and purchase agreement and what are the legal consequences and legal protection for the injured party. the occurrence of a default in the sale and purchase agreement between the seller and the buyer, even though the buyer has paid in full as the agreed price. however, the seller has broken his promise by complicating the process of changing the name of the land certificate. because the seller did not submit identity data and had not signed the deed of sale and purchase. To create what is intended to be the purpose of the agreement, a solution is needed that can protect the parties, especially the injured party.
Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Default
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## A. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dasar, salah satunya ialah kebutuhan  akan  papan  atau  rumah  yang  membutuhkan  tanah.  Eksistensi  tanah  dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capial asset . Sebagai social asset tanah merupakan sarana  pengikat kesatuan sosial  dikalangan masyarakat untuk  hidup  dan  berkehidupan,  sedangkan capital  asset ,  tanah  merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. 1
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  manusia  yang  pada  awalnya  hidup berpindah-pindah kini  berfikir  untuk  memiliki  bangunan dan  tanah  sendiri  yang  dapat dijadikan tempat tinggal menetap. Untuk mendapatkan tanah beserta bangunan terlebih dahulu  harus  dilakukan  proses,  salah  satunya  dengan  perjanjian  jual  beli  yang  dibuat dengan  akta  otentik  dihadapan  pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  ialah  Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT.
Pengertian  Perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer) yang  menjelaskan bahwa  perjanjian adalah  suatu perbuatan  dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikat diri dan bersepakat. Sehingga perjanjian melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakannya.
Perjanjian  semata-mata  untuk  suatu  persetujuan  yang  diakui  oleh  hukum, persetujuan  ini  merupakan  dasar  untuk  melakukan  transaksi  dagang  dalam  jual  beli. Sedangkan jual beli Menurut Pasal 1457 KUHPer adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain  untuk  membayar  harga  yang  dijanjikan.  Wirjono  Podjodikoro  dalam  bukunya mengemukakan  bahwa  Jual-Beli  merupakan  suatu  persetujuan  dimana  suatu  pihak mengikat  diri  untuk  wajib  menyerahkan  suatu  barang  dan  pihak  lain  wajib  membayar harga,  yang  telah  disepakati  bersama. 2 Menurut  Volmar  sebagaiamana  dikutip  oleh Suryodiningrat bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada  pihak lainnya  pembeli (loper)  untuk memindah  tangankan suatu  benda dalam  eigendom  dengan  memperoleh  pembayaran  dari  orang  yang  disebut  terakhir, sejumlah tertentu dan berwujud uang. 3
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  Jual-Beli merupakan  perjanjian  timbal  balik  antara  pihak-pihak  yang  menyatakan  kehendaknya untuk  mengikat  dirinya  kepada  pihak  lain,  dimana  kewajiban  penjual  merupakan  hak pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli adalah hak penjual. Sedangkan unsur- unsur yang tercantum didalamnya ialah adanya unsur subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, adanya  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli  dan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
Dalam  Praktiknya,    pelaksanaan  perjanjian  jual  bel  tidak  jarang  ditemukan permasalahan. Sebagai  contoh  tidak  dipenuhinya  oleh  salah  satu  pihak  apa  yang  telah
1 Achmad Rubaie, Huk um Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan Umum, (Malang, Bayumedia, 2007),  hlm  1.
2 Wirjono Podjodikoro, Huk um  Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung, Sumur, 1991),  hlm 17.
3 R.M.  Suryodiningrat, Perik atan-Perik atan Bersumber Perjanjian , (Bandung, Tarsito, 1996),  hlm  14.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
disepakati,  bahkan  sering  pula  secara  sengaja  salah  satu  pihak  melarikan  diri  dengan tujuan agar tidak terlaksanakannya perjanjian yang sebagaimana telah diperjanjikan.
Pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:
henantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila  si  berutang,  setelah dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
Ragam wanprestasi terdiri dari 4. Pertama, tidak melakukan apa yang di samggup untuk di lakukan sesuai perjanjian. Kedua, melakukan apa yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana  yang  di  perjanjikan  dalam  perjanjian.  Ketiga,  melakukan  apa  yang  sudah diperjanjikan  tapi  terlambat,  atau  tidak  sesuai  tenggat  waktu  yang  ditentukan  dalam perjanjian. Keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  menarik  bagi  saya  untuk  mengkaji  permasalahan bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan yang akan  dituangkan  dalam  sebuah  karya  ilmiah  berjudul  “AKIBAT  HUKUM  TERJADINYA WANPRESTASI  DALAM  PERJANJIAN  JUAL  BELI  (  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 560/Pdt.G/2020/PN Sby).
B. Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  sedangkan pendekatan  masalah  yaitu  secara  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan perundang- undangan dilakukan untuk meneliti akibat hukum perjanjian jual beli hak atas tanah dan bagaimana perlindungan hukum.Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekuder dengan bahan data primer dan bahan data sekunder. Adapun bahan data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kemudian, bahan  data sekunder  yaitu  berpedoman pada  literatur-literatur,  artikel- artikel, jurnal hukum dan yang lain terkait dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan  selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif artinya, yaitu proses menguraikan yang berisi kata-kata yang dapat ditafsirkan yaitu data yang didapatkan dalam bentuk tulisan. Hasil  peneilitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  Karya  Ilmiah  dengan  menguraikan  hasil pengolahan data dan analisis data.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan D.1.  KASUS POSISI
Pada surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register perkara Nomor  560/Pdt.G/2020/PN Sby oleh PENGGUGAT:
1. Sabrina  Ayu  Alnamira,  Berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tertanggal  16  Juni  2020, terlampir dalam berkas perkaram untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Dalam hal ini melawan:
1. Sanky Said, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. Elly Fauziana, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
3. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sidoarjo,  Untuk  selanjutnya  disebut  sebagai TURUT TERGUGAT
Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Alasan  PENGGUGAT  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri  Surabaya dikarenakan:
1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 PENGGUGAT telah membeli secara lunas dari tergugat sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, yang terletak di JL. Jenderal S. Parman IV A No.  58,  RT.001,  RW.  001,  Desa  Waru,  Kecamatan  Waru,  Kabupaten  Sidoarjo, sebagaimana sertifikat hak milik No. 408 Desa Waru, sesuai surat ukur tanggal 24-02- 2000 No.03/02/2020, seluas 135 m 2 NIB:12.10.18.02.00256, atas nama pemegang hak : Sanky Said (Tergugat I), dengan harga RP 350.000.000,-;
2. Bahwa  setelah  PENGGUGAT  membeli  sebidang  tanah  dan  bangunan,  penggugat diperbolehkan untuk bertempat tinggal dan menguasai objek aquo tersebut;
3. Bahwa terkait dengan jual beli hak atas tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang mendapat persetujuan dari TERGUGAT II;
4. Bahwa berdasarkan 1457  KUHPerdata dan doktrin menyatakan unsur-unsur jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata telah terpenuhi yang dilangsungkan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan persetujuan TERGUGAT II;
5. Bahwa jual beli hak atas tanah tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata,  dimana  PENGGUGAT  bersama  Tergugat  I  telah  sepakat terhadap hak atas tanah tersebut beserta harganya, serta dilangsungkan oleh para pihak yang cakap bertindak secara hukum;
6. Bahwa para tergugat telah menerima harga hak atas tanah yang PENGGGUGAT bayar secara  lunas  namun  para  tergugat  telah  ingkar  janji  kepada  PENGGUGAT  karena TERGUGAT I tidak mau menghadirkan TERGUGAT II yang mempersulit jalannya proses balik nama sertifikat onjek aquo;
7. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakunan wanprestasi terhadap penggugat dengan cara para TERGUGAT sama sekali  tidak memenuhi perikatan  untuk berbuat sesuatu,  yaitu tidak  mau  membantu  memberikan  data  identitas  serta  TERGUGAT  II  belum menandatangani akta jual beli objek Aquo karena TERGUGAT I tidak menghadirkannya;
8. Bahwa dengan  adanya perbuatan  wanprestasi telah  merugikan PENGGUGAT,  karena sampai saat ini PENGGUGAT tidak bisa melakukan peralihan hak atas tanah tersebut dan sertifikat atas objek aquo beratas nama TERGUGAT I.
PENGGUGAT dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menagadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas tanah beserta bangunan diatasnya antara Penggugat dengan TERGUGAT I sebagaimana akta Jual Beli No. 09/2020 yang dibuat dihadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo, Hengki Budi Priyanto Putro, S.H., adalah jual beli yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beritikad baik;
5. Menetapkan memberi ijin dan kuasa terhadap penggugat yang bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT selaku penjual untuk menandatangani akta jual beli dihadapan
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
PPAT apabila baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku penjual tidak ada atau  tidak hadit di hadapan PPAT;
6. Memerintakan  kepada  TURUT  TERGUGAT  untuk  melakukan  pendafataran  peralihan hak  atas  tanah  atau  membalik  nama  atas  sertifikat  hak  milik  objek  aquo  dari  nama pemegang hak: Sanky Said  (TERGUGAT I) menjadi nama  pemegang hak: Sabrina  Ayu Alnamira (PENGGUGAT)
7. Memerintahkan TURUT  TERGUGAT menerbitkan  Sertifikat Hak  milik atas  objek  aquo dengan nama pemegang hak : Sabrina Ayu Alnamira (PENGGUGAT)
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.
Akhirnya,  hakim  yang  ditunjuk  untuk  mengadili  dan  memutuskan  permohonan  perkara  ini menetapkan penggugat, bahwa:
1. Menyatakan Para  Tergugat dan  Turut Tergugat  telah dipanggil  secara sah  dan  patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Wanprestasi ;
4. Menyatakan jual beli hak atas tanah beserta bangunan di atasnya antara Penggugat dengan Tergugat  I  sebagaimana Akta  Jual  Beli No.  09/2020  yang dibuat  di  hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupat  - en Sidoarjo, HENGKI BUDI PRIYANTO PUTRO, S.H., adalah jual beli yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
7. Menetapkan memberi  ijin dan  kuasa  kepada Penggugat  yang bertindak  untuk dan atas nama Para Tergugat selaku Penjual guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT
8. Memerintahkan kepada Turut  Tergugat untuk melakukan  pendaftaran peralihan  hak atas  tanah  atau  membalik-nama  atas  Sertifikat  Hak  Milik  objek aquo dari  nama pemegang hak: SANKY SAID (Tergugat I) menjadi Nama Pemegang Hak: SABRINA AYU ALNAMIRA (Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek aquo dengan  nama  pemegang  hak  :  SABRINA  AYU  ALNAMIRA  (Penggugat)  berdasarkan Putusan Pengadilan;
10. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  saat  ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) ;
D.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby)
Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan serta memenuhi isi dalam perjanjian  jual  beli.    Namun,  adakalanya  salah  satu  pihak  yang  mengadakan  perjanjian ingkar janji  terhadap  perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  sehingga  merugikan  pihak lainnya, maka dari itu dikatakan pihak yang ingkar janji telah melakukan wanprestasi.
Wanprestasi  merupakan  pelaksanaan  perjanjian  yang  tidak  tepat  waktunya  atau dilakukan tidak  menurut  selayaknya atau  tidak  dilaksanakan sama  sekali. 4 Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,  adanya  kesalahan  karena  kelalaian  dan  kesengajaan,  adanya  kerugian,
4 Yahya Harahap, Segi-segi Huk um Perjanjian , Cet. II,  (Bandung,Alumni,1986),  hlm  60
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, per alihan risiko, dan membayar perkara apabila perkara tersebut telah di ajukan kepada Pengadilan. 5 Dengan demikian, seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:
1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:
Syarat Materill, adanya kesengajaan berupa:
1. kesengajaan  yang  dilakukan  seseorang  dengan  dikehendaki  oleh  dirinya  sendiri serta disadarinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain
2. kelalaian yang dilakukan oleh seseorang wajib berprestasi dimana seharusnya dia mengetahui dan patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
Syarat Formil,  yaitu syarat dengan adanya peringatan atau somasi karena adanya kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan secara resmi. 6 Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:
a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( gati rugi)
b. pembatalan perjanjian
c. peralihan  resiko.  Benda  yang  dijanjikan  objek  perjanjian  sejak  saat  tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim. Selain itu pihak yang telah melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata, berupa:
1. memenuhi perjanjian;
2. memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. membayar ganti rugi;
4. membatalkan perjanjian; dan
5. membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
Sesuai dengan penjelasan di atas, Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 560/Pdt.G/2020/PN Sby.  Telah  sesuai  karena  mengabulkan  tuntutan  PENGGUGAT  untuk  seluruhnya  dengan Verstek. Hal ini dikarenakan Para Tergugat tidak turut hadir meskipun talah dipanggil secara sah dan  patut sebagaimana relaas panggilan untuk sidang tanggal 01 Juli 2020, 22 Juli 2020, 12 Agustus 2020, 16  September 2020, dan 07  Oktober 2020. Selanjutnya PARA  TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT dalam hal ini sebagai pembeli yang  beritikad  baik  untuk  membeli  sebidang  tanah  dan  bangunan  kepada  Tergugat  I  dan Tergugat II yang terletak di JL. Jenderal S. Parman IV A No. 58, RT.001, RW. 001, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sertifikat hak milik No. 408 Desa Waru, sesuai surat ukur tanggal 24-02-2000 No.03/02/2020, seluas 135 m 2 NIB:12.10.18.02.00256, atas nama pemegang hak : Sanky Said (Tergugat I), dengan harga RP 350.000.000,-; telah di rugikan.  Karena  dipersulit  untuk  merlakukan  balik  nama  sertifikat  objek  aquo.  Dimana
5 Kartini  Muljadi  dan Gunawan  Widjaja, Perik atan  Yang Lahir  Dari  Perjanjian , (Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 2003),  hlm  69.
6 https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/  ,  diakses  pada  tanggal  13  Juli 2022
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  melengkapi  dan  menyerahkan  dokumen-dokumen  untuk proses balik nama sertifikat, serta Tergugat II tidak turut hadir menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT Hengki Budi Priyanto Putro, S.H.
Kemudian  biaya  yang  timbul  dari  perkara  ini  ditanggung  oleh  Para  Tergugat  sebesar  Rp 2.2026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah).

## D.3.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Sebagai  Pihak  Yang  Dirugikan  Akibat Terjadinya  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN Sby)
Pada hakikatnya perjanjian Jual Beli menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengadakannya. Dimana  pembeli berkewajiban untuk  membayar sejumlah uang  yang telah disepakati dan penjual berkewajiban menyerahkan akta jual beli tanah serta mengurus sertifikat tanah atas nama pihak pembeli pada saat pembeli telah melunasi pembayarannya. Pembeli  juga  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  penjual  melakukan wanprestasi, sebagaimana berlaku dalam hal perjanjian jual beli tanah.
Perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  jual  beli,  maka  perlindungan  itu  sendiri didefinisikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan. 7
Menurut Purwahid Patrick, perlindungan terhadap pembeli apabila penjual wanprestasi, tentu mempunai konsekuensi hukum, antara lain: 8
1. Adanya  kewajiban  denda  yang  harus  dibayar  atas  kerugian  material  yang diderita pembeli, kerugian ini dapat berupa kerugian yang benar-benar dialami seperti  uang  muka  yang  telah  dibayar,  bunga  yang  telah  diperjanjikan,  atau keuntungan yang seharusnya diperoleh.
2. Objek  yang  diperjanjikan  dapat  menjadi  jaminan,  bahwa  penjual  harus memenuhi  terlebih  dahulu  kewajibannya,  kemudian  sita  jaminan  dapat dihapuskan, sita jaminan  ini atau para  pihak sebelum dilakukannya  perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak.
Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka dapat disimpulkan bagi pembeli diwajibkan untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  telah  dijanjikan  dan  bagi  penjual  diwajibkan  untuk menyerahkan  hak  atas  tanahnya  kepada  pembeli  yang  mengikat  dirinya  dalam  perjanjian tersebut.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pembeli  dari  penjual  yang  telah melakukan wanprestasi,  maka  dari  itu  segala bukti-bukti  kepemilikian  yang  dimiliki  penjual tanah wajib diberikan kepada pembeli guna memenuhi prestasinya. Serta tidak menghalangi segala proses dalam pelaksanaan balik nama kepemilikan dan sertifikat tanah. Apabila penjual telah  ingkar  terhadap  apa  yang  dijanjikan  maka  pembeli  dapat  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan Negeri melalui gugatan untuk mempermudah proses balik nama tersebut.
7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rak yat DiIndonesia, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987)  hlm.1
8 Purwahid  Patrik, Asas-Asas  Itik ad  Baik   dan  Kepatutan  Dalam  Perjanjian ,  (Semarang,  Badan  Penerbit UNDIP,1986),  hlm  12
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.
Berdasarkan Putusan Hakim dalam Nomor Perkara Nomor 560/Pdt.G/2020/PN Sby) menyatakan dapat memberi izin dan kuasa kepada pembeli selaku Penggugat untuk bertindak dan atas nama Para Tergugat selaku penjual guna menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT apabila  Tergugat  I  dan Tergugat  II  tidak  turut hadir  meskipun  telah  dipanggil  secara patut. Serta  pembeli dapat  bertindak untuk  dan atas  namanya sendiri  sebagai pembeli  atas tanah tersebut, guna pengurusan pendaftaran hak atas tanah atau nalik nama tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

## E. kesimpulan dan Saran
Wanprestasi  merupakan  pelaksanaan  perjanjian  yang  tidak  tepat  waktunya  atau dilakukan  tidak  menurut  selayaknya  atau  tidak  dilaksanakan  sama  sekali.  Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi,  dapat  berupa  ganti  rugi,  berakibat  pembatalan  perjanjian,  peralihan  risiko,  dan membayar perkara apabila  perkara tersebut  telah di ajukan  kepada Pengadilan.  Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 560/Pdt.G/2020/PN Sby.
Telah  sesuai  karena  mengabulkan  tuntutan  PENGGUGAT  untuk  seluruhnya  dengan Verstek. Hal ini dikarenakan Para Tergugat tidak turut hadir meskipun talah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan untuk sidang tanggal 01 Juli 2020, 22 Juli 2020, 12 Agustus 2020, 16 September 2020, dan 07 Oktober 2020. Selanjutnya PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT dalam hal ini sebagai pembeli yang beritikad baik untuk membeli sebidang  tanah dan bangunan kepada Tergugat I  dan Tergugat II yang terletak di JL. Jenderal S. Parman IV A No. 58, RT.001, RW. 001, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sertifikat hak milik No. 408 Desa Waru, sesuai  surat  ukur  tanggal  24-02-2000  No.03/02/2020,  seluas  135  m2 NIB:12.10.18.02.00256, atas nama pemegang hak : Sanky Said (Tergugat I), dengan harga RP 350.000.000,-; telah di rugikan.
Karena  dipersulit  untuk  merlakukan  balik  nama  sertifikat  objek  aquo.  Untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pembeli  dari  penjual  yang  telah  melakukan wanprestasi, maka dari itu segala bukti-bukti kepemilikian yang dimiliki penjual tanah wajib diberikan  kepada  pembeli  guna  memenuhi  prestasinya.  Serta  tidak  menghalangi  segala proses  dalam  pelaksanaan  balik  nama  kepemilikan  dan  sertifikat  tanah.  Apabila  penjual telah ingkar terhadap apa  yang dijanjikan maka  pembeli dapat mengajukan  permohonan kepada  Pengadilan  Negeri  melalui  gugatan  untuk  mempermudah  proses  balik  nama tersebut.

## D. Biodata Penulis
Nama : syarifah desi putriani ramadhanty Ttl : jakarta, 03 desember 1999 Alamat : delatinos cluster la vintage p2 no 3, BSD, tangerang selatan Pekerjaan : - Pendidikan terakhir : sarjana hukum universitas diponegoro No tlpn : 081374137154.

## F. Ucapan terimakasih
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen  pembimbing  jurnal  bapak  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  S.H.,  M.Kn.  Yang  telah membimbing penulis  dalam  penulisan  jurnal  ini. Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepda pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan jurnal ini.
Volume 08,  Nomor 04, Oktober-Desember  2022,  Halaman 106-114 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Harahap, Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian , Cet. II. Bandung: Alumni, 1986. Patrik, Purwahid. Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian . Semarang: Badan Penerbit UNDIP,1986
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu., 1987 Podjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur, 1991.
Suryodiningrat, R.M. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian . Bandung: Tarsito, 1996. Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Rubaie, Achmad . Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia, 2007.
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ , diakses pada tanggal 13 Juli 2022