E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## ANALISIS KESIAPAN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI PUSKESMAS KOTA BEKASI
Atikah Khairunnisa 1 , Wiku Bakti Bawono Adisasmito 2
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1

## Email: atikah.khairunnisa@ui.ac.id 1

## Abstrak
Seluruh  Puskesmas  yang  terletak  di  Kota  Bekasi  telah  merencanakan  persiapan  dalam melakukan implementasi rekam medis elektronik untuk memenuhi Permenkes No. 24 Tahun 2022  yang  mengharuskan  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  menerapkan RME paling lambat 31 Desember 2023. Kesiapan organisasi menjadi salah satu aspek yang perlu  diperhatikan  untuk  dapat  melakukan  implementasi  RME  dengan  berhasil.  Tujuan dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  kesiapan  implementasi  RME  di  Puskesmas Kota Bekasi dalam kapasitas manajemen, keuangan dan anggaran, operasional, teknologi serta keselarasan organisasi. Penelitian menggunakan metode wawancara mendalam kepada 12 orang informan dari 12 Puskesmas di tiap kecamatan Kota Bekasi yang berbeda, informan dipilih  dengan  metode  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  kapasitas manajemen memiliki skor rata-rata 19,6; kapasitas keuangan memiliki skor rata-rata 10,5; kapasitas operasional memiliki skor rata-rata 10,75; kapasitas teknologi memiliki skor rata- rata  7;  dan  keselarasan  organisasi  memiliki  skor  rata-rata  14.  Didapatkan  rata-rata  skor kesiapan  organisasi  di  12  Puskesmas  di  Kota  Bekasi  adalah  61,92  dari  75.  Hal  ini mengindikasikan bahwa Puskesmas Kota Bekasi secara organisasi telah siap dalam aspek kapasitas manajemen dan keselarasan organisasi, namun belum siap dalam aspek kapasitas keuangan dan anggaran, operasional dan teknologi. Untuk melakukan implementasi RME di Puskesmas secara efektif diperlukan beberapa langkah strategi yang perlu diterapkan oleh Puskesmas.
Kata kunci : Kesiapan Organisasi, Rekam Medis Elektronik, Puskesmas

## Abstract
All of the Primary Healthcare located in Bekasi have planned preparations for implementing electronic medical records (EMR) to comply with the Minister of Health Regulation No. 24 of  2022,  which  requires  every  health  service  facility  in  Indonesia  to  implement  EMR  by December 31, 2023, at the latest. Organizational readiness is one aspect that needs to be considered to successfully EMR implementation. The purpose of this study is to determine the  readiness  for  RME  implementation  in  Puskesmas  in  Bekasi  in  terms  of  management capacity, financial and budgeting capacity, operational capacity, technology capacity, and organizational alignment. The research used in-depth interviews with 12 informants from 12 Primary Healthcare in different sub-districts of the City of Bekasi, selected using purposive sampling technique. The results showed that management capacity had an average score of 19.6; financial capacity had an average score of 10,5; operational capacity had an average score of 10,75; technology capacity had an average score of 7; and organizational alignment had an average score of 14. The average organizational readiness score in the 12 Primary Healthcare  in  Bekasi  was  61,92  out  of  75.  This  indicates  that  Puskesmas  in  Bekasi  are organizationally prepared in terms of management capacity and organizational alignment,
but not ready yet in terms of financial and budgetary capacity, operations, and technology. To effectively implement EMR in Puskesmas, several strategic steps need to be applied.
Keywords : Organizational Readiness, Electronic Medical Records, Community Health Center

## Pendahuluan
Teknologi  informasi  berkembang  secara  sangat  pesat  dalam  penggunaannya  di berbagai bidang salah satunya bidang kesehatan yang telah menjadi salah satu fenomena di  Indonesia  sehingga  menginisiasi  Kementerian  Kesehatan  untuk  melakukan transformasi  dalam  bidang  kesehatan.  Enam  pilar  transformasi  sistem  kesehatan  telah ditetapkan dan hendak dilakukan salah satunya yaitu transformasi dalam bidang teknologi kesehatan (Tiorentap, 2020; Widyawati, 2022). Perkembangan ini dalam beberapa tahun terakhir  juga  mendorong  banyak  institusi  kesehatan,  salah  satunya  Puskesmas  untuk beralih  dari  rekam  medis  konvensional  menjadi  rekam  medis  elektronik  (Yunisca, Chalimah dan Sitanggang, 2022).
Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia  memiliki  kaitannya  dengan data  kesehatan  yang  terfragmentasi  dikarenakan  terdapat  lebih  dari  400  aplikasi kesehatan,  dikembangkan  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Permasalahan lainnya yaitu meliputi data kesehatan pasien tidak terstandarisasi sehingga pertukaran data kesehatan antar fasilitas kesehatan sulit untuk dilakukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Untuk mencapai data terintegrasi, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan yaitu menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  yang  mewajibkan keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya Puskesmas untuk mengimplementasikan RME paling lambat 31 Desember 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
RME  sebagai  rekam  medis  terkomputerisasi  digunakan  untuk  menangkap, menyimpan serta berbagi informasi di antara fasilitas pelayanan kesehatan dalam sebuah organisasi. RME juga mendukung penyampaian layanan kesehatan kepada pasien (WHO, 2006). RME dapat mempermudah penyimpanan data informasi klinis pasien, manajemen data,  komunikasi  elektronik  terkait  dengan  kondisi  pasien  secara  efektif,  data  medis secara real  time serta  dapat  dilengkapi  dengan  sistem  pendukung  keputusan  (Sari, Alvionita dan Gunawan, 2016).
Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  di  salah  satu  rumah  sakit,  diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi khususnya dari user atau  sumber  daya  manusia  sebagai  pengguna  sistem.  Tantangan  yang  ditemui  berupa perbedaan  persepsi  antar  pengguna  terkait  dengan  rekam  medis  elektronik,  perubahan dalam  budaya  kerja  pengguna,  keterbatasan  kemampuan  pengguna  dalam mengoperasikan komputer, serta banyak hal lainnya dimana hal ini dapat memperlambat proses  pelayanan  (Yulida,  Lazuardi  dan  Pertiwi,  2021).  Analisis  mengenai  kesiapan menjadi  langkah  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum implementasi. Penilaian terkait dengan kesiapan dapat membantu melakukan identifikasi proses  dan  menetapkan  skala  prioritas  serta  pembentukan  fungsi  operasional  guna mendukung  optimalisasi  dalam  implementasi  RME  (Faida  dan  Ali,  2021).  Dalam penelitian  ini,  penilaian  kesiapan  dilakukan  terhadap  aspek  kapasitas  manajemen, kapasitas  keuangan  dan  anggaran,  kapasitas  operasional,  kapasitas  teknologi  dan keselarasan organisasi di Puskesmas Kota Bekasi (Yilma et al. , 2023).
Data  per  Oktober  2023,  diketahui  hanya  terdapat  440  fasilitas  kesehatan  yang telah  terintegrasi  dengan Platform SATUSEHAT  dari  total  26.596  fasilitas  kesehatan. Sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  maka  Puskesmas  perlu  dilihat kesiapannya  untuk  menyelenggarakan  RME.  Hal  ini  bertujuan  agar  Puskesmas  tetap dapat  mempertahankan  ataupun  meningkatkan  kualitas  pelayanannya  secara  optimal ketika  RME  berjalan.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  kesiapan implementasi RME di Puskesmas Kota Bekasi dalam kapasitas manajemen, keuangan dan anggaran, operasional, teknologi serta keselarasan organisasi.

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan  adalah  studi  deskriptif  dimana  penelitian  diarahkan  untuk  mendeskripsikan atau menguraikan sebuah keadaan yang terjadi dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 12 Kepala  Puskesmas  di  12  Puskesmas  berbeda  di  Kota  Bekasi.  Informan  dipilih berdasarkan teknik purposive sampling .
Data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  kemudian  akan  diolah  dan dikategorisasikan  dalam  bentuk  skor  yang  akan  dijumlahkan  dan  didapatkan  rata-rata keseluruhan untuk penilaian implementasi RME.

## Hasil dan Pembahasan
Pemilihan  informan  ditetapkan  berdasarkan  kebutuhan  penelitian.  Informan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  instansi  yang  berbeda  dan  memiliki  kaitan  dengan penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas.
Tabel 1. Karakteristik Data Informan No Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 1 Jenis Kelamin Perempuan 12 100 Laki-Laki 0 0 Jumlah 12 100 2 Usia < 35 tahun 0 36 – 45 tahun 3 25 > 46 tahun 9 75 Jumlah 12 100 3 Pendidikan Terakhir Diploma 3 25 Sarjana 1 8,3 Profesi 3 25 Magister 5 41,6 Jumlah 12 100
Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa seluruh informan merupakan perempuan (100%), mayoritas usia adalah diatas 46 tahun (75%) dengan latar belakang pendidikan terakhir adalah S2 (41,6%).

## Kapasitas Manajemen
Kapasitas manajerial yang kuat di Puskesmas merupakan kunci dalam kesuksesan implementasi  RME.  Tingkat  keberhasilan  implementasi  RME  sangat  bergantung  pada kesiapan manajemen, sumber daya yang memadai serta peran dan tanggung jawab pada tiap tenaga kerja (Yilma et al. , 2023). Kapasitas Manajemen dalam penelitian ini dinilai dari tiga aspek utama, yaitu kesediaan Kepala Puskesmas untuk memandu implementasi RME, pemberdayaan tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja, serta pemberian peran dan tanggung jawab khusus kepada tenaga kerja. Penilaian kesiapan RME pada kapasitas manajemen secara keseluruhan menghasilkan rata-rata skor dari 12 Puskesmas yaitu 19,6 dari  jumlah  maksimal  skor  20.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kapasitas  manajerial Puskesmas di Kota Bekasi telah kuat, dimana implementasi RME memiliki keberhasilan yang tinggi ketika metodologi manajemen dan sumber daya digunakan secara strategis.
Tabel 2. Hasil Penilaian Kapasitas Manajemen No Informan Pertanyaan Skor 1 2 3 4 1 01 5 5 5 5 20 2 02 5 5 5 5 20 3 03 5 5 5 4 19 4 04 5 5 5 4 19 5 05 5 5 4 5 19 6 06 5 5 5 5 20 7 07 5 5 5 5 20 8 08 5 5 5 4 19 9 09 5 5 5 5 20 10 10 5 5 5 5 20 11 11 5 5 5 4 19 12 12 5 5 5 5 20 Rata-Rata 19,6
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  Kepala  Puskesmas  telah  benar- benar bersedia dan mengerti akan perannya sebagai Kepala Puskesmas, menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan dalam implementasi RME di Puskesmas. Kepala  Puskesmas  di  Kota  Bekasi  bersedia  dan  berkomitmen  untuk  terlibat  langsung dalam proses meliputi memberikan arahan langsung kepada tenaga kerja, memfasilitasi tenaga  kerja  untuk  dapat  teredukasi  dan  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan, memastikan  tersedianya  infrastruktur  yang  memadai  untuk  dapat  digunakan  dengan melakukan  perencanaan,  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  eksternal  terkait,  hingga melakukan pemantauan kinerja dan evaluasi dalam implementasi RME.
“Saya wajib menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, melakukan pelatihan terhadap petugas kesehatan, serta melakukan evaluasi” -(Informan 05)
“Memfasilitasi  pelatihan  RME  sehingga  staf  juga  bisa  maksimal  untuk menjalankan rekam medis” -(Informan 07)
Kepala Puskesmas di Kota Bekasi juga telah merasa cukup akan jumlah tenaga kerja  yang  ada  di  Puskesmas,  melakukan  pemberdayaan  tenaga  kerja  yang  sudah  ada sebelumnya  untuk  diberikan  tanggung  jawab  lebih  terkait  dengan  RME.  Salah  satu penelitian  terdahulu  mengemukakan  bahwa  keberhasilam  implementasi  RME dipengaruhi oleh ketersediaan SDM yang cukup dan terlatih (Biruk et al. , 2014). “Iya,  diberikan  tanggung  jawab  keseluruhan  hal  yang  berkaitan  dengan RME” -(Informan 2)
“Yang  sebagai  saya  tunjuk  penanggung  jawab  itu  ada.  tenaga  ITnya dengan  background  memang  komputer.  …Saya  juga  harus  memilih  sesuai kompetensinya” -(Informan 9)
Kapasitas manajerial yang kuat di Puskesmas merupakan kunci dalam kesuksesan implementasi  RME.  Tingkat  keberhasilan  implementasi  RME  sangat  bergantung  pada kesiapan manajemen, sumber daya yang memadai serta peran dan tanggung jawab pada tiap tenaga kerja (Yilma et al. , 2023).

## Kapasitas Keuangan dan Anggaran
Dalam implementasi RME, tentu perlu dilakukan analisis dan penyesuaian terkait keuangan dan anggaran yang akan dikeluarkan agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Kapasitas keuangan dan anggaran dalam penelitian ini dinilai dari tiga aspek utama, yaitu  perencanaan  pembiayaan  RME  dengan  melakukan  analisis  biaya  manfaat, perencanaan  pembiayaan upgrade dan maintenance ,  serta  ketersediaan  dana  untuk melakukan  implementasi  RME  secara  keseluruhan.  Penilaian  kesiapan  RME  pada kapasitas keuangan dan anggaran secara keseluruhan menghasilkan rata-rata skor dari 12 Puskesmas  yaitu  10,5  dari  jumlah  maksimal  skor  15.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa Puskesmas di Kota Bekasi belum siap dalam kapasitas keuangan dan anggaran dimana Puskesmas  Kota  Bekasi  sebenarnya  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai pembiayaan  dalam  implementasi  RME  namun  masih  memerlukan  pengembangan strategi untuk melakukan pendanaan teknologi RME.
Tabel 3. Hasil Penilaian Kapasitas Keuangan dan Anggaran No Kode Informan Pertanyaan Skor 1 2 3 1 01 3 5 3 11 2 02 3 5 3 11 3 03 3 5 3 11 4 04 3 5 2 10 5 05 3 5 2 10 6 06 3 5 3 11 7 07 3 5 3 11 8 08 3 5 2 10 9 09 3 5 2 10 10 10 3 5 2 10 11 11 3 5 3 11 12 12 3 5 2 10 Rata-Rata 10,5
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  Kepala  Puskesmas  telah melakukan perencanaan biaya untuk tahun mendatang, dimana anggaran yang diajukan yaitu  terkait  dengan  biaya  aplikasi  RME  dan  biaya  pengadaan  infrastruktur  berupa komputer ataupun alat lainnya yang menunjang RME. Biaya aplikasi yang dikeluarkan diketahui juga telah termasuk dengan biaya upgrade dan maintenance. Puskesmas perlu memastikan  bahwa  aplikasi  RME  yang  digunakan  bersifat up  to  date sehingga  dapat berfungsi secara optimal.
“Itu  sudah  termasuk  dengan  upgrade  dan  maintenance,  karena  kalau maintenance kita tinggal telfon PIC nya saja nanti dia dateng atau dibenerin dari pusatnya” -(Informan 10)
Namun,  diketahui  seluruh  Puskesmas  belum  melakukan  analisis  biaya  manfaat terkait  dengan  implementasi  RME.  Dijelaskan  oleh  Tan  (2021)  bahwa  sangat  penting untuk melakukan analisis biaya manfaat dalam implementasi sistem informasi kesehatan. Analisis  ini  dapat  membantu  Puskesmas  untuk  dapat  menentukan  apakah  biaya  yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang akan diperoleh sehingga Puskesmas dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola biaya. Tanpa analisis ini dilakukan, Puskesmas  dapat  menghadapi  risiko  tidak  tercapainya  efisiensi  yang  diharapkan  atau mengalami kesulitan dalam justifikasi anggaran.
Terkait  dengan  ketersediaan  dana,  dana  yang  dibutuhkan  untuk  aplikasi  RME diketahui telah tersedia, namun dalam penelitian diketahui bahwa di beberapa Puskesmas dana  ini  kurang  mencukupi  untuk  proses  keseluruhan  implementasi  RME,  khususnya untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Puskesmas tiap tahunnya selalu  melakukan  penganggaran  dana  untuk  dapat  memiliki  sarana  dan  prasarana, khususnya  komputer  untuk  pelayanan  yang  memadai.  Namun,  pembiayaan  untuk pemenuhan sarana ini tidak sepenuhnya disetujui oleh pemerintah. Padahal, dalam sebuah proyek mengenai sistem informasi kesehatan dalam bidang digitalisasi diperlukan sarana teknologi  yang  baik  dan  memadai  sehingga  juga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan kesuksesan implementasi RME.

## Kapasitas Operasional
Puskesmas  yang  memiliki  sistem  operasional  RME  yang  kuat  tentu  dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  terintegrasi  dengan  lebih  efektif.  Kapasitas operasional  dalam  penelitian  ini  dinilai  dari  tiga  aspek  utama,  yaitu  progres  atau perkembangan Puskesmas dalam implementasi RME, perencanaan pelatihan tenaga kerja terkait  dengan  RME  serta  ketersediaan  kebijakan,  prosedur,  protokol  atau  SOP  dalam implementasi  RME.  Penilaian  kesiapan  RME  pada  kapasitas  operasional  secara keseluruhan  menghasilkan  rata-rata  skor  dari  12  Puskesmas  yaitu  10,75  dari  jumlah maksimal skor 15. Hal ini mengindikasikan bahwa Puskesmas belum siap dari kapasitas operasional untuk memaksimalkan kesuksesan implementasi RME, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekurangan meliputi beberapa SDM yang belum mengikuti pelatihan dan  belum  berjalannya  RME  secara  keseluruhan  dikarenakan  kekurangan  sarana  dan prasarana.
Tabel 4. Hasil Penilaian Kapasitas Operasional No Kode Informan Pertanyaan Skor 1 2 3 1 01 3 4 5 12 2 02 3 4 3 10 3 03 3 2 3 8 4 04 3 2 5 10 5 05 3 4 5 12 6 06 3 4 5 12 7 07 3 4 5 12 8 08 3 3 5 11 9 09 3 4 5 12 10 10 3 4 3 10 11 11 3 2 3 8 12 12 3 4 5 12 Rata-Rata 10,75
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  Puskesmas  di  Kota  Bekasi menggunakan  gabungan  RME  melalui  aplikasi  e-puskesmas  dan  juga  rekam  medis konvensional  sebagai  cadangan  ketika  seringkali  terjadinya  kendala  teknis  yang  tidak diinginkan. Hal ini tentu menjadi kekurangan yang penting untuk ditanggulangi karena dapat  menimbulkan  penurunan  kualitas  pelayanan  kesehatan.  Kota  Bekasi  sebenarnya bukan merupakan wilayah dengan akses internet yang sulit, namun kestabilan internet menjadi  salah  satu  kendala  yang  sering  kali  terjadi,  penting  kedepannya  untuk  dapat dipastikan  bahwa  Puskesmas  mendapatkan  kestabilan  internet  yang  baik.  Alasan  lain penggunaan rekam medis konvensional sebagai cadangan yaitu dikarenakan aplikasi e- Puskesmas belum memiliki fitur yang mendukung untuk penggunaan tanda tangan digital pasien pada informed consent dan general consent , serta belum juga ada fitur untuk dapat mengunggah  gambar  atau  foto  meliputi  hasil  laboratorium,  odontogram,  dan  hasil perawatan pasien lainnya yang membutuhkan data berbentuk foto atau gambar.
Keseluruhan data pasien yang dituliskan dalam rekam medis konvensional tetap akan diinput kedalam aplikasi setelah jam pelayanan pasien telah berakhir. Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah untuk melakukan input juga dibutuhkan petugas yang telah terlatih sehingga kualitas data pasien tetap terjaga. Untuk menjaga kualitasnya terjaga juga dapat dilakukan audit dan monitoring rutin terhadap data pasien. Kedepannya,  diharapkan  fitur  yang  dibutuhkan  dapat  segera  disediakan  oleh  vendor terkait, sehingga penggunaan rekam medis konvensional dapat diminimalkan.
“…kami belum bisa berjalan full RME karena masih kurangnya komputer. Jadi  kita  masih  dobel,  kita  pakai  RME  tapi  masih  didampingi  dengan konvensional.  Tapi  setelah  pelayanan,  kita  masing  masing  akan  input  ke RME.” -(Informan 10)
Diketahui juga mayoritas Puskesmas telah memfasilitasi tenaga kerjanya untuk mengikuti  pelatihan  terkait  dengan  RME.  Puskesmas  diketahui  tidak  mengirimkan keseluruhan  tenaga  kerjanya  untuk  mengikuti  pelatihan  terkait  dengan  RME  ini, melainkan  mengirimkan  tenaga  kerjanya  yaitu  tenaga  admin,  tenaga  kerja  lulusan  IT, ataupun  penanggung  jawab  rekam  medis  sebelumnya.  Walaupun  tenaga  kerja  lainnya termasuk  dengan  tenaga  kesehatan  tidak  diikutkan  dalam  pelatihan,  tenaga  kerja  yang
telah  mengikuti  pelatihan  diwajibkan  untuk  melakukan sharing terkait  dengan  materi pelatihan  terhadap  seluruh  tenaga  di  Puskesmas.  Pelatihan  yang  dilakukan  harus mencakup  pemahaman  teknis  mengenai  penggunaan  sistem  RME,  standar  operasional serta penggunaan sistem RME dalam penanganan pasien secara etis dan aman (Hakam, 2020).
“Ikut, tapi hanya yang terlibat saja. Tapi selesai pelatihan tentunya mereka harus sosialisasi ke kita semua. Jadi semua yang ada disini dijelaskan juga gimana cara pakainya, dan seiringnya waktu, kita juga makin terlatih dan makin bisa” –(Informan 10)
Kemudian, tidak seluruh Puskesmas telah menyelesaikan pembuatan SOP RME terbaru, masih ada beberapa Puskesmas yang masih dalam proses pembuatan SOP ini. Kebijakan,  prosedur,  protokol  maupun  Prosedur  Standar  Operasional  yang  jelas  dan terperinci diketahui sangat penting untuk memastikan implementasi RME dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Wikansari dan Febrianta, 2024). Puskesmas yang belum memiliki SOP terbaru diketahui selama ini menggunakan manual  book atau  buku  panduan  yang  diberikan  oleh  vendor  sebagai  standar  dalam penggunaan  RME  dalam  pelayanan  kepada  pasien.  Namun,  isi  dari manual  book diketahui  masih  bersifat  umum.  Padahal,  SOP  perlu  ditulis  secara  terperinci  dengan memberikan  panduan  langkah  demi  langkah  untuk  tenaga  kerja  dalam  menjalankan pekerjaan mereka, sehingga hal ini juga dapat berpengaruh dalam peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien di Puskesmas (Arie et al. , 2024).

## Kapasitas Teknologi
Keberhasilan  dalam  melakukan  implementasi  RME  sangat  bergantung  pada kapasitas teknologi yang dimiliki oleh Puskesmas. Kapasitas teknologi dalam penelitian ini  dinilai  dari  dua  aspek  utama,  yaitu  aspek  ketersediaan  tenaga  kerja  IT  dan  juga ketersediaan dan kapabilitas infrastruktur di Puskesmas. Penilaian kesiapan RME pada kapasitas teknologi secara keseluruhan menghasilkan rata-rata skor dari 12 Puskesmas yaitu 7 dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa Puskesmas memiliki kapasitas IT yang memadai dalam beberapa bidang, namun masih memerluka analisis untuk tambahan atau investasi pada infrastruktur IT.
Tabel 5. Hasil Penilaian Kapasitas Teknologi No Kode Informan Pertanyaan Skor 1 2 1 01 4 3 7 2 02 5 3 8 3 03 2 3 5 4 04 4 2 6 5 05 5 2 7 6 06 5 3 8 7 07 5 3 8 8 08 5 2 7 9 09 5 3 8 10 10 5 2 7 11 11 2 3 5 12 12 5 3 8 Rata-Rata 7
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  mayoritas  Puskesmas  telah memiliki tenaga kerja IT yang juga telah diikutkan dalam pelatihan, teredukasi mengenai RME  serta  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  apapun  yang sifatnya berhubungan dengan RME. Staf IT bertanggung jawab untuk memastikan sistem RME di Puskesmas dapat berjalan lancar, melakukan troubleshooting serta mengelola upgrade dan maintenance .  Tidak  semua  staf  IT  di  Puskesmas  berlatar  belakang pendidikan  IT,  beberapa  Puskesmas  memilih  tenaga  kerja  yang  dapat  memenuhi kualifikasi  tertentu  untuk  dapat  bertanggung  jawab  penuh  terkait  IT  di  Puskesmas. Beberapa staf IT di Puskesmas ada yang pada akhirnya menjadi penanggung jawab RME dan difasilitasi untuk dapat mengikuti pelatihan di Dinas Kesehatan.
“Disini ada pegawai IT 1 orang, nah pegawai ini yang diikutkan pelatihan yang kemudian dilakukan pembinaan” -(Informan 04)
“Ada,  tapi  beda  ya,  PJ  RM  ditugaskan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  rekam  medisnya.  Kalau  untuk  IT  nya  lebih  ke  jaringan  ya”  - (Informan 07)
Kapabilitas infrastruktur dengan melihat hardware yang memadai, konektivitas serta  kestabilan  jaringan  internet,  serta software yang  sesuai  dengan  kebutuhan  juga merupakan  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  untuk  dapat  melakukan  implementasi RME dengan baik. Ketersediaan infrastruktur di Puskesmas diketahui bahwa walaupun masih ada beberapa Puskesmas dalam penelitian yang mengutarakan kekurangan sarana dan prasarana, namun seluruh Puskesmas telah melakukan perencanaan dan mengajukan pemenuhan sarana dan prasarana dalam anggaran kepada Dinas Kesehatan.
“Untuk  sarpras  insyaAllah  sudah  mencukupi  untuk  menjalankan  RME 100%” -(Informan 07)
“Sarana prasarana disini masih kurang, tapi untuk hasil evaluasinya juga sudah dimasukkan ke anggaran 2024” -(Informan 04)
Sistem  RME  harus  dapat  diakses  dengan  cepat  oleh  tenaga  kesehatan,  serta memiliki  kapasitas  penyimpanan  dan  pengolahan  data  yang  cukup  untuk  dapat menangani volume data yang besar dari kunjungan pasien. Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan  utama  yang  dihadapi  adalah  tidak  semua  Puskesmas  memiliki  infrastruktur teknologi  yang  cukup  dan  memadai,  namun  dengan  melakukan  perencanaan  maka kebutuhan ini dapat dipenuhi secara berkala (Silalahi dan Sinaga, 2019).

## Keselarasan Organisasi
Keselarasan organisasi dalam penelitian ini dinilai dari tiga aspek utama, yaitu aspek perencanaan strategis Puskesmas untuk implementasi RME, komponen SDM yang terlibat dalam perencanaan RME, serta keterlibatan dokter atau tenaga kesehatan dalam perencanaan  RME.  Penilaian  kesiapan  RME  pada  keselarasan  organisasi  secara keseluruhan menghasilkan rata-rata skor dari 12 Puskesmas yaitu 14,1 dari 15. Hal ini mengindikasikan  bahwa  Puskesmas  telah  menunjukkan  keselarasan  dan  budaya organisasi  yang  cukup  baik  untuk  menjalankan  RME  dan  mengerti  akan  bagaimana sistem ini akan berdampak pada pelayanan di Puskesmas kedepannya.
Tabel 6. Hasil Penilaian Keselarasan Organisasi No Kode Informan Pertanyaan Skor 1 2 3 1 01 5 4 5 14 2 02 5 4 5 14 3 03 5 4 3 12 4 04 5 4 5 14 5 05 5 5 5 15 6 06 5 4 5 14 7 07 5 5 5 15 8 08 5 4 5 14 9 09 5 4 5 14 10 10 5 4 5 14 11 11 5 4 5 14 12 12 5 5 5 15 Rata-Rata 14,1
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Puskesmas Kota Bekasi  telah  melakukan  perencanaan  pada  tahun  sebelumnya,  hal  ini  meliputi perencanaan  untuk  menambah  sarana  berupa  komputer  atau  laptop  serta  melakukan penambahan kecepatan internet di Puskesmas. Aspek perencanaan merupakan langkah penting untuk dapat memastikan implementasi RME berjalan lancar. Puskesmas perlu memiliki rencana jangka panjang yang dapat mencakup seluruh aspek operasional dan teknis  RME.  Selain  perencanaan,  Puskesmas  juga  membuat  kerangka  prioritas  dalam implementasi RME yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek kritis dalam RME dapat diterapkan terlebih dahulu.
Diketahui juga bahwa seluruh tenaga kerja di Puskesmas memiliki keterlibatan dalam perencanaan RME dan Puskesmas menekankan kolaborasi tim. Keterlibatan setiap tenaga  kerja  tetap  memiliki  porsi  yang  sesuai,  beberapa  tenaga  kerja  terlibat  secara langsung  dan  beberapa  secara  tidak  langsung.  Puskesmas  diketahui  memiliki  tim manajemen perencanaan RME yang terdiri dari kepala puskesmas, tata usaha, bendahara dan penanggung jawab RME. Tim ini yang akan melakukan perencanaan tiap diperlukan. Walaupun tidak semua tenaga kerja di Puskesmas termasuk dalam tim ini, namun setiap ingin  melakukan  perencanaan,  tim  manajemen  akan  melibatkan  seluruh  staf  untuk melakukan evaluasi, mengutarakan saran, pendapat serta kebutuhan dalam implementasi RME.
“ada  tim  khusus  yaitu  tim  manajemen.  Berjalan  berdasarkan  permenkes manajemen  puskesmas.  Tapi  kami  juga  tampung  masukan,  kebutuhan  dari unit pelayanan kemudian kami jadikan satu, kami kaji mana yang prioritas mana yang bisa ditunggu” -(Informan 01)
“Semua terlibat evaluasi sebelumnya, tapi tidak semua di tim manajemen perencanaan” -(Informan 09)
Keterlibatan dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan perencanaan RME  juga  penting  karena  mereka  merupakan  pengguna  utama  sistem  ini.  Di Puskesmas, dokter diminta untuk mengutarakan saran dan pendapatnya mengenai RME yang kemudian saran ini disimpulkan menjadi sebuah perencanaan oleh tim manajemen perencanaan RME. Saran dari dokter maupun tenaga kesehatan dapat
memberikan  sudut  pandang  penting  dalam  merancang  kebutuhan  terkait  dengan implementasi  RME.  Dokter  dan  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  juga  dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  fitur-fitur  penting  yang  dibutuhkan  RME, memberikan feedback mengenai desain sistem yang dapat mengoptimalkan proses dalam  alur  kerja,  serta  melakukan  edukasi  terhadap  tenaga  kerja  lainnya  terkait RME.

## Kesiapan Keseluruhan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  didapatkan  hasil  penilaian  kesiapan keseluruhan Puskesmas Kota Bekasi secara organisasi disajikan pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7. Hasil Kesiapan Keseluruhan Puskesmas Kota Bekasi
No Informan M FB O T OA Total (/75) 1 01 20 11 12 7 14 64 2 02 20 11 10 8 14 63 3 03 19 11 8 5 12 55 4 04 19 10 10 6 14 59 5 05 19 10 12 7 15 63 6 06 20 11 12 8 14 65 7 07 20 11 12 8 15 66 8 08 19 10 11 7 14 61 9 09 20 10 12 8 14 64 10 10 20 10 10 7 14 61 11 11 19 11 8 5 14 57 12 12 20 10 12 8 15 65 Rata-Rata 61,92
Berdasarkan penilaian tersebut, diketahui hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas  menunjukkan  bahwa  Puskesmas  Kota  Bekasi  telah  siap  dari  aspek  kapasitas manajemen, dan keselarasan organisasi. Namun, Puskesmas belum siap dalam kapasitas keuangan  dan  anggaran,  kapasitas  operasional  serta  kapasitas  teknologi  untuk  dapat seterusnya menjalankan RME terintegrasi yang telah terstandar.
Puskesmas  Kota  Bekasi  membutuhkan  beberapa  langkah  strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  implementasi  RME  yang  didapat  dari  masing-masing  variabel  dalam hasil penelitian. Langkah yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  identifikasi  terkait  dengan  kekurangan  atau  ketidaksempurnaan  sistem yang  sedang  berjalan  dalam  kesesuaiannya  dengan  peraturan  pada  PMK  No.  24 Tahun 2022
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDMK di Puskesmas mengenai RME
3. Melakukan  perencanaan  perubahan  yang  hendak  dilakukan  untuk  melakukan perbaikan sistem
4. Melibatkan keseluruhan pemangku kepentingan termasuk tenaga medis, staf rekam medis  untuk  ikut  andil  dalam  penyusunan  perencanaan  implementasi  RME  yang mencakup tahapan implementasi, alokasi sumber daya, pelatihan serta evaluasi
5. Memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memastikan  SDMK  di  Puskesmas memiliki kemampuan yang sesuai dalam penggunaan RME
6. Melakukan  analisis  kebutuhan  infrastruktur  dan  mengajukan  anggaran  untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam implementasi RME
7. Secara  berkelanjutan  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  hasil implementasi RME yang telah berjalan
8. Menindaklanjuti  apabila  terdapat  penyimpangan  terkait  dengan  standar  yang  telah ditetapkan dan segera melakukan tindakan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi
9. Mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang jelas dan kompatibel untuk memastikan penggunaan RME yang aman dan efektif
10. Meningkatkan  kolaborasi  antara  petugas  kesehatan,  pemerintah  dan  organisasi kesehatan  lainnya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  penggunaan  RME dalam pelayanan kesehatan

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  12  Puskesmas  di  Kota  Bekasi kesiapan implementasi RME menunjukkan hasil skor rata-rata yang diperoleh yaitu 61,92 dari  75,  dimana  diketahui  Puskesmas  Kota  Bekasi  secara  organisasi  telah  siap  dalam kapasitas  manajemen  dan  keselarasan  organisasi.  Namun,  Puskesmas  Kota  Bekasi diketahui masih belum siap dalam kapasitas keuangan dan anggaran, operasional serta teknologi.    Puskesmas  membutuhkan  beberapa  langkah  strategi  yang  dapat  dilakukan untuk  implementasi  RME  dan  tetap  perlu  memperhatikan  dan  meningkatkan  kinerja manajemen  dalam  melakukan  perencanaan  dan  evaluasi  implementasi  RME  di Puskesmas.

## BIBLIOGRAFI
Arie,  D.A.L. et  al. (2024)  ‘Analisis  Kelengkapan  dan  Keakuratan  Data  Rekam  Medis Elektronikdi  Puskesmas  X  Surabaya’, Jurnal  Manajemen  Informasi  Kesehatan Indonesia , 12(1), pp. 72–77. Biruk, S. et al. (2014) ‘Health Professionals readiness to implement electronic medical record  system  at  three  hospitals  in  Ethiopia:  a  cross  sectional  study’, BMC Medical  Informatics  and  Decision  Making ,  14(115),  pp.  1–8.  Available  at: file:///C:/Users/Harrison/Downloads/s12911-014-0115-5.pdf.
Faida,  E.W.  and  Ali,  A.  (2021)  ‘Analisis  Kesiapan  Implementasi  Rekam  Medis Elektronik  dengan  Pendekatan  DOQ-IT  (Doctor’s  Office    Quality-Information Technology)’, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) , 9(1), p. 67. Available at: https://jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/315.
Hakam,  F.  (2020)  ‘Pelatihan  Manajemen  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan  di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo’, Journal of Community Engagement in Health , 3(1), pp. 116–122. doi:10.30994/jceh.v3i1.58.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2021) Strategi  Transformasi  Digital Kesehatan 2024 . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Notoatmodjo (2010) Metode Penelitian Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta.
Sari,  I.C.,  Alvionita,  C.V.  and  Gunawan  (2016)  ‘Literature  Review  Analisis Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik’, 01(July), pp. 1–23. Silalahi, R. and Sinaga, E.J. (2019) ‘Perencanaan Implementasi Rekam Medis Elektronik
Dalam  Pengelolaan  Unit  Rekam  Medis  Klinik  Pratama  Romana’, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 7(1), p. 22. doi:10.33560/jmiki.v7i1.219.
Tan, J. (2021) Adaptive Health Management Information Systems: Concepts, Cases, and Practical Applications . 4th edn. Canada: Jones & Bartlett Learning. Tiorentap,  D.R.A.  (2020)  ‘Manfaat  Penerapan  Rekam  Medis  Elektronik  di  Negara Berkembang: Systematic Literature Review’, Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) , 8(2), pp. 69–79.
WHO  (2006) Electronic  Health  Records:  Manual  for  Developing  Countries , World Health Organization . Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207504/9290612177_eng.pdf;jse ssionid=6B69879738D46757815ADF123A696FCA?sequence=1.
Widyawati  (2022) Deretan  Transformasi  Kesehatan  oleh  Menkes  Budi .  Available  at: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220531/5640005/deretan- transformasi-kesehatan-oleh-menkes-budi/.
Wikansari, N. and Febrianta, N.S. (2024) ‘Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik  Di  Puskesmas  Baki’, Prepotif:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat ,  8(1), pp. 663–670.
Yilma,  T.M. et  al. (2023)  ‘Organizational  and  health  professional  readiness  for  the implementation  of  electronic  medical  record  system:  an  implication  for  the current  EMR  implementation  in  northwest  Ethiopia’, BMJ  Health  and  Care Informatics , 30(1), pp. 1–8. doi:10.1136/bmjhci-2022-100723.
Yulida,  R.,  Lazuardi,  L.  and  Pertiwi,  A.A.P.  (2021)  ‘Tantangan  Implementasi  Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia Di RSGM Prof. Soedomo Yogyakarta’, PROSIDING DISKUSI ILMIAH: Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19 , pp. 102–106.
Yunisca,  F.,  Chalimah,  E.  and  Sitanggang,  L.O.A.  (2022)  ‘Implementasi  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Hasil Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong’, Reaktor :  Buletin  Pengelolaan  Reaktor  Nuklir ,  19(2),  p.  34. doi:10.17146/bprn.2022.19.2.6700.

## Copyright holder:
Atikah Khairunnisa, Wiku Bakti Bawono Adisasmito (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: