## JURNAL WIDYA BHUMI

## MENUJU REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL DI BANYUWANGI,
JAWA TIMUR (SEBUAH TELAAH SPASIAL DAN TEMATIK)
Tiara Nur Khanifa 1 , Syarli Syanurisma 2 , Ahmad Nashih Luthfi 3*
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
2 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
* Corresponding author: anasluthfi@stpn.ac.id

## ABSTRACT
This research is an effort to resolve the conflicts of forest tenurial (PPTKH) which is carried out with a  spatial  approach  and  thematic  to  provide  recommendations  for  Agrarian  Reform  and  Social Forestry (RAPS) policies. The spatial approach is carried out by satellite images processing with a 20- year period, which are taken in 2019 and 1999. The thematic approach is carried out by conducting the Identification of Land Tenure, Ownership, Utilization and Use. The results of the identification in the location of tenurial forest by the community with utilizing the SPOT 7 imagery for 2019, there are the 120,40 hectares area of Kedungasri Village that have been occupied by the community but claimed  as  Perum  Perhutani  forest  area.  The  thematic  study  also  confirms  that  land  tenure  has been carried out since the Japanese period. Of the 120.40 hectares area, there are 50.80 hectares or about 42% was directed towards agrarian reform policies through by Forest Area Swap (TMKH). The  location  that  will  be  proposed  for  RAPS  have  land  uses  in  the  form  of  agriculture  and settlements. At the provincial level, this study also found that the forest area in East Java is more than 30% of the total area of the province. The possibility of agrarian reform policies in Java is very open. It is not appropriate if Java has been exempted from agrarian reform policies.
Keywords : PPTKH, RAPS, Spatial Approach, IP4T, 30% forest area

## INTISARI
Penelitian  ini  sebagai  upaya  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  Kawasan  Hutan  (PPTKH)  yang dilakukan  dengan  pendekatan  spasial  dan  tematik  untuk  memberikan  rekomendasi  kebijakan Reforma  Agraria  dan  Perhutanan  Sosial  (RAPS).  Pendekatan  spasial  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengolahan  citra  satelit  dengan  tempo  20 tahun,  yaitu  citra satelit  yang diambil pada tahun  2019  dan  tahun  1999.  Pendekatan  tematik  dilakukan  dengan  cara  melakukan  Identifikasi Penguasaan,  Pemilikan,  Pemanfaatan  dan  Penggunaan  Tanah  (IP4T).  Hasil  identifikasi  lokasi penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat dengan memanfaatkan citra SPOT 7 tahun 2019 yaitu  di  wilayah  Desa  Kedungasri  terdapat  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat namun diklaim sebagai kawasan hutan Perum Perhutani seluas 120,40 ha. Dari telaah tematik juga memperkuat  bahwa  penguasaan  tanah  telah  dilakukan  sejak  masa Jepang.  Dari  luasan  120,40 ha tersebut, seluas 50,80 ha atau sekitar 42% diarahkan untuk kebijakan reforma agraria melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Pada level propinsi, penelitian ini juga menemukan bahwa luas kawasan  hutan  di  Jawa  Timur  lebih  dari  30%  dari  total  luas  propinsi  sehingga  terbuka  besar kemungkinan kebijakan reforma agraria di Jawa yang selama ini mendapatkan pengecualian. Kata kunci : PPTKH, RAPS, Pendekatan Spasial, IP4T, 30% kawasan hutan

## A. Pendahuluan
Agenda  pembangunan  kelima  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2020-2024  mempunyai  arah  kebijakan  dan strategi berupa pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria dan pengelolaan kawasan  hutan  oleh  masyarakat  melalui  skema  perhutanan  sosial,  atau  sering
Vol 1, No. 2 Oktober 2021
Received 29 Nov 2021 Accepted 15 Des 2021 Published 20 Des 2021
disebut  dengan  program  Reforma  Agraria  dan  Perhutanan  Sosial  (RAPS).  Luthfi (2018,  142)  menjelaskan  bahwa  reforma  agraria  idealnya  dirancang  untuk menyelesaikan  konflik  atau  permasalahan  agraria,  permasalahan  ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta konflik penguasaan tanah kawasan hutan. Mengenai  konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan,  kondisi  di  lapangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan pada kenyataannya  sudah  berupa  penggunaan  lain  yang  dikuasai  oleh  masyarakat, seperti lahan permukiman, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan Peluso (1992, 188) bahwa hutan di Indonesia hanyalah definisi politis atau hanya wilayah yang secara administratif berupa kawasan hutan, bukan tutupan lahan hutan yang senyatanya ada (secara biologis).
Konflik penguasaan tanah kawasan hutan sudah terjadi begitu lama selama berpuluh-puluh  tahun,  terlebih  di  Pulau  Jawa  yang  kawasan  hutannya  berada  di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Kawasan hutan terluas di Pulau Jawa berada di  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu  seluas  176.146,4427  ha  (SK  Menteri  LHK  Nomor 2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/4/2017).  Setiawan  (2019)  menjelaskan  tipologi konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Banyuwangi meliputi konflik antara masyarakat dengan Instansi Pemerintah, Perum Perhutani maupun dengan perusahaan swasta. Mengenai konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi antara masyarakat dengan Perum Perhutani, Tim Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA)  Provinsi  Jawa  Timur  (2019)  melakukan pengolahan  data  dengan  hasil  menunjukkan  bahwa  terdapat  permukiman  dalam kawasan  hutan  seluas  1.362,6805  ha  atau  sekitar  0,77%  dari  total  luas  wilayah Kabupaten  Banyuwangi.  Berdasarkan  data  tersebut,  terdapat  30  desa  di  12 kecamatan  yang  terindikasi  adanya  permukiman  dalam  kawasan  hutan,  dengan persentase  terbesar  berada  di  Desa  Kedungasri,  Kecamatan  Tegaldlimo.  Indikasi permukiman terhadap kawasan hutan di Desa Kedungasri adalah seluas 180,6751 ha atau sebesar 37,21%.
Perlu  adanya  pola  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan (PPTKH)  menuju  kebijakan  RAPS  untuk  mengatasi  konflik  penguasaan  tanah kawasan  hutan  di  Desa  Kedungasri.  Hal  ini  tentunya  juga  demi  terwujudnya program  prioritas  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  mengenai  pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satu syarat penting dalam skema PPTKH adalah penyediaan peta lokasi yang akan  diajukan  untuk  program  RAPS.  Permasalahannya  yaitu  pemetaan  mengenai lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang akan diajukan untuk skema PPTKH menuju RAPS masih terbatas. Identifikasi secara spasial lokasi yang  terdapat  konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  sangat perlu  untuk  dilakukan  demi  terwujudnya  keberhasilan  PPTKH  melalui  RAPS tersebut.  Selain  itu  perlu  dilakukan  pula  identifikasi  secara  spasial  mengenai lamanya  pola  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  sebagai  data pendukung dalam pengajuan RAPS.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  secara  spasial  mengenai lokasi  dan  lamanya  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  Desa Kedungasri.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  membantu  kelengkapan  data  secara
spasial  guna  pengusulan  RAPS  dalam  rangka  proses  PPTKH.  Konflik  penguasaan tanah  kawasan  hutan  di  Desa  Kedungasri  merupakan  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  dengan  Perum  Perhutani.  Konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan tersebut terbagi menjadi 2 yakni konflik penguasaan tanah berupa perkampungan di  wilayah  yang  diklaim  sebagai  kawasan  hutan  Perum  Perhutani  dan  konflik penguasaan  tanah  berupa  pemanfaatan  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  Desa Kedungasri.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  konflik  penguasaan tanah  kawasan  hutan  tersebut  yakni  melalui  reforma  agraria  atau  melalui perhutanan  sosial.  Sebelum  menentukan  arah  kebijakan  berupa  reforma  agraria atau  perhutanan  sosial,  maka  perlu  dilakukan  identifikasi  dengan  pendekatan spasial mengenai lokasi dan juga lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di Desa Kedungasri tersebut.
Adapun bukti fisik penguasaan tanah dapat menjadi dasar bagi pendaftaran lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aturan ini menegaskan seseorang yang menguasai  fisik  tanah  selama  kurun  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  secara  terus- menerus  dapat  mendaftarkan  diri  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut. Lengkapnya,  Pasal  tersebut  berbunyi:  “Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi  tersedia secara  lengkap  alat-alat  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pembukuan hak  dapat dilakukan  berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas  tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang  yang  dapat  dipercaya;  (2)  Penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun selama  pengumuman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  tidak dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”
Penelitian  ini  mengkaji  secara  spasial  dan  tematik  untuk  membuktikan adanya  penguasaan  tanah  kawasan  hutan oleh  masyarakat.  Selain  itu,  penelitian ini juga melihat dari sisi yang lebih luas mengenai skema PPTKH yaitu bukan hanya memberikan  kebijakan  berupa  perubahan  tata  batas,  namun  juga  kebijakan perhutanan  sosial  berupa  pemberian  akses  kepada  masyarakat  untuk  mengelola kawasan  hutan  guna  menunjang  kebutuhan  hidupnya.  Di  sisi  lain  skema  PPTKH yang  diterapkan  di  Pulau  Jawa  cenderung  berbeda  dengan  penerapan  skema PPTKH  di  luar  Pulau  Jawa.  Pulau  Jawa  tidak  masuk  dalam  Peta  Indikatif  Alokasi TORA,  hal  ini dikarenakan  luas  kawasan  hutan di Pulau Jawa diasumsikan  kurang dari  30%,  sementara  masyarakat  telah  tinggal  di  wilayah-wilayah  yang  telah  dan kemudian ditunjuk sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang memanfaatkan atau berada  dalam  kawasan  hutan  di  Pulau  Jawa  butuh  kepastian  akan  penanganan konflik penguasaan tanah kawasan hutan. Diperlukan telaah yang menguji akurasi mengenai luasan kawasan hutan yang diasumsikan kurang dari 30% tersebut dan gambaran spasial dan tematik mengenai penguasaan masyarakat yang menguasai kawasan  hutan  yang  memperkuat  argument  dimungkinkannya  reforma  agrarian dari  kawasan  hutan  di  Jawa,  atau  di  Banyuwangi  khsususnya.  Penelitian  ini
berupaya  mempertanyakan  kembali  tertutupnya  kebijakan  reforma  agraria  dari bekas  kawasan  hutan  di  Pulau  Jawa  sekaligus  merekomendasikan  agar  kebijakan PPTKH  dapat  dilakukan  secara  terpadu  dan  bukan  opsional  di  Pulau  Jawa, khususnya di Banyuwangi.

## B. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan spasial ( spatial approach ). Penelitian dimulai dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terkait konflik penguasaan tanah kawasan hutan antara Perum  Perhutani  dengan  masyarakat  Desa  Kedungasri.  Selanjutnya  dilakukan observasi  lapang  dan  pengolahan  data  dengan  pendekatan  spasial.  Pendekatan spasial  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengolahan  citra  satelit  dengan  tempo 20 tahun, yaitu  citra satelit yang diambil pada tahun 2019 dan tahun  1999. Citra tahun  2019  dilakukan  proses  interpretasi  dengan  memperhatikan  unsur rona/warna,  bentuk,  ukuran,  tekstur,  pola,  bayangan,  situs  dan  asosiasi (Kusumowidagdo  dkk.  2007).  Sedangkan  citra  tahun  1999  dilakukan  pengolahan secara  digital  dengan  metode  klasifikasi  unsupervised,  yaitu  proses  pengolahan data  citra  berdasarkan  kelas-kelas  nilai  yang  dikelompokkan  oleh  komputer menggunakan  algoritma  tertentu  (Kushardono  2017,  16-19).  Kajian  tersebut dilakukan  untuk  membuktikan  bahwa  memang  ada  penguasaan  bidang  tanah kawasan  hutan  oleh  masyarakat  baik  kurang  atau  lebih  dari  20  tahun.  Guna menelaah  konflik  serta  penguasaan  tanah  masyarakat  di  dalam  kawasan  hutan dilakukan dua metode yang saling memperkuat yakni metode spasial dan metode inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).
C. Identifikasi Lokasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat Identifikasi  lokasi  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  lokasi  pasti  wilayah  yang  terdapat  konflik penguasaan tanah kawasan hutan. Selain itu juga sebagai bukti bahwa wilayah yang  dikuasai  oleh  masyarakat  tersebut  secara  fisik  (spasial)  memang  bukan berupa kawasan hutan  melainkan sudah  berupa  penggunaan lain. Identifikasi lokasi  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  ini  diolah  dengan menggunakan  software  ArcGIS.  Pengolahan  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  overlay  (tumpang  susun)  antara  peta  kawasan  hutan  dengan penggunaan  tanah  terbaru.  Peta  kawasan  hutan  yang  digunakan  yaitu berdasarkan  Peta  Perkembangan  Kawasan  Hutan  Provinsi  Jawa  Timur berdasarkan  SK  Menteri  LHK  Nomor  2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/4/2017 tanggal 13 April 2017. Sedangkan data penggunaan tanah terbaru merupakan hasil  digitasi  dengan  cara  interpretasi  citra  satelit  resolusi  tinggi  jenis  SPOT  7 tahun  2019  dengan  resolusi  spasial  1,5  meter  yang  didapatkan  dari  LAPAN. Berdasarkan  hasil  interpretasi  citra  SPOT  tahun  2019,  penggunaan  tanah  di Desa Kedungasri terdiri dari penggunaan tanah untuk permukiman, pertanian, kebun campuran, lapangan, tambak, hutan jati dan hutan mangrove.
Tabel 1. Hasil Overlay Wilayah Desa Kedungasri
No. Kenampakan pada Citra SPOT 7 Penggunaan Tanah 1. Permukiman 2. Pertanian 3. Kebun Campuran 4. Lapangan 5. Tambak 6. Hutan Jati 7. Hutan Mangrove
Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Berikut  ini  merupakan  proses  overlay  antara  .shp  penggunaan  tanah tahun  2019  dengan  .shp  kawasan  hutan  KLHK  di  wilayah  Desa  Kedungasri tahun 2017:
Gambar 1. Proses Overlay Peta Kawasan Hutan dengan Penggunaan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Hasil  overlay  tersebut  kemudian  dianalisis  untuk  menentukan  wilayah/ lokasi  yang  tumpang  tindih  antara  .shp  penggunaan  tanah  dengan  .shp kawasan  hutan  di  Desa  Kedungasri.  Kemudian  peneliti  mengelompokkan wilayah  ke  dalam  3  kategori.  Pertama  yaitu  wilayah  yang  bukan  kawasan hutan,  merupakan  wilayah  yang  berada  di  luar  kawasan  hutan  Perum Perhutani  (areal  penggunaan  lain).  Kedua  yaitu  wilayah  yang  merupakan kawasan  hutan  Perum  Perhutani,  yakni  wilayah  berupa  hutan  jati  dan  hutan mangrove.  Ketiga  adalah  wilayah  yang  terdapat  penguasaan  tanah  kawasan hutan  oleh  masyarakat.  Wilayah  ini  merupakan  kawasan  hutan  yang  diklaim oleh  Perum  Perhutani,  namun  secara  fisik  telah  ada  penguasaan  masyarakat atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk permukiman maupun lahan
garapan.  Berikut  ini  merupakan  hasil  overlay  antara  .shp  penggunaan  tanah tahun  2019  dengan  .shp  kawasan  hutan  KLHK  di  wilayah  Desa  Kedungasri tahun 2017:
Gambar 2. Peta Hasil Overlay Peta Kawasan Hutan dengan Penggunaan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Hasil  analisis  tersebut  menunjukkan  dari  total  luas  wilayah  Desa Kedungasri sebesar 2000,56 ha, luas wilayah yang bukan kawasan hutan adalah sebesar  1.071,84  ha  (54%),  luas  kawasan  hutan  Perum  Perhutani  sebesar 808,32  ha  (40%),  dan luas  wilayah  yang  terdapat  penguasaan  tanah  kawasan hutan  oleh  masyarakat  (dalam  bentuk  permukiman,  pertanian,  maupun lapangan)  namun  diklaim  sebagai  kawasan  hutan  Perum  Perhutani  adalah seluas 120,40 ha (6%). Berikut ini merupakan tabel hasil overlay wilayah Desa Kedungasri:
Tabel 1. Hasil Overlay Wilayah Desa Kedungasri No. Klasifikasi Luas (ha)  Persentase (%) 1.  Bukan Kawasan Hutan 1.071,84 54 2.  Kawasan Hutan Perum Perhutani 808,32 40 3.  Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat 120,40 6 Jumlah 2.000,56 100 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
1. Identifikasi Lamanya Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat Identifikasi  lamanya  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat dilakukan  dengan  pengolahan  spasial  citra  satelit  20  tahun  ke  belakang (yakni  citra  satelit  tahun  1999)  pada  lokasi  yang  terdapat  penguasaan tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat.  Lokasi  yang  terdapat  penguasaan oleh masyarakat tersebut dilihat apakah memang benar pada tahun 1999 telah  ada  penguasaan  oleh  masyarakat  atau  belum.  Apabila  pada  citra tahun  1999  tersebut  penggunaan  tanahnya  bukan  sebagai  hutan,  maka telah  ada  penguasaan  masyarakat  selama  20  tahun.  Sedangkan  apabila pada  citra  tahun  1999  tersebut  penggunaan  tanah  berupa  hutan  maka penguasaan tanah oleh masyarakat tersebut  masih  kurang dari 20 tahun. Identifikasi lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat ini menggunakan citra Landsat 7 tahun 1999 yang memiliki resolusi spasial 30 meter.
Citra  Landsat  7  memiliki  resolusi  30  meter  yang  mengakibatkan  proses klasifikasi  menjadi  cukup  sulit  apabila  dilakukan  secara  manual  melalui digitasi  (interpretasi  citra).  Oleh  karena  itu  proses  klasifikasi  pada  citra Landsat  7  ini  yaitu  klasifikasi  unsupervised  dengan  menggunakan  hasil penerapan  transformasi  Normalized  Difference  Vegetation  Index  (NDVI) pada aplikasi pengolah citra ENVI (The Environment for Visualizing Image). Gowda,  Sridhara  &  Rajan  (2008)  dalam  Rahmawan  dkk.  (2020) menjelaskan  bahwa  NDVI  merupakan  nilai  yang  dihasilkan  dari  indeks vegetasi  citra  satelit  kanal  merah  (red)  dan  kanal  inframerah  (NIR)  yang menunjukkan  konsentrasi  dari  klorofil  daun  untuk  mengetahui  tingkat kerapatan suatu vegetasi. Kanal merah (red) pada citra Landsat 7 terletak pada band 3, sedangkan kanal inframerah (NIR) terletak pada band 4. Nilai NDVI  berkisar  antara  -1  hingga  1,  dan  semakin  tinggi  nilai  NDVI menunjukkan  semakin  tinggi  pula  konsentrasi  klorofil  atau  tingkat kerapatan  suatu  vegetasi.  Nilai  NDVI  pengolahan  citra  Landsat  7  yaitu antara  -0,392857  hingga  0,66539.  Hasil  NDVI  tersebut  diklasifikasikan menjadi  5  kelas  dengan  hasil  perhitungan  interval  tiap  kelas  yaitu  0,211 yang  didapatkan  berdasarkan  rumus  sebagai  berikut  (Strurgess  dalam Purwanto dkk. 2014):
KL=  (xt-xr)/k
Keterangan:
KL : kelas interval xt : nilai tertinggi (hasil statistik ENVI = 0,66539) xr : nilai terendah (hasil statistik ENVI = -0,392857) k : jumlah kelas yang diinginkan (5 kelas)
Hasil NDVI adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Pengolahan Citra Landsat 7 dengan Transformasi NDVI
Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Langkah  selanjutnya  yaitu  dilakukan  penyempurnaan  dengan  proses klasifikasi unsupervised hasil transformasi NDVI tersebut. Proses klasifikasi unsupervised  pada  citra  Landsat  7  ini  dilakukan  dengan  metode  IsoData yakni  proses  mengklasifikasikan  kelas  secara  merata,  setiap  piksel diklasifikasikan  ke  dalam  kelas  terdekat.  Berikut  ini  merupakan  hasil  dari proses klasifikasi unsuprevised pada citra Landsat 7:
Gambar 4. Hasil Klasifikasi Unsupervised Citra Landsat 7 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Hasil klasifikasi unsupervised dilakukan proses pemotongan sesuai dengan lokasi  yang  terdapat  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat. Kemudian  dilakukan  proses  re-klasifikasi  yaitu  mengelompokkan  kembali dengan  memberikan  keterangan  (labelisasi)  penggunaan  tanah  hasil klasifikasi unsupervised tersebut. Klasifikasi dibagi ke dalam 3 kelas antara lain kelas badan air, kelas vegetasi, dan kelas non vegetasi. Kemudian dari
pengkelasan tersebut dianalisis lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat, apakah sudah dikuasai selama 20 tahun atau kurang dari 20 tahun.
Peneliti memasukkan kelas badan air dan kelas vegetasi ke dalam kategori penguasaan  tanah  yang  telah  dikuasai  oleh  masyarakat  kurang  dari  20 tahun.  Kelas  badan  air  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  penguasaan  tanah oleh masyarakat pada tahun 1999, dan kelas vegetasi menunjukkan bahwa pada  tahun  1999  wilayah  tersebut  berupa  kawasan  hutan  (vegetasi)  dan belum  ada  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat.  Sebaliknya,  peneliti memasukkan kelas non vegetasi ke dalam kategori penguasaan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat selama atau lebih dari 20 tahun. Kelas non vegetasi  menunjukkan  bahwa  wilayah  tersebut  bukan  berupa  kawasan hutan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sudah  ada  penguasaan  tanah  oleh masyarakat  pada  tahun  1999  di  wilayah  tersebut.  Berikut  ini  merupakan hasil analisis lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat:
Gambar 5. Analisis Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Hasil analisis lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh  masyarakat menunjukkan  wilayah  yang  telah  dikuasai  oleh  masyarakat  selama  20 tahun seluas 71,50 ha, dan yang dikuasai masyarakat kurang dari 20 tahun seluas 48,90 ha, seperti pada tabel berikut:
Tabel 2. Lamanya Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat
No. Lamanya Penguasaan Tanah Luas (ha) Persentase (%) 1.  < 20 tahun 48,90 41 2.  ≥ 20 tahun 71,50 59 Jumlah 120,40 100
2. Arahan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Pemerintah saat ini tengah serius dalam menggalakkan program Reforma Agraria  dan  Perhutanan  Sosial  (RAPS)  guna  mengatasi  kemiskinan, mengatasi  ketimpangan  tanah  serta  konflik  penguasaan  tanah  kawasan hutan.  Shohibuddin  (2020,  122)  menjelaskan  bahwa  agenda  RAPS  dapat dikatakan  sebagai  “reforma  agraria  sejati”  apabila  RAPS  tersebut  dapat benar-benar  memperkecil  jurang  ketimpangan  agraria  antarkelas  dan antarsektor.  Mengenai  PPTKH  melalui  RAPS  ini  juga  dapat  dikatakan sebagai  agenda  “reforma  agraria  sejati”  karena  dampaknya  dapat memberikan  akses  pengelolaan  bagi  masyarakat  sekitar  kawasan  hutan guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkat kesejahteraannya. Selain itu,  RAPS  dengan  adanya  pelepasan  kawasan  hutan  yang  ditindaklanjuti program  redistribusi  tanah  bekas  kawasan  hutan  juga dapat  menguatkan hak masyarakat atas kepemilikan lahan permukimannya, karena selama ini tidak  ada  kejelasan  terhadap  status  penguasaan  dan  pemilikan  tanah tersebut  sehingga  masyarakat  takut  apabila  pada  suatu  hari  mereka digusur  oleh  Perum  Perhutani  dari  wilayah  yang  diakuinya  sebagai kawasan  hutan.  Program  RAPS  yang  dapat  dilaksanakan  di  Kabupaten Banyuwangi  (yang  memiliki  luas  tutupan  hutan  kurang  dari  30%)  yakni reforma  agraria  melalui  Tukar  Menukar  Kawasan  Hutan  (TMKH)  dan pengelolaan  akses  kawasan  hutan  melalui  pemberian  SK  Perhutanan Sosial.
Arahan kebijakan reforma agraria melalui TMKH dan kebijakan perhutanan sosial  dapat  dihasilkan  dari  proses  analisis  spasial  hasil  identifikasi  lokasi dan  lamanya  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat.  Data berupa .shp hasil identifikasi lokasi penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat  dilakukan  proses  overlay  (tumpang  susun)  dengan  data  .shp hasil  identifikasi  lamanya  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh masyarakat.  Hasil  overlay  kedua  data  tersebut  dilakukan  proses  analisis sesuai dengan pola PPTKH yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun  2017  tentang  PPTKH  (dalam  hal  ini  digunakan  pola  penyelesaian bagi  wilayah  dengan  luas  kawasan  hutan  kurang  dari  30%  yang  berada pada  kawasan  hutan  produksi).  Pola  penyelesaian  yang  digunakan  yakni antara TMKH (RA) dan perhutanan sosial.
Bidang  tanah  berupa  permukiman,  fasilitas umum  maupun  fasilitas  sosial yang  telah  dikuasai  oleh  masyarakat  baik  selama  kurang  dan/atau  lebih dari 20 tahun, maka pola penyelesaiannya adalah TMKH (reforma agraria) dengan  menyediakan  lahan  pengganti  yang  nantinya  akan  dihutankan. Penyediaan  lahan  pengganti  ini  bertujuan  untuk  tetap  mempertahankan luas kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa agar tidak semakin berkurang karena  dilakukan  proses  pelepasan  kawasan  hutan  (TMKH).  Bidang  tanah berupa lahan garapan atau lahan pertanian yang dikuasai oleh masyarakat baik  selama  kurang  dan/atau  lebih  dari  20  tahun,  maka  pola penyelesaiannya  adalah  berupa  pemberian  akses  kelola  kawasan  hutan
melalui  perhutanan  sosial.  Berikut  ini  merupakan  hasil  analisis  mengenai arahan kebijakan reforma agraria dan kebijakan perhutanan sosial:
Gambar 6. Peta Arahan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  dari  120,40  ha  lokasi  yang  terdapat penguasaan tanah kwasan hutan oleh masyarakat, wilayah yang diarahkan untuk  dilakukannya  pelepasan  kawasan  hutan  melalui  TMKH  (RA)  adalah seluas  50,80  ha  atau  sekitar  42%  dari  luas  wilayah  yang  terdapat penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat.  Sedangkan  wilayah yang akan diberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat dalam bentuk  perhutanan  sosial  adalah  seluas  69,60  ha  atau  sekitar 58% dari  luas  wilayah  yang  terdapat  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh masyarakat, seperti yang tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Arahan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial No. Lamanya Penguasaan Tanah Luas (ha) Persentase (%) 1.  Reforma Agraria (TMKH) 50,80 42 2.  Perhutanan Sosial 69,60 58 Jumlah 120,40 100 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020

## 3. Tipologi Konflik Pertanahan
Terlebih dahulu disajikan hasil telaah atas konflik pertanahan yang ada di Banyuwangi  sehingga  diperoleh  tipologi  masing-masing  konflik  tersebut. Setiap  tipologi  memerlukan  pemeriksaan  permasalahan  dan  solusi  yang khas.

## a. Masyarakat Vs Pemegang Izin Usaha (PTPN XII Kebun Kendenglembu) Desa Kebunrejo, Kec. Kalibaru
Konflik terjadi terhadap tanah bekas hak erfpach verponding yang telah diterbitkan HGU pada tahun 1988 dengan luas 3.802,58 ha. Pada masa awal  reformasi,  sebagian  tanah  tersebut  seluas  570,62  ha  merupakan hutan  cadangan  telah  diduduki  oleh  ±  280  kepala  keluarga.  Dalam perkembangannya terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan PTPN XII yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tani  Budidaya  Tanaman  Semusim  yang  berakhir  pada  tanggal  9  Maret 2007. Permasalahan muncul ketika perjanjian akan berakhir, masyarakat mengajukan  tuntutan  agar  tetap  mengelola  meskipun  tidak  menuntut hak atas tanah tersebut. Akan tetapi tuntutan tidak terpenuhi sehingga dalam sirkulasinya, sebanyak 24 petani yang memotong tanaman milik PTPN XII ditangkap dan diajukan ke pengadilan hingga dipenjara masing- masing 4 bulan.

## b. Masyarakat Vs Instansi Pemerintah (KLHK) Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kec. Tegaldlimo
Konflik  terjadi  pada  tanah  bekas  Hak  Erfpacht  Verponding  Nomor  754 seluas 156,26 ha yang dihuni masyarakat sejak tahun 1947. Pada tahun 1999  masyarakat  Dusun  Paluagung  mengajukan  permohonan  agar tanah  tersebut  menjadi  hak  milik.  Perum  Perhutani  KPH  Banyuwangi Selatan  keberatan  atas  permohonan  hak  milik  dan  klaim  sepihak  dari masyarakat yang  menempati kawasan hutan  produksi tersebut. Perum Perhutani  KPH  Banyuwangi  Selatan  menyatakan  bahwa  Hak  Erfpacht Verponding  Nomor  754  telah  dibatalkan  sehingga  tanah  dikuasai Perhutani,  meski  mereka  tidak  dapat  menunjukan  keberadaan  klaim adanya SK pembatalan tersebut. Perhutani menyatakan bahwa Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Direktur van Binnenlandsch Bertuur) telah mengeluarkan  surat  Nomor  A.6/41/11  tanggal  6  Oktober  1936  yang menyatakan Pembatalan Hak Erpfacht Verponding Nomor 754. Berbagai upaya telah dilakukan namun hingga kini KLHK belum mengeluarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan.

## c. Masyarakat Vs Instansi Pemerintah (Pemkab Banyuwangi) Desa Grajagan, Kec. Purwoharjo
Tanah seluas 52.810 m2 di Desa Grajagan yang dikuasai oleh masyarakat selama  berpuluh-puluh  tahun  berhasil  dilepaskan  dari  kawasan  hutan melalui  skema  Tukar  Menukar  Kawasan  Hutan  (TMKH),  dengan menyediakan  lahan  pengganti  yang  akan  dihutankan.  Berdasarkan  SK Penetapan oleh Menteri LHK, lahan pengganti tersebut terletak di Desa Wongsorejo, Kec. Wongsorejo seluas 54.098 m2. Permasalahan muncul terhadap  tanah  kelebihan  lahan  pengganti  yang  menyebabkan  Panitia Pertimbangan  Landreform  (PPL)  tidak  menandatangani  terkait pelaksanaan  redistribusi  tanah,  sehingga  proses  penerbitan  Sertipikat
Hak  Atas  Tanah  melalui  program  redistribusi  tanah  tidak  dapat dilakukan.

## d. Masyarakat Vs Perum Perhutani
Tim  GTRA  Provinsi  Jawa  Timur  (2019)  melakukan  pengolahan  data dengan  hasil  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Banyuwangi  terdapat permukiman  dalam  kawasan  hutan  seluas  1.362,6805  ha  atau  sekitar 0,77%  dari  total  luas  kawasan  hutan  Kabupaten  Banyuwangi,  terdapat 30 desa dalam 12 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terindikasi adanya permukiman dalam kawasan hutan.Persentase terbesar berada di  Desa  Kedungasri,  Kecamatan  Tegaldlimo.  Berdasarkan  hasil pengolahan  data  tersebut,  Desa  Kedungasri  memiliki  kawasan  hutan seluas  485,50  ha  atau  sekitar  30,97%  dari  total  luas  wilayah  Desa Kedungasri. Kemudian dari luas kawasan hutan tersebut, terdapat area permukiman masyarakat sebesar 37,21% (180,68 ha).  Gambaran umum ini yang melatari dilakukannya telaah spasial dan tematik yang dilakukan di satu desa di Kedungsari, untuk mendapatkan gambaran lokalnya yang lebih detail.
Tabel 4. Tipologi Konflik Penguasaan Tanah Kabupaten Banyuwangi No  Tipologi Konflik Keterangan Konflik Solusi 1.  Masyarakat vs Instansi Pemerintah Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo terkait kelebihan lahan pengganti proses TMKH Penerbitan sertipikat hak  milik  atas  tanah dilakukan melalui permohonan  rutin  pada Kantor Pertanahan Banyuwangi 2.  Masyarakat vs Pemegang Izin Usaha Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN XII di Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibiru terkait tanah bekas hak erfpacht verponding Pengelolaan lahan hutan  dalam  bentuk Kemitraan Kehutanan 3.  Masyarakat vs Perum Perhutani Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perum Perhutani di Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo terkait tanah bekas hak Erfpacht Verponding Nomor 754 Pelepasan kawasan hutan melalui skema TMKH Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perum Perhutani di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo terkait permukiman dan lahan garapan yang berada dalam kawasan hutan dan sudah dikuasai masyarakat sebelum kemerdekaan Indonesia Kebijakan RA-PS
4. Pemetaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah (P4T) Masyarakat dalam Kawasan Hutan
Pemetaan  P4T  lokasi  yang  akan  diupayakan  untuk  proses  PPTKH  melalui RAPS  menggunakan  sumber  berupa  peta  kerawangan  tahun  1979  yang berisikan  peta  bidang  tanah,  daftar  nama  pemilik  dan  luas  bidang  tanah berdasarkan  letter  C  Pemerintah  Desa  Kedungasri.  Proses  pemetaan  P4T ini dilakukan dengan cara digitasi on screen yang juga melibatkan bantuan Perangkat Desa Kedungasri. Bidang tanah hasil pemetaan pada lokasi yang akan  diusulkan  untuk  program  RAPS  yang  bersumber  dari  peta kerawangan, letter C serta identifikasi lapang sejumlah 309 bidang tanah. Dari  309  bidang  tanah  (120,40  ha)  yang  akan  diusulkan  untuk  program RAPS,  sebanyak  304  bidang  tanah  dipetakan  berdasarkan  data  peta kerawangan  dan  letter  C  seluas  68,60  ha.  Sedangkan  sisa  bidang  tanah seluas 51,80 ha hanya dipetakan berdasarkan kawasan, hal ini dikarenakan belum  dilakukannya  tapal  batas  pada  lokasi  tersebut  (lokasi  yang  akan diusulkan  sebagai  objek  PS).  Selanjutnya,  terhadap  bidang-bidang  tanah yang  akan  diusulkan  untuk  RAPS  dilengkapi  dengan  atribut/  keterangan mengenai  nomor  letter  C,  jenis  persil,  nama  pemilik,  luas,  penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah (P4T).

## a. Penggunaan Tanah
Hasil  pengolahan  dan  pemetaan  data  P4T  pada  lokasi  yang  akan diusulkan  untuk  program  RAPS  seluas  120,40  ha,  menunjukkan  jenis penggunaan tanah yang cukup beragam seperti pada gambar berikut:
Gambar 7. Pemetaan Penggunaan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Penggunaan  tanah  pada  lokasi  lokasi  yang  akan  diusulkan  untuk program  RAPS  meliputi  penggunaan  tanah  untuk  kampung  jarang, kebun  campuran,  lapangan,  sawah  tadah  hujan,  tambak  dan  tegalan. Luasan  masing-masing  jenis  penggunaan  tanah  tersebut  secara  rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Penggunaan Tanah pada Lokasi RAPS No. Penggunaan Tanah Luas (ha) Persentase (%) 1.  Kampung Jarang 49,62 41,21 2.  Kebun Campuran 1,66 1,38 3.  Lapangan Olahraga 0,94 0,78 4.  Sawah Tadah Hujan 64,23 53,35 5.  Tambak 0,82 0,68 6.  Tegalan 3,13 2,60 Jumlah 120,40 100 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Lokasi tersebut didominasi oleh penggunaan tanah berupa sawah tadah hujan  yakni  sekitar  53%  dari  luas  lokasi.  Penggunaan  tanah  berupa sawah tadah hujan tersebut nantinya akan diusulkan untuk program PS. Penggunaan  tanah  lainnya  yang  juga  mendominasi  yaitu  penggunaan tanah  berupa  kampung  jarang  sekitar  41%  dari  luas  lokasi,  nantinya akan  diusulkan  untuk  program  RA  melalui  TMKH.  Persentase penggunaan  tanah  tersebut  disajikan  dalam  diagram  seperti  di  bawah ini:
Gambar 8. Diagram Persentase Luas Penggunaan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020

## b. Pemanfaatan Tanah
Jenis pemanfaatan tanah hasil pengolahan adalah sebagai berikut:
Gambar 9. Pemetaan Pemanfaatan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Pemanfaatan  tanah  pada  lokasi  lokasi  yang  akan  diusulkan  untuk program  RAPS  meliputi  pemanfaatan  tanah  untuk  kegiatan  sosial, pemanfaatan  campuran,  pemanfaatan  perikanan,  pemanfaatan  sarana olahraga,  pemanfaatan  tempat  tinggal  dan produksi  pertanian.  Luasan masing-masing  pemanfaatan  tanah  tersebut  secara  rinci  ditampilkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 6. Pemanfaatan Tanah pada Lokasi RAPS
Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Pemanfaatan  tanah  paling  dominan  di  lokasi  tersebut  adalah pemanfaatan  berupa  produksi  pertanian  (53,35%).  Selain  dari  segi pertanian,  masyarakat  juga  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dari pemanfaatan perikanan (0,68%) yang berada di sekitar hutan mangrove. Pemanfaatan  tanah  yang  juga  mendominasi  lainnya  yaitu  berupa pemanfaatan  tempat  tinggal  sebesar  39,20%,  nantinya  akan  diusulkan untuk program RA melalui TMKH. Selain itu pemanfaatan tanah berupa
No. Pemanfaatan Tanah Luas (ha) Persentase (%) 1.  Kegiatan Sosial 2,42 2,01 2.  Pemanfaatan Campuran 4,79 3,98 3.  Pemanfaatan Perikanan 0,82 0,68 4.  Pemanfaatan Sarana Olahraga 0,94 0,78 5.  Pemanfaatan Tempat Tinggal 47,20 39,20 6.  Produksi Pertanian 64,23 53,35 Jumlah 120,40 100
kegiatan  sosial  yakni  bangunan-bangunan  yang  merupakan  fasilitas umum  dan  fasilitas  sosial  seperti  masjid/  mushola,  sekolah  (SDN  3 Kedungasri  dan  TK),  serta  pura  dengan  total  luasan  2,01%  juga  akan diusulkan untuk program RA melalui TMKH. Pemanfaatan tanah lainnya yaitu  pemanfaatan  sarana  olahraga  sebesar  0,78%  dan  pemanfaatan campuran  seperti  untuk  kebun  campuran,  tegalan  (ladang)  campuran sebesar  3,98%.  Persentase  pemanfaatan  tanah  pada  lokasi  yang  akan diusulkan untuk program RAPS disajikan dalam diagram berikut:
Gambar 10. Diagram Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020

## c. Pemilikan Tanah
Pemetaan  pemilikan  tanah  dari  hasil  pengolahan  data  dan  identifikasi lapang adalah sebagai berikut:
Gambar 11. Pemetaan Pemilikan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Seluruh  bidang  tanah  yang  berada  dalam  lokasi  yang  akan  diusulkan untuk  program  RAPS  merupakan  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar karena diklaim berada dalam kawasan hutan, seperti pada tabel berikut:
Tabel 7. Pemilikan Tanah pada Lokasi RAPS No. Pemilikan Tanah Luas (ha)  Persentase (%) 1.  Pemilikan Tanah Belum Terdaftar 120,40 100 Jumlah 120,40 100 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Berikut ini  merupakan  diagram pemilikan  tanah  pada  lokasi  yang  akan diusulkan RAPS:
Gambar 12. Diagram Persentase Luas Pemilikan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020

## d. Penguasaan Tanah
Bidang tanah yang ada atau terdaftar dalam letter C peneliti kategorikan ke  dalam  jenis  penguasaan  tanah  yang  ada  penguasaan  tanah  oleh pemilik.  Sedangkan  bidang  tanah  yang  tidak  ada  dalam  daftar  letter  C peneliti  kategorikan  ke  dalam  jenis  penguasaan  tanah  bukan  pemilik. Pemetaan penguasaan tanah tersebut seperti pada gambar berikut:
Gambar 13. Pemetaan Penguasaan Tanah Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Rincian  jenis  dan  luas  penguasaan  tanah  ditampilkan  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 8. Penguasaan Tanah pada Lokasi RAPS No. Penguasaan Tanah Luas (ha)  Persentase (%) 1.  Ada Penguasaan Tanah oleh Pemilik 72,39 60,13 2.  Penguasaan Tanah Bukan Pemilik 48,01 39,87 Jumlah 120,40 100 Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Penguasaan tanah oleh pemilik ini memiliki persentase sebesar 60,13%, sedangkan penguasaan tanah bukan pemilik sebesar 39,87%. Berikut ini merupakan diagram penguasaan tanah pada lokasi yang akan diusulkan RAPS:

## Gambar 14. Diagram Persentase Luas Penguasaan Tanah
Sumber: Diolah oleh Peneliti 2020
Kelengkapan  berkas  fisik  secara  spasial  ini  merupakan  upaya  untuk mengatasi  konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  Desa Kedungasri. Dengan adanya pemenuhan syarat berupa penyediaan peta lokasi yang diusulkan ditambah dengan penyediaan peta bidang tanah yang berisikan atribut  bidang  tanah,  peta  P4T  serta  data  pendukung  lain  diharapkan  dapat mendukung  keberhasilan  program  RAPS  di  wilayah  Desa  Kedungasri.  Pasca dilakukannya  pelepasan  kawasan  hutan  melalui  TMKH  tersebut  dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat melalui proses redistribusi tanah, sehingga  masyarakat  akan  terjamin  hak  atas  tanahnya  dan  tidak  akan  ada proses  penggusuran  masyarakat.  Selain  itu,  pasca  diberikannya  SK  IPHPS kepada masyarakat atau petani penggarap selanjutnya diberikan akses reform berupa permodalan misalnya pemberian bibit tanaman atau pupuk serta dana pengelolaan.  Dengan  begitu  program  RAPS  ini  benar-benar  dapat  mengatasi konflik  penguasaan  yang  terjadi  serta  lebih  lanjut  dapat  meningkatkan  taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Pola PPTKH di Jawa bukanlah hal yang mudah, terlebih pola penyelesaian dengan  pelepasan  kawasan  hutan  melalui  TMKH.  Permasalahannya  yaitu terletak  pada  proses  penyediaan  lahan  pengganti  non  kawasan  hutan  yang akan  dihutankan  dalam  proses  TMKH  tersebut.  Pulau  Jawa  yang  notabene
memiliki  populasi  penduduk  yang  sangat  padat  dan  sangat  tinggi  kebutuhan akan  tanah,  menyebabkan  sulitnya  mencari  lahan  pengganti  yang  akan dihutankan.  Sumber  dana  dan  tingginya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk penyediaan lahan pengganti juga menjadi faktor pemicu sulitnya proses TMKH. Laporan  Akhir  Feasibility  Study  Pengadaan  Calon  Lahan  Kompensasi Pembangunan  Jalan  Lintas  Selatan  (JLS)  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2014 menyebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan lahan pengganti adalah sebesar ± 7 milyar rupiah.
Ketimpangan  dalam  penguasaan  dan  pemberian  akses  tanah  kawasan hutan  semakin  menghambat  proses  penyelesaian  konflik.  Tanah  kawasan hutan  terkesan  dengan  mudah  dilepaskan  kepada  pihak  swasta  (perusahaan) dibandingkan  dengan  pelepasan  untuk  permukiman  masyarakat.  Sebagai contoh  yaitu  Hutan  Gunung  Pitu  di  Dusun  Pancer,  Desa  Sumberagung, Kecamatan  Pesaggaran  yang  semula  berstatus  kawasan  hutan  lindung kemudian diturunkan menjadi hutan produksi dan dilepaskan untuk Tambang Emas Tumpang  Pitu.  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  Jawa  Timur  (2018) menyebutkan  bahwa  letak  dan  luas  lahan  pengganti  terkait  kawasan  hutan yang  dilepaskan  untuk  pertambangan  emas  tersebut  tidak  diketahui  secara pasti.  Di  sisi  lain  banyak  tanah  kawasan  hutan  yang  dilepaskan  untuk kepentingan  swasta  (perusahaan)  namun  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya bahkan ditelantarkan. Sementara itu, konflik mengenai permukiman masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi yang telah terjadi selama  berpuluh-puluh  tahun  belum  juga  dilepaskan  dari  kawasan  hutan, seperti halnya kasus di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo.
Tidak ada solusi tunggal terhadap berbagai permasalahan pertanahan di dalam  kawasan  hutan  di  Banyuwangi.  Masing-masing  tipologi  konflik memerlukan  kebijakan  penanganan  yang  khas.  Tipologi  konflik  penguasaan tanah  kawasan  hutan  di  Banyuwangi  meliputi  konflik  penguasaan  antara masyarakat  dengan  pemegang  izin  usaha  atau  perusahaan  swasta;  konflik penguasaan  antara  masyarakat  dengan  instansi  pemerintah  (KLHK  atau Pemerintah Kabupaten/Propinsi); konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan  Perum  Perhutani;  dan  konflik penguasaan  antara  pemerintah  dengan KLHK atau Perum Perhutani.
Kebijakan  penyelesaian  konflik  penguasaan  dari  berbagai  tipologi sebagaimana diatur melalui kebijakan PPTKH bersifat opsional, yakni kebijakan berupa reforma agraria atau perhutanan social, selain resettlement dan tukar menukar  kawasan  hutan.    Penelitian  ini  menyimpulkan  sekaligus merekomendasikan  bahwa  kebijakan  penyelesaian  tersebut  dapat  bersifat terpadu dan komplementer, yakni dalam satu kawasan dapat berupa kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial dalam  berbagai bentuknya. Sayangnya kebijakan PPTKH mengecualikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang berpeluang dilakukannya  kebijakan  reforma  agrarian,  dengan  asumsi  yang  belum  diuji kembali,  ditengah  banyaknya  penguasaan  serta  penggunaan  tanah  di  dalam kawasan  hutan  yang  sudah  dalam  bentuk  pemukiman  permanen  lengkap dengan fasilitas publiknya.
Dari telaah beberapa data yang telah dilakukan di atas diperoleh angka variatif yang pada intinya menyimpulkan bahwa tanah kawasan hutan di Jawa Timur lebih dari 30%  dari total luas propinsi.  Data KLHK  (2018) menyebutkan bahwa Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 ha (28,47%) dari total Provinsi Jawa Timur (4.779.975 ha), demikian pula data BPS (2019) yang bersumber  dari  data  KLHK.  Akan  tetapi  dalam  penghitungan  hingga  sampai level  tapak  di  lapangan,  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Jawa  Timur  (2019) mendata  bahwa  luas  Kawasan  Hutan  Provinsi  Jawa  Timur  adalah  1.344.099 atau  30,95%  dari  luas  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  (4.343.477  ha).  Bukan kurang  dari  30%,  namun  lebih  0,95%  Kawasan  hutan  yang  secara  umum berdasarkan  pendataan  tersebut  luasan  itu  umumnya  berupa  pemukiman masyarakat.
Secara  khusus  dalam  kasus  di  Desa  Kedungsari,  Tegaldlimo,  perlu  ada alternatif  atau  solusi  lain  dalam  proses  TMKH,  misalnya  dengan  penyediaan lahan  pengganti  yang  berasal  dari  tanah  bekas  kawasan  hutan  yang  telah ditelantarkan oleh swasta (perusahaan). KLHK perlu membenahi ketimpangan penguasaan  dan  pemberian  akses  dalam  kawasan  hutan  terlebih  dahulu.  Hal tersebut  bisa  dilakukan  dengan  pembatasan  dalam  proses  TMKH.  Artinya proses  TMKH  untuk  kegiatan  swasta  (perusahaan)  memang  perlu  dengan penyediaan  lahan  pengganti  di  luar  kawasan  hutan  agar  tetap mempertahankan luas minimal kawasan hutan (30%). Sedangkan proses TMKH untuk  permukiman  masyarakat  yang  memang  telah  dihuni  selama  berpuluh- puluh  tahun  cukup  dengan  lahan  pengganti  yang  berasal  dari  tanah  bekas kawasan hutan yang ditelantarkan tersebut.
Upaya  PPTKH  melalui  RAPS  di  Desa  Kedungasri  ini  diharapkan  dapat menjadi salah satu percontohan yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik penguasaan  tanah  kawasan  hutan  yang  terjadi,  khususnya  di  Pulau  Jawa. Selama  ini  banyak  sekali  konflik  penguasaan  tanah  kawasan  hutan  di  Pulau Jawa  yang  belum  menemukan  titik  terang.  Perlu  adanya  koordinasi  antar Lembaga/  Instansi  Pemerintah  yang  tergabung  dalam  Tim  GTRA Provinsi/Kabupaten untuk mengatasi konflik penguasaan kawasan hutan yang terjadi.  Selain  itu  juga  perlu  adanya  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat untuk  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  konflik  itu sendiri.  Jika pelaksanaan reforma  agraria  mendapatkan  dukungan  dari  atas  (Pemerintah)  dan mendapatkan  kekuatan  dari  bawah  (masyarakat)  bukan  hal  yang  mustahil bahwa  pelaksanaan  reforma  agraria  akan  mencapai  keberhasilan  yang diharapkan.

## Kesimpulan dan Saran
1.  Kesimpulan
a. Penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di Desa Kedungasri seluas 120,40  ha. Dari  total  luas  120,40  ha  tanah  kawasan  hutan  yang dikuasai  oleh  masyarakat  Desa  Kedungasri  tersebut  seluas  51,03  ha dikuasai oleh masyarakat <20 tahun, dan seluas 69,37 ha dikuasai oleh masyarakat  ≥20  tahun.  Kemudian  diberikan  rekomendasi  atau  arahan
kebijakan  antara  lain  berupa  reforma  agraria  (TMKH)  seluas  50,80  ha dan  pemberian  akses  pengelolaan  kawasan  hutan  kepada  masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial seluas 69,60 ha.
b. Bidang  tanah  hasil  pemetaan  pada  lokasi  yang  akan  diusulkan  untuk program  RAPS  sejumlah  309  bidang  tanah  yang  kemudian  dilakukan pendataan dan pemetaan P4T, dengan hasil:
1) Penggunaan tanah didominasi oleh penggunaan sawah tadah hujan seluas  64,23  ha  dan  penggunaan  berupa  kampung  jarang  seluas 49,62 ha;
2) Pemanfaatan  tanah  mayoritas  berupa  produksi  pertanian  seluas 64,23 ha dan pemanfaatan tempat tinggal seluas 47,20 ha;
3) Pemilikan tanah yakni seluruh bidang tanah seluas 120,40 ha masuk dalam kategori pemilikan tanah belum terdaftar; dan
4) Penguasaan  tanah  terbagi  menjadi  ada  penguasaan  tanah  oleh pemilik seluas 72,39 ha dan penguasaan tanah bukan pemilik seluas 48,01 ha.

## 2.  Saran
a. Pasca  dilakukannya  pelepasan  kawasan  hutan  melalui  TMKH  dapat ditindaklanjuti  dengan  penerbitan sertipikat  melalui  proses  redistribusi tanah. Selain itu setelah diberikannya SK IPHPS kepada masyarakat atau petani  penggarap  selanjutnya  diberikan  akses  reform  berupa permodalan misalnya pemberian bibit tanaman atau pupuk serta dana pengelolaan.  Dengan  begitu  program  RAPS  ini  benar-benar  dapat mengatasi  konflik  penguasaan  yang  terjadi  serta  lebih  lanjut  dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  kawasan hutan.
b. Upaya  PPTKH  melalui  agenda  RAPS  di  Pulau  Jawa  perlu  mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya terkait dengan penyelesaian permukiman  yang  berada  dalam  kawasan  hutan.  Hal  ini  dikarenakan luas kawasan hutan di Pulau Jawa yang kurang dari 30% sehingga proses pelepasan  kawasan  hutan  harus  dilakukan  melalui  TMKH  dengan menyediakan  lahan  pengganti  yang  akan  dihutankan.  Pulau  Jawa  yang merupakan  wilayah  padat  penduduk  menyebabkan  sulitnya  untuk mencari lahan pengganti yang akan dihutankan tersebut.
c. Pemerintah  Daerah  atau  instansi  yang  terkait  perlu  membuat  peta terkait  ketersediaan  dan  persebaran  lahan  pengganti  yang diperuntukkan  sebagai  persyaratan  TMKH  untuk  penyelesaian  konflik penguasaan  tanah  kawasan  hutan  yang  berupa  permukiman  dalam kawasan hutan.
d. GTRA Kabupaten perlu menginisiasi terlaksananya reforma agraria serta perlu  melakukan  inventarisasi  konflik  agraria  khususnya  konflik  yang terjadi  dalam  kawasan  hutan  dan  mencari  solusi  untuk  penyelesaian konflik tersebut.

## Daftar Pustaka
Creswell, J.W. (2014). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
El  Wafa,  M.N.H.,  Subiyanto.  S,  &  Amarrohman,  F.J.  (2017).  Analisis  Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) berdasarkan sebaran bidang  tanah  untuk  kegiatan  normalisasi  sungai  menggunakan  SIG  tahun 2016  (studi  kasus:  Kali  Beringin,  Kel.  Mangkang  Wetan)’, Jurnal  Geodesi Universitas Diponegoro , 6 (1), 169-178.
Gumelar,  D.T.  (2018).  ‘Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan dalam Rangka Penetapan Objek Reforma Agraria (di  Desa Tiga Berkat dan Desa  Suka  Bangun  Kabupaten  Bengkayang  Provinsi  Kalimantan  Barat)’, Skripsi  pada  Program  Studi  Diploma  IV  Pertanahan,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2012). Norma, Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  Survei  dan  Pemetaan  Tematik  Pertanahan . ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.(2015). Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Inventarisasi  Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan. ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  (2019).
Standarisasi Basis Data Spasial Penatagunaan Tanah, ATR/BPN, Jakarta. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan  Nasional.  (2019).  Rancangan  Teknokratik  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2020-2024 Indonesia  Berpenghasilan  Menengah-Tinggi  yang  Sejahtera,  Adil,  dan Berkesinambungan. Jakarta, BAPPENAS.
Kushardono, D. (2017). Klasifikasi digital pada penginderaan jauh , Bogor, IPB Press. Kusumowidagdo, M. (2007). Penginderaan  jauh dan interpretasi citra, Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta. Luthfi,  A.N.  (2018).  Reforma  kelembagaan  dalam  kebijakan  reforma  agraria  era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Institutional reform for agrarian reform policy in the  era  of  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  reign)’ ,  Bhumi:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4 (2), 140-163.
Peluso,  N.L.  (1992). Rich  forest,  poor  people:  resource  control  and  resistance  in Java , penerjemah L Simatupang, California, University of California Press. Rahmawan,  A.D.,  Pawestri,  D.A.,  Fakhriyah,  RA,  Pasha,  H.D.S.,  Ferryandy,  M,
Sugandi,  D,  Ridwana,  R  &  Somantri,  L.  (2020).  Penggunaan  metode unsupervised  (iso  data)  untuk  mengkaji  kerapatan  vegetasi  di  Kecamatan Pangandaran’, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha , 8 (1), 1-11.
Salim,  M.N.,  Utami,  W  &  Wulan,  D.R.  (2019).  ‘Penyelesaian  penguasaan  tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria’, dalam Ahmad Nashih Luthfi  dan  W  Utami  (eds).  Himpunan  Policy  Brief:  Permasalahan  dan
Kebijakan  Agraria,  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  di  Indonesia.  Yogyakarta, STPN Press.
Setiawan,  U.  (2019).  ‘Reforma  Agraria  dan  Perhutanan  Sosial  di  Jawa:  Sosialisasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur’, Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Shohibuddin,  M.  (2020).  Ketimpangan  agraria  di  Indonesia:  pendekatan  studi, kondisi terkini dan kebijakan penanganan, Bogor, IPB Press.
Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur. (2019). Album Peta Indikasi Permukiman dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur, GTRA, Surabaya. Utami,  W,  Wibowo,  Y.A,  Ekawati,  FNF  &  Salim,  MN.  (2019).  ‘Efektifitas pemanfaatan  citra  penginderaan  jauh  dalam  percepatan  penyelesaian penguasaan  tanah  kawasan  hutan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan’,  dalam  N Anggraini, Mukhoriyah, N Febrianti, MI Rahayu, O Gumelar, B Gustandi, AI Lestari  &  D  Monica  (eds),  Prosiding  Seminar  Nasional  Penginderaan  Jauh 2019, LAPAN, Jakarta, dilihat pada 13 Juli 2020. sinasinderaja.lapan.go.id.
Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  Jawa  Timur.  (2018).  Apakah  penggunaan
Kawasan  hutan  untuk  pertambangan  tumpang  pitu  legal?,  dilihat  pada  7 Agustus 2020, walhijatim.or.id/.
Yunus,  H.S.  (2010).  Metodologi  penelitian  wilayah  kontemporer.  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2017  tentang  Penyelesaian  Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017  tentang  Perhutanan  Sosial  di  Wilayah Kerja Perum Perhutani. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.