## PROBLEMATIKA MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KETIGA DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Andi Sartika¹ Lomba Sultan² Fatmawati³ ¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Andi_Sartika15@gmail.com

## Abstrak
Problematika  Mediasi  Pada  Kasus  Perceraian  Karena  Adanya  pihak  ketiga  di  Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam. Penulis meneliti proses problematika mediasi pada perkara perceraian karena Adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  serta  pandangan  hukum  Islam  terhadap  problematika mediasi  pada  kasus  perceraian  karena  adanya  pihak  ketiga.  Penelitian  ini  yaitu  kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan atau file Research yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang lengkap dan valid, metode pengumplan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitan  menunjukkan  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  memiliki kesamaan pada proses mediasi pada umunya tetapi pada penerapanya memiliki perbedaan serta jenis  kasus  yang  ditangani,  kendal  yang  menyebabkan  gagalnya  mediasi  yaitu  munculnya permasalahan  internal  dalam  pernikahan  suami  istri,  tingkat  pendidikan  yang  rendah, kurangnya pemahaman akhlak dan Agama, sulit untuk bekerja sama dan tidak hadirnya satu pihak, sudah memiliki pasangan.
Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pihak Ketiga, Hukum Islam.

## Abstract
Mediation Problems in Divorce Cases Due to the presence of a third party at the Enrekang Religious Court from an Islamic Law Perspective. The author examines the problems of the mediation process in the divorce case because of the existence of a thrid party at the Enrekang Religios Court, and the obstacles faced in the process of resvolving the mediation in the divorce case  due  to  the  presence  of  a  third  party  at  the  Enrekang  Religious  Court  andi  the  view  of Islamic law on the problems of mediation in the divorce case due to the presence of a third party. This research is decriptive qualitative in the form of filed research or research files which is carried out by going directly to the research location to obtain anda collect complete and valid  research  data,  the  data  collection  methods  used  are  observation,  interviews  and dokumentation.  The  results  of  the  study  show  that  the  mediation  process  at  the  Enrekang Religious Court has similarities in the mediation process in general but in it’s application there are differences and the types of cases handled, the contraints that cause, mediation to fail are the emergence of internal problems in husband and wife marriages, loq levels of education, lock of moral understanding and Religion, difficult to work, low levels of education, lack of moral understanding and Religion, difficult to work with and the absence of one party, already has a partner.
Keywords: Mediation, Divorce, Third Parties, Islamic law
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  Agama  Rahmatan  lil’allamin  yang  pada  pokoknya  menetapkan  tentang pertalian antar satu sama lain makhuk-nya lagi pula pertalian didalamnya bisa  hubungan dalam  pernikahan. 1 Islam  telah  menegaskan  perkawinan  sebagai mitsaqan  ghalizhan (Perjanjian yang kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam. 2 Pernikahan yakni akad yang  sangat  kuat  ( mitssaqan  ghalidzan )  menaati  perintah  Allah  dan  menjalankanya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 3
Perkawinan  merupakan Sunnatullah hukum  alam  di  dunia,  perkawinan  dilakukan oleh manusia  hewan  bahkan  tumbuhan  oleh  karena  itu  menurut  para  Ilmu  Alam  semuanya terdiri dari dua pasangan. Perkawinan mengandung makna dan kedudukan yang sangat penting  dalam  tatanan  kehidupan  manusia  sebab  perkawinan  yang  dibentuk  ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlalinan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga. 4 Tujuan pernikahan yakni kehidupan harmonis dan keturunan  yang  baik  olehnya  calon  pengatin  diharapkan  mempunyai  pendewasaan jasamani maupun rohani dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar perceraian tidak terjadi. 5 Setiap rumah tangga memiliki masalah suami istri yang berbeda-beda. Apabila dalam  perkawinan  terhadap  suatu  masalah  yang  tak  bisa  terselesaikan  pihak  dan hakamain .  Islam  membukakan  peluang  terjadinya  perpisahan  dengan  cara  pentalakan ataupun  cara Fasak dengan  mengedepankan  kaidah  kebebasan  dan  kemandirian kemanusiaan, aturan Islam membolehkan perceraian terjadi apabila sesuai dengan aturan
1 M.  Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 3.
2 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 1 (Januari 2014), h. 105.
3 Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Junal al-Qadau Vol. 5 No. 2 UIN (Alauddin Makassar2018), h. 180.
4 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.15.
5 Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep”, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor  2, (Desember 2020), h. 55.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
dalam al-Qur’an. 6 Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian  yang  umumnya  diajukan  oleh  pasangan  suami  istri.  Alasan  tersebut  kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahanya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. 7
Terjadinya perpisahan dalam berumah tangga tak terlepas dari adanya unsur penyebab rusaknya sebuah pernikahan hal inilah yang menyebabkan seorang suami ataupun Istri untuk  menyerahkan  gugatan  perceraiannya  pada  Peradilan  Agama,  begitupun  unsur eksternal  diluar  kehidupan  pernikhanya  maupun  faktor  internal  dalam  kehidupan pernikahnya. Mengenai faktor eksternal salah satunya adalah adanya pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan salah satu pihak yang selingkuh dan ada pula faktor yang disebabkan oleh pihak keluarga, faktor orang tua istri ataupun kerabat keluarga sisuami yang memicu adanya  perpisahan  namun  dalam  penyusunan  skripsi  ini  faktor  perceraian  yang disebabkan oleh pihak ketiga Peradilan Agama Enrekang dieksplorasi. Berdasarkan data laporan perkara yag diterima di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2021 tedapat 339 kasus Perceraian  yang di tangani oleh Pengadilan Agama Enrekang baik itu kasus cerai talak maupun cerai gugat.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  1  Tahun  2016  yang  menetapkan  terkait  tata cara  mediasi  pada  Pengadilan  menjadi  dasar  perundangan  dalam  penyelenggaraan mediasi dalam Pengadilan. Pada terminologi Islam perdamaian disebut sebagai islah atau sulhu yang  berarti  memutuskan  suatu  perselisihan.  Menurut syara yaitu  sebuah  akad dengan maksud mewujudkan sebuah gagasan antara dua pihak yang tengah berselisih. 8 Untuk  mencari  suatu  keadilan  sepasang  suami isteri  tak  jarang membawa  kasusnya  ke Pengadilan. Pengadilan adalah salah satu pranata (Insrumen) Negara yang menegakkan
6 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189.
7 Kurniati,  Rahman  Syamsuddin,  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Jurnal al -Qadau Vol. 9 No. 1 (Juni 2022), h.31.
8 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah (Cet.4 Jilid 2; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
dan mempertahankan hukum, salah satunya adalah Pengadilan Agama. 9
Prosedur  mediasi  pada  Pengadilan  mengatakan    mediasi  berarti  cara  menyelesaikan perkara adalah melewati tahap negosiasi dengan mendapatkan  persetujuan antar  pihak melalui  bantuan  mediator  (hakim),  Mediator  tidak  mempunyai  wewenang  dalam penyelesaian  masalah  namun  mediator  memberikan  wejangan  pada  pihak  atau perwakilan  mereka  proses  berjalannya  perundingan  yeng  pada  dasarnya  sama  dengan musyawarah.  Asas  dari  pemerintah  Indonesia  bukan  berdasarkan  Islam,  tetapi berdasarkan  pancasila.  paling  tidak  fungsi  pengawasan  dapat  mendorong  secara  utuh keberadaan lembaga wilayah sebagai wujud harapan bersama agar menciptakan hukum yang berkeadilan sesuai yang dianjurkan Allah swt. 10
Disebutkan Al-Qur’an apabila terjadi masalah pada perkawinan, maka tunjuklah seorang hakam yang bertindak sebagai mediator. Dengan hadirnya hakam menjadi penting, hakim bukan  hanya  penegakan  hukum    dan  keadilan  namun  sebagai  penyelenggara  negara dengan  mengemban  tugas-tugas  yang  mulia  dalam  perwujudan  supremasi  hukum  dan berusaha  memberikan  sebuah  kepastian  dan  manfaat  ditengah  masyarakat  melalui Putusan-putusan  hukum  di  Peradilan. 11 Berangkat  dari  latar  belakang  diatas  peneliti sangat  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  Problematika  Mediasi  Pada Kasus  Perceraian  Karena  Adanya  Pihak  Ketiga  Di  Pengadilan  Agama  Enrekang Perspektif Hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan ( field research ) yaitu mencari data  secara  langsung  dan  terjun  kelapangan  untuk  menyelesaikan  tahapan  dalam penelitian  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  observasi  meliput  fakta  yang terjadi  pada  penelitian.  Adapun  pendekatan  yaitu  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan
9 Muhammad  Jamal  Jamil,  “Substansi  Hukum  Materil Perkawinan  Di  Lingkungan Peradilan  Agama”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h. 125.
10 Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Aplikasinya Di Indonesia, Jurnal al-Ulmum , Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), h. 441.
11 Jaenal Aripin, Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2002), h. 464.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
empiris serta pendekatan Normatif syar’i. Pendekatan yuridis merupakan pendekatakan menggunakan  Undang-undangan.  Menurut  soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  data  primer. 12 Sedangkan  pendekatan  Normatif  Syar’I  adalah pendekatan  yang  digunakan  adalah  berdasarkan  pada  norma  hukum  Agama  yang didasarkan  dalam  al-Qur’an  dan  al-hadist.  Data  primer  didapatkan  langsung  melalui wawancara  bersama  hakim  Pengadilan  Agama  Enrekang,  sedangkan  data  sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakan serta literatur buku. Analisis data penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Enrekang.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Problematika  Mediasi  Pada  Kasus  Perceraian  Karena  Adanya  Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang
Gugatan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Enrekang  disebabkan  adanya  pihak ketiga, dimana sesorang melanggar haknya orang lain. Proses penyelesaian perkara kemudian  diajukan  untuk  memperoleh  penyelesaian  di  Pengadilan  Agama.  Suami istri yang melanggar hak pasangannya dapat melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama  Enrekang,  dengan  dijalanknya  proses  persidangan  setelah  ditunjuk  mejelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama Enrekang. Ketika para pihak hadir pada  saat proses persidangan maka majelis hakim mejelaskan terlebih dahulu proses mediasi yang akan ditempuh. Proses mediasi akan berjalan apabila kedua pihak hadir atau yang  mewakili  pada  hari  persidangan. 13 Sebuah  permasalahan  yang  pecah  maka penyelesaiannya  tidak  langsung  dapat  diselesaikan  dengan  cara  mediasi,  tetapi masalah tersebut haruslah di klasifikasikan terlebih dahulu. 14
Hakim Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan bahwa pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak tiga (perselingkuhan) baik yang dilakukan
12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: 2017), h. 70.
13 Radiaty, Hakim Mediator Pengadilan Agama Enrekang, 25 Februari 2022.
14 Halim Talli, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam”, Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), h.78-93.
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
pihak  sumai  atau  istri  sulit  untuk  melakukan  perdamaian  kerena  para  pihak  tidak dapat menerima kenyataan, rasa sakit hati yang sulit untuk disembuhkan dan salah satu pihak sudah tidak menginginkan perdaimain lagi dalam ruamah tangganya.
Pengadilan Agama Enrekang melakukan proses mediasi dengan menunjuk mediator untuk  menyelesaikan  persolan  perkara  perceraian  terdapat  2  (dua)  jenis  penetapan mediator yakni sebagai berikut:
a. Menetapkan  Mediator  non  hakim,  menunjuk  yang  berwenang  dalam  artian memiliki surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama Enrekang.
b. Menetapkan  Mediator  dari  hakim  dengan  catatan  bahwa  mediator  bukanlah Hakim yang mengadili perkara dan atas permintaan para pihak. 15
Proses  diterapkan  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  tidak  jauh  berbeda  dari  proses mediasi  yang  telah  ditertuang  dalam  Undang-undang  hanya  saja  dalam implementasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan yakni perbedaan  proses mediasi yang ditentukan oleh mediator itu sendiri dan jenis perkara yang ditangani dalam proses mediasi yang disebabkan karena adanya pihak ketiga tersebut terdapat proses  yang  dilalui  oleh  mediator  pada  Pengadilan  Agama  Enrekang  saat menyelesaikan perkara yaitu: 16
1) Mendatangkan Keluarga Suami Istri
Dalam  upaya  Penyelesaiakan  perkara,  hakim  Mediator  memanggil  keluarga suami  atau  istri  untuk  hadir  dalam  proses  mediasi  yang  telah  ditentukan  oleh mediator. Keluarga atau orang tua suami istri memberikan nasehat kepada anak- anaknya untuk tidak memilih jalan perceraian. Biasanya ada orang tua dari suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan dilingkungan keluarga.
2) Memberikan Nasehat
Nasehat  dari  hakim  berasal  dari  hakim  mediator  yang  telah  ditunjuk  untuk menangani perkara, hakim mediator memberikan nasehat, saran, dan bimbingan. Hakim mediator Pengadilan Agama Enrekang pun memanggil suami istri untuk
15 Radiaty, Hakim Mediator Pengadilan Agama Enrekang, 25 Februari 2022.
16 Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
datang sendiri ke Pengadilan Agama Enrekang, kemudian diberikan nasehat agar kedua  belah  pihak  tidak  melakukan  perceraian  lebih  baiknya  melakukan perdamian.
Tabel Perkara Perceraian yang Masuk Di Pengadilan Agama Enrekang Pada Tahun
2021 No  Jenis Perkara Jumlah perkara yang masuk 1. Cerai Gugat 257 2. Cerai Talak 82 Total 339
Tabel Jumlah Perkara Perceraian yang Disebabkan Karena Adanya Pihak Ketiga Di
Pengadilan Agama Enrekang Pada Tahun 2021 17 No Jenis Perkara Jumlah Perkara Yang Masuk 1. Perkara perceraian karena adanya pihak ketiga (perselingkuhan) 3 Total 3
Dari  tabel  diatas  dapat  di  simpulkan  bawa  perkara  perceraian  yang  di  terima  di Pengadilan Agama Enrekang mulai dari cerai gugat dan cerai talak terjadi dengan berbagai  problem  salah  satunya  perceraian  yang  disebabkan  pihak  ketiga  atau perselingkuhan  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak  istri  atau  suami  dengan  3  perkara yang  diterima  hanya  1  perakara  yang  berhasil  dimediasikan  karena  dalam  proses pelaksanaan mediasi para pihak menunjukkan beberapa sikap seperti tidak adanya pertengkaran saling memaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan saling mengerti dari tugas masing-masing.
17 Sumber Data: Perkara Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
Tetapi sebaliknya terdapat 2 perkara perceraian yang tidak berhasil didamaikan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Enrekang, salah satunya karena pihak istri atau suami bertekad untuk bercerai dan merasa perbuatan yang dilakukan suami atau istri telah  mencedarai  perjanjian  pernikahan  dan  salah  satu  pihak  lebih  memilih  orang ketiga yang menyebabkan permasalan dalam rumah tangga pasangan suami istri ini muncul.  Sehingga  keduanya  memilih  untuk  bercerai.  Dan  rata-rata  proses  mediasi yang  tangani  hakim  Pengadilan  Agama  Enrekang  dari  putusan  perkara  perceraian tersebut  adalah  putusan  verstek  dalam  artian  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim mediator tanpa hadirinya tergugat dan tanpa alasan yang sah dari yang berperkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
Dari uraian hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa proses pelaksanaan mediasi  yang  diterapkan  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  untuk  menangani  kasus perceraian  karena  adanya  pihak  ketiga  ini  telah  mengupayakan  jalanya  proses mediasi dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan mediasi dalam hukum positif dan hukum Islam dengan berbagi macam langkah yang ditempuh dan berupaya untuk mendamaikan antara pihak suami atau istri. Tetapi ketika permasalahan perceraian yang dilatar belakangi oleh adanya orang ketiga (perselingkuhan baik yang dilakukan pihak  isri  atau  suami)  terkhusus  di  pengadilan  Agama  Enrekang  ini  banyak mengalami  kegagalan  dalam  proses  mediasi,  dengan  alasan  keduanya  sudah  tidak ada kecocokan dan tidak adanya lagi rasa percaya dalam kehidupan rumah tangga, adanya  pasangan  baru  baik  dari  pihak  suami  atau  istri  yang  mereka  dapatkan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk mereka.
2. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Proses  Penyelesaian  Mediasi  Pada  Kasus Perceraian  Karena  Adanya  Pihak  Ketiga  Di  Pengadilan  Agama  Enrekang Perspektif Hukum Islam
Hasil  wawancara  bersama  ibu  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Enrekang menjelaskan  kendala    yang  sering  di  hadapi  hakim  dalam  melaksanakan  proses mediasi  perkara  perceraian  karena  adanya  pihak  ketiga  di  Pengadilan  Agama
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
Enrekang yakni sebagai berikut: 18
a. Adanya Permasalahan dalam kehidupan Pernikahan (Internal)
Permasalahan  internal  dalam  kehidupan  suami  istri  yang  menimbulkan  sebuah perpecahan  dan  membuat  suasana  hati  suami atau istri menjadi  kacau  dan  sulit untuk di damaikan. Ketika kepercayaan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga dengan perbuatan salah satu pihak seperti selingkuh dan keduanya sepakat untuk tidak saling memaafkan karena rasa kecewa dan sakit.
Lebih lanjut, ibu hakim menjelaskan jika seorang suami tidak lagi memberikan rasa sayang dan cintanya kepada istri, maka tidak menutup kemungkinan seorang istri  akan  memberikan  kasih  sayang  kepada  laki-laki  lain  atau  sebaliknya. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah pria atau wanita  lain  yang  masuk  atau  dibawa  masuk  oleh  salah  satu  pihak  (suami/istri) kedalam  ikatan  pernikahan  yang  sah  dengan  bentuk  perselingkuhan.  Dari perselingkuhan  ini  muncul  permasalahan  interanl  hubungan  pernikahanya. Selingkuh adalah perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau di ketahui pasangan sah adalah  perbuatan  menyakiti,  menghianati,    melanggar  kesepakatan,  dan  di  luar komitmen pernikahan, dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain.
b. Rendahnya Pendidikan
Rendahnya  pendidikan  yang  dimiliki  seorang  suami  atau  istri  maka  akan mempengaruhi  jalanya  mediasi  karena  kedua  belah  pihak  tentu  sulit  untuk menerima nasehat ataupun arahan yang diberikan oleh hakim mediator dan para pihak bersikuku untuk tetap bercerai. Mediasi akan berjalan lancar ketika pihak yang  berperkara  sama-sama  memahami  tentang  hukum  dan  mengukti  proses mediasi  dengan  baik  maka  tingkat  keberhasilan  dalam  mediasi  akan  semakin tinggi.
c. Rendahnya Akhal dan Pemahaman Agama
Hasil  wawancara  bersama  ibu  hakim  menjelaskan,  dengan  banyaknya  sarana semakin  mempermudah  seseorang  untuk  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh
18 Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
Agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Iman dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap berada dijalan Allah sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinaan.  Terjadinya  perselingkuhan  dalam  kehidupan  rumah  tangga dikarenakan kepribadian pihak suami/istri yang kurang baik atupun kepribadian pihak ketiga yang terkadang sengaja hadir dalam kehidupan berumah tangga.
d. Sulit untuk bekerjasama
Proses  mediasi  para  pihak  menunjukan  tidak  adanya  itikad  baik  dan  tidak menghadiri proses mediasi. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  kebanyakan  para  pihak  yang  ingin bercerai adalah pihak yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hasil akhir yang di peroleh adalah gagalnya mediasi dan berujung pada perceraian.
e. Tidak hadirnya salah satu pihak
Penyebab utama gagalnya suatu mediasi apabila salah satu pihak tidak menghadiri dan  mengindahkan  mediasi,  karena  salah  satu  syarat  berjalanya  proses  mediasi apabila kedua belah pihak hadir, apabila salah satu pihak tidak hadir maka upaya atau  proses  mediasi  tidak  bisa  dijalankan  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 7 menyatakan: 19
1) Para  pihak/kuasa  hukumnya  wajib  menempuh  mediasi  dengan  beritikad  baik dalam proses mediasi.
2) Salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan yaitu:
a) Tidak hadiri setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
19 Peraturan Mahkahm Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (19) Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
b) Menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada pertemuan  berikutnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut  2  (dua)  kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
c) Ketidak hadirian berulang-ulang yang menggangu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
d) Menghadiri  pertemuan  mediasi  tetapi  tidak  mengajukan  dan  tidak  resume perkara lain
e) Tidak  menandatangani  konsep  kesepakatan  perdamaian  yang  disepakati tanpa alasan yang sah.
f. Sudah memiliki pasangan masing-masing
Hasil wawancara bersama ibu hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa, pada pelaksanaan  proses  mediasi  kendala  yang  menyebabkan  suatu  mediasi  tidak berhasil  karena  salah  satu  pihak  atau  keduanya  lebih  memlih  pihak  ketiga (pasangan  masing-masing)  ketimbang mempertahankan  pernikahan,  tidak  ingin rukun kembali, sehingga pada proses mediasi sulit di jalankan. 20

## 3. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Problematika  Mediasi  Pada  Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga
Hukum Islam yakni hukum atau aturan yang diciptakan berlandaskan paham manusia serta nash al-Qur’an dan al-sunah dalam tatanan kehidupan makhluknya yang umum. Aturan ini bagian dari sesuatu yang melekat pada  Islam bagi Agama yang meluas yakni  inti  ajaran  dari  Agama  Islama  tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan  ruang  tetapi berlaku  bagi  tiap  muslim  berada  dan  kebangsaan  apapun. 21 Hukum  Islam  dalam mengatur  kehidupan  untuk  keperluan  seseorang,  golongan,  dan  masyarakat  secara umum. 22 Syariah  adalah  menetapkan  norma  hukum,  makna  syariah  sesungguhnya
20 Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, 26 Februari 2022.
21 Agil said Husin Al-Munawar, Islam & Phralias Sosial (Jakarta; Penamadani, 2004), h. 6-7.
22 Supardin,  “Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  Di  Indonesia”, Jurnal  al-Qadau Vol.  4  No.  2  (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 228.
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
mengandung  dua  arti,  pertama,  seluruh  ajaran  Agama  yang  mencakup  aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam Agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan Negara. 23 Hukum Islam dikenal dengan beberapa  istilah  yakni  masing-masing  nama  menjelaskan  ciri  dari  hukum  tersebut ada tiga nama yang dikenal yakni; syaria fiqih dan hadist. 24
Hukum  Islam  menganjurkan  untuk  penyelesaian  setiap  perselisihan  yang  ada  di antara  mukmin  dengan  jalan  perdamaian Islah  disebut dengan  kata mushlih (juru damai)  untuk  memutuskan  perkara  serta  musuhan  khususnya  orang  orang  yang agama Islam.  Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. 25 Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus  permusuhan  pihak-pihak  yang  berperkara  akan  dapat  diakhiri. Sebagaimana dalam hukum perdamaian ( al-shulhu ) dapat dilihat dalam firman Allah swt. Dalam QS an-Nisa/4:35.
ْ نِا َو ْ مُت ف ِخ َْقاَقِش اَمِهِن يَب ا  وُثَع باَف اًمَكَح ْ نِِّم ْ هِل هَا اًمَكَح َو ْ نِِّم اَهِل هَا ْ ۚ ْ نِا ْآَد ي ِرُّي اًح َلَ صِا ِْقِِّف َوُّي ُْٰاللّ اَمُهَن يَب ْ ۚ ْ نِا َْٰاللّ َْناَك اًم يِلَع ًْر يِبَخ ا
Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan,  jika  keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sungguh,  Allah  Maha mengetahui, lagi Maha Mengenal. 26
Tafsir al-Misba terkait ayat diatas menjelaskan, Kemudian mereka yang bersengketa harus memahami petunjuk yang disampaikan Allah dalam al Qur’an, bahwa jika para
23 Andi Safriani, Positivisasi Syariah Islam Di Indonesia, Jurnal al-Qadau Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 316-317.
24 Mustofa. Abdul Wahid, Hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 2.
25 Wirhanuddin, Mediasi Persfektif Hukum Islam (Semarang: Fatawa Publshing, 2014), h. 83.
26 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 744.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
penguasa  khawatir  terjadinya  persengketaan  antara  keduanya,  yaitu  persengketaan yang  mengarahkan  keduanya  menuju  jurang  perceraian,  maka  utuslah  kepada keduanya  seorang hakam (juru  damai)  yang  bijaksana  untuk  menyelesaikan persengketaan  mereka  dengan  baik.  Hendaknya  juru  damai  tersebut  dari  pihak keluarga suami dan seorang hakam dari pihak istri, kemudian mereka mendengarkan keluhan  dan  harapan  anggota  keluarganya.  Dan  jika  keduanya  (suami  dan  istri) hendak  mengadakan  perbaikan  niscaya  Allah  akan  memberikan  petunjuk  kepada keduanya. 27
Menurut  Imam  al-Gazali,  Maslahat  bermakna  menarik  atau  mewujudkan kemanfaatan ( jalb almanafi ) dan menyingkirkan atau menghindarkan kemudaratan ( dar  al-mafasid )  dalam  terminologi  syari,  maslahat  adalah  memelihara  dan mewujudkan  tujuan  hukum  Islam  yang  berupa  memelihara  Agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta. 28 Maslahat diartikan sebagai manfaat ataupun pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan syariat. 29
Dalam ayat tersebut  dianjurkan    dua  golongan  mukmin  yang  berselisih,  damaikan keduanya  perdamian  itu  baikya  dilaksanakan    bagi mushlih (juru  damai)  dengan menjung tinggi kebenaran dan keadilan sebab llah menyangi mukmin yang sangat adil. 30
Islah dalam aturan islam bermakna prinsip yang dipaparkan sebagi berikut :
a. Ishlah diberlakukan  kepada  masalah  sengketa  yang  bertujuan  bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan ishlah ditujukan  pada  masalah  sengketa  yang  bertujuan  untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama.
27 M. Quraish Shiab, Tafsir al - Misba , Pesan Kesan Dan Kerahasian Al Qur’an .
28 Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, Jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2020), h. 66.
29 Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, Jurnal al-Qadau Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), h. 369.
30 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkup Peradilan Agama (Jakarta; Kencana Media, 2005), h. 151.
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
b. Perintah ishlah dalam  rangka  memelihara  hubungan  baik  antara  orang-orang yang  beriman  sebab  dalam  Islam  pula  di  Pengadilan  Agama,  para  pihak  yang berperkara  hendaklah  melakukan ishlah dalam  menghadapi  sengketa  sebab persengketaan  itu  terjadi  antara  orang-orang  beriman  yang merupakan  saudara seagama . 31
Berdasarkan  urian  diatas  dapat  di  tarik  kesimpulan    yakni  Anjuran  adanya islah (perdamian)  khusus  dalam  perkara  cerai  si  suami  ataupun  istri  pada  aturan-aturan islam yang kerap di peraktekan Pengadilan Agama Enrekang.

## D.    Penutup

## Kesimpulan
1. Proses mediasi perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang dengan  3  perkara.  Berhasil  dan  tidak  berhasil  disebabkan  perselingkuhan  yang menyebabkan tidak harmonisnya dalam rumah tangga dan perbuatan yang dilakukan pihak suami atau istri sulit untuk didamikan karena keduanya sudah  bulat untuk tidak mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi dan lebih memilih pihak ketiga.
2. Kendala yang  menyebabkan gagalnya suatu proses mediasi pada perkara perceraian karena  adanya  pihak  ketiga  di  Pengadilan  Agama  Enrekang  yaitu  munculnya permasalahan  internal  dalam  pernikahan  suami  istri,  rendahnya  pendidikan  seorang suami  atau  istri  sehingga  sulit  untuk  menerima  nasehat  atau  pertimbangan  yang diberikan  oleh  hakim  ketika  memediasi  perkara  tersebut,  tidak  dibentinginya  ilmu moral dan agama yang baik dalam rumah tangga.
Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yakni :
1. Hendaknya Pengadilan Agama Enrekang dalam menjalankan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak ketiga berusaha untuk menghadirkan para pihak yang berperkara dalam proses sidang mediasi agar kemungkinan untuk berdamainya pihak yang berperkara ini dapat terjadi dan meminimalisir tingkat terjadinya perceraian serta penerapan  metode  yang  digunakan  dalam  praktek  mediasi  menggunakan  cara  yang lebih tegas.
31 Wirhanuddin, Mediasi Persfektif Hukum Islam (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 97.
Problematika Mediasi Pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
2. Diharapkan  hakim  Mediator  dalam  melaksanakaan  mediasi  pada  perkara  perceraian tidak hanya sekedar formalitas belaka, dalam pengaplikasiannya namun atas kesadaran menaati anjuran hukum Islam dengan sungguh-sungguh

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agil Husain al-Munawar, Said . Hukum Islam &Phralias Sosia l. Jakarta: Penamadani, 2004.
Aripin,  Jaenal. Pengadilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2002.
Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi .  Bandung: ALFABETA, 2017.
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Jakarta:  Lentera  Optima  Pustaka, 2012.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Mustofa dan Wahid Abdul. Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Sinar Grafik, 2009.
Sabiq, Sayyid. Fiqih al-Sunnah. Cet. 4 Jilid 2; Beirut: Dar al - Fikr, 1983.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Mishbah  (Pesan,  Kesan  Dan  Kesan  Al-Qur’an), Volume  2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2006.
Wirhanuddin. Mediasi Perpektif Hukum Islam . Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

## Jurnal
Andi  Natsif,  Fadli.  “Problematika  Perkawinan  Anak  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif”. Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018.
Asni.  “Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Pengadilan Agama ”. Jurnal Ahkam Volume. XIV Nomor. 1, Januari 2014 Fajri,  Muhammad.  “Interpretasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Perspektif Maslahat ”. Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020.
Ilyas,  Musyfika.  Sertifikasi  Dan  Labelisasi  Produk  Halal  Perspektif  Maslahat”. Jurnal  al- Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.
Jamal  Jamil,  Muhammad.  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di Lingkungan Peradilan Agama”. Jurnal al-Qadau Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.
Kurniati,  Rahman  Syamsuddin,  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Jurnal al -
Qadau Volume 9 Nomor 1 Juni 2022.
Andi Sartika, Lomba Sultan, Fatmawati
Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar. “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep”. Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor  2, Desember 2020. Safriani, Andi. “Positivisasi Syariah Islam Di Indonesia”. Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.
Saleh Ridwan, Muhammad. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini )”. Jurnal al-Qadau Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.
Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Aplikasinya Di Indonesia”. Jurnal  al- Ulmum Volume 13 Nomor 2 Desember 2013.
Supardin. “ Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia”. Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.
Talli, Halim, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun2008”. Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam. Jurnal al-Qadau Volume, 2 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar 2015.

## Websites
Pa - enrekang.go.id. diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022.

## Peraturan Perundang-undangan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (19) Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama.

## Wawancara
Radiaty, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Enrekang).
Sekretasis (Pengadilan Agama Enrekang).