## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS dan PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA
Haiwei Tjendraputra Marini Purwanto *

## Teodora Winda Mulia
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *marini@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 28, 2014 Revised May 3, 2014 Accepted June 14, 2014
Key words: Compliance Tax Payers, The Modernization Of The Organizational Structure Of Taxation, Tanjung Perak
ABSTRACT
Tax  is  the  main  source  of  State  revenues  that  are  used  for  government  financing  and  development.  However,  nowadays many cases occurred in the field of taxation in terms of compliance related tax payments. Not only the State apparatus that acts to wayward against the payment of taxes, even personal taxpayers is also not uncommon for tax evasion. One of the ways that can be done to minimize such cases is through increased taxpayer compliance. This research aims to analyze the influence of mod- ernization of tax administration system of the level of compliance of employers taxable. The independent variables are taken is the modernization of tax administration system which includes the organizational structure, service quality, facilities services  using information technology, and the code of conduct. The respondents of the research is that there is a taxable entrepreneur in the city of Surabaya. Sampling method using snowball sampling. Research on the data analysis techniques using multiple linear regres- sion test, and the data obtained were processed using the SPSS statistical software. The results of this research indicate that the modernization of organizational structure of taxation and modernizing the service quality has no effect against a compliance level of taxable entrepreneur in the city of Surabaya. Whereas modernization of the facilities services using information technologies and the modernization of the code of conduct compliance rate to taxable entrepreneur in the city of Surabaya. This indicates  that although there has been a renewal of the organizational structure and the quality of service from the tax office would not increase taxable bussinessman compliance.

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan. Namun, dewasa ini banyak  kasus terjadi dalam bidang perpajakan yang terkait dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Tidak hanya aparataparat negara yang bertindak untuk tidak patuh terhadap pembayaran pajak, bahkan wajib pajak pribadi juga tidak jarang untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus tersebut adalah melalui  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  modernisasi  sistem administrasi  perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Variabel  independen  yang  diambil  adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, kualitas layanan, fasilitas layanan menggunakan teknologi  informasi,  dan  kode  etik.  Responden  penelitian  ini  adalah  pengusaha  kena  pajak  yang  ada  di  kota  Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan metode snowball sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, dan data yang diperoleh diolah dengan menggunakan software statistik SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan  dan  modernisasi  kualitas  layanan  tidak    berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Surabaya. Sedangkan modernisasi fasilitas layanan  menggunakan teknologi informasi dan modernisasi kode etik berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa  meskipun  telah  terjadi  pembaharuan  terhadap  struktur  organisasi  dan  kualitas  layanan  dari  kantor  pajak  tidak  akan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan  pembangunan.  Namun,  dewasa  ini  banyak  kasus  terjadi  dalam  bidang  perpajakan  yang  terkait dalam  hal  kepatuhan  pembayaran  pajak.  Tidak  hanya  aparataparat  negara  yang  bertindak  untuk  tidak patuh  terhadap  pembayaran  pajak,  bahkan  wajib  pajak  pribadi  juga  tidak  jarang  untuk  melakukan penghindaran  pajak.  Banyak  kasus  penghindaran  pajak  yang  menyeret  para  aparat-aparat  pajak  dalam beberapa  tahun  terakhir  juga  telah  menimbulkan  perubahan  paradigma  dari  para  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisir kasus  tersebut  adalah  melalui  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Masalah  kepatuhan  wajib  pajak merupakan masalah yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.
Peran  serta  wajib  pajak  dalam  sistem  pemungutan  pajak  sangat  menentukan  tercapainya  rencana penerimaan  pajak.  Meskipun  jumlah  wajib  pajak  dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertambah  namun terdapat  kendala  yang  dapat  menghambat  upaya  peningkatan tax  ratio ,  kendala  tersebut  adalah kepatuhan wajib pajak yang harus mulai dibangun oleh para wajib pajak.
Sofyan  (2005)  menyatakan  bahwa,  kepatuhan  Wajib  Pajak  ( tax  compliance )  dapat  diidentifikasi  dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pember- itahuan  (SPT),  kepatuhan  dalam  penghitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam pembayaran  tunggakan. Isu  kepatuhan  menjadi  penting  karena  ketidakpatuhan  secara  bersamaan  akan menimbulkan  upaya  menghindarkan  pajak,  seperti tax  evasion dan tax  avoidance ,  yang  mengakibatkan berkurangnya  penyetoran  dana  pajak  ke  kas  negara.  Pada  hakekatnya  kepatuhan  wajib  pajak  di- pengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement . Per- baikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasar- kan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.
Rahayu dan Lingga (2009) berpendapat bahwa, pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan  sosial  dan  ekonomi  negara  serta  masyarakatnya.  Tuntutan  akan  peningkatan  penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan utama dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan  sistem  administrasi  perpajakan,  agar  basis  pajak  dapat  semakin  diperluas,  sehingga  potensi  pen- erimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  memikul  tangung  jawab  untuk  mengamankan  penerimaan  negara dan diberi tugas untuk memenuhi target penerimaan pajak ditengah perubahan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Terwujudnya good governance dan ma- najemen  organisasi  yang  sehat  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  mencapai keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  DJP  secara  berkelanjutan  dan  berkesinambungan,  yang  terma- suk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan, untuk kemudian  berbicara  tentang  faktor-faktor  yang  lainnya  yang  meliputi  kebijakan  dan  peraturan  perpa- jakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri.
Demi untuk menigkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, DJP telah melakukan upaya perubahan sistem administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan mudah sehingga memungkinkan bagi  para  Wajib  Pajak  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi.  Modernisasi  administrasi perpajakan  telah  dilakukan  sejak  tahun  2002,  namun  peraturan-peraturan  tersebut  sudah  mengalami banyak  reformasi  sehingga  melahirkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  84/PMK  No.  1/2007  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen yang menyatakan bahwa adanya Pembentukan  Kantor  Besar  Pengolahan  Data  dan  Dokumen  sebagai  UPT  di lingkungan  Direktorat Jen- deral  Pajak  yang  bertugas  melakukan  pengolahan  data  dan  dokumen,  sehingga  Instansi  vertikal  DJP khususnya KPP lebih berkonsentrasi pada pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan. PMK No.62/PMK. 01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang juga menya- takan bahwa ada Pembentukan KPP WP Besar Orang Pribadi. Selain itu, modernisasi sistem administrasi juga  meliputi  pembaharuan  terhadap  struktur  organisasi  perpajakan,  prosedur  organisasi  perpajakan,
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
strategi  organisasi  perpajakan,  serta  budaya  organisasi  perpajakan.  Tujuan  modernisasi  ini  antara  lain meliputi perubahan struktur organisasi perpajakan yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem adminsistrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cepat,  transparan  dan  akuntabilitas.  Dengan  demikian  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, dan tidak berbelit-belit sehingga Wajib Pajak tidak lagi beranggapan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang perlu dihindari. Dengan adanya reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi akan  memudahkan  penggalian  potensi  dan  pengawasannya  pada  sektor-sektor  usaha  tertentu  yang memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar.
Modernisasi  dalam  aspek  struktur  organisasi  perpajakan  mencakup  pembentukan  organisasi  ber- dasarkan  fungsi  dan  bukan  lagi  pada  jenis  pajak,  spesifikasi  tugas  dan  tanggung  jawab  seperti  adanya bagian  pengawasan,  penagihan,  dan  pemeriksaan.  Selain  aspek  tersebut,  terdapat  pula  aspek  lainnya yang  memliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  antara  lain  dalam  prosedur  organisasi  yang semakin efisien serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Kantor Pajak kepada Wajib Pajak, kemudian  dari  aspek  Strategi  organisasi  yang  meliputi  pengembangan  fasilitas  layanan  yang  diberikan seperti  dengan  diluncurkannya  produkproduk E-System .  Antara lain  yaitu E-Registration dimana  sistem ini  mempermudah  setiap  orang  yang  ingin  memperoleh  NPWP,  karena  memungkinkan  mereka  untuk melakukan  pendaftaran  diri  sebagai  Wajib  Pajak  secara online ,  kemudian  MP3  (Monitoring  Pelaporan Pembayaran  Pajak),  dan E-Filling yang  dimana  berfungsi  untuk  wajib  pajak  yang  ingin  menyampaikan SPT  secara  elektronik  melalui  satu  atau  beberapa  perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi  (ASP)  yang  telah ditunjuk dan telah memperoleh sertifikat dari DJP. Adapun aspek yang memiliki predikat penting dalam peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  yaitu  dari  aspek  budaya  organisasi,  yang  meliputi  penggunaan kode etik yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang tercermin dalam tingkah laku dari setiap ang- gota organisasi dalam setiap peraturan organisasi.
Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organ- isasi  perpajakan  yang  dirancang  berdasarkan  fungsi,  tidak  lagi  menurut  seksi-seksi  berdasarkan  jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan com- pliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak.
Beberapa penelitian tentang kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak setelah adanya moderni- sasi sistem perpajakan, diantaranya adalah penelitian oleh Sofyan (2005), Rahayu dan Lingga (2009), Pa- lupi (2010) dan Fasmi dan Misra (2012).  Sofyan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penera- pan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Wajib  Pajak  Besar.  Sofyan  (2005)  me- nyimpulkan  bahwa  sistem  administrasi  perpajakan  modern  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
Rahayu dan Lingga (2009) meneliti tentang program reformasi sistem perpajakan yakni dimana pro- gram  reformasi  administrasi  perpajakan  diwujudkan  dalam  penerapan  sistem  administrasi  perpajakan modern  yang  memiliki  ciri  khusus  antara  lain  struktur  organisasi  yang  dirancang  berdasarkan  fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak me- lalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Palupi (2010) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  pada  KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  uji  regresi  linear  terbukti  faktor  restrukturisasi  organisasi, teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dan  penyempurnaan  SDM  terbukti  berpengaruh  signifikan  ter- hadap peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dengan demikian upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi harus melibatkan tiga faktor di  atas  karena  bersifat  saling  melengkapi  dan  mendukung  satu  sama  lain  dan  dengan  asumsi  bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan.
Fasmi  dan  Misra  (2012)  melakukan  penelitian  tentang    Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Padang,  dimana  studi  ini  menyimpulkan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan
mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Hasil  Pen- gujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R2) membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sis- tem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  24,6%  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  dapat  di- jelaskan  oleh  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  sedangkan  sisanya  sebesar  75,4%  dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.
Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah tinggi rendahnya anggapan wajib pajak terhadap pros- es reformasi dan modernisasi di kantor pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparatur perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan instansi untuk men- ciptakan wajib pajak yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib pajak/pengusaha kena pajak  tidaklah  jaminan  bahwa  wajib  pajak  juga  akan  patuh  dalam  perhitungan,  pembayaran  dan pelaporan pajak.
Dengan  demikian,  dengan  adanya  modernisasi administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat  mening- katkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan social, dan juga mempermudah para wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatu- han untuk membayar pajak dimana yang menjadi kewajiban untuk setiap orang yang telah menjadi wajib pajak.
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, peneliti merasa tergugah untuk mengangkat tema ter- sebut  di  atas  menjadi  materi  penelitian.  dengan  judul  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpa- jakan Modern Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek pajak setelah adanya perubahan sistem administrasi perpajakan karena kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek penelitian.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  penulis  merumuskan  permasalahan penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  pengaruh  modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan  ter- hadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?; (2) Bagaimana pengaruh modernisasi kualitas layanan terhadap  tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak?;  (3)  Bagaimana  pengaruh  modernisasi  fasilitas layanan  dengan  Teknologi  Informasi  terhadap  tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak?;  dan  (4) Bagaimana pengaruh modernisasi kode etik terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  menganalisis  pengaruh  modernisasi struktur  organisasi  perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak;  (2)  Untuk menganalisis pengaruh modernisasi kualitas layanan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak; (3)  Untuk  menganalisis  pengaruh  modernisasi  fasilitas  layanan  dengan  Teknologi  Informasi  terhadap tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak;  dan (4)  Untuk  menganalisis  pengaruh  modernisasi  kode  etik terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Konsep Kepatuhan Wajib Pajak
Nurmantu  dalam  Sofyan  (2005)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  perpajakan  merupakan  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Yuwana  (2009)  berpendapat  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  motivasi, dengan  kata  lain  bahwa  wajib  pajak  patuh  dalam  hal  membayar  pajak  dengan  harapan  untuk mendapatkan  sesuatu.  Atkinson  dalam  Siegel  (1989:452)  menyatakan  bahwa  kekuatan  motivasi  untuk melakukan suatu pekerjaan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu, faktor motif ( motive ); harapan ( expectancy ); dan insentif ( incentives ). a. Motif ( motive )

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
Motif  terkait  dengan  teori  motivasi  merupakan  suatu  keinginan  yang  ingin  dicapai  oleh  individu. Terkait dengan kepatuhan perpajakan, wajib pajak patuh dalam hal perpajakan karena adanya motif atau  alasan  seperti  misalnya,  patuh  dalam  hal  membayar  pajak  agar  nampak  dalam  laporan keuangan  bahwa  perusahaan  rutin  dalam  membayar  pajak.  Hal  tersebut  dibutuhkan  perusahaan pada saat proses audit atau pada saat adanya pemeriksaan pajak.
b. Ekspektasi ( expectancy )
Ekspektasi  merupakan  suatu  kemungkinan  yang  diharapkan  akan  diperoleh  individu  setelah melakukan  suatu  pekerjaan.  hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  seperti misalnya wajib pajak patuh terhadap hal perpajakan dengan harapan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya akan semakin dibenahi.
c. Insentif ( incentives )
Insentif  merupakan  sesuatu  yang  ingin  dicapai  atau reward yang  ingin  diperoleh  setelah  individu telah  selesai  mengerjakan  sesuatu.  Terkait  dengan  perpajakan,  insentif  yang  ingin  diperoleh  oleh wajib  pajak  apabila  mereka  patuh  adalah  untuk  mendapatkan  pengembalian  pendahuluan  restitusi pajak.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.235/KMK.03/2003  tentang  kriteria  wajib  pajak  yang  dapat  diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak menyatakan bahwa kriteria wajib pajak patuh, antara lain:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bagian  perpajakan  dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam  2  tahun  terakhir  menyelenggarakan  pembukuan  dan  dalam  hal  terhadap  wajib  pajak pernah  dilakukan  pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang  terakhir  untuk  masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat  wajar  tanpa  pengecualian,  atau  pendapat  dengan  pengecualian  sepanjang  tidak mempengaruhi laba fiskal.

## Konsep Perpajakan
Beradarkan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang serta aturan   pelaksanaannya.
2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari  pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
Pajak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak seperti dikemukakan Waluyo (2010), yaitu:
1. Fungsi  penerimaan  ( budgeter )  memiliki  pengertian  bahwa  pajak  berfungsi  sebagai  dana  yang diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Sebagai  contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi  mengatur  ( regular )  merupakan  fungsi  dimana  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
Untuk  keberhasilan  pemungutan  pajak,  tentunya  ada  subjeksubjek  yang  dipungut,  yaitu  Wajib  Pajak. menurut  Waluyo  (2010),  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  dan pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan perpajakan.
Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010), dibagi menjadi:
1. Official  Assesment  System yakni  sistem  pemungutan  pajak  yang  member  wewenang  kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang teru- tang) oleh seseorang.

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA
2. Semi Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepa- da fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. Self  Assessment  System yakni  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  member  wewenang  penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. Witholding System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.
Mardiasmo dalam Nurdiansyah (2012) menyatakan bahwa, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undangundang  dan  pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum  dan  merata,  serta  disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing.  Sedang  adil  dalam pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  Wajib  Pajak  untuk  mengajukan  keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair , biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam me- menuhi  kewajiban  perpajakannya.  Syarat  ini  telah  dipenuhi  oleh  undang-undang  perpajakan yang baru.
Menurut John F. Due dalam Waluyo (2010) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :
1. Teori Asuransi
Teori  ini  menyatakan  bahwa  negara  bertugas  untuk  melindungi  orang  dan  segala  kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi  (pertanggungan),  untuk  melindungi  orang  dan  kepentingan  tersebut  diperlukan pembayaran premi. Dalam  hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.
2. Teori Kepentingan
Teori  ini  awalnya  hanya  memerhatikan  pembagian  beban  yang  harus  dipungut  oleh  seluruh penduduk.  Pembagian  beban  ini  harus  didasarkan  atas  kepentingan  masing-masing  orang  dalam tugas-tugas  pemerintah,  termasuk  perlindungan  atas  jiwa  orang-orang  itu  beserta  harta  bendanya. Maka  dari  itu  sudah  sewajarnya  jika  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  negara  dibebankan  kepada mereka.
3. Teori Daya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut  diperlukan  biaya-biaya  yang  harus  dipikul  oleh  segenap  orang  yang  menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak  haruslah  sama  beratnya  untuk  semua  orang.  Pajak  harus  dibayar  menurut  gaya  pikul seseorang.
4. Teori Bakti
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan  warganya,  maka  teori  ini  mendasarkan  pada  paham Organische  Staatsleer .  Paham  ini
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
mengajarkan  bahwa  karena  sifat  suatu  negara  maka  timbullah  hak  mutlak  untuk  memungut  pajak. Orang-orang  tidaklah  berdiri  sendiri,  dengan  tidak  adanya  persekutuan  (yang  menjelma  menjadi negara)  berhak  atas  satu  dan  yang  lain.  Akhirnya  setiap  orang  menyadari  bahwa  menjadi  suatu kewajiban  mutlak  untuk  membuktikan  tanda  baktinya  terhadap  negara  dalam  bentuk  pembayaran pajak.
5. Teori Asas Daya Beli
Teori ini tidak mempersoalkan masalah asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada  efeknya,  dan  memandang  efek  yang  baik  itu  sebagai  dasar  keadilannya.  Menurut  teori  ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

## Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Reformasi  pajak  atau  pembaharuan  perundang-undangan  pajak  dilakukan  karena  undang-undang yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) dibuat di zaman kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  tidak  sesuai  dengan  struktur  dan  organisasi  yang  sesuai dengan  pancasila,  dan  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  yang  selama  ini  berlaku  di Indonesia.
Lumbantoruan  (1997,  dalam  Rapina,  Jerry,  dan  Carolina,  2011)  berpendapat  bahwa,  administrasi perpajakan  ialah  cara-cara  atau  prosedur  pengenaan  dan  pemungutan  pajak.  Dalam  arti  sempit, administrasi  perpajakan  merupakan  penatausahaan  dan  pelayanan  atas  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di  tempat  wajib  pajak.  Dalam  arti  luas,  administrasi  perpajakan  dipandang  sebagai  fungsi,  sistem,  dan lembaga.  Sebagai  fungsi,  administrasi  perpajakan  meliputi  fungsi  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan,  dan  pengendalian  perpajakan.  Sebagai  suatu  sistem,  administrasi  perpajakan  merupakan seperangkat  unsur  (subsistem)  yaitu  peraturan  perundangan,  sarana  dan  prasarana,  dan  wajib  pajak yang  saling  berkaitan  yang  secara  bersama-sama  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Sebagai  lembaga,  administrasi  perpajakan  merupakan  institusi  yang  mengelola  sistem dan melaksanakan proses pemajakan.
Rahayu dan Lingga (2009) berpendapat bahwa, sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan  dari  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam  reformasi  administrasi perpajakan jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah  penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  mengalami  penyempurnaan  atau  perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih  efisien,  ekonomis  dan  cepat  yang  merupakan  perwujudan  dari  program  dan  kegiatan  reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.
Nasucha (2004, dalam Marcus, 2005) menyatakan bahwa, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan  atau  perbaikan  kinerja  administrasi,  baik  secara  individu,  kelompok,  maupun kelembagaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis,  dan  cepat.  Nasucha  mengemukakan  bahwa  agar  reformasi administrasi  perpajakan  dapat  berhasil,  dibutuhkan:  struktur  pajak  disederhanakan  untuk  kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, serta komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009) mengemukakan bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:
1. Struktur organisasi pajak
Bahwa  struktur  organisasi  adalah  unsur  yang  berkaitan  dengan  polapola  peran  yang  sudah ditentukan  dan  hubungan  antar  peran,  alokasi  kegiatan  kepada  sub  unit-sub  unit  terpisah, pendistribusian  wewenang  di  antara  posisi  administratif,  dan  jaringan  komunikasi  formal.  Sebagai wujud  pembenahan  struktur  organisasi  perpajakan,  menurut  KMK  No.  98/KMK.01/2006  tentang Account Representative , dinyatakan bahwa ada pembentukan Account Representative pada KPP Modern untuk  meningkatkan  pelayanan,  penyuluhan,  pengawasan,  kepatuhan  Wajib  Pajak,  penerimaan pajak,  dan  citra  serta  efektivitas  organisasi  Pajak.  Sofyan  (2005)  menyatakan  bahwa, Account Representative merupakan  seorang  anggota  dari  KPP  yang  bersertifikasi  khusus  yang  ditunjuk  oleh DJP yang bertanggungjawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT
BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA
Pajak  secara  efektif  dan  profesional,  terutama  mengenai  Rekening  Wajib  Pajak  ( Taxpayers’  Account ) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan ( ruling ), perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak,  kemajuan  proses  keberatan  dan  banding,  perubahan  peraturan  yang  berkaitan  dengan kewajiban perpajakan  Wajib Pajak. Selain hal tersebut, dibentuk juga penelaah keberatan ( Complaint Center ) pada KanWil DJP Modern untuk meningkatkan tugas dibidang pelayanan keberatan.
2. Prosedur organisasi.
Prosedur  organisasi  berkaitan  dengan  proses  komunikasi,  pengambilan  keputusan,  pemilihan prestasi,  sosialisasi  dan  karier.  Pembahasan  dan  pemahaman  prosedur  organisasi  berpijak  pada aktivitas  organisasi  yang  dilakukan  secara  teratur.  Prosedur  organisasi  yang  baik,  tercermin  dari kualitas layanan yang semakin prima yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak.
3. Strategi organisasi.
Strategi  organisasi  dipandang  sebagai  siasat,  sikap  pandangan  dan  tindakan  yang  bertujuan memanfaatkan  segala  keadaan,  faktor,  peluang,  dan  sumber  daya  yang  ada  sedemikian  rupa sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  berhasil  dan  selamat.  Strategi  berkembang  dari waktu  ke  waktu  sebagai  pola  arus  keputusan  yang  bermakna.  Strategi  organisasi  dapat diimplementasikan  dengan  cara  pengembangan  fasilitas  layanan  yang  diberikan  seperti  dengan diluncurkannya  produk-produk E-System .  Antara  lain  yaitu E-Registration dimana  sistem  ini mempermudah  setiap  orang  yang  ingin  memperoleh  NPWP,  karena  memungkinkan  mereka  untuk melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak secara online , kemudian MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran  Pajak),  dan E-Filling yang  dimana  berfungsi  untuk  wajib  pajak  yang  ingin menyamapikan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dan telah memperoleh sertifikat dari DJP.
4. Budaya organisasi.
Budaya  organisasi  didefinisikan  sebagai  sistem  penyebaran  kepercayaan  dan  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  organisasi  dan  mengarahkan  perilaku  anggota-anggotanya.Budaya  organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Penerapan budaya organisasi yang sehat  diwujudkan  dengan  penggunaan  kode  etik  yang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang tercermin dalam tingkah laku dari setiap anggota organisasi dalam setiap peraturan organisasi. Jadi administrasi dapat berjalan efektif jika mampu memecahkan masalah sebagaimana berikut:
1. Wajib Pajak tidak terdaftar
Kekurangan yang pertama berasal dari celah antara Wajib Pajak yang potensial dan Wajib Pajak yang terdaftar
2. Wajib Pajak yang berhenti diarsipkan
Kekurangan yang kedua mereflesikan perbedaan antara Wajib Pajak yang terdaftar dan mereka yang mengisi SPT
3. Menghindar dari pajak
Yang ketiga adalah perbedaan antara pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dan potensi pajak menurut hukum
4. Wajib Pajak yang nakal
Yang  keempat  celah  terakhir  adalah  satu  diantara  jumlah  pajak  terhutang  yang  dilaporkan  atau administrasi  pajak  dapat  merupakan  taksiran  akhir  dan  pajak  yang  benar-benar  dilaporkan  oleh Wajib Pajak.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Struktur  organisasi  yang  telah  berubah  berdasarkan  fungsi  merupakan  salah  satu  cara  untuk penerapan sistem administrasi modern. Modernisasi struktur organisasi menurut Nasucha (2004) dalam Rahayu dan Lingga (2009) adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar, guna mengatasi biropatologi dan disfungsi organisasi.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sofyan  (2005)  menunjukan  pengaruh  positif  signifikan  antara modernisasi  struktur  organisasi  administrasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  yang
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
sama  ditunjukkan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rapina,  dkk  (2011)  yang    menunjukkan  bahwa modernisasi  struktur  organisasi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  tersebut  semakin diperkuat  oleh  penelitian  Fasmi  dan  Misra  (2012)  yang  dapat  membuktikan  bahwa  modernisasi  sitem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.  Dengan  adanya  modernisasi  struktur  organisasi  kerja  yang  lebih  baik  seperti  pembentukan organisasi  berdasarkan  fungsi  dan  bukan  lagi  pada  jenis  pajak,  spesifikasi  tugas  dan  tanggung  jawab seperti  adanya  bagian  pengawasan,  penagihan,  pemeriksaan.  Jalur  pengawasan  tugas  pelayanan  dan pemeriksaan akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pa- jak akan meningkat.
H1: Modernisasi struktur organisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

## Pengaruh Modernisasi Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Zeithmal (1990) dalam Prastyo (2006) kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan un- tuk memenuhi harapan konsumen dan kualitas layanan dibentuk oleh perbandingan ideal dan persepsi dari kinerja kualitas. untuk  mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jen- deral Pajak, tentu harus didukung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki kualitas baik. Kuali- tas pelayanan yang baik dapat dilihat dari kecepatan dalam melayani wajib pajak dalam hal pembuatan NPWP, SPT, dan pembayaran pajak.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Handarani  (2009)  dapat  membuktikan  bahwa  kualitas  pela- yanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mujilan, dkk (2013) membuktikan bahwa modernisasi kualitas layanan berpengaruh posi- tif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
H2: Modernisasi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

## Pengaruh Modernisasi Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Oxford (1995) dalam Amijaya (2010) mendefinisikan teknologi informasi adalah studi atau penggunaan  peralatan  elektronika,  terutama  komputer  untuk  menyimpan,  menganalisis,  dan mendistribusikan  informasi  dalam  bentuk  apapun  termasuk  kata-kata,  bilangan,  dan  gambar.  Fasilitas dengan  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  penerapan  sistem  administrasi  modern guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  dari  Sofyan  (2005)  dapat  membuktikan  bahwa  modernisasi  fasilitas  layanan mengunakan teknologi  informasi  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Hasil yang  sama  dibuktikan  oleh  penelitian  Palupi  (2010)  membuktikan  bahwa  teknologi  informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan  pelayanan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  semakin  baik  yang  telah diterapkan  pada  kantor-kantor  pajak  seperti  e-SPT,  pembayaran  secara online dan  pendarftaran  NPWP secara online akan  sangat  memudahkan  wajib  pajak  untuk  melakukan  pelaporan,  pembayaran  dan pendaftaran  sehingga  dengan  adanya  fasilitas  pelayanan  yang  memanfaatkan  teknologi  diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
H3: Modernisasi fasilitas pelayanan dengan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

## Pengaruh Modernisasi Kode Etik Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kode Etik pegawai adalah aturan atau ketentuan yang  mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah  laku  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  32/PMK.03/2007  tentang  Kode  Etik  Pegawai  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak Departemen Keuangan. Kode etik pegawai diharapkan dapat mendukung penerapan atau praktik yang bersih dan berwibawa.
Hasil penelitian dari Ximenes (2010) menyatakan bahwa kode etik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  lewat  kinerja  dari Account  Representative .  Hasil  yang  sama  ditunjukkan  oleh  penelitian  dari Rapina,  dkk  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  modernisasi  budaya  organisasi  melalui  kode  etik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Dengan  adanya  kode  etik  pegawai  yang  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  yaitu
menjalankan kode etik pegawai sesuai tujuan, melaksanakan kewajiban kode etik pegawai, dan dan tidak melanggar  larangan  pada  kode  etik  pegawai  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebab wajib pajak akan merasa aman untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus takut pembayaran pajak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.
H4: Modernisasi kode etik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
Model Analisis
Gambar 1. Model Analisis

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan survei kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah Snowball Sampling . Populasi dari penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang  terdaftar  di  kota  Surabaya  khususnya  di  lokasi  pusat  bisnis dan  perdagangan  di  kawasan  Tanjung Perak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  hipotesis  dan  studi  empiris  untuk  mengetahui pengaruh antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi modernisasi struktur organisasi  perpajakan,  modernisasi  kualitas layanan,  modernisasi  fasilitas layanan  menggunakan  TI,  dan modernisasi kode etik terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang meliputi kepatuhan dalam hal  pendaftaran  diri  wajib  pajak  sebagai  PKP,  kepatuhan  dalam  hal  menyampaikan  SPT  secara  tepat waktu, kemudian kepatuhan dalam hal membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.

## Identifikasi Variabel
Penelitian ini melibatkan lima variabel yang terdiri atas empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat), yang sebagai berikut:
1. Variabel dependen (K): Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Variabel independen (H):
a. Modernisasi Struktur Organisasi Perpajakan (H1)
b. Modernisasi Kualitas Layanan (H2)
c. Modernisasi Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi (H3)
d. Modernisasi Kode Etik (H4)
Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :
1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.  Tingkat kepatuhan pengusaha  kena  pajak  adalah  suatu  sikap  dari  Pengusaha  Kena  Pajak  untuk  melaksanakan  semua kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan pemeriksaan,  investigasi,  peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi,  baik  sanksi  hukum maupun sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari :
a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP),
b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
c. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT),
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak,
2. Modernisasi  Struktur  Organisasi  (H1)  adalah  pendekatan  modernisasi  administrasi  yang  berusaha untuk  mengatasi  masalah-masalah  organisasi  yang  berskala  besar,  guna  mengatasi  biropatologi  dan disfungsi organisasi
3. Modernisasi  Kualitas  Layanan  (H2)  adalah  penyempurnaan  administrasi  dalam  model  pemberian pelayanan  dan  pemeriksaan  yang  disesuaikan  dengan  tuntutan  undangundang,  masyarakat,  serta biaya yang tersedia
4. Modernisasi  Fasilitas  Layanan  dengan  Teknologi  Informasi  (H3)  adalah  penyempurnaan  dengan melakukan  pembaharuan  dalam  fasilitas  pembayaran  pajak  dengan  cara  fasilitas  pembayaran  pajak lebih terkomputerisasi.
5. Modernisasi Kode Etik (H4) adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi.
Pengukuran  terhadap  variabel  independen  ini  menggunakan  skala likert lima  poin  dengan  skala  1  = sangat tidak setuju, skala 2 = tidak setuju, skala 3= netral , skala 4= setuju, skala 5= sangat setuju.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner  yang diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengusaha kena pajak,  melalui  kuesioner  berisi  pertanyaan  yang  bersifat  tertutup.  Kuesioner  ini  terdiri  dari  dua  bagian yaitu bagian pertama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan modernisasi sistem administrasi  perpajakan  yang  merupakan  variabel  penelitian  dan  bagian  kedua  berisi  pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan data pribadi responden yang berupa kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  kuesioner,  dimana  kuesioner yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  kuesioner  dalam  penelitian  Fasmi  dan  Misra  (2012). Kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang  harus  dijawab  dan  atau  daftar  isian  yang  harus  diisi  oleh  re- sponden. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta men- jawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert point.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di kota Surabaya. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Snowball Sampling . Metode Snowball Sampling adalah metode penen- tuan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner secara berantai kepada beberapa pengusaha yang berada di lokasi pusat bisnis dan perdagangan di kawasan Tanjung Perak Surabaya.

## Teknik Analisis Data
Kesimpulan penelitian bergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Karakteristik  dari  sebuah  instrumen  penelitian  yang  baik  harus  memenuhi  persyaratan  validitas  dan reliabilitas.  Jadi  langkah  pertama  yang  ditempuh  dalam  pengolahan  data  penelitian  adalah  menguji apakah kualitas data dan instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel.

## Pilot Test
Pilot test adalah uji coba prosedur dan instrumen yang telah direncanakan untuk digunakan. Pilot test dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  beberapa  dosen  dari  jurusan  akuntansi  di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dan  keprilakuan  untuk  membaca  atau  menelaah  kuesioner  yang  merupakan  instrumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Hal  tersebut  dikarenakan  dosen  dianggap  memiliki  kualifikasi  untuk  menentukan instrumen  tersebut  layak  digunakan  atau  tidak.  Tujuan pilot  test ini  adalah  sebagai  masukan  mengenai instrument-instrumen  dalam  kuesioner  yang  akan  dibagikan  mengandung  pertanyaan  yang  jelas  atau tidak bias.

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT
BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA

## Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam  melakukan  fungsi  ukurnya.  Syarat  instrumen  yang  baik  adalah  instrumen  tersebut  harus  valid. Sebuah  instrumen  dikatakan  valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang  hendak  diukur.  Uji  validitas dilakukan  dengan  cara  melihat  korelasi  antara  skor  butir  pertanyaan  dengan  total  skor  variabel  melalui program statistical  product  and  service  solution (SPSS).  Dasar  pengambilan  keputusan  adalah  dengan melakukan perbandingan antara r hitung dengan r tabel, apabila r hitung lebih besar dibandingkan r table dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

## Uji Realibilitas
Setelah  dilakukan  uji  validitas,  selanjutnya  terhadap  butirbutir  pertanyaan  yang  dinyatakan  valid diuji keandalannya (Reabilitas). Reliabilitas berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan, bersifat ajeg , stabil, dan  konsisten.  Teknik  yang  digunakan  untuk  pengujian  reliabilitas  adalah Cronbach  Alpha .  Teknik  ini dikembangkan  oleh  Cronbach  untuk  menghasilkan  korelasi  reliabilitas  alpha,  dan  merupakan  teknik pengujian  konsistensi  reliabilitas  antara  item-item,  serta  menunjukan  indeks  konsistensi  yang  sempurna. Dasar  pengambilan  keputusan  yaitu  apabila  nilai alpha  cronbach >  0,70.  Semakin  tinggi  koefisien  korelasi untuk reliabilitas maka konsistensi antara hasil pengenaan dua tes tersebut

## Model Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  dengan  maksud  untuk  meramalkan  bagaimana  naik- turunnya  variabel  dependen  ,  bila  dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  faktor  prediktor dinaikturunkan  nilainya.  Analisis  regresi  linear  berganda  tidak  hanya  menunjukkan  hubungan  antar variabel, juga dapat untuk mengukur signifikansi dan juga untuk menentukan sumbangan antara sesama sub  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Persamaan  yang  dapat  dirumuskan  berdasarkan  hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
K = α + βMSO + βMKL + βMFL + βMKE + ε dimana,
K =  Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
MSO = Modernisasi Struktur Organisasi Perpajakan MKL = Modernisasi Kualitas Layanan MFL   =  Modernisasi Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi MKE = Modernisasi Kode Etik ε = error
Setelah uji regresi linier  di atas, Adapun pengujian-pengujian yang akan dilakukan yaitu: a. Goodness of Fit
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit nya. Secara  statistic,  setidaknya  ini  dapat  diukur  dari  nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  dan  nilai  statistik  F. Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  independen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu. Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin besar R² menunjukan persamaan regresi yang baik (Ghozali, 2013).
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  atau  bebas  yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai  kemampuan  untuk  memprediksi  variabel  dependen/terikat. Untuk menguji model yang digunakan, digunakan uji statistik F dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA.  Adapun kriterianya sebagai berikut (Ghozali, 2013):
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
i. Jika tingkat probabilitas <  0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk  memprediksi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
ii. Jika  tingkat    probabilitas  >  0,05  maka  model  regresi  tidak  dapat  digunakan  untuk  memprediksi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
b. Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  bertujuan  untuk  menguji  apakah  hipotesis  atas  penelitian  ini  diterima  atau  tidak. Pengujian  atas  hipotesis  tersebut  menggunakan  uji  statistik  t,  yang  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  penjelas/independen  secara  individual  dalam  menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen ter- hadap variabel dependen, adapun kriterianya sebagai berikut (Ghozali, 2013):
i. Jika  tingkat  signifikansi  <  0,05  maka  dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, hipotesis nol diterima.
Jika  tingkat  signifikansi  >  0,05  maka  dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  tidak  mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, hipotesis nol ditolak dan menerima hipotesis alternatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Karakteristik objek penelitian ini menjelaskan data yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada pengusaha kena pajak di kota Surabaya bagian utara,  khususnya di lokasi pusat bisnis dan perdagangan di  kawasan  Tanjung  Perak.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  observasi  lapangan,  dapat  dijelaskan tentang karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pengusaha kena pajak di kota Surabaya.
Tabel 1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Total kuesioner yang dibagikan 100 Total kuesioner yang ditolak 9 Total kuesioner yang kembali 91 Total kuesioner yang dapat digunakan  76 Total kuesioner yang tidak dapat digunakan 15
Sumber: Data diolah
Tabel 1 menunjukan bahwa kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 100 eksemplar. Adapun per- incian pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut: 9 kuesioner ditolak. Total kuesioner yang kembali adalah  sebanyak  91  kuesioner,  dimana  76  kuesioner  dapat  digunakan,  sedangkan  sisanya  sebanyak  15 kuesioner  tidak  dapat  diolah  karena  kuesioner  tersebut  tidak  diisi  secara  lengkap  oleh  responden.  Jadi dapat disimpulkan sebanyak 76 kuesioner tersebut dapat digunakan dan diolah. Dari 76 kuesioner yang dapat  digunakan,  diperoleh  data  yang  dapat  menjelaskan  profil  responden.  Deskripsi  responden  ini terdiri dari jenis kelamin dan usia responden yang dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Deskripsi Responden Karakteristik Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 57 75% Perempuan 19 25% Total 76 100% Usia 22-30 tahun 9 12% 31-46 tahun 26 34% 47-64 tahun 35 46% > 65 tahun 6 8% Total 76 100%

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA

## Sumber: Data diolah

## Deskripsi Data
Kuesioner didistribusikan di lokasi pusat bisnis dan perdagangan di kawasan Tanjung Perak Sura- baya dalam kurun waktu, yaitu mulai dari tanggal 16 Desember 2013 sampai 18 Januari 2014. Sebanyak 100  eksemplar  kuesioner  telah  dibagikan  kepada  responden,  dimana  91  kuesioner  ditanggapi  langsung oleh pengusaha, sehingga tingkat respon dari narasumber adalah 91%.
Kuesioner  yang  didistribusikan  memiliki  21  pertanyaan  yang  terdiri  dari  empat  variabel  bebas sebanyak  12  pertanyaan  dan  satu  variabel  terikat  sebanyak  9  pertanyaan,  dengan  skala  1  sampai  5  di- mana skala 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS), skala 2 untuk tidak setuju (TS), skala 3 untuk ne- tral (N), skala 4 untuk setuju (S), dan skala 5 untuk sangat setuju (SS). Keempat variabel bebas itu adalah modernisasi struktur organisasi perpajakan (MSO) sebanyak 3 pertanyaan, modernisasi kualitas layanan (MKL)  sebanyak  3  pertanyaan,  modernisasi  fasilitas  layanan  menggunakan  teknologi  informasi  (MFL) sebanyak  4  pertanyaan,  dan  modernisasi  kode  etik  (MKE)  memiliki  2  pertanyaan.  Tingkat  kepatuhan pengusaha  kena  pajak  (K)  sebagai  variabel  dependen  sebanyak  9  pertanyaan.  Tabel  3  menunjukkan statistik deskriptif untuk menunjukkan gambaran dari setiap jawaban responden.
Tabel 3. Statistik Deskriptif Nama Varia- bel Rerata Standar Devi- asi MSO1 3,2763 1,10271 MSO2 2,7368 1,23686 MSO3 3,0263 1,14279 MKL1 3,8947 0,90302 MKL2 3,6316 0,76319 MKL3 4,0526 0,87780 MFL1 3,1842 1,10406 MFL2 2,7368 1,13570 MFL3 2,9868 1,07695 MFL4 3,4605 1,19377 MKE1 3,7500 0,88129 MKE2 4,1711 0,61942 K1 3,8816 1,08280 K2 3,1842 1,10406 K3 2,7368 1,13570 K4 2,9868 1,07695 K5 3,4605 1,19377 K6 4,0526 0,76411 K7 4,0921 0,76903 K8 4,0921 0,65681

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
Sumber: Data diolah
Dari tabel 3, dapat dilihat pada kolom rerata untuk tiap variabel menunjukkan angka > 2. Dapat disim- pulkan bahwa rata-rata responden cenderung untuk memberikan jawaban netral pada tiap butir  pertan- yaan.

## Analisis Data Pilot Test
Pengujian ini dilakukan bersama dengan dosen dari jurusan akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala  Surabaya  yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang  akuntansi  perpajakan  dan  keprilakuan.  Ada- pun  prosedur  yang  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan  kuesioner  kepada  dosen-dosen,  kemudian kuesioner tersebut didiskusikan bersama-sama. Tujuan pilot test ini agar tidak ada item-item pertanyaan yang ambigu dan membuat responden bingung.

## Uji Validitas
Tabel  4  merupakan  hasil  uji  validitas  dengan  menggunakan Pearson  Correlation ,  dimana  dengan membandingkan nilai skor dari masing-masing pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian terhadap  total  skor  dari  setiap  pertanyaan  yang  digunakan  dalam  kuesioner  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,05. Dengan melihat tabel 4, dapat disimpulkan bahwa tiap pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner  adalah  valid  karena  skor  dari  masing-masing  pertanyaan  terhadap total  skor  dari  setiap  per- tanyaan tersebut memiliki nilai signifikansi < 0,05.

## Tabel 4. Uji Validitas
Nama Variabel Korelasi Keterangan MSO1   MSO Total ,000 Valid MSO2   MSO Total ,000 Valid MSO3   MSO Total ,000 Valid K9 4,0263 0,83224

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA
MKL1   MKL Total ,000 Valid MKL2   MKL Total ,000 Valid MKL3   MKL Total ,000 Valid MFL1   MFL Total ,000 Valid MFL2   MFL Total ,000 Valid MFL3   MFL Total ,000 Valid MFL4   MFL Total ,000 Valid MKE1   MKE Total ,000 Valid MKE2   MKE Total ,000 Valid K1   K Total ,000 Valid K2   K Total ,000 Valid K3   K Total ,000 Valid K4   K Total K5   K Total K6   K Total ,000 ,000 ,002 Valid Valid Valid K7   K Total ,000 Valid K8   K Total ,000 Valid K9   K Total ,000 Valid Sumber: Data diolah
Uji Reliabilitas
Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 5 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS, didapatkan  bahwa  nilai  koefisien Cronbach  Alpha masing-masing  variabel  penelitian lebih  besar  dari  0,7 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah reliabel.
Tabel 5. Uji Reliabilitas Nama Varia- bel Cronbach Alpha Keterangan MSO ,853 Reliabel MKL ,714 Reliabel MFL ,810 Reliabel MKE ,716 Reliabel Sumber: Data diolah

## Uji Goodness of fit
Uji Goodness of Fit digunakan untuk menaksir apakah fungsi regresi layak digunakan untuk men- guji  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  serta  men- gukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan  dengan  tiga  cara,  antara  lain  uji  koefisien  determinasi,  uji  statistik  F,  dan  uji  hipotesis menggunakan uji statistik t. Tabel 6 sampai dengan tabel 7 merupakan output untuk uji goodness of fit .
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjust- ed R Square Std. Error of the Esti- mate 1 .899a  .808 .797 .24471
Sumber: Data diolah
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
Dengan  menggunakan  program  SPSS,  diperoleh  hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda,  dengan hasilnya adalah nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,797. Angka ini menunjukan bahwa variabel bebas yang terdiri dari modernisasi struktur organisasi perpajakan; modernisasi kualitas layanan; modernisasi fasilitas layanan menggunakan teknologi informasi; dan modernisasi kode etik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Surabaya dengan jumlah pengaruh sebe- sar 79,7% dimana sisanya 20,3% (100% - 79,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.
Tabel 7. Uji Statistik F Model Sum of Square s df Mean Squar e F Sig. 1  Regression  17,835 4 4,459 74,458  ,000b Residual 4,252 71 ,060 Total 22,086 75

## Sumber: Data diolah
Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji F dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, didapat hasil bah- wa nilai signifikansi dari uji F ini sebesar 0,000 dan nilai ini < 0,05. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa jika nilai signifikansi ≤ α (0,05), maka variabel independen memiliki dampak yang simultan terhadap variabel dependen,  dengan  kata  lain  bahwa  modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan;  modernisasi  kualitas layanan;  modernisasi  fasilitas  layanan  menggunakan  teknologi  informasi;  dan  modernisasi  kode  etik secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Surabaya.

## Uji Hipotesis
Setelah uji koefisien determinasi dan uji statistik F dilakukan, selanjutnya adalah uji hipotesis untuk mengetahui  seberapa  jauh  masing-masing  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel  de- pendennya  yang  menggunakan  uji  statistik  t.  Hasil  pengujian  dengan  bantuan  program  SPSS  dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Uji Statistik t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Er- ror Beta 1  (Constant) ,673  ,232 2,903 ,005 MSO ,039  ,028 ,074 1,388 ,170 MKL ,035  ,043 ,044 ,812 ,420 MFL ,432  ,032 ,718 13,449 ,000 MKE ,341  ,044 ,422 7,788 ,000
Sumber: Data diolah Dari tabel 8 diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Hasil  pengujian  pengaruh  modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pengu- saha kena pajak memiliki nilai signifikansi 0,170. Nilai signifikansi tersebut > 0,05, dimana hal ini berarti hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian pengaruh modernisasi kualitas layanan terhadap kepatuhan pengu- saha kena pajak menunjukan nilai signifikansi 0,420. Nilai signifikansi tersebut > 0,05, dimana hal ini be- rarti  hipotesis  2  ditolak.  Hasil  pengujian  pengaruh  modernisasi  fasilitas  layanan  menggunakan  TI  ter- hadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  menunjukan  nilai  signifikansi  0,000.  Nilai  signifikansi  tersebut berada dibawah nilai 0,05. Hal ini berarti hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian pengaruh modenisasi kode etik  terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  menunjukan  nilai  signifikansi  0,000.  Nilai  tersebut dibawah 0,05. Hal ini berarti hipotesis 4 diterima.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
K = 0,673 + 0,039 MSO + 0,035 MKL + 0,432 MFL + 0,341 MKE + ε

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA LOKASI PUSAT BISNIS DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN TANJUNG PERAK SURABAYA OLEH: TJENDRAPUTRA, PURWANTO, dan WINDA

## Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut
a. Konstanta  sebesar  0,673  yang  artinya  jika  semua  variabel  independen  nilainya  0,  maka  tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak nilainya sebesar 0,673
b. β 1  adalah  koefisien  untuk  Modernisasi  Struktur  Organisasi  perpajakan  (MSO),  apabila  MSO meningkat  sebesar  1  tingkatan  maka  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  akan  meningkat  sebesar 0,039 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan
c. β 2 adalah koefisien untuk Modernisasi Kualitas Layanan (MKL), apabila MKL meningkat sebesar 1 tingkatan maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat sebesar 0,035 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.
d. β 3  adalah  koefisien  untuk  Modernisasi  Fasilitas  Layanan  menggunakan  TI  (MFL),  apabila  MFL meningkat  sebesar  1  tingkatan  maka  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  akan  meningkat  sebesar 0,423 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan
e. β 4 adalah koefisien untuk Modernisasi Kode Etik (MKE), apabila MKE meningkat sebesar 1 ting- katan maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat sebesar 0,341 dengan asumsi bah- wa variabel independen lainnya konstan.

## Pembahasan
Berdasarkan uji statistik t pada tabel 8, hasil tersebut diringkas menjadi tabel 9 berikut:

## Tabel 9. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Kriteria Hipotesis Diterima Hasil Kesimpulan H1 Nilai signifikansi < 0,05 H1  = 0,170 > 0,05  H1 ditolak H2 H2 = 0,420 > 0,05 H2 ditolak H3 H3 = 0,000 < 0,05 H3 diterima H4 H4 = 0,000 < 0,05 H4 diterima

## Sumber: Data diolah
Hipotesis pertama menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi perpajakan berpengaruh positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Melihat  tabel  9  di  atas,  maka  hipotesis pertama ditolak karena tingkat signifikansi modernisasi struktur organisasi perpajakan (MSO) lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,170. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu  dan  Lingga  (2009)  dimana  variabel  modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan  tidak  ber- pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  hasil  penelitian  ini  berbeda dengan penelitian Fasmi dan Misra (2012) yang membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara modernisasi struktur organisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pa- jak.  Rahayu  dan  Lingga  (2009)  berpendapat  bahwa  Jumlah account  representative yang  ada  di  KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terus meningkat seiring dengan mening- katnya  jumlah  pengusaha  kena  pajak  yang  juga  menjadi  tanggung  jawabnya  menyebabkan  tidak maksimalnya kinerja petugas account representative (AR) dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Berdasarkan teori motivasi yang dikemukakan oleh Atkinson, dalam hal ini Modernisasi struktur  organisasi  perpajakan  tidak  memberi  motivasi,  harapan  maupun  insentif  agar  pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan.
Hipotesis kedua menyatakan bahwa modernisasi kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Melihat tabel 9 di atas maka hipotesis kedua ditolak kare- na tingkat signifikansi  modernisasi kualitas layanan lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,420. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009) dimana variabel modernisasi kuali- tas  layanan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena pajak. Hasil yang berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012) membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak. Hal  ini  diduga  karena  adanya  aparat  yang  lalai  dalam  memberikan  kualitas  prima  yang  mungkin dirasakan  oleh  beberapa  pengusaha  kena  pajak  yang  menyebabkan  pengusaha  kena  pajak  menjadi enggan  untuk  membayar  pajak  dengan  datang  langsung  ke  kantor  pajak  serta  kurangnya  jumlah account representative juga dapat mengurangI kualitas layanan yang diberikan oleh aparat pajak. Ber- dasarkan  teori  motivasi  yang  dikemukakan  oleh  Atkinson,  dalam  hal  ini  Modernisasi  kualitas layanan tidak memberi motivasi, harapan maupun insentif agar pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  modernisasi  fasilitas  layanan  menggunakan  TI  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Melihat tabel 9 di atas maka  hipotesis  ketiga  diterima  karena  tingkat  signifikansi  modernisasi  fasilitas  layanan menggunakan TI (MFL) lebih rendah dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hasil ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) dan Palupi (2010) yang membuktikan bahwa moderni- sasi fasilitas layanan dengan menggunakan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Hal ini dikarenakan  para  pengusaha  yang  mempunyai banyak  aktivitas  sehingga  tidak  mempunyai  waktu  untuk  menyetorkan  sendiri  pajaknya  yang kemudian menggunakan fasilitas E-System yang mempermudah penyetoran dan pembayaran pajak. Selain itu, kemampuan wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak dalam menggunakan teknologi internet sudah cukup baik karena dewasa ini, teknologi informasi sudah semakin dipermudah. Ber- dasarkan  teori  motivasi  yang  dikemukakan  oleh  Atkinson,  dalam  hal  ini  Modernisasi      fasilitas layanan  menggunakan  teknologi  informasi  dapat  memberikan  motivasi,  harapan  maupun  insentif agar pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan.
Hipotesis keempat menyatakan bahwa modernisasi kode etik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Melihat  tabel  9  di  atas,  maka  hipotesis  keempat diterima karena tingkat signifikansi modernisasi kode etik lebih rendah dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hasil  ini  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ximenes  (2010)  dan  Rapina,  dkk  (2011)  yang membuktikan bahwa modernisasi budaya organisasi yang diterapkan melalui modernisasi kode etik memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Hal  ini  diduga  se- makin banyaknya aparat yang semakin menjalankan peraturan tersebut karena hukum, khususnya di bidang perpajakan sudah semakin diperketat oleh pemerintah sehingga menyebabkan timbulnya per- sepsi dari para wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak bahwa sistem administrasi perpajakan sudah benar-benar dibenahi. Berdasarkan teori motivasi yang dikemukakan oleh Atkinson, dalam hal ini Modernisasi kode etik dapat memberikan motivasi, harapan maupun insentif agar pengusaha ke- na pajak patuh dalam hal perpajakan.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  (1)  Modernisasi struktur organisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini disebabkan oleh  karena  jumlah account  representative yang  tidak  sebanding  dengan  semakin  bertambahnya  jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Berdasarkan teori motivasi yang dikemukakan  oleh  Atkinson,  dalam  hal  ini  Modernisasi  struktur  organisasi  perpajakan  tidak  memberi motivasi,  harapan  maupun  insentif  agar  pengusaha  kena  pajak  patuh  dalam  hal  perpajakan;  (2) Modernisasi  kualitas  layanan  tidak  mempengaruhi  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak.  Hal  ini  diduga karena adanya aparat yang lalai dalam memberikan kualitas prima yang mungkin dirasakan oleh beberapa pengusaha kena pajak yang menyebabkan pengusaha kena pajak menjadi enggan untuk membayar pajak dengan  datang  langsung  ke  kantor  pajak  serta  kurangnya  jumlah account  representative juga  dapat mengurangi  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak.  Berdasarkan  teori  motivasi  yang
dikemukakan oleh Atkinson, dalam hal ini Modernisasi kualitas layanan tidak memberi motivasi, harapan maupun insentif agar pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan; (3) Modernisasi fasilitas layanan menggunakan teknologi informasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini dikarenakan para pengusaha yang mempunyai banyak aktivitas sehingga tidak mempunyai waktu  untuk  menyetorkan  sendiri  pajaknya  yang  kemudian  menggunakan  fasilitas E-System yang mempermudah  penyetoran  dan  pembayaran  pajak.  Selain  itu,  kemampuan  wajib  pajak  khususnya pengusaha  kena  pajak  dalam  menggunakan  teknologi  internet  sudah  cukup  baik  karena  dewasa  ini, teknologi  informasi  sudah  semakin  dipermudah.  Berdasarkan  teori  motivasi  yang  dikemukakan  oleh Atkinson,  dalam  hal  ini  Modernisasi  fasilitas  layanan  menggunakan  teknologi  informasi  dapat memberikan motivasi, harapan maupun insentif agar pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan; dan  (4)  Modernisasi  kode  etik  berpengaruh  secara  signifkan  terhadap  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak. Hal  ini  diduga  semakin  banyaknya  para  aparat  yang  semakin  menjalankan  peraturan  tersebut  karena hukum,  khususnya  di  bidang  perpajakan  sudah  semakin  diperketat  oleh  pemerintah  sehingga menyebabkan  timbulnya  persepsi  dari  para  wajib  pajak  khususnya  pengusaha  kena  pajak  bahwa  sistem administrasi  perpajakan  sudah  benarbenar  dibenahi.  Berdasarkan  teori  motivasi  yang  dikemukakan  oleh Atkinson, dalam hal ini Modernisasi kode etik dapat memberikan motivasi, harapan maupun insentif agar pengusaha kena pajak patuh dalam hal perpajakan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasn, antara lain jumlah sampel yang masih relatif sedikit oleh karena  sulitnya  memperoleh  data  pengusaha  kena  pajak  yang  terdaftar  di  KPP  sehingga  peneliti menyebarkan  kuesioner  secara  acak  kepada  pengusaha  kena  pajak  yang  berada  di  kota  Surabaya  serta adanya  faktor  keengganan  dan  sensitivitas  terhadap  masalah  perpajakan  dari  beberapa  pengusaha  kena pajak  untuk  mengisi  kuesioner  yang  dibagikan.  Saran  yang  diberikan  untuk  masa  mendatang  adalah sebagai berikut: (1) Sosialisasi mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan semakin ditingkatkan  lagi  oleh  pemerintah  pada  kantor  pajak,  serta  untuk  lebih  mempermudah  lagi  format pengisian  SPT  mengingat  banyak  para  pengusaha  kena  pajak  yang  belum  semuanya  memahami  cara dalam  mengisi  SPT.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  juga  dalam  hal  penerapan  kode  etik  oleh  setiap bagian dalam struktur organisasi kantor pajak agar citra kantor pajak semakin baik dimata masyarakat; (2) Kepada  pihak  wajib  pajak,  khususnya  pengusaha  kena  pajak,  hendaknya  lebih  membuka  wawasan  dan merubah  pola  pikir  bahwa  tidak  semua  aparat  melakukan  kecurangan  dalam  hal  perpajakan  sehingga kepatuhan akan membayar pajak dapat dibangun; dan (3) Untuk penelitian selanjutnya, metode penelitian yang  digunakan  hendaknya  tidak  berfokus  hanya  dengan  menggunakan  survei  kuesioner,  akan  tetapi dapat  lebih  diperluas  dengan  cara  wawancara  secara  langsung  terhadap  wajib  pajak  agar  data  yang  di- peroleh menjadi lebih akurat

## REFERENCES
Amijaya,  G.R.,  2010,  Pengaruh  Persepsi  Teknologi  Informasi,  Kemudahan,  Resiko  Dan  Fitur  Layanan Terhadap  Minat  Ulang  Nasabah  Bank  Dalam  Menggunakan  Internet  Banking  (studi  pada nasabah bank BCA), Skripsi Universitas Diponegoro , Semarang.
Fasmi,  L., dan  F.  Misra, 2012,  Pengaruh  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Simposium Nasional Akuntansi , Juni 2012.
Ghozali,  I.,  2013, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21 ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
____________.,  2007, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Handarani, T., 2009, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Verteran , Jakarta.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  33/PMK.03/2007,  2007,  Kode  Etik  Pegawai  di  Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Menteri Keuangan Repubik Indonesia.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.235/KMK.03/2003,  2003,  Kriteria  Wajib  Pajak  yang  Dapat  Diberikan Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak,  Menteri  Keuangan  Republik

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 6 NO 2 – JULI 2014 – Halaman 203-223
Indonesia.
Nurdiansyah,  I.,  2012,  Syarat  Pemungutan  Pajak,  (http://ndeso-goblog.blogspot.com/2012/03/syarat- pemungutan-pajak.html, diunduh 29 Januari 2014).
Palupi,  E.,  2010,  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat, Tesis Universitas Indonesia , Depok.
Pemerintah RI, 2007, Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Jakarta Prastyo, T., 2006, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Relevansinya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk Kanwil v Jawa Tengah dan DIY), Tesis Universitas Diponegoro , Semarang.
Rahayu,  S.,  dan  L.S.  Ita,  2009,  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Paja k (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X”), Jurnal Akuntansi , Vol.1, No.2, November:119-138.
Rapina,  J.,  dan  Y.  Carolina,  2011,    Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survey  Terhadap  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Cibeunying), Jurnal Riset Akuntansi , Vol. 3, No.2 Oktober 2011.
Siegel, G., dan H. Ramanauskas., 1989, Behavioral Accounting , Ohio: South Western Publishing Co. Sofyan,  T.M.,  2005,  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara .
Waluyo., 2009, Perpajakan Indonesia , Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.
Ximenes, I.M., 2010, Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Di  Wilayah  Kota  Bandung, Skripsi  Universitas  Komputer Indonesia , Bandung.
Yuwana,  B.T.,  2009,  Pendekatan  Sosiologis  sebagai  Upaya  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak, (http://syifaasyifaa.blogspot.com/2009/07/kepatuhan-pajak.html, diunduh 29 Januari 2014).