Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2016

## Maulida Utami
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat MaulidaUtami961@gmail.com

## Abstract
This research aims to see how Local Own Revenue, Gross Domestic Regional Product  and  General  Allocation  Funds  on  the  Financial  Self  Sufficiency  in Regency/Cities  in  South  Kalimantan  Province.  The  population  of  this  study  is  13 Regency/Cities in South Kalimantan during 2007-2016.
This  research  is  descriptive  and  quantitative  and  using  secondary  data obtained by DJPK and BPS. Analysis technique with multiple linear regression analysis methods.
The  results  of  this  study  indicate  that  Local  Own  Revenue  impact  a  positive effect, Gross Domestic Regional Product did not affect, and General Allocation Funds impact a negative impact on the level of Financial Self Sufficiency. Regions with mining mainstay  sectors  have  low Financial  Self  Sufficiency while  areas  with  non-mining mainstay sector have a high Financial Self Sufficiency Keywords : Financial Self Sufficiency, Local Own Revenue, Gross Domestic Regional Product, General Allocation Funds

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh PAD, PDRB, dan  DAU  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi penelitian ini sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2007-2016.
Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder  yang  didapat  dari  DJPK  dan  BPS.  Teknik  analisis  dengan  metode  analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh positif, PDRB tidak berpengaruh, dan DAU berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Daerah dengan sektor andalan pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang  rendah  sedangkan  daerah  dengan  sektor  andalan  non  pertambangan  memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi.
Kata kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, PDRB, DAU

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu  wewenang  daerah  otonom  untuk mengurusi  berbagai  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dan menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan undang-undang. Melalui UU No. 23 Th. 2014 dan UU No. 33 Th. 2004 kebijakan tentang otonomi daerah telah diatur. UU ini diharapkan dapat memberikan celah untuk menggali potensi lokal bagi setiap daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah.
Berjalannya otonomi daerah, diharapkan agar pemerintah daerah memiliki upaya untuk  menjalankan  roda  pemerintahannya  secara  efisien  serta  efektif.  Hal  itu  bisa menjadi  bahan  dorongan  agar  berpartisipasinya  masyarakat  dalam  upaya  membangun
daerah.  Pembangunan  daerah  yang  baik  akan  menciptakan  pemerataan  dan  keadilan dengan  mengembangkan  berbagai  potensi  yang  telah  dimiliki  oleh  masing-masing daerah. Berhasilnya otonomi daerah diukur dari kemampuan kinerja keuangan daerah.
Menurut  Pramita  (2015)  kinerja  keuangan  daerah  merupakan  capaian  hasil  kerja dibidang keuangan khusus nya keuangan daerah yang menggunakan indikator keuangan dan sudah ditetapkan sebelumnya yangg tujuannya untuk melihat kemampuan mengelola keuangan  suatu  daerah.  Salah  satu  pengukuran  kinerja  keuangan  adalah  dengan mengukur  kemandirian  keuangan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat memperlihatkan hasil seberapa mampu pemerintah untuk membiayai sendiri kegiatan- kegiatan pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan masyarakat.
Menurut  UU  No.  33  th.  2004  PAD  merupakan  perolehan  pendapatan  yang didapatkan  daerah  dan  dipungut  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan.  PAD diharapkan bisa selalu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber keuangan agar bisa menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan kegiatan pembangunan daerah dan keperluan  penyelenggaraan  pemerintah  sehingga  kemandirian  keuangan  daerah  dapat dilaksanakan.
Menurut  Bank  Indonesia(BI)  PDRB  merupakan  indikator  yang  penting  untuk mengetahui  kondisi  perekonomian  suatu  daerah  dalam  rentang  waktu  tertentu,  baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Ladjin (2008), semakin besar  PDRB  suatu  daerah,  semakin  besar  juga  potensi  penerimaan  daerah  nya.  Maka, semakin  besar  pendapatan  daerah  akan  memberikan  peluang  terhadap  meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
Dana Perimbangan selain digunakan dalam membantu daerah untuk membiayai kewenangannya,  juga  memiliki  tujuan  untuk  digunakan  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi,  yaitu  penyerahan  wewenang  pemerintahan  kepada  pemerintah  daerah dari pemerintah pusat. Tetapi, apabila dana  tersebut khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) terlalu banyak dialokasikan kepada daerah maka tentu saja daerah tersebut jadi sangat  tergantung  kepada  bantuan  pemerintah  pusat  sehingga  kemandirian  keuangan daerahnya tidak terlaksana dengan baik.
Provinsi  Kalimantan  Selatan  merupakan  daerah  dengan  sektor  andalan Pertambangan.  Lebih  dari  separo  kabupaten/kota  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan Selatan  mempunyai  sektor  pertambangan  yang  merupakan  sektor  andalan. Pengahasilan dari sektor pertambangan yang diperoleh dari bagi hasil dan pajak tentu saja  akan  menjadi  sumber  pendapatan  daerah.  Apabiila  sektor  pertambangan  ini dikelola  dengan  baik,  tentu  saja  akan  menambah  pendapatan  bagi  daerah  tersbut sehingga kemandirian daerah pun dapat tercapai.
Adapun beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pengaruh  PAD,  PDRB,  dan  DAU  baik  secara  individu  atau bersama-sam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?
2. Faktor mana yang paling mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?
3. Apakah ada perbedaaan Kemandirian Keuangan Daerah pada daerah penghasil Tambang  dan  Non  Tambang  pada  kabupaten/kota  di  Wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016?

## Otonomi Daerah
UU  No.  23  th.  2014,  telah  menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  yaitu  hak, wewenang,  serta  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  serta  mengurus  sendiri Urusan  Pemerintahan  dan  berbagai  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem NKRI. Secara signifikan otonomi daerah mampu mengurangi beban pemerintah pusat dan  bisa  menimbulkan  iklim  yang  kompetitif  antar  daerah  untuk  secara  kreatif menemukan  cara-cara  untuk  menggali  potensi  ekonomi  yang  dimilki  daerahnya sehingga  kemajuan  pemberdayaan  dan  peran  serta    masyarakat  di  daerah  dapat ditingkatkan. Selain itu, di era otonomi daerah dapat menjamin  ketersediaan keuangan daerah  seperti  PAD  dan  Dana  Perimbangan  melalui  penggalian  potensi  dan pemanfaatan yang efektif sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut Sholihin (2015), APBD adalah sebuah dokumen formal sebagai hasil kesepakatan antara badan eksekutif dan badan legislatif  yang berisi tentang belanja dan pendapatan.    APBD  merupakan  dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang memegang  peran  penting  dalam  peningkatan  layanan  publik  serta  peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah agar bisa memenuhi kebutuhan daerah nya dalam upaya mendukung berjalannya sistem pemerintahan.  Kinerja Keuangan Daerah adalah sebuah pencapaian hasil kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  bertujuan  untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam mengelola keuangannya.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Data  keuangan  daerah  sangat  penting  untuk  pengaturan  dana  publik,  layanan publik  dan  kegiatan  pemerintahan.  Data  tersebut  digunakan  untuk  menidentifikasi berbagai sumber pembiayaan dan seberapa besar belanja daerah yang digunakan oleh daerah.  Analisis  data  keuangan  daerah  tersebut,  merupakan  sebuah  informasi  yang penting  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  mengelola  keuangan  daerah  untuk melihat seberapa mandiri daerah dalam hal keuangannya.
Kemandirian Keuangan Daerah memperlihatkan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi.  Pajak  ddan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah (Halim, 2012).
Rasio Kemandirian : 𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 X 100%
Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  sebuah  sistem  yang  sangat  tepat untuk  administrasi  publik.  Selain  itu,  juga  bermanfaat  untuk  menerapkan  kebijakan publik  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  mandiri  agar  terciptanya  pembangunan daerah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  dapat  dijelasakan  sebagai  pendapatan  yang  bersumber  dari  daerah  itu sendiri  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk menggali  sumber-sumber  pendanaan  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  untuk mewujudkan  asas  desentralisasi  (Yani,  2008).  Realisasi  PAD  yang  tinggi  maka penerimaan  daerah  otomatis  akan  meningkat,  hal  ini  akan  menyebabkan  turun  nya
ketergantungan  daerah  kepada  pemerintah  pusat.  Ketergantungan  daerah  kepada pemerintah pusat yang berkurang maka kemandirian bisa dicapai daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB adlah jumlah pertambahan bruto semua aktivitas ekonomi suatu wilayah pada rentang waktu tertentu (BPS, 2016). Tinggi nya PDRB yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat juga tinggi. Meningkatnya  PDRB  akan    menyebabkan  terdorongnya  peningkatan  PAD,  karena kemampuan  membayar  masyarakat  juga  meningkat  dalam  pembayaran  pajak  serta retribusi  yang  merupakan  sumber  terbesar  PAD  sehingga  berdampak  meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU menurut Widjaja (2009) adalah bagian terbesar dalam dana perimbangan dan  peranan  nya  sangat  strategis  untuk  menciptakan  pemerataan  dan  keadilan antardaerah. Besarnya proporsi DAU dan luas nya wewenang dalam pemanfaatannya akan  memberikan  makna  otonomi  yang  nyata  untuk  pelaksanaan  pemerintahan didaerah. Jika pengalokasian DAU relatif tinggi maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mandiri karena masih sangat mengandalkan bantuan pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan daerahnya.

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
Tujuan  pnenltian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  variabel PAD, PDRB dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan kuantitatif. Sumber data yang  dipergunakan  merupakan  data  sekunder.  Data  bersumber  dari  literatur-literatur (kepustakaan) seperti data dari BPS, DJPK serta dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Data panel merupakan analisis data yang digunakan.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Berikut ini adalah variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian:
1. Variabel dependen (Y) yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Adapun rumusnya adalah:
Rasio Kemandirian : 𝑃𝐴𝐷
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 X 100%
2. PAD  adalah  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah  sendiri  (dalam rupiah).
3. PDRB adalah semua total nilai tambah barang serta jasa yang merupakan hasil dari semua kegiatan ekonomi (dalam rupaih)
4. DAU  adalah  dana  yang  dialokasikan  yang  tujuannya  sebagai  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  berbagai  daerah  dalam  mendanai  keperluan pelaksanaan desentralisasi (dalam rupiah).

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Peneltian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda.  Berikut adalah model regresinya:
KKD = β 0 +  β 1 LnPAD it + β 2 LnPDRB it + β 3 LnDAU it

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Fixed Effect (Uji Chow)
Tabel 1 Hasil Uji Fixed Effect Effects Test Probabilitas Cross-Section F 0.0000 Sumber: Eviews 9.0 Nilai probabilitas Cross Section F 0.0000 < 0,05. Hal ini berarti model Fixed Effect lebih  cocok  digunakan  untuk  penelitian  ini.  Selanjutnya,  akan  dilakukan  Uji Hausman untuk  melakukan  pengujian  antara  model Fixed  Effect dengan Random Effect.
Uji Random Effect (Uji Hausman) Tabel 2 Hasil Uji Random Effect (Uji Hausman) Test Summary Probabilitas Cross-section Random 0.0000 Sumber: Eviews 9.0 Nilai  probabilitas Cross  section  Random 0.0000  <  0,05.  Hal  ini  artinya  diambil keputusan model Fixed Effect lebih cocok digunakan. Jadi, penelitian ini lebih cocok menggunakan model Fixed Effect . Regresi Data Panel
Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel dengan Model Fixed Effect Variable Coefficient T Statistic  Probabilitas  Keterangan C 3,731164 3,329248 0,0012 PAD (X1) 0,840633 18,08434 0,0000 Signifikan PDRB (X2) -0,078550 -1,785611 0,0768 Tidak Signifikan DAU (X3) -0,756324 -5,214281 0,0000 Signifikan R Squared 0.909910 F Statistic 76.75989 Prob (F statistic)  0,000000 Durbin  Watson Stat 1,28036 Sumber: Eviews 9.0
Diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut: LnKKD = 3,731164 + 0,840633LnPAD - 0,078550LnPDRB - 0,756324LnDAU Interpretasi dari persamaan diatas :
1. Nilai  konstanta  3,731164  artinya  apabila  semua  variabel  independen/bebas dianggap konstan atau bernilai nol maka KKD sebesar 3,731164.
2. Nilai koefisien PAD 0,840633 artinya apabila PAD naik 1% maka KKD akan naik 0,840633 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.
3. Nilai  koefisien  PDRB  -0,078550  artinya  apabila  PDRB  naik  1%  maka  KKD akan turun 0,078550 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.
4. Nilai koefisien DAU -0,756324 artinya apabila DAU naik 1% maka KKD akan turun 0,756324 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap.
Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolonieritas
Tabel 4 Uji Multikolonieritas Correlation PAD PDRB DAU PAD 1,000000 0,652829 0,836111 PDRB 0,652829 1,000000 0,627691 DAU 0,836111 0,627691 1,000000

## Sumber: Eviews 9.0
Pada tabel 4, disajikan hasil dari uji multikolonieritas. Korelasi antar variabel independen cukup rendah yaitu < 0,90 dapat disimpulkan model yang dipilih terbebas dari multikolonieritas.

## Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Eviews 9.0 yang disajikan pada tabel 3 didapatkan nilai stattistik Durbin Watson(DW) sebesar 1,28036. Dari  angka  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  model  yang  digunakan  terbebas  dari autokorelasi karena nilai statistik DW yang terletak diantara -2 sampai dengan +2.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi ( R 2 ) Berdasarkan tabel 3 hasil R 2 0,909910 yang  artinya 90,9910%  variabel PAD, PDRB, dan DAU mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dan sisa nya 9,009% diperjelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

## Uji F Statistik (Simultan)
Dapat dilihat pada tabel 3 Prob(F-statistic) yang diperoleh sebesar 0,000000 < 0,05  di  mana  penelitian  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  sehingga  disimpulkan  bahwa variabel PAD, PDRB, dan DAU memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan.
Uji t Statistik (Uji Parsial) Berdasarkan tabel 3 maka dapat disimpulkan:
1. PAD dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Disimpulkan H 1 diterima dan H 0 ditolak  yang  berarti  PAD  berpengaruh  positif  secara  parsial  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. PDRB dengan nilai probabilitas 0,0768 > 0,05. Disimpulkan H 1 ditolak dan H 0 diterima  yang  berarti  PDRB  tidak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. DAU dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Disimpulkan H 1 diterima dan H 0 ditolak  yang  berarti  DAU  berpengaruh  negatif  secara  parsial  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pencapaian keuangan daerah yang mandiri merupakan suatu tugas pemerintah daerah  untuk  dapat  mengelola  pendapatan  daerahnya  sendiri  dengan  maksimal. Menigkatnya  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  memperlihatkan  bahwa  daerah
tersebut telah mandiri dalam mengelola keuangannya melalui cara menggali potensi- potensi pendapatan daerah secara maksimal dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  secara  bersama-sama,  PAD,  PDRB,  dan  DAU mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Selatan dengan  tingkat  kesalahan  0,05.  Dari  ke  tiga variabel tersebut, variabel PAD adalah yang paling dominan dan paling berpengaruh terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Hal  ini  berarti  PAD  cukup  berhasil  dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
Secara  parsial  variabel  PAD  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  Apabila  suatu  daerah  memperoleh  PAD  yang  jumlahnya  lebih  besar dibandingkan dengan bantuan eksternal dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka  bisa  dikatakan  daerah  tersebut  mandiri  dari  segi  keuangannya.  Hal  ini menyebabkan  pemerintah  pusat  bisa  mengurangi  alokasi  dana  perimbangan  kepada daerah  tersebut.  Pengoptimalan    sumber-sumber  PAD  sangat  pnting  dilakukan  agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik.
Upaya  peningkatan  PAD  memerlukan  inisiatif  serta  kemauan  pemerintah daerah  dalam  pengoptimalan  potensi  pendapatan  daerah  yang  telah  ada.  Pencarian alternatif-alternatif  sumber  pendapatan  harus  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk mengatasi masalah kekurangan pembiayaan nya. Hal tersebut dapat memicu ide kreatifi para  pegawai  pelaksana  dibidang  keuangan  daerah  dalam  mencari  sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan baik melakukan kerja sama dengan pihak swasta serta pendirian BUMD sektor potensial untuk peningkatan PAD. Perbandingan dengan hasil penelitian milik Dian Budi Susanti dkk memiliki kesamaan hasil secara parsial/individu variabel PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Secara  individu  variabel  PDRB  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun PDRB setiap tahunnya meningkat namun apabila PAD tidak juga mengalami  peningkatan  maka  tentu  saja  tidak  akan  mempengaruhi  Kemandirian Keuangan  Daerah.  Perbandingan  dengan  hasil  penelitian  milik  Taryoko  memiliki perbedaan  hasil,  pada  penelitian  Taryoko  variabel  PDRB    memiliki  pengaruh  yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
DAU  secara  parsial  memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap  Kemandirian Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan bantuan transfer pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Seharusnya, pemberian DAU hanya menjadi  pendukung  dalam  pelaksanaan  dan  pembangunan  daerah.  Arah  DAU  yang negatif yang artinya apabila DAU naik maka kemandirian keuangan daerah akan turun. Perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu milik Dian Budi Susanti dkk memiliki persamaan  variabel  DAU  memiliki  pengaruh  negatif  secara  parsial  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Salah satu sektor andalan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pertambangan. Pertambangan  yang  dikelola  daerah  dengan  baik  tentu  saja  akan  menjadi  sumber pendapatan  daerah  yang  menjanjikan.  Bagi  hasil  dan  pajak  yang  diperoleh  dari pertambangan akan masuk ke dalam kas daerah, sehingga pendapatan daerah naik dan kemandiriran  keuangan  daerah  dapat  tercapai.  Berikut  disajikan  data  rata-rata Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kab/Kota  di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Selatan
Tabel 5
Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007-2016

## Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)
Menurut  BPS  Prov.  Kalimantan  Selatan  daerah  dengan  sektor  andalan pertambangan  seperti  Kabupaten  Banjar,  Kota  Baru,  Tabalong,  Tanah  Laut,  Tapin, Balangan, dan Tanah Bumbu dan sisanya merupakan daerah dengan sektor andalan non pertambangan  seperti  Kabupaten  .HSS,  HST,  HSU,  Barito  Kuala,  Kota  Banjarmasin dan  Kota  Banjarbaru.  Tetapi  pada  kenyataannya,  daerah  dengan  sektor  andalan  non pertambangan  seperti  Kota  Banjarmasin  dan  Kota  Banjarbaru  secara  rata-rata  dari tahun 2007-2016 memperoleh kemandirian keuangan daerah tertinggi. Daerah dengan sektor andalan pertambangan seperti Kabupaten Balangan secara rata-rata dari tahun 2007-2016  hampir menjadi daerah dengan kemandirian keuangan daerah terendah.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Secara  bersama-sama  variabel  PAD,  PDRB,  dan  DAU  mempunyai  pengaruh terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Secara  parsial/individu  variabel  PAD  berpengaruh  positif  terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan. dan merupakan variabel yang paling signifikan.
3. Secara  parsial/individu  variabel  PDRB  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Secara parsial/individu variabel DAU memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah dengan sektor andalan pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah  yang  rendah  sedangkan  daerah  dengan  sektor  andalan  non pertambangan memiliki Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi.
Kabupaten/Kota Rata- rata Banjar 10,85 Barito Kuala 4,29 Hulu Sungai Selatan 7,43 Hulu Sungai Tengah 6,86 Hulu Sungai Utara 6,78 Kota Baru 8,57 Tabalong 6,65 Tanah Laut 9,78 Tapin 4,96 Kota Banjar Baru 11,33 Kota Banjarmasin 14,15 Balangan 4,79 Tanah Bumbu 7,00

## Saran
1. Pemerintah  daerah  jangan  hanya  mengandalkan  bantuan  transfer  dana  dari pemerintah  pusat  saja,  seharusnya  pemerintah  daerah  harus  terus  melakukan upaya  untuk    menaikkan  penerimaan  dan  mempergunakan  anggaran  secara efektif dan efisien.
2. Pemerintah  daerah  harus  mampu  memaksimalkan  dan  meningkatkan  PAD. Dalam  mendukung  peningkatan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  yang merupakan  komponen  terbesar  dalam  PAD,  daerah  harus  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  secara  benar  dan  berkelanjutan  agar  terhindar dari penyalahgunaan perolehan PAD.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  melakukan  penambahan  variabel  lain  yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan rentang waktu pengamatan diperpanjang sehingga hasilnya lebih tepat dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. www.kalsel.bps.go.id
Bank Indonesia. www.bi.go.id
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) www.djpk.depkeu.go.id
Halim. A. “ Akuntansi Keuangan Daerah”. Jakarta : Salemba Empat.
Ladjin, Nurjanna. 2008. “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah”. Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
Pramita, Puput Risky. 2015 . “Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten  Kebumen  tahun  2009-2013”. Fakultas  Ekonomi  Universitas Yogyakarta
Susanti,  Dian  Budi  dkk.  2016.  “ Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah (studi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010-2014)”.
Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom
Sholihin,  Mahfud  dan  Dwi  Ratmono.  2015. “Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual” . Yogyakarta: UPT STIM YKPN
Taryoko. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013” . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Widjaja, H. A.W. 2009. “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom” . Jakarta : Rajawali Pers
Yani, Ahmad. 2008. “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia” . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada