## PEMIKIRAN HADIS PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
(Kajian Ontologis dan Epistemologis)
Umar Hadi Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia owner.bajoe @gmail.com
Abstrak:
Persis  adalah  organisasi  Islam  modernis  yang  memiliki  keunikan tersendiri  dalam  wacana  pemikiran  Islam  di  Nusantara.  Hal  ini  karena pandangan  keagamaan  mereka  yang  dianggap  radikal-revolusioner.  Visi keagamaan  Persis  berangkat  dari  dua  sumber  yang  paling  dianggap otoritatif; yaitu al- Qur’an dan Sunnah. Atas dasar itu, artikel  ini  mencoba menelusuri    pemikiran    Persis  tentang  hadis  baik  secara  ontologis  dan epistemologis.  Dengan  menggunakan  jenis  penelitian  library  research dengan model kajian pemikiran  tokoh, penulis membaca secara konfrehensif buku-buku resmi terbitan Persis dan tokoh-tokoh utamanya, khususnya A. Hassan.  Bedasarkan  penelusuran  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  secara ontologis  pemikiran  hadis  Persis  tidak  berbeda  dengan  rumusan-rumusan ulama  terdahulu.  Mereka  lebih  dominan  menggunakan  istilah  sunnah dibandingkan  dengan  hadis.  Bagi  mereka,  tidak  semua  sunnah  berstatus hujjah  yang  harus  diikuti,  namun  ada  sunnah  yang  bersifat  jibiliyyah, khususiyah dan sebagainya. Adapun secara epistemologis, kaedah kes{ahi>han hadis  Persis  sama  dengan  rumusan  para  ulama-ulama  hadis  sebelumnya. Terkait  dengan  pengamalan  hadis  d}a ‘if  mereka  tidak  memberikan  ruang untuk mengmalkannya sekalipun dalam hal fad}a>il al- a‘ama>l. Adapun sumber pemikiran  hadis  persis  mereka  sama  dengan  yang  dirumuskan  oleh  para ulama-ulama sunni.
Kata kunci: Persis, Hadis, Ontologis-epistemologis

## PENDAHULUAN
Hadis  merupakan  sumber  Islam  yang  kedua  setelah  al- Qur’an.  Dalam posisinya  sebagai  salah  satu  sumber,  disamping  sebagai  penjelas  terhadap  al- Qur’an (al-Nahl:44),  hadis  juga  memiliki  posisi  independen,  yaitu  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  hukum  yang  tidak  dijelaskan  dalam  al- Qur’an. Secara  epistemologis,  hadis  memiliki  kedudukan  dan  posisi  yang  sangat fundamental  dalam  struktur  pemikiran  Islam.  Hadis  merupakan  metodologis
praktis Islam, 1 sehingga hadis merupakan sistem hidup ( way of live) terperinci bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.
Mengingat posisinya yang fundamental, maka hadis ditransmisikan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui aktivitas periwayatan yang cukup panjang dengan  menggunakan  lambang-lambang  ( s{igat)  tertentu  yang  kemudian dikodifikasi oleh para penghimpun hadis ( mukharrij) dalam berbagai kitab hadis.
Dalam  aktivitas  itu  para  ulama  hadis  telah  mengerahkan  segenap  kemampuan intelektual  untuk  merumuskan  dan  menyusun  kaedah-kaedah  ke s{ahihan    hadis, baik  pada  aspek  sanad  maupun  matan  sehingga  dapat  mengidentifikasi  kualitas sebuah  hadis s{ahi>h  atau d}a‘i>f .  Dengan  kata  lain,  para  ulama  hadis  telah memberikan kerangka ontologis, epistemologis dan aksiologis yang sangat akurat dalam  kajian  hadis.  Sehingga  hadis  yang  disandarkan  kepada  Nabi  dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 2
Sementara  itu,  secara  historis,  para  ulama  di  Nusantara  khususnya  di Indonesia,  mulanya  hanya  membaca  dan  mengajarkan  kitab-kitab  hadis,  tanpa mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap ke- s{ahihan sanad dan matan- nya. Mereka beranggapan bahwa hasil  ijtihad para ulama terdahulu sudah final, hingga ulama-ulama sekarang tidak perlu mengkaji lagi s{ahi>h tidaknya suatu hadis. Anggapan  tersebut  terus  bergulir  sampai  salah  seorang  sahabat  dan  murid Muhammad Rasyid Rid}a Yaitu Muhammad T{a>hir ibn Muhammad Jala>l al-Di>n al- Azhari> kembali ke Indonesia. Dia kemudian menerbitkan majalah “al -Ima> m”, yang menjadi  titik  awal  dari  sebuah  pemikiran  yang  berpengaruh  pada  pengkajian terhadap Hadis di Nusantara. 3
Dalam perkembangan selanjutnya, kajian terhadap hadis semakin banyak digeluti oleh para ulama Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesantren
1 Yusuf Al-Qardhawi, Kaifa Nata’amal Ma’a as -Sunnah (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), p.
25.
2 M. Abdurrahman, Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis, ((Jakarta: Paramadina, 2000), p. 2.
3 Ramli  Abdul  Wahid,  ‘Perkembangan  Kajian  Hadis  Di  Indonesia:  Studi  Tokoh  Dan Ormas Islam’, in Conference Paper (Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005).
dan  perguruan  tinggi  Islam,  baik  negeri  maupun  swasta  yang  menjadikan  hadis sebagai  kurikulum  resmi  diajarkan  kepada  segenap  santri  atau  mahasiswa. Umumnya  pesantren-pesantren  itu  merupakan  amal  usaha  ormas-ormas keagamaan,  misalnya  Muhammadiyyah,  Hidayatullah,  Persis  (Persatuan  Islam), Nahdhatul  Ulama,  al-Irsyad,  dan  ormas  keagamaan  lainnya.  Indikasi  atau  fakta lain  banyaknya  kajian-kajian  hadis  yang  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  dapat dibaca dari laporan Daud Rasyid dalam bukunya al-Sunnah fi> Indunisiyya: baina Ans{ariha wa khus{u>miha. 4
Ormas-ormas  keagaamaan  tersebut  memiliki  metodologi  ( manhaj) tersendiri, baik itu menyangkut ke- s{ahi>han sanad, pemaknaan, dan yurisprudensi hukum tersendiri dalam kajian mereka terhadap hadis. Dalam artikel ini, Penulis akan  menguraikan  pemikiran  hadis  Persatuan  Indonesia  (PERSIS)  baik  secara ontologis maupun secara epistemologi.
PERSIS sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah dan tradisi panjang tentu  memiliki  ciri  khas  dan  pandangan  tersendiri  terkait  pemahaman  Hadis. Kajian ontologis akan mengungkapkan hakikat atau realitas ontologis dari Hadis dalam pandangan PERSIS, sedangkan kajian epistemologis akan menyoroti cara organisasi ini memperoleh pengetahuan dari Hadis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hakikat ontologis  dari  Hadis  dalam  pemikiran  PERSIS.  Melalui  pendekatan  ontologis, penelitian  ini  akan  mengupas  konsep-konsep  dasar  dan  realitas  ontologis  Hadis yang  menjadi  landasan  pemikiran  PERSIS.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menelusuri epistemologi dalam pemikiran Hadis PERSIS. Bagaimana organisasi ini memperoleh pengetahuan dari Hadis, metode interpretasi yang digunakan, dan bagaimana pengetahuan tersebut dianggap sahih dalam pandangan PERSIS.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  dan wawasan  baru  terkait  pemahaman  Hadis,  khususnya  dalam  konteks  PERSIS.
4 Daud  Rasyid, Al-Sunnah  Fi  Indunisiyya:  Baina  Anshariha  Wa  Khusumiha  (Jakarta: Usamah Press, 2001).
Kontribusi ini dapat melengkapi literatur keislaman dan memberikan pandangan yang berharga terhadap pemahaman Hadis di kalangan organisasi Islam tertentu.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini berdasarkan studi pustaka (library research) dengan menjadikan karya ulama persis sebagai sumber primer, seperti; buku Qanun Asasi dan Qanun Dakhili PERSIS, karya Dede Rosyada berjudul "Metode Kajian Hukum: Dewan Hisbah PERSIS," serta buku yang ditulis oleh Ahmad Hasan tentang "Soal-Jawab Tentang  Berbagai  Masalah  Agama".  Sedangkan  sumber  sekunder  penelitian  ini mencakup  karya-karya  terkait  dengan  tema  yang  sedang  diteliti,  baik  dalam bentuk buku, jurnal, maupun prosiding. Data-data dari data primer dan sekunder tersebut dianalisis secara mendalam melalui content analysis. Selain itu, metode penelitian melibatkan metode deskriptif dan historis. Metode deskriptif digunakan untuk mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data kemudian diverifikasi pada sumbernya dan disusun kembali sesuai dengan bingkai pemetaan masalah yang sedang dikaji. Metode historis digunakan untuk melacak kaitan ide utama dengan konteks sejarah yang mempengaruhi pembentukan pemahaman atau penafsiran.  Melalui  metode  ini,  eksternal  diselidiki  situasi  dan  kondisi  yang melingkupi  sejarah  pada  saat  itu,  termasuk  dinamika  sosial,  politik,  ekonomi, budaya, serta tradisi keagamaan dan intelektualnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Kelahiran Dan Akar Intelektualitas Persatuan Islam (Persis) Dan Dewan Hisbah Persis
A. Sejarah Kelahiran Persis
Persatuan  Islam  (Persis)  merupakan  sebuah  lembaga  sosial,  pendidikan, dan keagamaan yang resmi didirikan pada tanggal 17 September 1923 (1342 H) di Bandung.  Pendirian  ini  diprakarsai  oleh  KH.  M.  Zamzam  dan  H.  Muhammad
Yunus, dua pedagang asal Palembang yang telah tinggal lama di kota kembang 5 . KH. Zamzam merupakan alumnus Da>r al- ‘ Ulu>m Mekkah yang sejak tahun 1910- 1912  menjadi  guru  agama  Darul  Muta’limin. Sedangkan  H.  Muhammad  Yunus adalah  salah  seorang  pedagang  sukses  dan  di  masa  mudanya  mendapatkan pendidikan  agama  secara  tradisional  dan  menguasai  bahasa  Arab  dan  memiliki perpustakaan  karya-karya  tentang  Islam.  Dia  selalu  aktiv  melakukan  diskusi- diskusi keislaman, khsususnya berkaitan dengan tema-tema yang berkembang saat itu, atau masalah agama yang dimuat dalam majalah al-Munir terbitan Padang dan majalah al-Manar terbitan Mesir 6 .
Penamaan organisasi ini, “Persis” terilhami dari ayat Qs. surat al- ‘I Imra>n: 103 Dan hadis Nabi, yang artinya “kekuasaan Allah beserta jamaah” 7 . Disisi lain, pendirian Persis merupakan usaha untuk memperluas diskusi tentang topik-topik keislaman yang sebelumnya dilakukan pada basis informal selama berbulan-bulan. Peserta  yang  terlibat  dalam  diskusi  tersebut  umumnya  dari  kalangan  pedagang yang berasal dari Palembang dan telah lama hijrah ke Bandung. 8 .
Persis,  sebagai  salah  satu  gerakan  pembaharuan  Islam  di  Indonesia memiliki posisi yang potensial dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Persis punya kiprah dan ikut ambil bagian dalam upaya mempengaruhi perubahan- perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menyangkut sistem budaya maupun sistem sosial. Berdasarkan klasifikasi corak gerakan pemikiran keislaman di  Indonesia  yang  disampaikan  oleh  Dudung  Abdurrahman,  Persis  dapat dikategorikan  sebagai  aliran  revolusioner-radikalisme.  Hal  ini  karena  Persis hendak  membongkar  penyakit  kaum  muslimin  secar  radikal  dan  revolusioner secara terus terang, tidak ragu-ragu dan penuh kepastian. Persis juga termasuk ke
5 Hajjin Mabrur, ‘Hadits Dalam Presfektif Ormas Persis’, Misykah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6.1 (2021), p. 37 <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/306>.
6 Badri  Khaeruman, Pandangan  Keagamaan  Persatuan  Islam:  Sejarah,  Pemikiran,  Dan Fatwa Ulamanya (Bandung: Granada, 2005), p. 17.
7 Mabrur, p. 97.
8 Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad Xx (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), p. 14.
dalam aliran ini karena berkeyakinan bahwa agama tidak akan tegak kalau tidak menegakkan furu’ agama itu 9 .
Tema diskusi juga kadang dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah aktual  seperti  polemik  antara  al- Irsyad  dan  Jami’at  al -Khair,  serta  perpecahan Sarekat  Islam  (SI)  antara  yang  mendukung  komunisme  dan  yang  tetap mempertahankan identitas keislamannya. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa umat dilanda perpecahan dan karena  itu perlu dipersatukan. Atas dasar gagasan inilah,  mereka  kemudian  menamakan  organisasi  baru  tersebut  dengan  nama Persatuan Islam, yakni berpegang teguh pada al- Qur’an al -Sunnah, beramal atas petunjuk  keduanya, meninggalkan  semua  bid’ah,  khurafat  serta  praktek -praktek keagamaan  lainnya  yang  menyimpang 10 .  Ini  kemudian  dimasukkan  ke  dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) PERSIS, Bab I pasal 2 yang berbunyi “Jam’iyyah mengamalkan aqidah dan syari’ah Islam menurut al - Qur’an dan al - Sunnah” 11 .
Tiga tahun setelah Persis berdiri, tepatnya pada tahun 1926 Ahmad Hassan (disingkat dengan A. Hassan) bergabung dengan organisasi ini 12 . A. Hassan-lah yang  dalam  banyak  pandangannya  memberikan  individualitas  nyata  ke  dalam gerakan ini dan secara terang-terangan menempatkannya ke dalam barisan muslim modernis.  Akibatnya,  banyak  anggota  Persis  yang  berasal  dari  kaum  tua  yang sebelumnya  menjadi  anggota  gerakan  ini,  keluar  dan  memisahkan  diri  dari organisasi.  Alasan  kaum  tua  keluar  dari  Persis  karena  mereka  tidak  menerima pandangan keagamaan A. Hassan, seperti yang ditulis oleh Roebaie Widjaja, salah satunya yaitu:
“ Ulama-ulama terkenal dan imam-imam besar Islam hanyalah merupakan seorang guru yang pendapat-pendapatnya tidak boleh diterima secara buta. Karena alasan inilah maka A. Hassan tidak mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab besar. Tetapi pendapat empat mazhab besar itu tidak
9 Khaeruman, p. 6.
10 Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis (Ciputat: Logos, 1999), p.
16.
11 Dede Rosyada, p. 2.
12 Mohammad  Mahmud  dan  Ridha  Nurul  Arifah, ‘Hadis  Di  Mata  Sang  Pembela  Islam: Studi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan’, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 6.1 (2020), p. 129.
salah asalkan pendapat mereka tidak bertentangan dengan al- qur’an dan al - sunnah ”. 13
Organisasi  ini  didirikan  atas  dasar  Islam,  dengan  tujuan  untuk mengamalkan  segala  ajaran  Islam,  dalam  segi  kehidupan  anggotanya  dalam masyarakat,  dan  untuk  menempatkan  kaum  muslimin  pada  ajaran  akidah  dan syari’ah yang murni berdasarkan al- Qur’an dan a l-Sunnah. Dalam rangka upaya mencapai tujuan itu, PERSIS menyusun beberapa program pokok, antara lain;
1. Mengembalikan  kaum  muslimin  kepada  pemimpin  al- Qur’an  dan  as - Sunnah
2. Menghidupkan ruh ijtihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam
3. Membasmi  bid’ah,  khurafat  dan  takhayul.  Taklid  dan  syirik  dalam kalangan umat Islam.
4. Memperluas  tersiarnya  tablig  dan  dakwah  Islam  kepada  segenap  lapisan masyarakat.
5. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri muslim dengan dasar al- Qur’an dan as -Sunnah.
Untuk merealisir program-program pokok itu, PERSIS membentuk bagian- bagian (departemen-departemen), antara lain;
1. Bagian  wanita  dan  pemudi,  yang  disebut  Persatuan  Islam  Istri ( PERSISTRI)  dan  Jam’iyyat  al -Banat.  Bagian  ini  bertugas  mengurus segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  anggota  PERSIS  wanita  dan pemudi, dari masalah tablig, sosial, pendidikan dan lain-lainnya.
2. Bagian pemuda, bernama Pemuda Persatuan Islam. Bagian ini mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan anggota PERSIS dari kalangan pemuda.
3. Bagian  Tablig,  bertugas  merencanakan  dan  melaksanakan  tablig  dan dakwah Islam dalam segenap lapisan masyarakat, menyelenggarakan kader mubalig dan membuat naskah khutbah jumat untuk pegangan para khatib.
13 Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, p. 18.
Bagian tablig ini telah berhasil mencetak 768 orang mubalig, terdiri dari 572 orang mubalig dan 196 mubaliga>t.
4. Bagian Pendidikan, bertugas mendirikan madrasah atau pesantren, untuk mendidik putra-putri Islam agar menjadi pembela Islam yang sesuai dengan al- Qur’an dan a l-Sunnah. Menurut data terakhir jumlah pendidikan yang dikelola PERSIS 120 buah, dengan perincian: Raudatul Atfal (TK) 5 buah,
Ibtidaiyah 88 buah, Tajhiziyah 15 buah dan Mu’allimin 4 buah. Di samping lembaga pendidikan formal. PERSIS juga mengelola dua buah pesantren yaitu Pesantren Persatuan Islam Bandung didirikan pada Maret 1936 (1355 H), diasuh oleh A. Hassan (sebelum ia pindah ke Bangil) bersama dengan K.H.E. Abdurrahman. Dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur didirikan pada 1941 (1360 H), diasuh oleh A. Hasan.
5. Bagian Penyiaran, bertugas menerbitkan kitab-kitab, majalah-majalah dan sebagainya,  untuk  menyebarluaskan  paham-paham  PERSIS  kepada masyarakat. Sejak berdirinya PERSIS telah menerbitkan beberapa majalah, antara lain: Pembela Islam, Al-Fatwa, Sual Jawab, Al Lisan, At Takwa, Al Muslimun,  Suara  Ahlus  Sunnah  wal  Jamaah,  dan  Risalah.  Menurut  data terakhir,  majalah  Risalah  telah  mencapai  tiras  10.000  eksemplar  setiap bulan, tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai juga ke luar negeri, seperti  Singapura,  Malaysia,  Jepang  dan  Saudi  Arabia.  Selain  majalah- majalah  tersebut,  PERSIS  juga  telah  menerbitkan  bukubuku  agama, terutama karangan tokoh-tokoh PERSIS sendiri, seperti A Hassan dan lain- lain.
6. Bagian Perbendaharaan, sosial dan ekonomi, bertugas mencari, mengurus dan  membelanjai  keuangan  organisasi,  memelihara  harta  kekayaan organisasi,  memberi  pertolongan  kepada  fakir  miskin  dan  orang-orang terlantar,  memberikan  sumbangan  bagi  pembangunan  masjid,  madrasah, poliklinik, perbaikan jalan dan sarana-sarana sosial lainnya.

## B. Geneologi Pemikiran Keagamaan Persis
Menurut  Tiar  Anwar  Bachtiar,  meskipun  Persis  secara  eksplisit menyatakan tidak berpihak pada mazhab manapun dalam mengambil satu putusan keagamaan,  namun  dalam  kenyataannya,  metodologi  penetapan  hukum  dalam berbagai  masalah  keagaamaan  menunjukkan  kecenderungan  pada  salah  satu mazhab  tertentu,  yaitu  mazhab  Hambali.  Dan  untuk  membuktikan  hal  tersebut maka  bisa  dilacak  dengan  membedah  dan  menganalisis  sejarah  intelektual ideologinya, yaitu A. Hassan 14 .
Konsistensi  pemikiran  keagamaan  A.  Hassan  yang  dia  sampaikan  dalam banyak  karyanya,  tentu  tidak  muncul  begitu  saja.  Sifat  pengetahuan  yang kumulatif  dan  evolutif  tidak  memungkinkan  seseorang  memiliki  pengetahuan tertentu tanpa ada dasar pijakan awal yang dipakai. Karena itu penting memahami riwayat hidup dan intelektuanya.
Keluarga  A.  Hassan  adalah  keluarga  yang  berasal  dari  India.  Ayahnya bernama  Ahmad  sedangkan  ibunya  bernama  Muznah,  keduanya  merupakan keturunan India. Keduanya bertemu dan berkenalan ketika sama-sama berdagang di di Surabaya. Mereke menikah di Surabaya dan kemudian tinggal di Singapura 15 .  Ayahnya  dikenal  sebagai  sarjana  Tamil  yang  memiliki  karakter  keras  tidak membenarkan us{alliy,  tahlilan,  talqin, dan  lain  sebagainya,  sebagaimana  faham ahlul hadis dan wahhabiy pada umumnya. Demikian pula beberapa orang India di Singapura,  seperti  T{a>lib  Ra>jab ‘ Ali,  Abd  al-Rahman,  Jailani,  yang  juga  dikenal sebagai orang-orang yang berfaham Wahabiy 16 .
A. Hassan adalah seorang sosok yang otodidak, karena pendidikan formal yang  dilaluinya  hanya  di  Sekolah  Melayu.  Walaupun  demikian,  ia  menguasai bahasa  Arab,  Inggris,  Tamil,  dan  Melayu  yang  dapat  digunakan  olehnya  dalam
14 Tiar Bahtiar, ‘Akar Intelektualisme Persatuan Islam Persis’, p. 3 <https://www.academia.edu/9820969>.
15 Arifah, p. 127.
16 Syafiq  A.  Mughni, Hassan  Bandung:  Pemikir  Islam  Radikal,  II  (Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 1994), p. 20.
pengembaraan  intelektualnya 17 .  Pada  masa  itu,  ia  telah  membaca  majalah Al- Man ā r yang  diterbitkan  oleh  Muhammad  Rasyid  Ridha  di  Mesir,  majalah Al- Im ā m terbitan Singapura dan majalah al-Muniryang diterbitkan oleh ulama-ulama Kaum  Muda  di  Minangkabau.  Selain  itu,  A.  Hassan  telah  mengkaji  kitab Al- Kafa‘ah karya Ahmad al-Syurkati, Bid ā yat al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Z ā d al- Ma ‘ ā d karya  Ibn  Qayyim  al-Jauziah, Nail  al-Awt} ā r karya  Muh{ammad ‘ Ali>  al- S|awk ā ni,  dan Subul  al-Sal ā m karya  al-S} an‘ ā ni>.  Semua  bacaan-bacaan  itu, cukup mempengaruhi corak berfikirnya 18 .
A. Hassan punya kepustakaan hadis yang memadai pada zaman itu. Kitab
Fath al-Ba>ri> ’ adalah salah satu kitab yang ditelaahnya. Tak berhenti sampai disitu beliau juga banyak mengkaji ilmu hadis. Sehingga A. Hassan punya kemampuan mengetahui mana hadits maqbu>l dan mana hadis yang mardu>d, sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam karya monumentalnya, Soal-Jawab yang terdiri dari 4 jilid Dalam bidang fiqh A. Hassan sangat mengenal kitab-kitab fiqh syafi'iyyah.
A. Hassan juga mendalami kitab-kitab fiqh Hanbali dan Dhahiri. Kitab-kitab fiqh seperti Al-Mugni>, Al-Majmu >‘ S|arh al-Muh}az\z\a>b, Al-Muhalla adalah sedikit dari kitab-kitab  fiqh  perbandingan  yang  ditelaahnya.  Guru  penulis,  KH.  Al-Daila>mi> Abu> Hurairah, menceritakan bahwa A. Hassan punya buku besar catatan pribadi dengan  judul Fi>hi  Kullu  Syai ’in .  Kitab  ini  layaknya  kamus  atau  indeks  semua masalah-masalah agama yang dilengkapi dengan mara>ji.
Melalui Al-Mana>r, A. Hassan berkenalan dengan pemikiran teologis Wahabi yang banyak menentang praktik- praktik khurafat, bid’ah, takhayul, dan ke syrikan.
Perlu  diketahui  bahwa  pemikiran  A.  Hassan  lebih  dekat  kepada  Rasyid  Ridha daripada  Muhammad  Abduh.  Abduh  sangat  rasionalis,  sementara  Ridha  lebih tekstualis  seperti  halnya  Muhammad  ibn  Abdul  Wahhab  (1703-1787).  Dalam pemikiran hukum ( fiqh) kebanyakan pengikut Wahabi menganut mazhab Hambali.
Oleh sebab itu, tidak heran bila pemikiran-pemikiran teologis yang diperkenalkan
17 M. Fatih, ‘Hadis Dalam Perspektif Ahmad Hassan’, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 3.2 (2013), p. 326.
18 Tiar Bahtiar, p. 4.
kaum pembaharu bercorak Wahabi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyyah dan muridnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Kedua orang ini disebut-sebut sebagai pencetus mazhab salaf. Sedangkan pemikiran fiqh-nya cenderung bercorak Hanbali. 19
Dengan demikian meskipun Persis selalu menolak disebut terikat pada satu mazhab  tertentu,  akar  intelektualismenya  tetap  tidak  bisa  dilepaskan  dari  bukti historis yang telah dikemukakan di atas. Persis sesungguhnya, sejak awal, telah memiliki kecenderungan pada mazhab Hambali dalam fiqh dan mazhab salaf (Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab) dalam akidah, sekalipun A. Hassan juga  mengapresiasi  pemikiran  Asy’ariyah -Maturidiyah.  Kecenderungan  itu menjadi sangat jelas dengan pilihan rujukan fiqh Persis. Di pesantren-pesantren Persis  rujukan  fiqh  yang  diambil,  selain  menggunakan  kitab  fiqh-hadis  seperti Bulûgh  Al-Marâm,  juga  menggunakan  kitab  Za>d  Al- Ma‘ a>d  yang  ringkasannya diberi judul Hady Al-Rasûl. Pemilihan kitab Zâd Al- Ma‘ a>d semakin memperjelas kecenderungan fiqh Persis. Kitab ini ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, salah seorang ulama mazhab Hambali yang meletakkan prinsip-prinsip metodologis fiqh mazhab Hambali 20 .
Namun, penting juga di catat bahwa Persis sejak semula tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab tertentu. Itulah sebabnya, dalam banyak masalah-masalah keagamaan, Persis banyak menggunakan metode tarjih.  Metode ini meniscayakan bahwa ulama Persis harus banyak menelaah dan membandingkan berbagai macam kitab dari berbagai mazhab.   A. Hassan sendiri sebagai guru utama gerakan ini, sejak semula telah memberikan contoh.
C. Dewan Hisbah Persis
Pemikiran  Persis  tentang  hadis,  disamping  sangat  dipengaruhi  oleh kontribusi  intelektual  A.  Hassan  sebagai  ideolog  Persis,  juga  tidak  dapat dipisahhkan dari kontribusi intelektual Dewan Hisbah melalui fatwa-fatwa yang mereka  keluarkan.  Pembacaan  terhadap  produk-produk  hukum  tersebut,  dengan
19 Tiar Bahtiar.
20 Tiar Bahtiar.
menggunakan nalar induktif akan dapat diketahui kecendrungan pemikiran Persis dalam bidang hadis.
Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki Persis. Nama awalnya adalah Majelis Ulama Persis yang berdiri dalam Muktamar Persis yang ke-enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956.  Ketika Persis dipimpin oleh  KH.  E.  Abdurrahman  (1962-1983)  Majelis  Ulama  berubah  nama  menjadi Dewan Hisbah 21 . Peran dan fungsi lembaga ini adalah menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum  Islam  berdasarkan  al- Qur’an  dan  Sunnah. Dalam  memutuskan perkara hukum ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Dewan Hisbah, yaitu; 1) pertama-tama mencari keterangan dari al- Qur’an, jika tidak ditemukan maka 2) akan dicari dalil dari Sunnah. Dalam hal ini, hadis yang digunakan hanya hadis s{ahi>h  dan  hasan  tidak  menggunakan  hadis d}a ‘ if    sekalipun  dalam  hal  fad}a>il  al- a ‘a ma>l, dan c) jika tidak terdapat dalam al- Qur’an dan Sunnah, maka akan dicari dalam  ijma’ (ijma’ yang diterima hanyalah ijma’ sahabat), as \>ar, qiya>s (qiya>s yang diterima  hanyalah qiya>s  gayr  mahdah),  istihsa>n,  maslah  al-mursalah  untuk persoalan sosial.
Dalam  prakteknya,  Dewan  ini  akan  bersidang  sebanyak  dua  kali  dalam setahun  untuk  menetapkan  masalah  yang  berkembang.  Materi  yang  dibahas banyak ditentukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh pimpinan umum. Tim kecil itu terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Hisbah serta pimpinan Persis sendiri. Masalah yang dibahas setiap kali sidang sebanyak 10 sampai 15 masalah. Semua peserta  punya  hak  untuk  menyampaikan  argumen  dengan  merujuk  kepada  al- Qur’an dan hadis. Berkaitan dengan hadis, jika ada hadis yang dirasa janggal maka mereka akan memeriksanya baik dari aspek sanad maupun matannya 22 .
Sementara  itu,  Dewan  ini  juga  kadang  mengundang  pemateri  dari  pihak luar untuk dimintai pendapatnya dalam masalah yang mereka kuasai. Misalnya, mengundang  dokter  ketika  membahas  masalah  hukum  rokok.  Produk  hukum
21 Uyun  Kamiluddin, Menyoroti Ijtihad Persis:  Fungsi  Dan  Peranan  Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Tafakur, 2006), p. 79.
22 Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996- 2009 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p. 168.
tersebut harus disebarkan oleh Pimpinan Pusat Persis. 23 . Itulah sebabnya produk- produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan ini oleh Pimpinan Pusat Persis telah dibukukan  dalam  dua  jilid  dengan  judul  “Kumpulan  Keputusan  Dewa n  Hisbah Persis”,  dimana  jilid  yang  pertama  berisi  tentang  akidah  dan  ibadah,  sementara jilid yang kedua berisi tentang muamalah (masalah-masalah kontemporer). Produk hukum sengaja dibukukan untuk menjadi pedoman bagi anggota dan simpatisan jam’iyyah Persis. Dan karena itu dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa Dewan ini bersifat  mengikat.  Kesimpulan  penulis  ini  didasarkan  fakta,  bahwa  K.H.E Abdurrahman  mensyaratkan  bahwa  segala  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Majelis ulama Persis itu juga harus ditaati oleh seluruh anggota Muhammadiyah jika  ulama-ulama  Persis  membantu  dalam  siding-sidang  Majelis  Tarjih Muhammadiyah.
Jika untuk anggota Muhammadiyah saja, ulama Persis mewajibkan untuk mentaati  fatwa  hanya  karena  mereka  membantu  Majelis  Tarjih,  apalagi  untuk kalangan  anggota  Persis  sendiri.  Maka  fatwanya  lebih  mengikat  anggota jam’iyyah .  Karena  itu  Dewan  ini  punya  kekuasaan  untuk  memveto  segala keputusan dan langkah yang diambil di seluruh instansi organisasi Persis 24 .
Makna Ontologis Hadis dalam Persfektif Persis
A. Makna Hadis
Secara epistemologis, hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah al- Qur’an 25 .  Komitmen  mengaktualiasasikan  Islam  dalam  konteks  ruang  dan waktu  tidak  akan  pernah  terwujud  dengan  benar  dan  baik  apabila  juga  tidak didasarkan kepada hadis. Hadis merupakan penjelas terhadap al- qur’an. Mengingat posisi hadis yang sangat fundamental dalam struktur pemikiran Islam, maka para
23 Rafid Abbas, p. 93.
24 Rafid Abbas, p. 94.
25 Muhammad Ismail dan Burhanuddin Makmur, ‘Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadis)’, Al-Mutsla : Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 3.2 (2021), p. 85.
ulama banyak meluangkan waktu dan mengerahkan potensi intelektualnya untuk membahas materi ini.
A li Mustafa Ya’qub,  salah seorang ulama hadis terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa ada dua istilah yang berkembang di kalangan umat Islam untuk menyebut apa yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Istilah yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah sunnah. Karena kedua istilah ini terkadang masih dianggap kurang definitif, maka dipertegas lagi menjadi hadis nabi atau sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Selain kedua istilah itu, ada dua istilah lain, yaitu atsar dan khabar. Hanya kedua kedua istilah terakhir ini kurang berkembang 26 .
Secara  bahasa  hadis  artinya  sesuatu  yang  baru.  Pemaknaan  ini dimaksudkan sebagai lawan dari kata qadi>m yang menjadi sifat kalam Allah (al- qur’an).  Sedangkan  sunnah  artinya  tata  cara.  Kata  sunnah  pada  mulanya dimaknakan membuat jalan, yaitu jalan yang dibuat oleh generasi terdahulu agar generasi selanjutnya bisa melaluinya 27 .
Secara terminologis, sebagian ulama hadis tidak membedakan antara hadis dan  sunnah.  Kedua  istilah  itu  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  segala  hal  yang bersumber  dari  Nabi,  baik  itu  berupa  perkataan,  perbuatan,  penetapan  ( taqri>r), maupun sifat-sifat beliau, baik yang berkaitan dengan fisik maupun prilaku Nabi, baik informasi tersebut mencakup keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat menjadi  Nabi 28 .  Sedangkan  ulama  ushul  fiqh,  membedakan  makna  hadis  dan sunnah. Dalam mendefinisikan sunnah, mereka hanya membatasinya kepada tiga pokok saja, yaitu [a] perkataan nabi ( hadis qauli), [b] perbuatan Nabi ( hadis fi’liy ), dan [c] penetapan atau persetujuan Nabi ( taqrir Nabi) yang menjadi dalil agama.
Sedangkan  makna  hadis,  ulama  ushul  mendefinisikannya  sesuai  dengan  definisi yang disampaikan ulama hadis.  Mereka tidak menganggap sifat-sifat Nabi sebagai sunnah, melainkan hadis. Hal itu karena konsen keilmuan ulama ushul berkaitan
26 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), p. 32.
27 Miftahur Asror dan Imam Musbikin, Membedah Hadis Nabi Saw (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), p. 1.
28 Mustafa Al- Siba’I, Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al- Tasyri’ Al -Islamiy (Beirut: al- Maktabah al-Islami, 1978), p. 65.
dengan perundang-perundangan Islam dan menetapkan hukum hanya di dasarkan kepada perkatan, perbuatan dan persetujuan Nabi 29 Jadi, dalam pandangan ulama ushul makna hadis lebih luas daripada sunnah.
Ali Mustafa Ya’qub menjelaskan bahwa perbedaan definisi itu berangkat dari  perspektif  mereka  terhadap  posisi  hadis  sebagai  sumber  hukum  dan  moral dalam  agama  Islam.  Karena  pekerjaan  ulama  usu>l  adalah  menggali  dan menetapkan hukum, maka informasi yang datang dari Nabi, mereka membatasinya kepada perkataan, perbuatan Nabi saja. Sementara itu, ulama hadis yang melihat posisi Nabi sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk maka  mereka menganggap bahwa  segala  yang  berkaitan  dengan  Nabi,  termasuk  di  dalamnya  sifat  dan karakter  nabi,  patut  dijadikan  contoh  dan  teladan  ( uswah). Jadi menurut ulama Hadis, semua yang berasal dari Nabi menjadi sumber agama 30 .
Sementara itu, dalam kajian penulis terhadap literatur yang cukup populer di kalangan Persis, misalnya terjamah Bulughul Maram dan Soal-Jawab yang di karang  oleh  A.  Hassan,  Ilmu  Musthalah  Hadits  karangan  Abdul  Qadir  Hassan, mereka secara konsisten menyebutkan bahwa secara istilah hadis, sunnah, khabar dan atsar memiliki makna yang sama. Tetapi A. Hassan, dalam muqaddimah kitab terjemah  Bulu>gul  Ma>ram,  menyebutkan  bahwa as\a>r  terkait  dengan  perkataan sahabat.  Sedangkan  menurut  Abdul  Qadir  Hassan,  hadis  lebih  identik  dengan sabda atau perkataan Nabi 31 .
Penulis  menduga  bahwa  kedua  ulama  Persis  tersebut,  bukannya  tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna hadis, sunnah dan khabar. Nampaknya ulama Persis lebih bersikap pragmatis agar umat Islam tidak larut dalam perdebatan istilah karena yang paling penting adalah memahami dan  mengamalkan  ajaran-ajaran  yang  terkandung  di  dalam  hadis  dan  sunnah tersebut.  Meski demikian, terkait dengan penggunaan istilah, kata Sunnah lebih
29 Nur al- Din ‘Itr, Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), p. 27.
30 Yaqub, p. 33.
31 Abdul Qadir Hassan, Ilmu Musthalah Hadits (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007), pp.
17 – 18.
populer digunakan di kalangan ulama Persis. Hal ini bisa di lihat pada deklarasi visi dan misi, anggaran dasar, dan metodologi pengambilan hukum yang mereka susun.
A. Hassan sebagai orang yang pandangannya selalu diidentikkan dengan pandangan Persis menjelaskan ontologi hadis sebaga wahyu yang maknanya dari Allah, tetapi redaksi, susunan dan rangkaian kalimatnya dari nabi Muhammad Saw ( wahyu  ghairu  mathluw) 32 .  Selanjutnya  A.  Hassan  menjelaskan,  bahwa  dalam masalah  ibadah,  misalnya  salat,  sabda  dan  perbuatan  Nabi  diatur  oleh  wahyu Allah.  Namun,  apabila  berkaitan  dengan  masalah-masalah  prilaku  dan  masalah- masalah duniawi, Nabi tidak dibimbing oleh wahyu, melainkan atas dasar ijtihad atau  upaya  mental  yang  beliau  anggap  benar  dan  wahyu  tidak  turun  untuk meluruskan.  Semua  bentuk  hadis  ini,  baik  yang  bersumber  dari  wahyu  maupun ijtihad pribadi Nabi, merupakan sumber agama yang diakui oleh umat 33 .
B. Kehujjahan dan Fungsi Hadis
Otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al- Qur’an di  yakini  oleh  mayoritas  umat  Islam. 34 Kehujjahan  hadis  sebagai  sumber  ajaran agama Islam pada al- Qur’an, Sunnah dan Ijma’ 35 . Dalam pandangan Persis, hadis merupakan sumber Islam yang absah, valid dan diakui. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk kepada qanun asasi (anggaran dasar) Persis tahun 1957 pada Bab II  Pasal  1.  Juga  dapat  dibuktikan  dengan  visi  misi  Persis  pada  Muktamar  2000 Jakarta,  yaitu  “Terlaksananya  syari’at  Islam  berlandaskan  al - Qur’an  dan  al - Sunnah dalam segala aspek kehidupan” 36 .
32 Khaeruman, p. 46. 33 Al- Siba’I, p. 68.
34 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Maani Al-Hadis, 2nd edn (Makassar: Alauddin University Press, 2012), p. 104.
35 Makmur dan Rahmat Nurdin, Studi Ilmu Hadis, Teori Dan Aplikasi, 1st edn (Malang:
Literasi Nusantara Abadi, 2022), p. 45.
36 Uyun Kamiluddin, p. 71.
Hal ini juga diperkuat lagi dalam surat keputusan Dewan Hisbah tentang metodologi  pengambilan  keputusan  hukum  islam  Dewan  Hisbah.  Dalam  surat keputusan itu disebutkan: 37 .
“Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  sunah  dapat  dijadikan  hujah  dalam menentukan  umum,  Sunnah  dapat  berfungsi  seperti  Al-quran  dalam menentukan  hukum  halal  atau  haram,  wajib  atau  sunah.  Pandangan tersebut didasarkan pada Qs. al-Hasyar: 7 sebagai berikut.
Firman Allah swt. :
: رسلحا ( اوُهَ تْ ناَف ُهْنَع ْمُكاََنَ اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ْمُكَتَآ اَمَو
7 )
Konsistensi Persis tentang kehujjahan hadis sebagai salah sumber dan dasar ajaran Islam dapat juga dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Hisbah  Persis ketika  memutuskan  perkara-perkara  hukum,  yaitu  dewan  ini pertama-tama akan mencari keterangan dari al- Qur’an, dan jika tidak terdapat di dalam  al- qur’an,  maka  “dicari  dalil  dari  Sunnah  Nabi  dan  jika  masih  ada perbedaannya,  maka  sunnah  dikaji  kembali  baik  dari  segi  sanad  maupun matannya” 38 .
Hanya saja, menurut Persis, seperti yang dijelaskan dalam buku T{uru>q al- Istinba>t} yang disusun oleh Dewan Hisbah, meskipun sunnah dapat dijadikan hujjah dalam  menentukan  hukum,  namun  sunnah  (khususnya sunnah  fi ‘ liah)  ada  juga yang sifatnya mutaba’ah (diikuti), yaitu t{a >‘a h dan qurbah dan gairu muta>ba ‘ ah, yaitu jibliyyah (budaya) dan khus{u>s{iyyah (yang dikhususkan untuk Nabi).  Contoh dari jibliyyah yaitu, model dan cara berpakaian, makanan yang disukai oleh Nabi dan sebagainya. Sedangkan contoh dari khus{u>siah yaitu, beristri lebih dari empat,
puasa wis{a>l sampai dua hari, salat dua rakaat sesudah ashar dan sebagainya. 39
Dalam pandangan Persis, relasi al-Sunnah dengan al- Qur’an dapat dilihat dari dua dimensi. Yaitu jika dilihat dari dari kemandirian sunnah sebagai salah satu
37 Dewan  Hisbah, Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan Hisbah,  Kumpulan  Keputusan  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam  Tentang  Muamalah  (Bandung: Persis Press, 2013), p. 2.
38 Rafid Abbas, p. 98.
39 Dewan  Hisbah, Turuqul  Istinbat:  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam  (Bandung:  Persis Press).
sumber  Islam,  maka  hubungan  sunnah  dengan  al-Qu r’an  disebut  hubungan strukutural 40 . Artinya secara hirarki epistemologis, sunnah berada tepat di bawah posisi  al- Qur’a n.  Kontruksi  epistemologis  ini  memiliki  implikasi  metodologis, yaitu dalam pandangan Persis, jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan al- Qur’an  maka  hadis  tersebut  ditolak,  misalnya  hadis  tentang  boleh  dan  sahnya menghajikan  orang  tua  seperti  yang  dirumuskan  dalam manhaj  istidlal  yang dirumuskan  oleh  Dewan  Hisbah.  Barangkali  akar  rumusan  ini  berangkat  dari pemikiran h adis A. Hassan dalam bukunya Ijma’, Qiyas, Mazhab, Taqid, dan Soal - Jawab 41 .
Sedangkan dari segi posisi Sunnah sebagai penjelas al- Qur’an maka relasi ini  disebut  sebagai  relasi  fungsional.  Relasi  ini  didasarkan  kepada  QS.  al-Nahl: 44/64. Adapun relasi al-Sunnah dengan al- Qur’an ditinjau dari aspek hukum , dapat dijelaskan dalam point-point sebagai berikut;
1. al-Sunnah  sebagai  penguat  ( ta’kid )  hukum-hukum  yang  telah  ada dalam  al- Qur’an.  Misalnya  perintah  tentang  shalat,  zakat  dan sebagainya
2. al-Sunnah sebagai penjelas ( baya>n), takhsis (mengkhsusukan), taqyid terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, ‘ am, atau mut}la>q
3. Sunnah al-Mustaqillah;  sunnah  yang  berfungsi  menetapkan  hukum secara  mandiri  karena  hukumnya  tidak  disebutkan  dalam  al- Qur’an .
Misalnya hukum aqiqah, keharaman poligami dengan bibi istri. 42

## C. Klasifikasi Sunnah dan Dilalahnya
Berdasarkan aspek banyaknya jalan periwayatan hadis, maka hadis dibagi kepada hadis mutawa>tir dan a>ha>d. Atas dasar ini pula, dari segi datangnya hadis, maka  mutawa>tir  dikategorikan  sebagai qat\ ‘ i  al-wuru>d.  Sedangkan  A>ha>d  adalah
40 Rafid Abbas, p. 101.
41 Khaeruman, p. 17.
42 Siti Shobriyyah Hawasy, ‘Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam’ (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), p. 87.
z\anni al-wuru>d 43 . Meskipun demikian, dalam pandangan Persis, hadis aha>d yang s{ahih  tetap  menjadi  dasar  dalam  akidah 44 .  Sementara  itu,  dari  segi  d{alalahnya, hadis ada yang bersifat qat }i>‘ (memiliki makna yang pasti) dan ada juga bersifat z\anni> yaitu maknanya masih ambigu, memungkinkan untuk dita’wil . 45 .
Contoh hadis yang d}ilalah qat }i>‘ , adalah hadis tentang kewajiban zakat pada unta, sebagai berikut;

## نم سخم في
ةاش لبلإا
Maksud dari hadis tersebut adalah pada tiap lima ekor unta, zakatnya satu ekor  kambing.  Berdasarkan  teks  hadis  tersebut  dengan  mudah  dipahami  bahwa pada  lima  ekor  unta  zakatnya  adalah  satu  ekor  kambing.  Tidak  membutuhkan penakwilan.  Berbeda  jika  dilalah  hadis  tersebut  bersifat z\anni>  maka  butuh penakwilan, seperti hadis tentang membaca surah al-Fatiha dalam salat, sebagai berikut:
باتكلا ةتحافب لاإ ةلاص لا
Hadis  ini  mengandung  dua  kemungkinan  penafsiran,  yaitu  ada  yang memahami “tidak sah” sepert i pendapat jumhur ulama. Ada juga yang memahami “tidak sempurna” seperti pendapat Hanafiyyah.

## Epistemologi Hadis dalam Persfektif Persis
A. Sumber Pemikiran Hadis Persis
Yang dimaksud dengan “ sumber pemikiran hadis Persis ” dalam artikel ini adalah referensi-referensi yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Persis dalam mengkontruksi  pemikiran  hadis,  baik  menyangkut  ontologi  dan  epistemologi. Merujuk  kepada  investigasi  ilmiah  yang dilakukan  oleh  Siti  Habriyyah  Hawasy
43 Hisbah, Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan  Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah, p. 335.
44 Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Akidah Dan Ibadah, (Bandung: PersisPress, 2013), p. 28.
45 Hisbah, Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan  Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah, p. 337.
dalam  skripsinya,  para  ulama  Persis,  khususnya  anggota  Dewan  Hisbah, mendasarkan  pemikiran  hadis  mereka  kepada  kitab-kitab  hadis  yang  otoritatif, seperti  kita  hadis  kutub  al-Tis ‘ ah,  bulu>gul  al-mara>m,  kitab-kitab  rija>l  al-hadi>s\; seperti Mi>za>n  al-I ‘ tida>l,  Taqri>b  al-Tahz\ib,  al-Jarh  wa  al-Ta ‘ di>l,  T{abaqa>t  al- Mudalissi>n dan sebagainya. Adapun kitab-kitab syarah al-hadi>s\, mereka merujuk kepada kitab Fath al-Ba>ri, Subu>l al-Sala>m, Syarah Muslim karya Imam al-Nawa>wi> dan  sebagainya.  Secara  umum,  ulama  Persis  merujuk  kepada  kitab-kitab  ulama Sunni,  khususnya  pemikiran  ulama  yang  dianggap  tidak “nyeleneh” .  Itulah sebabnya para ulama Persis tidak pernah merujuk kepada pemikiran hermeneutik Fazlurrahman, Hasan Hanafi, Arkoun, Nashr Hamid dan sejenisnya. 46 .
Laporan  yang  disampaikan  oleh  Siti  Habriyyah  bisa  dibuktikan  dan diperkuat  dengan  merujuk  daftar  pustaka  yang  dipergunakan  oleh  Abdul  Qadir Hassan dalam menyusun kitab Ilmu Musthalah Hadis-nya yang sangat populer di kalangan  Pesantren  Persatuan  Islam,  dan  dijadikan  rujukan  utama  pengajaran hadis. Dalam kitab itu, Abdur Qadir Hassan 47 mengklasifikasikan daftar pustaka kepada dalam beberapa bagian sebagai berikut:
1. Dari  kitab-kitab  hadis,  misalnya: Kitab  al-Tis ‘ ah,  Muwat{t{a ’ Imam Ma>lik,  Bulu>g  al-Mara>m,  Mus{annaf  al-Bazzar,  Musnad  al-Thayali>si, Mustadrak imam al-Ha>kim, faid{ al-Qadir, Maud{u ‘ a> t ‘ala al -Qari, dan lain-lain.
2. Kitab-kitab  Must{alah  Hadis,  misalnya: al-Fiah  al-Suyu>t{i,  Taujih  al- Naz}ar, Taud{ih al-Afka>r, Syarh al- Baiquniyyah, Qawa’id al -tahdis, al- Kifayah fi Ilmi al-Riwayah, Muqaddimah Ibn S{alah, Nukhba al-Fikr, al-Madkhal li al-Hakim dan lain-lain
3. Kitab-Kitab  Rijalul  Hadis,  misalnya: Tahz\ib  al-Kama>l,  Talkhis  al- Khabir, al-Jarh wa al-ta ‘ di>l, Mizan al-I ‘ tida>l, Tahz\ib al- Asma’ wa al - Luga>h.
46 Siti Shobriyyah Hawasy, pp. 107 – 9.
47 Hassan, pp. 486 – 90.
4. Kitab-kitab  Syarah  Hadis,  misalnya: Subul  al-Salam,  Fath  al-Ba>ri, Syarh  Abu>  Da>ud,  Syama> ’il  al -Turmuzi,  al-Niha>ya  li  Ibn  al-As\ir  dan lain-lain.
Perujukan  Persis  kepada  beberapa  kitab  hadis  di  atas,  juga  pernah disampaikan  oleh  A.  Hassan  ketika  menjawab  pertanyaan  kepadanya  tentang kitab-kitab apakah yang perlu dipakai agar bisa beramal sesuai yang diperintahkan oleh agama, yaitu menurut al- Qur’an dan al -Sunnah. A. Hassan menjawab.
“Buat  permulaan  cukup  dengan  dengan:……Kitab  Nail al-Aut}a>r,  Kitab Subul al-Sala> m…….Kalau mau lebih luas lagi, baiknya tuan beli………, kitab-kitab hadis semuanya, kitab-kitab lugat hadis, kitab Mizan al- I’tida >l, Kitab al-Is{abah, kitab al-Tahz\ ib”. 48 .

## B. Kaedah Kesahihan Hadis; Sebuah Metode kritik Hadis
Kriteria  hadis  s}ahih  pertama  kali  dirumuskan  oleh  imam  al- Syafi’i. Dia berkata: “hendaknya  yang  menyampaikan  hadis  adalah  orang  yang  s \iqah  dalam agama, dikenal jujur, mengerti dengan hadis yang dia sampaikan, memahami hal- hal yang merubah makna dari lafadz. Hendaklah dia menyampaikan hadis secara lafaz  sebagaimana  yang  dia  dengar,  jangan  menyampaikan  hadis  secara  makna karena jika dia tidak mengetahui hal-hal yang bisa merubah makna. Karena hal itu akan berdampak dia akan menghalalkan yang haram 49 .
Selanjutnya  pada  periode muta’akhirin ,  definisi  hadis  s{ahih disederhanakan oleh Ibn al-S{ala>h dengan mengatakana bahwa hadis sahih adalah hadis  yang  disandarkan  (kepada  Nabi  saw.),  yang  sanad-nya  bersambung,  yang diriwayatkan oleh seorang yang ‘ ā dil lagi d{ ā bit{ dari seorang yang ‘ ā dil lagi d{ ā bit{ (pula) sampai perhentian sanad-nya, tidak sy ā z\ (janggal) dan tidak pula mu‘allal (cacat).  Defenisi  hadis  sahih  lebih  ringkas  dikemukakan  oleh  Imam  al-Nawawi
48 A. Hassan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid 1-2, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007).
49 A. Hassan, pp. 344 – 45.
yaitu;  hadis  yang  bersambung  sanadnya,  melalui  rawi-rawi  yang  adil  lagi d{a>bt{ tanpa ada kejanggalan dan cacat” 50 .
Kedua  definisi  tersebut  di  atas  merupakan  defenisi  yang  dianut  oleh mayoritas  ulama 51 .  Secara  umum,  pandangan  Persis  tentang  makna  dan  kriteria hadis sahih sejalan dengan rumusan ulama hadis terdahulu. Dewan Hisbah dalam buku T{uru>q  al-Istinba>t  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hadis  sahih adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  orang  yang ‘adil,  dhabt , muttashil  sanad (sanadnya bersambung), tidak terdapat illat dan tidak terdapat syadz. Inilah yang disebut dengan sahih liz\a>tihi 52 .
Definisi  dan  kreteria  kesahihan  hadis  yang  disampaikan  oleh  Dewan Hisbah  ini,  lebih  dahulu  disampaikan  oleh  A.  Hassan ,  dalam  buku  “soal -jawab tentang  berbagai  masalah  agama ” ,  yang  ditulisnya  ia  menjelaskan  makna  dan kriteria hadis sahih sebagai hadis yang sah datangnya dari Nabi saw. yaitu hadis yang didengar dari Nabi oleh seorang rawi A; dan A menyampaikan pada B; dan B  menyampaikan  pada  C;  dan  C menyampaikan  pada  D;  dan  seterusnya  begitu sampai tertulis di kitab-kitab hadis para imam-imam yang masyhur. Tiap-tiap rawi dari A, B dan seterusnya itu, harus bersifat kepercayaan” 53 .
Berdasarkan hal tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa rumusan Dewan Hisbah  merujuk  kepada  pendapat  A.  Hassan.  Karena  seperti  yang  disampaikan oleh M. Abdurrahman, salah seorang anggota Dewan Hisbah, badan otonom ini ketika menyelesaikan persoalan hukum, mereka terlebih dahulu selalu menengok dan merujuk kepada pendapat sang maestro Persis, A. Hassan dalam buku Soal- Jawab 54 . Setelah menjelaskan makna hadis ia kemudian menjelaskan kriteria rawi- rawi yang dapat dipercaya, sebagai berikut:
50 Imam  Al-Nawawi, Dasar-Dasar  Ilmu  Hadis,  ed.  by  Syarif  Hade  Masyah  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), p. 3.
51 M.  Syuhudi  Ismail, Metodologi  Penelitian  Hadis  Nabi  (Jakarta:  PT  Bulan  Bintang, 2007), p. 123.
52 Hisbah, Turuqul Istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam, p. 9.
53 A. Hassan, p. 696.
54 Siti Shobriyyah Hawasy, p. 109.
“Orang  yang  bersif at  kepercayaan  itu  paling  sedikit  harus  punya  empat sifat, 1) bul ū g (cukup umur), yakni hendaklah ia sudah cukup umur waktu menyampaikan hadis yang ia dengar itu, walaupun waktu ia mendengarnya itu, ia masih kecil. 2) Islam, yakni cukuplah ia Islam waktu menyampaikan hadis itu. 3) ‘ ad ā lah artinya keadilan, yakni hendaklah ia bersifat ‘ ā dil di waktu menyampaikan hadis itu. Yang dikatakan ‘ ā dil itu, yaitu orang yang;
tidak terdengar atau terlihat ia mengerjakan dosa besar teristimewa dusta dan  khianat,  tidak  selalu  mengerjakan  dosa-dosa  kecil,  tidak  melanggar kesopanan  kaumnya  yang  tidak  dilarang  oleh  agama.  4) d ā bit,  artinya tetap, tegak, beres dan lain-lain yang searti dengan itu. Maksudnya di sini ialah  kuat  ingatannya,  tidak  biasa  lupa  atau  keliru  pada  meriwayatkan sesuatu Hadis.” 55 .
Namun  A.  Hassan  mengingatkan  bahwa  kesahihahn  sebuah  hadis  belum boleh diamalkan, kecuali setelah memenuhi dua syarat, yaitu; 1) hadis itu tidak dimansukhkan  oleh  hadis  lain  atau  oleh  ayat  al- Qur’an, 2)  hadis  itu  tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau tidak bertentangan dengan salah  satu  ayat  al- Qur’an 56 .  Dalam  Tarjamah  Bulu>g  al-Mara>m,  ia  juga mengemukakan syarat lain yaitu hendaklah hadis itu tidak ber ’illat . 57
C. Penggunaan Hadis D{a ‘ i>f
Hadis d{a ‘ i>f  adalah  hadis  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  hadis  hasan apalagi hadis s{ahih. Ada dua faktor yang menjadikan sebuah hadis menjadi d{a ‘ i>f, yaitu: a) keterputusan sanad, b) cacatnya seorang atau beberapa rawi. Atas dua faktor  tersebut,  maka  Abdul  Qadir  Hassan  mendefinisikan  hadis  d}a ‘ i>f  sebagai hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawi ada yang cacatnya. 58 .
Dalam  pandangan  Persis,  seperti  yang  ditegaskan  dalam manhaj  istid}la>l yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah, hadis d}ai>f satu sama lain saling menguatkan
55 A. Hassan, p. 696.
56 A. Hassan.
57 Hassan Ahmad, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1983), p. 20.
58 Hassan, p. 91.
mampu menaikkan posisinya ke derajat hasan. Dengan kata lain, Persis menerima kaidah
اًضْعَ ب اَهُضْعَ ب ىِ وَقُ ي ُةَفْ يِعَّضلا ُثْيِداَحَلأَا
Hanya  saja  penerimaan  Persis  terhadap  kaedah  ini  disertai  dengan persyaratan  jika  daifnya  hadis  tersebut  dari  segi d}abt}  (hafalan)  dan  tidak bertentangan dengan al-quran atau hadis lain yang s}ahi>h. Adapun jika d}aifnya itu dari segi fisq al-ra>wi atau “tertuduh dusta” maka kaidah tersebut tidak dipakai 59 . Terkait dengan pengamalan hadis d}a ‘ i>f, Persis tidak menerima kaedah:
ِلاَمْعَلأْا ِلِئاَضَف  ِفِ ُلَمْعُ ي ُفْيِعَّضلا ُثْيِدَلحا
Alasan  penolakan terhadap  kaedah itu adalah karena  hadis-hadis  terkait fad{a>il al-a ‘a ma>l banyak yang berkualitas sahih, maka cukup mengamalkan yang s}ahi>h  saja. 60 .  Sedangkan  A.  Hassan  menjelaskan  alasan  lain  dari  penolakan tersebut, dia menyatakan bahwa fad{a>il al-a ‘a ma>l merupakan ibadah-ibadah yang dianggap sunnah yang diharapkan adanya pahala ketika mengerjakaanya. Perkara mendapatkan pahala tidak boleh ditetapkan atas dasar keterangan yang ragu-ragu. Tetapi perlu dengan keterangan yang menimbulkan z\an, yaitu minimal didasarkan kepada hadis a>ha>d yang s{ah{ih{, 61 . Alasan yang sama juga disampaikan oleh Abdul Qadir Hassan, bahwa adalah tidak masuk akal jika tetap menggunakan hadis yang d{a ‘ i>f yang tidak dapat diterima meskipun berhubungan dengan fad{a>il al-a ‘a ma>l karena  menggunakannya  berarti  berpegang  kepada  sesuatu  yang  belum  tentu benar atau  sesuatu  yang  meragukan,  padahal  Nabi  bersabda  “tinggalkanlah sesuatu yang meragukannmu” 62 .
Argumentasi  Persis  tentang  penolakan  secara  mutlak  atas  penggunaan hadis d}a ‘ i>f dalam fad}a >‘ il amal dibangun atas dasar kehati-hatian. Dan karenanya
59 Hisbah, Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan  Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah, p. 8.
60 Rafid Abbas, p. 153.
61 A. Hassan, p. 344.
62 A. Hassan, p. 18.
lebih  selamat.  Bahkan  atas  dasar  kehati-hatian  tersebut  ada  satu  kaedah  yang populer  di  kalangan  Persis,  yaitu “ Lebih  baik  meninggalkan  perbuatan  sunnah daripada khawatir jatuh ke dalam perbuatan bid’ah” 63 .

## D. Metode Pemahaman Hadis
Pemahaman Persis terhadap hadis sangat berkaitan metode yurisprudensi hukum  Islam.  Yaitu  bahwa  secara  garis  besar,  pemahaman  hadis  Persis  ada kalannya bersifat tekstual dan bersifat kontekstual. Pertama-tama, Persis dalam memahami  hadis  Nabi  menggunakan  pendekatan  tekstual,  yaitu  berdasarkan makna z\a>hir ayat atau hadis yang sesuai dengan petunjuk kebahasaan 64 . Hal ini berangkat dari proposisi bahwa teks ayat dan hadis berbahasa Arab. Maka untuk mendapatkan  pemahaman  yang  benar,  harus  memperhatikan  aspek-aspek linguistik, semantik gramatika bahasa Arab 65 . Sebagai salah satu contoh, misalnya pemaknaan Persis terhadap kata walagha dalam hadis berikut ini
إ
اعبس هلسغيلف مكدحأ ءناإ في بلكلا غلو اذ
Dalam pemahaman Persis, kata walagha tidaklah tepat dimaknakan dengan menjilat. Makna yang tepat adalah “minum dengan lidah” sehingga dengan makna ini, Persis tidak mewajibkan mencuci kain dan benda-benda kering lainnya apabila dijilat anjing 66 . A. Hassan dalam pembukaan buku Soal-Jawab mengatakan bahwa untuk memahami isi al- Qur’an dan hadis harus menguasai bahasa Arab dan alat untuk mengetahuinya adalah dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. 67
Namun pemahaman hadis Persis, khususnya yang berkaitan dengan hadis- hadis  hukum,  disamping  dibangun  berdasarkan  kaedah  yang  pertama  di  atas ( qawaid  lughawiyyah),  juga  didasarkan    kepada  kaidah  atau  maksud-maksud
63 Aceng Zakariya, Al-Hidayah Jilid 1-2 (Garut: Ibnazka Press, 2003), p. 23.
64 Uyun Kamiluddin, p. 83.
65 Rafid Abbas, p. 112.
66 A. Hassan, pp. 13 – 14.
67 A. Hassan, p. 14.
umum  syari’ah  Islam,  dan kaidah  ta ‘ arud  al-adillah  (teks-teks  yang bertentangan). 68 Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;
a. Kaedah kebahasaan (analisa linguistik)
Kaidah  berhubungan  dengan  kaedah-kaedah  bahasa  Arab,  yaitu  yang berkaitan pembagian makna lafadz. Berikut penjelasannya:
1. Dari  segi  makna  yang  ada,  lafal  terbagi  kepada: am dan khas, ifrad- jama’, ma’rifah -nakirah, dan musytarak-mutaradif. Termasuk ke dalam pembagian ini adalah muthlaq dan muqayyad, Amr dan nahiy.
2. Dari segi penggunaan arti, lafal terbagi kepada: haqiqi-majazi, sharih dan kinayah
3. Dari  segi  terang  dan  samarnya  makna,  lafal  terbagi  kepada: dhahir, Nash, Mufassir, muhkam, khafi, mujmal, musykil dan mutasyabih
4. Dari  segi  cara  memahami  makna,  baik  yang  tersurat  maupun  yang tersirat, dalam hal ini ahli ushul fiqh membaginya kepada empat cara, yaitu: [a] dalalah al-ibarah, [b] dalalah al-isyrah, [c] dalalah al-dalalah,
[d] dalalah al- iqtidha’
b. Kaidah maksud- maksud umum syari’ah
Maksud- maksud  umum  syari’ah,  dalam  bahasa  Fazlur  Rahman  disebut dengan  ideal  moral,  sangat  penting  dan  harus  diketahui  dengan  baik  untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap teks-teks hadis sehingga akan menghasilkan  keputusan  yuridis  yang  benar  pula.  Karenanya  adalah  tidak cukup memahami hadis berdasarkan analisa linguistik semata. Tetapi mutlak memahami  rahasia  dan  maksud-maksud  umum  perudang-undangan  Islam, yaitu  untuk  kemasalahatan  umat  manusia.  Kemaslahatan  manusia  di  dunia dibagi kepada tiga macam, yaitu:
1. al-umur al-dharuri (kebutuhan primer)
Merupakan  kebutuhan  primer  eksistensi  manusia  demi  kebaikan mereka.    Kebutuhan  primer  ini  dibagi  kepada  lima  macam,  yaitu:  a)
68 Hisbah, Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan  Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah, p. 337.
urusan agama, b) urusan jiwa, c) urusan akal, d) urusan keturunan, d) urusan harta
2. al-umu>r al-hajiyyah
Merupakan  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  manusia  untuk menghilangkan kesulitan dan menolak halangan-halangan.  Hanya saja ketiadaannya tidak sampai membuat kehidupan manusia menjadi kacau ( chaos).
3. al-umur al-tahsiniyyah
c. Kaidah ta ‘ a>rud al- ‘ adillah
Untuk menyelasaikan dalil atau teks-teks yang nampak bertentangan maka para ulama mengusulkan tiga macam cara, yaitu
1. T{ari>qah  al-ja>m ‘ i:  menggabungkan  dua  yang  nampak  saling bertentangan,  yang  sama-sama  kuat,  yang  kedua-duanya  diamalkan. Tidak termasuk ke dalam metode ini apabila hadis yang satunya dhaif.
Secara  hiraskis  metode  ini  merupakan  metode  pertama  yang  harus ditempuh.
2. T{ari>qa  al-tarjih  yaitu  menyelesaikan  dua  hadis  yang  bertentangan dengan cara melihat dan meneliti mana hadis yang lebih kuat, baik dari segi  sanad  maupun  matan,  dari  segi  banyak  atau  sedikitnya  jalan periwayatan ataupun segi lain yang menguatkan salah satu dari hadis tersebut.
3. T{ari>qa  al-Naskhi  yaitu  dengan  jalan  menggugurkan  salah  satu  dari kedua hadis tersebut. Caranya adalah berdasarkan aspek historis, hadis mana  yang  datang  belakangan  atau  sebaliknya.  Dalam  pandangan
Persis konsep naskh dan mansukh hanya berlaku pada
PENUTUP
a. Kesimpulan
Secara ontologis, pemikiran hadis Persis tidak berbeda dengan rumusan- rumusan  ulama  terdahulu.  Dalam  organisasi  ini,  istilah  sunnah  lebih  populer dibandingkan  dengan  hadis.  Menurut  Persis,  Sunnah  tidak  semuanya  berstatus
hujjah  yang  harus  diikuti.  Karenanya  perlu  dipilah  antara  sunnah  yang  bersifat jibiliyyah, khususiyah dan sebagainya.
Adapun  secara  epistemologis,  kaedah  kesahihan  hadis  Persis  sama  dengan rumusan para ulama-ulama hadis. Adapun sumber pemikiran hadis persis mengacu kepada  kitab-kitab  yang  dikarang  ulama  sunni.  Dalam  beberapa  hal  Persis melakukan tarjih terhadap perbedaan pendapat atau kaedah yang dirumuskan oleh ulama hadis. Metode pemahaman Persis terhadap hadis mengacu kepada analisa linguistik dan analisa intensional syari’at d an ta’arud adillah
b. Saran dan Implikasi
Penulis  menyadari  bahwa  kesempurnaan  masih  jauh  dari  tulisan  ini. Olehnya  itu,  kritik  dan  saran  membangun  kami  harapkan  untuk  kesempurnaan tulisan  ini.    Ke  depan,  penelitian  lapangan  dan  penelitian  komparatif  dapat dilakukan.  Penelitian  lapangan  dengan  melibatkann  tokoh-tokoh  kunci  dalam PERSIS  dapat  memberikan  perspektif  yang  lebih  kontekstual.  Selain  itu, penelitian  komparatif  dengan  membandingkan  pemikiran  hadis  PERSIS  dengan organisasi  Islam  lainnya  dapat  memberikan  pemahaman  tentang  keunikan  dan persamaan dalam interpretasi Hadis di kalangan berbagai kelompok keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Itr, Nur al -Din, Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997) A. Hassan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid 1-2, (Bandung:
CV. Dipenogoro, 2007)
Aceng Zakariya, Al-Hidayah Jilid 1-2 (Garut: Ibnazka Press, 2003)
Ahmad, Arifuddin, Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Maani Al-Hadis, 2nd edn (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
Al-Qardhawi,  Yusuf, Kaifa  Nata’amal  Ma’a  as -Sunnah  (Kairo:  Dar  al-Syuruq,
2000)
Al- Siba’I, Mustafa , Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al- Tasyri’ Al -Islamiy (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978)
Arifah,  Mohammad  Mahmud  dan  Ridha  Nurul,  ‘Hadis  Di  Mata  Sang  Pembela Islam:  Studi  Pemikiran  Hadis  Ahmad  Hassan’, Riwayah:  Jurnal  Studi
Hadis, 6.1 (2020)
Dede  Rosyada, Metode  Kajian  Hukum  Dewan  Hisbah  Persis  (Ciputat:  Logos, 1999)
Fatih, M., ‘Hadis Dalam Perspektif Ahmad Hassan’, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 3.2 (2013)
Hassan, Abdul Qadir, Ilmu Musthalah Hadits (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007) Hassan Ahmad, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1983) Hisbah,  Dewan, Kumpulan  Keputusan  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam  Tentang Akidah Dan Ibadah, (Bandung: PersisPress, 2013)
——— , Metodologi  Pengambilan  Keputusan  Hukum  Islam,  Dalam,  Dewan Hisbah,  Kumpulan  Keputusan  Dewan  Hisbah  Persatuan  Islam  Tentang Muamalah (Bandung: Persis Press, 2013)
——— , Turuqul Istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam (Bandung: Persis Press)
Imam Al-Nawawi, Dasar-Dasar Ilmu Hadis, ed. by Syarif Hade Masyah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
Ismail,  M.  Syuhudi, Metodologi  Penelitian  Hadis  Nabi  (Jakarta:  PT  Bulan Bintang, 2007)
Khaeruman, Badri, Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran, Dan Fatwa Ulamanya (Bandung: Granada, 2005)
M.  Abdurrahman, Pergeseran  Pemikiran  Hadis:  Ijtihad  Al-Hakim  Dalam Menentukan Status Hadis, ((Jakarta: Paramadina, 2000)
Mabrur,  Hajjin,  ‘Hadits  Dalam  Presfektif  Ormas  Persis’, Misykah :  Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6.1 (2021) <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/ 306>
Makmur, Muhammad Ismail dan Burhanuddin, ‘Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah  Terhadap  Pemikiran  Syuhudi  Ismail  Dalam  Kaidah  Kesahihan Hadis)’, Al-Mutsla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 3.2 (2021)
Miftahur Asror dan Imam Musbikin, Membedah Hadis Nabi Saw (Madiun: Jaya Star Nine, 2015)
Nurdin,  Makmur  dan  Rahmat, Studi  Ilmu  Hadis,  Teori  Dan  Aplikasi,  1st  edn (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022)
Rafid Abbas, Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
Rasyid,  Daud, Al-Sunnah  Fi  Indunisiyya:  Baina  Anshariha  Wa  Khusumiha (Jakarta: Usamah Press, 2001)
Siti  Shobriyyah  Hawasy,  ‘Metode  Pemahaman  Hadis  Dewan  Hisbah  Persatuan

## Islam’ (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)
Syafiq A. Mughni, Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal, II (Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 1994) Tiar Bahtiar, ‘Akar Intelektualisme Persatuan Islam Persis’ <https://www.academia.edu/9820969>
Uyun  Kamiluddin, Menyoroti  Ijtihad  Persis:  Fungsi  Dan  Peranan  Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia (Bandung: Tafakur, 2006)
Wahid, Ramli Abdul, ‘Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Ormas Islam’, in Conference Paper (Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005)
Yaqub, Ali Mustafa, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
Yudian  W.  Asmin  dan  Afandi  Mochtar, Persatuan  Islam:  Pembaharuan  Islam Indonesia Abad Xx (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996)