Volume 7 No. 1 (2023)

## PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM

## UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM MENURUT GUSTAV RADBRUCH
Muhamad Sadam Alamsyah 1 , Ahmad Shobari 2 , Almabiyan Gusma 3 , Mita Riza Rahmanda 4 , Herli Antoni 5 , Elya Kusuma Dewi 6
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon E-mail: sadamalamsyah46@gmail.com, ahmadshobari21@gmail.com, almabiyangusmaaa@gmail.com, mitarizarahmanda@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id, elyakusumadewi@gmail.com

## Abstract
In realizing a Legal Purpose Proposed by Gustav Radbruch, namely Law must realize Legal Certainy, Legal Justice, and Legal Benefit every applicable law must realize a legal goal that is felt by community. Law Number 1 of 1946 concering the Criminal Code in providing Legal Certainy is still lacking due to the may doctrinal clashes in  each  article.  And  in  Legal  Justice  provides  a  sense  of  Satisfaction,  especially  the  justice  that  occurs  in  the community. Namely in the death penalty in serious crimes like premeditated murder. In the aspect of Legal Benefit, it provides benefits to the community to always comply and limit their behavior. But it must be followed by times. In Law Number 1 of 2023 concering the Criminal Code in realizing the objectives of law through aspect Legal certainty guarantees the concents of the article because the regulations is a product produced through the Legislative Body. In processing rights and obligations by Legal Justice, it still not felt to fulfill the sense of justice that occurs in the community, especially in death penalty with probation. Legal expediency in this Law follows the times that occur in Indonesia so that the benefits of this Law will be useful for communities in protecting their indvidual rights. Legal Reform contained in Law Number 1 Year 2023 follows the times that have occurred in Indonesian Anthropology, through several rules in terms of adultery for someone who is not yet married and respect the Living Law in society (The Living Law).
Keywords: Comparison, Criminal,  Purpose of Law, Gustav Radbruch.
Volume 7 No. 1 (2023)

## Abstrak
Dalam mewujudkan suatu Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu Hukum harus  mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  Hukum,  dan  Kemanfaatan  Hukum.  Setiap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  haruslah  mewujudkan  suatu  tujuan  hukum  yang dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  dalam  memberikan  Kepastian  Hukum  masih  kurang  dirasa  karena  banyaknya benturan  doktrin  di  setiap  pasalnya.  dan  dalam  Keadilan  Hukum  memberikan  rasa  kepuasaan khususnya kepada rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat, tentunya dalam vonis pidana mati  dalam  tindak  pidana  berat  seperti  pembunuhan  berencana.  Dalam  aspek  Kemanfaatan Hukum memberikan manfaat kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi dan membatasi tingkah lakunya, namun harus diikuti dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum melalui  aspek  Kepastian  Hukum  memberikan  jaminan  isi  dalam  pasal  tersebut  hal  ini  karena peraturan  tersebut  merupakan  produk  yang  dihasilkan  melalui  Lembaga  legislatif.  Dalam memproses hak dan kewajiban oleh hukum melalui Keadilan Hukum masih kurang dirasa untuk memenuhi rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya dalam hal pidana mati dengan masa  percobaan.  Kemanfaatan  Hukum  dalam  Undang-Undang  ini  mengikuti  perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia sehingga manfaat hukum ini akan berguna bagi sesama masyarakat dalam  melindungi  ha-hak  individunya.  Pembaharuan  Hukum  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  mengikuti  perkembangan  zaman  yang  terjadi  di  Indonesia  dan menyesuaikan dengan antropologis Indonesia, melalui beberapa aturan dalam hal perzinaan bagi seseorang yang belum terikat perkawinan dan menghormati terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat ( the living law ).
Kata Kunci: Perbandingan, Pidana, Tujuan Hukum, Gustav Radbruch

## A. Pendahuluan
Indonesia  secara  historis  pernah mengalami  penjajahan  oleh  Bangsa  Belanda kurang lebih selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun, dalam masa penjajahan rakyat Indonesia dalam  mempersengkatakan  perkara  hukum privat  masih  menggunakan  hukum  adat  ( the living  law ),  hukum  islam  atau  pun  kebiasaan yang  sering  terjadi  di  masyarakat  dalam mengadili  suatu  perkara.  Secara  antropologi dan  adat  Indonesia  yang  begitu  banyak  yang dianut  setiap  rakyatnya,  hingga  pada  akhirnya pemerintah  Hindia  Belanda  mengeluarkan suatu  aturan  dalam  konteks  hukum  privat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) dalam isinya KUHPerdata berisikan  pluralism  bagi  subjek  hukumnya seperti  golongan  Bumi  Putera  dan  Timur Asing.  Tentunya  KUHPerdata  ini  merupakan suatu  aturan  peninggalan  belanda.  Dalam mengatur warga negara Indonesia pemerintah hindia  belanda  dibuatlah  suatu  aturan  untuk membatasi  tingkah  laku  manusia  dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  ( Wetboek  Van  Strafrecht )  di  dalamnya mengatur aturan umum, ancaman pidana dan larangan.  Dengan  adanya  Asas  konkordansi yaitu  peraturan  yang  diberlakukan  di  negara yang di jajah maka sekalipun KUHPerdata dan KUHP  merupakan  hukum  produk  colonial, akan tetapi dengan adanya asas tersebut kedua hukum  tersebut  berlaku  di  Indonesia.Dalam Pasal  76  R.R.  menetapkan,  peraturan  umum yang  berkaitan  dengan  pidana,  semata-mata terkait  orang  Eropa  sebisa  mungkin disesuaikan  dengan  peraturan  di  negeri Belanda.  Dengan  izin  Raad  van  Ned.  Indie Gubernur  Jenderal  memiliki  kewenangan dalam memperlakukan peraturan bagi golongan  Bumiputra. 1 Pada  Indonesia memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  17 Agustus  1945  indonesia  dalam  peralihan
1 J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, , (1987), Jakarta, Bina Aksara, Hal 5.
Undang-Undang  menegaskan  bahwa  KUHP masih  digunakan  di  Indonesia  sampai  adanya pembaharuan  peraturan  hukum    tersebut meskipun aturan tersebut merupakan peninggalan  Belanda  dengan  di  undang  kan menjadi  UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hukum Pidana adalah suatu aturan yang berisi  ancaman,  larangan,  dan  sanksi  kepada yang  melakukan  kejahatan  akan  dijatuhi hukuman  berupa  denda,  kurungan,  penjara atau  pun  pidana  hukuman  mati.  Tentunya hukum  pidana  bersifat  sebagai  hukum  publik yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya  dalam  hal  ini negara  di wakili  oleh Kepolisian  dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan Ketika adanya suatu kejahatan yang dilakukan  oleh  seseorang,  dan  setelah memasuki proses peradilan perwakilan negara di wakili oleh Kejaksaan dalam hal penuntutan umum kepada terdakwa tindak pidana. Setiap pasal yang ada di KUHP memiliki delik yang berbeda, yang dibagi dalam 2 (dua) delik, yaitu Delik  Biasa  dan  Delik  Aduan.  Delik  biasa memiliki  substansi  bahwa  sebelum  adanya aduan maka kepolisian harus segera bertindak dalam  melakukan  proses  penyelidikan  dan penyidikan  apabila  di  contohkan  seperti pembunuhan  dan  perampokan.  Delik  aduan merupakan  delik  dimana  seseorang  atau korban  harus  melaporkan  terlebih  dahulu kepada  kepolisian  agar  kepolisian  bisa menindaklanjuti  kejahatan  yang  dirasakan seseorang  atau  korban.  Dalam  kehidupan bermasyarakat  tujuan  adanya  aturan-aturan pidana tersebut untuk membatasi tingkah laku manusia  agar  tidak  berani  untuk  melakukan suatu  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan keresahan  di  tengah  masyarakat.  Tentunya hukum pidana memiliki tujuannya sendiri, yaitu untuk  menakuti  orang  jangan  sampai melakukan kejahatan dan pidana pun memuat
sanksi  bagi  seseorang  yang  melakukan kejahatan. 2 Dalam  melakukan  penegakan  hukum pidana tentunya setiap apparat penegak hukum harus memahami berbagai macam aturan dan asas  yang  ada  dalam  proses  penegakannya. Seperti dikenal suatu asas, yaitu Asas Legalitas yaitu  tidak  ada  hukuman  tanpa  di  dasari peraturan yang mendahuluinya. Asas Personalitas yaitu setiap orang dimana pun dan kapan  pun  membawa  pidana  bagi  dirinya sendiri, Causalitas yang merupakan penelusuran  terhadap  suatu  sebab  dan  akibat seseorang  melancarkan  kejahatannya.  Asas Praduga  tak  bersalah  yang  ditujukan  Ketika memasuki ke dalam proses peradilan ditujukan terhadap seorang terdakwa dengan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa  dirinya  sama  sekali  tidak  bersalah dengan  menunjukkan  barang  bukti  atau  pun saksi.  Berbagai  macam  asas  yang  telah dijelaskan  haruslah  dipahami  oleh  setiap penegak  hukum  dalam  menegakkan  hukum, jangan  sampai  penegak  hukum  tersebut melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau  pun  terdakwa.  Dalam  Teori  Absolut Pidana  dikemukakan  bahwa  dalam  teori tersebut  setiap  orang  yang  melakukan  suatu kejahatan  harus  mendapatkan  balasan  atas perbuatannya  tersebut,  dalam  hal  ini  sejauh mana  pidana  dalam  menjatuhi  hukuman terhadap  pelaku  dan  memberikan  rasa  yang takut  pada  seseorang  yang  kan  melakukan suatu  kejahatan  di  kemudian  hari.  Michael Allen menyatakan: “ The function of the criminal law is  largerly  to  set  the  parameters  within  which  the criminal  justice  system  operates. ”  (Fungsi  hukum pidana utamanya untuk mengatur parameter di mana system peradilan pidana beroperasi). 3 Indonesia  pada  tahun  2023  telah mengesahkan  UU  Nomor  1  Tahun  2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang  terbaru  yang  merupakan  produk  dari
2 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia, (2009), Bandung, reflika Aditama, Hal 23.
legislative  dibantu  dengan  eksekutif.  Sejak kemerdekaan  Indonesia  sama  sekali  KUHP yang  terdahulu  belum  diganti  hingga  saat  ini. Disahkannya KUHP yang baru menimbulkan pro  dan  kontra  bagi  pejabat  atau  pun  bagi masyarakat,  kekhawatiran  yang  terjadi  dalam masyarakat ini dikarenakan dalam KUHP yang baru  memiliki  pasal-pasal  yang  krusial,  sebab itu  penulis  ingin  untuk  melakukan  penelitian dan  analisis  hukum  terhadap  KUHP peninggalan  belanda  (UU  No.  1  tahun  1946) dengan  KUHP  yang  baru  (UU  No.1  Tahun 2023)  untuk  melakukan  perbandingan  kedua Undang-Undang  tersebut  dengan  mengaitkan Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav  Radbruch  untuk  meneliti  seberapa besar  kedua  undang-undang  tersebut  dalam memberikan  Kepastian  Hukum,  Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Perbandingan  Tindak  Pidana Tertentu  di  dalam  KUHP  Peninggalan Belanda  dengan  KUHP  Baru  Ditinjau dengan  Teori  Tujuan  Hukum  Menurut Gustav Radbruch?
2. Bagaimana  Pembaharuan  Hukum  di dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## C. Pembahasan
1. Perbandingan Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP
Peninggalan  Belanda  dengan  KUHP Baru  Ditinjau  Dengan  Teori  Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch
Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh  Gustav  Radbruch  menegaskan  bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfaatan hukum.  Tentunya  kepastian  hukum  adalah suatu jaminan hukum dijalankan sebagaimana
3 Topo  Santoso,  Hukum  Pidana  Suatu  Pengantar, (2020), Depok, Rajawali Pers, Hal 25.
mestinya, kepastian hukum bermanfaat kepada seorang  subjek  hukum  dalam  memberikan kepastian akan isi dari sebuah hukum materiil mengebai  ketentuan  atau  pun  larangan. Tentunya  teori  tujuan  hukum  ini  ditujukan kepada sebuah peraturan perundang-undangan atau  pun  aturan-aturan  tertulis  yang  harus memberikan  3  (tiga)  unsur  tersebut  dalam menegakkan  hukum  tersebut.  Keadilan Hukum  yang  masih  menjadi  belenggu  di Indonesia Majelis Hakim dihadapkan kepada 2 (dua)  pilihan,  yaitu  Keadilan  Prosedural  dan Keadilan Substansial, menilik kepada pendekatan  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia, yaitu  pembunuhan  berencana  oleh  Ferdy Sambo yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP bahwa sanksi yang akan diterima berupa pidana mati,  akan  tetapi  tentunya  setiap  pidana  mati yang diberikan kepada seseorang pastinya akan menimbulka  pro  dan  kontra  salah  satu argumen  kontra  ialah  bahwa  vonis  hukuman mati menciderai hak asasi  bagi pelaku tersebut dan  menegaskan  bahwa  yang  memiliki  hak untuk  mencabut  nyawa  manusia  ialah  bukan manusia  akan  tetapi  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Argumentasi  pro  mendukung  bahwa  isi materiil  Pasal  340  KUHP  harus  dijatuhkan kepada  terdakwa,  akan  tetapi  menilik  kepada perhatian  publik  yang  telah  menyita  publik untuk  mengikuti  dan  memerhatikan  kasus tersebut,  kini  kasus  tersebut  telah  menjadi kepentingan umum karena pelaku utama yang merupakan  seorang  Jenderal  Polisi  dan merupakan aparat penegak hukum dan terlebih penghancuran barang bukti yang mempersulit penyelidikan  dan  penyidikan.  Majelis  Hakim pada  akhirnya  memvonis  pidana  mati  kepada terdakwa,  hal  tersebut  menjadi  pemerhati hukum  bahwa  vonis  tersebut  merupakan langkah  yang  efektif  untuk  melepas  belenggu Keadilan  Prosedural,  tentunya  dengan memerhatikan  rasa  keadilan  yang  terjadi  di tengah  masyarakat  dan  mempertimbangkan
4 Baca Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
dengan  hati  nurani.  Keadilan  Hukum  adalah keadilan yang telah diatur oleh hukum melalui hak  da  kewajiban,  apabila  terjadi  suatu pelanggaran  hukum  maka  akan  diproses  oleh hukum  untuk  memberikan  balasan  kepada perbuatannya tersebut. Tindak Pidana tertentu diatur  di  dalam  KUHP  dan  pada  saat  ini Indonesia  memiliki  2  (dua)  KUHP,  yang pertama yang di undangkan menjadi UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023.

## Tindak Pidana Pencurian
Perbuatan    Pencurian  diatur  di  dalam Pasal 362 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) yang berbunyi:  “Barang  siapa  mengambil  barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” 4 Melalui praktiknya  di  Indonesia  mengenal  para  pakar hukum  pidana,  diantaranya  R.Soesilo  dan Moeljatno.  Mereka  mengeluarkan  doktrinnya masing-masing  atas  pasal  tersebut.  R.Soesilo berpendapat  bahwa  Barang  siapa  mengambil suatu  barang,  dengan  tujuan  dimiliki  dengan melawan  hak,  dihukum  karena  perbuatan pencurian  dengan  hukuman  penjara  5  (lima) tahun  atau  sanksi  denda  sebanyak  Rp.900 (sembilan  ratus  rupiah)  sedangkan  Moeljatno berpendapat  bahwa  adakalanya  sifat  melawan hukumnya  tak  diletakkan  dalam  keadaan objektif  akan  tetapi  pada  keadaan  subjektif. Dari  kedua  pendapat  tersebut  seringkali digunakan  dalam  proses  peradilan  pidana, tentunya untuk menentukan siapa yang benar harus  mencari  naskah  asli Wetboek  Van Starfrecht. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  hal tersebut  telah  mengurangi  suatu  unsur kepastian hukum dalam pasal tersebut. Akan tetapi, dalam keadilan hukumnya dalam Pasal 362  dengan  hukuman  penjara  sebanyak  5
(tahun)  mungkin  bisa  dikenakan Restorative Justice karena  tindak  pidana  tersebut  bukan merupakan  tindak  pidana  dengan  hukuman penjara  yang  berat.  Namun,  tetap  penerapan Restorative  Justice yang  dikeluarkan  dalam Keputusan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus  ada  perdamaian  terlebih  dahulu  antara pihak  korban  dan  pelaku  (di  luar  pengadilan) untuk  diterapkan  hal  tersebut.  Dalam  hal penerapan tersebut melalui Penutupan perkara demi  kepentingan  hukum,  dalam  Pasal  3 Peraturan  Kejaksaan  No.  15  Tahun  2020 penghentian dapat dilakukan apabila: terdakwa meninggal  dunia,  penuntutan  yang  telah kedaluwarsa, adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, pengaduan dicabut kembali,  atau  telah  ada  penyelesaian  di  luar pengadilan.  Adapun  persyaratan  penerapan Keadilan Restoratif dalam pidana berdasarkan Pasal  5  Peraturan  ini,  meliputi:  tersangka pertama  kali  melakukan  suatu  kejahatan, ancaman  pidana  penjara  di  bawah  5  (lima) tahun dan nilai kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah).  Dari  segi  kemanfaatan  hukum  Pasal tersebut bermanfaat dalam menunaikan fungsi hukum pidana yaitu untuk menakuti seseorang yang akan berbuat kejahatan ditambah dengan penerapan Restorative  Justice dimungkinkan untuk  menambah  nilai  kemanfaatan  hukum. Hal  tersebut  karena  di  dalam  Teori  Relatif Pidana bahwa kejahatan tidak harus dibarengi dengan penjatuhan hukuman pidana. 5 Melalui teori  tersebut  memberikan  pandangan  bahwa vonis  pidana  bukan  bentuk  pembalasan  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tetapi cara  untuk  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat khususnya bagi masyarakat. 6
5 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit.
6 Slamet  Tri  Wahyudi, Problematika  Penerapan  Pidana
Mati  Dalam  Konteks  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Jurnal Hukum dan Peradilan,
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/ju
Dalam KUHP yang terbaru (UU No. 1 Tahun  2023)  perbuatan  pencurian  diatur  di dalam Pasal 476 yang berbunyi: “Setiap Orang yang  mengambil  suatu  Barang  yang  sebagian atau  seluruhnya  milik  orang  lain,  dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di  pidana  karena  pencurian,  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda  paling  banyak  kategori  V”. 7 Pidana kategori  V  yang  dimaksud  ialah  sebanyak Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dalam aspek kepastian hukum, penulis menilik dalam  hal  ini  Negara  Indonesia  sudah mempunyai  KUHP  nya  tersendiri  yang merupakan produk kolaborasi antara Lembaga legislative dan Lembaga eksekutif, dengan hal tersebut  maka  kepastian  hukum  yang  dalam KUHP  terbaru  dapat  memenuhi  unsur kepastian  hukum karena  KUHP  tersebut merupakan  produk  Indonesia  setelah  sekian lama sejak tahun 1946 Indonesia menggunakan produk Kolonial Belanda. Mengapa demikian, karena  secara  geografis  Indonesia  adalah negara  kepulauan  dan  memiliki  keberagaman adat  istiadat  yang  berbeda.  Dalam  aspek Keadilan  Hukum  perbedaan  terletak  pada sanksi denda yang dikenakan bagi pelaku, jika pada  KUHP  (UU  No.  1  Tahun  1946)  sanksi denda  paling  banyak  Rp.900  (sembilan  ratus rupiah) di KUHP terbaru sanksi denda begitu besar  dalam  kategori  V  seperti  yang  penulis kemukakan sebelumnya, namun tetap penerapan Restorative  Justice dapat  diterapkan dalam  Pasal  476  tersebut  karena  hukuman penjara  yang  tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun. Kemanfaatan  Hukum  dalam  pasal  ini  masih tetap  dalam  menjunjung  tinggi  fungsi  hukum pidana  dan  dalam  rangka  membatasi  tingkah laku manusia agar tidak melakukan kejahatan.
rnalhukumperadilan/article/view/139 Diakses pada 1 April 2023.
7 Baca Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana  merupakan  Tindakan  terhadap nyawa yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP (UU  No.  1  Tahun  1946)  yang  berbunyi: “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan dengan  rencana,  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 8 Aspek Kepastian Hukum dalam Pasal tersebut diperjuangkan  dalam  proses  peradilan  pidana dalam mencari kebenaran materiil pembunuhan  berencana  tersebut.  Namun dapat  saja  terjadi  kepastian  hukum  pasal tersebut  tidak  dapat  terpenuhi  karena  dalam unsurnya  ialah:  merenggut  nyawa  orang  lain, dengan sengaja, dan dipikirkan terlebih dahulu. Dalam  mencari  kebenarannya  kadangkala persidangan dihadapkan Ketika terdakwa yang di dakwa pasal 340 KUHP menganggap bahwa pembunuhan tidak dipikirkan lebih dahulu, hal tersebut merupakan langkah untuk menghindari  dari  ancaman  pembunuhan berencana dengan pidana mati dan seolah-olah bahwa  hal  tersebut  merupakan  pembunuhan yang  diatur  di  dalam  Pasal  338  KUHP  yang berbunyi:  “Barang  siapa  dengan  sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun”. 9 Merekayasa seolah hal tersebut  merupakan  pembunuhan  spontan. Dalam  hal  ini  hal  yang  sangat  diandalkan melalui keyakinan hakim dalam memeriksa dan mengadili  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana pembunuhan berencana dibarengi dengan alat
8 Baca Pasal 340 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9 Baca Pasal 338 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
10 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP , (2015), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 51.
11 Amnesty International, Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan ,
bukti dan kesaksian para saksi dalam mencari kebenaran materiil. Hoge Raad yang merupakan Mahkamah  Agung  Belanda  mengeluarkan Yurisprudensinya pada 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang da n menimbang  dengan  tenang”  merupakan penentu  dapat  diterapkannya  Artikel  289  Sr (Pasal  340  KUHP). 10 Dari  segi  Keadilan Hukum, tindak pidana pembunuhan berencana selalu  menyita  perhatian  publik  untuk mengikuti  proses  kasus  tersebut.  Pidana  mati masih  digunakan  di  Indonesia  untuk memberikan  vonis  kepada  pelakunya.  Pidana mati  seakan-akan  memberikan  rasa  keadilan yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Data  yang dihimpun  oleh  Amnesty  International  pada tahun 2021 ada 114 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia, sebanyak 94 atau 82% vonis  mati  dijatuhkan  kepada  kejahatan narkotika, 14 (empat belas) untuk pembunuhan, dan 6 (enam) untuk terorisme. 11 Kemanfaatan  Hukum  dalam  Pasal  340  dapat dimungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat  yang  berangkat  dari  realitas masyarakat itu sendiri..
Pembunuhan berencana yang diatur di dalam  KUHP  baru  (UU  No.1  Tahun  2023) diatur di dalam Pasal 459 yang berbunyi: Setiap Orang  yang  dengan  rencana  terlebih  dahulu merampas  nyawa  orang  lain,  dipidana  karena pembunuhan  berencana,  dengan  pidana  mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun.” 12 Dalam  isi  pasal  tersebut  masih  sama  dengan KUHP  sebelumnya  dalam  aspek  kepastian hukum pun dapat dijalankan terhadap pasal ini. Dalam aspek Keadilan Hukum bahwa keadilan
(2022), https://www.amnesty.id/laporan-hukuman- mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus- dipertahankan-tanpa-alasan/ Diakses  pada  1  April 2023.
12 Baca Pasal 459 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
hukum  menyangkut  mengenai  hak  dan kewajiban yang diproses secara hukum, namun dalam KUHP terbaru (UU No.1 Tahun 2023) pidana  mati  dapatlah  dilaksanakan  apabila terpidana  dalam  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh)  tidak  berbuat  baik  dan  tidak menunjukkan sifat perubahan yang baik dalam masa percobaan. Hal tersebut ditegaskan dalam UU  No.  1  Tahun  2023.  Dalam  Pasal  100 KUHP  terbaru  bhawasanya  Hakim  dapat memvonis  pidan  mati  namun  dengan  masa percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan memperhatikan  penyeselan  dari  seorang terdakwa  dan  memiliki  harapan  untuk memperbaiki  diri,  apabila  dalam  masa percobaan  seorang  terpidana  menunjukkan perubahan  sikap  yang  baik  maka  pidana  mati dapat  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur hidup  melalui  Keputusan  Presiden  dan dipertimbangkan  oleh  Mahkamah  Agung. Namun  apabila  terpidana  sama  sekali  tidak menunjukkan  perubahan sikap yang  baik  dan tidak  ada  lagi  harapan  dalam  dirinya  untuk berubah maka pidana mati dapat dilaksanakan atas  perintah  Jaksa  Agung.  Pidana  mati  yang diancam  dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana  dalam  KUHP  terbaru  lebih mengarahkan subjek seorang terpidana setelah vonis putusan hakim dalam memperbaiki diri. Namun apabila dengan adanya masa percobaan tentunya  hal  tersebut  tidak  akan  memenuhi rasa  keadilan  kepada  pihak  korban  atau keluarganya,  tentunya  kemanfaatan  hukum dalam  Pasal  459  KUHP  terbaru  ini  perlahan sedikit berkurang dalam memberikan manfaat kepada  masyarakat  agar  ancaman  pidana tersebut  dapat  memberikan  efek  jera  dan sebagai  alat  merekayasa  setiap  subjek  dalam dirinya agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana.  Akan  tetapi  tentunya  setiap  pasal memiliki  teori  untuk  menyangganya  dalam konteks hukum pidana dikenal dengan adanya teori  Absolut  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  haruslah  mendapatkan balasannya.
Tindak  Pidana  Terhadap  Keamanan Negara
Kejahatan terhadap Keamanan Negara merupakan  Tindakan  yang  ditujukan  kepada negara atau pemerintah yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Tindak pidana tersebut dapat berupa: makar dengan maksud untuk  membunuh,merampas  kemerdaakaan,, atau  meniadakan  kemampuan  Presiden  atau Wakil  Presiden  memerintah.  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 104 KUHP (UU No.1 Tahun 1946): makar tersendiri lebih ditekankan kepada suatu tindakan yang dapat membahayakan suatu negara termasuk kepada suatu  Presiden  atau  Wakil  Presiden  karena dalam hal ini mereka adalah pemimpin negara yang memiliki kewenangan dalam mengemban tugas  yang  telah  diberikan  oleh  undang- undang.      Tindakan  kejahatan  terhadap Keamanan Negara dalam KUHP sebelumnya dapat  berupa:  Makar,  Pemberontakan, Permufakatan  jahat,  berhubungan  dengan negara asing untuk memicu suatu permusuhan atau peperangan, menggulingkan pemerintahan, mengumumkan rahasia negara, nasuk ke dalam wilayah militer Angkatan darat atau  Angkatan  laut  atau  memasuki  ke  dalam wilayah  kapal  perang  militer,  dengan  sengaja memasuki daerah yang telah ditentukan sebagai daerah yang dilarang. Dalam KUHP (UU No. 1  Tahun  2023)  dimasukkan  dalam  BAB  I mengenai  suatu  tindakan  yang  dapat membahayakan  negara.  Unsur  kepastian hukum  dalam  kejahatan  tersebut  haruslah sangat kuat karena yang dapat menjadi korban atau  yang  dirugikan  ialah  Keadulatan  Negara. Kepastian  hukum  ini  haruslah  tertuju  kepada negara  dan  pemerintahan  serta  rakyat  yang memiliki kewajiban pula untuk mempertahankan  kedaulatan  negara.  Rasanya adil  apabila  Keadilan  Hukum  bagi  seorang pelaku  dijatuhi  dengan  pidana  berat  karena dampak  yang  ditimbulkan  dalam  hal  ini keselamatan  negara.  Pasal-pasal  terhadap tindak  pidana  keamanan  negara  haruslah
memberikan manfaat hukum yang tidak hanya bagi  masyarakat,  namun  juga  untuk  negara. Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki seperangkat  hukum  yang  termaktub  dalam Konstitusi  Bangsa  haruslah  dapat  membatasi tingkah laku masyarakat di dalamnya agar tidak melakukan  suatu  kejahatan  yang  dapat merugikan  negara.  Konsepsi  Negara  Hukum ialah dapat memberikan perlindungan terhadap hak  asasi  tersebut  dimasyaratkan  secara  luas untuk mengkampanyekan terhadap pemberian penghormatan  dan  pemberian  perlindungan terhadap  hak  asasi  setiap  rakyat  yang merupakan  suatu  ciri  negara  hukum  yang Demokratis. 13 Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  diatur  di dalam BAB I dimulai dengan Pasal 188. Dalam isinya  mengenai  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara  ini  sangat  jauh  berbeda dibandingkan  dengan  KUHP  sebelumnya,  di dalam KUHP terbaru kejahatan tersebut dapat berupa:  Tindakan  terhadap  suatu  Ideologi Negara  berupa  menyebarkan  suatu  ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme atau menyebarluaskan pemahaman-pemahaman yang  lain  yang  sangat  bertentangan  dengan ajaran Pancasila dan mengganti suatu ideologi atau  ajaran  Pancasila.  Makar  kepada  presiden dan/atau  wakil  presiden,  kepada  kedaulatan negara Republik Indonesia, dan tentunta makar terhadap  suatu  pemerintah.  Dalam  KUHP baru melarang adanya penyebaran pemahaman atau  sejenisnya  yang  sebagaimana  dimaksud dalam pasal tersebut yang sangat bertentangan dengan  Ideologi  Pancasila.  Secara  historis Indonesia pernah mengalami masa kelas pada tahun 1965 dimana Partai Komunis Indonesia (PKI)  membunuh  6  Jenderal  dan  1  Perwira TNI  Angkatan  Darat  secara  kejam  dengan adanya  kejadian  tersebut  Indonesia  melarang
13 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum , Perpustakaan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian
adanya penyebaran pemahaman komunisme di negara  Indonesia.  Pelarangan tersebut didukung dengan adanya TAP MPR Indonesia No.  XXV/MPRS/1966  dalam  konsiderannya menimbang dan mengingat terhadap pemahaman atau suatu ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme pada intinya  dan  pemahamannya  bertentangan dengan  ideologi  Pancasila.  Kepastian  Hukum ini  mengajarkan  masyarakat  mengenai  masa kelam  pada  tahun  1965  dan  menjadi  sejarah agar  hal  tersebut  tak  terulangi  kembali  di Indonesia. Jaminan bahwa pasal tersebut harus dijalankan  dengan  semestinya  merupakan konsekuensi yuridis terhadap warga negara dan negara dalam melaksanakan isi pasal tersebut. Dalam  isi  pasal  191  KUHP  yang  memiliki muatan  materiil,  bahwa  seorang  yang menyebarkan dan mengembangkan pemahaman  yang  sebagaimana  dimaksud dalam  ketetapan  atau  pemahaman  yang bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila  di muka  umum  baik  dengan  lisan  atau  tulisan termasuk  ke  dalam  menyebarkan  atau mengembangkan  melalui  media  yang  umum baik  dengan  lisan  atau  pun  tulisan,  maka  di pidana  dengan  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun.  Dalam  aspek  Keadilan  Hukum  negara wajib  mendapatkan  keadilan  atas  kejahatan tersebut karena subjek hukum dalam pasal ini ialah  Negara  sebagai  Lembaga  pusat  dan berkewajiban  untuk  membina  dan  merawat pelaku dalam menjalani masa hukuman untuk diberikan  bimbingan  dan  pembinaan  melalui ajaran-ajaran Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan bagaimanapun hal ini diajarkan dalam Teori  Gabungan,  pemidanaan  hukuman dimaksudkan dan ditujukan untuk mempertahankan  penegakkan  hukum  yang terjadi di masyarakat serta cara untuk merubah
(STIK),
http://library.stik- ptik.ac.id/detail?id=7102&lokasi=lokal Diakses pada 2 April 2023.
perilaku  si  pelaku. 14 Pasal  188  memberikan manfaat  hukum  bagi  Negara  dan  masyarakat agar  tak  terulangi  kembali  masa  kelam  yang pernah  terjadi  di  Indonesia,  pasal  ini  tidak berlaku  seseorang  yang  melakukan  penelitian atau  kajian  terhadap  ajaran  tersebut  atau pemahaman  lain  yang  bertentangan  dengan ideologi  Pancasila  yang  ditujukan  untuk kepentingan  akademik  atau  untuk  kebutuhan pengetahuan.
Tindak  Pidana  Terhadap  Martabat Presiden dan Wakil Presiden
Tindak  Pidana  terhadap  Martabat Presiden  dan  Wakil  Presiden  diatur  di  dalam Pasal 134 yang menjelaskan bahwa penghinaan yang dilakukan dengan sengaja kepada presiden atau  wakil  presiden  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, atau denda paling  banyak  Rp4.500,00  (empat  ribu  lima ratus  rupiah).  Subjek  dalam  aturan  ini  ialah seorang  presiden  dan  wakil  presiden,  apabila merujuk kepada suatu Asas equality before the law (semua orang sama di mata hukum) maka tidak menjadi  masalah  apabila  hak  presiden  dan wakil  presiden  perlu  dilindungi  pula,  dalam aturan ini tidak dibahas lebih lanjut mengenai deliknya.  Kepastian  Hukum  ini  tentunya tertuju  kepada  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Keadilan  Hukum  tersubjek  kepada  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Pasal  ini  memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada Presiden  namun  belum  tentu  memberikan Keadilan  Hukum  kepada  para  pengikutnya. Manfaat  hukum  berguna  bagi  masyarakat dalam membatasi tingkah lakunya sebagaimana fungsi hukum pidana.
Kejahatan terhadap martabat Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  khususnya  dalam menyerang  suatu  kehormatan,  harkat,  atau martabat  dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur di dalam Pasal 218. Seseorang di
14 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , (2005), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 107.
15 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan ,
(2010), Jakarta, Sinar Grafika, Hal 15.
muka  umum  yang  melakukan  penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat seorang  presiden  dan/atau  wakil  presiden, maka  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak kategori IV. Tidak termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan  martabat  apabila  perbuatan  tersebut dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan umum atau pun pembelaan diri. Dalam Pasal ini  tindak  pidana  tersebut  merupakan  Delik Aduan artinya yang dapat melaporkan pasal ini hanyalah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden, delik aduan tersebut dijelaskan dalam Pasal 220 yang  memberikan  penjelasan  bahwa  aduan tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  presiden dan/atau wakil presiden. Pidana denda dalam kategori  IV  paling  banyak  Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini akan memberikan kemanfaatan  terhadap  subjek  hukum  di Indonesia agar saling menghargai hak-hak yang dimiliki  oleh  setiap  orang    ditambah  dengan ancaman  pidana  denda  yang  begitu  besar apabila melanggarnya. Namun perlu diketahui pula yang dimaksud dengan untuk kepentingan umum. Mr. Tirtaamidjaja memberikan contoh sebagai  berikut,  yang  dimaksudkan  mengenai kepentingan  umum  semisalnya  kepala  polisi yang  memberikan  peringatan  melalui  surat kabar  atau  media  umum  terhadap  suatu kejahatan tipu daya seseorang tertentu. 15 Oleh karena  itu,  dalam  pasal  ini  aparat  penegak hukum harus dapat membedakan penghinaan dengan kepentingan umum. Kepolisian sebagai gerbang  pidana  diharuskan  untuk  memahami betul mengenai pasal ini dan menghindari pasal ini  digunakan  untuk  kepentingan  politik. Karena  melalui  teori  telah  diakui  kedudukan suatu instansi kepolisian ialah sebagai penjaga pintu  gerbang  dari  suatu  sistem  peradilan pidana. 16
16 Chairul  Huda, Kedudukan  Subsistem  Kepolisian  dalam
Sistem Peradilan Pidana , Media Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/8492 4-ID-kedudukan-subsistem-kepolisian-dalam- sis.pdf Diakses pada 4 April 2023.
2. Pembaharuan  Hukum  di  Dalam  UU No.  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Setelah mengesahkan UU No.1 Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  di  tahun  2023  dan  berlaku  di  waktu yang  akan  dating,  setelah  sebelumnya Indonesia  menggunakan  UU  No.  1  Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang merupakan aturan buatan kolonial Belanda.  Indonesia  sebagai  negara  yang menggunakan  sistem  hukum Civil  Law atau Eropa  Kontinental  memiliki  Lembaga legislative  yang  memiliki  kewenangan  dalam merancang  dan  mengesahkan  suatu  undang- undang. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 terdapat pembaharuan atau penambahan aturan baru di dalamnya, tentunya hal ini mungkin dilakukan untuk  memperbaharui  perkembangan  zaman yang  ada  dan  perkembangan  manusia  dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam UU No. 1 Tahun 2023 BAB XV mengenai  Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam Pasal  411  yang  menjelaskan  bahwa  seseorang yang  melakukan  persetubuhan  dengan seseorang  yang  bukan  suaminya  atau  dengan seseorang yang bukan istrinya, maka dipidana karena  melakukan  perzinaan  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling  banyak  kategori  II.  Pasal  tersebut merupakan  delik  aduan  yang  artinya  hanya dapat  diadukan  oleh  suami  atau  isteri  dalam ikatan  perkawinan,  orang  tua  atau  seorang anaknya yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Dalam Pasal tersebut menyesuaikan perkembangan zaman khususnya kepada generasi muda. Seks bebas, aborsi, Anak di luar kawin menjadikan alasan bahwa hukum harus mengatur dan membatasi tingkah  laku  generasi  muda  yang  dapat merusak  moral  bangsa.  Pasal  tersebut
17 Hasaziduhu  Moho, Penegakan  Hukum  Di  Indonesia Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  Dan
merupakan  delik  aduan  yang  dapat  diadukan oleh  orang  tua  atau  anak  yang  tidak  terikat perkawinan.  Setelah  sebelumnya  UU  No.  1 Tahun  1946  tidak  mengatur  mengenai  hal  ini maka  dalam  KUHP  baru  ini  diaturlah peraturan  untuk  mengatasi  hal  tersebut. Hukum  sudah  selayaknya  dibuat  untuk manusia dalam bertingkah laku dan mengatur tatanan sosial masyarakat. Hukum mempunyai tempat  yang  strategis  di  dalam  kehidupan  di tengah  masyarakat,  hukum  yang  menjadi sistem  dapat  berperan  dengan  maksimal  dan baik  di  tengah  kehidupan  masyarakat, apabila dalam pelaksanaannya disempurnakan dengan kewenangan  untuk  penegakan  hukum  dan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka hukum  yang  telah  dilanggar  haruslah ditegakkan kembali. 17
Tidak hanya mengenai perzinaan yang dilakukan di luar perkawinan UU No. 1 Tahun 2023  mengatur  pula  mengenai  suatu  hukum yang  telah  hidup  di  tengah  masyarakat  atau yang  dikenal  dengan the  living  law .  Secara geografis  Indonesia  adalah  negara  maritim dengan  wilayah  laut  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  wilayah  daratan,  secara antropologi  negara  Indonesia  terdiri  dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda- beda dan berlaku di daerahnya masing-masing. Indonesia  sebagai  negara  hukum  haruslah memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak-hak  masyarakat  adat  dalam  menjalankan hukum  adatnya  masing-masing,  hal  ini  sesuai yang  tertuang  di  dalam  Pasal  18  B  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  memberikan kepastian bahwa negara sebagai pemerintahan pusat menghormati dan mengakui masyarakat adat  beserta  hak-hak  yang  dimilikinya sepanjang hak tersebut  masih hidup di dalam masyarakat tersebut dan sejalan dengan prinsip negara Indonesia. Apabila dicontohkan seperti tanah  atau  hutan  adat  walaupun  secara legal
Kemanfaatan . Majalah  Ilmiah  Warta  Dharmawangsa. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwa rta/article/view/349 Diakses pada 4 April 2023.
standing tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat  namun  negara  menghormati  tanah  adat tersebut  melalui  UU  Pokok  Agraria  selama eksistensi  masyarakat  adat  di  sekitar  tanah tersebut masih terlihat. Hukum yang hidup di dalam  masyarakat  merupakan  bukan  hukum yang  tertulis  namun  masyarakat  mematuhi hukum tersebut sebagai adat istiadat yang wajib ditaati,  pengaturannya  dalam  KUHP  terbaru diatur  di  dalam  Pasal  597,  bahwa  seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu hukum yang hidup di tengah masarakat, maka dapat diancam dengan pidana.  Pidana  yang  dimaksudkan  berupa pemenuhan  kewajiban  adat.  Keberadaan hukum  adat  pada  intinya  adalah  untuk menciptakan  keseimbangan  antar  masyarakat baik secara perorangan maupun per kelompok, Hal itu dikarenakan alam berpikir masyarakat adat secara umum adalah bersifat kosmis dan selalu mengaitkan keberadaan mereka di dunia dengan keseimbangan di alam kosmis. 18

## D. Simpulan
Atas  penjelasan  di  atas  maka  Penulis dapat  mengambil  kesimpulan,  bahwa  dalam kedua  peraturan  tersebut  UU  No.  1  Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa implementasi  Teori  Tujuan  Hukum  menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan Kepastian  Hukum,  Keadilan  Hukum,  dan Kemanfaatan  Hukum.  Dalam  kedua  UU tersebut  dalam  UU  No. 1  Tahun  1946  unsur kepastian  hukum  masih  kurang  dikarenakan banyak  doktrin  yang  memberikan  substansi terhadap suatu pasal dalam isi UU No. 1 Tahun 1946.  Keadilan  Hukum  dalam  UU  No.  1 Tahun  1946  terutama  menyangkut  mengenai hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  diproses oleh  hukum  apabila  melakukan  suatu
18 Rini  Apriyani, Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat, Prioris Jurnal Hukum,
kejahatan,  memberikan  keadilan  yang  begitu bermanfaat khususnya kepada korban, namun keadilan  tersebut  tidak  akan  terasa  kepada pihak pelaku khususnya dalam hal pidana mati. Kemanfaatan Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1946  masih  memberikan  manfaat  yang  baik khususnya kepada masyarakat dalam mematuhi dan memberikan rasa untuk membatasi tingkah laku setiap manusia agar tidak melakukan suatu kejahatan.  Tujuan  Hukum  dalam  UU  No.  1 Tahun  1946  masih  harus  memberikan implementasi, karena hukum yang merupakan peninggalan  Belanda  ini  harus  menyesuaikan dengan  perkembangan  zaman  yang  ada  di Indonesia  ditambah  dengan  unsur  kepastian hukum  yang  harus  pasti  dan  terjamin  bagi masyarakat.
Sementara  dalam  UU  No.  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang merupakan hasil perancangan dan pengesahan  legislatif,  memberikan  kepastian hukum  yang  pasti  karena  aturan  tersebut merupakan produk yang benar-benar dihasilkan  melalui  perancangan  Lembaga legislative dibantu dengan Akademisi. Karena merupakan  hasil  sendiri  yang  diciptakan  oleh Negara maka UU tersebut dapat memberikan Kepastian  Hukum  yang  kuat  karena merupakan  hasil  Lembaga  legislative  Negara dalam  merancang  dan  mengesahkan  UU tersebut.  Namun,  dalam  aspek  Keadilan Hukum  UU  No.  1  Tahun  2023  memberikan keadilan yang dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban, hal ini dicontohkan melalui sanksi denda yang diubah menjadi lebih berat dengan mengikuti  perkembangan  zaman.  Namun, dalam  pidana  mati  dengan  masa  percobaan selama  10  (sepuluh)  tahun  mungkin  akan mengurangi rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat.  Kemanfaatan  hukum  dalam  UU tersebut  memberikan  rasa  manfaat  yang  baik terhadap  masyarakat  dan  khususnya  kepada korban  dalam  hal  pidana  mati  dengan  masa
https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prior is/article/view/3178 Diakses pada 4 April 2023.
percobaan, hal ini akan didukung dengan Teori Relatif  dalam  Hukum  Pidana  bahwa pemidanaan  bukanlah  pembalasan  kepada seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana namun  harus  memberikan  manfaat  kepada pelaku  dalam  dirinya  untuk  berubah  menjadi lebih baik ke depannya. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan  suatu  yang  pasti  akan  Kepastian Hukum  dan  Kemanfaatan  Hukum  namun dalam  aspek  hukum  mungkin  akan  sedikit kurang diterima di tengah masyarakat.
Pembaharuan atau penambahan aturan diperlukan  untuk  mengikuti  perkembangan zaman  yang  terjadi,  dalam  UU  No.  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  diatur  mengenai  perlindungan  hukum bagi  anak  dalam  hal  tindak  pidana  kesusilaan bahwa  dalam  isinya  barang  siapa  yang melakukan  persetubuhan  yang  dilakukan  di luar  perkawinan  diancam  karena  perzinaan dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun.  Tentunya  hal  tersebut  diatur  untuk mengatur moral generasi muda dalam beretika dan menghindari suatu hal buruk seperti seks bebas, aborsi, dan perzinaan yang masih sangat bertentangan  dengan  masyarakat  Indonesia. Dalam  UU  No.  1  Tahun  2023  diatur  pula tentang  hukum  telah  hidup  di  tengah masyarakat  ( the  living  law )  hal  ini  untuk mengakui dan menghormati adat istiadat serta hukum adat yang berlaku dan dalam pengenaan sanksi  diserahkan  kepada  suatu  hukum  adat yang berlaku di daerahnya masing-masing..

## E. Saran
Atas  kesimpulan  di  atas,  Penulis memberikan saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
Dalam  menegakkan  hukum  haruslah seluruh  elemen  yang  menjadi  aparat  penegak hukum  untuk  menyamakan  pemikiran  dan persepsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang akan  berlaku  di  masa  yang  akan  datang.
Khususnya kepada Kepolisian sebagai gerbang pidana.
UU No. 1 Tahun 1946 dengan UU No. 1 Tahun  2023  yang  merupakan  kedua  UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejauh mana dalam mewujudkan tujuan hukum kedua  UU  tersebut  haruslah  memberikan Kepastian  Hukum,  Keadilan  Hukum,  dan Kemanfaatan Hukum dalam penegakannya. Hukum  tetaplah  hukum  yang  berguna untuk membatasi tingkah laku manusia, kedua UU  tersebut  harus  dapat  menjunjung  tinggi akan  fungsi  hukum  pidana,  memberikan  rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat, dan tentunya  mewujudkan  Tujuan  Hukum  yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang
TAP MPR No. XXV/MPRS/1966.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## Buku
J.E  Jonkers, Buku  Pedoman  Hukum  Pidana Hindia  Belanda, (1987),  Jakarta,  BINA AKSARA.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana di Indonesia, (2009), Bandung, Refika Aditama.
Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (2020), Depok, Rajawali Pers.
Andi  Hamzah, Delik-Delik  Tertentu  (Speciale Delicten)  di  dalam  KUHP ,  (2015),  Jakarta,
Sinar Grafika.
Leden  Marpaung, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana , (2005), Jakarta, Sinar Grafika.
Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Terhadap Kehormatan , (2010), Jakarta, Sinar Grafika.

## Jurnal
Slamet  Tri  Wahyudi, Problematika  Penerapan Pidana  Mati  Dalam  Konteks  Penegakan Hukum  Di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, https://jurnalhukumdanperadilan.org/in dex.php/jurnalhukumperadilan/article/vi ew/139 Diakses pada 1 April 2023.
Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum , Perpustakaan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kepolisian  (STIK), http://library.stik- ptik.ac.id/detail?id=7102&lokasi=lokal Diakses pada 2 April 2023.
Chairul  Huda, Kedudukan  Subsistem  Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana , Media Neliti, https://media.neliti.com/media/publicati ons/84924-ID-kedudukan-subsistem- kepolisian-dalam-sis.pdf Diakses  pada  4 April 2023.
Hasaziduhu  Moho, Penegakan  Hukum  Di Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian  Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan . Majalah Ilmiah
Warta Dharmawangsa.
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.
php/juwarta/article/view/349 Diakses
pada 4 April 2023.
Rini  Apriyani, Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam
Penerapan  Hukum  Pidana  Adat, Prioris Jurnal
Hukum, https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index. php/prioris/article/view/3178 Diakses pada 4 April 2023.

## Kasus
Amnesty International, Laporan Hukuman Mati 2021:  Vonis  mati  di  Indonesia  terus dipertahankan tanpa alasan , (2022), https://www.amnesty.id/laporan- hukuman-mati-2021-vonis-mati-di- indonesia-terus-dipertahankan-tanpa- alasan/ Diakses pada 1 April 2023.