TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Maret 2024 : TheJournalish Hal. 157-166

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PANGKALPINANG
Salfan Chalvin T. L. Huki (1), Aryo Bimo Pangestu (2), Ria Anisa (3), Fery Markus (4), Futicha De’i Kinasih (5)
1,2,3,4,5 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Email Korespondensi: riaanisa1990@gmail.com 3
Abstrak: Pandemi  Covid  19,  pengangguran  menciptakan  gelombang  pengangguran  yang  dahsyat  di  seluruh negara,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Upaya  demi  upaya  dilakukan  oleh  berbagai  level  pemerintahan,  dari  level daerah hingga nasional. Pengangguran menjadi salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah, karena dapat  menjadi  indikator  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  pembangunan  perekonomian.  Besarnya  dampak pengangguran  ini,  menjadi  urgensi  penulisan  artikel  ini.  Pengangguran  yang  dipilih  berjenis  pengangguran terbuka dalam kurun waktu pandemic covid 19, tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran eksplanatif. Meskipun ini merupakan tugas pemerintah, namun tidak dapat menjadi actor  tunggal  dalam  penangan  persoalan  pengangguran  di  Kota  Pangkalpinang.  Sehingga  penulisan menggunakan  konsep collaborative  governance dalam  penanganan  pengangguran.  Hasil  dari  penelitian  ini menyimpulkan (1) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terbukti adanya beberapa kali even job  fair  yang  diselenggarakan  oleh  OPD  tenaga  kerja  Kota  Pangkalpiang.  (2)  adanya  kolaborasi  antara pemerintah  dengan  akademisi.  Bentuk  kerjasamanya  dalam  program  kesempatan  kerja  berbasis  kawasan  yang dilakukan  bersama  Kemnaker  dan  IPB.  (3)  Kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  pihak  swasta.  Kolaborasi berhasil  menghasilkan  kebijakan  kemudahan  prosedur  layanan  perizinan  bagi  para  investor  melalui  layanan digital.
Kata kunci : Pengangguran Kota, Pemerintahan Kolaboratif, Pengangguran Kota Pangkalpinang
Abstract: The COVID-19 pandemic and unemployment have created a devastating wave of unemployment in all countries,  including  Indonesia.  Efforts  have  been  made  by  various  levels  of  government,  from  regional  to national levels. Unemployment is a barometer of the success of regional heads because it can be an indicator for  evaluating  the  success  of  economic  development.  The  magnitude  of  the  impact  of  unemployment  is  the urgency of writing this article. The selected unemployment type was open unemployment during the COVID-19 pandemic, 2020–2023. This research uses qualitative methods with explanatory explanations. Even though this is the government's task, it cannot be the sole actor in handling the unemployment problem in Pangkalpinang City. So the writing uses the concept of collaborative governance in handling unemployment. The results of this research conclude (1) that there is collaboration between the government and the community, as evidenced by the  existence  of  several  job  fair  events  held  by  the  Pangkalpiang  City  workforce  OPD.  (2)  There  is collaboration  between  the  government  and  academics.  The  form  of  collaboration  is  in  the  area-based employment  opportunity  program  carried  out  with  the  Ministry  of  Manpower  and  IPB.  (3)  Collaboration between  the  government  and  the  private  sector.  Collaboration  succeeded  in  producing  a  policy  facilitating licensing service procedures for investors through digital services.
Keywords: City Unemployment, Collaborative Governance, Pangkalpinang City Unemployment
Article History : Received 28 Februari 2024; Revised 5 Mei 2024; Accepted 1 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  dan  pengangguran,  dua  persoalan  klasik  yang  biasa  dialami  oleh  kebanyakan  negara  maju maupun  negara  sedang  berkembang.  Seperti  halnya  dengan  Indonesia,  sampai  saat  ini  masih  berjibaku menangani  problematika  pengangguran.  Sebagaimana  diketahui,  pengangguran  urgen  untuk  ditangani  karena dapat  berdampak    pada  kemiskinan.  Kondisi  ini  memburuk  pada  tahun  2020  hingga  pertengahan  2023, Indonesia dan seluruh negara di dunia  melewati wabah penyakit Covid-19. Pandemic berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada sektor ekonomi. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mengatur aktivitas    masyarakat  dalam  bekerja  bahkan  dibatasi.  Akibatnya  banyak  dari    UMKM  dan  perusahaan  tidak dapat beroperasi secara optimal. Terlebih  setelah adanya  kebijakan Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) yang  diberlakukan  di  beberapa  kota  besar  seperti  Jakarta,  dan  Bali.  Kebijakan lockdown dan  PSBB mengakibatkan beberapa perusahaan  maupun  UMKM  mengalami  kerugian  dan  gulung  tikar.  Aibatnya,  terjadi gelombang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Secara  tidak  langsung,  PHK  menimbulkan  gelombang pengangguran  ditengah  masa  pandemi.  Maraknya  tingkat  pengangguran  menjadi  salah  satu  dampak  pandemi paling  nyata. Proyek  Core  Indonesia menyatakan  bahwa  peningkatan  yang  signifikan  dalam  jumlah pengangguran  terbuka  penyebabnya  karena  adanya  wabah  Covid  19,  mengakibatkan  berubahnya  tingah  laku masyarakat serta aturan soal PSBB (Fahri et al., 2020).
Tingginya  angka  pengangguran  mengakibatkan  efek  domino.  Pengangguran  menurunkan  tingkat produktivitas serta penghasilan masyarakat, sekaligus menimbulkan persoalan kemiskinan dan juga kriminalitas. Menurut catatan BPS, tahun 2020 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menyentuh angka 7,07 persen dan rasio ini naik dari 5,23 persen dibanding tahun 2019 (Hendartyo, 2020). Selain faktor pandemic, salah satu faktor pengangguran yaitu melonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan perbanyakan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia,  sehingga  mengakibatkan  para  generasi  lulusan  anak  muda terpaksa menganggur sementara waktu dan menunggu harapanya untuk dapat bekerja (Verianty, 2022)
Sebagai  ibu  kota  provinsi,  Kota  Pangkalpinang  merupakan  daerah  terpadat  di  Kepulauan  Bangka Belitung.  Jumlah  penduduknya  berdasarkan  BPS  tahun  2020  sebanyak  216.893  jiwa.  Menurut  sumber  data LAKIP  Kota  Pangkalpinang  tahun  2019  dan  2020,  menerangkan  tingginya  angka  pengangguran  dan  kasus konflik industrial. Ironinya, data menunjukan masih rendahnya anggaran pengadaan diklat tenaga kerja dengan basis kompetensi dan kewirausahaan (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020, 2021). Selanjutnya, pada hasil survei angkatan  kerja  nasional  (sakernas)  di  tahun  2020  memaparkan  data  tentang  rasio  penduduk  di  Kota Pangkalpinang  yang  telah berumur lebih di atas 15 tahun yang  tergolong dengan  Penduduk Usia Kerja (PUK) memiliki  jumlah  161.793  jiwa.  Sejumlah  62,37  persen  penduduk  bekerja  dan/atau  yang  sedang  mencari perkerjaan.  Maksudnya  sejumlah  62  %  masyarakat  usia  bekerjanya  produktif  secara  ekonomi  (Bappeda  Kota Pangkalpinang, 2021).
Menurut Zadek, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance) , merupakan  sebuah  kemitraan  publik  dengan  pihak  swasta  yang  pada  umumnya  merupakan  kerjasama  antara negara  dan  non  negara  (NGO).  Kolaborasi  ini  menunjukan  bentuk  koalisi  yang  saling  melengkapi  antara berbagai  pihak  lalu  menjadi  satu  kesatuan  sudut  pandang  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Dengan  demikian, setiap  komponen  sistem  pemerintahan  kolaboratif  memiliki  peran  unik  (Yasintha,  2020).  Adanya  tiga  pelaku saling  mempengaruhi  pada  tata  kelola  pemerintahan    yakni;  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat.  Bagi pemerintahan kolaboratif, pemerintah bukan sebgai sentral satu-satunya pihak untuk mengatur serta mengelola pemerintahan,  tetapi  juga  menggandeng  pihak  lain  untuk  mengatasi  kekurangan  mereka.  Model collaborative governance memiliki  titik  fokus  pada  isu  dan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  publik  (hajat  hidup  orang banyak)  yang  disertai  dengan  penanganan  terhadap  masalahnya.  Hal  ini,  tentu  akan  membantu  menemukan solusi yang tepat untuk tata kelola kolaboratif pemerintahan (Bila & Saputra, 2019).
Sedangkan Collaborative  Governance menurut  Ansell  dan  Gash  menjadi  model  penanggulangan permasalahan  antara  satu  maupun  beberapa  lembaga  publik  melibatkan  para  penyelenggara  dan  pemangku jabatan  non  negara (stakeholders  non  state). Ketika  mekanisme  perumusan  kebijakan  secara  bersama  bersifat formal, sepakat dan bijaksana sesuai dengan tujuan dalam menjalankan public policy serta pengelolaan agenda publik  (Molla  et  al.,  2021).  Pandangan  dari  Ansell  dan  Gash  mengenai  kondisi  awal,  desain  kelembagaan, kepemimpinan  fasilitatif,  dan  proses  kolaborasi,  merupakan  suatu  struktur  proses  berjalannya Collaborative Governance . Kondisi awal memang penting untuk menetapkan tingkat kepercayaan, masalah, dan norma-norma yang  bisa  muncul  sebagai  peluang  dan  hambatan . Desain  kelembagaan  dijadikan  sebagai  pengatur  asas  untuk aktivitas  kerja  sama,  dan  kepemimpinan  berfungsi  sebagai  perantara  dan  penyedia  fasilitas  pemerintahan kolaboratif . Proses  Kolaborasi  adalah  sebuah  esensi  utama Collaborative  Governance, yang  mencakup  dialog secara langsung (face to face) , membangun keyakinan, prinsip yang kuat, berbagi pemahaman, dan berbagi hasil sementara (Molla et al., 2021).
Dalam  artikel  ini,  peneliti  berpandangan,  pada  dasarnya  permasalahan  mengenai  pengangguran  terbuka ini  sangat  menarik  dan  penting  dibahas,  karena  secara  tidak  langsung  memiliki  dampak  sosial,  ekonomi  serta politik,  yang  sekaligus  berhubungan  pada  hajat  hidup  orang  banyak.  Selain  itu,  hal  tersebut  bisa  dijadikan sebagai  salah  satu  parameter  yang  digunakan  dalam  mengukur  tingkat  akuntabilitas  pemerintah  dalam membangun  kemajuan  sebuah  daerahnya,  dalam  arti  jika  jumlah  tingkat  pengangguran  suatu  wilayah/daerah semakin tinggi, maka ini menunjukkan kondisi perekonomian di lokasi tersebut juga semakin buruk.
Pada  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  (A.  F.  Putri  &  Mubarak,  2019)  dengan  judulnya mengenai Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka  Di  Provinsi  Sumatera  Barat menyebutkan  bahwa  upaya  yang  telah  dilakukan  Disnakertrans  masih belum  dapat  mengatasi  persoalan  pengangguran  secara  optimal.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi tentang  cara  yang  telah  dilakukan,  dinilai  dari  varian  Edward,  yakni  pada  proses  dialog  yang  dilakukan  dapat dikatakan  baik,  tapi ada juga masyarakatnya pilah-pilih dalam menacari pekerjaan, sumber daya yang tersedia kurang  optimal,  sikap  para  penyelenggara  yang  cukup  baik  serta  birokrasi  dalam  pelayanan  yang  mempunyai SOP  cukup  berlibet.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  (A.  Putri  &  Azzahra,  2021)  dengan  judul riset Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Sebelum dan  Sesaat  Pendemi  Covid-19 menyimpulkan  bahwasanya  ketika  sebelum  ataupun  pada  saat  pandemic  covid berlangsung,  semua  daerah  provinsi  yang  Indeks  Pemabngunan  Manusia  (IPM)  rendah  yakni  di  bawah  angka rata-rata  nasional  menjadikan  tingkat  pengangguran  terbuka  sangat  meningkat.  Selain  itu,  pada  peningkatan PDRB dan UMP juga menyatakan dampak perbedaan saat sebelum dan selama pandemi. Sebelum covid, UMP mempengaruhi tingginya TPT, tetapi selesai covid, IPM justu memiliki dampak terbesar.
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mereka  cenderung hanya membahas dan menjelaskan  terkait  faktor-faktor  dan  penyebab  terjadinya  tingkat  pengangguran,  tetapi  tidak  melihat  dari akuntabilitas  pemerintah  dalam  memberikan  solusi  alternatif  yang  mutakhir  sebagai  upaya  penanggulangan pengangguan  tersebut.  Dengan  uraian  pada  permasalahan  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  tertarik  untuk menganalisis  riset  mengenai  proses  kinerja  pemerintah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  lebih  dalam  terkait bagaimana taktik pemerintah dalam mengentaskan persoalan pengangguran yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Oleh  sebab  itu,  kami  melakukan  riset  dengan  mengambil  judul  Strategi Collaborative  Governance dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Terbuka di Kota Pangkalpinang.

## METODE PENELITIAN
Berkenaan  dengan  fokus  permasalahan  dan  tujuan  penulisan  penelitian,  maka  penelitian    dilakukan dengan  metode  kualittatif  eksplanatif  mengenai  pengangguran  terbuka  di  kota  Pangkalpinang  pasca  wabah pandemik  covid-19.  Penggunaan  kualitatif  eksplanatif  dipilih  dengan  pertimbangan  agar  artikel  ini  dapat menerangkan  terjadinya  proses  elaborasi  antar  pihak  dalam  penanggunalangan  masalah  pengangguran  yang meningkat di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian ini adalah peneitian pustaka berdasarkan data dan informasi yang  bersumber  dari  internet.  Data  yang  telah  didapatkan  dianalisis  secara  mendalam  dan  diuji  menggunakan data  pembanding  lainnya  yang  berkaitan.berdasarkan  Creswell,  dalam  melakukan  analisis  data,  perlu  adanya usaha  ilmiah  untuk  menjelaskan,  lalu  memaknai,  dan  kemudian  mengintepretasikan  dan  merefleksikannya kedalam  temuan  penelitian.    Peneliti  menjadi  menjadi  instrument  langsung  dalam  pengumpulan  data,  analisis dan intepretasi dalam hasil penyajian temuan dalam bentuk eksplanatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Awal Permasalahan Pengangguran di Kota Pangkalpinang
Persoalan  pada  setiap  pembangunan  daerah  menjadi  kesenjangan,  "Gap"  antara  prestasi  pengembangan yang  ada  saat  ini  dengan  apa  yang  sudah  terencana  serta  sebuah  cita-cita  yang  akan  dipetik  pada  masa  depan berdasrkan  situasi  nyata  saat  rencana  telah  disusun.  Kota  Pangkalpinang  yang  secara de facto pernah menjadi Ibukota Indonesia pada tahun 1959 masih bisa dikatakan cukup tertinggal jika dinilai terhadap kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Problem pembangunan yang tejadi di kota ini ditelusuri melalui komunikasi dan gejolak perkembangan  dari  lini  zona  kejadian  masalah  standar  lokal  kota,  regional  maupun  global  pada  kurun  waktu kurang lebih lima tahun ke belakang. Salah satu problem utamanya terkait  pada bidang tenaga kerja  (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).
Penjelasan mengenai pengangguran terbuka, dimana kondisi pada setiap mayarakat yang termasuk dalam kelompok  saat  sedang  berusaha  untuk  memulai  kegiatan  produksi,  baik  sedang  dalam  mencari  pekerjaan ataupun mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum dapat bekerja (Dewi, 2020). Kota pangkalpinang dengan populasi sekitar 216.893 jiwa di tahun 2020, masih menghadapi peningkatan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ibukota dari Provinsi Bangka Belitung ini berusaha mengurangi masalah  tersebut.  Jumlah  kemiskinan  dan  pengangguran  di  kota  ini  terus  meningkat  dibandingkan  pada  tahun sebelumnya. Semua itu bisa terlihat dalam data dikumpulkan oleh BPS kota tersebut.
Salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah serta sebuah target ekonomi makro pemda yaitu TPT, yang dijadikan pembanding antara total angkatan kerja dan total pencari kerjaan. Lebih penting lagi, selain angka kemiskinan, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Baik dalam  satuan  unit  (orang)  maupun  persen,  indikator  pengangguran  terbuka  ini  berguna  sebagai  referensi pemerintah  untuk  penciptaan  pekerjaan  baru.  Selain  itu,  bertambahnya  kesuksesan  program  tenaga  kerja  pada tiap tahunnya dapat ditunjukkan oleh perkembangannya (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).
Tabel 1. Analisa Pencapaian Sasaran TPT
Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Indikator Satuan Tahun 2019 Tahun 2020 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian TPT % 5,05 5,01 99,21 5 6,93 61,40
Sumber : LAKIP 2019-2020
Menurut  data  yang  bersumber  pada  LAKIP  Kota  Pangkalpinang  tahun  2019  dan  2020,  analisa  tentang pencapaian sasaran strategis terkait tingkat pengangguran telah berhasil menurun. Hal ini di buktikan di tahun 2019  hasil  capaian  kinerjanya  sebesar  99,21  persen  dan  dijelaskan  bahwa  Pemkot  Pangkalpinang  sukses menyediakan  lowongan  pekerjaan  untuk  para  masyarakat  yang  membutuhkan.  Adanya  sebuah  elemen  dalam mendorong  kesuksesan  tersebut  dengan  hadirnya  para  pengusaha  yangg  menaruh  saham  atau  modalnya  di daerah, dengan begitu dapat menampung para pekerja lokal (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020)
Selanjutnya,  pada  tahun  2020  juga  dikatakan  masalah  pengangguran  berhasil  diturunkan  dengan  target yang  ditetapkan  5  persen  dan  pada  kenyataanya  terealisasi  6,93  persen.  Selain  itu,  menjelaskan  pula  bahwa secara  rata-rata  hanya  terdapat  69  orang  dari  totalan  1000  masyarakatyang  termasuk  angkatan  kerja  dan diantaranya merupakan orang yang sedang menacari kerjaan (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).
Tabel 2. Persentase Peningkatan TPT Wilayah Bangka Belitung Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 2019 2020 Kepulauan Babel 3,65 3,62 5,25 Bangka 4,12 3,80 5,42 Belitung 2,93 2,90 4,82 Bangka Barat 3,11 2,85 4,12 Bangka Tengah 3,93 4,39 5,59 Bangka Selatan 4,35 3,87 5,42 Bangka Timur 1,50 1,71 3,93 Kota Pangkal Pinang 4,70 5,01 6,93
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020
Namun, kenyataan yang terjadi, berdasrkan pada data yang disajikan di atas dapat membeikan gambaran kepada kita bahwa pada TPT Kota Pangkalpinang meningkat jadi 6,93 persen di tahun 2020 sesuai sasaran yang di  tetapkan  5  persen,  menunjukkan  nilai  capaian  kinerja  sebanyak  61,40  persen.  Ini  lebih  tinggi  dari  kenaikan 1,92 persen pada tahun 2019. Bukti nyata ada  kasus pandemi yang terjadi saat itu, hampir 90 persen dari 439 perusahaan  bisnis  di  pangkalpinang  terkena  dampak  dari  covid  tersebut,  sehingga  menyebabkan 11.600  orang terpaksa dirumahkan dan 195 pekerja dikeluarkan dari pekerjaan (PHK) (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).
Berlandaskan  dari  dua  data  LAKIP  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  lalu  dilakukan  perbandingan  dengan data  dari  BPS,  terjadi  ketidaksinkronisasian  antara  keduanya.  Jika  kita  lihat  dalam  data  BPS  bahwa sesungguhnya  tingkat  pengangguran  yang  terjadi  justru  malah  meningkat,  bahkan  dimulai  sejak  tahun  2018 perlahan  naik  tahun  2019  hingga  sampai  di  tahun  2020  puncaknya,  persntase  rasio  tingkat  penganggurannya mencapai 6,93 persen. Meningkatnya kenaikan tersebut dapat dinilai buruk, apabila dijadikan sebagai penilaian untuk  mengukur  tingkat  akuntabilitas  pemerintah  dalam  membangun  kemajuan  wilayahnya,  yaitu  dengan menciptakan masyarakat sejahtera.
Kemudian,  bicara  soal  kualitas  rumah  tangga  di  Kota  Pangkalpinang  dipengaruhi  oleh  kualitas  tenaga kerja  yang  dipekerjakan.  Sebanyak  42,90  persen  orang  di  Pangkalpinang  memperoleh  gelar  tamatan  SMA sederajat. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah 21,67 persen orang yang bekerja di Pangkalpinnag ini merupakan tamatan SD. Menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan para pekerja di Pangkalpinang rendah, sehingga nantinya berdampak pada gaji yang akan dibawa pulang (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2018).
Ansell and Gash dalam menjelaskan pada kondisi awal macam ini mendorong ketertarikan semua pihak kepentingan yang ada  untuk bersama-sama melakukan kongsi, antara pihak dari pemerintah maupun lembaga- lembaga yang ada. Jika telah mengalami suka duka bersama, maka secara inisiatif akan bertumbuhnya tenggang rasa  untuk  saling  membantu  melalui  kerjasama  atau  berkolaborasi.  Oleh  karena  itu,  semua  itu  harus  jadi pandangan serius bagi Pemerintah, terkhusus pada lembaga yang memiliki keterkaitan dalam mengatasi masalah harus dicari sumbernya, agar tidak menjadi masalah besar bagi kesejahteraan warga (Molla et al., 2021).

## 2. Desain Kelembagaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Menekan Angka Pengannguran
Ansell and Gash memandang desain kelembagaan sebagai sebuah regulasi atau pengaturan yang jelas dan tata  cara  harus  menjadi  sudut  padang  utama  lain  yang  perlu  mendapatkan  perhatian.  Penegakan  aturan seyogyanya  mesti  dilakukan  dengan  berkeadilan,  transparansi  dan  terbuka,  harapannya  para stakeholders ini bisa meyakinkan ketika  ada dialog bersama atau bernego  terbukti  rill adanya serta  tidak hanya omong kosong yang disampaikan untuk menyembunyikan konsensus yang telah dibuat (Molla et al., 2021).
Ketika melakukan pengendalian pada tingkat kota seperti Pangkalpinang, Indonesia, penanganan masalah pengangguran  umumnya  menjadi  tanggung  jawab  dari  beberapa  instansi  pemerintah  setempat.  Pola  hubungan kerja sama yang telah dibuat harus bersandarkan dengan yakin dan kepercayaan serta kesepahaman tujuan yang dicapai. Mereka  saling berkoordinasi satu saama lain secara intensif saat  menyepakati hukum. Menurut  Pitana dan Diarta (Kurniasih et al., 2023) menjelaskan bahwa regulasi merupakan otoritas sah diperoleh oleh lembaga instansi  yang  kemudian  dapat  digunakan  sebgai  pengelola  maupun  pengatur  kegiatan  dalam  lingkup  ranah hukum yang ada.
Pada desain kelembagaan dalam collaborative governance dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Meskipun tidak secara  khusus  mengatur  tentang  pengangguran,  peraturan  ini  memuat  berbagai  program  dan  kebijakan pemerintah  dalam  menguatkan  kapasitas  SDM  serta  membuka  lapangan  kerja,  seperti  kegiatan  pelatihan  dan sertifikasi kompetensi, program peningkatan kualitas pendidikan dan program pengembangan kewirausahaan Selain  itu,  terdapat  juga  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang isinya memuat sasaran penurunan angka pengangguran dan pengoptimalan kapasistas SDM. Alasan menggunakan dua Perpres sebagi bahan rujukan, karena sampai peneliti melakukan pencarian data belum adanya Peraturan Wali Kota secara resmi membahas terkait pengangguran di Kota Pangkalpinang.
Namun,  pada  level  tingkat  kota  seperti  Pangkalpinang,  penanganan  masalah  pengangguran  umumnya menjadi  tanggung  jawab  dari  beberapa  instansi  pemerintah  setempat.  Beberapa  lembaga  atau  instansi  yang terlibat  dalam  menangani  masalah  pengangguran  di  tingkat  kota  yaitu;  Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) Kota Pangkalpinang: pada dasarnya dinas ini biasanya  memiliki  tanggung  jawab  atas  aturan  tentang  penanaman  modal  dan  ketenagakerjaan  yang  tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
Selain  itu,  ada  juga  Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kota  Pangkalpinang:  meskipun  fokus  utama  dinas  ini  bicara terkait dengan kesejahteraan sosial, tetapi dinas ini dapat terlibat dalam membantu  kelompok rentan, termasuk didalamnya  pengangguran.  Melalui  bidang  pemberdayaan  sosial  dilakukan  program  kesejahteraan  sosial  dan bantuan  untuk  mengurangi  angka  pengangguran.  Menurut  sumber  dari  LAKIP  Kota  Pangkalpinang  tahun (2019-2020) pemerintah telah melakukan sebuah upaya untuk menekan angka pengangguran saat masa pandemi Covid. Adapun jenis program yang telah dilakukan diantaranya (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020, 2021):
1) Program pembinaan bagi perusahaan harus memberikan laporan terbukanya lowogan  penerimaan tenaga kerja
2) Kegiatan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan produktifnya para pekerja
3) Agenda penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
4) Siasat mengembangkan kewirausahaan atau UMKM
5) Strategi penguatan kualitas aparaturnya dengan penyediaan diklat, bimingan,  study banding dan lain-lain Bersumber  pada  program  diatas,  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah,  pada  pengimplementasiannya  masih belum  terlaksana  dengan  baik,  dikarenakan  semua  itu  memiliki  faktor  penghambatnya  yaitu; Pertama, setiap orang  yang  mencari  kerja  hampir  kebanyakan  kemampuan  yang  diingkan  oleh  perusahaan  masih  kurang memuaskan, sehingga menyebabkan masyarakat ingin kerja belum beruntung mendapatkan kesempatanbekerja. Kedua, proses  dalam  informasi  mencari  lowongan  kerja  masih  minim. Ketiga, para  tenaga  kerja  belum  dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan (Saputra, 2022)
Terlepas  dari  semua  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  tadi,  faktor  penyebab  utamanya  adalah  karena situasi  dan  kondisi  pada  saat  itu  Indonesia  sedang  mengalami  kasus  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan seluruh  aktivitas  kegiatan  harus  dibatasi  dengan  kebijakan  PSBB  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga program  yang  telah  dilakukan  menjadi  terhambat  dalam  menekankan  angka  pengangguran  yang  terjadi. Sebagaimana  juga  dikatakan  dari  hasil  riset  Stevanus  C  Handoko  yang  dikutip  dalam  (Safitri  &  Dewa,  2022) dengan  adanya  wabah  pandemi  menyumbang  efek  buruk  yang  menghambat  sebuah  rencana  program  yang sdauh terbentuk maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah.

## 3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)
Sebuah  kunci  keuksesan  yang  mempengaruhi  kerja  sama,  salah  satunya  juga  dengan  kepemimpinan fasilitatif.  Hal  ini  seeperti  yang  dijelaskan  Ansell  dan  Gash  menginstruksikan  pada  para  pemimpin  di  setiap lembaga  di  bawah  kendali  orang  yang  berjiwa  fasilitatif,  yaitu  sesosok  pemimpin  harus  mampu  menjadi fasilitator  seluruh stakeholders untuk  berunding,  berdiaolog  dalam  suatu  forum  meja  resmi,  saling  berdiskusi face  to  facae, tukar  tambah  pikiran,  meraih  kepercayaan,  komitmen,  melakukan  taktik  atau  rencana  untuk diwujudkan sebagai satu kesatuan tujuan kolektif (Molla et al., 2021)
Dalam  kaitanya  dengan  penanganan  masalah  pengangguran  terbuka  di  Kota  pangkalpinang  pasca pandemi  Covid,  Wali  Kota  Pangkalpinang,  Maulan  Aklil  yang  biasa  akrab  dipanggil  Molen  bisa  dikatakan sesosok pemimpin berkarakter fasilitatif. Melihat posisi dirinya sebagai Wali Kota, Molen berhasil mempererat komunikasi  baik  yang  menjembatani  pihak  pemerintah,  swasta,  akademisi  dan  masyarakat  untuk  melakukan upaya kerja sama dalam menekankan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang. Terbukti pada 21 Desember tahun  2021,  Wali  Kota  Pangkalpinang  yang  bersama  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Bappeda  dan  Litbang menghadiri  kegiatan  Focus  Group  Discussion  yang  diinisiasikan  oleh  Bappeda.  Acara  yang  berlangsung  di Gedung  Tudung  Saji  tersebut,  mengangkat  tema  tentang  langkah  penyegaran  ekonomi  selepas  pandemi  yang melanda Indonesia, khusunya wilayah Kota Pangkalpinang.
Narasumber yang hadir diantaranya; pimpinan KPPN Kota Pangkalpinang, pimpinan BPS kota setempat, Kepala  Deputi  Bank  Indonesia  Kepulauan  Bangka  Belitung,  serta  dihadiri  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Pada kata sambutannya, Molen menjelaskan bahwa dalam melakukan perbaikan ekonomi setelah pandemi, perlunya kita  memperhatikan  pada  unit  yang  bisa  memberikan  kontribusi  cepat  bagi  peningkatan  ekonomi.  Molen mengatakan,  akibat  dari  banyak  pengangguran  membuat  Kota    Pangkalpinang  berada  pada  angka  kemiskinan yang melonjak tinggi dibanding pada kota-kota lainnya (Admin, 2021)
Berdasarkan  berita  dari  Bangkapos.com,  Maulan  Aklil  juga  berkesempatan  melihat  dan  turun  tangan mengajak para angkatan kerja untuk datang langsung ke lokasi bursa kerja (job fair) yang berada di lingkungan DPMPTSP & Naker Kota Pangkalpinang. Lebih lanjut, Molen juga menjelaskan bahwa pemerintah kota  sudah menciptakan  suasana  investasi  yang  ramah  bagi  para  pelaku  usaha  atau  perusahaan  yang  ingin  menamkan modalnya.  Selain  itu,  pemerintah  kota  juga  mengutamakan  putra-putri  daerah  dan  pengusaha  lokal  untuk berinvestasi  di  Pangkalpinang  agar  uang  dapat  berputar  di  daerah  itu.  Pemerintah  kota  juga  berharap  agar masyarakat dapat menjaga kondisi aman dan  damai agar para investor tertarik datang ke Pangkalpinang (Yoga et al., 2023).
Lebih  lanjut,  dengan  adanya  informasi  serta  data  yang  telah  peneliti  temukan,  peneliti  dapat  melihat political will dari Pemerintah Kota pangkalpinang  dalam menurunkan angka pengangguran. Secara konseptual yang  dimaksud Political  Will oleh  Brinkerhoff  yaitu  kemauan  dan  komitmen  oleh  seorang  pemimpin  politik dalam  mewujudkan aksi yang nyata dengan tujuan agar program tersebut terlaksana dengan baik dibarengi atas usaha yang berkelanjutan (Azizah et al., 2020). Sehingga dapat dimaknai bahwa political will semacam "niatan seorang pemimpin" ketika menjalankan suatu usaha yang dapat dinilai patut untuk kemaslahatan bersama dalam jangka panjang.
Maka ketika bicara political will ini bersumber pada visi dan misi seorang pemimpin. Dalam hal ini yaitu visi dan misi dari Dr. Maulan Aklil, S.IP, M.Si (Molen) sebagai Wali Kota Pangkalpinang yang telah menjabat dari  tahun  2018  sampai  tahun  2023.  Sebagaimana  yang  tertuang  pada  RPJMD  Kota  Pangkalpinang  (2018  - 2023)  bahwa  visinya  “Mewujudkan  Pangkalpinang  sebagai  Kota  Sejahtera,  Nyaman,  Unggul  dan  Makmur” (SENYUM)  dan  pada  misinya  disebutkan,  salah  satunya  yaitu  memaksimalkan  pemanfaatan  potensi  ekonomi dan  penanggulangan  kemiskinan,  dimana  di  dalamnya  juga  menyinggung  soal  penurunan  pengangguran (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2018).
Pada  visi  tersebut,  terdapat  dua  kosa  kata  “sejahtera”  dan  “makmur”.  Artinya  pemerintah  harus  bisa memastikan bahwa masyarakatnya itu dapat hidup dengan layak sejahtera sesuai dengan strata sosialnya sendiri- sendiri dan tidak terjadi banyaknya pengangguran dimana-mana. Namun, kenyataanya yang terjadi pada tahun pertama  (2019)  sampai  kedua  (2020)  menjabat,  Maulan  Aklil  belum  mampu  menrunkan  angka  pengangguran dan justru malah terus naik secara bertahap diperparah lagi puncaknya pada saat covid.
Walaupun  demikian,  Molen  tidak  tinggal  diam  bahkan  terus  berupaya  memperbaiki  masalah pengangguran  yang  meningkat  pada  tahun  seblumnya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  ketika  di  tahun  ketiga (2021), pada saat pandemi covid sudah mulai mereda, Molen bersama dengan OPD (DPMPTSP dan Naker) melakukan strategi  guna  memajukan  tingkatan  angkatan  kerja  yang  ditempatkan  dan  mengoptimalkan  laju  pertumbuhan realisasi investasi (Sekretaris DPMPTSP & NAKER, 2022). Berikut strategi yang telah dijalankan:
1) Memberikan Pencari Kerja Pendidikan Dan Pelatihan
Pada Juli 2021, 45 orang yang sedang mencari pekerjaan telah dilatih dalam tiga bidang keahlian: teknik mobil, TIK dan barista. Selain itu, anggaran untuk pelatihan karyawan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mencakup empat kategori kejuruan yang berbeda.

## 2) Fokus Dan Pengawasan Hubungan Industrial Perusahaan Dan Karyawan
Bimbingan  teknis  diberikan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  dan  pembentukan lembaga  kerja  sama  bipartite  saat  bidang  tenaga  kerja  masih  menjadi  satu  dengan  Dinas  Sosial  Kota Pangkalpinang. Di sisi lain, pada tahun 2021, DPMPTSP & NAKER memberikan pengarahan teknis prosedur membuat aturan perusahaan seklaigus kontrak kerja, serta bimbingan untuk pengurus unit kerja serikat pekerja.
3) Memaksimalkan Promosi Investasi. Pada tahun 2021, strategi promosi telah dibuat, mencakup:
• Bekerja  sama  antara  Pemkot  Pangkalpinang  dengan  Pemprov  Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam meningkatkan infrastruktur di bidang yang menjadi prioritas, yaitu pariwisata, industri dan perdagangan, serta perikanan dan kelautan.
• Menyediakan kemudahan tata cara pelayanan pada perusahaan luar untuk menaruh saham modalnya
• Mendesain  peta  kawasan  investasi  untuk  memberi  investor  pemahaman  yang  jelas  tentang  kawasan investasi
• Menyebarkan  promosi  melalui  media  sosial  dan  sarana  lainnya  tentang  keunggulan  Pangkalpinang  di sektor prioritas
• Meningkatkan SDM pada sekolah vokasi agar SDM ada siap bersaing di pasaran
• Menaikan komisi pajak untuk industri tambak ikan, mempermudah perizinan, serta meningkatkan potensi perikanan. Penting bagi kota ini untuk menunjukkan keunggulannya dalam bidang perikanan dan kelauta serta  memiliki  akses  ke  pelabuhan  untuk  ekspor  dan  impor.  Akibatnya,  sektor  ini  telah  dipilih  sebagai sektor prioritas di kota ini.
4) Membuat  Peraturan  Yang  Mendukung  Investasi  Di  Kota  Pangkalpinang  :  dengan  merevisi  Peraturan Insentif dan Kemudahan Penanaman modal agar sesuai dengan UU Cipta Kerja.
Selanjutnya,  pada  tahun  keempat  (2022)  Wali  Kota  Pangkalpinang  mendukung  secara  langsung  agenda dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).  Ada tiga skema acara  KADIN yang akan bekerja sama dengan Pemkot Pangkalpinang, adapun salah satu programnya yaitu: program pembuatan spanduk nama untuk UMKM yang  belum  memilikinya.  Dengan  tujuan  adalah  untuk  membuat  nama  usaha  mereka  mudah  dikenal  oleh masyarakat  luas.  Target  sasaran  utamanya  sudah  dimulai  dari  gang  permukiman,  warung  atau  toko.  Program dengan  asksi  nyata  yang  menguntungkan  pasti  akan  dihargai  oleh  Wali  Kota  Pangkalpinang  dan  didukung sepenuhnya. Molen juga mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat andil ambil bagian kesempatan dalam meningkatkan UMKM di Kota Pangkalpinang (Eka, 2022).
Selain  itu,  Pemkot  melalui  Dinas  PMPTSP  dan  Naker  juga  menyediakan  program Job  Fair 2022  yang dilaksanakan  selama  2  hari  dengan  lokasi  halaman  yang  telah  disediakan.  Acara  tersebut  resmi  dibuka  oleh Wamen  ketenagakerjaan  RI.  Dalam  kegiatan  tersebut  adanya  ketersediaan  lowongan  pekerjaan  sebanyak  20 perusahaan atau pelaku usaha di kota tersebut dengan lowongan pekerjaan sebanyak 400 (Ginta, 2022).
Maulan  Aklil  juga  menghimbau  kepada  masyarakat  agar  bisa  menujukan  partisipasi  atau  kesungguhan dalam  mengikuti  program  ini.  Akhirnya  banyak  angkatan  kerja  yang  berdatangan  untuk  ikut  terlibat.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  135  lamaran  kerja  menyerbu  salah  satu  pada  Perusahaan  Permodaalan  Nasional Madani (PNM), dimana dalam satu hari pertama diadakanya program job fair ini. Masayrakat juga menganggap dalam program tersebut berdampak baik untuk keberlanjutan mencari pekerjaan dan PNM sebagai sektor swasta dapat membantu pemerintah dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka di Pangkalpinang (Hasanah, 2022)
Berbicara  tentang  strategi  pemerintah,  peneliti  juga  menemukan  hasil  riset  yang  telah  dilakukan  oleh (Antika et al., 2022) terkait Efektivitas Program Pelatihan  & Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka  Pengangguran  Oleh  Dinas  Naker  Kota  Cimahi  Pada  Masa  COVID-19  Tahun  2021 ,  dijelaskan  bahwa Pemerintah  Kota  Cimahi  melalui  Dinas  Naker  telah  mensosialisasikan  kegiatan  pelatihan  kerja  kepada masyarakatnya  dengan  baik,  yakni  lewat  sebuah  aplikasi  SILIMA,  serta  medsos  seperti;  facebook  dan instagram. Program yang dibuat memiliki misi untuk menurunkan rasio pengangguran yang ada di kota tersebut, agar pencari kerja memperoleh kemampuan dan keterampilan, sehingga mereka dapat bersaing dengan baik.
Jika dibandingkan pada penelitian Kota Cimahi di atas, dapat kita lihat pemerintahnya bisa menurunkan tingkat pengangguran dengan sosialsisasi online. Hal ini bisa menjadi sebuah solusi alternatif bagi Pemerintah Kota  Pangkalpinang  untuk  mensosialisasikan  terhadap  program  yang  telah  dibuatnya  melalui  aplikasi,  guna memudahkan  masyarakat  dalam  mengikuti  bagaimana  pentingnya  program  itu  dalam  menurunkan  tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang. Program yang disediakan dijelaskan secara rinci dalam metode online.
Kemudian, pada riset yang dilakukan oleh (Kusuma Devi et al., 2022) dengan judulnya Strategi Program PPKD  Jakarta  Selatan  Melalui  Program  Latihan  Kerja  Dalam  Mengatasi  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di Masa Pandemi Covid 19, dijelaskan bahwa dengan penggunaan media klinik pelatihan, tingkat penyerapan pada tenaga kerja memberikan hasil yang cukup signifikan. Selain itu, pendekatan Triple Skilling yang dilakukannya dapat  membantu  pengembangan  program.  Program  yang  dibuat  berfugsi  sebagai  penguatan  kapsitas  siswa melalui praktik kerja (magang) serta peningkatan kompetensi instruktur mampu mendorong perbaikan kualitas pendidikan dan perluasan kesempatan kerja.
Pada  hasil  penelitian  Kota  Jakarta  Selatan  di  atas,  terlihat  bahwa  cara  pemerintah  dalam  mengatasi pengangguran  sudah  cukup  baik  dengan  mengguanakan  media  klinik  pelatihan  khususnya  bagi  para  siswa diberikan  kesempatan  program  praktek  atau  magang.  Kegiatan  semacam  ini  juga  bisa  menjadi  solusi  lainnya bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menerapkan pendekatan Triple Skilling dengan tujuan memberikan kesempatan  bagi  para  siswa  sekolah  kejuruan  untuk  ikut  magang  atau  praktik  kerja,  sehingga  mampu mendorong SDM yang siap dengan dunia kerja serta dapat mengurangi kesenjangan terhadap pengangguran di Kota Pangkalpinang
Faktor  kepemimpinan  memang  kuat  hubungannya  pada  kekuasaan  serta  jiwa  pribadi  orang  tesebut. Sebagai  halnya  telah  dijelaskan  oleh  Fridayana  dalam  (Angga  &  Iskandar,  2022)  bahwa  kepemimpinan  itu merupakan  perilaku  atau  seni  seseorang  untuk  dalam  mempengaruhi  perilaku  orang  lain  maupun  kelompok lainnya. Dalam hal ini peranan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berhasil menarik simpati  masyarakat dan juga  berhasil  menghadirkan  para  investor  untuk  mampu  berbenah  menurunkan  angka  pengangguran  di  Kota Pangkalpinang.

## 4. Proses Kolaborasi (Collaboration Process)
Proses kolaborasi yang dimaksud oleh Ansell and Gash yaitu adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam menciptakan keyakinan melalui proses komunikasi saling bertemu face to face untuk dapat menumbuhkan rasa percaya  yang  diharapkan  akan  membawa  pengaruh  baik  terhadap  komitmen  selama  proses  kerja  sama,  yang kemudian  memunculkan  saling  percaya  satu  dengan  yang  lainya  dan  hasil  sementara.  Dalam  hal  ini,  proses kolaborasi  merupakan  variable  yang  penting  untuk  menentukan  keberhasian  collaborative  governance (Kurniasih et al., 2023)
Esensi  dari  proses  kolaborasi  pada  percepatan  penurunan  angka  pengangguran  di  Kota  Pangkalpinang, menggambarkan  bagaimana  bentuk  upaya  penyatuan  yang  dikerjakan  pemerintah  dalam  menggandeng masyrakat,  akademisi  dan  pihak  swasta  dalam  rangka  meredakan  masalah  pengangguran.  Semua  hal  itu  telah tergambarkan  dengan  jelas  dan  nyata  dilaksanakan  oleh  Pe  mkot  Pangkalpinang. Pertama,  kolaborasi  pihak pemerintah  dengan  masyarakat .  Dapat  dibuktikan  dengan  adanya  program Job  Fair di  tahun  2022.  Acara tersebut  di  selenggarakan  oleh  Pemkot  melalui  Dinas  PMPTSP  dan  Naker  dan  dilaksanakan  selama  2  hari dengan lokasi halaman yang telah disediakan (Ginta, 2022).
Lebih  lanjut,  dilaksanakanya  juga  program  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  masyrakat  angkatan  kerja oleh OPD Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna mempersiapkan SDM angkatan kerja yang berdaya saing di pasar global (Sekretaris DPMPTSP & NAKER, 2022). Kedua, kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Terbukti  adanya  upaya  pihak  pemerintah  menggalakkan  kegiatan  peluang  kerja  dengan  basis  wilayah  yang dilakukan oleh Kemnaker dan universitas IPB. Seorang ahli dari Universitas IPB, menyatakan bahwa program pelatihan  dan  pendampingan  ini  ditujukan  untuk  mempersatukan  sumber  daya  sekaligius  pelaku  usaha  TKM pada sebuah wilayah dengan menyeluruh agar TKM dapat berperan dalam semua aspek kewirausahaan. Dengan begitu, dapat mengembangkan lebih banyak kesempatan kerja diandalkan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Seftia, 2022)
Berikutnya yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Aksi ini dapat tergambarkan melalui  adanya  kemudahan  prosedur  layanan  perizinan  bagi  para  investor  luar  yang  akan  menanamkan modalnya  melalui  digitalisasi  dan  harapan  tidak  perlu  waktu  berlarut-larut  dalam  melakukan  proses perizinannya.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  pemerintah  secara  tidak  langsung  telah  memberikan  dampak besar kepada masyarakat pada terbukanya lapangan pekerjaan (Jati, 2022).
Tabel 3. Persentase Penurunan TPT Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka 2020 2021 2022 Pangkal Pinang 6,93 6,81 5,90
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2022
Bentuk upaya kolaboratif telah dikerjakan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengurangi angka pengangguran  terbuka  yang melonjak  tinggi  selama  pandemi  COVID-19  dikatakan  cukup  baik.  Sebagaimana, bersumber  informasi  dari  BPS,  TPT  yang  terjadi  selepas  pandemi  di  Kota  Pangkalpinang  (2020-2022)  telah mengalami  penyusutan  sejumlah  1,93  persen.  Kerjasama  antara  pihak  pemerintah,  masyarakat,  akademisi  dan swasta menjadikan langkah kongkrit kolaborasi kuat, mendukung penyelesaian persoalan pengangguran terjadi.
Menurut kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad menyatakan, selama di tahun 2022 sejumlah 817 orang sudah  mulai  dapat  pekerjaan,  namun  hal  itu  masih  meninggalkan  sebanyak  6.479  orang  yang  menganggur  di Pangkalpinang.  Beliau  juga  menyebutkan  bahwa  faktor  dari  menurunya  angka  TPT  adalah  berkembang pesatnya  nilai  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  adanya  kegiatan  bursa  kerja (job  fair) yang dilakukan oleh pemerintah (Marlianto, 2023). Pada konsepnya mempunyai tingkat fleksibilitas kuat merupakan dasar  dari collaborative  governance .  Pihak  pemerintah  harus  terus  bertekat  menyelesaikan  masalah  TPT  dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan  kualitas  SDM  yang  dimilikinya  guna  menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## KESIMPULAN
Dengan adanya riset serta bahasan di atas, dapat kita ambil sebuah konklusi  bahwa strategi Collaborative Governance Pemkot Pangkalpinnang dalam menangani kasus TPT sudah berjalan cukup baik, jika dilihat mulai dari kondisi awal masalahnya hingga sampai proses kolaborasi yang dilakukannya. Beberapa bentuk kolaborasi yang telah dilakukan, diantaranya :
1) Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat : Dibuktikan dengan adanya program Job Fair di tahun 2022.  Selain  itu  ada  program  penddikan  dan  pelatihan  kepada  masyarakat  angkatan  kerja  oleh  OPD tenaga kerja Kota Pangkalpiang
2) Kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  akademisi  :  Dibuktikan  juga  dengan  program  kesempatan  kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB
3) Kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  pihak  swasta  dengan  memberikan  kemudahan  prosedur  layanan perizinan bagi para investor luar yang akan menanamkan modalnya melalui digitalisasi
Dalam  pelaksanaan Collaborative  Governance Pemerintah  Kota  Pangkalpinang,  tim  peneliti menyediakan rekomendasi mengenai persoalan TPT tersebut, diantaranya:
1) Pada  proses  penanganan  masalah  pengangguran,  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  bisa  mencontoh  dari Pemerintah  Kota  lainnya  dalam  menurunkan  angka  penagngguran  di  wilayahnya,  seperti;  Kota  Cimahi yang  menggunakan  aplikasi  digital  dalam  pelaksanaanya  dan  Kota  Jakarta  Selatan  yang  mengunakan klinik pelatihan dengan pendeketan Triple Skilling
2) Selain itu, harus adanya kebijakan atau regulasi  dari Wali Kota yang jelas untuk mengatur secara resmi membahas terkait pengangguran di Kota Pangkalpinang.

## REFERENSI
Admin.  (2021). Strategi  Pemulihan  Ekonomi  Pasca  Covid  –  19  Di  Kota  Pangkalpinang .  Bappeda  &  Litbang Kota  Pangkalpinang.  https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/informasi_publik/detail/strategi- pemulihan-ekonomi-pasca-covid--19-di-kota-pangkalpinang
Angga,  A.,  &  Iskandar,  S.  (2022).  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Mewujudkan  Merdeka  Belajar  di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , 6 (3), 5295–5301. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2918
Antika, G. A., Kurnia, D., & Munawaroh, S. (2022). Analisis Kritis Terkait Efektivitas Program Pelatihan Dan Produktivitas  Tenaga  Kerja  Dalam  Mengurangi  Angka  Pengangguran  Oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Cimahi Pada Masa Covid-19
Tahun 2021. Jurnal Caraka Prabu , 6 (1), 42–64. https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1051
Azizah,  W.  I.,  Mahmudah,  Z.,  &  Kriswibowo,  A.  (2020).  Political  Will  Pemerintah  Kabupaten  Jombang terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Masyarakat  Desa  Political  Will  of  Jombang  District Government  on  Poverty  Reduction  in  Village  Communities. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan  Politik , 1 (April), 50–62.
Bappeda
Kota Pangkalpinang. (2018).
RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 . https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2021/07/RPJMD.pdf
Bappeda Kota Pangkalpinang. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 . https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019.pdf
Bappeda Kota Pangkalpinang. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 . https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/LAKIP_2020.pdf
Bila,  A.,  &  Saputra,  B.  (2019).  Strategi  Collaborative  Governance  dalam  Pemerintahan. Jurnal  Transformasi Administrasi , 9 (2), 196–210.
Dewi, S. (2020). Pengangguran Terbuka: Kasus Di Indonesia. Jurnal Mitra Manajemen , 9 (1), 43–46.
Eka.  (2022). Molen  Dukung  Aksi  Nyata  Program  Kadin  Pangkalpinang  Untuk  Kota  Beribu  Senyuman . Diskominfopgk. https://website.pangkalpinangkota.go.id/molen-dukung-aksi-nyata-program-kadin- pangkalpinang-untuk-kota-beribu-senyuman/
Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). Al-
Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 45–60. http://www.ejournal.an-
nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/142
Ginta.  (2022). Job  Fair  2022  Pemkot  Pangkalpinang  Resmi  Dibuka  oleh  Wamen  Ketenagakerjaan  RI . BANGKA  BELITUNG,Www.Wowbabel.Com.  https://www.wowbabel.com/lokal/pr-5985946099/job- fair-2022-pemkot-pangkalpinang-resmi-dibuka-oleh-wamen-ketenagakerjaan-ri
Hasanah,  A.  D.  (2022). Job  Fair  Pemkot  Pangkalpinang,  135  Pencari  Kerja  Masukan  Lamaran . BANGKAPOS.Com. https://bangka.tribunnews.com/2022/12/06/job-fair-pemkot-pangkalpinang-135- pencari-kerja-masukan-lamaran
Hendartyo,  M.  (2020). BPS: Pengangguran  Terbuka  Naik Jadi  7,07  Persen  pada  Agustus  2020 . Tempo.Com. https://bisnis.tempo.co/read/1402510/bps-pengangguran-terbuka-naik-jadi-707-persen-pada-agustus- 2020?page_num=2
Jati,  R.  P.  (2022). Mempermudah  Investasi  untuk  Pengembangan  Kota  Pangkal  Pinang .  Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/19/mempermudah-investasi-untuk-pengembangan-kota- pangkal-pinang
Kurniasih,  Y.,  Suwitri,  S.,  &  ...  (2023).  Collaborative  Governance  Dalam  Percepatan  Pencegahan  Stunting  di Kabupaten Temanggung.
… and Local Governance , 7 (1), 68–76.
https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7438
Kusuma  Devi,  N.,  R.Madhakomala,  R.  M.,  &  Sutanto,  S.  (2022).  Strategi  Program  PPKD  Jakarta  Selatan Melalui  Program  Latihan  Kerja  dalam  Mengatasi  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di  Masa Pandemi Covid-19. JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809- 0543 , 3 (5), 375–381. https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss5pp375-381
Marlianto,  C.  (2023). BPS  Pastikan  Tingkat  Pengangguran  di  Pangkalpinang  Terus  Turun,  Ini  Penyebabnya . BANGKAPOS.Com.  https://bangka.tribunnews.com/2023/02/08/bps-pastikan-tingkat-pengangguran-di- pangkalpinang-terus-turun-ini-penyebabnya?page=all
Molla,  Y.,  Supriatna,  T.,  &  Kurniawati,  L.  (2021).  Collaborative  Governance  Dalam  Pengelolaan  Kampung Wisata  Praiijing  Di  Desa  Tebara  Kecamatan  Kota  Waikabu-Bak  Kabupaten  Sumba  Barat. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (2), 140–148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790
Putri,  A.,  &  Azzahra,  A.  (2021).  Perbandingan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pengangguran Terbuka  di  Indonesia  Sebelum  dan  Sesaat  Pendemi  Covid-19. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan , 3 (2), 71. https://doi.org/10.24036/jkep.v3i2.13605
Putri,  A.  F.,  &  Mubarak,  A.  (2019).  Implementasi  Strategi  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. Journal Of Residu , 3 (20), 25–33.
Safitri,  L.  A.,  &  Dewa,  C.  B.  (2022).  Analisa  Kebijakan  Pemberlakuan  Ppkm  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19 Terhadap Industri Skala Kecil Dan Menengah Makanan Dan Minuman. Jurnal Manajemen Dayasaing , 23 (2), 97–107. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16180
Saputra,  E.  (2022). 6.997  Orang  di  Pangkalpinang  Menganggur,  Ini  Penyebab  dan  Dampaknya . BANGKAPOS.Com. https://bangka.tribunnews.com/2022/08/04/6997-orang-di-pangkalpinang- menganggur-ini-penyebab-dan-dampaknya?page=all
Seftia. (2022). Bersama Kementerian Ketenagakerjaan Dan IPB University, Pemkot Pangkalpinang Gencarkan Program
Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan . Diskominfo. https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb- university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan/
Sekretaris DPMPTSP & NAKER. (2022). LKJIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021 . https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/web/wp- content/uploads/2022/02/LKJIP-2021.pdf
Verianty, W. A. (2022). 12 Penyebab Pengangguran di Indonesia, Pahami Dasar Permasalahannya . Liputan6. https://www.liputan6.com/hot/read/5054591/12-penyebab-pengangguran-di-indonesia-pahami-dasar- permasalahannya?page=4
Yasintha,  P.  N.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata  Di  Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 1. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219
Yoga,  S.,  Manullang,  R.  R.,  &  Panjaitan,  F.  (2023).  ANALISIS  PENGARUH  MARKETING  MIX TERHADAP  TINGKAT  PENJUALAN  PADA  CANDU  COFFEE  DI  KOTA  PANGKALPINANG. JURNAL PROGRESIF MANAJEMEN BISNIS (JPMB), STIE-IBEK , VOL 10 No , 115–123.