## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-07-05 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## PELANGGARAN MEREK  SEBAGAI  BENTUK PERSAINGAN CURANG DALAM KEGIATAN USAHA YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG
(STUDI YURISPRUDENSI PERKARA MEREK TERDAFTAR )

## Haryono
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang hhwmrt@yahoo.com

## Abstrak
Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar, yang memiliki  fungsi  sebagai  tanda  pengenal  barang  atau  jasa,  yang  dapat  membedakan barang  atau  jasa  yang  satu  dengan  barang  atau  jasa  yang  lain.  Selain  itu  juga berfungsi bagi Produsen, Pedagang dan Konsumen. Dalam faktanya ada pelanggaran merek  dimana  si  pelanggar  ingin  membonceng  merek  terdaftar  dengan  tujuan mendapatkan  keuntungan.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk  membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pelanggaran  adalah  sebuah  persaingan  yang  curang  dan  tidak jujur  dan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Anti  monopoli  dan  Persaingan  Tidak Sehat. Pelanggaran merek (pemalsuan merek) adalah perbuatan melawan hukum dan persaingan  curang  karena  merugikan  pihak  lain  yang  memenuhi  unsur  Pasal  1365 KUHPerdata  menimbulkan  keruigian  dan  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Kata Kunci: Pelanggaran Merek, Persaingan Curang, Perkara Merek.

## Abstract
A mark is a special right granted by the State to the owner of a registered mark, which has a function as an identifier of goods or services, which can distinguish one good or service  from  another.  In  addition,  it  also  functions  for  Producers,  Traders  and Consumers. In fact there is a trademark infringement where the violator wants to ride a registered trademark with the aim of making a profit. This is the basis for the author to make  this  research  using  normative  juridical  research  methods.  The  results  of  the study  indicate  that  the  Violation  is  a  fraudulent  and  dishonest  competition  and  is contrary  to  the  Antitrust  and  Unfair  Competition  Law.  Brand  infringement  (brand counterfeiting)  is  an  act  against  the  law  and  fraudulent  competition  because  it  harms other parties who meet the elements of Article 1365 of the Civil Code causing losses and is contrary to the Anti-Monopoly and Unfair Competition Law..
Keywords: Trademark Violation, Unfair Competition, Trademark Case.

## PENDAHULUAN
Dunia bisnis adalah penuh dengan kompetisi  atau  persaingan.  Manakala ada  suatu  perusahaan  tidak  mampu bersaing  dengan  perusahaan  lain  maka perusahaan  tersebut  dalam  waktu  yang tidak  lama  akan  berhenti  melakukan
usaha atau mengalami kebangkrutan [1]. Kompetisi  atau  persaingan  adalah  suatu cara  untuk  menarik  konsumen  agar menggunakan
produknya.
Bentuk
Persaingan  atau  kompetisi  biasanya adalah  harga  atau  kualitasnya.  Dengan harga murah diharapkan konsumen akan
membeli  produknya.  Aatau  dengan produk berkualitas akan menjadi incaran para konsumen atau pengunanya.
Persaingan  positif  dalam  kegiatan usaha  adalah  sesuatu  hal  yang  perlu dilakukan dalam rangka merebut pasar . Apabila  pasr  paositif  terhadap  produk yang dipasarkan maka kegiatan produksi akan  berjalan  dengan  lancar,  sehingga tujuan  dari  persaingan  secara  ekonomis yaitu mencari keuntungan dapat tercapai dengan  baik.  Dengan  tercapai  tujuan yang  diinginkan  maka  perusahaan  akan cukup modal sehingga dapat
mempengaruhi  keberadaannya  dalam waktu  yang  lama.  Dengan  banyak keuntungan maka perusahaan akan bisa berkembang  menjadi  besar  bahkan dapat  melakukan  konglomerasi  secara geografis  dalam  rangka  memperbesar perusahaan [2].
Namun  dalam  kenyataan  ada perusahaan yang melakukan persaingan dengan  cara  yang  tidak  jujur  atau  tidak sehat  atau  dengan  cara  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  ada  yang ditur dalam UU No. tahun 1999 yaitu UU
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Cntohnya  adalah  persaingan  curang yang  dilakukan  oleh  pengusaha  lain selain pemilik merek sah seperti miniman merek  Tancho,  Aqua,  Seven  UP,  Bata dan  sebagainya.    Persaingan  tersbut adalah  persaingan  yang  dilarang  . Persaingan  yang  tidak  sehat  secara langsung  atau  tidak  langsung  akan secara cepat atau lambat akan mematikan  usaha  lainnya  baik  yang besar  maupun  yang    ada  dibawahnya. Apabila  persaingan  tidak  sehat  apalagi persaingan curang dibiarkan maka dunia usaha  akan  mengalami  resesi  dan stagnasi  yang  dapat  mempengaruhi seluruh
kehidupan
masyarakat.
Terutama kehidupan ekonomi keamanan dan  politik.  Karena  masalah  ekonomi bersangkut  paut  secara  erat  dengan keamanan  dan  politik  (politik  ekonomi). Oleh  karena  itu  dalam  persaingan  perlu
diatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,  yang  dapat  mengganggu stabilitas  ekonomi  bahkan  stabilitas politik.
Agar  dunia  usaha  maju  dan berkembang  dengan  baik  maka  perlu pengaturan,  seperti  yang  diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yaitu anti monopoli dan persaingan tidak sehat.  Peraingan curang adalah sesuatu yang dilarang karena persaingan curang adalah persaingan dengan cara menggunakan merek yang sudah terkenal  dan  dikenal  masyarakat.  Hal  itu merugikan  bagi  pemilik  merek  dan merugikan konsumen.
Persaingan curang  dilarang  orang  lain  atau  badan usaha  yang  mempunyai  merek  dan konsumen    tidak  dirugikan.  Persaingan curang  adalah  persaingan  tidak  sehat, karena yang curang hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan yang punya hak. Persaingan tidak sehat juga dilarang  karena  cara  tersebut  adalah cara  yang  tidak  jujur  atau  melawan hukum    atau  menghambat  persaingan usaha.  Persaingan  tidak  sehat  apabila tidak  dilarang  atau  dibiarkan  akan berpengaruh  terhadap  usaha  lain  baik yang besar atau dibawah secara langsung  atau  tidak  langsung  secara cepat  atau  lambat,  terlebih  apabila konsumen  mengathui  bahwa  produknya ada  yang  tidak  asli  atau  palsu.  Jika dibiarkan  maka  konsumen  (masyarakat) tidak akan menggunakan produk barang atau  jasa  yang  dipalsukan  Oleh  karena itu  dengan  UU  No.  5  Tahun  1999 diharapkan  tercipta  iklim  persaingan yang sehat yang saling menguntungkan, sehingga  seluruh  usaha  baik  kecil menengah  atau  besar  bisa  berkembang dan  maju.  Disinilah  pentingnya  UU tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diberlakukan  terhadap  dunia  usaha  di Indonesia.  Dengan  demikian  persaingan curang  seperti  dalam  kasus  Merek Seven  Up  dan  Merek  Aqua  [3]  dan  lain-
lain tidak terulang di jaman sekarang dan masa yang akan datang.

## POKOK PERMASALAHAN
Persaingan  curang  adalah  suatu kegiatan  yang  dilarang  dalam  dunia bisnis, dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 maka permasalahan yang muncul adalah :
1.  Apakah pemalsuan merek kegiatan  bisnis  yang  mengarah persaingan curang yang dilarang ? 2.  Apakah persaingan curang
bertentangan  dengan  UU  No.  5
Tahun  1999  dalam  melakukan usaha ?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal  ilmiah  ini  yaitu  yuridis  normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan  bahan  hukum  dengan  cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas  hukum  serta  perundang- undangan (statute approach) yang mengkaji  undang-undang  dan  peraturan yang terkait serta pendekatan konseptual (conseptual  approach) yang  mengkaji teori-teori  dan  doktrin-doktrin  dari  para ahli . [ 4 ] Cara  pengumpulan  data  dengan mencari  data  kepustakaan,  mempelajari dan  meneliti  berbagai  literatur  yang bersumber  dari  sumber  hukum  primer, sumber  hukum  sekunder  dan  sumber hukum tersier, seperti buku kepustakaan, peraturan  perundang-undangan,  artikel, makalah, jurnal mengenai akuisisi saham perusahaan.
Objek  penelitiannya  adalah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
hukum persaingan usaha berupa
undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri maupun  berbentuk  keputusan  menteri. Adapun  metode  analisis  data  yang digunakan adalah kuantitatif  yang dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan  analisis  kuantitatif  yang deskriptif. [ 5 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persaingan a. Pengertian Persaingan Persaingan atau ‘compettition
(bahasa  Inggris)  oleh  Webster  dalam bukunya  Arie  Siswanto  [6],  didefinisikan s ebagai  “  ….  A  struggle  or  contest between  two  or  more  persons  for  the same objects” .Terminologi tersebut dapt dijelaskan bahwa dalam setiap persaingan  akan  terdapat  unsure-unsur sebagai berikut : (1) ada  dua  pihak  atau  lebih  yang terlibat dalam upaya saling mengungguli (2) Ada  kehendak  di  antara  mereka untuk  mencapai  tujuan  yang sama
Dari  pengertian  tersebut  persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang  lekat  dengan  kehidupan  manusia yang  cenderung    saling  mengungguli dalam banyak hal. Menurut Anderson [7], persaingan dibidang
ekonomi merupakan  persaingan  yang  utama  di anatar  sekian  banyak  persaingan  antar manusia,  kelompok  masyarakat  atau bangsa.  Salah  satu  bentuk  persaingan usaha  secara sederhana dapat dilihat di pasar  yaitu  persaingan  antar  penjual dalam  merebut  pembeli  dan  pangsa pasar.
Sedangkan menurut Undang-
Undang  No.  5  Tahun  1999,  persaingan usaha  adalah    persaingan  antar  pelaku dalam  menjalankan  kegiatan  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak melawan  hukum,  secara  jujur  dan  tidak menghambat persaingan usaha.
b.  Aspek Positif dan Negatif Persaingan 1)  Aspek Positif Persaingan Persaingan bisa membawa pengaruh positif dilihat dari dua perspektif  yaitu  ekonomi  dan  non ekonomi.
(a)    Perspektif  non  ekonomi    yaitu dari sisi politik, seperti yang dikemukakan  oleh  Scener,  ada  tiga argument  untuk  mendukung  persaingan dibidang usaha :
Pertama,  dalam  kondisi  penjual  dan pembeli  terstruktur  secara  atomistic (masing-masing  berdiri  sendiri  secara terpisah  dan  independent),  kekuasaan ekonomi menjadi tersebar
dan terdesentralisasikan.  Dengan  demikian sumber  daya  alam  dan  pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas  satu  sama  lain  dari  campur tangan  kekuasaan  pemerintah  maupun pihak swasta
yang memegang kekuasaan.
Kedua,  sistem  ekonomi  pasar  yang kompetitif  akan  bisa  menyelesaikan persoalan-persoalan  sekonomi  secara impersonal,  bukan  melalui  personal pengusaha  maupun  birokrat.  Dengan demikian kekecewaan politis masyarakat yang  usahanya  terganjal    kepurtusan pengusaha  maupun  penguasa  tidak akan terjadi. Oleh karena itu apabila ada seorang pengusaha yang terpuruk dalam usahanya  ia  tidak  akan  terlalu  merasa sakit karena jatuh bukan karena kekuasaan  person  tertentu,  melainkan karena  suatu  proses  yang  mekanistis (permintaan  dan  penawaran).  Dalam ruang  lingkup  yanglebih  luas,  proses impersonal dan makanistik dari persaingan  ini  bisa  saja  menentukan stabilitas politik  suatu komunitas.
Ketiga,  kondisi  persaingan  juga berkaitan  dengan  kebebasan  manusia untuk  mendpaatkan  kesempatan  yang sama  di  dalam  berusaha.    Dalam persaingan  setiap  orang  akan  punya kesempatan yang sama dalam berusaha,  dengan  demikian  hak  setiap manusia  untuk  mengembangkan  diri menjadi terjamin.
b)  Perspektif  Ekonomi.  Dilihat  dari sudut  pandang  ekonomi  argumentasi sentral  untuk  mendukung  persaingan adalah  efesiensi.  Argumen  tersebut
merupakan idealisasi teoritis dari makzab  ekonomi  klasik  tentang  struktur pasar yang terbaik. Dengan argumentasi tersebut sumber daya ekonomi akan bisa dialokasikan  dan  didistribusikan  secara paling baik, apabila para pelaku ekonomi dibebaskan  untuk  melakukan  aktivitas mereka  dalam  kondisi  bersaing  dan bebas  mentukan  pilihan-pilihan  mereka sendiri.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan,  persaingan membawa implikasi positif yaitu :
-  Persaingan  merupakan  sarana untuk  melindungi  para  pelaku  ekonomi terhadp eksploitasi dan penyalahgunaan.
Persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi  para  pelaku  ekonomi  tidak terpusat  pada  satu  tangan  tertentu.
Tanpa persaingan maka kekuatan ekonomi  akan  tersentralisasikan  pada beberapa  pihak  saja.  Yang  selanjutnya akan  menyebabkan  kesenjangan  yang besardalam  posisi  tawar  menawar,  dan membuka peluang utnuk penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu. -  Persaigan  mendorong  alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan
konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan  (demand),  perilaku  para penjual  dalam  kondisi  persaingan  akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan parta pembeli.Dengan demikian perusahaan akan
meninggalkan    bidang  usaha  yang  tidak memiliki  tingkat  permintaan  yang  tinggi. Pembeli  akan  emnentukan  produk  apa dan  produk  yang  bagaimana  yang mereka  sukai  dan  penjual  akan  bisa mengefesienkan  alokasi  sumber  daya dan  proses  produksi  dan  berharap bahwa  produk  mereka  akan  mudah terserap oleh permintaan pembeli.
-  Persingan bisa menjadi kekuatan untuk  mendorong  penggunan  sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efesien.  Dalam hal  perusahaan  bersaing  secara  bebas,
maka mereka akan cenderung menggunakan  sumber  daya  secara efesien. JIka tidak demikian akan muncul ekonomi biaya tinggi yang pada gilirannya akan tersingkir dari pasar. -  Persaingan bisa merangsang peningkatan  mutu  produk,  pelayanan. Proses  produksi,  dan  teknologi.  Dalam kondisi  persaingan,setiap  pesaing  akan berusaha  mengurangi  biaya  produksi serta memperbesar pangsa pasar (market  share).  Cara  ini  ditempuh  dalm mencapai  tujuan  dengan  meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi  serta  inovasi  teknologi.  Dari konsumen,  hal  ini  memberi  keuntungan dalam hal
membuat produsen memperlakukan konsumen sebaik mungkin. Jadi konsumen diuntungkan. 2)  Aspek Negative Persaingan Beberapa aspek negative dari persaingan adalah  sebagai berikut :
a)  Sistem  persaingan  memerlukan biaya  dan  kesulitan  tertentu  yang  tidak didapati  dalam  system  monopoli.  Dalam persaingan  penjual  dan  pembeli  secara relative  akan  memiliki  kebebasan  untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Mereka  akan  memiliki    posisi  tawar menawar yang tidakterlalu jauh berbeda, sehingga  memerlukan  waktu  yang  lama dan  upaya  yang  keras  dari  masing- masing pihak untuk mencapai kesepakatan.  Disini  perlu  adanya  biaya kontrak yang sebenarnya tidak perlu. b)  Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negatifnya dari persaingan adalah bahwa persaingan  bisa  mencegah  koordinasi fasilitas  teknis  dalam  bidang  usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya  diperlukan  demi  efesiensi. Contoh  pengguna  teleepon  satu  akan kesulitan  dalam  menghubungi  telepon lain.
c)  Persaingan  ,  apabila  dilakukabn oleh  pelaku  ekonomi    yang  tidak  jujur, bisa  bertentangan  dengan  kepntingan
public.  Risiko  ekstrem  dari  persaingan adlah  adanya  praktek  curang  (Unfair competition), karena persaingan dianggap sebagai kesempatan menyingkirkan  pesaing  dengan  cara apapun.
Walaupun  monopoli  terdapat  nilai positifnya  namun  dalam  persaingan usaha  menurut  UU  No.  5  Tahun  1999 persaingan  khususnya  persaingan  tidak sehat dilarang.
2.  Persaingan Curang
a.  Pengertian Persaingan Curang Persaingan  curang  menurut  Arie Siswanto  [8],  dalam  bukunya  Hukum Persaingan Usaha  adalah tindakan tidak jujur  yang  dilakukan  dalam  kondisi Persaingan  curang  tidak  akan  berakhir walaupun  tidak  ada  persaingan.  Pelaku usaha  kecil  yang  tidak  memiliki    potensi memonopoli  pasar  saja  bisa  melakukan persaingan curang. Menurut Heinz Lempert,  persaingan  curang    adalah persaingan  tidak  sehat  yang  melanggar moral yang baik. b.  Bentuk-bentuk Persaingan Curang. Persaingan curang adalah persaingan  tidak  sehat  yang  melanggar moral. Atau dapat dikartakan persaingan curang adalah Unfair Competition. Bentuk-bentuk  persaingan  curang  atau unfair competition menurut Heinz Lempert [9] adalah sebagai berikut : 1) Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau onformasi yang menyesatkan 2)  Memalsu  merek  dagang  pihak lain
3)  Mengirimkan  barang  yang  tidak dipesan  sehingga  menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa
4)  Membuat  iklan  tandingan  yang menjelek-jelekkan pesaing
5)  Menyebarkan informasi palsu tentang pesaing 6)  Melakukan boikot 7)  Menurunkan  harga  secara  tidak wajar
3.  Metode Persaingan Curang Dalam melakukan
persaingan curang  para  pelakunya  menggunakan berbagai  macam  cara  atau  metode persaingan  Menurut  Anderson  metode digunakan  dalam  persaingan  curang dalam  dunia  bisnis  adalah  sebagai berikut :
a.  Menyebar informasi palsu tentang produk pesaing.. b.  Meremehkan produk pesaing c.  Menyerang pribadi pesaing d.  Mengganggu penjual produk pesaing e.  Merusak produk pesaing f.  Menghambat  pengiriman  produk pesaing
g.  Mengintimidasi konsumen produk
pesaing
h.  Menyuap pembeli produk pesaing i.  Mangatur  boikot  terhadap  produk pesaing j.  Memata-matai  pesaing  secara illegal k.  Mencuri rahasIa perusahaan pesaing l.  Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu m. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar n.  Membujuk  pekerja  pesaing  untuk mogok o.  Membuat  produk  dengan  harga dibawah produksi (monopsony) p.  Memberi pengurangan harga secara  tidak  wajar  baik  secara langsung atau melalui diskon.
4.  Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Tujuan  diterbitkannya  UU  No.  5
Tahun  1999  tentang  larang  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat adalah sebagai berikut :
1)  Memelihara kondisi kompetisi yang bebas. Menurut Bank Dunia bahwa perlindungan terhadap persaingan
tidaklah  identik  dengan  perlindungan terhadap    easing  (competitions).  Hukum persaingan  usaha  ditujukan    untuk
melindungi  persaingan  bukannya  untuk melindungi pesaing. Tujuan ini dilandasai oleh alasan ekonomi (efesiensi persaingan)  maupun  ideologi,  yaitu kekebasan  yang  sama  untuk  berusaha dan bersaing. Pemeliharan kondisi kompetisi  yang bebas tujuannya adalah memaksaimalkan aspek  positif yang ada pada  persaingan.    Persaingan  yang sehat  akan  membawa  dampak  terhadap alokasi  dan  relokasi  sumber  daya ekonomi  secara  efesien.  Selain  itu persaingan  yang  bebas  akan  memacu innovasi dalam teknologi maupun proses produksi. 2)  Mencegah penyalahgunaan kekuatan  ekonomi  (prevention  of  abuse economic power) Tujuan ini melengkapi tujuan pertama yaitu memelihara kondisi kompetisi  yang  bebas..  Perbedaannnya adalah  terletak  pada  apa  yang  menjadi titik berat masing-masing. Tujuan pertama menekankan pada perlindungan kondisi tertentu, sementara tujuan kedua adalah mementingkan pelarangan tindakan tertentu (penyalahgunaan kekuatan ekonomi). Disamping itu tujuan pertama menjamin terjadinya persaingan usaha  secara  proporsional  dalam  arti yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan. Tuajuan pencegahan penyalahgunaan kekuatan ekonomi sebenarnya  erat  hubungannya  dengan adagium  “power  tends  ti  corrupt  and absolute  power  corrupt  absolutely”  dari Lord  Acton  [10].  Tujuan  ini  dilandasai oleh  pemikiran  pembentukan  kekuatan ekonomi  bisa  melalui  monopoli  atau persaingan rentan terhadap
penyalahgunaan,  yang  dapat  merugikan pelaku ekonomi lain yang lebih lemah.
3)  Melindungi Konsumen
Perlindungan  konsumen  merupakan isu  cukup  menonjol  dalam  hukum persaingan usaha.
5.  Merek dan Permasalahannya. Dalam  era  perdagangan  global,
sejalan dengan konvensi-konvensi internasionl yang telah diratifikasi
Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga
persaingan  usaha  yang  sehat.  Undang- Undang merek merupakan bentuk pengaturan  Jurnal  Hukum  Samudra
Keadilan  Volume  11,  Nomor  1,  Januari- Juni 2016 ~ 66 ~ tentang merek sebagai peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu  merek memegang peranan yang penting terutama  dalam  dunia  perdagangan. Dengan  adanya  merek  masyarakat dapat  menentukan  pilihannya  kepada suatu  produk  yang  mempunyai  merek. Merek  adalah  jaminan  suatu  produk barang  atau  jasa.  Berdasarkan  Pasal  1 UU  No.15  tahun  2001  tentang  merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf angka-angka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan  dalam  dunia  perdagangan barang  atau  jasa.  Merek  ada  merek dagang dan merek jasa.
a.  Merek  barang    yang  sudah terdaftar dilindungi oleh UU Merek Berdasarkan  Pasal  1  UU  No.14  Th 1997 jo UU No.15 Th 2001 jo UU No.28 tahun  2014  tentang  Merek.    Merek adalah  tanda  yang  berupa  gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda dan digunakan dalam dunia
perdagangan barang atau jasa.
Berdasarkan  Pasal  3  UU  No.14  Th 1994 jo UU No.15 Th 2001 Jo UU No.28 Th.2014,  hak  atas  Merek  adalah  hak khusus  yang  diberikan  Negara  kepada pemilik  merek  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  waktu tertentu  menggunakan  sendiri  merek tersebut  atau  memberi  izin  kepada
seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  atau menggunakannya.  Hak  atas  merek merupakan  salah  satu  hak  kekayaan intelektual  yang  harus  dilindungi  oleh Negara.  Karena  merek  mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang  atau  jasa  yang  satu  dengan barang  atau  jasa  yang  lain,  terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat  dapat  mengerti  serta  dapat membedakannya  antara  merek  terkenal dan  tidak  terkenal.  Karena  merek mempunyai  arti  yang  sangat  penting maka perlu adanya perlindungan terhadap  merek  atau  hak  atas  merek kepada pemegang merek terdaftar.
Fungsi merek adalah sangat penting baik  bagi  berbagai  dunia  perdagangan antara  lain  :  1)  Sebagai  tanda  pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan  antara  barang  atau  jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain.  2)  Bagi  Produsen,  Pedagang  dan Konsumen.
Bagi    Produsen  ,  merek  berguna untuk  jaminan  nilai  hasil  produksi,  yaitu cara  pemakaian  dan  hal  lain  yang berkenaan dengan teknologi. Bagi Pedagang  ,  merek  digunakan  untuk promosi  barang-barang  dagangan  guna mencari  dan  memperluas  pasaran.  Bagi
Konsumen  yaitu  untuk  memilih  barang atau  jasa  yang  akan  dibeli  atau digunakan, yang berkaitan dengan kualitas dan harga suatu barang. b.  Pelanggaran  Hak  Atas  Merek (Pemalsuan Merek) Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimungkinkan  sekali  orang  atau  badan hukum  menggunakan  ilmu  pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran  merek  demi  memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya  adalah  pemalsuan  merek. Tindakan  pemalsuan  merek  dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikat tidak baik guna memperoleh keuntungan
sebanyak-banyaknya  dalam  persaingan yang  tidak  sehat  dan  tidak  jujur menggunakan merek terdaftar milik fihak lain.13  Berdasarkan  Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi  mengenai  pemalsuan  merek yaitu  :  a.  Menggunakan  merek  yang sama secara
keseluruhan b. Menggunakan  merek  yang  sama  pada pokoknya.  c.  Menggunakan  tanda  yang sama.  d.  Menggunakan  tanda  yang sama  pada  pokoknya  dengan  indikasi geografis  Disamping  keempat  klasifikasi di  atas,  ada  klasifikasi  lain  yang merupakan  pemalsuan  merek  yaitu memperdagangkan  barang  atau  jasa dengan  merek  palsu.  Jadi  pemalsuan merek  dan  memperdagangkan  barang atau jasa merek palsu, pada hakekatnya merugikan  fihak  lain,  yaitu  pemilik  hak atas  merek.  4.  Perlindungan  Hukum Merek  Terdaftar  Berdasarkan  Pasal  1 UU No.14 Th 1997 jo UU N
c.  Perlindungan Merek Merek yang sudah terdaftar dilindungi oleh UU Merek. Perlindungannnya    baik  secara  preventif maupun represif. 1).  Perlindungan  Merek  Preventif Merek terdaftar Perlindungan preventif
adalah perlindungan  yang  mendaftakan  nomer register  dan  terdaftar  di  Dirjen  HAKI. Dengan  Nomor  register  artinya  merek tersebut  sudah    terdaftar  di  Dirjen  HAKI dan  bentuk  legalitas  dari  merektersebut. Merek  yang  sudah  terdaftar  dan  ada nomer  registernya  adalah    merek  yang sah.  Pemilik  merek  tersebut  merupakan pemilik  yang  sah  dan  memperoleh perlindungan  hukum  secara  preventif dari  Negara  melalui  undang-undang yaitu  UU  No.  15  Tahun  2001  jo  UU No.28 Tahun 2014 tentang Merek.
Perlindungan hukum terhadap merek  terdaftar  secara  preventif  diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15
Tahun  2001  jo  UU  No.28  Tahun  2014 tentang Merek. Berdasarkan Pasal 4 UU
No.15  tahun  2001  jo  UU  No.28  Tahun 2014 tentang Merek, adalah Merek tidak dapat  didaftar  atas  dasar  Permohonan yang  diajukan  pemohon  yang  beretikad tidak baik. Kemudian Perlindungan preventif berdsarakan Pasal 5 UU No 15 tahun  2001  jo  UU  No.28  Tahun  2014 tentang  Merek  yaitu  Merek  yang  tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak., apabila mengandung  salah  satu  unsur  di  bawah ini:  1)  bertentangan  dengan  kesusilaan dan  ketertiban  umum  2)  tidak  memiliki daya  pembeda  3)  telah  menjadi  milik umum  atau  4)  merupakan  keterangan atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa yang dimintakan pendaftaran . Sedangkan Perlindungan merek preventif  berdasarkan  Pasal  6  UU  ayat (1)  No.15  Th.2001  jo  UU  No.28  Tahun 2014 tentang Merek, Merek yang ditolak permintaan  pendaftaran  oleh  Kantor merek apabila ; a)mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  merek  milik orang  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis b) mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang  lain  yang  sudah  terkenal  milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis c) mempunyai persamaan pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan indikasi  geografis  yang  sudah  dikenal. Perlindungan  merek  preventif  dalam Pasal  6  ayat  (3)  UU  No.15  Th.  2001, Permohonan  juga  harus  ditolak  oleh Kantor Direktorat Jendaral apabila Merek :
1)  merupakan  atau  menyerupai nama  orang  terkenal,  foto,merek  dan nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang lain  yang  sudah  terkenal,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2) merupakan tiruan atau menyerupai  nama  atau  singklatan  nama bendera,  lambang  atau  simbol  atau emblem  negara  atau  lembaga  nasional maupun internasional, kecuali atas
persetujan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang ;
3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang berwenang 6.  Perkara  Seven  Up  dan  7UP adalah  Merupakan  Perlindungan  Merek Terdaftar    sebagai    Persaingan  Tidak Sehat
Perkara    merek  antara  J.Stewart Bakula  selaku    Vice  President  dari  The Seven  Up  Company,  Delaware  Amerika Serikat  yang  berkantor  Pusat    di  121 South  Meramec,  St  Louis,  Missouri 63105,  USA  selaku  penggugat  dengan Tjhin  Tjeng  Khian,  Jalan  Kayu  Manis 1/63  Jakarta,  selaku    tergugat.  Perkara ini  adalah  perkara    antara  Merek  Seven Up dengan 7UP. Kasus tersebut merupakan
persaingan  curang,  karena    melakukan usaha  secara  tidak  jujur.  Dikatan  tidak jujur  atau  curang  karena  membonceng merek  yang  sudah  terkenal  dan  secara hukum  (konstitutif)  didaftarkan  di  Kantor Departemen  Kehakiman  cq.  Direktorat Patent  dan  Hak  Cipta  (bagian  Merek) yang  berkedudukan  di  jalan  Veteran    III N0 8 A Jakarta.
Merek minuman 7UP adalah
membonceng  merek  Seven  Up.    Hal  ini dapat menimbulkan kesan bahwa  merek 7UP  adalah  mempunyai  hubungan  erat dengan Seven Up. Jika kasus semacam perkara Seven Up dibiarkan maka  dunia usaha  akan  mengalami  kekacauan, sehingga  dapat  merugikan  konsumen pada  umumnya  dan  produsen  yang mempunyai  merek  secara  saha  pada khususnya. Oleh karena itu perlu adanya usaha  secara  terus  menerus  melindungi pemilik  merek  terdaftar  melalui  UU Merek.  Contoh  lain  adalah  pelanggaran merek  aquaaria,  merupakan    suatu perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan  merek  yang  sudah  ada
dan  terdaftar  dengan  tujuan  ingin menggunakan  merek  milik  orang  lain atau  mendompleng  dan  memperoleh keuntungan.
Perbuatan  yang  dilakukan    oleh pemilik  merek  7UP  dan  Aquaria  adalah perbuatan curang dan merugikan pemilik pemilik  yang  sah.  Perbuatan  tersebut sebagai  perbuatan  yang  curang  dalam dunia bisnis dan mertupakan persaingan yang  tidak  sehat  dan  dilarang  oleh Undang-Undang Persaingan Sehat.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan sebagai berikut : 1.  Bahwa pemalsuan merek
merupakan  kegiaytan  bisnis  yang mengarah  persaingan  curang  yang dilarang  oleh  UU  Persaingan  Tidak Sehat  yaitu  Undang Undang  No UU No.  5  Tahun  1999.  Dalam  dunia bisnis merek merupakan tanda akan suatu  barang  atau  jasa  berkaitan jkualitas  atau  mutu  suatu  produk. Kegiatan  tersebut  dapat  merugikan pihak  lain  pemilik  merek  yang  sah dan  dilindugi  oleh  Negara  damelalui UU.    Contoh  persaingan  curang dapat  merugikan  perusahaan  lain atau  perusahaan  yang  mempunyai hak  secara  sah  atau  konsumen sebagai  pengguna.  Seperti  kasus Seven  Up  dengan  7UP  dsan  Aqua dan Aquaria.
2.  Bahwa  pemalsuan  merek    dalam melakukan kegiatan usaha
merupakan    persaingan  curang sebagai persaingan tidak sehat yang bertentangan  dan  dilarang  oleh  UU No. 5 tahun 1999 Tentang Monopoli Dan  Persaingan  Tidak  Sehat,  yang tercantum  dalam  Pasal  4  sampai dengan Pasal 24.

## REFERENSI
[1] Chairul  Anwar.  (1999) Perundang- Undangan  Terbaru  Hukum  Paten dan  Hukum  Merek  Indonesia ,  CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
[2] Harsono  Adisumarto.  (1990) Hak Milik  Intelektual  Khusunya  Hukum
Paten  dan  Merek ,  Akademika Pressindo, Jakarta.
[3] Hartono, Sri Redjeki. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia, Cetakan  Pertama,    Bayumedia Publishing, Malang.
[4] Insan Budi Maulana. (2000). Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan Intelektual ,  Pusat  Studi  Hukum  UII Yogyakarta.
[5] Moegni  Djojodirdjo,  M.A.  (2002).
Perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.
[6] Saliman,  Abdul  Rosyid.  (2007).
Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan
Teori dan Contoh , Fajar Interpratama Offset,  Jakarta.
[7] Satjipto  Rahardjo.  (2006). Ilmu hukum , Citra Aditya Bakti,
Bandung.
[8] Sembiring Sentosa. (2006). Hukum Kepailitan Cetakan  Pertama,  CV.
Nuansa Mulia Bandung
[9] Subekti,  R  dan  Tjitrosoedibio. (1978). KUH  Perdata ,  Pradnya Paramita,Jakarta.
[10] Sudarga  Gautama.  (2013) Hukum Merek  Indonesia ,  Citra  Aditya
Bakti, Jakarta.