## Equalita, Vol. 1 Issue 1, Agustus 2019
Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5162
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia
PERAN RUMAH KITAB DALAM PENCEGAHAN KAWIN ANAK DI INDONESIA
Maimunah Mudjahid
maimunahmudjahid @gmail.com IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Received: 15 Juli 2019  Accepted: 12 Agustus 2019  Published online : 30 Agustus 2019 Abstract: This study is to examines the role of Social organization, Rumah Kitab in bringing social  change  for  eradicating  child  marriage  in  Indonesia.  Yayasan  Rumah  Kitab  is  a research  institute  for  policy  advocacy  to  fight  for  human  rights  of  marginalized  people such  as  women,  people  with  disabilities,  religious-race-minorities  who  are  discriminated against by gender-biased religious views. The organization focus study is devoted to policy advocacy  and  organizing  using  gender  analysis.  Rumah  KitaB  works  through  research, critical  religious  texts,  empowerment  of  pesantren,  organizing  women  through  critical education, educational institutions and marginal people communities. This study is focus on (i) What programs are design for eradicating child marriage and (ii) what is the social force behind the programs.
Keyword: eradicating child marriage, Yayasan Rumah Kitab
Abstrak: Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  peran  dari  organisasi  sosial Rumah  Kitab.    Yayasan  Rumah  Kitab adalah  lembaga  riset  untuk  kebijakan  guna memperjuangkan  hak-hak  kaum  termarjinalkan  seperti  perempuan,  orang  dengan disabilitas,  minoritas  suku  ras  agama  yang  mengalami  diskriminasi  akibat  pandangan sosial  keagamaan  yang  bias  gender.  Kajian  Rumah  KitaB  ditujukan  untuk  advokasi kebijakan  dan  pengorganisasian  dengan  menggunakan  analisis  gender  dan  feminisme. Rumah  KitaB  bekerja  melalui  riset,  kajian  teks  keagamaan  kritis,  pemberdayaan pesantren, pengorganisasian perempuan melalui pendidikan kritis, lembaga pendidikan dan  komunitas  warga  marjinal.  Fokus  dari  kajian  ini  adalah  (i)  program  apa  yang didesain  untuk  menghapuskan  perkawinan  anak  dan  (ii)  apa  yang  melatar  belakangi program tersebut.
Kata Kunci: penghapusan perkawinan anak, Yayasan Rumah Kitab

## A.  PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal  batas  usia  pernikahan  anak.  Lantaran  Indonesia  sudah  masuk  dalam  kondisi 'Darurat  Perkawinan  Anak'.   MK  menyebut  data  pernikahan  anak  semakin  meningkat. Hal itu dilihatnya dari data BPS tahun 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen  berada  di  23  provinsi  dari  34  provinsi  di  Indonesia.   Lebih  lanjut  dikatakan
bahwa kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang  seharusnya  dilindungi  oleh  negara  dan  jika  kondisi  ini  dibiarkan  tentu  akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak' dan tentu saja akan  semakin  menghambat  capaian  tujuan  bernegara  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan UUD 1945. 1
Data  Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan  bahwa  dalam  5  tahun  terahir,  jumlah perkawinan anak tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hingga tahun 2015, data menunjukkan  sekitar  11%  atau  245.000  adalah  perkawinan  di  usia  10-15  tahun. Selanjutnya, derdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, satu dari sembilan  anak  menikah  di  bawah  18  tahun,  usia  yang  saat  ini  menjadi  batas  minimal seseorang kawin. Dalam satu hari ada 375 anak menikah. Selain itu, masih dari sumber yang  sama  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas) 2017  dari  Badan  Pusat  Statistik memperlihatkan  bahwa  dua  dari  lima  anak  perempuan  usia  10-17  tahun,  pernah menikah  sebelum  usia  15  tahun.  Secara  total,  satu  dari  sembilan  anak  perempuan  di Indonesia  menikah  sebelum  berusia  18  tahun.  Artinya  22,91  persen  perempuan  di Indonesia  melakukan  praktik  perkawinan  anak.  Sementara  itu,  di  salah  satu  wilayah dampingan Rumah KitaB yaitu Jakarta, Remaja perempuan  di Jakarta yang menikah di usia 15-19 tahun sebanyak 3,3%, dengan jumlah angka absolut mencapai 12.520 remaja.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumah Kita(b) terdapat alasan yang  berbeda  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  pernikahan  anak,  seperti  persoalan ekonomi,  interpretasi  agama,  juga  adat  dan  budaya.  Faktor  ekonomi    keluarga merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  mendorong  orang  tua  menikahkan  anak mereka  pada  usia  yang  masih  relatif  muda.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membebaskan keluarga  dari  tanggungan  menafkahi  dan  membiayai  anak  perempuan.  Salah  satu contohnya  adalah  di  daerah  Kalibaru  Cilincing  yang  merupakan  salah  satu  wilayah dampingan  Rumah  KitaB  yang  berlokasi  di  Jakarta  Utara.  Daerah ini  merupakan  salah satu daerah miskin di Jakarta. Beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya skill  yang  dimiliki  masyarakat  setempat,  kepadatan  penduduk,  angka  putus  sekolah yang  tinggi,  pendapatan  rendah,  ekspanasi  industry  besar.  Hal  ini  menyebabkan tingginya  pernikahan  yang  dilakukan  secara  sirri  oleh  remaja  salah  satunya.  Alasan mereka  memilih  menikah sirri karena  memudahkan  mereka  jika  terjadi  perceraian. Contoh lainnya adalah seorang anak yang menikah karena bapaknya mengalami stroke. Pihak  keluarga  ahirnya  memutuskan  untuk  menikahkan  anak  perempuan  untuk
1 https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak
mengurangi  beban  ekonomi.  Alasan  lain  orang  tua  menikahkan  anaknya  adalah  untuk menghindari  zina.  Untuk  alasan  menghindari  zina,  pernikahan  seolah  menjadi  satu- satunya  penyelesaian  atas  persoalan  tersebut.  Pernikahan  anak masih  menjadi  pilihan banyak  orang  tua  dalam  mengatasi  persoalan  pergaulan  dan  bukan  dengan  jalan memperbaiki  sistem  pendidikan  agar  anak  dapat  terhindar  dari  perbutan  yang  dapat membahayakannya termasuk zina.
Pernikahan  anak membawa  dampak negatif  bagi  perempuan  itu sendiri  seperti menyebabkan  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan,  tingginya  angka  kekerasan yang  dialami  perempuan  atau  KDRT  juga  persoalan  kesehatan  reproduksi  serta persoalan  sosial  lainnya.  Terkait  dampak  terhadap  kesehatan  reproduksi,  Catahu Komnas  Perempuan  pada  tahun  2018  menyatakan  dalam  laporan  tahunannya  bahwa pernikahan  anak  berpeluang  besar  menyebabkan  kehamilan  pada  usia  belia  dan menghadapi resiko yang lebih tinggi dalam hal komplikasi kehamilan dan melahirkan.
Program-program  yang  dilakukan  oleh  Rumah  KitaB  bertujuan  menyelesaikan persoalan  sosial  terkait  kawin  anak  dengan  melalui  serangkaian  kegiatan  seperti pelatihan,  workshop,  penelitian  dan  penerbitan  buku  hasil  penelitian.  Beberapa program,  penelitian,  penulisan  dan  publikasi  yang  dilakukan  oleh  Rumah  KitaB menunjukkan kontribusi dari lembaga ini terhadap penyelesaian persoalan sosial terkait Kawin Anak.

## B.  METODOLOGI
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  paper  ini  adalah  kualitatif  melalui  analisis dokumen  serta  produk-produk  tertulis  seperti  buku,  laporan  serta  berita  terkait program yang dilakukan oleh Rumah KitaB.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Buku Fikih  Kawin Anak sebagai Upaya Pencegahan Kawin Anak
Sejak tahun 2010, Rumah KitaB telah aktif melakukan penelitian, penulisan, dan penerbitan  tentang  Kawin  Anak.  Beberapa produk  buku yang  dihasilkan  oleh lembaga ini tentang pencegahan kawin anak ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pengkakian yang  dilakukan  oleh  Tim  Rumah  KitaB.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  beberapa  dua buku  yang  ditulis  oleh  Tim  Rumah  KitaB  yang  secara  detail  menjelaskan  tentang persoalan  hukum  khususnya  hukum  Islam  atau fikih tentang  kawin  anak.  Buku  yang berjudul Fikih  Kawin  Anak mengetengahkan  perdebatan  interpretasi  agama  oleh  dua
kelompok, yaitu kelompok pendukung dan penentang kawin anak. Bagi kelompok yang mendukung  kawin  anak,  mereka  al-Qur’an  Hadist,  dan  Ijma  ulama  sebagai  landasan dasar  argumennya  dalam  menyikapi  kawin  anak.  Selain  mengutip  ayat  al-Qur’an, kelompok  pendukung  juga  banyak  menggunakan  dalil-dalil  yang  mengijinkan  kawin anak seperti Hadist berikut ini yang dikutip oleh Arif ibn Ahmad yang berbunyi  ‘ Tiga hal akan  memberikan  pertolongan  [kepada  manusia],  yaitu  jihad  di  jalan  Allah,  kewajiban- kewajiban  yang  ditunaikan,  dan  pernikahan  yang  berahir  bahagia  dan  penuh  kasih sayang ”, [HR. al-Tirmidzi]. Argumen lain selain Hadist yang sering digunakan kelompok pendukung  salah  satunya  adalah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad Saw menikah ketika Sayyidah Aisyah ra. berusia 6 tahun dan hidup bersama setelah usia Sayyidah Aisyah ra.9 tahun.
Oleh  kelompok  penentang  kawin  anak,  mereka  menyatakan  bahwa  dalil-dalil yang  kerap  digunakan  oleh  kelompok  pendukung  yang  dianggap  sebagai  dalil qath’iy sesungguhnya  adalah  dalil-dalil  yang  bersifat  kemungkinan  yang  tidak  serta  merta bermakna  diperbolehkannya  perkawinan  anak.  Selain  itu,  dikatakan  bahwa  meskipun imam keempat madzab menyatakan bahwa perkawinan anak kecil laki-laki ( al-shaghir ) dengan  anak  perempuan  ( al-shaghirah )  diperbolehkan  tetapi  ada  juga  pendapat  lain dari  Ibn  Syabramah,  Ibn  Hazm,  Abu  Bakar  al  A’sham  serta  Utsman  al-Batthi  yang menyatakan tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil. Pendapatnya tersebut merujuk  pada  al_Qur’an  Surat  An-Nisa  ayat  6  tentang  menikahkan  anak  yatim  setelah mereka  cukup  umur  ( baligh )  bagi  orang  yang  dipercaya  untuk  menjaga  harta  anak yatim.  Ayat  tersebut  menurut  kelompok  penentang  pernikahan  anak  menunjukkan bahwa  kedewasaan  atau bulugh adalah  syarat  sahnya  pernikahan.  Jika baligh bukan syarat  pernikahan  maka  tidak  ada  makna  kata baligh dalam  ayat  tersebut.  Kelompok penentang  selain  merujuk  pada  Al-Qur’an,  Hadist  dan  Ijma  Ulama  juga  menggunakan dua  metode  lain  yaitu  metode tarjih ,  selain ushul  fikih dan maqâshid  syarî’ah . Tarjih adalah  penyeleksian  berbagai  pendapat  ulama  dan  dikukuhkan  pendapat  yang  lebih kuat dari pendapat yang ada.
Selanjutnya,  tentang  pernikahan  Rasulullah  Saw  dengan  Sayyidah  Aisyah  ra., dikatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi ketika Sayyidah Aisyah ra. berusia 6 tahun dan  menggaulinya  di  usia  9  tahun.  Namun,  hal  ini    masih  perdebatan.  Dalam shahih Bukhari dikatakan berusia 6 tahun sementara dalam shahih Muslim disebutkan berumur 7 tahun bahkan ada yang berpendapat Sayyidah Aisyah ra. berumur 18 tahun. Maka, ini berarti  bahwa  persoalan  umur  dalam  hal  ini  masih  merupakan  perkiraan.  Terkait  hal
tersebut,  Hadist  lain  menyebutkan  tentang  kata  mampu  ( al-ba’ah ).  Kata  ini  tidak diartikan  secara  sempit  sebagai  kemampuan  dalam  hal  membiayai  pesta  penikahan namun  juga  mampu  dalam  konteks  yang  lebih  luas  yaitu  kemampuan  secara  fisik, mental,  pendidikan  dan  lainnya.  Oleh  karenanya,  pada  bagian  tentang  perdebatan tentang  hukum  kawin  anak  dijelaskan  bahwa  sesungguhnya  hukum  perkawinan  tidak tunggal, bisa sunnah, wajib, dan bahkan bisa haram. Penjelasan lain yang dimunculkan adalah pendapat s eluruh ulama dalam kitab kuning menyatakan perkawinan yang akan menimbulkan madharat pada pasangan perempuan atau madhara t bagi kedua pasangan adalah  haram.  Contohnya  yang  disebutkan  di  dalam  buku  tersebut  adalah  ketika  sang wali  mengawinkan  putrinya  dengan  lelaki  tua  renta  dan  pikun  sehingga  akan berdampak negatif bagi masa depan rumah tangganya.
Contoh lain dari dampak madharat dari perkawinan anak adalah pada persoalan kesehatan.  Seperti  yang  telah  disebutkan  pada  bagian  atas,  Komnas  Perempuan  pada tahun 2018 menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa Pernikahan anak berpeluang besar menyebabkan kehamilan pada usia belia dan menghadapi resiko yang lebih tinggi dalam  hal  komplikasi  kehamilan  dan  melahirkan.  Tidak  hanya  itu,  hamil  dan  menikah pada usia belia berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI). Saat ini AKI Indonesia adalah salah satu yang tertinggi yaitu 359/100.000 kelahiran hidup.
Namun  hal  ini  tetap  tidak  menghentikan  praktik  perkawinan  anak.  Pada  tahun 2010  terdapat  12,26%  perempuan  yang  menikah  pertama  kali  pada  usia  10-15  tahun dan 32,46% pada usia 16-18 tahun (Trend Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, 2012). Dengan  demikian  total  hampir  45%  perempuan  Indonesia  menikah  pertama  kali  saat mereka di bawah usia 19 tahun.
Rumah KitaB melalui buku Fikih Kawin Anak mencoba untuk tidak memisahkan fikih  dari  realitas  yang  ada  serta  menempatkan  fikih  sebagai  sumber  hukum  yang responsif terhadap persoalan sosial dengan cara menyajikan alternatif pandangan yang berbeda  dengan  tetap  menggunakan  al-Qur’an,  Hadist,  dan  Ijtima  Ulama.    Misalnya dalam persoalan pernikahan anak, jika setelah dikaji dan di analisis dengan pendekatan maqâshid  al-syarî’ah , ushul  fikih ternyata  membawa  dampak  negatif  ( madharat )  dan dapat  membuat  kerusakan  ( mafsadah ),  maka  hal  tersebut  adalah  haram.  Pendekatan yang dilakukan oleh Rumah KitaB dengan cara membaca kembali teks-teks keagamaan yang  ada  merupakan  bentuk  penyelesaiannya  persoalan  sosial  yang  ada.  Tujuan utamanya  adalah  adanya    perubahan  cara  pandang  sehingga  kemudian  mengarah terjadi perubahan sosial, adat dan budaya kearah yang lebih baik.

## Penyelesaian Kasus Pernikahan Anak melalui Penegakan Hukum
Berdasarkan  Catahun  Komisi  Nasional  Perempuan  tahun  2018, ditemukan sejumlah 12.504 kasus dispensasi pernikahan. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya pada  tahun  2017  yang  berjumlah  11.819  kasus.  Kenaikan  ini patut  menjadi  perhatian. Artinya, tahun 2018 terdapat 12.504 perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh Negara.
Dalam  buku  yang  berjudul Fikih  Perwalian ,  Rumah  KitaB  kembali  mencoba menjawab  persoalan  tentang  tingginya  pernikahan  anak  yang  salah  satu  penyebabnya adalah  masalah  dispensasi.  Dispensasi  kawin  artinya  keringanan  yang  diberikan pengadilan  agama  kepada  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur  untuk melangsungkan  perkawinan.  Dispensasi  ini  diatur  dalam  UU  nomor  1/1974  tentang perkawinan  pasal  7  sebagai  berikut: (1)  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16  (enam  belas)  tahun;  (2)  Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahum 1974  tentang Perkawinan menjadi salah satu  penyebab  utama  maraknya  perkawinan  anak  karena  memiliki  celah  yang  dapat digunakan  untuk  melegalkan  perkawinan  anak.  Dalam Pasal  7  Ayat  (1)  dan  (2)  UU Perkawinan  menjelaskan  soal  dispensasi  dari  pihak  orang  tua  ke  pengadilan  menjadi penyebab  perkawinan  anak  bisa  dilegalkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  KUA sebagai  lembaga  pemerintah  dapat  menolak  permohonan  perkawinan  pada  tahap administrative awal terkait batas umur perkawinan. Namun, tetap saja keputusan utama ada  di  pengadilan  jika  pihak  pemohon  perkawinan  meminta  dispensasi  dan  disetujui pengadilan maka KUA harus menghormati keputusan tersebut dan melegalkanya.  Oleh karenanya, pihak KUA tidak memiliki kuasa untuk menolak. 2
Persoalan dispensasi memiliki keterkaitan erat dengan konsep wilâyah dan qiwâmah .  Kedua  terma  tersebut  yang  melahirkan  hubungan asimetrisme  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hasil  kajian  ini  kemudian  dituangkan menjadi  buku  “ Fikih  Perwalian:  Membaca  Ulang  Hak  Perwalian  untuk  Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak .” Kajian dilakukan karena hampir semua argumen  keagamaan  fikih  yang  terkait  dengan  praktik  perkawinan  anak  berpusat kepada  hak  ayah  ( wilâyah ),  sementara  yang  terkait  dengan  fungsi  perlindungan
2 https://rumahkitab.com/kemenag-uu-sebabkan-maraknya-perkawinan-anak/
berpusat  kepada  lelaki  dalam  perannya  sebagai  suami  ( qiwâmah ).  Dalam kajian wilâyah dan qiwâmah ini  Tim  Rumah  KitaB  mendasarkan  argumennya  pada  al- Qur`an,  hadits,  karya-karya  para  ulama  dengan  menggunakan  metodologi  pembacaan teks maqâshid  al-syarî’ah , ushul  fikih dan  gender.  Dengan  ketiga  pisau  analisis  ini, argumentasi yang kokoh dibangun guna menolak penafsiran yang selama ini diarahkan untuk  memperkokoh  asimetrisme  relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak menyumbang  pada  buruknya  status  sosial,  ekonomi,  dan  politik  perempuan.  Buku  ini berusaha  mendudukkan  pemahaman  umat  Muslim  dan  sumbangan  dari  pengalaman Islam  di  Indonesia  terhadap  tujuan  kemaslahatan  syariat  dalam  masalah hak ijbâr orangtua  (ayah)  atau wali  mujbir dalam  perkawinan  dan  meluruskan pemahaman-pemahaman  subyektif  bias  gender  yang  tidak  mempertimbangkan kepentingan masa depan anak-anak perempuan. 3
Wali  mujbir kerap  diartikan  sebagai  hak  orang  tua  untuk  memaksa  anak  untuk melakukan pernikahan. Pada ahirnya, wali mujbir menjadi sebuah doktrin otoritas yang menegaskan  otoritas  orang  tua  terhadap  anaknya ( Ali,  Mukti.,  Gunawan,  Roland.,    dan Mohammad,  Jamaluddin,  157).  Karena  pandangan  teologis  tersebut,  maka  tidak mengagetkan jika Catahu tahun 2018 Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa  kasus kekerasan terhadap anak perempuan dalam relasinya sebagai anak  diantaranya  yang  paling  dominan  adalah  pelarangan  dalam  memilih  pasangan hidup.  Orang  tua  kerap  meminta  dispensasi  untuk  memaksa  anak  perempuanya menikah. Dalam draft Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diserahkan Komnas  Perempuan  ke  DPR  RI,  Komnas  Perempuan  memasukkan  perkawinan  anak sebagai  salah  satu  bentuk  pemaksaan  perkawinan.  Sikap  ini  diambil  karena  dalam pandangan  Komnas  Perempuan, anak  haruslah  dipandang  dalam  posisi  tidak  dapat memberi  persetujuan  dalam  keadaan  bebas,  ketika berhadapan  dengan  orang  dewasa (orang tua dan keluarga besar) yang menghendakinya menikah .
Pemaknaan  atas  konsep wali  mujbir sebagai  seorang  yang  memiliki  hak  untuk mengawinkan  bahkan  dengan  cara  memaksa  menjadi  salah  satu  penyebab  tingginya angka perkawinan anak. Landasan teologis dari sikap ini adalah Hadist yang berbunyi ‘ la nikaha illa bi-waliyyin ’. Mazhab al-Syafi’i mengakui bahwa orang tua memiliki haq ijbar (hak  memaksa  anak  perempuannya)  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Meski  demikian, menurut  Mazhab  Hanafi  orang  tua  tidak  memiliki  hak  ijbar  mutlak.  Oleh  karena  itu,
3 https://rumahkitab.com/fikih-perwalian-membaca-ulang-hak-perwalian-untuk-perlindungan- perempuan-dari-kawin-paksa-dan-kawin-anak/
perempuan  baik  yang sudah pernah  menikah  maupun  perawan,  boleh  memilih pasangan  sendiri.  Peran  wali  mujbir  adalah  memberikan  pandangan  yang  baik  dan nasihat  yang  baik  kepada  putrinya  agar  menikah  dengan  laki-laki  yang baik  dan  tidak memaksanya ( Ali, Mukti., Gunawan, Roland.,  dan Mohammad, Jamaluddin, 171).
Masih dari sumber yang sama disebutkan bahwa alasan lain meminta dispensasi nikah  pada  umumnya  karena  anak  telah  melakukan  hubungan  seksual.  Kondisi  ini seharusnya disikapi dengan melakukan perbaikan pada sistem pendidikan seksual agar anak mengenali tubuhnya dan dapat terhindar dari risiko melakukan aktivitas seksual. Keinginan  keluarga  untuk  menutupi  rasa  malu,  tidak  boleh  dilakukan  dengan mengurangi  hak  anak  perempuan  atas  pendidikan  (Catahun,  Komnas  Perempuan, 2018). Pada  kenyataannya, wali  mujbir ,  dalam  hal  ini  ayah,  dalam  beberapa  kasus melakukan pemaksaan pernikahan atas anak perempuannya meskipun itu berarti tidak memenuhi  atau  merampas  hak  anak  terkait  pendidikan,  pengajaran,  dan  lainnya, tentunya  dengan  alasan  yang  berbeda  seperti  karena  alasan  ekonomi  maupun  karena alasan lainnya.
Mandat  untuk  memenuhi  pendidikan  bagi  seluruh  rakyat  tidak  terkecuali perempuan  dan  kelompok  marjinal  tertuang  dalam  UUD  45  dan  secara  khusus  telah dimuat dalam pasal 28 c, ayat 1 dan Pasal 31, ayat 1-5 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  serta  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu,  Indonesia  juga  telah  meratifikasi  berbagai undang-undang  dan  konvensi  Internasional  sebagi  bentuk  komitmen  Indonesia  di tingkat  internasional,  seperti  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  atau , Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia, Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  yang  telah diratifikasi melalui UU No 11 tahun 2005, Education for All (pendidikan untuk semua), Sustainability  Develomment  Goals  (SDGs)  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  pencegahan pernikahan anak dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak maka dispensasi  yang  diajukan  seharusnya  dapat  ditolak  dengan  alasan  menyukseskan program belajar 12 tahun. Maka, jika anak menempuh pendidikan selama 12 tahun, dia setidaknya berusia 18 tahun saat lulus pendidikannya.
Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Indonesia, Yohana Yembise  menyatakan  bahwa  salah  satu  sektor  yang  menunjukkan  kesenjangan  antara laki-laki  dan  perempuan  adalah  pendidikan.  Data  Badan  Pusat  Statistik  menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh atau
kelas  dua  SMP.  Masih  banyak  perempuan  yang  tidak  menyelesaikan  pendidikan  SMP dan  hanya  memiliki  sertifikat  sekolah  dasar.  Kondisi  ini  menyebabkan  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  perempuan  yang  masih  jauh  di  bawah  laki-laki. Berdasarkan  data  Sakernas  (Survei  Ketenagakerjaan  Nasional)  pada  2017.  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  perempuan  adalah  50,  lebih  rendah  dibandingkan laki-laki  yang  sudah  mencapai  83. 4 Artinya,  pernikahan  anak  akan  semakin  membuat posisi  perempuan  tergantung  secara  ekonomi  kepada  orang  lain  dalam  hal  ini  suami, dan hal ini akan berdampak pada tingkat kemiskinan secara umum.
Lies  Marcoes  Natsir,  direktur  Rumah  Kitab  menyatakan  bahwa  Ekonomi  dan kemiskinan terstruktural menjadi penyebab Indonesia darurat perkawinan anak. Angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. “Angka perkawinan anak masih tinggi dan penyebabnya multidimensi. Ini  terkait  dengan  ekonomi,  terkait  dengan  kemiskinan struktural,”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa pernikahan anak merupakan  persoalan  sosial  yang  terhubung  dengan  berbagai  isu  lain  seperti  agama, politik,  ekonomi,  adat,  dan  budaya.  Maka,  dalam  penyelesaiannnya  perlu mempertimbangkan seluruh aspek tersebut.
Dalam  rangka  menciptakan  pernikahan  yang  membawa  kemaslahatan  bagi semuanya, pernikahan selain mensyaratkan adanya wali, juga harus mempertimbangkan  keikhlasan  dari  kedua  belah  pihak  atau taradhin (2018:  173). Argument-argumen  yang  dihadirkan  dalam  buku Fikih  Kawin  Anak menekankan  pada kemaslahatan  perempuan  dengan  menggunakan  Hadist,  al-Qur’an,  dan  Ijma  Ulama. Misalnya,  meskipun  mazhab  al-Syafi’i,  mengakui  adanya haqq  al-ijbar ,  namun  hak tersebut mensyaratkan setidaknya 7 hal yaitu (1) calon suami yang sepadan (kufu), (2) tidak akan membebani dan mudharat bagi kehidupan anak perempuan, (3) memastikan anak  perempuannya  memiliki  rasa  cinta  terhadap  pilihan  orang  tuanya,  (4)  as  kawin yang sesuai, (5) calon suami tidak keberatan dengan maharnya, (6) tidak ada halangan dan  kendala  syariat,  misalnya  calon  suami  memiliki  kewajiban  haji (169) .  Dengan melihat pada hal tersebut, meski orang tua, dalam hal ini ayah memiliki haq ijbar , namun dispensasi  tidak  harus  selalu  diberikan.  Sebuah  perkawinan  yang  tidak  berdasarkan keikhlasan  dan  tidak  mempertimbangkan  masa  depan  serta  dapat  membahayakan kehidupan perempuan seharusnya tidak dilakukan.
4 ( https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1811/tingkatkan-akses-dan-partisipasi- perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi

## Maimunah Mudjahid

## D.  SIMPULAN
Rumah  KitaB  merupakan  salah  satu  lembaga  sosial  yang  bergerak  dibidang pengkajian  dan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  adil gender.  Dua  buku  yang  diterbitkan  oleh  Rumah  KitaB  menjawab  persoalan  tentang perlunya  menimbang  ulang  pernikahan  anak.  Rumah  KitaB  mencoba  berkontribusi dalam penyelesaian persoalan sosial yang ditimbulkan karena pernikahan anak. Dalam melakukannya,  Rumah  KitaB  mencoba  menyandingkan  argument-argumen  antara kelompok  yang  penentang  dan  pendukung  kawin  anak,  termasuk  dalil-dalil  yang digunakan oleh masing-masing kelompok.  Dengan menggunakan sumber-sumber yang sama, yaitu Al-Quran, Hadist dan Ijma Ulama, perdebatan tentang kawin anak menjadi lebih  tajam  dengan  penggunaan  pendekatan ushul  fikih dan maqâshid  syarî’ah oleh kelompok  penentang  kawin  anak . Pendekatan  yang  sama  juga  digunakan  ketika berbicara  tentang  konsep  perwalian.  Sampai  di  sini  dapat  terlihat  bahwa  tujuan  dari penulisan kedua buku di atas adalah terjadi perubahan cara pandang terhadap masalah kawin  anak  untuk  melahirkan  pandangan  baru  ke  arah  yang  lebih  adil.  Buku Fikih Perwalian yang  memaparkan  tafsir  ramah  perempuan  dapat  membantu  para  pembuat keputusan untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dalam membuat keputusan- keputusan.  Penerbitan  buku yang  dilakukan  oleh  Rumah  KitaB  dapat  menjadi  rujukan dalam mempertimbangkan ulang pemberian dispensasi pernikahan yang menjadi salah satu  penyebab  tingginya  angka  perkawinan  anak  dan  berkontribusi  pada  persoalan sosial lainnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mukti.,  Gunawan,  Roland.,    dan  Mohammad,  Jamaluddin.  2015.  Fikih  Kawin  Anak; Membaca  Ulang  Teks  Keagamaan  Perkawinan  Usia  Anak-anak.  Yayasan  Rumah  KitaB: Jakarta.
Ali,  Mukti.,  Gunawan,  Roland.,    dan  Mohammad,  Jamaluddin.  2019. Fikih  Perwalian: Membaca  Ulang  Hak  Perwalian  untuk  Perlindungan  Perempuan  dari  Kawin  Paksa  dan Kawin Anak . Yayasan Rumah KitaB: Jakarta.
Ali,  Mukti.,  Gunawan  Roland.,  dan  Mohammad  Jamaluddin.  2018. Kawan  dan  Lawan Kawin  Anak  (Catatan  Assemen  Program  Berdaya  di  Empat  Daerah) .  Yayasan  Rumah KitaB: Jakarta.
Ali,  Mukti.,  Gunawan,  Roland.,  Hilmi,  Ahmad.,  Khoiron,  Mohammad.,  Ma’arif,  Zainul., Makmur,  Jamal.,dan  Mohammad  Jamaluddin.,    2019. Fikih  Perwalian;  Membaca  Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Anak . Yayasan Rumah KitaB: Jakarta.
Lembar  Fakta  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas  Perempuan  Tahun  2018. Tergerusnya  Ruang  Aman  Perempuan  dalam  Pusaran  Politik  Populisme.  Jakarta:  7 Maret 2018. Diunduh 1 Agustus 2019 dari
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/ Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf
MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak. Jakarta: 13 Desember 2018. Diunduh pada 1 Agustus 219 dari https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat- perkawinan-anak
Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017. Jakarta: 23 Agustus 2018. Diunduh 1 Agustus 2019 dari http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php