Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah

## Zulkarnain Ridlwan
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung  35145, email : zulkarnainridlwan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pentingnya  ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah.  Berdasarkan  tinjauan  teoritis,  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis disimpulkan  bahwa  tersedianya  mekanisme  konsultasi  publik  di  daerah  sejalan dengan  prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  oleh  karena  itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.
Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance
Pendahuluan Masa reformasi pasca runtuhnya  Orde  Baru  di  Indonesia telah  membuka  banyak  hal  positif, diantaranya semangat untuk menghasilkan  kebijakan  publik  yang lebih  berpihak  kepada  rakyat.  Hal terpenting  dalam  proses  kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. 1 Pada  tahap  formulasi kebijakan  ini  keterlibatan  publik untuk ambil peran sangatlah penting, hal  ini  dapat  dirumuskan  dalam berbagai tinjauan; filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  material  dan spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  dalam wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat, bersatu,  dan  berkedaulatan  rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang  aman,  tenteram,  tertib,  dan
1 Leo  Agustio, Dasar-dasar  Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 96.
dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia  yang  merdeka,  bersahabat, tertib,  dan  damai.  Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila  yang  mencakup  seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat  adalah  pelaku  utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.  Kegiatan  masyarakat dan  kegiatan  Pemerintah  saling menunjang,  saling  mengisi,  dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Salah satu wujud implementasi nyata  warga  negara  Indonesia  dalam menjalankan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta
masyarakat  adalah  keterlibatan  aktif dalam  penyelenggaraan  negara.  Hal ini  juga  berlaku  bagi  masyarakat ditingkat  daerah.  Oleh  karena  itu, penyediaan  mekanisme  konsultasi
publik  bagi  eksekutif  maupun  jenis lainnya bagi legislatif dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian. Hingga  saat  ini  sarana  dan upaya untuk memberikan kesempatan  interaksi  aktif  antara pemerintah daerah dengan masyarakat  untuk sharing pendapat dalam  penyusunan  kebijakan  publik belum  berjalan,  termasuk  di  tingkat daerah. Pentingnya aksesibilitas publik kepada lingkungan pemerintahan –khususnya  dalam penyusunan kebijakan dapat memungkinkan publik untuk menikmati  sepenuhnya  semua  hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Secara  sosiologis,  penyedian mekanisme  konsultasi  publik  sejalan dengan  prinsip  keadilan  sosial  yang merupakan  nilai  dasar  bernegara  di Indonesia.  Mekanisme  konsultasi  ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Canter sebagaimana dikutip Santosa mendefinisikan peranserta masyarakat sebagai proses komunikasi  dua  arah  yang  terus menerus untuk meningkatkan pengertian  masyarakat  atas  suatu masalah-masalah  dan  kebutuhan.
Bentuk  kegiatannya  meliputi feed forward  information (komunikasi dari  pemerintah  kepada  masyarakat tentang suatu kebijakan) dan
feedback  information (komunikasi dari  masyarakat  ke  pemerintah  atas suatu kebijakan) 2 .
2 Aan  Eko  Widiarto, Garis  Politik  dan Peruandang-undangan dalam Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup menuju Model Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  Berdimensi  Peran Serta  Masyarakat  di  Daerah ,  (Malang:
Skripsi, 1999), Hal. 40-42.
Pada  dasarnya  peran  serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai alat untuk mempengaruhi  lingkup  makro  yang lebih  tinggi  di  tempat  dibuatnya keputusan-keputusan  yang  sangat menetukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyediaan  mekanisme  peran  serta masyarakat  juga  berkaitan  dengan kesejahteraan sosial. Hal ini dimungkinkan  dengan  argumentasi bahwa diaturnya mekanisme konsultasi  publik  berarti  membuka kesempatan  bagi  masyarakat  untuk memberi masukan, pendapat, pandangan,  ide,  dan  saran  yang sesuai  dengan  kepentingan  dan kebutuhan yang dirasakan
masyarakat.  Asupan  aspirasi  publik ini  pada  tahap  selanjutnya  akan mewarnai  kebijakan  publik  yang diambil pemerintah daerah. Sehingga pada  akhirnya  seluruh  kebijakan publik  yang  dibuat  akan  selalu berbanding lurus dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan  demikian  peran  serta tersebut  bukanlah  sebuah  tujuan akhir (participation  is  an  end  itself).
Hal  ini  tentunya  bertolak  belakang dengan  asumsi  yang  berkembang selama  ini  yang  memandang  peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi
(public  information), penyuluhan, bahkan  hanya  sekedar  alat public relation agar  proyek-proyek  yang dilakukan  pemerintah  dapat  berjalan lancar  dan  mendapat  legitimasi  dari masyarakat.  Cormick  membedakan peran serta masyarakat ke dalam dua pola,  yaitu 3 pertama; peran  serta masyarakat  yang  bersifat  konsultatif
3 Mas  Achmad  Santosa  dan  Arimbi  BP, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan  Hidup ,  (Jakarta:  WALHI- YLBHI, 1993), hlm. 1-2.
yang  berarti  dalam  hubungan  antara pihak  pejabat  pengambil  keputusan dengan  kelompok  masyarakat  yang berkepentingan, masyarakat mempunyai  hak  untuk  di  dengar pendapatnya  dan  untuk  diberitahu.
Keputusan  akhir  masih  tetap  berada pada  pembuat  keputusan. Kedua; Peran serta masyarakat  yang bersifat kemitraan.  Dalam  pola  ini,  pejabat pembuat  keputusan  dan  anggota- anggota masyarakat merupakan mitra yang  relatif  sejajar  kedudukannya.
Mereka  bersama-sama  membahas masalah, mencari alternatif pemecahan  masalah  dan  membuat keputusan.  Kedua  pola  tersebut sama-sama  dapat  diterapkan.  Yang terpenting adalah ugensitas keberadaan  suatu  mekanisme  publik untuk  didengar  dan  diperhatikan pendapatnya,  dapat  disediakan  di tingkat pemerintahan daerah.
Adapun  secara  yuridis,  cukup banyak dasar hukum yang melandasi pentingnya diatur mekanisme konsultasi  publik  ditingkat  daerah. Dasar  hukum  tersebut  memiliki keragaman  klausula,  namun  punya kesatuan  semangat,  yaitu  pelibatan masyarakat dalam pemerintahan khususnya  dalam  pembentukan  dan penyusunan kebijakan daerah. Peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  hukum  ini  mengatur tentang  peran  serta  masyarakat sebagai  penghargaan  terhadap  hak menyampaikan  pendapat,  hak  dalam komunikasi  dan  informasi,  upaya pembentukan  pemerintahan  yang bebas  dari  KKN,  pelayanan  publik, hingga menjadi asas dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Termasuk pengaturan badan  publik  mana  saja  yang menjadi pelaksana dan atau diwajibkan  untuk  membuka  diri
terhadap aspirasi dan masukan pendapat masyarakat. Berdasar pada tinjauan- tinjauan  tersebut,  dapat  diketahui bahwa keberadaan mekanisme konsultasi publik telah sejalan dengan nafas reformasi yang menghilangkan  kesan  elitis  dalam pembuatan kebijakan publik. Disebut berkesesuaian dengan nafas reformasi karena peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  partisipasi  dan  pelibatan publik  secara  rigid  dilahirkan  pada rentang tahun 1998 hingga sekarang. Sebelumnya  pada  masa  Orde  Baru, pelibatan  masyarakat  hanya  berhenti pada rumusan normatif, tanpa pernah menemukan realisasi dalam prakteknya.  Masih  sejalan  dengan semangat pembaharuan tata hubungan  antara  pemerintah  dengan masyarakat, telah cukup lama diperkenalkan prinsip good governance. Kesamaan dalam semangat,  mendasari  pembahasan mengenai  keterkaitan  antara  dua  hal ini  termasuk  saling  ketergantungan antara  keduanya  dalam  membentuk tata pemerintahan yang baik, khususnya ditingkat daerah.
Kriteria Good Governance
Setidaknya  ada  tujuh  kriteria yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat membentuk mekanisme yang
menghasilkan good governance.
Kriteria-kriteria tersebut adalah
sebagai berikut 4 : 1. Adanya legitimasi atau dukungan yang kuat dari
masyarakat  terhadap  institusi publik  baik  yang  berwujud
4 Lijan  Poltak  Sinambela, Reformasi Pelayanan  Publik;  teori,  kebijakan,  dan implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.  51.  Mengutip  Muhammad  Agus Yusoff, Op.Cit. , hlm. 11-12.
sebagai lembaga birokrasi maupun  institusi  lainnya  yang dibentuk masyarakat secara swadaya. 2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan  bagi  setiap  institusi ataupun  kelompok  masyarakat yang ada ( stakeholders ) sehingga  seluruh stakeholders
tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.  Kebebasan  untuk berpendapat  dan  berpartisipasi tersebut  tentunya  juga  harus didukung oleh adanya kebebasan yang  bertanggung  jawab  bagi media-media dalam masyarakat.
3. Adanya  keadilan  serta  kerangka legal  berupa  kepastian  hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut. 4. Adanya akuntabilitas dan transparansi  dalam  mekanisme birokrasi. 5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses  oleh  masyarakat  dengan mudah dan bebas. 6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik.
7. Terbentuknya  kerja  sama  yang baik  antara  pemerintah  dan civil
society organization. Asas  atau  prinsip  perumusan peraturan  (juga  ditingkat  daerah) dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga menyebutkan bahwa  pada  konferensi  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan  di  Rio  de  Janeiro tahun  1992,  negara-negara  anggota PBB beserta perwakilan dari lembaga  swadaya  masyarakat  di seluruh  dunia  telah  menyetujui
sebuah dokumen yang disebut dengan Agenda 21. Dokumen tersebut  merupakan  cetak  biru  dari langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat di seluruh dunia mengenai dampak yang dapat ditimbulkan  oleh  manusia  terhadap lingkungan  hidup.  Beberapa  prinsip di  dalam  Agenda  21  sangat  relevan di dalam menambah wawasan perancang peraturan perundang- undangan  di  daerah,  antara  lain sebagai berikut:
a) Keadilan antar generasi;
b) Keadilan  dalam  satu  (sesama) generasi;
c) Partisipasi  rakyat  dalam  proses pengambilan keputusan dan akses rakyat terhadap informasi;
d) Internalisasi  biaya  lingkungan dan  pengembangan  instrument ekonomi;
e) Kerja  sama  internasional  dalam pengembangan  kapasitas  serta dalam pencegahan relokasi kotor;
f) Prinsip pencegahan dini;
g) Peran  penting  perempuan  dan pemuda dalm pengelolaan lingkungan hidup;
h) Pengakuan hak masyarakat asli;
i) Pengembangan pengetahuan dan praktek  masyarakat  tradisional dalam pengelolaan lingkungan;
j) Keterkaitan erat antara perdamaian,  pembangunan,  dan perlindungan lingkungan.
Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam  Agenda  21  kemudian  secara popular  dikenal  dengan  prinsip
Pembangunan Berkelanjutan Berbasiskan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Sustainable Development  Governance)  disingkat “GSDG”. Dalam mewujudkan
pembangunan  berkelanjutan  dengan berbasiskan  tata  pemerintahan  yang
baik  atau  GSDG  maka  kerjasama antara tiga elemen masyarakat adalah sangat penting. Ketiga elemen masyarakat tersebut adalah pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi  masyarakat  sipil  (civil society organization). Konsep GSDG ini  apabila  diterjemahkan  dalam konteks daerah maka peran pemerintah daerah di dalam mengeluarkan peraturan-peraturan daerah  yang  berorientasi  terhadap pembangunan  berkelanjutan  adalah sangat penting. Disamping itu, penekanan  bahwa  adanya  keharusan untuk  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan.
Tersedianya  kesempatan  luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau  menganulir  setiap  kebijakan pemerintah dan pembangunan, karena  pada  kenyataannya  tidak berkesesuaian  dengan  kepentingan masyarakat  lokal,  nasional,  regional, ataupun  dalam  konteks  kepentingan global.
Mekanisme Konsultasi Publik dalam Prinsip Good Governance
Kata  publik  mempunyai  dua arti  yang  berbeda. Pertama, publik diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan public administration menjadi Administrasi  Negara. Kedua, kata publik  sebagai  padanan  dari  kata umum  seperti  dalam  kata public telephone (telepon  umum), public transportation (transportasi  umum), dan atau public interest (kepentingan umum). Sehubungan dengan biasnya pemaknaan  mengenai  arti  publik tersebut  di  atas,  mungkin  perlu  pula diusulkan pembakuan istilah administrasi  publik  untuk  mengganti administrasi  negara  dengan  harapan bahwa  kepentingan  umum  akan menjadi  perhatian  utama  ( main
concern )  dari  administrasi  publik, baik  pada  aras  konsep  maupun  pada tataran praksis, dan bukan
kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi. 5
Pengertian  istilah  publik  dapat ditelusuri  menurut  asal  katanya (secara  etimologis).  Dalam  bahasa Inggris,  kata  publik  ( public )  dalam ditemukan dalam dua bentuk.
Pertama, sebagai  kata  benda  ( the public ) yang berarti the community in general atau part  of  community having  a  particular  interest  in common.  Kedua, sebagai  kata  sifat ( public )  yang  dapat  berarti of or concerning  people  in  general atau provided,  especially  by  affairs, entertainment,  service,  etc.  of  the people atau open or known to people in  general. Dari  pengertian  tersebut diatas  dapat  dimengerti  secara  garis besar,  bahwa  kata  publik  dalam bahasa Ingris sangat erat berhubungan  dengan  segala  sesuatu yang  menyangkut  masyarakat  atau orang  banyak  seperti  yang  juga terkandung  dalam  kosa  kata  bahasa Indonesia. 6 Adapun istilah konsultasi
publik  ( public  consultation )  bersama dengan  istilah  dengar  pendapat umum  ( public  hearing )  adalah  dua istilah  yang  menjadi  popular  dengan berkembangnya proses-proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan/ penyusunan  peraturan  perundang- undangan yang tentunya akan berdampak bagi warganegara. Konsultasi  publik  merupakan  istilah yang  sering  terkait  dengan  proses yang dilakukan oleh eksekutif, sedangkan  dengar  pendapat  umum lebih  sering  terkait  dengan  proses yang  dilakukan  di  gedung  dewan
5 Leo Agustio, Op.Cit.., hlm. 213.
6 Ibid..
oleh  kalangan  legislatif.  Meskipun sebenarnya  legislatif  juga  dapat melakukan  konsultasi  publik  di daerah-daerah  untuk  memperoleh masukan  mengenai  suatu  rancangan peraturan  perundang-undangan  yang sedang disusunnya. Konsultasi Publik  yang  dilakukan  pemerintah untuk  melibatkan  warga  negara dalam merumuskan sebuah kebijakan atau  peraturan  akan  membangun terjadinya  hubungan  dua  arah  antara pemerintah dan warganegara. Di sini, peran  penting  warganegara  dan  para pemangku kepentingan ( stakeholders ) lain diakui oleh pemerintah. 7 Pelibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  urusan  publik  sejalan dengan  prinsip  pengelolaan  yang amanah. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, 8 bahwa  pemahaman konsepsi pengelolaan kepemerintahan  yang  amanah  dapat dijelaskan  dengan  prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Akuntabilitas,  tanggung  gugat ( accountability ). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan  suatu  organisasi  kepada publik yang memiliki hak
7 Pengantar  Resensi  buku Memfasilitasi
Kebijakan  Publik ; Refleksi  Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPP- T2CP2EPRPD) yang diterbitkan   oleh  FPPM,  BIGS,  USAID- DRSP  dan  Dirjen  Bina  Bangda  Depdagri.
Sebagaimana dipublikasikan
dalam http://jrki.wordpress.com/category/resensi- buku/.
8 Muhammad  Agus  Yusoff  dan  Rusman Ghazali, Otonomi  Daerah,  Partisipasi,  dan Good  Governance .  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  LABSOSPOL  FISIP  –  UNAS, 2003), hlm. 8-9.
meminta pertanggungjawaban.
Kalau  salah  pemerintahan  dapat digugat oleh rakyat sebagai penerima pelayanan masyarakat. 2. Transparansi ( transparency ). Dapat  diketahui  oleh  pihak  yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan  pemerintah  dan organisasi  badan  usaha.  Seleksi jabatan  berdasar fit  and  proper test, tender pelelangan, pemberian izin dilakukan secara transparan.
3. Keterbukaan ( openess ). Pemberian informasi secara terbuka,  terhadap  saran  dan  kritik yang  dianggap  sebagai  partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
4. Berdasarkan hukum ( rule of law ).
Keputusan,  kebijakan  pemerintah, organisasi  dan  badan  usaha  yang menyangkut  kepentingan  publik dilakukan  berdasarkan  hukum (peraturan perundang-undangan yang  berlaku).  Jaminan  kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan  publik  yang  ditempuh.
Conflict  resolution (penyelesaian konflik) berdasarkan hukum.
5. Jaminan fairness,  a  level  playing field (perlakuan yang adil/perlakuan  kesetaraan).  Ini berlaku  bagi  pemerintah  kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya. Prinsip-prinsip  tersebut  dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan,  jika  ada  partisipasi luas dari stakeholders untuk berperan aktif. United  Nation  Development Program ( UNDP )  merumuskan, 9 bahwa  setidaknya  ada  tiga  pihak yang  berperan  sebagai  pelaku  dalam good  governance yaitu  (i)  negara atau  pemerintah;  (ii)  sektor private ;
9 Ibid. , hlm. 9.
dan  (iii) civil  society. Setiap  pelaku tersebut  memiliki  peran  masing- masing  demi  terbentuknya good governance. Partisipasi tersebut pada akhirnya akan menyediakan kesempatan  luas  untuk  mengoreksi, memperbaiki,  dan  atau  menganulir setiap  kebijakan  pemerintah  dan pembangunan, karena pada kenyataannya  tidak  berkesesuaian dengan kepentingan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa  peran  serta  publik  dalam setiap proses perencanaan pembangunan dapat memberi keyakinan kepada kita bahwa, warga masyarakat  sebagai  entitas  politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya  tidak hanya  dapat  dipersepsikan  semata- mata  sebagai  objek  pembangunan. Akan  tetapi,  juga  entitas  yang  perlu mendapat ruang cukup bebas sebagai subjek pembangunan itu sendiri.
Peran  serta  publik  juga  tidak hanya  diartikan  sebagai  instrumen untuk  mensosialisasikan  program pemerintah dan pembangunan, melainkan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam konteks  proses  penentuan  kebijakan publik.  Itulah  sebabnya,  perkuatan otonomi daerah (dengan demokratisasi) harus terus digalakkan untuk semakin mendekatkan  peran  serta  warga masyarakat  dalam  setiap  proses penentuan  kebijakan  atau  program pembangunan. 10
Keinginan  masyarakat  untuk melibatkan  diri  juga  merupakan faktor  yang  cukup  dominan  akibat semakin  meningkatnya  kesadaran dan  kemampuan  untuk  bertumbuh, berdaya,  dan  berkembang  menjadi civil society. Di mana warga masyarakat semakin paham akan hak
10 Ibid.
dan kewajiban mereka dalam pengelolaan persoalan-persoalan publik.  Oleh  sebab  itu,  partisipasi publik  dalam  proses  pemerintahan dan  pembangunan  perlu  ditegaskan sebagi  upaya  yang  paling  efektif dalam  konteks  penciptaan  kondisi ideal  hubungan  antara  pemerintah dengan  masyarakat  disemua  tingkat pemerintahan termasuk ditingkat daerah. Salah  satu  kunci  utama  dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas  partisipasi  publik.  Sebab kesahihan  kebijakan  publik  apa  pun dari  pemerintahan  terletak  di  sana.
Dialog dengan publik adalah kebenaran suatu kebijakan dan
menjadi sarana utama untuk kebijakan  yang  siap  digunakan. Partisipasi  dalam  kebijakan  adalah suatu  aktivitas,  proses,  dan  sistem pengambilan keputusan yang
mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap sukses suatu rencana. Tujuan  utama  dari  partisipasi  adalah mempertemukan seluruh kepentingan  yang  sama  dan  yang berbeda dalam suatu proses perumusan  dan  penetapan  kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk  semua  pihak  yang  terlibat  dan terpengaruh  oleh  kebijakan  yang akan  ditetapkan  dalamnya.  Pelibatan masyakat  luas  (publik)  dalam  proses penentuan kebijakan merupakan satu cara  efektif  untuk  menampung  dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Pengikutsertaan publik yang terwujud  dalam  perencanaan  yang partisipasi dapat membawa keuntungan  substansif,  di  mana keputusan  publik  yang  diambil  akan memberi rasa kepuasan dan dukungan  publik  yang  cukup  kuat
terhadap  suatu  proses  pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses  penentuan  kebijakan  publik yang dapat memberikan nilai strategis  bagi  masyarakat  itu  sendiri menjadi  salah  satu  syarat  penting dalam  upaya  pembangunan  politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 11 Di negara maju 12 partisipasipasi  publik  telah  lama menjadi  agenda  yang  mapan  dalam sistem pemerintahan dan pembangunan  untuk  setiap  proses pengambilan  keputusan,  seperti  di
Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  di Australia.  Partisipasi  berkembang sejalan  dengan  perubahan  struktur politik ke sistem demokrasi. Di mana sistem  demokrasi  memberi  ruang yang  cukup  luas  bagi  masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggara  negara  sehingga civil society dapat diwujudkan.
Pemahaman  terhadap  konsep
partisipasi  dalam  banyak  hal  sering diartikan  secara  sederhana  sebagai peran  serta  dalam  suatu  lingkungan kegiatan.  Konsep  peran  serta  dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta
(partisipasi) menunjukkan suatu proses  antara  dua  atau  lebih  pihak (individu  atau  kelompok) yang mempengaruhi  satu  terhadap  yang lainnya  dalam  membuat  rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu  adalah  sesuatu yang akan berpengaruh  di  kemudian  hari  bagi pihak  pembuat  keputusan,  kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya.  Dalam  hal  peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan,  tuntutannya  tidak  hanya timbul  dari  individu,  tetapi  setiap organisasi
senantiasa harus
11 Lijan Poltak, Op.Cit. , hlm. 37-38.
12 Muhammad Agus Yusoff, Op.Cit. , hlm. 5- 6.
mensyaratkan
bahwa setiap
keputusan  yang  akan  diambil  harus memperhitungkan  pengetahuan  dan pendapat dari orang-orang yang akan berpartisipasi  dan  mengambil  bagian di dalamnya. 13
Perencanaan  perumusan  dan pembuatan  kebijakan  publik  dengan pendekatan partisipatif ( participatory planning )  sangat  strategis,  karena menjadi  esensi  mendasar  dalam merangkum dan mengartikulasi aspirasi publik sebagai motor penggerak  utama  ( main  driving force ) dalam setiap proses penentuan kebijakan. Menurut Friedmann, pendekatan  partisipatif  merupakan suatu proses politik untuk memperoleh  kesepakatan  bersama ( collective agreement ) melalui aktivis  negosiasi  atau  urun  rembuk antar  seluruh  pelaku  pembangunan
( stakeholders ). 14
Pendekatan  partisipatif  selain sebagai  sebuah  proses  politik,  juga merupakan  sebuah  teknis.  Untuk proses  ini  lebih  ditekankan  pada peran dan kapasitas fasilitator ( policy actor )  untuk  mendefinisikan  dan mendeteksi stakeholders secara tepat.  Selain  itu  proses  ini  juga diorientasi untuk memformalisasikan masalah secara kolektif, merumuskan  strategi  dan  rencana tindak  kolektif,  serta  melakukan mediasi  konflik  kepentingan  dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat.  Salah  satu  hal  penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyarakat  sebagai  wadah  untuk melakukan proses mobilisasi
pemahaman,  pengetahuan,  gagasan, dan  argumen  menuju  terciptanya kesepakatan  bersama  sebagai  awal dari  tindak  kolektif  penyelesaian
13 Ibid.
14 Muhammad Agus Yusoff, Op.Cit., hlm. 6.
masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan publik.
Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat  dirumuskan  beberapa  kriteria yang perlu dipenuhi dalam mengaplikasikan pendekatan partisipatif dalam setiap perencanaan pembangunan.  Kriteria-kriteria  yang dimaksud adalah: 15
1. Pelibatan  seluruh stakeholders untuk  setiap  arena  perumusan dan penetapan kebijakan;
2. Penguatan institusi-institusi masyarakat yang legitimate untuk menyuarakan seluruh aspirasi yang berkembang;
3. Penciptaan  proses-proses  politik yang negosiatif untuk menentukan prioritas atas collective agreement ; 4. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran  kolektif  sebagai bagian dari proses demokrasi. Jika pelibatan masyarakat dalam  pemerintahan  sebagaimana secara teoritis diatas dapat terlaksana maka akan dapat menciptakan suasana pemerintahan yang bersahabat, karena jauhnya pemerintah  -dalam  hal  ini  birokrasi pemerintah-  dari  masyarakat  akan ikut  menjauhkan  hasil  rumusan kebijakan  yang  berpihak  kepada masyarakat. Disamping itu, penilaian masyarakat akan keberadaan birokrasi  pemerintah  akan  menjadi tidak baik. Sebab birokrasi
pemerintah  dihadapan  rakyat  yang powerless seringkali disebut kerajaan pejabat yang jauh dari rakyatnya 16 .
Perencanaan  perumusan  dan pembuatan  kebijakan  publik  dengan pendekatan partisipatif ( participatory
15 Ibid., 7.
16 Lihat Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 2.
planning )  sangat  strategis,  karena menjadi  esensi  mendasar  dalam merangkum dan mengartikulasi aspirasi publik sebagai motor penggerak  utama  ( main  driving force ) dalam setiap proses penentuan kebijakan. Menurut Friedmann, pendekatan  partisipatif  merupakan suatu proses politik untuk memperoleh  kesepakatan  bersama ( collective agreement ) melalui aktivis  negosiasi  atau  urun  rembuk antar  seluruh  pelaku  pembangunan
( stakeholders ). 17
Pendekatan  partisipatif  selain sebagai  sebuah  proses  politik,  juga merupakan  sebuah  teknis.  Untuk proses  ini  lebih  ditekankan  pada peran dan kapasitas fasilitator ( policy actor )  untuk  mendefinisikan  dan mendeteksi stakeholders secara tepat.  Selain  itu  proses  ini  juga diorientasi untuk memformalisasikan masalah secara kolektif, merumuskan  strategi  dan  rencana tindak  kolektif,  serta  melakukan mediasi  konflik  kepentingan  dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat.  Salah  satu  hal  penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyarakat  sebagai  wadah  untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman,  pengetahuan,  gagasan, dan  argumen  menuju  terciptanya kesepakatan  bersama  sebagai  awal dari  tindak  kolektif  penyelesaian masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan publik.
Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan  politik  dan  hukum  yang kondusif,  sedangkan  sektor  privat memiliki  peran  untuk  menggerakkan dunia usaha sehingga dapt memberikan  lapangan  pekerjaan  dan pendapatan.  Sementara  masyarakat
17 Muhammad Agus Yusoff, Op.Cit., hlm. 6.
sipil  berperan  untuk  memfasilitasi interaksi-interaksi  sosial  politik  dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam  aktivitas  politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Khusus  untuk masyarakat sipil, peran yang dimilikinya  dapat  dijabarkan  lebih lanjut dalam hal berikut ini: 18
1. Menciptakan power  balancing system atau  sistem  yang  mampu memberikan keseimbangan kekuatan bagi kekuatan pemerintah  dan  sektor  privat, terutama dalam proses pembentukan kebijakan publik; 2. Berupaya menghilangkan potensi  ketidakstabilan  politik dan  ekonomi  dengan  membuat mekanisme  yang  efisien  untuk mengalokasikan keuntungan- keuntungan sosial bagi masyarakat luas; 3. Mengisi atau memperkecil kesenjangan  yang  terjadi  akibat adanya kegagalan pasar. Secara  umum  kualitas good governance dapat  tercapai  apabila pemerintah  dan  institusi  publik lainnya  secara  keseluruhan  mampu bersikap  terbuka  terhadap  ide  dan gagasan  baru  dan  responsif  terhadap kepentingan warga masyarakat. Responsifitas  akan  meningkat  jika masyarakat  memiliki  informasi  yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan  dan  pembangunan. Demikian  pula  memahami  dengan baik  dan  cermat  akan  tanggung jawab  kolektif  mereka  terhadap institusi publik. Faktor lain yang juga memiliki peran sangat penting dalam upaya  pencapaian good  governance adalah  norma,  etika,  dan  nilai  yang dapat  mendorong  dan  menguatkan
18 Ibid.
masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan guna menjamin hak-hak setiap orang. 19
Salah  satu  kunci  utama  dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas  partisipasi  publik.  Sebab kesahihan  kebijakan  publik  apa  pun dari  pemerintahan  terletak  di  sana.
Dialog dengan publik adalah kebenaran suatu kebijakan dan menjadi sarana utama untuk
kebijakan  yang  siap  digunakan. Perbincangan  mengenai  partisipasi dalam  pengelolaan  sektor  publik telah lama mendapat perhatian serius di  berbagai  negara. 20 Di  negara maju 21 partisipasipasi  publik  telah lama  menjadi  agenda  yang  mapan dalam  sistem  pemerintahan  dan pembangunan  untuk  setiap  proses pengambilan  keputusan,  seperti  di Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  di Australia.  Partisipasi  berkembang sejalan  dengan  perubahan  struktur politik ke sistem demokrasi. Di mana sistem  demokrasi  memberi  ruang yang  cukup  luas  bagi  masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggara  negara  sehingga civil society dapat diwujudkan.
Pemahaman  terhadap  konsep partisipasi  dalam  banyak  hal  sering diartikan  secara  sederhana  sebagai peran  serta  dalam  suatu  lingkungan kegiatan.  Konsep  peran  serta  dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta
(partisipasi) menunjukkan suatu
proses  antara  dua  atau  lebih  pihak (individu  atau  kelompok) yang mempengaruhi  satu  terhadap  yang
19 Ibid. , hlm. 51-52.
20 Ibid., hlm. 36-37.
21 Muhammad Agus Yusoff, Op.Cit. , hlm. 5- 6.
lainnya  dalam  membuat  rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu  adalah  sesuatu yang akan berpengaruh  di  kemudian  hari  bagi pihak  pembuat  keputusan,  kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya.  Dalam  hal  peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan,  tuntutannya  tidak  hanya timbul  dari  individu,  tetapi  setiap organisasi senantiasa harus mensyaratkan bahwa setiap keputusan  yang  akan  diambil  harus memperhitungkan  pengetahuan  dan pendapat dari orang-orang yang akan berpartisipasi  dan  mengambil  bagian di dalamnya. 22
Untuk itu, partisipasi kebijakan adalah  suatu  aktivitas,  proses,  dan sistem  pengambilan  keputusan  yang mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan
terhadap sukses suatu rencana. Tujuan  utama  dari  partisipasi  adalah mempertemukan seluruh kepentingan  yang  sama  dan  yang berbeda dalam suatu proses perumusan  dan  penetapan  kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk  semua  pihak  yang  terlibat  dan terpengaruh  oleh  kebijakan  yang akan  ditetapkan  dalamnya.  Pelibatan masyakat  luas  (publik)  dalam  proses penentuan kebijakan merupakan satu cara  efektif  untuk  menampung  dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Pengikutsertaan publik yang terwujud  dalam  perencanaan  yang partisipasi dapat membawa keuntungan  substansif,  di  mana keputusan  publik  yang  diambil  akan memberi rasa kepuasan dan dukungan  publik  yang  cukup  kuat terhadap  suatu  proses  pembangunan. Keterlibatan masyarakat
dalam
22 Ibid.
proses  penentuan  kebijakan  publik yang dapat memberikan nilai strategis  bagi  masyarakat  itu  sendiri menjadi  salah  satu  syarat  penting dalam  upaya  pembangunan  politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 23
Perencanaan  perumusan  dan pembuatan  kebijakan  publik  dengan pendekatan partisipatif ( participatory planning )  sangat  strategis,  karena menjadi  esensi  mendasar  dalam merangkum dan mengartikulasi aspirasi publik sebagai motor penggerak  utama  ( main  driving force ) dalam setiap proses penentuan kebijakan. Menurut Friedmann, pendekatan  partisipatif  merupakan suatu proses politik untuk memperoleh  kesepakatan  bersama ( collective agreement ) melalui aktivis  negosiasi  atau  urun  rembuk antar  seluruh  pelaku  pembangunan ( stakeholders ). 24
Pendekatan  partisipatif  selain sebagai  sebuah  proses  politik,  juga merupakan  sebuah  teknis.  Untuk proses  ini  lebih  ditekankan  pada peran dan kapasitas fasilitator ( policy actor )  untuk  mendefinisikan  dan mendeteksi stakeholders secara tepat.  Selain  itu  proses  ini  juga diorientasi untuk memformalisasikan masalah secara kolektif, merumuskan  strategi  dan  rencana tindak  kolektif,  serta  melakukan mediasi  konflik  kepentingan  dalam pemanfaatan sumber daya
masyarakat.  Salah  satu  hal  penting ke arah ini adalah penguatan institusi masyarakat  sebagai  wadah  untuk melakukan proses mobilisasi
pemahaman,  pengetahuan,  gagasan, dan  argumen  menuju  terciptanya kesepakatan  bersama  sebagai  awal dari  tindak  kolektif  penyelesaian
23 Lijan Poltak, Op.Cit. , hlm. 37-38.
24 Muhammad Agus Yusoff, Op.Cit., hlm. 6.
masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan publik.

## Simpulan
Adanya  mekanisme  konsultasi publik  dalam  perumusan  kebijakan daerah dan peraturan ditingkat daerah sangat penting untuk membangun partisipasi publik. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang    mengacu  pada    ketentuan peraturan    perundangan    yang berlaku    akan    menjadi    sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih  intensif  yang  akan  semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran  dan  tanggungjawabnya  dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  dan perwujudan  tata  pemerintahan  yang baik.  Sinergi  tersebut  didasarkan pada  prinsip  kesetaraan,  partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga    pembangunan  sistem pemerintahan  yang  lebih  baik  di daerah  dapat  segera  diwujudkan. Sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat  dalam  mewujudkan  tata pemerintahan  daerah  yang  baik.  Hal ini dikarenakan penyelenggaraan otonomi  daerah  yang  nyata  dan bertanggung jawab di daerah memerlukan  peran  serta  aktif  dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan. Dengan begitu, demokratisasi    sebagai    tiang penyangga    utama    pelaksanaan pemerintahan  daerah  akan    terwujud apabila  terjalin  sinergi  yang  saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat pelaku  usaha.    Untuk  itu  disaran mekanisme konsultasi publik hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat untuk terlibat dalam
pembentukan tata pemerintahan yang baik (good governance).

## Daftar Pustaka
Aan Eko Widiarto, Garis Politik dan Peruandang-undangan  dalam Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup menuju Model Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berdimensi Peran Serta Masyarakat di Daerah , Skripsi, Malang, 1999. Leo Agustio, Dasar-dasar Kebijakan
Publik, (Bandung:  Alfabeta,
2008). Lijan  Poltak  Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; teori, kebijakan,  dan  implementasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
Mas  Achmad  Santosa  dan  Arimbi
BP, Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, WALHI-YLBHI, Jakarta, 1993. Miftah  Thoha, Birokrasi  dan  Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003). Muhammad Agus Yusoff dan Rusman Ghazali, Otonomi Daerah, Partisipasi,  dan Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP – UNAS. 2003. Pengantar Resensi buku Memfasilitasi Kebijakan Publik ; Refleksi  Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (RPP-  T2CP2EPRPD) yang  diterbitkan   oleh  FPPM, BIGS, USAID-DRSP dan
Dirjen  Bina  Bangda  Depdagri. Sebagaimana dipublikasikan
dalam http://jrki.wordpress.com/categ ory/resensi-buku/ .