## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum

## MULTIKULTURALISME DAN DISKURSUS ATAS MORALITAS DALAM LOGIKA PLURALISME HUKUM

## IKHSAN ALFARISI
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Setih Setio, Muaro Bungo-Jambi email: ikhsan.alfarisi@gmail.com

## ABSTRACT
The concept of multiculturalism was born as a need for recognition of idea of pluralism. This discourse is actually present as an answer that mediates the contestation of interests that exist  in  heterogenous  societies.  Practically,  multiculturalism  faces  a  real  challenge  before morality  that  lives  in  a  society.  One  of  them  is  articulation  of  morals  that  are  present  in  a single  interpretation.  This  has  the  implication  that  moral  ontology  has  fixed  and  generally accepted aspects. This paper aims to open the niches of the ontology of morality and how it relates to the conception of multiculturalism, thus how is the  reflection of morality over the law. The hypothesis is that truth is an ideological discourse so the method of study here used critiques of ideology. In this study, morality is the result of contestation between social groups in  the  dominant  society.  Multiculturalism  as  a  marker  that  opens  the  meaning  of  morals  in plural coordinates. Therefore, it is also explained that the operation of legal pluralism logic will  only  be  effective  if  the  problem  of  plural  morality  is  also  present  in  legal  discourse.  In other words, the plural ontology of morality guarantees equality in legal reality.
Keywords: Multiculturalism, Morality, Ontology, Legal Logic, Legal Pluralism

## ABSTRAK
Konsep  multikulturalisme  lahir sebagai kebutuhan akan rekognisi  kemajemukan dalam kebudayaan.  Wacana  ini  sejatinya  hadir  sebagai  jawaban  yang  menengahi  konstestasi kepentingan-kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  majemuk.  Dalam  praktiknya, multikulturalisme  menghadapi  tantangan  yang  riil  dihadapan  moralitas  yang  hidup  dalam masyarakat. Salah satunya adalah artikulasi atas moral yang hadir dalam tafsir yang tunggal. Tulisan  ini  mempunyai  tujuan  membuka  relung-relung  tabir  ontologi  moralitas  dan bagaimana  relasinya  dengan  konsepsi  multukulturalisme  serta  bagaimana  refleksi  moralitas dan  hukum.  Hipotesisnya  adalah  kebenaran  merupakan  sebuah  diskursus  politis  sehingga metode  kajian  disini  akan  menggunakan  kritik  ideologi.  Dalam  kajian  ini  pembahasan  atas moralitas  berada  dalam  kontestasi  antara  kelompok  sosial  dalam  masyarakat  yang  dominan. Titik  pijak  multikulturalisme  sebagai  penanda  yang  membuka  pemaknaan  atas  moral  pada koordinat  yang  plural.  Oleh  karenanya,  dipaparkan  juga  pengoperasian  logika  pluralisme hukum yang hanya akan efektif jika problema moralitas plural ini juga hadir dalam diskursus hukum. Dengan kata lain, ontologi moralitas yang plural menjamin kesetaraan dalam realitas hukum.
Kata Kunci : Multikulturalisme, Moralitas, Logika Hukum, Pluralisme Hukum

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum

## A. PENDAHULUAN
Pluralisme  hukum  hadir  sebagai konsep  yang  melandasi  eksistensi  akan bentuk  hukum  yang  beragam  sebagai konsekuensi dari kompleksitas dan
majemuknya masyarakat. Pluralisme dalam  hukum  memuat  suatu  keniscayaan bahwa  setiap  komponen  dalam  suatu masyarakat  mempunyai  sistem  hukumnya sendiri-sendiri  sesuai  dengan  konstruksi budayanya masing-masing untuk mencapai tujuannya.  Masyarakat  adat  mempunyai sistem hukum sendiri yang mengikat setiap anggotanya.  Struktur  masyarakat  adat  satu dengan yang lain juga berbeda. Masyarakat adat Baduy di Banten misalnya mempunyai  sistem  hukum  pidananya sendiri  yang  berbeda  dengan  masyarakat dengan  adat  Sunda  atau  Jawa.  Masyarakat adat  Baduy  hukum  pidananya  juga mempunyai beberapa aturan yang melarang  tindakan  tercela  seperti  dilarang membunuh,  dilarang  mencuri,  dilarang berpoligami, dll dan
bentuk pemidanaannya ada yang berupa pengasingan  dan  dipekerjakan  di  lahan pertanian  selama  empat  puluh  hari.  Dan untuk  larangan  poligami  jika  melanggar akan diberi sanksi diasingkan. Yang hal ini tidak terdapat di adat jawa ataupun sunda. 1
Logika hukum dalam corak pluralisme  ini  memuat  suatu  konsekuensi bahwa  setiap  logika  hukum  satu  dengan yang lain berada dalam lintasan nalar yang berbeda.  Hal  ini  kemudian  mensyaratkan sebuah  konsensus  agar  tidak  terjadi  suatu pertentangan nilai antar komponen masyarakat  yang  berujung  pada  konflik sosial.  Adapun  hukum  negara—bersifat spasial—teritorial—yang hadir meng- hegemoni setiap jengkal kehidupan masyarakat  namun  kehadirannya  juga  tak menjamin partikularitas dalam masyarakat, Bahkan sering terjadi konflik antar Negara
1 Ferry Farthurokhman. 2016. Hukum Pidana Adat Baduy . Depok: Inca Publishing. Hlm. 52
dan  masyarakat  hukum  adat.  Oleh  sebab hukum  negara  tak  bisa  dipungkiri  hadir sebagai dari konstruksi kehendak mayoritas.
Satu  hal  yang  perlu  dikaji  disini, berkaitan  dengan  relasi  antar  masyarakat adat dan kaum minoritas adalah konstruksi moralitas yang mengeram didalam identitas  kelompok  masyarakat.  Relasi antar  hukum  dan  moralitas  mempunyai relasi  satu  sama  lain.  Merunut  pada  pada apa  yang  ditelaah  oleh  H.L.A.  Hart, 2 hubungan  hukum  yang  dipengaruhi  oleh moralitas  ini  dapat  dikatakan  mutlak. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi suatu produk hukumnya.
Dari proposisi moralitas yang mempengaruhi  hukum  dan  sebaliknya tersebut, akan kita lihat tentang bagaimana koordinat pemikiran hukum sedikit banyak diarahkan oleh kualitas moral tertentu yang ada  dalam  suatu  masyarakat.  Hal  ini memuat suatu pertanyaan tentang landasan bekerjanya  hukum  yakni  saling  tumpah tindihnya nilai yang ada dalam masyarakat. Kelompok  masyarakat  mayoritas  akan selalu  mendominasi  baik  kualitas  maupun kuantitas  nilai  yang  ada  dalam  realitas sosial.  Hal  ini  tentu  saja  merupakan  suatu keganjilan terhadap proposisi keadilan.
Berkaitan  dengan  moralitas  dan hukum dan  juga  makna keadilan, konsepsi pluralisme  hukum  mendapatkan  tantangan yang paling riil. Yakni bagaimana konstestasi nilai yang ada dalam masyarakat  ini  dapat  direngkuh  tanpa adanya  reduksi  pada  setiap  nilai  dan moralitas  yang  hidup  dalam  masyarakat majemuk.  atau  dengan  kata  lain,  setiap nilai  yang  dipunyai  oleh  setiap  komponen masyarakat  dapat  terakomodir  dalam realitas hukum. Adalah diskursus multikulturalisme  sebagai  suatu  wacana
2 Herbert.  L.A.  Hart.  1994. The  Concept  of Law .  New  York:  Oxford  University  Press.  Hlm. 203

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
global tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk dapat dibangun tanpa adanya  diskriminasi  antar  komponen masyarakat. Dalam
konstruksi multikulturalisme inilah konjungtur
realitas  sosial  akan  dibangun.  Oleh karenanya  tulisan  ini  akan  mengkaji tentang bagaimana multikulturalisme memainkan  peran  yang  signifikan  dalam ruang  diskursif  ontologi  moralitas  itu sendiri, apakah hakikatnya bersifat objektif (tunggal  dan  berlaku  umum)?  Dan  kedua, akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap  hukum  itu  sendiri.  Sehingga konsep pluralisme hukum akan menemukan  hakikatnya  dalam  arti  yang sebenarnya.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Dari  pemaparan  diatas  dapat  ditarik suatu permasalahan yang mendasar, yakni;
1. Bagaimana pengaruh multikulturalisme terhadap diskursus moralitas?
2. Bagaimana  relasi  diskursus  moralitas dan logika pluralisme hukum?

## C. PEMBAHASAN
1. Multikulturalisme  dan  Diskursus atas Moralitas
Untuk  mendemonstrasikan  bagai- mana multikulturalisme dapat hadir sebagai  proposisi  yang  dapat  diajukan sebagai  pijakan  atas  makna  moral  begitu juga sebaliknya maka hendaknya pengertian tentang apa itu multi- kulturalisme dan perkembangan diskursusnya  harus  ditelaah  secara  historis sehingga  dapat  secara  utuh  dimengerti bagaimana  konsekuensi  sosio-politisnya terhadap realitas.
Secara historis, istilah multi- kulturalisme  adalah  sebuah  wacana  yang didengungkan oleh Mantan Perdana Menteri  Kanada,  Pierre  Trudeau  pada tahun  1971  sebagai  suatu  kebijakan  dari Pemerintah Kanada. Trudeau menyebutkan bahwa  setiap  budaya  yang  ada  di  Kanada
harus  diperlakukan  secara  sama. 3 Hal  ini menyiratkan sebuah komitmen Pemerintah Kanada  dalam  kebijakan  yang  bersimpul pada kesetaraan. Mengingat Kanada merupakan  negara dengan akar  etnik  yang beragam.
Dari Kanada,
konsep multikulturalisme  yang  semula  berarti sebuah  keaneragaman  budaya,  menjadi suatu kebijakan untuk melindungi keaneragaman budaya tersebut. Dari Kanada inilah, kemudian kebijakan multikulturalisme diadopsi diberbagai negara  yang  mempunyai  keaneragaman budaya termasuk Indonesia.
Proposisi multikultural
adalah tentang  keragaman  budaya.  Pada  dasarnya multikulturalisme  adalah  sebuah  respon terhadap  ketimpangan  dan  ketidaksetaraan dalam  suatu  masyarakat  pasca  Perang Dunia  II.  Ketimpangan  sosial  ini  dapat ditengarai dari konflik sosial yang melibatkan  hak-hak  minoritas 4 .  Kelompok minoritas  ini  dapat  berupa  etnis,  ras,  suku ataupun agama.
Oleh karenanya multikulturalisme  juga  dapat  dikatakan sebagai  suatu  perjuangan  politik  dilevel kultural,  dengan  kata  lain  multikulturalis merupakan suatu ideologi.
Sejauh ini
definisi akan multikulturalisme  hadir dalam dua  bentuk, yakni  sebagai  kebijakan  dan  yang  kedua, sebagai  suatu  ideologi.  Hal  ini  memuat suatu perbedaan dalam operasiona- lisasinya.  Ada  aspek  praktik-normatif dalam kebijakan sedangkan dalam ideologi,  multikulturalisme  hadir  sebagai fondasi  berpikir.  Dalam  kategori  kedua inilah  multikulturalisme  akan  dikaji  lebih lanjut.
3 Bryan  S.  Turner  ( ed ).  2006. Cambridge Dictionary  of  Sociology .  New  York:  Cambridge University Press. Hlm. 407
4 Charles  W.  Mills. 2007. dalam Anthony Simon Laden and David Owen, eds., Multiculturalism  and  Political  Theory .  New  York: Cambridge University Press. Hlm. 88-100

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
Multikulturalisme yang hadir sebagai ideologi  dapat  dimengerti  sebagai  suatu lawan  akan  diskriminasi  baik  ras,  gender, agama  maupun  etnik  atau  budaya.  Oleh karenanya multikulturalisme dapat dikatakan  sebagai  suatu  politik  rekognisi.
Suatu  politik  pengakuan  atas  kehadiran minoritas  dalam  suatu  budaya  majemuk. politik rekognisi merupakan suatu perjuangan akan kesetaraan.
Pada  titik  inilah  Politik  rekognisi, menurut  Charles  Taylor  merupakan  suatu kebutuhan  manusia  akan  eksistensinya. 5 Hal ini dapat dimengerti melalui pengakuan  identitas  setiap  manusia  yang harus  dipandang  dalam  kesamaan  dan kesetaraan. Oleh karenanya politik rekognisi juga merupakan suatu perjuangan  akan  keadilan.  yakni  keadilan bagi  kaum  minoritas  sebagai  konsekuensi atas dominasi kaum mayoritas.
Politik  rekognisi  memuat  suatu  nilai dasar yang bekerja sebagai alat perjuangan teoritik  atas  multikulturalisme.  Taylor sendiri  membagi  politik  rekognisi  dalam dua  hal,  yakni  dalam  perspektif  kesamaan dan  keberbedaan. 6 Yang  pertama,  Taylor melihat secara lebih demokratik bagaimana setiap  manusia  harus  diakui  dalam  relasi etik  bahwa  setiap  manusia  adalah  sama, entah itu dihadapan hukum, atau dihadapan Tuhan.  Jadi  dengan  kata  lain  setiap manusia  mempunyai  hak  yang  sama sehingga  harus  diperlakukan  setara.  Yang kedua,  setiap  manusia  diakui,  dalam  ke- berbedaan-nya.  Setiap  individu  adalah unik.  Begitu  juga  setiap  kelompok  dalam masyarakat  akan  diperlakukan  secara setara antar satu dengan yang lainnya.
Dari kedua term tersebut, memunculkan suatu gagasan
5 Lawrence Blums. 1998. Recognition, Value, and  Equality:  A  Critique  of  Charles  Taylor  and Nancy  Fraser  Accounts  of  multiculturalism  dalam Theorizing  Multiculturalism:  A  Guide  to  Debate . Dalam Oxford: Blackwell Publisher. Hlm. 75
6 Lawrence blums, Ibid. Hlm. 76
multikulturalisme melalui politik rekognisi jika  akan  menghadirkan  kesetaraan  dalam hakikatnya  maka  harus  terlebih  dahulu memisahkan  kategori  budaya  dari  budaya individu  maupun  budaya  kelompok  yang terberi.  Oleh  karenanya  Lawrence  Blums 7 melihat  bahwa  konsep  kebudayaan  sendiri haruslah  diterjemahkan  terlebih  dahulu mengingat suatu kebudayaan adalah sebuah produk historik dari suatu kelompok  masyarakat.  Sehingga  dari proposisi  ini  rekognisi  akan  kebudayaan akan  dilihat  secara  kontekstual.  Rekognisi oleh  siapa?  Dalam  konteks  apa  dan  untuk apa?
Dari  pusaran  problema  inilah  ruang diskursif  tentang  multikulturalisme  dan politik  rekognisi  dapat  dikembangkan dalam kaitannya dominasi mayoritas dalam struktur  hierarkis  dalam  realitas  sosial. Basis  etik  atau  moralitas  yang  bekerja dalam  setiap  relasi  dalam  kelompok masyarakat  hadir  dalam  bentuknya  yang subtil.  Selalu  ada  nilai  yang  lebih  unggul dari nilai-nilai yang eksis dalam masyarakat.  Nah,  pada  kajian  tentang bagaimana moralitas eksis dalam masyarakat inilah yang akan menjadi tema sentral akan kajian politik rekognisi dalam rangka  memberi  fondasi  yang  kokoh  pada konstruksi ideologi multikultural.
Moralitas pada hakikatnya
merupakan acuan nilai dalam diri individu.
Moralitas dalam perdebatan filsafat menemukan dirinya dalam suatu seperangkat  sistem,  yakni  sistem  moral. Para filsuf berbondong-bondong memberikan  artikulasi  dan  fondasi  bagi justifikasi  moralitas.  Entah  itu  rasional maupun  irasional.  Diskursus  moral  tanpa disadari  telah  menjadi  suatu  medan problema yang ingin dipecahkan oleh para filsuf semenjak manusia merupakan mahluk  sosial.  Yakni  agar  suatu  moralitas tersebut  dapat  dipakai  secara  universal.
7 Ibid.

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
Dapat  diadopsi  menjadi  pedoman  hidup bagi setiap individu.
Legitimasi  yang  digunakan  pun beragam, setidaknya ada 4 (empat) prinsip yang  dapat  dijadikan  pegangan  dalam melegitimasi  suatu  moralitas. 8 Yakni  yang pertama; suatu prinsip moralitas mempunyai aspek yang substansisal dalam hal tingkat keumuman yang tinggi. Kedua, prinsip-prinsip  moral  tersebut  tidak  ada pengecualian  maupun  pengesampingan. Ketiga,  harus  substantif  dan  tidak  hanya formal.  Keempat,  suatu  prinsip  moral harus  fondasional,  mempunyai  dasar  yang kokoh.
Legitimasi atas prinsip yang pertama, yakni  tingkat  substansialitas  yang  tinggi keumumannya  merupakan  suatu  prinsip yang  memuat  pernyataan  bahwa  suatu prinsip dapat berlaku dalam setiap keadaan.  Jadi  tidak  hanya  bentuk  logis yang  umum  namun  prinsip  ini  dapat dipakai dalam setiap kejadian dan keadaan-keadaan yang partikular.
Kemudian  prinsip  yang  kedua,  yaitu:  tak ada  pengecualian,  memuat  suatu  gagasan tentang moralitas yang selalu erat mengikat. Yang ketiga, suatu prinsip moral haruslah  dapat  memberi  terang  jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang detail dan spesifik.  Sedangkan  yang  keempat,  suatu prinsip haruslah fondasional memuat suatu titik pijak atau validitas.
Dari  pemaparan  tentang  legitimasi atas  prisip  moral  tersebut  dimuka  dapat dikaji  bahwa  suatu  moralitas  merupakan suatu  pedoman  tentang  apa  yang  baik  dan apa yang buruk yang kondisinya diandaikan sebagai sesuatu  yang tetap dan berlaku  umum.  Dengan  kata  lain,  suatu moralitas  dapat  dijadikan  acuan  atau pedoman  bagi  setiap  individu.  Hal  ini memuat  suatu  konsekuensi  bahwa  setiap
8 J.  B.  Schneewind.  2010. An  Essays  on History  of  Moral  Philosophy ,  New  York:  Oxford University Press. Hlm 3.
individu  mempunyai  acuan  nilai  yang sama.
Lebih  lanjut  konsekuensi  tentang diskursus  tentang  kebenaran  merupakan hasil  dari  turunan  moralitas  tertentu  yang hidup  dalam  masyarakat.  Apa  yang  baik dan  buruk  merupakan  konstruksi  yang kodrati.  Pandangan  atas  moral  menjadi sesuatu  yang  tertutup  tak  dapat  diragukan kebenarannya lagi. Sehingga pada koordinat  inilah  moralitas  biasanya  hadir secara  paralel  dengan  agama.  Seperti  dua sisi  mata uang  moralitas dan agama saling tumpah tindih.
Dari pemaparan dimuka dapat dirangkum  bahwa  hal  fundamental  dari moralitas adalah universalitas nilai. Bahwa suatu kebenaran adalah mutlak dan berlaku umum. Implikasinya adalah adanya makna kebenaran  yang  tunggal.  Oleh  karenanya dalam kategori moralitas yang monistik ini keaneragaman  makna  akan  dirangkum secara singular. Dalam tataran empiris, hal ini  menandaskan  adanya  penghapusan keaneragaman  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dengan  kata  lain  adanya dominasi  atas  nilai  satu  dengan  nilai  yang lain.
Tantangan  terbesar  moralitas  adalah sejarah.  Hal  ini  mengemukakan  bahwa standarisasi  atas  nilai  kebaikan  dan keburukan juga selalu akan berubah sesuai dengan  perkembangan  sejarah  manusia, dengan  kata  lain  moralitas  berubah  sesuai jamannya  dan  juga  pengaruh  kebudayaan yang  satu  dengan  yang  lain  juga  ikut menyumbang  terjadinya  perubahan  dalam standar  nilai.  Kebudayaan  yang  satu  juga berbeda  dalam  menentukan  standar  nilai. Dapat dikatakan perubahan dan keragaman menjadi  suatu  hal  yang  kodrati  dalam standarisasi nilai.
Suatu  standar  nilai  akan  selalu menyesuaikan  dengan  perubahan  dibidang kebudayaan. Seperti kepentingan ekonomi, politik,  perkembangan  teknologi  dan  juga

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
demografi  dan  lain  sebagainya. 9 Hal  ini dapat kita ambil contoh; tentang kesetaraan gender. Dahulu konstruksi pemikiran  yang patriarkal  memisahkan  secara  hierarkis kedudukan  antar  perempuan  dan  laki-laki dalam  suatu  relasi  entah  itu  keluarga, ataupun di scope yang lebih luas, seperti di masyarakat,  misalnya.  Namun  perubahan jaman  akhirnya  membuka  relung-relung penindasan kesetaraan gender, yang akhirnya menghantarkan
perubahan
perspektif  terhadap  artikulasi  perempuan.
Begitu  juga  dengan  ras  dan  etnis  tertentu yang masih dianggap dekaden atau adanya prasangka-prasangka yang mendiskreditkan,  seperti  orang  kulit  hitam di Amerika Serikat yang dianggap intelejensinya  dibawah  intelejensi  orang kulit  putih.  Ataupun  prasangka-prasangka terhadap  orientasi  seksual  tertentu,  bahwa homoseksual  dianggap  menjijikan  dan perilaku  heteroseksual-lah  yang  paling benar.
Dari  pemaparan  dimuka,  dapat  kita kaji  bahwa  prinsip  moralitas  dalam relasinya  dengan  sejarah  dan  kebudayaan pada  dasarnya  mempunyai  konsekuensi yang relatif dan plural. Hal ini menandakan bahwa multikulturalisme sebagai  sebuah  ideologi  yang  dapat memberi  ruang  bagi  keragaman  budaya, etnik,  ras,  ataupun  orientasi  seksual merupakan  pengejawantahan  dari  kondisi moralitas  yang  plural.  Namun  satu  hal yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut  adalah legitimasi  pluralisme  moral  dalam  lingkup negara hukum.
Legitimasi  hukum  ini penting karena kontestasi  nilai  dan  moralitas  yang  ada dalam  masyarakat  hanya  akan  ada  ketika negara juga hadir sebagai medium yang tak hanya berpihak pada kepentingan mayoritas  namun  juga  dapat  hadir  sebagai
9 John  Kekes.  1993. The  Morality  of Pluralism . New Jersey: Princeton University Press. Hlm. 7
medium  bagi kepentingan  minoritas. Perlu digaris  bawahi,  pendapat  Joseph  Raz 10 yang  melihat  bahwa  diskriminasi  tak  akan hilang hanya dengan doktrin-doktrin moral yang  ada  dalam  multikuturalisme  namun hal  ini  memuat  suatu  konsekuensi  bahwa dibutuhkan  suatu  perubahan  juga  dalam perilaku  cara  bagaimana  kita  mengerti kebudayaan  kita  dan  kebudayaan  yang liyan ( the others ).
2. Moralitas Multikultural dalam Logika Pluralisme Hukum Kompleksitas sosial dengan
keragaman  budaya  yang  hadir  dalam bentuk  maupun  struktur  masyarakat  tak dapat  dibantah  lagi  merupakan  suatu  hal yang  kodrati.  Beragam  kebudayaan  dari suku,  ras,  etnik  hingga  orientasi  seksual hanya akan mampu dipertahankan kelangsungannya  melalui suatu pengakuan atas diversitasnya yang partikular sehingga akan  dibutuhkan  suatu  legitimasi.  Dengan kata  lain  logika  hukum  yang  akan digunakan tidak mungkin mendasarkan diri pada  ortodoksi  makna  hukum  yang  hanya melihat  hukum  sebagai  entitas  yang  hadir dalam  bentuk  hukum  negara  saja.  Hal  ini menandaskan  bahwa  sistem  politik  barat modern  didominasi  oleh  hukum  persis seperti  yang  diutarakan  oleh  Max  Weber. Dalam  hal  ini  konteksnya  adalah  hukum negara.
Reduksi makna hukum dalam bentuk hukum  negara  saja  hanya  akan  melibas segala  bentuk  keragaman  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  seperti  misalnya masyarakat  adat  yang  mempunyai  hukum dan  struktur  sosialnya  sendiri.  Hukum negara  merupakan  produk  implantasi modernitas  baratsedangkan  hukum  adat adalah  produk  tradisi  turun  menurun bangsa.  Oleh  karena  logika  yang  bekerja
10 Joseph  Raz.  1998. Multikulturalism .  Ratio Juris, Vol. 11 No. 3 September 1998. Hlm. 200

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
antara  keduanya  juga  berbeda  antara  satu sama lain.
Satjipto  Rahardjo  melihat  bahwa sebenarnya perbedaan antara hukum modern dan hukum tradisional, tidak hanya pada  bentuknya  saja.  Seperti  jika  hukum modern  identik  dengan  bentuknya  yang tertulis  sedangkan  hukum  tradisional  tidak tertulis.  Namun  lebih  pada  karakteristik dan sifat-sifatnya. Satjipto Rahardjo memaparkan  dari  pemikiran  Soerjono Soekanto 11 tentang ciri-ciri hukum tradisional di Indonesia sebagai berikut:
a. Hukum  tradisional  mempunyai  sifat kebersamaan yang kuat
b. Mempunyai corak magis-religius, yang berhubungan  dengan  pandangan  hidup alam Indonesia
c. Sistem  hukum  itu  diliputi  oleh  pikiran serba  kongkret,  artinya  hukum  itu sangat  memperhatikan  banyaknya  dan berulang-ulangnya  hubungan  hidup yang kongkret
d. Mempunyai sifat visual, artinya, hubungan-hubungan  hukum  dianggap hanya  terjadi  oleh  karena  ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.
Berbeda  dengan  hukum  tradisonal, menurut Marc Galanter dalam karakteristik hukum  modern  mempunyai  ciri-ciri 12 sebagai  berikut;  dalam  hukum  modern biasanya  terdiri  dari  peraturan-peraturan yang  seragam  dan  konsisten  didalam penerapannya  dan  juga  bersifat  territorial. Kemudian  yang  kedua,  hukum  modern bersifat  transaksional.  Suatu  hak  dan kewajiban  lahir  dari  transaksi  sosial.  yang ketiga, hukum modern ini bersifat universal, dengan kata lain hukum modern dapat  berlaku  umum.  Yang  keempat, sistem hukum modernmempunyai hierarki. Dalam  artian  bahwa  terdapat  suatu
11 Soerjono Soekanto dalam Satjipto
Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa. Hlm. 155
12 Ibid.
jaringan hukum yang teratur dan berjenjang. Kelima, sistem  hukum  modern diorganisasikan secara birokratik. Keenam, bersifat  rasional.  Dalam  hal  ini  prosedur- prosedur hukum dijalankan dengan kualitas yang rasional. Kemudian selanjutnya,  yang  ketujuh,  adanya  unsur profesionalitas dalam menjalankan hukum. Yang  kedelapan,  teknik  dan  kompleks sehingga adanya penghubung secara professional.  Kesembilan,  hukum  modern dapat diubah  sesuai  kebutuhan  jaman oleh karena hukum modern bukan sesuatu yang dianggap  sakral  dan  tak  mungkin  diubah. Kesepuluh  hukum  bersifat  politis.  dan yang  terakhir,  adanya  pemisahan  dalam penemuan dan penerapan hukum.
Dari perbedaan antara hukum modern  dan  hukum  tradisional  dapat dilihat  bahwa  mengeram  suatu  persoalan yakni,  bagaimana  operasionalitas  antar keduanya  yang  pada  tataran  empiris, dominasi  hukum  modern  adalah  benar adanya.  Sehingga  konsekuensinya  adanya ketegangan antar keduanya dan implikasinya dengan keadilan maka keadilan  hanya  mewujud  dalam  bentuk hukum negara.
Adalah  Pluralisme hukum yang merupakan  suatu  konsep  pemikiran  yang melihat  adanya  keragaman  dalam  sistem hukum  dalam  satu  wilayah.  Pluralisme hukum  memungkinkan  pemaknaan  hukum yang  non-singular.  Sehingga  pemaknaan hukum tidak hanya didominasi oleh hukum negara  saja.  Tetapi  juga  memunculkan suatu  argumen  bahwa  artikulasi  hukum juga  mencangkup  hukum  yang  hidup dalam masyarakat.
Term  pluralisme  hukum  sendiri, menurut Sally Engels Mary 13 secara umum dapat  diartikan  sebagai  adanya  dua  atau lebih  suatu  sistem  hukum  yang  hidup
13 Sally Engel Marry. 1988. Legal Pluralism . Law  and  Society  Review,  Volume  22 no.  5  -1988. Hlm. 870

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
berdampingan  dalam  suatu  wilayah  sosial. Lebih  lanjut  oleh  Pospisil  yang  melihat bahwa  pluralisme  hukum  ini,  selalu dimiliki oleh setiap sub-sub grup yang ada dalam  masyarakat.  Disini  yang  disebut sebagai subgroup ini  adalah  unit-unit keluarga,  dan  komunitas-komunitas  dalam masyarakat.
Dalam kerangka pluralisme ini hukum hadir sebagai multiplisitas. Sesuatu yang  beragam.  Negara  yang  semula mendominasi  secara  spasial-teritorial  kini, harus  membuka  diri  bahwa  ia  bukanlah satu-satunya  entitas  yang  disebut  sebagai hukum.  Oleh  karenanya,  dalam  kategori pluralisme  ini  logika  hukum  bekerja sebagai konstruksi berpikir bahwa kompleksitas  makna  dan  nilai  yang  hidup dan tumbuh dalam  masyarakat akan  selalu hadir  dalam  bentuknya  yang  majemuk juga.  Hal  ini  mempunyai  relasi  dengan standar  nilai  yang  menentukan  apa  yang baik  dan  apa  yang  buruk  dalam  suatu masyarakat.  Dengan  kata  lain,  moralitas sebagai acuan-pedoman dalam menentukan  apa  yang  baik  dan  buruk mempunyai  relasi  timbal  balik  dengan hukum.
Tema hukum dan moralitas menempati  kajian  yang  penting  dalam menentukan  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat.  Hukum  dan  moral  bekerja secara  otoritatif  menentukan  apa  yang dilarang  dan  apa  yang  harus  dilakukan. Yang membedakan antara keduanya adalah hukum  bekerja  secara  koersif.  Hukum pidana misalnya hadir dalam bentuk sanksi sebagai bentuk respon akan pelanggarannya. Berkaitan dengan ontologi  hukum  sendiri  dan  menempatkan hukum
sebagai kajian sosiologi, mempunyai implikasi untuk melihat perkembangan  pandangan  akan  hukum menyebabkan  hukum  dan  moralitas  juga mengalami perubahan dalam pemaknaan.
Max  weber  mengemukakan  bahwa hukum  modern  dibawah  operasionalisasi
rasio telah mengekslusi moral yang semula sering dijadikan basis justifikasi bekerjanya  hukum.  Weber  melihat  bahwa rasio menggantikan landasan moral tempat berpijak  bagi  hukum  dengan  melakukan formalism hukum dan materialisasi hukum. 14 apa yang  disebut  dengan formalism hukum ini hadir dalam beberapa aspek, yang pertama: adanya penyempurnaan  sistem  yang  jelas  tentang ketentuan  hukum  dalan  tatanan  norma yang jelas dan teratur. Yang kedua, adanya norma  yang  abstrak  dan  berlaku  umum. Dan  yang  ketiga,  adanya  ketentuan prosedural  yang  menjamin  implementasi hukum.  sedangkan  apa  yang  disebut dengan materialisasi hukum adalah kristalisasi  nilai-nilai  borjuis  kedalam konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare state ).  Dengan  kata  lain  materialisasi  ini dapat dikatakan sebagai sebuah moralisasi. Jadi  lebih  lanjut  dari  pemaparan Weber  dapat  dilihat  sebuah  hukum walaupun  bentuk  dan  karakteristiknya modern  akan  selalu  membutuhkan  suatu landasan  moralitas.  Hal  ini  memuat  suatu argumen  bahwa  relasi  antar  hukum  dan moral  mengandaikan  satu  sama  lain. Hukum  membutuhkan  landasan  moral sebagai justifkasi keberadaan dan operasionalisasi.  Terlepas  bahwa  moral yang  digunakan  sebagai  pijakan  justifikasi dalam bentuk formal atau substantif.
Fungsi  moral  disini  kehadirannya jelas  sebagai  suatu  legitimasi  legalitas. Dalam  bentuknya  yang  rasional,  maka moralitas  yang  diproduksi  atau  yang dirubah  tersebut  harus  juga  mempunyai karakter rasional. Oleh karenanya, dibutuhkan  suatu  struktur  atau  institusi untuk digunakan sebagai sarana yang dapat mengikat secara legal ( legally binding ).
Dalam  kaitannya  dengan  konsepsi multikulturalisme maka keragaman budaya
14 Max  Weber  dalam  Jurgen  Habermas. Law and Morality. Tanner Lectures on Human Values .

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum
secara tidak langsung menyiratkan keragaman  standar  nilai.  Maka  moralitas yang plural merupakan kondisi yang dapat dijadikan  basis  legitimasi  hukum  dalam keberadaan  maupun  eksistensinya.  Hal  ini tentu  saja  mengemukakan  pentingnya diskursus pluralisme hukum sebagai kondisi  empiris  atas  sistem  hukum  dalam masyarakat  majemuk.  yang  selanjutnya, penting  untuk  digaris  bawahi  oleh  Negara sebagai  organisasi  terbesar  dalam  suatu bangsa  untuk  membuka  diri  bahwa kehadiran  hukum  yang  lain  misalnya hukum  adat  atau  hukum  tradisional  dan kebiasaan  dalam  masyarakat  dapat  hadir sebagai sumber hukum dan ketertiban.
Persoalannya sekarang adalah bagaimana  mengatasi  konflik  antar  nilai, mengingat beragamnya acuan dan pedoman  akan  standarisasi  nilai  dalam masyarakat majemuk terlebih peran hukum negara yang kehadirannya tidak lagi untuk mendominasi  artikulasi  hukum.  Penulis melihat bahwa konflik nilai dalam masyarakat majemuk hadir sebagai kontestasi yang sejak semula hadir sebagai ketidakpedulian  atas  kehadiran  yang  liyan ( the others ). Yang kedua, budaya patriarchal  dan  struktur  hierarkis  yang mengeram  dalam  moralitas  yang  dianggap objektif dan  berlaku umum.  Sehingga kata kunci  dalam  penyelesaian  konflik  antar nilai dalam pluralisme adalah dekonstruksi atas  objektivitas  moral,  bahwa  diskursus moralitas  berada  dalam  konstruksi  yang historik  sehingga  pemaknaannya  takkan pernah final dan utuh. Yang kedua, adalah toleransi, bahwasanya toleransi ini menjadi landasan berpikir sebagai konsekuensi atas dekonstruksi  moralitas.  Toleransi  disini mengartikulasikan  sebuah  penghargaan akan  relativitas  nilai.  Apa  yang  baik  dan buruk adalah relatif.

## D. PENUTUP
Dalam  logika  hukum  pluralisme mengeram  suatu  paradigma  atau  cara pandang  yang  pada  dasarnya  memainkan peran  penting  dalam  kelangsungan  konsep pluralisme hukum sendiri. Multi- kulturalisme sendiri hadir dalam bentuknya yang  paling  politis  yakni  sebagai  kategori ideologi.  Multikulturalisme  memberikan ruang kesetaraan bagi beragamnya kebudayaan  dalam  suatu  realitas  sosial. Setiap  suku  dan  ras  dan  lain  sebagainya berada  sejajar  kedudukannya.  Sebagai suatu  konsep  ideologi  multikulturalisme dalam  tataran  empiris  mengalami  suatu tantangan  riil  yakni  dominasi  kebudayaan patriarkal  dan  struktur  sosial  kebudayaan yang  hierarkis.  Sehingga  salah  satu  hal yang  perlu  dilakukan  adalah  dekonstruksi atas  objektivitas  moral,  bahwa  diskursus moralitas  berada  dalam  konstruksi  yang historik  sehingga  pemaknaannya  takkan pernah final dan utuh. Yang kedua, adalah toleransi, bahwasanya toleransi ini menjadi landasan berpikir sebagai konsekuensi atas dekonstruksi  moralitas.  Dengan  kata  lain, diskursus  moralitas  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  mempunyai  relasi  dengan hukum mempunyai prioritas untuk dhadapkan pada kenyataan bahwa objektivitasnya berlaku  secara  semu. Sehingga  legitimasi  pluralisme  berada pada  konjungtur  relativitas  kebenaran  dan hanya  melalui  toleransi  dapat  menjadi jembatan  penghubung  keberlakuan  logika pluralisme hukum dalam suatu masyarakat yang riil.

## Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas dalam Logika Pluralisme Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Blums,  Lawrence.  1998. Recognition, Value,  and  Equality:  A  Critique  of Charles  Taylor  and  Nancy  Fraser
Accounts  of  multiculturalism  dalam Theorizing Multiculturalism: A Guide  to  Debate .  Oxford:  Blackwell Publisher.
Fathurokhman, Ferry. 2016. Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana . Depok: INCA Publishing.
Hart,  Herbert  L.  A. The  Concept  of  Law .
Oxford University Press. New York.
1994.
Kekes,  John.  1993. The  Morality  of Pluralism . Princeton University Press. New Jersey.
Jorgensen,  Marianne  dan  Phillips,  Louise.
2002. Discourse  Analysis  as  Theory and Method . London: Sage Publication. Mills,  Charles  W.  dalam  Anthony  Simon Laden  and  David  Owen,  eds.,  2007. Multiculturalism and Political Theory .  New  York:  Cambridge
University Press. Schneewind  J. B. An Essays on History of Moral Philosophy . Oxford University Press. New York. 2010.
Rahardjo  Satjipto.  1980. Hukum  dan
Masyarakat . Bandung: Angkasa..
Turner  Bryan  S.  ( ed ).  2006. Cambridge Dictionary  of  Sociology .  New  York:
Cambridge University Press
Jurnal dan Makalah:
Marry  Sally  Engel. Legal  Pluralism .  Law and Society Review, Volume 22 No.
5. 1988.
Jurgen Habermas. 1986. Law and Morality dalam  Tanner  Lectures  on  Human Values, Harvard University.
Raz, Joseph. 1988. Multikulturalism . Ratio Juris, Vol. 11 No. 3 September 1998.