(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44

## Pusat pertumbuhan perbankan syariah di indonesia
Ernawati a
a Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo, Indonesia 93121
1 * erna_unhalu@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memetakan  pusat  pertumbuhan perbankan  syariah  di  Indonesia  dan  menguji  perbedaan  daerah pertumbuhan  Bank  Umum  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah.  Data  penelitian  merupakan  data  sekunder  hasil publikasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  tahun  2014.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pusat  pertumbuhan  perbankan  syariah  berada  pada  Wilayah Jawa. Hal ini di justifikasi oleh hasil uji beda yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan daerah pertumbuhan pada Bank Umum  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Pada  sisi  lain pusat  pertumbuhan  perbankan  tampaknya  terkait  dengan besarnya potensi permintaan yang diindikasikan dengan: jumlah penduduk,  jumlah  pekerja,  dan  pendapatan  perkapita  suatu wilayah.
Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan; Asset; Perbankan Syariah.

## Abstract
This study aims to mapping the growth center of Islamic banking in Indonesia and analizing the inequality in growth of Commercial Bank  and  Islamic  Rural  Bank.  The  data  use  secondary  from publications Financial Services Authority and the Central Bureau of  Statistics  Indonesia  in  2014.  The  results  showed  that  the growth of Islamic banking center is located on Java region. This is justified  by  results  of  the  different  test  that  there  were  no differences  in  the  growth  area  of  Commercial  Bank  and  Islamic Rural Bank.  On the other hand, the central growth seem related to  the  magnitude  of  the  potential  demand  is  indicated  by    the number  of  population,  number  of  workers,  and  the      per  capita income of a region.
Keywords: Center of Growth; Asset; Islamic Banking.
Artikel masuk: 14 April 2017 Artikel diterima: 1 September 2017
Operasionalisasi  perbankan  syariah  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga    jenis,  yaitu Bank  Umum  Syariah;  Unit  Usaha  Syariah,  dan  bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS).  Berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2008,  dinyatakan  bahwa  Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran;  sementara  UUS  merupakan  adalah  unit  kerja  dari  kantor pusat  Bank  Umum  Konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja  di  kantor  cabang  dari  suatu  bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor induk  dari  kantor  cabang  pembantu  syariah  dan/atau  unit  syariah.  Adapun  BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran.  Perbedaan  mendasar  ketiga  jenis  bank  tersebut  disajikan sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1 . Perbedaan Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah
Uraian Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pembukaan kantor LN Dapat membuka kantor/cabang di luar negri Dapat membuka kantor/cabang  di luar negri Tidak dapat membuka kantor/cabang  di luar negri Pemilik WNI, dan atau kemitraan WNI dan WNA WNI, dan atau kemitraan WNI dan WNA WNI Kegiatan Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah Memberikan layanan perbankan  sebagaimana Bank Umum Syariah, kecuali simpanan dalam bentuk giro dan  lalu lintas pembayaran
Sumber: UU No 21 Tahun 2008, diringkas
Berdasarkan  data  OJK  (2015)  dari  ketiga  jenis  bank  syariah  ini,  BUS merupakan  jenis  bank  syariah  yang  memiliki  jaringan  kantor  terbesar;  termasuk jaringannya.  BUS  yang  hingga  posisi  Desember  2014  terdiri  dari  12  bank;  memiliki jaringan  kantor  sebanyak  2.151;  sementara  UUS  beroperasi  pada  22  bank  memiliki 320  jaringan  kantor.  Adapun  jumlah  BPRS  di  Indonesia  sebesar  163  dengan  439 jaringan  kantor.  Pada  sisi  lain,  aset  BUS  dan  UUS  juga  merajai  operasionalisasi perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  mencapai  hampir  98  persen.  Namun  hal  yang cukup  menggembirakan  bahwa  jumlah  masyarakat  untuk  memanfaatkan  fasilitas layanan  bank  syariah  semakin  bertambah.  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  selama kurun waktu lima tahun  terakhir, jumlah rekening baru  tercatat lebih dari  dua  kali lipat, baik pada BUS dan UUS maupun BPRS. Dengan demikian nasabah dana pihak ketiga  (DPK)  perbankan  syariah  Indonesia  Lebih  dari  15  juta,  dan  jumlah  ini  akan terus diupayakan mengalami peningkatan dimasa yang akan datang.
Meningkatnya  jumlah  partisipasi  masyarakat  untuk  menggunakan  jasa layanan  perbankan  syariah  pada  gilirannya  akan  turut  meningkatkan  pertumbuhan dan skala usaha perbankan syariah. Besar harapan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terjadi pada seluruh wilayah dan atau propinsi di Indonesia. Namun harapan ini berindikasi  masih jauh dari fakta sebagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antar  daerah  dan  wilayah.  Sebab  perbankan  berkembang  mengikuti  perkembangan ekonomi  suatu  daerah,  baik  ditinjau  dari demand maupun supplynya .  Keterkaitan antara perkembangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi  sebagai demand- following telah  dikaji  oleh  Furqani  and  Mulyany  (2009),  yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  akan  mendorong  perkembangan  perbankan  syariah. Sementara  temuan  Majid  and  Kassim  (2010)  memandang  keterkaitan  tersebut  dari supply-leading .

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44
Tabel 2 . Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Bank Periode 2010-2014 Jenis 2010 2011 2012 2013 2014 BUS dan UUS 6,053,658  8,187,428  10,847,862  12,724,187  14,444,146 BPRS 558,927 681,476 787,923 907,755 1,021,776
Sumber: OJK 2015
Hasil empiris level makro lain, Shrestha and Chowdhury (2005) menunjukkan bahwa  perkembangan  suatu  bank  ditentukan  oleh  pertumbuhan gross  domestik products (GDP),   per kapita dan  jumlah penduduk. Pada level mikro, hasil penelitian Bank  Indonesia  (2005)  yang  menunjukkan  bahwa  alasan  utama  seseorang  memilih layanan  bank  syariah  didorong  oleh  motif  religious  selain  lokasi  bank.  Meskipun temuan  BI  ini  berbeda  dengan  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Erol  and  El-Bdour  (1989)  untuk  kasus  Yordania;  dan  Edris  and  Almahmeed  (1997) untuk kasus Kuwait.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penting  untuk  dikaji  mengenai pusat  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji peta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baik dalam bentuk bank umum  (BUS  dan  UUS)  maupun  BPRS.  Penelitian  ini  sekaligus  menguji  perbedaan peta  pertumbuhan  perbankan  syariah  berdasarkaan  jenis  bank.  Selanjutnya, penelitian  ini  juga  membandingkan  secara  deskriptif  profil  ekonomi  dan  penduduk wilayah  atau  propinsi  sebagai  pusat  pertumbuhan  perbankan  syariah  dan wilayah/propinsi yang terbelakang.

## METODE
Data  penelitian  merupakan  data  sekunder  hasil  publikasi  Otoritas  Jasa Keuangan Indonesia tahun 2013-2014 berupa data aset dan dana pihak ketiga bank untuk  33  propinsi.    Guna  mengetahui  profil  makro  ekonomi  daerah  pusat pertumbuhan  perbankan  syariah,  maka  penelitian  menggunakan  data  indikator ekonomi  Indonesia  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  tahun  2014.    Analisis dilakukan  merujuk  pada  tipologi  Klassen,  dengan  indikator share  asset dan pertumbuhan DPK dengan 4 kuadran sebagaimana Table 3.
Tabel 3 . Indikator Share Asset dan Pertumbuhan DPK
Kuadran Nama Indikator I Tumbuh Pesat SA>sa; gDPK>gdpk II Tertekan SA<sa; gDPK>gdpk III Berkembang SA>sa; gDPK<gdpk IV Terbelakang SA<sa; gDPK<gdpk Keterangan: SA : share aset propinsi i sa
: share aset rata-rata nasional gDPK  : pertumbuhan DPK propinsi i gdpk  : pertumbuhan DPK nasional
Rumus  share dan pertumbuhan dihitung melalui persamaan:
Keterangan: DPK t = dana pihak ketiga tahun t DPK t-1 = dana pihak ketiga tahun t-1 Asset i = total aset bank pada propinsi i Asset n = total aset bank secara nasional
Untuk mengetahui perbedaan pusat pertumbuhan BUS/UUS dan BPRS, maka dilakukan uji beda sampel independent, dengan hipotesis:
H 0 =      Terdapat  perbedaan  wilayah  pusat  pertumbuhan  antara  bank  syariah  dan BPRS di Indonesia
H 1 =     Tidak  terdapat  perbedaan  wilayah  pusat  pertumbuhan  antara  bank  syariah dan BPRS di Indonesia
Data uji beda bersumber dari peringkat kuadran (1= propinsi pada kuadran I; 2=  propinsi  pada  kuadran  2;  dan  seterusnya).  Uji  beda  diestimasi  melalui software SPSS dengan uji signifikansi menggunakan alfa 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  berasal  dari  kata  tumbuh.  Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia, tumbuh  memiliki  tiga  pengertian:  (1)  timbul  (hidup)  dan  bertambah  besar  atau sempurna;  (2)  sedang  berkembang  (menjadi  besar,  sempurna,  dsb;  dan  (3) timbul; terbit; terjadi (sesuatu). Pertumbuhan sendiri diartikan sebagai kata benda yaitu:  hal (keadaan)  tumbuh;  perkembangan  (kemajuan  dsb).  Jika  kata  pertumbuhan  diawali dengan  kata  pusat  (menjadi  pusat  pertumbuhan),  maka  pengertian  secara  ekonomi akan  merujuk  pada  analisis  Tipologi  Klassen  yang  menempatkan  wilayah/daerah tertentu pada posisi salah satu kuadran dari empat kuadran yang tersedia.  Adapun indikator  penempatan wilayah terdiri  dari  2 (dua), yaitu:  pertumbuhan  x  dan share x wilayah  i  terhadap  total  x.  Simbol  x  sendiri  merupakan  simbol  variabel  yang  tengah dianalisis,  baik  pendapatan  domestik  regional  bruto,  pendapatan  per  kapita,  dan sebagainya.  Model  Tipologi Klassen ini akan  menempatkan daerah  meenjadi wilayah dengan  pertumbuhan  pesat  (Kuadran  I);  wilayah  maju  tapi  tertekan  (Kuadran  II); wilayah  berkembang  (Kuadran  III)  dan  wilayah  tertinggal  (Kuadran  IV).  Kajian pertumbuhan  perbankan  syariah  melalui  tipe  tipologi  ini  menunjukkan  pembagian wilayah  pertumbuhan  berdasarkan growth baik  aset  maupun  dana  pihak  ketiga. Ukuruan  lain  juga  dapat  dijadikan  indikator  dalam  pertumbuhan  tersebut,  seperti: pangsa pasar, pembiayaan, maupun tingkat laba.
Pertumbuhan  perbankan  syariah  tentunya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor. Faktor tersebut  dapat dianaalisis baik sisi supply maupun sisi demand; skala mikro maupun makro. teori standar makro yang ada menempatkan pembahasan tabungan sebagai salah satu topik yang terkait dengan dana pihak ketiga.
Melalui  fondasi  mikro,  Neo-Keynes  menempatkan  pembahasan  tabungan bersamaan  dengan  konsumsi,  yang  keduanya  merupakan  alokasi  pengeluaran  dari pendapatan yang diterima (sebagaimana persamaan 1). Persamaan (1) menunjukkan bahwa  pada  dasarnya saving merupaka  fungsi  dari  tabungan,  sebagaimana  dengan konsumsi.
Y = C + S ...........................................(1)
Keterangan: Y = pendapatan C = konsumsi S = tabungan
Namun  seiring  dengan  perkembangan  manusia  dan  diperkenalkannya  pasar uang;  tabungan  bukan  hanya  ditentukan  oleh  pendapatan,  namun  ditentukan  oleh faktor lain yang telah melibatkan motif maksimisasi laba. Keynes menyatakan bahwa kesediaan  seseorang  untuk  memegang  uang  tunai  (karena  itu  tidak  menyimpan  di bank) didorong oleh 3 (tiga) motif; yaitu: motif transaksi, motif berjaga-jaga; dan motif

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44
spekulasi.  Motif  transaksi  dan  berjaga-jaga  (konsumsi)  merupakan  fungsi  dari pendapatan.  hal ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka  semakin  tinggi  pula  permintaannya  atas  uang  guna  kebutuhan  transaksi  dan berjaga-jaga.
Motif  spekulasi  merupakan  motif  pemegangan  uang  untuk  menghasilkan laba/pendapatan.  Motif  spekulasi  inilah  yang  mengarahkan  manusia  untuk berinvestasi  pada  produk-produk  keuangan;  baik  dengan  menabung  melalui instrumen tabungan (giro, tabungan deposito) maupun aset keuangan lainnya (saham dan atau obligasi). Adapun fungsi dari motif spekulasi ini yaitu suku bunga. Semakin tinggi  suku  bunga,  semakin  rendah  keinginan  seseorang  untuk  memegang  uang tunai;  dan  sebaliknya.  Dengan  demikian,  jika  dibawa  dalam  konteeks  perbankan syariah;  keputusan  seseorang  untung  menempatkan  dananya  ke  perbankan  syariah merupakan fungsi dari bagi hasil.
Faktor  lain  yang  mendorong  seseorang  menempatkan  dananya  pada perbankan  syariah,  yaitu  pelayanan  bank,  pendapatan  dan  sebagainya.  Menurut Alamsyah (2012) Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang  mempengaruhi  pilihan  nasabah  dalam  membuka  rekening  di  bank  syariah. Kedua, gencarnya  program  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan (service excellent) perbankan syariah  agar  dapat  disejajarkan  dengan  layanan  perbankan  konvensional.  Salah satunya  adalah  pemanfaatan  akses  teknologi  informasi,  seperti  layanan  Anjungan Tunai  Mandiri  (ATM), mobile  banking maupun internet  banking .  Untuk  mendukung hal  ini,  secara  khusus  Bank  Indonesia  mendorong  bank  konvensional  yang  menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
Pertumbuhan  perbankan  syariah  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  pemahaman masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah,  termasuk  didalamnya  sosialisasi  perbankan syariah.      Agustianto  (2011)  ada  delapan  (8)  faktor  penyebab  umat  Islam  belum berhubungan  dengan  perbankan  syariah  pada  khususnya  dan  lembaga  keuangan syariah  pada  umumnya. Pertama ,  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  umat tentang bank syariah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti dan salah  faham  tentang  bank  syariah  dan  menganggapnya  sama  saja  dengan  bank konvensional, bahkan sebagian ustadz yang tidak memiliki ilmu yang cukup memadai tentang  ekonomi  Islam  (ilmu  ekonomi  makro;  moneter)  masih  berpandangan  miring tentang bank syariah. Kedua , belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Ketiga ,  terbatasnya  pakar  dan  SDM  ekonomi  syariah. Keempat ,  peran pemerintah  masih  kecil  dalam  mendukung  dan  mengembangkan  ekonomi  syariah. Kelima ,  peran  ulama,  ustadz  dan  da’i  masih  relatif  kecil. Keenam ,  peran  para akademisi  di  berbagai  perguruan  tinggi,  termasuk  Perguruan  Tinggi  Islam  belum optimal. Ketujuh , peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan  bank  syariah.  Terbukti  mereka  masih  banyak  yang  berhubungan  dengan bank konvensional. Kedelapan , Bank Indonesia kurang serius dalam mengembangkan bank syariah.
Posisi Aset dan  Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Wilayah. Berdasarkan wilayah sebagaimana  Gambar  1  proporsi  tertinggi  Asset  perbankan  syariah  berada  pada wilayah  Jawa,  yaitu  sekitar  81  persen;  sementara  posisi  kedua  ditempati  wilayah Sumatera, dan Kalimantan. Sementara proporsi aset perbankan syariah pada wilayah Maluku, NT dan Papua hanya sekitar 1 persen. Khusus untuk proporsi DPK, tampak pola yang sama dengan proporsi aset, sebab DPK merupakan sumber dana dari aset bank. Adapun proporsi aset dan DPK berdasarkan jenis bank disajikan sebagaimana Tabel 4.

## Sumber: OJK 2015, diolah
Gambar 1 Proporsi Aset dan DPK Berdasarkan Wilayah
Tabel 4. Proporsi Aset dan DPK Berdasarkan Jenis Bank dan Wilayah
Propinsi BUS BPRS Assets DPK Assets DPK Jumlah Share  Jumlah Share  Jumlah  Share  Jumlah  Share Sumatera 48542,97  11,43 25363,62  11,73  1410,71 21,48  908,09 22,56 Jawa dan Bali 342797,14  80,70  173650,90  80,33  4792,60 72,98 2897,99 71,99 Kalimantan 17518,51 4,12 9396,81 4,35 40,89 0,62  28,06 0,70 Sulawesi 10563,41 2,49 4901,07 2,27  125,20 1,91  55,46 1,38 Maluku, NT, dan Papua 5347,81 1,26 2868,02 1,33  197,65 3,01  135,66 3,37 Total Indonesia 424769,84  100,00  216180,40  100,00  6567,05  100,00 4025,27  100,00
Sumber: OJK (2015), diolah
Tabel  4  menunjukkan  pola  penyebaran  aset  dan  DPK  per  wilayah  yang berbeda antara BUS/UUS dan BPRS, meskipun dengan tetap memposisikan Wilayah Jawa  sebagai  konsentrasi  Aset  dan  DPK  perbankan  syariah.    Adapun  konsentrasi kedua  setelah  wilayah  Jawa  untuk  BUS/UUS  yaitu  wilayah  Sumatera,  disusul wilayah  Kalimantan;  sementara  pola  penyebaran  aset  dan  DPK  pada  BPRS  setelah Wilayah  Jawa  yaitu  Wilayah  Sumatera;  kemudian  wilayah  Maluku,  Nusa  Tenggara dan  Papua.  Sulawesi  merupakan  wilayah  belum  memiliki  keunggulan  dalam perbankan syariah baik BUS dan UUS maupun BPRS.

## Pusat Pertumbuhan Perbankan Syariah
Gambar 2 menyajikan peta pertumbuhan BUS dan UUS berdasarkan propinsi di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014.  DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan  propinsi  dengan  pertumbuhan  BUS  dan  UUS  yang  pesat.  Sementara Jawa  Timur  merupakan  wilayah  pertumbuhan  yang  tertekan  ditandai  dengan share aset yang tinggi namun mengalami pertumbuhan DPK yang rendah secara nasional. Pada  sisi  lain  dua  propinsi  di  wilayah  Sumatera  berada  pada  kategori  berkembang (NAD  dan  Sumatera  Barat);  dan  satu  propinsi  di  Wilayah  Sulawesi  (Sulawesi  Barat). Propinsi  Maluku  dan  NTB  pun  berada  pada  daerah  pertumbuhan  berkembang. Sementara  tak  satupun  propinsi  di  Wilayah  Kalimantan  yang  berada  pada  daerah pertumbuhan  I,  II,  dan  III.  Hal  yang  menarik  dari  temuan  ini,  bahwa  beberapa propinsi  sebagai  pusat  perputaran  ekonomi  diwilayahnya  termasuk  dalam  wilayah pertumbuhan  tertinggal,  seperti  propinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  pusat  roda ekonomi di Wilayah Sulawesi.
Growth DPK (III) Jawa Timur
(I) DKI, Jabar, Jateng Share Assets (IV) Propinsi Lainnya
(III) NAD, Sumut,
Sulbar, Maluku, NTB
Gambar 2 Peta Pertumbuhan BUS dan UUS Indonesia
Selanjutnya jika dikaji lebih lanjut mengenai 10 kabupaten/kota yang menjadi tumpuan  perkembangan    DPK  BUS  dan  UUS    pada  seluruh  propinsi  di  Indonesia, tampak  bahwa  BUS  dan  UUS  bertumpu  pada  wilayah  kota,  dengan  kota  Jakarta Selatan  dan  Jakarta  Pusat  sebagai  tumpuan  utama  sumber  dana  pihak  ketiga perbankan syariah sebagaimana disajikan pada Gambar 3.  Disusul selanjutnya oleh Kota Surabaya, Kota Bandung dan Jakarta Barat.  Jika diamati data pada Gambar 3, tampak  bahwa  sampai  peringkat  10  besar,  kota  dengan  DPK  terbesar  masih didominasi  kota  di  wilayah  Jawa,  kecuali  Kota  Medan  dan  Palembang  yang  masing- masing menempati posisi ke 8 dan 10.

## Sumber: OJK, 2015  diolah
Gambar 3. Peringkat Kota/Kabupaten dengan DPK Di Atas Rata-rata Nasional Selanjutnya,  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  memiliki  target  pasar  pada usaha  menengah  kebawah.  Berbeda  halnya  dengan  BUS  dan  UUS  yang  memiliki target  pasar  pada  wilayah  perkotaan,  BPRS  memiliki  target  pada  wilayah  pedesaan sebagai  ceruk  pasar  dari  BUS/UUS.  Pusat  pertumbuhan  BPRS  di  Indonesia
berdasarkan  propinsi  sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  4  berada  pada  Propinsi Bangka  Belitung,  Lampung,  Jawa  Tengah,  Banten,  DIY,  dan  Jawa  Timur.    Pada  sisi lain,  propinsi  yang  potensial  untuk  pengembangan  BPRS  atau  daerah  yang  berada pada  kuadran  II  dan  III  yaitu  Jawa  Barat,  Maluku,  NTB,  NAD,  Sumatera  Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau.
Berdasarkan peta pertumbuhan  BUD/UUS dan BPRS tampak bahwa beberapa propinsi  yang masih berada pada daerah terbelakang dalam pertumbuhan perbankan syariah yaitu:  Seluruh propinsi di wilayah Sulawesi kecuali Sulawesi barat,  seluruh propinsi di Wilayah Kalimantan,  Jambi, Bengkulu, Riau,  Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara Timur dan  Bali.

## Growth DPK
(III) Jawa Barat, Malut, NTB
(I)
Babel, Lampung, Jateng, Banten, DIY, Jatim Share Assets (IV) Propinsi Lainnya (II) NAD, Sumut,
Sumbar, Sumsel,
Riau Gambar 4 . Peta Pertumbuhan BPRS  Indonesia
Perbedaan  Pusat  Pertumbuhan  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan Syariah. Hasil  uji  beda  pusat  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia disajikan  sebagaimana  Tabel  5.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa    secara  rata-rata Indonesia, baik  pada jenis BUS/UUS maupun BPRS  propinsi Indonesia berada pada wilayah III atau berkembang, sebagaimana yang diindikasikan dengan nilai rata-rata Bank  Umum  sebesar  3,424;  sementara  nilai  rata-rata  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah sebesar 3,121.
Tabel 5 Hasil Estimasi Uji Beda Jenis Bank Mean Standar Deviasi Standar Error Mean Bank Umum 3,424 1,031 0,180 Bank Pembiayaan 3,121 1,192 0,208 F= 1,887
Sig. 0,174 Sumber: Hasil Olah Data SPSS
Nilai  uji  F  hasil  estimasi  sebesar  1,887  dengan  signifikansi  0,174>  0,05.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  atas  daerah  pusat pertumbuhan  antara  Bank  Umum  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Hal  ini telah menjustifikasi bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum maupun Bank pembiayaan berada pada Wilayah Jawa.
Deskripsi Profil Ekonomi dan Penduduk Wilayah Jawa. Peta pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sebagaimana pembahasan sebelumnya menunjukkan lebih terpusat  pada wilayah Jawa dan Sumatera, dan  secara  khusus  perkembangan BUS dan UUS masih didominasi pada wilayah ibukota Jakarta. Beberapa faktor yang berpotensi  mendorong  perkembangan massiv perbankan  syariah  pada  propinsi  DKI Jakarta  khususnya;  dan  Wilayah  Jawa  umumnya  yaitu  jumlah  faktor  roda  ekonomi dan  penduduk.    Tabel  5  menyajikan  perbandingan  pusat  pertumbuhan  perbankan dengan  wilayah  lain  di  Indonesia,  yaitu  Sulawesi  dan  Papua  sebagai  lima  propinsi

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44
dengan  pertumbuhan  tertinggi.    Selain  perbedaan  yang  mencolok  dari  aspek pertumbuhan  ekonomi,  juga  tampak  bahwa  pusat  pertumbuhan  perbankan  syariah memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi bahwa 45 juta penduduk lebih berada di propinsi Jawa Barat, menyusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.  Tingginya jumlah penduduk  di  Pulau  Jawa,  berdampak  pada  tingginya  jumlah  pekerja,  yang  pada akhirnya mendorong pendapatan per kapita.  Pendapatan per kapita tertinggi dimiliki oleh  ibu  kota  negara  sebesar  40  juta  lebih,  disusul  Jawa  Timur.    Sementara pendapatan per kapita Jawa Barat dan Jawa Tengah masih berada di bawah Sulawesi Utara dan Papua Barat.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mendorong berkembangnya  perbankan  syariah  di  wilayah  Jawa  yaitu  tingginya  potensi permintaan jasa layanan bank yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk, dan jumlah pekerja serta pendapatan perkapita.  Pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak terkait langsung  dengan  perkembangan  sektor  perbankan,  sebab  pertumbuhan  ekonomi menggambarkan  kemajuan  pendapatan  pada  suatu  wilayah,  bukan  pada  angka besarnya jumlah harta/pendapatan yang beredar pada wilayah tersebut.
Pada sisi lain, sebagai pusat kependudukan, Wilayah Jawa juga menjadi pusat pendidikan Islam, yang diharapkan memberi kontribusi pada syiar produk perbankan Islam.  Meskipun  demikian,  tampak  tidak  ada  kaitan  antara  besarnya  skala pendidikan  Islam  dengan  kemajuan  perbankan  syariah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan kondisi DKI Jakarta sebagai  pusat  pertumbuhan perbankan syariah justru memiliki jumlah  pelajar  dan  mahasiswa  serta  tenaga  edukatif  lingkup  Kementrian  Agama (Kemenag) yang jauh lebih rendah di banding propinsi lain di wilayah Jawa. Bahkan jumlah ini masih dibawah Propinsi Sulawesi Selatan, yang sebagaimana pembahasan sebelumnya termasuk  dalam  kategori wilayah tertinggal.  Hal ini juga  menunjukkan bahwa target pasar perbankan syariah tidak terbatas pada kelompok tertentu, namun membuka diri bagi kemaslahatan umat manusia secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum maupun BPRS bertumpu pada wilayah Jawa. Meskipun demikian, kategori propinsi secara umum dalam pertumbuhan perbankan syariah   berada pada kategori  berkembang,  yang  dicirikan  dengan:  pertumbuhan  perbankan  syariah  yang diatas rata-rata nasional; namun memiliki share aset yang masih rendah. Rendahnya share ini  dapat  didorong  oleh  faktor:  (1)  rendahnya  investasi  baru  pada  perbankan syariah;  dan  (2)  rendahnya  dana  pihak  ketiga  dan  kas  perusahaan;  (3)  lambatnya perputaran  pembiayaan  akibat  kredit  bermasalah;  dan  (4)  rendahnya  tingkat profitabilitas perbankan syariah.
Rendahnya  investasi  baru  baik  dalam  bentuk  penyetoran  modal  maupun investasi  aktiva  tetap  menunjukkan  rendahnya supply layanan  bank  pada  propinsi wilayah  berkembang  dan  tertinggal.    Pada  sisi  lain,  rendahnya  DPK  juga  sangat mempengaruhi  besarnya  aset  suatu  wilayah,  sebab  meskipun  DPK  ini  merupakan kewajiban  bank,  namun  kemudian  akan  disalurkan  menjadi  pembiayaan  sehingga bertransformasi sebagai aktiva dalam bentuk piutang pembiayaan. Jika pengembalian pembiayaan  tergolong  lancar,  maka  akan  mendorong  pembentukan  aktiva  dalam bentuk  kas,  tentunya  diiringi  tingkat  cadangan  kredit  bermasalah  yang  rendah. Tingkat  profitabilitas  juga  sangat  mempengaruhi  besarnya  aktiva  perbankan  baik yang  bersumber  dari  pendapatan  utama  (pembiayaan),  maupun  melalui  jasa perbankan  lainnya.  Laporan  OJK  (2015)  menunjukkan  bahwa  peningkatan  aset terbesar pada BUS dan UUS setidaknya untuk waktu lima tahun terakhir, yaitu pada rekening pembiayaan dan rekening antar kantor aktiva. Sementara dari aspek pasiva yaitu  DPK  dan  antar  kantor  pasiva.  Dengan  demikian,  DPK  menjadi  faktor  kunci dalam  pertumbuhan  sebuah  bank.  Hal  ini  juga  di  justifikasi  dari  temuan  penelitian bahwa proporsi aset dan DPK baik pada BUS/UUS maupun pada BPRS adalah relatif sama.
Temuan  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu propinsi  tidak  serta  merta  terkait  dengan  perkembangan  perbankan  syariah.  Sebab seluruh  propinsi  yang  berada  pada  wilayah  Sulawesi  merupakan  propinsi  dengan tingkat  diatas  pertumbuhan  rata-rata  nasional,  bahkan  tertinggi  secara  nasional; termasuk  juga  propinsi  Papua  Barat,  namun  dalam  perkembangan  perbankan
syariah  secara  umum  berada  pada  wilayah  IV  (tertinggal).    Temuan  penelitian  tidak sejalan dengan Shrestha and Chowdhury (2005). Meskipun demikian, temuan ini juga mengkonfirmasi  hasil  yang  diperoleh  Shrestha  and  Chowdhury  (2005)  jika menggunakan  variabel  jumlah  penduduk  juga  menjadi  potensi  bagi  permintaan layanan perbankan syariah.
Tabel 6 Ringkasan Profil Beberapa Propinsi Propinsi Jumlah Penduduk 2013e (000) Jumlah Pekerja PDB Perkapita 2010 Harga Konstan (000 rupiah) Pertumbuhan Ekonomi 2010  2011* 2012** MA 2012 / 2013 Mahasiswa (Kemenag) Tenaga Edu (Kemenag) DKI 9.969,9 4.712.836 40.915,5 6,50  6,73 6,53 87 12.934 1.243 Jawa Barat 45.340,8  18.413.984 7.242,7 6,20  6,48 6,21 856 40.134 3.208 Jawa Tengah 33.264,3  15.964.048 5.440,2 5,84  6,03 6,34 560 53.720 2.402 Jawa Timur 38.362,2  19.266.457 9.057,5 6,68  7,22 7,27  1.389 128.723 5.209 5  Provinsi dengan Pertumbu han tertinggi Sulawesi Tengah 2.785,5 1.175.930 6.549,5 8,74  9,15 9,27 159 5.518 399 Sulawesi Utara 2.360,4 946.852 8.047,4 7,16  7,39 7,86 21 1.212 69 Sulawesi Tenggara 2.396,7 968.949 5.196,4 8,22  8,96  10,41 109 4.327 360 Sulawesi Selatan 8.342,0 3.291.280 6.334,8 8,19  7,61 8,37 328 36.934 1.917 Papua Barat 828,3 353.619 7.727,6  28,47  27,08  15,84 12 1.008 55 Total Indonesia 248.818,1  110.804.041 9.320,0 6,14  6,35 6,30  6.728 601.312 30.979
Sumber: BPS berbagai tahun, disusun kembali
Temuan  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu propinsi  tidak  serta  merta  terkait  dengan  perkembangan  perbankan  syariah.  Sebab seluruh  propinsi  yang  berada  pada  wilayah  Sulawesi  merupakan  propinsi  dengan tingkat  diatas  pertumbuhan  rata-rata  nasional,  bahkan  tertinggi  secara  nasional; termasuk  juga  propinsi  Papua  Barat,  namun  dalam  perkembangan  perbankan syariah  secara  umum  berada  pada  wilayah  IV  (tertinggal).    Temuan  penelitian  tidak sejalan dengan Shrestha and Chowdhury (2005). Meskipun demikian, temuan ini juga mengkonfirmasi  hasil  yang  diperoleh  Shrestha  and  Chowdhury  (2005)  jika menggunakan  variabel  jumlah  penduduk  juga  menjadi  potensi  bagi  permintaan layanan perbankan syariah.
Selanjutnya,  besarnya  jumlah  sekolah/perguruan  tinggi  berlatar  belakang agama yang diharapkan menjalin kemitraan dengan perbankan syariah dalam upaya sosialisasi  produk  keuangan  syariah  ternyata  tidak  terkait  dengan  perkembangan perbankan  syariah  itu  sendiri.  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Erol  and  El-Bdour (1989) untuk kasus Yordania dan   Edris and Almahmeed (1997) untuk kasus Kuwait. Erol  and  El-Bdour  (1989)  menemukan  bahwa  motif  religius  bukanlah  merupakan pertimbangan utama konsumen untuk menjadi pelanggan perbankan syariah; namun yang paling penting yaitu pelayanan yang cepat, efisien serta reputasi bank.

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 2, No 2, September 2017, Hlmn. 33-44

## SIMPULAN
Pertumbuhan  BUS  dan  UUS  berpusat    pada  propinsi  DKI  Jakarta,  Jawa Tengah  dan  Jawa  Barat.  Pertumbuhan  BPRS  berpusat  pada  Banten,  Jawa  Tengah, DIY,  Bangka  Belitung  dan  Lampung.  Pada  sisi  lain,  propinsi  yang  potensial  dalam pengembangan  perbankan  syariah  baik  BUS/UUS  dan  BPRS  yaitu  NAD,  Sumut, Sumbar,  Sumsel,  Riau,  Maluku  Utara,  NTB,    Maluku,  dan  Sulawesi  Barat.  Tidak dapat  perbedaan  signifikan  pola  pertumbuhan  pada  BUS/UUS  dan  BPRS,  yang menjustifikasi bahwa pusat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bertumpu pada  wilayah  Jawa.  Secara  deskriptif  pusat  pertumbuhan    perbankan  syariah  pada wilayah Jawa sangat terkait dengan  indikator kepadatan penduduk, jumlah pekerja, dan  pendapatan  perkapita.  Namun  pertumbuhan  tersebut  tidak  terkait  dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah mahasiswa/pelajar/tenaga edukatif  yang berlatar belakang pendidikan  Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M.  & Omar, M.  2012. Islamic  banking and economic growth: the Indonesian experience, International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and Management , 5(1), 35-47.
Abdul Gofur Anshori. 2009. Hukum Perbankan Syariah , Bandung: Refika Aditama Agustianto.  2011.  Strategi  Jitu  Meningkatkan  Market  Share  Bank  Syariah. http://www.agustiantocentre.com/?p=436 . Download 1 Agustus 2015.
Alamsyah,  Halim.  2012.  Perkembangan  dan  Prospek  Perbankan  Syariah  Indonesia: Tantangan  Dalam  Menyongsong  MEA  2015.  Makalah Disampaikan  dalam Ceramah  Ilmiah  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  (IAEI),  Milad  ke-8  IAEI,  13  April 2012
Arthukorala,  P.  and  Sen,  K.  2004.    The  Determinants  of  Private  Savings  in  India,
World Development 32(3): 491-503. Bank  Indonesia.  2005 Pemetaan  Hasil  Penelitian  Potensi,  Preferensi,  dan  Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Indonesia, Jakarta. BPS. 2012. Statistik Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik. ____. 2013. Statistik Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik. ____. 2014. Statistik Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Edris, T. A. and Almahmeed, M.A. 1997. Services Considered Important To Business Customers  and  Determinants  of  Bank  Selection  in  Kuwait:  A  Segmentation Analysis, International Journal of Bank Marketing 15(4): 126-133.
Erol,  C.  and  El-Bdour,  R.  1989.  Attitudes,  Behavior,  and  Patronage  Factors  of  Bank Customers  towards  Islamic  Banks, International  Journal  of  Bank  Marketing 7(6):31-37.
Farahani  et  al.  2012.    Analysis  of  Islamic  Bank’s  Financing  and  Economic  Growth: Case  Study  Iran  and  Indonesia. Journal  of  Economic  Cooperation  and Development , 33 (4) 1-24
Furqani,  H.  &  Mulyany,  R.  2009.  Islamic  Banking  and  Economic  Growth:  Empirical Evidence from Malaysia, Journal of Economic Cooperation , 30(2), 59-74. OJK. 2015. Statistik Perbankan Syariah Indonesia . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Kasmir. 2009. Pemasaran Bank . Jakarta: Prenada Media Kar, M., Nazlioglu, S. & Agir, H. 2011. Financial Development and Economic Growth nexus  in  the  MENA  countries:  Bootstrap  Panel  Granger  Causality  Analysis, Econometric Modelling, 28(1-2), 685-693.
Majid, Shabri A. and Kassim, Salina. 2010. Islamic finance and economic growth: The Malaysian  experience. Paper  dipresentasikan  pada  Forum  Keuangan  Islam di Kuala Lumpur, 2-5 August 2010.
Masson,  P.  R.,  Bayoumi,  T.,  and  Samiei,  H.  1998.  International  Evidence  on  the Determinants  of  Private  Saving, The  World  Bank  Economic  Review 12(3):483- 501.
Sadono Sukirno. 2010. Makro Ekonomi, Teori Pengantar . Jakarta: Rajawali Press
Shrestha,  M.  B.  and  Chowdhury,  K.  2005. ARDL  Modeling  Approach  to  Testing  the Financial  Liberalization  Hypothesis, University  of  Wollongong,  Economics Working Paper Series 05-15.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.