## SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  PELANGGARAN PERIZINAN PERUSAHAAN
MINYAK  DAN GAS BUMI
Oleh ; Rustian Mushawirya Dosen Fakultas Hukum  Universitas Jambi Email: mushawirya@gmail.com

## ABSTRACT
The  objective  of  the  research  is  to  analyze  and  explain  the  administrative  sanctions  against violations  of  licensing  of  oil  and  gas  companies.  The  research  method  used  normative  juridical method.  Research  result:  Oil  and  gas  business  activities  are  always  required  to  support  the sustainability of national development in order to increase the prosperity and prosperity of the people of  Earth  always  above. To  realize  the  enactment  of  Law  No.  22  Year  2001  on Oil and  Natural  Gas (UU-Migas). This law as the legal basis for the steps to reform and restructure business activities in the oil and gas fields conflict of authority in the application of administrative sanctions between the local  government  and  the  government  in  order  to  become  the  implementation  of  oil  and  gas cooperation  contract  in  Indonesia.  The  local  government  is  based  on  the  actions  of  theoretical economies. SKK Migas said it is not central authority (centralization). This study will first examine whether  local  governments  can  impose  administrative  sanctions  on  companies  holding  oil  and  gas cooperation contracts that violate the provisions of location permits What is the legal action of SKK Migas  against  administrative  sanctions  imposed  by  the  local  government  on  companies  holding contracts  of  oil  and  gas  cooperation  Firstly,  legislation  and  official  documents  so  as  to  obtain  legal documentation on the authority of the administrative sanction of the company holding the oil and gas cooperation  contract  holder  violating  the  location  permit  provisions.  Second,  to  review  the  legal action  of  SKK  Migas  against  the  administrative  sanctions  imposed  by  the  local  government  on companies holding contracts for oil and gas cooperation.
Keywords: Implementation; Administrative Sanctions; Permits; Oil and Gas

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian    untuk  menganalisis  dan  menjabarkan  sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran perizinan pe rusahaan minyak dan gas bumi. Metode penelitian mengunakan metode yuridis normatif. Hasil  penelitian:  Kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  selalu  dituntut  untuk  mendukung kesinambungan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  peningkatan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat  Bumi  selalu  di  atas.  Untuk  mewujudkan  hal  diberlakukanUndang-UndangNomor  22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU-Migas). Undang-Undang ini sebagai  landasan hukum  bagi Iangkah-pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha di ladang minyak dan gas bumi   konflik kewenangan  dalam  penerapan  sanksi  administrasi  antara  pemerintah  daerah  dengan      pemerintah dalam  sebagai  bahan  menjadi  penyelenggaraan  kontrak  kerjasama  Migas  di  Indonesia. Pemerintahdaerahmendasarkantindakanpadakonteksotonomidaerah.  SKK  Migas  menyatakan  hal tersebut  bukan  kewenangan  pusat  (sentralisasi).  Penelitian  ini  akan  menelaah  pertama,      Apakah pemerintah  daerah  dapat  menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap  perusahaan  pemegang  kontrak kerjasama  Migas  yang  melanggar  ketentuan  izin  lokasi  Bagaimana  tindakan  hukum  SKK  Migas terhadap  sanksi  administrasi  yang  terapkan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  perusahaan  pemegang kontrak  kerjasama  Migas  Pertama,  Melakukan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen-dokumen  resmi  sehingga    diperoleh  agumentasi  hukum  mengenai  kewenangan  penerapan sanksia  administrasi  terhadap  perusahaan  pemegang  kontrak  kerjasama  Migas  yang  melanggar ketentuan  izin  lokasi.  Kedua,  melakukan  kajian  tindakan  hukum  SKK  Migas  terhadap  sanksi administrasi  yang    terapkan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  perusahaan  pemegang  kontrak kerjasama Migas.
Kata Kunc i: Penerapan; Sanksi Administrasi; Perizinan; Minyak dan Gas bumi

## I. PENDAHULUAN A.  Latar Belakang
Kegiatan  usaha  minyak  dan  gas bumi  selalu  dituntut  untuk  mendukung kesinambungan  pembangunan  nasional dalam  rangka  peningkatan  kemakmuran dan  kesejahteraan  rakyat  di  atas.Untuk mewujudkan  hal  diberlakukan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  (UU-Migas). Undang-Undang  ini  sebagai  landasan hukumbagi  Iangkah-langkah  pembaharuan dan  penataan  kembali  kegiatan  usaha  di bidang minyak dan gas bumi.
Berdasarkan UU-Migas, dalam kegiatan  usaha  migas  terdapat  usaha  hulu dan  hilir.  Usaha  hulu  terdiri  dari  aktivitas ekplorasi dan eksploitasi. Sementara usaha hilir  terdiri  dari  kegiatan  pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.Kegiatan  usaha  hulu  dilaksanakan berdasarkan  kontrak  kerja  sama 1 dengan badan  pelaksana 2 .  Terhadap  usaha  hilir dilaksanakan  setelah  mendapat  izin  dari Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.
Eksplorasi  dan  eksploitasi  dalam usaha  hulu  Migas  selama  ini  terdapat banyak  persoalan  hukum  terutama  dalam hal kewenangan pengelolaan dan pengawasan  atas  pelaksanaan  kegiatan antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah.  Salah  satu  persoalan  kewenangan tersebut yakni pemberian sanksi administrasi  jika  terjadi  pelanggaran  izin oleh perusahaan Migas.
Kementerian ESDM melalui Badan Pelaksana Migas (BP-Migas) yang kemudian  diganti  dengan  namaSatuan Khusus  Kerja  Pelaksana  Kegiatan  Usaha
1 Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2 Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Hulu (SKK) Migas pemegang kewenangan “tunggal”  dalam  usaha  hulu  Migas. Sementara pemerintah daerah tidak memiliki ruang gerak melakukan pengawasan  apalagi  memberikan  sanksi administrasi.
Kasus  terakhir  terjadi  di  Provinsi Jambi  yakni  penyegelan  sumur  PT.  Petro China  oleh  Bupati  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur.Perusahaan Migas ini dinyatakan  melanggar  peraturan  tentang izin  lokasi.Sumur-sumur  yang  disegel belum  memiliki  izin  lokasi  sebagai persyaratan  untuk  mendapat  izin  dari SKK-Migas.
Tindakan Pemerintah Tanjung Jabung  Timur  berdasarkan  Peraturan Daerah.Menurut  Kementerian  ESDM  dan SKK  Migas,  pemerintah  Tanjabtim  tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penyegelan.
Tindakan  penyegelan  sumur  gas PT.  Petro  China  oleh Pemda  Tanjbatim  di atas  terutama  didasarkan  pada  UU  No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberatan PT. Petro China dan pernyataan SKK  Migas  didasarkan  pada  UU  No.  22 Tahun 2001.

## B. Permasalahan
Adapun  permasalahan  yang  akan dibahas dalam makalah ini adalah:
Berdasarkan  uraian  di  atas,  berikut dua  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini yakni:
1. Apakah  pemerintah  daerah  dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap perusahaan pemegang kontrak  kerja  sama  Migas  yang melanggar ketentuan izin lokasi?
2. Bagaimana  tindakan  hukum  SKK Migas  terhadap  sanksi  administrasi yang  terapkan  oleh  pemerintah  daerah terhadap perusahaan
pemegang kontrak kerja sama Migas?
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis normatif
Tujuan  penelitian untuk  menganalisis dan  menjabarkan  sanksi  administrasi
terhadap pelanggaran perizinan pe rusahaan minyak dan gas bumi .

## II. PEMBAHASAN
Undang-Undang Nomor UU No.23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah menentukan  (Pasal  20  ayat  1,  2  dan  3),
bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
Pemerintahan  daerah  tersebut  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Sementara  Pasal  10  ayat  (3) menyatakan, “Pengecualian urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi adalah urusan pemerintahan pusat yakni urusan politik luar negeri, pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter dan fiskal nasional, dan agama”.
Adanya ketentuan mengenai urusan pemerintah  pusat,  menegaskan  bahwa tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan  sendiri  oleh  pemerintah atau  pemerintahan  daerah,  melainkan wajib  dilakukan  pembagian  kewenangan antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  Kewenangan  atau  urusan pemerintahan  yang  telah  dilimpahkan kepada  daerah,  pada  dasarnya  sudah menjadi tanggungjawab daerah sepenuhnya.  Wewenang  dan  tanggung jawab  tersebut  menyangkut  perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan. Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Abdul Latief  menyatakan, 3 dalam  pemberian tanggung  jawab  tersebut  terkandung  dua unsur,  yakni;  (1)  Pemberian  tugas  dalam arti  sejumlah  pekerjaan  yang  harus
3 Lihat Abdul Latif, H., Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregele) Pada Pemerintahan Daerah , UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.
diselesaikan  serta  kewenangan  untuk melaksanakannya;
(2) Pemberian
kepercayaan  berupa  kewenangan  untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

## 1. Kontrak Kerja Sama Migas
Kontrak  sering  dianggap  sebagai perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis. Dalam  arti  luas,  kontrak  merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih tentang peristiwa hukum tertentu.  Kontrak komersil secara sederhana berarti kesepakatan  yang  dibuat  oleh  2  (dua) pihak atau lebih untuk melakukan transaksi  bisnis.  Menurut  Balck,  Henry Chambell, kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan
( promissory  agreement )  diantara  2  (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan  hukum.  Undang-undang  Nomor 22  tahun  2001  mengatur  kegiatan  hulu migas yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau  bertumpu  pada  kegiatan  usaha eksplorasi  dan  eksploitasi.  Kegiatan  usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap tetap dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas  Bumi  (BP  MIGAS),  didalam  KKS tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan  :  kepemilikan  sumberdaya alam  tetap  di  tangan  pemerintah  sampai pada titik penyerahan; pengendalian manajemen  operasi  berada  pada  badan pelaksana  modal  dan  resiko  seluruhnya ditanggung  Badan  Usaha  atau  Bentuk Usaha Tetap. Kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilakukan oleh :
a. Badan Usaha Milim Negara;
b. Badan usaha Milik daerah;
c. Koperasi; usaha kecil;
d. Badan usaha swasta. 4
4 Ibid, Psl. 9 (1)
Sementara itu dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  istilah yang  digunakan  adalah  dalam  bentuk kontrak  kerjasama.  kontrak  kerjasama  ini dapat dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lainnya.
Kontrak  Bagi  Hasil  ( Production Sharing  Contract )  merupakan  model  yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil  yang  dikenal  dalam  hukum  adat Indonesia.  Konsep  perjanjian  bagi  hasil yang  dikenal  dalam  hukum  adat  tersebut telah  dikodifikasikan  dalam  Undang- Undang  No  2  Tahun  1960.  Menurut undang-undang  ini  perjanjian  bagi  hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga  yang diadakan antara pemilik pada  satu  pihak  dan  seseorang  atau  badan hukum pada lain pihak yang dalam hal ini disebut  penggarap,  berdasarkan  perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk  menyelenggarakan  usaha  pertanian di  atas  tanah  pemilik,  dengan  pembagian hasil  antara  kedua  belah  pihak.  Konsep inilah  yang  kemudian  dikembangkan menjadi  Kontrak  Bagi  Hasil  (Production Sharing
Contract) untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi. 2. Sanksi Administrasi
terhadap perusahaan  pemegang  kontrak  kerja sama Migas yang melanggar ketentuan izin lokasi
Menurut  P.  Nicolai  dan  kawan- kawan, Sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan  bahwa organ  pemerntah    dapat  melaksanakan ketaatan  pada  atau  berdasarkan  undang- undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan  terhadap  keputusan  yang meletakan  kewajiban  kepada  individu  dan (2) penerapan kewenangan sanksi Pemerintah.    Pendapat  yang  dikemukakan Nicolai   Hamper senada dengan Ten  Berg seperti  yang  dikutip  Philipus  M.  Hadjon, yang  menyebutkan  bahwa  instrument
penegakan  hukum  administrasi  meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan  merupakan  langkah  preventif untuk  memaksakan  kepatuhan  sedangkan sanksi  merupakan  langkah  represif  untuk memaksakan kepatuhan.
Dalam hukum Administrasi Negara,  penggunaan  sanksi  administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan di mana kewenangan berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak  tertulis.  Sanksi  dalam  Hukum Administrasi  yaitu  Alat  kekuasaan  yang bersifat hukum public yang dapat digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi atas  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban yang  terdapat  dalam  norma  hukum administrasi. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara (1) Paksaan pemerintahan ( bestuurs- dwang )
(2) Penarikan  kembali  keputusan  yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
(3) Penggenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom )
(4) Pengenaan denda administrative
( administrative boetoe ). Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan pelaksanaan keputusan  dilakukan  oleh  pejabat  yang mengeluarkan keputusan tersebut termasuk pemberian sanksi administrasi. Kewenangan ini terkait erat dengan Bupati atau  Walikota  sebagai  kepala  daerah berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014. Artinya,  dalam  konteks  otonomi  daerah, Kepala  Daerah  memiliki  kewenangan terhadap usaha Migas.
Dalam  kontrak  kerja  semua  usaha hulu  migas,  untuk  dapat  melakukan aktivitas  pertambangan  Migas  diperlukan izin lokasi terhadap sumur gas. Penerbitan izin  lokasi  tersebut  ditandatangi  oleh Bupati  atau  Walikota  setempat  dalam bentuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.
Persoalan  hukum  kedua  UU  ini  dalam usaha  hulu  migas  perlu  penyelesaian dengan  beberapa  pertimbangan.Pertama,
kepastian
dan kenyamanan investasi.Kedua,
sumber
daya pertambangan  berada  di  daerah.  Ketiga, keterbatasan  jangkauan  pemerintah  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas usaha  hulu  migas.  Keempat,  konflik kewenangan  akan  mengganggu  hubungan antara  pusat  dengan  daerah.  Kelima, masyarakat dan pemerintah daerah menerima  dampak  langsung  aktivitas usaha  Migas.  Berdasarkan  UU-Migas, dalam kegiatan usaha migas terdapat usaha hulu  dan  hilir.  Usaha  hulu  terdiri  dari aktivitas ekplorasi dan eksploitasi. Sementara  usaha  hilir  terdiri  dari  kegiatan pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan dan niaga.Kegiatan usaha hulu dilaksanakan  berdasarkan  kontrak  kerja sama 5 dengan badan pelaksana 6 . Terhadap usaha  hilir  dilaksanakan  setelah  mendapat izin  dari  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral.  Eksplorasi  dan  eksploitasi dalam  usaha  hulu  Migas  selama  ini terdapat banyak persoalan hukum terutama dalam  hal  kewenangan  pengelolaan  dan pengawasan  atas  pelaksanaan  kegiatan antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah.Salah  satu  persoalan  kewenangan tersebut yakni pemberian sanksi administrasi  jika  terjadi  pelanggaran  izin oleh  perusahaan  Migas.  Kementerian ESDM  melalui  Badan  Pelaksana  Migas (BP-Migas) yang kemudian diganti dengan nama  Satuan  Khusus  Kerja  Pelaksana
5 Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil  atau  bentuk  kontrak  kerja  sama  lain  dalam kegiatan  Eksplorasi  dan  Eksploitasi  yang  lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6 Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian  Kegiatan  Usaha  Hulu  di  bidang Minyak dan Gas Bumi.
Kegiatan  Usaha  Hulu  (SKK)  Migas pemegang  kewenangan  “tunggal”  dalam usaha  hulu  Migas.Sementara  pemerintah daerah  tidak  memiliki  ruang  gerak melakukan pengawasan apalagi memberikan  sanksi  administrasi.  Sistem Kontrak Karya ini masih belum memenuhi jiwa Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan  bahwa  kekayaan  alam yang terdapat dibumi
Indonesia sepenuhnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Sistem  Kontrak  Karya  belum memenuhi  amanat  ini  karena  pengelolaan minyak  bumi  dan  gas  alam  (migas)  masih ditangan  perusahaan  swasta.  Sebagai perbaikan dari sistem ini maka tahun 1964 diperkenalkan  sistem  Kontrak  Production Sharring (KPS) dimana pengelolaan cadangan  migas  sepenuhnya  dilaksanakan oleh  negara  sementara  perusahaan  swasta hanya bertindak sebagai operator. Semenjak itu untuk kontrak baru seluruhnya  menggunakan  sistem  KPS sedangkan  kontrak  yang  sudah  ada (Kontrak  Karya)  tidak  diperpanjang  lagi dan  secara  bertahap  diganti  dengan  KPS. Dalam perkembangannya, KPS mengalami penyempurnaan  disesuaikan  dengan  iklim usaha  yang  berkembang  sampai  terbentuk sistem KPS yang dikenal sekarang. Sistem KPS  ini  merupakan  sistem  terbaik, buktinya  sistem  yang  asli  dikembangkan oleh  Indonesia  ini  banyak  digunakan secara  luas  di  beberapa  negara  produsen migas.
Salah  satu  kewenangan  Pemda adalah  membuat  peraturan  daerah  (Perda) sebagai instrumen pelaksanaan
pemerintahan daerah yang tidak bertentangan  dengan  ketentuan  pusat. Perda  ini  termasuk  menentukan  retribusi atau pajak daerah sebagai upaya meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Perda  tentang  kegiatan  migas diharapkan  tidak  bertentangan  dengan
kebijaksanaan  pusat,  misalnya  masalah pajak, perijinan dan pengelolaan lingkungan  hidup.  Konsekuensi  otonomi ini  adalah  kewajiban  Pemda  untuk membangun  sarana  fisik  atau  infrastruktur yang ada didaerahnya. Pemda berkewajiban  membangun  sarana  fisik sehingga  para  investor  mau  menanamkan modalnya  didaerah,  termasuk  investor bidang  migas.  Pembangunan  sarana  fisik diharapkan dapat dipadukan dengan pembangunan  fasilitas  produksi  migas  di daerah  tersebut.  Dalam  kontrak  KPS  ada opsi  untuk  ikut  penyertaan  modal  dalam kegiatan  operasi  migas.  Dalam  hal  ini Pemda  dapat  memanfaatkan  opsi  ini dengan  mengikutsertakan  modal  yang dimiliki  sehingga  Pemda  bisa  menjadi pemegang  saham  perusahaan  migas  yang ada  didaerahnya.  Setiap  perusahaan  yang telah  memperoleh  persetujuan  penanaman modal  WAJIB  mempunyai  izin  lokasi sebagai syarat mendapatkan izin eksplorasi dan eskploitasi sesuai dengan UU MIGAS 22/2001 dan PP No. PP 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan  Hulu  Migas.  Pasal  6  ayat  2 menyebutkan: pemberian izin lokasi diterbitkan  dalam  bentuk  keputusan  yang ditanda- tangani oleh Bupati atau Walikota.
Bentuk  dari  pelanggaran  terhadap suatu  kewajiban  dan  dapat  dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai  akibat  dari  perbuatan  melawan hukum  maka  aktifitas  yang  dilakukan dapat  dikategorikan  ILEGAL  Kegiatan migas  selalu  memperhatikan  masalah lingkungan  hidup  dimana  setiap  kegiatan selalu  dianalisa  dampaknya  terhadap lingkungan hidup disekitar kegiatan tersebut.  Survey  eksplorasi    selalu    diikuti dengan  study  pemantauan  lingkungan berupa UKL/UPL (Usaha Kelola Lingkungan/Usaha Pemantauan
Lingkungan) untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap
lingkungan.  Dalam  UKL/UPL  ini  dilihat tidak  hanya  lingkungan  fisik  tetapi  juga lingkungan  sosial.  Sedangkan  untuk  tahap pengembangan  dan  operasi  produksi, dilakukan study AMDAL. Dalam studi ini dianalisa secara lengkap dampak pembangunan  terhadap  lingkungan  serta upaya-upaya  penanggulangan  jika  ada dampak  yang  kurang  baik.  Studi  ini melibatkan Bapedal setempat yang diharapkan
dapat menyuarakan kepentingan  masyarakat  setempat.  Selain itu  dalam  studi  AMDAL  saat  ini  ada kewajiban untuk mengumumkan di masyarakat  luas  sehingga  masyarakat dapat  memberikan  sanggahan  jika  ada keberatan.  Dengan  proses  ini  Pemda setempat  dapat  secara  aktif  berpartisipasi dan  mengontrol  setiap  kegiatan  operasi migas di wilayahnya.
Kasus  penyegelan  sumur  Gas  PT.
Petro  China  oleh  Pemda  Tanjung  Jabung Timur menjadi contoh konflik kewenangan antara  pemerintah  Kabupaten  dengan Pemerintah dalam penerapan sanksi administrasi  terhadap  pelanggaran  hukum oleh  perusahaan  pemegang  kontrak  kerja sama.  UU  Migas  memang  tidak  satupun pasal  memberikan  peran  bagi  pemerintah daerah  dalam  kegiatan  hulu  dan  hilir pertambangan  Migas,  kecuali  ketentuan mengenai  bagi  hasil.Konstruksi  hukum inilah  membuat  pemerintah  daerah  selalu diabaikan,  walaupun  menggunakan  UU No.23 Tahun 2014. Sekalipun kewenangan tersebut  jelas  merupakan  ruang  lingkup pemerintah daerah. Seperti pada kasus PT. Petro  China,  tindakan  penyegelan  tersebut dilakukan  karena  terdapat  sumur-sumur gas  perusahaan  ini  yang  tidak  memiliki izin  lokasi.Berdasarkan  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  RI  No.  2 Tahun  1999  tentan  Izin  Lokasi,  Pasal  2 ayat  (1)  “Setiap  perusahaan  yang  telah memperoleh persetujuan penanaman modal  wajib  mempunyai  izin  lokasi”.
Kemudian  Pasal  6  ayat  (2)  menegaskan, “pemberian  izin  lokasi    diterbitkan  dalam bentuk  keputusan  yang  ditanda-  tangani oleh Bupati atau Walikota”. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengawasan pelaksanaan  keputusan  dilakukan  oleh pejabat  yang  mengeluarkan  keputusan tersebut termasuk pemberian sanksi administrasi.  Kewenangan  ini  terkait  erat dengan  Bupati  atau  Walikota  sebagai kepala  daerah  berdasarkan  UU  No.  23 Tahun 2014.Artinya, dalam konteks otonomi  daerah,  Kepala  Daerah  memiliki kewenangan  terhadap  penerapan  sanksi administrasi  terhadap  izin  lokasi  usaha Migas.
Tindakan  hukum  SKK  Migas  terhadap sanksi  administrasi  yang  terapkan  oleh pemerintah  daerah  terhadap  perusahaan pemegang kontrak kerja sama Migas Penurunan produksi migas Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin memprihatinkan.  Berdasarkan  data  Satuan Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), jika pada era 1970-an kita bisa memproduksi  hingga  1.000.000  barel  per hari dari 25 lapangan, kini  pada 2014, kita hanya  bisa  memproduksi  sekitar  800.000 barel  per  hari  dari  370  lapangan.    Ini berarti  dua  hal.   Ada  beberapa  kendala yang dihadapi oleh proyek ketenagalistrikan  yang  sedang  difasilitasi BKPM,  antara  lain:  persoalan  pengadaan lahan, kesesuaian RUPTL, protes masyarakat,  dan  jaminan  pasokan  gas. BKPM  menggunakan  3  strategi  untuk mempercepat  investasi  sektor  listrik  guna mendukung target pemerintah membangun listrik  35  ribu  MW  selama  lima  tahun  ke depan.  Ketiga  strategi  tersebut  adalah pertama, melakukan fasilitasi proyek- proyek  ketenagalistrikan  yang  terhambat realisasinya (debottlenecking). Kedua, mendorong  percepatan  layanan  perizinan sektor  listrik  di  PTSP  Pusat.  Ketiga,
mendorong  perusahaan  listrik existing untuk  melakukan  ekspansi  atau  perluasan investasi.
Terkait  dengan  perampingan  izin eksplorasi  untuk  daerah-daerah  eksplorasi baru  tersebut,  Menteri   Agraria  dan  Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Jalil mengatakan  bahwa  untuk  menyinergikan perizinan, maka beberapa instansi pemerintah perlu merujuk pada  Kebijakan Satu  Peta  (one  map  policy).  Menurut Undang-Undang tersebut, yang menjalankan  peranan  sebagai  pengatur kegiatan  usaha  migas  adalah  Badan Pelaksana kegiatan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BP Migas).
Seiring  dengan  perkembangan  dan berjalannya  waktu,  BP  Migas  yang sebelumnya memiliki kewenangan sebagai regulator  untuk  melakukan  kerjasama dalam kgiatan operasional KKKS, dianggap  berpihak  pada  perusahaan  asing, hal  ini  menyebabkan  adanya  permohonan Judicial  Review  pada  UU  Migas,  yang diajukan  oleh  sejumlah  organisasi  dan perorangan.  Pada  tanggal  13  November 2013,  Mahkamah  Konstitusi  menerbitkan putusan  yang  cukup  kontroversial  melalui Putusan  No.  36/PUU-X/2012  tanggal  13 November  2013,  Mahkamah  Konstitusi (MK)  membatalkan  beberapa  pasal  pada UU  Migas.  Hal  ini  sangat  berpengaruh besar  bagi  kegiatan  hulu  migas  di Indonesia,  termasuk  iklim  investasi  di masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu, untuk sementara waktu pemerintah membentuk  Satuan  Kerja  Khusus  Minyak dan  Gas  Bumi  (selanjutnya  disebut  SKK Migas)  sebagai  pelaksana  pengganti  tugas BP  Migas,  guna  mengisi  kekosongan dalam  pengelolaan  bidang  migas.Dasar pembentukan SKK Migas adalah Peraturan Presiden  nomor  9  tahun  2013  tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas Bumi.
Sebagai  tindak  lanjut  pengalihan pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  organisasi Badan  Pelaksana  kegiatan  usaha  hulu migas, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha  hulu  migas  sehubungan  dengan putusan  MK  nomor  36/PUU-X/2012 tanggal  13  November  2012.  Sebagai pengganti  sementara  dari  BP  Migas,  SKK Migas memiliki peranan untuk menjalankan  tugas yang  sebelumnya ditangani  oleh  BP  Migas,  termasuk mengelola kontrak kerjasama. Putusan MK mengamanatkan  pemerintah  untuk  segera membentuk  badan  usaha  milik  Negara yang independen khusus untuk menangani masalah  pengaturan  dan  pengelolaan kegiatan  usaha  hulu  migas  agar  tidak memposisikan  Negara  pada  posisi  yang setara dengan pihak investor dalam sebuah kontrak kerja sama. Namun pada kenyataannya, pemerintah hanya membentuk  suatu  satuan  kerja  khusus yang  masuk  dalam  bagian  lembaga kementerian ESDM dan bukan merupakan badan  usaha  milik  Negara  seperti  yang diamanatkan  dalam  putusan  MK.  legalitas dari kontrak kerjasama baru yang ditandatangani  oleh  SKK  Migas  yang hanya  berstatus  Satuan  Kerja  Khusus.
Dalam putusan Mahkamah
kontitusi
nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa alasan pembubaran BP
Migas adalah karena keberadaan BP Migas sebagai  badan  pelaksana  pengelolaan kegiatan usaha hulu migas adalah mendegradasi  kedaulatan  negara  karena memposisikan negara sejajar dengan pihak investor, walaupun status BP Migas adalah sebuah  badan  hukum  milik  negara  yang independen, terpisah dari negara dan hanya bersifat  mewakili  negara.  Ada  beberapa langkah  yang  mungkin  bisa  digunakan sebagai  pemikiran,  agar  kegiatan  hulu tidak terganggu.
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. .Sanksi
Administrasi terhadap
perusahaan  pemegang  kontrak  kerja sama Migas yang melanggar ketentuan izin  lokasi.  Dalam  kontrak  kerja  sama usaha hulu migas, untuk dapat melakukan aktivitas pertambangan Migas  diperlukan  izin  lokasi  terhadap sumur  gas.  Penerbitan  izin  lokasi tersebut  ditandatangi  oleh  Bupati  atau Walikota  setempat dalam  bentuk Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam
Hukum Administrasi Negara, pengawasan  pelaksanaan  keputusan dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut termasuk
pemberian sanksi administrasi.  Kewenangan  ini  terkait erat  dengan  Bupati  atau  Walikota sebagai kepala daerah berdasarkan UU No.  23  Tahun  2014.Artinya,  dalam konteks otonomi daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap izin lokasi usaha Migas.
2. Tindakan hukum SKK Migas terhadap sanksi administrasi  yang terapkan oleh pemerintah
daerah terhadap
perusahaan  pemegang  kontrak  kerja sama Migas Dibentuknya  SKK  Migas  yang
bukan merupakan bagian dari organisasi  Kementerian  ESDM  dan juga bukan merupakan seuatu lembaga yang  independen,  hanyalah  sebuah satuan Kerja Khusus yang bertanggung jawab  langsung  pada  presiden  dan Menteri  ESDM,  maka  hal  tersebut malah membuat posisi negara semakin sejajar dengan investor. Karena nantinya jika terjadi suatu masalah atau gugatan, negara akan langsung menjadi pihak  dalam  sengketa  tersebut.  Alasan SKK Migas sebagai pengisi kekosongan  posisi  regulator  migas  di
Indonesia juga patut dicermati.
Walaupun  beralasan  bahwa  bisnis migas  yang  harus  tetap  berjalan  agar pemasukan negara tetap terjaga, namun jika  penandatanganan  kontrak  terus dilakukan oleh SKK Migas.Seharusnya sebagai  sebuah  satuan  kerja  khusus yang  bersifat  sementara,  SKK  Migas hanya menjaga dan mengelola kegiatan hulu  migas  yang  sebelumnya  telah dilaksanakan  oleh  BP  Migas,  tanpa menambah  kerja  sama  baru  tersebih dahulu. Sehingga hal ini menyebabkan kerancuan  dan  kebingungan  para investor  jika  nanti  pada  akhirnya dibentuk  lagi  badan  baru  setelah adanya revisi undang-undang migas.
B. Saran Berdasarkan hambatan-hambatan yang  ditemui,  penulis  memiliki  saran sebagai berikut:
1. Diharapkan  pemerintah  daerah  lebih meningkatkan  pengawasan  terhadap perizinan  minyak  dan  gas  bumi  dan terhadap  perusahaan  yang  melanggar izin  lokasi  dan  pemberian  Sanksi Administrasi terhadap perusahaan pemegang  kontrak  kerja  sama  Migas yang melanggar ketentuan izin lokasi.
2. Pemerintah  Daerah  harus  lebih  jelas terhadap  fungsi  dan  kewenangan  SKK Migas berdasarkan peraturan perundang-undangan  sehingga    tidak menyebabkan kerancuan dan
kebingungan  para  investor  jika  nanti pada akhirnya dibentuk lagi badan baru setelah  adanya  revisi  undang-undang migas.
DAFTAR PUSTAKA A.Buku Abdul Latif, H., Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan  (Beleidsregele)  Pada Pemerintahan  Daerah ,  UII  Press, Yogyakarta, 2005 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah:  Kajian  Politik  dan  Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam
Sektor Pelayanan Publik, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  Sinar Harapan, Jakarta, 1994 ...........,Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Pusat  Studi  Hukum  (PSH)  Fakultas  Hukum UII. Yogyakarta, 2001.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar,
Beberapa Masalah Hukum Tata
Negara  Indonesia ,  Alumni,  Bandung,
1997 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan , LP3ES, Jakarta, 1993. Gro  Harlem  Brutland,  dkk, Hari Depan  Kita  Bersama ,  Gramedia, Jakarta, 1998. Hariadi Kartodiharjo dan Hir Jhamtani,
Politik  Lingkungan  dan  Kekuasaan  di Indonesia , Equinox Publishing, Jakarta, 2006.
Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan
Bidang  Lingkungan  Hidup  Dalam Negara Hukum Kesejahteraan , Unpad Press, Bandung, 2010.
………,Hukum  Perizinan  Lingkungan  Hidup,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Ida  Nurlinda, Prinsip-prinsip  Pembaharuan Agraria ;  Perspektif  Hukum,  Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik, Nuansa, Bandung, 2010.
M. Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum ,  Lawencon  Copy  dan  Binding
Centre, Bandung, 2001. Oentarto et.al, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan ,
Samitra Media Utama, Jakarta, 2006 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan
Hukum,  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta, 2005. Pradjudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1981.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, UII PRESS, Yogyakarta, 2003. Salim HS., Hukum Pertambangan Minerral dan  Batubara,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012.
Siti SundariRangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2005.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 2002. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Pertambangan  Minyak  dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.