## KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH
Oleh :
HARDI, HARIUS EKO SAPUTRA, ASNAWATI
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the performance of members of the Regional House of Representatives of Central Bengkulu Regency in carrying out the supervisory function of the Regional Regulations. This research was used descriptive method with qualitative approach. The data collectionwere used interview techniques, observation, and documentation. The result of the research shows that the performance of members of DPRD of Central Bengkulu Regency in carrying out the supervisory function of the regional Regulation through the established mechanism that is through work meeting,  go down to the field area for checking the monitoring objects , and synchronize the planning documents and the implementation documents. Supervision conducted by members of DPRD of Central Bengkulu Regency implemented after the exit policy. The form of supervision of the Regional Regulation conducted by members of DPRD of Central Bengkulu Regency is directly monitoring the spaciousness, listening to community input, and hearing together to carry out the supervisory function of the existing Regional Regulation. Obstacles faced by DPRD members in carrying out supervisory functions are topography of Central Bengkulu that is difficult to reach, technical constraints, lack of transparency, and openness of Local Government.

## Keywords: performance, DPRD, supervision function, regional regulation
PENDAHULUAN Dengan
adanya Otonomi dan
desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah  maka  pemerintahan  daerah  serta masyarakat  setempat  juga  berpengaruh sekali  terhadap  lajunya  perkembangan daerah  dan  juga  jalannya  pemerintahan  di Daerah  tersebut.  Seperti  yang  tertuang dalam  UU  NO.  23  Tahun  2014  tentang pemerintah daerah.
Undang-Undang tersebut telah dilimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun  secara  administratif  kepada daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan  sesuai  dengan  prakarsa  dan inisiatif  masyarakat  didaerah  selain  6
(enam)
kewenangan yang masih kewenangan  pemerintah  pusat  antara  lain politik  luar  negeri,  moneter  dan  fiscal nasional,  agama,  pertahanan,  keamanan, dan  yudisial.  Pelimpahan  kewenangan itulah yang kita namakan dengan “ Otonomi Daerah” pelimpahan secara otomatis  juga  memindahkan  fokus  politik ke  daerah  karena  pusat  kekuasaan  tidak hanya  dimonopoli  oleh  pemerintah  pusat seperti  di  era  sentralisasi  namun  telah terdistribusi  ke  daerah.  Pelimpahan
kewenangan  itu  disertai  pula  dengan pemberian  kekuasaan    yang  lebih  besar bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)    dalam  menjalankan  fungsi Legislasi, Budgeting, dan Controling karena diharapkan dengan “Otonomi
Daerah” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  mampu  meningkatkan pembuatan  peraturan  daerah  yang  sesuai dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat  di daerah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota.  Yang  memiliki fungsi  yaitu  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Funggsi  legislasi  DPRD yakni  menyusun  perundang-undangan dalam  bentuk  peraturan  Daerah,  fungsi anggaran  DPRD  yakni  memberikan persetujuan  terhadap  rencanaa  anggaran daerah yang mencakup rencana
pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan, fungsi pengawasan DPRD yakni memastikan berjalannya
perundang- undangan yang ada dan optimalnya kinerja eksekutif. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang  No.23/2014  tentang  pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas partai  politik  peserta  pemilihan  umum yang  dipilih  berdasarkan  hasil  pemilihan umum. Kedukdukan DPRD Kabupaten/Kota  adalah  sebagai  lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan  sebagai  unsur  penyelengara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Dalam  pasal  154  ayat  1  DPRD Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas  dan wewenang:  (a).  Membentuk  peraturan daerah
yang dibahas dengan Bupati/Walikota dan mendapat persetujuan bersama, (b). Menetapkan APBD Kabupaten/Kota  bersama-sama  dengan Bupati?Walikota, (c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya, keputusan
bupati/walikota,
APBD, kebijakan
pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan
program  pembangunan  daerah.  Dan kerjasama internasional di daerah, (d).  Mengusulkan  pengangkatan  dan pemberitahuan bupati/walikota atau walikota/  wakil  walikota  kepada  Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, (e). Memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian  internasional  yang  menyangkut kepentingan  daerah,  (f).  Meminta  laporan keterangan  pertanggungjawaban  Bupati/
Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Menurut  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  menyatakan  bahwa peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walilota. Dalam  penyusunan  dan  pembentukan perundang-undangan maka DPRD
Kabupaten/Kota  itu  memiliki  PERDA Hak  Inisiatif  DPRD  dan  PERDA  usulan Eksekutif  tentang APBD.
Hak  inisiatif  DPRD  merupakan  hak untuk  mengajukan  raperda  merupakan salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  DPRD untuk  melaksanakan  fungsinya  dalam pembentukan  PERDA,  karena  kekuasaan legislasi merupakan inti kedaulatan rakyat maka  semua  badan  perwakilan  rakyat (DPR  RI,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota) mempunyai hak inisiatif. Hak  inisiatif  DPRD  Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:  a). Pasal 149 ayat  (1)  huruf  a,  DPRD  Kabupaten/Kota mempunyai  fungsi  pembentukan  PERDA Kabupaten/Kota.
b). Pasal 150,
menjelaskan  bahwa  fungsi  pembentukan PERDA  Kabupaten/Kota  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  149  ayat  (1) huruf  a  dilaksanakan  dengan  cara: mengajukan  usulan  rancangan  peraturan daerah  (PERDA)    Kabupaten/Kota,  c). Pasal 160 anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai  hak:  mengajukan  Rancangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota. PERDA  usulan  Eksekutif    tentang APBD merupakan rencana
kerja pemerintah  daerah  yang  diperhitungkan dalam  uang  dengan  memperkirakan penerima  dan  pengeluaran  uang  dalam periode  tertentu  yaitu  satu  tahun. Rancangan  pendapatan  belanja  daerah (APBD)  yang  telah  disusun  oleh pemerintah  daerah  dibahas  dan  ditetapkan oleh DPRD menjadi peraturan daerah, dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berada dibawah pengawasan  DPRD.  PERDA  usulan Eksekutif  tentang APBD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: a). Pasal 152 ayat  (1  dan  2)  fungsi  anggaran sebagaimana  dimaksud  pasal  149  ayat  (1) huruf  b  diwujudkan  dalam  bentuk pembahasan  untuk  persetujuan  bersama terhadap rancangan PERDA Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan  dengan  cara:  1.  Membahas rancangan PERDA Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/kota, 2. Membahas rancangan PERDA Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota,  dan  3.  Membahas rancangan PERDA
Kabupaten/Kota tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, b). Pasal 154 ayat
(1)  huruf  b  DPRD  Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: membahas  dan  memberikan  persetujuan rancangan  PERDA    mengenai  APBD Kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota  (Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014).
Dewan  perwakilan  rakyat  Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk dari pemekaran  Kabupaten  yaitu  Kabupaten Bengkulu Utara, telah mengalami berbagai perubahan, baik struktur maupun komposisi anggota DPRD. Anggota DPRD Kabupaten  Bengkulu  Tengah  untuk
periode 2014-2019 terdiri dari  25 anggota DPRD  yaitu  3  pimpinan  DPRD  dan  22 anggota  yang  terpilih  melalui  pemilihan umum,  dan  merupakan  wakil  dari  semua wilayah pemilihan di Kabupaten Bengkulu Tengah  dan  anggota  Partai  Politik  yang berkedudukan  di  wilayah  pemerintahan Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Salah  satu tugas  dan  fungsi  DPRD  yaitu  membuat peraturan  Daerah    salah  satu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan Daerah  merupakan  peraturan  yangg bersifat  lokal  yang  berlaku  di  daerah tempat  produk  hukum  tersebut  dibentuk yakni  daerah  Provinsi  dan  daerah Kabupaten dan Kota.
Beberapa  peraturan  daerah  yang dikeluarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah periode  2014-2017:  1.  Raperda  perubahan kedua  atas  peraturan  daerah  Kabupaten Bengkulu  Tengah  No  1  Tahun  2012 tentang  retribusi  jasa  umum,  2.  Raperda perangkat  Desa,  3.  Raperda  lalulintas angkutan  jalan,  sungai,  danau,  dan penyembrangan,
4. Raperda penangulangan  bencana  alam,  5.  Raperda pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD Tahun  anggaran  2015,  6.  Raperda  APBD perubahan  Tahun  anggaran  2016,  7. Raperda  izin  usaha  kontruksi.  8.  Raperda kesejahteraan  usia  lanjut,  9.  Raperda penyelenggaraan  zakat,  10.  Raperda pembentukan
Kecamatan Gunung
Bungkuk, 11. Raperda perlindungan lahan pertanian taman pangan berkelanjutan, 12. Raperda usaha mikro kecil dan menengah, 13.  Raperda  pembuatan  jalan  umum  dan jalan khusus angkutan batu bara.
Namun  demikian  masih  harus  dikaji secara  mendalam,  secara  ilmiah,  dan mengikuti  aturan  empiris,  mengingat bahwa kinerja anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu Tengah  dalam  fungsi  legislasi,  anggaran dan  pengawasan  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  mempengaruhi jalannya  pelaksanaan  tanggung  jawab sebagai  pemerintah  daerah.  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah dimaksudkan  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  melakukan  pengawasan terhadap  peraturan  daerah  serta  peraturan pemerintah  daerah.  Setelah  peraturan daerah  itu  dibuat  bersama  antara  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Bupati, maka  Dewan  Perwakilan  Rakyay  Daerah maih  perlu  mengawasi  atas  beralakunya peraturan daerah tersebut karena pengawasan  adalah  merupakan  salah  satu fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dalam  kesinambungan  pemerintah  daerah, sehingga  peraturan  daerah  dapat  berjalan dengan baik.
Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  salah  satu  yang  penting adalah  melaksanakan  fungsi  pengawasan didalam  proses  Pemerintahan  di  Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan kontrol terhadap Pemerintah Daerah, agar dalam menjalankan  tugasnya  Pemerintah  Daerah tidak melakukan
penyimpangan- penyimpangan  dari  garis  yang  sudah  ada. Fungsi  pengawasan  ini  merupakan  bentuk tindakan  untuk  mengawasi  kebijakan Pemerintah.(Sunarto, 2004: 38)
Pengawasan yang
dilakukan mengharapkan  agar  kebijakan  yang dikeluarkan  tidak  menyimpang  dari  garis yang  telah  ditetapkan  dan  Pemerintah Daerah  tidak  melakukan  Penyimpangan- penyimpangan.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kebijakan  yang  dimiliki  Bupati  Bengkulu Tengah bisa memunculkan persoalan, oleh karenanya  kontrol  yang  dilakukan  DPRD Kabupaten  Bengkulu  Tengah  Sangat dibutuhkan.oleh karena itu penulis tertarik mengangkat  judul “Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah”.

## METODE PENELITIAN
Moleong    (2004:  4)  Penelitian  ini memggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriftif  berupa  kata- kata  atau  lisan  dari  orang-orang  dan prilaku  yang  dapat  diamati.Penelitian desskriptif
dimaksudkan untuk memberikan  gambaran  secara  sistematis tentang  situasi,  permasalahan,  fenomena,
layanan atau program, ataupun memberikan  informasi  kondisi  kehidupan suatu  masyarakat  serta  situasi-situasi, sikap,  pendangan,  proses  yang  sedang berlangsung pengaruh dari suatu fenomena,  pengukuran  yang  cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

## Informan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  informan merupakan sumber data penelitian tersebut.  Dalam  penelitian  kualitatif, penentuan  informan  yang  terpenting adalah  bagai  mana  menentukan key informan (informasi  kunci)  atau  situasi sosial  tertentu  yang  sarat  informasi  sesuai dengan  fokus  penelitian.  Penelitian  ini dalam penentuan Informannya  menggunakan  teknik
sampling purposive .  penentuan  sumber data  secara pusposive ditentukan  dengan menyesuaikan  pada  tujuan  penelitian  atau tujuan tertentu, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian peneliti memilih orang-orang tertentu yang mempertimbangkan akan memberikan data yang  diperlukan  sesuai  dengan  fokus penelitian.
Menurut Spradlay: ‘situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi  sosial  yang  didalamnya  menjadi semacam  muara  dari  banyak  domain lainnya’ (dalam Sugoyono, 2007: 221). Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  sampel sebagai  sumber  data  atau  informan sebaiknya  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:
1. Mereka yang menguasai atau memahami  suatu  melalui  proses akulturasi yang tengah diteliti.
2. Mereka  tergolong  masih  berkecimpung atau  terlibat  dalam  kegiatan  yang tengah diteliti.
3. Mereka  yang  mempunyai  kesempatan wakyu  yang  memadai  untuk  diminta informasinya.
4. Mereka  yang  mulanya  cukup  asing dengan peneliti sehingga lebih
menggairahkan  untuk  dijadikan  guru atau narasumber.

## Jenis Data

## 1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung  adari  hasil  wawancara  yang diperoleh  dari  nara  sumber  atau informan terpilih pada lokasi penelitian yang  dianggap  berpotensi  dalam memberikan  informasi  yang  relevan dan sebenarnya dilapangan.

## 2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  pendukung data  primer  dari  literatur  dan  dokumen serta  data  yang  isinya  menyangkut tentang  masalah  yang  bersangkutan dengan  penelitian  yang  dikaji  oleh peneliti,  meliputi  profil  organisasi,
struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD
Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Serta rujukan  buku,  koran,  dan  internet  yang dapat menjadi referensi bagi penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik    pengumpulan  data  menurut Sugiono  (2012:  224)  merupakan  langkah yang  paling  strategis  dalam  penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui teknik  pengumpulan  data  ,  maka  peneliti tidak  akan  mendapatkan  data  yang memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan. Untuk  memperoleh  data  penelitian  yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,  maka  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  peneliti  dalam mengambil beberapa data guna
mendapatkan  informasi  ialah  sebagai berikut:
1. Wawancara (interview)
Dalam  Satori  dan  Komariah  (2010: 130)  wawancara  adalah  suatu  teknik pengumpulan  data  untuk  mendapatkan informasi  yang  digali  dari  sumber  data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya  mendalam  kerena  ingin mengeksplorasi  informasi  secara  jelas dari informan yang telah ditemukan.
2. Observasi
Nasution    (dalam  maloeng,  2004:  64) menyatakan  bahwa,  observasi  adalah metode pengumpulan data yang digunakan  untuk  menghimpun  data penelitian  melalui  pengamatan  dan pengindraan.  Para  ilmuan  hanya  dapat bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta mengenai  kejadian  dilapangan  yang nyata yang diperoleh melalui observasi.
3. Dokumentasi
Guba dan Linco (dalam moloeng, 2004: 206).  Dokementasi  adalah  salah  satu metode  pengumpulan  data  dengan melihat  atau  menganalisis  dokumen- dokumen  yang  dibuat  oleh  subjek sendiri atau  orang  lain  tentang    subjek. Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya menumental seseorang.

## Teknik Analisa Data
Menurut  Bogdan  dalam  Sugoino (2012:  224),  analisis  data  adalah  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  yang lain  yang  telah  dikumpulkan  kemudian dilakukan  penyusunan.  Analisis  data adalah  proses  penyederhanaan  data  dalam bentuk  yang  lebih  muda  dibaca  dan  di interpretasikan,  data  yang  diperoleh kemudian  di  analisis  secara  bersamaan dengan  proses  yang  cukup  panjang.  Data dari  hasil  wawancara  yang  diperoleh kemudian  dicatat  dan  dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kegiatan analisis  data  dimulai  sejak  peneliti melakukan  kegiatan  pra  lapangan  sampai dengan  selesainya  penelitian.  Dalam penelitian  kualitatif,  teknik  analisa  data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.
Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  kualitatif,    dengan memasukan  data  dari  informan  atau wawancara yang kemudian diananlisis dan ditarik  kesimpulan.  Sehingga  dalam penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  data mengenai  responsivitas,  responsibilitas, dan  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh anggota  DPRD  Bengkulu  Tengah  dalam menyusun  produk  hukum  daerah.  Selama dalam  prosesnya,  pengumpulan  data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya: reduksi data (data reduction), penyajian  data  ( data display), triangulasi data,  kemudian  membuat  keputusan (keputusan)  yang  mudah  dipahami  oleh diri sendiri maupun orang lain.

## 1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data  ialah  proses  pemilihan,
pemusaran penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan yang  tertulis  di  lapangan,  reduksi  data merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang menajam, menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak perlu,  dan  mengorganisasikan  data dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan.  Reduksi  data dallam  penelitian  dilakukan  pada  data hasil  wawancara,  dalam  hal  ini  penulis memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan.  Peneliti  mengumpulkan data mengenai resposivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas  yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten  Bengkulu  Tengah  ditinjau dari  aspek  legislasi  dengan  melihat kinerja  abggota  DPRD  Bengkulu Tengah.
2. Penyajian Data ( Data Display ) Penyajian data ialah peneliti menampilkan  sekumpulan  informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara  menyeluruh  yang  diperoleh  dari lokasi  hasil  penelitian.  Penyajian  data yang  disusun  secara  singkat,  jelas,  dan terperinci  serta  menyeluruh  akan memudahkan dalam memahami gambaran  terhadap  aspek-aspek  yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara  persial.  Hasil  reduksi  data disususn  dan  disajikan  dalam  bentuk teks narasi- deskriptif.
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data yang telah direduksi untuk
menggambarkan  kejadian  yang  telah terjadi  pada  saat  di  lapangan.  Catatan- catatan  penting  dilapangan,  kemudian disajikan  dalam  bentuk  teks  deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami  secara  praktis.  Kegiata lanjutan  peneliti  pada  penyajian  data adalah  data  yang  didapat  disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk mengabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

## 3. Triangulasi Data
Selain  menggunakan  reduksi  data  dan penyajian data peneliti juga menggunakan  teknik  trigulasi  sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam
pengertiannya (Moelong,  2004:  330),  triangulasi adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang lain  dalam  membandingkan  hasil wawancara  terhadap  objek  penelitian, triangulasi  dapat  dilakukan  dengan mengunakan  teknik  yang  berbeda (Nasution, 2003: 115) yaitu wawancara, observasi  dan  dokumen,  triangulasi  ini selain  digunakan  untuk  mengecek kebeneran  data  juga  dilakukan  untuk memperkaya  data.  Menurut  Nasution, selain  itu  trigulasi  juga  dapat  berguna untuk  menyelidiki  validitas  peneliti terhadap  data,  karena  itu  trigulasi bersifat reflektif.
Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan  empat  macam  triangulasi diantaranya dengan
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.  Pada  penelitian  ini,  dari  empat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan  teknik  pemeriksaan  dengan memanfaatkan  sumber.  Trigulasi  dengan sumber  artinya  membandingkan  dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu dan  alat  yang  berbeda  dalam  penelitian kualitatif.  Adapun untuk mencapai kepercayaan  itu,  maka  ditempuh  langkah sebagai berikut:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan  apa  yang  dikatakan orang  didepan  umum  dengan  apa  yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan  apa  yang  dikatakan orang-orang  tentang  situasi  penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. d. Membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang  dengan  berbagai pendapat  dan  pandangan  masyarakat dari berbagai kelas.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan  isi  suatu  dokumen  yang berkaitan. Triangulasi  memiliki  arti  penting  dalam menjembatani  riset  kualitatif,  bahwa pengumpulan data triangulasi melibatkan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Penyajian data merupakan  kegiatan  terpenting  yang kedua  dalam  penelitian  kualitatif. Penyajian dana yaitu sebagai sekumpulan  informasi  yang  tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tidakan.

## HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah adalah  mendorong  untuk  memperdayakan masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan rakyat, pemetaan, keadilan serta
penghormatan  kepada  budaya  lain  yang memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah. Otonomi Daerah juga  merupakan  perwujudan  Demokrasi, karena  Daerah  otonomi  diberi  dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia dan  membuat  keputusan  sesuai  dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan oleh  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu Tengah  merupakan  salah  satu  fungsi manajemen  untuk  menjamin  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  dan rencana  yang  telah  ditetapkan  serta memastikan  tujuan  secara  efektif  dan efisien.  Fungsi  pengawasan  ini  bermakna penting  baik  bagi  Pemerintah  Daerah maupun  pelaksana  pengawasan.  Bagi Pemerintah  Daerah,  fungsi  pengawasan merupakan  suatu  mekanisme  peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran. Sedangkan  bagi  pelaksana  pengawasan, fungsi  pengawasan  ini  merupakan  tugas mulia  untuk  memberikan  telaahan  dan saran  berupa  tindakan  perbaikan  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah.  Pengawasan juga  dilaksanakan  berdasarkan  indikasi suatu  pelaksanaan  Pemerintah  yang menyimpang  sehingga  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dapat  melakukan pemanggilan  terhadap  Pemerintah  Daerah yang  biasanya  mengundang  dinas  terkait yang  selanjutnya,  dilakukan  peninjauan lapangan jika diperlukan.
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  Kinerja  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu  Tengah Dalam  Menjalankan  fungsi  pengawasan sejauh  ini  sudah  cukup  optimal    karena dilihat  dari  Peraturan  Daerah  (PERDA), Peraturan  Bupati,  Dan  Keputusan  DPRD serta  rencana  kerja  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Bengkulu  Tengah  Tahun  2016.  Secara Legislasi  sudah  dilakukan  payung  hukum secara  peraturan  Bupati  Belum  Semua dilaksanakan.  Dewan  telah  melaksanakan
tugasnya  secara  Legislasi  tapi  secara teknik  Dewan  tidak  bisa    ikut  campur  di dalamnya.  Oleh  karena  itu  kalau  ada kekurangan  Dewan  memanggil  SKPD terkait  dengan  SKPD  yang  berkaitan dengan PERDA itu melalui hering bersama atau  memberi  masukan,  saran,  pendapat terhadap  dinas  SKPD  yang  ada  di Bengkulu Tengah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Kinerja Anggota    Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu Tengah  Dalam  Menjalankan  Fungsi Pengawasan  Peraturan  Daerah  dapat disimpulkan:
1. Mekanisme DPRD Kabupaten Bengkulu  Tengah  dalam  melakukan fungsi  pengawasan  Peraturan  Dearah yaitu  melalui pertama, melalui  rapat kerja. Kedua turun langsung
kelapangan  untuk  mengecek  objek- objek pengawasan. Ketiga, sinkronisasi dokumen  perencanaan  dan  dokumen pelaksanaan.  Dokumen  perencanaan dan  dokumen  pelaksanaan  harus  sesuai apabila  tidak  sesuai  maka  dewan  akan memanggil  SKPD  dan  dinas-dinas terkait  untuk  memperingatkan  dan memperbaiki.
2. Bahwa  pengawasan  yang  dilakukan oleh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu
Tengah  dilaksanakan  sesudah  keluar kebijakan. Melalui pengawasan Dewan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah  sebagai  pelaksana  kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil  pengawasan  Dewan  akan  diambil penyempurnaan memperbaiki
pelaksanaan kebijakan.
3. Bentuk  pengawasan  Peraturan  Daerah
(PERDA)  yang  dilakukan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Bengkulu  Tengah  yaitu
memonitoring  langsung  kelapangan, mendengar  masukan  dari  masyarakat, dan  hering  bersama  untuk  melakukan fungsi  pengawasan  Peraturan  Daerah yang ada dilapangan.
4. Kendala  yang  dihadapi  anggota  DPRD dalam  melakukan  fungsi  pengawasan yaitu  topografi  Bengkulu  Tengah  yang sulit  dijangkau,  kendala  teknis,  kurang transparansi dan keterbukaan Pemerintah  Daerah.  Oleh  karena itu,untuk  mengatasi  kendala  tersebut
Dewan  berkoordinasi  dengan  pihak- pihak  terkait  untuk  melakukan  rapat kerja, shering, bermusyawarah, sehingga    mendapatkan  keputusan- keputusan untuk
mengawasi permasalahan yang dihadapi.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  maka  peneliti  memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah menjalankan  fungsi  pengawasan  lebih baik  lagi  dalam  artian  dapat  merespon masukan masyarakat, tingkatkan informasi-informasi terhadap penyimpangan yang ada. 2. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) akan tugasnya dalam mengembangkan  Daerah  yang  menuju Kabupaten yang lebih baik lagi.
3. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  pada  hakikatnya  lebih  cepat tanggap  sebelum  banyak  komentar ataupun keluhan dari masyarakat.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu  Tengah untuk  melakukan  perbaikan    kinerja Pemerintah  Daerah  untuk  membawa Pemerintah Daerah lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
M  Suyanto  .2004 Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan Dilengkapi Sampul Iklan Terbaik Kelas Dunia . Yogyakarta, Andi.
Mulyana.2001. Komunikasi Organisasi, Cetakan  Kedua.  Bandung.Remaja Rosdakarya. Mulyana, Dedy. 2002. Komunikasi Efektif . Bandung Remaja Rosdakarya. Madjaikara.  2004. Creatif Education Foundation
Nawawi.  2003.  Moleong,  2002:179  .

## Metote Penelitian Deskriptif
Peter,  J.  Paul  dan  Jerry  C  Olson.  2000.
Jilid 1Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
Ruslan,  Rosady .2002. Manajemen Humas dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi , PT.                      Raja grafindo Persada, Jakarta Sugiyono.2010 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND . Bandung Alfab
Widyatama,  Rendra.  2005. Pengantar Periklanan .Jakarta. Buana Samudra Indonesia.