## POLIGAMI INDONESIA DAN MALADEWA: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS KEBERANJAKAN HUKUM KELUARGA ISLAM
1 Suci Ramadhani Putri, 2 Deva Yulinda, 3 Weis Arqurnain
¹ , ²Universitas Islam Negeri Mataram, 3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: ¹210402018.mhs@uinmataram.ac.id, ²210402004.mhs@uinmataram.ac.id,
3 weisarqurnain95@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  provide  overview  of  Indonesia  and  the  Maldives  as  well  as  the development  of  Islamic  family  law  in  each  country,  then  compare  the  provisions  of polygamy in  both  countries, both  the similarities and the differences. This is  followed by analyzing  the  changes  in  polygamy  provisions  that  have  occurred  in  the  two  countries. This article is a qualitative research that uses a library research. The primary data source for this research is the laws and regulations in both countries that regulate polygamy. The secondary  data  source  is  any  literature  that  is  relevant  to  this  research.  These  various data  were  analyzed  using  deductive  analysis  techniques.  Legal  reforms  in  the  realm  of Islamic  family  law  have  been  carried  out  by  many  Muslim  countries  in  the  world, including Indonesia and the Maldives. Even though Indonesia and the Maldives share the majority  of  the  Syafiʽi  sect,  both  of  them  have  various  differences  as  well  as  various similarities regarding the provisions of polygamy. These differences are inseparable from various  factors,  such  as:  history  and  geographical  location;  legal  system;  social, economic  and  cultural;  gender  relations;  and  development  of  family  law.  This  article argues that the Islamic family law reform method for the topic of polygamy in Indonesia tends to apply both intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform. The Maldives tend to only apply the extra-doctrinal reform.
Keywords: comparison, wisdom, polygamy, Indonesia, Maldives

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan overview Indonesia  dan  Maladewa  serta perkembangan hukum keluarga Islam di masing-masing negara, kemudian membandingkan  ketentuan  poligami  di  kedua  negara,  baik  persamaan  maupun perbedaannya.  Dilanjutkan  dengan  menganalisis  keberanjakan  ketentuan  poligami  yang terjadi  di  kedua  negara.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan pendekatan  kepustakaan  ( library  research ).  Sumber  data  primer  penelitian  ini  adalah peraturan perundang-undangan di kedua negara yang mengatur tentang poligami. Adapun sumber  data  sekundernya  adalah  setiap  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  ini. Berbagai  data  tersebut  dianalisis  menggunakan  teknik  analisa  deduktif.  Pembaharuan hukum  pada  ranah  hukum  keluarga  Islam  telah  banyak  dilakukan  oleh  negara-negara Muslim  di  dunia,  diantaranya  Indonesia  dan  Maladewa.  Meskipun  Indonesia  dan Maladewa  sama-sama  mayoritas  bermazhab  Syafiʽi,  namun  keduanya  memiliki  berbagai perbedaan  di  samping  juga  berbagai  persamaan  terkait  ketentuan  poligami.  Perbedaan tersebut  tidak  terlepas  dari  berbagai  faktor,  seperti:  sejarah  dan  letak  geografis;  sistem hukum;  sosial,  ekonomi  dan  budaya;  relasi  gender;  maupun  perkembangan  hukum keluarganya.  Artikel  ini  berargumen  bahwa  metode  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam untuk  topik  poligami  di  Indonesia  cenderung  menerapkan  metode intra-doctrinal  reform dan extra-doctrinal  reform sekaligus.  Adapun  Maladewa  cenderung  hanya  menerapkan metode extra-doctrinal reform .
Kata Kunci: perbandingan, keberanjakan, poligami, Indonesia, Maladewa

## A. Pendahuluan
Pembaharuan  hukum  pada  ranah hukum  keluarga  Islam  telah  banyak dilakukan  oleh  negara-negara  muslim  di dunia.  Salah  satu  yang  menjadi  topik pembaharuan  adalah  poligami,  mulai  dari yang  melarang  secara  mutlak,  membatasi, mempersulit,  hingga  membolehkan  dengan syarat yang longgar. Indonesia dan Maladewa  adalah  negara  yang  sama-sama terletak  di  bagian  benua  Asia.  Namun keduanya  memiliki  berbagai  aspek  yang berbeda, seperti: sejarah dan letak geografis;  sistem  hukum;  sosial,  ekonomi dan budaya; relasi gender; maupun perkembangan hukum keluarganya.
Dalam hal ketentuan poligami, meskipun keduanya merupakan sama-sama mayorias  bermazhab  Syafiʽi,  namun  tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan overview kedua  negara  dan  perkembangan hukum  keluarga  Islam  di  masing-masing negara, kemudian membandingkan ketentuan  poligami  di  kedua  negara,  baik persamaan maupun perbedaannya.
Terakhir,  artikel  ini  berusaha  untuk menganalisis keberanjakan ketentuan poligami yang terjadi di kedua negara.
Adapun berbagai penelitian sebelumnya  yang  relevan  dengan  topik penelitian  ini: Pertama ,  Toha  Andiko dengan judul: Pembaruan Hukum Keluarga
di  Dunia  Islam  (Analisis  Perbandingan Regulasi  Poligami  dan  Keberanjakannya dari  Fikih). 1 Temuan  penelitian  ini  yaitu regulasi  hukum  poligami  yang  diterapkan di  Indonesia,  Malaysia,  Iran  juga  Somalia sama-sama  cenderung  menerapkan  metode pembaharuan extra-doctrinal  reform dan hanya beberapa yang intra-doctrinal reform. Kedua , Rusji Rumbia, dkk. dengan judul: Poligami di Indonesia dan Malaysia: Sebuah  Perbandingan  atas  Keberlakuan Hukum Islam. 2 Temuan penelitian ini yaitu dengan  menggunakan  teori  perbandingan hukum, bahwa hukum poligami di Malaysia  lebih  baik  dalam  memberikan kepastian hukum terhadap praktik poligami dan lebih melindungi perempuan dan anak- anak. Ketiga ,  Ramdan  Wagianto  dan  Moh. Saʽi  Affan  dengan  judul: Reviewing Hak- hak  Perempuan  dalam  Reformasi  Hukum Keluarga  di  Indonesia  dan  Tunisia. 3
Temuan  penelitian  ini  yaitu  kedua  negara melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  sama-sama  ingin  mengangkat  status perempuan  dan  agar  relevan  dengan perkembangan masyarakat. Keempat , Dewi
1 Toha  Andiko,  “Pembaruan  Hukum Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Analisis  Terhadap Regulasi  Poligami  Dan  Keberanjakannya  Dari Fikih),” Nuansa XII No. 2 (2019). H. 295.
2 Rusji  Rumdi,  “Poligami  Di  Indonesia  Dan Malaysia;  Sebuah  Perbandingan  Atas  Keberanjakan Hukum Islam,” Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan) Vol. 5 No. 2 (2020). H. 1.
3 Moh.  Sa’i  Affan  Ramdan  Wagianto, “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia,” Asy-Syari’ah:  Jurnal  Hukum  Islam Vol.  8  No.  2 (2022). H. 81.
Ulfa Lailatul Fitria dan A. Hasyim Nawawi dengan judul: Perbandingan Hukum Poligami  bagi  Orang  Islam  di  Negara Indonesia  dan  Negara  Kenya. 4 Temuan penelitian  ini  yaitu  hukum  Indonesia  lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan  dan  membatasi  hak  laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi  laki-laki,  dan  tidak  memberikan perlindungan  hukum  yang  cukup  bagi perempuan. Kelima ,  Siti  Nor  Aishah,  Siti Zailia dan Armasito dengan judul: Prosedur dan  Syarat  Poligami  di  Indonesia  dan Malaysia. 5 Temuan  penelitian  ini  yaitu: poligami  baik  di  Indonesia  maupun  di Malaysia  dianggap  sah  dan  diakui  oleh negara  secara  hukum  apabila  perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan.
Persamaan antara penelitian ini dengan  penelitian  sebelumnya  yang  telah peneliti  paparkan  di  atas,  yaitu  sama-sama ingin mengkaji perbandingan hukum keluarga  Islam  di  berbagai  negara  muslim, khususnya topik poligami. Adapun perbedaan  yang  sekaligus  menjadi  unsur kebaharuan  pada  penelitian  ini  yaitu  selain penelitian  ini  meletakkan  Indonesia  dan Maladewa kedalam sebuah kajian
4 Dewi  Ulfa  Lailatul  Fitria.  A.  Hasyim Nawawi,  “Perbandingan  Hukum  Poligami  Bagi Orang  Islam  Di  Negara  Indonesia  Dan  Negara Kenya,” Uniska Law Review Vol. 1 No. 2 (2020). H. 25.
5 Siti  Nor  Aishah.  Siti  Zailia.  Armasito., “Prosedur  Dan  Syarat  Poligami  Di  Indonesia  Dan Malaysia,” Muqaranah Vol. 6 No. 1 (2022). H. 61.
perbandingan,  penelitian  ini  juga  lebih fokus  kepada  metode  pembaharuan  yang digunakan oleh kedua negara.

## A. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan kepustakaan  ( library  research ). 6 Sumber data primer penelitian ini adalah perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia juga Maladewa, yaitu: Kompilasi Hukum Islam, Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  45  Tahun 1990, Family  Court  Regulation Maladewa 30  November  2011,  Undang-Undang  RI Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan Family Act Maladewa Nomor 4 Tahun 2000  tentang  Keluarga.  Adapun  data sekunder  penelitian  ini  adalah  berbagai literatur,  baik  buku,  jurnal,  fikih,  maupun lainnya yang relevan. Selanjutnya penelitian  ini  dianalisis  menggunakan teknik  analisa  deduktif,  data-data  yang terkumpul  kemudian  diapaparkan  untuk selanjutnya  dianalisis  menggunakan  teori pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  oleh Tahir Mahmood.
6 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu  Sosial Humaniora  Pada  Umumnya (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010).
B. Overview Indonesia dan Maladewa
1. Indonesia
Sejarah dan Geografis
Secara geografis, Indonesia terletak  di  antara  Benua  Asia  dengan Australia  dan  Samudera  Hindia  dengan Pasifik,  berbatasan  dengan  negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua  Nugini  dan  Australia.  Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan  mencapai  2/3  dari  seluruh kawasannya,  dengan  jumlah  pulau mencapai  18.110  pulau.  Di  antara pulau-pulau  tersebut,  baru  5.707  pulau yang telah memiliki nama. 7
Ideologi dasar bangsa  Indonesia adalah  Pancasila  dan  konstitusi  yang berlaku  adalah  Undang-Undang  Dasar 1945.  Tercatat,  konstitusi  Indonesia telah  diamandemen  4  (empat)  kali, dimulai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945, diamandemen menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, diamandemen  lagi  menjadi  Undang- Undang Dasar Sementara 1950, terakhir diamandemen kembali menjadi
Undang-Undang Dasar 1945.
Kepercayaan  dan  agama  yang dianut  oleh  masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam adalah animisme,  dinamisme,  Hindu  dan
7 Johan Iskandar, “Etnobiologi  Dan Keragaman  Budaya  Di  Indonesia,” Umbara Vol.  1 No. 1 (2016). H. 33.
Budha.  Islam  masuk  ke  Indonesia dengan  cara  damai,  menggunakan pendekatan-pendekatan seperti kebudayaan,  perdagangan,  pernikahan dan  lainnya.  Terkait  proses  masuknya Islam  ke  Indonesia,  terdapat  beberapa teori yang berkembang di kalangan para ahli  sejarah,  teori  Gujarat,  teori  Mekah dan  teori  Persia.  Teori  Gujarat  adalah teori  yang  dikemukakan  oleh  Snouck Hurgronje. Teori ini berpendapat bahwa masuknya  Islam  ke  Indonesia  dibawa dari  Gujarat  sekitar  abad  ke-13. Selanjutnya teori Mekah yang dikemukakan  oleh  Hamka,  teori  ini berpendapat  bahwa  Islam  berasal  dari Mekah.  Selain  itu,  teori  ini  membantah teori  Gujarat,  bahwa  Islam  masuk  ke Indonesia  di  abad  ke-13,  sebab  pada waktu  ini  Islam  telah  berkuasa  di Indonesia.  Terakhir,  teori  Persia  yang dikemukakan oleh Hoesein Djajadiningrat,  teori  ini  berpendapat bahwa  kebudayaan  Indonesia  memiliki persamaan dengan Persia. 8

## Sistem Hukum
Ditegaskan di dalam UUD 1945 Pasal  1  ayat  (3),  Indonesia  adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Sistem hukum  di Indonesia menganut 3 (tiga)  sistem  hukum  sekaligus,  yaitu
8 Latifa  Annum  Dalimunthe,  “Kajian  Proses Islamisasi  Di  Indonesia  (Studi  Pustaka),” Studi Agama  Dan  Masyarakat Vol.  12  No.  1  (2016).  H. 26.
sistem  hukum civil ,  sistem  hukum  adat dan sistem hukum Islam. 9
Berkembangnya  sistem  hukum civil di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan  kolonial  Belanda.  Di  antara produk  hukum  yang  masih  tetap  eksis sampai  hari  ini  adalah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  ( Bugerlijk Wetboek ).  Sistem  hukum  adat  sebagai hukum  yang  berasal  dari  nilai-nilai  asli masyarakat  Indonesia  juga  tetap  eksis di  Indonesia.  Landasan  berlakunya hukum  adat  terdapat  di  dalam  UUD Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal 18B  ayat  (2).  Terakhir  hukum  Islam, didukung  dengan  jumlah  penduduk yang beragama Islam sebagai mayoritas,  hukum  Islam  di  Indonesia dapat terus terjaga eksistensinya sampai hari ini. Bahkan dalam lingkup Perkawinan, Indonesia memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur perkawinan bagi umat muslim, yakni Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam.
Sosial, Ekonomi dan Budaya
Jumlah penduduk Indonesia pada  Desember  2021    mencapai
9 Zaka  Firma  Aditya,  “Romantisme  Sistem Hukum  Di  Indonesia:  Kontribusi  Hukum  Adat  Dan Hukum  Islam  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia,” Rechtsvinding Vol.  8  No.  1  (2019).  H. 39.
273.879.750 jiwa. 10 Setiap tahun Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu mengalami peningkatan.  Sebelum  pandemi  Covid- 19  pertumbuhan  IPM  Indonesia  selalu di  atas  0,7  persen.  Pada  tahun  2019 IPM Indonesia di angka 71,92, meningkat di tahun 2020 menjadi 71,94 dan pada tahun 2021 menjadi 72,29. 11
Indonesia  merupakan  negara yang  kaya,  baik  ekosistem,  hayati maupun  suku  bangsa  dan  bahasa. Dengan  300  kelompok  etnik,  30  suku bangsa dan 655 bahasa lokal. Berdasarkan  bentuk  mata  pencaharian, berbagai  etnik  di  Indonesia  dapat diklasifikasikan menjadi ligkungan sosial  pemburu,  nelayan,  berladang, petani, industri maupun jasa. 12
Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik se-Asia Tenggara  dan  sepuluh  besar  di  dunia. Adapun angka kemiskinan di Indonesia telah  berada  di  bawah  10  persen  pada tahun 2019. 13

## Relasi Gender
Indonesia memiliki Indeks Pembangunan  Gender  (IPG)  di  angka
10 Kemendagri, “Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri,” Kemendagri, 2022.
11 Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,
Indeks Pembangunan Indonesia Tahun 2021 , 2022. 12 Johan  Iskandar,  “Etnobiologi  Dan Keragaman Budaya Di Indonesia.”
13 Bank  Dunia,  “Overview  Indonesia,”  Bank Dunia,
2022, www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview.
91,07.  Hal  ini  menunjukkan  Indonesia masih  belum  setara  dan  adil  gender. 14
Namun  IPG  Indonesia  terus  membaik setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia  menganut  paham  patriarki, dimana  laki-laki  memiliki  posisi  yang dominan,  sedangkan  perempuan  berada diposisi  yang  subordinat.  Permasalahan seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga, pelecehan  seksual  dan  pernikahan  dini menjadi  isu  sosial  terkait  gender lainnya.

## Perkembangan Hukum Keluarga Islam
Perkembangan  hukum  keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3  (tiga)  periode,  yaitu:  masa  sebelum penjajahan,  masa  penjajahan  dan  masa setelah  kemerdekaan. 15 Pada  masa sebelum penjajahan, hukum keluarga di Indonesia  merujuk  langsung  kepada kitab-kitab fikih mazhab Syafiʽi.
Perkembangan selanjutnya, hukum keluarga  telah  ada  yang  disusun menjadi  undang-undang  di  beberapa kerajaan  di  Indonesia,  salah  satunya Risalah  Hukum  Kanun  di  Kerajaan Malaka.  Pada  masa  penjajahan,  hukum
14 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak, Pembangunan  Manusia Berbasis  Gender  2020 (Indonesia:  KemenPPA, 2020).
15 Rabi’atul  Adawiyah, Reformasi  Hukum Keluarga  Islam  Dan  Implikasinya  Terhadap  Hak- Hak Perempuan Dalam Perkawinan Indonesia Dan Malaysia (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019).
keluarga Indonesia tetap diakui eksistensinya  oleh  kolonial  Belanda, walaupun  sempat  ada  upaya  untuk melemahkan  hukum  Islam.  Adapun masa  setelah  kemerdekaan,  terbentuk berbagai ketentuan perundang- undangan  seputar  hukum  keluarga Islam,  yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tetang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Sosialisasi  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Sampai  hari  ini,  sejak ditetapkannya ketentuan terkait poligami  di  Indonesia,  belum  ada perubahan  sama  sekali.  Perubahan tersebut  masih  sebatas  wacana  yang tertuang  dalam Counter  Legal  Draft (CLD) KHI.

## 2. Maladewa

## Sejarah dan Letak Geografis
Republik Maladewa adalah sebuah  negara  kepulauan  kecil  yang memiliki  1.192  pulau,  dibentuk  oleh rantai  ganda  26  atol  di  Samudera Hindia, sekitar 700 kilometer barat daya
wilayah  Sri  Lanka.  Penyebaran  agama Islam  di  Maladewa  memiliki  berbagai versi,  yang  paling  populer  adalah bahwa  Islam  disebarkan  oleh  Maulana Abdul  Barakat  Al  Barbari  pada  tahun 1153  M.  Sebelum  adanya  ajaran  Islam di  Maladewa,  sebelumnya  masyarakat Maladewa  adalah  penganut  agama Budha.  Raja  muslim  pertama  di Maladewa  adalah  Sultan  Muhammad bin Abdullah, sebelumnya Raja dikenal dengan nama Maha Kalaminja. 16
Konstitusi Maladewa telah mengalami  beberapa  kali  reformasi, dimulai  dari  1932  dan  terakhir  2008. Menurut konstitusi Maladewa, tepatnya Pasal  2,  negara  Maladewa  adalah negara  Islam,  sampai  dengan  abad  ke- 16  mayoritas  masyarakat  Maladewa bermazhab Maliki, namun kini mayoritas masyarakat Maladewa
bermazhab Syafiʽi. 17 Segala hak, kewajiban, tanggung jawab dan kelayakan  untuk  jabatan  publik  harus berdasarkan  prinsip agama  Islam. Agama  Islam  juga  merupakan  syarat kewarganegaraan bagi masyarakat Maladewa. Berdasarkan konstitusi
Maladewa,  bahwa  Maladewa  adalah
negara demokratis. Selain itu,
16 Ahmad Hidayat Buang Mohamed Ibrahim, “Maldivian  Legal  System:  Islamic  Influence  and Legal  Reform,” Syariah Vol.  26  No.  1  (2018).  H. 75.
17 Abdullah An-Na’im, “Republic  of Maldives,” 2022, www.scholarblogs.emory.edu.
Maladewa juga membagi kekuasaannya menjadi  3  (tiga)  cabang  yang  terpisah, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. 18

## Sosial, Ekonomi dan Budaya
Menurut  sensus  penduduk  pada tahun  2014,  total  populasi  Maladewa berjumlah  338.434  dan  5.589  non- penduduk Maladewa. Tingkat pertumbuhan  penduduknya  hanya  1,69 persen per tahun. Perekonomian Maladewa bergerak di bidang pariwisata,  perikanan,  pertanian  dan industri berupa konstruksi dan perkapalan. Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  Maladewa  berada  di peringkat 103 dari 187 negra di dunia. 19
Maladewa  menempati  posisi strategis  di  jalur  perdagangan  utama arah timur dan barat, hal ini menjadikan Maladewa  memiliki  budaya  yang  unik selama berabad-abad. Budaya Maladewa  dipengaruhi  oleh  Afrika, Persia,  Arab,  namun  tetap  didominasi oleh  Islam  tenggara.  Maladewa  telah menjadi  negara  Islam  kurang  lebih selama  800  tahun,  namun  hari  ini
18 An-Na’im.
19 Aminath  Nasheeda  T.W.  Maxwell,  Mizna Mohamed,  Naashia  Mohamed,  Badhoora  Naseer, Aminath  Zahir,  “Becoming  and  Being  Academic Women:  Perspectives  from  the  Maldives,” Corgent Education Vol. 2 No. 1 (2016). H. 2.
konservatisme  di Maladewa  terus meningkat. 20

## Sistem Hukum
Sistem  hukum  di  Maladewa dibangun di  atas perpaduan unik antara syariah  Islam  dan Common  Law Inggris. Syariah Islam banyak diterapkan  pada  aspek  hukum  keluarga dan  pidana.  Sedangkan Common  Law banyak  diterapkan  pada  ketentuan- ketentuan lainnya di Maladewa. 21

## Relasi Gender
Terdapat berbagai permasalahan terkait  relasi  gender  di  Maladewa. Seperti  peran  dan  tanggung  jawab gender di tengah masyarakat didefinsikan  dan  dipisahkan  secara jelas, laki-laki mengambil peran maskulin  dan  dominan,  sedangkan perempuan  diharapkan  patuh  kepada suaminya dan melakukan segala pekerjaan  rumah  tangga.  Peran-peran seperti  ini  telah  tertanam  sejak  dini, para  orang  tua  mendorong  anak  laki- laki mereka untuk bersikap terbuka dan percaya diri, sedangkan anak perempuan  mereka  diajari  untuk  patuh dan  bisa  mengasuh. 22 Selain  itu, perempuan  di  Maladewa  tidak  banyak
20 UN  Women, Research  Papers  on  the Situation  of  Women  in  Maldives (Maladewa:  UN Women, 2018).
21 Mohamed  Ibrahim,  “Maldivian  Legal System: Islamic Influence and Legal Reform.”
22 UN  Women, Research  Papers  on  the Situation of Women in Maldives .
memiliki  kesempatan  untuk  bekerja, beban  tanggung  jawab  keluarga  yang tidak setara, kekerasan terhadap perempuan  dan  anak,  ekstremisme agama  yang  merugikan  perempuan. Adapun  perempuan  yang  berada  di sektor publik kerap mendapatkan hambatan  dari  budaya  dan  tradisi Maladewa. 23

## Perkembangan Hukum Keluarga Islam
Perancangan  undang-undang  di Maladewa  banyak  mengadopsi  dari berbagai  negara  di  dunia.  Selanjutnya disesuaikan  dengan  karakteristik  sosial dan  budaya  yang  hidup  di  Maladewa. Terkait  perancangan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga ( Family  Act ),  Maladewa  secara  utama mengadopsi muatan perundang- undangan  keluarga  dari  Malaysia. 24
Pertimbangan ini berdasarkan anggapan bahwa  Malaysia  memiliki  karakteristik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik  sosial  dan  budaya  di Maladewa.  Selain  itu,  kedua  negara  ini sama-sama mayoritas bermazhab Syafiʽi.
23 Emma  Fulu,  “Gender,  Vulnerability,  and the Experts: Responding to the Maldives Tsunami,” Development and Change Vol. 38 No. 5 (2007). H. 844.
24 Marium  Jabyn,  “Transformations  in Shari’ah  Family  in  the  Republic  of  Maldives,” Jindal  Global  Law  Review Vol.  7  No.  1  (2016).  H. 64.
Sebelumnya Maladewa mempunyai sebuah peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur perkawinan dan perceraian, yaitu Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1980 tentang  Perkawinan  dan  Perceraian. Hukum  keluarga  lainnya  belum  dimuat ke  dalam  undang-undang  ini.  Sehingga ketentuan  selain  dari  perkawinan  dan perceraian akan merujuk kepada hukum Islam,  yang  bersumber  baik  dari  Al- Qur’an,  sunah  dan  fatwa  para  ahli hukum.  Pada  prinsipnya,  kehadiran Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2000 melengkapi undang-undang sebelumnya, keduanya sama-sama berdasarkan  prinsip  syariah.  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2000  lebih berfokus pada gagasan-gagasan modern sesuai  dengan  perkembangan  yang dihadapi Maladewa.

## C. Perbandingan Poligami di  Indonesia dan Maladewa
1. Ketentuan Poligami di Indonesia
Indonesia  memiliki  beberapa ketentuan  perundang-undangan  yang membahas  tentang  poligami.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  adalah  peraturan  pertama yang  mengatur  poligami.  Selain  itu, poligami juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tetang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian Bagi    Pegawai  Negeri  Sipil,  serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Sosialisasi  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Kehadiran KHI
dimaksudkan untuk melengkapi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Indonesia mengakui asas monogami pada pernikahannya. Artinya seorang  suami  hanya  diperkenankan untuk  memiliki  seorang  istri.  Akan tetapi  dengan  persyaratan  tertentu, maka  seorang  suami  dapat  memiliki istri  lebih  dari  satu,  sampai  dengan  4 (empat) istri. Secara sosiologis, menurut  Agus  Sunaryo 25 ,  ketentuan poligami  di  Indonesia  dapat  dikatakan baik untuk ukuran masyarakat Indonesia  yang  plural.  Setidaknya  tarik ulur antara berbagai sistem hukum yang berlaku  di  Indonesia  (hukum  Islam, hukum adat dan hukum perdata warisan kolonial)  dapat  diakomodir  dengan berbagai  perundang-undangan  tentang poligami di atas.
25 Agus  Sunaryo,  “Poligami  Di  Indonesia (Sebuah  Analisis  Normatif-Sosiologis),” Yin  Yang Vol. 5 No. 1 (2010). H. 150.
Nampak bahwa ketentuan poligami  di  Indonesia  berada  di  posisi antara  diperbolehkan  namun  dipersulit. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pro  kontra masyarakat  terkait  poligami.  Terhadap masyarakat  yang  mendukung  poligami,
ketentuan perundang-undangan mengapresiasinya dengan membolehkan praktik poligami.
Adapun  masyarakat  yang  menolak poligami, ketentuan perundang- undangan  mengapresiasinya  dengan mempersulit  izin  poligami.  Penolakan poligami ini tidak terlepas dari pandangan  bahwa  poligami  cenderung menyebabkan  berbagai  permasalahan dalam  keluarga,  seperti  kekerasan dalam  rumah  tangga,  penelantaran anak, dan lainnya.
Syarat  utama  bagi  suami  yang ingin  berpoligami  adalah  harus  mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan  anak-anaknya.  Apabila  syarat  ini tidak  mungkin  untuk  dipenuhi,  maka suami  dilarang  untuk  berpoligami (Pasal  55  KHI).  Lebih  lanjut,  apabila ingin  berpoligami,  maka  suami  harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan Agama,  menjelaskan  alasannya  dan memastikan telah memenuhi persyaratan hukum tertentu. Pernikahan kedua,  ketiga  atau  keempat  yang dilakukan  tanpa  izin  dari  Pengadilan Agama,  maka  pernikahannya  tidak
memiliki  kekuatan  hukum  (Pasal  56 KHI).  Pihak  Pengadilan  Agama  akan mengizinkan  poligami  dengan  sebab- sebab  berikut:  a)  istri  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya;  b)  istri cacat  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;  atau  c)  istri  tidak  dapat melahirkan  keturunan  (Pasal  4  ayat  2 UU Perkawinan).
Khusus  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS),  izin  untuk  berpoligami diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi    Pegawai  Negeri  Sipil.  Terhadap suami  menjadi  PNS,  izin  poligami harus dimintakan kepada pejabat (Pasal 4  ayat  1  PP  No.  45  Tahun  1990). Pejabat  artinya  Menteri,  Jaksa  Agung, Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen, Kepala Sekretariat Lembaga  Tinggi  Negara,  Gubernur Kepala  Daerah  Tingkat  I,  Pimpinan Bank  Milik  Negara,  Pimpinan  BUMN, Pimpinan  BUMD  dan  Pimpinan  Bank Milik Daerah (Pasal 1 PP No. 45 Tahun 1990).  Adapun  terhadap  istri  yang menjadi  PNS,  dilarang  untuk  menjadi istri,  kedua,  ketiga  ataupun  keempat dari suami yang juga PNS (Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990).
Para  pejabat  yang  dimaksud  di dalam  Pasal  1  di  atas  dapat  menolak untuk memberikan izin poligami
dengan sebab-sebab berikut: a) bertentangan  dengan  ajaran  agama PNS;  b)  tidak  memenuhi    persyaratan alternatif dalam ayat 2 dan ketiga secara kumulatif dalam ayat 3; c) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; d) alasan berpoligami bertentangan dengan akal sehat; atau e) kemungkinan dapat mengganggu pelaksanaan  tugas  kedinasan  (Pasal  10 ayat 4 PP No. 45 Tahun 1990).
Tidak terdapat  data valid terkait jumlah  praktik  poligami  di  Indonesia. Hal  ini  disebabkan  oleh  pernikahan poligami yang jarang dicatatkan.
Kebanyakan  praktik  penikahan  kedua, ketiga  ataupun  keempat  merupakan pernikahan sirri. Namun dapat dipastikan, bahwa masyarakat Indonesia  tidak  asing  dengan  poligami. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman  bahwa  pernikahan  adalah sunnah  Rasulullah  Saw.  dan  syariat membolehkan untuk berpoligami.
Asalkan  memenuhi  rukun  dan  syarat pernikahan menurut fikih, maka pernikahan tersebut telah sah.
2. Ketentuan Poligami di Maladewa Ketentuan mengenai pernikahan, perceaian, pembayaran pemeliharaan,  hak  asuh,  perwalian, pewarisan legitimasi, dan hal-hal lainnya  terkait  keluarga  di  Maladewa
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga ( Family Act ).  Undang-undang  ini  mengizinkan kepada  seorang  laki-laki  (suami)  untuk menikah  sampai  dengan  4  (empat) perempuan (istri).
Dengan syarat apabila pernikahan  yang  dilakukan  lebih  dari satu  istri,  maka  harus  mendapat  izin dari  pencatat  pernikahan.  Poligami diizinkan apabila pihak laki-laki memiliki  kecukupan  secara  finansial untuk menafkahi istri-istri dalam tanggungannya,  termasuk  menyediakan tempat  tinggal  yang  layak  (Pasal  12 Family  Act Maladewa).  Seorang-laki- laki  yang  ingin  berpoligami  harus memiliki  penghasilan  minimal  MVR 15.000  perbulan  atau  sekitar  Rp. 13.800.000.  Apabila  laki-laki  tersebut menikah  untuk  ketiga  dan  keempat, maka  harus  mempunyai  penghasilan tambahan  minimal  MVR  1000  atau sekitar  Rp.  900.000  selain  penghasilan minimal MVR. 15.000. Namun kebijakan  ini  dikritik  oleh  pegiat gender,  diantaranya  oleh  UNFPA, bahwa ketentuan poligami di Maladewa merupakan  kebijakan  yang  didasarkan pada  interpretasi  patriarki,  dimana kebolehan  berpoligami  dilakukan  atas
dasar  kebutuhan  seksual  laki-laki  dan kedudukan ekonomi laki-laki. 26
Setiap  pernikahan  di  Maladewa diwajibkan  untuk  dicatatkan  (Pasal  20 Family Act Maladewa). Hal ini meninggalkan  sebuah  permasalahan terkait  pernikahan  poligami.  Aktivis Perempuan  di  Maladewa  mencatatkan bahwa  terdapat  banyak  pernikahan poligami yang tidak dicatatkan. Kondisi ini diperparah oleh kelompok- kelompok fundamentalisme dan ekstremisme  agama  yang  mendukung pernikahan dilakukan di luar pengadilan atau  tidak  dicatatakan,  khususnya pernikahan dengan anak di bawah umur (18 tahun). 27
Padahal Undang-Undang Keluarga  ( Family  Act )  Maladewa mengatur  bahwa  bagi  seorang  laki-laki yang  berpoligami  tanpa  memperoleh persetujuan  dari  pencatat  pernikahan akan dikenakan denda MVR 5.000 atau sekitar  Rp.  4.000.000.  Ketentuan  ini berlaku  juga  untuk  istri  sebelumnya dari  laki-laki  tersebut  yang  mengetahui perihal  pernikahan  selanjutnya  yang akan dilakukan oleh suaminya (Pasal 65
Family Act Maladewa).
26 UNFPA, Family Law Review Report 2004 (Maladewa: UNFPA, 2004).
27 Musawah, Joint  Report  on  Article  16, Muslim Family Law and Muslim Women’s Rights in Maldives (Kuala Lumpur: Musawah, 2021).
Tingkat pernikahan dan perceraian  di  Maladewa  adalah  yang tertinggi  di  dunia.  Pada  tahun  2012 sampai  dengan  2016,  tercatat  ada  6720 kasus  perceraian. 28 Namun  jumlah  ini masih akan bertambah, sebab meskipun pernikahan dan perceraian di Maladewa harus  dicatatkan,  namun  masih  banyak pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.  Tingkat  pernikahan  di Maladewa  memiliki  hubungan  yang tarik-menarik dengan tingkat perceraian. Seorang suami dapat dengan  mudah  menceraikan  istrinya, kemudian menikah lagi dengan penduduk pulau lain, kemudian menceraikannya lagi. Masyarakat Maladewa  menganggap  menjadi  janda ataupun  duda  adalah  hal  yang  biasa, mereka tidak dipandang buruk.
3. Persamaan  Ketentuan  Poligami di Indonesia dan Maladewa
Ketentuan poligami antara Indonesia  dan  Maladewa  memiliki persamaan, yaitu:
a. Dituangkan dalam perundang- undangan
Kedua negara sama-sama
menungkan  ketentuan  poligami  ke dalam perundang-undangan yang berlaku  pada  masing-masing  negara.
28 Masooma  Farooq,  “The  Aplication  of  the Family  Law  on  Child  Custody  in  Maldives” (Malaysia, 2020).
Poligami  di  Indonesia  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Sosialisasi  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Adapun  poligami  di  Maladewa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Keluarga ( Family Act ) Maladewa.
b. Pembatasan jumlah istri
Kedua negara sama-sama membatasi  jumlah  istri  yang  boleh dipoligami  hanya  berjumlah  4  (empat) orang.  Ketentuan  jumlah  istri  hanya boleh  4  (empat)  di  Indonesia  diatur  di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 55  ayat  (1).  Adapun  ketentuan  jumlah istri  hanya  boleh  4  (empat)  juga diterapkan di Maladewa, yakni di dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2000 tentang  Keluarga  ( Family  Act )  Pasal  7.
Persamaan  ini  disebabkan  oleh  kedua negara yang sama-sama beraliran sunni. Baik  mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafiʽi maupun Hambali sepakat bahwa
seorang  suami  dibolehkan  berpoligami sampai dengan empat orang istri.
c. Mendapatkan izin lembaga negara Kedua negara sama-sama mengharuskan suami yang ingin berpoligami  untuk  mendapatkan  izin dari lembaga tertentu. Indonesia mengatur  tentang  izin  berpoligami  di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 56  ayat  (1),  bahwa  suami  yang  hendak beristri  lebih  dari  satu  orang  harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan Agama.
Khusus untuk PNS di Indonesia, di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil Pasal 4 ayat (1), bahwa untuk PNS yang  hendak  memiliki  istri  lebih  dari satu maka harus mendapatkan izin pula dari  pejabat.  Lebih  lanjut,  di  dalam Pasal  4  ayat  (2),  seorang  PNS perempuan  tidak  boleh  menjadi  istri kedua,  ketiga  ataupun  keempat  dari suami yang juga PNS.
Adapun  Maladewa  mengatur tentang izin poligami di dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2000  tentang Keluarga  ( Family Act )  Maladewa Pasal 12  huruf  (a),  bahwa  pernikahan  lebih dari satu orang istri harus mendapatkan izin dari panitera perkawinan ( registrar of marriages ).
d. Sanksi apabila
pernikahan dilakukan tanpa izin lembaga negara
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa kedua negara sama-sama mengharuskan seorang suami  yang  hendak  berpoligami  untuk meminta  izin  kepada  lembaga  negara tertentu.  Apabila  dilakukan  tanpa  izin dari  lembaga  tersebut  maka  akan dikenakan  sanksi.  Ketentuan  mengenai sanksi  ini  di  Indonesia  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan Pasal 45, bahwa siapa yang tidak  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  dihukum  dengan  denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.
Khusus  untuk  PNS,  di  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil Pasal  16,  bahwa  bagi  PNS  laki-laki yang  berpoligami  tanpa  izin  dari Pejabat  sebagaimana  ketentuan  yang berlaku  ataupun  PNS  perempuan  yang menjadi  istri  kedua,  ketiga  ataupun keempat  dari  suami  yang  juga  PNS, maka  akan  dijatuhi  hukuman  disiplin berupa  pemberhentian  dengan  hormat tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai PNS.
Adapun  Maladewa  mengatur tentang  sanksi  ini  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2000  tentang Keluarga  ( Family Act )  Maladewa Pasal 65,  bahwa  suami  yang  berpoligami tanpa  mendapatkan  izin  sebagaimana ketentuan  yang  berlaku,  maka  akan dikenakan  denda  maksimal  MVR. 5.000 atau setara sekitar Rp. 4.600.000.

## 4. Perbedaan Ketentuan Poligami di Indonesia dan Maladewa
Ketentuan poligami antara Indonesia  dan  Maladewa  memiliki perbedaan,  yaitu  pada  persyaratan poligami  dan  sanksi  bagi  pelanggar ketentuan poligami.
a. Persyaratan berpoligami
Antara Indonesia dan Maladewa memiliki  perbedaan  ketentuan  terkait syarat  diizinkannya  berpoligami.  Pasal 5  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa sebelum suami mengajukan permohonan berpoligami kepada Pengadilan  Agama,  terdapat  beberapa persyaratan yang harus  dipenuhi,  yaitu: adanya  persetujuan  dari  istri-istri, adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat menjamin keperluan hidup keluarganya, dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku  adil  terhadap  keluarganya. Setelah  berbagai  syarat  ini  terpenuhi, Pasal  4  ayat  (2)  UU  Perkawinan
mengatur  bahwa  Pengadilan  Agama masih  akan  mempertimbangkan  alasan suami  tersebut  untuk  berpoligami.
Pengadilan
Agama akan mengizinkannya untuk berpoligami apabila  istrinya  ternyata  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya,  mendapat cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak mungkin  disembuhkan  atau  tidak  dapat melahirkan  keturunan.  Indonesia  juga mengatur khusus untuk PNS yang ingin berpoligami.  PNS  laki-laki  yang  ingin berpoligami  harus  mendapat  izin  dari pejabat.
Adapun Maladewa hanya memiliki  satu  syarat  yang  harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami, yaitu mampu secara finansial. Pasal 12 Family Act Maladewa mengatur bahwa pendapatan minimal  yang  diizinkan  seorang  suami untuk berpoligami adalah MVR. 15.000 atau  sekitar  Rp.  13.800.000  dan tambahan  MVR.  1000  atau  sekitar  Rp. 900.000  untuk  setiap  tambahan  istri yang dipoligami.
Berdasarkan  paparan  di  atas nampak  bahwa  Indonesia  memiliki persyaratan  yang  lebih  ketat  untuk diizinkannya  seorang  suami  untuk berpoligami.  Terutama  ketentuan  harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Fakta  di  lapangan  menunjukkan  sangat sulit  menjumpai  seorang  perempuan
yang  akan  dengan  mudah  memberikan izinnya  untuk  dipoligami.  Adapun suami  di  Maladewa  cukup  memiliki kekuatan  finansial,  maka  dapat  lebih mudah  untuk  berpoligami.  Selain  itu, nampak pula bahwa ketentuan poligami di  Indonesia  lebih  ramah  gender, dibuktikan dengan dimuatnya persyaratan  yang  mencerminkan  narasi dari  suami  juga  istri.  Sedangkan ketentuan  di  Maladewa,  didalamnya tidak memuat persyaratan yang mencerminkan narasi dari istri, melainkan hanya suami saja.
Alasan Indonesia memiliki persyaratan yang lebih ketat perihal izin berpoligami  disebabkan  oleh  asas pernikahan  di  Indonesia  yang  hanya membolehkan  suami  untuk  memiliki satu  orang  istri  (monogami).  Akan tetapi asas ini bersifat terbuka, maksudnya  adalah  poligami  dapat mungkin  untuk  terjadi,  namun  dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.  Hal  ini  untuk  mengakomodir berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia  (hukum  Islam,  hukum  adat dan  hukum  perdata  warisan  kolonial) dan  perdebatan  antar  kelompok,  baik yang  pro  maupun  kontra  terhadap poligami di Indonesia.
Adapun alasan Maladewa menjadikan  kekuatan  finansial  sebagai tolak  ukur  pemberian  izin  seorang
suami  berpoligami  tidak  terlepas  dari situasi  sosial  masyarakat  negaranya. Dengan situasi begitu mudahnya pasangan  suami  dan  istri  menikah kemudian  cerai  dan  kemudian  menikah lagi, menghadirkan masalah sosial yang begitu  kompleks  di  Maladewa.  Hal  ini diperburuk  oleh  ideologi  patriarki  yang juga  melekat  di  Maladewa,  sehingga sulit  untuk  menjadi  perempuan  yang produktif  dan  mandiri.  Perempuan bergantung  kepada  laki-laki  untuk menopang kehidupannya. Asalkan kehidupannya  dapat  terjamin,  maka tidak  masalah  untuk  menjadi  istri pertama, kedua, ketiga ataupun keempat.
b. Sanksi pelanggar ketentuan poligami
Antara Indonesia dan Maladewa
memiliki  perbedaan  ketentuan  perihal
syarat diizinkannya berpoligami.
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya terkait rincian sanksi terhadap  pelanggaran  poligami  di  atas. Pada  pokoknya  apabila  di  Indonesia pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur  terdapat  denda  setinggi- tingginya Rp. 7.500. Adapun Maladewa di  dalam  Pasal  65 Family  Act bahwa terdapat  denda  maksimal  MVR.  5.000 atau  setara  sekitar  Rp.  4.600.000. Berdasarkan pertimbangan kedua ketentuan  sanksi  masing-masing  di
negara  di  atas  telah  berlaku  puluhan tahun, terutama Indonesia, maka penting  untuk  dilakukan  pembaharuan nominal  terhadap  keduanya.  Sebab pada  hari  ini,  nominal  yang  disebutkan oleh  ketentuan  kedua  negara  di  atas sudah  tidak  setinggi  saat  itu.  Agar memiliki  efek  yang  lebih  kuat  bagi pelanggarnya,  sehingga  lebih  besar peluang untuk ditaati.
Perbedaan  selanjutnya  perihal sanksi  terhadap  pelanggaran  poligami antara  kedua  negara,  yaitu  Indonesia dengan  tegas  menuntut  PNS  baik  laki- laki maupun perempuan untuk mentaati ketentuan  yang  berlaku.  Sebab  jika tidak,  maka  status  sebagai  PNS-nya dapat  dicopot. Sedangkan di  Maladewa tidak memiliki ketentuan khusus perihal poligami yang mengikat pegawai pemerintahannya.

## D. Keberanjakan Poligami:

## Perbandingan antara Indonesia dan Maladewa
Setelah menjelaskan perbandingan,  baik  persamaan  maupun perbedaan ketentuan poligami antara di Indonesida  dan  Maladewa,  tampaknya terdapat  perkembangan  keberanjakan ketentuan  poligami  pada  kedua  negara tersebut.  Pendapat  paling  terkemuka terkait  teori  keberanjakan  hukum  Islam atau  khususnya  hukum  keluarga  Islam
di  negara-negara  muslim,  yaitu  oleh
Tahir Mahmood. Dikutip oleh Muhammad  Atho  Mudzhar,  bahwa Tahir  Mahmood  membagi  reformasi hukum  keluarga  menjadi  dua  macam, yaitu:  Pertama, intra-doctriner  reform, yaitu  reformasi  yang  dilakukan  dengan menggabungkan berbagai pendapat mazhab  utama  dan  disaat  yang  sama juga  mengambil  pendapat  selain  dari mazhab  utama.  Kedua, extra-doctriner reform , yaitu reformasi dengan memberikan  penafsiran  baru  terhadap nash. 29
Keberanjakan ketentuan poligami  dalam  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Maladewa  nampak  pada  persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  pihak  suami, sebelum mengajukan permohonan untuk diizinkan berpoligami,
Pengadilan Agama untuk Indonesia dan Panitera  Perkawinan  ( Registrar  of Marriages ) untuk Maladewa. Indonesia merincikan  persyaratan  tersebut  di dalam  UU  Perkawinan  maupun  KHI, yang  isi  pokoknya  adalah  harus berdasarkan  izin  istri  dan  suami  dapat berlaku  adil  serta  dapat  menjamin kebutuhan keluarganya. Ketentuan lebih  lanjut,  terhadap  seorang  suami
29 Muhammad  Atho  Mudzhar,  “Wanita Dalam  Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  Modern,” in Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2002). H. 297–298.
yang merupakan PNS, wajib mendapatkan  izin  dari  pejabat  dari instansinya.  Adapun  Maladewa  hanya mensyaratkan  satu  persayratan,  yaitu suami tersebut harus memiliki pendapatan minimal MVR 15.000.
Baik Indonesia maupun Maladewa, sama-sama melakukan reformasi hukum pada aspek persayaratan  poligami.  Padahal  kedua negara  tersebut  sama-sama  mayoritas bermazhab  Syafiʽi.  Mazhab  Syafiʽi hanya mensyaratkan bahwa suami yang akan  berpoligami  harus  mampu  untuk adil  dan  dibolehkan  hanya  sampai empat  istri.  Baik  mazhab  Hanafi, Maliki  dan  Hambali  juga  menekankan hal yang sama perihal syarat berpoligami.
Keberanjakan lainnya juga nampak  pada  sanksi  yang  diberikan oleh  kedua  negara,  apabila  melanggar ketetapan  terkait  poligami.  Kedua negara tersebut sama-sama akan memberikan  sanksi  berupa  denda.  Hal ini  juga  belum  pernah  ada  ulama mazhab  yang  membahasnya.  Sekali lagi, para ulama mazhab dalam mengkaji  ketentuan  poligami  lebih berfokus  pada  berapa  jumlah  istri  yang dapat  dipoligami  dan  kewajiban  suami untuk mampu berbuat adil. Nampaknya, baik  Indonesia  maupun  Maladewa mengikuti  tata  cara  sistem  perundang-
undangan  konvesional,  yang  mana apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar, maka  pelanggarnya  akan  mendapatkan sanksi sebagai efek jera.
Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa
Indonesia
cenderung menggunakan metode pembaharuan intra-doctrinal  reform dan extra-doctrinal  reform sekaligus.
Indonesia  memberikan  penafsiran  baru terhadap  nash  ( extra-doctrinal  reform ) terkait  berbagai  persyaratan  untuk berpoligami  dan  juga  sanksi  apabila dilanggar. Sekaligus mengambil pendapat  dari  mazhab  lain  yang  bukan mayoritasnya  ( intra-doctrinal  reform ) terkait seorang istri dapat mensyaratkan di  awal  untuk  tidak dipoligami, apabila dilakukan  maka  dapat  sebagai  sebab putusnya perkawinan, sebagaimana pendapat mazhab Hambali.
Adapun  Maladewa  cenderung hanya menggunakan metode pembaharuan  memberikan  penafsiran baru  terhadap  nash  ( extra-doctrinal reform )  terkait  persyaratan  poligami dan  juga  sanksi  apabila  dilanggar. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan keduanya sekaligus,
Maladewa  hanya  menggunakan  satu metode. Hal ini nampaknya disebabkan oleh  situasi  perkembangan  mazhab  di Maladewa  yang  tidak  sekompleks  dan
seberagam di Indonesia. Maladewa saat ini mayoritas bermazhab Syafiʽi.

## E. Penutup
Meskipun Indonesia dan Maladewa sama-sama mayoritas bermazhab  Syafiʽi,  namun  keduanya memiliki berbagai perbedaan di samping  juga  berbagai  persamaan terkait  ketentuan  poligami  di  dalam ketentuan perundangan-perundangan masing-masing  negara.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  faktor,  seperti: sejarah  dan  letak  geografis;  sistem hukum;  sosial,  ekonomi  dan  budaya; relasi  gender;  maupun  perkembangan hukum keluarganya. Artikel ini berargumen bahwa metode pembaharuan  hukum  keluarga  Islam untuk  topik  poligami  di  Indonesia cenderung menggunakan metode pembaharuan intra-doctrinal  reform dan extra-doctrinal  reform sekaligus. Adapun  Maladewa  cenderung  hanya menggunakan  metode  pembaharuan memberikan  penafsiran  baru  terhadap nash ( extra-doctrinal reform ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  Rabi’atul. Reformasi  Hukum Keluarga  Islam  Dan  Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam  Perkawinan  Indonesia  Dan Malaysia . Cirebon: Nusa Litera
Inspirasi, 2019.
An-Na’im, Abdullah. “Republic of Maldives,” 2022. www.scholarblogs.emory.edu. Andiko, Toha. “Pembaruan Hukum Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Analisis Terhadap  Regulasi  Poligami  Dan Keberanjakannya Dari Fikih).” Nuansa XII No. 2. 2019.
Armasito.,  Siti  Nor  Aishah.  Siti  Zailia. “Prosedur  Dan  Syarat  Poligami  Di
Indonesia Dan Malaysia.” Muqaranah Vol. 6 No. 1. 2022.
Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia.
Indeks Pembangunan Indonesia Tahun 2021 , 2022. Bank  Dunia.  “Overview  Indonesia.”  Bank Dunia,
2022.
www.worldbank.org/in/country/indon esia/overview.
Farooq,  Masooma.  “The  Aplication  of  the Family  Law  on  Child  Custody  in Maldives.” Malaysia, 2020.
Fulu,  Emma.  “Gender,  Vulnerability,  and the  Experts:  Responding  to  the Maldives Tsunami.” Development and
Change Vol. 38 No. 5. 2007.
Jabyn,  Marium.  “Transformations  in Shari’ah  Family  in  the  Republic  of Maldives.” Jindal Global Law Review
Vol. 7 No. 1. 2016.
Johan Iskandar. “Etnobiologi
Dan
Keragaman  Budaya  Di  Indonesia.”
Umbara Vol. 1 No. 1. 2016.
Kemendagri. “Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri.” Kemendagri, 2022. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Manusia Berbasis Gender  2020 .  Indonesia:  KemenPPA, 2020.
Latifa  Annum  Dalimunthe.  “Kajian  Proses
Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka).” Studi Agama Dan
Masyarakat Vol. 12 No. 1. 2016.
Mohamed Ibrahim, Ahmad Hidayat Buang. “Maldivian  Legal  System:  Islamic Influence and Legal Reform.” Syariah Vol. 26 No. 1. 2018.
Mudzhar,  Muhammad  Atho.  “Wanita Dalam  Hukum  Keluarga  Di  Dunia Islam  Modern.”  In Hukum  Keluarga Di  Dunia  Islam  Modern .  Jakarta:
Ciputat Press, 2002.
Musawah. Joint  Report  on  Article  16, Muslim  Family  Law  and  Muslim Women’s  Rights  in  Maldives .  Kuala Lumpur: Musawah, 2021.
Nawawi,  Dewi  Ulfa  Lailatul  Fitria.  A. Hasyim. “Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam Di Negara Indonesia Dan Negara Kenya.” Uniska Law Review Vol. 1 No. 2. 2020..
Ramdan  Wagianto,  Moh.  Sa’i  Affan. “Reviewing  Hak-Hak  Perempuan Dalam  Reformasi  Hukum  Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” Asy- Syari’ah:  Jurnal  Hukum  Islam Vol.  8 No. 2. 2022.
Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi
Penelitian  Kajian  Budaya  Dan  Ilmu Sosial  Humaniora  Pada  Umumnya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Rumdi, Rusji. “Poligami Di Indonesia Dan Malaysia;  Sebuah  Perbandingan  Atas Keberanjakan Hukum Islam.” Magister  Ilmu  Hukum  (Hukum  Dan Kesejahteraan) Vol. 5 No. 2. 2020.
Sunaryo,  Agus.  “Poligami  Di  Indonesia
(Sebuah Analisis Normatif- Sosiologis).” Yin  Yang Vol.  5  No.  1. 2010.
T.W.  Maxwell,  Mizna  Mohamed,  Naashia
Mohamed, Badhoora Naseer, Aminath Zahir, Aminath Nasheeda. “Becoming
and Being Academic Women:
Perspectives  from  the  Maldives.”
Corgent Education Vol. 2 No. 1. 2016.
UN  Women. Research  Papers  on  the Situation  of  Women  in  Maldives . Maladewa: UN Women, 2018.
UNFPA. Family Law Review Report 2004 .
Maladewa: UNFPA, 2004.
Zaka  Firma  Aditya.  “Romantisme  Sistem Hukum  Di  Indonesia:  Kontribusi Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia.” Rechtsvinding Vol.  8  No. 1. 2019.