## PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
LUWU UTARA - PROVINSI SUL – SEL Revoldai Agusta Dosen STIE-LPI Makassar Revoldayaugusta@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten  Luwu  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hasil  Penelitian  ini Tingkat  Kemandirian,  diitinjau dari  aspek  kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara,  disimpulkan  bahwa  rata-rata kinerja  keuangan  mengalami  peningkatan  terhadap  rata-rata  kinerja  keuangan,  tingkat  Efektivitas ditinjau dari aspek efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata- rata  kinerja  keuangan  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  rata-rata  kinerja  keuangan, tingkat  Efisiensi  ditinjau  dari  aspek  efisiensi  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara, disimpulkan  bahwa  rata-rata  kinerja  keuangan mengalami  penurunan  yang  signifikan  terhadap  rata- rata  kinerja  keuangan,  tingkat  Keserasian  Belanja  Daerah  dan  PAD  ditinjau  dari  aspek  keserasian belanja  Daerah  dan  PAD  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara,  disimpulkan  bahwa  rata-rata  kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan.

## Kata Kunci : Kinerja keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk  itu,  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  :  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan sumber  daya  daerah,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan. (Mardiasmo, 2002)
Sebaliknya,  meskipun  potensi  suatu  daerah  kurang,  tetapi  dengan  strategi  yang  tepat  untuk memanfaatkan  bantuan  dari  pusat  dalam  memberdayakan  daerahnya,  maka  akan  semakin meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal 156  ayat  1  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  Kepala  Daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah,  perlu kecakapan yang tinggi bagi  pimpinan daerah agar pengelolaan dan  terutama  alokasi  dari  keuangan  daerah  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  guna  mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.
Sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah  mengalami  perubahan  sejak  pemerintah  menerapkan  PP  No.  41  Tahun  2006  dan Permendagri No. 13 tahun 2006, sebagai pengganti PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29  tahun  2002  tentang  pedoman  pengurusan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan daerah.
Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi tersebut maka Anggaran yang ada harus sesuai dengan perencanaan dan pengelolaannya, untuk itulah maka setiap instansi Pemerintah Daerah Luwu Utara bertugas untuk mengelola anggarannya dalam rangka mewujudkan penggunaan APBD secara efektif dan efisien sehingga nantinya tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Luwu  Utara    dan  jajaran  PEMDA  di  bawahnya  selaku  pengguna APBD  berusaha  untuk  membuat  perencanaan  anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  permasalahan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara ? ”

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pikir di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah :Diduga  bahwa  kurangnya  pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten Luwu Utara. ”

## TINJAUAN PUSTAKA
Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis  kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007: 231).
Berkaitan  dengan  hal  itu,  analisis  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten  merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai  apakah  pemerintah  kabupaten  berhasil  mengelola  keuangannya  dengan  baik,  serta memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Analisis  kinerja  keuangan pada  APBD  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dengan periode  sebelumnya,  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Selain  itu dapat  pula  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  rasio-rasio  keuangan.  Rendahnya  kapasitas  dan kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  sering  menimbulkan  siklus  efek  negatif,  yaitu rendahnya  tingkat  pelayanan  bagi  masyarakat  dan  tidak  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan  analisis  rasio  keuangan  sebagai  alat  analisis  kinerja  keuangan  secara  luas  telah diterapkan  pada  lembaga  perusahaan  yang  bersifat  komersial,  sedangkan  pada  lembaga  publik khususnya  pemerintah  kabupaten  masih  sangat  terbatas  sehingga  secara  teoritis  belum  ada kesepakatan  yang  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya.  Dalam  rangka  pengelolaan keuangan  daerah  yang  transparan,  jujur,  demokratis,  efektif,  efisien,  dan  akuntabel,  maka  analisis rasio    keuangan    terhadap    pendapatan    belanja    daerah    perlu    dilaksanakan  (Mardiasmo,  2002: 169).

## Penelitian Terdahulu terkait Penelitian
Menurut  Suwignyo  (2012  ;  74)  kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian antara kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi,  dan  pertumbuhan  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengangguran,  dan kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian  berpengaruh  negatif  secara  signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Pramono  (  2012  :  67  )  Mengungkapkan  Bahwa  Pendapatan  Asli  daerah  sangat  berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Di ukur dari Kinerja keuangan dalam suatu daerah.
Andi  Abdullah  (  2015  :  55  )  indikator  kinerja  keuangan  daerah  daerah  secara  tidak  langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

## Keserasian Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Pengertian  Belanja  menurut  PSAP  No.2,  Paragraf  7  (dalam  Erlina  dkk  ,2008)  adalah  “  semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh pemerintah”.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun  2007  dan  perubahan  kedua  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih”.  Istilah  belanja  terdapat  dalam  laporan  realisasi anggaran,  karena  dalam  penyusunan  laporan  realisasi  anggaran  masih  menggunakan  basis  kas. Belanja  diklasifikasikan  menurut  klasifikasi  ekonomi  (jenis  belanja),  oganisasi  dan  fungsi.Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan An tara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

## Pengertian Indeks Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan  sosial  adalah  mencakup  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  manusia  untuk  mencapai tingkat  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik,  sedangkan  menurut  rumusan  Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2  ayat  1.Salah  satu  ciri  ilmu  kesejahteraan  sosial  adalah  upaya  pengembangan  metodologi  untuk menangani  berbagai  macam  masalah  sosial,  baik  tingkat  individu,  kelompok,  keluarga  maupun masyarakat ( Adi, 1994: 3-5).

## METODE PENELITIAN Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  analisis  uji  beda  dua  rata-rata  untuk mengetahui perkembangan variabel yang dianalisis.
Uji  beda  dua  rata-rata  merupakan  uji  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  suatu  variabel memiliki nilai yang sama atau tidak sama, lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, lebih rendah atau tidak lebih  rendah  dan  sebagainya.  Jika  analisis  data  dalam  sebuah  penelitian  dilakukan  dengan  cara membandingkan  data  antar-waktu  dari  satu  kelompok  sampel,  maka  dilakukan  pengujian  hipotesis dengan uji-t sebagai berikut : Langkah-langkah pengujian hipotesis : a. Menyusun H1 dan H2 H1 : μII ≠μI H2 : yII ≠ yI
•   μ merupakan rerata data kinerja keuangan
•   y merupakan rerata data kesejahteraan masyarakat
b. Menghitung statistik yaitu :
dengan : di     = selisih skor dari setiap subjek (i) Md  =  rerata dari gain (d) Xd   = deviasi skor gain terhadap reratanya (Xd = di - Md) Xd 2 = kuadrat deviasi skor gain terhadap reratanya n       = banyaknya subjek penelitian
c.  Menentukan level of significance (aa)
Untuk  pengujian  hipotesis,  selanjutnya  nilai t hitung  di  atas  dibandingkan  dengan  nilai  dari  tabel distribusi t (t tabel). Cara penentuan nilai t tabel didasarkan pada taraf signifikansi (misal a = 0,05) dan dk = n - 1.
d.  Kriteria pengujian hipotesis
H0 ditolak apabila t hitung < t tabel, atau H0 diterima apabila t hitung > t tabel e.  Buat kesimpulan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan kriteria hitungnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kinerja keuangan Tingkat kemandirian
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahannya.  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah atau yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.
PAD  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  PAD  diharapkan  dapat  menjadi bagian  terbesar  dari  seluruh  penerimaan  daerah  dalam  memobilisasi  dana  penyelenggaraan pemerintah kabupaten, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.
Analisis  tingkat  kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  bertujuan  untuk mengetahui  pola  hubungan  aantara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kabupaten  yang  bisa memperlihatkan  tingkat  kemandirian  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  dan  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  dalam melaksanakan kinerja keuangannnya sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara semakin  meningkat,  tetapi  perbedaan  peningkatan  tersebut  tidak  bermakna  terhadap  perbedaan kinerja  keuangan.  Peningkatan  kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara menunjukkan  bahwa  pemerintah  kabupaten  telah  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  pendapatan

## Md
asli  daerah  yang  dimiliki  dibandingkan  pada  periode  sebelumnya,  terbukti  dari  laporan  perhitungan APBD Kabupaten Luwu Utara, rata-rata pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan seperti pemungutan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pembagian  laba  lembaga  keuangan  bank  yang  ada, sumbangan  pihak  ketiga  (investor  yang  menanamkan  modalnya)  atau  yang  berasal  dari  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pola  hubungan  antara  pemerintah  Kabupaten  Luwu Utara  dengan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi  dapat  digolongkan menjadi  pola  hubungan yang  instruktif,  hal ini  berarti  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  hanya  menjalankan  amanat dan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  provinsi  sehinggga  belum mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi dengan adanya upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk  terus  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  maka  akan  mengurangi  tingkat  ketergantungan terhadap  sumber  pendanaan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  dan  mampu menjalankan fungsi otonomi daerah dengan baik.
Hasil  penelitian  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  PAD  berperan  penting  dalam  meningkatkan kemandirian  keuangan  daerah.  Hal  ini  sependapat    dengan  Dwirandra  (2008),  dalam  kaitannya dengan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  dalam  merencanakan,  menggali,  mengelola  dan menggunakan  keuangan  daerah  sesuai  dengn  kondisi  daerah.  PAD  dapat  dipandang  sebagai  salah satu  indikator  untuk  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  kabupaten  kepada  pusat  yang  pada prinsipnya  semakin  besar  PAD  dalam  APBD  akan  menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Dacosta  (2002)  yang  meneliti  tingkat  kemandirian Kota Kupang, menyatakan bahwa secara rata-rata derajat otonomi fiskal Kota Kupang selama tahun 1997 - 2001 dikategorikan sangat kurang karena berada di bawah 25%.

## Tingkat Efektivitas
Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan  pemerintah  kabupaten  dan  merupakan  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan atau  prestasi  yang  dicapai  oleh  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tingkat  efektivitas  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  mengalami  peningkatan, namun  peningkatan  tersebut  tidak  bermakna  terhadap  kinerja  keuangan.  Dengan  peningkatan efektivitas,  maka  hal  ini  berarti  bahwa,  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  telah  berhasil merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  dan  pendapatan  non  asli  daerah  seperti  dana  perimbangan pemerintah  pusat  dan  provinsi  melalui  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  bantuan keuangan  lainnya.  Realisasi  pendapatan  tersebut  melebihi  jumlah  yang  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah kabupaten untuk memperoleh pendapatan.
Meskipun  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  realisasi  pendapatan  pemerintah Kabupaten  Luwu  Utara  hanya  berlaku  terhadap  realisasi  pendapatan  non  pendapatan  asli  daerah. Dari laporan perhitungan APBD, jumlah realisasi pendapatan asli daerah jauh lebih sedikit atau tidak proporsional  dibanding  dengan  jumlah  pendapatan  non  PAD  yang  terealisasi.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  lebih  cenderung  mengharapkan pendanaan  dari  pihak  luar  dibanding  memanfaatkan  sumber-sumber  pendapatan  asli  yang  ada  di Kabupaten  Luwu  Utara  sendiri.Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Samson  (2001)  yang meneliti tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Kuala,  menyatakan  bahwa  secara  rata-rata  pengelolaan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Barito Kuala  selama  tahun  1995  -  2000  dikategorikan  sangat  efektif  dengan  rasio  efektivitas  104%.Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang menyatakan bahwa  daerah  otonom  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali  pada  periode  2002  -  2006  masuk  dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif dan sangat efektif serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%.

## Tingkat Efisiensi
Tingkat  efisiensi  dimaksudkan  untuk  menilai  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara  yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja  dengan  anggaran  belanja  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Hasil  penelitian  menjelaskan bahwa  tingkat  efisiensi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  sudah  efisien, Penurunan  tingkat  efisiensi  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  terjadi  karena  realisasi anggaran  belanja  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  meningkat  siqnifikan  terhadap  total  anggaran belanja  daerah  yang  telah  ditetapkan,  dengan  kata  lain,  pemerintah  kabupaten  Luwu  Utara cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada.
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  tingkat  efisiensi  pengelolaan  keuangan  pemerintah Kabupaten  Luwu  Utara  masih  sangat  kurang  dan  terkesan  adanya  pemborosan  dengan  tidak mengindahkan  azas  penghematan  dan  efisiensi  anggaran  belanja  daerah.  Selain  itu  pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

## Tingkat Keserasian Belanja Daerah dan PAD
Tingkat  keserasian  belanja  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  pelayanan  publik  secara  optimal  sehingga pemanfaatannya  dapat  dirasakan  langsung  oleh  seluruh  masyarakatnya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  keserasian  belanja  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  mengalami penurunan,  tetapi  penurunan  tersebut  tidak  bermakna  terhadap  perbedaan  kinerja  keuangan kabupaten  Luwu  Utara.Penurunan  tingkat  keserasian  belanja  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara disebabkan  oleh  tingginya  realisasi  belanja  daerah  secara  keseluruhan  seperti  belanja  aparatur daerah,  belanja  administrasi  umum  dan  belanja  operasi  dan  pemeliharaan  yang  jumlahnya  tidak signifikan  dan  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  belanja  pelayanan  publik.  Pemerintah Kabupaten  Luwu  Utara  memang  sejak  awal  telah  memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk  berupaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  terbukti  dengan  semakin  meningkatnya  alokasi  dana melalui APBD untuk belanja pelayanan publik. Tetapi realita yang terjadi adalah peningkatan alokasi dana belanja pelayanan publik tidak signifikan dengan alokasi dana pada pos-pos belanja langsung, yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

## Pertumbuhan Ekonomi

## Indeks Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi
Pendapatan perkapita masyarakat merupakan perolehan pendapatan domestik regional bruto dibagi dengan  total  penduduk  di  Kabupaten  Luwu  Utara.  Apabila  dihitung  secara  rata-rata  tingkat pendapatan  perkapita  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu  Utara  sebesar  Rp.2.570.198.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pendapatan  perkapita  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu  Utara semakin meningkat di. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu  Utara,  dan  dapat  disimpulkan bahwa peningkatan tersebut bermakna terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu  Utara.  Peningkatan  pendapatan  perkapita  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu  Utara  jelas dipengaruhi  oleh  pendapatan  domestik  regional  bruto yang  berasal  dari  sektor-sektor  perekonomian produktif  yang  ada,  seperti  kegiatan  perdagangan  dan  jual  beli  barang,  usaha  pertanian  misalnya sayur-sayuran,  buah-buahan,  berternak  dan  budi  daya  hasil  laut  yang  dapat  mendatangkan penghasilan  bagi  masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  perkapita  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu Utara  juga  menjelaskan  bahwa  setiap  masyarakat  dapat  memiliki    akses  terhadap  sumber-sumber daya  ekonomi  berupa  pemerataan  pendapatan  dan  tingkat  daya  beli  dan  adanya  partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi produktifsehingga masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.
Hasil penelitian ini memperkuat temuan Yamin (2000) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Irian  Jaya,  yang  menyatakan  bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Indeks Pendidikan
Tingkat  pendidikan  masyarakat  diukur  dari  jumlah  penduduk  yang  menamatkan  bangku  pendidikan formal.  Dengan  kata  lain  tingkat  pendidikan  memberikan  gambaran  mengenai  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Luwu  Utara  yang  dapat  mengenyam  dunia  pendidikan  sehingga  dampaknya  adalah mereka  dapat  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  dan  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat.  Dari  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  masyarakat  yang telah  mengenyam  dunia  pendidikan  semakin  meningkat,  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Luwu Utara.  Hal  ini  berarti  jumlah  masyarakat  yang  memperoleh  pendidikan  di  bangku  sekolah  semakin meningkat.

## Indeks Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan
Kesejahteraan  masyarakat  diukur  dari  tingkat  kemampuan  masyarakat  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Dengan  kata  lain  kesejahteraan  memberikan gambaran  mengenai  kemampuan  penduduk  di  Kabupaten  Luwu  Utara  yang  dapat  memenuhi
kebutuhan  hidup  sehingga  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  hasil penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah masyarakat yang  memiliki kesejahteraan  meningkat  pada, dan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Luwu  Utara.  Hal  ini  berarti jumlah masyarakat  yang  memiliki  penghasilan diatas  rata –  rata  semakin  meningkat  dapat  pula  dikatakan  bahwa  dengan  penghasilan  dan kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara, penyerapan Tenaga Kerja juga merata.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Hasil  penelitian  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  dengan menggunakan  tingkat  kemandirian,  tingkat  efektivitas,  tingkat  efisiensi  dan  tingkat  keserasian belanja  daerah  dan  PAD  dapat  disimpulkan  sebagai  Tingkat  Kemandirian,  diitinjau  dari  aspek kemandirian  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara,  disimpulkan  bahwa  rata-rata  kinerja keuangan mengalami peningkatan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Efektivitas ditinjau dari aspek efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja  keuangan  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  rata-rata  kinerja  keuangan, tingkat  Efisiensi  ditinjau  dari  aspek  efisiensi  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara, disimpulkan  bahwa  rata-rata  kinerja  keuangan  mengalami  penurunan  yang  signifikan  terhadap rata-rata  kinerja  keuangan,  tingkat  Keserasian  Belanja  Daerah  dan  PAD  ditinjau  dari  aspek keserasian belanja Daerah dan PAD pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata- rata kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan.
2.    Hasil  penelitian  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Luwu  Utara  dengan menggunakan  indeks  kesejahteraan  sosial  dan  pemerataan  ekonomi,  indeks  pendidikan  serta Indeks  kesejahteraan  dan  ketenagakerjaan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :Indeks Kesejahteraan  Sosial  dan  Pemerataan  Ekonomi  dilihat  dari  Indeks  kesejahteraan  sosial  dan pemerataan  ekonomi  Kabupaten  Luwu  Utara,  disimpulkan  bahwa  rata-rata  kesejahteraan masyarakat  mengalami  peningkatan  signifikan  terhadap  rata-rata  kesejahteraan  dan  ekonomi masyarakat, indeks Pendidikan dilihat dari indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan  bahwa  rata-rata  kesejahteraan  masyarakat  mengalami  peningkatan  yang  signifikan terhadap  rata-rata  kesejahteraan masyarakat,  Indeks  Kesejahteraan  dan  Ketenagakerjaan  dilihat dari  Indeks  kesejahteraan  dan  ketenagakerjaan masyarakat  Kabupaten  Luwu  Utara,  disimpulkan bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan terhadap rata- rata kesejahteraan masyarakat.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  diharapkan  untuk  lebih  memperhatikan,  mengakomodir, memanfaatkan  dan memberdayakan  sumber-sumber PAD  yang  dimiliki  daerah  ketika menyusun anggaran  pendapatan  seperti  pemanfaatan  sumber-sumber  retribusi,  pengembangan  potensi- potensi  alam  di  sektor  pertambangan  dan  pertanian  sehingga  mampu  mendorong  pencapaian realisasi  pendapatan  asli  daerah  yang  optimal  dan  meningkatkan  PAD  guna  mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi.
2.  Diharapkan  agar  penyusunan  dan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada periode-periode  mendatang,  pemerintah  Kabupaten  Luwu  Utara  lebih memperhatikan  rasio-rasio keuangan daerah yang umum digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari  dan  Setiaji, Wirawan.  2007.  Peta  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Sesudah  Otonomi Daerah:  Apakah  Mengalami  Pergeseran?  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi X.
Budiarto,  Bambang.  2007.  Pengukuran  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
Devas  Nick,  Brian  Binder,  Anne  Booth,  Kenneth  Davey,  Roy  Kelly.  1999, Keuangan  Pemerintah Daerah di Indonesia (Terjemahan Masri Maris) UI - Press, Jakarta.
Diana,  Heny  F.  2008.  Analisis  Kinerja  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Propinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No. 8 Hal. 193 -229
Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan
YKPN. Yogyakarta Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Hamzah,  Ardi,  2007.  analisa  kinerja  keuangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran  dan kemiskinan  :  pendekatan  analisis  jalur  (studi  pada  29  kabupaten  dan  9  kota  di  provinsi  Jawa Timur. Simposium Nasional Akuntansi X.
Hamzah, Muhammad Zilal. 2005. Does Block Grant Generates Economic Growth on Province-Level in  Indonesia  After  The  Implementation  of  Fiscal  Decentralization  Policy?  Simposium  Riset Ekonomi II. Surabaya.
Hidayat,  Paidi,  Pratomo,  Ario  W.  dan  Harjito,  Agus  D.  2007,  Evaluasi  APBD  Kabupaten/Kota  di Propinsi  Sumatera  Utara  Dengan  Menggunakan  Indikator  Efektifitas,  Efisiensi,  Perkembangan APBD dan Kemampuan Keuangan Daerah, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 3 Hal. 213 -222.
Hirawan,  Susiati  B,  1990, "Keleluasaan  daerah  atau  kontrol  pusat?",  dalam Arsyad  Anwar  dan  Iwan Jaya Azis (Editor), Bunga Rampai Ekonomi, FE UI, Jakarta. Kaho,  Yosef  Riwu,  1998, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia, PT.  Bina  Aksara, Jakarta Kunarjo,  Bambang.  1996.  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pertumbuhan-ekonomi- menurut.htmlhttp://elib.unikom.ac.id/files/disk1/450/jbptunikompp-gdl-anggimelia-22500-5- unikom_a-i.pdf
http://fatih-io.biz/definisi_dan_pengertian_pengaruh_menurut_para_ahli.html http://download.portalgaruda.org/article.php?article=151128&val=986&title=PENGARUH%20KINERJ A%20KEUANGAN%20DAERAH%20PADA%20%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI,%20PENGA NGGURAN,%20DAN%20KEMISKINAN%20KABUPATEN%20DAN%20KOTA http://core.ac.uk/download/pdf/11734532.pdf http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1267-1228220008-tesis%20i%20k%20arsa.pdf https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CC cQFjACOApqFQoTCKWS0fyP- scCFSF5pgodli4BrQ&url=http%3A%2F%2Fejournal.undiksha.ac.id%2Findex.php%2FS1ak%2Farticle %2Fdownload%2F4721%2F3590&usg=AFQjCNEeg7Uhl_hCndoWVaHa9A1- 7xUOoQ&sig2=1RMwsmz0i0b1q2AN7rviYA&bvm=bv.102537793,bs.1,d.c2E http://ariplie.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efisiensi-apa-itu-efisiensi.html http://arsip.uii.ac.id/files/2012/08/05.2-bab-233.pdf http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38498/4/Chapter%20II.pdfhttp://repository.usu.ac.id/bi tstream/123456789/30967/3/Chapter%20II.pdf