Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 8 (2) (2016): 156-164

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Peranan Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Dessy Agustina Harahap dan Windy Sri Wahyuni*
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima Agustus 2016; Disetujui Oktober 2016; Dipublikasikan Desember 2016

## Abstrak
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 dengan adanya peluncuran Danareksa syariah oleh  PT  Danareksa  Investment  Management  (DIM).  Pengaturan  hukum  tentang  efek  syariah  pada  pasar  modal  syariah  di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang untuk menfatwakan  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syariah.  Kekurangan  dalam  pengaturan hukum efek syariah pada pasar modal syariah di Indonesia bahwa fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam tata urutan perundang- undangan sehingga sampai saat ini penerbit-penerbit produk keuangan syariah sebenarnya mempunyai keleluasaan untuk tidak mengikuti fatwa DSN, karena fatwa DSN bukanlah sumber hukum yang mengikat di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Perlunya pengaturan hukum tentang pasar modal syariah atau efek syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  seperti  Undang-undang  agar  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  investor  yang  akan  menginvestasikan modalnya di Pasar modal syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Pengaturan Hukum Efek Syariah

## Abstract
The development of the Islamic capital market in Indonesia has been started since 1997 with the launch of Danareksa sharia by PT Danareksa Investment Management (DIM). Rule of law about the syaria effects on the Islamic capital market in Indonesia was issued by the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) as an authorized institution for issued regulations about Islamic financial institutions and the economy. Deficiency in the regulation of securities law Sharia in the Islamic capital market in Indonesia that  the  fatwa  DSN-MUI  is  not  included  in  the  sort  order  legislation  so  far  publishers  Islamic  financial  products  actually  have  the discretion not to follow the DSN fatwa, because the DSN fatwa is not a source of law binding in the Republic of Indonesia. Therefore, the need  for  regulation  of  the law  on  capital  market  sharia  or  Islamic securities  in  the  form  of  laws  and  regulations  applicable  in Indonesia  such  as  the  Act  in  order  to  ensure  legal  certainty  for  investors  who  will  invest  capital  in  the  Islamic  capital  market  in Indonesia.
Keywords: Islamic Capital Market, The Rule of Law Sharia Securities
How  to  Cite: Harahap,  D.A  dan  Windy  S.W.  (2016),  Peranan  Urgensi  Pengaturan  Hukum  Efek  Syariah  dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (2) (2016): 156-164
*Corresponding author: E-mail: agustinadessyharahap@yahoo.com p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Istilah  pasar  biasanya  digunakan  istilah bursa, exchange dan market .  Sementara  untuk istilah  modal  sering  digunakan  istilah  efek, securities ,  dan stock .  Pasar  Modal  dikenal dengan  nama  bursa  efek.  Bursa  efek  menurut Pasal  1  ayat  (4)  UU  No.  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal adalah
pihak yang
menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran  jual  dan  beli  efek  pihak-pihak  lain dengan  tujuan  memperdagangkan  efek  di antara mereka. Bursa  efek  di Indonesia  dikenal Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ),  Bursa  Efek  Surabaya (BES).  Belakangan,  tanggal  30  Oktober  2007 BES  dan  BEJ  sudah  demerger  dengan  nama Bursa Efek Indonesia. Sehingga dengan demikian  hanya  ada  satu  pelaksana  bursa  efek di  Indonesia,  yaitu  BEI.  Sedangkan  bagi  Pasar Modal  syariah, listing -nya  dilakukan  di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak 3 juli 2000.
Pasar  modal  syariah  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  pasar  modal  yang menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam kegiatan  transaksi  ekonomi  dan  terlepas  dari hal-hal  yang  dilarang  seperti  riba,  perjudian, spekulasi  dan  lain-lain.  Pasar  modal  syariah secara  prinsip  berbeda  dengan  pasar  modal konvensional.  Sejumlah  instrumen  syariah sudah  digulirkan  di  pasar  modal  Indonesia seperti  dalam  bentuk  saham  dan  obligasi dengan  kriteria  tertentu  yang  sesuai  dengan prinsip syariah.
Pasar  modal  syariah  adalah  pasar  yang seluruh  mekanisme  kegiatannya  terutama mengenai emiten,
jenis efek yang diperdagangkan dan
mekanisme perdagangannya  telah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  efek  syariah  adalah  efek  sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  Pasar  Modal  yang  akad, pengelolaan, perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.  Adapun  yang  dimaksud  dengan Prinsip-prinsip  syariah  adalah  prinsip  yang didasarkan oleh syariah Islam yang
penetapannya  dilakukan  oleh  Dewan  Syariah Nasioal  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) melalui fatwa. (Soemitro, 2010: 108-112)
Menurut MM. Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi: (Soemitro,  2010:114):  1) Memungkinkan  bagi masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan  dari  risikonya,  2)  Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan  likuiditas,  3)  Memungkinkan perusahaan  meningkatkan  modal  dari  luar untuk  membangun  dan  mengembangkan  lini produksinya,  4)  Memisahkan  operasi  kegiatan bisnis  dari  fluktuasi  jangka  pendek  pada  harga saham  yang  merupakan  ciri  umum  pada  pasar modal konvensional, 5) Memungkinkan investasi  pada  ekonomi  itu  ditentukan  oleh kinerja  kegiatan  bisnis  sebagaimana  tercermin pada harga saham.
Di tengah pertumbuhan kegiatan ekonomi  syariah  di  Indonesia  yang  semakin marak, perkembangan kegiatan investasi syariah  di  pasar  modal  Indonesia  masih dianggap  belum  mengalami  kemajuan  yang cukup signifikan sejak pertengahan tahun 1997 melalui  instrument  reksa  dana  syariah  dan sejumlah  fatwa  DSN-MUI  berkaitan  dengan kegiatan  investasi  syariah  di  pasar  modal  juga diterbitkan,  hingga  saat  ini  pihak-pihak  yang melakukan  kegiatan  investasi  syariah  di  pasar modal masih tergolong minim. (Sutedi, 2011: 26- 27).
Beberapa  masalah  yang  benar  menjadi kendala, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman  tentang  pasar  modal  syariah, ketersediaan  informasi  tentang  pasar  modal syaiah,  minat  pemodal,  kerangka  peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan  (dari  sisi  syariah)  oleh  lembaga terkait,  pra-proses  (persiapan)  penerbitan  efek syariah,  dan  kelembagaan  atau  institusi  yang menagatur  dan  mengawasi  kegiatan  pasar modal syariah di Indonesia.
Sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya  pasar  modal  Indonesia  menjadi penggerak  ekonomi  nasional  yang  tangguh  dan berdaya  saing  global,  perlu  dilakukan  secara
terus  menerus  untuk  menyempurnakan  dan mengembangkan  infrastruktur  pasar  modal menuju  ke  arah  yang  lebih  baik.  Salah  satu faktor  bagi  terciptanya  pasar  modal  Indonesia yang  tanggung  dan  berdaya  saing  global dimaksud  adalah  dengan  tersedianya  fasilitas dan  instrumen  pasar  modal  Indonesia  yang mampu  bersaing  dengan  instrumen  pasar modal Negara-negara lain. (Sutedi, 2011: 26-27).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  perpustakaan dengan  karena  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum doktrinal  karena  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  menganalisa  hukum  yang  tertulis dari  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang lebih  dikenal  dengan  nama  dan  bahan  acuan dalam  bidang  hukum  atau  bahan  rujukan bidang  hukum.  Waktu  penelitian  dimulai  pada bulan Juli sampai bulan Desember 2016.
Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara “Penelitian  Kepustakaan”  ( Library  Research ) yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara pengumpulan  Literatur  dengan  sumber  data berupa  bahan  hukum  primer  dan  ataupun bahan  hukum  sekunder  yang  ada  hubungan dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini.
Dalam  penyusunan  yang  digunakan dalam penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan  adalah  :  1)  Bahan  Hukum  Primer, yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  di  bidang  hukum  yang mengikat  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.  2)  Bahan hukum  sekunder,  yaitu  berupa  bahan  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,  yaitu  hasil  karya  para  ahli  hukum berupa  buku-buku,  pendapat-pendapat  para sarjana  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.
Bahan  Hukum  tersier  atau  bahan  hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer
dan/atau  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  Kamus Hukum, dan lain-lain.
Di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif,
pengelolaan  data  pada  hakikatnya  merupakan kegiatan untuk melakukan analisa data terhadap  permasalahan  yang  dibahas.  Hal  ini dilakukan  dengan  menganalisa  bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan,  buku,  dan  karya  ilmiah serta  bahan  dari  internet  yang  berkaitan  erat dengan “ Urgensi  Pengaturan  Hukum  Efek Syariah  dalam  Peraturan  Perundang-undangan di  Indonesia ” yang  kemudian  dianalisa  secara induktif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar  perdana  adalah  pasar  abstrak dimana  terjadi  penawaran  dan  penjualan  efek suatu  perusahaan  yang go  public .  Pada  pasar perdana  yang  diperdagangkan  adalah  efek-efek yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  umum oleh  suatu  perusahaan  yang  akan go  public . Dalam  hal  ini  penawaran  dan  penjualan  efek dilakukan oleh penjamin utama emisi, penjamin emisi,  dan  agen  penjualan.  Dengan  demikian, pasar perdana adalah tempat perdagangan efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum efek tersebut  diperdagangkan  di  pasar  sekunder. ( Irmayanto, dkk, 2004: 294-295).
Harga  saham  pada  pasar  perdana merupakan  harga  pasti  yang  tidak  dapat ditawar,  dan  ketetapan  harga  ini  telah disepakati  bersama  oleh  perusahaan  penjamin emisi  ( underwriter )  dan  emiten. ( Haroen,  2000: 53).
Bagi  investor  yang  ingin  membeli  saham di  pasar  perdana  haruslah  menggunakan pertimbangan-pertimbangan  yang  bersumber dari  kondisi  perusahaan  yang  mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan  informasi  dari  catatan  keuangan historis sampai  proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Umumnya dilihat apakah proyeksi pertumbuhan  perusahaan  tersebut  melampaui rata-rata pertumbuhan industri sejenis. Disamping  itu,  bonifiditas  lembaga  dan  profesi
yang menunjang penerbitan efek juga diperhatikan seperti
penjamin
emisi
( underwriter ),  wali  amanat,  agen  penjual, penanggung ( guarantor ), akuntan public, perusahaan  penilai,  ( appraisal ),  konsultan hukum,  dan  notaries.  Bagi  para  investor muslim,  tentu  lebih  didorong  untuk  memilih emiten yang telah terdaftar dalam listingJakarta Islamic Index (JII) sebagai instrument keuangan syariah.
Adapun  prosedur  pembelian  efek  di pasar  perdana  secara  umum  ( Soemitro.,  Op. Cit.,:  156)  adalah pembeli  menghubungi  agen penjual  yang  ditunjuk  oleh underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Formulir pemesanan  yang  telah  diisi  oleh  investor dikembalikan  kepada  agen  penjual  disertai tanda  tangan  dan  kopian  kartu  identitas investor  serta  jumlah  dana  sesuai  dengan  nilai efek  yang  dipesan.  Formulir  pemesanan biasanya  berisi  informasi  tentang  harga  efek, jumlah  efek  yang  dipesan,  identitas  pemesan, tanggal penjatahan dan pengembalian dana jika kelebihan permintaan, jumlah yang dibayarkan, agen  penjua  yang  dihubungi  dan  tata  cara pemesanan.  Satuan  yang  dipakai  dikenal dengan  istilah lot ,  dimana  1 lot saham  di Indonesia  saat  ini  mewakili  500  lembar  saham dan kelipatan harga saham disebut point . Jika  pemesanan  efek  melebihi  efek  yang ditawarkan,  maka  prosedur  selanjutnya  adalah masa penjatahan dan masa pengembalian dana. Masa  penjatahan  dilakukan  paling  lambat  12 hari  kerja  terhitung  sejak  berakhirnya  masa penawaran  yang  dilakukan  oleh  penjamin emisi. Penjatahan dilakukan dengan mendahulukan  investor  kecil.  Sedangkan  masa pengembalian  dana  merupakan  pengembalian kelebihan  dana  akibat  tidak  terpenuhinya pesanan  oleh  penjamin  emisi  paling  lambat empat hari kerja setelah akhir masa penjatahan.
Penyerahan  efek  dilakukan  setelah  ada kesesuaian antara banyaknya efek yang dipesan dengan  banyaknya  efek  yang  dapat  dipenuhi emiten.  Penyerahan  efek  dilakukan  oleh penjamin emisi atau agen penjual paling lambat 12  hari  kerja  mulai  tanggal  berakhirnya  masa penjatahan.  Investor  mendatangi  penjamin
emisi atau agen penjual dengan membawa bukti pembelian. ( Soemitro., Op. Cit.,: 156)
Keabsahan  transaksi  saham  di  pasar perdana  ini  tentu  saja  harus  dibarengi  dengan suatu  prinsip  utama  dalam  Islam,  yaitu ‘an taradhin minkum (atas dasar suka sama suka di antara kamu). Kemudian sisi lain, tingkat harga saham  yang  terjadi  di  pasar  perdana  amat ditentukan  oleh  kekuatan  pasar  (kebebasan pasar) dan prospektus dari perusahaan pemilik saham.  Seseorang  dalam  membeli  saham  amat mempertimbangkan  prospek  dari  perusahaan yang  menjual  saham,  dan  sudah  dapat dipastikan  tujuan  dari  pembelian  saham  itu adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Suatu perusahaan  yang  memiliki  prospektus  yang baik dan cerah, tentu saja harga sahamnya akan melonjak,  karena  amat  diminati  oleh  investor, sehingga banyak saham suatu perusahaan yang dibeli  investor,  semakin  baik  dan  cerah eksistensi dan masa depan perusahaan tersebut. Atas dasar itu, kelebihan harga saham yang  diperjualbelikan  di  pasar  perdana  dari harga nominal, menunjukkan bahwa perusahaan  itu  memiliki  prospek  yang  baik  di masa  yang  akan  datang.  Implikasi  lebih  lanjut akan membawa kesejahteraan kepada perusahaan,  para  investor,  dan  keuangan negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  yang dikehendaki hukum Islam, yaitu untuk
mencapai kemaslahatan. ( Haroen,, Op. Cit.,: 82)
Pasar
sekunder
adalah pasar
perdagangan  saham  setelah  melewati  masa penawaran saham di pasar perdana, dan saham telah tercatat di Bursa Efek untuk diperdagangkan. ( Haroen,,  Op.  Cit.,:  58) Pasar sekunder adalah bursa efek dimana efek emiten diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder bukan lagi didasarkan atas kesepakatan  emiten  dengan  penjamin  emisi, sebagai  yang  berlaku  pada  pasar  perdana, melainkan  ditentukan  oleh  teori supply  and demand (permintaan dan penawaran saham), di samping  ditentukan  oleh  kondisi  perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). ( Situmorang 2008: 117).
Dengan  demikian,  harga  saham  di  pasar sekunder  berada  di  luar  kontrol    emiten,
sehingga  perputaran  uang  tidak  lagi  mengalir ke  perusahaan  yang  menerbitkan  saham, melainkan  berpindah  dari  pemegang  saham  ke tangan pemegang saham lainnya.
Namun  demikian,  hal  ini  bukan  berarti perusahaan tidak berkepentingan dengan harga sahamnya  di  pasar  sekunder,  karena  ketika  itu ia  bertindak  sebagai entity dan  manajemen.
Secara  formal,  dalam  teori  keuangan  modern dijelaskan  bahwa  tujuan  perusahaan  adalah memaksimumkan kesejahteraan (ekonomi)
para pemegang saham.
Tolok
ukur kesejahteraan  tersebut  terletak  pada  harga saham  yang  bersangkutan. ( Situmorang 2008: 117).
Di  pasar  perdana  proses  perdagangan hanya  terjadi  ketika  emiten  (perusahaan  yang menjual  saham)  mengeluarkan  emisi  baru, sementara  proses  perdagangan  pada  pasar sekunder  terjadi  setiap  hari,  dan  dalam  satu hari  bisa  terjadi  beberapa  kali  perdagangan. Akan  tetapi,  untuk  melakukan  transaksi,  pasar sekunder memberlakukan adanya jasa pedagang  perantar,  karena  investor  sendiri tidak  boleh  langsung  terjun  ke  lantai  Bursa ( Floor Trader ). ( HR, 2009: 188).
Mekanisme  perdagangan  efek  di  bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota  bursa efek.  Keanggotaan  bursa  efek  dapat  diberikan kepada  perorangan  atau  badan  hukum.  Syarat keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan  dan  kemampuan  sebagai  anggota bursa  efek.  Perdagangan  efek  di  bursa  efek dilakukan melalui perantara pedagang efek dan pedagang  efek  yang  merupakan  anggota  bursa. ( Soemitro., Op. Cit.,: 156)
Perantara pedagang efek ( Broker ) berfungsi  sebagai  agen  yang  melakukan transaksi  untuk  dan  atas  nama  klien.  Dari kegiatan ini perantara pedagang efek mendapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi.
Pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang  melakukan  transaksi  untuk  kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai  investor  sehingga  pedagang  efek menerima  konsekuensi,  baik  untung  maupun rugi.
Perbedaan  Perdana  dan  Pasar  Sekunder ( Rivai, Op. Cit,: 8) No. Keterangan Pasar Perdana Pasar Sekunder 1. Harga Tetap (ditentukan oleh penerbit surat berharga) Berfluktuasi (ditentukan oleh pengaruh supplay dan demand ) 2. Biaya Tidak dikenakan biaya promosi Dikenakan biaya promosi 3. Jangka waktu penjualan Terbatas Tidak terbatas 4. Cara penjualan Dilaksanakan melalui  agen penjual Dilaksanakan oleh agen bursa Lembaga yang memiliki wewenang memfatwakan  hukum-hukum  syariah  terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan adalah para ulama yang terkoordinasi di bawah Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI).  Dalam  kepengurusan  DSN-MUI, terdapat  Badan  Pelaksana  Harian  (BPH)  yang keanggotaanya  terdiri  dari  para  pakar  yang bukan  hanya  ahli  di  bidang  masing-masing, tetapi juga memiliki komitmen dan pemahaman tentang  hukum  syariah.  Melalui  penelitian  dan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai persoalan,  BPH  merekomendasikan  kepada pimpinan  DSN-MUI  untuk  memberikan  fatwa kepada lembaga terkait, sebelum ditindaklanjuti  dalam  bentuk  kebijakan.  Dalam hal  ini,  kesadaran  dan  pemahaman  terhadap prinsip  syariah  bagi  para  pelaku  kebijakan sangat menentukan. DSN-MUI ketika memberikan  fatwa  selalu  merujuk  pada  dalil- dalil syara yang berfungsi sebagai dasar hukum. ( Burhanuddin S., Op. Cit.,:132-133)
Dalam  perkembangannya  mulai  2007,
Bapepam Lembaga
Keuangan
sudah
mengeluarkan  Daftar  Efek  Islam  yang  berisi emiten-emiten  yang  sahamnya  sesuai  dengan ketentuan  Islam  berdasarkan  keputusan  Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga
Keuangan No. Kep. 325/BI/2007 tentang Daftar Efek  IslamTanggal  12  September  2007  yang berisi  174  Saham  Islam. ( Huda,  Op.  Cit.,:  225- 226)
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) ketika memberikan fatwa selalu  merujuk  pada  dalil-dalil  dan  syara  yang berfungsi  sebagai  dasar  hukum.  Adapun  fatwa DSN-MUI  yang  terkait  dengan  pengembangan pasar  modal  syariah  adalah  sebagai  berikut: ( Burhanuddin  S.,  Loc.  Cit):  1) No.  5/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Jual  Beli  Saham,  2)  No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana, 3) No.
32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. No.  33/DSN-MUI/IX/2002  tentang  Obligasi
Syariah Mudharabah, 4) No. 40/DSN- MUI/X/2003 tentang
Pasar Modal dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal,  5)  No.  41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, 6) No. 59/DSN- MUI/IX/2007  tentang  Obligasi  Mudharabah Konversi, 7) No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD) Syariah,  8)  No.  66/DSN-MUI/III/2008  tentang Waran Syariah.
Fatwa-fatwa  tersebut,  mengatur  prinsip- prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal  yang meliputi  bahwa  suatu  efek  dipandang  telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh  pernyataan  kesesuaian  syariah yang  tertulis  dari  DSN-MUI.  ( Sutedi.,  Op.  Cit., hlm. 9-10).
Sebagai  tindak  lanjut  fatwa  DSN-MUI, BAPEPAM  juga  telah  mengeluarkan  kebijakan terkait  dengan  pengembangan  pasar  modal syariah.  Pada  tanggal  23  November  2006, BAPEPAM  dan  LK  melalui  Keputusan  Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 (Peraturan  Nomor  IX.A.13)  tentang  penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor  Kep-131/BL/2006  (Peraturan  Nomor IX.A.14)  tentang  akad-akad  yan  digunakan dalam penerbitan efek syariah. ( Burhanuddin S., Loc. Cit)
Instrumen-instrumen syariah yang dikeluarkan  oleh  suatu  badan  usaha  atau lembaga  keuangan  selalu  diawali  dengan adanya  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi keabsahan  produk.  Akan  tetapi  yang  kemudian menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  fatwa  DSN
tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar hukum  yang  mengikat,  mengingat  fatwa  DSN tidak  termasuk  dalam  tata  urutan  perundang- undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan dalam  pasal  7  dikemukakan  bahwa  jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  2)  Ketetapan  MPR,  3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (UU/Perppu),  4) Peraturan  Presiden,  5)  Peraturan  Daerah Provinsi, 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dengan  demikian,  sampai  saat  ini penerbit-penerbit  produk  keuangan  syariah sebenarnya  mempunyai  keleluasaan  untuk tidak  mengikuti  fatwa  DSN,  karena  fatwa  DSN bukanlah  merupakan  sumber  hukum  yang mengikat  di  Negara  Republik  Indonesia. Misalnya,  bisa  saja  terjadi  suatu  produk berlabel  syariah,  tetapi  pada  kenyataannya mengandung  unsur  riba  dan gharar dan  tidak ada  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada penerbit  produk  halal  tapi  palsu  tersebut. (Sutedi., Op. Cit.,: 35-36)
Urgensi  Pengaturan  Hukum  Efek  Syariah pada  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Dilihat  dari  sisi  syariah,  pasar  modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah.  Transaksi  di  dalam  pasar  modal, menurut  prinsip  syariah  tidak  dilarang  atau dibolehkan  sepanjang  tidak  terdapat  transaksi yang  bertentangan  dengan  ketentuan  yang telah  digariskan  oleh  syariah.  Di  antara  yang dilarang  oleh  syariah  adalah  transaski  yang mengandung bunga dan riba. Larangan transaksi  bunga  atau  riba  sangat  jelas,  karena itu  transaksi  di  pasar  modal  yang  di  dalamnya terdapat  bunga  atau  riba  tidak  diperkenankan oleh syariah. (Sutedi., Op. Cit.,: 25-26)
Beberapa  hal  yang  menjadi  kendala untuk  mengembangkan  pasar  modal  syariah antara  lain ( Huda,  Op.  Cit.,:  211): 1) Belum  ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah  dari  Bapepam  atau  pemerintah, misalnya undang-undang. Perkembangan
keberadaan  pasar  modal  syariah  saat  ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan  Bapepam  dan  pemerintah  lebih tergantung  dari  permintaan  pelaku  pasar  yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah. 2) Selama ini pasar modal syariah lebih popular sebagai  sebuah  wacana  dimana  banyak  bicara tentang  bagaimana  pasar  yang  diislamkan. Dimana  selama  ini  praktik  pasar  modal  tidak bisa  dipisahkan  dari  riba, maysir ,  dan gharar , dan  bagaimana  memisahkan  ketiganya  dari pasar modal. 3) Sosialisasi instrumen syariah di pasar  modal  memerlukan  dukungan  dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan Jakarta  Islamic  Index dan  reksa  dana  syariah kurang  tersosialisasi  dengan  baik  sehingga perlu  dukungan  dari  berbagai  pihak.  Praktisi dapat  menjelaskan  keberadaan  pasar  modal secara  pragmatis  sedangkan  akademisi  bisa menjelaskan secara ilmiah.
Berdasarkan pada kendala-kendala sebelumnya maka strategi yang perlu dikembangkan ( Huda,  Op.  Cit.,:  211-212):  1)
Keluarnya undang-undang  pasar modal syariah diperlukan  untuk  mendukung  keberadaan pasar modal syarah atau minimal menyempurnakan Undang-undang Pasar Modal No.  8  Tahun  1995,  sehingga  dengan  hal  ini diharapkan semakin mendorong perkembangan  pasar  modal  syariah.  2)  Perlu keaktifan  dari  pelaku  bisnis  (pengusaha) muslim  untuk  membentuk  kehidupan  ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku  pasar  terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan islam.
Diperlukan  rencana  jangka  pendek  dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodasi perkembangan instrumen- instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus  merencanakan  keberadaaan  pasar modal syariah di tanah air.
Perlu  kajian-kajian  ilmiah  mengenai pasar  modal  syariah,  oleh  karena  itu  dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahamkan  perlunya  keberadaan  pasar modal syariah.
Beberapa  hal  lain  yang  juga  dianggap dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal, yaitu perlu  dilakukannya  antara  lain  program sosialisasi  secara  intensif  tentang  kegiatan investasi  syarian  di  pasar  modal  yang mencakup  antara  lain,  prinsip-prinsip  dasar, produk,  mekanisme  transaksi,  peraturan  dan pola  pengawasannya,  penyusunan  kerangka peraturan  yang  lebih  jelas  dalam  rangka penerbitan  efek  syariah  dan  kegiatan  investasi syariah  di  pasar  modal,  dan  membentuk  pola kelembagaan  yang  efisien  dalam  fungsi  dan peran  dalam  mengatur,  membina,  mengawasi, dan  menjalankan  kegiatan  investasi  syariah  di pasar modal Indonesia. ( Sutedi., Op. Cit.,: 27)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan diatas  yang  telah  diuraikan  mengenai  Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah dalam
Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia, maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Pengaturan  hukum  efek  syariah  pada pasar  modal  syariah  di  Indonesia  dikeluarkan oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  sebagai  lembaga  yang berwenang  untuk  menfatwakan  hukum-hukum yang  berkaitan  dengan  lembaga  ekonomi  dan keuangan    syariah.  Beberapa  peraturan  yang dikeluarkan  DSN-MUI  yakni  No.  5/DSN- MUI/IV/2000;  No.  20/DSN-MUI/IX/2000;  No. 32/DSN-MUI/IX/2002;
No. 33/DSN- MUI/IX/2002;  No.  40/DSN-MUI/X/2003;  No. 41/DSN-MUI/III/2004; No. 59/DSN- MUI/IX/2007;  No.  65/DSN-MUI/III/2008;  dan No. 66/DSN-MUI/III/2008. Selnjutnya BAPEPAM  dan  LK  melalui  Keputusan  Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006
(Peraturan  Nomor  IX.A.13)  tentang  penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor  Kep-131/BL/2006  (Peraturan  Nomor IX.A.14)  tentang  akad-akad  yan  digunakan dalam penerbitan efek syariah.
Kekurangan  dalam  pengaturan  hukum efek  syariah  pada  pasar  modal  syariah  di Indonesia fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam
tata  urutan  perundang-undangan  sehingga sampai  saat  ini  penerbit-penerbit  produk keuangan  syariah  sebenarnya  mempunyai keleluasaan  untuk  tidak  mengikuti  fatwa  DSN, karena  fatwa  DSN  bukanlah  sumber  hukum yang mengikat di Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Haroen,  Nasrun.  2000.  Perdagangan  Saham  di  Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam. Jakarta: Yayasan Kalimah.
HR,  Muhamad  Nafik.  2009.  Bursa  Efek  dan  Investasi Syariah. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi. Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal.  2010.  Lembaga Keuangan  Islam,  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis. Jakarta: Kencana.
Irmayanto,  Juli,  dkk.  2004.  Bank  dan  Lembaga Keuangan. Jakarta: Universitas Trisakti.
Manan, Abdul. 2009. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar  Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana.
Nasarudin,  M.  Irsan,  dkk.  2008.  Aspek  Hukum  Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana. Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  2009.  Akuntansi  Syariah di Indonesia, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
S,  Burhanuddin.  2010.  Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Situmorang, M. Paulus. 2008. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Soemitro,  Andri.  2010.  Bank  dan  Lembaga  Syariah
Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sutedi,  Adrian.  2011.  Pasar  Modal  Syariah,  Sarana
Investasi  Keuangan  Berdasarkan  Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Sumber Lain
Akhmad Faozan, Konsep Pasar Modal Syariah, Jurnal
diakses pada http://download.portalgaruda.org/article.ph p?article=180828&val=6213&title=Konsep% 20Pasar%20Modal%20Syariah,
diunduh
pada tanggal 22 Juli 2016.
Anna  Nurlita,  Investasi  Pasar  Modal  Syariah  dalam
Kajian  Islam,  Jurnal  UIN  Syarif  Kasim  Riau, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.
Ida  Musdafia  Ibrahim,  Mekanisme  dan  Akad  pada Transaksi  Saham  di  Pasar  Modal  Syariah, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.  3.  No.  2,  STIE  YAI  Jakarta,  diakses  pada tanggal 22 Juli 2016.