## KARTU KREDIT SYARIAH DAN POLA HIDUP KONSUMTIF
Binti Mutafarida
STAIN KEDIRI
rida.fayi@gmail.com

## Abstract
People's lifestyle can change according to the development of mindset as well as the  existing  culture.  These  conditions  encourage  the  banking  world  in  product development to meet the needs of these communities. One of the products adopted by sharia bank is credit card, DSN MUI has issued its fatwa number 54 / DSN / - MUI / X / 2006 for this product with agreement of kafalah, qard and ijarah . This product of sharia credit card is called in sharia bank with name of sharia card. In addition to allowing the sharia card fatwa DSN also provides limits on the use of this magic card.
Keywords: sharia card, credit card, sharia bank.

## Abstraksi
Pola  hidup  masyarakat  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  pola  pikir dan  juga  budaya  yang  ada.  Kondisi  ini  mendorong  dunia  perbankan  dalam pengembangan  produk  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  tersebut.  Salah satu produk yang diadopsi oleh bank syariah adalah kartu kredit, DSN MUI telah mengeluarkan  fatwanya  nomor  54/DSN/-MUI/X/2006  untuk  produk  ini  dengan akad kafalah, qard dan ijarah. Produk kartu kredit syariah ini disebut dalam bank syariah dengan nama shariah card. Selain memperbolehkan adanya shariah card fatwa DSN juga memberikan batasan dalam penggunaan kartu sakti ini.
Kata kunci : shariah card, kartu kredit, bank syariah.

## A. Pendahuluan
Menurut  PBI  Nomor  11/11/PBI/2009,  kartu  kredit  adalah  APMK  (Alat Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu)  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai,
dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh acquirer atau  penerbit  dan  pemegang  kartu  berkewajiban  untuk  melakukan pembayaran pada  waktu  yang disepakati baik  dengan pelunasan secara sekaligus ( charge  card )  ataupun  dengan  pembayaran  angsuran 1 .  Kartu  kredit  ini  biasa disebut dengan kartu plastik. Sementara pengertian kartu kredit menurut OIC Fiqh Council  yang  berkedudukan  di  Jeddah  adalah  : a  credit  card  is  document  that  a bank  issues  to  a  natural  or  legal  person  according  to  a  contract  between  them. The  card  holder  purchase  goods  or  services  from  those  who  accept  the  card without immediate payment of the price. Payment is made from the account of the bank, who, afterwards, charge the card holder at regular time intervals depending upon the terms of the contract and the situation . Pengertian kartu kredit menurut fatwa  nomor  54/DSN/-MUI/X/2006, shariah  card adalah  kartu  yang  berfungsi seperti  kartu  kredit  yang  hubungan  hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada) antara  para  pihak  berdasarkan  prinsip  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  fatwa DSN MUI.
Besarnya  mobilitas  masyarakat  semakin  mendorong  fleksibilitas  dalam segala  hal,  salah  satunya  adalah  fleksibilitas  dalam  hal  pembyaran  segala transaksi.  Hal  inilah  yang  ikut  mendorong  perbankan  syariah  untuk  ikut mengembangkan  produk  kartu  kredit.  Di  indonesia  kartu  kredit  sendiri  baru dimulai  pada  tahun  1980an.  Keluarnya  keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1251/KMK.013/1988  tanggal  20  Desember  adalah  awal  meluasnya  penyebaran transaksi  dengan  menggunakan  kartu  kredit.  Berdasarkan  peraturan  menteri kuangan  tersebut  produk  kartu  kredit  digolongkan  menjadi  usaha  jasa pembiayaan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank  Duta  dan  selanjutnya  diikuti  oleh  bank-bank  umum  lainnya  baik  swasta maupun pemerintah. Khusus untuk Dinner dan Kassa Card tidak dikeluarkan oleh lembaga  perbankan  tetapi  oleh  lembaga  pembiayaan,  seperti  PT  Dinners  Jaya Indonesia untuk  kartu Dinners dan PT. Kassa Multi Finance mengeluarkan kartu Kassa.
1 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah, 447 (Jakarta : Prenamedia, 2014), 449
Era  globalisasi  adalah  masa  dimana  semua  transaksi  menggunakan  uang elektronik, hal ini didukung dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan  gaya  hidup  yang  menuntut  kemudahan.  Kemudahan  dan  kelonggaran  dalam pengajuan  kartu  kredit  mendorong  para  nasabah  bank  mengajukan  permohonan kartu  kredit.  Kemudahan  ini  belum  didukung  dengan  adanya  transparansi  dalam perhitungan  suku  bunga  yang  akan  dibebankan  kepada  nasabah.  Semakin banyaknya  transaksi  yang  menggunakan  kartu  kredit  mendorong  bank  syariah juga  ikut  berinovasi  dalam  produk  kartu  kredit,  kondisi  ini  didukung  oleh  DSN MUI  yang  juga  mengeluarkan  fatwanya  pada  tahun  2006  tentang shariah  card . Sekitar  enam  bulan  setelah  keluar  fatwa  DSN  MUI  tentang Shariah  card ,  Bank Danamon bekerjasama dengan MaterCard mengeluarkan produk shariah card nya dengan  nama  Dirham  Card.  Dirham  Card  menjadi  kartu  kredit  pertama  yang menggunakan  prinsip  syariah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  nomor  54/DSN- MUI/X/2006.  Selanjutnya  diikuti  oleh  bank-  bank  syariah  yang  lainnya ditantaranya adalaha BNI Syariah dengan hasanah card nya dan CIMB Niaga.
Perkembangan produk bank syaraiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat,  salah  satu  produk  yang  sangat  berkembang  saat  ini  adalah  kartu kredit syariah. Berkembangnya kartu kredit syariah dalam masyarakat disebabkan salah  satunya  adalah  faktor  situasi  dan  kondisi  dalam  masyarakat  yang  sedang menuju less  society. Era  globalisasi  seperti  saat  ini,  dimana  teknologi  telah menguntungkan  untuk  melakukan  transaksi  secepat  mungkin,  sehingga  dunia perbankan  syariah  juga  dituntut  untuk  melakukan  hal  tersebut  untuk  masyarakat khususnya nasabahnya. Maka dari itu munculnya kartu kredit syariah akan sangat dibutuhkan  dalam  memberikan  kemudahan  transaksi  yang  dilakukan  dan  juga sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  yang  meragukan  keberadaan  perbankan  syariah dalam kegiatan  keuangan dan ekonomi modern.

## B. Shariah Card
Berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  tentang shariah  card ,  dasar  diperbolehkannya  transaksi  kartu  kredit  shariah  diantaranya adalah :
1. Firman Allah s.w.t
a. Q.S. Al-maidah ayat 1 :
َ ﺎﻣ ﺮ ﯾ َ ﺪ َ ﻢ إ ﻻﱠ ﻌ َ ﻣ ﺎ ﯾ ﮭ ﯿ ﻤ ﺔ َ ٱ َ ﻷ َ َ ﻧ ﻢﻜ ﺑ ﺖ ﻟ ﺣ ﻠﱠ و ﻓ َ ﻮ ا ﺑ َ ﭑ َ ﻟ ﻘ ﻌ َ ﻮ َ د َ أ َ ﻮا أ اء ﻣ ﻨ ﺎﮭﱡﯾ ﺄٓ ﯾ ٱ ﱠﻟ َ ﻦﯾﺬ
“ Hai  orang-orang  yang  beriman!  Penuhilah  akad-akad  itu. Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan dibacakannya  kepadamu.  (yang  demikian  itu)  dengan  tidak menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang dikehendaki-Nya ”.
b. Q.S Al Isra ayat 34 :
و ﻮ ﻓ ا و أ ﺷ ﱠﺪ ۥه َ َ أ ﻎ ﺣ ﺘﱠ ﻰ ﯾ َ َ ﺒﻠ َ ﻦﺴﺣ ھ ﻰ أ َ ٱ َ ﻢﯿ ﺘ ﯿﻟ إ ﻻﱠ ﻰ ﺘﱠﻟﭑ ﺑ ﺎﻣ ل ﻮ ﺑﺮ ا و َ ﻻ ﺗ َ ﻘ ﺴﻣ ـۭﻮ َ ﻻ ﺎﻛ ن َ ﺪ ﮭ ن ٱ َ ﻟ ﻌ ﮭ َ ﺪ َ إ َ ﭑ ﺑ َ ﻌﻟ
“ dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara  yang  lebih  baik  (bermanfaat),  sampai  ia  dewasa,  dan pebuhilah  janji,  dan  sesungguhnya  janji  itu  pasti  dimintai pertanggungjawabannya ”.
c. Q.S Yusuf ayat 72 :
ز ﻋ ﯿ َۭ َ ﻢ ﮫ ﺑ ۦ أو ﺎ ﻧ ﺣ ﻤ ﻞ ﺑ َ َ ﻌ ﯿ َ َ ﺮ ﮫ ﺑ ۦ ء ﺟ ﺎ َٓ و ﻤ ﻟ ﻦ ﻠﻤ ﻚ ٱ َ ﻟ ع ﺻ ﻮ ا ﻮ ﻟﺎ ﻗ ا ﻧ َ ﻘﻔ َ ﺪ
“ Penyeru-penyeru  itu  berseru  “kami  kehilangan  piala  Raja,  dan barang  siapa  dapat  mengembalikannya  akan  memperoleh  bahan makanan (seberat)beban unta dan aku menjamin terhadapnya ”.

## 2. Hadis Nabi s.a.w antara lain :
a. Hadis Nabi  Riwayat  Imam  at  Tirmidzi  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf  al Muzani, Nabi s.a.w bersabda yang artinya :
“ Shulh  (penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah untuk mufakat)  boleh  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali  shulh yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram,
dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram ”.
b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah al Daraquthni dan yang lain dari Abu Said AL Khudri, Nabi saw bersabda  yang artinya :
“ Tidak  boleh  membahayakan/  merugikan  (orang  lain)  dan  tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya .”
c. Hadis Nabi  riwayat  Bukhari  dari  Salamah  bin  al  Akwa’  yang artinya :
“ Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w jenazah seorang laki- laki  untuk  dishalatkan.  Rasulullah  bertanya,  ‘apakah ia mempunyai  utang?”  sahabat  menjawab  “Tidak”,  maka  beliau menshalatkannya,  kemudian  dihadapkan  lagi  jenazah  lain, Rasulullah pun bertanya “apakah dia mempunyai utang?” mereka menjawab “Ya”, Rasulullah berkata “Shalatkanlah temanmu itu” (beliau  sendiri  tidak  mau  menshalatkannya),  lalu  Abu  Qatadah berkata,“saya  menjamin  utangnya  ya  Rasulullah“.  Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut .

## 3. Kaidah fikih
Berdasarkan  fatwa  DSN  –  MUI  Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  juga akad yang digunakan dalam shariah card adalah :
a. Kafalah , dalam hal ini Penerbit Kartu adalah Penjamin ( Kafil ) bagi pemegang  kartu  terhadap  Merchant  atas  semua  kewajiban  bayar ( dayn )  yang  timbul  dari  transaksi  antara  Pemegang  Krtu  dengan Merchant dan/atau  penarikan  tunai  dari  selain  bank  atau  ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee ( ujrah kafalah )
b. Qardh ;  dalam  hal  ini  penerbit  kartu  adalah  pemberi  pinjaman ( muqaridh )  melalui  penarikan  tunai  dari  bank  atau  ATM  dan penerbit kartu.
c. Ijarah ;  dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem pembayaran  dan  pelayanan  terhadap  pemegang  kartu  atas  ijarah ini. Pemegang kartu dikenakan membership fee.
Pelaksanaan  operasional  shariah  card  tidak  boleh  bertentangan  dengan fatwa  DSN-MUI  Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  dan  mengikuti  batasan-batasan yang telah ditetapkan didalamnya. Batasan batasan tersebut adalah :
a. Tidak menimbulkan riba
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
c. Tidak  mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan  ( israf ),  dengan  cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
d. Pemegang  kartu  utama  harus  memiliki  kemampuan  financial  untuk melunasi pada waktunya.
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah
Pada  tahun  2007  Bank  Indonesia  megeluarkan  regulasi  yang  senada dengan  fatwa  berkaitan  dengan  batasan  transaksi  shariah  card  yaitu  Regulasi tentang  Surat  Bank  Indonesia  Nomor  9/183/DPbS/2007  tentang  kartu  kredit syariah.  Regulasi  ini  menjadi  landasan  hukum  bagi  bank-bank  syariah  untuk menerbitkan  kartu  kredit  syariah.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  pemerintah mengeluarkan  regulasi  selanjutnya  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 11/11/PBI/2009  tentang  penyelenggaraan  kegiatan  alat  pembayaran  dengan menggunakan  kartu  yang  kemudian  diubah  dengan  PBI  Nomor  14/  2/PBI/2012, menyebabkan terjadinya pengetatan bisnis kartu kredit.
Perkembangan shariah card berawal dari peroduk kartu kredit yang sangat diminati  masyarakat,  sehingga  produk  hariah  card  ini  pasti  akan  dibandingkan dengan  pelopornya  yaitu  kartu  kredit  konvensional,  berikut  ini  penulis  mencoba membandingkan  antara  produk  syariah  dengan  produk  konvensional.  Sebelum melihat  perbedaannya,  berikut  ini  adalah  persamaan  antara  kartu  kredit konvensional dan shariah card milik bank syariah :
a. Sama – sama berfungsi sebagai kartu pembayaran.
b. Memiliki biaya tuhunan, biaya materai, biaya keterlambatan dan biaya lainnya
c. Pihak  –  pihak  yang  terkait  dengan  penerbitan  dan  penggunaan  kartu sama saja antara bank konvensional dan bank syariah
d. Prosedur transaksi dalam mekanisme pembayaran melibatkan tiga pihak yaitu :
1. Bank penerbit ( issuer bank )
2. Pemegang kartu ( Holder card )
3. Pedagang ( Merchant )
Sedangkan  perbedaan  antara  kartu  kredit  syariah  dan  konvensional, penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Segi  perhitungan  biaya  bunga  :  kartu  kredit  syariah  akan  dikenakan bunga  ketika  tidak  membayar  penuh  tagihannya  atau  hanya melakukan pembayaran minimum
2. Shariah  card tidak  dikenakan  bunga  tetapi  terdapat  ketentuan  lain seperti fatwa DSN –MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006
3. MUI  menetapkan  batasan-batasan  dalam  transaksi  dengan  shariah card,  baik  dari  sisi  merchant,  Pemegang  kartu  maupun  bank  penerbit kartu sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006
4. Bank  penerbit  kartu  kredit  syariah  boleh  menerima  pembayaran  atas penarikan  tunai  dari  shariah  card  sebagai  upah  layanan  dan penggunaan  fasilitas.  Sistem  perhitungan  yang  digunakan  untuk  fee pengambilan tunai sesuai dengan range pengambilan ( tiering )
5. Sistem  penarikan  tunai  untuk  kartu  kredit  bank  konvensional dikenakan bunga  yang lebih besar  yaitu 4%  - 10% dari total nominal yang  ditarik  tergantung  dengan  kebijakan  masing  –  masing  bank penerbit.
1.  Permohonan shariah card 2. Akad Kafalah
7.  Bayar  imbalan atas kafalah BANK 3b. Penarikan Tunai ( Mushdir al-bithqah ) 6. Bayar kewajiban NASABAH ( Hamil al-Bitaqah )
5. Membay P ar ola Hidup Masyarakat Modern kewajiban nasabah 4. Otorisasi shariah card MERCHANT
( Qabil AL Bitaqah )
3a. Pembelian barang

## Skema praktik Praktik Akad Kafalah pada Bank syariah untuk Shariah Card
Teori  pembangunan  dalam  ilmu  sosial  dapat  dibagi  kedalam  dua paradigma  besar  yakni  modernisasi  dan  ketergantungan  (Lewellen,1995;  Larrain 1994; Kieli 1995). Modernisme adalah sebuah proses yang terus berlangsung dari
masa ke masa dan menghasilkan berbagai produk berupa pola hidup, kebudayaan dan banyak aspek lainnya. Fenomena modernisme, yang diyakini sebagai  pilihan tepat  membebaskan  manusia  dari  situasi  ketertinggalan,  keterbelakangan, kemiskinan,  kebodohan,  meski  dalam  arti  terbatas  menunjukkan  kemajuan  yang cukup spektakuler, tetapi juga menyisakan persoalan-persoalan yang cukup rumit dan kompleks. Magnis-Susilo, mencirikan masyarakat modern sebagai berikut :
1. Masyarakat  modern  pertama-tama  adalah  masyarakat  yang  berdasarkan industrialisasi.  Industrialisasi  menjadi  darah  daging  masyarakat  modern  dan menjadi format dasar  yang bukan hanya bidang ekonomi, melainkan seluruh kehidupan masyarakat, penghayatannya, way of life dan sebagainya.
2. Implikasi  dari  industrialisasi  adalah  perubahan  total  dan  mendalam  dalam gaya hidup manusia. Perubahan itu menyangkut semua bidang kehidupan dan yang  paling  mencolok  adalah  penciptaan  jalur-jalur  komunikasi  lokal, regional dan global yang amat padat dan cepat. Sarana lalu lintas mengalami perkembangan  revolusioner  dan  manusia  difasilitasi  mesin-mesin  yang mempermudah pekerjaan.
3. Industrialisasi  tingkat  pertama  sudah  dilalui  oleh  negara-negara  industri. Teknologi  merupakan  ilmu  baru,  yakni  ilmu  yang  secara  khusus  yang meneliti  kekuatan-kekuatan  alam  dengan  maksud  untuk  memanfaatkanya bagi  produksi  industrial.  Gelombang  pasca-industri  kiranya  akan  melahirkan masyarakat informasi.
4. Masyarakat  modern  adalah  masyarakat  —  yang  kecuali  dalam  keadaan darurat dan luar biasa — tidak mengalami ketergantungan pada alam. Muncul kesan bahwa dengan otonomi rasionya apa saja bisa diciptakan manusia serta semua masalah dapat dipecahkan.
Heru  Nugroho  (1996)  mencermati  munculnya  perilaku  konsumtif  di kalangan masyarakat dan generasi muda sebagai implikasi pembangunan ekonomi yang  kian  mengglobal.  Bagi  generasi  muda  hal  ini  terlihat  pada  kegandrungan terhadap  budaya  Barat  seperti  musik  pop,  gaya  hidup  ABG,  gaya  hidup  instant dan  sebagainya.  Bahkan,  perilaku  konsumtif  tersebut  sudah  mengarah  pada
hedonisme, yakni gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan kebutuhan semata. Pola hidup dewasa ini dapat dilihat dari perkembangan asyarakat yang cenderung menjadi konsumtif dalam segala hal hanya untuk mengikuti tren dan bukan karena kebutuhan  ( need ).  Masyarakat  modern  tidak  lagi  menikmati  apa  yang  dibelinya tetapi  lebih  ke  keinginan  ( want )  sendiri  atau  lebih  ke  status  sosial  yang  semu.
Sebagai  contoh  adalah  orang  membeli  HP  keluaran  terbaru  bukan  karena membutuhkannya  tetapi  lebih  karena  untuk  mengikuti  perkembangan  jaman  dan status  sosial  semu  apalagi  pebeliannya  tidak  disertai  dengan  kemampuan membayar secara tunai tetapi dengan menggunakan kartu kredit.
Teori  perilaku  konsumen  sendiri  muncul  dari  adanya  sikap  dualitas  yang berkembang di Barat, sikap dualitas itu sendiri adalah : rasionalime ekonomik dan utilitarisme. Rasionalisme  ekonomik  adalah  suatu  kegiatan  menafsirkan  perilaku manusia  yang  dilandasi  dengan  perhitungan  cermat,  yang  diarahkan  dengan pandanagan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Sedangkan yang dimaksud  dengan  utilitarisme adalah sumber nilai  – nilai  dan sikap  –  sikap moral  yang  dilandasi  oleh  ketepatan  waktu,  kejujuran,  ketekunan  bekerja  dan sikap  hemat 2 .  Dari  kedua  sikap  tersebut  menggambarkan  bahwa  perilaku konsumen adalah bagaimana melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber  ekonomi  yang  ada  dan  dengan  perhitungan  yang  tepat  dan  cermat  untuk kehidupan  mendatang  yang  lebih  baik.  Dalam  teori  ini  masyarakat memperhitungkan  bagaimana  mencapai  kepuasan  pada  tingkat  tertinggi  dan dorogan satu-satunya adalah kesadaran akan uang.
Dalam teori perilaku konsumen sistem kapitalis telah melampaui dua tahap yaitu,  tahap  pertama  berkaitan  dengan  teori  marginalis  yaitu  berdasarkan  teori pemanfaatan  konsumen  secara  tegas  dapat  diukur  dalam  satuan  –  satuan  pokok. Konsumen  akan  mencapai  keseimbangan  ketika  dapat  memaksimalkan pemanfaatan  sesuai  keterbatasan  penghasilan.  Tahap  kedua  adalah  yang  lebih modern dalam mengukur dan mengatur kardinalitas pemanfaatan tersebut dengan melihat  kesamaan  tarif  marginal  substitusinya.  Berdasarkan  teori  barat  perilaku
2 Max weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, (New York : Charles Scribners Sons, 1958), 26
konsumtif  atau  sikap  konsumer  dianggap  sebagai  perilaku  dalam  jangka  waktu pendek di saat banyak faktor – faktor sosio kultural tetap dan tidak berubah serta membiarkan variabel – variabel ini tidak mengalami suatu perubahan maka dapat diperkirakan  bahwa  konsumer  dapat  berkuasa/berdaulat  dan  dapat  bersikap rasional  dengan  cara  memaksimalkan  penggunaannya  dan  meminimalkan biayanya.  Analisis  ekonom  barat  tersebut  dengan  berasumsi  pada  variabel  – variabel pasar saja sedangan variabel lainnya dianggap tidak ada.
Apabila  berdasarkan  teori  barat  perilaku  konsumen  tidak  ada  batasannya asalkan masih ada sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Kondisi ini bertentangan apabila  kita  bandingkan  dengan  ayat  Al  Quran  yang  membatasi  konsumsi masyarakat  tidak  boleh  berlebihan  dan  hanya  sesuai  dengan  kebutuhannya  saja. Ayat Al Quran tersebut adalah :
1. QS Al Baqarah ayat 168 :
ﺧ ﻄ َ ﻮ ت َ ﻻ ﻮ ﻌ ﺒﱠﺘ ﺗ ا و ض ﺣ ﻠ َ َۭ َ ﻼ ط ﯿﺒﱢ َ ﺎ ﻰ ﻓ ٱ َ ﻷ ر َ ﺎﻤﻣ س ﻮ ﻠﻛ ا ﺎﮭﱡﯾ ﺄٓ ﯾ ٱ ﺎﱠﻨﻟ ﻦﯿ ﺒﻣ َ ﺪ َۭﱞ و ﻋ َ ﻢ ﻜ ﻦ َ إ َ ﻧﱠ ۥﮫ َ ﻟ َ ٱ ﺸﻟ َ ﻄﯿ
” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan;  karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ”
2. QS. Al Isra ayat 27-28: ﻮ ﻔﻛ ار َ َۭ ﮫﱢﺑﺮ ۦ ﻦ ﻟ ن ٱ ﺸﻟ َ ﯿ ﻄ َ ﺎﻛ و ﻄ ﯿ ﻦ َ ن ٱ ﯿﺸﻟ ﻮا إ ﻮﺧ ﺎﻛ ﻧ ر ﯾ ﻦ ﺬﱢ ﺒﻤ ن إ ٱ َ ﻟ ﺴ ﻮ َۭ َ ر ا َ ﯿ ﻣ َ ﻻ ۭﻮ ھ ﺎ ﻓ َ ﻘ َ ﻞ ﻟﱠ ﮭ َ َ ﻢ ﻗ َ ﻦﻣ ر ﻚﱢﺑ ﺗ َ ﻮﺟﺮ ر ﺣ ﻤ َ َ ﺔ ﻋ َ ﻢ ﮭﻨ ٱ ٓﺎﻐ ﺘﺑ ء ﺮ ﻦﺿ ﺗ َ ﻌ ﺎﻣ إو
” sesungguhnya  pemboros  –  pemboros  itu  adalah  saudara  –  saudara  setan  da setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka
untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas ”.
3. QS Al Maidah ayat 87-88 :
و ﻮ ﻠﻛ ا ﻮ ﻨﻣ ن ن إ ﻣ َ ﺆ
” Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi  kamu dan janganlah  melampaui  batas. Dan makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan  kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya ”.
Selain  ayat  al  quran  terdapat  juga  kajian  ulama  yang  mengatur  tentang pola konsumsi secara islami yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwa dalam bidang konsumsi, Islam mengatur manusia agar:
1. Menafkahkan  harta  dalam  kebaikan  dan  menjauhi  sifat  kikir.  Sebagai penegasan  bahwa  konsumsi  yang  benar  dapat  menggerakkan  roda perekonomian dan meningkatkan produktivitas
2. Islam  melarang  perbuatan  israf  dan  tabdzir.  Membelanjakan  harta  dalam konteks over quantity dan over quality ( ghairu halal ). Menjauhi hutang
3. Islam mengutamakan sikap sederhana
Hal  di  atas  sebagai  pelengkap  dasar  hukum  perlunya  kehati-hatian  dalam memanfaatkan  kartu  kredit  yang  memang  cenderung menjerumuskan penggunanya ke  dalam perilaku boros, mubadzir, hutang ribawi, dan kikir.
Perilaku konsumtif adalah perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  kekuatan,  kebiasaan,  adat  istiadat,  gaya  hidup,  kepercayaan  agama  dan sumber  daya  yang  dapat  digunakan  oleh  individu.  Sedangkan  konsep  perilaku konsumtif  dalam  islam  yang  diajarkan  oleh  Rasulullah  saw  adalah  sederhana, bersahaja, dan konsumsi rendah. Rasulullah meminta kepada umatnya untuk tidak hidup dalam kemewahan dan mengharamkan mengkonsumsi segala hal yang akan membawa  kepada  kemewahan.  Dengan  demikian  konsep  ekonomi  syariah menggambarkan suatu sistem ekonomi dengan biaya dan konsumsi rendah. Dalam perekonomian  islam  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  ditaati  oleh para pelaku ekonomi yaitu :
1. Kebebasan dalam berekonomi maksudnya adalah kebebasan eksistensial yang berkaitan  dengan  kemampuan  seseorang  dan  kebebasan  sosial  yang menekankan kebebbasan individu karena kepentingan bersama.
2. Keseimbangan  hak  individu  dan  kolektif  sebagai  konsekuensi  dari  kegiatan yang dibangun atas dasar kebersamaan.
3. Berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat
4. Etika  ekonomi  dan  bisnis  yang  mendasarkan  pada  prinsip  otonomi,  prinsip kejujuran dan prinsip keadilan.
C. Kartu Kredit untuk Gaya Hidup
Secara historis kenaikan jumlah transaksi kartu kredit baik syariah maupun konvensional  mengalami  peningkatan  pada  akhir  tahun  apabila  dibandingkan dengan  bulan  sebelumnya.  Kondisi  ini  disebabkan  pada  akhir  tahun  masyarakat akan  merayakan  natal  dan  tahun  baru.  Hari  libur  yang  berturut-turut  mendorong masyarakat  menggunakan  waktunya  untuk  berlibur  dan  berbelanja.  Menurut General  Manager  Asosiasi  Kartu  Kredit  Indonesia  (AKKI)  Steve  Marta  hal  ini berpengaruh terhadap kenaikan transaksi kartu kredit sekitar 15%.
Berdasarkan data Bank Indonesia jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan  baik  bank  konvensional  maupun  bank  syariah  meningkat.  Pada  akhir tahun  2017  jumlah  kartu  yang  beredar  mencapai  16,9  juta  keping  atau  turun sekitar 500ribu keping, jumlah ini menurun apabila  dibandingkan dengan jumlah kartu kredit yang beredar pada akhir tahun lalu  yang berjumlah 17,4 juta keping. Sedangkan  jumlah  transaksi  kartu  kredit  hingga  september  2017  mencapai  Rp. 219,96 triliun, naik 6,5% secara tahunan (yoy).
350 300 250 200 150 100 50 0 -50 Grafik Transaksi Kartu Kredit 2012 2013 2014
2015 2016 jumlah kartu pertumbuhan volume transaksi tunai (yoy) volume transaksi belanja (yoy) volume transaksi volume transaksi tunai2 volume transaksi belanja pertumbuhan nilai nilai transaksi tunai (yoy) nilai transaksi belanja (yoy) nilai transaksi nilai transaksi tunai nilai transaksi belnja
Menurut  Presiden  Direktur  MasterCard  Indonesia,  Tommy  Singgih  “ada satu  jenis  transaksi  yang  mulai  meningkat  dan  mulai  mendekati  produk  barang dan juga mungkin  akan  terus meningkat,  hal  itu  adalah travel.  Menurutnya tidak hanya  pergeseran  pola  konsumsi  masyarakat  untuk  bepergian,  ia  juga  melihat bahwa saat ini juga terjadi pergeseran konsumsi masyarakat ke arah lifestyle (gaya hidup).  Alasannya  karena  saat  ini  kebutuhan  akan lifestyle tersebut  tidak  hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas atau dengan tingkat perekonomian yang tinggi,  tetapi  saat  ini  juga  banyak  masyarakat  dengan  level  perekonomian menengah  ke  bawah  juga  ingin  memiliki  waktu  luangnya  sendiri  dengan mengkonsumsi barang yang bersifat lifestyle” 3 .
Seperti dimuat  dalam CNN Indonesia Tommy Singgih juga mengungkapkan,  transaksi  yang  berkaitan  dengan  hal  travel,  seperti  transaksi untuk  penggunaan  jasa  pesawat  terbang  dan  juga travel  agency akan  terus meningkat, hal ini berkaitan dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yag berpindah ke konsumsi barang atau jasa yang terkait dengan travelling.
Salah satu bank syariah yang mempunyai produk kartu kredit adalah bank BNI Syariah, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan, pada kuartal ketiga tahun  ini  Bank  BNI  Syariah  mencatat  laba  bersih  dengan  lonjakan  sebesar 37,24%,  yaitu dari sebesar Rp. 156,62 miliar pada periode  yang sama tahun lalu menjadi  Rp.  215,23  miliar.  Pertumbuhan  ini  ditopang  oleh  pertumbuhan pembiayaan,  peningkatan  komposisi  rasio  dana  murah  dan  kontribusi  dari pendapatan  berbasis  komisi  ( fee  based  income). Berdasarkan  laporan  keuangan yang  diterbitkan,  pembiayaan  Bank  BNI  Syariah  juga  naik.  Kenaikan  tersebut
3 www.cnnindonesia.com diakses pada kamis 23 November 2017 jam 08.22
mencapai Rp. 19,53 trilliun atau meningkat sebesar 15,09 % dibandingkan dengan periode  yang  sama  pada  tahun  yang  lalu  sebesar  Rp.  16,77  triliun.  Dari  total pembiayaan  tersebut  dapat  dirinci  penyumbang  terbesar  adalah  dari  pembiayaan konsumer  sebesar  53,46  %  atau  Rp.  10,44  triliun.  Sedangkan  untuk  kartu pembiayaan Hasanah Card menyumbang pembiayaan sebesar Rp. 376 Miliar atau 1,93 %.
Beradasarkan  data-data  yang  ada  tersebut  dapat  dipastikan  bahwa  kartu kredit baik syariah maupun konvensional tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kart  kredit  syariah  atau syariah  card yang  sudah  ada  rambu-rambu  dari  DSN MUI dalam penggunaan dan pemanfaatannya juga tidak terlepas dari pemanfaatan untuk  komersial  atau  hanya  untuk  memenuhi  gaya  bukan  untuk  kebutuhan hidup.
Dari  beberapa  wawancara  yang  penulis  lakukan,  mayoritas  pemegang kartu  kredit  pernah  menggunakannya  untuk  penarikan  tunai  ataupun  untuk berburu  diskon.  Selain  itu  fenomena  saat  ini  kebanyakan  pemegang  kartu  kredit yang penulis jumpai, kartu kredit digunakan sebagai penyambung hidup. Kondisi ini  menggambarkan  bahwa  pemilik  kartu  kredit  sangat  tergantung  dengan  kartu plastik  ajaib  ini.  Menurut  Handi  Irawan  terdapat  10  kategori  perilaku  konsumen Indonesia yaitu :
1. Berpikir  jangka  pendek  ( short  term  perspektive )  yang  diihat  dari cirinya adalah mencari yang serba instant.
2. Tidak terencana ( dominated by unplanned behaviour ), yang tercermin pada  kebiasaan  membeli  produk  yang  kelihatannya  menarik  tanpa perencanaan sebelumnya.
3. Suka berkumpul/sosialisasi sehingga banyak konsumen yang membeli bukan  pada  esensi  barang  sehingga  menyebabkan  konsumen  yang membeli  bukan  karena  kebutuhan  tetapi  karena  faktor  pergaulan /sosialita
4. Berorientasi pada konteks bukan pada esensi barang sehingga menyebabkan konsumen lebih tertarik pada kemasan barang
5. Gengsi ( putting prestige as important motive )
6. Budaya lokal ( strong in subculture )
7. Kurang  peduli  lingkungan  sehingga  mereka  mampu  membeli  namun penggunaannya kurang tepat
8. Faktor iklan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat / tokoh agama
9. Suka  bantuan  luarnegeri  atau  barang  –  barang  impor  yang kenyataannya  saat  ini  barang  –  barang  ini  mengalir  deras  memasuki wilayah  Indonesia  dengan  harga  yang  jauh  lebih  murah  dan  kualitas lebih baik
10. Gagap teknologi sehingga mengakibatkan tidak terlalu memperhatikan elemen-elemen dari semua produk.
Persoalan  kartu  kredit  syariah  yang  terdapat  batasan  dalam penggunaannya oleh DSN MUI
yaitu
Berdasarkan  fatwa  MUI  terdapat  batasan  dalam  pemberian  kartu  kredit
1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( israf ), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah
Apabila kita bahas satu persatu dan dikaitkan dengan kategori konsumen Indonesia  maka  akan  banyak  sekali  kelemahan  akan  produk  kartu  kredit  secara syariah. Apabila membahas tentang kartu kredit yang tidak menimbulka riba maka sudah diatasi dengan akad yang digunakan dalam kartu kredit  yaitu dengan akad kafalah, qard dan ijarah, disini bank sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006.  Poin  kedua  yang  perlu  diperhatikan  dalam  batasan  DSN MUI adalah tidak dilaksanakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, apabila kita bahas lebih  jauh bagaimana selama ini bank memonitoring transaksi
yang  dilakukan  nasabahnya.  Berdasarkan  pengalaman  penulis  dan  wawancra kepada  beberapa  pengguna  kartu  kredit  syariah,  selama  pembayaran  tagihan lancar  bank  tidak  pernah  menghubungi  nasabah  untuk  menanyakan  perihal transaksi.  Apabila  menghubungi  nasabah  hanya  untuk  konfirmasi  keterlambatan pembayaran  saja.  Point  ketiga  yang  juga  perlu  penulis  bahas  adalah  berkaitan dengan Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( israf ), dengan cara antara lain  menetapkan  pagu  maksimal  pembelanjaan.  Bagaimana  bank dapat mengetahui  apakah  nasabah  menggunakan  kartu  kredit  syariah  nya  sesuai  tidak berlebihan  atau  digunakan  hanya  sesuai  kebutuhan.  Fenomena  yang  terjadi dewasa  ini  adalah  hampir  semua  transaksi  baik  barang  maupun  jasa  bisa menggunakan  kartu  kredit,  seperti  untuk  tiket  pesawat,  hotel,  perjalanan  untuk wisata  dll.  Perlu  digaris  bawahi  juga  fenomena  yang  terjadi  sekarang  adalah bagaimana  orang  bisa  mengikuti  jaman  dan  lebih  mementingkan  gaya  hidup daripada  kebutuhan.  Dengan  mengunakan  kartu  kredit  banyak  tempat  yang menawarkan  promo  diskon  khusus,  apabila  dihubungkan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Handi  Irawan,  nasabah  yang  memegang  kartu  kredit  akan  sangat mudah berbelanja hanya untuk memenuhi gengsi, pergaulan dan bukan didasarkan pada kebutuhan.
Banyaknya  pembiayaan  yang  bermasalah  yang  juga  disumbang  oleh kartu  kredit  syariah,  perlu  diperhatikan  oleh  bank,  khususnya  bank  syariah. Apakah pemberian fasilitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan  yang berlaku seperti kelayakan penghasilan untuk menerima kartu kredit atau belum. Beberapa kasus  yang  penulis  jumpai,  pemberian  fasilitas  kartu  kredit  bisa  di  nego  dan disesuaikan besarnya penghasilan sesuai dengan jumlah plafon yang dikehendaki oleh  pemohon  kartu  kredit.  Kondisi  ini  salah  satunya  bisa  mendorong  adanya pembiayaan  kartu  redit  syariah  yang  bermasalah  karena  kondisi  sebenarnya kemampuan bayar nasabah tidak sesuai dengan dengan jumlah limit  pembiayaan yang didapatkan.
Batasan  selanjutnya  yang  ditentukan  oleh  DSN  MUI  adalah  Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya. Kartu tambahan bisa digunakan oleh siapapun  yang diberikan amanah oleh
pemegang  kartu  utama.  Apakah  hal  ini  dapat  dipastikan  pemegang  kartu  utama tidak menyalahgunakan kartu kreditnya untuk berbelanja yang berlebihan, apalagi kartu kredit diberikan kepada anak yang belum bisa mengatur atau memilah mana kebutuhan dan keinginan.
Batasan  terakhir  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  adalah  Tidak memberikan  fasilitas  yang  bertentangan  dengan  syariah.  Bagaiaman  sistem  yang selama  ini  bank  syariah  terapkan  untuk  membedakan  apakah  nasabah  tersebut benar-benar amanah dalam menggunakan kartu kredit hanya untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Apakah selama ini kartu redit syariah tidak bisa digunakan di hotel yang tidak berlabel syariah? Apakah selama ini kartu kredit syariah tidak dapat digunakan di karaoke keluarga seperti inul viesta atau nav dan sejenisnya?. Berdasarkan  pengalaman  penulis  yang  juga  pernah  menggunakan  kartu  kredit syariah salah satu bank syariah, kartu kredit syariah tersebut masih bisa digunakan di tempat-tempat yang tidak berlabel syariah seperti hotel.

## D. Kesimpulan
Kartu  kredit  syariah  atau Shariah  Card adalah  salah  satu  produk pembiayaan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  syariah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, produk ini dikeluarkan dengan menggunakan akad kafalah, qard dan ijarah .  Penerbitan  kartu  kredit  syariah  masih  perlu  banyak  dievaluasi  mengingat batasan  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI  untuk  menghindari  penggunaan  yang tidak amanah. Bank syariah yang mengeluarkan shariah card maupun pemegang kebijakan  syariah  perlu  memperketat  pengawasan  maupun  sistem  untuk membatasi penggunaan produk ini yang telah beredar di masyarakat.
Shariah  card belum  mempunyai  control  atau  pembatasan  dalam  sistem yang digunakan di merchant yang tidak sesuai dengan syariah. Selain pembatasan penggunaan di merchant yang tidak sesuai dengan syariah, pemilik kebijakan dan juga  bank  syariah  harus  memikirkan  bagaimana  agar  nasabahnya  tidak menggunakan kartunya secara berlebihan. Selama ini bank syariah masih sebatas pembatasan besarnya plafon yang diberikan untuk fasilitas shariah cardnya sesuai
dengan  penghasilan  yang  dimiliki  oleh  nasabah,  dan  besarnya  penghasilan nasabah masih rawan dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA
Boudrillard, Jean. P., Masyarakat Konsumsi. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004
Darsono,  Ali  Sakti,  Ascarya,  dkk, Perbankan Syariah  di  Indonesia .  Jakarta  : Rajawali Pers, 2017 http://forum.kompas.com
Nawawi,  Ismail. Ekonomi  Kelembagaan  Syariahdalam  Pusaran  Perekonomian Global,  Sebuah  Tuntutan  dan  Realitas ,  Surabaya  :  Putra  Media  Nusantara, 2009.
Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, Banking  Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006.
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah , Jakarta : Prenamedia, 2014
Tikson, T. Deddy. Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia,
Malaysia dan Thailand. Makassar : Ininnawa , 2005.
www.bnisyariah.co.id
www.bi.go.id
www.cnnindonesia.com
www.dsnmui.or.id