Page 401
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
Risca Evia Nuraini 1 , Ananta Prathama 2
12 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur riscaevia99@gmail.com 1 , prathama.ananta@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan  dan  mengetahui  Implementasi  Program Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan.  Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  model  implementasi  oleh  Edward  III.  Jenis penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1) Pada  fokus  komunikasi  dalam  implementasi  Program  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini terjadi  karena  masih  terdapat  inkonsistensi  dalam  koordinasi  dan  komunikasi  Dinas  Tanaman Pangan,  Holtikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  kepada  para  Petugas  Penyuluh Lapangan  serta  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Kedungpring;  (2)  Sumber  daya diimplementasikan  dengan  baik;  (3)  disposisi  dalam  implementasi  Program  Asuransi  Usaha Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan  dapat  dikatakan  telah dilaksanakan  dengan  baik;  (4)  struktur  birokrasi  dalam  implementasi  program  AUTP  di Kecamatan Kedungpring dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik  karena tidak ada tata aliran pekerjaan bagi petugas lapangan.
Kata Kunci : Implementasi, Program, Asuransi Usaha Tani Padi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  determine  the  implementation  of  the  Rice Farming  Business  Insurance  Program  (AUTP)  in  Kedungpring  District,  Lamongan  Regency. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. This type of research  uses  descriptive  qualitative.  The  results  of  this  study  indicate  that:  (1)  The  focus  of communication in the implementation of the Rice Farmer Business Insurance Program (AUTP) in Kedungpring District, Lamongan Regency has not been implemented properly. This happens because  there  are  still  inconsistencies  in the  coordination  and  communication of  the  Office  of Food  Crops,  Horticulture,  and  Plantations  of  Lamongan  Regency  to  Field  Extension  Officers and  to  the  community  in  Kedungpring  District;  (2)  Resources  are  well  implemented;  (3)  the disposition in the implementation of the Rice Farming Business Insurance Program (AUTP) in Kedungpring  District, Lamongan  Regency  can  be  said  to  have  been  implemented  well;  (4)  the bureaucratic structure in the implementation of the AUTP program in Kedungpring District can be said to have not been implemented properly because there is no work flow arrangement for field officers.
Keywords : Implementation, Program, Rice Farming Insurance
Page 402
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini dilatar belakangi oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca, tanah, dan sumber daya lainnya setiap daerah  di  Indonesia  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk  dapat  mengembangkan  sektor pertanian.  Potensi  yang  dimiliki  oleh  Negara  Indonesia  menjadikan  pertanian  sebagai perananan penting dalam perekonomian nasional. Selain berperan dalam  meningkatkan perekonomian, sektor pertanian  juga memiliki potensi besar dalam  menjaga kedaulatan pangan.  Kedaulatan  pangan  merupakan  suatu  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan dengan  baik.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan,  2012 Tentang Pangan  dijelaskan  bahwa kedaulatan  pangan  mempunyai peran  penting dalam pembangunan nasional,  yaitu  untuk kebutuhan pokok  (penyediaan pangan  yang  cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau), kestabilan nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi,  dan  kemajuan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  (Donggulo, Lapanjang,  &  Made,  2017)  menjelaskan  bahwa  salah  satu  komoditas  pertanian  yang menjadi komoditas potensial di Indonesia yaitu komoditas tanaman padi.
Padi  merupakan  tanaman  pangan  penghasil  beras  sebagai  makanan  pokok  yang memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  ekonomi  Indonesia.  Produksi  beras  di Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan  karena  lahan  produktif  berkurang akibat adanya peralihan fungsi lahan. Ditambah lagi dengan krisis iklim ( climate crisis ) yang  ditandai  dengan  cuaca  ekstrem  (curah  hujan  rendah,  meningkatnya  suhu  udara, ancaman badai, dan sebagainya) menyebabkan produksi pertanian tidak stabil. Sehingga hal  ini  menyebabkan  pemerintah  seringkali  melakukan  impor  beras  untuk  menjaga ketersediaan stok dalam negeri. Akibatnya berdampak pada kehidupan para petani yang semakin  sulit.  Akibatnya  berdampak  pada  kehidupan  para  petani  yang  semakin  sulit. Dimensi keuntungan  akan  mengecil akibat resiko dari gagal panen dan serbuan barang impor  dengan  harga  yang  lebih  murah.  Dengan  demikian  hasil  panen  para  petani  di Indonesia  tidak  memenuhi  untuk  menutupi  operasional  dan  produksinya  (Donggulo  et al., 2017).
Kabupaten  Lamongan  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menjadi  lumbung pangan  nasional.  Dimana  Kabupaten  Lamongan  tercatat  sebagai  penghasil  padi terbanyak  se-Jawa  Timur  dan  menempati  urutan  ke-5  tingkat  nasional  (Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com). Produksi tanaman padi di Kabupaten Lamongan meningkat  di  atas  target  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Meskipun Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai  lumbung pangan  nasional, namun saat ini para petani di Kabupaten Lamongan sedang dilanda kekhawatiran atas hasil panen yang akan datang. Hal  ini disebabkan karena harga  jual gabah kering terus mengalami  penurunan secara  signifikan  sehingga  sulit  terserap  pasar,  serta  adanya  rencana  pemerintah  untuk
Page 403
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
mengimpor  beras.  Selain  itu  para  petani  di  Kabupaten  Lamongan  juga  dihadapkan dengan resiko ketidakpastian. Resiko ketidakpastian tersebut meliputi kegagalan panen akibat  kekeringan,  kebanjiran  dan  serangan  Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT) hama-penyakit  tanaman.  Apabila  cuaca  mendukung,  hasil  pertanian  akan  sangat  bagus dan  bila  cuaca  tidak  mendukung  atau  kemarau  dan  hujan  yang  berkepanjangan,  hal tersebut akan berpegaruh  negatif terhadap  hasil pertanian  bahkan para petani terancam gagal  panen.  Risiko  saat  musim  tanam  umumnya  banyak  disebabkan  oleh  faktor eksternal  seperti  perubahan  iklim,  kondisi  lingkungan,  serangan  OPT  hama-penyakit, maupun bencana alam. Sedangkan resiko pasca panen meliputi risiko penggunaan alat, penyimpanan, pengangkutan, distribusi serta harga (Lamusa, 2015).
Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan program  terkait  permasalahan  yang  terjadi  pada  sektor  pertanian  khususnya  tanaman pangan.  Beberapa  program  yang  telah  diupayakan  pemerintah  seperti  menjaga kestabilan  harga  hasil  pertanian  dengan  membeli  langsung  hasil  dari  pertanian, pemberian  subsidi  benih  dan  pupuk,  Kredit  Usaha  tani  Rakyat  (KUR)  hingga membangun  jejaring  pasar  hasil  pertanian  melalui  sub  terminal  agribisnis  atau sejenisnya.  Namun  bantuan  tersebut  dirasa  belum  mampu  untuk  membantu permasalahan yang ada di sektor pertanian (Insyafiah & Wardhani, 2014). Oleh karena itu  pemerintah  melalui  Menteri  Pertanian  secara  resmi  mengeluarkan  program  untuk membantu  mengupayakan  perlindungan  usaha  tani  dalam  bentuk  asuransi  pertanian, sebagaimana  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun  2015  Tentang  Fasilitasi  Asuransi  Pertanian,  2015  Tentang  Fasilitasi  Asuransi Pertanian. Perlindungan usaha tani dalam hal ini merupakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  adalah  perjanjian  antara  petani  dan  pihak perusahaan  asuransi  untuk  mengikatkan  diri  dalam  pertanggungan  risiko  Usaha  Tani Padi.  Melalui  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  dapat  memberikan  jaminan  terhadap kerusakan  tanaman  akibat  banjir,  kekeringan,  serta  serangan  hama  dan  penyakit tumbuhan  atau  organisme  pengganggu  tumbuhan  (OPT),  sehingga  petani  akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya pada musim tanam selanjutnya.
Kecamatan Kedungpring  merupakan salah satu kecamatan di wilayah  Kabupaten Lamongan  yang  tergabung  dalam  Program  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, wilayah Kecamatan Kedungpring  memiliki  lahan  sawah  yang  ditanami  padi  seluas  4.803  hektar,  dan dikelola  oleh  1.727  petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  tani.  Adapun  data
Page 404
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
rekapitulasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.1
Jumlah Poktan, dan Luas Lahan yang Tergabung dalam Program AUTP di
Kecamatan Kedungpring No Desa Jumlah Poktan Luas Lahan (Ha) 1 Banjarejo 10 90,2 2 Dradah Blumbang 9 60,8 3 Gunung Rejo 7 78,6 4 Jatidrojog 2 20,6 5 Kalen 5 30,2 6 Kandangrejo 5 60,7 7 Karangcangkring 3 50,8 8 Kedungpring 4 68,3 9 Kradenanrejo 6 42,6 10 Maindu 6 40,0 11 Majenang 8 38,5 12 Mekanderejo 3 20,8 13 Mlati 4 20,9 14 Mojodadi 5 48,1 15 Nglebur 7 20,5 16 Sidobangun 2 16,2 17 Sidomlangean 3 26,4 18 Sukomalo 11 100,2 19 Sumengko 4 46,1 20 Tenggerejo 7 37,1 21 Tlanak 4 50,7 22 Warunggering 3 25,9 23 Blawirejo 1 10,8 Jumlah 119 1.005 Sumber: Diolah peniliti dari Dinas TPHP Kabupaten Lamongan
Dari  Tabel  1.1  data  rekapitulasi  kepesertaan  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP) dapat diketahui bahwa Desa yang paling banyak peserta AUTP adalah Desa Sukomalo, yaitu  sejumlah  11  kelompok  tani  dengan  luas  lahan  100,2  hektare.  Kemudian  urutan
Page 405
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
kedua  yaitu  Desa  Banjarejo  dengan  jumlah  10  kelompok  tani  dengan  luas  lahan  90,2 hektare.
Program  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  kurang  diminati  oleh  petani  di Kecamatan Kedungpring yang dapat dilihat dari tabel 1.1, bahwa petani yang mengikuti program  AUTP  hanya  mencapai  119  dari  1.727  kelompok tani  atau  6,98%.  Kemudian untuk  luas  lahan  sawah  yang  diasuransikan  hanya  mencapai  1.005  hektar  dari  4.803 hektar  atau  20,9%.  Sedangkan  berdasarkan  data  dari  Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikurtura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan,  dalam  program  Asuransi  Usaha Tani Padi (AUTP) telah  menetapkan target yaitu  seluas 2.000 hektar atau 41,64% dari 4.803 hektar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)  yang  ada  di  Kecamatan  Kedungpring  masih  jauh  dari  target  yang  telah ditetapkan.
Rendahnya  jumlah  peserta  AUTP  di  kecamatan  ini  disebabkan  karena  masih minimnya  pengetahuan  petani  mengenai  AUTP,  kurangnya  sosialisasi  yang  diberikan, serta  masih  rendahnya  kesadaran  petani  terhadap  AUTP,  sehingga  hal  tersebut  dapat mempengaruhi jumlah petani yang mengikuti program AUTP. Penilaian dan pandangan petani terhadap pelaksanaan  AUTP di Kecamatan Kedungpring  yang dapat berdampak pada  sikap  petani  terhadap  pelaksanaan  program  AUTP  kedepannya.  Persepsi  antar petani terhadap program AUTP dapat berbeda satu sama lain, oleh karena itu sikap dan keputusan petani mengenai program AUTP juga dapat berbeda.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terhadap  fenomena  tersebut  dengan  tujuan  penelitian  yakni  untuk  mengetahui Implementasi Program  Asuransi Usaha Tani Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring Kabupaten Lamongan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan maksud  memberi  gambaran  komprehensif  dan  mendalam  terhadap  kajian  penelitian. Menurut  (Anggito  &  Setiawan,  2018)  Penelitian  Kualitatif  adalah  pengumpulan  data pada  suatu  latar  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna  dari  pada  generalisasi.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  dan mendeskripsikan mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan  dengan  menggunakan  teori  model implementasi  dari  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Tachjan,  2016)  bahwa terdapat empat fokus dalam  melihat  implementasi kebijakan  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi .
Penelitian  ini  menggunakan data primer  yang berasal dari key  informan dan data sekunder  yang  berasal  dari  dokumen  penunjang.  Teknik  pengumpulan  data  yang
Page 406
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada para informan, observasi secara langsung di lapangan, serta dokumentasi. Kemudian model analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  model  analisis  data  interaktif  dari  (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Dye  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya,  2014)  bahwa kebijakan  publik  merupakan  suatu  hal  yang  diharuskan  atau  dilarang  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  dan  memberi  manfaat  bagi  orang  banyak  serta tidak  menimbulkan kerugian. Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap  formulasi  dan  legitimasi  kebijakan,  tahap  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi kebijakan,  serta  dampak  dari  kebijakan  tersebut  Ripley  yang  dikutip  oleh (Taufiqurokhman,  2014).  Salah  satu  tahapan  kebijakan  publik  adalah  pada  tahap implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat dipahami apabilan dalam melihat  implementasi  tersebut  dengan  menggunakan  suatu  model  implementasi kebijakan.  Berdasarkan pendapat dari Edward III yang dikutip oleh (Anggara & Sahya, 2014)  bahwa  terdapat  empat  faktor  kritis  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan    implementasi,  keempat  faktor  tersebut  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi:

## Komunikasi
Komunikasi merupakan salah satu fokus yang memiliki peran yang cukup penting dalam  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan.  Dalam  mengimplementasikan kebijakan  pembelajaran  dari  rumah  diperlukan  komunikasi  yang  baik  sehingga mendapatkan dukungan serta komitmen dari pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Menurut  Agustino  sebagaimana  dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya,  2014)  bahwa pentransmisian  (penyaluran)  komunikasi  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan para  implementor  semakin  memahami  kebijakan  yang  nantinya  akan  diterapkan  di masyarakat.  Pendapat  tersebut  telah  sesuai  dengan  proses  implementasi  program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan . Kemudian  berkaitan  pentransmisian  informasi  dari  Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  kepada  Petugas  Penyuluh Lapangan  yang  selanjutnya  diteruskan  kepada  para  petani  Kecamatan  Kedungpring dilakukan  Kemudian  kejelasan  pada  proses  implementasi  program  AUTP telah disampaikan  kepada  Petugas  Penyuluh  Lapangan  yang  dan  para  petani  Kecamatan Kedungpring.  Sehingga  Petugas  Penyuluh  Lapangan  dan  petani  Kecamatan Kedungpring memahami dengan jelas dan baik terkait program tersebut. Sehingga pihak sekolah  dan  wali  murid  memahami  dengan  jelas  dan  baik  terkait  kebijakan  tersebut. Penyampaian  informasi  dalam  komunikasi  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila  proses
Page 407
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
dan  cara  penyampaian  informasinya  dilakukan  dengan  tepat.  Hal  tersebut  telah  sesuai dengan  pendapat  dari  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya, 2014)  bahwa  implementasi  kebijakan  juga  ditentukan  oleh  kejelasan  yang  diterima petugas  dan  sasaran  kebijakan  terkait  tujuan  dan  isi  dari  kebijakan.  Kejelasan  maksud dan  tujuan  adalah  hal  yang  mutlak  sehingga  dapat  diimplementasikan  sesuai  dengan yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya melalui sosialisasi secara langsung .
Selain  pentransmisian  dan  kejelasan  komunikasi,  konsistensi  juga  dibutuhkan dalam  proses  komunikasi  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Dalam  pelaksanaan program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan  masih  terjadi inkonsistensi,  karena  sosialisasi  hanya  dilakukan  satu  kali  pada  saat  pengenalan program sehingga para petani masih bingung mengenai alur pendaftaran sampai dengan pelaksanaan  program.  Terjadinya  inkonsistensi  tersebut  memungkinkan  dapat  menjadi hambatan  bagi  implementasi  program  AUTP. s ama  halnya  diungkapkan  Edward  III dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya,  2014)  bahwa  implementasi  yang  efektif  selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.
Dari  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  komunikasi  dengan  sub  fokus transmisi  telah  ditransmisikan  dengan  baik,  sub  fokus  kejelasan  telah  disampaikan dengan  baik  dan  jelas,  namun  sub  fokus  konsistensi  belum  konsisten  dan  perlu diperhatikan  agar  pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten Lamongan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari  masing-masing  sub  fokus  transmisi,  kejelasan,  serta  konsistensi  pada  fokus komunikasi  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  program  AUTP  belum terimplementasikan dengan baik.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  fokus  penting  dalam  mendukung implementasi  kebijakan  publik,  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  pelaksana dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut  sesuai  arahan  yang  ada.  Pada  proses pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  terkait  staff  dalam  hal  ini adalah  petugas  dari  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten Lamongan  dan  Petugas  Penyuluh  Lapangan  yang  sudah  mencukupi    jumlahnya  untuk mengcover  Program  AUTP  di  wilayah  Kecamatan  Kedungpring.  Kemudian  berkaitan dengan  kemampuan  dari  petugas  sudah  baik  dan  mumpuni  karena  berasal  dari  bidang yang  relevan  dengan  program  AUTP.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  yang diungkapkan  Edward  III  yang  dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya,  2014)  bahwa keberhasilan imlementasi dipengaruhi oleh staff yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
Kemudian  pada  pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  telah terdapat  pedoman  pelaksana  program  AUTP  yanng  digunakan  para  petugas  pelaksana
Page 408
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
yang  dalam  hal  ini  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten Lamongan dan Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Kedungpring. Dimana petunjuk tersebut  merupakan  pedoman  petugas  dalam  melaksanakan  program  AUTP  di Kecamatan  Kedungpring.  Kemudian  berkaitan  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan program  AUTP  di  lapangan  tidak  terdapat  petunjuk  secara  tertulis,  namun  tetap mengikuti arahan dari pedoman yang ada. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward  III  yang  dikutip  oleh  (Anggara  &  Sahya,  2014)  bahwa  dalam  menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, dalam  hal ini informasi  harus terdapat pedoman kebijakan  serta  petunjuk  teknis  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  yang  akan dilaksanakan.
Selain ketersediaan staff dan informasi dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, kewenangan  juga  merupakan  hal  yang  penting  dan  harus  dimiliki  dalam  proses implementasi  suatu  kebijakan.  Dalam  pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan Kedungpring  terdapat  kewenangan  penentuan  seleksi  yang  dimiliki  oleh  Dinas Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  yang  dibantu oleh  Tim  Penyuluh  Pertanian  Kecamatan  Kedungpring  terletak  pada  penentuan  petani yang  berhak  menerima  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedunpgpring.  Selain  itu kewenangan  yang  lain  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  yaitu  pada  penentuan  waktu  dalam  pelaksanaan sosialsiasi  maupun  penyuuhan  pada  petani  di  Kecamatan  Kedungpring.  Dari  proses seleksi tersebut akan dipilih petani  yang  memenuhi syarat untuk  memperoleh program AUTP.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Edward  III  yang  dikutip oleh  Anggara (2014:252) bahwa kewenangan sangat dibutuhkan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan kondisi yang ada di lapangan.
Dalam  pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  mengenai fasilitas  pendukung  menunjang  pelaksanaan  program  AUTP  diciptakan  fasilitas pelayanan secara online. Jadi pendaftaran AUTP tidak hanya dilakukan secara offline di Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  namun juga  bisa  dilakukan  pendaftaran  AUTP  secara  online.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  subfokus  fasilitas  telah  disediakan  dalam  mempermudah  pelaksanaan  program AUTP di  Kecamatan  Kedungpring.  Maka dapat dikatakan  bahwa ketersediaan  fasilitas telah  disediakan  dengan  baik,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Edward  III  yang  dikutip oleh  Anggara (2014:253) bahwa  fasilitas pendukung  merupakan hal  yang penting  bagi keberhasilan  implementasi  kebijakan  oleh  para  implementor.  Fasilitas  pendukung sebagai  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  diperlukan  dalam  memperlancar  proses implementasi kebijakan. Jika fasilitas pendukung memadai dan disediakan dengan baik, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berhasil dengan sepenuhnya.
Page 409
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
Berdasarkan uraian pembahasan dari sub fokus di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus sumber daya telah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi program AUTP di  Kecamatan  Kedungpring.  Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  pada  petugas  yang  ada  sudah mencukupi jumlahnya dan kemampuannya untuk mengcover Program AUTP di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kemudian telah terdapat pedoman pelaksana program AUTP yanng  digunakan  para  petugas.  Selain  itu  terdapat  kewenangan  dalam  pelaksanaan program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring.  Dan  yang  terakhir  Dalam  pelaksanaan program  AUTP di  Kecamatan Kedungpring  mengenai  fasilitas pendukung   menunjang pelaksanaan program AUTP  diciptakan fasilitas pelayanan secara online .

## Disposisi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dijelaskan  diatas  ditemukan  bahwa  dalam implementasi  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  dimana  para  petugas  yang dalam  hal  ini  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten Lamongan dan Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan  Kedungpring sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan program AUTP. Karena petugas juga sudah  memahami  isi  dari  petunjuk  teknis  atau  aturan  dari  Dinas  dan  sudah  di sosialisasikan kepada para petani di Kecamatan Kedungpring. Maka uraian diatas telah sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Edward  III  yang  dikutip  Anggara  (2014:253) bahwa  implementasi  kebijakan  akan  berjalan  dengan  efektif  apabila  para  petugas pelaksana paham terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan.
Kemudian pada proses implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring para  petugas  menerima  dengan  baik  tanpa  adanya  penolakan  terhadap  kebijakan  yang ada. Hal ini terlihat bahwa setelah mendapatkan tugas mengenai prpgram tersebut, para pelaksana  bertindak  dengan  sigap  untuk  mengkoordinasikan  hal  tersebut  agar  dalam penerapannya  bisa  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan. Hal  ini  telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Edward  III  sebagaimana  dikutip  oleh Anggara  (2014:252)  bahwa  penerimaan  pelaksana  dan  ketidakberpihakan  pelaksana merupakan salah satu hal  yang  berpengaruh pada  keberhasilan  implementasi kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
Selain  itu  implementasi  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  telah dilakukan  oleh  petugas  dengan  intens  dan  terus  menerus.  Hal  ini  terlihat  pada  hasil penyeleksian  yang  setiap  saat  para  petani  terjadi  resiko  gagal  panen  selalu  dilakukan perlindungan  dan  bantuan  atas  resiko  yang  dihadapi  para  petani.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  yang  diungkapkan  oleh  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Anggara (2014:253)  bahwa dalam  melaksanakan suatu kebijakan  harus terdapat komitmen  yang kuat  dari  petugas  dengan  intens  dan  terus-menerus  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.
Page 410
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dari  subfokus  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pada fokus disposisi dapat dikatakan dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  para  petugas telah  memahami  dengan  baik  mengenai  ketentuan  program  AUTP  di  Kecamatan Kedungpring,  kemudian  tidak  ada  resistensi  dari  petugas  terhadap  program  tersebut, selain itu implementasi program AUTP di Kecamatan Kedungpring telah dilakukan oleh petugas dengan intens dan terus menerus.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi  merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan.  Dalam  proses  implementasi  program AUTP di Kecamatan Kedungprig memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan program AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  sesuai  dengan  tugas  pokok  masing-masing  jabatan sesuai  yang  dtentukan  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati.  Kemudian berkaitan  dengan  teknis  dilapangan  sesuai  kondisi  yang  ada,  hal  ini  dilakukan  karena dalam  realita  yang  ada  di  lapangan  terkadang  tidak  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan  sebelumnya.  Maka  hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  yang  diungkapkan Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Anggara  (2014:253)  bahwa  implementasi kebijakan  menekankan  perlu  adanya  tata  aliran  pekerjaan  diantara  para  pelaksana, diperlukan  fragmentasi  ketika  implementasi  memerlukan  banyak  program  dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  pada  fokus  struktur  birokrasi  dapat dikatakan  belum  terimplementasi  dengan  baik  karena  tidak  ada  tata  aliran  pekerjaan bagi  petugas  lapangan.  diperlukan  perhatian  lebih  pada  kondisi  dilapangan  sehingga permasalahan yang ada di lapangan dapat dikendalikan.

## SIMPULAN
Berdasakan  uraian  hasil  dan  pembahsan  mengenai  Implementasi  Program Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Pada  fokus  komunikasi  dalam implementasi  Program  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring Kabupaten  Lamongan  belum  terimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini  terjadi  karena masih terdapat inkonsistensi dalam koordinasi dan komunikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  kepada  para  Petugas  Penyuluh Lapangan  serta  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Kedungpring  yang  hanya  dilakukan satu kali saat akan diterapkannya program tersebut, (2) Pada fokus sumber daya dalam implementasi  Program  Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pada petugas  yang  ada sudah  mencukupi  jumlahnya  dan  kemampuannya  untuk  mengcover
Page 411
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
Program AUTP di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kemudian telah terdapat pedoman pelaksana  program  AUTP  yanng  digunakan  para  petugas.  Selain  itu  terdapat kewenangan dalam pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kedungpring. Dan yang terakhir  dalam  pelaksanaan  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  mengenai fasilitas  pendukung  menunjang  pelaksanaan  program  AUTP  diciptakan  fasilitas pelayanan  secara  online,  (3)  Pada  fokus  disposisi  dalam  implementasi  Program Asuransi  Usaha  Tani  Padi  (AUTP)  di  Kecamatan  Kedungpring  Kabupaten  Lamongan dapat  dikatakan  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  para petugas  telah  memahami  dengan  baik  mengenai  ketentuan  program  AUTP  di Kecamatan Kedungpring, kemudian tidak ada resistensi dari petugas terhadap program tersebut,  selain  itu implementasi  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  telah dilakukan  oleh  petugas  dengan  intens  dan  terus  menerus,  (4)  Pada  fokus  struktur birokrasi  dalam  implementasi  program  AUTP  di  Kecamatan  Kedungpring  dapat dikatakan  belum  terimplementasi  dengan  baik  karena  tidak  ada  tata  aliran  pekerjaan bagi petugas lapangan .
Dengan  demikian  dapat  disaran  (1)  Diperlukan  peningkatan  koordinasi  antara Dinas  Tanaman  Pangan,  Holtikultura,  dan  Perkebunan  Kabupaten  Lamongan  kepada para  Petugas Penyuluh  Lapangan  serta  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Kedungpring sehingga  para  petani  khususnya  mengetahui  dengan  baik  dan  jelas  mengenai  segala sesuatu  dan  tahapan  dalam  program  tersebut,  (2)  Diperlukan  tata  aliran  kerja  atau pembagian kerja  yang  jelas di  lapangan, agar dalam penyelesaian  masalah  yang ada di lapangan  jelas  penanggungjawabnya,  (3)  Diperlukan  peningkatan  kondisi  sarana prasarana dalam menunjang segala kegiatan menyangkut program ini. Mengingat dalam pelaksanaannya  hanya  mengandalkan  sarana  prasaranayang  dimiliki  setiap  wilayah yang sedang dikunjungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, & Sahya. (2014). Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia.
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
Donggulo, C. ., Lapanjang, I. M., & Made, U. (2017). Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (Oryza Sativa L) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo dan Jarak Tanam. Jurnal Agroland , 24 (1), 27–35.
https://radarbojonegoro.jawapos.com
Insyafiah, & Wardhani, I. (2014). Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional. Kementrian Keuangan , 2 (1).
Lamusa. (2015). Risiko Usaha Tani Padi Sawah Rumah Tangga di Dearah Impensmo Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Agroland , 17 (3), 226–232.
Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods
Page 412
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                    ISSN: 2715-9671 (Online)
Sourcebook (3rd ed.). United State of America: Arizona State University.
Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian . (2015).
Tachjan. (2016). Implementasi Kebijakan . Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik . Jakarta: Universitas Moestopo Beragama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan . (2012).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . (2013).