## DI BALIK KEBERLANJUTAN SAWIT: AKTOR, ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI EROPA*

## ERWIZA ERMAN
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: erwiza_e@yahoo.com

## ABSTRACT
Environmental sustainability and social justice are the two key principles of global oil palm certification (RSPO) that the country of export of palm oil to the European Union (EU) must adhere to. Therefore, the success or failure of palm oil trade from Indonesia and Malaysia to the EU depends on the fulfillment of these criteria. In reality, the issue of fulfilling these criteria has become an ‘entrance’ for international civil society movements to launch a black campaign in the European Union. This article tries to explain the role of actors and their alliances in palm oil producing countries, Indonesia and Malaysia in response to the implementation of the RSPO and black campaigns in Europe. Combining literary studies and in-depth interviews, this study shows that actors from palm oil producing countries have a strong role in the bargaining process to get the RSPO certificate. They are very active in giving criticism to the RSPO’s weaknesses, and even establish counter-certificates, in Indonesia called ISPO and in Malaysia with MSPO. Behind the issue of unsustainability and social injustice as principal elements of global certification, there is trade competition between palm oil producing countries and countries in European Union that produce vegetable oils such as sunflower and rapeseed oils.
Keywords: certificates, actors, alliances, trade, palm oil, European Union

## ABSTRAK
Keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah dua prinsip utama dalam sertifikasi sawit global (RSPO) yang harus dipatuhi oleh negara eksportir minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya perdagangan sawit dari Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa bergantung pada pemenuhan kriteria tersebut. Dalam kenyataannya, persoalan pemenuhan kriteria tersebut menjadi “pintu masuk” bagi gerakan masyarakat sipil internasional untuk melakukan kampanye hitam di Uni Eropa. Tulisan ini mencoba menjelaskan peran aktor dan aliansi di negara produsen sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons pelaksanaan RSPO dan kampanye hitam di Eropa. Dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam, studi ini memperlihatkan bahwa aktor-aktor dari negara produsen minyak sawit memiliki peranan yang kuat dalam proses tawar-menawar dalam pelaksanaan RSPO. Mereka memberikan kritik yang tajam terhadap kelemahan-kelemahan RSPO dan secara aktif membentuk sertifikat tandingan, di Indonesia disebut ISPO, sedangkan di Malaysia MSPO. Di balik persoalan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan sosial yang menjadi prinsip dasar sertifikasi global, terdapat persaingan dagang antara negara produsen minyak nabati sawit dan negara-negara di Uni Eropa yang memproduksi minyak nabati seperti dari bunga matahari dan rapeseed.
Kata kunci: sertifikat, aktor, sawit, perdagangan, Uni Eropa

## PENDAHULUAN
Pada April 2017, pemerintah Indonesia dikejut- kan oleh resolusi Parlemen Uni Eropa untuk ti dak  membeli  minyak  sawit  untuk  biodiesel pada 2020 karena dinilai tidak diproduksi secara berkelanjutan dan memicu deforestasi. Resolusi ini mendapat respons dari negara produsen sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia. Di Indo- nesia, respons datang dari berbagai aktor negara,
mulai dari para pejabat yang berkepentingan da- lam kaitan dengan perkebunan dan  perdagangan sawit internasional sampai ke Presiden dan Wakil Presiden. Sampai Oktober 2017, respons dari para aktor negara menghubungkan resolusi itu dengan politik diskriminatif Uni Eropa, kampanye hitam, dan mempertanyakan persoalan keberlanjutan
*Artikel ini telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.
dan deforestasi perkebunan sawit yang menyalahi prinsip-prinsip yang tertera dalam sertifikasi sawit global atau yang dikenal dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).
Persoalan keberlanjutan lingkungan dan ke adilan sosial adalah prinsip utama yang harus dipatuhi negara produsen sawit, seperti Indonesia. Walaupun demikian, persoalan keberlanjutan dan keadilan sosial ini pula yang menjadi kendala dalam perdagangan sawit dari negara produsen ke negara konsumen, seperti Uni Eropa. Sebelum dan setelah pembentukan RSPO pada 2004 sampai sekarang, persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan kampanye yang terus-menerus  dilakukan  lembaga  swadaya mas ya rakat (LSM) di tingkat lokal, nasional, inter nasional, dan transnasional serta aliansinya, baik di negara produsen sawit maupun di negara konsumen di Uni Eropa. Persoalan perdagangan sawit ke Uni Eropa ternyata mudah, yakni hanya dengan memiliki sertifikasi RSPO. Persoalannya terletak pada proses yang rumit, memerlukan biaya, penilaian-penilaian yang tidak “ fair ”, serta cara-cara perusahaan perkebunan dan petani sawit memperoleh sertifikasi RSPO sebagai “pintu ma - suk” memuluskan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Artikel ini ingin melihat peran aktor dari negara produsen sawit Indonesia dan Malaysia dalam menanggapi isu-isu ketidakberlanjutan tersebut dan alasan di balik isu-isu itu.
Isu-isu sosial yang menyertai ekspansi per- kebunan  sawit  dan  perdagangan  minyak  sawit telah  mendapat  perhatian  ilmuwan  sosial,  dari konflik sosial, konflik tanah, marginalisasi masya- rakat adat dan mata pencarian mereka, konflik dalam hubungan kerja, perdagangan, sampai hi langnya keberagaman hayati (Marti, 2008; Koh, 2008). Studi Varkkey (2016) menitikberatkan hu bungan  ekspansi  perkebunan  sawit  dengan politik pat ro nasi pemerintah. Politik patronasi ini telah me mun culkan sikap pemerintah yang abai dalam menangani persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial seperti dibuktikan oleh Oliver Pye (2010). Persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial diperkuat dengan sertifikasi global (RSPO) pada 2004, sehingga studi-studi tentang sertifikasi global (RSPO) dan nasional (ISPO dan MSPO) bermunculan pula. Harsono,  Chozin,  dan  Fauzi  (2016)  melihat
faktor-faktor yang memberi sumbangan penting terhadap kesuksesan ISPO, sedangkan Hia dan Kusumawardani  (2016)  membuktikan  adanya efek positif dari pemenuhan kriteria keberlanjutan dalam prinsip-prinsip ISPO terhadap permintaan ekspor  minyak  sawit  Indonesia  ke  Uni  Eropa untuk periode 2009–2014. Meskipun ada efek positif pemenuhan kriteria keberlanjutan dalam prinsip-prinsip ISPO terhadap perdagangan mi- nyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, muncul pula persoalan-persoalan kontroversi terhadap keber- lanjutan lingkungan dan keadilan sosial, antara lain masalah deforestasi, musnahnya keragaman hayati,  konflik  tanah,  dan  masyarakat  adat  di sekitar perkebunan sawit.
Studi-studi di atas telah memberikan sum- bangan penting dalam melihat trayektori per- kem bangan dan debat-debat dalam persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial me nurut  skema  sertifikasi  persawitan.  Skema- skema  sertifikasi  itu  bisa  dikatakan  sebagai desain kebijakan yang paling inovatif pada abad ini. Walaupun demikian, persoalan keefektifan skema-skema sertifikasi dan praktiknya, menurut McCarthy (2010), sangat terbatas karena persoal- an-persoalan lingkungan dan keadilan sosial dari mata  rantai  perdagangan  global  seperti  sawit digerakkan terutama oleh sebuah koalisi-koalisi strategis yang “ embedded ” di tingkat lokal dan merefleksikan  kepentingan-kepentingan  rezim, kapasitas negara, dan agenda-agenda bisnis. Artikel ini ingin melihat peranan aktor dan aliansinya dari negara produsen sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam merespons sertifikasi sawit global serta kampanye ketidakberlanjutan sawit dan ketidakadilan sosial.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana aktor- aktor  negara  produsen  sawit  mempertahankan kepentingan bisnisnya dari gerakan masyarakat sipil lokal, nasional, dan internasional, bahkan resolusi sawit Parlemen Uni Eropa, yang mem - permasalahkan soal keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial tersebut? Langkah-langkah apa yang ditempuh aktor-aktor dari negara produsen, terutama Indonesia dan Malaysia, dalam meng- hadapi serangan tersebut? Apakah negara-negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia, sebagai negara berkembang, terkooptasi dengan
skema  sertifikasi  yang  ditawarkan  RSPO  Uni Eropa? Apa motif di balik kampanye dan kemu- dian resolusi Parlemen Eropa tentang ketidakber- lanjutan lingkungan dan keadilan sosial? Inilah serangkaian  pertanyaan  yang  hendak  dijawab dalam artikel ini.

## PERDAGANGAN MINYAK SAWIT DAN POLITIK SERTIFIKASI RSPO
Indonesia dan Malaysia adalah dua negara peng- hasil  minyak  sawit  terbesar  di  dunia.  Kedua negara ini menyumbang 85% kebutuhan minyak sawit  dunia  (“Pentingnya  ISPO  bagi,”  2011). Indonesia sendiri pada 2016, sebagai negara pe nyedia pasokan sawit dunia, menyumbangkan 52%  dengan  luas  area  11,4  juta  hektare  dan produksinya mencapai 23,633 juta ton per tahun (“Pasar  Sawit  India , ”  2016).  Sekitar  45%  dari produksi sawit di Indonesia berasal dari perke - bunan  kecil  rakyat  yang  dikelola  petani  sawit dengan rata-rata produksi 12–14 ton per hektare per tahun.
Dilihat negara tujuan ekspor untuk periode 2000–2015, India dan Cina merupakan negara pengimpor terbesar minyak sawit. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India cenderung meningkat, yakni kurang dari 2 juta ton pada 2000 menjadi mendekati 3 juta ton pada 2004. Meskipun ekspor minyak  sawit  turun  sedikit  pada  2006,  pada 2009–2015 India sudah mengimpor 5 juta ton
lebih minyak sawit. Sementara itu, China, sebagai negara pengimpor minyak sawit kedua setelah India, baru memperlihatkan grafik yang menaik sejak 2002 meski terjadi beberapa kali kontraksi pada 2007, 2011, 2014, dan 2015, dengan jumlah impor minyak sawit hampir men capai 4 juta ton. Pada 2015, Pakistan juga meningkatkan impor minyak  sawit  lebih  dari  2  juta  ton.  Sementara itu, Belanda mengimpor lebih dari 1 juta ton pada 2015. Ini belum termasuk negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa, yang mengonsumsi 4,4 juta ton pada 2016, meningkat 3 persen dari 4,2 juta ton pada 2015. Konsumsi minyak sawit Eropa diperkirakan dua kali lipat pada 2015 (GAPKI, 2017). Uni Eropa merupakan negara pengimpor ketiga setelah India dan Cina (Widyaningtyas & Widodo, 2016, 139). Di ka- langan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang mengimpor minyak sawit berturut- turut ke Belanda, Jerman, Italia, dan Spanyol. Belanda dan Jerman adalah dua negara anggota Uni Eropa yang banyak mengimpor minyak sawit dari Indonesia.
Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia berjalan sejajar dengan peningkatan luas perke- bunan sawit. Pada 1999, luas lahan sawit Indo - nesia adalah 3,9 juta hektare (ha), dan pada 2004 meningkat menjadi 5,4 juta ha. Peningkatan luas lahan sawit semakin intensif pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada 2014 sudah mencapai 10,9
Gambar 1. Grafik Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke negara-negara konsumen (2000–2015)
juta ha. Lalu, pada 2016, luasnya sudah mencapai 11,67 juta ha (BPS, 2016). Dari 11,67 juta ha, 6,15 juta ha milik perkebunan swasta, 4,76 ha perkebunan rakyat, dan hanya 756 ribu ha milik perkebunan  negara.  Minyak  sawit  digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk campuran makanan, komestik, dan energi ( biofuel ).
Peningkatan dalam pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tiga faktor utama. Pertama, dari perspektif ekonomi, kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yakni menyediakan lapangan kerja dan mata pencarian bagi petani-petani kecil. Kedua, di level institusi negara, adanya fasilitas berupa izin tanah-tanah hutan atau hutan produksi yang dapat dialihfungsikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabu- paten, kepada para investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan. Ketiga , secara politik, ada insentif bagi pejabat-pejabat publik dan  sektor  swasta  untuk  mengalihfungsikan hutan untuk sektor perkebunan sawit yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Dengan kata lain, pejabat publik menjadi rentseekers untuk pemberian izin usaha tersebut.
Ekspansi perkebunan sawit ini telah mencip - takan berbagai dampak lingkungan, seperti de- forestasi, hilangnya keberagaman hayati, konflik tanah, konflik perburuhan, serta konflik-konflik sosial di sekitar perkebunan yang mencuat dalam dua dasawarsa terakhir. Di satu pihak, kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial inilah yang menjadi salah satu alasan yang mendorong pem- bentukan sertifikasi sawit global, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (Geibler, 2010). Di lain pihak, pembentukan sertifikasi sawit glo- bal ini juga tidak bisa dipisahkan dari gerakan penyelamatan lingkungan dalam skala global oleh NGO internasional. RSPO dibentuk pada 2004 di Kuala Lumpur, bertujuan mempromosikan peng gunaan sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan berbagai stakeholders (RSPO, tt.). Anggotanya terdiri atas para pemilik industri hilir (38%), pedagang dan pemilik manufaktur yang memproses produk turunan  minyak  sawit  (36%),  produsen  hanya 15%, peretail sebesar 6%, serta NGO lingkungan 3%.  Meskipun  komposisinya  tidak  seimbang,
pada  dasarnya  awal  pembentukan  RSPO  ini bersumber dari usaha gerakan penyelamatan ling- kungan yang diinisiasi oleh NGO internasional, antara lain The World Wildlife Fund for Nature (WWF) pada 2003 di Kuala Lumpur. Persoalan penyelamatan lingkungan dan keragaman hayati ini merupakan bagian dari program gerakan masyarakat sipil inter nasional yang muncul di tengah derasnya eks  pansi lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Tidak semua anggota memiliki hak voting di dalam RSPO, kecuali produsen dan distributor besar. Anggota di luar produsen dan distributor, seperti akademisi, LSM lingkungan, dan anggota masyarakat, tidak memiliki hak voting (RSPO, tt.). Indonesia dan Malaysia, se bagai negara pro dusen terbesar kelapa sawit, masuk working group di  RSPO  (Wawancara dengan Otto Hospes, Mei 2014). Working group di Indonesia atau  Indonesian National Interpre- tation Working Group (INA NIWG) dipimpin oleh Daud Dharsono dari Gabungan Pengusaha Kelapa  Sawit  Indonesia  (GAPKI)  dari  PT SMART. Kelompok ini beranggotakan para pe mang ku  kepentingan  industri  minyak  sawit di Indonesia, yang terdiri atas perusahaan sawit, institusi keuangan (perbankan), berbagai instansi pemerintah,  dan Asosiasi  Petani  Kelapa  Sawit Indonesia. 1

## Pada November 2005, RSPO menetapkan
Prinsip  dan  Kriteria  Produksi  Minyak  Sawit Berkelanjutan  (RSPO  P&C),  yang  terdiri  atas 8 prinsip dan 39 kriteria. Setelah diuji coba, pada November 2007, RSPO memulai proses sertifikasi  dengan  berpedoman  pada  8  prinsip, yakni komitmen terhadap transparansi; kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang; hukum dan peraturan yang berlaku; praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik; serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, konser - vasi kekayaan alam, dan keanekaragaman hayati;
1  Secara rinci komposisi terdiri atas GAPKI (PT SMART, PT Lonsum, PT Astra Argo, PT Asianagri, PPKS, PT Makin, dan PTPN); instansi pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Menko Perekonomian; NGO Lingkungan, WWF Indonesia dan The Nature Conser - vancy (TNG), Bank Mandiri, Bank Permata, Bank SCB, Bank Mega, Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).
bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik; serta berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan  pada  wilayah-wilayah  aktivitas. Dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh RSPO di atas, dapat disimpulkan bahwa RSPO sebenarnya mengintegrasikan sisi keuntungan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan bagi manusia atau dikenal dengan 3P ( people, planet, and profit ).
Dalam praktiknya, proses untuk memperoleh sertifikasi  RSPO  dengan  memenuhi  8  prinsip di atas ternyata tidak mudah. Ada beberapa kelemahan. Misalnya, adanya celah bagi per- usahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap masalah tanah, seperti ditemukan pada kasus perkebunan Bumitama yang menjual produknya ke perusahaan Wilmar, audit yang tidak seragam dan tidak independen, prosedur pengaduan yang birokratis, serta ketidakmampuan RSPO menangani kasus-kasus pengaduan dari lapangan (Voge & Hutz-Adam, 2014, 17–20). Beberapa kelemahan lain yang ditemukan dari studi yang dilakukan oleh German Development Institute (2012) di Indonesia adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani sawit untuk memperoleh sertifikat  RSPO.  Biaya  pengurusan  sertifikasi pada 2012 berkisar dari US$ 7,75 sampai US$ 9,25 per ton sebagaimana tercantum dalam The Green Palm Trading Platform. Sampai Maret 2012,  baru  100  perusahaan  sawit  Indonesia, swasta  dan  negara,  yang  memiliki  sertifikat RSPO. Luas wilayah area produksi yang memiliki sertifikat RSPO mencapai 1.130.969 ha, dengan produksi  minyak  sawit  mentah  5.573.202  ton dan palm kernel sebesar 1.296.488 ton (Hanya 19 Perusahaan, 2013). Capaian ini masih kecil, yakni 11% dari jumlah keseluruhan perusahaan sawit  Indonesia.  Sementara  itu,  untuk  petani plasma, baru 113,673 petani plasma sawit sam - pai Juni 2016 yang mendapat sertifikasi RSPO dengan luas lahan garapan 263,371 ha (Wilmar International Limited, 2016).
Pada saat berlangsung pembicaraan tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam prosedur  untuk  memperoleh  sertifikasi  RSPO, pelanggaran-pelanggaran terhadap persoalan kerusakan lingkungan dan keberlanjutan sosial terus-menerus dikampanyekan berbagai lembaga
sosial masyarakat. Ada sejumlah investigasi yang dilakukan oleh NGO lingkungan. Greenpeace, misalnya, terus menurunkan laporan tentang kasus-kasus kebakaran hutan di berbagai daerah perkebunan sawit milik perusahaan besar antara 2006 dan 2007, dan kemudian kasus kebakaran hutan pada tahun-tahun berikutnya. Dari sejum- lah laporan itu, terlihat bahwa kebakaran hutan tidak semata-mata dituduhkan kepada masyarakat peladang, tetapi juga pada usaha-usaha itu, yang diciptakan melalui kompromi-kompromi tak tertulis dengan pemerintah.
Pada dasarnya, pihak perusahaan  menyangkal tindakan-tindakan pembakaran hutan dan  justru menimpakan kesalahannya kepada petani di se    kitarnya. Padahal, sebagai pihak yang netral, pemerintah  seharusnya  menyelesaikan  konflik antara NGO dan perusahaan ini. Namun, hal ter sebut tidak terjadi karena adanya politik pa- t ronasi yang sangat tinggi dari pemerintah ter - hadap perkebunan sawit (Varkkey, 2016). Da lam konteks ini, Varkkey membuktikan peran peme- rintah Indonesia  sebagai “patron”  melin dungi “kliennya”, yaitu perusahaan  perkebunan. Dalam konteks ini, perusahaan perkebunan telah memak- simalkan  keuntungan  dalam  bisnis  persawitan serta mengabaikan persoalan lingkungan dan ke adilan  sosial.
Bagaimana peran dan respons negara- negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia menghadapi sertifikasi perdagangan global kelapa sawit melalui prinsip-prinsip dan kriteria RSPO? Apakah aktor-aktor dari negara produ- sen utama sawit, Indonesia dan Malaysia, dari negara berkembang terkooptasi dengan skema sertifikasi yang ditawarkan oleh RSPO Uni Eropa atau justru membuat sertifikasi sendiri? Uraian berikut ini akan memperlihatkan peran aktor- aktor negara produsen dan kepentingan mereka dalam menghadapi tantangan dalam perdagangan minyak sawit ke Uni Eropa.

## AKTOR, ALIANSI, DAN POLITIK SERTIFIKASI TANDINGAN
Sertifikasi bukan sebuah mekanisme yang bebas dari kepentingan (Fuady, Widyatmoko, Mulyasari, & Erman, 2014). Standar sosial dan lingkungan yang hadir dalam sebuah sertifikasi
sering kali sangat kental dengan kepentingan politik ekonomi sebuah negara, tidak terkecuali sertifikasi global (RSPO) untuk minyak nabati sawit. Selain menghindari proses produksi sawit yang tidak berkelanjutan dan segi lingkungan dan sosial, di balik sertifikasi tersebut terdapat kepen- ting an ekonomi dari negara-negara  produsen mi nyak nabati, seperti minyak bunga mata hari, rapeseed , dan canola , yang kalah bersaing  dengan minyak sawit. Sertifikasi yang mengatur tata ke - lola industri biofuel juga sering dianggap sebagai non-tariff barrier yang dipakai beberapa negara untuk menjamin produksi biomassa di negara yang bersangkutan, menghindarkannya dari serbuan impor dari negara ketiga (Fuadi dkk., 2014, 2).
Sertifikasi  global  yang  dikeluarkan  Uni Eropa  untuk  perdagangan  minyak  sawit  justru menimbulkan respons dari aktor-aktor dari negara produsen utama, Indonesia dan Malaysia. Peran apakah yang dimainkan aktor-aktor negara dari negara-negara produsen terbesar, Indonesia dan Malaysia, untuk menjaga kepentingan perdagang- an  minyak  sawit  ke  Eropa? Apakah  Indonesia dan Malaysia sebagai negara dunia ketiga akan langsung mengikuti proses pesertifikasian global itu? Bagian ini akan melihat peranan aktor negara produsen dan aliansinya dalam menghadapi serti- fikasi sawit global, kampanye hitam, dan resolusi sawit  yang  dikeluarkan  Parlemen  Eropa  pada April 2017.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, ke- dua negara produsen, Indonesia dan Malaysia, bersatu menghadapi ancaman kampanye hitam yang dilancarkan oleh jaringan kerja sama NGO lokal, nasional, dan transnasional di Eropa. Kerja sama itu diformalkan dalam bentuk kesepakatan bersama, memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk posisi menjamin usaha bersama dan  posisi  antarnegara  produsen  sawit.  MoU di tandatangani pada 2006 dan terus berulang sam pai 2013. Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia ini lahir karena saling ketergantungan dalam masalah modal (investasi) dan tenaga  ker ja. Dari sudut modal, Malaysia memiliki  kepen ting an menjaga investasi terbesar kedua dalam perke- bunan sawit di Indonesia atau mengua sai 26%
lahan sawit di Indonesia (“Produksi Sawit Malay - sia,” 2012). Bahkan, kini pemodal  Malaysia justru ditarik pemerintah Indonesia untuk menanamkan modalnya, terutama dalam industri pengolahan sawit  yang  lebih  maju  daripada  di  Indonesia “BKPM Dorong Malaysia”, 29 April 2016. Seba liknya, keberhasilan bisnis sawit Malaysia juga bergantung pada suplai tenaga kerja dari Indonesia yang masuk secara legal atau ilegal ke Malaysia. Misalnya, pada 2014, sekitar 80% tenaga kerja perkebunan kelapa sawit Malaysia berasal dari Indonesia (“Upah Tinggi Bukan,” 2014). Bagi Indonesia, kehadiran pengusaha sawit Malaysia jelas memberi sumbangan terha dap pendapatan negara. Sementara rekrutmen tenaga kerja Indonesia di perkebunan Malaysia akan memecahkan tingkat pengangguran di  Indonesia. Saling ketergantungan ini  diungkapkan Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada saat penandatanganan MoU tersebut sebagai berikut:
“Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan dalam bentuk penetapan jumlah output yang akan diproduksi karena Indonesia di sini merasa kha- watir jika Malaysia mencabut investasinya, yang pada akhirnya akan mengurangi volume produksi kelapa sawit yang dihasilkan dan akan menye- babkan menurunnya keuntungan Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk Malaysia, karena Malaysia juga memiliki kendala dalam keterbatasan lahan dan keterbatasan tenaga kerja. Kita telah sepakat untuk meningkatkan produksi dan pemasaran CPO dengan membentuk aliansi strategi.” (Pidato Najib pada saat penandatanganan MoU, 25 Mei 2006).
Terbentuknya kesepakatan formal kedua negara produsen ini menjadi jalan masuk untuk me rancang berbagai kegiatan yang bertujuan meng hadapi tantangan perdagangan minyak sa- wit ke Eropa. Kesepakatan itu telah melahirkan Indonesia-Malaysia Palm Oil Group (IMPOG), yang  merupakan  wadah/forum  antar-produsen kelapa  sawit  Indonesia  dan  Malaysia  untuk me nyusun program kerja sama, research and development (R&D), komunikasi, dan strategi agar mempunyai persepsi yang sama dalam upaya meng hadapi tekanan asing atas kedua negara produsen sawit utama.  IMPOG beranggotakan enam asosiasi, yaitu Gabungan Pengusaha  Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Ke -
lapa  Sawit  Indonesia  (Apkasindo),  Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Asosiasi Pemilik Perkebunan Minyak Sawit Serawak (SOPPOA), Federal Land Development Authority (FELDA), dan Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APMI). Pertemuan kedua negara tersebut berlangsung di Kuching, Malaysia, pada 2010.
Kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia telah melahirkan sikap yang sama sekali tidak bergantung pada negara konsumen Uni Eropa. Sikap ini tecermin dari usaha-usaha, per- tama , pembentukan sertifikasi tandingan sebagai respons terhadap sertifikasi sawit global (RSPO) Uni Eropa. Pembentukan badan  sertifikasi oleh kedua negara ini merupakan bukti peranan negara-negara berkembang, yang selama ini di- anggap lemah dan bergantung pada negara maju, ternyata cukup kuat dalam bernegosiasi dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa. Kedua , negara produsen ini membentuk kekuatan yang lebih besar dengan menarik negara-negara pro- dusen sawit lain menghadapi negara konsumen Uni Eropa . Ketiga , aktor-aktor di kedua negara melakukan diplomasi dagang tingkat tinggi dengan Uni Eropa.
Pertama , pembentukan sertifikat tandingan di Indonesia terjadi pada 2009, disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Sertifikasi ISPO ini bertujuan mendorong usaha  perkebunan  kelapa  sawit  memenuhi  ke - wajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta melindungi dan mempromosikan usaha  perkebunan  kelapa  sawit  berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Dilihat dari tujuan ini, terbukti ada nuansa politik, yakni bersaing dengan produsen minyak nabati lainnya di pasar internasional. Ada tujuh persyaratan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan versi ISPO, yaitu 1) sistem perizinan dan manajemen kebun, 2) pe- doman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit, 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 4) tanggung jawab terhadap  pekerja, 5) tanggung jawab sosial dan komunitas, 6) pem berdayaan ekonomi masyarakat, serta 7) pening katan usaha secara berkelanjutan (Harsono, Chozin, & Fauzi, 2012, 3).
Menteri Pertanian berperan penting dalam pembuatan  sertfikasi  tandingan  itu.  Sementara Ketua Komisi ISPO Rosdiana Suharto adalah aktor yang vokal dan gigih memperjuangkan sertifikasi ISPO dalam berbagai forum pertemuan, baik di Indonesia maupun dengan negara-negara konsumen Uni Eropa. Menurut Rosdiana, ISPO menjadi  kekuatan  tawar-menawar  yang  cukup besar bagi Indonesia karena dapat menghasilkan industri  sawit  berkelanjutan.  India  dan  Cina, sebagai negara konsumen terbesar pertama dan kedua, justru telah memberikan dukungan terhadap keberadaan ISPO, sementara negara- negara Eropa awalnya justru memandang rendah keberadaan ISPO. Sikap itu kemudian berubah lantaran beberapa negara di Eropa justru men- dukung ISPO.
ISPO merupakan standar harmonis untuk Indonesia karena sertifikasi melibatkan banyak peraturan di berbagai kementerian, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kemen- terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang terdapat dalam RSPO juga ditemukan dalam ISPO. Dalam ISPO, ada instruksi atau pro   sedur teknis pembukaan lahan baru yang ti  dak boleh dilakukan dengan membakar, harus mem perhatikan konservasi lahan, lahan adat si  tus sejarah, sumber air, lahan gambut, serta pe laku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan ( amdal). Pemerintah mewajibkan semua pemilik perkebun an sampai akhir 2014 memiliki  sertifikat ISPO. Perbedaannya dengan RSPO adalah, per- tama, ISPO bersifat mandatory , memiliki sanksi, sedangkan RSPO bersifat sukarela. Kontrol pe me rintah terhadap perusahaan sawit yang me- lang gar persyaratan sertifikasi ISPO dilakukan dengan memberikan sanksi, seperti penurunan status perusahaan ke level yang lebih rendah dari pada status sebelumnya. (Septiadi & Amri, 2014).
Ketua Komisi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) Rosdiana Suharto mengungkapkan 153 perusahaan kebun mengajukan permohonan disertifikasi  ISPO  dan  40  di  antaranya  sudah memi liki  sertifikat  itu  pada  2014.  (“Baru  40
Pe ru   sa ha an”,  2014).  Pemerintah  mem berikan sanksi kepada perusahaan yang  me lang gar keten- tuan dalam sertifikasi dengan cara menurun kan level perusahaan dan bahkan akan melarang ekspor.  (“Tahun  depan  CPO,”  2013)  Sampai Agustus 2017, ada 306 sertifikat ISPO yang dise- rahkan kepada 304 perusahaan sawit, 1 kepada asosiasi petani plasma, dan 1 kepada koperasi tani swadaya. Dilihat dari luas wilayah sawit Indo - nesia, terdapat 16,7% dari 11,9 juta ha. Artinya, selama delapan tahun sejak pembentukan ISPO, target  sertifikasinya  masih  kecil  ( Nursyifani , 2017).
Pembentukan ISPO dapat dikatakan seba- gai reaksi terhadap hambatan dan tekanan atas ekspor yang diterapkan RSPO. GAPKI memberikan reaksi keras terhadap hambatan- hambatan tersebut, sekaligus menantang negara konsumer. Reaksi keras itu terbukti dari adanya rencana untuk menghentikan ekspor ke Eropa, sebagaimana disuarakan oleh GAPKI Wilayah Sumatra. Misalnya, tekanan dua perusahaan Eropa, Unilever dan Nestle yang tidak ingin meng gunakan  minyak  sawit  dari  Indonesia untuk produk mereka. Sebagai negara penghasil minyak  sawit  terbesar  dunia,  Indonesia  masih memiliki pangsa pasar terbesar, seperti India dan Cina serta negara-negara konsumer lain, seperti Timur Tengah. Karenanya boleh dikatakan pe- ranan Kementerian Pertanian mengeluarkan ISPO adalah sebagai ‘tandingan’ RSPO dan merupakan semangat nasionalisme di tengah persaingan da- gang internasional yang begitu kuat.
Sebagai badan sertifikasi, ISPO tidak hanya memberikan sertifikasi, tetapi juga berperan se- bagai ruang dialog di antara berbagai stakeholder , antara pemerintah, perkebunan sawit, dan pihak terkait lain. Misalnya ruang dialog yang terjadi pada Maret 2014, perusahaan pemegang sertifikat ISPO memfokuskan emisi gas rumah kaca  se bagai salah satu bahasan utama dalam  perkebunan kelapa  sawit  yang  berkelanjutan.  Persoalan emisi gas rumah kaca adalah satu kritik yang di lontarkan TNGO terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia (“Upaya Industri CPO,” 2014). Berbeda halnya dengan RSPO. Kementerian Per tanian membentuk ISPO ini tidak melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan auditor
independen. Walaupun demikian, dengan status- nya yang mandatory itu, sifatnya lebih mengikat.
Sertifikasi  tandingan  ini  juga  dibuat  oleh Malaysia—dikenal dengan Malaysian Sustain- able Palm Oil (MSPO). Pembentukan sertifikasi tandingan Malaysia ini diprakarsai oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Dourglas Unggah Embas, pada 2014 (“Tangani cabaran beri,” 2016). Pembentukan MSPO ini telah didahului berbagai penelitian dan uji coba di lapangan untuk kemudian menyusun prinsip-prinsip dan kriteria yang kemudian masuk MSPO. Sertifikasi “Green” untuk sawit dari Malaysia ini diluncurkan pada 2015. Sam- pai September 2017, 1.040 petani sawit sudah memiliki sertifikasi MSPO. Pemerintah Malaysia memberi target 2019 semua petani sawit (40%) dan perusahaan sawit wajib memproses sertifikasi MSPO (“Nineteenth Palmoil Clusters,” 2017). Pembentukan ISPO dan MSPO oleh tiap pemerintahan, baik oleh Menteri Pertanian Indo- nesia maupun oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, mempunyai status yang berbeda dengan RSPO. Keduanya adalah bentuk- an pemerintah yang memiliki legalitas/hukum dibanding dengan posisi sertifikasi perdagangan melalui RSPO yang bukan bentukan pemerintah. Sejumlah studi membuktikan berbagai kelemahan dan tidak efektifnya sertifikasi RSPO. Misalnya, ada beberapa perusahaan di Kalimantan Tengah yang telah memiliki sertifikat melanggar kriteria- kriteria dalam sertifikasi RSPO. Dari kenyataan ini, terbukti ada kesenjangan yang besar antara pemantauan terhadap kepatuhan pada standar dan tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.
Kedua, selain  membentuk  sertifikasi  tan- ding an, aktor-aktor di kedua negara produsen ini memperkuat diri serta memperluas aliansinya dengan  menarik  negara-negara  produksi  sawit lainnya untuk bergabung menghadapi tuntutan- tuntutan negara konsumen, Uni Eropa. Oleh karena itu, aktor-aktor negara dari Indonesia dan Malaysia  membentuk  Dewan  Penghasil  Sawit pada 2015. Pembentukan Dewan Penghasil Sawit ini telah memperkuat kekuatan negosiasi negara- negara produsen, dengan Thailand, Vietnam, Papua,  Ghana,  Nigeria,  Brazil,  dan  Kolombia menjadi anggotanya dan merupakan kelompok negara produsen.
Ketiga , diplomasi tingkat tinggi antara aktor-aktor negara dari Indonesia dan  Malaysia dengan Parlemen Uni Eropa. Dalam rangka menghadapi kampanye hitam yang dilancarkan oleh NGO internasional pada September 2012, Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono serta Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin Fah Kui beserta de- legasi masing-masing berkunjung dan bertemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia, 10 September 2012, guna menentukan langkah bersama menghadapi Uni Eropa dalam isu kelapa sawit. Nadjib Riphat Kesoema, Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, bertindak sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri ini, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Malaysia Untuk Uni Eropa Datuk Hussein Hanif dan rombongan delegasi Malaysia lainnya. Pertemuan segitiga dengan sebagian anggota Par- lemen Eropa di Brussels. Dari pihak Uni Eropa, pertemuan  itu  dihadiri  oleh  Milosvac  Ouzky (Ketua), Eija Rita Korhola (Komite Lingkungan dari Finland), Britta Thomsen (Partai Sosialis Denmark, anggota komisi Industri dan Energi sekaligus pelapor Kebijakan Energi Eropa), serta Pierre Prebisch (Partai Sosialis Prancis) dan Csaba Sogor (Partai Sosialis Rumania), keduanya anggota komisi UE-ASEAN.
Pada akhir pertemuan ini, aktor-aktor dari Indonesia dan Malaysia terbukti memiliki posisi tawar-menawar  yang  kuat.  Mereka  mendesak Parlemen Uni Eropa bersikap terbuka dan menerima masukan dari negara produsen. Di satu sisi, pemerintah Indonesia dan Malaysia bersedia membuat studi bersama secara ilmiah mengenai isu kelapa sawit da n dampak negatif yang ditimbulkannya. Di lain sisi, Parlemen Uni Eropa berjanji meneruskan pandangan itu ke pemerintah dan menyatakan bahwa Uni Eropa harus dapat membuat keputusan yang cerdas dan objektif. Indonesia dan Malaysia mengeluarkan Komunike Bersama, yang antara lain berisi sang- gahan terhadap kampanye negatif soal kelapa sawit  hanya  berdasarkan  pada  data  sekunder dan tidak berdasarkan pada studi lapangan. Oleh karena itu, menurut negara produsen, Directives on Renewable Energy tidak seharusnya menjadi hambatan nontarif yang baru tanpa berdasarkan pada studi ilmiah.
Usaha-usaha untuk memperkuat aliansi dan posisi tawar-menawar dari negara produsen itu kemudian dilanjutkan pula dalam pertemuan- pertemuan berikutnya di Indonesia. Pertemuan ter sebut semakin bertambah kuat, karena aktor-aktor baru yang berkepentingan dalam bidang perdagangan luar negeri, pertanian dan lingkungan, serta wakil Indonesia di luar negeri (Duta Besar) untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, serta untuk Rusia. Selain aktor- aktor negara, aktor dari organisasi gabungan pengusaha sawit Malaysia dan Indonesia hadir, yaitu Deputy Director General of Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan Direktur Eksekutif Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia (GAPKI). Pertemuan diadakan pada Oktober 2014. Aktor-aktor negara dan asosiasi yang ha dir merembuk kan dan mempertemukan ide-ide mengenai be berapa hal, antara lain mengenai kondisi persawitan di hulu, kepentingan negara, masyarakat petani, strategi, serta diplomasi per- dagangan sawit oleh perwakilan Indonesia dan Malaysia di Eropa dan Rusia. Pertemuan tingkat tinggi itu menghasilkan tujuh rumusan penting. Dari perspektif ekonomi, kelapa sawit memberi - kan sumbangan penting untuk pemba ngunan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari ke- miskinan. Tantangan-tantangan yang dihadapi sawit dalam soal ketidakberlanjutan lingkungan dan sosial direspons dengan menerapkan skema ISPO  dan  MSPO  untuk  sawit  Indonesia  dan Malaysia. Untuk  mengurangi tantangan tersebut, pemerin tah Indonesia mengajak stakeholder untuk memadukan persepsi positif serta menjalin komunikasi dan komitmen bersama melakukan advokasi minyak sawit di pasar global. Dalam hal ini, peranan Kementerian Perdagangan  penting menyiapkan dokumen nasional menghadapi isu-isu  negatif  sawit,  sementara  Kementerian Pertanian bersama stakeholder terkait berusaha memperbaiki pengembangan industri sawit nasio- nal yang diterima di pasar internasional. Dalam kaitan ini, pemerintah melakukan sosialisasi, komu nikasi, dan kampanye positif di dalam dan luar negeri serta menunjukkan kepada semua pi hak tentang keberpihakan Indonesia dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kehadiran pihak  Uni  Eropa  di  industri  sawit  Indonesia di ha rapkan dapat memberi bukti komitmen pemerintah Indonesia.
Dilihat dari hasil pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen merespons advokasi  negatif  melalui  pembentukan  sertifi - kasi sendiri (ISPO dan MSPO), ada usaha untuk memadukan perspektif positif serta komitmen bersama antara negara produsen dan konsumen. Tampaknya pertemuan tingkat tinggi RSPO di Jakarta ini terlihat saling membutuhkan antara konsumen Eropa dan produsen. Apalagi posisi produsen semakin kuat karena ada tren pertumbu- han permintaan minyak sawit di Rusia. Pada poin terakhir, tampak Indonesia menantang pembeli Eropa untuk menyaksikan sendiri kondisi dan industri minyak sawit Indonesia.
Keempat , selain kedua negara produsen melakukan strategi diplomasi dagang dengan pihak Uni Eropa, tiap negara produsen utama, yakni Indonesia dan Malaysia, mencari berbagai cara untuk memuluskan perdagangan sawit yang dihambat oleh kampanye hitam masyarakat sipil internasional di Uni Eropa. Indonesia, melalui kedutaan besar di Brussels dan Den Haag, melakukan serangan balik dengan cara menyam- paikan informasi yang berimbang tentang perke- bunan sawit Indonesia melalui pembuatan film, pertemuan-pertemuan tentang sawit di Eropa dan mendekati lembaga swadaya masyarakat, seperti Friend of the Earth di Eropa, WWF, dan LSM lain yang keras menyuarakan kampanye hitam sawit di Eropa (Wawancara dengan Duta Besar RI di Brus - sels dan staf ekonomi Kedutaan Besar Belanda, 2015). Pendekatan merangkul LSM merupakan strategi aktor-aktor negara setelah usaha-usaha awal mereka tidak berhasil untuk “menjinakkan” mereka. Sikap aktor-aktor negara mulai berubah, terlihat dari keluarnya kebijakan pemerintah menghentikan  (moratorium)  izin  pembukaan perkebunan sawit baru kepada investor.
Sampai April 2017, persoalan kampanye hitam di Eropa mulai tenang untuk sementara waktu. Akan tetapi, kemudian Parlemen Eropa memutuskan untuk persoalan keberlangsungan lingkungan dan keadilan sosial kembali men- cuat ketika Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi  sawit  pada  April  2017.  Resolusi  ini merupakan  ancaman  bagi  perdagangan  sawit Indonesia dan Malaysia karena Uni Eropa tidak akan membeli minyak sawit dari negara produsen
yang membiarkan deforestasi dan melanggar hak asasi manusia (Amri, 2017).
Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat respons bersama dari Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi resolusi sawit Parle - men Eropa ini. Resolusi tersebut pada gilirannya telah menimbulkan respons dari Indonesia dan Malaysia. Kedua menteri perdagangan langsung membahas dan berkoordinasi soal isu-isu terse- but, membentuk misi bersama untuk diplomasi dagang ke World Trade Center (WTC) di Eropa serta ke Uni Eropa melalui Council of Palm Oil Producing  Countries  (CPOPC),  yaitu  dewan negara-negara penghasil sawit yang digagas oleh Malaysia dan Indonesia. Usaha-usaha itu untuk menggalang kekuatan dengan negara produsen lain, seperti Thailand dan Kolombia.
Di Indonesia, keluarnya resolusi sawit Parle - men Eropa itu telah menuai berbagai kritik dari aktor-aktor negara. Bukan hanya dari aktor-aktor negara  yang  berkepentingan  mengurusi  sawit, seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Lingkungan Hidup, protes terhadap resolusi tersebut juga datang dari Presiden dan Wakil Presiden. Pendapat yang mengemuka dari respons para aktor dari April sampai September 2017 adalah bahwa resolusi itu merupakan ben - tuk kampanye hitam dan politik diskriminatif terhadap minyak nabati. Sebab, resolusi itu akan mendorong Uni Eropa menghilangkan peng- gunaan  minyak  sawit  dan  secara  terselubung menghambat perdagangan sawit Indonesia dan Malaysia ke Eropa.
Pertemuan tingkat Menteri antara Malaysia dan Indonesia pada Mei 2017, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Sri Mah Siew Keong bersama anggota negara produsen sawit, mempertegas sikap perlawanan negara produsen terhadap resolusi Parlemen Uni Eropa. Pertemuan berikutnya, 11 Agustus 2017, antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Aman, di Jakarta, sebenarnya mempertegas bentuk protes kedua negara produsen utama biodiesel pada 2020. (Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia, 11 Agustus 2017). Aliansi Indonesia dan Ma-
laysia dalam pertemuan ini semakin diperkuat tidak hanya dalam bentuk menentukan langkah yang sama menghadapi resolusi itu, tetapi juga membuat  kerja  sama  baru  (Joint  Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) dalam bidang perdagangan dan investasi kelapa sawit. Kerja sama di bidang perdagangan minyak sawit ini tentu akan memperkuat kekuatan tawar-menawar kedua negara produsen, Indonesia dan Malaysia, untuk mencari pasar minyak sawit baru.
Sejumlah alasan diberikan oleh aktor-aktor negara  produsen dalam membantah resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, masalah deforestasi dan peningkatan emisi karbon yang disebutkan dalam resolusi itu sebenarnya tidak berdasar. Bahkan, dari kajian Komisi Eropa tahun 2013, dari total 239 juta ha lahan yang mengalami deforestasi secara global dalam kurun waktu 20 tahun, 58 juta ha terdeforestasi akibat sektor peternakan ( livestock grazing ), 13 juta ha dari kedelai, 8 juta ha dari jagung, dan 6 juta ha dari minyak sawit. Dengan kata lain, total minyak sawit dunia hanya berkontribusi kurang-lebih 2,5% terhadap deforestasi global (Pertemuan Menlu Indonesia dan Malaysia, 11 Agustus 2017). Resolusi Par- lemen Eropa menggunakan data dan informasi yang tidak akurat mengenai perkembangan mi- nyak kelapa sawit dan manajemen kehutanan di negara-negara produsen minyak sawit, termasuk Indonesia. Skema sertifikasi tunggal yang diusul - kan dalam Resolusi Parlemen Eropa berpotensi meningkatkan unnecessary barriers to trade dan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kualitas sustainability minyak sawit. Indonesia memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatory dengan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi Parlemen Uni Eropa untuk  mengurangi  penggunaan  minyak  sawit secara bertahap dalam resolusi itu sebenarnya merupakan usaha memproteksi minyak nabati yang mereka hasilkan.
Di balik resolusi Parlemen Uni Eropa, terdapat politik proteksi minyak nabati yang dihasilkan negara-negara di Uni Eropa. Produksi minyak  sawit  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan minyak bunga matahari, minyak rapeseed , dan minyak kedelai. Minyak sawit memproduksi 4,27
ton per ha per tahun, sementara minyak rapeseed hanya 0,60 ton per ha per tahun, minyak bunga matahari 0,52 ton per ha per tahun, dan minyak kedelai hanya memproduksi 0,45 ton per ha per tahun  (“Prospek  Industri  Sawit,”  2018).  Oleh sebab itu, harga minyak nabati yang dihasilkan di Eropa kalah bersaing dengan minyak nabati dari sawit. Mengenai seberapa jauh argumentasi bantahan dari kedua negara, Indonesia dan Ma- laysia, ini berhasil menegosiasi Parlemen Uni Eropa dan bagaimana dampak sertifikasi tunggal yang akan diterapkan Uni Eropa pada 2020 pada ekspor  minyak  sawit  Indonesia  dan  Malaysia merupakan persoalan yang akan muncul pada masa mendatang.

## SIMPULAN
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam sertifikasi sawit global (RSPO). Lancar atau tidaknya ekspor minyak  sawit  dari  negara  eksportir  utama,  In - donesia dan Malaysia, ke Uni Eropa ditentukan oleh pemenuhan prinsip utama itu. Walaupun demikian, cara-cara perolehan sertifikasi RSPO, selain hanya voluntary , masih mengandung ba- nyak kelemahan dan merugikan produsen sawit. Oleh karena itu, aktor-aktor negara produsen utama  sawit  yang  terbukti  tidak  terkooptasi dengan  RSPO  membuat  sertifikasi  tandingan, yakni ISPO di Indonesia dan MSPO di Malaysia. Kedua  sertifikat  tandingan  ini  bersifat manda- tory , memiliki sanksi hukum, dan, seperti RSPO, mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Walaupun demikian, persoal- an ketidakberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial merupakan bahan kampanye gerakan mas yarakat sipil di Eropa. Bahkan, pada April 2017, Parlemen Uni Eropa sendiri mengeluarkan resolusi sawit.
Aktor-aktor dari Indonesia dan Malaysia memperkuat aliansi dengan menyatukan langkah bersama dengan negara-negara produsen sawit lain dan memprotes resolusi sawit Parlemen Uni Eropa. Di balik ancaman Parlemen Uni Eropa tidak akan membeli sawit yang tidak memperhati - kan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, terdapat politik proteksi dan persaingan dagang di
antara sesama minyak nabati lain yang diproduksi negara-negara di Eropa. Aktor bersama aliansi dari negara produsen sawit lainnya menyatukan persepsi, membentuk kekuatan menghadapi politik diskriminatif Parlemen Uni Eropa.

## PUSTAKA ACUAN
Amri, Q. (2017, 7 April). Parlemen Uni Eropa keluar- kan resolusi pelarangan minyak sawit. Diakses dari https://sawitindonesia.com/rubrikasi- majalah/berita-terbaru/parlemen-uni-eropa- keluarkan-resolusi-pelarangan-minyak-sawit/ .
Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Statistik kelapa sawit Indonesia 2005 dan 2016 . Jakarta.
Baru 40 Perusahaan Sawit Bersertifikat ISPO. (2014).
Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/ 554146/baru-40-perusahaan-sawit-bersertifi - kat-ispo.
BKPM dorong Malaysia investasi di Industri Pengo- lahan sawit. (2016, 29 April). Diakses pada 20 Agustus  2017  dari  https://economy.okezone. com/read/2016/04/29/320/1376568/bkpm- dorong-malaysia-masuk-industri-pengolahan- perkebunan.
Erixon, F. (2012). The rising trend of green protec- tionism: Biofuels and European Union. ECIPE Occacional Paper No. 2 . Brussels. Fuady, H.A., Widyatmoko, B., Mulyasari, P.N., & Erman, E. (2014). Sertifikasi biofuel dan kelapa sawit Indonesia. Policy Brief, 5/2014. P2SDR- LIPI. Jakarta: LIPI Press. Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit  Indonesia (GAPKI). (2017). Refleksi industri sawit 2016 dan prospek 2017. Diakses pada 25 Desember 2017 dari https://gapki.id/news/1848/refleksi- industri-kelapa-sawit-2016-prospek-2017 .
Geibler, J. von. (2010). Non-governmental standard development  and  certification  for  palm  oil: Ecosystem services and local administrators in the cases of the roundtable on sustainable palm oil (RSPO). Diakses pada 1 November 2014 dari http://img.teebweb.org/wp-content/ uploads/2013/01/Palm-Oil-Certification- Indonesia.pdf.
German, L., & Schoneveld, G. (2011). Social sustain- ability of EU–Approved voluntary schemes for biofuels: Implications for rural livelihoods. Bogor: Cifor.
German Development Institute. (2012). Sustainability Standards and certificate–towards sustainable palm oil in Indonesia. Briefing paper 9/2012.
Hanya 19 perusahaan yang kantongi sertifikat sawit lestari ala Indonesia. (2013). Diakses pada 6  Juli,  2017  dari  https://finance.detik.com/ industri/d-2367636/hanya-19-perusahaan- yang-kantongi-sertifikat-sawit-lestari-ala- indonesia.
Harsono, D., Chozin, M. A., & Fauzi, A. M. (2012). Analysis on Indonesian sustainable palm oil (ISPO): A qualitative assessment on the success factors for ISPO. Manajemen dan Agribisnis ,
9 (2), 39–48. Edisi Khusus. Juni 2012. Hia, A.V., & Kusumawardani, N. (2016). Indonesian sustainable palm oil (ISPO), a way to reach the European union renewable energy directive (EU RED) 2009 and boosting indonesian palm oil market to european union (EU) 2009–2014. AEGIS:  Journal of International Relations , 1 (1), 1–21 . Indonesian Sustainable Palm Oil Commission. (2012). Indonesian palm oil in numbers . Ministry of Agriculture of Republic Indonesia. Jakarta.
Koh, L.P. (2008). Can oil palm plantations be made more hospitable for forest butterflies and birds? J. Appl. Ecol , 45 , 1002–1009.
Marcus, C. (2006). Promised land: Palm oil and land acquisition in Indonesia: Implication for local communities and indigenous peoples. forest peoples programmers. Perkumpulan  Sawit Watch, Forest Peoples Programme Huma, dan The World Agroforestry Centre.
Marti, S. (2008). Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia . Friends of the Earth. London, LifeMosaic, Edinburgh, UK, and Sawit Watch,
Bogor, Indonesia.
McCarthy,  J.  (2010).  Processes  of  inclusion  and adverse incorporation: Oil palm and  agrarian change in Sumatra, Indonesia. Journal of Peasant  Studies, 37 (4):821–50.
Nineteen  palm  oil  clusters  get  MSPO  certifica - tion. (2017, 5 Oktober). Diakses dari https://www.thestar.com.my/business/business- news/2017/10/05/nineteen-palm-oil-clusters- get-mspo-certification/#hTaS0IoiaoaZU6eV.99 Nineteenth Palmoil Clusters Get MSPO Certification.
(2017, 5 Oktober). The Star online . Nursyifani,  B.C.  A  (ed).  (2017,  29  Agustus).
Sertifikasi ISPO baru 16,7% dari total kebun sawit. Diakses dari http://industri.bisnis.com/ read/20170829/99/685150/sertifikasi-ispo- baru-167-dari-total-kebun-sawit.
Pasar sawit India masih sangat menjanjikan . ( 2016, 11 Oktober). Investor Daily .
Pentingnya ISPO bagi standar sawit nasional. (2011, 13 April). Investor Daily .
Pertemuan menlu Indonesia dan Malaysia bahas isu kelapa sawit. (2017). Diakses pada 3 September 2017 dari https://www.tempo. co/read/ news,
/2017/08/11/118899223/.
Produksi  sawit  Malaysia  salip  Indonesia  di  2020.
(2012, 20 Februari). Investor Daily.
Prospek  Industri  Sawit  2018  semakin  berkilau.
(2018). Diakses pada 21 Desember 2017 dari https//gapki.id//news/3945/prospek-industri sawit2018-semakin berkibar.
Pye, O. (2010). An analysis of transnational environ- mental campaigning around palm oil. Journal of Peasant Studies, 37 (4). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (tt). Di akses pada 3 April 2014 dari https://www. sustainablepalmoil.org/certification-schemes/ the-roundtable-on-sustainable-palm-oil-rspo/. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (tt). Types of Membership-Roundtable on Sustain- able Palm Oil. “How to Apply-Roundtable on Sustainable Palm Oil. Diakses pada April 2014 dari http://www.rspo.org.
Septiadi, A. & Amri, Q. (2014). ISPO mengatur tata kelola  sawit  berkelanjutan. Sawit Indonesia ,
3 (33): 14–27.
Tahun depan CPO illegal terlarang diekspor. (2013,
15 November). Kompas .
Tangani cabaran beri kesan kepada industri minyak sawit-Uggah. (2016, 2 Februari). Diakses dari https://www.bharian.com.my/node/120534 .
Tangani cabaran beri kesan kepada industri minyak sawit–Uggah . (2016, 2 Februari). Bisnis Ha rian . Upah tinggi bukan alasan utama TKI cari kerja di Malaysia. (2014, 28 April). Liputan 6 . Upaya industri CPO kurangi gas rumah kaca. (2014, 24 Maret). MetroTV News.
Varkkey, H. (2016). The haze problem in southeast asia: Palm oil and patronage .  New  York, London: Routledge.
Voge, Ann-Kathrin, & Hutz-Adam, F. (2014). Analisa minyak kelapa sawit berkelanjutan-tuntutan atau  realitas?;  Potensi  dan  keterbatasan RSPO . Berlin: Bread for the World, Protestant Development Service, 17–20.
Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia Uni Eropa. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya , 18 (2), 139.
Wilmar International Limited. (2016). Kelompok petani kelapa sawit swadaya terbesar di dunia mendapat  sertifikat  RSPO.  Diakses  pada  10 Juli 2017 dari http://www.wilmar-international. com/wp-content/uploads/2016/08/Largest- Independent-Group-Certification-BAHASA- FINAL.pdf