## DAMPAK SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) DAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE (TBT) TERHADAP EKSPOR KOMODITAS TEH DI INDONESIA
ABEDNEGO SURANTA KARO-SEKALI 1 , TAVI SUPRIANA 2
1,2 Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Sumatera Utara E-mail:abednegoks@unprimdn.ac.id

## ABSTRAK
Komoditas teh Indonesia ditenggarai terdampak pada hambatan non tarif di beberapa tujuan eksport. Hal ini sangat merugikan Indonesia karena Teh merupakan komoditas potensial dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) terhadap ekspor teh di  beberapa  negara  tujuan  utama  periode  2013-2017.  Metode  yang  digunakan  adalah analisis deskriptif menggunakan pendekatan inventory (frequency index dan coverage ratio) dan  gravity  model.  Hasil  pendekatan  inventory  menunjukkan  Amerika  Serikat  sebagai negara  yang  memberlakukan  hambatan  non  tariff  terbanyak.  Hasil  estimasi  menunjukkan coverage  ratio  SPS  dan  coverage  ratio  TBT  berpengaruh  nyata  terhadap  nilai  ekspor  teh Indonesia selain variabel GDP riil negara tujuan utama, nilai  tukar riil negara tujuan utama, jarak  ekonomi,.Variabel  SPS  menunjukkan  nilai  koefisien  negatif,  sementara  variabel  TBT menunjukkan  nilai  koefisien  positif.  Kata  kunci:  ekspor,  gravity  model,  hambatan  non  tarif, pendekatan inventory, teh.
Kata Kunci: Pendekatan, Ekspor, Komoditas, Teh, Indonesia
Pendahuluan WTO merupakan badan
internasional yang secara khusus mengatur  masalah  perdagangan  antar negara.  Indonesia  merupakan  salah  satu Negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan  Pembentukan  WTO  melalui UU  No.  7  tahun  1994.  Tujuan  utama  dari persetujuan  pembentukan  WTO  adalah untuk  membantu  para  produsen  barang dan  jasa,  eksportir  dan  importir  dalam kegiatan  perdagangan.  Dalam  bidang pertanian, kerjasama multilateral diwujudkan  oleh  WTO  dalam  bentuk perjanjian pertanian, Agreement on
Agriculture (AoA). Tujuannya adalah reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka
menciptakan  suatu  sistem  perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program  reformasi  ini  berisi  komitmen komitmen  spesifik  untuk  mengurangi subsidi  domestik,  subsidi  ekspor  dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan  peraturan  dan  disiplin  yang kuat dan efektif.
Penerapan  perdagangan  dikancah hubungan  bilateral  negara  tidak  terlepas dari  hambatan  perdagangan,  baik  itu hambatan tarif maupun non tarif. Penetapan  tingkat  tarif  untuk  komoditas seluruh  dunia  yang  berlaku  bagi  negara maju  maupun  negara  berkembang,  telah diatur  dan  ditetapkan  oleh  WTO.  Melalui perjanjian  preferensi  dalam  perdagangan global,  berbagai  macam  bentuk  tarif  telah

## e-ISSN   : 2621-6566
semakin  berkurang.  Adanya  batasan  tarif ini  membuat  negara  memberlakukan tindakan  non  tarif  (non  tariff  measures/ NTMs)  sebagai  bentuk  proteksi  pada produsen  domestik  dalam  menghadapi persaingan  impor  dengan  produk  asing (Dahar 2014). Kondisi tersebut
konsekuensi dari penandatanganan
Urugay  Round  WTO  harus  mengikuti ketentuan-ketentuan  dalam  GATT/WTO yaitu
melakukan liberalisasi perdagangannya  dan  tidak  melakukan hambatan-hambatan  perdagangan  dalam bentuk  tarif  impor,  pajak  dan  lain-lain untuk memproteksi produksi dalam negeri. Oleh  karena  itu,  saat  ini  banyak  negara- negara  untuk  mengamankan  kepentingan masyarakatnya  dan  ekonominya  dengan menerapkan  standarisasi  sebagai  wujud instrumen melakukan hambatan perdagangan secara tersamar untuk melindungi kepentingan negaranya.
Penerapan  kebijakan  NTM  (non tariff  measures),  terkhusus  untuk  SPS (Sanitary  and  Phytosanitary)  dan  TBT (technical  barrier  to  trade)  berlaku  di banyak  Negara.  Kebanyakan  negara- negara  mengaplikasikan  kebijakan  SPS lebih  di  fokuskan  pada  sektor  pertanian dan  produk  peternakan,  sebagai  wujud control  yang  berperan  untuk  menjamin kesehatan  dan  kesejahteraan  konsumen serta  perlindungan  terhadap  lingkungan. UNCTAD  dalam  Dahar  (2014)  akibat  dari penggunaan  tersebut,  lebih  dari  60%  dari produk yang berhubungan dengan pangan ditemukan akan terpengaruh oleh setidaknya salah satu dari bentuk tindakan SPS ini. Di sisi lain, TBT dapat diterapkan pada  sektor  yang  lebih  luas  dan  memang ditemukan  lebih  merata  penerapannya pada seluruh sektor ekonomi.
Dahar  (2014)  menyatakan  tidak sedikit penelitian yang mengkaji mengenai hambatan  non  tarif  di  kawasan  Asia Penelitian  tersebut  antara  lain  adalah Aloka  et al.  mengenai  dampak NTM  pada ekspor  pertanian  di  Srilanka;  Nguyen tentang  ekspor  Vietnam;  Chen  et  al. mengenai  efek  SPS  dari  perspektif eksportir di Cina. Selain itu kebijakan NTM
(non  tariff  measures),  terkhusus  untuk SPS (sanitary and phytosanitary) dan TBT (technical  barrier  to  trade)  berlaku  juga  di kawasan  Uni  Eropa,  hal  tersebut  memiliki konsekuensi logis yakni eksportir teh yang ingin memasuki pasar UE harus memperhatikan berbagai persyaratan ditetapkan oleh mitra dagang dan pemerintah  UE.  Persyaratan  tersebut meliputi  standar mutu  yang biasanya juga dikaitkan  dengan  persyaratan  lingkungan, kesehatan,  keamanan,  perburuhan  dan etika bisnis. Hambatan non tarif merupakan  salah  satu  isu  penting  dalam skema perdagangan internasional.
Hambatan  non  tarif  diwacanakan dan  diberlakukan  dari  tahun  ke  tahun sesuai  dengan  kesepakatan  tiap-tiap negara. Pemberlakuan hambatan non tarif melahirkan  indikasi  dan  pemikiran  yang memposisikan hambatan ini sebagai salah satu  pemicu  penurunan  ekspor  komoditi tertentu suatu negara. Anggoro &
Widyastutik (2016), menyatakan bahwasanya  kawasan  Uni  Eropa  memiliki regulasi  yang  diberlakukan  bagi  negara anggotanya  sebagai  patokan  dan  arah hubungan multilateral
dalam perdagangan, namun penerapan
aplikasinya  berbeda  di  setiap  negara anggota.
Menurut  Trabelsi  (2013)  saat  ini, bentuk hambatan non tarif lebih cenderung diterapkan pada produk-produk pertanian.  Akibatnya  dengan  adanya hambatan  non  tarif  secara  langsung menyebabkan  masalah  baru  bagi  Negara negara berkembang karena ekspor utama negara-negara berkembang adalah produk  pertanian.  Salah  satu  negara berkembang  yang  terkena  dampak  dari pemberlakuan  hambatan  non  tarif  yaitu Indonesia.  Indonesia  mempunyai  banyak komoditi  unggulan,  salah  satunya  adalah komoditas teh .
Teh merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan yang strategis  bagi  Indonesia.  Teh  Indonesia dikenal  memiliki  kekhasan  dibandingkan penghasil  teh  negara-negara  lain,  dimana mempunyai  kandungan  antioksidan  yang
berguna untuk memproteksi radikal bebas. Komoditas  teh  memiliki  peranan  penting dalam  perekonomian,  ditandai  dengan sekitar  Rp  1.53  triliun  Komoditas  teh  juga berperan  sebagai  sumber  penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
Menurut data UN Comtrade Indonesia merupakan eksportir terbesar di dunia.  Nilai  ekspor  teh  mencapai  1.83% atau  sebesar  74.58  juta  USD.  Namun ekspor  teh  Indonesia  dari  tahun  2013- 2017  cenderung  mengalami  penurunan setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2013  nilai ekspor  teh  sebesar  117.02  juta  USD dengan  volume  sebesar  57.7  ribu  USD, kemudian  pada  tahun  2014  nilai  ekspor dan volume ekspor mengalami penurunan masing-masing  sebesar  -18.35%  dan  - 6.85%.  Penurunan  volume  terus  berlanjut hingga  di  tahun  2017,  sementara  nilai ekspor  mengalami  penurunan  sampai tahun  2016  sedangkan  pada  tahun  2017 nilai ekspor teh sudah sedikit membaik.
Menurut Kementerian
Perdagangan, penurunan  ekspor  teh  Indonesia  akibat dari terbatasnya lahan perkebunan, kualitas  yang  rendah,  target  standardisasi yang  belum  terpenuhi  di  tingkat  nasional dan  internasional  serta  adanya  beberapa indikasi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh negara-negara tujuan ekspor yang berpotensi menghambat ekspor teh Indonesia.  Pada  penelitian  ini  dibahas lebih  lanjut  mengenai  analisis  dampak Sanitary  and  Phytosanitary  (SPS)  dan Technical Barrier to Trade (TBT) terhadap ekspor  teh  Indonesia  ke  negara  tujuan utama dan diharapkan penelitian  ini dapat menghasilkan  implikasi  kebijakan  sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor teh ke negara tujuan utama.

## 1. Kerangka Teori
Adanya penetapan tingkat tarif  impor oleh WTO, banyak negara-negara yang memberlakukan  hambatan  non  tarif  untuk melindungi  kesehatan  konsumen  dan produsen domestik dari persaingan dagang.  Persyaratan  yang  ditetapkan negara  mitra  dagang  meliputi  standar mutu yang dapat menjadi hambatan untuk
para  eksportir,  khususnya  Indonesia. Secara  teori,  adanya  hambatan  non  tarif yang  diberlakukan  oleh  Negara  tujuan ekspor dapat menghasilkan dua kemungkinan  yang  terjadi  pada  ekspor, yaitu  bisa  meningkatkan  ekspor  atau bahkan  sebaliknya,  menurunkan  ekspor yang  akan  dijelaskan  pada  Gambar  1. Kemungkinan  terjadi  peningkatan  ekspor ini  disebabkan  oleh  adanya  peningkatan demand dari negara tujuan ekspor karena bertambahnya  kepercayaan  konsumen  di negara  tujuan  ekspor  terhadap  kualitas dan  standar  mutu  produk  atau  komoditas impor,  sementara  kemungkinan  terjadi penurunan ekspor karena negara eksportir tidak  mampu  memenuhi  standar  mutu yang  ditetapkan  oleh  negara  tujuan ekspor.
Gambar 1 menjelaskan mekanisme pengaruh  dari  adanya  pemberlakuan hambatan  non  tarif  oleh  negara  tujuan ekspor  terhadap  demand  dan  supply komoditas  negara  eksportir.  Diasumsikan negara  A  sebagai  negara  eksportir  dan negara  B  sebagai  negara  importir.  Harga suatu  komoditas  di  negara  A  sebesar  Pa dan  di  negara  B  harga  suatu  komoditas sebesar  Pb  (ceteris  paribus).  Jika  negara A  dapat  memenuhi  standar  mutu  yang telah  ditetapkan  oleh  negara  B,  maka terjadi  peningkatan  demand  komoditas negara  A.  Hal  ini  disebabkan  karena bertambahnya  kepercayaan  konsumen  di negara  B  terhadap  kualitas  komoditas negara A. Sehingga kurva demand negara B  bergeser  dari  Db1  ke  Db2.  Lalu, peningkatan demand negara B ini berpengaruh terhadap peningkatan ekspor di negara A dilihat dari peningkatan supply negara  A  dari  Qa1  ke  Qa2  serta  tingkat harga  yang  ditawarkan  juga  lebih  tinggi daripada  sebelumnya.  Perubahan  harga ini  ditimbulkan  dari  meningkatnya  biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  negara  A seperti  biaya  penyesuaian  standardisasi sampai dengan biaya peningkatan teknologi untuk memenuhi standar kebijakan  hambatan  non  tarif yang diberlakukan  oleh  negara  B.  Sementara, jika  negara  A  tidak  mampu  memenuhi
standar  mutu  yang  telah  ditetapkan  oleh negara B, maka terjadi penurunan demand komoditas negara A di negara B. Fenomena  seperti  ini  biasanya  terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk  Indonesia.  Sehingga  kurva demand  negara  B  bergeser  dari  Db1  ke Db3.  Lalu,  penurunan  demand  negara  B ini  berpengaruh  terhadap  penurunan ekspor  di  negara  A  dilihat  dari  penurunan
supply  negara  A  dari  Qa1  ke  Qa3  serta penurunan  tingkat  harga  yang  ditawarkan daripada  sebelumnya.  Perubahan  harga ini  karena  kurang  efisiennya  negara  A dalam  menangani  biaya  penyesuaian standardisasi sampai dengan biaya peningkatan  teknologi  untuk  memenuhi standar kebijakan hambatan non tarif yang diberlakukan oleh negara B.

## Gambar 1. Dampak pemberlakuan hambatan non tarif oleh negara tujuan ekspor

## Metode Penelitian
1.1. Jenis dan Sumber Data.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder, meliputi  data  kuantitatif  tahunan  selama periode  tahun  2013 –  2018 dengan  cross section  negara  tujuan  ekspor  utama meliputi  Malaysia,  Pakistan,  Uni  Emirat Arab,  Amerika  Serikat,  Inggris,  Jerman, Polandia,  Ukraina,  dan  Rusia.  Data  yang digunakan antara lain Non-Tariff Measures  (NTMs),  Ekpor  dan  impor  teh Hitam,  GDP  riil  negara  tujuan  ekspor  the, Nilai tukar rupiah, Jarak geografis dan IHK yang  diperoleh  dari  I-TIP  WTO,  UN COMTRADE dan Worldbank.

## 1.2. Metode Analisis Data.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dua  yaitu  analisis deskriptif  dengan  pendekatan  inventory dan  analisis  kuantitatif  yaitu  analisis  data panel  dengan  gravity  model.  Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan  program  Ms.  Excel  2007 dan Eviews 10.

## 1.2.1. Analisis Deskriptif.
Analisis  deskriptif  yang  digunakan  untuk memberikan  gambaran  umum  kebijakan non  tarif  yang  diberlakukan  oleh  negara- negara  tujuan  ekspor.  Analisis  kebijakan hambatan non-tarif dilakukan oleh
pendekatan  inventory  yang  menggunakan frequency  index  dan  coverage  ratio sebagai indikator. Frequency index menghitung  ada  atau  tidaknya  kebijakan non  tarif  danpersentase  seringnya  suatu produk yang menggunakan satu atau lebih kebijakan  non  tarif  (UNCTAD  2013). Sementara  coverage  ratio  merupakan persentase dari perdagangan suatu produk yang dikenakan kebijakan non tarif pada  Negara  pengimpor  dan  memberikan ukuran  pentingnya  kebijakan  non  tarif impor secara keseluruhan. Nilai frequency index  dan  coverage  ratio  berada  pada rentang  nilai  0 –100.  Jika  nilai  frequency index  mendekati  0  akan  menunjukkan bahwa semakin sedikit penggunaan hambatan  non  tarif  oleh  suatu  negara. Sebaliknya  jika  nilai  frequency  index mendekati 100 menunjukkan bahwa semakin  banyak  penggunaan  hambatan non tarif oleh suatu negara. Nilai coverage ratio  yang  semakin  kecil  menunjukkan semakin  sedikitnya  cakupan  produk  yang terkena  kebijakan  non  tarif,  sedangkan coverage  ratio  yang  semakin  besar menunjukkan  semakin  luasnya  cakupan produk  yang  terkena  kebijakan  non  tarif. Kedua  indikator  tersebut  dirumuskan sebagai berikut:
Fijt =   [ ∑(Dkt Mkt)
∑ MkT ] x 100 Fijt =   [ ∑(Dkt Vkt)
∑ VkT ] x 100
Dimana, Fijt = frequency index negara pengekspor i ke negara pengimpor j pada tahun t (%) Cijt  =  coverage  ratio  negara  pengekspor  i ke negara pengimpor j pada tahun t (%) Dkt  =  variabel  dummy  yang  menunjukkan ada atau tidaknya satu atau lebih NTMs pada produk k pada tahun t MkT = jumlah produk k dengan total tahun dari jumlah yang diimpor VkT  =  nilai  produk  k  dengan  total  tahun dari jumlah yang diimpor j = negara pengimpor
i = negara pengekspor k = produk yang diimpor t = tahun diberlakukannya NTMs T = total tahun dari jumlah yang diimpor ke negara tujuan

## 1.2.2. Gravity Model
Gravity  model  merupakan  alat  analisis yang digunakan dalam mengukur dampak hambatan  non  tarif  terhadap  arus  ekspor komoditas  teh  Indonesia  di  Negara  tujuan utama ekspor. Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP riil negara tujuan utama, nilai tukar riil negara tujuan utama, jarak  ekonomi  bilateral  antara  Indonesia dengan  negara  tujuan  ekspor,  harga komoditas  teh  yang  diimpor  oleh  negara tujuan,  tren,  dan pemberlakuan  hambatan non  tarif  (SPS  dan  TBT).  Periode  waktu data  yang  digunakan  dari  tahun  2013 – 2018.  Model  yang  digunakan  dalam penelitian  untuk  mengetahui  dampak hambatan  non  tarif  baik  SPS  maupun TBT,  merujuk  pada  model  gravity  pada penelitian Darhyati et al. (2017). Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  coverage ratio untuk menghitung hambatan non tarif SPS dan TBT sebagai variabel independennya. Model dirumuskan sebagai berikut:
ln 𝐸𝑋 𝑗𝑡 =  𝛼 +   𝛽 1 ln 𝐺𝐷𝑃𝑁𝑇 𝑗𝑡 + 𝛽 2 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡
+   𝛽 3 ln 𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 +   𝛽 4 ln 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸 𝑗𝑡 +   𝛽 5 ln 𝑇 𝑗𝑡 +   𝛽 6 ln 𝐶𝑅𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 +   𝛽 7 ln 𝐶𝑅𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 +   𝜇 𝑗𝑡
Dimana: β1, β2 > 0, β3, β4, β5 < 0 dan β6, β7 ≠ 0
𝐸𝑋 𝑗𝑡 = nilai ekspor komoditas teh Indonesia ke  negara  tujuan  utama  j  pada  tahun  t (juta USD) 𝐺𝐷𝑃𝑁𝑇 𝑗𝑡 =  GDP  riil  negara  tujuan  utama  j pada tahun t (juta USD)
𝑅𝐸𝑅 𝑗𝑡 = nilai  tukar riil negara tujuan utama terhadap  dollar  Amerika  Serikat  pada tahun t (LCU/USD)
𝐸𝐷𝐼𝑆𝑇 𝑗𝑡 =  jarak  ekonomi  antara  negara tujuan utama j dan Indonesia tahun t
𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸 𝑗𝑡 =  harga  komoditas  teh  Indonesia di negara tujuan utama tahun t (USD/kg) 𝑇 𝑗𝑡 = tren ekspor  komoditas teh  Indonesia ke negara tujuan utama j pertahun 𝐶𝑅𝑆𝑃𝑆 𝑗𝑡 =  coverage  ratio  SPS  negara pengimpor  j  terhadap  komoditas  teh Indonesia pada tahun t (%)
𝐶𝑅𝑇𝐵𝑇 𝑗𝑡 =  coverage  ratio  TBT  negara pengimpor  j  terhadap  komoditas  teh Indonesia pada tahun t (%) 𝜇 𝑗𝑡 = random error 𝛼 = konstanta (intercept) β k = parameter yang diduga (n= 1,2,.......,4) i = Indonesia j = negara tujuan ekspor t = tahun yang diteliti

## Hasil dan Pembahasan

## 1.3. Kinerja Komoditas teh di Indonesia
Luas  area  lahan  perkebunan  teh  di Indonesia  pada  tahun  2013-2018  selalu mengalami  penurunan  setiap  tahunnya, penurunan  tertinggi  terjadi  pada  tahun 2015  yaitu  sebesar  3.37%  serta  rata-rata penurunan  pertahun  sebesar  1.88%. Penurunan  luas  areal  perkebunan  ini akibat  dari  adanya  konversi  (alih  fungsi) lahan dari komoditas teh menjadi komoditas  kelapa  sawit.  Alasan  terjadi konversi  lahan  karena  komoditas  kelapa sawit dinilai lebih menguntungkan.
Sementara  pada  tahun  yang  sama produksi teh Indonesia cenderung mengalami  peningkatan  walaupun  pada tahun  2015  produksi  teh  menurun  secara signifikan  sebesar  14.09%.  Penurunan produksi  ini  selain  disebabkan  karena lahan,  disebabkan  juga  karena  biaya produksi  yang  tinggi,  peralatan  produksi yang  belum  modern,  dan  sumber  daya manusia.  Sementara  produktivitas  teh secara keseluruhan mengalami peningkatan.
Perkebunan  teh  di  Indonesia  menurut pengusahaannya dibedakan menjadi Perkebunan  Besar  (PB)  dan  Perkebunan Rakyat  (PR).  Perkebunan  Besar  terdiri
dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan  Besar  Swasta  (PBS).  Areal PB  maupun  PR  tersebar  di  beberapa provinsi  di  Pulau  Jawa  dan  Pulau Sumatera.  Dilihat  dari  luas  areal  terbesar pada PB maupun PR, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan luas areal teh terluas di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 40,349  hektar  (68.43  %)  untuk  PB  dan 45,181 hektar (86.23 %) untuk PR. Sentra produksi  teh  di  Indonesia  juga  berada  di provinsi  Jawa  Barat,  dapat  dilihatpada tahun  2017  bahwa  99,051  ton  (70.54%) produksi  teh  dari  Jawa  Barat,  sementara provinsi  Jawa  Tengah  menjadi  produsen teh kedua di Indonesia yang memiliki tingkat produksi yang sangat jauh dengan provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 12,019 ton (8.56%).
Menurut  International  Tea  Comittee, Indonesia  termasuk  ke  dalam  sepuluh negara  penghasil  teh  maupun  negara pengekspor  teh  terbesar  di  dunia.  Ekspor komoditas teh Indonesia mampu memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar dalam  devisa  Indonesia.  Letak  geografis, sumber  daya  alam  Indonesia  yang mendukung,  dan  banyaknya  maanfaat yang didapat dalam mengkonsumsi komoditas teh seperti mencegah terjadinya pertumbuhan kanker,
mencegah  penyakit  jantung,  mengurangi kadar kolesterol membuat tingginya permintaan komoditas teh di dunia. Hal ini menjadikan  komoditas  teh  sebagai  salah satu  komoditas  ekspor  yang  sangat potensial  bagi  Indonesia  sehingga  perlu dikembangkan. Kinerja perdagangan komoditas teh Indonesia pada tahun 2017 ke  negara  tujuan  utama  didominasi  oleh Rusia sebesar 15.24 juta USD, diikuti oleh Malaysia  sebesar  11.1  juta  USD,  dan Pakistan  sebesar  9.44  juta  USD.  Selama beberapa  tahun  terakhir,  Rusia  menjadi Negara tujuan ekspor utama yang mendominasi ekspor teh Indonesia karena konsumsi  komoditas  teh  yang  tinggi  di negara  tersebut.  Neraca  perdagangan komoditas  teh  mengalami  surplus  setiap tahunnya  di  seluruh  negara  tujuan  utama
meskipun cenderung mengalami
penurunan.

## 1.4. Perkembangan GDP Riil Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas teh
GDP riil, nilai tukar riil, jarak ekonomi, dan harga  ekspor  merupakan  faktor  yang dapat memengaruhi nilai ekspor komoditas  teh  Indonesia.  GDP  yang digunakan merupakan GDP konstan 2010, sehingga  mengukur  tingkat  pertumbuhan nilai barang dan jasa suatu negara secara riil  menurut  harga konstan.  GDP  riil  dapat merepresentasikan ukuran daya beli masyarakat  dalam  suatu  negara  terhadap barang  dan  jasa.  GDP  riil  negara  tujuan ekspor komoditas teh Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun 2013-2018. Kondisi ini menandakan adanya pertumbuhan nilai barang dan jasa yang  positif  sehingga  terjadi  peningkatan kesejahteraan  di  negara  tujuan  ekspor. Amerika Serikat sebagai pengimpor komoditas teh Indonesia keempat memiliki nilai  GDP  riil  tertinggi,  sementara  Ukraina sebagai pengimpor komoditas teh Indonesia  terkecil  memiliki  nilai  GDP  riil terkecil juga.

## 1.5. Perkembangan GDP Riil Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas The
Nilai  tukar  riil  antara  mata  uang  negara tujuan  utama  ekspor  dengan  mata  uang dolar Amerika Serikat dengan dihitung dari nilai  tukar  nominalnya  dikalikan  dengan rasio  tingkat  harga  di  Amerika  Serikat dengan  negara  tujuan  utama  ekspor. Sehingga  nilai  tukar  riil  ini  dapat  dijadikan sebagai
tingkat harga untuk memerdagangkan barang domestik
dengan barang luar negeri yang tergantung  pada  harga  barang  dalam tingkat nilai tukar yang berlaku.
Perkembangan  nilai  tukar  riil  negara tujuan  utama  ekspor  yang  berfluktuatif namun  secara  keseluruhan  cenderung mengalami  depresiasi  pada  tahun  2013- 2018.  Depresiasi  nilai  tukar  riil  negara tujuan  utama  ekspor  menandakan  bahwa harga  di  negara  tujuan  lebih  murah
dibandingkan  dengan  harga  di  Indonesia dalam satuan harga USD.

## 1.6. Perkembangan Jarak Ekonomi Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas teh
Jarak  ekonomi  dapat  mewakili  biaya transportasi yang digunakan dalam perdagangan.  Biaya  transportasi  akan mendorong  tingkat  harga  yang  diterima oleh  konsumen  di  negara  tujuan  ekspor. Perkembangan  jarak  ekonomi  dari  hasil perhitungan  yang  digunakan  dari  laporan Analisis Hubungan
Perdagangan Indonesia  dengan  Selatan-Selatan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pengkajian  dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015. Secara
keseluruhan  jarak  ekonomi  negara  tujuan utama  ekspor  komoditas  teh  Indonesia pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan. Penurunan pada jarak ekonomi menandakan bahwa biaya transportasi yang harus dibayarkan dalam perdagangan semakin rendah.

## 1.7. Perkembangan Harga Komoditas teh Negara Tujuan Utama Ekspor
Harga  merupakan  salah  satu  faktor  yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran  barang  dan  jasa  yang  di ekspor.  Perkembangan  harga  ekspor komoditas  teh  Indonesia  di  negara  tujuan utama  berfluktuatif  namun  cenderung menurun.  Harga  ekspor  komoditas  teh yang  rendah  akan  meningkatkan  jumlah permintaan teh hitam.
1.8. Analisis Deskriptif
1.8.1. Pemberlakuan  Hambatan  Non  Tarif pada Komoditas teh Indonesia
Hambatan  non  tarif  telah  menjadi  isu penting  dalam  perdagangan  internasional di  beberapa  tahun  terakhir  dan  sudah banyak  diterapkan  oleh  Negara  maju maupun  negara  berkembang.  Faktor diberlakukannya  hambatan  non  tarif  ini sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  negara untuk melindungi konsumen agar terhindar
dari  produk-produk  yang  memiliki  kualitas maupun  keamanan  yang  rendah,  serta untuk melindungi  produsen domestik  agar tetap  kuat  dalam  menghadapi  persaingan dengan  produk  impor  yang  masuk. Sanitary  and  Phytosanitary  (SPS)  dan Technical Barriers to Trade (TBT) merupakan  dua  kebijakan  yang  paling banyak digunakan pada subsector perkebunan.  Berikut  merupakan  jumlah kebijakan  SPS  dan  TBT  yang  diterapkan oleh negara tujuan utama ekspor komoditas  teh  Indonesia  selama  tahun 2013  hingga  tahun  2018  yang  terdapat pada Tabel 1.
Berdasarkan  table  1  dapat  disimpulkan bahwa  negara  tujuan  utama  ekspor komoditas  teh  Indonesia  yang  tidak memberlakukan  kebijakan  SPS  dan  TBT yaitu  Pakistan  dan  Rusia.  Malaysia,  Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat
memberlakukan  kebijakan TBT lebih
banyak  dibandingkan  kebijakan  SPS, sementara  negara-negara  Uni  Eropa malah sebaliknya. Amerika Serikat merupakan  negara  tujuan  utama  yang menerapkan  hambatan  non  tarif  paling banyak  dengan  total  36.  Amerika  Serikat memberlakukan  kebijakan  hambatan  non tarif  berupa  SPS  sebanyak  9  kebijakan yang  berfokus  pada  kesehatan  manusia, keamanan  produk,  protect  humans  from animal  or  plant  pest  or  disease,  dan pelabelan  serta  kebijakan  TBT  sebanyak 27  kebijakan  yang  terdiri  dari  standar nasional keamanan pangan yang mencakup  standar  proses  pengemasan serta pelabelan. Uni Emirat Arab merupakan Negara terbanyak kedua yang memberlakukan  hambatan  non  tarif  yakni sebanyak  23  kebijakan  yang  hanya berupa  TBT  terdiri  dari  persyaratan pengemasan,  pelabelan,  pengujian,  dan sertifikasi.
Tabel 1 Jumlah hambatan non tarif yang diberlakukan pada komoditas teh Indonesia di negara tujuan utama tahun 2013-2017
Negara SPS TBT Total Malaysia 0 3 3 Pakistan 0 0 0 Uni Emirat Arab 0 23 23 Amerika Serikat 9 27 36 Inggris 10 6 16 Jerman 10 6 16 Polandia^ 10 6 16 Ukraina 1 1 2 Rusia 0 0 0 Total 40 72 112
Uni  Eropa  menerapkan  regulasi  yang berlaku untuk semua  Negara anggotanya. Penyebab  turunnya  ekspor  komoditas  teh Indonesia diindikasi karena negara-negara Uni Eropa memberlakukan berbagai macam  regulasi.  Hal  ini  karena  negara- negara  Uni  Eropa  sangat  bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap kesehatan  konsumen  dan  melindungi produsen  domestiknya.  Diketahui  juga bahwa komoditi yang diimpor oleh negara- negara  Uni  Eropa  khususnya  komoditi pertanian  memiliki  standar  kualitas  yang tinggi.  Hambatan  non  tarif  Uni  Eropa
berupa  SPS  yang  hampir  keseluruhannya mencakup aturan mengenai standar nasional  keamanan  pangan,  kesehatan manusia,  dan  maximum  residue  limits (MRLs).  MRL  sendiri  adalah  batasan residu  pestisida  yang  ditoleransi  pada makanan  atau  pakan  ternak  ketika pestisida  tersebut  digunakan.  Isu  yang disoroti dalam penurunan ekspor komoditas  teh  ke  negara-negara  Uni Eropa ini yaitu pada aspek kesehatannya, dimana teh Indonesia mengandung senyawa  antrakuinon  yang  berasal  dari residu  pestisida  yang  muncul  akibat
proses  pengeringan  dan  penguapan. Senyawa  ini  dianggap  dapat  memicu penyakit kanker.
1.8.2. Frequency  Index  dan  Coverage Ratio
Pendekatan  inventory  merupakan  salah satu  cara  untuk  mengukur  besaran  suatu hambatan non tarif yang diberlakukan oleh suatu negara yang pengukurannya sederhana  dengan  menggunakan  dua indikator  yaitu  frequency  index  dan coverage  ratio.  Pada  frequency  index  jika semakin besar persentase maka menandakan  semakin  banyak  kebijakan hambatan  non  tarif  yang  diterapkan  di negara  tujuan  utama  ekspor  tersebut. Sedangkan  pada  coverage  ratio  jika semakin besar persentasenya maka menandakan  bahwa  semakin  banyak produk  impor  yang  terkena  kebijakan hambatan non tarif di negara tersebut.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  frequency index SPS ekspor komoditas teh Indonesia  ke  negara  tujuan  utama  pada periode  2013-2018  yang  terdapat  pada Tabel 2 bahwa penggunaan SPS berkisar antara  0%  hingga  50%.  Negara  yang paling  banyak  menggunakan  kebijakan SPS  adalah  Inggris  dengan  nilai  50% pada tahun 2015-2018 yang berarti bahwa
semakin  banyak  penggunaan  hambatan non  tarif  di  negara  Inggris.  Selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dan negaranegara  Uni  Eropa  seperti  Jerman dan Polandia. Sementara Ukraina menggunakan  SPS  hanya  pada  tahun 2016  dan  Malaysia,  Pakistan,  Uni  Emirat Arab,  dan  Rusia  tidak  menggunakan SPS sama sekali.
Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai coverage ratio SPS pada ekspor komoditas  teh  berkisar  antara  0%  hingga 99.9%. Berdasarkan pada tabel, kebijakan SPS  diterapkan  oleh  Amerika  Serikat, Inggris, Jerman, dan Polandia dengan nilai yang  fluktuatif.  Amerika  Serikat  dan Inggris  memiliki  nilai  yang  cukup  tinggi dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya yang berarti bahwa semakin  banyak  produk  impor  komoditas teh  yang  masuk  ke  Amerika  Serikat  dan Inggris  yang  memiliki  peraturan  berupa kebijakan  SPS.  Ukraina  memberlakukan kebijakan  SPS  hanya  pada  tahun  2016 dengan  nilai  89.29%.  Sedangkan  untuk Malaysia,  Pakistan,  Uni  Emirat  Arab,  dan Rusia  tidak  memberlakukan  kebijakan SPS  pada  komoditas  ekspor  komoditas teh Indonesia.
Tabel 2 Frequency index dan Coverage Ratio SPS (%) pada ekspor komoditas teh ke negara tujuan utama tahun 2013-2018
Negara 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FI CR FI CR FI CR
FI CR FI CR FI CR Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uni Emirat Arab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amerika Serikat 25 89.32 25 86.22 25 82.90 0 0 25 80.88 25 80.33 Inggris 0 0 33.33  80.33 50 97.12 50 99.89 50 99.92 50 99.91 Jerman 0 25 60.63 25 48.5 25 28.48 25 31.97 25 31.23 Polandia^ 0 33.33  66.87  33.33  56.21 50 44.97  33.33  52.54 50 52.53
Vol. 5 No. 1, Oktober 2021
Ukraina 0 0 0 0 0 33.33  89.29 0 0 0 0 Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel  3  menunjukkan  hasil  frequency index TBT ekspor komoditas teh Indonesia ke  negara  tujuan  utama  pada  periode 2013-2017 bahwa penggunaan TBT berkisar  antara  0%  hingga  50%.  Negara yang paling banyak menggunakan kebijakan  TBT  adalah  Uni  Emirat  Arab pada  tahun  2015  dan  Inggris  pada  tahun 2017 dengan nilai 50%.  Penggunaan TBT berfluktuatif  di  berbagai  negara  tujuan. Malaysia  hanya  menggunakan  TBT  pada tahun 2014 dan 2015 dengan masingmasing  nilai  25%.  Ukraina  hanya menggunakan  TBT  pada  tahun  2017 dengan nilai 33.33%. Sementara Pakistan dan  Rusia  tidak  menggunakan  TBT  sama sekali.
Tabel  3  menunjukkan  hasil  perhitungan coverage ratio TBT pada ekspor komoditas  teh  Indonesia  pada  periode 2013-2018  bahwa  dapat  diketahui  Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat konsisten  dalam  menerapkan  kebijakan TBT  dari  tahun  2013  hingga  2017  yang sangat sering pada komoditas teh Indonesia.  Inggris,  Polandia,  dan  Jerman tidak  menerapkan  kabijakan  TBT  pada tahun 2015 dan 2016.
Malaysia  hanya  menerapkan  kebijakan TBT pada tahun 2013 dan 2014
sedangkan  Ukraina  hanya  pada  tahun 2017. Sementara Pakistan dan Rusia tidak menerapkan  kebijakan  TBT  pada  periode tersebut.
Tabel 3 Frequency index dan Coverage Ratio TBT (%) pada ekspor komoditas teh ke negara tujuan utama tahun 2013-2018
Negara 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FI CR FI CR FI CR
FI CR FI CR FI CR Malaysia 0 0 25 86.49 25 66.80 0 0 0 0 0 0 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uni Emirat Arab 25 87.00 25 79.39 50 89.2 33.33  70.98 25 65.20 25 64.22 Amerika Serikat 25 89.33 25 86.23 25 82.90 25 79.09 25 80.89 25 81. 82 Inggris 25 97.01 33.34 80.33 0 0 0 0 50 99.92 50 99.91 Jerman 25 77.08 25 60.64 0 0 0 0 25 31.97 25 31.96 Polandia 25 64.56 33.34 66.87 0 0 0 0 33.34  52.54  33.34  52.52 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 33.34  95.47  33.34  95.48 Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## KESIMPULAN
Kebijakan  hambatan  non  tarif  yang diberlakukan pada komoditas
teh
Indonesia  oleh  negara  tujuan  utama  lebih banyak diberlakukan kebijakan TBT dibandingkan  dengan  kebijakan  SPS. Amerika Serikat merupakan negara tujuan
utama ekspor yang paling banyak memberlakukan  hambatan  non  tarif  pada kebijakan SPS dan TBT.
GDP riil negara tujuan utama ekspor, nilai tukar riil negara tujuan utama ekspor, jarak ekonomi,  dan  kebijakan  hambatan  non tarif  (SPS  dan  TBT)  yang  diukur  melalui
perhitungan  coverage  ratio  merupakan faktor  yang  dapat  mempengaruhi  ekspor komoditas teh Indonesia.
Kebijakan  SPS  memiliki  pengaruh  nyata yang  negatif  terhadap  ekspor  komoditas teh  Indonesia,  sedangkan  kebijakan  TBT memiliki  pengaruh  nyata  positif  terhadap ekspor komoditas teh Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abolagba EO, Agbonkpolor BN,
Onyekwere  NC,  Umar  HY.  2010. Determinants of Agricultural Exports, J Hum Ecol. 29(3): 181-184.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2019.  Nilai PDB  atas  dasar  harga  konstan  2010 menurut  lapangan  usaha  [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada:  http://www.bps.go.id.  [BPS]  Badan Pusat  Statistik.  2019.  Statistik  Teh Indonesia  2017  [internet].  [diunduh
2019 Juli 2]. Tersedia pada
http://www.bps.go.id. Bratt,  M.  2014.  Estimating  The  Bilateral
Impact of Non Tariff Measures (NTMs). [Working Paper 2014]. Geneva: Universite  de  Geneve.  [CEPII]  Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations  Internationales.  Data jarak  geografis  [internet].  [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: http://www.cepii.fr/distance/dist_cepii.zi p
Dahar, D. 2014. Analisis Dampak Kebijakan  Non  Tarif  Terhadap  Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara  ASEAN  +3.  [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Darhyati  AT,  Rifin  A,  Suharno.  2017. Impact  of  Non  Tariff  Measure  on Indonesian  Cacao Exports,  Int.  J.  Agr. Syst. 5(2): 175-184.
Darsono,  RG.  2016.  Estimasi  Ekuivalen Tarif  Impor  dan  Analisis  Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Teh
Indonesia  ke  Negara  Tujuan  Utama [Skripsi].  Bogor  (ID):  Departemen  Ilmu
Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Disdier  A-C,  Lionel  F,  Mondher  M.  2007. The Impact of Regulations on Agricultural  Trade:  Evidence  From SPS  and  TBT  Agreements.  [Working Paper].
Fakhrudin,  U.  2008.  Kebijakan  Hambatan Perdagangan  Atas  Ekspor  Produk Indonesia  di  Negara  Mitra  Dagang. Jakarta (ID): Litbang Perdagangan
Firdaus,  M.  2011.  Aplikasi  Ekonometrika untuk  Data  panel  dan  Time  Series. Bogor (ID): IPB Press.
Ginting,  AM.  2013.  Pengaruh  Nilai  Tukar terhadap  Ekspor  Indonesia.  Buletin Ilmiah  Litbang  Perdagangan,  7(1):  1- 18.
Gujarati D. 2004. Basic Econometrics, 4th Edition. The McGraw-Hill Companies.
Haditaqy,  A.  2015.  Analisis  Daya  Saing dan  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Permintaan Ekspor Teh Hitam Indonesia  ke  Negara  Tujuan  Ekspor [Skripsi].  Bogor  (ID):  Departemen  Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Hartoyo,  S.  2013.  The  Impact  of  Rural Road
Rehabilation on Rice Productivity  and  Farmers  Income  in Kemang  Village,  Cianjur,  West  Java, Indonesia. Jurnal ISSAAS .19(2):18-29 Mankiw,  G.  2006.  Makroekonomi.  Liza  F, Nurmawan I, penerjemah. Jakarta (ID):
Erlangga. Terjemahan dari Macroecomic 6th Edition. Ed ke-6. Mejaya AS, Fanani D, Mawardi MK. 2016. Pengaruh Produksi, Harga
Internasional, dan Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor. JAB 35(2):20-29.
Nugroho,  A.  2004.  Analisis  Perilaku Dinamik  Ekspor  Teh  Hitam  (Studi Kasus  Di  PTPN  VIII)  [Skripsi].  Bogor (ID):  Departemen  Ilmu-Ilmu  Sosial Ekonomi
Pertanian. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Oktaviani R, Novianti T, Widyastutik. 2009. Teori Kebijakan Perdagangan Internasional dan Aplikasinya di Indonesia.  Bogor  (ID):  Departemen
Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Salvatore, D. 1997. Ekonomi Internasional.  Edisi  Kelima.  Jakarta [ID]: Erlangga. Sari  AR,  Hakim  DB,  Anggraeni  L.  2014. Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures  Ekspor  Komoditi  Crude Palm  Oil  (CPO)  Indonesia  ke  Negara Tujuan  Utama.  Jurnal  Ekonomi  dan
Kebijakan Pembangunan, 3(2):11-135. Trabelsi,  I.  2013.  Agricultural  trade face  to  Non  tariff  barriers:  A  gravity model  for  the Euro-Med  area.  Tunisia: University of SFAX.
[UN COMTRADE]. 2019. Data nilai ekspor negara  eksportir  teh  hitam  di  dunia periode tahun 2017 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: http://comtrade.un.org UNCTAD.  2013.  Non  Tariff  Measures  to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries.
Geneva.
Switzerland. [WITS]  World  Integrated  Trade  Solution. 2019.    Data  Ekspor-Impor  Teh  Hitam
Indonesia  ke  negara  tujuan  utama 2013-2018 [internet]. [terhubung berkala]. Tersedia
pada:
www.wits.worldbank.org WITS]  World  Integrated  Trade  Solution. 2019.  Data  Non  Tariff  Measures [internet]. [terhubung
berkala].
Tersedia pada: www.wits.worldbank.org [WORLDBANK].  2019.  Data  GDP  riil
(konstan  2010)  2013  -  2018  [internet].
[diunduh  2019  Juli  2].  Tersedia  pada: www.data.worldbank.org
[WORLDBANK].  2019.  Data  IHK  2013  -
2018  [internet].  [diunduh  2019  Juli  2].
Tersedia pada: www.data.worldbank.org [WORLDBANK].  2019.  Data  nilai  tukar nominal 2013 - 2018 [internet].
[diunduh  2019  Juli  2].  Tersedia  pada: www.data.worldbank.org
WTO.  2019.  Integrated  Trade  Inteligence Portal  (I-TIP).  Tersedia  pada:  di  i- tip.wto.org/goods