PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN MELALUI INVESTASI ONLINE

## Eflin Christy
christyeflin@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Internet is the electronic media that has benefits in many sectors, especially economics. Developments in  technology  and  communication  has  caused  the  rapid  development  in  global  economy.  Online investment is a proof that the global community is connected to one another in utilizing technology. Along with the technology development, there are so many people misuse the use of technology. The utilization of technology are creating the new risks, one of the example is the fraud of information and technology, which can be defined as the series of falsity about a particular object that is incompatible with the original one. Henceforth, the fraud can be used to prospering the perpetrators. Fraud or other criminal offenses are committed within a certain corporate body that has a trading license. In criminal law, any party may be the subject to criminal, including in the case of assisting crime. The online investment company should give the ease of information to the related third parties who use their company’s media as a place to commit fraud. However, the punishment is addressed to the people. Keywords: Criminal Liability; Fraud; Online Investment.

## Abstrak
Internet  merupakan  media  elektronik  yang  memiliki  banyak  manfaat  dalam  berbagai  bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang teknologi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab dari adanya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi global. Investasi online merupakan salah satu bukti bahwa masyarkat global saling terhubung dalam memanfaatkan teknologi. Namun  seiring  perkembangan  teknologi,  justru  kemajuan  teknologi  banyak  disalahgunakan. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat risiko baru, salah satunya adalah penipuan terkait dengan informasi dan teknologi. Penipuan yang dimaksud adalah rangkaian kebohongan mengenai suatu objek  tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  objek  aslinya.  Nantinya,  rangkaian  kebohongan  dan informasi  palsu  itu  digunakan  untuk  mendapatkan  manfaat  serta  keuntungan.  Penipuan  maupun tindak pidana lainnya dilakukan di dalam suatu lembaga perusahaan tertentu yang memiliki izin perdagangan. Dalam pidana, segala pihak dapat dikenakan pidana termasuk dalam hal membantu tindak pidana. Perusahaan investasi online harus memberikan kemudahan informasi terkait pihak ketiga yang menggunakan media perusahaan mereka sebagai tempat melakukan penipuan. Namun pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorangan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penipuan; Investasi Online.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dan  banyaknya  masyarakat  yang  menggunakan teknologi maka tidak jarang terjadi penipuan yang menggunakan teknologi sebagai medianya seperti pencurian identitas, undian berhadiah dan lain sebagainya. Seiring dengan  pekembangan  jaman,  bukan  hanya  teknologi  yang  berkembang  namun
Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
modus penipuan juga ikut berkembang, contohnya tawaran investasi melalui arisan, bisnis forex, penanaman modal dengan keuntungan bunga yang tinggi, dan lain- lain. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan penipuan melaui investasi online adalah kasus yang sedang ditangani oleh jajaran Dit Reskrim Sus Polda Jawa yang berhasil membongkar penipuan investasi perdagangan forex Arab Finansial Broker (AFB) senilai Rp10 miliar lebih.
Masyarakat tergiur untuk melakukan investasi dikarenakan adanya tawaran keuntungan  yang  besar  sehingga  masyarakat  mau  berinvestasi.  Ketidakpahaman masyarakat  akan  cara  berinvestasi  yang  aman  membuat  mereka  rentan  untuk menjadi korban penipuan. Investasi secara umum adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan  nilai  investasi,  jadi  tidak  ada  seorangpun  yang  ingin  menanamkan dananya untuk investasi kemudian mengalami kerugian.
Investasi  merupakan  salah  satu  peran  penting  dalam  sistem  perekonomian yang  ada  dalam  suatu  negara,  dikarenakan  investasi  memiliki  dua  fungsi,  yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional  dan  yang  kedua  untuk  membeli  barang  modal  dan  sebuah  peralatan produksi  yang  bertujuan  untuk  mengganti  dan  menambah  suatu  barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. 1
Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang suatu negara itu maju atau berkembang. Pembangunan di bidang  ekonomi  tidak  terlepas  dari  hubungan  manusia  dengan  manusia  didalam dunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Sebagai masyarakat dunia, suatu negara  sangat  dituntut  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi, agar  dapat  bersaing  di  persaingan  dunia  global  yang  semakin  praktis,  efisien
1 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan ) (Ken- cana 2000).[1].
dan  modern.  Di  era  globalisasi 2 batasan  fisik  suatu  Negara  justru  tidak menjadi penghalang untuk berebut pasar, bahkan tanpa adanya batasan (borderless state) serta sangat sulit untuk membedakannya. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi mempengaruhi masyarakat dari berbagai penjuru dunia.
Akibat dari adanya globalisasi, masyarakat dan negara dunia telah menjadi satu, perubahan yang mendasarpun terjadi begitu pesat (berevolusi), diikuti dengan adanya  hubungan  antar  bangsa  dan  negara  yang  mengalami  keterbukaan,  tanpa adanya batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi dan pengetahuan manusia. Adanya  perubahan  di  suatu  wilayah  dapat  menentukan  perubahan  di  wilayah lainnya secara global. Perkembangan globalisasi ekonomi, sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menyebabkan kerugian serta korban, yang diduking oleh lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi  informasi.  Transformasi  informasi  yang  sangat  cepat  menyebar  antar masyarakat  tidak  dapat  disembunyikan  lagi,  penuh  dengan  eterbukaan  dibidang informasi (citizen journalism) sehingga  masyarakat  dapat  menginformasikan berita-berita yang baru kepada kerabatnya tanpa harus membeli Koran, menonton berita di televisi, dan lain-lain.
Masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis  instrumen  baru  dalam  dunia  investasi.  Bahkan  sebagian  dari  masyarakat terkesan  tidak  ingin  mengetahui  bagaimana  cara  melakukan  investasi  yang  baik dan benar. Sering kali masyarakat berorientasi kepada berapa hasil yang nantinya akan  ia  dapatkan,  sehingga  yang  pertama  kali  selalu  ditanyakan  ketika  ada  suatu jenis investasi yang baru saja ditawarkan adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat  terkesan  silau  terhadap  iming-iming  keuntungan  yang  banyak  tanpa mempedulikan resiko yang ada. Oleh karena itu, munculah fenomena tipu investasi atau investasi bodong. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya
2 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) (Nuansa Aulia Bandung 2007).[1].

## Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
sekedar money game. Permasalahan yang sering kali terjadi dalami tindak pidana penipuan online adalah mengenaai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena  pada  umumnya  pelaku  penipuan  melalui  media  online  juga  menggunakan sarana e-mail untuk berhubungan dengan korbannya.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer  atau  media elektronik  lainnya.  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Indonesia belum diatur secara spesifik mengenai investasi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis online.
Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang peradilan anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian, negara telah  legal  dan  mensahkan  serta  bertanggung  jawab  terhadap  tingkah  laku  dan pertumbuhan  anak  yang  melakukan  kejahatan  terhadap  orang  lain  dan  juga  jika menjadi korban kejahatan orang lain.
Beberapa  waktu  ini  ada  kasus  yang  timbul  dalam  tindak  pidana  penipuan yang  dilakukan  oleh  beberapa  korporasi  yang  bergerak  di  bidang  bisnis  dengan menngunakan  pola  money  game,  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  yaitu internet  dan  jaringan  koneksi  berupa Multi  Level  Marketing (MLM)  serta  sarana lainnya berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk investasi secara langsung dan lebih mudah (online). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satunya adalah  kasus  investasi  bodong  Dream  For  Freedom  atau  biasa  disebut  D4F  yang dilakukan pada tahun 2016. D4F melakukan investasi yang dinilai tidak sesuai dengan
aturan  dalam  proses  legalitasnya. Terdakwa  dalam  kasus  ini  yakni  pemilik  bisnis D4F, Fili Muttaqien yang telah gagal dalam mengembalikan 700.000 orang investor dengan dana himpunan Rp 3,5 Triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, perusahaan investasi Dream For Freedom melanggar hukum dan ilegal.
Usaha yang dilakukan Dream For Freedom adalah arisan berantai dengan skema piramida atau Money Game dimana bukan hasil kegiatan penjualan barang melainkan memanfaatkan  peluang  keikutsertaan  mitra  atau  anggota  baru  untuk  memperoleh pendapatan terutama biaya partisipasi. Dream For Freedom tidak memiliki badan pengawasan yang tidak memiliki legalitasnya karena tidak bisa menggunakan izin SIUP tapi menjalankan sistem berjenjang. 3 Skema Piramida menurut WFDSA (World Federation Of Direct Selling Association) diartikan sebagai berikut: 4
“Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of so- called  ‘investment’  or  ‘trading’  schemes  enrich  themselves  in  a  geometric progression through the payments made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in a various international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries”.
Artinya bahwa, skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor  dalam  kegiatan  yang  disebut  sebagai  ‘investasi;  atau  ‘perdagangan’  dengan tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Keuntungan  yang  telah  didapatkan  melalui pembayaran dana oleh orang-orang yang terbentuk melalui rekrutmen dan disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida. Skema piramida dalam berbagai aspek yurisdiksi internasional dikenal dengan peminjaman uang, surat berantai, penjualan berantai, money game , dan investasi perjudian. Skema piramida juga dapat diartikan sebagai sistem investasi palsu yang sistemnya membayar orang/peserta yang telah lama bergabung dari uang peserta baru, bukanlah dari laba riil. Keilegalan skema piramida ini terletak pada munculnya kerugian yang dialami anggota nasabah pada level terbawah atas hilangnya uang yang telah diinventariskan ke dalam bisnis tersebut.
3 APLI  :  Dream  For  Freedom Illegal ,  http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkal pinang /35821/apli-:-dream-for-freedom-ilegal.html , 26 November 2016, dikunjungi pada tanggal 16 April 2018.
4 World Federation of Direct Selling Association ‘Pyramid Sheme’ http://www.wfdsa.org/ index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive , dikunjungi pada tanggal 14 April 2018.
Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Perbuatan Yang Dilarang Dalam Investasi Online
Sebelum  membahas  perbuatan  yang  dilarang  dalam  investasi  online,  kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak  pidana  dalam  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal  dengan istilah “Strafbaar Feit”. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana yang menurut istilah beliau yaitu perbuatan pidana adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 5 Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian dari tindak pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang  mana  aturan  tersebut  ditujukan  kepada  perbuatan  sedangkan  ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
Sehubungan  dengan  pengertian  tindak  pidana  ini,  Bambang  Poernomo, berpendapat bahwa rumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut”. 6 Hukum  Pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku di suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar aturan untuk:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah nelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ad orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 7
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana ( Bina Aksara 1987).[54].
6 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana (Ghalia Indonesia 1992).[130].
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).[3].
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilanggar.
Investasi online sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia, tetapi  belum  ada  aturan  Khusus dalam  perundang-undangan  yang mengatur. Namun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi secara, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat gunamencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan larangan dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Pasal 1
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## Pasal 2
Transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan  atau  media  elektronik lainnya.
Investasi online terbukti  memenuhi  rumusan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet. Dalam praktiknya investasi online sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi online menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Mengenai bentuk kegiatan yang  merugikan  masyarakat  dalam  bentuk  investasi online diatur  didalam  ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE memberikan ketegasan mengenai larangan-larangan yang tertera dalam Pasal 28, yaitu:
Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Pasal 28 UU ITE
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  28  UU  ITE  tersebut,  tidak semuanya terkait dengan penipuan melalui investasi online. Hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) saja yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

## Peraturan Terkait Penipuan mengatasnamakan investasi
Mengenai hal yang dilarang dalam investasi online, adalah hal-hal yang diatur dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE,  ternyata  ada  atau  disertai  dengan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara online , baik oleh penyedia platform atau merchant. Secara umum tindak Pidana penipuan masuk didalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:
Pasal 378 Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  benda  kepadanya,  atau  supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung didalam rumusan pasal tersebut, maka R. Sugandhi dalam penjelasan KUHP 8 mengemukakan pengertian penipuan bahwa:
“Penipuan  adalah  tindakan  seseorang  dengan  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maskud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.
8 R. Sugandi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1980).[396-397].
Dari  pengertian  penipuan  tersebut  dapat  terlihat  dengan  jelas  bahwa  yang dimaksud  dengan  penipuan  adalah  tipu  muslihat  atau  serangkaian  perkataan bohong  sehingga  mengakibatkan  sesorang  merasa  terperdaya  karena  omongan yang seakan-akan benar. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media  utama  yang  digunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana  penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP, cara- cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan  juga  terdapat  keterbatasan  dalam  KUHP  yaitu  tidak  dapat  membebankan pertanggungjawaban  pidana  pada  subyek  hukum  yang  berbentuk  badan  hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online. 9
Sedangkan  didalam  UU  Perdagagan,  penipuan  dikaitkan  dengan  larangan penerapan sistem skema piramida sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 UU Perdagangan  yaitu:  Pelaku  Usaha  Distribusi  dilarang  menerapkan  sistem  skema piramida  dalam  mendistribusikan  Barang.  Skema  piramida  adalah  istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya  mitra  usaha  tersebut.  Kegiatan  yang  demikian  dapat  merugikan pihak-pihak yang telah bergabung didalam usaha tersebut. Aturan mengenai sanksi pidana diatur didalam Pasar 105 UU Perdagangan.

## Konsep Penipuan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU  ITE  pada  dasarnya  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  penipuan yang  terjadi  di  dalam  kegiatan  investasi online ,  akan  tetapi  di  dalam  pasal  27 sampai Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang
9 Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, www.hukum.studentjournal.ub.ac.id , 2014 [9].

## Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
menyebabkan  kerugian  pada  konsumen  dalam  kegiatan  transaksi online atau elektronik.  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  tidak  mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan  namun,  terkait  dengan  timbulnya  kerugian  konsumen  dalam  transaksi online. Terkait  dengan  rumusan  Pasal  390  KUHP  walaupun  dengan  rumusan sedikit berbeda yang menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”. Menurut R. Soesilo yang tertulis dalam KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terdakwa hanya dapat hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong yang dimaksud disini bukan hanya sekedar memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi menceritakan suatu yang tidak benar tentang suatu kejadian. Apabila dilihat dari penjelasan tersebut, maka berlaku juga pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian dari suatu sistem aturan- aturan  dalam  moral,  agama,  dan  hukum.  Dalam  konsep  pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana menurut Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa yang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya. 10
Pertanggungan  jawab  itu  dinyatakan  dengan  adanya  suatu  hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  mengatur  pengertian mengenai  kemampuan  bertanggungjawab,  akan  tetapi  terdapat  aturan  yang berhubungan mengenai kemampuan bertanggungjawab, yaitu seperti yang terdapat didalam  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP teks  resmi  (bahasa  Belanda) menggunakan istilah  ‘ gebrekkige  ontwikkeling  of  ziekelijke  storing  zijner verstandelijke
10 Alf Ross, On Law and Justice, University of California Press ( Berkeley & Los Angeles 1959).[202].
vermogens ’ , yang oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional telah diterjemahkan sebagai: 11
Pasal 44 ayat (1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang  sempurna  akalnya atau sakit berubah akal.
Berdasarkan  Pasal  44  ayat  (1)  tersebut,  Moeljatno  menyimpulkan  bahwa untuk kemampuan bertanggung jawab harus ada: 12
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang baik dan buruknya perbuatan.
Dalam  kemampuan  bertanggung  jawab,  pertama  dilihat  faktor  akal,  yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Jadi, pelaku yang melakukan tindak pidana meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tidak akan dipidana, dikarenakan jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan, atau dalam arti lain terganggu karena suatu penyakit.
Sudarto  secara  lebih  merinci  menyatakan  bahwa,  agar  seseorang  memiliki aspek  pertanggungjawaban  pidana,  dalam  arti  dipidananya  pembuat,  terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 13
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  oleh  korporasi tidak dapat menggunakan pasal yang telah diatur dalam KUHP karena tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda. 14
11 im Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pi - dana (Sinar Harapan 1983).[30-31]. 12 Moeljatno, Op.cit .[165]
13 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni (Bandung 1986) .[77].
14 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi (Rajawali Pers, 2013).[171].

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Online
Pada berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak akan lepas dari  asas  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  “ keine  strafe  ohne  schuld atau geen straf  zonder  schuld atau nulla  poena  sine  culpa atau actus  non  facit  reum nisi mens rea ”. 15 Subjek Hukum  Pidana menurut KUHP adalah orang perseorangan, tidak  ada  satu  pasalpun  di  dalam  KUHP  yang  dapat  mejerat korporasi (badan hukum  yang  melakukan  tindak  pidana.  Mengenai  hal  ini  sudah  tertera  didalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah manusia alamiah dan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 59 KUHP
Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota  salah  satu  pengurus  atau  komisaris,  maka  hukuman  tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.
Dalam hal ini pengurus anggota – anggota badan pengurus atau komisaris dapat  dijabarkan  sebagai  pimpinan  dan  para  anggota  serta  orang  lain  yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan investasi tersebut.
Dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak dapat ketentuan di  dalam  KUHP  karena  subjek  Hukum  dalam  KUHP  hanyalah  orang  perorang. Dalam hal pelaku lebih dari 1 (satu) orang, maka sudah pasti di dalamnya terdapat penyertaan  atau  pembantuan.  Sebagaimana  diatur  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP yaitu:
Pasal 55 KUHP:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan  sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
R.  Soesilo  dalam  bukunya  menjelaskan  mengenai  yang  dimaksud  dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama- sama  melakukan”.  Sedikit-dikitnya  harus  ada  dua  orang,  ialah  orang  yang melakukan  ( pleger )  dan  orang  yang  turut  melakukan  ( medepleger )  peristiwa pidana. Dijelaskan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan yang sama dalam pelaksanaan peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa harus terdapat elemen “sengaja”, sehingga orang yang kebetulan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Adanya “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang telah diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.
Pelaku  tindak  pidana  atau  subyek  hukum  pidana  tidak  hanya  manusia,
melainkan  juga  korporasi  yang  diwakili  oleh  pihak-pihak  (perseorangan)  dari sebuah korporasi. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah, dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum. 16 Dalam hal penipuan yang berkaitan dengan investasi online didalam UU ITE, UU Pasar Modal, dan UU Perdagangan pelakunya dapat terdiri dari orang peroangan maupun korporasi. Namun,  di  dalam  hal  pembebanan  pertanggungjawaban  pidananya  ditujukan kepada orang tidak terhadap korporasinya.
16 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.29 (mengutip dari I.S Soesanto, Tinjauan Yuridis Krim - inologis Terhadap Kejahatan Perbankan , Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbank- an, Semarang: FH UNDIP, 11-12 Juni 1990.[3].

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online
Arti lain dari sanksi pidana dapat dilihat dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” yang memberi arti sebagai berikut “ any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence commited by him, or for his omission of a duty ejoined by law ”. 17 Jadi, suatu sanksi pidana (punishment) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpaakan kepada seseorang yag bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 18 Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
Analisis Putusan Fili Muttaqien (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT)
Salah satu pendiri Dream for Freedom (D4F) yang belakangan dituding sebagai investasi bodong, Fili Muttaqien, sampai saat ini masih yakin bahwa bisnisnya halal. Kegiatan yang korbannya tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi ini justru menuntut pemerintah untuk melindungi startup yang sedang ia kembangkan. Menurutnya ini merupakan bisnis masa depan dan seharusnya pemerintah melindungi yang seperti ini, tuturnya ketika ditemui di tahanan PN Jakarta Barat, pekan lalu. Ia juga meyakini ada unsur money game dalam bisnisnya. Jika ada pengumpulan dana,
itu merupakan inovasi di bidang financial technology (fintech) yang bisa digunakan untuk membiayai bisnis nyata. Bisnis yang dimaksud Fili ialah melalui dua perusahaan yang bekerja sama dengan Dream For Freedom , yaitu PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan PT Loket Indonesia Mandiri (Loketnesia).
Kurniawan, Penuntut Umum yang menangani kasus ini menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan terdakwa Fili dan Derrick. Pertama, soal pembuatan rekening atas nama 50 orang. Jadi, ke-50 orang itu sebenarnya tidak tahu menahu
17 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , St. Paul Minim: West Publishing Co., 1979[1110].
18 Mahrus Ali, Asas-asas  Hukum  Pidana  Korporasi ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Depok, 2013.[251].
bisnis  ini.  Mereka  diminta  mengumpulkan  KTP-nya  tanpa  tahu  sebenarnya dipakai untuk apa. Orang-orangnya itu juga sebenarnya tidak jelas, banyak yang pekerjaannya buruh, petani, jadi cuma seperti asal bisa dapat KTPnya saja. Kedua, soal penarikan dana masyarakat tanpa ada timbal balik dan ada dugaan penggunaan skema  piramida.  Yaitu  hanya  memanfaatkan  peluang  keikutsertaan  mitra  untuk memperoleh imbalan dari biaya partisipasi. Lambat laun, bisnis ini akan bangkrut karena hanya gali lubang tutup lubang.
Berdasarkan putusan tersebut, Dream For Freedom tidak memberikan bagi hasil dari usaha riil tersebut kepada pihak-pihak yang baru berpartisipasi, karena uang yang masuk ke rekening partisipan berasal dari partisipan yang paling baru dan tidak terikat dengan pinjam meminjam. Penipuan yang dilakukan badan hukum Dream  For  Freedom ,  pertanggungjawabannya  hanya  dibebankan  kepada  orang perorangan yaitu Fili Muttaqien selaku pendiri Perkumpulan  Nasional Ekonomi Indonesia (NESIA), Derrick Adhi Pratama (yang membuat rumusan bisnis proses Dream For Freedom ), Erwin, dan Febri selaku yang membuat sistem online Dream For  Freedom .  Sanksi  pidana  8  (delapan)  Tahun  Penjara  dan  denda  sebesar  Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal tersebut pun disetujui oleh penuntut umum bahwa, dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa aset. Bukti aset masih berada di Bareskrim untuk pengusutan kejahatan pencucian uang. Imbal hasil tetap dan tinggi sangat mudah memengaruhi para calon investor, yang menjadi tidak bijak.
Masyarakat menjadi gelap mata karena ingin cepat-cepat mendapatkan keuntungan secara  instan  tanpa  memastikan  keamanan  produk  dan  keabsahan  perusahaan pemberi penawaran investasi.

## Kesimpulan
Investasi online sebenarnya  hampir  sama  dengan  investasi  secara konvensional, hanya saja pemilik modal dan penerima modal tidak saling bertemu bertatap  muka  dan  transaksi  yang  dilakukan  melalui  media online yang  disebut transaksi elektronik. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui investasi online,
dikarenakan  adanya  motif  dari  seseorang  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan
Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
dengan cara melawan hukum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE, dan Pasal 9 jo. Pasal 105 UU Perdagangan terkait dengan skema Piramida.
Pertanggungjawaban pidana dalam penipuan melalui investasi online hanya melibatkan  pelaku  orang  perorang.  Meskipun  korporasi  diakui  sebagai  subyek hukum namun, pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorang. Hal ini juga terdapat  dalam  kasus  Dream  For  Freedom,  meskipun  korporasi  sebagai  pelaku tetapi pemmidanaannya hanya ditujukan kepada pengurusnya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ali,  Mahrus, Asas-asas  Hukum  Pidana  Korporasi ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Depok, 2013.
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary , St. Paul Minim: West Publishing Co., 1979.
Herbert  L  Packer, The  Limits  of  The  Criminal  Sanction ,  California:  Stanford University Press, 1968.
Lamintang , “ Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia ”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, tahun 1997.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana , Airlangga University Press, Surabaya,
2013.
Ross, Alf, On Law and Justice, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1959.
Soesilo,  R, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, 1991.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986.
Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan ,
119

## Eflin Christy: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Kencana, 2000.
Tim  Penerjemah  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kitab  Undang-undang Hukum Pidana , Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
United Nation, Guidling Principles for Crime Prevention , USA: the UN - Dep of Public Information , 1998.
Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  &  Tindak  Pidana  Penipuan ,  PT.  Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

## Jurnal
Bambang  Murdadi, Pranata  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Investasi  Bodong , http://jurnal.unimus.ac.id , 2017.

## Makalah
Hamzah  Hatrik, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  1996  (mengutip  dari  I.S Soesanto, Tinjauan  Yuridis  Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Perbankan , Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang: FH UNDIP, 11-12 Juni 1990.

## Laman
APLI,  Dream  For  Freedom Illegal http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/ pangkalpinang/35821/apli-dream-for-freedom-ilegal.html, 26 November 2016, diakses pada tanggal 16 April 2018.
Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Pyramid Schemes’ https://www.apli.or.id/ skema-piramida/  ,  24  September  2015,  dikunjungi  pada  tanggal  13  April 2018.
Contoh  Kasus  Investasi  Online,  https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus- iii/ , dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2018.
Rizki  Dwi  Prasetyo,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, www.hukum. studentjournal.ub.ac.id , 2014.
Teguh  Arifiyandi,  “Pemberantasan  Cyber  Crime  dengan  KUHP  Dalam”  http:// kominfo.go.id/index.php/content/detail, dikunjungi tanggal 14 Maret 2018.
World  Federation  of  Direct  Selling  Association, Pyramid  Sheme , http://www. wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive,  dikunjungi pada tanggal 14 April 2018.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang- undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  berlakunya  undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana  untuk  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  mengubah  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal (Lembaran  Negara Tahun 1952 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (Lembaran  Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4843).
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).
HOW TO CITE : Eflin Christy, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.