KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.23/Pid.Sus.ANAK/2018/PN.JKT.UTR)
Oleh Parulian Sihotang Universitas Darma Agung, Medan E-mail: paruliansihotang@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out the regulations regarding the crime of child obscenity in the law and  theoretical  criminal  law,  to  find  out  the  causes  of  the  occurrence  of  the  crime  of obscenity and to find out how the perpetrators of the crime of persuading children to commit obscene acts are responsible (study of state verdict PN.No.23/Pid.Sus). .Anak/2018/PN.JKT.UTR).  The  research  method  used  is  the  normative  legal  method.  The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. Based on this research, after analyzing the data, in this case it concludes, Sanctions in court decisions No.23/Pid.Sus.anak/2018/PN.JKT.UTR. as already effective in fostering child perpetrators of sexual abuse as regulated in Article 81 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 35  of  2014  concerning  Child  Protection  concerning  Amendments  to  Law  No.  23  of  2002 concerning Child Protection in conjunction with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The factors that cause the occurrence of the crime of sexual abuse of minors in North Jakarta, namely: low education factor, promiscuity factor, technological development  factor,  lack of  parental supervision, no work or busyness  factor,  intention and opportunity  factor,  retaliation  factor  revenge,  and  the  role  of  the  victim  in  the  realm  of criminological etiology can be categorized in theories that are not social class oriented. The judge's consideration in deciding the case of children who are perpetrators of criminal acts of  deception  of  sexual  immorality  against  children  is  the  decision  of  case No.23/Pid.Sus.anak/2018/PN.JKT.UTR.  The  Panel  of  Judges  of  the  North  Jakarta  District Court has examined carefully and thoroughly all actions, events, or circumstances that took place  during  the  trial.  Where  the  facts  are  extracted  from  the  evidence  in  the  form  of witnesses,  statements  of  the  defendant  and  evidence,  as  regulated  and  subject  to  criminal sanctions  in  Article  76  D  in  conjunction  with  Article  81  Paragraph  (1)  of  the  Republic  of Indonesia Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection concerning Amendments to Law No.  23  of  2002  concerning  Child  Protection  in  conjunction  with  Law  no.  11  of  2012 concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System,  namely  imposing  a  sentence  on  the defendant. Therefore, the imprisonment for 4 (four) years is reduced as long as the child is in detention  and  job  training  is  for  1  (one)  year;  determine  that  the  detention  period  that  has been  carried  out  by  the  child  is  completely  deducted  from  the  sentence  imposed.  This  is  in accordance with the sentence handed down by the North Jakarta District Court Judge, which is fair and commensurate with the actions of the defendant who is still a minor. Keywords: Accountability of Criminals Persuading Children to Do Obscene.

## ABSTRAK
Penelitian  yang  bertujuan  mengetahui  Pengaturan  Tentang  Pidana  Pencabulan  anak  dalam Undang-Undang  dan  teoritis  Hukum Pidana,  untuk mengetahui  Penyebab  Terjadinya Tindak Pidana  Pencabulan  dan  mengetahui  bagaimana  Pertangungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Negeri PN.No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Berdasarkan  penelitian  ini  setelah dilakukan  penganalisaan  data,  maka  dalam  hal  ini  menyimpulkan,  Sanksi  dalam  putusan pengadilan  No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR.  sebagai  sudah  efectif  dalam  membina anak pelaku pencabulan yang diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur di  Jakarta Utara,  yaitu: Faktor rendahnya pendidikan, faktor Pergaulan bebas,  faktor  perkembangan  teknologi,  faktor  kurangnya  pengawasan orangtua,  faktor  tidak ada pekerjaan atau kesibukan, faktor adanya niat dan kesempatan, faktor balas dendam, dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak  berorientasi  pada  kelas  sosial.  Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  anak pelaku  tindak  pidana  tipu  muslihat  pencabulan  terhadap  anak  yaitu  putusan  perkara No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian,  atau keadaan-keadaan yang  berlangsung  selama  persidangan.  Dimana  fakta-fakta  yang  digali  dari  alat-alat  bukti yang  berupa saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  dan  barang  bukti,  sebagaimana  di  atur  dan diancam  pidana  dalam  pasal  Pasal  76  D  Jo  Pasal  81  Ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  No.23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu  menjatuhkan  Pidana kepada  terdakwa  tersebut.  Oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan  dan  pelatihan  kerja  selama  1  (satu)  Tahun;  menetapkan masa  penahan  yang  telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini sudah sesuai dengan Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah adil dan sebnading dengan perbuatan terdakwa yang masih di bawah umur.
Kata  Kunci:  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Membujuk  Anak Melakukan Pencabulan.

## 1. PENDAHULUAN
Anak  adalah  Anugrah  yang  Tuhan berikan  pada  manusia  sehingga  anak mempunyai peran penting dalam keluarga. Anak juga  sebagai  penerus  generasi  suatu bangsa.  Di  indonesia  anak  selalu  di lindungi,  di  jaga,  dan  dirawat  sampai  dia besar  sehingga  Hukum  peraturan  tentang Perlindungan Anak di buat. “Perlindungan hukum  bagi  anak  dapat  diartikan sebagai upaya  perlindungan  hukum  terhadap berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak
(fundamental  right  and  freedom  of children) serta berbagai  kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.
Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak,  dapat  ditemukan  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini tersebut tercermin dalam kalimat: “...kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara indonesia yang melindungi segenap
bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan indonesia itu...”
Di  Era  zaman  sekarang,  berbagai hal  upaya  pembinaan  dari  perlindungan tersebut  dihadapkan  pada  permasalahan dan  tantangan  dalam  masyarakat  dan kadang-kadang  dijumpai  penyimpangan perilaku  dikalangan  anak,  bahkan  lebih dari  pada  itu  terdapat  anak  yang melakukan  perbuatan  yang  melanggar hukum,  tanpa  mengenal  status  sosial  dan ekonomi.  Disamping  itu,  terdapat  juga anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan  perhatian  yang  baik  secara  fisik, mental, dan sosial.
Negatif dari perkembangan pembangunan  yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, gaya hidup,  teknologi  yang  seharusnya  masih perlu  di  awasi  dan  dalam  bimbingan  oleh orangtua.Namun, sebagian orangtua membebaskan  anaknya  sendiri  untuk belajar  ataupun  mengunakan  teknologi tersebut  sehingga  membawa  perubahan sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan masyarakat  yang  sangat  terpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Dalam
menghadapi dan menanggulangi  berbagai  perbuatan  dan tingkahlaku anak nakal, perlu di pertimbangkan  kedudukan  anak  dalam karakter  maupun  ciri  khas  anak  tersebut. Walaupun anak tersebut dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya  tetapi  keaadan  sekitarnya dapat  mempengaruhi  perilakunya.  Oleh sebab itu peran orangtua ataupun keluarga sangat  di  butuhkan  untuk  mengarahkan, membimbing, memperhatikan
perkembangan anak dan masyarakat ambil andil  dalam  hal  ini,  karena  pergaulan ataupun lingkup hidup sangat mempengaruhi. Di samping pertimbangan
tersebut  diatas,  permasalahan  anak  saat ini  yang sering
terjadi adalah kekerasan seksual, pornografi,  pedofilia.  Seorang  Guru  tega mencabuli  keponakannya  sendiri  yang masih  bersekolah,  pelaku  melakukan perbuatan  bejatnya  dirumahnya  sendiri sehingga  orangtua  korban  melaporkan kasus  ini  kepolresta  medan  dan  pelaku diancam  tujuh  tahun  kurungan  dan  denda 500  juta  rupiah  dan  subsider  dua  bulan kurungan”.
Hal  ini  menyebabkan  tidak  ada orangtua  yang  merasa  aman  akan keadaan anak-anaknya. “Menurut Komisi Perlindungan  Anak  Medan  pada Tahun 2018,  dari  2.637  kekerasan  terhadap anak,  48  persennya  atau  sekitar  1.266 merupakan  kekerasan  seksual  anak”. Anak  menjadi  kelompok  yang  sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak  selalu  diposisikan  sebagai  sosok yang  lemah  memiliki  ketergantungan tinggi  dengan  orang  dewasa  yang disekitarnya.
Hal  ini  yang  membuat  anak  tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan  apa  yang  dialaminya. Hampir  dari  setiap  kasus  yang  ada adalah orang terdekat korban.
Mengenai  masalah  anak  di  bawah umur atau anak kecil yang umurnya masih terlalu  muda  sekalipun  dalam  keadaan- keadaan tertentu haruslah didasari ketentuan Pasal 82 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:
“setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilkaukan  perbuatan  cabul, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000 (enam puluh juta rupiah)“
Pencabulan  termasuk  salah  satu
tindak  pidana  kesusilaan  yang  semakin berkembang  dari  waktu  ke  waktu  dan merupakan  salah  satu  kenyataan  dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan  secara  khusus.  Hal  tersebut tindak  pidana  terhadap  kesusilaan  akan menimbulkan keresahan  dalam kehidupan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pada dasarnya  tindak  pidana  akan  senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.
Tindak  pidana  dapat  dilakukan oleh  siapapun  dan  terhadap  siapapun. Setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  harus  bertanggungjawab  atas kesalahan  yang  telah  dia  perbuat.  Pada kenyataannya  tindak  pidana  percabulan bukan  dilakukan  oleh  orang  dewasa  saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh anak,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor antara  lain:  adanya  dampak  negatif  dari pembangunan  yang pesat, arus globalisasi dalam  komunikasi  dan  informasi,  sytle modern  kekinian  dan  pergaulan  yang bebas  yang  mempengaruhi  terhadap  nilai dan  perilaku  anak.  Seorang  anak  yang bergaul  dengan  teman  yang  membawa pengaruh  negatif  akan  meniru  perbuataan negatifnya, kurangnya pemahaman  agama dan pengawasan  orangtua  serta  pengaruh pengunaan  teknologi  akan  memudahkan terjadinya perbuatan cabul.
Jika pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan  adalah  anak-anak  tentunya sangat menghawatirkan apabila anak-anak sebagai  generasi  muda  telah  teracuni pikirannya  dengan  hal-hal  negatif  maka kualitas  sumber  daya  generasi  muda sebagai masa depan bangsa akan menurun.
Pada  dasarnya  pengaturan  akan sanksi  percabulan  anak  di  bawah  umur telah  banyak  terdapat  di  dalam  Undang- Undang maupun peraturan pemerintah, hal ini  bisa  kita  lihat  didalam  kitab-kitab hukum pidana (KUHP). Adapun kenyataannya  pelaksanaan  atas  peraturan tersebut masih bisa dikatakan tidak efektif.
Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  semakin meningkatkan  kejahatan  tindak  pidana pada generasi muda.
Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut  di  atas  penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  menyusun  penulisan ilimiah  dalam  bentuk  proposal  dengan judul : Kajian Yuridis Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak Pidana  Membujuk  Anak  Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan  Negeri  No.
23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR)

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian  Pertanggungjawaban Hukum  Pidana
Pengertian pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana dapat  di  jelaskan  dibawah  ini:  Pengertian Pertanggungjawaban seorang yang melakukan  tindak  pidana  baru  boleh dihukum  apabila  si  pelaku  sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan  kesalahan,  oleh  karena  adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa  ada  kesalahan"  untuk  menentukan apakah  seorang  pelaku  tindak  pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum  pidana,  akan  dilihat  apakah  orang tersebut  pada  saat  melakukan  tindak pidana mempunyai kesalahan.
Secara doktriner kesalahan diartikan  sebagai  keadaan  psikis  yang tertentu  pada  orang  yang  melakukan perbuatan  tindak  pidana  dan  adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan  perbuatan  yang  dilakukan  dengan sedemikian  rupa,  sehingga  orang  tersebut dapat  dicela  karena  melakukan  perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Dilihat  dari  terjadinya  perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban  apabila  perbuatan
tersebut  melanggar  hukum.  Dilihat  dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban.
Selain itu menurut, doktrinal untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu adanya  kemampuan  untuk  membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan
kehendaknya menurut keinsafannya tentang  baik  buruknya  perbuatan  yang dilakukan.  Sementara        itu          berkaitan dengan     masalah     kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya  secara  Negatif  yaitu mempersyaratkan kapan seseorang
dianggap tidak
mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.
Menurut  ketentuan  Pasal  44  ayat  (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan  karena  ada  beberapa  alasan yaitu : 1. Dampak  psikologis  mengalami trauma 2. Dampak fisik, kekerasan
3. Terjangkit  penyakit  PMS
4. Dampak sosial “Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur  kesalahan,  oleh karena  itu untuk
membuktikan unsur kesalahan  tersebut,  maka  unsur pertanggungjawaban  harus  juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur
kemampuan bertanggungjawab
itu sangat sulit dan membutuhkan waktu  dan  biaya,  maka  dalam praktek  dipakai  yaitu  bahwa setiap  orang  dianggap  mampu bertanggungjawaban  kecuali  ada tanda-tanda  yang  menunjukkan lain”.
Maka dari keterangan di atas dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan  seseorang  untuk  menerima resiko  dari  perbuatan  yang  diperbuatnya sesuai  dengan  undang-undang.  Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung  jawaban pidana itu, baik kita lihat  apa  yang  ditulis  oleh  prof  Roeslan Saleh sebagai berikut: Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya.
2. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana dianalogikan
sebagai  “peristiwa  pidana”,  yaitu  sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan  dengan Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan dimana diadakan  tindakan.  “Istilah  tindak  pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda,  yaitu  strafbaar  feit  yang  berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum”. Lebih lanjut Sudarto
mengatakan  bahwa,  pembentuk  undang- undang  sekarang  sudah  agak  tepat  dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Hukum pidana  merupakan  suatu  istilah  yuridis yang  mempunyai  arti  khusus  sebagai terjemahan  dari  Bahasa  Belanda  "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".  Seperti  dikemukakan  oleh “Moeljatno  bahwa  istilah  hukuman  yang berasal  dari  kata  "straf"  ini  dan  istilah "dihukum"  yang  berasal  dari  perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah  konvensional”.  Dari  dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkataan  “pidana”  merupakan  istilah khusus,  maka  perlu  ada  pembahasan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya hukum pidana.
Secara  umum  ada  beberapa  faktor yang menyebabkan terjadinya  suatu kesalahan.  “Pertama  adalah  faktor  yang berasal  atau  terdapat  dalam  diri  sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan  sebuah  kejahatan  itu  timbul
dari  dalam  diri  si pelaku  itu  sendiri  yang
didasari  oleh  faktor  keturunan  dan
kejiwaan.Faktor kedua  adalah faktor  yang berasal  atau  terdapat  diluar  diri  pribadi  si pelaku.Maksudnya  adalah  bahwa  yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan  sebuah  kejahatan  itu  timbul dari  luar  diri  si  pelaku  itu  sendiri  yang didasari  oleh  faktor  rumah  tangga  dan lingkungan”.
Menurut Moeljatno
dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1) Perbuatan  itu  harus  merupakan perbuatan manusia;
2) Perbuatan  itu  harus  dilarang dan  diancam  dengan  hukuman oleh undang-undang;
3) Perbuatan itu bertentangan
dengan hukum (melawan
hukum); 4) Harus  dilakukan oleh  seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan; 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat. Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana  atau  tidak  sepenuhnya tergantung kepada  perumusan  di  dalam  Perundang- Undangan,  sebagai  konsekwensi  asas legalitas  yang  dianut  oleh  hukum  pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat  di  hukum  kecuali  ditentukan  di dalam Undang-Undang.
3. Pengertian Pencabulan Anak
Perbuatan  cabul  adalah  semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan,  tetapi  juga  setiap  perbuatan terhadap  badan  atau dengan badan sendiri  maupun  badan  orang  lain  yang melanggar kesopanan atau kesusilaan. Juga termasuk persetubuhan di luar perkawinan.
Pencabulan merupakan kecenderungan untuk  melakukan aktivitas seksual  dengan  orang  yang  tidak  berdaya seperti  anak,  baik  pria  maupun  wanita, dengan kekerasan maupun tanpa
kekerasan.  Pencabulan  atau  perbuatan cabul dapat juga diartikan sebagai macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada oarang lain mengenai  dan  berhubungan  dengan  alat kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang dapat merangsang nafsu seksual.
Pencabulan  merupakan  salah  satu jenis  tindak  pidana  yang  dari  waktu  ke waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih  memprihatinkan dewasa  ini  pelaku pencabulan  kepada  anak  dilakukan  oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah  semakin  banyaknya  situs-situs porno  yang  dengan  mudah  dapat  diakses oleh  anak  melalui  perangkat  teknologi seperti  handphone  (HP)  ataupun  gadget yang terkoneksi dengan internet. Handphone  sudah  bukan  lagi  menjadi barang  mewah,  anak-anak  sedari  kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut.  Kontrol  yang  kurang  dari  orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP oleh anak-anak menyebabkan  mereka  menyalahgunakan kecanggihan  teknologi  tersebut  untuk menonton  gambar  ataupun  adegan-adegan porno  sehingga  memicu  nafsu  birahi mereka  untuk  mencoba  adegan  tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan  istilah  pencabulan.  “Hal  ini diperkuat  dengan  pemikiran  Sigmund Freud  bahwa  sumber  kekerasan  seksual berakar  pada  tiadanya  kontrol  secara kolektif terhadap tindakan individu,pemberlakuan dan pentaatan norma-norma  sosial  yang  telah  ada atau yang  telah  dibuat  oleh  masyarakat setempat”.
“Menurut psikolog
Vitriani Sumarlis, anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya  karena mereka akan  selalu  mengingat  apa  yang  telah dilihat,  selain  itu  pornografi,  seperti narkoba  yang  menimbulkan  kecanduan bagi  para  penikmatnya,  tidak  terkecuali bagi  anak-anak”.  Pencabulan  sekalipun dilakukan  oleh  anak  kepada  anak  tentu saja  tetap  memiliki  konsekuensi  hukum.
Siapapun  yang  melakukan  pencabulan,
apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada  anak  maka  dapat  dijerat  dengan Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perlindungan  anak.  Pasal-pasal yang  masuk  kategori  pencabulan  dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan  E.  Pasal  76  D,  menegaskan  bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau orang lain.
4. Jenis-jenis
Tindakan Pencabulan
a. Pencabulan dengan kekerasan Pencabulan dengan
kekerasanmembuat  orang  jadi  pingsan atau  tidak berdaya,  menggunakan  tenaga atau  kekuatan  jasmani  sekuat  mungkin tidak  sah,  misalnya  memukul  dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,  menendang,  dan  sebagainya yang menyebabkan orang terkena  tindakan kekerasan  itu  merasa  sakit.Tindakan cabul  dengan kekerasan  diatur  dalam  KUHP,  yang berbunyi  barangsiapa  dengan kekerasaan atau dengan ancaman kekerasaan memaksa  seseorang  melakukan  atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan merusak kesusilaan,  di  pidana  penjara  selama- lamanya sembilan tahun.
b. Pencabulan  dengan  seseorang  yang tidak berdaya atau pingsan Pencabulan  dengan  seseorang  yang tidak  berdaya  adalah  tidak
mempunyai  kekuatan  atau  tenaga  sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun,seperti  halnya  orang  diikat dengan  tali  pada  kaki  dan  tangannya terkurung  dalam  kamar,terkena  suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang tidak berdaya ini masih  dapat mengetahui apa  yang  terjadi  atas  dirinya.  Sedangkan, pingsan  adalah  hilangnya  ingatan  atau tidak  sadar  akan  dirinya,misalnya  karena obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat  lagi,  orang  yang  pingsan  itu  tidak
mengetahui  lagi  apa  yang  terjadi  dengan dirinya.Tindakan  cabul  dengan  seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam  KUHP  pasal  290,  yang  berbunyi barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul dengan  seseorang,  sedang  diketahuinya, bahwa  orang  itu  pingsan  atau  tidak berdaya  dapat  di  pidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
c. Pencabulan dengan cara membujuk Barangsiapa  melakukan  perbuatan cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui atau  patut  dapat  disangka,  bahwa  umur orang  itu  belum  cukup  lima  belas  tahun atau  umur  itu  tidak  terang,  bahwa  ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan  diperbuat  padanya  perbuatan cabul.  Tindakan  pencabulan  dengan  cara membujuk  dengan  anak  dibawah  umur diatur  dalam  KUHP  pasal  290,  di  pidana dengan  pidana  penjara  selama-lamanya tujuh tahun.
d. Pencabulan  dengan  tipu  daya  dan kekuasaan
“Tindakan  pencabulan  dengan  cara tipu  daya  dan  kekuasaan  diatur  dalam KUHP  pasal  Pasal  293,  yang  berbunyi Barangsiapa  dengan  hadiah  atau  dengan perjanjian  akan  memberikan  uang  atau barang  dengan  salah memakai  kekuasaan yang  timbul  dari  pergaulan  atau  dengan memperdayakan, dengan sengaja
membujuk  orang  di  bawah  umur  yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya  masih  di  bawah  umur, melakukan  perbuatan  cabul  dengan  dia, atau  membiarkan  perbuatan  cabul  itu dilakukan  pada  dirinya,  dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  lima tahun”.
5. Peraturan Perundang- undangan Tindak Pidana Pencabulan
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana perbuatan  cabul  diatur  dalam  perundang- undangan, yaitu sebagai berikut:
1. KUHP  Pasal  289 :  Barangsiapa dengan  kekerasan  atau  ancaman
kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan  kesusilaan,  dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. KUHP  Pasal  290  ayat  2 : Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Barangsiapa  melakukan  perbuatan cabul  dengan  seseorang  padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima  belas  tahun  atau  kalau umurnya  tidak  jelas,  bahwa  yang bersangkutan belum masanya dikawin.
3. KUHP Pasal 290 ayat 3 :
Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun:
Barangsiapa membujuk
(menggoda) seseorang, yang diketahuinya  atau  patut  harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa  ia  belum  mampu  dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul  atau  bersetubuh  di luar perkawinan dengan orang lain.
4. KUHP  Pasal  292 :  Orang  dewasa yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan  orang  yang  belum  dewasa dari  jenis  kelamin  yang  sama, sedang  diketahuinya  atau  patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum  penjara  selama-lamanya 5 (lima) tahun.
5. KUHP  Pasal  293 :  Barangsiapa dengan  memberi  atau  menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan  pembawa  yang timbul  dari  hubungan  keadaan,
atau  dengan  penyesatan  sengaja menggerakkan seorang belum dewasa  dan  baik  tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan  perbuatan  cabul  dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya,  diketahui  atau selayaknya harus diduga-nya, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun.
6. KUHP  Pasal  294 :  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan  anaknya,  tiri-nya,  anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa,  atau  dengan  orang  yang belum dewasa
yang pemeliharaannya,  pendidikan  atau penjagaannya  dianya  yang  belum dewasa,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama tujuh tahun.
7. KUHP  Pasal  295  ayat  1 :  Pidana penjara  paling  lama  lima  tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan  atau  memudahkan dilakukannya perbuatan cabul  oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya,  atau  anak  di  bawah pengawasannya yang belum dewasa,  atau  oleh  orang  yang belum dewasa yang pemeliharaannya,  pendidikan  atau penjagaannya diserahkan
kepadanya, atau pun oleh bujangnya  atau  bawahannya  yang belum  cukup  umur,  dengan  orang lain.
8. KUHP  Pasal  296 :  Barangsiapa dengan sengaja  menyebabkan  atau memudahkan  cabul  dengan  orang lain,  dan  menjadikannya  sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda  paling  banyak  lima  belas ribu rupiah.
9. Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2002  Pasal  81  Ayat  (2) tentang  Perlindungan  Anak : Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit  Rp.60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).

## 3. METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Jenis metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  normatif.  Penelitian  normatif merupakan penelitian hukum  kepustakaan dalam  arti  kata,  sumber  data  utamanya menggunakan data sekunder.
Menurut  Soerjano  Soekanto,  pada penelitian  normatif,  yang  diteliti  hanya bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
b. Jenis dan Sumber Data
Data yang terdapat dalam penulisan  ini  merupakan  data  sekunder. Data  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  yang  diperoleh dari  buku  literatur,  yurisprudensi,  tulisan ilmiah  yang  relevan,  dan  dokumen  lain yang  biasanya  disediakan  di  perpustakaan atau milik sendiri. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencangkup Bahan Hukum Primier, dan Bahan Hukum Tersier. c. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  studi  pustaka  dan  studi dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi pustaka  dan  hasil
Putusan Pengadilan Negeri
Nomor23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Utr
d. Analisa Data
Pengelolaan  data  dilakukan  secara
manual,  bukan  statistik.  Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip  dari  berbagai  sumber  bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
Setelah
terkumpul kemudian  di  analisis  dengan  analisis kualitatif, yaitu data Diperoleh  dari  penelitian  yang  bersifat
teori-teori tentang dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Dan Pertimbangan Hakim (PN.NO.23 PID.SUS.ANAK/2018/PN.JKT.UTR) A. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban  Pidana Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran kesalahan  dikenal  dengan  sebutan  mens rea.  Doktin  mens  rea dilandaskan  pada suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan seseorang  bersalah  kecuali  jika  pikiran orang  itu  jahat.  Dalam  bahasa  Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does  not  make  a  person  guilty,  unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas  tersebut,  ada  dua syarat  yang  harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,  yaitu  ada  perbuatan  lahiriah yang  terlarang/perbuatan  pidana  (actus reus),dan  ada  sikap  batin  jahat/tersela (mens rea)
Setiap orang yang melakukan tindak pidana,  haruslah  bertanggungjawab  akan perbuatannya.  Tidak  terlepas  apakah pelaku  tindak  pidana  tersebut  merupakan orang  yang  sudah  dewasa,  maupun  orang yang  belum  dewasa.Selagi  tidak  ada alasan penghapus pidana dalam perbuatannya tersebut, orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum.Setiap subjek hukum baik manusia maupun korporasi, apabila dalam melakukan  suatu  perbuatan  hukum  dan dalam perbuatannya tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, memiliki
kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap apa yang
telah diperbuatnya.Bentuk  pertanggungjawaban tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk keadilan  bagi  korban  dari  perbuatan tersebut.  Karena  pada  intinya  orang  yang melakukan  kejahatan,  akan  mendapatkan
kenikmatan  dari  perbuatannya  tersebut,
walaupun  perbuatan  tersebut  dianggap
sebagai  perbuatan  yang  tercela  dalam masyarakat.  Perbuatan  tersebut  akan merugikan  korban,  baik  kerugian  materil maupun  kerugian  imateril.  Pemberian sanksi  yang  merupakan  aplikasi  dari pertanggungjawaban pidana, akan menghukum  pelaku  kejahatan  tersebut dengan  penjatuhan  pidana  kepadanya  dan hal  tersebut  merupakan  bagian  dari keadilan bagi korban.
B. Pertimbangan  Hakim  PN.NO.23

## PID.SUS.ANAK/2018/PN.JKT.U TR
Undang-Undang  telah  memberikan dasar-dasar  pengecualian,  peringanan  dan penambahan  pidana.  Hal  ini  bertujuan agar  tercapainya  derajat  keadilan  yang setinggi-tingginya,  akibat  dari  banyaknya hal-hal  yang  bersifat  objectif  maupun subjectif  sehingga  mewujudkan  tingkah laku yang sekiranya dilarang oleh Undang-Undang.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa  Anak  telah  didakwa  oleh  Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai  berikut  : Kesatu :  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat  (1)  Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Jo  Undang-undang  No  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Atau Kedua :  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  82  ayat  (1) Undang-undang  RI  No.  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun  2002  Tentang   Perlindungan  Anak Jo  Undang-undang  No  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena Dakwaan  Penuntut  Umum  disusun secara Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta
hukum  tersebut  di  atas Hakim  memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan
sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang  Perlindungan  Anak  Jo  Undang- undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang; 2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76  D  (Dilarang  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya  atau orang lain);
3. Yang dilakukan oleh Anak; Menimbang,  bahwa  berdasarkan keterangan  Anak  dan  keterangan  saksi korban  Shindy  Juliana  Totonanu  di persidangan  yang  pada  pokoknya bahwa Anak  membuka  celana  Shindy  Juliana Totonanu lalu Anak memasukkan kemaluannya  ke  alat  kelamin  Shindy Juliana Totonanu
hingga Anak megeluarkan  air  maninya  ke  paha  Shindy Juliana Totonanu;
Menimbang,  bahwa  keterangan saksi  Shindy  Juliana  Totonanu  yang didengarkan dipersidangan pada pokoknya  menerangkan  :  bahwa  saksi melihat anak berada didalam kamar, saksi Shindy  Juliana  Totonanu  menanyakan kepada  anak  „‟Mau  ngapain  kamu  gak sopan  banget  masuk  masuk  gak  ijin‟‟ dengan posisi sama-sama berdiri, kemudian anak langsung mendorong saksi Shindy  Juliana  Totonanu  yang  membuat saksi terjatuh dikasur setelah saksi Shindy Juliana  Totonanu  dan  anak  terjatuh dikasur  anak  mulai  meraba  payudara  dan menciumi  bibir  saksi  Shindy  Juliana Totonanu,  kemudian anak membuka celana  anak  dan  memasukkan  kelamin
anak  kedalam  kelamin  saksi  Shindy Juliana  Totonanu  dengan  dibantu  dengan tangannya  kemudian  saksi  Shindy  Juliana Totonanu  berteriak-teriak  kesakitan  akan tetapi  anak  malah  menutup  mulut  saksi Shindy Juliana Totonanu dengan menggunakan  seprai  sampai  dengan kemaluan  anak  mengeluarkan  cairan  dan kemaluan saksi mengeluarkan darah; Menimbang,  bahwa  perbuatan  kedua tersebut  dilakukan  oleh  anak  dengan cara yang  sama  dengan  mengatakan  „‟Minta Gituan  (bersetubuh)‟‟  akan  tetapi  saksi tidak mau, kemudian anak memaksa saksi Shindy  Juliana  Totonanu;  Menimbang, bahwa  terbuktilah  anak  telah  Melakukan persetubuhan  yang  mengakibatkan  saksi korban mengalami sakit dialat kemaluanya;  Menimbang,            bahwa Visum            et            Repertum            Nomor :  168/IV/PKT/05/2018  dari  Rumah  Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto
Mangunkusumo  tertanggal  22  Mei  2018 yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Dr. dr.  Ade  Firmansyah  Sugiharto,  Sp.F terhadap Shindy Juliana Totonanu, disimpulkan sebagai berikut: pada pemeriksaan  korban  anak  perempuan berumur  dua  belas  tahun  sembilan  bulan ini  ditemukan  robekan  lama  pada  selaput dara  yang  dapat  terjadi  akibat  kekerasan tumpul  yang  melewati  liang  senggama (penetrasi)  lama.  Tidak  ditemukan luka- luka pada bagian tubuh lainnya; Menimbang, bahwa dengan demiki unsur ke-2  ini pun  telah terpenuhi  oleh perbuatan  Anak; Ad.  3.  Tentang  unsur “  Dilakukan  oleh  Anak” :  Menimbang, bahwa  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak menetukan :
Angka  2.  Anak  yang  Berhadapan  dengan hukum  adalah  anak  yang berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang menjadi  saksi  tindak  pidana;  Angka  3. Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum yang selanjutnya  disebut
Anak  adalah  anak  yang  telah
berumur  17  (tujuh  belas)  tahun,  tetapi belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana; Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  hukum yang telah  terbukti tersebut di atas  yaitu : bahwa pada waktu kejadian tersebut  yaitu pada  hari  Rabu  tanggal  07  Maret  2018 sekira  pukul  15.00  Wib  dan  pada  hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak berumur kurang lebih 17 (tujuh  belas)  tahu  lahir  pada  tanggal  06 September  2000  sesuai  Kutipan  Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  AL.500.3438841  yang  dikeluarkan  oleh
Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Jakarta  Utara  tertanggal 20  Pebruari  2018  menerangkan  bahwa SHINDY  JULIANA  TOTONONU  lahir pada tanggal 25 Juli 2005, oleh karena itu unsur  ad.  3.  ini  telah  terpenuhi ; Menimbang,  bahwa  mengenai  pembelaan Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada pokoknya  mohon  supaya  Anak  dijatuhi hukuman  yang  seringan-  ringannya  dengan alasan-alasan  seperti  tersebut  di  atas  dan juga  Rekomendasi/Saran  dari  Pemimbing Kemasyarakatan,  maka  dapat  dipakai sebagai  keadaan  yang  meringankan  bagi Anak;  Menimbang,  bahwa  dengan  telah terpenuhinya  semua  unsur-unsur  dalam Pasal 81  ayat  (2)  UURI  No.  35 tahun  2014  tentang  Perubahan  atas UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Jo  UURI  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak maka  Hakim telah  mendapatkan  bukti  yang  sah  dan dari  bukti  tersebut  diperoleh  keyakinan bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  tersebut  yang kwalifikasinya  : “Dengan  Sengaja
Membujuk
Anak Melakukan Persetubuhan      Dengannya      Yang Dilakukan   Oleh Anak Menimbang, bahwa dalam persidangan  tidak  menemukan  hal-hal
yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,
maka Anak harus
mempertanggungjawabkan  perbuatannya; Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana; Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan  dan  penahanan  yang  sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut
harus dikurangkan seluruhnya dari  pidana yang dijatuhkan.

## 5. SIMPULAN Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan dan setelah dilakukan penganalisaan data, maka dalam hal ini menyimpulkan :
1. Sanksi dalam putusan pengadilan No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR. sebagai sudah efectif dalam membina anak pelaku pencabulan yang diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang No.23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan  Anak  Jo  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.
2. Faktor-Faktor  penyebab  terjadinya
Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah  umur  di  Jakarta  Utara,
yaitu: Faktor rendahnya pendidikan, faktor Pergaulan bebas, faktor perkembangan teknologi, faktor kurangnya pengawasan  orangtua,  faktor  tidak ada  pekerjaan  atau  kesibukan, faktor adanya niat dan kesempatan,  faktor  balas  dendam, dan  faktor  peranan  korban  dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan  pada  teori  yang  tidak berorientasi  pada  kelas  sosial.
Pertimbangan hakim
dalam memutus  perkara  anak  pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan  terhadap  anak  yaitu putusan perkara No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT
.UTR.  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah meneliti
secara  cermat  dan  seksama  semua perbuatan, kejadian,  atau  keadaan- keadaan  yang  berlangsung  selama persidangan.  Dimana  fakta-fakta yang  digali  dari  alat-alat  bukti  yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagaimana  di  atur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  Pasal  81  Ayat (1)  Undang-Undang  RI  No.  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  Tentang  Perubahan  atas Undang-  Undang  No.23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  yaitu  menjatuhkan Pidana  kepada  terdakwa  tersebut. Oleh  karna  itu,  dengan  pidana penjara  selama  4  (empat)  Tahun dikurangi  selama  anak  berada dalam  tahanan  dan  pelatihan  kerja selama 1 (satu) Tahun; menetapkan  masa  penahan  yang telah  dijalankan  anak  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  Ini sudah sesuai dengan Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara adalah  sudah  adil  dan  sebnading dengan  perbuatan  terdakwa  yang masih di bawah umur.

## Saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan berkaitan  dengan  permasalahan  yang diajukan adalah sebagai berikut.
1. Diharapkan  pada  para  penegak hukum untuk memberikan perlindungan  dan  penanganan psikis  dan  mental  pada  korban agar trauma dan luka mendalam bagi korban dapat disembuhkan dan  di  terima oleh  masyarakat, dan  kerahasian  identitas  korban terjaga.
2. Diharapkan  masyarakat  dapat meningkatkan
mentalitas, moralitas, serta peranan
orangtua dalam menjaga
anaknya  dalam  hal  norma-
norma  agama  yang  bertujuan untuk  pengadalian  diri  yang kuat sehingga tidak muda
tergoda untuk melakukan sesuatu  yang  tidak  baik,  dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan
tingkah  laku  yang  kurang  baik dalam hati serta pikirannya.
3. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan dalam hal  ini  anak  sebagai  korban pencabulan, hakim harus mampu memberikan efek jerah, baik  baik  terdakwa  agar  tidak mengulangi perbuatannya maupun  efek  pencengahan  bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur serta ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya  perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta:Raja Grafindo Persada. D.Schaffmeister.N.Keijzer dan E.PH.
Sutorius,  1995.  Hukum  Pidana.
Yogyakarta:Liberty.
E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, 2012. Asas- Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia dan  Penerapannya,Storia  Grafika,
Jakarta.
Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak,  Pustaka
Yustisia. Yogyakarta.
Komariah  E.  Sapardjaja.  2002  Ajaran
Melawan  Hukum  Materil  dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung:Alumi. Mahrus  Ali.  2012.  Dasar-Dasar  Hukum
Pidana.  Sinar  Grafika,  Jakarta. Moeljatno, 2015. Asas-asas Hukum Pidana,  Jakarta:  PT.Bima  Aksara. Muchlisin  Riadi.  2017.  Tindak Pidana Pencabulan Anak, jakarta.
Nurul  Chomaria.  2014.  Pelecehan  Anak, Kenali dan Tangani. Tinta Medina. Solo.
Ninik  Widianti.  1987.  Kejahatan  dalam Masyarakat dan Pencegahan.
Jakarta:Bina Aksara.
R.Soenarto  Soe  Rodibroto,  2003.  S.H. KUPH  dan  KUHP  Dilengkapi Yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan  Raad.  Edisi  V.  Jakarta:
PT.Grafindo Persada.
S.R.Sianturi,1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta:alumni AHAEM-PTHAEM. Sudarto.  2015.  Hukum  Pidana,  Fakultas Hukum Universitas jendral
sudirman, Purwokerto. Teguh  Prasetyo.  2012.  Hukum  Pidana, edisi  revisi  cet.3,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Theo Lamintang, 2008. Kejahatan Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan Norma  Kepatuhan.  Jakarta:Sinar Grafika.