## RESEARCH ARTICLE

## PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND
Abdul Rahman 
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
 abrahman6193@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to examine the problems in the disbursement of Surety Bond claims by oblige against PT Askrindo Persero against the principal who wanprestasi in the implementation of the funneling work. As for  this  research,  using  empirical  methods  and  descriptive  analytical  that  provide  an  overview  of  certain symptoms  in  order  to  get  the  data  as  accurate  as  possible.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by Literature  material  Studies  and  Interviews  to  Underwriting  Staff.  The  results  of  the  study,  against  the settlement  of  Conditional  Claims  are  not  in  line  with  Presidential  Regulation  No.  12  of  2021  which requires  one  of  them  is  easy  to  disburse.  The  problem  of  recovery  implementation  experienced  by  Surety Company in surety bond guarantee is the absence of special arrangements regarding subrogation rights owned by Surety Company as a guarantor.
Keywords: Surety Bond, Claim, Subrogation

## INTRODUCTION
Pelaksanaan pembangunan daerah  dilaksanakan dalam suatu program dan kegiatan yang  lebih  dikenal  dengan  proyek  pemerintah.  Proyek  tersebut  mencakup  semua  aspek yang  dibutuhkan  masyarakat,  termasuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana.  Dalam Pelaksanaan  suatu  proyek,  tentunya  tidak  lepas  dari  proses  pengadaan  barang  /jasa  dan kegiatan  lain  yang  terkait  dengan  akuisisi  tersebut.  Pengadaan  barang  /jasa  dari  sektor publik  sebenarnya  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  pengadaan  barang/jasa  di industri  konstruksi (mengacu pada perencana gedung, kontraktor dan otoritas pengawas gedung) dan pengadaan barang/jasa di luar industri konstruksi. 1
Untuk  itu,  Agar  pelaksanaan  pembangunan  fisik  dapat  berhasil  dan  berjalan  baik, diperlukan  peran  pemerintah  daerah  maupun  pusat  dalam  melaksanakan  pembangunan. Namun, demikian pelaksanaannya tetap memerlukan keterlibatan peran masyarakat dalam hal  ini  pihak  swasta  atau  yang  dikenal  kontraktor/  Pemborong.  Bentuk  pelaksanaan
1 Budiman Arpan, ‘SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan’ (2003)
<https://123dok.com/document/nzw6vely-pelaksanaan-pembangunan-bendung-international- cooperation-official-development-assistance.html>. diakses 30 September 2021.
pembangunan biasanya menggunakan system borongan, karena dengan system borongan dirasakan  jauh  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  percepatan  pembangunan  suatu  objek tertentu. 2
Pengaturan  Mengenai  Pelaksanaan  Perjanjian  Pemborongan  Konstruksi  dalam pengadaan  barang  dan  Jasa  secara  khusus  telah  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor.  12  Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Sedangkan  Pengaturan  ketentuan secara  Umum  Perjanjian  dengan  system  borongan  telah  diatur  dalam  Burgerlijk  wetboek (Hukum  Perdata)  pada  pasal  1601.  “Pemborongan  pekerjaan  adalah  perjanjian,  dengan mana  pihak  yang  satu,  si  pemborong,  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”. 3
Pada  Pelaksanaan  Pekerjaan  dengan  system  Pemborongan,  biasanya  Pemilik Pekerjaan  (Obligee) 4 mensyaratkan  sebuah  jaminan  terhadap  Kontraktor  /Pelaksana Pekerjaan  (Principal) 5 untuk  menyatakan  kesanggupan  atas  proses  pelaksanaan  pekerjaan yang  disepakati  dalam  Klausul  Kontrak.  Hal  tersebut,  Merupakan  bentuk  Perlindungan apabila  Principal  (Pelaksana  Pekerjaan)  tidak  dapat  menyelesaikan  Pekerjaan  /  tidak memenuhi prestasinya pada pekerjaan tertentu.
Jaminan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap principal kepada obligee sesuai Perpres Nomor.  12  Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.  Meliputi  3  (Tiga)  Macam  bentuk  jaminan  yaitu,  Jaminan  Yang  dikeluarkan Oleh Bank berupa Bank Garansi,  Perusahaan Asuransi berupa Surety Bond dan perusahaan Penjaminan. 6
Dengan diberlakukan nya kebijakan otonomi daerah, surety bond pun dipilih sebagai alternative penjaminan yang paling ideal karena dalam pelaksanaan Penjaminan nya tidak membutuhkan  syarat  penyerahan  jaminan  atau  collateral  terlebih  dahulu,  sebaliknya Jaminan  Bank 7 garansi  Mensyaratkan  Principal  untuk  menyerahkan  jaminan  atau collateral. Sehingga penggunaan surety bond dianggap paling ideal.
Surety  Bond  merupakan  Perikatan  perjanjian  tanggung  renteng,  artinya  surety Company  selaku  penjamin  akan  bertanggung  jawab  membayar  ganti  kerugian  apabila
2 Siti Aminah and Arief Suryono, “ . Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang Dikeluarkan Oleh  Perusahaan  Asuransi  (Studi  Di  PT  (Persero)  Asuransi  Kredit  Indonesia  Cabang  Madura),”  Jurnal Privat Law 5, no. 2 (July 1, 2017): 53,
3 Kontraktor  selaku  Pelaksana  kerja  pemborongan  secara  khusus  mengikatkan  dirinya  untuk melaksanakan  kewajiban  dari  Pemberi  Kerja  (Oblige)  ,  atas  dasar  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut Kontraktor mendapatkan Upah atas dasar tender pelaksanaan Pekerjaan tertentu ( Konstruksi).
4 Oblige  diartikan  Pemilik  Pekerjaan  Konstruksi/  Non  Konstruksi  yang  memberikan  Pekerjaan Kepada  Pelaksana  Pekerjaan  yang  tertuang  dalam  perjanjian  Kerja.  Lihat  J  Tinggi  Sianipar  and  Jan Pinontoan, Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi (CV Dharma Putera 2003).Halaman 12.
5 Principal diartikan Pelaksana Pekerjaan atau disebut Kontraktor, atas dasar Perjanjian Kerja dari pemilik Pekerjaan (Oblige)ibid.
6 Uyung Adithia, ‘Surety Bond  Sebagai Alternatif Jaminan Dalam  Pembangunan Infrastruktur di Indonesia’ (2017) 17 Jurnal Hukum Indonesia 18.
7 Kornelius  Bagaskoro  Wicaksono  and  Darminto  Hartono  Paulus,  “Penyelesaian  Klaim  dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond,” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (March 30, 2021): 148.
timbul  tuntutan  klaim  sesuai  dalam  klausul  Kontrak,  sehingga  mewajibkan  surety company  untuk  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  obligee,  terhadap  terjadinya wanprestasi yang dilakukan Principal dengan nilai sebesar Nilai Jaminan.
Berdasarkan Uraian diatas, dalam Pelaksanaan Penjaminan dengan Surety Bond yang semula diharapkan menjadi bagian terpenting dalam pembangunan suatu daerah, Namun pada  Pelaksanaannya    masih  terdapat  permasalahan  yang  timbul  akibat  lamanya  Proses Pencairan Pembayaran (Klaim). Untuk itu penulis Mengkaji tentang Permasalahan Proses Pencairan  Klaim  dan  Problematika  dalam  pelaksanaan  Subrogasi  terhadap  Jaminan Pekerjaan Melalui Surety Bond.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini,  menggunakan  metode  Empiris  dan  bersifat  deskriptif  analitis  yang memberikan gambaran  terhadap gejala  tertentu agar  mendapatkan  data seteliti  mungkin. Penelitian ini dilakukan di PT asuransi Kredit Indonesia Persero Cabang Magelang Jalan Jendral  Sarwo  Edhie  Wibowo  No.31,  Sarangan,  Banyurojo,  Kec.  Mertoyudan,  Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan primer dan skunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Studi bahan Pustaka dan Wawancara kepada Staff Underwriting.

## RESULTS & DISCUSSION
Pengertian Surety Bond Surety bond merupakan suatu bentuk Perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak  adalah  perusahaan  penjaminan  (surety  company)  yang  memberikan  jaminan  kepada pihak kedua dalam hal ini principal (Pelaksana Pekerjaan), untuk kepentingan oblige selaku pemilik  pekerjaan.  Artinya  apabila  Principal  karena  sebab  apa  pun  melalaikan  atau melanggar  kewajibannya  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang  telah  disepakati  dengan oblige,  maka  surety  company  akan  menggantikan  kedudukan    principal  untuk  membayar akibat  dari  kerugian  yang  dialami  oblige.  Dody  Dalimunthe,  Memberikan  definisi  surety bond sebagai sebagai berikut;
“Suatu perjanjian dua pihak yaitu antara surety dan principal, di mana pihak pertama (surety) memberikan  jaminan  untuk  pihak  kedua  (principal)  bagi  kepentingan  pihak  ketiga  (obligee)  bahwa apabila  principal  oleh  sebab  sesuatu  hal  lalai  atau  gagal  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan yang  diperjanjikan  dengan  oblige,  maka  surety  akan  bertanggung  jawab  terhadap  obligee  untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut”.
Pada prinsipnya, Karakteristik Surety Bond sebagai bentuk Jaminan yang dikeluarkan oleh Surety Company adalah bersifat “Conditional” , Hal tersebut merupakan cerminan dasar asuransi yaitu Prinsip indemnitas. Artinya Surety Company hanya melakukan ganti kerugian sebesar  kerugian  yang  sesungguhnya  di  derita  tertanggung.  Maka  dari  itu,  diperlukan pembuktian terhadap accident yang diderita tertanggung. Namun pada hakikatnya jaminan surety bond yang dikeluarkan surety company dapat bersifat “unconditional”.
Karakteristik  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  dikategorikan  menjadi  2  (dua) Bagian: 8

## 1) Jaminan Tanpa syarat
Karakteristik dari Jaminan ini ialah mudah dicairkan apabila ketentuan perjanjian seperti principal tidak melaksanakan prestasinya serta dalam pelaksaannya tanpa harus dibuktikan Loss situation terlebih dahulu.
2) Jaminan Bersyarat Karakteristik dari Jaminan ini memerlukan pembuktian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan  pekerjaan  yang  tidak  dipenuhi  sebagaimana  mesti  kontrak  yang dilakukan  antara  principal  dengan  oblige.  Sehingga  pencairan  klaim  atas tertanggung dalam hal ini oblige, membutuhkan waktu yang relative cukup lama. Selanjutnya, Dalam pelaksanaan Perjanjian Menggunakan Surety bond sebagai bentuk Jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat 3 (Tiga) Unsur terkait di dalamnya antara lain:
a) Surety  Company  ialah  merupakan  perusahaan  asuransi  yang  sesuai  ketentuan Perundang-undangan  dapat  menerbitkan  sebuah  jaminan  dalam  bentuk  Surety Bond,  yang  menjamin  terhadap  proses  pelaksanaan  pekerjaan  terhadap kemungkinan Principal tidak memenuhi prestasinya sebagai pelaksana pekerjaan yang  diberikan  Oleh  oblige  selaku  pemilik  pekerjaan  dengan  ketentuan  surety company memberikan ganti kerugian sesuai akta perjanjian dalam polis.
b) Oblige  ialah  merupakan  dari  pihak  pemilik  suatu  pekerjaan  tertentu  yang selanjutnya  memberikan  pekerjaan  baik  konstruksi/Non  Konstruksi  yang disepakati dalam akta perjanjian bersama principal.
c) Principal  ialah  merupakan  pihak  yang  memenangkan  lelang  tender  terhadap pekerjaan  tertentu  yang  di  delegasi  kan  oleh  pemilik  pekerjaan  (oblige)  dalam sebuah perjanjian.
Hubungan perjanjian  surety bond diatas dapat digambarkan  dengan skema sebagai berikut;
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa surety bond merupakan suatu aktivitas  perjanjian  tertulis  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan yang  di  mohonkan  principal  dan  apabila  dalam  pelaksanaannya  principal  tidak  dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi), maka surety company selaku pihak pemilik jaminan
8 Dody Dalimunthe, Surety Bond (1st edn, Jakarta Insurance Institute 2003). Halaman 11. Oblige (Pemilik Pekerjaan) Principal (Pelaksana pekerjaan) Surety Company
surety  bond  memberikan  ganti  rugi  maksimal  sebesar  nilai  kontrak  yang  diperjanjikan dalam surety bond. 9
Wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yaitu; “Wanprestatie” yang  Memiliki  arti tidak  tercapainya  prestasi  serta  kewajiban  yang  telah  disepakati  para  pihak  di  dalam melaksanakan  hubungan  perikatan,  termasuk  perikatan  dimulai  dari  sebuah  perjanjian maupun perikatan yang terjadi akibat Peraturan Perundang-undangan. 10 Prof. Subekti, membagi wanprestasi menjadi Empat bentuk: 11
1. Tidak melaksanakan apa yang di sanggupi akan dilakukannya;
2. Berprestasi  namun  tidak  semestinya  menurut  kualitas  yang  disepakati  dalam perjanjian;
3. Berprestasi namun terlambat / tidak tepat waktu;
4. Melaksanakan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
Sedangkan,  Abdul  K.  Muhammad;  berpendapat  ada  dua  (2)  sebab  kemungkinan terjadinya wanprestasi:
1. Keadaan Memaksa ( Fore Majeure atau Overmatch )
2. Kesengajaan ataupun Lalai
Overmatch merupakan  suatu peristiwa atau keadaan yang  tidak dapat diperkirakan terjadi,  sehingga  menghambat  individu  atau  seorang  untuk  melakukan  prestasinya.  Lalu Overmatch dibagi menjadi dua yaitu:
a) “Overmatch mutlak (Absolute)” ialah Suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan siapapun.
b) “Overmatch  Nisbi  (Relatif)”  merupakan  peristiwa  yang  memaksa  sehingga berdampak  perjanjian  hanya  dapat  dijalankan  seseorang  dengan  sebuah pengorbanan. Sedangkan Kesengajaan dan Lalai hal tersebut merupakan 2 (dua) hal  yang  menyebabkan  dampak  yang  berbeda,  yang  mana  sebuah  kesengajaan seseorang  harus  mengganti  kerugian  materil  lebih  besar  daripada  sebuah kelalaian. 12
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor.  12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 78 ayat (4). Apabila principal tidak dapat memenuhi prestasinya (Wanprestasi) dalam perjanjian Pemborongan Konstruksi penyedia barang / jasa dapa di berikan sanksi berupa antara lain: 13
9 Haerun  Inayah,  ‘Pelaksanaan  Penyelesaian  Klaim  Dan  Subrogasi  Atas  Klaim  Yang  Telah Dibayarkan    Oleh  Perusahaan  Surety  Dalam  Perjanjian  Surety  Bond  Di  PT  Jasaraharja  Putera  Cabang Mataram’ (2017) 2 Jurnal Law Reform.
10 Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia, ‘Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi’ (17 February 2020) <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab- dan-hukum-wanprestasi/>.diakses 30 September 2021.
11 R Subekti and R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pradnya Paramita 1985).
12 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti 2000).
13 Pelanggaran  atas  ketentuan  sebagaimana  tidak  melaksanakan  Kontrak,  tidak  menyelesaikan pekerjaan,  atau  tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  masa  pemeliharaan,  menyebabkan  kegagalan bangunan,  menyerahkan  Jaminan  yang  tidak  dapat  dicairkan.  Dikenakan  sanksi  digugurkan  dalam pemilihan,  sanksi  pencairan  Jaminan  Penawaran,  dan  Sanksi  Daftar  Hitam  selama  2  (dua)  tahun.  Jika melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya terlambat menyelesaikan pekerjaan
1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi Daftar Hitam;
4. sanksi ganti kerugian;
5. sanksi denda;
Dengan  demikian,  Penulis  menguraikan  penyelesaian  Pembayaran  Klaim  ganti kerugian  terhadap  tidak  terpenuhinya  prestasi  principal  kepada  oblige  selaku  pemilik Pekerjaan yang dikeluarkan Oleh PT. Askrindo Persero Cabang Magelang.

## Proses Klaim Surety Bond oleh PT Askrindo (Persero) Cabang Magelang Duduk Perkara
PT.  Java  Modern  Teknologi  yang  berkedudukan  di  Jalan  Cangkringan  No  4 Argomulyo,  Kabupaten  Sleman  Daerah  istimewa  Yogyakarta  sebagai  Penyedia  Jasa (Kontraktor)  dan  merupakan  pemenang  tender  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penata  Ruang  Kabupaten  kepulauan  Mentawai  Dalam  Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang Kecamatan Pagai Selatan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian
Nomor:
620/18/PKK-
LMMY/DPUPR-KKM/X-2018 dengan Nilai Kontrak Yang dimuat dalam Pembangunan dan  Peningkatan  Jalan  Limu-Mapinang  Kecamatan  Pagai  Selatan  sebesar  Rupiah. 19.411.546.000 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Sebelas juta Lima Ratus Empat Puluh Enam  Ribu  Rupiah.  Dengan  Rincian  Pekerjaan  Umum  Rp.  1.792.915.000  (Satu  Miliar Tujuh  Ratus  Sembilan  Puluh  Dua  Juta  Sembilan  Ratus  Lima  Belas  Rupiah),  Pekerjaan Pembangunan  Drainase  Rp.  292.068.000  (Dua  Ratus  Sembilan  Puluh  Dua  Juta  Enam Puluh  Delapan  Ribu  Rupiah),  Pekerjaan  Penimbunan  Tanah  Rp.  6.320.838.300  (Enam Miliar  Tiga  Ratus  Dua  Puluh  Juta  Delapan  Ratus  Tiga  Puluh  Tiga  Ribu  Tiga  Ratus Rupiah) dan Pekerjaan Pengembalian Kondisi serta Pekerjaan Minor Harian sebesar Rp. 191.599.128  (Seratus  Sembilan  Satu  Juta  Lima  Ratus  Sembilan  Puluh  Sembilan  Ribu Seratus  Dua  Puluh  Delapan  Rupiah).  Dari  uraian  diatas  dalam  perjanjian  kerja  yang disepakati  PT.  Java  Modern  Teknologi  dan  DPUPR  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai mengatur ketentuan besaran yang di jamin kan dalam pelaksanaan pekerjaan ialah sebesar 30%  dari  Nilai  Kontrak  Perjanjian  Pekerjaan  yaitu  Rp.  5.823.463.800  (Lima  Miliar Delapan  Ratus  Dua  Puluh  Tiga  Juta  Empat  Ratus  Enam  Puluh  Tiga  Delapan  Ratus Rupiah).
Selanjutnya,  Berdasarkan  Kesepakatan  dalam  Perjanjian  Pembangunan  yang ditandatangani Pada 03 Desember Tahun 2018  bahwa Oblige Memberikan masa tenggang waktu  Pengerjaan  Kepada  Principal  (  PT  Java  Modern  Teknologi)  selama  900  (Sembilan ratus) Hari Kalender sejak ditandatanganinya perjanjian pemborongan untuk semua jenis Kegiatan dan akan selesai pada 21 Mei 2021. Namun dalam pelaksanaannya Principal ( PT Java Modern Teknologi) tidak melaksanakan prestasi kerja dengan baik sebagaimana yang diperjanjikan  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penata  Ruang  Kabupaten  kepulauan Mentawai Dalam Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang. Hal ini
sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
terlihat dari survey lapangan Pihak Oblige yang menyatakan bahwa Progress kerja PT Java Modern Teknologi yang dinilai sangat lambat dan hanya menyelesaikan kurang lebih 15% dari kesepakatan pengerjaan serta berhenti beroperasi.
Artinya,  dikarenakan  Principal  tidak  memenuhi  prestasinya  dalam  melaksanakan pekerjaan  yang  diberikan  Pemilik  pekerjaan  dan  ia  dianggap  telah  lalai  (Ingkar  Janji). Selanjutnya,  terhadap  Principal  yang  melakukan  Ingkar  Janji,  Pemilik  pekerjaan  (oblige) secara  terbuka  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  pemborongan  dengan  principal. Penting  untuk  diketahui  bahwa  sebelum  oblige  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja dengan  principal,  Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  1  Juli tahun  1959  Untuk  menyatakan  seorang  wanprestasi  serta  memiliki  kewajiban  untuk bertanggungjawab  terhadap  suatu  keadaan,  sebelumnya  harus  dilakukan  pemberitahuan terlebih  dahulu  melalui  metode  Somasi  dengan  minimal  sebanyak  3  (tiga)  kali  untuk menyatakan bahwa seseorang telah dengan sengaja lalai melaksanakan kewajibannya. 14 Adapun  ketentuan,  Besaran  ganti  kerugian  terhadap  pelaksanaan  Pemborongan pekerjaan termuat dalam Keputusan Presiden NO.80/2003 Yaitu, sebesar Nilai Jaminan atau  senilai  100%,  sedangkan,  Untuk  pekerjaan  Pemborongan  yang  dalam  pekerjaannya tidak  mengacu  ketentuan  berdasarkan  Kepres  diatas,  ganti  kerugian  yang  dibayarkan sebesar  kerugian  yang  sesungguhnya  di  alami  oleh  pemilik  pekerjaan.  Artinya  Progress pengerjaan yang dilakukan principal dikurangi Uang Jaminan. Dan jenis pembayaran ganti kerugian dapa dilakukan melalui Rekening Pemilik Pekerjaan (Oblige). 15
Berdasarkan  keterangan  Staff  Underwriting  PT  Askrindo  Persero,  Menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten kepulauan Mentawai selaku Pemilik  Pekerjaan  telah  memberikan  teguran  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali  Kepada Principal.  Akan  tetapi  pihak  principal  dalam  hal  ini  PT.  Java  Modren  Teknologi  tetap untuk tidak beritikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan  dan  Penilaian  dari  PPK  DPUPR  Kabupaten  kepulauan  Mentawai  principal tidak  akan  mampu  menyelesaikan  pekerjaan  sebagaimana  yang  diperjanjikan.  Dengan demikian,  Oblige  mengeluarkan  surat  pemutusan  Kontrak  Pekerjaan  dan  mengajukan Klaim ke surety Company .
Selanjutnya,  oblige  selaku  pemilik  pekerjaan  dapat  melakukan  proses  klaim  ganti kerugian  terhadap  principal  yang  wanprestasi.  Hasil  pengamatan  penulis,  surety  company dalam  hal  ini  PT.  Askrindo  Persero  mengganti  kerugian  yang  real  dialami  oblige  dengan ganti kerugian yang dicairkan dalam kepada oblige yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang  Kabupaten  kepulauan  Mentawai  sebesar  Rp.  4.949.000.000  (Empat  Miliar Sembilan  Ratus  Empat  Puluh  Sembilan  Juta  Rupiah)  hal  tersebut  merupakan  besaran Uang  Muka  Pekerjaan  dikurangi  prestasi  yang  dikerjakan  principal  sebesar  15%. Penggantian kerugian diatas  merujuk  berdasarkan hasil analisa team  surety company  dalam hal  ini  Underwriting  untuk  mengukur  keadaan  real  dan  analisa  kontrak  perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
Ganti  kerugian  tersebut  sejalan  dengan  prinsip  dalam  asuransi  yaitu  “Indemnity”, yang  menyatakan  bahwa  Perusahaan  asuransi  (Surety  Company)  hanya  mengganti  risiko kerugian  yang  real  dialami  tertanggung  (Oblige).  Namun  karena  bentuk  Jaminan  surety
14 Jifer Naki, ‘Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapus nya Perikatan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bw)’ (2019) 7 Lex Privatum 8.
15 Sianipar and Pinontoan (n 4).
bond  sesuai  Perpres  No.  12  Tahun  2021  adalah  tidak  bersyarat  (conditional  bond), sehingga  dalam  proses  penggantian  kerugian  diperlukan  survey  kelayakan  terhadap pelaksanaan  pekerjaan  “loss  situation”  yang  dilakukan  principal,  sehingga  hal  tersebut mengakibatkan proses pencairan menjadi Relatif lama..
Artinya,  Terhadap  proses  pelaksanaan  ganti  kerugian  Diatas  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Menyatakan bahwa;
“Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran  klaim  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  yang  dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim”. 16
Pasal  30  Ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor.    12  Tahun  2021  Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Tidak bersyarat, Mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat  belas)  hari  kerja  setelah  Surat  perintah  pencairan  dari  Pokja  Pemilihan/PPK/Pihak  yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan IPPK diterima”.
Dengan  demikian,  berdasarkan  ketentuan  Perundang-undangan  proses  ganti kerugian  dalam  penjaminan  Pelaksanaan  pekerjaan  Konstruksi  harusnya  bersifat unconditional  bond,  sehingga  apabila  terdapat  principal  yang  tidak  melakukan  prestasi sebagaimana mestinya dalam kontrak perjanjian langsung dapat dicarikan tanpa melakukan survey  dan  analisa  yang  mendalam  baik  dalam  kontrak  perjanjian  maupun  keadaan lapangan,  mengingat  Jenis  pekerjaan  yang  dijaminkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan tanpa  adanya  batasan  teritorial    dalam  penjaminan.  Sehingga  bentuk  dari  Pencairan jaminan model conditional yang diterapkan Oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang  Magelang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  -  Undang  serta menghambat  Cita-Cita  Negara  Republik  Indonesia  dalam  kemajuan  dan  pemerataan pembangunan.
Problematika Pelaksanaan Subrogasi Surety Bond terhadap Penjaminan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi
Subrogasi adalah penggantian hak tagih yang semula berada pada pihak tertanggung ke pihak penanggung. Setelah klaim atas kerugian tersebut selesai dibayarkan oleh pihak penanggung  kepada  tertanggung,  maka  hak  tertanggung  atas  pihak  ketiga  berpindah kepada  penanggung.  Artinya  penanggung  mempunyai  hak  untuk  menagih  pihak  ketiga atau  yang  menerbitkan  kerugian  tersebut  sesuai  dengan  jumlah  klaim  yang  telah dibayarkan kepada pihak tertanggung. 17
Mengenai  beralihnya  Kedudukan  Penjamin  dalam  menggantikan  suatu  akibat terhadap  jaminan  yang  dibayarkan,  Maka  akan  timbul  2  (dua)  Bentuk  hak  yang  dimiliki oleh Penjamin sebagai berikut: 18
16 ‘Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan’.
17 Ni  Komang  Nopitayuni  and  Ni  Nyoman  Sukerti,  ‘Subrogasi  Sebagai  Upaya  Hukum  Terhadap Penyelamatan  Benda  Jaminan  Milik  Pihak  Ketiga  Dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi’  (2017)  5  Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
18 I  Gede  Krisna  Adi  Yasa,  Ida  Bagus  Putra  Atmadja  and  Ida  Ayu  Sukihana,  ‘Perlindungan Hukum  Terhadap  Penjamin  Untuk  Memperoleh  Pembayaran  Kembali  Dari  Debitur  Yang  Wanprestasi Jika  Penjamin  Telah  Melaksanakan  Kewajibannya  Pada  Bank  Bni  Cabang  Denpasar’  (2013)  1  Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
a) Hak reges merupakan hak yang timbul karena Penanggung telah membayar Hutang debitur. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1839 KUH-Perdata:
“ Si  penanggung  yang  telah  membayar,  telah  dapat  menuntutnya  kembali  dari  si  berhutang utama, baik penanggung itu telah diadakan dengan maupun tanpa si berhutang utama”.
b) Hak  Penanggung  ialah  menggantikan  Kedudukan  Kreditur  karena  Subrogasi.  Hak tersebut  merupakan  hak  dasar  penanggung/  Penjamin  yang  termuat  dalam  pasal 1840 KUHPerdata “Penanggung telah membayar dan secara sah menggantikan klaim kreditur terhadap debitur”.
Artinya,  bahwa  perusahaan  Penjamin  (Surety  Company)  yang  telah  melaksanakan kewajiban  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  Oblige,  sehingga  Sehingga,  Oblige  yang menerima  pemenuhan  kewajiban  dari  surety  Company  atas  wanprestasi  Yang  dilakukan Principal,  Melepaskan  untuk  menuntut  principal  karena  telah  beralihnya  kedudukan principal kepada Surety company. 19
Pelaksanaan  Subrogasi  terhadap  principal  yang  tidak  memenuhi  prestasinya (Wanprestasi)  sehingga  timbul  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  oblige,  merupakan bentuk  hak  otomatis  PT.  Askrindo  Persero  sebagai  Perusahaan  penjamin  berdasarkan surat Perjanjian Ganti Rugi yang menyatakan bahwa Principal diwajibkan mengganti nilai pembayaran klaim yang dibayarkan kepada Oblige.
Selanjutnya,  PT  askrindo  Persero  dalam  pelaksanaan  subrogasi  terhadap  principal wanprestasi  memiliki  beberapa  hambatan,  dan  diklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  Aspek yaitu:

## 1. Aspek Yuridis
Merupakan suatu hambatan/ Permasalahan yang timbul akibat tidak di penuhi nya aturan  berupa  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  aturan  secara  spesifik mekanisme  tentang  hak  subrogasi  Surety  company  terhadap  principal  yang  lalai atau tidak memenuhi prestasi Pelaksanaan Pekerjaan terhadap oblige.
2. Non Yuridis ”
Merupakan hambatan yang timbul akibat kondisi tertentu di luar aspek hukum. Hal tersebut  biasanya  terjadi  seperti  keadaan  keuangan  principal,  sehingga  Recovery subrogasi  memerlukan  waktu  yang  tidak  dapat  ditentukan  sesuai  kemampuan finansial principal. Alhasil, subrogasi yang dilakukan surety company tidak berjalan dengan optimal untuk menerima hak dan kewajiban dari principal.
Untuk    mengatasi  permasalahan  dan  hambatan  subrogasi,  Maka  PT.  Askrindo Persero  menempuh  cara  dengan  bersikap  persuasif  terhadap  principal  untuk  mengukur itikad baik dari principal dan memberikan alternative subrogasi dengan cara mencicil serta membebaskannya dari biaya yang dikeluarkan dan bunga  yang timbul.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1839  serta  pasal  1849 “ KUH-Perdata ” menyebutkan bahwa; 20
“Penanggung  yang  telah  membayar  dapat  menuntut  apa  yang  telah  dibayarnya  itu  dari  debitur utama,  tanpa  memperhatikan  apakah  penanggungan  itu  di  dakan  dengan  atau  tanpa  setahu  debitur
19 Emmy  Pangaribuan  S,  Bentuk  Jaminan  (Surety-Bond,  Fidelity  Bond)  Dan    Pertanggungan  Kejahatan (Crime Insurance) (Liberty 1986).Hlm 37.
20 Ananda  Dara  Prameswari,  Man  Sastrawidjaja  and  R  Kartikasari,  ‘Praktik  Subrogasi  Oleh Perusahaan Asuransi Di Kota Bandung Menurut Kajian Hukum Asuransi’ (2018) 1 Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 265.
utama  itu.  Penuntutan  kembali  ini  dapat  dilakukan  baik  mengenai  uang  pokok  maupun  mengenai bunga serta biaya-biaya Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang  tuntutan  yang  ditujukan  kepadanya.  Penanggung  juga  berhak  menuntut  penggantian  biaya, kerugian dan bunga bila alas an itu memang ada”.
Pasal 284 Kitab Undang -Undang Hukum Dagang memuat: 21
“Seorang  penanggung  yang  telah  membayar  kerugian  sesuatu  barang  yang  diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan  penerbitan  kerugian  tersebut,  dan  tertanggung  itu  adalah  bertanggung  jawab  untuk  setiap perbuatan yang dapat memberikan hak penanggung terhadap orangorang ketiga”. 22
Sehubungan dengan ganti kerugian atas klaim yang diajukan oleh Oblige, dalam hal ini  ialah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penata  Ruang  Kabupaten  kepulauan  Mentawai dengan Principal PT. Java Modern Teknologi maka recovery yang dilakukan PT Askrindo Cabang  Magelang  Pertama,  Dengan  mengeluarkan  surat  tagihan  (  Invoice)  kepada principal  serta  meminta  principal  membuat  Surat  pernyataan  kesanggupan  untuk membayar  kepada  PT  Askrindo  Cabang  Magelang  (Surety  Company),  Kedua,  Melalui bantuan  Pihak  terkait,  Yaitu  dengan  cara  Surety  company  meminta  kepada  oblige  untuk memperoleh  Recovery  dari  Principal  dengan  mengetahui  bahwa  Principal  masih mempunyai  sisa  tagihan  pada  Obligee  dan  kemudian  mengusahakan  agar  Principal bersedia memberikan Surat Kuasa Kepadanya untuk menagih sisa tagihan Principal yang ada pada Oblige.
Namun  dalam  pelaksanaannya  didapatkan  principal  tidak  memiliki  itikad  baik sehingga  surety  company  dapat  melakukan  upaya  hukum  melalui  Litigasi,  yaitu penyelesaian  dengan  cara  menggugat  principal  secara  perdata  ataupun  pidana.  Secara perdata melalui  gugatan wanprestasi dan berdasarkan  somasi  yang  dilakukan sebanyak 3 kali  terlebih  dahulu.  Sedangkan  secara  pidana  dapat  melaporkan  kepada  pihak  berwajib dengan menelusuri actus rea dan Mens Rea atau mana yang timbul dahulu sehingga dapat ditentukan hal tersebut mengandung unsur-unsur penipuan..
Berdasarkan  Uraian  diatas,  Hasil  penelitian  penulis  terdapat  banyak  faktor  yang membuat pelaksanaan subrogasi terhadap principal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor tersebut dilatarbelakangi oleh: Tertanggung kurang memiliki pemahaman mengenai perjanjian  surety  bond  sebagai  produk  penjaminan,  sehingga  kebayakan  principal  dalam hal ini bersikap acuh dalam pelaksanaan subrogasi, selain itu principal dan  oblige dalam pelaksanaan  pekerjaan  pemborongan  hanya  berfokus  terhadap  hak  nya  semata  tanpa memperhatikan  kewajibannya.  Selanjutnya  principal  merasa  apabila  terjadi  sesuatu  hal yang menyebabkan timbul kerugian yang dialami oblige terdapat penanggung dalam surety company untuk melaksanakan ganti kerugian, hal tersebut dapat terjadi, akibat kurangnya informasi  yang diberikan surety company pada sebelum dan  saat perjanjian surety bond dibuat.  Di  sisi  lain  hambatan  yang  kerap  timbul  adalah  keadaan  kemampuan  finansial
21 Selvi Harvia Santri, ‘Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (2018) 2 UIR Law review 16.
22 Prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  jika  tertanggung  sudah mendapatkan ganti kerugian, Maka tertanggung tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak lain, sekalipun ada pihak lain mengalami kerugian atas pemenuhan tanggung jawab.
principal  yang  tidak  stabil,  sehingga  sulit  pemenuhan  subrogasi  dalam  pelaksanaan pekerjaan pemborongan.

## CONCLUSION
Ganti Kerugian yang dilakukan PT asuransi Kredit Indonesia Persero Selaku Surety Company  merupakan  bentuk  Tanggung  jawab  terhadap  Principal  yang  tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi) dalam pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Limu-Mapinang Kecamatan Pagai Selatan. Jika merujuk Peraturan Presiden Nomor. 12    Tahun  2021  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaksanaan Pencairan klaim yang diterapkan Surety Company dalam Hal ini PT Askrindo Persero belum mencerminkan sifat yang terkandung di  dalam  perpres  tersebut  yaitu  Mudah  dicairkan.  Karena  pelaksanaan  pencairan  nya Conditional, yang mengharuskan pencairan atas klaim dilakukan analisa Perjanjian kontrak serta Survey yang dilakukan pihak surety. Hambatan yang sering dihadapi dalam subrogasi yaitu  di  mana  ketidakmampuan    Finansial  Principal  dalam  membayar  hak  tagih  yang dilakukan  pihak  surety  dan  sikap  ketidakpahaman  dalam  pelaksanaan  perjanjian  surety sehingga,  langkah  yang  dilakukan  Surety  company  seperti  mengeluarkan  surat  tagihan (Invoice) kepada principal serta meminta principal membuat Surat pernyataan kesanggupan untuk  membayar  kepada  penjamin.  Serta  dapat  melakukan  tindakan  gugatan  Perdata maupun pidana ke Pengadilan apabila principal tetap tidak melakukan itikad baik.

## R EFERENCES

## Buku
Abdul Kadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Dalimunthe, Dody. Surety Bond. 1st ed. Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2003. Pangaribuan S, Emmy. Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance). Yogyakarta: Liberty, 1986.
Sianipar,  J.  Tinggi,  and  Jan  Pinontoan.  Surety  Bonds  Sebagai  Alternatif  Dari  Bank  Garansi.  Jakarta: CV. Dharma Putera, 2003.
Subekti, R, and R Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita,
1985.

## Jurnal
Adithia, Uyung. “Surety Bond  Sebagai Alternatif Jaminan Dalam  Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.” Jurnal Hukum Indonesia 17 (2017): 18–31.
Adi  Yasa,  I  Gede  Krisna,  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  and  Ida  Ayu  Sukihana.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Penjamin  Untuk  Memperoleh Pembayaran  Kembali  Dari  Debitur  Yang Wanprestasi  Jika  Penjamin  Telah  Melaksanakan  Kewajibannya  Pada  Bank  Bni  Cabang Denpasar.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 1 (October 1, 2013).
Aminah, Siti, and Arief Suryono. “ ”Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang
Dikeluarkan  Oleh  Perusahaan  Asuransi  (Studi  Di  Pt  (Persero)  Asuransi  Kredit  Indonesia Cabang Madura)”.” Jurnal Privat Law 5, no. 2 (July 1, 2017): 53.
Inayah,  Haerun.  “Pelaksanaan  Penyelesaian  Klaim  Dan  Subrogasi  Atas  Klaim  Yang  Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram.” Jurnal Law Reform 2 (December 10, 2017).
Naki,  Jifer.  “Subrogasi  Sebagai  Salah  Satu  Alasan Hapusnya  Perikatan  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (Bw).” Lex Privatum 7, no. 1 (2019): 8.
Nopitayuni  NK  and  Sukerti  NN,  ‘Subrogasi  Sebagai  Upaya  Hukum  Terhadap  Penyelamatan Benda  Jaminan  Milik  Pihak  Ketiga  Dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi’  (2017)  5  Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.
Prameswari AD, Sastrawidjaja M and Kartikasari R, ‘Praktik Subrogasi Oleh Perusahaan Asuransi Di  Kota  Bandung  Menurut  Kajian  Hukum  Asuransi’  (2018)  1  Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 265
Santri  SH,  ‘Pelaksanaan  Prinsip  Subrogasi  Pada  Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’ (2018) 2 UIR Law review 16.
Wicaksono,  Kornelius  Bagaskoro,  and  Darminto  Hartono  Paulus.  “Penyelesaian  Klaim  dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (March 30, 2021): 148.

## Website
Arpan, Budiman.
“SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan,” 2003. https://123dok.com/document/nzw6vely-pelaksanaan-pembangunan-bendung- international-cooperation-official-development-assistance.html.
Dewan  Pimpinan  Pusat  Federasi  Advokat  Republik  Indonesia.  “Pengertian,  Bentuk,  Penyebab Dan  Hukum  Wanprestasi,”  February  17,  2020.  http://www.dppferari.org/pengertian- bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/.

## Perundang- Undangan
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Peraturan  Presiden  Nomor.    12  Tahun  2021  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah