ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Lasroha M Situmorang 1 , Herlina Manullang 2 , July Esther 3
Fakultas Hukum, Unviersitas HKBP Nommensen lasroha.situmorang1@student.uhn.ac.id 1 , herlinamanullang@uhn.ac.id 2 , julyesther@uhn.ac.id 3

## Abstract
This study aims to determine and understand the roleof the police in dealing with money  laundering.  -views  inbuilding  legal  arguments  for  data  collection Researchersalso  conduct  field  studies  (Field  Research)  by  conductingDirect Interviews conducted at the North Sumatra Regional Police (Poldasu) The role of the  police  incarrying  out  their  duties  as  law  enforcement  there  areobstacles, namely good from internal and external factors Therole of the police in tackling the crime  of  moneylaundering  includes  pre-emptive  measures.  preventive  and repressivemeasures This regulation related to money laundering isbased on Law Number 8 of 2010 concerning the preventionand eradication of money laundering in Indonesia, PenalEfforts (repressive) and non-penal (preventive) measuresthat the Police can  undertake to tackling  the  crime  of moneylaundering  in  the  context  of carrying out its duties as aState apparatus that maintains public security andorder, enforces the law, and protects. Protecting andserving the community is based on Law Number 2 of 2002concerning the Indonesian National Police

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  memahami  Peranan  Kepolisian  dalam menangani  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk mengetahui Bagaimana metode yang digunakan kepolisian dalam upaya penegakan dan penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan  yang beranjak dari pandangan-pandangan dalam membangun argumentasi hukum untuk pengumpulan data Peneliti juga melakukan Studi lapangan (Field Research) dengan melakukan  Wawancara  Terarah  (Direct  Interview)  yang  dilakukan  di  Kepolisian Daerah  Sumatera  Utara  (Poldasu)  Peran  kepolisian  dalam  pelaksanaan  tugasnya sebagai  penegakan  hukum  terdapat  hambatan-hambatan  yaitu  baik  dari  faktor internal maupun faktor eksternal. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang meliputi upaya pre-entif, upaya prefentif dan upaya represif.
Peraturan  yang  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  ini  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian  uang  di  Indonesia.  Upaya  Penal  (represif)  dan  upaya  non-penal (preventif)  yang  dapat  dilakukan  Kepolisian  untuk  menanggulangi  tindak  pidana pencucian uang dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Info Artikel
Diterima :  01 Mei 2022 Revisi     :  10 Mei 2022 Terbit     :  28 Juni 2022
Key words: The Role of the Police, Countermeasures, Money Laundering
Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencucian Uang
Corresponding Author :
Lasroha M Situmorang 1 , Herlina Manullang 2 , July Esther 3 E-mail: lasroha.situmorang1@student.uh n.ac.id 1 , herlinamanullang@uhn.ac.id 2 , julyesther@uhn.ac.id 3
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk cara negatif dalam hal ini adalah Tindak pidana Pencucian Uang yang  dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang  berasal dari kesalahan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan  sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.
Pengertian  Pencucian  uang  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya pada Pasal 1 menyatakan  bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucuain Uang menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa 1 :
“Setiap  Orang    yang menempatkan, mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang  atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau  patut diduganya merupakan hasil  tindak  pidana  dengan  tujuan  menyembunyikan    atau  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  dipidana karena tin dak pidana  Pencucian Uang”.
Didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  salah  satu  institusi  yang  diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “melakukan penyelidika n dan penyidikan terhadap semua tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya”.  Kewena ngan polisi  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  tersebut  adalah  sebagai  bentuk  perwujudan  terhadap  tugas  pokok kepolisian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  13  Undang-undang  No.  2  Tahun  2002,  yaitu  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2

## METODOLOGI PENELITIAN
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan Pasal 3.
2 Yuli Kristiana “ Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif,  Jogjakarta : Thafamedia, 2015, hal. 17.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Metode Penelitian Hukum terdiri dari beberapa Metode Pendekatan, yakni:  Metode Pendekatan Undang- Undang ( statue approach), Metode Pendekatan Kasus (case approach), Metode Pendekatan historis (historical approach), Metode Pendekatan komparatif (comparative approach), Metode Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu 3 .
1. Metode Pendekatan Undang-Undang ( statue approach), dilkukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani hasil dari telaah tersubut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Metode  Pendekatan  Kasus  ( case  approach)  yaitu  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  telaah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Metode Pendekatan historis ( historical approach) yaitu dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan yang mengenai isu yang dihadapi.
4. Metode Pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu dilakukan dengan membandingkan undang- undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.
5. Metode Pendekatan Konseptual ( conceptual approach) yaitu pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.
6. Adapun Metode Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode
Pendekatan  Konseptual  dan  Perundang-undangan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum  dengan  pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  untuk Pengumpulan  data  yang  bersifat  fakta  pada  saat  penulis  melakukan  wawancara  kepada  pihak  Raskrim  di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui Metode :
1. Metode wawancara dengan AIPDA Supriyanto subdit 2 Fismondev, dit reserse direktorat khusus Polda sumut  yang digunakan untuk menemukan informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian.
2. Metode penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data-data Sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, Ilmiah, Artikel Hukum yang memuat  pendapat parah Ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis
3 Peter Mahmud marzuki “Penelitian Hukum” Kencana, Jakarta, 2005, hal  94
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## HASIL DAN PEMBAHASAN
“ Peranan  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (Studi  Di  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara)
Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah  disingkat  Polda.  Di  tingkat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Daerah  (Polda)  memiliki  jenjang  ke kesatuan  wilayah  yang  disebut  dan  disingkat  Polwil/Polwiltabes,  Polres/Polresta  dan  Polsek/Polsekta  yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan
b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus
d. Unsur Pelaksana Utama Pusat
e. Satuan organisasi penunjang lainnya.
Selain  jenjang  di  tingkat  Mabes  Polri  untuk  jenjang  di  tingkat  kewilayahan  di  atur  dalam  pasal  26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan
b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
d. Unsur Pelaksana Utama.
e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.
Sehingga  segala  pertanggungjawaban  penyelenggaraan  kepolisian  oleh  organisasi  tingkat  bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi  ditingkat  Mabes,  baik  secara  struktural  maupun  fungsional.  Selain  itu  hubungan  yang  bersifat horizontal  atau  menyamping  dengan  organisasi  kepolisian  tingkat  daerah  bersifat  koordinatif  atau  bantuan,
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polse kdalam satu daerah maupun di luar daerah.
Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap  awal  mekanisme  proses  peradilan  pidana  yaitu:  pemeriksaan  pendahuluan    Tugas-tugas  penyidikan  itu berhubungan  dengan    penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli 4 Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalarn arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu :
1. Dilaporkan oleh si korban
2. Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
3. Diketahui oleh polisi sendiri
Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlingdungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keingina n- keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat 5 .
Peranan  kepolisian  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti  orang  yang  dicurigai,  tindakan  lain  menurut  hukum,  penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya  tindak  pidana,  melakukan  tindak  pertama  pada  saat  di  tempat  kejadian,  menyuruh  berhenti  seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan  penyitaan,  melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan  surat,  mengambil  sidik  jari  dan  memotret  seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4 Soedjono Dirdjosisworo, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 05 (101;·1988), hal. 54.
5 Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak pidana Pencucian Uang ( Studi Di Kepolisian Sumatera Utara
1. Faktor Internal
Faktor Penegak Hukum
Halangan-halangan  yang mungkin  dijumpai  pada  penerapan  peranan  yang seharusnya  dari  golongan panutan atau penegak hukum , mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:
1.  Keterbatasan  kemampuan  untuk  menempatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain  dengan  siapa  dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor hukum
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang bukan hanya instansi polri saja, namun penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit  dalam  melakukan  penyidikan  apabila  satu  kasus  yang  ditangani  dilakukan  penyidik  kepolisian terlebih  dahulu  dan  ternyata  Kejaksaan  juga  melakukan  penyidikan  tanpa  adanya  koordinasi  terlebih  dahulu terhadap kasus yang sama. 6
Undang-undang memang sudah mengatur ada pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia, atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan namun untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan pencucian maka mengenai ketentuan  membuka  rahasia  bank  tidak  berlaku  ketentuan  rahasia  bank.  Namun  tetap  saja  pada  saat  di praktekkan  sangat  sulit  sekali  untuk  mengungkapkan  kejahatan  pencucian  uang  yang  berkaitan  dengan kerahaasiaan bank. 7

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana
6 Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022
7 Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Peningkatan  kemampuan  yang  diwujudkan  secara  nyata  melalui  pengembangan  dan  pembinaan kemampuan  personil,  pengembangan  sistem,  serta  penambahan  materiil  dan  dukungan  anggaran  guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Sumatera Utara, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara.
a. Upaya Yuridis
1) Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).
2)  Melakukan  pemeriksaan  saksi-saksi  terhadap  transaksi  keuangan  tindak  pidana  pencucian  uang melalui tunai.
3)  Menyelenggarakan  seminar  kepada  masyarakat  terhadap  pemahaman  mengenai  undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
b. Upaya Teknis
1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
3)  Mengikuti  pendidikan  dan  Pelatihan  terhadap  penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang  serta dorongan motivasi.
4)  Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
5)  Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.
4 . Faktor Masyarakat
Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahwa hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat  umum  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang  masih  sangat  rendah.  Hanya  sedikit  orang  yang memahami  bahwa  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana.  Sebagian  menganggap  tindak  pidana  pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak  pidana asalnya. Terkadang masyarakat  tidak  peduli  atau  tidak  mau  tahu  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  atau  tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut ,
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
kelihatan  tidak bekerja  sehari-hari  tetapi kekayaan  sangat melimpah  namun karena  sikap  apatis  tentang  apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. 8

## 5 Faktor Kebudayaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  mengatakan  Sistem komunikasi dan jaringan sosial media yang bebas membuat masyarakat mudah untuk membuka akun ataupun website  baru.  Bahkan  satu  orang  bisa  memiliki  lebih  dari  lima  nomor  rekening,  selain  itu  yang  menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini karena begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi pada saat ditangani dan kepolisian ingin melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut. 9
Dalam wawancara beliau juga mengatakan bahwa setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui,  pihak  Kepolisian  menanyakan  kepada  masyarakat  di  situ  atau  kepada  Kepala  Desa/Lurah  tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatak an “kami gak me ngenal dia, kami pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia” atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan kepolisian. Hal ini bermula karena pembuatan KTP yang tidak tertib. 10

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas makapenulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencucian  uang menurut  Pasal  1  ayat  (5)  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu Peranan  Polri  yang  sejalan  dengan  fungsi  Kepolisian  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  dan  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  sistem peradilan  pidana  yaitu  melakuakan  pemeriksaan  pendahuluan  Pemeriksaan  pendahuluan  dilakukan dalarn arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri.
8 Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022
9 Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022
10 Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:
1) Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
2) Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana  pencucian uang.
3) Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang.
4) Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
5) Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
6) Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, antara lain :
1. Kepolisian  seharusnya  lebih  transparan  lagi  mengenai  kendala-kendala  yang  dialami.
Mengingat  kendala-kendala  tersebut  jika  tidak  segera  ditangani  akan  dapat  menimbulkan  dampat negatif  sendiri  bagi  Kepolisian.  Pihak  Kepolisian  dan  TNI  harus  bersatu  untuk  menumpas  kejahatan sehingga  akan  terciptanya  keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  dan  perekonomian  Negara akan mengalami penikatan
2. Untuk Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan- kejahatan  yang  menggunakan  sarana  teknologi  dapat  diberantas.  Dalam  sarana  seharusnya  dibuat merata,  jadi dalam hal  teknologi  tidak hanya  di pusat-pusat  saja  yang meiliki  teknologi  nya. Seperti Polsek  juga  harus  dilengkapi  sarananya  sehingga  akan  lebih  maksimal  untuk  menaggulangi  tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Soedjono  Dirdjosisworo,  Polisi  dalam  sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,  Majalah  Bhayangkara  No.  05 (101;·1988), hal. 54.
Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55.
Yuli  Kristiana  “ Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Perspektif  Hukum  Progresif,    Jogjakarta  : Thafamedia, 2015, hal. 17.
Peter Mahmud marzuki “Penelitian Hukum” Kencana, Jakarta, 2005, hal  94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan Pasal  3.
Hasil wawancara dengan  AIPDA  Supriyanto,  BA  Unit 4  Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus  di Poldasu pada tanggal 5 Agustus 2022