COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 METODE GROSS UP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023
Putu Wahyu Aditya Vallentino 1 , Yuniarwati 2
Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta 1,2 Email: putu.126231090@stu.untar.ac.id , yuniarwati@fe.untar.ac.id

## ABSTRAK
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  penting  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Salah satu upaya penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak PPh Pasal  21  menggunakan  metode gross  up. Ada  perubahan  skema  perhitungan  pada  PP  58  Tahun  2023  dibanding peraturan  sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  perbandingan  perencanaan  pajak  metode gross  up pasca  penerapan  PP  58  tahun  2023  dan  sebelum  penerapan  peraturan  tersebut  pada  PT  XYZ.  Hasilnya  Setelah penerapan  perhitungan  menggunakan  tarif  efektif  rata-rata  dalam  PP  58  Tahun  2023,  terlihat  adanya  penurunan jumlah  PPh  21  terutang  dari  pegawai  tetap  PT.  XYZ  yang  terjadi  pada  masa  pajak  Januari  hingga  November sedangkan  Desember  lebih  tinggi  dibanding  sebelumnya  tetapi  secara  kumulatif  jumlah  pajak  terutangnya  tetap sama.
Kata Kunci: PPh 21, Gross Up , PP 58, PER-16

## ABSTRACT
Taxes are an important source of revenue that will be used to finance expenditures, both routine expenditures and state development expenditures. Meanwhile, for companies, tax is a burden that will reduce net profit. One effort to save tax is by planning PPh Article 21 tax using the gross up method. There are changes to the calculation scheme in  PP  58  of  2023  compared  to  the  previous  regulations.  For  this  reason,  this  research  aims  to  analyze  the comparison  of  gross  up  method  tax  planning  after  the  implementation  of  PP  58  of  2023  and  before  the implementation of this regulation at PT XYZ. Results After applying the calculation using the average effective rate in PP 58 of 2023, it was seen that there was a decrease in the amount of PPh 21 payable from permanent employees of  PT.  XYZ  occurred  during  the  January  to  November  tax  period,  while  December  was  higher  than  before,  but cumulatively the amount of tax payable remained the same.
Keywords: Tax Article 21, Gross Up, PP 58, PER-16

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  hal  yang  krusial karena  merupakan  sumber  vital  utama pendapatan negara selain pendapatan bukan pajak. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya  juga  mencakup  kepentingan pribadi individu seperti
kesehatan masyarakat,  pendidikan,  kesejahteraan  dan sebagainya.  Begitu  besarnya  peran  pajak untuk  menunjang  kelangsungan  hidup bernegara  menyebabkan  pemerintah  dalam hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  harus melakukan  berbagai  upaya  memaksimalkan
penerimaan  pajak  melalui  intensifikasi  dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para wajib pajak  baru,  sedangkan  ekstensifikasi  bisa dilakukan  dengan  memperluas  cakupan subjek dan objek pajak.
Perusahaan  bisa  mempertahankan pertumbuhan usahanya dan bersaing dengan kompetitor  apabila  laba  yang  dihasilkan dapat  maksimal.  Di  sisi  lain  dalam menjalankan suatu usaha terdapat pengeluaran-pengluaran yang menjadi penunjang berjalannya kegiatan operasional. Pengeluaran  ini  lah  yang  menjadi  beban perusahaan  salah  satunya  yaitu  beban  pajak
yang  dapat  mengurangi  laba  perusahaan.
Berdasarkan alasan tersebut beberapa subjek pajak  badan  berupaya  untuk  meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan dapat mengurangi  pembayaran  pajak  penghasilan melalui  perencanaan  pajak  (Tax  Planning), yaitu  suatu  upaya  untuk  meningkatkan efisiensi pembayaran pajak melalui berbagai cara  tanpa  harus  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku.
Perencanaan pajak akan berkaitan erat dengan pemanfaatan celah peraturan perpajakan  hingga  berujung  pada  jumlah pajak  yang  disetor  ke  kas  negara.  Atas penghasilan  yang  diporoleh  dalam  satu tahun  pajak  maka  pajak  harus  dibebankan kepada  wajib  pajak  badan  atau  orang pribadi. Tidak terkecuali orang pribadi yang telah  bekerja  sebagai  karyawan  pada  suatu perusahaan,  pastinya  karyawan  tersebut menerima  imbalan  berupa  gaji,  upah, honorium ataupun tujangan lainnya.
Karyawan akan dikenakan pajak
penghasilan  melalui  pemotongan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  tempatnya bekerja.
Pohan  (2013)  menyatakan  metode gross  up merupakan  aksi  perpajakan  dari perusahaan  untuk  memberikan  tunjangan pajak  kepada  pegawai  dimana  jumlah tunjangan  tersebut  sama  jumlahnya  dengan pajak  terutang.  Penggunaan  metode  ini menimbulkan  beban  bagi  perusahaan  yang tidak  menimbulkan  koreksi  positif  dalam rekonsiliasi  fiskal  sehingga  pajak  terutang lebih  efisien.  Bagi  karyawan,  menambah pengahsilan  bruto  tetapi  jumlah take  home pay yang diterima sama dengan metode net dan  kewajiban  pajak  terpenuhi.  Dengan menggunakan  metode gross  up ,  perusahaan dapat  membebankan  biaya  tunjangan  pajak sebagai  biaya-biaya  yang  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  saat  perhitungan  PPh Badan pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi pajak terutang perusahaan yang bersangkutan.
Dengan  adanya  pembaruan  atas peraturan perpajakan, PER 16/PJ/2016 tidak lagi relevan karena diganti dengan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa,  atau Kegiatan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168  Tahun  2023  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,  Atau  Kegiatan  Orang  Pribadi. Peraturan  terbaru  ini  membawa  beberapa perubahan  yang  akan  mempengaruhi manajemen  perpajakan  PPh  Pasal  21 perusahaan.  Perencanaan    PPh    Pasal    21 pasca    lahirnya    PP    No.  58    tahun    2023 akan    mengalami  perubahan    dengan diterapkannya    sistem    TER    dalam penghitungan    PPh    Pasal    21  karyawan. Sistem  TER  menjadikan  perhitungan  PPh Pasal  21  Masa  lebih  praktis  oleh  karena sudah menggunakan system single tariff dan adanya  pengelompokkan  karyawan  ke dalam  tiga  kelompok  besar  yaitu  TER-A, TER-B  dan  TER-C,  dimana  setiap kelompok  akan    dibagi    lagi    menjadi kelompok    lebih    kecil    dengan    range penghasilan  yang  sudah ditentukan beserta dengan  tariff  PPh  Pasal  21  yang  harus dikenakan. Selain itu, penggunaan pengurang  penghasilan  dalam  perhitungan pajak terutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.
Penerapan  peraturan  terbaru  ini  dapat memengaruhi  perencanaan  pajak  pada perusahaan karena adanya perbedaan skema perhitungan  dibanding  peraturan  terdahulu.
Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan analisis lebih dalam dengan
membandingkan  perencanaan  pajak  metode gross up pasca penerapan PP 58 tahun 2023 dan  sebelum  penerapan  peraturan  tersebut pada  PT  XYZ.  Perusahaan  ini  adalah  salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa internet. PT XYZ melakukan
pemotongan  pajak  PPh  Pasal  21  atas penghasilan karyawan dengan metode gross up .  Atas  pemotongan  pajak  tersebut,  telah disetor  dan  dilaporkan  sebagaimana  amanat peraturan perundang-undangan.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21 dalam  PMK  168  Tahun  2023  pasal  1 disebutkan  sebagai  pajak  penghasilan  yang dikenakan  terhadap  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  negeri  yang  menerima penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan, jasa  atau  kegiatan.  Penghasilan  tersebut meliputi  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan, dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun.  PPh  pasal  21 dibayarkan oleh pihak–pihak yang
melakukan  pemotongan  dalam  tahun berjalan.

## Manajemen Pajak
Menurut  Daroini  (2021),  manajemen pajak  adalah  sarana  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakan  dengan  benar  tetapi jumlah  pajak  yang  dibayar  dapat  ditekan serendah  mungkin  untuk  memperoleh  laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen  pajak  sendiri  ialah  mematuhi segala  administrasif,  sehingga  terbebas  dari pengenaan  sanksi  –  sanksi  baik  sanksi pidana  maupun  sanksi  administrasif,  dan melaksanakan secara efektif seluruh peraturan perundang – undangan perpajakan dengan benar dan memaksimalkan keuntungan (Anjarwati dan Viki, 2021). Tarif Pemotongan PP  58  tahun  2023  menjelaskan terdapat 2 tarif pemotongan pajak penghasilan  pasal  21  meliputi  tarif berdasarkan  pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UU Pajak  Penghasilan  dan  tarif  efektif pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21. Tarif pajak efektif diatur dalam PP 58 tahun 2023  pasal  2  yang  secara  khusus dikategorikan  ke  dalam  2  jenis  yaitu  tarif efektif  bulanan  dan  harian.  Tarif  efektif
bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP  sesuai  dengan  status  perkawinan  dan jumlah  tanggungan  wajib  pajak  pada  awal tahun.  Tarif  efektif  harian  sedikit  berbeda dengan  bulanan  karena  tidak  dikategorikan berdasarkan  PTKP  tetapi  dikategorikan sesuai waktu diterimanya penghasilan yakni harian,  mingguan,  satuan,  atau  borongan.
Penghasilan  harian  dari  Rp  1  –  Rp450.000 (empat  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah) dikenakan tarif 0% atau tidak terutang pajak. Sedangkan  penghasilan  harian  diatas Rp450.000  (empat  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  sampai  dengan  Rp2.500.000  (dua juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dikenakan  tarif pajak 0,5%.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  komparatif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2019), metode komparatif adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai  satu  atau  lebih  variabel  mandiri  pada dua  atau  lebih  populasi,  sampel  atau  waktu yang  berbeda  atau  gabungan  semuanya. Sugiyono (2019) juga menyatakan mengenai pendekatan  kuantiatif  adalah  metode penelitian  berlandaskan  filsafat  positivisme digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau sampel, pengumpulan data dengan menggunakan  instrumen  penelitian,  serta analisis  data  yang  bersifat  kuantitatif  atau statistik  dengan  tujuan  menguji  hipotesis yang telah ditetapkan.
Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang  berlokasi  di  Kota  Denpasar  Provinsi Bali.  Data  diambil  dari  Laporan  SPT  Masa PPh  Pasal  21  PT  XYZ  dari  Masa  Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Dalam menganalisa  perbandingan  antar  metode tersebut,  penulis  menggunakan  aplikasi Microsoft  Excel  2021 untuk  melakukan perhitungan.
Metode  perhitungan  PPh  Pasal  21 yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  sebagai bahan  komparasi  adalah  metode gross  up .
Dengan  menggunakan  data  yang  sama, penelitian  ini  akan  membandingkan  dan menganalisis  lebih  dalam  perhitungan  PPh Pasal  21  metode gross  up saat  masih berlakunya  PER  16/PJ/2016  yang  telah dilaporkan  pada  SPT  Masa  dan  simulasi perhitungan  PPh  Pasal  21  metode gross  up setelah penerapan PP 58 Tahun 2023.
Dengan  adanya  penerapan  PP  58 tahun  2023  yang  mendefinisikan  banyak tarif  untuk  setiap  lapisan  penghasilan menyebabkan secara matematis
penghitungan gross  up memiliki  banyak model dan tahap perhitungan. Maka dari itu, untuk menyederhanakan penghitungan dapat menggunakan  aplikasi Microsoft  Excel dengan mengaktifkan fitur Iterative Calculation.  Iterative  calculation adalah fitur  dalam  aplikasi Ms  Excel yang digunakan  untuk  melakukan  penghitungan berulang, dimana hasil perhitungan menjadi sumber  perhitungan  (Microsoft,  2019).
Dengan
menggunakan fitur ini,
penghitungan  PPh  Pasal  21  dengan menggunakan  metode  gross-up  tidak  akan menimbulkan pesan error. Hal ini disebabkan  secara  default, Ms  Excel tidak dapat  menghitung  suatu  formula  dimana hasil penghitungan, kembali dijadikan salah satu  sumber  perhitungan  (Marfiana,  2019). Dengan  mengaktifkan  fitur  ini, Ms  Excel akan  secara  otomatis  menghitung  kembali hasil  perhitungan  tanpa  pesan  error. Selain itu,  Direktorat  Jendral  Pajak  melalui  situs DJP Online sudah mengakomodir kebutuhan  wajib  pajak  dalam  menghitung PPh dengan metode gross up menggunakan kalkulator pajak.
Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  melakukan  analisis  dari hasil data yang diperoleh:
a. Analisis  perhitungan  PPh  Pasal  21 metode gross  up dengan  menggunakan pedoman PER-16/PJ/2016
b. Analisis  perhitungan  PPh  Pasal  21 metode gross  up dengan  menggunakan
pedoman  PP  58  tahun  2023  dan  PMK 168 tahun 2023
c. Perbandingan metode gross up sebelum dan  sesudah  penerapan  peraturan terbaru dan analisis dampaknya terhadap keuangan perusahaan.
d. Menarik  kesimpulan  dan  menyiapkan saran  atau  masukan  dari  analisis  yang akan berguna bagi pembaca, perusahaan, dan regulator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  baik  sebelum  maupun sesudah  penerapan  PP  58  Tahun  2023  dan PMK  158  Tahun  2023  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  bahkan  pada peraturan  baru  ini  cenderung  memberikan kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk mengitung  kewajiban  pemotongan  pajak setiap  bulannya.  Setelah  diterapkannya  PP 58 menjadi:
Tabel 1. Skema perhitungan PPh Pasal 21
dalam PP 58 Tahun 2023 Perhitungan PPh 21 sebelum
diterapkannya  PP  58  dimuat  dalam Peraturan  Dirjen  Pajak  No  PER-16/PJ/2016 yang menghitung PPh 21 dengan cara:
Tabel 2. Skema perhitungan PPh Pasal 21
dalam PER-16/PJ/2016 Gaji xxx Pengurangan: - Biaya Jabatan xxx - Iuran Pensiun xxx Penghasilan Neto Sebulan xxx Penghasilan  Neto  Setahun  (x 12) xxx Dikurang : PTKP xxx Penghasilan Kena Pajak Setahun xxx PPh  Pasal  21  (PKP  x  Tarif Pasal 17) xxx PPh Pasal 21 sebulan xxx

## Tarif Efektif Rata-Rata x Penghasilan Bruto
Berdasarkan perhitungan
sebagaimana    disajikan    dalam    tabel  1, diketahui  bahwa penghitungan  PPh  Pasal 21  Masa  menjadi  lebih  praktis  karena PP 58  Tahun  2023 menyediakan  tarif  tunggal yang    langsung    dikalikan    kepada penghasilan  bruto  masa  daripada  pegawai bersangkutan.  Lain  halnya  dengan  PER 16/PJ/2016,  dalam  proses  penghitungannya, wajib  pajak  harus  menghitung    terlebih dahulu    penghasilan    satu    tahun    dan mengurangkan    dengan    PTKP  setahun. Setelah  semua  penghasilan  dikurangi dengan  pengurang  yang  diperkenakan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikalikan  dengan  tarif  pajak  sesuai  dengan jumlah  penghasilan  kena  pajak.  Pajak terutang  dari  perhitungan  ini  selanjutnya
dibagi  dengan  12  bulan,  sehingga  dapat pajak penghasilan satu bulan.
Metode gross up memberikan tunjangan  pajak  PPh  Pasal  21  yang jumlahnya  diformulasikan  sesuai  jumlah pajak  PPh  Pasal  21  terutang  untuk  tiap karyawan.  Pemberian  tunjangan  pajak tersebut, akan menambah jumlah penghasilan  karyawan  untuk  selanjutnya dikenakan  PPh  Pasal  21.  Dalam  melakukan perhitungan  PPh  Pasal  21  Pegawai  tetap dengan menggunakan metode gross-up, tool yang  digunakan  adalah  aplikasi  Ms  Excel. Untuk  dapat  menjalankan  perhitungan dengan benar maka fitur iteration calculation perlu  diaktifkan.    Apabila    fitur tersebut    tidak    diaktfikan  maka  akan menimbulkan pesan error dalam aplikasi Ms Excel.
Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Gross Up Bulan PER-16 PP 58 Selisih Keterangan Januari 4.571.863 4.087.140 (484.723) Turun Februari 4.732.127 4.138.506 (593.621) Turun Maret 10.443.423 9.506.369 (937.054) Turun April 4.637.913 4.095.850 (542.063) Turun Mei 5.046.940 4.659.939 (387.002) Turun Juni 5.068.782 4.666.111 (402.670) Turun Juli 5.008.273 4.630.675 (377.599) Turun Agustus 5.002.044 4.630.359 (371.685) Turun September 17.006.223 16.465.822 (540.401) Turun Oktober 16.986.127 16.459.609 (526.517) Turun November 17.065.994 16.496.018 (569.976) Turun Desember 6.458.452 12.191.663 5.733.210 Naik Total 102.028.160 102.028.060 (100) Turun Sumber : Data Diolah Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan
PPh 21 dengan menggunakan metode gross up pada dua kondisi sebagaimana ditunjukan pada tabel 3 dapat dilihat adanya perbedaan jumlah  kewajiban  perpajakan  yang  harus disetorkan  perusahaan  setiap  bulannya. Setelah penerapan
perhitungan menggunakan  tarif  ekeftif  rata-rata  terlihat adanya  penurunan  jumlah  PPh  21  terutang
dari  pegawai  tetap  PT.  XYZ  yang  terjadi pada masa pajak Januari hingga November. Hal ini disebabkan batas bawah penghasilan kena pajak per bulan pada tarif efektif rata- rata  lebih  tinggi.  Sebagai  contoh  batas bawah  penghasilan  kena  pajak  untuk seorang  wajib  pajak  tidak  kawin  tanpa tanggungan (TK/0) pada perhitungan normal sebelum PP 58 adalah sebesar Rp4.500.000,- (Rp54.000.000/12)
sedangkan  pada  peraturan  terbaru  batas bawah  Rp5.400.000.  Dalam  artian  bahwa pada  peraturan  lama  jika  penghasilan  wajib pajak  sudah  diatas  Rp4.500.000  maka  akan dikenakan  pajak  sesuai  tarif  PPh  Pasal  17 sedangkan  pada  peraturan  terbaru  wajib pajak  baru  akan  dipotong  pajak  jika penghasilannya sudah melebihi
Rp5.400.000.
Perbedaan  signifikan  terjadi  pada masa  pajak  Desember  atau  yang  biasa disebut  masa  pajak  perampungan  karena pada  masa  terakhir  inilah  perhitungan  PPh 21 yang seharusnya terutang dihitung secara lengkap.  Pada  masa  ini,  tidak  terdapat perbedaan  skema  perhitungan  seperti  masa Januari  hingga  November  yang  dihitung menggunakan  tarif  efektif  rata-rata.  Dari tabel  3  dapat  dilihat  adanya  peningkatan pajak terutang sebesar Rp5.733.210,- dalam penerapan  PP  58  dibanding  pada  saat menggunakan  perhitungan  dalam  PER-16. Perbedaan ini tidak terlepas dari penggunaan tarif efektif rata-rata pada perhitungan masa Januari hingga November dan naiknya batas bawah penghasilan kena pajak dalam PP 58 Tahun  2023.  Jumlah  pajak  terutang  yang lebih  rendah  pada  masa  Januari  hingga November mengakibatkan perhitungan pada masa  Desember  menjadi  lebih  tinggi meskipun  secara  kumulatif  jumlah  pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan PP 58  Tahun  2023  tidak  berbeda  secara signifikan.
Kebijakan  perusahaan  menerapkan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  dengan
Gross Up Method
akan terlihat
memberatkan  perusahaan  karena  biaya fiskal  yang  besar  tersebut  tampak  seperti pemborosan  dari  segi  komersial,  namun harus pula di perhatikan bahwa akibat biaya fiskal  yang  lebih  besar  akan  berdampak pada  laba  sebelum  pajaknya  yang  akan menjadi  lebih  kecil  dan  selanjutnya  Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan  beban  perusahaan  dari  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  tersebut  akan tereliminasi  dengan  penurunan  PPh  Badan karena beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21  tersebut  dapat  di  biayakan,  sehingga tercipta  suatu  penghematan  pajak.  Strategi perpajakan  ini  akan  menstimulasi  para karyawan untuk mengikatkan produktifitasnya  karena  pendapatan  yang mereka  peroleh  akan  lebih  besar  dengan adanya  tunjangan  pajak  dari  pihak perusahaan.
Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak  pada  PT  XYZ  dengan  menggunakan metode gross  up mengakibatkan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  untuk  karyawan  naik dan  dengan  menggunakan  metode  tersebut jumlah  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang ditunjang  seluruhnya  oleh  perusahaan  bisa dibiayakan  serta  menjadi  pengurang  laba dalam  laporan  laba  rugi  fiskal  perusahaan (deductible).  Sedangkan  jumlah  Pajak Penghasilan  Pasal  21  yang  harus  disetor adalah  sama  dengan  besarnya  tunjangan pajak  tersebut.  Bisa  dikatakan  bahwa metode gross  up menguntungkan  bagi pegawai  yang  mana  gaji  yang  diperoleh tidak  berkurang  serta  menguntungkan  bagi perusahaan karena bisa lebih menghemat.
Penentuan strategi yang akan digunakan dalam perencanaan pajak
terutama  PPh  Pasal  21  untuk  melakukan efisiensi  PPh  Badan  harus  memperhatikan jenis  penghasilan  dan  pemberi  penghasilan. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan  yang  dikenakan  PPh  Final, segala bentuk benefit in cash dan benefit in kind yang diberikan kepada karyawan bukan
merupakan  objek  pajak.  Dalam  artian, metode  apapun  yang  dipilih  perusahaan gross,  net, gross  up tidak  memberikan implikasi  pada  PPh  Badan.  Sebab  bagi perusahaan  atau  pemberi  kerja  yang penghasilannya  sudah  dikenakan  PPh bersifat final, biaya apapun yang dikeluarkan tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan
PPh atas penghasilan usahanya.

## PENUTUP
Dari hasil analisis perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode gross up pada dua peraturan yang berbeda, terlihat adanya perbedaan  jumlah  kewajiban  perpajakan yang  harus  disetorkan  perusahaan  setiap bulannya.  Setelah  penerapan  perhitungan menggunakan  tarif  efektif  rata-rata  dalam PP  58  Tahun  2023,  terlihat  adanya penurunan  jumlah  PPh  21  terutang  dari pegawai  tetap  PT.  XYZ  yang  terjadi  pada masa  pajak  Januari  hingga  November.  Hal ini  disebabkan  batas  bawah  penghasilan kena pajak per bulan pada tarif efektif rata- rata  lebih  tinggi.  Perbedaan  signifikan terjadi pada masa pajak Desember, di mana perhitungan  PPh  21  yang  seharusnya terutang  dihitung  secara  lengkap.  Tidak terdapat  perbedaan  pada  jumlah  kumulatif tunjangan  pajak  yang  diberikan  perusahaan kepada karyawan. Perhitungan PPh 21 yang menggunakan
metode gross up
mengakibatkan  PPh  21  untuk  karyawan naik,  tetapi  jumlah  PPh  21  yang  harus disetor  adalah  sama  dengan  besarnya tunjangan pajak tersebut. Dengan demikian, metode gross  up menguntungkan  bagi pegawai  yang  mana  gaji  yang  diperoleh tidak  berkurang  serta  menguntungkan  bagi perusahaan karena bisa lebih menghemat.
Adapun beberapa saran bagi
perusahaan, sebaiknya tetap konsisten dalam menerapkan  metode gross  up karena  dapat memberikan  keuntungan  penghematan  PPh Badan.  Meskipun  begitu,  penerapan  tarif efektif rata-rata yang masih cenderung baru
dengan banyaknya lapisan tarif menyebabkan  risiko  kesalahan  perhitungan lebih tinggi. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan dengan
komputerisasi  dan  melakukan  kontrol  rutin atas  hasil  perhitungan  tersebut.  Selain  itu, perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk memberikan bukti potong kepada karyawan yang  telah  dipotong  pajak  ataupun  tidak. Bagi  peneliti  berikutnya  dapat  memperluas objek  penelitian  tidak  terbatas  hanya  pada perhitungan PPh 21 karyawan tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Metode Gross  Up ,  Gross,  dan  Net  Basis Terhadap Pajak Penghasilan
Badan. Journal  of  Public  Auditing  and Financial Management , 1 (2), 101 - 108. https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496
Arikunto,
Suharsimi. (2010). Prosedur
Penelitian  Suatu  pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan
Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning)  atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai  Tetap  PT  RSA  dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan
Badan. Seminar  Nasional  Cendekiawan 2016,  ISSN  (E)  2540-7589  ISSN  (P) 2460-8696: 1-8 .
Daroini,  U.  I.  (2021).  Pengaruh  Karakteristik Perusahaan  Terhadap  Penghindaran Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2017-2019). Skripsi. STIE Widya Gama Lumajang
Dharmawan, Robin dan Yuniarwati. (2023). The Implementation  Of  Tax-In-Kind  And Gross-Up Method In Income Tax Article 21  On  Corporate  Income  Tax  At  PT Manggala  Arya  Pratama.  International Journal  of  Application  on  Economics and  Business  (IJAEB).  Volume  1,  Issue 4, 2023. ISSN: 2987-1972.
Januarti,  Indira,  (2004).  Pendekatan  dan  Kritik
Teori Akuntansi
Positif, Jurnal Akuntansi  dan  Auditing,  Vol.  01  (01), November.
Juniawaty,  R.  (2018).  Tax  Planning  PPh  Pasal 21  sebagai  Upaya  Efisiensi  Pajak
Perusahaan. Sosio E-Kons, 10(3), 234. Mardiasmo. (2018).
Perpajakan (Edisi
Terbaru). CV. Andi Offset.
Marfiana,  Andri.  (2019).  Keuntungan  dan Kerugian  Penggunaan  Metode Gross
UP dalam  Perhitungan  PPh  Pasal  21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. Jurnal Pajak dan Keuangan  Negara  PKN  STAN,  Vol.  1, No. 1 (2019), Hal. 21-30
Milne,  Markus  J.  (2001). Positive  Accounting Theory,  Political  Costs  and  Social Disclosure  Analyses:  A  Critical  Look. Critical  Perspectives  on  Accounting Volume 13, Issue 3: 369-395.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 16/PJ/2016  Tentang  Pedoman  Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dan/atau Pajak Penghasilan 26
Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  168  Tahun  2023  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan
Pajak  Atas  Penghasilan  Sehubungan
Dengan  Pekerjaan,  Jasa,  Atau  Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun 2023  tentang  Tarif  Pemotongan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  atas  Penghasilan Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa, atau  Kegiatan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Pohan, Chairil Anwar. (2013). Tax Management Tax  and  Business  Planning  Strategy . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Setiani, C. J. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Tax  Avoidance  (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek  Indonesia  tahun  2011-2014). Skripsi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Lampung.
Sugiyono. (2019).
Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  CV Alfabeta.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Vridag,  Rizky  Vincentius  D.P.  (2015).  Analisis Perbandingan  Penggunaan  Metode  Net Basis  dan  Metode Gross  Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh  Pasal  21)  Berupa  Gaji  dan Tunjangan  Karyawan  PT.  Remenia Satori  Tepas  Manado. Jurnal  EMBA, 3(4): 306-314.
Watts, Ross L., & Jerold L. Zimmerman. (1986).
Positive  Accounting  Theory . Prentice Hall: New Jersey
Wijaya,  A.,  &  Nainggolan,  O.  (2022).  Analisis Perencanaan  Pajak  Pph  Pasal  21  Yang Dilakukan  Konsultan  Pajak  Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi  Kasus  Konsultan  Pajak  Pt  Kadena Sinar Solusi). Jurnal Bina Akuntansi, 9(2), 167-183.
https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220 .