## EKSISTENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

## INTISARI
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  keberadaan good  corporate  governance pada  Badan  Usaha Milik Daerah melalui pelaksanaan aspek prudential.
Selanjutnya  kesungguhan  terhadap  kepatuhan  pelaksanaan prudential dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  kerap  ditemukan  pelanggaran karena   diabaikannya filosofis yang terkandung dalam prudential yaitu komitmen pada awal tugas dan azas keterbukaan pada saat melaksanakan kegiatan oleh setiap pengelola, sehingga menjadi pendorong bagi   sumberdaya manusia yang tersedia agar berperan optimal dalam mengelola tugas masing-masing. Prudential dan asas good corporate governance adalah memiliki substansi transparancy, acuntability, responcibility, independention . Kewajaran  yang dimaksudkan bukan hanya untuk aspek  bisnis  perbankan  saja  tetapi  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pengeolaan perusahaan  berbentuk  Persero,  sektor  pemerintahan  dan  swasta.  Menjalankan aktifitas bisnis haruslah didasari oleh etika bisnis yaitu good faith yang merupakan roh dan jiwa Good Corporate Governance .
Keseriusan  dalam prudential guna  tercapainya  pengelolaan  yang  baik ( good  governance) seharusnya  melibatkan  tiga  unsur  pokok  yaitu  negara,  dunia usaha  dan  masyarakat.  Ketiga  unsur  pokok  dimaksud  harus  mampu  menciptakan situasi  kondusif  dalam  penerapan Good  Governance.  Ketiga  unsur  pokok  itu memiliki  fungsi  saling  berpengaruh  dan  saling  mendukung,  guna  mewujudkan pengelolaan  perusahaan  yang  baik  dan  kepemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa.
1. Pendahuluan Peranan Negara dalam mewujudkan  dominasinya  terhadap
kepentingan  rakyat  dalam  bidang ekonomi  yang  mendasar  diwujudkan melalui  BUMN  dan  BUMD  yang
mendapatkan legitimasi dari konstitusi Negara. Namun pelaksanaannya tetap dalam kerangka filosofi yang berpihak pada kepentingan umum sehingga terpenuhi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan  di  atas  dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,  sebagaimana  Pasal  33  ayat  (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi  Negara  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai oleh Negara, sedangkan  bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Badan  Usaha  Milik  Negara dan  BUMD  yang  seluruh  atau sebagian  Negara  yang  dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam  sistem  perekonomian  nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Badan  Usaha  Milik  Negara,  BUMD,
Koperasi dan Swasta dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa  melaksanakan  peran  yang satu  sama  lain  saling  mendukung berdasarkan sistem demokrasi
ekonomi. Sistem perekonomian nasional,  BUMN  dan  BUMD  ikut berperan menghasilkan barang dan/atau  jasa  yang  diperlukan  dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Peran BUMN dan BUMD dirasakan semakin  penting  sebagai  pelopor dan/atau  perintis  dalam  sektor-sektor usaha  yang  belum  diminati  usahas wasta.  Di  samping  itu,  BUMN  dan BUMD juga mempunyai peran sebagai  pelaksana  pelayanan  publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta  besar,  dan  turut  membantu pengembangan  usaha  kecil/koperasi.
BUMN dan BUMD juga merupakansalah satu
sumber penerimaan  negara  yang  signifikan dalam  berbagai  jenis  pajak,  dividen dan hasil privatisasi.
Pelaksanaan  peran  BUMN dan  BUMD  tersebut  diwujudkan dalam  kegiatan  usaha  pada  hamper seluruh  sektor  perekonomian,  seperti sektor pertanian, perikanan,
perkebunan,  kehutanan,  manufaktur, pertambangan,    keuangan,    pos    dan telekomunikasi,  transportasi,  listrik, industridan perdagangan, serta konstruksi.
Permasalahan  menarik  justru
pada  BUMD  yang  karena  amanat Undang-undang menjadi kuat
keberadaannya namun  seiring  dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  Tentang
Otonomi Daerah
menjadikan keberadaannya  unik,  variatif  dan berat dalam bersaing.
Trend  merubah  perusahaan negara  menjadi  perusahaan  swasta dan berhasil meningkatkan kesejahteraan  rakyat  yang  digagas oleh Inggris menjadikan model utama dalam  perubahan  global  dari  Negara kesejahteraan  ( welfarestate )  menjadi privatisasi  atau  penswastaan  BUMN dan BUMD.
Perlu  disadari  pula  bahwa BUMD  belum  sepenuhnya  mampu menyediakan  barang  dan/atau  jasa yang  bermutu  tinggi  bagi  masyarakat dengan  harga  yang  terjangkau  serta belum  mampu  berkompetisi  dalam persaingan bisnis  secarag  lobal.
Selain itu, karena keterbatasan sumberdaya,  fungsi  BUMD  baik
sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Secara  umum,  saatini  BUMD cenderung  dibebani  dengan  berbagai tugas  yang  selain  tidak  produktif, bahkan cenderung mendistorsi kegiatan  utama  dari perusahaan tersebut,  misalnya  membina  kegiatan jenis-jenis  olah raga tertentu, sponsor kegiatan  yang  tidak  ada  kaitannya dengan core business . Makin
banyaknya  biaya  jenis  ini  akan menurunkan tingkat efisiensi perusahaan.  Dari  sisi  pendapatan, terlalu  rendahnya  pendapatan  yang diperoleh BUMD bias bersumber dari rendahnya  harga  penjualan  produk BUMD tersebut.
Semenjak  BUMD  beroperasi memang banyak persoalan dan tantangan besar yang dihadapi, antara lain sebagian besar BUMD menderita kerugian yang  cukup  signifikan karena  dikelola  secara  tidak  efisien dan produktivitas yang rendah sehingga  aneka  bentuk  perusahaan daerah ini tidak memiliki kemampuan untuk  berkompetisi  dalam  persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun internasional.  Beberapa  faktor  yang
menyebabkan  pengelolaan  sebagian besar  BUMD  tidak  efisien  sehingga mengalami  kerugian  dan  menjadi beban keuangan negara antara lain:
1. Kaburnya  status  hokum  dan struktur  organisasi  BUMD,  tidak jelas  apakah  BUMD  merupakan pelaku  ekonomi  yang  memiliki otonomi  penuh  ataukah  hanya sebagai  pelaksana  atau  bagian dari  struktur  organisasi  suatu pemerintahan.
2. Mayoritas  BUMD  tidak  memiliki budaya perusahaan
( corporateculture ),  visi  dan  misi perusahaan.
3. Kurangnya  jiwa  entrepreneur dan  profesionalisme  SDM  yang mengelola BUMD, sehingga kinerja  dan  produktivitas  sangat rendah.
4. BUMD  tidak  dikelola  dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang  baik  (GCG)  sebagai  akibat dari  campur  tangan  pemerintah yang  terlalu  besar  atau dominan dalamoperasional perusahaan.
Namun  dari  sisi  lain,  salah satu persoalan pokok adalah
menyangkut social  accountability yang bersifat politik, sebab
manajemen BUMD biasanya ditunjang berdasarkan kriteria politik. Keterkaitannya  yang  begitu  erat dengan  politik  menjadikan  BUD sebagai  bagian  dari  birokrasi  yang absur  ditas,  yang  sering  berakibat kepada kepentingan statusquo kekuasaan  politik,  yang  kebal  dari segala  kritik,  sehingga  membuat BUMD  cenderung  maju-mundur  dan tidak mampu bersaing.
Berdasarkan  diagnosis  atas kondisi  BUMD  yang  telah  dilakukan memperlihatkan ketidaksiapan BUMD untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah.
Tuntutan  kualitas,  teknologi,  dan globalisasi atau internasionalisasi pasar dihadapi BUMD dan pilihannya hidup  atau mati, dan bukan ditengah- tengah,  “hidup  enggan,  mati  tak mau”.
Memang diakui bahwa
penerapan  GCG  di  Indonesia  sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara  lain.  Hal  itu  terjadi karena masuknya konsep GCG relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan  pemerintah  Indonesia dan International  Monetary  Fund (IMF)dalam rangka pemulihan
ekonomi  ( economy  recovery )  pasca krisis.  Namun  demikian,  pemerintah Indonesia  melalui  Komite  Nasional Indonesia  untuk  Kebijakan  Tata
Kelola Perusahaan ( Corporate Governance Policies ) telah
mengeluarkan The Indonesia Codefor Good Corporate Governance , sebagai pedoman  dalam  penerapan  prinsip- prinsip  GCG  bagi  masyarakat  bisnis, yang  memuat  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pemegang  saham,  fungsi direksi dan dewan komisaris, sekretaris  perusahaan,  sistem  audit, pemangku
kepentingan ( stakeholders ), pengungkapan informasi perusahaan secara transparan,  kerahasiaan,  etikabisnis dan praktik korupsi, serta perlindungan  terhadap  lingkungan hidup.
2. Perumusan Masalah
Beberapa pokok permasalahan penting  dalam  penelitian  ini,  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  keberadaan
Prinsip  GCG  dalam  BUMD
?
2. Mengapa dalam pengelolaan
BUMD  kerap  ditemukan berbagai persoalan dan pelanggaran terhadap
prinsip kehati-hatian ( prudential ) khususnya yang berkaitan dengan GCG?
3. Bagaimanakah cara dan upaya  yang  dapat  ditempuh oleh  pihak  pemerintah  dan perusahaan  terkait  dengan upaya pengefektifan implementasi prinsip kehati- hatian ( prudential ) agar
GCG  dalam  BUMD  dapat tercipta?

## 3. TujuanPenelitian
Berdasarkanlatarbelakangdanp okok- pokokmasalahyangtelahdiuraikan sebelumnya,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk:
1. Mendiskripsikan  dan  mengetahui implementasi prinsip-prinsip
GCG dalam BUMD. 2. Mengetahui  dan  menganalisis berbagai persoalan dan
pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian  khususnya  yang berkaitan  dengan  GCG  dalam pengelolaan BUMD.
3. Mendiskripsikan  cara  dan  upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan perusahaan
terkait dengan pengefektifan prinsip  kehati-hatian  sehubungan
dengan  penerapan  GCG  pada BUMD.

## 4. Landasan Teori
Tiga  unsur  dalam  sistem hukum  yakni legal  structure , legal substance , dan legal culture
(Lawrence M.Friedman) dapat memberikan penjelasan terkait substansi keberadaan BUMD
dalam  penerapan  GCG.  Unsur structure dari  suatu  sistem  hukum mencakup  berbagai  institusi  yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut  dengan  berbagai  fungsi  dan kewenangan yang ada padanya dalam rangka  bekerjanya  sistem  GCG  yang harus diterapkan perusahaan di Indonesia sebagai berikut:
1. Transparansi,  yaitu  keterbukaan dalam melakukan proses
pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. 2. Pengungkapan, dimana penyajian informasi kepada para  pemangku  kepentingan, baik  diminta  maupun  tidak diminta,  sehubungan  dengan berbagai  hak  terkait  kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.
3. Kemandirian, adalah suatu keadaan  dimana  perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik
kepentingan  dan  pengaruh  atau tekanan  dari  pihak  manapun yang tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
4. Akuntabilitas,  yaitu  kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung-jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan  dapat  terlaksana secara efektif dan ekonomis.
5. Pertanggungjawaban, adalah
kesesuaian pengelolaan perusahaan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. Kewajaran,  yaitu  keadilan  dan kesetaraan  dalam  memenuhi
hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul sebagai  akibat  dari  perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Beberapa manfaat yang dapat  diperoleh  dengan  menerapkan
GCG  di  lingkungan  BUMD  adalah meningkatkan:
1. Kepercayaan investor akan mempermudah diperolehnya dana  pembiayaan  yang  lebih murah dan tidak rigit ;
2. nilai  perusahaan (value  of  the firm) ,  sehingga  BUMD  dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBD;
3. kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan  keputusan  yang
lebih baik. Direksi dapat mengelola  perusahaan  secara transparan, akuntabilitas, di
bawah pengawasan Dewan
Pengawas yang andal (empowered) dalam  kerangka legal,  dan  beretika  profesi  yang baik, tanpa benturan kepentingan (
conflict  of  interest) , clean  and
prudent serta bertanggungjawab
kepada s takeholder dan
lingkungan.
Secara  umum  ada  beberapa karakteristik  yang  melekat  dalam praktik good  governance . Pertama , praktik good governance harus memberi  ruang  kepada  pihak  di  luar
penyelenggara  negara  untuk  berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua , dalam praktik good  governance terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara Negara maupun
swasta  dapat  lebih  efektif  bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Nilai-nilai  seperti  efisiensi, keadilan,  dan  daya  tanggap  menjadi nilai  yang  penting. Ketiga ,  praktik good  governance adalah  praktik bernegara  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktik penyelenggaraan negara dinilai  baik  jika  mampu  mewujudkan transparansi,  penegakan  hukum,  dan akuntabilitas publik.
Salahsatubentuk regulasi terhadap GCG bagi para penyelenggara  Negara  adalah  UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  dari  KKN.  Badan  Usaha Milik  Daerah  adalah  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh negara melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  Negara yang dipisahkan.
Dewan Pengawas adalah organ  yang  bertugas  melakukan pengawasan  dan  memberi  nasihat kepada  Direksi  dalam  menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
Direksi  adalah  organ  BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD
untuk kepentingan dan tujuan  BUMD, serta mewakili  BUMD  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan.
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  “suatu  pola  hubungan, sistem,  dan  proses  yang  digunakan oleh  organ  perusahaan  (Direksi, Dewan  Komisaris,  RUPS)  guna memberikan  nilai  tambah  kepada
pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan  peraturan  perundangan dan norma yang berlaku”.
Kehati-hatian  adalah  sikap pengurus  yang  bersungguh-sungguh mempedomani  dan  menjalankan  asas asas Good Corporate Governance.
Kerugian  Perusahaan  adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi atau kerusakan bagi perusahaan.
5. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,  Undang-undang  BUMN, Undang-Undang  Perusahaan  Daerah, Undang-Undang  Pasar  Modal;  dan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Kegiatan  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini,  penulis  tempuh dengan dua cara yaitu:
1. Library  reseach ,  penelitian  ini dilakukan untuk memperoleh data  dari  buku-buku,  majalah ilmiah, peraturan perundang- undangan dan dokumen- dokumen  lainnya  serta  putusan pengadilan  yang  berhubungan dengan  pokok  bahasan  mengapa dalam  pengelolaan  BUMD  kerap ditemukan pelanggaran   terhadap prinsip    kehati-hatian,    serta bagaimana  cara  dan upaya yang dapat  ditempuh  oleh  pemerintah
dan perusahaan untuk mengefektifkan pelaksanaan
prinsip  kehati-hatian  agar  GCG dalam BUMD optimal.
2. Fieldresearch ,  yang  dilakukan bertujuan untuk mengetahui
bagaimana  implementasi  prinsip GCG dalam BUMD dari narasumber  dengan  melakukan wawancara    dengan    Direksi, Kepala Bagian Ekonomi, Asisten
Ekonomi  dan  Pembangunan  dan Dewan Pengawasdalam penerapan Good Corporate Governace ; dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data mengenai kinerja  suatu  perusahaan  atau BUMD    dan    konsep-konsep pengelolaan    perusahaan    yang baik  dengan    standar    acuan adalah    penerapan    prinsip kehati-hatian dalam
rangkaGCGyangterdiridari: (1) penetapan visi, misi, dan corporate values ; (2) penyusunan
corporate  governance  structure ;
(3) pembentukan corporate culture ;  (4)  penetapan  sarana public disclosures ; dan (5) penyempurnaan berbagai
kebijakan  sehingga  memenuhi prinsip GCG.
Ada dua BUMD yang dijadikan  sebagai  objek  penelitian  ini yaitu  PDAM  dan  BUMD  lainnya. Beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1962Tentang  Perusahaan  Daerah menetapkan  bentuk  BUMDyang memiliki karakteristik yang berbeda disetiap daerah. 2. PDAM sebagai bentuk perusahaan tertua dan
keberadaannya  hampir  merata  di seluruh  Indonesia  dalam  tataran operasionalnya  belum  diberikan payung  hukum  yang  kuat  yaitu UU  namun  hanya  berdasarkan sebuah  Peraturan  Menteri  dalam Negeri  Nomor  2  Tahun  2007 yang  sudah  tidak  relevan  lagi untuk menjawab kebutuhan perkembangan perusahaan daerah di era sekarang.
3. Diharapkan  dari  PDAM  tersebut diperoleh informasi tentang hubungan pelaksanaan GCG termasuk didalamnya pelaksanaan prinsip kehati-
hatian.
Analisisdatadalam penelitianinimenggunakanpendekatan
yangbersifat
kualitatif.Data- datayangdianalisisdalam penelitianiniadalahbersifatmenyeluru h  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang integral  ( holistic )  tentang  pengelola perusahaan  atau  BUMD  dengan
memegang prinsip-prinsip pengelolaan  perusahaan  yang  baik seperti sikap
kehati-hatian
( prudential ),  dan  didukung  oleh
kepatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan yang berlaku ( compliance ).
6. Kesimpulan
1.Keberadaan BUMD dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance menunjukkanperkembanganpos itifyang signifikan. 2.  Masih  ditemukan  pelanggaran
terhadap prudencial dalam pengelolaan  BUMD namun kondisi demikian juga menjadikannya  pendorong bagi sumberdaya manusia yang tersedia  agar  berperan  optimal dalam  tata  kelola  di  bidang tugas masing-masing.
3    Sangat  penting  Keterpaduan Tiga Unsur Pokok yaitu
Pemerintah,  Dunia  Usaha  dan Masyarakat  untukmenciptakan
situasi    kondusif  pelaksanaan GoodGovernance.

## Saran
1.Guna mewujudkan
goodcorporategovernance sangat dibutuhkan kesungguhan melaksanakan prudencial bahkan menjadi langkah konkreet dalam pencegahan tindakan anti korupsi.
3. Pemerintah
hendaknya melaksanakan
Politikhukumguna mewujudkan supremasi dan kepastian hukum sehingga terhindar dari tumpang tindihnya peraturanyangdapat menyebabkanmultitafsir.

## 7. Referensi
Aldridge, E Johndan Siswanto Sutojo . Good  Corporate  Governance, Tata  Kelola Perusahaan  Yang Sehat , Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Bisnis  : Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia (Edisi Revisi) , Jakarta
:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2012. Badudu-Zein;  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994 Black,  Hanry  Campbell, Black’s Law Dictionary, with Pronounciations, 6 th Edition,
St.  Paul  Minn:  West  Publishing Co., 1990
Brooks,  J.Leonard  dan  Paul  Dunn.
Etika Bisnis dan Profesi : untuk Direktur, Eksekutif dan
Akuntan ,  Jakarta  :  Salemba
Empat, 2011.
Budiarta,  Kustoro. Pengantar  Bisnis (Edisi  2) .  Jakarta  :  Mitra Wacana Media, 2010.
Burton,  Richard  Simatupang. Aspek Huku  dalam  Bisnis ,  Jakarta  : PT. Rineka Cipta, 2003.
Center,  The  Ary  Suta. Strategis Management , Jakarta :  The Ary Suta Center, 2013.
Chazawi,  Adam. Hukum  Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  di Indonesia . Malang : Bayumedia Publishing, 2011. Daniri, MasAchmad. Good CorporateGovernance  Konsep dan Penerapannya
Dalam  Konteks  Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran Ekonomi  (Edisi  Revisi) .  Jakarta :  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003.
Dimyati, Khudzaifah dan Kelik
Wardiono, Paradigma  Rasional dalam Ilmu Hukum , Yogyakarta : GENTA Publishing, 2014.
Djalil,  Sofyan. Good  Corporate Governance .  Jakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,
September 2000.
Djakti,  Dorojatun  Kuncoro. Good Corporate Governancedi
Indonesia; Komisaris Independen  Penggerak  Praktik GCG  di  Perusahaan. Jakarta:
PTINDEKS 2004.
Effendi,  Muh  Arief. The  Powerof Good  Corporate  Governance:
Teori dan Implementasi . Jakarta
:  Penerbit  Salemba  Empat,
2009.
Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2), Yogyakarta : BPFE, 2000. Hery, Controllership .  Jakarta  :  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014 Hidayat, Syarif. Too Much Too Soon ,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Hunger, David dan Thomas L.Whelen. Manajemen Strategis ,  Yogyakarta  :  ANDI,
2003.
Hudianto, Ekonomi  Politik ,  Jakarta  :
Sinar Grafika Offset, 2004.
Imam,  Sentot  Wahyono. Perilaku Organisasi . Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
Indra Surya dan Ivan Yustia vandana, Penerapan  Good  Corporate Governance  Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi kelangsungan Usaha ;Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Khairandy,  Ridwan  dan  Camelia Malik. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya    di    Indonesia dalam Perspektif Hukum . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Khomsiyah. High  Quality  Corporate
Reporting .  Lembaga  Komisaris dan  Direktur  Indonesia (LKDI),
2009.
Kumaat,  Valery  G. Iternal  Audit . Jakarta : Erlangga, 2011
Nasution,  Bismar. Hukum  Kegiatan
EkonomiI . Bandung: Books Terace & Library, 2009.
Purwanto,  Djoko. Komunikasi  Bisnis , Jakarta : Erlangga, 2010.
Purwanto, Iwan. Manajemen Strategi, Bandung  :  CV.  Yrama  Widya,
2012.
Rajagukguk,  Erman. Pengelolaan
Perusahaan  yang  Baik ( Good Corporate Governance ). Jakarta:  Universitas  Indonesia  -
Fakultas Hukum, 2005.
Rawls,  John. A  Theory  of  Justice ,
Teori  Keadilan .  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
Redjeki, Sri Hartono, Hukum
Ekonomi ,  Semarang  :  CV. Mandar Maju, 2000.
Said,  Mas’ud.  Kepemimpinan  :
Pengembangan Organisasi, Tam Building& Perilaku
Inovatif .  Malang  :  UIN-Malang Press,  2007Sedarmayanti. Good Governance dan Good Corporate Governance . Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2007. Setiyono, Teori-teori  &  Alur  Pikir Penerapan Pertanggungjawaban
Pidana
Korporasi .  Malang  :  Bayu Media Publishing, 2012.
Sidhu,  Inder. Cisco  Doing  Both , Yogyakarta : CV. ANDI Offset,
2012.
Soesatro,  Hadi,  et.all. Pemikiran  dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad
Terakhir Bagian 4 .Yogyakarta : Kanisius, 2005.
Suprayitno,    G.,    Aries    Susanty, Sedarnawati  Yasni,   Siti   Raha Agoes    Salim. Mewujudkan Good  Corporate  Governance Sebagai  Sebuah Sistem,  Kajian, dan  Penerapannya  pada  Badan Usaha  Milik  Negara .  Jakarta: The  Indonesian  Institute  for Corporate Governance,  Juni 2007.
Surya, Indra & Ivan Yustia vanda.
Penerapan  Good  Corporate Governance:
Mengesampingkan  Hak-hak
Istimewa
demi
Kelangsungan
Usaha. Jakarta:  Kencana  & LKPMK FH UI, 2006.
Widjaja,  Gunawan. Seri  Aspek Hukum dalam Bisnis . Jakarta Timur  :  Prenada  Media, 2004.
Makalah,  Jurnal,  Tulisan  Ilmiah Artikel, dan Lain-lain
Daryanto,  “Eksistensi  BUMD  dalam Otonomi  Daerah”, Majalah BUMN  Link ,  Vol.  I,  No.1, Tahun 2012.
Sutjiono,  Danny.  “Direksi  PDAM
Hendaknya Benar-benar Profesional”, Majalah  Bulanan Air  Minum ,  Edisi  180,  Tahun 2010.
Adji,  Indriyanto  Seno,  “Korupsi Sistemik sebagai Kendala
Penegakan Hukum di
Indonesia”, Jurnal  Hukum  Bisnis ,
Vol. 24, No. 3, Tahun 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Berita Republik Indonesia
Tahun II Nomor 7.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1962  Tentang
Perusahaan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998, LNRI Tahun 1998 Nomor 182.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8   Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Korupsi,  LNRI Nomor 3874.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  1999  tentang
Bank Indonesia, LNRI
Tahun1999 Nomor 66.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun
2003 Nomor 47.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara, LNRI Nomor 4297.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan Terbatas, LNRI Tahun 2007 Nomor106.
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang  Negara/Daerah,  LNRI Tahun 2005 Nomor 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
Jakarta  Selatan  :  Visi  Media,
2011
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  2  Tahun  2007  Tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 120/PMK.05/2008
Tentang
Penyelesaian  Piutang  Negara
yang  Bersumber  dari  Penerusan Pinjaman Luar negeri, Rekening
Dana  Investasi  dan  Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan  Good  Corporate Governance  bagi  Bank  Umum, LNRITahun  2006  Nomor  6 DPNP PeraturanBankIndonesiaNomor8/14/P BI/2006  tentang  Perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan  Good  Corporate Governance  bagi  Bank  Umum, LNRITahun  2006  Nomor  71 DPNP KeputusanMenteriDalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999  Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan  Menteri  Negara  Otonomi
Daerah  Nomor  8  Tahun  2000 Tentang  Pedoman  Akuntansi Perusahaan  Daerah  Air  Minum