## Jurnal Akuntansi dan Manajemen
Vol.12, No.2, 2017, Hal. 24-50

## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKANAN EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN  DAN ASET
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Rinka Merantika 1) , Randy Heriyanto 2)
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: rinka.merantika@gmail.com 1) , heriyantorandy@gmail.com 2)

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  human  resource  competencies  and  external  pressure  on  the quality of financial statements. Research uses a quantitative approach. Data collection of this study uses questionnaire surveys. Questionnaires were submitted to 52 Revenue Service Officers of Regional Finance and  Asset  Management  (DPPKAD)  of  Sawahlunto  City  who  were  Civil  Servants  (PNS),  as  many  as  48 questionnaires (92%) were returned fully and could be processed. The collected power is processed using a  smart  PLS  2.0  program.  Data  analysis  using  the  measurement  model  (outer  model)  and  structural model (inner model), first carried out the Successive Interval Method (MSI). The results showed that the competence  of  human  resources  and  external  pressure  had  a  positive  effect  on  the  quality  of  financial statements. Suggestions for further research are expected to expand the object of research and add other variables not included in this study.
Keywords: Quality of financial statements, HR competencies, external pressure.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan tekanan eksternal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  survei  kuisioner.  Kuisioner  disampaikan  kepada  52 pegawai  Dinas  Pendapatan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kota  Sawahlunto  yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 48 kuisioner (92%) kembali diidi dengan lengkap dan dapat  diolah.  Daya  yang  dikumpulkan  diolah  dengan  menggunakan  program  smart  PLS  2.0.  Analisis data  menggunakan  model  pengukuran  (outer  model)  dan  model  structural  (inner  model),  terlebih dahulu  dilakukan  Metode  Suksesif  Interval  (MSI).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan menambahkan variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.
Kata kunci: Kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, tekanan eksternal.

## PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  politik,  sosial  dan  kemasyarakatan  serta  ekonomi  yang  dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan  yang  baik  ( Good  Government  Governance ).  Otonomi  daerah  adalah salah  satu  bagian  dari  reformasi,  dimana  salah  satu  fenomena  yang  terjadi  dalam perkembangan  otonomi  daerah  adalah  tingginya  respon  rakyat  terhadap Good Government  Governance. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  tuntutan  masyarakat terhadap  peningkatan  kualitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Otonomi  daerah merupakan  suatu  pemberian  hak  dan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah. Dalam otonomi daerah ada beberapa kebijakan dari pemerintah
pusat  yang  diubah  menjadi  kebijakan  pemerintah  daerah.  Salah satu dari  kebijakan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah.
Otonomi daerah berawal pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-undang No.2  Tahun  1999  yang    direvisi  dengan  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat  maupun  di  pemerintah  daerah  telah  berlaku  sejak  dikeluarkannya  Undang- undang  No.25  Tahun  1999  dan  telah  direvisi  dengan  Undang-undang  No.33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Selanjutnya  reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  diatur  dalam  Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Laporan  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah terhadap  publik.  Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang relevan mengenai posisi keuangan dan  seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.  Laporan  keuangan  di  dalam  pemerintahan  berguna  untuk  mengetahui  nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  serta  sebagai dasar dalam pembuatan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010).
Pemerintah  daerah  harus  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  yang mengandung  informasi  keuangan  yang  berkualitas.  Karakteristik  kualitatif    laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  suatu  tujuan.  Dalam  Peraturan  Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdapat dalam PP 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa  suatu  laporan  keuangan  yang  berkualitas  harus  memenuhi  beberapa karakteristik  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  serta  dapat  dipahami (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).
Dalam  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan, serta  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan.  Adanya  sumber  daya  manusia yang  kompeten  akan  mampu  memahami  logika  akuntansi  dengan  baik.  Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Windiastuti, 2013).
Pendidikan  adalah  salah  satu  upaya  dalam  mengembangkan  sumber  daya manusia terutama dalam pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan  tinggi.  Tingkat  pendidikan  sering  kali  menjadi  indikator  yang menunjukkan  derajat  intelektualitas  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan seseorang,  maka  semakin  tinggi  tingkat  pengetahuan  dan  tingkat  intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah dalam menjalankan  tugasnya.  Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  SKPD  harus memiliki  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dengan  latar  belakang  pendidikan akuntansi atau keuangan (Windiastuti, 2013).
Pendidikan  dan  pelatihan  juga  merupakan  salah  satu  indikator  dalam menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten.  Program  pendidikan  dan pelatihan  dilakukan  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  pengetahuan,
keterampilan  dan  kemampuan  pegawai  yang  sudah  dimiliki  agar  kemampuan pegawai  semakin  baik.  Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  program pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  di  suatu  instansi  pemerintahan  memiliki peranan  yang  cukup  penting,  karena  untuk menghasilkan  laporan keuangan  daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami cara dan proses dalam penyusunan  laporan keuangan daerah.
Pengalaman  kerja  dalam  suatu  organisasi  juga  menjadi  salah  satu  indicator bahwa  seseorang  telah  memiliki  kemampuan  yang  lebih.  Semakin  lama  pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut  dan  semakin  memahami  apa  yang  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  yang diberikan kepada pegawai tersebut. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah,  SKPD  diharapkan  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  telah  memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun  laporan  keuangan  dibutuhkan  pegawai  yang  benar-benar  memahami akuntansi  atau  keuangan  serta  aturan-aturan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan daerah.
Tekanan  eksternal  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan.  Sentot  Imam  Wahjono  (2010:208)  dalam  Budiawan (2014)  mengemukakan  bahwa  kekuasaan  seseorang  bersumber  dari  penghargaan (reward),  kekuasaan  memaksa  (coersive  power),  pengakuan  hukum  (legitimate power), keahlian (expert power), dan keteladanan seseorang (referent power) yang digunakan  untuk  mempengaruhi  sebagai  usaha  untuk  menciptakan  komitmen (commitment),  kepatuhan  (compliance),  dan  perlawanan  (resistance).  Kekuatan koersif  (coersive  power) adalah  tekanan  eksternal  yang  diberikan  oleh pemerintah, peraturan,  atau  lembaga  lain  untuk  mengadopsi  struktur  atau  sistem  (Ashwort, 2009).  Menurut  Gibson  et  al  (2012)  dalam  Halmawati  dan  Mustin  (2015)  tekanan merupakan dorongan yang dapat bersifat mendukung atau pun menolak pelaksanaan sebuah  tanggung  jawab  ataupun  kebijakan  dalam  sebuah  organisasi.  Tekanan ekternal  pada  organisasi  pemerintahan  yang  sangat  berpengaruh  adalah  tekanan yang diberikan  oleh pemerintah itu sendiri, peraturan atau lembaga  lain. Peraturan yang  diberikan  oleh  pemerintah  digunakan  untuk  mengatur  praktik  yang  telah  ada menjadi lebih baik (Ashworth, 2009 dalam Ridha dan Basuki, 2012).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  setiap  tahunnya  mendapat penilaian  berupa  opini  dari  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK).  Adapun  opini  yang diberikan  oleh  BPK  adalah  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  opini  Wajar Dengan  Pengecualian  (WTP),  opini  Tidak  Wajar  (TP),  dan  opini  Tidak  Memberikan Pendapat (TMP).
Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengukir sejarah baru dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. Penantian panjang yang dilakukan selama tiga belas tahun akhirnya  memberikan  prestasi  yang  gemilang.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LHP-LKPD)  tahun  anggaran  2015,  Kota  Sawahlunto mendapatkan opini tertinggi berupa Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP). Pada tahun- tahun  sebelumnya  Pemerintah  Daerah  Kota  Sawahlunto  hanya  mendapatkan  opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan  dan  tanggung  jawab  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  mendapatkan  LHP-LKPD dengan  opini  tertinggi  artinya harapan  seluruh  masyarakat  Kota  Sawahlunto  telah  terkabul.  Kepala  BPK  RI Perwakilan  Sumatra  barat  menyatakan  bahwa  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian
tersebut  diberikan  berdasarkan  kenyataan  profesional  yang  didasarkan  pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi (Padang Ekspres, 2016: 1).
Penelitian  ini  mengacu  kepada  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan kualitas  laporan  keuangan,  yaitu  Sukmaningrum  (2012),  Windiastuti  (2013), Surastiani  dan  Handayani  (2015),  Pradono  dan  Basukianto  (2015),  Ihsanti  (2014); Purnamasari dan Handayani (2015), Syarifudin (2014), Wati, Herawati dan Sinarwati (2014), Nurillah (2014), Andini dan Yusrawati (2015) dan Ridha dan Basuki (2012). Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas laporan  keuangan  masih  menunjukan  ketidakkonsistenan  hasil.  Sukmaningrum (2012)  dan  Syarifudin  (2014)  menyatakan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Purnamasari  dan  Handayani  (2015)  juga  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh SDM,  Tekanan  Eksternal,  Komitmen  Managemen  terhadap  transparansi  Pelaporan Keuangan.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengaruh  SDM  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan.  Namun penelitian yang dilakukan oleh Windiasatuti (2013), Ihsanti (2014), Nurillah (2014), Surastiani  dan  Handayani  (2015),  Andini  dan  Yusrawati  (2015),  Pradono  dan Basukianto  (2015)  serta  Wati  dkk  (2014)  menyatakan  bahwa  Kompetensi  Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ridha  dan  Basuki  (2012)  menyatakan bahwa  tekanan  eksternal  dan  komitmen  manajemen  berpengaruh  signifikan terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan oleh Purnamasari dan Handayani (2015) juga menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.
Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Windiastuti (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah”.  Perbedaan  penelitian  ini  terleta k  pada  penambahan  variabel tekanan  eksternal  dan  tidak  menggunakan  variabel  sistem  pengendalian  internal. Perbedaan  lainnya  adalah  lokasi  dan  waktu  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  di DPPKAD Kota Sawahlunto.
Penelitian ini juga merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan,  dan  Komitmen  Managemen  terhadap  Penerapan  Transparansi Pelaporan Keuangan”.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  Penulis lakukan yaitu Penulis menguji pengaruh tekanan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan,  sedangkan  penelitian  terdahulu  menguji  tekanan  eksternal  terhadap pelaporan transparansi pelaporan keuangan.
Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, penelitian ini menjadipertimbangan  penulis  untuk  meneliti  masalah  sumber  daya  manusia  yang kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  mempunyai  pengalaman  di  bidang keuangan  dan  tekanan  eksternal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  melalui  penelitian yang  berjudul  “ Pengaruh  Kompetensi    Sumber  Daya Manusia  dan  Tekanan  Eksternal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto)” .

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS TINJAUAN PUSTAKA Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  adalah  perpaduan  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  karakteristik pribadi  lainnya  yang  diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  sebuah pekerjaan yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan dapat  ditingkatkan  dengan  pelatihan  dan  pengembangan  (Marwansyah,  2014:36). Kompetensi  menurut  Spencer  (1993:9)  dalam  Syarifudin  (2014)  yaitu  suatu karakteristik  yang  mendasari  kepribadian  seseorang  yang  menyebabkan  saling berkaitan  dengan  kriteria  keprilakuan  efektif  dan  kinerja  yang  unggul  dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Sumber daya manusia merupakan orang-orang dalam organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Amirudin  (2009)  dalam  Windiastuti (2013)  mengatakan  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  kemampuan  dari  anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengertian  kompetensi  sumber  daya  manusia menurut Ihsanti (2014) adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan)  atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh  kualitas  dan    kemampuan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berada  di dalamnya.  Dalam  organisasi  publik,  peran  SDM  lebih  ditekankan  pada  kemampuan memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat,  sehingga  organisasi  tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.
Martindas  (2002:89)  dalam  Windiastuti  (2013)  mengatakan  sumber  daya manusia adalah satu kesatuan tenaga kerja manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya  manusia  harus  dipandang  sebagai  suatu  sistem  dimana  tiap-tiap  karyawan berfungsi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Sumber  daya  manusia  diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.
Warisno (2008:48) dalam Windiastuti (2013) mengatakan dalam pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik,  SKPD  harus  memiliki  sumber  daya  manusia  yang kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang keuangan.  Sumber  daya  manusia  yang  kompeten  tersebut  akan  mampu  memahami logika  akuntansi  dengan  baik.  Kegagalan  sumber  daya  manusia  pemerintah  daerah dalam  memahami  dan  menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dengan standar  yang  ditetapkan  pemerintah.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  didukung oleh komponen berikut:
1. Latar Belakang Pendidikan
Pendidikan  adalah  segala  upaya  yang  direncanakan  untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka  melakukan  apa  yang  diharapkan  oleh  pelaku  pendidikan  (Soekidjo Notoatmodjo. 2003:16). Pendidikan juga merupakan proses pengubahan sikap dan  tatalaku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan  mendidik  (Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,
2002:263).  Menurut  UU  RI  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pasal  1  mendefenisikan  pendidikan  sebagai  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesert  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia  terutama  untuk  pengembangan  aspek  intelektual  dan  kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar, pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  formal  dalam organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukan derajat  intelektual  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  maka semakin  tinggi  pengetahuan  dan  tingkat  intelektualitas  seseorang.  Dengan tingkat  pendidikan  yang  memadai  seseorang  lebih  mudah  menjalankan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dengan  dilatar  belakangi  pendidikan akuntansi atau keuangan.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Menurut Wijaya (1970:75) pendidikan merupakan proses pengembangan  dan  pembinaan  kemampuan  pegawai  dan  meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan sehingga mereka dapat menunaikan tugas kewajiban  dengan  sebaik-baiknya.  Sedangkan  pelatihan  merupakan pengembangan  keterampilan  teknis  sehingga  pegawai  dapat  menjalankan pekerjaan  dengan  sebaik-baiknya.  Sondang  P.  Siagian  (1983:180) mendefenisikan  pendidikan  adalah  keseluruhan  proses,  teknik  dan  metode mengajar  dalam  rangka  mengalihkan  sesuatu  pengetahuan  dari  seseorang kepada  orang  lain  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Sedangkan pelatihan merupakan proses belajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu.
Program  pendidikan  dan  pelatihan  dilakukan  untuk  mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah  dimiliki  agar  kemampuan  pegawai  semakin  baik.  Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan  kegiatan  lain  untuk  mengubah  perilaku  kerja,  sedangkan  pelatihan lebih  ditekankan  pada  peningkatan  kemampuan  untuk  melakukan  pekerjaan yang spesifik pada saat ini.
Beberapa  tujuan  dari  program  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai diantaranya sebagai berikut:
a. Meningkatkan produktivitas kerja,
b. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai,
c. Menigkatkan efisiensi tenaga dan waktu,
d. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai,
e. Menigkatkan  pelayanan  yang  lebih  baik  dari  karywan  untuk  konsumen perusahaan atau organisasi,
f. Menjaga moral pegawai,
g. Meningkatkan karir pegawai.
Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas  akan  membawa  peningkatan  terhadap  kinerja  organisasi  apabila pelatihan  dan  pengembangan  pegawai  dilakukan  secara  terencana  dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  instansi  pemerintah  pun  cukup penting,  karena  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  yang  baik dibutuhkan  pegawai  yang  benar-benarmemahami  cara  dan  proses penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Pengalaman Kerja
Siagian  (2002:62)  dalam  Windiastuti  (2013)  mengemukakan  bahwa pengertian  pengalaman  langsung  adalah  ketika  seseorang  pernah  bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa  yang  diamati  dan  diikuti  oleh  seseorang  pada  suatu  organisasi meskipun  yang  bersangkutan  sendiri  tidak  menjadi  anggota  dari  pada organisasi dimana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi.
Pengalaman  kerja  di  dalam  suatu  organisasi  menjadi  salah  satu indikator  bahwa  seseorang  telah  memiliki  kemampuan  yang  lebih.  Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi maka semakin banyak  pengalaman  pegawai  tersebut  dan  semakin  memahami  apa  yang menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diberikan  kepada  pegawai  tersebut. Begitupun  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  daerah,  SKPD  diharapkan memiliki  sumber  daya  manusia  yang  telah  memiliki  pengalaman  kerja  yang lebih  lama  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan,  karena  dalam  menyusun laporan  keuangan  dibutuhkan  pegawai  yang  benar-benar  memahami akuntansi  atau  keuangan  beserta  aturan-aturan  dalam  penyusunan  laporan keuangan daerah.

## Tekanan Eksternal
Sentot  Imam  Wahjono  (2010:208)  dalam  Budiman  (2014)  mengemukakan  bahwa kekuasaan  seseorang  bersumber  dari  penghargaan  (reward),  kekuasaan  memaksa (coersive  power),  pengakuan  hukum  (legitimate  power),  keahlian  (expert  power), dan  keteladanan  seseorang  (referent  power)  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi sebagai usaha untuk menciptakan komitmen (commitment), kepatuhan (compliance), dan  perlawanan  (resistance).  Kekuatan  koersif  (coersive  power)  adalah  tekanan eksternal  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga  lain  untuk mengadopsi  struktur  atau  sistem  (Ashwort,  2009).  Menurut  Gibson  et  al  (2012) dalam  Halmawati  dan  Mustin  (2015)  tekanan  merupakan  dorongan  yang  dapat bersifat mendukung atau pun menolak pelaksanaan sebuah tanggung jawab ataupun kebijakan dalam sebuah organisasi.
Tekanan  internal  berhubungan  dengan  sejumlah  dorongan  atau  penolakan terhadap  sejumlah  kebijakan  yang  dijalankan  di  dalam  sebuah  perusahaan  yang bersumber  dari  dalam  organisasi,  seperti  tekanan  dari  manajer,  dan  stakeholder lainnya.  Sedangkan  tekanan  eksternal  merupakan  dorongan  atau  penolakan  untuk melaksanakan sebuah kebijakan  yang berasa dari luar organisasi. Seperti dukungan atau  penolakan  dari  masyarakat,  maupun  dorongan  atau  larangan  dari  Pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.
Tekanan  eksternal  yang  sangat  berpengaruh  adalah  tekanan  yang  diberikan  oleh pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga  lain  untuk  mengadopsi  struktur  atau  system (Ashworth, 2009 dalam Ridha dan Basuki, 2012). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi  politik  akan  mengakibatkan  praktik-praktik  yang  terjadi  dalam organisasi,    khususnya    terkait    peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  akan  hanya bersifat  formalitas  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  legitimasi.  Tekanan  ekternal membuat  seluruh  anggota  organisasi  melaksanakan  proses  kegiatan  operasional dengan  semestinya,  proses  tersebut  dilakukan  dengan  lebih  terbuka  seperti menggunakan  tenaga  auditor  ekternal  yang  bersifat  independen,  ketika  proses tersebut  berhasil    dilaksanakan    tentu    proses    peningkatan  kualitas    laporan keuangan mengalami peningkatan.
Ridha  dan  Basuki  (2012)  menyebutkan  bahwa  peraturan  dan  perundang- undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk koersif  pada penyusunan laporan keuangan. Indikator tersebut adalah:
1. Perubahan peraturan / perundang undangan,
2. Tuntutan pemimpin,
3. Tuntutan masyarakat,
4. Pemberitaan media masa,
5. Perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat,
6. Tuntutan komunitas bisnis.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## 1. Pemeritah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  mendefenisikan  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara pemerintahan  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota,  dan  perangkat  daerah  merupakan unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Hubungan  wewenang  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  undang-undang  dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Hubungan  keuangan, pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD 1945.  Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan pemberian  sumber-sumber  penerimaan  yang  cukup  kepada  daerah,  dengan mengacu  kepada  undang-undang  yang  mengatur  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah.  Besarnya  penerimaan daerah disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara
pemerintah Pusat dan daerah. Semua sumber keuangan   yang   melekat   pada setiap  urusan      pemerintah      yang  diserahkan  kepada  daerah,  akan  menjadi sumber keuangan daerah.
Daerah  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  sumber  keuangan,  antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan  pajak  dan  retribusi  daerah,  hak  untuk  mendapatkan  bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;  hak  untuk  mengelola  kekayaan  daerah  dan mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.
Di  dalam  Undang-undang  yang  mengatur  keuangan  negara,  terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  yang  dipegang  oleh presiden.  Presiden  memberikan  sebagian  dari  kewenangannya  kepada gubernur/  bupati/  walikota  selaku  kepala  pemerintah  daerah  untuk mengelola  keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan  tersebut  berimplikasi  pada  pengaturan  pengelolaan keuangan  daerah,  yaitu  bahwa  kepala  daerah  (gubernur/  bupati/  walikota) adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan bertanggungjawab  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  sebagai  bagian  dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah  melimpahkan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaan  keuangan  daerah kepada  para  pejabat  perangkat  daerah.  Dengan  demikian  pengaturan pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu  dengan  pengaturan  pemerintahan  daerah,  yaitu  dalam  undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  No  33  Tahun  2004,  sumber  pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang  meliputi  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah,
b. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus,
c. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD) berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  memiliki  Tugas  Pokok  melaksanakan  urusan Pemerintah  Daerah  berdasarkan  asas      otonomi  dan  tugas  pembantuan  di bidang  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Fungsi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
b. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di  bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
c. Pembinaan      dan      pelaksanaan      tugas      di      bidang      Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## 2. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi    yang    dapat    digunakan    untuk    menggambarkan  kinerja  entitas tersebut.  Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Laporan  keuangan  dapat  dikatakan  sebagai  data,  dan  dapat  juga dikatakan  sebagai  informasi.  Data  dapat  berubah  menjadi  informasi  jika diubah  kedalam  konteks  yang  memberikan  makna  (Lillrank,  2003)  dalam Nurillah (2014).
Laporan  keuangan  pemerintah  ditujukan  untuk  memenuhi    tujuan umum  pelaporan  keuangan,  namun  tidak  untuk  memenuhi  kebutuhan  kusus pemakainya.  Disamping  penyusunan  laporan  keuangan  keuangan  bertujuan umum,  entitas  pelaporan  dimungkinkan  untuk  menghasilkan  laporan keuangan  yang  disusun  untuk  kebutuhan  khusus.  Mardiasmo  (2002:160) dalam  (Permadi  2013)  mengatakan  bahwa  lembaga  pemerintah  dituntut untuk  dapat  membuat  laporan  keuangan  eksternal  yang  meliputi  laporan keuangan  formal  seperti  laporan  surplus  defisit,  laporan  realisasi  anggaran, laporan  arus  kas  dan  neraca  serta  kinerja  yang  dinyatakan  dalam  ukuran finansial dan non finansial.
Pengguna  laporan  keuangan  pemerintahan  menurut  International Federation of Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC)dalam Permadi (2013) dikelompokkan sebagai berikut:
a. Badan  legislatif  dan  badan-badan  lain  yang  memiliki  kekuasaan  untuk mengatur  dan  mengawasi  kondisi  keuangan  Badan  legislatif  merupakan pengguna  utama  dari  laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan  keuangan tersebut  akan  memberikan  informasi  yang  membantu  untuk  dapat mengetahui  bagaimana  pemerintah  mengurus  sumber-  sumber,  ketaatan terhadap  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan,  kondisi  keuangan maupun kinerja.
b. Rakyat
Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari  para  pembayar  pajak,  pemilih,  serta  kelompok-kelompok  yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.
c. Investor dan kreditur Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna  kepada investor  dan  kreditur  pemerintah.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan penilaian  terhadap  kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai  kegiatan kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.
d. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain Seperti investor dan kreditur, bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan  penyedia  sumber  lain  menaruh  ketertarikan  terhadap  kondisi keuangan pemerintah. Selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.
e. Analisis ekonomi dan keuangan
Para  analisis  ekonomi  dan  keuangan  termasuk  media-media  keuangan menelaah,  menganalisis  dan  menyebarkan  hasil-hasilnya  kepada  para pemakai  laporan  yang  lain.  Tugas  mereka  adalah  melakukan  evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

## 3. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam  membuat  dan mengevaluasi    keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik, tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan  informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum  juga  mempunyai  peranan      prediktif  dan  prospektif,  menyediakan informasi  yang  berguna  untuk  memprediksi  besarnya  sumber  daya  yang dihasilkan  untuk  operasi  yang  berkelanjutan, serta  risiko  dan  ketidakpastian yang terkait.
Informasi  dalam  laporan  keuangan  tersebut  relevan  untuk  memenuhi tujuan  laporan  keuangan  pemerintah,  namun  tidak  dapat  sepenuhnya memenuhi  tujuan  tersebut.  Informasi  tambahan,  termasuk  laporan  non keuangan,  dapat  dilaporkan  bersama-sama  dengan  laporan  keuangan  untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  mengenai  aktivitas  suatu entitas pelaporan selama satu periode.
4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan  keuangan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.71  tahun  2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan  realisasi  anggran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  lokasi,  dan pemakaian  sumber  daya  keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya  dalam  suatu  periode  pelaporan.  Unsur  yang  dicakup  secara langsung  oleh  laporan  realisasi  anggaran  trdiri  dari  pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca
Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.  Unsur yang dicakup  oleh  neraca  terdiri  dari  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Aset merupakan  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi  dan/atau  sosial  dimasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan uang  termasuk  sumber  daya  non  keuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyeleseiannya mengakibatkan aliran  keluar  sumber  daya  ekonomi  pemerintah.  Ekuitas  merupakan kekayaan  bersih  pemerintah  yang  merupakan  selisih  antara  asset  dan kewajiban pemerintah.

## d. Laporan Operasional (LO)
Laporan  operasional  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi  yang menambah  ekuitas  dan  penggunaanya  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode  pelaporan.  Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  dalam  laporan operasional  terdiri  dari  pendapatan-LO,  beban,  transfer  dan  pos-pos  luar biasa.  Pendapatan-LO  merupakan  hak  pemerintah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang  diakui  sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  bersih.  Transfer merupakan  hak  penerimaan  atau  kewajiban  pengeluaran  uang  dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan  dan  dana  bagi  hasil.  Pos  luar  biasa  merupakan  pendapatan luar  biasa  atau  beban  luar  biasa  yang  terjadi  karena  kejadian  atau transaksi  yang  bukan  merupakan  operasi  biasa,  tidak  diharapkan  sering atau  rutin  terjadi  dan  berada  di  luar  kendali  atau  pengaruh  entitas bersangkutan.
e. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas  pemerintah pusat/daerah selama periode terentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus  kas  terdiri  dari  penerimaan  dan  pengeluaran  kas.  Penerimaan  kas merupakan  semua  aliran  kas  yang  masuk  ke  bendahara  umum  negara /daerah.  Pengeluaran  kas  merupakan  semua  aliran  kas  yang  keluar  ke bendahara umum negara /daerah.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan  informasi  kenaikan  atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  meliputi  penjelasan  naratif  atau  rincian dari  angka  yang  tertera  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan  Laporan  Arus  Kas.  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  juga  mencakup informasi  tentang  kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh  entitas pelaporan  dan  informasi  lain  yang  diharuskan  dan  dianjurkan  untuk diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  serta  ungkapan- ungkapan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  penyajian  laporan keuangan secara wajar.
5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a. Relevan
Laporan  keuangan  dikatakan  relevan  jika  informasi  yang  termuat didalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dalam  membantu mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil
evaluasi  mereka  dimasa  lalu.  Dengan  demikian  informasi  laporan keuangan yang relevan dapat dihubngkan dengan maksud penggunaannya. Adapun informasi yang relevan, terdiri atas:
i. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi  memungkinkan  pengguna  untuk  menegaskan  atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
ii. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi  dapat  membantu  pengguna  untuk  memprediksi  masa yang  akan  datang  berdasarkan  hasil  masa  lalu  dan  kejadian  masa kini
iii. Tepat Waktu
Informasi  disajikan  tepat  waktu  sehingga  dapat  berpengaruh  dan berguna dalam pengambilan keputusan
iv. Lengkap
Informasi  akuntansi  keuangan  pemerintah  disajikan  selengkap mungkin,  mencakup  semua  informasi  akuntansi  yang  dapat mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dengan  memperhatikan kendala  yang  ada.  Informasi  yang  melatar  belakangi  setiap  butir informasi  utama  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan diungkapkan  dengan  jelas  agar  kekeliruan  dalam  penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat  diverifikasi.  Informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara  potensial  dapat  menyesatkan.  Informasi  yang  andal  memenuhi karakteristik sebagai berikut:
i. Penyajian jujur
Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta  peristiwa lainnya  yang  seharusnya  disajikan  atau  yang  secara  wajar  dapat diharapkan untuk disajikan.
ii. Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  diuji,  dan apabila  pengujian  dilakukan  lebih  dari  sekali  oleh  pihak  yang berbeda,  hasilnya  tetap  menunjukan  simpulan  yang  tidak  berbeda jauh.
iii. Netralitas
Informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak  berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat Dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  Perbandingan dapat  dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Perbandingan  secara internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan  kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan  secara  eksternal  dapat  dilakukan  bila  entitas  yang diperbandingkan  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  sama.  Apabila
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih  baik dari pada  kebijakan  akuntansi  yang  sekarang  diterapkan,  perubahan  tersebut iungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat Dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan  batas  pemahaman  para  pengguna.  Untuk  itu  pengguna diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  atas  kegiatan  dan lingkungan  operasi  entitas  pelaporan,  serta  adanya  kemauan  pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 6. Kendala Informasi yang Andal dan Relevan
Kendala  informasi  akuntansi  dan  laporan  keuangan  adalah  setiap  keadaan yang  tidak  memungkinkan  terwujudnya  kondisi  yang  ideal  dalam mewujudkan  informasi  akuntansi  dan  laporan  keuangan  yang  relevan  dan andal  akibat  keterbatasan  atau  karena  alasan-alasan  kepraktisan.  Tiga  hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu:
a. Materialitas
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerinta hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan  dalam  mencatat  informasi  tersebut  dapat  mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
Manfaat  yang  dihasilkan  informasi  seharusnya  melebihi  biaya penyusunannya.  Oleh  karena  itu  laporan  keuangan  pemerintah  tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya  penyusunannya.  Namum  demikian  evaluasi  biaya  dan  manfaat merupakan  proses  pertimbangan  yang  subtansial.  Biaya  itu  juga  tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang  menikmati manfaat. Manfaat mungkin  juga  dinikmati  oleh  pengguna  lain  disamping  mereka  yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor  mungkin  akan  mengurangi  biaya  yang  dipikul  oleh  suatu  entitas pelaporan.
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif Keseimbangan  antar  karakteristik  kualitatif  diperlukan  untuk  mencapai suatu  keseimbangan  yang  tepat  diantara  berbagai  tujuan  normatif  yang diharapkan  dipenuhi  oleh  laporan  keuangan  pemerintah.  Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi  dan  keandalan.  Penentuan  tingkat  kepentingan  antara  dua karakteristik  kualitatif  tersebut  merupakan  masalah  pertimbangan profesional.
Kualitas    laporan    keuangan    juga    bisa    dinilai  dari  hasil  pemeriksaan    yang dilakukan    oleh    BPK.      Pemeriksaan    keuangan    adalah    pemeriksaan    atas Laporan  Keuangan  (LK)  yang  bertujuan  memberikan  keyakinan  yang memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua  hal  yang  material,  sesuai    dengan    prinsip      akuntansi    yang    berlaku umum  di  Indonesia   atau  basis
akuntansi  komprehensif  selain    prinsip    akuntansi  yang    berlaku    umum  di Indonesia.  Pemeriksaan  atas  LK  dilakukan  dalam  rangka  memberikan pendapat/opini atas kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan.
Terdapat  empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa,  yakni:
a. Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  memuat  suatu  pernyataan  bahwa laporan  keuangan  menyajikan  secara  wajar,  dalam  semua  hal  yang material  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Sesuai dengan  Standar Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP)  yang  diberlakukan dalam  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN),  BPK  dapat memberikan   opini  wajar tanpa pengecualian   dengan   paragraf  penjelas (WTP-DPP)  karena  keadaan  tertentu  sehingga  mengharuskan  pemeriksa menambahkan  suatu  paragraph penjelasan dalam  LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
b. Wajar      Dengan      Pengecualian      (WDP)      memuat      suatu      pernyataan bahwa laporan   keuangan   menyajikan   secara   wajar,   dalam   semua hal   yang material   sesuai   dengan   SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
c. Tidak  Wajar (TW) memuat  suatu pernyataan  bahwa  laporan keuangan tidak menyajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal  yang  material  sesuai dengan SAP.
d. Pernyataan Menolak  Memberikan Opini atau Tidak  Memberikan Pendapat (TMP)    menyatakan  bahwa  pemeriksa  tidak    menyatakan  opini  atas laporan keuangan.

## PERUMUSAN HIPOTESIS Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan yang didukung oleh latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di bidang keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi  membuat  kurangnya  pemahaman  aparatur  Pemerintah  Daerah  dala mengelola  keuangan  daerah  dengan  baik  dan  benar.  Keterbatasan  SDM  yang memahami  mekanisme  penyusunan  Laporan  Keuangan  yang  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi kendala dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  berkualitas.  Seseorang  yang  memiliki  kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilanya sehingga dapat bekerja  dengan mudah,  cepat, intuitif dan dengan pengalamanya bisa meminimalisir keSalahan.
Ada  beberapa  peneliti  terdahulu  yang  melakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu Sukmaningrum (2012), Windiastuti (2013), Surastiani  dan  Handayani  (2015),  Pradono  dan  Basukianto  (2015),  Ihsanti  (2014), Purnamasari  dan  Handayani  (2015),  Syarifudin  (2014),  Wati,  dkk  (2014),  Nurillah (2014), Andini dan Yusrawati (2015)dan Ridha dan Basuki (2012). Berdasarkan hasil penelitian  terdahulu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan masih  menunjukan  ketidakkonsistenan  hasil.  Sukmaningrum  (2012)  dan  Syarifudin (2014)  menyatakan  bahwa  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Bidang  Akuntansi  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dewi (2015) juga melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  SDM,  Tekanan  Eksternal,  Komitmen Managemen  terhadap  transparansi  Pelaporan  Keuangan.  Hasil  penelitiannya
menunjukkan  bahwa  pengaruh  SDM  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap transparansi pelaporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Windiasatuti (2013), Ihsanti (2014), Nurillah (2014), Surastiani dan Handayani (2015), Andini dan Yusrawati (2015), Pradono dan Basukianto (2015) serta Wati dkk (2014) menyatakan bahwa  Sumber  Daya  Manusia  Bidang  Akuntansi  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan.
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Tekanan Eksternal
Kekuatan  koersif  (coersive  power)  adalah  tekanan  eksternal  yang  diberikan  oleh pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga  lain  untuk  mengadopsi  struktur  atau  system (Ashwort,  2009).  Tekanan  eksternal  merupakan  dorongan  atau  penolakan  untuk melaksanakan  sebuah kebijakan  yang  berasa dari  luar organisasi,  seperti  dukungan atau  penolakan  dari  masyarakat,  maupun  dorongan  atau  larangan  dari  pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Tekanan  eksternal  yang  sangat  berpengaruh  adalah  tekanan  yang  diberikan  oleh pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga  lain.  Adanya  peraturan  ditujukan  untuk mengatur  praktik  yang  ada  agar  menjadi  lebih  baik.  Tekanan  ekternal  membuat seluruh  anggota  organisasi  melaksanakan  proses  kegiatan  operasional  dengan semestinya.
Ridha  dan  Basuki  (2012)  menyebutkan  bahwa  peraturan  dan  perundang- undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk koersif  pada penyusunan laporan keuangan. Indikator tersebut adalah:
1. Perubahan peraturan / perundang undangan,
2. Tuntutan pemimpin,
3. Tuntutan masyarakat,
4. Pemberitaan media masa,
5. Perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat,
6. Tuntutan komunitas bisnis.
Budiawan (2014) menyimpulkan bahwa sumber-sumber kekuatan koersif berasal dari:
1. Perubahan peraturan / perundang undangan,
2. Pemberian sanksi,
3. Tuntutan masyarakat,
4. Kontrol media masa,
5. Kontrol dunia bisnis,
6. Perkembangan teknologi dan informasi.
Dalam penelitian yang dilakukan  oleh Ridha  dan Basuki, (2012) menyatakan bahwa  tekanan  eksternal  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan  keuangan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Purnamasari  dan  Handayani,  2015)  juga  menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal berpengaruh  signifikan  terhadap  transparansi  laporan  keuangan.  Perbedaan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ridha  dan  Basuki  (2012)  dan  Purnamasari  dan handayani  (2015)  dengan  penelitian  yang  akan  Penulis  lakukan  yaitu  variabel dependen  Penulis  adalah  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan  variabel  dependen peneliti terdahulu adalah transparansi laporan keuangan.
Semakin  banyak  aturan  dan  tuntutan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan lembaga  lainnya  dalam  pembuatan  laporan  keuangan,  maka  kualitas  laporan
keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Banyak tekanan yang diberikan kepada Pemerintah  Daerah  akan  meningkatkan  kehati-hatian  serta  keseriusan  dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
H2 : Tekanan Eksternal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Indriantoro dan Supomo (2002:115) menyatakan bahwa populasi merupakan sekelompok  orang,  kejadian  atau  segala  sesuatu  yang  mempunyai  karakteristik tertentu.  Sugiyono  (2004:72)  dalam  Permadi  (2013)juga  mengungkapkan  bahwa populasi  merupakan  suatu  objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik  kesimpulannya.  Populasi  bukan  sekedar  jumlah  yang  ada  pada  objek  dan subjek yang dipelajari namun meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh  subjek  atau  objek  yang  diteliti.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Seluruh karyawan  atau  staff  yang  bekerja  di  DPPKAD  Kota  Sawahlunto  yang  berjumlah  63 orang.
Sampel menurut Sugiyono (2004:73) dalam (Permadi, 2013) yaitu bagian dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Dalam  penelitian  ini teknik  yang  digunakan  dalam  penentuan  sampel  adalah  teknik Non  Probability Sampling . Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau berdasarkan pertimbangan pakar. Pengambilan sampel  ini  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  mewakili  dan menggambarkan  populasi  yang  sebenarnya.  Berdasarkan  populasi  diatas  peneliti melakukan  penelitian  kepada  semua  pegawai  yang  berstatus  PNS  yang  berada  di Dinas DPPKAD Kota sawahlunto yang berjumlah 52 orang.

## VARIABEL PENELITIAN Variabel Dependen
Variabel  dependen  sering  kita  sebut  dengan  variabel  terikat.  Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.

## Variabel Independen
Variabel  independen  sering  kita  kenal  dengan  variabel  bebas.  Variabel independen  merupakan  tipe  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  dependen (terikat), Indriantoro dan Supomo (2002:63). Variabel independen dari penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Tekanan Eksternal (X2).

## JENIS DAN SUMBER DATA
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  kuantitatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  kuisioner  yang dibagikan dan telah diisi  oleh  staff  atau  karyawan  pada  Dinas  DPPKAD  Kota  Sawahlunto  yang  menjadi responden  terpilih dalam penelitian  ini.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  survei  langsung  dengan  memberikan  kuisioner  kepada  staff  atau  karyawan DPPKAD Kota  Sawahlunto. Skala  pengukuran  yang  digunakan  untuk  variabel  dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert yaitu :
1. Sangat tidak setuju,
2. Tidak setuju,
3. Kurang setuju,
4. Setuju,
5. Sangat setuju.

## METODE ANALISIS
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  bantuan  program computer Smart PLS 2. Analisis data menggunakan model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh  antara  variabel  independen  (Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Tekanan Eksternal) dengan variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan).

## TENIK ANALISIS DATA Statistik Deskriptif
Sebelum  melakukan  analisis  konstruk  dan  hipotesis, perlu dilakukan  analisis statistik  deskriptif.  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  memahami,  mendeskripsikan  dan menerangkan data atau peristiwa yang dikumpulkan dalam suatu penelitian
Partial Least Square (PLS)
1. Model Pengukuran atau Outer Model
Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari indikator. Evaluasi  model  pengukuran  ini  bersifat  reflektif.  Untuk  itu  digunakan  pengukuran berikut, yaitu:
a. Convergent Validity
Evaluasi Convergent validity dimulai dengan melihat item reliability ( indicator validitas ) yang ditunjukkan oleh nilai loading factor. Nilai loading factor kurang dari  0,5  akan  dihilangkan  dari  dalam  model.  Pemeriksaan  selanjutnya  dari convergent  validity adalah  dengan  melihat  nilai Average  Variance  Extracted (AVE ).  Nilai  AVE  untuk  setiap  kostrak  di  atas  0,5  sangat  direkomendasikan dalam menguatkan hasil convergent validity .
b. Discriminant Validity
Evaluasi Discriminant validity dimulai dengan melihat cross loading . Nilai cross loading menunjukkan  besarnya  korelasi  antara  setiap  konstrak  dengan indikatornya  dan  indikator  dari  konstrak  blok  lainnya.  Suatu  model pengukuran  memiliki Discriminant  validity yang  baik  jika  korelasi  antara konstrak dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indicator dari konstrak  blok lain.  Evaluasi  selanjutnya  dari discriminant validity adalah membandingkan  nilai  akar  AVE  dengan  korelasi  antar  konstrak.  Hasil  yang direkomendasikan  adalah  bahwa  nilai  akar  AVE  harus  lebih  tinggi  dari korelasi  antar  konstrak  untuk  mendapatkan  nilai discriminant  validity yang baik. Evaluasi model diskriminant validity selajutnya yaitu dengan melihat nilai composite  reability dari  blok  indikator  yang  mengukur  konstruk.  Dalam evaluasi  model  diskriminant  validity  untuk  semua  nilai Composite  Reliability pada  setiap  kostrak di  atas  0,7  sangat  direkomendasikan  dalam menguatkan hasil discriminant validity .
Keseluruhan  pengukuran  tersebut  dapat  dilakukan  di  SmartPLS  2  dengan memilih ikon Calculate dan meng-klik pilihan PLS Algorithm. Akan muncul berbagai macam  hasil  pengukuran,  yang  dapat  digunakan  sesuai  dengan  jenis  indicator penelitian.

## 2. Model Struktural atau InnerModel
Inner model ( inner relation, structural model dan substantive theory ) menggambarkan hubungan  antar  variabel  laten  berdasarkan  pada  teori  substantif.  Model  structural dievaluasi  dengan  menggunakan  R-square  untuk  konstruk  dependen  dan  uji  t  serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.
Dalam  menilai  model  dengan  PLS  dimulai  dengan  melihat  R-square  untuk setiap  variabel  laten  dependen.  Interpretasinya  sama  dengan  interpretasi  pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten terhadap variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Hasil R-square sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19  untuk  variabel  laten  endogen  (variabel  dependen)  dalam  model  structural mengindikasikan  bahwa  model  baik,  moderat  dan  lemah.  Dalam  SmartPLS  2  hasil pengukuran nilai R-square dapat dihilat dari hasil PLS Algorithm.
Selain  R-square,  perlu  juga  dilakukan  pengujian  Q2  yang  bertujuan  untuk menguji  apakah model  yang  digunakan  mempunyai  predictive  relevance.  Predictive relevance  pada  model  struktural  menunjukan  seberapa  baik  nilai  observasi  yang dihasilkan  dan  juga  estimasi  parameternya.  Pengujian  ini  seringkali  disebut  juga sebagai evaluasi goodness of fit.
Rumus  diatas  menunjukan  rumus  Q 2 pada  aplikasi  SmartPLS.  Pengujian  Q 2 dapat dilakukan dengan memilih icon Calculate pada SmartPLS kemudian meng-klik pilihan blindfolding, setelah  muncul jendela pilih omission rentang antar 1 hingga 10 (pilih  angka  tertinggi  sebelum  warna  merah  muncul),  selanjutnya  setelah  kalkulasi selesai pilih Construct Crossvalidated Redundancy . Q 2 diterima apabila nilainya lebih besar dari 0.

## Uji Hipotesis
Jika  nilai  T-statistics  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai  T-table,  berarti  hipotesis diterima.  Untuk  tingkat  keyakinan  95  persen  (alpha  5  persen)  maka  nilai  T-table untuk  hipotesis  satu  ekor  (one  tailed)  adalah ≥ 1,64.  Pengujian  hipotesis  dapat diformulasikan sebagai berikut:
H0: α1 ≤ 0: Menerima H0, jika t statistik ≤ 1,64, artinya variabel inde penden tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Ha: α1 = 0: Menerima Ha, jika t statistik > 1,64, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Dalam  SmartPLS  hasil  pengujian  hipotesis  termasuk  kedalam  inner  Model. Dapat diuji dengan cara memilih icon Calculate pada SmartPLS kemudian meng-klik
pilihan bootstrapping. Selanjutnya  pada  pilih  hasil  laporan final  result yang path coefficient .  Maka  muncul  tabel  yang  menunjukan  apakah  hipotesis  diterima  atau ditolak.

## HASIL PENELITIAN
Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan  tabel  diatas  sebagian  besar  jawaban  responden  untuk  setiap pertanyaan adalah mengatakan setuju, sedangkan jawaban yang paling sedikit adalah sangat tidak setuju.
Partial Least Square (PLS)
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Partial  Least  Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0 M3. PLS merupakan metode alternative  analisis  dengan  Structural  Equation  Modelling  (SEM)  yang  berbasis varian. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil.
Model  struktural  dalam penelitian  ini  ditampilkan  pada  Gambar  4.2.  Gambar tersebut  menunjukkan  bahwa  konstruk  latar  belakang  pendidikan  diukur  dengan  3 indikator,  konstruk  pendidikan  dan  pelatihan  diukur  dengan  4  indikator,  konstruk pengalaman bidang keuangan diukur dengan 2 indikator, konstruk tekanan eksternal diukur dengan 3 indikator dan konstruk kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 indikator.  Hubungan  yang  akan  diteliti  dilambangkan  dengan  anak  panah  antara konstruk yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Model Struktural
Dengan  menggunakan  SmartPLS  2.0  M3,  kemudian  model  dieksekusi  dengan menggunakan  PLS  Algorithm,  yang  menunjukan  nilai  outer  model  yang  akan dijelaskan  pada  sub-bab  berikut.  Tampilan  hasil  PLS  Algorithm  dapat  terlihat  pada Gambar 2.

## Gambar 2. PLS Algorithm

## Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)
Evaluasi awal model pengukuran ini bersifat  reflektif, yaitu convergent validity dan discriminant  validity.  Evaluasi  convergent  validity  dimulai  dengan  melihat  item reliability  (indikator  validitas)  yang  ditunjukkan  oleh  nilai  loading  factor.  Nilai loading factor kurang dari 0,5 akan dihilangkan dalam model. Evaluasi discriminant validity  dimulai  dengan  melihat  cross  loading.  Nilai  cross  loading  menunjukkan besarnya  korelasi  antara  setiap  konstrak  dengan  indikatornya,  dan  indikator  dari konstrak blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki discriminant validity yang baik  bila  bila  korelasi  antara  konstrak  dengan  indikatornya  lebih  tinggi  daripada korelasi indikator dari konstrak blok lainnya.

## 1. Evaluasi konvergent validity

## Tabel 2. Cross Loading
Berdasarkan  hasil  tabel  di  atas  untuk  semua  nilai cross  loading pada  setiap kostrak  di  atas  0,5  artinya  memiliki  validitas  yang  dapat  diterima.  Dari  semua indikator  (item  pertanyaan)  terdapat  satu  indikator    yang  tidak  valid  dengan  nilai yang  tidak  mencapai  0,5    yaitu  X1LPQ1  sebesar  0,439.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  konstruk  mempunyai convergent  validity yang  baik,  dan  komponen  (item pertanyaan) (X1LPQ1) dikeluarkan dari model struktural.
Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Tabel 3 berikut memperlihatkan hasil output AVE SmartPLS.

## Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)
Berdasarkan tabel di atas untuk semua nilai AVE pada setiap kostrak di atas 0,5  sangat  direkomendasikan  dalam  menguatkan  hasil convergent  validity .  Dari semua  konstrak  terdapat  satu  konstrak  yang  tidak  valid  dengan  nilai  0,490  yaitu kompetensi  SDM.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konstruk  mempunyai convergent  validity yang  baik,  dan  komponen  (item  pertanyaan)(X1LPQ1) dikeluarkan dari model struktural.

## 2. Evaluasi Discriminant Validity
Nilai  cross  loading  juga  menunjukan  adanya discriminate  validity yang  baik karena  nilai  korelasi  indikator  terhadap  konstruk  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan nilai  korelasi  indikator  konstruk  lainnya  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.4 Cross
Loading. Evaluasi  selanjutnya  dari discriminant  validity adalah  membandingkan antara nilai akar AVE dengan korelasi antar konstrak. Hasil yang  direkomendasikan adalah  bahwa  nilai  akar  AVE  harus  lebih  tinggi  dari  korelasi  antar  konstrak  untuk mendapatkan nilai discriminant validity yang baik, seperti yang terlihat pada Tabel 4 dibawah ini:

## Tabel 4.  Akar AVE dan Korelasi Antar Konstruk
Berdasarkan tabel diatas nilai akar AVE untuk masing-masing konstrak lebih tinggi dari korelasi antar konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai discriminant validity baik, sehingga hasil evaluasi model ini sangat direkomendasikan. Evaluasi  model diskriminant  validity selajutnya  yaitu  dengan  melihat  nilai composite  reability dari  blok  indikator  yang  mengukur  konstruk.  Tabel  5 memperlihatkan hasil output composite reability smartPLS. Tabel 5. Composite Reliability
Dalam  evaluasi  model  diskriminant  validity  untuk  semua  nilai Composite Reliability pada  setiap  kostrak  di  atas  0,7  sangat  direkomendasikan  dalam menguatkan hasil discriminant validity . Berdasarkan tabel  dapat dilihat bahwasanya semua konstruk reliabel, karena composite reliability menunjukan nilai diatas 0.70.
Pengujian Model Struktural ( Inner Model )
Setelah  model  yang  diestimasi  memenuhi  kriteria discriminant  validity berikutnya dilakukan  pengujian  model  struktural  ( inner  model ).  Menilai inner  model adalah melihat  hubungan  antara  konstruk  laten  dengan  melihat  hasil  estimasi  koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya.

## Tabel 6. R-Square
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R-square konstrak kualitas laporan keuangan yaitu sebesar  sebesar  72,1%.  Hal  tersebut  menandakan  kompetensi  SDM  dan  tekanan eksternal mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan sebesar 72,1 % yang masuk kedalam katagori baik, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  Selanjutnya adalah evaluasi  kekuatan  prediksi  model  dari  konstrak  late  eksogen  dengan  melihat  nilai
Stone- Geisser’s  Q 2 ( construct  crossvalidated  redundancry )  dari output  Smart  PLS. Hasilnya adalah sebagai berikut :
Tabel 7.  Q2 (Goodness of Fit)
Pada tabel di atas, nilai cv redundancry index untuk kompetensi SDM lebih besar dari 0,  yaitu  0.430  menunjukkan  bahwa  konstrak  laten  eksogen  (Latar  belakang pendidikan,  Pengalaman  B.  Keuangan,  Pendidikan  Pelatihan  memiliki predictive relevance yang  baik  untuk  konstrak  Kompetensi  SDM.  Begitu  juga  dengan  nilai cv redundancry  index untuk  kualitas  laporan  keuangan  yaitu  0.420  yang  menunjukkan bahwa konstrak kompetensi SDM dan tekanan eksternal memiliki predictive relevance yang baik untuk konstrak kualitas laporan keuangan.

## HASIL UJI HIPOTESIS
Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada hasil dari inner  weight .  Hipotesis  diterima  jika  nilai  T-statistic  lebih  besar  dari T-tabel (1,64)  dan  nilai P  value kecil  dari  0,05.  Tabel  berikut  adalah  hasil  uji inner  weight output smart PLS.

## Tabel 8. Hasil dari
Inner Weight
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien beta/original  sample dari  hubungan  kompetensi  SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,648 (64,8%)  dan  nilai t-statistic sebesar  6,725  > t-tabel 1,64.  Kemudian  nilai P-values sebesar  0,000  (0  %)  <  5%.  Hal  tersebut  menunjukan    H1  diterima  dengan  tingkat keyakinan  100%.  Nilai  koefisien beta/original  sample dari  hubungan  tekanan eksternal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,291  (29,1  %)  dan  nilai t-statisti c  sebesar  2,560  < t-tabel 1,64.  Kemudian  nilai P-values sebesar 0,011 (1,1%) < 5%. Hal tersebut menunjukan  H2 diterima dengan tingkat keyakinan 98,9 %.

## PEMBAHASAN HASIL UJI HIPOTESIS
Hubungan  dan  Pengaruh  Antara  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik,  dapat  disimpulkan  bahwa  konstruk kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Windiasatuti (2013); Ihsanti (2014); Nurillah  (2014);  Surastiani  dan  Handayani  (2015);  Andini  dan  Yusrawati  (2015); Pradono  dan  Basukianto  (2015) serta  Wati  dkk  (2014) menyatakan  bahwa  Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Diterimanya  hipotesis  ini  menunjukan  bahwa  kompetensi  SDM  di  DPPKAD mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Hubungan  posistif  antar  dua konstruk ini menunjukan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada DPPKAD dalam hal penyusunan laporan keuangan akan membuat laporan  keuangan  yang  dihasilkan  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  pendidikan,  seringnya  mengikuti  pelatihan  serta  pengalaman  pegawai  di bidang keuangan.
Pendidikan  adalah  salah  satu  upaya  dalam  mengembangkan  kompetensi sumber  daya  manusia  terutama  dalam  pengembangan  aspek  intelektual  dan kepribadian.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  maka  semakin  tinggi  tingkat pengetahuan  dan  tingkat  intelektualitas  seseorang  sehingga  semakin  berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan data kuisioner yang ada sebagian besar PNS di DPPKAD adalah tamatan pendidikan tinggi dan berlatar pendidikan di bidang keuangan.
Selain  latar  belakang  pendidikan,  pegawai  yang  sering  mengikuti  program pendidikan  dan  pelatihan  juga  dapat  mengembangkan  dan  meningkatkan pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  sudah  dimilikinya  agar  semakin baik.  Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  yang  baik  dibutuhkan  pegawai yang memahami betul cara dan proses dalam penyusunan  laporan keuangan daerah. Berdasarkan data kuesioner yang ada, sebagian besar responden mengatakan sering mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  keuangan  yang  diadakan  oleh  DPPKAD. Pengalaman  di  bidang  keuangan  juga  menunjukkan  bahwa  semakin  lama  pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut  dan  semakin  memahami  apa  yang  menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  yang diberikan kepada pegawai. Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan  laporan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  data  kuesioner  yang  ada, sebagian  besar  responden  mengatakan  bahwa  mereka  memahami  teori-teori  yang berkaitan  dengan  keuangan  serta  memahami  aturan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  yang  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  No  71  tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Hubungan dan Pengaruh Antara Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hipotesis  2  yang  menyatakan  tekanan  eksternal  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ridha  dan  Basuki,  2012)  dan (Purnamasari  dan  Handayani,  2015)  yang  menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal berpengaruh  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan.  Dengan diterimanya  hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  tekanan  yang  diberikan  oleh
pemerintah,  peraturan  dan  lembaga  lain  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan.  Hubungan  positif  antara  dua  konstruk  ini  juga  menunjukan  bahwa semakin besar tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan dan lembaga lain maka semakin besar paksaan dan dorongan untuk melaksanakan proses pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan semestinya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan.
Dalam  penyusunan  dan  pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah diatur  oleh  Pemerintah  dengan  terbitnya  undang-undang  seperti  Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara dan No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, serta  adanya  peraturan  dari  pemerintah  yang  mengatur  tentang  Peraturan  Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdapat dalam PP 71 tahun 2010. Berdasarkan hasil  pemeriksaan  BPK,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) tahun anggaran 2015, Sawahlunto mendapatkan opini tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Daerah  Kota  Sawahlunto  hanya  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP). Untuk (LHP-LKPD) tahun anggaran 2015 Pemda Sawahlunto dituntut dengan system  akrual  basis  berdasarkan  PP  71  tahun  2010.  Selain  itu  Pemda  Sawahlunto juga  memperoleh  arahan  dari  BPK  perwakilan  Sumbar  dalam  membenahi manajemen  aset. Hal  ini  membuktikan  bahwa  aturan  dan  tuntutan dari  Pemerintah mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  data  kuisioner  yang  ada, sebagian besar pegawai DPPKAD juga menyatakan dorongan dari pemerintah, pihak investor  atau  komunitas  bisnis  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Adapun  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  didukung  oleh latar belakang pendidikan keuangan; pendidikan dan pelatihan; pengalaman bidang keuangan,  tekanan  eksternal,  serta  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  ini menggunakan  Partial  Least  Square  (PLS)  dalam  menganalisis  hubungan  antara variabel. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompetensi  SDM  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini menunjukan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia  pada  DPPKAD  dalam  hal  penyusunan  laporan  keuangan  akan membuat  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  menjadi  lebih  baik  yang  sesuai dengan  Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.
2. Tekanan  eksternal  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  diterima.    Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  besar tekanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  peraturan  dan  lembaga  lain  maka semakin besar paksaan dan dorongan untuk melaksanakan proses pembuatan dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  semestinya  sehingga laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  yaitu  andal,  relevan,  dapat  dipahami  serta  dapat dibandingkan.
3. Kompetensi  SDM  dan  tekanan  eksternal  merupakan  konstruk  yang mempengaruhi  penggunaan  senyatanya,  dengan  tingkat  persentase  sebesar 72,1 %

## SARAN
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  diharapkan  terdapat penelitian  dengan  topik  serupa  yang  dilakukan  kembali  untuk menyempurnakan  dan  memperkuat  hasil  penelitian  ini  dengan menambahkan  variabel  variabel  lainnya  yang  belum  termasuk  dalam penelitian ini.
2. Selain  itu  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  objek penelitian sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang lebih signifikan..

## DAFTAR REFERENSI
Andini,  D.  dan  Yusrawati.  2015.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah.  Pada  SKPD  Kabupaten  Empat  Lawang  Sumatra  Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.24 No.1. 2015.
Ashwort, R., G.Boyne., dan R.Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change  and  Isomorphic  Pressures  in  the  Public  Sector.  Journal  of  public Administration Research and Theory .
A.  W.  Wijaya.  1990,  Administrasi  Kepegawaian  Suatu  Pengantar,  Edisi  II.  Cetakan  2. Jakarta:  CV Rajawali Pers.
Budiawan.  D.  A.  2014.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Kekuatan  Koersif terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Universitas Pendidikan Indonesia.
Halmawati dan Mustin. A. F. 2015. Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif  Tekanan  Eksternal  dan  Komitmen  Organisasi.  SNEMA  2015. Universitas Negeri Padang.
Ihsanti,E.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah. Studi  Empiris  pada  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Artikel.  Universitas  Negeri Padang. Padang.
Indriantoro,N dan Supomo. B. 2011. “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Marwansyah. 2014. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Bandung: Edisi Kedua. Alfabeta. CV.
Nurillah,A.  S.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  teknologi  Informasi,  dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi Empiris pada SKPD Kota Depok. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Padek. 2016. ”13 Tahun Menanti, Sawahlunto Raih WTP”. Padang Ekspres. 17 Juni 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Permadi,A.  2013.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Studi  Kasus  Pada Dinas Bima Marga Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Universitas Widyatama.
Pradono,  C.  Basukianto.  2015.  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Faktor yang  Mempengaruhi  dan  Implementasi  Kebijakan.  Studi  pada  SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 22 No. 2. 2015.
Purnamasari,W  dan  Handayani,N.  2015.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Vol. 4 No. 2. 2015.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2002.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Ridha.  A.  M  dan  Basuki.  H.  2012.  Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian Lingkungan  Dan  Komitmen  Management  Terhadap  Penerapan  Transparansi Pelaporan Keuangan.
Soekidjo  Notoatmodjo.  2003.  Pendidikan  dan  Perilaku  Kesehatan.  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Sondang P. Siagian. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:  Bumi Aksara. Sukmaningrum,T.  2012.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Studi  Empiris  pada    Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Surastiani,D. Handayani,B. P. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 7. No. 2. 2015.
Syarifudin,A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah.  Studi  Empiris  pada  Pemkab  Kebumen. Jurnal Fokus Bisnis. Volume 14. No 02. 2014.
Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wati,K, Herawati,N. dan Sinarwati,N. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha.Vol. 2. No. 1. 2014. Windiastuti,R.  2013.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Bidang  Akuntansi  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
Yamin.S  dan  Kurniawan.  H.  2011.  Partial Least Square  Path  Modeling.  Jakarta:  Salemba Empat.