http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fazar Ramadana , Ramadhan Rafsanjani fazarramadana716@gmail.com , Rafiramadhan826@gmail.com
Abstrak
Korupsi seakan sudah menjadi budaya bukan tanpa regulasi sehingga masalah yang sama terus terjadi, akan tetapi  memang  hukuman  yang  ringan  bahkan  banyaknya  celah  hukum  merupakan  alasan  utama  sering terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  adanya  regulasi    yang  bisa  dimanipulasi  ketidaktaatan  dan keteledoran penegak hukum sudah menjadi kebiasaan. Maraknya korupsi seperti penyalahgunaan jabatan dan kemudahan menepati suatu jabatan, serta faktor politik merupakan penyebab utama korupsi di lakukan dengan  tujuan  yang  bermacam  –  macam  dengan  berbagai  alasan  sehingga  hal  yang  tidak  wajar  seketika menjadi  halal  untuk  dilakukan demi  sejumlah  uang. Jika  kemiskinan  yang  menjadi  alasan  seseorang  atau korporasi  melakukan  tindak  pidana  korupsi  kenapa  harus  korupsi  yang  ditanamkan  bukanya menenggelamkan kemiskinan. Yang akan menjadi masalah terbesar adalah apabila ketidak percayaan rakyat terhadap para pemimpin Negara dan akan selalu berpikir jabatan sebagai ajang memperkaya diri bagi elit politik  bukan  untuk  mengabdi  bagi  masyarakat.  Reformasi  kebijakan  dan  memperbarui  regulasi  serta pengawasan yang lebih stabil merupakan langkah yang perlu diemplementasikan agar masalah yang selama ini  menjadi  momok  bagi  Negeri  akan  segera  terselesaikan.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan kali ini adalah empiris-yuridis yang dimana penulis memadupadankan kenyataan dan fakta – fakta di masyarakat dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang berlaku di Indonesia. Kata kunci : budaya korupsi di Indonesia

## Abstract
Corruption seems to have become a culture not without regulation so that the same problem continues to occur However, light sentences and even legal loopholes can be found as the main reason for frequent corruption. In addition, the existence of regulations that can be manipulated by non-compliance and negligence of law enforcement has become a habit. The rise of corruption such as abuse of office and ease of keeping a position, and political factors are the main causes of corruption carried out with various objectives with a variety of reasons so that things that are not immediately become lawful to do for the sake of some money. If poverty is the reason a person or corporation commits a criminal act of corruption why should corruption be instilled instead of drowning poverty. The biggest problem will be if people distrust the leaders of the State and will always think of power as a place to enrich themselves for the political elite, not to serve the community. Reform policies and update more stable regulations and supervision is a step that needs to be implemented so that the problem  that  has  been  a  scourge  for  the  country  will  soon  be  resolved.The  research  method  used  in  this  writing  is empirical-juridical in which the writer mixes up the facts and facts in the community with laws and regulations and norms in force in Indonesia.
Keywords: corruption culture in Indonesia

## Latar belakang
Sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan, kebijakan dan bertanggung jawab atas masyarakat sudah seharusnya memiliki integritas dan kewibaan yang tinggi karena bagaimanapun pandangan utama masyarakat adalah kinerja seorang pejabat, yaitu kerja bersih dan nyata adalah harapan masayarakat agar tidak ada lagi masalah korupsi terjadi di Indonesia, sekalipun ada yang mengatakan bahwa korupsi merupakan sudah menjadi budaya bangsa ini kita harus merubah kata budaya menjadi kutukan. Oleh karenanya kita sudah seharusnya merubah cara pikir kita mengenai tindak  pidana  korupsi,  yaitu  bicara  mengenai  tindak  pidana  korupsi  tidak  seharusnya  disebut sebagai budaya karena apabila diteruskan seperti menjadi kebiasaan dan akan merubah pandangan masyarakat umum untuk melakukan perubahan, selama ini kita sudah banyak diajarkan tentang budaya  di  Negeri  ini  namun  tidak  ada  satupun  budaya  buruk  yang  diajarkan  seperti  kita mengetahui  mengambil  hak  orang  lain  merupakan  hal  yang  tercela,  dengan  kata  lain  korupsi memiliki  arti  buruk  bagi  moral  dan  intelektual  suatu  individu.  Tinggal  adakah  kemauan  bagi bangsa  ini  merubah  pola  pikir  yang  awalnya  budaya  menjadi  kutukan.  Suatu  negara  bisa  saja memiliki masalah korupsi dengan demikian pentinganya regulasi hukum yang jelas dan tegas agar
bisa  membuat  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  tidak  ada  keberhasilan  dapat dicapai tanpa kejelesan regulasi hukum di Indonesia adapun aturan yang mengatur hukuman yang diterapkan relatif ringan dan kebijakan yang tidak transparan dan intelektual suatu pejabat negara yang  tidak  bermoral  mendukung  penuh  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  selain  itu  tidak  ada keinginan  yang  serius  dalam  merubah  budaya  korupsi  agar  tidak  terjadi  lagi,  adanya  lembaga negara yang independen yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan langkah yang baik akantetapi  semua  akan  terasa  sia  –  sia apabila  penegak  hukum  di Indonesia  masih  belum  tegas menjanlakan  tugasnya,  adanya  sistem  demokrasi  merupakan  salah  satu  celah  tindak  pidana korupsi, selain itu jaminan keselamatan atas nyawa setiap anggota KPK juga tidak terjamin dan masalah – masalah tersebut merupakan hambatan utama untuk memberantas korupsi di Indonesia Masalah  korupsi  tidak  bisa  dianggap  remeh  karena  banyak  sekali  yang  dirugikan  dari beberapa sektor Negara dan pemasukan Negara itu sendiri. Pengaruh korupsi paling terlihat ialah dari sektor ekonomi yaitu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara, dan tidak asing bahwa uang hasil korupsi paling umum ialah uang dari suap, pungutan liar maupun pencucian uang, sehingga berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat Secara tidak langsung masyarakat juga dirugikan akan adanya korupsi yang semakin marak di Indonesia, terlepas dari kepercayaan yang  telah  diberikan  kepada  aparat  lembaga  negara  yang  berwenang.(Michael,  2019)  Negara Indonesia seharusnya menjadi negara yang  kaya, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan.  Masalah  utama  yang  terjadi  ialah  sumber  daya  manusianya,  bukan  dari  kualitas pengetahuannya tetapi dari kualitas kepribadian dan moralnya. Dengan adanya masalah korupsi sangat berdampak kepada masyarakat yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, karena mayoritas pelaku dari korupsi ini adalah aparat lembaga negara. Dan budaya korupsi tentu tidak baik bagi generasi penerus bangsa, karena hal ini sangat mempengaruhi sikap tiap individu dan apabila  sampai  generasi muda menggap  ini merupakan  hal  yang  biasa justru  akan menjadi malapetaka bagi regenerasi bangsa ini dan apabila semua hal itu terjadi akan menjadikan seseorang tersebut tumbuh anti sosial penerapan langsung dalam kehidupanya dengan berbuat tidak jujur, membohongi  orang  disekitar  bisa  jadi  menggelapkan  uang  dalam  ruang  lingkup  kehidupanya, tentu  tidak  bisa  dianggap  biasa  ketika  generasi  muda  tidak  dapat  dikendalikan  lagi  maka  akan mengancam  keberlangsungan  indeologi  Negara.  Sebagai  Negara  yang  besar  mengendalikan korupsi bukanlah hal yang mudah banyak faktor yang melatarbelakangi seperti ketidakterbukaan antar lembaga Negara, aturan hukum yang masih absurd, intervensi pemerintah terhadap lembaga independen korupsi, kasus suap – menyuap  bahkan tidak adanya jaminan keselamatan penegak hukum di Indonesia.(Michael, 2014)

## Pembahasan Sebab Dan Akibat Dari Korupsi
Masalah  yang  utama  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Yang  dimaksud  dengan  faktor  internal  adalah  yang  berasal  dari  dalam  diri  si  pelaku korupsi atau sudah mempunyai niatan untuk melakukan korupsi. Niat ini ada dua macam yaitu karena kebutuhan dan karena kerakusan atau sifat tamak yang dimiliki oleh pelaku. Niat karena kebutuhan  datang  karena  kondisi  ekonomi  yang  dialami  oleh  pelaku  yaitu  tergolong  lemah, sehingga adanya rasa untuk ber korupsi. Sedangkan yang memiliki sifat rakus atau tamak ialah sebenarnya si pelaku sudah kaya atau tergolong mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat. Gaya hidup  yang  konsumtif  juga  merupaka  faktor  internal,  karena  gaya  hidup  konsumtif  ada hubungannya dengan pendapatan atau gaji, jika pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari apa yang diinginkan, bukan tidak mungkin orang itu akan melakukan korupsi.
a. Kurangnya gaji atau pendapatan para pegawai dibanding degan kebutuhan yang semakin meningkat.
Sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu kurangnya gaji yang mereka terima dari  tempat  dimana  mereka  bekerja.  Gaji  yang  diterima  tidaklah  sebanding  dengan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu muncullah suatu hasrat untuk menggelapkan sejumlah  uang dari perusahaan atau usaha dagang tempat merek bekerja. Kurangnya pendapatan atau gaji  pegawai memang menjadi faktor yang paling menonjol dalam arti korupsi sebagai budaya di Indonesia.
b. Lalu ada faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal itu sendiri adalah adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, setelah yang pertama tadi adalah adanya niat. Yang mempengaruhi  adanya  kesempatan  itu  sendir  yaitu  karena  lingkungannya  baik  karena suatu sistem dia bekerja atau bisa jadi atasan dan rekan-rekannya. Contohnya sistem, jika sistemnya tidak baik seperti sistem pengendalian internalnya dan juga adanya diskresi yang terlalu berlebihan tanpa adanya suatu akuntanbilitas, maka inilah yang akan mendorong orang untuk melakukan suatu korupsi karena kesempatan yang didapatkan sangat lebar.
c. Faktor atasan atau bos juga mempengaruhi, misalnya saja mempunyai atasan yang tidak berintegritas, atasan yang suka korupsi, itu akan menularkan bibit yang tidak baik kepada anak buahnya. Ini adalah sebuah penyakit yang amat serius, karena atasan lah yang menjadi panutan oleh anak buahnya, jika atasannya suka melakukan korupsi maka otomatis akan menular. Awalnya mungkin hanya untuk ikut-ikutan saja tetapi lama kelamaan akan merasa seperti keenakan untuk melakukan korupsi lalu yang lebih parahnya lagi jika itu dijadikan budaya si bawahan itu tadi. Lalu faktor rekan-rekan se pekerjaan, jika rekan se pekerjaan itu berintegritas maka orang akan enggan untuk melakukan korupsi.
d. Faktor yang terpenting yang selanjutnya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika sanksi hukum tidak keras atau tidak tegas dan tidak pandang bulu maka orang akan  memandang  sebelah  mata.  Di  negeri  kita  sendiri  masih  banyak  sanksi  bagi  pelaku korupsi  yang  tidak  tegas  dan  juga adanya  diskriminasi  antara  kalangan rakyat kecil  dan kalangan rakyat yang ber uang. Diskriminasi inilah yang seharusnya dibuang jauh-jauh agar penegakan  hukum khususnya  untuk  pelaku  korupsi  semakin  tegas  dan  tidak  pilih-pilih. Faktor  hukum  dapat  juga  terjadi  korupsi  karena  banyak  pejabat  yang  tersusun  secara struktural  yang  mampu  menciptakan  permainan  curang.  Banyak  sekali  pejabat  yang memanipulasi  aturan  dan  mengakibatkan  aturan  tersebut  tidak  murni  lagi  dan  lebih parahnya lagi tidak ada orang atau masih sedikit orang yang boleh untuk mengetahuinya.
e. Faktor politik merupakan suatu faktor yang didalamnya terdapat pejabat yang berwenang yang dapat dengan seenaknya untuk melakukan korupsi, dikarenakan mereke mempunyai kekuasaan  untuk  melakukan  permainan  yang  dianggap  curang  dan  banyak  sekali  orang yang tidak jujur mengikuti permainan tersebut. Adanya kompromi dari satu pejabat dengan pejabat  yang  lain  untuk  melakukan  hal  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  dalam  dunia poitik. Memang dalam politik inilah kasus korupsi paling sering ditemukan karena adanya niat dan kesempatan dari seorang pejabat negara.
 Penyebab korupsi ialah karena era modernisasi Penyebab modernisasi dapat menyebabkan korupsi yaitu: Modernisasi  membawa  perubahan-perubahan  pada  nilai  dasar  atas  masyarakat (Michael,  2016)Memang  pada  era  modernisasi  ini  telah  merubah  dari  yang  namanya ketidaktahuan atau yang biasa disebut kuno menjadi suatu pengetahuan dan perkembangan
ke era yang lebih maju. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi  adalah  suatu  persoalan yang  harus dihadapi  oleh  masyarakat  karena  proses tersebut mencakup bidang yang sangat luas. Karena kemajuan inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang melakukan korupsi, didorong dengan pengetahuan yang semakin canggih dan maju, yang dulunya tidak tahu kini menjadi tahu. Hal inilah yang dimanfaatkan dengan  cara  yang  kurang  benar,  seharusnya  sumber  pengetahuan  ini  ada  untuk membangun  suatu  yang  lebih  baik  tetapi  malah  dilakukan  dengan  menyalahgunakan kemajuan  teknologi  yang  ada.  Manusia  semakin  tidak  terkendali  dengan  adanya modernisasi,  akibatnya  berujung  pada korupsi  itu  sendiri.  Untuk  itu  perlu  adanya  suatu pengawasan manajemen  yang  baik  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  oleh  oknum  yang  hendak  melakukan  tindakan  yang  tidak  sewajarnya  di lakukan. Para oknum tersebut biasanya memanfaatkan suatu keadaan tertentu, dimana pada keadaan  tersebut  sedikit  menguntungkan  untuk  dirinya.  Maka  dari  itu,  sebisa  mungkin untuk  menutup  sekecil  mungkin  celah  untuk  melakukan  korupsi  tersebut.  Terkadang banyak oknum yang nekat dan tanpa berpikir panjang untuk melakukannya meskipun dia sudah tau apa resiko dan konsekuensi yang akan diterima.
 Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Mengenai adanya jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU anti korupsi, karena beragam bentuk prilaku koruptif dalam keadaan tertentu sesuai dengan kondisi pelaku koruptif seperti yang kita tau korupsi bisa terjadi dimanapun tidak terkecuali lembaga pemerintahan, namun tidak  semua  tindakan  korupsi  diatur  dalam  Undang  –  Undang  antikorupsi  dan  masalah  ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah, sebelum itu kita melihat pengertian dari kata korupsi itu sendiri yaitu menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagaianya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain berikut jenis – jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.
a. Tindak Pidana Korupsi merugikan keuangan Negara. Pengertian keungan Negara sendiri ialah sesuatu yang berupa uang maupun barang dan segala  yang  bernilai  wajib  dimiliki  Negara  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  dan pelaksanaanya oleh dari itu keungan Negara dalam pelaksanaannya diawasi oleh BPK yang tercantum dalam UU No 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksa keuangan. Dan kenapa harus BPK  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No  103  Tahun  2001  Tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen sudah diatur dengan jelas mekanisme kewenangan sehingga, dalam hal ini kita ambil contoh pengadaan suatu proyek oleh pemerintah dan dalam hal pembiyaan dilakukan didepan atau dibayarkan 100%, tetapi dalam lapangan dengan jumlah uang 100% maka fisik dari  proyek  tersebut  seharusnya  sama  dengan  nilai  kontrak  dan  terrnyata  di  lapangan kondisi fisik proyek baru selesai 75% dalam hal ini jelas negara mengalami kerugian sebesar 25%  dan  disini  adalah  tugas  dari  BPK  itu  sendiri  dan  dalam  kasus  ini  mungkin  terjadi adanya dokumen fiktif yang telah diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Tentu hal ini sangat merugikan keuangan negara terlebih apabila kondisi keuangan Negara yang kurang sehat atau bahaya dalam segi perekonomian dan dalam keadaan ini pelaku tindak pidana  korupsi  yang  melakukan  perbuatan  dalam  kondisi  tersebut  akan  dikenakan hukuman yang jauh lebih berat karena ada suatu pemberatan.
b. Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan bagi pejabat dan memanfaatkan kedudukanya.
Menyalahgunaan wewenang bagi seorang pejabat dalam pemanfaatan kedudukan ialah suatu tindakan dalam upaya menguntungkan diri – sendiri, yaitu dimana seorang pejabat yang memiliki sarana kedudukan dan tidak melaksanakan kewenangan sesuai dimaksud dan justru memanfaatkan kedudukanya. Di Indonesia wewenang  sebagai seorang pejabat atau korporasi telah diatur dalan Undang – Undang oleh karenanya maka apabila seorang pejabat mengabaikan atau tidak menaati sesuai aturan yang tertulis dapat dikatakan sudah memenuhi  unsur  menyalahgunakan  wewenang.  Selain  itu  penyalahguanaan  maupun pemanfaatan  ini  dapat  diartikan  ketika  seorang  pejabat  tersebut  memiliki  maksud  lain dalam menyelenggarakan wewenang yaitu melalui kebijakan yang telah dibuat berpotensi merugikan Negara yang berarti setiap pejabat diharuskan menjalankan kewenangan dalam rangka pemanfaatan jabatanya harus berdasarkan aturan hukum. Dan dalam upaya untuk mecegah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 UU anti korupsi.(Saputra & Mahyani, 2017)
c. Tindak Pidana Korupsi Berupa Hadiah Maupun Janji Terhadap ASN Menjadi  seorang  ASN  tidaklah  mudah,  bagaimanapun  dalam  menjalankan  suatu pekerjaan  bisa  saja  dihadapkan  pada  tindakan  –  tindakan  kecurangan  yang  berujung menjadi tindak pidana korupsi. Begitu banyak kategori seorang pegawai Negeri melakukan gratifikasi  seperti  di  berikan  sesuatu  berupa  hadiah  maupun  suatu  janji  terhadapnya. Sedangkan hadiah sendiri bisa mencakup banyak hal seperti memberi uang, tiket liburan, penginapan,  pinjaman  tanpa  bunga  maupun  fasilitas  yang  diinginkan  oleh  seorang  ASN tersebut.  Jika  ditanya  bagaimana  dalam    praktiknya    hal  ini  terjadi  karena  adanya  suatu negosiasi dimana ada keuntungan – keuntungan didalamnya sehingga untuk memperlancar suatu  yang  telah  direncanakan  maka  memberikan  hadiah  ataupun  janji  terhadap  ASN adalah langkah nyata untuk mempermudah oprasional kegiatan tersebut. Maka dalam hal ini  ASN  melakukan  sesuatu  hal  yang  bertentangan  dari  kewajiabanya  oleh  karenanya apabila diketahui seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi bisa berakibat buruk bagi karir dari pegawai negeri itu sendiri, sedangkan bicara soal suap – menyuap semacam ini bukan hal yang baru untuk didengar oleh karenanya pengawasan itu penting agar praktik seperti ini dapat dihentikan adapun aturan yang mengatur yaitu dalam Pasal 12B dan Pasal 13 UU Anti Korupsi.(Syahroni et al., 2019)

## Kesimpulan
Aturan maupun mekanisme yang  selama ini diterapkan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah langkah secara formil  dimana hanya berisi tentang hukuman maupun denda serta doktrin bagi  pelaku agar memiliki efek jera, akan tetapi itu semua aturan berlaku bagi yang telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karenanya  selama  ini  pemerintah  tidak  memiliki langkah  nyata  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  secara  langsung  karena  pada  dasarnya korupsi dilakukan karena kebiasaan dan kesempatan yang diperoleh oleh pelaku. Memang serasa tidak  mungkin  untuk  menghilangkan  budaya  korupsi  di  Indonesia.  Karena  sebenarnya  korupsi adalah  masalah  pada  tiap  individu,  sekalipun  dibuat  regulagi  seketat  apapun  jika  tidak  ada keinginan seseorang untuk melakukan gebrakan  perubahan yang dilakukan dari tiap – tiap orang memang akan  terasa  sulit  sehingga  perlunya  pemerintah memiliki  kebijakan  yang  dimana tidak hanya melihat seorang murid yang mendapatkan nilai seratus tetapi dari hasil nyontek dari pada melihat proses dari seorang murid yang mendapatkan nilai nol, hasil dari sebuah kejujuran oleh karena  itu  menjaga  moral  itu  sangat  penting.    Dan  generasi  muda  adalah  salah  satu  langkah produktif untuk memutus kebiasaan korupsi di Indonesia dalam hal menjaga kebiasaan moral dan
intelektual  suatu  generasi  akan  bisa  merubah  pola  pikir  dan  tindakan  satu  individu  dalam mengambil sikap jika dihadapkan dengan masalah yang sudah menjadi momok bagi negeri ini.

## Daftar Pustaka
Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I,.
Michael, T. (2016). CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI. Asia Pacific Fraud Journal. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21
Michael, T. (2019). Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 211.
Saputra, A., & Mahyani, A. (2017). TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201
Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478