## PENGAKUAN INDIGENOUS PEOPLE DI AUSTRALIA
Anna Yulia Hartati 1 dan Aileyas Kabo 2
1 Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional dan 2 Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional asal Thailand

## ABSTRACT
This  article  describes  the  process  of  recognition  of  Indigenous  people  in  Australia  of  the Aboriginal and Torres Strait Islanders. The 1967 Referendum is a new chapter and an open road for Aboriginal people to try to regain the rights of those who in the past were snatched away  by  the  arrival  of  white  people.  The  Aboriginal  people  and  Torres  Strait  Islander residents  were  the  first  and  the  first  to  settle  in  Australia,  long  before  the  arrival  of  the Europeans. Unfortunately, because at the time of the arrival of Europeans, Aboriginal people are still formed in tribes so far from civilized and civilized, as well as sovereign governments. Since the arrival of Europeans who claimed Australia as their territory of power, Aboriginal communities  continue  to  experience  discrimination.  Starting  from  not  being  considered  an Australian ruler, it is not counted in the census of the population to be part of Australia, until there  are  very  cruel  controls  against  them,  such  as  Aboriginal  abolition,  the  aboriginal generation away from Aboriginal influence, until Aboriginal people are not allowed to enter Australia.  In  fact,  Aborigines  get  discrimination  against  public  services  as  well,  when compared  to  other  official  Australian  citizens.  With  the  Australian  Referendum  raising  the Aboriginal issue began to pave the way for Aboriginal people to achieve their rights. With the 1967 Referendum, Aboriginal people are counted in the Australian population census as part of an Australian citizen. In subsequent years, gradual  discrimination begins to be abolished in relation to race, ethnicity, or color. And finally, in 2013 it is stated in the constitution that Australia  recognizes  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islanders  as  Australia's  first  inhabitants. This  research  uses  qualitative  description  research  method.  Secondary  data  were  obtained through  documentary  studies,  ie  through  magazines,  newspapers,  books  and  other  sources related to this research topic.
Keywords: Indigenous People, Discrimination, Referendum

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Australia menyatakan bahwa mereka merupakan sebuah negara yang berdemokrasi dan tidak  akan  melakukan  pendiskriminasian  terhadap  siapapun  yang  menjadi  warga  negara Australia. Namun, apabila kita melihat pada kenyataannya, konstitusi Australia sendiri masih bersifat sangat diskriminasi, khususnya kepada masyarakat suku Aborigin.
Aborigin merupakan penduduk pertama yang menempati benua Australia beratus abad yang  lalu.  Sebenarnya,  tidak  hanya  suku  Aborigin  saja,  namun  juga  terdapat  masyarakat Kepulauan  Selat  Torres  yang  merupakan  masyarakat  pertama  yang  mendiami  kawasan Australia  yang  tersebar  di  pulau-pulau  sekitaran  Australia.  Sampai  pada  akhirnya,  kedua kaum  asli  pribumi  Australia  ini  harus  mengalami  diskriminasi  selama  beratus-ratus  tahun berikutnya.
Sejak  warga  kulit  putih  menginjakkan  kaki  ke  benua  Australia,  tepatnya  ketika pendaratan  pertama  Kapten  Arthur  Philip  di  Port  Jackson  (Sydney),  ia  langsung  mengklaim Australia  sebagai  bagian  dari  Kerajaan  Inggris  Raya. 1 Sementara  itu,  masyarakat  pribumi Australia, yakni masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menjadi tersengkirkan.
Hal  ini  kemudian  berlanjut  sampai  disahkannya  konstitusi  Australia  pada  01  Januari 1901. 2 Dalam  konsitusi  Australia  tertulis  bahwa  masyarakat  pribumi  Australia,  baik  suku Aborigin maupun  Kepulauan Selat Torres tidak terhitung dalam populasi Australia. Artinya, masyarakat pribumi Australia juga tidak memiliki hak sebagai warga negara Australia, seperti tidak ikut dalam proses Pemilihan Umum.
Berpuluh  tahun  setelah Commonwealth  of  Australia  Constitution  Act  1900 disahkan menjadi  konsitusi  Australia,  pada  1967  akhirnya  muncul  pembicaraan  untuk  mereferendum konstitusi Australia mengenai status masyarakat pribumi Australia melalui Referendum 1967 dimana prosesnya masih berlanjut sampai sekarang.
Referendum  1967  inipun  dinyatakan  berhasil  dan  menjadi  gerbang  bagi  masyarakat Aborigin  untuk  meraih  hak-hak  mereka  sebagai  bagian  dari  Australia  yang  direnggut  sejak datanganya  bangsa  Eropa  ke  tanah  Australia.  Begitu  pula  halnya  dengan  kewajiban  mereka. Intinya,  dengan  adanya  Referendum  1967,  masyarakat  Aborigin  mulai  mendapatkan  hal-hal yang  setara  apa  yang  seharusnya  mereka  dapatkan  sebagai  seorang  warga  negara  resmi Australia.
1 Australia day History
2 Closer  Look:  The  Australian  Constitution. The  Parliamentary  Education  Office,  [jurnal  on-line],  Hal.  1. Tersedia di http://www.peo.gov.au , diakses pada 03 Oktober 2014, Pkl. 09.53 WIB
Berangkat  dari  diskriminasi  terhadap  Masyarakat  asli  pribumi  Australia  dalam konstitusi  hingga  akhirnya  dikemukakan  mengenai  referendum  untuk  mengakui  masyarakat pribumi  Australia  inilah  yang  menjadi  dasar  penulis  untuk  mengeksplorasi  lebih  jauh mengenai  proses  referendum  terhadap  masyarakat  pribumi  Australia  dalam  konstitusi. Namun,  dalam  penulisan makalah  ini  penulis  hanya  akan  lebih  fokus  pada  masyarakat  suku Aborigin.

## B. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penulisan  makalah  ini  adalah  bagaimana  proses  referendum mengenai  pengakuan  masyarakat  Aborigin  dan  Kepulauan  Selat  Torres  dalam  konstitusi Australia?

## C. Kerangka Teori
Konsep Indigenous People
Dalam buku State of the World’s Indigenous Peoples State of the World’s Indigenous Peoples yang  diterbitkan  oleh  PBB  pada  tahun  2009  dijelaskan  bahwa  konsep  mengenai indigenous  peoples  sebenarnya  berkembang  dari  pengalaman  kolonialisme,  dimana masyarakat  adat  mengalami  marginalisasi  karena  invasi  yang  dilakukan  oleh  kolonial.“The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience,  whereby the aboriginal peoples  of  a  given  land  were  marginalized  after  being  invaded  by  colonial  powers,  whose peoples  are  now  dominant  over  the  earlier  occupants.  These  earlier  definitions  of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of  the  Pacific. However,  this  definition  makes  less  sense  in  most  parts  of  Asia  and  Africa, where  the  colonial  powers  did  not  displace  whole  populations  of  peoples  and  replace  them with settlers of European descent. 3
Pada  konteks  internasional  sangat  disadari  bahwa  pembicaraan  mengenai  indigenous peoples  adalah  pembicaraan  struktur  masyarakat  dan  praktik  kolonial  yang  megucilkan penduduk  asil  masih  dipertahankan  bahkan  sebuah  negara  baru telah  dibentuk.  Dengan  kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks  Amerika, Rusia, Arktik  dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang  demikian  kurang  sesuai  dengan  kebanyakan  bilayah  di  Asia  dan  Afrika  dimana kekusaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.
3 State of the World’s Indigenous Peoples, 2009, hal. 6
Ilustrasinya  digambarkan  pada  bagan  di  atas.  Pada  bagan  atas,  digambarkan bagaimana  penguasa  colonial  masih  terus  menjadi  kekuatan  dominan  ketika  rezim  negara dibentuk,  sehingga  penduduk  asli  yang  termarjinalisasi  mendefinisikan  dirinya  sebgai indigenous  peoples.  Dalam  konteks  demikian,  indigenous  peoples  merupakan  respons terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut. Berbeda dengan bagan  yang di bawah dimana keberadaan dan praktik kolonial dikikis dengan dengan dibentuknya negara baru. Kolonialis ditendang  kembali  ke  kampong  halamannya,  mereka  tidak  menjadi  penduduk  dominan  di negara  yang  merdeka.  Ini  yang  terjadi  di  kebanyakan  wilayah  Asia  dan  Afrika.  Lalu bagaimana  mendefinisikan  kelompok  masyarakat  yang  ada  pada  bagan  di  bawah  paska kolonialisme?  Apakah  mereka  tepat  disebut  sebagai  indigenous  peoples?  Padahal  mereka tidak  hadir  sebagai  respons  atas  kolonialisme  tahap  lanjut  dari  bangsa  Eropa?  Atau  apakah mereka lebih terpat dikelompokan sebagai masyarakat suku ( tribal peoples )?

## Tribal peoples Vs indigenous peoples
Perkembangan  awal  instrument  hukum  internasional  yang  membahas  hal  ini,  yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompk yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa: “indigenous peoples” as being “peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the countrybelongsatthe  time  of  conquest  or  colonization  or  the  establishment  of  present  st ates  boundaries and  who,  irrespective  of  their  legal  status,  retain  some  or  all  of  their  own social, economic, cultural and political institutions.”Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1)
huruf a dijelaskan bahwa” ‘tribal peoples’ is
“peoples   in   independent   countries   whose   social,   cultural   and   economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is  regulated  wholly  or  partially  by  their  own  customs  or  traditions  or  by  special  laws  or regulations.”
Perbedaan  yang  paling  mendasar  dari  kedua  konsep itu adalah mengenai  penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana  terdapat  dalam  definisi  indigenous  peoples.  Pada  tribal  peoples,  persoalan kelanjutan kolonialisasi (continuity of colonization) bukan menjadi faktor pengidentifikasi.
Pada  tribal  peoples  yang  diutamakan  adalah  mengenai  perbedaan  (distinguish)  daroi aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tibal peoples dengan komunitas-komunitas nasional. Sedangkan  dari  sisi  PBB,  perkembangan  instrument  hukum  internasional  mengenai masyarakat  adat  didalami  secara  serious  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian sistematis  mengenai  keberadaan  masyarakat  adat.  Studi  tersebut  dilakukan  oleh  sebuah  tim yang  diketuai  oleh  Jose  Martinez  Cobo  (Special-Rapporteur  of  the  UN  Sub-Commission  on the  Promotion   and   Protection   of   Human   Rights).  Dalam  hasil  studinya  tersebut  Cobo memberikan mendefinisikan sebagai berikut:
“Indigenous  communities,  peoples  and  nations  are  those  which,  having  a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed   on   their   territories,   consider   themselves   distinct   from   other  sectors  of  the societies  now  prevailing  in  those  territories,  or  parts  of  them.  They  form  at  present  non- dominant
sectors of
society and are determined to   preserve,   develop   and   transmit   to   future   generations   their   ancestral territories,   and   their ethnic   identity, as the basis   of their continued existence  as  peoples,  in  accordance  with  their  own  cultural,  social institutions and legal systems.”
Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada pengunan satu istilah. Bila  sebelumnya  di  dalam  Konvensi  ILO  169  dikenal  istilah  indigenous  peoples  dan  tibal peoples,  dalam  kajian  dan  rezim  hukum  pada  PBB  mengerucut  kepada  penggunaan  istilah indigenous  peoples.  Sebuah  kajian  yang  dilakukan  United  Nation  Permanent  Forum  on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3)pada tahun  2004  menyimpulkan:“Nevertheless,  many  of  these  peoples  refer  to  themselves  as “indigenous”  in  order  to  fall  under  discussions  taking  place  at  the  United  Nations.  For practical  purposes  the  terms  “indigenous”  and  “tribal”  are  used  as  synonyms  in  the  UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”
Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan  kata  yang  digunakan  adalah  indigenous  peoples,  sedangkan  kelompok tribal  peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah paying  indigenous  peoples.  Hal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  lahirnya  UNDRIP  yang mempergunakan  istilah  dan  konsep  indigenous  peoples.  Meskipun  memang  di  dalam UNDRIP tidak ada pendfinisian siapa yang dimaksud dengan indigenous peoples.
Namun  hal  ini  tidak  betul-betul  bisa  dijembatani  sebab  dalam  perkembangannya  yang  lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai indigenous peoples dari pada tribal peoples. Definisi
kerja  (working  definition)  dari  Martinez  Cobo  selalu  menjadi  rujukan  utama  dari  semua publikasi  yang  membicarakan  mengenai  masyarakat  adat.  Dalam  definisi  Cobo  itu  dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:
1. Kelanjutan  sejarah  dari  masa  masyarakat  pra-invasi  atau  pra-kolonial  yang  hadir  di wilayah mereka (colonial continuity)
2. Kekhasan  bila  dibandingkan  dengan  kelompok  lain  di  dalam  masyarakat (distinctiveness)
3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
4. Memiliki  kecenderungan  untuk  menjaga,  mengembangkan  dan  melanjutkan  wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendri, institusi sosial dan sistem hukum.
Lebih  lanjut,  UNPFII  menambahkan  tiga  kriteria  yang  menjadi  pelengkap  dari  keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:
1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.
Yang  menarik  dari  ketujuh  kriteria  yang  dirumuskan  dalam  Fact  Sheet  No.  9.  Indigenous Peoples  and  United  Nation  Human  Rights  System  yang  diterbitkan  oleh  PBB  itu  adalah penempatan  kriteria  tersebut  sebagai  kriteria  kumulatif.  Mengapa  demikian,  karena  secara gramatikal  semua  criteria  tersebut  sifatnya  komplementer  dan  oleh  karena  itu  lah dipergunakan kata hubung ‘dan’ pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria   yang  kumulatif,  maka  suatu  masyarakat  adat  akan  dianggap  ada  bila  memenuhi kesemua kriteria tersebut.
Tujuh kriteria tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:
1. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
2. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
3. Bukan merupakan kekuatan dominan
4. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
5. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun

## D. Pembahasan
D.1. Konstitusi dan Referendum
Konstitusi  merupakan  seperangkat  aturan  untuk  menjalankan  sebuah  negara.  Artinya, konstitusi  merupakan  landasan  dalam  sebuah  negara  dimana  negara  harus  mengacu  pada konstitusi untuk menjalankan pemerintahannya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing- masing, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula halnya dengan Australia yang memiliki sebuah konstitusi tertulis.
Konstitusi  Australia  merupakan  dokumen  legal  yang  mana  Persemakmuran  Australia dibuat  dalam  bentuk  negara  federasi  pada  1901.  Konstitusi  Australia  telah  dirancang  dalam serangkaian  konvensi  konstitusi  oleh  enam  negara  bagian  Australia  (sebelumnya  disebut koloni)  yang  dilaksanakan  sejak  1980-an. 4 Akhirnya,  konstitusi  Australia  disahkan  oleh Parlemen  Inggris  dalam  sebuah Act yang  dikenal  dengan Commonwealth  of  Australia Constitution Act 1900 dan diberlakukan pada 1 Januari 1901. Konstitusi Australia merupakan seperangkat  aturan  yang  mana  seluruh  hal  mengenai  Australia  diatur  di  dalamnya  dan konstitusi hanya dapat diubah melalui referendum. 5
Di  dalam  konstitusi  Australia  terdiri  atas  komposisi  dari  Parlemen  Australia,  dan menjelaskan  bagaimana  Parlemen  berjalan,  apa  saja  kekuasaan  yang  dimiliki,  bagaimana Parlemen  Federal  dan  Negara  Bagian  saling  menjalankan  kekuasaa,  dan  peran  dari pemerintahan  Eksekutif  dan  Pengadilan  Tinggi (High  Court). Bahkan  di  dalam  Konstitusi nasional Australia, masing-masing negara bagian Australia memiliki konstitusinya sendiri. 6
Selain  itu  terdapat  pula  kelebihan  (kekuatan)  dan  kekurangan  (kelemahan) dari konstitusi  Australia.  Kelebihan  konstitusi  Australia  di  antaranya,  yaitu  prinsip  utama  dan ketentuan konstitusional yang tetap dan tidak dapat diubah oleh pemerintah tanpa persetujuan dari  masyarakat  Australia  dalam  sebuah  referendum, Commonwealth tidak  berkuasa  secara penuh dan tidak bisa pula membuat kekuasaan untuk dirinya, dan hakim non-politik mampu menafsirkan  dan  melaksankan  konstitusi  untuk  memastikan  ketetapan-ketetapan  dalam konstitusi dijalankan dengan sesuai. 7
Sementara itu kelemahan yang dimiliki oleh konstitusi Australia ialah konstitusi sangat sulit diubah dan oleh karenanya kurang responsif terhadap perubahan situasi, dan kelemahan selanjutnya  ialah  konstitusi  yang  terletak  pada  hakim  non-terpilih  bukan  politisi  yang bertanggung jawab secara demokratis. 8
Meskipun  konstitusi  Australia  tergolong  dalam  konstitusi  yang  sangat  sulit  untuk diubah,  namun  bukan  tidak  mungkin  konstitusi  Australia  tersebut  tidak  dapat  diubah  sama sekali. Sejak diberlakukannya Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 sejak 1901 hingga sekarang , sudah ada hingga 44 referendum yang diajukan oleh pemerintah  Australia.
4 Helen  Irving. Five  Things  to  Know  About  the  Australian  Constitution. (Cambridge  :  Cambridge  University Press, 2004). Hal. 1.
5 The Parliamentary Education Office . Loc. Cit.
6 Ibid. Hal. 2.
7 Ibid. Hal. 8.
8 Ibid.
Namun,  hanya  ada  8  referendum  yang  diterima,  yakni  referendum  1906,  1909,  1928,  1946, 1967, dan 1977 sebanyak tiga referendum. [9][10]
Referendum  merupakan  satu-satunya  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengubah konstitusi  Australia.  Masyarakat  Australia  bebas  untuk  mem- vote terhadap  referendum  yang diajukan  apakah  menerima  atau  menolak  pengubahan  terhadap  konstitusi.  Namun,  sebelum masyarakat Australia melakukan voting, masih terdapat beberapa langkah  yang harus dilalui dalam pengajuan sebuah referendum.
Sebelum  sebuah  referendum  dilaksanakan,  sebuah  outline  untuk  mengubah  konstitusi Australia  yang  disebut  dengan bill harus  disetujui  terlebih  dahulu  oleh  kedua house  of parliament Australia, yakni Parlemen Federal dan House of Representative (HoR) atau Senat. Dalam empat minggu setelah bill dinyatakan lolos oleh parlemen, maka member dan senator yang  mendukung  referendum  harus  mempersiapkan  alasan  kenapa  referendum  harus “yes”, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan dan memberikan informasi kepada masyarakat Australia mengenai referendum yang harus mereka voting. Sementara itu, Komisi  Pemilihan  Australia  mendistribusikan  surat  suara  beserta  sebuah leaflet informasi mengenai referendum yang harus mereka voting tersebut. 11
Pada  akhirnya,  referendum  dinyatakan  berhasil  apabila  mayoritas  memilih  kepada “yes” untuk  melakukan  referendum  terhadap  konstitusi  Australia  yang  diajukan.  Syarat keberhasilan voting sebuah  referendum  ialah  apabila  seluruh  masyarakat  Australia  memilih “yes” untuk  dilakukan  referendum;  dan  kedua  bila  hasil voting merupakan  mayoritas  dari sebuah negara mayoritas, atau artinya empat dari enam negara. 12
Salah  satu  contoh  referendum  dengan  hasil voting suara  mayoritas  hampir  seluruh warga  Australia  ialah  Referendum  1967,  yakni  referendum  yang  membahas  mengenai masalah  status  masyarakat  pribumi  Aborigin.    Referendum  ini  diajukan  dan  diterima  untuk menghapus reference diskriminasi tertentu terhadap masyarakat Aborigin dari konstitusi. 13 D.2. Masyarakat Pribumi Aborigin
Masyarakat  Aborigin  ialah  penghuni  pertama  yang  mendiami  benua  Australia  jauh sebelum  kedatangan  bangsa  kulit  putih  ke  benua  tersebut.  Di  samping  itu,  terdapat  pula masyarakat  Kepulauan  Selat  Torres  yang  tinggal  di  pulau-pulau  antara  benua  Australia  dan
9 Helen Irving. Op. Cit . Hal. 109.
10 Constitutionals Referendums . Australian Electoral Commission.
11 Ibid.
12 The Parliamentary Education Office & Australian Government Solicitor. Australia’s Constitution. (Canberra: Commonwealth of Australia, 2010). Hal. viii.
13 Cheryl, Saunders. The Australian Constitution and Our Rights. (Melbourne: Future Justice, 2010). Hal. 129
Papua  Nugini.  Masyarakat  Aborigin  sendiri  hidup  dengan  bahasa,  budaya,  dan  tradisi  yang berbeda-beda.  Misalnya  dalam  segi  bahasa,  terdapat  sekitar  700  bahasa  yang  digunakan sebagai alat komunikasi, baik masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres.
Ada sekitar 300.000 populasi Aborigin yang hidup di Australia ketika Inggris datang ke sana  pada  1788. 14 Kehidupan  penduduk  Aborigin  didasarkan  pada  spritualitas  budaya. Penduduk  Aborigin  sangat  menjunjung  tinggi  tanah  (bumi)  karena  merupakan  dasar kesejahteraan  penduduk  Aborigin. 15 Gaya  hidup  penduduk  pribumi  Australia  ialah  berburu dan mengumpulkan cara untuk hidup, sementara penduduk yang bermukim di pinggir pantai menangkap  ikan  dan  mengumpulkan  berbagai  jenis  kerang.  Australia  sebelum  kedatangan bangsa  kulit  putih  adalah  wilayah  yang  sebagian  besar  sangat  murni  dimana  masyarakat pribumi  menghormati  lingkungan  sekitar  mereka  dan  memastikan  bahwa  mereka  tidak berlebihan dalam berburu dan mengumpulkan hewan dan tumbuhan. 16
Namun, semua berubah ketika bangsa kulit putih mendarat di wilayah mereka. Sebelum kedatangan Inggris ke Australia, Belanda telah lebih dahulu mendarat di Australia pada 1688, yakni  oleh  William  Dampier.  Dampier  berpendapat  bahwa  masyarakat  Aborigin  merupakan masyarakat  yang  paling  menyedihkan  di  dunia.  Dampier  banyak  mengemukakan  argumen mengenai  warga  Aborigin,  salah  satunya  ialah  bahwa  Aborigin  tidak  mempunyai  progres berubah  dari  barbarisme  ke  masa  peradaban.  Tiga  pendangannya  dalam  bukunya  mengenai Australia,  yaitu “disgust  with  the  aborigine;  disgust  with  the  land; dan the  hope  of  better things somewhere in its very vastness. 17
Seperti  kebanyakan  koloni  Eropa,  seorang  perwira  laut  Inggris,  Watkin  Tench,  yang juga  pendiri  pemukiman  pertama  di  Australia  pada  1788  juga  memberikan  pendapatnya mengenai  masyarakat  Aborigin.  Tench  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  pribumi  Australia dicontohkan sebagai kondisi Eropa yang mengacu pada “state of nature” – sebuah gambaran dari kehidupan manusia yang primitif jauh sebelum adanya pembangunan pemerintah, hukum atau masyarakat. 18
Ada  pula  sejarahwan  Australia,  Henry  Reynolds,  berargumen  bahwa  banyak  para kolonial Inggris (sejak 1788) memandang Australia sebagai sebuah terra nullius yang berarti tanah  tak  bertuan.  Oleh  karenanya  percaya  pula  bahwa   masyarakat  pribumi  yang  tinggal  di
14 Commonwealth of Australia. As a matter of fact: Answering the Myths and Misconceptions About Indigenous Australians. Canberra: ATSIC, 1998).
15 Department of Education, Training, and Arts. Indigenuous Australians. Queensland: Queensland Government.
16 Ibid.
17 Deborah, Gare & David, Ritter. Making Australian History: Perspectives on the Past Since 1788 (1st Ed.). (Melbourne: Cengage Learning, 2008). Hal.17.
18 Ibid. Hal . 9.
sana  tidak  memiliki  kedaulatan  atas  wilayah  Australia,  maupun  legitimatasi  kepemilikan wilayah. Terra nullius terus menjadi pemahaman yang kabur hingga muncul asumsi dari para koloni  di  Australia  bahwa  warga  pribumi  Australia  disebut  masyarakat  “liar  dan  kejam” (savage) karena  hidup  dalam  kesukuan  yang  tidak  membentuk  sebuah  pemerintahan  yang berdaulat  dan  tidak  ada  judul  besar  kepemilikan  terhadap  wilayah  Australia. 19 Dan  terakhir terdapat  pendapat  yang  dibentuk  oleh  Cook  dan  juga  Arthur  Phillip,  para  pengeksplor  dari Inggris  bahwa  masyarakat  pribumi  Australia  sangat  tidak  beradab  untuk  menegosiasikan perjanjian dengan mereka. 20
Dari sisi masyarakat Aborigin sendiri sama sekali tidak senang atas kedatangan bangsa kulit  putih  ke  tanah  mereka,  terutama  ketika  mereka  sama  sekali  tidak  siap  dengan  ke- modern-an  yang  dibawa  oleh  bangsa  Eropa.  Masyarakat  Aborigin  yang  notabene  sangat menjunjung  tinggi  tanah  Australia  sebagai  anugerah  menganggap  kedatangan  bangsa  Eropa hanya  akan  merusak  wilayah  mereka.  Sejak  awal  kedatangan  bangsa  Eropa,  hubungan  yang terjalin  antara  kaum  Aborigin  dengan  bangsa  Eropa  tidak  pernah  berjalan  dengan  baik. Bahkan, keduanya saling berperang untuk memperebutkan wilayah Australia.
Skill bertempur dan berperang masyarakat Aborigin sayangnya hanya dalam skala kecil karena  belum  pernah  ada  kebutuhan  untuk  terlibat  dalam  taktik  militer  dalam  skala  besar. Sementara orang-orang Eropa memiliki senjata, kuda, dan pasukan militer yang terorganisir, dan  dengan  keuntungan  unggul  ini  mereka  memenangkan  perang  atas  perebutan  wilayah Australia. 21
Akibat  semakin  didudukinya  tanah  mereka  dan  persediaan  makanan  masyarakat Aborigin  sendiri  terganggu.  Bahkan  pernah  terjadi  tingkat  kematian  yang  sangat  tinggi  dan rendahnya  tingkat  kelahiran  yang  ekstrim  menyebabkan  penduduk  Aborigin  diperkirakan hanya  75.000  orang  pada  pergantian  abad  ke-20  dari  yang  sebelumnya  berjumlah  sekitar 300.000 orang. 22
Sejak  awal  kedatangan  bangsa  Eropa  sampai  terjadinya  perebutan  wilayah  Australia antara  bangsa  kulit  putih  dengan  kaum  Aborigin,  masyarakat  Aborigin  selalu  mengalami diskriminasi,  terutama  karena  mereka  sama  sekali  tidak  dianggap  sebagai  masyarakat  yang memiliki  kuasa  atas  wilayah  Australia.  Hal  (diskriminasi)  ini  bahkan  terus  berlanjut  hingga terbentuknya  konstitusi  Australia  dan  Australia  dinyatakan  sebagai  negara  federasi,  dimana
19 Ibid. Hal . 19.
20 Ibid. Hal. 23.
21 Pat Dudgeon, Michael Wright, dkk. Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians. Hal. 29.
22 R. Broome. Aboriginal Australians (2nd Ed.). (Sydney: Allen & Unwin, 1994).
pada  saat  itu  enam  koloni  Australia  sepakat  untuk  bersatu  di  bawah  payung  negara persemakmuran dalam bentuk federasi.
Diskriminasi  yang  terjadi  pada  penduduk  Aborigin  misalnya  saja  dalam  konstitusi Australia  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  penduduk  Aborigin  sama  sekali  tidak terhitung  menjadi  bagian  dari  warga  negara  Australia. 23 Namun,  pada  federasi,  ditetapkan bahwa negara bagian dan negara teritori Australia punya kontrol dan tanggung jawab terhadap penduduk pribumi Australia. 24
Hal  ini  dapat  kita  lihat  ketika  New  South  Wales,  salah  satu  negara  bagian  Australia mendirikan  Badan  Perlindungan  Aborigin  pada  1883  melalui  pengenalan Aborigines Protection Act 1909. Kemudian hal ini terus berlanjut diikuti oleh negara bagian lainnya yang membuat  perundang-undangan  yang  sama  dalam  usaha mereka  untuk  mengontrol  penduduk Aborigin. Namun niatan mendasar terhadap hukum pembatasan terhadap penduduk Aborigin ini jelas merupakan dalih demi kebaikan kaum Aborigin sendiri. Padahal pada kenyataannya, hal  ini  menimbulkan  efek  yang  besar,  yakni  merupakan  bentuk  genosida  budaya  penduduk pribumi  Australia,  melalui  hilangnya  bahasa,  dispersi  keluarga,  dan  penghentian  praktik- praktik budaya. 25
Perundang-undangan  yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  masing-masing  negara  bagian Australia  pada  saat  itu  bukannya  melindungi  penduduk  Aborigin,  baik  sebagai  individu, penduduk,  maupun  suku,  malah  semakin  mendiskriminasi  mereka.  Misalnya  saja  seperti ketetapan  perundang-undangan  Australia  Barat, the  WA  Aborigin  Act  1905. Ketetapan  yang diberlakukan  dalam act tersebut  ialah  bahwa  keturunan  yang  merupakan  setengah  kasta Aborigin  harus  dihapus  dari  keluarga  mereka  (Aborigin)  sehingga  mereka  bisa  memiliki kesempatan  untuk  hidup  lebih  baik  dan  jauh  dari  pengaruh  lingkungan  Aborigin.  Dalam act juga ada wewenang untuk menghilangkan penduduk Aborigin atau memindahkan mereka ke distrik lain. Bahkan penduduk Aborigin dilarang memasuki kota tanpa izin dan penghuni dari wanita Aborigin dilarang berhubungan dengan pria yang bukan turunan Aborigin.
Sejarah  ini  menunjukkan  bagaimana  kepercayaan  rasisme  menjadi  undang-undang. Penduduk  Aborigin  dipercayai  lebih  rendah  dari  manusia,  dan  undang-undang  digunakan untuk  mengontrol  mereka  dan  membatasi  mereka  dari  masyarakat.  Menurut  Milnes  dalam bukunya From  myths  to  policy:  Aboriginal  legislation  in  Western  Australia, terjadi pemiskinan  masyarakat  Aborigin  yang  disahkan  oleh  Undang-Undang. The  Aborigines  Act
23 Cari act sebelum 1967
24 Pat Dudgeon, Michael Wright, dkk . Op. Cit. . Hal. 30
25 Ibid.
1905 bukanlah sebuah perlindungan bagi masyarakat Aborigin, tetapi sebagai alat pengontrol yang kejam. 26
D.3. Referendum 1967 – Sekarang (Pengakuan Aborigin dalam Konstitusi Australia) 1967 merupakan perayaan dari referendum “hak Aborigin”. Sebelum 1901, masyarakat Aborigin  diperbolehkan  untuk  ikut  pemilihan  di  semua  koloni,  kecuali  Queensland  dan Australia  Barat.  Pada  1902,  penduduk  Aborigin  kehilangan  haknya  untuk  memilih  di pemilihan Commonwealth. Dan pada 1962, Act ini diamandemen dan mereka diberikan suara untuk  Pemilihan  Commonwealth.  Penduduk  Aborigin  sendiri  memberikan  suara  pada referendum 1967. 27
Pada awal 1960-an kepentingan dalam urusan suku Aborigin tumbuh pesat. Ada banyak alasan  yang  mendukung  hal  tersebut.  Aborigin  meningkat  menjadi  penghuni  pinggiran  bagi kelompok non-Aborigin, ledakan sumber daya membawa kegiatan yang tidak menyenangkan oleh  kaum  tradisional  Aborigin,  dan  mengartikulasikan  bahwa  akan  muncul  sebuah kepemimpinan  Aborigin.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  adanya  pertumbuhan  kepentingan internasional dalam isu hak asasi manusia, tumbuhnya kesadaran domestik akan kemiskinan sosial-ekonomi  penduduk  Aborigin,  dan  tumbuhnya  kesadaran  di  kalangan  pembuat kebijakan terhadap gerakan dunia tentang dekolonisasi. 28
Pada  1937,  William  Cooper  menyerukan  peringatan  Hari  Aborigin  Berkabung (Aborigin  Mourne  Day) bertepatan  dengan  perayaan Australia  Day .  Pada  1965  masa pemerintahan  Menzies  mengajukan bill yang  berisi  tuntutan  untuk  mencabut  ayat (section) 127  dalam  konstitusi  Australia.  Pemerintah  terus  merasakan  tekanan  yang  menuntut  pada perubahan  atau  referendum  pada  1966.  Contohnya,  pada  tahun  itu,  peternak  Aborigin  dan wanita  di Nothern  Territory keluar  dari  pekerjaannya  sebagai  protes  akan  kondisi  kerja  dan upah,  dan  menuntut  pengembalian  sebagian  lahan  mereka.  Dan  pada  tahun  yang  sama, Commonwealth  memperpanjang  kelayakan  bagi  manfaat  keamanan  sosial  untuk  semua masyarakat pribumi Australia. 29
Adapula  kampanye  yang  dilakukan  oleh the  Federal  Council  for  the  Advancement  of Aborigines  and  Torres  Strait  Islanders (FCAATSI)  bekerja  sama  dengan Victorian Aboriginal  Advancemenet  League (VAAL)  yang  mengkampanyekan  berbagai  hak  dan
26 P.D., Milnes,. From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia. (Perth: Metamorphic Media, 2001).
27 Helen Irving. Op. Cit. Hal. 109.
28 Parliamentary Library. The 1967 Referendum – History and Myths. Commonwealth of Australia: Department of Parliamentary Services, 2007). Hal. 7
29 Ibid.
referendum pada awal 1957. Kampanye dimulai dengan serangkaian petisi untuk diadakannya sebuah  referendum. 30 Selanjutnya,  Pemerintah  yang  mengajukan  diadakannya  referendum mengkampanyekan alasan kenapa harus memilih “yes” untuk referendum terhadap Aborigin. FCAATSI juga terus mengakampanyekan dengan tegas menekankan hal non-diskriminasi dan hak asasi sipil. 31
27  Mei  1967  menjadi  tanggal  bersejarah  bagi  Australia,  khususnya  bagi  masyarakat pribumi Aborigin (juga Kepulauan Selat Torres). Pemerintah Australia akhirnya mengadakan referendum  yang  mengubah  konstitusi  Australia.  Hasilnya,  sekitar  90,7  %  warga  Australia memilih ”yes” terhadap  referendum  yang  diajukan,  yakni  menghitung  masyarakat  Aborigin dan  Kepulauan  Selat  Torres  dalam  sensus  dan  memberikan  pemerintah  Australia  kekuasaan untuk membuat hukum bagi mereka. Sebelum 1967, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres tidak memiliki hak yang sama dengan warga Australia yang lain di bawah Konstitusi Australia. Banyak aspek kehidupan mereka yang dikontrol oleh pemerintah. 32
Hasil  referendum  menyatakan  bahwa  ada  dua Sections yang  diubah  dari  Konstitusi Australia, yaitu section 51(xxvi) dan section 127. Pada section 51 (xxvi) yang berisi “... had permitted the Commonwealth to make ‘special’ laws for the people of any race, other than the aboriginal  race  in  any  State,  for  whom  it  is  deemed  necessary  to  make  special  laws’ ,  maka pada  1967,  kata  “ other  than  the  aboriginal  race  in  any  State” tersebut  dihapuskan.  Dan terakhir, pada section 127 secara keseluruhan dihapus. 33 Namun, berdasarkan Final Report of the  Aboriginl  and  Torres  Strait  Islander  Act  of  Recognition  Review  Panel September  2014, disebutkan  bahwa section  25 juga  diubah,  yakni  secara  tegas  dihapus  ketentuan  yang berkaitan dengan diskriminasi atas dasar ras. 34
Sejak  Referendum  1967  banyak  sekali  perubahan-perubahan  yang  terjadi.  Pada  1968 untuk  pertama  kalinya  dibangunlah  kantor  Commonwealth  Hubungan  Aborigin  sebagai sarana  merekomendasikan  kebijakan  dan  koordinasi  program.  Selanjutnya  dibangun pelayanan  Legal  Aborigin  pertama  di  New  South  Wales  (1970),  Neville  Bonner  menjadi orang  Aborigin  pertama  yang  menjadi  anggota  Parlemen  dan  penduduk  Aborigin  masuk dalam  sensus  untuk  pertama  kalinya  (1971),  terdapat Commonwealth  Racial  Discrimination Act yang  melarang  diskriminasi  atas  dasar  warna  kulit,  keturunan  atau  etnis  dan  penduduk
30 VCAA. (2012). 1967 Referendum.
31 Parliamentary Library. Loc. Cit.
32 27 May: a significant date – the 1967 Referendum Facts. Reconciliation Australia.
33 Helen Irving. Op. Cit. Hal. 110 dan Office of Legislative Drafting. Constitution Alteration (Aboriginals) 1967. (Canberra: Attorney-General’s Department, 2004).
34 The  Hon  John  Anderson,  dkk. Final Report  of  the  Aboriginal  and Torres  Strait  Islander  Act  of Recognition Review Pane, 2014.
Aborigin  Queensland  berhak  untuk  mengontrol  properti  mereka  sendiri  (1975).  Namun,  di samping  perubahan  positif  tersebut,  di  sisi  lain  pada  1972  Perdana  Menteri  Australia,  Billy McMahon, menolak ide terhadap hak wilayah Aborigin dalam pidatonya. 35
Inti daripada diadakannya referendum masyarakat Aborigin ialah untuk mengakui status masyarakat  Aborigin  baik  dalam  konstitusi,  maupun  pemerintah  Australia.  Pengakuan merupakan elemen terpenting dari rekonsiliasi masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres  dan  warga  Australia  lainnya.  Namun,  sejak  referendum  1967  hingga  sekarang  masih mengalami  proses  rekonsiliasi  yang  panjang  dalam  pengakuan  akan  masyarakat  Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres.
Pada  1991  misalnya  saja,  dibentuklah council untuk  rekonsiliasi  Aborigin  dan merupakan  tanda  awal  dari  proses  formal  rekonsiliasi.  Selanjutnya  pada  1992,  pengadilan memutuskan  bahwa  Australia  bukanlah terra  nullius (tanah  bukan  milik  siapapun)  dan mengakui bahwa penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres juga merupakan bagian dari kepemilikan  tanah  Australia.  Pada  2000  ada  lebih  dari  300.0000  orang  berjalan  melalui jembatan pelabuhan Sidney untuk mendukung rekonsiliasi. 36
Rekonsiliasi  Australia  juga  meluncurkan  program Reconciliation  Action  Plan untuk mendukung  dan  mendorong  organisasi  menandatangani  komitmen  mereka  terhadap rekonsiliasi  pada  2005.  Bahkan  Perdana Menteri  Kevin  Rudd  sempat  meminta  maaf  kepada generasi Aborogin yang pernah dicuri sebelumnya dan ketidakadilan di masa lalu pada 2008. Dan  terakhir,  pada  2012,  dikenalkanlah  sebuah Act  of  Recognition  bill di House  of Representative (HoR),  meyakinkan  bahwa  pengakuan  konstitusional  dari  masyarakat Aborigin  dan  Kepulauan  Selat  Torres  akan  tetap  menjadi  agenda  di  pemerintahan selanjutnya. 37
Benar  saja.  Pemerintahan  Australia  selanjutnya  juga  sangat  mendukung  upaya pengakuan  maupun  rekonsiliasi  masyarakat  Aborigin  dalam  konstitusi  Australia.  Mereka ialah  Kevin  Rudd,  Julia  Gillard,  dan  Tony  Abbott.  Ketiga  Perdana  Menteri  Australia  ini sangat  mengupayakan  pengakuan  status  masyarakat  Aborigin.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa Referendum 1967 hanya merupakan sebuah referendum yang membuka jalan bagi diakuinya masyarakat Aborigin dan  Kepulauan Selat Torres untuk dapat diakui di konstitusi Australia. Referendum  1967  hanya  mengakui  bahwa  masyarakat  Aborigin  merupakan  bagian  dari
35 VCAA. Loc. Cit.
36 Recognising Aboriginal And Torres Strait Islander People In the Constitution. School Learning Guide – Years 10, 11, 12. Hal. 10. Tersedia di: http://recognise.org.au , diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.05 WIB.
37 Ibid.
Australia, mengizinkan masyarakat pribumi Australia untuk dihitung dalam sensus penduduk, memiliki  hak  yang  sama  dengan  warga  Australia  lainnya,  dan  ada  pengaturan  khusus  dari Commonwealth terhadap Aborigin.
Referendum  1967  hanya  sebatas  sampai di  situ  Australiau  saja.  Hingga  pada  akhirnya pemerintah  Australia  maupun Non-Govermental  Organization (NGO)  harus  terus mengupayakan  rekonsiliasi  masyarakat  Aborigin  dalam  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  proses rekonsiliasi  tersebut  pun  masih  berlanjut  hingga  ke  pemerintahan  Australia  sekarang  yang dipimpin oleh Tonny Abbott.
Sebut  saja  misalnya  pada  masa  pemerintahan  Julia  Gillard  pada  13  Februari  2013, Majelis Rendah Parlemen Australia berhasil meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakui masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai penduduk pertama negara Australia. Perdana Menteri aktif Australia yang sekarang menjabat, Tony Abbott, juga mendeklarasikan  bahwa  dirinya  siap  untuk  berjuang  meraih  pengakuan  konstitusional  bagi penduduk pribumi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sampai pada 2017. [38][39]

## E. Kesimpulan
Referendum 1967 merupakan babak baru dan jalan terbuka bagi masyarakat Aborigin untuk mencoba meraih kembali hak mereka  yang pada masa lalu direnggut oleh kedatangan bangsa  kulit  putih.  Masyarakat  Aborigin  beserta  warga  Kepulauan  Selat  Torres  merupakan penduduk asli dan pertama yang menetap di Australia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke sana. Sayangnya, karena pada saat kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Aborigin masih terbentuk  dalam  suku-suku  sehingga  jauh  dari  kata  masyarakat  beradab  dan  memiliki peradaban, maupun pemerintahan yang berdaulat.
Sejak  kedatangan  bangsa  Eropa  yang  mengklaim  Australia  sebagai  wilayah  kuasa mereka,  masyarakat  Aborigin  terus  mengalami  pendiskriminasian.  Dimulai  dari  tidak dianggap sebagai penguasa Australia, tidak dihitung dalam sensus penduduk menjadi bagian dari  Australia,  hingga  adanya  kontrol  yang  sangat  kejam  terhadap  mereka,  seperti penghapusan  suku  Aborigin,  dijauhkannya  generasi  dari  pengaruh  Aborigin,  hingga masyarakat  Aborigin  tidak  boleh  memasuki  wilayah  Australia.  Bahkan,  Aborigin
38 Anton Setiawan. Australia Akui Aborigin Secara Hukum. Jurnal Nasional. Tersedia di http://www.jurnas.com/emobile/13/2013-02-14/234399 , diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.07 WIB.
39 Australian  PM  to  'Sweat  Blood'  for  Aboriginal  Recognition. Channel  News  Asia.  Tersedia  di http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-to-sweat/1526628.html , diakses pada 29 Desember 2014, Pkl. 15.07 WIB.
mendapatkan  diskriminasi  terhadap  pelayanan  publik  pula,  bila  dibandingkan  dengan  warga resmi Australia lainnya.
Dengan adanya Referendum  Australia  yang mengangkat isu  Aborigin mulai membuka jalan  bagi  masyarakat  Aborigin  untuk  dapat  meraih  hak-hak  mereka.  Dengan  adanya Referndum  1967,  masyarakat  Aborigin  terhitung  dalam  sensus  penduduk  Australia  menjadi bagian  dari  warga  negara  resmi  Australia.  Tahun-tahun  berikutnya,  sedikit  demi  sedikit diskriminasi  mulai  dihapuskan  yang  berkaitan  dengan  ras,  etnis,  ataupun  warna  kulit.  Dan terakhir,  pada  2013  dinyatakan  dalam  konstitusi  bahwa  Australia  mengakui  warga  Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai penduduk pertama Australia.

## DAFTAR PUSTAKA
27 May: a significant date – the 1967 Referendum Facts. Reconciliation Australia.
Anderson,  Hon  John,  dkk. Final  Report  of  the  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islander  Act  of Recognition Review Pane, 2014.

## Australia day History
Australian PM to 'Sweat Blood' for Aboriginal Recognition. Channel News Asia.
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-to-
sweat/1526628.html , diakses pada 29 Desember 2014.
Broome, R. Aboriginal Australians (2nd Ed.). Sydney: Allen & Unwin, 1994.
Closer  Look:  The  Australian  Constitution. The  Parliamentary  Education  Office,  [jurnal  on- line]
Commonwealth  of  Australia. As  a  matter  of  fact:  Answering the  Myths  and  Misconceptions About Indigenous Australians. Canberra: ATSIC, 1998.
Constitutionals Referendums . Australian Electoral Commission.
Deborah,  Gare  &  David,  Ritter. Making  Australian  History:  Perspectives  on  the  Past  Since 1788 (1st Ed.). Melbourne: Cengage Learning, 2008.
Department  of  Education,  Training,  and  Arts. Indigenuous  Australians. Queensland: Queensland Government.
Dudgeon, Pat, Michael Wright, dkk. Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians.
http://www.peo.gov.au , diakses pada 03 Oktober 2017.
http://recognise.org.au , diakses pada 02 Desember 2017.
Irving,  Helen. Five  Things  to  Know  About  the  Australian  Constitution. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Milnes,  P.D., From  Myths  to  Policy:  Aboriginal  Legislation  in  Western  Australia. Perth: Metamorphic Media, 2001.
Office  of  Legislative  Drafting. Constitution  Alteration  (Aboriginals)  1967. Canberra: Attorney-General’s Department, 2004.
Parliamentary  Library. The  1967  Referendum  –  History  and  Myths. Commonwealth  of Australia: Department of Parliamentary Services, 2007.
Recognising  Aboriginal  And  Torres  Strait  Islander  People  In  the  Constitution. School Learning Guide – Years 10, 11, 12. Hal. 10.
Saunders,  Cheryl. The  Australian  Constitution  and  Our  Rights. Melbourne:  Future  Justice, 2010.
Setiawan, Anton. Australia Akui Aborigin Secara Hukum. Jurnal Nasional.
http://www.jurnas.com/emobile/13/2013-02-14/234399 ,  diakses  pada  29  Desember 2014.
The  Parliamentary  Education  Office  &  Australian  Government  Solicitor. Australia’s Constitution. Canberra: Commonwealth of Australia, 2010.
VCAA. 1967 Referendum. 2012.