## BENTUK RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN RESOR WISATA NUSA DUA, BALI

## I Gusti Ketut Purnaya

## Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional

## ABSTRACT
Nusa Dua Tourist Resort has been an important part of the development and growth of  tourism  industry  in  Indonesia  in  general  and  in  Bali  in  particular.  The  development  in Nusa  Dua  Area  has  caused  many  parties  with  their  respective  interests  to  struggle  for  its management. This research focuses on the struggle of the three pillars for power relation in the  management  of  Nusa  Dua  Tourist  Resort.  The  three  pillars  include  the  government,  in this  case,  BTDC,  the  investors,  and  the  local  people.  Therefore,  the  presents  study  was intended  to  analyze  and  answer  the  following  questions:  what  was  the  form  of  the  power relation  among  the  three  stakeholders  such  as  the  government,  the  investors,  and  the  local people in the management of the Nusa Dua Tourist Resort from the developing period until 2014. The result of the study showed that the power relation in the management of the Nusa Dua  Tourist  Resort  was  affected  by  the  hegemonic  power,  the  negotiation  power,  and  the oppositional power/counter hegemonic.
Keywords: nusa dua tourist resort, power relation, hegemony, negotiation, oppositional.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  tiga  dasawarsa,  sejak  tahun 1983-2014,  Resor  Wisata  Nusa  Dua  telah menjadi  bagian  penting  dari  pembangunan dan  perkembangan  industri  pariwisata  Bali pada khususnya dan Indonesia pada umum- nya.  Resor  Wisata  Nusa  Dua  sejak  awal sampai  sekarang  dikelola  oleh  badan  usaha milik  negara  lewat  lembaga  Bali  Tourism Development Corporation (BTDC).
Tahun  1980-an  dan  1990-an,  pari- wisata  membuktikan  diri  sebagai  salah  satu sumber  penting  devisa  negara.  Industri  per- hotelan,  bisnis  transportasi,  biro  perjalanan, ekspor pakaian jadi ikut berkembang sejalan dengan  perkembangan  pariwisata  (Erawan, 1994).  Penelitian  ini  memusatkan  perhatian pada  relasi  kuasa  tiga  pilar  dalam  pengelo- laan  Resor  Wisata  Nusa  Dua.  Yang  terma- suk  dalam  tiga  pilar  ini  adalah  pemerintah
dalam hal ini BTDC, investor yaitu pemodal yang mengelola usaha akomodasi dan usaha lain  yang  terkait  dengan  jasa  wisata  di Resor  Wisata  Nusa  Dua,  dan  masyarakat dalam  wilayah  Nusa  Dua.  Relasi  kuasa  itu terjadi sejak awal proses pembebasan tanah, pembangunan,  pengelolaan,  pengoperasian, dan  bahkan  sampai  sekarang  tidak  pernah putus.  Relasi  kuasa  dalam  pengelolaan Resor  Wisata  Nusa  Dua  dilaksanakan dengan melihat bagaimana ketiga pilar yang menjadi stakeholders utama  terlibat  dalam proses  negosiasi  dalam  berbagai  isu  untuk mencapai tujuan masing-masing.
Kelancaran  proses  usaha  di  Nusa Dua  tidak  bisa  dilihat  sebagai  proses  yang tenang  tetapi  penuh  gejolak  dan  dinamika antara negosiasi dan kompromi, di samping merupakan wujud dari adanya interaksi, dan dalam  interaksi  itu  tiap-tiap  pilar  melaku-
kannya  berdasarkan  kuasa  yang  dimiliki masing-masing.
Secara  umum  penelitian  ini  bertuju- an untuk mengetahui relasi kuasa antara tiga pilar,  yaitu  pemerintah  (BTDC),  pengusaha (investor),  dan  masyarakat  dalam  penge- lolaan  Resor  Wisata  Nusa  Dua.  Sebagai resor  yang  berubah  dan  berkembang  pesat dari  semula  lahan  kering,  gersang,  dengan potensi  pertanian  yang  terbatas  menjadi resor  indah  hijau  dengan  potensi  ekonomi pariwisata  yang  besar,  Nusa  Dua  nyata menimbulkan  banyak  persoalan  sosial budaya.  Dalam  konteks  inilah,  menarik untuk  menelusuri  bagaimana  bentuk  dan dampak  relasi  kuasa  antara  tiga  pilar  di resor  tersebut.  Sedangkan  secara  lebih khusus  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bentuk  relasi  kuasa  antara ketiga  pengampu  kepentingan  yaitu  peme- rintah,  pengusaha,  dan  masyarakat  dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, Bali.
Manfaat  teorites  penelitian  ini  diha- rapkan  dapat  memberikan  pemahaman teoretis  atas  bentuk-bentuk  relasi  kuasa antara tiga pilar yang berhubungan langsung dengan  pengembangan  dan  pengelolaan Resor  Wisata  Nusa  Dua  (pemerintah, pengusaha,  dan  masyarakat  lokal).  Selain itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  teoretis  dalam  pe- ngembangan  dan  pengeloaan  resor  wisata, khususnya  mengenai  usaha-usaha  untuk memahami  secara  konseptual  hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat di  Resor  Wisata  Nusa  Dua.  Apa  yang tampak  sederhana  dalam  pandangan  awam atau  di  permukaan,  jika  ditelusuri  secara kritis  dengan  kaca  mata  kajian  budaya, dapat memberikan pemahaman baru tentang pola-pola  relasi  kuasa  yang  menjadi  bagian dari  dan  memberikan  pengaruh  pada pengembangan  dan  pengelolaan  Resor Wisata  Nusa  Dua.  Sebaliknya,  manfaat
praktis  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  pengambil kebijakan,  dalam  kerangka  pengembangan dan  pengelolaan  Resor  Wisata  Nusa  Dua yang memberikan kontribusi dalam pening- katan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga bisa  dijaga  keberlanjutannya,  memberikan ide-ide  yang  dapat  digunakan  mengem- bangkan industri pariwisata di Provinsi Bali khususnya  atau  di  Indonesia  umumnya terutama  dalam  kaitannya  dengan  pengem- bangan  resor  wisata  yang  pro-rakyat,  dan diharapkan  memberikan  kesadaran  kritis bagi  masyarakat,  agar  masyarakat  tidak menjadi objek penderita dalam pembangun- an  pariwisata  di  lingkungan  Resor  Wisata Nusa Dua.
Dalam  mengkaji  permasalahan  se- suai  dengan  topik  penelitian  ini  dalam  per- spektif  Kajian  Budaya  menggunakan  Teori Hegemoni  dari  Antonio  Gramsci,  dan  teori diskursus  kuasa/  pengetahuan  dari  Michel Foucault  yamg  penggunaannya  dilakukan secara eklektik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  sebagai penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Penelitian  ini  bukan  sekedar tindakan,  ucapan  manusia  tetapi  juga  teks dan  konteks  yang  ada  dalam  masyarakat. Data  bisa  juga  berupa  gambar  yang  dapat dideskripsikan.
Lokasi objek penelitian dilaksanakan di  Kelurahan  Benoa,  Kecamatan  Kuta Selatan,  Kabupaten  Badung,  yang  meliputi tiga  desa  adat,  yakni  desa  adat  Bualu,  desa adat  Peminge,  dan  desa  adat  kampial. Secara  geografis  Resor  Wisata  Nusa  Dua adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Kelurahan  Benoa  yang  dalam  realitanya telah  menjadi  sorotan  mata  dunia  sebagai salah  satu  resor  wisata  terbaik  di  dunia. Sumber  data  dicari  dari  berbagai  sumber, berupa  data  primer  termasuk  dan  terutama
dari  ketiga  pilar,  yaitu  pemerintah/  BTDC, pengusaha,  dan  masyarakat.  Sumber  data sekunder  dari  catatan,  hasil  obervasi,  jurnal ilmiah,  dokumen  dan  lain-lain.  Sumber informasi  adalah  mereka  yang  mengetahui atau  terlibat  dalam  relasi  ketiga  pilar (pemerintah,  pengusaha,  masyarakat),  siapa pun  yang  dianggap  tahu  dan  memiliki pengetahuan  dianggap  informan.  Instrumen pembantu dalam wawancara juga dilengkapi dengan  peralatan  seperti tape  recorder , kamera serta buku catatan. Untuk memperoleh  data  yang  relevan,  beberapa teknik  pengumpulan  data  akan  diterapkan antara  lain  teknik  pengamatan,  teknik wawancara,  dokumentasi  dan  perpustakaan. Analisis  data  dibagi  dalam  empat  tahap (Sugiyono,  2005  :  101),  yakni  analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hegemoni  adalah  konsep  analisis yang  diperkenalkan  Gramsci  dan  mendapat banyak  sambutan  oleh  kalangan  tokoh kajian budaya. Mereka mendapatkan bahwa konsep  hegemoni  sangat  produktif  dalam memahami  makna  teks  (Lewis  2008:78). Ahli sosiologi Frank Parkin (1971) mengembangkan  hegemoni  dalam  analisis sosiologi  sedangkan  ahli  kajian  media Stuart Hall menggunakan konsep hegemoni dalam  studinya  tentang  respon  masyarakat dalam menonton acara televisi. Hall (dalam Storey  1996:  12-13)  membagi  tiga  jenis penonton  televisi  dalam  merespon  wacana acara televisi, yaitu the dominant- hegemonic  position (posisi  terhegemoni secara  dominan), the  negotiated  position (posisi negosiasi), dan the oppositional code (posisi oposisional).
Relasi  antara  pilar-pilar  dalam pengelolaan  Resor  Wisata  Nusa  Dua  juga dapat  dijelaskan  dalam  tiga  bentuk  yaitu
relasi  hegemoni,  relasi  negosiasi,  dan  relasi oposisional.

## A. Relasi Kuasa Hegemonik
Relasi  kuasa  hegemonik  dirasakan masyarakat  dalam  berhadapan  dengan pemerintah  dalam  proses  perencanaan, pembebasan  tanah,  dan  pembangunan  resor wisata  Nusa  Dua.  Situasi  hegemonik berlanjut  dalam  proses  pengelolaan.  Dalam proses perencanaan pembangunan, pembebasan tanah, dan pelaksanaan pembangunan,  kuasa  pemerintah  sangat menonjol, sementara masyarakat di wilayah terdampak  langsung  dengan  pembangunan resor wisata Nusa Dua ini kurang mendapat ruang  untuk  menyampaikan  aspirasinya. Mereka menjadi objek pembangunan. Mereka  mesti  mendukung  pembangunan resor  Nusa  Dua  sebagai  destinasi  wisata kelas  mewah.  Hal  ini  terjadi  karena  pada zaman  Orde  Baru  yang  bersifat  sentralistik bahkan  otoriter,  rakyat  tidak  memiliki kekuatan  yang  cukup  untuk  menawar apalagi  menolak  program  pemerintah.  Jika mereka  melakukan  penolakan,  mereka  bisa dituduh  menghambat  pembangunan  dan resikonya  cukup  serius,  sehingga  tidak mengherankan  banyak  masyarakat  yang menghindari  untuk  berbeda  haluan  dengan pemerintah,  termasuk  masyarakat  sekitar Resor Wisata Nusa Dua.
Dalam pembebasan tanah Nusa Dua, pemerintah  melakukan  hegemoni  dengan cara  memberi  argumen  bahwa  daerah  Nusa Dua    yang    gersang.  Pernyataan  bahwa tanah  di  sana  gersang  dan  kurang  produktif adalah  benar  untuk  masa  itu.  Masyarakat hanya  menanam  kelapa  dan  memelihara ternak  sapi  dan  kerbau  yang  pakan rumputnya  dihasilkan  dari  tanah  yang gersang.  Wacana  yang  diajukan  kemudian adalah menyulap tanah gersang yang kurang produktif  menjadi  proyek  pariwisata  yang lebih menguntungkan semua pihak,
termasuk  tentunya  rakyat  sekitar.  Proyek pariwisata  yang  dibangun  akan  menjadi destinasi  wisata  yang  dapat  membuka lapangan  pekerjaan  dan  sumber  daya ekonomi  baru  untuk  kesejahteraan  masya- rakat.  Karena  tanah  tersebut  tidak  produktif sebagai lahan pertanian pemerintah membeli tanah  masyarakat  dengan  harga  yang ditentukan  oleh  pemerintah  yaitu  dengan harga murah. Dengan harga yang ditentukan oleh  pemerintah  tersebut,  masyarakat  harus menjualnya.  Setiap  tindakan  hegemoni terhadap  suatu  kelas  atau  golongan  secara sadar  maupun  tidak  sadar  ada  yang mendukung dan ada  yang tidak mendukung terhadap  keberadaan  Resor  Wisata  Nusa Dua.
Dalam  Resor  Wisata  Nusa  Dua Kelurahan  Benoa,  hegemoni  tidak  saja terjadi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat secara  keseluruhan,  tetapi  juga  terjadi  dari pemerintah kepada investor yang menanamkan  modal  di  Nusa  Dua.  Investor- investor  yang  mengelola  hotel  di  daerah Nusa Dua harus menyetujui ketentuan  yang berlaku  dari  pemerintah  atau  BTDC  tanpa bisa  dibantah.  Semua  ketentuan  itu  harus dilakukan  oleh  para  invertor  agar  bisa mendirikan hotel di resor  wisata Nusa Dua dengan ketentuan kontrak yang terbatas oleh waktu,  para  investor  hanya  mempunyai  hak sewa  lahan  selama  yang  terdapat  pada kontrak.  Apabila  investor  melanggar  akan diberikan sanksi.

## B. Relasi Kuasa Negosiasi Pasca

## Reformasi
Perkembangan  pariwisata  tidak  saja berkaitan  dengan  angka  kunjungan  dan kenyamanan  di  destinasi  tetapi  juga  sangat dipengaruhi oleh situasi sosial politik dalam negeri  tuan  rumah.  Hal  ini  terlihat  jelas dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Riak-riak  protes  yang  sempat  muncul sebelum  reformasi  dan  dengan  mudah
diberangus oleh pemerintah, mulai menguat dalam masa reformasi dan pihak pemerintah tidak  mudah  membungkamnya.  Penguasa atau  pengusaha  di  Nusa  Dua  tidak  bisa menganggap  keluhan,  protes,  permintaan, demonstrasi  masyarakat  sebagai  angin  lalu yang  bisa  diselesaikan  dengan  ancaman aparat atau ancaman hukum.
Terjadi  pergeseran  dari  sifat  pasrah masyarakat  menjadi  mulai  mengartikulasi- kan kepentingan. Jika dilihat dari perjalanan waktu,  pergeseran  keberanian  masyarakat menyampaikan  aspirasi  terjadi  sejalan dengan  berubahnya  iklim  sosial  politik  di Indonesia,  yakni  mulai  melemahnya  kekua- saan  Orde  Baru  dan  mulai  menguatnya dorongan untuk reformasi.
Hal  seperti  itu  juga  terjadi  pada waktu-waktu  kemudian,  bahkan  masyarakat tampak lebih melebarkan berbagai kepentingannya  dalam  mendapatkan  hak menikmati  keuntungan  ekonomi  pariwisata di Nusa Dua. Pada masa manajemen BTDC dipegang  oleh  Dirut  Ida  Bagus  Wirajaya (periode  2011-  sekarang),  misalnya,  relasi kuasa  antara  BTDC  dan  masyarakat diwarnai dengan dialog dan negosiasi untuk keuntungan  semua  pihak,  terutama  dalam kerangka mengembangkan Nusa Dua sebagai  resor  mewah  tanpa  mengabaikan kebutuhan  masyarakat  dalam  menjalankan hak  hidupnya  untuk  mencari  nafkah (Wawancara  dengan  Ida  Bagus  Wirajaya tanggal 12 Maret 2014).
Berbeda dengan pada era Orde Baru, ketika  relasi  kuasa  antara  pemerintah  dan masyarakat tampak tidak seimbang, di mana masyarakat  berada  di  pihak  yang  mesti’ mengalah  atau  ‘dikalahkan’,  pada  masa reformasi  pemerintah  mau  tidak  mau  harus mendengarkan aspirasi dan tuntutan masya- rakat,  apalagi  kalau  itu  memang  murni tuntutan  untuk  mendapatkan  mata  penca- harian yang merupakan hak masyarakat.

## C. Dinamika Relasi Kuasa Oposisional/ Kontra Hegemonik
Masa  relasi  kuasa  yang  diwarnai dengan  negosiasi  antara  BTDC  dengan  dua pilar  lainnya  berlanjut  pada  relasi  kuasa oposisional dewasa ini, khususnya pasca era reformasi.  Relasi  oposisional/kontra  hege- monik  ini  merupakan  kelanjutan  dari  relasi kuasa  negosiasi  dan  dampak  dari  era demokratisasi  dalam  dunia  sosial  politik bangsa.
BTDC  sebagai  pengelola  resor wisata  Nusa  Dua  berusaha  untuk  menata dan  merapikan  para  pedagang-pedagang dengan  membangun  pertokoan,  tetapi  pada waktu  terjadi  kerusuhan  dampak  Pemilihan Presiden tahun 1999, kemarahan itu kembali menjadi  pemicu  oleh  kekuatan  luar  yang memprovokasi  massa.  Kantor-kantor  peme- rintah  dibakar,  kantor  BTDC  dan  STP dirusak, masyarakat di sekitar pertokoan itu membongkar  paksa  façade  yang  pernah dibangun  oleh  BTDC.  Semua  dilakukan oleh  massa  tanpa  ada  yang  berani menghalangi, dapat dikatakan bahwa hukum alam  mencari  keadilan  di  dalam  hukum formal.    A.A.  Gede  Rai,  Direktur  Utama BTDC  (periode  1995-2001)  menyatakan bahwa  ketika  terjadi  kerusuhan  tahun  1999 yaitu  ketika  Megawati  gagal  menjadi Presiden  RI  kemarahan  tersebut  kemudian menjadi nyata dipicu oleh kekuatan dari luar yang  memprovokasi  massa.  Kantor-kantor pemerintah  dibakar,  kantor  BTDC  dan  STP kacanya  dirusak,  tembok  di  depan  gerbang Nusa  Dua  dihancurkan  tanpa  ada  yang berani  menghalangi  begitulah  hukum  alam mencari  keadilan  di  dalam  hukum  formal. Ketidakpuasan  sosial  beberapa  anggota masyarakat  yang  memiliki  tanah  di  depan candi  bentar  Nusa  Dua  mencari  solusi sendiri.
Selaku  Direksi  BTDC  pada  saat  itu, mencari jalan tengah dan bernegosiasi untuk
kembali  membangun  tembok  yang  lebih rendah dan dihiasi taman, sehingga pemandangan  tetap  lebih  indah,  dan  untuk para pedagang dibelakang tembok dibuatkan jalan  khusus  sehingga  wisatawan  dapat masuk  dengan  mudah  membeli  souvenir atau makan di warung rakyat yang nyaman. Solusi  ini  cukup  adil  dan  permasalahan  itu pun  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Pernah ada  masalah  yang  muncul,  karena  di  depan candi  bentar  masuk  resor  BTDC  dipasangi tembok  oleh  BTDC  sehingga  kios-kios penduduk  terhalangi  atau  tertutup.  Kala  itu pemilik  kios  atau  penduduk  sempat  demo. Dengan  solusinya  adalah  dari  para  pihak yang  berseberangan  mau  duduk  bersama bermusyawarah mencari jalan keluar terbaik dan  hasilnya  mengeluarkan  hasil  yang  baik dan  sama-sama  bisa  menerima  dan  semua dikembalikan  seperti  biasa.  (  Wawancara dengan  A.A  Gede  Rai  tanggal  5  April 2014).
Selain  kasus  tahun  1999  yang didukung dengan kegagalan pemilu,  BTDC sebagai  pengelola  mendapat  perlawanan dari  masyarakat  dalam  masalah  pem- bongkaran  portal  di  gerbang  selatan,  portal ini dibangun agar ketertiban dan kebersihan sekitar  Resor  Wisata  Nusa  Dua  terjaga, karena  mengingat  semakin  kumuhnya  ling- kungan  oleh  gubuk-gubuk,  pedagang  acung dan  penanaman  rumput  laut  yang  ber- keliaran  di  lokasi  Resor  Nusa  Dua,  maka direncanakanlah membuat portal agar pantai Mengiat  semakin  tidak  kumuh.  Rencana tersebut  telah  disetujui  dan  didukung  oleh Pemda  Badung,  namun  tidak  nampak adanya  solusi  bagi  masyarakat  yang  ter- pinggirkan  sehingga  ketika  portal  tersebut dipasang, mendapat perlawanan yang sengit dari masyarakat nelayan pantai dan masyarakat  desa  Mengiat  Nusa  Dua. Masyarakat  membunyikan  “kulkul  bulus” dan membongkar portal yang baru dipasang
sesuai  dengan  persetujuan  Pemda  tersebut meskipun  portal  bisa  di  buka  setiap  saat untuk  kegiatan  masyarakat  lokal,  akibatnya terjadi  ketegangan  antara  BTDC  dengan masyarakat.  Kejadian  seperti  ini  terlihat sebagai  dampak  dari  komunikasi  yang dibangun terlalu top down tanpa solusi.
Dalam  masalah  penutupan  jalan masuk ke Westin. Hal ini hanya dipicu oleh masalah kecil yaitu masuknya Bali Taxi dari Jakarta,  sehingga  membuat  koperasi  lokal kalah  bersaing  karena  Bali  Taxi  lebih profesional, dengan armada yang lebih baik daripada  milik  koperasi  masyarakat  lokal Nusa Dua. Bali Taxi lebih banyak mendapat order  dari  hotel-hotel  sehingga  taxi  lokal merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil. Karena  hal  ini  sangat tidak menguntungkan bagi  taxi  lokal  mereka  menyampaikan kepada  pihak  Westin,  tetapi  pihak  Westin tidak  dapat  memenuhi  permintaan  karena sudah  ada  kontrak  dengan  Bali  Taxi. Masyarakat  merasa  tidak  senang  sehingga jalan masuk ke Westin ditutup. Keadaan ini membuat  mereka  menempuh  jalan  pintas melakukan demonstrasi yaitu dengan menutup  jalan  masuk  ke  Hotel  Westin.  Hal ini  tentunya  menimbulkan  kegaduhan  di Resor  Wisata  Nusa  Dua  yang  terkenal sebagai  resor  yang  aman  dan  tertib. Pertarungan  akan  kepentingan  tidak  akan pernah hilang begitu saja, dia akan langgeng dalam kekuasaan walaupun pejabat penguasanya  telah  berganti  mengikuti perubahan  zaman.  Agar  tujuan  suatu  pihak tercapai  mereka  berusaha  bertahan  dengan argumen-argumen.
IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  kajian  mendalam  yang telah  diuraikan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa,  Bentuk  relasi  kuasa dalam  pengelolaan  Resor  Wisata  Nusa  Dua antara  ketiga  pilar,  yaitu  Pemerintah,
Investor, dan Masyarakat, mengalami perubahan  yang  radikal  yakni  bentuk  relasi kuasa hegemonik dalam proses perencanaan dan  pembangunan  yang  terjadi  pada  zaman orde  baru,  sedangkan  pembangunan  dan pengelolaan  resor  yang  ditandai  dengan bentuk  relasi  kuasa  negosiasi  antara  ketiga pilar, hingga bentuk relasi kuasa oposisional/  kontra  hegemonik  yang  terjadi sejak era reformasi sampai dewasa ini.

## B. Saran
Disarankan  kepada  BTDC  sebagai pengelola  Resor  Wisata  Nusa  Dua  agar memperhatikan keadaan masyarakat sekitar, dan  diharapkan  kooperatif  dalam  mening- katkan  bantuan  sosial  ekonomi  melalui CSR,  sehingga  tidak  terjadi  perselisihan antara  BTDC  sebagai  pengelola  dengan masyarakat  selaku penyangga Resor Wisata Nusa Dua.

## DAFTAR PUSTAKA
Agger,  Ben.  2006. Teori  Sosial  Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Althusser,  Louis.  2010. Tentang  Ideologi: Marxisme  Strukturalis,  Psikoana- lisis,  Cultural  Studies .  Yogyakarta: Jalasutra.
Bocock,  Robert.  1986. Hegemony. Chiche- ster : Ellis Horword Limited.
Erawan,  I  Nyoman.  1994. Pariwisata  dan Pembangunan  Ekonomi:  Bali  seba- gai Kasus. Denpasar: Upada Sastra. Foucault,  Michel.  2009. Pengetahuan  dan Metode:  Karya-karya  Penting  Fou- cault . Yogyakarta: Jalasutra. Gramsci,  Antonio.  1976. Selections  from Prison Notebooks. New York: Inter- national Publisher.
Lewis,  Jeff.  2008. Cultural  Studies:  The Basics . London: Sage.
McCarthy,  Thomas.  2009. Teori  Kritis Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Picard, Michel. 1996. Cultural Tourism and Touristic Culture . Singapore:  Archi- pelago Press. Storey,  John.  1996. Cultural  Studies  &  The Study  of  Popular  Culture:  Theories and  Method .  Athens:  University  of
Georgia Press.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.