## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN

## PELAYANAN PERMOHONAN DAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR
Muhammad Jamili STIA Bina Banua Banjarmasin muhammad.jamili@stiabinabanuabjm.ac.id
Mukhlan Khairiry STIA Bina Banua Banjarmasin mukhlan.khairiry@stiabinabanuabjm.ac.id

## Rusdiansyah
STIA Bina Banua Banjarmasin rusdiansyahanca176@gmail.com
Abstract : This study aims to determine the application and marriage service activities at the Office of Religious Affairs (KUA) Kertak Hanyar District, Banjar Regency and the enthusiasm of citizens to get married during the Covid 19 pandemic. The method used in this research is descriptive with qualitative  analysis.  Observational  data  collection  techniques,  documents  and  interviews.  The informants in the study were two of KUA officers in Kertak Hanyar District and four residents who got married in 2020. The results of the study indicate that the Marriage Service activities at KUA Kertak  Hanyar  during  the  Covid-19  pandemic  (in  2020)  continue  to  run  by  following  the  health protocols from the government, as well as residents who need wedding services can directly and can go  online  but  also  continue  to  follow  government  recommendations.  regarding  health  protocols. Likewise, at the time of the marriage ceremony, whether it was held in the KUA hall or at the homes of  the  community  members,  they  were  disciplined  to  comply  with  government  recommendations, such  as  keeping  a  distance  (not  crowding),  wearing  masks,  and  washing  hands  with  soap.  The number of  marriage application registrations at  the KUA of Kertak Hanyar District in  2020 was 316, a decrease (9%) compared to 2019 which was (345). But when compared to 2017 (the number of applicants is 216) and 2018 (the number of applicants is 280), then for 2020 there is an increase in marriage applications. Thus, the COVID-19 pandemic case in 2020 does not affect the willingness of the community to carry out marriages for their children or siblings..
Keywords:  Marriage  Request  Services,  Marriages  During  A  Pandemic,  Religious  Affairs  Office Services, Marriage Requests
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aktivitas  pelayanan  permohonan  dan pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kertak  Hanyar  Kabupaten  Banjar  dan antusiasme  warga  untuk  melangsungkan  pernikahan  di  masa  pendemi  Covid  19.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kwalitatif. Tehnik pegumpulan data obsevasi,  dokumen  dan  wawancara.  Informan  dalam  penelitian  adalah  dua  orang  aparat  KUA Kecamatan Kertak Hanyar dan empat orang warga yang melangsungkan pernikahan di tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas Pelayanan Pernikahan di KUA Kertak Hanyar selama pendemi  Covid  –  19  (  tahun  2020)  tetap  berjalan  dengan  mengikuti  protokol  kesehatan  dari pemerintah, begitu pula warga yang memerlukan pelayanan pernikahan bisa  secara langsung dan bisa melalui on line namun juga tetap mengikuti anjuran pemerintah mengenai protkoler kesehatan. Begitu pula pada saat acara akad nikah, baik yang dilangsungkan aula KUA maupun di rumah warga
masyarakat  disiplin  mematuhi  anjuran  pemerintah,  seperti  menjaga  jarak  (tidak  berkerumun), memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Jumlah pendaftaran permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar pada tahun 2020  sejumlah 316, terjadi penurunan (9 %) dibandingkan tahun 2019 yaitu (345). Tapi kalau dibandingkan tahun 2017 (jumlah pemohon 216) dan tahun 2018 (jumlah pemohon 280), maka untuk tahun 2020 terjadi kenaikan permohonan pernikahan. Dengan demikian  kasus  pendemi  covid  19  di  tahun  2020  tidak  mempengaruhi  hasrat  kemauan  warga masyarakat untuk melangsukan pernikahan bagi anak, atau saudaranya.
Kata Kunci : Pelayanan  Permohonan  Pernikahan,  Pernikahan  di  Masa  Pandemi,  Pelayanan Kantor Urusan Agama, Permohonan Pernikahan

## PENDAHULUAN
Pemutakhiran Data Pemilih merupakan suatu kegiatan untuk memperbaharui  data  Pemilih  berdasarkan  Daftar  Pemilih  Tetap  dari  Pemilu  atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual  data  Pemilih  dan  selanjutnya  digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  DPS yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum / KIP. Untuk dapat menggunakan hak  memilih  dalam  Pemilihan,  Warga  Negara  Indonesia  harus  terdaftar  sebagai Pemilih kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
Pemutakhiran  daftar  pemilih  memiliki  beberapa  masalah  yang  disinyalir menjerat  persoalan  daftar  pemilih  dan  dikhawatirkan  mengancam  hak konstitusional warga, data kependudukan ini sangat dinamis, artinya ada yang lahir, mati,  usianya  menjadi  hak  pilih,  pindah,  dan  pergi  sehingga  perlu  adanya pemutakhiran.
Kemudian, pemerintah harus mempersiapkan dua alat. Pertama, DAK2 (Data Agregat  Kependudukan  per  Kecamatan).  Data  ini  merupakan  instrumen  sangat penting  yang  digunakan  bagi  calon  perseorangan.  Karena  DAK2  ini  nanti digunakan  untuk  calon  perseorangan  menghitung  prosentasi  berapa  suara  yang diperlukan.  Kedua,  pemerintah  harus  menyediakan  DP4  (Daftar  Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan). DP4 inilah yang akan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara)  dan  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap).  Tentu  melalui  mekanisme pemutakhiran  dan  pemerintah  sudah  harus  menyampaikannya  kepada  Komisi Pemilihan Umum 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum berlangsung.
Data  kependudukan  bisa  berbeda,  hal  ini  terkait  perbedaan  jumlah  DP4 Pilkada  dengan  data  Pilpres  tahun  2014,  karena  kalau  dulu  DP4  diambil  dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota diberi dari  Pemerintah  Daerah.  Sekarang,  sudah  dilakukan  perubahan  mekanisme  agar data kependudukan itu satu yaitu dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memberikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk diserahkan/disalurkan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota.  Apa yang  dibutuhkan  dalam  Pilkada  maupun  Pemilihan  Legislatif  dan  Pemilihan Presiden  adalah  ketunggalan  atau  keseragaman  data.  Maka  mekanisme  yang dipakai adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten /  Kota  mengirimkan  data  ke  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikonsolidasikan / dimutakhirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kemudian Kementerian Dalam Negeri mengirim ke  Komisi  Pemilihan  Umum.  Dari  Komisi  Pemilihan  Umum  Dikirm  ke  Komisi Pemilihan Umum masing-masing sesuai jenjangnya. Mekanisme ini sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan (perubahan)  pasal  58  bahwa  seluruh  data  yang  digunakan  untuk  perencanaan pembangunan,  anggaran,  data  program-program  itu  bersumber  dari  data Kementerian Dalam Negeri.
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa masih  terdapat  beberapa  ketidak  sinkronan  data  yang  mengindikasikan  bahwa antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum tercipta sinergi dalam hal pemutakhiran data.
Pemutakhiran  data  pemilih  merupakan  sinergi  antara  Komisi  Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemutakhiran data penduduk,  yaitu  dengan  mengambil  data yang  telah  diperoleh  Komisi  Pemilihan Umum dengan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan penduduk secara  nyata,  kemudian  dilakukan  pemutakhiran  data  penduduk  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  antara  lain  data  penduduk  yang  telah meninggal dunia, pindah ke daerah lain, menikah dalam usia muda, pindah alamat rumah (dalam satu kota) dan sebagainya. Sinergi ini sangat diperlukan agar setiap kali  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  data  penduduk  yang  sudah  berubah tersebut  ketika  diserahkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  ke Komisi  Pemilihan  Umum  tidak  berulang,  artinya  data  penduduk  tersebut  telah hilang atau dihapus dari data penduduk terutama bagi yang sudah meninggal dunia maupun sudah pindah alamat ke daerah lain.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Publik
Menurut  Winarno  dalam  bukunya  “Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik”,  ia mempergunakan  istilah  kebijakan,  yang  digunakan  untuk  menunjuk  perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga
pemerintah) atau  sejumlah aktor  dalam  suatu  bidang  kegiatan  tertentu  (Winarno, 2012 : 14).
Menurut  Charles  O.  Jones,  istilah  kebijakan  tidak  hanya  digunakan  dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Winarno, 2012 : 16).
Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik ( publik policy ) yaitu kebijakan  negara,  kebijakan  yang  dibuat  negara.  Kebijakan  Publik  dapat  juga berarti  serangkaian  tindakan  yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) dan yang lain (Dewi, 2012 : 1).
Sinergi dan Sinergitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:597) Sinergis adalah gabungan atau  kerjasama  yang  bersifat  menguntungkan  dari  beberapa  pihak.  Dengan demikian  korelasi  sinergis  adalah  hubungan  kerjasama  yang  dimana  bisa  dijalin antar  individu  atau  kelompok  guna  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  atau disepakati.
Menurut Deardorff dan Williams (2006) dalam Agus (2013:1) sinergi adalah sebuah  proses  dimana  interaksi  diri  dari dua  atau  lebih  agen atau  kekuatan akan menghasilkan  pengaruh  gabungan  yang  lebih  besar  dibandingkan  jumlah  dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan tapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh ( multiplier effect )  yang  memungkinkan  energy  pekerjaan  atau  jasa  individu  berlipat  ganda secara eksponensial melalui usaha bersama.Tindakan sinergi ini dilakukan dengan
insting, positif, memberdayakan dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan.
Menurut  Corning  (1988)  dalam  Agus  (2013:1-2)  sinergi  sesungguhnya  ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita.Sinergi merupakan hal yang tidak  dapat  dihindari.Sebagai  contoh,  batu  dapat  digunakan  untuk  membuat berbagai  struktur  seperti  rumah  tembok,  jalanan  dan  sebagainya.Namun,  tanpa adanya  semen  dan  usaha  manusia  maka batu-batu  tadi  hanya  menjadi  tumpukan batu  belaka  yang  tidak  banyak  gunanya.Contoh  lainnya  mobil  yang  terdiri  dari banyak  komponen  yang  dirancang  khusus  dan  dibuat  dari  berbagai  jenis  yang berbeda. Akan tetapi, jika mesinnya dilepas, maka mobil tidak berguna.Dua contoh diatas  menunjukkan  betapa  pentingnya  sinergi.  Tanpa  ada  sinergi  dengan komponen  yang  lain  maka  komponen-komponen  yang  ada  tidak  dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan.
Sinergitas  berasal  dari  kata  sinergi,  dapat  disebut  pula  dengan  sinergisme ataupun sinergisitas. Sarundajang (2015: 1) mengatakan sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan.
Menurut  Covey  (2016:  53)  sinergisitas  merupakan  kombinasi  atau  paduan unsur  atau  bagian  yang  dapat  menghasilkan  keluaran  lebih  baik  dan  lebih  besar daripada  dikerjakan  sendirisendiri,  selain  itu  gabungan  beberapa  unsur  akan menghasilkan  suatu  produk  yang  lebih  unggul.  Oleh  sebab  itu,  sinergitas  dalam pembangunan  berarti  keterpaduan  berbagai  unsur  pembangunan  yang  dapat
menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey meambahkan sinergitas akan  mudah terjadi  bila  komponen-komponen  yang  ada mampu  berpikir  sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.
Pemutakhiran Data
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemutakhiran berasal dari kata dasar mutakhir. Defnisi dari kata Pemutakhiran adalah mu.ta.khir [a] terakhir; 2 terbaru; 3  modern  (KBBI,  2016;768).  Pemutakhiran  berarti  proses,  cara,  perbuatan memutakhirkan. Sedangkan data menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2016; 239) adalah 1 da.ta [n] (1) keterangan yg benar dan nyata: pengumpulan — untuk memperoleh keterangan 2 (2) keterangan atau bahan nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

## Administrasi Kependudukan
Administrasi menurut Siagian (2016 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua  orang  manusia  atau  lebih  dan  dan  didasarkan  atas  rasional  tertentu  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  merupakan  instansi  yang  mana  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  membuat  sebuah  identitas  seseorang  atau masyarakat.
Untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Pemerintah  Republik Indonesia  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  mengatur kegiatan  administrasi  kependudukan  yaitu  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013 yang mana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan. Di dalam pasal 1 Undan-Undang No.  24  Tahun  2013  disebutkan  bahwa  Administrasi  Kependudukan  adalah
rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  mengeluarkan  dokumen  dan data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Kerangka Pikir Penelitian
Gambar 1. Model / Kerangka Berpikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah: data primer dan data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  cara  kualitatif  mengikuti  langkah-langkah  Miles  dan  Huckberman yang masih bersifat umum yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian atau display data dan (3) pengambilan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Sinergitas  antara  KPU  Dengan  Disdukcapil  Kota  Banjarmasin  Dalam

## Manajemen Data Kependudukan
Menurut UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2016  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan Administrasi  Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  penge-lolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor lain.  Kartu  Tanda  Penduduk  adalah  identitas  resmi  penduduk  sebagai  bukti  diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara  Indonesia  (WNI)  dan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  memiliki  Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.
Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin  menerima  data  agregat kependudukan yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mulai dari penduduk yang masih bayi yang sudah didaftarkan NIK-nya sampai dengan lansia. Data agregat ini kemudian diolah  menjadi  Data  Penduduk  Pemilih  Potensial  Pemilihan  (DP4)  oleh  Komisi
Pemilihan  Umum  di  daerah,  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  Komisi  Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Selanjutnya DP4 ini oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin  diolah  lagi  didalam  Sistem  Informasi  Pemilih  (Sidalih),  namun sebelum diproses dalam Sidalih, DP4 tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit)  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin  yang  dilakukan  secara berjenjang  mulai  dari  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  melalui  Panitia Pemungutan  Suara  (PPS)  di  kelurahan  yang  kemudian  menurunkan  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang langsung turun ke lapangan untuk mencocokan dan  meneliti  data  kependudukan  (DAK)  yang  diserahkan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Dan seringkali data jumlah penduduk yang didapat dari DAK tidak sama dengan data pemilih (DP4), dimana data tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang.
Dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap KPU Kota Banjarmasin dapat dilihat bahwa  penduduk  potensial  pemilih  pemilihan  Tahun  2014 memiliki  peningkatan jumlah  dari  479.626  orang  menjadi  483.153.  Hal  ini  dikarenakan  meningkatnya jumlah penduduk yang berpotensi untuk melakukan pemilihan, yaitu para pemilih pemula  yang  sudah  berumur  17  tahun  dan  atau  belum  berumur  17  tahun  namun sudah menikah.
Pilkada  serentak  2019  di  Kota  Banjarmasin  didukung  hubungan kelembagaan yang antara penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawsalu dengan Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)  Kota  Banjarmasin  dalam  menyusun  DP4,  secara  tupoksinya  tidak
memberikan secara langsung DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan dan DP4 kepada KPU. Dimana, aturan tersebut berlaku secara surut bagai semua KPU  termasuk  KPU  Kota  Banjarmasin.  Adapun,  tugas  dan  pokok  Disdukcapil memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  kerjasama  secara  terintegrasi  dengan penyelenggara  pemilihan  umum.  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil)  Kota  Banjarmasin  secara  prosedural  terlebih  dahulu  berkewajiban memberikan  data  melalui  Kemen-dagri  dalam  hal  ini  ditangani  langsung  oleh Dirjen Capil.
Dari  proses  pelayanan  kependudukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Banjarmasin,  bahwa  dokumen  administrasi kependudukan  yang  banyak  dibtutuhkan  masyarakat  yaitu  dalam  pembuatan  e- KTP, KK (Katu Keluarga), dan akte kelahiran.  Pada saat proses pelayanan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Banjarmasin mengalami kendala  dalam  memberikan  pela-yanannya  kepada  masyarakat.  kondisi  tersebut terkendala  akibat  gangguan  jaringan  pada  saat  melakukan  proses  online  untuk terintegrasi dengan pemerintah pusata yaitu Kemendagri. Sehingga layanan kepada masyarakat menjadi terganggu akibat jaringan SIAK yang berbasis online tersebut terganggu  server  jaringannya.  Permsalahan  tersebut  berdampak  pada  lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dikeluhkan masyarakat karena harus mengantri lama dan menunggu samapi dokumen selesai.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin berdasarkan perannya yang kedua, yaitu dalam proses pemutakhiran data pemilih bersama dengan KPU. Dalam proses ini peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Banjarmasin  yaitu  melakukan  koordinasi  koordinasi
dengan KPU Kota Banjarmasin. Hal itu dilakukan dalam rangka kepentingan data pemilih  seperti  dilibatkan  dalam  rangka  pengecekan  data  untuk  mengetahui keakuratan data dan keabsahan data pemilih. Kegiatan tersebut berupa mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak valid atau NIK yang tidak terdaftar. Pengecekan pemilih yang sudah meninggal, pindah dan data penduduk yang tidak memenuhi  sayarat  sebagai  pemilih,  seperti  pemilih  yang  berstatus  aktif  sebagai TNI-Polri  atau  masih  dibawah  umur.  Kemudian  pemilih  yang  belum  melakukan perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
Sinergitas  pemutakhiran  data  penduduk  antara  Komisi  Pemilihan  Umum Kota  Banjarmasin  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Banjarmasin  menurut  Kepala  Bidang  Kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarmasin  sangat  baik,  karena  sangat  membantu  dalam pemutakhiran  data  kependudukan  yang  ada  di  Kota  Banjarmasin.  Namun  tidak semua pemutakhiran data pemilih dapat dijadikan acuan dalam pemutakhiran data penduduk, seperti misalnya penduduk yang sudah tidak tinggal atau sudah pindah dari  wilayah  Kota  Banjarmasin  seperti  ke  Kecamatan  Sungai  Tabuk  Kabupaten Banjar atau ke Kecamatan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala. Kebanyakan dari penduduk tersebut keberatan apabila diminta untuk mencabut data kependudukannya dan memindah ke daerah tempat tinggal mereka yang sekarang. Alasan  mereka  pada  umumnya  adalah  sulitnya  birokrasi  untuk  mengurus kepindahan tersebut ke daerah / wilayah tempat tinggal mereka. Dan kebanyakan dari mereka juga adalah para pekerja yang bekerja di wilayah Kota Banjarmasin
baik swasta maupun PNS. Hal inilah yang sering menjadi sebab munculnya kembali nama penduduk tersebut setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT).

## Kesesuaian Proses Pemutakhiran Data
Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 pada 9 Desember  2015  bisa  dikatakan  relatif  berjalan  lancar.  Tidak  ada  riak  yang mengarah  pada  gesekan  yang  bisa  berujung  konflik.  Tapi,  di  tengah  itu,  Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih sisakan masalah. Masih ada pemilih yang sudah pindah domisili  dan telah  punya  e-KTP  dengan alamat  baru,  tapi  masih  tercatat  sebagai pemilih  di  tempat  lama.  Ini  jadi  pekerjaan  rumah  bagi  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) yang punya otoritas memutakhirkan data pemilih.
Banyak penduduk yang namanya masih tercatat sebagai daftar pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat lama ia tinggal. Padahal, ia sudah lama pindah  tempat  tinggal  dari  alamat  lama  ke  alamat  yang  baru.  Dan  kebanyakan mereka  juga  telah  mengantongi  e-KTP  dengan  domisili  yang  baru.  Artinya,  data DPT yang dipakai KPU adalah data Pileg dan Pilpres Tahun 2014.
Dengan  melihat  hal  tersebut,  artinya  KPU  dalam  memutakhirkan  data pemilih  belum akurat.  Padahal,  pemerintah  sendiri  untuk  membantu  KPU  dalam memutakhirkan data pemilih telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
Memang, kewenangan memutakhirkan data pemilih adalah otoritas Komisi Pemilihan Umum. Tapi, DP4 itu sendiri memuat elemen yang lengkap NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, dan alamat. Tentunya
ini  akan  sangat  membantu  KPU  dalam  memutakhirkan  data  pemilih  sehingga hasilnya lebih akurat.
Namun  bisa  dikatakan  akurasi  data  pemilih  selalu  menjadi  masalah  yang masih susah dipecahkan. Diperlukan keberanian. Perlu menyatukan sistem pemilih pada satu lembaga dan dikoordiansikan secara berkelanjutan. Tanpa itu akan susah dipecahkan, apalagi perbaikannya hanya ketika mau momen Pilkada atau Pileg dan Pilpres.
Saat ini sudah 60 Kementerian/Lembaga memanfaatkan data kependudukan yang dikelola oleh MDN dan permintaan terus bertambah setiap waktunya. Salah satu  lembaga  yang  memanfaatkan  data  kependudukan  adalah  Komisi  Pemilihan Umum,  yang  digunakan  untuk  keperluan  demokrasi  baik  Pemilihan  Umum Legislatif,  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  maupun  Pemilihan Umum Kepala Daerah. Khusus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015, dilakukan melalui penyerahan ke KPU DAK2 pada tanggal 17 April 2015 dan DP4 pada tanggal 3 Juni 2015.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Banjarmasin,  dari  jumlah  penduduk  666.223  jiwa,  jumlah  wajib  KTP  sebanyak 426.589  orang  dan  yang  sudah  memiliki  e-KTP  sebanyak  396.204  orang  (92,87 persen). Adapun yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 424.376 (99,48 persen) serta belum perekaman sejumlah 2.213 (0,52 persen). Dari data tersebut, hampir 100 persen penduduk di Kota Banjarmasin sudah melakukan perekaman e- KTP sehingga tidak mengancam hak pilih warga negara.
Dampak  dari  peran  Disdukcapil  dalam  pengelolaan  administrasi kependudukan  yang  kurang  berjalan  baik  hal  ini  berimplikasi  pada  uapaya  KPU dalam pengelolaan proses pemutakhiran data pemilih tetap yang mengalami banyak kendala.  Sehingga  proses  politik  dalam  hal  ini  partisipasi  pemilih  dalam  pilkada Banten 2017 menjadi terkendala. Hal tersebut dilihat dari proses data pemilih dari mulai wajib KTP hingga penetapan DPT pada saat Pilgub Banten 2017. Hal tersebut telihat  dari  hasil  perbandingan  data  pemilih  dari  DP4  menjadi  DPT  berkurang mencapai  49.686  pemilih.  Potensi  partisipasi  pemilih  juga  berkurang  dari  selisih DP4  menjadi  DPS  mencapai  72.939  pemilih,  dengan  DPT  berkurang  sebanyak 65.872 pemilih dan dengan data DPT+DPTb berkurang sebanyak 66.344 pemilih. Proses pengurangan tersebut terjadi dari proses DP4 menju DPS hingga DPT.
Pengurangan  data  pemilih  tersebut  disebabkan  banyak  data  yang  ganda, sudah pindah domsili, meninggal dan terjadi kesalahan pencatatan kependududkan sehingga  pemilih  menjadi  berkurang.  Banyaknya  warga  masyarakat  yang  belum memiliki dan melakukan rekaman e-KTP sehingga mereka tidak terdata di DPT. Padahal  potensi  pemilih  tambahan  DPTb  bisa  bertambah  jika  warga  masyarakat aktif  datang  memilih  ke  TPS.  Sehingga  akibat  dari  proses  layanan  administrasi kependudukan  dan  proses  pemutakhiran  data  pemilih  menyebabkan  kegiatan partisipasi pemilih menjadi terhambat. Akibat dari lemahnya layanan pengelolaan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin kepada masyarakat wajib KTP di Kota Banjarmasin. Dampak tersebut menyebabkan  dokumen  kepen-dudukan  berupa  KTP  elektronik  yang  seharusnya dimiliki  warga.  Dari  imbas  tersebut,  menyebabkan  masyarakat  tidak  terdaftar
sebagai daftar pemilih dan menghambat proses menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

## Kesesuaian Data Kependudukan
Kerja  samac  ntara  Komisi  Pemilihan  Umum,  Kementerian  Dalam  Negeri dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarmasin,  sangat dibutuhkan untuk memastikan daftar pemilih tetap Pemilu benar-benar berkualitas dan  mampu  melindungi  hak  konstitusional  warga.  Masyarakat  juga  perlu memanfaatkan  fasilitas  yang  disediakan  penyelenggara  pemilu  dan  pemerintah untuk memastikan namanya masuk daftar pemilih.
Pemanfaatan  data  kependudukan  oleh  lembaga  negara,  kementerian/ lembaga  pemerintah  non  kementerian  atau  badan  hukum  Indonesia  adalah  data kependudukan  yang  sudah  dikonsolidasikan  dan  dibersihkan  oleh  Kementerian Dalam  Negeri.  Dengan  terwujudnya  database  kependudukan  yang  valid  dapat dipergunakan  sebagai  data  atau  bahan  ataupun  masukan  untuk  pembangunan database  kependudukan  kabupaten,  juga  sebagai  dasar  dalam  pemberian  NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala  Daerah  serta  dalam  jangka  panjang  digunakan  sebagai  data  dasar  dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.
Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa data yang  diperoleh  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan kondisi dilapangan sehingga mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Banjarmasin  dan  juga  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin melakukan sinkronisasi.
Kendala Sinergitas Dalam Manajemen Data Kependudukan
1. Data Kependudukan yang tidak Valid
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Drs.  Muhammad Yusuf  Effendi  selaku  Kepala  Bidang  Kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarmasin,  dan  Bapak  Joko  Nugroho,  SE  selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Program dan Data Kota Banjarmasin diketahui bahwa data kependudukan yang tidak valid menjadi salah satu kendala Sinergitas  Antara  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin  Dengan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarmasin  Dalam  Manajemen  Data Kependudukan.
2. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door , beberapa  pemilih  yang  tidak  memenuhi  syarat  sudah  dicoret.  Namun,  pada  saat penetapan  data  pemilih  sementara  (DPS),  data  itu  muncul  kembali  lagi  untuk dilakukan perbaikan.
3. Banyaknya masyarakat Pendatang
Banjarmasin  merupakan  kota  besar  sehingga  manarik  banyak  pihak  untuk datang  ke  Kota  Banjarmasin  dengan  berbagai  tujuan.  Hal  ini  juga  menjadi  salah satu  kendala  dalam  manajemen  data  kependudukan  karena  saat  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan door to door, biasanya masyarakat  pendatang  akan  menolak  untuk  di  data  dengan  alasan  mereka merupakan warga pendatang dan sudah terdaftar di daerahnya masing-masing.

## PENUTUP
1. Sinergi  antara  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin  dengan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan dasar bagi pemutakhiran data kependudukan. Setiap data penduduk yang telah dilakukan pemutakhiran  oleh  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  (Pantarlih)  dapat dijadikan  acuan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Banjarmasin dalam memperbaharui data kependudukan di Kota Banjarmasin, baik  untuk  penduduk  yang  telah  meninggal  dunia,  maupun  penduduk  yang telah pindah domisili, sehingga data kependudukan termutakhirkan. Selain itu juga  membantu  meringankan  beban  anggaran  bagi  Pemerintah  Kota Banjarmasin  dalam  hal  pemutakhiran  data  kependudukan,  dimana pemutakhiran dilakukan berbarengan dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih potensial penduduk di Kota Banjarmasin.
2. Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Banjarmasin  telah  melakukan  proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di  dalam  penetapan  Daftar  Pemilih  Tetap,  menunjukkan  masih  kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.
3. Data  kependudukan  yang  diberikan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mengharuskan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  beserta  KPU  Kota  Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang.
4. Kendala sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarmasin  dalam manajemen  data  kependudukan,  yaitu:  1)  adanya  data  kependudukan  yang tidak valid, 2) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) tidak up date, dan 3) Banyaknya masyarakat Pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  2011.  Implementasi  Proses  Penyusunan  Daftar  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Sintang).
Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2016. Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Jakarta: Prisma Media.
Arikunto.2015. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. RinekaCipta.
Dunn,  William  N.  (1995)  Analisa  Kebijakan  Publik  Kerangka  Analisa  dan Produsen Perumusan Masalah. Yogyakarta : Hinandita Graha Widya.
FahmiAgus, 2013. Pengertian Koordinasi, Kooperasi dan Sinergi. http://fahmiagus.blogspot.co.id/2013/10/silabus-6.html
Haryanto. (1984). Partai Politik dan suatu tinjauan umum. Yogyakarta : Liberty.
Husaini  Usman  &  Purnomo  Setiady  Akbar,  2010.  Metodologi  Penelitian  Sosial, Jakarta : PT BumiAksara.
Juliansyah, E. (2007). Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bandung : Mandar Maju.
Matthew Miles dan Michael A. Huberman. 2010. Analisis Data Kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2007. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramlan  Surbakti.  (1992).  Memahami  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sarundajang 2015. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.
Sugiyono, 2013.Metode Penelitian Administrasi, Bandung :Alfabeta.
Siagian, Sondang. P. 2016. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sunggono,  Bambang.  1994.  Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik.  Jakarta  :  Sinar Grafika
Thoha, miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Tim Penyusun Nasional (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Reality Publisher.
Winarno, 2012. Teoridan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo.Yogyakarta.
Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan  publik,  teori  dan  proses.  Jakarta  :  Meida Pressindo.