## ANALISIS PEMETAAN

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA  DI KOTA BENGKULU
Harmiati 1) , Alexsander 1) , Deni Triyanto 1)* , Margaret Maya 2) , Frensi Riastuti 3) *Email Korespondensi : dtriyanto992@gmail.com
1) Progam Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia
2) Researcher  on National Population and Family Planning Board focussed research on Social Demography , Indonesia
3) Researceh on National Population and Family Planning Board focussed research on Social Demography , Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  collaborate  research  conducted  by.  The  Office  of  Women's Empowerment,  Child  Protection  Control  of  Population  and  Family  Planning  (DP3AP2KB Bengkulu City in an effort to improve the Family Planning (KB) program in Bengkulu City. In this study  using collaborative  governance  theory  according  to Ansell  and  Gash  (2007:  544), namely institutional  design,  Leadership,  facilitative,  and collaborative processes.  Qualitative  methods  is aplied  to  analyze  the  primary  and  secondary  data.  The  research  finds  that  the  collaborative governance  in efforts  to  improve,  the  Family  Planning  Program  in  the  City  of Bengkulu  can  be denied  as  achieved,  Implementation  of  collaborative  governance  according  to  Ansell  and  Gash (2007:  544),  namely:  Initial  conditions,  Institutional  design,  Leadership,  facilitative,  and collaborative  processes,  however,  there  is  still  some  discussion  regarding  facilitative leadership indicators,  on  supervision,  while  for  initial  conditions  indicators  there  is  still  an  imbalance between  human  resources  at  TLB  level.  Besides,  The  quarduphle  helix  model  is  formulated  to articulate the urgen elemens of society, professional front-line, interest group, and government in maintaining  deliberative  family  planning  policy.  The  research  contributes  to  establish  the prelieminary mapping of collaborative governance in practical policy in decentralized municipal.
Key Word : Collaborative Governance, Family Planning Program, Bengkulu City

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkolaborasikan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  PT. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kontrol Perlindungan Anak terhadap Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif menurut Ansell  dan  Gash  (2007:  544  ),  yaitu  desain  kelembagaan,  Kepemimpinan,  proses  fasilitatif,  dan kolaboratif. Metode kualitatif diterapkan untuk menganalisis data primer dan sekunder. Penelitian ini  menemukan  bahwa  tata  kelola  kolaboratif  dalam  upaya  untuk  meningkatkan,  Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu dapat ditolak seperti yang dicapai, Implementasi tata kelola kolaboratif  menurut  Ansell  dan  Gash  (2007:  544),  yaitu:  Kondisi  awal,  desain  kelembagaan, Kepemimpinan,  proses  fasilitatif,  dan  kolaboratif,  namun, masih ada  beberapa  diskusi  mengenai indikator  kepemimpinan  fasilitatif,  tentang  pengawasan,  sementara  untuk  indikator  kondisi  awal masih  ada  ketidakseimbangan  antara  sumber  daya  manusia  di  tingkat  TLB,  model  helix quarduphle diformulasikan untuk mengartikulasikan tuntutan masyarakat, garis depan profesional, kelompok  kepentingan,  dan  pemerintah  dalam  mempertahankan  kebijakan  keluarga  berencana. Penelitian  ini  berkontribusi  untuk  membangun  pemetaan  awal  tata  kelola  kolaboratif  dalam kebijakan praktis di kota yang terdesentralisasi
Kata Kunci : Collaborative Governance , Program Keluarga Berencana, Kota Bengkulu

## A. Pendahuluan
Collaborative  governance dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam  rangka  menyelesaikan  suatu masalah  publik  dengan  melakukan kolaborasi  dengan  pihak  lain  yang terkait  dalam  proses  penyelesaian masalah  tersebut.  Dalam  kaitannya dengan Administrasi Publik, collaborative governance merupakan salah  satu  model  strategi  baru  dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan  di  dalam  sebuah  forum dengan  aparatur  pemerintah  untuk membuat  keputusan  bersama  yang bertujuan  untuk  menyeselesaikan masalah  yang  tidak  bisa  dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri.” Berdasarkan Pedoman Manajemen  Pelayanan  Program  KB (2014)  di  Indonesia,  ruang  lingkup pelayanan KB meliputi ; pengorganisasian,  perencanaan  dan advokasi,  pelaksanaan,  pemantauan dan evaluasi pelayanan KB. Advokasi  merupakan  proses  penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan  dukungan  nyata  dari pejabat daerah terutama pengalokasian  dana  untuk  Program KB. Sasaran advokasi adalah pembuat kebijakan, pengambil keputusan,  dan  pembuat  opini  pada masing-masing wilayah administrative. Aktor/ pelaksana yang  memiliki  peran  kunci  dari pelayanan Program KB adalah
institusi kesehatan dan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak  Pengendalian
Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana (DP3AP2KB).
Program  Keluarga  Berencana  di Indonesia  terkendala  beberapa  hal yaitu  ;  peningkatan  kualitas  dan cakupan  informasi  serta  penguatan keterlibatan masyarakat (Rahma,dkk, 2014  ;  Noprijal,  2013),  Peningkatan kualitas  dan  kuantitas  komunikasi dan disposisi / koordinasi kelembagaan (Sudarniasih, dkk, 2016),  dan  kurangnya  perhatian terhadap  program  KB  (Surjadi  dan Santi, 2014).
Provinsi  Bengkulu  merupakan satu  dari  beberapa  provinsi  yang berada  pada  tahap  awal  bonus demography dengan rasio
ketergantungan  47-50  persen,  TFR 2,0-2,5  anak  dan  AKB  diatas  rata- rata nasional 25 per 1000 penduduk.
Dengan demikian kebijakan penurunan  fertilitas  harus  terus dilaksanakan  dengan  target  fertilitas 2,1  anak  perwanita  tahun  2025
(Adisoetomo,  2013).  Secara  khusus Provinsi Bengkulu untuk tahun 2018 memiliki tantangan dalam
implementasi  Program  KB  yaitu;  1) mencapai  TFR  2,32  per  WUS;  2) persentase  pemakaian  CPR  sebesar 73,43%  ;  penurunan  angka drop  out KB  sebesar  25%;  3)  pencapaian peserta KB aktif MKJP 24,35% ;dan 5)  penambahan  jumlah  peserta  KB sebesar 4,994%.
Penelitian ilmiah mengenai collaborative governance dalam upaya  meningkatkan  keberhasilan
program  KB  di  Kota  Bengkulu memiliki  urgensi  dengan  kebutuhan informasi  mengenai  struktur/pola jaringan  dukungan  kebijakan  KB  di Provinsi  Kota Bengkulu  berdasarkan realitas  sistem  yang  ada.  Informasi itu sendiri akan dapat diolah menjadi strategi  dan  aksi  kebijakan  advokasi
Program  Keluarga  Berencana  oleh pengambil keputusan. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  penelitian yang diusulkan berjudul : collaborative governance dalam
upaya  meningkatkan  keberhasilan program KB di Kota Bengkulu .
B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu deskriptif kualitatif .  Menurut  Sugiono  dalam Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  peneliti  ini  adalah pendekatan kualitatif dengan  metode pengumpulan  data  wawancara  dan observasi.  Analisis  penelitian  ini yaitu lembaga-lembaga dan stakeholder terkait implementasi program  KB  pada  level  administrasi Kota  dan  Provinsi  Bengkulu.  Lokasi penelitian yaitu pada Kota Bengkulu.
Lokasi  yang  diambil  untuk  melihat collaborative governance yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi  Bengkulu.  Pengumpulan data melalui FGD yang direncanakan  melibatkan  beberapa lembaga  eksekutif  dan  legislative seperti;  Wali  Kota,  Bappeda,  DPRD yang membidangi Keluarga Berencana dan Kependudukan,
Kepala  BKKBN  Provinsi  Bengkulu, Ketua IBI, dan IDI.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menggunakan  teori collaborative governance menurut  Ansell  dan Gash  (2007:544),  yaitu  : Kondisi awal, Desain institusional, Kepemimpinanan fasilitatif dan proses kolaboratif. Kondisi Awal Kondisi awal kolaborasi program  keluarga  berencana  di  Kota Bengkulu  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  perbedaan  sumber  daya  dan wewenang yang memiliki oleh masing-masing stakeholders dalam melaksankan program keluarga berencana  (KB)  di  Kota  Bengkulu. Kolaborasi  yang  telah  berjalan  yaitu dengan  beberapa  pihak  stakeholders seperti  BKKBN  Provinsi  Bengkulu, Ketua IBI, dan IDI.
Dalam melaksanakan
program  KKBPK  dilakukan  melalui tiga  level.  Level  pertama  advokasi dilaksanakan  oleh  Kepala  BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kepala  DP3AP2KB  dan Ketua Koalisi  Kependudukan  Provinsi  dan
Kota  Bengkulu  kepada  para  pejabat eksekutif dan legislatif dalam rangka pemahaman program KB dan dukungan  pengalokasian  anggaran untuk program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Pada level kedua pelaksanaan program  KB  di  Kota  Bengkulu dilakukan  oleh  Kepala  DP3AP2KB beserta jajarannya, koalisi Kependudukan  tingkat  Kota  dengan mengadvokasi lembaga mitra seperti; TNI Manunggal KB Kesehatan, Polri
KB  Kesehatan,  IBI  (pelayanan  KB terpadu), PKKB Kesehatan. Kegiatan advokasi lainnya dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi    dengan  membentuk  pojok kependudukan, seperti pojok kependudukan  di  Universitas  Prof.
Dr. Hazairin, SH Bengkulu, membentuk sekolah siaga kependudukan  yang  berdiri  di  SMA Negeri 5 Kota Bengkulu.
Pada  level  tiga  Program  KB dilaksanakan  oleh
PLKB/  PKB berjumlah  37  orang  yang  tersebar  di
8  Kecamatan,    67  Kelurahan,
lembaga  atau  individu  yang  di advokasi  adalah  Camat,  Lurah, Puskesmas, Koramil, PKK Kecamatan/Keluarahan.  Disamping itu, PLKB/PKB melaksanakan Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi (KIE)  kepada  kader  PPKBD  kepada sub  PPKBD  serta  pos  KB.  Untuk pelayanan kepada masyarakat, keluarga,  PUS  dan  calon  pengantin dilakukan juga oleh PLKB/PKB. Desain Institusional Desain institusional kolaborasi program keluarga berencana  (KB)  di  Kota  Bengkulu, dapat  disimpulkan  bahwa  dalam melaksanakan  kolabroasi  Peraturan Kepala  Badan  Kependudukan  Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Pedoman
Nomenkaltur,  Tugas  dan  Fungsi Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan KB Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kota Bengkulu sebagai pedoman untuk siapa saja yang berhak terlibat dalam kolaborasi, untuk kejelasan  SOP  dari  masing-masing stakeholders sudah  cukup  jelas  untuk digunakan  dalam  menjalankan  tugas pokok dan fungsi dan kegiatan mereka terkait  keselamatan  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
Dukungan  Politik  lain    dari pihak  eksekutif  dan  legislatif  berupa partisipasi kegiatan menghadiri acara-acara resmi kegiatan DP3AP2KB  seperti  Hari  Keluarga Nasional,  peresmian  Kampung  KB, menghadiri Kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan dll.

## Kepemimpinanan fasilitatif
Kepemimpinan fasilitas
dalam  kolaborasi  dalam  pelaksanaan program  KB  di  Kota  Bengkulu dilakukan  oleh    DP3AP2KB  Kota Bengkulu  berjalan  cukup  optimal, peran stakeholder yang telibat didasarkan  pada  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing  stakeholder dengan melakukan kolaborasi berupa kegiatan advokasi program KB.
Pengawasan
kegiatan kolaborasi  dilakukan  oleh  masing- masing stakeholder secara  internal yaitu dari DP3AP2KB Kota Bengkulu dan dilakukan oleh BKKBN  Provinsi  Bengkulu,  selain itu pegawasan juga pengawasan juga dilakukan  oleh  masyarakat  hanya saja  pegawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  belum  secara  optimal karena tidak semua masyarakat dapat
teribat  langsung  dalam  kegiatan advokasi program KB.
Proses Kolaboratif Proses kolaboratif pada kolaborasi kegiatan advokasi program  KB  dapat  disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaboratif  sudah  berjalan  dengan baik  dengan    dukungan  indikator dialog  tatap  muka  berkaitan  dengan komuniasi secara formal dan informal, saling tukar informasi antar stakeholder  juga.  Komunikasi  lebih sering  dilakukan  secara  informal melalui grup watsapp.
Kepercayaan  dan  komitmen dari setiap stakeholders sudah cukup tinggi,  dapat  dilihat  dari  sejarah kerjasama  yang  telah  dilakukan sebelumnya  mengakibatkan  lebih mudah dalam membangun kepercayaam  dan  komitmen  mereka dijalankan sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing dalam  melakukan  advokasi  program KB Kota bengkulu.
Pemahaman
bersama berkaitan  dengan  visi-misi  yang menjadi  dasar  kolaborasi  ini  sudah jelas, tujuannya juga jelas, tujuannya juga  jelas  untuk  mengurangi  angka kelahiran  anak  dan  bonus  demografi di Kota Bengkulu.
Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat elemen yang membangun  tata  kelola  Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu.  Empat  elemen  tersebut yaitu  elemen  masyarakat  ( society ),
elemen kelompok professional front- line,  elemen  kelompok  kepentingan, dan elemen pemerintahan.
Elemen  masyarakat  terkait dengan  kelompok  target  program keluarga  berencana.  Elemen  ini dibagi  menjadi  dua  yaitu  kelompok yang dikenai kebijakan untuk mengubah  perilaku  dan  partisipasi (Ibu  rumah  tangga  usia  produktif,
remaja, laki-laki dewasa/kepala rumah  tangga).  Kemudian  kelompok kedua yaitu masyarakat yang menjadi  target  kebijakan  keluarga berencana  karena  potensi  untuk mendapat dukungan kebijakan program keluarga berencana. Kelompok  ini  terdiri  dari  tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan figur masyarakat. Hasil penelitian  menunjukkan  juga  bahwa arena  masyarakat  terkait  partisipasi program  keluarga  berencana  hanya berada pada tingkat lokal/Kota Bengkulu,  artinya  masyarakat  lintas provinsi  atau  antar  provinsi  tidak terkait dengan implementasi program KB di Kota Bengkulu.
Elemen  Professional Front-
line dalam    tata  kelola  program keluarga berencana di Kota Bengkulu  terdiri  atas  aktor-aktor individual  yang  karena  kompetensi dan  profesinya  menjadi  pemberi pelayanan  publik  terkait  program KB.  Mereka  dapat  bekerja  secara mandiri  pada  layanan  kesehatan swasta atau merupakan tenaga fungsional yang bekerja pada
lembaga  layanan  publik.  Pada  level lokal,    elemen  yang  diidentifikasi
terdiri  dari  individual  bidan  (UPTD KLM, Bidan Mandiri), dokter umum (Mandiri)  atau  dokter  umum  pada UPTD KLM, dan penyuluh lapangan KB.  Pada  level  provinsi  pengelola program  terdiri  dari  individu  dokter spesialis  kebidanan  dan  kandungan yang  memberikan  pelayanan  di fasilitas  kesehatan  publik  maupun privat. Elemen kelompok kepentingan  ( interest  group) terkait dengan  berbagai  kelompok  (dapat berbentuk formal, institusional,
paguyuban, atau forum) yang memiliki  aktivitas  berdasarkan  misi kelompok/ institusi dan secara faktual  mempengaruhi  proses  atau hasil  tata  kelola  program  keluarga berencana di Kota Bengkulu. Beberapa  unit  dari  elemen  ini mungkin mendapatkan manfaat
ekonomi, politis, atau sosial dari tata kelola  program  KB.  Dalam  arena lokal  kelompok  kepentingan  yang terlibat yaitu IBI Kota Bengkulu, IDI Bengkulu, dan  beberapa  media  baru. Media  baru  dalam  hal  ini  dapat terkait  dengan  kelompok  media sosial  yang  mengakomodasi  opini
dan mengartikulasi informasi tersebut  dalam  arena  kebijakan formal dalam tata kelola program KB
(kelompok whats-app, facebook, line,  dan  instagram ).  Pada  arena provinsi, kelompok kepentingan
terkait dengan peran lembaga
pendidikan terutama; pendidikan tinggi,  media  massa,  dan  kelompok bisnis farmasi-alat kesehatan.
Elemen  pemerintahan  terkait
pelaksanaan fungsi pengaturan, fasilitasi,  dan  evaluasi  tata  kelola program  keluarga  berencana  di  Kota Bengkulu. Pengaturan program keluarga  berencana  menyangkut  tata laksana aturan dan proses manajemen  kelembagaan  program keluarga berencana. Fasilitasi berhubungan dengan proses penganggaran dan mobilisasi sumberdaya dalam rangka implementasi program keluarga berencana.  Evaluasi  terkait  dengan monitoring, pengukuran kinerja,
pengukuran hasil dan dampak program keluarga berencana. Arena lokal elemen pemerintahan  terdiri  dari  institusi DP3AP2KB  Kota  Bengkulu,  Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Pemerintah  Kota  Bengkulu,  dan DPRD Kota Bangkulu. Arena Provinsi  elemen  ini  terdiri  dari; BKKBN Perwakilan Provinsi
Bengkulu  dan  Dinas  Kesehatan Provinsi Bengkulu.  Kemudian, pada arena  nasional,  beberapa  institusi dalam  elemen  ini  yaitu  ;  BKKBN dan Kementerian Kesehatan.
Pembahasan  tersebut  kemudian tersusun  pada  tabel  yang  disajikan sebagai berikut :
Tabel 1.  Identifikasi Tata Kelola Program Keluarga Berencana di Kota

## Bengkulu
Sumber : elaborasi data primer 2018
Berdasarkan  identifikasi  di  atas,
keempat    elemen  tersebut  menyusun tata kelola kolaboratif dalam program  keluarga  berencana  di  Kota Bengkulu.    Empat  elemen  tersebut menyusun  model  quadruphle  helix yang merupakan pengembangan model triple-helix dalam good governance . Model kolaboratif quadruphle  helix  disajikan  pada gambar 1 berikut ini ;
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
Model kolaboratif quadruphle-helix  tata  kelola  progam KB  di  Kota  Bengkulu  menunjukkan integrasi antara elemen yang membuat  tata  kelola  program  KB terlaksana.  Integrasi  tersebut  tidak membuat  unit-unit  menjadi  satu karena  pada  dasarnya  program  ini terlaksana  secara  campuran.  Artinya terdapat peran yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi  terhadap  program,  tetapi society  dan  profesional  (sebagai individu) secara mandiri melaksanakan  program  ini  karena kesadaran (terliterasi) atau keterpaksaan ekonomi/kondisi sosial. Model  ini  juga  mengakui
peran  penting  professional  front-line dalam  mensukseskan  program  KB. Professional front-line dalam  model ini  dipisahkan  dari  tata  kelola pemerintah  ( government ).  Hal  ini disebabkan    elemen  ini  dapat  secara mandiri beroperasional tanpa membutuhkan  alokasi  sumberdaya dari  pemerintah  (contoh  ;  penyedia pelayanan  mandiri).  Disamping  itu, praktek  tata  kelola  program  KB sangat  bergantung  kepada  kinerja individu front-line dimana  pihak pemerintah  dapat  merefleksikan  tata kelola  program  KB  dari  bagaimana kelancaran  kerja  dan  penyelesaian permasalahan  dapat  dilakukan  oleh para front-line tersebut.
Selain  dari  dua  hal  tersebut diatas,  model  quadruphle  helix  ini memasukan  kelompok  kepentingan dari keberagaman kepentingan/ multi interest seperti  ;  ekonomi/bisnis
(farmasi  dan  alkes,  media  massa), sosial, politik dan komunikasi (media baru),  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan (universitas dan akademi).    Hal  ini  disebabkan  isu dan  orientasi  publik  yang  beragam sehingga masalah tata kelola program  ini  bersifat  komprehensif. Dengan  demikian  satu  komponen saja  tidak  akan  dapat  menggerakan tata  kelola  program  KB  yang  multi perspektif ini.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Pelaksanaan Collaborative governance dalam upaya peningkatan  program  KB  di  Kota Bengkulu  dapat  disimpulkan  bahwa telah dilaksanakan cukup baik,
berdasarkan  indikator collaborative governance menurut  Ansell  dan Gash  (2007:544),  yaitu  : Kondisi awal, Desain institusional, Kepemimpinanan fasilitatif dan
proses  kolaboratif.  Namun  masih terdapat  beberapa  pelaksanaan  pada indikator  kepemimpinan  fasilitatif, mengenai  pengawasan.  Sedangkan untuk  indikator  kondisi  awal  masih ada ketidak seimbangan antara sumberdaya  manusia  yang  ada  pada level TLB. Desain tersebut menghasilkan model quardhuple helix  dalam  tata  kelola  kolaborasi program  KB  di  Kota  Bengkulu. Model  ini  menekankan  pentingnya empat elemen yaitu; society, professional  front-line ,  kelompok kepentingan,  dan  pemerintah  dalam
terlaksananya  program  KB  di  Kota Bengkulu..
2. Rekomendasi/Saran Adapun saran yang dapat direkomendasikan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sebaiknya kepemimpinan Sebaiknya kepemimpinan fasilitatif  yang  dilakukan  oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu yang berkaitan dengan advokasi program  KB  dapat  dilakukan lebih sering dan berkelanjutan.
2) Karena  pentingnya  professional front-line,  maka  sebaiknya  untuk tenaga  TLB  ditambah  dan  dapat disebar  dengan  merata  sehingga program KB ini dapat berhasil
3) Keberagaman kepentingan dalam multi interest group dapat dipetakan  secara  komprehensif sehingga strategi manajemen kepentingan  dan  konflik  dapat disusun 4) Dalam  pengawasan  pelaksanaan program KB sebaiknya masyarakat    dilibatkan  apakah advokasi  program  KB  yang dilakukan  oleh  para stakeholder
telah tercapai

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Hartanto, Hanafi.2004. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Heclo,  H.H.  1972.  ‘Review article: Policy analysis’, British Journal of PoliticalScience ,  2  (1):  83–
108. Hinterleitner, Markus.2017. Policy Failure, Blame games and Change to PolicyPractices.Journal  of Public Policy . pp.1-22. Cambridge University Press.doi:10.107/50143814 X16000283 Hill,  Michael  and  Peter  Hupe. 2002. Implementing  Public Policy .  Sage  Publication.ltd. 6 Bonhill Street. London Islamy, Irfan. 2007. Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan  Negara .  Bumi Aksara, Jakarta.
Jackson  C.  Michael  in  Flood,
Robert  L  dan  Jackson,
Michael  C  (Eds).  1991. Critical  Systems  Thinking. Cambridge ; Cambridge Composing (UK). Jenkins, W.I. 1978. Policy  Analysis: A Political and OrganisationalPerspective .London: Martin Robertson. Jiang, Quanbao&Yiexio Liu.2016. Low  Fertility  and Birth    Control    Policy    in China. The History of the Family. Journal.21 (4)pp.551- 557 DOI:10.1080/1081602X.2 016.12131 Howlett, Ramesh, M.Ramesh.2003. Studyng Public Policy; Policy Cycles and Policy Subsystem. Canada:  Oxford  University Press. Lasswell, H.D. (1956) The Decision  Process:  Seven Categories of FunctionalAnalysis .  College
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
Park: University of Maryland. Maani,  Kambiz.E  and  Cavana, Robert.Y. 2010. System Thinking and System Dynamics. Managing Change  and  Complexity. Pearson Education.New Zealand.  Rozedale,  North South. Noprijal.2013. Pengalaman Negara-negara Asia Pasifik dalam MenurunkanAngka  Unmet Need tersedia di https://theprakarsa.org/ne w/ck_uploads/files/ Parsons,  Wayne.  2006. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktek  AnalisisKebijakan (Terjemahan). Jakarta; Prenada Media. Peters,  Guy  B,  and  Pierre,  Jon (Ed).  2007. Handbook  of
Public Administration,Concise Paperback  Edition .  Sage Publication Ltd. London Rahma, Amalia Listi, Dwi Martiana, Nimal Baroya.2015. Analisis PerbedaanKualitas Pelayanan KB antara Puskesmas Tekung dan Puskesmas  Randuagung  di Kabupaten Lumajang. URL;http//repository.unej.ac .id/handle/123456789/68653 Rose,  R.  (1973) ‘Comparing public policy: An overview’, European Journal ofPolitical  Research ,  1  (1): 67–94. Segrott, Jeremy, Simon Murphy,Heather Rothwell,Jonathan Scourfield,David  Foxcroft, David Gillespie, Jo Holliday,  Kerenza  Hood, Claire Hurlow, Sarah Morgan-Trimmer, Ceri Phillips,  Hayley  Reed,  Zoe Roberts, Laurence Moo,2017. An  application of  Extended  Normalisation Process Theory in arandomized controlled trial of a complex social intervention : Processevaluation  of  the Strengthening Families Programme (10–14) in Wales,  UK.SSM-Population Health.3.2017.pp.255-265 https //dx.doi.org/10.1016/j.ssmph .2017.01.002; Sudarniasih,  Lilik,  Sri  Maryuni, Agus Eka.2016. Implementasi Program KeluargaBerencana  (KB)  di Pusat Kesehatan Masyarakat  Rawat  Jalan Wajok Hulu Kabupaten Mempawah. Pontianak: Fisip    Universitas    Tanjung Pura.http: jurnal.untan.ac.id>jpmis>art icle>view Sugiyanto, Mendung .2015. Kegagalan Advokasi Kependudukan danKB. https://sgmendung.w ordpres.com/2015/07/25 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian  Kombinasi  (Mix Method). Penerbit Alfabeta Bandung. Surjadi, Charles, Briyani T. Santi. 2014. Tantangan  Program Kependudukan danKeluarga Berencana di Indonesia ;Jakarta. International Household
SurveyNetwork-Jurnal
Kedokteran Atmajaya,Vol.41 No.5 Tashakkori,  Abbas  dan  Teddlie, Charles(Ed). 2010. Handbook of Mixed Methodin Social and Behavioural Research ( Terjemahan). Pustaka Pelajar.Jakarta