PENCEGAHAAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

## AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
Tri Setiady Universitas Wiralodra, Indramayu Email: trisetiady@yahoo.com

## Abstract
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management aims to protect  or  prevent  and  overcome  environmental  pollution  and  /  or  damage  caused  by industrial processes in which this sector often pollutes and / or damages the environment and  loss  to  the  community.  Domestic  waste  as  a  contributor  to  the  biggest  yeng  river pollution  is  waste  generation.  This  causes  the  river  flow  to  be  hampered  and  cause flooding. While the biggest contributor to river pollution in terms of industrial waste is the disposal  of  hazardous  and  toxic  wastes  that  go  directly  to  the  river  without  any  prior processing.
Keywords: Environment, Protection, Pollution, Waste, River

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  kepada rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan  ruang  bagi  kehidupan  dalam  segala  aspek  dan matranya  sesuai  dengan  wawasan  Nusantara.  Dalam  rangka  mendayagunakan  sumber daya  alam  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  seperti  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 dan untuk mencapaikan kebahagiaan berdasarkan Pancasila. 1
Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  konstitusional  Negara  kita  telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat. 2 Oleh  karena  itu,  perlu dilaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup, berdasarkan  kebijaksanaan  nasional  yang  terpadu  dan  menyeluruh  dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini generasi masa depan. 3
Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum
1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.
2 Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.
3 Siswanto Sunarso, Loc.Cit .
dengan  memperhatikan  tingkat  kesadaran  masyarakat  dan  perkembangan  lingkungan global  serta  perangkat  hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup. Kesadaran  dan  kehidupan  masyarakat  dalam  kaitanya  dengan  pengelolaan  lingkungan hidup  telah  berkembang  demikian  rupa  sehingga  perlu  disempurnakan  untuk  mencapai tujuan pembangunan bekelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 4
Bahwa dalam rangka mengatur penyelengaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  untuk  dapat  dijadikan pedoman,  landasan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat.  Secara  nasional  landasan  hukum mengenai  pengaturan  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  apa  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5
Peraturan tersebut dimaksud untuk melindungi atau mencegah serta menanggulangi terjadinya  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  salah  satunya disebabkan oleh proses industri di mana sektor inilah yang sering melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta kerugian terhadap masyarakat. Di samping itu peraturan tersebut diadakan untuk menentukan kewajiban bagi setiap orang dalam hal ini pelaku  usaha/pemilik  industri  atau  pabrik  di  dalam  memelihara  lingkungan  hidup  yang baik.
Manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup dengan menempatkan manusia sebagai  bagian  yang  penting  dan    menonjol (antroposentris) . 6 Karena  Manusia  sejak dilahirkan  di  dunia  ini  telah  berada  pada  suatu  lingkungan  hidup  tertentu.  Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan  segala  aktivitas  hidupnya  mencari  makan,  minum,  serta  memenuhi  kebutuhan hidup lainnya.
Emil  Salim,  mengamati  masalah  lingkungan  dengan  mengkaitkannya  kepada  dua hal  yang  dapat  menggoncangkan  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Pertama  adalah perkembangan  teknologi  yang  berhasil  diwujudkan  oleh  akal  dan  otak  manusia., perkembangan teknologi ini merubah keadaan yang berada di lingkungan hidup, sehingga
4 Siswanto Sunarso, Ibid , hlm. 1.
5 Hamdan, Op.Cit , hlm. 2.
6 Sumarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Jakarta, Djembatan, 1987, hlm 31.
pg. 186
timbul  gangguan  pada  lingkungan  hidup.  Apabila  diperhatikan  hal  yang  kedua  yang mengganggu lingkungan hidup adalah ledakan penduduk. 7
Contoh kasus pencemaran lingkungan karena meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya  pertumbuhan  industri  adalah  pencemaraan  Sungai  Citarum.  Akibat  dari meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  pesatnya  pertumbuhan  industry  mengakibatkan beban  limbah  industeri  dan  domestik  ke  sungai  citarum  menjadi  meningkat  hal  ini mengakibatkan  sungai citarum menjadi tercemar. Kadar bakteri e- coli di sungai citarum mencapai  50.000/100  ml  yang  berasal  dari  limbah  industeri  dan  masyarakat    yang pencemarannya mencapai 47,8 %. 8
Limbah  domestik  sebagai  penyumbang  pencemaran  Sungai  yeng  terbesar  adalah timbulan  sampah.  Hal  ini  menyebabkan  aliran  sungai  menjadi  terhambat  dan menimbulkan  banjir.  Sedangkan  penyumbang  pencemaran  sungai  terbesar  dari  segi limbah  industri  adalah  pembuangan  limbah  berbahaya  dan  beracun  yang  langsung  ke sungai  tanpa  adanya  pengolahan  terlebih  dahulu. 9 Pemantauan  terakhir  dibeberapa  titik Sungai  Citarum  menunjukan  Kebutuhan  oksigen  biologis  maksimal  mencapai  2,284 kilogram  perhari  dan  kebutuhan  oksigen  kimia  mencapai  10,673  kilogram  perhari. Sedangkan kadar besi (fe) terlarut maksimal 23,4 kilogram perhari , mangan (Mn) 8, 29 kilogram perhari, tembaga  (Cu) mencapai 51, 1 kilogram perhari dan seng (Zu) mencapai 57,3 kilogram perhari. Melihat angka-angka tersebut, terbukti kualitas air Sungai Citarum sangat  rawan  dan  sudah  tidak  layak  digunakan  sebagai  sumber  air  minum,  dan    untuk perikanan,  walaupun  masih  layak  dimanpaatkan  untuk  pertaniaan. 10 Berdasarkan  latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain :
1. Faktor-faktor penyebab tercemarnya air sungai Citarum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana  cara  menanggulangi  pencemaraan  air  suangai  Citarum  ditinjau  dari peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku?
7 Hamdan, Op Cit , hlm. 4
8 “Pencemaran Sungai Citarum” http//www. kapan lagi.com , diakses pada tanggal 8 Febuari 2018
9 Ibid
10 Ibid

## II. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  sinkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan  dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

## III.     PEMBAHASAN
3.1 Faktor-faktor  penyebab  tercemarnya  air  Sungai  Citarum  Citarum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindnungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam kasus pencemaran Sungai Citarum yang disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan industry mengakibatkan beban limbah industeri dan domestik  ke  sungai  citarum  menjadi  meningkat  hal  ini  mengakibatkan    sungai  citarum menjadi tercemar. Kadar bakteri e- coli di sungai citarum mencapai 50.000/100 ml yang berasal dari limbah industeri dan masyarakat  yang  pencemarannya mencapai 47,8 %. 11 Limbah domestik sebagai penyumbang pencemaran Sungai yang terbesar adalah timbulan sampah. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat dan menimbulkan banjir. Sedangkan  penyumbang  pencemaran  sungai  terbesar  dari  segi  limbah  industri  adalah pembuangan  limbah  berbahaya  dan  beracun  yang  langsung  ke  sungai  tanpa  adanya pengolahan terlebih dahulu.
11 Pencemaran sungai Citarum “ http//kapan lagi.com, diakses pada tanggal 8 Febuari 2018
pg. 188
Pemantauan  terakhir  dibeberapa  titik  Sungai  Citarum  menunjukan  Kebutuhan oksigen biologis maksimal mencapai 2,284  kilogram perhari dan kebutuhan oksigen kimia mencapai  10,673  kilogram  perhari.  Sedangkan  kadar  besi  (fe)  terlarut  maksimal  23,4 kilogram perhari , mangan (Mn) 8, 29 kilogram perhari, tembaga  (Cu) mencapai 51, 1 kilogram perhari dan seng (Zu) mencapai 57,3 kilogram perhari. 12 Melihat angka-angka tersebut,  terbukti  kualitas  air  Sungai  Citarum  sangat  rawan  dan  sudah  tidak  layak digunakan  sebagai  sumber  air  minum,  dan    untuk  perikanan,  walaupun  masih  layak dimanpaatkan  untuk  pertaniaan.  Kondisi  tersebut  merupakan  faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya  pencemaran   di perairan  Sungai  Citarum.  Akibat  pencemaraan ini  mengakibatkan  terjadinya  masalah  lingkungan  di  perairan  Sungai  Citarum  yaitu terlanpauinya Daya dukung lingkungan hidup, Daya tampung lingkungan hidup dan daya lenting lingkungan.
Maksud Daya Dukung lingkungan terlampui sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlingdungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Daya  dukung  lingkungan  hidup  adalah  kemampuan lingkungan  hidup  untuk  mendukung  perikehidupan  manusia,  makhluk  hidup  lain,  dan keseimbangan antar keduanya. Artinya akibat pencemaraan air Sungai Citarum ini fungsi daya dukung lingkungan hidup di perairan Sungai Citarum menjadi hilang karena kondisi di  perairan  Sungai  Citarum  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
Maksud dari terlampauinya Daya Tampung Lingkungan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlingdungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  Daya  tampung  lingkungan  hidup  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Artinya  akibat  pencemaran  air  Sungai  Citarum  ini,  menyebabkan  fungsi  daya  tampung lingkungan  hidup  perairan  Sungai  Citarum  menjadi  hilang  karena  kondisi  di  perairan sungai  tersebut tidak kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Maksud dari Daya lenting lingkungan hidup terlampaui adalah akibat pencemaraan air Sungai Citarum ini, fungsi daya lenting lingkungan hidup di perairan Sungai Citarum
12 Ibid
menjadi  hilang  karena   kondisi air  sungai  tersebut  tidak mempunyai  kemampuan  untuk memulihkan dirinya dari gangguan luar.
Jadi dalam kasus pencemaran air Sungai Citarum yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan  pencemaraan  lingkungan  adalah  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan pesatnya pertumbuhan industry mengakibatkan beban limbah industeri dan domestik ke sungai  citarum  menjadi  meningkat  hal  ini  mengakibatkan    sungai  citarum  menjadi tercemar.  Akibat  pencemaraan  ini  mengakibatkan  terjadinya  masalah  lingkungan  di perairan  Sungai  Citarum  yaitu  terlanpauinya  Daya  dukung  lingkungan  hidup,  Daya tampung lingkungan hidup dan daya lenting lingkungan.

## 3.2 Pencegahaan  Pencemaran  Air  Suangai  Citarum  Ditinjau  dari  Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Dalam hal pencegahaan pencemaran air suangai Citarum ini  ditinjau dari peraturan Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tedapat  tiga  intrumen  hukum  yang mengaturnya yaitu: AMDAL, Program kali bersih, dan Baku Mutu Lingkungan.

## 1.         AMDAL ( Analisa Mengenai Dampak Lingkungan )
Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  merupakan  hasil  studi mengenai  dampak  suatu  kegiatan  yang  direncanakan  terhadap  lingkungan  hidup  yang diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan,  Dengan  AMDAL  ini  akan  diketahui dampaknya  terhadap  lingkungan  sehingga  secara  dini  dapat  dimonitor  dan  dicegah kemungkinan  kerusakan  dan  dapat  dihindarinya  akibat  yang  mungkin  muncul,  hal  ini berarti pula memberikan perlindungan terhadap  lingkungan hidup. 13
Pada  dasarnya  setiap  usaha    dan  kegiatan  pembangunan  yang  menimbulkan dampak  terhadap  lingkungan  hidup  dari  perencanaan  awal  suatu  usaha  atau  kegiatan pembangunan  sudah  harus  memuat  perkiraan    dampaknya  yang  penting  terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik termasuk sosial budaya. Pasal 22 UUPPLH 2009  menetapkan  bahwa  setiap  rencana  kegiatan  yang  mungkin  menimbulkan  dampak besar dan penting, diwajibkan memiliki AMDAL Hal ini  berarti  tidak  setiap  kegiatan
13 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 44.
pg. 190
atau usaha harus memperoleh AMDAL, tetapi hanya terbatas pada rencana kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting saja. Adapun yang dimaksud dampak besar dan penting    menurut  PP  No  27  tahun  2012  diartikan  sebagai  berikut  :  Dampak  besar  dan dampak  penting  adalah  perubahan  lingkungan  hidup  yang  sangat  mendasar  yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.
Dalam  pasal  2  ayat  1  PP    No.  27  tahun  2012  ,  dinyatakan  bahwa  AMDAL merupakan  bagian  penting  studi  kelayakan  rencana  usaha  dan  atau  kegiatan.  Studi kelayakan  tersebut  meliputi  kelayakan  teknis  dan  studi  kelayakan  ekonomis,  Sesuai dengan  ketentuan  tersebut,  seharusnya  studi  AMDAL,  studi  kelayakan  teknis  dan kelayakan ekonomis dilakukan secara bersamaan,  sehingga dari studi  kelayakan tersebut dapat saling memberikan masukan untuk mendapatkan keadaan yang optimum,  sehingga akan dapat menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang murah.
PP No. 27  Tahun 2012 telah lama berlaku namun pelaksanaannya masih belum optimal.  Hambatan  yang  dihaapi  adalah  kurangnya  perhatian  terhadap  penerapan AMDAL,  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan,  adanya  peraturan  yang  bersifat operasional dan tidak adanya sistem pengawasan yang efektif.
AMDAL  seyogyannya  dilakukan  seawal  mungkin  dalam  daur  proyek,  yaitu bersama-sama  dengan  eksplorasi,  telaah  kelayakan  rekayasa  dan  telaah  kelayakan ekonomi, sehingga AMDAL menjadi sebuah komponen integral dalam telaah kelayakan proyek.
Sebab-sebab  penting  tidak  efektifnya  AMDAL  adalah    karena  pelaksanaan AMDAL yang terlambat sehingga mempengaruhi proses perencanaan. Sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan  untuk membenarkan suatu proyek. Dan belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL  telah bena-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam  implementasi proyek.

## 2.         Program Kali Bersih (PROKASIH)
Semakin disadari bahwa beban pencemaran sungai yang dilakukan oleh industeri- industri semakin meningkat dan dampaknya pun semakin dirasakan oleh masyarakat luas, maka  dipandang  perlu  untuk  melakukan  kegiatan  yang  bertujuan  menurunkan  jumlah beban zat pencemar melalui program kali bersih (PROKASIH)
pg. 191
Pelaksanaan  Prokasih  menurut  Pasal  3  KEPMEN  LH  No.  Kep  -35  /MENLH /7/1995  bertujuan  agar  terciptanya  kualitas  air  yang  baik,  sehigga  dapat  meningkatkan fungsi  sungai  dalam  menunjang  pembangunan  berkelanjutan  dan  terciptannya kelembagaan yang mampu  melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efesien    serta  untuk  terwujudnya  kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam pengendalian pencemaran air.
Program  kali  bersih  dalam  pelaksanaannya    mengantisipasi  keberhasilannya dengan bertumpu pada beberapa faktor, yaitu :
1. Kemampuan untuk memfokuskan prokasih pada kegiatan yang terbatas
2. Konsistensi tindakan oleh pimpinan daerah
3. Kejelasan tindakan oleh pemimpin daerah.
Program  ini  tidak  secara  keseluruhan  dalam  mengatasi  sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas  dengan membagi dua  dekade :
1. Jangka  pendek;  memfokuskan  pada  sumber-sumber  pencemaran  dan  sektor industeri  yang  membuang  limbah  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dan beracun (B3)
2. Jangka  Panjang  ;  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  priodik  dengan  melalui mekanisme kelembagaan yang sudah ada, berupa :
- pengendalian limbah rumah tangga
- kegiatan-kegiatan pengembangan daerah aliran sungai
- pengendalian erosi
- sendimentasi
- non point source polition , seperti pestisida dan pupuk.

## 3.        Baku Mutu lingkungan (BML)
Baku  mutu  lingkungan  adalah  batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat,  energi  atau komponan  yang  ada  atau  yang  harus  ada    dan  atau  unsur  pencemar    yang  ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (pasal 1 butir 13 UUPPLH No. 32 tahun 2009)
pg. 192
Baku  mutu  lingkungan  berfungsi  sebagai  tolak  ukur    untuk  mengetahui  apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap tata lingkungan dan  ekologi  dapat  diukur  menurut  besar  kecilnya  penyimpangan  dari  batas-batas  yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosostem lingkungan
Kemampuan  lingkungan sering diistilahkan beragam seperti , daya tenggang, daya dukung, daya toleransi yang kesemua itu disebut Nilai Ambang batas . Nilai Ambang Batas (NAB)  ialah batas tertinggi (maksimun) dan terendah (minimum)  dari kandungan zat- zat,  makhluk  hidup  atau  komponen-komponen  lain  yang  diperbolehkan  dalam  setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup dan ekologi.
Dari  pengertian ini dapat dikatakan, bahwa suatu ekosistem telah disebut tercemar, apabila  ternyata  kondisi  lingkungan  itu  telah  melebihi  Nilai  Ambang  Batas  yang ditentukan  Baku Mutu Lingkungan.
Baku  Mutu  Lingkungan  merupakan  instrumen  yang  berguna  bagi  pengelolaan lingkungan  hidup.  Apabila  diinventarisasi  dari  beberapa  penerapannya  akan    memeliki kegunaan, sebagai berikut :
1. Sebagai  alat  evaluasi  bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Jika , misalnya, kualitas  yang terjadi telah berbeda dengan yang dikehendaki, maka perlu suatu tindakan untuk meningkatkan mutu lingkungan.
2. Sebagai    alat  pentaatan  hukum  administratif    bagi  pihak-pihak    yang  berkaitan dengan  pengelolaan  lingkungan  seperti    perusahaan  industri,  usaha  agribisnis, perikanan,  perternakan  dan  lain-lain  untuk  mengkontrol  tingkat    pencemaran sehingga dapat dilakukan usaha- usaha preventif.
3. berguna  bagi  pelaksanaan  Amdal  yang  merupakan  konsep    pengendalian lingkungan sejak dini  (preventif).
4. Sebagai  alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (lisence management) . Bila, misalnya, parameternya telah melewati  ambang batas yang ditoleris, maka dapat dianggap telah melanggar ketentuan perizinan.  Dengan demikian BML, dapat berfunsi  sebagai hukum administratif.
5. Berguna  bagi  penentuan  telah  terjadinya  pelanggaran  hukum  pidana,  terutama dalam penentuan delik formal. Bila ketentuan BML dilanggar, berarti  dipandang telah    melakukan  delik  lingkungan.  Pasal  34  ayai  (1)  UUPLH  1997,  yang menentukan  bahwa    siapa  saja  yang  melanggar  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku dimana diketahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau pengerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara. 14
Dalam hal pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan diperlukan asas keterbukaan dan peran serta masyarakat karena merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam proses administratif perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrumen pencegahan  pencemaran  lingkungan.  Asas  ini  telah  dituangkan  dalam  bentuk    produk hukum,  sehingga  menjadi  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  setiap  orang  Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 32 Tahun 2009, Bab II, pasal 3 (g)  : “ menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia “
Bersamaan  dengan  itu  melekat  kewajiban  “ memelihara  lingkungan  hidup  dan mencegah serta  menangulangi  kerusakan dan pencemarannya “ Lebih jauh lagi , setiap orang  mempunyai  “  Hak  dan  kewajiban  untuk  berperan  dalam  rangka  pengelolaan lingkungan      hidup 15
Pendidikan  lingkungan  bertujuan    untuk  meningkatkan  kesadaran,  kepedulian tentang  lingkungan  dengan  segala    permasalahannya,  dan  dengan  pengetahuan keterampilan,  sikap,  motivasi,  dan  komitmen    bekerja  secara  individual  dan  kolektif terhadap  pemecahan-pemecahan  permasalahan  dan mempertahankan  kelestarian  fungsi- fungsi lingkungan.
Sehingga  dengan  memperhatikan  tujuan  tersebut,  hal-hal  yang  perlu  dilakukan dalam proses pendidikan lingkungan adalah :
a. memberikan  kesempatan  kepada  setiap  individu  untuk  memperoleh  pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta  peran dan tanggung jawab dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan.
14 Muhammad Erwin,, Opcit, hal 65.
15 Ibid, Hal, 65.
pg. 195
b. Membantu  individu  dan  masyarakat  mengembangkan  keterampilan  yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pemecahan permasalahan lingkungan.
c. Memupuk  kesadaran  dan  kepekaan  terhadap  lingkungan  hidup  dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau  masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepeduliaan tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpatisipasi terhadap kelestariaan fungsi-fungsi lingkungan dan pemecahan kerusakan lingkungan.
Maka  pendidikan  lingkungan  perlu  memenuhi  dua  kebutuhan  masyarakat  yang terkait , yaitu :
a. mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  berkemampuan  teknis  yang dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, keterampilan t yang dibutuhkan untuk menilai dan mengelola lingkungan.
b. Menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat  yang peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Kebutuhan pertama ,  diarahkan  pada  pemecahan  masalah-masalah  lingkungan sedangkan    kebutuhan kedua, diarahkan  pada  peningkatan  keampuhan public  presure dalam  mempertahankan  kelestarian  fungsi-fungsi  lingkungan  dan  mencegah  kerusakan lingkungan.
Wawasan  lain  yang  perlu  ditumbuhkembangkan  yang  merupakan  segi  lain  dari pemahaman  kita  terhadap  hukum  lingkungan  adalah  keselarasan  sosial.  Hal  ini  berarti keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat karena  adanya saling menghargai, saling melaksanakan asas kepantasan secara keadilan, Sebab  apa artinya lingkungan yang indah dan rapi, tetapi lingkungan kehidupan sosial compang camping, karena proporsi-proporsi keselarasan terganggu oleh tiadanya rasa kepantasan dan keadilan dalam kehidupan.
Pembangunan  pada  hekekatnya  adalah  perubahan.  Keterlanjutan  pembangunan sangat ditentukan oleh dua faktor yakni, faktor biofisik dan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya sangat  berpengaruh terhadap keterlanjutan pembangunan.Rasa keadilan dan partisipasi dalam  pembangunan merupakan syarat bagi keterlanjutan pembangunan.
pg. 196
Kalau hasil     pembangunan      dirasakan       tidak    adil    ini     akan menimbulkan keresahan sosial. Masyarakat hanya  kuat bila ada ikatan bathin diantara anggotanya, bila ada segelintir orang mendapatkan kemudahan, dan banyak orang mendapatkan kesulitan, masyarakat berada dalam suasana konflik yang disintegratif. Persaan frustasi yang meluas, karena  orang  merasa  tidak  berdaya,  dapat  melahirkan  keresahan  sosial,  dalam  proses waktu  ini  akan  berakumulasi  dan  meledak  mejadi  faktor  penghancur  tatanan  yang  ada. Negara  yang  sudah  maju  sampai    pada  puncak  kejayaanya  hancur,  misalnya  Sriwijaya, Majapahit, Mesir Kuno,Iran dibawah Syah Pahlevi , dan sebagainya.
Ketidakadilan, kezaliman (perbuatan menindas orang lain) , pemborosan, korupsi, dekadensi moral, kemerosotan semangat juang akan melemahkan negara  , maka kita harus waspada untuk senantiasa  memperhatikan keterlanjutan pembangunan , baik fisik maupun sosial  budaya. “  Sesungguhnya  telah  kami  binasakan  generasi-generasi  sebelum  kamu ketika mereka melakukan kezaliman. (QS, Yunus 13)
Pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  yang  mengakibatkan  turunnya kualitas lingkungan, lambat laun apabila tidak diatasi secara dini dan bijaksana akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh  terhadap  masyarakat  generasi  masa  sekarang  dan  masa  mendatang  yang kemudian akan mempengaruhi proses dari pembangunan itu sendiri.

## IV. PENUTUP

## 4.1 SIMPULAN
1. Dalam  kasus  pencemaran  air  Sungai  Citarum  yang  menjadi  faktor-faktor  yang menyebabkan  pencemaraan  lingkungan  adalah  meningkatnya  jumlah  penduduk dan  pesatnya  pertumbuhan  industry  mengakibatkan  beban  limbah  industeri  dan domestik  ke  sungai  citarum  menjadi  meningkat  hal  ini  mengakibatkan    sungai citarum  menjadi  tercemar.  Akibat  pencemaraan  ini  mengakibatkan  terjadinya masalah lingkungan di perairan Sungai Citarum yaitu terlanpauinya Daya dukung lingkungan hidup, Daya tampung lingkungan hidup dan daya lenting lingkungan.
2. Dalam  hal  menanggulangi  pencemaraan  air  sungai  ciatarum  diperlukan    adanya penerapan  dari  beberapa  instrumen  dari  hukum  lingkungan,  yaitu,  Analisan Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , Program Kali Bersih (PROKASIH) dan Baku Mutu Lingkungan (BML).
pg. 197

## 4.2 SARAN
1. Perlunya  ketegasan  pemerintah  dalam  menangani  kasus  pencemaran  lingkungan hidup. Apabila upaya admisnitratif diberikan kepada perusahaan yang membuang limbah  ke  Sungai  Citarum  tidak  efektif  sebaiknya  diberikan  sanksi  pidana  agar memberikan efek jera kepada pelakunya.
2. Pemerintah,  peran  kelembagaan  legislatif,  masyarakat/LSM,  dan  pelaku  usaha harus  terlibat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  utamanya  pada  tataran perencanaan dan monitoring(pengawaan)/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu  pengelolaan  terpadu  yang  melibatkan  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan.
3. Dalam  menangani  kasus  lingkungan  hidup  upaya  yang  lebih  bijak  adalah  upaya preventif  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  ekonomi  yang mungkin  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan  hidup.  Lebih  baik  mencegah daripada mengobati.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran lingkungan Hidup , Mandar Maju, Bandung.
Siswanto,  Sunarso,  2005, Hukum  Pidana  lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelasaian Sengketa , Rineka Cipta, Jakarta.
Sumarwoto, 1987, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan ,  Djembatan, Jakarta.
Muhammad  Erwin,  2000,  Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama Bandung.

## Perundang-Undangan ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah  No. 27 tahun 2012
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep -35 /MENLH /7/1995
Sumber lain :
“Pencemaran Sungai Citarum” http//www. kapan lagi.com
pg. 198