## MAJALAH HUKUM NASIONAL
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Ø Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang (Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes)

## Oleh : Muh Afdal Yanuar
Ø Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-fungible tokens (NFT) (Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT))

## Oleh : Fahrurozi Muhammad
Ø Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi
(Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances) Oleh : Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Ø Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading melalui Perampasan Aset Pelakunya
(Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal)

## Oleh: Syahrijal Syakur
Ø Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) atas Akses Ilegal pada Kontak Debitur
(Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts)

## Oleh : Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja
Ø Hak  Kebendaan  dan  Keabsahan  Perjanjian  Kebendaan Virtual Land di  dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata (Virtual Land’s Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code) Oleh : Billa Ratuwibawa Nyimasmukti , Mustika Setianingrum Wijayanti , Dewi Bella Juniarti
Ø Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal (Legal  Protection for C onsumers o f Fintech P2P L ending Services f rom Economic C rimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers)

## Oleh : Otniel Yustisia Kristian
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022

## MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

## MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
Pemimpin Redaksi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si.

## Redaksi
Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. Lapon Tukan Leonard, S.H. MA. Slamet Yuswanto, S.H., M.H.

## Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

## Asisten Redaksi
Robby Ferdyan, S.Ip. M Fahri Rudiyanto, S.Sos. Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.

## Layouter
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Sirkulasi Rona Puspita, S.H. Mitra Bestari Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Prof. Dr. Farida Pattingi , S.H., M.Hum. Dhiana Puspitawati , S.H., LL.M., Ph.D Dr. Sinta Dewi, S.H., LLM. Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,M.H. Dr. Ani Purwanti , S.H., M.Hum. Cekli Setya Pratiwi , SH.,LL.M., M.CL

## Penyelenggara
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan Telepon (021) 8091908; 8002192 Faksimile (021) 80871742 Website mhn.bphn.go.id Jakarta 13640

## KATA PENGANTAR REDAKSI
Kemajuan teknologi adalah hal yang yang tidak bisa dibendung di era saat ini. Perkembangan teknologi diakui telah membawa perubahan dan manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Hadirnya teknologi telah memberikan dampak ke dalam berbagai sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang ada saat ini telah mendorong berbagai kemudahan pada masyarakat. Transformasi ekonomi digital tak dapat dipungkiri telah membawa dampak yang positif. Terlebih ekonomi digital menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional saat menghadapi pandemi Covid-19. Ekonomi digital terbukti tetap tumbuh di tengah lesunya berbagai bidang pada masa pandemi saat itu.
Hari ini kita telah dimudahkan dengan berbagai kemajuan teknologi penunjang ekonomi digital seperti  hadirnya  teknologi blockchain , dimulainya era metaverse , lahirnya Non-Fungible Token (NFT), tumbuhnya bank digital dan berbagai penggunaan teknologi finansial dalam sistem keuangan yang menghasilkan berbagai macam produk atau layanan atau yang akrab dikenal dengan fintech . Perkembangan yang terjadi pada ekonomi digital tersebut acapkali tidak diiringi dengan dukungan regulasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi digital berujung berdampak negatif dan dalam beberapa kejadian merugikan sebagian masyarakat.
Sejauh  mana  perkembangan  teknologi  digital  dilihat  dari  perspektif  dan  kerangka  hukum menarik untuk dikupas dan diangkat pada edisi Majalah Hukum Nasional Volume 52 No. 2 Tahun 2022. MHN sebagai salah satu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan wadah untuk menampung gagasan hukum sekaligus merespon isu hukum yang terjadi dalam kurun terakhir ini. Dengan menghadirkan tema Perspektif Hukum Pada Perkembangan Teknologi Penunjang Ekonomi Digital ( Blockchain , Metaverse , NFT, Bank Digital, dan Fintech ), segenap tim redaksi MHN berharap tema kali ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dan para akademisi dalam memperluas khasanah perkembangan hukum dan sekaligus mendukung fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia.
Tulisan pertama diawali oleh Muh. Afdal Yanuar dengan judul “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang”. Dalam tulisannya ini, penulis mencoba untuk mengkaji mengenai permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto.
Selanjutnya, tulisan berjudul “Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif tentang Non-Fungible Tokens (NFT)” yang ditulis oleh Fahrurozi Muhammad. Penulis mencoba untuk menganalisa fenomena NFT yang popular dan diperjualbelikan di masyarakat serta ekses yang ditimbulkannya. Urgensi faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk menimbang perlu atau tidaknya dibentuk suatu regulasi baru mengenai NFT yang mengatur secara khusus, atau tetap bertahan dengan kondisi pengaturan yang saat ini sudah ada ( status quo ) menjadi pembahasan menarik di dalam kajian yang dilakukan oleh penulis.

## K A T A  P E N G A N T A R  R E D A K S I
Tulisan  ketiga  disumbangkan  oleh  Albert  Lodewyk  Sentosa  Siahaan  dengan  judul  “Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi”. Dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus peretasan dan kejahatan menyangkut data pribadi di Indonesia khususnya di platform marketplace , menjadikan sektor perlindungan data pribadi di platform marketplace untuk dikaji oleh penulis. Sejauh mana dan seberapa urgen pengaturan perlindungan data pribadi di platform marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini akan dikupas oleh penulis dalam tulisannya. Berikutnya berasal dari Syahrijal Syakur dengan Judul “Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading melalui Perampasan Aset Pelakunya”. Dalam tulisannya penulis mencoba membahas mengenai konsep, pengaturan, dan praktik penyalahgunaan Fintech Robot Trading . Tidak hanya itu perlindungan hukum korban fintech robot trading melalui perampasan aset pelaku kejahatannya juga dianalisa dan dibahas oleh penulis dalam tulisannya.
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja menjadi penulis kelima pada Majalah Hukum Nasional edisi kali ini dengan judul artikel “Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online kepada Pemilik kontak seluler (Non Debitur) atas Akses Ilegal pada Kontak Debitur”. Dalam tulisannya tersebut, penulis membahas hubungan hukum antara kreditur, debitur, pemilik kontak seluler, dan pihak ketiga ( debt collector). Lebih lanjut bentuk dan model pertanggungjawaban pihak kreditur pinjaman online terhadap pemilik kontak seluler (non-debitur) atas ancaman penagihan tidak luput untuk dibahas dalam tulisannya.
Tulisan keenam berasal dari Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti dengan judul “ Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse ditinjau berdasarkan KUHPerdata”. Melalui penelitiannya ini, penulis mencoba mengidentifikasi kedudukan hukum virtual land dalam konteks hukum kebendaan, bagamana cara perolehan hak kebendaan virtual land di metaverse menurut KUHPerdata, serta keabsahan perjanjian kebendaan dalam peralihan hak virtual land di metaverse .
Terakhir adalah tulisan dari Otniel Yustisia Kristian dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Illegal”. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Illegal sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Selain itu, penulis juga mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech P2P Lending atas terjadinya suatu tindak pidana ekonomi. Pada akhir tulisannya disampaikan mengenai arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak Fintech P2P Lending Illegal.
Para pembaca Majalah Hukum Nasional sekalian, demikianlah keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya.

## DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR REDAKSI .................................................................................................. vii DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ix

## 1.  RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
(Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes) oleh: Muh Afdal Yanuar ..................................................................................................................  169

## 2.  MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT)
(Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT)) oleh: Fahrurozi Muhammad ...........................................................................................................  189

## 3.  URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI
(Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances) oleh: Albert Lodewyk Sentosa Siahaan ..........................................................................................  209

## 4.  PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA
(Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal) oleh: Syahrijal Syakur .....................................................................................................................  225

## 5.  MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR
(Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts)
oleh: Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja .............................................  245
6.  HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND

## DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA
(Virtual Land’s Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code) oleh: Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti .  271 7.  PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH  P2P  LENDING ILEGAL
(Legal  Protection  for  Consumers  of  Fintech  P2P  Lending  Services  from  Economic  Crimes  and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers)
oleh: Otniel Yustisia Kristian ...........................................................................................................  297 PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL ......................................  321

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i2.170 https://mhn.bphn.go.id

## RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
(Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes)
Muh Afdal Yanuar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120
e-mail: yanuarafdal10@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset  kripto.  Permasalahan  tersebut  didasarkan  pada  adanya  karakteristik anonymous atau pseudo anonymous dari aset kripto yang memberi hambatan atau kesulitan dalam menelusuri harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui tulisan ini adalah: (a) Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, yang kesemuanya telah menggambarkan adanya risiko pencucian uang pada setiap variabel tersebut; dan (b) Posibilitas terjadinya pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto, diantaranya dapat melalui pengeksploitasian karakteristik koin aset kripto yang anonymous atau pseudo anonymous , atau menggunakan nominee atau strawmen dalam bertransaksi melalui aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan juga adanya perbuatan pencucian uang bagi pihak yang menerima akun kripto yang berisikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau disamarkan, selama ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diterimanya dari seseorang (pelaku kejahatan) tersebut adalah hasil kejahatan.
Kata Kunci: Aset Kripto, Anonymous , Pencucian Uang.

## Abstract
This paper is intended to address the problems of the risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes, and the possibility of money laundering crimes by misusing crypto assets. This problem is based on the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto assets that create obstacles or difficulties in tracing the assets that are put into crypto assets. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained through this paper are: (a) The risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes can be identified through the mapping of three variables, that is threats, vulnerabilities, and impacts. All of these variables have shown the risk of money laundering; and (b) The possibility of money laundering by misusing crypto assets, including exploiting the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto asset coins, or using nominees or strawmen in transactions through crypto assets. In addition, there is also the possibility of money laundering for someone who receives a crypto account containing the proceeds of a crime that has been hidden or disguised, as long as he knows or reasonably suspects that the crypto account he received from the person (criminal) is the proceeds of a crime.
Keywords : Crypto assets, Anonymous, Money Laundering.

## A.  Pendahuluan
Aset  kripto ( crypto  asset )  merupakan buah  dari  perkembangan  teknologi  modern yang  sedang  menjadi  sorotan  publik  akhir- akhir  ini.  Hal  ini  mulai  menjadi  gejolak dalam  perbincangan  publik,  di antaranya, sejak  munculnya influencer terkenal yang  menjadikan  pengaruhnya  itu  untuk melakukan flexing yang  berujung  pada mengajak  masyarakat  untuk  menghimpun dananya  pada  kegiatan  investasi  ilegal (perjudian  berkedok trading ),  yang  mana ia  sebagai affiliatornya . 1 Yang  mana,  harta kekayaan  yang  diperolehnya  melalui kejahatan  tersebut,  selanjutnya  dialihkan  ke dalam bentuk aset kripto ( crypto asset ).
Aset  kripto  di  Indonesia  saat  ini tidak diposisikan  sebagai  mata  uang ( currency ). 2
Hal  tersebut  dikarenakan  aset  kripto,  inter alia, tidak diterbitkan  oleh  otoritas  yang berwenang 3 ( in casu , Bank Indonesia). Akan tetapi,  di  banyak  negara, seperti ,  Belanda,
Britania  Raya,  Jerman,  Jepang,  Amerika Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset  kripto  sebagai currency (mata  uang),
1 Herdi Alif Al Hikam, “Ada ‘Udang’ di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!,” Detikfinance, 16 Maret 2022, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer-pamer-harta-jangan- percaya (diakses 20 Mei 2022)
2 M.  Najibur  Rohman,  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto  ( Cryptocurrency ) di Indonesia,” Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11, no. 2, (2021), 3, DOI: https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
3 Ibid. , 8.
4 Ibid. , 3.
5  Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” Jurist-Diction 3, no. 1, (2020), 305, DOI: https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
6  Dirk Bullmann, Jonas Klemm, Andrea Pinna, “ In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution? ” ECB Occasional Paper , no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019, 5.
7 Ibid.
8 Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual ( Cryptocurrency ) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” Jurnal Konstruksi Hukum 2 , no. 1, (2021), 22, DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23
sembari membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah  penyalahgunaannya,  terutama dalam pencucian uang. 4
Aset  kripto  sendiri  merupakan  aset digital  yang  menggunakan blockchain (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi . 5 Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang tinggi , yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi  uang,  yaitu bertindak sebagai store of value (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan unit of account (satuan hitung). 6 Dalam aset kripto, dikenal juga stablecoin . Stablecoin telah dimunculkan sebagai upaya untuk melindungi pendapatan pada  investasi  aset  kripto  dari volatilitas tersebut. 7 Adapun secara yuridis, aset kripto dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud  yang  proses verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan  pihak  lain ( vide Pasal  1  angka  1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019).
Pada  saat  ini  di  Indonesia,  terdapat risiko  yang signifikan dalam  penggunaan aset  kripto  sebagai  instrumen  untuk dilakukannya kejahatan pencucian uang. 8 Hal
ini  dikuatkan  dengan  kasus-kasus  investasi ilegal  yang  sedang  mencuat  di  publik,  yang pelakunya  turut  dipersangkakan  dengan tindak pidana  pencucian  uang,  yang  mana mereka  diduga  menggunakan  aset  kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. 9
Kendatipun demikian,  instrumen  tersebut belum  sepenuhnya  berada  dalam perhatian ( concern )  aparat  penegak  hukum,  dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang. 10
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian  uang  yang  instrumennya  mem- pergunakan crypto asset .
Selanjutnya, pada saat ini, industri per- dagangan  berjangka  aset  kripto  termasuk ke  dalam  lembaga  keuangan  baru  di Indonesia.  Kedudukannya  tersebut  juga mempunyai  peluang  untuk  disalahgunakan oleh  pelaku  kejahatan  sebagai  instrumen dalam  melakukan  kejahatan  pencucian uang. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment terhadap  perdagangan crypto  asset di Indonesia, yang disusun oleh PPATK bersama BAPPEBTI  dan  Kemendag,  disampaikan bahwa, inter  alia ,  Pengusaha  dan  PEP’s ( politically exposed  person )  sebagai profil
9  Martha Warta Silaban, “Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto,” Tempo.co, 14 April 2022,
https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal-disimpan-dalam-bentuk- kripto/full&view=ok (diakses 20 Mei 2022).
10  Dewanri Arya Maha Rani, et. al., Op.Cit ., 22.
11  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia (Jakarta: Bappebti, 2019), iv.
12 Fajria Anindia Utami, “Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo,” warta ekonomi.co.id, 22 Februari 2022,
https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang- tersandung-kasus-binomo (diakses 20 Mei 2022).
13 Teti Purwanti, “Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M,” CNBC Indonesia, 21 April 2022, https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya- punya-kripto-senilai-rp-35-m (diakses 20 Mei 2022).
nasabah yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk  menjadi  pelaku  kejahatan  pencucian uang.  Selanjutnya,  Bitcoin  berkedudukan sebagai  layanan  dan  produk  yang  memiliki risiko  yang  sangat tinggi untuk  dijadikan sebagai  instrumen  kejahatan  pencucian uang pada sektor perdagangan crypto asset . 11 Kedua hal tersebut sejalan dengan informasi yang terkait dengan salah seorang influencer yang menjadi tersangka kasus investasi ilegal binary option dan pencucian uang pada saat ini.  Yang  mana, profilnya adalah  sebagai pengusaha, 12 dan  menggunakan  produk bitcoin dalam kejahatan pencucian uang yang saat ini disangka dilakukannya. 13
Dengan  adanya peristiwa - peristiwa ter- sebut  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa pada saat ini, terkait dengan penggunaan aset kripto dalam melakukan kejahatan pencucian uang tidak lagi hanya sebatas risiko, melainkan sudah menjadi sebuah peristiwa , yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah peristiwa pidana ( strafbaar feit ). Oleh sebab itu,  perlu  dilakukan  peninjauan  atau  kajian terhadap  bagaimana  saja  kemungkinan- kemungkinan  bentuk  kejahatan  pencucian uang  yang  dilakukan  dengan  menggunakan
aset kripto ( crypto asset ).
Merujuk pada uraian-uraian yang diutarakan sebelumnya, penulis mem- formulasikan judul melalui tulisan ini, yaitu “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang”. Formula judul tersebut merupakan bentuk manifestasi dari per masalahan yang  diidentifikasi  melalui  tulisan  ini,  yaitu bagaimanakah risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang?, dan bagaimanakah  posibilitas  terjadinya  tindak pidana pencucian uang pada penyalahgunaan aset kripto?

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian  normatif.  Pada  prinsipnya  semua legal research haruslah berbentuk normatif. Hal yang menjadi letak perbedaannya adalah pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan. 14 Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah berupa pendekatan: (a) konseptual ( conceptual approach ), yaitu pendekatan yang  bertitik  tolak  dari  doktrin-doktrin  dan pandangan-pandangan  teoritis  pada  ilmu hukum. 15 Adapun pada tulisan ini, konsep/teori seputar aset kripto dan delik pencucian uang dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis dan menjawab permasalahan
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 55 – 56.
15 Ibid. , 135.
16 Ibid. , 133.
17  Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3.
18  Eko Sudarmanto, “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud,” Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, (2020), 109,
DOI: https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506. 19  Herman Darmawi, Op.Cit., 4.
yang dikemukakan di dalam tulisan ini; dan (b) pendekatan perundang-undangan ( statutory approach ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan legal issue / problem yang dianalisis. 16 Di dalam tulisan ini sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, Permendag No 99 Tahun 2018, dan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019.

## C. Pembahasan

## 1.  Risiko Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang
Risiko merupakan sebuah konsepsi yang  merefleksikan  suatu  ketidakpastian atau suatu kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya suatu akibat buruk atau akibat yang merugikan. 17 Oleh sebab itu, terhadap setiap  risiko,  perlu  dilakukan  sebuah upaya yang benar dan tepat sasaran untuk mencegah terjadinya akibat buruk tersebut, sehingga  segala  bentuk  dan  upaya  praktik yang dapat menimbulkan kerugian tersebut dapat  diantisipasi  sejak  dini  agar  terhindar dari risiko kerugian. 18 Akan tetapi sebelum itu, tentu yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah  menilai  sebuah  risiko,  agar  nantinya dapat dilakukan pengendalian. 19

## R I S I K O   D A N   P O S I B I L I T A S   P E N Y A L A H G U N A A N   A S E T   K R I P T O D A L A M   K E J A H A T A N   P E N C U C I A N   U A N G
Hampir seluruh kejahatan selalu dipicu oleh  adanya  suatu  keadaan  atau  tindakan yang menjadi penyebab terjadinya. 20 Dalam konteks pencucian uang, umumnya penyebab dari pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut,  dikarenakan  ia  hendak  menikmati harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  yang diperolehnya dengan tenang dan sulit untuk dideteksi/ditemukan harta kekayaannya tersebut, karena perolehan harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari perolehan yang sah. Hal ini, diamini oleh Neil Jensen yang mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan upaya mengubah keuntungan yang berasal dari illegal activity menjadi harta kekayaan yang seakan-akan diperoleh dari asal-usul yang legal atau sah. 21
Pencucian uang sendiri dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap uang hasil kejahatan, dengan maksud agar asal-usul hasil kejahatan tersebut, menjadi sulit ditelusuri atau menjadi tampak seakan- akan sebagai aset yang sah, dengan berbagai macam cara. 22 Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem keuangan yang baru dan modern, yang dioperasikan dalam  bentuk digital, tidak menutup kemungkinan terdapatnya risiko aset kripto dijadikan sebagai tools dalam melancarkan kejahatan pencucian uang.
20  Eko Sudarmanto, Op.Cit., 111.
21 Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) (Jakarta: Pensil-324, 2006), 15.
22  Sutan Remy Sjahdeni, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 5.
23  Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan, Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 2017), 5.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid. , 38.
Dalam panduan internasional, terkait dengan perhitungan risiko TPPU dan TPPT yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) dijelaskan bahwa “risiko dapat dijelaskan dengan persamaan : R=f[(T),(V)] x C, yang mana T dimaknai sebagai threat (ancaman) , V dimaknai sebagai vulnerability (kerentanan) , dan C dimaknai sebagai consequence (dampak)”. 23 Ancaman dimaknai sebagai entitas, objek atau tindak pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian, yang dalam konteks kejahatan pencucian uang dapat meliputi pelaku kejahatan, dan asal-usul dana. 24 Adapun Kerentanan dimaknai sebagai persoalan-persoalan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya, yang dalam konteks pencucian uang  dapat  diidentifikasi  pada  kelemahan pada sistem, baik pada regulasi, layanan dan produk yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatan pencucian uang. 25 Sedangkan Dampak dimaknai sebagai akibat yang dimunculkan oleh pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya, baik terhadap financial system and industry ataupun juga terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara luas. 26
Untuk itu, berikut akan disampaikan analisis terhadap aspek-aspek tersebut.

## a.  Ancaman
Sebelumnya dijelaskan bahwa ancaman adalah  entitas,  objek  atau  tindak  pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sehingga, indikator pokok yang harus diuraikan berkaitan dengan risiko ancaman adalah perihal siapa subjek yang berisiko melakukan  dan  aktivitas  yang  menjadi sumber dana dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang. Sejalan dengan itu, Financial  Action  Task  Force menyatakan bahwa salah satu faktor  atau karakteristik  yang  dipertimbangkan  dalam risiko penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang adalah perihal siapa yang menjadi pengguna jasa dan bisnis yang menjadi kegiatan sumber perolehan aset dari pengguna jasa tersebut. 27 Terkait dengan siapa yang menjadi pengguna jasa pada perdagangan crypto asset yang berisiko, di dalam sectoral risk assessment terhadap perdagangan asset crypto di Indonesia, disampaikan bahwa, nasabah yang berisiko tinggi  menjadi  pelaku  kejahatan  pencucian uang adalah yang memiliki profil Pengusaha dan PEP’s (politically  exposed  person) . 28
Adapun terkait dengan sumber perolehan aset dari pengguna jasa, disampaikan bahwa predicate crime (kejahatan asal) yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi. 29
27 Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (Paris: FATF, 2020), 8.
28  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., iv.
29 Ibid. , v. 30 Ibid. , 2. 31 Financial Action Task Force, Op.Cit., 8

## b. Kerentanan
Aset Kripto sendiri merupakan bentuk komoditas baru yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat terutama sejak kelahiran Bitcoin pada tahun 2009, dan hingga kini terus mengalami perkembangan. Dalam dinamikanya, crypto asset baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2014. 30 Pada tahun 2018 Kemendag telah mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Crypto asset , dan pada tahun 2019 BAPPEBTI telah menerbitkan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Crypto asset di Bursa Berjangka.
Satu hal yang membuat crypto asset menjadi salah satu bentuk produk yang rentan disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/ hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum  terkait  dengan  aktivitas  kejahatan. 31
Faktor-faktor tersebut menjadi sebuah daya Tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan uang haram yang mereka peroleh. 32
Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat memindahkan aset kripto yang beroperasi pada blockchain publik yang transparan, seperti Bitcoin , ke bursa atau platform perdagangan kripto online dan kemudian

## segera memperdagangkannya dengan AEC
(anonymity-enhanced cryptocurrency) atau koin privasi. 33
Pada umumnya crypto asset seperti bitcoin adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, Bitcoin dan sebagian besar aset  virtual  lainnya,  kendatipun  tidak fully anonymous , ada juga yang berbentuk pseudonimity ( anonymous semu/nama samaran). 34 Kendatipun pseudonimity didefinisikan sebagai ‘anonimitas yang dapat dilacak’, yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas  penggunanya  tersebut  tidak  dapat ditemukan. 35 Dengan adanya kesulitan atau hambatan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari suatu akun aset kripto, menjadi sebuah proyeksi bahwa keberadaan crypto asset memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengamankan asetnya disana. Yang mana, hal tersebut merupakan bentuk kerentanan dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang diperolehnya.
33 Ibid. , 9. 34 Alicia  Schmidt,  “Virtual  assets:  compelling  a  new  anti-money  laundering  and  counter-terrorism  financing regulatory model,” International Journal of Law and Information Technology 29 (2021), 339-340, DOI: https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001
35 Ibid. , 340.
36  Dewi Asri Puannandini, “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency),” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (2021), 59,
DOI: https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480
37  Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (2019), 14,
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Terkait dengan sifat crypto asset yang anonymous atau pseudo anonymity , perlu disampaikan bahwa dalam melakukan transaksi crypto asset seperti bitcoin , perlindungan privasi sedemikian rupa telah dirancang dengan kuat. Yang mana, pada saat transaksi  dilakukan,  sistemnya  tidak  akan menampilkan  identitas  pihak-pihak  yang turut bertransaksi. Selanjutnya, pengguna bitcoin hanya dapat ditelusuri dengan menggunakan kode numerik yang juga tidak jarang dipindahkan dengan menggunakan beberapa nama samaran. 36
Penjelasan-penjelasan tersebut di atas, menunjukkan adanya kerentanan dari penyalahgunaan crypto asset dikarenakan crypto asset bersifat anonymous atau pseudo anonymity yang riskan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat hasil kejahatannya sulit untuk dilakukan penelusuran. Dengan sulitnya dilakukan penelusuran terhadap aset hasil kejahatan tersebut, menunjukkan adanya ‘tujuan menyembunyikan hasil kejahatan’ yang merupakan esensi dari pencucian uang. 37
Dalam sebuah riset, disampaikan, bahwa salah satu bentuk kerentanan terkait dengan sistem hukum dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang
adalah terkait dengan belum adanya ketentuan perihal penerapan prinsip know your customer (mengenali pengguna jasa). 38
Adapun di Indonesia, setidaknya pada saat ini, telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Yang mana, diantara upaya mitigasi risiko  tersebut  terkongkritisasi  di  dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, yang telah memuat terkait dengan persyaratan kewajiban  bagi  calon  pedagang  fisik crypto asset untuk mengaplikasikan program APU- PPT yang telah ditentukan BAPPEBTI, dalam hal:
1)  Untuk mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan pada Pasar Fisik crypto asset ( vide Pasal 8 ayat (1) huruf e)
2)  Dalam hal melakukan perdagangan aset kripto ( vide Pasal 12 ayat (4))
3)  Sebagai persyaratan penggunaan Akun Pelanggan Aset Kripto ( vide Pasal 12 ayat (5)); dan
4)  Untuk  dapat  mengoperasikan  aktivitas perdagangannya selama masa registrasi ( vide Pasal dan 24 ayat (8) huruf b).
Salah satu bentuk program APU-PPT sendiri adalah kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (know your
38  Dewi Asri Puannandini, Op.Cit., 59.
39 Kishore Singha, dan Peter Best, “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity,” Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019), 1,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001.
40 Ibid. , 2.
41 Ayodeji Aluko, dan Mahmood Bagheri, “The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria),” Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012), 443,
DOI: 10.1108/13685201211266024
42 Ibid. , 444.
customer principle). Sehingga, terkait dengan isu risiko kerentanan yang berasal dari belum adanya regulasi terkait dengan pengaturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia , setidaknya telah terjawab melalui pengundangan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

## c. Dampak
Pencucian uang telah mengancam kemakmuran ekonomi global, merusak inte- gritas sistem keuangan dan mendanai kegiatan kriminal yang lebih lanjut berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. 39
Ada banyak cara yang dapat dilakukan penjahat untuk melakukan pencucian uang, 40 termasuk dengan menggunakan produk keuangan dengan teknologi modern.
Sejak kriminalisasi terhadap pencucian uang dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah terjadi  peningkatan  terhadap  praktik  pen- cucian uang secara global. 41 Dalam rangka melakukan kejahatan pencucian uang, calon nasabah tradisional cenderung tidak  menggunakan  layanan  bank  biasa. Sebaliknya, pelanggan tersebut beralih ke sistem keuangan terdesentralisasi sebagai solusi alternatif. 42 Adapun salah satu bentuk dari sistem keuangan terdesentralisasi adalah aset dalam bentuk crypto asset. Yang mana, crypto asset sendiri  merupakan
rangkaian  dari  beberapa  kode  kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, dan dapat ditaruh secara digital. Selain itu, crypto asset juga memungkinkan untuk dialihtangankan sebagaimana surat elektronik. Tambah pula, crypto asset dapat juga digunakan sebagai alat pembayaran, karena merupakan bagian dari mata uang digital, 43 kendatipun  sayangnya di Indonesia belum diakui keberadaannya sebagai mata uang.
Ketenaran aset kripto telah mengalami pertumbuhan sejak status Bitcoin sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar dark web Silk  Road dan asosiasi aset virtual dengan dark web sedang berlangsung. Dark web biasa dipergunakan untuk memberikan anonimitas bagi orang-orang yang menghendaki penyembunyian informasi privasi, sementara seringkali mereka yang mencari anonimitas menggunakannya untuk  menyembunyikan  hasil  aktivitas illegal. 44 Namun, meskipun dark web dirancang  tidak  terorganisir,  tidak  dapat disangkal bahwa anonimitas menjadi suatu ketertarikan tertentu bagi pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya. Dampaknya, dark web telah memungkinkan dikendalikannya suatu kejahatan di sana dan  telah  terbukti  menjadi  tantangan  bagi penegakan hukum. 45
43 Aditya  Rafi  Fauzan  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum  terhadap  Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador,” Pandecta 16, no. 2, (2021), 323,
DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838
44 Kaveh Waddell, “The Dark Web Isn’t All Dark,” The Atlantic, 2 November 2016, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all-dark/506261/  (diakses  22  Mei 2022).
45  Alicia Schmidt, Op.Cit.,341-342.
46  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., 60. 47  Alicia Schmidt, Op.Cit., 342.
48 Ibid.
Dampak (consequences), dalam penilaian risiko, dimaknai sebagai konsekuensi yang dimunculkan oleh kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang pada perdagangan Aset Kripto. Dampak dari Aset Kripto diperoleh dari diantaranya melalui data nilai transaksi. 46 Adapun hingga tahun 2020 saja, nilai aset kripto yang telah diterima oleh pasar dark web telah menunjukkan hasil yang sangat  signifikan,  yakni  hingga  sebesar  USD
1,7 Miliar. 47
Dalam banyak hal, dark web adalah toko serba ada untuk kejahatan modern. Dengan banyak contoh kejahatan yang menyediakan bayaran atas kejahatan yang dilakukan dengan imbalan aset kripto, dan keuntungan dari kejahatan tersebut menggunakan layanan pencampuran anonim yang tersedia di dark web , untuk mengaburkan arus transaksi, atau sekadar meminta pembayaran dalam aset kripto untuk tujuan meningkatkan anonimitas transaksi. Untuk menyelesaikan transaksi, dark web dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengelabui beberapa peraturan di bidang anti pencucian uang, misalnya menyediakan pasar terhadap identitas  yang  telah  dicuri,  untuk  dapat mengelabui persyaratan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC principle ). 48
Dengan terjadinya kejahatan pencucian
uang dengan menyalahgunakan berbagai macam sistem keuangan, inter alia aset kripto, dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan, lebih jauh dapat  menimbulkan  efek  negatif  terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sektor perekonomian. 49
Berdasarkan penjelasan di atas, merefleksikan  bahwa  salah  satu  kelemahan utama dalam memerangi dampak penyalah- gunaan teknologi modern dan terbarukan (seperti crypto asset ) dalam kejahatan pencucian uang adalah lemahnya sistem teknologi dalam mendeteksi arus aliran uang ilegal . Oleh sebab itu, solusi teknologi yang efektif  merupakan  elemen  penting  dalam menghindari risiko dampak dari pencucian uang. 50

## 2.  Posibilitas Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menyalah­ gunakan Aset Kripto
Secara yuridis, di Indonesia, pencucian uang  merupakan  seluruh  tindakan  yang memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana sebagaimana ditentukan di dalam UU TPPU ( vide Pasal 1 angka 1 UU TPPU). Adapun pasal- pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang dalam UU TPPU dimuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (kepada naturlijk person ),
49  Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013), 71,
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037
50  Kishore Singha, dan Peter Best, Op.Cit., 3.
51  Fabian Maximilian Johannes Teichmann, “Twelve methods of money laundering,” Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (2017), 131,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018
52 Muhammad Saleem Korejo, et al., “The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition,” Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021), 725-726,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045
dan Pasal 6 ayat (2) (kepada rechtspersoon ). Serta pasal-pasal lain yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan kejahatan pencucian uang lainnya ( vide Pasal 11 – 16 UU TPPU).
Dalam pandangan Teichmann, pencucian uang  merupakan  setiap  tindakan  yang  yang dilakukan dengan tujuan menggagalkan identifikasi  terhadap  asal-usul,  penelusuran, atau perampasan terhadap aset yang diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak  pidana. 51 Adapun dalam pandangan Korejo, et.al., Pencucian uang merupakan upaya mengonversi aset haram yang berasal dari kejahatan yang kemudian dicampurkan dengan uang halal agar tampak sah, dan menjadi sangat sulit untuk membedakan uang  yang  sah  dari  yang  tidak  sah. 52
Berdasarkan pemikiran-pemikiran doktriner tersebut,  setidaknya  dapat  dipahami  bahwa pencucian uang dapat dimaknai sebuah tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka:  (a) menggagalkan  atau  mempersulit  identifikasi asal-usul, penelusuran, atau perampasan harta kekayaan (menyembunyikan) ; atau (b) membuat proceed of crime menjadi seakan-akan sebagai harta kekayaan yang sah (menyamarkan) . Sehingga, esensi dari pencucian uang adalah upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal-

## R I S I K O   D A N   P O S I B I L I T A S   P E N Y A L A H G U N A A N   A S E T   K R I P T O D A L A M   K E J A H A T A N   P E N C U C I A N   U A N G

## usul hasil kejahatan.
Dalam analisis terkait dengan pencucian uang, dikenal sebuah analisis tipologi, sebagai instrumen analisis terhadap modus operandi pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Salah satu modus operandi atau  tipologi yang umumnya diperbuat oleh pelaku kejahatan pencucian uang, inter alia , ialah use of anonymous asset types. 53 Salah satu bentuk konkrit dari jenis anonymous asset types adalah penggunaan uang tunai (tarik- setor  tunai).  Tetapi  bentuk  tidak  menutup kemungkinan juga mencakupi electronic payment system and financial system (seperti personal  account dengan nomor  yang anonymous ). 54
Uraian-uraian tersebut sebelumnya menerangkan  bahwa  salah  satu  tipologi/ modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk membuat hasil  tindak  pidana  yang  diperolehnya tersembunyikan/tersamarkan adalah di antaranya dengan menggunakan beberapa produk keuangan dengan karakter anonymous. Penjelasan tersebut tentu beririsan dengan karakter dari aset kripto yang juga memiliki karakter anonymous .
53 Umumnya, terdapat beberapa modus operandi atau tipologi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan best practices internasional, di antaranya:
a.  Concealment within Business structures
b.  Misuse of Legitimate Businesses
c.  Use of False Identities, Documents, or Straw Men d.  Exploitation of International Jurisdictional Issues
e.  Use of Anonymous Asset Types Egmont Group, FIU’s in Action: 100 Cases From The Egmont Group (Toronto: Egmont Group, 2000), 8.
54 Ibid. , 126
55 Financial Action Task Force, FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins (Paris: FATF, 2020), 7.
56 Ibid. 57 Ibid.
Sebagaimana dalam laporan FATF kepada G-20 yang mengemukakan bahwa potensi risiko pencucian uang yang utama yang ditimbulkan oleh aset kripto adalah perihal Anonimitas. 55
Banyak aset kripto memiliki public ledgers , tanpa izin, dan ledger yang terdesentralisasi. Meskipun ledger transaksi dapat diakses oleh publik, ledger tersebut memungkinkan tidak menyertakan informasi perihal identitas pengguna. Selain itu, dimungkinkan juga tidak adanya administrator pusat yang memantau transaksi. 56 Aset kripto juga bersifat pribadi, dengan hanya memungkinkan sekelompok entitas  terbatas  yang  dapat  memulai transaksi  atau  melihat  dan  memverifikasi ledger . 57 Selanjutnya, beberapa aset kripto yang juga dikenal juga sebagai privacy coin atau anonymity-enhanced cryptocurrency , memiliki  perangkat  lunak  kriptografi tambahan yang dapat mengaburkan transaksi lebih lanjut. Ada juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan anonimitas transaksi. 58 Karakter anonimitas yang melekat pada crypto asset tersebut, dapat membuat transaksi aset kripto menjadi sulit untuk dilakukan pemantauan yang memadai. Selain itu, juga memungkinkan
transaksi gelap terjadi di luar batas peraturan, dan juga memungkinkan bagi pelaku kejahatan terorganisir menggunakan aset kripto untuk mendapatkan kemudahan akses ke “uang bersih” (baik uang masuk/keluar). 59
Setidaknya, terdapat 2 (dua) karakteristik koin dalam Crypto asset, yaitu anonymous dan pseudo anonymous , yang lebih detail dijabarkan melalui tabel berikut: 60
Tabel 1 Jenis dan Karakteristik Koin Aset Kripto JENIS ASET KRIPTO KARAKTERISTIK KOIN Bitcoin (BTC) Pseudo Anonymous Ethereum (ETH) Pseudo Anonymous Ripple (XRP) Pseudo Anonymous Bitcoin Cash (BCH) Pseudo Anonymous Litecoin (LTC) Pseudo Anonymous Stellar (XLM) Pseudo Anonymous Cardano (ADA) Pseudo Anonymous IOTA (MIOTA) Pseudo Anonymous NEO (NEO) Pseudo Anonymous Monero (XMR) Anonymous Dash (DASH) Anonymous
Anonymous merupakan aset yang tidak dapat (sulit) dilakukan pelacakan. Sedangkan pseudonimity merupakan ‘anonimitas yang dapat dilacak’, di mana dengan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa) dapat dilakukan, tetapi apabila dilakukan penelusuran transaksi pada umumnya, identitas  penggunanya  tersebut  tidak  dapat ditemukan. 61 Hal-hal tersebut menimbulkan adanya hambatan atau kesulitan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari
59 Ibid. , 53. 60 Ibid. , 31 – 49.
61  Jack M. Balkin et.al, Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment (New York: New York University Press, 2006), 169.
62  Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Malang: Setara Press, 2021), 140.
suatu akun aset kripto.
Penjelasan tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa dengan karakternya yang bersifat anonymous atau  setidaknya pseudo anonymous . Yang mana hal tersebut menjadi ruang yang memiliki posibilitas untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang diperolehnya melalui crypto asset. Akan tetapi, untuk menyatakan suatu  tipologi  merepresentasikan  terjadi- nya  pencucian  uang,  tidak  boleh  jika hanya dilihat sebagai faktor tunggal. Melainkan harus dilakukan analisis dengan mengkombinasikannya dengan fakta hukum seputar transaksi, yang resultante (hasil akhir)nya adalah keadaan aset tersebut tersembunyikan atau tersamarkan. 62 Hal tersebut merupakan bentuk konkrit dari analisis  untuk  merefleksikan  unsur ‘dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana’ .
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan karena terdapat kecocokan antara tipologi dengan perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan seseorang dinyatakan telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataanya kecocokan perbuatan  pelaku  dengan  tipologi  tersebut ternyata menyebabkan hasil kejahatannya tersembunyikan ataupun tersamarkan. Lebih lanjut, bila dikontekstualisasikan dengan
penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil  tindak  pidana  dapat  disampaikan bahwa bukan karena terdapat kecocokan antara  tipologi use of anonymous asset types dengan perbuatan pelaku kejahatan yang memasukkan hasil kejahatan ke dalam crypto asset yang menyebabkan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataannya kecocokan perbuatan pelaku kejahatan dengan tipologi use of anonymous asset types tersebut menyebabkan hasil kejahatannya tersebut menjadi sulit atau terdapat hambatan-hambatan untuk dapat ditelusuri  dan  diidentifikasi.  Yang  mana hal tersebut merupakan bentuk kongkrit dari tersamarkannya hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam crypto asset tersebut.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan, mengapa  keadaan  hasil  tindak  pidana harus dinyatakan tersembunyikan atau tersamarkan, untuk menyatakan terjadinya pencucian uang, padahal unsur deliknya berbunyi ‘dengan tujuan menyembunyikan atau  menyamarkan  asal-usul  hasil  tindak pidana’. Adapun analisis yang penulis dapat paparkan terkait pertanyaan tersebut adalah bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa ‘dengan tujuan’, yang mana frasa tersebut memiliki makna bahwa suatu perbuatan dan akibat  dari  perbuatan merupakan sesuatu yang diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. 63

## Artinya, yang dipotret bukan hanya perbuatan
63 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 183.
64  Egmont Group, Op.Cit., 71.
menyembunyikan atau menyamarkan, melainkan juga akibat dari perbuatan tersebut. Yang mana, akibat dari perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, yang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya, adalah hasil kejahatannya tersebut tersembunyikan atau tersamarkan.
Selain dengan modus operandi atau tipologi use of anonymous asset types yang memiliki posibilitas untuk dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan menyalahgunakan crypto asset , terdapat juga kemungkinan pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan pencucian uangnya  dengan  tipologi use of nominee or strawman. Use of nominee atau strawman adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan transaksi (misalnya, penyetoran atau penarikan) dengan harapan bahwa bahkan jika transaksi tersebut  ditelusuri  penegak  hukum,  tidak atau sulit ditemukan adanya hubungan dengan antara pelaku kejahatan dengan pihak lain tersebut. 64 Yang mana, dengan tipologi/ modus operandi ini, pelaku kejahatan dapat  saja  menggunakan  identitas  atau meminta pihak lain untuk membuka akun aset kripto, yang selanjutnya hasil kejahatan yang diperolehnya dimasukkan ke dalam akun  kripto  dengan  identitas  atas  nama pihak  lain  tersebut.  Sehingga,  kendatipun nantinya dilakukan pelacakan secara intensif untuk menemukan siapa pemilik akun kripto tersebut, identitas pihak yang tampak
bertransaksi adalah ‘pihak lain’ tersebut saja. Padahal yang menjadi beneficiary ownership dari transaksi tersebut adalah pelaku kejahatan, sekaligus yang menggunakan identitas  atau  memerintahkan  pihak  lain tersebut membuka akun kripto. Akibatnya, akan muncul hambatan dan kerumitan untuk menelusuri hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut. Hal tersebut merupakan representasi dari terpenuhinya unsur ‘dengan tujuan menyembunyikan hasil tindak pidana’
Selain itu, terdapat kemungkinan lain juga, dimana pelaku kejahatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya ke dalam akun kripto, selanjutnya memberikan akun kripto tersebut kepada pihak lain . Selama terhadap pihak lain yang menerima akun kripto tersebut dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diberikan kepadanya tersebut berisikan hasil kejahatan, maka terhadap pihak lain tersebut juga turut dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, selaku ‘pelaku tindak pidana pencucian uang pasif’. Tindak pidana pencucian uang pasif sendiri merupakan kejahatan pencucian uang yang diancam pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. 65

## D. Penutup
Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui  pemetaan  tiga  variabel,  yakni:  (a) ancaman, yang didasarkan pada pihak-
65  Muh. Afdal Yanuar, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia,” Nagari Law Review 5, no. 1, (2021), 27, DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021
pihak  dan  tindak  pidana  asal  yang  paling potensial dieksploitasi pada pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto; (b) Kerentanan, yang didasarkan pada persoalan dari sisi regulasi dan kelemahan produk aset kripto yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan pencucian uang; dan (c) Dampak, yang didasarkan pada akibat  yang  ditimbulkan  terhadap  sistem keuangan oleh kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset kripto.
Penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang sangat dimungkin- kan dalam bentuk peng eksploitasian karak- teristik koin yang anonymous atau setidaknya pseudo anonymous yang  korelatif  dengan tipologi  pencucian  uang use anonymous asset types. Selain itu, dapat juga terjadi penyalahgunaan akun kripto milik nominee atau strawman, dengan menempatkan hasil kejahatan ke dalam akun tersebut. Terakhir, terdapat kemungkinan lainnya pula, yakni pihak lain (bukan pelaku kejahatan asal) menerima hasil kejahatan yang disembunyikan/disamarkan oleh pelaku kejahatan ke dalam akun kripto, yang diketahui atau patut diduga oleh pihak lain tersebut bahwa terdapat hasil kejahatan di dalam akun kripto tersebut.
Oleh sebab itu, penulis merekomen- dasikan agar otoritas yang berwenang bekerjasama dengan pedagang aset kripto untuk membangun sebuah sistem yang dapat digunakan dalam menelusuri jejak-

## jejak transaksi yang menggunakan aset
kripto,  terutama  dengan  karakteristik fully anonymous. sehingga  setiap  transaksi  yang menggunakan aset kripto dapat lebih mudah ditelusuri,  terutama  untuk  kepentingan mendukung penegakan hukum terhadap TPPU dan tindak pidana terkait perekonomian lainnya.  Selain itu, aparat penegak hukum dan
seluruh stakeholder terkait, harus memulai dan/atau meningkatkan pengetahuan dan awareness terkait  dengan  karakteristik  dan pola transaksi pada aset kripto, dengan mengukur kemungkinan-kemungkinan ter- jadi nya penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Balkin, Jack M. et.al. Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment, New York: New York University Press, 2006.
Darmawi, Herman. Manajemen Risiko, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Egmont Group. FIU’s in Action: 100 Cases From The Egmont Group, Toronto: Egmont Group, 2000.
Financial  Action  Task  Force. FATF  Report  to  the  G20  Finance  Ministers  and  Central  Bank Governors on So-called Stablecoins, Paris: FATF, 2020.
Financial Action Task Force. FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, Paris: FATF, 2020
Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Saprudin, Yusup. Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946), Jakarta: Pensil-324, 2006.
Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan. Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: OJK, 2017.
Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto . Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Jakarta: Bappebti, 2019.
Yanuar, Muh Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset , Malang: Setara Press, 2021.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aluko, Ayodeji, dan Mahmood Bagheri. “The impact of money laundering on economic and financial  stability  and  on  political  development  in  developing  countries  (The  case  of Nigeria),” Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012): 442-457,
DOI: 10.1108/13685201211266024
Berutu, Ali Geno. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (Maret 2019): 1-18,
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, Andrea Pinna. “In search of stability in crypto-assets: Are stablecoin s the solution?”, ECB Occasional Paper, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019.
Fauzan,  Aditya  Rafi,  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador.” Pandecta 16, no. 2, (December 2021): 319-334,

## DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838
Korejo, Muhammad Saleem, et.al. “The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition.” Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021): 725-736,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045
Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013): 69-82,

## DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037
Puan Nandini, Dewi Asri. “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency).” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (Oktober 2021): 57-70,

## DOI: https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480
Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” Jurisdiction 3, no. 1, (Januari 2020): 303-329,
DOI: https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
Rani, Dewanti Arya Maha, et.al. “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1, (Januari 2021): 19-23,
DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23
Rohman,  M.  Najibur.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia.” Jurnal Supremasi: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 11, no. 2, (2021): 1-10,
DOI: https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Schmidt, Alicia. “Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model.” International Journal of Law and Information Technology 29, no. 4, (Januari 2021): 332-363,

## DOI: https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001
Singha, Kishore, and Peter Best. “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity.” Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34
(September 2019): 100-118,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001.
Sudarmanto, Eko. “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud.” Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, (Juni 2020): 107-121,
DOI: https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506.
Teichmann, Fabian Maximilian Johannes. “Twelve methods of money laundering.” Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (Mei 2017): 130-137,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018
Yanuar, Muh Afdal. “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia.” Nagari Law Review 5, no. 1, (Oktober 2021): 23-40,
DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021

## C. Internet
Hikam,  Herdi  Alif  Al.  “Ada  ‘Udang’  di  Balik  Influencer  Pamer  Harta,  Jangan  Percaya!” Detikfinance , 16 Maret 2022.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer- pamer-harta-jangan-percaya
Purwanti,  Teti.  “Terbongkar!  Indra  Kenz  &  Adiknya  Punya  Kripto  Senilai  Rp  35  M.” CNBC Indonesia , 21 April 2022.
https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar- indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m
Silaban, Martha Warta. “Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto,” Tempo.co , 14 April 2022.
https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal- disimpan-dalam-bentuk-kripto/full&view=ok
Utami,  Fajria  Anindia.  “Biografi  dan  Profil  Lengkap  Indra  Kenz,  Crazy  Rich  Medan  yang Tersandung Kasus Binomo.” wartaekonomi.co.id , 22 Februari 2022.
https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich- medan-yang-tersandung-kasus-binomo
Waddell, Kaveh. “The Dark Web Isn’t All Dark,” The Atlantic, 2 November 2016.
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all- dark/506261/

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka

## BIODATA PENULIS
Muh. Afdal Yanuar, S.H. , adalah legal analyst pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan alumni pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Sejak  tahun  2019,  ia  aktif  mempublikasikan  artikel  ilmiah  yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Saat ini, ia telah memiliki sebuah buku yang terpublikasi dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset”. Ia juga aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Ia juga pernah dianugerahi sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.171 https://mhn.bphn.go.id

## MENIMBANG PERLUNYA REGULASI YANG LEBIH KOMPREHENSIF TENTANG NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT)
(Weighing the Urgency of a More Comprehensive Regulation on Non-fungible tokens (NFT))

## Fahrurozi Muhammad
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav X6/6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Jakarta Selatan
e-mail: fahrurozi@gmail.com

## Abstrak
Aset kripto khususnya Non Fungible Tokens (NFT) saat ini semakin ramai diperjualbelikan di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Mulai dari adanya pelaku transaksi NFT yang menerima keuntungan tinggi, hingga kerugian yang sangat besar. NFT sendiri masih diatur secara terbatas melalui Peraturan Perundang-undangan lainnya yang beririsan dengan aspek dari NFT, sehingga menimbulkan anggapan perlunya pengaturan NFT yang lebih komprehensif. Penelitian ini menganalisis urgensi faktor- faktor apa saja yang diperlukan untuk menimbang apakah perlu atau tidaknya dibentuk suatu regulasi baru mengenai NFT yang mengatur secara khusus, atau tetap bertahan dengan kondisi pengaturan yang saat ini sudah ada ( status quo ). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mendorong dilakukannya penilaian secara mendalam berdasarkan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana regulasi  pada  umumnya.  Dengan  metode  yuridis  normatif,  penelitian  ini  juga  mendorong  penggunaan landasan ekonomis meliputi regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum dan ekonomi, cost and benefit  analysis, dan ilmu perilaku. Tujuannya untuk mendapat jawaban yang lebih konkret akan perlu tidaknya satu regulasi yang lebih komprehensif mengenai NFT atau tidak.
Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Non-fungible tokens , landasan ekonomis.

## Abstract
Crypto assets especially Non-fungible tokens (NFT) trade is growing. This phenomenon results in various consequences. From those who get massive profits to those who suffer huge losses. NFT itself is still limitedly regulated by other regulations  that  crosscut  with  NFT, which  causes the impression  that  it  is  crucial  to regulate NFT comprehensively. This paper tries to assess which factors are needed to weigh the necessity to create a new law that specifically regulates NFT, or stay in the existing situation (status quo). This paper encourages  further  assessment  based  on  philosophy,  sociology,  and  juridical  considerations  similar  to other regulations to answer the question of the yuridis-normative method, this paper also urges the use of economic consideration including evidence-based regulation, law and economic approach, cost and benefit analysis, and behavioral science. The objective is to get a correct answer on whether it is necessary to regulate more comprehensively on NFT or not.
Keywords : regulation, Non-fungible tokens , economic consideration.

## A. Pendahuluan
Fenomena Non-fungible tokens (NFT) di Indonesia semakin marak dan menimbulkan berbagai imbas. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi mendorong adanya instrumen finansial baru berbasis digital, baik sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi. 1 Sehingga lahirlah berbagai instrumen tersebut yang semakin popular di kalangan masyarakat. NFT merupakan salah satu jenis instrumen finansial tersebut.
NFT memang merupakan bentuk inovasi yang  perlu  mendapatkan  perhatian  oleh Pemerintah karena sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, dan secara global semakin popular di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, seorang pemuda asal Indonesia bernama Sultan Gustaf Al Ghozali berhasil menghasilkan Rp 12 miliar dari penjualan 932 NFT swafoto dirinya di laman OpenSea. 2
Penggunaan NFT juga dimanfaatkan untuk keperluan sosial oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berhasil menjual lukisan karyanya sebagai NFT hingga Rp 45 juta untuk didonasikan kepada anak yatim piatu. 3 Beliau
1 Erdal Şen dan Burak Ergin. “The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today’s World.” Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019).
2 Desy Setyowati, “Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie,” Katadata, https://katadata. co.id/desysetyowati/digital/61e02c1eb9db7/ghozali-everyday-raup-rp-1-5-miliar-dari-jual-932-nft-foto-selfie (diakses 20 Mei 2022).
3 Dendi Ramdhani, “NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk Anak Yatim Piatu,” Kompas  Online,  https://bandung.kompas.com/read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil-terjual- rp-45-juta-di-opensea-didonasikan-untuk?page=all (diakses 20 Mei 2022).
4  Humas Jabar, “Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ,” Pemprov Jawa Barat,  https://jabarprov.go.id/index.php/news/45572/2022/01/26/Ridwan-Kamil-Serahkan-Hasil-Jual-Lukisan- Seniman-di-NFT-Laku-Rp42-Juta (diakses 20 Mei 2022).
5 Bill Clinten, “Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT,” Kompas Online https://tekno.kompas.com/ read/2022/01/14/19430097/daftar-artis-dan-tokoh-indonesia-yang-ikut-tren-nft?page=all (diakses 20 Mei 2022).
6 Desy Setyowati, “Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT,” Katadata, https:// katadata.co.id/desysetyowati/digital/620521f703fc7/token-asix-anang-dilarang-bappebti-apa-bedanya-dengan- kripto-dan-nft (diakses 20 Mei 2022).
7 De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin. “Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT).” Available at SSRN 3914085 (2021), hlm. 1.
juga mengampanyekan NFT sebagai media pemasaran hasil karya seniman khususnya pelukis di Bandung. 4
NFT memang membuka peluang untuk peningkatan perekonomian bagi masyarakat luas. Namun, NFT sendiri juga memiliki berbagai  ekses  negatif.  Kalangan  selebritis dan influencer menerbitkan NFT milik masing- masing untuk diperjualbelikan ke masyarakat awam. 5 Sayangnya, banyak masyarakat yang  merasa  dirugikan  dengan  fluktuasi nilai NFT yang dibeli sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Akibatnya, salah satu  NFT  dengan  fluktuasi  harga  tajam  dan merugikan masyarakat yaitu token ASIX yang diprakarsai oleh Anang Hermansyah, dilarang diperjualbelikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 6
Hal ini merupakan contoh kecil dari berbagai potensi risiko NFT sebagai instrumen investasi.
Kong dan Lin (2021) mengemukakan bahwa NFT merupakan instrumen investasi yang  memiliki  tingkat  volatilitas  yang sangat  tinggi,  melebihi  instrumen  investasi tradisional. 7 Maka dari itu, sudah sewajarnya
NFT dapat dipahami sebagai instrumen investasi  yang  dapat  berfluktuasi  secara drastic. Sehingga dapat menerima keuntungan dan kerugian yang sama ekstrimnya. Mereka juga menyebutkan terdapat 2 (dua) faktor yang paling mempengaruhi dinamika harga NFT. Pertama, adanya permintaan ( demand ) instrumen investasi alternatif dengan margin bunga yang lebih rendah dari instrumen yang lama. Kedua, adanya kelangkaan NFT yang bisa diakibatkan berbagai sebab, yakni perihal selera secara subyektif ( aesthetic preference ) yang sangat sulit diprediksi. 8
Park et. al. (2021) juga menambahkan bahwa dengan maraknya penggunaan sosial media,  selebritis  dan influencer media sosial  juga  memiliki  peran  penting  dalam penentuan permintaan dan penawaran NFT. 9 Padahal sebagaimana dikemukakan Zanesty et. al (2022), peran influencer riskan terhadap praktek manipulasi pasar sehingga rentan menjebak para investor awam. 10
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para  publik  figur  memiliki  pengaruh  besar terhadap valuasi NFT tersebut.
Terlepas dari adanya potensi kerugian yang  dihasilkan  atas  risiko  volatilitas  NFT, terdapat juga potensi risiko lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kshetri (2021) menyebutkan bahwa NFT kerap

## 8 Ibid.
9 Andrew  Park  et.  al.,  “The  Evolution  Of  Non  Fungible  Tokens:  Complexity  and  Novelty  Of  NFT  Use-Cases.” IT Professional 24, no. 1 (2022): 9-14.
10 R.  Aditya  Rayhan  Zanesty  et.  al,  “Analisis  Pengaruh  Influencer  Sosial  Media  Terhadap  Keputusan  Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency.” Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022): 44-59.
11  Nir Kshetri, “Scams, Frauds, dan Crimes in the Non Fungible Token Market,.” Computer 55, no. 4 (2022): 60-64.
12 Nassor Matherson, “The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering.” (Utica: Utica College, 2021). hlm. 12.
13  Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, “ Non-fungible token s: Indonesia Regulatory Overview,” SSEK, https://www.ssek.com/blog/non-fungible-tokens-indonesia-regulatory-overview (diakses 22 Mei 2022).
dijadikan sebagai modus untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, kejahatan siber, dan tindak  pidana  lain  di  bidang  perdagangan elektronik ( e-commerce ). 11 Selain itu, Matherson (2021) juga mengingatkan potensi  rawan  tindak  pidana  pencucian uang melalui NFT bersama dengan model mata uang digital ( cryptocurrency ) lainnya. 12
Maka  dari  itu,  penting  bagi  Pemerintah untuk  segera  melakukan  tindakan  yang diperlukan  agar  NFT  tidak  disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Bila perlu, NFT sebagai  instrumen  investasi  berisiko  tinggi juga perlu dipersiapkan kerangka regulasinya agar  tidak  banyak  merugikan  para  pelaku investasi tersebut.
Pada  saat  penelitian  ini  disusun, pengaturan mengenai NFT di Indonesia sendiri dapat dikatakan belum komprehensif, dan belum mengatur secara khusus. 13 Adapun regulasi yang mengatur NFT masih bersifat irisan, atau hanya menyinggung aspek-aspek tertentu dalam ekosistem NFT. Aturan tersebut hanya mengatur aspek NFT secara parsial dan terbatas dari segi transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual. 14 Selain kedua hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat No. S-302/M. EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor
Pengaturan Aset Kripto ( Crypto asset ) Sebagai Komoditi  yang  Diperdagangkan  di  Bursa Berjangka, menyebutkan bahwa aset kripto termasuk NFT, tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. 15 Hal ini senada dengan pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. 16
Berdasarkan keputusan atau informasi dari kedua lembaga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa NFT dapat diperjualbelikan  secara  sah,  namun  tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran. Hal ini menunjukkan minimnya regulasi yang terintegrasi mengenai aset kripto pada umumnya, atau NFT pada khususnya. Pengaturan yang ada mengenai NFT saat ini hanya sebatas jual beli NFT saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur terbatas pada pengaturan jenis NFT yang boleh diperjualbelikan di Indonesia dan tidak mengatur secara komprehensif hal- hal lain yang perlu untuk diatur lebih lanjut.
Penelitian  ini  menilai  bahwa  minimnya regulasi mengenai NFT yang hanya berfokus pada isu perdagangan, mendorong adanya wacana pembentukan regulasi yang lebih
15 Bappebti,  “Aset  Kripto  ( Crypto asset ),”  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  https://bappebti.go.id/ resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf (diakses 22 Mei 2022).
16  Pernyataan ini disampaikan dalam siaran Pers Bank Indonesia, dengan mengacu pada Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Departemen Komunikasi, “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia,” Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx (diakses 22 Mei 2022).
komprehensif mengenai NFT itu sendiri. Pengaturan terbatas dari ini akan mencoba melihat apakah terdapat kekosongan norma dari peraturan-peraturan yang ada saat ini. Namun, wacana pembentukan regulasi mengenai  NFT  perlu  dipertimbangkan matang-matang.  Artinya,  jangan  sampai regulasi tersebut malah menjadi penghambat potensi NFT di Indonesia, atau materi yang diatur (dengan asumsi materi muatan yang  diatur  sudah  baik)  justru  tidak  dapat diimplementasikan. Penelitian ini mendukung penggunaan landasan ekonomis sebagai metode analisis untuk mengetahui apakah perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai NFT, atau tetap bertahan dengan kondisi dan aturan yang sudah ada ( status quo ).

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  dengan  penekanan  penggunaan data sekunder. 17 Di mana sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU No. 19 Tahun 2016;  UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sumber sekunder lainnya dalam penelitian  ini  juga  meliputi  dari  pendapat para pakar dan hasil penelitian ilmiah lainnya.
Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada teori dan hipotesis. 18 Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khususnya teori mengenai landasan ekonomi yang berpotensi mengoptimalkan efektivitas suatu regulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 19

## C. Pembahasan 1.  Sekilas Mengenai NFT
Meregulasi NFT memang bukan perkara mudah. Uni Eropa sendiri pada saat tulisan ini disusun, baru dalam tahap penyusunan proposal rancangan peraturan cryptocurrencies yang bertujuan mengunifikasikan  regulasi  mengenai  aset kripto di seluruh negara-negara Anggota. 20
Hal ini mengindikasikan bahwa mengatur aset kripto bukanlah perkara mudah termasuk
18  Ibid, hal. 4 19  Ibid, hal. 67. 20 Press Room, “Cryptocurrencies in the EU: new rules to boost benefits and curb threats,” Uni Eropa, https://www. europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost- benefits-and-curb-threats  (diakses 22 Mei 2022).
21 Raeesah  Chohan  dan  Jeannette  Paschen,  “What  Marketers  Need  To  Know  About Non-fungible token s (NFTs).” Business Horizons (2021). hlm. 11.
22  Ida Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), vol. 9, (2018) pp. 173-177.
23  Usman W. Chohan, “ Non-fungible token s: Blockchains, Scarcity, dan Value,” Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743 (diakses 23 Mei 2022).
24  Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, “The Economics of Non-fungible token s” Yale University http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.4052045 (diakses 23 Mei 2022).

## NFT.
Chohan dan Paschen (2021) menyebutkan bahwa NFT merupakan suatu rekam ( record ) kepemilikan media digital, yang tersimpan dalam suatu mekanisme bernama blockchain. 21
Bhiantara (2018) menjelaskan yang dimaksud Blockchain adalah suatu blok data digital yang saling menghubungkan para pengguna tanpa melalui perantara apapun, sehingga tiap  pengguna  menyimpan  masing-masing blok data pengguna lainnya. 22 Teknologi inilah yang meningkatkan minat para investor dengan berbagai latar belakang dan kepentingan, karena memiliki kebaruan yang dianggap menjanjikan. Apalagi mengingat maraknya perkembangan teknologi digital yang mensyaratkan pola pembayaran lama dapat tergantikan dengan pola yang baru.
Chohan (2021) menjelaskan bahwa NFT  menarik  perhatian  para  investor karena memiliki nilai jual yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 23 Di mana fenomena harga jual NFT yang terkadang sulit diterima akal sehat atau di luar perkiraan, mengakibatkan para investor menaksir potensi keuntungan yang sangat tinggi. Volatilitas nilai dan valuasi harga NFT memang cenderung sulit untuk diprediksi. 24
Fenomena ini muncul karena beberapa
faktor yaitu jumlah permintaan ( demand ) dan ketersediaan, selera subyektif ( aesthetic preference ) 25 , dan peran pegiat sosial media dalam pemasaran NFT. 26 Ketiga  hal tersebut bukan merupakan indikator yang mudah  ditentukan  dan  dipastikan  sehingga mengakibatkan  adanya  ketidakpastian  dan risiko yang tinggi terhadap valuasi NFT.
Fairfield  (2021)  mengemukakan  bahwa NFT memiliki keunikan karena tiap NFT tidak memiliki kesamaan dengan NFT lainnya, tidak  seperti  sebagian  besar  aset  kripto lainnya. 27 Misalnya, NFT yang diproduksi oleh orang  yang  sama  seperti  Ghozali everyday , satuannya memiliki nilai yang berbeda- beda  sehingga  tidak  terdapat  keseragaman nilai. Hal ini berbeda dengan cryptocurrency lainnya yang berbentuk koin, di mana setiap koin memiliki kesamaan nilai. Misalnya, 1 (satu) buah bitcoin memiliki harga yang sama dengan seluruh bitcoin yang dijual di seluruh dunia. Sama halnya dengan jenis koin cryptocurrency lainnya yang memiliki nilai yang sama layaknya uang.
Karakteristik  unik  NFT  inilah  yang memang  akhirnya  menjadikan  NFT  tidak dapat disamaratakan dengan aset kripto lain. Hal ini disebabkan karena adanya unsur karya seni yang diciptakan oleh seseorang sehingga bisa diperdagangkan. Inilah mengapa Okonkwo (2021) menilai bahwa NFT memiliki irisan dengan masalah hak kekayaan intelektual, 28 sehingga memang
25  De-Rong Kong dan Tse-Chun Lin, Op. Cit. 26  Andrew Park et. al., Op Cit.
27 Joshua Fairfield, “Tokenized: The Law of Non-fungible token s and Unique Digital Property” Indiana Law Journal,
April 6, (2021): 23-41.
28 Ifeanyi E. Okonkwo, “NFT, Copyright; and Intellectual Property Commercialisation” International Journal of Law dan Information Technology, (2021) https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010, (diakses 23 Mei 2022).

## membutuhkan perlakuan dan pengaturan
yang lebih spesifik dibandingkan aset kripto lainnya.

## 2. Pengaturan mengenai NFT di Indonesia
Bisa dibilang untuk saat ini, pengaturan mengenai NFT di Indonesia belum terunifikasi secara komprehensif. Akan tetapi, saat ini sudah terdapat beberapa aturan-aturan yang mengakomodir beberapa isu yang beririsan dengan NFT. Pertama, isu NFT sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka. Kedua, isu informasi dan transaksi elektronik mengingat perdagangan NFT  dilakukan  secara  digital.  Ketiga,  isu  hak kekayaan intelektual merujuk pada kondisi bahwa NFT merupakan karya cipta atau temuan  yang  dapat  didaftarkan  ke  negara. Keempat, isu pencucian uang dan pendanaan terorisme berangkat dari NFT yang berpotensi menjadi  sarana  tindak  pidana  tersebut. Berikut  daftar  Peraturan  Perundang- undangan yang mengatur irisan hal terkait NFT meliputi ketiga isu di atas:
No. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME 1. UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 19 Tahun 2016
UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka.

## 3.
Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi
Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di
Bursa Berjangka Peraturan Menteri
Komunikasi dan
Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

## Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik
4.
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di
Bursa Berjangka
Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 5
Tahun 2020 tentang

## Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Privat

## 5. Peraturan Bappebti
No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
No. PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

## 6.
Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) Di Bursa Berjangka.

## 7.
Peraturan Bappebti
No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka secara singkat materi pengaturan yang diatur mengenai NFT adalah sebagai berikut:
a.  Perdagangan Komoditi Berjangka NFT sebagai salah satu jenis aset kripto, diperdagangkan dengan tetap tunduk pada ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pengaturan ini berfokus pada penyelenggaran jual beli aset kripto termasuk persyaratan-persyaratan teknis agar suatu aset kripto diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Sehingga suatu NFT baru dapat diperdagangkan di Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang diatur, dan telah terdaftar di Bappebti.
b.  Transaksi Elektronik
Sebagai aset yang dikelola dan diperjual- belikan secara elektronik, maka NFT harus tunduk pada rezim pengaturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Mencakup aspek-aspek umum yang tertuang dalam rezim undang-undang informasi dan transaksi elektronik di antaranya mengenai penyelenggaraan sistemnya, serta aspek penyimpanan, pemrosesan, dan pengalihan aset NFT. Di samping itu, penyelenggara NFT juga tetap harus tunduk pada ketentuan- ketentuan terkait perlindungan data elektronik pribadi.

## c.  Kekayaan Intelektual
NFT sebagai karya seni ciptaan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan terkait kekayaan intelektual. Beberapa isu kekayaan
intelektual yang beririsan dengan NFT adalah terkait teknologi blockchain yang dapat dipatenkan. Selain itu, rezim pengaturan hak cipta ( copyright ) juga memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas suatu NFT. Artinya, karya seni yang hak ciptanya  melekat  pada  seseorang,  tidak boleh diperjualbelikan sebagai NFT tanpa persetujuan si pemilik hak cipta karya seni tersebut.

## d. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
NFT yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana aset lainnya, tentunya ber- potensi  disalahgunakan  untuk  kepentingan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 29
Terlebih faktor risiko dan volatilitas NFT yang sangat  tinggi  sangat  dimungkinkan  menjadi media pencucian uang hingga pendanaan terorisme.  Hal  ini  mendorong  Bappebti bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengatur  pentingnya  pelaksanaan  program anti  tindak  pidana  pencucian  uang  dan tindak  pidana  pendanaan  terorisme  dalam perdagangan aset kripto.
Jika dilihat sepintas, memang terdapat kesan sudah terdapat aturan-aturan yang  mengindikasikan  NFT  tidak  dapat diperjualbelikan  secara  bebas  dan  tidak bertanggung jawab. Namun di sisi lain, masih terdapat banyak materi seputar NFT yang belum diatur. Bappebti sendiri menyebutkan

## 29  Nassor Matherson, Op cit.
30 Desy  Setyowati,  “  Bappebti  Butuh  Waktu  Mengatur  NFT  Meski  Perdagangannya  Kian  Marak,”  Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski- perdagangannya-kian-marak (diakses 24 Mei 2022)
bahwa pengaturan NFT bukan hanya sebatas  soal  komoditi  sehingga  tidak  dapat hanya  diatur  oleh  Bappebti. 30 Artinya,  akan terdapat banyak sektor yang perlu dilibatkan diantaranya teknologi informasi, keuangan, perpajakan, kependudukan, penegak hukum, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga pengaturan mengenai NFT jauh lebih luas daripada sekedar pengaturan pada lingkup Bappebti itu sendiri.

## 3.  Landasan Pengaturan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat 2 (dua) asumsi perlu atau tidaknya mengatur secara khusus terkait NFT. Pertama, perlu pengaturan yang lebih komprehensif terkait NFT karena pengaturannya saat ini belum optimal. Kedua, tidak perlu mengatur secara khusus NFT karena peraturan yang ada saat ini sudah dinilai cukup. Kedua asumsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang perlu dikalkulasikan secara matang. Hal ini disebabkan untuk menciptakan suatu  Peraturan  Perundang-undangan  tidak mudah dan bahkan memakan waktu ( time consuming ), serta biaya yang tinggi.
Regulasi yang komprehensif memang penting,  dan  banyak  permasalahan  di masyarakat dapat diatasi dengan adanya regulasi. 31 Namun  hal  ini  bukan  berarti mencerminkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan membentuk regulasi yang baru. Persepsi ini merupakan bentuk pemikiran legislasi tradisional yang dikenal
dengan istilah One Size Fits All , di mana suatu Peraturan Perundang-undangan disahkan dengan harapan dapat memecahkan seluruh masalah yang ada. 32 Padahal, setiap permasalahan  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing permasalahan.
Bardach dan Kagan (2017) menge- mukakan bahwa suatu peraturan yang baik, mengakibatkan terciptanya situasi yang baik,dan peraturan yang buruk mendorong terwujudnya situasi yang juga buruk. 33
Artinya,  keberadaan  regulasi  mengenai  NFT jika  materi  muatannya  tidak  baik,  justru malah dapat memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan adanya potensi kondisi yang ada ( status quo ) bisa jadi lebih baik dibandingkan pasca adanya regulasi yang baru. Di samping itu, ketiadaan regulasi bukan berarti mengunci upaya yang dapat dilakukan Pemerintah karena masih terdapat kebijakan lain yang dapat ditempuh. 34 Artinya,  ketika regulasi komprehensif mengenai NFT belum ada, masih terdapat opsi kebijakan lain yang dapat diterapkan.
Memang saat ini, sudah banyak pihak yang  mengutarakan  pentingnya  pengaturan NFT secara khusus. Terutama akibat maraknya praktek-praktek investasi NFT yang justru menimbulkan kerugian yang tinggi  bagi  masyarakat.  Namun,  banyak
32  Richard Thaler & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (New Haven: Yale University Press, 2008), hlm. 9.
33  Eugene Bardach dan Robert A. Kagan, “Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, (Philadelphia: Temple University Press, 1981), hlm. 93.
35  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  sebelum menciptakan aturan tersebut. Sehingga, perlu melihat secara holistik terkait perlu-tidaknya pengaturan komprehensif mengenai NFT dari sudut  pandang  filosofis,  sosiologis,  yuridis, dan bahkan ekonomis.
Dalam menilai urgensi pembentukan regulasi di Indonesia, terdapat 3 (tiga) landasan utama  yang  perlu  menjadi  pertimbangan dalam penyusunan konsiderans maupun naskah  akademik.  Ketiga  landasan  tersebut adalah  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan yuridis. Ketiga hal tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Landasan  filosofis  maksudnya  adalah menempatkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 35 Artinya, setiap regulasi yang akan dibentuk di Indonesia, baik dalam tingkatan undang-undang maupun peraturan teknis, harus menganut nilai-nilai yang terdapat Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Mengingat NFT berkaitan erat dengan isu perekonomian, ketentuan yang mendasari pengaturan mengenai demokrasi ekonomi tertuang dalam UUD NRI 1945. Hal  tersebut  juga menjadi landasan  filosofis pembentukan regulasi yang berkaitan erat
dengan isu perekonomian nasional dengan penekanan pada demokrasi ekonomi. 36 Jimly (2010) menegaskan bahwa konsep demokrasi ekonomi maksudnya adalah rakyat berdaulat penuh terhadap perekonomiannya. 37 Dengan kata lain, regulasi mengenai NFT harus selaras dengan semangat demokrasi ekonomi sebagai landasan filosofis.
Landasan  filosofis  mendorong  adanya pertimbangan  empiris  dalam  pembentukan regulasi. 38 Sunstein (2011) mendorong agar regulasi memiliki kerangka empiris yang kuat, 39
sehingga regulasi yang dihasilkan berfokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertimbangan  empiris  memang  memiliki cakupan secara luas, sehingga mendorong pembentukan regulasi berdasarkan data dan fakta ( evidence-based  regulation ) . Namun luasnya cakupan aspek empiris mendorong justru mengaburkan pembentukan ber- dasarkan landasan sosiologis secara optimal. Soekanto (1976) menjelaskan bahwa aspek sosiologis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan  memang  kerap  tidak diperhatikan. 40 Inilah mengapa banyak Peraturan Perundang-undangan yang sulit diimplementasikan dalam perjalanannya.
Terkait NFT, landasan sosiologis yang perlu menjadi acuan dalam pembentukan regulasinya tentu sangat besar karena meliputi aspek empiris. Saat ini, praktek jual
36  Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
37 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi ekonomi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
38  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
39 Cass R. Sunstein, “Empirically Informed Regulation,” University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), https:// ssrn.com/abstract=2128806 (diakses 24 Mei 2022).
40  Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 3.
41  Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
beli NFT di masyarakat sudah terjadi secara luas, mulai dari yang merasa diuntungkan hingga merasa dirugikan. Maka dari itu, kondisi empiris ini perlu menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan regulasi di bidang NFT sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang berdasar data dan fakta.
Perihal landasan yuridis juga merupakan salah satu faktor penentu dibentuk atau tidaknya  suatu  regulasi. Landasan ini bertumpu pada menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, atau mengatasi kekosongan hukum. 41 Di samping itu, landasan yuridis juga berkaitan erat dengan kondisi bahwa suatu aturan  sudah  tertinggal,  terdapat  tumpang tindih, tidak tepat secara jenis dan hierarkinya, dan aturan yang ada dirasa tidak efektif dalam penerapannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerangka regulasi terkait NFT saat ini bisa dikatakan belum optimal, karena hanya mengatur irisan-irisan substansi yang berkaitan dengan NFT. Namun, belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai NFT maupun aset kripto lainnya. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa secara landasan yuridis, memang aturan yang ada belum dirasa cukup untuk mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat.
Terlepas  dari  ketiga  landasan  tersebut di atas, masih terdapat beberapa landasan
lain yang tidak kalah penting yaitu landasan ekonomis. Landasan ekonomis yang tidak  dipersyaratkan  dalam  merumuskan urgensi pembentukan perundang-undang- an, nyatanya menjadi faktor penen tu terlaksananya suatu Peraturan Perundang- undangan  ketika  sudah  disahkan.  Soekanto (1976)  menggagas  bahwa  efektivitas penegakan aturan ditentukan pada fasilitas pendukung masyarakat dalam mematuhi regulasi. 42 Tentunya, fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud membutuhkan biaya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan substansi yang diatur. Studi mengenai landasan ekonomis ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah pendekatan hukum dan ekonomi.
Tidak hanya seputar pendanaan sarana dan prasarana, pendekatan hukum dan ekonomi  juga  mempertimbangkan  aspek- aspek yang juga erat kaitannya dengan landasan sosiologis karena berkaitan dengan  praktik  empiris,  namun  lebih spesifik.  Posner  dalam  Cooter  dan  Ullen (2016), menegaskan bahwa teori hukum dan ekonomi menempatkan ilmu hukum dengan  teori  dan  praktik  empiris  untuk menghasilkan suatu hipotesis. 43 Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang paling maju dan berkembang dalam rumpun ilmu sosial. 44 Sehingga menempatkan analisis ekonomi dalam ilmu hukum berpotensi
42  Soerjono Soekanto, Op cit, hlm. 5.
43  Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law dan Economics, (London: Pearson, 1988). Hlm. 1.
44 Ibid.
45  John R. Commons, “Law and economics.” Yale LJ 34 (1924): 371.
46 Choky  Risda  Ramadhan,  “Analisis  Manfaat-Biaya  Dalam  Pembentukan  Regulasi:  Praktik,  Kritik,  dan  Instrumen Demokratik.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 229-247.
mengoptimalkan  penerapan  hukum  itu sendiri.
Commons (1925) menyebutkan bahwa analisis hukum dan ekonomi diantaranya meliputi  aspek  kelangkaan  dan  efisiensi. 45
Dengan demikian, pola pembentukan hukum dalam hal ini pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait NFT, harus memperhatikan  aspek  efisiensi  baik  dari segi  formil  dan  materil.  Artinya,  biaya  dan upaya yang dikeluarkan dalam menyusun regulasi terkait NFT, harus benar-benar dapat  teroptimalkan.  Sebaliknya,  tidak dibenarkan jika biaya pembentukan regulasi NFT, penerapannya termasuk membangun ekosistem digital cryptocurrency hingga penegakan hukumnya lebih mahal daripada potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Pemikiran semacam ini juga dikenal dengan istilah cost  and  benefit  analysis dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Ramadhan (2021) menyebutkan bahwa cost  and  benefit  analysis memiliki manfaat yang besar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 46 Caranya adalah dengan melakukan penilaian dengan mengukur segala dampak dari regulasi yang dikehendaki melalui valuasi moneter. Meskipun demikian, untuk menerapkan cost and  benefit  analysis dalam pembentukan regulasi membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu ekonomi mikro. 47
Sehingga penilaian yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Meskipun cost and benefit analysis adalah  pendekatan  yang  tidak  sederhana untuk dilakukan, pendekatan tersebut mampu meningkatkan kualitas regulasi yang akan diterapkan. Mengingat NFT memiliki korelasi erat dengan perekonomian, maka penggunaan cost  and  benefit  analysis yang berorientasi ekonomis, sangat perlu untuk dipergunakan.
Selain cost  and  benefit  analysis , masih terdapat pendekatan lain yang berorientasi ekonomis namun lebih berfokus pada perilaku manusianya. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan ilmu perilaku ( behavioral science ), yang sarat dengan ilmu psikologi. Pendekatan ini mendorong adanya nilai- nilai atau materi muatan dalam suatu regulasi yang mampu mendorong manusia secara individu maupun secara kelompok untuk mematuhi aturan tersebut. Bentham (1996) mengemukakan manusia memiliki kecenderungan patuh akan suatu aturan, jika manusia tersebut merasakan adanya insentif atau keuntungan ( benefit ) yang dirasakan jika ia mematuhi aturan tersebut. 48
Inilah mengapa dalam pembentukan regulasi mengenai NFT maupun kebijakan pelaksanaannya  nanti,  harus  merancang sistem atau kondisi sedemikian rupa. Sehingga  masyarakat  memiliki  motivasi atau rasa sukarela untuk mematuhi aturan tersebut karena menilai ada manfaat yang dapat dirasakan. Rangone (2018) menambahkan bahwa kepatuhan tersebut
48 Jeremy  Bentham, The  Collected  Works  of  Jeremy  Bentham:  An  Introduction  To  The  Principles  of  Morals  and Legislation. (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 105.
dapat terpenuhi jika suatu legislasi yang disusun berdasarkan data empiris, sederhana, mudah  dimengerti,  dan  dapat  diterima dengan baik di masyarakat. 49 Tanpa adanya aspek ini, maka sangat dimungkinkan suatu regulasi meskipun materi muatannya sudah disusun dengan sangat baik, penerapannya sulit untuk dilaksanakan. Alasannya karena masyarakat merasa enggan untuk mematuhi aturan  tersebut  karena  tidak  melihat  sisi kegunaannya.

## D. Penutup
Saat ini, pengaturan mengenai NFT sudah ada dan berlaku namun belum dapat diatur dalam satu regulasi tersendiri. Mengingat aturan yang ada saat ini hanya beririsan dengan permasalahan NFT pada bidang perdagangan  aset  kripto  sebagai  komoditi berjangka, informasi dan transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang serta pendanaan terorisme. Padahal, NFT sendiri merupakan suatu ekosistem finansial digital yang sangat luas dan cakupannya tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut di atas.
Meskipun begitu, belum adanya regulasi yang  mengatur  terkait  NFT  secara  unifikasi, bukan menjadi alasan mutlak diperlukannya regulasi NFT yang baru. Sederhananya karena regulasi yang disusun belum tentu menyelesaikan permasalahan yang ada, atau regulasi yang disusun justru malah berpotensi merugikan praktek NFT itu sendiri yang masih berkembang atau dinamis. Hal ini dapat terjadi jika regulasi yang disusun
tidak mempertimbangkan landasan-landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis.
Maka dari itu, sebelum menentukan apakah dibutuhkan pengaturan yang baru mengenai NFT secara komprehensif, atau bertahan pada kondisi status quo, Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam. Pengkajian
tersebut dilakukan melalui pembentukan regulasi berbasis data dan fakta, pendekatan hukum ekonomi, cost  and  benefit  analysis , hingga pendekatan ilmu perilaku. Harapannya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada terkait NFT di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Bardach, Eugene dan Robert A. Kagan, Going  by  the  Book:  The  Problem  of  Regulatory Unreasonableness.  A  Twentieth  Century  Fund  Report , Philadelphia: Temple University Press, 1981.
Bentham, Jeremy, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation , Oxford: Clarendon Press, 1996.
Cooter, Robert dan Thomas Ulen, Law dan Economics , London: Pearson, 1988.
Farida, Maria, Ilmu Perundangan−Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2016 .
Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, New York: Macmillan, 2011.
Leary, Mark R. & Cory B. Cox, Belongingness Motivation: A Mainspring Of Social Action, New York: The Guilford Press, 2018.
Mamudji, Sri et al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
Matherson, Nassor, The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering , Utica: Utica College, 2021.
Pettigrew, Robert, Choosing for Changing Selves , Oxford: Oxford University Press, 2020.
Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Suhariyono,  A.R.  &  Arifiandy  P.Veithzal, Bahasa  Peraturan  Perundang−Undangan, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.
Sunstein, Cass R. & L. A. Reisch, Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging, London: Routledge, 2019.
Sunstein, Cass R., Behavioral  Science  and  Public  Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
Sunstein, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, Oxford: Oxford University Press, 2018. Sunstein, Cass R., Simpler, New York: Simon and Schuster, 2018.
Sunstein, Cass R., Too Much Information, Cambridge: MIT Press, 2020.
Thaler, Richard & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, “Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,”
Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) , vol. 9, (2018).
Commons, John R., “Law dan economics.” Yale LJ 34 (1924).
Fairfield, Joshua, “Tokenized: The Law of Non-fungible token s and Unique Digital Property” Indiana Law Journal , April 6, (2021).
Kong, De-Rong dan Tse-Chun Lin. “Alternative investments in the Fintech era: The risk and return of Non-fungible token (NFT).” Available at SSRN 3914085 (2021).
Kshetri, Nir, “Scams, Frauds, and Crimes in the Non Fungible Token Market,.” Computer 55, no. 4 (2022).
Okonkwo,  Ifeanyi  E.,  “NFT,  Copyright;  and  Intellectual  Property  Commercialisation” International Journal of Law dan Information Technology , (2021) https://doi.org/10.1093/ ijlit/eaab010, (diakses 23 Mei 2022).
Park, Andrew et. al., “The Evolution Of Non Fungible Tokens: Complexity and Novelty Of NFT Use-Cases.” IT Professional 24, no. 1 (2022).
Ramadhan, Choky Risda, “Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi: Praktik, Kritik, dan Instrumen Demokratik.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021).
Rangone,  Nicoletta,  “Making  law  effective:  Behavioral  insights  into  compliance.” European Journal of Risk Regulation 9, no. 3 (2018).
Şen, Erdal dan Burak Ergin. “The Rise of Cryptocurrencies, Blockchain Network Dan Where Bitcoin Stands In Today’s World.” Journal of International Social Research 12, no. 62 (2019).
Soekanto, Soerjono, “ Masalah-Masalah Di  Sekitar  Perundang-Undangan  (Suatu  tinjauan menurut sosiologi hukum).” Jurnal Hukum & Pembangunan 6.1 (1976).
Sunstein, Cass R., “Empirically Informed Regulation,” University of Chicago Law Review, Vol. 78, No. 4, (2011), https://ssrn.com/abstract=2128806 (diakses 24 Mei 2022).
Zanesty,  R.  Aditya  Rayhan  et.  al,  “Analisis  Pengaruh  Influencer  Sosial  Media  Terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia Dalam Pembelian Cryptocurrency.” Majalah Bisnis & IPTEK 15.1 (2022).

## C. Internet
Bappebti, “Aset Kripto ( Crypto asset ),” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia https:// bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf  (diakses  22 Mei 2022).
Bill Clinten, “Daftar Artis dan Tokoh Indonesia yang Ikut Tren NFT,” Kompas Online https://
tekno.kompas.com/read/2022/01/14/19430097/daftar-artis-dan-tokoh-indonesia-yang- ikut-tren-nft?page=all (diakses 20 Mei 2022).
Dendi Ramdhani, “NFT Lukisan Ridwan Kamil Terjual Rp 45 Juta di OpenSea, Didonasikan untuk  Anak  Yatim  Piatu,”  Kompas  Online,  https://bandung.kompas.com/ read/2022/01/16/095154378/nft-lukisan-ridwan-kamil-terjual-rp-45-juta-di-opensea- didonasikan-untuk?page=all (diakses 20 Mei 2022). Departemen Komunikasi, “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Indonesia,” Bank Indonesia, https://www. bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx (diakses 22 Mei 2022).
Desy Setyowati, “ Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdagangannya Kian Marak,” Katadata,  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh- waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak (diakses 24 Mei 2022)
Desy Setyowati, “Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 Miliar Dari Jual 932 NFT Foto Selfie,” Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61e02c1eb9db7/ghozali-everyday-raup-rp- 1-5-miliar-dari-jual-932-nft-foto-selfie (diakses 20 Mei 2022).
Desy Setyowati, “Token ASIX Anang Dilarang, Bappebti, Apa Bedanya dengan Krpto dan NFT,” Katadata, https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/620521f703fc7/token-asix-anang- dilarang-bappebti-apa-bedanya-dengan-kripto-dan-nft (diakses 20 Mei 2022).
Humas Jabar, “Ridwan Kamil Serahkan Hasil Jual Lukisan Seniman di NFT, Laku Rp4,2 Juta ,”  Pemprov  Jawa  Barat,  https://jabarprov.go.id/index.php/news/45572/2022/01/26/ Ridwan-Kamil-Serahkan-Hasil-Jual-Lukisan-Seniman-di-NFT-Laku-Rp42-Juta (diakses 20 Mei 2022).
Nicola Borri, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski, “The Economics of Non-fungible token s” Yale University http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4052045 (diakses 23 Mei 2022).
Press  Room,  “Cryptocurrencies  in  the  EU:  new  rules  to  boost  benefits  and  curb  threats,” Uni  Eropa,  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/ cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost-benefits-and-curb-threats    (diakses  22 Mei 2022).
Usman W. Chohan, “ Non-fungible token s: Blockchains, Scarcity, dan Value,” Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers, (2021), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822743 (diakses 23 Mei 2022).
Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, “ Non-fungible token s: Indonesia Regulatory Overview,” SSEK,  https://www.ssek.com/blog/non-fungible-tokens-indonesia-regulatory- overview (diakses 22 Mei 2022).

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak  Derivatif  Lainnya  Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka
Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  No.  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat .

## BIODATA PENULIS
Fahrurozi adalah seorang perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sela kesibukan nya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian, Pengkajian, dan Pelatihan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau aktif dalam penyusunan berbagai regulasi dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU. Selain bekerja sebagai ASN, Fahrurozi juga aktif mengajar sebagai dosen tamu, serta menulis baik tulisan ilmiah maupun non-ilmiah di berbagai media massa. Pria yang menempuh pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga terlibat dalam berbagai organisasi di bidang edukasi hukum, diantaranya mendirikan komunitas Hukum on Air, dan Governance and Law Society (GoALS).

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.169 https://mhn.bphn.go.id

## URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI
(Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)

## Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Universitas Pelita Harapan
Lippo Plaza Medan, Lantai 5 - 7, Jl. Imam Bonjol No.6, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota.Medan, Sumatera.Utara 20112
e-mail: albertlodewyksiahaan@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya kasus peretasan data pribadi di Indonesia mendorong pemerintah lebih memperhatikan sektor perlindungan data pribadi warga negaranya, fenomena ini terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga untuk mendapatkan yang diinginkan dilakukan dengan cara apapun, lebih parahnya lagi peretasan ini dilakukan untuk tujuan memperjualbelikan di situs dark web . Adapun permasalahan yang dibahas pada pembahasan ini, yakni bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Metode penelitian pada pembahasan ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan  penggunaan studi dokumentasi dan studi kasus, sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.  Penganalisisan  data  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yakni  dengan  memberi  gambaran kasus untuk menjawab permasalahan. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah belum adanya kepastian dari suatu Undang-Undang terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam ranah platform Marketplace . Pemerintah belum mengambil kebijakan untuk segera mengesahkan undang-undang perlindungan pribadi, hal yang demikianlah yang membuat semakin maraknya peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi warga negaranya di platform Marketplace . Dari keadaan tersebut diharapkan segera agar negara dan pemerintah secepatnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kepastian hukum dan keamanan data warga negara yang bertransaksi di Marketplace lebih merasa aman. Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Data Pribadi, Marketplace .

## Abstract
The number of cases of hacking personal data in Indonesia encourages the government to pay more attention to the private data protection sector of its citizens, this phenomenon occurs in line with increasingly sophisticated technological advances so that to get what you want is done in any way, even worse this hack is carried out for the purpose of trading on dark web sites. . As for the problems discussed in this discussion, namely, what is the urgency of regulating personal data protection on the Marketplace platform against current technological advances? The research method in this discussion is using normative legal research methods with the use of documentation studies and case studies, data sources come from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the data using qualitative analysis methods, namely by providing an overview of the case to answer the problem. The result of the discussion of this research is that there is no certainty from a law on the protection of personal data in Indonesia,  especially  in  the  realm  of  Marketplace  platforms.  The  government  has  not  taken  a  policy  to immediately ratify the personal protection law, this is what makes hacking and breaches of the personal data of its citizens more widespread on the Marketplace platform. From this situation, it is hoped that the state and government will immediately pass the Personal Data Protection Law so that legal certainty and data security for citizens who transact in the Marketplace feel more secure.
Keywords : Urgency, Protection, Personal Data, Marketplace.

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan sangat pesat dan cepat sehingga berefek pada percepatan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Pada era ini setiap kegiatan kita akan dapat diketahui dan dikendalikan oleh internet. Implikasi  dari  era  ini  sangat  besar  ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. 1 Dalam kehidupan sehari- hari tanpa disadari dampak tersebut sering dirasakan misalnya seperti memudahkan dan membuat singkat alur dari pemberian dan penerimaan informasi, meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pekerjaan, membuka peluang diberlakukan pembelajaran online sepenuhnya, hingga bisa berinteraksi terhadap manusia lainnya dari jarak yang jauh. Dari canggihnya kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya  seperti  dalam  hal  munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online ( E-commerce ).
Suatu kebiasaan yang menjadi ada dikarenakan kemajuan di dunia perdagangan online ialah suatu kebiasaan untuk berbelanja. Perkembangan dan
1  Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum.Terhadap Para Pihak Di.Dalam Layanan Financial Technology Berbasis. Peer to Peer (P2P) Lending.(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421 2  Romindo.Et Al., “E-Commerce:.Implementasi, Strategi, Dan.Inovasinya”, (Medan: Yayasan.Kita  Menulis, 2019), hlm. 2.
pilihan agar berbelanja online pada saat ini lebih banyak melalui platform Marketplace . Marketplace adalah suatu tempat dan ruang yang menghubungkan antara si penjual, si pembeli, dan para komunitas lainnya melalui suatu transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang dan/ atau jasa yang biasanya dapat dilakukan melalui website atau aplikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka memberikan dampak terhadap budaya perdagangan, dalam e-commerce baik penjual maupun pembeli dapat melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat yang terbatas. 2
Kegiatan transaksi perdagangan di Marketplace tidak terlepas dari perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan pengguna layanan di Marketplace tersebut, hal ini sejalan  dengan  tingginya  penggunaan internet oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh pengguna dalam hal ini ialah adanya peretasan data pribadi pengguna dari platform Marketplace tersebut. Melakukan kegiatan di Marketplace pada awalnya mewajibkan  setiap  pengguna  memiliki akun tersendiri dengan format yang sudah ditentukan oleh pihak platform Marketplace sendiri, memuat informasi nama pengguna, nomor handphone, tempat dan tanggal lahir, domisili, alamat email, hingga data kartu kredit dari pengguna. Data pribadi dari pengguna tersebut disimpan oleh

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
platform Marketplace untuk  kepentingan dari syarat pendaftaran akun penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir secara global terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang berdampak terhadap Indonesia contohnya pada kasus Yahoo tahun 2014 ketika dalam proses penjualan kepemilikan pada Verizon, menyatakan telah mengalami kebocoran 500 juta data pelanggan dan yahoo menderita kerugian dengan menurunnya omset penjualan hingga 350 juta dolar. 3
Pembicaraan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga kemampuan untuk siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. 4
Seiring berjalannya waktu, dikarenakan perkembangan teknologi saat ini segala cara bisa dilakukan agar terpenuhinya kepentingan  suatu  golongan  maupun individu, baik itu untuk mendapatkan keuntungan sehingga merugikan pihak lain  (misalnya  untuk  kepentingan  di perbankan ( scam ).  Misalnya  saja  seperti adanya perbuatan peretasan data pribadi di platform Marketplace yang dilakukan
3 https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the-21stcentury.html 4  Wahyuni.Djafar dan.Asep Komarudin, Perlindungan Ha ke atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam,.Jakarta, 2014, hlm. 2
5 Gunawan.Widjaja Dan Kartini.Muljadi, Pedoman Menangani.Perkara Kepailitan, (Jakarta: PT Rajagrafindo,.2003), hlm. 111.
pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Informasi pribadi dari pengguna tersebut diretas dan diambil untuk dimanfaatkan hingga dijual ke situs web yang lainnya (saat ini sering dikenal dengan istilah darkweb ). Banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi di era digital ini, sehingga harus dilindungi. Namun, banyak orang tidak  menyadari  bahwa  informasi  pribadi mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia  maya,  seperti  peretasan  ( hacking ) media sosial dan cracking (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi  timbul  akibat  adanya  suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum  baik  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja. 5
Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum . Pada Undang-Undang.

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Nomor 7 Tahun 1992 tentang . Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang . Administrasi Kependudukan sebagaimana . telah diubah dengan Undang- Undang . Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang . Kesehatan, Undang- Undang . Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak .
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang . Kearsipan, Undang- Undang . Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi . Elektronik, Peraturan Menteri .
Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai . Perlindungan Data Pribadi dalam . Sistem Elektronik yang berlaku . sejak Desember 2016, Peraturan . Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang . Perdagangan Melalui Sistem . Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun . 2019 Tentang Penyelenggaraan . Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri . Komunikasi dan Informatika Republik . Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang . Perlindungan Data Pribadi Dalam . Sistem Elektronik, dan terakhir . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang.Kerahasiaan dan Keamanan . Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

## Menurut Kamus Besar Bahasa
6 Definisi data pribadi.- Kamus Bahasa Indonesia.(diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
7  Rosalinda.Elsina Latumahina, Aspek.Hukum Perlindungan Data.Pribadi di Dunia Maya, Jurnal. GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2,.Desember 2014, hlm. 16.
Indonesia, data.pribadi merupakan data. yang berkenaan dengan ciri . seseorang, nama, umur, . jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan . dalam keluarga. 6 Definisi  lain  dari  data pribadi adalah data . yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. 7 Dari definisi di atas, diketahui bahwa . data pribadi erat hubungannya . dengan keamanan data diri seseorang, jika . ditelusuri pada aturan hukum di Indonesia, pengaturan tentang . perlindungan data pribadi ini masih . belum cukup memadai. Artinya  perlindungan  data  pribadi  masih lemah hingga masih bersifat umum.
Berita baiknya saat ini sampai dengan tulisan ini dibuat, Indonesia sedang mem- persiapkan dan merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang memuat tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pe- ngecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, Lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, rancangan undang- undang ini akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Dengan rancangan undang-undang di atas tersebut, perlunya urgensi agar undang-undang tersebut segera diselesaikan dan disahkan untuk kepastian hukum dan memberantas perbuatan-perbuatan peretasan data

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
pribadi di zaman teknologi saat ini.
Dari uraian di atas, permasalahan yang diangkat dan akan dibahas ialah bagaimanakah urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini? Permasalahan diatas muncul dikarenakan saat ini Indonesia masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, saat ini masih dalam bentuk perancangan saja. Hal inilah yang kemudian mendorong dibahas pembahasan ini agar pemerintah segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi.

## B.  Metode Penelitian

## Penelitian ini menggunakan Penelitian
Hukum . Normatif,  yakni  sebuah  alur  dan prosedur . penelitian  ilmiah  digunakan  me- nemu kan  kebenaran  berdasarkan . logika keilmuan  dari  sisi  normatifnya.  Peneliti- an  hukum.normatif  ini  digunakan  untuk menemukan . hukum, prinsip-prinsip hu- kum, doktrin hukum . yang bertujuan agar menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  ada- lah  penelitian  tentang  norma-norma  dari hukum  positif  pada  negara  dengan  suatu maksud dan tujuan praktis yakni menyelesai- kan . suatu sengketa (permasalah hukum). 8 Dalam  pengertian . hukum  normatif  di atas,  mempunyai  arti  pengertian  bahwa penelitian hukum . normatif ini dilaksanakan
8 Asmak  Ul.Hosnah,  et  al.,  Karakteristik.Ilmu  Hukum  Dan  Metode.Penelitian  Hukum  Normatif,  (Rajawali  Pers, Depok, 2021),.hlm. 224.
9 Mukti.Fadjar dan Yulianto Achmad, Dualisme.Penelitian Hukum Normatif.dan Empiris, (Pustaka.Pelajar, Yogyakarta, 2010.), hlm. 97.
dengan . maksud dan tujuan menyelesaikan . masalah (hukum) dengan berpedoman . pada tatanan norma-norma hukum . positif suatu negara (masyarakat).
Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni terdiri dari Undang-Undang berkenaan dengan data pribadi, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan data pribadi, peraturan Menteri yang berkenaan dengan data pribadi, serta surat edaran berkenaan dengan keamanan data pribadi. Menggunakan juga bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan internet. Menggunakan juga bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan studi kasus.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan . analisis  kualitatif,  yaitu analisis dengan . memberi gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, analisis tersebut lebih mengutamakan . mutu atau kualitas dari data. Analisis data merupakan . kegiatan  dalam  penelitian  yang . berupa melakukan kajian atau . telaah terhadap hasil . pengolahan data yang dibantu . dengan teori-teori yang telah . didapat sebelumnya. 9 Analisis data dengan metode . kualitatif  ini yaitu melakukan . interpretasi (penafsiran) terhadap . bahan-bahan hukum yang . telah

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## diolah.
10

## C. Pembahasan
Dalam perkembangannya khususnya pasca  amandemen  konstitusi  Undang-
Undang Dasar 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang tentang hak asasi manusia ( bill of rights ) dalam  konstitusi,  yakni  di  bab  XA  Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Di era perkembangan digital saat ini, Indonesia telah . memiliki aturan soal perlindungan . data pribadi, namun belum . cukup untuk meminimalisir persoalan- persoalan yang . muncul  seperti  peretasan dan . pembobolan data pribadi pengguna. Adapun aturan-aturan itu . dituangkan dalam bentuk Peraturan . Menteri (PERMEN) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan . Data Pribadi (PDP) ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan
10 Meruy.Hendrik Mezak, Jenis, Metode.dan Pendekatan Dalam.Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret.2006), hlm. 94.
11 https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menunggu-uu perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
12 Celina.Tri Siwi Kristiyanti, Hukum.Perlindungan Konsumen,.(Sinar Grafika,: Jakarta, 2011), hlm.13.
dan berlaku . sejak 1 Desember 2016 .
Permen ini adalah satu dari 21 Permen yang . merupakan turunan dari Peraturan . Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 Tentang . Penyelenggaraan Sistem dan . Transaksi Elektronik (PSTE) yang diundangkan. dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Pada Oktober lalu, 11 Kominfo mengeluarkan Peraturan . Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang . Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . (PSTE), yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah . Nomor 82 tahun 2012.  Revisi aturan ini . menimbulkan kritikan dari banyak pihak. Termasuk beberapa komisi I DPR RI, karena dalam aturan itu . pemerintah melalui Kemenkominfo . mengizinkan data-data tertentu . dapat disimpan di luar Indonesia. Perlindungan data pribadi sangat penting  saat  melakukan  transaksi  online karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang rentan, ia harus dilindungi secara hukum. 12 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan  definisi  perlindungan  ialah sesuatu hal (perbuatan dan sebagainya dengan tujuan memperlindungi, sedangkan data adalah keterangan yang benar dan  nyata  atau  dalam  artian  informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer,  seperti  representasi  digital  dari teks,  angka,  gambar  grafis,  atau  suara. Sedangkan  pengertian  dari  pribadi  adalah

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## keadaan manusia sebagai perseorangan.
13
Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas segala keterangan dan informasi yang benar dan nyata. Dalam kajian ini, perlindungan yang diberikan kepada pengguna ialah perlindungan data  pribadi  di  aktivitas  transaksi online Marketplace , perlindungan yang diberikan untuk jaminan dan keamanan data pribadi pengguna dari serangan dan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sebut saja hacker.
Saat ini salah satu Marketplace yang paling  banyak  aktivitas  transaksinya adalah online Marketplace . Dalam bukunya yang berjudul Security, Rights, and Liabilities in  E-commerce , Matsuura menjelaskan bahwa Marketplace adalah jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk-bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern. 14 Dalam artian lainnya, Marketplace berperan sebagai perantara antara penjual online dan pembeli online . Marketplace umumnya dikenal sebagai sebuah website yang menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online yang ingin menjual produk-produk mereka. Melalui Marketplace , para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang mereka cari dari berbagai toko online , hingga pembeli diberikan keleluasaan untuk
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/.(diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
14 Jeffey.H. Matsuura, Security, Rights,.and Liabilities in E-commerce,.(Artech House,.London,.2002), hlm.2.
15 Pratama,.Yoga  Geistiar,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  data  Pribadi.Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  dari. tindakan penyalahgunaan oleh.Pihak Ketiga. Vol. 3. Nomor 1, hlm.10-12.
memilih dan melakukan perbandingan produk dari satu toko dengan toko lainnya, baik itu dari segi harga, kualitas, maupun modelnya secara bersamaan dengan mudah. Hal yang demikian menjadi salah satu daya tarik Marketplace bagi masyarakat.
Mengapa harus Marketplace ? Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Marketplace , yakni nyaris tanpa modal, cara penggunaannya mudah, bisa menjual barang apa saja (barang umum yang dibutuhkan banyak orang), promosi dibantu oleh pihak Marketplace , kehilangan konsumen  tidak  perlu  menjadi  hal  yang dikhawatirkan, tingkat kepercayaan pembeli lebih besar, dan penjual bisa memantau langsung perkembangan bisnisnya. Ada  kelebihan  namun  pasti  ada  juga kekurangannya,  diantaranya  ialah  tingkat persaingan yang ketat, bergantung kepada pengelola Marketplace , kondisi pasar yang sporadis, tidak ada peluang branding, dan rentan akan peretasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas informasi dan data pribadi pengguna layanan Marketplace .
Kemajuan teknologi dan informasi bisa menjadi bumerang bagi penggunanya, hal ini disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi dari pengguna di layanan Marketplace , tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (pengguna layanan di Marketplace ). 15 Sudah banyak kasus peretasan yang dilakukan di Indonesia khususnya,  seperti  yang  pernah  terjadi

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
dikutip  dari  finance.detik.com  antara  lain kebocoran data di Lazada, diketahui bahwa data-data pribadi tersebut sudah dijual di dark web dengan harga US$ 1.500. Selanjutnya terjadi juga kebocoran data di Marketplace Cermati  yang  diketahui bahwa telah ramai diperjualbelikan data sebagainya 2,9 juta pengguna mulai dari data kartu tanda anggota, asuransi, hingga kartu kredit penggunanya. Yang heboh saat ini terjadi juga ialah kasus kebocoran data di perusahaan e-commerce Tokopedia, bukan hanya 1-2 juta data saja yang bocor tetapi hingga belasan juta data. Fenomena peretasan ini terjadi pada bulan Maret 2020 lalu, yang mempengaruhi 15 juta penggunanya. Pihak Tokopedia memberikan tanggapan perihal peretasan data ini, dengan adanya upaya pencurian data pengguna tersebut, seperti password , tetap berhasil melindungi. Pihak Tokopedia menyarankan  kepada  setiap  pengguna agar  rutin  dan  berkala  untuk  mengganti password akunnya demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi. 16
Dari temuan dan kasus di atas, negara harus hadir dan siap bertempur melawan hacker yang mencoba meretas data-data dan  informasi  dari  setiap  pengguna  di platform Marketplace di Indonesia. Ada banyak cara untuk bisa ditempuh oleh negara dan pemerintah yakni dengan mempercepat penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
16 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran-data-yang-heboh- terjadi-di-indonesia/2 (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
17  Danrivanto.Budhijanto, Hukum Telekomunikasi,.Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi,PT. Refika Aditama,Bandung,2010,hal.4
untuk sekarang ini masih dalam bentuk perancangan. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini mendapat dukungan dari  masyarakat  dikarenakan  tingginya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya perlindungan atas data pribadi, kesadaran ini dilatarbelakangi sejalan dengan meningkat dan maraknya kejadian kasus peretasan data dan kebocoran data pribadi di platform Marketplace , akibatnya data-data pribadi tersebut dijual dan disalahgunakan oleh pihak peretas.
Danrivanto Budhijanto, menjelaskan bahwa hak pribadi sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan suatu hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengelolaan dan mendapatkan suatu kepantasan, serta menambabh toleransi dan menjadikan jauh dari suatu perbuatan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. 17
Pada . aspek ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan dapat memperkokoh posisi dari Indonesia sebagai  tempat pusat . berbisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen . investasi yang dipercaya dan  dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
manajemen data global pada industri pengolahan  data  seperti  komputasi  awan untuk berkembang di Indonesia. 18 Aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah diatur pada berbagai perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang .
Telekomunikasi, Undang Undang Republik .
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Perlu diketahui bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh  setiap  individu/  setiap  orang  untuk disimpan dan dirahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. 19 Untuk itu salah satu bentuk perlindungan data pribadi ini ialah dengan cara hadirnya negara sebagai pelindung masyarakat. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada negara perihal Perlindungan data pribadi ini untuk mengandung penghormatan atas
18 Erlina.Maria Christin Sinaga, FORMULASI.LEGISLASI PERLINDUNGAN.DATA PRIBADI  DALAM REVOLUSI.INDUSTRI 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hlm. 239
19  I Dewa.Gede Adi Wiranjaya.dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan.Hukum terhadap Pelanggaran Privasi.Konsumen dalam Bertransaksi.Online, Jurnal Kerta Semaya, Vol.4. No.4,.Juni 2016, hlm. 3.
20  Sinta.Dewi Rosadi, Perlindungan.Privasi dan Data Pribadi.dalam Era Ekonomi Digital.di Indonesia, (Bandung: Fakultas.Hukum Universitas.Padjadjaran, 2018), hlm. 96.
nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. 20
Berikut ada beberapa alasan mengapa perlunya percepatan untuk pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, diantaranya: Pertama , keberadaan . Undang-Undang Pelindungan Data . Pribadi adalah bentuk . pelindungan negara atas hak atas privasi warga negaranya. Hak atas privasi merupakan . Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang– Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu, negara . wajib melindungi . hak atas privasi warga . negaranya. Salah satu bentuk . pemenuhan negara atas hak . atas privasi tersebut adalah . dengan mengeluarkan instrumen . hukum yang dapat melindungi data pribadi warga negaranya, yang dalam hal . ini adalah Undang-Undang . Perlindungan Data Pribadi. Melihat ke belakang, kasus kebocoran . data pribadi ini sering . terjadi berulang kali di beberapa . tahun belakangan ini, kejadian tersebut memperlihatkan . bahwa rentannya peretasan . keamanan data pribadi . di Indonesia.
Kedua , produk Undang-Undang

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Perlin dung an Data Pribadi ini ialah suatu produk legislasi nasional yang kehadirannya sudah lama diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat khususnya yang bergerak di dunia usaha. Alasan utamanya ialah dengan hadirnya undang-undang perlindungan  data  pribadi  ini  nantinya akan  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Saat ini pelaku usaha masih memiliki keraguan di  dalam  mengimplementasikan  praktik perlindungan data pribadi ini, dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang  pasti,  namun  dengan  akan  hadir dan disahkannya undang-undang ini bisa menjadi  dorongan  dan  kepastian  bagi pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumennya.
Ketiga , dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan sanksi dan ketentuan bagi Marketplace yang  tidak  berhasil  menjaga, melindungi dan memberikan keamanan data terhadap data-data para penggunanya, jika ada aturan yang jelas maka platform Marketplace bisa diberi sanksi yang tegas nantinya.  Misalnya  saja  dengan  kejadian yang pernah terjadi, adanya kebocoran dan peretasan data pribadi hingga jebolnya rekening bank dari penggunanya, lantas siapa yang bertanggungjawab atas hal itu? Untuk saat ini belum ada payung hukum yang  mengaturnya,  maka  dalam  artian pihak layanan platform Marketplace tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Dengan pertimbangan  tersebut,  maka  perlunya pengesahan dari rancangan undang-
undang perlindungan data pribadi di Indonesia. “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi” merupakan topik yang mewarnai diskusi-diskusi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Rasanya semua lapisan masyarakat (termasuk pemerintah dan DPR) setuju bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu yang “ urgen ” yang tidak bisa ditunda- tunda lagi.

## D. Penutup
Urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di platform Marketplace terhadap kemajuan teknologi saat ini masih belum ada  kepastian  dan  belum  adanya  suatu undang-undang khusus yang mengaturnya. Saat ini pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menggunakan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang  Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang dirasa masih belum cukup kuat menjadi payung hukum pada fenomena peretasan data pribadi di Marketplace Indonesia. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi saat ini sudah menjadi suatu hal yang  penting  untuk  diperhatikan  oleh negara dan pemerintah. Dengan adanya perhatian  dari  pemerintah  dengan  setuju memasukkan kembali rancangan undang- undang perlindungan data pribadi ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), diharapkan agar segera disahkan guna kepentingan  perlindungan  data  pribadi, diharapkan agar tujuan pembuatan undang-

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
undang  ini  tidak  terhambat  dan  gagal  lagi untuk disahkan. Bagi pengguna layanan platform Marketplace , sebaiknya lebih peka dan jeli terhadap perlindungan data pribadi
yang dimulai dari diri sendiri seperti dengan selalu update dan  mengganti password akun untuk keamanan dan meminimalisir peretasan data oleh hacker .

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, . Penyiaran & Teknolog . Informasi: Regulasi &
Konvergensi , Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Djafar, Wahyuni dan . Asep Komarudin, Perlindungan Hak Privasi . di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam , 2014.
Fajar,  Mukti . dan Yulianto Achmad, Dualisme . Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010.
Hosnah, et al., Karakteristik . Ilmu  Hukum  Dan  Metode  Penelitian . Hukum  Normatif , Depok: Rajawali . Pers , 2021.
Kristiyanti, Celina . Tri Siwi, Hukum . Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Matsuura, Jeffey H., Security, Rights, and . Liabilities in E-commerce , London: Artech House, 2002.
Romindo Et Al., “ E-Commerce: Implementasi, Strategi, Dan Inovasinya ”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
Rosadi, Sinta . Dewi, Perlindungan Privasi dan . Data  Pribadi.dalam  Era  Ekonomi  Digital  di Indonesia , Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018.
Widjaja, Gunawan . Dan Kartini . Muljadi, Pedoman Menangani . Perkara Kepailitan , Jakarta: PT
Rajagrafindo, 2003.

## B. Jurnal
I Dewa Gede . Adi Wiranjaya dan I Gede . Putra Ariana, Perlindungan . Hukum terhadap Pelanggaran . Privasi Konsumen dalam.Bertransaksi Online , Jurnal . Kertha Semaya, Vol.4. No.4, Juni 2016.
Meruy Hendrik . Mezak, Jenis, Metode . dan Pendekatan Dalam . Penelitian Hukum , (Law Review, Fakultas . Hukum Universitas Pelita . Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006).
Pratama Yoga . Geistiar,  “ Perlindungan Hukum . Terhadap data Pribadi Pengguna . Jasa Transportasi Online . dari tindakan penyalahgunaan . oleh Pihak Ketiga . Vol. 3. Nomor 1.
Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya , Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
Syaifudin . A,, “ Perlindungan . Hukum Terhadap Para . Pihak Di Dalam Layanan . Financial

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I
Technology Berbasis . Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta) ”, Dinamika, Vol.26 No.4, 2020
Erlina Maria . Christin Sinaga, FORMULASI LEGISLASI . PERLINDUNGAN DATA PRIBADI . DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2020
Danrivanto . Budhijanto, Hukum . Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi &
Konvergensi,PT.Refika Aditama,Bandung, 2010.

## C. Internet
Definisi data pribadi, Kamus Bahasa Indonesia (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran- data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2 (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (diakses pada tanggal 12 Mei 2022).
https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menunggu-uu perlindungan-data-pribadi (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
https://www.csoonline.com/article/2130877/data-breach/the-biggest-data-breaches-of-the- 21stcentury.

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen

## T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## BIODATA PENULIS
Albert Lodewyk . Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. Penulis . kelahiran Medan ini adalah dosen tetap Program Studi . Ilmu Hukum di Universitas Pelita . Harapan, Kampus Medan . sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana . Hukum Universitas Sumatera Utara . dan Magister Kenotariatan di . Kampus yang sama. Selain mengajar, beliau merupakan . praktisi  hukum  di  Kantor . Notaris/PPAT Albert Lodewyk . Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. dengan . wilayah kerja Sumatera Utara. Penulis aktif dalam . membuat berbagai artikel . dalam jurnal, Proceeding dan . buku buku (ISBN). Email: albert.siahaan@lecturer.uph.edu

## U R G E N S I  P E R L I N D U N G A N   D A T A   P R I B A D I   D I P L A T F O R M   M A R K E T P L A C E T E R H A D A P   K E M A J U A N   T E K N O L O G I

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.178 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FINTECH ROBOT TRADING MELALUI PERAMPASAN ASET PELAKUNYA
(Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal)
Syahrijal Syakur
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat
e-mail: syaku  rsyahrijal@gmail.com
Abstrak Di Indonesia, banyak platform Fintech yang  menawarkan  produk-produk  investasi  pada  aset  finansial, termasuk salah satunya adalah Robot trading . Banyak Robot trading Ilegal untuk melakukan tindak pidana yang merugikan penanam modal. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan dengan modus robot trading ilegal dengan cara melakukan perampasan aset milik para pelaku tindak pidana tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan kepustakaan mengenai Peraturan Perundang-undangan, doktrin dan pandangan para pakar. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah belum adanya aturan tentang penggunaan robot trading dalam skema investasi perdagangan secara digital dijadikan modus bagi para penyelenggara robot trading untuk meraih keuntungan dengan melakukan penipuan kepada para investor. Perlindungan hukum para korban dilakukan dengan perampasan aset yang harus dilakukan secara maksimal dan dengan cara-cara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sarannya agar para penegak hukum selalu menjalin koordinasi antar lembaga untuk menangani permasalahan robot trading ilegal ini.
Kata Kunci: Robot trading , Perlindungan Hukum, Perampasan Aset.

## Abstract
In Indonesia, there are many Fintech platforms that offer investment products in financial assets, including Robot trading. Many Illegal Trading Robots to commit criminal acts that harm investors. The purpose of this paper is to provide knowledge about legal protection for victims of fraud with illegal trading robot mode by confiscation of assets belonging to the perpetrators of these crimes. This paper uses a normative research method with the collection of library materials on legislation, doctrine and the views of experts. The conclusion in this paper is that there are no rules regarding the use of trading robots in digital trading investment schemes as a mode for trading robot organizers to gain profits by committing fraud to investors. Legal protection of the victims is carried out by confiscation of assets which must be carried out optimally and in ways that are in accordance with the laws and regulations. The suggestion is that law enforcement officers always establish coordination between institutions to deal with the problem of this illegal trading robot.
Keywords : Trading Robots, Legal Protection, Asset Confiscation.

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## A. Pendahuluan
Investasi adalah bagian dari bentuk upaya setiap orang dalam memperoleh peningkatan pendapatan atau kekayaan. Investasi adalah upaya menempatkan peningkatan kekayaan dengan maksud mendapatkan penghasilan di masa depan. Investasi juga dimaknai sebagai komitmen untuk menginvestasikan dana-dana tertentu pada waktu tertentu dengan  maksud  mendapatkan  profit  di masa  yang  akan  datang.  Artinya,  investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi pada saat ini dengan harapan dapat mendukung meningkatnya konsumsi di masa depan. 1 Sharpe, et al., mengemukakan bahwa investasi adalah mengorbankan harta kekayaan yang diperoleh pada saat ini untuk memperoleh harta kekayaan di masa yang depan  dalam  jumlah  yang  lebih  signifikan. Selanjutnya,  Jones  memberi  definisi  bahwa investasi merupakan kesanggupan untuk menanamkan harta kekayaan pada satu atau lebih harta kekayaan pada beberapa periode di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat juga pemaknaan lain terhadap investasi berupa, sebuah bentuk penanaman harta kekayaan dalam meningkatkan kekayaan, yang mampu meningkatkan keuntungan atas return (tingkat  pengembalian)  baik  saat  ini maupun di masa yang akan datang. Secara umum, investasi terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu  penanaman  dana  pada  aset  finansial
1  Didit Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 1.
3  Ibid, 1-2.
( financial assets ) dan penanaman dana pada aset riil ( real assets ). Penanaman dana pada aset  finansial  berupa  saham,  obligasi,  dan sebagainya, sedangkan penanaman dana pada aset riil berupa tanah, emas, mesin. 2
Investasi  dalam  aset  finansial  dapat dibagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu: 1) Direct Investment , yakni cara berinvestasi yang berbentuk kepemilikan atas saham di dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan berdasarkan pada jumlah kepemilikan sahamnya; 2) Portfolio Investment , yakni cara berinvestasi melalui pemberian penguasaan aset investasi kepada perusahaan di dalam sistem keuangan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan investasi para investor, dengan tujuan untuk memberikan suatu return yang menguntungkan bagi para investor pemilik saham tersebut. 3
Investasi  pada  aset  finansial  telah mengalami perubahan sesuai dengan per- kembangan zaman dengan semakin mening- katnya modernisasi teknologi yang saat ini mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memusatkan concern -nya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI ( Artificial Intelligence ), termasuk pada sektor  industri keuangan atau dikenal dengan Financial Technology / Fintech

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
(Teknologi Finansial). 4
Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), fintech sendiri terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan platform dan produk-produk yang ditawarkan. Secara rinci fintech dapat dikelompokkan sesuai ruang lingkupnya yaitu: penghimpunan modal; penyelesaian transaksi; penghimpunan dan penyaluran dana; pengelolaan investasi; pendukung  pasar;  perasuransian;  aktivitas jasa keuangan lainnya; dan/atau pendukung keuangan digital lainnya. 5 Adapun keberadaan Robot trading pada saat ini didudukkan sebagai bagian dari jenis IKD Pendukung keuangan digital lainnya. 6
Di Indonesia, banyak platform fintech yang menawarkan produk-produk investasi pada  aset  finansial,  termasuk  salah  satunya adalah Robot trading . Jika dilihat dari jenis fintech sebagaimana disebutkan di atas,
Robot trading ini termasuk fintech Robot Advice . Robot trading adalah software yang berfungsi  untuk  mengotomatisasi  aktivitas
4 Otoritas Jasa Keuangan, “Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial  Technology,”  lebih  lanjut  dapat  diakses  melalui  <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/ Article/10424>, (diakses 21 Mei 2022
5  Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD)
6  Penjelasan Pasal 3 POJK IKD
7  Danang Arradian, “Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada?,” tekno.sindonews.com, 05 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: <https://tekno.sindonews.com/read/703603/207/apa-itu-robot-trading- dan-mengapa-anda-harus-waspada-1646438610> (diakses 24 Mei 2022)
8 Gunawan  Sudjaja,  “Public  Understanding  Of  Robotic  Trading  In  The  Context  Of  Trading  Law:  Strengths  And Weaknesses,” Webology, 19, no. 1, (2022), 6879.
9 Khalid  Abouloula,  dan  Salahuddine  Krit,  “Using  a  Robot  Trader  for  Automatic  Trading,”  ACM  International Conference Proceeding Series, 2018, 3.
10 L. Edwards dan M. Veale, Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for. (Durham: Duke L. & Tech, 2017), 16.
11  Gunawan Sudjaja, Op.Cit., 6879.
12 T.C. Lin,. “The new market manipulation,” Emory Law Journal,  66, (2016), 1253.
perdagangan mata uang (forex) , 7 saham (stock) , 8 maupun cryptocurrency. 9
Robot trading adalah sistem pendukung perdagangan yang dapat menginovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan  eksekutif  ke  dalam  model  dan kerangka bisnis terkomputerisasi yang memungkinkan komputer berjalan, meng- gantikan  peran  manusia  dalam  sistem jaringan perdagangan modern. 10 Sistem baru ini memiliki daya tarik terkuat dengan sistem perdagangan  robot  otomatis.  Mereka  dapat menghilangkan beberapa perasaan dan ketegangan perdagangan dan sistem bisnis karena perdagangan ini ditempatkan setelah standar  tertentu  seperti  aspek  hukum, efisiensi, dan inovasi di era digitalisasi. 11
Robot trading dipercaya dapat mem- bantu untuk menciptakan pilihan-pilihan investasi yang tepat dalam rangka mendukung keuangan bagi pengguna pemula. Namun, robot trading juga banyak digunakan dalam penipuan investasi forex , saham maupun cryptocurrency dan telah menjadi modus baru dalam kejahatan penipuan investasi. 12 Yang

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
mana, melalui robot trading, investor juga dapat berisiko merugi, dengan cara pelaku melakukan rekayasa pada mekanisme robot trading untuk meraup keuntungan secara ilegal dari transaksi tersebut. 13 Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan robot trading dalam bisnis penanaman modal di luar sektor jasa keuangan, terutama mengenai perizinan, operasional, pelaporan, dan pengawasan robot trading tersebut.
Di Indonesia, secara empirik, penyalah- gunaan robot trading untuk meraih keuntungan secara ilegal telah terjadi, di antaranya, pada platform robot trading Fahrenheit . Pada platform robot trading Fahrenheit , aksi penipuan dilakukan oleh operator dengan menjadikan suatu transaksi nasabah nampak seolah-olah termasuk dalam kategori margin call (MC) . Margin call merupakan suatu warning dari broker kepada pemilik dana untuk meningkatkan jumlah dana ke rekening investasi pemilik dana. Keadaan  tersebut timbul ketika nilai modal dari pemilik dana sudah hampir habis karena timbul  kerugian  yang  cukup  besar  pada
13  S.C. Morse, “Do Tax Compliance Robots Follow the Law?,” Ohio St. Tech. Law Journal, 16, (2020), 278 14 Agustinus Rangga Respati,” Bagaimana Robot trading Fahrenheit Mengambil Uang dari Korbannya?,” Kompas.com, 26 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: <https://money.kompas.com/read/2022/03/26/202000326/ bagaimana-robot-trading-fahrenheit-mengambil-uang-dari-korbannya->, (diakses 24 Mei 2022)
15 Rizki Zakariya, “Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” Padjajaran Law Review,  8, no.1, (2020), 169. Zakariya menyatakan bahwa apabila terdapat keterbatasan penyidik dalam menelusuri aset, penyidik dapat meminta informasi atau LHA kepada PPATK.
16 Instrumen-instrumen penelusuran aset yang tertuang di dalam UU TPPU yang tidak ditemukan dalam undang- undang lain adalah, sebagai berikut:
a.  Permintaan dan atau penyerahan Hasil Analis dan Pemeriksaan dari PPATK (Pasal 44 huruf e dan l UU TPPU);
b.  Penundaan Transaksi oleh Penyidik (Pasal 70 UU TPPU);
c.  Pemblokiran Harta Kekayaan (Pasal 71 UU TPPU)
d.  Permintaan Informasi Transaksi Keuangan Pengguna Jasa secara langsung (Pasal 72 UU TPPU).
akunnya. Hal tersebut berkonsekuensi pada timbulnya keharusan bagi pemilik dana untuk menambahkan jumlah dana pada akunnya. Apabila  tidak  dilakukan  hal  tersebut,  maka broker bisa menutup akun tersebut secara paksa.  Melalui  tindakan  manipulasi margin call tersebut menyebabkan dana pemilik dana pada akun tersebut menjadi habis. 14
Kejahatan dengan modus penyalah- gunaan robot trading ini jika ditangani hanya dengan pendekatan penanganan perkara secara konvensional dengan mem- persangkakan pasal penipuan saja, maka bagi korban yang notabene adalah investor dalam platform robot trading dikhawatirkan  tidak akan mendapatkan dananya kembali secara optimal.  Hal  itu  dikarenakan  dengan  cara konvensional saja belum terdapat instrumen penelusuran aset yang mumpuni. 15 Adapun instrumen penelusuran aset yang mumpuni dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen di dalam UU No. 8 Tahun 2010 (lebih lanjut disebut “UU TPPU”). 16 Untuk itu penerapan pasal-pasal penipuan dalam KUHP  saja  tidak  cukup,  namun  harus disertai dengan penerapan pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang sebagai

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
kejahatan-kejahatan yang ditentukan di dalam UU TPPU. 17
Penelusuran  aset  hasil  tindak  pidana yang maksimal sangat menentukan keberhasilan proses perampasan aset hasil  tindak  pidana  tersebut.    Tata  cara pelaksanaan penelusuran aset dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana pelaku penyalahgunaan robot trading tidak  dapat dilakukan dengan sembarangan namun harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dengan perampasan aset hasil tindak pidana dengan modus penyalahgunaan robot trading , maka kerugian dari korban dapat dipulihkan.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah: (a) konsep, pengaturan,  dan  praktik  penyalahgunaan Fintech Robot Trading ; dan (b) Perlindungan hukum korban fintech Robot Trading melalui perampasan aset pelaku kejahatannya.

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode pene- liti an doktrinal atau normatif. Oleh sebab itu, dalam pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum (data sekunder). 18
Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup: 19 (1) Bahan Hukum Primer yang  digunakan  meliputi  KUHAP,  KUHP,  UU
17  Pathorang Halim,. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi.” Al-Qisth Law Review 1, no.2 (2018): 19.
18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). 12
19 Ibid. 20  Gunawan Sudjaja, Op.Cit., 6879

## TPPU, POJK tentang IKD, Peraturan Jaksa
Agung tentang Pemulihan Aset; dan (2) Bahan Hukum Sekunder yang meliputi konsep, teori serta pendapat pakar tentang Robot trading , IKD, Penyidikan, dan Pemulihan Aset. Selain itu, tulisan ini menggunakan metode analisis data berupa analisis data kualitatif.

## C. Pembahasan
1 . Konsep,  Pengaturan,  dan  Praktik Penyalah gunaan Fintech  Robot trading Pemanfaatan Robot trading dalam kegiatan investasi di sistem keuangan terutama pasar saham, valuta asing, bahkan asset kripto mengalami peningkatan yang cukup  signifikan.  Cara  kerja Robot trading memberi kemudahan kepada pemilik dana dalam melakukan transaksinya dikarena- kan settlement -nya dilakukan dengan menggunakan robot. Robot trading merupa- kan suatu sistem investasi yang memberikan kemudahan kepada pemilik dana untuk menentukan  suatu  ketentuan  yang  spesifik untuk mengatur lalu lintas transaksinya melalui komputer secara otomatis. 20
Pemilik dana dapat mengatur lalu lintas transaksinya menjadi transaksi perdagangan yang terotomatisasi yang settlement-nya dan pemantauan transaksinya dilakukan oleh komputer. Aturan lalu lintas transaksi bisa dilakukan pada keadaan yang sederhana yang meniadakan strategi rumit dalam penggunaan

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
bahasa program khusus pada platform milik pemilik dana. 21
Secara sederhana, garis besar cara kerja Robot trading yaitu:  1)  mengkaji    fluktuasi harga saham atau mata uang dan pasar; 2) Mengeksekusi pembelian dan penjualan; 3) Melakukan pengelolaan terhadap data security . 22
Menggunakan robot trading sebagai aplikasi pendukung memiliki kelebihan yaitu sebagai  berikut:  (a)  Bekerja  tanpa  henti. Robot trading akan melakukan tugasnya tanpa  pernah  berhenti;  (b)  Tanpa  Emosi. Robot melakukan tugasnya sesuai dengan program  yang  telah  ditentukan  dan  tidak mengeluh;  (c)  Cepat  bergerak  ketika  ada kesempatan; dan (d) Mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. 23 Selain kelebihan yang dimiliki oleh robot trading , tentunya ada kelemahan-kelemahan apabila trader menggunakan aplikasi robot trading ini, yaitu sebagai berikut: a) Memerlukan pemantauan; b)  Memerlukan modal yang besar; c) Masih memerlukan tambahan data. 24
Dari uraian tentang cara kerja robot trading di atas, dapat diketahui bahwa robot trading hanyalah suatu sarana atau tools berupa perangkat lunak yang dapat memudahkan seorang trader khususnya
21  L. Edwards dan M. Veale, Op.Cit.  16 22 Sevilla Nouval Evanda,”Investor Harus Tahu! Ini Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot trading ,”Okezone. com,  08  November  2021.  Lebih  lanjut  dapat  diakses  melalui:    <https://economy.okezone.com/ read/2021/11/08/622/2498342/investor-harus-tahu-ini-cara-kerja-kelebihan-dan-kekurangan-robot-trading>, diakses pada 29 Mei 2022.
23 Ibid.
24 Ibid.
25  Suratman, Suratman. “Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average.” Jurnal Bangkit Indonesia 7, no. 1 (2018). 1.
26  Tongam L. Tobing, “Waspada Investasi Ilegal” (Paparan disampaikan pada acara Talk Show PPATK “Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan” pada tanggal 18 April 2022)
trader pemula dalam kegiatan investasi perdagangan baik itu di bursa saham, perdagangan valuta asing maupun dalam bentuk aset kripto. Dengan intelijen buatan yang ditanamkan dalam suatu robot trading menjadikan robot trading sebagai mesin pintar pemberi advise yang di dunia investasi digital sebagai Expert  Adviser atau Robo Adviser . 25 Namun di balik tools itu, semua tindakan  dan  penentuan  kebijakan  tentang tindakan apa yang akan dieksekusi oleh robot trading tetap berada di tangan manusia. Ketua SWI (Satgas Waspada Investasi), menyatakan ciri-ciri Robo Adviser adalah: Robo Advisor melakukan transaksi secara otomatis dan melaporkan transaksi tersebut agar diketahui oleh pemilik dana. Robo advisor dapat dimanfaatkan untuk menilai risiko  profil  dari  pemilik  dana  investasi dengan sistem digital. Robo advisor harus dijalankan oleh pemilik dana. Pemilik dana diwajibkan menentukan produk yang hendak ditransaksikan dengan nilai harga yang sudah ditentukan oleh pemilik dana tersebut. 26
Robot trading sebagai suatu Robo Adviser sebenarnya masuk dalam kategori Fintech sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
Jasa Keuangan yang mana penyelenggara robot trading wajib memohonkan pencatatan platform nya ke Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan pencatatan yang dilakukan oleh Penyelenggara merupakan syarat bagi Penyelenggara untuk dapat mengikuti proses Regulatory Sandbox . 27
Hasil akhir dari pelaksanaan Regulatory Sandbox adalah penyelenggara fintech tersebut akan ditetapkan sebagai fintech yang,  memerlukan  perbaikan,  tidak direkomendasikan atau direkomendasikan. Dalam hal ditetapkan sebagai fintech yang memerlukan perbaikan, maka fintech tersebut diberikan waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan status, untuk melakukan perbaikan. Dalam hal ditetapkan sebagai fintech yang tidak direkomendasikan, maka fintech yang sama tidak dapat diajukan kembali. Sedangkan jika ditetapkan sebagai fintech yang direkomendasikan, maka fintech tersebut direkomendasikan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan bidang usahanya. 28
Penyelenggara robot trading sebagai robo advice yang direkomendasikan kemudian diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan bisa dikatakan sebagai penyelenggara yang legal. Namun pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada penyelenggara robot trading jenis ini hanya untuk sektor jasa keuangan  seperti  antara  lain  penggunaan robot trading dalam perdagangan di pasar modal dan peer to peer lending . Sedangkan
27  Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)  POJK IKD. 28  Pasal 11 POJK IKD.
29  Hikma Dirgantara, “Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot trading di Investasi PBK”, Kontan.co.id, 1 Maret 2022. Selanjutnya dapat diakses melalui <https://investasi.kontan.co.id/news/pemerintah-terus-kaji-aturan-soal-robot- trading-di-investasi-pbk> diakses pada 30 Mei 2022.
30  Tongam L. Tobing, Op.Cit., 5
untuk investasi di sektor perdagangan berjangka dan komoditi, menurut Kepala Biro P3 Kemendag, pengaturan yang spesifik terkait penggunaan robot trading belum ada. 29 Celah hukum inilah yang digunakan oleh pelaku- pelaku investasi yang nakal untuk melakukan kejahatan. Ditambah lagi dengan merebaknya perdagangan aplikasi robot trading , maka muncul penyelenggara-penyelenggara robot trading yang memberikan pelayanan investasi pada  perdagangan  berjangka  dan  komoditi seperti  aset  kripto  maupun  perdagangan valuta  asing  yang  tidak  memiliki  izin  atau ilegal. Penyelenggara tersebut menawarkan investasi yang menggiurkan bagi masyarakat terutama para investor pemula yang literasi keuangannya masih rendah yaitu adanya pendapatan yang tetap ( fixed  income ) dan skema member get member (MLM).
Karakteristik penggunaan Robot trading yang tidak sah, inter alia: (a) aplikasi Robot trading dijual dengan cara menjual secara langsung tanpa persetujuan otoritas yang berwenang; (b) adanya iming-iming keuntungan yang tetap; (c) dilakukan dengan skema MLM ( Multi  Level  Marketing ); (d) Transaksi perdagangan dilakukan tanpa intervensi dari pemilik dana; (e) Robot trading dimanfaatkan untuk transaksi dengan menggunakan aplikasi perdagangan berjangka dengan broker dari luar negeri tanpa ada persetujuan dari otoritas Bappebti. 30

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## 2.   Perlindungan Hukum Korban
Fintech Robot  Trading melalui Perampasan Aset Pelaku Kejahatannya
Penyalahgunaan robot trading dengan menawarkan banyak keuntungan bagi calon investor, yaitu return yang tetap, komisi bagi member yang berhasil menggaet investor baru dan bonus-bonus lainnya, sangat menggiurkan bagi para masyarakat  sehingga tanpa sadar banyak korban yang terjebak dalam skema yang sudah sedemikian rupa direkayasa oleh penyelenggara.
Ilustrasi skema penyalahgunaan Robot trading adalah sebagai berikut penyelenggara sebagai penyedia aplikasi robot trading menawarkan keuntungan fixed 1% per hari lewat instrumen asset tertentu, misalnya asset kripto, emas atau valuta asing.  Pada faktanya, harga aset-aset ini bisa naik bisa turun dan belum tentu mendatangkan keuntungan meskipun menggunakan aplikasi robot. Sebagai penyelenggara aplikasi robot trading , pelaku membuat suatu mekanisme yang biasa disebut sebagai MLM ( multi level  marketing ). Skema MLM ini oleh penyelenggara digunakan sebagai modus penipuan dikenal sebagai skema Ponzi. 31
Dengan skema MLM, penyedia platform meminta calon penanam modal selain sebagai penanam modal juga menjadi agen penjual dengan merekrut calon penanam
31  Tim Riset CNBC Indonesia, “Ini Skema Robot trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!”, CNBC Indonesia.com, 19 April 2022., lebih lanjut dapat diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220419140839-17-332812/ ini-skema-robot-trading-dna-pro-yang-bikin-rugi-miliaran> diakses pada 30 Mei 2022 Skema Ponzi terjadi ketika investor awal memperoleh keuntungan dari pengembalian dana yang berasal dari atau diberikan oleh investor baru.
Lihat C Carey dan J. K. Webb “Ponzi Schemes and the roles of trust creation and maintenance”, Journal of Financial Crime 24, no. 4, (2017), 590.
32 Ibid.
modal baru ( member get member ) dengan iming-iming bonus yang beragam. Bonus akan diberikan kepada penanam modal ketika calon penanam modal yang berhasil direkrut berkembang jumlahnya. Penyedia platform akan membagikan bermacam-macam bonus kepada penanam modal untuk keberhasilan yang diraih. Dengan bertambahnya para penanam modal yang merekrut dan menempatkan dananya di dalam rekening, maka skema Ponzi mulai berjalan. 32
Untuk membuat penanam modal terlihat seolah-olah untung, penyelenggara melakukan manipulasi sistem trading dalam aplikasi tersebut. Senjatanya, dana yang dibagikan sebagai return yang didapat oleh pemilik dana, kemungkinan besar bukan merupakan hasil laba dari transaksi yang sebenarnya, namun merupakan penanaman modal dari penanam modal baru. Apabila semakin banyak pelanggan yang melakukan penarikan ( withdrawal ) secara bersama- sama, maka penyelenggara akan mengalami kesulitan untuk menyiapkan dana karena dana-dana yang disetor oleh penanam modal di awal pendaftaran sudah digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan robot trading ilegal ini untuk memperkaya diri sendiri. 33 Jika sudah tidak ada lagi calon penanam modal yang menanamkan modalnya pada penyelenggara, maka bisa

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
dipastikan  skema  Ponzi  ini  akan  kolaps.  Hal inilah yang menyebabkan para korban yaitu para penanam modal melaporkan kepada pihak berwajib dengan harapan bahwa modal yang sudah ditanamkan dapat diminta kembali.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban penipuan dengan modus penggunaan robot trading ilegal masih menggunakan cara lama atau konvensional. Sehingga harapan para korban supaya uang yang disetorkan sebagai modal dalam investasi yang disediakan oleh penyelenggara robot trading , dapat dikembalikan, akan jauh dari kenyataan apabila penanganan tindak pidana ini masih menggunakan paradigma mengejar, menangkap dan menghukum para pelaku (follow the suspect) . 34 Jika menggunakan paradigma ini untuk melakukan penegakan hukum pada penyalahgunaan robot trading dengan modus skema Ponzi, maka penegak hukum hanya akan mengenakan Pasal 378 KUHPidana (penipuan).
Pengenaan Pasal 378 KUHPidana saja tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban yaitu para penanam modal. Pertama dari segi pemidanaan, yang dalam Pasal 378 KUHPidana ancaman pidananya maksimal hanya 4 tahun, tidak akan membuat jera pelaku dan mereka akan memilih pasang badan (menerima hukuman penjara) karena dianggap ancaman pidana tersebut masih ringan jika dibandingkan hasil tindak pidana
34 Arizon Mega Jaya. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption).” Cepalo 1. no. 1 (2017): 24.
35  I. Made Ngurah Adi Kusumadewa, I. Nyoman Gede Sugiartha, and I. Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur.” Jurnal Konstruksi Hukum 3. no. 1, 2022, 180.
36  Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 162
yang didapatkan oleh para pelaku. Kedua dari  segi  barang  bukti  hasil  tindak  pidana yang dapat dikembalikan kepada para korban tidak  akan  maksimal  karena  harta-harta hasil tindak pidana tersebut telah dilakukan upaya penyembunyian atau penyamaran oleh pelaku tindak pidana sehingga penyidik akan mengalami kesulitan dalam upaya penelusuran dan penyitaan harta-harta hasil tindak pidana tersebut, ditambah lagi dengan masa penahanan yang maksimal 60 (enam puluh) hari sebagaimana dalam Pasal 24 KUHAP.
Perlindungan hukum kepada korban investasi dengan modus robot trading ilegal akan efektif dan lebih memenuhi rasa keadilan para korban dengan penerapan ketentuan pasal  terkait  tindak  pidana  penipuan  dalam KUHPidana dan pasal-pasal terkait kejahatan pencucian uang berdasarkan UU TPPU. 35
Penerapan pasal-pasal terkait pencucian uang dalam pengungkapan kejahatan dan para pelaku kejahatan, fokusnya lebih ditekankan pada follow the money atau aliran dana dari transaksi keuangan. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hasil tindak pidana adalah “darah yang menghidupi kejahatan”. Oleh sebab itu, terhadap hasil tindak  pidana  tersebut  diperlukan  model penanganan aset yang lebih modern daripada pendekatan konvensional belaka, di antaranya adalah dengan perampasan aset. 36 Makna perampasan aset di sini

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## adalah sistem penanganan harta kekayaan
yang dapat ditempuh dalam menentukan upaya-upaya strategis yang dimaksudkan untuk  mengidentifikasi  aset  yang  ditengarai berasal dari aktivitas ilegal. Definisi ini dapat dimaknai sebagai dimensi perampasan aset dalam arti luas, yang titik anjaknya didasarkan pada perampasan aset sebagai sebuah sistem (asset forfeiture system) yang bermuara pada pemulihan aset (asset recovery) . 37
Pelaksanaan perampasan aset hasil kejahatan pencucian dari kejahatan penipuan bermodus robot trading akan bermuara pada pemulihan aset jika penegak hukum melak- sanakan tahapan-tahapan dalam proses pemulihan aset sebagaimana direkomen- dasikan oleh Financial  Action  Task  Force (FATF) dalam rekomendasi nomor 4 secara maksimal. Tahapan-tahapan pemulihan aset juga dapat ditemui dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pemulihan  Aset  yaitu  meliputi  antara  lain: penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, dan perampasan (untuk dikembalikan ke yang berhak, untuk dilelang, untuk dimusnahkan, dan untuk dimanfaatkan oleh negara). Tahapan-tahapan yang meski dilakukan oleh penegak hukum adalah sebagai berikut:

## 37 Ibid.
38 Pendekatan follow the money digunakan untuk menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk melihat kemana ujung dari transaksi tersebut, dan menemukan siapa pelaku kejahatan bahkan pelaku utama dibalik kejahatan tersebut.  Pada  intinya,  pendekatan  follow  the  money  tidak  boleh  dianggap  sebagai  suatu  pendekatan  yang terpisah dari follow the suspect, melainkan sebagai pendekatan yang saling melengkapi, yang mana pendekatan follow the money berguna untuk menelusuri dan menghentikan peredaran hasil kejahatan agar pemanfaatan atas hasil kejahatan tersebut dapat dihentikan dan muara dari transaksi yang akan menunjukkan pihak-pihak di balik transaksi tersebut dapat teridentifikasi. Lebih lanjut dapat dilihat pada Direktorat Hukum PPATK, Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery , Jakarta: PPATK, 2019, hlm 62. 39  Ansori dan Gatot Subroto. “Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” Unira Law Journal, 1. No. 1, 2022, 47

## a.  Penelusuran aset
Tahapan penelusuran aset hasil kejahatan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  paradigma penanganan kejahatan pencucian uang yang menekankan pada follow the money . 38
Dalam tahap ini penegak hukum, dalam hal ini penyidik, dapat melakukan permintaan informasi atau data kepada lembaga-lembaga yang  berwenang  yang  terlibat  dalam  anti pencucian  uang  seperti  antara  lain:  PPATK, Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan, Ditjen Bea & Cukai dan Ditjen Pajak pada Kemenkeu, Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU pada Kemenkumham, Ditjen Kependudukan pada Kemendagri, Badan Pertanahan.
Dalam permintaan informasi ke PPATK, penyidik dapat meminta Hasil Analisis (HA) dan/atau Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK yang didalamnya terdapat proses analisis transaksi keuangan ( financial  analysis ) yang  mencurigakan  dan  berindikasi  tindak pidana yang selanjutnya akan diteruskan kepada  penyidik  untuk  ditindaklanjuti 39 dan dikembangkan  hingga  mengidentifikasi pihak-pihak dibalik transaksi-transaksi yang dimuat dalam HA dan/atau HP tersebut. Yang mana HA dan/atau HP tersebut bisa menjadi bahan petunjuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara, terlebih berkaitan

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
dengan aliran transaksi dari tersangka/ terdakwa. 40
Atas HA dan/atau HP tersebut, penegak hukum dalam hal ini penyidik melakukan tindakan  pengolahan  data  yang  tertuang dalam HA dan/atau HP dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dilaporkan dalam HA dan/atau HP untuk mendapatkan keterangan, petunjuk atas kejahatan atau perkara yang sedang ditangani dan termasuk mendapatkan barang bukti  berupa  aset-aset  hasil  kejahatan  yang tersimpan di rekening atau barang yang bergerak atau tidak bergerak yang oleh pelaku dilakukan upaya-upaya penyembunyian atau penyamaran sehingga seperti aset yang legal.
Dalam permintaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, penyidik dapat meminta akses terkait dengan informasi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang harta kekayaan tersangka, atau pihak-pihak yang dilaporkan oleh PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU TPPU. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang krusial bagi penyidik untuk mempermudah didapatkannya informasi transaksi keuangan dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 72 ayat (1) diatas. 41 Jika ternyata ditemukan aset yang disinyalir hasil kejahatan, maka dapat sesegera mungkin dilakukan pengamanan terhadap aset tersebut, seperti pemblokiran atau penyitaan atas aset-aset tersebut. Permintaan keterangan secara langsung ke penyedia jasa keuangan ini juga memberi manfaat bagi penegak hukum
40 Ibid. 63 41 Taufan Setia Prawira. “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7. no. 5, 2022, 6260.
untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin terkait aset yang disinyalir sebagai  hasil  kejahatan,  sehingga  nantinya perampasan aset yang berujung pada pemulihan aset dapat dilakukan semaksimal mungkin.
Berdasarkan ketentuan pasal 72 UU TPPU terdapat kewajiban bank sebagai Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan terhadap aset milik tersangka, pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK melalui LHA/LHP kepada penyidik atau terdakwa, meskipun informasi nasabah tersebut merupakan objek yang harus dirahasiakan oleh bank berdasarkan undang-undang perbankan.
Selain permintaan informasi ke PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan, penyidik juga dapat meminta informasi ke Ditjen Bea Cukai untuk informasi terkait kegiatan impor/ ekspor, dapat  mengidentifikasi aset, rekening bank, dan bea yang dibayarkan. Permintaan informasi terkait deklarasi pembawaan lintas batas. Permintaan informasi ke Ditjen Pajak terkait dengan identifikasi aset, rekening bank, pendapatan.  Untuk  mengembangkan  bukti/ intelijen lebih lanjut dan mengungkapkan jalur pemeriksaan tambahan untuk menggagalkan kejahatan,  misalnya  identifikasi  pendapatan yang  tidak  dilaporkan.  Pertukaran  informasi dengan  otoritas  pajak/fiskal  di  negara  lain. Permintaan informasi ke Ditjen Imigrasi terkait informasi tentang warga negara asing yang keluar masuk suatu negara. Informasi lengkap tentang pemberian visa dll. Permintaan informasi ke Ditjen Kependudukan terkait

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
dengan  data-data  keluarga,  tempat  tinggal, dan sanak saudara. Selain itu, penyidik dapat meminta  informasi  terkait  aset  yang  tidak bergerak ke instansi Badan Pertanahan.

## b.  Pengamanan Aset
Tindakan-tindakan  yang  bisa  dilakukan oleh penyidik dalam mengamankan aset para pelaku penipuan investasi robot trading ilegal adalah melalui penggunaan instrumen yang terdapat dalam UU TPPU yaitu penundaan transaksi dan pemblokiran atas aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan. 42 Penundaan transaksi dan pemblokiran aset di rekening tersangka  sangat  penting  untuk  mencegah pelaku memindahkan aset-asetnya tersebut ke tempat lain atau mengubah bentuk aset- aset yang ada dalam rekeningnya menjadi barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang diatasnamakan orang lain sehingga mempersulit penyidik dalam menemukan aset tersebut.
Berdasarkan Pasal 70 UU TPPU, penyidik dapat memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan suspend atas transaksi yang dilakukan dalam rekening yang diduga berasal dari kejahatan untuk paling lama 5 (lima) hari kerja. Sehingga untuk mencegah agar  pelaku  tidak  melakukan  pemindahan atau pengubah bentukan terhadap aset hasil kejahatan tersebut, penyidik segera memblokir aset yang ada di dalam rekening dengan cara memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran aset hasil kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 71 UU
42  Tania Irwan. “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5. no. 4., 2021. 17
TPPU  untuk  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari kerja. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, atas perintah penyidik, Pihak Pelapor wajib membuka blokir tersebut.
Kelemahan pemblokiran yang hanya 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  harus  diantisipasi dengan  tindakan  penyidik  yaitu  dengan melakukan upaya paksa berupa penyitaan atas aset tersebut. Upaya paksa berupa penyitaan atas aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam KUHAP. Adapun ketentuan yang mengatur tentang objek penyitaan ditentukan dalam Pasal 39 KUHAP. Akan tetapi, terdapat kelemahan dalam ketentuan KUHAP tersebut, yaitu tidak ditentukannya obyek atau aset dalam bentuk digital sebagai objek penyitaan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 73 UU TPPU ditentukan bahwa informasi atau dokumen yang disimpan atau diterima secara elektronik, turut menjadi alat bukti. Sehingga dalam konteks kejahatan pencucian uang, terhadap informasi atau dokumen aset digital tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti, yang konsekuensi logisnya adalah terhadap aset tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti (objek penyitaan).
Selain dari ketentuan tersebut, UU TPPU juga memberikan terobosan hukum berupa pengaturan mengenai penyitaan aset tambahan terhadap aset yang belum disita  ketika  telah  masuk  dalam  proses pembuktian  dalam  persidangan  dengan cara memerintahkan penuntut umum

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
untuk menyita aset tersebut. 43 Ketentuan ini seyogyanya dibutuhkan dalam rangka menutupi kendala dalam hal penyaluran dan pengembalian hasil kejahatan yang ditemukan  di  tengah  proses  pembuktian  di persidangan oleh Majelis Hakim ataupun oleh Jaksa Penuntut Umum.  Apabila pelaksanaan pengamanan atas aset tersangka atau pihak lain yang diduga hasil dari kejahatan telah dilakukan dengan maksimal, maka aset-aset yang diduga hasil kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan robot trading dapat dijadikan  barang  bukti  untuk  kemudian dilakukan perampasan.
c.  Perampasan Aset Tahapan yang terakhir adalah perampasan aset hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan kemudian dijadikan barang bukti  di  persidangan.  Perampasan  aset dapat  didefinisikan  sebagai  pengambilan hak kepemilikan dari seseorang berdasarkan ketetapan hakim dalam putusan pada pemeriksaan pengadilan yang telah Inkracht Van  Gewijsde . 44 Berdasarkan KUHAP, perampasan aset harus dilaksanakan melalui perintah pengadilan terhadap barang sitaan yang telah disita sebagai barang bukti untuk ditetapkan berupa: (a) dirampas untuk dimusnahkan; (b) dirampas untuk negara; (c) dirampas untuk dimanfaatkan oleh

## 43  Pasal 81 UU TPPU
44 Toetik Rahayuningsih, ”Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Rechtidee Vol. 8. no. 2, 2013, 9.
46  Pasal 46 KUHAP.
instansi yang berwenang;  (d) dirampas untuk digunakan  sebagai  bukti  terhadap  perkara pidana yang lain. 45
Selain itu pada prinsipnya barang yang disita haruslah dikembalikan kepada pihak baik individu maupun jamak yang berhak sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 46 Dalam hal ini apabila benda itu berupa harta kekayaan milik para terdakwa yang dibeli dari hasil kejahatan penipuan, maka aset tersebut sudah semestinya dikembalikan kepada para korban.
Dalam hubungannya dengan barang bukti  aset  yang  disinyalir  sebagai  hasil kejahatan,  UU  TPPU  tidak  mengatur  terkait penentuan status barang-barang yang disita untuk  ditunjukkan  sebagai  barang  bukti  di persidangan karena persoalan itu mengacu kepada KUHAP. Namun tujuan diterapkannya pasal-pasal UU TPPU adalah memaksimalkan penelusuran aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan yang kemudian berdasarkan putusan hakim aset-aset tersebut dirampas untuk negara atau dirampas untuk diberikan kepada pihak sebagaimana ditetapkan oleh hakim.
Tahapan-tahapan pemulihan aset hasil kejahatan milik pelaku robot trading ilegal dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N

## F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
pasal UU TPPU adalah memaksimalkan penelusuran aset yang disinyalir sebagai hasil kejahatan yang kemudian berdasarkan putusan hakim aset-aset tersebut dirampas untuk negara atau dirampas untuk diberikan kepada pihak sebagaimana ditetapkan oleh hakim.
Tahapan-tahapan pemulihan aset hasil kejahatan milik pelaku robot trading ilegal dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:
Dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum terkait perampasan dan pengembalian aset-aset yang dimiliki oleh pelaku yang merupakan hasil kejahatan penipuan berkedok investasi menggunakan robot trading kepada para korban, maka perlindungan hukum para korban akan lebih terjamin dan diharapkan rasa keadilan yang menjadi tujuan penerapan hukum pidana kepada para penyelenggara robot trading ilegal dapat terpenuhi.

## D. Penutup
Dari pembahasan sebagaimana penulis jelaskan di atas, dapat diambil konklusi yaitu: bahwa penggunaan robot trading dapat bertujuan positif yaitu memudahkan para trader dalam melakukan transaksinya karena dikerjakan secara otomatis menggunakan robot. Namun karena belum adanya pengaturan yang spesifik tentang penggunaan robot trading terutama dalam perdagangan berjangka dan komoditi, dijadikan celah hukum bagi penyelenggara robot trading ilegal untuk melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat yang literasi keuangannya masih rendah.
Permintaan informasi ke PPATK (HA/HP); Permintaan informasi ke PJK (Pasal 72 UU TPPU); Permintaan Informasi ke Lembaga/Instansi lain

## Penelusuran Aset diduga Hasil
Kejahatan
Penundaan transaksi pada rekening pelaku (Pasal
70 UU TPPU); Pemblokiran aset di rekening pelaku (Pasal 71 UU TPPU) Penyitaan aset bergerak atau tidak bergerak milik pelaku (Pasal 39 KUHAP) Pengamanan Aset diduga Hasil Kejahatan Dikembalikan kepada yang berhak Dilelang untuk penerimaan negara Dimanfaatkan untuk kepentingan negara Dimusnahkan

## Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Hakim
Dengan mengimplementasikan keten- tuan-ketentuan hukum terkait perampas an dan pengembalian aset-aset yang dimiliki oleh pelaku yang merupakan hasil kejahatan penipuan berkedok investasi menggunakan robot trading kepada para korban, maka perlindungan hukum para korban akan lebih terjamin dan diharapkan rasa keadilan yang menjadi tujuan penerapan hukum pidana kepada para penyelenggara robot trading ilegal dapat terpenuhi.

## D. Penutup
Dari pembahasan sebagaimana penulis jelaskan di atas, dapat diambil konklusi yaitu: bahwa penggunaan robot trading dapat  bertujuan  positif  yaitu  memudahkan para trader dalam melakukan transaksinya karena  dikerjakan  secara  otomatis  meng- gunakan robot. Namun karena belum adanya  pengaturan  yang  spesifik  tentang
penggunaan robot trading terutama dalam perdagangan  berjangka  dan  komoditi, dijadikan celah hukum bagi penyelenggara robot trading ilegal untuk melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat yang literasi keuangannya masih rendah.
Perlindungan hukum kepada para korban melalui perampasan aset pelaku kejahatan akan dapat diwujudkan secara maksimal apabila tahap-tahap dalam pemulihan aset yaitu  identifikasi  dan  penelusuran  aset, pengamanan aset, serta perampasan dan pemulihan aset telah dilakukan secara maksimal. Untuk itu atas kejahatan yang diperbuat oleh pelaku dipersangkakan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UU TPPU di samping pasal-pasal dalam KUHP.
Saran yang dapat penulis berikan adalah agar otoritas berwenang segera menetapkan  aturan  yang  secara  spesifik mengatur tentang penggunaan robot trading

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
dalam bisnis penanaman modal di luar sektor jasa keuangan, terutama mengenai perizinan, operasional, pelaporan, dan pengawasan robot trading tersebut. Sehingga perlindungan hukum masyarakat terutama
para calon penanam modal pada platform robot trading dapat terjamin dan masyarakat dapat terhindar dari investasi ilegal dengan penggunaan robot trading .

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Herlianto, Didit. Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
PPATK, Direktorat Hukum. Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery, Jakarta: PPATK, 2019.
Soekanto,  Soerjono.  et  al.  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
Yanuar, Muh. Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Ansori et al. “Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” Unira Law Journal , 1. No. 1, 2022, 34-48.
Abouloula, Khalid. et al. “Using a Robot Trader for Automatic Trading,” ACM International Conference Proceeding Series , 2018.
Edwards, L. et al. “Slave to the algorithm: Why a right to an explanation is probably not the remedy you are looking for.” Durham: Duke L. & Tech , 2017.
Halim, Pathorang. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi.” Al- Qisth Law Review 1. no. 2, 2018, 19.
Irwan, Tania. “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5. no. 4, 2021, 698-719.
Jaya, Arizon Mega. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation  of  Asset  Deprivation  of  Criminal  Act  of  Corruption).” Cepalo 1.  no.1, 2017, 21-30.
Kusumadewa, I. Made Ngurah Adi. et al. “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur.” Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 1, 2022, 178-183.
Lin, T.C. “The new market manipulation,” Emory Law Journal ,  66, 2016.
Morse, S.C. “Do Tax Compliance Robots Follow the Law?,” Ohio St. Tech. Law Journal , 16, 2020.
Prawira,  Taufan  Setia.  “Pemanfaatan  Laporan  Hasil  Analisis  (LHA)  PPATK  dalam  Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri.” Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia 7. no. 5, 2022, 6260-6262.

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A
Rahayuningsih,  Toetik.  ”Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Perbankan  Dalam  Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Rechtidee, 8. no. 2, 2013.
Sudjaja, Gunawan. “Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses,” Webology , 19, no. 1, 2022.
Suratman, Suratman. “Expert Advisor Foreign Exchange Menggunakan Simple Moving Average.” Jurnal Bangkit Indonesia 7, no.1, 2018, 1-21.
Tobing, Tongam L. “Waspada Investasi Ilegal” (Paparan disampaikan pada acara Talk Show PPATK  “Menelusuri  Jejak  Binary  Option  dan Robot trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan” pada tanggal 18 April 2022)
Zakariya, Rizki. “Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” Padjajaran Law Review , 8, no.1, 2020, 169.

## C. Internet
Agustinus  Rangga  Respati,”  Bagaimana Robot trading Fahrenheit Mengambil Uang dari Korbannya?,” Kompas.com, 26 Maret 2022, lebih lanjut dapat diakses melalui: <https:// money.kompas.com/read/2022/03/26/202000326/bagaimana-robot-trading-fahrenheit- mengambil-uang-dari-korbannya->, (diakses 24 Mei 2022)
Danang Arradian, “Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada?,” tekno. sindonews.com,  05  Maret  2022,  lebih  lanjut  dapat  diakses  melalui:  <https://tekno. sindonews.com/read/703603/207/apa-itu-robot-trading-dan-mengapa-anda-harus- waspada-1646438610> (diakses 24 Mei 2022)
Hikma Dirgantara, “Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot trading di Investasi PBK”, Kontan. co.id, 1 Maret 2022. Selanjutnya dapat diakses melalui <https://investasi.kontan.co.id/ news/pemerintah-terus-kaji-aturan-soal-robot-trading-di-investasi-pbk> diakses pada 30 Mei 2022.
Otoritas Jasa Keuangan, “Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti  Perkembangan  Financial  Technology,”  lebih  lanjut  dapat  diakses  melalui  <https:// sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>, (diakses 21 Mei 2022)
Sevilla Nouval Evanda,”Investor Harus Tahu! Ini Cara Kerja, Kelebihan dan Kekurangan Robot trading ,”Okezone.com, 08 November 2021. Lebih lanjut dapat diakses melalui:  <https:// economy.okezone.com/read/2021/11/08/622/2498342/investor-harus-tahu-ini-cara- kerja-kelebihan-dan-kekurangan-robot-trading>, diakses pada 29 Mei 2022.
Tim Riset CNBC Indonesia, “Ini Skema Robot trading DNA  Pro  yang  Bikin  Rugi  Miliaran!”, CNBC Indonesia.com, 19 April 2022., lebih lanjut dapat diakses melalui <https://www. cnbcindonesia.com/market/20220419140839-17-332812/ini-skema-robot-trading-dna- pro-yang-bikin-rugi-miliaran> diakses pada 30 Mei 2022

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Jaksa Agung RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pemulihan Aset.
Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## BIODATA PENULIS
Syahrijal Syakur , Pendidikan yang telah ditempuh adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini penulis bekerja pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan status dipekerjakan pada PPATK. Sebagai Jaksa yang dipekerjakan di Direktorat Hukum PPATK, penulis mempunyai tugas untuk membuat Kajian Hukum terkait dengan isu-isu terkait TPPU dan TPPT, serta membuat Anotasi Putusan Perkara TPPU dan TPPT.

## P E R L I N D U N G A N   H U K U M   K O R B A N F I N T E C H   R O B O T   T R A D I N G M E L A L U I   P E R A M P A S A N   A S E T   P E L A K U N Y A

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.172 https://mhn.bphn.go.id

## MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK
DEBITUR
(Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts)
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930
e-mail: putri.purbasari@atmajaya.ac.id, michellewidjaja45@gmail.com
Abstrak
Metode Penagihan Kreditur pinjaman online (pinjol) dengan mengakses secara illegal kontak debitur bertujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Perbuatan Akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non- debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider . Sehingga yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis berdasar kajian studi Kasus Toonen v. Australia. Hasil penelitian diketahui bahwa metode penagihan kreditur pinjaman dengan mengakses kontak seluler pemilik (bukan debitur) tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga pemilik kontak seluler (non-debitur) dapat mengajukan gugatan terhadap gangguan ketenangan hidup ( hider ) berupa intimidasi kepada pemilik kontak seluler (non-debitur) melalui akses  ilegal  terhadap  kontak  debitur  oleh  kreditur  sebagai  model  pertanggungjawaban  atas  tindakan tersebut.
Kata Kunci: Pertanggung Jawaban; Kreditur Pinjaman Online, Pemilik kontak seluler (Non Debitur); Akses Ilegal Pada Kontak Debitur

## Abstract
The online loan creditor collection method (pinjol), by illegally accessing debtor contacts, aims to intimidate parties (non-debtors) whose numbers are stored in the debtor’s contact so that they force the debtor to pay off due to coercion from their relationship or environment. This illegal access act by creditors is an act that violates the subjective rights of the cellular contact owners (non-debtors) because the cellular contact owners (non-debtors) are not parties to the agreement between the debtor and creditor. These acts are illegal and violate the subjective rights of the Cellular Contact Owner (non-debtor) in the form of the right to disturbance of the peace of life or a hider. The focus of the discussion is on how the responsibility model can be taken by Cellular Contact Owners (Non-Debtors) for disturbances in peace of life caused by the Creditor Loan Collection Method by intimidating the contact owner on the debtor’s contact. The research method used is normative juridical based on case study Toonen v. Australia. The analysis results show that the loan creditor’s collection method by accessing the owner’s mobile contact (not the debtor) without permission fulfills the element of an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. The owner of cellular contact (non-debtor) can file a lawsuit for disturbance of the peace of life (hider) in the form of intimidation to the

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
owner of the cellular contact (non-debtor) through illegal access to the contact of the debtor by the creditor as a model of accountability for their actions.
Keywords : Responsibility Model, Online Loan Creditors, Phone Number Owners (Non-Debtors), Illegal Access to Debtor Contacts
1  Pasal 1745 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

## A. Pendahuluan
Perjanjian hutang piutang ini dapat diartikan  sebagai  suatu  bentuk  perjanjian, yang mana salah satu pihak (kreditur) memberi pinjaman uang, sedangkan satu pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang dan bunganya pada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian hutang piutang dikenal  dengan  istilah  perjanjian  pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan: “Pinjam- meminjam ialah perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan memberikan syarat bahwa pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan sejumlah, macam, dan keadaan barang serupa” 1 . Perjanjian hutang piutang seringkali kita jumpai diberikan atau difasilitasi oleh lembaga keuangan, perbankan, dan berbagai lembaga lainnya.
Mendapatkan pinjaman uang, dibutuhkan  jaminan  untuk  memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, serta biasanya lembaga bersangkutan akan melakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu untuk mengukur
kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya. Sehingga untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga – lembaga di atas cenderung sulit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi di Indonesia pun membawa dampak bagi masyarakat. Perkembangan pada bidang teknologi ini kemudian berdampak pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya.
Masyarakat yang pada awalnya melakukan transaksi dengan pihak lain secara langsung, dapat melakukan transaksi tersebut secara online atau daring. Perkembangan teknologi ini tentu memberikan kemudahan – kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebanyakkan pekerjaan menjadi lebih mudah, dan hemat biaya. Pada sekitar tahun 2016, mulai berkembang financial technology (Fintech) di masyarakat. Fintech ini merupakan bentuk perkembangan teknologi, yang berupa layanan keuangan berbasis online atau daring, dimana penggunanya dapat melakukan transaksi dengan pihak lain secara online .
Salah satu bentuk pengembangan dari Fintech ini adalah munculnya pinjaman
online . Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi tertentu, memasukkan data dirinya, dan jika permintaan pinjaman diterima, maka proses selanjutnya uang akan langsung di transfer ke rekening debitur 2 . Masyarakat tidak perlu menyerahkan jaminan apapun, cukup mengisi data diri saja. Mekanisme tersebut memudahkan akses akan layanan finansial, dimana hal ini sangat membantu dalam perkembangan UMKM 3 . Otoritas Jasa Keuangan membagikan data bahwa terdapat 68.414.603 orang yang melakukan pinjaman kepada pinjaman online , dengan total penyaluran sebesar Rp.249.938 Triliun. 4 Namun  di  Indonesia,  tidak  semua lembaga yang menyediakan jasa pinjaman online ini ternyata legal. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah menutup sebanyak 4.873 konten pinjaman online illegal. 5
Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh

## 2 Chaffee,  Eric.  C,  “RegulatiOn  On-Line  Peer-To-Peer  Lending  in  the  Aftermath  of  Dodd-Frank:  In  Search  of  an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry” Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
3 Tantri Dewayani, menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html  (ditelusuri  10  November 2021)
4 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian- atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx (ditelusuri 10 November 2021)
5  Leski Rizki Aswara, Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/ kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/ (ditelusuri 10 November 2021)
pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara online atau daring. Namun terlepas dari keuntungan – keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman online , terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami masyarakat akibat dari penggunaan pinjaman online ini.  Hal ini berkaitan dengan  bunga  yang  tinggi,  jangka  waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, intimidasi  dan  teror.  Permasalahan terkait dengan penagihan ini merupakan salah satu permasalahan besar yang paling sering dialami oleh masyarakat. Seperti  yang  kita  ketahui,  kebanyakkan dari lembaga pinjaman online illegal menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector untuk melakukan penagihan. Penagihan cenderung menggunakan cara

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
kekerasan,  intimidasi  dan  teror,  dimana biasanya debt collector ini akan terus – menerus menghubungi debitur dengan menggunakan kata – kata yang tidak pantas, mendatangi kediaman debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik melalui tatap muka atau melalui media sosial agar debitur melakukan pembayaran.
Otoritas Jasa Keuangan melansir data bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdapat 19.711 pengaduan terkait dengan pinjaman online ini. Dari total pengaduan tersebut 10.441 pengaduan merupakan pelanggaran ringan/sedang, sedangkan 9.270 pengaduan termasuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah adanya pencairan  dana  yang  dilakukan  tidak berdasar persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, menghubungi kepada seluruh pemilik nomor kontak (non debitur) pada handphone debitur dengan teror  atau  intimidasi. 6 Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya permasalahan terkait penagihan pinjaman online ini tidak  berhenti  pada  penagihan  yang menggunakan kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali dalam melakukan penagihan, pihak pinjaman online tidak hanya melakukannya kepada debitur, juga kepada kontak dari debitur. Hal ini terjadi dikarenakan  pada  saat  debitur  mendaftar atau mengisi data diri untuk mendapatkan pinjaman online , pihak pinjaman online
6 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian- atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx (ditelusuri 10 November 2021).
7  Muhtarom, M, “Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014
ini kemudian mengambil data handphone debitur, termasuk dengan kontak yang ada di handphone tersebut. Setelah mendapatkan data terkait dengan kontak debitur ini, maka penagihan juga akan dilakukan kepada kontak – kontak tersebut. Tindakan ini bertujuan tujuan memberikan rasa malu debitur sehingga debitur kemudian melunasi hutang – hutangnya.
Penagihan pihak pinjaman online kepada kontak debitur ini tentu saja membawa kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha masing-masing pihak memenuhi prestasinya masing-masing dilarang menggunakan cara yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam perjanjian atau diluar perjanjian 7 .

## Prakteknya dalam pelaksanaannya
Kreditur  dalam  upayanya  memastikan debitur berprestasi sebagaimana mestinya membuat  melewati  hak  individu  lain bahkan pihak diluar perjanjian dengan secara Ilegal mengakses kontak Debitur dan menghubungi pemilik kontak telepon (non debitur) tersebut dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa
debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.
Kondisi dan praktek pelaksanaan penagihan kreditur pinjol ini, selama 3 tahun  terakhir  telah  dilakukan  penelitian oleh  peneliti  dengan  fokus  pembahasan sebagai  berikut:  Pertama,  artikel  dengan judul Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online ( The Urgency  of  Personal  Protection  In  Peer  To Peer Lending ) 8 yang didalamnya membahas terkait Penilaian terhadap perlindungan yang diberikan negara yang belum cukup terkait perlindungan data pribadi karena hanya berdasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Kedua, artikel  dengan  judul  Perlindungan  Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna yang didalamnya membahas terkait (1) Bunga dalam perjanjian harus diatur secara jelas terkait batasannya guna mengantisipasi  bila  bunga  tidak  diatur dalam perjanjian; (2) perlindungan hukum hak pribadi dalam pengguna layanan pinjaman online harus berupa Perlindungan preventif dan Perlindungan represif. Ketiga, artikel dengan judul Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya
8 Priliasari,  E.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online. Majalah  Hukum Nasional, 49(2), 1-27.
9  Tami, Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015.
Perlindungan Konsumen di Indonesia yang didalamnya membahas terkait Fintech dalam pelaksanaan pengaturannya belum dilengkapi oleh pengaturan yang jelas  sehingga dalam pelaksanaanya menjadi kendala oleh para penegak hukum  yang  artinya  pengaturan  belum memiliki mekanisme perlindungan hak-hak konsumen masyarakat dengan baik.
Berdasar penjabaran diatas diketahui bahwa terdapat research gap yang belum dikaji sehingga menjadi aspek orisinalitas penelitian  ini  yaitu  belum  dibahas  terkait bahwa Perbuatan Akses Ilegal oleh Kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak  subyektif  dari  Pemilik  kontak  seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.
Sehingga berdasar pasal diatas, dijelaskan  bahwa  suatu  perjanjian  tidak boleh membawa manfaat atau kerugian bagi  pihak  lain.  Seperti  yang  sudah dijelaskan, penagihan ini dimulai dengan perjanjian hutang piutang antara pihak pinjaman online dengan debitur 9 . Namun penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online ini juga dilakukan kepada kontak debitur, dimana kontak – kontak ini

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentu mengganggu dan membawa kerugian bagi kontak debitur yang dihubungi atau ditagih atas hutang tersebut. Atas kerugian yang dialami oleh pihak lain yaitu kontak dari debitur, maka perlu ada pihak yang bertanggungjawab.
Pihak lain yaitu pemilik kontak telepon (non debitur) pun seharusnya dapat mengambil upaya hukum tertentu dalam permasalahan ini, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang  ditimbulkan  oleh  Metode  penagihan kreditor  pinjol  dengan  mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

## B.  Metode Penelitian
Metode pendekatan adalah yuridis normatif, yaitu metode dengan pendekatan dengan mengkaji bahan – bahan putusan pengadilan, penulisan hukum atau peraturan, termasuk mengkaji norma peraturan tersebut. 10 Sehingga Metode analisis  data  adalah  metode  kualitatif. Metode kualitatif adalah metode menganalisis penyajian hasil tulisan yang disistematisasikan dalam kajian teori hukum dan hukum positif.
Metode perolehan data yang digunakan adalah studi kasus dan perbandingan penerapan hukum, yang
10 Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm 19
11  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
mana pada pembahasan akan dilakukan penelaahan secara singkat terkait Kasus Toonen v. Australia, sebagai acuan membangun argumen yang komprehensif terkait perumusan atas ‘gangguan’ berupa telepon atau pesan Intimidasi oleh Kreditur Pinjol terhadap pemilik kontak seluler (Non Debitur) sebagai metode penagihan hutang, sehingga dapat dirumuskan model pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hak untuk ketenangan hidup.

## C. Pembahasan
1.  Hubungan Hukum antara Kreditur, Debitur, Pemilik Kontak Seluler, dan Pihak Ketiga ( debt collector ).
Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Sehingga apabila dijabarkan lebih lanjut para pihak adalah Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk pelunasan karena perjanjian atau dikarenakan ditentukan oleh peraturan sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan. 11 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kreditur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki hak atas pemenuhan suatu
prestasi, dimana dalam perjanjian hutang piutang kreditur adalah yang memberikan pinjaman dan berhak atas pelunasan pinjaman tersebut. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban melunasi berdasar perjanjian atau peraturan yang pelunasannya sehingga pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. 12 Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada pihak debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau meminjam.
Pihak  Ketiga  ( debt collector) yang dimaksud dalam hal ini adalah Debt Collector. Hubungan hukum antara pihak kreditur dan debt collector ini dilandaskan pada suatu perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, mengatur bahwa Kuasa diberikan dengan dasar perjanjian antara  seseorang pemberi kekuasaan kepada penerima kuasa yang menerimanya, sehingga membuat orang tersebut  akan  bertindak  atas  namanya pemberi kuasa 13 . Adapun ciri-ciri dari pemberi kuasa ini adalah: Pertama, Bebas, bebas yang dimaksudkan dalam pemberian kuasa adalah kebebasan dalam menentukan bentuknya. Kedua, Terdapat kesepakatan, pada dasarnya pemberian kuasa ini merupakan suatu bentuk perjanjian sehingga unsur kesepakatan ini
12  Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
13  Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 14  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
harus terpenuhi diantara para pihak.
Terdapat 2 pihak dalam suatu perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak tersebut adalah pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap Pihak memiliki hak dan kewajiban akan saling dipenuhi 14 yang mana pihak pemberi kuasa berkewajiban memberikan kuasa dan wewenangnya kepada penerima kuasa. Selain dari itu, pihak pemberi kuasa juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan segala kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dan membayar upah penerima kuasa. Kedua, Pihak penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasa dan bertanggungjawabnya atas biaya, kerugian, dan  bunga  akibat  tidak  dilaksanakannya kuasa dan menyelesaikan urusan pada waktu pemberi kuasa meninggal, bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian dalam menjalankan kuasa, dan atas pihak lain yang ia tunjuk sebagai  pengganti  dalam  melaksanakan kuasanya.
Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, teror,  dan  intimidasi.  Dikarenakan
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga
(dalam hal ini debt collector ) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti  bahwa  informasi  mengenai  kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector
ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan.

## Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak
Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, teror, dan intimidasi. Dikarenakan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini debt collector ) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti bahwa  informasi mengenai kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman online kepada debt collector untuk dilakukan penagihan, dimana debt collector ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan.

## Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak
Sebagaimana diketahui pengertian Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain.
Nomor Telepon adalah Pihak yang memiliki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti komunikasi. Kontak debitur adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh pihak ketiga ( debt collector ) kepada pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Hal ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector .
Debitur Pemilik Nomor Telepon (Non Debitur) Pihak Ketiga (Debt Collector) Kreditur (Pinjaman Online) Perjanjian Hutang Piutang Melakukan Penagihan Fokus Perhatian : Tanggungjawab Pihak Kreditur kepada Pihak Ketiga atas Tindakan Penagihan Pemberian Kuasa

## Sebagaimana  diketahui  pengertian
Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain. Nomor Telepon adalah Pihak yang me mi liki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti  komuni kasi.  Kontak  debitur  adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman online, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh  pihak  ketiga  ( debt collector ) kepada pihak  ketiga,  yaitu  kontak  debitur.  Hal  ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui debt collector .
Pemilik Nomor Telepon (Non-Debitur) adalah orang atau pihak yang data nomor handphone atau nomor teleponnya tercantum pada perangkat milik debitur. Data ini kemudian diambil oleh kreditur dari perangkat miliki debitur pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada kreditur dan disetujui. Setelah memiliki data akan kontak debitur yang ada pada perangkat debitur, pihak kreditur kemudian menyerahkan data tersebut kepada debt collector untuk dilakukan penagihan atas hutang debitur dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu kepada debitur, sehingga debitur kemudian membayar hutangnya. Perlu diperjelas, bahwa kontak debitur dalam hal ini bukanlah pihak dari perjanjian yang
dibuat oleh debitur dan kreditur. Kontak debitur hanyalah pihak yang datanya ada pada perangkat debitur.
Di Indonesia, pengaturan mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, pinjaman online ini  dikenal  dengan  istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem teknologi yang membutuhkan sambungan internet dalam pengoperasiannya.
Permasalahannya adalah peraturan yang berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul  akibat  dari  penggunaan  fasilitas pinjaman online oleh masyarakat, karena di dalam nya tidak diatur bagaimana Batasan ataupun standar pelayananan yang minimal disediakan dan diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online dalam melakukan usahanya sebagai upaya perlindungan bagi debitur. Lemahnya perlindungan kepada Debitur ini ternyata berakibat juga pada pihak disekitar Debitur. Prakteknya Kreditur pinjol dengan mengatasnamakan kepentingan  pada  debitur  menjadikan alasan untuk melakukan akses kepada pemilik kontak telepon (non debitur) yang
15 Ayu D, A., Ghoffar , A. & Anindyajati, T.. (n.d.). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Beranda | Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved October 26, 2022, from https://www.mkri.id/
16  ICCPR, supra note 15,
tersimpan di telepon seluler debitur dengan tujuan  memberikan  intimidasi  kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.

## 2.  Analisis  Pelanggaran  Hak  Subyektif Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) oleh Kreditur Pinjaman Online Kepada) atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur
Perbuatan akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak  subyektif  dari  pemilik  kontak  seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.
Analisis ini didasarkan pada kajian terhadap studi kasus Toonen v. Australia 15 . Dalam kasus Toonen , mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan secara luas “interference” atau gangguan. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang berhubungan dengan hak atas privasi seseorang tanpa izin orang tersebut merupakan “gangguan” sebagaimana diatur Kovenan Hak Sipil dan Politik  Pasal  17 16 . Pemahaman ‘Hak atas privasi’  dapat  diartikan  sebagai  Hak  yang melekat pada seseorang untuk mendapatkan

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat dibawah kekuasaannya. Selanjutnya, pemahaman ‘tanpa izin’ dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang oleh undang-undang maupun pemilik hak mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas hak atas privasi seseorang tanpa izin adalah perbuatan ‘gangguan’ yang melanggar hak  subyektif,  pelanggaran  hak  tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik hak. Perbuatan ini termasuk pada perbuatan dari negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak atas privasi seseorang tidak  boleh  dilakukan  tanpa  izin  orang tersebut.
Sehingga berdasar pembahasan dari kasus ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang munculnya dari luar pribadi seseorang yang berhubungan dengan berlangsungnya hak atas privasi orang harus terlaksana dengan izin pemilik hak atas privasi atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan mengharuskan hal tersebut harus terlaksana. Selebihnya dari hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan tanpa izin ataupun pengaturan perundang-undangan bahkan bila dilakukan oleh negara maka akan menjadi “gangguan” atas hak atas privasi. Munculnya “gangguan” atas hak atas privasi seseorang ini melahirkan hak atas gugatan 17 sehingga menimbulkan
17 Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011; Kris Endarto, Puri Galih, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013
18  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non- debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang  ditimbulkan  oleh  metode  penagihan kreditor  pinjol  dengan  mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

## 3.  Model Pertanggungjawaban Kreditur Terhadap Pemilik Nomor Telepon Pada Kotak Seluler Debitur Pinjaman Online Atas Ancaman Penagihan
Pembahasan pertanggungjawaban dalam pembahasan ini adalah dengan mengkaitkan perbuatan yang dilakukan kreditur pinjol dalam metode penagihan yang dilakukan dengan menghubungi dan mengintimidasi pemilik nomor seluler (non debitur) melalui akses illegal kontak debitur, guna membangun dalil dalam mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau “Onrechtmatige  Daad” diatur KUHPerdata Pasal 1365 - Pasal 1380.  Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut 18 . Unsur dari perbuatan  melawan  hukum  meliputi 19 : (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan yang melawan hukum; (3) Perbuatan tersebut adalah kesalahan; (4) Menimbulkan kerugian bagi korban; (5) Kesalahan dan
Kerugian memiliki hubungan kausal. Bila dikaitkan dengan praktek pada pelaksanaan metode penagihan oleh kreditur pinjol dengan menghubungi Pemilik kontak seluler (Non Debitur) melalui Akses Ilegal Pada Kontak Debitur dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya, sebagai berikut: a.  Adanya Perbuatan;
Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memuat unsur 20 Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah semua perbuatan atau tingkah laku dari pelaku tanpa melihat tujuannya bersifat positif atau bersifat negatif  yang  berarti  berbuat  sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 21 . Sehingga bila dikaitkan dalam pembahasan Tindakan kreditur dalam melaksanakan metode penagihan pinjaman online , perbuatan yang dimaksud adalah tindakan  pihak  perusahaan  pinjaman online yang memberikan informasi
mengenai kontak debitur tanpa adanya izin dari pihak kontak debitur yang bersangkutan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penagihan yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  yaitu debt collector dimana penagihan ini kemudian dilakukan dengan kekerasan, intimidasi,  dan  teror  terhadap  kontak debitur yang bukan merupakan
20 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36
21  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.10-11 22  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.30
pihak dalam perjanjian terkait. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harusnya bersifat melawan hukum. Berdasarkan pendapat diatas maka perbuatan pihak kreditur yang dalam hal  ini  memerintahkan  pihak  ketiga yaitu debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur atas hutang debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan kontak debitur tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak terikat dengan perjanjian pinjam meminjam berkaitan. Seharusnya penagihan hanya dilakukan kepada pihak yang terikat pada perjanjian pinjam meminjam, yaitu pihak debitur bukan dilakukan kepada kontak debitur yang  dalam  hal  ini  tidak  terikat  dan tunduk dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur. Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari pihak perusahaan pinjaman online terhadap kerugian yang kemudian dialami oleh kontak debitur.
b.  Perbuatan melawan hukum; Adalah perbuatan yang bertentangan dengan 22 :
1)  Hak  subjektif  orang  lain  dengan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran atas hak subjektif seseorang terjadi apabila perbuatan secara langsung

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## melanggar  hak  subjektif  orang
lain, melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak ada alasan pembenar menurut hukum 23 .
2)  Kewajiban hukum pelaku, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum baik oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis 24 .
3) Kaedah kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan nilai–nilai moral yang ada di masyarakat berupa  hukum  tidak  tertulis. Apabila pelanggaran atas kaidah kesusilaan ini kemudian membawa kerugian bagi pihak tertentu maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum 25 . (d) Kepatutan dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan keharusan atau kehati-hatian dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah “Zorgvuldigheid” 26 .
Kategori Perbuatan pelanggaran atas kepatutan adalah sebagai berikut 27 :
1)  Suatu perbuatan yang menimbul- kan kerugian bagi orang lain tanpa
23 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.38 24  Djuhandah Hasan, Loc.cit. 25  Mr. Mahadi, Op.cit. Hlm.50 26  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.8
27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.cit. hlm.82-83
adanya kepentingan yang layak. 2)  Suatu  perbuatan  yang  tidak  ber- manfaat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sehingga suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar kepatutan dalam masyarakat yaitu dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain  tanpa  adanya  kepentingan yang layak.
Berdasarkan pendapat diatas maka Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada debt collector tanpa adanya izin dari kontak debitur sebagai pemilik dari informasi tersebut, yang diikuti dengan tindakan penagihan dengan menggunakan kekerasan,  intimidasi,  dan  teror  oleh debt collector telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Pihak perusahaan pinjaman online telah menimbulkan kerugian kepada korban tanpa adanya sebab yang layak. Hal ini terjadi dikarenakan melanggar adanya penyebaran informasi kontak debitur tanpa izin, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya penagihan dengan kekerasan, teror, dan  intimidasi  yang  dilakukan  oleh debt collector

## c.  Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Perbuatan  ini  diartikan  sebagai 28
Bertentangan dengan undang- undang yang berlaku, melanggar hak subjektif  orang  lain,  dan  merupakan perbuatan bertentangan dengan kewajiban  hukum  pelaku,  serta  tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat sehingga memunculkan kesalahan dari pihak pelaku. Permasalahan ini, pihak perusahaan pinjaman online dengan sengaja memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada pihak debt collector untuk dilakukan penagihan dengan kekerasan,  intimidasi,  dan  teror  guna mendapatkan pelunasan dari debitur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sengaja dikarenakan pihak perusahaan pinjaman online dengan kesadaran melakukan perbuatan tersebut, dan pihak perusahaan pinjaman online mengetahui secara pasti  akibat  dari  perbuatan  tersebut yaitu kontak debitur akan ditagih atas hutang debitur sehingga menimbulkan gangguan dan kerugian bagi kontak debitur.  Dalam perbuatan melawan hukum, kesalahan baru dianggap terjadi apabila sudah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
d.  Adanya kerugian bagi korban; Kerugian tidak sama dengan wanprestasi dikarenakan tidak 28 Ibid. hlm.11 29 Ibid. hlm.13
hanya mengenai kerugian materiil, dalam perbuatan melawan hukum diakui kerugian materil dan kerugian immateril. Yurisprudensi mengakui bahwa kerugian immateril dapat dinilai dengan uang. 29 Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak bersangkutan. Sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima oleh korban kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh korban di kemudian hari. Kerugian immateril ini dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup 30 . Berdasarkan pendapat diatas maka Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan pihak perusahaan pinjaman online berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian  mengakibatkan  timbulnya kerugian bagi kontak debitur. Dalam permasalahan ini dapat berupa biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh korban guna menghentikan penagihan kepada dirinya. Sebagai contoh: biaya untuk  mengganti  nomor handphone baru dikarenakan pihak debt collector terus melakukan penagihan.
Kerugian immateril ini dapat berupa

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam permasalahan ini dapat berupa rasa ketakutan atau kehilangan kesenangan hidup dikarenakan timbulnya gangguan akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak debt collector.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Terdapat 3 teori yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan kerugian. Teori tersebut antara lain: Conditio  Sine  qua  non (Von Buri), Adequat Veroorzaking (Von Kries), Toerekening naar redelijkheid / TNR.

## Berdasarkan pendapat diatas maka
bila dikaitkan Pinjaman Online , teori hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang sesuai adalah Teori Adequat Veroorzaking (Von Kries) yang menjelaskan bahwa yang merupakan sebab  dari  akibat  yang  timbul  adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat  yang  timbul.  Hal  ini  berarti bahwa dalam teori ini hubungan kausalitas baru dinyatakan terpenuhi apabila akibat dari suatu perbuatan timbul secara langsung 31 . Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang dalam teori ini adalah dengan menggunakan perhitungan yang layak, yaitu pelaku mengetahui atau setidaknya  harus  mengetahui  bahwa
31  S, Abdillah. M, “Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020
perbuatannya itu menimbulkan suatu yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. 32 Dalam pinjaman online , perbuatan pihak kreditur berupa penagihan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector kepada kontak debitur merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada kontak debitur. Hal ini disebabkan karena kreditur dalam hal ini mengetahui secara pasti akibat dari tindakan penagihan tersebut. Sehingga jika merujuk pada teori von kries , maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak kreditur ini seimbang dengan kerugian yang dialami secara langsung oleh kontak debitur.
Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak perusahaan pinjaman online telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan pinjaman online ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini sesuai  dengan  pengertian  hinder.  Hinder dapat diartikan sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas hak milik yang dimiliki  orang  lain,  dimana  setiap  orang berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, merumuskan penggunaan hak eigendom atau hak milik
adalah hak yang dimiliki oleh subyek hukum atas benda untuk dapat menikmati secara bebas dan eksklusif dengan batasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan  pengertian  hak  milik  yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata, dapat disimpulkan hak milik adalah hak seseorang untuk dapat memiliki suatu barang dengan sepenuhnya dan menguasai barang tersebut dengan sebebas-bebasnya. 33
Dalam pinjaman online, perjanjian pinjam meminjam yang buat oleh para pihak yaitu pihak debitur dan kreditur telah menimbulkan suatu hak tagih atau piutang bagi pihak kreditur. Hak tagih ini merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan adanya perjanjian pinjam meminjam antara para pihak. Dengan adanya hak tagih ini, pihak kreditur kemudian memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Tetapi  hak  milik  tidak  hanya  dimiliki  oleh debitur. Kontak debitur dalam hal ini memiliki hak untuk hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan. Dalam penagihan pinjaman online ini, pihak kreditur kemudian memanfaatkan hak miliknya berupa hak atas pelunasan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur.
Hak  kreditur  berupa  mendapat pelunasan  atas  piutangnya  ini  kemudian dilakukan  dengan  memerintahkan  pihak debt collector untuk melakukan penagihan kepada  kontak  debitur.  Perbuatan  pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada kontak
33  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit. hlm.42 34  Frieda Husni Hasbullah, Op.cit. hlm. 53
debitur  dengan  memberikan  informasi terkait  dengan  kontak  debitur  kepada debt  collector dan  kemudian  dilanjutkan dengan adanya tindakan penagihan kepada kontak debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan dari pihak debitur ini kemudian merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum.  Perbuatan  pihak  kreditur  ini kemudian  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  gangguan ketenangan  hidup. Seperti yang  telah dijelaskan  sebelumnya, hinder merupakan gangguan  terhadap  hak  milik  seseorang. Sebuah gangguan ( hinder ) dapat dinyatakan sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum bila  memenuhi  unsur  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata,  antara  lain 34 (a)  Gangguan terhadap  penggunaan  hak  milik  secara normal dan terukur secara objektif karena pelaku  menggunakan  hak  miliknya  sesuai dengan kapasitas dari hak yang dimilikinya yang  dipandang  secara objektif atau sesuai  dengan  objeknya. (b)  Gangguan terkait  pemakaian  hak  milik  sendiri  dan gangguan  itu  harus  mengenai  pemakaian yang  sesungguhnya  dari  hak  milik  orang lain  karena  seseorang  menggunakan  hak miliknya  namun timbul gangguan  bagi orang lain atau korban yang mengalaminya seperti seseorang  yang  membunyikan radio dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi tetangganya. (c) Gangguan terkait pemakaian yang sesungguhnya dari hak  milik  seseorang  karena  penggunaan hak milik oleh orang yang memang memiliki

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
secara  sah  hak  milik  atas  suatu  benda tersebut.
Penagihan  yang  dilakukan  kepada kontak debitur ini termasuk pada kategori nomor  2,  yaitu  gangguan  harus  mengenai pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu  harus  mengenai  pemakaian  yang sesungguhnya  dari  hak  milik  orang  lain. Dalam  permasalahan  ini,  pihak  kreditur menggunakan  haknya  berupa  hak  untuk mendapatkan pelunasan, dimana kemudian dilakukan  dengan  melakukan  penagihan kepada  kontak  debitur  dengan  tujuan agar  debitur  merasa  malu,  dan  akhirnya melakukan  pembayaran  atas  hutangnya. Tetapi tindakan dari kreditur ini kemudian menjadi masuk kedalam kategori perbuatan melawan  hukum  gangguan  ketenangan hidup  dikarenakan  dalam  menggunakan haknya,  yaitu  hak  untuk  memperoleh pelunasan  pihak  kreditur  kemudian melanggar  hak  milik  pihak  lain,  yaitu  hak dari kontak debitur.
Kontak  debitur  sebagai  pihak  lain yang tidak terikat  pada  perjanjian  pinjam meminjam  antara  kreditur  dan  debitur memiliki  hak  mutlak  untuk  hidup  tenang tanpa  adanya  gangguan.  Tetapi  karena penagihan  yang  dilakukan  oleh debt collector atas  nama  kreditur,  para  kontak debitur  ini  kemudian  kehilangan  hak miliknya,  yaitu  hak  atas  hidup  dengan tenang  dan  bebas  dari  gangguan.  Hal  ini disebabkan  penagihan  tersebut  dilakukan dengan  kekerasan, intimidasi ,  dan  teror kepada  kontak  debitur  yang  bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimana
hal  ini  kemudian  menimbulkan  gangguan kepada  pihak  kontak  debitur.  Oleh  sebab itu  atas  gangguan  yang  disebabkan  oleh pihak  kreditur  kepada  kontak  debitur  ini, pihak  kreditur (dalam  hal  ini  perusahaan pinjaman online )  berkewajiban  untuk bertanggungjawab.  Maka  menjadi  jelas bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan  pinjaman online yang  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum, dimana  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan melawan  hukum  gangguan  ketenangan hidup  sehingga  mengakibatkan  kerugian pada  kontak  debitur  adalah  dengan mengganti kerugian yang telah ia sebabkan tersebut.
Di  Indonesia,  kasus  penagihan pinjaman online kepada  kontak  debitur seperti ini  telah  banyak  terjadi.  Sebagai contoh  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia adalah  kasus  yang  dialami  oleh  N  yang merupakan  seorang  warga  Palabuhanratu. Dalam DetikNews ,  dijelaskan  bahwa  N ini tidak pernah  melakukan  pinjaman apapun  kepada  pinjaman online. Menurut N  walaupun tidak pernah  melakukan pinjaman  dengan  menggunakan  fasilitas pinjaman online, ia  sudah  beberapa  kali mengalami peristiwa penagihan oleh Debt Collector. Penagihan ini terjadi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021,  dimana  dilakukan atas  dasar tidak dibayarnya  hutang  atau  pinjaman  milik temannya maupun hutang milik orang yang tidak ia kenal. Hal ini menyebabkan N harus mematikan handphone nya dan memblokir nomor-nomor  yang  menghubunginya.
Penagihan  yang  dilakukan  oleh debt collector kepada  N  ini  dilakukan  dengan menelepon  terus-menerus  dan  mengirimi pesan  yang  berisi  ancaman  dengan  kata- kata kasar. 35 Dalam kasus diatas, dijelaskan bahwa bahwa penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada N dikarenakan adanya hutang yang tidak terbayarkan oleh debitur. Penagihan atas hutang debitur kepada N ini juga kemudian dilakukan dengan menelepon, dan mengirim pesan yang berisi ancaman dengan kata- kata kasar yang mengakibatkan N harus mematikan handphone nya dan memblokir nomor-nomor tersebut. Jika melihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain 36 : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan debt collector berupa melakukan penagihan kepada N, dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan pihak dalam perjanjian, dikarenakan N ini bukanlah pihak peminjam maka penagihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan berupa penagihan tersebut telah melanggar kepatutan dalam masyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi N. Perbuatan ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini disebabkan
35 Syahdan Alamsyah, Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang, https://news.detik.com/ berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror-teman-peminjam-untuk-tagih-utang (ditelusuri 5 Januari 2022)
36  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.11
karena kreditur dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur telah menggunakan haknya dengan melanggar hak milik. Pihak kreditur dalam hal ini telah memberikan kontak N kepada debt collector dan memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada N. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kemudian mengganggu hak N berupa hak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup.
Akibat dari penagihan ini, N sebagai pihak diluar perjanjian mengalami kerugian. N  seharusnya  tidak  terlibat  dan  tidak ditagih atas suatu perjanjian yang dibentuk dan  disepakati  oleh  pihak  debitur  dan kreditur. Kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Dalam penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini kepada N, dimana penagihan tersebut dilakukan dengan menelpon dan mengirim pesan berisi ancaman dengan kata-kata yang kasar dapat menimbulkan kerugian immateril bagi N. Ancaman debt collector kepada N dapat menyebabkan  rasa  takut,  dan  rasa  tidak aman. Pihak perusahaan pemberi pinjaman, dalam hal ini kreditur harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami N. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
pihak  lain,  ia  wajib  mengganti  kerugian tersebut. 37 Dalam hal ini pihak kreditur yang memerintahkan debt collector untuk melakukan penagihan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum wajib memberikan  ganti  rugi  kepada  N.  Dalam hukum  dikenal  beberapa  jenis  ganti  rugi, antara lain 38 : Ganti rugi kompensasi, Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental,  Ganti  rugi  akan  kerugian  yang akan dating, dan Ganti rugi penghukuman. Dalam kasus ini, dikarenakan penagihan menyebabkan  rasa  takut  dan  tidak  aman kepada N, maka ganti rugi yang seharusnya diberikan  oleh  pihak  kreditur  adalah  ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang diberikan kepada korban dari suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan korban telah menderita tekanan mental akibat perbuatan melawan hukum tersebut.
Di Indonesia, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pemahaman terkait  kewenangan  dapat  diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan memunculkan hak untuk memberikan perintah dan kewenangan untuk  bertindak 39 . Kewenangan dalam
37  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata 38  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.136-145 39 Susanto,  S.  N.  (2020).  Metode  Perolehan  Dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan. Administrative  Law  and Governance Journal, 3(3), 430-441.
40 Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border, 5(2), 1090- 1104.
41  Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(4), 592- 607.
pelaksanaanya terbagi dalam 3 jenis meliputi: kewenangan atributif, kewenangan delegatif,  kewenangan  mandat.  Bila dikaitkan dengan kelembagaan OJK sebagai Lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan terkait pelaksanaan pengawasan dan mengatur perkembangan segala jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan yang terintegrasi dengan teknologi 40 . Kewenangan OJK dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kewenangan jenis atributif  yang  mana  kewenangan  tersebut didapatkan dari pengaturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh OJK berdasar ketentuan undang-undang adalah meliputi pengawasan dan pengaturan pelaksanaan industri fintech , dan  memastikan  perangkat  perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa layanan industri fintech 41 . Kewenangan dalam pengawasan oleh OJK dilaksanakan atas perusahan-perusahaan industri fintech yang telah teregistrasi dan mendapat izin dari OJK. Lalu pengawasan untuk industri fintech yang  tidak  teregistrasi dan memiliki izin OJK akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi atau
biasa dikenal dengan Satgas Waspada Investasi 42 . Satgas Waspada Investasi adalah hasil dari koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Penegak Hukum, dan Instansi Pengawas Transaksi Keuangan meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Tujuan dari satgas ini adalah menanggulangi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan investasi 43 .
Kewenangan OJK dalam melindungi masyarakat dalam layanan industri fintech , diwujudkan dengan menyediakan mekanisme  tindak  lanjut  terhadap munculnya praktek-praktek yang bertentangan oleh hukum. Tindakan ini dapat berupa Tindakan yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa)  atau  tindakan  yang  bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis 44 .  Tindakan  Preventif  dan  represif yang dimaksud harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan harapan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat 45 . Sehingga dengan demikian Tindakan
42 Asti,  N.  P.  M.  D.  P.  (2020).  Upaya  hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  mengatasi  layanan  pinjaman  online ilegal. Acta Comitas, 5(01).
43 Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara, 16(2), 1526-1531.
44 Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(1), 390-397.
45 Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA, 8(1), 106-119.

## Preventif  dan  represif  yang  dilakukan
OJK dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dalam penyelenggara layanan industri fintech dapat membatasi per- kembang an pinjaman online yang ilegal.
Permasalahannya adalah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman online oleh masyarakat. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian  tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Selanjutnya, Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## meminimalisir bentuk-bentuk penagihan
kepada  pihak  lain,  seperti  kontak  debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

## D. Penutup
Bentuk pertanggungjawaban pihak kreditur akibat dari penagihan yang dilakukan kepada pihak ketiga yaitu kontak debitur dalam suatu pinjaman online dapat berupa pemberian ganti rugi kepada kontak debitur atas kerugian yang telah ia sebabkan. yang telah disebabkannya. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian  tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan
dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online.
Saran yang dapat disampaikan penulis adalah merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain seperti Amerika dan China, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar meminimalisir bentuk- bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agustina,  Rosa,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Cet.1,  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005.
Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010.
Djojodihardjo, M.A Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
Fristikawati,  Yanti,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Sebuah  Pengantar,  Jakarta:  Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018.
Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet.5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1, Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
H.S, Salim, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981.
Meliala, Qirom Syamsudin, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1985.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992.
Nurhayati, Y, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, 2020.
Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Semur Bandung, 1989.
Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yudisia, 2009.
Satrio, J, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1978.
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
Setiawan, R, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.
Sutandi, Mariana, Tanggung Jawab Perdata dalam kecelakaan Lalu Lintas, Leiden: Rijks Universiteit te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, 1990.
Syahrini, Riduan, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2008.
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Acta Comitas , 5 (01).
Bf,  A.  R.  H.,  Wisudawan,  I.  G.  A.,  &  Setiawan,  Y.  (2022).  Model  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan Terhadap Bisnis Fintech Di Indonesia. Ganec Swara , 16 (2), 1526-1531.
Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (4), 592-607.
Chaffee, Eric. C, “RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry” Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas , 6 (02), 259
Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011;
Kris Endarto, Puri Galih, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013
Marditia,  P.  P.  R.,  Hasiholan,  A.  D.,  &  Wijaya,  V.  (2022).  Criticizing  apartment  ownership regulation  in  Indonesia:  A  study  of  New  South  Wales  and  Netherlands. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) , 11 (1), 390-397.
Marditia,  P.  P.  R.,  &  Kusumawardani,  P.  D.  (2022). Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). SOEPRA , 8 (1), 106- 119 Muhtarom, M, “Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014
Priliasari,  E.  (2019).  Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Transaksi  Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional , 49 (2), 1-27.
S, Abdillah. M, “Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020
Tami, Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, Pranata Hukum, Vol.10 No.1, 2015.
Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border , 5 (2), 1090-1104.
Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang  Pemerin- tahan. Administrative Law and Governance Journal , 3 (3), 430-441.

## C. Internet
Anz, “Pojok Bahasa; Padanan istilah online dan offline?”, https ://badanbahasa.kemdikbud. go.id/lamanbahasa/content/padanan- istilah -online-dan- offline , 17 Januari 2022
Dictionary , B. L. (1990). Blacks law dictionary . URL: https://dictionary . thelaw. com / truth .
Erizka  Permatasari. “Asas-Asas  Hukum  Kontrak  Perdata  yang  Harus  Kamu  Tahu”, https :// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt617a88d958bb9/asas-hukum-perdata/,  5 Desember 2021
Flora Dianti , “Macam-macam  Teori  Kausalitas  dalam  Hukum  Pidana”, https ://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori- kausalitas-dalam-hukum-pidana, 11 Januari 2022
HOTROOM Metro TV, “HOTROOM: Jerat Pinjaman Online (1/4)”, https ://www.youtube.com/ watch?v=y09YWtZr2Qk, 26 Desember 2021
Kamus Besar Bahasa Indonesia https ://www.kbbi.web.id/
Leski Rizkinaswara, “Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI” https :// aptika . kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/, 10 November 2021
Mochammad  Januar  Rizki, “Mengenal  Ragam  Regulasi  Jenis-jenis Fintech ”, https :// www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-regulasi-jenis-jenis- fintech - lt5f0deed94413c, 11 Januari 2022
M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R
Otoritas  Jasa  Keuangan, “ Infografis OJK  Bersama  Kementerian  Atau  Lembaga  Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info- terkini/Pages/ Infografis -OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen- Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx, 10 November 2021
Shanti Rachmadsyah, “Hukum  Perjanjian”, https ://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/,  5 desember 2021
Syahdan  Alamsyah, “Kelakuan  Penagih  Pinjol,  Teror  Teman  Peminjam  untuk  Tagih  Utang”, https ://news. detik .com/berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror- teman-peminjam-untuk-tagih-utang, 5 Januari 2022
Tantri  Dewayani, “Menyikapi  Pinjaman  Online,  Anugerah  atau  Musibah” https ://www. djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca- artikel /14040/Menyikapi-Pinjaman-Online- Anugerah-atau-Musibah.html, 10 November 2021

## D.  Peraturan Perundang­undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 TLN Nomor 4443
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Reglement Burgerlijk Rechtvordering
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , disingkat ICESCR

## BIODATA PENULIS
Putri  Purbasari  Raharningtyas  Marditia,  S.H.,  M.H., Dosen Hukum Perdata, Perjanjian Hukum dan Hukum Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Lulus Magister dari Universitas Diponegoro. Penelitian dan Publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: Mekanisme Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Atas  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Sebagai  Penemuan  Hukum Atas Problematika Non Executable Penyitaan Atas Aset Milik Negara (2020); Countercyclical And Omnibus Law : Sustainable Welfare Regulation Model In Accelerating Economic Benefit In Tourism During The Unintended Consequences Of Covid-19 Pandemic In Coastal Areas (2021); Arrangement model for the implementation of pledge of shares execution for a public company by private sale to create sustainable economic development (2022); Safe deposit box regulatory model An effort to  prevent  money  laundering  practices  in  the  Indonesian  banking  system  (2022);  The  Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority (2022); Model of legal protection for aircraft property guarantee in Indonesia (2022); Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs) (2022); Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands (2022 )
Michelle  Widjaja,  S.H ., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan peminatan Hukum Perdata dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Memiliki ketertarikan penelitian dibidang Hukum Perdata.

## M O D E L   P E R T A N G G U N G J A W A B A N   K R E D I T U R   P I N J A M A N   O N L I N E   K E P A D A   P E M I L I K K O N T A K   S E L U L E R   ( N O N   D E B I T U R )   A T A S   A K S E S   I L E G A L   P A D A   K O N T A K   D E B I T U R

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.176 https://mhn.bphn.go.id

## HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND

## DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA
(Virtual Land’s Material Rights and The Legality of The Virtual Land Agreement in Metaverse Reviewed Under Indonesian Civil Code)
Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, Dewi Bella Juniarti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: bwibawa9@gmail.com, mustika.hk@mail.ugm.ac.id, dewi.bella.j@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Aset virtual land dalam metaverse menjadi populer dan dan dianggap memiliki potensi investasi yang tinggi. Di Indonesia, virtual land sebagai suatu aset merupakan objek baru dalam hukum benda yang ketentuannya belum  diatur  dalam  hukum  positif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kedudukan  hukum virtual land dalam konteks hak kebendaan dan keabsahan perjanjian kebendaan dalam perdagangan suatu aset virtual land di platform metaverse menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif-yuridis  menggunakan  data  sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa virtual land dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dilekati dengan hak milik. Apabila ditinjau dari keabsahan transaksinya, KUHPerdata memandang transaksi virtual land sebagai perjanjian tukar menukar aset dan transaksi tersebut merupakan transaksi yang sah dan diakui berdasarkan hukum positif Indonesia.
Kata Kunci: Virtual Land , NFT, Metaverse , Hak Kebendaan, Perjanjian.

## Abstract
Virtual land assets in the metaverse are becoming popular and have high investment potential. In Indonesia, virtual land is a new object in property law, and this object has not been regulated yet by positive law. This study aims to identify the legal position of virtual land in the context of material rights and the validity of material agreements in trading a virtual land asset on the metaverse platform according to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The research method used is normative-juridical using secondary data. Based on the research results, it concludes that virtual land can be classified as an intangible movable object and can be attached to property rights. From the transaction’s validity, the Civil Code views virtual land transactions as asset exchange agreements, which are legal and recognized transactions based on positive Indonesian law.
Keywords: Virtual Land, NFT, Metaverse, Material Rights, Contract.

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membawa berbagai inovasi yang tidak hanya mempermudah dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tetapi juga memunculkan teknologi blockchain dan realitas baru, yakni realitas digital. 1 Blockchain dimanfaatkan sebagai sistem penyimpanan digital berbagai data yang terhubung melalui kriptografi  atau  teknik  penyampaian  pesan secara  rahasia  dengan  memanfaatkan  fitur enkripsi data. Perkembangan teknologi blockchain turut mendorong berkembangnya cryptocurrency dan aset virtual, sedangkan realitas digital memungkinkan pengguna menjalankan  aktivitas  selayaknya  di  dunia nyata dalam apa yang disebut dengan metaverse yang menggabungkan beberapa aspek  teknologi  informasi  seperti  media sosial, permainan virtual, augmented reality dan cryptocurrency . 2 Perkembangan teknologi yang menggabungkan beberapa aspek tersebut berpotensi meningkatkan ekonomi global dan meningkatkan pengoperasian suatu organisasi, membuat proses birokrasi lebih cepat dan semakin efektif, mengedukasi masyarakat  secara  lebih  efektif,  dan menciptakan pengalaman pengguna yang menakjubkan. 3
1 Jay David Bolter, Reality Media: Augmented and Virtual Reality (Massachusetts: MIT Press, 2021), hlm. 9.
2 Jean-François  Uhl  et.  al.,  Digitall  Anatomy:  Applications  ofI  IVirtuall,  Mixed  and  Augmented  Reality  (Human– ComputerI IInteraction Series (New York: Springer, 2021), hlm. 3.
3  IPwC, “Virtual and Augmented Reality Could Deliver a 1.4 Trilion Boost to The Global Economy by 2030,” PwC, https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2020/english/virtual-and-augmented-reality-could- deliver-a-p1-4trillion-boost.html. 2020 (diakses pada 23 Mei 2022).
4 Kye,  B  et.  al.,”  Educational  Applications  of  mMetaverse:  Possibilities  and  Limitations,”  Journal  of  Educational Evaluation for Health Professions 18, No. 32 (2021), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8737403/ (diakses pada 19 Mei 2022).
5 IFinancial Action Task Force, “Internationall Standards on ICombating IMoney ILaundering andI The IFinancing onI ITerrorism I& IProliferation” IThe FATFI IRecommendations, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf (diakses pada 20 Mei 2022).
Istilah metaverse berakar dari kata “meta”, yang berarti transendensi atau virtualitas, dan “universe”, yang memiliki makna dunia dan alam semesta. Universe di dalam metaverse ini merujuk pada bumi digital sebagai dunia baru yang diekspresikan melalui media digital seperti telepon pintar dan internet sehingga metaverse dapat  diartikan  sebagai  realitas virtual yang ada di luar realitas. 4 Pengguna metaverse dapat memanfaatkan berbagai avatar yang dimiliki untuk melangsungkan berbagai aktivitas, termasuk interaksi sosial, baik  yang  berpengaruh  atau  tidak  terhadap kehidupan di dunia nyata. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan peralihan aset virtual. Masyarakat menyebut peralihan tersebut sebagai transaksi jual  beli.  Aset  virtual  dapat  didefinisikan sebagai potret digital dari nilai yang bisa diperdagangkan atau ditransfer secara digital atau dapat dimanfaatkan dengan maksud pembayaran atau investasi. Aset virtual tidak termasuk representasi digital dari mata uang fiat,  sekuritas,  dan  aset  keuangan  lainnya yang sudah tercakup di bagian lain dalam rekomendasi Financial  Action  Task  Force (FATF). 5
Salah satu aset virtual yang sedang menarik  perhatian  masyarakat  dunia,

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
khususnya para investor adalah virtual land atau tanah virtual sebagai salah satu bentuk dari NFT yang dapat diakuisisi atau diperjual- belikan dengan cryptocurrency atau mata uang kripto oleh pengguna. Cryptocurrency diperoleh dengan beberapa cara, yakni: (1) penukaran antara cryptocurrency dengan mata uang di dunia nyata sesuai dengan harga pasar yang berlaku melalui platform penukaran kripto; dan (2) melalui penambangan atau mining . 6 Meskipun denah dari virtual land dipetakan berdasarkan penampakan asli dari bumi, tetapi kepemilikan virtual land di dalam metaverse tidak  ada kaitanya dengan kepemilikan tanah di dunia nyata. Virtual  land merupakan salah satu bentuk NFT yang merepresentasikan unique digital piece of real estate (diidentifikasikan dengan koordinat). Pembeli virtual land , pada umumnya memiliki dua tujuan yakni berharap untuk mendapatkan aliran pendapatan dan/atau dapat menjual virtual land yang dimiliki nantinya pada harga yang lebih tinggi (investasi). 7
Virtual  land yang dimiliki pengguna metaverse dikembangkan dengan cara membangun bangunan atau fasilitas, baik yang bersifat privat maupun publik atau komersial sesuai dengan yang dikehendaki pengguna selayaknya pemanfaatan tanah
6  Jorge A. B Leal, NFT AND METAVERSE: LEGAL LIMITS (Chicago: Independently Published, 2022), hlm. 15-20. 7  Voraprapa Nakavachara and Kanis Saengchote, “Is IMetaverse ILAND a GoodI IInvestment? IIt IDepends onI IYour IUnit Iof IAccount!”, Chulalongkorn  Business  School,  https://www.researchgate.net/publication/358422585_Is_ Metaverse_LAND_a_good_investment_It_depends_on_your_unit_of_account (diakses 22 Juni 2022).
8 Daniel Gonzale, Metaverse IInvesting: How INFTs, IWeb 3.0, IVirtual Iland andI VirtualI RealityI AreI GoingI to IChange Ithe IWorld Ias IWe IKnow IIt (Chicago: Independently Published, 2021), hlm. 30-32.
9 Chris Dilella and Andrea Day, “InvestorsI areI IPaying IIMillions Ifor lVirtualI lland inI The IMetaverse”, ICNCB https:// www.cnbc.com/2022/01/12/investors-are-paying-millions-for-virtual-land-in-the-metaverse.html (diakses pada 20 Mei 2022).
10 Raisa Bruner, “WhyI Investors IAre IPaying IReal IMoney IFor VirtualI lland”, The time,  https://time.com/6140467/ metaverse-real-estate/ (diakses pada 20 Mei 2022).
di kehidupan nyata. Pemilik virtual land akan mendapatkan aliran pendapatan dari para pengguna metaverse yang berkunjung ke bangunan atau fasilitas diatas virtual land miliknya. Pengembangan tersebut tentu saja merupakan upaya atas harapan pemilik terhadap kenaikan nilai ekonomi dari sebuah virtual land sehingga pemilik dapat menjualnya di masa mendatang dengan taksiran  harga  yang  bertambah  tinggi. 8
Sebidang virtual land memiliki nilai yang beragam dengan kisaran rata-rata sebesar 300.000 USD, tergantung pada fasilitas dan nilai strategis lokasi. Nilai tersebut sama dengan rata-rata harga rumah di Amerika Serikat. 9 Di tahun 2022, Everyrealm.inc melalui Republic Realm berhasil mencatatkan akuisisi virtual land termahal di metaverse yakni senilai 4,3 Million USD. Selain memiliki nilai  yang  fantastis,  kenaikan  harga  dari virtual land juga  menarik  perhatian  para investor. Menurut data dari CNBC, harga dari digital real estate , termasuk virtual land yang semula telah mengalami kenaikan hingga 500% setelah Facebook mengumumkan transisi ke Meta. 10
Munculnya virtual land menimbulkan beberapa isu dari segi hukum, yang pertama adalah  mengenai  klasifikasi virtual land sebagai benda dan hak kebendaan yang

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
melekat pada virtual land . Terkait apakah virtual land dapat  diklasifikasikan  sebagai benda, serta hak kebendaan apakah yang melekat pada virtual land ? Sampai saat ini, di Indonesia belum terdapat payung hukum yang secara spesifik mengakomodasi kedudukan virtual land dalam hukum benda dan peralihan hak kebendaan atas virtual land , padahal penentuan jenis benda berkaitan dengan penentuan kesempurnaan title  kedudukan  berkuasa  ( bezit ), jenis penyerahan ( levering ) yang dapat dilakukan, jenis pembebanan ( bezwaring ) yang dapat disematkan, dan daluwarsa ( verjaring ). 11
Isu hukum yang kedua adalah menyoal tentang jenis mekanisme peralihan yang seharusnya disematkan atas peralihan hak kebendaan atas virtual land di metaverse.
Untuk saat ini, masyarakat menganggap bahwa jenis mekanisme peralihan virtual land di metaverse adalah jual-beli. Hal tersebut tentu saja perlu ditinjau lebih jauh, mengingat instrumen pembayaran yang digunakan dalam metaverse merupakan mata uang kripto. Hal ini kemudian menjadi permasalahan karena merujuk Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dapat disimpulkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disebut dengan Rupiah serta merupakan suatu instrumen pembayaran yang sah diakui
11  Hasbullah et. al.,, IHukum  IKebendaan  IPerdata:l  IHak-Hakl  IYangl  Memberil  lKenikmatan (Jakarta: Ind-Hil-Co, 1942), hlm. 45-48.
12  Pundra Ajisaka. 2018. “Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi di Pasar Valuta Asing,”
Jurnal  Jurist-Diction :  Vol.  1  No.  2,  November  (2018),  https://www.researchgate.net/publication/342670830_ PERLINDUNGAN_HUKUM_NASABAH_PERORANGAN_DALAM_TRANSAKSI_DI_PASAR_VALUTA_ASING (diakses pada 19 Mei 2022).
13  Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta:  FH UII Press,  2016), hlm. 3. 14  J. Satrio, Cessie. Tagihan Atas Nama (Purwokerto:  Yayasan DNC, 2009)  hlm. 43.
berdasarkan UU Mata Uang. Kemudian, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) terdapat pengecualian pembayaran selain dengan rupiah, yakni menggunakan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Valuta asing merupakan mata uang yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi Internasional dan negara yang bersangkutan telah mengakui bahwa mata uang tersebut dipandang sebagai alat pembayaran yang sah. 12
Penentuan jenis mekanisme peralihan hak kebendaan virtual land di metaverse menjadi  hal  yang  penting  karena  karena berkaitan dengan keabsahan dan penguasaan subjek hukum atas suatu benda. Perpindahan hak milik sendiri dapat dilaksanakan dengan berbagai perjanjian kebendaan  seperti  jual  beli,  waris,  hibah, tukar-menukar dan mekanisme lainya yang memungkinkan untuk dilaksanakan seiring dengan perkembangan zaman. 13 Meskipun setiap  mekanisme  memiliki  pengaturan tersendiri, sebagai contoh jual-beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, sedangkan hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Lebih lanjut, menurut hukum perdata di Indonesia, beralihnya benda atau hak kebendaan antar orang dilaksanakan dengan perjanjian kebendaan ( zakelijk overeenkomsten ). 14
Keabsahan perjanjian kebendaan yang

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
meliputi  harus  ditinjau  dari  unsur-unsur syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini merujuk pada Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama  khusus,  maupun  yang  tidak  terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan hukum”. Unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 diantaranya: (1) adanya konsensualisme atau kesepakatan; (2) kecakapan para pihak; (3) ada objek yang diperjanjikan; (4) memenuhi kausa yang halal (tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum).
Di dalam tulisan ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai kedu- duk an virtual land dalam hukum benda serta melakukan analisis terhadap ke- absahan perjanjian kebendaan atas per- alihan virtual land di platform metaverse ditinjau  berdasarkan  KUHPerdata  sehingga pemahaman tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif.

## B.  Metode Penelitian
Metode  yuridis-normatif    dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 15
dimanfaatkan  dalam  Penelitian  ini.  Bahan pustaka yang dimanfaatkan terdiri dari: (1) Bahan hukum primer berwujud  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak yang terutama adalah KUHPerdata dan Peraturan
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 12.
16 B. Pratama, “Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights,” Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/801/1/012090 (diakses pada 19 Mei 2022).
Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan aset kripto pada khususnya di Indonesia; (2) Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, berwujud: penelitian-penelitian  hukum  dan  berbagai buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel dan karya tulis; dan (3) Bahan hukum tersier yang memberi petunjuk atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berwujud kamus.
Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep- tual ( conceptual approach ) yang dilakukan untuk mengetahui mengenai hak kebendaan, syarat sah mengenai suatu perjanjian serta validitas NFT sebagai benda dalam sistem hukum  positif  di  Indonesia  digunakan dalam  Penelitian  ini.  Adapun  pendekatan konseptual dilakukan dengan mengetahui konsep peralihan hak milik dalam metaverse dan mengaitkannya dengan konsep peralihan hak milik yang terjadi secara konvensional.

## C. Pembahasan
1. Kedudukan Virtual land di Metaverse dalam Hukum Benda Menurut KUHPerdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW ( Burgerlijk Wetboek ) yang bersumber dari sistem hukum di Eropa Kontinental  mengandung  konsep  hak  milik di Indonesia. Prinsip kepemilikan atas suatu properti di Eropa Kontinental dikenal sebagai numerous clausus 16 sehingga dalam konteks hukum  benda  Indonesia  berarti  bahwa
seseorang tidaklah dapat melakukan hak-hak kebendaan kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. 17 Konsekuensi  yang  timbul adalah KUHPerdata tidak dapat menentukan jenis baru suatu benda secara mudah, termasuk virtual land kecuali Peraturan Perundang-undangan telah mengaturnya. Namun, menurut J. Satrio, para ahli hukum Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda pada beberapa ketentuan dalam hukum benda, yakni dimungkinkannya perluasan pengaturan hukum benda ketentuan hukum benda dalam KUHPerdata karena kemajuan zaman. 18
Kedudukan virtual land dalam hukum benda Indonesia dapat dianalisis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa barang merupakan tiap benda dan hak yang berpotensi menjadi obyek  hak  milik.  Subekti  mendefinisikan benda  secara  sempit  berarti  sesuatu  yang dapat dilihat saja, namun pengertian benda secara luas yaitu segala hal yang dapat dihaki oleh seseorang. 19 Senada dengan Subekti, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa benda berwujud adalah sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indra manusia,  sedangkan  benda  tidak  berwujud adalah  benda  yang  tidak  dapat  dideteksi oleh panca indra manusia, yaitu berupa hak-hak  tertentu  yang  dapat  dilekati  hak
17  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 126.
18 Redaksi Hukum Online, “Cara Untuk Memperoleh Hak Milik Melalui Penyerahan,” Hukum Online, https://www. hukumonline.com/berita/a/cara-untuk-memperoleh-hak-milik-melalui-penyerahan-lt5a72a1e93c48c?page=2 (diakses pada 20 Mei 2022).
19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm 60.
20  Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 163.
21 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia . Cetakan Pertama (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 153.
22  Neng Yani Nurhayani, op. cit ., hlm. 180.
milik. 20 Selanjutnya, benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan kepemilikannya serta memiliki nilai ekonomis. 21 Peralihan benda ini mengakibatkan turut beralihnya hak kebendaan serta segala akibat hukum yang ada. 22 Lebih lanjut, berdasarkan beberapa hal tersebut, unsur-unsur dari suatu hal dapat diklasifikasikan sebagai benda, di antaranya: a)  segala  sesuatu  yang  dapat  dilekati  hak milik;  b)  berwujud  atau  tidak  berwujud; c) dapat dialihkan, dan d) memiliki nilai ekonomis. Virtual  land di dalam metaverse dapat memenuhi unsur-unsur dari benda dengan penjabaran sebagai berikut:

## a.  Dapat dilekati hak milik
Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atas suatu benda secara leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan  sepenuhnya,  sepanjang  tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan tidak menyalahi hak-hak orang lain. Hak kepemilikan atas virtual land dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta ( creator ) atau pemiliknya yang merupakan pengguna dari metaverse . Hak milik atas virtual land ini dapat diperoleh berdasarkan dua cara, kreator menciptakan sendiri virtual land miliknya atau dengan pemindahtanganan  melalui penawaran di platform metaverse , hibah, dan

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
lainnya. Pengakuan atas perlekatan hak milik dalam virtual land telah dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan penggunaan dan kebijakan konten masing-masing platform metaverse . Sebagai contoh salah satu platform metaverse , Decentraland menyatakan dalam Ketentuan Penggunaan ( Term of Use ) bahwa segala  hak  milik  dari  setiap LAND 23 dimiliki oleh pemiliknya. Berdasarkan Pasal 12.4. mengenai Kepemilikan dan Manajemen LAND , NFT dan Konten yang Dibuat Oleh Pengguna, pada bagian ketentuan mengenai LAND menyatakan bahwa semua hak milik atas setiap bagian virtual land adalah berada pada  pemiliknya.  Setiap  pemilik virtual land dapat memutuskan konten apa saja untuk dimasukkan ke dalam virtual land miliknya serta memberlakukan syarat dan ketentuan serta kebijakannya sendiri. 24 Selain itu, pengakuan hak milik pengguna juga terdapat dalam ketentuan terkait Kepemilikan Aset dan Permainan platform  The  Sandbox yang menyatakan bahwa pengguna sebagai pemilik aset dan game akan tetap menjadi pemilik aset sampai kapan pun selama tidak ditentukan lain. Selanjutnya, The  Sandbox juga  tidak  akan  mengklaim  kepemilikan apapun  atas  setiap  aset  dan  game  yang dimiliki oleh penggunanya. 25
23  LAND merupakan non-fungible token (NFT) berupa kepemilikan tanah. Melalui Decentraland , pengguna dapat memperjualbelikan NFT seperti aksesoris, pakaian, hingga tanah virtual (virtual land) dalam bentuk NFT yang bernama LAND. Pengguna menyimpan token LAND ini di dalam dompet virtual (wallet) miliknya, dan kemudian dapat menjualnya kembali pada platform metaverse. (sumber: https://blockchainmedia.id/cara-membeli-tanah- virtual-di-metaverse- Decentraland /). 24 Decentraland , “Terms of Use,” Platform Decentralan,  https:// Decentraland .org/terms/ (diakses pada 20 Mei 2022).
25 The Sandbox , “ The Sandbox Terms of Use,” Platform The Sandbox ,  https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/ (diakses pada 20 Mei 2022).
26  Neng Yani Nurhayani, loc. cit .,  hlm. 163.
27 Wian Erlank, “Introduction to Virtual Property: Lex Virtualis Ipsa Loquitur,” Potchefstroom Electronic Law Journal, https://www.researchgate.net/publication/298395856_Introduction_to_Virtual_Property_Lex_Virtualis_Ipsa_ Loquitur (diakses pada 20 Mei 2022). hlm. 2548.

## b.  Benda berwujud atau tidak berwujud
Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata mengklasifikasikan  benda  sebagai  benda berwujud  dan  benda  tidak  berwujud. KUHPerdata  sendiri  tidak  menyebutkan mengenai  karakteristik  maupun  sifat  dari benda tidak berwujud. Oleh sebab itu, untuk mengetahui  penjabaran  karakteristik  dan sifat  benda  tidak  berwujud  maka  penulis akan merujuk pada pendapat ahli hukum. Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,  karakteristik  dari  benda  berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. 26 Keberwujudan  atau  tidak berwujudnya virtual land dalam hukum benda masih menimbulkan perdebatan. Namun  klasifikasi  ini  dinilai  perlu  dibahas karena akan menimbulkan konsekuensi pada mekanisme penyerahan objek virtual land . Wian Erlank berpendapat bahwa virtual property merupakan suatu aset tidak berwujud ( intangible ) yang termasuk dalam hukum kepemilikan ( property law ) karena suatu virtual land memiliki hak kekayaan intelektual di dalamnya. 27 Hak kekayaan intelektual inilah yang sebenarnya benda tidak  berwujud  ( intangible good ) karena tidak  dapat  ditangkap  oleh  indera  manusia. Namun, penentuan benda tergolong sebagai
benda  berwujud  atau  tidak  berdasarkan dapat  atau  tidaknya  ditangkap  oleh  indra manusia, akan menimbulkan kebingungan dan perdebatan karena perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan keberadaan virtual land dapat dirasakan oleh panca indra manusia meskipun tidak memiliki wujud secara fisik di dunia nyata.
Saat ini, virtual land dapat ditangkap dengan  indra  penglihatan  dan  aktivitas yang ada di atasnya juga dapat ditangkap oleh pendengaran manusia. Perkembangan lebih lanjut, dunia metaverse juga akan bertransformasi untuk memadukan realitas virtual dan realitas tambahan ( Augmented Reality ) yang memanfaatkan sarung tangan canggih dan berbagai sistem sensor lainnya yang memungkinkan penggunanya merasakan benda virtual selayaknya benda di dunia nyata. Michael Abrash, seorang kepala peneliti dari Reality Labs menyatakan bahwa perkembangan terbaru dari penggabungan realitas virtual dan realitas tambahan membuat dia dapat merasakan sensasi melihat, menyentuh dan mendengar objek virtual berupa piring keramik. 28
Merujuk pada pendapat dari Sri Soedewi  Masjchoen  Sofwan  dan  subekti yang menyatakan bahwa benda berwujud atau  tidak  ditentukan  berdasarkan  dapat atau tidaknya ditangkap oleh indera manusia, menyebabkan virtual land seharusnya dapat diklasifikasikan  sebagai  benda  berwujud karena dapat ditangkap oleh panca indra.
28 Adi Robertson, “Meta’s Sci-Fi Haptic Glove Prototype Lets You Feel VR Objects Using Air Pockets,” The Verge, https://www.theverge.com/2021/11/16/22782860/meta-facebook-reality-labs-soft-robotics-haptic-glove- prototype (diakses pada 27 Mei 2022).
29  The Meta-verse, Metaverse Investment Guide, Invest in Virtual land, Crypto Art, NFT (Non Fungible Token), VR, AR & Digital Assets: Blockchain Gaming The Future of The New Digital World (United State: Metaverse Books, 2021), hlm. 189.
Namun,  adanya  fakta  tersebut  tidak  serta- merta menjadikan virtual land dapat diklasifikasikan  sebagai  benda  berwujud, karena meskipun dapat ditangkap oleh indera manusia, dimiliki dan dimanfaatkan, virtual land sejatinya  tidak  memiliki  wujud  fisik  di dunia nyata.
Wujud  dari virtual land sebagai salah satu bentuk dari NFT adalah serangkaian kode yang memuat informasi elektronik dan terenkripsi dalam sistem elektronik dan dibuat sedemikian rupa meniru berbagai objek yang ada di dunia nyata. 29 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal  1  angka  1  mendefinisikan  informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menyatakan bahwa barang digital  adalah  barang  yang  tidak  berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital,  meliputi  barang  yang  merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
pada  piranti  lunak,  multimedia,  dan/atau data elektronik. Berdasarkan ketentuan UU ITE dan PP PMSE tersebut, maka virtual land dapat  diklasifikasikan  sebagai  benda  tidak berwujud.
c.  Dapat dialihkan Peralihan yang dimaksud adalah peralihan hak milik virtual land yang terjadi antara para pengguna platform metaverse melalui pemindahtanganan ( transfer ). 30
Sebagai contoh, peralihan virtual land pada Decentraland dapat dilakukan dengan cara pengguna membeli ( buy ) suatu virtual land yang dimiliki oleh pengguna lainnya. Transaksi virtual land antar pengguna di platform metaverse ini  merupakan  peristiwa  hukum yang melahirkan suatu perikatan antara penjual dan pembeli virtual land sehingga hak milik atas virtual land juga turut berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Lebih lanjut, ketentuan dapat dialihkannya virtual land tercantum dalam terms of use dari berbagai platform metaverse . Salah satu contoh dari peralihan hak milik virtual land dapat dilihat Syarat Penggunaan Decentraland yang menyatakan “jika pengguna memilih untuk membeli, memperdagangkan, atau menjual virtual land , aksesoris untuk avatar, atau NFT,...” 31 Pengakuan atas peralihan virtual land ini juga terdapat dalam Syarat Penggunaan The  Sandbox pada ketentuan
30 Mike  Martin  &  Kyle  Roof, Get  Rich  With  Digital  Real  Estate:  Become  a  Digital  Landlord  Today! (Chicago: Independently Publish, 2021), hlm. 31.
31 Decentraland , loc. cit .,  https:// Decentraland .org/terms/.
32 The Sandbox , loc. cit .,  https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/.
33  Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan , (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 127.
34  Voraprapa Nakavachara et. al., loc. cit. ,  https://www.researchgate.net/publication/358422585_Is_Metaverse_ LAND_a_good_investment_It_depends_on_your_unit_of_account (diakses pada 28 Mei 2022).
35  Viktor Weber, Digital Real Estate: Technology, Innovation and Future Trends (London: Routledge, 2019), hlm. 89.
mengenai Kepemilikan Aset dan Permainan 32 yang menyebutkan bahwa pengguna akhir yang membeli suatu aset memiliki hak untuk menjual, memperdagangkan, menyumbangkan, memberikan, memindah - tangankan, atau menghanguskan NFT sesuai dengan keinginan mereka.

## d.  Memiliki nilai ekonomis
Benda dianggap memiliki nilai ekonomis jika dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. 33 Pemilik virtual land pada umumnya mengharapkan dua manfaat ekonomis yakni mendapatkan aliran pendapatan dan/atau menjual virtual land miliknya pada harga yang lebih tinggi. 34 Aliran pendapatan diperoleh dari berbagai hal, salah satunya dari penarikan biaya kunjungan terhadap pengguna yang mengunjungi atau memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun di atas virtual land . 35 Lebih lanjut, nilai ekonomis dari virtual land dapat dimanfaatkan di dunia nyata dan diperhitungkan dengan cara mengkalkulasikan nilai aset kripto yang digunakan oleh platform dengan kurs yang telah diakui dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, sebidang virtual land di Decentraland memiliki harga sebesar 4.200 MANA. Berdasarkan kurs salah satu aset kripto, yakni MANA per tanggal 27 Mei 2022, 1 keping MANA memiliki nilai yang setara dengan Rp 16.350,00. Sehingga apabila
H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
dikalkulasikan, nilai dari sebidang virtual land tersebut adalah Rp68.670.000. Pemilik virtual land yang telah menjual aset miliknya dapat memperoleh uang dan membelanjakannya di dunia nyata setelah menjual aset kripto
36 Lintang Yudhant.aka & Ninis Nugraheni, “The Concept of Authorization (Bezit) In Sales and Purchase Transactions of Virtual Property”, Jurnal Yustisia Vol 8, No 1 (2019), https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/28182/20190 (diakses 18 Mei 2022).
yang dimiliki dengan mata uang yang telah diakui dalam perdagangan internasional seperti Rupiah, Euro, Dollar Amerika, dan lain sebagainya.
Tabel 1. Persamaan unsur benda dengan virtual land Unsur benda Unsur virtual land Dapat dilekati oleh hak milik Dapat dilekati oleh hak milik Berupa benda berwujud atau tidak berwujud Dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud Dapat diperalihkan Dapat diperalihkan Memiliki nilai ekonomis Memiliki nilai ekonomis
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwasanya virtual land memiliki unsur yang sama dengan unsur benda. Pertama, virtual land dapat  dilekati  oleh hak kepemilikan. Kedua, virtual land dapat digolongkan  sebagai  benda  tidak  berwujud yakni  berupa  informasi  elektronik.  Ketiga, virtual land sebagai suatu benda dapat diperalihkan kepemilikannya melalui metode transfer. Keempat dan yang terakhir, virtual land memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.
2. Jenis Hak Kebendaan dan Cara Perolehan Hak Kebendaan Virtual Land di Metaverse menurut KUHPerdata
Setelah membahas mengenai kedudukan hukum virtual land dalam hukum benda, maka selanjutnya adalah menganalisis hak kebendaan yang melekat pada virtual land dan mekanisme perolehan hak kebendaan tersebut. Mengingat, virtual property yang ada dalam berbagai platform di luar metaverse
seperti dalam permainan berbasis simulator, yakni PUBG, Dragon Nest Sea Dirmly, dan The Sims hanya memberikan hak untuk menguasai dan menikmati objek terkait ( bezit ). 36 Hingga saat ini masyarakat memahami bahwa hak kebendaan yang melekat dalam virtual land di metaverse merupakan hak milik. Hal tersebut dapat ditinjau dari perolehan hak milik.
Virtual  land adalah hal yang baru dan belum pernah disinggung di dalam KUHPerdata maupun peraturan hukum positif lainnya. Pasal 584 KUHPerdata menjelaskan bahwa hak milik atas suatu . benda  tidak dapat diperoleh selain dengan pengambi . lan untuk dimi i liki, dengan per . lekatan, dengan lewat waktu, dengan pe . warisan, baik menuru . t undang-undang maupun menurut surat wasia . t, dan dengan penunjukan atau penyerahan  berdasarkan  suatu  peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
berbuat terhadap benda . itu. 37 Hage Raad berpendapat bahwa cara perolehan yang terdapat di dalam KUHPerdata tidak lengkap dan  tidak  terlalu  sistematis  (Vollmar,  1989: 226). 38
Mengenai  sifat  limitatif  dari  pasal  584 KUH Perdata, para ahli hukum di Indonesia memiliki pendapat berbeda. 39 Ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa terdapat cara perolehan hak milik lainnya, dilakukan dengan percampuran harta, pembentukan benda baru atau penggabungan beberapa benda menjadi suatu benda baru. 40
Abdulkadir Muhammad juga berpendapat bahwa hak mi . lik sebagai hak kebendaan yang paling utama dapat diperoleh dengan cara pembentukan benda baru, atau disebut dengan penciptaan 41 sehingga memperoleh hak mi . lik atas benda yang diciptakannya itu. 42
Berdasarkan beberapa bentuk perolehan hak milik di atas, penciptaan merupakan bentuk perolehan hak milik yang paling sesuai bagi objek virtual land dalam metaverse . Proses penciptaan virtual land dikenal sebagai proses “ minting ”. Tanpa adanya proses minting ini, desain 3D yang dimiliki kreator  tidak  akan  menjadi  sebuah virtual land atau NFT yang merupakan serangkaian
37 Vide Pasal 584 KUH Perdata: Pasal 584 KUH Perdata menyangkut cara perolehan benda bergerak. “Setelah terbitnya Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada bagian IV menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang berkenaan dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,..., dicabut dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”.
38  Salim H. Sidik. Pengantar Hu.kum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 103.
39 Redaksi  Hukumonline,  loc.  cit.,  https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-untuk-memperoleh-hak-milik- melalui-penyerahan-lt5a72a1e93c48c?page=2 (diakses pada 20 Mei 2022).
40 Ibid . 41  Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 141. 42 Ibid . 43  Andres Guada.muz, “ Non-fungible tokens (NFTs) and Copyright”, WIPO Magazine (2021), https://www.wipo.int/ export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2021/wipo_pub_121_2021_04.pdf (diakses pada 20 Mei 2022). 44  Sandbox, “ The Sandbox Terms of Use”, https://www.sandbox.game/en/terms-of-use/ (diakses pada 20 Mei 2022)
kode berupa angka dan huruf yang disebut dengan token ID dan contract address 43 dan menjadi  inti  dari  suatu  NFT.    Dalam  proses minting ini, kreator dapat melampirkan aset digital yang dikehendaki kedalam NFT yang akan menjadi satu kesatuan dengan token ID dan contract address . Output dari minting adalah kode unik yang tercatatkan dalam blockchain. Kreator yang telah memiliki kode unik hanya mempunyai hak menguasai atas virtual land yang diciptakannya ( bezit ), tetapi juga mendapatkan hak milik ( eigendom ) yang memberi kreator kebebasan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya atas objek virtual land miliknya, termasuk memindahtangankan objek tersebut ke pihak lain. Perolehan hak milik melalui minting telah diakui oleh berbagai platform metaverse , sebagai contoh dalam terms of use  The Sandbox dijelaskan secara tegas dalam ketentuan mengenai aset dan penciptaan game bahwa pengguna dapat membuat, mengunggah, dan menukar aset serta membuat game yang mematuhi persyaratan. 44
Selain melalui penciptaan, terdapat cara perolehan lainnya yaitu melalui penyerahan ( overdracht atau levering ) yang dikenal sebagai lembaga cara perolehan hak kebendaan

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
yang dalam hukum perdata Indonesia. 45

## Berdasarkan Pasal 612 KUHPerdata hingga
Pasal 617 KUHPerdata terdapat tiga cakupan penyerahan, di antaranya penyerahan benda tetap, penyerahan benda bergerak dan penyerahan piutang atas nama. Lebih lanjut, terdapat dua jenis penyerahan yang dikenal, yaitu penyerahan nyata dari suatu benda (feitelijke levering) untuk benda bergerak, dan penyerahan berupa perbuatan yuridis yang mengalihkan hak milik (transfer of ownership atau juridische levering) untuk benda tetap atau tidak bergerak.
Hingga saat, ini, undang-undang, belum menentukan secara, khusus dan eksplisit  mengenai  klasifikasi  dari  virtual land  di  metaverse.  Namun,  jika  ditinjau dari penggolongan benda bergerak atau tidaknya, virtual land dapat dianggap sebagai benda  bergerak  karena,  sifatnya  yang  tidak, dimaksudkan  untuk  mengikuti  tanah,  dan bangunan, sehingga penyerahan dilakukan secara nyata (feitelijke levering). Lebih lanjut, hal tersebut juga masih dapat menimbulkan perdebatan mengingat meskipun virtual land sebagai informasi elektronik berdasarkan UU ITE juga dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud yang berdasarkan Pasal, 613 ayat (1) KUHPerdata, seharusnya diserahkan dengan pembuatan akta otentik, atau akta di bawah tangan.
Menimbang majunya perkembangan zaman, pola transaksi yang dilakukan oleh antara satu orang dengan orang lainnya juga mengalami perubahan dan perkembangan.
45  Abdulkadir Muhammad, op. cit ., hlm. 155.
46 Erni Herawati, “Perkembangan Benda Dalam Hukum dan Cara Penyerahannya,” Business Law Bina Nusantara, https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/perkembangan-benda-dalam-hukum-dan-cara-penyerahannya/ (diakses pada 20 Mei 2022).
Perpindahan hak kepemilikan bisa jadi lebih kompleks  dan  tidak  sesederhana  seperti cakupan penyerahan yang terdapat dalam KUHPerdata. 46 Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa salah satu syarat dari penyerahan adalah harus dilakukan dengan penyerahan secara nyata. Syarat penyerahan (levering) inilah yang akan menjadi titik temu dari perdebatan mengenai penyerahan objek virtual land . Pasal 584 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik dapat diperol . eh dengan penyerahan nyata berdasarkan suatu peristiwa hukum perdata dan dilakukan oleh orang yang berwenang atas benda tersebut. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa terdapat empat syarat penyerahan, di antaranya: (1) harus adanya  alas  hak  (titel)  yang  berarti  bahwa penyerahan harus dilakukan berdasarkan hubungan hukum. Hubungan hukum ini dapat  timbul  karena  adanya  perjanjian kebendaan ( zakelijk )  seperti  halnya  jual- beli, tukar menukar, pemberian hadiah, dan lain sebagainya; (2) harus adanya perjanjian kebendaan ( zakelijk ); dan (3) harus dilakukan oleh orang yang berwenang atas objek tersebut, yang berarti bahwa penyerahan hak milik harus dilakukan oleh orang yang berhak atas objek yakni pemilik sah atas objek virtual land itu sendiri; dan (4) harus dilakukan dengan penyerahan nyata. Penyerahan secara nyata ini maksudnya adalah bahwa objek hak milik beralih dari pihak penyandang hak milik sebelumnya kepada pihak penyandang hak milik yang baru.

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
Syarat penyerahan yang pertama adalah harus  adanya  hak  titel.  Hal  ini  dibuktikan dengan hubungan hukum dari jual-beli atau tukar-menukar aset antara pemilik virtual land dengan pemilik aset kripto. Syarat kedua adalah harus adanya perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan dalam transaksi pemindahtanganan virtual land dilakukan dengan menggunakan smart contract . Berbeda dengan kontrak konvensional, smart contract dapat mengeksekusi secara otomatis  klausul  terkait  yang  diperjanjikan serta berbentuk kode komputer yang terdesentralisasi di dalam blockchain. Syarat ketiga  adalah  penyerahan  diselenggarakan oleh pihak yang berwenang atas objek tersebut. Pemilik virtual land dalam metaverse merupakan orang yang berwenang untuk mengalihkan objek virtual land miliknya. Ketentuan mengenai pemindahan hak milik ini dapat diketahui pada syarat penggunaan yang terdapat pada masing-masing platform metaverse . 47 Sebagai contoh dalam platform Decentraland , dinyatakan bahwa segala konten yang diciptakan oleh pengguna merupakan hak milik pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak miliknya,  seperti  melakukan  perbuatan  jual- beli, memindahtangankan, dan perbuatan hukum lainnya. 48 Syarat penyerahan yang terakhir adalah bahwasanya penyerahan haruslah dilakukan melalui penyerahan nyata. Bahwasanya hak milik baru akan berpindah
47 R.J. Ruppenthal, Digital Assets in the Emerging Metaverse: An Introduction to Smart Contracts, NFTs, and Virtual land (United State: Kindle Edition, 2021), hlm. 17.
48 Decentraland , loc. cit ., https:// Decentraland .org/terms/(diakses pada 20 Mei 2022). 49  Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 158.
50 Vide Pasal 1457 KUHPerdata.
pada saat dilakukan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan (atau yang dianggap dilakukan dari tangan ke tangan). 49 Dalam konteks jual beli virtual land , penyerahan dilakukan secara langsung melalui sistem yang terkomputerisasi. Sebagai contoh, Alice menjual virtual land miliknya di dalam suatu platform metaverse . Kemudian virtual land tersebut dibeli oleh Bob. Setelah melakukan pembayaran, objek virtual land Alice akan berpindah ke akun wallet milik Bob. Proses peralihan objek virtual land ini dilakukan secara langsung,  otomatis,  dan  terkomputerisasi. Sehingga Bob dapat secara langsung melihat perpindahan token ID , contract address , dan aset virtual land miliknya di dalam wallet dan platform metaverse . Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya penyerahan virtual land dapat dilakukan secara nyata dari Alice kepada Bob. Hal ini dikarenakan begitu token NFT atas virtual land milik Alice berpindah kepada Bob, Alice tidak  akan  memiliki  kuasa  lagi  atas virtual land tersebut, dan sebaliknya, Bob menjadi pihak yang berkuasa secara langsung atas objek virtual land tersebut.
3.  Identifikasi Perjanjian Jual Beli dalam Peralihan Hak Virtual Land
KUHPerdata  mengartikan  perjanjian jual-beli sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang , objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar harga kepada penjual sebagai hak yang harus , diberikan. 50
Di , dalam perjanji . an jual , -beli, terdapat unsur
esensialia atau mutlak yang harus dipenuhi agar perjanjian jual-beli karena berkaitan dengan prestasi para pihak dan sebagai pembeda dengan perjanjian lainnya, yaitu adanya unsur barang dan harga. 51 Pasal 499 KUHPerdata mengartikan barang sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek , dari hak milik. Sebagaimana telah diuraikan diatas, virtual land merupakan suatu benda dan dapat menjadi objek hak milik sehingga unsur barang dalam jual-beli terpenuhi. Selain unsur barang, unsur esensialia lainnya adalah unsur harga sebagai nilai tukar dari suatu barang  yang  disepakati  oleh  ked . ua belah pihak. KUHPerdata sendiri tidak memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai unsur harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan at . au berupa uang, atau jumlah ua . ng atau alat tukar lain ya . ng setara. Lebih lanjut, harga juga dapat diartikan sebagai nilai atau nominal yang dapat dinyatakan dengan rupiah atau mata uang lainnya yang telah diakui oleh perdagangan internasional. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. , 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “harga rupiah merupakan nilai atau  nominal  yang  tercantum  pada  setiap pecah . an rupiah”.
Pada platform metaverse , virtual land diperjualbelikan menggunakan alat tukar berupa cryptocurrency atau aset kripto yang dilakukan secara langsung oleh pengguna melalui wallet dengan memanfaatkan teknologi blockchain sehingga setiap transaksi yang  berlangsung  akan  tercatatkan,  tidak

## 51 Ibid.
52 Vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
dapat dihapus, dan transparan. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran virtual land di platform metaverse ini pun menimbulkan perdebatan. Pasalnya pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melarang penggunaan mata uang selain Rupiah sebagai nilai tukar pada transaksi yang dilakukan di dalam negeri. Unsur harga merupakan salah satu unsur esensialia dari perjanjian jual-beli, yang berarti bahwa unsur ini mutlak harus ada dan wajib dipenuhi.
Melihat konsep hukum Indonesia, pengaturan mengenai macam dan harga mata  uang  tercantum  dalam  konstitusi negara tepatnya pada Pasal 23B UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa uang sebagai alat pembayaran yang sah. 52 Berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang menyebutkan bahwa sistem  hukum  positif  mengatur  bahwa Rupiah adalah mata uang Indonesia, yang wajib  digunakan  dalam:  a)  setiap  transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan c) transaksi keuangan lainnya, yang kesemuanya dari kegiatan tersebut dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan mengenai pengecualian pembayaran selain dengan Rupiah, yakni menggunakan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Valuta asing merupakan mata uang yang

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi internasional dan negara yang bersangkutan telah mengakui bahwa mata uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah. 53 Hingga saat ini di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, belum mengakui eksistensi mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan BAPPEBTI secara tegas menyatakan bahwa mata uang kripto bukanlah alat pembayaran yang sah. Kendati tidak  dianggap  sebagai  mata  uang,  namun pemerintah Indonesia mengakui eksistensi mata uang kripto ( cryptocurrency) sebagai aset atau komoditas. 54
Transaksi peralihan hak virtual land yang dilakukan dalam platform metaverse belum dapat dikategorikan sebagai jenis transaksi yang dikecualikan sebagaimana terdapat pada Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan pencantuman harga serta alat pembayaran  tidak  dilakukan  sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tetapi dilakukan dengan pencantuman harga sesuai dengan nilai dari aset kripto yang telah ditetapkan oleh masing-masing platform . Sebagai contoh, platform Decentraland menggunakan mata uang kripto yang disebut sebagai MANA, sedangkan platform The  Sandbox menggunakan mata uang kripto yang disebut sebagai SAND . Dalam kasus Decentraland,  The  Sandbox , maupun berbagai platform metaverse lain, mata uang
53  Pundra Ajisaka. 2018. Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing. Jurist- Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
54 Vide Peraturan Ba.nk Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan dan Peraturan Badan Pen.gawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
kripto ini dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dalam kedua platform tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pemahaman di atas dapat dipahami bahwa selama pencantuman harga serta alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli tersebut bukanlah menggunakan mata uang rupiah, maka secara yuridis transaksi tersebut dinilai bertentangan dengan UU Mata Uang dan tidak  memenuhi  unsur  esensialia  dari  jual- beli.
4.  Identifikasi Perjanjian Tukar Menukar dalam Peralihan Hak Virtual Land Peralihan hak milik virtual land melalui mekanisme  transaksi  jual-beli  sejatinya tidak  memenuhi  unsur  esensialia  perjanjian jual beli menurut KUHPerdata. Lebih lanjut, transaksi  tersebut  lebih  identik  dengan perjanjian tukar menukar. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat bayar, meskipun tetap diakui sebagai aset.
Berdasarkan Pasal 1541 KUHPerdata, tukar menukar merupakan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan  timbal  balik  berupa  pertukaran barang dengan barang lainnya sebagai ganti atas barang tersebut. Unsur esensialia dari perjanjian tukar menukar adalah adanya barang  yang  tidak  memiliki  perbedaan konsep dengan unsur barang yang dalam perjanjian jual beli. Hal ini berdasarkan Pasal 1542 KUHPerdata, yakni segala hal yang dapat diperjualbelikan maka barang tersebut
H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
dapat pula menjadi objek dari  perjanji . an tukar menukar.
Pada perjanjian tukar menukar, kesepakatan  yang  muncul  tidak  harus menggunakan harga untuk menunjukkan nilai suatu barang, hanya perlu memberikan bara . ng se . cara  timbal  balik  sebagai  ganti  suatu barang lainnya. Selanjutnya, hak milik atas barang akan berpindah secara penuh setelah dilakukan penyerahan. 55 Nilai dari suatu barang yang dijadikan objek tukar-menukar tergantung pada kesepakatan dari para pihak yang  terlibat.  Dalam  artian  lainnya  yakni bahwa  nilai  suatu  barang  tidak  ditentukan oleh besaran nilai mata uang yang mutlak atau pasti.
Penentuan terkait kerangka perjanjian kebendaan dalam transaksi virtual land di metaverse juga  dapat  ditinjau  berdasarkan kategori perjanjian bernama ( nominaat ) atau tidak bernama ( innominaat ). Perjanjian nominaat adalah jenis perjanjian yang telah diatur atau disebutkan secara khusus dalam KUHPerdata, sedangkan perjanjian innominaat merupakan sebaliknya, yaitu perjanjia . n yang belum diatur secara khus . us dalam KUHPerdata karena lahir dan berkem . bang dalam praktik di masyarakat. 56 Sebagai contoh, perjanjian innominaat di Indonesia
55  Ketentuan mengenai Jual Beli juga diterapkan dalam perjanjian Tukar Menukar salah satunya adalah adanya pemindahan hak milik seutuhnya apabila barang tersebut sudah dilakukan penyerahan kepada pemilik barang. 56  Dasar pengenaan perjanjian innominaat tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata.
57  Nick Szabo memperkenalkan smart contract pada awal 1990. Smart contract telah ada sejak dahulu, namun penggunaannya  secara  praktis  baru  terjadi  sejak  perkembangan  blockchain.  Penggunaan  smart  contract  ini kemudian dipopulerkan oleh Ethereum pada 2015. Smart contract memungkinkan kontrak untuk dieksekusi secara otomatis tanpa adanya pihak ketiga (self-executing contract). Pada Tsui S. Ng, “Blockchain and Beyond,” Business Law Today, (September, 2017): Hal 2, https://www.jstor.org/stable/10.2307/27031184 diakses pada 27 Mei 2022.
58  Keabsahan penggunaan smart contract sebagai perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata.
59 Definisi kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE adalah suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Keberadaan kontrak elektronik ini diakui sebagai bentuk perjanjian menurut KUHPerdata.
adalah perjanjian leasing, public private partnership, dan lainnya.
5. Keabsahan Perjanjian Kebendaan dalam  Peralihan Hak Virtual Land di

## Metaverse
Perjanjian kebendaan yang berlangsung platform metaverse dilakukan melalui platform dengan menggunakan sistem elektronik. Perpindahan hak kebendaan akan  berlangsung  secara  otomatis  karena dieksekusi melalui teknologi smart contract 57 dalam jaringan blockchain sehingga kontrak dieksekusi secara elektronik tanpa adanya pihak  ketiga. 58 Perjanjian pertukaran aset virtual land dengan aset kripto yang diselenggarakan melalui sistem elektronik ini dianggap sebagai kontrak elektronik. 59
Kontrak elektronik ini termasuk dalam perjanjian innominaat dan harus memenuhi ketentuan KUHPerdata.
Selanjutnya, pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang keabsahan kontrak elektronik. Menurut klausul tersebut, kontrak elektronik dianggap sah jika: a) ada kesepakatan antara para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuatu

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
dengan ketentuan hukum; c) ter . dapat suatu h . al  tertentu;  dan  d)  objek  transaksi  tidak boleh  melanggar  hukum,  ketertiban  umum, dan kesusilaan.
Kontrak elektronik pada platform metaverse dapat ditemukan pada halaman website platform tersebut. Sebagai contoh yaitu kontrak elektronik platform Decentraland dapat ditemui pada Syarat Penggunaan yang dapat diakses melalui sistem elektronik platform Decentraland . Dasar  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu perjanjian adalah Pas . al 1320 KUHPer . data. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah jika memenuhi empat syarat berikut: a) kesepakatan para pihak; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian tersebut terbagi menjadi dua, syarat  subjektif  dan  syarat  objektif. 60 Syarat subjektif adalah huruf a dan b yakni adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan dari para pihak. Sedangkan syarat objektif terdapat pada huruf c dan d yakni menyangkut suatu hal tertentu dan sebab yang h .. alal. Maksud dari  syarat  objektif  adalah  bahwa  bilamana syarat  objektif  ini  tidak  dapat  terpenuhi, maka kesepakatan akan batal demi hukum ( null and void ). 61
Selanjutnya, penulis akan menganalisis syarat keabsahan suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerd .. ata dalam hal perjanjian pertukaran aset virtual land dengan aset kripto.
60 Si Pokrol, “Batalnya Suatu Perjanjian,” Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/batalnya-suatu- perjanjian-cl3520 (diakses pada 27 Mei 2022).

## a.  Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri
Syarat pertama yang harus terpenuhi dalam transaksi tukar menukar antara virtual land dengan aset kripto di metaverse adalah adanya persetujuan untuk mengikatkan diri. Kesepakatan  ini  terjadi  ketika  adanya  suatu penawaran ( offer ) oleh salah satu pihak, yang dilanjutkan dengan pihak lainnya melakukan penerimaan atas penawaran tersebut ( acceptance ). Dalam konteks perjanjian tukar menukar aset virtual land dengan aset kripto, penawaran dilakukan oleh pemilik objek virtual land dan penerimaan dilakukan oleh pemilik aset kripto itu sendiri. Dalam hal pemilik objek virtual land menawarkan objek tersebut untuk dapat ditukarkan kepada pihak lain, maka penawaran ini dapat dilihat dan diakses  oleh  setiap  orang  yang  mengakses platform tersebut. Pada umumnya, seseorang yang ingin menukarkan aset kripto miliknya dengan aset virtual land akan menyatakan sepakat atas penerimaan tersebut dengan melakukan “klik” pada formulir yang disediakan oleh platform . Berdasarkan “klik” inilah, kesepakatan terjadi dan peralihan hak kebendaan juga dapat dieksekusi oleh sistem yang terkomputerisasi. Menurut Edmon Makarim dan Deliana, Masyarakat Ekono . mi Eropa  mengimplementasikan  sistem  “tiga- klik” guna mene . ntukan kapan kesepaka . tan dicapai dalam transaksi komersial elekt . ronik ( e-commerce ).  Pada  sistem  “tiga-klik”  ini, klik yang pertama adalah pada saat calon pembeli melihat penawaran yang dibuat oleh calon penjual. Klik ke . dua adalah ketika calon pembeli menerima tawaran tersebut

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
( acceptance ).  Selanjutnya,  klik  ketiga  yaitu pada  saat  persetujuan  dan  konfirmasi calon penju . al kepada calon pembeli terkait diterimanya penerimaan ( acceptance ) oleh calon pembeli. 62 Dalam konteks perjanjian tukar menukar aset virtual land dengan aset kripto,  sistem  tiga-klik  ini  juga  diterapkan. Misalnya yaitu pada saat calon pengguna yang ingin menukarkan aset kripto miliknya dengan aset virtual land melakukan persetujuan pada formulir yang disediakan oleh platform dalam penawaran suatu objek virtual land yang dilakukan oleh pemilik objek virtual land tersebut.  Ketika  kolom  “saya  setuju” atau “ I accepted ” dicentang, maka pada saat itu kesepakatan terjadi. Selanjutnya, sistem akan memproses kesepakatan tersebut dan mengeksekusi perpindahan hak milik virtual land tersebut pada saat yang sama.

## b. Kecakapan untuk Membuat Perikatan
Kecakapan  dimaksudkan  untuk  setiap ora . ng yang memiliki kewenangan untuk melakukan  tindak . an hukum menurut undang-undang. Dalam mengadakan suatu perjanjian, maka persetujuan harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang dinyatakan cakap  secara  hukum  positif  Indonesia.  Pada dasarnya menurut Pasal 1329 KUHPerdata, semua orang dianggap memiliki kecakapan bertindak kecuali ditentukan lain oleh undang- undang. Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum, di antaranya adalah anak yang belum dewasa, seseorang di bawah pengampuan, serta orang yang dilarang
62  Edmon Makarim dan Delia.na, Kajian Aspek Huk.um Perikatan, dalam Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 215-246.
oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, secara a contrario menurut KUHPerdata seseorang akan dianggap memiliki kecakapan secara hukum apabila orang  tersebut  telah  berusia  dewasa,  tidak sedang berada dibawah pengampuan, serta tidak  dilarang  oleh  undang-undang  untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
Ketentuan mengenai usia dewasa ini telah diakomodasi oleh platform metaverse dalam syarat penggunaan platform mereka. Sebagai contoh, pada Pasal 3 terkait “ eligibility ” platform Decentraland , menyebutkan bahwa pengguna harus menyatakan dan menjamin bahwa dirinya (menurut hukum mayoritas di yurisdiksi terkait) telah cukup umur mengakses dan mempergunakan alat dan konten yang ada dalam Decentraland . Selain itu, dalam Syarat Penggunaan platform The Sandbox dijelaskan bahwa The Sandbox menyediakan layanan untuk pengguna yang telah berusia 18 tahun ke atas.
Terkait dengan kondisi di bawah pengampuan, berbagai platform metaverse tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Namun, mereka memberikan pengakuan atas kuasa dari perwalian. Sebagai contohnya adalah Decentraland yang mengakui pengguna berusia di bawah 13 tahun, di bawah umur, atau sesuai dengan yurisdiksi  negara  tempat  tinggal  pengguna, untuk dapat menggunakan layanan di platform Decentraland atas persetujuan dari orang tua atau wali dari seseorang tersebut.

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A

## c.  Adanya Hal Tertentu
Unsur ini menjelaskan bahwa di dalam suatu perjanjian sudah seharusnya menjanjikan adanya suatu hal tertentu. Objek atau hal tertentu ini harus secara jelas dicantumkan di dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks transaksi virtual land , hal tertentu yang dimaksud adalah pertukaran antara aset virtual land dengan aset kripto.
d.  Kausa yang Halal
Berdasark . an Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerda . ta, suatu sebab dinyata . kan terlara . ng  atau  tidak  hal . al apa . bila sebab tersebut melanggar  hukum,  ketertiban  umum,  dan kesusila . an 63 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemenuhan dari kausa yang halal dalam transaksi tukar-menukar virtual land dengan aset kripto adalah:
1)  Tidak melanggar Peraturan Perundang- undangan
Sampai saat ini, belum ada undang- undang atau peraturan yang secara eksplisit mengatur pertukaran aset virtual land dengan aset kripto.
Berdasarkan Pasal 1542 KUHPerdata, segala hal yang dapat dijual, maka dapat juga dipertukarkan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Dalam hal ini, objek yang diperjanjikan
63  R.M Panggabean, “Keabsahan Per.janjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum, Vol 17, No 4(Oktober 2010), https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3935 (diakses pada 18 Mei 2022).
64 N Risyda, “ Penerapan Sistem Norma-Norma pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dalam Membentuk Moral Siswa Kelas IX di MTs Miftahul Ulum Kudus”, SkripsiIAIN Kudus (2018), http://repository.iainkudus.ac.id/2263/1/01%20 COVER.pdf, (diakses pada 22 Mei 2022).
65 Lely  Maulida,  “Tren  NFT  di  Indonesia,  Ekosistem,  dan  Minat  Masyarakat”,  https://tekno.kompas.com/ read/2022/02/28/11110067/tren-nft-di-indonesia-ekosistem-dan-minat-masyarakat-?page=all (diakses pada 28 Mei 2022)
adalah pertukaran antara aset kripto dengan hak kepemilikan atas virtual land . Virtual  land sebagai salah satu bentuk dari NFT merupakan benda yang bisa diperdagangkan. Di sisi lain, aset kripto sudah ditetapkan sebagai benda yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset.
2)  Tidak melanggar dengan kesusilaan Hukum  positif  di  Indonesia  tidak menjelaskan secara tegas mengenai kesusilaan. Penentuan dari suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak  adalah  berdasarkan  penerimaan dari masyarakat. 64 Transaksi pertukaran aset kripto dengan virtual land tidak bertentangan dengan kesusilaan karena bukan merupakan perbuatan buruk yang dapat merugikan pihak lain. Transaksi tersebut juga diterima oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap aset kripto dan NFT. 65
3)  Tidak melanggar ketertiban umum
Ketertiban  umum  memiliki  arti  secara sempit dan luas. Secara sempit, berkaitan dengan larangan yang terdapat di dalam undang-undang. Sedangkan secara luas,
ketertiban umum berkaitan dengan nilai dan prinsip hukum yang ada di tengah masyarakat. 66 Transaksi pertukaran aset antara virtual land dengan aset kripto dapat  dikatakan  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum  karena  tidak mempengaruhi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat karena transaksi tersebut hanya melibatkan pihak terkait di dalam suatu sistem elektronik. Selain itu, menurut perintah pengenaan pajak penghasilan oleh Dirjen Pajak dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi  (BPPBK)  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Daftar Aset Kripto Yang Dapat Dip . erdagangkan, virtual land dan aset kript . o termasuk ke dal . am jenis benda yang dapat diperdagangkan sehingga transaksi atas aset kripto tersebut dianggap sah. Semua transaksi yang dilakukan dalam proses peralihan hak virtual land dalam platform metaverse memenuhi sy . arat sahnya perjanj . ian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya transaksi pertukaran aset antara virtual land dengan aset kripto merupakan transaksi yang sah. Dilihat berdasarkan jenis kerangka perjanjian khusus yang secara spesifik  diatur  di  dalam  KUHPerdata, maka akan lebih tepat apabila mengklasifikasikan transaksi virtual land ini ke dalam kerangka perjanjian tukar
66  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ( Sinar Grafika : Jakarta, 2021), hlm. 58.
menukar sebagaimana diatur di dalam Pasal 1541-1546 KUHPerdata. Selain itu, transaksi virtual land ini juga dianggap sah karena telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya para pihak yang bersepakat, para pihak yang cakap, memperjanjikan hal tertentu, dan memenuhi sebab yang halal.

## D. Penutup
Dalam hukum benda Indonesia, virtual land memenuhi unsur kebendaan menurut hukum perdata Indonesia sehingga dapat diakui sebagai benda. Dalam konteks cara perolehan hak kebendaannya, virtual land dapat diperoleh melalui penciptaan (melalui metode minting ) dan penyerahan secara nyata (melalui metode transfer). Dalam  perspektif  hukum  perdata  Indonesia, peralihan hak kepemilikan atas virtual land di platform metaverse merupakan kesepakatan di antara para pihak yang diselenggarakan dalam kerangka perjanjian tukar menukar sebagaimana terdapat dalam Pasal 1541 KUHPerdata. Secara lebih lanjut, penggunaan kontrak elektronik pada platform metaverse sebagai sarana perolehan virtual land juga memenuhi keabsahan kontrak elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N

## DAFTAR PUSTAKA

## A.   Buku
Amalia, Prita dan Garry Gumelar Pratakma. Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual & Ratifikasi di Indonesia , Bandung: Keni Media, 2020.
Bolter, Jay David. Reality Media: Augmented and Virtual Reality , Massachusetts: MIT Press, 2021.
Gonza l le, Danie l l. Me l taverse I l nvesting: How N l FTs, Web 3.0, Vir l tual la l nd an l d Virt l ual Re l ality A l re G l oing to Change the W l orld as We Know It , C l hicago: Indepen l dently Pub l lished, 2021. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika: Jakarta, 2021.
Hasbul l lah, Frie l da H l usni. Hukum Kebenda l an Perd l ata: Ha l k-Hak Y l ang Mem l berikan Kenik l matan , Jakar l ta: Ind-Hil l l-Co, 1942. Harjo l no, dkk. Hu l kum A l cara Penyel l esa l ian  S l eng l keta  Ke l k l ayaan Intelek ll tual , Ma l lang: Se l tara Press, 2019.
Khairandy, Ridwan. Perjanjian Jual Beli , Yogyakarta:  FH UII Press, 2016.
Leal, Jorge A. B. NFT AND METAVERSE: LEGAL LIMITS , Chicago: Independently published, 2022.
Martin, Mike dan  Kyle Roof. Get  Rich  With  Digital  Real  Estate:  Become  a  Digital  Landlord Today! , Chicago: Independently publish, 2021.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indon l esia , Ba l ndung: Cit l ra Aditya Bakti, 2017.
Nurhayani, Neng Yani. Hukum Perdata, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
Purwaning l sih, E l ndang, dkk. Hak K l ekayaan Intele l ktual dan I l nvestasi Kajia l n HKI d l alam Dun l ia
I l nvestasi termasuk pa l da UMKM , Malang: Setara Press, 2019.
Rahmatullah, Ind l ra. Aset  Hak  Ke l kayaan Intele l ktual  Sebagai  Jaminan  Dalam  Perbankan , Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Ruppenthal, R. J. Digital Assets in the Emerging Metaverse: An Introduction to Smart Contracts, NFTs, and Virtual Land , United State: Kindle Edition, 2021.
Satrio, J. Cessie:Tagihan Atas Nama , Purwokerto: Yayasan DNC, 2009.
Sidik, Salim H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1984.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata Jaminan atas Tanah , Yogyakarta: Liberty, 1998.

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
The Meta-verse. Metaverse Investment Guide, Invest in Virtual land, Crypto Art, NFT (Non Fungible Token), VR, AR & Digital Assets: Blockchain Gaming The Future of The New Digital World , United State: Metaverse Books, 2021.
Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Weber, Viktor. Digital  Real  Estate:  Technology,  Innovation  and  Future  Trends , London: Routledge, 2019.
Uhl, Jean-François, dkk. Digital  Anatomy:  Applications  of  Virtual,  Mixed  and  Augmented Reality (Human–Computer Interaction Series) , New York: Springer, 2021.

## B.  Makalah/Hasil Penelitian
Financial Action Task Force, “International Standards on Combating Money Laundering and The Financing on Terrorism & Proliferation”, Hasil Penelitian, The FATF Recommendations, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20 Recommendations%202012.pdf .
Kye B et al., “Educational applications of metaverse: possibilities and limitations,” Journal of Educational Evolution For Health Professions Vol 18, No. 32 (2021), https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC8737403/.
Lintang Yudhantaka & Ninis Nugraheni, “The Concept of Authorization (Bezit) In Sales and Purchase  Transactions  of  Virtual  Property”,  Jurnal  Yustisia  Vol  8,  No  1  (2019),  https:// jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/28182/20190
N  Risyda,  “  Penerapan  Sistem  Norma-Norma  pada  Mata  Pelajaran  Aqidah  Akhlak  dalam Membentuk Moral Siswa Kelas IX di MTs Miftahul Ulum Kudus”, Skripsi IAIN Kudus (2018), http://repository.iainkudus.ac.id/2263/1/01%20COVER.pdf
Pratama, B. “Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights,” Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017), https ://iopscience.iop.org/ article /10.1088/1742-6596/801/1/012090
Pundra  Ajisaka.  2018. “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Perorangan  Dalam  Transaksi  Di Pasar Valuta Asing,” Jurna; Jurist- Diction : Vol. 1 No. 2, November (2018), https ://www. researchgate.net/ publication /342670830_PERLINDUNGAN_HUKUM_NASABAH_ PERORANGAN_DALAM_TRANSAKSI_DI_PASAR_VALUTA_ASING
R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum, Vol 17, No 4, (Oktober 2010), https ://journal.uii.ac.id/IUSTUM/ article /view/3935
Tsui S. Ng, “Blockchain and Beyond,” Business Law Today (September 2017), https ://www. jstor.org/stable/10.2307/27031184.
Voraprapa Nakavachara and Kanis Saengchote, “Is Metaverse LAND a good investment? It depends  on  your  unit  of  account !”, Chulalongkorn  Business  School, https ://www. researchgate.net/ publication /358422585_Is_Metaverse_LAND_a_good_investment_It_ depends_on_your_unit_of_account .

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A
Wian Erlank, “ Introduction to Virtual Property: Lex Virtualis Ipsa Loquitur ,” Potchefstroom Electronic  Law  Journal, https ://www.researchgate.net/ publication /298395856_ Introduction _to_Virtual_Property_Lex_Virtualis_Ipsa_ Loquitur .

## C.   Internet
Andres  Guadamuz, “ Non-fungible  token s (NFTs)  and  Copyright”. WIPO  Magazine ,  20  Mei 2022 https ://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2021/wipo_ pub_121_2021_04.pdf.
Chris Dilella and Andrea Day, “Investors are paying millions for virtual land in the metaverse”, CNBC ,  20  Mei  2022. https ://www.cnbc.com/2022/01/12/investors-are-paying-millions- for-virtual-land-in-the-metaverse.html.
Decentraland , “Terms of Use,” Decentraland , 20 Mei 2022. https :// Decentraland .org/terms/ .
Erni Herawati , “Perkembangan  Benda  Dalam  Hukum  dan  Cara  Penyerahannya,” Business Law  Bina  Nusantar a,  20  Mei  2022, https ://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/ perkembangan-benda-dalam-hukum-dan-cara-penyerahannya/.
Kye B et al., “ Educational applications of metaverse: possibilities and limitations ,” Journal of Educational Evolution For Health Professions Vol 18 , No. 32 , 19 Mei 2022. https ://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles /PMC8737403/.
Lely Maulida, “Tren NFT di Indonesia, Ekosistem, dan Minat Masyarakat”, Kompas .com , 28 Mei 2022. https ://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/11110067/tren- nft -di-indonesia- ekosistem-dan-minat-masyarakat-?page=all.
PwC, “Virtual  and  Augmented  Reality  Could  Deliver  a  1.4  Trilion  Boost  to  The  Global Economy by 2030,” PwC , 23 Mei 2022. https ://www.pwc.com/id/en/media-centre/press- release/2020/english/virtual-and-augmented-reality-could-deliver-a-p1-4trillion-boost. html.2020.
Raisa Bruner, “Why Investors Are Paying Real Money For Virtual land”, The time , 20 Mei 2022. https :// time .com/6140467/metaverse-real-estate/.
Redaksi  Hukum  Online, “Cara  Untuk  Memperoleh  Hak  Milik  Melalui  Penyerahan,” Hukum Online , 20 Mei 2022. https ://www.hukumonline.com/berita/a/cara-untuk-memperoleh- hak-milik-melalui-penyerahan-lt5a72a1e93c48c?page=2
Robertson,  Adi. “Meta’s  Sci-Fi Haptic Glove  Prototype  Lets  You  Feel  VR  Objects  Using  Air Pockets,” The Verge ,  27  Mei  2022. https ://www.theverge.com/2021/11/16/22782860/ meta-facebook-reality-labs- soft - robotics - haptic -glove-prototype.
Si Pokrol, “Batalnya Suatu Perjanjian,” Hukum Online , 27 Mei 2022. https://www.hukumonline. com/klinik/a/batalnya-suatu-perjanjian-cl3520 (diakses pada 27 Mei 2022).
The Sandbox , “ The Sandbox Terms of Use,” The Sandbox , 20 Mei 2022.   https://www.sandbox. game/en/terms-of-use/.

## D.   Perundang­undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

## H A K   K E B E N D A A N   D A N   K E A B S A H A N   P E R J A N J I A N   K E B E N D A A N
V I R T U A L   L A N D D I   D A L A M M E T A V E R S E D I T I N J A U   B E R D A S A R K A N   K U H P E R D A T A

## BIODATA PENULIS
Billa Ratuwibawa Nyimasmukti , saat ini penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Artikel penelitian yang telah diterbitkan oleh penulis adalah “ Revitalizing the Mosques Function as a Means of Forming Muslim Scholars and Students in Indonesia ” pada Khalifa Journal of Islamic Education, Vol. 3 No. 2 (September 2019). Selain itu, penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang telah memenangkan beberapa kompetisi nasional dan memperoleh dana hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program  Kreativitas  Mahasiswa  (PKM)  tingkat  Nasional,  diantaranya  “Biophilia  Prison:  Konsep Rumah Tahanan Hijau yang Lebih Humanis guna Menekan Budaya Kekerasan di Dalam Lapas dan Mendayagunakan Narapidana” dalam PKM-PIMNAS 33 tahun 2020, “Abandoned Quarries EcoTourism:  Konsep  Kawasan  Pariwisata  Terpadu  berbasis  Eco  Settlement  pada  Lubang  Bekas Galian Tambang di Kalimantan  Timur” dalam PKM  2021, “DisPata (Distribusi Pangan Kita): Sistem Manajemen Pendistribusian Surplus Makanan Berbasis Location Based Services (LBS) guna Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi” dalam The National Scientific Writing  Competition  at  International  Conference  on  Science  Infrastructure  Technology,  and Regional Development 2020. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: bwibawa9@gmail. com.
Mustika Setianingrum Wijayanti merupakan mahasiswa tingkat akhir departemen Hukum Bisnis Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Penulis  mempunyai  minat  serta  ketertarikan  dalam bidang  hukum  bisnis  dan  teknologi.  Selama  masa  perkuliahannya,  penulis  turut aktif dalam kegiatan  akademik  hingga  non-akademik seperti kompetisi nasional contract drafting dengan tema berfokus pada Financial Technology Peer-to-Peer Lending (P2P), berbagai organisasi, hingga internship . Saat ini penulis sedang melakukan penelitian mengenai teknologi blockchain dan non- fungible  token (NFT)  serta  menjalani internship di startup teknologi  yang  juga  bergerak  dalam bidang teknologi blockchain . Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: mustika .hk@mail. ugm.ac.id, dan LinkedIn: Mustika Setianingrum Wijayanti .
Dewi Bella Juniarti lahir di Bogor pada tahun 1999. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  pada  tahun  2022.  Selama  menempuh  pendidikan,  ia aktif berorganisasi  dalam  Forum Penelitian dan  Penulisan  Hukum  dan  Komunitas  Peradilan  Semu. Selain itu, dilain kesempatan ia mengikuti kompetisi seperti karya tulis ilmiah, perancangan kontrak dan turut serta aktif dalam beberapa konferensi. Penulisan yang pernah diterbitkan oleh penulis adalah jurnal berjudul Fullfilment of Defendant ’ s Right in Perma Number 4 of 2020 reviewed from Principle of Due Process of Law . Penulis dapat dihubungi via e-mail: dewi.bella.j@mail.ugm.ac.id.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.174 https://mhn.bphn.go.id
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers)

## Otniel Yustisia Kristian
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat
e-mail: otnielyk018@gmail.com

## Abstrak
Di dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi serta terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending Ilegal. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat adanya potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Beberapa hal yang menjadikan layanan P2P Lending rentan untuk disalahgunakan  sebagai  sarana  tindak  pidana  ekonomi  adalah  dikarenakan  masih  terdapatnya  layanan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal yang tidak mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK, terdapatnya prosedur dan verifikasi secara elektronik bagi Pengguna, serta adanya akses penyedia layanan Fintech  P2P  Lending terhadap data pribadi sehingga dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan ekonomi. Terdapat adanya Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi. Perlindungan tersebut terdiri atas perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum perdata, serta perlindungan hukum preventif dengan pembentukan peraturan atau regulasi yang mencegah digunakannya layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi.
Kata kunci: perlindungan hukum , fintech P2P lending , tindak pidana ekonomi, penyedia layanan fintech P2P lending ilegal.

## Abstract
In this paper, it will be explained about the legal protection for consumers of Fintech P2P Lending services. This legal research is a normative or doctrinal study with a statute approach and conceptual approach. Based on this research, it can be seen that there is a potential abuse of Fintech P2P Lending service to be committed for economic crimes. The thing that makes fintech peer to peer lending service vulnerable to being misused for economic crimes because there are still illegal Fintech that do not apply registration and licensing to Financial Services Authority (OJK), there are electronic procedures and verification for users, and Fintech can access personal data so that it is possible to misuse personal data for economic purpose. There is legal protection for users of fintech peer to peer lending services from economic crimes. The legal protection consists  of  criminal  law  protection,  civil  law  protection,  and  preventive  legal  protection  by  establishing regulations that prevent the users of fintech peer to peer lending services from economic crimes.
Keywords : legal protection, fintech P2P lending, economic crimes,  illegal fintech P2P lending service provider.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL

## A. Pendahuluan
Layanan Fintech  P2P  Lending atau disebut juga dengan Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu jenis layanan financial technology . Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (lebih lanjut disebut sebagai ‘PBI Teknologi Finansial’), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan  teknologi  finansial  pada  dasarnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas sistem moneter,  sistem  keuangan  serta  efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dari sistem pembayaran. 1 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Teknologi Finansial, bahwa Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sistem pembayaran, kegiatan manajemen investasi, penyediaan modal, serta jasa keuangan lain. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (lebih lanjut disebut sebagai ‘POJK Fintech P2P  Lending ’, menyatakan bahwa layanan Fintech  P2P  Lending adalah bagian dari Financial Technology .
Layanan Fintech  P2P  Lending pada
1  Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 2  Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3  Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan , Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021, hlm. 39.
dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pihak borrower (pemberi pinjaman) dengan pihak lender (penerima pinjaman) dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian peminjaman uang melalui suatu sistem yang berbasis elektronik. 2
Berdasarkan  definisi Fintech P2P Lending tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Layanan Fintech P2P Lending terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Penyedia/Penyelenggara, Borrower (Pemberi Pinjaman), dan Lender (Penerima Pinjaman). Kehadiran Perusahaan Rintisan Financial Technology yang menawarkan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi  sendiri  semakin  diminati  karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dengan hadirnya Fintech P2P  Lending , masyarakat dapat dengan mudah menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang dimana saja dan kapan saja.  Bahwa  masyarakat  tidak  perlu  jauh- jauh lagi ke lembaga keuangan seperti Bank maupun Koperasi untuk menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang ataupun pemberian kredit tersebut. Selain itu dengan kehadiran Fintech P2P Lending dapat berguna dalam peningkatan inklusi keuangan 3 , yaitu dengan  memberikan  dampak  positif  untuk menggerakan roda perekonomian yang ada di Indonesia melalui kemudahan akses kredit

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
baik untuk UMKM maupun individu, serta mengundang lebih banyak investor. 4 Dengan adanya  model  bisnis  yang  inovatif  dan kemudahan akses bagi masyarakat tersebut tentunya akan memperluas jangkauan target pasar 5 sehingga akan mendorong meningkatnya inklusi keuangan.
Walaupun terdapat berbagai kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending ),  akan  tetapi  perlu  diantisipasi potensi untuk digunakannya fintech  peer  to peer lending tersebut  sebagai  sarana  tindak pidana  ekonomi.  Mengenai  tindak  pidana ekonomi  sendiri  merupakan  tindak  pidana yang  memiliki  motif  ekonomi  atau  mencari keuntungan.  Terkait  dengan  tindak  pidana ekonomi pada dasarnya dapat diartikan dalam pengertian  sempit  dan  luas.  Tindak  pidana ekonomi  dalam  pengertian  sempit  dapat diartikan  sebagai  seluruh  delik  yang  diatur atau tercantum dalam ketentuan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih lanjut disebut dengan ‘UU TPE’).  Sedangkan  tindak  pidana  ekonomi dalam  pengertian  luas  dapat  diartikan tindak  pidana  yang  memiliki  corak  atau tujuan ekonomi yang diatur dalam berbagai Peraturan  Perundang-undangan  seperti
4  R. Njatrijani, “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” Jurnal Diponegoro Private Law Review , Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 466. 5  Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia , Volume 6 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 135.
6 Patricia Rinwigati, Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis? (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 3-4.
7 Novita  Intan,  “SWI  Blokir  4.160  Pinjaman  Online  Illegal  per  September  2022”,  https://www.republika.co.id/, diakses 25 Mei 2022.
Undang-Undang yang mengatur mengenai Korupsi, Persaingan Usaha, Perbankan serta peraturan lainnya 6 . Mengingat perkembangan Fintech  P2P  Lending yang meningkat cukup pesat serta regulasi yang masih baru mengatur Fintech tersebut, maka potensi untuk dimanfaatkannya Fintech P2P Lending oleh Pelaku Kejahatan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat atas hasil kejahatannya adalah cukup besar. Fintech P2P  Lending sendiri dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan ekonomi seperti  kejahatan  penipuan,  penggelapan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ITE,  serta  tindak  pidana  lain  yang  bercorak atau memiliki motif/tujuan ekonomi.
Adanya kerentanan Fintech P2P Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi sendiri didukung dengan adanya keadaan yang terjadi saat ini dimana masih maraknya Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa sampai dengan bulan September 2022 telah tercatat 4.160 Fintech  P2P  Lending ilegal yang telah diblokir oleh SWI. Adapun rata-rata kerugian materi dari para korbannya dapat mencapai nilai Rp. 20 juta sampai dengan 50 juta. 7 Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
hukum dalam mengatasi maraknya Fintech P2P Lending yang ilegal tersebut.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam tulisan yaitu, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN Fintech P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN Fintech P2P LENDING ILEGAL”. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penulis telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis  mengidentifikasi  masalah-masalah yang perlu untuk diuraikan melalui tulisan ini yaitu  bagaimana potensi penyalahgunaan layanan Fintech  P2P  Lending sebagai sarana  tindak  pidana  ekonomi,  bagaimana perlindungan hukum bagi Pengguna Fintech P2P  Lending atas  terjadinya  suatu  tindak pidana ekonomi, serta arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak Fintech P2P Lending ilegal.

## B.  Metode Penelitian
Adapun  jenis  dari  penelitian  hukum ini  adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat normatif.  Tujuan  dari  penelitian  normatif tersebut adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada. 8

## Untuk pendekatan yang penulis gunakan
8  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.
9 Ibid. , hlm. 93.
10  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5-6.
dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 9 Bahwa  penelitian  ini  mengacu pada telaahan Peraturan Perundang- undangan serta telaahan konseptual terhadap isu yang dibahas. Hal tersebut digambarkan dengan adanya pengujian terhadap teori-teori yang memproyeksikan kerentanan layanan Fintech  P2P  Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak Pidana Ekonomi, kemudian diuji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan apakah telah ada perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending atas terjadinya suatu  tindak  pidana  ekonomi  dan  terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending ilegal. Penelitian ini bersifat preskriptif 10 , yaitu terlebih  dahulu  mengidentifikasi  potensi Fintech P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang serta tindak pidana di bidang ITE, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengguna ( Lender and Borrower ) layanan Fintech  P2P  Lending dari  tindak  pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan Fintech  P2P  Lending Ilegal. Adapun cara analisis data yang penulis gunakan adalah analisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif  yaitu  pada  dasarnya  berusaha untuk melakukan penyorotan terhadap

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
masalah serta usaha pemecahannya. 11

## C. Pembahasan

## 1. Potensi Penyalahgunaan Layanan

## Fintech  P2P  Ilegal sebagai Sarana Tindak Pidana Ekonomi
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang permasalahan bahwa adanya kemajuan serta perkembangan teknologi di bidang layanan jasa keuangan tentu dapat menimbulkan kerentanan atau resiko untuk disalahgunakan sebagai media atau sarana tindak pidana ekonomi. Mengenai tindak  pidana  ekonomi  sendiri  apabila mengacu kepada Peraturan Perundang- undangan yang ada di Indonesia pengertian tindak  pidana  ekonomi  dapat  ditemukan dalam UU TPE.
Merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPE dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi meliputi  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam  UU  TPE  serta  tindak  pidana  yang  di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  disebut  sebagai  tindak  pidana ekonomi. 12 Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah semua tindak  pidana  di  bidang  perekonomian yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan. 13
11  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 32.
12  Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
13 Patricia Rinwigati, op.cit., hlm. 3.
14  Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23.
15  Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 25.
16  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 152.
17 Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, “Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi,” Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) , Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 6-9.
Menurut Andi Hamzah bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri yaitu  corak  ekonomi,  sehingga  setiap ketentuan hukum pidana yang memiliki orientasi dalam pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi. 14 Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan dalam bidang bidang ekonomi. 15
Apabila  melihat  pengertian  hukum pidana ekonomi sebagai disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi pada dasarnya merupakan hukum atau aturan yang mengatur berbagai pelanggaran serta kejahatan yang bercorak atau memiliki motif ekonomi 16 . Oleh karena itu maka tindak pidana ekonomi dapat diartikan juga sebagai tindak pidana yang memiliki corak atau  motif  ekonomi.  Apabila  merujuk  pada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai  tindak  pidana  atau  kejahatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, penipuan, perpajakan, serta pencucian uang 17 yang memiliki motif ekonomi.
Dalam kaitannya dengan kerentanan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Fintech  P2P  Lending untuk digunakan sebagai  sarana  tindak  pidana  ekonomi, adanya layanan Fintech  P2P  Lending sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat  mendorong  tumbuhnya  alternatif pembiayaan bagi masyarakat. 18 Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka kemudian dibuatlah POJK Fintech P2P Lending sebagai regulasi yang mengatur Fintech P2P Lending . 19
Dikarenakan tujuan adanya Fintech  P2P Lending untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi masyarakat maka perlu untuk dikaji aspek kerentanan Fintech P2P Lending tersebut untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sendiri sangatlah penting dalam pengawasan Fintech  P2P  Lending , dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Fintech P2P Lending , terdapat kewajiban dari Penyedia layanan untuk  wajib  mengajukan  pendaftaran  dan perizinan kepada OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan Fintech  P2P Lending . 20 Terkait dengan pengawasan, bahwa terdapat adanya empat tujuan
18 Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018, hlm. 120.
19  Menimbang huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
20  Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
21  Adler Haymans Manurung, Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor (Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013), hlm. 14.
22  Lampiran Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 04/SWI/IV/2021.

## pengawasan sektor jasa keuangan menurut
Group Thirty yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu: keamanan dan ketahanan ( safety and soundness ) lembaga keuangan; pencegahan risiko  sistemik;  keadilan  dan  efisiensi  pasar yang ditunjukkan oleh transparansi; serta perlindungan terhadap konsumen dan investor. 21
Walaupun telah terdapat adanya regulasi serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Fintech P2P  Lending akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan Fintech  P2P  Lending rentan untuk dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Berikut beberapa hal yang menjadikan Fintech P2P Lending rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi:
a. Maraknya Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang bersifat Ilegal
Terkait dengan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi bersifat aktif  dalam  memberantas fintech  peer  to peer lending yang dinilai telah meresahkan masyarakat. 22 Pada bulan April tahun 2022 sendiri terdapat adanya 100 Perusahan Fintech  P2P  Lending yang berhasil ditutup Satgas Waspada Investasi sehingga sejak tahun 2018 hingga April 2022 jumlah Fintech

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
P2P  Lending yang telah ditutup sebanyak 3.989 Perusahaan. 23 Adanya penutupan Fintech  P2P  Lending ilegal tersebut mengindikasikan bahwa Fintech P2P Lending ilegal merupakan ancaman dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang harus untuk segera dilakukan penindakan.
Fintech  P2P  Lending Ilegal sendiri merupakan Fintech  P2P  Lending yang  tidak terdaftar atau berizin di OJK 24 sehingga tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyedia atau Penyelenggara Fintech tersebut. Hal tersebut berbeda dengan Fintech  P2P  Lending yang telah terdaftar/berizin  di  OJK,  yang  berada  dalam pengawasan  OJK  sehingga  memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending , terdapat adanya kewajiban bagi Penyedia layanan Fintech  P2P  Lending yang telah  terdaftar  untuk  wajib  menyampaikan laporan  secara  berkala  setiap  3  (tiga)  bulan kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat: 25 Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; Kualitas Pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Bahwa dengan adanya penyampaian laporan secara berkelanjutan tersebut maka
23 Otoritas Jasa Keuangan, “ Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal”, https://www.ojk.go.id/, diakses 21 Mei 2022.
24  Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online,” Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47.
25  Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
26  Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
terdapat adanya pengawasan dari OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur Fintech , yang  dapat  memitigasi  kemungkinan  untuk Fintech tersebut disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
Dalam hal penyedia layanan Fintech P2P Lending tersebut tidak terdaftar/berizin OJK maka Fintech tersebut  juga  otomatis tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut dengan ‘PP Pihak Pelapor’) bahwa penyedia atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P  Lending ) merupakan bagian  dari  pihak  pelapor  dalam  rezim  anti pencucian uang) 26 yang dapat dikategorikan sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam rezim anti pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut sebagai ‘UU TPPU’), dinyatakan bahwa terdapat adanya kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan Laporan kepada PPATK yang  meliputi  Laporan  Transaksi  Keuangan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL).
Dari ketentuan tersebut maka sebenarnya telah adanya peraturan yang cukup komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending termasuk  pada  rezim  anti  pencucian  uang. Dengan menjadikan penyedia layanan Fintech P2P  Lending sebagai Pihak Pelapor dalam rezim  anti  pencucian  uang  memiliki  tujuan untuk melindungi penyedia layanan Fintech P2P  Lending tersebut agar platform nya tidak  dijadikan  sebagai  sarana  bagi  Pelaku Kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya atau melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya rezim pelaporan transaksi oleh Fintech tersebut maka dapat terpantau aliran dana baik itu yang mencurigakan, dalam bentuk tunai serta aliran transfer dana dari dan ke luar negeri sehingga dapat mencegah Fintech dijadikan sebagai media pencucian uang.
Pada kenyataannya masih terdapatnya Fintech  P2P  Lending ilegal  yang  tidak  patuh pada regulasi pengawasan OJK serta regulasi pelaporan  pada  rezim  anti  pencucian  uang, hal tersebut yang kemudian membuat Fintech menjadi rentan untuk digunakan sebagai  sarana  tindak  pidana  khususnya tindak  pidana  ekonomi  dikarenakan  tidak adanya pengawasan dari lembaga pengawas
27 Ahmad Ghozi, “The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The Fintech Industry,” Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 34.
28  Ahmadi Candra dan Dadang Hermawan, E-Business dan E-Commerce (Yogyakarta: Andi, 2013).
pengatur sehingga terdapat adanya resiko yang tinggi khususnya bagi Lender terutama resiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian  pinjaman  tidak  sesuai,  dan/ atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme .
b.  Mekanisme
Pendaftaran dan Verifikasi  Pengguna Fintech  P2P
Lending secara Elektronik Berdasarkan  definisi Fintech  P2P Lending dalam Pasal 1 angka 3 POJK Fintech P2P  Lending , dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam digunakan sistem dimana penyedia layanan dan customer tidak bertemu langsung atau secara elektronik. 27 Dimana Fintech  P2P  Lending dapat dikategorikan sebagai electronic business .  Adapun  istilah electronic business dapat  diartikan  sebuah proses yang di dalamnya terdapat organisasi atau instansi bisnis yang melakukan proses bisnis menggunakan saluran atau jaringan pada media elektronik. 28
Penggunaan sistem elektronik tersebut juga  diterapkan  dalam  proses  verifikasi pengguna layanan atau yang kemudian dikenal dengan sistem E-KYC, KYC atau dapat diartikan juga dengan Prinsip Mengenal Nasabah pada dasarnya adalah prinsip yang digunakan Bank atau lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk tujuan mengidentifikasi profil nasabah  serta  memantau  aktivitas  transaksi termasuk mekanisme untuk melaporkan transaksi  atau  aktivitas  yang  mencurigakan.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Implementasi proses pengenalan nasabah atau  verifikasi  tersebut  dapat  dilakukan secara elektronik. Mengenai proses verifikasi nasabah secara elektronik tersebut atau yang dikenal dengan sistem E-KYC telah diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 jo Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (lebih lanjut disebut sebagai ‘POJK APU PPT’). Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) POJK APU PPT dinyatakan bahwa mekanisme  verifikasi  yang  dilaksanakan secara face to face dapat  untuk  digantikan dengan mekanisme melalui sistem elektronik milik Penyedia jasa keuangan. 29 Regulasi tersebut kemudian diimplementasikan pada industri layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi termasuk layanan Fintech P2P Lending.
Walaupun dengan adanya sistem elektronik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses Fintech dimana saja dan kapan saja, akan tetapi dengan adanya sistem elektronik tersebut rentan untuk dimanfaatkan Pelaku Kejahatan untuk melakukan kejahatan yang memiliki  motif  atau  tujuan  ekonomi  seperti tindak  kejahatan  penipuan  dan  pencucian uang. Bahwa dikarenakan antara Lender (Pemberi Dana), Borrower (Peminjam Dana), serta  Penyelenggara  tidak  bertemu  secara langsung maka bagi Pengguna utamanya Lender perlu untuk mengetahui legalitas dan kredibilitas dari Penyelenggara. Selain itu bagi Lender dan Penyelenggara juga harus
29 Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
30  Pasal 1 angka 11 POJK Fintech P2P Lending.
mengetahui kredibilitas dan kemampuan dari Borrower dalam memenuhi perjanjian pinjam meminjam dana. Oleh karena itu, maka penyelenggara harus memiliki kemampuan dan tools untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen yang disampaikan oleh Borrower agar pihak Lender dan Penyelenggara tidak  dirugikan  dalam  penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam. Apabila tools dari penyelenggara belum cukup capable untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen baik dari Lender maupun Borrower maka terdapat adanya potensi Fintech tersebut  dijadikan  sebagai  sarana  tindak pidana penipuan ataupun pencucian uang.
c. Aksesibilitas Penyedia Layanan Fintech  P2P  Lending terhadap Data Pribadi Pengguna
Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi menimbulkan persoalan, yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi penggunanya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending diterapkan adanya Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Selain itu berdasarkan POJK APU PPT wajib untuk dilakukannya prosedur CDD dan EDD. CDD ( Customer Due Diligence ) atau Uji Tuntas Nasabah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan tujuan untuk  mengetahui  secara  mendalam  profil, karakteristik serta pola transaksi dari nasabah yang  dilakukan  melalui  proses  identifikasi, verifikasi  serta  pemantauan. 30 Sedangkan EDD ( Enhanced Due Diligence ) atau Uji Tuntas

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Lanjut adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC,  atau  Nasabah  yang  berisiko  tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area beresiko tinggi. 31
Dengan adanya kewajiban dari Fintech P2P  Lending untuk menerapkan program KYC, CDD, dan EDD maka terdapat adanya penyampaian data pribadi oleh Pengguna Fintech terhadap Penyelenggara Fintech tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan data pribadi terhadap Pengguna Fintech  P2P  Lending . Bahwa dikarenakan terdapat adanya penyampaian data pribadi Pengguna Fintech kepada Penyelenggara Fintech maka perlu untuk diwaspadai adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Fintech untuk  motif  atau tujuan ekonomi.

## 2.  Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech  P2P  Lending atas Terjadinya Suatu Tindak Pidana Ekonomi
Mengenai perlindungan hukum, bahwa berdasarkan teori The Principle of Utility yang disampaikan Jeremy Bentham, dinyatakan bahwa yang menjadi hakikat dibentuknya hukum adalah untuk memberi kemanfaatan serta kebahagiaan bagi warga negara, hal tersebut adalah atas dasar falsafah sosial yang  menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan hukum adalah alat dalam
31  Pasal 1 angka 12 POJK APU PPT.
32 Wolfgang Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 111. Terjemahan dari Wolfgang Friedman, Legal Theory (London: Stevens, 1967).
33  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.1-2.
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.
mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan tersebut. Dikarenakan tujuan dari hukum menurut Jeremy Bentham adalah demi tercapainya kebahagian serta kemanfaatan 32 maka seyogyanya regulasi hukum yang disusun pun harus dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak- hak yang dimiliki oleh warga negara.
Sedangkan apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon 33 dan Satjipto Rahardjo 34 , menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang ditujukan dalam rangka memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia. Dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa untuk terciptanya perlindungan hukum bagi pengguna/ customer layanan Fintech  P2P  Lending diperlukan adanya peranan dari aparat penegak hukum serta lembaga pengawas dan pengatur untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selain itu diperlukan adanya regulasi hukum yang dapat menjamin perlindungan masyarakat.
Mengenai perlindungan hukum, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending . Perlindungan hukum tersebut terdiri atas perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif  dan  represif. Perlindungan hukum preventif sendiri bersifat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
pelanggaran, 35 sedangkan perlindungan hukum yang represif lebih kepada bentuk pemberian sanksi kepada pelaku. 36 Adapun bentuk perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka melindungi Pengguna Fintech P2P  Lending Ilegal  dalam  hal  terjadi  tindak pidana ekonomi serta terhadap Penyedia Layanan Fintech  P2P  Lending Ilegal adalah sebagai berikut:

## a. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pengguna Fintech  P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi
Sebagaimana diketahui bahwa Pelaku Kejahatan dapat memanfaatkan Fintech P2P Lending untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan  bermotif  ekonomi  seperti  tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana di bidang ITE (terkait perlindungan data pribadi). Telah terdapat adanya regulasi hukum yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech  P2P  Lending , sebagai berikut:
1)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Penipuan Apabila merujuk pada pendapat Andi Hamzah, dinyatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana ekonomi merupakan hukum pidana yang memiliki corak ekonomi atau orientasi pengaturan atau ketentuan hukum pidana di bidang ekonomi. 37 Melihat  pada  pengertian tersebut maka setiap tindak pidana yang
35 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003). hlm. 20
36 Ibid. , hlm. 20 37  Andi Hamzah, op.cit, hlm. 23. 38  Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
39  R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 241.
pelakunya  memiliki  tujuan  atau  motif ekonomi dapat dikategorikan sebagai suatu  tindak  pidana  ekonomi.  Adapun salah satu jenis delik atau tindak pidana yang pelakunya memiliki niat atau tujuan ekonomi adalah terdapat pada delik atau tindak  pidana  penipuan  sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. 38
Menurut R. Soenarto Soerodibroto, tindak  pidana  penipuan  memiliki  3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya maksud menguntungkan diri yang dilakukan secara melawan hukum, menggunakan martabat  palsu,  tipu  muslihat,  serta rangkaian kebohongan; dan menggerakan pihak lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan utang. 39
Dalam kaitannya dengan dapat dimanfaatkannya layanan Fintech P2P  Lending sebagai  sarana  tindak pidana penipuan, bahwa adanya layanan keuangan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut kemudian rentan disalahgunakan untuk tindak  pidana  penipuan.  Hal  tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraannya yang melalui sistem elektronik antara Penyelenggara, Lender dan Borrower tidak  harus  bertatap  muka  sehingga dalam proses penerapan PMPJ perlu adanya teknologi yang mumpuni dalam memverifikasi  setiap  dokumen  yang

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL

## disampaikan oleh pengguna jasa.
Dengan  adanya  verifikasi  data  melalui sistem elektronik tersebut dapat dimungkinkan adanya pengguna khususnya borrower menyampaikan data  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya dengan tujuan agar dirinya dapat memperoleh uang pinjaman akan tetapi pada kenyataannya dirinya tersebut tidak mampu melunasi uang pinjaman atau bahkan melarikan diri. Dalam hal terdapat adanya pihak atau Borrower yang dengan tipu muslihatnya menyampaikan data secara palsu (baik itu data palsu terkait dengan kapasitasnya dalam melunasi  pinjaman  serta  identitasnya) kepada Penyedia Layanan Fintech  P2P
Lending dengan tujuan agar Penyedia Layanan maupun Lender mau untuk meminjamkan uangnya kepada Borrower akan tetapi pada kenyataanya Borrower tersebut  tidak  mampu  melunasi pinjaman tersebut bahkan melarikan diri maka terhadap Borrower tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
2)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU TPPU dapat diketahui bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Undang- Undang tersebut. 40 Adapun kriminalisasi
40  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 41 Pendapat  FATF  Recommendation  dalam  Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8.

## TPPU dapat ditemukan dalam ketentuan
Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.
Pada dasarnya TPPU sendiri merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil kejahatan sehingga pelaku dapat menikmati  keuntungan  dari  hasil kejahatan tersebut. 41 Adapun  definisi TPPU tersebut dikemukakan oleh Financial  Action  Task  Force (FATF). Berdasarkan  definisi  TPPU  atau money laundering dari FATF tersebut dapat diketahui bahwa TPPU pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang memiliki tujuan ekonomi yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil  kejahatan  agar  tidak  terdeteksi oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku kejahatan dapat memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut. Berdasarkan 6 UNTOC tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan pencucian uang dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan sumber ataupun lokasi dari hasil kejahatan.
Di  dalam  rezim  anti  pencucian  uang  di Indonesia jenis delik pencucian uang diatur di dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Terkait dengan delik pencucian uang tersebut, R. Wiyono mengkategorikan  jenis  tindak  pidana pencucian uang menjadi 2 (dua) jenis yaitu  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU)  aktif  sebagaimana  diatur  dalam

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU. Dikatakan TPPU aktif apabila pelaku bersikap  aktif  dalam  menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan termasuk jenis TPPU pasif apabila pelaku bersikap pasif/ tidak aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. 42
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech
P2P  Lending dari TPPU, dengan masih terdapatnya Fintech  P2P  Lending yang bersifat ilegal maka masih terdapat adanya potensi atau kerentanan untuk digunakannya Fintech  P2P  Lending sebagai media tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya Fintech  P2P
Lending yang beroperasi secara ilegal tersebut  maka  tidak  terdapat  adanya pengawasan dari OJK terhadap Fintech tersebut. Selain itu dalam hal Fintech tersebut ilegal, maka Fintech tersebut tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT. Dikarenakan tidak patuh pada rezim anti pencucian uang maka Fintech tersebut  tidak  tunduk  pada  kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK 43 , sehingga rentan untuk
42  R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), hlm. 71.
43  Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
44 Asian/Pacific Group on Money Laundering, Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing (Sydney: APG Secretariat, 2010) hlm.86.
digunakan sebagai media pencucian uang.
Di dalam TPPU sendiri terdapat adanya modus atau tipologi yang dapat digunakan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.  Salah  satu  tipologi  dalam tindak  pidana  pencucian  menurut  APG adalah new payment technologies, yaitu tipologi  atau  modus  pencucian uang dengan cara memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi yang  telah  ada.  Seperti  pembayaran dengan menggunakan telepon seluler atau dengan pemanfaatan Financial Technology. 44 Dapat dimungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan Fintech yang ilegal untuk menempatkan harta hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kepada PPATK dikarenakan terhadap Fintech yang bersifat  ilegal  tidak  menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK. Pelaku  dapat  bertindak  sebagai Lender yang memberikan pinjaman dengan tujuan untuk menempatkan harta hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem Fintech P2P Lending ilegal. Ketika Pelaku memperoleh pelunasan atas piutangnya maka pelaku akan memperoleh harta yang seolah-olah berasal dari hasil yang legal yaitu harta dari perjanjian

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
pinjam meminjam, inilah yang disebut sebagai modus TPPU “ U-Turn ”, 45 yaitu penggunaan harta hasil kejahatan untuk memberikan pinjaman agar harta yang ia terima dari pelunasan piutangnya seolah berasal dari harta yang legal berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman/kredit.
Terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan Fintech  P2P  Lending sebagai media untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku  aktif  TPPU  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terdapat unsur esensial yang harus dipenuhi yaitu unsur “menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan”.
3)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang ITE
Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa adanya potensi atau kerentanan Fintech  P2P  Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak  pidana  ekonomi  salah  satunya disebabkan karena terdapatnya akses dari Penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap data pribadi pengguna. Bahwa adanya kemungkinan untuk data pribadi tersebut  disalahgunakan  untuk  motif ekonomi dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut.
45  Bank Indonesia, Kajian  Tipologi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Jakarta: Bank Indonesia, 2021) hlm.39. 46  Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 108., dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7
Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut dengan ‘UU ITE’) telah memberikan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Layanan Fintech P2P  Lending dengan telah diaturnya delik penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU ITE. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk memindahkan data elektronik milik orang lain, mentransfer informasi sistem elektronik serta membuat terbukanya data yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik,  dapat untuk dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU ITE tersebut.

## b. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna Fintech P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi
Selain terdapat Perlindungan Hukum Pidana bagi Pengguna Fintech  P2P  Lending dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  ekonomi, terdapat pula perlindungan hukum secara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak kewajiban antar perorangan satu dengan yang lain. 46 Sedangkan menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain di dalam masyarakat. 47 Dari pengertian hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum kaitannya dengan hak dan kewajiban subyek hukum.
Dalam kaitannya dengan Fintech  P2P Lending, bahwa merujuk pada POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Fintech  P2P  Lending merupakan suatu penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan Borrower dan Lender melalui sistem elektronik. Dari pengertian Fintech  P2P  Lending tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending tersebut masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut terdapat adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam hal ini hak dan kewajiban antara Lender , Borrower serta Penyelenggara.
Oleh karena itu maka dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi dalam penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending maka terhadap Pelaku Kejahatan seyogyanya selain dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata.
47 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 96, dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7
48 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48. 49  Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 90-91.
50 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12 51  Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Mengenai pertanggungjawaban hukum secara perdata, bahwa dalam hukum perdata sendiri setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan lahirnya kewajiban untuk bertanggungjawab. 48 Adapun dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan merupakan pertanggungjawaban yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta  tindakan  yang  kurang  hati-hati. Sedangkan pertanggungjawaban atas dasar resiko merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh produsen pelaku usaha atas kegiatan usahanya. 49 Adanya pertanggungjawaban hukum secara perdata tersebut memiliki tujuan dalam rangka melindungi dan memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang dirugikan. 50
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Penyedia/ Penyelenggara dari Layanan Fintech  P2P Lending diwajibkan untuk bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya. 51 Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
penyelenggara yang menyebabkan Pengguna mengalami kerugian termasuk terjadi karena tindak pidana ekonomi baik itu yang dilakukan pengguna lainnya ( lender atau borrower ) atau penyelenggara maka penyelenggara wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna layanan fintech peer to peer lending tersebut.
Bahwa dengan adanya regulasi yang memberikan pertanggungjawaban perdata bagi Penyelenggara dalam hal terjadi kerugian yang dialami Pengguna karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara maka dapat menjamin rasa aman bagi Pengguna dalam menggunakan layanan Fintech P2P Lending .
Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila Fintech  P2P Lending tersebut Ilegal apakah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban perdata sesuai ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending . Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P maka selama Perusahaan tersebut berbadan hukum dan menjalankan, menyediakan ataupun mengelola layanan terkait dengan kegiatan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka termasuk dalam definisi  Penyelenggara Fintech  P2P  Lending sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P  Lending sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dalam hal konsumen atau penggunanya dirugikan atas kelalaian atau kesalahan penyelenggara tersebut. Akan tetapi apabila Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut Ilegal dan tidak berbadan hukum maka dalam hal ini berlaku
52  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa  dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang berdampak terhadap adanya kerugian maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti  kerugian  tersebut 52 . Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal terdapat kelalaian dan kesalahan dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang menyebabkan Pengguna rugi maka dapat untuk dimintai pertanggungjawaban kepada Penyelenggara berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.
Selain Penyedia/Penyelenggara dapat dikenai pertanggungjawaban perdata ber- dasarkan Pasal 37 POJK Fintech P2P dan Pasal 1365 KUHPerdata, penyelenggara juga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE maka dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian penyedia/penyelenggara yang mengakibatkan dapat diaksesnya data pribadi pengguna oleh pihak lain yang tidak berhak maka pengguna layanan Fintech P2P Lending dapat untuk mengajukan gugatan perdata.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending , regulasi hukum yang ada saat ini telah memberikan hak bagi Pengguna yang dirugikan  apabila  terjadi  tindak  pidana ekonomi untuk dapat mengajukan gugatan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
perdata kepada Penyedia/Penyelenggara. Adapun dasar pengajuan gugatan perdata tersebut adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, serta Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending .
Selain perlindungan hukum represif terdapat juga perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah disalahgunakannya Fintech  P2P  Lending sebagai  sarana  tindak pidana ekonomi. Adapun bentuk perlindungan preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkannya Fintech P2P  Lending sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim  Anti  Pencucian  Uang  berdasarkan  PP Nomor 61 Tahun 2021.

## 3. Arah Kebijakan Hukum yang Diperlukan dalam Menindak Fintech P2P Lending Ilegal
Sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa maraknya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal merupakan salah satu penyebab dari rentannya Fintech  P2P  Lending untuk kemudian disalahgunakan sebagai sarana untuk  melakukan  tindak  pidana  ekonomi. Dalam rangka menindak Fintech P2P Lending Ilegal maka diperlukan adanya suatu terobosan kebijakan hukum yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apabila merujuk pada pendapat Lawrence M.
53 Lawrence  M.  Friedman,  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  dari  American  Law  An  Introduction 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6, dalam Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman  Mati  terhadap  Kondisi  Kejiwaan  Terpidana  Mati  di  Indonesia”  Indonesian  Journal  of  Criminal  Law Studies (IJCLS), Volume 1 (2016), hlm. 47.
54 Otoritas Jasa Keuangan, “Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https://www.ojk.go.id/, diakses 11 Mei 2022.
Friedman  dapat  diketahui  bahwa  efektivitas penegakan hukum sendiri ditentukan oleh 3 (elemen) dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 53 Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam rangka penguatan terhadap elemen-elemen sistem hukum untuk menindak Fintech  P2P  Lending ilegal serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna.
Apabila melihat dari sisi Struktur Hukum (perangkat hukum yang ada) sebenarnya telah dilakukan kolaborasi antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberantas Fintech P2P Lending Ilegal. OJK sendiri telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui adanya komitmen bersama dari kementerian lembaga untuk memberantas Fintech  P2P ilegal yang meliputi  tindakan  pencegahan,  penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. 54 Walaupun telah terdapat adanya kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam menindak Fintech  P2P  Lending Ilegal akan tetapi di sisi lain diperlukan juga adanya penguatan pada substansi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal.
Dari sisi substansi hukum, apabila melihat ketentuan dalam POJK Fintech  P2P Lending ,

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
dapat diketahui bahwa Penyedia Layanan/ Penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran  dan  perizinan  kepada  OJK. Adapun untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban tersebut maka Penyedia Layanan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin. 55

## Walaupun begitu ketentuan tersebut masih
belum  efektif  apabila  dikenakan  terhadap Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal.  Dimana  sanksi  seperti  pencabutan izin hanya dapat memberikan efek jera bagi Fintech  P2P  Lending yang  sudah  terdaftar dan berizin di OJK, dan kurang tepat apabila dikenakan terhadap Fintech  P2P  Lending ilegal .
Oleh karena itu maka diperlukan adanya sanksi yang dapat memberikan perlindungan bagi pengguna Layanan Fintech P2P Lending serta mencegah penyelenggaraan layanan Fintech  P2P  Lending secara ilegal. Sebagai solusi maka dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Fintech  P2P Lending yang beroperasi secara ilegal baik itu dalam bentuk sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.
Penerapan sanksi pidana bagi penyedia layanan peminjaman uang yang beroperasi secara ilegal sendiri telah diterapkan di beberapa  negara  seperti  di  Thailand  dan Jepang. Di Thailand, berdasarkan The Financial Institution  Business  Act  B.E. 2551 (2008),
55  Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending.
56 The Financial Institution Business Act B.E. 2551, Year 2008, section 121.
dalam hal terdapat pihak yang menjalankan bisnis peminjaman kredit tanpa izin maka terhadapnya dapat dikenakan Pidana Penjara selama dua hingga sepuluh tahun dan pidana denda dua ratus ribu baht hingga satu juta baht. 56 Sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan dalam Article 47 Money Lending Act Japan, dinyatakan bahwa seseorang yang menjalankan bisnis peminjaman akan  tetapi  dengan  cara  pendaftaran  yang salah maka terhadapnya dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa hukuman penjara dengan pekerjaan maksimal 10 tahun dan/ atau denda maksimal 30 juta yen. 57 Dengan adanya penerapan sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Peminjaman Uang ilegal termasuk layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P  Lending ) seperti  di  Negara  Thailand  dan  Jepang tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari maraknya Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal.
Mengenai penerapan sanksi pidana, bahwa  berdasarkan  teori  relatif  atau teori tujuan ( utilitarian  theory ), tujuan sanksi pidana bukan sebagai alat untuk melaksanakan pembalasan kepada pelaku kejahatan akan tetapi ditujukan untuk tujuan yang bermanfaat. Berdasarkan teori relatif/tujuan  dinyatakan  bahwa  tujuan penjatuhan pidana adalah untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat serta untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
dengan membuat ketentuan mengenai sanksi yang memuat ancaman pidana yang cukup berat yang memiliki tujuan untuk menakut- nakuti  orang  agar  tidak  melakukan  tindak pidana/kejahatan. 58
Oleh karena itu sebagai solusi untuk mengatasi maraknya Fintech  P2P  Lending Ilegal, diperlukan adanya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur  mengenai  aktivitas  peminjaman uang  termasuk  aktivitas  peminjaman  uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P Lending ) yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan non bank yang di dalamnya mengatur sanksi pidana. Adapun pengaturan sanksi pidana tersebut adalah terhadap penyedia layanan peminjaman uang (termasuk Fintech  P2P  Lending ) yang beroperasi secara ilegal. Adapun bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa sanksi pidana penjara maupun denda.

## D. Penutup
Layanan Fintech P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka mempertemukan Lender dan Borrower untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan sistem elektronik. Walaupun dengan adanya layanan Fintech  P2P  Lending telah memberikan manfaat  positif  untuk  menggerakan  roda perekonomian dengan mengundang lebih banyak investor serta memberikan alternatif kredit dan kemudahan akses bagi masyarakat akan tetapi terdapat adanya kerentanan untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak
58 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I (Bandung: Armico, 1995), hlm. 27., dalam Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,” Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013, hlm. 69.
Pidana Ekonomi. Terdapat beberapa hal yang menjadikan layanan Fintech  P2P  Lending rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak ekonomi yaitu dikarenakan maraknya Fintech P2P  Lending yang  bersifat  ilegal  yang  tidak berada di bawah pengawasan OJK, mekanisme pendaftaran  dan  verifikasi  pengguna Fintech P2P Lending secara elektronik, serta terdapatnya akses Penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap data pribadi.
Walaupun peraturan yang ada sendiri telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Pengguna Fintech P2P Lending dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi, baik itu perlindungan hukum yang bersifat represif maupun preventif, akan tetapi masih maraknya Fintech  P2P  Lending yang bersifat ilegal tersebut masih menjadi hal yang meresahkan masyarakat sehingga diperlukan arah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.
Pengaturan sanksi pidana bagi Penyedia atau Penyelenggara Layanan Fintech  P2P Lending ilegal sendiri dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait masih menjamurnya Fintech P2P yang bersifat ilegal. Sejauh ini sanksi bagi Penyedia/Penyelenggara Layanan Fintech P2P Ilegal masih terbatas pada  sanksi  administratif  berdasarkan  POJK Fintech  P2P  Lending ,  yang  kurang  efektif apabila diterapkan bagi Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal. Sanksi pidana dapat menjadi solusi efektif, utamanya untuk memaksa Penyedia Layanan Fintech P2P Lending  untuk  mendaftarkan  dirinya  ke  OJK

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
sehingga dapat terpantau segala macam aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi
informasi yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan Fintech P2P Lending .

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amrullah, Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
Asian/Pacific Group on Money Laundering. Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing, Sydney: APG Secretariat, 2010.
Bank Indonesia, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
Candra, Ahmadi dan Dadang Hermawan. E-Business dan E-Commerce, Yogyakarta: Andi, 2013.
Friedman , Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction 2 nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
Friedman, Wolfgang. Legal Theory, London: Stevens, 1967.
Friedman, Wolfgang. Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Idealisme  Filosofis  dan  Problema Keadilan, Jakarta: Rajawali, 1990.
Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1991.
Husein, Yunus dan Roberts K., Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
Komariah. Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.
Manurung, Adler Haymans Otoritas  Jasa  Keuangan:  Perlindungan  Investor, Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1992.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Poernomo, Bambang. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Prawirohardjo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1986.
Raharjo, Satjipto . Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rinwigati, Patricia. Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
Sastrawidjaja , Sofjan. Hukum Pidana I , Bandung: Armico, 1995.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tujuan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
Soerjodibroto, R. Soenarto. KUHP & KUHAP, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Suhardana, F.X. Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Prenhallindo, 1992.
Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
Wiyono, R. Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aprita, Serlika, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021.
Baihaqi,  Jadzil,  “ Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018.
Ghozi, Ahmad, “ The  Urgency  of  Electronic  Know  Your  Customer  (E-KYC):  How  Electronic Customer  Identification  Works  to  Prevent  Money  Laundering  in  The  Fintech  Industry ,” Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022.
Hutahean, Bilher,  “ Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak ,” Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013.
Lutfi, Anas dan Rusmin Nuryadin, “Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi,” Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Volume 1 Nomor 1, 2016.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Njatrijani, R., “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.
Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso, “ Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online ,” Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020.
Wardhani, Indah Kusuma “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020.

## C. Internet
Novita Intan, “SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Ilegal per September 2022”, https://www. republika.co.id/, diakses 25 Mei 2022.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Infografik  OJK  bersama  Kementerian  atau  Lembaga  Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/, diakses 11 Mei 2022.
Otoritas Jasa Keuangan, “ Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7
Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/, diakses 21 Mei 2022.

## D.  Peraturan Perundang­undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN

## BIODATA PENULIS
Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H. , menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan program studi Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019. Saat ini penulis bertugas sebagai PNS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disana penulis aktif dalam kegiatan penyusunan kajian hukum dan pengajar pada beberapa instansi untuk materi terkait rezim anti pencucian uang. Beberapa kegiatan mengajar yang pernah dilakukan penulis yaitu Pengajar dalam Pelatihan Jarak Jauh Penyidikan TPPU Tindak Pidana Asal di bidang Perpajakan untuk PPNS Dirjen Pajak Tahun 2021, Pengajar/Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS KLHK Tahun 2021, Pengajar dalam Pelatihan Penyidik TPPU di bidang Perikanan untuk PPNS TNI AL dan PPNS PSDKP Tahun 2021, serta Pengajar dalam Pelatihan Penyidikan Teknis TPPU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk PPNS BPOM Tahun 2021 dan 2022. Selain itu penulis juga aktif menulis beberapa karya tulis terkait dengan rezim anti pencucian uang antara lain berjudul: Analisis Hukum atas Persepsi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; dan Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti  Tipping  Off dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Jakarta: PPATK, 2022.

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL
Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel - artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi : hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional  menyajikan  7 (tujuh) artikel .  Redaksi  Majalah  Hukum  Nasional  mengundang  akademisi, peneliti , pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:
1.  Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.  Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3.  Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa: a.  Hasil Penelitian ; b.  Kajian Teori;
c.  Studi Kepustakaan; dan d.  Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
4.  Judul  naskah  harus  singkat  dan  mencerminkan  isi  tulisan  serta tidak memberikan  peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah ( centre ), huruf tebal ( bold ) dan spasi 1. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring ( italic ), huruf tebal (bold) dan diletakkan  dalam kurung (Calibri, ukuran 14, Title Chase, spasi 1).
5.  Abstrak  memuat  latar  belakang,  permasalahan,  metode penelitian ,  kesimpulan  dan  saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify . Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 ( tiga ) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian , dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci ( Keywords ) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.
6. Sistematika Penulisan:
Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:
- Judul Berbahasa Indonesia dan Inggris;
- Nama Penulis ( diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri  lebih  dari  satu  orang  maka  harus  ditambahkan  kata  penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian ;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.
Sistematika artikel adalah sebagai berikut:
A.  Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu  dibuat Subtitle /subbab  latar  belakang  dan  permasalahan.  Uraikan  langsung  latar belakang  dan  dan  permasalahan  di  bab  Pendahuluan. Identifikasi masalah  dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt,  spasi 1,5, first -line indent 1 cm). B.  Metode Penelitian Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt,  spasi 1,5, first -line indent 1 cm).
C.  Pembahasan Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat. Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.
Pada  bagian  pembahasan  jumlah  pokok-pokok  bahasan  disesuaikan  dengan  jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:
1.  Subbab ………………………….. (Bold)
a. ….. 1) .... a) ….
D.  Penutup Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam  bentuk  poin-poin.  Simpulan  harus  menjawab  permasalahan penelitian . Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.
7.  Aturan Teknis Penulisan: a.  Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik ( soft copy ) dalam program MS Office Word b.  Jumlah  halaman  naskah  20  s.d.  25  halaman,  termasuk  abstrak,  gambar,  tabel  dan daftar pustaka.  Bila  lebih  dari  25  halaman,  redaksi  berhak  untuk menyunting ulang,  dan  apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
c.  Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm),
font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
d.  Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ).
e.  Penyajian Tabel dan Gambar:
- Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal ( bold ), sedangkan judul tabel ditulis normal;
- Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar;
- Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center );
- Jenis  dan  ukuran font untuk  isi  tabel  bisa  disesuaikan  menurut  kebutuhan ( Times  New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal);
- Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
f.  Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki ( foot note ). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10 . Untuk format penulisan kutipan selain Peraturan Perundang- undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki ( foot note). Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- Buku (1  orang  penulis):  Wendy  Doniger, Splitting the Difference (Chicago:  University  of Chicago Press, 1999), 65.
- Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality : Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994),
262.
- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line yang belum memiliki DOI: Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002),
- http ://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html # aainfo.
- artikel dalam  jurnal on-line yang  sudah  memiliki  DOI:  Jesse  N.  Weber  et  al., “Resist Globally,  Infect  Locally:  A Transcontinental Test  of Adaptation by Stickleback and  Their Tapeworm  Parasite,” American  Naturalist 189,  no.  1 (January  2017):45, https ://doi. org/10.1086/689597.
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet : Evanston  Public  Library  Board  of  Trustees, “Evanston  Public  Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http ://www. epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
g.  Penulisan Daftar Pustaka: Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10  tahun  terakhir), tidak termasuk  Peraturan  Perundang-undangan  dan  sumber  lainnya. Referensi  utama  selain  Buku  adalah  Jurnal  hasil penelitian terdahulu.  Referensi  tambahan berupa  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  Sumber  Lainnya.  Referensi  jurnal  maksimal  5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/
Artikel / Prosiding/ Hasil Penelitian , Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt,  spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:
A.  Buku Abdurachman,  A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta:  Pradnya Paramita, 1980.
Affandi , Muchtar. Ilmu-ilmu Kenegaraan : Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.
Campbell, L. John. Institutional Change and Globalization , Princeton: Princeton University Press, 2004.
Doniger, Wendy. Splitting the Difference , Chicago: University of Chicago Press, 1999.

## B.  Makalah/ Artikel /Prosiding/Hasil Penelitian Contoh tulisan dalam seminar
Doyle,  Brian. “Howling  Like  Dogs:  Metaphorical  Language  in  Psalm  59”, makalah,  the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002.

## Contoh tulisan dalam Jurnal on-line tanpa DOI
Hlatky,  Mark  A.  et  al. “Quality-of-Life  and  Depressive  Symptoms  in Postmenopausal  Women after Receiving  Hormone  Therapy:  Results from  the  Heart  and  Estrogen/ Progestin Replacement  Study (HERS) Trial,” Journal  of  the  American  Medical Association 287,  no.  5,  2002. http ://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html # aainfo.
Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI
Weber,  Jesse  N.  et  al. “Resist  Globally,  Infect  Locally:  A Transcontinental Test
of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite.” American  Naturalist 189,  no.  1, (January  2017):  43-57, https ://doi.org/10.1086/689597.
C.  Internet Library Board of Trustees. “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library,
http ://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.
Widianto, Satrio. “Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan.” Pikiran Rakyat , 23 April 2018. http ://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5- negara-masih-dominan.

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## P E T U N J U K  P E N U L I S A N  N A S K A H  M A J A L A H  H U K U  M  N A S I O N A L

## 8.  Biodata Penulis
Biodata  Penulis  ditulis  menggunakan  format  paragraf justify (Calibri  12  pt,  spasi  1,5, first -line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.
9.  Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik ( softcopy ) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV)
penulis dalam bentuk deskriptif , copy KTP/ identitas yang berlaku, alamat e-mail , nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id dan email majalahhukumnasional@ gmail.com.
10.  Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

## Redaksi Majalah Hukum Nasional
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.3202 http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN
11.  Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.
12.  Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.