## Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris)

## Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: tyaphutagalung@gmail.com

## Abstract
Nowadays,  Notary  is  often  encountred  to  making  a  partnership  agreement  with  bank.  By  this partnership,  Notary usually was asked to make the deeds that contains clauses which been decided by  the  bank.  This  leads  to  the  problems  of  the  notary  independence  itself  and  the  interdiction  to signing  the  deed  which  process  of  making  is  prepared  by  others  as  mentioned  in  Notary’s  Code. This  article  is  meant  to  establish  the  validity  of  partnership  agreement  that  made  by  Notary  and bank.  Research  method  that  used  is  the juridical-normative,  with  Statute Approach.  A  partnership between  Notary  and  the  bank  would  not  eliminate  the  notary’s  independence  as  long  as  their partnership  is  not  made  into an agreement because, the relation  between  Notary and the  clients  is not a relationship which can be categorized as a contractual relationship that need an agreement.
Keywords : partnership agreement; notary; and bank.

## Abstrak
Notaris kerap kali ditemui melakukan perjanjian kerjasama dengan bank. Pada kerjasama ini pada umumnya Notaris diminta bank untuk membuat akta yang klausulnya lebih banyak ditentukan oleh Bank. Hal ini kemudian memunculkan problematika mengenai kemandirian Notaris itu sendiri dan larangan  untuk  menandatangani  akta  yang  pada  proses  dan  persiapannya  di  buat  oleh  orang  lain sebagaimana  disebutkan  pada  Kode  Etik  Notaris.  Artikel  ini  disusun    dengan  maksud  untuk menganalisis  mengenai  keabsahan  perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  oleh  Notaris  dengan  bank. Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  yuridis  normative  dengan  metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Kerjasama antara  Notaris  dengan bank tidak kemudian  menghilangkan  kemandirian  dari  Notaris  itu  sendiri  selama  kerjasama  tersebut  tidak dituangkan  dalam  suatu  perjanjian,  karena  hubungan  antara  Notaris  dan  kliennya  bukanlah  suatu hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang memerlukan perjanjian.
Kata kunci : perjanjian kerjasama;notaris; dan bank.

## A. Pendahuluan
Kegiatan  umum  perbankan  salah  satunya  adalah  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  atau lending. Penyaluran dana merupakan aktivitas menjual dana yang telah terkumpul sebelumnya dari masyarakat. Proses penyaluran dana oleh bank dilaksanakan dengan pemberian utang yang saat ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya sebagai kredit. (Kasmir, 2012). Pemberian kredit seperti disebutkan  pada  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perbankan),  yaitu  merupakan  salah  satu  dari  kegiatan  bank umum. Bank lazimnya menilai  lebih dahulu apakah kredit yang diajukan oleh nasabah telah layak
sebelum  menyalurkannya.(Kasmir,  2012).  Pada  saat  menyalurkan  uang  lewat  kredit,  bank umumnya  juga  akan  membuat  pagar  pengamanan.  Hal  ini  untuk  menghindari  resiko  kerugian, karena  dalam  keadaan  sebaik  apapun  dan  dengan  analisis  sebaik  apapun,  resiko  kredit  macet  tak dapat  terelakan.(Kasmir,  2012).  Dalam  Undang-Undang  Perbankan,  istilah  jaminan  dipersamakan dengan “agunan”.  Dilihat  dari ketentuan Undang-Undang Perbankan pada pasalnya  yang pertama angka 23,  agunan merupakan jaminan tambahan  yang diberikan kepada debitor guna memperoleh pinjaman.
Undang-Undang  Perbankan  setelah  dilakukan  perubahan  tidak  mengharuskan  bentuk  dari perjanjian  kredit,  karena  baik  dibuat  baik  tertulis  maupun  lisan,  pemberian  kredit  tetap  dapat dilakukan. Namun, pada praktiknya untuk melindungi pemberian kredit dan pembiayaan, perjanjian kredit  umumnya  akan  dibuat  secara  tertulis  dan  memuat  perjanjian  baku (standars  contract), bisa dibuat dengan cara dibawah tangan maupun notarial.(Usman, 2001). Ketika bank telah menyetujui permohonan  kredit  yang  dimohonkan  oleh  nasabah  (debitor)  dan  nasabah  tersebut  telah  setuju memberikan  jaminan  kepada  bank,  maka  langkah  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  proses penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan terhadap objek jaminan.Perjanjian kredit yang dibuat  secara  notarial  pada  umumnya  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  hal  ini adalah  Notaris,  seperti  yang  disebutkan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik.  Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  harus mengikuti bentuk dan tata cara  yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan proses pembuatan akta otentik harus dilakukan dihadapan Notaris.
Notaris merupakan pejabat  yang independen (mandiri) dimana ia berhak atas dirinya sendiri mengelola, menetapkan  kantor baik  tempat  dan  gambaran mengenai  gedung dan tenaga kerja dari jumlah maupun upah yang akan ia berikan, dan sama sekali tidak bergantung pada pejabat maupun lembaga  lain.  Publik  yang  merupakan  istilah  yang  sering  ditemui  pada  jabatan  Notaris  memiliki pengertian pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang dalam hal ini yaitu membuat  beraneka  ragam  akta  otentikyang  berkaitan  dengan  bidang  hukum  perdata  dan kewenangan  inibelum  ditugaskan  kepada  pejabat  lain  serta  merupakan  suatu  permintaan  dari masyarakat  yang  berkepentingan  atau  yang  membutuhkan  supaya  tindakan  hukum  yang  mereka lakukan  dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik.(Prajitno,  2010).  Profesi  Notaris  dangat  diperlukan karena  Undang-Undang  memberi  kewenangan  kepada  Notaris  untuk  membuat  alat  butki  yang sempurna,  yang  artinyaapa  yang  disebutkan  pada  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah benar.(Adjie, 2008)
Notaris  pada  masa  kini  kerapkali  ditemui  melakukan  kerjasama  dengan  bank  atau  menjadi rekanan  Bank  dan  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian.Dalam  hal  kerjasama  ini  pada  umumnya Notaris  diminta  bank  untuk  membuat  perjanjian  kredit  yang  klausulnya  lebih  banyak  ditentukan oleh Bank.Hal ini kemudian memunculkan problematika mengenai kemandirian Notaris itu sendiri dalam  membuat  akta  dan  penyelewengan  ketentuan  di  Kode  Etik  Notaris  Pasal  4  angka  5  yang dengan jelas menegaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperbolehkan untuk menandatangani  akta  yang  pada  proses  dan  pembuatannya  dipersiapkan  oleh  pihak  lain.  Tidak hanya itu, kerjasama dengan bank juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal  4 angka 4 Kode Etik Notaris,  karena  ditegaskan  dalam  jabatannya,  Notaris  tidak  diperbolehkan  bekerjasama  dengan biro/jasa/Badan  Hukum  yang  pada  prinsipnya  bertindak  selaku  perantara  untuk  mencari  dan/atau mendapatkan klien.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  terkait  dengan kedudukan  perjanjian  kerjasama  yang  dibuat  Notaris  dengan  Bank  ditinjau  dari  Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Kemudian permasalahan yang diteliti dalam artikel ini akan diteliti menggunakan teori bekerjanya hukum.
Penulis melakukan perbandingan dengan beberapa artikel jurnal yang telah terbit sebelumnya, diantaranya  yaitu,  artikel  yang  ditulis  oleh  Putu  Devi  Yustisia  Utami  dengan  judul  “Kerjasama Antara  Notaris/PPAT  Dengan  Bank  Yang  Dituangkan  Dalam  Suatu  Perjanjian  Rekanan”.  Dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas mengenai keberadaan perjanjian/kontrak rekanan yang ditandatangani  oleh  Notaris/PPAT  dengan  bank  apabila  ditinjau  dari  Undang-Undang  Jabatan Notaris, Kode Etik dan Peraturan PPAT.(Utami, 2019).
Artikel  berikutnya  ditulis  oleh  Sulistiani  dan  Jawade  Hafidz  dengan  judul  “Kerjasama Notaris-PPAT  Terhadap  Bank  Di  Dalam  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan”.  Pada artikel  ini  penulis  lebih  fokus  membahas  mengenai  bagaimana  kerjasama  Notaris-PPAT  terhadap bank  di  dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak  tanggungan  dan  kelemahan-kelemahan  serta  solusi dan  kerjasama  Notaris-PPAT  terhadap  bank  dalam  pembuatan  akta  pemberian  hak tanggungan.(Sulistiani  &  Hafidz,  2017).  Kemudian  Artikel  terakhir  ditulis  oleh  Rahmat  Muliadi yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank”. Penulis dalam artikel ini lebih berfokus pada bagaimana hak dan kewajiban Notaris dalam perjanjian  kerjasama  jasa  Notaris  dengan  Bank  dan  bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama antara Notaris dan Bank bila dikaitkan dengan independensi Notaris.(Muliadi, 2016).
Artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel-artikel yang telah disebutkan diatas. Artikel ini akan  mengkaji  hal  yang  lebih  fokus  pada  kedudukan  perjanjian  kerjasama  Notaris  dengan  Bank ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

## B. Metode Penelitian
Metode  penulisan  yang  dipakai  pada  artikel  ini  adalah  penelitiain  normative  yang  sama dengan  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana  penelitian  ini  menitikberatkan  perhatiannya  pada data  sekunder.(Soekanto  &  Mamudji,  1985)  Dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  yaitu  dengan  menelaah  pada  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi  yang  relevan  dengan  objek  penelitian  yang  di  bahas.(Marzuki,  2005)  Penelitian  normatif menggunakan  bahan  bahan  hukum  atau  data  sekunder,  yaitu  bahan  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer,  meliputi,  buku  atau  jurnal  hukum, pandangan  para  ahli  hukum  (doktrin),  hasil  penelitian  hukum,  kamus  hukum  dan  ensiklopedia hukum.(Fajar  &  Achmad,  2010)  Selanjutnya  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.(Marzuki, 2005) Analisis bahan hukum  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  analisis  kualitatif  yang  mendeksripsikan  dan menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang secara individual maupun kelompok.(Sukmadinata, 2012).

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Kedudukan  Perjanjian  Kerjasama  Notaris  Dengan  Bank  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
1. Kredit  dan Perjanjian Kredit Dalam Perbankan di Indonesia
Sistem  keuangan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  2,  yaitu  sistem  perbankan  dan  sistem lembaga keuangan bukan perbankan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga yang mampu  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kembali  dalam  bentuk  kredit  atau  aneka  macam  lainnya  dalam  aktivitasnya  memberikan  jasa pada  lalu  lintas  pembayaran  disebut  dengan  lembaga  keuangan  yang  termasuk  dalam  sistem perbankan.(Gazali & Usman, 2012).
Sistem  perbankan  di  Indonesia  mengalami  perubahan  yang  cukup  penting  pada  bagian utamanya,  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaiman  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dianggap tidak cukup lagi menangkal persoalan dan kepelikan yang muncul dari industri perbankan sejalan dengan lajunya pertumbuhan sektor perbankan mengikuti keperluan  masyarakat  terhadap  jasa-jasa  perbankan  di  samping  kerasnya  dampak  dari globalisasi.(Gazali & Usman, 2012). Eksistensi bank saat ini cukup diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dikatakan demikian, karena merupakan suatu roh dalam sistem keuangan Negara
baik itu Bank Umum maupun Bank Perkreditan. Dengan adanya aktivitas pengumpulan dana ini maka, bank dapat  menyalurkan kembali  dana-dana  yang telah dikumpulkan tersebut  agar dapat digunakan  kembali  oleh  masyarakat  contohnya,  melalui  pasar  uang (money  market) , pendepositoan,  investasi  dalam  bentuk  lainnya,  dan  terlebih  dalam  bentuk  kredit.(Djumhana, 2012).
Jasa  perbankan  yang  saat  ini  paling  umum  diketahui  oleh  masyarakat  adalah  pemberian kredit  untuk  nasabah.  Secara  terminologi  kata  kredit  berawal  dari  kata “credere” yang  dalam bahasa  Latin  artinya  kepercayaan.  Berdasarkan  arti  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pada kredit,  pemberi  atau  kreditor  percaya  bahwa  penerima  kredit  atau  debitor  akan  menepati  janji sesuai dengan apa yang disepakati secara bersama-sama antara kreditor dan debitor.(Sembiring, 2012). Kepercayaan apabila dilihat dari perspektif bank artinya ada suatu keyakinan bahwa uang yang akan diberikan kepada debitor akan dikembalikan tepat  waktu  selaras dengan  persetujuan atau  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  kedua  pihak  yang  dituangkan  dalam  perjanjian tertulis.(Suharno, 2003).
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Perbankan  Pasal  1  angka  1  yang  dimaksud  dengan kredit yaitu dimana bank menyediakan dana atau tagihan yang didasarkan pada persertujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang dibuat oleh bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk membayar serta menutup hutangnya apabila telah jatuh tempo beserta dengan jumlah  bunga  atau  pembagian  hasil  keuntungan.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa komponen  penting  yang  terdapat  pada  kredit  adalah  kepercayaan  pihak  bank  sebagai  kreditor terhadap  nasabah  yang  meminjam  sebagai  debitor.  Munculnya  kepercayaan  ini  apabila  telah dipenuhi semua persyaratan serta ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank. Diantaranya yaitu tujuan dari pengadaan kredit yang jelas dan adanya benda yang dijaminkan atau diagunkan dan lain-lain.(Ais, 2008).
Selain  kepercayaan,  jaminan  atau  istilah  lainnya  yang  sering  digunakan  yaitu  agunan merupakan faktor yang tak kalah penting pada kredit. Tapi perlu diingat bahwa agunan diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitor sebagai perjanjian tambahan dalam arti, bila debitor tidak mampu melunasi hutangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi pinjaman  yang  tidak  dapat  dibayar  tersebut.(Sembiring,  2012)  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan pada Pasal 224 HIR yang mengatakan, surat grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan  Notaris  di  Indonesia  yang  berkepala  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa berkekuatan sama dengan putusan pengadilan.
Perjanjian  kredit  adalah  suatu  peristiwa  dimana  dua  orang  atau  dua  pihak  saling  berjanji untuk  melakukan  suatu  hal  atau  suatu  persetujuan  yang  dibuat  dua  pihak  atau  lebih,  masing-
masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Peranan notaris dalam pembuatan  akta  perjanjian  kredit  perbankan  sangatlah  penting  di  mana  notaris  sebagai  pejabat publik dituntut untuk bersikap professional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur  dan  debitur  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kredit.  Akan  tetapi  kenyataannya  sikap profesionalisme tersebut  berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan,  yaitu  efesiensi  prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.(Kamelia & Mashdurihatun, 2017)
Perjanjian  baku  adalah  bentuk  perjanjian  yang  telah  disediakan  oleh  pihak  bank  sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian biasanya disebut dengan perjanjian baku (standard contract), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.(Kamelia & Mashdurihatun, 2017).

## 2. Notaris  Dalam Menjalankan Jabatannya Dan Kaitannya Dengan Bank
Notaris menduduki posisi  yang sangat  penting dalam penyaluran kredit oleh  Bank.  Peran Notaris  disini  adalah  membantu  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat,  karena  Notaris  sebagai  pejabat  umum  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna  di  Pengadilan.  Alat  bukti  sempurna  karena  akta  otentik  memiliki  tiga  kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht) dan kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht). (Tobing, 1999).
Jabatan  notaris  bisa  ada  atau  eksistensinya  dianggap  penting,  karena  jabatan  notaris mempunyai  tujuan  untuk  melayani  dan  membantu  masyarakat  yang  memerlukan  alat  bukti tertulis  dan  sifatnya  otentik  (akta)  yang  memuat  mengenai  peristiwa,  keadaan  serta  perbuatan hukum yang dilakukan. (Adjie, 2018).
Notaris sampai saat ini masih mempunyai kedudukan fungsionaris dan sangat terpandang di  mata  masyarakat.  Dianggap  demikian  karena,  Notaris  sebagai  pejabat  yang  kredibel  dapat memberikan nasihat  hukum kepada masyarakat.  Dan karena merupakan  pejabat  yang membuat dokumen  yang  kuat  di  mata  hukum  maka  apapun  yang  dibuat  dan  ditetapkan  (konstatir)  oleh Notaris  dianggap  benar.  (Mulyadi,  2011).  Dalam  melaksanakan  jabatannya,  menurut  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  menyebutkan,  Notaris  harus  bekerja secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan melindungi kepentingan pihak yang
terkait  dalam  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya.  Kemandirian  Notaris  disebut  pula independen. Konsep independen disini mengandung  3 (tiga) bentuk, yaitu: (Adjie, 2018)
1) Independen  secara  kelembagaan,  yang  artinya  terpisah  dari  institusi  lain (structural independen);
2) Independen dalam tugasnya diselaraskan dengan Undang-Undang (functional independen);
3) Independen  dalam  faktor  keungan  karena  Notaris  tidak  mendapatkan  anggaran  dari  pihak manapun (financial independen).
Konsep  independen  ini  bertautan  pula  dengan  konsep  akutantabilitas (Accountability) yang  meliputi,  akuntbilitas  spiritual,  akuntabilitas  moral  kepada  publik,  akuntabilitas  hukum, akuntabilitas  profesional,  akuntabilitas  administratif  dan  akuntabilitas  keuangan.  Notaris akandianggap  telah  independen  secara  penuh  apabila  telah  memenuhi  konsep-konsep indenpenden tersebut.
Habib  Adjie  mengatakan  pula  bahwa  dalam  jabatannya,  Notaris  perlu  memperhatikan beberapa syarat berikut, diantaranya:
1) Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tidak  perlumembuat  perjanjian  dengan  kliennya secara  tertulis  dan/atau  lisan,  secara  langsung  maupun  tidak  langung  dengan  tujuan  untuk melakukan suatu pekerjaan;
2) Notaris tidak perkenankan melanggar hak-hak kliennya;
3) Notaris  tidak  mempunyai  atasan  yang  memberinya  perintah  untuk  melakukan  suatu pekerjaan; dan
4) Notaris  membuat  akta  atas  permintaan  atau  keingingan  para  penghadap,  bukan  karena kesukarelaan.(Adjie, 2018).
Oleh  karena  itu  hubungan  hukum  antara  Notaris  dengan  para  penghadapnya  memiliki suatu karakter yang khas yaitu :
1) Tanpa  harus  dibuatkan  perjanjian  baik  itu  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  bentuk  pemberian kuasa yang tujuannya untuk membuat akta atau melakukan suatu pekerjaan;
2) Para pihak yang menghadap dan hadir dihadapan Notaris, menganggap Notaris mempunyai keahlian  untuk  membantu  mereka  merumuskan  kehendaknya  dalam  bentuk  akta  otentik yang dibuat secara tertulis;
3) Tindakan  Notaris  berdasarkan  kewenangannya  merupakan  hasil  permohonan  yang  berasal dari kehendak klien; dan
4) Dalam akta yang dibuatnya, Notaris tidak termasuk sebagai pihak. (Adjie, 2018).
Notaris  saat  menjalankan  jabatannya  tidak  hanya  harus  patuh  pada  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  karena  Notaris  juga  memiliki  suatu  peraturan  organisasi  berupa  Kode  Etik
Notaris yang adalahnorma aturan mengenai moral yang dibuat oleh Perkumpulan INI dan wajib untuk ditaati seluruh anggota perkumpulan dalam melaksanakan perkerjaannya sebagai Notaris. (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009).
Kode  Etik  Notaris  ini  berisi  unsur  material  mengenai  apa  yang  harus  dilaksanakan,  apa yang  dilarang,  pengecualian  dan  sanksi  yang  dijatuhkan  jika  Notaris  tidak  mentaati  Kode  Etik Notaris. (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009).Merupakan hal yang lumrah bagi suatu organsasi untuk memiliki Kode Etik yang tujuannya untuk mengawasi anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Etika mempunyai kegunaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu dibutuhkan dalam jiwa raga kelompok masyarakat di dalam kehidupan dan penghidupan agar terwujudnya  keserasian.(Ngadino,  2019).Ketika  melakukan  fungsinya  sebagai  notaris,  Notaris wajib mengikuti dan berpedoman pada Kode Etik Notaris. Jika tidak, maka harkat dan martabat profesionalisme Notaris akan hilang.(Lubis, 2008).

## c. Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank
Mitra atau rekanan bisa dikatakan sebagai teman, partner, sahabat atau hubungan dua belah pihak  yang  saling  menguntungkan. Keberhasilan  hubungan  tersebut  sangat  bergantung  kepada kepatuhan  dua  belah  pihak  dalam  menjalankan  perjanjian.(Dharsana,  2020)  Notaris  yang  ingin menjadi  mitra  atau  rekanan  bank  lazimnya  membuat  terlebih  dahulu  permohonan  kerjasama yang  ditujukan  kepada  pihak  Bank  yang  terkait.  Selanjutnya  apabila  pihak  bank  menyetujui permohonan  tersebut  maka  Notaris  dan  bank  akan  membuat  perjanjian  kerjasama  untuk mengikat  Notaris  agar  menjadi  rekanan  tetap  bank.  (Utami,  2019).  Dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan, Notaris dalam melaksanakan perkerjaannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan melindungi kebutuhan klien terkait  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya.  Dengan  adanya  kerjasama  antara  Notaris  dengan bank artinya, Notaris telah mengikatkan diri kepada pihak bank dan hal ini menyebabkan Notaris itu  sendiri  menjadi  tidak  mandiri.  Tidak  mandiri  disini,  dikarenakan  dalam  menjalankan jabatannya  notaris  melibatkan  instansi  keuangan  atau  pihak  perbankan.  Padahal,  seperti  yang dapat  dilihat  berdasarkan  konsep  kemandirian  atau  independen  diatas,  untuk  dapat  dinyatakan mandiri  Notaris  harus  memenuhi  semua  konsep-konsep  tersebut,  salah  satunya  ialah  Notaris harus terpisah dari institusi lain.
Habib  Adjie  sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  juga  mengatakan  bahwa  Notaris  perlu memperhatikan  syarat-syarat  dalam  menjalankan  jabatannya.  Peneliti  menganggap  bahwa kerjasama antara Notaris dan bank tidak perlu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.Karena hubungan antara Notaris dan kliennya bukanlah suatu hubunganyang dapat dikondisikan seperti
hubungan  kontraktual,  yang  dimana  apabila  Notaris  tidak  memenuhi  prestasinya  maka  klien dapat mengajukan gugatan.
Perjanjian kerjasama Notaris dan bank jika ditinjua berdasarkan Kode Etik Profesi Notaris dapat diuraikan demikian :
1) Pada Pasal 4 angka 3, Notaris tidak diperbolehkan mengadakan publikasi dan/atau promosi untuk dirinnya sendiri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan menyebutkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk :
a. Iklan;
b. Ucapan selamat;
c. Ucapan belasungkawa;
d. Ucapan terima kasih;
e. Kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidan sosial, keagamaan maupun olahraga.
Kedudukan  Notaris  jelas  adalah  selaku  pejabat  umum  dan  bukanlah  selaku pengusaha.Karena  itu,  larangan  ini  merupakan  suatu  konsekuensi  yang  masuk  akal, sehingga  Notaris yang  mengadakan  publikasi dan/atau  promosi tidak  dapat dibenarkan.(Ngadino, 2019).
Kerjasama antara Notaris dan Bank umumnya Notaris yang mengajukan permohonan kepada bank dengan memberikan lampiran mengenai data diri serta daftar harga untuk akta- akta  yang  dibuatnya  guna  mempromosikan  diri  agar  menjadi  rekanan  suatu  bank.Kegiatan ini termasuk dalam salah satu kegiatan pemasaran karena itu hal ini dilarang.Namun, selama tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, menurut peneliti hal ini dapat dibenarkan.
2) Pada  Pasal  4  angka  4,  Notaris  tidak  diperbolehkan  membuat  kerjasama  dengan biro/jasa/Badan  Hukum  yang  pada  prinsipnya  bekerja  selaku  perantara  untuk  mencari  dan mendapatkan klien.
Notaris  adalah  pejabat  umum  dan  apapun  yan  ia  lakukan  merupakan  pekerjaan  yang tujuannya  bukanlah  untuk  mencari  keuntungan  karena  itu  apabila  Notaris  menggunakan biro/jasa/Badan  Hukum  selaku  perantara  adalah  perbuatan  pengusaha  dalam  mencari keuntungan  yang  tidak  selaras  dengan  kedudukan,  peran  serta  tugas  Notaris.(Ngadino, 2019).
Perjanjian  kerjasama  Notaris  dengan  bank  ini  otomatis  menimbulkan  hubungan rekanan antara Notaris dan bank.  Bank  yang menjadi rekanan Notaris  ini selanjutnya  akan menganjurkan  nasabah  yang  ingin  membuat  akta  perjanjian  kredit  kepada  Notaris
rekanannya.Hal  ini  kemudian  dapat  dikatakan  bahwa  bank  adalah  perantara  antara  Notaris dengan nasabah bank yang berkepetingan untuk membuat akta. Namun, bank tidaklah dapat memaksa  nasabahnya  untuk  membuat  akta  perjanjian  kredit    pada  Notaris  yang  menjadi rekanan bank, walaupun banyak ditemui pada praktiknya seringkali nasabah memilih untuk mengikuti keinginan bank maupun cara pengikatan jaminannya. (Dharsana, 2019)
3) Pada Pasal 4 angka 5, Notaris dilarang menandatangani akta yang dibuat dan disiapkan oleh pihak lain.
Notaris wajib untuk mandiri, jujur dan tidak berpihak, jadi akta yang telah dibuat dan disiapkan  oleh  pihak  lain  tidak  memenuhi  kewajiban  Notaris.(Ngadino,  2019).Pada  proses pembuatan akta dimana Notaris bekerjasama dengan bank, lazimnya bank telah mempunyai standar  baku  tentang  apa  yang  harus  tertuang  dalam  aktanya.  Hal  ini  kemudian memunculkan  problematika  mengenai  kemandirian  Notaris  dalam  pembuatan  akta.Namun, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa, Notaris tidak membuat akta secara sukarela, dan hasil  akhir  dari  tindakan  Notaris  berasal  dari  keinginan  para  pihak  sendiri.Dan  perlu diperhatikan  pula  bahwa  klien  atau  nasabah  bank  dapat  menyangkal  dan  menolak  isi  akta perjanjian  kredit  yang  dibuat  Notaris  apabila  dianggap  berbenturan  dengan  nilai-nilai keadilan  dan/atau  termuat  pasal-pasal  yang  merugikan  kepentingan  klien.(Dharsana, 2019).Dengan demikian, perbuatan Notaris disini tidak dapat dianggap melanggar ketentuan Kode Etik Notaris.

## D. Simpulan
Kerjasama  Notaris  dengan  pihak  bank  atau  kemungkinan  Notaris  menjadi  langganan  Bank tetaplah  ada.  Namun,  beberapa  hal  yang  perlu  dicermati  yaitu,  dengan  adanya  kerjasama  Notaris dengan  bank  tidak  kemudian  menghilangkan  kemandirian  dari  Notaris  itu  sendiri  seperti  yang disebutkan  pada  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Konsep  Independen  yang dikemukakan  Habib  Adjie  selama  kerjasama  tersebut  tidak  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian. Hubungan  hukum  antara  Notaris  dan  bank  bukanlah  hubungan  kontraktual,  karena  itu  selama kerjasama  Notaris  dengan  bank  tidak  dilakukan  dengan  perjanjian  tertulis  maka  hal  itu  tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris.
Bank  tidak  diperbolehkan  memaksa  nasabah  untuk  membuat  akta  pada  Notaris  rekanannya, jadi  walaupun  dianggap  sebagai  perantara,  klien  atau  nasabah  disini  mempunyai  kebebasan  untuk memilih dimana ia ingin membuat akta. Klien dapat menolak untuk menandatangani akta apabila isi atau  substansi  dari  akta  tersebut    tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  dan/atau  memuat  pasal- pasal yang merugikan kepentingan klien. Notaris disini hanya membuat akta berdasarkan kehendak
para pihak dengan tidak melanggar hak-hak mereka, karena itu dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris.

## Daftar Pustaka
Buku:
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Jakarta: Refika Aditama.
Adjie, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 20004 tentang Jabatan Notaris (Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama.
Ais, C. (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Djumhana, M. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika.
Kasmir. (2012). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers.
Lubis, S. K. (2008). Etika Profesi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group Mulyadi, M. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) . Jakarta: PT. SOFMEDIA.
Ngadino. (2019). Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia . Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2009). Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Prajitno, A. (2010). Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Surabaya: Putra Media Nusantara.
Sembiring, S. (2012). Hukum Perbankan . Bandung: CV. Mandar Maju.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian Hukum Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.
Suharno. (2003). Analisa Kredit . Jakarta: Djambatan.
Sukmadinata, N. S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Tobing, G. H. S. L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
Usman, R. (2001). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Artikel Jurnal:
Kamelia, M., & Mashdurihatun, A. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektfif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Akta , 4 No. 4 .
Muliadi, R. (2016). Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank. Premise Law Jurnal , Vol 4 , 1–15.
Sulistiani, & Hafidz, J. (2017). Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Jurnal Akta , Vol. 4 No. , 707–714.
Utami, P. D. Y. (2019). Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 1 No 2 , 222–236.

## Sumber Online:
Dharsana, I. M. P. (2019). Kerjasama Notaris Dengan Pihak Lembaga Keuangan. Kabarnotariat.Id . Retrieved from https://kabarnotariat.id/2019/01/12/kerjasama-notaris-dengan-pihak-lembaga- keuangan/
Dharsana, I. M. P. (2020). Kemitraan Semu Notaris - PPAT Dengan Bank. Retrieved from Notary Magazine website: https://notarymagazine.com/kemitraan-semu-notaris-ppat-dengan-bank/

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Kode Etik Notaris