## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43

## Pendekatan Problem  Solving Bhabinkamtibmas  Dalam
Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
Galih Rinenda Putra 1 , Abdul Wahid 2
1 Kepolisian Sektor Arjawinangun, Polresta Cirebon Email: galihntd@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: abdul.wahid@umc.ac.id

## ABSTRACT
Forms of law violations that often occur are minor persecution, fights, and others. Violations of these laws can  cause  conflicts  and  disturbances  for  others  and  can  lead  to  clashes  between  groups.  This  type  of research is qualitative research, using a field research approach, producing descriptive data in the form of the  Bhabinkamtibmas  Problem  Solving  Approach  in  Community  Security  and  Order  Development.  The purpose of this study was to determine the problem-solving approach of Bhabinkamtibmas in fostering security and public order in Bunder Village, Susukan District, Cirebon Regency. The results of this study are that Bhabinkamtibmas supervises the settlement of criminal acts of persecution through penal mediation at  the  Susukan  Police  Station  and  provides  a  place  for  the  litigants  to  negotiate  to  obtain  a  peace agreement. The settlement of criminal acts of persecution through penal mediation at the Susukan Police, Cirebon Regency can only be done once. Perpetrators of criminal acts of persecution whose cases have been resolved by penal mediation and if they repeat the crime will be processed according to the applicable laws and regulations until the judicial stage, provided that investigators attach evidence of a statement made by the perpetrator of the crime.
Keywords:  Approach; Problem Solving; Bhabinkamtibmas.

## ABSTRAK
Bentuk  pelanggaran  hukum  yang  sering  terjadi  adalah  penganiayaan  ringan,  perkelahian  dan  lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa  menimbulkan  bentrok  antar  kelompok.  Jenis  penelitian  merupakan  penelitian  kualitatif, menggunakan  pendekatan  penelitian  lapangan (field  research), menghasilkan  data  deskriptif  berupa Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pendekatan problem  solving Bhabinkamtibmas  dalam pembinaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  Desa  Bunder  Kecamatan  Susukan  Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal  di  Polsek Susukan dan  menyediakan  tempat untuk para   pihak  yang   berperkara   untuk   melakukan   negosiasi  sehingga memperoleh  kesepakatan  damai. Penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  secara  mediasi  penal  di  Polsek  Susukan  Kabupaten  Cirebon hanya   bisa dilakukan   satu   kali   saja.   Pelaku   tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan  secara  mediasi  penal  dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sampai  pada  tahap  peradilan  dengan    catatan    penyidik melampirkan  bukti surat  pernyataan  yang  dibuat    pelaku  tindak pidana.
Kata Kunci: Pendekatan; Problem Solving; Bhabinkamtibmas.

## PENDAHULUAN
Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah  terwujudnya  situasi  kamtibmas  yang  mantap  dan  dinamis  dalam  rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan  kamtibmas  adalah  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  yang  ditandai  oleh terjaminnya  tertib  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketentraman  yang mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan  potensi  dan  kekuatan masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah  dan  menanggulangi  segala  bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan masyarakat,  yang  merupakan  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses pembangunan nasional. 1
Bhabinkamtibmas  sebagai  petugas  pelaksana  Unit  Binmas  Polsek  memiliki  tugas  dan peran yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi  preemtif  yang  dikombinasikan  sebagai  Petugas  Polmas  dalam  implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat Desa/Kelurahan. 2 Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara  lain  pemerintah,  instansi  samping  TNI    dan  pihak  Kepolisian  yang  punya wewenang  sangat  besar  dalam  memberikan  perlindungan,  penganyoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat  serta  tidak  kalah  pentingnya  adalah  partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun  langsung  kemasyarakat  sehingga  peranan  Bhabinkamtibmas  betul-betul  dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. 3
Pada studi empiris Cheurprakobit, mengemukakan bahwa Polmas adalah suatu kegiatan untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  antara  anggota  Polri  dan  masyarakat, sehingga  mampu  mendeteksi  dan  mengidentifikasi  permasalahan  keamanan  di lingkungan  serta  menemukan  pemecahan  masalahnya.  Polmas  merupakan  suatu definisi baru untuk aktivitas polisi agar lebih berbeda dari definisi lamanya yang terkesan militeris dan kaku, atau dengan kata lain polmas adalah bentuk pembaharuan aktifitas dan strategi dalam perpolisian. 4
Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak
1 Chin tiya  Ayu  Azhari,  “Strategi  Mengenal  Khalayak  Bhabinkamtibmas  (Bhayangkara  Pembinaan Keamanaan  dan  Ketertiban  Masyarakat)  Polsekta  Samarinda  Utara  dalam  Membangun  Kemitraan dengan,” E-Journal Ilmu Komunikasi , 6.1 (2018), 128 – 42.
2 A Wahyurudhanto A Wahyurudhanto, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dal am Implementasi  Polmas  sebagai  Penguatan  Program  Satu  Polisi  Satu  Desa,” Jurnal  Ilmu  Kepolisian ,  12.2 (2018), 85 – 98.
3 Nofta  Wulan  Sari,  “Peranan  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  dalam Meningkatkan  Pelayana n  Keamanan  Masyarakat  di  Polsek  Sumoroto  Kabupaten  Ponorogo,” Transformasi , 2.29 (2017), 56 – 159.
4 Sutham Cheurprakobkit, “Community policing: training, definitions and policy implications,” Policing: An international journal of police strategies & management , 25.4 (2002), 709 – 25.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
polisi,  karena  secara  langsung  petugas  kepolisian  berhubungan  dengan  warga komunitas  atau  warga  kelurahan  setempat  atau  dengan  kelompok-kelompok  sosial setempat  dan  dengan  umum  (public)  dimana  dia  bertugas.  Anggota  polisi  yang menjalankan  tugasnya  dengan  pendekatan  kemasyarakatan  harus  membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat. Salah satu peran Bhabinkamtibmas  adalah  sebagai  mediator.  Mediator  dalam  menjalankan  perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran  menentukan  dalam  kaitannya  dengan  isi  persengketaan,  ia  hanya  menjaga bagaimana  proses  mediasi  dapat  berjalan,  sehingga  menghasilkan  kesepakatan (agreement)  dari  para  pihak. 5 dan  fasilitator  dalam  penyelesaian  permasalahan- permasalahan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  Desa  Bunder,  Kecamatan  Susukan, Kabupaten Cirebon.
Melalui  pendekatan  problem  solving  yang  diterapkan  oleh  Bhabinkamtibmas  dalam menyelesaikan  setiap  masalah  sosial  khususnya  terjadi  di  Desa  Bunder,  Kecamatan Susukan,  Kabupaten  Cirebon  yang  menjadi  wilayah  binaannya.  Yang  mana Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator, hal ini terlihat dari  penawaran  awal  yang  diberikan  kepada  para  pihak  yakni  apakah  ingin  diproses sesuai  ketentuan  hukum  atau  diselesaikan  secara  musyawarah  demi  mencapai kesepakatan  yang  baik  dan  bermanfaat  bagi  semua  pihak.  Bhabinkamtibmas menghimbau  kepada  kedua  belah  pihak  agar  menyelesaikan  permasalahan  tersebut dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai dan tidak saling dendam atas kejadian tersebut. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua  belah  pihak  dan  siap  mengantarkan  apabila  para  korban  atau  pelapor  untuk menuangkan  laporan  polisi  di  Kantor  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kecamatan  Susukan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini Babinkamtibmas berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
Dalam kegiatan Problem Solving tersebut, Bhabinkamtibmas memberikan nasehat dan himbauan  Kamtibmas  tentang  pentingnya  hidup  rukun  dan  damai  serta  toleransi, kemitraan. Dengan adanya kegiatan problem solving ini permasalahan tersebut bisa di mediasi  dan  di  selesaikan  secara  musyawarah  bersama  antara  kedua  belah  pihak. Kondisi sebagimana diuraikan diatas merupakan kondisi faktual sebagai mana terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon guna sebagai upaya mewujudkan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  ditingkat  desa  melalui  pembinaan,  kerja  sama pendekatan, pencegahan, dan peningkatan daya tangkal .

## METODE
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan (field  research). Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa Pendekatan Problem  Solving Bhabinkamtibmas  Dalam  Pembinaan  Keamanan  Dan
5 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah , Kencana (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6 – 7.
Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN
Pembinaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Kamtibmas)  Di  Desa  Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Bab III  Pasal  13  disebutkan  bahwa  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Dan  rumusan  tugas  pokok  Polri tersebut  dapat  tersirat  bahwa  tugas  Kepolisian  selain  sebagai  institusi  negara  yang bertugas  dalam  bidang  pelayanan  jasa  keamanan,  perlindungan  hukum,  tetapi  juga bekerja  dalam  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  yang  mengedepankan  tugas kemanusiaan.
Kegiatan  pelaksanaan  pembinaan  ketertiban  masyarakat  Desa  Bunder  dilakukan  oleh Bhabinkamtibmas dari Polsek Susukan diawali dengan penyebaran informasi kamtibmas yang disosialisasikan secara merata ke seluruh lingkungan masyarakat Desa Bunder yang memiliki keragaman pemahaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain, sehingga kamtibmas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Hal itu juga dimaksudkan untuk dapat menekan tingkat tindakan kriminalitas di wilayah Desa Bunder Kecamatan Susukan  Kabupaten  Cirebon  dan  disertai  pula  dukungan  dan  partisipasi  dari  warga masyarakat Desa Bunder dalam masalah siskamling dengan sendirinya dapat menutup serta  mempersempit  gerak  langkah  orang  atau  pihak  yang  akan  melakukan  tindakan kriminalitas .6
Lingkungan  Desa  Bunder  merupakan  daerah  dimana  sekumpulan  masyarakat  yang beraneka  ragam  tinggal  dan  berinteraksi  antara  satu  dan  lainnya.  Lingkungan  yang sehat, bersih, aman, dan tertib itulah yang diidamkan oleh warganya. Perlu dukungan kesadaran  masing-masing  warganya  untuk  mengkondisikan  dirinya  untuk  bersikap tertib yang dapat dilakukan dengan cara bersikap kondusif, kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan  membentuk  sistem  keamanan  lingkungan  (siskamling)  atau  keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Tipologi masyarakat Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon apabila dilihat dari segi perekonomiannya tergolong masyarakat  menengah ke atas, mayoritas mata pencahariannya adalah berdagang dan bertani. Desa Bunder terdiri dari 6 (enam) Rukun Warga yaitu :
Tabel 1. Rukun Warga Desa Bunder, Susukan, Cirebon 7 No. Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT)
6 Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
7 Sumber: Pemerintah Desa Bunder Tahun 2020.
1 RW 001 Blok Tonggo (RT 001) Blok Masjid (RT 002) 2 RW 002 Blok Sekolahan (RT 001) Blok Sekolahan (RT 002) 3 RW 003 Blok Ki Fajar Jaya (RT 001) Blok Ki Fajar Jaya (RT 002) Blok Perum BTN (RT 003) 4 RW 004 Blok Tumaritis (RT 001) Blok Tumaritis (RT 002) 5 RW 005 Blok Sebrang Wetan (RT 001) Blok Sebrang Wetan (RT 002) 6 RW 006 Blok Karanganyar (RT 001) Blok Karanganyar (RT 002)
Adapun bentuk pembinaan tersebut yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 8
Tabel 2. Bentuk Pembinaan Rukun Warga Desa Bunder, Susukan, Cirebon 9 No Kegiatan Sasaran 1. Pembinaan Remaja dan Pemuda Desa Bunder Remaja (pemuda dan pemudi), anak-anak dan pelajar atau mahasiswa  agar  terhindar  dari  pengaruh  buruk  yang timbul oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya. 2. Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja Sosialiasasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja atau  remaja  agar  generasi  muda  tidak  menjadi  korban ataupun  pelaku.  Penyalahgunaan  narkoba  adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam  jumlah  berlebih  secara  kurang  teratur,  dan berlangsung  cukup  lama,  sehingga  menyebabkan gangguan  kesehatan  fisik,  mental,  dan  kehidupan sosialnya. Karena pengaruh itulah narkoba
disalahgunakan.  Masa  remaja  merupakan  suatu  fase
8 Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 10.15 WIB.
9 Sumber: Pemerintah Desa Bunder Tahun 2020.
perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa.
erkembangan  seseorang  dalam  masa  anak-anak  dan remaja  akan  membentuk  perkembangan  diri  orang tersebut  di  masa  dewasa.  Karena  itulah  bila  masa  anak- anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan  hancurlah  masa  depannya.  Pada  masa  remaja, justru  keinginan  untuk  mencoba-coba,  mengikuti  trend dan  gaya  hidup,  serta  bersenang-senang  besar  sekali.
Walaupun semua kecenderungan itu wajar, tetapi hal itu bisa  juga  memudahkan  remaja  untuk  terdorong menyalahgunakan narkoba. Dampak negatif penyalahgunaan  narkoba  terhadap  anak  atau  remaja adalah sebagai berikut: a. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. b. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai- nilai pelajaran.
c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah.
d. Sering menguap, mengantuk, dan malas.
e. Tidak memedulikan kesehatan diri.
f. Suka mencuri untuk membeli narkoba. 3. Pembinaan Sisikamling Seluruh  Warga  masyarakat  Desa  Bunder  agar  tercipta lingkungan  yang  aman  dan  tertib.  Dalam  rangka pembinaan  Sistem  Keamanan  Lingkungan  (Siskamling) pada  pos  ronda  wilayah  seluruh  Blok  Desa  Bunder, Bhabinkamtibmas  Desa  Bunder  melakukan  pembinaan kewaspadaan keamanan salah satunya di Pos Ronda RW
003 RT 003 Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.  Bhabinkamtibmas  Desa  Bunder  juga  telah menghimbau  kepada  segenap  warga  yang  hadir  agar selalu  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  potensi gangguan  keamanan  di  lingkungan  masyarakat  Desa Bunder.  Siskamling  merupakan  upaya  bersama  dalam meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat dalam  memberikan  perlindungan  dan  pengamanan  bagi masyarakat  dengan  mengutamakan  upaya  pencegahan dan menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas.  Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan yang tidak lepas dari jalannya roda pembangunan nasional secara umum,

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
dan  khususnya  masyarakat  untuk  menjaga  keamanan individu  dan  lingkungan.  Masalah  kamtibmas  bukan semata-mata  tanggung  jawab  polisi,  namun  menjadi tanggung  jawab  semua  pihak,  baik  aparat  keamanan, pemerintah,  dan  seluruh  warga  masyarakat  secara terpadu  mengupayakan  kondisi  kamtibmas  yang terkendali. 4. Sosialisasi Perilaku  Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan  Kebersihan Lingkungan. Seluruh  Warga  masyarakat  Desa  Bunder  agar  tercipta lingkungan  bersih,  nyaman  dan  sehat.  Dalam  hal  ini Bhabinkamtibmas  Desa  Bunder  melakukan  pembinaan kepada pemuda Desa Bunder yang tergerak dan terdorong akan  kepedulian  terhadap  kebersihan  lingkungan  yang tergabung  dalam  komunitas  Akar  Djati  Bunder.  PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak  mungkin  anggota  masyarakat  sebagai  agen perubahan  agar  mampu  meningkatkan  kualitas  perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup  bersih  sehat  pada  dasarnya  merupakan  sebuah upaya  untuk  menularkan  pengalaman  mengenai  pola hidup  sehat  melalui  individu,  kelompok  ataupun masyarakat  luas  dengan  jalur-jalur  komunikasi  sebagai media  berbagi  informasi.  Ada  berbagai  informasi  yang dapat  dibagikan seperti  materi  edukasi guna  menambah pengetahuan  serta  meningkatkan  sikap  dan  perilaku terkait  cara  hidup  yang  bersih  dan  sehat.    Terdapat langkah-langkah  berupa  edukasi  melalui  pendekatan pemuka  atau  pimpinan  masyarakat,  pembinaan  suasana dan  juga  pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada  di  sekitar;  terutama  pada  tingkatan  rumah  tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih  sehat.  Gerakan PHBS adalah meningkatkan  kualitas kesehatan  melalui  proses  penyadartahuan  yang  menjadi awal  dari  kontribusi  individu-individu  dalam  menjalani perilaku  kehidupan  sehari-hari  yang  bersih  dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya  masyarakat  yang  sadar  kesehatan  dan memiliki  bekal  pengetahuan  dan  kesadaran  untuk
menjalani  perilaku  hidup  yang  menjaga  kebersihan  dan memenuhi standar kesehatan.

## Pembinaan Keamanan Swakarsa Desa Bunder
Secara  formal  istilah  keamanan  swakarsa  pada  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  2 tahun 2002 disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu, suatu kondisi dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat meresahkan  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  “bentuk -bentuk  pengamanan swakarsa” dalam undang -undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas  kemauan,  kesadaran  dan  kepentingan  masyarakat  sendiri  yang  kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa  ini  memiliki  kewenangan  kepolisian  terbatas dalam  “lingkungan  kuasa  tempat”  meliputi lingkungan  pemukiman,  lingkungan  kerja, lingkungan  pendidikan.  Contohnya  adalah  satuan  pengamanan  di  lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan  pengamanan  di  lingkungan  pertokoan,  dan  sebagainya.    mulai  dikenal  pada tahun  1981, melalui surat keputusan Menhankam/Pangab, Nomor: Skep/618/V/1981 tanggal  25  Mei  1981  tentang  Pedoman  Pembinaan  Sistem  Keamanan  Swakarsa. Disebutkan  bahwa  sistem  keamanan  swakarsa  adalah  suatu  sistem  keamanan  yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan,  menyeimbangkan  dan  menyesuaikan  hubungan  satu  sama  lain,  yang tumbuh  dan  berkembang  atas  kehendak  dan  kemampuan  masyarakat  sendiri,  untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap  kemungkinan  gangguan  keamanan  serta  daya  tanggap  dan  penyesuaian masyarakat  terhadap  setiap  perubahan  dan  dinamika  sosial  yang  membudaya  dalam bentuk  pola  sikap  kebiasaan  dan  perilaku  masyarakat,  sehingga  gangguan  keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.
Pamswakarsa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012  pasal 3 huruf c   bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat .
Upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Bunder Polsek Susukan Kabupaten Cirebon  dalam  rangka  melaksanakan  pembinaan  keamanan  swakarsa  Desa  Bunder adalah:
1) Melakukan tatap muka;
2) Kunjungan/sambang;

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
3) Penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan.
4) Melatih  siskamling,  Sistem  pengamanan  lingkungan  Desa  Bunder,  membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan  masyarakat Desa Bunder  dalam kegiatan  keamanan  swakarsa,  memberi  penyuluhan  dan  penyegaran  kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas diwilayah Bloknya masing-masing;
5) Membangun dan memperdayakan siskamling yang ada disetiap RW Desa Bunder;
6) Memberi himbauan kepada masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungan masing-masing;
7) Melakukan komunikasi;
8) Menerima keluhan dan informasi;
9) Membantu  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  sebatas  kemampuannya,  serta menjalin  komunikasi,  membangun  kerja  sama  seluruh  warga  masyarakat  Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. 10

## Pembinaan Keamanan Masyarakat Desa Bunder
Pemerintah  Desa  Bunder  juga  berupaya  untuk  selalu  mendorong  masyarakat  untuk menertibkan  dan  meningkatkan  kegiatan  siskamling,  dengan  menganggarkan  dana untuk menambah fasilitas peralatan Pos Kamling. Sehingga diharapkan upaya menjaga lingkungan  dan  masyarakat  dari  ancaman  gangguan  Kamtibmas  betul-betul  dapat dilakukan  mulai  dari  lingkungan  terkecil,  keluarga,  warga  RT  dan  RW  Desa  Bunder Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Cirebon  dan  seterusnya  demi  menciptakan  suasana tentram dan tertib serta aman.
Langkah kongkrit yang dilaksnakan oleh Pembina Keamanan (Bhabinkamtibmas) Desa Bunder Polsek Susukan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 11
1) Menyelenggarakan  sosialisasi  terkait  pembinaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  dengan  melibatkan  ketua  RT,  RW,  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM),  tokoh  agama  maupun  tokoh  masyarakat  Desa  Bunder Kecamatan  Susukan,  Kabupaten  Cirebon.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memberikan  edukasi  dan  pembelajaran  kepada  warga  masyarakat  di  bidang masalah  Kamtibmas  dan  sebagai  antisipasi  terhadap  tingginya  angka  kejahatan yang terjadi dimasyarakat.
2) Memfasilitasi  forum  diskusi/pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh  kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.
3) Mendorong  terbentuknya  forum-forum  kemitraan  dilingkungan  Desa  Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
4) memberikan asistensi/pendampingan.
5) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif.
6) Melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di masyarakat Desa Bunder.
10 Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.
11 Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 21 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.
7) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangan.
8) Memfasilitasi pemecahan masalah (problem solving) yang terjadi dimasyarakat.
9) Menghadiri  atau  memfasilitasi  forum  diskusi/pertemuan  yang  diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara  Polri  dan  masyarakat  dalam  rangka  memecahkan  dan  menanggulangi ganguan Kamtibmas.

## Pembinaan Potensi Masyarakat Desa Bunder
Sebagai  wujud  antisipasi  terhadap  ancaman  gangguan  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  (Kamtibmas),  Pemerintah  Desa  Bunder  Kecamatan  Susukan  Kabupaten Cirebon  secara  rutin  menyelenggarakan  pembinaan  serta  sosialisasi  kepada  warga masyarakat. Dengan program kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan menggugah kembali semangat warga masyarakat menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan  dari  potensi,  ancaman  atau  gangguan  keamanan  dan  ketertiban.  Dengan sosialisasi  Kamtibmas  ini,  Babinkamtibmas  Desa  Bunder  Polsek  Susukan  Kabupaten Cirebon  mengajak  seluruh  masyarakat  Desa  Bunder  agar  menyadari,  bahwa  Tugas menjaga  lingkungan  wilayah  dari  ancaman  gangguan  Kamtibmas  bukan  semata-mata tugas  aparat  baik  Kepolisian  maupun  TNI,  tetapi  juga  sangat  perlu  dukungan  dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat itu sendiri.
Untuk  lebih  detailnya  dalam  melakukan  pembinaan  potensi  masyarakat Bhabinkamtibmas Desa Bunder telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 12
1. Mengadakan  tatap  muka  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  Desa  Bunder  baik individu  maupun  kelompok-kelompok/organisasi  serta  periodik  maupun  secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah- masalah sosial dilingkungan masyarakat.
2. Mendata  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  tokoh  pemuda,  serta kelompok-kelompok  masyarakat  Desa  Bunder  baik  formal/informal  yang  ada diwilayahnya,  mengadakan  pendekatan  secara  individual  baik  kepada  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  pemuda,  maupun  kepada kelompok/komunitas yang ada diwilayahnya, serta membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada diwilayah kerjanya.

## Pemecahan Masalah (Problem Solving) Masyarakat Desa Bunder
Pandangan  Roscoe  Pound,  yang  mendefinisikan  bahwa  hukum  sebagai  salah  satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif (a highly specialized form of social control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a  judicial  and  a  administrative  process).  Kontrol  sosial  merupakan  suatu  visi  individu yang mengejar berbagai kepentingan. Konflik tidak dapat dihindari, tuntutan individu meningkat  mengenai  stabilitas  dan  ketertiban  masyarakat.  Diperlukan  pemeliharaan
12 Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Bunder dari Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 22 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.
suatu  keseimbangan,  atau  keadaan  status  quo  dalam  masyarakat. 13 Menurut  Barda Nawawi  Arief  membahas  perihal  kebijakan  kriminal  ini  dalam  buku  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Dalam bahasannya tersebut diawali dengan pengertian politik kriminal, hubungannya dengan politik sosial, kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.  Kejahatan  merupakan  suatu  perbuatan  suatu  tindakan  yang  secara umum  memiliki  arti  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Berdasarkan  arti  kejahatan  berasal  dari  kata  jahat  yang  mendapat  awalan  “ke”  dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan,  tabiat,  perbuatan). 14 serta  uraian  dari  hasil-hasil  Kongres.  Diawali penjelasannya  dengan  mengemukakan  pengertian  kebijakan  kriminal  dari  Sudarto yaitu: 15
1) Dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar  dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3) Dalam  arti  paling  luas  adalah  keseluruhan  kebijakan,  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan subtansial. Keadilan  substansial  ini  akan  menjamin  hak-hak  para  pihak,  serta  mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. 16 Begitu juga terkait permasalahan hukum atau konflik sebagaimana  konflik  dapat  menyebabkan  kesengsaraan  jiwa  yang  mendalam.  Suatu hubungan  yang  menawarkan  peluang  yang  cerah  bagi  kedua  belah  pihak  dapat  saja berubah menjadi buruk karena konflik tidak dikendalikan secara efektif. Keluarga dapat menjadi hancur, perkawinan retak, dan kondisi kejiawaan anak-anak menjadi terancam. Pada tingkat yang lebih mendalam, konflik dapat memperburuk suatu  hubungan dan menyebabkan keretakan hubungan yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
Konflik  merupakan  gejala  kemasyarakatan  yang  akan  senantiasa  melekat  di  dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Oleh karena itu perkelahian antar warga desa hanya bisa dikendalikan agar konflik yang terjadi diantara berbagai  kekuatan  sosial.  Seperti  kasus  terjadinya  konflik  atau  pertikaian  yang menyebabkan  timbulnya  kejahatan  seperti  penganiayaan  dan  penganiayaan  ringan
13 Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociology of Law (New York: Harrow and Heston Albany, New York, 1994), hal. 87.
14 Retnoningsih Suharso Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2011), hal. 196.
15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 326 – 27.
16 Muhammad  Taufiq,  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  yang  Berkeadilan  Substansial,” Yustisia  Jurnal Hukum , 2.1 (2013), 25 – 32.
antar  remaja  Desa  Bunder  dan  Desa  Rawagatel,  dan  Desa  Jatianom  walau  tidak menimbulkan  korban  jiwa,  melainkan  hanya  luka-luka  kecil,  atau  serius  terbukti menimbulkan keresahan bagi seluruh warga masyarakat di ketiga desa tersebut. Hal ini disebabkan karena perkelahian antar remaja yang dampak psikologis adalah keadaan trauma,  kondisi  kejiwaan  mereka  dalam  keadaan  sangat  mengenaskan,  akibatnya merasa  panik,  trauma,  serta  tercekam  dalam  ketakutan.  Dan  dampak  sosiologis perkelahian  itu  yaitu  pertama  kerugian  fisik  seperti  cedera.  Oleh  karenya,  untuk mengatasi konflik tersebut di atas Pembina keamanan (Bhabinkamtibmas) Desa Bunder beserta Pemerintah Desa Bunder menggunakan metode pendekatan problem solving.
Fungsi  Bhabinkabtimas  sebagai  pelindung  yaitu  rehabilitasi,  mengumpulkan  potensi, dan  memberdayakan  partisipasi  masyarakat.  Sebagai  pengayom  yang  berarti mengunpulkan  dan  memberdayakan  potensi  masyarakat,  penyuluhan  kamtibmas, melakukan  kemitraan  dengan  pemerintah  dan  masyarakat.  Sebagai  pelayan bhabinkabtimas  memberi  bimbingan,  pembinaan,  penyuluhan,  pendidikan,  dan pelatihan tentang kabtimas serta rehabilitasi masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban. 17
Dalam melaksanakan tugasnya bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi polisi pada  umumnya.  Akan  tetapi  fungsi  dari  bhabinkabtimas  itu  sendiri  mempunyai spesifikasi  yaitu  pelindung,  pengayom  dan  pelayan.  Fungsi  Bhabinkamtibmas  jika ditinjau dari posisinya sebagai Binmas maka memiliki fungsi sebagai berikut :18
1) Melakukan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
− Mendengarkah keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian.
− Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2) Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4) Mendorong pelaksannaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
6) Menggerakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8) Melaksanakan  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  motivasi  kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
9) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dam kamtibmas.
10) Melayani  masyarakat  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan kamtibmas.
17 Gilang  Raka  Pratama,  “Faktor - faktor  yang  mempengaruhi  motivasi  kerja  polisi,”  2011 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANG
RAKA PRATAMA-
FPS.PDF>.
18 Tim Penyusun, Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY, (Yogyakarta, Polda DIY, 2015), h. 6.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
11) Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.
Menurut Marzano Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa  kemampuan  untuk  memecahkan  persoalan.  Terminologi  problem  solving digunakan  secara  ekstensif  dalam  psikologi  kognitif,  untuk  mendeksripsikan  semua bentuk dari kesadaran atau pengertian/kognisi. Lihat Marzano, R.J. et all, Dimension of Thinking:  A  Framework  for  Curriculum  and  Instruction.  Viginia:  Association  for Supervision  and  Curriculum  Development.  1988.  Pemecahan  masalah  adalah  proses yang  melibatkan  penerapan  pengetahuan  dan  ketrampilan-ketrampilan  Untuk mencapai  tujuan  kerja  pemecahan  masalah  itu  berupa  penciptaan  dan  penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatannya, untuk mencapai solusi masalah. Dalam pemecahan masalah harus merecall (mengundang) kembali aturan-aturan yang lebih rendah (subordinate) maupun informasi-informasi yang relevan, yang diasumsikan telah  dipelajari  sebelumnya.  Ketika  aturan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  telah diperoleh, maka pebelajar sangat dimungkinkan akan menggunakannya dalam situasi yang secara fisik berbeda namun secara formal mirip. 19
Tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah adalah: 20
1) Mengembangkan  kemampuan  berfikir,  terutama  didalam  mencari  sebab-akibat dan tujuan suatu masalah.
2) Memberikan  pengetahuan  dan  kecakapan  praktis  yang  bernilai  atau  bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya didalam masyarakat.
Mekanisme  penyelesaian  perkara  berdasarkan  keadilan  restoratif  didasarkan  pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi  demi  menjaga  keharmonisan  bersama. Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak yang merugikan (pelaku)  dan  yang  dirugikan  (korban)  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian perkara.  Di  samping  itu  konsep  keadilan  restoratif  lebih  menekankan  kepada  nilai keseimbangan,  keselarasan,  harmonisasi,  kedamaian,  ketentraman,  persamaan, persaudaraan,  dan  kekeluargaan  dalam  masyarakat  daripada  penghukuman  atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  tetapi  lebih  dalam  dari  itu  konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative menurut Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the  aim  of  the  criminal  justice  process should  be  to  create  peace  in  communities  by
19 T A Girl dkk., New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education (Singapore: Prentice Hall, 2002).
20 Widodo Gulo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 11.
reconciling  the  parties  and  repairing  the  injuries  caused  by  the  dispute;  third,  the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.
(Definisi  keadilan  restoratif  meliputi  beberapa  unsur  pokok  :  Pertama,  kejahatan dipandang  sebagai  suatu  konflik  antara  individu  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana  harus  menciptakan  perdamaian  dalam  masyarakat,  dengan  jalan  perujukan semua  pihak  dan  mengganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perselisihan  tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu). 21 dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.
Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi,  kedamaian,  ketentraman,  persamaan,  persaudaraan,  dan  kekelurgaan tentu  selaras  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  pancasila. Dengan demikian  pendekatan  keadilan  restoratif  pada  hakikatnya  telah  sesuai  dengan  jiwa bangsa  Indonesia  yang  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  kekerabatan,  paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang  mendahulukan  kepentingan  bersama.  Langkah  kongkrit  yang  dilakukan  dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas tersebut Bhabinkamtibmas Desa  Bunder  Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Cirebon  beserta  aparatur  Desa  Bunder mengambil langkah terobosan baru dalam hukum yaitu melaksanakan mediasi penal.
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat  diterima,  tidak  berpihak  dan  netral  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk mengambil  keputusan  dalam  membantu  para  pihak  yang  berselisih  dalam  upaya mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  dalam  penyelesaian  permasalahan  yang disengketakan. 22 para  pihak  yang  berperkara  tersebut.  Secara  parsial  dan  terbatas sifatnya,  mediasi  penal  diatur  dalam  Surat  Kapolri  No  Pol:  B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui  Alternatif  Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol:
B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  ditentukan  beberapa  langkah- langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:
1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak- pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
21 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Scottdale, PA: Herald Press, 1990), hal. 181.
22 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 57.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
3) Penyelesaian  kasus  pidana  yang  menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  dengan menyertakan RT/RW setempat;
4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
5) Memberdayakan  anggota  Polmas  dan  memerankan  FKPM  yang  ada  di  wilayah masing-  masing  untuk  mampu  mengindentifikasi  kasuskasus  pidana  yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6) Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan  melalui  konsep  ADR agar  tidak  lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Kemudian  dalam  Pasal  14  huruf  f  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  implementasi pemolisian  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  tugas  Polri  ditentukan  bahwa penerapan  Konsep  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  pola  penyelesaian  masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian.
Mediasi  Pena  merupakan  terobosan  hukum  yang  diterapkan  oleh  aparat  penegak hukum    dengan    mengacu    pada    proses pendekatan Restorative Justice, Hukum Berkerja  dengan  menampakkan  pada  fungsinya,  yaitu:  1.  pembuatan  norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; 2. penyelesaian sengketa; dan 3. menjamin kelangsungan kehidupan  masyarakat,  apabila  terjadi  perubahan-perubahan. 23 Ini  berarti  hukum menempatkan  diri  sebagai  sarana  kontrol  sosial  dan  rekayasa  social.  mengingat terdapat tujuan  untuk  mendamaikan  korban tindak  pidana  dengan  pelaku  tindak pidana  melalui  mediasi  guna  menyelesaikan  perkara,  mengembalikan  serta memperbaiki kerusakan  dan  kerugian  yang ditimbulkan akibat  suatu perkara pidana. Cara  demikian  dapat  mempertemukan  keluarga  kedua  belah  pihak  yaitu  keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pembina  keamanan  (Bhabinkamtibmas)  Desa Bunder dari Polsek Susukan bahwa dasar hukum penerapan mediasi  penal belum ada dasar  hukumnya.  Penyelesaian  tindak  pidana  pengaiyaan  secara  mediasi  penal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan.  Tata  cara  pelaksanaan  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan  di  Polsek  Susukan  adalah  Bhabinkamtibmas  memanggil  pihak  yang dirugikan  (korban)  dan  pihak  yang  merugikan  (pelaku  penganiayaan)  beserta keluarganya  untuk  melakukan  negoisasi  untuk  menyelesaikan  perkaranya  dengan ditengahi oleh   mediator. 24
23 Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial :  Suatu  Tinjauan  Teoretis  Serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 126 – 28.
24 Hasil wawancara dengan Bhabinkamas Polsek Susukan, Kabupaten Cirebon, tanggal 02 Februari 2019, pukul 20.47 WIB.
Mediatornya disini adalah Bhabinkamtibmas Polsek Susukan, fungsinya hanya sebagai fasilitator  untuk  penyelesaian  tindak  pidana  tersebut  secara  mediasi  penal,  sebagai mediator fungsi Bhabinkamtibmas antara  lain  untuk melakukan  pengawasan  dalam penyelesaian tindak  pidana  penganiayaan  secara  mediasi penal  di  Polsek Susukan dan    menyediakan    tempat    untuk    para    pihak  yang    berperkara    untuk    melakukan negosiasi sehingga   memperoleh   kesepakatan   damai. Hasil  dari  negoisasi  tersebut apabila  telah    berhasil,    maka    Bhabinkamtibmas    mewajibkan  pihak    pelaku penganiayaan    harus    membuat  surat    pernyataan    yang    isinya    bahwa    tidak  akan megulangi   perbuatan   penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi sebagaimana permintaan ganti kerugian sebagai bentuk biaya kompensasi  untuk biaya pengobatan dari hasil tindak pidana penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana  penganiayaan  terhadap  korban  tindak  pidana  penganiayaan  tentunya  harus dengan jumlah nominal yang wajar  yang  sesuai  dengan  tingkat  kerugian yang dialami oleh korban tindak   pidana penganiayaan,  bahwa    permintaan  ganti kerugian sesuai dengan taraf yang wajar dan relatif  tergantung pada permintaan korban tindak pidana penganiayaan.
Terkait  pemberian  dan  penerimaan  jumlah  ganti  rugi  menunjukan  bahwa  para  pihak diberi kebebasan oleh penyidik dalam cara penyerahan ganti rugi tanpa ada pihak yang mengintervensi  cara  pemberian  dan  penerimaan  ganti  rugi.  dari  hasil  perbauatnnya kepada korban penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon   hanya   bisa dilakukan   satu   kali    saja. Pelaku   tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal  dan  apabila  mengulangi  tindak  pidana  lagi  akan  diproses  menurut  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  sampai  pada  tahap  peradilan dengan  catatan penyidik  melampirkan  bukti surat  pernyataan  yang  dibuat    pelaku  tindak pidana.

## SIMPULAN
Untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna  menyelesaikan  perkara,  mengembalikan  serta  memperbaiki  kerusakan  dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana dengan cara mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik. Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan  menyediakan  tempat untuk  para  pihak yang  berperkara untuk melakukan    negosiasi  sehingga  memperoleh  kesepakatan  damai.  Hasil  dari  negoisasi tersebut  apabila  telah  berhasil,  maka  Bhabinkamtibmas  mewajibkan  pihak  pelaku penganiayaan  harus  membuat  surat    pernyataan    yang    isinya    bahwa    tidak  akan megulangi perbuatan  penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi dari hasil  perbuatannya  kepada  korban  penganiayaan.  Penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon   hanya   bisa dilakukan   satu   kali   saja.   Pelaku   tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan  secara  mediasi  penal  dan  apabila  mengulangi  tindak  pidana  lagi  akan diproses  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sampai  pada  tahap

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 26-43
peradilan  dengan  catatan  penyidik  melampirkan  bukti  surat  pernyataan  yang  dibuat pelaku tindak pidana.

## REFERENSI
Abbas, Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah , Kencana (Jakarta: Kencana,
2009)
Ana, Retnoningsih Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2011)
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000)
Azhari, Chintiya Ayu, “Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara
Pembinaan Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Memban gun Kemitraan dengan,” E-Journal Ilmu Komunikasi , 6.1 (2018), 128 – 42
Cheurprakobkit, Sutham, “Community policing: training, definitions and policy implications,” Policing: An international journal of police strategies & management , 25.4 (2002), 709 – 25
Girl, T A, L K M Wah, G Ng Kang, dan C L Sai, New Paradigm for Science Education. A Perspective of Teaching Problem-Solving, Creative Teaching and Primary Science Education (Singapore: Prentice Hall, 2002)
Gulo, Widodo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Grasindo, 2008)
Milovanovic, Dragan, A Primer in the Sociology of Law (New York: Harrow and Heston Albany, New York, 1994)
Pratama, Gilang Raka, “Faktor - faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi,” 2011 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANG RAKA PRATAMA-FPS.PDF>
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia (Jakarta: Genta Publishing, 2009)
Sari, Nofta Wulan, “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keter tiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo,” Transformasi , 2.29 (2017), 56 – 159
Sutiyoso, Bambang, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta: Gama Media, 2008)
Taufiq, Muham mad, “Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial,” Yustisia Jurnal Hukum , 2.1 (2013), 25 – 32
Wahyurudhanto, A Wahyurudhanto A, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polis i Satu Desa,” Jurnal Ilmu Kepolisian , 12.2 (2018), 85 – 98
Zehr, Howard, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Scottdale, PA:
Herald Press, 1990)