## Legalitas

## Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
(Studi Kasus Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi)
* Nazifah dan Nadia Indah Sari Fakultas Hukum, Universitas Batanghari
* e-mail : nazifah@unbari.ac.id
Abstract. This study aims to determine the planning and use of village fund allocations, obstacles and efforts to overcome obstacles in planning and using village fund allocations, Case Study of Sungai Bertam Village, Jambi Outer City District, Muaro Jambi Regency. The type of research used is normative juridical with a socio legal research approach, data collection techniques by means of interviews using purposive sampling method with informants, namely the village head in 2023 The data analysis method uses descriptive analytic techniques. The results showed that the process of managing the allocation of village funds had gone through a planning stage involving  community participation with  the priority of  physical  development  in  the form of  concrete rebate roads and drilling wells, it's just that in its implementation there were several weather constraints and damage to drilling well equipment that was not predicted in the planning process so that it could hamper development.
Keywords : Planning, Village Fund Allocation, Sungai Bertam Village
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa, kendala dan Upaya mengatasi kendala dalam perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa ,Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan socio legal research, tekning pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan metode purposive sampling dengan informan yaitu kepala desa tahun 2023  Metode  analisis  data  menggunakan  Teknik  deskriptif  analytic.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Proses  pengelolaan alokasi dana desa sudah melalui tahap perencanaan yang melibatkan partisipasi Masyarakat dengan prioritas Pembangunan fisik berupa jalan rabat beton  dan sumur bor hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala cuaca dan kerusakan alat sumur bor yang tidak di prediksi dalam proses perencanaan sehingga dapat menghambat Pembangunan.
Kata Kunci: Perencanaan, Alokasi Dana Desa, Desa Sungai Bertam

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  menganut    asas  desentralisasi,  sebagaimana  dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut undang-undang ini  adalah    penyerahan  urusan  negara  ke  daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonomi  di  mana  pemerintah  daerah mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, sehingga dapat menumbuhkan  pemberdayaan  masyarakat,  meningkatkan  aspirasi  dan  kreativitas,  serta  meningkatkan  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Desentralisasi  juga  dilaksanakan  dalam penyelenggaraan  pemerintahanan  desa  yang  didasarkan  pada  hak  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi. 1 Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat”. 2
Desa menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah entitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan  memiliki wewenang untuk mengatur dan  mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan  masyarakat  setempat.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan  inisiatif  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran desa  akan  dilandasi  dengan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Rekognisi  merupakan  pengakuan  dan  penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang memberikan pengakuan
1 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat , 2014, Setara Press, Malang. Halaman 15.
2 Erni Irawati, Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Vol. 2 No. 2 Juli 2021 . Halaman 635.
dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 3 Desa merupakan salah satu  entitas  penting  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  membangun  negara  berarti  juga  harus memperhatikan  pembangunan  desa.  Penyelenggaraan  kewenangan  Desa  berdasarkan  pada  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa. Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga  dan  disalurkan  melalui  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  atau  Kota.  Selain  itu penyelenggaraan  kewenangan  desa  yang  didapatkan  melalui  Pemerintah  Daerah  akan  didanai  dengan  APBD  dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).  Pemerintah  Daerah  dalam  PP  No.  43  tahun  2014  seperti  pemerintah  kabupaten/kota  akan  mengalokasikan bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  kepada  desa  paling  sedikit  10  persen  dari  realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10  persen  itu  dibagi  secara  merata  kepada  seluruh  desa,  dan  40  persen  sisanya  dibagi  secara  proporsional  sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Alokasi Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula (dihitung dengan  memperhatikan jumlah penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks  kesulitan  geografis  desa  setiap  desa).  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa dilakukan  melalui  Transfer  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  ke Rekening  Kas  Umum  Desa.  Alokasi  Dana  Desa dipergunakan  untuk  belanja  kegiatan  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  pemerintah  desa  harus  melibatkan  masyarakat  desa  yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.  Selain itu,  pemrintah  desa  harus  bisa  menyelenggarakan  pencatatan,  atau  minimal  melakukan  pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. 4
Penelitian ini dilakukan di  Desa Sungai Bertam adalah sebuah desa di kecamatan Jambi Luar Kota (JALUKO), Kabupaten Muaro Jambi. Desa sungai Bertam ini sendiri adalah salah satu desa dari 20 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada proses perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang membuat terhambatnya pembangunan di desa tersebut.

## TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, kendala  yang dihadapi dan  mengkritisi upaya mengatasi kendala dalam perencanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi).

## TINJAUAN TEORITIS
1. Teori Perencanaan ( Theory Planning’s )
Perencanaan  adalah  juga  cara  berpikir  mengenai  persoalan  –  persoalan  sosial  dan  ekonomi,  terutama  yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan  kebijakan  dan  program.  Beberapa  ahli  lain  merumuskan  perencanaan  sebagai,  mengatur  sumber  – sumber  yang  langka  secara  bijaksana  dan  merupakan  pengaturan  dan  penyesuaian  hubungan  manusia  dengan lingkungan  dan  dengan  waktu  yang  akan  datang.  Definisi  lain  dari  perencanaan  adalah  pemikiran  hari  depan, perencanaan  berarti  pengelolaan,  pembuat  keputusan,  suatu  prosedur  yang  formal  untuk  memperoleh  hasil  nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang  terintegrasi. 5
Perencanaan  adalah  suatu  proses  menentukan  apa  yang  ingin  dicapai  pada  masa  yang  akan  datang  serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan
3 Ibid . Halaman 637.
4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Konsultasi Desa , Jakarta. Halaman 2.
5 Taufiqurokhman, Konsep  Dan  Kajian  Ilmu  Perencanaan ,  Cet.  I  (2008),  Jakarta.  Dikutip  dalam  Buku  Online https://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf .
(kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah – arah dan langkah – langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. 6
Perencanaan  Pembangunan  (nasional  maupun  daerah)  memiliki  dua  peranan  penting.  Pertama,  mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, serta bertahap dan berkesinambungan. Kedua, untuk  menjamin  agar  kegiatan  pembangunan  berjalan  efektif,  efisien,  dan  bersasaran.  Merujuk  arti  pentingnya perencanaan pembangunan maka dikeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 7
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007, Perencanaan Pembangunan terdiri dari empat tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan  penyusunan  rencana  dilaksanakan  untuk  menghasilkan  rancangan  lengkap  suatu  rencana  yang  siap  untuk ditetapkan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  langkah.  Pertama,  penyiapan  rancangan  rencana  pembangunan  yang  bersifat teknokratik,  menyeluruh,  dan  terukur.  Kedua,  masing-masing  instansi  pemerintah  menyiapkan  rancangan  rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, melibatkan masyarakat ( stakeholders )  dan  menyelaraskan  rencana  pembangunan  yang  dihasilkan  masing–masing  jenjang  pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.pembangunan. 8
Penetapan rencana merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang menetapkan rencana menjadi  produk hukum  sehingga  mengikat  semua  pihak  untuk  melaksanakannya.  Rencana  pembangunan  jangka  panjang nasional/daerah  ditetapkan  sebagai  Undang  –  Undang/peraturan  daerah;  rencana  pembangunan  jangka  menengah nasional/ daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/ Kepala Daerah. 9

## 2. Teori Pembangunan
Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non material. Bagi Bangsa  Indonesia,  proses  pembangunan  adalah  aktivitas  terencana  untuk  mencapai  tujuan  nasional  sebagaimana diamankan oleh pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat. 10

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  pendekatan socio  legal  research .  Sosio  legal research adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata " socio " dalam socio- legal  research merepresentasi  keterkaitan  antar  konteks  dimana  hukum  berada  ( an  interface  with  a  context  within which law exists ). 11 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi lapangan ( Field Research ) dan  studi kepustakaan ( Library research ), teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan teknik purposive sampling dan dokumentasi dan teknik analisis data secara descriptive analytic .

## PEMBAHASAN
Perencanaan  Pembangunan  Berdasarkan  Dana  Alokasi  Desa  Sungai  Bertam  Menurut  Kepala  Desa  Sungai Bertam Perencanaannya Didasarkan dari Usulan Masyarakat, usulan masyarakat tersebut dilihat dari yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya adalah Pembangunan Jalan, karena ada beberapa jalan di desa sungai bertam ini yang tidak layak atau jalan rabat beton dengan kata lain belum di cor beton jadinya ketika musim penghujan tentunya jalanan tersebut tergenang air, sehingga terhambatnya ber-transportasi di wilayah sungai bertam.
Pembangunan jalan dibutuhkan karena banyak jalanan yang rusak apalagi jika musim hujan maka jalan tersebut tidak bisa dilalui. Pada Saat dilakukannya Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam
6 Ibid . 7 Piran Wiroatmojo, Otonomi Dan Pembangunan Daerah, 2005, Cet. Edisi Revisi, Lembaga Administrasi Negara , Jakarta. Halaman 71.
8 Ibid . Halaman 72.
9 Ibid . 10 Suranto Aw, Implementasi Teori Komunikasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Integrasi Bangsa, Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. 1 Juni 2015 . Halaman 65.
11 Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011. Halaman. 3.
Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan berupa Jalan Rabat Beton pada RT. 07 dengan Total Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.74.000.000,-. Pada Program Pembangunan Sumur Bor, adanya 3 (RT) di Wilayah Desa Sungai Bertam ini membutuhkan Sumur Bor, 1 (satu) Sumur Bor membutuhkan dana sebesar Rp.74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), Kemudian Sumur Bor Rehap (B) yang di Rehap atau yang sedang di perbaiki karena yang sudah lama untuk kondisinya tidak bisa di gunakan lagi dan ada juga yang terdiri dari RT. 05, RT. 11, dan RT. 09. Jadi,  Keseluruhannya  Biaya  yang  di  butuhkan  Untuk  Sumur  Bor  Baru  dengan  Sumur  Bor  Lama  Sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Lokasi Pembangunan, maka pada Pembangunan di Desa Sungai Bertam memfokuskan pada Pembangunan Prasarana.
Kendala  Dalam  Perencanaan  Dan  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Sungai  Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)
Dalam Pembangunan Desa, Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) pada dasarnya terdapat sebuah Kendala dalam Rencana suatu pembangunan.
Menurut Kepala Desa Sungai Bertam, dalam Perencanaan Pembangunan Seperti Jalan Rabat Beton pada (RT. 07), Pada Program Pembangunan Sumur Bor yang Baru adalah (RT. 03, RT. 04 (A), RT. 04 (B), Sedangkan Program Pembangunan Sumur Bor yang baru Rehap (B) adalah (RT. 05, RT. 11, dan RT. 09). 12
Menurut Sekretaris Desa Sungai Bertam, perencanaan Desa Sungai Bertam bergantung pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kepala desa selama 6 (enam) tahun. Pembangunan tersebut dibangun berdasarkan usulan  Kepala  Dusun  (KADUS)  dan  diajukan  ke  desa  untuk  Musyawarah  Desa  (MUSDES).  Pembangunan  yang dianggarkan selanjutnya akan ditransfer ke rekening desa. 13
Pada  Pembangunan  sarana  fisik  di  wilayah  desa  sungai  bertam  terdapat  kendala  cuca  atau  klimatologi. Klimatologi yang biasa disebut memprediksi kondisi jangka panjang dalam hal Cuaca dan Iklim. Cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan baik menjadi kendala dalam pembangunan jalan rabat beton, saat dilakukan pengecoran jalan dan cuaca yang tidak mendukung (musim hujan) dan yang dilakukan pembangunan tersebut menjadi rusak dan jalan rabat beton menjadi banjir.
Sedangkan  Pembangunan  Sumur  Bor  yang  menjadi  Kendala  adalah  alatnya  yang  rusak  (tidak  berfungsi), sehingga Pembuatan Sumur Bor tidak selesai tepat waktu sehingga menghambat pembangunan di wilayah desa sungai bertam ini.
Karena, pada masa sekarang akibatnya Global Warming ini tidak bisa memprediksi saat pembangunan akan ada kendala cuaca hujan atau cuaca tidak hujannya. Contohnya, pada bulan Januari sampai saat ini cuaca tetap hujan dan untuk  memprediksi  cuaca  cerah  juga  tidak  bisa  diperkirakan.  Maka,  hal  inilah  yang  timbul  saat  dilakukannya pembangunan  Jalan  Rabat  Beton,  Sumur  Bor  tersebut  menjadikannya  Kendala  yang  serius  untuk  Pembangunan Prasarana yang akan datang.
Upaya Mengatasi Kendala Dalam Perencanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)
Untuk mengatsi kendala pada Pembangunan Jalan Rabat Beton ini dengan terjadinya kendala seperti yang telah dikatakan tadi yaitu faktor Global Warming atau faktor Klimatologi (Cuaca dan Iklim), sehingga mengakibatkan Jalan Rabat  Beton  yang  telah  di  cor tersebut tergenang  air  (banjir).  Maka,  akibatnya  pelaksanaannya  Tidak  Tepat  waktu dikarenakan  Cuaca  yang  tidak  dapat  diprediksi.  Oleh  karena  itu  diperlukan  partisipasi  masyarakat  desa  secara bergotong royong untuk menyiapkan Terpal, agar saat terjadinya Cuaca Hujan saat Pembangunan Jalan Rabat Beton tidak  terganggu  dikarenakan  adanya  Terpal  yang  melindungi  saat  melakukan  pengecoran  jalan,  sehingganya Pembangunan Jalan Rabat Beton Terselamatkan dari faktor Klimatologi (cuaca dan iklim) yang tidak bisa di Prediksi.
Pembangunan yang Kedua yaitu Sumur Bor. Dalam Pembangunan tersebut terdapat Sumur Bor yang baru dan Sumur Bor yang baru Rehap (B). Dalam pembangunan Sumur Bor memiliki Kendala yang serius yaitu Peralatan bekas sumur bor mengalami kerusakan, sehingganya Menimbulkan permasalahan pada pembangunan sumur bor di wilayah desa sungai bertam.
Sedangkan, Upaya Mengatasi Kendala Pembangunan yang Kedua yaitu Sumur Bor baru dan Sumur Bor yang Baru  Rehap  (B)  yang  memiliki  kendala  peralatan  Sumur  Bor  yang  mengalami  kerusakan  sedangkan  dana  untuk memperbaiki alat tersebut tidak ada dalam perencanaan sehingga digunakanlah kas desa untuk menyewa tukang sumur bor untuk menyelesaikan pengerjaan sumur bor sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
12 Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Bertam yaitu Bapak Gulan di Kantor Desa Sungai Bertam, pada 23 Oktober 2023.
13 Wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Bertam yaitu Ibu Juminah di Kantor Desa Sungai Bertam, pada 23 Oktober 2023.

## KESIMPULAN
a. Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten  Muaro  Jambi),  Sumber  daya  anggaran  yang  lebih  besar  meningkatkan  fleksibilitas  anggaran  dan kapasitas keuangan daerah, sehingga berdampak pada kinerja dan kualitas belanja administrasi desa. Pendapatan Asli Desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap belanja pemerintah desa di bidang pekerjaan umum dan belanja desa di sektor pertanian. Pada Saat dilakukannya Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bertam Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan berupa Jalan Rabat Beton pada RT. 07 dengan  Total  Dana  yang  telah  dikeluarkan  sebesar  Rp.74.000.000,-.  Pada  Program  Pembangunan  Sumur  Bor, adanya 3 (RT) di Wilayah Desa Sungai Bertam ini membutuhkan Sumur Bor, 1 (satu) Sumur Bor membutuhkan dana sebesar Rp.74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), Kemudian Sumur Bor Rehap (B) yang di Rehap atau yang sedang di perbaiki karena yang sudah lama untuk kondisinya tidak bisa di gunakan lagi dan ada juga yang terdiri dari RT. 05, RT. 11, dan RT. 09. Jadi, Keseluruhannya Biaya yang di butuhkan Untuk Sumur Bor Baru dengan  Sumur  Bor  Lama  Sebesar  Rp.139.000.000,-  (seratus  tiga  puluh  sembilan  juta  rupiah)  untuk  Lokasi Pembangunan, maka pada Pembangunan di Desa Sungai Bertam memfokuskan pada Pembangunan Prasarana. b. Kendala pada saat Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) khususnya untuk pembangunan sarana jalan adalah cuaca. Pada saat pengecoran  Jalan  Rabat  Beton  cuaca  yang  tidak  mendukung  (musim  hujan)  dan  yang  dilakukan  pembangunan tersebut menjadi rusak dan jalan rabat beton menjadi banjir. Sedangkan Pembangunan Sumur Bor yang menjadi Kendala adalah alatnya yang rusak (tidak berfungsi), sehingga Pembuatan Sumur Bor tidak selesai tepat waktu. c. Upaya  Mengatasi  Kendala  dalam  Perencanaan  dan  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). Untuk pembangunan sarana jalan harus dilakukan perencanaan secara matang salah satunya bukan pada saat musim penghujan, akan tetapi akibat global warming sudah  sulit  memprediksi  cuaca  oleh  karena  itu  kepala  desa  mengajak  masyarakat  desa  sungai  bertam  secara bergotong royong menyiapkan terpal untuk menutupi jalan yang sudah dicor tersebut agar tidak rusak terkena air hujan.  Untuk  mengatasi  kendala  Peralatan  Sumur  Bor  yang  mengalami  kerusakan  sedangkan  dana  untuk memperbaiki alat tersebut tidak ada dalam perencanaan sehingga digunakanlah kas desa untuk menyewa tukang sumur bor untuk menyelesaikan pengerjaan sumur bor.

## SARAN
a. Para pengurus desa senantiasa diharapkan untuk melaksanakan Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Sungai  Bertam    sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  dapat  mewujudkan  pembangunan  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat desa sungai bertam dalam pelaksanaan pembangunan.
c. Diperlukan perencanaan yang matang supaya penggunaan alokasi dana desa dapat tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Cet. 1, CV. Mandar Maju. Bandung. Didit Herlianto. 2017. Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Gosyen Publishing.Yogyakarta. Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Pnerbit Grasindo.Jakarta. Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. 2019. Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia . Penerbit Grasindo. Jakarta. Ni’matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press: Malang Muhammad  Mu’iz  Raharjo.2021. Pokok-Pokok  dan  Sistem  Pemerintahan  Desa  (Teori,  Regulasi  dan Implementasi) , Rajawali Pers.Jakarta. Piran,Wiroatmojo, dkk. 2005 . Otonomi dan Pembangunan Daerah . Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun 1945 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan