Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam e-ISSN: On Process Volume 1, Issue. 2, 2020, pp. 131-139

## Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar
Ikramullah, Akhmad Sirojuddin
1 Pascasarjana Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto e-mail: kamirulloh888@gmail.com
Submitted: 06-07-2020 Revised : 17-08-2020 Accepted: 07-09-2020
ABSTRACT. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sekolah dalam menerapkan pendidikan  Inklusi  di  Sekolah  Dasar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi:  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Subyek penelitian  atau  informannya  adalah  kepala  sekolah,  guru  kelas/walikelas  dan  guru  pembimbing khusus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  (1)  Dalam  hal  pengoptimalan  pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat memengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. (2) Ada banyak faktor penghambat terhadap pengelolaan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto dari awal pengelolaan sampai dengan sekarang. Namun, faktor yang paling mendasar dan sangat memengaruhi adalah permasalahan yang berhubungan dengan anggaran. (3) Upaya yang dilakukan oleh  pihak  sekolah  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  membagi  dan memprioritaskan  masalah  yang  memang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  SDN  Mentikan  1  sendiri kemudian menjadikannya bahan aduan ke Dinas terkait dan pusat sumber yang bertempat di SLB Pertiwi  yang  kebetulan  ditunjuk  langsung  oleh  dinas  pendidikan  provinsi  jawa  timur  sebagai sekolah aduan terkait pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Keywords : Manajemen Sekolah, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar
https:
How to Cite Ikramullah.  Sirojuddin,  A.  (2020).  Optimalisasi  Manajemen  Sekolah  Dalam  Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1(2), 131- 139.

## PENDAHULUAN
Penelitian  kualitatif  sebagaimana  penelitian  ini  berupaya  menggali  keterangan  atau informasi sedalam-dalamnya kepada informan di lapangan berkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian.  Oleh  karenanya,  menangkap  permasalahan  atau  problem  yang  terjadi  di  lapangan  di anggap  unik,  penting  dan  menarik.  Bila  problem  dapat  ditangkap,  maka  setelahnya  layak  untuk diajukan sebagai pertanyaan penelitian.
Problematika yang diperoleh dari dunia empiris itulah yang menentukan apakah penelitian dianggap  layak  untuk  dilanjutkan  hingga  mencapai  jawaban  yang  sebagaimana  diungkap  pada tujuan dan manfaat sebuah penelitian. Pada langkah awal, peneliti wajib melakukan observasi awal dalam rangka menangkap masalah. Tangkapan  itu harus memuat alasan penting dan menariknya, urgen dan mendesaknya, serta unik di mana di lokasi lain sulit ditemukan masalah seperti itu.
Pada  observasi  awal,  sesuai  dengan  program  studi  yang  diampu  oleh  peneliti,  peneliti menemukan  aspek  pengelolaan  pada  lembaga  pendidikan.  Manajemen  atau  pengelolaan  sebuah
sekolah menentukan keberhasilan capain mutu dan kualitasnya. Meneliti tentang pengelolaan atau manajemen  sekolah  mendesak  dilakukan  karena  alasan  urgensi  dan  mendesaknya  pencapaian kualitas sekolah yang bersangkutan. Ini adalah yang mendasari penelitian ini dari aspek urgensinya.
Selanjutnya,  setelah  mengungkap  alasan  mendesaknya  penelitian  pada  topik  manajemen sekolah,  maka  peneliti  beranjak  menelusuri  menariknya  penelitian  ini.  Ini  artinya  peneliti  harus meninjau problematika utama yang harus diatasi oleh manajemen sekolah. Fokus peneliti tertuju kepada  penerapan  pendidikan  inklusi  yang  sejatinya  memiliki  poin  krusial,  di  mana  topik  ini memiliki  kekhasan  dalam  tema  dan  bahasan,  yakni  mengungkap  eksistensi  dan  esensi penerapannya  pada  sebuah  sekolah  dengan  segala  hambatannya,    yang  harus  diatasi  melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Inilah yang melatari alasan menariknya penelitian ini untuk dilakukan dan dikembangkan demi capaian kualitas pendidikan.
Setelah tahap mengungkap mendesak dan menariknya penelitian ini, tibalah pada ungkapan alasan  uniknya  penelitian  ini.  Secara  logis  dapat  dijabarkan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  di sekolah yang memberlakukan penerapan pendidikan inklusi, dan pilihan jatuh pada Sekolah Dasar Negeri  Mentikan  1  Kota  Mojokerto.  Dipilihnya  sekolah  ini  karena  memang  jarang  ada  sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi semacam ini. Inilah yang melatari uniknya penelitian ini.
Kita  semua  tahu  bahwa  Pendidikan  adalah  kebutuhan  yang  paling  vital/penting  untuk manusia  agar  mendapatkan  dan  memudahkan  serta  dengan  dengan  pendidikanlah  kita  bisa  dan mudah untuk saling membantu sesama mahluk terutama makhluk yang bernama manusia. Dengan pengetahuanlah  kita  membangun  komunikasi  dengan  lingkungan  sekitar  dan  dari  hal  itu  akan terlahir    ide,  gagasan  dan  kesadaran.    Maka  dari  itu  tidak  ada  alasan  bagi  negara  untuk  tidak memberikan  kesempatan  mengenyam  pendidikan  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan pendidikan  yang  berkualitas  apapun  latar  belakang  warga  Negara  termasuk  mereka  yang mempunyai kemampuan khusus.
Perihal  pendidikan,  pemerintah  bukan  cuma  mendahulukan  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan  seperti  pelajar  pada  umumnya  dan  apalagi  memprioritaskan  peserta  didik  golongan darah  biru,  tetapi  harus  memprioritaskan  pula  anak-anak  yang  orang  tuanya  berpenghasilan menengah ke  bawah,  dianggap  bekelainan atau  memiliki kebutuhan khusus dari anak-anak  pada umunya. Sesuai yang tertuang  dalam UUD pasal 31 Ayat 1 “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
Namun  pada  kenyataannya,  masih  banyak  anak-anak  di  luar  sana  terutama  anak berkebutuhan  khusus  yang  tidak  atau  menyentuh  pendidikan  meski  sedikit  pun.  Mengapa demikian?  Apakah  anak  berkebutuhan  khusus  bukan  warga  Negara  yang  wajib  menerima pendidikan  seperti  yang  termaktub  dalam  UUD  Pasal  31  ayat  1?  Lantas  solusi  apa  yang  sudah ditawarkan pemerintah untuk permasalahan seperti itu.
Ini  sebenarnya  bukan  problem  yang  baru  saja  terjadi  tetapi  sudah  ada  sejak  lama  dan berbagai macam solusi dari pemerintah sudah diterapkan. Sekolah Luar Biasa atau biasa disingkat SLB  misalnya.  Hampir  ditiap  ibu  kota  kabupaten memiliki  SLB,  namun  yang  jadi  permasalahan dari  SLB  adalah  keberadaannya  yang  cuma  ada  di  Ibu  Kota  Kabupaten.  Saya  ambil  contoh  di daerah  saya,  Kec.  Turatea,  Kab.  Jeneponto.  Banyak  anak  berkebutuhan  khusus  yang  berada dipelosok  desa  yang  belum  terjamah  pendidikan  sama  sekali.  Bukan  tidak  mau  menyekolahkan anak di sekolah luar biasa namun selain sekolahnya yang jauh, kebanyakan orang tua tidak mampu membiayai anaknya dan sudah acuh dengan pendidikan karena merasa kondisi anaknya yang tidak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang dimaksud.
Kemudian  pemerintah  kembali  menawarkan  solusi  untuk  permaslahan  itu,  Pendidikan Inklusi namanya. Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  dalam  penjelasannya  menyebutkan bahwa penerapan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan
yang  berbeda  dengan  anak  pada  umumnya  dilaksanakan  secara  inklusi  atau  bisa  juga  sekolah khusus,  tentunya  dengan  SOP  tersendiri.  Maka  dari  itu  pendidikan  inklusi  semaksimal  mungkin dapat  segera  disatukan  dengan  pendidikan  formal  atau  reguler.  Dengan  berkiblat  dari  landasan hukum tersebut, sekolah umum tidak ada alasan untuk menolak anak berkebutuhan khusus untuk ikut belajar di sekolah regular.
Mereka berhak memperoleh pendidikan, jenis pendidikannya disebut pendidikan khusus. Menurut  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  pasal  32  ayat  (1)  tentang  sistem  Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Penyelenggara  pendidikan  berkebutuhan  khusus  pada  satuan  pendidikan  formal  dan kejuruan  diselenggarakan  secara  inklusif.  Kenyataan  seperti  ini  berarti  telah  terjadi  perubahan mendasar  dalam  dunia  Pendidikan  Luar  Biasa  di  Indonesia  yang  kemudian  namanya  berubah menjadi Pendidikan Khusus. Istilah pendidikan khusus sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  Nasional.  Pendidikan  inklusi  membawa  perubahan mendasar dalam bidang pendidikan, perubahan tersebut yaitu adanya peralihan landasan berpikir dari  pendidikan  beralih  kependidikan  kebutuhan  khusus,  hal  ini  berarti  telah  terjadi  perubahan dalam  kesadaran  dan  kesiapan  para  perencana  praktisi  pendidikan,  keadaan,  metodologi, penggunaan  konsep-konsep  terkait  misalnya  konsep  anak  berkebutuhan  khusus  (ABK)  atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan sebagainya.
Konsep anak berkebutuhan khusus mempunyai arti dan makna yang lebih komprehensif dibandingkan  dengan  pendidikan  anak  luar  biasa  (Zulaikhah  et  al.,  2020).  Anak  berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan lebih spesifik yang tidak sama dengan anak  pada  umumnya.  Anak  berkebutuhan  khusus  ini  memilki  kelebihan  yang  sering  disebut dengan kesulitan khusus baik dalam hal belajar ataupun perkembangan. Jadi karena itulah mereka perlu  mendapatkan  layanan  pendidikan  khusus  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  khusus  atau hambatan tiap peserta didik (Abdurrohman & Syamsiar, 2017; Wathoni, 2013).
Dengan  beragamnya  karakteristik  peserta  didik  di  sekolah  umum,  maka  sekolah  harus dapat mengontrol semua peserta didik terkhusus anak berkebutuhan khusus. Lembaga yang ingin mengelola  atau  menerima  anak  dengan  kebutuhan  khusus  harus  mempunyai  komitmen  tinggi sebagai  warga  lembaga  untuk  proaktif  inklusi  kemudian  diikuti  dengan  mengelola  pendidikan inklusi secara professional dan mengembangkan pendidikan inklusi dengan niat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri (Sumarni Sumarni, 2019).
Namun  untuk  mencapai  cita-cita  tersebut  dibutuhkan  optimalisasi  dari  setiap  perangkat sekolah  dan  pengelolaan  manajemen  yang  baik  dan  efektif.  Dalam  hal  ini  manajemen  berperan sebagai jalur kemudahan mencapai visi misi dari lembaga sekolah (Bahri & Arafah, 2020; Fadhillah, 2016).  Dimulai  dari planning,  orginazing,  actuating,  controlling  and  evaluating .  Penting  pula  peran  aktif dari para struktural lembaga dan pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber daya organisasi agar supaya dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Tajudin & Aprilianto, 2020). Dengan manajemen sekolah yang baik, sekolah akan mampu menciptakan program-program yang lebih  baik  karena  pemikiran  sumber  daya  sekolah  dapat  diolah  secara  langsung  sesuai  dengan kebutuhan murid (Matwaya & Zahro, 2020; Ridwan, 2018).
Dalam  peningkatan  kualitas  pembelajaran,  profesionalitas  menjadi  salah  satu  acuan fundamental  untuk  merealisasian  nuansa  pembelajaran  yang  didambakan  oleh  peserta  didik (Hasanah, 2020; Ma`arif & Kartiko, 2018). Dengan demikian nanti akan tercipta kualitas peserta didik  yang  memadai  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan  yang  diharapkan.  Harapan  ini sebenarnya  tidak  terlalu  berlebihan.  Sebab  secara  faktual,  paradigma  pendidikan  nasional  dalam dekade  terakhir  ini  hanya  terfokus  pada  peran  sentral  seorang  guru.  Peserta  didik  dalam  hal  ini hanya menjadi penonton yang setia menyimak dan menyaksikan apa yang dijelaskan guru.
Sekolah  Dasar  Negeri  Mentikan  1  Kota  Mojokerto  adalah  satu  dari  sekian  lembaga pendidikan dasar yang menerapkan program inklusi atau pendidikan bagi peserta didik difabel di Mojokerto.  Kurang  lebih  tujuh  tahun  lamanya  sekolah  tersebut  menerapkan  pendidikan  inklusi. Bukan  hal  yang  mudah  menerapkan  pendidikan  inklusi,  dibutuhkan  kreatifitas  dan  inovasi  yang bisa  mensinergikan  antara  siswa  normal  dan  anak  berkebutuhan  khusus  agar  bisa  membaur bersama tanpa adanya diskriminatif dari siswa lainnya.
Maka  dari  itu,  penerapan  pendidikan  inklusi  di  SDN  Mentikan  1  Kota  Mojokerto  yang terbilang  sudah  sangat  berkualitas  karena  sudah  banyak  peserta  didiknya  terutama  peserta  didik berkebutuhan  khusus  memenangkan  beberapa  lomba  baik  tingkat  kabupaten/kota  maupun provinsi.    Karena  pengelolaannya  yang  terbilang  efektif  dan  efisiensi  maka  perlu  dijadikan cerminan dan wajib bagi peneliti untuk mendalami dan mencari tahu seperti apa penerapan dan pengelolaan  program  pendidikan  inklusi  di  SDN  Mentikan  1  Kota  Mojokerto  terutama  pada penyusunan kurikulum, pengelolaan sarana prasarana dan cara membangun hubungan yang baik dengan  masyarakat  setempat  atau  orang  tua  peserta  didik.  Karena  ini  dihitung  sangat  penting untuk  dijadikan  bahan  pelajaran  dan  modal  bagi  generasi  yang  peduli  pendidikan  untuk  anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan peneliti pada khususnya.
Berangkat  dari  permasalahan  yang  sudah  dituangkan  diatas,  peneliti  merasa  ingin mendalami  dan  lebih  tahu  tentang  sekolah  yang  bersangkutan  dengan  mengambil  judul ”Optimalisasi  Manajemen  Sekolah  dalam  Menerapkan  Pendidikan  Inklusi  di  SDN  Mentikan  1 Kota Mojokerto.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  kualitatif.  Menurut  Moleong  (Lexy  J,  2011)  penelitian kualitatif adalah jenis  penelitian yang dilakukan  dengan cara  memahamai fakta yang terjadi  pada subyek penelitian misalnya situasi, kondisi, kebijakan, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  karena  sumber  informasi berupa perkataan dan tindakan individu yang diwawancarai atau diamati di SDN Mentikan 1 Kota. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  digolongkan  dalam  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  ( field research )  adalah  penelitian  dengan  menggunakan  informasi  yang  diperoleh  dari  sasaran  penelitian selanjutnya  disebut  informan  atau  responden  melalui  instrument  pengumpulan  data  seperti observasi,  wawancara,  dan  sebagainya  (Emzir,  2010;  Suharsimi,  2010).    Peneliti  memilih  SDN Mentikan  1  Kota  Mojokerto  sebagai  tempat  penelitian.  Waktu  Penelitian  yaitu  Mei–Juni  2020 adalah waktu pelaksanaan penelitian. Kegiatan meneliti meneliti meliputi, pengumpulan data dan penyusunan laporan hasil penelitian.
Tehnik memperoleh data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data mengikuti model Hubberman (Miles et al., 2014) yaitu: Reduksi data: setelah wawancara  dengan  informan  data  dilakukan  reduksi  agar  data  yang  kurang  relevan  tersaring dengan  baik.  Penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  terhadap  hasil  yang  dilakukan.  Teknik pengecekan kesahan informasi ialah cara untuk memastikan mutu informasi riset (Creswell, 2007). Cara itu dicoba dengan metode pengecekan informasi mengenai upaya periset dalam mendapatkan serta  menganalisa  informasi.  Teknik  menggapai  kesahan  ataupun  integritas  informasi  dilakukan dengan  cara  triangulasi  ialah  cara  pengetesan  integritas  melalui  pengecekan  informasi  dari bermacam  teknik,  pangkal  serta  durasi  informasi  didapat.  Teknik  triangulasi  yang  dicoba  dalam riset  ini  merupakan  triangulasi  metode  dengan  mencoba  integritas  lewat  cara  pengecekan  pada pangkal informasi yang serupa dengan metode yang berlainan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya akan disajikan hasil identifikasi dari data yang telah diterima sebelumnya seperti hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  pihak  terkait  yang  diuraikan  berdasarkan fokus  penelitian,  yaitu:  (1)  pengelolaan  pendidikan  inklusi;  (2)  penghambat  pengelolaan penyelenggara pendidikan inklusi; dan (3) upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menerapkan pendidikan inklusi.

## Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
Sekolah  Dasar  Negeri  Mentikan  1  Kota  Mojokerto  merupakan  1  dari  4  sekolah  yang menerapkan pendidikan inklusi di kota mojokerto Provinsi Jawa Timur. Sejak 2013 silam sekolah tersebut  didefinitifkan  sebagai  sekolah  inklusi  oleh  pemerintah  kota  mojokerto  dalam  hal  ini Jenderal Pendidikan Khusus Kota Mojokerto meski sebenarnya sebelum ditunjuk menjadi sekolah inklusi, sekolah tersebut sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Bukan tanpa dasar sekolah  tersebut  berani  menerapkan  pendidikan  inklusi,  tetapi  bagian  dari  keprihatinan  kepala sekolah saat itu dan beberapa guru terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan.
Dalam  penerapannya,  memang  untuk  mencapai  pendidikan  inklusi  yang  optimal dibutuhkan  kerja  kolektif  antara  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Butuh  perencanaan  yang matang,  pengorganisasian  yang  sesuai,  pengarahan yang  baik  dan pengawasan  intens  dari  pihak- pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan masyarakat setempat. Dalam hal pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi  di  suatu  lembaga  sangat  mepengaruhi  visi  dan  misi  yang  hendak  dicapai  oleh  sekolah tersebut.  Komunikasi  yang  efektif  antara  manajer  lembaga  (kepala  sekolah),  pendidik,  tenaga kependidikan dan masyarakat akan berdampak baik pada tata kelola pendidikan inklusi. Dan juga kualitas  SDM  dan  sarana  prasarana  yang  mumpuni  sangat  menunjang  keberhasilan  pengelolaan pendidikan inklusi.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwasanya  yang  paling  menunjang  keberhasilan  pengelolaan program  sekolah  adalah  ketersediaan  SDM  yang  mumpuni,  sarana  prasarana  sebagai  penunjang dan dukungan dari masyarakat/orang tua peserta didik.
Karena  siswanya  memiliki  kecerdasan  khusus  dan  bakat  istimewa,  maka  idealnya sekolahpun melakukan hal-hal istimewa, seperti membangun sinergitas antara lembaga sekolah dan pihak  pemerintah  terutama  dinas  pendidikan  setempat.  Sekolah  dan pemerintah kabupaten kota harus  seintens  mungkin  membangun  komunikasi  yang  baik  demi  terciptanya  pendidikan  inklusi yang mengacu kepada Undang-undang No. 20 tahun 2003 sisdiknas pasal 1 “pendidikan adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan Negara.

## Penghambat Pengelolaan Pendidikan Inklusi

## Tahap Pengorganisasi Pendidikan Inklusi
Setiap penerapan pengelolaan selalu diikuti oleh munculnya kendala dan hambatan. Tidak terkecuali  pada  manajemen  sekolah  dalam  mengelola  pendidikan  inklusi,  selalu  muncul  dan mengemuka,  namun  itu  adalah  hal  yang  wajar.  Kepala  sekolah  sebagai  penangungjawab  sebuah sekolah adalah seorang manajer yang memiliki weweanang, tugas, tanggungjawab bagi keberhasilan sebuah program pengelolaan.
Pada  konteks  penerapan  pendidikan  inklusi  di  SDN  Mentikan  1  Mojokerto,  ditemukan informasi  dan  amatan  bahwa  ketersediaan  guru  pendamping  dirasa  belum  cukup  dan  itu  akan
menjadi  faktor  penghambat  utama  dalam  pelaksanaannya.  Berkaitan  dengan  guru  pendamping khusus,  Kemendikbud  RI  pada  pedoman  penyelenggaraan  kurikulum  untuk  PDBK  di  sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusi  dikatakan  bahwa  jumlah  guru  pembimbing  khusus  yang  wajib disiapkan  sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  yang  menyediakan  kelas  khusus menggunakan rasio Guru Pembimbing Khusus : Peserta Didik Berkebutuhan Khusus = 1:5, dari hal  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwasanya  1  guru  pembimbing  khusus  hanya  melayani maksimal 5 peserta didik berkebutuhan khusus.
Berdasarkan  amatan  pada  tahap  perencanaan,  peneliti  menganggap  bahwa  Guru Pendamping  Khusus  (GPK)  yang  memiliki  kualifikasi  dan  berkompetensi  masih  kurang, keberadaan  guru  pendamping  khusus  merupakan  kebutuhan  mendasar  dan  harus  disediakan. Untuk  konteks  sekolah  dasar,  ketersediaan  guru  pendamping  kelas  menjadi  esensi  kendala  yang terjadi di mana-mana bagi penyelenggara pendidikan inklusi.
Ini merupakan alasan manajereial, dan kepala sekolah yang harus mempertanggungkawabkannya. Meski anggaran atau pembiayaan menjadi alasan utama di hampir semua sekolah negeri, namun amanat undangundang dasar mengatakan bahwasanya penndidikan adalah hak setiap warga Negara, maka harus muncul upaya internal untuk mengatasi segala kendala dan hamabatan itu.

## Tahap Pengarahan Pendidikan Inklusi
Amatan di lapangan pada pelaksanaan penerapan pendidikan inklusisi di SDN Mentikan 1 Mojokerto  mengalami  sedikit  kesulitan  pada  proses  pembelajarannya.  Ini  menjadi  bukti  bahwa betapa  sulitnya  mengelola  pelaksanaan  pendidikan  inklusi.  Kesulitan  itu  muncul  dikarenakan stimuli dari peserta didik ABK ini  beragam dan membutuhkan perhatian dan penanganan yang jeli dan  teliti.  Menangani  satu  peserta  didik  ABK  pada  pendidikan  inklusi  sama  beratnya  dengan menangani satu kelas pada pseserta didik biasa atau regular.
Kesulitan  itu  bisa  dari  aspek  komunikasi,  aspek  transfer  pengetahuan  atau  aspek memberikan  ketahanan  dalam  fokus  kepada  proses  pembelajaran.  Faktor endurance ini  memang menjadi  masalah  khusus,  dan  kare  nanyalah  peserta  didik  seperti  ini  disebut  anak  berkebutuhan khusus.  Dan  yang  paling  krusial  pada  penerapan  pendidikan  inklusi  ini  adalah  kompetensi kepribadian guru pendamping yang sering keluar dari keharusan untuk bersabar. Kesabaran yang harus  diekspresikan  pada  saat  proses  pembelajaran  sering  mandeg  karena  faktor  kelelahan  dan berkurangnya fokus guru pendamping dalam menjalani proses belajar mengajar (Arikarani, 2019). Dan,  yang  paling  menghambat  adalah  faktor  orangtua  yang  selalu  menganggap  bahwa perkembangan  anaknya  menjadi  tanggungjawab  sepenuhnya  guru  di  dalam  kelas.  Penyerahan secara membabibuta ini sering mengendala, tuntutan kepada guru pendamping dari orangtua ini sekali-kali menurunkan semangat dan konsentrasi guru pendamping. Pemahaman yang memadai perihal  kondisi  anak  berkebutuahn  khusus  pada  diri  orang  tua  disertai  dengan  harapan  yang terlampau tinggi perihal anaknya sejurus menjadi kendala. Dan berdasarkan amatan di lapangan, posisi  orangtua  sebagai  single  parent  selalu  melahirkan  hambatan  yang  menyulitkan  guru pendamping dalam proses pendidikan inklusi di dalam kelas. Dari pihak siswanya,  beragam dan berbedanya  model  pelajar  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  ini  seolah  menyiratkan  penanganan satu  lawan  satu.  Artinya,  bila  di  dalam  kelas  ada  dua  peserta  didik  berkebutuhan  khusus,  maka hakekatnya  harus  ada  tiga  guru  di  dalam  kelas,  yakni  satu  guru  kelas  regular  dan  dua  guru pendamping anak  berkebutuhan  khusus  itu.  Persoalan  bisa  berlebih  bila  tidak  ada kuota jumlah anak berkebutuhan khusus di tiap kelasnya.
Makin  banyak  maka  akan  menambah  beban  guru  pendamping.  Berdasarkan  amatan  di lapangan,  kondisi  anak  berkebutuhan  khususnya  ditiap  kelas  rata-rata  memiliki  keterlambatan dalam  belajar.  Kondisi  ini  sepertinya  sepele,  namun  memiliki  persoalan  yang  berat  dan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di dalam kelasnya.

## Tahap Pengawasan Pendidikan Inklusi
Pada tahap pengawasan, oleh karena hambatan pada tahap perencanaan dan pengarahan, maka logis bila muncul  hambatan pada sesi pengawasannya. Sinergitas antara lembaga sekolah dan pihak birokrasi adalah hal yang paling sensitif untuk mengelola pendidikan inklusi. Pihak sekolah dan  pemerintah  kota  ataupun  provinsi  harus  seintens  mungkin  membangun  komunikasi  demi tercapainya tujuan pendidikan inklusi yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1ayat 1: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepri badian, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Dengan  maksud  agar  kepala  sekolah  dan  para  guru  pendamping  bisa  melihat  seberapa efektif  dan  efisien  pelaksanaan  sudahkah  berdasarkan  perencanaannya.  Hambatan  pada perencanaan,  pengarahan  dan  palaksanaan  memberikan  kurang  optimalnya  pengawasannya. Kelemahan  di  aspek  perencanaan  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  berikut  kendala  di  aspek pengarahannya,  menyulitkan  bagi  capaian  optimalisasi  hasil  (Juran,  1992).  Oleh  karenanya, keterbatasan pelaporan administratif guru pendamping, karena disibukkan oleh sesi pembelajaran di  dalam  kelas,  menyebabkan  aspek  evaluasi  mengalami  keterlambatan  atau  bahkan  mengalami keterlepasan, di mana evaluasi yang dilakukan asal-asalan, yakni asal jadi dan asal bisa dilaporkan.
Ujung-ujungnya  adalah  merujuk  pada  aspek  budgeting  atau  pembiayaan  yang  kurang memadai pada proses penerapan pendidikan inklusi di dalam sekolah ini. Meski sudah menjalani pelatihan dalam pengelolaan kelas inklusi, namun tetap saja memunculkan kendala dan hambatan yang kadang kala muncul dalam penerapan dan pengawasannya.

## Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Pendidikan Inklusi
Berdasarkan kendala dan hambatan yang secara inheren selalu mengemuka pada penerapan pendidikan  inklusi,  maka  manajemen  sekolah  yang  digawangi  oleh  kepala  sekolah  di  SDN Mentikan 1 Mojokerto ini harus melihat dan mencari langkah solutif yang tentunya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Beberapa aspek solutif ini wajib diselenggarakan oleh pengelola sekolah, tentunya dengan optimalisasi  penyesuaian  dengan  memperhatikan  beberapa  hal  yakni  :  surat  legalitas;  struktur organisasi  sekolah;  sosialisasi;  perencanaan;  koordinasi;  dan  pengendalian.  Pada  dimensi  ini, manajemen sekolah belum optimal, yang sudah terealisir hanyalah legalitas dan peyediaan struktur sekolah yang masih di atas kertas belaka.
Untuk  perencanaan,  koordinasi  dan  pengendalian  belum  optimal.  Satu-satunya  solusi adalah  memperkuat  optimalisasi  pengelolaan  oleh  kepala  sekolah.  Tanpa  keterlibatan  kepala sekolah  dan  pihak  dinas  terkait  secara  manajerial,  maka  semua  penerapan  pendidikan  inklusi hanyalah  sebatas  nama  saja  di  papan  nama  sekolah.  Ini  menjadi  hal  krusial  untuk  langkah solutifnya selain mengoptimalisasi perencanaannya.
Pada dimensi kurikulum, apa yang terjadi berjalan di tempat saja. Ini mendorong pengelola dan  guru pendamping  sebagai  panglima di dalam proses  pembelajaran  harus  berpikir keras agar pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik. Sudah jamak di manapun penyelenggara pendidikan inklusi,  apapun  inovasi dan  kreativitas  guru  pendamping,  bila  sudah  berhadapan  dengan peserta didik  berkebutuhan    khusus,  maka  semuanya  akan  buyar  dan  kembali  lagi,  kesabaran  menjadi pertaruhan keberhasilan. Anak berkebutuhan khusus bisa tenang dan diam di dalam kelas adalah prestasi (Abidin, 2014; Maarif & Rofiq, 2018).
Tentang pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup empat dasar gerak, yaitu: kualifikasi dan kompetensi; komitmen; keberadaan guru pembimbing khusus; dan keberadaan tenaga terapis atau ahli lain. Ihwal ini ujuga mengalami keterbatasan dan harus disolusi dengan bijak oleh kepala
madrasah.  Keterbatasan  anggaran  sekali  lagi  menjadi  fakt  or  penentu  keberhasilan  pengambilan solusi. Sejauh ini, kepala sekolah belum bisa optimal, namun tetap ada solusi yakni tetap  meng- upgrade kompetensi guru pendamping yang diambilkan dari guru honorer yang diberi ketrampilan mendampingi kelas inklusi.
Kalau  sarana  dan  prasarana  sekolah,  mencakup  empat  dasar  petunjuk,  yaitu:  keberadaan kelas  khusus;  sarana  pembelajaran;  aksesibilitas  fisik;  dan  perpustakaan.  Perihal  pembiayaan, mencakup  tiga  indikator,  yaitu:  alokasi  pembiayaan;  dukungan  pembiayaan;  dan  laporan penggunaan  dana.  Dimensi  sarana  prasarana  dan  pembiayaan  menjadi  satu  kesatuan,  karena keduanya  berkaitan  erat.  Oleh  karenanya,  kepala  sekolah  mensolusinya  sebatas  pada  pengajuan anggaran tambahan agar pengelolaan kelas inklusi ini bisa optimal. Itupun harus menunggu tahun anggaran berikutnya, di samping harus menunggu urutan penerimaan bantuan anggaran (Muslimin & Kartiko, 2020).
Solusi  penerapan  pendidikan  inklusi  pada  manajemen  sekolah  sesungguhnya  berpulang kepada aktivasi kepala sekolah dan guru pendamping kelas dengan melibatkan perhatian orangtua murid, yang dengan sinergi ini, maka pengelolaannya bisa optimal dan berdaya guna, efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Dalam  hal  pengoptimalan  pengelolaan  pendidikan  inklusi,  peran  kepala  sekolah  sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat memengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai  oleh  lembaga  tersebut.  Komunikasi  yang  efektif  antara  kepala  sekolah,  guru  kelas,  guru pembimbing  khusus  dan  masyarakat  akan  berdampak  baik  pada  tata  kelola  pendidikan  inklusi. Dan juga kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusi.
Setiap  penerapan  pengelolaan  program  selalu  diikuti  oleh  kendala  dan  hambatan.  Tidak terkecuali  pengelolaan  inklusi  di  SDN  Mentikan  1  Kota  Mojokerto.  Ada  banyak  faktor penghambat terhadap pengelolaan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto  dari awal  pengelolaan  sampai  dengan  sekarang.  Namun,  faktor  yang  paling  mendasar  dan  sangat memengaruhi adalah permasalahan yang berhubungan dengan anggaran.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi adalah  membagi  dan  memprioritaskan  masalah  yang  memang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  SDN Mentikan 1 sendiri kemudian menjadikannya bahan aduan ke Dinas terkait dan pusat sumber yang bertempat di SLB Pertiwi yang kebetulan ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan provinsi jawa timur sebagai sekolah aduan terkait pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

## REFERENSI
Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagamaan Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA. FENOMENA , 9 (1), 105–122. https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789 Abidin, Y. (2014). Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 (Cetakan kesatu). Refika Aditama.
Arikarani,  Y.  (2019).  Analisis  Eduitainment  Dan  Brain  Based  Learning  Perspektif  Psikologi Pembelajaran Pai Dan Agama. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 14 (1), 125–156. https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i1.4915 Bahri,  S.,  &  Arafah,  N.  (2020).  Analisis  Manajemen  SDM  Dalam  Mengembangkan  Strategi Pembelajaran Di Era New Normal. Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education , 1 (1), 20–40. https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.2
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  inquiry  &  research  design:  Choosing  among  five  approaches (2nd  ed). Sage Publications. Emzir. (2010). Analisis data: Metodologi penelitian kualitatif . Rajawali Pers. Fadhillah, K. (2016). Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Pesantren (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor). At-Ta’dib , 10 (1).
Hasanah,  M.  (2020).  Rekrutmen  Dan  Seleksi  Tenaga  Pendidikan  (Guru)  Untuk  Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet. Al- Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan
Islam , 5 (1), Article 1. https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.6310 Juran, J. M. (1992). Juran on quality by design: The new steps for planning quality into goods and services . Free Press ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International.
Lexy J, M. (2011). Metodologi penelitian Kualitatif (29th ed.). Rosdakarya.
Ma`arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. Nadwa , 12 (1), 181–196. https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862 Maarif, M. A., & Rofiq, M. H. (2018). Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Berkarakter: Studi Implementasi Pendidikan Berkarakter di Pondok Pesantren Nurul Ummah Mojokerto . 13 , 16. Matwaya, A. M., & Zahro, A. (2020). Konsep Spiritual Quotient Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam. Attadrib:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Madrasah Ibtidaiyah ,
3 (2),
41–48. http://www.jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attadrib/article/view/112 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Third edition). SAGE Publications, Inc.
Muslimin,  T.  A.,  &  Kartiko,  A.  (2020).  Pengaruh  Sarana  dan  Prasarana  Terhadap  Mutu Pendidikan  di  Madrasah  Bertaraf  Internasional  Nurul  Ummah  Pacet  Mojokerto. Munaddhomah:
Jurnal Manajemen Pendidikan
Islam , 1 (2), 75–87. https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/30
Ridwan,  M.  (2018).  Konsep  Tarbiyah,  Ta’lim  Dan  Ta’dib  Dalam  Al-Qur’an. Nazhruna:  Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 35–57. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41 Suharsimi, A. (2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Teori dan Praktek (14th ed.). Rineka Cipta.
Sumarni Sumarni, M. S. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan , 17 (2). https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631
Tajudin,  A.,  &  Aprilianto,  A.  (2020).  Strategi  Kepala  Madrasah..dalam  Membangun  Budaya Religius  Peserta  Didik. Munaddhomah:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 1 (2),  101–110. https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/34 Wathoni,  K.  (2013).  Implementasi  Pendidikan  Inklusi  dalam  Pendidikan  Islam. Ta’allum:  Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 99–109.
Zulaikhah, D., Sirojuddin, A., & Aprilianto, A. (2020). Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education , 1 (1), 54–71. https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/tijie/article/view/6