## TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI KASUS DPRD KABUPATEN GORONTALO)

## LEGAL SOCIOLOGY REVIEW OF DRUG ABUSE IN LEGISLATIVE MEMBERS (DPRD OF GORONTALO DISTRICT CASE STUDY)
Saffa Kirana Masloman, Lidya Ananda Putri, Felina Safitri Niaty
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128 Email: savakirana@yahoo.com

## Abstrak
Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang memberikan rasa bahagia, tenang, dan rileks bagi para  pemakai Narkoba. Penggunaan Narkoba tidak hanya membuat si pengguna kecanduan atau ketergantungan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Perkembangan Narkoba yang sangat pesat dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang umur, status social, dan  jabatan  yang  dimiliki.  Dalam  hal  memerangi  Narkoba  perlu  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  dan pemerintah secara intensif. Namun pada saat ini, tidak sedikit juga wakil rakyat atau anggota Legislatif yang terjerat kasus Narkoba. Salah satu faktor anggota Legislative tergiur untuk menggunakan Narkoba dikarenakan stress  berat  yang  di  alami  oleh  anggota  Legislative  tersebut.  Keterlibatan  anggota  Legislative  dalam penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan terbengkalainya tugas-tugas seorang wakil rakyat dan kurangnya konsentrasi dalam mengurus permasalah-permasalahan yang ada ditiap-tiap daerah.
Kata Kunci: Penyalahgunaan; Narkoba; Anggota Legislatif .

## Abstract
Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants that provide a sense of happiness, calm, and relaxation for drug users. The use of narcotics not only makes the user addicted or addicted but can also lead to death. The development of narcotics is very rapid and can reach all levels of society regardless of age, social status, and position they have. In the case of combating narcotics there needs to be an intensive collaboration between the community and the government. But at this time, not a few are also representatives of the people or members of the Legislature who are entangled in drug cases. One factor Legislative members are tempted to use drugs because of the severe stress experienced by members of the Legislative. The involvement of Legislative members in drug abuse results in the neglect of the duties of a representative of the people and a lack of concentration in taking care of the problems that exist in each region.
Keywords : Abuse; Drugs; Legislative member.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  saat  ini  perkembangan  Narkoba di  Indonesia  meningkat  sangat  pesat  yang juga  telah  menjangkau  berbagai  kalangan masyarakat  tanpa  memandang  umur,  status social  dan  jabatan  yang  dimiliki.  Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman  maupun  bukan  tanaman  yang memberikan rasa bahagia, tenang, dan rileks bagi  para  pemakai  Narkoba.  Penggunaan Narkoba  tidak  hanya  membuat  si  pengguna kecanduan  atau  ketergantungan  tetapi  juga dapat  mengakibatkan  kematian.  Pesatnya perkembangan Narkoba di Indonesia dipengaruhi  dari  kurangnya  sikap  intensif dari para penegak hukum dalam penanggulangan  Narkoba.  Menurut  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru  Winarko  mengatakan  jenis  Narkoba yang mendominasi di Indonesia adalah ganja yang mencapai 63 persen dari total peredaran Narkoba  di  Indonesia.  Juga  kepala  BNN mengatakan bahwa ada kenaikan 0,03 persen peredaran  Narkoba  tahun  2019  dan  lebih kurang ada 3,6 juta orang yang menggunakan Narkoba di Indonesia.
Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  berbunyi “Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi”. 1 Merujuk  pada  pasal  tersebut, yang terjadi saat ini pemakaian Narkoba telah banyak disalah gunakan. Narkoba bukan lagi sebagai pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan  melainkan  digunakan  sebagai alat untuk kepuasan diri sendiri agar merasa bahagia,  tenang,  dan  rileks.  Narkoba  yang  di gunakan  dalam  dosis  yang  tinggi  dan  tidak sesuai oleh anjuran dokter dapat mengakibatkan si pemakai mabuk  kemudian berujung pada ketergantungan. Dalam hal ini,
Narkoba  menjadi  salah  satu  bisnis  yang menggiurkan dengan keuntungan yang sangat besar  karena  dapat  menjangkau  berbagai kalangan  masyarakat  yang  membutuhkan sebuah  zat  atau  obat  untuk  merasa  lebih rileks.
Saat  ini  jangkauan  Narkoba  tidak hanya dikalangan masyarakat biasa melainkan sudah merambat masuk dikalangan  Anggota  Legislatif.  Menurut informasi  dari  Detik.com  pada  tanggal  22 Maret  2020,  ditulis  bahwa  2  anggota  DPRD Sulawesi  ditanggkap  akibat  penggunaan Narkoba.
Dalam artikel lain yaitu Makassar.kompas.com  juga  menulis  bahwa Anggota  DPRD  Makassar  juga  ditangkap akibat  penggunaan  Narkoba.  Keterlibatan anggota  Legislative  dalam  penyalahgunaan Narkoba  mengakibatkan  terbengkalainya tugas-tugas  seorang  wakil  rakyat  dan kurangnya  konsentrasi  dalam  mengurus permasalah-permasalahan  yang  ada  ditiap- tiap daerah.
Hal  ini  tentu  membuat  resah masyarakat  karena  para  wakil  rakyat  yang seharusnya  beperang  melawan  Narkoba  di Indonesia  justru  banyak  terlibat  dalam penyalahgunaan
Narkoba. Sangat disayangkan,  anggota  Legislative  yang harusnya  memberi  contoh  yang  baik  untuk masyarakat  justru  melakukan  hal-hal  yang tidak sepantasnya dilakukan.
Salah  satu  faktor  anggota  Legislative tergiur untuk menggunakan Narkoba dikarenakan  stress  berat  yang  di  alami  oleh anggota  Legislative  tersebut.  Dilain  sisi Legislative  memiliki  fungsi  control  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan,  oleh  karena itu anggota Legislative haruslah orang-orang yang sehat secara jasmani maupun rohani..

## Rumusan Masalah
Kajian  ini  akan  menjawab  2  (dua) pertanyaan  sebagai  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  ketegasan  sanksi  terhadap penyalahgunaan  Narkotika  di  kalangan Legislatif?  Serta  bagaimana  Kebijakan kriminal yang dilakukan untuk memberantas penyalah  guna  narkotika  di  kalangan legislatif?

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Penelitian  adalah  sebuah  cara  untuk menemukan  jawaban  dari  pertanyaan- pertanyaan  dengan  menggunakan  prosedur yang sistematis dan ilmiah. Kesimpulan hasil penelitian  diperoleh  berdasarkan  temuan- temuan dan data empiris. 2
Metode  penelitian  pada  dasarnya merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Untuk  mencapai  tujuan  yang  diperlukan dibutuhkan  metode  yang  relevan  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan  (Sugiyono, 2016:1) 3
Penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  metodologi  penelitian  yang diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi induknya.  Hal  ini  tidaklah  selalu  berarti metodologi  penelitian  yang  dipergunakan pelbagai  ilmu  pengetahuan  pasti  akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan  mempunyai  identitas  masing- masing,  sehingga  pasti  akan  ada  pelbagai perbedaan.  Demikian  juga  halnya  dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai  karakteristik  khusus  yang
2 Endang  Mulyatiningsih,  Metode  Penelitian terapan  Bidang  Pendidikan,  CV  Alfabeta  : Bandung, 2014
3 Bambang  Sunggono,  2016, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38
menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan  dari  ilmu-  ilmu  pengetahuan lainnya. 4 Jenis penelitian hukum yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  menyusun usulan  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  Hukum  Empiris adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan fisik maupun arsip. 5

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Boalemo    Provinsi  Gorontalo,  dengan  fokus penelitian  pada  Anggota  DPRD    Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang menyalahgunakan  Narkoba.  Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi tersebut,    yaitu  karena  belum  lama  ini terdapat  kasus  menarik  tertangkpanya  2 orang  anggota  DPRD  Kabupaten  Boalemo  di sebuah  diskotek  di  kawasan  Mangga  Besar, Jakarta Barat.

## Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan  data  dalam  studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari  dan  mengumpulkan  data  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Data- data  tersebut  diperoleh  dari  buku-buku kepustakaan, peraturan perundang- undangan,  browsing  internet,  dan  dokumen-
4 Depri  Liber  Sonata,  “ Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” , jurnal fiat justitia, vol.8, No.1, 2014
5 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280
dokumen  lainnya.  Dalam  hal  ini  peneliti mencari  buku-buku  yang  dibutuhkan.  Data sekunder  dikelompokkan  menjadi  3  jenis bahan hukum, yaitu:
1) Bahan  hukum  primer  Bahan  hukum primer  adalah  bahan  hukum  yang mengikat  atau  bahan  yang  berkait  erat dengan  permasalahan  yang  diteliti, meliputi:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2) Bahan  Hukum  Sekunder  Bahan  hukum sekunder,  yaitu  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
a. Buku-buku  yang  berkaitan  dengan judul  dan  permasalahan  yang  akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
b. Hasil  penelitian  dan  karya  tulis  ilmiah yang  berkaitan  dengan  penulisan skripsi ini.
c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
a. Kamus Hukum
b. Kamus Bahasa Indonesia
c. Kamus Bahasa Inggris
d. Ensiklopedia terkait.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  Penelitian pustaka ( library research ), yaitu  membaca  serta  menelaah  berbagai literatur  seperti  buku  kepustakaan,  koran, dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  Studi  pustaka.  Studi pustaka  dilakukan  untuk  mengumpulkan
bahan data sekunder, dengan cara mempelajari  peraturan  hukum  dan  literatur yang berkaitan dengan narkoba yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi  data  yang  sesuai  dengan permasalahan dan pokok bahasan.

## Analisis Data
Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan metode  analisis  secara  kualitatif,  yaitu menguraikan  data  secara  bermutu  dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

## PEMBAHASAN
1. Ketegasan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika di

## kalangan Legislatif
Narkotika  merupakan  zat  atau  obatan yang  berasal  dari  tanaman  maupun  bukan tanaman  yang  memberikan  rasa  bahagia, tenang, dan rileks bagi para pemakai Narkoba. Penggunaan Narkoba tidak hanya membuat si pengguna  kecanduan  atau  ketergantungan tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  kematian. Pesatnya perkembangan Narkoba di Indonesia  dipengaruhi  dari  kurangnya  sikap intensif  dari  para  penegak  hukum  dalam penanggulangan Narkoba.
Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang
menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan hukum. 6 Saat ini jangkauan Narkoba tidak  hanya  dikalangan  masyarakat  biasa melainkan sudah merambat masuk dikalangan  Anggota  Legislatif.  Keterlibatan anggota  Legislative  dalam  Penyalah  Guna Narkoba  mengakibatkan  terbengkalainya tugas-tugas  seorang  wakil  rakyat  dan kurangnya  konsentrasi  dalam  mengurus permasalah-permasalahan  yang  ada  ditiap- tiap daerah.
Perkembangan  Narkoba  yang  sangat pesat  dapat  menjangkau  semua  lapisan
masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah  tangga,  pedagang,  supir  angkot,  anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan  mudahnya  diperoleh,  bahkan  dapat diracik  sendiri,  pabrik  narkoba  secara ilegalpun  sudah  didapati  di  Indonesia. 7
Bahkan  narkoba  sendiri  sudah  menjadi  hal biasa  dikalangan  atas  berupa  petinggi Negara,pejabat,bahkan  Dewan  Per-wakilan Rakyat itu sendiri.
Di  Indonesia  penyalah  guna  Narkotika merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary crime ) yang dikendalikan oleh sindikat terorganisir dengan jaringan peredaran  yang  sangat  luas.  Penyalah  guna narkotika  di  ataur  dalam  Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan pembagian sanksi pidana menurut Pasal 127 ayat 1 yaitu “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; Setiap penyalah guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan Setiap penyalah guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.”
Sanksi  terhadap  Penyalah  Guna Narkotika telah di atur dalam Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah mengatur  jenis-jenis  sanksi  yang  diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai  korban  Penyalah  Guna narkotika,  penyalah  guna  tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang  Tidak  Melaporkan  Diri  (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau  pidana  denda  paling  banyak
7 Fransiska  Novita  Eleanora,  “ Bahaya Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha Pencegahan  dan  Penanggulangannya  (Suatu Tinjauan  Teoritis), FH  Universitas  MPU Tantular Jakarta
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda  paling  banyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 8
Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum  yang  dilarang oleh undang- undang  dan  dapat  diancam  dengan  sanksi pidana, yakni:
1. Kategori  pertama,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika dan prekursor narkotika  (Pasal  111  dan  112  untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika  golongan  II  dan  Pasal  122 untuk  narkotika  golongan  III  serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori  kedua,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan narkotika dan precursor narkotika  (Pasal  113  untuk  narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan  II,  dan  Pasal  123  untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan  prekursor  narkotika  (Pasal  114 dan  Pasal  116  untuk  narkotika golongan  I,  Pasal  119  dan  Pasal  121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan  Pasal  126  untuk  narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
8 Hartato Pakpahan, I Nyoman Nurjaya, Nurini Aprilianda,  “ Kebijakan  Formulasi  Sanksi Tindakan  Bagi  Pengguna  Dalam  Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Negeri Brawijaya
4. Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-
perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit  narkotika  dan  prekursor narkotika  (Pasal  115  untuk  narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan  II  dan  Pasal  125  untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).
Namun pada perkembangan yang ada  saat  ini  menunjukkan  terjadinya kecenderungan  perubahan  kuat  dalam memandang  para  pengguna  Narkotika yang  tidak  lagi  dilihat  sebagai  pelaku kriminal,  namum  sebagai  korban  atau pasien  yang  harus  diberi  empati. 9 Di Indonesia  sendiri  sering  para  penyalah guna Narkotika hanya menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  seperti di Rehabilitasi untuk beberapa waktu dan tidak  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  pasal 27.
Penyalah  guna  Narkotika  yang terjadi  dikalangan  legislative  setiap tahunnya selalu ada dan terus bertambah. Seperti yang terjadi pada pada tanggal 22 Maret  2020,  bahwa  2  anggota  DPRD Boalemo  ditanggkap  akibat  penggunaan Narkotika  di  Jakarta.  Hal  ini  tentu membuat  banyak  masyarakat  geram  dan juga  resah,  para  anggota  legislative  yang dipercaya  sebagai  wakil  rakyat  malah menyalahgunakan  jabatan  yang  mereka miliki.  Belum  lagi  kasus  ini  terjadi  disaat pemerintah  dan  masyarakat  sedang bersatu melawan Covid-19, pada saat yang bersamaan  para  oknum  legislative  ini
9 Dani  Krisnawaty  dan  Eddy  O.S.  Hiariej, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal.99 10 https://kronologi.id/2020/04/06/2- legislator-boalemo-terlibat-kasus-narkoba- belum-terima-sanksi-dari-partainya/
hanya berpesta narkoba disebuah diskotik yang  terletak  di  Jakarta.  Menurut informasi  dari  situs  berita  Kronologi.id, sudah 14 hari pasca penetapan tersangka dugaan  kasus  narkoba  yang  melibatkan dua  anggota  DPRD  boalemo  di  Jakarta, hingga tanggal 6 Maret 2020 partai Golkar dan  PDI  belum  mengeluarkan  sanksi tegas. 10 Tentunya  dengan  penyalah  guna narkotika  yang  dilakukan  oleh  para anggota  legislative  ini  harus  mendapat sanksi tegas dari pemerintah, seperti yang di  atur  dalam  Undang-Undang  No.  35 tahun  2009,  juga  harus  dilakukan pemecatan  dan  tidak  dapat  lagi  menjadi anggota legislative.
2. Kebijakan  Kriminal  yang  Dilakukan Untuk  Memberantas  Penyalah  Guna Narkotika di Kalangan Legislatif
Sudarto  mengemukakan  tiga  arti mengenai kebijakan criminal, yaitu: 11
1. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana;
2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi  dari  aparatur  penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja  dari  pengadilan  dan  polisi dan;
3. Dalam arti yang paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan  melalui  perundang- undangan dan badan-badan resmi, yang  bertujuan  untuk  meneggak norma-norma sentral dari masyarakat.
11 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1
Berdasarkan  definisi  diatas  diperoleh gambaran bhawa kebijakan kriminal merupakan  usaha  yang  rasional  dari masyarakat  untuk  mencegah  kejahaan  dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. 12
G.  Peter  Hoefnagels  mengemukakan beberapa  definisi  mengenai  kebijakan kriminal antara lain :
1.  criminal  policy  is  the  science  of response
2.   crime  policy  is  the  science  of prevention
3.   crime polici is a policy of designating human behavior as crime
4.   criminal  policy  is  arational  total  of the response to crime. 13 Istilah criminal policy yang dipergunakan oleh Hoefnagels bila diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia disebut  sebagai  “kebijakan  kriminal”.  Istilah ini  agaknya  kurang  pas  karena  seolah-olah mencari  suatu  kebijakan  untuk  membuat kejahatan  (kriminal).  Istilah  ini  lebih  tepat digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan. 14
Dalam  menjalankan  kebijakan  kriminal tentunya  harus  sesuai  dengan  struktur hukum. Menurut Friedman ditentukan oleh 3 unsur, yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum. 15
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social  defence)  dan  upaya  mencapai
12 Repository.unisba.ac.id, hlm 17
13 Ibid, hlm. 17 14 Mahmud  Mulyadi,  2008, Criminal  Policy: Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non Penal
Policy dalam
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan , Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 51.
kesejahteraan  (social  welfare).  Kebijakan penanggulangan  kejahatan  atau  bisa  disebut juga  politik  kriminal  memiliki  tujuan  akhir atau  tujuan  utama yaitu  “perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat”.  Kebijakan  penanggulangan kejahatan  ( criminal  policy )  itu  sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum  ( law  enforcement  policy ).  Kebijakan penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari kebijakan social ( social policy ) dan termasuk juga  dalam  kebijakan  legislatif  ( legislative policy) . Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan sosial  yaitu  kebijakan  atau  upaya  untuk mencapai kesejahteraan sosial. 16
Kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement  policy )  harus  melihat  cakupan yang  luas  yang  terkandung  dalam  suatu sistem  hukum  ( legal  system ).  Menurut Friedman  bahwa  sistem  hukum  adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu  sendiri.  Kata  “hukum”  se ring  mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem  hukum  membedakan  antara  aturan dan  peraturan  itu  sendiri,  serta  struktur, lembaga  dan  proses  yang  mengisinya.  Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem  menurut  Friedman  ditentukan  oleh tiga  unsur,  yaitu  struktur  hukum  ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). 17
Dari  banyaknya  penjelasan  diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan kriminal  ini  ada  untuk  menjadi  langkah pencegahan  untuk  meneggak  norma-norma sentral dari masyarakat.
15 Bahan-bahan Kuliah Politik hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011
16 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1 17 Bahan – bahan Kuliah politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Tahun 2011
Dalam  hal  pencegahan  dikutip  dari liputan6.com  Presiden  Joko  Widodo  telah menyatakan tidak akan memberi ampun bagi siapa  saja  yang  terlibat,  bahkan  kejahatan narkoba  telah  ditetapkan  sebagai  kejahatan luar  biasa.  Namun  jika  hanya  berdasar  dari pernyataan  tersebut  tidak  cukup  untuk menakuti – nekuti  para  penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah anggota DPRD. 18
Untuk memuluskan misi memberantas kejahatan  narkoba  Jokowi  mempunyai  5 langkah yang di anggap jitu olehnya:
1. Jokowi meminta pemerintah pusat dan dcaerah  terus  berkomunikasi  dalam rangka  penyelenggaraan  program- program dan pelaksanaan penyalahgunaan penggunaan narkoba. 2. Peningkatan  terapi  dan  rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. 3. Mengimbau  penegak  hukum  agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat.
4. Peningkatan  pengawasan  lembaga pemasyarakatan.
5. Kenali  modus-modus  peredaran  baru dalam penyelundupan narkoba. 19
5 langkah yang dipilih oleh Jokowi sudah dianggap bisa mengatasi dan menaanggulangi penyalahgunaan  narkoba  bisa  dikatakan berjalan  lumayan  baik.  Dalam  laman  resmi Badan  Narkotika  Nasioan  (BNN)  Republik Indonesia  Tahun  2018  sendiri  telaah menyebutkan bahwa 3,37 penduduk Indonesia yang terlibat dalam
penyalahgunaan  narkoba.  Angka  yang  tak sedikit itu juga merupakan angka yang turun dari  penelitian  tahun  2014  sekitar  4  juta orang. 20 Dari  banyaknya    penduduk
18 Liputan6.com, Jakarta 2015
Indonesia  yang  terlibat  juga  dari  berbagai kalangan, tak terkecuali anggota DPRD.
Dari  beberapa  kasus  narkoba  yang ditangani  khsususnya  yang  melibatkan anggota  DPRD  berbeda – beda  penyelesaian atau hukumannya.
Keberadaan  Undang-Undang  Narkotika yakni  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  juga  merupakan  suatu upaya  politik  hukum  pemerintah  Indonesia terhadap  penanggulangan  tindak  pidana narkotika.  Pembentukan  undang-undang narkotika  diharapkan  dapat  menanggulangi peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan narkotika  dengan  menggunakan  sarana hukum pidana atau penal. 21

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  narkotika  yang  awalnya berdampak positif sebagai obat namun sudah banyak  digunakan  dalam  dosis  yang  salah sehingga  dapat  berbahaya  oleh  tubuh.  Oleh karena  itu  pemerintah  mengatur  tentang penyalahgunaan  tersebut.  Penyalahgunaan narkotika sudah terjadi di berbagai kalangan mulai  dari  pelajar,mahasiswa,buruh,pekerja kantoran,pejabat  tinggi  Negara  bahkan anggota legislative. Walaupun dalam Undang No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah mengatur kategoriasi penyalahgunaan narkoba dan sanksinya, namun masih ada saja yang melanggar.

## Saran
Dengan  adanya  penelitian  ini, diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani
kasus penyalahgunaan narkotika,terutama  pada  anggota  legislative. Karena walaupun jabatan mereka tinggi,namun di mata hukum semuanya sama.
20 Badan narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, 2018
Dan  alangkah  baiknya  untuk  menimbulkan efek jera tiap anggota legislative yang terlibat dalam  penyalahgunaan  narkotika  diberikan sanksi tambahan berupa pemecatan dan tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai anggota legislative  di  masa  berikutnya.  Hal  tersebut agar meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan  narkotika  yang  tidak  sesuai semestinya adalah salah

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhamad.  2004.  Hukum dan  Penelitian  Hukum.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Bahan-bahan  Kuliah  Politik  hukum Pidana Fakultas Hukum USU
Bambang  Sunggono,  2016, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Dani  Krisnawaty  dan  Eddy  O.S.  Hiariej, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009). Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy:
Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non Penal
Policy dalam Penanggulangan
Kejahatan  Kekerasan ,  Pustaka  Bangsa  Press, Medan
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  & Normatif, Pustaka Pelajar.
Sulaiman,  S.H,  Biro  Hukum  Provinsi kepulauan  Bangka  Belitung,  (Kepulauan Bangka Belitung)

## Undang-Undang
Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009
lampiran  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 22 tahun 1997
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang Narkotika.
UUD  Negara  Republik  Inonesia  tahun 1999 Undang-Undang Negara Republik
Indonesi  No.17 Tahun 2014
Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009

## Jurnal
Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian terapan Bidang Pendidikan, CV Alfabeta : Bandung, 2014
Depri  Liber  Sonata,  “ Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” , jurnal fiat justitia, vol.8, No.1, 2014
Fransiska Novita  Eleanora,  “ Bahaya Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha Pencegahan  dan  Penanggulangannya  (Suatu Tinjauan  Teoritis), FH  Universitas  MPU Tantular Jakarta
Hartato  Pakpahan,  I  Nyoman  Nurjaya, Nurini  Aprilianda,  “ Kebijakan  Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum
Universitas Negeri Brawijaya

## ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

## Website
KBBI: kbbi.web.id
https://kronologi.id/2020/04/06/2- legislator-boalemo-terlibat-kasus-narkoba- belum-terima-sanksi-dari-partainya/
liputan6.com