-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## HAK PENSIUN JANDA KEDUA DARI SUAMI YANG BEKERJA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Dian Woro Sawitri, Fifiana Wisnaeni Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
State  Civil  Apparatus  (ASN)  according  to  Article  1  paragraph  1  of  Law Number  5  Year  2014  on  ASN  is  a  profession  for  civil  servants  and  government employees  with  employment  agreements  working  in  government  agencies.  In  the case of a Civil Servant or the employee's pension recipient having more than one wife,  the  widow's  pension  shall  be  granted  to  the  wife  who  was  then  the  longest and uninterruptedly married. The purpose of this study is to know and analyze the legal efforts that can be done by a second widow if not get the right pension from husband  who  work  as  ASN.  The  approach  method  used  in  this  research  is  the method  of  Juridical  Normative  Approach  While  Analysis  in  this  Research  is Descriptive  analitif.  The  result  of  this  research  is  the  right  of  pension  income  to widow  more  than  one  person  not  listed  in  pension  recipients  that  can  be distributed to all legitimate wives and the division is 36%  (divided equally) from minimum 75% minimum wage according to government regulation but must have the main proof of the legitimate marriage certificate is the marriage certificate / marriage  certificate.  The  legal  means  that  may  be filed  by  the  related  party  (the second widow of ASN) is through the provisions of the Marriage Act through the marriage herbat of the second widow and the related ASN who has passed away.
Keywords : Pension Rights, Second Widow, State Civil Apparatus.

## Abstrak
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah.  Dalam  hal  Pegawai  Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai  pria tersebut  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  pensiun  janda  diberikan  kepada  istri yang  ada  waktu  itu  paling  lama  dan  tidak  terputus-putus  dinikahnya.  Tujuan penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  janda  kedua  apabila  tidak  memperoleh  hak  pensiun  dari suami  yang  bekerja  sebagai  ASN.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  Yuridis  Normatif  Sedangkan  Analisa dalam  Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  analitif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Hak penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu  orang  yang  tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut  peraturan  pemerintah  yang  berlaku  tetapi  harus  memiliki  bukti  utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah.Upaya hukum yang  dapat  diajukan  oleh  pihak  terkait  (janda  kedua  dari  ASN)  adalah  melalui
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yaitu  melalui  itsbat  nikah  dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia.
Kata Kunci : Hak Pensiun, Janda Kedua, Aparatur Sipil Negara .

## A. Pendahuluan
Pemerintah  resmi  menjalankan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara,  dimana  Pengertian  Aparatur  Sipil  Negara  yang selanjutnya disingkat ASN diatur dalam Pasal 1 angka 1 “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada instansi pemerintah 1 .
Warga  Negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk mendudukijabatan  pemerintahan.ASN  mendapatkan  salah  satu  hak  berupa pensiun.  Pensiun  ASN  diberikan  sebagai  Jaminan  Hari  Tua  dan  sebagai penghargaan  atas  jasa-jasa  ASN  yang  telah  bekerja  dan  mengabdi  pada pemerintahan.  Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  bagi  ASN  adalah  58  (lima puluhdelapan)  tahun 2 .Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  90  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  ASN.Usia  60  (enam  puluh)  tahun  bagiASNpejabat Pimpinan Tinggi.
Terkait  Pegawai  ASN  yang  meninggal  dunia  ini,  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengatur:
Apabila  Pegawai  Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai  meninggal  dunia, maka  istri  (istri-istri)  nya  untuk  pegawai  Negeri  pria  atau  suaminya  untuk Pegawai  Negeri  Wanita,  yang  sebelumnya  telah  terdaftar  pada  kantor  Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
Sementara  untuk  istri  kedua  dari  pernikahan  dengan  suami  maka  harus didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen.Pasal 16 ayat (2) UU  11/1969  menyebutkan  bahwa  apabila  Pegawai  Negeri  atau  penerima
1 S.Nurbaya, Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia (Jakarta, 2002).
2 Alam Nur dan Harun Harno, „Himpunan Undang - Undang Kepegawaian Dan Reformasi Administrasi Publik‟ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), p. 55.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami  yang  terdaftar  sebagai  yang  berhak  menerima  pensiun  janda/duda, maka  dengan  menyimpang  dari  ketentuan  pada  Pasal  16  ayat  (1)UU  11/1969, pensiun  janda/duda  diberikan  kepada  istri/suami  yang  ada  pada  waktu  ia meninggal  dunia.  Dalam  hal  Pegawai  Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai pria  tersebut  beristri  lebih  dari  seorang, maka  pensiun janda  diberikan  kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Namun  apabila  dari  perkawinan  sebelumnya  ada  anak,  maka  anak  dari perkawinan  tersebut  juga  berhak  atas  bagian  dari  pensiun  janda,  sebagaimana diatur dalamPasal 18 ayat (2) UU 11/1969:
Apabila  pegawai  negeri  pria  atau  penerima  pensiun  pegawai  pria  meninggal dunia,  sedangkan  ia  mempunyai  isteri  (isteri-isteri)  yang  berhak  menerima pensiun  janda/bagian  pensiun  janda  di  samping  anak  (anak-anak)  dari  isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda  diberikan  kepada  masing-masing  isteri  dan  golongan  anak  (anak-anak) seayah seibu termaksud.
Berdasarkan  Pasal  3  Huruf  d  Undang  –  Undang  No.11  Tahun  1969  yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.
Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah  adalahBagaimanahak  pensiun  janda  kedua  dari  suami  yang  bekerja sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  baik  yang  belum  maupun  sudah diberikan  hak  yang  sama  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  serta  Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  oleh  janda  kedua  apabila  tidak  ada  hak  pensiun  dari  suami  yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
B. Metode
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  Normatif,  pendekatan  normatif  dapat meliputi  pendekatan  konseptual,  pendekatan  undang-undang,  pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan 3 .
Metode  penelitian  dengan  teknik  pendekatan  ini  maksudnya  penelitian yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun  terhadap  data sekunder  yang  digunakan.  Sedangkan  bersifat  normatif  maksudnya  penelitian hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  normatif  tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain 4 .

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Hak Pensiun Janda Kedua  Dari Suami Yang Bekerja Sebagai  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Baik  Yang  Belum  atau  Sudah  Diberikan  Hak  Yang Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang  tentang  ASN  tidak  serta  merta  menghapus  Undang- Undang  No.  11  Tahun  1969  tentang  Pensiun  Pegawai  dan  Pensiun Janda/Duda Pegawai.Berdasarkan aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang No.  5  Tahun  1969,  UU  ASN  tidak  mengatur  ketentuan  hak  janda kedua.Tetapi  berdasar  Peraturan  Peralihan  UU  ASN  ini,  disebutkan  bahwa janda kedua diakui keberadaan haknya.
Ketentuan  Undang-Undang  ASN  tidak  serta  merta  menghapus  Undang- Undang  11  tahun  1969  berdasarkan  aturan  peralihan  Pasal  130  Undang- Undang ASN, tidak menghapus hak janda kedua tetapi berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1969  tentang  Pensiun  Pegawai  dan  Pensiun  Janda/Duda  Pegawai (Lembaran  Negara  Republik  lndonesia  Tahun  1969  Nomor  42,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  lndonesia  Nomor  2906)  dan  peraturan pelaksanaannya  tetap  berlaku  sampai  ditetapkannya  peraturan  pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pension PNS.
3 Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
4 AshsHofa Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
ASN  yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya.Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya.Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan  diberi  jabatan  dalam  bidang  eksekutif,  maupun  yudikatif  yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  16  ayat  (2)  UU  11/1969  menyebutkan  bahwa  apabila  Pegawai Negeri  atau  penerima  pensiun  pegawai  yang  beristeri/bersuami  meninggal dunia,  sedangkan  tidak  ada  istri/suami  yang  terdaftar  sebagai  yang  berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal  16  ayat  (1)  UU  11/1969,  pensiun  janda/duda  diberikan  kepada istri/suami  yang  ada  pada  waktu  ia  meninggal  dunia.  Dalam  hal  ASN  atau penerima  pensiun  pegawai  pria  tersebutberistri  lebih  dari  seorang,  maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.
Apabila  dari  perkawinan  sebelumnya  ada  anak,  maka  anak  dari perkawinan tersebut juga berhak atas bagian dari pensiun janda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/1969:
Apabila  pegawai  negeri  pria  atau  penerima  pensiun  pegawai  pria meninggal  dunia,  sedangkan  ia  mempunyai  isteri  (isteri-isteri)  yang  berhak menerima  pensiun  janda/bagian  pensiun  janda  di  samping  anak  (anak-anak) dari  isteri(isteri-isteri)  yang  telah  meninggal  dunia  atau  telah  cerai,  maka bagian  pensiun  janda  diberikan  kepada  masing-masing  isteri  dan  golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
Yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  anak  kandung  yang  sah  atau  anak kandung/anak  yang  disahkan  menurut  Undang-undang  Negara  dari  pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.
Pada  prakteknya  pensiun  dapat  dibagikan  kesemua  istri  yang  sah  dan pembagianya  adalah  36%  (dibagi  rata)  dari  minimal  75%  gaji  terendah menurut  peraturan  pemerintah  yang  berlaku  (terlampir  daftar  besarnya  gaji dan  pensiun  menurut  PP  No.25  tahun  2013)  ini  terdapat  seperti  ini  dengan pendaftaran  salah  seorang  janda  lain  dari  pegawai  negeri  tersebut  yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
mendaftarkan  setelah  pegawai  negeri  tersebut  meninggal  sehingga  bukti utama daripengakuan perkawinan yang sah adalah akta nikah/ surat nikah.
Pada  prakteknya  pensiun  dapat  dibagikan  kesemua  istri  yang  sah  dan pembagianyaadalah  36%  (dibagi  rata)  dari  minimal  75%  gaji  terendah menurut  peraturan  pemerintah  yangberlaku  (terlampir  daftar  besarnya  gaji dan  pensiun  menurut  PP  No.25  tahun  2013).Mengenai  upaya  pemerolehan hak bagi janda kedua pegawai ASN dapat diketahui dalam yurisprudensi bagi si isteri dan putusan Mahkamah Agung tentang Hak Waris.

## Yurisprudensi
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  1776  K/Pdt/2007tanggal  28  Juli 200b  bahwa  Perkawinan  Tjia  Mei  Joeng  dengan  Liong  Tjung  Tjen  yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada Catatan Sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjung Tjen.
Upaya  perlindungan  hak  dan  keadilan  bagi  anak  yang  lahir  dari  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  antara  PNS  laki-laki  dengan  istri  keduanya  adalah mengacu  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  dalam  Pasal  5  dikatakan  bahwa  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarga  negaraan  dari  seorang  anak,  maka  setiap  anak  berhak  atas  suatu nama  dan  identitas  diri  itu  harus  diberikan  sejak  kelahirannya  yang dituangkan  dalam  akta  kelahiran.  Pembuatan  akta  kelahiran  itu  sendiri merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak, karena didasarkan pada surat  keterangan  dari  orang  yang  menyaksikan  dan/atau  membantu  proses kelahiran.

## PutusanMahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010  tentang  pengujian  pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan menyatakan  anak  yang  lahir  di  luar  kawin  mempunyai  hubungan  hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah  dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  27
Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh  Hj.  Aisyah  Mokhtar  dan  anaknya  yang  bernama  Muhammad  Iqbal Ramadhan Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)  Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana Moerdiono  sebagai  seorang  suami  yang  telah  beristri  menikah  kembali dengan  istrinya  yang  kedua  bernama  Hj.  Aisyah  Mokhtar  secara  syari‟at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang  anak  laki-laki  yang  bernama  Muhammad  Iqbal  Ramdhan  Bin Moerdiono.
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  mengenai  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2) UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  pencatatan  perkawinan  bahwa  sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 .
Mahkamah  Konstitusi  menyimpulkan  (1)  pencatatan  perkawinan  bukan faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan  (2)  pencatatan  merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang- undangan.Kewajiban  kewajiban  administrasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  dua prespektif,  yaitu  ;  pertama  dari  prespektif  negara,  pencatatan  dimaksud diwajibkan  dalam  rangka  memenuhi  fungsi  negara  untuk  memberikan jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak-hak  asasi manusia  yang  bersangkutan  yang  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945.
Tidak  terkecuali  anak  yang  dilahirkan  dari  PNS  laki-laki  dengan  istri keduanya yang tidak dicatatkan. Hak anak berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut, maka anak tersebut mempunyai  hak  keperdataan  yang  sama  dengan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  dicatatkan  setelah  melalui  pencatatan  berupa  pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 2. Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Janda  Kedua  Oleh  Janda
Kedua  Apabila  Tidak  Hak  Pensiun  Dari  Suami  Yang  Bekerja  Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Upaya  hukum  pertama  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  ádalah  melalui pengajuan  penetapan  nikah  (itsbat  nikah).Esensi  Itsbat  nikah  adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara  serta  memiliki  kekuatan  hukum.  Itsbat  nikah  merupakan  istilah barudalam  fiqh  munakahat,  yang  secara  harfiah  berarti  “penetapan”,atau “pengukuhan”  nikah.  Secara  substansial  konsep  ini  difungsikan  sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.Dasar Itsbat nikah KHI Pasal 7;
a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
d. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan;
3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No1/1974;
4) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974.
e. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atauistri, anak-anak  mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan perkawinan itu.
Hakim  Agung,  Prof  Muchsin  menyatakan,  itsbat  nikah  merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair.PA memiliki kewenangan  itu  dengan  syarat  bila  dikehendaki  oleh  UU.  Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
kewenangannya  karena  telah  diberikan  UU.Pasal  7  KHI  ternyata  memberi PA kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat ini 5 .
Sementara  untuk  mendapatkan  pengesahan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  siri  juga  harus  disertakan  bersamaan  dengan  pengajuan  Itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya.  Menurut  Andi  Syamsu  Alam,  jika  anak  yang  lahir  tidak  dapat diakui oleh Catatan Sipil sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perlu  di  pertimbangkan  secara  arif  karena  banyak  daerah  tidak  mau menerima jika anak tersebut dinyatakan lahir dari seorang ibu dan tidak di cantumkan siapa nama bapaknya.
Pasal  44  UU  Perkawinan  dan  Pasal  102  KHI  tentang  hak  pengingkaran anak  yang  dikandung  istri  oleh  laki-laki.Pada  dasarnya  hanya  perempuanlah yang mengetahui benih siapa yang dikandung.Namun ketentuan ini berpotensi mendiskriminasi  dan  memojokkan  perempuan  karena  memberikan previlage pada  laki-laki  untuk  mengingkari.  Pembuktian  bahwa  anak  yang  dikandung adalah  anak  suami  memerlukan  usaha  yang  tidak  mudah  bagi  perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusan 6 .
Upaya hukum lain bisa ditempuh berkaitan dengan pembuktian identitas si anak, meskipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mensyaratkan  adanya  akte  kelahiran dalam  pembuktian  asal-usul  anak,  hal  tersebut  tidaklah  mutlak.  Beban pembuktian asal-usul dan identitas anak hasil perkawinan siri terletak pada si Ibu  dan  mereka-mereka  yang  mengetahui  persis  adanya  perkawinan  siri antara si Ibu dan si Bapak anak tersebut.Akan lebih baik dan akurat, jika bisa membuktikan adanya hubungan darah antara sianak dengan orangtuanyamelalui uji DNA. (tapi ini biayanya sangat mahal).

## D. Simpulan
Hak  penerimaan  pensiun  terhadap  janda  lebih  dari  satu  orang  yang  tidak terdaftardalam  daftar  penerima  pensiun  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  ASN  tidak  serta  merta  menghapus  Undang-Undang  11  tahun  1969
5 Andi Syamsu Alam, Beberapa Permasalahan Hukum diLingkungan Uldilag , 2009.
6 Ismail Hasani, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta, 2008).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
berdasarkan  aturan  peralihan  Pasal  130  Undang-Undang  ASN,  tidak menghapus  hak  janda  kedua  tetapi  berdasarkan  Pasal  130  Undang-Undang ASN. Istri yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75%  gaji  terendah  menurut  peraturan  pemerintah  yang  berlaku  tetapi  harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah  yaitu akta nikah/ surat nikah, tetapi tidak semua pegajuan untuk penerimaan pensiun disetujui karena  harus  melaluipertimbangan  –  pertimbangan  khusus  yaitu  mengenai faktor  kelayakan  untukmemberikan  pensiun  tersebut  kepada  janda  lebih  dari satu  orang  disebabkanbesaran  dari  pensiun  tersebut,  jika  dibagikan  menjadi lebih  dari  satu  akan  menjadisangat  kecil  dan  tidak  bisa  menghidupi  dengan layak maka ada juga beberapayang tidak disetujui.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  janda  kedua  dari  ASN  untuk mendapatkan  pengakuan  negara  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan ádalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah) dimana perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki  kekuatan  hukum.Dasar  Itsbat  nikah  adalah  KHI  Pasal  7.Sementara untuk  mendapatkan  pengesahan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah. Upaya yang lain  dapat  ditempuh  dengan  pelampiran  akta  kelahiran  dari  si  anak.  Di samping  itu  pembuktian  yang  lebih  valid  terkait  anak  adalah  melalui  tes DNA.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  Andi  Syamsu.  (2009). Beberapa  Permasalahan  Hukum  diLingkungan Uldilag
Burhan, AshsHofa. (2004). Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta Harno, Alam Nur dan Harun. (2005). „Himpunan Undang - Undang Kepegawaian Dan Reformasi Administrasi Publik‟ Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hasani,  Ismail.  (2008) Referensi  Bagi  Hakim  Peradilan  Agama  Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta.
S. Nurbaya. (2002). Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jakarta.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Syamsuddin.  (2007). Operasionalisasi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo.