Vol. 4. No. 2  (2021) 89-102 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam
Syarif Muhammad Yahya
Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon, Indonesia
Syariff.muhdd@gmail.com Received: Revised: Published: 02-11-2021 17-11-2021 25-12-2021 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v4i 2 . 352

## Abstrak
Tulisan  ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perspektif ijtihad dan  taqlid menurut ulama klasik  dan  kontemporer.  Memahami  cakupan  mujtahiddan  muqallid  syarat  dan  urgensinya  dalam Fiqih  Islam.  Metode  penulisan yang digunakan  adalah  metode  kajian  kepustakaan  yang  termasuk dalam kategori penelitian historis tekstual mengenai konten ijtihad. Sumber penelitian melalui data primer,  sekunder,  dan  tertier  yang  diperoleh  dari  literatur,  dokumentasi,  dan  pendapat  para  ahli. Hasilnya  dapat  disimpulkan  bahwa  prospek  ijtihad  pada  era  sekarang  sebenarnya  masih  terbuka lebar  bagi  mereka  yang  memiliki  kompetensi  penuh,  sayangnya  masih  cukup  sulit  direalisasikan dikarenakan  beberapa kendala diantaranya satu, Banyak ulama yang beranggapan bahwa setelah kurun ke tiga pintu ijtihad telah tertutup, dan walaupun bisa maka kemungkinan berijtihad hanyalah pada level muqoyyad dan bukan mustaqil. Dua, Perbedaan prespektif tentang batasan-batasan objek ijtihad  yang legal  kerap menimbulkan konflik dan membuat para intlektual takut dan vakum. Tiga, Reaktualisasi hukum Islam masih sebatas wacana tanpa ada kesinambungan.
Kata Kunci: Ijtihad, Taqlid, Hukum Islam

## Abstrct
This paper aims to  analyze  the extent  of  ijtihad  and  taqlid  perspectives according  to  classical  and contemporary scholars. Understanding the scope of mujtahid and muqallid requirements and urgency in Islamic Fiqh. The writing method used is a literature review method which is included in the category of textual historical research regarding the content of ijtihad. Sources of research through primary, secondary, and tertiary data obtained from literature, documentation, and expert opinion. The results can be concluded that the prospect of ijtihad in the current era  is actually still wide open for those who have full competence, unfortunately it is still quite difficult to realize due to several obstacles including one, many scholars think that after the third period the door of ijtihad has been closed, and although it is possible, it is possible Ijtihad is only at the level of muqayyad and not mustaqil. Two, the difference in perspective on the boundaries of the legal object of ijtihad often creates conflicts and makes intellectuals afraid and empty. Three, the actualization of Islamic law is still only a discourse without any continuity.
Keywords: Ijtihad, Taqlid, Islamic Law

## A. PENDAHULUAN
Landasan keilmuan dalam Islam dan Barat memang saling bertolak belakang, ketika di Barat  ilmu  beranjak  dari  satu  premis  kesangsian,  maka  dalam  level  wahyu,  ilmu-ilmu  ke- Islaman  bersumber  pada  premis  keyakinan  (Alquran  dan    Hadis).  Hal  inilah  yang menyebabkan  pembicaraan  secara  akademik  sering  terhenti,  lantaran  sudah  disekat  oleh wahyu.    Di  dalam  Islam,  munculnya  ilmu-ilmu  keislaman  adalah  dalam  rangka  memahami wahyu untuk dipraktekan. Wahyu yang didalam wujudnya adalah Alqur’an dan Hadis  yang sahih menjadi sumber utama ilmu-ilmu tersebut. 1
Munculnya  gerakan Allamadzhabiyyah (anti  terhadap  madzhab  atau  larangan bertaqlid pada mujtahid tertentu) yang digencarkan   beberapa ulama  klasik seperti Abu Dawud  Addahiri,  Syaukani  dan  kontemporer  yang  diwakili  Nasirudin  Albani, 2 Muhammad Amin  Senqiti,  Abduh  dan  Muhammad  Iqbal  menjadi  sebuah    kajian  yang  patut  untuk ditelusuri validitasnya. Mengingat sebagian dari mereka dengan tegas mengharamkan taqlid dan menganjurkan seluruh umat Islam untuk melakukan istimbath secara langsung pada ayat Alqur’an  maupun  Hadis  nabi    dalam  memahami  dan  mengamalkan  Syariah  Islam,  seakan pintu  ijtihad  mutlak  masih    terbuka  lebar  bagi  siapapun  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  menjadi sebuah  tanda  tanya  besar  ketika  pada  kenyataannya  mayoritas  umat  Islam  adalah  orang awam pengamal salah satu madzhab tertentu.
Pada  masa  keemasan  Islam,  umat  Islam  tidak  pernah  sepakat  untuk  mengikuti  satu madzhab  tertentu.  Hal  ini  di  tegaskan  oleh  Abu  Thalib  al-Makki  dalam Qauth  Qulub , bahwasannya  kitab  dan  karangan-karangan    baru,  ucapan  serta   fatwa tentang  keharusan mengikuti  satu  madzhab,  mengambil qaul ulama  sampai  dengan  mempelajari  detail madzhabnya  adalah  sesuatu  yang  tidak  pernah  ada  pada  masa  abad  pertama  dan  kedua Islam. 3
Memasuki  abad  berikutnya,  umat  Islam  mulai  mengikuti  madzhab  tertentu  yang digegas oleh para mujtahid, pada saat itu, jarang sekali orang yang tidak berpegangan pada satu  madzhab  fiqih  dikarenakan  sulitnya  menempuh  syarat  untuk    mencapai  derajat mujtahid. 4 Karenanya telah menjadi satu  kesepakatan fuqaha bahwa seorang mujtahid boleh  mecetuskan  prespektifnya  terhadap  satu  masalah  hukum  menurut  ijtihadnya,  dan
1 Qodri Azizi, Pengembangan ilmu-ilmu Keislaman .Semarang . Aneka Ilmu, 2014, hal 12-13.
2 Seperti  yang  dikutip    Buti  dalam  bantahanya  terhadap  Albani  . Allamadzhabiyyah  Akhtorul  Bid’ah Tuhaddid as-syariah Islamiah. Beirut,  Dar al-Farabi ,tt  hal,  17.
3 Abu Thalib al-Makki, Qauth al-Qulub, juz I, (Cairo: Dar al-halabi, t.th), hlm. 124
4 Waliyullah Ad-dahlawi, Al-inshof fi bayani Asbabil khilaf .  Beirut. Dar Nafais , 2016, hal: 68
hasil dari ijtihad tersebut  bisa dijadikan pegangan syar’i yang wajib diikuti dan diamalkan oleh para pengikutnya. 5
Ijtihad  adalah  suatu  usaha  darurat  di  dalam  sejarah  perkembangan  syariah,  karena ijtihad merupakan jalan untuk istinbath hukum dari dalil, baik yang naqli maupun yang aqli . Orang yang mempunyai kelengkapan syarat ijtihad ditugaskan meng istinbathkan hukum atas dasar fardlu  kifayah .  Sebagian  ulama    berkata,  kita  perlu  membayangkan  hal-hal  yang mungkin terjadi lalu kita bahas hukumnya, agar ketika terjadi hal-hal itu hukum telah ada. Inilah jalan yang ditempuh oleh fuqaha ahli ra’yi dari golongan  madzhab Hanafi. 6
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  untuk menganalisis  sejauh  mana  perspektif  ijtihad  dan  taqlid  menurut  ulama  klasik  dan kontemporer. Memahami cakupan mujtahiddan muqallid syarat dan urgensinya dalam Fiqih Islam.

## B. METODE
Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan ( liberary research ) yang termasuk dalam kategori  penelitian  historis  tekstual  mengenai  Ijtihad  dan  Taqlid  pada    masalah  cabang- cabang fiqih. Objek material dari penulisan  adalah pikiran para tokoh yang terkait dengan ijtihad dan taqlid. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis- sintesis.  Metode  deskriptif  digunakan,  terutama,  untuk  mendata  dan  melakukan inventarisasi  pemikiran  para  tokoh  fiqh  Syafi’i  dan    beberapa  perspektif  madzhab  lainnya dengan membaca berbagai karya mereka sendiri. Sedangkan analisis-sintesis yang dimaksud adalah meneliti dan membaca secara kritis berbagai penjelasan para tokoh lintas madzhab pada  tulisan  mereka  sehingga  diperoleh  pemahaman  mendalam  terkait  fenomena  ijtihad dan  taqlid.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kajian  kepustakaan  yang termasuk  dalam  kategori  penelitian  historis  tekstual  mengenai  konten  ijtihad.  Sumber penelitian  melalui  data  primer,  sekunder,  dan  tertier  yang  diperoleh  dari  literatur, dokumentasi, dan pendapat para ahli.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Ijtihad
a. Pengertian Ijtihad
Ijtihad dalam bahasa Arab berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai suatu hal atau perbuatan. Kata ijtihad hanya digunakan untuk hal-hal yang berat dan sulit. 7
5 Syatibi, Al-muwafaqot, Mesir, Rahmaniyyah, tt, juz:4 hal 44.
6 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Semarang: Pustaka Rizki Putra,2014, hal. 202.
7 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqhi al-Islami , Beirut, Dar al-Fikr. 2011,hal: 1037
Ijtihad menurut ulama ushul fiqih adalah mencurahkan segenap kemampuan seorang faqih dalam meng istinbath kan hukum syariah’ yang bersifat amaliah dari dalil-dalil yang terperinci. Sebagian  ulama  mendefinisikan  ijtihad  sebagai  pencurahan  segenap  kemampuan  dalam meng istinbathkan hukum dari  dalil  yang terperinci atau dalam menerapkannya. 8
Dari definisi ijtihad tersebut maka bisa disimpulkan bahwa ijtihad terbagi menjadi dua, Ijtihad tam dan ijtihad tatbiqi ( aplikatif ). Ijtihad tam adalah wujud  dari sebuah pencurahaan yang  sempurna  dalam  hal istinbath hukum  syariah  dari  dalilnya  yang  terperinci.  Menurut mayoritas ulama , istinbathul hukmi seperti ini telah terputus dan tidak dipraktikan lagi oleh ulama  mengingat  keterbatasan malakah 9 dan  tertutupnya  kemungkinan  untuk  berijtihad pada era sekarang.
Ijtihad tatbiqi atau aplikatif yaitu menerapkan hasil istinbath hukum ulama dulu dengan cara meneliti ‘ilat hukum dari berbagai hukum kasuitik. Dengan cara ini, berbagai masalah hukum yang tidak dikenal pada zaman dulu dapat juga diketahui hukumnya. Karenanya tugas mujtahid tatbiqi adalah dengan  metode anologi atau qiyas melalui cara tahqiq al-manath, yaitu  menetapkan  dan  menjelaskan  ada  atau  tidaknya ilat hukum  pada  satu  kasus  yang dihadapi berdasarkan ilat hukum yang telah di istinbath kan oleh mujtahid tam . Ijtihad versi kedua inilah yang kerap menjadi perdebatan sengit  di kalangan cendikia kontemporer seiring adanya perbedaan prinsip dan prespektif dalam menilai ‘ilatul hukmi. 10
b. Kriteria  Mujtahid
Kriteria  mujtahid  dalam  kajian  ushul  fiqih  dibahas  secara  rinci  dari  berbagai  aspek berbeda,  mulai  psikologi  sampai  penilaian  kecerdasan  intlektual  seorang  mujtahid  yang harus  memupuni.  Kriteria  inipun  cenderung  diprioritaskan  untuk  mujtahid tam saja  yang keberadaannya sudah sangat langka. Kriteria tersebut adalah :
a) Manusia baligh ,  berakal  memiliki malakah berupa  kemampuan  yang  tertanam dalam jiwanya.
8 . Abu Zahra. Ushul al-fiqh, Beirut, Dar al-kutub ilmiah , 2013 hal: 379 9 Malakah yang dimaksud adalah bentuk dari keahlian yang tidak didapatkan melalui belajar maupun berguru,  melainkan  sebuah  anugrah  Allah  swt  yang  melekat  pada  pribadi    orang-orang  tertentu  yang  ada semenjak masa kecil mereka.
10 Dalam bab Qiyas ada sepuluh  cara menguji keabsahan ilat (maslakul ilat) sebagai sifat pada satu masalah  hukum  yang  menjadi  acuan ijtihad  para  Mujtahid ,  diantaranya  adalah  : Tahqiqul    al-manath - menetapkan  wujudnya    ilat  yg  samar  dengan  jalan  ijtihad  dalam  satu  kasus  tertentu, Tanqihul  al-manath : mencari ilat yang pas yang  terdapat dalam hukum asal, Takhrijul manath : menentukan   ilat yang tidak tertera dalam nas. Lihat : Zakariya Anshory. Ghoyatul wushul, Beirut, Darul Fikr 2014, hal 216, 223, 224.
b) Menguasai  ushul  fiqih,  untuk  dapat  berijtihad  dengan  benar  seseorang  harus menggunakan  metode  ijtihad  tertentu  yang  diakui  validitasnya.  Metode  ini terhimpun dalm ilmu ushul fiqih.
c) Menguasai  ayat  dan  hadis-hadis  hukum,  baik  secara  bahasa,  nahwu,  sharaf, ma’ani , maupun syar’i .
d) Memahami  dalil-dalil,  baik  yang naskh maupun mansyukh ,  masalah-masalah Ijma , asbabun nuzul .
e) Menguasai hadis-hadis mutawatir , ahad, sahih, hasan dan dhaif . Keadaan para perawi  hadis  yang  diterima  dan  tertolak.  Dalam  hal  ini  mujtahid  boleh  hanya berpegangan pada kitab-kitab standar ahli hadis kutubu sittah maupun tis’ah .
f) Menguasai  bahasa  Arab  dan  ilmu  kebahasaan  yang  mendukungnya.  Sebab  Al- qur’an  dan  hadis  menggunakan  bahasa  Arab.  Seseorang  tidak  dapat mengistinbathkan  hukum  dari  sumber  itu  kecuali  faham  bahasa  Arab  guna mengetahui dilalah lafadz dari berbagai aspeknya.
g) Faqihun nafsi , yaitu orang yang mampu menangkap maksud syariat secara umum dalam istinbath hukum. 11
c. Tingkatan Mujtahid
Ahli  ushul  fiqih  mengelompokkan  derajat  fuqaha  pada  tujuh  peringkat.  Empat golongan termasuk kategori mujtahid, dan sisanya termasuk kategori taqlid. Kata taqlid disini dinisbatkan pada mereka yang memahami aturan hukum seorang mujtahid, dan bukan taqlid secara  harfiah  yang  memiliki  makna  mengikuti  tanpa  tahu  dalilnya.  Ketujuh  peringkat tersebut  adalah: pertama , mujtahid  mustaqil ,  yakni  mujtahid  yang  secara  mandiri merumuskan kaidah-kaidah yang dirumuskan sendiri dalam membangun  fiqih di luar kaidah yang telah diketahui secara baku dalam beberapa madzhab. Mujtahid semacam ini menurut Suyuthi, tidak ada lagi. Bahkan kalau sekiranya orang meninginkan makatidak akan sanggup. Termasuk dalam kategori ini adalah imam-imam madzhab empat.
Kedua ,  mujtahid mutlaq  ghairu  mustaqil ,  yaitu  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk menjadi  mujtahid mustaqil ,  namun  tidak  menciptakan  kaidah-kaidah  ijtihadnya  sendiri, melainkan mengikuti kaidah imam madzhab tertentu. Ia tidak terikat, karena tidak bertaqlid tapi ia tidak mandiri karena masih mengunakan metode ijtihad imamnya. Seperti Abu yusuf dan Muhammad asaibani dari madzhab Hanafi, Buwaiti dan Az’farani dari madzhab Syafii.
Ketiga , mujtahid muqayyad , yaitu mujtahid yang terikat dengan madzhab imamnya, ia secara mandiri menetapkan kaidah-kaidah ushul namun tidak melampaui ushul dan kaidah imamnya.  Seperti  Abu  Ishaq  as-Sayrazi  dan  al-Mawardi  dari  madzhab  Syafi’i.  Mujtahid semacam ini juga disebut mujtahid madzhab atau mujtahid takhrij yang bertugas mensarikan
11 Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh, hal: 1044-1048
kaidah  dan  menghimpun  ketentuan-ketentuan  umum  pda  fiqh  madzhabnya . Mereka  juga mengistinbatkan hukum yang tak ada nashnya.
Keempat , mujtahid  tarjih adalah  mujtahid  yang  mampu  menarjih  pendapat  imam madzhabnya atas pendapat madzhab lain. Kelima , fuqaha tarjih , mereka adalah kelompok fuqoha  yang  memperbandingkan  antara  beberapa  pendapat  dan  riwayat  serta  dapat memberikan penilaian terhadap pendapat imam yang lebih kuat. Keenam , Fuqaha al-Hafidz , yaittu mereka masuk kategori pentaqlid yang memiliki kemampuan ilmiah berdasarkan tarjih para  pendahulunya,  seperti  para  penulis  kitab  matan. Ketujuh , Fuqaha  Muqallid ,  adalah fuqaha  yang  mampu  memahami  kitab-kitab,  namun  tidak  memiliki  kompetensi  dalam men tarjih riwayat  dan  pendapat.  Mereka  hanya  mengikuti  pernyataan  dalam  kitab  dan mengutipnya.kelompok ini yang yang paling banyak pada masa sekarang. 12
d. Hukum Berijtihad
Seseorang jika memenuhi standar kriteria mujtahid   baginya diharuskan ( wajib ‘aini) melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri dalam berbagai masalah yang yang ada, dan haram untuk  bertaqlid  kepada  mujtahid  lain,  kecuali  jika  keadaan  mendesak  dan  tidak  memiliki waktu  untuk  berijtihad.  Selain  itu,  ijtihad    merupakan  satu  keharusan  bagi  orang  yang kompeten, jika masyarakat daerahnya membutuhkan hasil ijtihad dalam satu masalah yang dihadapi, sementara tidak ada orang lain yang sanggup ijtihad kecuali dirinya dan waktunya mendesak, jika waktunya tidak mendesak, maka ijtihad adalah fardlu kifayah baginya.
Ijtihad  menjadi  sunah  ketika  seseorang  dihadapkan  dengan  masalah-masalah  yang belum terjadi, baik berupa pertanyaan atau kejadian yang tidak terjadi pada waktu itu. Ijtihad dihukumi  haram  ketikapada  masalah  tersebut  terdapat nash yang qath’i dan  jelas  baik berupa  Al-qur’an,  Hadis  maupun ‘ijma .    Selain  itu,  orang    yang  tidak  memenuhi  standar kriteria mujtahid juga haram melakukan ijtihad. 13
e. Objek Ijtihad
Dalam kitab mustashfa, 14 Ghazali membatasi  objek ijtihad hanya pada hukum-hukum syariah  yang  tidak    memiliki nash qath’i. Adapun  hukum  yang  memiliki nash qath’i baik ditinjau  dari wurudun  nash  ( kedatangannya) maupun dalalahnya ,  maka  mujtahid    tidak memiliki ruang sedikitpun untuk berijtihad didalamnya, seperti nash-nash yang menjelaskan kewajiban  shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, mengucap dua kalimat syahadat, keharaman zina, minum khamr dan lainnya.
Nash-nash dzhanni yang dijadikan objek para mujtahid terangkum dalam dua kriteria: pertama , hukum yang ada nashnya namun dzhanniyu dilalah , baik kedzhanniy an itu ditinjau
12 Abu Zahro ushul Fiqh… hal 389-399
13 Ali Hasbullah, Ushul al-Tasri al-Islam. Beirut, Dar  al-Marifah.tt hal. 96
14 Al-Ghazali, al-Mustasfa min ilmil Ushul . Dar al-Kutub Ilmiyyah. 2016.Hal jilid II hal. 102
dari  kedatangannya  saja  maupun  kedatangan  dan dalalahnya,  atau dalalahnya saja. Pekerjaan  yang  dilalui  mujtahid  dalam  kajian  ini  adalah  meneliti  kebenaran  dan  akurasi sumbernya. Jika nash tersebut memiliki kriteria dzhanni dari kedatangannya seperti hadis- hadis  ahad, dan membahas makna nash dan kekuatan dilalahn ya terhadap makna, jika nash tersebut  tergolong dzanni  dilalah.  Kedua ,  Hukum-hukum  yang  tidak  disinggung nash dan ijma’ ulama  didalamnya.  Disini  mujtahid  meninjau  nash  melalui  dalil-dalil  rasional  seperti qiyas,  istihsan,  maslahat  mursalah,  syar’u  man  qablana dan  dalil-dalil  lain  yang  masih diperdebatkan. kajian inilah yang menyebabkan perbedaan yang luas antar ulama. 15
Hukum yang diperoleh dari ijtihad hanya harus dipakai oleh mujtahid sendiri dan oleh orang  yang  meminta  fatwa  kepadanya,  tak  dapat  dimestikan  seseorang  mengikuti  dan melaksanakannya. Hukum yang diijtihadi tak dapat diyakini bahwa itu adalah hukum syara’. Hukum yang diperoleh dari ijtihad, merupakan hujjah bagi seseorang yang meminta fatwa, dan  orang  yang  meminta  fatwa  itu  tidak  diharuskan  untuk  mengetahui  dalilnya,  karena mujtahid itu merupakan dalil bagi hukum itu sendiri. 16
2. Taqlid
a. Pengertian Taqlid
Taqlid merupakan derivasi dari qallada yang berarti kalung. Kata taqlid menurut bahasa berarti memasang kalung di leher, misalnya taqlid al-hadyi berarti mengalungi leher hewan kurban. Taqlid menurut  terminologi  ushul  fiqih  adalah  mengambil  pendapat  orang  lain, kecuali  Nabi  Saw,  tanpa  mengetahui  dalilnya.  Hal  ini  disebut taqlid karena  orang  yang bertaqlid  seakan-akan  menjadikan  hukum  yang  ditaqlidi  itu  seperti  kalung  di  lehernya. 17 Taqlid pada bidang furuiyyah seperti dalam masalah mengusap sebagian kepala dalam wudlu dan  membaca  qunut  pada  shalat  subuh  karena  bertaqlid  pada  Imam  Syafi’i,  atau  tidak membaca doa qunut dan mengaggap shalat sunat witir itu wajib karena ber taqlid pada Imam Abu Hanifah.
b. Pembagian Hukum Taqlid
Taqlid yang hukumnya haram dan disepakati oleh seluruh ulama memiliki tiga kriteria: pertama , tidak memperdulikan ayat Al-qur’an dan hadis, lantaran orang tua, masyarakat atau adat. Kedua , taqlid terhadap  orang  yang  tidak  kita  ketahui,  apakah  orang  itu  mempunyai keahlian    atau  tidak. Ketiga,  taqlid pada    dalil  yang  bertentangan,  tanpa  melihat  adanya nasakh-mansukh , aam khos, mutlaq muqayyad dan sebagainya. Taqlid hukumnya yang wajib adalah taqlid terhadap  pendapat  yang  merupakan hujjah seperti  ucapan  Rasulullah  SAW dalam uruf ulama  salaf, taqlid seperti  ini    dinamakan ittiba’. Sementara taqlid yang
15 Ibid, hal. 103
16 Ibid.hal 163-164
17 . Al- Syaukani, Al-qaul mufid fi hukmi al-Taqlid , Kuwait, Darul Qalam, 2016, hal. 265
dibolehkan ialah menuruti pendapat para mujtahid dalam persoalan yang tidak kita ketahui dalam hukum Allah dan Rasul 18
c. Aspek-aspek Dasar Munculnya Taqlid
Ada banyak sebab yang menjadikan orang-orang untuk menjadi muqallid dan  hanya bergantung pada pendapat satu mujtahid tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:
a) Adanya  seruan  yang  kuat  yang  dilakukan  oleh  para  penyokong  madzhab  yang dianut, mereka menganggap orang yang tidak mengambilnya ( taqlid ) telah keluar dan berbuat bid’ah.
b) Melemahnya  orang  yang  handal  dalam  peradilan.  Para qadhi sebelum  priode kelima  dipilihkan  dari  ulama  yang  mampu  melaksanakan istinbath hukum  dari kitab Allah dan sunah Rasul.
c) Pembukuan  fiqih  madzhab  oleh  para  penganut  fanatiknya  merupakan  sebuah kesuksesan  bagi  setiap  madzhab  fiqih  pada  masa  itu.  ketika  mayoritas  ulama setelahnya berpegang pada kitab-kitab karangan mujtahid, mereka seakan tidak perlu membahas dan meneliti hal-hal baru.
d) Banyaknya ahli fiqih dan perbedaan yang yang terjadi satu sama lain. Bila mereka berfatwa  maka  fatwanya  dibatalkan  oleh  pendapat  ulama  lain.  Pembicaraannya tidak  terhenti  kecuali  dengan  mengetahui  penjelasan  masalah  dari  salah  satu pendahulu mereka.
e) Rusaknya aturan pelajaran dan banyaknya ulama yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang tidak mengacu pada istinbath dan tidak mengikat pada satu sebab.
f) Terlalu banyak kitab-kitab yang telah membahas kajian hukum, sehingga membuat mereka merasa tidak perlu berijtihad.
g) Hilangnya rasa percaya diri, lemahnya keinginan dan menurunnya kehendak.
h) Cinta manusia terhadap materi yang menguasai dirinya dan beralihnya keinginan pada mengumpulkan harta. 19
3. Prespektif Ulama tentang Kewajiban Ijtihad
Terjadi  tiga  perbedaan  prespektif  para  ulama  terkait  kewajiban  ijtihad  dan  larangan ber taqlid .  Kategori  pertama  adalah  kelompok    yang  mewajibkan  Ijtihad  bagi  semua  umat Islam, Abu Dawud Addahiri, Syaukani, Muhhammad As-Senqiti, dan Nasiruddin Albani secara
18 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.hal. 141-142
19 Muhammad Ali As-sayyis, Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam . Jakarta Akedemika Pressindo.(terj) 2014, hal, 180-182.
tegas melarang untuk mengikuti madzhab tertentu, argumen kelompok ini adalah ayat Al- quran :
َكِئَلوُأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا َّنِإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل اَم ُفْقَ ت  َلََو ُهْنَع َناَك الَلُئْسَم “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ” (QS. Al-Isra: 36).
Syaukani menjelaskan terkait tafsir  ayat ini, ilmu adalah mengetahui hal yang maklum apa  adanya.  Ketika  prespektif  ulama  berbeda-beda  dan  bercabang  maka  darimana  anda memahami ucapan orang yang anda ikuti itu benar, sedangkan yang lainnya salah sehingga menjadikan  anda  fanatisme  terhadap  satu  madzhab,  bukankah  hal  demikian  menyalahi aturan, kenyataannya pada zaman sahabat, mereka tidak mengkultuskan pendapat sahabat- sahabat tertentu.
Syaukani  juga  membantah  dalil muqallid yang  berargumen  dengan  ayat  terkait kewajiban bertanya kepada Ahli dzikir (QS. an-Nahl:42), menurutnya, ayat ini  tidaklah sesuai jika dijadikan pedoman dibolehkannya taqlid . Sebaliknya, makna ayat tersebut adalah hujjah atas  dilarangnya taqlid jika  ditelusuri  dari  beberapa  aspeknya,  diantaranya:  pertama,  dari aspek asbabun nuzul , ayat ini menjelaskan tentang jawaban atas orang-orang kafir Arab yang ingkar  terhadap  kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW.  Hubungan  ayat  ini  dengan  kalimat sebelumnya menyatakan tentang pengutusan Rasulullah bagi masyarakat Arab.
Kedua , jika ayat itu difahami secara umum, maka tetap saja tidak pas untuk dijadikan dalil. Karena yang dimaksud Dzikir disitu adalah Alquran dan Hadis nabi, dan bukan  ucapan mujtahid  tertentu,  pada  hakikatnya  ayat  itu  digunakan  oleh  muqollid  untuk  mengetahi pendapat imam-imamnya dan buka dzikir yang dimaksud. 20
Kategori kedua, ijtihad tidak boleh dan taqlid itu wajib hukumnya setelah berlalunya masa-masa  para  imam  mujtahid  yang  disepakati  otoritas  ijtihad  mereka  dan  kebolehan ber taqlid kepada mereka. Prespektif  inilah yang dianjurkan mayoritas ulama ushul kepada umat Islam secara umum. Karena pewajiban masyarakat awam untuk berijtihad merupakan pembenaran di luar batas kemampuan seseorang. Disamping berakibat pada lalainya tugas- tugas  yang  biasa  mereka  kerjakan  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  sementara waktunya  akan  tersita  untuk  belajar  agar  mencapai  kemampuan  ijtihad  yang  belum  jelas hasilnya.
Said Ramadhan al-Buthi dalam Allamadzhabiyyah nya menganjurkan umat Islam untuk bermadzhab pada satu imam tertentu: al-madzhabiyyah adalah taqlid nya orang awam atau orang  yang  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  berijtihad,  kepada  imam  madzhab,  baik
20 Syaukani. Qaul mufid …. Hal. 3
mengikuti  satu  madzhab  atau  pindah  ke  madzhab  lainnya. 21 Menurut  Buti,  pemahaman pengikut allamadzhabiyyah yang mengklaim memahami Al-qur’an dan Hadis secara langsung sangatlah  sembrono,  karena  mereka  meninggalkan taqlid kepada  mujtahid  sementara orang-orang  awam  yang  tidak  memiliki malakah sama  sekali  diwajibkan  untuk  berijtihad walaupun hanya sebatas membaca sumber dari kitab-kitab yang ada saja.
Al-Buthi kemudian mengutip perkataan salah satu ulamanya, Alhajandi, “ jika seseorang ingin  mencari  dalil  satu  hukum,  maka  cukup  bagi  mereka  membacanya  pada  kitab-kitab seperti  Muwattha,  Sahihain,  Sunan  Abi  Dawud,  dan  Nasai.  kitab-kitab  itu  sangant  mudah didapatkan, jika kamu bias mencarinya dan menemukannya maka kamu tidak memiliki udzur (untuk  taqlid),  dan  jika  menemukan  riwayat  hadis  Rasulullah  yang  berbeda-beda,  maka dibolehkan  bagimu  untuk  mengamalkan  yang  satu  dan  meninggalkan  lainnya  atau mengamalkannya secara bergantian”. 22 Jika demikan adanya maka apa yang ditegaskan oleh Buti tentang kewajiban bermadzhab merupakan  solusi bagi masyarakat awam agar mereka tidak bermain-main dalam mengamalkan syariah Islam.
Prespektif ini  juga  tidak  sepi  dari  kritikan,  selain  argumen  yang    telah  disebutkan Syaukhani  dan  ulama  yang  pro  terhadap  ijtihad  di  atas.  Larangan  terhadap  orang  yang memiliki  kemampuan  berijtihad  merupakan  pembekuan  potensi    berfikir  manusia  dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan maupun lainnya.
Pendapat ketiga, ijtihad bagi umat islam adalah perkara yang mubah, dan tidak wajib secara personal.  Hanya  saja mukallaf yang  memiliki  kompetensi  berijtihad  baginya  diharuskan  untuk melakukan ijtihad dan mengamalkan hasilnya dan tidak boleh ber taqlid . Adapun mereka yang tidak mampu  maka  baginya  diharuskan  mengikuti  madzhab  yang  ada. Taqlid itu  berbeda-beda  sesuai perbedaan  ihwal  seseorang  dalam  kaitannya  dengan  sarana  ijtihad.  Sebab  menuntut  ilmu pengetahuan  adalah  termasuk  fardlu  kifayah.  Kalau  semua  orang  dilarang  taqlid  dan  dituntut berijtihad, niscaya menuntut ilmu menjadi fardlu’ain.
Argumen  demikian  hanya  akan  merusak tatanan  kehidupan  orang  banyak.  Kalau  semuanya taqlid,  ijtihad pun  batal  dan  kefardluan  itu  pun  gugur.  Dan  terjadilah ta’thil (menyia-nyiakan) terhadapa  syariat  dan  peniadaan  terhadap  ilmu.  Karena  itu  ijtihad  wajib  atas  salah  satu  dari sekelompok masyarakat. Allah berfirman:
َجَر اَذِإ ْمُهَمْلَ ق اوُرِذْنُ يِلَو ِنيِ دلا يِف الُهَّقَفَ تَ يِل ٌةَفِئاَط ْمُهْ نِم ٍةَقْرِف ِ لُك ْنِم َرَفَ ن  َلَْلَلَ ف ُع َنوُرَذَْْي ْمُهَّلَعَل ْمِهْيَلِإ ال “ Hendaklah  sebagian  dari  tiap-tiap  golongan  diantra  mereka  memperdalam pengetahuan  tentang  agama  untuk  member  peringatan  kepada  kaumnya,  apabila mereka telah kembali kepadanya” (QS. at-Taubat: 122).
21 Said Ramadan. Allamadzhabiyyah… hal: 17
22 Ibid, hal.18
Semangat dari ayat di atas memiliki makna bahwa ijtihad tidak gugur dari semua kalangan, dan tidak merupakan perintah untuk semua. 23
4. Dhawabith Maslahah sebagai Landasan Ijtihad
Ijtihad secara umum bukanlah sebuah syariah yang harus ditempuh, paling jauh ijtihad hanya    menyerupai tasyri’ .  jika  dilihat  dari  sisi  menjelaskan  atas  satu  hukum  yang  masih samar maka ijtihad tidak identik dengan melahirkan dan  menetapkan satu hukum baru, pada hakikatnya ijtihad hanya menjelaskan hukum Allah pada satu kejadian yang dinisbatkan pada seorang  mujtahid  dan muqallad- nya.  Kesimpulan  ini  sesuai  dengan  anggapan  ulama  yang mengatakan  bahwa  adanya qiyas sebagai  salah  satu  sumber  syariah  hanyalah  alat  untuk memunculkan hukum yang samar menjadi jelas dan bukan ihdast fi al-syariah mengada-ada hkum baru dalam syariah.
Tasyri’ yang  memiliki  arti  mencetuskan  hukum-hukum  agama  dan  semua  yang berhubungan  dengannya  dari takhsis,  taqyid  bayanul  mujmal adalah  perkara  yang  tidak pernah  ada  kecuali  pada  era  Rasulullah  SAW,  yang  diambil  dari  Al-qur’an  dan  Sunah,  dan hakim sesungguhnya  adalah  Allah  SWT,  tidak  ada  hakim  selain-Nya.  Pada  waktu  itu  tugas Rasulullah SAW hanyalah penyampai amanat dan penjelas. 24
Salah  satu  aspek    penting  dalam  praktik  ijtihad  terhadap nash-nash  qath’i baik  Al- qur’an  maupun hadis  mutawatir adalah  dengan  mendalami  kajian dhawabith  maslahah , batasan  batasan  maslahat  yang  telah  disepakati    ulama.  Sebagai  salah  satu  pakem  yang membatasi ranah ijtihad, maslahat yang syar’i tidak akan bertentangan dengan nash . Maksud maslahat ini menurut Ghazali, 25 bukanlah maslahat lahir semata, melainkan menjaga tujuan syariah  yang  terangkum  dalam  lima  prinsip  syariah,  yakni:  menjaga  agama,  menjaga  jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta.
5. Ijtihad dan Nash
Nash jika  dilihat  dari dilalah terhadap  makna  dan  hukumnya  terbagi  dua: pertama , nash  qath’iyu  tsubut  wad  dilalah :  nash  yang qath’i adalah nash yang  memiliki  kepastian dilihat  dari  pemiliknya, nash ini  mencakup  Al-qur’an  dan hadis  mutawatir .  Adapun qath’i dilalah adalah nash yang memiliki arti tertentu dan tidak ada kemungkinan ta’wil atau makna lainnya, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian waris. Maslahat yang telah diafirmasi  oleh  syariah  tidak  akan  bertentangan  dengan nash  qath’i .  Merupakan  sesuatu yang  mustahil  jika  ada  pertentangan  antara nash  qath’i yang  menyebabkan  adanya ketidaksempurnaan dan saling bertolak belakangnya nash qath’i.
23 Assuyuti, Ar-rad ala man akhlad ilal alrd wa jahila annal ijtihad fikulli ash fardl.Beirut , Beirut:  Darl Kutub ilmiah, 2014. hal: 68
24 Muhammad Ali Sayyis, Nasy’atu al fiqhul ijtihad wa tatowwurihi. Beirut, Majmaal Buhus Islamiyyah. 2014,  hal.26-28
25 Al-ghazali. Mustasfha… juz 1, hal :286-287.
Kedua nash  dzhanni , nash yang  menunjukkan  pada  makna  tetapi  terdapat kemungkinan ta’wil dan bisa dipalingkan pada makna lainnya, seperti kata al-quru’ pada ayat kewajiban wanita yang sedang iddah (QS. al-Baqarah: 228). Pada kata al-quru’ mujtahid boleh mengambil  salah  satu  maknanya  karena  terkendalanya  untuk  menyatukan  makna-makna yang berbeda. Hal ini dijelaskan oleh ulama ushul dalam bab  mujmal .
Kata quru’ tersebut jika dimaknai dengan pemahaman yang keluar dari madlul yang memiliki kemungkinan maslahat lain maka tidak dibolehkan. Dikarenakan termasuk ijtihad dalam  batasaan nash yang qath’i .  Hal  ini  seperti  kejadian  pertentangan  antra nash  qath’i dengan maslahat dimana maslahat akan selalu tunduk pada dalil qath’i. Tidak akan terjadi kemungkinan  pertentangan  antara  dua dalil  qath’i kecuali  salah  satunya  di mansukh atau takhsis , karena setiap nash qath’i berfaidah untuk difahami dan diamalkan. 26
Pergeseran  makna  ijtihad  yang  dipraktikan  oleh  cendikiawan  muslim  sekarang cenderung  pada  pemahaman  liberal  Sulaiman  At-thufi, 27 salah  seorang  pengikut  madzhab Hambali  yag  menafikan ijma ’  demi  sebuah  maslahat  yang  diyakininya.  Dengan  dalih reaktualisasi hukum  Islam,  fenomena  ini  kembali  dihidupkan  beberapa  cendikiawan Indonesia  melaui  tafsir-tafsir  barunya  misalkan  kasus  Munawir  Sjadzali  yang  berijtihad membagi rata 1:1 laki-laki dan perempuan dalam hak warisan. Menurut Sjadzali, Al-qur’an memiliki  kemungkinan  ayat    yang  dihapus  hukumnya  ( mansukh) .    Karenanya  hukum  ayat tentang   pembagian  2:1  bisa  dihapus  juga.  Hal  ini  didasarkan  pada  budaya  dan  adat  Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat  sekarang (baru), seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri. 28
Prespektif Sjadzali dengan jelas menyalahi kaidah ushul la ijtihada ma’a wujudinnash tidak  diperkenankan  ijtihad  pada  permasalahan  hukum  yang  telah dinash. Selain  itu penghapusan  hukum  setelah  Rasulullah  wafat  adalah  sesuatu  yang  tidak  valid  (batil). Problem taghyir (perubahan) dalam syariah yang berkaitan dengan al-awaid asyariah berupa ketentuan-ketentuan umum yang lebih spesifik dan kongkrit seperti dalam hak pembagian waris  ini  tidaklah  diperkenankan  karena  perubahan  demikian  otomatis  mebatalkan ketentuan-ketentuan  yang  konstan  dan  kontiyu.  Ijtihad  dengan  cara  demikian  juga berorentasi pada ihdast fi al-syariah mengada-ada dalam syariah Islam.
Syathibi  menganggap  terjadinya  legimitasi ihdast disebabkan  karena  tiga  aspek: pertama ,  ketidaktahuan  mujtahid  atau  mengabaikan  tujuan  hukum.  Seseorang    yang melakukan ihdast mungkin  tidak  mengetahui  sarana  yang  menghantarkan  pemahaman
26 Abdul wahab Kholaf, Ushul fiqih Ilmu Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Qalam . 2015 , hal. 216
27 Said Ramdhan Buti, Dowabit Maslahah Fi as-Syariah al-Islamiyyah , Beirut, Ar-risalah. 2013 hal: 202
28 http://dorokabuju.blogspot.com/2012/03/munawir-sjadzali-reaktualisasi-hukum.html : Di akses pada 30 september 2021
kepada tujuan itu, seperti tidak mengerti bahasa Arab dan tata bahasanya atau tidak tahu maksud itu sendiri.
Alasan kedua , ihdast terjadi sebab tahsin aldzhan bil aqli , memutuskan nilai sesuatu hanya  berdasarkan  pada  spekulasi  rasional  semata. Ketiga adalah  mengikuti  hawa  nafsu pribadi  dalam  usaha  mencapai  kebenaran.  Dalam  kondisi  demikian,  keinginan  pribadi mendominasi  bahkan  menyembunyikan  bukti-bukti  yang  benar  dan  menggiring  pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. 29

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prospek  ijtihad  pada  era sekarang  sebenarnya  masih  terbuka  lebar  bagi  mereka  yang  memiliki  kompetensi  penuh, sayangnya    masih  cukup  sulit  direalisasikan  dikarenakan  beberapa  kendala  di  antaranya: banyak  ulama  yang  beranggapan  bahwa  setelah  kurun  ke  tiga  pintu  ijtihad  tertutup,  dan walaupun  bisa  maka  kemungkinan  berijtihad  hanyalah  pada  level muqayyad dan  bukan mustaqil. Perbedaan  prespektif  tentang  batasan-batasan  objek  ijtihad    yang  legal    kerap menimbulkan  konflik  dan  membuat  para intlektual  takut  dan  vakum.  Reaktualisasi  hukum Islam  masih  sebatas  wacana  tanpa  ada  kesinambungan.  Makin  maraknya  generasi  fanatik terhadap salah satu madzhab yang mengklaim kebenaran mutlak dan memusuhi argumen madzhab lainnya.
Referensi
Abu Zahrah, Muhammad. 2016. Ushul al-Fiqihm Mesir . Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. Ad-dahlawi, Waliyullah. 2016. Al-Inshaf fi Bayani Asbabil Khilaf . Beirut: Dar Nafais. Al-buti, Muhammad Sa’id. 2013. Dowabit Maslahah Fi as-Syariah al-Islamiyyah , Bwirut. t.t.: Ar-risalah.
-------------. t.th. Allamadzhabiyyah Akhtorul Bid’ah Tuhaddid as-Syariah Islamiah . Beirut: Dar al-Farabi.
Al-Ghazali, Abu Hamid. 2016. al-Mustasfhfa fi Ilm al-Ushul . Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. t.th. al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Marifah.
Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. Ushul al-Fiqhi al-Islami . Beirut: Dar al-Fikr .
Ash-Shiddiqy,  Muhammad Hasbi. 2014. Pengantar Ilmu Fiqih. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Asmin, Yudian. 2014. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial . Surabaya: Al-Ikhlas. As-Sayis. 2014. Nasy’atu al fiqhul ijtihad wa tathawwurihi. Cairo : Majmaal Buhus Islamiyyah. -------------. 2014. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam : Jakarta Akedemika Pressindo.
As-suyuti, Abdurrahman. 2014. Ar-Rad ala Man Akhlad Ilal Alrd Wa Jahila Annal Ijtihad Fikulli Ash Fardl. Beirut: Darl Kutub Ilmiah.
29 Yudian W Asmin , Filsafat hukum islam dan perubahan sosial (terj). Surabaya, Al-Ikhlas. 2014, hal.311
Azizi, Qadri. 2014. Perkembangan Ilmu-ilmu Keislaman . Semarang: Aneka Ilmu. Hasbullah, Ali. t.th. Ushul al-Tasri al-Islam. Beirut . Beirut: Dar  al-Marifah. Khallaf, Abdul al-Wahab. 2015. Ilmu Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Qalam.