INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 309-320 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Rumah Sakit
Mohd. Yusuf Daeng M 1 , Murni Kurniyanti Siregar 2 , Sabari Yanto 3 , April Hidayat 4 ,
Geofani Milthree Saragih 5
(1)(2)(3)(4) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning,
(5) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: yusufdaeng@gmail.com 1

## Abstrak
Tidak  semua  pelayanan  rumah  sakit  dapat  berfungsi  optimal  di  rumah  sakit  dalam  memberikan pelayanan kesehatan. Terkadang pelayanan kesehatan yang diberikan dalam hal ini sering terabaikan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti : meninggal dunia, lumpuh, cacat dll, yang dalam hal ini merupakan musibah yang tidak diinginkan. Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha  di  bidang  kesehatan  mempunyai  peranan  penting  dalam  mewujudkan  derajat  kesehatan masyarakat  secara  optimal.  Oleh  karena  itu  rumah  sakit  dituntut  agar  mampu  mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis lainnya yang ada di rumah  sakit,  dapat  memberikan  hasil  sebagaimana  yang  diharapkan  semua  pihak.  Ada  kalanya layanan tersebut terjadi kelalaian dokter dan tenaga medis lainnya yang menimbulkan malapetaka; seperti misalnya cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia. Kalau hal itu terjadi, maka pasien atau pihak keluarganya sering menuntut ganti rugi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis.

## Abstract
Not all hospital services can function optimally in the hospital in providing health services. Sometimes the  health  services  provided  in  this  case  are  often  neglected,  causing  unwanted  things  such  as: death, paralysis, disability etc., which in this case is an unwanted disaster. The hospital as a business entity organization in the health sector has an important role in realizing optimal public health status. Therefore,  hospitals  are  required  to  be  able  to  manage  their  activities,  by  prioritizing  the responsibilities of professionals in the health sector, especially medical personnel and nursing staff in  carrying  out  their  duties  and  authorities.  The  medical  services  provided  by  doctors  and  other medical personnel at the hospital are not always able to produce the results expected by all parties. There  are  times  when  the  service  occurs  due  to  the  negligence  of  doctors  and  other  medical personnel which causes havoc; such as disability, paralysis or even death. If that happens, the patient or his family often demands compensation Keywords: Liability, Hospital, Negligence of Medical Personnel.

## PENDAHULUAN
UU rumah sakit memberi perlindungan dan jaminan kepada pasien maupun tenaga medis yang berkaitan dalam layanan kesehatan. Dan juga memberikan kepastian dalam rumah sakit untuk memaksimalkan fungsi manajemen, mengatur dan mengontrol berbagai hal yang menjadi tanggungjawab  rumah  sakit  sehingga  bisa  meminimalisir  berbagai  hal  yang  tentunya  bisa merugikan pasien (Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI & I Made Sarjana, 2022) .  Perlindungan hukum terhadap pasien atas kelalaian medik dalam bidang medis di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, tetapi kejadian ini masih saja terus berlangsung meskipun perangkat hukum yang berlaku  di  Indonesia  sejalan  dengan  kebutuhan  masyarakat  selaku  costumer  jasa  kesehatan. Salah satu kasus indikasi kelalaian medik di Indonesia dapat dijumpai di berbagai media massa, seperti salah satu contoh kasus kasus kelalaian medik yang pernah terjadi yaitu Kasus bayi Falya di Bekasi yang meninggal dunia diduga akibat kelalaian Tim Medis Rumah Sakit Awal Bros, yang terjadi pada tahun 2015 yang silam.
Perkara ini dimulai naiknya suhu badan bayi Falya yang cukup panas dan Ibrahim selaku orang tua akhirnya memutuskan untuk membawa Falya ke Rumah Sakit Awal Bros. Di rumah sakit, dokter  lantas  mendiagnosa  Falya  terkena  dehidrasi  dan  harus  menjalani  rawat  inap.  Sehari dirawat di rumah sakit, kondisi kesehatan Falya kembali seperti semula, riang bermain, makan dengan lahap, dan ceria. Namun, pukul 13.00 WIB, salah seorang dokter memberikan suntikan
antibiotik terhadap bayi Falya. Alih-alih untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kondisi kesehatan Falya  semakin  memburuk.  Bahkan,  perutnya  semakin  membengkak.  Pasca  disuntik  antibiotik badannya biru, bibir biru, badan dingin, perut bengkak.
Pihak rumah sakit akhirnya menyatakan kondisi Falya kritis. Namun, tidak ada penjelasan lain dari dokter tentang penyebab kesehatan Falya yang semakin menurun. Bocah berusia 1,2 tahun itu akhirnya dirujuk ke ruang ICU pada pukul 19.00 WIB. Selama dirawat di ruang ICU, kondisi kesehatan  Falya  tak  kunjung  menunjukkan  perkembangan  baik.  Balita  malang  itu  akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada 1 November 2015. Namun, kedua orang tuanya tidak dijelaskan apa penyebab kematian putrinya itu, namun hanya disodori surat kematian. Dalam perawatan anak korban satu rupiah pun enggak ditagih oleh pihak Rumah Sakit. Padahal total biaya  tertera  di  kwitansi  sebesar  Rp  38  juta,  namun  ketika  orang  tua  hendak  melakukan pembayaran, pihak rumah sakit tidak menerima dan menyuruh mengurus jenazah bayi Falya. Keganjilan ini pun memicu kecurigaan, ada yang tidak beres dengan kematian anaknya. Apalagi orang  tua  tidak  diminta  membayar  biaya  perawatan  sepeserpun  hingga  jenazah  Falya diantarkan pulang ke ruma duka. Permintaan ganti rugi ini karena adanya akibat yang timbul, baik  fisik  maupun  nonfisik.  Kerugian  fisik  (materil)  misalnya  dengan  hilangnya  atau  tidak berfungsinya  seluruh  atau  sebagian  organ  tubuh.  Kerugian  non  fisik  (immateriel)  adalah kerugian  yang  berkaitan  dengan  martabat  seseorang.  Peluang  untuk  menuntut  ganti  rugi sekarang ini telah ada dasar ketentuannya. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  dokter  di  rumah  sakit. Ketentuan pasal ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian.
Ketentuan pasal ini akan dapat menggembirakan bagi siapa saja ataupun khususnya pasien, sebab  jika  seseorang/pasien  menderita  kerugian  akibat  tindakan  kelalaian  dokter  akan mendapat ganti rugi. Pengalaman praktik ternyata tidak mudah menggugat kepada rumah sakit. Namun demikian, ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit ini, sebagai awal titik terang dasar legalitas bagi masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi yang di akibatkan atas tindakan
kelalaian dokter di rumah sakit (J. Guwandi, 2012).
Malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  dapat  berupa  malpraktik  dibidang  medik  dan malpraktik medik. Dikatakan melakukan Malpraktik di bidang medik, yaitu perbuatan malpraktik berupa  perbuatan  tidak  senonoh  (misconduct)  yang  dilakukan  dokter  ketika  ia  menjalankan profesinya  di  bidang  medik,  sedang  malpraktik  medik  yaitu  malpraktik  yang  berupa  adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Ketentuan tentang rumah  sakit  bertanggungjawab  atas  kerugian  pasien  akibat  kelalaian  dokter  ini,  dapat menimbulkan  implikasi  lebih  lanjut  bagi  pihak  rumah  sakit,  dokter  maupun  bagi  pasien (masyarakat). Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian dokter yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalain dokter yang untuk tetap berhati-hati dan tidak gegabah walaupun rumah sakit akan bertanggungjawab atas kelalaiannya (J. Guwandi, 2011). Terdapat kelalaian dokter yang tetap menjadi tanggung jawab dokter yang bersangkutan. Implikasi bagi pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian baginya. Jika pasien tidak mengetahui telah terjadi kelalaian dokter dan tenaga medis lainnya yang telah merugikan dirinya, maka ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  tidak  dapat  direalisasikan.  Pegangan  pokok  yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut (Bambang Heryanto, 2010).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Metode
penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai  bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan  organ  lain  yang  memproduksi  jasa.  Rumah  sakit  merupakan  organ  yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para  profesional  penyandang  lafal  sumpah  medik  yang  diikat  oleh  dalil  hippocrates  adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya (I Komang Aries Dharmawan, 2021).  Rumah sakit sebagai  organisasi  badan  usaha  di  bidang  Kesehatan  mempunyai  peraenan  penting  dalam mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat secara optimal (Dewi Harmono et al., 2022). Maka dari  itu  rumah  sakit  dituntut  untuk  mampu  mengelola  kegiatannya,  dengan  mengutamakan pada  tanggung  jawab  para  profesional  di  bidang  Kesehatan,  khususnya  tenaga  medis  dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya (Nanda Dwi Haryanto &  Arief  Suryono,  2019) .  Kewajiban  rumah  sakit  di  Indonesia,  telah  ditentukan  dalam  Pasal  29 Undang-  Undang  Rumah  Sakit,  yaitu:  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi,  dan  efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar pelayanan rumah sakit. Berdasarkan UU Rumah sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian dokter di rumah sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tahun 2009. Ketentuan Pasal
46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian doker yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian dokter di rumah sakit; kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua  kerugian  seseorang,  jika  ternyata  terbukti  tidak  ada  tindakan  kelalaian  dari  dokter  di rumah sakit; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan dokter yang  menimbulkan  kerugian  seseorang  bukan  menjadi  tanggung  jawab  rumah  sakit;  dan keempat,  rumah  sakit  bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  kelalain  dokter,  jika  kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit (J.Guwandi, 2017).
Jika pola hubungan terapetik antara pasien dan rumah sakit, maka kedudukan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate  dari  rumah  sakit)  yang  bertugas  melaksanakan  kewajiban  rumah  sakit.  Dalam bahasa  lain,  kedudukan  rumah  sakit  adalah  sebagai  principal  dan  dokter  sebagai  agent. Sedangkan  pasien  berkedudukan  adalah  sebagai  pihak  yang  wajib  memberi  kontraprestasi. Hubungan seperti ini biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medic yang dilakukan dokter. Dengan adanya pola hubungan terapeti  ini  (hubungan  pasien – rumah  sakit),  maka  jika  terdapat  kerugian  yang  diderita  oleh pasien karena kelalaian dokter, maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggung jawab (C.S.T. Kansil, 2010).
Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra  (attending  physician).  Pola  seperti  ini  menempatkan  dokter  dan  rumah  sakit  dalam kedudukan  yang  sama  derajat.  Dokter  sebagai  pihak  yang  wajib  memberikan  prestasi, sedangkan  fungsi  rumah  sakit  hanyalah  sebagai  tempat  yang  menyediakan  fasilitas  (tempat tidur, makan  minum, perawat/  bidan serta sarana medic  dan non-medik)  (J. Guwandi, 2011). Konsepnya  seolah-olah  rumah  sakit  menyewakan  fasilitasnya  kepada  dokter  yang memerlukannya.  Pola  seperti  ini  banyak  dianut  oleh  rumah  sakit  swasta  di  mana  dokternya mendapatkan penghasilan berdasarkan jumlah pasien, kuantitas dan kealitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada pasien pun yang dirawat maka bulan itu dokter tidak  menghasilan  apa-apa.  Dengan  pola  hubungan  pasien-dokter,  jika  ada  kelalaian  dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bertanggung jawab, dan bukan
menjadi tanggung jawab rumah sakit (J. Guwandi, 2011).
Undang-undang  Rumah  Sakit  dibuat  untuk  lebih  memberikan  kepastian  dalam penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan,  maupun  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit telah menentukan bahwa rumah sakit akan bertanggungjawab secara hukum, jika terjadi kelalaian Dokter yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien. Namun demikian berdasarkan uraian di atas, ketentuan ini menurut peneliti dapat menimbulkan banyak implikasi praktis atau implikasi aplikasinya, sehubungan dengan ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit tersebut.
Adanya ketentuan rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan dokter, hal ini sebagai permintaan
agar  rumah sakit  bertanggungjawab  atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesi sebagai tamu (visitor) (Bahder Johan  Nasution,  2015).  Selain  itu,  ketentuan  tentang  tanggung  jawab  rumah  sakit  ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol  agar  rumah  sakit  melakukan  penghati-hati.  Dengan  adanya  ketentuan  rumah  sakit bertanggungjawab  terhadap  kelalaian  dokter  ini,  merupakan  genderang  pembuka  bahwa rumah sakit terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian dokter (J.Guwandi, 2017).
Rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian dokter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit. Pasal ini dapat di terapkan jika hubungan dokter dengan pihak rumah sakit tersebut merupakan pekerja dan majikan. Artinya dokter yang bersangkutan adalah pekerja/buruh di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu jika dokter  tersebut  bukan  pekerja,  maka  pihak  rumah  sakit  dapat  mengelak  untuk  tidak bertanggung jawab atas kelalaian dokter di rumah sakit tersebut. Misalnya seorang dokter ikut berpraktek bersama dalam suatu rumah sakit.
Pihak  rumah  sakit  dapat  digugat  sebagai  akibat  dari  adanya  perbuatan  dokter  yang merugikan, jika dipenuhi beberapa syarat (Ratna Suprapti Samil, 2014):
a. Dokter secara periodik digaji/ honor tetap yang dibayar secara periodic dari pihak rumah sakit;
b. Rumah sakit mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi yang harus ditaati oleh bawahannya;
c. Rumah sakit mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengawasan terhadap dokter;
d. Adanya  kesalahan  atau  kelalaian  yang  diperbuat  dokter  di  rumah  sakit,  di  mana
kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien; dan
e. Tindakan dokter yang dilakukan dalam kompetensinya dan di bawah pengawasan rumah sakit,  maka  rumah  sakit  akan  bertanggungjawab  atas  tindakan  dokter  tersebut.  Namun  jika tindakan itu di luar kompetensi dan tidak di bawah pengawasan rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat mengelak untuk bertanggungjawab.
Dokter adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Menurut  teori  atau doktrin,  tindakan  malpraktik  medis  (khususnya  bagi  dokter),  terdiri  dari  tiga  hal  (Sudjito Atmoredjo, 2016):
a. Intensional  Profesional  Misconduct,  yaitu  dinyatakan  bersalah/  buruk  berpraktik  jika dokter  dalam  berpraktik  melakukan  pelanggaran  terhadap  standar-standard  dan  dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian.
b. Negligence atau tidak  sengaja/kelalaian,  yaitu  seorang  dokter  yang  karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan.
c. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  maka  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  dapat merupakan criminal malpractice, civil malpractice,  dan administrative malpractice  (J.Guwandi, 2017). Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal malpractice, karena tindakan malpraktik tersebut  memenuhi  rumusan  delik  (tindak  pidana).  Syarat-syarat criminal  malpractice  adalah perbuatan tersebut (baik positive act atau pun negative act) harus merupakan perbuatan tercela ( actus reus); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan ( recklessness) atau kealpaan (negligence).
Menurut  peneliti,  dokter  yang  melakukan  malpraktik  di  bidang  medik,  tetap dipertanggungjawabakan pada dokter tersebut. Malpraktik di bidang medik tidak menyangkut kegagalan dalam memberikan pelayanan medik, tetapi menyangkut adanya  perbuatan yang tidak senonoh (misconduct) yang dilakukan oleh dokter ketika melakukan tugas. Pada umumnya bentuk malpraktik di bidang medik merupakan perbuatan melanggar rumusan tindak pidana yang  diatur  dalam  hukum  pidana.  Dalam  sistem  pemidanaan  hukum  pidana  dianut  asas
individual, artinya pertanggjawaban pidana dijatuhkan pada individu yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana tersebut. Ketentuan dalam hukum pidana berlaku bagi setiap orang pada  umumnya,  sehingga  termasuk  dokter  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  pidana (Haryanto Njoto, 2011).
Rumah  sakit  selaku  bentuk  sarana  pelayanan  Kesehatan  mempunyai  kedudukan  yang berarti serta sangatlah strategis guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di Indonesia, inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama rumah sakit (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana, 2022) . Sehubungan dengan tugas dan fungsi rumah sakit tersebut, maka rumah sakit mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu hal-  hal yang harus diperbuat  atau sesuatu hal yang harus  dilaksanakan.  Kewajiban  terdiri  kewajiban  sempurna  dan  kewajiban  tidak  sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna dasarnya adalah kewajiban, dan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.
Pasien akan melakukan gugatan kepada rumah sakit, jika pasien mengetahui dan merasa dirugikan oleh tindakan dokter dirumah sakit tersebut adalah tidak mudah bagi pasien untuk menyatakan  bahwa  kerugian  itu  sebagai  akibat  tindakan  dokter.  Bisa  saja  musibah  yang menimpa  pasien  terjadi  di  luar  dugaan  dokter.  Dokter  telah  melakukan  upaya  sebagaimana mestinya dan semampunya, dan musibah/kerugian tetap menimpa pasien, maka hal ini tidak termasuk tindakan kelalaian dokter tersebut. Dalam kondisi demikian tentunya menjadi tanda tanya, apakah ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit dapat diterapkan. Oleh karena itu pasein harus mengetahui rekam medik, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan dokter yang dilakukan kepadanya.

## SIMPULAN
Dokter yang telah melakukan pekerjaannya secara profesional, berorientasi pelayanan dan berorientasi  kerja  berhak  mendapat  perlindungan  hukum.  Dalam  praktik  kedokteran,  dokter diharuskan  memenuhi  informed  consent  dan  rekam  medis  sebagai  bukti  yang  dapat membebaskan dokter dari tuntutan hukum yang diduga melakukan malpraktek medis. MKDKI berwenang menangani pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi serta
mengambil keputusan. MKDKI dapat menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga ini merupakan  lembaga  otonom  dari  Konsil  Kedokteran  Indonesia  yang  dalam  menjalankan tugasnya  bersifat  independen.  Tanggung  jawab  rumah  sakit  terhadap  tindakan  dokter  dan tenaga  medis  lainnya  yang  melakukan  malpraktik,  bahwa  secara  Rumah  sakit  bertanggung jawab  atas  tindakan  kelalaian  dokter  di  rumah  sakit,  yang  menyebabkan  kerugian  pada seseorang/pasien, dengan dasar:
a. Secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan Standar profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional;
b. Secara  yuridis  doktrinal,  rumah  sakit  bertanggungjawab  atas  kelalaian  Dokter  dengan adanya  doktrin  respondeat  superior,  dan  rumah  sakit  bertanggungjawab  terhadap  kualitas perawatan (duty to care);
c. Secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku asas vicarious liability, hospital liability, corporate liability, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan  yang  dibuat  oleh  Dokter  yang  bekerja  dalam  kedudukan  sebagai  sub-ordinate (employee).
Oleh karena itu, dalam hal malpraktik medik yang merupakan salah satu bentuk malpraktik medik, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan jika terjadi malpraktik medik yang merupakan salah satu bentuk malpraktik pidana, dokter yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan medik tersebut. Dokter dan tenaga medis lainnya yang bekerja di rumah sakit harus memiliki kontrak kerja yang mengatur hak, tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dan mencegah tuntutan hukum pasien.
DAFTAR PUSTAKA
Bahder Johan Nasution. (2015). Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta. Bambang  Heryanto.  (2010).  MALPRAKTIK  DOKTER  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 185.
C.S.T. Kansil. (2010). Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rieneka Cipta.
Dewi  Harmono,  Dinni  Indrayuni,  Zulhendra  Das’at,  &  Yeni  Triana.  (2022).  Tanggung  Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatgaruratan Medik.
HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 139.
Haryanto  Njoto.  (2011).  PERTANGGUNGJAWABAN  DOKTER  DAN  RUMAH  SAKIT  AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MERUGIKAN DALAM PERSPEKTIF UU No 44 Th 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 7(14).
I  Komang  Aries  Dharmawan.  (2021).  TANGGUNGJAWAB  HUKUM  RUMAH  SAKIT  DALAM
PELAYANAN KESEHATAN. Seminar Peningkatan Sitasi Internasional.
J. Guwandi. (2011). Etika dan Hukum Kedokteran. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J. Guwandi. (2012). Dokter, Pasien, dan Hukum. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia.
J.Guwandi. (2017). Dokter dan Rumah Sakit. Kedokteran Universitas Indonesia.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Nanda Dwi Haryanto, & Arief Suryono. (2019). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik. Jurnal Privat Law, VII(2), 247.
Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, & I Made Sarjana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara, 11(2), 225.
Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI, & I Made Sarjana. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT
AKIBAT  KELALAIAN  TENAGA  MEDIS  DALAM  PELAYANAN  KESEHATAN. Jurnal  Kertha Wicara, 11(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Ratna  Suprapti  Samil.  (2014). Etika  Kedokteran  Indonesia.  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono
Prawirohardjo.
Sudjito Atmoredjo. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah sakit dan Hak- Hak Pasien). PT. Pradyna Paramita.