Konsepsi HAM Universial Dan Partikular Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

## (Analisis Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2017 Tentang Pasal Pidana
Dalam KUHP Bagi Pelaku Zina Dan LGBT)

## Sobirin Malian
Univeristas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email : sobirinmalian@lawuad.com

## Abstract
The Constitutional Court's decision rejecting the petition for judicial review related to  criminal  articles  for  adultery  and  LGBT  perpetrators  in  the  Criminal  Code  can certainly reap the pros and cons. Because the Court's decision is a decision with a disenting opinion. Of the 9 judges, 5 judges thought the petition was unacceptable, while  the  other  4  judges  thought  the  petition  was  acceptable.  Therefore,  this decision  is interesting  to study  and analyze further from the point of view of law, psychology, religion and other sciences which have a correlation with the object of this decision. Theoretically, it is found that the concept of human rights (especially regarding LGBT) is not only related to the concept of universal human rights, there is  also  the  concept  of  particular  human  rights,  meaning  that  when  discussing human  rights  issues,  there  are  normative  boundaries  that  are  juridical,  religious, and  traditional  /  custom.  Based  on  these  universal  and  particular  human  rights concepts, it can be concluded that the correct decision by the Constitutional Court was  to  grant  a  request  for  a  judicial  review  in  relation  to  the  criminal  article  for adultery and LGBT perpetrators.
Keywords : The  Court's  Decision,  Universal  and  Particular  Human  Rights, Adultery and LGBT.

## Abstrak
Putusan  MK  yang  menolak  premohonan  yudicial  review  terkait  pasal  pidana  bagi pelaku  zina  dan  LGBT  di  dalam  KUHP  dapat  dipastikan  menuai  pro-kontra. Karena putusan MK ini adalah putusan dengan disenting opinion. Dari 9 hakim, 5 orang  hakim  berpendapat  permohonan  tersebut  tidak  bisa  diterima,  semetara    4 hakim lainnya berpendapat permohonon tersebut bisa diterima. Karena itu Putusan ini,  menarik  untuk  dikaji  dan  dianalisis  lebih  lanjut  baik  dari  sudut  ilmu  hukum, ilmu  psikologi,  ilmu  agama  dan  ilmu  lain-lain  yang  memiliki  koreslasi  dengan objek dari  putusan init. Secara teoritis ditemukan bahwa konsep HAM (khususnya terkait  LGBT)  tidak  hanya  hanya  berkaitan  dengan  konsep  HAM  Universal  saja, ada  juga  konsepHAM  Partikular,  artinya  bahwa  ketika  membahas  permasalahan HAM,  maka  ada  batasan-batasan  normatif  yang  sifatnya  yuridis,  agamis,  dan tradisi/adat.  Berdasarkan  konsep    ham  universal  dan  partikular  tersebut,  dapat disimpulan  bahwa  keputusan  MK  yang  tepat  sebenarnya  adalah  mengabulakan permohonan  judicial  review  berkaitan  dengan  pasal  pidana  bagi  pelaku  zina  dan LGBT.
Volume 17  Nomor 1, Halaman 102-115 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Kata kunci : Putusan MK, HAM Universal Dan Partikular, Zina Dan LGBT.

## Pendahuluan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  46/PUU-XIV/2017  tanggal  14 Desember 2017 lalu, yang menolak permohonan Guru Besar IPB Prof.Dr. Euis Sunarti, AILA  (Aliansi  Cinta  Keluarga  Indonesia)  dan  sepuluh  pemohon  lainnya,  tak  pelak mengundang  kontroversi  di  masyarakat.  Intinya,  MK  menolak  permohonan  pengujian Undang-undang  ( judicial  review )  terkait  norma  hukum  perzinahan,  pemerkosaan  dan homokseksual/lesbian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP warisan kolonial Belanda itu.
Penolakan  MK  pada  intinya  karena  mereka  merasa  tidak  berwenang  dalam kapasitasnya  sebagai  pembatal  undang-undang  ( negative  legislator ).  Menurut  MK kewenangan negative  legislator juga  merupakan  ranah  kewenangan  Pemerintah  dan DPR selaku pembuat undang-undang ( positive legislator ).
Pada sidang kasus ini diwarnai dengan empat pendapat Hakim Konstitusi  yang berbeda  ( dissenting  opinion )  dari  sembilan  hakim  yang  ada.  Kontroversi  putusan  MK ini, tentu menjadi simpang siur karena pada umumnya masyarakat masih banyak  yang belum  paham,  esensi  dari  putusan  tersebut  dan  beranggapan  putusan  itu  tak  lebih hanyalah  melegalkan  LGBT.  Sementara  itu,  di  pihak  lain,  bagi  pendukung  LGBT, putusan  itu  seperti  angin  segar  dan  dianggap  sudah  tepat  karena  putusan  demikianlah sebenarnya  yang  sejalan  dengan  konsep  HAM  (Hak-hak  Asasi  Manusia)  universal. 1 Berangkat dari banyaknya perbedaan pandangan tentang putusan tersebut dan kaitannya juga  dengan  konsep  HAM  yang  seolah  semata  bernilai  universal,  maka  tulisan  ini
1 Hal ini penulis temukan dari berbagai media sosial atau viral yang berkembang.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06-15.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
merumuskan pokok persoalannya sebagai berikut: Benarkah konsep Hak Asasi Manusia itu satu-satunya universalisme, lalu pada aliran mana secara yuridis konsep HAM yang dirujuk  oleh  negara  Indonesia?,  Bagaimana  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi menyikapi judicial review dengan putusan yang memiliki kepastian hukum ?.

## Pembahasan
Seperti  telah  diutarakan  pada  rumusan  masalah,  tulisan  ini  pertama-tama  ingin menjelaskan  konsep  HAM  (Hak-hak  Asasi  Manusia)  yang  terkesan  semata  universal (sama  dan  dianut  di  seluruh  dunia)  padahal  tidak  demikian.  Oleh  karena  itu,  dengan penelusuran  ini  nantinya  penulis  bermaksud  memperjelas  posisi  secara  yuridis  konsep HAM yang dianut oleh bangsa/negara Indonesia.

## Konsep Hak-hak Asasi Manusia (HAM) - Universalisme
Secara umum yang dimaksud dengan HAM adalah human right , meskipun jika ditelisik  lebih  dalam,  terjemahan  yang  betul  dari  istilah human  right adalah  hak manusia,  bukan  HAM. 2 Koentjoro  Poerbopranoto  dan  Soenarko, 3 menerjemahkan human  right menjadi  hak-hak  manusia  dan  hak-hak  dasar  manusia,  atau  hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun.
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki  manusia  sejak  lahir,  sebagai  pemberian  Tuhan.  Jadi,  hak  asasi  manusia  tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, oleh masyarakat, maupun oleh negara. Karena bukan manusia yang memberi hak asasi, melainkan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dari  sejarah  internasional,  PBB  telah  menghasilkan  beberapa  piagam  penting yang  pada  intinya  konsep  HAM  terbagai  menjadi  dua  aliran. Pertama ,  konsep  HAM bersifat  universal  ( universalism )  yang  dilahirkan  oleh  PBB  pada  tahun  1948  di  New York.  Konsep  ini  menyatakan  bahwa  HAM  itu  universal  (berlaku  sama  di  mana  pun, kapan pun), 4 terutama terkait kebebasan terhadap harkat dan martabat manusia termasuk soal  LGBT.  Konsep  ini  banyak  dianut  di  negara-negara  Eropa,  Amerika,  Afrika  dan
2 Peter Salim, Advanced English-Indonesia Dictionary , Second Edition (Jakarta: Modern English, 1999), hlm. 406.
3 Koentjoro  Poerbopranoto, Sedikit  Tentang  Sistem  Pemerintahan  Demokrasi ,  (Bandung: eresco, 1978), hlm.66.
4 Pendukungnya di Indonesia ada Adnan Buyung Nasution, Dedi Utomo, Todung Mulya Lubis, LBH dan lain-lain.
sebagian  negara  Asia.  Mengiringi  konsep  ini,  mereka  menganggap  sejalan  dengan konsep  demokrasi: individualisme dan liberalisme.

## Teori Partikular atau Spektrum
Konsep  HAM kedua ,  konsep  yang  bersifat  partikularisme  ( particularism )  atau disebut  juga  teori  spektrum. 5 Paradigma  konsep  ini  menyatakan  bahwa  HAM  tidaklah bersifat  universal.  HAM  sangat  tergantung  pada  konteksnya  (nilai  agama,  nilai  adat istiadat,  nilai-nilai  hukum  dan  jiwa  bangsa/negara  setempat),  dan  waktu.a  Bahwa hukum  itu  kontekstual  dan  senantiasa  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  agama  dan  adat istiadat  masyarakatnya.  Hukum  itu  mengacu  pada  teori  K.C.Wheare  sangat resultan , sesuai  kebutuhan  masyarakat. 6 Konsep  HAM  partikularisme  ini  diputuskan  di  Kairo, Mesir  pada  tahun  1990,  negara-negara  yang  menandatangani  piagam  HAM  ini  adalah negara-negara  yang  memang  tidak  sepaham  dengan  konsep  HAM  Universal  atau menolak konsep HAM universal.  Jika diamati, negara yang meratifikasi  konsep HAM partikularisme  ini  adalah  negara-negara  yang  menganut  agama  (misal,  negara-negara Islam  yang  tergabung  dalam  OKI)  dan  istiadat  yang  kuat.  Indonesia  termasuk  yang meratifikasi piagam HAM ini. 7
Pembenaran  ( justifikasi )  lain  dari  konsep  HAM  partikularisme ini  termuat  juga dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” 8 Juga Pasal 28J  ayat  (1)  berbunyi,  “Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.”  Ayat  (2),  “Dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
5 Rukmana  Amanwinata,  Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  kemerdekaan  Berserikat  dan Berkumpul alam Pasal 26 UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 1996.
6 K.C.Wheare, Modern Constitution , (Oxford: University Press, 1971),hlm.67. Diterjemahkan ke dalam  edisi  Indonesia,  K.C.Wheare, Konstitusi-Konstitusi  Modern ,  (Surabaya:  Pustaka  Eureka,  2003), hlm.103.
7 Disusul  deklarasi  yang  dihadiri  sekitar  170  negara  anggota  PBB  (termasuk  Indonesia)  pada bulan Juni   1993, mengeluarkan Vienna Declaration yang mengakomodasi pendirian Negara Barat dan Non-Barat terutama yang dirumuskan dalam Bangkok Declaration . Lihat, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Cetakan ke-13 (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm.213.
8 Perubahan Kedua UUD 1945.
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis. 9 Atas  dasar  itulah,  maka semestinya  KUHP  atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  juga  peraturan perundang-undangan  lain  harus  mengakomodir  norma  ini. 10 Kata  lain,  harus  ada harmonisasi antara bunyi konstitusi dengan aturan hukum yang ada dibawahnya.

## Terkait Putusan MK
Putusan  MK  yang  menolak  permohonan  pengujian  undang-undang  ( judicial review )  adalah  terkait  norma  hukum  perzinahan,  pemerkosaan  dan  homokseks/lesbian yang  terkandung  dalam  Pasal  284,  Pasal  285  dan  Pasal  292  KUHP  warisan  kolonial Belanda. Bagi MK penolakan permohonan itu didasari karena mereka tidak berwenang dalam  kapasitasnya  sebagai  pembatal  undang-undang  ( negative  legislator ). Kewenangan  pembatalan  Undang-undang  itu  merupakan  ranah  Pemerintah  dan  DPR selaku    pembuat  Undang-undang  ( positive  legislator ).  Putusan  para  hakim  MK  ini sejatinya tidak bulat karena dari sembilan hakim ada empat hakim yaitu Arief Hidayat, Anwar  Usman,  Wahiduddin  Adams  dan  Aswanto  melakukan  pendapat  yang  berbeda ( dissenting opinion ).
Jika ditelusuri secara filosofis-historis, menurut Zulfikar Ardiwardana Wanda 11 , ketentuan  Pasal  282 Wetbook  van  Strafrecht (WvS)  nama  asli  dalam  bahasa  Belanda dari  KUHP  pasca  diberlakukannya  asas  konkordansi  (pemberlakuan  hukum  negeri kolonial ke wilayah koloni/jajahan) tahun 1918_mengatur tentang penalisasi perbuatan zina  ( overspel )  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  luar  perkawinan  yang  salah  satu pelakunya masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain; pada hakikatnya sangat dipengaruhi mindset sekuleristik di daratan negara-negara Eropa pada masa itu.
Dalam  konteks  Indonesia,  Pasal  284  KUHP mindset- partikularnya  sangat berbeda dengan yang terjadi di Eropa, Amerika dengan HAM Universalnya. Pasal 284 KUHP  jika  dicermati  membatasi  pemidanaan/penalisasi  terhadap  perbuatan  zina  yang dianggap kejahatan terhadap (moral) kesetiaan perkawinan sehingga perbuatan tersebut dipandang menodai kesucian dan keagungan akad lembaga perkawinan. 12
9 Ibid. 10 Norma ini ibarat grand theory dalam kajian akademik murni.
11 Duta.co, 21 Desember 2017.
12 UU No.1 Tahun 1974 Tentang UU Perkawinan.
Falsafah  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  284  KUHP  tentang  zina  telah melimitasi dan bertentangan dengan konsep zina menurut optik nilai-nilai ajaran agama ( values of religion ) dan hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat ( living law ) bangsa Indonesia. Konsep zina dipandang lebih luas, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat oleh perkawinan ( adultery ) maupun yang  tidak  terikat  perkawinan  ( fornication ).  Konsep  ini,  misalnya  dapat  ditemukan dalam  al-Qur’an  surat  al-Isra  ayat  32:  “…dan  janganlah  kamu  mendekati  zina. Sesungguhnya  zina  merupakan  perbuatan  keji  dan  suatu  jalan  yang  buruk”  dan  dalam Agama Kristen  bisa ditemukan dalam Surat Matius 5: 27 yang berbunyi, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah.”
Dalam praktiknya di peradilan, ketentuan Pasal 284 KUHP  yang baru disahkan setelah  Indonesia  merdeka  itu  mengalami  perluasan  norma  oleh  Mahkamah  Agung (MA).  Namun  perluasan  norma  itu  nampaknya  sejalan  (terinspirasi)  dan  bisa  jadi merupakan sumber materiil dari  nilai-nilai yang terkandung dalam banyak agama yang kemudian  secara  yuridis  oleh  MA  dituangkan  dalam  Putusan  MA  No.93/K/Kr/1976 tentang  perkara  “tindak  pidana  zina”di  Banda  Aceh  yang  dalam  pertimbangan hukumnya  ( ratio  desidendi )  memandang  bahwa  zina  merupakan  perbuatan  terlarang mengenai  hubungan  kelamin  pria  dan  wanita,  terlepas  dari  persyaratan  apakah  salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak sebagaimana yang dimaksud  dalam ketentuan Pasal 284 KUHP. 13
Pada  prinsipnya  konsep  zina  yang  mengandung adultery dan fornication sebagaimana telah diuraikan merupakan perbuatan  yang dianggap tercela dan terlarang dengan  sendirinya  ( including )  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  agama  dan  jiwa  hukum yang berkembang dalam masyarakat, bukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang patut diketahui/diduga belum dewasa. Dengan rumusan yang demikian dapat dikatakan, bahwa perbuatan homoseks /gay atau lesbian yang sudah sama-sama dewasa tidak  dipidana.  Agar  dapat  dijerat  pasal  ini,  orang  dewasa  tersebut  harus  tahu  atau setidaknya  menduga  bahwa  lawan  yang  akan  dicabuli  itu  belum  dewasa  menurut undang-undang.  Pada  pasal  ini  memiliki  persamaan  dengan  Pasal  284  KUHP  dimana minimal ada  dua  orang  yang  melakukan.  Sedangkan  perbedaannya  jenis  kelamin yang
13 Waktu itu hakim ketua yang mengadili  adalah Bismar Siregar yang kemudian menjadi hakim agung beberapa tahun kemudian.
Konsepsi HAM ..
melakukan dan zina mempersyaratkan jenis kelamin harus ada persetubuhan badan yang berbeda  konsep  dengan  delik  pencabulan  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  292 KUHP.
Secara  historis,  terjadi  pergulatan  politik  hukum  yang  saling  bersamaan  dalam perumusan Pasal 292 WvS (KUHP sekarang) antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Tweede  Kamer (parlemen  Belanda)  yang  pada  akhirnya  dimenangkan  oleh    kaum homoseksual  yang  mayoritas  duduk  di Tweede  Kamer .  Berdasarkan  asas  konkordansi, kemudian pasal ini yang termuat dalam WvS di terapkannya UUD  ke dalam  wilayah koloni  Hindia  Belanda  dan  semakin  mendapat  kedudukan  hukum  yang  kuat  pasca ditetapkannya  UUD  NRI  1945  oleh  PPKI  yang  tetap  memberlakukan  WvS  sebagai hukum  Negara  Indonesia  berdasarkan  Pasal  2  Aturan  Peralihan  UUD  sebelum amandemen  agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  ( rechtvacuum )  untuk  sementara waktu.  Setahun  pasca  kemerdekaan,  WvS  diundangkan  secara  resmi  oleh  Pemerintah melalui UU No.1 Tahun 1946 (berlaku untuk Jawa dan Madura) dan UU No.73 Tahun 1958  (berlaku  secara  nasional)  dengan  istilah  resmi  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang masih tetap berlaku hingga sekarang.
Di  tengah  merebaknya  gagasan  dan  penyebaran  HAM  universal  pasca  Perang Dunia  Ke  II,  maka  semakin  berkembanglah  negara-negara  yang  mengusung  konsep HAM universal sebagai identitas negara modern. Euforia terhadap HAM mengalir deras tanpa  batas  di  era  globalisasi  ini  sehingga  kaum  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan Transgender  (LGBT)  pun  memanfaatkan  momentumnya  untuk  mendapat  pengakuan dan  perlindungan  eksistensinya. 14 Kebetulan  di  beberapa  Negara  Eropa  dan  Amerika mereka berhasil.
Beberapa tahun lalu, tepatnya pada 26 Juni 2015, Supreme Court (MA) Amerika Serikat  melegalkan  pernikahan  sesama  jenis  di  50  negara  bagian  yang  sebelumnya hanya diperbolehkan di 36 negara bagian. Melalui putusan tersebut, Supreme Court AS resmi mencabut larangan sesama jenis yang diberlakukan di 14 negara bagian.
Permasalahannya penting  dipahami, bahwa Pasal 292 KUHP yang diuraikan di atas    merupakan  hukum  kompromistis  yang  dibuat  oleh  Belanda  dan  serta  merta diterapkan di Hindia Belanda; sejatinya Pasal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai
14 Tercatat per Januari 2015 ada 17 negara yang telah melegalkan Undang-undang perkawinan sesama jenis,
agama,  moralitas  dan  hukum  adat  masyarakat  Indonesia  saat  itu.  Pasca  kemerdekaan, melalui muatan isi Pancasila dan UUD 1945 pun, perilaku seksual menyimpang ini juga tidak  mendapat  tempat  dan  bertentangan  dengan  nilai  ketuhanan  dan  nilai  moralitas yang terkandung dalam sila pertama dan Pasal 28J UUD NRI 1945.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menilai  bahwa  seyogyanya  Mahkamah Konstitusi  dapat  mengabulkan  secara  bersyarat  apa  yang  dimohonkan  oleh  pemohon dalam amar putusannya. Pada perkembangannya dalam praktik, jenis amar putusan MK mengalami  kreasi  di  luar  jenis  amar  putusan  yang  ditentukan  secara  limitatif  di  dalam UU  MK  yaitu  permohonan  tidak  dapat  diterima,  permohonan  dikabulkan  dan permohonan ditolak.
Seperti  dikatakan  Harjono,  mantan  Hakim  Konstitusi,  apabila  hanya  berdasar pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk men- judicial review dimana sebuah undang-undang  seringkali  mempunyai  sifat  yang  dirumuskan  secara  umum,padahal dalam  rumusan    yang  umum  itu  belum  diketahui  apakah  dalam  penerapannya  akan bertentangan  dengan  konstitusi  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  timbullah  2  bentuk  kreasi amar  putusan  MK  yaitu  konstitusional  bersyarat  ( conditionally  constitutional )  dan inkonstitusional bersyarat ( inconstitutional unconstitutional ).
Dalam  kaitannya  dengan  pasal-pasal  yang  dimohonkan  di  atas,  menurut pendapat penulis, MK dapat menjatuhkan putusan inkonstitutional bersyarat sepanjang untuk Pasal 284 ayat (1-5) KUHP tidak dimaknai persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan  oleh  pihak  yang  terkait  oleh  perkawinan  ( adultery ),  tidak  mencakup  atau meliputi  juga  persetubuhan  diluar  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak terikat  perkawinan  ( fornivication )  serta  sepanjang  untuk  Pasal  292  KUHP  tidak dimaknai  pemidaan  pencabulan  terhadap  orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan cabul  dengan  orang  lain  sesama  jenis  yang  patut  diketahui/diduga  belum  dewasa menurut  undang-undang  tidak  mencakup  atau  meliputi  juga    “yang  sudah  dewasa menurut  Undang-undang”.  Dalam  sejarahnya,  putusan  inkonstitusional  bersyarat pertama  kali  dijatuhkan  pada  Maret  tahun  2009  ketika  MK  men- judicial  review UU Pemerintahan Daerah.
Dari  argumentasi  ini,  dalam  hemat  penulis,  tidaklah  tepat  MK  menolak permohonan pemohon dengan dalih tidak berwenang karena perannya bukanlah positive legislator .  Sepanjang  MK  menerapkan  dua  bentuk  kreasi  utusan  yaitu  konstitusional
bersyarat  ( conditionally  constitutional )  dan  inkonstitusional  bersyarat  ( inconstitutional unconstitutional )  sebagaimana  telah  diuraikan,  maka  tidak  dapat  dihindari  MK menjalankan  fungsinya  sebagai positive  legislator sebab  norma  yang  ditafsirkan  MK tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Mengacu kepada  pendapat  Jeremy  Bentham,  sejauh  putusan  legislasi  itu  bermanfaat  dengan pertimbangan moral, maka putusan itu sah-sah saja. 15 Sebuah lembaga peradilan dalam istilah  Satjipto  Rahardjo,  hakimnya  harus  progresif  bukan  semata  pada  logika.Hukum hendaknya  dijalankan  dengan  perasaan,  kepedulian  dan  semangat  keterlibatan ( compassion )  kepada  bangsa  dan  masyarakat  yang  khawatir  terjerumus  pada kehancuran moral. 16 Dalam konteks pemidanaan terkait pasal yang dimohonkan di atas yang  secara  tegas  tercantum  dalam  rumusan  tindak  pidana,    tidak  sependapat  dengan hakim  yang  melakukan dissenting  opinion bahwa  MK  seyogyanya  harus  mengambil sikap  membatasi  diri  ( judicial  restraint )  untuk  tidak  menjadi positive  legislator . Menurut  pandangan  penulis  ( point  of  view ),  sepanjang  hal  itu  dibutuhkan  untuk mencairkan  kebekuan  pasal-pasal  dalam  Undang-undang,  maka  sah-sah  saja  MK melakukan  terobosan  hukum  yang  progresif  dan  keadilan  limitatif.  Masih  dalam perspektif  Satjipto  Rahardjo,  semestinya  hakim  harus  mengerahkan  segala  daya  upaya agar  LGBT  nantinya  tidak  merajalela.  Sudah  semestinya  hukum  merupakan  institusi yang berfungsi untuk menjadikan bangsa kita, merasa sejahtera dan bahagia. 17
Kendati demikian, penulis tetap bersepakat dan setuju dengan hakim dissenting opinion yang lain dari 4 Hakim Konstitusi apabila norma dalam undang-undang tersebut secara  nyata  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama,  Pancasila  dan living  law yang dijamin oleh konstitusi namun terganjal oleh  aturan formal-legalistik. Oleh karena itu, MK  perlu  ber- ijtihad dengan  menggunakan  konstitusional moralitas  ( moral  reading  of the constitution ). Tambahan lagi dari penulis, yang perlu menjadi catatan pertimbangan bagi  MK  dalam  menjatuhkan  putusan  perkara  ini  bahwa,  apabila  berdalih  pasal-pasal yang dimohonkan sedang atau telah tercantum dalam Rancangan KUHP (RUU-KUHP) nasional,  masih  belum  jelas    akan  disahkan  dan  diberlakukan.  Itu  sama  saja  dengan memberi  putusan  tanpa  kepastian  hukum.  Patut  diingat,  bahwa  rancangan  KUHP  itu
15 Jeremy  Bentham, The  Theory  of  Legislation ,  (Bombay:  N.M.  Tripath  Private  Limited,  1979, hlm. 87.
16 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , (Jakarta: Kompas,2008, hlm. 22.
17 ibid.
telah dibahas , digodok sejak tahun, 1960-an hingga sekarang. Artinya, tidak jelas kapan RUU-KUHP itu akan selesai?. Dengan kata lain, putusan “menolak” oleh MK, pada apa yang  diujimateriilkan  terkesan  telah  memberi  keadilan  dan  kepastian  hukum,  padahal justru  sebaliknya.    Sebuah  keadilan  tidak  dapat  digapai,  apabila  kepastian  tidak dipenuhi.  Bahkan  sebaliknya,  menghukum  sesuatu  yang  belum  pasti  objek  yang dilanggar  adalah  sewenang-wenang  dan  pada  prinsipnya  hanya  akan  menghilangkan nilai  keadilan. 18 Oleh  karena  itu,  seharusnya  menjadi  momentum  terbaik    bagi  MK untuk  melakukan  terobosan  hukum  guna  menegakkan  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan. Apalagi, nilai putusan itu ditunggu-tunggu banyak orang.

## Kesimpulan
LGBT bagaimana pun perilaku yang kontroversial. Dalam sejarah, misal di masa Nabi  Luth,  kaum  LGBT  dilaknat  oleh  Allah  SWT  karena  jelas-jelas  “melawan”  dan penentang  perintah  Allah  SWT.  Pada  Qur’an  Surat  al  Ankabut  (29):  28,  dikatakan: “ Dan  (ingatlah)  ketika  Luth  berkata  kepada  kaumnya:  ”Sesungguhnya  kamu  benar- benar  mengerjakan  perbuatan  fahirsyah  yang  belum  pernah    dikerjakan  oleh seorangpun  dari  umat-umat  sebelum  kamu.” 19 Dalam  sejarah  modern,LGBT  adalah sebuah  gerakan.  Bahkan  Adriano  Rusfi  menyatakan,  LGBT  adalah  sebuah  gerakan ( organized  crime ) 20 yang  secara  sistematis  dan  masif  sedang  menularkan  sebuah penyakit!! Organisasi ini, kata Adriano, “mendakwahkan” bahwa mereka persis sebuah sekte,  kultus  atau  gerakan-gerakan  eksklusif  lainnya:  fanatik,  eksklusif,  penetratif  dan indoktrinatif.  Ya,  ini  telah  berkembang  menjadi  sebuah  sekte  seksual. 21 Gerakan  ini, ditambahkan  Adriano  Rusfi,  memiliki  target  yaitu  mendorong  pranata  hukum  agar eksistensi  mereka  sah  secara  legal.  Untuk  itu  mereka  membutuhkan  beberapa  syarat: Pertama , jumlah mereka harus signifikan secara statistik sehingga itu untuk mengubah asumsi,  taksonomi,  dan  kategorisasi. Kedua ,  keberadaan  mereka  telah  memenuhi
18 E.  Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum  Kodrati  dan Antinomi Nilai, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm.101-102.
19 Rosidin, Menyototi LGBT dari Perspektif Alquran dan Fikih, makalah, “Seminar LGBT” di STAI Ma’had  Aly  Al-Hikmah,  Malang.  Menurut  Rosidin,  kata fa’-ha’-syin …menunjukkan  sesuatu  yang  buruk, keji dan dibenci. Sedangkan al-Ashfahani mengartikan fahisyah sebagai perbuatan atau perkataan yang sangat buruk. Rosidin MPdl… adalah Dosen, 13 Januari 2018.
20 Pada ILC, 12 Desember 2017, Moh. Mahfud menyatakan, bahwa Wapres Jusuf Kalla, pernah menyatakan pada tahun 2015, ada organisasi internasional yaitu UNDP siap mengucurkan dana sebesar (USD 8 juta) Rp 107 Miliar, jika Indonesia  dapat melegalkan LGBT. Atau klik http://wwwunfe.org
21
http://www.madinaonline.id/c907-
editorial...http://dammemeria.blogspot.co.id/2010...mesti.html
persyaratan  populatif,  sehingga  layak  disebut  sebagai  sebuah  komunitas. Ketiga , perilaku  mereka  telah  diterima  secara  normatif  menurut  persyaratan  kesehatan  dari WHO.  Untuk  memenuhi  ketiga  persyaratan  ini,  maka  organisasi  ini  harus  mampu menularkan  penyimpangannya  secara  eksponensial  kepada  lingkungannya.  Mereka telah  mempelajari  hal  itu  dari  keberhasilan  “perjuangan”  saudara-sauara  mereka  di Amerika Serikat. Mereka sadar pertumbuhan jumlah mereka hanya bisa dilakukan lewat penularan,  mengingat  mereka  tak  mungkin  tumbuh  lewat  keturunan.  Mereka  sadar, tanpa  penularan  mereka  akan  punah!!,  demikian  Adriano  Rusfi,  yang  sering  meneliti perilaku seks menyimpang yang juga alumni Fakultas Psikologi UI. Di sisi lain, psikater Dr.  Fidiansyah,  dalam  tayangan  Indonesia  Lawyer    Club  di  tvOne,  pertengahan Desember  2017  lalu  menjelaskan,  bahwa  LGBT  merupakan  sebuah  gangguan  jiwa. Tidak  hanya  sekadar  gangguan  jiwa,  penyakit  tersebut  dapat  menular  kepada  manusia lainnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, penularan LGBT bukan karena virus atau karena kuman tetapi lewat teori pembiasaan dan perilaku. Dijelaskan Elly Risman, LGBT bisa dipengaruhi oleh penggunaan alat komunikasi, tontonan yang banyak dilihat anak lewat smarphone, di  antaranya  kegiatan  seks  sejenis.  Dengan  seringnya  menonton  hal-hal seperti  itu,    anak-anak  akan  memiliki  kecenderungan  untuk  meniru  sesuatu  hal  yang baru  dan  membuat  penasaran.  Hal  itu  sesuai  dengan  kondisi  seorang  anak  yang  selalu ingin  tahu  dan  ingin  mencoba  hal-hal  yang  baru.  Ikatan  Psikologi  Klinis-Himpunan Psikologi  Indonesia  (IPK-Himpsi)  secara  terang-terangan  menolak  pandangan  bahwa LGBT sebagai gaya hidup. LGBT dalam pandangan organisasi profesi ini, bertentangan dengan  budaya  bangsa  dan  berpotensi  merusak  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia. 22 LGBT  bagaimana  pun  memang  masalah  yang  kompleks.  LGBT  sangat dipengaruhi  oleh  orientasi  seksual,  identitas  seksual  dan    praktik  seksual  yang merupakan  tiga  hal  yang  bisa  terpisah.  Misalnya,  karena  kemiskinan,  seorang  lelaki muda  heteroseksual  pergi  ke  kota.  Karena  keterbatasan  pendidikan  yang  ia  miliki, kemudian  ia  menjadi  seorang  pekerja  seks  untuk  melayani  sesama  lelaki.  Saya mempraktikkan  hubungan  seks  dengan  lelaki,  tetapi  saya  tetap  memiliki  identitas sebagai  seorang  heteroseksual  dan  berpacaran  dengan  seorang  perempuan.  Sementara itu,  bekerja  untuk  memberi  pelayanan  seks    bagi  sesama  lelaki  hanya  untuk mendatangkan  uang.  Contoh  lainnya,  adalah  lelaki  heterokseksual  di  dalam  penjara.
Karena tidak ada perempuan di dalam jeruji besi untuk bersenggama dengannya, maka lelaki tadi pun akhirnya berhubungan seks dengan sesama lelaki penghuni lapas. Tetapi praktik seksual itu tidak serta merta membuatnya menjadi gay . Praktik seksual dengan sesama  lelaki  hanyalah  untuk  memuaskan  hasratnya,  akibat  absennya  kehadiran perempuan.  Keluar  penjara,  ia  tetap  sebagai  lelaki  heteroksesual  (normal)  yang memiliki istri atau berpacaran dengan perempuan. Dari sinilah, istilah MSM atau LSL itu  merujuk  pada  bagaimana  praktik  seksual,  orientasi  seksual  dan  identitas  seksual tidak selalu berjalan dalam koridor yang sama. 23 Kedua istilah ini juga digunakan untuk merujuk  pada  lelaki  heteroseksual  yang  nota  bene  sudah  beristri  tetapi  juga  memiliki pasangan  lelaki  atau  waria.  Mereka  menolak  untuk  disebut  gay  atau  biseksual.  Dari semua  penyimpangan  seksual  itu,  menarik  menyimak  kesimpulan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Elisabeth  Grosz  yang  menyatakan  bahwa,  “ without  sociality,  human sexuality  cannot  develop (Tanpa  interaksi  sosial,  seksualitas  manusia  tidak  akan berkembang). Jadi, waspadalah…waspadalah, terhadap LGBT.

## Saran
Disarankan,  tidaklah  tepat  MK  menolak  permohonan  pemohon  dengan  dalih tidak  berwenang  karena  perannya  bukanlah positive    legislator .  Sepanjang  MK menerapkan  dua  bentuk  kreasi  utusan  yaitu  konstitusional  bersyarat  ( conditionally constitutional )  dan  inkonstitusional  bersyarat  ( inconstitutional  unconstitutional ) sebagaimana  telah  diuraikan,  maka  tidak  dapat  dihindari  MK  menjalankan  fungsinya sebagai positive  legislator sebab  norma  yang  ditafsirkan  MK  tersebut  menjadi  sebuah norma  baru  yang  berbeda  dengan  norma  sebelumnya.  Mengacu  kepada  pendapat Jeremy  Bentham,  sejauh  putusan  legislasi  itu  bermanfaat  dengan  pertimbangan  moral, maka  putusan  itu  sah-sah  saja. 24 Dalam  konteks  pemidanaan  terkait  pasal  yang dimohonkan di atas yang secara tegas tercantum dalam rumusan tindak pidana, penulis tidak  sependapat  dengan  hakim  yang  melakukan dissenting  opinion bahwa  MK
23 Hendri Yulius, Coming Out dalam https://www.goodreads.com
24 Op-cit , hlm. 87.
seyogyanya  harus  mengambil  sikap  membatasi  diri  ( judicial  restraint )  untuk  tidak menjadi positive  legislator .  Menurut  pandangan  penulis  ( point  of  view ),  sepanjang  hal itu  dibutuhkan  untuk  mencairkan  kebekuan  pasal-pasal  dalam  Undang-undang,  maka sah-sah saja MK melakukan terobosan hukum yang progresif dan keadilan limitative.

## Daftar Pustaka
Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (Bandung: Nusamedia, 2010).
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-13 (Jakarta: Gramedia, 2013).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Gorup, 2005).
K.C.Wheare, Modern Constitution, (Oxford: University Press, 1971).
K.C.Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif,(Jakarta:  Kompas, 2008).
E.  Fernando  M.  Manullang,  Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum  Kodrati dan Antinomi Nilai, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
Rukmana  Amanwinata,  Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan  Berserikat dan  Berkumpul  alam  Pasal  26  UUD  1945,  Disertasi,  Universitas  Padjadjaran Bandung, 1996.
Duta.co, 21 Desember 2017.
UU No.1 Tahun 1974 Tentang UU Perkawinan.
Jeremy  Bentham,  The  Theory  of  Legislation,  (Bombay:  N.M.  Tripath  Private  Limited, 1979.
ILC, 12 Desember 2017,
http://wwwunfe.org http://www.madinaonline.id/c907- editorial...http://dammemeria.blogspot.co.id/2010...mesti.html
Republika, 22 Desember 2017.
Hendri Yulius, Coming Out dalam https://www.goodreads.com
Sobirin Malian, Staf pengajardi FH Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan mengajar di beberapa PTS.
Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI (2013-2019).