## STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

## Ida Martinelli
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: idamartinelli1964@gmail.com

## Abstract
Decision  of  Constitutional  Court  gives  the  child  outside  the  civil  status married to the biological father, the purpose of which provide legal protection to children outside of mating, so that the child’s rights as a whole can be obtained. The  legal  relationship  between  the  child  outside  of  mating  with  her  biological father  must  be  proven  with  science  and  technology  and/or  other  evidence according to the law have blood relations.

## Kata Kunci:  Anak  Luar  Kawin,  Mahkamah  Konstitusi,  Perlindungan Hukum

## A. Latar Belakang
Pergaulan  hidup  berumahtangga  dibina  dalam  suasana  damai,  tenteram dan  rasa kasih  sayang antara suami  isteri. Anak  keturunan dari hasil perkawinan yang  sah  menghiasi  kehidupan  keluarga  dan  sekaligus  merupakan  kelangsungan hidup  manusia  secara  bersih  dan  terhormat  (Hamid  Sarong  2005:  1-2).  Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta  kekayaan  yang  paling  berharga  dibandingkan  harta  kekayaan  atau  harta benda  lainnya.  Anak  sebagai  amanah  Allah  SWT  harus  senantiasa  dijaga  dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Andi Syamsu Alam dan Fauzan 2008: 1).
Anak  (keturunan)  sebagai  sendi  utama  bagi  pembentukan  negara  dan bangsa diperoleh melalui perkawinan, sehingga perkawinan sangat penting dalam pergaulan  masyarakat  bagi  pembentukan  masyarakat  negara.  Perkawinan  adalah suatu  perjanjian  yang  diadakan  oleh  dua  orang  (akad),  dalam  hal  ini  perjanjian antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  dengan  tujuan  materil,  yakni  mem- bentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal,  haruslah  berdasarkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sebagai  asas  utama  dalam  Pancasila  (Soedharyo Soimin 2010: 6).
Ajaran agama Islam mensyari‟atkan perkawinan (pernikahan) sebagai cara yang  dipandang  sah  untuk  menjaga  dan  memelihara  kemurnian  nasab.  Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum  Islam sangat terkait  dengan  struktur  keluarga,  baik  hukum  perkawinan,  maupun  kewarisan dengan berbagai derivasinya, yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut  hak  nasab,  hak  perwalian,  hak  memperoleh  nafkah  dan  hak mendapatkan  warisan,  bahkan  konsep  ke- mahram -an  atau  kemuhriman  dalam Islam  akibat  hubungan  persemendaan  atau  perkawinan.  Bersamaan  dengan perintah  kawin  (nikah),  dalam  hukum  Islam  juga  diharamkan  zina,  karena  zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah (Nurul Irfan 2013: 7).
Seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  memiliki  hubungan  nasab  dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah  tidak  dapat  disebut  anak  yang  sah,  biasa  disebut  dengan anak  zina  atau  anak  di  luar  perkawinan  yang  sah  (Amiur  Nuruddin  dan  Azhari Akmal  2004:  276).  Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata),  anak  zina  atau  anak  di  luar  perkawinan  yang  sah  tidak  mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali setelah adanya pembuktian dan pengakuan  dari  ayahnya  tersebut.  Begitu  juga  dengan  anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan  siri,  status  anak  yang  dilahirkan  dianggap  sebagai  anak  tidak  sah karena menurut hukum negara, pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah,  konsekuensinya  anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya,  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  42  dan  Pasal  43 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun 1974), serta Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Salah satu kasus ketidakjelasan nasab anak ini adalah kasus  yang dialami oleh  Aisyah  Muchtar,  karena  pernikahan  siri  yang  dilakukannya  tanpa  adanya pencatatan  perkawinan.  Pihaknya  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah Konstitusi  agar  nasab  anaknya  dapat  dinasabkan  kepada  Ayahnya.  Setelah  uji
materil,  maka  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  yang  telah diajukan  dan  menghadirkan  keputusan  baru  yaitu  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1  Tahun  1974,  bahwa  nasab  anak  luar  nikah  mengikuti  nasab  ayah  biologisnya setelah  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  lainnya menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah.  Adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  menimbulkan  kontroversi  (perdebatan)  dari  para  ahli  hukum, sehingga  hal  ini  menarik  untuk  diteliti  lagi,  yang  tujuannya  untuk  menjawab persoalan  yang  terkait  dengan  status  hukum  anak  luar  kawin  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  terkait  dengan  status  hukum  anak  luar  kawin  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  merupakan  penelitian yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perbandingan  hukum.  Sifat  penelitiannya adalah  deskriptif,  maksudnya  bahwa  penelitian  ini  difokuskan  untuk  men- deskripsikan status hukum anak luar kawin. Sumber data penelitian yang diambil dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  baik  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier,  sedangkan  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  studi  dokumen.  Data  yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

## C. Klasifikasi  Anak  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Di Indonesia terdapat beberapa stelsel hukum  yang mengatur kedudukan anak, yakni Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional  produk  Pemerintah  Indonesia,  yaitu  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  dan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  termasuk  Surat  Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan dalam hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, sepanjang telah diatur dalam  UU No. 1 Tahun 1974, maka  dengan  sendirinya  tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan
Pasal  66  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  berdasarkan  asas lex  posterior  derogate  lex priori (peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan terdahulu).
Dalam  beberapa  peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tersebut dikenal beberapa macam istilah anak, yaitu: anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak  sumbang  ( incest ),  anak  angkat,  dan  anak  tiri.  Dalam  pranata  hukum  di Indonesia,  istilah-istilah  tersebut  mempunyai  konotasi  yang  berbeda,  sehingga mempengaruhi  pula  terhadap  kedudukan  seorang  anak  dalam  perspektif  hukum (M. Anshary 2014: 1).
Konsep yuridis terhadap istilah anak, sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Anak sah
Seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  memiliki  nasab  dengan  ayahnya  jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasanya disebut dengan anak zina atau  anak  luar  perkawinan  yang  sah  dan  ia  hanya  memiliki  hubungan  nasab dengan ibunya. Menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, yang dikatakan anak sah adalah: “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pada Pasal 99 KHI, disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah:  (a) anak  yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Kedua  ketentuan  ini  mempunyai  rumusan  yang  sama  tentang  apa  yang dikatakan  anak  sah,  dan  terkesan  sangat  umum,  serta  tidak  memberikan  batasan yang  jelas  dan  tegas  soal  anak  sah  itu.  Dari  rumusan  kedua  pasal  tersebut  dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan anak sah. Pertama, bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah; dan kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah (M. Anshary 2014: 2).
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  42  UU  No.  1  Tahun  1974,  dapat dikatakan bahwa di dalamnya ada toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan  yang  sah,  walaupun  jarak  antara  pernikahan  dan  kelahiran  anak kurang  dari  batas  waktu  minimal  usia  kandungan,  sehingga  selama  bayi  yang
dikandung  itu  lahir  pada  saat  ibunya  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah,  maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan,  baik  dalam  pasal-pasalnya  maupun  dalam  penjelasannya  (Ahmad Rofiq 2013: 178). Demikian pula Pasal 99 KHI,  mengandung pembaruan hukum dalam  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya  bayi  tabung,  yaitu  proses  ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan  lagi  ke  dalam  rahim  isteri,  dan  dilahirkan  juga  oleh  isteri  tersebut, tetapi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah. (Ahmad Rofiq 2013: 179).
Kedua  ketentuan  (Pasal  42  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  99  KHI) tersebut  mempunyai  rumusan  yang  sama  tentang  apa  yang  dikatakan  anak  sah. Ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  maupun  KHI  tersebut terkesan  sangat  umum  dan  tidak  memberikan  batasan  yang  jelas  dan  tegas  soal anak  sah  itu,  begitupun  dalam  penjelasan  pasal  dinyatakan  “cukup  jelas”, sehingga  dari  rumusan  pasal  tersebut  dapat  mengundang  penafsiran  yang  ber- disparitas, dan dari rumusan kedua pasal di atas, dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria anak itu dapat dikatakan anak sah. Pertama , bahwa anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah; kedua ,  anak  yang  sah  adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah (M. Anshary 2014: 2).
Pada Pasal 102 KHI tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan isterinya.
a. Suami  yang  akan  mengingkari  seorang  anak  yang  lahir  dari  isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami  itu mengetahui bahwa  isterinya melahirkan anak dan berada di  tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
b. Pengingkaran  yang  diajukan  sesudah  lampau  waktu  tersebut  tidak  dapat diterima.
Pasal  102  KHI  itu  juga  tidak  memberikan  pernyataan  yang  jelas  tentang batas  minimal  usia  kandungan,  karena  ketetapan  360  hari  tidak  menunjukkan
batas  maksimal  usia  bayi  dalam  kandungan.  Ketentuan  360  hari  itu  hanya menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
Alquran memberi petunjuk yang jelas tentang masalah batas usia minimal bayi  dalam  kandungan,  yaitu  6  (enam)  bulan  dihitung  dari  saat  akad  nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 15, sebagai berikut:
ۥُىُنَٰ َصِفَو ۥُىُنۡ َحََو ۖاٗيۡرُك ُىۡجَع َضَوَو اٗيۡرُك ۥُىُّم ُ أ  ُىۡجَنَ َحَ ۖاًوَٰ َسۡحِإ ِىۡيَ ِلََِٰوِب  َنَٰ َسنِ ۡ لۡٱ اَوۡي َّصَوَو ۚاًرًَۡش  َنٌُثََٰلَث َكَجَمۡعِه  َرُك ۡش َ أ  ۡن َ أ  ٓ ِنِۡعِزۡو َ أ  ِّبَر َلاَق ٗةَوَس َينِعَبۡرَأ َغَنَبَو ۥُهَّدُشَأ َغَنَب اَذِإ ٰٓ َّتََّح َٰ َ َعَلَو ََّ َعَل  َتۡمَعۡنَأ ٓ ِتََّّمٱ ِن ۡسُم ۡ لٱ  َنِم  ِ ّنّوَإِ  َكۡ َلَِإ  ُتۡبُت  ِّنِّإ ٓۖٓ ِتََّّيِّرُذ  ِفِ  ِلِ ۡحِنۡصَأَو ُىَٰىَضۡرَث اٗحِنَٰ َص َلَمۡعَأ ۡنَأَو َّيَِلََِٰو َينِم ١٥
Artinya:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan melahirkannya  dengan  susah  payah  (pula).  Mengandungnya  sampai menyapihnya  adalah  tiga  puluh  bulan,  sehingga  apabila  dia  telah  dewasa dan  umurnya  sampai  empat  puluh  tahun  ia  berdoa:  “Ya  Tuhanku, tunjukilah  aku  untuk  mensyukuri  nikmat  Engkau  yang  telah  Engkau berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku  dapat  berbuat amal  yang  saleh  yang  Engkau  ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan (memberi  kebaikan)  kepada  anak  cucuku.  Sesungguhnya  aku  bertaubat kepada  Engkau  dan  sesungguhnya  aku  termasuk  orang-orang  yang berserah diri”.
Kalimat “mengandungnya sampai menyapihnya dari penyusuannya adalah tiga puluh bulan”, berarti bahwa dalam masa 6 (enam) bulan sebagai batas yang paling minimal dalam mengandung, sedangkan sisanya, yaitu masa 24 (dua puluh empat) bulan, adalah batas waktu maksimal penyusuan anak.
Selain  itu,  melalui  firman  Allah  SWR  dalam  surat  Luqman  ayat  14, dijelaskan pula bahwa:
ِلِ ۡر ُكۡشٱ ِنَأ ِ ۡينَمَعَ  ِفِ ۥُىُنَٰ َصِفَو ٖنۡيَو ََٰ َعَل اًوۡيَو ۥُىُّم ُ أ ُىۡجَنَ َحَ ِىۡيَ ِلََِٰوِب  َنَٰ َسنِ ۡ لۡٱ اَوۡي َّصَوَو َّ َ لِِإ  َكۡيَ ِلََِٰوِمَو ُير ِصَم ۡ لٱ ١٤
Artinya:  Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,  dan  menyapihnya  dalam  dua  tahun.  Bersyukurlah kepada-Ku  dan  kepada  dua  orang  ibu  bapakmu,  hanya  kepada  Ku  lah kembalimu
Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, dapat dimaklumi bahwa jika bayi lahir  kurang  dari  enam  bulan,  tidak  dapat  dihubungkan  kekerabatannya  kepada bapaknya  kendati  pun  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Ia  hanya  memiliki hubungan  nasab  kepada  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  Pendapat  semacam  ini menjadi terasa kaku, sedangkan pada sisi lain, jika semua pihak konsisten dengan gagasan Alquran yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. (Ahmad Rofiq 2013: 180).
Melalui  analisis  pandangan  fikih  berkenaan  dengan  anak  sah  ini,  dapat dipahami  bahwa  anak  sah  dimulai  sejak  terjadinya  konsepsi  atau  pembuahan  sel telur ( ovum ) oleh sperma  yang terjadi  pada rahim  wanita calon ibu  dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam di dalam rahim perkawinan yang sah, dan dari sinilah penetapan  anak  sah  tersebut  dilakukan  (Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Tarigan 2004: 278).
Hukum  Islam  menegaskan  bahwa  seorang  anak  agar  dapat  dianggap sebagai  anak  yang  sah  dari  suami  ibunya,  maka  anak  itu  harus  lahir  sekurang- kurangnya enam bukan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „ iddah selama empat  bulan  sepuluh  hari  sesudah  perkawinan  terputus  (Amiur  Nuruddin  dan Azhari  Akmal  Tarigan  2004:  280).  Mengenai  tenggang  waktu  ini  ada  aliran  di antara  ahli  fikih  yang  berpendapat  bahwa  seorang  anak  yang  lahir  setelah melampaui  tenggang  „ iddah sesudah  perkawinan  terputus,  adalah  anak  sah  dari bekas  suaminya  asal  dapat  dianggap  bahwa  kelahirannya  disebabkan  oleh  per- buatan  bersetubuh  antara  bekas  suami  isteri  itu  (Amiur  Nuruddin  dan  Azhari Akmal Tarigan 2004: 280).
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  anak  yang  lahir  kurang  dari  enam bulan  sejak  masa  perkawinan,  maka  anak  tersebut  tidak  dapat  dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya, walaupun lahir dalam perkawinan yang sah. Si bayi  hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibunya  saja,  dan  dalam  pandangan hukum Islam, dan menurut Abdul Manan (2006: 79) ada empat syarat agar nasab anak itu dianggap sah, yaitu:
a. Kehamilan  bagi  seorang  isteri  bukan  hal  yang  mustahil,  artinya  normal  dan wajar untuk hamil;
b. Tenggang  waktu  kelahiran  dengan  pelaksanaan  perkawinan  minimal  enam bulan  sejak  perkawinan  dilaksanakan,  dan  ini  merupakan ijma ‟ (kesepakatan ulama) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan;
c. Anak  yang  lahir  itu  terjadi  dalam  waktu  kurang  dari  masa  sepanjang kehamilan; tentang hal ini masih terjadi perselisihan oleh pakar hukum Islam;
d. Suami  tidak  mengingkari  anak  tersebut  melalui  lembaga li’an ,  dan  jika seorang  laki-laki  ragu  tentang  batas  minimal  tidak  terpenuhi  dalam  masa kehamilan  atau  batas  maksimal  kehamilan  terlampaui,  maka  ada  alasan  bagi suami  untuk  mengingkari  anak  yang  dikandung  oleh  isterinya  dengan  cara li’an .

## 2. Anak luar kawin
Pengertian anak luar kawin ( natuurlijk kind ) dalam persepsi Hukum Islam dan  KUHPerdata  adalah  berbeda.  Hukum  Islam  memandang  bahwa  setiap hubungan seksual di luar perkawinan, apakah menyebabkan kehamilan atau tidak, adalah perzinaan, dan perbuatan zina merupakan  dosa besar. Anak di  luar kawin adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan,  sedangkan  perempuan  itu tidak  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  pria  yang  menyetubuhi- nya (Abdul Manan 2006: 80).
Menurut  Abdul  Manan  (2006:  81),  dalam  praktik  hukum  perdata  penger- tian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:
a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain  yang  mengakibatkan  hamil  dan  melahirkan  anak,  maka  anak  tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin;
b. Apabila  orang  tua  anak  di  luar  kawin  itu  masih  sama-sama  bujang,  mereka mengadakan  hubungan  seksual  dan  hamil  serta  melahirkan  anak,  maka  anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua  biologisnya  apabila  mereka  menikah,  dalam  akta  perkawinan  dapat dicantumkan pengakuan ( erkennen ) di pinggir akta perkawinannya.
Suatu perkawinan dikatakan sah menurut perspektif Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun-rukun nikah, yakni wali nikah, dua orang saksi nikah, dan ijab  qabul  (akad).  Hubungan  biologis  yang  halal,  dan  anak  yang  dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan semacam ini secara syar’i dan yuridis dinyatakan sebagai  anak  yang  sah.  Hubungan  biologis  yang  dilakukan  tanpa  melalui  akad nikah, maka disebut dengan zina. Anak  yang lahir dari akibat hubungan biologis tersebut  disebut  dengan  anak  zina  atau  anak  luar  kawin,  meskipun  anak  tersebut dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah  karena  wanita  yang  melahirkan  anak tersebut  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  (bapak  biologis)  kemudian melangsungkan  perkawinan  yang  sah.  Dalam  pandangan  hukum  Islam,  antara anak luar nikah dan anak zina ada dalam istilah dan makna yang sama.
Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  ibu,  tetapi  ia tidak  dibenihkan  oleh  seorang  laki-laki  yang  terikat  hubungan  perkawinan  sah dengan  wanita  lain,  dan  tidak  pula  termasuk  kategori  anak  sumbang  atau  anak zina.  Intinya,  anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  lahir  dari  hubungan  seksual seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  keduanya  masih  berstatus  lajang,  dan dilakukan  dengan  cara  suka  sama  suka,  dan  telah  berusia  15  (lima  belas)  tahun atau  lebih.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah  (anak  luar  kawin)  dalam  BW ( Burgerlijk Wetboek ) dinamakan natuurlijke kind (M. Anshary 2014:59).
Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974,  menentukan  bahwa  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak luar kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  dan  hanya  memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya adalah anak  yang dibenihkan dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah,  disebut  anak  luar  nikah  dan  hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu  yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja, sedangkan anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tetapi kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, maka anak tersebut dipandang sebagai anak yang sah.
Ada satu hal kontroversi jika melihat status anak tidak sah atau anak luar kawin  yang  kemudian  “dilegitimasi”  oleh  undang-undang.  Kontroversialnya
adalah ada diktum dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir “dalam perkawinan yang sah”, jelas sekali pengertian ini  tidak  menghiraukan  terjadinya  konsepsi  si  anak  di  dalam  rahim  (Amiur Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan  2004:  287).  Ironisnya  kawin  hamil  justru dijustifikasi  oleh  KHI  seperti  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  53  yang  menyatakan bahwa:
Ayat (1):   seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Ayat (2):  perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Ayat (3):  dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlu- kan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

## D. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Hukum Anak Luar Kawin
Diskriminasi  serta  ketidakadilan  perilaku  dan  sikap  lahiriah  kepada  anak, sering terjadi di masyarakat, yang pengaruhnya tentu tidak baik bagi pembentukan karakter anak, bahkan untuk masa depan anak. Diskriminasi tersebut dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, termasuk di lingkungan keluarga.
Diskriminasi  terhadap  anak  dalam  lingkungan  keluarga,  misalnya  ketika kedua  orang  tua  tidak  menjaga  keadilan  dalam  perilaku  dan  sikap  lahiriahnya  di antara  anak-anak,  maka  yang  seharusnya  kehidupan  di  lingkungan  keluarga berjalan  harmonis,  justru  sebaliknya  akan  menimbul  percekcokan  pada  sesama anggota  keluarga,  karena  akibat  diskriminasi  ini  sendiri  akan  mempengaruhi seluruh  anggota  keluarga,  padahal  berdasarkan  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945, ditentukan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Ironisnya,  pemerintah  dan  berbagai  elemen  masyarakat  lainnya  selalu  meng- himbau  agar  jangan  ada  diskriminasi  terhadap  anak,  tetapi  jika  diperhatikan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (seperti  UU  No.  1  Tahun  1974), justru diskriminasi ini sendiri masih dilegalisasi.
Khusus  terkait  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974,  masih  ada  ketentuan  yang bersifat diskriminatif, hal ini berkenaan dengan kedudukan anak dalam keluarga, bahwa berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak  yang dilahirkan dalam perkawinan  yang sah, dan  anak  yang dilahirkan dari perkawinan  yang  tidak  sah  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya.  Ketentuan  ini  jika  ditinjau  dari  kepentingan  anak,  akan memberatkan bagi ibunya dan juga terhadap diri anak itu sendiri, sebab pengertian perkawinan yang sah dalam konteks ini,  yang apabila dihubungkan dengan Pasal 2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974,  maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak tercatat  dianggap  sebagai  anak  tidak  sah,  dengan  kata  lain  tidak  mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
Adanya diskriminasi terhadap anak akibat ketentuan tersebut di atas, telah menimbulkan ketidakpastian hukum  terhadap hak waris  anak  dari  ayah biologis- nya,  sehingga  pada  tahun  2010  telah  diajukan  permohonan  kepada  Mahkamah Konstitusi  (uji  materil)  terhadap  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974.  Pihak yang  terkait  dalam  uji  materil  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  kepada Mahkamah  Konstitusi  ini  yaitu,  pihak  Pemohon  adalah  Machicha  Mochtar seorang  mantan  isteri  siri  (almarhum)  Moerdiono  yang  telah  memiliki  seorang anak bernama M. Iqbal Ramadhan, tetapi anak tersebut tidak mendapat pengakuan secara hukum negara sebagai anak ayah kandungnya, karena pernikahannya tidak dicatat  di  lembaga  pernikahan  resmi  di  Indonesia,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  dengan  alasan  bahwa  pada  saat  ibunya  menikah  dengan  (almarhum) Moerdiono,  beliau  masih  terikat  perkawinan  dengan  isteri  yang  lain,  sehingga tidak dapat dicatat. Akibat lebih lanjut bahwa M. Iqbal Ramadhan kehilangan hak mewaris dari (almarhum) Moerdiono.
Awalnya nikah siri ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Umar  bin  Khattab  ketika  beliau  mendapat  pengaduan  perkara  tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan.  Saat  ini,  pengertian  nikah  siri  diperluas,  yaitu  termasuk  perkawinan yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  tetapi  belum/tidak  dicatatkan  di
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  bagi  orang  yang  beragama  Islam  (Abdi  Koro 2012: 345).
Sejumlah  alasan  yang  diajukan  oleh  pihak  Pemohon  dalam  permohonan uji materil UU No. 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, terutama berkaitan dengan Pasal 2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1).  Pasal  ini  justru  menimbulkan  ketidakpastian hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  Pemohon  berkaitan  dengan  status perkawinan  dan  status  hukum  anaknya  yang  dihasilkan  dari  hasil  perkawinan. Alasan  berikutnya  bahwa  hak  konstitusional  Pemohon  yang  telah  dilanggar  dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal pokok dalam UUD 1945  yang terkait hak asasi manusia itu merupakan alasan kuat bahwa pihak Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional  untuk  mendapatkan pengesahan  atas pernikahan dan status hukum anaknya, sedangkan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah  dicederai  oleh  norma  hukum  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Norma  hukum ini  jelas  tidak  adil  dan  merugikan  karena  perkawinan  Pemohon  adalah  sah  dan sesuai  dengan  rukun  nikah  dalam  Islam.  Merujuk  ke  norma  konstitusional  yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah, tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974,  dapat diketahui  bahwa  norma  hukum  yang  mengharuskan  sebuah  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  telah  mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi  tidak  sah  menurut  norma  hukum.  Kemudian  secara  otomatis  hal  ini berdampak  kepada  status  anak  yang  dilahirkan  Pemohon  ikut  tidak  menjadi  sah menurut norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga jelas telah terjadi pelanggaran  oleh  norma  hukum  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan yang menyatakan bahwa “Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak
mungkin  dilakukan  maka  tata  hukum  akan  memaksakan  hal  lain,  yang  sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu” (Nurul Irfan 2013: 136).
Pihak  Pemohon  berusaha  keras  untuk  mengajukan  uji  materil  ke Mahkamah Konstitusi dengan mengemukakan bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal  28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut adalah  setiap  orang  memiliki  kedudukan  dan  hak  yang  sama  termasuk  haknya untuk  mendapatkan  pengesahan  atas  pernikahan  dan  status  hukum  anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Diskriminasi  dalam  penerapan  norma  hukum  tidak  ada  terhadap  setiap orang  disebabkan  cara  pernikahan  yang  ditempuhnya  berbeda  dan  anak  yang dilahirkan  dari  pernikahan  tersebut  adalah  sah  di  hadapan  hukum,  serta  tidak diperlakukan  berbeda,  tetapi  dalam  praktiknya  justru  norma  agama  telah  diabai- kan  oleh  kepentingan  pemaksa,  yaitu  norma  hukum  perkawinan  Pemohon  yang sudah  sah  berdasarkan  rukun  nikah  dan  norma  agama  Islam,  menurut  norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (Nurul Irfan 2013: 136-137).
Fungsi  dan  kedudukan  pencatatan  perkawinan,  menurut  Bagir  Manan, adalah  untuk  menjamin  ketertiban  hukum  yang  berfungsi  sebagai  instrumen kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  selain  sebagai  salah  satu  alat  bukti perkawinan, dan jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut  agama,  karena  itu  telah  sah  pula  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1 Tahun  1974,  tetapi  belum  dicatat,  maka  cukup  dilakukan  pencatatan  (Neng Djubaidah  2012:  159).  Alasan  lebih  lanjut  yang  diajukan  oleh  pihak  Pemohon, pemberlakuan  norma  hukum  ini  berdampak  terhadap  status  hukum  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  Pemohon  menjadi  anak  di  luar  nikah  berdasarkan ketentuan  norma  hukum  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974.  Di  sisi lain,  perlakuan  diskriminatif  ini  sudah  tentu  menimbulkan  permasalahan  karena status  seorang anak di  muka hukum  menjadi  tidak jelas dan sah. Padahal, dalam
UUD  1945  dinyatakan  anak  terlantar  saja,  yang  orang  tuanya  tidak  jelas, dipelihara oleh negara.
Kenyataannya  hal  yang  berbeda  diperlakukan  terhadap  anak  Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU No. 1 Tahun 1974. Konstitusi Republik Indonesia  tidak  menghendaki  sesuatu  yang  sudah  sesuai  dengan  norma  agama justru  dianggap  melanggar  hukum  berdasarkan  norma  hukum.  Argumentasi  kuat oleh  pihak  Pemohon  bahwa  Pemohon  memiliki  hubungan  sebab-akibat  antara kerugian  konstitusional  dengan  berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974,  khususnya Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1),  yaitu  yang  berkaitan  dengan  pencatatn perkawinan  dan  hubungan  hukum  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang tidak dicatatkan.
Pelanggaran  atas  hak  konstitusional  Pemohon  sebagai  warga  negara Republik Indonesia telah terjadi, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974  tersebut  bertentangan dengan Pasal  28B  ayat  (1) dan  ayat  (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan agama yang dianut Pemohon, yaitu agama Islam, tidak mendapatkan kepastian hukum pula.
UUD  1945  jelas-jelas  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak,  tetapi kenyataannya  sejak  lahirnya  anak  Pemohon  telah  mendapat  perlakuan diskriminatif,  yaitu  dengan  dihilangkannya  asal-usul  dari  anak  Pemohon  dengan hanya  mencantumkan  nama  Pemohon  dalam  akta  kelahirannya  dan  negara  telah menghilangkan  hak  anak  untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang karena  dengan  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya menyebabkan  suami  dari  Pemohon  tidak  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai anak Pemohon.
Tidak  ada  seorang  anak  pun  yang  dilahirkan  di  muka  bumi  ini  dapat dipersalahkan  dan  diperlakukan  diskriminatif,  karena  cara  pernikahan  yang ditempuh  kedua  orang  tuanya  berbeda,  tetapi  sah  menurut  ketentuan  norma agama. Anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di  hadapan hukum.  Kenyataannya maksud  dan tujuan diundangkannya  UU
No.  1  Tahun  1974  berkaitan  pencatatan  perkawinan  dan  anak  yang  lahir  dari sebuah  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  dianggap  sebagai  anak  di  luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Nurul Irfan 2013: 138).
Lebih  lanjut  pihak  Pemohon  berusaha  mengemukakan  berbagai  alasan yuridis  bahwa  norma  konstitusi  yang  termaktub  dalam  UUD  1945  salah  satunya mengandung  tujuan  hukum.  Tujuan  hukum  dapat  ditinjau  dari  teori  etis  ( etische theorie )  yang  menyatakan  hukum  hanya  semata-mata  bertujuan  mewujudkan keadilan.  Kelemahannya  adalah  peraturan  tidak  mungkin  dibuat  untuk  mengatur setiap  orang  dan  setiap  kasus,  tetapi  dibuat  untuk  umum,  yang  sifatnya  abstrak dan  hipotesis.  Kelemahan  lainnya  adalah  hukum  tidak  selalu  mewujudkan keadilan.  Menurut  teori  utilitis  ( utilities  theorie ),  hukum  bertujuan  mewujudkan semata-mata  apa  yang  berfaedah  saja.  Hukum  bertujuan  menjamin  adanya kebahagiaan  sebanyak-banyaknya  pada  orang  sebanyak-banyaknya.  Kelemahan- nya  adalah  hanya  memperhatikan  hal-hal  umum,  dan  terlalu  individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum.
Teori  selanjutnya  adalah  campuran  dari  kedua  teori  tersebut  yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan  menurut  dua  asas,  yaitu  keadilan  dan  faedah.  Utrecht  menyatakan hukum  bertugas  menjamin  adanya  kepastian  hukum  ( rechtszekerheid )  dalam pergaulan  manusia.  Dalam  tugas  itu  tersimpul  dua  tugas  lain,  yaitu  harus menjamin  keadilan  serta  hukum  tetap  berguna.  Dalam  kedua  tugas  tersebut tersimpul pula tugas ketiga  yaitu hukum bertugas polisionil ( politionele taak van het  recht ).  Hukum  menjaga  agar  dalam  masyarakat  tidak  terjadi  main  hakim sendiri  ( eigenrichting ).  Wirjono  Prodjodikoro  berpendapat  tujuan  hukum  adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat.
Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  pokok  per- mohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2)  UU No.  1  Tahun  1974  yang  menyatakan,  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”,  dan  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1 Tahun  1974  yang  menyatakan,  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya
mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  khususnya mengenai  hak  untuk  mendapatkan  status  hukum  anak.  Selanjutnya  menimbang bahwa  pokok  permasalahan  hukum  mengenai  pencatatan  perkawinan  menurut peraturan  perundang-undangan  adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal  meaning ) pencatatan perkawinan.
Mahkamah  Konstitusi  juga  berpendapat  bahwa  pencatatan  perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan pencatatan merupakan  kewajiban  administratif  yang  diwajibkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  agama  dari  masing-masing  pasangan  calon mempelai.  Diwajibkannya  pencatatan  perkawinan  oleh  negara  melalui  peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.
Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,  menurut  Mahkamah  Konstitusi,  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama,  dari  perspektif  negara,  pencatatan  dimaksud  diwajibkan  dalam  rangka fungsi  negara  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang  merupakan  tanggung jawab  negara  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis  yang  diatur  serta  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif  yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan  oleh  negara terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  yang  bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien (Nurul Irfan 2013: 144-145).
Secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa terjadinya  pertemuan  antara ovum dan spermatozoa ,  baik  melalui  hubungan seksual  ( coitus ),  maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi yang  menyebabkan  terjadinya  pembuahan.  Tidak  tepat  dan  tidak  adil  manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan
laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut  sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih  manakala  berdasarkan  perkembangan teknologi  yang  ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
Mahkamah  Konstitusi  menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya”  harus  dibaca  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan (antara  lain  keterangan  ahli)  dan  teknologi  (Tes  DNA)  dan/atau  alat  bukti  lain (saksi, fakta, berkas perkara pengadilan, fatwa MUI) menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Selanjutnya  Mahkamah  Konstitusi  menimbang  bahwa,  berdasarkan seluruh  pertimbangan  di  atas,  maka  dalil  para  Pemohon  sepanjang  menyangkut Pasal  2 ayat  (2)  UU No. 1 Tahun 1974  tidak beralasan menurut  hukum.  Adapun Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”  adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat ( conditionally  unconstitutional ),  yaitu  inkonstitutional  sepanjang  ayat  tersebut dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibukti- kan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  tidak  merupakan  syarat  sah  suatu  perkawinan,  karena  syarat  sah perkawinan  adalah  sesuai  syarat  atau  ketentuan  yang  terdapat  dalam  ajaran (kaedah)  agama,  tetapi  pencatatan  perkawinan  mutlak  harus  dilaksanakan  demi melindungi hak-hak para pihak dalam satu keluarga, yang terdiri dari suami, isteri dan  anak/anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  itu.  Melalui  pencatatan
perkawinan  yang diikuti dengan terbitnya Buku Nikah, akan dapat membuktikan bahwa  seseorang  memang  benar  sedang  terikat  dalam  satu  ikatan  perkawinan, sehingga  para  pihak  dapat  menuntut  hak-haknya  dan  dituntut  untuk  memenuhi kewajibannya  yang  tertuang  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Dengan  demikian, pencatatan  perkawinan  dilakukan  bukan  bertujuan  untuk  membuktikan  sahnya perkawinan  dalam  pengertian  sah  menurut  agama,  tetapi  semata-mata  hanya sebagai  pengakuan  (legalisasi)  dari  negara  bahwa  para  pihak  dalam  perkawinan memang  benar  terikat  dalam  suatu  ikatan  perkawinan,  dengan  kata  lain  untuk membuktikan identitas diri seseorang bahwa dirinya adalah benar suami atau isteri dari  seseorang,  serta  untuk  membuktikan  status  seorang  anak  sebagai  anak  dari pasangan suami isteri.
Hal  ini  sesuai  dengan  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang menyebutkan  bahwa  faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang- undangan  merupakan  kewajiban  administratif.  Makna  pentingnya  kewajiban administratif  berupa  pencatatan  perkawinan  tersebut,  menurut  Mahkamah,  dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:
a. dari  perspektif  negara,  pencatatan  dimaksud  diwajibkan  dalam  rangka  fungsi negara  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang  merupakan  tanggung jawab  negara  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan vide  Pasal  28I  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UUD  1945.  Sekiranya  pencatatan dimaksud  dianggap  sebagai  pembatasan,  pencatatan  demikian  menurut Mahkamah  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  konstitusional  karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan orang lain, dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
b. pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan,  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan  yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang  sangat  luas,  di  kemudian  hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan oleh  negara  terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  yang bersangkutan  dapat  terselenggara  secara  efektif  dan  efisien.  Artinya,  dengan dimilikinya  bukti  otentik  perkawinan,  hak-hak  yang  timbul  sebagai  akibat perkawinan  dapat  terlindungi  dan  terlayani  dengan  baik,  karena  tidak diperlukan  proses  pembuktian  yang  memakan  waktu,  uang,  tenaga,  dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal  55  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  mengatur  bahwa  bila  asal-usul  anak tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  otentik  maka  mengenai  hal  itu  akan ditetapkan  dengan  putusan  pengadilan  yang  berwenang.  Pembuktian  yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

## E. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Kesimpulan  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  status  hukum anak luar kawin yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  dan  keluarga ayahnya  setelah  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah.

## 2. Saran
Sehubungan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah dinyatakan oleh Mahkamah  Konstitusi  adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945,  yaitu  Pasal  28B ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945,  maka  terhadap  anak yang  lahir  dari  perkawinan  siri  (perkawinan  tidak  tercatat),  harus  dianggap sebagai anak sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdi Koro. 2012. Perlindungan Anak di Bawah Umur . Bandung: P.T Alumni.
Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ahmad  Rofiq.  2013. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal.  2004. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Prenadia Media.
Andi  Syamsu  Alam  dan  Fauzan.  2008. Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif Islam . Jakarta: Pena Media.
Anshary, M.  2014. Kedudukan Anak dalam Perspektif  Hukum Islam dan  Hukum Nasional . Bandung: CV. Mandar Maju.
Hamid  Sarong.  2005. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Banda  Aceh: Yayasan PeNa.
Neng  Djubaidah.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat . Jakarta: Sinar Grafika.
Nurul Irfan. 2013. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam . Jakarta: Amzah. Soedharyo Soimin. 2010. Hukum Orang dan Keluarga .  Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik  Indonesia,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Ida Martinelli Pekerjaan :  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jabatan :  Lektor Kepala Nomor HP :  085277368705 E-mail :  idamartinelli1964@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan