## KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM SERTA PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM AL-QURAN

## Hemlan Elhany
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Kota Metro Lampung 34111 hemlanceraci@gmail.com

## Abstrack
Immediately,  after  the  Prophet  Muhammad  received  the  revelation he began his prophetic mission. Through a very heavy struggle, for 13 years in  Mecca,  he  only  gained  followers  of  no  more  than  100  people.  After migrating to Medina, he gained a lot of sympathy and followers, even able to build a free and independent Islamic community under the leadership of the Prophet. In this city of Medina, in less than two years, he has published a charter  which  regulates  the  life  and  relationships  between  such  diverse communities.  The  charter  is  known  as  the  Charter  of  Medina  (Shohifah- Madinah). In the 10-year period the Prophet in Medina had built a (civilized) society,  civil  society.  In  this  country  of  Medina,  for  Muslims,  the  Prophet Muhammad is everything. He is the Apostle of Allah with authority based on  prophethood  as  well  as  community  leader  and  head  of  state,  head  of government.  He  became  the  leader  of  God's  decree.  As  a  leader  sharing decisions  is  taken  through  deliberation,  and  if  the  decision  is  determined based on his personal instincts he always controls by divine revelation. The Qur'an  is  a  perfect  norm  of  life  for  mankind.  In  there  are  concepts  about ethics,  politics,  economics,  and  society.  There  are  a  number  of  verses  that contain  instructions  and  guidelines  in  the  life  of  society  and  the  state,  in terms of leadership and government.
Keyworad: pemimpin, islam, pemerintahan dalam al qur’an

## A. PENDAHULUAN
Dalam terminologi Islam ada istilah yang diberi lebih dari satu makna, yaitu  istilah  “Khilafah”.  Istilah  ini  pada  suatu  sisi  diberi  arti  “imamah” (kepemimpinan),  dan  pada  sisi  yang  lain  diartikan  dengan  “imarah” (pemerintahan). Didalam Al-Quran terdapat sebanyak 23 ayat yang tersebar pada  13  surat  yang  mengunakan  istilah  khilafah  yang  digolongkan  dalam arti  “imarah”  (  pemerintahan).  Dan  sebanyak  10  ayat  pada  4  surat  yang digolongkan  dalam  arti  “imamah”  (kepemimpinan). 1 Namun,  secara  lebih jelas, dalam Al-Quran dapat ditemukan sejumlah kata yang pada prinsipnya memiliki makna yang sangat berdekatan. Kata (istilah) tersebut seperti: kata khilafah,  imamah,  imarah,  dan  al-mulk (kerajaan),  tidak  dimaksudkan  dalam Al-Quran  selain  kepemimpinan  dalam  pengertian  umum,  dan  tidak dimaksudkan  pada  sistem  pemerintahan  tertentu.  Identifikasi  mengenai istilah dan terhadap sejumlah ayat dan surat dalam Al-Quran, dalam rangka mendahului tulisan ini, tidak dimaksudkan untuk membuka wacana diskusi di  sekitar  “terminologi”  tentang  tema yang  akan  ditelaah, melainkan  akan memberikan suatu wacana pemahaman dan menjadikannya sebagai bahan referensi  pedoman  pembahasaan  yang  lebih  terfokus.  Tulisan  ini  hanya akan  berbicara  di  sekitar  subtema  yang  lebih  spesifik  yaitu  mengenai prinsip-prinsip  pemerintahan  sepanjang  yang  terdapat  dalam  kandungan ayat Al-Quran.
Bahwa  Al-Quran  merupakan  suatu  norma  kehidupan  yang  sempurna untuk  umat  manusia  dalam  seluruh  perjalanan  hidupnya.  Di  dalam  Al- Quran  terdapat  konsep-konsep  tentang  etika,  politik,  ekonomi,  dan masyarakat. 2 Di  dalam  Al-Quran  memang  terdapat  sejumlah  ayat  yang mengandun  petunjuk  dan  pedoman  bagi  manusia  dalam  hidup bermasyarakat dan bernegara, mengenai kepemimpinan dan pemerintahan.
Guna  memenuhi  tuntutan  tema  pada  bagian  I,  sistem  kepemimpinan akan  di  deskripsikan  secara  selayang  pandang,  yaitu  sistem  keemimpinan dalam  Islam  yang  telah  berlangsung selama  ini semenjak  Rasulullah  SAW sampai memasuki masa yang panjang sesudahnya, serta berbagai pemikiran yang  relevan  pada  bagian  II.  Analisis  mengenai  prinsip-prinsip pemerintahan,  sebagai  tema  pokok,  dilakukan  atas  dasar  perpsektif  para pemikir muslim di bidang politik, ketata-negaraan dan pemerintahan, serta interprestasi para ahli tafsir Al-Quran.

## B. KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM
Kepemimpinan  (Pemimpin)  dalam  Islam  adalah  sebuah  tuntutan syar’i.  Hal  ini  disyaratkan  oleh  Rasulullah  SAW  sebagaimana  sabdanya
1 A fazlurrahman, Indeks Al-Quran (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).h.170 2 A fazlurrahman.h.121
yang  berbunyi:  “Apabila  bepergian  tiga  orang  dalam  perjalanan  maka hendaklah  mereka  mengangkat  salah  satu  diantaranya  untuk  menjadi pemimpin”  (HR.  Abu  Dawud). 3 Lebih  jauh  Allah  menegaskan  dalam berbagai  surat  dan  dalam  berbagai  ayat  Al-Quran,  diantaranya  surat  Al- Anbiya (21) ayat 73, yang artinya: “Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin  yang  memberi  petunjuk  dengan  perintah  kami  dan telah  kami  wahyukan  kepada  mereka  agar  mengajarkan  kebajikan, mendirikan  sholat,  menunaikan  zakat,  dan  hanya  kepada  kami  mereka menyembah”. 4 Dalam  surat  As-Sajdah  (32)  ayat  24,  artinya:  “dan  kami jadikan  diantara  mereka  pemimpin-pemimpin  yang  memberi  petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka meyakini ayat-ayat kami.” 5
Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits diatas menunjuk adanya keharusan bagi  orang-orang  yang  beriman  untuk  mengangkat  para  pemimpin  yang dalam  kepemimpinannya  harus  berpedoman  kepada  perintah  dan  ajaran Allah, harus berlandaskan syariat.

## 1. Kepemimpinan semasa Nabi SAW
Segera,  setelah  Nabi  Muhammad  SAW  menerima  wahyu  beliau memulai misi kenabiaannya (prophotic-vision). Melalui perjuangan yang amat sangat berat, selama 13 tahun di Mekkah, beliau hanya memperoleh pengikut  tidak  lebih  dari  100  orang  saja.  Setelah  hijrah  ke  Madinah barulah  beliau memperoleh  simpati  dan  pengikut  yang  banyak,  bahkan telah dapat membangun satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah  pimpinan  Nabi.  Di  Kota  Madinah  ini,  kurang  dari  dua  tahun, beliau telah mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan  hubungan  antar  komunitas  yan  begitu  majemuk.  Piagam  tersebut dikenal  dengan Piagam  Madinah (Shohifah-Madinah). 6 Dalam  masa  10 tahun  Nabi  di  Madinah  telah  dibangun  suatu  masyarakat  yang berperadaban (modern), masyarakat madani. Di negara Madinah ini, bagi umat  Islam,  Nabi  Muhammad  adalah  segala-galanya.  Beliau  adalah Rasul  Allah  dengan  otoritas  yang  berlandaskan  kenabian  sekaligus pemimpin  masyarakat  dan  kepala  negara,  kepala  pemerintahan.  Beliau
3 Imam Nawawi, Riadhus-Sholihin , II (Jakarta: Pustaka Amani, tt).h.96
4 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, 1989).h.504 5 Departemen Agama RI.h.663 6 Piagam  Madinah  (Madinah-charter)  berisi  47  butir  pernyataan,  yang  intinya menyangkut  dua  hal,  yaitu  bahwa:  semua  pemeluk  Islam  meskipun  berasal  dari  berbagai suku  tetapi  merupakan  satu  komunitas.  Bahwa  hubungan  antara  komunitas  Islam  dan komunitas  lainnya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip:  bertetangga  baik,  saling  bantu,  saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. (Baca: Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, 1993), h.9-16.
menjadi  pemimpin  atas  ketetapan  Tuhan.  Sebagai  seorang  pemimpin berbagi keputusan diambil melalui musyawarah, dan apabila keputusan yang ditetapkan berdasarkan naluri pribadinya beliau selalu kontrol oleh wahyu Ilahi.

## 2. Kepemimpinan masa Khulafaur-Rasyidin
Setelah  Nabi  Muhammad  wafat  kepemimpinan  dilanjutkan  oleh penggantinya,  yaitu  para  Khalifah  Khulafaur-Rasyidin.  Pengangkatan para  Khalifah  didasarkan  atas musyawarah walaupun  dalam  pola musyawarah yang beragama, karena memang tidak ada pola yang baku berkenaan  dengan  pola  pengangkatan  khalifah  (pemimpin)  atau  kepala negara.  Abu  Bakar  dipilih  menjadi  khalifah  pertama  dalam  satu pertemuan yang berlangsung antara tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshor hari kedua wafatnya Nabi. Dalam musyawatrah terbuka itu hanya lima orang  yang  hadir  mewakili  semua  unsur  yang  ada.  Umar  bin  Khattab diagkat melalui penunjukan (rekomendasi ) pendahulunya, tidak melalui pemilihan  dalam  pertemuan  terbuka,  namun  telah  dikonsultasikan terlebih  dahulu  dengan  beberapa  shabat  senior.  Usman  bin  Affan diangkat  melalui  sebuah  pertemuan  terbuka  oleh  “dewan  formatur” (yang  dikenal  dengan ahlul  halli  wal-aqd). 7 Keabsahannya  ditolak  oleh sebagian masyarakat terutama dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Fenomena pengangkatan  Ali sebagai  Khalifah  dalam  situasi suara  yang tidak  bulat  membuahkan  suatu  pemerintahan  yang  penuh pemberontakan  dan  pada  gilirannya  mencapai  titik  kritis  terjadinya desintegrasi umat.
3. Kepemimpinan Pasca Khulafaur-Rasyidin.
Pada  masa  Khulafaur-Rasyidin  suksesi  kepemimpinan  berlangsung secara  musyawarah  dengan kontrak  sosial. 8 ditandai  prosesi  simbolik dengan bai’at. 9 Sistem  musyawarah  terbuka  ini  merupakan  pola  baku
7 Ahlul-halli  wal-aqdi diberi  makna  identik  dengan  Ahl  Al-Syura  atau  Majelis Permusyawartan. Menurut Al-Maududi, bahwa yang termasuk kelompok ini adalah orang- orang  yang  secara  terus  menerus  memegang  kedudukan  yang  sangat  dipercaya  selama jangka  waktu  lama  dan  dengan  demikian  dibei  hak  untuk  mengambil  keputusan  bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat. Diantara mereka itu ialah, seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, semua orang yang dapat memberikan saran dan telah berperang dalam peperangan Badr (ahl al-Syura wa ahl al-Badr). Baca: Abd A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam , (Bandung, Penerbit Mizan, 1995), terjemahan Asep Hikmat, h. 262.
8 Dalam Kontrak  Sosial hubungan  antara  Khalifah  dengan  umat  merupakan hubungan  antara  dua  peserta  dari  suatu  kesepakatan,  yang  memebrikan  kepada  msing- masing  hak  dan  kewajiban  atas  dasar  timbal  balik  tercermin  dalam  bai’at  yang  disusul dengan pidato pengukuhan. (Munawir Syadzali, Op. Cit., h.31) 9 Bai’at  ada  dua  macam,  yaitu Bai’at khusus  dan Ba’iat umum.  Bai’at  khusus dilakukan oleh Dewan Permusyawaratan (Ahl-hall wal-aqd). Bai’at umum dilakukan setelah bai’at  khusus  yang  merupakan    pernyataan  atau  ikrar  kesetiaan,  ketaatan  dan  pengakuan atas pemerintahan yang berkuasa. Bai’at khusus merupakan dari bai’at umum dalam situasi
pada  masa  itu.  Dengan  wafatnya  Ali  bin  Abi  Thalib,  khalifah  keempat maka berakhirlah era Khulafaur-rasyidin, dan sejak itu pula berakhirlah tradisi pengisian jabatan kepala Negara (Khalifah) melalui musyawarah. Mu’awiyah  bin  Abu  Sufyan  mendapat  keududukan  menjelang  khalifah melalui  ketajaman  pedang  dan  tipu  muslihatnya.  Menjelang  akhir hayatnya    Mu’awiyah  menunjuk  Yazid,  putranya,  sebagai  calon penggantinya.  Dan  fenomena  seperti  ini  berlanjut  pada  masa  Dinasti Umayyah  berkuasa,  sampai  digantikan  oleh  daulah  Abasyiyah  yang ternyata  memantapkan  tradisi  pendahulunya  dalam  hal  penggantian kekuasaan.  Pemerintahakan  dijalankan  dengan  sistem monarki ,  dimana pengisian  jabtan  kepala  Negara  (khalifah)  ditemukan  atas  dasar keturunan ( dynastic). 10 Menarik untuk disimak, bahwa meskipun kedua dinasti, Mu’awiyah dan Abbasyiyah, telah menyimpang dari tradisi yang bersifat demokratik, dalam hal pengangkatan Khalifah, menjadi bercorak monarki,  para  khalifah  Umaiyah  menganggap  bahwa  jabatan  Khalifah adalah  suatu  lembaga  politik  (pemerintahan)  semata,  tanpa  pretensi bahwa  mereka  memiliki  otoritas  keagamaan  sebagai  wakil  Tuhan  di bumi. Sedang pada kekhalifahan dinasti Abasyiyah, yang kemungkinan pengaruh  alam  pikiran  Persia  pra-Islam,  berkembang  paham  bahwa khalifah  memerintah  berdasarkan  mandat  dari  Tuhan  dan  bukan  dari rakyat. Oleh karenanya kekuasaan khalifah adalah suci dan mutlaq.

## 4. Kepemimpinan  Menurut  Pemikir  Muslim  Masa  Klasik  dan Pertengahan.
Uraian secara dalam beberapa point diatas berkenaan dengan sistem Kepemimpinan  Islam  sebagai  suatu  relitas  yang  sudah  berlangsung. Berikut  ini  abstraksi  mengenai  pemikiran  beberapa  tokoh  pemikir, sarjana  Muslim,  yang  mencurahkan  perhatiannya  begitu  antusias mengenai bagaimana sebaiknya sistem kepemimpinan dalam politik atau pemerintahan Islam pada umumnya. Mereka itu ialah Ibnu Abi Rabi’, Al- Farabi,  Mawardi,  Al-Ghazali,  Ibnu  Taimiyah  yang  hidup  setelah runtuhnya  kekuasaan  Abasyiyah  di  Baghdad,  dan  Ibnu  Khaldun  yang hidup  di  Abad  IV  M.  Mereka  ini  dianggap  sebagai  eksponen  yang
ketika terjadi suksesi kepemimpinan. (Lihat: RKAS. Abdurrahman, Bai’at Satu Prinsip Gerakan Islam, (Jakarta, Elfawaz Press, 1993), terjemahan Bambang Syaiful Maarif, h.48 10 Sejak  pengangkatan  Abu  Bakar,  Umar,  Usman  dan  Ali  sebagi  khalifah  Rasul menjadi dasar terbentuknya model pemerintahan Khilafah dalam sejarah Islam yang berlanjut pada  Dinasti  Umayyah  di  damaskus,  Dinasti  Abasyiyah  di  Bagdad,  Dinasti  Umaiyah  di Spanyol, Dinasti Fatimiah di Mesir, Turki Usmani di Istambul, Safawi di Persia, dan Kerajaan Mogul  di  India.Model  pemerintahan  khilafah  dunia  Islam  berakhir  diTurki  sejak  Mustafa Kemal  At-Taruk  menghapusnya  pada  tanggal  3  Maret  1924.  (Lihat:  Dewan  Redaksi Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam 3, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hove, 1993) h. 52.
mewakili  pemikir  di  bidang  politik  (pemerintahan)  di  dunia  Islam periode klasik dan pertengahan.
Munawir Syadzali, dalam bukunya Islam dan Tata Negara, (terbit tahun 1993),  seteah  membahas  secara  intensif  mengenai  pemikiran  politik keenam  tokoh  tersebut,  menyimpulkan  bahwa  hanya  Al-Farabi  satu- satunya  yang  mengadakan  idealisasi  tentang  segi-segi  dan  perangkat kekhalifahan bernegara yang lebih banyak mencerminkan pengaruh alam pikiran  Yunani  Purba  dari  pada  pengaruh  Islam.  Lima  pemikir  Islam lainnya  lebih  cenderung  pada  realistis    sistem monarki yang  ada,  yang tidak  diragukan  lagi  keabsahannya.  Mengenai  teori  tentang  asal-usul timbulnya negara keenam pemikir tersebut mirip satu sama lain. Hanya saja  mengenai  beberapa  aspek  tentang  pemimpin  (Kepala  Negara) terdapat seikit ketidaksepakatan.
Ibnu Abi Rabi’, Ghazali dan Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala Negara atau Raja (khalifah) merupakan mandat dari  Allah  yang  diberikan  kepada  hamba-hamba  pilihan-Nya.  Khalifah adalah bayangan Allah dari bumi, dan mereka adalah suci (muqoddas). Mawardi  berpendirian  bahwa  kekuasaaan  khalifah  didasarkan  atas “kontrak sosial”. Ibnu Khaldun mengakui bahwa banyak menggunakan dasar  syari’ah  sebagai  dasar  kebijakan  dan  peraturan  Negara  daripada rekayasa  otak  manusia.  Dan  Ibnu  Taimiyah  mendambakan  keadilan sebagai  prinsip  utama  pemerintahan.  Ia  pun  mengatakan  bahwa Pemimpin  (Kepala  Negara)  yang  adil  walaupun  tidak  beragamai  Islam lebih baik daripada pemimpin (kepala Negara) yang tidak adil mesikipun beragama Islam.

## C. PRINSIP – PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM AL-QURAN
1. Isi Kandungan Al-Quran
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  bagian  Pendahuluan  tulisan ini,  bahwa  Al-Quran  merupakan  suatu  norma  kehidupan  yang sempurna  untuk  umat  manusia  dalam  seluruh  perjalanan  hidupnya. Dalam  Al-Quran  terdapat  konsep-konsep  etika,  politik,  ekonomi,  dan masyarakat.  Di  dalam  Al-Quran  terdapat  sejumlah  ayat  yang mengandung  petunjuk  dan  pedoman  bagi  manusia  dalam  hidup bermasyarakat  dan  bernegara,  dalam  hal  kepemimpinan  dan pemerintahan.  Ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan Pemerintahan, sesuai identifikasi  para  sarjana  Muslim,  berjumlah  tidak  kurang  dari  23  ayat tersebar pada 1 surat.
Diantaranya  ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan  “khilafah” (pemerintahan)  menjelaskan  tentang  dua  hal,  yaitu pertama ;  tentang kedudukan manusia di muka bumi dan kedaulatan Allah, kedua ; tentang prinsip-prinsip  yang  berkenaan  dengan  hidup  bermasyarakat.  Prinsip-
prinsip  tersebut,  menurut  Munawir  Syadzali,  meliputi  :  prinsip Musyawarah,  ketaatan  dan  pimpinan,  keadilan  persamaan  dan kebebasan  beragama. 11 Abu  Fariz,  ketika  membicarakan  sistem  poliitk Islam, mengemukakan 4 mcam prinsip, yaitu : Keadulatan (milik Allah), Keadilan dan persamaan,  taat dan  prinsip Syura (musyawarah). 12 Pada dasarnya kedua sarjana (pemikir Muslim) tersebut memiliki persamaan dalam  hal  yang  diperbincangkan.  Uraian  berikut  ini  akan  mengkaji prinsip-prinsip  pemerintahan  sesuai  dengan  identifikasi  yang  sudah dilakukan kedua sarjana tersebut.
2. Ayat-ayat Al-Quran tentang Khilafah (Pemerintah) Bersadarkan  referensi  yang  dijadikan  sumber  rujukan  dapat diidentifikasikan sejumlah ayat sebagai berikut ini; 13
a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 30:
“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang  khilafah  di  muka  bumi”.  Mereka berkata.........,
b. Surat Al-An’am (6) ayat 165 :
“dan  Dialah  yang menjadikan  kamu  penguasa-penguasa  di  bumi  dan  Dia meninggikan  sebagian  kamu  atas  sebagian  (yang  lain)  beberapa  derajat untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikann-Nya  kepadamu. Sesungguhnya  Tuhanmu  amat  cepat  siksa-Nya  dan  sesungguhnya  Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
c. Surat Al-A’raf (7) ayat 69 :
“dan  ingatlah  oleh  kamu  sekalian  diwaktu  Allah  menjadikan  kamu  sebgai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh,...
d. Surat Shad (38) ayat 26 :
“Hai  Daud  sesungguhnya  Kami  menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia yang adil dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ia  akan  meyesatkan kamu dari dari jalan Allah”
e. Az-Zumar (39) ayat 74 :
“Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya  kepada  kami  dan  telah  (memberi)  kepada  kami  tempat  ini  sedang kami  (diperkenankan)  menempati  tempat  dalam  surga  di  mana  saja  yang
11 Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993).h.4 12 Keempat  macam  prinsip  ini  dibahas  pada  BAB  pertama  dalam  bukunya Sistem Politik Islam (diterjemahkan) dari judul aslinya An-Nizam As-siyasi fil  –Islam oleh Musthalah Maufur,  dengan menggunakan  interpretasi  dari  para pemikir Muslim dan para Mufassirin, dibahas secara luas dan mendalam dan argumentatif dalam 77 halaman.
13 Surat an ayat-ayat dicantukkan pada bagian (2) dan halaman ini dan seterusnya, seluruhnya  dikutip  dari  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  Penerbit  Mujamma’  Khadim  al- Haramain, Madinah, 1141 H.
kami  kehendaki”.  Maka  surga itulah  sebaik-baik  balasan  bagi  orang-orang yang beramal.
Dari  sejumlah  surat  dan  ayat-ayat  Al-Quran  diatas  ada  dua  kata yang diindikasikan dan pengertian pemerintahan , yaitu kata Khalifah (asal kata: khalafa, Jamak: khalaif ) dan kata awrastna (asal kata warasa ). Kata- kata khalifah diberi  berbagai  arti,  seperti  : pengganti dan  atau penguasa. Kata Awrastna diberi  arti  (diterjemahkan)  : pusakai,  menganugrahkan, memberi, mewariskan. Dari dua kata tersebut, dan mmeperhatikan isi dan maksud kandungan ayat, para sarjana (Ulama) lalu memasukkannya ke dalam  kelompok  ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan Pemerintahan (khilafah atau imarah).
3. Prinsip-prinsip Pemerintahan
a. Keharusan adanya Pemerintahan (Negara) Islam Jika  dicermati  secara  seksama  ternyata  Al-Qur’an  tidak  hanya menetapkan  prinsip  moralitas  dan  etika,  melainkan  juga  memberi tuntunan dibidang politik, sosial, dan ekonomi. Sanksi-sanksi hukum atas    tindakan  kriminal,  demikian  juga  tentang  kebijakan  fiskal  dan moneter  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  digariskan  oleh  Al- Qur’an  yang  kendatipun  secara  operasional  tidak  begitu  detail.  Ini semua  tidak  mungkin  bisa  dipraktekkan  kecuali  adanya  satu pemerintahan (negara) Islam yang menegakkannya. Inilah arti penting dan letak keharusan akan adanya Pemerintahan (negara).
Terdapat  sejumlah  ayat    dalam  AL-Qur’an  yang  dapat  dijadikan dasar pijakan, diantaranya seperti Surat Al-Isra (17) ayat 80 :
“Dan  katakanlah:  “Ya  Tuhanku  masukkan  secara  masuk  yang  benar  dan keluarkanlah  (pula)  aku  secara  keluar  yang  benar  dan  berikanlah  kepadaku dari sisi Engkau Kekuasaan yang menolong”.
Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 berbunyi sebagai berikut : “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  Taatilah  Rasul  dan  ulil- Amri diantara kamu..”
Kata Ulil  Amri, menurut  Muhammad  Ali  dalam  The  Holly  Qur’an, sebagaimana  dikutip  Dawam  Raharjo 14 menggariskan  tentang  urusan pemerintahan,  dan  orang  yang  memegang  kekuasaan,  orang  yang mengurusi  segala  macam  urusan  umum.  Dengan  pengertian  ini  dapat diartikan  bahwa  urusan  umum  harus  ada  yang  mengurusnya.  Yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah. Ibnu Taimiyah dalam pemikiran politiknya  menyimpulkan  bahwa  Nabi  Muhammad  telah  diperintah Allah  untuk  membangun  sebuah  tata  sosial  tersebut  Nabi  juga menyuruh pengikut-pengikutnya untuk menegakkan imarah
14 M.Dawam Rahardjo, Ensikloped Al-Qur’an (Jakarta: Para Madinah, n.d.).h.468
(pemerintahan)  apabila  beliau  sudah  wafat, karena  tujuan  agama  tidak bisa  direalisir  dengan  sempurna  dan  seideal-idealnya  tanpa  adanya pemerintahan (negara) 15 .
b. Kedaulatan Allah dan Kedudukan Manusia di Muka Bumi
1) Kedaulatan Milik Allah
Terdapat  sejumlah  ayat  dalam  Al-Qur’an  yang  menjelaskan realitas  bahwa  alam  ini  dan  seisinya,  dilangit  dibumi  dan  diantara keduanya,  yang  hidup  dan  yang  mati  adalah  diciptakan  oleh  Allah SWT.  Dalam  surat  Al-A’raf  (7)  :  54,  berbunyi  : “Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari”
Dalam  surat  Al-Anbiya  (21)  :  33,  berbunyi  : “Dan  Dialah  yang menciptakan malam diatas siang, matahari dan Bulan”
Allah  yang  Maha  Pencipta  dan  Dia  jualah  yang  memberi    dan menjamin  Rizki  semua  makhluk-Nya.  Allah  berfirman:  “ Sesungguhnya Allah yang Maha memberi Rizki, yang Maha mempunyai kekuatan yang amat kokoh”. (Adz-Zariyat : 58 )
Atas dasar realita ini maka Allah yang Maha Pencipta dan memberi adalah Pemilik  atas semua  yang Dia  ciptakan  dan Dia  beri  rizki.  Allah berfirman : “ Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi serta antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki”. (Al-Maidah : 17).
Sebagai  penguasa  segala  yang  Ia  ciptakan  maka  tidak  seorangpun menjadi  sekutu  dalam  kerajaan-Nya,  sebagimana  bunyi  firman-Nya  : “Segala  puji  bagi  Allah  yang  tidak  mempunyai  anak  dan  tidak  mempunyai sekutu  dalan  kerajaan-Nya,  dan  Dia  bukan  pula  hina  yang  memrlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” ( Al-Isra’ : 111 ).
Allah SWT Sebagai pencipta alam semesta, yang memberi rizki yang tidak mempunyai sekutu, Allah Yang Maha mengetahui segala ciptaan- Nya. Menggariskan pula  aturan-aturan  bagi manusia secara mendasar, dan  Dia  mewajibkan  manusia  agar  mengikuti  aturan  yang  telah digariskan  itu.  (baca  :  Asy-Syu’ara  :  13  ).  Abu  Farisz. 16 Menyimpulkan kedaulatan  milik  Allah  dari  berbagai  keterangan  dalam  Firman  Allah, bahwa sangat jelas kedaulatan hanyalah milik Allah, dan ini merupakan karakteristik uluhiyah  yang  menjadi  milik Allah  dan  tidak seorangpun berhak  mengklaimnya.  Pembuat  aturan  adalah  Allah.  Yang menghalalkan adalah Allah yang mengharamkan adalah Allah. Realitas ini  terkandung  dalam  kalimat  tauhid  yang  dibawa  oleh  semua  Rasul sejak Adam hinggan Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT.
15 Qamaruddin  Khan, Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyah, (Bandung,  Penerbit  Pustaka, 1983), h.305. 16 Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Op.Cit ., h. 9-12
“ Dan Kami tidak mengirim seorangpun Rasul sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan selain Aku. Maka sembahlah Aku”. (Al-Anbiya : 25 ).
b. Kedudukan Manusia di Muka Bumi
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  kedaulatan  Allah  (  sovereignty  of God),  maka  posisi  manusia  merupakan khalifah Tuhan  di  bumi.  Dan sebagai khalifah tugas manusia adalah melaksanakan dan menegakkan perintah  dari  pemegang  kedaulatan.  Allah  berfirman  dalam  surat  Al- Baqarah  :  30  sebagai  berikut  :  .... Tuhanmu  berfirman  kepada  malaikat  : “Sesungguhnya Aku akan mengangkat Adam menjadi khalifah dimuka bumi”. Pada  ayat  lain  Allah  berfirman  : “Dan  Dialah  yang  menjadikan  kalian penguasa-penguasa  dan  Dia  meninggikan  sebagian  dari  kalian  atas  sebagian (yang lain) beberpa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada  kalian.  Sesungguhnya  Tuhanmu  amat  cepat  siksaan-Nya,  dan sesungguhnya  Dia  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang” (Al-An’am  : 165). Dalam surat Yunus : 14 Allah menegaskan : “Kemudian Kami jadikan kalian pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, agar kami memperhatikan bagaimana kalian berlaku”.
Dari  ayat  Al-Quran  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  posisi  dan kedudukan manusia tidak lebih sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Khalifah 17 berarti  orang-orang  yang  menikmati  hak-hak  atau  kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri, melainkan hak sebagai wakil  atau  kuasa  Tuhannya.  Sifat  kewenangannya  tidaklah  melekat melainkan  dilegalisasikan.  Sebagai  khalifah  tidak  bebas  melakukan sesuai  yang  dikehendaki,  tetapi  harus  bertindak  sesuai  dengan pengarahan yang memberi wewenang. Jika demain, tidak mentaati dan merampas  kekuasaan  yang  bukan  miliknya  sendiri,  bahkan  bertindak menentang  kehendak  pemegang  kedaulatan  (Allah),  ini  berarti pemberontakan. Manusia akan menjadi setan dan tersesat. 18
3) Prinsip Keadilan
Salah satu kandungan isi Al-Qur’an yang merupakan petunjuk bagi  kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat  adalah  berkenaan dengan keadilan . Ada dua surat yang secara terang menggariskan hal ini,  yaitu  pada  surat  An-Nahl  :  90  berbunyi: “Sesungguhnya  Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan”.
Dalam  Surat  An-Nisa  :  58  Allah  berfirman  : “Sesungguhnya  Allah menyuruh  kalian  menyampaikan  amanat  keada  orang  yang  berhak
17 Kata Khalifah Dalam Al-Qur’an, selain telah dijelaskan pada bagian awal, dapat dijumpai penjelasan    secara  lebih  luas  dan  mendetail  dalam    M.  Dawam    Rahardjo, Ensiklopedia  Al- Qur’an, dari h. 346-365.
18 Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, Loc.Cit.
menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara anusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil”.
Perhatian Islam sangat besar pada penegakkan keadilan dengan menetapkan kaidah dan prinsip pokok, serta syarat yang harus dipenuhi dalam  pemerintahan.  Dengan  dukungan  ejumlah  ayat  Al-qur’an,  dan juga  Al-Hadits  Islam  memberi  perhatian  yang  dipusatkan  kepada manusia sebagai anggota masyarakat sebagai objek dan subjek hukum. Para  Ulama  (fuqaha)  bahkan  memberi  perhatian  khusus  pada  masalah ini  dikarenakan  menyangkut  kemaslahatan  dan  kebhagiaan  hidup manusia  Bila  mana  keadilan  dapat  diwujudkan  maka  kehiupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Sebaliknya jika kedzaliman yang  mewarnai  kehidupan  maka  hidup  mereka  akan  sengsara  dan dalam  kegelapan.  Salah  satu  tugas  khusus  Nabi  dan  Rasul  diurunkan kedunia  adalah    untuk  menegakkan  keadilan  ditengah  masyarakat, seperti yang tertera dalam surat Al-Hadid : 25.
Diantara  bukti  perhatian  Islam  pada  keadilan  bahwa  Islam menjadikan  keadilan  sebagai  syarat  bagi  setiap  calon  pejabat pemerintah, terutama jabatan kepala negara (pemerintah). Ayat 58 Surat An-Nisa  berkaitan  dengan  pemerintahan  didasarkan  pada  ayat selanjutnya yang memang menyangkut soal pemerinthan, yaitu ayat 59, yang  agar  masyarakat  taat  kepada  mereka  yang  telahd  diberi  amanat untuk  memegang  kekuasaan  (ulul-amri). Amanat, dalan  ayat  58  itu, dimaksudkan  “Pemerintah  dan  urusan  Negara”.    Oleh  karenanya, apabila  seseorang  telah  diserahi  amanat  pemerintahan,  maka  ia  harus memerintah  dengan  adil.  Jika  seseorang  telah  terpilih  menjadi  peimpin (pemerintahan)  ia  harus  bisa  berdiri  datas  semua  golongan.  Untuk  itu diperlukan sifat keadilan. Dalam Surat Al-Maidah : 8 Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebihb  dekat  kapada  taqwa. Dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesngguhnya  Allah mengetahu  aa  yang  kamu kerjakan”
Keadilan adalah sesuatu yang benar-benar dituntut pada seorang pemimpin 19 . Oleh karena itulah, maka Ibnu Taimiyah menjadikan syarat utama  sifat  adil  bagi  seorang  pemimpin,  raja  atau  kepala  negara. Statemen  dan  pendirian  Ibnu  Taimiyah  ini  dapat  dilihat  dalam ungkapan sebagai berikut : Kepala Negara meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil (zalim) meskipun Islam.
19 Baca surat Shad ayat 22 Tentang Nabi Daud a.s yang diminta untuk memberi suatu keputusan yang adil dalam menghadapi masalah yang muncul.

## 4) Prinsip Persamaan dan Kasih Sayang
Prinsip persamaan yang digariskan dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat  Al-Hujurat  :  13  dimana  Allah  berfirman  : Hai  sekalian  manusia, sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yan  paling  bertaqwa  diantara  kalian”, Dalam  surat  An-Nisa  ayat  1  Allah berfirman  : “Hai  sekalian  manusia,  bertaqwalah  kepada  Allah  Tuhanmu  yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dari keduanya berkembang laki-laki dan perempuan”.
Dari  dua  ayat  tersebut  diatas  manusia  dipandang  sama kedudukannya disis Tuhan. Kriteria yang membuat seseorang mempunyai keunggulan atas orang lain tidak terletak pada keturunan, etnis, warna kulit, bahasa,  dan  status  sosial,  melainkan  pada  sejauh  mana  keteguhannya berpegang  pada  perintah-perintah  Allah  dan  ketaqwaan  kepada-Nya. Prinsip persamaan dalam Islam bukan hanya sekedar prinsip pada dataran retorika,  melainkan  prinsip  pada  dataran  normatif  dan  dalam  realitas kehidupan.  Umat  Islam  telah  mempraktekan  prinsip  tersebut  terutama Rasulullah  SAW.  Beliau  tidak  membedakan  anatara  kaum  lemah  dengan hamba sahaya dengan para ningrat Quraisy, antara kaya dan miskin, antara muslim dengan non muslim. Realitas ini ditunjukan baik ia sebagai seorang Nabi maupun sebagai kepala pemerintahan Negara Madinah, sebagaimana tercermin didalam piagam Madinah, sebagaimana tercerin didalam piagam Madinah.  Realitas  kehidupan  seperti  ini  dilanjutkan  oleh  para  Khalifah sesudah  Nabi,  terutama  Abu  Bakar,  Umar  bin  Khattab,  serta  Ali  bin  Abi Thalib. 20
Prinsip  persamaan  dan  kasih  sayang  dalam  suatu  pemerintahan (Islam)  tampak  pada  Al-Qur’an  surat  An-Nur  :  55  yang  berbunyi  : “Allah telah  menjanjikan  kepada  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  kebajikan kepada  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  kebajikan  bahwa  Dia  akan memberikan kekhalifahan kepadamereka dibelahan bumi ini”. Ayat ini cukup jelas bahwa  kekhalifahan  tersebutdijanjikan  pada  segenap  masyarakat  muslim. Oleh karena itu, sifat-sifat kekhalifahan yang dijanjikan adalah kekhalifahan universal  tidak  terbatasnya  pada  individu  atau  sekelompok  orang. Konsekuensinya adalah semua masyarakat bertanggung jawab atas urusan Negara  yang  telah  dibangun  berdasarkan  kehendak  rakyat  dan  bekerja sejalan  dengan  kekuasaan  yang  telah  didelegasikan  oleh  masyarakat. Bagaimana  cara  pemerintah  mendekati  masyarakat  ?  Petunjuk  AL-Qur’an sudah jelas, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imron : 159 sebagai berikut  : “Karena  rahhmat  Allah-lah  engkau  bersikap  lemah  lembut  terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati bengis, tentulah mereka akan
20 Muhammad Abdul Qodir Abu Fariz , Op. Cit., h. 27-29
menjauh  darimu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  Mohonkan  ampun  bagi  mereka dan muyawarahkan dengan mereka dalam berbagai urusan”.
Dari  ayat-ayat  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  pendekatan pemerintah  terhadap  rakyatnya  harus  didasarkan  atas  kasih  sayang,  rasa simpati  dan  kebesaran  hati.  Pemerintah  harus  coba  untuk  meringankan beban  mereka,  sekaligus  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman.  Pemerintah harus  mengusahakan  kesejahteraan,  kehidupan  yang  lebih  layak  dan kemakmuran  bagi  masyarakat  seluruhnya.  Tujuan  Negara  (Pemerintahan) menurut  Al-Qur’an  sesungguhnya  adalah  penegakan  kebajikan  dan membasmi kemungkaran. Dan ini merupakan tugas bagi siapa yang Allah beri  kekuatan  pada merka, sebagaimana  firman-Nya  dalam  surat  Al-Hajj  : 41 sebagai berikut : “(Orang-orang Muslim itu) ialah yang jika kami beri mereka kedudukan kuasa dimuka bumi, mereka mengerjakan, menunaikan zakat, menyuruh berbuat  kebajikan,  dan  melarang  berbuat  kemungkaran”. Ayat  ini  mengarahkan tujuan negara (pemerintahan) dalam Islam dan memberikan landasan bagi karakteristik dasar para pemegang dan pengatur kekuasaan pemerintahan. 21 5) Prinsip Ta’at
Jika ditelaah secara seksama terdapat ayat Al-Qur’an yang mewajibkan umat  Islam  mentaati  da  patuh  kepada Umara dan  melarang  menentang mereka.  Prinsip  ini  dapat  ditemukan  pada  ayat  59  surat  An-Nisa,  sebagai berikut : “ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin diantara kalian dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah  kepada  Allah  dan  Rasul  kalau  kalian  benar-benar  beriman  kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) yang lebih baik  kesudahannya”. Ayat  ini,  dilihat  dari  struktur  bahasanya,  berbentuk imperatif  (amr),  yang  konsekuensinya  adalah wajib selama  tidak  ada indikasi  yang  didukung  keterangan  yang  mengubah  statusnya  menjadi sunnah. Dan ternyata dalam ayat ini tidak terdapat korinah (konteks) yang mengalihkan  pengertian  pemerintah  menjadi  sunnah.  Jadi  ayat  ini menegaskan kewajiban taat pada ulil-amri . Sedangkan mentaati Allah adalah melaksanakan  perintah-perintah-Nya,  dan  mentaati  Rasul  adalah  mentaati sunnah-nya  serta  mengikuti  perintah-perintahnya.  Taat  kepada  ulil-amri yaitu seperti pada khalifah,  para  amir, komandan  pasukan, gubernur,  dan menteri  serta  orang-orang  yang  mengemban  tugas  dan  tanggung  jawab urusan  umat  (Islam).  Kewajiban  taat  kepada Amir dipertegas  oleh  Nabi dalam  sabdanya,  sebagai  barikut  : “Barang  siapa  mentaati  aku  maka  ia  telah mentaati  Allah,  dan  barang  siapa  menentang  engkau  maka  ia  telah  menentang Allah.  Barang  siapa  mentaati  amir,  maka  telah  mentaati  aku,  dan  barang  siapa menentang Amir maka ia telah menentang aku” 22
21 Abul ‘Ala Al-Maududi, Op.Cit., h.207.
22 Abu Fariz, Op.Cit., h.46
Meskipun  Islam  telah  mewajibkan  rakyat  taat  pada  pimpinan.  Akan tetapi ketaatan itu tidak bersifat mutlak dan bebas dari ikatan. Persyaratan- persyaratan  tertentu  dan  wilayah  tertentu  harus  terpenuhi,  yaitu Pertama; Pemimpin yang  dimaksud  ialah  pemimpin  yang  memiliki  komitmen  yang kuat  pada  syari’at  Islam  dan  menerapkn  dalam  kehidupan.  Hal  ini  sesuai dengan apa yang tertera dalam An-Nisa : 54 tersebut, yaitu mengembalikan kepada  Alla  (Al-Qur’an)  dan  Rasul  (Sunnahnya)  jika  terjadi  selisih  paham atau suatu  masalah  yang  tidak  bisa dipecahkan. Kedua  ; Memerintah  yang Adil.  Apabila  pimimpin  menegakkan  keadilan  maka  rakyat  wajib mentaatinya.  Sebaliknya,  apabila  pemimpin  bertindak  zalim,  maka  bukan saja tidak wajib mengikutinya melainkan justru menentangnya. Ketiga ; tidak menyuruh  menusia  berbuat  maksiat.  Pada  prinsipya  para  pemimpin berkewajiban melaksanakan amar ma’ruf nahyi mungkar, menyebarluaskan perbuatan terpuji serta memerangi perbuatan tercela. 23
Tegasnya,  memang  Islam  telah  menetapkan  bahwa  taat  adalah  suatu kewajiban  seorang  muslim,  dalam  hal  yang  disukai  maupun  yang  tidak disukai  selama  tidak  dipertahankan  untuk  melakuka  maksiat.  Apabila terjadi demikian, menyuruh maksiat, maka tidak ada kewajiban taat.
6) Prinsip Syura (Musyawarah)
Salah  satu  kandungan  ayat  Al-Qur’an  yang  sangat  menonjol berkaitan dengan pemerintahan adalah prinsip syura ( musyawarah) dalam berbagai  literatur  tentang  ketatanegaraan,  sistem  politik  Islam,  maupun pemikiran-pemikiran politik, para sarjana muslim menaruh perhatian yang sangat  besar  dan  menjadikan  tema  ini  bagian  dari  tulisan  mereka.  Para pemikir modern  semisal, Fazlur  Rahman,  Bernard  Lewis,Al-Maududi  dan Abu  Fariz  adalah  diantaranya  yang  telah  menulis  dan  berdiskusi  tetang Syura sebagai prinsip dalam konstitusi Islam. Konsep Syura yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  merupakan  sebuah prinsip penting berkaitan dengan hal sosial keberagaman Islam. Kata Syura atau Musyawarah oleh  pemikir  modern  dianggap  sebagai  doktrin kemasyarakatan  dan  kenegaraan  yang  fundamental.  Nash  Al-Qur’an demikian  jelas.  Dalam  surat  Al-Imron  :  159  Allah  berfirman  :  “ Dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan ( yang penting)itu”. Ayat ini turun  di  Madinah  tatkala  masyarakat  Islam  telah  mulai  terbentuk. Walaupun  bunyinya merupakan  perintah  kepada  Nabi  Muhammad  SAW dan  turun  dalam  konteks  peran  Uhud,  Nama  para  ahli  tafsir  menjadikan ayat  ini  sebagai  prinsip  kemasyarakatan  dan  kenegaraan.  Dalam  ayat  Al- Syura’  ayat  38  berbunyi  : “Dan  (bagi)  orang-orang  yang  mematuhi  seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan bermusyawarah diantara mereka. Dan mereka meafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.”
23 Ibid.,h. 48-49
Kedua  ayat  dari  dua  surat  yang  berbeda  tersebut  mengandung prinsip  ang  sama  yaitu  berkenaan  dengan  doktrin  kemasyarakatan  dan kenegaraan yang pokok. Prinsip musyawarah, sebagaimana
diperintahkandalam  Al-Qur’an,  telah  didukung  oleh  tradisi  Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya.  Nabi  Muhammad  SAW    adalah  orang  yang  paling  banyak meminta pertimbangan keoada para sahabatnya. Umpamanya pada waktu perang Badar, beliau berabda : “Berilah aku pendapat wahai sekalian manusia”. Beliau  mengulangi  kata  ini  lebih  dari  satu  kali.  Demikian  juga  pada peperangan  lain  yang  dipimpinnyaa,  seperti  peran  Khandak  dan  eraang Hudaibiah.  Dan  masih  banyak  hal  dalam  fenomena  kehidupan  para sahabat beliau yang dapat diselesaikan lewat pintu musyawarah. Tradisi Syura 24 (musyawarah) ini dilanjutkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi  Muhammad  SAW.  Abu  Bakar  meminta pendapat  Umar  bin  Khattab dalam  masalah-masalah  yang  tidak  ditemukan  nashnya  dalam  Al-Qur’an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Mengenai musyawarah ini Umar bin  Khattab  berkata  :  “Tidak  ada  kebaikan  dalam  suatu  urusan  yang diputuskan tanpa dengan musyawarah”, sedang Hasan Basri mengatakan : “Suatu  kaum  selagi  bermusyawarah  tidak  akan  sesat  dan  urusan  mereka menjadi terarah”. Hakekat Syurara, menurut Abu Fariz, adalah pembagian tanggung jawab yang mana akibatnya meskipun berada dipundak seorang tapi  saling  tuding  kesalahan.  Diantara  manfaat  yang  paling  penting  dari bermusyawarah  adlah  menjadikannya  sarana  untuk  mengungkap kemampuan  dan  kesiapan  sehingga  dapat  mengambil  manfaat  dari kemampuan mereka. Manfaat lainnya ialah bahwa syura atau musyawarah melatih  ikut  andil  dalam  pemerintahan,  memperkaya  pengalaman, mengasah penalaran akal selama bermusyawarah. 25
Mengomentari  ayat  38  As-Syura  (42),  Al-Maududi  menyatakan bahwa  ayat  tersebut  memberitahukan  kepada  kita  megenai  gambaran istimewa  dari  jalan  kehidupan  Islami,  yaitu  semua  urusan  kelompok masyarakat  dilaksanakan  secara  musyawarah.  Ayat  ini  bukan  sekedar pernyataan  mengenai  suatu  realitas  saja,  melainkan  sebagai  perintah  dan peraturan. Menganai cara-cara musyawarah Al-Maudadi menyerahkannya kepada  kaum  muslimin.  Islam  tidak  mengharuskan  model  pasti  dalam pembentukan  majelis  permusyawaratan  dengan  alsan  bahwa  Islam merupakan  agama  universal  yang  diperuntukan  bagi  semua  zaman  dan situasi.  Oleh  karena  itu,  Islam  tidak  menetapkan  apakah  rakyat  harus bermusyawarah secara langsung ataukan melalui wakil-waki yang mereka
24 Terminologi Syura, dapat ditemui dalam berbagai Ensiklopedi, seperti Ensiklopedi Al-Qur’an susunan M.Dawam Rahardjo (1996). Istilah Syura diuraikan dalam 20 halaman ( 440-460). Baca juga : Abu Fariz, Sistem Politik Islam (2000), h.53.
25 Abu Fariz, Op.,Cit., h. 56
percayai, apakah pemilihan harus dilakukan melalui pemilihan umum atau melalui lembaga  –lembaga pemilihan. Hal-hal tersebut sangat kondisional dan situasional. Namun, dalam konteks ayat tersebut diatas dan dari tradisi Nabi  Muhammad  SAW.  Ada  tiga  hal  sangat  penting  yang  merupakan prinsip syari’ah, yaitu :
a. Musyawarah  dilakukan  untuk  memilih  kepala  Negara  yang  akan mendepak monarki, depotisme dan kediktatoran.
b. Musyawarah  harus  bebas  dan  murni,  tidak  memihak,  tidak  ada tekanan.
c. Semua rakyat yang berkepentingan harus diajak bermusyawarah secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka percaya. 26

## D. KESIMPULAN
Al-Qur’an  merupakan  suatu  norma  kehidupan  yang  sempurna  bagi umat  manusia.  Didalam  terdapat  konsep-konsep  mengenai  etika,  politik, ekonomi,  dan  masyarakat.  Terdapat  sejumlah  ayat  yang  mengandung petunjuk dan pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dalam hal  kepemimpinan  dan  pemerintahan.  Diantara  ayat-ayat  yang  berkenaan dengan  khalifah  (pemerintahan)  mengandung  penjelasan  yang  berkenaan dengan : kedaulatan Allah dan posisi manusia dimuka bumi, serta beberapa prinsip yang berkenaan dengan hidup bermasyarakat.
Allah  Maha  pencipta  segala  sesuatu.  Allah  lah  pemilik  kerajaan  langit dan  bumi,  dengan  dibekali  instrument pengatur  rambu-rambu  kehidupan. Mulalui  utusan-Nya  Rasulullah  SAW,  Allah  memberi  perintah  untuk membangun  tatanan  sosial  sesuai  dengan  syari’ah.  Dan  Rasulullah  SAW menyuruh
oengikut-pengikutnya untuk menegakkan imarah
(pemerintahan)  guna  merealisasi  tujuan  agama.  Tatanan  etika  dan  tatanan politik  tidak  mungkin  bisa  dipraktekkan  kecuali  dengan  adanya pemerintahan.
Para  pemikir  Muslim  telah  mengidentifikasikan  prinsip-prinsip pemerintahan  dalam  Al-Qur’an,  meliputi  keadilan,  taat  dan  prinsip musyawarah.  Prinsip-prinsip  pemerintahan  tersebut  merupakan  landasan yang paling ideal bagi suatu sistem politik Islam (pemerintahan) yang dapat membawa  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  apabila  yang memerintah  (pimpinan)  maupun  yang  dipimpin  dapat  menegakkan keadilan,  mentaati  dan  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab,  serta semua persoalan dipecahkan secara musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA
26 Abul ‘Ala Al-Maududi, Op.Cit., h. 284
Al-Qur’an dan terjemahannya, (Madinah Munawarah, Mujamma’ Khadim Al- Haramain Asy-Syarifain, 1411 H)
Afzalazurrahman, Indeks Al-Qur’an, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997).
Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir., Sistem Politik Islam, (Jakarta, rabbani Press, 2000, Penterjemah Musthalah Mauruf MA.
Al-Maududin., Abul ‘Ala., Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Bandung, Penerbit Mizan, 1993 ), cetakan kedua.
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta, Ikhtiar baru van Hope, 1993)
Hamid, Tijani Abd.Qodir, Pemikiran Politik Dalam Al-Qur’an, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani.
Khan, Qomaruddin., Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung Penerbit Pustaka, 1983), terjemahan Anas Mahyuddin.
Mumtaz Ahmad., ed., Teori Politik Islam, (Jakarta, Paramadinan, 1996), cetakan ketiga.
Raharjo M. Dewan., Ensiklopedi Al-Qur’an, (Jakart, Paramadina, 1996), cetakan kesatu.
Syadzali, H.Munawir., Islam dan Tata Negara , (Jakarta, UI Press, 1993).