## HAK ATAS TANAH PECATU DESA BERDASARKAN PRINSIP MENGUASAI OLEH NEGARA
RIGHT ON PECATU DESA LAND BASED ON THE PRINCIPLE OF THE STATE’S RIGHT TO CONTROL IN THE DIALECTICS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY

## Anang Husni
Universitas Al-Azhar Mataram Email : anag_husni153@yahoo.com
Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 22/02/2013; disetujui : 29/02/2013

## A bstrAct
The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain which is permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of district government’s property is illegal because district government is not an adat community; this to a norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2). The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is “…….shall be made use for the greatest people” should be given priority rather than legal certainty toward the right of Pecatu land.
Keywords: The Right of Possession by State, Justice, Legal Certainty, Pecatu Land

## A bstrAk
Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai oleh Negara dalam Dialektika Keadilan Dan Kepastian Hukum. Hukum Menguasiai Negara merupakan domain public, sedangkan Hak Ulayat adalah domain kolektif yang tetap berada pada domain privat. Karena tanah pecatu tidak dibenarkan dijadikan harta kekayaan pemerintah kabupaten (karena pemerintahan ini bukanlah salah satu bentuk masyarakat hukum adat); Hal ini sesuai dengan norma yang dikandung dalam prinsip Konstitusi, khususnya dalam Pasal 33 (Ayat 3) dan Pasal 18B (Ayat2) UUDNRI 1945. Ukuran keadilan berupa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seharusnya lebih diutamakan daripada kepastian hukum dalam hal ini kepastian hak atas tanah pecatu.
Kata Kunci: Tidak Dibenarkan dengan Hukum, Hukum, Tanah Pecatu

## PENDAHULUAN
k esAlAhAn PenAfsirAn terhAdAP keka- buran norma hak atas Tanah Pecatu (seperti tanah bengkok di Pulau Jawa merupakan bagian dari Hak Ulayat, collevtive right , adalah Hak Komunitas masyarakat adat— pada strata pemerintahan desa—yang dise- diakan sebagai bekal Kepala Desa, Kepala Dusun dalam menjalankan tugasnya) dapat ditelah dalam perbincangan secara dialek- tik anatara keadilan dan kepastian hukum. Terutama, sejak dirumuskan dalam Konsti-
tusi perihal pengakuan dan penghormatan terhadap  masyarakat  hukum adat beserta hak aslinya. Pemerintah daerah kabupaten merasa berwenang menguasai dan menge- lola tanah pecatu berdasarkan pertimban- gan bahwa: pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan kepala desa memperoleh dana atau insentif yang bersumber dari APBD. Adilkah pandangan ini? Sedangkan pada sisi lainnya, pemerin- tah desa dan juga masyarakat desa merasa tak berdaya mempertahankan hak mereka
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
karena tidak memiliki alas hak atas tanah. Di Kabupaten Lombok Barat pemerintah yang berkuasa melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk pemerintah daerah kabu- paten tanpa memperhatikan hak asli ma- syarakat hukum adat.
Hal tersebut jika diamati secara lebih mendalam dapat berdampak pada kema- juan pembangunan desa, seperti Kasus Penjualan Tanah Desa Segerongan Kabu- paten Lombok Barat berupa Tanah Pecatu Desa Segerongan. Ditengarai Kepala Desa Segerongan pada dua tahun yang lalu telah menjual Tanah Pecatu tanpa persetujuan BPD Segerongan, izin Bupati Lombok Barat dan DPRD Lombok Barat.
Mudah dimengerti bahwa kesalahan Ke- pala Desa Segerongan “menjual Tanah Peca- tu ” sangat tergantung pada makna kedudu- kan hukum atau eksistensi normatif Tanah Pecatu dalam persepsi Hukum Pertanahan. Sehubungan dengan itu isu hukum hak atas Tanah Pecatu yang dikaji terutama, kare- na: (1). Eksistensi Tanah Pecatu semakin “memudar” seiring dengan perkembangan prinsip desentralisasi, maksudnya Tanah Pecatu “diambil” oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dijadikan sebagai asset daerah, (2). Di sisi lain, Tanah Pecatu desa atau dusun seringkali “dijual” atau ditukar oleh kepala desa, juga oleh oknum aparat pemerintah daerah (kabupaten/kota). Ke- nyataan ini memperlihatkan adanya keti- dakpastian hukum berkenaan dengan hak atas Tanah Pecatu.
Pencatatan atau pembuatan sertifikat hak atas Tanah Pecatu oleh aparat pemer- intah daerah (kabupaten/kota) yang disusul penetapan Tanah Pecatu menjadi kekayaan pemerintah daerah (kabupaten/kota) men- jadikan norma hukum atas Tanah Pecatu kian kabur. Hal ini pada sisi lain memper- lihatkan adanya lomba penguasaan hak atas Tanah Pecatu antara Pemerintah Desa den- gan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Apakah pemerintah daerah (kabupaten/
kota) berhak menguasai Tanah Pecatu Desa? Bagaimanakah hak pemerintahan desa atas Tanah Pecatu Desa? Apakah hak atas Tanah Pecatu Desa dan Dusun bera- lih kepada pemerintah daerah (kabupaten/ kota) karena kepala desa dan kepala dusun telah diberikan bekal sejumlah dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Ten- tulah, kepala desa beserta masyarakatnya tidak menghendaki Tanah Pecatu beralih menjadi “milik” (baca menjadi pengua- saan pemerintah daerah kabupaten/kota); sementara pemerintah daerah (kabupaten/ kota) merasa benar kebijakannya mengam- bil alih penguasaan Tanah Pecatu menjadi asset kekayaan pemerintah daerah (kabu- paten/kota) 1 .
Perseteruan hukum ini pada dasarnya karena adanya perbedaan penafsiran ter- hadap pengaturan dan pengelolaan Pen- guasaan Negara atas tanah yang tak pelak dapat melahirkan pertentangan struktural lembaga pemerintahan. Atau dengan kata lain, hal ini sesungguhnya bermuara pada prinsip dasar Penguasaan Negara atas sum- berdaya keagrariaan, dan pola pengaturan yang dirancang oleh lembaga pemerintah- an yang tidak pernah dilakukan kordinasi atau sinkronisasi norma dalam menata ke- wenangan. Haruskah konflik sumberdaya keagrariaan ini terus dibiarkan? Lembaga manakah yang berwenang mengatur pen- guasaannya? Sebab, jika dibiarkan: nis- caya sangat mengganggu kepastian hukum hak atas tanah yang pada gilirannya dapat merugikan berbagai pihak, terutama warga masyarakat.
Dari uraian singkat tersebut permasala- han yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengertian esensi Hak Men-
1 Maria SW Soemardjono,  Reformasi Hukum Perta- nahan, makalah dalarn Seminar Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan, Universitas Gajah Mada, Yog- yakarta, 13-15 Februari 1990, mengtengahkan adanya gejala umum yang  sangat menonjol dalam permasalah- an pemanfaatan lahan, adalah perbenturan kepentingan atas  tanah,  manipulasi, dan penguasaan  tanah-tanah strategis (diperkotaan maupun pedesaan), dan pemek- aran .
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
guasai oleh Negara dalam hubungan “dikua- sai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dikaitkan dengan peng akuan dan penghor- matan ter hadap masyarakat hukum adat dan hak asli?; Bagaimanakah eksistensi Hak Masyarakat ( collective right ) se telah adanya Pengakuan  serta Penghormatan terhadap Ke- satuan Masyarakat Hukum Adat berdasar- kan Konstitusi?; Bagaimanakah upaya hu- kum agar hak atas tanah pecatu berkepastian hukum? Perlukah tanah pecatu didaftarkan?
Tujuan penelitian dalam studi ini men- emukan pemahaman yang konstruktif nor- matif atas permasalahan atau isu hukum hak atas tanah pecatu . Penelaahan pemaha- man berorientasi pada konstruksi dialektik idealisme positifisme dalam pendekatan fungsional imperatif, yang menyoroti peri- hal struktur dan aksi berkenaan dengan hak atas tanah pecatu dan pemanfaatan lah- an. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada  masyarakat.
Sejalan dengan itu disadari, studi hukum berkenaan dengan hak atas tanah pecatu se- cara sistematik-juridik dilihat sebagai per- masalahan struktural dan aksi (individual maupun sosial), jarang sekali dilakukan. Minat kalangan ahli hukum berkisar pada segi pandang hukum positif dan asas-asas hukum namun bukan sebagai asas moral atau keadilan 2 . Kendatipun demikian, ses- ungguhnya pernah dilakukan suatu studi mengenai fungsi institusi sosial (dalam pendekatan konflik), yang menyoroti pen- garuh pemimpin informal (pemuka agama) terhadap kebijaksnaan pemerintah dae- rah, serta mengenai pola sikap, dan respon warga masyarakat terhadap peran birokrasi. Meski tak mengkaji pada permasalahan pe-
2 Misalnya Ronald Z Titahelu dalam disertasinya yang berjudul: Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besarnya Ke- makmuran Rakyat (suatu kajian filsafati dan teoretik tentang pengaturan dan penggunaan tanah di Indone- sia), Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1993.
manfaatan lahan, namun studi pendekatan konflik ini cukup memberikan gambaran perihal hubungan birokrat dengan warga masyarakat serta fungsi pemimpin informal (pemuka agama) dalam gerak perubahan sosial yang sedang berlangsung. 3
Selanjutnya, dalam studi  ini diselipkan secara sadar kehendak untuk lebih mema- hami kerangka dasar teoretik, berkenaan dengan sifat hubungan disiplin Ilmu Hu- kum dengan Ilmu Sosial lainnya (terutama Sosiologi dan Anthropologi) dalam mengk- aji dan mengamati perkembangan masyara- kat.
Sehubungan dengan itu penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum yang tidak memilihak secara strict antara kajian normative dan empirik. Penggunaan kajian ini dengan berbagai pendekatannya dilaku- kan secara terpadu sesuai dengan isu yang dihadapi. Sehingga yang dihimpun tidak hanya sumber hukum melainkan fakta hu- kum secara normative dan emprik.

## PEMBAHASAN
Di Indonesia 4 , permasalahan hukum dalam kerangka pemanfaatan tanah/la- han muncul tidak hanya sebagai suatu hal substantif melainkan berkenaan pula dengan masalah prasyarat atau prosedur memperoleh hak dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam pemikiran konven- sional fungsi hukum yang peling dekat
3 Sven Caderroth, The Speel of the Ancestor and the Power of Mekkah (a sasak community on  Lombok), Acta Universitatis Gothoburgensis Goteborg, Sweden, 1981.58 4 Pada  kalangan ahli hukum di Indonesia permasala- han hak kolektif (hak ulayat, purba, atau pertuanan) pernah diperbincangkan, yakni dalam Seminar: Tanah Adat di Indonesia, yang diselenggarakan oleh  Pusat Penelitian Unika Atma Jaya dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan  Pertanahan Nasional Departe- men Agraria, Ciawi  -  Bogor, 3-5 September 1996. Salah satu perbincangan  daiam  Seminar  ini  adalah hak ma- syarakat yang bersifat kolektif  - atau hak masyarakat adat—yang sesungguhnya banyak  ditemukan. Hak ini relative belum memperoleh perhatian dari aparat pemer- intah, terbukti belum pernah didaftarkan. Karena tidak memiliki kepastian  hak, maka hak warga masyarakat yang menguasai lahan  ini relative kurang terlindungi.
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai .................................... dengan kebutuhan biologis adalah fungsi hukum yang mendukung dan mengem- bangkan daya adaptasi 5 merupakan fungsi dasar sistem hukum dalam  bidang pereko- nomian. Hal  ini  ditandai dengan pelbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan warga masyarakat menyesuai- kan diri terhadap perubahan yang terjadi pada umumnya. Warga masyarakat desa secara relatif merasa kurang memperoleh perlindungan hukum atas pemanfaatan hak mereka secara kolektif. Dalam pada itu, kesadaran hukum masyarakat relatif telah tumbuh dan kian berkembang. Hal ini ter- cermin pada sikap pandangan masyarakat berupa  penghormatan atas peraturan dan institusi hak atas pemanfaatan tanah yang secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat dan mendasar. Sejalan dengan itu, tanah dalam tradisi keluarga menjadi—simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemiliknya (ahliwaris); seb- agai sarana dialog dengan para sesepuh atau leluhur (yang telah tiada), sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah- tengah mereka. Makna religius dan kultural ini mensejahterakan dan memakmurkan warga masyarakat, agar mereka dan kelom- poknya mampu bertahan. Dalam hal ini ti- daklah berlebihan jika dinyatakan bahwa kesinambungan kehidupan suatu masyara- kat disebabkan, oleh:
1.  Adanya nilai-nilai sosial budaya yang diya- kini kebenarannya secara bersama-sama di antara anggota kelompok (warga ma- syarakat);
2.  Nilai-nilai tersebut dilembagakan menjadi norma (baik norma hukum maupun sosial), dan
3.  Dihayati oleh anggota kelompok menjadi motivasi-motivasi.
Kerangka nilai tersebut sesungguhnya mengacu kepada dua segi kajian secara
5 Talcott  Parsons,  The Systems of Modern Societies, Prentice-Hall, Inc., Englewood cliffs, New Jersey, 1971.
umum, yakni: aksi bermakna integratif (sos- ial), dan struktur fungsional lembaga kema- syarakatan pada umumnya. Kedua bidang kajian ini dapat dilihat secara dikotomik namun berhubungan atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini karena tu- juan fundamental institusi sosial (lembaga kemasyarakatan) menata pemanfaatan la- han/tanah adalah satu, yakni kesejahteraan dalam makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam kerangka pelaksanaan hukum atau penegakan hak masyarakat, beberapa ahli terkenal 6 melihat pada dasar proses atau mekanisme yang menghasilkan kes- esuaian pelbagai kepentingan yang berten- tangan. Berkenaan mekanisme pelaksanaan hukum yang sangat penting diperhatikan ti- daklah sekedar menerapkan aturan melain- kan sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang dikandung dalam aturan hukum itu. Di sinilah fase internalisasi dan institusion- alisasi menjadi sangatlah penting.
Internalisasi menunjuk pada sistem ke- pribadian; institusionalisasi menunjuk pada sistem sosial. Pelaksanaan hukum yang ber- makna itu dimulai  dari  proses  internalisasi, dan kemudian melembagakannya melalui suatu pola pendekatan dan, mekanisme guna meng hasilkan kesesuaian (keharmon- isan). Dalam pada itu, layak diperhatikan suatu kriteria: kalau komitmen nilai yang diintemalisasi individu secara konsisten menghasilkan aksi yang memenuhi hara- pan seseorang atau lebih, dan mereka mem- berikan tanggapan menyetujuinya, maka nilai-nilai seperti itu serta aksi yang dia- kibatkannya melembaga. Uraian  tersebut
6 Asumsi  dasar  ini  dapat diketahui  dari  berb- agai tulisan yang menyoroti aksi dalam pandangan fung- sional imperatif, seperti: Jonathan H. Turner, The Social Structure of Sociological Theory,  Homewood III, The Dorsey Press, 1974;  juga Talcott  Parsons,  Structur of Social Action,  McGraw Hill, New York, 1937. Anali- sis  Parsons merupakan sintesa dari pandangan positive (mengacu  pada  tokoh-tokoh yang terkenal, yakni Al- fred Marshall, Vilfredo Pareto, dan Emile Durkheim), dan  bertolak  dari idealisme Jerman pada umumnya yang diperkenalkan oleh Max weber yang merupakan gurunya.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
memperlihatkan  bahwa suatu system hu- kum yang akan dibentuk sebagai institusi bermakna integratif seharusnya dibangun dan dilaksanakan melalui mekanisme yang memenuhi kriteria ke lembagaan dalam suatu kerangka positivis sesungguhnya. Misalnya, hal itu menyangkut tujuan  akhif.
Seringkali tujuan suatu aksi bukan merupakan tujuan akhir melainkan seb- agai tujuan antara dan berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir tidak dapat dijelaskan secara seder- hana dalam model perilaku secara rasional. Asumsi yang serupa itu mencakup ide, bah- wa tujuan akhir dari pribadi yang berbeda itu bervariasi atas suatu yang begitu saja, atau bahwa ada intensitas alamiah antara tujuan-tujuan dari berbagai orang yang ber- beda; mungkin  didasarkan pada hakikat manusia yang universal. Dalam  pada  itu yang penting diperhatikan fungsi adat-isti- adat atau tradisi. Sehubungan dengan ini perhatian diarahkan pada Mazhab Historis yang menekankan pentingnya mengerti ke- seluruhan etis budaya dalam suatu masyara- kat, gagasan nilai-nilai,Bnorma, dan seman- gat (Geist) umumnya sebagai satu-satunya cara yang valid untuk memperoleh pemaha- man tentang masyarakat itu. Aksi individu dan pola pelembagaannya menjadi bermak- na hanya menurut cara yang diterima oleh warga masyarakat, atau dengan kata lain, aksi itu bermakna jika dalam kenyataan merupakan cermin atau ungkapan pandan- gan hidup yang umum ini. Kian jelaslah, pandangan Parsons, berbeda dengan tradisi positivistik, dan kerangka referensi yang menekankan pentingnya orientasi normatif dari aksi.
Namun,  pandangan  ini mendatangkan kritik, terutama karena  mengabaikan pen- garuh situasi tempat aksi itu terjadi. Per- spektif idealistik menginterpretensi aksi manusia hanya semacam pancaran ide dan nilai budaya yang abstrak. Di samping itu, perspektif ini juga tidak mengakui penting-
nya menganalisis hambatan serta tekanan yang datang dari lingkungan materiil dan sifat-sifat biologis. Nilai budaya tidak men- gungkapkan begitu saja secara normatif. Manusia harus mengeluarkan energi untuk mengatasi hambatan itu serta menggunak- an hal-hal yang terdapat dalam situasi itu untuk melaksanakan ide dan nilai budaya.
Dalam proses itu, ide dan nilai dapat di- masukkan dan dilaksanakan, tentu bukan dalam bentuknya yang utuh dan murni. Kendati demikian, ide serta nilai budaya secara analisis  masih penting dalam mem- berikan arah  pada aksi individu dan mem- berikan kekompakan bagi mereka yang hid- up dalam suatu sistem kemasyarakatan.
Sejalan  dengan itu, guna  melengkapi konsepsi aksi bermakna integratif (sosial) dapat pula dikaitkan dengan pemikiran von Benda-Beckmann,  yang melukiskan hukum yang bermakna bagi suatu masyara- kat (kelompok) maka institusi normatif ini dikonsepsikan:” Law can become signifi- cant only by ‘having to do’ with behavior in a theoretically meaningful way … law becomes significant socially when human behavior is ‘influenced’ by law and when people make use of law in purposive conduct ” 7 . Dari uraian tersebut dapat diketahui tempat sistem hu- kum di tengah-tengah masyarakat  pada umumnya,  serta makna dan fungsinya bagi keutuhan suatu masyarakat yang sedang berubah, oleh karena agar hukum itu ber- pengaruh dan bermanfaat bagi individu atau anggota suatu kelompok dalam pen- capaian tujuannya, maka hukum harus terwujud sebagai suatu kesadaran kolektif yang berada di atas kehendak, kepentingan pribadi anggota kelompok atau warga ma- syarakat  pada umumnya.
1.  Esensi Hak Menguasai oleh Negara
7 Franz van Benda Beckman, Why law does not Behave: critical and constructive reflection on the social scientific perception of the social significance of law, dalam XIth International Congress of IUAES, Vancouver, Canada, 1983.
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
Hak Menguasai oleh Negara (HMN) adalah domain public sebutan yang diberi- kan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara Neg- ara, warga masyarakat dan tanah Indonesia. HMN pada dasarnya merupakan kewenan- gan Negara yang bersumber pada Konstitu- si Negara, Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), yang dalam Ayat 3, menyatakan:
Bumi, air, dan kekayaan alam yang ter- kandung didalamnya dikuasai oleh Neg- ara dan dipergunakan untuk sebesar-be- sarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan Kekayaan Negara yang ber- sumber pada Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945, Negara adalah badan penguasa atas suber- daya alam dengan Hak Menguasai dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya ke- makmuran rakyat. Lembaga pemerintahan atau instansi pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen yang diberikan we- wenang untuk itu.
Penafsiran mengenai konsep HMN terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK menge- nai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahka- mah dalam pertimbangan hukum Putu- san Perkara UU Migas, UU Ketenagalistri- kan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai HMN:
Bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara han- ya merumuskan kebijakan (beleid), melaku- kan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad).
Kewenangan ini lebih luas dan menjelas- kan isi Pasal 2 Ayat 2 UUPA: Hak mengua- sai dari negara memberi wewenang:
a. Mengatur dan menyelenggarakan pe- runtukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut:
b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa:
c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Sejalan dengan itu, Pasal 2 Ayat 3 UUPA, menyebutkan: Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk men- capai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kerakyatan dan ke- merdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Azas ini hendak mengatakan bahwa negara (pemerintah daerah kabupaten/kota juga pemerinta desa) bukan sebagai pemi- lik. Konsep negara sebagai pemilik hanya ada pada saat negara Indonesia pada masa penjajahan. Kewenangan negara dalam bi- dang pertanahan tersebut merupakan pe- limpahan tugas bangsa, kewenangan terse- but bersifat publik semata-mata. Maka berbeda benar dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara Negara dan tanah berdasarkan Domeinverklaring dalam hukum tanah administratif pada waktu se- belum berlakunya UUPA; Saat ini prinsip Domeinverklaring sudah dicabut.
Pada penjelasan umum disebutkan UUPA berpangkal pada pendirian, untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemi- lik. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bangsa atau rakyat bertindak sebagai badan pen- guasa.
Kewenangan negara berupa hak mengua- sai seperti disebutkan dalam Pasal 2 UUPA
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
dijalankan oleh lembaga legislatif, ekseku- tif, maupun yudikatif. Dan juga dinyatakan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas pemerin- tah pusat (Pasal 33 ayat 3 UUD). Azas ini sangat penting untuk mempertahankan dan melestarikan persatuan dan kesatuan.
Adapun lembaga Negara yang men- jalankan HMN bukanlah pemerintah se- mata; Berkaitan dengan HMN lembaga atau badan yang menjalankan kewenangan tersebut:
a. Badan legislatif: Menjalankan wewenang hal-hal yang berkaitan dengan bidang leg- islatif seperti MPR dengan bentuk peneta- pan MPR dan DPR yang dengan bentuk perundang-undangan, hingga peraturan daerah.
b. Badan  eksekutif: yang dicakup dalam pengertian menyelenggarakan dan me- nentukan dilakukan oleh Presiden dan dibantu oleh menteri atau pejabat tinggi lainnya.
c. Badan yudikatif: Penyelesaian sengketa- sengketa tanah, baik diantara rakyat sendiri maupun rakyat dan pemerintah melalui peradilan umum. Melakukan pe- nilaian dan pengujian mengenai hak atas tanah.
Hal tersebut mengandung makna men- genai pemegang HMN, atau subjek HMN adalah negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat In- donesia. Sedangkan objek HMN meliputi semua tanah dalam wilayah Republik In- donesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA desebut: tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah Negara).
HMN merupakan pelimpahan kewenan- gan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh wakil bangsa Indonesia dalam menyusun
UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUDNRI 1945. Hal inilah yang me- nentukan, bahwa HMN tidak dapat dip- indahkan kepada pihak lain, tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan akan hak menguasai, hanya saja kewenangan negara atas tanah-tanah yang sudah diberikan menjadi terbatas dan negara menghormati batasan tersebut.
HMN tidak akan hapus sebagai pelim- pahan hak bangsa selama negara Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, serta tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasi- onal. Bahwa maksud dari pernyataan itu adalah kewenangan dalam bidang agraria dapat merupakan sumber pendapatan asli bagi daerah dalam membantu penyelengga- raan penggunaan atau pemeliharaan tanah bagi kemakmuran rakyat.
Dari uraian singkat tersebut, dapat dik- etahui bahwa semua hak atas tanah bertu- juan untuk membina kemakmuran rakyat, dan secara juridik tidak menghilangkan keharusan mendaftarkan hak atas tanah untuk mewujudkan jaminan kepastian hu- kum. Hal itu berlaku bagi semua instansi dan departemen dalam menguasai tanah. Ironisnya, dewasa ini pendaftaran hak atas tanah belum seluruhnya dilaksanakan, demikian pula Tanah Pecatu. Peraturan hukum pendaftaran hak atas Tanah Pecatu (Hak Ulayat) hingga saat ini tak dijumpai. Namun pertanyaannya: perlukah TanahPe- catu didaftarkan?
Kiranya ditemukan kesalahan tafsir mengenai perintah pendaftaran hak atas Tanah Pecatu, bahwa pendaftaran hak atas Tanah Pecatu berarti membuat serti-
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
fikat hak atas Tanah Pecatu yang melahir- kan hak kebendaan, seperti hak atas tanah dalam  UUPA. Padahal fungsi pendaftaran hak pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten tidaklah semata untuk pembe- rian hak kebendaan atas tanah, melainkan juga untuk melindungi Tanah Pecatu dari campur tangan secara struktur berupa pen- galihan hak atas Tanah Pecatu oleh pemer- intah Kabupaten/Kota. Atau dengan kata lain, Tanah Pecatu tetap merupakan hak masyarakat desa (bukan merupakan hak Kabupaten/Kota) meski belum didaftarkan pada buku tanah Kantor Pertanahan.
2.  Pengakuan serta Penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum `Adat (te- laah terhadap eksistensi Hak Masyarakat- collective right)
Meski pengaturan hukum berkenaan dengan pendaftaran hak atas Tanah Pecatu sebagai bagian dari Hak Ulayat belum ada, namun suatu hal yang tak boleh dilupakan adalah pengakuan dan penghormatan se- cara Konstitusional terhadap hak atas tanah adat, seperti dinyatakan dalam Pasal 18B (Ayat 2) UUDNRI:
Negara mengakui dan  menghormati  ke- satuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisionalnya sepanjang ma- sih hidup dan sesuai dengan perkemban- gan masyarakat dan prinsip Negara Kesat- uan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Kian jelas, bahwa eksistensi Tanah Peca- tu sebagai bagian dari Hak masyarakat Hu- kum Adat diakui dan dihormati, karena hak atas Tanah Pecatu merupakan hak kolektif masyarakat didasarkan pada institusi sosial (baca juga: Hukum Adat atau pranata lo- kal). Hak kolektif pemanfaatan lahan pada umumnya (di Pulau Lombok) berdasarkan prinsip genealogis, artinya pembukaan ser- ta pengembangan hak kolektif didasarkan pada faktor dan kepentingan yang bersifat kekeluargaan (garis keturunan). Hak  kole-
ktif atas pemanfaatan lahan tersebar dan terkenal pada seluruh areal pertanahan di Pulau Lombok. Hak ini disebut hak paer . Dikenal paer-bat maksudnya paer yang dimiliki dan dihuni oleh keluarga dan ke- turunan yang berasal dari kawasan barat, demikian pula paer-timuk (wilayah timur), paer-lauk (selatan), dan paer-daye (utara).
Dalam mewujudkan tujuan dan kepent- ingannya, warga masyarakat berinteraksi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat mengikat. Meski tidak memenuhi persyaratan formal menurut hukum posi- tif, namun mereka telah merasa terjamin pemenuhan hak, tujuan, dan kepentingan- nya. Perasaan terlindungi diterima ber- dasarkan hubungan saling kenal-mengenal dan percaya-mempercayai.
Pada awal memanfaatkan sebidang ta- nah (membuka lahan pertanian), mereka ti- dak memerlukan alas hak berupa sertifikat dari lembaga yang berlegitimasi. Hal ini ter- jadi memang karena ketika itu mereka be- lum mampu membuatnya. Alat bukti yang dimiliki, sungguh sangat sederhana namun terasa bermanfaat. Tidak mempertimbang- kan akbiat hukum, disebabkan karena tak adanya sertifikat hak, seperti: permasalah- an hukum atau sengketa yang dapat terjadi pada masa mendatang. Risiko dipertang- gunggugatkan atau dirampas haknya oleh pihak lain tak pernah dipertimbangkan- nya, terbukti dari sikap mereka tak pernah berusaha memiliki bukti atas hak. Demiki- anlah. berbagai bukti hak secara juridis- formal tak dihiraukannya—baru kemudian ketika mereka memperoleh gangguan atas haknya—alas hak atas tanah, mereka tak butuhkan.
Warga masyarakat desa Segerongan dan masyarakat desa lainnya di Kabupaten Lombok Barat, juga Kabupaten/Kota lain- nya di Nusa Tenggara Barat memanfaatkan tanah telah memanfaatkan tanah sejak se- belum Indonesia merdeka dengan mem-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
buka lahan. Tidakkah ini tak diakaui atau dihormati?
Kebiasaan membuka lahan yang dilaku- kan secara berkelompok telah lama dikenal di Pulau Lombok. Pembukaan lahan dilaku- kan menurut tata-cara adat, dan seijin ke- pala desa tempat lahan yang hendak dibuka. Pada masyarakat Sasak yang menghuni pu- lau Lombok hak (kelompok) atas tanah/pe- manfaatan lahan telah lama dikenal dengan sebutan paer. Pada dasarnya paer (adalah hak kelompok warga masyarakat atas tanah dan pemanfaatannya) 8 merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu paguyuban (persekutuan) hidup, sep- erti desa, kekeliangan, 9 banjar, 10 dan lain- lainnya; disamping juga merupakan areal tempat berusaha pencaharian hidup, serta batas wilayah atau simbol integritas dan eksistensi kelompok yang laik dipertahank- an dari ganguan pihak luar.
8 Paer merupakan hak kolektif asli masyarakat suku Sasak. Meski hak ini dipengaruhi oleh pelbagai aturan dan kebijkan pemerintah, namun ia tetap ada dan dikenal sebagai hak masyarakat adat Sasak (wawancara dengan budayawan, tokoh adat Sasak, dan mantan Kepala Dinas Museum NTB, Lalu Wacana). Menurut van vollehoven menyebut dengan istilah beschikkingrecht yang tidak bisa disalin ke dalam bahasa indonesia, UUPA memakai hak ulayat, sebenarnya untuk hak tersebut hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjukan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Si- fat komunal menunjukan kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Pada Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa”dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyara- kat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan na- sional dan negara, yang berdarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturanperaturan lainnya yang lebih tinggi. Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum (rechtgemeenschap) atas tanah yang bukan merupakan hak milik.
9 Kekeliangan adalah struktur pemerintahan di bawah Desa, seperti lingkungan pada kelurahan. Ini juga sering disebut dusun (dasan).
10 Banjar adalah persekutuan hidup yang bekerja mengurus berbgai permasalahan kehidupan, seperti kematian, perkawinan, olah raga, dan lain-lainnya. Na- mun bukanlah struktur pemerintahan resmi.
Dengan demikian dapat dilihat secara konsepsional, paer 11 mengandung makna ekonomi, politik, hukum dan kebuday- aan. Sehingga pada gilirannya paer dapat didekati secara fungsional imperatif, karena memenuhi karakteristik keempat fungsi fundamental didalam sistem kemasya- rakatan.
Sejarah memperlihatkan, proses tim- bul dan perkembangannya merupakan re- fleksi dari bekerjanya fungsi fundamental hukum didalam masyarakat Sasak; atau dengan kata lain perkembangan eksistensi paer menggunakan landasan yang memper- hatikan ukuran bersama (signifikan) serta nilai-nilai yang telah dihormati dan menga- kar kuat.
Pada awalnya dapat dikatakan, bah- wa peletakan hak kelompok atas tanah/ pemanfaatan lahan terjadi karena adanya kehendak beberapa orang warga suatu desa untuk melakukan upaya pengemban- gan atau pemekaran areal lahan pertanian. Menilik laju pertumbuhan penduduk san- gat pesat disuatu desa, mendesak beberapa warganya untuk mencari dan mengem- bangkan lahan tempat pencaharian hidup. Biasanya mereka berasal dari beberapa ke- luarga batih (kuren) membuka lahan baru dan menetap (pundutan).
Ditempat yang baru ini mereka segera menunjuk pemimpin kelompok 12 dan mene- tapkan batas-batas wilayah paer (babar atau sawe) biasanya ditandai dengan meman- faatkan kondisi geografis seperti gunung,
11 Makna paer sesungguhnya tidaklah sekedar hak kelompok atas tanah atau pemanfaatan lahan, melain- kan mengandung arti yang lebih mendasar bagi peri kehidupan kelompok, yakni merupakan batas-wilayah, asal-usul warganya, citra kelompok, simbol kebanggan kelompok, ikatan kekerabatan, dan lain-lainnya.
12 Pemimpin kelompok ini biasanya dipilih dari pen- duduk pertama kelompok pundutan (turas) yang bang- sawan, disertai persyaratan: berwatak peramah; berilmu kemasyarakatan; selalu berbuat kebajikan; adil dan bijaksana menghadapi permasalahan warg- anya.
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
sungai, jalan, dan lain-lainnya. Juga, tempat peribadatan, perkuburan dan lain-lainnya.
Secara normatif anggota kelompok pundutan membuka lahan dimulai dengan melakukan upacara ritual mabangar yang dipimpin oleh seorang wali tanah (mangkubumi), berdasarkan restu dari ketua kelompok persekutuan asal, 13 dan ijin dari kepala desa letak lahan baru itu.
Secara pribadi anggota kelompok yang hendak memanfaatkan lahan tertentu, ia harus memberi tanda batas pada lahan yang dipilihnya terutama jika lahan itu telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian agar warga lain tak masuk pada areal tersebut. Disinilah ditemukan gambaran hubungan elastis (Jawa: mulur-mengkeret ) antara hak kelompok atas tanah/pemanfaatan lahan dengan anggotanya.
Lebih rinci dapat diketengahkan, bahwa hak (kelompok atas paer, atau) atas tanah/ pemanfaatan lahan, pada dasarnya ada dua, yakni: 14
1.  Ke dalam:
a. Hak paer memperkenankan kelompok dan para warganya beserta anggota keluarganya memanfaatkan lahan sekedar untuk keperluan menyambung hidupnya;
b. Hak-hak perseorangan (anggota ke- lompok) atas tanah tetap terkekang di dalam hak (kelompok = paer )  atas tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh pengolahnya jatuh kembali menjadi hak kelompok;
13 Kini kewenangan ini dipegang oleh kepala desa, mengeluarkan Surat Ijin Menggarap (SIM); yang biasan- ya dalam rentang masa paling cepat lima tahun diman- faatkan secara terus-menerus, terpelihara baru dapat dimuntakan hak milik atasnya (kepada pemerintah daerah). Dalam rentang waktu inilah lahan pemekaran baru tersebut dianggap merupakan lahan kelompok pun- dutan (gumi-paer).
14 Lihat dan bandingkan dengan: Lalu Wacana, Monografi Nusa Tenggara Barat , Penerbit: tak terbaca, Mataram, 1975, hlm 285 dan seterusnya.
c. Kelompok dapat menentukan lahan untuk keperluan bersama para  ang- gotanya, seperti pekuburan, masjid, dan lain-lainnya;
2.  Ke luar:
a.  Larangan bagi orang luar kelompok me- manfaatkan lahan paer kecuali seijin ketua kelompok;
b. Batas paer (babar) sangat dihormati oleh kelompok yang lain.
Hak (kelompok= paer ) atas tanah/pe- manfaatan lahan secara relatif kurang dil- indungi oleh hukum positif. Kendati dalam hukum positif badan hukum dan koperasi diperkenankan memperoleh hak atas tanah guna mengembangkan usahanya; namun subyek hukum adat seperti desa adat, ban- jar, dusun, kekeliangan tidak memperoleh tempat yang layak, padahal subyek hukum adat ini merupakan institusi yang paling berwenang dalam menentukan peman- faatan lahan di wilayahnya. Hingga saat ini surat ijin menggarap berada pada kewenan- gan kepala desa bukan camat. Demikian pula peralihan hak atas tanah selalu meng- hadirkan kepala desa sebagai saksi.
Jika ditinjau secara mendalam, maka desa pada dasarnya merupakan  lembaga terendah dalam struktur pemerintahan yang mewakili (mempertahankan hak) neg- ara dalam menguasai bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam- nya. Kerja inventarisasi, pengembangan, serta melindungi potensi alam lingkungan- nya merupakan tugasnya sebagai aparat di lini depan. Oleh karena itu laik kiranya ia diperkenankan secara juridik (selaku ke- pala kelompok) memberikan hak atas pe- manfaatan lahan kepada warga masyarakat pada wilayah pemerintahannya.
Gangguan atas eksistensi hak (kelo- mpok= paer ) dapat dijelaskan berawal dari masuknya konsepsi individualistik yang dibawa oleh penjajah pada zaman Hindia
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
Belanda 15 . Pengakuan terhadap hak per- orangan melebihi hak kelompok dalam sistem  Eropa dibawa berlarut ke dalam sistem hukum Indonesia, kendati dihiasi dengan adanya fungsi sosial dalam hak mi- lik. Hal ini belum menjamin adanya hak (kelompok) atas tanah/pemanfaatan lahan. Di daerah-daerah terpencil, di pedalaman pulau Lombok, hak paer masih dikenal. Hak ini kurang diperhatikan oleh peletak kebi- jakan terutama dalam melakukan pembe- basan hak bagi kepentingan pembangunan kepariwisataan. Menyatakan tanah/lahan yang telah lama tetap dikuasai dan diman- faatkan oleh suatu kelompok masyarakat sebagai tanah “negara bebas” dapat men- imbulkan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengakuan hak ulayat secara fundamen- tal berasal dari Pasal 18B (Ayat 2) UUDNRI 1945 amandemen ke-2, Pasal 3 UUPA dan Penjelasan Umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 ta- hun 1999, Keppres Nomor 34 tahun 2003, Keppres 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya. UUPA tidak secara khusus membentuk dan diatur dalam per- aturan perundang-undangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturan- nya tetap berlangsung secara hukum adat setempat. Mengatur Hak Ulayat berakibat menghambat perkembangan alamiah Hak Ulayat sejalan dengan sifat hukum adat yang dinamis, pada kenyataanya cenderung melemah.
Kecenderungan melemahnya dipercepat dengan bertambah kuatnya hak-hak indi- vidu, memulai pengaturannya dalam ben- tuk hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat- surat tanda pembuktian hak, sehingga penadahannya dalam bentuk HMN dengan
15 Menurut Lalu Wacana, BA (adalah seorang ahli Hukum Adat Sasak; hasil wawancara 1992) Paer Lom- bok merupakan hak kolektif secara nyata telah ada dan dikenal secara turun temurun di pulau Lombok.
konsep menggantikan peran kepala adat atau tetua adat dalam hubungannya dengan tanah yang sudak dimiliki secara individual oleh para warga masyarakat  hukum adat yang besangkutan, seperti halnya tanah- tanah didaerah lainya. Hak Ulayat pun ti- dak didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya dalam Peraturan Pemerin- tah Nomor 24 tahun 1997 secara sadar ti- dak dimasukkan ke dalam golongan objek pendaftaran tanah. Alasan teknis secara nyata tidak mungkin terpenuhi dan tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan akan menim- bulkan sengketa antar masyarakat hukum berbatasan. Dan akan bertentangan den- gan sifat alamiah dari Hak Ulayat tersebut. Hak Ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat kembali. Yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan kembali. Dan, di daerah yang kenyataanya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai Hak Ulayat, tidak akan diciptakan Hak Ulayat baru, kecuali jika benar berdasarkan kesepakatan perwakilan rakyat (DPRD) menyatakan suatu areal telah terbentuk Hak Ulayat.
Syarat-syarat berlakunya hak ulayat menurut UUPA:
a.  Hak ulayat sepanjang menurut kenyataan- nya masih ada;
b.  Pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan ke- pentingan nasional;
c.  pelaksanaan hak ulayat sesuai denganke- pentingan negara yang berdasarkan per- satuan dankesatuan bangsa;
d. pelaksanaan hak ulayat tidak boleh peraturan perundang-undang dan per- aturan–peraturanlain yang lebih tinggi.
Hak Ulayat melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang atau pelaksana Hak Ulayat tersebut, lahirnya hak terse- but timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
wilayah yang bersangkutan, disamping itu ikatan bukan hanya saja secara fisik tetap bersifat phiskis yaitu religiomagis dan hubungan itu pada dasarnya berlangsung abadi sepanjang adanya masyarakat adat. Isi dari wewenang hak ulayat adalah;
a.  mengatur dan menyelengarakan penggu- naan tanah dan pemeliharaan;
b.  mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah;
c.  mengatur dan menetapkan hubungn hu- kum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah, seperti jual-beli, warisan dan lain-lainya.
Pemegang hak ulayat dan pelaksana hak ulayat, pemegang hak ulayat adalah ma- syarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri dari orang-orang atau warga ber- sangkutan. Pelaksana hak ulayat adalah penguasa adat masyarakat hukumdat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan tetua adat lain- nya, penguasa adat dalam hubungan dengan tanah ulayat merupakan pelaksanaan ke- wenangan termasuk hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN No- mor 5 Tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai pengakuan adanya atau tidaknya hak ulayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pada pelaksanaan penelitian dan penen- tuan adanya hak ulayat pemerintah daerah mengikut sertakan berbagai pihak, dianta- ranya tetua hukum adat masyarakat yang ada disekitar daerah bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi yang memgelola sumber daya alam.keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kortografi dan apabila me- mungkinkan menggambar batas-batas serta mencatat dalam daftar tanah. Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaf-
taran, tetapi tidak diterbitkan sertipikat, sebab bukan objek pendaftaran tanah. Pen- gakuan eksistensi hukum adat dan peng- hormatan terhadapnya dalam bentuk pen- gadopsian atau penerimaan nilai-nilai hu- kum tanah adat ke dalam hukum agraria nasional ditunjukkan dalam Pasal 3 UUPA, memuat materi politik hukum pertanahan, bahwasanya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum ta- nah adat dapat ditegakkan apabila:
a.  hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
b.  selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara;
c. tidak bertentangan dengan undang- undang dan perturan yang lebih tinggi, artinya kedudukan hukum tanah adat berada di bawah UUPA dan hukum per- tanahan nasional.
Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, masyarakat atau persekutuan ma- syarakat adat tidak lagi bebas dalam men- jalankan hak ulayatnya. Telah ada campur tangan negara untuk mengurangi kewena- ngan dari masyarakat atau persekutuan un- tuk melaksanakan hak ulayatnya melalui idiom-idiom seperti kepentingan nasional, kepentingan negara, dan persatuan bangsa.
Pengakuan adanya eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dapat, dikualifikasi apabila:
a. Pertama, masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu ma- syarakat hukum adat.
b.  Kedua, masih adanya wilayah yang me- rupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah ke- punyaan bersama para warganya sebagai ” lebensraum ” dan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
c.  Ketiga, masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang ber- sangkutan, melakukan kegiatan sehari- hari sebagai pelaksana hak ulayat.
Pasal 2 Ayat 2 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun1999, memberikan pengakuan Hak Ulayat dengan syarat:
1. terdapat sekelompok orang yang masih terikat  oleh  tatanan hukum  adatnya  seb- agai warga bersama suatu persekutuan hu- kum tertentu, yang mengakui dan  mener- apkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
b.  terdapat tanah ulayat tertentu yang men- jadi lingkungan hidup para warga perse- kutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari; dan
c.  terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggu- naan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan adat tersebut.
Seharusnya pemahaman mengenai eksis- tensi Tanah Pecatu tidak melahirkan perde- batan atau perbedaan pandangan yang berkepanjangan jika dikaji secara men- dalam makna norma yang digariskan dalam Pasal 68 (Ayat 3), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang: Pemerin- tahan Desa, yakni:
Sumber pendapatan desa yang telah di- miliki dan dikelola oleh desa tidak dibena- rkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Kiranya semakin jelas dan tegas bahwa secara normative tanah pecatu merupakan hak yang tetap berada pada domain privat dengan memilih kata tidak dibenarkan merupakan makna kata yang esensinya ber- sumber dari azas moral yang berada di atas pengaturan hukum. Hal ini mudah difaha- mi sebagai wujud pelaksanaan yang diter- apkan oleh Negara dalam mengakui dan
menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak aslinya.
Perihal Tanah Pecatu pada dasarnya merupakan bagian dari tanah beralaskan hak Paer diberikan oleh warga masyarakat desa kepada kepala desa, keliang atau ke- pala dusun sebagai bekal pengabdiannya dalam mengurus dan mengayomi warga desa (Pecatu Meder); ada juga Pecatu Med- er, merupakan Tanah Pecatu yang berasal dari sang pemimpin atau kepala desa yang menyatakan tanahnya menjadi Tanah Pe- catu (sesungguhnya untuk menghindar dari pembayaran pajak hasil bumi). Kedua bentuk Tanah Pecatu ini pada dasarnya ber- lakulah prinsip dan norma Hak Paer.
Eksistensi Tanah Pecatu seiring dengan pengakuan dan penghormatan persekutu- an masyarakat hukum adat. Tanah Pecatu merupakan hak masyarakat desa sebagai persekutuan hukum. Tanah Pecatu tida- klah pernah hapus oleh peraturan hukum dan kebijakan pemerintah, karena Tanah Pecatu merupakan Hak Azasi Masyarakat Adat yang harus dihormati. Oleh karena itu, prinsip Menguasai Negara tidaklah meng- hapus eksistensi Tanah Pecatu sebagai hak masyarakat hukum adat. Berbagai  rumusan kebijakan  pemerintah (beleid), untuk melakukan pengaturan (regelendaad), me- la kukan  pengurusan (bestuursdaad), me- lakukan pengelolaan (beheersdaad), dan me lakukan pengawasan (toezichthoun- dendaad) dapat dinyatakan melanggar hak konsti tusional jika menghapus Tanah Pe- catu.
Dalam kasus kepala desa Segerongan, ia dapat dipersalahkan secara juridik atas pen- jualan Tanah Pecatu jika dilakukan tanpa persetujuan masyarakat. Penjualan atau penghapusan Tanah Pecatu adalah pelang- garan hak konstitusi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, ini bermakna per- setujuan warga masyarakat desa Segerongan
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
lebih utama 16 daripada persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Demikian pula, membawa kasus ini ke dalam ranah Hukum Pidana penilaian kesalahan atas perbuatan kepala desa Segerongan ditentukan oleh persetujuan masyarakat desa Segerongan dalam melepas- kan hak atas Tanah Pecatu. Persetujuan ini berlaku secara relatif, artinya jika penjua- lan Tanah Pecatu berakibat menghapus- kannya maka kepala desa Segerongan tetap dapat dipersalahkan meski telah mendapat persetujuan masyarakat. Berbeda halnya jika Tanah Pecatu ditukar dengan tanah lainnya yang selanjutnya disetujui oleh ma- syarakat menjadi pengganti Tanah Pecatu. Persetujuan masyarakat untuk melakukan tukar-menukar Tanah Pecatu demi hukum meniadakan sifat melawan hukum perbua- tan kepala desa; hal ini diperkuat dengan pendaftaran Tanah Pecatu.
3.  Pendaftaran Hak atas Tanah
Pendaftaran Tanah Pecatu merupakan hal penting dalam menguji kasus penjualan Tanah Pecatu oleh kepala desa Segerongan. Dapat dipastikan seperti Tanah Pecatu lain- nya di Pulau Lombok, Tanah Pecatu desa, dan atau dusun-dusun di Segerongan belum didaftarkan pada buku tanah di Kantor Per- tanahan Lombok Barat. Kenyataan ini me- lemahkan perlindungan hukum atas eksis- tensi Tanah Pecatu. Terhadap Tanah Pe- catu yang belum didaftar pada buku tanah maka hak atas tanah secara juridik menjadi kewenangan masyarakat hukum yang ber- sangkutan untuk mengurus, mengatur, dan mengelolanya.
Guna lebih memahami hubungan pen- daftaran hak atas tanah berikut diketen- gahkan praktek pendaftaran tanah yang
16 Kiranya hal ini dapat merujuk pendapat Outono- mus Law, bahwa Hukum Adat berlaku mutlak bagi ma- syarakat hukum adat tertentu namun tidak dapat diber- lakukan bagi masyarakat lainnya, atau tak bertentangan dengan Hak Menguasai oleh Negara.
mengenal dua macam pendaftaran hak atas tanah, yaitu:
1. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds); Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pe- jabat Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem pendaftaran akta PPT bersifat pa- sif, artinya: tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya, maka dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta dapat mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum dibuktikan den- gan akta yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang disebut title search. Mudah di- mengerti upaya normatif title search adalah upaya pembuktian keabsahan akte yang diajukan dapat memakan waktu dan biaya karena untuk diperlukan bantuan ahli.
Dalam sistem pendaftaran akta, apa- bila terjadi perubahan mengenai pemegang haknya maka aktanya yang didaftarkan. Bila terjadi perubahan mengenai tanahn- ya, maka dibuatkan akta yang baru dan akta yang lama disimpan dikantor pertanahan.
2. Sistem pendaftaran hak (registration of titles, title dalam arti hak). Dalam sistem pendaftaran hak pun setiap penciptaan hak baru, perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perbuatan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang di daftarkan, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian disediakan suatu isian-isian, yang dalam bahasa inggris disebut register . Dalam sistem pendaftaran hak bila terjadi perubahan haknya dan pemegang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
haknya, maka peristiwa hukumnya yang dicatat dalam buku tanah/ salinan buku tanah karena diperlukan adanya bukti bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum tersebut. Atas dasar bukti inilah peristiwa hukum itu dicatat dalam buku tanah dan salinan buku tanah. Kemudian dikembalikan kepada pemegang haknya.
Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia disebut buku tanah. Berbeda dengan PPT dalam sistem pen- daftaran akta yang pasif, dalam sistem pendaftaran hak PPT bersifat aktif. Karena disini PPT melakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan jika terjadi per- ubahan-perubahan pada alas hak. Sejalan dengan itu, dijumpai persamaan antara kedua sistem tersebut yaitu adanya keharusan pembuatan akta sebagai alas hak, serta apabila terjadi perubahan hak atau perbuatan hukum pemindahan hak dan pembebanan dengan hak jaminan. Namun fungsi dari akta tersebut berbeda beda. Menurut Boedi Harsono, “dari dua macam sistem pendaftaran tanah tersebut, maka sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pendaftaran hak (registration of titles)” 17 . Setiap  penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta dan hak baru tersebut yang didaftarkan.
17 Budi Harsono, Op. Cit, hlm 68. Sistem pendaftaran hak diciptakan oleh Robert Richard Torrens, dengan tu- juan menciptakan sistem baru yang lebih sederhana dan memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan  title search pada akta-akta yang ada. Ada beberapa keuntungan dari sistem Torrens tersebut antara lain: 1. Menetapkan bi- aya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya, 2. Menia- dakan pemeriksaan yang berulang-ulang, 3. Meniadakan kebanyakan rekaman, 4.  Secara tegas menyatakan dasar haknya, 5. Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam sertipikat, 6. Meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan, 7. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan kepada transaksi menjengkelkan, oleh karena yang memperoleh keman- faatan daripada sistem tersebut yang membayar biaya, 8.  Meniadakan alas hak pajak, 9.  Memberikan suatu alas hak yang abadi, oleh karena negara menjaminnya tanpa batas.
Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Pendaftaran hak atas Tanah Pecatu bu- kanlah dalam rangka permohonan hak atas tanah melainkan perlindungan hukum atas campur-tangan struktur pemerintahan dan pihak ketiga. Pendaftaran Tanah Pecatu un- tuk melindungi eksistensinya dari perbua- tan hukum pihak tertentu yang berakibat menghapus Tanah Pecatu dari masyarakat- nya.
Seperti telah diutarakan terdahulu, bah- wa berbagai rumusan kebijakan pe merintah (beleid), untuk melakukan peng aturan (re- gelendaad), melakukan peng urusan (bestu- ursdaad), melakukan penge lolaan (be- heersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) yang menghapus atau meniadakan hak atas Tanah Pecatu merupakan pelanggaran Hak Azasi Ma- syarakat dan sekaligus melanggar hak kon- stitusional masyarakat, oleh karena itu pencatatan oleh aparat pemerintahan Kabu- paten Lombok Barat tidaklah menghapuas hak atas Tanah Pecatu dari masyarakat atau menjadikan hak atas Tanah Pecatu bera- lih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## KESIMPULAN
Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa HMN dan Hak Ulayat bersumber pada Konstitusi Negara, UUDNRI 1945. HMN merupakan domain public, sedang- kan Hak Ulayat adalah domain kolektif yang melahirkan domain privat. Hal ini berarti tanah pecatu tidaklah dapat dijadikan harta kekayaan pemerintah kabupaten (karena
Anang Husni | Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai ....................................
pemerintahan ini bukanlah salah satu ben- tuk masyarakat hukum adat);
Semua hak atas tanah yang bersumber dari hak tersebut didaftarkan pada lembaga yang berwenang. Jika ditemukan konflik dalam pendaftaran hak atas tanah atau pe- manfaatannya dikembalikan pada prin- sip Konstitusi, khususnya dalam Pasal 33 (Ayat 3) dan Pasal 18B (Ayat2) UUDNRI 1945, yang menggariskan pemanfaatan sumberdaya keagrariaan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pe- megang amanah HMN (legislatif, ekskutif, dan  judikatif) harus menjamin kepastian hukum per ujudan pemanfaatan yang ber-
tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikian pula dengan pendaftaran Ta- nah Pecatu sangatlah perlu dilaksanakan, meski tidak dalam rangka pemberian hak atas tanah karena hal ini telah diakui dan dihormati oleh Konstitusi. Tanah Pecatu yang belum didaftarkan, penegakan dan perlindungan hukum eksistensinya melalui Peradilan Pidana diperlukan pengaduan masyarakat (warga masyarakat yang mera- sa dirugikan), atau dengan kata lain perbua- tan pidana yang dilakukan oleh kepala desa merupakan delik aduan.

## Daftar Pustaka
Anang Husni, Hukum, Birokrasi dan Kebudayaan, Genta, Yogyakarta, 2009.
Anang Husni, Fungsi Hukum dalam Pemanfaatan Tanah (suatu telaah konflik pertanahan di Dusun Rowok Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah), makalah dalam Seminar: Tanah Adat di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Unika Atma Jaya dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Departemen Agraria, Ciawi  -  Bogor, 3-5 September 1996.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 2005.
Franz van Benda Beckman, Why law does not Behave: critical and constructive reflection on the social scientific perception of the social significance of law, dalam XIth International Congress of IUAES, Vancouver, Canada, 1983.
Jonathan H. Turner, The Social Structure of Sociological Theory , Homewood III, The Dorsey Press, 1974.
Lalu Wacana, Monografi Nusa Tenggara Barat , Penerbit: tak terbaca, Mataram, 1975
Maria SW Soemardjono, Reformasi Hukum Pertanahan, makalah dalarn Seminar Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13-15 Februari 1990
Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 192 ~ 208
Ronald Z Titahelu dalam disertasinya yang berjudul: Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat (suatu kajian filsafati dan teoretik tentang pengaturan dan penggunaan tanah di Indonesia) , Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1993.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan  di Indonesia, Cetakan Keempat UI Press, Jakarta, 1983.
Sri hajati, penyederhanaan macam hak atas tanah dalam rangka pembaharuan hukum agrarian nasional, Yuridika vol. 21 Nomor 3 mei-juni 2006.
Sven Caderroth, The Speel of the Ancestor and the Power of Mekkah (a sasak community on  Lombok), Acta Universitatis Gothoburgensis Goteborg, Sweden, 1981.
Talcott Parsons, The Systems of Modern Societies , Prentice-Hall, Inc., Englewood cliffs, New Jersey, 1971.
Talcott  Parsons, Structur of Social Action ,  McGraw Hill, New York, 1937.