Submission Review Process Revised Accepted Published 03-07-2020 07-07 s/d 10-08-2020 24-08-2020 27-08-2020 28-08-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No.3, Agustus  2020 (184-198)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Elit Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III  Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018

## Diah Lorenza
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: diahlorenza7@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  entitled  "Local  Elites  Based  on  Islamic  Boarding  Schools  in  Political Contest in Banyuasin III District (Study on the Candidacy of Buya H.M Husni Thamrin Madani in 2018)". This type of research is field research with the methods of collecting interview data, observation and documentation while the data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and data verification. The results of this study can  be  concluded  that  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  was  involved  in  the  Pilkada because the previous Regent who was caught in the act was the trigger. Buya H.M Husni Thamrin Madani is very sad to witness the fact that there is corruption in the education sector in Banyuasin. And Hati Buya, called as a parent, is also called to return to protect Banyuasin.
The defeat factor of Buya H.M Husni Thamrin Madani in the Pilkada was because the  machine  of the  Democratic  Struggle  Party  (PDIP)  was  working.  Meanwhile,  Buya Husni does not have a Party. Based on Buya Husni's Political Marketing Theory, it is still selling well, especially in the Pangkalan Balai area. Even though Buya Husni's Political Marketing still has many weaknesses. And the number of votes that Buya Husni received was quite good. This is a sign that Banyuasin people still have respect for a scholar.
Keywords: elite, political contestation, marketing

## ABSTRAK
Penelitian ini dengan judul “Elit Lokal  Berbasis Pesantren dalam Kontestasi  Politik  di Kecamatan  Banyuasin  III  (Studi  pada  Pencalonan  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani Tahun 2018)”. Jenis penelitian ini yaitu Field research dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
ini  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa Buya H.M Husni Thamrin Madani terlibat dalam Pilkada karena Dari Bupati sebelumnya yang tertangkap tangan menjadi pemicu. Buya H.M Husni Thamrin Madani  sangat  sedih  menyaksikan  fakta  bahwa  ada  korupsi  di  bidang  pendidikan  di Banyuasin. Dan Hati Buya terpanggil sebagai  orang tua juga terpanggil  untuk kembali mengayomi Banyuasin.
Faktor Kekalahan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pilkada dikarenakan Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Berdasarkan dengan Teori Marketing Politik  Buya Husni masih Laku terutama  di  daerah  Pangkalan  Balai.  Walupun  Marketing  Politik  Buya  Husni  masih banyak  kelemahannya.  Dan  jumblah  suara  yang  diterima  Buya  Husni  cukup  baik.  ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.
Keywords: elit, kontestasi politik, pemasaran

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  akan  Mengurai  dan  Menjelaskan  bagaimana  Keterlibatan  Ulama  dalam Politik Praktis di Banyuasin III. Dalam Kontestasi Politik secara Spesifik Penelitian ini akan  melihat  bagaimana  Kekalahan  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  dalam  Pilkada 2018  di  Dapil  Banyuasin  III.  Banyuasin  III  meliputi  daerah  Langkan.  Perkembangan Islam  Nusantara  tidak  bisa  terlepas  dari  kedudukan  dan  pengaruh  ulama.  Dalam Islam dan  masyarakat  muslim  manapun  termasuk  di  Banyuasin  III,  ulama  menempati  posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kedudukan ulama ditempatkan secara historis sosiologis yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Ulama tidak hanya sekedar dihormati  dan  disegani,  namun  gagasan  dan  pemikiran  keagamaannya  dalam  berbagai dimensi dipandang sebagai kebenaran, dipegang dan diiikuti secara akurat dan mengikat, artinya  baik  secara  teologis  maupun  secara  historis-sosiologis,  ulama  merupakan kelompok elit keagamaan yang sangat penting. (Bayumi, 2018)
Dalam  Pesantren,  Ulama  merupakan  tokoh  sentral  yang  mempunyai  peranan sebagai  decision  maker  (pembuat  keputusan)  dalam  segala  hal.  Ulama  diyakini mempunyai  eksistensi  karismatik  yang  merupakan  perwujudan  dari  doktrin  al-ulama “waratsah al-anbiya” (ulama adalah pewaris para nabi).
Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda :

## ُُءاَمُلُعْلا ُُةَثَر َو
ُِءاَيِبْنَلأْا
“Ulama merupakan Pewaris dari Para Nabi”. H.R At-Tirmidzi dari Abu Ad Darda Ra.
Di  era  modern  sekarang  ini,  bukanlah  suatu    perkara  yang  aneh  jika  Ulama Pesantren  terjun  dalam  dunia  politik.  Karena  pada  dasarnya,  tokoh  pendiri  bangsa Indonesia  pun  banyak  bergelar  ulama.  Ulama  yang  berada  dalam  perpolitikan  di Indonesia bukanlah yang asing lagi. Dari semenjak dahulu peran ulama dalam mendirikan
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
bangsa  Indonesia  ini  memang  harus  kita  akui.  Dan  tidaklah  heran  jika  ulama  terlibat dalam urusan politik. Atau bahkan ulama itu sendiri yang dengan sengaja mau terjun ke panggung  politik  sebagai  tokoh  utama  dari  partai  politik  ataupun  dari  independen. Sementara  itu,  sosok  ulama  adalah  sosok  yang  sangat  dikenal  dengan  pemandu  umat islam karena kepandaiannya dalam keilmuan islam. Bukanlah hal asing lagi lagi apabila ulama pada dasarnya telah memiliki umat dan santri yang banyak. Ulama yang mampu memberikan  pengaruh  kepada  masyarakatnya  karena  kharismanya  yang  dianggap masyarakatnya tinggi, aplagi masyarakat  yang fanatic  terhadap ulama  tersebut. (Amin, 2009)
Pada  Pemilihan  Bupati  Banyuasin  pada  Tahun  2018  seorang  Buya  H.M  Husni mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Namun gagalnya Buya H.M Husni Thamrin Madani  dalam  Pemilihan  Bupati  Banyuasin  pada  tahun  2018,  merupakan  kesedihan masyarakat  terkhususnya  pendukung  Partisipan  Buya.  Sedangkan  Buya  H.M  Husni Thamrin  Madani  merupakan  Pimpinan/pendiri  Pondok  Pesantren  Qadratullah Terbesar di  Kecamatan  Banyuasin  III  yang  berdiri  pada  tahun  1972  yang  mulai  di  Pimpin  pada tahun  1988.  Dan  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  juga  Merupakan  Tokoh  Agama sekaligus Tokoh Masyarakat dan sebagai Pendiri/Pemekaran Banyuasin pada tahun 1999 ketika Banyuasin masih menjadi Musi Banyuasin waktu itu.
Menariknya  Penelitian  ini  adalah  dimana  ulama  yang  merupakan  sosok  yang dikenal  dengan  pemandu  umat  islam  karena  Kharisma  dan  kepandaiannya  dalam keilmuan  islam.  Sebagai  ulama  yang  merupakan  Pimpinan/Pendiri  Pondok  Pesantren Qodratullah pada tahun 1988 hingga sekarang.   Dan ulama yang memestinya memiliki umat dan santri yang banyak, mampu memberikan pengaruh kepada umat dan santrinya karrena  kharismanya  yang  dianggap  umatnya  tinggi.  Namun  sebagai  Ulama  terkenal berpengaruh  akan  tetapi  tidak  mampu  memenangkan  Kontestasi  Politik/  Pilkada  di Banyuasin pada tahun 2018.
Dari serangkaian proses politik dari sejak zaman reformasi sampai pemilu 2019 kemarin  pasti  ada  proses  perubahan-perubahan  pertimbangan  yang  mendasari  sikap politik masyarakat. Perubahan pilihan inilah yang menarik untuk diteliti lebih spesifiknya mengapa  setiap  pemilunya  pilihan  masyarakat  berbeda-beda  dalam  setiap  pemilunya. Kegiatan  sehari-hari  yang  dilakukan  oleh  manusia,  menurut  para  psikolog  sosial, dikategorikan  sebagai  kegiatan  yang  “tidak  lagi  dipikirkan”  (Langer,  Blank,  dan Chanowitz,  1978  dalam  Petty  dan  Cacioppo,  1981).  Oleh  karena  itu,  kegiatan  yang merupakan  rutinitas  tersebut  kurang  bisa  diprediksi  dengan  berdasarkan  pada  sikap individu  terhadap  kegiatan  tersebut.  Namun  demikian,  sikap  merupakan  salah  satu prediktor tingkah laku yang baik terhadap suatu objek sikap dalam kondisi tertentu (Ajzen dan Fishbein, 1971 dalam Petty dan Cacioppo, 1981). Contohnya seperti sikap terhadap Pemilu, mengingat Pemilu merupakan suatu kegiatan yang hanya terjadi satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
Sikap  adalah  sebuah  pengalaman  yang  terkait  dengan  objek  yang  spesifik, kejadian,  orang-orang  atau  isu,  dan  sangat  evaluatif.  Kedua    peneliti  tersebut  juga menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  sudut  pandang  yang  dimiliki  oleh    para  peneliti psikologi sosial tentang sikap yaitu:
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
a. Sikap  sebagai  sebuah  mental  files  yang  tersimpan  dalam  ingatan  dan  dapat digunakan sewaktu-waktu.
b. Sikap sebagai sebuah penilaian yang bersifat evaluatif berdasarkan pada informasi yang didapatkan pada situasi saat itu.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan  pada  tanggal  10 November 2019, pada beberapa masyarakat  yang ada di  Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang,dapat dikatakan mereka memiliki pilihan yang berbeda pada setiap pemilihan umum  legislatif  yang  telah  dilaksanakan,  karena  dalam  setiap  pemilunya  mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap calon anggota legislatif yang ada, mulai dari  faktor  internal  seperti  ideologi  dan  pandangan  sendiri  terhadap  calon  anggota legislatif tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya ialah mulai dari perbeda partai politik maupun  faktor  lingkunganya.  Hal  inilah  yang  membuat  perlunya  penelitian  untuk mengetahui  sikap  politik  masyarakat  dalam  setiap  terjadinya  proses  pemilihan  umum Legislatif (Pemilu).
Dari  sudut  pandang  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sikap  dapat  terbentuk  melalui pengalaman individu terhadap suatu objek sikap. Sikap, menurut Smith (1947), Memiliki tiga buah komponen yaitu afektif (affective),  Kognitif (cognitive), dan konatif (central tendency).  Sikap  menjadi  penting  untuk    diperhatikan  lebih  lanjut  karena  dapat mempengaruhi respon afektif, kognitif, dan konasi  seseorang (Bohner & Wanke, 2002). Selain itu, masih menurut peneliti yang sama, sikap  seseorang terhadap satu objek sikap dapat mempengaruhi tingkah lakunya terhadap objek  sikap lainnya. Sikap yang dimiliki oleh individu dapat terbentuk dari pengalaman maupun  informasi yang di dapatkan oleh individu terkait objek sikap.
Terdapat  beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori  pembentukan sikap. Salah    satu  dari  pendekatan  tersebut  yaitu social  judgmental-involvement  approach . Pendekatan    ini memiliki asumsi  dasar bahwa setiap orang melakukan pengelompokan suatu stimulus  secara teratur berdasarkan sebuah dimensi psikologis (Petty & Cacioppo, 1981). Hal tersebut dapat disebut juga sebagai kategorisasi. Sikap individu terhadap suatu objek  sikap    dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu  favorable,  netral,  dan unfavorable. Dalam  proses kategorisasi untuk membentuk sikap, seseorang memerlukan informasi,  pengalaman, dan waktu untuk belajar dan mencari informasi mengenai isu- isu yang terkait.
Seperti  yang  telah  dilaksanakan  bersama  pada  tanggal  17  april  2019  yang  lalu merupakan  pesta  demokrasi  lima  tahunan  yaitu  pemilihan  umum  anggota  legislatif. Masyarakat Muslim Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang masuk pada Daerah Pemilihan  (Dapil  II)  Kota  Palembang,  dengan  jumlah  pemilih  sebanyak  60.139  orang melakukan proses pemilihan di 169 Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang tersebar di 6 Kelurahan  di  Kecamatan  Ilir  Timur  II  Kota  Palembang.  (Sumber  yang  di  dapat  dari websait KPU).

## TINJAUAN LITERATUR
Kajian hubungan ulama dan politik sudah banyak dilakukan diantaranya yang dilakukan oleh Titis Thoriquttyas tentang “Elit Agama Islam dan Politik Preferensi Gus dan Lora dalam Kontestasi Politik” serta “Eksistensi Ulama di Panggung Politik dalam Perspektif
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
Santri”  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Alzibila  yang  mana  dalam  penelitian  ini  lebih berfokus kepada respon santri terhadap peran ulama sebagai pewaris para Nabi.
Adapun  penelitian  yang  saya  lakukan  yang  mana  mengkaji  tentang  elit  local pesantren  dan  kontestasi  politik  di  Banyuasi  memiliki  perbedaan  tersendiri  dalam penelitian dan hasilnya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang itempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian  atau  rumusan  masalah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung oleh data-data yang  bersifat  kualitatif  dengan  format  deskriptif  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat  sehingga  menjadi  objek  penelitian  berdasarkan  apa  yang  terjadi.  Metode penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  berupaya  melakukan  penggalian, pemahaman,  dan  pemaknaan  terhadap  apa  yang  terjadi  pada  berbagai  individu  atau kelompok yang berasal dari perosalan sosial atau kemanusiaan, penelitian kualitatif juga berfokus bagaimana peneliti memandang suatu fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterlibatan  ulama  dalam  politik  secara  praktis  dalam  konteks  dewasa  ini  menjadi kontroversi  tersendiri  di  kalangan  masyarakat  dan  masyarakat  berharap  ulama  harus konsisten  dengan  tugas  utamanya  sebagai  figur  keagamaan  yang  bertugas  mendakwah keagamaan  dan  memberikan  fatwa.  dan  Konsentrasi  ulama  harus  tetap  berada  pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke territorial politik apalagi politik praktis.
Sebagian masyarakat yang tidak setuju ulama terlibat dalam Politik Praktis seperti Kalangan  Akademisi  adalah  sekedar  rasa  kekhawatiran  terhadap  multi  peran  yang nantinya  akan  dipikul  oleh  ulama  disamping  sebagai  tokoh  agama  sekaligus  sebagai politisi.  Kekhawatiran  tersebut  seperti  kurang  totalitas  dalam  melaksanakan  peran utamanya  dalam  bidang  keagaamaan  seperti  biasanya  (pengajian  dan  dakwah). ( Wawancara pribadi dengan H. Senen Naning)
Seorang Ulama atau orang yang bergerak dalam bidang agama ikut terlibat terhadap politik atau terjun langsung kedunia politik itu sah-sah saja karena dalam undang-undang membuka kran bagi siapa saja yang akan berbuat untuk bangsa dan Negara terlebih dalam jabatan politik itu sah-sah saja dan merupakan hak bagi setiap warga Negara.
Sebagimana diatur dalam Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 43 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
1.  Setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  maupun  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan  dengan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
Keterlibatan  ulama  dalam  politik  secara  praktis menjadi  kontroversi  tersendiri  di kalangan  masyarakat.  Sebagian  kelompok  masyarakat  berharap  ulama  harus  konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. Konsentrasi ulama harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan  tidak  boleh  bergerak  ke  politik  apalagi  politik  praktis.  Sebagian  masyarakat  juga berharap hal yang sebaliknya. Ulama harus terlibat secara intens dalam berbagai peran, termasuk bergerak aktif dalam berpolitik baik substansial maupun politik praktis, karena berpolitik merupakan hak setiap warga negara dan tidak terkecuali ulama.
Fenomena dan kenyataan nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin politik, pendiri dan  pemimpin  Negara  memunculkan  kesadaran  dan  pengakuan  dikalangan  Muslimin, bahwa islam di samping sebagai agama. Adalah juga sebagai sistem politik. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari politik dan politik tidak mungkin lepas dari islam. Bukankah kenyataannya, Muhammad Saw adalah seorang nabi dan rasul sekaligus negarawan. Nabi Muhammad Saw memimpin dan membangun Negara dengan berbagai kemajuan sosial politik pun telah terbukti, Sepeniggal pendirinya. (Wawancara pribadi dengan M. Hanif  Munaf)
Semenjak 14 abad yang lalu Rasulullah beliau merupakan Figur 1 orang menjadi 2 figur. Dimana Rasul  sebagai  Pemimpin Agama dan juga sebagai  Pimpin  Negara. Jelas bahwa  keterlibatan  ulama  dalam  hal  berpolitik  itu    sangat  berperan  penting  untuk kelangsungan suatu lemaga ataupun intansi dan baik ia terjun langsung kedunia politik ataupun ia tidak terjun langsung kedunia politik secara langsung. Karena sebagai Ulama mereka bisa mentransferkan nilai-nilai agama dalam bentuk kekuasaan.
Dengan keterlibatan ulama yang memahami agama ketika ia terjun ke dunia politik praktis maka bergeraknya seorang ulama tersebut tetap dalam panduan-panduan Hukum Islam  yang  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Dengan  pemahamannya  seorang  ulama tentang hukum islam maka kran untuk berbuat yang tidak baik semakin sulit, karena ia paham  yang  tidak  baik  semestinya  tidak  untuk  dilakukan.  (Syam,  2015)  Dan menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan.
Dalam  skala  di  Banyuasin  yang  mayoritas  masyarakatnya  islam  saatnya  ulama turun untuk berkecimpung dalam bidang politik yang menjadi harapan dengan turunnya ulama  ke  dunia  politik  bisa  membuat  masyarakat  menjadi  masyarakat  yang  islami. Menjadikan Masyarakat yang islami ialah Masyarakat yang dibangun seperti Nabi SAW dimana  yang  mencerminkan  keutamaan  yang  menekankan  pada  nilai-nilai  aspek kehidupan  secara  langsung  terkait  dengan  nilai  dasar  tauhid  dan  persamaan  manusia, keadilalan dan demokrasi yang memberikan landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam pada umumnya. Dengan munculnya pemimpin sebagai seorang ulama yang berkecimpung  dalam  bidang  islam  maka  ia  sebagai  pemimpin  memastikan  seluruh masyarakatnya berada dalam bingkai islami.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
Sebelum  buya  mau  dicalonkan  ada  beberapa  Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Akademisi, Tokoh  Professional berkumpul sepakat bahwa 2016 Pasca Bupati Operasi Tangkap Tangan (OTT)  oleh KPK maka 2018 sepakat para Tokoh- tokoh  mengusung bahwa Putra Banyuasin  harus jadi  Bupati dan Wakil Bupati. Karena setelah  Pemekaran  dari  Musi  Banyuasin  pada  2002  sampai  2018  masa  periodenya dipimpin oleh orang yang bukan asli Banyuasin pada saat Banyuasin dimekarkan yang seharusnya untuk Pemberdayaan Masyarakat Banyuasin seharusnya Banyuasin dipimpin oleh Putra Asli Banyuasin.
Maka,  pada  April  2012  muncul  nama  Buya  didaulat  oleh  beberapa Tokoh  untuk bersedia dicalonkan sebagai Calon Bupati periode 2018-2023. Turunnya Buya ke Politik bukan keingginan pribadi tetapi dicalonkan oleh beberapa Tokoh. Buya juga melangkah kedunia  politik  berpikir  terlebih  dahulu  selama  2  bulan  dan  ketika  April  2017  Buya didaulat, bulan juni Buya menjawab kalau itu keinginan para Tokoh Buya bersedia tetapi dengan beberapa catatan diantaranya:
1.  Buya  tidak  ingin  maju  sebagai  calon  bupati  melalui  jalur  partai  tetapi  melalui  jalur independen.
2. Proses yang melaui jalur indepen melalui ktp apabila disahkan oleh kpu sebagia calon bupati maka tidak ada mahar-mahar, uang yang diberikan kepada calon pemilih baik dari buya maupun masyarakat yang mau membantu.
3.  Andaikan  Allah  takdirkan  ‘Iya’  maka  yang menjadi  Bupati  bukan  Buya  yang terpilih tetapi seluruh masyarakat Banyuasin yang mendukung terpilih buya itulah Bupati Banyuasin
Itulah beberapa catatan Buya mau dicalonkan sebagai Bupati Banyuasin. akhirnya diterima  beberapa  Tokoh  maka  pencalonannya  melalui  jalur  independen  dengan mengumpulkan  ktp  pada  saat  itu  terkumpul  125000  ktp  namun  berdasarkan  dari  KPU minimal  mengumpulkan  63000  ktp  ternyata  Buya  dapat  mengumpulkan  125000  KTP pada saat itu hingga pada akhirnya Buya bersedia menjadi Calon Bupati Banyuasin. Jadi keinginan buya turun kedunia politik bukan bujuk-bujuk langsung ingin menjdai sebagai Calon  Bupati  namun  dicalon  oleh  beberapa  Tokoh.  Keinginan  Buya  ke  politik  praktis yaitu  karena  Bupati  sebelumnya  tertangkap  KPK  artinya  ada  pendekatan-pendekatan agama  yang  harus  kita  depankan  ketika  memimpin  sebuah  lembaga  dalam  hal  ini memimpin Kabupaten.
Jika kita memahami syariat bahwa sogok-menyogok pemberian seperti itu sudah jelas diharamkan dan namun tidak diatur oleh Undang-Undang dan inilah yang membuka kran  terjadinya  korupsi.  maka  mengapa  Buya  turun  ke  Dunia  Politik  padahal  sudah mendirikan Pesantren, jika Pesantren mencakup satu desa dan satu kecamatan tapi ketika menjadi  Bupati  maka  untuk  Mengatur,  Mengelola,  Memenejemeni  seluruh  Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.
Langkah  pertama  Buya  mau  turun  ke  Dunia  Politik  ingin  mengantisipasi  bahwa korupsi itu salah. Jadi dengan pendekatan agama Buya yang sebagai ulama maka dengan keulamaannya  yang  dimiliki  bisa  menjadi  rem  dan  rambu-rambu  jika  terpilih  untuk
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati. Sejak Pemilihan bupati 2018 berawal dari bermusyawarahnya dari beberapa Tokoh pada saat November 2016 maka pada saat itulah Buya terjun ke dunia politik praktis. yang sebelumnya pada saat Pemekaran Kabupaten Banyuasin  pada  2002  Pemilu  2004  buya  sudah  ditawari  sebagai  anggota  DPR  namun Buya tidak mau, Buya ditawari Kepengurus Partai Politik Buya juga tidak mau, namun Buya tetap di Pondok Pesantren. Jadi 2016 itulah Buya mau turun ke dunia Politik Praktis.
Selaku  masyarakat  mendukung  terhadap  ulama  yang  ikut  atau  berkecimbung langsung ke dunia politik praktis, karena jika ulama berperan secara lansgung dia paham agama,  dia  tahu  ilmu  halal  dan  haram,  dan  kecil  kemungkinan  apabila  beliau  sebagai ulama memimpin akan melenceng dari pemahamannya mengenai agama yang selama ini. Ya  sebagai  masyarakat  berharap  jika  seorang  ulama  memimpin  maka  mampu memberikan  Kesejahteraan  untuk  masyarakatnya  dan  menciptakan  Banyuasin  yang Bersih tanpa Korupsi pada saat itu, namun ya kembali lagi ke pada masyarakat yang tidak memberikan pilihan ke pada Buya untuk menjadi Bupati Banyuasin karena masyarakat masih  silau  dengan  uang,  lebih  memilih  uang  yang  tidak  seberapa  dibandingkan pemimpin yang Amanah untuk kelangsungan Banyuasin 5 tahun yang akan datang.
Pencalonan Buya menjadi calon Bupati Banyuasin masyarakat mendukung, karena baru  pertama  kali  ada  ulama  mau  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Banyuasin.  Jika seorang ulama menjadi pemimpin ia yang paham agama maka lebih tahu mengenai halal dan  haram.  Mudah-mudahan  harapan  kita  sebagai  masyarakat  apabila  seorang  ulama memimpin setidaknya KKN tidak akan ada lagi di Banyuasin. Itulah sebagai masyarakat mendukung  Buya  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Banyuasin.  Mendukung  seorang ulama  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Banyuasin  bisa  mberikan  Perubahan  untuk Banyuasin,  karena  Banyuasin  sendiri  belum  merasakan  Perubahan  yang  sinigfikan selama  ini.  Harapan  sebagai  masyarakat  siapa  tahu  dengan  perannya  ulama  yang menduduki  posisi  sebagai  pemimpin  di  Banyuasin  ini,  mampu menerapkan  Banyuasin yang aman, damai, sejahtera, masyarakat yang islami

## Latar Belakang Buya H.M Husni Terlibat dalam Pilkada 2018
Setelah Bupati  yang tertangkap tangan  sebelumnya menjadi . Pemicu. Buya Husni  yang merupakan tokoh agama sangatlah sedih menyaksikan fakta bahwa ada korupsi di bidang pendidikan  di  Banyuasin  pada  2016.  Buya . sebagai  orang  tua  hatinya  terpanggil  untuk mengayomi Banyuasin kembali. Banyuasin yang dicita-citakan setelah pendirian belum tercapai hingga kini. Seperti sebuah kutipan, “Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang baik”.
Jadi  setelah OTT di Banyuasin, Buya sebagai  Ulama dan Putra Banyuasin  sudah semestinya  ikut  bekecimpung  di  dunia  Politik  agar  Banyuasin  Bersih  tanpa  Korupsi. Selain  itu  Buya  sebagai  Ulama  yang  mau  turun  ke  Dunia  Politik  bisa  mengantisipasi bahwa  korupsi  itu  salah.  Jadi  dengan  pendekatan  agama  sebagai  ulama  maka  dengan keulamaannya  yang  dimiliki  bisa  menjadi  keutamaannya  untuk  menciptaankan Banyuasin yang Berisih tanpa korupsi dan menjadikan masyarakat yang semakin islami, jika terpilih untuk menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
Sehingga muncul ide kalau begitu harus dibangun oleh Putra Banyuasin yang harus bisa membangun karena sebagai Putra Banyuasin tahu kondisi wilayah, karakter masyarakat dan  lebih  mudah  untuk  memberikan  pembangunan  terhadap  masyarakat  apabila dijalankan  oleh  Putra  Banyuasin  itu  sendiri,  maka  Buya  menerima  pinangan  untuk menjadi Calon Bupati.
Buya Husni juga merasa terpanggil sebagai orangtua untuk memperbaiki kehidupan masyarakat  Banyuasin  dalam  segala  bidang.   Dan  memperbaiki  kehidupan  masyarakat Banyuasin,  yang  selama  ini  tertinggal  dalam  segala  bidang  baik  infrastruktur,  tingkat pengangguran, kesejahteraan sosial dan keagamaan dikarenakan ulah  para  pemeritahan yang koruptor di Banyuasin.
Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Kekalahan Buya H.M. Husni Thamrin Madani dalam pilkada 2018. Sebagian Masyarakat  sendiri  memandang Buya ini  sebagai  ulama sebaik cukup mengurus Pondok Pesantren saja, dan tidak perlu terjun kedunia politik dan itu  dampak  dari  pikiran  yang  membatasi  ritual  dan  kewajiban  kegamaaan.  Yang seharusnya pikiran yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Padahal kita sudah mendapatkan  contoh  nabi  kita  beliau  sebagai  nabi  dan  pemimpin  Negara  juga.  Bukan berarti  sebagai  ulama  tidak  punya  kharisma  untuk  dipilih,  namun  ada  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  kekalahan  Buya  Husni  dalam  Pilkada  2018  berdasarkan  dari  Tim Sukesnya Buya Husni diantaranya:
1. Dari  Akar Rumput atau Kader yang kurang maksimal  Dimana dari waktu  yang saat terbatas  dari Buya “Mengiyakan” didaulat dari 2017 sementera pelaksanaan Juni 2018. Artinya kurang lebih 1 tahun kemarin kita memiliki 19 kecamatan 305 desa dan kelurahan. selama satu tahun tidak bisa menemui masyarakat yang ada diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.
2. Daerah  yang  dominasi  dengan  Perairan  maka  yang  jarak  antara  Desa  ke  Desa sehingga aksesnya sulit untuk ditempuhi oleh kendaraan darat. Jadi membutuhkan kendaraan seperti Motor Ketek, Spit  dll. Dan itu sangat   terbatas waktunya. Itu artinya Buya Husni terkendala dengan kekurangan modal. Dimana dalam Dunia politik untuk mencapai kemenangan harus mempunyai modal yang besar karena itu sudah menjadi resiko ketika seseorang turun ke ranah politik tidak terlepas dari modal yang besar untuk menang dalam pemilihan.
3. Menurut timses nya Buya Husni Faktor dari banyaknya calon sampai lima calon dimana  jumblah  yang  cukup  banyak  sehingga  diatur  oleh  kpu  tidak  boleh memasuki  masing-masing  wilayah  saat  kampanye.  Artinya  tidak  boleh  saling ambil wilayah disitu yang membuat terbatas dalam pergerakan-pergerakan untuk kampanye sehingga  sulit untuk memperoleh suara dari para calon pemilih.
4. Tingkat kordinasi yang sulit Dimana banyak diantara desa-desa yang masih dalam “isolir” artinya jarak tempuh yang cukup jauh media komunikasi yang terbatas itu yang  tidak  memungkinkan  berbeda  dengan  tim-tim  yang  dikota  memang  lebih mudah untuk bergerak. Itu artinya selain dari tingkat kordinasi yang sulit terlihat juga  Bahwa  Buya  tidak  mempunyai  Relawan  yang  cukup  besar  untuk mendapatkan  perolehan  suara.  Berbeda  dengan  Askolani  yang  Mempunyai banyak Relawan bahkan sampai ke desa-desa disetap daerah.
5. Dimana yang sangat menentukan buya tidak memberikan janji-janji yang terkait dengan  uang  karena  pilkada  bukan  rahasia  umum.  karena  politik  uang  sangat
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
mendominasi  dan  itu  sudah  menjadi  syarat  yang  tidak  rahasia  untuk memenangkan  Pilkada  namun  pasangan  dari  buya  tidak  menggunakan  politik uang  saat  pilkada  2018.  Karena  politik  uang  sangat  mendominasi  sehingga masyarakat silau dengan melihat uang
Seorang  ulama  yang  seharusnya  ia  berada  di  ranah  agama  di  Madrasah,  di Pengajian,  di  Pesantren,  di  Masjid,  di  lembaga-lembaga  Majelis  Ta’lim.  Dimana  para ulama  mengajarkan  nilai-nilai  kebenaran  yang  sesuai  norma  agama.  Di  dalam  ranah politik ketika ia ingin mencapai kekuasaan lazimnya mengunakan berbagai cara, Dari soal kebohongan itu sarapan, soal ketidakjujuran itu hobi pada umumnya.
Jarang  kita  melihat  bahwa  persoalan  tentang  politik  itu  tidak  dimanipulasi. Sehingga dunia politik ini semestinya tidak baik untuk seorang ulama, namun faktanya jika seorang ulama ingin terjun ke dunia politik bukan suatu larangan itu merupakan hak asasi  setiap  manusia,  dan  didalam  agama  juga  harus  ada  pemimpin.  Sementara  yang dibutuhkan  masyarakat  sebagai  seorang  pemimpin  itu  adalah  bagaimana  pemimpin membawah masyarakatnya menjadi lebih baik.
Kita melihat bahwa saat Pemilihan Bupati Banyuasin dan yang ikut dalam Pilkada ini  merupakan  Tokoh  Politik  dan  Tokoh  Agama.  Jelas  kita  tahu  bahwa  orang  yang mengerti tentang politik juga harus memahami agama. Namun bagaimana cara seorang tokoh  politik  dan tokoh  agama  merebut  kekuasaan  dalam  Pilkada.  Dari  Tokoh  Agama yang  masih  diminati  oleh  masyarakat,  namun  Tokoh  agama  dikalahkan  oleh  Tokoh Partai. Dari Buya Husni yang ikut Pilkada dari jalur Independen, dan Askolani melalui Partai Politik, Dimana sudah dua kali mencalonkan diri dalam Pilkada.
Kekalahan  Buya  Husni  dalam  Pilkada  karena  Mesin  dari  Partai  Perjuangan Demokrasi  Perjuangan  (PDIP)  ini  bekerja.  Sedangkan  Buya  Husni  tidak  ada  Partai. Namun Buya Husni sebagai Tokoh Agama masih mendapatkan tempat dihati masyarakat, terbukti  Buya  mendapatkan  suara  sampai  20%.  Buya  Husni  kalah  karena  Askolani mempunyai  mesin  partai  yang  bekerja  dengan  solid,  dari  banyak  relawannya,  tim sukesnya bahkan sampai ke desa-desa dan Rt diberbagai daerah. Sedangkan Buya Husni tidak mempunyai mesin partai untuk bekerja saat Pilkada.
Dan kita lihat juga dari Kurangnya Kreativitas dari tim suskes Buya Husni dalam pemilihan  bupati  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  untuk  mencapai  kemenangan. Kreativitas dari tim sukses juga menentukan menang dan kalahnya Buya Husni yang maju dalam  pemilihan  bupati  apalagi  melalui  jalur  independen.  Buya  Husni  sebagai  Ulama hebat dengan tim sukses yang lemah, kegagalan yang didapat. Buya Husni yang lemah dengan tim sukses kuat, keberhasilan diraih. Dalam setiap tindakan untuk merealisasikan rencana  menjadi  hasil  yang  diharapkan,  pemimpin  harus  fokus  untuk  mempekerjakan orang-orang  yang  kreatif,  proaktif,  strategis,  disiplin  dan  optimis  di  dalam  sebuah  tim sukses. Tim sukses yang seharusnya menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, terdefinisi dan  konsisten  dan  setiap  anggota  tim  sukses  harus  berkomitmen  untuk  menunaikan tanggung jawab mereka secara total.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
Ketika keberadaan tim sukses disamping para kandidat yang maju dalam pemilihan bupati, membuat kegiatan kampanye lebih teratur, lebih tertib, terencana dan efektif. Dan dapat  kita  ketahui  bahwa  pada  masa  kampanye  keberadaan  tim  sukses  saja  tidaklah cukup, tetapi juga harus beriringan dengan tujuan yang terukur. Memang Buya Husni dan kandidat yang dari partai politik usungan memang harus cerdas dalam memilih karakter dari pribadi-pribadi yang akan bergabung dalam tim sukses. Tim sukses yang seharusnya ditempatkan  berdasarkan  bakat  dan  kemampuannya,  dimana  tim  sukses  harus  dapat mengatur  dan  menyusun  strategi  pemenangan  dan  pemantauan  sekaligus  memastikan bahwa strategi tersebut sudah berjalan sesuai harapan. karena aturan dan kebijakan harus ditetapkan sebagai fondasi yang sangat mendasar untuk membangun etos kerja tim sukses yang efektif.
Dan memang Sumber daya keuangan memaikan peran yang sangat penting untuk menggerakan aktivitas politik yang berkelanjutan. Sumber daya ekonomi merupakan hal esensial  yang  dapat  melancarkan  seluruh  aktifitas  politik  baik  itu  untuk  administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat Buya Husni sebagai calon bupati dari jalur independen tidak mempunyai kendaran politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan memang menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung ataupun memberikan kemenangan calon independen dalam Pilkada.
Tabel  4  Pasangan  lawan  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  dalam  Pencalonan Bupati Banyuasin diantaranya:
Kandidat Partai Jumblah Peresentase 1. Agus Yudiantor dan Hazuar Bidui PKS/PAN 34.787 9,01% 2. Arkoni dan Azwar Hamid HANURA/PKB 99.481 25,78% 3. Buya H.M Husni dan Supartijo INDEPENDEN 80.321 20,81% 4. Syaiful Bakhri dan Agus Salam GOLKAR/PKPI  39.749 10,30% 5. Askolani Jasi dan Slamet PDIP 131.593 34,10%

## Sumber: KPU BANYUASIN
Pasangan  Askolani  dan  Slamet,  unggul  di  12  Kecamatan  yaitu  Talang  Kelapa  22.596 suara, Banyuasin II 5.244 suara, Sumber Marga Telang 2.944 suara, Makartijaya 5.203 suara, Muara Padang 5.723 suara, Muara Sugihan 10.044 suara, Air Saleh 8.058 suara, Suak Tapeh 2.865 suara, Rambutan 8.200 suara, Air Kumbang 5.699 suara, Pulau Rimau 7.479 suara dan Tungkal Ilir 5.433 suara. Sedangkan Arkoni-Hazwar Hamid unggul di empat Kecamatan yakni Tanjung Lago 6.208 suara, Muara Telang 5.544 suara, Rantau Bayur 9.173 suara dan Betung 9.320 suara. Pasangan Buya Husni dan Supartijo unggul di dua Kecamatan yakni Banyuasin III 10.145 suara dan Sembawa 5.174 suara.
Jadi setelah kita lihat dalam pilkda pada tahun 2018 Buya Husni sebagai seorang Ulama  dikalahkan  oleh  Tokoh  Politik.  Dari  kekuatan  seorang  tokoh  politik  yang mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid dan lebih mudah untuk memperoleh massa  yang  kuat  untuk  menang,  sedangkan  Buya  Husni  sendiri  terhambat  dalam
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
pergerakan karena tidak ada mesin partai yang bisa membantu bekerja untuk memperoleh massa yang kuat untuk mencapai kemenangan.
Namun  berdasarkan  dengan  Teori  Marketing  Politik    Buya  Husni  masih  Laku terutama  di  daerah  Pangkalan  Balai.  Walupun  Marketing  Politik  Buya  Husni  masih banyak kelemahannya. Dan secara umum jumblah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.

## KESIMPULAN
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan ada beberapa temuan sebagai berikut:
Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  lahir  di  Desa  Langkan  Kecamatan  Baanyuasin  III Kabupaten  Banyuasin  pada  tanggal  15  Mei  1953.  Beliau  adalah  anak  keenam  dari sembilan  bersaudara.  Dari  pernikahannya  dengan  Hj.  Mas  Seni  istri  yang  pertama mempunyai lima orang anak dan pernikahannya dengan Hj. Herawati istrinya yang kedua mempunyai empat orang anak. Buya H.M Husni Thamrin Madani mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Reban Gajah Kecamatan Banyuasin III (tahun 1959-1965) , PGA selama 6 tahun pada (tahun 1965-1972) yang sekarang sudah menjadi Madrasah Aliyah Negeri  3  Palembang.  Disamping  menempuh  pendidikan  formal,  Buya  H.M  Husni Thamrin  Madani  pernah  menempuh  pendidikan  non-formal,  yaitu  memperdalam  ilmu agama  di  Semarang,  Demak,  Cibono  JawaTimur.  Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani merupakan Pendiri Pondok Pesantren Qodratullah Langkan di Kecamatan Banyuasin III.
Buya  H.M  Husni  Thamrin  Madani  terlibat  dalam  Pilkada  karena  Dari  Bupati sebelumnya yang tertangkap tangan menjadi pemicu. Buya H.M Husni Thamrin Madani yang  merupakan  tokoh  agama  sangat  sedih  menyaksikan  fakta  bahwa  ada  korupsi  di bidang  pendidikan  di  Banyuasin.  Dan  Hati  Buya  terpanggil  sebagai  orang  tua  juga terpanggil  untuk  kembali  mengayomi  Banyuasin.  Banyuasin  yang  dicita-citakan  saat pendirian belum tercapai hingga kini.
Faktor Kekalahan Buya H.M Husni  Thamrin Madani  dalam Pilkada  dikarenakan Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Namun Buya Husni sebagai Tokoh Agama masih mendapatkan tempat  dihati  masyarakat,  terbukti  Buya  mendapatkan  suara  sampai  20%.  Buya  Husni kalah karena Askolani mempunyai mesin  partai yang bekerja dengan solid. Sedangkan Buya Husni tidak mempunyai mesin partai untuk bekerja pada saat Pilkada.
Dan  Kreativitas  dari  tim  sukses  sangat  menentukan  menang  dan  kalahnya  Buya Husni yang maju dalam Pilkada apalagi melalui jalur independen. Buya Husni  sebagai Ulama hebat dengan tim sukses yang lemah, maka kegagalan yang didapat. Buya Husni yang lemah dengan tim sukses kuat, maka keberhasilan diraih. Dan dapat kita tahu bahwa pada saat  masa  kampanye keberadaan tim sukses saja tidaklah cukup, tetapi perlu juga beriringan dengan tujuan yang terukur.
Dan  memang  Sumber  daya  keuangan  memang  memaikan  peran  yang  sangat penting untuk menggerakan aktivitas politik yang berkelanjutan. Sumber daya ekonomi merupakan hal  esensial yang dapat  melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat  Buya  Husni  sebagai  calon  bupati  dari  jalur  independen  tidak  mempunyai kendaran  politik  yaitu  partai  politik  sehingga  secara  otomatis  tidak  mempunyai  basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting  untuk  mendukung  ataupun  memberikan  kemenangan  calon  independen  dalam Pilkada.
Berdasarkan dengan Teori Marketing Politik  Buya Husni masih Laku terutama di daerah  Pangkalan  Balai.  Walupun  Marketing  Politik  Buya  Husni  masih  banyak kelemahannya. Dan secara umum jumblah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini  merupakan  sebagai  tanda  masyarakat  banyuasin  masih  punya  rasa  hormat  kepada seorang ulama.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Chalik, Elit Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur , Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015.
Abdul Halim, Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur dan Dramatikalnya: Persektif Teori
Powercube, Modal dan Panggung, Yogyakarta: LP2B, 2014.
Amin Muhammad, Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Fathurrijal, Political Marketing Elit Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat. Al-I‟lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam p- ISSN 2598-8883 | Vol. 2, No 1, September 2018.
Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Hasbi Aswar, Pengaruh Ulama Dalam Politik di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi,
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol.2,No.1,Maret 2015.
Henny Yusalia, Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid Dalam Perpolitikan Indonesia . Wardah: No. 22/ Th. XXII/Juni 2011.
Ibnu Burdah, Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi , Malang: Intrans Publishing, 2014.
M. Basir Syam, Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam) . Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.
Maksudi Irawan Beddy, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Mikail,  Kiki.  “PEMILU  DAN  PARTAI  POLITIK  DI  INDONESIA:  Menanti Kebangkitan  Partai  Politik  Islam  Di  Tahun  2019”. Tamaddun:  Jurnal
Kebudayaan  dan  Sastra  Islam 15,  no.  1  (April  7,  2016):  107-148.  Accessed January 2, 2021. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444.
Muhammad Alzibilla, “Eksistensi Ulama Di Panggung Politik Dalam Perspektif
Santri”,terarsipdihttp://alzibillacenter.blogspot.com/2011/02/eksistensi-ulama- di-panggungpolitik.html di akses 18-09-2013.
Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar,
Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018.
Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
Nyoman Kutha Ratna. Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.
P. Joko Subagyo. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Pati Yunus, Pedoman Dan Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa Langkan Dan Kelurahan, 2016.
Ridwan Hasan, Peranan dan Sikap Transformasi Politik Ulama dalam Menghadapi
Pemilu 2014 di Aceh. 514 Millab Vol XII, No. 2, Februan 2013.
Diah Lorenza, Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Politik  di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No. 3, Agustus 2020
Semi Atar. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Septiyanti, A. (2020). Political Marketing dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun  2018  (Studi  Kasus  Tim  Pemenangan  Herman  Deru-Mawardi  Yahya  di Kota  Palembang). Ampera:  A  Research  Journal  on  Politics  and  Islamic
Civilization , 1 (1), 14-23. Retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/5184 Sugiyono. Metodologi  Penelitian Kuantitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2011. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.