## PENINGKATAN PENANGANAN PERKARA KEJAKSAAN

## DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
SATRIA FERRY, SH., MH.
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Aceh
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Unsyiah
satriaferry@yahoo.com satriaferry5@gmail.com

## ABSTRAK
Penangan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Jaksa  dimulai  dengan  pelaksanaan Penyidikan,  selanjutnya  Penuntutan  dan  Pelaksanaan  Putusan,  persoalan  mendasar  dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  menentukan  bahwa  Kejaksaan di  bidang  Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang.  Tindak  pidana  tertentu  tersebut dapat diartikan berupa  kewenangan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  khusus  seperti  halnya  tindak  pidana  korupsi,  Namun  demikian Kejaksaan  sebagai penyidik dalam  pemberantasan tindak  pidana korupsi  belum  membawa hasil maksimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  Kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana Jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain baik secara perseorangan, badan hukum dan  instansi  pemerintah. Akibat  hukum  yang  timbul  akibat  rendahnya  tingkat  penyelesaian kasus  korupsi  telah  menimbulkan  tanggapan  miring  dan  kekurang  percayaan  atas indenpendensi Kejaksaan khususnya terhadap pihak Jaksa penyidik yang menangani perkara. Hambatan yang dihadapi penyidik Kejaksaan adalah hambatan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat  tinggal  menghambat  penyidikan  serta  kesulitan  menemukan  harta  benda  tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan hambatan internal yaitu  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  aparat  termasuk  dalam  hal  ini  jumlah personel  Jaksa  yang  memiliki  kemampuan  dalam  penanganan  kasus  korupsi,  lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan parasarana, koordinasi dengan
lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi.
Disarankan  agar  dalam  penanganan  perkara  korupsi Jaksa yang  berperan  sebagai penyidik dan  penuntut  umm secara  sungguh-sungguh  guna  didapatkannya  bukti-bukti  yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Disarankan kepada Jaksa guna menghindari pandangan  miring  masyarakat  hendaknya  dalam  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi khususnya  dalam penyidikan  dan  penuntutan  kasus  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Disarankan untuk  menghindari  tunggakan  perkara  dan  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat Kejaksaan  RI  tetap  diberikan  kewenangan  melakukan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  tertentu,  tidak  hanya  terbatas  tindak  pidana  korupsi  dan  HAM  serta bertindak  selaku  koodinator  penyidik.  Selain  itu,  guna  menerobos  prosedur  khusus  yang selama  ini  dipandang  menghambat  proses  penyidikan,  selain  meningkatkan  kesejahteraan aparatur pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.

## Kata Kunci : Kejaksaan, Penyidikan, Penuntutan, dan Korupsi

## IMPROVED HANDLING OF PROSECUTOR CASES IN COMBATING CORRUPTION
SATRIA FERRY, SH., MH.
Prosecutor at the Aceh Attorney General Student Doctor of Law Science Unsyiah satriaferry@yahoo.com satriaferry5@gmail.com

## ABSTRACT
Handling  of  Cases  of  Corruption  by  Prosecutors  begins  with  the  implementation  of the  Investigation,  subsequent  Prosecution  and  Implementation  of  the  Decision,  the fundamental issue in the implementation of this handling is the issue of investigation, because it will determine the whole process further. Authority of the Attorney as investigator for the time being specifically mentioned in Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 16 of 2004  on  the  Attorney  determines  that  the  Prosecutor  in  the  Attorney  has  the  authority  to investigate  such  criminal  acts  specified  by  law.  Certain  criminal  acts  can  be  interpreted  in the  form  of  investigative  authority  of  the  special  crimes  such  as  corruption,  however  the Attorney as investigators in combating corruption not bring maximum results.
Based  on  the  survey  results  revealed  that  the  implementation  of  the  authority  of  the Attorney  as  investigators  in  handling  corruption  cases,  where  prosecutors  act  as  the investigator concurrently as a public prosecutor and to complete its obligations Prosecutors
should  cooperate  with  the  other  party  either  as  individuals,  legal  entities  and  government agencies.  The  legal  consequences  arising  from the  low  level  of  resolution  of  cases  of corruption  have  led  to  skewed  responses  and  lack  of  trust  on  Indenpendensi  Attorney particularly  against  the  prosecution  investigator  who  handled  the  case.  Barriers  faced investigators Attorney is the obstacle (external) such as the lack of public response to dare to report any act of corruption or evidence of corruption, the position of witnesses and actors expressed  as  defendant  who  often  move  residence  hamper  the  investigation  as  well  as difficulty  finding  property  of  the  suspect  or  his  family  obtained  from  corruption.  While  the internal barriers is the lack of human resource capacity apparatus included in this amount of personnel Prosecutors who have skills in handling cases of corruption, poor management in the  handling  of  cases,  limited  facilities  and  parasarana,  coordination  with  other  agencies and statutory provisions are often the misinterpretation in the handling of corruption cases.
It  is  recommended  that  in  case  handling  of  corruption  prosecutors  who  act as investigators in earnest to the obtainment of evidence strong enough to be transferred to the court. The prosecutor suggested to the public in order to avoid oblique views should be in the process of handling corruption, especially in the investigation and prosecution of corruption cases in accordance with the applicable rules. It is advisable to avoid the pending lawsuits, and  meet  the  demands  for  social  justice  Attorney  is  still  given  the  authority  to  conduct investigations against certain criminal acts, not just limited to corruption and human rights as well as act as coordinator investigator. In addition, in order to break through the special procedure  that  had  been  deemed  impede  the  process  of  investigation,  in  addition  to improving the welfare of civil servants and empower effective and efficient supervision.
Keywords: Attorney, Investigations, Procecutions, and Corruption.

## I. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  dalam  jumlah  besar  berpotensi  merugikan  keuangan  negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu  negara. Pemberantasan  korupsi  secara  hukum  pidana  (penal)  dengan  mengandalkan dilaksanakannya  secara  konsisten  ketentuan undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait  yang bersifat repressif. Undang-Undang  yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum.  Oleh  karena  itu,  peranan  Jaksa  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara
hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga  penanganan  non  penal  yaitu  digunakan  sarana  non  hukum  pidana,  misalnya  dengan hukum administrasi dan hukum perdata.
Tugas  dan  Kewenangan  Kejaksaan  RI  mengacu  kepada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Konsideran huruf b, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945. Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang  Jaksa  telah  mendapat  pengaturan  pada  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 1
Keahlian  yang  profesional  harus  dimiliki  aparat Kejaksaan,  baik  terhadap pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan maupun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan  tersebut  sangat  penting  sifatnya  karena  pelaku tindak  pidana  juga  menguasai ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Ciri  pelaku  tindak  pidana  korupsi  kebanyakan  dilakukan oleh  orang-orang  yang  berpendidikan  tinggi  dan  punya jabatan. Di  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur tentang kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  menentukan  bahwa  Kejaksaan di  bidang  Kejaksaan  mempunyai  tugas  dan kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang.  Tindak  pidana  tertentu  tersebut dapat diartikan berupa  kewenangan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  khusus  seperti  halnya  tindak  pidana  korupsi,  Namun  demikian Kejaksaan  sebagai penyidik dalam  pemberantasan tindak  pidana korupsi  belum  membawa hasil maksimal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana peningkatan penanganan perkara tindak  pidana korupsi,  apa akibat dari rendahnya tingkat penyelesaian kasus Korupsi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## II. METODELOGI PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  dilakukan  dengan  penelitian  ini yuridis  normatif yang diharapkan  dapat  memberikan gambaran  sekaligus  menganalisis  tentang  pelaksanaan kewenangan  Kejaksaan  sebagai  penyidik  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelaahan kepustakaan  (library  research) untuk  mendapatkan  konsepsi  teori  atau  doktrin,  pendapat  atau  pemikiran  konseptual  dari bahan-bahan  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan  karya  ilmiah  yang  berhubungan dengan masalah  yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini khususnya data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Data  yang  dikumpulkan dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif yang  ditafsirkan secara  yuridis,  logis,  sistematis  dengan  menggunakan  metode  deduktif dengan menarik generalisasi  yang  berkembang  dalam Peningkatan  Penanganan  Perkara  Kejaksaan  dalam Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi. Sedangkan  metode deduktif  maksudnya  melihat suatu  peraturan-peraturan  yang  berlaku  secara  umum  walaupun  tidak  pasti  mutlak,  namun dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi.

## III. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Provinsi di Indonesia, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan  yang  dilakukan  terutama  pada  bagian yang  melaksanakan  pengelolaan anggaran. Namun  demikian Tindak  pidana  korupsi  seperti  gunung  es  di  lautan,  yaitu hanya  kelihatan  puncaknya  tetapi  semakin  ke  bawah  semakin  membesar.  Demikian  pula halnya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  banyak  terjadi,  hanya  sebagian  kecil  yang dilaporkan.
Dasar  hukum  yang  memberikan  kewenangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan  di  atas.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  tindak  pidana  korupsi  yang merupakan  tindak  pidana  khusus  dalam  arti  bahwa  tindak  pidana  korupsi  mempunyai ketentuan  khusus  dalam  acara  pidana.  Dengan  demikian,  lembaga  Kejaksaan  berwenang melakukan  penyidikan  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang  tersebut. Tindak
pidana  yang  memuat  ketentuan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  tersebut  “tindak  pidana khusus”.  Tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Undang -Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain :
1) Tersangka  wajib  memberi  keterangan  tentang  seluruh  harta  benda  korporasi  yang diketahuinya (Pasal 28).
2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
3) Dalam  hal  terdakwa  telah  dipanggil  secara  sah  dan  tidak  hadir  di  siding  pengadilan tanpa  alasan  yang  sah  maka  perkara  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadirannya (Pasal 38).
Lebih  lanjut  dapat  dijelaskan  bahwa  oleh  karena  tindak  pidana  korupsi  sulit pembuktiannya  seperti  tindak  pidana  korupsi  di  bidang  perbankan,  perpajakan,  pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, bidang moneter dan keuangan. Adapun hal menyebabkan  tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya adalah karena :
a. Bersifat sektoral
b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
c. Dilakukan  tersangka  atau  terdakwa  yang  berstatus  sebagai  Penyelenggara  Negara sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selain  daripada  hal-hal  tersebut  di  atas,  demi  tegaknya  hukum  dan  lancarnya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  maka  Kejaksaan jika  telah  menangani  suatu  kasus tindak  pidana  korupsi  sebaiknya  ditembusi  dengan  “Surat  Perintah  Penyelidikan  atau Penyidikan”  kepada  Kapolres  dan/atau  Kapolda,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam pengambilan tindakan.
Setelah  adanya  data  awal  mak a  diterbitkan  “Surat  Perintah  Penyelidikan”  untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi,  dengan  diperolehnya bukti  permulaan  yang  cukup.  Tetapi  dengan  diterbitkan  surat  perintah  penyelidikan, banyak  orang  berprasangka  bahwa  telah terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Hal  demikian merupakan  suatu  kekeliruan  karena  adakalanya  tidak  diperoleh  bukti  permulaan  yang
cukup. Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan.  Sedang  jika  ditemukan  bukti permulaan  yang  cukup,  maka  penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
Penyidikan  menurut  Suryono  Sutarto  adalah  “Serangkaian  tindakan  penyidik untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan bukti  itu  membuat  terang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 2 , lebih kurang memiliki arti yang sama  dengan  yang  disebut  dalam Pasal  1  angka  2  KUHAP  yang  menentukan  bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal da n menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya  tindak  pidana.  Sehingga  sebelum  diadakannya  penyidikan  diadakan penyelidikan,  sebagai  tindakan  yang  mendahului  penyidikan  terlebih  dahulu  harus  ada dugaan  atau  pengetahuan tentang  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  yang  mana  dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu kedapatan tertangkap tangan, karena laporan, pengaduan, dan ketahui sendiri.
Aparat  penyidik  yang  mengemban  tugas dalam  Surat  Perintah,  segera  membuat “Rencana  Penyidikan”  (Rendik)  dengan  memahami  hasil  penyelidikan  dan  peraturan - peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat  menentukan  penyimpangan-penyimpangan  yang  telah  terjadi  dan  bukti-bukti  yang mendukung  penyimpangan  tersebut  agar  dengan  demikian  akan  dapat  ditentukan  modus operandinya. Penyidik  tindak  pidana  korupsi  akan  mulai  melakukan  penyidikan  setelah mendapatkan  surat  perintah  penyidikan  dari  Kepala  Kejaksaan Negeri/  Tinggi/  Cabang apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang. Pelaksanaan  penyidikan  dalam  praktek  biasanya  dilakukan  oleh  beberapa  Jaksa.  Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagi pimpinan dan dua orang Jaksa sebagai anggota.
Hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  penyidik  untuk  memulai  penyidikan  adalah memberitahukan  dimulainya  penyidikan  kepada  Penuntut  Umum.  Apabila  penyidikan tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian  pemberitahuan  ini  sifatnya
2 Poerwadarminta dalam Suryono,  Sutarto. Hukum  Acara  Pidana  Jilid  I. Universitas  Diponegoro,  Semarang, 2004.
wajib,  supaya  tidak  terjadi  adanya  dua  penyidik  yaitu  dari  Kejaksaan  atau  dari  Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Namun dalam hal ini penyidik Kejaksaan juga  tetap  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  penyidik  kepolisian  guna  menghindari terjadinya  dualisme  penyidikan. Dalam  tindak  pidana  korupsi  dimana  yang  menjadi penyidik  Jaksa  maka  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  dalam  praktek  tidak dilakukan,  karena  Jaksa  penyidik  nantinya  akan  sebagai  Jaksa  penuntut  umum  sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  penyidik  dalam  tindak  pidana  korupsi  baik  Jaksa maupun  Polisi  mempunyai  kewenangan  sama  yaitu  yang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1) KUHAP,  yang  menyebutkan  “Penyidik  sebaga imana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1) huruf  a,  namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya  tidak  semua  perkara  tindak  pidana korupsi  yang  disidik  dapat  ditingkatkan  ke  tahap  penuntutan.  Jika  ada  salah  satu  unsur tidak  didukung  alat  bukti,  atau  adanya  alasan-alasan  pemaaf  berdasarkan  Yurisprudensi, karena  sifat  melawan  hukum  tidak  terbukti,  maka  perkara  tersebut  diterbitkan  Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).
Apabila  penyidikan  telah  selesai  dilakukan,  dan  dari  hasil  penyidikan  itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan  dalam  berkas  perkara. Jika  perkara  yang  disidik  didukung  dengan  alat  bukti yang  kuat,  maka  penyidikan  dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan.  Umumnya  sebelum ditentukan  suatu  perkara  ditingkatkan  ke  tahap  penuntutan  atau  diSP3-kan,  dilakukan pemaparan.  Pada  pemaparan  tersebut  tampak  jelas  hasil-hasil  penyidikan.  Sebaiknya sebelum diekpose, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.
Tahapan penyidikan telah selesai dilakukan apabila penuntut umum dalam waktu tujuh  hari  tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan  atau  sebelum  waktu  tersebut  penuntut umum  telah  memberitahukan  kepada  penyidik  bahwa  berkas  perkara  penyidikan  telah lengkap.  Bila  penyidikan  telah  selesai  danberkasnya  diterima  penuntut  umum  maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan bahwa secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang
secara administratif  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penyidikan  (P-8)  di  mana  menugaskan beberapa  Jaksa  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  tersangka. Dalam  penyidikan  Kejaksaan  melakukan  beberapa  kegiatan  di antaranya :
1. Membuat  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  KPK  (sesuai UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi),  Jaksa  Penuntut Umum  dan  Instansi  Penegak  Hukum  lain  yang  mempunyai  kewenangan  penyidikan perkara korupsi.
2. Pemanggilan  saksi-saksi  dan  tersangka  yang  dalam  format  surat  biasa  disebut  P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat  panggilan  selambat-lambatnya  3  hari  sebelum  yang  bersangkutan  harus menghadap.
3. Pemanggilan  bantuan  keterangan  ahli  (P-10)  di  mana  penyidikan  dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian.
4. Dapat  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dan  tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.
5. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru.
6. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.
Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap :
1. Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Setelah  penuntut  umum  menerima  berkas  perkara  dari  penyidik,  dan  menurut penuntut  umum  berkas  tersebut  sudah  lengkap  dan  dapat  dilakukan  penuntutan,  maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan  dalam  KUHAP  dapat  dilihat dalam  Pasal  1  butir  7  yang  menyebutkan “Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim d isidang pengadilan“, dimana tata cara pelaksanaannya lebih rinci diatur dalam Pasal 13 KUHAP.
Pada  tahap  penuntutan,  pada  umumnya  telah  ditunjuk  Penuntu  Umum  (PU) dan  Penuntut  Umum  Pengganti.  Masih  sering  terjadi  bahwa  Penuntut  Umum  dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Penuntut Umum dengan  Penuntut  Umum  Pengganti  harus  saling  isi  mengisi  sehingga  kelalaian  dalam penanganan  perkara  tersebut  dapat  dicegah. Penuntut  Umum  bersama  Penuntut  Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang  berlaku.  Jika  menurut  pendapatnya  masih  ada  kekurangan  maka  dapat  dilengkapi sendiri atau dikembalikan penyidik untuk dilengkapi.
Jika  setelah  diadakan  penyempurnaan  ternyata  ada  unsur  yang  tidak  terbukti atau ada hal-hal  yang menunjukan bahwa tersangkanya tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP). Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum  merupakan  hasil  pemeriksaan  persidangan  sehingga  perbuatan  tersangka  belum diadili.
Sebelum  membuat  surat  dakwaan,  Penuntut  Umum  meneliti  berkas  perkara dari  Penyidik,  bila  berkas  perkara  belum  lengkap  Penuntut  Umum  mengembalikan berkas  tersebut  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi,  disertai  dengan  petunjuk-petunjuk. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, maka penuntut  umum  tidak  pernah  bertemu  dan  berhubungan  dengan  tersangka  sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh penuntut umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari  penyidik.  Dengan  demikian  jika  ternyata  terdapat  kekeliruan  dalam  pemeriksaan yang  bukan  dilakukan  olehnya,  tetap  penuntut  umum  yangharus  mempertanggug jawabkannya.  Untuk  menghindari  adanya  kekeliruan  pada  tingkat  pemeriksaan  maka perlu  bagi  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengetahui  secara  jelas  semua  pekerjaan  yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir.
Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umum lah yang mempertanggungjawabkan  semua  perlakuan  terhadap  terdakwa,  dari  mulai  tersangka disidik,  kemudian  diperiksa  perkaranya,  ditahan  dan  akhirnya  apakah  tuntutan  yang
dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  itu  sah  atau  tidak  berdasarkan  hukum,  sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara  yang  sudah  lengkap  dari  penyidik,  segera  menentukan  apakah  berkas  perkara tersebut  memenuhi  syarat  untuk  dapat  atau  tidak  dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Ada  dua kemungkinan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Penuntut  umum  terhadap  berkas  perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan. Penuntutan dalam hal  ini  dapat  dilakukan,  jika  berkas  perkara  yang  diajukan  oleh  penyidik  dipandang sudah  lengkap  dan  perkara  tersebut  dapat  dilakukan  penuntutan  oleh  Penuntut  Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntutan dihentikan,  maka bagi  tersangka  yang  berada  dalam  tahanan  harus  dibebaskan,  jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari  keterangan  saksi,  benda  atau  petunjuk,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  untuk melakukan penuntutan.
Meskipun  perbuatan  tersangka  tidak  didukung  oleh  bukti  yang  cukup  atau perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipersalahkan  padanya,  tetapi  Penuntut  Umum  tidak menerbitkan  SKPP  melainkan  diajukan  ke  pengadilan  dengan  maksud  akan  dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut  tidak  beralasan  karena  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutannya  berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  Jaksa  memegang  peranan  besar  tidak  saja  dalam  proses  penuntutan  tetapi  juga dapat  berperan  dalam  proses  penyidikan.  Dengan  kata  lain  peran  Jaksa  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  lembaga  Kejaksaan  dalam  tindak  pidana  umum berwenang  sebagai  penuntut  umum.  Tetapi  dalam  tindak  pidana  korupsi  Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik, namun  yang terjadi  pada  Kejaksaan  adalah  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  masih  dilaksanakan sendiri  walaupun  ada  aturan  hukum  mengenai  kerja sama  dengan penyidik  lain  dari kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dengan pihak lain ini disebut  dengan  hubungan  hukum,  karena  dalam  melakukan  kerja  sama  dalam  suatu aturan  atau  hukum  yang  sifatnya  pasti.  Hubungan  hukum  dengan  pihak  lain  itu  dapat berupa  perseorangan,  badan  hukum  dan  instansi  pemerintahan  yang  lain. Jadi  selain
adanya  keterkaitanan  dengan  penyidikan  kepolisian,  penyidik  Kejaksaan  juga  harus melakukan  koordinasi  dengan  KPKterhadap  beberapa  tindak  pidana  korupsi  yang memenuhi criteria di atas. Adanya keterkaitan untuk melakukan koordinasi dengan KPK ini sejalan dengan pendapat Evi Hartanti bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi  KPK  tidak  boleh  mengeluarkan  surat  perintah  penghentian  penyidikan  dan penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tuntas dan jelas, untuk itu KPK dibekali  dengan  kewenangan  yang  luas  untuk  mengatasi  berbagi  hambatan  yang  ada. Dengan  demikian,  rendahnya  tingkat  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada Kejaksaan Tinggi Aceh sesemetinya tidak perlu terjadi, karena dengan kerja sama antar penyidik, kendala dan hambatan pembarantasan Korupsi akan mudah diatasi.
B. Akibat Hukum yang Timbul dengan Rendahnya Tingkat Penyelesaian Kasus Korupsi.
Berdasarkan,  hasil  penelitian pada  subbab  sebelumnya diketahui bahwa,  pihak Kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas  pemberantasan  korupsi  tidak  bekerja  sendiri  tanpa kerja  sama  dengan  instansi  lain.  Kejaksaan  dalam  pemberantasan  korupsi,  tidak  hanya sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan,  tetapi  juga  sebagai  penyidik (opsporing)  sejak  berlakunya  KUHAP.  Terhadap  tindak  pidana  korupsi  juga  dapat melibatkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), sehingga dibutuhkan kerja sama antara  ketiga  (KPK,  Kejaksaan  dan  Kepolisian)  penegak  hukum  ini  yang  harus  saling mendukung  dan  saling  membantu  untuk  berhasilnya  penyidikan  tindak  pidana  korupsi. Namun  dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  hanya  pada  kewenangan  penyidikan  oleh lembaga  Kejaksaan  yang  saat  ini  menjadi  salah  satu  titik  lemah  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal ini ditunjukkan dari rendahnya tingkat penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Hasil  pengamatan  penulis  menunjukkan  bahwa  rendahnya  tingkat  penyelesaian  kasus korupsi  menimbulkan  kesan  birokrasi  pada  Kejaksaan  yang  tidak  berjalan  baik.  Hal  ini ditunjukkan  dari  berbagai  praktek  dalam  penyelesaian  perkara  termasuk  dalam  perkara tindak pidana korupsi. Kondisi ini mengakibat kurangnya kepercayaan masyarakat aparat penegakan hukum termasuk Kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pengamatan  yang  terjadi  di  Aceh  misalnya Aceh,  birokrasi Kejaksaan  dalam  penanganan  perkara  misalnya,  masih  menggunakan  pendekatan  yang konvensional.  Dalam  hal  ini  setiap  penanganan  perkara  korupsi  mulai  dari  penyidikan sampai dengan penuntutan dilakukan atas petunjuk atau persetujuan dari atasan dari Jaksa yang  menangani  perkara.  Adanya  keharusan  memperoleh  persetujuan  atasan  ini  ditandai dengan karakter birokrasi yang melekat yaitu: (1) birokratis; (2) sentralistik; (3) menganut pertanggungjawaban hierarkhis; dan (4) berlaku sistem komando.
Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa “Kejaksaan adalah satu” (een en  ondeelbaar). Karakter  birokratis,  menghendaki  penanganan  perkara  dilakukan  dengan pentahapan-pentahapan  yang  tegas,  berurutan  dan  berjenjang,  yang  dilaksanakan  oleh bidang  yang  berbeda.  Karakter  sentralistik  menjadikan  semua  tahap  penanganan  perkara dikendalikan  dan  didasarkan  atas  kebijakan  serta  petunjuk  pimpinan  secara  hierarkhis. 3 Karakter pertanggungjawaban hierarkhis mengharuskan setiap kebijakan pimpinan dalam pelaksanaannya  harus  dipertanggung jawabkan  kembali  kepada  pimpinan  secara berjenjang.  Sedangkan  sistem  komando,  menempatkan  birokrasi  di  tingkat  yang  lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib menjalankan perintah.
Keberjenjangan  pengendalian  penanganan  perkara  dilaksanakan  mulai  dari tingkat  Cabjari,  Kejari,  Kejati  hingga  Kejagung,  yang  diwujudkan  antara  lain  dalam bentuk:
(1) Pembuatan  laporan  penanganan  perkara  (hasil  penyelidikan,  hasil  penyidikan,  hasil persidangan);
(2) Ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, rencana dakwaan);
(3) Pembuatan rencana dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
(4) Pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum pembacaan tuntutan pidana.
Keberjenjangan  model  pengendalian  penanganan  perkara  selain  menghabiskan waktu,  biaya,  menjadikan  Jaksa  tidak  independen,  juga  menciptakan  peluang  terjadinya
3 Yudi  Kristiana, Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  Dengan  Pendekatan  Hukum  Progresif , Makalah  S eminar ini diselenggarakan oleh Learning Center Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan(LeIP) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tanggal 19 Januari 2010, hlm. 3.
penyimpangan  yang  bersembunyi  di  balik  bekerjanya  birokrasi  itu  sendiri. 4 Menurut Denny Indrayana hal ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan bahwa aparat yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi, namun koruptif, sudah nyaris menjangkiti semua institusi kehidupan bernegara. 5
Konvensionalitas  birokrasi  Kejaksaan  ini  di  satu  sisi  menjadikan  penyimpangan dalam  birokrasi  Kejaksaan  sulit  dihentikan,  karena  setiap  penyimpangan  bersembunyi  di balik  mekanisme  bekerjanya  pengendalian  penanganan  perkara.  Di  sisi  lain, konvensionalitas birokrasi Kejaksaan menjadikan Kejaksaan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan  pelembagaan  kepentingan  publik  dalam  setiap  kebijakan  penegakan  hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
Dengan  karakter  birokrasi  Kejaksaan  yang  birokratis,  sentralistik,  menganut pertanggungjawaban  hierarkhis  dan  berlaku  sistem  komando  menjadikan  Jaksa  tidak memiliki  otoritas  untuk  menentukan  sendiri  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam penanganan perkara, atau dengan kata lain Jaksa tidak memiliki independensi. Lebih lanjut Jaksa  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  sekedar  membangun  kreativitas  atau  inovasi dalam  menyikapi  perkara  yang  ditangani.  Oleh  sebab  itu  dapat  dipastikan  Jaksa  tidak memiliki  wewenang  untuk  membuat  terobosan  hukum.  Itulah  sebabnya  dalam  praktek penyelenggaraan  hukum  pidana  muncul  kasus-kasus  yang  merobek  nurani  keadilan termasuk dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
Padahal, seharusnya birokrasi Kejaksaan sebagai birokrasi yang bertanggungjawab  terhadap  pemberantasan  TPK,  yang  mau  tidak  mau harus mengakomodasi tuntutan perkembangan masyarakat, aspirasi masyarakat dan juga laporan masyarakat  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pemberantasan  TPK,  harus menampilkan  diri  sebagai  birokrasi  yang  memiliki  birokrat  dengan  karakter  sebagai berikut:
1. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar;
4 Ibid . hlm4.
5 Denny  Indrayana, Negeri  Para  Mafioso  Hukum  di  Sarang  Koruptor ,  Peberbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2008, hal. 5.
2. Tidak  terpaku  pada  kegiatan-kegiatan  rutin  yang  terkait  dengan  fungsi-fungsi instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan (break-through) melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif;
3. Mempunyai wawasan futuristik dan sistemik;
4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, mem-perhitungkan dan meminimalkan resiko;
5. Jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru;
6. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber menjadi resource-mix yang mempunyai produktivitas tinggi;
7. Mempunyai  kemampuan  untuk  mengoptimalkan  sumber  yang  tersedia,  dengan menggeser  sumber  kegiatan  yang  berproduktivitas  rendah  menuju  kegiatan  yang berproduktivitas tinggi. 6
Birokrasi  Kejaksaan  dalam  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  TPK  yang dapat  dikategorikan  sebagai  birokrasi  konvensional,  sudah  barang  tentu  tidak menyediakan ruang, tidak memberikan tempat pada ketetapan hati, kebulatan tekad untuk mengambil sikap, melakukan tindakan, menunjukkan perilaku baru  yang berbeda dengan yang  sudah-sudah  yang  menurut  Liek  Wilardjo  disebut  sebagai  sebuah  resolusi. 7 Sementara  pemberantasan  korupsi  sangat  memerlukan  birokrasi  yang  mampu mengakomodasi  Jaksa-Jaksa  yang  berada  dalam  tugas  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan TPK, sehingga inisiatif, kreasi tekad dan greget yang menyuarakan hati nurani dapat terwujud-nyatakan.
Birokrasi  Kejaksaan  yang  konvensional  telah  menciptakan  peluang  terjadinya penyimpangan  yang  bersembunyi  di  balik  bekerjanya  birokrasi.  Penyimpangan  tersebut berupa: (1) Penghentian penyelidikan atas dugaan TPK yang cukup bukti yang seharusnya ditingkatkan  ke  penyidikan; (2)  Pembatasan  calon  tersangka  dan  ruang  lingkup penanganan  perkara  (dalam  tahap  penyelidikan  maupun  penyidikan);  (3)  Menjadikan kebiJaksanaan  penanganan  perkara  sebagai  komoditas;  (4)  Pengajuan  rencana  tuntutan
6 T.A.  Legowo, “The  Bureaucracy  &  Reform”, sebagaimana  dikutip  oleh  Richard  W.  Backer  dalam “Birokrasi  dalam  Polemik” ,  Moeljarto  Tjokrowinoto,  Pusat  Studi  Kewilayahan  UMM  dan  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 17.
7 LiekWilardjo, Resolusi , Kompas, 2 Januari 2006.
pidana  (rentut)  yang  rendah  dengan  imbalan  uang;  (5)  Pemenuhan  biaya  operasional penanganan  perkara  yang dilakukan  dengan  cara  pemerasan  terhadap  pihak-pihak  yang terkait dengan perkara.
C. Kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi,  dan  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  dalam Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Untuk lebih jelasnya mengenai kendala hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kekajsaan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dapat dilihat pada uraian berikut:
1. Kendala dan Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Adapun hambatan  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus menjadi penyidik adalah sebagai berikut :
a) Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak  yang  berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
b) Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
c) Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
d) Dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  ada  seseorang  yang  mengetahui  telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
e) Saksi  dan  terdakwa  yang  terlalu  lama  karena  sering  berpindah-pindah  tempat tinggalnya,  sehingga  akan  menjadikan  penyidikan  memakan  waktu  yang  lama. Untuk  itu  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  sangat  perlu  guna  suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
f) Kesulitan  yang  timbul  adalah  dalam  hal  penyidik  untuk  menemukan  harta  benda tersangka  atau  keluarganya  yang  didapat  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  untuk disita  sebagai  barang  bukti.  Penyitaan  ini  sangat  pentingsifatnya  yaitu  untuk
mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan.
Pada  dasarnya  penanganan  tindak  pidana  korupsi  diprioritaskan  untuk mengembalikan keuangan negara. Selain itu, berdasarkan identifikasi penulis terhadap pelaksanaan penyidikan  tindak pidana korupsi juga ditemukan beberapa  permasalahan yang dihadapi lembaga Kejaksaan yang perlu mendapat perhatian manajemen, yaitu:
1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia aparat
a. Personil  yang  masih  belum  profesional  merupakan  suatu  kondisi  yang  sistemik manajemen;
b. Personil  yang  masih  mudah  tergoda  oleh  iming-iming  dan  imbalan  dalam berbagai bentuk dalam penanganan kasus.
2. Jumlah personel aparat Kejaksaan
a. Sistem  rekrutmen,  pendidikan,  penempatan,  promosi  yang  belum  didasarkan semata-mata  pada  kualitas.  Hal  ini  juga  berkaitan  erat  dengan  sistem  pelatihan yang  mereka  peroleh  ketika  hendak  menjadi  Jaksa  (terutama  kurikulum  dan alokasi  waktu  untuk  pendalaman  bahan  yang  masih  belum  memadai).  Sebagai akibatnya,  kemampuan  mereka  di  lapangan  seringkali  masih  jauh  dari  yang diharapkan.
b. Sistem  kompensasi  atau  penggajian  yang  tidak  memadai  dengan  berbagai implikasinya  pada  pelaksanaan  tugas,  sehingga  seringkali  kondisi  ini  dijadikan alasan  pembenar  untuk  melakukan  penyimpangan,  walau  kenyataannya  tidak selalu kesulitan ekonomi yang mendorong perilaku KKN macam ini.
c. Mekanisme pengawasan masih belum efektif dan efisien, sehingga menimbulkan tingginya  tingkat  penyimpangan  di  lembaga  ini  sebagaimana  telah  ditenggarai oleh media massa dan masyarakat umum.
d. Fungsi  administrasi  yang  dibebankan  kepada  Jaksa  Fungsional,  mengganggu tugas  utama  mereka  dalam  upaya  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  bidang pidana.
3. Lemahnya manajemen dalam penanganan kasus
Beban  kerja  Jaksa  apabila  dilihat  dari  jumlah  kasus  sebenarnya  tidak  terlalu tinggi  (bervariasi  tergantung  kepada  tempat  di  mana  mereka  ditugaskan).  Akan tetapi  belum  tersusunnya  manajemen  kasus  seringkali  membuat  banyak  waktu terbuang untuk kegiatan yang selayaknya tidak dilakukan oleh Jaksa sendiri, apabila sistem  pendukung  (administrasi)  berjalan  baik.  Jadi  dalam  hal  ini  masih  tampak lemahnya  manajemen  dalam  penanganan  kasus  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  dalam mengani perkara tindak pidana korupsi.

## 4. Keterbatasan sarana dan parasarana
Dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  seringkali  dijadikan alasan  pembenar  atas  kinerja  yang  kurang  baik  atau  produktivitas  yang  rendah. Rendahnya  biaya  operasional  yang  dialokasikan  untuk  penanganan  kasus  tidak jarang harus memaksa Jaksa untuk mengeluarkan dana dari kentong sendiri, dengan berbagai  implikasinya  (termasuk  dana  untuk  mengirim  surat  panggilan  atau menghadirkan saksi)
5. Koordinasi dengan lembaga lain
Rendahnya  koordinasi  dengan  sub  sistem  peradilan  pidana  (Polisi,  Hakim  dan  LP) seringkali  berakibat  tidak  efisiennya  penggunaan  waktu  dalam  proses  penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

## 6. Ketentuan perundang-undangan
Aturan  hukum  yang  masih  tumpang  tindih  mengenai  fungsi  penyidikan  dan penyelidikan tindak pidana tertentu, dapat menimbulkan friksi antar lembaga.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dilihat dari kendala dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dapat berasal dari luar Kejaksaan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat tinggal menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, kendala dan hambatan juga berasal dari aparat Kejaksaan sendiri (internal) yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia aparat termasuk dalam hal ini jumlah personel Jaksa
yang memiliki kemampuan dalam penanganan kasus korupsi, lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan parasarana, koordinasi dengan lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi.
2. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Guna  mewujudkan  dan  terbangunnya  citra  Kejaksaan  yang  kredibel  dalam pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  termasuk  dalam  hal  ini  dalam  hal  penanganan tindak  pidana  korupsi,  maka  setiap  satuan  kerja  di  Kejaksaan  harus  memiliki perencanaan  stratejik  tentang  program-program  utama  yang  akan  dicapai  selama  satu sampai dengan lima tahun.
Para  pemegang  tugas  pokok  harus  mampu  menjabarkan  visi  dalam  misi dengan  menggunakan  instrumen  pengembangan  pada  masing-masing  fungsinya termasuk di dalamnya aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok yang meliputi dana, sumberdaya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  metoda  kerja  serta  pengendalian operasionalnya.  Kemudian  sumberdaya  yang  telah  digunakan  harus  dikaitkan  dengan kinerja dan hasil, dengan demikian akan dapat diketahui sumberdaya mana yang perlu dioptimalkan penggunaannya.
Melalui  instrumen  Laporan  Akuntabilitas  bagi  para  pemegang  tugas  pokok atau para pemegang jabatan (eselon II), unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan dapat  melakukan  penilaian  atas  keberhasilan  atau kegagalan  kinerja  bawahannya, mengingat Laporan Akuntabilitas memiliki fungsi sebagai :
1. Media pertanggungjawaban;
2. Sarana  untuk  meningkatkan  motivasi  dan  tanggungjawab  pegawai  dalam  mencapai hasil yang diharapkan;
3. Mempunyai konsekwensi paralel dengan sistem punish and reward organisasi;
4. Alat  bagi  pimpinan  organisasi  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan  kerja bawahan;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
Di era reformasi yang saat ini sedang berjalan sebagai konsekuensi globalisasi, mewajibkan  Kejaksaan  perlu  melanjutkan  upaya-upaya  yang  dilaksanakan  secara bertahap  dan  terus  menerus  menyangkut  pembinaan  sumber  daya  manusianya, mengingat  tuntutan  dan  situasi  kini  dan  yang  akan  datang  berbeda  dan  berubah termasuk juga dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin maju pesat. Hal  ini  merupakan  tantangan  yang  dihadapkan  pada  Kejaksaan  untuk  memampukan diri mengantisipasi situasi dan tuntutan yang sedang dan yang akan berkembang dengan sangat  pesat  dengan  jalan  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  aspiratif, responsif,  dan  pro  aktif,  serta  aparatur  yang  integritas  moralnya  cukup  kokoh  dan kematangan intelektualnya cukup mantap serta berkemampuan profesional yang tinggi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada Kejaksaan  Tinggi  Aceh  menurut  penulis upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah  dan  penanganan  tindak  pidana korupsi antara lain :
a. Mempersiapkan  para  penegak  hukum  untuk  mempunyai  keahlian  khusus  dalam menangani  tindak  pidana  korupsi,  memberikan  pengetahuan  tentang  penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani  tindak  pidana  korupsi.  Misalnya  dengan  mengadakan  pendidikan  Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi.  Mengadakan  penataran  kepada  petugas-petugas  yang  terkait  dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  untuk  lebih  menguasai  peraturan  tindak  pidana korupsi.
b. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait,  untuk  mendapatkan  kesatuan  persepsi  dalam  penanganan  perkara  tindak pidana korupsi.
c. Pemerintah  berusaha  menaikan  gaji  pegawai  sehingga  kehidupan  para  pegawai bertambah  makmur.  Dengan  bertambah  makmurnya  pegawai  diharapkan  tidak melakukan tindak pidana korupsi.
d. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Dari  praktek  penanganan  tindak  pidana  korupsi, asal pertama terjadinya tindak pidana korupsi adalah dari kelemahan manajemen.
e. Menggiatkan pelaksanaan pengawas melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setempat.
f. Memperbaiki  moral.  Baik  moral  pegawai,  moral  penegak  hukum  dan  moral masyarakat  atau  rakyat.  Sebab  bila  moral  seseorang  itu  baik  maka  orang  tersebut tidak  akan  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik,  apalagi  melakukan  tindak  pidana korupsi.
g. Kejaksaan  melakukan  pengawasan  langsung  terhadap  proyek-proyek  yang diperkirakan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
h. Melalui mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia  selama  orde  baru,  tampaknya  tidak  diperhatikan  selain  daripada  itu, leluhur-leluhur  Bangsa  Indonesia  telah  menurunkan  pepatah,  pantun.  Pantun  yang pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  membangun  jiwa  berbudi  generasi  penerus, namun semuanya cenderung seolah-olah diabaikan.
i. Melalui  Perilaku  Masyarakat.  Perilaku  masyarakat  dalam  upaya  mencegah  korupsi sangat  besar,  khususnya  masyarakat  yang  termasuk  golongan  bisnis  dengan perhitungan dan kalkulasi yang sehat, mereka dalam mengurus masalah besar selalu mempertimbangkan rugi atau laba. Bagi golongan bisnis tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran  bahan  perbuatan  untuk  melakukan  pembayaran  di  luar  ketentuan, merupakan perbuatan tercela yang merusak jalannya pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap  warga negara bahwa melapor sesuatu korupsi,  merupakan  perbuatan  berpahala  karena  secara  tidak  langsung  dapat membantu rakyat kecil.
Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan melaporkannya,  juga  dengan  pertimbangan  bahwa  laporan  tersebut  tidak  akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sulit mengharapakan  perilaku  masyarakat  yang  membantu  untuk  memberantas  korupsi. Peran  serta  masyarkat  diharapkan  dapat  meningkat  jika  Peraturan  Pemerintah  yang memberi  penghargaan  dan  insentif  kepada  anggota  masyarakat  yang  berjasa mengungkap korupsi.
j. Melalui sistem kerja.
Mengamati  sistem  pengawasan  yang  dijalankan  selama  ini,  baik  pengawasan fungsional,  pengawasan  melekat  maupun  pengawasan  masyarakat,  seolah-olah  tidak memadai.
Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi uppaya yang dilakukan antara lain dengan (1) mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi baik dari jumlah maupun kemampuan sumber daya manusia, (2) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum guna mendapatkan kesatuan persepsi, (3) melakukan upaya peningkatan insentif fan gaji aparat Kejaksaan, (4) perbaikan manajemen penanganan kasus, (5) peningkatan pengawasan serta perbaikan moral, mental dan budi pekerti aparat Kejaksaan serta membina hubungan baik masyakarat melalui sosialisasi tentang perbuatann yang berindikasi korupsi serta mendorong adanya kemauan masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang diketahuinya termasuk dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

## VII. KESIMPULAN
Pelaksanaan  kewenangan  Kejaksaan  sebagai  penyidik dan  penuntut  umum dalam penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dimana    Jaksa  bertindak  sebagai  penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam menjalankan  kewenangannya  dalam  penyidikan  dan  penuntutan  tersebut  yaitu  untuk menyelesaikan  kewajibannya  tersebut  Jaksa  harus  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  yang terkait.  Kerja  sama  dengan  pihak  lain  ini  disebut  dengan  hubungan  hukum,  karena  dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti Hubungan hukum dengan  pihak  lain  itu  dapat  berupa  perseorangan,  badan  hukum  dan  instansi  pemerintahan yang lain.
Akibat  hukum  yang  timbul  akibat  rendahnya  tingkat  penyelesaian  kasus  korupsi telah  menimbulkan  tanggapan  miring  dan  kekurang  percayaan  atas  idenpendensi  Kejaksaan khususnya  terhadap  pihak  Jaksa  penyidik dan  penuntut  umum yang  menangani  perkara. Tanggapan miring ini diakibatkan oleh adanya birokrasi Kejaksaan  yang konvensional telah menciptakan  peluang  terjadinya  penyimpangan  karena  adanya  keharusan  mendapat persetujuan atasa atas semua tindakan yang dilakukan.
Hambatan  yang  didadapi  penyidik  Kejaksaan  dalam  penanganan  perkara  korupsi adalah  hambatan  (eksternal)  seperti  kurangnya  respon  masyarakat  untuk  berani  melapor adanya  tindakan  korupsi  atau  barang  bukti  korupsi,  kedudukan  saksi  dan  pelaku  yang dinyatakan  sebagai  terdakwa  yang  sering  berpindah-pindah  tempat  tinggal  menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangakan hambatan internal yaitu kurangnya kemampuan sumber  daya  manusia  aparat  termasuk  dalam  hal  ini  jumlah  personel  Jaksa  yang  memiliki kemampuan  dalam  penanganan  kasus  korupsi,  lemahnya  manajemen  dalam  penanganan kasus,  keterbatasan  sarana  dan  parasarana,  koordinasi  dengan  lembaga  lain  serta  ketentuan perundang-undangan  yang  sering  menjadi  kesalahan  penafsiran  dalam  penanganan  kasus korupsi.  Upaya  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan  dalam  penanganan  kasus  tindak pidana korupsi upaya  yang dilakukan antara lain dengan (1) mempersiapkan Jaksa penyidik sebagai penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi  baik  dari  jumlah  maupun  kemampuan sumber  daya  manusia,  (2)  melakukan koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum  guna  mendapatkan  kesatuan  persepsi,  (3) melakukan upaya peningkatan insentif dan  gaji aparat Kejaksaan, (4) perbaikan manajemen penanganan  kasus,  (5)  peningkatan  pengawasan  serta  perbaikan  moral,  mental  dan  budi pekerti  aparat  Kejaksaan  serta  membina  hubungan  baik  masyakarat  melalui  sosialisasi tentang  perbuatann  yang  berindikasi  korupsi  serta  mendorong  adanya  kemauan  masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang diketahuinya termasuk dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

## VIII. SARAN
Disarankan  agar  dalam  penanganan  perkara  korupsi  Jaksa  yang  berperan  sebagai penyidik dalam proses penyidikan  harus  dilakukan secara  sungguh-sungguh  guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait  lainnya. Disarankan  kepada  Jaksa  guna  menghindari  pandangan  miring  masyarakat hendaknya  dalam  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi  khususnya  dalam  penyidikan dalam dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan agar penegakan hukum dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar penyidik,  seyogiyanya  Kejaksaan  RI  tetap diberikan  kewenangan  melakukan  penyidikan
terhadap  tindak  pidana  tertentu,  tidak  hanya  terbatas  tindak  pidana  korupsi  dan  HAM  serta bertindak  selaku  koodinator  penyidik.  Selain  itu,  guna  menerobos  prosedur  khusus  yang selama  ini  dipandang  menghambat  proses  penyidikan,  selain  meningkatkan  kesejahteraan aparatur pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku – Buku.
Denny  Indrayana, Negeri  Para  Mafioso  Hukum  di  Sarang  Koruptor,  Peberbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Poerwadarminta  dalam Suryono,  Sutarto. Hukum  Acara Pidana  Jilid  I. Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
T.A.  Legowo, “The Bureaucracy & Reform”, sebagaimana  dikutip  oleh  Richard W.  Backer  dalam “Birokrasi  dalam  Polemik” ,  Moeljarto  Tjokrowinoto, Pusat Studi Kewilayahan UMM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 17.

## B. Makalah dan Bahan Hukum.
LiekWilardjo, Resolusi, Kompas, 2 Januari 2006.

## Yudi  Kristiana, Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  Dengan  Pendekatan  Hukum
Progresif, Makalah  S  eminar  ini  diselenggarakan  oleh Learning  Center Perkumpulan  HuMa  bekerjasama  dengan  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi untuk Independensi Peradilan(LeIP) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tanggal 19 Januari 2010.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara

## Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana

## Korupsi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  R.I.  Nomor:  SE-001/J.A/4/1995  tentang Pedoman  Tuntutan

## Pidana.

## Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.