Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
Alifiah Muthmainnah 1 , Abd. Rais Asmar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden Alifiahmuthmainnah30@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to reveal the responsibility of parking managers who include exoneration clauses and efforts that can be made by parking consumers related to violation of these clauses. The research method used  is  Library  Research  (normative  legal  research)  with  descriptive  analysis  approach.  Data  is  obtained through literature research from various sources, such as books, legal expert opinions, newspapers, magazines, and  related  articles.  The  results  showed  that  the  parking  manager  must  remain  responsible  for  the  loss  of goods/vehicles  parked  in  place,  can  not  refer  to  the  exoneration  clause.  Parking  managers  are  required  to adjust  standard  clauses  to  be  in  line  with  consumer  protection  laws,  and  must  not  absolve  responsibility absolutely. If the consumer suffers damage or loss of goods/vehicles in the parking lot that uses the exoneration clause, the consumer can make a claim for compensation. Efforts that can be made involve settlement out of court (non litigation) or through court (litigation).
Keywords: Perkir, Protection, Consumer

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkap  pertanggungjawaban  pengelola  parkir  yang  mencantumkan klausula  eksonerasi  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  parkir  terkait  pelanggaran  klausula tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Library  Research  (Penelitian  Hukum  Normatif)  dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, pendapat ahli  hukum,  koran,  majalah,  dan  artikel  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelola  parkir  harus tetap bertanggungjawab atas hilangnya barang/kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dapat mengacu pada klausula  eksonerasi.  Pengelola  parkir  diwajibkan menyesuaikan  klausula  baku  agar  sejalan  dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Jika konsumen mengalami  kerusakan  atau  kehilangan  barang/kendaraan  di  tempat  parkir  yang  menggunakan  klausula eksonerasi,  konsumen  dapat  melakukan  tuntutan  ganti  rugi.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  melibatkan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).
Kata Kunci: Perkir, Perlindungan, Konsumen
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dibagi  dua  berdasarkan  bentuknya,  yakni  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Jika  hukum  ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau yang biasa dikenal juga dengan hukuman, atau bisa juga dalam bentuk tuntutan ganti rugi maupun denda, atau juga dapat berupa pembatalan suatu perjanjian. Sebagai negara hukum, Indonesia semestinya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya dengan  hukum,  hal  ini  diharapkan  mampu memberikan  ketentraman,  kedamaian,  maupun keamanan dalam kehidupan warga negaranya.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berideologikan  Pancasila  yang  artinya  suatu  sistem hukum yang berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa suatu negara yang memiliki ideology  pancasila  akan  mengatur  semua  tindakan  ataupun  tingkah  laku  dari  masyarakatnya  yang dicantumkan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  menciptakan,  memelihara,  maupun mempertahankan kedamaian dari warga negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah tertuang atau diamanatkan oleh pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. 1
Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan  perundang-undangan  dengan  tidak  mengesampingkan  fungsi  yurisprudensi.  Hal  ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum  Indonesia.  Dapat  dilihat  bahwa  negara  Indonesia  berusaha  untuk  menjadikan  hukum  sebagai suatu pengatur dalam tata kehidupan warga negaranya untuk mencapai hidup yang sejahtera. 2
Adapun alah satu bidang hukum yang ada di Indonesia yakni hukum perlindungan konsumen. Dimana  hukum  perlindungan  konsumen  ini  adalah  hukum  yang  memberika  gambaran  perlindungan untuk konsumen dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikannya. 3 Perlindungan hukum adalah perlindungan yang  diwujudkan dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengatur  baik  hak  maupun kewajiban  seseorang  dalam  melaksanakan  atau  menghormati  maupun  melarang  hak  orang  lain. 4 Sebagai  sasaran  dari  aktivitas  bisnis  para  pelaku  usaha  dalam  meraup  keuntungan,  baik  melalui promosi, cara penjualan, maupun penerapan perjanjian standar, terkadang merugikan konsumen dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  dipicu  oleh  tingkat  kesadaran  dari  konsumen  yang  rendah  terkait  dengan haknya  sebagai  konsumen.  Oleh  karenanya,  maka  undang-undang  perlindungan  konsumen dimaksudkan  sebagai  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  pemerintah  maupun  lembaga  perlindungan
1 A.Astri  Surya  Ramadani,Kasjim  Salenda,  Ashabul  Kahpi, “Beban Pembuktian  Visum  Et  Repertum Dalam  Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Kota  Makassar” ,  Journal  Alauddin  Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019, hlm.2.
2 Mutmainnah,  Rahman  Syamsuddin,  Abd.  Rais  Asmar, “Kekuatan  Sidik  Jari  Sebagai  Alat  Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian” , Alauddin Development (ALDEV), Volume 1 Nomor 3, November 2019, h.27.
3 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,2006), hlm.9.
4 Erlina,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik ”,  Journal  Jurisprudentie Vol. 3 No.2. Desember 2016, hlm.76.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui pembinaan maupun pendidikan konsumen. 5
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa  dilakukan  dengan  penuh  optimisme.  Pengaturan  tentang  hukum  perlindungan  konsumen  telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Kepastian  hukum  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen berupa  perlindungan terkait dengan hak-hak mereka sebagai seorang konsumen, yang seyogyanya diperkuat melalui undang- undang secara khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak secara sewenang- wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Berbagai ketentun yang terdapat dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen masihlah menjadi suatu aturan yang mudah untuk diabaikan oleh para pelaku  usaha.  Adapun  salah  satu  pelanggaran  yang  sering  kali  terjadi,  yakni  adanya  pembuatan perjanjian baku ( standart contract ) dalam sebuah kegiatan usaha. Perjanjian baku ini merupakan suatu perjanjian dimana formatnya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak yang lain hanya tinggal menyetujui perjanjian tersebut saja. Perjanjian semacam ini dikatakan baku karena perjanjian ini tidak dapat dan atau tidak mungkin lagi untuk dinegosiasikan atau ditawar lagi oleh pihak yang lain. 6 Dikarenakan isinya yang bisa dikatakan berat sebelah tersebut, maka keberadaan perjanjian baku dalam praktik perdagangan sering kali menempatkan konsumen sebagai korban ketikadilan dari pelaku usaha. Dewasa ini ditemukan masih banyak pencantuman perjanjian baku oleh pelaku usaha yang bertentangan dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan,  terkhusus  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penulis mengambil contoh pengelolaan parkir yang merugikan konsumen, pengguna jasa parkir tentu tidak ingin barang atau kendaraan yang diparkirnya hilang atau rusak di lokasi parkir. Namun, kemungkinan tersebut dapat terjadi. Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan  pasti  pernah  menggunakan  sarana  parkir.  Kendaraan  digunakan  untuk  memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir.
Parkir  sendiri  diartikan  sebagai  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  tidak  bersifat sementara.  Keberadaan  tempat  parkir  sangat  membantu  masyarakat  khususnya  bagi  mereka  yang memiliki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir. hal inilah yang membuat lahan  parkir  dapat  dijadikan  suatu  bisnis  yang  sangat  menggiurkan,  karena  setiap  orang  memiliki kendaraan  pasti  memerlukan  tempat  parkir.  Dalam  kenyataan  di  kehidupan  sekarang  ini  konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya ataupun barang yang ada dalam kendaraan ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir.
5 Christine  S.T.  Kansil, Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi)  Bagian  2 , hlm.229.
6 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.53.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Pada  Kasus  seperti  ini,  pengelola  parkir  selalu  merujuk  pada  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian parkir, yang berisikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir di tempatnya. Kebanyakan petugas parkir tidak ingin disalahkan atas  hilangnya  kendaraan  atau  barang  konsumen.  Bahkan  pengelola  jasa  parkir  yang  pada  kasus  ini merupakan  pelaku  usaha  tidak  ingin  ambil  risiko  atas  kehilangan  barang  yang  di  alami  konsumen. Pengelola parkir selalu memakai alasan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan perjanjian baku yang  mengikat  antara  pengelola  parkir  dengan  konsumen  parkir,  yakni:  “kerusakan  atau  kehilangan barang/kendaraan  tersebut  diluar  tanggung  jawab  pengelola.”  Dan  beberapa  perjanjian  baku dengan kata berbeda tetapi memiliki makna yang sama.
Perjanjian  baku  tersebut  pada umumnya  tertuang di  Karcis  Parkir,  Pengumuman pada Plang yang terpasang di loket karcis parkir, atau didepan pintu masuk parkir dan dilokasi tempat parkir. Oleh karenanya  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  haruslah  istimewa  dan  memang  sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum  perlindungan  konsumen,  bukan  berarti  secara  serta  merta  dapat  dikatakan  bahwa  konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian. 7

## METODE
Metode Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yakni penelitian hukum normative atau library  research ,  dengan  spesifikasi  penelitian  yaitu  penelitian  deskriptif  analitis.  Data  diperoleh melalui  riset  pustaka  dari  berbagai  literatur,  baik  itu  berupa  buku,  pendapat  ahli  atau  para  sarjana, majalah,  Koran,  maupun  artikel-artikel  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  lalu menganalisis data yang diperoleh dengan teknik analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Pengelola  Parkir  (Pelaku  Usaha)  yang  mencantumkan  Klausula Eksonerasi
Masyarakat  menghendaki  hukum  tidak  lagi  menjadi  alat  untuk  kepentingan  penguasa, ataupun kepentingan politik.
Perjanjian  harus  merumuskan  kontrak  yang  sah  dari  segi  hukum  dalam  perancangannya, menyadari  adanya  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  berlaku  atas  kontrak  antara  lain  asas kebebasan  berkontrak.  Asas  Kebebasan  berkontrak,  yang  berarti  setiap  orang  bebas  untuk mengadakan  suatu  perjanjian  yang  memuat  syarat-syarat  perjanjian  macam  apapun,  sepanjang perjanjian  itu  dibuat  secara  sah  dan  beritikad  baik,  serta  tidak  melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan. 8
Terkait perjanjian jasa parkir sering ditemui perjanjian baku yang bersifat eksonerasi yakni Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Semua persetujuan yang
7 Ashabul Kahfi, “ Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia ”,  Journal Jurisprudentie Vol, 5 No. 1, Juni 2015, hlm. 60.
8 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah , (Jakarta :  Kencana, 2004), hlm. 187.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya,  dan  secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 yang berbunyi sebagai berikut:
“Kedua  belah  pihak,  dengan  persetujuan-persetujuan  istimewa  boleh  memperluas  atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”. 9
Adapun pada Pasal 1494 menegaskan bahwa, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas hal yag diakibatkan karena adanya  perbuatan  yang  dilakukannya,  adapun  semua  persetujuan  yang  dianggap  bertentangan dengan ini adalah batal. 10
Dengan demikian, maka pada hakikatnya data dikatakan bahwa klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tidak lain merupakan suatu pembagian resiko yang layak. Namun, pada praktiknya, klausula eksonerasi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang unggul dalam hal ekonominya dengan tujuan  untuk  menghindar  dari  tanggungngjawabnya,  seperti  hilangnya  kewajiban  mereka  untuk memberikan ganti rugi atas suatu kehilangan dalam perjanjian jasa penitipan.
Menurut  penulis,  kontruksi  hukum  yang  umumnya  berlaku  dalam  hal  perparkiran  dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan barang. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya:
“Penitipan  adalah  terjadi,  apabila  seseorang  menerima  sesuatu  barang  dari  seorang  lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” 11
Maka, data disebutkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan yakni suatu perjanjian penitipan barang, Dikarenakan memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengelola parkir menerima barang milik konsumen berupa kendaran, lalu pengelola parkir tersebut  akan  menyimpan  sebelum  memberikan  kembali  kendaraan  tersebut  dalam  bentuk  yang sama atau keadaan yang sama seperti saat konsumen menyerahkannya. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian  penitipan  merupakan  perjanjian  yang  rill,  maka  perjanjian  baru  akan  terjadi  pada  saat konsumen  menerima  kaminan  dalam  bentuk  karcis  parkir  lalu  menyerahkan  kendaraan  miliknya kepada pengelola jasa parkir di area perparkiran yang dikelolanya.
Terkait  dengan  hal  ini,  pada  Pasal  1706  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa:
9 Pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10 Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11 Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
“Penerima  titipan  wajib  memelihara  barang  titipan  itu  dengan  sebaik-baiknya  seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. 12
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan oleh konsumen kepada penyedia jasa yakni ada di tangan penyedia jasa atau yang dikenal sebagai penerima titipan. Hal tersebut sesuai dengan apa  yang  tertuang  dalam  Pasal  1714  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyebutkan bahwa:
“Si  penerima  titipan  diwajibkan  mengembalikan  barang yang  sama  dengan barang yang telah diterimanya”.
Adapun hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya yakni hubungan yang  terjalin  secara  terus-menerus.  Hubungan  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  keduanya  memang saling  menghendaki  dan  memiliki  rasa  saling  membutuhkan.  Terkait  dengan  perparkiran  sendiri, jika pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraan yang dimilikinya dalam suatu area  parkir,  maka  akan  terjalin  hubungan  hukum  dengan  pengelola  parkir  sebagai  penyedia  jasa perparkiran.  Oleh  karenanya,  jika  terjadi  suatu  kehilangan  kendaraan  di  area  parkir,  maka  si pengelola haruslah bertanggungjawab penuh atas terjadinya kehilangan tersebut.
Namun,  pada  praktiknya  tidaklah  sesuai  dan  memang  pengelola  atau  penyedia  jasa cenderung mengabaikan apa yang telah menjadi hak bagi konsumen yang mana hal ini tercantum dengan  jelas  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  tepatnya  tertuang  dalam dalam huruf (h) yakni Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hal ini  dikarenakan  adanya  penerapan  atau  penyalahgunaan  perjanjian  baku  atau  dalam  hal  ini  yakni klausula eksonerasi.
Maka,  jika  terjadi  kehilangan  kendaraan  di  area  parkir,  maka  sudah  sepatutnya  bagi pengelola parkir untuk bertanggungjawab secara penuh dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian  atau  penggantian  barang.  Dikarenakan  dalam  hal  ini,  barang  yang  dititipkan  atau  yang diparkirkan yakni kendaraan bermotor telah hilang, jadi merujuk pada aturan yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya maka kendaraan tersebut haruslah dikembalikan sebagaimana bentuknya saat dititipkan oleh konsumen. Namun, dalam berbagai kasus seperti ini, pengelola akan mengindar dari tanggungjawabnya dengan dalih klausula eksonerasi.
Pada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:
“Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai dengan perjanjian”. 13
Meskipun  larangan  terhadap  pembuatan  klausula  eksonerasi  yang  membatasi  atau menghindari tanggung jawab telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi
12 Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13 Pasal 7 Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pada  faktanya  masih  ada  pelaku  usaha  (pengelola  parkir)  yang  membuat  klasula  eksonerasi  yang membatasi atau menghindari tanggung jawab.
Perjanjian baku bukan hanya pada persoalan bagaimana tata cara dalam membuatnya, akan tetapi juga isinya yang bersifat mengalihkan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Pada hakikatnya, adanya klausula baku dalam karcis parkir bisa dibagi menjadi dua yakni, klausula baku yang dapat dikatakan bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Klausula baku yang dikategorikan  tidak  bermasalah  haruslah  memenuhi  beberapa  syarat  tertentu  dimana  penggunaan klausula  baku  ini  tidaklah  melanggar  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Dimana  dalam  karcis  parkir,  sering  kali  ditemui  adanya  klausula  baku yang dicantumkan dengan tidak jelas dan membingungkan. Adapun klausula baku yang bermasalah yakni  kalausula  baku  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  terbukti melanggar  ketentuan  undang-undang  maupun  ketertiban  umum  serta  kesusilaan,  dimana  klausula baku yang seperti dapat dinyatakan batal demi hukum
Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  atas  hilangnya  barang/kendaraan  yang  di  parkir  ditempatnya.  Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak  bertanggungjawab  atas  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  kendaraan  yang  di  parkir ditempatnya.
Pengelola  tempat  parkir  tidak  boleh  melepaskan  tanggung  jawab  begitu  saja.  Pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan untuk pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal pelaku usaha tetap melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tersebut  akan  diberikan  sanksi,  baik  sanksi  pidana  penjara  atau  pidana  denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Prinsip tanggungjawab yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  menerapkan  dua  prinsip  yang  sangat  penting,  yakni  tanggungjawab produk atau yang biasa dikenal dengan product liability yang memberikan makna bahwa si pelaku usaha  wajiblah  untuk  bertanggungjawab  atas  apa  yang  dipasarkannya,  dan  yang  kedua  yaitu tanggungjawab professional atau yang biasa dikenal dengan professional liability yang merupakan tanggungjawab hukum dalam hubungan yang terjadi antara si pelaku usaha dengan konsumennya. 14
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Parkir Atas Pelanggaran Klausula Eksonerasi
Pencantuman klausula  eksonerasi  pada  hakikatnya  memang  dilarang  karena  bertentangan dengan  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen,  tetapi  pelanggaran terhadap  undang-undang  tersebut  masih  sering  ditemukan.  Jika  konsumen  mengalami  kerusakan atau  kehilangan  barang  atau  kendaraan  di  lokasi  parkir  yang  mencantumkan  klausula  eksonerasi, konsumen  dapat  melakukan  tuntutan  ganti  rugi,  jadi  hal  yang  bisa  dilakukan  yakni  konsumen
14 Rudolf S. Mamengko, Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 9, Agustus 2016, h. 4
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pengguna  jasa  parker  bisa  memilih  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (non litigasi) atau dengan melalui pengadilan (litigasi).
Pasal 19 ayat (1) UUPK menegaskan:
“Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan”.
Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyatakan:
“Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 15
Sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konsumen pengguna jasa parkir bisa menuntut tanggungjawab dari pelaku usaha atau penyedia jasa parkir serta meminta ganti kerugian  jika  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  pada  kendaraan  yang  diparkirkan  atau  dititipkan. Namun, pemberian ganti rugi tersebut tidaklah bisa dilakukan jika si penyedia jasa atau dalam hal ini  pelaku  usaha  perparkiran  bisa  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  adalah  kesalahan konsumen.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada  Pasal  52,  ditegaskan  bahwa  lembaga  yang  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melaksanakan pengawasan ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa dikenal dengan  BPSK.  BPSK  ini  merupakan  suatu  badan  yang  memiliki  tugas  untuk  menangani  dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen).  BPSK  mengawasi adanya  pencantuman  klausula  baku  yang  dilalukan  oleh  pelaku  usaha,  hak  ini  dikarenakanakan maraknya  penyalahgunaan  klausula  baku  dalam  berbagai  hubungan  hukum  yang  timbul  antara pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki kemungkinan untuk menimbulkan adanya kerugian dari pihak konsumen sendiri. Selain BPSK, ada pula Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  yang  juga  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  dalam  memberikan  perlindungan terhadap konsumen bersama dengan BPSK. 16
Selain itu, ada pula Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk untuk mengembangkan  perlindungan  hukum  terhadap  Konsumen.  Dalam  Pasal  34  huruf  f  dijelaskan bahwa  BPKN  memiliki  tugas  untuk  menerima  aduan  mengenai  perlindungan  konsumen  dari masyarakat pada khususnya ataupun dari LPKSM serta pelaku usaha sendiri yang juga tidak terlepas dari kebutuhan untuk dilindungi terkait hak-haknya.
15 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
16 Sindy Ch.Sondakh, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 2, April 2014, h.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  terkait  dengan  pencantuman  klausula  baku  yang merugikan konsumen ialah merupakan tanggungjawab dari BPKN. Dimana BPKN ini mengawasi setiap tindakan administrasi hukum dari pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak- hak konsumen terkait dengan pencantuman klausula baku.
Jadi, jika konsumen mendapati hak-haknya di langgar oleh pelaku usaha atau dalam hal ini konsumen  dirugikan  dengan  adanya  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  menggunakan  jasa perparkiran  dari  pelaku  usaha  parkir,  maka  konsumen  tersebut  dapat  melakukan  upaya  untuk melindungi  hak-haknya  dengan  mengadukan  kepada  BPKN,  ataupun  melakukan  gugatan  ke pengadilan atau BPSK dan LPKSM.
Selain  itu,  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  ini,  diperlukan  pula  peran  dari  para penegak  hukum,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  hingga  pengadilan  jika  kemudian  permasalahan terkait  dengan  pencantuman  klausula  baku  ini  mengarah  ke  ranah  hukum  yang  pada  hakikatnya memang melibatkan serta para penegak hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Pelaku usaha (pengelola parkir) yang mecantumkan klasula eksonerasi  pengalihan tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di lokasi parkir bertentangan  dengan  Pasal  1706  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pasal  1714  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 4, 7, 18, 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya barang/kendaraan yang di parkir  ditempatnya,  pengelola  parkir  tidak  boleh  merujuk  pada  klausula  eksonerasi  yang  dibuatnya, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di  parkir  ditempatnya.  Pengelola  tempat  parkir  tidak  boleh  melepaskan  tanggung  jawab  begitu  saja. Pengelola  parkir  wajib  menyesuaikan  klausula  baku  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan dilokasi parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dapat melakukan tuntutan ganti rugi, sesuai dengan Undang- Undang  Perlindungan  Kosumen.  Dimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yakni  dengan melakukan gugatan ke pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## DAFTAR REFERENSI
A.Astri  Surya  Ramadani,  Kasjim  Salenda,  Ashabul  Kahpi,  “Beban  Pembuktian  Visum  Et  Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar”, Journal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019.
Ashabul Kahfi, “ Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia ”,  Journal Jurisprudentie Vol, 5 No. 1, Juni 2015.
Christine S.T. Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2.
Erlina,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik ”,  Journal  Jurisprudentie Vol. 3 No.2. Desember 2016.
Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah . Jakarta:  Kencana. 2004.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Janus  Sidabalok. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti.
2006.
Mutmainnah,  Rahman  Syamsuddin,  Abd.  Rais  Asmar, “Kekuatan  Sidik  Jari  Sebagai  Alat  Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian” , Alauddin Development (ALDEV), Volume 1 Nomor 3, November 2019.
Rudolf S. Mamengko, Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 9, Agustus 2016.
Sindy Ch.Sondakh, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku yang Merugikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , Jurnal Lex Privatum, Volume 2, Nomor 2, April 2014.