## Analisis Implementasi Tax Review Sebagai
Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABC
Rina Purwanti1, Anik Yuliati2
1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : purwantir670@gmail.com
2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Tax  review yaitu  kegiatan  menelaah  atas  seluruh  kewajiban  perpajakan  yang  ada  pada  perusahaan dan  memprediksi  potensi  pajak  yang  timbul  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi tax review sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada  PD.  ABC  tahun  2022.  PD.  ABC  adalah  perusahaan  daerah  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan batubara  dan  berlokasi  di  Kalimantan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik analisis  berupa  deskriptif  komparatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dokumentasi  dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. ABC telah melaporkan kewajiban perpajakan dengan tepat  waktu  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Namun,  pemotongan  pajak  pada  transaksi  PD. ABC belum seluruhnya dilakukan. Selain itu, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh PD. ABC  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Akibatnya  yaitu  adanya  potensi  pajak  yang  harus dipenuhi oleh PD. ABC. Hasil dari tax review ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kewajiban perpajakan PD. ABC pada tahun selanjutnya.
Kata kunci: Pajak, Tax Review , Kepatuhan Wajib Pajak .

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia ialah negara dengan populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara  sehingga mengharuskan pemerintah  untuk  melakukan  pembangunan  nasional  guna  memajukan  negara.  Penerimaan  negara  yang terbesar  berasal  dari  pajak  yang  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak.  Pajak  ialah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara sesuai  dengan  undang-undang  yang  belaku,  dengan  tidak  menerima  timbal  balik    secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara (Mardiasmo, 2016).
Kendala  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  negara  di  sektor  perpajakan  yaitu  tingkat kesadaran dan kepatuhan yang cenderung rendah dalam melaksanakan kewajibannya. Self assesment system merupakan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  melaksanakan kewajibannya. Self  assesment  system yaitu  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  telah  berlaku  sejak  tahun 1984  yang  dimana  wajib  pajak  berperan  aktif  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  mulai  dari perhitungan hingga pelaporan. Contoh yang menggunakan self assesment system yaitu PPN dan PPh. Selain self  assesment  system ,  Indonesia  juga  memberlakukan system perpajakan  lainnya,  yaitu official assessment system , dan withholding system (Mardiasmo, 2016:8). Pada official assessment sytem , fiskus atau aparat  perpajakan  berperan  dalam  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Contoh  yang  menggunakan official  assessment  sytem yaitu  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  dan  jenis  pajak  daerah  lainnya.    Pada withholding system , pihak ketiga (bukan otoritas pajak) berperan dalam menentukan nominal pajak terutang. Contoh yang menggunakan withholding system yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.
Tax  review yaitu  penelaahan  terhadap  seluruh  kewajiban  perpajakan  perusahaan  dan  pelaksanaan pemenuhan  kewajibannya,  mulai  dari  perhitungan  hingga  pelaporan,  untuk  menilai  kepatuhan  perpajakan (Devita  dan  Wijaya,  2016).  Dengan  adanya tax  review dapat  mengetahui  potensi  pajak  tersembunyi  dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan perusahaan. Tujuan dari tax review yaitu untuk memeriksa serta mengevaluasi  kewajiban  perpajakan  yang  telah  dilakukan  apakah  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku (Sumarsan, 2015).
Tax review perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkatan perusahaan dalam menerapkan perpajakan yang sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Tingkatan yang dimaksud terdiri dari full  comply (perusahaan  telah  menerapkan  perpajakan  dengan  benar), under  comply (perusahaan  masih menemukan  kekurangan  dalam  menerapkan  perpajakan),  dan over  comply (perusahaan  telah  menerapkan
perpajakan  secara  berlebihan).  Akibat  dari under  comply yaitu  perusahaan  dapat  dikenakan  sanksi  berupa bunga,  denda,  dan  sanksi  pidana  yang  dapat  merugikan  perusahaan.  Akibat  dari over  comply yaitu perusahaan  mengalokasikan  dana  perusahaan  ke  hal-hal  yang  tidak  diperlukan  sehingga  dapat  merugikan perusahaan. Tax review ini dapat dilaksanakan secara internal menggunakan pihak perusahaan dan eksternal menggunakan jasa konsultan pajak.
PD.  ABC  adalah  perusahaan  daerah  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan  batubara.  PD.  ABC  telah didirikan  sejak  tahun  1998  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Tingkat  II  Nomor  xx  Tahun  1998  dan  telah mendapat  pengesahan  dari  Gubernur  dengan  Surat  Keputusan  Nomor  :  xx/SK-x/xx.  Dalam  menjalankan usahanya,  PD.  ABC  memiliki  hak  pengusahaan  pertambangan  batubara  berdasarkan  Naskah  Perjanjian Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B).  Permasalahan  yang  terjadi  pada  PD.  ABC  yaitu pemotongan  pajak  atas  transaksi  belum  seluruhnya  dilakukan  dan  kemungkinan  kewajiban  perpajakan lainnya belum dilaporkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. PD. ABC melakukan tax review untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan, menemukan potensi pajak yang tersembunyi, dan mengevaluasi  atas  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan peraturan  perpajakan.  Dengan  melakukan tax review diharapkan  dapat  meminimalisir  pemeriksaan  pajak,  dan  mempersiapkan  kemungkinan  terjadi permeriksaan pajak.
Penelitian ini menggunakan tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan. Berdasarkan uraian atas fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Tax Review sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PD. ABC”. Penelitian  in  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi tax  review sebagai  dasar  evaluasi  kewajiban perpajakan pada PD. ABC tahun 2022.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pajak
Berdasarkan    Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan iuran yang wajib dilakukan rakyat kepada negara dengan sifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

## 2.2. Pajak Penghasilan
Pajak  Penghasilan  adalah  penghasilan  yang  diterima  subjek  pajak  dalam  tahun  pajak  akan  dikenakan pajak sesuai tarif yang telah ditetapkan. UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang subjek dan objek pajak penghasilan.  Subjek  PPh  terdiri  dari  :  Orang  pribadi,  Badan,  dan  Bentuk  usaha  tetap.  Sedangkan  jenis  dari pajak penghasilan yaitu :
1. Yang  menjadi  objek  pajak  yaitu  penghasilan,  merupakan  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau unutk menambah kekayaan Wajib pajak yang berkaitan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
2. Yang menjadi objek pajak yang dikenakan pajak final; dan
3. Yang tidak menjadi objek pajak.

## 2.3. Beban
Beban  merupakan  perolehan  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  penghasilan  dan  digunakan  sebagai pengurang  penghasilan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008,  jenis  beban  dalam  perpajakan terbagi menjadi dua yaitu :
1. Beban yang dapat dikurangkan atas peredaran bruto ( deductible expense ).
2. Beban yang tidak dapat dikurangkan atas peredaran bruto ( non-deductible expense ).

## 2.4. Tax Review
Tax review ialah kegiatan menelaah terhadap setiap transaksi yang terutang dan memprediksi transaksi yang dapat memunculkan potensi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku  (Vilios, 2018). Menurut  Devita  dan  Wijaya  (2016;61) tax  review yaitu  penelaahan  terhadap  seluruh  kewajiban  perpajakan dan  pelaksanaan  pemenuhan  kewajibannya,  mulai  dari  perhitungan  hingga  pelaporan  pada  perusahaan. Tujuan  dilakukannya tax  review yaitu  memperbaiki  dan  menyempurnakan  terhadap  sistem  perpajakan perusahaan dan menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisis  berupa  deskriptif  komparatif. Deskriptif komparatif ialah menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai variabel pada penelitian ini dan
membandingkan variabel menggunakan dua sampel yang berbeda. Subjek penelitian ini yaitu PD. ABC yang berlokasi di Kalimantan.
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  kualitatif  dalam  penelitian  ini  yaitu gambaran  umum  dari  PD.  ABC  mulai  dari  pendirian  perusahaan,  maksud  dan  tujuan  perusahaan,  kegiatan usaha,  dan  susunan  organisasi.  Data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan  keuangan,  SPT  Tahunan Badan, laporan audit, SPT Masa PPN , SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti potong, SSE, dan BPE.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini    yaitu  data  primer.  Data  primer  ialah  data  yang  didapatkan  secara langsung  dari  sumber  informasi  (Sugiyono,  2013).  Data  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  data-data  yang didapatkan secara langsung dari PD. ABC seperti laporan keuangan, laporan SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti potong, SSE, dan BPE. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PD.  ABC  telah  melakukan  kewajiban  perpajakan  pada  tahun  2022. Tax  review ini  dilakukan berdasarkan  kewajiban  perpajakan  yang  telah  dilaporkan  dan  laporan  keuangan  perusahaan.  Berdasarkan analisis pada laporan keuangan PD. ABC didapatkan hasil bahwa adanya biaya-biaya yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Biaya-biaya yang belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 akan menimbulkan potensi  pajak  berdasarkan  peraturan  pajak  yang  berlaku.  Potensi  pajak  yang  dikenakan  senilai  2%  dikali Dasar Pengenaan Pajak.
Tabel 1. Biaya belum Dikenakan PPh Pasal 23 DPP Potensi Pajak Peraturan Biaya promosi 120.286.200 2.405.7204 141/PMK.03/2015 Biaya sewa fotocopy 89.897.500 1.797.950 Biaya peningkatan kualitas SDM 20.550.000 411.000 Biaya maintenance software 55.125.000 1.102.500 Biaya representatif 232.000.000 4.640.000 Biaya lapangan 290.914.238 5.818.285
Setelah melakukan analisis pada SPT Masa PPN yang dilaporkan, SPT Masa PPh Pasal 23,  rekapitulasi faktur  pajak  masukan,  rekapitulasi  faktur  pajak  keluaran,  dan  bukti  pemotongan    maka  didapatkan  hasil bahwa adanya faktur pajak masukan yang belum dipotong PPh Pasal 23 sehingga akan menimbulkan potensi pajak. Potensi pajak yang dikenakan senilai 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak.
Tabel 2. Faktur Pajak Masukan belum Dikenakan PPh Pasal 23 Nama Penjual  Kode Faktur DPP Potensi Pajak Peraturan PT. xxx 010.009-22.xxxxxxxx 11.621.622 232.432,44 141/PMK.03/2015 PT. xxx 010.007-22.xxxxxxxx 750.000 15.000
Untuk  mengetahui  perbedaan  yang  signifikan  maka  diperlukannya  ekualisasi  antara  SPT  Masa  yang telah  dilaporkan  pada  tahun  2022  dengan  SPT  Tahunan  yang telah  dilaporkan  pada  tahun  2022.  Dari  hasil ekualisasi tersebut akan terlihat selisih nominal di antara keduanya dan memungkinkan adanya potensi pajak.
1) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN Ekualisasi ini dilakukan untuk membandingkan penjualan yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN. Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN.
Tabel 3. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN
Ekualisasi Penjualan Masa Ke - SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 22.573.245.027 0 2 0 3 0
4 0 5 0 6 0 7 3.897.398.450 8 6.184.130.240 9 0 10 3.950.716.000 11 8.541.000.337 12 0 TOTAL 22.573.245.027           22.573.245.027 0
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  penjualan    yang  dilaporkan pada  SPT  Tahunan    tahun  2022 senilai Rp 22.573.245.027. Sedangkan penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN tahun 2022 senilai Rp 22.573.245.027 sehingga didapatkan hasil bahwa tidak adanya selisih di antara keduanya dan tidak menimbulkan potensi pajak.
2) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23
Ekualisasi ini dilakukan untuk membandingkan objek PPh Pasal 23 yang dilaporkan pada SPT Tahunan  dengan  SPT  Masa  PPh  Pasal  23.  Ekualisasi  ini  dilakukan  menggunakan  beberapa  objek PPh Pasal 23 yaitu :
A. Biaya sewa
Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya sewa) :
Tabel 4. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Sewa)
Ekualisasi Biaya Sewa Masa Ke - SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 837.800.000 51.000.000 2 51.000.000 3 51.000.000 4 0 5 102.000.000 6 51.000.000 7 51.000.000 8 51.000.000 9 51.000.000 10 51.000.000 11 51.000.000 12 51.000.000 TOTAL 837.800.000 612.000.000 225.800.000
Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya sewa yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun  2022  senilai  Rp  837.800.000.  Sedangkan  biaya  sewa  yang  dilaporkan  pada  SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 612.000.000 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai Rp 225.800.000. Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya  sewa  pada  SPT  Masa  PPh  Pasal  23.  Potensi  pajak  timbul  jika  nominal  pada  SPT Tahunan lebih besar daripada nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23.  Potensi pajak yang timbul  senilai  Rp  4.516.000  yang  didapatkan  dari  2%  dikali  selisih  ekualisasi.  Peraturan yang mendasari potensi pajak tersebut yaitu  141/PMK.03/2015.
B. Biaya konsultan
Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya konsultan) :
Tabel 5. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Konsultan)
Ekualisasi Biaya Konsultan Masa Ke - SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 894.822.500 0 2 0 3 56.250.000 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 TOTAL 894.822.500 56.250.000 838.572.500
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  biaya  konsultan  yang  dilaporkan  pada  SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 894.822.500. Sedangkan biaya konsultan yang dilaporkan pada  SPT  Masa  PPh  Pasal  23  senilai  Rp  56.250.000  sehingga  didapatkan  hasil  bahwa adanya  selisih  senilai  Rp  838.572.500.  Selisih  tersebut  terjadi  karena  PD.  ABC  tidak melaporkan  seluruh  biaya  konsultan  pada  SPT  Masa  PPh  Pasal  23.  Potensi  pajak  timbul jika  nominal  pada  SPT  Tahunan  lebih  besar  daripada  nominal  pada  SPT  Masa  PPh  Pasal 23.    Potensi  pajak  yang  timbul  senilai  Rp  16.771.450  yang  didapatkan  dari  2%  dikali selisih ekualisasi. Peraturan yang mendasari potensi pajak tersebut yaitu 141/PMK.03/2015.
C. Biaya audit / akuntansi
Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya audit /  akuntansi) :
Tabel 6. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Audit / Akuntansi)
Ekualisasi Biaya Audit / Akuntansi Masa Ke - SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 185.000.000 0 2 0 3 50.000.000 4 0 5 0 6 50.000.000 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0
12 135.000.000 TOTAL 185.000.000 235.000.000 (50.000.000)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  biaya  audit  /  akuntansi  yang  dilaporkan  pada SPT Tahunan tahun 2022 senilai Rp 185.000.000. Sedangkan biaya audit / akuntansi yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 senilai Rp 235.000.000 sehingga didapatkan hasil bahwa  adanya  selisih  senilai  (Rp  50.000.000).  Selisih  tersebut  terjadi  karena  PD.  ABC tidak  melaporkan  seluruh  biaya  audit  /  akuntansi  pada  SPT  Tahunan.  Berdasarkan  selisih yang  timbul  maka  tidak  ada  potensi  pajak  karena  nominal  SPT  Masa  PPh  Pasal  23  lebih besar daripada SPT Tahunan.
D. Biaya jasa pertambangan Berikut ini ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (biaya jasa pertambangan) :
Tabel 7. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 (Biaya Jasa Pertambangan)
Ekualisasi Biaya Jasa Pertambangan Masa Ke - SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 88.134.737.142 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 450.171.036 7 2.338.440.296 8 26.263.824.431 9 17.099.749.243 10 2.382.930.843 11 12.500.000 12 111.600.437.753 TOTAL 88.134.737.142 160.148.053.602 (72.013.316.460)
Tabel diatas menunjukkan bahwa biaya jasa pertambangan yang dilaporkan pada SPT  Tahunan  tahun  2022  senilai  Rp  88.134.737.142.  Sedangkan  biaya  konsultan  yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23  senilai Rp 160.148.053.602 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai (Rp 72.013.316.460). Selisih tersebut terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya jasa pertambangan pada SPT Tahunan. Berdasarkan selisih yang timbul maka tidak ada potensi pajak karena nominal SPT Masa PPh Pasal 23 lebih besar daripada SPT Tahunan.
3) Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21
Ekualisasi  ini  dilakukan  untuk  membandingkan  biaya  gaji  yang  dilaporkan  pada  SPT Tahunan  dengan  SPT Masa  PPh  Pasal  21.  Berikut  ini  ekualisasi  antara  SPT  Tahunan  dengan  SPT Masa PPh Pasal 21.
Tabel 8. Ekualisasi SPT Tahunan dengan SPT Masa PPh Pasal 21
Ekualisasi Biaya Gaji Masa Ke -    SPT Tahunan SPT Masa Selisih 1 5.842.935.774 367.545.242 2 360.366.594 3 360.224.344
4 690.930.668 5 352.271.344 6 354.362.344 7 354.362.344 8 352.144.179 9 350.144.179 10 347.088.631 11 335.799.631 12 349.088.631 TOTAL 5.842.935.774 4.574.328.131 1.268.607.643
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  biaya  gaji  yang  dilaporkan  pada  SPT  Tahunan  tahun 2022 senilai Rp 5.842.935.774. Sedangkan biaya gaji yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 senilai Rp 4.574.328.131 sehingga didapatkan hasil bahwa adanya selisih senilai Rp 1.268.607.642. Selisih  tersebut  terjadi  karena  PD.  ABC  tidak  melaporkan  seluruh  biaya  gaji  pada  SPT  Tahunan. Potensi pajak yang timbul senilai 10.450.000 berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21.
Berdasarkan review dari peneliti, PD. ABC telah melaporkan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pemotongan pajak pada transaksi PD. ABC belum seluruhnya dilakukan. Selain itu, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya yaitu adanya potensi pajak yang harus dipenuhi oleh PD. ABC.

## 5. KESIMPULAN
Pengimplementasian tax  review bertujuan  untuk  menganalisis  kewajiban  perpajakan  yang  telah dilaporkan PD. ABC, menemukan potensi pajak yang tersembunyi, dan melakukan evaluasi atas kewajiban perpajakan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  di  Indonesia.  Setelah  melakukan tax  review ,  peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa PD. ABC belum melakukan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan  perpajakan  di  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pembelian  yang  tidak  ada  faktur  pajak masukan, biaya-biaya yang masih belum dipotong PPh Pasal 23, dan perbedaan nominal antara SPT Tahunan yang  telah  dilaporkan  dengan  SPT  Masa  yang  telah  dilaporkan.  Perbedaan  nominal  tersebut  terjadi  karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya-biaya, baik itu pada SPT Masa maupun SPT Tahunan.
Saran dari penelitian ini yaitu untuk mengantisipasi potensi pajak yang timbul dari kewajiban perpajakan yang  telah  dilaporkan  maka  PD.  ABC  harus  lebih  disiplin  dan  teliti  sebelum  melakukan  pelaporan  dengan cara  melakukan  pengecekan  secara  berkala  dan  memastikan  data  yang  akan  dilaporkan  sesuai  dengan  data yang ada.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]. Andayani,  N.  K.,  Sudiana,  I.  W.,  &  Nuratama,  I.  P.  (2020).  PENERAPAN  TAX  REVIEW  ATAS PAJAK  PENGHASILAN  BADAN  SEBAGAI  DASAR  EVALUASI  KEWAJIBAN  PERPAJAKAN SALAH  SATU  YAYASAN  PENDIDIKAN  DI  DENPASAR  TAHUN  2018. Hita  Akuntansi  dan KeuanganUniversitas Hindu Indonesia , 525-554.
[2]. Ayuningsih, S. R., & Setiawan, P. E. (2016). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 2480-2506.
[3]. Dewi, I. S., & Setiawan, P. E. (2015). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 513-531.
[4]. Indonesia, P. (2009). Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mnejadi Undang-Undang. Jakarta.
[5]. Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
[6]. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Pandiangan L.
[7]. Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai StrategiTax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. Indonesian Accounting Literacy Journal , 328-337.
[8]. Saridewi, P. A., & Noviari, N. (2017). ANALISIS PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1310-1334.
[9]. Setiawan, I. K., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 245-272.
[10]. Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). EKUALISASI SPT MASA DENGAN SPT TAHUNAN BADAN UNTUK . Jurnal VOK , 88-99.
[11]. Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , 237-248.
[12]. Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPRdi Kabupaten Kediri. Jurnal Ekuivalensi , 73-83.
[13]. Yonanda, O. A. (2018). Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban (Studi pada PT. XYZ di Kabupaten Pasuruan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB .