## PENGARUH KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN HUBUNGAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

## Yohandes Rabiqy
Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Email: yohandesrabiqy@utu.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  measure  the  influence  of  communication  and  employee relationship management on the performance of employees of PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Branch. This study uses a survey approach, while the nature of this study is the description and type of research is quantitative descriptive. Samples were 30 employees at PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Branch. Methods of data collection in this study using a questionnaire. The questionnaire in this study by providing or spreading a list of questions to respondents, the results of research that has met the test of validity, reliability test and classical assumption is processed to produce the following regression equation, Y = 0.042 X1 + X2 0837 + e. The results of multiple linear regression  model to  get that  second  variable is  the  communication  and management  of employee relations has a positive influence on employee performance PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Branch. The coefficient of determination (R ²) were obtained at 0.712. This means that  71.2%  of  employee  performance  can  be  explained  by  communication  and  employee relationship management, employee performance while 28.8% described other variables besides these two variables.
Keywords: Influence, Communication, and Management,

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Komunikasi  merupakan  aktivitas  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. John Dewey (Rivers,  2003:33)  pernah  mengatakan  bahwa  komunikasi  adalah  hal  yang  paling  penting  dan menakjubkan.  Menurut  pandangannya,  manusia  bertahan  berkata  dan  komunikasi,  serta  terus berkembang  berkat  komunikasi.  Melalui  komunikasi  manusia  dapat  saling  berinteraksi  atau berhubungan  dengan  manusia lain  dalam  kehidupannya.  Mereka  dapat  menggunakan  berbagai media  komunikasi  yang  ada,  baik  yang  konvensional  maupun  yang  elektronik  sebagai  sarana penyampaian pesan-pesan.
Dewasa  ini,  komunikasi  dalam  dunia  kerja  khususnya  industri  perbankan  merupakan suatu hal yang sangat penting yang turut mempengaruhi kemajuan perusahaan. Setiap karyawan di  dunia  perbankan,  memiliki  kebutuhan  dan  keinginan  informasi  untuk  mengetahui  tugas- tugasnya  dan  mengerti  seluruh  tujuan  dan  strategi  perusahaan.  Keterbukaan  dan  kejujuran kebijakan  komunikasi  harus  dibangun  oleh  pimpinan  dan  harus  diterima  oleh  setiap  bawahan. Komunikasi  dari  manajemen  harus  jujur  dan  dibangun  berdasarkan  kepercayaan  untuk membangun  semangat  kinerja  karyawan,  produktivitas  kinerja  karyawan,  dan  kemajuan perusahaan. Komunikasi merupakan hal mendasar yang melekat pada diri manusia dan memiliki
peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut muncul seiring dengan besarnya manfaat komunikasi yang diperoleh manusia.
Konteks pemberdayaan sumber daya manusia agar menghasilkan kinerja karyawan yang superior diperlukan adanya manajemen hubungan karyawan yang diatur dan dilaksanakan dengan baik. Proses rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti oleh calon karyawan bertujuan agar industri perbankan bisa memilih sumber daya manusia yang benar-benar siap dan mampu  untuk  melakukan  berbagai  macam  kegiatan  operasional  perbankan.  Diharapkan  divisi sumber daya manusia pada industri perbankan dapat menjaga motivasi, kinerja, hubungan antar karyawan  dan  iklim  organisasi  yang  baik  dan  kondusif  agar  tujuan-tujuan,  baik  tujuan  jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Salah satu faktor yang dapat  menyebabkan  terhambatnya  pencapaian  tujuan  adalah  adanya  konflik  internal  antar karyawan.  Mulai  dari tingkat  individu,  kelompok,  sampai  unit. Mulai dari  derajat  dan  lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antarkaryawan,  sampai  yang  relatif  besar  seperti  perbedaan  pandangan  tentang  strategi  bisnis antara top level manager dengan middle level manager ataupun lower level manager . Untuk  mencegah  semakin  meningkatnya  konflik  di  kalangan  karyawan  yang  dapat mengakibatkan  berbagai  dampak  negatif  bagi  perbankan  seperti  penurunan  kinerja  karyawan yang pada akhirnya akan menurunkan pula kinerja perbankan , maka industri perbankan dapat mengoptimalkan  manajemen  hubungan  karyawan  ,  dimana  manajemen  hubungan  karyawan merupaka suatu “ action oriented ”, yaitu suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Pada industri perbankan, manajemen hubungan karyawan dirasakan sangat penting oleh para manajer, karena manajemen hubungan karyawan dapat menghilangkan kerugian  akibat  salah  komunikasi  ( miscomunication )  dan  salah  interpretasi  ( misinterpretation ) yang terjadi antara manajer beserta para karyawan.
Manajemen  hubungan  karyawan  ( employee  relation ) merupakan  hubungan  kerja  sama antara  semua  pihak  yang  berada  dalam  proses  operasional  di  industri  perbankan.  Penerapan manajemen hubungan karyawan merupakan pewujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban karyawan sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Semua pihak, baik manajemen, karyawan dan pemerintah pada dasarnya mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangasungan perusahaan. Sering terdapat pandangan yang kurang tepat seolah-olah hanya pengusaha dan pemilik modal yang mempunyai kepentingan atas perusahaan. Perusahaan  merupakan  sumber  penghasilan,  tantangan,  kesempatan  dan  harga  diri  bagi pengusaha. Demikian pula bagi karyawan, perusahaan juga merupakan sumber penghasilan dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  peneliti  memilih  judul ““Pengaruh Komunikasi dan Manajemen Hubungan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas  Maka  permasalahan  yang  akan  diteliti adalah:
1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana  pengaruh  manajemen  hubungan  karyawan  terhadap  kinerja  karyawan  PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

## Tujuan Penelitian
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui  bagaimana  pengaruh  komunikasi  terhadap  kinerja  karyawan  PT.  Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh
2. Mengetahui  bagaimana  pengaruh  manajemen  hubungan  karyawan  terhadap  kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi  Peneliti,  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperluas  wawasan  peneliti,  sehingga peneneliti  mengetahui  apa-apa  saja  variabel  dan  indikator  dari  pengaruh  komunikasi terhadap kinerja karyawan
2. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi perusahaan, baik  sebagai  bahan  pertimbangan  ataupun  sebagai  evaluasi  atas  kinerja  karyawan  dan komunikasi antar karyawan.

## Kerangka Penelitian
Komunikasi sangat berfungsi dalam kegiatan berorganisasi yaitu untuk menghubungkan antara sesame karyawan, baik itu pimpinan terhadap staf, maupun staf sesame staf lainnya, yang akan berujung pada pencapaian kinerja karyawan yang berkualitas. Hubungan komunikasi yang baik dapat mendorong dan memberikan tanggung jawab dalam tugas-tugas mereka. Keberhasilan komunikasi dalam sebuah bisnis penting bagi pencapaian sasaran atau tujuan bisnis, salah satunya adalah dalam hal meningkatkan produktivitas kinerja karyawan.Kinerja adalah hasil kerja  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  dalam  melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002:22).
Terciptanya  hubungan  antar  karyawan  yang  baik  dapat  meningkatkan  semangat  kerja para karyawan, karena komunikasi antar karyawan berjalan dengan semestinya dan pada akhirnya akan  meningkatkan  kinerja  karyawan  dan  kinerja  perusahaan.  Pendekatan  manajemen  sumber daya manusia berusaha memperluas keterlibatan para karyawan dan mengambil pendekatan yang lebih  partisipatif  terhadap  manajemen  lewat  peningkatan  komunikasi,  fleksibilitas  dan  agenda yang ada
Performance atau  kinerja  merupakan  hasil  atau  keluaran  dari  suatu  proses  (Nurlaila, 2010:71). Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif akan menambah produktivitas, baik individu  yang  bersangkutan  maupun  organisasinya.  Kinerja  dipengaruhi  oleh  factor personal/individual , faktor kepemimpinan, factor tim , factor sistem, factor kontekstual/situasional (Sjafridan  Aida,  2007:155-156).  Jika  disorot  lebih  dekat  mengenai  kepemimpinan  yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja, dapat dikatakan bahwa seorang manajer harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan karyawannya. Hubungan komunikasi yang terjalin,  baik  antara  manajer  yang  satu  dengan  manajer  yang  lain,  antara  manajer  dengan karyawan,  atau  antara  karyawan  yang  satu  dengan  karyawan  yang  lain,  merupakan  salah  satu kunci  penting.  Dengan  kata  lain,  komunikasi  berpotensi  besar  dalam  memberikan  pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dengan demikian dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:

## Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  mencoba  mengemukan  hipotesis  sebagai  berikut  : “ komunikasi dan manajemen hubungan karyawan berpegaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”.

## 2. METODE PENELITIAN

## Bentuk Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik (Prasetyo dan Miftahuljannah, 2007:143). Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menguraikan atau  menggambarkan  tentang  karakteristik  dari  suatu  keadaan  atau  objek  penelitian  yang dilakukan  melalui  pengumpulan  data  dan  analisis  data  kuantitatif  serta  pengujian  statistik (2007:263).
Adapun sifat dari penelitian ini adalah penjelasan (explanatory) yang berkaitan dengan kedudukan satu variabel serta hubungannya dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2005:83).

## Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh, Aceh.. Penelitian dimulai pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  Kantor  PT.  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Banda  Aceh  yang  berjumlah  30  orang.  Metode  penentuan  sampel  digunakan  dengan metode sensus.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data primer  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan menyebarkan angket/kuesioner yang sudah melewati tahap pengujian valliditas dan reliabilitas bagi  responden  penelitian,  sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  di  lakukan  dengan  metode wawancara  observasi  dan  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi  untuk  mendukung  data primer.
Kinerja karyawan Komunikasi Manajemen Hubungan Karyawan

## Teknik Analisis Data
Model  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  model  analisis  regresi linier berganda. Tujuan dari teknik analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variable terikat (Erlina, 2011).Untuk menguji hipotesis, digunakan Model Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut: Y = 𝑏 0 +   𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 + 𝑏 3 𝑋 3 + 𝑒 Keterangan : Y = Kinerja Karyawan 𝑏 0 = Konstanta 𝑋 1 = Komunikasi 𝑋 2 = Manajemen Hubungan Karyawan e = error
Teknik yang dilakukan dalam menyimpulkan hasil penelitian akan menggunakan SPSS
1. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  diperlukan  untuk  dapat  melakukan  analisis  regresi  berganda  Pengujian tersebut  dilakukan  untuk  menghindari  atau  mengurangi  bias  atas  hasil  penelitian  yang diperoleh.  Pengujian  asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji normalitas, uji multikolinearitas,ujiheteroskedastisitas dan uji autokorelasi (Erlina, 2011).
2. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R2) untuk menentukan apakah model regresi cukup baik digunakan,  maka  ditetapkan  melalui  koefisien  determinasi.  Nilai adjusted R2 dapat  naik  atau  turun  apabila  satu  variabel  independen  ditambahkan  ke  dalam model regresi (Ghozali,2006).
b. Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
c. Uji  Statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  satu  variabel independen  secara  individual  atau  parsial  dapat  menerangkan  variasi  variabel terikat.

## 3. HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

## a. HASIL UJI NORMALITAS
Uji untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal dilakukan dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Hipotesis One – Sample Kolmogorov-Smirnov Test

## Sumber : data diolah 2016
Berdasarkan Tabel 4.1diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov test sebesar 0,689 dan asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka model regresi hipotesis tersebut memenuhi asumsi normalitas.

## 1. Uji Multikolineritas
Uji untuk menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas dan hubungan yang terjadi cukup besar, hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:
Table 2. Uji Multikolineritas

## Sumber: data diolah 2016
Berdasarkan pada table 2 diketahui bahwa nilai VIF untuk variable bebas lebih kecil dari 10 (VIF<10). Dengan demikian persamaan regresi hipotesis pertama terbebas dari asumsi multikolinieritas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain, hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar table berikutini:
Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi hipotesis terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian
Pengujian  hipotesis  menyatakan  bahwa  komunikasi,  dan  manajemen  hubungan  karyawan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  PT.  Bank  Panin  Dubai  Syariah. Berdasarkan pada Tabel 3 berikut ini, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian adalah:
Ŷ = 0.42 X1 + 2.837 X2 + e
Table 3. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
Sumber : data diolah 2016
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diperoleh hasil yaitu nilai konstanta sebesar 11.829 artinya jika nilai kinerja dan manajemen hubungan karyawan adalah nol maka kinerja karyawan bernilai 11.829, konstanta  bernilai  positif  artinya  kinerja  karyawan  mengalami  peningkatan.  Koefisien  regresi variabel X1 (komunikasi) sebesar 0,42 ,artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan variabel  X1  (komunikasi)  mengalami  kenaikakan  100%  (1  kali)  maka  kinerja  karyawan mengalami kenaikan sebesar 0.42.
Koefisien regresi variabel X2 (manajemen hubungan kerja) sebesar 2.837, artinya jika variabel independen  lainnya  nilainya  tetap  dan  variabel  X2  (manajemen  hubungan  kerja)  mengalami kenaikan sebesar 100% (1 kali) maka kinerja karyawan mengalami kenaikan 2.837.

## 1. Koefisien Determinasi
Nilai  koefisien  determinasi  (R²)  dipergunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas komunikasi  dan  manajemen  hubungan  karyawan  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan  PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber : Data Diolah 2016
Berdasarkan Tabel 4. diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,712. Hal ini menunjukkan bahwa 71.2% variabel komunikasi dan manajemen hubungan kerja (X) menjelaskan pengaruhnya terhadap  variabel  kinerja  karyawan  (Y)  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh, sedangkan  28.8%  merupakan  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  seperti  kompensasi,  perencanaan karir, kompetensi sumber daya manusia.
2. Uji Serempak (Uji F)
Hasil pengujian hipotesis pertama secara serempak dapat dilihat pada Tabel 5
Sumber : data diolah 2016
Berdasarkan Tabel 5 diperoleh bahwa nilai Fhitung (70.354) lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel (4.00), dan sig. α ( . 000a)lebih kecil dari alpha 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa  hasil  penelitian  menolak  H0  dan  menerima  Ha.  Dengan  demikian  secara  serempak komunikasi  dan  manajemen  hubungan  karyawan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  karyawan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Aceh.  Ini  memberi  arti  bahwa komunikasi  dan  manajemen  hubungan  karyawan  mempengaruhi  dan  menentukan  dalam meningkatkan kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Artinya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh harus memperhatikan efektivitas proses komunikasi baik antara sesama karyawan maupun antara karyawan dengan atasan dan bawahan, juga program manajemen hubungan karyawan harus dilaksanakan dengan baik agar peningkatan kinerja karyawan dapat dicapai oleh perusahaan.

## 3. Uji Secara Parsial (Uji t)
Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:
Berdasarkan Tabel 6 diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nilai  t  hitung  untuk  variable  komunikasi  (0.42)  lebih  besar  dibandingkan  nilai  t  tabel (1,995), atau nilai sig. t untuk variable gaya hidup (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05). Ini berarti variable komunikasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trijaya (2012) yang  mengemukakan  kompensasi,  pelatihan,  dan  komunikasi  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  karyawan  .  Penelitian  ini  didukung  oleh  teori  Robbins  (2013)  yang mengemukakan  bahwa  Komunikasi  membantu  perkembangan  motivasi  dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik dan  apa  yang  dikerjakan  untuk  memperbaiki  kinerja  jika  di  bawah  standar.  Beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  bahwa  adanya  hubungan  positif  secara langsung antara komunikasi dan kinerja karyawan.
2. Nilai  t  hitung  untuk  variable  manajemen  hubungan  karyawan  (2,837)  lebih  besar dibandingkan nilai t tabel (1,995), atau nilai sig.t untuk variable manajemen hubungan karyawan (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05). Ini berarti variabel manajemen hubungan kerja berpengaruh positif dan signifikan dan lebih dominan dibandingkan variabel lain secara  parsial  terhadap  kinerja  karyawan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ernawati  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  manajemen  hubungan karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Melalui Manajemen Hubungan Antar Karyawan , hubungan antar karyawan dapat dibangun lebih dalam, dan karyawan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Melalui peningkatan hubungan antar karyawan , peningkatan  kinerja  karyawan  akan  lebih  optimal  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
` Manajemen hubungan antar karyawan adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau  hubungan  yang  pasif,  melainkan  suatu  aktivitas  yang  merupakan  ‘action  orianted’  untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Hubungan antar karyawan menurut (Rivai, 2008 ) meliputi upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja (quality of work life) yang  lebih  baik,  bagaimana  manajemen  dan  departemen  sumber  daya  manusia  mempengaruhi kualitas  kehidupan  kerja,  bagaimana  peran  departemen  sumber  daya  manusia  dalam berkomunikasi  dan  mengkaji  kemungkinan  adanya  perbedaan  antara  disiplin  preventif  dan disiplin korektif.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini sertasesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu komunikasi dan  manajemen  hubungan  karyawan,  memiliki  nilai  positif.  Artinya,semakin  baik perusahaan  memperhatikan  variabel  komunikasi  dan  manajemen  hubungan  karyawan
makakinerja  karyawan  pada  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Banda  Acehjuga  akan semakin tinggi.
2. Variabel manajemen hubungan karyawan berpengaruh paling besar, yaitu sebesar 2,837 terhadap kinerja karyawan, diikuti variabel komunikasi sebesar 0,42.
3. Hasil uji F, secara simultan kedua variabel independen yaitu komunikasi dan manajemen hubungan karyawan berpengaruh signifikan terhadap variabelkinerja karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
4. Uji koefisien determinasi sebesar 0,712 menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan 71,2% oleh variabel komunikasi dan manajemen hubungan karyawan. Sedangkan sisanya 28,8%dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

## Saran
Saran Untuk Perusahaan:
1. Variabel  komunikasi  sebagai  variabel  pertama  yang  mempengaruhi  kinerja  karyawan Diharapkan perusahaan dapat terus mempertahankan komunikasi di dalam perusahaan, memperbaiki  serta  memperbaharui  sitem  dan  media  komunikasi  seiring  dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan zaman
2. Variabel  manajemen  hubungan  karyawan  sebagai  variabel  kedua  yang  mempengaruhi kinerja karyawan

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi . 2007. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
Bacal, Robert . 2001. Performance Management. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Becker, Brian E, Mark A Huselid, Dave Ulrich .2009. The HR Score Card. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Cooper, Donald R, Pamela Schlinder . 2006. Metode Riset Bisnis. Media Global Edukasi, Jakarta.
Dessler, Gary, Agus Dharma. 2005. Manajemen Personalia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Edwin, Mustafa, Hardius Usman. 2007. Proses Penelitian Kuantitatif . Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Erlina. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press. Medan.
Ghozali,  Imam  .  2009.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Gomes, Faustino Cardoso. 2005. Manajemen SumberDayaManusia. Andi Offset. Yogyakarta.
Grensing-Pophal, Lin. 2008.Human Resource Book. Prenada. Jakarta.
Hariandja,  Marihot  Tua  Effendi.  2002.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.Cetakan  pertama. GramediaWidiaSarana. Jakarta.
Hasibuan, Malayu SP . 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
Ivancevich, John, Robert Konopaske, Michael T Matteson . 2006. Perilaku Organisasi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Kotter,JP, J.L Heskett.2000.Corporate Culture And Performance. Free Press. New York.
Kountur,  Ronny.  2007.  Metode  Penelitian  Untuk  Penelitian  Skripsi  dan  Tesis.  Penerbit  PPM. Jakarta.
Mangkunegara .2000. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Penerbit Rosdakarya. Bandung.
Martoyo, Susilo .2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Jakarta.
Mathis,  Robert,  John  H  Jackson  .2006.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.Salemba  Empat  : Jakarta.
Moeheriono . 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Ghalia Indonesia Bogor.
Noe, Raymond A. 2002 . Employee Training & Development. Mc Graw Hill. New York.
Ranupandojo,Hedjrachman  dan  Suad  Husnan.2002.Manajemen  Personalia.  Edisi  4  Penerbit BPFE. Yogyakarta.

## ANALISIS MEKANISME IZIN PEMASANGAN REKLAME DIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MEULABOH
Alimas Jonsa Khairul Azwar
Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Teuku Umar
Email: alimasjonsa@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the licensing mechanism to install billboards, to know what constraints faced by the Office of Integrated Licensing Service (KPPT) in licensing to install billboard  and  to  know  the  strategy  of  supervision  on  the  implementation  of  advertisement  by KPPT in West Aceh regency. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approach. Selection of informants in this study carried out by purposive sampling method is a technique of sampling data sources with certain considerations. The informants in this  study  were  Head  of  Program  and  Information  (KPPT),  Petitioner  of  License  (Public), Regional  Financial  Management  and  Wealth  Official  (Additional  Informant)  and  Satpol  PP (Additional Informant) with total of informant ie 7 people who made sample in this research . Based on the results of research indicate that the service procedure at KPPT when viewed from the aspect of simplicity, clarity and certainty of requirements as well as details of retribution fee (Tax),  legal  certainty,  responsibility,  completeness  of  facilities  and  infrastructure  and  ease  of access. Obstacles faced by the KPPT, among others, due to the large number of people who take care of the billboard permit and the society did not complete the requirements requested so that the  process  of  issuing  the  permit  to  establish  a  billboard  become  obstructed.  Strategy  of supervision on the implementation of advertisements is to follow up unlicensed billboards.
Keywords : Analicys, Installation Permit Mechanism Billboards, KPPT.

## 1. PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan dalam otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  didaerah,  diantaranya  adalah kebijakan  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  di  bidang  perizinan.  Seperti  dinyatakan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 47 bahwa  untuk  meningkatkan  dan  keterpaduan  palayanan  masyarakat  dibidang  perizinan  yang bersifat  lintas  sektor,  Gubernur,  Bupati,  atapun  Walikota  dapat  membentuk  unit  pelayanan terpadu (dengan sebutan Badan atau Kantor), yang merupakan gabungan unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan.
Sebagai implementasi dari  peraturan pemerintah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Mendagri  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan  Terpadu  di  Daerah,  dimana  pada  pasal  4  disebutkan  bahwa  Badan  atau  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan  administrasi  dibidang  perizinan  secara  terpadu  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
Perizinan ( verguning ) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah  dalam keadaan tertentu atau perbuatan hukum administrasi
Negara bersegi satu yang  mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan  oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mekanisme  perizinan  merupakan  sebuah  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  penjelasan seputar sistem mekanisme didalam perizinan (Adrian Sutedi, 2010, hal. 168).
Pemberian pelayanan prima oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar lagi, karena hal ini merupakan esensi bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan (Napitupulu, 2006 hal. 130). Penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit  dan  cendrung  betele-tele,  jika  mekanisme  yang  rumit  terus  berjalan,  otomatis  membuat masyarakat menjadi malas dan apatis dalam mengurus perizinan.Maka pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah-maslah tersebut.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pernah  menjamin  bahwa  pelayanan  pengurusan izin-izin usaha tidak akan sulit. Apabila ada oknum yang mempersulit dalam pengurusan izin-izin usaha tersebut, maka masyarakat boleh mengirim surat keluhan ke PO BOX 10000 (Goenawan, 2008 hal. 4).
Berdasarkan  hasil  studi International  Finance  Coorporation (IFC)  Bank  Dunia  pada tahun 2006, peringkat Indonesia menurun dari 131 pada tahun 2005 menjadi 135 pada tahun 2006, jika dibandingkan dengan negara lain di ASIA, untuk memulai pengurusan perizinan suatu usaha di berbagai instansi pusat dan daerah membutuhkan 12 prosedur yang harus dilalui dengan waktu dibutuhkan selama 97 hari, biaya yang diperlukan sebesar US$ 1.110. Perbandingan di negara lain seperti Malaysia 9 prosedur dan waktu dibutuhkan 30 hari serta biaya yang diperlukan sebesar US$ 997. Vietnam dengan 11 prosedur, waktu yang dibutuhkan 50 hari dan biaya yang diperlukan US$ 276.(http://www.perizinan. info/fom_index.php .com/29-12-2009/ 20.33 WIB).
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan kita, namun banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum (Khayatudin, 2012:h.103). Salah  satu  yang  membutuhkan  perizinan  yaitu  mendirikannya  papan  reklame.  DalamPeraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang membentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,  memperkenalkan,  menganjurkan,  mempomosikan  atau  untuk  menarik  perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum.
Jenis reklame dibedakan atas dua jenis yaitu reklame tetap terbatas dan reklame insidentil. Reklame  tetap  terbatas  merupakan  reklame  yang  mendapatkan  izin  tertulis  untuk menyelenggarakan reklame yang berlaku selama satu tahun, sedangkan reklame insidentil yaitu reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk menyelenggarakan reklame yang berlaku kurang dari satu tahun.
Reklame/iklan  dan  promosi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  dan sosial  masyarakat  modern.  Dewasa  ini  reklame/iklan  sudah  berkembang  menjadi  suatu  sistem komunikasi  yang  sangat  penting  tidak  saja  bagi  produsen  produk  dan  jasa  tetapi  juga  bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada  konsumen  menjadikan  kedua  bidang  tersebut  memegang  peran  sangat  penting  bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya (Masli Ali, 2005:hal.7).
Berbagai  bentuk  usaha,  mulai  dari  usaha  eceran,  hingga  perusahaan  multinasional mengandalkan reklame/iklan dan promosi untuk menjunjung pemasaran produk dan jasa mereka kepada  masyarakat.  Pada  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  pasar,  konsumen  semakin mengandalkan  reklame/iklan  dan  bentuk  promosi  lainnya  untuk  mendapatkan  informasi  yang akan mereka gunakan untuk  membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk dan jasa  atau  tidak.  Semakin  meningkat  pengeluaran  (belanja)  reklame/iklan  yang  dilakukan
perusahaan,  maka  semakin  meningkat  pula  kuantitas pemasaran dari  produk  dan jasa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa iklan/reklame dan promosi lainnya dalam memasarkan suatu produk cukup signifikan dalam mendukung pemasaran produk tersebut kepada masyarakat (Rusmanto, 2010:hal.7).
Reklame memiliki potensi yang cukup besar di kota Meulaboh sebagai penyumbang kas pemerintah daerah maupun sebagai dampak negatf yang ditimbulkan. Reklame digunakan karena memiliki  potensi  positif  untuk  menyampaikan  dan  menginformasikan  produk-produk  bagi pengguna  jalan.  Dengan  banyak  reklame  di  kota  Meulaboh  maka  berbanding  lurus  dengan ancaman  yang  timbul  di  kota  Meulaboh  maupun  kerusakan  keindahan  kota  Meulaboh  dengan banyak reklame. Banyaknya tiang-tiang raksasa yang dapat merugikan material maupun nyawa seseorang.Oleh  karena  itu  diperlukan  mekanisme  dalam  memberi  perizinan  untuk  mendirikan reklame.
Pengurusan  izin  telah  terdesentralisasi  kepada  Pemerintah  Daerah,  sehingga  hambatan dan persoalan akan dirasakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan  lain,  termasuk  setelah  surat  izin  terbit  yang  sering  dirasakan  oleh  masyarakat.  Ada berbagai  macam  bentuk  izin  yakni  pengurusan  mendirikan  tempat  hiburan,  izin  mendirikan Rumah Makan, izin produksi makanan dan minuman, izin membuka warnet dan wartel serta izin pemasangan iklan atau Reklame atau spanduk. (Sri, Pudyatmoko. 2009:hal. 58).
Seiring  dengan  kemajuan pembangunan  dan  perkembangan  dunia  bisnis  di Kabupaten Aceh  Barat  kondisi  reklame,  baliho,  maupun  spanduk-spanduk  iklan  khususnya  pemasangan spanduk  atau  baliho  untuk  Pemilihan  Pemimpin  Daerah  sedang  ramai  didirikan  di  jalan  raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan  dan  mempromosikan  hasil suatu  produk  atau  barangnya  kepada  masyarakat  luas, tetapi  dewasa  ini  keberadaan  papan-papan  reklame,  baliho,  maupun  spanduk-spanduk  iklan  di Kota Meulaboh semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga  sangat  mengganggu  kenyamanan  masyarakat  atau  pengguna  jalan.  Reklame  di  Kota Meulaboh yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap disetiap tanah dan bangunan ditepian jalan.Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka  hati.Berkembangnya  pembangunan  khusunya  papan  reklame,  baliho,  spanduk-spanduk iklan  tentu  saja  harus  ada  kendali  dari  pemerintah  daerah  salah  satunya  adalah  dengan menerbitkan  izin.Keluhan  pengguna  jalan  dalam  keindahan  jalan  sangat  dirasakan  sebagian masyarakat. Dari berbagai analisa yang muncul, dapat diketahui bahwa pengelolaan reklame di kota Meulaboh masih perlu dikaji kembali. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini.

## 2. METODE PENELITIAN
a. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  proses,  prinsip  dan  prosedur  yang  gunakan  untuk mendekati  masalah  dan  mencari  jawaban.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan  data  dalam  bentuk  laporan  dan uraian mengenai mekanisme izin pemasangan reklame di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Denzin dan Lincoln (2009 hal. 38), menyatakan menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan  penelitian  yang  menggunakan  latar  belakang  ilmiah,  dengan  maksud  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil akhir  dari  penelitian  kualitatif  diharapkan  mampu  menghasilkan  informasi-informasi  yang bermakna atau bahkan menghasilkan ilmu baru sebagai rekomendasi untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

## b. Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  bagaimana  mekanisme  izin  pemasangan  reklame  di  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, apakah sudah  sesuai  dengan  prosedur  atau  tidak  dan  apasaja  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak penyelenggara dalam memberikan izin pemasangan reklame.

## c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat lokasi atau lokasi penelitian yang di cirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi (Nasution, 2003: hal. 43).
Adapun  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  di  Kantor  Pelayanan    PerizinanTerpadu (KPPT)  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  di  pilihnya  lokasi  Tempat  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (KPPT)  karena  kantor  tersebutlah  yang  mengeluarkan  izin mendirikan reklame khususnya tentang mekanisme perizinan reklame di Kabupaten Aceh Barat.

## d. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##  Sumber data
Menurut Sudrajat, (2005:h.115) sumber data adalahsubjekdaripenelitian yang dimaksud. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah
Data Primer yaitu data yang diperolehlangsungdariobyek yang akanditeliti (responden). Pengumpulan  data  primer  denganmenggunakan  instrument  penelitian,  yaituwawancara atau interview guied (Bagong Suyanto dan Satinah, 2008:h.55). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian wawancara dan  observasi.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan pengurusan KPPT (Kantor PelayananPerizinanTerpadu). Sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  didapat  dari  studi kepustakaan,  dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis (Bungin. 2008:h.122).

##  Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan beberapa  tehnik  pengumpulan  data  yaitu  melalui,  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview) , dokumentasi  dan  observasi  (pengamanan).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematik yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesuai atau berulangkali (Sukandarrumidi, 2002:h.35). Dalam observasi melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi (disebut sebagai observer ), dan objek yang di observasi (disebut sebagai observee ).
Wawancara Menurut  Soehartono,  (2008:h.67)  wawancara  adalah  pengumpulan  data dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  oleh  pewancara  (pengumpulan  data)  kepada responden,  dan  jawaban-jawaban  responden  dicatat  atau  direkam  dengan  alat  perekam  ( tape recorder ). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telepon.
Dokumentasi Menurut  Soehartono,  (2008:h.70)  studi  dokumentasi  merupakan  teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi
dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.
Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus ( case record ) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu di ingat bahwa dokumen-dokumen  ini  di  tulis  tidak  untuk  tujuan  penelitian  sehingga  penggunaannya memerlukan kecermatan penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis seperti Undang-undang, perkapdan lain-lain dan dokumen foto-foto kegiatan penelitian.

## e. Informan Penelitian
Informan merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan  untuk  memperoleh  keterangan  mengenai  objek  penelitian  dengan  cara  mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian (Mardalis, 2003 hal. 56).
Dalam melakukan teknik pengambilan informan penulis menggunakan metode purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  atau  situasi  sosial  yang  diteliti  (Sugiyono,  2013,  hal. 218-219).
Maksudnya  penelitian  menentukan  sendiri  informan  yang  akan  diambil  karena  ada pertimbangan  tertentu. Jadi  informan  yang  diambil  tidak  secara acak,  tetapi  ditentukan  sendiri oleh peneliti yaitu mereka yang dianggap mengerti dan memahami masalah yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Informan Penelitian No Informan (Sampel) Jumlah  Informan 1. Kasie Program dan Informasi (KPPT) 1 2. Pemohon Izin (Masyarakat) 4 3. Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan Daerah (Informan Tambahan) 1 4. Satpol PP (Informan Tambahan) 1 Total Informan 7
Sumber: Data Primer yang diolah 2016
Berdasarkan  tabel  3.1  diatas  bahwa  informan  terdiri  Penelitian  ini  terdiri  dari    Kasi Program  dan  informasi(KPPT),  Pemohon  Izin  (Masyarakat),  Kabid  Pendapatan  Daerah (DPKKD) dalam Pemungutan Pajak Reklamedan Satpol PP dalam penertiban reklame yang telah habis  masa  waktu  perizinannya  atau  yang  tidak  memiliki  izin  (reklame  liar)  dengan  total keseluruhan informan yaitu 7 orang yang di jadikan sampel dalam penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN
a. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
KPPT Kabupaten Aceh Barat dibentuk pertama  kali dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12    Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja    Kantor    Perizinan  Terpadu  Satu Pintu,  dan  mulai  operasionalnya  pada  tanggal  01  Nopember  2007,  kemudian    Istilah  KPTSP diubah  menjadi  KPPT  melalui  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  No.  4  Tahun  2013
tentang  Perubahan  Atas    Qanun  Kabupaten.  Aceh  Barat  No.  11  Tahun  2012  tentang  Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.

## b. Deskripsi Profil Informan Penelitian
Berdasarkan hasil observasi dilapangan maka total keseluruhan informan yaitu 10 orang, dimana  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  Kasie  Program  dan  informasi  KPPT,  Kabid Pendapatan Daerah (DPKKD), Satpol PP dan Pemohon Izin (Masyarakat) Kabupaten Aceh Barat. Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  subyek  penelitian  yang  telah  dijadikan  sampel  yang dianggap mewakili populasi. Popolasi yang di jadikan sampel dari penelitian ini yaitu satu orang Kasie Program dan informasi KPPT,  satu orang Kabid Pendapatan Daerah, satu orang Satpol PP, tujuh orang Pemohon Izin (Masyarakat).

## c. Hasil Penelitian
Data  yang  akan  penulis  sajikan  mengenai  izin  pemasangan  reklame  dan  pelayanan perizinan terpadu (KPPT) adalah data primer dan data sekunder. Kemudian akan penulis analisis dan interpretasikan secara deskriptif kualitatif. Adapun data yang akan disajikan dalam penulisan ini yaitu penyajian data hasil wawancara dari informan kunci (key informan) yaitu Kasi Program dan  informasi  KPPT,  Kabid  Pendapatan  Daerah  (DPKKD),  masyarakat  yang  mengurus  izin mendirikan  reklame  sebanyak  empat  orang,  serta  informan  tambahan  yaitu  satpol  pp  yang bertugas  mengontrol  atau  mengendalikan  apabila  ada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  izin dalam  mendirikan  papan  reklame.  Dan  berikut  hasil  wawancara  yang  penulis  sajikan  dalam bentuk  uraian-uraian  dan  penjelasan-penjelasan  sesuai  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh informan yang bersangkutan.
d. Hasil Wawancara dengan Kasie Program dan informasi KPPT
 Kesederhanaan
Untuk mengetahui apakah prosedur pelayanan tidak berbelit-belit dan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan lancar maka pertama sekali penulis melakukan wawancara dengan Kasi  Program  dan  informasi  KPPT  tentang  mekanisme  izin  pemasangan  reklame  di  kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Aceh Barat.
Hasil penelitian mengenai mekanisme izin pemasangan reklam di Kabupaten Aceh Barat. Berikut hasil wawancaranya dengan Kasi Program dan informasi KPPT Kabupaten Aceh Barat Bapak Teuku Armia, SH beserta dengan pertanyaannya:
Bagaimanakah  prosedur  atau  mekanisem  pengurusan  izin  pemasangan  reklame  yang selama ini diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kepada masyarakat (Pemohon Izin)?
“Prosedur dalam pengurusan izin pemasangan reklame sama halnya  dengan permohonan izin mendirikan usaha lainnya. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Formulir permohonan itu berupa formulir permohonan mendiririkan reklame yang sudah disiapkan oleh petugas kami. Lalu apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh si pemohon seperti pembayaran pajak reklame dari kantor DPKKD, maka penerbitan izin dapat selesai dalam waktu 5 hari.”
Apakah  dengan  adanya  prosedur  tersebut,  pemberian  Izin  Pendirian  reklame  menjadi lebih mudah, cepat, dan lancar?
“Ya,  tentu  saja.  Sebelumnya  pengurusan  izin  Reklame  ataupun  izin  lainnya  di  bawah naungan  Dinas  Kantor  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu,  Namun  sejak  keluarnya  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Istilah KPTSP  diubah menjadi KPPT. Kemudian  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Qanun Kabupaten. Aceh Barat No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  Qanun Kabupaten. Aceh Barat No. 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk mempermudah proses perizinan melalui satu pintu dengan menyederhanakan prosedur perizinan tersebut sehingga proses perizinan tidak berbelit- belit.

##  Kejelasan dan Kepastian
Untuk  mengetahui  kejelasan  dan  kepastian  pelayanan  Izin  mendirikan  Reklame  yang menyangkut persyaratan pengurusan izin, rincian biaya/tarif pelayanan serta tata cara pelayanan, maka peneliti bertanya kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
- Apa-apa  saja  persyaratan  teknis  dan  administrasi  dalam  pengurusan  Izin  Pemasangan Reklame?
“Pertama-tama mengisi formulir permohonan izin reklame yang telah di sediakan oleh petugas kami dengan persyaratan antara lain fotocopy KTP pemohon izin, fotocopy bukti pajak  reklame,  izin  pemilik  tanah  dalam  mendirikan  reklame,  foto  merk  reklame berwarna dengan ukuran foto 5R dan map folio sebanyak 1 buah.
- Berapa biaya yang dikenakan untuk mengurus izin mendirikan reklame?
“Untuk biaya mengurus izin mendirikan reklame kami tidak memungutnya kami hanya mengeluarkan  surat  izin  apabila  persyaratan-persyaratan  sudah  dilengkapi  oleh  si pembohon, untuk masalah biaya mendirikan reklame biasanya hanya di kenakan biaya pajak itupun tergantung besar kecilnya ataupun banyaknya reklame yang akan di pasang apabila tanda bukti pembayaran pajak di kator DPKKD sudah ada dan persyaratan yang lain sudah lengkap maka kami akan mengeluarkan surat izinya dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja.

##  Kepastian Waktu
Untuk mengetahui apakah pemrosesan permohonan izin dapat diselesaikan dalam kurun waktu  yang  telah  ditentukan,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  Bapak  Teuku  Armia,  SH dengan pertanyaan:
- Berapa hari lamanya pengurusan Izin Pemasangan Reklame?
“Apabila si pemohon telah melengkapi segala persyaratan dalam pengurusan pendirian izin reklame tersebut dan fotocopy bukti pajak reklame maka pengurusan penerbitan izin pendirian  reklame  dapat  selesai  dalam  waktu  5  hari.  Namun  karena  banyaknya masyarakat  yang  mengurus  izin  mengakibatkan  pekerjaan  kita  semakin  bertambah sehingga bisa saja memakan waktu lebih dari lima hari.
- Apakah kepastian waktu penyelesaian pelayanan telah diinformasikan dengan jelas? “Ya  tentu  saja  pada  saat  si  pemohon  ingin  mengurus  permohonan  izin  mendirikan reklame tersebut kita telah sampaikan bahwa pengurusan izin mendirikan reklame dapat selesai  dalam  waktu  5  hari  jika  semua  persyaratan  telah  dilengkapi  dan  tidak  ada kendalaapapun.  Namun  jika  memang  tidak  bisa  selesai  dalam  waktu  yang  telah ditentukan  maka  kita  beritahukan  juga  kepada  si  pemohon  supaya  tidak  terjadi kesalahpahaman.”

##  Kepastian Hukum
Untuk  mengetahui  apakah  persyaratan,  pemrosesan,  dalam  pembiayaan  telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dan  apakah  dokumen  perizinan  tersebut  telah memberikan  jaminan  legalitas  usaha  dan  rasa  aman  bagi  pemegangnya,  peneliti  melakukan wawancara kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
Apakah  persyaratan  maupun  pemrosesan  dalam  pengurusan  izin  mendirikan  reklame telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
“Ya  tentu  saja  bahwa  segala  persyaratan  maupun  pemrosesan  dalam    sesuai  dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pajak reklame”.
Apakah pemberian Izin Pemasangan Reklame disertai dengan dokumen perizinan/tanda bukti  yang  sah  secara  hukum  dan  apakah  dokumen  perizinan/tanda  bukti  tersebut  telah memberikan jaminan legalitas bagi si pemohon Izin Pemasangan Reklame?
“Ya, karena dokumen perizinan/tanda bukti yang sah secara hukum sangat penting sekali karena  dengan  adanya  dokumen  perizinan/tanda  bukti  tersebut  tentu  saja  telah memberikan jaminan legalitas terhadap si pemohon dan dengan tanda bukti resmi tersbut juga  sebagai  bukti  dalam  pengurusan  reklame  yang  dapat  digunakan  oleh  si  pemohon untuk  ditunjukkan  kepada  petugas  sewaktu-waktu  jika  diperlukan  karena  dokumen perizinan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sehingga reklame yang di didirikan oleh  si  pemohon  tidak  di  copot  oleh  satpol  PP  secara  paksa  sebelum  masa  waktu berlakunya telah habis.”

##  Tanggung Jawab
Untuk mengetahui siapakah petugas/unit kerja pelayanan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan, maupun yang bertanggung jawab memberikan  rekomendasi  apakah  izin  yang  dimohon  dapat  disetujui  atau  tidak  maka  peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Teuku Armia, SH dengan pertanyaan:
- Sejuh ini apakah ada masyarakat yang mengajukan keluhan/komplain dalam mengurus izin mendirikan reklame?
“Memang ada masyarakat yang mengeluh,misalnya tentang pengurusan izin mendirikan reklame yang  memakan waktu lebih dari 5 hari. Namun biasanya lamanya pengurusan izin  mendirikan  reklame  tersebut  diakibatkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dari masyarakat  tentang  persyaratan  pengurusan  izin  mendirikan  reklame,  dan  karena banyaknya masyarakat yang mengurus izin apalagi kita tidak hanya menerbitkan izin bagi mendirikan reklame saja tetapi juga izin-izin lain sehingga para pemohon harus bersabar karena jika memang sesuai dengan waktunya maka izin tersebut pasti akan diterbitkan.”
- Siapa  pihak/unit  kerja  yang  bertanggung  jawab  jika  ada  pemohon  Izin  Pemasangan Reklame  yang  mengajukan  komplain/keluhan  dan  bagaimana  penyelesaian  terhadap komplain/keluhan tersebut?
“Petugas/unit  kerja  yang  secara  khusus  bertanggung  jawab  itu  tidak  ada,  si  pemohon cukup  datang  ke  instansi  terkait  (Dinas  Pekerjaan  Umum  ataupun  Kantor  KPPT  pada
bagian kasi pengaduan).
- Bagaimana penyelesaian terhadap keluhan/komplain tesebut?
“Misalnya jika ada si pemohon yang  mengeluh penyelesaian pengurusan izin reklame terlalu  lama,  kita  cari  tahu  apa  penyebabnya.  Kita  mencari  solusi  yang  terbaik  dan memberikan  saran-saran  maupun  petunjuk  kepada  si  pemohon  agar  mendapatkan informasi  mengenai  prosedur/tata  cara  maupun  persyaratan  dalam  pengurusan mendirikan izin reklame.”
- Sumber media/informasi apa yang bisa dicapai masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan Izin Pemasangan Reklame?
“Sumber  informasi  yang  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  dapat  melalui  website kppt.acehbaratkab.go.id/, sambungan telepon maupun fax atau mendatangi kantor KPPT ke bagian informasi dan pendaftaran.
- Apa tindakan yang dilakukan terhadap pemasangan reklame yang belum mendapat izin dan siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut dengan perizinan?
“Setiap  pemasangan  reklame  harus  terlebih  dahulu  mendapat  izin  tertulis  dari  pihak KPPT  apabila ada pihak masyarakat yang mendirikan reklame tidak memiliki izin maka kami  pihak  KPPT  akan  menyurati  pimpinan  satpol  PP  agar  mencopot  secara  paksa reklame yang tidak memiliki izin tersebut. Pihak yang terkait dalam penyelenggaraan izin tentunya  pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum,  pihak  KPPT,  DPKKD  dan  satpol  PP  yang bertugas mengawasi reklame yang tidak memiliki izin”.
- Apakah  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  KPPT  dalam  memberikan pelayanan pengurusan izin reklame maupun izin lainnya?
“Sejauh  ini  kendala  yang  dihadapi  yaitu  waktu  penyelesaian  pengurusan  izin  reklame kadangkala tidak selesai tepat waktu karena banyaknya masyarakat yang mengurus izin, tidak hanya izin reklame  dan saja yang harus kita proses namun juga izin-izin lain seperti izin mendirikan usaha, IMB dan izin lainnya sehingga harus kita proses satu per satu dan kendala  yang  ada  juga  berasal  dari  masyarakat  misalnya  ada  persyaratan  yang  kurang lengkap,  sehingga  memakan  waktu  lebih  lama  untuk  menerbitkan  izin  mendirikan reklame. Oleh karena itu kita memandang perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin namun hal ini belum dapat kita lakukan”.

## e. Hasil Wawancara dengan Kabid Pendapatan Daerah (DPKKD)
Kemudian  sebagai  informasi  tambahan  maka  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Kabid  Pendapatan  Daerah  (DPKKD)  tentang  Pembayaran  Pajak  dalam  Pemasangan  Reklame yaitu Bapak Muhdarsyah dengan pertanyaan:
- Bagaimana  mekanisme  pembayaran  pajak  pemasangan  reklame  apakah  sudah  telah diinformasikan secara jelas kepada masyarakat?
“Ya,  pembayaran  pajak  pemasangan  reklame  sudah  telah  diinformasikan  secara  jelas kepada  masyarakat  atau  si  pemohon.  Didalam  pengurusan  pajak  reklame  si  pemohon akan  mendapatkan  arahan,  penjelasan  dan  juga  perkiraan  biaya  Pajak  Reklame  atau
Billboardnya dari staf kami, kemudian si pemohon akan diberikan Tabel Nilai Jual Objek Pajak  Reklame  (NJOPR).    Dalam  Tabel  NJOPR  inilah  maka  si  pemohon  mengetahui semua  gambaran  skala  penilaian  jenis  reklame,  NSPR  dalam  ukuran/hari  dan  lokasi penempatan reklamenya.
- Apakah selama ini pihak DPKKD memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur pelayanan pembayaran pajak dalam mendirikan papan reklame?
“Ya,  sebagai  lembaga  pelayanan  masyarakat  yang  setiap  hari  berhungan  dengan masyarakat  tentu  harusnya  banyak  menyediakan  informasi  tentang  pelayanan  kedapa masyarakat  terutama  tentang  alur  pelayanan  pembayaran  pajak  dalam  mendirikan reklame.  Informasi  tersebut  kami  sampaikan  melalui  selembaran  yang  kami  bagikan keseluruh masyarakat dan poster yang kami tempelkan di dinding ruang pelayanan, selain itu  masyarakat  juga  dapat  mengakses website kami  dpkkd.acehbaratkab.go.id,  guna mendapatkan  informasi    tentang  bagaimana  mekanisme  alur  pembayaran  pajak mendirikan reklame.
- Kapan biaya/tarif pengurusan pajak pemasangan reklame dibayarkan oleh si pemohon?
“Pembayaran  retribusi  dilakukan  selambat-lambatnya  15  hari  kerja  setelah  surat pemberitahuan diterima oleh si pemohonatau sebelum pemasangan reklame”.
- Apakah  tarif  pembayaran  pajak  reklame  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku?
”Ya tentu saja karena dasar atau petunjuk dalam menentukan tarif/biaya pengurusan pajak reklame tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame”.
- Siapakah unit kerja yang bertanggung jawab menerima biaya/tarif pajak reklame dalam pengurusan izin mendirikan reklame reklame?
“Yang bertanggung jawab menerima biaya/tarif  pajak dalam pengurusan Izin reklame tersebut yaitu unit pengelola keuangan DPKKD”.
- Apakah  setiap  pungutan  tarif  pajak  reklame  yang  ditarik  ditandai  dengan  tanda  bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan?
“Ya, tentu saja setiap pungutan yang ditarik ditandai dengan tanda bukti resmi sebagai bukti dalam pengurusan izin mendirikan reklame tersebut dan dapat digunakan oleh si pemohon untuk ditunjukkan kepada petugas sewaktu-waktu jika diperlukan.”
- Apa sanksi dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah apabila ada masyarakat yang tidak membayar pajak dari pemasangan Reklame?
“Jika  dalam  waktu  30  hari  itu  tidak  juga  dilunasi  maka  akan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  denda  sebesar  2  persen  dari  pajak  yang  akan  dibayarkan  oleh  si pemohon dalam pemasangan reklame”.
- Sumber media/informasi apa yang bisa dicapai masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran pajak pemasangan reklame?
“Sumber  informasi  yang  bisa  digunakan  oleh  masyarakat  dapat  melalui website kami dpkkd.acehbaratkab.go.id sambungan telepon atau mendatangi kantor DPPKD ke bagian kasi pajak daerah.

## f. Hasil Wawancara Dengan Satpol PP
Kemudian sebagai informan tambahan peneliti juga melakukan wawancara kepada Danru Satpol  PP  Bapak  Is.  Fahanyang  bertugas  mengendalikan  reklame  yang  tidak  mempunyai  izin ataupun yang sudah jatuh tempo pemasangannya dengan pertanyaan sebagai berikut:
- Apa peran satpol pp dalam dalam mekanisme perizinan mendirikan papan reklame?
“Peran kami hanyalah menertibkan reklame yang tidak mempunyai izin atau reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan, itupun harus ada surat perintah terlebih dahulu dari pihak kppt baru kami bertindak untuk mencopot papan reklame tersebut.”
- Bagaimana pihak satpol pp dalam mengendalikan papan reklame yang tidak mempuyai izin yang terpasang sepanjang jalan?
“Seperti yang kami katakan tadi kami harus mendapatkan surat perintah terlebih dahulu dari  pihak  kppt  baru  kami  melakukan  survei  ke  lapangan  dan  mencopot  reklame  yang tidak  mempunyai  izin  untuk  diamankan  ke  kantor  sebagai  barang  bukti,  apabila pemiliknya datang untuk mengambil papan reklame tersebut mereka harus menunjukan bukti fisik yang resmi dalam izin mendirikan reklame.”
- Apa sanksi yang diberikan bagi pemilik papan reklame yang tidak mempunyai izin?
“Kalau  sanksi  bagi  pelanggar  tidak  ada,  namun  mereka  harus  melengkapi  dokumen- dokumen resmi serta persyaratan administrasi dalam mendirikan papan reklame seperti pembayaran pajak dalam mendirikan papan reklame serta dokumen-dokumen izin  yang di keluarkan dari pihak kppt.”

## g. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat
Kemudian  sebagai  informan  tambahan  peneliti  juga  melakukan  wawancara  kepada masyarakat  yang  telah  mengurus  izin  mendirikan  reklame    sebanyak  empat  orang  dengan pertanyaan serta hasil wawancaranya sebagai berikut:
- Apakah anda telah memahami bagaimana prosedur pengurusan izin dalam  mendirikan papan reklame?
“Ya,  ketika  hendak  mengurus  perizinan  mendirikan  reklame  saya  cukup  memahami bagaimana prosedurnya karena pihak KPPT sendiri telah menjelaskan kepada saya tata cara dalam pengurusanperizinan mendirikan reklameapalagi tidak hanya sekali ini saja saya  mengurus  izin,  sebelumnya  saya  juga  pernah  mengurus  izin  untuk  mendirikan reklame (Wawancara  Ibrahim, hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 08.40 WIB di KPPT).”
Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya melalui petikan wawancara berikut:
“Sebelum saya datang ke kantor kppt saya memang tidak tahu bagaimana prosedur dalam mengurus  mendirikan  reklame.  Setelah  saya  datang  kesana  dan  mendengar  penjelasan
dari  petugas  yang  bersangkutan  baru  saya  paham.(Wawancara    Azhar,  hari  Rabu,  03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”
Pendapat  serupa  juga  disampaikan  oleh  informan  lainnya  yang  selama  ini  menerima pelayaan dari kantor kppt berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Mula-mula saya tidak paham bagaimana cara mengurus izin mendirikan reklame. Jadi ketika  saya  ingin  mengurus  izin  maka  barulah  petugas  bersangkutan  menjelaskan bagaimana  prosedur  dalam  mengurus  izin  mendirikan  reklame  (Wawancara  Adi,  hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”
Sama halnya dengan pendapat informan lainnya berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Mulanya  saya  memang  tidak  mengerti  bagaimana  prosedur  dalam  mengurus  izin mendirikan reklame sebelum diberitahukan oleh petugas setempat. Setelah diberitahukan barulah  saya  mengerti.  Sebelumnya  saya  tidak  tahu  sama  sekali    (Wawancara    Budi Ramadhan, hari Rabu, 03 Januari 2017, pukul 09.00 WIB di KPPT).”

## 4. PENUTUP
Bedasarkan hasil penelitian, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaaten Aceh Barat dapat di simpulkan sebagai berikut:

## a. Prosedur pelayanan pada KPPT.
Prosedur Pelayanan KPPT bila dilihat dari segi kesedarhanaan, sudah dapat dikatakan efektif, karena prosuder pelayanan tidak berbelit-belit sesuai dengan tujuan pelayanan terpadu satu pintu. Si pemohon cukup melengkapi formulir permohonan izin mendirikan reklame dengan melengkapi  persyaratan  yang  ada  kemudian  selebihnya  akan  diproses  oleh  pihak  KPPT. Selain dilihat dari segi kesederhanaan, prosedur pelayanan juga di lihat dari segi kejelasan dan kepastian persyaratan maupun rincian biaya retribusi (Pajak), kepastian hukum, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana serta kemudahan akses. Namun bila dilihat dari segi waktu belum dapat dikatakan efektif karena penyelesaian izin mendirikan reklame tersebut memakan waktu lebih dari 6 hari kerja atau tidak sesuai dengan waktu yang talah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyederhanaan prosedur maka akan mewujudkan suatu sistem pelayanan yang praktis dan cepat sehingga kualitas pelayanan akan meningkat dan masyarakat puas dengan pelayanan yang didapatkan.

## b. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh pihak KPPT
Kendala- kendala yang dihadapi oleh pihak KPPT antara lain akibat banyaknya masyarakat yang  mengurus  izin  mendirikan  reklame  mengakibatkan  penyelesaian  izin  mendirikan reklame tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang juga dihadapi  oleh  pihak  KPPT  yaitu  apabila  masyarakat  yang  hendak  mengurus  izin  tidak melengkapi  persyaratan  yang  diminta  sehingga  proses  penerbitan  izin  mendikan  reklame menjadi terhambat dalam pemasangan reklame.
c. Strategi Pengawasan KPPT.
Strategi  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  reklame  yaitu  dengan  menindak  lanjuti reklame yang tidak mempunyai izin atau reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan untuk di  copot  dan  diamankan  kekantor  sebagai  barang  bukti,  apabila  pemiliknya  datang  untuk mengambil papan reklame tersebut mereka harus menunjukan bukti fisik yang resmi dalam izin mendirikan reklame.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Sinar Grafika, Jakarta.
Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Denzin  K.  Norman  dan  Lincoln  S.  Yvonna.  2009. Hand  Book  Of  Qualitative  Research .  New Delhi: Sage Publications.
Dounloud,  Minggu  22  Oktober  2017  http://www.perizinan.info/fom_index.php  .com/29-12- 2009/ 20.33 WIB.
Goenawan, Kian. 2008. Izin Beres Bisnis Sukses . Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
Khayatudin, 2012, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan , Uniska Press, Kediri.
Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Masli Ali, 2005, Reka Reklame, Galangpress, Jakarta.
Napitupulu, Paimin.2006. Pelayanan Publik dan Customer Statisfiction . Bandung: Alumni.
Nasution. 2003. Metode Research , Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Rusmanto  Gunawan,  2010. Promosi  Melalui Media Iklan  Televisi  dan  Efektivitasnya ,  Rajawali Press.
Soehartono,2008. Metode Penelitian Deskriptif . Yogyakarta: Mandiri Prima.
Sri. Pudyatmoko, Y. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan , Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sudrajat, 2005, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta.
Sukandarrumidi. 2002 . Metode Penelitian untuk Pemula .Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta

## Peraturan dan Undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Perizinian
Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Implementasi Pajak Reklame.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Pajak Reklame.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12  Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat .
Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  Qanun Kabupaten. Aceh   Barat No. 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.

## REVIEW OF JURIDIS POLLUTING GOOD NAME THROUGH INTERNET MEDIA

## Nila Trisna
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
nilatrisna76@gmail.com

## Abstrak
Information  technology  plays  an  important  role,  both  in  the  present  and  in  the  future.  In  the current  era  of  globalization,  the  highly  developed  technology  is  internet  technology.  The development of the internet in Indonesia is very rapidly. However, these developments turned out to also have a negative impact. One of the misuse of the internet is the libel that someone does against the other party Things or circumstances communicated or published through the internet can be said to be defamatory or defamatory if things or circumstances that are not true for the victim,  whether  it  is  damaging  the  reputation  or  that  bring  material  losses  for  the  victims. Publication or communication about the other person may be defamatory or defamatory, whether done with explicit words or writings or with a hidden form but containing connotations damage the  reputation  of  a  person  or  a  Company.  The  Government  of  Indonesia  has  established  and enacted legal rules governing Information and Electronic Transactions in a form of legislation, namely Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, as a form of providing legal protection for victims in criminal defamation. This study aims to examine and know about the form of criminal defamation through the internet media viewed from the perspective of law and  to  know  the  regulatory  system  against  criminal  defamation  through  the  internet  media  in terms  of  legal  aspects. This  study  uses the  normative  juridical  method,  which  is  the  approach done  by  examining  the  legislation  relevant  to  the  problem  under  study  or  looking  from  the normative legal aspects. Technique of data collection is done by Research of Library (Library Research), that is by studying book and literature relevant with writing.
Keywords : juridical review, defamation, internet media.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti  bahwa  Indonesia  menjunjung  tinggi  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Hukum  tersebut  harus  ditegakkan  demi  terciptanya  tujuan  dan  cita-cita bangsa  Indonesia  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk  mencapai tujuan  dan  cita-cita bangsa, teknologi  informasi  memegang  peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa  keuntungan  dan  kepentingan  yang  besar  bagi  negara.  Di  era  globalisasi  saat  ini
teknologi  yang  sangat  berkembang  adalah  teknologi  internet.  Pengembangan  dan  penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan,  perdagangan,  pemerintahan  dan  komunikasi,  itu  merupakan  hal  yang  wajar. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material,  dan  perangkat  lunak.  Perpaduan  teknologi  komunikasi  dan  komputer  melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.
Perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi  dengan  manusia  lainnya,  yang  terus  menjalar  kebagian  lain  dari  sisi  kehidupan manusia,  sehingga  muncul  adanya  norma  baru,  nilai-nilai  baru,  dan  sebagainya.    Saat  ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media  sosial.  Media  sosial  itu  sendiri  adalah  sebuah  media  online  yang  digunakan  untuk berpartisipasi dan berkonstribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.
Perkembangan  internet  di  Indonesia  memang  seperti  tidak  terduga  sebelumnya. Beberapa  tahun  yang  lalu,  internet  hanya  dikenal  oleh  sebagian  kecil  orang  yang  mempunyai minat  di  bidang  komputer.  Namun,  dalam  tahuntahun  terakhir  ini  penggunaan  jasa  internet meningkat  secara  sangat  pesat,  meski  ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kebanyakan penggunaan intenet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.   Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga  merupakan  cara  beraktifitas  dalam  bidang  apapun.  Sejak  diakuinya  pernyataan  bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum.
Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  Warga Negara, telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang  dapat  mengakibatkan  rasa  harga  diri  atau  martabat  orang  itu  dicemarkan, dipermalukan  atau  direndahkan seseorang  terhadap  pihak  lain.  Hal  atau  keadaan  yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran  nama  baik  bila  hal  atau  keadaan  itu  adalah  tidak  benar  bagi  pihak  yang  menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama  baik  atau  penghinaan,  baik  dilakukan  dengan kata-kata  atau  tulisan  yang  terangterangan maupun  dengan  bentuk  yang  tersembunyi  namun  mengandung  konotasi  merusak  reputasi seseorang atau suatu badan.
Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan  cara  ”  menuduh  seseorang  telah  melakukan  yang  tertentu  ”,  dengan  maksud  tuduhan tersebut  akan  tersiar  (diketahui  orang  banyak).  Perbuatan  yang  dituduhkan  tidak  perlu  suatu perbuatan  yang  boleh  dihukum  seperti  mencuri,  menggelapkan,  berzinah  dan  sebagainya. Perbuatan  tersebut  cukup  perbuatan  biasa,  yang  sudah  tentu  merupakan  perbuatan  yang memalukan,  misalnya  menuduh  bahwa  seseorang  telah  berselingkuh.  Dalam  hal  ini  bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila
diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP dipandang sebagai penghinaan atau penistaan  terhadap  seseorang.  Penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara  menuduh seseorang  telah  melakukan  perbuatan  yang  tertentu  dengan  maksud  tuduhan  itu  akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  Pasal  27  ayat  (3)  penccemaran  nama  baik  di  lakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransimisikan dan  atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  elektronik”  terlalu  umum,  sehingga  tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti  atau  melihat  dari  aspek  hukum  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan    dengan Penelitian Kepustakan (Library Research) , yaitu dengan mempelajari buku dan literature yang relevan dengan penulisan.Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:
- Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
- Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

## A . Pengertian tentang tindak pidana
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ Strafbaar feit”. Istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan “ Strafbaar feit”. Oleh karena itu, para ahli hukum  berusaha  untuk  memberikan  arti  dan  isi  dari  istilah  itu  (Adami  Chazawi,  2002:67). Menurut Simons dalam bukunya Moeljatno, “ Strafbaar  feit adalah  kelakuan  ( handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukumyang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. (Moeljatno, 1993:56).
Sedangkan  Van  Hamel  dalam  bukunya  Moeljatno  berpendapat  “ Strafbaar  feit adalah kelakuan  orang  ( menselijke  gedraging )  yang  dirumuskan  dalam  wet  yang  bersifat  melawan hukum,  yang  patut  dipidana  ( strafwaarding) dan  dilakukan  dengan  kesalahan”  (Moeljatno, 1993:56). Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan:
Strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum  pidana  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang  bersifat  memaksa  yang  terdapat  di dalamnya”.
Pompe  dalam  bukunya  Lamintang  menyebutkan  bahwa: Strafbaar  feit secara  teoritis
dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan  umum  (Lamintang,  1997:  181-182).  Dari  pengertian  tindak  pidana  di  atas, Lamintang menjabarkan dua unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut (Lamintang, 1997: 193-194):
Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subyektif antara lain:
1)  kesengajaan atau ketidak sengajaan ( dolus atau culpa) ; 2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging ; 3) macam-macam  maksud  atau oogmerk seperti  yang  terdapat  misalnya  di  dalam  kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5) perasaan takut  atau vress seperti  antara lain  yang  terdapat  di  dalam  rumusan  tindak  pidana menurut Pasal 308 KUHP;
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  unsur-unsur  obyektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antara lain:
1) sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2) kualitas dari si pelaku;
3) kausalitas, yaitu hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## B. Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain (Adami Chazawi, 2002: 117- 133):
1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak  ada  yang  diancam  dengan  pidana  penjara,  tetapi  berupa  pidana  kurungan  dan  denda. Sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.
2) Menurut  cara  merumuskannya,  dibedakan  antara  tindak  pidana  formil  dan  tindak  pidana materiil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan  arti  bahwa  inti  larangan  yang  dirumuskan  itu  adalah  melakukan  suatu  perbuatan tertentu.  Perumusan  tindak  pidana  formil  tidak  memperhatikan  dan  atau  tidak  memerlukan timbulnya  suatu  akibat  tertentu  dari  perbuatan  sebagai  syarat  penyelesaian  tindak  pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3) Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja ( doleus delicten ) dan tindak pidana kealpaan ( culpose delicten ).
Tindak  pidana  sengaja  yaitu  tindak  pidana  yang  dalam  rumusannya  dilakukan  dengan kesengajaan  atau  mengandung  unsur  kesengajaan.  Sedangkan  tindak  pidana  kealpaan  adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.
4) Menurut  macam  perbuatannya,  dibedakan  antara  tindak  pidana  aktif/positif  ( delicta cimmissionis ) dan tindak pidana pasif/negative ( delic omissionis ).
Tindak  pidana  aktif  adalah  tindak  pidana  yang  perbuatannya  berupa  perbuatan  aktif (positif).  Perbuatana  aktif  adalah  perbuatan  yang  untuk  mewujudkannya  disyaratkan  adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Berbeda  dengan  tindak  pidana  pasif,  dalam  tindak  pidana  pasif,  ada  suatu  kondisi  dan  atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini dia telah melakukan tindak pidana pasif.
5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama.
Tindak  pidana  terjadi  seketika  maksudnya  adalah  tindak  pidana  yag  dirumuskan  sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya: pencurian, jika perbuatan  mengambilnya  selesai,  maka  tindak  pidana  itu  menjadi  selesai  secara  sempurna. Sebaliknya  ada  tindak  pidana  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa,  sehungga  terjadinya  tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan terhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.
6) Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hokum pidana materiil (Buku II dan Buku III  KUHP).  Sedangkan  tindak  pidana  khusus  adalah semua  tindak  pidana  yang  terdapat  diluar kodifikasi tersebut.
7) Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana communia dan tindak pidana propria .
Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan  oleh  orang  yang  berkualitas  tetentu  saja,  misalnya  prgawai  negeri  (pada  kejahatan jabatan).
8) Menurut  perlu  tidaknya  pengaduan  dalam  hal  penuntutan,  dibedakan  antara  tindak  pidana biasa dan tindak pidana aduan.
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana  aduan  adalah  tindak  pidana  yang  untuk  didapatnya  dilakukan  penuntutan  pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal- hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
9) Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
Tindak  pidana  dalam  bentuk  pokok  dirumuskan  secara  lengkap,  artinya  semua  unsur- unsurnya  dicantumkan  dalam  rumusan,  misalnya:  pencurian  (Pasal  362  KUHP);  pembunuhan (Pasal 338 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan secara lengkap unsur- unsurnya  maka  pada  rumusan  bentuk  pokok  terkandung  pengertian  yuridis  dari  tindak  pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur- unsur  pokok  itu,  melainkan  sekedar  menyebut  kualifikasi  bentuk  pokoknya  atau  pasal  bentuk pokoknya,  kemudian  disebutkan  atau  ditambahkan  unsur  yang  bersifat  memberatkan  atau meringankan  secara  tegas  dalam  rumusan.  Karena  ada  faktor  pemberat  dan peringannya  maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
10) Berdasarkan  kepentingan  hukum  yang  dilindungi,  maka  tindak  pidana  tidak  terbatas macamnya  tergantung  dari  kepentingan  hukum  yang  harus  dilindungi  serta  berkembang
mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap  harta  benda,  tindak  pidana  pemalsuan,  tindak  pidana  terhadap  nama  baik,  terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk  dipandang  selesainya  tindak  pidana  dan  dapat dipidananya pelaku  cukup dilakukan  satu kali  perbuatan  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  berangkai  adalah  tindak pidana  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  dipandang  selesai  dan  dapat  dipidananya pambuat disyaratkan dilakukan secara berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan (dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan).

## C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
R.  Soesilo  menerangkan  apa  yang  dimaksud  dengan  “menghina”,  yaitu  “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang  diserang  disini  hanya  mengenai  kehormatan  tentang  “nama  baik”,  bukan  “kehormatan” dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu : 1) Menista secara lisan (“ smaad” );
2) Menista dengan surat/tertulis (” smaadschrift” );
3) Memfitnah (” laster” );
4) Fitnah dengan perbuatan (” lasterlijke verdachtmaking Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Menurut KUH Pidana
Dalam  KUHP  pencemaran  nama  baik  diistilahkan  sebagai  penghinaan/  penistaan  terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :
1) Pasal 310 KUHP
(1)    Barangsiapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang,  dengan  menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (3)    Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan di muka umum,  maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. a. Unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu :
1. Barang siapa;
Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum
2. Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat
dan martabat seseorang.
4. Menuduh;
Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata;
Yaitu perbuatan yang dilkukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
b. Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) tersebut adalah :
1) Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2) Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.
4) Menuduh;
Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata; Yaitu  perbuatan  yang  dilkukan  tersebut  dilakukan  atas  kesadaran  dan  mempunyai  suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar;
Yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.
7) Dipertunjukan pada umum atau ditempelkan;
Yaitu  tuduhan  tersebut  tidak  ditujukan  secara  langsung  terhadap  orang  lain  melainkan ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya.
2. Pasal 311 ayat (1) KUHP
”Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  dalam  hal dibolehkan  untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak  membuktikannya dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka  dia  diancam  karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :
1. Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan; Yaitu  melakukan  suatu  pencemaran  nama  baik  kepada  seseorang  baik  secara  langsung (bertatap muka) maupun secara tertulis.
3. Diizinkan untuk membuktikan;
Yaitu bahwa seseorang yang telah memberikan berita bohong tersebut diberikan kesempatan untuk  membuktikan  bahwa  ucapannya  tersebut  memang  benar-benar  sesuai  fakta  yang sebenarnya.
3. Pasal 318 ayat (1) KUHP
”Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap  seseorang  bahwa  dia  melakukan  perbuatan  pidana,  diancam,  karena  menimbulkan persangkaan  palsu,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”.    Unsur-unsur  dari  pasal tersebut yaitu :
1) Barang siapa;
Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
2) Sengaja;
Yaitu  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  tindakan  yang diancam hukuman.
3) Melakukan suatu perbuatan;
Yaitu  melakukan  suatu  perbuatan  yang  terdapat  dalam  aturan  perundang-undangan  dan mempunyai sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
4) Menyebabkan  orang  lain  dengan  palsu  tersangka  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dapat dihukum;

## Pencemaran Nama Baik Menurut UU No. 11/ 2008
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal. a. Ketentuan Umum
- Terdapat dalam Pasal 1
1) Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange(EDI) , surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya.
2) Transaksi  Elektronik  adalah  permuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4) Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkam, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## b. Asas dan Tujuan
1) Asas
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Bab II Pasal 3, yang terdiri dari :
a) Asas Kepastian Hukum
Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala  sesuatu  yang  mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapat  pengakuan  hukum  di dalam maupun di luar pengadilan.
b) Asas Manfaat
Berarti asas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.
c) Asas Kehati-hatian
Berarti  landasan bagi pihak yang bersangkutan harus  memperhatikan  segenap  aspek  yang berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  pihak  lain  dal  pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
d) Asas Itikad Baik
Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik  tidak  bertujuan  untuk  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e) Asas  Kebebasan  Memilih  Teknologi  atau  Netrak  Teknologi        Berarti  asas  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  terfokus  pada  penggunaan  teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
2) Tujuan
Dalam  Pasal  4  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transasi  Elektronik disebutkan  bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari  masyarakat informasi dunia;
b) Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e) Memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara Teknologi Informasi.

## 2) Pengaturan Pencemaran Nama Baik
Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang  melanggar  hukum  sanksinya  tidak  langsung  terdapat  dalam  pasal  yang  sama  melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.
Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
- Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1) Setiap orang;
2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
3) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum. Pengertian  seitap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum.
Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses  informasi  elektronik,  dan/atau  dokumen  elektronik,  yang  dapat  mengganggu  sifat ketidakadilan tersebut.
Perbuatan  di  atas  dapat  mengandung  unsur  delik  penuh  bilamana  delik  yang  timbul merupakan  delik  yang  dianggap  sepenuhnya  terlaksana  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan yang  dilarang.  Dengan  demikian  delik  ini  termasuk  delik  formil  atau  delik  dengan  perumusan formil  yaitu  pencemaran  nama  baik.  Dalam  pasal  ini  tidak  perlu  dibuktikan  akibat  dari pencemaran  nama  baik,  yang  penting  bahwa  secara  formil,  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam
Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 28 ayat (1) berbunyi ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik”.
- Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1) Setiap orang;
2) Sengaja dan tanpa hak;
3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Pengertian  seitap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong  dan  menyesatkan  dapat  kita  tafsirkan  dengan  kata  membujuk  sebagai  alat  melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup.
Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan  yang  satu  dapat  ditutup  dengan  kebohongan  yang  lain,  sehingga  keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam Pasal  45  ayat  (2)  yang  berbunyi  ”Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).  Pasal 36  berbunyi ” Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu : 1) Setiap orang;
2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pengertian  setiap  orang  di  sini,  ditafsirkan  sebagai  individu  sebagai  subjek  hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (wederrechtelijk) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengkibatkan kerugian bagi orang lain.
Delik  yang  dimaksud  dengan  Pasal  36  adalah  delik  materiil  atau  delik  perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.
Sedangkan  sanksi  pidananya  terdapat  dalam  Bab  XI  tentang  ketentuan  pidana  dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4). Pasal 51 ayat (2) berbunyi ”Setiap Orang yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)’. Pasal 52 ayat (3) berbunyi ”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan srategis termasuk dan tidak  terbatas  pada  lembaga  pertahanan,  bank  sentral,  perbankan,  keuangan,  lembaga internasional,  otoritas  penerbangan  diancam  dengan  pidana  maksimal  ancaman  pidana  pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga”. Pasal 52 ayat (4) berbunyi ”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.
Kerangka pemikiran Keterangan gambar :
- Penjelasan Bagan
Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui diberbagai media, antara lain media elektronik (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Namun dalam penerapan sanksi yang akan diberikan  terhadap tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  internet  dapat  ditinjau dari  2  (dua)  perspektif  ,  yaitu  sistem  pengaturan  hukum  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media internet ditinjau dari perpektif hukum pidana, yaitu menurut KUHP dan menurut perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bagan I. Kerangka Pemikiran Media Internet Cetak Lisan (Verbal) KUHP Pencemaran Nama Baik UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
5. KESIMPULAN
- Bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Internet  Ditinjau  Dari Perspektif  Hukum Pidana adalah sebagai berikut :
- Menista secara lisan ( smaad ) Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Menista dengan surat/tertulis ( smaadschrift ) Pasal 310 ayat (2) KUHP;
- Memfitnah ( laster ) Pasal 311 ayat (1) KUHP;
- Fitnah dengan perbuatan ( lasterlijke verdachtmaking ) Pasal 318 KUHP
- Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 320 ayat (1) dan 321 ayat (1) KUHP;
- Mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU
- Melawan  hukum  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai dengan Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Bentuk  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Internet  Ditinjau  Dari Perspektif UU ITE adalah sebagai berikut :
- Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana, dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4).

## REFERENSI
Adami Chazawi. 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan , ITS Press, Surabaya.
Adami Chazawi.2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Agus  Raharjo.  2002. CYBERCRIME  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Asril Sitompul. 2001. Hukum Internet . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dikdik  M.  Arif  mansyur  &  Elisatris  Gultom,  2005, CYBER  LAW  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , PT. Refika Aditama, Bandung, h.3
Lexy J. Meleong. 2003. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdikarya
Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
P.A.F.  Lamintang.  1997. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.

## ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN MEDIA

## Muzakkir
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Teuku Umar Email: muzakkir@utu.ac.id

## Abstract
Framing analysis is the latest version of the discourse analysis approach, especially for analyzing media texts. Framing analysis as a method of media content analysis, classified as a new version. It evolved in unison with the views of the constructors. This paradigm has its own position and outlook towards the media. News in the view of social construction, is not an event or fact in a real sense. Here reality is not just simply taken for granted as news. It is a product of interaction between journalists and facts. In the process of internalization of journalists hit by reality. Reality is  observed  by  journalists  and  absorbed  in  the  consciousness  of  journalists.  In  the  process  of externalization,  journalists  throw  themselves  into  meaningful  reality.  Conceptions  of  facts  are expressed to see reality. The result of the news is the product of the process of interaction and dialectics. There are two aspects to framing that, First; pick facts, second; write down facts.
Keywords: Framing Analysis, Newspaper Frame, Impact of News

## 1. PENDAHULUAN
Analisis  framing  merupakan  pendekatan  untuk  melihat  bagaimana  realitas  ‘dibingkai’ dan  dipublikan  oleh  media.    Bagaimana  media  mengembangkan  kasus  tertentu  atas  realitas. Artinya, peristiwa yang sama dapat dikonstruksikan secara berbeda dengan menggunakan frame (bingkai) yang berbeda oleh media.
Ada dua aspek dalam framing yang, Pertama; memilih fakta, kedua; menuliskan fakta. Dalam memilih fakta terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih (bagian berita), apa yang dibuang (bagian mana yang tidak diberitakan). Ini sangat tergantung media bagaimana melihat sisi menarik berita.
Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas.(Eriyanto; 2009). Setiap waktu kita dapat melihat dan membaca bagimana suatu peristiwa yang sama tapi diberitakan secara berbeda oleh media. Contoh, peristiwa yang sama dapat diberi bingkai yang berbeda,  kisah  nyata  berikut  ini,  pada  1  September  1983,  pesawat  pembom  milik  Soviet menembak jatuh pesawat penumpang Korea 007, yang mengakibatkan tewasnya 269 penumpang termasuk awak pesawat. Selang lima tahun kemudian, tepatnya 3 Juli 1988, pesawat penjelajah Amerika, Vincenes , menembak jatuh pesawat penumpang Iran 655 yang melintasi diatas Teluk, dan mengakibatkan tewasnya 290 penumpang termasuk awak pesawat.
Kedua  peristiwa  tersebut  diatas  sama,  hanya  yang  berbeda  pelakunya;  yang  pertama Soviet  dan  yang  kedua  Amerika.  Ternyata  peristiwa  yang  sama  tersebut  dikonstruksi  secara berbeda  dalam  pemberitaan  surat  kabar  Amerika.  Peristiwa  tertembaknya  pesawat  penumpang Korea oleh Soviet digambarkan sebagai suatu pembunuhan atau serangan udara. Liputan pers memakai  banyak  label  dan  kata-kata  yang  mengutuk  peristiwa  itu  sebagai  pembunuhan. Kekejaman Soviet diulas dengan liputan yang bertubi-tubi. Akan tetapi, sawaktu memberitakan
jatuhnya pesawat sipil Iran akibat ditembak pesawat Amerika, liputan Pers Amerika mempunyai gambaran yang berbeda. Penembakan itu tidak digambarkan sebagai pembunuhan, tetapi disebut kecelakaan dalam sebuah tragedy . (Alex Sobur; 2009)
Pendapat lain, analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap  rahasia  dibalik    perbedaaan  bahkan  pertentangan  media  dalam  mengungkapkan fakta.  Dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kondisi seperti ini sangat mungkin  diperoleh  karena  analisis  framing  merupakan  suatu  seni,  kreativitas  yang  memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu.

## 2. METODE PENELITIAN
Tulisan ini memakai metode penelitian analisis teks media dengan mengunakan analisis framing, untuk mengetahui media dalam pembikaian suatu peristiwa baik melalui berita, opini maupun    wawancara  yang  (Eriyanto;  2009).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif  yang  ditujukan  untuk  mengumpulkan  informasi  aktual  secara  terperinci  yang melukiskan  gejala yang ada, dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
Selain itu, penulisan ini juga menggunakan discourse analysis (analisis wacana). Analisis wacana  berkenaan  dengan  isi  pesan  komunikasi.  Melalui  metode  ini,  berupaya  memberikan gambaran  tentang  informasi/peristiwa  dengan  melakukan  analisis  terhadap  berita-berita  yang dipublikasikan melalui media.
Metode discourse analysis adalah suatu kajian atau telaah  mengenai aneka bahasa yang digunakan  secara  alamiah.  (Alex  Sobur;  2009).  Dalam  pendekatan  analisis  wacana,  kata  dan kalimat  yang  jernih  berarti  kata  dan  kalimat  yang  tidak  tersembunyi  di  balik  pemuatan  berita. Analisis  wacana  salah  satu  alternatif  dari  analisis  isi.  Kata  alternatif  digunakan  untuk menunjukkan bahwa analisis wacana dapat melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi.
Analisis  wacana  berkenaan  dengan  isi  pesan  komunikasi,  yang  sebagian  diantaranya berita-berita  yang  termuat  di  surat  kabar.  Perkembangan  analisis  wacana  saat  ini  diarahkan sebagai analisis kritis. Bahasa yang digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan warganya, misalnya menjadi contoh analisis wacana kritis.
Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan: a. Analisis wacana membahas kaidah-kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (rule of use) b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi. c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (what is said from what is done)
e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional (functional use of language).(Alex Sobur; 2009)
Untuk mendukung penelitian ini perlu dikuatkan dengan data-data yang dapat diperoleh melalui:

## Kajian Pustaka
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang memungkinkan untuk  dipahami  dan  dikaji  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  yang  bersifat teoritis. Cara yang dilakukan dengan membaca, mengkaji dan menelaah tulisan-tulisan melalui referensi  yang  ada  seperti  pemberitaan  pada  surat  kabar,  dan  majalah  yang  ada  relevansinya
dengan  persoalan  framing.  Disamping  itu,  juga  dilakukan    observasi  untuk  mendapatkan  data yang benar dan akurat, dengan  informan penelitian sebagai sumber informasi.

## Versi Analisis
Analisis framing merupakan  versi  terbaru  dari  pendekatan  analisis  wacana,  khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertama kali dikemukakan Beterson tahun  1955.  Pada  mulanya, frame dimaknai  sebagai  struktur  konseptual  atau  perangkat kepercayaan  yang  mengorganisir  pandangan  politik,  kebijakan,  dan  wacana,  serta  yang menyediakan  kategori-kategori  standar  untuk  mengapresiasi  realitas.  Untuk  selanjutnya pengertian framing berkembang yaitu diterjemahkan untuk menggambarkan proses penseleksian aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili  tradisi  yang  mengedepankan  pendekatan  atau  perspektif  multidisipliner  untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi.
Analisis framing sebagai  suatu  metode  analisis  isi  media,  tergolong  versi    baru.  Ia berkembang berbarengan dengan  pandangan kaum konstruksionisme. Paradigma ini mempunyai posisi  dan  pandangan  tersendiri  terhadap  media.  Konsep  mengenai  konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Beger bersama Thomas Luckman, yang banyak menulis  karya  dan  menghasilkan  tesis  mengenai  konstruksi  sosial  dan  realitas.  Berita  dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan hanya dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan  fakta.  Dalam  proses  internalisasi  wartawan  dilanda oleh  realitas.  Realitas  diamati  oleh wartawan  dan  diserap  dalam  kesadaran  wartawan.  Dalam  proses  ekternalisasi,  wartawan menceburkan  dirinya  untuk  memaknai  realitas.  Konsepsi  tentang  fakta  diekspresikan  untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.

## 3. PEMBAHASAN

## Frame Pemberitaan
Media  merupakan  motor  penggerak  secara  aktif  yang  dapat  mengarahkan  opini masyarakat  (opini  publik), bahkan  dapat  berupa  pemberian  nilai atas  fakta.  Bagi  media,  berita merupakan bingkai (frame) yang membatasi pemahaman pembaca. Melalui serangkaian paragraf di  setiap  berita,  media  menyampaikan  pesan  kepada  publik.  “Berita  adalah  jendela  dunia”. Melalui berita, kita mengetahui apa yang terjadi. Dalam berita, jendela itu yang kita sebut sebagai frame (bingkai)”.
Frame  adalah  sebuah  prinsip  dimana  pengalaman  dan  realitas  yang  kompleks  tersebut diorganisasi secara subyektif. Lewat frame itu, orang melihat realitas dengan pandangan tertentu dan  melihat  sebagai  sesuatu  yang  bermakna  dan  beraturan.  Frame  media  mengorganisasikan realitas  kehidupan  sehari-hari  dan  akan  ditransformasikan  ke  dalam  sebuah  cerita.  Analisis framing,  kerenanya  meneliti  cara-cara  individu  mengorganisasikan  pengalamannya  sehingga memungkinkan  seseorang  mengidentifikasi  dan  memahami  peristiwa-peristiwa,  memaknai aktivitas-aktivitas kehidupan yang tengah berjalan.
Framing itu pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Sebuah peristiwa dapat dilihat dari kecamatan yang berbeda, dan dengan demikian menghasilkan frame yang berbeda pula. Media, karenanya  harus dilihat sebagai tempat dimana setiap kelompok yang  berkepentingan  terhadap  suatu  isu  menampilkan  bingkainya  masing-masing,    misalnya; terkait isu (masalah) penerapan dan penegakan syari’at Islam di Aceh.
Media dan kontruksi realitas wacana media adalah sumber utama pengetahuan, perilaku dan ideologi baik bagi kelompok elit maupun warga negara biasa. Sebagian besar informasi  yang berkembang  bersumber dari publikasi media massa. Sangat  sedikit yang bersumber dari penga
laman  dan  perbincangan.  Sejarah  mencatat  dan  menunjukkan  perkembangan  informasi  media massa yang sedemikian cepat telah mempengaruhi kehidupan manusia  secara signifikan.  Media massa juga bisa membantu manusia merumuskan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Media  massa  bahkan  mampu  mengubah  konsep  manusia  tentang  kesenangan  dan  kehidupan.
Begitu  banyak  dan  cepatnya  informasi  yang  diantarkan  media  massa  kepada  manusia, sehingga manusia merasa harus mendefinisikan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam waktu singkat. Media massa memiliki peran untuk menonjolkan apa yang hendak ditampilkan.  Sebagai  media  tentunya  tidak  akan  terlepas  dari  apa  yang  hendak  dibangun  oleh redaksi, pada era tranformasi dan globalisasi saat ini seakan-akan umat manusia dihadapkan pada rasa keingintahuan yang tinggi akan sesuatu, misalnya dunia metafisika, informatika, termasuk di dalamnya informasi yang mengimformasikan  berbagai aktifitas dari seorang selebritis sebagai figure intertainment.
Menurut  Ibnu  Hamad,  untuk  membentuk  opini  publik,  media  massa  pada  umumnya melakukan  tiga  kegiatan sekaligus.  Pertama,  menggunakan  simbol-simbol  politik  (language  of politic).  Kedua,  melaksanakan  strategi  pengemasan  pesan  (language  strategies).  Ketiga, melakukan fungsi agenda media (agenda setting fungction

## Dampak Pemberitaan
Sebagai  pembaca  koran,  kita  seringkali  dibuat  bingung  –  kenapa  peristiwa  yang  satu diberitakan, sementara peristiwa yang lain tidak dberitakan. Kenapa kalau ada dua peristiwa yang sama, pada hari yang sama, media lebih sering memberitakan peristiwa yang satu dan melupakan peristiwa  yang  lain.  Kenapa  dalam  konflik  di  Aceh,  sisi  kekejaman  yang  banyak  diliput  dan ditekankan oleh media, sementara sisi tuntutan warga Aceh hilang dalam pemberitaan.
Pada sisi lain, sering ditemukan bagaimana persasaan seseorang keluarga, apakah anak, isteri,  yang  orangtuanya/suaminya  dituduh  oleh  media  telah  melakukan  tindak  asusila  atau kriminal, sementara dia belum terbukti bersalah, atau bahkan tidak bersalah sama sekali. Disadari atau tidak, tindakan seperti ini, media telah “terjebak” dan ikut dalam memberitakan tindakan- tindakan massa dan menulisnya dengan cara menghakimi pula.
Jika  diamati  secara  serius,  kita  disuguhkan  dengan  pemberitaan  Syari’at  Islam  yang sering menempatkan masyarakat pada posisi pelaku pelanggaran, dan masyarakat adalah pihak yang paling mudah untuk disalahkan. Kondisi ini, mirip dengan pemberitaan ketika terjadi darurat militer. Selama darurat militer, media cendrung memuat berita-berita tanpa cover both sides , dan hampir tak ada verifikasi atau cek and ricek. Dalam suasana darurat militer, ruang gerak media dibatasi.  Pemberitaan  dipantau  ketat  oleh  pemilik  otoritas,  sehingga  media  hilang independensinya sebagai alat kontrol.
Sebagai  contoh,  Surat  Kabar Kompas dalam  pemberitaan  darurat  militer,  ia  tampak menonjolkan  argument,  opini-opini  militarism,  dan  citra  yang  baik  dari  keberhasilan pengepungan  terhadap  GAM.  Hal  ini  bersangkutan  tentunya  dengan  hipotesa  Kompas  yang menganggap  bahwa  status  Darurat  Militer  bagi  Aceh  merupakan  kebijakan  yang  tepat dikarenakan  kondisi  dan  situasi  Aceh  tidak  dapat  dikendalikan  kecuali  dengan  cara-cara  yang tegas dan tangkas yaitu cara-cara militerisme.(Yunidar; 2009).
Kenapa Kompas dan Republika melakukan pemberitaan yang berbeda-beda, ini ternyata karena  frame  mereka  yeng  berbeda-beda  pula.  Baik Kompas maupun Republika memiliki pandangan yang lain (beda) terhadap alasan dan proses dilaksanakannya operasi Darurat Militer di Aceh. Kompas  memiliki pandangan terhadap alasan pemberlakuan status Darurat Militer di Aceh, sebagai upaya pemerintah Indonesia yang tepat dengan pertimbangan kondisi konflik Aceh, dimana GAM telah berani menentang dan mencoreng kewibawaan dan kewenangan pemerintah RI. Melalui elemen tematiknya, pandangan Kompas tampak jelas berpihak pada pemerintah RI dan Penguasa Darurat Militer.
Judul-judul  pemberitaan  Kompas  hampir  seluruhnya  merupakan  penggambaran  serta memuat normalisasi, koherensi fungsional dari proses pelaksana dan kemudian hasil pelaksanaan operasi  Darurat  Militer,  khususnya  penghancuran  terhadap  basis-basis  GAM.  Kompas  tidak memberi  porsi  yang  sama  dan  seimbang  terhadap  semua  pihak.  Komunikator  yang  kerap dimunculkan  selalu  dari  pihak  militer  dan  sedikit  sekali  dari  pihak  GAM  maupun  masyarakat setempat, meskipun ada satu atau dua orang saja dimunculkan sebagai maksud untuk menggemas berita,  sehingga  seolah-olah  itu  merupakan  realitas  yang  riil  dan  dapat  dipertanggungjawab terhadap khalayak ramai. (Yunidar; 2009).
Contoh berita Kompas berikut ini dalam lead -nya:

## Evaluasi 4 Bulan Operasi Terpadu, GAM Sudah Lemah
JAKARTA, KOMPAS – Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, setelah empat bulan operasi pemulihan keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemampuan Gerakan Aceh Merdeka sudah jauh menurun. Karena itu, untuk dua bulan ke depan perioritas operasi terpadu akan ditujukan pada operasi kemanusiaan, pemantapan jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.(Kompas, 11 November 2003)
Berbeda dengan Kompas, surat kabar Republika memiliki pandangan lain tentang alasan diberlakukannya  Operasi  Darurat  Militer  di  Aceh.  Pandangan  Republika  tampak  jelas  lewat skema berita, dimana dari sisi tematiknya, jelas Republika tidak setuju dengan diberlakukannya status  Darurat Militer.  Dalam  teks  beritanya  terdapat banyak  pesan  bagi  pemerintah  Indonesia bahwa  kekarasan  dan  cara-cara  militerisme  bukanlah  cara  terbaik  baik  Aceh,  melainkan  hal tersebut adalah cara-cara pemerintah lama (Soeharto) yang terbukti hanya membuat rakyat Aceh bertambah menderita.
Republika  menggunakan  jurnalisme  demai  dalam  tematiknya,  pemberitaannya  tentang korban-korban  operasi  Darurat  Militer,  kemudian  juga  upaya-upaya  untuk  memberikan  porsi yang seimbang terhadap setiap narasumber dan memberitakan fakta yang sudah ada dilapangan (sudah terbentuk) dengan penggambaran apa adanya, tidak berusaha untuk menonjolkan kutipan yang satu dengan kutipan yang lainnya. selanjutnya Republika juga berusaha agar pihaknya tidak terjebak untuk masuk dalam komflik, sehingga dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Contoh berita Republika berikut ini dalam lead -nya:

## “ TNI Jangan Abaikan Unsur Kemanusiaan”
JAKARTA – TNI dan Polri diminta tetap bersikap hati-hati dalam melaksanakan Operasi Darurat Militer  di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal itu mengingat trauma masyarakat terhadap (DOM) terhadap kekuatan militer saat pelaksanaan DOM di Serambi
Mekkah masih sangat dalam.
Kompas  dan  Republika  memilih  pandangan  dan  frame  yang  berbeda  dalam  melihat masalah dan operasi Darurat Militer di Bumi Cut Nyak Dhien. Melalui skema dan konsep framing dalam teks berita, menyimpulkan jenis pemberitaan Kompas adalah jurnalisme perang. Sementara Republika melakukan jurnalisme damai. (Catatan Murizal Hamzah dalam buku Analisis Framing, Yunidar; 2009)
Sisi berikutnya adalah dampak dari pemberitaan memang dahsyat sekali. Ketika Serambi Indonesia, misalnya memberitakan tentang klaim aliran sesat, yang  menjadi sasaran kekerasan masyarakat bukan kepada media, akan tetapi kepada kelompok yang dituduhkan membawa aliran sesat itu. Seperti  aliran  Millata Abraham yang pernah mencuat di Banda Aceh, dan Bireuen, yang sangat gencar dan pernah diberitakan. Peran pemberitaan Harian Serambi Indonesia yang
mendapat dukungan langsung dari elemen-elemen masyarakat, dapat diamati pada berita berikut ini:
Berita Harian Serambi Indonesia, terbit 22 Juni 2013, hal. 1.
Disatu sisi berita “Ormas Islam Apresiasi Polisi” yang dimuat Harian Serambi Indonesia ini telah memperlihatkan  sikap dan tindakan nyata ikut mendukung pemberlakuan Syari’at Islam di  Aceh,  dengan    menunjukkan  dukungan  positif  melalui  perannya  memberitakan  dukungan terhadap penegakan Syari’at Islam dan berkomitmen teguh menjaga aqidah umat.  Dukungan itu antara  lain  datang  dari  ilmuwan,  Prof.  Dr.  Syamsul  Rijal,  M.  Ag    serta  dari  berbagai  elemen masyarakat lainnya.
Namun,  disisi  lain,  dalam  berita  tersebut  Harian  Serambi  Indonesia,  tidak  memberi kesempatan  bicara  kepada  si  pendeta  sebagai  pelaku  pembaptis  warga  Aceh,  maupun  kepada sejumlah warga Aceh yang dilaporkan telah dibaptis. nama-nama mereka yang jadi korban itu, ditulis  secara  inisial  saja,  agar  terhindar  dari  amukan  massa.  Itu  perlu  dilakukan  untuk pembuktian.  Kepada  warga  Aceh  yang  telah  dibaptis  itu,  ingin    didengar  suara  mereka  atau pengakuannya  sehingga mereka dengan mudah bisa beralih keyakinan.
Pemberitaan di atas merupakan salah satu bentuk – yang dengan menggunakan ‘pisau’ analisis framing – media Harian Serambi Indonesia  telah berpihak kepada sumber berita selaku penyampai  informasi,  tidak  berusaha  menampilkan  fakta  secara  apa  adanya.  Namun,  diberi bingkai  (frame)  dengan  menghasilkan  makna  yang  spesifik,  tidak  mempertimbangkan  prinsip- prinsip jurnalisme warga, sebagaimana yang diungkapkan oleh “Bill Kovach dan Tom Rosentiel; kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. Dukungan lainnya terhadap pemberitaan juga terlihat dalam berita  berikut ini:

## Bersinergi Menegakkan Syari’at Islam
ANGGOTA DPRK - Banda Aceh, H Iskandar Mahmud SH mengatakan, pelaksanaan Syari’at Islam tidak cukup sekedar patrol petugas Wilayatul Hisbah (WH) dengan menangkap muda- mudi bukan muhrim yang berduaan di tempat sepi. Esensi penerapan Syari’at Islam, menurut Ketua Fraksi Daulat Aceh Independen ini, mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi rakyat. Sebab, kualitas pendidikan merupakan variable penentu berhasil atau tidaknya penerapan Syari’at Islam di Kota Banda Aceh. “Untuk maksud tersebut, Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan Dinas Syari’at Islam guna melahirkan suatu formula penegakan Syari’at Islam secara komprehensif, tidak parsial”.(Berita Harian Serambi Indonesia, terbit 13
Mai 2013, hal 5)
Terkait  dengan  berita  yang  dikemas  dalam  rubrik  parlementaria  diatas  itu,  Harian Serambi Indonesia telah melakukan kerjasama dengan wakil rakyat di DPRK Banda Aceh. Tanpa ada  kerjasama,  berita-berita  dari  lembaga  perwakilan  masyarakat  tersebut  tidak  mungkin terekspos  dengan  baik,  sehingga  apapun  yang  dilakukan  oleh  dewan  setempat  dalam
menyuarakan  dan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat,  tidak  akan  dapat  diketahui  oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, usaha-usaha Serambi Indonesia juga perlu mendapat apresiasi positif dari semua pihak.
Pendapat dan saran anggota DPRK Banda Aceh tersebut diatas,  merupakan dukungan dan sebuah harapan yang murni dalam mendukung penerapan Syari’at Islam di Aceh. Walaupun yang menyampaikan saran dan pendapat itu berprofesi sebagai wakil rakyat. Namun, jika dilihat dari ungkapan dan pemikiran Iskandar Mahmud itu, memang suatu keharusan melakukan  kritikan yang konstruktif terutama kepada petugas WH.  Karena kenyataan di lapangan selama ini, hanya Satpol PP dan WH yang dikedepankan untuk menangkap warga yang tidak menggunakan pakaian muslimah. Tindakan seperti itu jelas tidak akan membawa perubahan perilaku bagi warga yang melanggar Syari’at Islam.  Ada benarnya, apa yang dikatakan Iskandar Mahmud tersebut, bahwa penegakan Syari’at Islam itu harus diutamakan pembinaan budi pekerti dan akhlak yang mulia di sekolah-sekolah mulai pada tingkat TK sampai SMU, melalui mata pelajaran yang permanen di sekolah.
Berita seperti ini, dalam proses framing – sebagaimana kata David Snow adalah upaya- upaya  strategis  secara  sadar  oleh  kelompok-kelompok  orang  untuk  membentuk  pemahaman bersama dan mendorong aksi kolektif. “Membentuk pemahaman bersama dan mendorong aksi kolektif”  –  seperti  anjuran  wakil  rakyat  tersebut,  “Dinas  Pendidikan  harus  bersinergi  dengan Dinas  Syari’at  Islam  guna  melahirkan  suatu  formula  penegakan  Syari’at  Islam  secara komprehensif dan secara kaffah”. Kata Iskandar Mahmud dalam berita Harian Serambi Indonesia, terbit 13 Mai 2013, hal. 5.

## Landasan Framing dari Perspektif:

## Komunikasi
Analisis  framing  dipakai  untuk  membedah  cara-cara  atau  ideologi  media  saat  mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara  pandang  yang  digunakan  oleh  wartawan  ketika  menyeleksi  isu  dan  menulis  berita.  Oleh karena  itu,  berita  menjadi  manipulatif  dan  bertujuan  mendominasi  keberadaan  subjek  sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan.
Sosiologi
Secara  sosiologis,  konsep  frame  analysis  ialah  memelihara  kelangsungan  kebiasaan  kita mengklasifikasi,  mengorganisasi,  dan  menginterpretasi  secara  aktif  pengalaman-pengalaman hidup  kita  untuk  dapat  memahaminya.  Skemata  interpretasi  itu  disebut  frames,  yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasikan, dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.
Psikologi
Framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu  suatu  isu  memperoleh  alokasi  sumber  kognitif  individu  lebih  besar.  Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.

## Konsep Analisis Framing
Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang  bagi  implementasi  konsep-konsep  sosiologis,  politik,  dan  kultural  untuk  menganalisis fenomena  komunikasi,  sehingga  suatu  fenomena  dapat  diapresiasi  dan  dianalisis  berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya.
Frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan
menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Berdasarkan  konsepnya,  Gamson  mendefinisikan  framing  dalam  dua  pendekatan  yaitu: Pendekatan kultural dalam level kultural, frame pertama-tama dapat dimaknai sebagai batasan- batasan  wacana  serta  elemen-elemen  konstitutif  yang  tersebar  dalam  konstruksi  wacana.  Dan pendekatan  psikologis  dalam  level  individual,  individu  selalu  bertindak    atau  mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan intensional. Individu selalu menyertakan pengalaman hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasi pesan yang ia terima.
Menurut  Gitlin,  Frame  sebagai  seleksi,  penegasan,  dan  eksklusi  yang  ketat.  Ia menghubungkan konsep tersebut dengan proses memproduksi berita. Konsepsi framing dari para konstruksionis  dalam  literatur  sosiologi  ini  memperkuat  asumsi  mengenai  proses  kognitif individual—penstrukturan representasi kognitif dan teori proses pengendalian informasi—dalam psikologi.
Sedang  Entman  menyebut,  framing  dalam  dua  dimensi  besar  yaitu  seleksi  isu  dan penekanan  atau  penonjolan  aspek-aspek  realitas.  Kedua  faktor  ini  dapat  lebih  mempertajam framing  berita  melalui  proses  seleksi  isu  yang  layak  ditampilkan  dan  penekanan  isi  beritanya. Perspektif  wartawanlah  yang  akan  menentukan  fakta  yang  dipilihnya,  ditonjolkannya,  dan dibuangnya.  Di  balik  semua  itu, pengambilan  keputusan  mengenai  sisi  mana  yang  ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Framing memiliki impilkasi penting bagi komunikasi politik. Sebab framing memainkan peran  utama  dalam  mendesakkan  kekuasaan  politik,  dan  frame  dalam  teks  berita  sungguh merupakan  kekuasaan  yang  tercetak—ia  menunjukkan  identitas  para  aktor  atau  interest  yang berkompetisi untuk mendominasi teks.
Konsep  framing  menurut  Entman,  secara  konsisten  menawarkan  sebuah  cara  untuk mengungkap  the  power  of a  communication  text.  Framing  analysis  dapat  menjelaskan  dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel. Framing, scara esensial meliputi penseleksian  dan  penonjolan.  Membuat  frame  adalah  menseleksi  beberapa  aspek  dari  suatu pemahaman realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian  rupa  sehinggamempromosikan  sebuah  definisi  permasalahan  yang  khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dana atau merekomendasikan penanganannya.
Lalu  oleh  G.J.  Aditjondro  juga  memberi  definisi  framing  sebagai  metode  penyaajian realitas  dimana  kebenaran,  tentang  suatu  kejadian,  tidak  diingkari  secara  total,  melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan  istilah-istilah  yang  punya  konotasi  tertentu,  dan  dengan  bantuan  foto,  karikatur, dan  alat  ilustrasi  lainnya.  Proses  framing  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. Proses framing menjadikan media massa sebagai arena dimana informasi tentang masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca.
Secara  umum  terdapat  tiga  tindakan  yang  biasa  dilakukan  pekerja  media  massa, khususnya oleh komunikator massa, tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik, yaitu: a.  Dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melelui lambang. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya.
b. Dalam melakukan pembingkaian (framing) peristiwa politik. Untuk kepentingan pemberitaan, komunikator massa seringkali hanya menyoroti hal-hal yang “penting” (mempunyai nilai berita) dari  sebuah  peristiwa  politik.  Ditambah  pula  dengan  berbagai  kepentingan,  maka  konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.
c. Menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Justru hanya jika media massa memberi tempat pada sebuah peristiwa politik, maka peristiwa akan memperoleh perhatian dari masyarakat. Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Pada konteks ini media massa memiliki fungsi agenda setter sebagaimana yang dikenal dengan teori Agenda Setting.
Perangkat framing dalam pendekatan ini dapat dibagi dalam empat struktur besar, yaitu:
1. Struktur  sintaksis  merupakan  penyusunan  fakta  atau  peristiwa  dalam  teks  berita  yang berupa  pernyataan,  opini,  kutipan,  pengamatan  atas  peristiwa,  disusun  dalam  bentuk susunan  umum  berita.  Perangkat  framing  adalah  skema  berita,  dan  unit  yang  diamati adalah headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup. Struktur sintaksis  dapat  memberikan  petunjuk  yang  berguna  untuk  wartawan  dalam  memaknai peristiwa dan hendak ke mana   berita itu akan diarahkan (Nugroho, 1999: 31).
2. Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke  dalam  bentuk  berita.  Perangkat  framing  adalah  kelengkapan  berita  dan  unit  yang diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini dapat menjadi penanda framing  yang  penting,  namun  jika  salah  satu  unsur  kelengkapan  berita  yang  dimiliki wartawan tidak dimunculkan maka akan memperlihatkan penekanan atau penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada.
3. Struktur  tematik  merupakan  penulisan  fakta  atau  menuangkan  pandangan  dalam  teks berita  terhadap  suatu  peristiwa  berdasarkan  proposisi,  kalimat  atau  hubungan  kalimat yang  membentuk  teks  secara  keseluruhan.  Perangkat  framing  dari  struktur  tematik  ini terdiri  dari  detail,  maksud,  nominalisasi,  koherensi,  bentuk  kalimat,  dan  hubungan kalimat. Struktur tematik sebenarnya merupakan alat analisis untuk melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan.
4. Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Perangkat framing yang digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu unsur leksikon menunjukan pilihan kata dalam suatu  kalimat  tertentu.  Ketika  menulis  berita  dan  menekankan  makna  atas  peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar.
Perbedaan karakteristik analisis framing dengan analisis wacana kritis :
Analisis Framing:
Pusat perhatian analisis framing lebih kepada  pembentukan pesan teks. Dalam hal ini melihat  bagaimana  pesan  atau  peristiwa  dikonstruksi  oleh  media.  Bagaimana  wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyampaikannya kepada khalayak pembaca. Konstruksi makna cenderung  bersifat  simbolis,  laten  dan  pervasif.  Teks  berita  mengandung  sejumlah  perangkat retoris  yang  akan  berinteraksi  dengan  memori  khalayak  dalam  proses  konstruksi  makna. Tujuannya menangkap bentuk konstruksi media terhadap realitas yang disajikan sebagai berita. Kajiannya  mengkaji  masalah  sintaksis,  semantik,  skrip,  tematik,  retoris,  skema,  detail, nominalisasi antarkalimat, kata ganti leksikon, grafis, metafor, pengandaian, dsb. Analisis Wacana Kritis:
Sedangkan  analisis  wacana  kritis  lebih  menekankan  pada  pemaknaan  teks  yang mengandalkan  interpretasi  dan  penafsiran  peneliti.  Setiap  teks  dimaknai  secara  berbeda  dan ditafsirkan secara beragam. Berpretensi memfokuskan pada pesan latent (tersembunyi). Makna
suatu  pesan  tidak  bisa  hanya  ditafsirkan  sebagai  apa  yang  tampak  dalam  teks,  namun  harus dianalisis  dari  makna  yang  tersembunyi.  Bukan  hanya  kata,  atau  aspek  isi  lainnya  yang dikodekan, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada berbagai tingkatan deskripsi. Bahkan makna kalimat dan relasi koheren antarkalimat pun dipelajari.
Tidak  berpretensi  melakukan  generalisasi  dengan  beberapa  asumsi.  Karena  setiap peristiwa pada dasarnya selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama  yang  diterapkan  untuk  isu  dan  kasus  yang  berbeda.  Tujuannya  menggali  bagaimana “pemakaian  bahasa”  dalam  tuturan  atau  tulisan  sebagai  bentuk  praktek  sosial,  termasuk  di dalamnya  praktek  kekuasaan.  Kajiannya  mengkaji  wacana,  ideologi,  representasi,  struktur, kognisi sosial, teks, konteks, dsb.

## Teknik Analisis Framing
Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing seluruh bagian berita.  Artinya,  hanya  bagian  dari  kejadian-kejadian  penting  dalam  sebuah  berita  saja  yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Framing dalam berita dilakukan dengan empat cara yaitu: Identifikasi masalah (problem identification), Peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa. Identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), Siapa yang dianggap penyebab masalah.
Sekurangnya, ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang wartawan, yaitu, judul berita, fokus berita dan penutup berita. Judul berita di-framing dengan menggunakan teknik  empati  yaitu  menciptakan  “pribadi  khayal”  dalam  diri  khalayak,  sementara  khalayak diangankan  menempatkan  diri  mereka  seperti  korban  kekerasan  atau  keluarga  dari  korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. Fokus berita di-framing dengan menggunakan teknik asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus brita. Kebijakan yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Untuk itu, wartawan perlu mengetahui secara persis kondisi riil pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Penutup berita di-framing dengan menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak  ajakan  yang  dikandung  berita.  Sebab  mereka  tidak  berdaya  sama  sekali  untuk membantah kebenaran yang direkonstruksikan berita.
Menonjolkan  Aspek  Tertentu-Mengaburkan  Aspek  Lain.  Framing  umumnya  ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan  sering disebut sebagai fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lainnya yang
tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Menampilkan Sisi Tertentu-Melupakan Sisi Lain. Dengan menampilkan aspek tertentu dalam suatu berita menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita.
Menampilkan  Aktor  Tertentu-Menyembunyikan  Aktor  lain.  Berita  seringkali  juga memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu. Ini tentu saja tidak salah. Tetapi efek yang segera terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjado tersembunyi.
Mobilisasi  Massa.  Framing  atau  isu  umumnya  banyak  dipakai  dalam  literatur  gerakan sosial.  Dalam  suatu  gerakan  sosial,  ada  strategi  bagaimana  supaya  khalayak  mempunyai pandangan  yang  sama  atas  suatu  isu.  Itu  seringkali  ditandai  dengan  menciptakan  masalah bersama, musuh bersama, dan pahlawan bersama. Hanya dengan itu, khalayak bisa digerakkan dan dimobilisasi. Semua itu membutuhkan frame bagaimana isu dikemas, bagaimana  peristiwa dipahami, dan bagaimana pula kejadian dimaknai dan didefinisikan.
Menggiring  halayak  pada  ingatan  tertentu.  Individu  mengetahui  peristiwa  sosial  dari pemberitaan  media.  Karenanya,  perhatian  khalayak,  bagaimana  orang  mengkonstruksi  realitas sebagian besar berasal dari apa yang diberitakan oleh media. Media merupakan tempat dimana khalayak  memperoleh  informasi  mengenai  realitas  politik  dan  sosial  terjadi  di  sekitar  mereka, Karena itu, bagaimana media membingkai realitas tertentu berpengaruh pada bagaimana individu menafsirkan  peristiwa  tersebut.  Dengan  kata  lain,  frame  yang  disajikan  oleh  media  ketika memaknai realitas mempengaruhi bagaimana khalayak  menafsirkan peristiwa. Membayangkan efek framing pada individu semacam ini, bukan berarti mengandalkan individu adalah makhluk yang menafsirkan realitas politik adalah makluk yang pasif. Sebaliknya, ia adalah entitas yang aktif    menafsirkan  realitas  politik.  Pemahaman  mereka  atas  realitas  politiik  terbentuk  dari  apa yang  disajikan  oleh  media  dengan  pemahaman  dan  predisposisi  mereka  atas  suatu  realitas. Hubungan  transaksi  antara  teks  dan  personal  ini  melahirkan  pemahaman  tertentu  atas  suatu realitas.

## Model Analisis Framing.
Mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing yaitu, sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model  ini  berasumsi  bahwa  setiap  berita  mempunyai  frame  yang  berfungsi  sebagai  pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks  berita—kutipan  sumber,  latar  informasi,  pemakaian  kata  atau  kalimat  tertentu—ke  dalam teks  secara  keseluruhan.  Frame  berhubungan  dengan  makna.  Bagaimana  seseorang  memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.
Model analisis framing menurut Robert N Entman adalah untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada  bagaimana  teks  komunikasi  ditampilkan  dan  bagian  mana  yang  dianggap  penting  atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek- aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam prakteknya framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Serta  menonjolkan  aspek  dari  isu  tersebut  dengan  menggunakan  berbagai  stategi  wacana, misalnya isu ditempatkan pada headline depan, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan  memperkuat  penonjolan,  dan  pemakaian  label  tertentu  dan  lain  sebagainya.  Perangkat framing  dapat  digambarkan  sebagai  berikut:  Seleksi  isu.  Aspek  ini  berhubungan  dengan pemilihan  fakta  dari  realitas  yang  kompleks  dan  beragam,  aspek  mana  yang  diseleksi  untuk ditampilkan?
- William A. Gamson dan Andre Modigliani
Didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media—berita dan artikel, terdiri atas package interaktif yang  mengandung  makna tertentu. Di dalam package ini terdapat dua struktur, yaitu core frame dan condesnsing symbols. Struktur pertama  merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu framing devices dan reasoning devices. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut package. Framing analysis yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana  media  sebagai  satu  gugusan  perspektif  interpretasi  (interpretatitif  package)  saat mengkonstruksi dan memberi makna suatu isu.
Pencermatan  terhadap  interaksi  perangkat  simbolik  (framing  devices  dan  reasoning devices)  sebagai  dasar  digunakannya  perspektif.  Simbol  dalam  wacana  terlihat  transparan  bila dalam  dirinya  menyusup    perangkat  bermakna  yang  mampu  berperan  sebagai  panduan menggantikan sesuatu yang lain. Struktur framing devices yang mencakup metaphors, exemplars, catchphrases, depictions, dan visual images menekankan aspek bagaimana “melihat” suatu isu.
Kata  Metaphors,  cara  memindah  makna  dengan  merelasikan  dua  fakta  analogi,  atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. Metafora  berperan  ganda;  pertama,  sebagai  perangkat  diskursif,  dan  ekspresi  piranti  mental; kedua, berasosiasi dengan asumsi atau penilaian, serta memaksa teks membuat sense tertentu. Menurut  Exemplars,  mengemas  fakta  tertentu  secara  mendalam  agar  satu  sisi  memiliki  bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif.
Versi  Catchpharases,  bentukan  kata,  atau  frase  khas  cerminan  fakta  yang  merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita, catchphrases mewujud dalam bentuk jargon, slogan,  atau  semboyan.  Berbeda  dengan  Depictions,  menggambarkan    fakta  dengan  memakai istilah, kata, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya, pemakaian kata khusus  diniatkan  untuk  membangkitkan  prasangka,  menyesatkan  pikiran  dan  tindakan,  serta efektif  sebagai  bentuk  aksi  politik.  Depictions  dapat  berbentuk  stigmatisasi,  eufemisme,  serta akronimisasi.
Sedangkan Visual Images, pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya untuk  menekspresikan  kesan,  misalnya  perhatian  atau  penolakan,  dibesarkan-dikecilkan, ditebalkan  atau  dimiringkan,  serta  pemakaian  warna.  Visual  images  bersifat    sangat  natural, sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan ideologi pesan dengan khalayak.

## Kesalahan dan  Rubrikasi
Seringkali  terjadi  kategori yang  dipakai  dalam  mendefinisikan  peristiwa  itu  salah  atau menipu khalayak. Peristiwa dibungkus dengan kategori tertentu menyebabkan khalayak tidak bisa menerima informasi sebenarnya. Peristiwa tertentu yang dikategorisasikan dan dibingkai dengan cara tertentu, mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami.
Merupakan salah satu aspek  kategorisasi yang penting dalam pemberitaan. Bagaimana suatu peristiwa di kategorisasikan dalam rubrik- rubrik tertentu. Rubrikasi harus dipahami sebagai bagian dari bagaimana fakta diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Pendefinisian suatu realitas sosial, secara sederhana dalam strategi pemberitaan dan proses pembuatan berita, dapat dilihat dari bagaimana peristiwa dan fakta di tempatkan dalam rubrik tertentu. Rubrikasi menentukan bagaimana  peristiwa  dan  fenomena  harus  dijelaskan.  Rubrikasi  ini  bisa  jadi  miskategorisasi- peristiwa yang seharusnya dikategorisasikan dalam satu kasus, tetapi karena masuk dalam rubrik tertentu  akhirnya  dikategorisasikan  dalam  rubrik  tertentu.  Klasifikasi  menentukan  dan
memepengaruhi  emosi  khalayak  ketika  memandang  atau  melihat  suatu  peristiwa.  Bagaimana publik mempersepsi realitas dengan bantuan kategori atau klasifiksi yang telah dibuat.
Dalam  pandangan  Edelman,  kategorisasi  berhubungan  dengan  ideologi.  Bagaimana realitas  diklasifikasikan  dan  dikategorisasikan,  diantaranya  ditandai  dengan  bagaimana kategorisasi  tersebut  dilakukan.  Kategorisasi  bukan  representasi  dari  realitas.  Pada  dasarnya kategorisasi  merupakan  kreasi  kembvali  yang  penting  agar  tampak  wajar  dan  rasional,  yaitu dengan  pemakaian  kata-  kata  terentu  yang  mempengaruhi  bagaimana  realitas  atau  seseorang dicitrakan  uang  pada  akhirnya  membentuk  pendapat  umum  mengenai  suatu  peristiwa  atau masalah. Pemakaian bahasa tertentu memperkuat pandangan prasangka, dan kebencian tertentu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaiman aspek tersebut ditulis? Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  pemakaian  kata,  kalimat,  gambar,  dan  citra  tertentu  untuk ditampilkan  pada  khalayak.  Dalam  konsepsi  Entman,  framing  pada  dasarnya  merujuk  pada pemberian  definisi,  penjelasan  definisi,  evaluasi  dan  rekomendasi  dalam  suatu  wacana  untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:
Model-model  framing  di  atas  mempunyai  kesamaan  ,  yaitu  secara  umum  membahas mengenai  bagaimana  media  membentuk  konstruksi  atas  realitas,  menyajikannya  dan menampilkannya  kepada  khalayak.    Model-model  tersebut  mempunyai  beragam  cara  dan pendekatan.  Mengutip Jisuk Woo, paling tidak ada tiga kategori dasar elemen framing.  Pertama, level  makrostruktural.    Level  ini  dapat  dilihat  sebagai  pembingkaian  dalam  tingkat  wacana. Kedua, level mikrostruktural.  Elemen ini memusatkan perhatian pada bagian atau sisi mana dari peristiwa  tersebut  ditonjolkan  dan  bagian  mana  yang  dilupakan/dikecilkan.    Ketiga,  elemen retoris.    Elemen  ini  memusatkan  perhatian  pada bagaimana  fakta  ditekankan.  Perbandingan  di antara model-model tersebut diantaranya; model Entman dan Edelman, tidak merinci secara detil elemen  retoris.    Meskipun  dalam  tingkatan  analisisnya  mereka  menunjukkan  bagaimana  kata, kalimat  atau  gambar  dapat  dianalisis  sebagai  bagian  integral  memahami  frame,  tetapi  mereka tidak  mengajukan  gambaran  detail  mengenai  elemen  retoris  tersebut.   Model  mereka  terutama bergerak  pada  level  bagaimana  peristiwa  dipahami  dan  bagaimana  pemilihan  fakta  yang dilakukan oleh media.

## 5. KESIMPULAN
Pemberitaan di Surat Kabar Harian Serambi, Kompas dan Republika dalam menggemas berita berbeda-beda. Kompas dan Republika memilih pandangan dan frame yang berbeda dalam melihat masalah dan Operasi Darurat Militer (DOM) di Bumi Cut Nyak Dhien. Melalui skema dan  konsep  framing  dalam  teks  berita,  menyimpulkan  jenis  pemberitaan  Kompas  adalah jurnalisme perang. Sementara Republika melakukan jurnalisme damai.
Media  merupakan  tempat  dimana  khalayak  memperoleh  informasi  mengenai  realitas politik  dan  sosial  terjadi  di  sekitar  mereka,  Karena  itu,  bagaimana  media  membingkai  realitas tertentu berpengaruh pada bagaimana individu menafsirkan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, frame yang disajikan oleh media ketika memaknai realitas mempengaruhi bagaimana khalayak menafsirkan peristiwa.
Selama operasi darurat militer, media cendrung  memuat berita-berita tanpa cover both sides , dan hampir tak ada verifikasi atau cek and ricek. Dalam suasana darurat militer, ruang gerak media  dibatasi.  Pemberitaan  dipantau  ketat  oleh  pemilik  otoritas,  sehingga  media  hilang independensinya sebagai alat kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex Sobur. 2009. Analisis Teks Media, suatu pengantar Analisis wacana, Semiotik dan Analisis Framing , Cet. Ke-5, Remaja Rosdakarya. Bandung.
Bil Kovach dan Tom Rosentiel. 2003. Elemen-elemen Jurnalisme, C et. Ke-2. Institut Studi Arus Informasi. Jakarta.
Eriyanto.  2009. Analisis  Framing,  Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik  Media ,  Cet.  Ke-6,  LKiS, Yogyakarta.
Eriyanto, 2009. . Analisisi Wacana, Pengantar Analisis Teks Media , Cet. Ke-7. LKiS. Yogyakarta.
Suf  Kasman.  2004. Jurnalisme  Universal,  Menelusuri  Prinsip-prinsip  Dakwah  Bi  Al-Qalam dalam Al-Qur’an, Cet. Ke-1. Teraju Khazanah Keilmuan. Jakarta.
Yunidar. 2009. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kompas dan Republikan Selama Darurat Militer Di Aceh, Cet. Ke-1. Ar-Rijal Institute.  Banda Aceh.

## PESAN SEMIOTIKA DI BUNGKUS ROKOK DAN PENGARUHNYA PADA PEROKOK AKTIF
Anhar Fazri Zainal Abidin
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Teuku Umar
Email: faj_del06@yahoo.com

## Abstract
This article discusses the existing semiotic messages on cigarette packs and the impact on active smoking, with research taking place in the Village of Alue Tho Seunagan District of Nagan Raya. The goal is to get the extent of the effectiveness or the effect of the semiotic messages and the number of public awareness to reduce the level of smoking addiction. in writing this article using descriptive quantitative research method is a method that discusses the current state based on data and research analysis. The data collection technique used observation and questionnaires to the respondent sample collection techniques using random sampling (random selection) is the whole  object  of  the  total  population  sampled  30  people  ie  10%  of  the  total  population  of  300 people, special people active smokers. These results can be seen the impact of the influence of semiotics messages through images on every cigarette packaging 60% affected from the entire informant, and 40% are not affected. The conclusion of the affected would have to consider the effect or stop smoking, then that is not affected by the effects do not exist. The effect influence the attitudes,  behaviors  and  actions.  It  signifies  the  process  of  delivering  the  message  conveyed properly. From the results of the most active smokers get the effect will be to change attitudes and views on smoking.
Keywords: Messages, Semiotic and Cigarette Packs.

## 1. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  pesan  semiotika  yang  ada  pada  kemasan  rokok  dan pengaruhnya terhadap perokok aktif, dengan mengambil tempat penelitian di Gampong Alue Tho Kecamatan  Seunagan Kabupaten  Nagan  Raya.  Untuk  melihat  sejauhmana  efektifitas  pengaruh yang ditimbulkan akibat pesan yang disampaikan melalui bungkus rokok tersebut. Rokok adalah silinder kertas yang berisi Daun-daun Tembakau yang telah dicacah.
Tingkat  kecanduan  rokok  semakin  meningkat  khususnya  di  Aceh  bukan  hanya  pada kalangan dewasa, namun jugaterjadi pada remaja dan anak-anak sekolah  mencoba  menghisap rokok,    sehinggga    mereka    akan    menjadi    perokok  aktif,  dan  menyebabkan  ketergantungan terhadap  zat  nikotin  tersebut.  Meskipun  mereka  tahu  pada  kemasan  rokok  terdapat  gambar peringatan  disertai  penyakit  yang    ditimbulkan    akibat    merokok,namun    kesadaran    bahaya merokok    tersebut  tidak  membuat  para  perokok  memutuskan  untuk  berhenti  merokok.  Faktor kecanduan    nikotin    pun   turut    mempengaruhi    terganggunya    rasionalitas   para  perokok tersebut.
Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara untuk dihisap asapnya lewat  mulut  pada  ujung  lainnya.  penghisapan  asap  rokok  yang  biasa  dilakukan  oleh  pecandu
rokok,  perokok  aktif  adalah  orang  yang  menghisap  asap  rokoknya  sendiri. 1 Rokok  sangat berbahaya bagi kesehatan bagi perokok maupun orang disekitarnya. Menurut hasil penelitian oleh King’s  College  London  merokok  bisa  “membusukkan”  otak  dengan  merusak  memori, kemampuaan belajar dan daya nalar. Subjek penelitian  dilakukan terhadap 8.800 orang dengan rentan  usia berkisar 50 tahun keatas  yang mengalami tekanan  darah tinggi dan kelebihan berat badan. 2
Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan pada tangal 10 Maret 2003, pemerintah mengeluarkan  PP  No.19/2003  tentang  pengamanan  rokok  bagi  kesehatan    yang    didalamnya tercantum    peraturan-peraturan    yang    harus  dipatuhioleh  produsen  rokok.  Pada  bagian  ketiga tentang keterangan pada label tercantum indikator-indikator apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat label peringatan bahaya merokok sehingga legal untuk dipasarkan. 3
Pada kemasan   rokok sekarang ini menampilkan gambar yang merupakan pesan yang disampaikan lewat pesan semiotika, yaitu penyampaian pesan tersebut disampaikan dengan kode dan  tanda  yang  memiliki  makna  untuk  disampaikan.  Tujuannya  agar  masyarakat  memahami bahaya  yang  diakibatkan  dari  zat  nikotin  yang  terdapat  pada  rokok  yang  akan  menimbulkan berbagai macam penyakit dan membahayakan kesehatan tubuh.
Semiotika  komunikasi  memfokuskan  pada  teori  tentang  produksi  tanda  yang    salah satunya  diantaranya   mengasumsikan  adanya   enam   faktor   dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima  kode,  pesan,  saluran  komunikasi  dan  acuan  terhadap  hal  yang  dibicarakan  serta memberikan  tekanan  pada  teori  tanda  dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. 4
Semua peringatan bergambar dianggap lebih efektif dari peringatan teks secara tertulis di  pesan  terkait  dan  variabel  dampak  terkait,  termasuk  niat  untuk  berhenti  atau  tidak  mulai merokok  di kalangan  masyarakat. Sedangkan gambar peringatan kesehatan pada kemasan juga tetap  tidak  mempengaruhi konsumen rokok untuk berhenti  merokok,  para konsumen rokok ini beranggapan bahwasannya  merokok  itu  tidak akan  mengalami  sakit seperti  dalam  halnya  pada gambar kemasan yang ada ditiap-tiap bungkus rokok
Upaya  untuk  menyadarkan  para  perokok  untuk  meninggalkan  kebiasaan merokok memang tidaklah mudah. Banyak yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya rokok bagi kesehatan  hingga  penerapan  aturan  tentang  pencantuman    peringatan    tertulis    dikemasan. Meskipun  banyak  sekali  dampak  yang  membahayakan  bagi  pecandu  rokok  akan  tetapi  para pecandu rokok tidak jera, padahal pada kemasan rokok sudah disebutkan bahwa merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bahkan dapat memyebabkan kematian.

## 2. LANDASAN TEORITIS

## Pengertian Pesan Semiotika
Semiotika  berasal  dari  kata  Yunani  yang  berarti  tanda.  Dalam  pandangan  Piliang, penjelajahan  semiotika  sebagai  metode  kajian  kedalam  berbagai  cabang  keilmuan  ini  yang dimungkinkan  karena  ada  kecenderunga  untuk  memandang  berbagai  wacana  sosial  sebagai fenomena  bahasa.  Dengan  kata  lain,  bahasa  dijadikan  model  dalam  berbagai  wacana  sosial. Berdasarkan pandangan semiotika bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya  dapat  dipandang  sebagai  tanda.  Hal  ini  dapat  dimungkinkan  karena
1 Sutiono Supinto, Cegah Dini Kanker dan Tumor , (Jakarta:.Sunda Kelapa Pustaka.2008), h. 16.
2 Jaya Muhammad, Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok, (Jakarta:Rizma’, 2009), h. 89 3 Pp_No._19_Th_2003. http://www.litbang.depkes.go.id. Diakses 5 Februari 2017.
4 Bambang  Mudjiyanto, Semiotika  Dalam  Metode  Penelitian  Komunikasi    Semiotic, (Makassar:Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2013),h. 56
luasnya pengertian tanda itu sendiri. 5
Para ahli yang terkemuka dalam ilmu semiotika ada dua  yaitu Ferdinand De Saussure (1857-1913) dan Charles Sander Peirce (1839-1914). Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika  secara  terpisah  dan  tidak  mengenal  satu  sama  lain.  Latar  belakang  Saussure  adalah linguistik,  sedangkan  Peirce  filsafat.  Pendapat  Saussure  yang  dikutip  oleh  Hidayat,  semiotika adalah  anggapan  bahwa  selama  perbuatan  dan  tingkah  laku  manusia  membawa  makna  atau selama berfungsi sebagai  tanda,  dibelakangnya harus ada sistem pembedaan dan  onvensi yang memungkinkan makna itu. Dimana ada tanda, disana ada sistem. 6
Menurut  Pierce  semiotika  merupakan  tanda  yang  dapat  mewakili  sesuatu yang lain dalam  batas-batas  tertentu.  Tanda akan  selalu  mengacu  ke  sesuatu  yang lain, tanda baru dapat berfungsi bila diinterpretasikan dalam benak penerima tanda melalui  interpretant  yang  mengacu pada pemahaman makna  yang muncul dalam diri  penerima  tanda.  Artinya  tanda  baru  dapat berfungsi     jika  tanda  dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat ground yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat. 7
Semiotika adalah  ilmu  yang  mempelajari tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ia mampu menggantikan sesuatu yang lain yang dapat  difikirkan atau  dibayangkan.  Cabang ilmu ini semula berkembang dalam bidang bahasa, kemudian dikembangkan pula dalam bidang seni rupa dan desain komunikasi visual.
Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat; lambaian tangan yang bisa  diartikan  memanggil  atau  anggukan  kepala  dapat  diterjemahkan  setuju.  Kita  hidup  dan bermain  dalam  tanda  bunyi,  seperti  tiupan  peluit,  terompet,  genderang,    suara    manusia,    atau dering    telepon    juga    tanda    tulsan,    diantaranya  huruf  dan  angka.  Bisa  juga  tanda  gambar berbentuk  rambu  lalu  lintas,  dan  masih  banyak  lain  ragamnya  yang  dapat  memuat  makna tertentu. 8

## Pesan Semiotika Pada Perokok
Komunikasi   terjadi   dengan   perantaraan   tanda-tanda,   dengan   demikian sebagian teori  komunikasi  berasal  dari  semiotika.  Teori  komunikasi  menaruh perhatian  pada  kondisi penyampaian  signifikasi,  yaitu  pada  saluran  komunikasi.  Berkat  saluran  komunikasi    inilah pesan dapat tersampaikan.
Pesan semiotika yang disampaikan kepada perokok melalui tanda-tanda yang memilki makna tertentu. Pesan yang disampaikan tersebut berupa gambar yang ditempelkan pada setiap kemasan rokok.
Media  verbal  gambar  merupakan  media  yang  paling  cepat  untuk  menanamkan pemahaman. Informasi bergambar lebih disukai dibandingkan dengan informasi tertulis karena menatap gambar jauh lebih mudah dan sederhana. Gambar berdiri sendiri, memiliki subjek yang mudah dipahami dan merupakan “simbol”  yang jelas dan mudah dikenal. 9
Indonesia  mulai  menerapkan  peraturan  ini  sejak  24  Juni  2014. Diterapkan lima jenis gambar yang menempati 30%-40% kemasan rokok. Tiap satu bungkus rokok  dimuat  satu  buah gambar.  Gambar  tersebut  terdiri  dari  gambar  kanker mulut, merokok dapat membunuhmu, kanker  tenggorokan,  bahaya  merokok  di  dekat  anak-anak  dan  kanker  paru.  Kelima  gambar
5 Sumbo Tinarbuko, Semiotika Komunikasi Visual, (Yogyakarta:Jalasutra, 2008), h. 11
6 Sumbo  Tinarbuko, Memahami  Tanda,  Kode,  Dan  Makna  Iklan  Layanan  Masyarakat, (Bandung:ITB Bandung, 1998), h. 87.
7 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 41.
8 Winfriend Noth, Handbook Of Semiotic , dikutip oleh SumboTinarbuko (Indianapolis: Indiana University Press, 1995), h. 44
9 Rachmat supriyono, Desain Komunikasi Visual, (Yogyakarta:Balai Pustaka, 2010), h. 131
tersebut yaitu:

## Gambar yang disampaikan lewat pesan semiotika.

## Pengaruh Pesan Semiotika Kepada Perokok
Peringatan bahaya merokok telah diungkapkan pemerintah bersama warga masyarakat yang anti terhadap kegiatan merokok. Tapi dari himbauan itu tak ditanggapi secara serius oleh para perokok tersebut,mereka beranggapan bahwa peringatan  itu  hanya sebuah saran yang  tak penting. Karena pemerintah hanya memberikan himbauan saja tanpa ada tindakan lebih lanjut mengenai aturan bagi perokok. Seperti yang dilakukan pemerintah saat ini telah memberlakukan disetiap kemasan rokok dibubuhi sebuah gambar peringatan bahaya merokok.
Gambar-gambar  tersebut  tampak  sangat  mengerikan,  langkah  ini  diambil  untuk menggantikan  peringatan  bahaya    merokok    yang  terdahulu  yang  berupa  tulisan.  Sebaiknya pemerintah  memberikan  peraturan  bagi  perokok  dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  yang berupa  denda  maupun  hukuman.  Atau  pemerintah  memberikan  solusi  bagi  perokok  untuk mengurangi konsumsi rokok dengan melalui pengobatan bagi pecandu rokok berat.
Suatu desain kemasan yang menarik dibangun dari elemen visual dan elemen  struktural yang  didesain sedemikian rupa  untuk  menimbulkan suatu respon positif pada konsumennya. 10 Elemen  visual  adalah  bagian  kemasan  yang  menarik  perhatian  konsumen  pada  saat  melihat seperti warna kemasan, bentuk kemasan, dan desain  grafis  seperti ukuran, gambar  dan  slogan pada    label  kemasan.  Sedangkan  elemen    struktural      adalah      bahan    atau      material    yang digunakan pada kemasan.
Dalam psikologi, persepsi visual adalah kemampuan manusia untuk menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh mata. Hasil dari persepsi ini disebut sebagai penglihatan ( eyesight, sight atau vision ). Unsur- unsur ragam psikologi dalam penglihatan secara umum  terangkum  dalam  sistemvisual.  Sistem  visual  pada  manusia  memungkinkan  untuk beradaptasi denganinformasi dari lingkungannya. Masalah utama dari  persepsi visual ini tidak semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina.   Namun lebih pada bagaimana menjelaskan persepsi dari apa yang benar-benar manusia lihat. 11
Tujuan  dari  persepsi  visual  adalah  untuk  mengidentifikasi  variasi  pengalaman  untuk memperoleh  respon  terhadap  lingkungan  terbangun  melalui  media  stimulasi  fotografi.  Sistem visual pada manusia memungkinkan seseorang menyerap informasi dari lingkungannya. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai persepsi visual tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari gambar yang dilihat seseorang terhadap aspek psikologinya.
Dampak pengaruh yang ditimbulkan dari pesan semiotika melalui gambar yaitu:
1. Ketakutan
Ketakutan  adalah  bagian emosional  dari  pesan. Ketakutan  yang  dirasakanyaitu  adanya  rasa takut yang ditimbulkan setelah melihat pesan yangditampilkan pada gambar. Pesan  yang berisikan penyakit atau ancamanakan lebih  menimbulkan  rasa  takut  yang  semakin  besar
10 Sandra Krasovec, Desain Kemasan:Perencanaan Produk Yang Berhasil Mulai dari  Konsep sampai Penjualan,Terjemahan Bob Sabran, (Jakarta:Erlangga, 2006), h. 81.
11 29Rahmat jalaluddin, Psikologi Komunikasi, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.56.
dampaknya kepadapembacanya.
2. Ancaman
Ancaman mengacu pada keparahan yang dirasakan dari pesan ( Perceived Severity) misalnya merokok   dapat   menyebabkan   penyakit   kanker   mulut,dan persepsi   kerentanan   dari pesan    ( Perceived    Susceptibility )    misalnya,saya    atau  perokok  lainnya  dapat  terkena penyakit kanker mulut.
3. Keberhasilan yang dirasakan
Keberhasilan  yang  dirasakan  terdiri  dari  keberhasilan  tanggapan  misalnya,  dengan  tidak berada di dekat orang yang sedangmerokok seseorang akan terhindar dari penyakit akibat asap merokok; dankeberhasilan sendiri misalnya, saya yakin bahwa saya bisatidak merokok atau  tidak  berada  dekat  dengan  orang  yang  sedang  merokokagar  terhindar  dari penyakit akibat asap rokok. 12
Kampanye antirokok dengan menggunakan peringatan kesehatan bergambar memiliki dampak  positif  yang  besar.  Penelitian  di  beberapa  negaramenunjukkan  bahwa  peringatan kesehatan  bergambar  lebih  diperhatikan  daripada    hanya    teks/tertulis,  lebih    efektif  untuk pendidikan  bagi  perokok  tentang  resiko  kesehatan  akibat  merokok  dan  untuk  meningkatan pengetahuan perokok tentang resiko kesehatan akibat merokok   serta  adanya pengaruh terhadap sikap untuk tidak merokok.
Pengaruh yang dapat ditimbulkan pesan semiotika pada kemasan rokok melalui:
1. Gambar
Gmbar  merupakansebuah  representasi  spasial  dari  fenomena  obyek,  adegan,  atau lainnya.Dalam  aspek  ini,  pemilihan  gambar  yang  menakuti  mengenai  bahaya  yang ditimbulkan dari rokok sangat berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan pada kemasan rokok. 13
Di mana terdapat 5 jenis  gambar berwarna dan tulisan  yang harus digunakan untuk kemasan rokok sesuai dengan Permenkes No 28 Tahun 2013, yaitu:
a. Gambar Kanker Mulut
b. Gambar orang merokok dengan asap yang membentuk tengkorak.
c. Gambar kanker tenggorokan
d. Gambar orang merokok dengan anak di dekatnya
e. Gambar paru-paru yang menghitam karena kanker dan tulisan
2. Pesan
Pesan  adalah  sebuah  informasi  tertulis  yang  memiliki  tujuan  tertentu. Setiap gambar pada kemasan rokok tersebut disertai pula tulisan sebagai berikut:
a. “Merokok Sebabkan Kanker Mulut”
b. “Merokok Membunuh Mu”
c. “Merokok Sebabkan Kanker Tenggorokan”
d. “Merokok Dekat Anak Berbahaya Bagi Mereka”
e. “Merokok Sebabkan Kanker Paru-Paru Dan Bronkitis Kronis”
3. Warna
Pesan semiotika dari gambar dapat juga mempengaruhi perokok ditinjau dari aspek kognitif. Menurut  Mann  dalam  buku  Syaifudin  bahwa  “  aspek  kognitif  mencakup  faktor pengetahuan, persepsi dan kepercayaan ”. 14 Maka pengetahuan perokok  yang  didapat  dari melihat   gambar  pada  kemasan rokok mengenai penyakit-penyakit  yang disebakan oleh rokok menjadi salah satu indicator yang  mempengaruhi  sikap  perokok  terhadap  rokok.
12 Ernest Caldwell, Berhenti Merokok, (Yogyakarta:Pustaka Seluler, 2009), h. 83
13 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 244
14 Syaifudin, Komunikasi Persuasif , (Bandung:PT  Rosdakarya, 1996), h. 82.
Indikator  lainnya  yaitu  dari  persepsi  yang  didapat  perokok  setelah  melihat  gambar  pada kemasan rokok.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif yaitu penelitian yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa  dan  kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatian  tanpa  memberikan  perlakukan  khusus terhadap peristiwa  tersebut.  Penelitian  ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah penelitian dilaksanakan berdasarkan teori-teori, prinsip-prinsip, serta asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan dengan menggunakan penalaran deduktif serta prosedur dan teknik sistematik. 15

## Lokasi dan Subjek Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  Gampong  Alue  Tho  Kecamatan Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya.  Alasan  penulis  membuat  penelitian  di  Gampong  tersebut dikarenakan banyak masyarakat disana hampir semua kaum laki-laki sebagai perokok aktif.
Adapun  subjek  penelitian    adalah    masyarakat  Gampong  Alue  Tho  sebagai  perokok aktif  untuk menjadi objek penelitian.
Populasi dan Sampel
a. Populasi
Menurut  Nawawi  Populasi  adalah  “keseluruhan  subyek  yang terdiri  dari manusia   dan benda-benda, hewan tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber”. Berdasarkan batasan tadi, maka dapat ditetapkan bahwa populasi penelitian ini, di  khususkan  pada  masyarakat  perokok  yang  dijadikan  populasi  adalah  seluruh masyarakat  perokok  aktif  yang  ada  di Gampong Alue Tho yaitu 300 orang.
b. Sampel
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  10%  sampel  dari  jumlah  populasi yaitu, 30 orang yang  mewakili  dari  jumlah  populasi  300  orang  perokok  aktif  di  Gampong  Alue  Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
Teknik Pengumpulan Data
Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu:
1. Observasi
Beberapa informasi  yang diperoleh  dari  hasil  observasi adalah  ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.
2. Angket ( questionnaire )
“Dalam hal ini penulis menggunakan angket sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan angket yang diedarkan dalam penelitian ini adalah angket tertutup.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.

## Teknik Analisis Data
15 Bungin B. Penelitian Kualitatif . (Jakarta :Prenada Media Group 2007), h.201
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif,  artinya setiap  data  yang  terhimpun  dan  tersusun  secara  sistematis, untuk kemudian dipelajari dan dianalisa secara deskriptif. 16
Setelah data dikumpulkan selanjutnya penulis melakukan analisis data mulai dengan mengadakan  penyelesaian  dan  kemudian  didistribusikan  kedalam  sub-sub  bab,  kemudian diolah  dan  dianalisis  secara  kuantitatif.  Semua  data  yang  terkumpulkan  melalui  angket ditabulasikan dalam bentuk tabel dan tafsiran presentase secara sederhana sebagaimana rumus berikut dari Nana Sudjana
1. =        100%
Keterangan:            P : Harga presentase dicari f  : Frekuensi yang muncul n  : Jumlah sampel

## 4. HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Adapun penelitian di lakukan pada gampong Alue Tho yang terdapat pada Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. 17 Gampong  Alue  Tho  terdiri  dari  empat  dusun  yaitu  dusun Alue  Bakti, dusun Ujong Bale, dusun Ule Umeung, dan dusun Dayah.  Semua Gampong  yang berbatasan dengan Gampong Alue Tho berada dalam Gampong Alue Tho Kecamatan Seunagan dan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. 18
Demografi
Demografi  berdasarkan  jumlah  penduduk  secara  umum  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel. 4.1 jumlah penduduk No Dusun Jumlah KK Jumlah Jiwa Total Jiwa L P 1  Alue Bakti 109 185 177 362 2  Ujong Bale 65 120 128 248 3  Ule Umeung 24 45 42 87 4  Dayah 51 85 84 169 Jumlah 249 435 431 866
Jumlah jiwa laki-laki dari tabel diatas 435 orang, kemunculan angka perokok  aktif di gampong  alue  tho  mulai  dari  anak-anak  remaja  (18  tahun),  dewasa(20-30  tahun)  hingga  yang sudah berumur 50 tahun ke atas yaitu 300 orang dan perokok aktif.

## Pemahaman Makna Pesan Semiotika
Media  gambar  atau  visual  mampu  mengkomunikasikan  pesan  dengan cepat  dan berkesan.  Sebuah  gambar  bila  dapat  memilihnya  bisa  memiliki  nilai yang sama dengan ribuan kata , juga secara individual mampu memikat perhatian. Visualisasi adalah cara atau sarana yang paling  tepat  untuk  membuat  sesuatu  yang  abstrak  menjadi  jelas.  Penampilan  secara  visual selalu  mampu  untuk  menarik  emosi  pembaca  dan  dapat  memutuskan  suatu  problema  untuk
16 Tukiran Taniredjadan Hidayati Mustafidah,, Penelitia Kuantitatif …h. 41-45
17 Dokumen Kantor Geuchik Gampong Alue Tho Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
18 Dokumen Sejarah Gampong Alue Tho
kemudian mengkhayalkan  pada  kejadian  yang  sebenarnya.  Informasi  bergambar  lebih disukai dibandingkan dengan informasi tertulis karena menatap gambar jauh lebih mudah dan sederhana.
Gambar-gambar  pada  kemasan  rokok  memiliki  makna  yang  signifikan.  Dengan kemunculan  gambar  diharapkan  mampu  mempengaruhi  para  perokok  untuk  berhenti  merokok sebagai wujud peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri. Gambar-gambar tersebut tampak sangat mengerikan, langkah ini diambil untuk menggantikanperingatan bahaya merokok yang terdahulu yang  berupa  tulisan.Sebaiknya  pemerintah  memberikan  peraturan  bagi  perokok  dengan memberikansanksi  yang  tegas  yang  berupa  denda  maupun  hukuman.  Atau  pemerintah memberikan solusi bagi perokok untuk mengurangi konsumsi rokok dengan melalui pengobatan bagi pecandu rokok berat.
Label  gambar  yang  tercantum  pada  setiap  kemasan  rokok  sangat  jelas karena ditempatkan  bagian  depan  atas  dan  belakang  atas.  Meskipun  gambar  tersebut  sangat  jelas walaupun tidak diperhatikan namun ada sebagian perokok tidak memperhatikan gambar tersebut disebakan para perokok hanya mengambil batang rokok yang tersedia dalam kemasan.
Setelah memperhatikan gambar pada setiap kemasan tentu ada rasa yang ditimbulkan saat pertama kali melihat gambar itu, tentu para perokok merasa takut bahkan khawatir dengan label  peringatan  yang  begitu  mengerikan,  seperti  gambar  kanker  mulut,    menampilkan  mulut yang  telah  bengkak  kemudian  gambar  jantung  yang  hitam  akibat  bahaya  zat  nikotin  yang terkandung pada setiap batang. Untuk melihat bagaimana perasaan ketika pertama sekali melihat gambar yang mengerikan  pada  kemasan  rokok,  oleh  masyarakat  perokok  aktif  di  Gampong Alue Tho dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Pemahaman  label  yang  jelas  akan  ada  sesuatu  hal  yang  akan  ditangkap oleh pikiran yang akan mempengaruhi sudut pandang sesorang. Pesan yang disampaikan lewat gambar pada setiap  kemasan  rokok  sebagai  peringatan  bahwa  merokok  itu  dapat  mengangu  kesehatan  dan dapat  menimbulkan  berbagai  macam  penyakit  seperti  kanker  otak,  paru-paru  dan  lain sebagainya. Namun para perokok terkadang  hanya  menganggap  sebuah  gambar  hanya  sebatas bentuk  peringatan  saja.  Padahal  bukan  hanya  sebagai  peringatan  saja  tetapi  bisa  merusak kesehatan  apabila  terus  menerus  menghisap  rokok.  Disisi  lain  ada  juga  masyarakat  perokok mengangap gambar tersebut hanya sebatas gambar yang tidak memiliki makna yang  terkandung didalamnya.  Berikut  ini  adalah  presentase  yang  telah  peneliti telah lakukan terhadap para perokok dalam tabel dibawah ini:
Dari keseluruhan gambar semuanya berbentuk peringatan, tergantung masyarakat yang memahami  makna tersebut. Namun adakala perokok menganggap hanya sebatas gambar  yang tidak memiliki makna apapun.

## Pandangan Islam Tentang Rokok
Istilah  rokok  sudah  dikenal  dan  membudaya  diberbagai  belahan  dunia  islam.  Sejak itulah  sekarang  hukum  rokok  gencar  dibahas  oleh  para  ulama  diberbagai  negeri,  baik  secara kolektif  maupun  pribadi.  Perbedaan  pendapat  diantara  mereka  mengenai  hukum  rokok  tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Sebagian diantara mereka memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan lainnya lebih memfatwakan haram.
Namun dalam hal ini keempat mazhab yaitu Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi dari ulama  yang  terkemuka  yang  mengikuti  setiap  mazhab  mengharamkan  mengenai  rokok.  salah satunya Abu Zaid dari mazhab Maliki mengatakan sesungguhnya yang menjadi sandaran tanpa ada  yang  menyelisihi,  yang  menjadi  rujukan  untuk  kebaikan  agama  dan  dunia,  serta  wajib diserukan  keseluruh  penjuru  negeri  islam  bahwa  rokok  haram  digunakan,  karena  mayoritas ilmuwan  menyatakan  bahwa  rokok  mengakibatkan  kemalasan  dan  kelemahan,  dan  rokok
mempunyai segi kesamaan dengan khamar dalam hal memabukkan. 19
Akan tetapi persoalan akan lain ketika merokok itu dihukumi haram, akan muncul pro dari  pihak  tertentu  dan  muncul  pula  kontra  serta  penolakan  dari  pihak-  pihak    yang    tidak sepaham.  Dalam  tinjauan  fiqh  terdapat  beberapa  pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang. Pada dasarnya terdapat nash yang  menjadi  patokan  umum,  yakni  larangan melakukan  segala  sesuatu  yang dapat  membawa   kerusakan, kemudaratan   atau   kemafsadatan sebagaimana termaktub didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195:

## َلَ َو ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُقِفْنَأ َو
َنيِنِسْحُمْلا  ُّب ِحُي َهَّللا َّنِإ ۛ اوُنِسْحَأ َو ۛ ِةَكُلْهَّتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْلُت
Dan  janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  kedalam  kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Dari  ayat  tersebut  ulama  sepakat  mengenai  segala  sesuatu  yang  membawa  mudarat adalah  haram. Akan tetapi yang menjadi  persoalan  adalah  apakah merokok  itu  membawa mudarat  atau  tidak,  dan  terdapat  manfaat  atau  tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari kemaslahatan dan kemafsadatan. Jika semua sepakat bahwa merokok   tidak  membawa  mudarat   maka  semua  akan  sepakat dengan    hukum  mubah  atau  makruh,  demikian  juga  apabila  semua  sepakat  bahwa  merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.
Beberapa  pendapat  itu  serta  argumennya  dapat  diklasifikasikan  menjadi tiga macam hukum:
1. Hukum mubah atau boleh   karena rokok dipandang tidak membawa mudarat, secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
2. Hukum  makruh  karena  rokok  membawa  mudarat  relatif  kecil  yang  tidak  signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Hukum  haram  karena  rokok  secara  mutlak  banyak  dipandang  membawa  banyak mudarat.  Berdasarkan  informasi  mengenai  hasil  penelitian  medis  bahwa  rokok  dapat menyebabkan  berbagai  penyakit  dalam  seperti  kanker,  paru-paru  dan  lainnya  setelah sekian lama membiasakannya.
Ketiga hukum tersebut dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh  dan haram  itu  bagi  siapapun  orangnya.  Namun  bisa  jadi  tiga  macam hukum  tersebut  berlaku secara  personal,  dengan  pengertian  setiap  orang  akan terkena hukum  yang berbeda sesuai dengan  apa  yang  diakibatkannya,  baik  terkait  kondisi  personnya  atau  kuantitas  yang dikonsumsinya.

## Pengaruh Pesan Semiotika Melalui Gambar Terhadap Perokok
Sesuai  peraturan  menteri  kesehatan  republik  indonesia  nomor  28  tahun  2013, setidaknya  ada lima  gambar  yang dicantumkan  dibagian wajah  kemasan rokok. Kelima gambar tesebut  wajib  itu  bertema  merokok  menyebabkan  kanker  mulut,  merokok  membunuhmu, merokok  sebabkan  kanker  tenggorokan,  merokok  dekat  anak  berbahaya  bagi  mereka,  serta merokok sebabkan kanker paru-paru dan kronis dan bronkitis.
Dari    gambar  tersebut  para  perokok  akan  beranggapan  bahwa  merokok  dapat menimbulkan  berbagai  macam  penyakit  yang  berbahaya.  Setelah  melihat  gambar  pada kemasan  rokok  tersebut,  perokok  akan  percaya  bahwa  rokok  dapat  menimbulkan  penyakit seperti  padayang  terdapat  pada  gambar  kemasan  rokok dan memiliki pengaruh, namun ada juga perokok yang tidak terpengaruh.
Dalam proses komunikasi, ada tiga unsur yang sangat penting untuk terjadinya   sebuah komunikasi, yaitu komunikator pesan dan komunikan. Dianggap komunikator yang baik apabila
19 http// Hukum Merokok Menurut Mazhab, Islam kompas.com , diakses 23 Februari 2017
pesan yang disampaikan kepada komunikan  dapat  tersalurkan  dengan  baik,  dan  komunikan memahami  maksud  dari  pesan  tersebut.  Begitu  juga  dalam  penyampaian  pesan  gambar  pada kemasan rokok yang memiliki makna peringatan dan merusak kesehatan.
Meskipun  pesan  gambar  tersebut  sangat  mudah  dipahami  namun  ada  juga  sebagian masyarakat  yang  kurang  memahami  makna  pesan  tersebut.  Namun  ada  juga  responsen  yang kurang memahami dari makna gambar tersebut, dari penelitian yang telah peneliti lakukan yang kurang memahami ini adalah kalangan orang tua yang tidak begitu mengenal penyakit kronis.
Apabila sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan, tentu  saja akan  mendapatkan efek  yang  akan  mengubah  persepsi  seseorang. Begitu juga dalam hal pesan gambar pada kemasan rokok, jika para perokok memahami maksud dari pesan itu dan mengerti terhadap bahaya yang ditimbulkan dari rokok tersebut tentu akan mengubah pandangan mengenai rokok. Dalam hal ini para perokok akan mempertimbangkan untuk menghisap rokok.
Pemberhentian bisa dilakukan oleh para perokok setelah mempertimbangkan  hal-hal yang buruk yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Melalui pesan semiotika pada isi gambar sangat  mudah  dipahami  dengan  menampilkan  berbagai  macam  penyakit.  Upaya  pemerintah membuat  setiap  kemasan  rokok  dibubuhi  gambar  peringatan,  diharapkan  mampu menyadarkan masyarakat untuk mengurangi bahkan berhenti merokok.
Kecanduan  terhadap  zat  nikotin  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  susah  untuk ditinggalkan,  meskipun  demikian  rasa  ingin  mengurangi  adalah  hal  yang  tepat  dilakukan. Adanya rasa ingin mengurangi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan berhenti merokok. Dalam  hal  ini  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mau  berhenti  merokok  walaupun  sudah  ada peringatan,  mereka  hanya  menganggap  itu  semua  tidak  benar  kenyataannya  sudah  bertahun- tahun merokok tetapi tidak terkena penyakit kronis tersebut. Tanpa mereka sadari gejala penyakit awal sudah dirasakan seperti batuk-batuk,penyakit jantung atau hal-hal lainnya.
Penyakit-penyakit  kronis  yang  ditampilkan  pada  kemasan  rokok  begitu  sangat mengerikan,  tetapi  para  perokok  masih  berfikir  itu  semua  tidak  akan terjadi, dan kalaupun itu terjadi sudah menjadi resiko mereka sebagai pecandu, berikut ini pertanyaan mengenai pesan dari gambar sesuai dengan efek yang dirasakan setelah mengkomsumsi rokok, dan hasilnya pada tabel dibawah ini:

## Efek Dari Pesan Gambar Di Kemasan Rokok
Dalam proses komunikasi pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas  maka akan  menimbulkan  efek  yang  dirasakan  oleh  komunikan.  Pengaruh  ialah  perbedaan  antara apa  yang  difikirkan,  dirasakan,  dan  dilakukan oleh  penerima  pesan  sebelum  dan  sesudah menerima  pesan.  Pengaruh  tersebut bisa mencakup banyak hal, tergantung dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan.
Komunikasi  bersifat  efektif  apabila  pesan  tersebut  menimbulkan  efek,  efek  tersebut berupa  perhatian  yang  selanjutnya  menjadi berupa  tata  kelakuan  atau tingkah  laku,  sesuai dengan  pesan  yang  disampaikan. Begitu  juga  dalam  pesan gambar pada kemasan rokok yang akan menimbulkan efek terhadap para perokok jika pesannya dipahami dengan jelas. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah dilakukan penelitian terhadap para perokok, yang mengenai efek yang dirasakan baik dari segi tingkah laku, ataupun perhatian.
Upaya  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  macam  cara  agar  masyarakat menumbuhkan  kesadaran  agar  berhenti  merokok,  mulai  dari  pemasangan  spanduk-spanduk, poster,  himbauan  hingga  memasang  gambar  mengerikan  pada  kemasan  rokok.  Tanpa  ada dukungan  dari  masyarakat  semua  ini  tidak  akan  berhasil.  Berikut  ini  mengenai  kesetujuan masyarakat  terhadap  gambar  yang  dipasangkan  pada  kemasan  rokok  sebagai  upaya  untuk mengurangi dan menyadarkan perokok terhadap bahaya zat nikotin yang terdapat dalam batang rokok.
Upaya  dalam penanggulangan untuk berhenti merokok telah dilakukan berbagai cara diharapkan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  efek  yang  akan  ditimbulkan. Walaupun  hasilnya belum  maksimal tingkat  kepedulian pemerintah terhadap masyarakat telah banyak dilakukan.

## 5. PENUTUP
Rokok  adalah  silinder  kertas  yang  berisi  daun  tembakau  yang  didalamnya  telah dicampur zat  nikotin  apabila  dihisap  akan  merusak  kesehatan. Namun   dalam hal ini tingkat kecanduan terhadap rokok semakin meningkat pada kalangan masyarakat sekarang ini. Upaya pemerintah dalam penanggulangan telah dilakukan berbagai cara mulai dari peringatan tulisan hingga ditampilkan gambar-gambar pada setiap kemasan.
Gambar   tersebut   menjelaskan   berbagai penyakit yang diderita yang bertema merokok menyebabkan kanker mulut, merokok membunuhmu, merokok sebabkan kanker tenggorokan, bahaya  merokok  didekat  anak-anak,  serta  menyebabkan  penyakit  kronis  dan  bronkitis. Pemaknaan  pesan  lewat  gambar  lebih  efektif  dipahami  dibandingkan  dengan  kata-kata  lewat tulisan.  Melalui  pesan  semiotika  yang  disampaikan  lewat  gambar,  diharapkan  masyarakat terpengaruh  untuk  mengurangi,  dan  menumbuhkan  kesadaran  agar  berhenti  merokok  demi kesehatan.Dan memahami bahwa zat  nikotin  yang  terus  dihisap akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang  menyebabkan  kematian. Meskipun pemaknaan gambar dapat  dipahami, merupakan hal  yang wajar jika ada masyarakat yang terpengaruh dari gambar tersebut. Namun ada juga masyarakat yang tidak terpengaruh dari apa yang disampaikan pesan  gambar, karena mengangap hanya sebatas menakuti saja
.
6. DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group. Caldwell, Ernest. Jakarta.
Caldwell, Ernest. 2009. Berhenti Merokok : Pustaka Seluler, 2009. Yogyakarta.
Krasovec,  Sandra.  2006. Desain  Kemasan:Perencanaan  Produk  Yang  Berhasil  Mulai  dari Konsep sampai Penjualan,Terjemahan Bob Sabran, Erlangga. Jakarta.
Mudjiyanto,  Bambang.  2013. Semiotika  Dalam  Metode  Penelitian  Komunikasi Semiotic, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Makassar.
Muhammad,  Jaya. 2009 Pembunuh Berbahaya  Itu  Bernama  Rokok, Rizma’. Jakarta.
Noth,  Winfriend.  1995. Handbook  Of  Semiotic ,  dikutip  oleh  Sumbo  Tinarbuko,  Indiana University Press. Indianapolis.
Rakhmat, Jalaludin 1994. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Syaifudin. 1996. Komunikasi Persuasif , Remaja Rosdakarya. Bandung.
Subur, Alex, 1998. Semiotika Komunikasi, Rosda. Jakarta.
Supriyono, Rachmat.2010. Desain Komunikasi Visual, Balai Pustaka. Yogyakarta.
Syaifudin. 1996. Komunikasi Persuasif , Remaja Rosdakarya. Bandung.
Tinarbuko,  Sumbo.  2008. Memahami  Tanda,  Kode,  Dan  Makna  Iklan  Layanan  Masyarakat, Bandung:  ITB  Bandung,  1998.  dan, Semiotika  Komunikasi  Visual. Jalasutra. Yogyakarta.
Tukiram,  dan  dkk, 2010 . Penelitian  Kuantitatif  Sebuah  Pengantar. Alfabeta. Bandung.
Website Pp_No._19_Th_2003. http://www.litbang.depkes.go.id.

## PEMBERITAAN MEDIA ASING MENGENAI HUKUM CAMBUK GAY DI ACEH

## Reni Juliani
Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Email : renijuliani@utu.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze why there are pro and cons of foreign media in the news of the whipping of gay couples in Aceh. The method used in this research is qualitative method. The subjects of this research are some sources of news from media. Data collection techniques were conducted with library research and documentation. The results obtained after conducting library research and documentation are two issues that make the media pro and cons against the news of this case. The first is the issue of caning and human right law, and the second is the gay issue of minorities. Pro-gay  and  anti-Islam  stigma  are  built  on  the  issue  of  human  right  violstions  and  caning punishmant that considered other forms of torture in various reports.
Keywords: News, Foreign Media, Caning Law, and Gay.

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Penerapan Syari’at Islam di wilayah Aceh merupakan cita-cita rakyat Aceh sejak dahulu. Penerapan  ini  telah  melalui  proses  panjang  yang  diajukan  untuk  pembentukkannya  mulai  dari pemerintahan  Soekarno.  Penerapan  Syari’at  Islam  tersebut  baru  diaminkan  pada  masa  SBY. Penerapan Syari’at Islam di Aceh juga merupakan salah satu perjanjian dalam MoU Helsinki. Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menjelaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Hal tersebut menegaskan bahwa Aceh berhak menyusun Qanun sesuai keadaan dan kondisi Aceh.
Penerapan Syari’at Islam di Aceh telah berlangsung selama beberapa tahun. Namun hal ini  tidak  menjadikan  semua  masyarakat  dan  elemen-elemen  di  dalam  masyarakat  menyetujui segala kebijakan pemerintah tersebut. Penerapan Syari’at Islam masih memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan. Terlebih lagi dengan hukuman yang didera terdakwa pelanggar syari’ah seperti hukum cambuk. Hukum cambuk masih dianggap bentuk pelanggaran HAM oleh sebagian kalangan.  Pihak  yang  kurang  setuju  dengan  ditetapkannya  hukum  cambuk  sebagai  sebuah hukuman syari’ah menganggap bahwa hukuman cambuk tidak manusiawi dan melanggar hak- hak sebagai manusia.
Pro  dan  Kontra  hukuman  cambuk  semakin  memanas  saat  dilaksanakannya  hukum cambuk terhadap pasangan gay yang melakukan pelanggaran Syari’at Islam. Pasangan Gay ini dicambuk  pada  tanggal  23 mei  2017  lalu dan  menjadi  isu hangat  yang  diangkat  oleh berbagai media baik media lokal maupun media asing. Ada dua isu yang menjadi focus dalam kasus ini yaitu isu hukum cambuk dan pasangan gay.
Pasangan gay yang diadili oleh Mahkamah Syari’ah tersebut dikenakan Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja  melakukan Jarimah  Liwath (zina  homoseksual)  diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir (cambuk) paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas  murni  atau  penjara  paling  lama  100  (seratus)  bulan.”  Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa hukuman  yang  terima  adalah  100  kali  cambuk.  Akan  tetapi  pasangan  gay  yang  melakukan tindakan asusila tersebut hanya didera hukuman 85 kali cambukan.
Selain di Aceh, Negara Bagian Kelantan, Malaysia, juga telah mengatur tentang larangan liwath (homoseksual)  dalam  pengertian  sosomi,  baik  yang  dilakukan  antar-laki-laki  dengan perempuan  lain  yang  bukan  istrinta.  Pasal  16  dan  Pasal  17 The  Hudud  Bill  of  Kelantan, Menentukan (Djubaedah, 2010:273-274):
“ Liwat is an offence consisting of carnal intercourse between a male and another male or between a male and a female other than his wife, performed against the order ofnature. That is the anus.”
(Liwat adalah kejahatan melakukan hubungan badan (pesertubuh) antara sesama laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan istrinya, dilakukan berlawanan dengan yang seharusnya, yaitu melalui anus [dubur]).
” Whoever commits liwat shal be punished with the same punishment prescribed for zina,”
(Barang  siapa  melakukan  liwat  akan  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  hukuman  yang ditentukan atas zina).
Kasus pencambukan pasangan gay ini merupakan kasus pertama setelah ditetapkannya Qanun Jinayat di tahun 2015. Hal ini menjadi penyebab mengapa media asing sangat menyoroti kasus ini. Salah satu media asing yang meliput pelaksanaan hukuman tersebut adalah BBC. BBC bahkan membuat video wawancara pendapat LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Aceh.  Video  BBC  tersebut  seakan  menegaskan  bahwa  pasangan  gay  merupakan  korban  dan penerapan syariat Islam di Aceh dinilai tidak relevan.
Fenomena di atas merupakan konteks penelitian ini, sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian ini harus dibuat. Penelitian ini berjudul “Pemberitaan Media Asing Mengenai Hukum Cambuk Gay Di Aceh”
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi asalah Utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pro dan kontra media asing dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh? Oleh sebab itu yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mengapa terjadi pro dan kontra media asing dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  media  khususnya  media asing yang ingin memberitakan suatu isu yang sensitif dan menjadikan masukan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum yang sudah sepatutnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Di samping itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca  mengenai  telah ditetapkan  dan  dijalankan  sebuah  hukum  yang  mengatur  tentang  Jarimah  Liwath  (zina  yang dilakukan kaum Gay) di Aceh.

## 2. KAJIAN  LITERATUR

## Sejarah Syari’at Islam di Aceh
Sebelum Masehi, Aceh banyak dilalu oleh pedangang-pedangang dari berbagai negara.
Dikarenakan letak wilayahnya yang strategis, Aceh menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Pedagang Timur Tengah  sebelum  melanjutkan perjalananya ke Cina, singgah di Aceh terlebih dahulu (Djalil, 2010:181). Hal inilah yang menjadi asal mula masuknya Islam ke wilayah Aceh. Dajlil (2010:181) menjelaskan bahwa:
“Abad VI. Abad ini abad kelahiran Islam, pada abad inilah Aceh menjadi wilayah pertama  di  Nusantara  ini  menerima  Islam,  para  sejarawan  pada  umumnya menyebutkan  bahwa  masuknya  melalui  daerah  Peurlak/Pase.  Abad  XII.  Setelah melalui proses sejarah yang panjang, Aceh menjelma menjadi sebuah kerajaan Islam, yang  kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  kerajaan  yang  maju.  Abad  XIV. Perkembangan kerajaan Aceh ditandai dengan dikenalnya Aceh sebagai daerah pusat perkembangan Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara.”
Ketika Aceh menang dalam perang  melawan Portugis dan mengusir mereka dari tanah Aceh. Kerajaan Aceh mulai berdiri dengan dikukuhkannya Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah sebagai Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukota negara Banda Aceh. Dalam bukunya yang berjudul “Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945- 1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang,” Jakobi (2004:17) juga menyebutkan bahwa:
“Berdirinya Kerajaan Islam Besar pada masa tersebut sekaligus mendudukkan Aceh Darussalam  menjadi  salah  satu  Kerajaan  Islam  Besar  yang  masuk  dalam  deretan “Lima  Besar  Islam”.  Pada  masanya,  Lima  Besar  Islam  ini  menjalin  kerja  sama ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Lima Besar Kerajaan Islam tersebut adalah:
a. Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istambul.
b. Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara.
c. Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.
d. Kerajaan Islam Agra di Anak Benua India.
e. Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara.”
Setelah diplokamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, masyarakat Aceh ingin wilayahnya  dibentuk  peraturan  yang  bersumber  dari  agama  Islam.  pembentukan  peraturan mengenai Syari’at Islam tidak sepenuhnya diaminkan oleh pemerintah. Walaupun pada saat itu izin mengenai pembentukan Mahkamah Syari’ah telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui  surat  kawat  No.189  Tanggal  13  Januari  1947,  namun  peraturan  yang  diizinkan  hanya berupa peraturan mengenai peratura-peraturan dalam bidang kekeluargaan seperti perkara nafkah, perkawinan, perceraian, harta bersama, warisan, hak pengampunan anak dan sebagainya (Amal dan Panggabean, 2004:20).
Walaupun  Mahkamah  Syari’ah  telah  terbentuk  namun  keberadaannya  kembali dikaburkan  oleh  pemerintah  pada  Tahun  1950.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Amal  dan Panggabean  (2004:20)  bahwa  Mahkamah  Syari’ah  dan  semua  pengadilan  swapraja  disatukan dalam satu payung Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya UU Darurat No.1 Tahun  1950.  Dikarenakan  semangat  dan  impian  besar  masyarakat  Aceh  untuk  membentuk wilayah yang berasaskan Islam, Pemerintah di daerah Aceh dan seluruh lini masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan status Mahkamah Syari’at yang jelas dan pasti. Desakan tersebut tidak  pernah  berhenti  dan  terus  diperjuangkan  oleh  masyarakat  Aceh  sehingga  akhirnya pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.29  Tahun  1957  mengenai  pembentukan pengadilan  agama  di  seluruh  Aceh,  termasuk  susunan  dan  kewenangannya.  Namu  Pemerintah kembali  membuat  masyarakat  Aceh  kecewa.  Peraturan  yang  dikeluarkannya  tidak  serta  merta menjadikan  hakim-hakim  Pengadilan  Agama  bisa  leluasa  dalam  memberikan  putusannya. Keputusan-keputusan  mereka  dibatasi.  Mereka  hanya  diberi  wewenang  dalam  putusan  bidang
kekeluargaan  dan  warisan,  dan  hal  tersebut  baru  bisa  dijalankan  setelah  Pengadilan  Agama mengaminkannya.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah mengenai pembentukan Mahkamah  Syari’ah.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Pembentukan  peraturan  mengenai Syari’at Islam mulai dari Undang-undang Darurat sampai Peraturan Pemerintah telah ditetapkan. Namun kebijakan pemerintah tersebut terkesan tidak sepenuh hati. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak menyentuh seluruh peraturan yang ingin ditegakkan oleh masyarakat.
Pada masa Gubernur Tgk. Daud Beureueh, Pemerintah memberikan harapan yang sangat besar kepada Gubernur dan masyarakat Aceh mengenai Syari’at Islam. Soekarno berjanji untuk mengizinkan Aceh sebagai wilayah yang memberlakukan Syari’at Islam. Namun janji tersebut dilanggarkan. Seperti yang diceritakan Abubakar (2002: 26) bahwa:
“Soekarno  berulang  kali  berjanji  akan  memberikan  keluasan  kepada  Aceh  untuk memberlakukan  Syari’at  Islam.  Tetapi  janji  tersebut  hanya  berbentuk  lisan,  tidak memiliki kekuatan hukum kuat padahal Tgk. Daud Beureueh meminta agar janji itu dituliskan,  namun  Soekarno  menjawab  sambil  berlinang  air  mata  berkata  ‘Apakah Kakanda  Daud  Beureueh  tidak  mempercayai  saya  lagi?’  Mendengar  ungkapan Soekarno, hati Daud Beureueh melunak dan tidak laki menuntuk janji tertulis.
Pada  Tahun  1959,  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  Keputusan  untuk  menyelesaikan “Peristiwa  Aceh”  tersebut.  Keputusan  tersebut  adalah  Keputusan  Perdana  Menteri  Republik Indonesia Nomor I/Missi Tahun 1959 dimana keputusan tersebut memberikan Aceh gelar Daerah Istimewa.  Keistimewaan  tersebut  berupa  bidang  agama,  pendidikan  dan  adat  (Zamzani,  1970: 322).  Sedangkan  izin  pelaksanaan  Syari’at  Islam  baru  diberikan  pada  masa  reformasi.  Dedi Sumardi M.Ag (Bantasyam dan Siddiq, 2009:41) menjelaskan bahwa pelaksanaan Syari’at Islam ini  sesuai  dengan  UU  No.44  Tahun  1999  tentang  Keistimewaan  Aceh.  Selain  berasaskan  UU No.44 Tahun 1999, izin pelaksanaan Syari’at Islam juga berdasarkan UU No.18 Tahun 2001. Prof. Dr. Syahrizal Abbas (Bantasyam dan Siddiq, 2009:63) menjelaskan mengenai pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh bahwa:
“Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh yang dibawa oleh kedua undang-undang yaitu UU  No.44  Tahun  1999  dan  UU  No.11  Tahun  2006, membawa  semangat  formulasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Melalui Qanun inilah berbagai  aturan  Syari’at  Islam  dapat  ditegakkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  berbangsa  di  Aceh.  Persoalan  yang  muncul  adalah  bagaimana  merumuskan materi  Qanun yang  kuat secara  filosofis  dan tidak kering  dari  semangat  sosiologis dari ketentuan Syari’at.”
Sedangkan Qanun Jinayat sendiri baru disahkan pada tahun 2014. Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini mulai berlaku pada Tanggal 23 Oktober 2015, setahun setelah  disahkannya.  Hukum  Jinayat  ini  merupakan  hukum  pidana  yang  memuat  ketetuan hukuman cambuk dan rajam. Juga menegaskan pada tindakan yang  melanggar  Syari’at seperti zina, maisir , dan banyak lagi termasuk liwath (homoseksual). Dalam Qanun Jinayat No.6 tahun 2014 Pasal 63 menyebutkan perihal liwath yang berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  100  (seratus)  kali  dan  dapat  ditambah  dengan  denda
paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan
3. Setiap  Orang  yang  melakukan  Liwath  dengan  anak,  selain  diancam  dengan  ‘Uqubat Ta’zir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  ditambah  dengan  cambuk  paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## Media dan Peranananya
McQuail (1987:3) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yaitu:
1. Industri  pencipta  lapangan  kerja,  barang  dan  jasa  serta  menghidupkan  industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.
2. Sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
4. Wahana pengembangan kebudayaan-tatacara, mode, gaya hidup, dan norma.
5. Sumber  dominan  bukan  saja  bagi  pencipta  citra  individu,  tetapi  juga  bagi kelompok, dan masyarakat.
Sebuah  Film  yang  merupakan  salah  satu  seri  dari  film  James  Bond  yang  berjudul “Tomorrow Never Dies” ini menceritakan tentang bahaya apabila media berhasil memonopoli “kebenaran”, selain itu media bisa membuat konspirasi besar di dalam pemberitaannya sehingga media  mampu  mempengaruhi  dan  mengendalikan  publik.  Apabila  hal  ini  terjadi,  dunia sepenuhnya akan ada di tangan media. Rizki (Hasyim, dkk, 2013:125) menjelaskan:
“Digambarkan  di  awal  film  bagaimana  Carver-Raja  Media  Dunia  yang  mampu menjatuhkan  pemerintahan  dengan  sebuah  berita-sedang  dalam  perayaan  atas peluncuran satelit barunya dalam jaringan Grup Media Carver. Satelit ini tidak hanya dimanfaatkan  untuk  kepentingan  medianya  saja,  tapi  juga  menjadi  salah  satu  alat perang  yang  digunakan  untuk  memanipulasi  informasi  termasuk  informasi  militer negara-negara dunia. Di akhir pidatonya saat peluncuran satelit yang akan mampu menjangkau  seluruh  umat  manusia  di  muka  bumi  ini-kecuali  Cina  yang  menolak menyiarkannya-dia berjanji untuk memberikan berita tanpa ketakutan dan tendensi, berjuang untuk kebaikan dunia, melawan ketidakadilan, ketidakpedulian, memerangi ketidakmanusiaan. Tapi apa dinyana, Carver bukan orang yang jujur dan menepati kata-katanya.  Dia  juga  adalah  seorang  penjahat  yang  baru  saja  membuat  aksi kekacauan di Laut Cina Selatan yang memantik konfrontasi pihak Inggris dan Cina. Carver  memiliko  koran,  majalah,  buku,  film,  TV,  radio,  online,  dan  dengan kekuasaannya dia mampu meletupkan sebuah isu sehingga menjadi ‘besar’ dengan sokongan medianya”
Peranan media sangat besar bagi kehidupan dunia. Oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepatutnya media harus menjadi sumber kepercayaan masyarakat mengenai informasi sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat berkaca pada media. Media menjadi watch dog (anjing penjaga) bagi pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia sendiri, begitu tinggi posisi media. Media dijadikan salah satu pilar demokrasi. Media merupakan pilar ke-empatnya.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  ada  apabila  ditegakkannya  media  atau  pers.  Syam (2016: 28) menyebutkan bahwa:
“Disebabkan  anjing  penjaga  mempunyai  kekuatan  untuk  menggonggong  apabila terdapat  kesalahan,  maka  terkadang  ada  kecenderungan  anjing  penjaga  di  bawah
peliharaan para pemodal, atau kalau diinterpretasi ulang, anjing penjaga yang sudah dipelihara para majikan pemilik modal. Kalau hal ini dapat terjadi, maka sangat sulit untuk diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing pengawas yang selalu mengawasi  terhadap  para yang  membuat kesalahan dalam  masyarakat  baik  dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Pers yang demikian, dalam berfungsi sebagai watch  dog  dalam  kenyataan  sudah  diikat  kakinya  dan  dijinakkan  gonggongannya. Betapapun,  anjing  biasanya  sangat  paham  dengan  tuannya.  Ia  tak  akan menggonggong apalagi mengginggit tuannya, walaupun mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Ia hanya menggonggomg orang asing yang tidak begitu dikenalnya.  Ini  terjadi  mengingat  pers  sudah  terjadi  tumpang  tindih  dalam kepemilikan.  Pers  sudah  mulai  dimiliki  oleh  penguasa  yang  juga  sekaligus  terjun sebagai  politisi.  Sebagian  dari  mereka  sadar  dengan  kekuatan  media  yang  dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan politis. Dalam keadaan demikian, sangat sulit bisa  diharapkan  media  massa  dapat  menjadi  anjing  penjaga  yang  galak  terhadap kekuasaan.”

## Kronologi Kasus Pasangan Gay
Dalam  media  berita  online  baranewsaceh.com,  Iyan  (2017)  menjelaskan  kronologis penggrebekan pasangan Gay di Aceh. Kasus ini bermula dari kecurigaan warga atas gerak gerik MT, pria asal Sumatera Utara dan MH, pria asal Jeunieb Kabupaten Bireun. Kecurigaan ini lebih kepada  MT  yang  berperilaku  seperti  wanita  (waria).  Pada  awalnya,  warga  tidak  begitu  curiga terhadap  keduanya.  Dikarenakan  kerap  bergonta-ganti  pasangan  dan  selalu  mengajak  teman prianya  bermalam,  kecurigan  masyarakat  semakin  menjadi  sehingga  diambil  keputusan  untuk melakukan  penggerebekan  ke  rumah  indekos  di  Dusun  Silang  Desa  Rukoh,  Darussalam,  Kota Banda Aceh. Dari penggerebekan tersebut didapati kedua pria tersebut terlanjang dan beberapa barang bukti berhasil diamankan. Barang bukti tersebut antara lain:
1. My Baby ( Pelicin)
2. Celana dalam 2
3. Kondom Baru 3
4 Kondom yg sudah terpakai 1
5 Tisu 2 lbr
6. HP Xiaomi 1
7 Dompet 2
Selanjutnya kedua pelaku dan Barang bukti di serahkan ke Komandan Operasi Wilayatul Hisbah untuk diproses. Setelah MT dan MH mengaku bersalah dan dinilai terbukti melakukan perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat.    Hakim  memutuskan  hukuman  untuk  pasangan  Gay  ini.  Keduanya  dijatuhi  hukuman cambuk sebanyak 85 kali.

## Pemberitaan Media Asing Terkait Hukum Cambuk Gay di Aceh

## 1. The Sun (Media Berita Inggris)
Dalam pemberitaannya dengan judul “ caned for the crowd: two gay men whipped in front of  large  crowds  taking  selfies  after  being  caught  in  bed  together  in  indonesia,” The  Sun menyebutkan  bahwa  hukum  cambuk  merupakan barbaric  punishment .  The  Sun  memberikan penjelasan pada gambar yang diliputnya dengan kalimat “ Thousands filled the square to watch the barbaric punishment” (Charlton, 2017).

## 2. Belfast Telegraph (Media Berita Inggris)
Two  men  caned  in  Indonesia  for  gay  sex merupakan  judul  besar  dari  berita  yang dipublikasikan oleh Belfast Telegraph (belfasttelegraph.co.uk, 2017) yang membahas mengenai kejadian  kasus  pecambukan  pasangan  gay  di  Aceh.  Di  dalam  pemberitaannya,  media  berita Inggris ini terkesan kontra terhadap keputusan Pemerintahan Provinsi Aceh yang mengadili kedua pasangan gay yang melanggar syari’at Islam dengan hukuman cambuk sebanyak 85 kali. Belfast Telegraph menyebutkan bahwa hukuman cambuk tersebut adalah sebuah bentuk penyiksaan abad pertengahan. Pernyataan tersebut berbunyi “The punishment was denounced by rights advocates as "medieval torture" and intensifies an anti-gay backlash in the world's most populous Muslim country.”

## 3. Transkrip Video BBC (Media Berita Inggris)
Pada  tanggal  23  Mei  2017,  sebuah  situs  berita  online  bbc.com  merilis  video  berjudul “Pencambukan gay di Aceh berlangsung dalam sorakan” .  Video  berdurasi lebih  dari 1  menit tersebut dibuat oleh Rebecca Henschke dan Oki Budhi, wartawatan BBC Indonesia yang melihat secara  langsung  proses  hukum  cambuk  pasangan  gay  di  Banda  Aceh.  Berikut  transkrip  video (Henschke dan Budhi, 2017) yang beredar di media sosial:
Mereka (pasangan gay) dipermalukan di depan publik dengan 82 kali cambukan karena didakwa melakukan hubungan sesama jenis. Mereka adalah gay pertama yang ditindak dengan hukum syariah di aceh. Lalu bagaimana kaum LGBT di Aceh menanggapinya?
Aktivis gay di Aceh : Tentu sangat takut karena itu bisa saja terjadi sama saya. Untungnya  pasangan  saya  memang  tidak  di  sini.  Saya  merasa  tidak  berdosa karena  itu  adalah  urusan  privasi  saya.  Dengan  agama  saya  dan  dengan  Tuhan saya.  Selama  saya  tidak  menyakiti  orang,  tidak  memaki-maki  orang,  tidak memfitnah orang, tidak mengambil hak orang, saya merasa itu semua tidak dosa.
Tapi Wali Kota Banda Aceh tegas mengusir LGBT.
Wali Kota Banda Aceh : Saya ingin menyelamatkan generasi ini. Kita bayangkan apabila dunia ini menjadi sesama jenis semua dan penyakit itu akan hadir,  timbul dan  sebagainya.  Kita tidak  membenci  orangnya,  yang  tidak kita senangi  adalah perbuatannya.
Video  tersebut  sempat  beredar  di  banyak  media  sosial  sehingga  menjadi  pembicaraan khusus. Hal ini dikarenakan video ini memperlihatkan wawancara secara khusus kelompok LGBT di  Aceh  yang  mengatakan  keberatan  dengan  keputusan  pemerintah  Aceh  untuk  mencambuk pasangan  gay  yang  ditangkap  oleh  Wilayatul  Hisbah.  Mereka  menganggap  hal  tersebut merupakan  upaya  merenggut  hak-hak  mereka  selaku  manusia  yang  ingin  diperlakukan  sama seperti manusia lainnya.
Selain  wawancara  dengan  kelompok  LGBT  Aceh,  di  akhir  video  singkat  tersebut  ada cuplikan  sekilas  wawancara  Wali  Kota  Banda  Aceh.  Di  dalam  video  tersebut  Wali  Kota menjelaskan kegelisahannya akan genereasi muda berikutnya. Beliau menjelaskan bahwa beliau ingin menghindari generasi mudanya akan penyakit yang timbul karena hubungan sesama jenis.
Video BBC ini terkesan kontra terhadap keputusan pemerintah Aceh. Dilihat dari kata- kata yang digunaka seperti kata “mengusir” untuk menggambarkan bahwa Wali Kota Banda Aceh
membenci  kaum  Gay  dan  tidak  ingin  ada  kaum  Gay  yang  tinggal  di  wilayahnya.  Padahal ditekankan oleh Wali Kota di semua wawancara yang dilakukannya bahwa beliau tidak membenci orangnya tapi perbuatannya.

## Pro dan Kontra Media Asing terhadap Pemberitaan Hukum Cambuk Pasangan Gay di Aceh
Dari hasil yang telah dipaparkan di atas dapat kita lihat bahwa yang menjadikan media asing pro dan kontra terhadap pemberitaan huku cambuk pasangan gay di Aceh dikarenakan 2 isu sensitif yang berkaitan dengan kasus tersebut. Isu tersebut antara lain adalah:

## 1. Hukum Cambuk dan HAM
Alyasa’ Abu Bakar (Yani, 2011: 181) penulis artikel “Syariat Islam jangan Bertentangan dengan  HAM”,  Alyasa‘  menyatakan  bahwa  Ia  setuju  dengan  hukuman  cambuk,  menurutnya “Semua  hukuman  adalah  derita,  yang  menurut  filosof  Eropa,  penderitaan  paling  berat  adalah kehilangan  kemerdekaan.  Logikanya  karena  hak  asasi  paling  dasar  adalah  kebebasan,  maka hukuman cambuk yang diterapkan adalah yang lebih ringan dan yang agak jauh dari pelanggaran HAM.”
Segala  peraturan  Syari’at  Islam  di  Aceh  telah  disesuaikan  dengan  hukum  Islam  yang menjadi landasannya, hukum yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Hak Asasi Manusia. Hal tersebut agar penerapan Syari’at Islam tidak bertentangan dengan Hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia (Yani, 2011:204). Yani (2011:204) juga menambahkan bahwa:
“Bukan hanya di Aceh, penerapan hukum Jinayat dalam Islam didukung konsep HAM yang telah disahkan dalam Deklarsi Universal Hak-hak Asasi Manusia Menurut Islam (DIUHR)  1981  dan  Deklarasi  Kairo  (CDHRI)  1990—yang  menyatakan  bahwa penerapan syariat Islam di dunia dapat disesuaikan dengan penafsiran fiqh berbagai mazhab  yang ada dalam Islam menurut kondisi dan situasi umat Islam berada, (tak terkecuali  di  Aceh-Indonesia).  Menurut  Hukum  Islam  dan  konsep  HAM  Islam, menghukum  orang  yang  bersalah  bukan  bertujuan  untuk  menyiksa  mereka  secara tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabatnya.  Namun  merupakan  balasan  atas kesalahan  yang  ia  lakukan,  di  samping  merupakan  salah  satu  cara  taubah (permohonan ampunan/penyesalan dari dosanya), bila dilakukan dengan suka rela. Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencegah kriminalitas—(kesalahan) yang sama— dilakukan oleh umat Islam yang lain.”
Prof. Syahrizal, staf pengajar IAIN Ar Raniry Banda Aceh (Bantasyam dan Siddiq, 2009: 140) menyatakan bahwa: “ Terkait dengan urusan hak asasi manusia, penerapan hukum Islam di Aceh  dipandang  oleh  sebagian  kalangan  di  Aceh  tidak  melanggar  HAM.  Penerapan  hukum Syari’at Islam bukan untuk menghukum orang, akan tetapi pada prinsipnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang.”
Seperti  hasil  wawancara  Warsidi  (2017),  wartawan  tempo.co  dengan  berbagai  tokoh menjelaskan bahwa mereka sangat mendukung pelaksanaan hukum cambuk terhadap pasangan gay tersebut. Menurut mereka hukuman tersebut tidak melanggar HAM dan sudah sesuai dengan aturan-aturan di dalam qanun. Berikut kutipan wawancara mereka:
“Kasus cambuk untuk gay adalah yang pertama kali di Aceh, sejak hukum cambuk diberlakukan pada  2003  silam.Hukum  cambuk  sendiri  diatur  dalam  Qanun  Hukum Jinayat, yang juga mengacu kepada Al Quran dan hadist. Masyarakat luar mungkin merasa asing, karena di luar tidak diatur tentang hukuman yang seperti ini. Kalau ada  yang  bilang  melanggar  HAM,  saya  mengajak  semua  pihak  bisa  saling
menghargai proses hukuman cambuk , karena yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan dalam hukum’ Kata Yusnardi. Sementara itu, Tgk Abdul Gani Isa dari dari Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kota  Banda  Aceh  mengatakan  bahwa ‘hukuman  cambuk  berdasarkan  azas  pembelajaran  yang  terkandung  dalam  Qanun Aceh,  persuasif  dan  mendidik  semua  orang.  Tidak  bertentangan  dengan HAM.  Hukuman  juga  dilaksanakan secara  terbuka  dan  melalui  proses  pengadilan. Bahkan saat prosesi hukuman cambuk dilakukan, mereka didampingi jaksa dan tim medis, sesuai dengan aturan yang dibakukan dalam qanun.’”
Beda  halnya  bila  kita  membicarakan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  PBB  yang memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  aturan-aturan  Jinayah.  Walaupun  mempuyai perbedaan  yang  besar,  hadirnya  HAM  PBB  memberikan  peranan  penting  di  dalam  kehidupan manusia. Kesadaran akan hak-hak dasar seorang manusia meningkat. Manusia berhak bebas dari rasa  takut,  intimidasi  dari  pihak  lain,  penyiksaan  dan  segala  bentuk  hak  yang  merampas kemerdekaan seorang manusia (Yani, 2011:205)

## 2. Gay sebagai Kaum Minoritas
Gay merupaka kaum minoritas di Indonesia. Kaum ini termasuk dalam komunitas LGBT (Lesbi, Gay, Biseks dan TransGender). Akhir-akhir ini, isu LGBT merupakan isu yang tengah panas-panasnya. Berbagai pihak ada yang menolak dan ada juga pihak yang menjadi pembela. Banyak kalangan yang menolak berasal dari ormas Islam yang menuntuk agar tidak terulangnya dosa-dosa kaum nabi Luth di muka bumi ini. Sedangkan pembela kaum LBGT kebanyak berasal dari  aktivis-aktivis  LBGT,  HAM  dan  juga  dari  pemerintah  negara-negara  yang  mendukung adanya komunitas ini. Nurdin (2016) menjelaskan bahwa:
“Dalam kondisi minoritas, kaum gay memposisikan diri sebagai orang-orang yang dizalimi. Berharap perhatian dan dihargai. Kata mereka, keluarga dan masyarakat telah memperlakukan mereka tidak adil. Datanglah pembelaan dari aktivis HAM (Hak Asasi  Manusia).  Para  aktivis  kemanusiaan  yang  tidak  mengenal  fitrah  manusia. Mereka  membela  siapa  saja,  kecuali  umat  Islam.  Islam  tetap  konsisten,  kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Yang banyak bisa jadi benar, bisa pula berlaku zalim. Yang sedikit  bisa  saja  berpegang  teguh  dengan  kebenaran,  dan  belum  tentu  pula  selalu benar. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah.”
Fitriana  (2016)  mengaitkan  LGBT  dan  media.  Ia  menerangkan  bahwa  media  massa sangat berperan dalam penyebaran isu-isu mengenai LGBT. Media mempunyai andil besar dalam pencitraan kaum minoritas ini.Media bahkan bisa mempengaruhi seseorang baik dari segi kognis, afeksi maupun konatifnya. Fitriana (2016) menjelaskan bahwa:
“Media massa dapat membentuk pencitraan tertentu dari suatu peristiwa atau suatu kelompok  dan  dipahami  sebagai  kebenaran  atau  kesalahan  yang  umum  dalam masyarakat. Simbol-simbol atau istilah yang terus menerus diulang menciptakan citra tersendiri tentang sesuatu di mata masyarakat. Pencitraan yang sudah begitu melekat dalam benak masyarakat ini kemudian berkembang menjadi stereotype atau biasa kita sebut  sebagai  judjing  (lebeling).  Pada  mulanya  media  massa  menggambarkan  dan memberi stereotipe sehingga isu yang berkembang di masyarakat Indonesia dan dunia adalah mengenai kaum LGBT yang dianggap menyimpang dari norma, kenyataannya saat ini media massa tak lagi seperti itu, media massa justru mengekspos kaum-kaum tersebut dari sisi positif mereka. Kaum ini dipandang sebagai kaum yang ”benar” bukan  lagi  menyimpang.  Media  tidak  pernah  memberitakan  sisi  negatife  mereka
karena media tidak memiliki hak menjelekan atau mengeksploitasi kaum tertentu.“

## 3. PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  ada  2  isu  yang menimbulkan pro dan kontra media dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh, yaitu: yang pertama adalah isu hukum cambuk dan ham, dan yang kedua adalah isu gay kaum minoritas.
Mengingat kasus pro dan kontra media dalam pemberitaan hukum cambuk pasangan gay di Aceh, Penulis ingin menegaskan bahwa peraturan tentang pelanggaran Syari’at Islam telah ada di  Aceh.  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  berbeda  dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini dikarenakan peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Pro dan Kontra dalam pemberitaan media bisa saja terjadi. Namun dalam pemberitaan haruslah berimbang sehingga tidak terkesan berita yang dibuat hanya untuk kepentingan sebagian kalangan semata.
Setelah melakukan penelitian mengenai pemberitaan media asing mengenai kasus hukum cambuk pasangan gay, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:
1. Penulis mengharapkan pemerintah akan lebih terbuka lagi terhadap media khususya media  asing  dan  apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  di  dalam  pemberitaan  media, sudah sepatutnya Pemerintah mengklarifikasikan pemberitaan tersebut.
2. Penulis mengharapkan apabila memang ingin Syari’at ini dijalankan secara kaffah, maka  ada  baiknya  pemerintah  meneliti  bagaimana  Perjanjian  Madinah  yang  telah disepakati  Internasional  itu  dibuat  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Aceh  bisa mencontoh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Madinah.
3. Penulis mengharapkan kepada kaum LGBT untuk menghormati hukum yang telah ada di Aceh. Karena penetapan Syari’at Islam merupakan impian masyarakat Aceh dari dulu. Oleh sebab itu dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.
4. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak menghukum kaum LGBT secara massal, karena hukum dan punishment telah ada. Jadi selaku masyarakat bila menemui  kesalahan  da  nada  pelanggaran  hukum  untuk  menghubungi  pihak  yang berwenang. Jangan main hakim sendiri.

## 4. DAFTAR RUJUKAN
Abubakar, Al Yasa’. (2002). Pelaksanaan Syari’at Islam: Sejarah dan Prospek . Dalam  Safwan Idris, dkk. Syari’at Islam di Wilayah Syari’at: Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam NAD.
Amal,  Taufik  Adnan  dan  Panggabean,  Samsu  Rizal.  (2004). Politik  Syari’at  Islam:  Dari Indonesia hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet.
Bantasyam,  Saifuddin  dan  Siddiq,  Muhammad  (ed).  (2009). Aceh  Madani  dalam  Wacana: Format Ideal Implementasi Syari’at Islam di Aceh. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC).
Djalil, Basiq. (2010). Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Djubaedah,  Neng.  (2010). Perzinaan:  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta: Kencana
Hasyim,  Ansari,  dkk.  (2013). Wajah  Syari’at  Islam  di  Media .  Banda  Aceh:  Aliansi  Jurnalis Independen.
Jakobi, A.K. (2004). Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang. Jakarta: Grametika Pustaka Utama.
McQuail, McQuail. (1987). Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga.
Syam,  Hamdani  M.  (2016). Jurnalisme  Damai:  Memahami  Pemberitaan  di  Daerah  Konflik . Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Yani, Muhammad. (2011). Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hukum dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003. Banten: Isdar Press.

## Penelitian dan Perundang-undangan
Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

## Website dan Berita
Belfast Telegraph Digital: Two Men Caned in Indonesia for Gay Sex. Diakses Tanggal 05 Juni 2017, dari http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/two-men-caned-in- indonesia-for-gay-sex-35744936.html edisi 23/05/2017
Charlton, Corey. (2017). CANED FOR THE CROWD: Two gay men WHIPPED in front of large crowds taking selfies after being caught in bed together in Indonesia. Diakses Tanggal 20  Juni  2017,  dari  https://www.thesun.co.uk/news/3631226/indonesia-gay-men- whipped-crowds-caught-in-bed-together/
Fitriana, Lia. (2016). Ketika Kaum Minoritas Menjadi Sorotan Media Massa. Diakses Tanggal 03  Juli  2017,  dari  http://www.kompasiana.com/liafitriana/ketika-kaum-minoritas- menjadi-sorotan-media-massa_54f94f6da3331178178b4974
Hadi,  Nurfitri.  (2016). Pelajaran  dari  Kisah  Nabi  Luth  Ketika  Kaum  Gay  Mayoritas. Diakses Tanggal 21 Juni 2017, dari http://kisahmuslim.com/5428-pelajaran-dari-kisah-nabi-luth- ketika-kaum-gay-mayoritas.html
Henschke,  Rebecca  dan  Budho,  Oki.  (2017). Pencambukan  gay  di  Aceh  berlangsung  dalam sorakan .  Diakses  Tanggal  03  Juni  2017,  dari  www.bbc.com/indonesia/indonesia- 40009560
Iyan. (2017). Berhubungan Intim Sesama Jenis, Dua Pria Diamankan Warga Darussalam Banda Aceh . Diakses Tanggal 22 Juni 2017, dari http://baranewsaceh.co/2017/03/29/berhubungan-intim-sesama-jenis-dua-pria- diamankan-warga-darussalam-banda-aceh/
Nurdin, Ihan (ed). (2016). Pelajaran dari Kisan Nabi Luth Ketika Kaum Gay Mayoritas . Diakses Tanggal  30  Juni  2017,  dari  http://portalsatu.com/read/oase/pelajaran-dari-kisah-nabi- luth-ketika-kaum-gay-mayoritas-8700
Warsidi, Adi. (2017). Kepala Polisi Syariah Banda Aceh: Hukuman Cambuk Tak Langgar HAM.
Diakses Tanggal 5 Juni 2017, dari https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/23/063878011/kepala-polisi-syariah- banda-aceh-hukuman-cambuk-tak-langgar-ham

## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK (KAMPANYE) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON DRS. H. T. IRFAN TB DAN TGK. YUSRI JELANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2017 DI KABUPATEN ACEH JAYA

## Aminah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
aminahaneukpanga@gmail.com

## Abstract
This research aims to explain about political Communication Strategy (the  campaign) what is done by the success team and the couple Drs. H. T. Irfan TB and Tgk. Yusri so elected as about and  proceeding from the  in  the  district  of  Aceh  Jaya  2017-2022  period.  Data  required in this study  was  obtained  through  literature  and  field  research.  The  research  literature  is  done  by reading  textbooks,  legislation,  and  other  reading  materials  related to  this research.  While  the field research conducted by interviewing informants. The results of the study showed that there are various strategies that done by the candidate pair Drs. H. T. Irfan TB and Tgk. Yusri. Now the  political  communication  strategies  that  applied  namely  (1)  makes  the  program  hands  out scholarships the son of Aceh Jaya smartphone continued as the vision and mission for the period 2017-2022. (2) Running through the Aceh Party (3) Making the former GAM a successful team. (4) Establishment of successful sub-district and village level teams. (5) Good cooperation between party bearers and supporting parties. (6) Quality of products offered at the time of the campaign. (7) Vehicles used in the conduct of the political marketing through advertising and campaigns.
Keywords: Strategy, Political Communication and the Election

## A. Latar Belakang
Komunikasi  politik  ( political  communication )  merupakan  komunikasi  yang  melibatkan aktor-aktor politik serta menyampaikan pesan-pesan politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan,  dan  kebijakan  pemerintah.  Di  Indonesia  pada  saat  ini  momen-momen  politik begitu banyak terjadi yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya seperti  pada  pemilihan  umum  secara  langsung  anggota  legislatif  (Pileg),  pemilihan  langsung Presiden (Pilpres) dan pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada). (Aminah, 2016:175).
Pemilukada merupakan ajang pemilihan yang sering kali dijadikan sebagai pesta demokrasi rakyat yang juga selalu dinantikan oleh masyarakat di setiap daerah. Melalui adanya partisipasi masyarakat, diharapkan pemilukada ini dapat berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil. Menjelang pemilukada di Kabupaten Aceh Jaya setiap pasangan calon yang sudah mendeklarasikan  diri  sebagai  pasangan  calon  kepala  daerah  Kabupaten  Aceh  Jaya  mulai menyusun rencana untuk melakukan kampanye agar dapat menjadi perhatian setiap masyarakat serta mendapatkan dukungan dari masyarakat Aceh Jaya dalam memimpin Aceh Jaya lima tahun ke depan.
Secara  umum  istilah  kampanye  adalah  menampilkan  suatu  kegiatan  yang  bertitik  tolak untuk membujuk seseorang agar mau dan mengikuti apa yang dikampanyekan. Leslie B.Snyder menyebutkan  bahwa  Kampanye  merupakan  aktivitas  komunikasi  yang  terorganisasi,  secara langsung  ditujukan  kepada  khalayak  tertentu  pada  periode  waktu  yang  telah  ditetapkan  untuk
mencapai tujuan tertentu. Dalam hal pemilukada di Kabupaten Aceh Jaya setiap pasangan calon memiliki  strategi-strategi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pasangan  calon  baik  oleh  Tim pemenangan  maupun  simpatisannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  dukungan  yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Pada Pemilukada yang serentak dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan dua pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang memenuhi persyaratan untuk maju sebagai pasangan Calon.    Adapun  yang  menjadi  kandidat  Cabup  dan  Cawabup  kabupaten  Aceh  jaya  (Aminah, 2017:113) adalah sebagai berikut:
1. Pasangan Drs. H. T. Irfan TB dan Tgk. Yusri.S (Yang diusung oleh Partai Aceh dan Partai  Demokrat  dan  partai  pendukung  yaitu  Gerindra,  PKS,  PDIP,  PAN,  Nasdem, PPP, Hanura, PKB dan Partai Bulan Bintang).
2. Ir. Junaidi (Yah Gam) dan Bustami Syarbini, S.T (Yang diusung oleh Partai Golkar, PNA, PDA, PKPI dan partai pendukung yaitu Partai Idaman).
Dari kedua pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Aceh Jaya ini menarik untuk dikaji yaitu  pasangan  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  dan  Tgk.  Yusri.  Hal  ini  disebabkan  karena  pasangan  ini memiliki  kemenangan  yang  mutlak  pada  saat  pemilihan  umum  kepala  daerah  yang  bertepatan pada tanggal 15 April 2017 yang lalu.  Kajian ini lebih memfokuskan kepada Strategi kampanye apa yang di lakukan oleh Pasangan Drs. H. T. Irfan TB dan Tgk. Yusri sehingga terpilih sebagai Cabup dan Cawabup di Kabupaten Aceh Jaya periode 2017-2022?

## B. Kerangka Teori
Dalam  kajian  ini,  penulis  menggunakan  teori-teori  yang  relevan  dari  berbagai  literatur khususnya tentang Komunikasi, kampanye dan Kampanye dalam sistem komunikasi.

## Komunikasi
Istilah  “komunikasi”  (Bahasa  Inggris “communication” )  berasal  dari  bahasa  Latin “communicates” atau “communication” atau “cummunicare” yang  berarti  “berbagi”  atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada  suatu  upaya  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kebersamaan  (Riswandi,  2009:  1).  Joseph A.Devito  (1978)  dalam  bukunya  “ Communicologi:  An  Introduction  to  The  Study  of Communication ” menjelaskan bahwa komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dari kegiatan menyampaikan dan menerima pesan komunikasi yang terganggu keributan, dalam  suatu  konteks,  bersama  dengan  beberapa  efek  yang  timbul  dari  kesempatan  arus  balik (Lubis, 2005:10). Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner komunikasi merupakan suatu proses  penyampaian  informasi,  gagasan,  emosi,  keahlian,  dan  lain-lain  melalui  penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lainnya. Sedangkan menurut Weaver Komunikasi  adalah  seluruh  prosedur  melalui  mana  pikiran  seseorang  dapat  mempengaruhi pikiran orang lainnya (Riswandi, 2009: 2).
Shannon  dan  Weaver  (1949)  bahwa  komunikasi  adalah  bentuk  interaksi  manusia  yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Komunikasi tidak terbatas  pada  bentuk  komunikasi  menggunakan  bahasa  verbal,  tetapi  juga  dalam  hal  ekspresi muka,  lukisan,  seni,  dan  teknologi.  Oleh  karenanya,  jika  kita  berada  dalam  suatu  situasi berkomunikasi,  maka  kita  memiliki  beberapa  kesamaan  dengan  orang  lain,  seperti  kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari simbol–simbol yang digunakan dalam berkomunikasi (Cangara, 2007: 19-20).

## Kampanye
Pfau dan Parot (Venus, 2004:8) memberikan pengertian terkait Kampanye sebagai berikut: “ campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified Audience ” (kampanye adalah suatu  proses  yang  dirancang  secara  sadar,  bertahap  dan  berkelanjutan  yang  dilaksanakan  pada rentang waktu dengan tujuan mempengaruhi masyarakat sebagai sasaran yang telah ditetapkan). Sementara  menurut  Kotler  dan  Roberto  (1989)  dalam  Cangara  (2009:284)  kampanye  adalah sebagai berikut: “ a campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which  intends  to  persuade  others  (the  target  adopters),  to  accept,  modify,  or  abandon  certain ideas, attitudes, practices and behavior”. (Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok,  (agen  perubahan)  yang  ditujukan  untuk  mempersuasi  target  sasaran  agar  bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).
Berdasarkan  defenisi  tersebut  maka  setiap  aktifitas  kampanye  setidaknya  harus mengandung empat hal yakni: (1) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) Jumlah masyarakat sebagai sasaran yang besar, (3) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan (4) Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Selain keempat hal tersebut, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu sumber yang jelas, yang  menjadi  penggagas,  perancang,  penyampai  sekaligus  penanggung  jawab  suatu  produk kampanye, sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan setiap saat.

## Kampanye Dalam Sistem Komunikasi
Terdapat  beberapa  macam  pandangan  tentang  banyaknya  komponen  atau  unsur  yang mendukung  terjadinya  komunikasi.  Aristoteles,  ahli  filsafat  Yunani  Kuno  dalam  bukunya Rhetorica menyebut  bahwa  suatu  proses  komunikasi  cukup  didukung  oleh  tiga  unsur  yang mendukungnya, yakni siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan dan siapa yang mendengarkan (Cangara 2006:21). Awal tahun 1960-an David K. Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana. Formula itu dikenal dengan nama “SMCR”, yakni: Source , Message , Channel dan Receiver . Kemudian Charles Osgood, Gerald Miller dan Melvin L. De Fleur menambahkan lagi unsur efek  dan feedback .  Perkembangan  terakhir adalah  munculnya  pandangan  dari Joseph  de Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam proses komunikasi.
Konsep  komunikasi  klasik  menyebutkan  bahwa  terdapat  5  komponen  dalam berkomunikasi yaitu sebagai berikut:
1. Pengirim  Pesan .  Pengirim  pesan  adalah  individu  yang  mengirim  pesan.  Dalam komunikasi  antarmanusia, sumber  bisa  terdiri  dari  satu  orang,  tetapi  bisa juga  dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga.
2. Pesan . Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada si penerima. Pesan ini dapat  berupa  verbal  maupun  nonverbal.  Pesan  secara  verbal  dapat  secara  tertulis maupun lisan. Pesan nonverbal dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara.
3. Saluran atau Media . Saluran atau media adalah jalan/alur yang dilalui pesan dari si pengirim kepada si penerima. Saluran yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan gelombang suara yang dapat kita lihat dan dengar. Media yang dimaksud di sini  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  memindahkan  pesan  dari  sumber  kepada penerima.
4. Penerima  Pesan .  Penerima  pesan  adalah  pihak  yang  menganalisis  dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Penerima bisa terdiri dari satu orang
atau  lebih,  bisa  dalam  bentuk  kelompok,  partai  atau  negara.  Penerima  biasa  disebut dengan  berbagai  istilah,  seperti  khalayak,  sasaran,  komunikan,  atau  dalam  bahasa Inggris disebut audience atau receiver .
5. Lingkungan. Lingkungan  atau  situasi  ialah  faktor-faktor  tertentu  yang  dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu.
Kampanye  memiliki  berbagai  macam  tujuan,  tetapi  subyeknya  ada  dua  yakni  isu  dan lembaga/organisasi.  Pada  isu  ada  tiga  bentuk  yakni  1)  pengenalan  isu,  2)  persaingan memperebutkan  isu  dan  3)  pengingatan  kembali  terhadap  suatu  isu.  Pengenalan  terhadap  isu digunakan untuk memperkenalkan dan memberitahukan kepada semua pihak secara informatif. Informasi  ini  diberikan  untuk  menarik  perhatian,  meyakinkan  kepada  masyarakat  tentang pentingnya isu tersebut untuk di perhatikan, supaya tidak terjadi bencana di kemudian hari. Untuk itu, kampanye berbentuk pengingatan kembali terhadap suatu isu. Bagi isu yang masih relevan, maka  kampanye  dilakukan  untuk  memperkuat  atau  memantapkan  lagi  keberadaannya.  Dalam melakukan  kampanye,  dengan  sendirinya  posisi  lembaga  atau  organisasi  yang  mendukung menjadi ikut dikenal oleh masyarakat. Mereka menjadi mengetahui posisi lembaga tersebut dalam persoalan/ isu yang sedang dikampanyekan, apa saja yang telah dikerjakan dan sedang dilakukan oleh lembaga tersebut dan kemudian secara tidak langsung menilai kinerja lembaga tersebut. Jika dapat  dimanfaatkan  dengan  baik,  maka  posisi  isu  dan  lembaga  akan  semakin  kuat.  Hanya seringkali yang terjadi, isunya lenyap, lembaganya ikut lenyap. Dapat juga isunya lenyap, tetapi nama  lembaganya  yang  lebih  terkenal.  Melihat  banyaknya  kasus  tersebut,  mengindikasikan pentingnya  keberlanjutan  pengelolaan  manajemen  lembaga  sejalan  dengan  pengelolaan kampanye.

## C. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  yaitu  metode  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  studi  kepustakaan  dan  ke  lapangan.  Studi kepustakan dilakukan dengan mencari berbagai referensi yang mendukung terhadap kasus yang diangkat.  Sedangkan  ke  lapangan  dengan  observasi  serta  melihat,  memantinformasi  terkait strategi komunikasi  politik (Kampanye) yang dilakukan oleh pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Jaya.

## D. Pembahasan dan Analisis
Menjelang pemilukada, partai politik dan masing-masing pasangan calon mempersiapkan diri  untuk  merebut  simpati  publik  dengan  berbagai  macam  strategi.  Sebuah  strategi  biasanya mengacu  pada  rencana  yang  menyeluruh  dan  mencakup  serangkaian  tindakan  yang  langsung diarahkan  pada  pencapaian  tujuan.  Dalam  upaya  pencapaian  tujuan  tersebut,  sebuah  tindakan perlu mencapai konsep dan strategi tertentu. Tanpa disertai dengan konsep dan strategi yang tepat, para  elit  politik  atau  pasangan  calon  tidak  akan  mampu  meraih  simpati  pemilih  agar  memilih kandidat yang diusungnya.
Berbagai macam cara atau strategi yang dilakukan oleh pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan  Tgk.  Yusri  untuk  mencari  simpatisan  serta  dukungan  dari  berbagai  kalangan  masyarakat kabupaten  Aceh  Jaya  yang  akan  menjadi  para  memilih  baik  sebagai  pemilih  pemula  maupun masyarakat yang sudah pernah melakukan pemilihan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara menawarkan  beberapa  Visi  dan  misi  serta  pencitraan  yang  lainnya  yang  dibangun  untuk mendapatkan kepercayaan yang penuh seluruh lapisan masyarakat kabupaten Aceh Jaya. Berikut merupakan  langkah-langkah  atau  strategi-strategi  komunikasi  politik  yang  ditempuh  oleh pasangan kandidat pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri, diantaranya yaitu:
1. Menjadikan Program Beasiwa anak Aceh Jaya Cerdas Lanjutan Sebagai Visi dan Misi Untuk Periode 2017-2022
Pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri merupakan kandidat yang memiliki visi  yang  sama  yang  pernah  dijalankan  oleh  pasangan incumbent sebelumnya  yaitu  Ir.  Azhar Abdurrahman (periode 2006-2012 dan periode 2012-2017) yang memiliki basis grass root yang kuat dengan menjalankan program Beasiwa anak Aceh Jaya Cerdas. Program Beasiwa anak Aceh Jaya Cerdas diputuskan pada Juli 2008 dan dijalankan pada akhir 2010. Program Beasiwa anak Aceh  Jaya  Cerdas  adalah  salah  satu  bentuk  aplikasi  kinerja  pemerintah  Aceh  Jaya  untuk mencerdaskan putra putri Aceh jaya dengan memberikan beasiswa kepada setiap pelajar mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma/Sarjana (D1-D4/S1) Magister (S2) hingga pendidikan Doktor (S3).
Jumlah  beasiswa  yang  diberikan  berdasarkan  tingkat  pendidikan  yang  ditempuhnya. Berikut rinciannya:
1. PAUD : Rp. 350. 000/ Orang 2. SD : Rp. 500. 000/ Orang 3. SMP : Rp. 700. 000/ Orang 4. SMA : Rp. 1.000. 000/ Orang 5. D1-S1 : Rp. 1.500. 000/ Orang 6. S2-S3 dalam negeri : Rp. 3.000. 000/ Orang 7. S1 Luar Negeri : Rp. 3.000. 000/ Orang 8. S2-S3 Luar Negeri : Rp. 5.000. 000/ Orang
Pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  menganggarkan  dana  sebanyak  10,500  Milyar  setiap tahunnya  untuk  program  beasiswa  tersebut.  Beasiswa  ini  bersumber  dari  dana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten  (APBK)  Aceh  Jaya.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten  Aceh  Jaya  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  Aceh  Jaya melalui program Beasiwa anak Aceh Jaya Cerdas. Hal ini diisukan sebagai kinerja politik Azhar Abdurrahman dan kadernya yang akan melanjutkan program tersebut adalah pasangan calon no urut I pada pemilukada Aceh Jaya yaitu pasangan Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri. Program pro  rakyat  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat  Aceh  Jaya  dan menjadi strategi politik untuk memperoleh kepercayaan (trust) dari masyarakat kabupaten Aceh Jaya. Program ini merupakan salah satu program yang ditawarkan Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri selain dari memperbaiki infrastruktur pemerintahan dengan pembangunan Aceh Jaya pasca konflik dan Tsunami Aceh yang telah memporak-porandakan Aceh Jaya.
Program Beasiwa anak Aceh Jaya Cerdas tersebut disambut baik oleh seluruh masyarakat kabupaten  Aceh  Jaya.  Ini  merupakan  salah  satu  senjata  yang  paling  ampuh  untuk  menarik simpatisan  serta  dukungan  dari  masyarakat  kabupaten  Aceh  Jaya.  Program  ini  mendapat dukungan dari berbagai pihak baik ditingkat masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, ditingkat di provinsi  Aceh  bahkan  ditingkat  nasional  memberikan  apresiasi  kepada  Bupati  Aceh  Jaya  atas keberhasilannya dalam menjalankan programnya tersebut.
Pasangan  calon  urut  1  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  sepakat  untuk  kembali menjadikan  program  Beasiwa  anak  Aceh  Jaya  Cerdas  sebagai  salah  satu  Visi  dan  Misinya kedepan  dalam  membangun  Aceh  Jaya  kedepan.  Karena  menurutnya  Aceh  Jaya  masih  sangat sedikit  akan  SDM  yang  diharapkan  untuk  dapat  memajukan  Aceh  Jaya  kedepan.  Dengan memberikan beasiswa ini, diharapkan siswa dan para pelajar dapat termotivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Sehingga Aceh Jaya selain memiliki berbagai Sumber Daya Alam
(SDA) juga memiliki SDM yang dapat mengelola SDA yang ada di Aceh Jaya.

## 2. Mencalonkan Diri Melalui Partai Aceh
Selain  dengan  menawarkan  program-program  unggulan  seperi  Beasiwa  anak  Aceh  Jaya Cerdas, Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri juga merupakan kandidat yang diusung oleh Partai Aceh (PA) yang merupakan partai lokal pertama yang mendapatkan 36,4% kursi dari tahun 2006. Pasangan Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri ini dinilai memiliki hubungan baik dengan para Eks kombatan GAM sehingga mempengaruhi strategi politik yang dijalankan. Secara implisit bahwa pasar politik di Aceh Jaya pasca konflik dikuasai oleh pihak Eks GAM, sehingga membangun atau  mendapat  dukungan  dari  Eks  GAM  menjadi  nilai  tambah  dalam  melakukan  pemasaran politik. Hal ini didukung oleh setting masyarakat post-konflik.
Masyarakat Aceh Jaya masih rentan dengan isu-isu konflik, nilai psikologis menjadi salah satu  gambaran  umum  yang  tidak  dapat  diajak  untuk  lebih  terbuka  dalam  menentukan  arah pemerintahan  yang  lebih  rasional.  Masyarakat  Aceh  Jaya  masih  dalam  masa  transisi  untuk mencari jatidiri untuk bernegara. Disini, peran aktor politik menjadi pegangan bahkan referensi dalam  menyuarakan  aspirasi  politik.  Masyarakat  Aceh  Jaya  mempercayai  bahwa  PA  dapat menjaga perdamaian Aceh yang telah diperundingkan di Helsinki pada tahun 2005 silam. Hal ini tentu  saja  sangat  menarik  dukungan  masyarakat  yang  sebahagian  besar  masyarakat  Aceh  jaya kehilangan harta benda serta keluarganya pasca konflik yang berkepanjangan di Aceh. Dengan melahirkan isu tersebut sebahagian masyarakat Aceh Jaya tentu tidak mau berpaling dari partai lokal yang satu ini. Mereka merasakan bahwa partai Aceh lah yang dapat menjaga perdamaian Aceh untuk kedepannya. Dan partai ini tentu harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat  bertahan  di  parlemen  sehingga  setiap  pemilu  dilakukan  partai  lokal  yang  ada  di  Aceh khususnya PA tidak akan hilang. Karena ini merupakan salah satu bentuk hasil dari perundingan antara RI dan GAM.

## 3. Menjadikan Eks GAM Sebagai Tim Sukses
Keberadaan Eks GAM dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sangat mempengaruhi  pasangan  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  dalam  menentukan  pemasaran politik. Tingkat pemasaran politik ini ditentukan bagaimana membangun komunikasi dengan Eks GAM yang ditemui dipasaran. Sehingga peran Eks GAM menjembatani kontestan untuk sampai pada masyarakat sebagai pemilih pada saat pilkada dilaksanakan. Selain itu, Sistem komunikasi politik merupakan proses mobilisasi yang dilakukan calon kandidat dalam membahasakan produk politik yang dipasarkan kepada masyarakat.
Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  pada  tahapan  ini  yaitu  kesesuaian  bahasa  yang digunakan  dengan  tingkat  pemahaman  masyarakat  pemilih.  Untuk  mengenali  masyarakat pemilih, kontestan bisa melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pemilih, agar  memudahkan  calon  kandidat  mengenali  pintu  masuk  ke  lingkungan  masyarakat  pemilih. Komunikasi politik yang dilakukan pasangan calon  Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri, tidak keluar dari background yang diusung dan runtutan dari platform partai pengusung pasangan calon ini. Sehingga kehadiran Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri merupakan harapan masyarakat Aceh Jaya untuk terus melakukan perubahan-perubahan Aceh Jaya ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pasangan calon ini.
Nilai  kuasa  Eks  GAM  memiliki  kekhususan  dalam  sistem  mobilisasi  massa,  tindak kekerasan menjadi senjata kekuasaan untuk mendapatkan hak pilih. Karena pasangan kandidat Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  memiliki  hubungan  baik  dengan  Eks  GAM,  sehingga Kemenangan  yang  diperoleh  merupakan  bentuk  partisipan  Eks  GAM  dan  bentuk  aspirasi masyarakat untuk menghindari lahir kembali konflik di Aceh khususnya Aceh Jaya. Masyarakat
Aceh Jaya mempercayai bahwa pasangan ini mampu untuk menata Aceh Jaya sesuai dengan apa yang dikampanyekan oleh kandidat pada saat kampanye untuk membawa Aceh Jaya bermartabat, Sejahtera dan benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.

## 4. Pembentukan Tim Sukses Tingkat Kecamatan dan Desa
Pembentukan  tim  sukses  dimulai  dari  pembentukan  ketua  sampai  dengan  kordinator lapangan  tingkat  desa  dan  kecamatan.  Tugas  dari  tim  sukses  ini  adalah  untuk  mensukseskan kandidat  dalam  memenangkan  pemilukada.  Keberadaan  tim  sukses  sangat  membantu  dan menyukseskan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Aceh Jaya, karena tim sukses bekerja sama untuk membuat strategi dalam rangka menarik minat pemilih terhadap kandidat calon yang diusungnya untuk memenangkan pemilukada. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu Tim Sukses pasangan kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri, yaitu sebagai berikut:
“Pembentukan tim sukses dilakukan di tingkat kecamatan (pembentukan tim Sembilan). Penamaan tim Sembilan tersebut karena di kabupaten Aceh Jaya terdiri dari Sembilan kecamatan dan juga di tiap-tiap desa. Jika dalam satu desa penduduknya banyak, maka tim yang dibentuk lebih  dari  sepuluh  orang  bahkan  sampai  lima  belas  orang.    Setiap  tim  yang  sudah  dibentuk menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun tugas dari tim tersebut yaitu mendatangi rumah- rumah  warga  untuk  mendata  keluarga  yang  akan  memilih.  Jika  keluarga  tersebut  belum  ada pilihan  untuk  dipilihnya  maka  tim  ini  akan  menyarankan  keluarga  tersebut  untuk  memilih pasangan kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri” (Ay, tim sukses pasangan kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri, wawancara , 26 Juli 2017).
Kesuksesan dalam pemilukada juga tidak lepas dari berbagi peran-peran yang dilakukan oleh tim sukses untuk  mendapat dukungan dari kalangan  masyarakat. Peran tim sukses adalah membentuk  tim  dan  melakukan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka  menyukseskan  pemilihan pasangan kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri dalam pemilukada. Tim sukses mengatur berbagai  kegiatan-kegiatan  dan  tindakan-tindakan  yang  akan  dilaksanakan.  Tim  juga  wajib melaporkan kepada kandidat atas semua persoalan-persoalan yang dilaksanakan dalam kegiatan pemilukada.  Tim  sukses  termasuk  sebagai  pelaksanaan  pekerja  dalam  pemilukada  dan  juga penyampaian informasi kepada masyarkat atas keberhasilan Partai Aceh di kabupaten Aceh Jaya Sepuluh  tahun  silam  pada  saat  Ir.  Azhar  Abdurrahman  menjabat  sebagai  orang  nomor  satu  di Aceh Jaya.
Dalam  setiap  tindakan  untuk  merealisasikan  rencana  menjadi  hasil  yang  diharapkan, kandidat harus mengangkat orang-orang yang kreatif, proaktif, strategis, disiplin dan optimis di dalam sebuah tim sukses. Kecerdasan yang dimiliki pasangan kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk.  Yusri  untuk  membangun  tim  sukses  yang  efektif  akan  sangat  membantunya  dalam kesuksesan  menjelang  pemilukada.  Pasangan  kandidat  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri menetapkan  tujuan  utama  tim  sukses  yaitu  meraih  dukungan  dari  berbagai  kalangan. Pembentukan  tim  sukses  yaitu  orang-orang  yang  jujur,  tidak  menfitnah  dan  tidak  menjelek- jelekkan tim sukses dari kandidat lain. Tim sukses ini berperan juga untuk mencari dikungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

## 5. Kerja sama yang Baik Antar Partai Pengusung dan Partai Pendukung
Strategi komunikasi politik pada dasarnya merupakan langkah-langkah dalam melakukan komunikasi politik yang berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, penerimaan, dan dampak- dampak  informasi  dalam  politik,  baik  melalui  interaksi  antar  manusia  maupun  media  massa. Mulai  dari  yang  sederhana  dan  bermodal  ala  kadarnya,  seperti  penggalangan  suara  dengan menyebarkan brosur-brosur, kartu pasangan calon dan ada juga dalam bentuk sumbangan sosial. Apapun dan bagaimanapun cara yang ditempuh, esensi yang hendak dicapai adalah terjalinnya
komunikasi yang efektif dan efisien antara pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri dengan  para pemilih. Kemampuan  pasangan  calon  Drs.  H. T.  Irfan TB  Dan Tgk.  Yusri  dalam membaca dan memetakan karakteristik masing-masing masyarakat juga dibutuhkan.
Pasangan  calon  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  tidak  hanya  mengedepankan komunikatif tetapi  lebih  dari  itu,  yakni  mampu  menonjolkan  keunggulan  dan  menutupi kelemahannya.  Strateginya  disusun  sedemikian  rupa  dengan  mempertimbangkan  berbagai veriabel  yang  ada.  Sehingga  benar-benar  sesuai  dengan  kondisi  lingkunagan  dan  mampu menyentuh hati masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk.  Yusri  mengajak  Tim  yang  telah  dibentuk  dari  tiap-tiap  desa  untuk  berdialog  dengan masyarakat. Dalam dialognya tim sukses menjelaskan kepada masyarakat, jika terpilih pasangan calon  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  sebagai  bupati  maka  apa  saja  langkah-langkah pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian tim ini dapat menyampaikannya kepada pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri.
Dalam  penerapan  strategi-strategi  tersebut  kandidat  tidak  menggunakan  media-media seperti televisi, radio dan koran. Pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri memang orang  yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat.  Jabatannya  yang  pernah  menjabat  sebagai  Sekda kabupaten  Aceh  Jaya  di  periode  sebelumnya  juga  membuatnya  tidak  asing  lagi  di  mata masyarakat kabupaten Aceh Jaya. Hal yang sama juga pada calon wakilnya yaitu Tgk. Yusri yang pernah menjabat sebagai ketua Baitul Mal Aceh Jaya.
Pada pemilukada 15 April 2017, Pasangan Drs. H. T. Irfan TB dan Tgk. Yusri.S diusung oleh  Partai  Aceh  dan  Partai  Demokrat  dan  dari  partai  pendukung  yaitu  Gerindra,  PKS,  PDIP, PAN, Nasdem, PPP, Hanura, PKB dan Partai Bulan Bintang. Adanya koalisi antar partai politik yang dibangun berdasarkan platfom ideologi. Partai koalisi juga berperan dalam menyukseskan pemilukada.  Peran  dari  partai-partai  koalisi  tersebut  juga  sangat  membantu  kesuksesan  dalam memenangkan pemilukada oleh Pasangan Drs. H. T. Irfan TB dan Tgk. Yusri.S. hal ini seperti yang dijelaskan oleh YS, berikut adalah pernyataannya:
“Pasangan  kandidat  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  tidak  bekerja  sindiri  untuk mencapai kemenangannya di pesta demokrasi kemarin. Pasangan ini melakukan berbagai hal untuk mencapai kemenangan seperti melakukan kerjasama dengan partai-partai yang mendukung  atau  sering  disebut  sebagai  partai  koalisi.  Mereka  ini  bekerjasama  untuk memenangkan pasangan Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri. Ada sekitar 11 partai yang mengusung  dan  mendukung  pasangan  kandidat  ini”  (YS,  tim  sukses  pasangan  kandidat Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri, wawancara, 27 Juli 2017).
Partai-partai  yang  mengusung  dan  mendukung  pasangan  calon  yang  akan  maju  sebagai pemimpin memiliki perannya tersendiri untuk memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukungkannya.  Peran  partai  yaitu  bekerja  sama  dengan  tim  sukses.  Partai  sebagai  alat pendukung dan menjembatani kandidat dalam pelaksanaan pemilukada sama halnya seperti tim sukses. Bedanya, tim sebagai rangkuman yang tidak terpisahkan dari partai manapun, sedangkan partai khusus.

## 6. Kualitas Produk Yang Ditawarkan Pada Saat Kampanye
Kualitas produk yang dibentuk dan ditawarkan merupakan salah satu nilai ukur terhadap keunggulan  strategi  dalam  melakukan  komunikasi  politik  (kampanye)  yang  dilakukan  oleh pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri. Keunggulan produk politik dalam tatanan kontestasi perpolitikan kabupaten Aceh Jaya didominasi oleh kesesuaian produk politik dengan ideologi  partai.  Produk  politik  yang  dibentuk  tidak  hanya  berdasarkan  penjajakan  pasar  yang dilakukan  pra  desain  produk,  lebih  kepada  konsistensi  ideologi  pengusung  dengan  isu  yang
ditawarkan.
Menjaga perdamaian Aceh merupakan wujud kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya, terkait kesepahaman MoU Helsinki pasca tsunami Aceh. Masyarakat Aceh Jaya jera sebagai orang yang pernah  terlibat  konflik  yang  panjang  di  Aceh  Jaya.  Hak  pilih  yang  diberikan  pada  pemilihan Bupati/wakil  Bupati  untuk  periode  2017-2022  merupakan  antisipasi  untuk  tidak  lahir  konflik Aceh  kembali.  Dengan  berbagai  “gelombang  besar”  yang  ditemui  masyarakat  pra  pemilihan, dilain  sisi  disebutkan  “intimidasi”  merupakan  sebuah  phobia  terhadap  kelompok-kelompok tertentu.  Nilai  demokrasi  yang  terdapat  di  Aceh  Jaya  memiliki  warna  tersendiri,  pemahaman demokrasi melebur sesuai situasi wilayah tersebut.
Demokrasi  sesungguhnya  tidak  berjalan  di  Aceh  Jaya.  Pembajakan  demokrasi  kembali dipertonton  oleh  para  Eks  GAM,  kekuasaan  yang  dimiliki  menjadi  sejata  untuk  memobilisasi massa dalam bentuk kekerasan. Masyarakat dihipnotis untuk mengakui bahwa proses pemilihan tersebut berjalan dibawah system demokrasi, keep silent terhadap black campaign yang dilakukan oleh kelompok dominan, dilihat sebagai bentuk safety. Kekuatan partai lokal dapat menghapus ruang  partisipasi  politik  melalui  jalur  perseorangan.  Kemenangan,  dengan  program mengembalikan  pemerintahan  kabupaten  Aceh  Jaya  sesuai  dengan  kandungan  MoU  dan penerapan UUPA secara keseluruhan merupakan kunci terhadap penguatan partai politik lokal terkait pasal 256 ayat 1, huruf d.

## 7. Kendaraan Yang Dipakai dalam Melakukan Marketing Politik
Adapun  kendaraan  yang  dipakai  untuk  melakukan  marketing  politik  dari  kandidat calon bupati/wakil pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri adalah sebagai berikut:
a. Iklan
Iklan yang dipasarkan berupa gambar-gambar/foto-foto calon kandidat dan wakil kandidat pasangan  calon  Drs.  H. T. Irfan  TB  Dan Tgk.  Yusri. Iklan  ini  dipasang  ditempat-tempat  yang dianggap strategis dan dilihat oleh banyak orang. Seperti di tempat pemasangan baliho. Gambar pasangan calon bupati/wakil bupati dicetak dalam berbagai ukuran. Mulai dari berbentuk kartu cart hingga poster yang besar yang dipasang setiap sudut jalan dan tempat-tempat yang diizinkan Kemite Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya. Melalui iklan ini, kandidat calon bupati/wakil pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri juga diikutsertakan ditulis program-program apa  yang  akan  dikerjakan  setelah  menjabat  nantinya  selama  lima  tahun  masa  jabatannya. Tentunya untuk memajukan Aceh Jaya yang lebih baik.
b. Kampanye
Kampanye politik merupakan upaya yang terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan badan legislatif (DPRD)
Pesan dari kampanye yaitu menonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan  pemilih.  Dalam  kampanye  politik  yang  dijalankan  oleh  pasangan  kandidat  calon bupati/wakil  pasangan  calon  Drs.  H.  T.  Irfan  TB  Dan  Tgk.  Yusri  yaitu  menyampaikan  pesan- pesan dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan yang akan ditetapkannya kedepan. Poin-poin  ini  dirangkum  dari ide utama  dari  kampanye  dan  sering  diulang  untuk  menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Kandidat calon bupati/wakil pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk.  Yusri  akan  selalu  mencoba  untuk  membuat  para  kandidat atau  calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.

## E. Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Strategi  Komunikasi  Politik  (Kampanye) Yang  Dilakukan  Oleh  Pasangan  Calon  Drs.  H.  T.  Irfan  Tb  dan  Tgk.  Yusri  Jelang  Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Jaya terdapat berbagai macam strategi diantaranya yaitu (1) Menjadikan program beasiwa anak aceh jaya cerdas lanjutan sebagai visi dan misi untuk periode 2017-2022. (2) Mencalonkan diri melalui Partai Aceh (3) Menjadikan eks GAM  sebagai  tim  sukses.  (4)  Pembentukan  tim  sukses  tingkat  kecamatan  dan  desa.  (5)  Kerja sama  yang  baik  antar  partai  pengusung  dan  partai  pendukung.  (6)  Kualitas  produk  yang ditawarkan pada saat kampanye. (7) Kendaraan yang dipakai dalam melakukan marketing politik yaitu melalui iklan dan kampanye.
Dari berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Tim sukses dan pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri membuktikan bahwa strategi yang digunakan oleh pasangan calon ini sangat tepat dan efektif. Hal ini terlihat dari kemenangan yang diraih oleh pasangan calon Drs. H. T. Irfan TB Dan Tgk. Yusri yang meraih suara terbanyak di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

## Daftar Pustaka:
Aminah, 2016. Peran Media Dalam Komunikasi Politik Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Barat. Source, Jurnal Ilmu Komunikasi. 2 (3): 175
Aminah, 2017. Peran Media Sosial “Facebook” Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Aceh Jaya. Source, Jurnal Ilmu Komunikasi. 3 (1): 113
Antar,  Venus.  2004. Manajemen  Kampanye;  Panduan  Teoritis  Dan  Praktis  Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi . Simbiosa Rekaatam Media. Bandung.
Astrid S. Susanto . 1980 . Komunikasi Sosial di Indonesia . Bina Cipta. Bandung.
Cangara, Hafied. 2009 . Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi . Rajawali Pers. Jakarta.
Lubis, 2005. Pengantar Komunikasi Lintas budaya . Universitas Sumatera Utara. Medan.
Riswandi. 2009. Ilmu Komunikasi . Graha Ilmu. Jakarta.
Shanon  and  weaver.  1945. The  Mathematical  theory  of  Communication .  University  of  Illinois Press. Urbana.
POSITIVISME LOGIS DALAM “ LANGUAGE, TRUTH, AND LOGIC” KARYA ALFRED JULES AYER: SEBUAH PANDANGAN KRITIS

## Fiandy Mauliansyah
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP-Universitas Teuku Umar
Email: Fiandymauliansyah@gmail.com

## Abstract
The essence of science in the body of logical positivism is based on the basis of the development of the exact sciences, so that the sciences developed are not always in line with the development of society. The objectivity that is concerned with the sciences is precisely molded in terms of the unfolding of the sciences, so it is absolute to use subjectivism which in principle will reflect its objectivity. Scientific truths are measured positivistically, in the true sense and the real must be concrete, logical, accurate and rewarding. The effect behind it is that the abstract and qualitative dimensions  of  life  are  neglected  and  apart  from  observation.  No  doubt  if  the  criticism  and correction  of  positivism  waged  because  of  its  naturalistic  and  diterministik.  Humans  are  seen only as dependent and not as independent variables.
Keywords: Logical Positivism, Languange, Truth, and Logic

## Pendahuluan
Kehadiran era modern saat ini ditandai dengan dinamisasi di berbagai aspek kehidupan manusia. Dari yang konkrit seperti, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala bentuknya,  sampai  pada  yang  abstrak  seperti  nilai-nilai  normatif.  Bidang  ilmu  pengetahuan cenderung diwarnai nilai-nilai positif, terbukti dengan penemuan teori-teori baru yang dirasakan lebih  bermanfaat  untuk  mendukung  upaya  manusia  dalam  menguak  tabir  kemisterian  alam. Sementara  pada  aspek  normatif  nilai-nilai  yang  ada  dan  sudah  lama  dipertahankan  dalam masyarakat termasuk norma agama, perkembangannya lebih diwarnai oleh nilai-nilai negatif.
Kedua bentuk perubahan ini berkorelasi secara causalistik, dimana nilai-nilai negatif yang tampak pada perubahan normatif merupakan akibat dari hasil proses dinamisasi ilmu pengetahuan dan  teknologi.  Hal  ini  menjadi  dilematik  ketika  kehadiran  ilmu  pengetahuan  dirasakan  sangat dibutuhkan untuk lebih mempermudah mekanisme kehidupan manusia, sementara kehadirannya melahirkan dampak yang justru dapat merusak mekanisme itu sendiri. Hal ini melatarbelakangi munculnya  berbagai  paham  (isme-isme)  yang  memiliki  karakteristik  pemikiran  yang  berbeda- beda.  Diantaranya  muncul  suatu  aliran  yang  menekankan  pada  kebenaran  yang  sifatnya positivistik.
Positivisme sekarang telah menjadi istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisis. Mereka menyatakan “salah” dan tidak bermakna semua konsep dan proposisi  dari filsafat  tradisional  tentang  “ada”,  substansi, sebab  akibat  dan  segala  yang  tidak dapat  dipecahkan  atau  diverifikasi  oleh  pengetahuan  yan  berkaitan  dengan  suatu  tingkat  yang tinggi dari alam abstrak. Pemikiran positivisme ini memberikan dasar pijakan bagi paham filsafat analitik  terutama  kelompok  Wina  (viena  circle),  yang  menamakan  dirinya  sebagai  positivisme
logis.
Seluruh  pandangan  positivisme  diangkat  oleh  positivisme  logis,  hanya  perbedaannya positivisme logis lebih menekankan pada analisa bahasa dan prinsip verifikasi. Positivisme logis merupakan  sebuah  model  epistemologi  era  kontemporer  yang  di  dalam  langkah-langkah progresinya  menempuh  jalan  melalui  observasi,  eksperimentasi  dan  komparasi  sebagaimana diterapkan  dalam  penelitian  ilmu  alam,  juga  memakai  model  penelitian  dengan  menggunakan presisi verifiabilitas, konfirmasi dan eksperimentasi dengan derajat optimal, dengan maksud agar sejauh mungkin dapat melakukan prediksi dengan derajat ketetapan yang optimal pula.
Kebenaran  ilmiah  diukur  secara  positivistik,  dalam  arti  yang  benar  dan  yang  nyata haruslah  konkret,  logis,  akurat  dan  memberi  kemanfaatan.  Akibat  dibalik  itu  adalah  bahwa dimensi-dimensi  kehidupan  yang  abstrak  dan  kualitatif  menjadi  terabaikan  dan  terlepas  dari pengamatan. Tak ayal kalau kritik dan koreksi terhadap positivisme dilancarkan karena sifatnya yang  naturalistik  dan  diterministik.  Manusia  dipandang  hanya  sebagai  dependent  dan  bukan sebagai independent variabel.
Positivisme  merupakan  perkembangan  lanjut  dari  aliran  empirisme.  Seperti  yang  kita ketahui bahwa empirisme telah menjadi sumber filosofis bagi positivisme, terutama pada masalah pandangan objektiv mereka terhadap ilmu pengetahuan. Empirisme yang didukung filsuf Inggris ini (Locke, Hume, Berkeley) meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera. Lebih dari itu, seiring dengan perkembangan zaman, positivisme mengembangkan paham  empiris  ini  lebih  ekstrim  lagi,  yakni  menyatakan  bahwa  puncak  pengetahuan  manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains yang berangkat dari fakta-fakta empiris.
Dalam  perkembangannya,  pada  abad  ke-20  M  muncullah  sebuah  aliran  filsafat  ilmu pengetahuan yakni positivisme logis, dimana positivisme logis (neopositivisme) ini berkembang di  Lingkungan  Wina,  Austria.  Diantara  tokoh  positivisme  logis  yang  akan  penulis  bahas  pada paper ini adalah Alfred Jules Ayer. Penulis rasa perlu untuk mengemas pemikiran A.J Ayer dalam makalah ini karena beliaulah yang berperan besar dalam perkembangan positivisme logis. A.J. Ayer-lah yang memperkenalkan positivisme logis yang berkembang di Lingkungan Wina untuk dikenalkan di negara-negara lain yang berbahasa Inggris.

## Historisitas Positivisme Logis
Munculnya  Neo-Positivisme  atau  Positivisme  Logis,  berhubungan  erat  dengan Lingkungan Wina, yakni suatu kelompok yang terdiri dari sarjana-sarjana Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ahli Matematika, Logika dan Sains. Gerakan filsafat ini dirintis oleh Moritz Schlik (1882-1936) pada  tahun  1924  yang  berpusat  di  Wina,  suatu  kota  sekaligus  sebagai  pusat  kelompok  yang terkenal  dengan  nama  Vienna  Circle  atau  disebut  dengan  Mazhab  Wina  (Kring  Wina). Anggotanya antara lain: Kurt Goedel, Hans Hahn, Karl Menger (ketiga-tiganya ahli matematika), Victor Craft seorang filofos, Rudolf Carnap seorang ahli matematika dan fisika serta beberapa mahasiswa  antara  lain:  Friedrich  Wismann  Herbert  Feigl  (Bertens:  1983).  Aliran  ini  sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ludwig Wittgenstein, sekalipun Wittgenstein tidak ikut aktif dalam kelompok tersebut. Pendirian filosofis kelompok lingkungan Wina ini sangat diwarnai oleh ilmu- ilmu pengetahuan positif, terutama pemikiran Auguste Comte tentang kritiknya atas agama dan metafisika  sebagai  sumber  kebenaran  (Patterson;  1971)  dan  dipengaruhi  pula  oleh  tradisi empirisme David Hume dan analisis logis Russell.
Verhaark menegaskan bahwa adanya pengaruh tiga arah dalam tubuh positivisme logis, yakni: pertama, dari empirisempirisme dan positivisme, terutama Hume, Mill dan Mach. Kedua, dari metodelogi empiris yang dikembangkan oleh para ilmuwan semenjak abad ke-19, misalnya Helmholrz, Mach, Poincare, Einstein dan lain-lain. Ketiga, perkembangan logika simbolik yang dikembangkan  terutama  oleh  Frege  Whithead,  Russell  dan  Wittgenstein  (Wittgenstein;  1997). Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah ingin memperbaharui positivisme klasik Auguste Comte,
sekaligus memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dari sekian banyak pengikut aliran ini, Ayer dipandang paling memiliki momentum dalam menyatakan gagasannya. Lambat laut mengalami serangkaian  modifikasi  sebagai  jalan  menutupi  kelemahan-kelemahan  yang  ada.  Verifikasi sebagai  kriteria  keberartian,  secara  berturut-turut  dimodifikasi  ke  dalam  verifikasi  prinsip, komfirmabilitas yang akhirnya desakan bahwa evidensi empiris harus memainkan suatu peranan yang berarti dalam penerimaan suatu pernyataan ilmiah.
Pada  saat  yang  sama  basis  faktual  diperluas,  dari  pencerapan  dan  kelaporan  serta pengamatan  ke  bahasa  empiris.  Positivisme  dewasa  ini  pembicaraannya  berkenaan  dengan  3 (tiga)  komponen  bahasa,  yakni  bahasa  teoritis,  bahasa  observasional  dan  kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggaris bawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan- pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  observasional  dengan  kaidah-kaidah  korespondensi.  Ayer mencoba mengintrodusir pemikiran positivisme logis yang berkembang di lingkungan Wina dan mensintesakan dengan metode yang dipakai oleh Moore dan Russell. Kelihatannya Ayer memiliki corak  tersendiri  dalam  menciptakan  klarifikasi  dan  ketelitian  dalam  bidang  filsafat.  Ia  juga meneruskan  tradisi  empiris  Inggris terutama  Hume  dan  titik  tekannya  pada analisis  logis  versi Bertrand Russell.

## Corak Pemikiran Positivisme Ayer
Alfred  Jules  Ayer  (1910-...)  sebagai  salah  seorang  filsuf  mengembangkan  konsep filosofis positivisme logis secara lebih radikal. Ia pernah berkunjung pada Universitas di Wina dan sekembalinya ke Inggris ia diangkat sebagai dosen di Oxford dan merupakan salah seorang profesor  logika  di  Universitas  tersebut.  Bukunya  Language,  Truth and  Logic  merupakan salah satu karya yang sangat dikagumi oleh peminat filsafat Inggris pada abad ke-20. Pendirian yang dikemukakan  dalam  buku  ini  agak  radikal.  Tulisan  kedua  Ayer  yang  dapat  dianggap  penting adalah The Problem of Knowledge (1956), yang di dalamnya berisikan problem-problem yang menyangkut skeptisisme filosofis. Buah karyanya yang lain adalah: The Foundation of Emperical Knowledge  (1940);  The  Origins  of  Pragmatism  (1968);  Russell  and  Moore,  The  Analytical Heritage  (1971);  Russell  (1972);  Probability  and  Evidence  (1972);  The  Central  Problems  of Philosophy (1973) (Bertens; 1983). Sebenarnya pandangan Ayer dalam bukunya Language, Truth and Logic, bukan sesuatu yang baru dalam filsafat abad ke-20. Sebagian isinya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lingkungan Wina.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk beberapa waktu Ayer menetap di Wina. Tujuan kunjungannya  justru  ingin  berkenalan  secara  langsung  dengan  pemikiran  para  anggota Lingkungan  Wina  dan  melalui  bukunya  ia  mengintrodusir  cara  berfikir  positivisme  logis  di Inggris.  Ajarannya  disambut  hangat  dan  dijadikan  sebagai  suatu  pandangan  filosofis  yang penting.  Pendekatan  Ayer  dianggap  cocok  dan  sesuai  dengan  usaha  yang  telah  dilakukan sebelumnya oleh Moore dan Russell untuk menciptakan kejelasan dan ketelitian di bidang filsafat. Positivisme logis Ayer sebenarnya merupakan percobaan untuk mengaitkan analisis logis Russell dan tradisi empiristis Inggris, terutama Hume. Dan Ayer yakin bahwa apa yang dicarinya sudah dihasilkan  dengan  baik  oleh  Lingkungan  Wina.  Positivisme  logis  juga  merupakan  aliran  yang membatasi  pikiran  pada  segala  hal  yang  dapat  dibuktikan  dengan  pengamatan  atau  analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah.
Menurut positivisme logis, filsfat ilmu murni mungkin hanya merupakan analisis logis tentang bahasa ilmu. Fungsi analisis ini di satu pihak mengurangi metafisika (filsafat dalam arti tradisional)  dan  di  lain  pihak  meneliti  struktur  logis  pengetahuan  ilmiah  dan  bertujuan  untuk menentukan  isi  konsep-konsep  dan  pernyataan  ilmiah  yang  diferifikasi  secara  empiris. Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  kelompok  lingkungan  Wina  di  satu  pihak  menaruh  antusiasme
besar  bagi  ilmu  pengetahuan  dan  matematika,  di  lain  pihak  mengambil  sikap  negatif  terhadap metafisika.  Yang  penting  bagi  mereka  menentukan  bermakna  atau  tidaknya  suatu  ungkapan dalam  filsafat  dan  ilmu  pengetahuan,  tidak  mempersoalkan  benar  tidaknya  suatu  ungkapan, sehingga pada gilirannya mereka ingin mewujudkan “bagaimana dapat ditentukan suatu norma yang jelas yang dapat membedakan ungkapan-ungkapan yang bermakna dari ungkapan yang tidak bermakna”.  Untuk  itulah  kemudian  mereka  menentukan  apa  yang  dikenal  dengan  “Prinsip Verifikasi”.
Corak  pemikiran  positivisme  logis  ini,  kelihatannya  bertujuan  membatasi penyelidikannya dengan menghindari diskusi panjang yang mereka pandang tidak ada buahnya. Menurutnya  dengan  metode  baru  yang  diterapkan  mereka,  manusia  akan  terbebas  dari perbincangan  yang  sia-sia,  dimana  keadaan  ini  telah  diyakini  para  filsuf  sejak  berabad-abad, sehingga menghilangkan kekacauan-kekacauan dalam berfikir. Pemikiran-pemikiran filsafat pada zaman Yunani, dinilai oleh para aktivis positivisme logis ini telah memakan waktu lama dan telah banyak membuang-buang tenaga dengan mengesampingkan pembahasan ini dari kehidupan ini, sehingga manusia pada hakikatnya telah tertipu oleh jalan pikirannya sendiri.
Melalui  tahap  perkembangannya,  positivisme  logis  memandang  ahli  filsafat  dahulu menyelidiki  tentang  penyebab  pertama,  hakikat  manusia,  jiwa,  keadilan  dan  lain-lain, kesemuanya  tidak  memberikan  sumbangan  yang  berarti  kepada  manusia  dalam  memahami realitas  kehidupan  dan  semua  perbincangan  tersebut  tidak  akan  terlepas  dari  pembuktian inderawi. Pernyataan “Tuhan itu ada” atau “Tuhan itu tidak ada” tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka omong kosong belaka, artinya tidak benar dan tidak pula dusta (Peursen; 1980).
Lebih lanjut, Ayer mengatakan bahwa theisme sangat kacau dan kalimat- kalimat tentang Tuhan tidak dapat diverifikasi (diuji kebenarannya) atau tidak dapat dikatakan salah (falsifikasi), maka  berbicara  tentang  kepercayaan  atau  ketidakpercayaan,  keyakinan  atau  ketidakyakinan secara logis tidaklah mungkin. Atheisme dan Theisme sama-sama tidak dapat dipahami dan tidak bermakna.  Tidak  ada  alasan  untuk  menyangkal  atau  meragukan  konsep  tentang  “Tuhan” (Amstrong; 1993). Komentar lainnya dapat dikemukakan dalam ungkapan Wittgenstein tentang metode menentukan kebenaran dalam filsafat, yakni “hanya mengatakan apa yang bisa dikatakan, sehingga diam adalah pilihan yang tepat dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dibicarakan. Salah satunya adalah persoalan metafisika, karena tanda-tanda proposisi tidak akan terbukti dalam pembicaraan tersebut” (Paterson; 1976).
Melalui  analisis  bahasa,  ia  mengungkapkan  bahwa  masalah-masalah  filosofis  hanya dapat  terpecahkan  apabila  kata-kata  yang  digunakan  tidak  mengandung  kekaburan  arti (vagueness),  kemaknagandaan  (ambiquity)  dan  ketidakterangan  (in  explisitness).  Menurut positivisme logis, pengetahuan adalah kesan yang dirangsang oleh obyek kepada indera kita dan pengetahuan termasuk kebenaran tidak lain adalah respon indera terhadap rangsangan dari obyek tersebut.

## 1. Prinsip Verifikasi
Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep-konsep dasar dari pemikiran positivisme logis sangat diwarnai oleh logika, matematika serta ilmu pengetahuan alam yang bersifat positif dan empiris, maka sudah dapat dipastikan bahwa analisis logis tentang pernyataan-pernyataan ilmiah maupun pernyataan filsafat sangat ditentukan oleh metode ilmu pengetahuan positif dan empiris tersebut. Dalam pengertian inilah maka positivisme logis mengembangkan prinsip verifikasi.
Di dalam bukunya, Ayer merumuskan prinsip verifikasi sebagai berikut:
“We say that a sentence is factually significant to any given person, if, and only if, he knows  what  observations  would  lead  him,  under  certain  conditions,  to  accept  the propotition as being true, or reject it as being false. If, on the other hand the putative
proposition is of such a character that assumption whatsoever concering the nature of his  future  experience,  then,  as  far  as  he  is  concerned  it  is,  if  not  a  tautology,  a  mere pseudo-proposition. The sentence expressing it may be emotionally significant to him, but it is not literary significant” (Ayer, 1952 : 48).
Berdasarkan  pernyataan  Ayer  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  hakikatnya  prinsip verifikasi bermaksud untuk menentukan bermakna atau tidaknya suatu ungkapan dan bukan untuk menentukan  suatu  kriteria  kebenarannya.  Sebuah  ungkapan  kadangkala  dapat  benar  dan kadangkala  dapat  juga  salah,  namun  ungkapan  tersebut  tetap  bermakna.  Suatu  ungkapan  itu bermakna  menurut  Ayer,  bilamana  ungkapan  tersebut  merupakan  pernyataan  observasi  yang menyangkut  dengan  realitas  inderawi.  Dengan  kata  lain  bermakna  apabila  dilakukan  dengan observasi  atau  verifikasi. Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  membutuhkan  fakta  atau  data  empiris (Stumpf; 1982).
Memverifikasi  berarti  menguji,  membuktikan  secara empiris.  Setiap ilmu  pengetahuan dan filsafat senantiasa memiliki suatu pernyataan-pernyataan baik berupa aksioma, teori dan lain- lain, dianggap memiliki makna apabila secara prinsip dapat diverifikasi berdasarkan pengalaman empiris. Prinsip verifikasi disini tidak mengharuskan menghasilkan suatu pernyataan yang mesti benar.  Konsekuensinya  setiap  pernyataan  atau  proposisi  yang  secara  prinsip  tidak  dapat diverifikasi maka pernyataan tersebut pada hakikatnya tidak bermakna.
Pernyataan-pernyataan metafisis menurut positivisme logis merupakan pernyataan yang tidak  bermakna,  karena  pernyataan-pernyataan  tersebut  tidak  dapat  diverifikasi.  Pernyataan seperti “realitas itu bersifat absolut” atau “realitas itu tidak absolut” kedua-duanya tidak mungkin diverifikasi,  konsekuensi-konsekuensinya  kedua-duanya  merupakan  pernyataan  yang  tidak bermakna. Pernyataan tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk dilakukan pembuktian secara empiris. Dari pernyataan di atas memberi pemahaman, bahwa ungkapan-ungkapan metafisis baik yang membenarkan maupun yang menegasikan ungkapan tersebut, kesemuanya omong kosong, sebab  tertutup  kemungkinan  untuk  diverifikasi.  Ini  merupakan  penolakan  yang  sangat  radikal kaum positivisme logis terhadap metafisika.
Berbeda dengan tokoh-tokoh lingkungan Wina, Ayer menekankan dua bentuk verifikasi, yakni verifikasi dalam arti ketat (strong variable) dan verifikasi dalam arti lunak. Verifikasi dalam arti ketat memberi arti kebenaran suatu proposisi didukung oleh pengalaman secara meyakinkan. Sedangkan, verifikasi dalam arti lunak, suatu proposisi yang hanya mengandung kemungkinan bagi  pengalaman  atau  pengalaman  yang  memungkinkan.  Kaum  positivisme  logis  menganggap bahwa  sesuatu  itu  bermakna  apabila  dapat  diuji  kebenarannya.  Pengujian  ini  dapat  dilakukan dengan dua cara, yakni proposisi analitik (analisis logis) dan proposisi empirik.
Proposisi  analitik,  kebenaran  atau  ketidak  benaran  tidak  didasarkan  pada  pengalaman, melainkan  pada  pengujian  proposisi-proposisinya.  Proposisi  analitik  yakni;  pertama,  proposisi yang  benar  melalui  pembatasan,  semata-mata  berdasarkan  susunan  simbol-simbolnya,  yang sering  dijumpai  dalam  matematika.  Kedua,  proposisi  yang  tidak  didasarkan  pada  pengalaman, melainkan pada “apriori” (pengetahuan yang diperoleh melalui refleksi logis). Ketiga, proposisi yang  mengandung  kepastian  dan  keniscayaan  “tautologi”  (suatu  pernyataan  yang  secara  logis mesti benar). Keempat, proposisi yang mengandung makna sejauh didasarkan pada penggunaan istilah  yang  pasti,  maknanya  terletak  pada  bahasa  dan  ungkapan  verbal.  Observasi  empirik, proporsisi ini ini lebih mudah dipahami, karena ia dikaitkan langsung dengan pengalaman yang pasti  atau  yang  mungkin.  Menurut  Ayer,  “proporsisi  empirik  adalah  seluruh  hipotesa  yang mengandung  kemungkinan  untuk  disahkan  atau  ditolak  (confirmated  or  discredited)  dalam pengertian pengalaman yang sebenarnya” (Hudson; 1976).
Dapatlah  dipahami  bahwa  proposisi  empiris  merupakan  proposisi  faktual  yang  harus dapat  diverifikasi  secara  empiris,  sedangkan  proposisi  analitik  merupakan  proposisi  yang kebenarannya tidak memerlukan verifikasi secara empiris. Proposisi analitik meliputi proposisi
logika dan matematika yang memiliki kebenaran secara pasti ( kebenaran bbersifat tautologis), sehingga  tidak  memerlukan  verifikasi  pengalaman  empiris.  Sudah  barang  tentu  Ayer  harus mengakui  adanya  batas-batas  yang  berlaku  untuk  prinsip  verifikasi,  tidaklah  suatu  ungkapan bahasa itu diverifikasi secara langsung, dapat pula melalui suatu kesaksian seseorang yang dapat dipercaya.  Dalam  masalah  ini  Ayer  menerima  kebenaran  atas  kesaksian  tersebut,  kalau  tidak demikian  maka  semua  ungkapan  bahasa  pada  masa  lampau  akan  menjadi  tidak  bermakna.  Ini memberi makna bahwa prinsip verifikasi mendapat tempat bagi fakta-fakta sejarah.
Verifikasi tidak harus dilakukan secara keseluruhan melainkan cukup sebagian saja dan kebanyakan dalam bidang ilmu-ilmu alam dan fisika. Kelihatannya Ayer lebih hati-hati dalam menentukan berbagai macam prinsip verifikasi dibandingkan dengan pemikir lingkungan Wina. Keyakinan  terhadap  prinsip  verifikasi  ini  memiliki  konsekuensi  bahwa  ungkapan-ungkapan metafisis adalah nirarti. Reaksi Ayer justru lebih radikal dibandingkan drngan para tokoh lainnya. Ungkapan bahasa seperti “Tuhan adalah  pencipta  segala  sesuatu  termasuk  alam  semesta”,  “setiap  manusia  harus  berbuat  baik terhadap  sesamanya”  dan  ungkapan-ungkapan  metafisis  lainnya,  pada  hakikatnya  sama  sekali tidak mengungkapkan realitas empiris, sehingga menjadi tidak bermakna ( tidak dapat diuji secara analisis logis dan tidak dapat pula dilakukan observasi untuk membuktikan validitas pernyataan tersebut). “ A statement wich is not relevant to any experience......has no factual content”. Walaupun reaksi terhadap  metafisika telah dilakukan oleh Russell dan Moore, namun karena konsepnya yang sangat radikal maka filsafat Ayer dikenal juga dengan suatu radikalisme atas  filsafat  Bertrand  Russell.  Akibatnya  pemikiran  Ayer  mendapat  respon  yang  sangat  besar dikalangan filsuf, baik yang bernada dukungan maupun yang bernada menentang (kaum teolog), dan silang pendapat ini juga terjadi di kalangan mereka sendiri.

## 2. Ktitik Terhadap Metafisika
Penolakan Ayer khususnya dan positivisme logis pada umumnya terhadap pengetahuan yang  tak  terungkap  (metafisis),  sekaligus  menggambarkan  konsekuensi-  konsekuensi  tugas filsafat menurut kacamata mereka. Ayer menggabungkan pandangan Moore – yang bertitik tolak dari penggunaan bahasa sehari-hari, dengan pandangan atomisme logis – yang didasarkan pada kerangka bahasa logika. Analisa bahasa sehari-hari dalam pandangan Moore, digunakannya untuk mencegah  atau  menelanjangi  sejumlah  pandangan  metafisika  (Charlesworth;  1959).  Menurut pandangan  Ayer  konsekuensi  utama  yang  ditimbulkan  oleh  prinsip  verifikasi  –  baik  variabel dalam arti yang ketat maupun yang lunak – dan proposisi analitik yang mengungkapkan batasan- batasan bahasa merupakan penghapusan terhadap metafisika. Proposisi metafisika yang berusaha mengungkapkan  “substansi,  eksistensi,  keabadian  jiwa”  dan  hal-hal  abstrak  lainnya,  tidak bermakna sama sekali.
Proposisi seperti  itu tidak dapat  dianalisa  bukan  hanya  karena tidak  dapat  diverifikasi secara  empirik,  tetapi  juga  disebabkan  bentuk-bentuk  peristiwa  yang  seperti  itu  tidak  relevan untuk  dinyatakan  benar  atau  salahnya.  Sepertinya  penolakan  kaum  positivisme  logis  terhadap problem metafisis mencerminkan pergeseran problem kebenaran menjadi problem meaning. Ini menunjukkan  bahwa  kaum  positivisme  logis  tidak  ingin  memperdebatkan  masalah  kebenaran, tetapi  mereka  lebih  menekankan  makna  suatu  ungkapan.  Ungkapan-  ungkapan  tentang  Tuhan tidak dimaksudkan untuk membuktikan ada atau tidaknya Tuhan, melainkan mereka menganalisa apakah pernyataan tentang Tuhan itu mengandung makna atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, Ayer mengatakan bahwa tugas filsafat yang paling utama dan mendasar adalah menyingkap dan menghapuskan kekacauan metafisika yang dianggap sebagai parasit dalam pemikiran ilmiah dan juga  dalam  pemikiran  sehari-hari.  Kelihatannya  prinsip  filsafat  dalam  pandangan  Ayer  hanya bersifat kritik.
Kritik-kritik yang dilancarkan oleh filsafat itu memang bermanfaat untuk mengantarkan
kita ke gerbang pengetahuan ilmiah, namun bukan berarti filsafat merupakan “Super Sciences”, sebab tugas filsafat bukan menetapkan pengandaian- pengandaian bagi ilmu pengetahuan. Filsafat tidak bertugas positif sebagaimana ilmuilmu pengetahuan empiris. Fungsi filsafat melulu bersifat kritik.  Kritik-kritik  tersebut  diarahkan  pada  ungkapan-ungkapan  metafisik  dan  segala  bentuk penafsiran  metafisik  yang  dapat  menjerumuskan  kepada  pernyataan-pernyataan  yang  tidak bermakna.
Titik  tolak  Ayer  dalam  menghapuskan  metafisika,  disamping  menggunakan  prinsip verifikasi,  juga  didasarkan  pada  gagasan  Russell  tentang  aturan-aturan  tata  bahasa  terhadap keniscayaan-keniscayaan  logik.  Sebagai  contoh  Ayer  menunjukkan  kasus  yang  umum  terjadi dalam bahasa Inggris, yakni disaat kita menggambarkan sesuatu melalui penggunaan bentuk tata bahasa  dari  subjek  ke  predikat,  di  situ  kita  cenderung  menganggap  bahwa  keharusan  untuk membuat suatu perbedaan logik antara sesuatu yang digambarkan itu sendiri dengan sifat-sifat pengertiannya.
Pernyataan–pernyataan metafisis menurut positivisme logis merupakan pernyataan yang tidak  bermakna,  karena  pernyataan-pernyataan  tersebut  tidak  dapat  diverifikasi.  Pernyataan seperti “realitas itu bersifat absolut” atau “realitas itu tidak absolut”; kedua-duanya tidak mungkin diverifikasi,  konsekuensinya  kedua-duanya  merupakan  pernyataan  yang  tidak  bermakna. Pernyataan  tersebut  tidak  memiliki  kemungkinan  untuk  dilakukan  pembuktian  secara  empiris. Dari  pernyataan  di  atas  memberi  pemahaman,  bahwa  ungkapan-ungkapan  metafisis  baik  yang membenarkan maupun yang menegasikan ungkapan tersebut, kesemuanya omong kosong, sebab tertutup  kemungkinan  untuk  diverifikasi.  Ini  merupakan  penolakan  yang  sangat  radikal  kaum positivisme logis terhadap metafisika.
Melalui  jalan  pikiran  Ayer,  kita  dapat  memahami  dengan  jelas  apa  sebenarnya  tujuan utama  yang  diinginkannya  bersama-sama  tokoh-tokoh  positivisme  logis  lainnya.  Mereka membentuk  kembali  bahasa  sehari-hari  menjadi  bahasa  yang  dibatasi penggunaannya.  Melalui teknik analisa bahasa dirumuskan pembatasan-pembatasan yang bersifat operasional. Selain itu mereka mengarahkan filsafat sebagai pendamping ilmu pengetahuan, dalam artian tujuan analisa filsafat adalah mengantar kita ke arah pandangan positivistik mengenai dunia.
Filsafat harus berkembang ke arah logika ilmiah, yakni kegiatan yang memperlihatkan pertalian logis dari hipotesa-hipotesa dan pembatasan simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian jelaslah bahwa alasan utama penghapusan metafisika oleh kaum positivisme logis ini, bukan hanya ungkapan- ungkapan metafisis tidak dapat diverifikasikan secara empirik, bukan pula sekedar tidak dapat dikategorikan sebagai proposisi-proposisi analitik. Tetapi yang jauh lebih penting dari kedua hal ini adalah kaum positivisme logis ini menjadikan filsafat sebagai pendamping  utama  atau  pengantar  ke  arah  bidang  ilmiah  dalam  rangka  menyusun  pandangan yang positivistik tentang dunia.
Untuk  mencapai  taraf  ini  menurut  positivisme  logis,  syarat  utamanya  adalah menyingkirkan  persoalan-persoalan  semu  (pseudo  problems)  yang  ditimbulkan  para  ahli metafisika. Menurut Ayer, alasan menentang metafisika itu bukan lantaran sang ahli metafisika itu mencoba menggunakan pengertian dalam suatu bidang yang tidak dapat mendatangkan faedah apapun, melainkan lantaran sang ahli metafisika itu mengajukan kalimat-kalimat yang gagal atau tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kalimat yang benar-benar mengandung  makna secara harfiah.
Menjadi jelaslah kepada kita bahwa penolakan Ayer tentang metafisika khususnya dan positivisme logis pada umumnya, lebih didasarkan pada kriteria- kriteria logis yang tidak dimiliki ungkapan-ungkapan  metafisika.  Penerapan  prinsip  verifikasi  untuk  menguji  apakah  suatu pernyataan bermakna atau tidak, diterima sebagai suatu cara yang paling tepat dan akurat untuk menggambarkan data faktual dan menghapuskan metafisika dalam bidang filsafat.

## Evaluasi Kritis
Banyak  hal  yang  dengan  spontan  menjadi  keyakinan  manusia  dan  tidak  dapat dipertanggung-jawabkan,  inilah  yang  disebut  Hume  sebagai  kepercayaan-  kepercayaan. Demikian juga alasan teologis yang menjelaskan tentang tujuan segala sesuatu diciptakan oleh sang  pencipta,  menghendaki  adanya  tujuan  akhir.  Semua  itu  tidaklah  berarti  bagi  Hume. Pandangan para filsuf dan ilmuan zaman pencerahan menunjukkan adanya pandangan dunia Barat cenderung  berantakan  manakala  kemajuan-kemajuan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi tidak terbendung lagi.
Terlihat bahwa ada pemikiran yang mengubah Personal God ke Impersonal God karena pengaruh  perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Ilmu  seharusnya  mendekatkan  manusia  dengan Tuhannya, bukannya menjauhkan dari-Nya. Maka dari itu perlu digaris-bawahi bahwa masalah ilmu  yang  scientific  knowledge,  kadang  bersitegang  dengan  persoalan  ketuhanan  karena keduanya berbeda, perbedaannya tidaklah kontradiktif, tetapi berbeda secara kontrer. Jadi bagi penulis,  Personal  God  merupakan  pilihan,  daripada  Impersonal  God,  sehingga  ilmu  itu  lebih mendekatkan  manusia  kepada  penciptanya.  Dunia  filsafat  menurut  Russell,  memang  berada antara  dua  macam  pengetahuan:  teologi  dan  sains,  dogma  dan  ilmu  pengetahuan  yang  pasti. Berhubungan  dengan  teologi,  filsafat  cenderung  melahirkan  spekulasi,  keragu-raguan  dan sebaliknya, berhubungan dengan sains, filsafat menegaskan seruannya pada akal, human reason, bukan mengacu pada teks (dogma otoritas) (Russell; 1974). Hal ini menggambarkan perbedaan jelas antara periode modern dengan periode abad pertengahan, yaitu meningkatnya otoritas sains dan melemahnya otoritas gereja. Konsekuensinya sangat mempengaruhi pergeseran paradigma berpikir  dan  membentuk  kecenderungan  baru  dalam  pengembangan  filsafat  berikutnya. Penekanan pada pengalaman menunjukkan aspek empirisme yang kuat dalam tubuh positivisme logis.  Oleh  karena  itu  positivisme  logis  sering  diindentikkan  dengan  empiris  logis.  Penolakan terhadap  metafisika  oleh  kaum  positivisme  logis  khususnya  Ayer  tidaklah  berarti  bahwa positivisme  itu  menolak  atau  mengingkari  keberadaan  dunia  luar  atau  dunia  yang  transenden. Pernyataan  mereka  bahwa  gambaran-gambaran  bahasa  metafisika  itu  nirarti  bukan  berarti pengingkaran  secara  mutlak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  ungkapan  Moritz  Shlick  sebagai berikut:
“Pengingkaran tentang keberadaan dunia luar yang transenden itu berpengertian sama dengan  suatu  pernyataan  metafisis  tentang  pengakuan  keberadaan  dunia  luar  yang transenden. Dengan demikian seorang empiris yang konsisten tidak mengingkari dunia transenden, tetapi menunjukkan bahwa pengingkaran maupun pengakuan kedua-duanya adalah nirarti” (Schlick; 1959).
Jadi  kaum  positivisme  logis  atau  empirisme  logis  tidak  menyatakan  bahwa  apa  yang dikatakan  oleh  kaum  metafisis  itu  salah,  akan  tetatpi  apa  yang  digambarkan  mereka  tidak menyatakan sesuatu sama sekali. Positivisme logis tidak melawan metafisika, hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kaum metafisikus tidak dapat dipahami atau tidak menyatakan sesuatu apapun (Poerwowidagdo; 1999).
Menurut positivisme logis, filsafat tidak memiliki suatu wilayah ilmiah tersendiri yang terletak disamping wilayah-wilayah lain sebagai objek ilmu pengetahuan. Filsafat tidak bertugas menyoroti problema-problema ilmu pengetahuan, tetapi bertugas menganalisa ilmu pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu filsafat tidak dapat diharapkan untuk memecahkan problema-problema ilmu  pengetahuan  ilmiah,  banyak  problema  tradisional  yang  dibicarakan  dalam  filsafat sebenarnya hanya problema semu saja yang dinampakkan seolah-olah merupakan suatu problema yang  amat  penting,  padahal  penjelasan  analitis  menunjukkan  kepalsuan.  Atas  dasar  pemikiran tersebut, kaum positivisme logis menentukan sikap agar tidak terjadi kekacauan, maka analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat merupakan langkah yang
paling  tepat,  sehingga  pengetahuan  ilmiah  menemukan  jati  dirinya  sebagai  gerakan  ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dewasa ini.
Metode  analisa  bahasa  yang  disampaikan  Wittgenstein  berhasil  membentuk  pola pemikiran baru dalam dunia filsafat. Dengan metode analisa bahasa, “tugas filsafat bukannlah membuat  pernyataan  tentang  sesuatu  yang  khusus”  (seperti  yang  dilakukan  para  filsuf sebelumnya),  melainkan  memecahkan  persoalan  yang  timbul  akibat  ketidakpahaman  terhadap bahasa  logika  (Charlesworth;  1978).  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  analisa  bahasa  bersifat  kritik terhadap bahasa yang dipergunakan dalam filsafat dan metode ini telah membawa angin segar ke dalam dunia filsafat terutama di Inggris, karena banyak orang menganggap bahasa filsafat terlalu berlebihan  dalam  mengungkapkan  realitas.  Begitu  banyak  ungkapan  yang  aneh-aneh  dalam filsafat,  (seperti  eksistensi,  substansi  dan  lain-lain),  sehingga  menimbulkan  teka-teki  yang membingungkan  para  pengikut  pemikiran  filsuf,  bahkan  mungkin  membingungkan  pemikiran para filsuf yang menyajikan istilah itu sendiri.
Para  filsuf  analitik  yang  mendasarkan  pijakannya  pada  analisa  bahasa,  bermaksud membersihkan  pemakaian  bahasa  dalam  filsafat.  Sebab  mereka  menganggap  bahasa  filsafat mengandung  kekaburan  arti  (vagueness),  bermakna  ganda  (ambiguity),  ketidakterangan (inexplicitness)  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  perlu  disusun  suatu  kriteria  logis  yang  dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna (meaningfull) atau tidak (meaningless). Dengan demikian menurut Wittgenstein, kita terjebak dalam perangkap filsafat, yakni  mencari jawaban terhadap suatu pernyataan yang sesungguhnya tidak dapat diajukan (Wittgenstein; 1983).
Meskipun sulit untuk menentukan corak pemikiran filsafat yang khas pada kurun waktu dewasa ini (abad 20/abad kontemporer), namun banyak ahli filsafat yang menganggap pemikiran filsafat yang bercorak “logosentris” lebih dominan daripada yang lain. Logosentris, artinya para filsuf kebanyakan melihat bahasa sebagai objek terpenting pemikiran mereka (Hamersma; 1986).
Komentar  atau  kritik  yang  dapat  disampaikan  atas  penolakan  kaum  positivisme  logis terhadap  masalah  ketuhanan  adalah  : pertama ,  mengenai  status  prinsip  verifikasi  itu  sendiri merupakan problematik. Proposisi yang mengungkapkan bahwa “hanya pernyataan dan definisi yang dapat diverifikasi saja yang memiliki makna”, menimbulkan permasalahan. Pernyataan itu dianggap  bermakna  apabila  dapat  dilakukan  analisis  logis  atau  observasi  empirik.  Padahal pernyataan itu sendiri tidak teruji secara ilmiah dengan data inderawi. Apabila sebuah proposisi dijadikan sebagai suatu definisi, maka orang boleh saja menolak definisi yang ditawarkan dengan membuat definisi baru, menurut paradigma yang dianutnya.
Dalam  hal  ini  kelihatannya  kaum  positivisme  logis  telah  mereduksi  makna  suatu  hal hanya  terbatas  pada;  sesuatu  diungkapkan  sebagai  suatu  proposisi  dan proposisi itu  harus  bisa diverifikasi  atau  difalsifikasi.  Padahal  dalam  kenyataan  banyak  terdapat  hal-hal  yang  diluar ketentuan  itu.  Pernyataan  tentang  keberadaan  Tuhan  misalnya,  mengandung  makna  bagi  para penganut  kepercayaan  terhadap  adanya  Tuhan,  namun  ketika  kepercayaan  seperti  itu  harus diungkap dalam bentuk proposisi serta harus dapat diuji secara empiris, maka pernyataan seperti itu dianggap tidak bermakna. Kedua , Kaum Positivisme Logis berlebihan dalam mengagungkan data inderawi. Pengalaman inderawi tidaklah sesederhana yang dibayangkkan. Setiap observasi tidaklah terlepas dari “teori-laden”, artinya benar atau salah telah termuat dalam teori itu sendiri. Datum inderawi senantiasa tidak terlepas dari pertimbangan- pertimbangan rasional. Empiris dan rasio  senantiasa  bekerja  sama  dan  saling  melengkapi,  bukannya  saling  meniadakan,  sehingga pencapaian data inderawi murni tidaklah mungkin. Ini memberi arti bahwa pernyataan tentang Tuhan  hendaknya  tidak  semata-mata  dipahami  dari  data  empiris  murni,  melainkan  juga melibatkan peran rasio.
Ketiga , Positivisme Logis menolak seluruh pernyataan-pernyataan metafisika khususnya pernyataan tentang Tuhan, dan dianggap tidak bermakna, hal ini secara implisit terkandung suatu metafisika  di  dalam  dirinya  sendiri.  Analisa  bahasa  juga  sebenarnya  memasuki  wilayah metafisika  baru  yang  harus  menerima  asumsi-asumsi  ontologis  secara  tidak  kritis.  Beberapa
penganut  positivisme  logis  memiliki  metafisika  fenomenalis,  yang  di  dalamnya  seluruh pernyataan  direduksi  kepada  pernyataan  empiris.  Sadar  atau  tidak  sadar  ternyata  mereka sepertinya menawarkan pandangan dunia baru dan tidak semata-mata sebagai alat netral untuk menganalisa bahasa.
Positivisme logis semata-mata melihat fakta-fakta yang terukur. Padahal, terdapat realitas yang tidak selamanya dapat diukur, yang justru merupakan hakikat fakta-fakta yang demikian itu. Implikasinya  akan  memunculkan  cara  pandang  baru  dalam  model  penelitian,  yang  merupakan hakikat  perkembangan  ilmu,  yang  kemudian  menjadi  pra-syarat  mencapai  obyektivitas.  Perlu menekankan  azas  komformitas  dalam  penelitian  dengan  tidak  mengesampingkan  orisinalitas. Melalui azas ini, ilmuilmu dapat berkembang secara orisinal; dalam arti penemuan selanjutnya tidak  semata-mata  tiruan  dari  penemuan  sebelumnya.  Ungkapan  terakhir  yang  mungkin  dapat penulis katakan adalah bahwa konsep pemikiran positivisme logis apabila dihubungkan dengan persoalan teologi, dengan meminjam kata Louis Leahy adalah atheis.
Sebagai  sistem,  positivisme  menelorkan  empirisme  dalam  epistemologi,  determinisme dalaam moral dan agnotisisme dalam metafisika serta atheisme dalam agama. Sebagai kelompok saintis, mereka bermaksud membuat suasana sintesa menyeluruh pengetahuan semata-mata pada taraf objek. Oleh karena itu saintis menjadi contoh utama dari mentalitas yang mencita-citakan suatu  reduksi  total  dari  realitas  ke  dalam  kategori  objek.  Itulah  sebabnya  mengapa  saintisme mengandung  pengingkaran  segala  metafisika,  sejauh  metafisika  menyatakan  bahwa  dalam kenyataan ditemukan data-data yang berbeda dari hubungan-hubungan ilmiah. Karena prasangka itu saintisme menjadi suatu atheisme (Leahy; 1994).
Thomas Kuhn, berhasil menunjukkan pada dunia bahwa ilmu npengetahuan tidak hanya semata-mata  didukung  oleh  logis-objektif-ahistoris-matematis,  tetapi  juga  oleh  faktor subyektivitas  kesejarahan,  ekonomi,  sosial,  budaya,  bahkan  politik  praktis  manusia  itu  sendiri (Abdullah;  1996).  Hakikat  ilmu  dalam  tubuh  positivisme  logis  bertitik  tolak  pada  dasar perkembangan  ilmu-ilmu  eksakta,  sehingga  ilmu-ilmu  yang  dikembangkan  tidak  selamanya sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat.  Obyektivitas  yang  menjadi  pokok  perhatian  ilmu- ilmu, justru terketak pada segi tak terungkapnya ilmu-ilmu itu, sehingga  mutlak menggunakan subyektivisme yang pada prinsipnya akan mencerminkan obyektivitasnya.
Memang nilai-nilai budaya seperti kebebasan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan lain- lain sebagainya yang kesemuanya itu berada dalam tataran filsafati merupakan hal yang begitu abstrak, namun persoalannya akan  menjadi sangat konkret apabila pada suatu saat kita merasa kehilangan dan terasing dari nilai-nilai tersebut. Kreativitas, intelektualitas dan istilah-istilah lain dewasa ini termasuk dalam leksikon pembangunan seperti keunggulan kompetitif, siap pakai, link dan mach – kesemuanya itu merupakan strukturisasi dunia lahiriah – akan tetapi labil dan rapuh, serta mustahil akan dapat berfungsi sebagai infra struktur-institusional yang mantap dan mapan bagi  gerak  lajunya  pembaharuan,  apabila  tidak  diimbangi  dengan  strukturisasi  dunia  batin rohaniah.
Hal-hal seperti ini terlupakan oleh kaum positivisme logis. Masalah ketuhanan tidak lagi dipersoalkan  ada  atau  tidak  adanya  Tuhan,  melainkan  pernyataan-pernyataan  tentang  Tuhan bermakna atau tidak. Ini berarti terjadi pergeseran kajian filosofis tentang hakikat segala sesuatu menjadi analisa kebahasaan. Memang di satu pihak gejala ini menyadarkan para filsuf agar tidak hanya mengkaji masalah-masalah abstrak dan menghindari mereka dari kerancuan penggunaan istilah  atau  kalimat.  Tetapi  dilain  pihak  perhatian  di  bidang  kefilsafatan  menjadi  terabaikan, seperti  persoalan  ketuhanan  (teologi),  etika  dan  estetika.  Penekanan  utama  adalah  logika  dan filsafat bahasa.

## Penutup
Titik  tolak  Ayer  dalam  menghapuskan  metafisika,  disamping  menggunakan  prinsip
verifikasi,  juga  didasarkan  pada  gagasan  Russell  tentang  aturan-aturan  tata  bahasa  terhadap keniscayaan-keniscayaan  logik.  Sebagai  contoh  Ayer  menunjukkan  kasus  yang  umum  terjadi dalam bahasa Inggris, yakni disaat kita menggambarkan sesuatu melalui penggunaan bentuk tata bahasa  dari  subjek  ke  predikat,  di  situ  kita  cenderung  menganggap  bahwa  keharusan  untuk membuat suatu perbedaan logik antara sesuatu yang digambarkan itu sendiri dengan sifat-sifat pengertiannya.
Pernyataan–pernyataan metafisis menurut positivisme logis merupakan pernyataan yang tidak  bermakna,  karena  pernyataan-pernyataan  tersebut  tidak  dapat  diverifikasi.  Pernyataan seperti “realitas itu bersifat absolut” atau “realitas itu tidak absolut”; kedua-duanya tidak mungkin diverifikasi,  konsekuensinya  kedua-duanya  merupakan  pernyataan  yang  tidak  bermakna. Pernyataan  tersebut  tidak  memiliki  kemungkinan  untuk  dilakukan  pembuktian  secara  empiris. Dari  pernyataan  di  atas  memberi  pemahaman,  bahwa  ungkapan-ungkapan  metafisis  baik  yang membenarkan maupun yang menegasikan ungkapan tersebut, kesemuanya omong kosong, sebab tertutup  kemungkinan  untuk  diverifikasi.  Ini  merupakan  penolakan  yang  sangat  radikal  kaum positivisme logis terhadap metafisika.
Melalui  jalan  pikiran  Ayer,  kita  dapat  memahami  dengan  jelas  apa  sebenarnya  tujuan utama  yang  diinginkannya  bersama-sama  tokoh-tokoh  positivisme  logis  lainnya.  Mereka membentuk  kembali  bahasa  sehari-hari  menjadi  bahasa  yang  dibatasi penggunaannya.  Melalui teknik analisa bahasa dirumuskan pembatasan-pembatasan yang bersifat operasional. Selain itu mereka mengarahkan filsafat sebagai pendamping ilmu pengetahuan, dalam artian tujuan analisa filsafat adalah mengantar kita ke arah pandangan positivistik mengenai dunia.
Filsafat harus berkembang ke arah logika ilmiah, yakni  kegiatan yang memperlihatkan pertalian logis dari hipotesa-hipotesa dan pembatasan simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian jelaslah bahwa alasan utama penghapusan metafisika oleh kaum positivisme logis ini, bukan hanya ungkapan- ungkapan metafisis tidak dapat diverifikasikan secara empirik, bukan pula sekedar tidak dapat dikategorikan sebagai proposisi-proposisi analitik. Tetapi yang jauh lebih penting dari kedua hal ini adalah kaum positivisme logis ini menjadikan filsafat sebagai pendamping  utama  atau  pengantar  ke  arah  bidang  ilmiah  dalam  rangka  menyusun  pandangan yang positivistik tentang dunia.
Untuk  mencapai  taraf  ini  menurut  positivisme  logis,  syarat  utamanya  adalah menyingkirkan  persoalan-persoalan  semu  (pseudo  problems)  yang  ditimbulkan  para  ahli metafisika. Menurut Ayer, alasan menentang metafisika itu bukan lantaran sang ahli metafisika itu mencoba menggunakan pengertian dalam suatu bidang yang tidak dapat mendatangkan faedah apapun, melainkan lantaran sang ahli metafisika itu mengajukan kalimat-kalimat yang gagal atau tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kalimat yang benar-benar mengandung  makna secara harfiah.

## Daftar Pustaka
Amin  Abdullah,  M.  1996. Studi  Agama:  Normativitas  atau  Historisitas .  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Amstrong, Karen. 1993 . A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam . Alfred A. Konpt. New York.
Ayer, A., J. 1952 . Language, Truth and Logic . Victor Gollancz Ltd. London.
Ayer, A., J. 1984. Problem and Knowledge . Penguin Books. New York.
Bertens K. 1983. Filsafat Barat Abad XX,: Inggris-Jerman . PT. Gramedia. Jakarta.
Charlesworth, M.J. 1959. Philosophy and Linguistic Analiysis . Duquesne University. Pitsburgh.
Judowibowo-Poerwowidagdo, t.t. 1999. Filsafat Bahasa , Diktat Kuliah pada Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Patterson,  Charles  H.  1971. Western  Philosophy,  Volume  II :  Since  1600.  Cliff’s  Notes  Inc. Nebraska.
Russell, B. 1974. History of Western Philosophy. George Allen & Uniwin Paperback. London. Schlick,  Moritz.  1959. Positivism  and  Realism ,  dalam  Aj.  Ayer,  (ed.)  Logical  Positivism,  The Free Press,
Stumpf, Samuel Enoch. 1982. Socrates to Sartre: A History of Philosophy . MeGraw-Hill  Book Company. New York.
Verhack, C., dan Haryono Imam. 1989 . Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu- Ilmu . Gramedia. Jakarta.
Wittgenstein,  Ludwig.  1963. Tractus  Logica  Philosophicus .  Routledge  &  Kegan  Paul,  Ltd. London.

## RELASI KEKUASAAN DALAM WACANA PENERAPAN QANUN JINAYAT DI ACEH

## Putri Maulina
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar
Email: Putrimaulina.lecturer@gmail.com

## Abstract
Implementation of Islamic Sharia in Aceh not only involve to the Muslim society as the majority, but also non-Muslim minority society. One of the laws that applied in Aceh is Qanun Jinayat. Implementation  of  Qanun  Jinayat  as  part  of  the  Islamic  law  involving  multiple  parties  in  a relationship  of  power.  In  this  case,  the  Aceh  government  and  the  mass  media  are  the  'power' which determines the dominant discourse in the society. This qualitative study will describe how thus power manifested in such discourse of the media. Eventually, the result of study showed that the issue of enforcement of Qanun Jinayat takes the interests of the dominant ruler through the uses of language in the media
Keywords: Power Relations, Govermentality, Sharia Law, Qanun Jinayat

## 1. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  masyarakat  mayoritas muslim. Selain masyarakat Islam sebagai mayoritas, di Aceh juga terdapat masyarakat beragama minoritas  seperti  masyarakat  Kristen,  Hindu,  dan  Budha.  Keberadaan  masyarakat  beragama minoritas  di  wilayah  hukum  syariat  Islam  seperti  ini  tentu  saja  menjadi  tantangan  bagi  proses demokrasi di Aceh. Terlebih lagi jika berkaitan dengan penerapan syariat Islam, salah satunya seperti wacana pemberlakuan Qanun Jinayat .
Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan tersendiri dalam membuat  kebijakan-kebijakan  yang  berbeda  dari  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Maka  pada  27 September  2014  lalu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  secara  resmi  mengesahkan Rancangan  Undang-Undang Qanun  Jinayat menjadi  Undang-Undang Qanun  Jinayat sebagai patokan penyelenggaraan hukum di Aceh. Qanun Jinayat adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, menuduh zina, pencurian, mabuk,  dan  lain-lainnya  yang  berlandaskan  pada  syariat  Islam.  Adapun  sanksi  bagi  para pelanggar  hukum  tersebut  meliputi  Qishash,  Hadd,  dan  Ta’zir.  Di  Aceh  hanya  ada  beberapa hukum  Jinayat  yang  diberlakukan  dan  ditindaklanjuti  dengan  menggunakan  hukum  Hadd  dan Ta’zir, yaitu Qanun Jinayat No.12 Tahun  2003  tentang  Khamar, Qanun  Jinayat No.13  Tahun 2003 tentang Maisir; dan Qanun Jinayat No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat.
Media  massa  dalam  hal  ini  memiliki  kekuasaan  untuk  menyebarkan  informasi  dan membentuk opini publik terhadap suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat. Abrar (2011: 90-92) menjelaskan bahwa media massa berperan besar dalam menjaga demokrasi dan pluralisme khususnya  dalam  menyediakan  ruang  untuk  menyalurkan  pendapat-pendapat  masyarakat beragama  minoritas  di  Aceh,  juga  menjaga  keseimbangan  pemberitaan  untuk  mencegah munculnya  konflik.  Media  dalam  hal  ini  memiliki  kuasa  untuk  mengkonstruksi  realita  dan membangun  persepsi  khalayak  mengenai  wacana  pengesahan Qanun  Jinayat yang  juga
diberlakukan  terhadap  masyarakat  non-muslim.  Sudut  pandang  yang  digunakan  media  dalam memberitakan pihak-pihak minoritas memiliki pengaruh terhadap posisi mereka di tengah-tengah masyarakat mayoritas muslim di Aceh.
Proses  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Jinayat  menjadi  Undang-Undang  Hukum Jinayat pada 27 September 2014 menjadi polemik dan perdebatan dari berbagai kalangan baik di Aceh  dan  di  luar  Aceh,  yaitu  mengenai  kelayakan  beberapa  pasal  untuk  ditetapkan  sebagai perangkat hukum yang mengikat masyarakat Aceh. Salah satunya adalah mengenai keberadaan beberapa pasal yang juga diberlakukan kepada kalangan beragama minoritas selain Islam yang ada  di  Aceh.  Seperti  di  dalam  Pasal  5  huruf  (b)  “S etiap  orang  beragama  bukan  Islam  yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat” ; dan (c) “ Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini ”. Media  massa  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  mengusung  isu  penerapan Qanun Jinayat terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Oleh karena itu, media tidak bisa terbebas dari nilai-nilai dan ideologi di dalam pemberitaannya. Bagaimana kekuasaan dominan ditanamkan di dalam pemberitaan mengenai penerapan Qanun Jinayat tersebut tergantung pada pembingkaian yang dilakukan oleh media terhadap berita yang diproduksinya. Posisi masyarakat beragama di Aceh terkait dengan Qanun Jinayat tersebut, dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang ditanamkan oleh media.

## 2. KERANGKA TEORI

## Konstruksi Realitas di Media Massa
Realitas  mengenai  kebijakan  penerapan Qanun  Jinayat di  Aceh  yang  dibangun  dalam pemberitaan  media  massa  pada  dasarnya  adalah  hasil  konstruksi  atas  realitas.  Berdasarkan pandangan  Berger  dan  Luckman  mengenai  konstruksi  sosial  atas  realitas,  di  dalam  kehidupan sehari-hari realitas sosial memiliki dimensi obyektif dan subyektif. Proses terbentuknya realitas sosial adalah suatu proses dialektika manusia sebagai produk masyarakat dan masyarakat sebagai produk  manusia,  tercipta  dari  tiga  unsur  yaitu  obyektivasi,  internalisasi,  dan  eksternalisasi (Novianti,  2007:  116).  Maka,  dalam  hal  ini  media  juga  berperan  besar  dalam  mengkonstruksi suatu realita sosial sebagai proses dialektika suatu masyarakat.
Serambi  Indonesia dalam  mengkontruksi  realitas  tentang  penerapan Qanun  Jinayat di Aceh tersebut, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan.  Seperti yang dijelaskan oleh Eriyanto  (2002:  26)  bahwa  media  bukan  sekedar  saluran  yang  bebas,  menjadi  subjek  yang mengkonstruksi  realitas  dan  secara  aktif  menafsirkan  realitas  tersebut  untuk  disajikan  kepada khalayak, tidak terlepas dari kecenderungan pemihakannya juga bias dan penonjolan-penonjolan terhadap fakta tertentu.
Realitas  yang  dibangun  oleh  media  jika  dipandang  dalam  perspektif  konstruksionis bersifat subjektif yang hadir  karena subjektifitas wartawan, yang tercipta lewat konstruksi dan pandangan  tertentu  sehingga  realitas  tersebut  akan  dipahami  berbeda-beda  oleh  wartawan (Eriyanto, 2002: 22). Dari sudut pandang konstruksionis, Serambi Indonesia memiliki pandangan, bias,  dan  juga  pemihakannya.  Dapat  dilihat  dengan  penempatan  sumber  berita  yang  menonjol dibandingkan dengan sumber yang lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak kelompok tertentu. Hal tersebut tidak lah dianggap sebagai suatu kekeliruan atau bias tetapi dianggap memang seperti itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan. Eriyanto (2002: 26) menjelaskan bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, sehingga media bukanlah sebagai tempat saluran yang bebas dari berbagai kepentingan.
Jadi berita apapun yang didapatkan dari media Serambi Indonesia tersebut bukan hanya menunjukkan  realitas,  namun  juga  menunjukkan  bagaimana  konstruksi  dari  media  tersebut. Seperti  yang  dijelaskan  oleh  West  dan  Turner  (2008:  187)  bahwa  dalam  pandangan konstruksionis, yang difokuskan adalah bagaimana suatu realitas politik dan sosial dibentuk  oleh media.    Isi  media  merupakan  hasil  praktisi  media  mengkonstruksi  berbagai  realitas  yang dipilihnya berdasarkan ideologi dan kognisi sosial wartawan. Dengan demikian seluruh isi media tiada  lain  adalah  realitas  yang  telah  dikonstruksikan  menjadi  sebuah  berita  bermakna  yang disajikan kepada publik (Hamad, 2004: 11).

## Govermentality sebagai Bentuk Relasi Kekuasaan
Kepentingan yang bermain-main di dalam pemberitaan Serambi Indonesia terkait dengan isu penerapan Qanun Jinayat di Aceh tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Maka untuk mengkaji  permasalahan  ini  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  pandangan  Michel  Foucault tentang kekuasaan. Foucault memperkenalkan suatu konsep tentang “ governmentality ” di dalam pandangannya  tentang  relasi  kekuasaan  ( power  relation ).  Menurut  Lemke  (2000:  4) governmentality merupakan  suatu  konsep  kekuasaan  yang  digunakan  oleh  Foucault  untuk mempelajari  kapasitas  otonom  individu  dalam  melakukan  kontrol  diri  dan  bagaimana  hal  itu berkaitan  dengan  politik  negara. Digunakan  untuk  menyelidiki  bagaimana  hubungan  antara teknologi  diri  ( power  from  below )  dengan teknologi dominasi  ( power from  above )  yang  dapat mewujud dalam setiap relasi sosial (Mudhoffir, 2013: 97).

## 3. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif,  menggunakan  metode  analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Penggunaan analisis framing ini adalah berusaha untuk membongkar bagaimana pengaruh ideologi dominan yang ada dibalik pemberitaan media Serambi Indonesia tersebut.  Sedangkan  kajian  kualitatif  adalah  suatu  kajian  yang  menghasilkan  prosedur  analisis yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik.  Bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan analisis yang mendalam (Kriyantono, 2006:56). Hasil dari kajian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran bagaimana Serambi  Indonesia mengkonstruksi isu  penerapan Qanun  Jinayat dan  pluralisme  di  Aceh juga membongkar bagaimana ideologi dominan tercermin dalam teks berita tersebut.
Untuk  melihat  bagaimana  konstruksi  realitas  tentang  isu  penerapan Qanun  Jinayat terhadap posisi masyarakat beragam minoritas di Aceh dan kepentingan kekuasaan dominan di dalam  media,  maka  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  teks  media  yang  dikenal sebagai analisis framing . Sobur (2001: 162) menjelaskan bahwa analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.  Perspektif  itu  pada  akhirnya  menentukan  fakta  apa  yang  diambil,  bagian  mana  yang ditonjolkan  dan  dihilangkan  serta  ideologi  apakah  yang  lebih  cenderung  ditampilkan  dalam pemberitaan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald  M.  Kosicki  untuk  sebagai  alat  dalam  membedah  teks  pemberitaan  pada Serambi Indonesia .  Ada  tiga  elemen  analisis  yang  digunakan  dalam  model  ini,  yaitu:  pertama  adalah sintaksis (cara wartawan menyusun fakta) yang mengamati skema berita; kedua adalah skrip (cara wartawan  mengisahkan  fakta)  yang  mengamati  alur  dan  kelengkapan  isi  berita;  ketiga  adalah tematik  (cara  wartawan  menulis  fakta)  yang  mengamati  dari  sisi  detail,  maksud  kalimat, nominalisasi antar kalimat, koherensi, bentuk kalimat, serta bentuk kata ganti di dalam berita; dan keempat adalah retoris (cara wartawan menekankan fakta) yang dilihat dari penggunaan leksikon, grafis, metafor, dan pengandaian dalam berita (Sobur, 2001 : 176).
Tabel 1: Sumber Data Edisi Judul Minggu, 28 September 2014 "Bukan Hanya Sekedar Qanun", "Disosialisasikan dengan Baik" Senin, 29 September 2014 "Sosialisasi Kunci Sukses Qanun Jinayat" 10 Oktober 2014 "Qanun Jinayat Efektif Berlaku 28 September 2015" Sumber: Olahan Peneliti

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Serambi Indonesia Terhadap Pemberitaan Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh.
Salah satu fungsi media massa adalah memberikan informasi pada khalayak. Dalam proses peliputannnya,  kebijakan  redaksional,  kondisi  sosial,  kearifan  lokal,  dan  pertimbangan  respon pasar  akan  mempengaruhi  pemilihan  informasi  yang  disajikan.  Media  memiliki  perspektifnya tersendiri dalam mengkonstruksikan suatu realitas untuk disiarkan menjadi pemberitaan kepada khalayak.
Serambi  Indonesia adalah  salah  satu  media  lokal  yang  memiliki  kedekatan  dengan masyarakat Aceh. Sejak pengesahan UU Qanun Jinayat di Aceh pada 27 September 2014, jika dianalisis dari sisi sintaksis Serambi Indonesia lebih sering mengangkat judul pemberitaan yang pro penerapan Qanun Jinayat , bukan mengenai tanggapan warga beragama minoritas terhadap pengesahan qanun tersebut. Adapun sumber yang digunakan oleh Serambi Indonesia adalah dari pihak pemerintah terkait seperti pihak Dinas Syariat Islam dan DPRA, dengan menggunakan latar informasi  tentang  sosialisasi  dan  ketegasan  pemerintah  untuk  menerapkan Qanun  Jinayat di Aceh. Sumber dari warga agama minoritas tidak disertakan di dalam pemberitaan.
Sedangkan  dari  sisi  analisis skrip , Serambi  Indonesia meniadakan  unsur  “ who ”  yang mewakili pihak agama minoritas sebagai narasumber berita dengan lebih menonjolkan posisi dan pendapat dari pemerintah terkait. Kecenderungan Serambi Indonesia yang mengabaikan pendapat warga beragama minoritas di Aceh tersebut, justru dapat melemahkan posisi mereka terhadap isu penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Serambi Indonesia juga tidak menonjolkan pada unsur “ how ” pemberitaan, yang menjelaskan tentang bagaimana reaksi dari warga agama minoritas terhadap proses pemberlakuan qanun tersebut. Sehingga ada kedangkalan informasi bagi warga Aceh yang beragama  minoritas  terhadap  proses  dan  tata  cara  pemberlakuan Qanun  Jinayat ,  khususnya terhadap kalangan warga minoritas seperti non-muslim.
Analisis tematik terhadap isi pemberitaan Serambi Indonesia , dapat diinterpretasikan bahwa Qanun Jinayat tersebut  tidak menjadi suatu suatu permasalahan bagi umat beragama di Aceh, khususnya  masyarakat  yang  beragama  minoritas  selain  Islam.  Penekanan  dari  kalimat-kalimat dalam pemberitaan di Serambi Indonesia tersebut secara jelas memposisikan penerapan Qanun Jinayat sebagai  kebijakan  yang  benar,  baik  bagi  warga  muslim  ataupun  non-muslim  Aceh. Pembingkaian  realitas  yang  dilakukan Serambi  Indonesia dengan  jelas  mendukung  kebijakan pemerintah  terhadap  pengesahan Qanun  Jinayat di  Aceh, dengan menanamkan  ideologi masyarakat  dominan  dan  menggambarkan  qanun  tersebut  sebagai  aturan  yang  juga  layak diberlakukan  kepada  masyarakat  agama  minoritas.  Penegasan  tersebut  dilakukan  dengan menghadirkan  pernyataan  dari  Dermawan  yang  seorang  muslim,  tanpa  turut  menghadirkan pendapat  dari  pihak  selain  muslim.  Berikut  adalah  kutipan  dari Serambi  Indonesia edisi  28 September 2014 :
...dan  dalam  implementasinya  nanti  bisa memberi  kesejukan dan  keamanan bagi masyarakat, dan  meski  di  dalamnya  hukuman  ini  juga  berlaku  untuk  masyarakat bukan Muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat  beragama  di  Aceh ,”  ujar  Dermawan ( Serambi  Indonesia ,  edisi  28  September 2014).
Berdasarkan analisis retoris dalam pemberitaan pilihan kata yang digunakan dalam kutipan teks berita Serambi Indonesia seperti “non-muslim”, “beragama bukan Islam”, “bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah”, “memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum  Jinayat”,  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dapat  membungkamkan  posisi  warga beragama non-muslim untuk mengikuti dan menerima begitu saja realitas yang dikonstruksikan oleh media tersebut.  Seperti dalam kutipan pemberitaan Serambi Indonesia lainnya :
“ ...terlebih karena yang menjadi subjek hukum di dalam qanun ini bukan cuma umat Islam  di  Aceh,  tapi dalam  hal-hal  tertentu  mencakup  pula  non-muslim ” ( Serambi Indonesia , edisi 29 September 2014).
Warga non-muslim di Aceh diarahkan untuk dapat berpartisipasi terhadap kebijakan Qanun Jinayat yang juga diberlakukan terhadap mereka, dan penglabelan sebagai “non-muslim” di dalam pemberitaan tersebut seakan-akan menunjukkan keminoritasan mereka ditengah-tengah mayoritas muslim  sehingga  dapat  membuat  mereka  untuk  mengikuti  dan  patuh  terhadap  kebijakan  yang berlaku di wilayah tersebut secara bersama-sama.
Governmentality dalam Wacana Penerapan Qanun Jinayat di Aceh
Dalam  pemberitaan  ini, Serambi  Indonesia mencoba  menanamkan  suatu  kebenaran  dari pandangan muslim sebagai masyarakat dominan dengan menggambarkan Hukum Jinayat tersebut sebagai aturan yang juga layak diberlakukan kepada masyarakat agama minoritas selain muslim. Penegasan  tersebut  dilakukan  dengan  menghadirkan  pernyataan  dari  Dermawan  yang  seorang muslim,  tanpa  turut  menghadirkan  pendapat  dari  pihak  selain  muslim.  Ini    menunjukkan  suatu bentuk  kekuasaan  pemerintah  yang  berorientasi  Islam  sebagai  pihak  mayoritas  yang memposisikan  masyarakat  Aceh  di  luar  agama  tersebut  sebagai  pihak  minoritas.  Ruang berpendapat  dan  pembentukan  opini  di  dalam  berita  juga  cenderung  memakai  perspektif masyarakat  Islam  dominan.  Meskipun  demikian,  di  dalam  pemberitaan  tersebut Serambi Indonesia juga  memberikan  suatu  penekanan  bahwa  masyarakat  Aceh  beragama  minoritas memiliki hak untuk dapat secara bebas menentukan tindakan sesuai aturan Qanun Jinayat . Terdapat  kebenaran dominan  yang  dibangun  oleh  media sebagai  hasil  dari  konstruksi  atas realitas, bahwa Qanun Jinayat adalah layak diberlakukan pada setiap kalangan. Serambi Indonesia memiliki  kuasa  untuk  membangun  opini  dan  penglabelan  positif  terhadap  kebenaran  tersebut dengan membawa “kepentingan” dari pemerintah Aceh sebagai pihak yang berkuasa. Seperti yang dijelaskan oleh Foucault bahwa kebenaran diproduksi oleh pemikiran manusia, dan mengarahkan pada  suatu  bentuk  kekuasaan  (Danaher,  Schirato,  &  Webb,  2000:  26),  dan  dengan  itu  akan membentuk suatu regulasi diri terhadap kelompok sosial tertentu.
Pemerintah Aceh, menginginkan agar penerapan Qanun Jinayat dapat berjalan dengan lancar dan maksimal terhadap seluruh masyarakat beragama di Aceh. Maka dalam upaya menegakkan Qanun Jinayat yang disahkan pada 27 September 2014, pemerintah Aceh memanfaatkan media massa  sebagai  alat  untuk  pengawasan  sosial.  Relasi  antara  pemerintah  dan  media  tersebut membentuk suatu relasi kekuasaan. Menurut Foucault, relasi kekuasaan tersebut terdapat dalam setiap  relasi  sosial,  oleh  karena  itu  kekuasaan  tidak  memusat  dan  tidak  pula  termiliki  tetapi  ia tersebar. Hal tersebut bukan karena kekuasaan merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun (Mudhoffir, 2013: 96).
Upaya pemerintah Aceh menyebar kekuasaan tersebut, disebut sebagai governmentality yang dijelaskan  di  dalam  konsep  relasi  kekuasaan  Foucault.    Pemerintah  Aceh  perlu  mendorong masyarakat  Aceh untuk  tunduk  dan  patuh terhadap  hukum Qanun  Jinayat yang  telah  disahkan tersebut. Dan melalui governmentality kekuasaan pemerintah Aceh tentang pemberlakuan Qanun Jinayat diinternalisasi  ke  dalam  tubuh  sosial,  yang  mana  subjek governmentality adalah masyarakat Aceh secara keseluruhan (Mudhoffir, 2013: 86). Serambi Indonesia kemudian menjadi relasi pemerintah melalui konstruksi pemberitaan yang dilakukan olehnya, dan menyebarkan hasil konstruksi  kebenaran  tentang  pemberlakuan Qanun  Jinayat bagi  masyarakat  Aceh.  Maka  baik warga  Aceh  yang  beragama  muslim  dan  tidak  terkecuali  warga  non-muslim  sebagai  minoritas, menjadi objek dari penundukan tersebut. Pemerintah mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh.
Lemke  (2000)  di  dalam  Mudhoffir  (2013:  95)  menjelaskan  bahwa governmentality merupakan  bentuk  kontrol  atau  pengendalian  diri  ( self-government )  yang  membentuk  dan menghasilkan  ranah  kemungkinan  pilihan  tindakan  subjek,  kemudian  memberikan  banyak kemungkinan pilihan tindakan. Individu dalam kelompok sosial tidak merasa dirinya terpaksa atau tidak ada pilihan tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik pemerintah setempat. Artinya, masyarakat  Aceh  sebagai  subjek  dengan  sendirinya  akan  memilih  tindakan  yang  sebenarnya dikehendaki  oleh  pemerintah  untuk  menjalankan  tindakan  yang  sesuai  dengan  hukum Qanun Jinayat .  Dan  masyarakat  non-muslim  Aceh  dengan  sendirinya  mendapatkan  pilihan-pilihan tindakan  kemudian  juga  mengendalikan  dirinya  sendiri  seperti  kehendak  dari  kebijakan  dari pemerintah Aceh.
Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, governmentality tidak lain dapat juga dipandang  sebagai  suatu  cara  yang  sah  dan  benar  dalam  mengatur  sesuatu.  Ada  beberapa kebenaran yang dikonstruksian oleh Serambi Indonesia tentang penerapan Qanun Jinayat di Aceh oleh  pemerintah  di  dalam  pemberitaan. Pertama ,  menurut  pemerintah Qanun  Jinayat dapat memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  Aceh  dan  dianggap  baik  untuk  mengontrol  berbagai penyakit  sosial  serta  mengurangi  kemaksiatan.  Hal  tersebut  yang  coba  ditanamkan  oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh melalui relasi dengan media massa, sehingga dianggap sah dan  benar.  Penggambaran  tentang  hal-hal  positif  seperti  ini  memberikan  pilihan  tindakan  bagi masyarakat  Aceh,  untuk  bertindak  seperti  aturan  dalam Qanun  Jinayat yang  dikehendaki  oleh pemerintah.
Kedua , pengesahan Qanun Jinayat bagi masyarakat Aceh juga bagi masyarakat Aceh non- muslim  dianggap  sebagai  suatu  kebenaran.  Karena Qanun  Jinayat tersebut  dibentuk  setelah mengalami  proses  yang  rumit,  melalui  perdebatan  dan  pertimbangan  yang  panjang  sehingga terbentuk  kesepakatan  bersama.  Ditambah  dengan  penjelasan  bahwa  beberapa  fraksi  di  DPRA telah sepakat untuk menyetujui pemberlakuan Qanun Jinayat tersebut di Aceh, Serambi Indonesia seakan-akan menunjukkan kepada khalayak bahwa pengesahan aturan tersebut benar-benar telah dipertimbangkan baik dan buruknya. Sehingga pada akhirnya layak diterapkan kepada masyarakat Aceh.
Dan ketiga , portal  berita Serambi Indonesia menekankan  suatu  kebenaran  lainnya  sebagai bentuk  penegasan.  Bahwa  dengan  adanya  sosialisasi  yang  baik, Qanun  Jinayat tersebut  akan sukses diterapkan bagi masyarakat Aceh keseluruhan. Dengan mengkonstruksikan realitas wacana seperti  itu,  kekuasaan  menjadikan  isu  penerapan Qanun  Jinayat diinternalisasikan  dalam kelompok  sosial  dan  dapat  mengontrol  khalayak  secara  lebih  luas.  Artinya,  kekuasaan  bisa memanifestasikan  diri  dalam  bentuk    kebenaran  atau  wacana  yang  lantas  diinternalisasi  dalam  individu    dan digunakan untuk memandu masyarakat Aceh dalam jumlah yang lebih luas. Begitu pula terhadap masyarakat Aceh yang beragama non-muslim.
Lebih lanjut, Jensen menjelaskan bahwa struktur sosial berlaku pada agensi manusia yang
merujuk pada media dan menghasilkan suatu konstruksi sosial atas realita (Berger & Luckmann, 1966). Maka permasalahan kebijakan hukum yang terkait dengan umat beragama menjadi tidak sesederhana reaksi langsung suatu individu atas struktur sosial namun harus lebih perhatian pada peranan  dari  wacana  agama  yang  berkembang  dengan  realita-realita  simboliknya  (Hoover  dan Lundby, 1997: 41-42).
Praktik  seperti  ini  terlihat  di Serambi  Indonesia yang  mana  para  jurnalis  media  tersebut didominasi  oleh  kalangan muslim,  sehingga  cenderung  menggunakan  perspektif Islam  sebagai agama mayoritas di wilayahnya ketika menulis pemberitaan mengenai pengesahan Qanun Jinayat di  Aceh  dan  lebih  mendukung  wacana  kebijakan  pemerintah.  Perspektif  dominan  tersebut berpengaruh pada pesan dan simbol yang ditampilkan dalam teks pemberitaan tentang bagaimana kelompok  non-muslim  diposisikan,  dilibatkan,  dan  diberikan  ruang  untuk  menyampaikan pendapat mereka terhadap wacana pengesahan Qanun Jinayat di Aceh.
Masyarakat  Aceh  beragama  minoritas  di  dalam  pemberitaan  ini  diposisikan  sebagai “defiyan” atau “ the others ” yang posisinya cenderung tidak ditonjolkan, sedangkan masyarakat Aceh muslim sebagai kalangan mayoritas. Posisi tersebut membuat masyarakat non-muslim juga terlibat  dalam  suatu  aturan  hukum  yang  sebenarnya  bukan  milik  mereka.  Namun  di  lain  sisi, Serambi  Indonesia menggambarkan  suatu  pilihan  tindakan  lain  bagi  warga  minoritas  di  Aceh tersebut, bahwa Qanun Jinayat tersebut tidak bersifat memaksa untuk diterapkan oleh warga non- muslim.  Melalui  konstruksi  yang  dibangun  oleh  media,  menggambarkan  bahwa  ada  suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka bagi masyarakat non-muslim  Aceh,  tetapi  mereka  memilih  tindakan  yang  sebenarnya  dikehendaki  oleh pemerintah.
Hasil konstruksi atas realitas Serambi Indonesia terhadap wacana Qanun Jinayat memiliki keberpihakan  pada  pemerintah  Aceh,  maka  media  tersebut  juga  memiliki  kekuasaan  untuk membangun pemberitaan bahwa Qanun Jinayat adalah layak diterapkan bagi masyarakat Aceh, dan  kemudian  mengarahkan  kesadaran  warga  non-muslim  untuk  bertindak  seperti  apa  yang dikehendaki oleh pemerintah tanpa melakukan pemaksaan dan mengnaturalisasikan hal tersebut.
Brian McNair memberikan pandangan bahwa sebuah berita merupakan a mediated version of  reality (2006:  6),  itu  artinya  adalah  apapun  yang  disampaikan  di  media  merupakan  realitas bentukan media dan bukan yang sebenarnya. Apapun yang ditampilkan di media dikonstruksikan sesuai dengan nilai yang dianutnya dan konvensi kewartawanan. Maka oleh karena itu, kekuasaan pemerintah Aceh yang berorientasikan syariat Islam beserta seluruh proses-proses yang dilakukan oleh para praktisi media di Serambi Indonesia sangat memiliki kekuasaan untuk menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat dan menomorduakan masyarakat beragama minoritas (Sukardi, 2003: 131).
Permasalahan dominasi kekuasaan seperti ini secara lebih jelas digambarkan oleh Antonio Gramsci mengenai konsep hegemoni. Hegemoni merefleksikan suatu proses di mana nilai-nilai dari  dominasi  kelompok  mayoritas  dinegosisasikan,  dikompromikan,  dan  mengubah  kelompok minoritas melalui seluruh praktik-praktik sosial (Jones, 2006: 79). Gramsci melihat media sebagai sebuah  ruang  di  mana  berbagai  ideologi  direpresentasikan.  Ini  berarti,  di  satu  sisi  media  bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, jadi alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi yang lain, media juga bisa jadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media massa bisa menjadi  alat  untuk  membangun  kultur  dan  ideologi  dominan,  sekaligus  juga  bisa  menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.
Ada upaya dari Serambi Indonesia untuk menghegemoni masyarakat, yaitu suatu kebenaran mengenai  penerapan  hukum  jinayat  yang  juga  diterapkan  pada  warga  non-muslim,  dan penggambaran  tersebut  akan  dinaturalisasikan  mereka  sebagai  suatu  hal  yang  biasa. Serambi Indonesia di sini berupaya untuk terkesan berimbang, namun kecenderungannya memposisikan perspektif pemerintah yang mewakili pihak agama mayoritas sebagai sudut pandang dominan di dalam teks pemberitaan dan memarjinalkan pendapat dari warga Aceh selain beragama Islam tidak
bisa  dielakkan.  Lebih  lanjut,  akan  berdampak  terhadap  suatu  bentuk  penundukan  terhadap masyarakat  Aceh  beragama  minoritas  mengenai  apa  yang  dikonstruksi  oleh  media  tentang penerapan aturan Qanun Jinayat tersebut.

## 5. KESIMPULAN
Terkait  dengan  isu  penerapan Qanun  Jinayat di  Aceh,  hasil  analisis framing terhadap pemberitaan  media  menunjukkan  bahwa Serambi  Indonesia mendukung  wacana  pemerintah terhadap  penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Oleh karena itu, Serambi Indonesia masih belum memberikan  ruang  bagi  masyarakat  beragama  di  Aceh  untuk  menyampaikan  pendapat  di pemberitaan mengenai penerapan Qanun Jinayat . Di sisi lain, kebenaran yang dikonstruksikan oleh Serambi  Indonesia bukanlah  kebenaran  mutlak,  karena  mewakili  kebenaran  pemerintah setempat.  Hasil  konstruksi  media  tentang  wacana  penerapan Qanun  Jinayat tidak  dapat menggeneralisasikan  bahwa  penerapan  qanun  tersebut  dapat  diterima  secara  keseluruhan  oleh warga Aceh, khususnya warga agama minoritas. Konstruksi pemberitaan Serambi Indonesia lebih menonjolkan keberpihakan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini menggambarkan bahwa terdapat  bentuk  relasi  kekuasaan  antara  pemerintah  dan  media  untuk  menyebarkan  kebenaran versi mereka terhadap masyarakat Aceh. Masyarakat beragama di Aceh, menerima bentuk-bentuk kekuasaan yang disebarkan oleh media tersebut sebagai suatu kebenaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abrar, Ana Nadya. 2011. Analisis Pers: Teori dan Praktik . Cahaya atma Pustaka. Yogyakarta.
Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. LkiS. Yogyakarta.
Hoover dan Lundby. 1997. Rethinking Media, Religion, and Culture . Sage Publications. London, New Delhi.
Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas  Politik  dalam  Media  Massa:  Sebuah  Studi  Critical Discourse Analysis terhadap berita-berita Politik. Granit. Jakarta.
Jones, Steve. 2006. Antonio Gramsci . Routledge. London dan Newyork.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana. Jakarta.
McNair,  Brian.  2006. Cultural  Chaos:  Journalists,  News  and  Power  in  a  Globalised  World . Routledge. London, New York.
Sobur,  Alex.  2001. Analisis  Teks  Media:  Suatu  pengantar  untuk  Analisis  Wacana,  Analisis Semiotik dan Analisis Framing. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sukardi, Imam. 2003. Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern . Tiga Serangkai. Solo.
West, Richard dan Lynn H, Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi . PT: Salemba Humanika. Jakarta.

## PENGARUH IKLAN TELEVISI TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN
ACEH BARAT)
Rahma Hidayati, Sudarman, Mustafa
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar Email: rahmahidayati32@gmail.com, darman76alwy@gmail.com, mustafa070492@gmail.com

## Abstract
Advertising smartphone is one factor very important in introducing a product to consumers. For advertising  can  affect  mindset  for  consumers  to  use  the  offered  by  companies  smartphone.  This report aims to understand analyze the influence of advertising smartphone in television stations of interest in buying the community in Sub District Johan Pahlawan District of Aceh West. This study adopted qualitative approaches to explain data research obtained by using interviewing 10 sources who vote with used technique purposive sampling. According to the research has been discovered that  viewing  Any  impact  advertising  smartphone  presented  on  television  stations  of  interest  in buying the community in Sub District Johan Pahlawan District of Aceh West. From the results of research that  has  been  done,  can  be stated that the impressions  of  smartphone ads  can  affect people's buying interest.

## Keywords: Advertising, Television, Interest, Smartphone

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam  kehidupan manusia. Saat bangun tidur, kita sudah mendengarkan iklan melalui radio. Pergi kekamar mandi, kita akan menjumpai berbagai reklame yang menempel di aneka produk, seperti pasta gigi, sabun mandi, sabuncuci,shampoo, obat kumur, sampai dengan merek westafel dan toilet. Selesai mandi, lalu merias diri, kita juga diterpa iklan (Widyatama, 2005:155).
Begitu banyak terpaan iklan yang menyelimuti kehidupan kita, sehingga tidak mustahil bahwa iklan sedikit atau  banyak  dipastikan akan  membawa  dampak.  Efek  itu  sangat  beragam, merambah  berbagai  bidang  kehidupan  manusia  mulai dari  tingkat  individual,  keluarga,  hingga masyarakat (Widyatama, 2005:156).
Salah  satu  saluran  komunikasi  yang  saat  ini  mempunyai  keunggulan  kompetitif  dan bahkan  mampu  menggeser  peran  media  massa  lainnya  dalam  meraih  di  bidang  iklan  adalah televisi (Sumartono, 2002:72).
Kotler dan Amstrong (2012, h. 432) mengatakan bahwa “ promotion mix is the specific blend of promotion tools that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationship. ” Ia menyatakan bahwa , kombinasi promosi adalah sekelompok alat- alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif (membujuk) dan membangun hubungan pelanggan.Iklan merupakan bagian dari promosi produk dengan memberikan informasi kepada pasar akan adanya suatu produk baik berupa barang atau
jasa. Keberhasilan suatu iklan ditentukan oleh efektifitas iklan tersebut.
Adapun aktor yang membentuk minat beli konsumen (Kotler dan Keller, 2009) yaitu : 1) Sikap orang lain .Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif  yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumenuntuk menuruti keinginan orang lain.
2)  Faktor  situasi  yang  tidak  terantisipasi.  Faktor  ini  nantinya  akan  dapat  mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal tersebuttergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalammemutuskan akan membeli suatu barang atau tidak.
Backer  (2010),  menyatakan  bahwa smartphone adalah  telepon  yang    menyatukan kemampuankemampuan  terdepan;  ini  merupakan  bentuk  kemampuan  dari Wireless  Mobile Device
(WMD)  yang  dapat  berfungsi  seperti  sebuah  komputer  dengan  menawarkan  fitur-fitur  seperti personal digital assistant  (PDA), akses internet, email, dan Global Positioning System (GPS). Smartphone juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti kamera, video, MP3 players, sama seperti telepon biasa.
Dari definisi tersebut tidaklah heran jika smartphone dijadikan objek kajian dalam setiap penelitian.
Menurut  Lucas  &  Britt  (2012),  terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi    minat  beli konsumen, antara lain:
1) Perhatian (Attention) Adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap  suatu produk (barang atau jasa).
2) Ketertarikan  (Interest)  Menunjukkan  adanya  pemusatan  perhatian  dan  perasaan senang.
3) Keinginan (Desire) Adanya dorongan untuk ingin memiliki.
4) Keyakinan  (Conviction)  Adanya  perasaan  percaya  diri  individu  terhadap  kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.
Disebabkan    iklan  merupakan  suatu  proses  atau  kegiatan  komunikasi  yang  melibatkan pihak  perusahaan  dan  masyarakat,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  AIDDA  adalah  teori  yang sesuai  untuk  melihat  tahapan  iklan  tersebut.  AIDDA  adalah  singkatan  dari Attention,  Interest, Desire,  Decision ,  dan  Action.  Proses  pentahapan  komunikasi  ini  mengandung  maksud  bahwa komunikasi hendaknya di mulai dengan membangkitkan perhatian atau attention (Kasali, 1995 : 83-86).
Dalam  hubungan  ini  komunikator  harus  menimbulkan  daya  tarik.  Dimulainya komunikasi  dengan  membangkitkan  perhatian  akan  menjadi  suatu  awal  berhasilnyanya  proses komunikasi. Apabila perhatian atau Attention komunikan telah ada, hendaknya disusun dengan upaya  menumbuhkan  minat  atau interest ,  yang  merupakan  derajat  yang  lebih  tinggi  dari perhatian. Minat merupakan kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya suatu hasrat atau desire untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan oleh komunikator. Jika hanya  ada  hasrat  saja  pada  diri  komunikan,  maka  bagi  komunikator  ini  belum  berarti  apa-apa sebab  harus  dilanjutkan  dengan  datangnya  keputusan  atau decision ,  yaitu  keputusan  untuk
melakukan kegiatan atau action sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator (Kasali, 1995 : 83-86).
Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Iklan Smartphone di  Stasiun  Televisi Terhadap Minat Beli Masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.”

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Moleong (2013, h.6) juga mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian analisis yang tidak  menggunakan analisis statistik”. Menurut  Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui  wawancara  atau  pengamatan  merupakan  hasil  gabungan  dari  kegiatan  melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.
Menurut  Sugiyono (2010:194)  wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila  peneliti  akan  melaksanakan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
Wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan terstruktur karena peneliti  menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
Prinsip yang digunakan dalam penentuan informan dilakukan dengan  teknik purposive sampling .  Teknik  ini  dimulai  dengan  menentukan  informan  sebagai  sumber  informasi  untuk mendapatkan data kualitatif tentang pengaruh iklan smartphone di stasiun televisi terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Adapun informan penelitian ini diambil berdasarkan kunjungan pengunjung yang datang untuk ke 10 (sepuluh) konter/toko handphone yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yaitu:
No Nama Toko 1 Destar ponsel 2 Duta cell 3 Fortuna cell 4 Mitra ponsel 5 Moris ponsel 6 Prima cell 7 Rian cell 8 Texas cell 9 Asian ponsel 10 Ratu ponsel
Berdasarkan data di atas, maka yang menjadi informan penelitian untuk tujuan penelitian ini ditentukan sebanyak 20 informan terdiri dari 10 informan pemilik toko ponsel sebagai sampel untuk mendapatkan data sekunder tentang jumlah pengunjung, jumlah penjualan dan informasi lain terkait
dengan smartphone . Kemudian 10 informan masyarakat/pelanggan yang membeli smartphone untuk mendapatkan data primer terkait dengan pengaruh iklan televisi terhadap minat beli smartphone. Dalam melakukan wawancara penelitian maka untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data, maka  penelitian  ini  penulis  laksanakan  dengan  mengambil  tempat  pada  10  (sepuluh)  lokasi pertokoan ponsel yang menjual berbagai merek smartphone beserta aksesorisnya yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  terhadap  10 toko  yang  disebutkan  diketahui  pada  10 toko tersebut rata-rata jumlah pengunjung adalah sebanyak 17 orang setiap harinya. Sedangkan rata-rata pembeli untuk membeli smartphone adalah berjumlah 5 orang setiap harinya.
Berikut data kunjungan di 10 (sepuluh) konter/toko handphone yang ada di Kecamatan Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat.  Tabel  dibawah  ini  merupakan  Data  Kunjungan Masyarakat  di  10  (Sepuluh)  Toko Smartphone yang  Berada  di  Kecamatan  Johan  Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
No Nama Toko Jumlah Pengunjung Jumlah Pembeli 1 Destar ponsel 30 orang 10 orang 2 Duta cell 15 orang 3 orang 3 Fortuna cell 20 orang 8 orang 4 Mitra ponsel 10 orang 5 orang 5 Moris ponsel 15 orang 4 orang 6 Prima cell 20 orang 5 orang 7 Rian cell 20 orang 5 orang 8 Texas cell 20 orang 8 orang 9 Asian ponsel 20 orang 5 orang 10 Ratu ponsel 15 orang 3 orang Jumlah 156 orang 51 orang Rata-Rata 16 orang 5 orang
Berdasarkan  data-data  pengunjung  dan  pembeli smartphone di  atas,  maka  sampel  yang menjadi  informan  penelitian  adalah  sebanyak  10  orang  yang  ditentukan  berdasarkan  teknik purposive sampling dengan karakteristik iklan yang ditonton informan sebagai berikut:
1. Oppo Series F1S
2. Vivo Series V
3. Asus Zenfone 3 Series TVC
4. Samsung Galaxy J7
5. Samsung Galaxy J5
Pengaruh  Daya  Tarik  Iklan  Televisi  Terhadap  Minat  Beli Smartphone Masyarakat  di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Lisa berkaitan dengan pertanyaan yang penulis ajukan tentang apakah informan pernah melihat iklan smartphone di televisi, dalam hal ini  informan  mengatakan  bahwa:  “Saya  pernah  melihat  iklan smartphone di  televisi” (Wawancara, 27 Maret 2017).
Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Nofrizal, Almia, Safian, Riri Yulia, Azhar, Sairatun, Herman Madani, Siti Hajar dan Susi Yanti yang mengatakan bahwa “informan pernah melihat iklan smartphone yang ditayangkan ditelevisi”. (Wawancara 28 Maret-6 April 2017).
Wawancara lainnya atas pertanyaan tentang smartphone apa saja yang pernah ditonton oleh  informan  yang  ditayangkan  di  televisi,  maka  terkait  dengan  pertanyaan  tersebut,  penulis mendapatkan  jawaban  yang  beragam  dari  informan  yang  mana  Lisa  mengatakan  yaitu  “yang paling saya lihat dari iklan yang ditayangkan di televisi Samsung Galaxy J7” (Wawancara, 28 Maret 2017).
Adapun Nofrizal berkaitan dengan hal tersebut mengatakan bahwa ia sering melihat iklan Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J5 dan Samsung Galaxy S7 Edge (Wawancara, 29 Maret 2017).
Wawancara  selanjutnya  yang  penulis  lakukan  terhadap  Almia  berkaitan  dengan    iklan smartphone yang sering ditonton, Almia mengatakan “adalah iklan smartphone J7” (Wawancara, 30 Maret 201).
Selanjutnya dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Safian terkait dengan iklan smartphone yang  sering  ditonton  oleh  Safian  adalah  “ smartphone J5”  (Wawancara,  31  Maret 2017).
Sedangkan dalam wawancara lain yang penulis lakukan bahwa iklan smartphone J5 dan J7 adalah iklan smartphone yang paling sering ditonton oleh Riri Yulia, Sairatun, Siti Hajar dan Herman Madani (Wawancara, 1-4 April 2017).
Adapun wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Siti Hajar bahwasannya” iklan yang sering ditonton adalah iklan oppo (Wawancara, 5 April 2017).
Sedangkan wawancara terhadap Susi Yanti menyebutkan bahwa iklan yang paling sering ditonton adalah iklan smartphone samsung galaxy J5 (Wawancara, 5 April 2017).
Wawancara berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang apa saja yang menarik dari iklan smartphone di tayangankan di televisi Lisa memberikan komentarnya yaitu “yang menarik dari iklan smartphone Samsung Galaxy J7 adalah kecepatan kamera Samsung Galaxy J7 karena fitur kamera belakangnya sudah  beresolusi 13 mega pixel dan kamera depannya CMOS 5 megapixel (Wawancara, 28 Maret 2017).
Dari  wawancara  penulis  terhadap  Nofrizal  mengatakan  bahwa  “saya  suka  dengan smartphone Samsung  Galaxy  S7  Edge,  karena  dari  3 smartphone samsung  yang  sering  saya tonton, Samsung Galaxy S7 Edge memiliki kelebihan tahan air” (Wawancara, 29 Maret 2017).
Sedangkan  Almia  dalam  wawancara  penelitian  ini  mengatakan  bahwa  “dari  tampilan iklan Samsung Galaxy J7 yang sudah saya nonton, yang buat saya menarik kualitas gambar dari kamera depan ada flash CMOS nya”. Adapun jawaban yang sama juga disampaikan oleh Riri Yulia,  Azhar,  Sairatun,  dan  Susi  Yanti  bahwa  yang  menarik  dari  iklan smartphone yang ditayangkan ditelevisi adalah kulitas gambar/photo hasil dari kamera smartphone J5. Sedangkan
informan  menyampaikan  komentarnya  terkait  dengan  alasan  kenapa  samsung  Galaxy  menjadi daya tarik bagi Safian mengatakan bahwa “karena samsung galaxy J5 tipis dan harganya pun bisa dijangkau oleh informan” (Wawancara, 31 Maret 2017).
Selanjutnya  wawancara  terhadap  Herman  Madani  diketahui  bahwa  “alasan  informan mengapa  tertarik  dengan  iklan  oppo  dikarenakan  Herman  Madani  tertarik  dengan  kualitas smartphone tersebut yang tahan dan tidak pecah ketika jatuh disamping kualitas kamera depannya yang menampilkan hasil photo yang bagus (Wawancara 6 April 2017).
Berkaitan  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  informan  penelitian  tentang pertanyaaan apakah informan berminat untuk membeli salah satu smartphone yang ditayangkan ditelevisi,  hal  tersebut  dijawab  oleh  seluruh    informan  bahwa  semua  informan  tertarik  untuk membeli smartphone yang pernah ditayangkan ditelevisi (Wawancara 28 Maret-4 April 2017).
Sedangkan wawancara lainnya yang penulis lakukan terkait dengan apa saja alasan yang membuat informan berminat untuk membeli salah satu smartphone yang ditayangkan ditelevisi, ditanggapi  oleh  Lisa  yang  mengatakan  bahwa  “alasan  saya  berminat  terhadap  untuk  membeli smartphone yang  pernah  saya  nonton  ditelivisi  karena  kualitas  produknya  yang  saya  suka” (Wawancara, 28 Maret 2017).
Wawancara  selanjutnya  terhadap  Nofrizal  berkaitan  dengan  apa  saja  alasan  yang membuat informan berminat untuk membeli salah satu smartphone yang ditayangkan ditelevisi, informan menyebutkan karena fitur canggih yang terdapat pada smartphone telah menarik minat informan untuk membeli smartphone yang pernah ditonton oleh informan (Wawancara, 29 Maret 2017).
Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Almia dan 8 informan lainnya  menyebutkan bahwa alasan informan berminat untuk membeli smartphone yang ditayangkan ditelevisi karena smartphone tersebut kualitas produknya telah dilengkapi oleh fitur-fitur canggih (Wawancara, 30 Maret-4 April 2017).
Komentar yang sama juga disampaikan oleh Herman Madani dan Susi Yanti bahwa “saya sangat  berminat  untuk  membeli smartphone yang  ditayangkan  oleh  televisi”  (Wawancara,  5-6 April 2017).
Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa saja tampilan produk yang ditayangkan oleh televisi  sehingga  anda  berminat  untuk  membeli  salah  satu smartphone yang  dtitayangkan  di televisi,  dalam  hal  ini  Lisa  mengatakan  bahwa  “seperti  yang  sudah  saya  sebutkan  tadi,  kalau Samsung Galaxy J7 itu karena kualitas photo yang dihasilkan oleh kamera Samsung Galaxy J7 dan fitur CMOS nya yang mampu menangkap gambar lebih cepat” (Wawancara, 28 Maret 2017).
Selanjunya dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 8 orang informan yaitu  Nofrizal,  Almia,  Safian,  Riri  Yulia,  Azhar,  Sairatun,  Herman  Madani,  dan  Susi  Yanti menyebutkan bahwa informan berminat untuk membeli smartphone yang ditayangkan ditelevisi karena  kualitas  kamera  yang  ditawarkan  oleh  masing-masing  produk smartphone yang  pernah ditonton oleh informan (Wawancara, 29 Maret-4 dan 6 April 2017).
Sedangkan alasan Siti Hajar berminat untuk membeli karena kualitas smartphone tersebut yang tahan dan tidak pecah ketika jatuh disamping kualitas kamera depannya yang menampilkan hasil photo yang bagus (Wawancara 6 April 2017).
Berkaitan  dengan  hasil  wawancara  terkait  dengan  apakan  informan  percaya  dengan kelebihan  iklan smartphone yang  ditayangkan  di  secara  berulang-ulang  televisi,  dalam  hal tersebut  informan  sangat  percaya  dengan  kelebihan smartphone yang  diiklankan  ditelevisi
(Wawancara, 28 Maret-6 April 2017).
Mengenai  hasil  wawancara  berkaitan  apakah  keputusan  informan  membeli  produk smartphone karena  dipengaruhi  oleh  iklan smartphone yang  ditayangkan  berulang-ulang  di televisi, hal ini disampaikan oleh informan bahwa: “tayangan iklan smartphone di televisi telah mempengaruhi keputusan saya untuk membeli smartphone yang pernah ditonton di televisi”. Hanya  Nofrizal  yang  menyebutkan  bahwa  keputusan  membeli  bukan  dari  tayangan  iklan,  tapi keputusan  informan  membeli smartphone Samsung  Galaxy  S7  Edge  karena  dipengaruhi  oleh harga Samsung Galaxy S7 Edge (Wawancara, 29 Maret 2017).
Terkait  dengan  hasil  wawancara  penulis  atas  pertanyaaan  tentang  apakah smartphone yang  anda  pakai  saat  ini  merupakan smartphone yang  ditayangkan  televisi,  disampaikan  oleh semua informan kecuali Nofrizal bahwa smartphone informan sama dengan yang telah ditonton oleh informan di televisi. Hanya Nofrizal yang menyebutkan bahwa smartphone yang digunakan informan  bukan  dari  hasil  pengaruh  tayangan  televisi,  karena  kemampuan  daya  beli  informan yang tidak mampu menjangkau harga smartphone yang diminati oleh informan.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  dinyatakan  bahwa  tayangan  iklan smartphone dapat mempengaruhi minat beli informan.
Smartphone merupakan sebuah teknologi telepon pintar yang pada saat ini menjadi produk perusahaan-perusahaan yang sering diiklankan dihampir semua channel-channel televisi. Jika kita lihat hampir hampir setiap jeda sebuah program siaran televisi sering menampilkan tayangan iklan smartphone dengan  produk smartphone yang  berbeda-beda.  Hampir  setiap  produk  yang ditampilkan dalam tayangan iklan di televisi menampilkan keunggulan smartphone . Jika ditelusuri dari  tayangan  iklan smartphone terkini,  maka  akan  muncul  iklan smartphone dengan  merek Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy S7 Edge, Oppo F1S, Vivo dan Asus Zenfone 3 TVC.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  berkaitan  dengan  iklan smartphone yang ditayangkan di televisi bahwa pada umumnya informan yang penulis wawancarai pernah melihat  iklan yang  ditayangkan  di  televisi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  juga  bahwa umumnya masyarakat menonton berbagai variasi iklan smartphone yang ditayangkan ditelevisi seperti Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy S7 Edge, Oppo F1S, Vivo dan Asus Zenfone 3 TVC. Adapun iklan televisi yang paling sering ditonton oleh informan adalah iklan Smartphone Samsung  J5  dan Smartphone Samsung  J7    karena  menurut  hasil  wawancara smartphone tersebut  adalah  iklan smartphone yang  paling  sering  ditayangkan  ditelevisi dibandingkan dengan smartphone Samsung Galaxy S7 Edge, Oppo F1S, Vivo dan Asus Zenfone 3 TVC.
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  hal-hal  apa  saja  yang  menarik  dari  tayangan  iklan smartphone bahwa  menurut  informan  yang  paling  menarik  dari  tayangan  iklan  tersebut  adalah kualitas  kamera smartphone yang  memiliki  resolusi  terbaik  karena  hasil  gambar  dari  jepretan kamera terang dan dapat memuaskan bagi pemakainya. Jika ditelusuri smartphone yang memiliki kualitas gambar terbaik dengan resolusi tertinggi adalah Samsung Galaxy S7 Edge, Oppo F1S, Vivo dan  Asus  Zenfone  3  TVC.  Karena  umumnya  mereka  selaku  pemakai smartphone yang  paling dinginkan adalah bentuk smartphone dan kualitas kamera yang bersolusi tinggi.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  bagaimana  minat  beli  masyarakat  terhadap smartphone yang ditayangkan di televisi, apakah ada pengaruh iklan terhadap minat beli pada masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan bahwa ada minat masyarakat
untuk membeli smartphone yang ditayangkan di stasiun televisi. Hal dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang penulis teliti untuk membeli salah satu smartphone yang ditayangkan di televisi.
Minat yang demikian
Kecenderungan munculnya minat beli masyarakat yang penulis teliti, timbul karena salah satunya dipengaruhi oleh kebiasaan menonton iklan smartpone yang disiarkan ditelevisi. Selain itu,  minat  beli  konsumen  terbentuk  dari  sikap  konsumen  terhadap  kualitas  produk smartphone yang  ditayangkan  disiaran  televisi,  karena  menurut  penulis  suatu  cuplikan  iklan  akan  menjadi daya tarik bagi penonton televisi sehingga dapat merubah pola pikir penontonnya untuk berminat membeli  salah  satu smartphone yang  pernah  dilihatnya  di  iklan  televisi.  Sebab,  minat  beli masyarakat  terhadap  sebuah smartphone tidak  akan  muncul,  apabila  masyarakat  selaku  calon konsumen,  tidak  pernah  melihat  suatu  produk  yang  akan  dibelinya.  Maka  dengan  adanya tayangan iklan smartphone telah menjadi satu faktor masyarakat untuk berminat membeli sebuah smartphone ,  meskipun  pada  kenyataan  masyarakat  tidak  memiliki smartphone yang  pernah dilihatnya, hal karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak semua informan yang diteliti memiliki smartphone hasil dari yang ditonton dari iklan, ini dikarenakan karena tergantung dari daya beli masyarakat untuk membeli smartphone yang diminatinya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh iklan smartphone yang ditayangkan di stasiun televisi terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Minat tersebut dapat dilihat  pada  kecendrungan  informan  membeli  suatu smartphone bukan  merek  tertentu sebagaimana yang ditayangkan iklan di televisi, tetapi kecenderungan minat masyarakat dalam membeli smartphone mengarah  kepada  kecanggihan  fitur  dan  aplikasi  yang  terdapat  dalam smartphone.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Backer,  Elisa.  2010.“ Using  Smartphone  and  Facebook  in  A  Major  Assessment:  The  Student Experience” . E-Journal. Australia: University of Ballarat.
Kotler dan Amstrong. 2012. Dasar-Dasar Pemasaran. Prenhallindo. Jakarta
Lucas, D. B., & Britt, S. H. (2012). Measuring Advertising Effectiveness . New York: McGraw- Hill.
Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya. Bandung.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
Sumartono,  2002, Terperangkap  Dalam  Iklan:  Meneropong  Imbas  Pesan  Iklan  Televisi , Bandung, Alfabeta.