Universitas Dharmawangsa

## PENGARUH ALIRAN POSITIVISME DALAM KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Oleh : Muhammad Citra Ramadhan

## Abstrak
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  aliran positivisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode tinjauan kepustakaan. Berkaitan dengan pandangan aliran hukum positivisme yang mengedepankan pada prinsip  hukum  itu  ada  apabila  di  wujudkan  dalam  undang-undang, Hukum  itu  di  buat  oleh  penguasa,  selain  itu  hukum  bersifat  memaksa. Dalam  aliran  hukum  positivisme   adanya  pemisahan  antara  hukum dengan moral. Selain itu peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak priamida, dan semakin ke bawah semakin beragam dalam artian hukum itu berjenjang. Berkaitan dengan ini jika dikaitkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelaslah bahwa aliran ini diterapkan.
Kata kunci : aliran  positivisme  dan  pembentukan  peraturan perundang-undangan

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Hukum  dalam  arti  luas  meliputi  keseluruhan  aturan normatif  yang  mengatur  dan  menjadi  pedoman  perilaku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  dengan  didukung  oleh sistem  sanksi  tertentu  terhadap  setiap  penyimpangan terhadapnya.  Bentuk-bentuk  aturan  normatif  seperti  itu  tumbuh sendiri  dalam  pergaulan  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara ataupun  sengaja  dibuat  menurut  prosedur-prosedur  yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat
yagn bersangkutan. Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  membawa  perubahan  dalam kehidupan  ketatanegaraan,  UUD  1945  menegaskan  bahwa “Indonesia adalah negara hukum” . Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechsstaat)
tidak berdasar atas kekuasaan belaka
( machsstaat) ” disamping  itu,  ada  prinsip  lain  yang  erat  dengan prinsip  negara  hukum  yang  juga  dimuat  dalam  penjelasan “Pemerintahan  berdasar  atas  sistem  konstitusi  (hukum  dasar), tidak  bersifat  absolutisme  (kekuasaan  yang  tidak  terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas).  Dengan  ketentuan  ini,  maka  dasar  sebagai  negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asas belaka.
Berdasarkan  tata  kehidupan  hukum  di  Indonesia,  teori hukum  yang  berpengaruh  kuat  terhadap  konsep-konsep  dan implementasi hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Positivisme  hukum  dikenal  sebagai  suatu  teori  hukum  yang menganggap  bahwa  pemisahan  antara  hukum  dan  moral, merupakan  hal  yang  teramat  penting.  Dalam  teori  ini  hukum dibuat  oleh  penguasa  seperti  peraturan  perundang-undangan (Achmad Ali, 2005 : 55).
Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum, negara  berkewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum nasional  yang  dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin pelindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pembentukan  pembentukan  peraturan  perundang-
undangan  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang  membuat  peraturan perundang-undangan.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  aliran positivisme  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.

## 1.3. Metode Penulisan
Metode  penulisan  menggunakan  metode  tinjauan kepustakaan.  Pembahasan  pada  tulisan  ini  didasarkan  pada pendapat-pendapat para ahli.

## 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan

## 2.1. Pandangan Aliran Positivisme Terhadap Hukum
Sebelum  lahirnya  aliran  ini  telah  berkembang  suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai Legisme. Pemikiran hukum  ini  berkembang  semenjak  abad  pertengahan  dan  telah banyak  berpengaruh  di  berbagai  negara,  tidak  terkecuali Indonesia.  Aliran  ini  mengidentikan  hukum  dengan  undang- undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di Jerman pandangan ini banyak  dianut  dan  dipertahankan  oleh  msialnya  Paul  Laband, Jellinek,  Rudolf  van  Jhering,  Hans  Nawiasky,  Hans  Kelsen  dan lain-lain.
Di  negeri  Positivisme  Hukum  seperti  dari  Jhon  Austin dengan  Analyticaln  Jurisprudencenya/Positivismenya.  Agak berlainan  oleh  karena  hukum  yang  berlaku  di  negara  inggris adalah common law tidak tertulis. Di indonesia sendiri pengaruh pemikiran  legisme  itu  sangat  jelas  dapat  dibaca  pada  Pasal  15 Algemene Bepalingen van Wetgving yang antara lain        berbunyi
: Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang- orang  Indonesia  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007 : 56). Kalimat-kalimat  tersebut  bila  dikaji  jelas  mencerminkan pemikiran  hukum  yang  menjadi  dasarnya,  yaitu  dinamakan hukum haruslah bentuknya tertulis. Hukum merupakan perintah dari  penguasa,  dalam  artian  bahwa  perintah  dari  mereka  yang memegang  kekuasaan  tertinggi  atau  dari  yang  memegang kedaulatan.  Selanjutnya,  Austin  berkata  bahwa  hukum  adalah perintah  yang  yang  dibebankan  untuk  mengatur  makhluk perpikir,  perintah  yang  dilakukan  oleh  makhluk  berpikir  yang memgang  dan  mempunyai  kekuasaan.  Austin  menganggap hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  logis,  tetapp  dan  bersifat tertutup ( closed logical system ), hukum scara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasrkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007 : 58). Austin membagi hukum itu atas :
1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk menusia;
2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia;
Pada  akhirnya  hendaknya  diperhatikan  pokok-pokok ajaran Analytical Juriprudence sebagai berikut :
1. Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilaian baik dan buruk, sebab penilaian tersebut berada di luar bidang hukum;
2. Walau  diakui  adanya  hukum  moral  yang  berpengaruh terhadap masyarakat namun secara yuridis tidak penting bagi hukum. Anustin memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak;
3. Pandangan bertolak belakang dengan, baik penganut hukum alam maupun mazhab sejarah;
4. Hakikat  dari  hukum  adalah  perintah.  Semua  hukum  positif adalah perintah dari yang berdaulat/penguasa;
5. Kedaulatan  adalah  hal  di  luarh  hukum,  yaitu  berada  pada dunia politik atau sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan
sebab  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  telah  ada  dalam kenyataan;
6. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  (Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania Rasjidi, 2007 : 60).
Selain  John  Austin,  penganut  aliran  positivisme  lainnya adalah Hans Kelsen, Hans Kelsen terkenal dengan konsep hukum murninya  ( reine  rechtslehre,  the  pure  theory  of  law) ,  yang  ingin membersihkan  ilmu  hukum  dari  anasir-anasir  yang  sifatnya nonhukum,  seperti  kultur,  moral,  politik,  sosiologis,  dan sebagainya.
Menurut  Hans  Kelsen  tentang  positivisme  dinyatakan bahwa “ Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which  stipulates  the  sanction.” (Hukum  adalah  sesuatu  perintah memaksa  terhadap  perilaku  manusia.  Hukum  adalah  kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi) (Achmad Ali, 2009 : 56).
Karakteristik  postivistis  dari  Hans  Kelsen,  sangat  kental dalam  tiga  ajarannya  yang  utama,  yang  sangat  menekankan pengakuannya  hanya  pada  eksistensi  hukum  positif.  Ada  tiga ajaran utama dari Hans Kelsen, yaitu :
a. Ajaran Hukum Murni ( Reine Rechtslehre )
Hans  Kelsen  ingin  membersihkan  ilmu  hukum  dari  anasir- anasir  yang  sifatnya  nonhukum,  Kelsen  menolak  masalah keadilan  dijadikan  bagian  pembahasan  dalam  ilmu  hukum. Bagi  Kelsen,  keadilan  masalah  ideologi  yang  ideal-rasional. Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya.

## b. Ajaran Tentang Grundnorm
Bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka Kelsen mengajarkan adanya grundnorm yang  merupakan  induk  yang  melahirkan peraturan-peraturan  hukum,  dalam  suatu  tatanan  sistem hukum  tertentu. Grundnorm memiliki  fungsi  sebagai  dasar
mengapa  hukum  itu  ditaati  dan  mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
c. Ajaran Tentang Stufenbautheorie
Peraturan  hukum  keseluruhannya  diturunkan  dari  norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat  abstrak  dan  semakin  ke  bawah  semakin  konkret. Dalam  proses  itu,  apa  yang  semula  berupa  sesuatu  yang “seharusnya”,  berubah  menjadi  sesuatu  yang  “dapat” dilakukan.
Menurut  Curzon,  persamaan  antara  ajaran  hukum  murni Kelsen dengan ajaran perintah dari Austin adalah karena :
1.  Kedua-duanya  ingin  memisahkan  hukum  dari  moral,  dan unsur-unsur nonhukum lain.
2.  Kedua-duanya  juga  menggunakan  analisis  formal;  kedua- duanya  hanya  mengakui  hukum  positif  sebgai  satu-satunya hukum.
3.  Kedua- duanya  melihat  esensi  hukum  “ in  terms  of  an  ultimate concept.”
4.  Kedua-duanya menitiberatkan perhatiannya pada struktur dan fungsi negara (Achmad Ali, 2009 : 63).
Berdasarkan  hal  tersebut,  bagi  penganut  positivisme, analisis  mereka  melibatkan   pengkosenterasian  pada  kajian tentang  undang-undang  sebagai  keberadaannya,  yakni  undang- undang  yang  diberlakukan  bagi  warga  negate.  Jadi  bagi  kaum postivis, hukum di pahami sebagai berikut :
1. Hukum adalah seperangkat perintah.
2. Yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara).
3. Ditujukan kepada warga masyarakat.
4. Hukum berlaku local (dalam yurisdiksi negara pembuatnya).
5. Hukum harus dipisahkan dari moralitas.
6. Selalu  tersedia  sanksi  eksternal  bagi  pelanggar  hukum (Achmad Ali, 2009 : 64).
Di  dalam  khazanah  ilmu  hukum  ada  dua  istilah  yang diterjemahkan  secara  sama  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi negara  hukum,  yakni Rechtsstaat dan the  Rule  of  Law .  Meskipun terjemahannya  ke  dalam  bahasa  Indonesia  sama-sama  negara hukum, sebenarnya ada perbedaan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, Rechtsstaat memiliki  karakter  administrative  sedangkan the  Rule  of Law berkarakter yudisial.
Rechtsstaat bersumber  dari  tradisi  hukum  negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada civil law dan legisme yang menganggap  hukum  adalah  tertulis.  Kebenaran  hukum  dan keadilan  di  dalam Rechtsstaat tertelatk  pada  ketentuan  bahkan pembuktian  tertulis.  Hakim  yang  bagis  menurut  paham civil law (legisme) di dalam Rechtsstaat adalah yang dapat menerapkan atau  membuat  putusan  sesuai  dengan  bunyi  undang-undang. Pilihan  pada  hukum  tertulis  dan  paham  legisme  di Rechtsstaat didasari oleh penekanan pada ‘kepastian hukum.
The  Rule  of  Law berkembang  dalam  tradisi  hukum  negara- negara  Anglo  Saxon  yang  mengembangkan common  law (hukum tak tertulis). Kebenaran hukum dan keadilan di dalam the Rule of Law bukan  semata-mata  hukum  tertulis,  bahkan  di  sini  hakim dituntut  untuk  membuat  hukum-hukum  sendiri  melalui yurisprudensi  tanpa  harus  terikat  secara  ketat  kepada  hukum- hukum  tertulis.  Putusan  hakimlah  yang  lebih  dianggap  hukum yang  sesungguhnya  daripada  hukum-hukum  tertulis.  Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari masyarakat.  Hakim  yang  baik  di  sini  adalah  hakim  yang  dapat membuat  keputusan  berdasarkan  nilai  keadilan  yang  digalinya dari  tengah-tengah  masyarakat.  Keleluasaan  diberikan  kepada hakim  untuk  tidak  terlalu  terikat  pada  hukum-hukum  tertulis, karena  penegakan  hukum  di  sini  ditekankan  pada  pemenuhan
Universitas Dharmawangsa
‘rasa keadilan’, bukan pada hukum-hukum formal (Moh. Mahmud M.D, 2010 : 24 – 25).
Dalam  negara  hukum,  hukum  lah  yang  memegang komando  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara.  Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip The Rule of Law, and not of Man’ , yang sejalan dengan pengertian ‘nomocratie’ yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, ‘ nomos’ . Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun  dan  ditegakkan  menurut  prinsip-prinsip  demokrasi. Karena  prinsip  supermasi  hukum  dan  kedaulatan  hukum  itu sendiri  pada  pokoknya  berasal  dari kedaulatan  rakyat  (Ni’Matul Huda, 2007 : 62).

## 2.2. Kebijakan Pembentukan Peraturan a. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Dunia  hukum,  dikenal  adanya  tiga  bentuk  penuangan keputusan  noram  hukum,  yaitu  (i)  keputusan  yang  bersifat mengatur  ( regeling )  menghasilkan  produk  peraturan  ( regels ),  (ii) keputusan  hukum  yang  bersifat  menentukan  atau  menetapkan sesuatu  secara  administratif  menghasilkan  keputusanya administrasi negara ( beschikkings ), dan (iii) keputusan yang bersifat menghakimi  sebagai  hasil  dari  proses  peradilan  ( adjudication ) menghasilkan  putusan  ( vonnis ).  Di  samping  itu,  ada  pula  yang dinamakan  sebagai beleidsregel atau  aturan  kebijakan  ( policy  rules ) yang sering disebut juga sebagai quasi peraturan, seperti petunjuk pelaksanaan, surat edaran, intruksi, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikatagorikan peraturan, tetapi isinya bersifat mengatur juga (Jimly Asshiddiqie, 2008 : 209).
Setelah  terjadinya  perubahan  UUD  1945,  maka  kebijakan pokok  mengenai  pembentukan  dan  pembaharuan  peraturan perundang-undangan  juga  harus  mengalami  perubahan mendasar.  Untuk  itu,  menyusul  ditetapkanya  Ketetapan  MPR Nomor  III/MPR/2000,  pada  tahun  2004  dibentuklah  suatu
undang-undang  baru  yang  mengatur  mengenai  seluk  beluk pembentukan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia.  Undang-Undang  baru  yang  dimaksudkan  itu  adalah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undanan.
Penyusunan undang-undang baru ini dinilai sangat penting karena  pertimbangan-pertimbangan  bahwa  (a)  pembentukan peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah  satu  syarat dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  dapat terwujud  bila  didukung  oleh  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku, dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang membuat  peraturan  perundang-undangan;  (b)  untuk  lebih meningkatkan  koordinasi  dan  kelancaran  proses  pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Negara Repulik Indonesia sebagai  negara  yang  berdasar  atas  hukum  perlu  memiliki peraturan  mengenai  pembentukan  peraturan  perundang- undangan;  (c)  selama  ini  ketentuan  yang  berkaitan  dengan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  hukum  ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Atas  dasar  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka pembentukan undang-undang perlu untuk membentuk Undang- Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang baru dan tersendiri dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal  20,  Pasal  20  A  ayat  (1),  Pasal  21,  dan  Pasal  22  A  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  sistem  peraturan  perundan-undangan  Republik Indonesia,  Pancasila  diakui  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  negara.  Hal  ini  ditentukan  dengan  tegas  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  ini.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan  (Pasal  3  ayat  (1).  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ditempatkan  dalam
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (Pasal  3  ayat  (2). Penempatan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tidak  merupakan  dasar  pemberlakuaknya  (ayat  3).  Selain  yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) ini, peraturan yang diatur  dalam  Undang-Undang  ini  selanjutnya  adalah  undang- undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya (Pasal (4).

## b. Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan
Menurut ketentuan Pasal 5, maka pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus di dasarkan pada asas pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Asas-asas  yang  baik tersebut  dapat  dibedakan  dalam  dua  katagori.  Pertama  adalah tujuan asas yang ditentukan pada Pasal 5, dan yang kedua adalah 10  asas  yang  ditentukan  pada  Pasal  6  ayat  (1).  Asas-asas  dalam katagori kedua ini dapat kita namakan sebagai asas materil karena menyangkut  materi  muatan  yang  harus  terkandung  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Sedangkan asas-asas  pada  katagori  pertama  lebih  menyangkut  asas-asas formil yang berkenaan dengan format, sifat, wadah, kelembangaan yang  berperan,  teknis  perumusan,  dan  sebagainya  (Jimly Asshiddiqie, 2008 : 269).
Ketujuh  asas  formil  yang  ditentuakn  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi asas-asas : 1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau oragan pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.
Sedangkan  kesepuluh  asas  yang  bersifat  materiil  seperti ditentukan  dalam  Pasal  6  ayat  (1),  yaitu  asas  yang  harus
Universitas Dharmawangsa
terkandung  dalam  materi  muatan  setiap  peraturan  perundang- undangan adalah : 1. pengayoman; 2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Selain  asas-asas  materiil  tersebut,  peraturan  perundang- undangan tertentu dapat pula berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan tentu harus mencerminkan pula asas yang berlaku di dunia industri dan perdagangan yang antara lain misalnya mengidealkan nilai- nilai “efisiensi”. Demikian pula peraturan perundang-undangan di bidang-bidang yang lain, tentu harus mencerminkan pula asas-asas yang berlaku dan diidealkan dalam bidang-bidang yang bersangkutan.

## c. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Materi  muatan  peraturan  perundan-undangan  diatur dalam  Bab  III  tentang  Materi  Muatan,  yaitu  mulai  dari  Pasal  8 sampai dengan Pasal  14.  Di  dalamnya, ditentukan  bahwa materi muatan  yang  harus  diatur  dengan  undang-undang  berisi  hal-hal yang  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  UUD  1945  atau  yang diperintahkan oleh Undnag-Undang untuk diatur dengan undang- undang.  Hal-hal  yang  berkenaan  dengan  ketentuan  lebih  lanjut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 meliputi ketentuan mengenai :
- Hak-hak asasi manusia;
- Hak dan kewajiban warga negara;
- Pelaksanaan  dan  penegakan  kedaulatan  negara  serta pembagian kekuasaan negara;
- Wilayah negara dan pembagian daerah;
- Kewarganegaraan dan kependudukan;
- Keuangan Negara.
Materi lainya dapat menjadi muatan undang-undang adalah hal-hal lainnya yang memang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk  diatur  dengan  undang-undang.  Dengan  demikian,  ada materi  yang  tidak  diperintahkan,  tetapi  karena  penting  untuk diatur  lebih  lanjut.  Menurut  ketentuan  Pasal  14,  materi  muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan  Daerah.  Artinya,  undang-undang  juga  dapat  memuat ketentuan pidana sebagaimana mestinya (Jimly Asshiddiqie, 2008 : 270).
Setelah 7 (tujuh) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  maka  pada  tahun  2011,  undang-undang  ini diperbaharui  dengan  dikeluarkanya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011.  Adapun  perbedaan  antara  keuda  Undang-Undang tersebut tidak jauh berbeda, hanya saja dalam hierarkis peraturan perundang-undangan  ada  perubahan  yang  diantaranya,  adanya Tap MPR yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, selain itu posisi  Peraturan  Daerah  Propisni  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  sudah  tidak  sejajar  lagi,  yang  mana  posisi Peraturan  Daerah/Kota  berada  di  bawah  Peraturan  Daerah Porpinsi. Dan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adanya Peraturan  Desa  namun  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 Peraturan Desa ditiadakan lagi.

## 4. Kesimpulan
Berkaitan  dengan  pandangan  aliran  hukum  positivisme yang  mengedepankan  pada  prinsip  hukum  itu  ada  apabila  di wujudkan  dalam  undang-undang,  Hukum  itu  di  buat  oleh
penguasa,  selain  itu  hukum  bersifat  memaksa.  Dalam  aliran hukum  positivisme   adanya  pemisahan  antara  hukum  dengan moral.  Selain  itu  peraturan  hukum  keseluruhannya  diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak priamida, dan semakin ke bawah  semakin  beragam  dalam  artian  hukum  itu  berjenjang. Berkaitan dengan ini jika dikaitkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  jelaslah  bahwa  aliran  ini diterapkan. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum , Kencana, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, 2007. Dasar-Dasar  Filsafat  dan Teori Hukum , PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
Moh.  Mahfud  MD, 2010. Membangun   Politik  Hukum,  Menegakan Konstitusi ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ni’Matul  Huda,  2007. Lembaga  Negara  dalam  masa  Transisi Demokrasi , UII Press, Yogyakarta. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 ,  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan