## GANESHA LAW REVIEW
Volume 3 Issue 2, November 2021 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERKARA PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN  PERDATA ANALISIS  PUTUSAN  PENGADILAN  NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 02/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

## Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Email : desak.dwipayani@undiksha.ac.id , nurul.fazriyah@undiksha .ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 3 September 2021 Diterima: 3 October 2021 Terbit: 1 Nov 2021
Keywords: Good Faith, Cancellation Refusal, Case Analysis, Discernment.
According  to  Article  1  paragraph  (1)  of  Law  no.  20  of 2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications which  determine  that  a  brand  is  a  sign  that  can  be displayed graphically in the form of images, logos, names, words,  letters,  numbers,  color  arrangements,  in  two dimensions and / or three dimensions, sound, hologram, or  a  combination.  of  the  two  or  more  elements  to distinguish goods and / or services produced by persons or  legal  entities  in  trading  activities  of  goods  and  /  or services. A registered mark that already has a reputation is  often  imitated  in  bad  faith  by  other  parties  and registered as a trademark. The purpose of this article is to analyze the Decision on the Case for Rejection of the Cancellation  of  a  Registered  Mark  in  a  Civil  Lawsuit Analysis    of    the    Decision    of    the    Central    Jakarta Commercial  Court  Number  02  /  Mark  /  2002  / PN.Niaga.Jkt.Pst  The  method  used  in  this  article  is normative legal research with reference to Article 21 of Law  Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and Geographical Indications, Books on Intellectual Property Rights,  especially  Brands.  The  result  of  this  research  is that   the   Defendant   rejects   the   defendant's   lawsuit because it is not proven that the defendant's good faith exists,  and the Defendant's trademark  registration is in accordance  with  and  complies  with  the  provisions  of Articles 4, 5, and 6 of the Trademark Law and there is no substantive  similarity  between  the  plaintiff's  and  the defendant's marks.

## Abstrak
Kata kunci:
Iktikad Baik, Penolakan Pembatalan, Analisis Kasus, Daya Pembeda.

## Corresponding Author:
Ayu Indirakirana , e-mail : indira.kirana2000@gmail.co m
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografi  yang menentukan  bahwa  merek    adalah    tanda    yang dapat  ditampilkan  secara grafis  berupa gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna, dalam  dua  dimensi  dan/atau  tiga  dimensi,  suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek  terdaftar  yang  sudah  memiliki  reputasi sering  kali  ditiru  dengan  iktikad  tidak  baik  oleh pihak  lain  dan  didaftarkan  sebagai  mereknya. Tujuan  dari  artikel  ini  yaitu  untuk  menganalisis Putusan  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata   Analisis   Putusan Pengadilan      Niaga      Jakarta  Pusat  Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. metode yang digunakan  pada  artikel  ini  yaitu  penelitian  hukum normatif  dengan  mengacu  pada  Pasal  21  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografi,  Buku-buku  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual  khususnya  Merek.  hasil  dari  penelitian  ini adalah tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti  adanya  iktikad  baik  dari  tergugat,  dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan  Pasal  4,  5,  dan  6  UU  merek  serta  tidak  ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat tersebut.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama belakangan  ini  dan  kecenderungan  yang  masih  akan  berlangsung  dimasa  yang akan  datang  adalah  semakin  semakin  meluasnya  arus  globalisasi,  baik    dibidang social,  ekonomi,  budaya,  maupun    bidang-bidang  kehidupan    lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
Era  perdagangan  global  hanya  dapat  dipertahankan  jika  terdapat  iklim persaingan usaha yang seha. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang  memerlukan  system  pengaturan  yang  lebih  memadai.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut  dan  sejalan  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional yang  telah  diratifikasi  Indonesia  serta  pengalaman  melaksanakan  administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 81). Sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1997  (Lembaga  Negara  Tahun 1997  Nomor  31)  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Merek  Lama,  dengan  satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.
Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografi  yang  menentukan  bahwa  merek  adalah  tanda  yang dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka- angka,  susunan,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  gaya pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa.  Merek merupakan  suatu  tanda pembeda  atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan  perusahaan  lainnya.  Sebagai  tanda  pembeda  maka  merek  dalam  suatu klasifikasi baran  atau jasa tidak boleh memiliki persamaan  antara satud engan yang lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya  yaitu  apabila  mempunyai  persamaan  dalam  hal  asal,  sifat,  cara pembuatan, dan tujuan pemakainnya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila mmiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.  Merek  sebagai salah  satu  wujud  karya  intelektual  memiliki  peranan penting   bagi   kelancaran peningkatan   perdagangan   barang   atau   jasa   dalam kegiatan  perdagangan  dan investasi.  Merek  (dengan  brand  imagenya)  dapat memnuhi  kebutuhan  konsumen akan tanda  pengenal  atau  daya  pembeda  yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan (badan  hukum)  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  besar,  tentunya  bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.  Demikian  pentingnya  peranan  merek  ini,  maka  terhadapnya  dilekatkan
perlindungan  hukum,  yakni  sebagai  objek  terhadapnya  terkait  hak-hak perseorangan atau bdan hukum.
Perlindungan  atas  merek  atau  hak  atas  merek  adalah  hak  ekslusif  yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk  jagka  waktu  tertentu  ia  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum  untuk  emnggunakannya.  Perlindungan  hak  atas  merek  terdaftar  yaitu adanya    kepastian    hukum    atas    merek    terdaftar,    baik    untuk    digunakan, diperpanjang,  dialihkan,    dan  dihapuskan  sebagai  alat    bukti  terjadinya  sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.
Seorang   pemilik   merek   atau   penerima   lisensi   merek   dapat   menuntut seseorang  yang  tanpa  izin,  telah  menggunakan  merek  yang  memiliki  persamaan pada pokoknya pada merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau  jasa  yang  sama  (Pasal  76  ayat  (1)  jo  Pasal  77)  pengadilan  niaga  akan menyidangkan kasus pelanggaran merek pasal 76 ayat (2). Putusan pengadilan n iaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Pasal 79. Sengketa tentang merek dapat diselesaikan melalui arbitrasi atau alternatif penyelesaian sengketa Pasal 84. Ada  dua  macam  pemeriksaan  kasus  pelanggaran  jika  salahs  atu  terpenuhi, penggugat  akan  menang.  Penggugat  harus  membuktikan  bahwa  merek  tergugat memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat atau persamaan  yang  menyesatkan  konsumen  pada  saat  membeli  produk  atau  jasa tergugat.  Cara  memutuskan  bahwa  suatu  merek  memiliki  suatu  persamaan  pada pokoknya  dengan  merek  lain  dengan  membandingkan  kedua  merek,  melihat persamaan-persamaan  dan  perbedaan-perbedaannya,  memperhatikan  ciri-cii penting  dan  kesan  kemiripan  atau  perbedaan  yang  timbul.  Jika  merek-merek tersebut sama ataau hampir sama pelanggaran merek telah terjadi.
Merek  tergugat  akan  melanggar  merek  penggugat  jika  cenderung  menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk  tergugat,  padahal  sebenarnya  mereka  bermaksud  membeli  produk penggugat.  Yang  perlu  diingat  disini  adalah  tujuan  utama  dari  peraturan  merek adalah  melindungi  bisnis  dan  mencegah  orang-orang  “membonceng”  reputasi seseorang  atau  perusahaan.  Jika  merek  tergugat  tidak  memiliki  persamaan  pada pokoknya,  tetapi  memiliki  cukup  persamaan  yang  dapat  membingungkan
konsumen,  selanjutnya  persamaan  tersebut  akan  mengurangi  keuntungan penggugat  karena  konsumen  berpikir  bahwa  mereka  sedang  membeli  produk penggugat. Kenyatannya mereka membeli produk orang lain. Dalam hal kerugian penggugat  juga  harus  menunjukkan  bahwa  representasi  yang  menyesatkan  dari tergugat  telah  menyebabkan  kerugian  nyata  dan  kerugian  tersebut  akan  terus berlanjut jika aktivitas tergugat diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam tiga bentuk yaitu, pertama penggugat dapat menunjukkan bahwa bisnisnya sudah menderita kerugian atau potensial menderita kerugian baik dalam itikad baik maupun reputasi bisnisnya. Penurunan itikad baik dapat disebabkan oleh diversi perdagangan  tergugat  sebagai  akibat  dari  anggapan  keliru  tergugat  yang menciptakan kesan palsu seolah-olah barang-barang atau jasa-jasa dari penggugat maupun tergugat adalah sama atau mempunyai karakter yang sama. Penggugat juga dapat  menderita  keeugian  melalui  “pencemaran”  reputasinya  dimana  anggapan yang  keliru  atas  produk  tergugat  mengurang  kesan  ekslusif  atau  reputasi  dari produk penggugat, kedua penggugat dapat menunjukkan bahwa tergugat merusak potensi penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya di masa yang akan datang, dan  ketiga  penggugat  telah  kehilangan  kesempatan  untuk  mengembangkan usahanya dibidang lain.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  penulis  beranggapan  bahwa  merek memegang peranan  penting  dalam  dunia  perdagangan  dan  dalam  melindungi reputasi    yang  dibangun  oleh  banyak  perusahaan.  Di  masa  yang  akan  datang, undang-undang  merek  akan  bertambah  penting  bagi  Indonesia  seiring  dengan semakin  meningkatnya  perdagangan  internasional  di  era  globalisasi.  Dalam penulisan  artikel  ini  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  Perkara  Penolakan Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam  Gugatan        Perdata        Analisis        Putusan Pengadilan    Niaga    Jakarta    Pusat    Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Salah  satu  alasan  suatu  merek  dapat  ditolak  pada  saat  melakukan  pendaftaran dikarenakan merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa dengan iktikad tidak baik yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografi  dan  apabila pihak tersebut tetap menggunakan mereknya walaupun saat pendaftaran mereknya sudah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka   pihak   tersebut dapat   diberikan   sanksi   hukum   karena   tindakan   yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun dalam perkara kasus yang terjadi antara Effendy melawan Soewardjoino Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam
Putusannya  Nomor  02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  tanggal  4  April  2002 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

## Metode
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu atau beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya.  Dalam penulisan  artikel  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang- undang yang berkaitan dengan   isu   hukum   yang   sedang   terjadi   dan   pendekatan konseptual      menelaah  mengenai  konsep  dan  faktor-faktor  yang  dapat  menjadi penyebab  suatu  pembatalan  merek  dapat  ditolak  dalam  melakukan  gugatan perdata.
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah      terkumpul      disusun      dan      dianalisis      dengan      menggunakan      metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

## Pembahasan
Analisis         Putusan         Pengadilan         Negeri         Jakarta         Pusat         Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst
Dalam kasus perkara antara Effendy melawan Soewardjoino, dalam Putusan Pengadilan    Niaga    Jakarta    Pusat    Nomor    02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. penggugat  merupakan  satu-satunya,  pemilik,  pemakai,  pendaftar  pertama,  dan pemegang  hak  khusus  atas  merek  dagang  berupa  kata  Swallow  Globe  Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta tata warna yang telah terdaftar dalam daftar umum merek dengan
nomor daftar Nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996, tanggal 13 Maret 1993, untuk melindungii  jenis  barang  agar  termasuk  barang  dalam  kelas  29.  Merek  milik penggugat gambar bola dunia (Globe) dan burung wallet (Swallow) sesuai bukti P- 1 diatas adalah juga merupakan ciptaan penggugat yang dilindungi hak cipta yang telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan dibawah Nomor 005404 pada tanggal 15 Januari 1992 (bukti P-2) penggugat telah memakai atau menguraikan merek daftar Nomor  361196  tersebut  sesuai  dengan  pendaftarannya.  Ternyata  tergugat  pada tanggal  4  September  2000  telah  mendaftarkan  merek  Cap  Bola  Dunia  dengan gambar  Bola  Dunia  Globe  dan  Burung  Walet  (Swallow)  yang  kemudian  telah terdaftar  dibawah  Nomor  487928  tanda  pendaftaran  31  Agustus  2001  untuk melindungi  jenis  barang,  antara  lain  agar-agar  termasuk  barang  dalam  kelas  29. Penggugat  sangat  keberatan  atas  pendaftaran  merek  Cap  Bola  Dunia  dengan gambar  Bola  Dunia  (Globe)  dan  Burung  Walet  (Swallow)  daftar  Nomor  487928 milik  Tergugat  (bukti  P-4)  karena  merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan  Burung  Walet  (Swallow)  daftar  Nomor  361196  milik  Penggugat  (bukti  P-1) yaitu  kedua  merek  tersebut  baik  merek  milik  Tergugat  maupun  merek  milik Penggugat, menggunakan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) yang bentuk dan susunannya adalah sama pada pokoknya.
Jadi,   pemakaian   merek   gambar   Bola   Dunia   (Globe)   dan   Burung   Walet (Swallow)  dengan  tulisan  Cap  Bola  Dunia  milik  Tergugat  sesaui  bukti  P-5  di samping merek gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dengan tulisan Swallow Globe Brand milik Penggugat untuk jenis barang yang sama yaitu agar-agar,  jelas  akan  membingungkan  dan  mengacaukan  serta  dapat memperdaya/menyesatkan  masyarakat  atau  khalayak  ramai  konsumen  tentang asal-usul dan kualitas barang, hal maan jelaas tidak akan menguntungksn Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar Bola Dunia (Globe)  dan  Burung  Walet  (Swallow)  dengan  tulisan  Swallow  Globe  Brand  yang telah terdaftar lebih dahulu. Jelas sekali yang merek Tergugat adalah merupakan jiplakan atau tiruan belaka dari merek milik Penggugat sesaui bukti P- 1 dan P-3, dan ciptaan Penggugat sesuai bukti P-2 yang dilindungi hak cipta (Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997), sehingga terbukti adanya iktikad baik dari Tergugat di dalam pendaftaran mereknya daftar Nomor 487928 tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Tergugat tidak laayk dan tidak patut untuk memperoleh perlindungan hukum dan  karenanya  merek  daftar  Nomor  487928  milik  Tergugat  tersebut  harusalah
dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat  (1)  huruf  (a) dan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun   2001   tentang Merek,   Penggugat   berhak   untuk   mengajukan   gugatan pembatalan merek Cap Bola Dunia daftar Nomor 487928 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya.
Tabel 4.1 Perbandingan Rincian Merek antara Penggugat dan Tergugat.
MEREK PENGGUGAT REG MEREK TERGUGAT REG Nomor 487928 Nomor 361196 a.    Merek  terdaftar  Penggugat 1.   Merek       terdaftar       Tergugat dengan  gambar  1      (satu) dengan  gambar  2(dua)  burung burung sriti. wallet. b.   Merek   Swallow   Globe   Brand 2.   Merek Cap Bola Dunia yang Sriti Dunia c.  Gambar    peta    dunia    dengan 3.   Gambar    bola    dunia    dengan gambar   peta   dan   gambar   1 gambar         peta        Kepulauan (satu) burung sriti Indonesai  dan  2  (dua)  gambar burung wallet.
Dari kedua merek di atas, jelas terlihat adanya perbedaan di antara keduanya sehingga  tidak  terdapat  persamaan  pada  pokoknya  antara  merek  Penggugat dengan merek Tergugat.
a) Bunyi dan tulisan pada merek terdaftar harus sesuai dengan pendaftarannya dan  tidak  bisa  diubah-ubah.  Merek  Penggugat  adalah  Swallow  Globe Brand, sedangkan merek Tergugat adalah Cap Bola Dunia.
b) Persamaan  arti  pada  merek  terdaftar  tidak  dapat  dijadikan  alas  an  untuk mendalilkan  adanya  persamaan  pada  pokoknya  atas  merek  terdaftar. Contohnya:  Merek  terdaftar  Rabbit  (artinya  Kelinci)  tidak  sama  dengan merek terdaftar Kelinci. Sehingga,  tidak  terbukti  adanya  persamaan  pada pokoknya  atau keseluruhannya di antara merek-merek milik Penggugat dan Tergugat,  oleh  karenanya  masing-masing  merek  Penggugat  dan  Tergugat dapat didaftarkan di Direktorat Merek.
Dari   perkara   ini   Pengadilan   Niaga   Jakarta   Pusat   memutuskan   dalam Putusannya  Nomor  02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  tanggal  4  April  2002, menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya.  Hal  ini  disebabkan  tidak  terbukti adanya  pendaftaran  merek  tergugat  yang  dilandasi  dengan  itikad  tidak  baik,
sehingga  tergugat  adalah  pemilik  yang  sah  dari  merek  terdaftar  Cap  Bola  Dunia dengan gambar 2 (dua) burung Reg. Nomor 487928 tanggal 31 Agustus 2001, dan tergugat    mempunyai    hak    ekslusif    dan    oleh    karenanya    patut    mendapat perlindungan  hukum,  sehingga  petitum  gugatan  penggugat  pada  poin  3  yang membatalkan merek tergugat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal HAKI,  haruslah  ditolak.  Putusan  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum bahwa  maksud  gugatan  penggugat  adalah  agar  merek  tergugat  yang  telah didaftarkan  dalam  Daftar  Umum  Merek  Direktorat  Jenderal  HAKI  dengan  Reg. 487928 atas nama tergugat dbatalkan dengan segala akibat hukumnya.
Menurut dalil penggugat, penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang berupa merek kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta tata warna yang terdaftar dalam Daftar  Umum  Merek  dengan  pendaftar  Nomor  361196  tanggal  31  Mei  1996, tanggal  pengajuan  13  Maret  1993,  untuk  melindungi  jenis  barang  agar-agar termasuk barang dalam kelas 29. Merek Penggugat gambar Bola Dunia dan Burung Walet tersebut juga merupakan ciptaan Penggugat yang dilindungi Hak Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan di bawah Nomor 005404 pada tanggal 19 Januari 1992. Ternyata pada tanggal 4 September 2000 Tergugat telah mendaftar merek  Cap  Bola  Dunia  dengan  gambar  Bola  Dunia  (Globe)  dan  Burung  Walet (Swallow)  yang  kemudiantelah  terdaftar  di  bawah  Nomor  487928  tanggal pendaftaran  31  Agustus  2001  untuk  melindungi  barang  antara  lai  agar-agar termasuk  barangdalam  kelas  29,  oleh  karena  itu  Penggugat  berkeberatan  atas pendaftaran  merek  oleh  Tergugat  tersebut  karena  mempunyai  persamaan  pada pokoknya dengan merek Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) daftar Nomor 361139 milik Penggugat serta adanya iktikad tidak baik dari pendaftaran merek Tergugat tersebut.
Oleh karena pemakaian merek gambar Bola Dunia (globe) dan Burung Walet (swallow) dengan tulisan Cap Bola Dunia milik Tergugat disamping merek gambar Bola  Dunia  (globe)  dan  Burung  Walet    (Swallow)  dengan  tulisan  Swallow  Globe Brand milik penggugat untuk jenis barang yang sama, yaitu agar-agar, jelas akan membingungkan  dan  mengacaukan  serta  dapat  memperdaya/  menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal   mana   jelas   tidak   akan   menguntungkan   penggugat   selaku   pemilik   dan pemegang hak khusus dari merek berupa gambar bola dunia (Globe) dan Burung
Walet (Swallow) dengan tulisan swallow globe brand yang telah terdaftar terlebih dahulu.  Berdasarkan  hal  dan  alas  an  tersebut  intinya  penggugat  mohon  agar penggugat dinyatakan satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama, dan  pemegang  hak  khusus  atas  merek  dagang  ebrupa  merek  kaat  swallow  globe brand  gamabr  bola  dunia  (globe)  dan  burung  walet  (swallow)  dan  menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara cap bola dunia dengan gambar b ola dunia (globe) dan burung wallet (swallow)  milik  tergugat  dengan  merek  swallow  globe  brand  dengan gambar bola dunia dan burung wallet milik penggugat serta membatalkan milik tergugat tersebut. Antara penggugat dan tergugat adalah saudara kandung yang Bersama- sama  menjalankan  usaha  pembuatan  agar-agar  dengan  merek  swallow  brand, kemudian  atas  kesepakatan  usaha  sendiri-sendiri,  yaitu  disepakati  bahwa penggugat menggunakan merek swallow globe brand dengan gambar satu burung wallet dan tergugat menggunakan merek double swallow sun dengan gambar dua burung  walet  dan  matahari.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  kesepakatan  tersebut penggugat  telah  mengalihkan  kepada  tergugat  hak  merek  double  swallow  sun dengan  gambar  dua  burung  walet  dan  matahari,  pendaftaran  Nomor  361197, tanggal  31  Mei  1996  untuk  barang  kelas  29  (agar-agar)  lengkap  dengan  warna merah, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, dan putih lengkap dengan gambar agar- agar  dan  pengalihan  tersebut  telah  dicatatkan  dalam  daftar  umum  merek  Dirjen HAKI dengan Nomor H4-HC.01.04.246-236-97 tanggal 30 April 1998.
Penggugat juga telah mengalihkan hak atas merek kepada tergugat dengan cara hibah  pada  tanggal  15  November  1993  yaitu  atas  merek  Doble  Swallow Sun dengan  gambar  dua  burung  walet  dan  matahari  pendaftaran  Nomor  374504 tanggal 24 Februari 1997 dan pengalihan hak tersebut juga telah tercatat kedalam daftar umum merek Dirjen HAKI dibawah Nomor H4-HC.01.04-180-92, tanggal 30 April 1998. Dengan telah beralihnya hak atas merek double swallow sun dengan gambar  2  burung  walet  dan  mataahari  dari  penggugat  kepada  tergugat,  maka tergugat  menjadi  pemilik  sah  dari  merek  tersebut,  dan  berhak  pula  untuk mendaftarkan  menggunakan,  memproduksi,  dan  memperdagangkan  agar-agar dengan menggunakan merek tersebut. Tergugat juga telah mendaftarkan merek Cap Bola Dunia dibawah Nomor 395619, tangalk 2 Oktober 1997. Kemudian, tergugat juga telah mendaftarkan merek yang merupakan kombinasi antara Cap Bola  Dunia dengan  gambar  2  burung  walet  dalam  bola  dunia  dibawah  Nomor 487928 tanggal 31 Agustus 2001. Dengan adanya merek terdaftar merek-merek terdaftar,
baik  yang  diperoleh  dari  pengalihan  hak  dan  penggugat  pada  tergugat  double swallow sun dengan 2 burung walet dan matahari maupun merek cap bola dunia maka tergugat adalah pemilik yang sah dari merek terdaftar dan mempunyai hak dan kewajiban untuk mendaftarkan merek doubkle swallow sun dan atau cap bola dunia  dan  atau  kombinasi  antara  merek-merek  tersebut  yaitu  Cap  Bola  Dunia dengan  gambar 2 burung walet  Reg.  Nomor 487928  tanggal 31  Agustus  2001. Berdasarkan hal tersebut intinya tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak terbukti adanya iktikad baik dari tergugat , dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  4,  5,  dan  6  UU  merek  serta  tidak  ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat tersebut.

## Merek Harus Memiliki Daya Pembeda
Salah  satu  kategori  dari  merek  yang  tidak  dapat    didaftarkan  menurut Undang- Undang Merek Indonesia yang tidak memiliki daya pembeda pasal 5 (b). Suatu  merek  harus      memiliki      daya      pembeda      karena      pendaftaran      merek berkaitan   dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain),  para  pejabat  hukum  diseluruh  dunia  enggan  memberikan  hak  ekslusif  atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak ekslusif tadi akan menghalangi orang lainuntuk menggunakan merek tersebut. Oleh  karena  itu,  sebuah  ,erek  harus  mengandung  daya  pembeda  yang  dapat membedakan barang atau  jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis .
Prinsip umum untuk menentukan daya pembeda dari sebuah merek yaitu jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan    perdagangan    barang    atau    jasa    tertentu    yang    sifatnya menggambarkan  barang/jasa  tersebut,  hal  ini  tidak  cukup  untuk  digolongkan sebagai  merek.  Dengan  demikian,  merek  yang  menggambarkan  jenis,  kualitas, kuantitas, maksud, nilai, dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Sebuah  merek  dapat  dianggap  memiliki  daya  pembeda  melalui  penggunaan berkelanjutan,  sebuah  merek  yang  tidak  memiliki  daya  pembeda  secara  spesifik (misalnya  sebuah  merek  yang  hanya  atau  semata-mata    menggambarkan produknya)  dapat  didaftarkan  sebagai  merek  jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat membedakan
merek  itu  dengan  merek  lain  meskipun  merek  tersebut  tidak  memiliki  daya pembada pada awal pemakaiannya, jadi merek-merek seperti ini dapat didaftarkan.

## Konsep Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek
Konsep  Itikad  Tidak  Baik  dalam  Pendaftaran  Merek  Konsep  iktikad  tidak baik  telah  diatur  sejak  UU  Merek  1992,  dilanjutkan  dengan  UU  Merek  2001  dan disempurnakan melalui  UU  Merek  2016.  Dimana  ketiga  undan-undang  tersebut telah    menjelaskan  konsep  itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak  jujur  untuk  meniru,  menjiplak,  atau  mengikuti  Merek  pihak  lain  demi kepentingan  usahanya  menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat, mengecoh,  atau  menyesatkan  konsumen.  Penjelasan  tentang  konsep  itikad  tidak baik  juga  dijelaskan  dalam  beberapa  yurisprudensi  yaitu  Putusan  No.  1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember  1986  dan  putusan  No.1272  K/Pdt./1984  tanggal  15  Januari  1987,  MA berpendapat  bahwa  pemilik  merek  beritikad  tidak  baik  karena  telah  terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan. Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek sebagai badge of origin, a piece of personal property, dan sebagai cultural resource. Sebagai badge  of  origin,  merupakan  hak  yang  sangat  penting  dalam  perdagangan  dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai personal  property,  menempatkan  merek  sebagai  kekayaan  bagi  pemilik  merek. Sehingga  dapat  dijual  atau  melisensikan  merek  tersebut.  Berbagai  upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya. Selanjutnya merek sebagai cultural resource, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif  itikad tidak baik dibalik pendaftaran  dan kepemilikan merek. Di Indonesia misalnya akan janggal jika menggunakan merek dengan bahasa Jepang, Korea, atau Arab. Namun karena orang Indonesia menyukai produk dengan merek  asing  dengan  anggapan  lebih  baik  dari  merek  lokal,  sehingga  hal  ini tetap  dilakukan    dengan    maksud  untuk  mengelabui  masyarakat.  Secara    umum jangkauan  pengertian  itikad  tidak  baik  meliputi  perbuatan  “penipuan”  (fraud), rangkaian “menyesatkan”   (misleading)   orang   lain,   serta   tingkah   laku   yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak  dibenarkan  secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang  tidak  jujur  (dishonestly  purpose).  Demikian  pula  menurut  Black’s  Law
Dictionary,  bad  faith  didefinisikan  dengan:  the  opposite  of  good  faith,  generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one’s  rights  or  duties,  but  by  some interested  or    sinister  motive.”    Dalam    pengkajian  merek,    setiap    perbuatan peniruan,    reproduksi,    mengkopi,    membajak    atau  membonceng  kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek  orang  lain  tanpa  hak  (unauthorized  use)  yang  secara  harmonisasi  dalam perlindungan  merek  dikualifikasikan  sebagai  persaingan  curang  (unfair competition)  serta  dinyatakan  sebagai  perbuatan  mencari  kekayaan  secara tidak jujur (unjust enrichment).
J. Satrio menjelaskan dua pengertian itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad  baik  objektif.  Itikad  baik  subjektif  (subjectief  goeder  trow)  adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu  bertentangan  dengan  itikad  baik.  Itikad  baik  objektif  (objectief  goeder  trow) adalah  kalau  pendapat  umum  mengungkapkan  tindakan  begitu  bertentangan dengan  itikad  baik.  Pandangan  ini  selaras  dengan  kaidah  Pasal  1338  ayat  (3) KUHPerdata  yang  mengatur  pentingnya  itikad    baik    dalam    membuat    dan menyusun    perjanjian.    Asas    itikad    baik    menurut  Ismijati  berasal  dari  tatanan konsep  hukum  Romawi  yang  disebut  Bonafides.  Dalam  arti  subjektif,  itikad  baik disamakan maknanya dengan kejujuran sedangkan dalam arti objektif disamakan dengan makna kepatutan.

## Kesimpulan
Perlindungan  atas  merek  atau  hak  atas  merek  adalah  hak  ekslusif  yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk  jagka  waktu  tertentu  ia  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum  untuk  emnggunakannya.  Perlindungan  hak  atas  merek  terdaftar  yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti terjadinya sengketa pelanggaran atas Merek  Terdaftar.  Dilihat  dari  kasus  diatas  terkait  dengan  Perkara  Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Salah  satu  alasan
suatu merek dapat ditolak pada saat melakukan pendaftaran dikarenakan merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan  atau  jasa  dengan  iktikad  tidak  baik  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan apabila pihak tersebut tetap menggunakan mereknya walaupun   saat   pendaftaran   mereknya   sudah   ditolak oleh      Direktorat      Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  maka  pihak  tersebut  dapat diberikan sanksi hukum karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun dalam perkara kasus yang terjadi antara Effendy melawan Soewardjoino Pengadilan Niaga         Jakarta         Pusat         memutuskan dalam         Putusannya         Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2002  menolak  gugatan  penggugat  untuk    seluruhnya.    Berdasarkan    Putusan Pengadilan    Niaga    Jakarta    Pusat    intinya  tergugat    menolak    gugatan    tergugat karena  tidak  terbukti  adanya  iktikad  baik  dari tergugat , dan pendaftaran merek tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 4,  5,  dan  6  UU  merek  serta tidak    ada    persamaan    pada    pokoknya    antara    merek  penggugat  dan  tergugat tersebut.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Ida  Ayu  Made  Rizky  Dewinta,  Ni  Luh  Gede  Astariyani.  Pengaturan  Penolakan Pendaftran Merek Dengan Itikad Tidak Baik
Dharmawan,   Ni    Ketut   Supasti    et.al,   2018,   Harmonisasi    Hukum   Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar Hidayah, Khoirul, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni Bandung, 2013
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1992  tentang  Merek  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992 Nomor 81) Undang-undang   Nomor   15   Tahun   2001   tentang   Merek   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
Hidayati,   Nur,   “Perlindungan   Hukum   Pada   Merek   Yang   Terdaftar”,   Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember 2011