## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023
Authors 1 Muhlasin 2 Khasan Alimuddin
Affiliation 1,2 Universitas Islam Negeri Salatiga Email
1 muhlasinkotasalatiga@gmail.com

## Date Submission
30 August 2023

## Date Accepted
15 September 2023
Date Published 26 September 2023
DOI 10.52249

## PENDEKATAN  BARU  DALAM  PROSES
TALAK DI INDONESIA: SEBUAH PESPEKTIF DARI ABDUL KARIM SOROUSH

## Abstract
This research is based on the practice of divorce conducted outside the Religious Court session. Such practices show that the birth of the Compilation of Islamic Law was not immediately accepted by the community. People still think that the rules contained in classical fiqh are final and irreplaceable. Therefore, this research aims to see that the renewal of Islamic law, especially divorce, is a necessity. This research is a library research (library research). The primary source of data in this research is Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. The theory used to  analyze  the  data  is  the  theory  of  depreciation  (al-Qab ḍ )  and development  (al-Bas ṭ )  popularized  by  Abdul  Karim  Soroush.  The results of this study show that the mechanism of divorce before the Religious Court is a form of development of the rules contained in classical fiqh. Therefore, this mechanism cannot be said to be a form of desacralization of classical fiqh.
Keywords:  Abdul  Karim  Soroush,  Compilation  of Islamic Law, Talak

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  praktik  talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Praktik yang demikian memperlihatkan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum  Islam,  tidak  serta  merta  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Masyarakat  masih  berpandangan  bahwa aturan  yang  terdapat  dalam  fikih  klasik  sudah  final  dan tidak  tergantikan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk meihat bahwa pembaruan hukum Islam, khususnya talak  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  pustaka  ( library  reseach ).  Sumber rujuakan  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teori yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  adalah  teori penyusutan  ( al-Qab ḍ )  dan  pengembangan  ( al-Bas ṭ )  yang dipopulerkan  oleh  Abdul  Karim  Soroush.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  talak  di  hadapan sidang  Pengadilan  Agama  adalah  sebuah  bentuk pengembangan dari aturan yang terdapat dalam fikih klasik. Oleh sebab itu, mekanisme ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk desakralisasi terhadap fikih klasik.
Kata  Kunci:  Abdul  Karim  Soroush,  Kompilasi  Hukum Islam, Talak

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  entitas  yang  dinamis  dan  terus  tergerak  dalam  proses  yang tidak akan pernah berhenti. Hal ini sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia (Ali et al., 2023). Dalam konteks perubahan yang terus menerus inilah, Tuhan dengan kebijaksanaanya, hanya menetapkan dasar-dasar hukum yang bersifat moral- etis  (Muhammad,  2020).  Dengan  kata  lain,  Tuhan  membuka  ruang  bagi  manusia untuk  melakukan ijtihad ,  dalam  rangka  mencari  solusi  atas  permasalahan  yang dihadapinya  dalam  konteks  kekinian  dan  kedisinian  (Tarantang,  2018).  Lebih  jauh dari sekedar keharusan pembaharuan hukum karena perubahan ruang, waktu, dan perkembangan  sosial,  perubahan  hukum  juga  meniscayakan  prinsip-prinsip  yang lebih mendasar, yaitu prinsip kemanusiaan universal atau sering disebut sebagai al- kulliyyat al-khams (Muhammad, 2020).
Dalam  konteks  Indonesia,  berbagai  upaya  juga  dilakukan  dalam  rangka merespon  berbagai  problematikan  hukum  Islam.  Salah  satunya  adalah  dengan diterbitkanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Wahyu, 2022). Terbitnya Inpres ini selain menjadi angin segar, juga menjadi  kekhawatiran  bagi  masyarakat  muslim  Indonesia.  Sebab  dengan  adanya Kompilasi Hukum Islam, secara tidak langsung akan mengebiri hukum Islam menjadi sangat kaku dan statis (Mulia, 2018). Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa hukum Islam  akan  terkooptasi  dengan  kekuasaan  dan  politik  pemerintah,  sebab  lahirnya Kompilasi  Hukum  atas  instruksi  dan  prakarsa  pemerintah.  Bahkan,  terdapat pandangan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  fiqih  mazhab  negara  (Wahid, 2001).
Terlepas dari kritik dan perdebatan mengenai lahirnya Kompilasi Hukum Islam, terdapat  beberapa  ketentuan  hukum  yang  dikategorikan  sebagai  pembaharuan hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  mengenai  perceraian (Millati,  2017).  Dalam  ketentuan  tersebut,  ditegaskan  bahwa  perceraian  harus dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan.  Bahkan  dalam  ketentuan  tersebut  juga disebutkan hal-hal yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Alhasil, dengan adanya  ketentuan  ini,  pasangan  suami-istri,  khususnya  pihak  suami  tidak  bisa menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  begitu  saja.  Akan  tetapi  harus  melalui  proses persidangan  di  Pengadilan  Agama.  Adanya  ketentuan  ini  menunjukkan  sebuah upaya  untuk  mempertimbangkan  aspek  individu  masing-masing,  baik  suami maupun isteri, bahkan juga anak (Basri et al., 2023).
Meskipun  demikian,  dalam  realitanya,  penjatuhan  talak  di  luar  sidang pengadilan masih saja terjadi di masyarakat (Maliki & Mualifah, 2022; Astuti, 2023; Akram et al., 2023; Devi, 2023). Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa perceraian  merupakan  urusan  pribadi,  oleh  karenanya  tidak  perlu  diatur  dalam ketentuan  publik  (Syarifuddin,  2006).  Sehingga,  masyarakat  menganggap  bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama sudah dianggap sah dan perkawinan
sudah putus (Khasanah, 2019). Pandangan yang demikian ini, didasarkan pada dalil hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik (Aswan, 2020).
Praktik  yang  demikian  memperlihatkan  bahwa  lahirnya  Kompilasi  Hukum Islam, tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya hal tersebut, yaitu adanya kekhawatiran hukum  Islam  akan  terkooptasi  dengan  kekuasaan  dan  politik,  sebab  Kompilasi Hukum  Islam  lahir  atas  instruksi  dan  prakarsa  pemerintah.  Bahkan,  terdapat pandangan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  fiqih  mazhab  negara  (Wahid, 2001).  Selain  itu,  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  tidak  langsung  akan mengebiri hukum Islam menjadi sangat kaku dan statis (Mulia, 2018). Namun jika dilihat  lebih  dalam,  penolakan  tersebut  disebabkan  karena  masyarakat  masih terpolarisasi dengan pemahaman hukum yang diadopsi dari pandangan para imam madzhab  dalam  fikih  klasik  (Zuhri,  2014).  Sebuah  pandangan  yang  menganggap bahwa fikih dengan format klasiknya sudah final dan tidak tergantikan (Alimuddin, 2021).
Dengan  kata  lain,  fikih  yang  pada  hakikatnya  merupakan  produk  pemikiran yang bersifat profan, diposisikan sebagai sesuatu yang suci dan sakral (Bahri, 2021). Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam yang dianggap sudah mapan, akan dianggap sesat, liberal, dan keliru, bahkan pengusungnya akan dihukumi taghut (Amelia & Luthfi, 2018). Oleh sebab itu, tidak  heran  jika  setiap  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam,  masih  banyak masyarakat Islam cenderung mengadopsi dari fikih klasik daripada ketentuan hukum yang  sifatnya  lebih  modern  (Syarifuddin,  2002).  Keyakinan  seperti  inilah  yang melahirkan sakralisasi hasil pemikiran keagamaan (Latif, 2013).
Berdasarakan uraian diatas terlihat bahwa adanya adanya pertentangan antara dua  sistem  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  menarik  untuk melihat  hukum  perceraian  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  menggunakan  teori penyusutan ( al-Qab ḍ ) dan pengembangan ( al-Bas ṭ ) dari Abdul Karim Soroush. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertegas bahwa pembaharuan hukum keluarga, khususnya dalam hukum perceraian merupakan sebuah keniscayaan.

## METODE PENELTIAN
Penelitian  Ini  menggunakan  doktrinal.  Sumber  rujukan  data  primer  dalam penelitian ini diperoleh dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber rujukan data sekunder diperoleh dari kajian literature yang terkait  dengan  penelitian  ini.  Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  juga  melihat  hasil penelitian-penelitan  baik  itu  penilitan  doktrinal  dan  non-doktrinal,  guna  untuk memperkaya data dalam artikel ini. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan melakukan reduksi data, display data, dan kemudian penarikan kesimpulan terhadap data yang didapatkan tersebut (Huberman, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Teori Penyusutan ( al-Qab ḍ ) dan Pengembangan ( al-Bas ṭ ) Soroush Abdul  Karim  Soroush  adalah  seorang  cendekiawan  Muslim  yang  lahir  pada tahun  1945  di  Ibu  Kota  Iran,  Teheran  (Mulyadi,  2019).  Kontribusi  Soroush  dalam dimensi  pemikiran  Islam  adalah  tawarannya  tentang  pendekatan  baru  yang  lebih kontekstual dan rasional dalam interpretasi agama, yaitu melalui teori penyusutan ( al-Qab ḍ )  dan  pengembangan  ( al-Bas ṭ )  (Sufyan  &  Irwan,  2022).  Alasan  Soroush menawarkan teori ini dilatar belakangi oleh kegagalan kaum revivalis dan reformis dalam membangkitkan dan mereformasi agama terutama dalam hal mendamaikan antara  kebakaan  dan  kefanaan,  ukhrawi  dan  duniawi,  membedakan  yang  konstan dan varian, antara bentuk dan substansi, mengadakan kembali fatwa fatwa hukum yang  inovatif,  mencari  fuqaha’  yang  berani,  menyegarkan  kembali  yurisprudensi agama,  dan  persoalan-persoalan  lainnya  (Bahri,  2021).  Kegagalan  tersebut  terjadi, menurut Soroush, karena mereka gagal dalam membedakan antara agama dan ilmu agama (Sadri & Sadri, 2002).
Soroush  mempunyai  pemahaman  tentang  saling  keterkaitan  semua  ilmu (Ainurrofiq et al., 2022). Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa semua ilmu saling mempengaruhi. Dan hal ini juga berlaku bagi ilmu agama. Pemahaman seseorang tentang agama,akan dipengaruhi oleh pemahamannyatentang ilmu yang lain  (Al-Ma’mun,  2023).  Oleh  sebab  itu,  untuk  memahami  agama  secara  utuh, seseorang  harus  memanfaatkan  keilmuan  lain  di  luar  ilmu  agama.  Kerangka  yang digunakan dalam memahami agama bisa meluas dan bisa menyempit. Semakin luas kerangka  yang  digunakan,  makin  luas  juga  horizon  bagi  pemahaman  agama. Sebaliknya, semakin sempit kerangka yang digunakan, horizon dalam pemahaman agama  juga  menyempit  (Bagir,  2002).  Teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ yang  dirumuskan Soroush  dibuat  untuk  menjelaskan  penyusutan  dan  pengembangan  kerangka tersebut.
Dalam  teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ ,  Soroush  menempatkan  ilmu  agama  sejajar dengan ilmu lainnya. Sebab, ilmu agama adalah hasil pemahaman terhadap agama, dan  bukan  agama  itu  sendiri  (Sadri  &  Sadri,  2002).  Soroush  berpandangan  bahwa agama  adalah  kumpulan  rukun-rukun,  dasar-dasar,  dan  cabang-cabang  yang diturunkan  Allah  kepada  Nabi  Muhammad.  Sifatnya  adalah il ā hiyah ,  dijamin kebenaranya, sempurna, dan tanpa kontradiksi (Wijaya, 2017). Sedang pengetahuan agama,  menurut  Soroush  adalah  hasil  penafsiran  terhadap  agama  yang  dilakukan oleh  manusia,  termasuk  di  dalamnya  pendapat-pendapat  para  Imam.  Sifatntya insaniyah ,  kebenaran  yang  dikandungnya  bersifat  relative,  tidak  sempurna, memungkinkan  terjadinya  kontradiksi,  dan  dinamis  (Hamdie  &  Arief,  2021).  Atau dengan kata lain, Soroush ingin menegaskan, bahwa yang suci adalah agama, sedang hasil pemahaman terhadap agama bersifat manusiawi dan duniawi. Pun demikian, agama tidak memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Sedang hasil pemahaman terhadap agama membutuhkan hal tersebut (Islam et al., 2017).
Pada  dasarnya,  teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ adalah  teori  “interpretasi- epistemologi”. Berdasarkan pengakuan Soroush, teori ini merupakan bagian dari tiga bidang  ilmu  yang  lain:  kalam,  ushul  fikih,  dan ‘irf ā n .  Disebut  bagian  dari  kalam karena  berhubungan  dengan  aspek  teologi  dan  teori  ini  menjelaskan  kadar  sejauh mana  asumsi  dan  ekspektasi  dari  agama.  Disebut  bagian  dari  ushul  fikih  karena secara terperinci menjelaskan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh hukum agama (fikih) untuk menarik suatu kesimpulan hukum. Dan disebut bagian dari ‘irf ā n karena teori ini menjelaskan syariat, tarikat, dan hakikat sebagai tiga aspek agama, yang ketiganya merupakan satu bidang khusus dan mewarisi perspektif yang unik (Soroush, 2002).
Menurut  Sourush,  teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ mengutamakan  realitas  ( as ā lah  al- Waqi’ )  daripada  idealitas  (Wijaya,  2017).  Prinsip  ini  didasarkan  pada  beberapa  hal berikut:  Pertama,  realitas  itu  ada.  Kedua,  realitas  bersifat  mungkin  untuk  dicapai. Ketiga,  tujuan  mendasar  dalam  wilayah  pengetahuan  adalah  untuk  mencapai kebenaran dari realitas itu sendiri. Realitas yang dimaksud di sini bukanlah realitas yang  sederhana  sebagaimana  dipahami  orang  yang  dangkal  pengetahuannya. Realitas yang dimaksud Soroush adalah realitas yang bersifat kompleks dan untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran yang ada di dalamnya tidak mudah (Ghufron, 2012).
Haidar Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud pengembangan ( al-Bas ṭ ) dalam teori Soroush bukan berarti bahwa ilmu pengetahuan manusia dimaksudkan untuk mengganti agama. Begitu pula, yang dimaksud penyusutan ( al-Qab ḍ ) bukan berarti menjadikan agama sebagai makhluk kelas dua setelah ilmu pengetahuan manusia. Yang diinginkan Soroush adalah, kumpulan pengetahuan yang telah diproses melalui akal  manusia  untuk  menjadi  pembimbing  dalam  menyempurnakan  dan mengembangkan  pemahaman  manusia  terhadap  agama  (Bagir,  2002).  Ilmu pengetahuan manusia menyediakan alat-alat untuk menyelam lebih dalam ke dalam sumber  (agama)  tersebut.  Sehingga,  yang  diinginkan  dari  teori  ini  bukanlah sekularisasi terhadap sesuatu yang bersifat sakral.
Setidaknya ada tiga prinsip penting dalam teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ ini. Pertama, prinsip koherensi dan korespondensi segenap pemahaman tentang agama (benar atau tidak benar) dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia dan selalu menyesuikan  diri  dengan  pengetahuan  manusia  tersebut.  Kedua,  prinsip interpenetrasi:  penyusutan  dan  pengembangan  di  dalam  sistem  pengetahuan manusia dapat merembesi pengetahuan kita tentang agama. Ketiga, prinsip evolusi: sistem  pengetahuan  manusia  mengalami  penyusutan  dan  pengembangan  (Bagir, 2002).
Menurut  Soroush,  tujuan  dari  teori al-Qab ḍ dan al-Bas ṭ ini  adalah  sebagai berikut:  (1)  menyingkap  mekanisme  dan  proses  pemahaman  terhadap  agama;  (2) menjelaskan  sifat-sifat  pengetahuan  keagamaan  dalam  hubungannya  dengan pengetahuan  manusia  lainnya;  (3)  menjelaskan  hubungan  yang  terjadi  antara pengetahuan  kegamaan  dan  pengetahuan  manusia  lainnya;  dan  (4)  menjelaskan
rahasia perubahan dan kontinuitas pengetahuan keagamaan dalam konteks sejarah (Wijaya,  2017).  Akhirnya,  yang  diinginkan  Soroush  dari  teori  ini  adalah  adanya kesadaran  tentang  terbatasnya  pengetahuan  manusia,  termasuk  dalam  hal  agama. Kita,  kata  Soroush,  adalah  penafsir  agama  ( sy ā rih )  dan  bukan  perancang  agama ( syari’ ).  Kita  adalah  orang  yang  terbujuk,  bukan  yang  terjaga  ( ma’ ṣ um ).  Menerima agama  tidak  berarti  mengatasnamakan  kata-kata  dan  pendapatnya  sebagai  sabda Nabi, apalagi menganggapnya sebagai titah ilahi (Bahri, 2021).

## Proses Penjatuhan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam
Paradigma fikih klasik menempatkan talak sebagai hak prerogratif yang dimiliki oleh  suami  (Sholeh,  2022).  Dengan  kata  lain,  talak  bukanlah  suatu  akad  yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, dalam talak tidak dikenal  istilah qabul (Abdurrahman,  2021).  Selain  itu,  jika  dilihat  lebih  jauh, mekanisme talak yang diatur dalam fikih klasik memperlihatkan aturan yang sangat longgar,  sehingga  suami  dapat  menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  kapanpun  dan dimanapun (Yuniarti & Saifullah, 2023). Atau dengan kata lain, akan menyebabkan terjadinya  kesewenang-wenangan  suami  dalam  menggunakan  hak  talaknya  (Laili, 2022).
Namun,  dalam  perkembanganya,  pandangan  ini  mendapatkan  banyak  kritik, karena seolah-olah menempatkan isteri sebagai pelaku tunggal yang menyebabkan terjadinya  konflik  dalam  rumah  tangga  (Badaruddin,  2023).  Padahal  dalam realitanya,  konflik  tersebut  juga  dapat  dipicu  oleh  pihak  suami  (Kamalia,  2020). Karenanya, tidak adil jika seorang isteri hanya dijadikan sebagai objek hukum dalam talak, dimana isteri hanya bisa pasrah kepada kehendak suami. Sebuah kondisi yang menjdikan isteri sebagai pihak yang dirugikan (Assulthoni et al., 2022). Pandangan ini  bukan  bermaksud  untuk  memberikan  hak  talak  kepada  isteri,  atau  menjadikan isteri sebagai subyek hukum talak. Akan tetapi hak talak yang dimiliki oleh pihak suami  harus  dipergunakan  dengan  proporsional,  agar  tidak  terjadi  kesewenang- wenangan (Farid et al., 2023).
Atas  dasar  itulah,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  terdapat  ketentuan  yang menyatakan bahwa perceraian, termasuk ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai tata cara atau mekanisme yang harus ditempuh oleh sumai ketika hendak menjatuhkan  talak  terhadap  isterinya. Pertama ,  pihak  suami  harus  mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut  berisi  alasan  dan  permohonan  agar  diadakan  sidang  untuk  keperluan  itu (Sudrajat  &  Amanita,  2020).  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat  8  (delapan) alasan  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  perceraian,  yaitu:  (1)  salah  satu  pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;  (2)  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun (lima) atau hukuman yang lebih
berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  (4)  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibanya  sebagai  suami isteri;  (5)  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain; (6) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik talak; dan (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga (M. A. Nasution, 2018).
Berangkat dari uraian di atas, jelas sekali bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa  pihak  suami  yang  hendak  menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  harus mengajukan permohonanya kepada Pengadilan Agama dan disertai dengan alasan- alasan  yang  telah  ditentukan.  Memang  dalam  fikih  klasik  tidak  ditemukan  dalil hukum  yang  mengharuskan  penjatuhan  talak  di  depan  sidang  pengadilan.  Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh, dalam fikih klasik terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai alasan penjatuhan talak, seperti (1) nusyuz pada pihak isteri; (2) nusyuz pada  pihak  suami;  (3) syiqaq dan  sebagainya  (Uswatun  Khasanah,  2023). Adanya  ketentuan  ini,  baik  dalam  fikih  klasik  maupun  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  suami  dalam menjatuhkan talak kepada isterinya (Wahyudi, 2018).
Kedua ,  setelah  menerima  permohonan  tersebut,  Pengadilan  Agama  akan mempelajari  permohonan  tersebut  dan  akan  memanggil  pemohon  dan  isterinya untuk  meminta  penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan permohonan penjatuhan talak tersebut (Fitri et al., 2023). Selain itu, dalam tahapan ini para  pihak  juga  akan  diminta  untuk  menghadirkan  saksi  yang  mengetahui permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Hal  ini  bertujuan  agar  masing-masing  pihak dapat  membela  hak  yang  dimilikinya  secara  hukum.  Sehingga  tidak  terjadi kesewenang-wenangan  dalam  proses  penjatuhan  talak.  Selain  itu,  dalam  proses inilah,  pihak  isteri  dapat  membantah  tuduhan-tudahan  yang  diberikan  oleh  pihak suami terhadapnya. Pada titik inilah pihak isteri mendapatkan peran dalam proses penjatuhan talak (Ihzafitri, 2022).
Ketiga , sebelum memberikan putusan, Pengadilan Agama terlebih dahulu akan mengadalan mediasi kepada pasangan yang hendak melakukan perceraian. Namun, ketika mediasi ini tidak berhasil, dan pihak suami memiliki alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan yang berisi izin bagi pihak suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya (Sudrajat & Amanita, 2020).  Upaya  hakim  untuk  mendamaikan  bersifat  imperatif.  Artinya  mediasi merupakan  tahapan  yang  harus  ditempuh  oleh  kedua  belah  yang  berperkara.  Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan agar tidak terjadi sebuah perceraian. Sebab, mesikpun perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi hal iru merupakan tindkaan yang dibenci oleh Allah SWT (H. B. Nasution et al., 2023).  Lebih  lanjut,  mediasi  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  ikatan perkawinan merupakan implementasi dari Q.S An-Nisa ayat 35, yang memerintahkan
agar menghadirkan juru damai ( hakam ) untuk mendamaikan pasangan yang sedang berkonflik (Yus, 2023).
Keempat ,  setelah  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  suami dapat mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam proses ikrar tersebut, harus dihadiri oleh isteri atau kuasanya (Gausia & Rochim, 2023). Proses ini memperlihatkan  sebuah  komitmen  untuk  menjaga  sakralitas  dari  sebuah perkawinan,  yang  dalam  Islam  disebut  sebagai  perjanjian  suci  ( mitsaqan  ghalidzan ) (Hidayah,  2022).  Oleh  sebab  itu,  ikrar  talak  hanya    dapat  dilakukan  setelah menempuh proses yang panjang, mulai dari permohonan, pembuktian, dan mediasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  terdapat  pembaharuan  mengenai konsep penjatuhan talak oleh suami kepada isterinya. Pembaharuan tersebut terletak pada  keharusan  pihak  suami  untuk  melakukan  ikrar  talak  di  hadapan  sidang Pengadilan  Agama.  Mekanisme  tersebut  akan  memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak isteri dan anak sebagai kaibat hukum dari sebuah talak. Hak-hak tersebut seperti hak katas harta, nafkah, dan hadhanah (Alimuddin, 2021). Selain itu, adanya meknaisme  tersebut  juga  memungkinkan  pihak  isteri  dan  anak  untuk  melakukan upaya hukum ketika pihak suami melakukan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah dibebankan terhadapnya (Nasriah et al., 2021).
Dengan demikian, terlihat adanya proses eklektik antara fikih klasik dan hukum positif.  Sehingga,  hukum  materil  yang  diatur  dalam  fikih  klasik  dengan  format klasiknya,  bertransformasi  menjadi  sebuah  ketentuan  hukum  dengan  format  yang lebih modern. Hal yang harus digarisbawahi adalah, perubahan format tersebut tidak menghilangkan sifat materil yang terdapat dalam fikih klasik itu sendiri (Alimuddin, 2021). Oleh sebab itu, sudah bukan waktunya lagi menempatkan aturan yang terdapat dalam fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam dalam suasana konflik. Melainkan mulai melihat bahwa sejatinya, keduanya mengalami proses saling mempengaruhi, yang  akan  membawa  manusia  kepada  kedamaian,  ketentraman,  dan  terciptanya peradaban yang lebih baik (Hefni, 2022).

## Persidangan: Sebuah Pembaharuan dalam Hukum Perceraian Islam di Indonesia
Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang sudah ada,  kemudian  mengalami  perubahan  secara  kualitatif  sebagai  produk  interaksi dalam  kehidupan  Masyarakat.  Itu  berarti  bahwa  pemikiran  hukum  Islam  tidak konstan dalam satu zaman, tempat, dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan  secara  dinamis  seiring  dengan  perubahan  zaman,  tempat,  dan  keadaan (Sayuti, 2023). Oleh karena itu, konsep pembaharuan hukum Islam menuntut adanya sikap  adaptif  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  di  mana  ia  berinteraksi.  Hal  ini penting  karena  perilaku mukallaf yang  menjadi  objeknya  merupakan  sesuatu  yang kontinum  dan  senantiasa  mengalami  perubahan.  Dengan  demikian,  pembaharuan hukum  Islam  harus  dilakukan  sebagai  respon  terhadap  tuntutan  perubahan  yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Cahyani, 2016).
Lahirnya Kompilasi Hukum Islam juga dapat dimaknai sebagai sebuah respon terhadap  problematikan  hukum  Islam  yang  terjadi  di  Indonesia.  Dalam  hal perceraian, adanya ketentuan mengenai keharusan talak di depan sidang Pengadilan Agama  membawa  angin  segar  bagi  masyarakat  Muslim  Indonesia.  Sebab,  dengan melalui  mekanisme  tersebut,  akan  diperoleh  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi pihak yang berperkara. Selain itu, melalui mekanisme yang demikian, pihak suami sebagai pemegang hak talak, tidak bisa sewenang-wenang dalam menggunakan hak talak tersebut.
Ketentuan yang demikian tentu kontras dengan pendapat ulama yang terdapat dalam fikih klasik. Namun, inilah realitas yang perlu di jawab. Sebab
Tidak  sedikit  para  suami  yang  menjatuhkan  talak  terhadap  isterinya  tanpa alasan yang jelas dan dilakukan di luar Pengadilan Agama. Hal ini memiliki dampak negatif bagi isteri, yaitu: isteri tidak mendapat nafkah iddah dan mut’ah dari suami (Hamzanwadi, 2021). Selain itu, hal tersbeut juga memiliki dampak negative terhadap anak,  yaitu  terjadinya  penelantaran  terhadap  anak  (Heranti,  2022).  Mekanisme  ini juga  berdampak  pada  pihak  isteri  yang  tidak  lagi  ditempatkan  pada  posisi  lemah. Sebab,  pihak  isteri  dapat  melakukan  pembelaan  terhadap  tudahan-tudahan  yang diberikan  pihak  suami  kepada  dirinya.  Penempatan  istri  dalam  posisi  ini  penting dilakukan,  sebab  banyak  kasus  yang  menuunjukkan  bahwa  talak  yang  dijatuhkan oleh  suami  bukan  disebabkan  karena  kesalahan  isteri,  melainkan  kesalahan  yang dilakukan  oleh  pihak  suami,  seperti  suami  yang  berbuat  judi,  mabuk,  bahkan melakukan perselingkuhan (Afandi, 2023). Sehingga, ketika suami menjatuhkan talak kepada  isterinya,  tidak  bisa  langsung  digeneralisasi  bahwa  pihak  isteri-lah  yang melakukan kesalahan. Sebab, kesalahan tersebut justru bisa datang dari pihak suami. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat membuktikan, pihak mana yang melakukan nusyuz (Rohman, 2020).
Maka, dengan penggunakan pandangan Soroush, mekanisme penjatuhan talak di hadapan sidang Pengadilan adalah sebuah upaya untuk menjawab realitas yang terjadi  dalam  sebuah  ruumah  tangga.  Selain  itu,  hal  ini  merupakan  sebuah  upaya untuk  menjadi  pembimbing  dalam  menyempurnakan  dan  mengembangkan pemahaman manusia terhadap agama (Sufyan & Irwan, 2022). Sebab, dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa menjadi bagian dari tujuan dari agama itu sendiri, yang harus  dijaga  dan  dipertahankan.  Salah  satunya  adalah  dengan  melakukan pembuktian ketika terjadi konflik dalam rumah tangga.
Selanjutnya, mekanisme ini juga menyediakan jaminan perlindungan terhadap hak isteri dan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menyediakan sebuah solusi  ketika  terjadi  pengingkaran  terhadap  putusan  Pengadilan.  Solusi  ini  dapat digunakan oleh pihak isteri ketika pihak suami tidak melaksanakan amar putusan hakim  Pengadilan  Agama.  Solusi  yang  dimaksud  adalah  pengajuan  permohonan ekskusi terhadap putusan Pengadilan Agama, misalnya, eksekusi nafkah anak. Hal ini  bukan  berarti  dalam  fikih  klasik  tidak  memberikan  jaminan  atas  hal  tersebut.
Sebab,  dalam  fikih  klasik  juga  dijelaskan  mengenai  akibat  hukum  dari  sebuah perceraian,  atau  hak  yang  dimiliki  oleh  isteri,  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh pihak suami setelah terjadinya perceraian. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh, terdapat  celah  dalam  konstruksi  hukum  yang  terdapat  dalam  fikih  klasik,  yaitu konstruksi  hukum  yang  terdapat  dalam  fikih  klasik  tidak  memberikan  penjelasan mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi problem tersebut.
Dalam  pandangan  Soroush,  salah  satu  kaidah  mendasar  yang  berlaku  dalam ilmu  agama  adalah  sifatnya  yang  terus  berubah,  berkembang,  dan  mengalami pergeseran  paradigma.  Pergeseran  terjadi  sebab  disiplin  ilmu  tersebut  mengalami perjumpaan dengan masalah-masalah baru, asumsi-asumi baru, dan anomali. Dalam konteks  inilah,  mekanisme  talak  yang  ditetapkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam merupakan  bentuk  adaptasi  untuk  menjawab  masalah-masalah  baru  yang  sedang dihadapi oleh umat Islam (Soroush, 2002). Adaptasi tersebut terlihat dalam hukum dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menggunakan  berbagai  tradisi  hukum,  yaitu tadisi  tradisi  hukum  Islam  dan  tradisi  hukum  barat.  Tradisi  hukum  Islam  terlihat dalam hukum materil yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Tradisi hukum Barat, terlihat dalam hukum formil dalam Kompilasi Hukum Islam (Alimuddin,  2021).  Adaptasi  tersebut  senada  dengan  pendapat  yang  dikemukakan oleh Soroush, bahwa tidak ada tradisi keilmuan yang berdiri sendiri. Semua tradisi keilmuan, baik dari tradisi Islam maupun non-Islam memiliki keterkaitan dan saling melengkapi (Bahri, 2021).
Oleh sebab itu, sudah bukan waktunya lagi untuk menempatkan fikih klasik dan Kompilasi  Hukum  Islam,  khususnya  mengenai  ketentuan  mekanisme  penjatuhan talak pada posisi yang saling bertentangan. Akan tetapi, keduanya harus ditempatkan pada posisi saling melengkapi dan saling mengisi. Hal ini sebagaimana pandangan Soroush,  merupakan  sebuah  pendekatan  baru  yang  lebih  kontekstual  dan  rasional dalam  interpretasi  agama,  khususnya  dalam  konteks  talak  (Bagir,  2002).  Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penting untuk membedakan antara yang konstan dan  varian,  antara  bentuk  dan  substansi.  Sehingga  akan  membuka  peluang  untuk mengadakan  kembali  fatwa  fatwa  hukum  yang  inovatif,  menyegarkan  kembali yurisprudensi agama, dan persoalan-persoalan lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  lahirnya  Kompilasi Hukum  Islam  yang  mengatur  mengenai  mekanisme  penjatuhan  talak,  bukanlah sebuah  ketentuan  yang  berusaha  untuk  melakukan  proses  desakralisasi  atau menyalahi  aturan  fikih  klasik.  Akan  tetapi,  ini  adalah  proses  pengembangan  dari aturan-aturan tersebut yang disesuaikan dengan realitas yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, produk hukum yang telah dirumuskan oleh Imam Madzhab dalam fikih klasik  harus  dipandang  sebagai  produk  hukum  yang profan dan  dinamis,  bukan sebagai sebuah produk hukum yang sakral dan statis. Sebab, setiap produk hukum
akan mengalami perjumpaan dengan masalah dan asumsi baru, termasuk dalam hal talak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Z. (2021). Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam , 23 (1). Afandi, M. H. (2023). Fenomena Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam . UIN Suska Riau.
Ainurrofiq,  F.,  Amir,  A.  M.,  &  Faruk,  A.  (2022).  Kontribusi  Abdul  Karim  Soroush dalam Mendialogkan Agama dan Sains. FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan , 10 (2), 281–298.
Al-Ma’mun,  H.  (2023).  Pluralisme  Agama  Perspektif  Abdul  Karim  Soroush:  Kajian Teoritis dan Filosofis. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 5 (3), 1023– 1043.
Ali, M. I. Z., Ishaq, I., & Faisol, M. (2023). Tuntutan Maslahah Dan Problem Otentisitas Agama  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam. Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan , 17 (1), 22–34. Alimuddin,  K.  (2021). Eklektisisme  Hukum  Talak  Dalam  Hukum  Islam  dan  Peraturan Perundan-Undangan Di Indonesia .
Amelia, N., & Luthfi, Z. F. (2018). Keterkaitan Agama Dan Negara Serta Penggunaan Hukum Positif Yang Bersumber Pada Syariat Islam. Jurnal Syariah Hukum Islam , 1 (2), 120–128.
Assulthoni, F., Yuniati, F., & Herachwati, N. (2022). Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam  Hukum  Keluarga  (Studi  Atas  Pemikiran  Feminisme  Amina  Wadud). Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 8 (1), 228–244.
Astuti, E. P. (2023). Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Setrajaya Kecamatan Kroncong Pandeglang Banten) . UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Aswan, M. (2020). Kedudukan Wanita Yang Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif . Iain Bone.
Badaruddin,  M.  (2023).  Penyelesaian  Nusyuz  Dalam  Kesetaraan  Gender  Perspektif Teori Mubadalah. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 9 (1), 1–9. Bagir, H. (2002). Soroush: Potret Seorang Muslim Liberal. Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, Xi–Xxix. Jakarta: Mizan .
Bahri,  S.  (2021).  Ke  Arah  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam:  Kontribusi  Teori Penyusutan  (al-Qab ḍ )  dan  Pengembangan  (al-Bas ṭ )  Abdul  Karim  Soroush. Al- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 14 (1), 71–85.
Basri, H., Koto, A., & Nelli, J. (2023). Isu-Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan. Jurnal An-Nahl , 10 (1), 9–16.
Cahyani, I. (2016). Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 5 , 301–313.
Farid, D., Pakarti, M. H. A., Nu’man, M. H., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2023). Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 6 (1), 1–18.
Fitri, W., Rini, R., Angel, V., & Putri, E. E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj’i di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik
Dan Ilmu Sosial , 2 (3), 198–212.
Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  Tentang  Pemenuhan  Hak  Anak  Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. Islamic Law: Jurnal Siyasah , 8 (01), 23–39.
Ghufron, M. (2012). Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Perspektif Sejarah, Kontroversi Dan Perkembangannya). Urwatul  Wutsqo:  Jurnal  Studi  Kependidikan  Dan  Keislaman , 1 (1).
Hamdie,  I.  M.,  &  Arief,  M.  M.  (2021).  Teori  Abdul  Karim  Soroush:  Analisis  Teori Agama Dan Masyarakat Beragama. Journal for Islamic Philosophy and Mysticism , 7 (1), 87–110.
Hamzanwadi,  H.  (2021). Pelaksanaan  nafkah  ‘iddah  pasca  ikrar  talaq  di  luar  pengadilan agama: studi kasus di Kecamatan Batukliang . UIN Mataram. Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Undang: Jurnal Hukum , 5 (2), 481–511.
Heranti,  A.  H.  A.  (2022).  Dampak  Perceraian  Di  Luar  Pengadilan  Terhadap  Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam , 4 (1), 18–49.
Hidayah,  N.  (2022).  Pernikahan  Komitmen  Ilahi  Perspektif  Al-Misbah  Dan  At- Thabari. REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir , 3 (1), 66–82.
Huberman, A. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook . Thousand Oaks, Califorinia SAGE Publications, Inc.
Ihzafitri,  E.  I.  (2022). Implementasi  Kewenangan  Ex-Officio  Hakim  Dalam  Perkara  Cerai Talak  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Kediri  (Studi  Putusan  Nomor  1873/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr) . IAIN Ponorogo. Islam, R. N., Hidayat, W., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2017). Rekonstruksi Nalar Islam : Tinjauan Problematis Relevansi Teks dan Konteks. Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 17 (2), 1–26.
Kamalia, N. S. (2020). Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata. Journal of Islamic Law and Family Studies , 3 (2), 54–64.
Khasanah,  Ulfatul.  (2019). Pandangan  Tokoh  Agama  Desa  Jatirogo  Kecamatan  Bonang Kabupaten Demak Mengenai Jatuhnya Ikrar Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama . Universitas Islam Sultan Agung.
Khasanah,  Uswatun.  (2023).  Marial  Rape  Sebagai  Alasan  Perceraian  Dalam  Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam , 9 (1), 89– 101.
Laili, A. M. (2022). Shigat Ta’lik Talak Persektif Gender. JURIH: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 16–30.
Latif, M. (2013). Membumikan teologi Islam dalam kehidupan modern (berkaca dari Mohammed Arkoun). Jurnal Dakwah Tabligh , 14 (2), 169–181.
Millati, A. (2017). Pembaharuan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Keislaman , 28 (2), 372– 407. https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.489
Muhammad, K. H. H. (2020). Islam yang mencerahkan dan mencerdaskan . IRCiSoD. Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Ilmiah Islam Futura , 7 (1), 64–85.
Mulyadi,  M.  (2019).  Pemerintahan,  Demokrasi,  dan  Interpretasi  Agama  dalam Perspektif Abdul Karim Soroush. Jurnal Filsafat , 29 (1), 49–65.
Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Hak- Hak Istri Pasca Perceraian. Journal of Lex Philosophy , 2 (1), 15–31.
Nasution, H. B., Damanik, A., & Caniago, D. A. (2023). Perceraian Dalam Islam Dan Kristen. Studia Sosia Religia , 5 (2), 79–87.
Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.
Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , 4 (2), 157–170. Rohman, H. (2020). Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Responsif Gender: Studi Penerapan Kaidah Maqasid al-Syari’ah. AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 10 (1), 20–41.
Sadri, M., & Sadri, A. (2002). Abdul Karim Soroush: Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama. Bandung: Mizan .
Sayuti, M. A. (2023). Cahaya Al-Qur’an Untuk Manusia Modern. Karimiyah: Journal of Literature and Muslim Society , 3 (1), 23–38.
Sholeh, K. (2022). Konsep Talak Tiga Sekali Ucap Ibn Taimiyyah dan Relevansinya dengan Kemaslahatan Rumah Tangga. Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 32–45.
Soroush, A. K. (2002). Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama. Bandung: Mizan .
Sudrajat,  D.  M.,  &  Amanita,  A.  (2020).  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Dialektika Hukum , 2 (2), 173–194.
Sufyan,  A.,  &  Irwan,  I.  (2022).  Agama  Vs  Ilmu  Agama:  Sebuah  Pembacaan  Teori Epistemologis  Abdul  Karim  Soroush. TAJDID:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman  Dan Kemanusiaan , 6 (1), 14–21. Syarifuddin, A. (2002). Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia . Ciputat Press. Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Kencana. Tarantang, J. (2018). Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Jurnal Transformatif (Islamic Studies) , 2 (1), 27–46. Wahid,  M.  (2001). Fiqh  Madzhab  Negara;  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia . LKIS Pelangi Aksara.
Wahyu,  D.  (2022).  Merombak  Struktur,  Membentuk  Kultur  Pembaruan  Hukum Keluarga Di Indonesia. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman , 1 (1).
Wahyudi,  M.  I.  (2018).  Kontekstualisasi  Larangan  Talak  Ketika  Istri  Sedang  Haid. Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam , 17 (1), 62–69. Wijaya,  A.  (2017). Menalar  Islam:  Menyingkap  Argumen  Epistemologis  Abdulkarim Soroush dalam Memahami Islam (p. 163). Magnum Pustaka Utama. Yuniarti,  A.,  &  Saifullah,  S.  (2023).  Konsep  Talak  Perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili, Muhammad  Jawad  Mughniyah,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Journal  of Economics, Law, and Humanities , 2 (1), 59–78.
Yus, Z. (2023). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 5 (2), 1–28. Zuhri, S. (2014). Menempatkan nilai-nilai fikih Islam dalam proses modernisasi dan perubahan  sosial  studi  tentang  teori  al-Tufi  mazhab  Hanbali. Ijtihad:  Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 14 (2), 167–187.