E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022
KOMBINASI  PILKADA  CALON  TUNGGAL  DENGAN  SISTEM  NOKEN: STUDI  KASUS  PILKADA  KABUPATEN  MAMBERAMO  TENGAH  TAHUN
2018

## Asdar Syarifuddin, Nurul Nurhandjati
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia
Dosen  Pascasarjana  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia
Email:  asdarsyarifuddin@gmail.com, nurul.nurhandjati@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  kombinasi  Pilkada  calon  tunggal  dengan  sistem  noken mengambil  studi  kasus  pada  Pilkada  Tahun  2018  di  Kabupaten  Mamberamo Tengah,  Papua.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  model  pemilihan sistem  noken  pada  pemilihan  calon  tunggal  lebih  memberi  keuntungan  dan berdampak  semakin  menguatkan  peluang  kemenangan  calon  tunggal  petahana. Sedangkan  terkait  prinsip  deliberasi  dalam  pemilihan  sistem  noken  dengan  calon tunggal menunjukkan hadirnya pemilih kotak kosong menandakan ruang deliberasi tidak  terabaikan,  baik  pemilih  maupun  kepala  suku  bebas  menentukan  keputusan serta  ketersediaan  ruang  publik  masih  berjalan  bebas  sesuai  basis  pemilihnya. Impilkasi  teoritis local  strongmen relevan  untuk  memotret  eksistensi  petahana. Teori  ini  dapat  membantu melihat eksistensi  petahana  dengan  menganalisa  modal kekuatan yang dimiliki petahana yang menjadi daya tarik dari partai-partai politik dan  kelompok  informal  lainnya.  Sedangkan  implikasi  teori  demokrasi  deliberatif menunjukkan  sistem  noken  pada  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  Tahun 2018  selaras  dengan  prinsip  dasar  demokrasi  deliberatif  yang  memungkinkan adanya ruang publik.
Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif, Sistem Noken, Calon Tunggal, Petahana

## Abstract
This study discusses the combination of a single candidate Pilkada with the noken system  taking  a  case  study  in  the  2018  Pilkada  in  Central  Mamberamo  Regency, Papua. The results show that the application of the noken system election model in the  selection  of  a  single  candidate  is  more  profitable  and  has  an  impact  on strengthening the chances of winning the incumbent single candidate. Meanwhile, regarding  the  principle  of  deliberation  in  the  noken  system  election  with  a  single candidate, the presence of empty box voters indicates that the deliberation space is not  neglected,  both  voters  and  tribal  chiefs  are  free  to  make  decisions  and  the availability of public space is still running freely according to their voter base. The theoretical  implications  of  local  strongmen  are  relevant  for  photographing  the existence of incumbents. This theory can help to see the existence of the incumbent
by  analyzing  the  capital  strength  of  the  incumbent  which  is  the  attraction  of political  parties  and  other  informal  groups.  Meanwhile,  the  implications  of deliberative  democracy  theory  show  that  the  noken  system  in  the  2018  Central Mamberamo  Regional  Election  is  in  line  with  the  basic  principles  of  deliberative democracy that allows for public space.
Keywords: Deliberative Democracy, Noken System, Single Candidate, Incumbent

## Pendahuluan
Sejak  tahun  2015  demokrasi  lokal  di  Indonesia  mengalami  perkembangan dengan dilangsungkannya Pilkada secara serentak di berbagai daerah. Namun, berbagai harapan dan ekspektasi atas Pilkada langsung secara serentak dalam perkembangannya masih jauh dari harapan. Pola rekrutmen parpol untuk nenentukan kandidat hampir tidak pernah  mengalami  perubahan.  Mekanisme  dan  proses  seleksi  calon  secara  demokratis dan  akuntabel  masih  sering  terabaikan.  Kandidat  yang  diusung  pada  umumnya  dipilih secara  terbatas  oleh  beberapa  elite  partai.  Pada  kenyataannya,  kandidat  yang  dipilih tidak lagi berdasar atas integritas dan kapasitas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor lain,  seperti  kapasitas  kandidat  dalam  memberikan  atau  menyediakan  “mahar”. (Prayudi, 2017, p. vi)
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  orientasi  partai  politik  dalam  rekrutmen  calon yang  akan  diusung  lebih  bertujuan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dan  jabatan.  Partai politik  tidak  lagi  mempunyai  tujuan  untuk  memperjuangkan  ideologi  partai  dan program-program  yang  akan  memajukan  kondisi  daerah,  melainkan  lebih mengedepankan  bagaimana  meraih  kemenangan  untuk  berkuasa  (Hanafi,  2014,  p.  10). Pada perkembangannya praktik semacam ini turut andil dalam memunculkan fenomena satu  pasangan  calon  yang  terus  bertambah  jumlahnya  di  beberapa  pemilihan  kepala daerah. Fenomena meningkatnya pemilihan kepala daerah dengan satu  pasangan calon dapat  dilihat  dari  tiga  edisi  Pilkada  2015,  2017  dan  2018.  Tercatat  pada  Pilkada tahun 2015 terdapat tiga (3) paslon, lalu pada tahun 2017 jumlahnya naik sembilan (9) daerah, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi enam belas (16) daerah. (infopemilu.kpu.go.id)
Telah  banyak penelitian-peneltian  terdahulu  terkait  dinamika  politik  lokal  yang dapat  menggambarkan  tentang  berbagai  persoalan  dan  dinamika  kepemiluan  di Indonesia  termasuk  diantaranya  terkait  pemilihan  dengan  satu  pasangan  calon.  Seperti penelitian tentang Pilkada serentak  Prayudi (2017) yang menganalisa  masalah-masalah di  balik  praktik  demokrasi  pada  Pilkada.  Penelitian  lainnya  tentang  calon  tunggal diantaranya  juga  dilakukan  oleh  Romli  (2018),  Bawaslu  (2018),  Ekowati  (2019),  dan Prilani  (2020).  Kesamaan  dari  penelitian-penelitian  tersebut  adalah  melihat  penyebab calon  tunggal  dari  segi  pragmatisme.  Riset  Bawaslu  sendiri  lebih  spesifik  pada  studi kasus 16 daerah yang terdapat pasangan calon tunggal di Pilkada serentak tahun 2018.
Selanjutnya  penelitian  yang  mengangkat  tentang  petahana  dalam  Pilkada  calon tunggal  terdapat  pada  tulisan  Taekab  (2018),  dan  Prakoso  (2018).  Kedua  penelitian tersebut  sama-sama  mengangkat  figur  petahana  dengan  kekuatan  modal  dan elektabilitas  sebagai  salah  satu  faktor  utama  munculnya  calon  tunggal.  Sedangkan
perbedaannya terdapat pada penggunaan teori, dimana penelitian Taekab menggunakan teori local  strongmen-local  boss ,  sedangkan  penelitian  Prakoso  lebih  berfokus  pada faktor kaderisasi dan pola rekrutmen politik untuk menganalisa penelitiannya.
Kajian lainnya terkait perkembangan elite politik lokal terdapat pada penelitian Siti  Zuhro  (LIPI).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hadirnya  desentralisasi membuat  munculnya  politik  oligarki  dan  otoritarianisme  baru.  Hal  tersebut  ditandai dengan  munculnya  para local  strongmen yang  kemudian  berkembang  memunculkan dinasti politik baru dan pola-pola korupsi baru yang pada perkembangannya berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Penelitian terkait local strongmen juga terdapat pada tulisan  Solissa  (2016).  Penelitian  ini  menguraikan  faktor  kemunculan local  strongmen dengan  menggunakan  Teori  Migdal  dan  teori  John  T.  Sidel  untuk  membedakan karakteristik local  strongmen. Migdal  berpendapat  bahwa  asal  usul local  strongmen pada awalnya berasal dari masyarakat adat seperti kepala suku, tuan tanah, dan lain-lain, yang  kemudian  berubah  menjadi  orang  kuat  lokal.  Sedangkan  Sidel  berpendapat  latar belakang para local strongmen berasal dari Kepala Daerah, Anggota Dewan, Pengusaha dan lain-lain.
Studi  ini  sendiri  akan  menempatkan  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah Tahun  2018  sebagai  objek  studi  kasus  penelitian.  Kabupaten ini  merupakan  salah satu wilayah  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  induk  Jayawijaya.  Kabupaten  Mmaberamo Tengah  memiliki  5  (lima)  distrik,  yaitu  Distrik  Kelila,  Distrik  Kobakma,  Distrik Megambilis,  Distrik  Eragayam,  dan  Distrik  Ilugwa.  Keunikan  Pilkada  Kabupaten mamberamo  Tengah  Tahun  2018  adalah  selain  terdapat  calon  tunggal  model pemilihannya  masih  menggunakan  sistem  noken.  Alasan  pemilihan  Kabupaten Mamberamo  Tengah  adalah  dengan  melihat  pada  kasus  Mamberamo  Tengah  terdapat pasangan petahana yang utuh dan berlanjut dari kepemimpinan mereka di Pilkada 2012.
Studi  literatur  yang  khusus  membahas  tentang  model  pemilihan  sistem  noken diantaranya Yerianto Tarima dkk (2016), dan Morib (2018). Tarima dkk memfokuskan penelitian  mereka  dengan  melihat  secara  langsung  peran  kepala  suku  dalam  proses pemilihan  pada  Pilkada  Kabupaten  Dogiyai  Tahun  2013  khususnya  di  Distrik  Kamu. Sedangkan penelitian Morib memfokuskan pada tradisi  sisten noken yang berlangsung pada  Pilkada  Kabupaten  Puncak  Tahun  2017  khususnya  pada  masyarakat  di  Distrik Iilamburawi. Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa bagi masyarakat di kedua kabupaten tersebut, sistem noken tidak memberi dampak buruk bagi kehidupan demokrasi  di  daerah  mereka.  Adapun  yang  menjadi  faktor  negatif  adalah  maraknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh para kandidat yang menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Literatur  sistem  noken  lainnya  terdapat  pada  penelitian  Waluyo  (2018).  Dalam analisanya  ia  berpendapat  bahwa  jika  didasarkan  pada  prinsip  satu  orang  satu  suara, maka  sistem  noken  sudah  tidak  layak  untuk  diterapkan  secara  berkelanjutan, diantaranya  karena, Pertama ,  pemilihannya  diwakilkan  atau  tidak  dilakukan  secara langsung oleh pemilih yang bersangkutan. Kedua , pemilihan sistem noken terkesan ada
keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan  kepala suku. Ketiga, prinsip “rahasia” terabaikan dalam memilih karena kesepakatan telah ditentukan bersama terlebih dahulu.
Pada perkembangannya sistem noken kerap mendapati pro kontra terkait prinsip demokrasi  yang  dalam  pelaksanaannya  telah  mengesampingkan  asas  pemilu  luber. Namun  bagi  pendukung  sistem  ini  melihat  sisi  demokrasi  dalam  sistem  noken  selalu dihubungkan dengan istilah demokrasi deliberatif ala Habermas. Berbagai kajian kajian terkait demokrasi deliberatif diantaranya oleh Muthhar  (2016) yang membahas tentang kepentingan  umum  dan  tujuan  ruang  publik  dalam  pemikiran  Habermas.  Lalu Fatkhurohman  (2011)  yang  pada  intinya  membahas  tentang  hubungan  demokrasi deliberatif  dan  demokrasi  pancasila  yang  tertuang  dalam  sila  keempat  musyawarah mufakat.  Khusus  untuk  kajian  yang  mengaitkan  sistem  noken  dengan  demokrasi deliberatif  terdapat  pada  jurnal  yang  ditulis  oleh  Pamungkas  (2017)  dan  Ronsumbre (2019).
Fakta  empiris  dari  hasil  pemilihan  dalam  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo Tengah  tahun  2018  adalah  terdapatnya  jumlah  pemilih  kotak  kosong  yang  cukup banyak. Ini tentu kontradiktif jika di asumsikan bahwa  pemilihan dengan sistem noken dan  calon  tunggal  dapat  dikatakan  seorang  petahana  akan  mendapatkan  kemenangan mutlak,  namun  empirisnya  yang  terjadi  pada  beberapa  wilayah  terdapat  pemilih  kotak kosong, bahkan ada wilayah yang mutlak memilih kotak kosong. Hal ini tentu menarik untuk  diteliti  bahwa  dalam  pemilihan  tersebut  masih  terdapat  ruang  deliberasi  yang berjalan di beberapa wilayah.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menarik  dilakukan  dengan  tujuan  melihat bagaimana  dampak  sistem  noken  terhadap  calon  tunggal  sekaligus  untuk  menganalisa seperti apa ruang deliberasi yang berjalan  dalam kombinasi sistem noken dengan calon tunggal tersebut.  Studi ini juga  berupaya untuk  mengemukakan  peran local  strongmen dengan melihat peran petahana maupun peran informal-informal lainnya. Kebaruan dari penelitian  ini  adalah  terdapatnya  kombinasi  antara  pemilihan calon  tunggal  dan  sistem noken  dalam  satu  pemilihan  yang mana penelitian  yang  menggabungkan  kedua  model tersebut masih jarang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Beragam analisis dan dampak penerapan sistem noken dalam Pilkada calon tunggal yang akan diteliti ini  menjadikan studi  ini  penting  dan  menyajikan  perspektif  yang  dapat  melengkapi  diskursus  dan kebaruan  literatur  Pilkada  calon  tunggal  dengan  model  pemilihan  sistem  noken  di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan  studi  kasus  pada  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  tahun  2018. Dalam  studi  ini  peneliti  akan  menganalisa  kasus  secara  mendalam,  mengumpulkan informasi lengkap menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data berdasarkan hal- hal  yang  terjadi  pada  Pilkada  tahun  2018  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah.  Kasus dibatasi  dengan  waktu  dan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  peristiwa  tersebut. (Creswell, 2016).
Jenis penelitian dalam studi ini dilakukan secara eksplanatif dengan tujuan untuk menerangkan  dan  menguji  hipotesis  dari  variabel-variabel  penelitian.  Penelitian dibangun  berdasarkan  riset  eksploratif  dan  deskriptif  yang  kemudian  beranjak  kepada pertanyaan  bagaimana  dan  dampak  apa  di  balik  peristiwa  atau  fenomena  yang  diteliti tersebut.  Sumber  data  primer  berasal  dari  wawancara  mendalam  terhadap  pihak  yang terlibat  dan  dilakukan  secara  langsung  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  memperoleh informasi-informasi  yang  dibutuhkan.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  berasal  dari dokumentasi, seperti berita acara dan surat keputusan yang berhubungan dengan Pilkada Kabupaten Mamberamo tengah tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang berasal dari artikel, arsip dan literatur lainnya serta publikasi secara elektronik yang membahas studi-studi tentang pemilihan calon tunggal dan sistem noken.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018. Kriteria dalam memilih informan adalah  orang-orang  yang  peneliti  anggap  memahami  keadaan  dan  situasi  pada  Pilkada Kabupaten  Mamberamo  Tengah  Tahun  2018  dan  memahami  permasalahan  yang  akan dikaji  serta  mampu  memberikan  informasi  dan  data  yang  dapat  dianalisa  lebih mendalam. Terdapat sebanyak 15 orang informan atau narasumber yang diwawancarai peneliti  dengan  berbagai  sumber  informasi,  mulai  dari  penyelengggara  pemilu  dan badan ad hoc , tokoh masyarakat, elite partai, dan warga setempat.
Terdapat  empat  tahap  analisa  data  dalam  penelitian  ini. Pertama ,  data  dan infromasi  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  data sekunder berupa beberapa dokumen pendukung yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Kedua , data primer dan sekunder yang telah diperoleh tersebut disusun dan selanjutnya dianalisa  dengan  melakukan  pencermatan  untuk  diketahui  poin-poin  utama  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini. Ketiga ,  poin-poin  utama  yang  telah  dicermati  secara mendalam  tersebut  kemudian  dikategorikan  sesuai  dengan  topik-topik  pembahasan dalam  penelitian  ini  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian. Keempat ,  hasil keseluruhan  data-data  yang  telah  di  analisa  secara  mendalam  tersebut,  kemudian disusun dengan baik sehingga dapat menjadi hasil dan temuan penelitian yang memadai untuk  memberikan  kesimpulan  dan  dapat  digunakan  dalam  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan

## Peta Politik Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pro Kontra Sistem Noken
Peta politik Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengalami dua periode yang berbeda,  yaitu  pada  penyelenggaraan  Pilkada  kepala  daerah  definitif  pertama  tahun 2012  yang  ditandai  dengan  kehadiran  14  partai  politik  peserta,  dan  kemudian  pada Pilkada  Tahun  2018  dengan  7  partai  peserta.  Dalam  Pilkada  tahun  2012  peta  koalisi partai  politik  terbagi  dalam empat  kandidat  yang  diusung  oleh  gabungan  partai  politik dan  satu  pasangan  calon  dari  jalur  perseorangan.  Pilkada  tersebut  menghasilkan pasangan  Ham  Pagawak  dan  Yonas  Kenelak  sebagai  Kepala  Daerah  defintif  pertama untuk Kabupaten Mamberamo Tengah.
Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  periode  berikutnya  dilaksanakan  pada tahun  2018  dan  menghadirkan  fakta  baru  dengan  kemunculan  calon  tunggal.  Regulasi dasar  partai  politik  untuk  mengajukan  calon  kepala  daerah  adalah  hasil  Pemilu Legislatif  DPRD  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  Tahun  2014.  Hal  ini  sekaligus memperlihatkan perubahan peta politik yang drastis yaitu ditandai dengan berkurangnya partai-partai  yang  sebelumnya  berpartisipasi,  dan  kemunculan  partai-partai  baru  yang sebelumnya  belum  ada  pada  Pilkada  tahun  2012.  Partai  Demokrat  dengan  11  kursi, kemudian  PKS  dengan  4  kursi,  dan  sisanya  untuk  PDIP,  PAN,  Gerindra,  PBB,  dan PKPI  masing-masing  memperoleh  1  kursi.  Hasil  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo Tengah  tahun  2018  adalah  kemenangan  pasangan  petahana  Ricky  Ham  Pagawak  - Yonas Kenelak atas kotak kosong.
Keunikan  pada  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  adalah  model pemilihannya menggunakan sistem noken. Metode pemungutan suara dalam sistem ini yaitu  dengan  jalan  kesepakatan  warga  atau  aklamasi.  Secara  umum  terdapat  2  model sistem  noken  yaitu:  pemilihan  dengan  menggunakan  sistem  noken  yang  dilakukan  di lapangan  terbuka  yang  berada  di  sekitar  area  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  dan pemilihan  yang  di  wakilkan  oleh  kepala  suku  (model  ikat/sistem  perwakilan).  Sistem noken  ini  sendiri  telah  terlegitimasi  berdasarkan  pendapat  yudisial  MK  sejak  tahun 2009.  Dalam  penerapannya  terdapat  banyak  varian  dan  mekanisme  terkait  tata  cara pelaksanaan  yang  menyesuaikan  dengan  kebiasaan  dan  adat  istiadat  suatu  wilayah. Namun, secara garis besar mekanismenya selalu di awali dengan prosesi bakar batu oleh kepala suku bersama masyarakatnya untuk melakukan musyawarah menentukan pilihan.
Walau telah berlangsung cukup lama, sistem ini terus mendapatkan perdebatan. Beberapa elit mendukung sistem tersebut karena dianggap sesuai dengan tradisi budaya Melanesia.  Namun  ada  juga  yang  menolak  sistem  noken tersebut  karena  tidak  mampu memberikan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  Papua.  Para  pendukung  sistem  noken menilai bahwa keputusan setiap rakyat buat menyerahkan pilihannya kepada seseorang yang dipercayainya artinya keputusan langsung yang disatukan secara bersama menjadi sebuah  kesepakatan  komunitas  yang  disimbolkan  melalui  sistem  noken.  Sistem  noken juga dianggap dapat menjadi solusi dari perdebatan sistem konvensional dan tradisional dan dapat mempertegas peranan adat dalam membangun demokrasi. Sistem noken juga memiliki  konsekuensi “hukuman  sosial” terhadap  kandidat  yang  ingkar  dengan komitmen  yang  dijanjikan  kepada  kelompok  yang  memilihnya,  yaitu  dengan  tidak memilihnya kembali pada pemilihan berikutnya.
Pandangan negatif dan kontra tehadap sistem noken juga tak kalah banyak. Hal ini  ditunjukkan  dari  berbagai  literatur  terkait  sistem  noken  yang  sebagian  besar  hasil penelitian menunjukkan kekurangan sistem ini. Secara umum sistem noken dinilai telah mengesampingkan  prinsip  pemilu  berdasarkan  UUD  1945  yaitu  LUBER  (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Sistem noken juga membuka celah-celah kecurangan yang dapat  mempertaruhkan  integritas  penyelenggara  pemilu.  Dua  persoalan  utama  yang cukup jelas adalah potensi money politics atau vote buying dan manipuasi suara pemilih. Pada  penerapannya  sistem  noken  juga  rentan  terhadap  penyimpangan,  diantaranya
manipulasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  serta  peran  kepala  suku  yang  menjadi alat kandidat tertentu.
Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Mamberamo  tahun  2018 merupakan salah satu Pilkada pasangan calon tunggal dalam perhelatan Pilkada serentak tahun  2018.  Pada  awalnya  terdapat  dua  bakal  pasangan  calon  yang  mendaftar  dalam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  diantaranya  dari jalur  perseorangan  yaitu  pasangan  Itaman  Thago  dan  Onny  Pagawak  dan  dari  jalur partai politik yaitu pasangan petahana R. Ham Pagawak dan Yonas Kenelak. Dari jalur partai  politik  pasangan  petahana  R.  Ham  Pagawak  dan  Yonas  Kenelak  mendapat dukungan  seluruh  partai  pemilik  kursi  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  yaitu  Partai Demokrat  (11  Kursi),  Partai  PKS  (4  kursi),  PDIP  (1  kursi),  Pan  (1  kursi),  Partai Gerindra (1 kursi), PBB (1 kursi), dan PKPI (1 kursi).
Setelah  melalui  seluruh  rangkaian  tahapan  pendaftaran,  KPU  Kabupaten Mamberamo  Tengah  kemudian  menetapkan  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati dari  Parpol  dan  gabungan  Parpol  atas  nama  R.  Ham  Pagawak  dan  Yonas  Kenelak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  sedangkan  bakal  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil Bupati  dari  perseorangan  ditetapkan tidak  memenuhi  syarat. Tidak  lolosnya  calon  dari jalur  perseorangan  sebagai  pasangan  calon  ditindak  lanjuti  dengan  melakukan  upaya hukum  oleh  paslon  perseorangan,  mulai  dari  proses  di  Pengawas  Pemilihan  (Panwas) Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PTTUN) Makassar,  hingga  Mahkamah  Agung.  Namun,  upaya  hukum  di  berbagai  tingkatan tersebut pada akhirnya tetap tidak berhasil menjadikan mereka sebagai sebagai peserta. Hal  ini  dikuatkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  245  K/TUN/Pilkada/2018 tanggal 16 April  2018, yang menolak permohonan kasasi yang diajukan  Itaman Thago dan Onny B. Pagawak.
Sikap  pragmatis  partai-partai  pemilik  kursi  mendukung  pasangan  petahana sebagai satu-satunya calon yang diusung dalam Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 melahirkan koalisi besar yang diberi nama Koalisi Wilayah Bogo Bersatu. Petahana  mendapatkan  dukungan  100%  jumlah  keseluruhan  kursi  DPRD  Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kursi/ 26.739 (dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara sah atau sama dengan 89,93% akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2014. Kondisi ini  tentu  sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  Pilkada  tahun  2012  yang  lebih kompetitif, dimana dari 14 parpol pemilik kursi dapat menghadirkan 4 pasangan calon.
Keunikan  dalam  Pilkada  tersebut  adalah  selain  terdapat  calon  tunggal  model pemilihannya masih menerapkan sistem noken. Metode sistem noken yang digunakan di Kabupaten  Mamberamo  Tengah  selalu  menyesuaikan  tergantung  jenis  pemilihan  apa yang  sedang  berlangsung.  Dalam  Pemilu  Legislatif  masyarakat  cenderung menggunakan sistem noken model gantung, dan pada Pilkada lebih pada sistem noken ikat.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  Atias  Karoba,  yang  merupakan  Kasubbag
Hukum  KPU  Mamberamo  Tengah  tahun  2018  mengatakan  pada  Pemilu  legislatif masyarakat  condong  menggunakan  sistem  noken  gantung  dikarenakan  kandidat  yang akan  dipilih  berjumlah  banyak,  namun  untuk  sistem  noken  dalam  Pilkada  masyarakat lebih cenderung menggunakan sistem noken ikat.
“Pemilu  legislatif  masyarakat  lebih  memakai  sistem  noken  gantung  karena pilihan banyak. Teknisnya itu noken di gantung di lapangan terbuka dan diatas noken itu ditempel gambar kandidat. Ada yang kolektif menggabungkan pilihan untuk  nantinya  kepala  suku  yang  mewakilkan,  ada  juga  yang  memilih  sendiri memasukkan  pilihannya  ke  dalam  noken.  Tapi  kalau  Pilkada  Bupati  lebih menggunakan sistem noken ikat yang sebelumnya itu masyarakat bersama-sama pesta  bakar  batu.  Nanti  didalam  bakar  batu  terjadi  diskusi  terkait  kepada  siapa mereka  menentukan  pilihan.  Hasil  musyawarah  diputuskan  oleh  kepala  suku sebagai  perwakilan  mereka  pada  hari  pemilihan.  Ini  juga  yang  berjalan  pada Pilkada  2018  yang  lalu”.  (wawancara  dengan  Atias,  Jayapura,  tanggal  7  Juni
2022)

## Dampak Model Pemilihan Sistem Noken Terhadap Calon Tunggal
Dalam  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  Tahun  2018,  aktor  utama kemunculan  calon  tunggal  adalah  kedua  pasangan  petahana  R.  Ham  Pagawak  dan Yonas  Kenelak  yang  merupakan  kepala  daerah  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  pada periode  sebelumnya.  Ham  Pagawak  dan  Yonas  Kenelak  sebagai  kandidat  petahana berhasil  mempertahankan  jabatannya  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dengan perolehan  suara  hingga  mencapai  86,70%.  Salah  satu  keunggulan  yang  dimiliki  disini adalah memiliki elektabilitas dan kemampuan finansial yang lebih baik. Dengan modal tersebut, pasangan petahana dapat membuat partai-partai politik lebih memilih bersikap pragmatis  dengan  bergabung  dalam  koalisinya.  Hal  ini  terlihat  pada  saat  proses pencalonan  dimana  semua  DPP  partai  politik  merestui  rekomendasi  DPC  untuk mengusung pasangan petahana sebagai calon tunggal.
Dalam  penerapan  sistem  noken,  relasi  kekerabatan,  suku,  politik,  hingga kepentingan  ekonomi  merupakan  dampak  dari  penerapan  sistem  tersebut  yang memberikan  keuntungan  bagi  kandidat.  Wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  tokoh masyarakat  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  ikut  menguatkan  terkait  adanya  faktor kekerabatan dalam pemilihan sistem noken di daerah tersebut.
“Dalam Pilkada tahun 2018 petahana sangat berpengaruh, ini juga berhubungan dengan kondisi wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah yang tidak terlalu luas dengan  jumlah  penduduk  sedikit  dan  hanya  terdapat  5  distrik,  sehingga masyarakat  di  dalamnya  sudah  saling  kenal  termasuk  adanya  faktor kekerabatan”. (wawancara dengan Elvin Karoba, Jayapura, tanggal 8 Juni 2022) Dampak  penerapan  sistem  noken  lainnya  yang  menjadi  celah  untuk  dapat  di ekploitasi  oleh  kandidat  adalah  pada  prosesi  bakar  batu.  Untuk  wilayah  Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam prosesi bakar batu tersebut dihadiri berbagai elemen seperti tokoh masyarakat, kepala suku, hingga tokoh perempuan, mereka berkumpul melakukan musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan  guna  menentukan  kepada  siapa  dukungan
yang  akan  mereka  berikan.  Pesta  ini  biasa  dilakukan  sebelum  pemungutan  suara  yang biasanya  dihadiri  juga  oleh  tim  sukses  atau  paslon  tertentu  yang  tak  jarang  seluruh biayanya ditanggung oleh kandidat berkepentingan. (Karoba, 2022)
Berdasar  hasil  wawancara  dengan  tim  sukses  petahana,  salah  satu  upaya petahana  dalam  memperluas  basis  suaranya  adalah  dengan  rutin  hadir  dalam  prosesi bakar  batu  bahkan  turut  serta  menanggung  seluruh  biaya.  Hal  ini  sebagaimana  yang diungkapkan sebagai berikut:
“Model kampanye yang dilakukan petahana pada umumnya sama dengan calon- calon lain di wilayah pegunungan tengah yaitu melalui kearifan lokal bakar batu. Hampir  di  setiap  sesi  kampanye  pasti  diadakan  prosesi  tersebut  yang  mana seluruh  biayanya  ditanggung  juga  oleh  petahana.  Lalu  terkait  bantuan-bantuan, ini  lebih  sering  dilakukan  sebelum  masa  kampanye,  dalam  hal  ini  petahana menghindari  pelanggaran  terkait  penggunaan  atribut  negara  jika  melakukannya dalam masa kampanye” (wawancara dengan Nur Alam, Jayapura, 6 Juni 2022).
Lebih lanjut Nur Alam mengutarakan bahwa cakupan kampanye yang dilakukan petahana  tidak  hanya  pada  wilayah-wilayah  tertentu  yang  menjadi  basisnya,  namun mencakup  keseluruhan  distrik  yang  ada  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  “Semua distrik  dimasuki  petahana  dalam  masa  kampanye,  karena  Mamberamo  Tengah  ini kan jumlah  distrik  cuma  5  dan  cakupan  wilayahnya  juga  tidak  terlalu  luas,  jadi  ini memungkinkan  petahana  melakukan  kampanye  ke  seluruh  lapisan  masyarakat” (wawancara dengan Nur Alam, Jayapura, 6 Juni 2022).
Diantara  dampak-dampak  sistem  noken  yang  sudah  disebutkan,  dampak  yang ditimbulkan dari karakteristik sistem noken dengan cara pemilihan kolektif adalah yang paling memberi keuntungan bagi kandidat. Karakteristitk dengan pemilihan kolektif ini menyebabkan  kemungkinan  dalam  satu  TPS  hanya  terdapat  satu  kandidat  yang mendapatkan  perolehan  suara  sedangkan  kandidat  lainnya  bahkan  sama  sekali  tidak menerima  perolehan  suara.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  tidak  ada  suara  tidak  sah sehingga berdampak pada penggunaan hak pilih yang mencapai 100%.

## Analisa Hasil Pemilihan Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
Hasil  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Mamberamo  Tengah Tahun  2018  dimenangkan  oleh  pasangan  petahana  R.  Ham  Pagawak  dan  Yonas Kenelak,  dengan  perolehan  suara  sebanyak  28.845  suara  atau  86,70%  dari  total  suara sah, dan 4.426 suara untuk kotak kosong.

## Diagram 1. Hasil Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
Sumber: KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (2018)
Untuk  mengidentifikasi  ruang  deliberasi  yang  terdapat  pada  pemilihan  sistem noken  di  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan pemetaan  berdasar  hasil  rekapitulasi  tingkat  distrik  dengan menganalisa  sejumlah TPS yang  menjadi  basis  calon  tunggal  dan  TPS  yang  menjadi  basis  pemilih  kotak  kosong. Tabel  rekapitulasi  berikut  dijadikan  acuan  untuk  melihat  wilayah-wilayah  mana  saja yang pro terhadap petahana, dan wilayah yang pro terhadap kotak kosong.

## Tabel 1

## Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik
No Distrik Kampung TPS Pasangan Calon Tunggal Kotak Kosong Jumlah 1 Kobakma Aunduang TPS 01 297 0 297 Boroges TPS 01 499 0 499 Baliklabuk TPS 01 351 0 351 TPS 02 260 0 260 Dogle TPS 01 505 0 505 TPS 02 548 0 548 Guawage TPS 01 500 0 500 TPS 02 354 0 354 Gimbis TPS 01 474 0 474 Keniwa TPS 01 485 0 485 Kobakma TPS 01 200 0 200 Luarima TPS 01 464 0 464 Moga TPS 01 328 0 328 TPS 02 241 0 241 Ninugagas TPS 01 508 0 508 Sembegulik TPS 01 500 0 500 Seralema TPS 01 500 0 500 TPS 01 460 0 460 TPS 03 286 0 286 Wiyugobak TPS 01 434 0 434 Yagalim TPS 01 390 0 390 TPS 02 260 0 260 Jumlah 8.844 0 8.844
[]% []% Calon Tunggal Kotak Kosong
2 Kelila Binime TPS 01 630 0 630 Dibunggen TPS 01 16 130 146 Dogobak TPS 01 500 0 500 TPS 02 439 0 439 Gelora TPS 01 325 36 361 Kambo TPS 01 391 0 391 Kelila TPS 01 265 200 465 Kindok TPS 01 465 35 500 TPS 02 212 15 227 Kumbu TPS 01 126 250 376 TPS 02 127 50 177 Mabuna TPS 01 99 214 313 TPS 02 177 100 277 Manggaleso TPS 01 346 0 346 Onggobalo TPS 01 333 0 333 Pelanme TPS 01 500 0 500 TPS 02 455 0 455 Tari TPS 01 382 21 408 Tikapura TPS 01 300 50 350 TPS 02 130 30 160 Timeria TPS 01 333 0 333 Tonggrik TPS 01 365 0 365 TPS 02 241 0 241 Uganda TPS 01 397 0 397 Yagabur TPS 01 495 0 495 TPS 02 108 0 108 Yalenggolo TPS 01 127 325 452 TPS 02 100 186 286 Jumlah 8.364 1.667 10.031 3 Eragayam Arsbol TPS 01 44 0 44 Ayeki TPS 01 439 0 439 Engaima TPS 01 386 0 386 Enggama TPS 01 85 0 85 Erageam TPS 01 418 0 418 Kino TPS 01 478 0 478 TPS 02 168 0 168 Kugab TPS 01 516 0 516 Mogonik TPS 01 263 0 263 TPS 02 261 0 261 Moligi TPS 01 483 0 483 Pagale TPS 01 0 376 376 Wanilok TPS 01 341 0 341 Winam TPS 01 402 0 402 Winima TPS 01 443 0 443 Wurigelobar TPS 01 197 285 482 Yabendili TPS 01 429 0 429 Jumlah 5.032 982 6.014 4 Megambilis Higisyam TPS 01 57 343 400
TPS 02 100 90 190 Homasan TPS 01 400 0 400 TPS 02 299 16 315 Megambilis TPS 01 300 100 400 TPS 02 181 45 226 Tariko TPS 01 311 158 469 Jumlah 1.648 752 2400 5 Ilugwa Danama TPS 01 800 0 800 TPS 02 645 0 645 Illusilimo TPS 01 651 14 665 Ilugwa TPS 01 622 15 637 TPS 02 545 19 564 Kalarin TPS 01 509 150 659 TPS 02 280 240 520 Melenggama TPS 01 247 153 400 TPS 02 205 190 395 Wirima TPS 01 453 244 697 Jumlah 4.957 1.025 5.982
Sumber: Diolah kembali dari Formulir Model DA1-KWK (KPU Kab. Mamberamo
Tengah 2018)
Berdasar  tabel  diatas  terdapat  hal  menarik  yaitu,  walau  menggunakan  model pemilihan  sistem  noken  masih  terdapat  pemilih  kotak  kosong  yang  jumlahnya  cukup besar  sebanyak  4.426.  Jika  di  analisa  suara  kotak  kosong  tersebut tersebar  di  4  distrik kecuali distrik Kobakma. Dari 84 TPS, pasangan calon  tunggal menguasai 100% suara
di 54 TPS dan sisanya tersebar pemilih kotak kosong.

## Diagram 2. Pemetaan TPS Basis Pemilih Calon Tunggal dan Kotak Kosong
Sumber: Diolah kembali dari data KPU Kab. Mamberamo Tengah 2018
Pertama, analisa  hasil  pemilihan  di  Distrik  Kobakma  yang merupakan  satu- satunya  distrik  yang  mutlak  mendukung  petahana  sebanyak  8.844  suara  tanpa  ada satupun  pemilih  kotak  kosong.  Analisa  terkait  distrik  Kobakma  lebih  melihat  kepada faktor  distrik  Kobakma  merupakan  ibu  kota  kabupaten  yang  menjadi  pusat
[] TPS [] TPS Calon Tunggal Kotak Kosong
pemerintahan  dan  menjadi  basis  utama  dari  pasangan  calon  tunggal  yang  merupakan petahana.  Pada  distrik  Kobakma  juga  tersebar  masyarakat  suku  dari  Bupati  Petahana yang  berdomisili  disana.  Sebagai  ibukota  kabupaten,  distrik  Kobakma  juga  berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang banyak dihuni oleh ASN. Terkait faktor basis pemilih ASN  ini  tidak  bisa  peneliti  buktikan  secara  langsung,  namun  jika  melihat  rekapitulasi suara di wilayah tersebut kecenderungan ASN memilih petahana cukup beralasan.
Kedua ,  analisa  hasil  pemilihan  di  Distrik  Kelila.  Terdapat  fenomena  menarik dengan jumlah pemilih kotak kosong terbanyak yang berasal dari distrik Kelila. Padahal jika  melihat  perolehan  suara  pada  pemilihan  legislatif  2014,  distrik  kelila  merupakan penyumbang  suara  terbanyak  untuk  Partai  Demokrat  yang  dalam  hal  ini  adalah  partai pengusung utama petahana. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan basis pemilih dari distrik Kelila bagi Partai Demokrat. Hasil wawancara menunjukkan fakta  menarik lainnya  terkait  banyaknya  pemilih  kotak  kosong  pada  distrik  kelila.  Narasumber mengatakan bahwa pemilih kotak kosong di beberapa kampung di distrik Kelila berasal dari  suara  pendukung  salah  satu  calon  perseorangan.  Hal  tersebut  sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:
“Distrik kelila itu basis Onny Pagawak, salah satu calon perseorangan yang tidak lolos.  Kelila  ini  daerah  asal  Onny,  makanya  tidak  heran  kalo  banyak  pemilih kotak  kosong  yang  berasal  dari  orang-orangnya,  khususnya  pada  kampung Yalenggolo,  Dibunggen,  Kelila,  Kumbu  dan  Mabuna”  (wawancara  dengan Atias, Jayapura, tanggal 7 Juni 2022)
Ketiga ,  analisa  hasil  pemilihan  di  Distrik  Eragayam.  Hal  menarik  juga  ditemui pada distrik ini, yaitu terdapat satu-satunya TPS yang 100% memilih kotak kosong. TPS tersebut  adalah  kampung  Pagale  dengan  jumlah  pemilih  kotak  kosong  sebanyak  376 suara. Hasil wawancara dengan ketua KPPS pada TPS tersebut mendapati fakta bahwa faktor  tidak  adanya  satupun  pemilih  calon  tunggal  dikarenakan  wilayah  tersebut merupakan  basis  dari  Ithaman  Thago  yang  merupakan  salah  satu  calon  perseorangan yang tidak lolos. Keempat , analisa hasil pemilihan di Distrik Megambilis. Sama halnya dengan  distrik  eragayam,  munculnya  pemilih  kotak  kosong  dikarenakan  beberapa kampung di distrik itu merupakan wilayah dari calon perseorangan Itaman Thago.
Kelima ,  analisa  hasil  pemilihan  di  Distrik  Ilugwa.  Pada  distrik  ini  khusus kampung  Danama  di  dua  TPS  nya  menghasilkan  100%  suara  untuk  calon  tunggal. Sedangkan  kampung  lainnya  bervariasi  antara  suara  kotak  kosong  dan  calon  tunggal. Berdasar  keterangan  narasumber  memang  di  distrik  Ilugwa  menjadi  basis  utama petahana  Wakil  Bupati  Yonas  Kenelak  khususnya  kampung  Danama  yang  merupakan daerah  asalnya.  Untuk  itu  wajar  bila  suara  untuk  calon  tunggal  bisa  diraih  100%  di kampung  tersebut.  Sedangkan  untuk  kampung  lainnya  yang  terdapat  pemilih  kotak kosong lebih kepada faktor ketidakpuasan terhadap petahana.

## Ruang Deliberasi dalam Pemilihan System Noken dan Calon Tunggal
Penggunaan  sistem  noken  jika  ditinjau  dari  konteks  deliberatif  pada pelaksanaannya sejalan dengan prinsip dasar demokrasi deliberatif yang mengharuskan tersedianya  ruang  publik  untuk  menguji  setiap  kebijakan  atau  keputusan  yang  diambil
dalam  persoalan-persoalan  publik.  Dalam  hal  ini  sistem  noken  dijadikan  instrumen pengambilan  keputusan  politik  secara  kolektif  dalam  ruang  publik  yang  komunikatif, yang mana hal ini dipraktekkan pada musyawarah yang terjadi pada tradisi bakar batu, maupun  diskusi-dikusi  di  dalam  honai.  Ini  artinya  sistem  noken  mempunyai  karakter deliberatif karena dalam proses pembuatan kebijakan sebelumnya selalu melalui sebuah proses komunikasi, konsultasi dan diskursus publik.
Pada  kasus  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  dengan  kombinasi pemilihan  calon  tunggal  dan  sistem  noken,  aspek  deliberasinya  dapat  ditemukan berbasiskan data hasil pemilihan seperti yang telah di analisa diatas. Asumsinya bahwa pemilihan  dengan  sistem  noken  dan  calon  tunggal  dapat  dikatakan  seorang  petahana akan  mendapatkan  kemenangan  mutlak,  namun  empirisnya  yang  terjadi  ada  beberapa wilayah terdapat pemilih kotak kosong, bahkan ada wilayah yang mutlak memilih kotak kosong. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang deliebrasi dari pemilih dan kepala suku dalam menentukan keputusan dalam sistem noken.
Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi arah  dukungan  dan  sikap  pemilih.  Pertama,  faktor  lokasi  atau  basis.  Dalam  kasus Pilkada  Mamberamo  Tengah  bahwa  terdapat  dua  kubu,  yaitu  kubu  petahana  yang memberi  suaranya  pada  calon  tunggal,  kemudian  kubu  calon  perseorangan  yang mewakili  kotak  kosong  sebagai  ungkapan  kekecewaan  tidak  lolos  sebagai  peserta. Kedua,  faktor  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  petahana.  Faktor  tidak  meratanya pembangunan  menimbulkan  kecemburuan  satu  wilayah  dengan  wilayah  lain  yang berdampak pada kekecewaan yang penyalurannya lewat memilih kotak kosong. Temuan penelitian  dari  hasil  analisa  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  semakin  bukan  basis petahana,  maka  semakin  ada  ruang  untuk  masyarakat  menjalankan  deliberasi  dalam sistem noken.

## Kesimpulan
Secara  umum  prinsip  demokrasi  di  dalam  pemilihan  calon  tunggal  maupun sistem  noken  pada  Pilkada  Mamberamo  Tengah  secara  prosedural  masih  memenuhi prinsip  demokrasi  dan  hasilnya  pun  dapat  diakui  karena  memiliki  legitimasi.  Namun jika  ditinjau  secara  substansial  kedua  sistem  tersebut  belum  memenuhi  prinsip demokrasi  yang  ideal.  Pemilihan  calon  tunggal  dianggap  kurang  demokratis  karena menghilangkan  prinsip  kompetisi  dan  partisipasi,  sedangkan  sistem  noken  secara eksplisit  telah  mengesampingkan  beberapa  prinsip  utama  pemilu  demokratis  yang tertuang dalam asas luber – jurdil.
Pada  kasus  Pilkada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  Tahun  2018,  eksistensi orang  kuat  lokal  ( local  strongmen )  pada  diri  petahana  menjadi  kekuatan  yang  sangat diperhitungkan  bagi  partai-partai  politik  untuk  bersikap  pragmatis  dengan  bergabung dalam  satu  koalisi  mendukung  petahana  sebagai  calon  tunggal.  Modal  kekuatan elektabilitas  merupakan  faktor  pendukung  yang  kemudian  membentuk  pola  patronase antara  petahana  dengan  partai-partai  politik.  Faktor  lainnya  adalah  modal  kekuatan finansial yang memadai. Dengan modal ini petahana dapat dengan mudah menjangkau
kelompok-kelompok  informal  salah  satunya  dengan  melakukan  prosesi  bakar  batu dalam setiap kampanyenya.
Hasil  penelitian  terkait  dampak  sistem  noken  terhadap  kemenangan  calon tunggal  petahana  menunjukkan  bahwa  penerapan  model  pemilihan  sistem  noken  pada pemilihan  calon  tunggal  lebih  memberi  keuntungan  dan  semakin  menguatkan  peluang kemenangan  calon  tunggal  petahana.  Dampak  sistem  noken  disini  berdampak  lebih natural  sesuai  dengan  karakteristiknya.  Artinya  faktor  utama  kemenangan  petahana adalah  lebih  kepada  posisi  mereka  sebagai  calon  tunggal.  Sistem  noken  disini berdampak  semakin  memudahkan  prosesnya  saja.  Karena  tanpa  penggunaan  sistem noken pun kandidat calon tunggal petahana sudah  mendapat keuntungan karena secara otomatis akan melalui pemilihan tanpa kompetitor dengan melawan kotak kosong.
Penelitian  ini  juga  menjadi  kontra  asumsi  dari  anggapan  yang  mengatakan pemilihan  dengan  sistem  noken  dan  calon  tunggal  dapat  dikatakan  seorang  petahana akan  mendapatkan  kemenangan  mutlak,  namun  empirisnya  yang  terjadi  pada  kasus Mamberamo Tengah terdapat beberapa wilayah terdapat pemilih kotak kosong, bahkan ada  wilayah  yang  mutlak  memilih  kotak  kosong.  Hadirnya  pemilih  kotak  kosong  ini sekaligus  menunjukkan  ruang  deliberasi tidak  terabaikan,  baik  pemilih maupun  kepala suku  bebas  menentukan  keputusan.  Ketersediaan  ruang  publik  di  beberapa  wilayah masih berjalan bebas sesuai basis pemilihnya.

## BIBLIOGRAFI
Bawaslu.  (2018). Fenomena  calon  tunggal.  Studi  Kasus  pada  Pilkada  2018  di  16 Kabupaten/Kota. Hlm: 13. Jakarta: Bawaslu.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurtjahyo, H. (2006). Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Pasaribu,  K.  (2016). Noken  dan  Konflik  Pemilu,  Laporan  Awal  Pilkada  Serentak  di Papua. Jakarta: Perludem.
Zamroni.  (2011). Pendidikan  Demokrasi  pada  Masyarakat  Multikultural. Jakarta: Gavin Kalam Utama.
Ekowati,  E.  Y.  (2019).  Pragmatisme  Politik:  Antara  Koalisi,  Pencalonan,  dan  Calon Tunggal Dalam Pilkada. Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 1 .
Fatkhurohman. (2011). Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila  Dan  Demokrasi  Konstitusional. Jurnal  Konstitusi,  Vol.  IV,  No.  2, November 2011 .
Hanafi,  R.  I.  (2014).  Pemilihan  Langsung  Kepala  Daerah  di  Indonesia:  Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 2 .
Hutabarat, M. P. (2012). Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia Era Desentralisasi (Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi).
Katharina, R. (2017, Maret). Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua. Majalh Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017 .
Menoh, G. A. (2011). Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen  Habermas. Jurnal  Titik  Temu,  Volume  4  nomor  1,  Juli-Desember  2011, Paramadina Jakarta .
Meyer,  T.  (2003). Cara  Mudah  Memahami  Demokrasi. Jakarta:  Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia.
Migdal,  J.  S.  (1988).  Strong  Societies  and  Weak  States  :  State-Society  Relations  and State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
Morib,  P.  (2018).  Tradisi  Noken  Pada  Pilkada  di  Papua  (Studi  Kasus  Pada  Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi). E-Journal UNSRAT .
Multazim,  Z.  (2016).  Persinggungan  Hak  Budaya  dan  Hak  Politik  dalam  Pemilihan Umum  dengan  Sistem  Noken  di  Provinsi  Papua.  . SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar'i .
Muthhar,  M.  A.  (2016).  Membaca  Demokrasi  Deliberatif  Jurgen  Habermas  Dalam Dinamika Politik Indonesia.
Muzaqqi,  F.  (2013).  Diskursus  Demokrasi  Deliberatif  di  Indonesia. Jurnal  Review Politik, Volume 03, Nomor 01, Juni 2013 .
Pamungkas,  C.  (2017).  Noken  Electoral  System  In  Papua  Deliberative  Democracy  In Papuan Tradition. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 19 No. 2 .
Prakoso,  D.  W.  (2018).  Analisis  Rekrutmen  Dan  Kaderisasi  Partai  Politik  Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017.
Prayudi,  A.  B.  (2017). Dinamika  Politik  Pilkada  Serentak. Jakarta:  Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Prilani,  S.  B.  (2020).  Konfigurasi  Komunikasi  Politik  atas  Fenomena  Calon  Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. Jurnal Komunikasi Vol. 12, No. 2 .
Romli,  L.  (2018).  Pilkada  Langsung,  Calon  Tunggal,  dan  Masa  Depan  Demokrasi. Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 .
Ronsumbre, N. (2019). Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Sosial Politik, Vol 5 No 2 , 261-276.
Taekab,  Y.  K.  (2018).  Calon  Tunggal  dan  Orang  Kuat  Lokal  dalam  Pilkada  Serentak (Studi  Tentang  Sumber-Sumber  Kekuatan  Calon  Tunggal  dalam  Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015).
Waluyo.  (2018).  Model  Pemilu  Dengan Sistem  Noken  Berbasis  Budaya  Dan  Kearifan Lokal. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan  Volume  13,  Nomor  2,  Juli-Desember 2018 .
Yerianto  Tarima,  P.  A.  (2016).  Peran  Kepala  Suku  Dalam  Sistem  Noken  pada Pemilukada  di  Distrik  Kamu  Kabupaten  Dogiyai  Provinsi  Papua  Tahun  2013. Jurnal Nawala Politika, [S.l.], v. 1, n. 1, June 2016 .
Yulianto. (2017). Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Hlm: 60. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1 .
Arjuna. (2014, Februari 19). jubi.co.id . Retrieved from jubi.co.id: https://jubi.co.id/sistem-noken-tak-digunakan-dalam-pemilu-menui-pro-kontra/
Hidayat,  Y.  (2019,  Juni  2019).  Sistem  Noken,  Menembus  Batas  Prosedural  Pemilu.
Gaung Online .
KPU. (n.d.). infopemilu.kpu.go.id . Retrieved from infopemilu.kpu.go.id: https://infopemilu.kpu.go.id/
Krisetya,  B.  (2020).  Eksplorasi  Kritis  Sistem  Noken  di  Papua:  Eliminasi,  Revitalisasi, atau  Transformasi? Konferensi  Nasional  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  1, Evaluasi  15  Tahun  Pelaksanaan  Pilkada:  Capaian  dan  Tantangan. CSIS Indonesia.
Sucahyo,  N.  (2018,  April  24). voaindonesia.com .  Retrieved  from  voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-sistem-noken-di-papua- /4362266.html
Tanuredjo, B. (2007). Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi. Jakarta: Kompas.
Bersatu, K. W. (2017). SK No: Istimewa/PP/K-WBB/XII/2017. Tentang Pembentukan Koalisi Partai Politik .
KPU.  (2019).  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  RI  Nomor  810/PL.02.6- Kpt/06/KPU/IV/2019. Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemungutan  Suara dengan  Sistem  Noken/Ikat  di  Provinsi  Papua  dalam  Pemilihan  Umum  Tahun 2019 .
Mamberamo,  K.  K.  (2018,  Februari  14). SK:  09/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018.
Hasil rapat pleno Pengundian Penempatan Letak Kolom .
MK. (2009, Juni 9). No. 47-81/PHPU.A-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi .
Panwaslu,  M.  (2018). nomor  laporan  02/LP/PILKADA.MAMTENG/I/2018. Kobakma: Panwaslu Mamberamo Tengah.
Papua,  K.  P.  (2013).  SK:1/Kpts/KPUProv.030/2013. Petunjuk  teknis  pelaksanaan sistem noken pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 .
Payokwa, S. (2022, Juni 1). wawancara dengan Steven, Wamena, tanggal 1 juni 2022. (A. Syarifuddin, Interviewer)
Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018, Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 (Agustus 10, 2018).
Copyright holder:
Asdar Syarifuddin, Nurul Nurhandjati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: