## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP IPM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
Hamimah Hamimah 1 , Zulkarnain Zulkarnain 2
1, 2 Program Studi Akuntansi, Institut Manajemen Wiyata Indonesia Email Korespondensi: zulkarnain@imwi.ac.id

## Abstrak
Penguatan SDM Indonesia menuju SDM unggul menjadi pekerjaan rumah besar Negara dan seluruh bangsa Indonesia. Kualitas SDM Indonesia dipandang masih rendah. Penelitian ini berupaya untuk  menguji  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  yang  diproksikan  dengan  rasio  derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal terhadap IPM kabupaten/ kota di Jawa  Barat.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda melalui alat bantu SPSS ver. 26. Hasil pengujian dan analisis data menemukan bahwa secara parsial rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan rasio belanja modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM.  Secara  simultan  ketiga  variabel  independen memiliki  kemampuan  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  yaitu  IPM  sebesar  57,0%,  sedangkan sisanya  43,0%  dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di  luar  variabel  penelitian  yang digunakan.
Kata Kunci: IPM, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal

## Abstract
Strengthening  Indonesian  human  resources  towards  superior  human  resources  is  the  big homework of the State and the entire Indonesian nation. The quality of Indonesian human resources is still  considered  low.  This  study  seeks  to  examine  the  effect  of  regional  financial  performance  as proxied  by  the  degree  of  fiscal  decentralization  ratio,  the  PAD  effectiveness  ratio,  and  the  capital expenditures  ratio  to  the  HDI  of  districts  /cities  in  West  Java.  The  research  method  used  is  a quantitative  approach.  Hypothesis  testing  is  done  by  using  multiple  linear  regression  through  the SPSS  ver.  26.  The  results  of  testing  and  data  analysis  found  that  partially  the  degree  of  fiscal decentralization  ratio  and  the  PAD  effectiveness  ratio  had  a  positive  and  significant  effect  on  HDI. Meanwhile,  the  capital  expenditure  ratio  has  no  significant  effect  on  HDI.  Simultaneously,  the  three independent variables have the ability to explain variations in the dependent variable, namely the HDI of 57.0%, while the remaining 43.0% is explained or influenced by other factors outside the research variables used.
Keywords:  HDI,  Degree  of  Fiscal  Decentralization  Ratio,  PAD  Effectiveness  Ratio,  Capital Expenditures Ratio

## PENDAHULUAN
Dunia masa  kini berubahnya  sangat cepat. Perubahan ini menghadirkan  kejutan-kejutan.  Suatu kemapanan bisa saja sewaktu-waktu runtuh, sedangkan ketidakmungkinan bisa saja terjadi. Cara lama yang  sudah  teruji  bisa  membawa  pada  sebuah  kesuksesan  bisa  tiba-tiba  usang,  digantikan  oleh  cara baru  yang  lebih  gemilang  dan  mengagumkan.  Presiden  Jokowi  pada  sebuah  kesempatan menyampaikan kondisi seperti ini harus disikapi dengan perubahan secara masif pada kapabilitas diri sendiri  dan/atau  organisasi,  adalah  penting  untuk  memaksimalkan  potensi,  begitu  pula  inovasi,  dan kecepatan beradaptasi dengan disrupsi (Asmara, 2019).
Penguatan  SDM  Indonesia  menuju  SDM  unggul  menjadi  pekerjaan  rumah  besar  Negara  dan
seluruh  bangsa  Indonesia.  Data  dari  Bank  Dunia  pada  tahun  2018  menyebutkan  kualitas  SDM Indonesia  masih  rendah, yaitu menduduki peringkat ke- 87 dari sejumlah 157 negara. Business World pada tahun yang sama memeringkatkan daya saing bangsa-bangsa di dunia, dan SDM Indonesia berada di  peringkat  ke-  45  dari  63  negara.  Peringkat  ini  di  bawah  dua  negara  tetangga  yakni  Singapura  dan Malaysia dimana masing- masing berada di peringkat 13 dan 22 (Sugiarto, 2019).
Komitmen  Pemerintahan  Presiden  Jokowi  untuk  menguatkan  SDM  Indonesia  melalui penganggaran  tercermin  dengan peningkatan  alokasi anggaran untuk pembangunan  kualitas manusia, terus  bergerak  naik  di  tengah  keterbatasan  keuangan  Negara.  Dalam  APBN  2018,  alokasi  anggaran untuk  pendidikan  mencapai  Rp147,56  triliun,  kesehatan  Rp65,01  triliun,  dan  perlindungan  sosial Rp162,56 triliun (Sugiarto, 2019).
BPS mencatat  Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)  Indonesia pada tahun 2019  sebesar 71,92, yang lebih tinggi dari IPM pada tahun 2018 sebesar 71,39. Kenaikan IPM ini selaras dengan perbaikan kualitas pendidikan, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta pada  tahun  2019  memiliki  IPM  paling  tinggi,  di  atas  80,  dengan  angka  sebesar  80,76.  Sementara mayoritas provinsi lain di Indonesia berada pada status tinggi, pada kisaran IPM dari 70 hingga kurang dari 80 (Lidwina & Fitra, 2020). Bila diturunkan sampai ke kota/kabupaten, di beberapa daerah masih terdapat  pula  IPM  yang  sedang  dan  rendah.  Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah  memiliki  tugas untuk mempersempit disparitas IPM antar daerah yang masih lebar (Tusin & Hidayat, 2020).
Provinsi  Jawa  Barat  (sebagai  lokasi  penelitian)  pada  tahun  2019  secara  nasional  berada  di peringkat  ke  sepuluh  dengan  angka  IPM  sebesar  72,03.  Bila  dijabarkan  peringkat  IPM  sampai  ke  27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai berikut:

## Tabel 1
IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 & 2018
No. Nama Pemerintah Daerah IPM

## Sumber: BPS (2020)
Tabel 1 di atas menunjukkan terjadinya disparitas yang cukup lebar di antara pemerintah daerah dengan IPM tertinggi dan terendah di Jawa Barat. Kota Bandung di peringkat pertama bahkan dengan IPM  yang  lebih  tinggi  dari  Provinsi  DKI  Jakarta,  sedangkan  Kabupaten  Cianjur  di  peringkat  akhir mendekati IPM Provinsi Papua sebagai provinsi dengan IPM paling rendah (Lidwina & Fitra, 2020).
Sebuah  data  dari  penelitian  oleh  Zulkarnain  (2020)  yang  meneliti  tentang  kinerja  keuangan pemerintah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  tahun  2014-2018  menunjukkan  bahwa  Kota  Bandung (sebagai  daerah  dengan  IPM  tertinggi)  memiliki  kinerja  keuangan  tertinggi  dari  segi  rasio  derajat desentralisasi fiskal. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya (sebagai daerah dengan IPM terendah kedua) memiliki  kinerja  keuangan  terendah  dari  segi  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal.  Hal  tersebut memunculkan  pertanyaan,  apakah  kinerja  keuangan  daerah  berkontribusi  atau  memiliki  pengaruh terhadap IPM?
Penelitian  oleh  Harliyani  &  Haryadi  (2016)  di  Provinsi  Jambi  menemukan  bahwa  kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memberi pengaruh pada peningkatan IPM. Kinerja keuangan yang baik  berimbas  pada  kemampuan  daerah  untuk  memberikan  layanan  yang  baik  pula  sehingga  dapat meningkatkan  IPM.  Penelitian ini berupaya untuk menguji adakah pengaruh kinerja keuangan daerah yang  diproksikan  dengan  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  PAD,  dan  rasio  belanja modal  terhadap  IPM.  Dalam  hal  ini  pada  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat disajikan informasi penting terkait  kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya, dimana informasi tersebut yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di daerah memang perlu diungkapkan secara penuh (Zulkarnain & Andriansyah, 2018).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan IPM
Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  adalah  proksi  pertama  dari  kinerja  keuangan  daerah  pada penelitian  ini,  yang  dapat  dihitung  dengan  memproporsikan  total  realisasi  PAD  terhadap  total realisasi  Pendapatan  Daerah.  Dari  rasio  ini  secara  tidak  langsung  mengambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  mengumpulkan  PAD  hingga  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  di daerah (Mahmudi, 2016). Pembangunan  dimaksud  dapat  berupa  peningkatan  layanan  publik,  yang bila  layanan  publik  tersebut  meningkat  dan  semakin  baik  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.  Kualitas  hidup  atau  standar  hidup  yang  layak  merupakan  salah satu  indikator  IPM.  Penelitian  oleh  Harliyani  &  Haryadi  (2016),  Widyatama  (2017),  dan  Hudaya (2019)  menemukan  bahwa  rasio  derajat desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Atas dasar  itu  diajukan  hipotesis  pertama  untuk penelitian ini sebagai berikut:
Ha 1 : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap IPM

## Rasio Efektivitas PAD dan IPM
Rasio  efektivitas  PAD  adalah  proksi  kedua  dari  kinerja  keuangan  daerah  pada  penelitian  ini, yang  dapat  dihitung  dengan  membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dan  anggaran  PAD, menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  untuk merealisasikan  target  anggaran  PAD  (Mahmudi, 2016).  Keberhasilan  daerah  dengan  efektif  merealisasikan  target  anggaran  PAD  dapat  dikaitkan dengan sesuainya kondisi perekonomian daerah pada saat  itu dengan pada saat penyusunan anggaran PAD, ataupun pula terjadi peningkatan dalam perekonomian daerah, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian oleh Prakoso (2017), Widyatama (2017), dan Hanif (2019) menemukan bahwa  rasio efektivitas  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Atas  dasar  itu  diajukan  hipotesis  kedua  untuk penelitian ini sebagai berikut:
Ha 2 : Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM

## Rasio Belanja Modal dan IPM
Rasio belanja modal adalah proksi ketiga dari kinerja keuangan daerah pada penelitian ini, yang dapat dihitung dengan membandingkan total belanja modal dengan belanja daerah secara keseluruhan (Mahmudi,  2016).  Belanja  modal  merupakan  bagian  dari  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  untuk perolehan  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  dapat  berupa  pembangunan  jalan,  bangunan,  maupun infrastruktur  publik  lainnya  sehingga  dapat  memaksimalkan  pelayanan  sektor  publik  secara berkesinambungan, hingga diharap- kan dapat meningkatkan kualitas  hidup, standar hidup layak, dan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian oleh Sari & Supadmi (2016), Umiyati  et al. (2017), dan Tarumingkeng et  al. (2019) menemukan  bahwa  rasio  belanja  modal  berpengaruh  positif  terhadap  IPM.  Atas  dasar  itu  diajukan hipotesis ketiga untuk penelitian ini sebagai berikut:
Ha 3 : Rasio Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM

## METODOLOGI
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kuantitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder. Subjek penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah yang diproksikan dengan rasio derajat desentralisasi fiskal  (X 1 ),  rasio  efektivitas PAD  (X 2 ), dan  rasio belanja modal  (X 3 ) terhadap  IPM  (Y). Periode dari kinerja keuangan daerah dan IPM yang diamati adalah periode tahun 2014-2018.
Data  mengenai  IPM  bersumber  dari  terbitan  “Provinsi  Jawa  Barat  dalam  Angka  tahun  2020” dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat  (BPS  Jabar,  2020).  Sedangkan  data  mengenai  rasio derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  PAD,  dan  rasio  belanja  modal  bersumber  dari  data penelitian  oleh  Zulkarnain  (2020)  yang  dipublikasikan  di  Jurnal  Cakrawala  3(1)  dengan  judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat”.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  regresi  linier  berganda  melalui  alat bantu  SPSS  ver.  26.  Diantara  hasil  yang  akan  disajikan  dalam  bagian  hasil  dan  pembahasan  adalah hasil  statistik  deskriptif,  hasil  uji  regresi  linier  berganda,  hasil  uji  statistik  t,  uji  statistik  F,  dan koefisian determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif
Tabel 2

## Hasil Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std.
Tabel 2 di atas menunjukkan IPM terendah sebesar 62,08, yang terjadi pada Kabupaten Cianjur pada tahun 2014 dan tertinggi sebesar 81,06, yang terjadi pada Kota Bandung pada tahun 2018. Nilai rata-rata  IPM sebesar 69,73. Pada tahun 2018 sebanyak 14 kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas nilai  rata-rata  tersebut  dan  sebanyak  13  kabupaten/kota  yang  memiliki  IPM  di  bawah  nilai  rata-rata tersebut. Lima besar kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata pada tahun 2018 diantaranya Kota  Bandung  (81,06),  Kota  Bekasi  (81,04),  Kota  Depok  (80,29),  Kota  Cimahi  (77,56),  dan  Kota Bogor (75,66).
Tabel  2  di  atas  juga  menunjukkan  nilai  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  terendah  sebesar 5,01%, yang terjadi pada Kabupaten Pangandaran pada tahun 2014 dan tertinggi sebesar 46,31%, yang terjadi pada Kabupaten Bekasi pada tahun 2017. Nilai rata-rata rasio DDF sebesar 21,37%. Pada tahun 2018  sebanyak  10  kabupaten/kota  yang  memiliki  nilai  rasio  DDF  di  atas  nilai  rata-rata  tersebut  dan sebanyak 17 kabupaten/  kota  yang  memiliki  nilai  rasio  DDF  di  bawah  nilai  rata-rata  tersebut.  Lima besar  kabupaten/kota  yang  memiliki  rasio  DDF  di  atas  rata-rata  pada  tahun  2018  diantaranya  Kota Bandung (43,29), Kota Bekasi (41,38), Kabupaten Bekasi (40,32), Kota Bogor (39,17), dan Kabupaten
Bogor (38,28).
Selanjutnya, nilai rasio efektivitas PAD terendah sebesar 50,17%, yang terjadi pada Kabupaten Purwakarta pada tahun 2016 dan tertinggi sebesar 190,31%, yang terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017. Lima besar kabupaten/kota yang memiliki rasio efektivitas PAD tertinggi pada tahun 2018  diantaranya  Kabupaten  Bogor  (119,01),  Kabupaten  Cirebon  (116,50),  Kabupaten  Bandung (114,01), Kabupaten Bandung Barat (113,47), dan Kabupaten Ciamis (109,00).
Nilai rasio belanja modal terendah sebesar 8,84%, yang terjadi pada Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 dan tertinggi sebesar 36,97%, yang terjadi pada Kota Depok pada tahun 2016. Lima besar kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja modal tertinggi pada tahun 2018 diantaranya Kota Depok (27,86), Kabupaten Pangandaran (24,53), Kabupaten Majalengka (24,41), Kota Banjar (24,10),  dan Kabupaten Indramayu (23,69).

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Independen Beta t Sig. Keterangan Rasio DDF (X 1 ) 32.022 11.970  0.000  Signifikan Rasio Efektivitas PAD (X 2 ) 3.445 2.971  0.004  Signifikan Rasio Belanja Modal (X 3 ) 5.604 1.053  0.294  Tidak Signifikan F Hitung = 60.234 F Sig. = 0.000 Adjusted R Square = 0.570
Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2020)
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 3, pengaruh variabel independen (X 1 , X 2 , X 3 ) secara parsial terhadap variabel dependen (IPM) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai sig. variabel X 1 menunjukkan nilai 0,000. Nilai sig. lebih kecil dari profitabilitas 0,05, atau 0,000<0,05  artinya  telah  memenuhi  kriteria  tingkat  signifikansi.  Lalu  nilai  β  sebesar  32,022 menunjukkan  adanya  pengaruh  positif.  Dengan  demikian  Ha 1 diterima.  Variabel  X 1 yaitu  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.
2) Nilai sig. variabel X 2 menunjukkan nilai 0,004. Nilai sig. lebih kecil dari profitabilitas 0,05, atau 0,004<0,05  artinya  telah  memenuhi  kriteria  tingkat  signifikansi.  Lalu  nilai  β  sebesar  3,445 menunjukkan  adanya  pengaruh  positif.  Dengan  demikian  Ha 2 diterima.  Variabel  X 2 yaitu  Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.
3) Nilai sig. variabel X 3 menunjukkan  nilai 0,294. Nilai sig. lebih besar dari nilai profitabiltas 0,05 atau  0,294>0,05  maka  Ha 3 ditolak.  Variabel  X 3 yaitu  Rasio  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh signifikan terhadap IPM.
Berdasarkan tabel 3 pula menunjukkan nilai F sig. kurang dari 0,05 yaitu 0,000 atau 0,000<0,05; dan  nilai  F hitung 60,234  >  F tabel 2,67  sehingga  memenuhi  kriteria  semua  variabel  independen  secara simultan  merupakan  penjelas  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Dengan  demikian  dapat dikatakan,  Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  diproksikan  dengan  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal, Rasio  Efektivitas  PAD,  dan  Rasio  Belanja  Modal  secara  simultan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap IPM.
Selanjutnya pada tabel 3 pula menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,570 = 57,0%. Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Efektivitas  PAD,  dan  Rasio  Belanja  Modal  memiliki  kemampuan  menjelaskan  variasi  variabel dependen yaitu IPM sebesar 57,0%, sedangkan sisanya 43,0% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian yang digunakan.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap IPM
Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  menggambarkan  proporsi  partisipasi  masyarakat  di  daerah dalam  melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah, serta bagi hasil dari  BUMD  untuk  menunjang  pendapatan  daerah  secara  keseluruhan.  Semakin  tinggi  rasio  derajat desentralisasi  fiskal  mengindikasikan  semakin  rendah  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap sumber pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018).
Berdasarkan  hasil uji t parsial  pada penelitian  ini  ditemukan  bahwa  rasio  derajat desentralisasi fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM.  Semakin  tinggi  rasio  derajat  desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula IPM. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui situasi, kondisi, dan  kebutuhan  setempat  (Juliarini,  2019).  Hasil  pemungutan  PAD  dari  partisipasi  masyarakat  dapat dimaksimalkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  publik  sehingga  kualitas  hidup  masyarakat, standar  hidup  layak,  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan  dapat  ditingkatkan.  Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  oleh  Harliyani  &  Haryadi  (2016),  Widyatama  (2017),  dan Hudaya (2019) yang menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap IPM.

## Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap IPM
Rasio  efektivitas  PAD  menggambarkan  derajat  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  target  perolehan  PAD.  Keberhasilan  pemerintah  daerah  pada  penggalian  potensi penerimaan  secara  mandiri  dapat  berimbas  pada  keleluasaan  pemerintah  daerah  untuk  menggunakan dana yang ada dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian daerah. Perekonomian daerah  yang  meningkat  dapat  berdampak  pada  peningkatan  standar  hidup  layak,  kualitas  hidup,  dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  uji  t  parsial  pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  rasio  efektivitas  PAD berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  PAD,  maka  semakin tinggi  pula  IPM.  Ketersediaan  dana  dari  perolehan  lebih  PAD  dapat  digunakan  untuk  banyak  hal, diantaranya  kebijakan menggratiskan biaya sekolah yang merupakan kebijakan yang berjalan di Jawa Barat.  Imbas dari  kebijakan ini yaitu pada pemerataan hak memperoleh pendidikan dan menjadi daya dukung  yang  luar biasa  untuk  meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat  (Dianto,  2020).  Hasil  penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  oleh  Prakoso  (2017),  Widyatama  (2017),  dan  Hanif  (2019)  yang menemukan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM.

## Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap IPM
Rasio belanja modal menggambarkan proporsi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya  yang diharapkan dapat digunakan untuk memaksimalkan pelayanan  kepada  publik  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup,  standar  hidup  layak,  dan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Muda  &  Naibaho  (2018)  terdapat  dua  jenis  belanja  modal,  yaitu belanja  modal  yang  pengadaannya  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  seperti  untuk  pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Kedua, belanja modal yang pengadaannya tidak dirasakan langsung  oleh  masyarakat,  yaitu  belanja  modal  untuk  menunjang  operasional  aparatur  daerah  atau negara,  seperti  untuk  pembangunan  gedung  pemerintahan,  kendaraan  dinas  operasional,  dan seterusnya.
Berdasarkan hasil uji t parsial pada penelitian ini menemukan bahwa rasio belanja modal tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM.  Dengan  kata  lain,  belanja  modal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  belum  berkontribusi  langsung  terhadap  peningkatan  IPM. Dua  diantara  hal  yang  memungkinkan  belum  berkontribusi  langsung  belanja  modal  terhadap peningkatan IPM adalah pada besaran belanja modal dan ketepatan jenis belanja modal. Belanja modal seharusnya  diarahkan  untuk  produktivitas  (Aivanni,  2019).  Belanja  modal  juga  harus  dipastikan menyentuh  ke  masyarakat  atau  tidak  sekedar  pengadaan  (Setiaji,  2019).  Belanja  daerah  seharusnya berkualitas,  tepat  waktu,  memiliki  dampak  berganda,  mampu  mengurangi  angka  kemiskinan  dan ketimpangan, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Kristianus, 2019).
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  oleh  Sari  &  Supadmi  (2016),  Umiyati  et  al. (2017),  dan  Tarumingkeng  et  al.  (2019)  yang  menemukan  bahwa  rasio  belanja  modal  berpengaruh
positif signifikan terhadap IPM. Perlu peran wakil rakyat di daerah untuk mengarahkan belanja daerah pada  sektor-sektor  yang  dapat  meningkatkan  IPM,  seperti  peningkatan  pada  fasilitas  pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  berupaya  untuk  menguji  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  yang  diproksikan dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal terhadap IPM kabupaten/  kota  di  Jawa  Barat. Dari  hasil  dan  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1) Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Kemandirian keuangan daerah melalui hasil pemungutan PAD dari partisipasi masyarakat dapat dimaksimalkan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  standar  hidup  layak,  dan  kesejahteraan masyarakat.
2) Rasio  Efektivitas  PAD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM.  Ketersediaan  dana  dari capaian  efektif  dan  perolehan  lebih  PAD  dapat  digunakan  untuk  memaksimalkan  alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
3) Rasio  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM.  Belanja  modal  belum  tepat sepenuhnya  dari  segi  jenis.  Belanja  modal  seharusnya  diarahkan  untuk  produktivitas  dan  harus dipastikan menyentuh ke masyarakat atau tidak sekedar pengadaan.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dengan  belum  mempertimbangkan  secara  rinci  akan indikator-  indikator  utama  dari  IPM,  yaitu  indikator  kesehatan,  tingkat  pendidikan,  dan  indikator ekonomi,  dengan  tiga  dimensi  dasar,  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan  standar hidup  layak.  Penelitian  berikutnya  dapat  mempertimbangkan  untuk  memperdalam  pengujian  dan pengkajian pada aspek tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  penyelesaian  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada keluarga besar  Program  Studi  S1  Akuntansi,  Insitut  Manajemen  Wiyata  Indonesia.  Semoga  semakin banyak  kegiatan  penelitian  serta  karya-karya  publikasi  penelitian  yang  dihasilkan  di  masa-masa berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aivanni, N. (2019). Alokasi Belanja  Negara belum Tepat Sasaran . Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/read/detail/252685-alokasi-belanja-negara-belum-tepat-sasaran
Asmara, C. G. (2019). Jokowi: Dunia Tak Semata Sedang Berubah Tapi Terdisrupsi .
Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816104021-4-92446/jokowi- dunia-tak-semata-sedang- berubah-tapi-terdisrupsi
Dianto,  T.  (2020). Sekolah  Gratis  dan  Imbasnya  terhadap  IPM .  Kuninganmass.Com. https://kuninganmass.com/anything/netizen-mass/sekolah-gratis-dan-imbasnya-terhadap-ipm/
Hanif,  M.  I.  (2019). Analisis  Pengaruh  Rasio  Kemandirian  dan  Rasio  Efektivitas  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Intervening (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2013-2017) .  Universitas  Islam Indonesia.
Harliyani,  E.  M.,  &  Haryadi,  H.  (2016).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 3 (3), 129–140.
Hudaya, D. B. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017) . STIE YKPN.
Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. Simposium Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 1247–1272.
Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. Jurnal Good Governance , 15 (1).
Kristianus, A. (2019). Bappenas: Belanja Pemerintah Belum Efektif Dongkrak Perekonomian . Investor.Id. https://investor.id/business/bappenas-belanja-pemerintah-belum-efektif-dongkrak- perekonomian
Lidwina,  A.,  &  Fitra,  S.  (2020). DKI  Jakarta,  Provinsi  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia Tertinggi 2019 .
Databoks.Katadata.Co.Id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/dki-jakarta- provinsi-dengan-indeks- pembangunan-manusia-tertinggi-2019
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . UPP STIM YKPN.
Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 126 , 1315–1755.
Prakoso, L. I. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung .
Sari,  I.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Modal  Pada Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 15 (3), 2409–2438.
Setiaji,  S.  A.  (2019). APBD  Tidak  Tepat  Sasaran,  Mendagri  Tito  Karnavian  Akan  Sisir  Anggaran . Ekonomi.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191030/9/1164855/apbd-tidak- tepat- sasaran-mendagri-tito-karnavian-akan-sisir-anggaran
Sugiarto, E. C. (2019). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul . Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indon esia _unggul
Tarumingkeng,  W.  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal  dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (6).
Tusin, U., & Hidayat, K. (2020). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2019 naik menjadi 71,92 . Nasional.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-pembangunan- manusia-indonesia- tahun-2019-naik-menjadi-7192
Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah  Penduduk  Miskin  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten/kota  Provinsi Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 1 (1), 29–37.
Widyatama,  A.  (2017). Pengaruh  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung) .  FEB Universitas Lampung.
Zulkarnain,  Z.  (2020).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala , 3 (1), 61–74.
Zulkarnain,  Z.,  &  Andriansyah,  R.  (2018).  Opini  Audit  BPK-RI  dan  Substansi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Cakrawala , 1 (1), 58–74.