ANUVA Volume 6 (3): 371-384, 2022 Copyright ©2022, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Pengalaman Informasi Pustakawan dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Sukma Salsabilla *) , Yanuar Yoga Prasetyawan
Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
* ) Korespondensi: sukmasalsabilla@gmail.com

## Abstract
[Librarian Information Experience in Social Inclusion-Based Library Transformation] The existence of a social inclusion-based  library  transformation  program  as  the  top  program  of  the  Archives  and  Library  Office  of Purbalingga  Regency,  it  is  important  to  know  how  the  interactions  formed  between  librarians,  communities  and program partners with existing information, as well as what kinds of events have been experienced by the librarians involved so farto be used as evaluation material in the improvement and development of future programs. The  aims of study was to determine the information experience experienced by librarians at the Archives and Library Office of Purbalingga Regency in implementing a social inclusion-based library transformation program. The study  used qualitative  approach  with  interview  and  documentation  data  collection  techniques.  The  informants  in  this  study were  librarians  as  many  as  7  people,  consisting  of:  4  librarians  from  the  Purbalingga  Regency  Dinarspus  and  3 librarians of the Program Partners. By using thematic analysis, this study shows that in achieving the success of the social inclusion-based library transformation program implemented in Purbalingga Regency, librarians have a lot of  information  experience  and  have  a  big  influence  on  changes  in  feelings,  mindsets  and  actions  of  librarians  in carrying  out  their  profession,  especially  in  implementing  social  inclusion  programs.  This  information  experience helps the librarian in determining which information needs of the community are important to be met first and what inclusion  or  training  activities  are  most  appropriately  designed  and  made  to  become  a  strategy  in  meeting  these information  needs.  Despite  some  difficulties  and  obstacles,  the  implementation  of  the  program  in  Purbalingga Regency has been going quite well and has received a positive response. In addition, this program has also provided many  benefits  for  the  welfare  of  the  community  as  well  as  for  the  librarian  personally.  This  research  helps librarians and/or other libraries as lessons in the implementation of social inclusion-based library transformation programs.

## Keywords: community information needs; information experience; librarian; social inclusion program

## Abstrak
Adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai program unggulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  (Dinarspus)  Kabupaten  Purbalingga,  dirasa  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  interaksi  yang terbentuk antara pustakawan, masyarakat dan mitra program dengan informasi yang ada, serta peristiwa seperti apa saja  yang  dialami  oleh  pustakawan  yang  terlibat  selama  ini,  guna  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  dalam peningkatan  dan  pengembangan  program  kedepannya. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengalaman informasi yang dialami pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif  dengan teknik pengambilan data wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah  Pustakawan sebanyak 7  orang,    yang  terdiri  dari:  4  Pustakawan  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  dan  3  Pustakawan  Mitra  Program. Dengan  menggunakan thematic  analysis ,  penelitian  ini  menunjukan  hasil  bahwa  dalam  mencapai  keberhasilan jalannya  program transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Purbalingga, banyak sekali pengalaman informasi yang dialami pustakawan dan berpengaruh besar terhadap perubahan perasaan, pola  pikir  dan  tindakan  pustakawan  dalam  menjalankan  profesinya,  terutama  dalam  menjalankan  program  inklusi sosial.  Pengalaman  informasi  yang  dialami  ini  membantu  pustakawan  dalam  menentukan  kebutuhan  informasi masyarakat mana  yang penting  untuk  dipenuhi  terlebih dahulu  dan kegiatan inklusi atau  pelatihan  apa  yang  paling tepat  dirancang  dan  dibuat  guna  menjadi  strategi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  informasi  tersebut.  Meskipun terdapat  beberapa  kesulitan  dan  hambatan,  pelaksanaan  program  di  Kabupaten  Purbalingga  sudah  berjalan  cukup baik  dan  mendapatkan  respon  yang  positif.  Selain  itu,  program  ini  juga  telah  memberikan  banyak  manfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat  serta  diri  pustakawan  secara  pribadi.  Penelitian  ini  membantu  pustakawan  dan/atau perpustakaan  lain  sebagai  pembelajaran  dalam  pelaksanaan  program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi sosial .
Kata kunci: kebutuhan informasi masyarakat; pengalaman informasi; program inklusi sosial; pustakawan

## 1. Pendahuluan
Di  zaman  yang  serba  modern  ini,  seluruh  aspek  kehidupan  terus  mengalami  perkembangan  dan perubahan  yang  sangat  pesat.  Terlebih  setelah  adanya  kebiasaan  hidup  baru,  akibat  pandemi  Covid-19. Masyarakat  dituntut  untuk  dapat  beradaptasi  dengan  transformasi  yang  ada.  Melihat  perkembangan  dan perubahan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan, terutama dalam hal pendidikan, sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Minimnya  pengetahuan  dan  kemampuan  serta  finansial  yang  kurang mendukung,  mengakibatkan  sebagian  masyarakat  mengalami  krisis  di  berbagai  bidang  tersebut. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan informasi dari  masyarakat  penggunanya,  tentu  saja  sangat  diharapkan  untuk  turut  serta  hadir  dalam  mengatasi permasalahan tersebut.
Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga,  sebagai  salah  satu  unit  perpustakaan  umum  daerah,  telah menciptakan  dan  melaksanakan  sebuah  program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial.  Sebuah  program pemberdayaan  yang  diharapkan  mampu  menjawab  permasalahan  yang  ada,  dengan  penyelenggaraan kegiatan  seminar  dan  pelatihan  mengenai  berbagai  macam  tema  dan  keterampilan  bagi  masyarakat  di Kabupaten  Purbalingga.  Dalam  pelaksanaannya,  program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  ini  juga menggandeng  pemerintahan  desa,  perpustakaan  desa,  dan  berbagai  dinas  terkait.  Kegiatan  ini dilaksanakan  oleh  pustakawan  dengan  memberikan  berbagai  informasi  melalui  acara  seminar  dan pelatihan  yang  mana  pustakawan  berinteraksi  dengan  masyarakat  secara  langsung.  Dengan  berhasil diraihnya kategori perpustakaan terbaik secara terus-menerus oleh Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan awarding yang  diadakan  Perpusnas,  pastinya  dalam  proses  keberlangsungan  kegiatan  inklusi  sosial  juga terdapat berbagai hambatan/kendala serta peristiwa dan/atau pengalaman lainnya yang dialami oleh para pustakawan  pelaksana  program.  Adapun,  pengalaman-pengalaman  tersebut  tentunya  mampu mempengaruhi perasaan, pemikiran serta tindakan para pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga kedepan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  layanan  perpustakaan  dan  pengembangan  program   kegiatan perpustakaan.    Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  dengan  menggunakan  salah  satu  konsep  ilmu informasi  yaitu  konsep  pengalaman  informasi  ( information  experience ).  Pengalaman  Informasi  yang dialami  pustakawan  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  merupakan  pengalaman  yang  telah  dialami pustakawan dan menjadi pengetahuan dan keterampilan baru terkait pelaksanaan layanan perpustakaan di masyarakat dan penyelesaian masalah yang muncul di lapangan, khususnya selama pelaksanaan program perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial.  Pengalaman  ini  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  bahan pembelajaran  bagi  pustakawan  dan/atau  perpustakaan  lain  dalam  peningkatan  kinerja  pustakawan  dan pengembangan layanan perpustakaannya.
Pengalaman  informasi  ( information  experience )  adalah  perspektif  dari  konsep  ilmu  informasi yang  melihat  suatu  fenomena  dari  segi  pandang  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  subjek  penelitian, mengenai  bagaimana  ia  mendapatkan  informasi,  bagaimana  ia  mengolah  dan  menggunakan  informasi,
bagaimana  ia  menjadi  informasi,  hingga  pada  bagaimana  pengalaman  tersebut  mampu  mempengaruhi pemikiran  serta  tindakannya  di  masa  yang  akan  datang.  Seperti  dikutip  dari  artikel  yang  ditulis  oleh Prasetyawan  (2020)  dan  Davis  (2015)  mengungkapkan  bahwa  melalui  penelitian  pengalaman  informasi, kita dapat memperhatikan: bagaimana orang mengalami informasi, cara mereka terlibat dengan informasi, apa  yang  mereka  alami  sebagai  informasi,  sifat  pengalaman  mereka  dengan  informasi,  serta  pikiran  dan perasaan mereka terkait dengan pengalaman informasi mereka.
Berdasarkan  konsep  tersebut,  pengalaman  informasi  pustakawan  di  Dinarspus  Kabupaten Purbalingga  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  berbasis  inklusi  sosial  menjadi  sesuatu  yang  menarik dan  penting  untuk  dikaji  dan  diketahui  sebagai  salah  satu  keterbaharuan  penelitian  di  bidang  Ilmu Perpustakaan  dan  Informasi,  khususnya  dalam  konsep  pengalaman  informasi.  Pentingnya  penelitian  ini dilaksanakan  karena  saat  ini  di  Indonesia  penelitian  tentang  pengalaman  informasi  ( information experience )  baru  sedikit  dilaksanakan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  mengenai pengalaman informasi ( information experience ) antara lain : Heriyanto & Anggitia (2021) yang  meneliti tentang  pengalaman  informasi  pustakawan  perpustakaan  desa.  Kemudian,  Prasetyawan  (2020)  yang meneliti  tentang  pengalaman  informasi  para  pemilih  pemula  menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana pembelajaran  politik.  Selanjutnya  ada  Bruce,  Davis,  Hughes,  Partridge,  &  Stoodley  (2014)  yang penelitiannya  hanya  berkisar  pada  perspektif  pengalaman  informasi  secara  teori.  Adapun  penelitian lainnya  tentang  pengalaman  informasi  ( information  experience )  yaitu  penelitian  Partridge,  Edwards,  & Thorpe (2009) dan Somerville & Mirijamdotter (2014) yang  meneliti pengalaman  informasi pustakawan di  tempat  kerja  serta  Savolainen  (2019)  yang  meneliti  tentang  elaborasi  aspek  sensorik  dan  kognitif- afektif  dari  pengalaman  informasi.  Adapun,  penelitian  yang  membahas  tentang  inklusi  sosial  adalah penelitian  Junawan  (2020),  meneliti  pengembangan  koleksi  perpustakaan  umum  berbasis  inklusi  sosial yang  diharapkan  menjadi  perpustakaan  yang  inklusif  bagi  masyarakat  pengguna.  Dari  kedelapan  artikel penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian pengalaman informasi merupakan salah satu kajian yang luas  dan  mendalam.  Oleh  karena  itu,    kajian  ini  juga  akan  sangat  bermanfaat  dan  sangat  cocok  apabila digunakan  untuk  melihat  fenomena  pengalaman  informasi  yang  dialami  pustakawan  dalam  program transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial.  Program  perpustakaan  yang  berkolaborasi  dengan masyarakat  secara  langsung  ini  dinilai  unik  dan  baru.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul “Pengalaman  Informasi  Pustakawan  dalam  Program  Transformasi Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengalaman  informasi  yang  dialami  pustakawan  di  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain  itu, hasil dari penelitian ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pembelajaran  bagi  perpustakaan  lain  dalam  hal  pengembangan layanan dan program kegiatan yang akan dan/atau sedang dijalankan.

## 2. Landasan Teori

## 2.1 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Merupakan  suatu  program  kegiatan  yang  dimiliki  perpustakaan  untuk  memberikan  koleksi  dan layanan  kepada  para  masyarakat  penggunanya  melalui  penyelenggaraan  seminar  dan  pelatihan  dengan mengangkat  berbagai  tema  dan  keterampilan  serta  kegiatan  lain  yang  menunjang  pemberdayaan masyarakat.  Program  ini  dilakukan  dengan  menggandeng  pemerintahan  desa,  perpustakaan  desa  dan berbagai  dinas  terkait.  Program  transformasi  ini  merupakan  akumulasi  dari  upaya  untuk  memperkuat layanan  perpustakaan,  menawarkan  layanan  yang  mampu  menampung  dan  membantu  mengembangkan minat  dan  bakat  pemustaka  dengan  berbagai  kegiatan  yang  dapat  dimodifikasi  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan penggunanya (Irsan, 2019).
Dalam  artikel  yang  dimuat  dalam  laman  Dinarspus Kabupaten  Purbalingga,  tertulis  bahwa program  ini  merupakan  kegiatan  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  sebagai  tindak  lanjut yang  dilakukan  Perpusnas  RI  dari  peningkatan  program  kemitraan  antara  Pemerintah  Kabupaten Purbalingga  dengan  Yayasan  Perpuseru  di  bawah  naungan  Coca  Cola  Foundation  Indonesia  (CCFI). Kegiatan  ini  diterapkan  melalui  Perpustakaan  Desa  dan  Taman  Bacaan  Masyarakat,  dengan  stimulan pemberian bantuan koleksi buku, rak buku, komputer, LCD dan televisi, di berbagai tempat di Kabupaten Purbalingga, dari tahun 2017 sampai beberapa tahun terakhir.
Secara  khusus,  program  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan dan  memajukan perpustakaan desa dan/atau taman bacaan masyarakat, sebagai pusat belajar  masyarakat dan  pusat  kegiatan  masyarakat  dengan  basis  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dan  tentunya  melalui berbagai  kegiatan  seminar  pengetahuan  dan  pelatihan  keterampilan  yang  bertujuan  menyejahterakan masyarakat. Adapun sasaran utamanya adalah pemuda, perempuan dan rintisan usaha kecil.

## 2.2 Konsep Pengalaman Informasi
Pengalaman  informasi  ( information  experience )  adalah  perspektif  dari  konsep  ilmu  informasi yang  melihat  suatu  fenomena  dari  segi  pandang  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  subjek  penelitian, mengenai  bagaimana  ia  mendapatkan  informasi  (melihat  bagaimana  cara  yang  dilakukan  subjek penelitian  untuk  memperoleh  informasi  yang  ia  inginkan),  bagaimana  ia  mengolah  dan  menggunakan informasi  (melihat  bagaimana  cara  yang  dilakukan  subjek  penelitian  dalam  mengolah  informasi  yang  ia dapatkan  dan  bagaimana  serta  untuk  apa  informasi  itu  digunakan),  bagaimana  ia  menjadi  informasi (melihat  bagaimana  subjek  penelitian  berlaku  sebagai  informasi,  dimana  pengalaman  yang  dialaminya dapat  dengan  mudah  dimengerti  oleh  penerimanya  sebagai  informasi),  hingga  pada  bagaimana pengalaman  tersebut  mampu  mempengaruhi  perasaan,  pemikiran  serta  tindakannya  di  masa  yang  akan datang.  Seperti  dikutip  dari  artikel  yang  ditulis  oleh  Prasetyawan  (2020),  Davis  (2015)  mengungkapkan bahwa melalui penelitian pengalaman informasi, kita dapat memperhatikan: bagaimana orang mengalami informasi,  cara  mereka  terlibat  dengan  informasi,  apa  yang  mereka  alami  sebagai  informasi,  sifat pengalaman  mereka  dengan  informasi,  serta  pikiran  dan  perasaan  mereka  terkait  dengan  pengalaman
informasi  mereka.  Dalam  hal  ini  ada  3  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  konsep  pengalaman informasi  yaitu  (1)  orang,  meliputi  individu  dengan  pandangan  yang  dimiliki  dan  dirasakannya  (emosi, latar  belakang,  pemikiran,  perasaan);  (2)  informasi,  dengan  bermacam-macam  bentuknya;  (3)  konteks, berupa ruang dimana informasi itu muncul/terjadi (Miller, Davis, & Partridge, 2019).
Seperti  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Bruce  et  al.  (2014)  menunjukkan  bagaimana  pengalaman informasi  mengintegrasikan  pikiran,  perasaan,  indera,  dan  tindakan  orang;  serta  pengaruhnya  terhadap sosial  dan budaya  mereka. Hal ini  menandakan bahwa pengalaman  informasi dapat dilihat dari berbagai sisi secara kompleks, dengan melihat bentuk dan konteks dari kegiatan atau fenomena yang dialami.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan pendakatan kualitatif,  bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  secara  holistik,  dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2017). Dengan teknik purposive sampling , informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, terdiri dari: 4 Pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga dan 3 Pustakawan Mitra. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  semi  terstruktur  dan  dokumentasi.  Hal  ini dilakukan agar data yang  dihasilkan  dapat saling  melengkapi sehingga lebih  valid dan lengkap.  Analisis data dilakukan dengan thematic analysis , untuk mengetahui pola keterkaitan tema-tema yang muncul dari subjek  dan  objek  yang  diteliti  (Heriyanto,  2018).  Adapun  beberapa  tahapan  yang  dilakukan  dalam pengolahan  data  yaitu  dengan  cara:  (1)  Menyusun  transkrip  wawancara  dari  setiap  informan;  (2) Memahami data yang diperoleh pada transkrip; (3) Menyusun  kode ( coding ) berdasarkan data penelitian; (4) Melakukan pengelompokkan ( grouping ) pada kode yang memiliki makna sama sehingga membentuk suatu kelompok; (5) Menentukan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menemukan  4  tema  penelitian  terkait bagaimana  pengalaman  informasi  yang  dialami  pustakawan  di  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  dalam melaksanakan  program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial.  Adapun  tema-tema  tersebut meliputi:  (1)  Program  Inklusi  Sosial;  (2)  Kebutuhan  Informasi  Masyarakat;  (3)  Profesionalisme Pustakawan; (4) Evaluasi Program Inklusi Sosial.

## Program Inklusi Sosial
Salah  satu  program  kerja  yang  diunggulkan  oleh  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga,  adalah Program  Transformasi  Perpustakaan  Berbasis  Inklusi  Sosial  (TPBIS).  Program  ini  dilaksanakan  dengan mentransformasikan  layanan  dan  segala  bentuk  keilmuan  dari  koleksi  terapan  yang  ada  menjadi  sebuah kegiatan seminar dan/atau pelatihan-pelatihan  keterampilan yang bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Purbalingga.  Kegiatan  ini  tentunya  dibentuk dengan  melihat  dan  mempertimbangkan  pemenuhan  kebutuhan  informasi  masyarakat  yang  ada.  Hal  ini sejalan dengan Komariah et al., (2021)  yang menyatakan bahwa perpustakaan desa harus bertransformasi dari  yang  tadinya  hanya  berkutat  pada  kegiatan  dan/atau  kebutuhan  administratif  saja,  menjadi perpustakaan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi,  pendidikan,  ekonomi,  rekreasi  dan  kebutuhan sosial semua lapisan masyarakat.
Program  ini  adalah  hasil  kerjasama  kemitraan  antara  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  dengan Yayasan “PerpuSeru” di bawah  naungan Coca  Cola Foundation dengan  inisiator Bill  &  Melinda  Gates Foundation ,  sampai  pada  akhir  masa  kontraknya  program  ini  ditingkatkan  dan  diambil  alih  oleh Perpustakaan Nasional  dan berganti nama  menjadi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial  (TPBIS).  Meskipun  terjadi  peralihan,  dalam  pelaksanaan  program  Transformasi  Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) semua pelaksana masih berasal dari pelaksana program “PerpuSeru” dan para  kader  daerah  yang  dianggap  telah  berhasil  menyukseskan  program.  Tujuan  lain  dalam  pelaksanaan program inklusi sosial ini yaitu untuk mempromosikan perpustakaan, untuk mengubah perpustakaan dari manual menjadi digital, untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan positif masyarakat, untuk mengubah  mindset  masyarakat  tentang  perpustakaan,  menjadi  stimulan  bagi  pengembangan perpustakaan,  untuk  mengembangkan  6  literasi  dasar,  hingga  sampai  pada  upaya  dalam  menunjang perekonomian.  Tujuan  ini  sejalan  dengan  Komariah  et  al.,  (2021)  yang  mengungkapkan  bahwa  dengan inklusi  sosial  perpustakaan  dikembangkan  menjadi  pusat/tempat/sarana  bagi  masyarakat  untuk mengembangkan  potensi  diri,  melakukan  kegiatan  berbagi  pengetahuan  dan  keahlian  sehingga  mereka dapat berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.
Sasaran  program  inklusi  sosial  adalah  masyarakat,  khususnya  perempuan,  pemuda,  dan  rintisan usaha mikro kecil. Dalam  kegiatannya, program ini dilaksanakan oleh pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga  dengan  melibatkan  pustakawan  mitra  dari  Perpustakaan  Desa,  Taman  Baca  Masyarakat (TBM)  dan  Perpustakaan  Bergerak,  serta  juga  melibatkan  kerjasama  dengan  pihak/instansi  lainnya  di Kabupaten  Purbalingga.  Dalam  bermitra,  Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga  melakukan  penyaringan terlebih dahulu kepada desa-desa yang ada. Adapun syarat yang diwajibkan guna menjadi mitra program inklusi  sosial  meliputi,  desa  telah  memiliki  perpustakaan  desa  yang  aktif,  telah  memiliki  SK  Pendirian Perpustakaan Desa, telah  memiliki gedung/ruang perpustakaan yang layak, telah  memiliki koleksi bahan pustaka,  rak  buku  dan  fasilitas  penunjang  lainnya,  telah  memiliki  struktur  organisasi  pengelola perpustakaan dan telah memiliki akses Wi-Fi.
Berdasarkan  pada  pengalaman  yang  dialami  pustakawan,  ditemukan  bahwa  terdapat  kesulitan yang dialami oleh  desa calon  mitra dalam memenuhi persyaratan mitra program, desa cenderung  merasa takut  dan  bingung  terutama  dalam  hal  pembuatan  SK  Pendirian  Perpustakaan.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  hal  tersebut,  dalam  pembuatan  SK  Pendirian  Perpustakaan,  pustakawan  Dinarspus  akan membantu  segala  proses  pembuatannya,  termasuk  juga  membantu  dalam  pemenuhan  syarat  lainnya, sehingga desa diharapkan tidak perlu merasa takut atau bingung kembali. Salah satu cara yang dilakukan pustakawan  Dinarspus  yaitu  dengan  menyediakan format  file yang  dibutuhkan  desa  dan  juga membimbing  dalam  pengisian  datanya.  Seperti  pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  informan  dalam wawancara, yang menyatakan :
“Dibantu, filenya dari kami. Mereka tinggal ngisi nama perpustakaan dan struktur organisasinya, ngedit nama desanya,  seperti itu.” (Informan 3, 23 Maret 2022)
Dalam kegiatan pelatihan, narasumber merupakan orang yang berkompeten di bidangnya. Bukan hanya  dari  instansi/pihak  terkait  saja,  melainkan  juga  diambil  dari  tokoh  masyarakat  yang  memiliki keahlian/keterampilan  di  bidang  yang  dijadikan  tema  pelatihan.  Pustakawan  sebagai  pelaksana  program juga turut membantu narasumber dalam melakukan pembinaan, mengatur dan mengkoordinir masyarakat peserta  pelatihan.  Hal  ini  dijadikan  kesempatan  emas  bagi  pustakawan  untuk  menambah  relasi  dan keahlian/keterampilan  nya  dalam  bidang  lain.  Adapun  dalam  perjalanannya,  program  transformasi perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  (TPBIS)  semakin  mendorong  para  perpustakaan/desa  mitra  untuk melakukan  usaha  dalam  mendapatkan  pendanaan  secara  mandiri,  seperti  melalui fundraising /sponsor. Meskipun  terlihat  cukup  memberatkan  perpustakaan  desa,  hal  ini  tentunya  dimaksudkan  agar  setelah program  selesai  dilaksanakan  perpustakaan  desa  masih  tetap  dapat  melanjutkan  dan  mengembangkan kegiatan inklusi sosial yang telah dijalankan secara mandiri, tidak hanya menunggu dan bergantung pada dana  dari  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  untuk  membantu  desa  mitra,  diberikan  pembinaan  oleh pustakawan  Dinarspus  kepada  para  pustakawan  mitra  mengenai  teknik  advokasi  dan lobbying guna mendapatkan sponsor untuk menambah dana kegiatan perpustakaan.
Kemudian,  pelaporan  kegiatan  program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial (TPBIS)  dilakukan  setiap  tahun  nya  dalam  acara Pear  Learning  Meeting (PLM) yang  diadakan  oleh Perpusnas.  Dalam  acara  ini  setiap  mitra  program  dari  seluruh  daerah  se-Indonesia  juga  diperlombakan dalam kegiatan Awarding. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk delegasi perpustakaan  dari  Kabupaten  Purbalingga  seringkali  mendapatkan  kategori  perpustakaan  terbaik. Kegiatan Awarding ini  dilakukan  guna  membantu  menunjang  pengembangan  perpustakaan  dan peningkatan  semangat  motivasi  para  pengelola  perpustakaan  untuk  lebih  maju  dalam  berkreasi  dan berinovasi.  Dalam  hal  ini,  para  pustakawan  juga  saling  bertukar  informasi  dan  pengalaman,  untuk nantinya  digunakan  sebagai  pembelajaran  dan  upaya  dalam  memperbaiki  dan  memajukan  perpustakaan nya, saling melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya masing-masing.
Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Komariah et al., (2021), menyebutkan bahwa inklusi sosial dapat  diartikan  sebagai  kondisi  dimana  masyarakat  telah  dan/atau  mampu  mendapatkan  sumber  daya
yang  ada,  mendapatkan  peluang,  dan  mendapatkan  kesempatan  untuk  belajar,  bekerja,  terlibat  dalam semua  kegiatan  dan  juga  bersuara  guna  mengutarakan  pendapatnya.  Pernyataan  tersebut  ternyata  sudah sejalan  dengan  keberjalanan  program  dalam  penelitian  ini,  dimana  dalam  pelaksanaan  kegiatan  inklusi sosial  ini  tentunya  banyak  menghasilkan  manfaat  yang  dapat  diambil  oleh  masyarakat  maupun perpustakaan.  Tentunya  akan  sangat  bagus  bila  program  inklusi  sosial  ini  terus  menerus  dilaksanakan, terlebih  dengan  perencanaan  dan  persiapan  yang  matang.  Bukan  hanya  digunakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  informasi  masyarakat  saja  tetapi  memiliki  tujuan  yang  sangat  luas  dan  bermanfaat.  Selain menjadi upaya perpustakaan dalam mengubah bentuk dan memperluas fungsinya menjadi pusat kegiatan masyarakat,  program  inklusi  sosial  juga  memberikan  kesempatan  yang  sangat  besar  bagi  pustakawan untuk  mendapatkan  pengalaman-pengalaman  yang  membangun  diri  pustakawan  untuk  lebih  baik  lagi secara  pribadi  dalam  menjalani  profesinya  dan  dapat dijadikan  sebagai  acuan/bahan  pertimbangan  yang membantu  pustakawan  dalam  merencanakan  dan  menciptakan  solusi  dalam  permasalahan  yang  ada  di masyarakat,  sehingga  harapannya  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Purbalingga  akan  meningkat dan lebih terjamin.

## Kebutuhan Informasi Masyarakat
Untuk  mengetahui  kebutuhan  informasi  masyarakat  di  Kabupaten  Purbalingga,  pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga bersama pustakawan mitra, melakukan survei lapangan dengan melihat kondisi  desa  mitra.  Melihat  potensi  yang  dimiliki  desa  mitra  secara  fisik  dengan  mengetahui bidang/sektor  pengembangan  desa,  melihat  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sekitar,  melihat  mayoritas mata  pencaharian  masyarakat,  melihat  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  seperti  tingkat pengangguran  dan  limbah  rumah  tangga,  dan  juga  melakukan  survei  pengguna  perpustakaan  melalui angket  secara  berkala.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  analisis  pengguna  informasi,  dalam  hal  ini masyarakat, perlu dilakukan agar pustakawan dapat mengetahui setiap porsi kebutuhan  masyarakat yang perlu dipenuhi (Junawan, 2020).
Upaya-upaya  mencari  tahu  kebutuhan  informasi  tersebut  juga  dilakukan  untuk  mencocokkan dan/atau  menjadi  pertimbangan  dalam  merancang  kegiatan  seminar  atau  pelatihan  keterampilan  guna menunjang  potensi  desa  mitra,  yang  disesuaikan  juga  antara  pengadaan  koleksi  perpustakaan  dengan pemenuhan  kebutuhan  informasi  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  Utami  &  Prasetyo,  (2019)  yang mengatakan bahwa perpustakaan harus menyediakan koleksi  yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.  Selain  itu,  perpustakaan  juga  diharapkan  menjadi  sarana  rujukan  informasi  dalam  upaya mencari  solusi  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pustakawan untuk  melihat  kebutuhan  informasi  apa  yang  paling  diminati  masyarakat  dan  peluang  apa  saja  yang  ada dan  dibutuhkan  masyarakat,  disesuaikan  dengan  rentang  usia  masyarakat  yang  ada,  seperti  misalnya diadakannya pelatihan fotografi untuk remaja dan pelatihan pembuatan roti untuk ibu-ibu rumah tangga. Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  perkataan  salah  satu  informan  dalam  sesi  wawancara  yang dilakukan, sebagai berikut:
“...kita  intinya  nanti  liat  peluangnya  lingkungan  seperti  apa.  Artinya,  misalkan  kaya  pemuda otomatiskan  kita  cari  fokusnya  di  bidang  apa  gitu,  kan  kita  engga  bisa  menentukan  sendiri, artinya  liat  situasinya  gitu,  bisa  pelatihan  bengkel,  pelatihan  ikan  hias  dan  sebagainya.  Ya, melihat  peluang  yang  ada  gitu,  jadi  ga  bisa  menentukan  sendiri,  artinya  melihat  peluang  yang dibutuhkan masyarakat.” (Informan 6, 30 Maret 2022)
Setelah mengetahui kebutuhan informasi apa saja yang dimiliki masyarakat, dilanjutkanlah tahap perencanaan  kegiatan  yang  dibangun  dengan  mempertimbangkan  hasil  dari  survei  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Tak  jarang  pula  ada  perpustakaan  mitra  yang  mengajukan  permintaan  khusus  kepada pustakawan  Dinarspus  mengenai  pelibatan  inovasi  dan  campuran  materi  dari  bidang  keterampilan tertentu,  secara  khusus,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  yang  diberikan.  Seperti  permintaan  untuk mengaitkan materi pelatihan yang ada dengan permasalahan sampah, menghubungkan upaya-upaya yang dapat  dilakukan  masyarakat  dalam  pengolahan  limbah  dan  pelestarian  lingkungan  pada  setiap  sesi pelatihan  yang  diberikan.  Selain  itu,  diberikan  pula  pelatihan  dan  seminar  khusus  guna  pemberdayaan perempuan  dan  remaja,  dengan  melibatkan  kerjasama  dengan  dinas  instansi  terkait  sebagai  narasumber, seperti: pelatihan pembuatan MPASI dan kelas balita/ ibu hamil yang diisi oleh Puskesmas dan pelatihan tentang bahaya narkoba yang diisi oleh BNN.
Dalam  menjalankan  program  inklusi  sosial,  pustakawan  baik  pustakawan  Dinarspus  dan pustakawan mitra, harus benar-benar paham dan mengerti kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat  nya.  Mereka  harus  bisa  memilih  dan  menyaring  kebutuhan  informasi  mana  yang  sangat penting  untuk  dipenuhi  secepatnya.  Perencanaan  kegiatan  juga  perlu  dipikirkan  matang-matang,  karena dengan  begitu  pelatihan  yang  nantinya  diberikan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  berdampak  positif  bagi kehidupan  masyarakat.  Tak  lupa  bentuk  kegiatan  dan  pelatihan  juga  harus  disesuaikan  dengan  kondisi budaya yang ada, sehingga masyarakat akan lebih nyaman dan tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan.

## Profesionalisme Pustakawan
Pustakawan  merupakan salah satu profesi yang berperan penting  dalam  pelaksanaan pengolahan dan  pengelolaan  informasi.  Dengan  adanya  pustakawan,  seluruh  kegiatan  layanan  dan  pelaksanaan program  kerja  perpustakaan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Secara  tidak  langsung,  pustakawan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan informasi dari masyarakat pengguna nya. Hal ini  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Utami  &  Prasetyo,  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pada perpustakaan  yang  telah  bertransformasi,  pustakawan  berperan  aktif  sebagai  mediator  yang  bertugas untuk membantu pencari informasi menemukan informasi yang mereka butuhkan.
Di  Kabupaten  Purbalingga,  dalam  pelaksanaan  program  transformasi  perpustakaan  berbasis inklusi  sosial  (TPBIS),  profesionalisme  pustakawan  sangatlah  berperan  penting.  Pustakawan  Dinarspus dan  pustakawan  mitra  saling  bekerjasama,  berkolaborasi  untuk  menciptakan  kegiatan  yang  mampu memenuhi  kebutuhan  informasi  masyarakat  dan  bermanfaat  untuk  mengatasi  permasalahan  lingkungan yang  ada. Dalam  pelaksanaan  program  inklusi  sosial  ini,  para  pustakawan  telah  banyak  melakukan berbagai  cara  guna  memenuhi  kewajibannya.  Dimulai  dari  cara  mencari  tahu  kebutuhan  informasi masyarakat,  menemukan  informasi  yang  dibutuhkan  hingga  membentuk  sebuah  pola  perilaku  pencarian
informasi,  yang  kemudian  pola  perilaku  tersebut  membentuk  sebuah  pengalaman  informasi.  Sebuah pengalaman  yang  dialami  pustakawan  selama  proses  pencarian,  mendapatkan,  hingga  menggunakan informasi. Menumbuhkan sebuah makna hidup tersendiri bagi pustakawan dengan adanya perasaan yang muncul, pola pikir dan pandangan baru hingga pada munculnya perubahan sikap dan cara yang dilakukan pustakawan  dalam  menjalankan  aktivitasnya  di  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  sejalan  dengan  Bruce (2008)  yang  menyatakan  bahwa  pengalaman  informasi  tidak  terbatas  pada  pengalaman  seseorang  dalam mencari  informasi  saja,  melainkan  lebih  menggambarkan  sebuah  pandangan  secara  lebih  luas  dan komprehensif  mengenai  penggunaan  informasi  bagi  seseorang  yang  meliputi  berbagai  dimensi  pikiran, perasaan, budaya dan bahasa serta dari kegiatan pencarian informasi yang dilakukan.
Dari  program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  (TPBIS)  yang  dilakukan  oleh Dinarspus  Kabupaten  Purbalingga,  juga  memunculkan  sebuah  pengalaman  informasi  bagi  pustakawan, baik pustakawan Dinarspus maupun pustakawan  mitra. Pengalaman tersebut terbentuk dari setiap proses yang  dialami  pustakawan  selama  pelaksanaan  program.  Dalam  menjalankan  tugas  membina  dan mendampingi  masyarakat  dalam  setiap  pelatihan  yang  diadakan,  tak  jarang  pustakawan  mengalami banyak kejadian-kejadian yang unik dan berkesan bagi diri pustakawan. Seperti salah  satu informan dari Perpustakaan Desa (Informan 5), yang menceritakan pengalaman uniknya pada saat menjadi narasumber di  depan  para  pejabat  daerah  dalam  kegiatan  di  Pendopo  Kabupaten  Purbalingga.  Menurutnya, pengalaman  tersebut  merupakan  pengalaman  pertama  dan  paling  berharga  yang  tidak  dapat  dilupakan, karena  dengan  pengalaman  itu  timbul  rasa  bangga  dan  menjadikannya  luar  biasa  percaya  diri  dalam menjalankan profesinya sebagai pengelola perpustakaan desa.
Tak  jarang  pengalaman  unik  yang  dialami  pustakawan  juga  terjadi  dalam  bentuk  kesulitan  dalam menjalankan kegiatan pelatihan di lapangan, seperti salah satu informan yaitu informan 3, yang bercerita bahwa  seringkali  merasakan  kesulitan  dalam  mengatur  peserta  pelatihan  apabila  peserta  yang diikutsertakan  oleh  desa  tidak  sesuai  dengan  tema  pelatihan  yang  ada,  misalnya  saat  diadakan  pelatihan merajut  untuk  perempuan  dan  remaja,  namun  yang  hadir  sebagai  peserta  adalah  para  lansia  dengan mayoritas penglihatannya sudah berkurang, akibatnya pelatihan berlangsung sangat lama dan tidak dapat diselesaikan  dengan  baik,  sehingga  dari  desa  harus  menambah  hari  untuk  menyelesaikan  pelatihan merajut tersebut.
Pengalaman-pengalaman  unik  tersebut  oleh  pustakawan  dijadikan  sebagai  pembelajaran  hidup. Banyak  pandangan  baru  yang  muncul  dan  mempengaruhi  sikap  pustakawan  dalam  mengubah  caranya menjalani  profesinya  sebagai  pustakawan,  khususnya  dalam  hal  pengolahan  emosi,  pemecahan  masalah dan bersikap selama melaksanakan program inklusi sosial. Banyak perasaan-perasaan yang muncul yang dialami  oleh  pustakawan.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan,  seluruh  informan  dalam  sesi wawancara  mengungkapkan  bahwa,  baik  pustakawan  Dinarspus  maupun  pustakawan  mitra,  sama-sama merasa  senang,  merasa  puas,  merasa  luar  biasa  dan  merasa  bahagia  dalam  menjalankan  program  inklusi sosial,  khususnya  pada  saat  pelaksanaan  program  PerpuSeru.  Setelah  mengalami  peralihan  dan  menjadi program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  (TPBIS),  memang  banyak  sekali  perubahan
dalam program khususnya dalam hal jumlah pengaliran dana yang cenderung lebih kecil dari sebelumnya. Dorongan  Perpusnas  mengenai  upaya  yang  diharapkan  dapat  dilakukan  perpustakaan  desa  untuk  bisa mandiri,  termasuk  mandiri  secara  pencarian  dana,  ternyata  cukup  membuat  perpustakaan  desa  yang notabene  nya  di  bawah  lembaga  pemerintahan  mengalami  kesulitan.  Kurangnya  dana  yang  dialami  dan kendala  pelaporan  online  yang  juga  sering  kali  terjadi  cukup  membuat  pustakawan  dari  perpustakaan mitra merasa kurang bersemangat dan merasa kurang diperhatikan.
Namun,  meskipun  dalam  kondisi  yang  sama,  pustakawan  mitra  dari  Taman  Baca  Masyarakat (TBM)  yang  notabenenya  bersifat  mandiri  dan  Perpustakaan  Bergerak  yang  notabenenya  bersifat campuran  (di  bawah  naungan  pemerintah  dan  pribadi)  dalam  hal  pendanaan  yang  minim  tidak  terlalu diambil pusing, karena mereka terbiasa untuk melakukan upaya pencarian dana secara mandiri, tak jarang pustakawan juga mengambil dana dari kantong pribadi. Hal ini lah yang membuat mereka merasa bangga dan  merasa  percaya  diri  untuk  tetap  konsisten  melanjutkan  dan  mengembangkan  kegiatan  inklusi  sosial yang  ada.  Hal  tersebut  menandakan  adanya  panggilan  jiwa  dari  hati  kecil  para  pustakawan  sangat berperan  penting  dalam  kelancaran  pelaksanaan  program  inklusi  sosial.  Perasaan  mau  berkorban  dan adanya kepuasan pribadi dari pustakawan saat melihat kegiatan berjalan lancar dan  mampu  memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar yang muncul, menjadi poin penting dalam penelitian ini.
Profesionalisme  pustakawan  memiliki  arti  bahwa  dalam  pelaksanaan  segala  kegiatan  yang  ada  di perpustakaan dikerjakan dengan keahlian, rasa tanggung jawab, dan pengabdian, yang dimana tidak akan sama  mutu  hasilnya  apabila  dikerjakan  oleh  selain  pustakawan  (Purwono,  2013;53).  Berdasarkan  hasil penelitian  ini,  membuktikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  program  inklusi  sosial,  profesionalisme pustakawan  menjadi  salah  satu  poin  yang  sangat  penting.  Segala  hal  yang  dialami  dan  dilakukan pustakawan  selama  proses  pelaksanaannya  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi  kualitas kontribusi  pustakawan  dalam  keberjalanan  program.  Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat  penting  bagi pustakawan  untuk  terus  belajar  meng- upgrade kemampuan  dan  pengetahuannya,  termasuk  dalam  hal memanfaatkan peluang, pengolahan emosi dan penyelesaian masalah.

## Evaluasi Program Inklusi Sosial
Program  transformasi  perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  (TPBIS)  di  Kabupaten  Purbalingga telah  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama.  Tentunya  terdapat  banyak  hal  yang  dapat dan/atau  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  program  ini.  Berdasarkan  pada  penelitian  yang  telah dilakukan, kondisi program inklusi sosial di Kabupaten Purbalingga termasuk sangat baik.  Respon  mitra dan  respon  masyarakat  terhadap  program  juga  cenderung  positif,  meskipun  masih  ada  sebagian  kecil masyarakat  yang  kurang  mendukung.  Program  dianggap  telah  relevan  dengan  pemenuhan  kebutuhan informasi masyarakat desa di Kabupaten Purbalingga. Setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan program dan telah menghasilkan manfaat yang cukup berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten  Purbalingga.  Namun,  ada  beberapa  hambatan/kendala  yang  dialami  oleh  pustakawan  baik pustakawan  Dinarspus  dan  pustakawan  mitra  di  Kabupaten  Purbalingga,  diantaranya  yaitu  kurangnya tenaga  pengelola  perpustakaan  desa  sehingga  tak  jarang  ada  perpustakaan  desa  yang  mati  akibat  tidak
adanya  pengelola  perpustakaan.  Pemerintah  desa  yang  kurang  mendukung  juga  menjadi  faktor  yang menghambat  berjalannya  program,  dibuktikan  dengan  adanya  temuan  bahwa  tidak  semua  desa menjalankan  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  pengalokasian  dana  APBDes  sebesar  5%  untuk perpustakaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, sebagai berikut :
“Iya begitu, jadi ada desa yang  meskipun, sebenarnya kan sudah tertulis  di Perda ya  mba, dana APBDes 5% untuk perpustakaan, secara nyatanya kan ngga semua desa yang  menjalankan itu” (Informan 2, 18 Maret 2022)
Hambatan  lainnya  yang  muncul  yaitu  masih  ada  desa  yang  menolak  untuk  diikutsertakan  dalam program  inklusi  sosial,  meskipun  telah  dijelaskan  mengenai  keuntungan,  manfaat  dan  bantuan  apa  saja yang  bisa  didapatkan  desa  dari  pelaksanaan  program.  Alhasil  tawaran  tersebut  akhirnya  dialokasikan  ke desa  lainnya  yang  bersedia  ikut  serta.  Hal  ini  disampaikan  dalam  sesi  wawancara  salah  satu  informan yang menceritakan :
“Ada  si  desa  yang  ngga  mau    yaa  udah.  Sudah  dibilangin  nanti  tinggal  menyediakan  orangnya saja, semua dari kami. Waktu itu masih PerpuSeru yang anggarannya banyak banget itu. Mereka ngga mau, yaa udah sampai sekarang yaa ngga kita tawarin. Pernah ditawarin dua kali juga ngga mau lagi yaa udah kita alokasikan ke desa lain yang mau” (Informan 2, 18 Maret 2022)
Kemudian, jarangnya perpustakaan desa yang  memiliki fasilitas Wi-Fi juga sering  menyebabkan kurangnya  syarat  desa  untuk  menjadi  mitra  program  inklusi  sosial,  kurangnya  koordinasi  antara  desa dengan  masyarakat  peserta  pelatihan  dan  kurangnya  inisiatif  masyarakat  untuk  ikut  terkadang menyebabkan  jumlah  peserta  pelatihan  tidak  memenuhi  target.  Adapun  hambatan  lain  yang  sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran pelaksanaan program inklusi sosial yaitu adanya pandemi Covid- 19  yang  mengakibatkan  lumpuh  dan  terkendalanya  kegiatan  kemasyarakatan  selama  beberapa  waktu sebagai dampak dari pembatasan sosial yang ketat sehingga ruang geraknya menjadi sempit.
Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  telah  dilakukan  upaya-upaya  yang  dianggap  solutif  dalam penyelesaian  masalah  oleh  pustakawan,  baik  pustakawan  Dinarspus  maupun  pustakawan  mitra, diantaranya  yaitu  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  desa  mengenai  permintaan  keikutsertaan masyarakat  desa  dalam  usia  produktif  sebagai  peserta  pelatihan  yang  diadakan,  melakukan  upaya advokasi  dan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  serta  melakukan  upaya  promosi  perpustakaan  secara mandiri  dari  tiap-tiap  mitra  program  dalam  berbagai  bentuk  dan  cara.  Adanya  upaya-upaya  yang ditemukan  tersebut  mendukung  penelitian  terdahulu  Utami  &  Prasetyo,  (2019)  yang  menyatakan  bahwa dengan  adanya  kegiatan  transformasi,  perpustakaan  berubah  menjadi  sarana  rujukan  informasi  dan pustakawan  menjadi  mediator  yang  aktif  untuk  membantu  masyarakat  dalam  pemecahan  masalah  dan pemenuhan kebutuhan informasinya.
Semua  hasil  evaluasi  yang  telah  dijabarkan  diatas,  tentunya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pembelajaran  bagi  pelaksana  program  inklusi  sosial  untuk  melakukan  perbaikan  dan  pengembangan program yang lebih baik lagi kedepannya.

## 5. Simpulan
Dalam mencapai keberhasilan jalannya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Purbalingga,  banyak  sekali  pengalaman  informasi  yang  dialami pustakawan  dan  berpengaruh  besar  terhadap  perubahan  perasaan,  pola  pikir  dan  tindakan  pustakawan dalam  menjalankan  profesinya,  terutama  dalam  menjalankan  program  inklusi  sosial.  Profesionalisme pustakawan,  baik  pustakawan  Dinarspus  dan  pustakawan  mitra  telah  berhasil  menciptakan  suasana kolaborasi  yang  efektif  dan  kegiatan  yang  solutif  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  informasi masyarakat  dan  mengatasi  permasalahan  yang  muncul.  Banyak  sekali  manfaat  yang  dihasilkan  dan dirasakan oleh  masyarakat selaku sasaran program dan juga pustakawan  selaku pelaksana program. Dari adanya  program  inklusi  sosial  ini,  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  di  bidang ekonomi,  di  Kabupaten  Purbalingga  cenderung  meningkat.  Selain  itu,  keahlian  dan  keterampilan pustakawan dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna juga meningkat.
Kemudian, untuk pelaksanaan program inklusi sosial di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik dan  mendapatkan  respon  yang  positif.  Adapun  beberapa  kendala  yang  dialami  oleh  pustakawan  selama pelaksanaan  program  inklusi  sosial,  diantaranya  kurangnya  dukungan  pemerintah  desa  dan  masyarakat, kurangnya  tenaga  pengelola  perpustakaan  desa,  kurangnya  dana,  jarangnya  ada  fasilitas  Wi-Fi  di  desa, sering  terjadi  ketidaksesuaian  sasaran  dengan  pelatihan  dikarenakan  peserta  program  bukan  usia produktif,  hingga  adanya  pandemi  Covid-19.  Beberapa  upaya  telah  coba  dilakukan  oleh  pustakawan, seperti  upaya  koordinasi  dengan  pihak  desa  mengenai  permintaan  keikutsertaan  masyarakat  desa  dalam usia produktif, upaya advokasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, hingga upaya promosi dalam segala bentuk dengan sasaran yang luas.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, tentunya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan  pembelajaran  bagi  pustakawan  selaku  pelaksana  program  dan  pihak  terkait  lainnya,  guna menciptakan pelaksanaan program inklusi sosial secara lebih baik lagi kedepannya.

## Daftar Pustaka
Bruce, C., Davis, K., Hughes, H., & Partridge, H. (2014). Information Experience : New Perspectives and Research  Directions. Information  Experience:  Approaches  to  Theory  and  Practice,  Library  and Information Science , 9 , 315–320. https://doi.org/10.1108/s1876-0562_2014_0000010060
Bruce,  C.,  Davis,  K.,  Hughes,  H.,  Partridge,  H.,  &  Stoodley,  I.  (2014).  Information  Experience : Contemporary  Perspectives. Information  Experience:  Approaches  to  Theory  and  Practice,  Library and Information Science , 9 , 3–15. https://doi.org/10.1108/S1876-056220140000010001
Bruce, C. S. (2008). Informed Learning. Chicago: Association of College and Research Libraries.
Hendra  Junawan.  (2020).  Analysis  of  the  use  of  G  Edward  Evans  theory,  Yuyu  Yulia  and  ALA  in  The development of a library of general library based on social inclusion. Libria , 12 (2), 162–178.
Heriyanto,  &  Anggitia,  S.  (2021).  Information  experience  of  village  library  staff. Information
Development , 1–6. https://doi.org/10.1177/02666669211030600
Heriyanto,  H.  (2018). Thematic  Analysis  sebagai  Metode  Menganalisa  Data  untuk  Penelitian  Kualitatif. Anuva , 2 (3), 317. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324
https://dinarspus.purbalinggakab.go.id/ (Diakses tanggal 6 Maret 2022)
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2237207/perpuseru-cara-seru-memanfaatkan-perpustakaan- tanpa-jemu (Diakses tanggal 9 April 2022)
Irsan.  (2019).  Transformasi  Perpustakaan  Umum  Sebagai  Ruang  Pelibatan  Masyarakat  (  Studi  Kasus : Dinas Perpustakaan Umum  dan Kearsipan Kabupaten  Enrekang ). Media Pustakawan , 26 (3), 245– 253.
Komariah,  N.,  Saepudin,  E.,  &  Rukmana,  E.  N.  (2021).  Pelayanan  perpustakaan  desa  berbasis  inklusi sosial  di  Perpustakaan  Desa  Jendela  Dunia  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat. Berkala  Ilmu Perpustakaan Dan Informasi , 17 (1), 112–127. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1298
Miller,  F.,  Davis,  K.,  &  Partridge,  H.  (2019).  Everyday  life  information  experiences  in  twitter:  A grounded theory. Information Research , 24 (2).
Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Partridge, H., Edwards, S. L., & Thorpe, C. (2009). Evidence-based practice: Information professionals’ experience  of  information  literacy  in  the  workplace.  In Practising  Information  Literacy:  Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together . https://doi.org/10.1016/B978-1- 876938-79-6.50013-3
Prasetyawan,  Y.  Y.  (2020).  Pengalaman  Informasi  Pemilih  Pemula  Menggunakan  Media  Sosial  sebagai Sarana  Pembelajaran  Politik  dalam  Menentukan  Pilihan  Calon  Presiden. Khizanah  Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan , 8 (1), 21. https://doi.org/10.24252/kah.v8i1a3
Purwono. (2013). Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Reitz, Joan M. 2002.
Savolainen, R. (2019). Elaborating the sensory and cognitive- affective aspects of information experience.
Journal of
Librarianship and
Information Science , 1 –14. https://doi.org/10.1177/0961000619871595
Somerville, M. M., & Mirijamdotter, A. (2014). Information Experiences in the Workplace : Foundations for  an  Informed  Systems  Approach. Information  Experience:  Approaches  to  Theory  and  Practice, Library and Information Science , 9 , 203–220. https://doi.org/10.1108/S1876-056220140000010010
Utami,  D.,  &  Prasetyo,  W.  D.  (2019).  Perpustakaan  berbasis  inklusi  sosial  untuk  pembangunan  Sosial- Ekonomi  masyarakat. VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan , 21 (1), 31– 38. https://doi.org/https://doi.org/10.37014/visi%20pustaka. v21i1.74