## UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT

## MUH. ARFAH ARIF PUTRA, MARILANG, AZHAR SINILELE
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: marilangs@yahoo.com

## Abstrak
Bank  Negara  Indonesia  dalam  melakukan  upaya  hukum  terhadap  nasabah  pemegang kartu  kredit  yang  melakukan  wanprestasi  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut baik  secara  damai  (non  litigas)  ataupun  melalui  pengadilan  (litigasi).  Jenis    penelitian ini  menggunakan  metode field  research yaitu  pengamatan  lapangan  dan  wawancara dengan  narasumber  yaitu  salah  satu  pegawai  Bank  Negara  Indonesia  Tbk  Kantor Wilyah  Makassar.  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  Penulis  yaitu  Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Negara  Indonesia  dalam  melakukan upaya      hukum      terhadap      nasabah      pemegang      kartu      kredit      yang  melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut  baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).
Kata Kunci : Kartu Kredit, Nasabah, Upaya Hukum, Wanprestasi.

## Abstract
Bank Negara Indonesia in making legal efforts against credit card holder customers who conduct  defaults  can  resolve  these  problems  either  peacefully  (non  litigas)  or  through court  (litigation).  This  type  of  research  uses  field  research  methods,  namely  field observations  and  interviews  with  informants,  namely  one  of  the  employees  of  Bank Negara Indonesia Tbk Makassar Regional Office. The approach taken by the author is a normative juridical approach and an empirical juridical approach.
The  results  of  this  study  indicate  that  Bank  Negara  Indonesia  in  carrying  out  legal efforts against credit card holder customers who conduct defaults can resolve the issue either peacefully (non litigas) or through court (litigation).
Keywords: credit card, customer, legal effort, breach of contract.

## Pendahuluan
Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan ( agent of trust ),  yaitu lembaga  yang  dalam  menjalankan  usahanya  sangat  bergantung  pada  kepercayaan  dari pihak  masyarakat  untuk  dapat  bertumbuh  kembang.  Oleh  karena  itu,  tanpa  adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya  dengan  baik.  Sehingga  tidaklah  berlebihan  bila  dunia  perbankan  harus sedemikian  rupa  menjaga  kepercayaan  dari  masyarakat  dengan  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  masyarakat  terutama  kepentingan  nasabah dari  bank  yang  bersangkutan.  Dengan  perkataan lain,  dalam  rangka  untuk  menghindari kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada  saat  ini  gencar  melakukan  ekspansi  untuk  mencari  dan  menjaring  nasabah,  maka perlindungan  hukum  bagi  nasabah  penyimpan  terhadap  kemungkinan  terjadinya kerugian sangat diperlukan.
Industri  perbankan  Indonesia  telah  mengalami  pasang  surut.  Dimana  pada  tahun 1983  ketika  berbagai  macam  regulasi  mulai  dilakukan  pemerintah,  kemudian  bisnis perbankan  berkembang  dengan  pesat  pada  kurun  waktu  1988-1996.  Adapun  salah  satu sarana  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  hal  menyerasikan  serta  menyeimbangkan masing–masing  unsur  tersebut  adalah  “perbankan”.  Hal  penting  dalam  perilaku  bank yaitu  keterkaitannya  yang  erat  dalam  proses  uang  beredar.  Bilamana  bank  memberikan kredit  baru,  maka  uang  tercipta  dalam  bentuk  rekening  giro.  Kemudian  kalau  bank mengurangi  kredit,  maka  uang  beredar  akan  turun  karena  dibuat  cek  guna  membayar kredit tersebut sehingga mengurangi jumlah dana dalam rekening giro. 1
Timbulnya  kartu  kredit/ credit  card sebagai  alat  pembayaran  jenis  baru  adalah merupakan  salah  satu  usaha  perkembangan  dari  potensi,  inisiatif  dan  daya  kreasi  di bidang  alat-alat  pembayaran  yang  ada  di  dalam  masyarakat. 2 Kartu  kredit  merupakan salah  satu  jenis  produk  jasa  perbankan  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  pengaturan,  dan  pengawasannya  berada  di  tangan Bank Indonesia. Baik  KUHPerdata maupun KUHD tidak menyinggung mengenai kartu kredit  ini. Black’s  Law  Dictionary memberikan  pengertian  kartu  kredit  ( credit  card ) sebagai:  “ an  identification  card  used  to  obtainitems  non  credit,  usually  on  a  revolving basis”. 3 Perkembangan  penggunaan  kartu  kredit  boleh  dikatakan  sangat  pesat  karena perkembangan  tersebut  sebenarnya  didorong  oleh  berbagai  faktor  yang  berkenaan dengan penggunaan kemudahan, dan citra diri pemegang kartu kredit. 4
Kartu  kredit  merupakan  alat  pembayaran  pengganti  uang  tunai  yang  dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di  tempat-tempat  yang  dapat  menerima  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  kredit. Pengertian  kartu  kredit  dalam  pasal  1  angka  4  Peraturan  Bank  Inonesia  Nomor 7/52/PBI/2005  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/8/PBI/2008  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  Dengan Menggunakan Kartu, yaitu: “Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul
1 Bank Indonesia, Studi Keuangan Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia, (Jakarta, Bank Indonesia, 2002), hlm.67.
2 Sri  Redjeki  Hartono, Aspek  Hukum  Penggunaan  Kartu  Kredit, (Jakarta,    Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1994), hlm.3
3 Bryan  A.Garner, Black’s  Law  Dictionary ,  7th  Edition,  (St.  Paul,  Minn:  West  Group,  1999) hlm.375.
4 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  Di  Indonesia, (Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  1994), hlm.228.
dari  suatu  kegiatan  ekonomi,  termasuk  transaksi  pembelanjaan  dan/atau  untuk melakukan  penarikan  tunai  dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi terlebih  dahulu  oleh acquirer atau  penerbit,  dan  pemegang  kartu  berkewajiban melakukan  pelunasan  kewajiban  pembayaran  tersebut  pada  waktu  yang  disepakati  baik secara sekaligus ( charge card ) ataupun secara angsuran”. 5
Kartu  Kredit  yang  merupakan  kredit  tanpa  agunan,  secara  nyata  memang menguntungkan  sebagian  masyarakat  yang  kebetulan  membutuhkan  dana  cepat  tanpa harus  dibebani  oleh  keharusan  menjaminkan  harta  bendanya,  walaupun  pada  dasarnya kredit tanpa agunan ini mengakibatkan bunga yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas (antara 1-3 tahun). Kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran  baik  yang  dilakukan  oleh  Kreditur  maupun  oleh  Debitur. Pelanggaran  ini  dapat  terjadi  dalam  beberapa  cara,  sebagai  contoh:  salah  satu  pihak dengan  tegas  melepaskan  tanggung  jawabnya  dan  menolak  melaksanakan  kewajiban dipihaknya  sehingga  menimbulkan  sengketa  di  antara  kedua  belah  pihak.  Sengketa adalah salah satu permasalahan hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan.
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  penulis  menemukan  banyak  sekali permasalahan  nasabah  kartu  kredit  bank  pihak  penerbit  kartu  kredit.  Salah  satu contohnya  adalah  si  nasabah  tidak  melakukan  kewajibannya  utuk  membayar  tagihan kartu  kredit  yang  setiap  bulannya  harus  dibayar  atau  dilunasi.  Namun,  karena  tidak adanya  itikad  baik  dari  nasabah  tersebut  mengakibatkan  kredit  pada  bank  tersebut mengalami kredit macet, hasilnya bank menjadi tidak sehat karena perputaran laju kredit yang  tidak  stabil  dan  cenderung  macet.  Nasabah  tersebut  secara  tidak  langsung  telah melakukan  wanprestasi  terhadap  pihak  penerbit  kartu  kredit  dengan  tidak  membayar kewajiban  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  bank  di  setiap  jatuh  tempo  pembayaran setiap bulannya. Akibatnya, jika 3 bulan berturut-turut si nasabah kartu kredit tidak juga membayar  atau  melunasi  kewajibannya  yaitu  membayar  sejumlah  uang  untuk  tagihan kartu  kreditnya  karena  dianggap  lalai  atau  sengaja  untuk  tidak  membayar  maka  untuk menagih  tagihan  kartu  kredit  nasabah  macet  tersebut  pihak  bank  bekerja  sama  dengan debt  collector untuk  menagih  total  tagihan  yang  harus  dibayarkan  oleh  nasabah  kartu kredit macet tersebut.
Kasus-kasus  sengketa  dalam  kartu  kredit  sudah  sangat  sering  terjadi  di  PT.  Bank Negara Indonesia. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu  kredit  macet.  Nasabah  kartu  kredit  sering  merasa  keberatan  apabila  sudah  terjadi jatuh  tempo  penagihan  kartu  kreditnya.  Nasabah  merasa  keberatan  apabila  dalam penagihan  kartu  kredit  macet  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  dalam proses  penagihannya.  Nasabah  ada  yang  merasa  tidak  nyaman,  merasa  hak  asasinya dilanggar, tidak menyukai perlakuan para penagih hutang yang berkata kasar atau bahkan berlaku  yang  tidak  sopan  atau  kurang  menyenangkan.  Para  petugas  penagih  hutang tersebut  hanya  melaksanakan  tugasnya,  namun  di  sisi  lain  mereka  dihadapkan  dengan kondisi  nasabah  yang  di  luar  dugaan  kondisi  para  petugas  penagih  hutang  tersebut. Karena kondisi tersebut sehingga Peneliti bertujuan mengulas lebih jauh mengenai upaya hukum  yang  dilakukan  oleh  Bank  Negara  Indonesia  terhadap  Nasabah  pemegang  kartu kredit yang wanprestasi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  lebih  cenderung  menggunakan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research) .  Pendekatan    lapangan    suatu    pendekatan    penelitian  yang
5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008
menggunakan    data    berupa    kalimat    yang    tertulis    atau    lisan,    peristiwa-  peristiwa pengetahuan  atau  objek  studi.  Proses  penelitian  tersebut  memperhatikan  konteks  studi dengan  menitikberatkan  pada  pemahaman  dan  pemikiran  presepsi  peneliti.  Lokasi penelitian  ini  adalah  Bank  Negara  Indonesia  46,  Tbk.  Kantor  Wilayah  Makassar. Alasan  peneliti  mengambil  tempat  penelitian  di  Bank    Negara    Indonesia    46    karena semakin    banyak    terjadi    wanprestasi    kartu  kredit  yang  dilakukan  oleh  individu maupun perusahaan.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan      kualitatif      yang      berkarakter      deskriptif.      Pendekataan      perundang- undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Pendekataan  perundang-undangan ini  misalnya dilakukan  dengan  mempelajari  kosistensi/  kesesuaian  antara  undang-undang  yang  satu dengan  undang-undang  yang  lain.  Pendekatan  kualitatif,  pendekatan  ini  dilakukan dengan  proses  reduksi  yang  berasal  dari  hasil  wawancara,  observasi  atau  sejumlah dokumen.

## Hasil dan Pembahasan Faktor Penyebab Pemegang Kartu Kredit Wanprestasi
Dalam  pelaksanaan  kontrak  sering  juga  ditemui  bahwa  pihak-pihak  tidak memenuhi janjinya seperti apa yang telah disepekati dalam kontrak yang disebut dengan wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  tidak  dipenuhinya  janji  dan  faktor  yang  menyebabkan wanprestasi antara lain: 6
1. Nasabah dalam keadaan pailit.
Istilah  pailit  jika  ditinjau  dari  segi  istilah,  dapat  dilihat  dalam  perbendaharaan bahasa  Belanda,  Perancis,  Latin,  dan  Inggris  dengan  istilah  yang  berbeda-beda.  Dalam bahasa  Perancis  istilah failite artinya  pemogokan  atau  kemacetan  dalam  melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut le failli. Dalam  bahasa  Belanda  untuk  arti  yang  sama  dengan  bahasa  Perancis  juga digunakan istilah faillete sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to fail dan  dalam  bahasa  Latin  digunakan  istilah failure. Yang  memiliki  arti  rangkap,  yaitu sebagai  kata  benda  dan  sebagai  kata  sifat.  Di  dalam  bahasa  Perancis,  istilah  “ faillite ” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan  di dalam bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah  “ to  fail ”  dan  di  dalam  bahasa  latin  digunakan istilah  “ fallire ”.  Pailit  merupakan  eksekusi  massal  yang  ditetapkan  dengan  keputusan hakim,  yang  berlaku  serta  merta  dengan  melakukan  penyitaan  umum  atas  semua  harta yang  dinyatakan  pailit,  baik  yang  ada  pada  waktu  pernyataan  pailit  maupun  yang diperoleh  selama  kepailitan  berlangsung  untuk  kepentingan  kreditor  dan  di  bawah pengawasan pihak yang berwajib. 7
2. Nasabah masih membenahi usaha.
Hal ini tidak hanya berlaku pada nasabah yang baru menjalankan usahanya namun juga  berlaku  pada  nasabah  yang  sudah  sangat  lama  menjalankan  usaha.  Pembenahan terhadap  suatu  usaha  sangat  diperlukan.  Dengan  terciptanya  inovasi-inovasi  di  bidang usaha  akan  mendorong  minat  konsumen  untuk  membeli  suatu  produk.  Era  globalisasi yang  semakin  modern  menuntut  para  pengusaha  mengembangkan  ilmu  kreatifitasnya
6 Peter  Mahmud  Marzuki,  “Batas-Batas  Kebebasan  Berkontrak ”, Jurnal  Penelitian  Vol.  18  No.3 , (2003), hlm.195-196.
7 Zainal  Azikin, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.27.
untuk  menarik  perhatian  konsumen.  Naik  turunnya  laju  minat  konsumen  akan  sangat berpengaruh  terhadap  keuangan  dari  pemilik  perusahaan  sendiri  terutama  bagi  pemilik usaha yang mempunyai kartu kredit.
3. Keadaan keuangan nasabah tidak lancar.
Keadaan keuangan nasabah yang tidak lancar merupakan suatu hal yang sering kali terjadi. Ibu Ernawati selaku  nasabah Bank Negara Indonesia menyatakan bahwa “Salah satu  penyebab  terjadinya  wanprestasi  adalah  karena  kian  pesatnya  pengeluaran sementara  pemasukan  keuangan  yang  tidak  setara.  Sebagai  Advokat  di  suatu  lembaga hukum  di  masyarakat  yang  upahnya  tergantung  kepada  jumlah  klien  dan  kasus  yang ditangani membuat penghasilannya tak menentu setiap bulannya”. 8
4. Keadaan perekonomian secara umum belum sehat.
Keadaan  perekomian  khususnya  di  Indonesia  yang  belum  sehat  juga  akan mempunyai  dampak  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  keuangan  yang  dimiliki  oleh nasabah.  Kondisi  perekonomian  Indonesia  yang  memburuk  akan  membuat  kehidupan semakin  terpuruk.  Hardinas  sebagai  salah  satu  Nasabah  Bank  Negara  Indonesia memaparkan  “Indonesia  mempunyai  keuangan  yang  tidak  menentu.  Kenaikan  Dollar terhadap  Mata  Uang  Rupiah  di  Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  sangat  harus diperhatikan.  Sebab  Rupiah  yang  kerap  kali  melemah  menjadikan  barang-barang  yang diimpor  oleh  Indonesia  ikut  meningkat.  Hampir  seluruh  produk  yang  ada  di  Indonesia merupakan  barang-barang  Impor.  Sementara  sebagai  Karyawan  Badan  Usaha  Milik Negara yang diberi upah tidak sesuai dengan Kurs Rupiah terhadap Dollar”. 9

## Upaya  Hukum  yang  Dilakukan  Bank  pada  Pemegang  Kartu  Kredit  yang Melakukan Wanprestasi
Perbankan  sebagai  suatu  lembaga  keuangan  yang  banyak  dipercaya  oleh masyarakat,  tentu  mempunyai  sistem  kerja  yang  profesional.  Dari  cara  kerja  yang profesional  itulah,  bank  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  dari  lembaga keuangan  lainnya.  Namun,  untuk  mendapat  banyak  keuntungan,  bank  menjadi  lebih “Sensitif” dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip mengenal nasabah. 10
Bank  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit ataupun bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Seiring  dengan perjalanan  waktu  sesudah  kredit  direalisasikan,  tidak  dapat  dipungkiri  bank  akan dihadapkan  pada  suatu  permasalahan  resiko  yaitu  kredit  bermasalah.  Berkaitan  dengan kartu  kredit,  kartu  kredit  merupakan  suatu  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pihak  Bank dalam hal ini yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) untuk memberikan kemudahan kepada pihak konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumsi.
Kartu kredit memiliki berbagai macam kelebihan, antara lain: 11
1. Kartu  kredit  dapat  digunakan  untuk  mempermudah  alat  pembayaran  sehingga  kita tidak perlu susah-susah membawa uang tunai;
8 Ernawati  (28  Tahun),  Advokat,  Wawancara  di  Desa  Bonto  sunggu  Kecamatan  Cenrana, Kabupaten Maros, 11 Juli 2018.
9 Hardinas  (31  tahun),  Karyawan  BUMN,  Wawancara  di  kediamannya  yang  beralamat  di  Jalan Gotong Royong Pettarani Kota Makassar, 15 Juli 2018.
10 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.27.
11 Dyah  Ayu  Pratiwi, “Penyelesaian  Hukum  Oleh  Bank  Terhadap  Nasabah  Kartu  Kredit  Yang Wanprestasi” , Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya , (2016), hlm.4.
2. Kartu  kredit  dapat  digunakan  untuk  mengumpulkan  semua  bentuk  pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu  yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan  ada juga  kartu  kredit  yang  memiliki  fasilitas  untuk  membayar  pengeluaran rutin, seperti tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan air;
3. Kartu  kredit  juga  dapat  digunakan  untuk  menghemat  pengeluaran  kita,  misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja;
4. Tidak  perlu  membawa  uang  kontan  kemana-mana  yang  bisa  membahayakan keselamatan kita;
5. Pengeluaran  akan  tertera  jelas  di  rekening  giro,  bisa  untuk  melakukan cross checking di rumah pada akhir bulan;
6. Kartu  kredit  tertentu  memberi  servis  asuransi  kesehatan,  perjalanan,  pencurian, ataupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut (perlu dibicarakan pada bank pada saat transaksi);
7. Pemilikan kartu kredit international mempermudah perjalanan anda ke luar negeri;
8. Pada  bank  tertentu,  konsumen  bisa  memiliki  kartu  tambahan  untuk  pasangan  atau anak  (untuk  satu  akun),  baik  berupa  kartu  identik  dengan  nomor  identiti  dan  pin yang  sama  ataupun  kartu  tambahan  yang  berbeda  nomor  identiti  dan  nomor  pin- nya;
9. Bisa melakukan transaksi lewat internet (hati-hati dalam memilih website);
10. Bisa  belanja  sekarang  dan  bayar  bulan  depan  dengan  bunga  sekitar  2,5%-3% tergantung bank yang bersangkutan;
11. Bisa melakukan transaksi bisnis di internet ( e-commerce ) dengan menuliskan nama dan nomor kartu kredit (16 digit);
12. Bisa  dianggap  lebih  bergengsi,  karena  orang  yang  mempunyai  kartu  kredit  adalah orang yang berpenghasilan cukup besar;
13. Kemudahan  dalam  melakukan  pembayaran  yang  bisa  dilakukan  dengan  mencicil atau membayar minimun dari tagihan yang dikirim tiap bulannya;
14. Tingkat  keamanan  yang  cukup  tinggi  jadi  bila  kartu  kredit  kita  dicopet,  maka  bisa segera melapor ke card center untuk melakukan pemblokiran kartu kredit;
15. Kemudahan  dalam  menggunakan  dana  pihak  lain  tanpa  bunga  bila  dilakukan pembayaran lunas tiap tagihan datang ( grace period );
16. Kemungkinan  mendapatkan  berbagai  hadiah  atau  tawaran  dengan  harga  diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu.
Kartu  kredit  juga  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  perlu  diperhatikan,  antara lain:
1. Kartu bisa dibobol orang lain yang tidak jujur, misalnya bila penjual tidak jujur maka ia akan  menggosok  slip kredit  lebih dari 1  kali  sebelum  kita  tanda  tangani.  Ia  akan menagih ke bank  yang bersangkutan untuk transaksi lain dengan menggunakan slip yang  kedua  dengan  mencantumkan  tanda  tangan  kita  yang  dipalsukan  seperti  pada slip yang pertama;
2. Denda over  limit akan  dikenakan  oleh  bank  ketika  penggunaan  kartu  kredit  telah melampaui  batas  kredit  maksimal  yang  diberikan  oleh  bank.  Untuk  itu,  perhatikan limit pada kartu kredit Anda untuk menghindari resiko denda over limit ;
3. Biaya untuk tarik uang tunai dari ATM dan bunganya lebih tinggi jika dibandingkan bunga  yang  dikenakan  bila  kartu  kredit  digunakan  untuk  keperluan  berbelanja  di merchant .  Sebagai  informasi  bunga  kartu  kredit  untuk  belanja  biasanya  berkisar 3,25%  s/d  3,5%  per  bulan  (39%  s/d  42%  per  tahun)  dan  bunga  tarik  tunai  4%  per bulan atau  48%  per  tahun.  Untuk itu,  sebaiknya  jangan  melakukan  penarikan  tunai
melalui  ATM  dengan  menggunakan  kartu  kredit  jika  Anda  memang  tidak  benar- benar sedang membutuhkan uang;
4. Setiap keterlambatan pembayaran dan juga pembayaran kurang dari jumlah tagihan minimal, akan dikenakan denda keterlambatan dan bunga sisa pinjaman. Akibatnya, jumlah  tagihan  kita  pada  bulan  berikutnya  akan  bertambah  dan  begitu  seterusnya jika tak kunjung diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah bunga berbunga;
5. Mengingat saat ini transaksi belanja melalui internet sangat mudah dilakukan, cukup dengan  memasukkan  nomor  kartu  kredit,  masa  berlaku  dan  nomor  CVV  ( Card Verification  Value )  (3  angka  di  belakang  kartu  kredit),  maka  menjaga  kerahasiaan nomer CVV adalah mutlak. Kecerobohan membiarkan orang lain mengetahui nomor CVV kita, sekalipun tidak disengaja, akan menyebabkan kartu kredit rawan digesek sampai over limit tanpa sepengetahuan kita;
6. Beban  administratif  dan  beban  bunga  yang  terlalu  tinggi  jika  melakukan pengambilan uang di ATM.
Adapun  persyaratan  antara  pihak  Bank  Negara  Indonesia  46  dengan  kreditur menyangkut adanya kartu kredit yaitu:
a. Informasi Persyaratan Aplikasi
Tabel 1. Persyaratan Pembuatan Kartu Kredit Persyaratan Keterangan Penghasilan minimum setahun Rp36.000.000,00 Usia minimum pemegang kartu utama  21 Tahun Usia minimum pemegang kartu tambahan 17 Tahun Maksimal umur 65 Tahun Sumber Data: Kantor Bank Negara Indonesia 46 Wilayah Makassar
1) Bank  berhak  menyetujui/  menolak  jenis  kartu  yang  dipilih/  diinginkan  oleh pemohon  kartu  kredit  Bank  Negara  Indonesia  46  berdasarkan  informasi penghasilan pemohon kartu kredit Bank Negara Indonesia 46;
2) Berlaku untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan.
b. Informasi Persyaratan Dokumen Dokumen yang diperlukan yaitu:
1) Fotokopi identitas (KTP/SIM/Pasport);
2) Bukti penghasilan (slip gaji, SPT, atau bukti penghasilan lainnya);
3) Fotokopi akta pendirian (SIUP/TDP);
4) Surat ijin profesi;
5) Nomor kartu kredit bank lain dan info “ member  since ”;
6) Nasabah emerald; dan
7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Untuk Dokter/ Profesional lainnya dapat dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk  pengusaha  dapat  berupa  rekening  koran  3  bulan  terakhir/SPT.  Khusus  untuk permohonan pengajuan Kartu Kredit BNI Visa Infinite.
c. Bunga dan Iuran Tahunan
Tabel 2. Pembayaran Bunga dan Iuran TIPE Jenis Pembiayaan Iuran Tahunan Kartu Utama Iuran Tahunan Kartu Tambahan World Rp800.000,00 Rp400.000,00 Platinum Rp600.000,00 Rp300.000,00 Titanium Rp500.000,00 Rp100.000,00 Gold Rp240.000,00 Rp120.000,00 Silver Rp240.000,00 Rp120.000,00 BNI Lottemart Gold Rp240.000,00 Rp300.000,00 BNI Lottemart Platinum Rp600.000,00 Rp300.000,00 BNI Pertamina Gold Rp240.000,00 Rp120.000,00 BNI Pertamina Platinum Rp600.000,00 Rp300.000,00 BNI Garuda Platinum Rp600.000,00 Rp300.000,00 BNI Garuda Signature Rp800.000,00 Rp300.000,00
Sumber Data: Kantor Bank Negara Indonesia 46 Wilayah Makassar
Dibayar  pada  awal  tahun  keanggotaan.  Khusus  untuk  Kartu  Kredit  BNI-  LOTTE Mart (Gold dan Platinum) ditagihkan perbulan dengan keterangan sebagai berikut:
a) Kartu Kredit BNI-LOTTE Mart Gold ditagihkan sebesar Rp10 ribu/bulan untuk kartu utama dan Rp5 ribu/bulan untuk kartu tambahan.
b) Kartu  Kredit  BNI-LOTTE  Mart  Platinum  ditagihkan  sebesar  Rp50  ribu/bulan  untuk kartu utama dan Rp25 ribu/bulan untuk kartu tambahan.
Namun  apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajiban/  prestasinya  maka pihak  tersebut  dapat  dikatakan  melakukan  wanprestasi.  Bentuk  wanprestasi  dalam penggunaan  kartu  kredit  yang  biasa  terjadi  adalah  pihak  pemegang  kartu  kredit  tidak membayar tagihan dari bank hingga jatuh tempo. Wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit oleh pemegangnya tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung oleh pihak bank, hal  tersebut  sesuai  dengan  pasal  1243  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya,  kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Maksudnya adalah bahwa penggantian kerugian atas wanprestasi baru dapat dilakukan setelah pihak yang melakukan wanprestasi harus dibuktikan adanya kelalaian  dari  pemegang  kartu  kredit  dan  diberi  peringatan  karena  tidak  menepati janjinya dan ia tetap tidak bersedia melakukan kewajibannya. 12
Penyelesaian  penyalahgunaan  kartu  kredit  dapat  melalui  dua  cara  yaitu  Litigasi yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (1)  dan  Pasal  10  angka  (1)  dan  (2)  Undang-Undang
12 Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana , (2005), hlm.4.
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  memuat  kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  negara  yang  merdeka  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  serta  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dan  non  litigasi  atau arbitrase menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pengertian  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan  maka  pihak Card  Holder akan  dituduh  telah  melakukan  wanprestasi  yang tercantum  dalam  Pasal  1235  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi dalam  tiap-tiap  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu  adalah  termasuk  kewajiban  si berhutang  untuk  menyerahkan  kebendaan  yang  bersangkutan  dan  merawatnya  sebagai seorang  kepala  rumah  yang  baik  sampai  pada  saat  penyerahan.  Penyelesaian  masalah yang  dimaksud  adalah  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh Card  Holder dalam  hal  dana yang  ada  pada  bank  tidak  mencukupi  untuk  pembayaran  transaksi  yang  dilakukan sehingga pihak issuer dapat meminta kepada card holder untuk memenuhi prestasi.
Terkait  dengan  pemakai  kartu  kredit  yang  sebenarnya  bukan  merupakan  orang yang  berhak  dengan  melakukan  pemalsuan  terhadap  tanda  tangan  dari  pemegang  kartu yang  sah,  tindakannya  dikategorikan  sebagai  penipuan  sesuai  dengan  pasal  378  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yaitu  barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan  memakai nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut Moh. Rubani selaku Head of Network and  Services PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero  Tbk)  Kantor  Wilayah  Makassar menyatakan  bahwa:  “apabila  terdapat  pemegang  nasabah  kartu  kredit  yang  melakukan wanprestasi  atau  tidak  memenuhi  perjanjian  yang  sudah  disepakati  maka  pihak  bank dalam  hal  ini  akan  melakukan  upaya  hukum  baik  secara  damai  ataupun  melalui  jalur pengadilan/  litigasi.  Hal  ini  dilakukan  sebab  pihak  bank  sudah  mempunyai  persyaratan yang  sudah  disepakati  oleh  nasabah  sehingga  terjadi  wanprestasi  maka  bank  selaku sebuah perusahaan akan mengalami kerugian” 13
Selain  itu  Moh.  Rubani  juga  memaparkan  bahwa  “sebagai  suatu  Perseroan Terbatas  yang  di  awasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  bank  tidak  serta  merta  membuat suatu  persyaratan  yang  tentunya  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak.  Persyaratan  yang dibuat  adalah  persyaratan  yang  sudah  sesuai  dengan  standar  sehingga  apabila  calon nasabah  ingin  membuat  kartu  kredit  maka  mereka  patut  untuk  memperhatikan  secara seksama  persyaratan  yang  diuraikan  karena  apabila  tidak,  nasabah  maupun  bank  akan sama-sama mengalami kerugian”. 14
Dalam  hal  ini  upaya  hukum  yang  dilakukan  bank  apabila  pemegang  kartu  kredit melakukan  wanprestasi  adalah  melakukan  upaya  atau  penyelesaian  dengan  dua  cara yaitu: 15
1. Penyelesaian secara damai/ diluar pengadilan (non litigasi);
13 Moh. Rubani (46 Tahun), Head Of Network and Servicer PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  Kantor Wilayah Makassar, Wawancara di  Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  Kantor Wilayah Makassar, 09 Juli 2018.
14 Ibid.,
15 Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana , (2005), hlm.6.
Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit yaitu melalui perundingan kembali  antara  kreditur  dan  debitur  dengan  memerhatikan  syarat-syarat  yang  sudah ditentukan.
a. Bila  debitur  macet  karena  usahanya  merugi  dikarenakan  pelanggannya  yang menunggak  tentu  diusahakan  penyelesaiannya  disesuaiakan  dengan  kemampuan debitur yang dimulai dengan:
1) Bank  secara  internal  memanggil  atau  mendatangi  debitur  agar  menyelesaikan kewajibannya;
2) Restrukturisasi, memperpanjang waktu pinjaman, memberikan potongan denda, bunga atau modal;
3) Bila  penyebab  macet  dikarenakan  gempa  dan  usahanya  masih  mempunyai prospek yang baik, tentu bank dapat melakukan pendampingan manajemen dan atau menambah modal sehingga usaha dari debitur tetap berjalan.
b. Bila  penyelesaian  upaya  di  atas  hasilnya  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan, maka  cara  penyelesaian  berikutnya  yaitu  bank  dan  debitur  menjual  jaminan (eksekusi  fidusia/  hak  tanggungan)  secara  bersama-sama  baik  di  bawah  tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga yang terbaik;
c. Bila  usaha  bagian  di  atas  tidak  tercapai  maka  penyelesaian  berikutnya  dapat dilakukan mengumumkan melalui koran agar debitur melunasi hutangnya;
d. Atau  bila  dengan  cara  bagian  di  atas  tidak  tercapai,  maka  cara  berikutnya  bank dapat menjual piutangnya dengan cara cessie atau subrogasi;
e. Bila  seluruh  cara  di  atas  tidak  berhasil/  tidak  dapat  dilakukan,  maka  bank  dapat melakukan  hapus  buku  dan  hapus  tagih  selanjutnya  mengambil  alih  jaminan  dari kreditur (Barang Jaminan Diambil Alih /BJDA/AYDA).
2. Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)
Bila penyelesaian dengan cara damai/ diluar pengadilan (non litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara:
a. Melalui Pengadilan Negeri Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dengan dasar hukum:
1) Pasal  1131  KUHPerdata  yang  intinya  segala  harta  dari  debitur  baik  yang  ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam;
2) Eksekusi  hak  tanggungan  (UU  HT  Nomor  4  Tahun  1996  Pasal  6  dan  atau Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.
b. Melalui Pengadilan Niaga Untuk  penyelesaian  pengadilan  niaga  hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata).
c. Bila  bank  menemukan  debitur  melakukan  data  fiktif  guna  mengajukan  pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan cara melaporkan debitur kepada kepolisian. Secara  umum,  dalam  hal  adanya  tunggakan  dalam  membayar  angsuran  kredit, maka  secara  hukum  bank  selaku  kreditor  memiliki  hak  untuk  memberikan  surat peringatan  atau  somasi  kepada  debiturnya  yang  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972,  yang  pada  intinya  memiliki  kaidah  hukum  sebagai  berikut:  “Bahwa untuk  menyatakan  seseorang  telah  melakukan  wanprestasi  terlebih  dahulu  harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini
belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/ pembanding telah melakukan wanprestasi.
Oleh  sebab  itu,  gugatan  penggugat/  terbanding  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima”.  Berbicara  mengenai  tindakan  bank  dalam  memberikan  surat  peringatan pertama,  surat  peringatan  kedua,  dan  surat  peringatan  ketiga  dalam  waktu  satu  minggu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam  perjanjian kredit, maka meskipun telah disepakati  dalam  perjanjian  kredit  bahwa  bank  dapat  memberikan  surat  peringatan sebanyak  3  (tiga)  kali  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  minggu,  menurut  pendapat  kami tindakan  bank  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  1339  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: 16 “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian,  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau Undang-Undang”,  artinya  dalam  memberikan  surat  peringatan  atau  somasi  (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam  perjanjian kredit,  bank  selaku  kreditur  juga  harus  memperhatikan  asas-asas  kepatutan  dan kebiasaan.
Hal  mana  seorang  debitur  harus  diberikan  tenggang  waktu  yang  wajar  menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit  tersebut.  Apalagi  dalam  hal  ini,  orang  tua  Anda  sudah  memberikan  jaminan berupa sertifikat rumah atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu  lebih  besar  dari  nilai  utang  (kredit). 17 Jadi,  dalam  memberikan  somasi,  kreditur haruslah  beritikad  baik  untuk  memberikan  tenggang  waktu  yang  wajar  dan  pantas  agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun, ada alasan pemblokiran rekening  soal  belum  dilunasinya  kredit  nasabah  tersebut  kepada  bank.  Hal  ini mengindikasikan bahwa masalah seperti ini bukan masuk pada ranah hukum pidana yang kemudian  tata cara  pemblokiran  rekeningnya  dilakukan  dengan  cara  sebagaimana kami jelaskan di atas, melainkan hal ini masuk ke ranah hukum perdata soal perjanjian kredit antara nasabah dengan bank.
Hal ini karena yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 angka 11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (“UU  Perbankan”).  Apabila  nasabah  tidak melaksanakan  kewajiban  sesuai  yang  diperjanjikan,  yakni  kewajiban  menyelesaikan kreditnya  ke  bank,  maka  nasabah  yang  bersangkutan  dapat  dinyatakan  wanprestasi. Namun,  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  bank  sebelum  menyatakan  nasabah  itu wanprestasi  karena  tidak  melunasi  utangnya  bukanlah  berupa  tindakan  pemblokiran rekening  nasabah,  melainkan  dengan  melakukan  somasi.  Secara  umum,  dalam  hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditur memiliki hak  untuk  memberikan  surat  peringatan atau  somasi  kepada  debitur  (nasabahnya)  yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. 18
16 Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
17 Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit”, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana , (2005),. hlm.16.
18 Johanes Ibrahim, Kartu Kredit , (Yogyakarta, Refika Aditama, 2004), hlm.29.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Faktor penyebab wanprestasi nasabah kartu kredit adalah
a. Nasabah dalam keadaan pailit;
b. Nasabah masih membenahi usaha;
c. Keadaan keuangan nasabah tidak lancer; dan
d. Keadaan perekonomian secara umum belum sehat.
2. Upaya  hukum  yang  dilakukan  bank  pada  pemegang  kartu  kredit  yang  wanprestasi melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adrian Sutedi. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Bank  Indonesia. Studi  Keuangan  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia. Jakarta:  Bank Indonesia. 2002.
Bryan  A.Garner. Black’s  Law  Dictionary .  7th  Edition.  St.  Paul,  Minn:  West  Group. 1999.
Johanes Ibrahim. Kartu Kredit. Yogyakarta: Refika Aditama. 2004.
Muhammad  Djumhana. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 1994
Sri  Redjeki  Hartono. Aspek  Hukum  Penggunaan  Kartu  Kredit. Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994.
Zainal Azikin. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

## Jurnal
Dyah  Ayu  Pratiwi.  “Penyelesaian  Hukum  Oleh  Bank  Terhadap  Nasabah  Kartu  Kredit Yang Wanprestasi.” Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya . (2016). Nyoman Shintya Purnama, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit.” Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana . Tahun 2005. Peter Mahmud Marzuki. “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak.” Jurnal Penelitian Vol. 18 No.3. (2003).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.