## EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK ERMA SURYANI RANIK (ANGGOTA DPD ASAL KALIMANTAN BARAT) DENGAN MASYARAKAT PERBATASAN DESA SEBUNGA KECAMATAN SAJIGAN BESAR

## Fitriyasa

## Abstract
This research describing how political communication effectiveness been maintained between  members  DPD  RI  origin  West  Kalimantan  and  local  communities  border.  Political communication that develops between the two not widely held in official. But it is not seen in border West Kalimantan namely village Sebunga West Kalimantan. DPD RI as an institution regional representatives should have a place communication between DPD members and a constituent  at  each  region.  It  is  embodied  in  public  consultation  forum  border  area  that  in cooperation LSM Perhimpunan PENA an NGO local as an escort the forum.Communication that  lasts  imaged  in  public  consultation  forum  border  areas.  Communication  effectiveness Erma  Suryani  Ranik  can  be  assessed  of  credibility    communicator,  structure  messages, media, society and reaction that is in communication process political.
Keyword : The effectiveness of political communication, DPD RI members West Kalimantan, the community border.

## A. PENDAHULUAN
Amandemen  UUD  1945  keempat  pada  tahun  2002  telah  menjadi  awal perubahan  ketatanegaraan  Indonesia  dari  unikameral  menjadi  bikameral  dalam sistem perwakilan di legislatif, ditandai dengan berdirinya lembaga baru di parlemen yaitu  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Wewenang  DPD  RI  yang  terbatas  dalam legislasi  karena  hanya  bisa  merekomendasikan  perundangan  bukan  memutuskan, hal  ini  mempengaruhi  sistem  perwakilan  Indonesia.  Sistem  bikameral  akhirnya menjadi  semu  karena  adanya  keterbatasan  dalam  legislasi,  sehingga  tidak berimbangnya  kewenangan  antara  DPD  dan  DPR  serta  belum  terwujudnya check and  balances di  dalam  parlemen.  Gagasan  untuk  mewujudkan  sistem  dua  kamar untuk  mengakomodasikan  kepentingan  daerah  dalam  menciptakan  keadilan distribusi kekuasaan belum terealisasi dengan baik.
Keterbatasan  bidang  yang  ditangani  DPD  serta  kewenangan  yang  terbatas ditingkat legislasi membuat banyak pihak menilai adanya kepincangan dalam sistem perwakilan  bikameral.  Oleh  karena  itu  keberadaan  DPD  menjadi  gamang  karena adanya ketidaktegasan peran dan fungsi dalam konstitusi. Kuranganya pemahaman masyarakat  tentang  DPD  juga  merupakan  salah  satu faktor  tidak optimalnya  peran dan fungsi DPD RI. Masyarakat masih bingung tentang tugas dan fungsi DPD RI.
Partai  politik  memiliki  peran  yang  penting  dan  begitu  besar  dalam berdemokrasi.  Parpol  dianggap  sebagai  lembaga  politik  formal  yang  berfungsi mengagregasi  dan  mengartikulasikan  kepentingan  konstituen.  Fungsi  parpol  yang tidak ada dalam DPD RI berdampak pada pelaksanaan agregasi kepentingan rakyat. Keberadaan DPD menjadi ambigu, seperti ada dan tiada, di parlemen bersama DPR tetapi  tidak  ada  hak  legislasi  yang  kuat.  Ini  memberikan  gambaran  tentang  bentuk konstitusi  yang  tidak  jelas,  bikameral,  trikameral  atau  unikameral.  Bila  dilihat  dari substansi  sejatinya  akhirnya  sistem  menjadi  unikameral,  karena  hak-hak  legislasi DPR begitu maksimal di parlemen.
Salah  satu  tugas  DPD  adalah  untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat  daerah untuk  selanjutnya  dibawa  ke  pusat  sebagai  perancangan  kebijakan  dipusat.  Hal  ini dilakukan oleh semua anggota DPD di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali DPD asal
Kalimantan Barat, hal-hal seperti penjaringan aspirasi merupakan salah satu bentuk membangun  komunikasi  dengan  masyarakat  daerah.  Membangun  komunikasi dengan masyarakat daerah seperti yang dilakukan oleh anggota salah satu anggota DPD  asal  Kalimantan  Barat,  Erma  Suryani  Ranik.  Menarik  untuk  diamati  karena komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan  Barat dengan  metode  komunikasi  dialogis  melalui  forum  konsultasi  publik.  Forum konsultasi publik ini dilaksanakan di daerah perbatasan berkerjasama dengan LSM Perhimpunan  Pena  dan  TIFA.  Daerah  perbatasan  merupakan  wilayah  yang  jarang diadakan  forum  yang  mempertemukan  masyarakat  dengan  wakil  rakyat  daerah. Tujuannya  untuk  membangun  komunikasi  langsung  antara  DPD  RI  dengan masyarakat  perbatasan.  Forum  konsultasi  publik  untuk  membangun  komunikasi antara masyarakat perbatasan dan anggota DPD RI asal Kalimantan Barat.
Komunikasi  politik  anggota  DPD  dan  masyarakat  perbatasan  berdampak pada  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  DPD  dalam  pengambilan  di  tingkat  pusat. Pembangunan  daerah  perbatasan  haruslah  menguasai  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat  dari  daerah  itu  sendiri.  Sehingga  inti  demokrasi  bisa  berjalan  dengan efektif  karena  rakyat  daerah  lebih  didengar.  Manifestasi  komunikasi  politik  antara anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan  Barat  dengan  masyarakat  perbatasan  adalah forum  konsultasi  publik.  Forum  konsultasi  publik  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan komunikasi yang efektif.
Efektivitas komunikasi politik merupakan tujuan dalam forum konsultasi publik tersebut. Efektivitas komunikasi politik dapat  terwujud tujuan dari komunikasi politik tersebut  berhasil.  Tujuan  dari  komunikasi  politik  sebagai  wadah  pendidikan  politik kepada masyarakat  perbatasan.  Penelitian ini berfokus pada efektivitas komunikasi politik  antara  masyarakat  daerah  perbatasan  dengan  Erma  Suryani  Ranik  sebagai anggota DPD RI periode Tahun 2009-2014. Hal ini bisa diliat dari sejauh masyarakat menilai  tentang  komunikasi  yang  terjalin  dengan  anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan Barat.

## A.1 Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  bertipe  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  adalah prosedur  atau  proses  lebih  mengedepankan  makna  daripada  generalisasi.  Metoda analitis  deskriptif  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  khususnya  di  daerah  perbatasan. Pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  penjelasan  mengenai komunikasi politik anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yaitu Erma Suryani Ranik dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan komunikasi politik tersebut.

## A.2 Hasil Penelitian
Efektivitas  komunikasi  politik  adalah  adanya  komponen  komunikasi  politik yang  efektif  sehingga  adanya  perubahan  perilaku  politik  masyarakat  daerah perbatasan  kepada  anggota  DPD  RI  yaitu  Erma  Suryani  Rani  dalam  forum konsultasi  publik  daerah  perbatasan.  Ada  5  komponen  utama  agar  terbangunnya efektivitas komunikasi politik yaitu sebagai adalah komunikator politik (Anggota DPD RI), pesan, media, masyarakat, dan reaksi.

## B. PEMBAHASAN B.1 Komunikator B.1.1. Kemampuan merespon masyarakat
Keahlian  yang  menyangkut  pengetahuan  dan  kepercayaan  kejujuran merupakan  indikator  dalam  menilai  kredilitas  komunikator  politik.  Kredibilitas komunikator  dapat  diukur  dari  pendapat  para  partisipan  yaitu  masyarakat
perbatasan  Desa  Sebunga.  Kredibilitas  komunikator  Erma  Suryani  Ranik  bisa digambarkan dari hasil wawancara dengan Alex, 45 Tahun  salah satu warga Desa Sebunga, Dusun Aru di rumah Bapak Kepala Desa, Yosef Nampe pada tanggal 27 Mei 2014 :
“Ibu  Erma  keliatan  pintar  karena  beliau  bisa  menjelaskan  tentang  peran  dan fungsi  DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  dengan  baik.  Pengetahuan  beliau tentang perbatasan juga sangat banyak. Jadi kami disini merasa sangat senang bisa  bertemu  dan  berdialog  dengan  Ibu  Erma.  Ibu  Erma  juga  bercerita  tentang DPD  yang  mempunyai  kuasa  yang  terbatas  dalam  memperjuangkan  masalah perbatasan di pusat.”
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Alex  tentang  kredibiltas  Erma Suryani Ranik, sebagai komunikator politik. Dari pendapat tersebut bisa merangkum tentang pengakuan inteletualitas yang cukup sebagai komunikator politik. Kredibilitas komunikator  tidak  dilihat  dari  satu  sisi  saja,  penulis  tidak  hanya  melihat  dari  sudut pandang  satu  informan  saja,  tetapi  juga  melihat  dari  berbagai  sudut  pandang. Kredibilitas  komunikator  bisa  tergambar  dari  wawancara  penulis  dengan  Kepala Dusun  Aruk  Bapak  Kristorus,  yang  ditemui  pad  27  Mei  2014  di  Desa  Sebunga, Kecamaatan Sajingan Besar, berikut ini :
“Kami  di  desa  ini  tidak  minta  banyak  kepada  pemerintah.  Pendapat  kami  di dengar  dan  didatangi  oleh  pejabat  saja  kami  sudah  senang.  Kami  tahu  pejabat juga mempunyai banyak tanggung jawab dan tugas. Kami di sini penduduk Desa melihat  Erma  Suryani  Ranik  merupakan  pejabat  yang  bisa  dipercaya  terhadap apa yang beliau utarakan di dalam forum tersebut. Warga desa kami mempunyai berbagai  tuntutan  kepada  pemerintah,  tapi  kalo  untuk  melawan  kami  tidak. Karena  kami  masih  percaya  terhadap  perjuangan  untuk  pembangunan  kami  di pusat melalui mereka.”
Pendapat  dari  Kepala  Dusun  Aruk  terhadap  Erma  dan  pemerintah  daerah memberikan dukungan yang baik kepada Erma dan pemerintah.  Ini merupakan hal yang  baik,  kepercayaan  terhadap  anggota  DPD  RI  sebagai  lembaga  perwakilan daerah yang membangun legitimasi di masyarakat daerah perbatasan.
Selain kedua orang tersebut penulis juga mewancarai Kepala Desa Sebunga, Yosef  Nampe,  yang  juga  terlibat  di  dalam  forum  konsultasi  publik  daerah perbatasan, wawancara dilakukan di rumahnya pada 27 Mei 2014 pada pukul 11.00 WIB :
“Kami berdialog dengan Ibu Erma waktu itu, kami menyampaikan masalah yang kami  hadapi  di  perbatasan.  Ibu  erma  menjawab  dengan  lancar  sehingga  saya percaya  beliau  itu  orang  pintar  dan  dapat  dipercaya.  Beberapa  hal  yang  kami sampaikan  waktu  itu  mengenai  permasalahan  hak  mendirikan  kebun  kepala sawit,  ibu  Erma  menanggapi  dengan  dukungan  untuk  segera  mengusut mengenai permasalahan tersebut.”
Dari  wawancara  di  atas  dapat  memberikan  penilaian  terhadap  bentuk berkomunikasi  Erma  Suryani  Ranik  yang  memberikan  penilain  Kepala  Desa Sebunga  terhadap  kredibilitas  komunikator.  Kredibilitas  komunikator  sudah  diakui oleh  Kepala  Desa  dengan  adanaya  kepercayaan  bahwa  Erma  Suryani  Ranik merupakan anggota DPD RI yang pintar dan dapat dipercaya.
Kredibilitas  komunikator  politik  bisa  dinilai  dari  kepercayaan  masyarakat tentang kepantasan seorang komunikator memegang sebuah jabatan ataupun tugas negara.  Salah  satu  bentuk  kepercayaan  dan  keberpihakan  itu  penulis  melihat  dari salah satu guru di Desa Sebunga yaitu Yauma Yulida, 25 Tahun tentang pendapat beliau  tentang  kredibilitas  komunikator  yaitu  Erma  Suryani  Ranik,  yang  ditemui  di Kabupaten Sambas pada 23 Mei 2014 pukul 21.00 WIB, sebagai berikut :
“Saya tidak pernah meragukan kredibiltas Erma Suryani Ranik  sebagai anggota DPD  RI  yang  kredibel.  Karena  latar  belakang  beliau  yang  memang  seorang wartawan  dan  penulis  di  surat  kabar  lokal  dapat  memberikan  kepercayaan terhadap  pengetahuan  beliau  tentang  permasalahan  perbatasan.  Beliau  juga mempunyai  bahasa  yang  sederhana  dalam  percakapan  langsung.  Ibu  Erma seperti sosok yang sangat low profile dalam kesehariannya dan jauh dari kesan mewah tetapi lebih ke kesan smart nya.”
Penjelasan dari Yauma Yulida menggamabarkan bahwa Erma Suryani Ranik merupakan  sosok  yang  mempunyai  kredibilitas  yang  baik.  Kredibilitas  bisa  dilihat dari  sumber  pengetahuan  beliau  yang  merupakan  seorang  wartawan  dan  jurnalis sehingga pengetahuan tentang perbatasan dan kemampuan intelektualitasnya tidak perlu diragukan.

## B.1.2. Daya Tarik Fisik dan Non Fisik
Daya  tarik  fisik  dan  non  fisik  adalah  citra  yang  ditangkap  oleh  masyarakat Desa Sebunga terhadap komunikator yaitu Erma Suryani Ranik. Daya tarik fisik dan non  fisik  ini  bisa  dinilai  dari  penampilan  fisik  yaitu  gaya  bicara,  sifat  pribadi  dan keterampilan  dan  berkomunikasi  dengan  masyarakat  Desa  Sebunga.  Sedangkan fisik  bisa  dilhat  dari  tampan  atau  cantik,  cara  berbusana,  dan  hangat.  Hal  ini tergambar  dari  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Desa  Sebunga,  Bapak  Yosef Nampe, berikut ini :
“Ibu  Erma  merupakan  salah  satu  anggota  DPD  yang  beberapa  kali  pernah datang ke Desa Sebunga. Beliau datang untuk memantau langsung keadaan di daerah  perbatasan.  Ibu  Erma  ramah,  dan  mudah  berbincang  dengan  warga Desa  Sebunga,  beliau  pun  sempat  menginap  di  Desa  kami  dan  tidak  segan ngobrol dengan kami. Kita merasa sudah akrab dengan beliau dan mudah untuk mengutarakan apa saja yang kami ingin sampaikan. Dari segi penampilan beliau cukup sederhana dan rapi.”
Daya  tarik  yang  ditangkap  oleh  Bapak  Yosef  Nampe  terhadap  Ibu  Erma Suryani Ranik dilihat dari dua sisi yaitu fisik dan non fisik. Kesederhanaan tergambar dalam  berpenampilan  tetapi  tetap  hangat  dalam  bersikap.  Penilaian  Bapak  Yosef Nampe  tentang  daya  tarik  fisik  dan  non  fisik  juga  disampaikan  oleh  Bapak  D.O Srikujam  selaku  panitia  pelaksana  sekaligus  koordinatot  forum  konsultasi  publik daerah perbatasan.
Wawancara  dengan  Bapak  D.O  Srikujam dilaksanakan pada  tanggal  25  Mei 2014 di Kantor Perkumupulan PENA di Pontianak, hasil wawancara mengenai daya tarik fisik dan non fisik adalah sebagai berikut :
“Ibu  Erma  itu  sangat  egaliter  sehingga  ia  sangat  mudah  bergaul  dengan masyarakat perbatasan. pengalaman beliau yang seorang peneliti juga sehingga
sudah biasa bekerja di lapangan bersama masyarakat. Ibu Erma juga merupakan salah  satu  yang  memperhatikan  tentang  permasalahan  perbatasan.  Ibu  Erma orangnya  sederhana  dalam  sikap  dan  berpakaian  sehingga  masyarakat perbatasan juga mudah simpati dengan beliau.”
Daya tarik fisik dan Non fisik juga diungkapkan oleh Yauma Yulida sebagai guru di daerah Kabupaten Sambas tentang Daya tarik fisik dan non fisik Erma Suryani Ranik. Hasil wawancara adalah sebagai berikut :
“Ibu  Erma  merupakan  sosok  yang  cerdas,  latar  belakang  ibu  Erma  yang merupakan wartawan merupakan salah satu alasan mengapa tuturan kata beliau mudah dipahami oleh masyarakat perbatasan, orang lapangan seperti Ibu Erma mudah  bergaul  dan  berbaur  dengan  masyarakat.  Ibu  Erma  merupakan  salah satu  perempuan  yang  kaya  prestasi  dan  pengalaman  sehingga  tidak  sulit  bagi saya untuk percaya pada beliau untuk dapat memperjuangkan masalah-masalah perbatasan  sendiri.  Ibu  Erma  orangnya  sangat  enak  diajak  ngobrol,  orangnya terbuka tidak terlalu banyak protokoler tetapi lebih kenyamanan dalam berdialog.”
Dari  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  dapat  tergambar  tentang  daya  tarik fisik dan nonfisik komunikator, yaitu Erma Suryani Ranik dari segi penampilan dalam berbusana dan bersikap dengan masyarakat di perbatasan.
B.3.3 Kesamaan
Kesamaan  dinilai  dari  persamaan  harapan  dan  kebutuhan,  harapan  dan perasaan yang ditimbulkan oleh komunikator terhadap partisipan komunikator  yaitu masyarakat  perbatasan.    Hal  ini  bisa  dinilai  dari  hasil  wawancara  dengan masyarakat perbatasan berikut ini yaitu Kepala Desa Sebunga, Bapak Yosef Nampe :
“Ibu  Erma  mendukung  tentang  pembangunan  perbatasan,  masalah  perbatasan merupakan  masalah  yang  paling  laku  dijual  dipusat.  Tetapi  sayang  perjuangan beliau  untuk  pembangunan  dan  perkembangan  masih  terganjal  di  DPD  karena wewenangnya masih terbatas di pusat. Saya percaya Ibu Erma merupakan salah satu anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yang memperhatikan permasalahan perbatasan.”
Hasil  wawancara  tersebut  dapat  menggambarkan  bagaimana  informan merasa  didukung  adanya  rasa  puas  dari  wawancara  tersebut.  Bapak  Nampe memperlihatkan  bahwa  adanya  kepercayaan  terhadap  komunikator  untuk memperjuangkan  nasib  perbatasan  di  pusat  walaupun  akhirnya  wewenang  DPD tidak  bisa  memperjuangkan  masalah  perbatasan  di  pusat  dengan  maksimal. Dijelaskan  oleh  Bapak  Nampe  bahwa  DPD  mempunyai  wewenang  yang  terbatas mengenai permasalahan perbatasan.
Hal  senada  di  sampaikan  oleh  Bapak  Kristorus  selaku  Kepala  Dusun  Aruk Desa Sebunga mengenai Kesamaan komunikator politik. Pendapat Bapak Kristorus tentang kesamaan komunikator yang dirasakan sebagai berikut :
“Saya  percaya  ibu  Erma  itu  memperjuangkan  masalah  kami  disini,  ibu  Erma sudah  datang  kesini  dan  berdialog  saja  dengan  kami  sudah  memberikan  saya kepercayaan  dan  dukungan terhadap Ibu  Erma selaku  Anggota  DPD. Ibu  Erma mendukung setiap aspirasi kami tentang masalah disini.”
Kesamaan  harapan  dan  kebutuhan  antara  komunikator  dan  partisipan komunikator  di  dalam  forum  konsultasi  publik  sudah  memiliki  keselarasan. Terpenting  adanya  pendapat  yang  baik  terhadap  Erma  Suryani  Ranik  selaku anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yang mempunyai mandat untuk mewakilkan daerah di pusat.

## B.2 Struktur pesan-pesan yang disampaikan di dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan

## B.2.1 Menumbuhkan Perhatian Masyarakat Desa Sebunga
Perhatian masyarakat perbatasan Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar terhadap  pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator,  Erma  Suryani  Ranik yang bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak D.O Srikujam yang merupakan koordinator dan panitia pelaksana forum konsultasi publik perbatasan :
“Masyarakat perbatasan sangat senang dan antusias dalam menerima Ibu Erma Suryani Ranik, karena memang acara seperti konsultasi publik ini sangat jarang dilaksanakan.  Pembukaan  forum  konsultasi  publik  dibuka  oleh  panitia  dan dilanjutkan  oleh  kata  sambutan  dari  Ibu  Erma  Suryani.  Ibu  Erma  menjelaskan tentang diri beliau dan tugas dan fungsi DPD serta perkenalan tentang  jabatan beliau  di  komite  IV  yang  menangani  tentang  masalah  anggaran  pusat  dan daerah. Dialog yang terjadi antara masyarakat perbatasan dan Ibu Erma Suryani Ranik  cukup  santai  tetapi  tetap  berjalan  kondusif  karena  metode  tatap  muka langsung  sehingga  perhatian  masyarakat  Desa  Sebunga  sudah  cukup diperlihatkan dari antusiasme dari masyarakat daerah perbatasan Desa Sebunga untuk  berpartisipasi  dalam  forum  konsultasi  publik  tersebut.  Bahkan  banyak masyarakat yang membawa proposal mengenai berbagai macam permasalahan di  desa  mereka.  Mereka  sangat  berharap  kedatangan  Ibu  Erma  bisa menyelesaikan permasalahan mereka di desa.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  digambarkan  bahwa  sudah menumbuhkan  perhatian  masyarakat  karena  adanya  antusiasme  dari  masyarakat daerah mendukung forum konsultasi publik. Perhatian masyarakat dapat terlihat dari partisipasi masyarakat dan antuasiasme masyarakat dalam berdialog dengan Erma Suryani  Ranik  di  forum  konsultasi  publik.  Hasil  wawancara  Kepala  Desa  Yusef Nampe bisa menggambarkan bagaimana perhatian masyarakat.
“Kami  masyarakat  disini  sangat  senang  dengan  kedatangan  Ibu  Erma  yang sudah jauh-jauh datang dari Ibu Kota ke daerah perbatasan yang begitu jauh ini. Kami  sangat  menghargai  sehingga  masyarakat  memang  sudah  kami  gerakan untuk berpartisipasi dalam forum konsultasi publik tersebut. Terbukti banyak dari kami  membawa  proposal  dan  ikut  berdialog  dengan  Ibu  Erma  mengenai permasalahan  yang  kami  hadapi  di  sini.  Juga  karena  tidak  tiap  hari  pejabat negara datang ke sini mbak.”
Dari  jawaban  Bapak  Nampe  soal  perhatian  masyarakat  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  di  datangi  saja  sudah  sangat  senang,  mereka  sangat  berharap anggota bisa memberikan perubahan dan solusi untuk permasalahan desa. Bertatap langsung  dan  berdialog  sangat  efektif  dalam  menumbuhkan  perhatian  dan partisipasi  masyarakat.  Karena  disini  peranan  individu  sangat  ditonjolkan  dalam forum konsultasi publik.

## B.2.2  Bahasa  yang  digunakan  dapat  dimengerti  secara  jelas  oleh  masyarakat perbatasan
Bahasa  yang  digunakan  komunikator  sangat  mempengaruhi  proses penyampaian  pesan  kepada  partisipan  komunikator  atau  masyarakat  daerah perbatasan.  Bahasa  yang  efektif  akan  menimbulkan  pengertian  dari  partisipan komunikator  tentang  pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator.  Berikut penjelasan dari hasil wawancara Yauma Yulida tentang bahasa yang digunakan :
“Ibu  Erma  itu  bahasanya  sederhana,  beliau  menggunakan  bahasa  Indonesia biasa  tetapi  dialek  daerah  pada  saat  percakapan  masih  terasa  saat  berbincang dengan  Ibu  Erma.  Bahasanya  sederhana  dan  gaya  bahasa  beliau  yang cenderung  blak-blakan  tanpa  membuat  intimidasi  karena  beliau  anggota  DPD tetapi  cenderung  merangsang  masyarakat  untuk  berfikir  dan  berbuat  semakin banyak lagi untuk kemajuan daerahnya.”
Bahasa Indonesia sehingga semua bisa mengerti secara jelas apa saja yang disampaikan  Erma  Suryani  Ranik  di  dalam forum  konsultasi  publik.  Maupun  di  luar forum  konsultasi  publik,  mengenai  bahasa  yang  digunakan  bisa  tergambar  dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebunga. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosef Nampe adalah sebagai berikut :
“Bahasa yang digunakan Ibu Erma sudah cukup dimengerti, karena kita bertemu langsung  dan  berdialog  mudah  bagi  kami  memahami  yang  beliau  sampaikan. Beliau  juga  menjelaskan  tentang  tugas  dan  fungsi  DPD,  tetapi  wewenangnya terbatas. Kami gampang memahami beliau karena bahasa yang digunakan juga bahasa  sehari-hari  tidak  begitu  formal.  Karena  mungkin  beliau  mengerti  bahwa sebagain besar masyarakat hanya berpendidikan sampai SMP sehingga bahasa yang digunakan tidak begitu formal.”
Komunikator  dapat  menempatkan  diri  dengan  baik,  karena  bahasa  yang digunakan disesuaikan dengan masyarakat daerah perbatasan yang sebagian besar masih  berpendidikan  SMP.  Bahasa  yang  digunakan  oleh  komunikator  juga dijelaskan oleh Bapak D.O Srikujam, sebagai berikut :
“Bahasa  yang  digunakan  oleh  anggota  DPD  Kalimantan  Barat  yang  datang sepertinya  memahami  tentang  permasalahan  perbatasan,  gaya  berbicara  dan menjelaskan sudah bisa dipahami secara jelas. Saya mengenal Ibu Erma cukup lama  bahkan  sebelum  ia  menjadi  anggota  dewan,  latar  belakang  sebagai wartawan  dan  penulis  di  harian  lokal  tidak  sulit  untuk  beliau  memilah  bahasa yang  digunakan  dalam  forum  konsultasi  publik.  Permasalahan  di  daerah perbatasan  macam-macam  tapi  Ibu  Erma  selalu  menjawab  dan  mencoba berdialog  untuk  memberikan  pemahaman  dan  usaha-usaha  untuk  tindak  lanjuti permasalahan tersebut.
Gaya  bahasa  beliau  cenderung  santai,  mungkin  dikarenakan  beliau  merupakan orang lapangan sehingga penduduk cepat merasa akrab dengan beliau, bahkan beliau tidak segan untuk menginap dirumah warga. Tidak semua pejabat negara mau melakukan hal tersebut.”
Bahasa  merupakan  salah  satu  indikator  tentang  kredibilitas  komunikator politik.  Pemahaman  berbanding  lurus  dengan  pengalaman  dari  komunikator tersebut.  Hal  ini  memperngaruhi  cara  pandang  di  masyarakat  daerah  perbatasan.
Kredibilitas itu bisa dilihat dari cara-cara berbahasa dan memaparkan masalah serta menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat perbatasan.
Masalah  bahasa  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  efektifitas komunikasi  politik.  Bahasa  yang  digunakan  menggambarkan  bagaimana  diri seorang  komunikator  politik.  Citra  bisa  timbul  dari  bahasa  yang  digunakan  oleh komunikator  politik.  Bila  dilihat  dari  wawancara  tersebut  citra  yang  ditangkap  oleh panitia pelaksana adalah citra tentang sosok yang santai dalam berbahasa tapi tetap memberikan gambaran inteletualitas yang memadai dari anggota DPD tersebut.

## B.2.3  Cara  menyampaikan  kalimat  konkret,  detail,  dan  spesifik  disertai  bukti untuk mendukung opini
Salah  satu  indikator  dalam  efektifitas  pesan  yang  disampaikan  adalah menyampaian kalimat yang baik. Cara menyampaikan kalimat bisa diperlihatkan dari hasil wawancara penulis dengan Yauma Yulida, tentang cara menyampaikan kalimat oleh komunikator politik sebagai berikut :
“Kalimat-kalimat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Erma  sudah  menjawab permasalahan-permasalahn  yang  dikemukakan  oleh  para  masyarakat.  Beliau menyampaikan  sesuai  dengan  apa  yang  diajukan  oleh  masyarakat  dengan singkat  dan  mendorong  agar  masyarakat  bisa  paham  tentang  permasalahan yang  dialami  oleh  pemerintah  dan  DPD  sendiri  untuk  persoalan  perbatasan  itu sendiri.”

## B.3.  Media/Saluran tatap muka dengan komunikasi dialogis B.3.1. Adanya intensitas komunikasi
Forum  konsultasi  publik  merupakan  tempat  bertemunya  masyarakat  daerah perbatasan  dengan  wakil  dari  daerah  mereka  di  parlemen  yaitu  anggota  DPD  RI asal  Kalimantan  Barat.  Tujuannya  agar  masyarakat  perbatasan  diberikan  wadah untuk  berkomunikasi  secara  dialogis  bersama  anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan Barat.  Adanya  intensitas  komunikasi  antara  anggota  DPD  dan  masyarakat perbatasan  bisa  tergambar  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Sebunga berikut ini :
“forum  konsultasi  pubik  hanya  dilakukan  sekali  dan  tidak  dilanjutkan  hingga sekarang.  Pertemuan  langsung  dengan  wakil  masyarakat  desa  Sebunga  hanya dari  no  handphone  yang  ditinggalkan  oleh  Erma  Suryani  Ranik  apabila  ada permasalahan  di  desa  kami  yang  ingin  dikonsultasikan  kepada  beliau.  Kami mengerti  perjalanan  dari  Pontianak  ke  perbatasan  sangat  jauh  tidak  bisa ditempuh dalam 1 atau 2 jam, tetapi bisa 10 jam dari Ibu Kota Provinsi. Sehingga sudah  adanya  beliau  disini  berdialog  dan  mendengarkan  aspirasi  kami  disini membuat  kami  merasa  didengarkan  pendapat  masyarakat  disini.  Saya  tahu masalah perbatasan ini memang paling laku dijual di pusat. Karena menyangkut berbagai kepentingan baik daerah atau pusat.”
Intensitas  komunikasi  yang  tidak  berjalan  dengan  kontinuitas  sehingga  ada akses yang terputus dalam komunikasi tersebut. Komunikasi menjadi kurang efektif karena  dalam  waktu  sesingkat  itu  ingin  menampung  seluruh  aspirasi  masyarakat Desa Sebunga.
Kontinuitas dalam membangun komunikasi sangat penting, hal ini merupakan salah satu penunjang komunikasi yang efektif.  Komunikasi yang dijalankan dengan kontinuitas akan membangun empati diantara komunikator politik dan konstituennya.

## B.3.2. Emotional Bounding
Sentuhan  emosional  agar  anggota  DPD  RI  agar  lebih  diterima  oleh masyarakat  di  sebuah  Desa  dengan  tetap  berkomunikasi  dengan  para  penduduk Desa Sebunga seperti makan bersama dan melakukan interaksi diluar forum resmi.
Masyarakat  perbatasan  yang  masih  tradisional  sehingga  pendekatan  secara emosional  sangat  diperlukan  dalam  membangun  komunikasi.  Walaupun  terbilang sangat  singkat  waktu  dalam  membangun  komunikasi  kepada  masyarakat perbatasan  secara  langsung.  Dalam  pertemuan-pertemuan  informal  terkadang banyak hal-hal baru yang terungkap dari hasil diskusi dengan warga desa Sebunga. Orientasi  ide-ide  politik  seharusnya  berangkat  dari  grassroot  karena  memang permasalahan  dan  solusi  juga  berada  di  level  tersebut.  Walaupun  mungkin pendidikan di desa Sebunga belum bisa dikatakan layak tetapi itu adalah cermin dari keadaan  masyarakat  perbatasan  itu  sendiri.  Dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat harus dapat membaca potensi-potensi yang ada di masyarakat.

## B.3.3. Personal Branding
Personal  branding  seorang  anggota  legislator  seperti  anggota  DPD  RI  Erma Suryani  Ranik  merupakan  hal  penting  untu  membangun  kepercayaan  terhadap personal dan lembaga DPD RI itu sendiri. Penjelasan tentang hal ini dilihat dari hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Kristorus,  Kepala  Dusun  Aruk,  Desa  Segunga sebagai berikut :
“Ibu  Erma  datang  dan  serta  menginap  di  desa  kami  serta  berdialog  dan bermusyawarah dengan para anggota masyarakat disini. Beliau memang sangat ramah dan terbuka dengan kami sehingga kami merasa nyaman berkomunikasi dengan  beliau.  kami  merasa  wakil  daerah  benar-benar  memperjuangkan  nasib kami  di  perbatasan.  Ibu  Erma  juga  sangat  santai  dan  hangat  sehingga  kami mudah  ngobrol  dengan  beliau.  Kami  mengerti  banyak  yang  diurus  oleh  para wakil rakyat tetapi kami sudah diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi kami sudah merasa puas.
Kesan egaliter dari Erma Suryani Ranik terlihat dari pendapat Bapak Kristorus sebagai  Kepala  Dusun  Aruk  Desa  Sebunga.  Erma  Suryani  Ranik  menggambarkan citra  yang  hangat  sehingga  suasana  akrab  dan  intim  sudah  terbangun  di  dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan.

## B.4 Konstituen / Masyarakat Perbatasan B.4.1. Partisipasi masyarakat
Partisipasi  masyarakat  Desa  Sebunga  untuk  memberikan  kontribusi  kepada forum  konsultasi  publik  di  daerah  mereka  cukup  baik.  Beberapa  tokoh  masyarakat diikutsertakan  sehingga  masyarakat  mudah  untuk  ikut  serta  ke  dalam  forum konsultasi  publik  tersebut. Perhatian,  pengertian  dan penerimaan merupakan  salah satu indikator dari efektivitas saluran komunikasi politik dengan metode komunikasi dialogis.  Tentang  hal  ini  terlihat  dari  beberapa  pendapat  masyarakat  tentang perhatian,  pengertian  dan  penerimaan.  Salah  satunya  adalah  pendapat  dari  Bapak D.O Srikujam selaku panitia pelaksana forum konsultasi publik daerah perbatasan :
“Perhatian dapat dilihat dari partisipasi mereka untuk memberikan aspirasi serta masukan  kepada  anggota  DPD  RI  Erma  Suryani  Ranik  yang  diwakili  oleh beberapa  anggota  masyarakat  mulai  dari  perempuan,  tokoh  adat  dan
masyarakat  umum.  Pengertian  tentang  tugas,  peran  dan  fungsi  DPD  dapat dijelaskan oleh para anggota masyarakat yang mengikuti forum konsultasi publik. Walaupun mereka akhirnya kecewa dan adanya yang sedikit emosi dikarenakan merasa  adanya  ketidakadilan  dalam  memberikan  wewenang  pada  lembaga DPD.  Melalui  anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan  Barat  mereka  berharap  semua aspirasi  mereka  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  pembuatan  UU.  Ibu  Erma juga  sangat  mudah  akrab  dan  berbaur  dengan  gaya  yang  sederhana  dan  apa adanya  masyarakat  bisa  merasa  dekat  dengan  beliau.  Saya  mengenal  beliau bahkan sebelum menjadi anggota DPD sehingga memang kepedulia beliau dan krebilitas  beliau  dalam  memperjuangkan  kepentingan  daerah  sangat  tinggi. Banyak  dokumentasi  beliau  saat  mengktirik  pemerintah  daerah  mengenai permasalahan perba tasan ataupun masalah daerah yang lain.”
Dari  pendapat  D.O  Srikujam  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perhatian, pengertian  dan  penerimaan  kepada  Erma  Suryani  Ranik  sudah  dirasakan masyarakat. Ini penting sebagai bentuk mengoptimalkan legitimasi anggota DPD di masyarakat  dengan  adanya  kepercayaan  dan  pengertian  masyarakat  tentang kedudukan DPD dipusat. Wawancara lain adalah dari Bapak Nampe selaku Kepala Desa Sebunga sebagai berikut :
“Kami disini warga masyarakat senang dan menyambut baik dengan kedatangan Ibu Erma Suryani Ranik selaku anggota DPD asal Kalimantan Barat, beliau dapat merangkul  masyarakat untuk  percaya DPD sedang memperjuangkan kepentingan  daerah  kami.  Walaupun  ternyata  kewenangan  DPD  seperti  yang dijelaskan  beliau  tidak  maksimal  di  pusat.  Saya  percaya  DPD  RI  juga  berjuang dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  daerah  dan  masyarakat  perbatasan tetapi  mungkin  kewenangan  yang  masih  sangat  terbatas  di  pusat  membuat mereka  tidak  maksimal  memperjuangkan  masalah-masalah  perbatasan. Jawaban-jawaban  Ibu  Erma  terhadap  permasalahan  yang  kami  alami  disini memberikan jawaban yang dapat diterima, ia sudah memiliki alasan-alasan yang rasional.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Sebunga,  Bapak  Yosef  Nampe memperlihatkan  dukungan  yang  positif  terhadap  Ermas  Suryani  Ranik.  Perhatian dengan  penjelasan  yang  dikemukakan  dan  penjelasan  mengenai  peran  dan  fungsi DPD yang terbatas sudah dapat dijelaskan dengan baik. Pengetahuan tentang DPD dapat  memperlihat  sudah  terciptanya  perhatian,  pengertian  dan  penerimaan terhadap  pesan-pesan  yang  disampaikan  dan  komunikator  sendiri  yaitu  Erma Suryani Ranik.

## B.5. Reaksi

## B.5.1  Pemahaman Masyarakat
Pemahaman  masyarakat  terhadap  komunikasi  yang  berlangsung  dengan anggota DPD RI sebagai bagian dari parlemen di Indonesia. Dampak adalah akibat dari  proses  komunikasi  politik  yang  sudah  berjalan  di  daerah  perbatasan.  Dampak tersebut  bisa  dilihat  dari  pengetahuan,  sikap  serta  pendapat  masyarakat  mengenai citra yang ditangkap dari komunikator yaitu Erma Suryani Ranik di forum konsultasi publik. Dampak komunikasi politik bisa tergambar dalam wawancara dengan Bapak Yosef Nampe Kepala Desa Sebunga, sebagai berikut :
“Mulai dari masalah-masalah yang kami hadapi hingga wewenang DPD dipusat yang sangat minim, hanya bisa ngajuin atau menyarankan kebijakan khususnya
disni  masalah  anggaran.  Kami  kemarin  sempat  membawa  proposal,  ternyata DPD  tidak  ada  wewenang  untuk  memutuskan  anggaran,  seharusnya  diberikan wewenang  lebih  seperti  DPR.  Jadi  saya  simpulkan  DPD  itu  sangat  lemah wewenangnya, padahal perbatasan ini sangat mudah dijual di pusat. Saya setuju apabila  DPD  RI  diberikan  wewenang  dalam  anggaran  agar  kami  bisa  lebih mudah dalam memberikan kontribusi untuk perbatasan.”
Dampak  dari  komunikasi  politik  adalah  membentuk  citra,  dukungan  serta partisipasi  masyarakat  dalam  politik  serta  pengetahuan  tentang  tugas  dan  fungsi DPD RI. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Kritorus mengenai peran dan fungsi DPD RI sebagai berikut :
“Saya tidak begitu mengerti secara jelas apa saja tugas dan fungsi DPD, tetapi yang  saya  tahu  proposal  yang  kami  ajukan  pada  saat  forum  konsultasi  publik tidak  dapat  ditindaklanjuti  karena  DPD  tidak  ada  hak  untuk  itu.  Saya  berharap DPD  diberikan  wewenang  yang  lebih  mengenai  hal  tersebut.  Kami  disini  hanya menuntut  kebutuhan  kami  tetapi  tidak  akan  memberontak  kami  masih  percaya DPD  merupakan  lembaga  yang  bisa  memberikan  kontribusi  yang  baik  untuk permasalahan kami disini.”
Pengetahuan  Bapak  Kristorus  mengenai  tugas  dan  fungsi  DPD  terbatas sehingga  tidak  bisa  menindaklanjuti  proposal  yang  dibawa  oleh  para  masyarakat perbatasan.  Tetapi  hal  ini  tidak  berdampak  negatif  terhadap  pendapat  Bapak Kristorus  untuk  mendukung  DPD  agar  bisa  memperjuangkan  permasalahn  daerah, khususnya  daerah  perbatasan  bisa  diperjuangkan  oleh  Ibu  Erma  Suryani  Ranik melalui  DPD.  Pengetahuan  tentang  tugas  dan  fungsi  DPD  juga  dikemukan  oleh Bapak D.O. Srikujam sebagai berikut :
“DPD  itu  seharusnya  bisa  mengubah  sistem  ketatanegaraan menjadi  bikameral tetapi  sayang  kewenangan  sangat  terbatas  hanya  bisa  mengusulkan  tidak memutuskan  UU.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  bikameral  di  Indonesia  itu bikameral  banci  karena  akhirnya  porsi  untuk  memutuskan  UU  hanya  diberikan oleh  DPR.  seharusnya  DPD  diberi  wewenang  dalam  memutuskan  kalau  hanya bisa  mengusulkan  itu  terlalu  lemah.  Kalau  saya  setuju  apabila  DPD  itu dibubarkan  saja  kalau  memang  tidak  bisa  diberi  porsi  yang  lebih  besar  dari sekarang,  Tapi  saya  lebih  berharap  bila  tugas  dan  fungsi  DPD  dapat  diperkuat melalui konstitusi yaitu amandemen UUD yang kelima.”
Dari  hasil  wawancara  mengenai  dampak  proses  komunikasi  politik  tersebut, dapat  memberikan  kekecewaan  dan  dukungan  terhadap  DPD  RI.  Kecewa  karena wewenang  sangat  terbatas  di  parlemen  tetapi  mendukung  untuk  memperkuat  DPD karena    keseimbangan  diperlukan  di  dalam  parlemen.  DPD  sudah  seharusnya diberikan hak untuk memutuskan sebuah RUU untuk disyahkan sebagai UU. Karena keseimbangan di dalam parlemen pada saat ini tidak terjadi karena hanya DPR yang mempunyai hak untuk memutuskan suatu RUU menjadi UU di parlemen.
Dukungan terhadap DPD sebagai lembaga yang dapat memperjuangkan hak- hak  daerah  serta  memperjuangkannya  dipusat.  Hal  ini  juga  tercermin  dalam wawancara dengan guru dari Kabupaten Sambas, Yauma Yulida, sebagai berikut :
“Sayang  sekali  ternyata  wewenang  DPD  dipusat  sangat  terbatas  padahal  kita memerlukan wakil daerah yang bisa memperjuangkan kepentingan daerah agar RUU  dapat  sesuai  dengan  kepentingan  daerah.  Tetapi  saya  kurang  setuju
apabila DPD diberikan wewenang untuk memutuskan apakah itu juga tidak bisa menggantikan  negara  Indonesia  yang  kesatuan  menjadi  seperti  sistem  distrik apabila wewenang DPD diperkuat. Tapi saya menilai DPD sudah bekerja secara optimal  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  daerah,  melalui  forum    konsultasi  di perbatasan ini.”
Dampak komunikasi politik menurut informan adalah memberikan pengertian terhadap wewenang DPD dipusat dan memberikan argumentasi dalam menilai soal memperkuat DPD melalui amandemen kelima UUD.

## B.6  Faktor-faktor  yang  menghambat  Komunikasi  Politik  Erma  Suryani  Ranik DPD RI asal Kalimantan Barat dengan Masyarakat Daerah Sebunga B.6.1 Internal
Desa Sebunga merupakan salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Barat yang  dikunjungi  Erma  Suryani  Ranik  dalam  rangka  menjaring  aspirasi  masyarakat daerah perbatasan. Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas menempuh  perjalanan  ditempuh  dari  Kota  Pontianak  ke  lokasi  sekitar  10  jam dengan  menggunakan  mobil.  Lama  perjalanan  sebenarnya  bukan  hanya dikarenakan  jarak  ke  lokasi  tetapi  kondisi  jalan  menuju  kesana  masih  tidak mendukung,  sehingga  cukup  menghambat  perjalanan  menuju  ke  Desa  Sebunga, Kecamatan Sajingan besar. Kondisi jalan saat memasuki Desa Sebunga ke Biawak Malaysia  sangat  mulus  beraspal  berbeda  dengan  perjalanan  dari  Sambas  menuju desa sebunga. Dapat disimpulkan dari Desa Sebunga yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tepatnya Biawak, Sarawak Malaysia, memiliki akses jalan yang lebih baik dari Desa tersebut ke Malayasia.
Border  yang  dibangun  pada  tahun  2010  merupakan  prestasi  gemilang  yang dapat  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  dan  pusat.  Border  antara  Indonesia- Malaysia  ini  belum  diresmikan  secara  resmi  oleh  Presiden  sehingga  sebenarnya akses masuknya masyarakat dari Malaysia  ke Indonesia maupun sebaliknya masih illegal.  Jarak  tempuh  yang  jauh  ke  perbatasan  mengakibatkan  tidak  bisa berkomunikasi  secara  intensif  dengan  masyarakat  di  Desa  Sebunga.  Seharusnya bisa melaksanakan forum konsultasi publik tersebut beberapa kali sehingga aspirasi masyarakat yang bisa ditampung lebih banyak lagi.
Menurut Ketua dari LSM Perkumpulan PENA yang merupakan tim pelaksana dari  forum  konsultasi  publik  daerah  perbatasan  ini,  ditemui  di  Kantor  Perkumpulan penapada tanggal 25 April 2014 mengatakan bahwa :
“forum  tersebut  tidak  berlanjut  lagi  dikarenakan  dana  yang  tidak  memungkinkan untuk  meneruskan  forum  konsultasi  publik  tersebut.  Beliau  menambahkan  bahwa kewenangan kelembagaan DPD yang masih lemah dalam legislasi yaitu hanya dapat menyampaikan  rancangan  perundangan  juga  merupakan  salah  satu  faktor pendukung mengapa forum tersebut belum bisa diadakan kembali. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan pada tahun 2011 tetapi penelitian tentang perbatasan sudah dilaksanakan sejak 2010 oleh LSM Perkumpulan penabekerjasama dengan TIFA.”
Walaupun  masyarakat  daerah  perbatasan  sangat  menyambut  baik  forum konsultasi publik yang telah diselenggarakan. Bisa diliat dari partisipasi masyarakat serta kesanggupan masyarakat untuk menjabarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh  mereka  melalui  forum  tersebut.    Dialog  yang  tatap  muka  yang  dilaksanakan oleh masyarakat perbatasan dan Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat merupakan
sebuah  langkah  yang  efektif  untuk  mengenali    dan  membaca  dengan  lebih  baik untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan.
Masalah-masalah  yang  diajukan  oleh  masyakat  perbatasan  Desa  Sebunga, Kecamatan  Sajingan  besar  yang  merupakan  salah  satu  lokasi  dari  5  lokasi  forum konsultasi  publik  tersebut.  Kebanyakan  kegiatan  komunikasi  politik  yang dilaksanakan  oleh  para  anggota  legislatif  berbentuk  monolog  bukan  dialog  seperti yang  dilaksanakan  oleh  forum  konsultasi  publik.  Sebelum  diselenggarakan  forum tersebut  masyarakat  Desa  Sebunga  telah  mengadakan  kelompok  diskusi  yang dipandu oleh panitia penyelenggara forum konsultasi publik daerah perbatasan yaitu LSM  Perkumpulan  PENA.  Dengan  adanya  kelompok  diskusi  yang  terdiri  dari masayarakat  dan  tokoh  masyarakt  Desa  Sebunga  ini  dapat  memberikan menyimpulkan  masalah-masalah  sentral  yang  dirasakan  oleh  masyarakat perbatasan daerah Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar.
Efektivitas  komunikasi  politik  Erma  Suryani  Ranik  Anggota  DPD  untuk bertemu  langsung  dan  berdialog  dengan  masyarakat  perbatasan  dalam  sebuah forum  konsultasi  publik  merupakan  langkah  yang  baik  dalam  memberikan  ruang atau  wadah  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  berdialog  langsung dengan  wakil  mereka  di  pusat  yaitu  DPD.  DPD  yang  mempunyai  mandat  sebagai wakil  daerah  dipusat  dituntut  untuk  secara  aktif  membaca  dan  menyimpulkan permasalahan-permasalahan  serta  isu  daerah  yang  harus  diperhatikan  dan dibenahi.  Tidak dapat berjalan tanpa adanya kerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat  seperti  LSM  Perkumpulan  penadan  TIFA  sebagai  pendukung  dalam proses  komunikasi  politik  Erma  Suryani  Ranik  di  perbatasan.  Sebelum  menjadi anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik juga merupakan Ketua di  LSM  Perkumpulan  PENA  sehingga  hal  ini  merupakan  hal  yang  kuat  dalam membangun  kredibilitas  dan  akuntabilitas  seorang  anggota  DPD  RI  dengan konstituennya di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya daerah perbatasan.
Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga di masyarakat serta pemerintah daerah  merupakan  salah  satu  usaha  Erma  Suryani  Ranik  dalam  mewujudkan komunikasi  politik  yang  efektif  antara  DPD  dan  stakeholder  yang  ada  di  daerah, seperti  pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Forum  konsultasi  publik  ini  seharusnya memang  menjadi  agenda  resmi  anggota  DPD  sehingga  dana  yang  ada  memang berasal dari lembaga DPD sendiri.
Analisis efektivitas komunikasi politik anggota DPD RI asal Kalimantan Barat belum  bisa  dikatakan  efektif.  Dilihat  dari  intensitas  kunjungan  kerja  ke  perbatasan khususnya  di  perbatasan.  Terbatasnya  kewenangan  DPD  RI  menjadi  alasan lembaga ini kurang banyak diberikan porsi dalam berbagai kegiatan di daerah.
Kinerja  DPD  bila  dilihat  dari  komunikasi  politik  adalah  dengan  melihat bagaimana  tujuan  dari  komunikasi  politik  itu  sendiri.  Interaksi  dengan  DPD  dalam berbagai media di masyarakat perbatasan sangat diharapkan. Intensitas pertemuan walaupun  bukan  satu-satunya  indikasi  efektifnya  komunikasi  politik.  Efektivitas komunikasi  politik  bisa  dilihat  dari  personal  seorang  anggota  DPD  RI  dalam membawa  peran  serta  Anggota  DPD  RI  dalam  mempertanggungjawabkan  tugas yang dibebankan oleh anggota DPD RI.

## B.6.2  Eksternal
Sistem  demokrasi  yang  masih  prosedural  serta  wewenang  DPD  RI  di  dalam UUD sebagai legislator yang belum tegas membatasi kewenangan antara DPR dan DPD  sehingga  posisi  DPD  tidak  diuntungkan.  Keadaan  ini  mengkibatkan ketidakefektifan kekuatan DPD RI di parlemen karena terbatas hanya mengusulkan,
dan  mengawasi  RUU  tetapi  tidak  bisa  menolak  atau  menyetujui  Undang-Undang. Komunikasi  politik  yang  terjalin  antara  DPD  RI  dan  konstituen  di  daerah  akhirnya berbatas  tentang  kekuatan  emosional  atau  pribadi  tetapi  tidak  secara  legitimasi  di parlemen sebagai legislator.

## C. PENUTUP

## C.1. Kesimpulan
Komunikasi  politik  merupakan  syarat  utama  terjadinya  hubungan  dan interkasi  antara  lembaga  keterwakilan  seperti  DPR,  DPRD  dan  DPD.  DPD mempunyai  kondisi  yang  berbeda  dari  DPR/D  karena  dipilih  secara  independen. Media  partai  politik  yang  mempunyai  tugas  sebagai  agregasi  kepentingan  ke masyarakat  hilang.  Hal  inilah  yang  membuat  DPD  harus  lebih  keras  lagi membangun sistem komunikasi tanpa adanya partai politik. Komunikasi politik DPD yang dibangun tanpa partai politik diharapkan merupakan kekuatan DPD agar jarak semakin samar dengan konstituenya di daerah.
Salah satu yang menggambarkan komunikasi politik yang dijalankan anggota DPD  RI  salah  satunya  adalah  pada  saat  penjaringan  aspirasi  publik  dalam  forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik merupakan media pertemuan antara DPD dan masyarakat langsung untuk diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komunikasi  riil  tentang  masalah-masalah  yang  terjadi  di  masyarakat.  Forum konsultasi  publik  ini  dilaksanakan  di  5  desa  yang  merupakan  daerah  perbatasan. Fokus  penelitian  ini  adalah  Desa  Sebunga,  Kecamatan  Sajingan  Besar  Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.
Pelaksanaan  forum  konsultasi  publik  dilaksanakan  dengan  bekerjasama dengan  LSM  Perhimpunan  PENA  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  ada  di perbatasan. Erma Suryani Ranik merupakan perwakilan DPD RI yang ada di dalam forum  konsultasi  publik  tersebut.  Permasalahan  yang  didapat  dari  forum  tersebut sebagian  besar  merupakan  permasalahan  infrastruktur  yaitu  jalan  dan  berbagai fasilitas inti lainnya.
Komunikasi  politik  yang  terjalin  antara  anggota  DPD  RI  yaitu  Erma  Suryani Ranik  dan  masyarakat  perbatasan  merupakan  komunikasi  tatap  muka.  Komunikasi tatap muka memang mulai sangat ditinggalkan dikarenakan keterbatasan biaya dan terkadang  dinilai  tidak  efektif.  Tetapi  seharusya  komunikasi  tatap  muka  dan berdialog  dengan  masyarakat  tidaklah  dihilangkan  oleh  media  massa.  Komunikasi politik juga merupakan wujud penguatan/optimalisasi fungsi DPD.
Penguatan  fungsi  DPD  serta  peran  serta  dalam  menyerap  aspirasi masyarakat  khususnya  masyarakat  daerah  perbatasan  merupakan  salah  satu bentuknya.  Masyarakat  perbatasan  yang  merupakan  masyarakat  yang  masih dimarginalkan  di  negeri  ini.  Untuk  bahan  pokok  saja  masyarakat  perbatasan membeli  dari  negara  tetangga  yaitu  Malaysia.  Hal  inilah  yang  sering  disorot  media massa  sekarang  sehingga  memang  dalam  pembangunan  perbatasan  dibutuhkan perhatian  dari  berbagai  pihak.  Khususnya  disini  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat yang  diharapkan  mampu  menyerap  aspirasi  publik  sebagai  pelaksanaan  fungsi legislasinya
Efektivitas komunikasi politik Erma Suryani Ranik dan masyarakat perbatasan Desa  Sebunga  sudah  berjalan  dengan  baik.  Dari  hasil  wawancara  dan  analisis penilaian  terhadap  sosok  Erma Suryani  Ranik  sudah  positif. Tetapi  kelemahan  dari komunikasi  politik  tersebut  adalah  waktu  yang  sangat  singkat  serta  tidak  adanya kontinuitas yang terjadi. Komunkasi politik tersebut akhirnya hanya seperti formalitas belaka, karena tindak lanjut dari forum tersebut hanya dari media telepon.
Membangun komunikasi politik langsung yang bukanlah perkara mudah, perlu proses  dan  waktu  serta  tenaga.  Tetapi  tingkat  efektivitasnya  tinggi  untuk membangun  citra  dan  legitimasi  di  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  khususnya daerah  perbatasan  Kalimantan  Barat  masih  menjunjung  adat-istidat  dan  tradisional sehingga  pendekatan  interpersonal  masih  sangat  dibutuhkan  untuk  membangun komunikasi politik dengan masyarakat perbatasan..
Efektivitas  komunikasi  politik  yang  terjalin  antara    anggota  DPD  RI  dapil Kalimantan  Barat  dengan  masyarakat  perbatasan  merupakan  bentuk  pemanfaatn kearifan  lokal  sebagai  modal/capital  untuk  pembangunan  daerah  dan  masyarakat perbatasan sendiri. Apabila sudah adanya efektivitas dalam komunikasi politik maka akan membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan menjadi lebih besar.
Hal  terpenting  dari  forum  konsultasi  publik  sebagai  alat  informasi  dan komunikasi masyarakat dengan DPD RI. Metode komunikasi dialogis terbukti dapat menumbuhkan  empati,  dukungan  positif  dan  kesetaraan  antara  partisipan komunikator di dalam sebuah forum. Forum ini memang memakan biaya yang lebih tinggi  daripada  dengan  saluran  media  massa  tetapi  saluran  tatap  muka  tetap memiliki nilai efektivitas komunikasi politik yang baik.
Persamaan  persepsi  sudah  terlihat  antara  masyarakat  desa  Sebunga  dan Erma  Suryani  Ranik  selaku  anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan  Barat.  Kejelasan  isi pesan  sudah  bisa  terlihat  dari  pemahaman  masyarakat  Desa  Sebunga  dalam menjelaskan wewenang DPD dipusat. Walaupun kekecewaan karena DPD RI tidak bisa berbuat banyak tapi tanggapan positif dari masyarakat Desa Sebunga terhadap Erma  Suryani  Ranik  selaku  anggota  DPD  RI  merupakan  hal  yang  baik.    Diantara rakyat  dan anggota  DPD  RI  asal  Kalimantan  Barat  yang  mempunyai  mandat  untuk memperjuangkan  kepentingan  rakyat  daerah.  Adanya  persamaan  persepsi  dan dukungan  positif  antara  masyarakat  Desa  Sebunga  terhadap  kegiatan  penjaringan aspirasi  masyarakat  daerah  dengan  Erma  Suryani  Ranik,  selaku  anggota  DPD  RI asal Kalimantan Barat.
Adanya  kreatifitas  dalam  membangun  analisis  tentang  permasalahan perbatasan.  Masyarakat  perbatasan  sendiri  adalah  kumpulan  orang  yang  menetap dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun di perbatasan sudah jelas dapat memberikan penjelasan yang sangat faktual. Hal ini karena mereka adalah objek dalam kawasan mereka  sendiri  kehidupan  dan  semuanya  berhasil  dirasakan  oleh  masyarakat perbatsan  itu  sendiri.  Masyarakat  perbatasan  yang  kebanyakan  hanya berpendidikan SD dan SMP sangat berpengaruh terhadap cara penyampaian, tetapi forum  konsultasi  publik  tersebut  menghasilkan  kesetaraan  di  antara  kedua  belah pihak.

## C.2. Saran
Forum  Konsultasi  Publik  daerah  perbatasan  seharusnya  menjadi  agenda tetap  dari  DPD  RI  untuk  menjadi  sebuah  wujud  optimalisasi  kewenangan  yang dimiliki  DPD  saat  ini.  Saluran  komunikasi  tatap  muka  dan  berdialog  adalah  untuk menegakan demokratisasi di Indonesia.
Forum  konsultasi  publik  bisa  menjadi  sebagai  perpanjangan  tangan  atau fasilitator  antara  DPD  dan  stakeholder  di  daerah  masing-masing.  Forum  ini  juga dapat  menjaring,  menampung  serta  memformulasikan  aspirasi  menjadi  konsep akademik  seperti  forum  konsultasi  publik  daerah  perbatasan.  Konsep  akademik  ini menjadi bahan bagi anggota DPD untuk diperjuangkan atau diartikulasikan menjadi kebijakan di pusat.
Format  forum  konsultasi  publik  dengan  komunikasi  dialogis  sehingga  dapat terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara masyarakat dan anggota DPD RI. Hal ini dimaksudkan agar semua aspirasi masyarakat dapat dengan mudah disampaikan sebagai  upaya  untuk  memperkuat  sistem  komunikasi  demokrasi.  Dimana  warga negara  diberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  dalam  menentukan  nasib  mereka kedepan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo.(2007), Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Ilmu Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta Ardial.(2010),Komunikasi Politik,Indeks, Jakarta. Arifin,  Anwar.(2003),  Komunikasi  Politik  (Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi  &  Komunikasi Politik Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta.
Hady, Nuruddin (2010), Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi “Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945,Setara Press, Malang Haryadi, Agus at all (2006). Bikameral Bukan Federal, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta Indriati, F Maria (2009), Pengkajian Hukum Tentang Peran DPD dalam Kegiatan Legislasi, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Jakarta Istiani, Pancer Chatarina at all (2012). Senator di Batas Republik ,Galangpress, Yogyakarta Jawaeng, Robert Endi.at all (2006) Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal , Institute for Local Development, Jakarta Moleong,  Lexy  J.  (2009). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu.(2005) Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemeritahan. Jakarta, PT. Rineka Cipta Rahimullah  (2007), Hubungan  Antar  Lembaga  Negara  Versi  Amandemen  UUD  1945 ,PT. Gramedia, Jakarta Rahman, A (2007) Sistem Politik Indonesia.Graha Ilmu, Yogyakarta Ravianto, J. Produktivitas dan Manajemen.1989.LSIP.FE UI Subardjo  (2012)  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Menurut  UUD  1945  dan  Penerapan sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Daerah,Graha Ilmu, Yogyakarta Sulaiman,  King  Faisal  (2013)  Sistem  Bikameral  Dalam  Spektrum  Lembaga  Parlemen Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
Susanto,  Eko  Harry  (2009)  Komunikasi  Politik  dan  Otonomi  Daerah  Tinjauan  Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan, Mitra Wacana Media, Jakarta Wibowo,  Pramono  Anung  (2013)  Mahalnya  Demokrasi  Memudarnya  Ideologi,  PT  Kompas Media Nusantara, Jakarta
Jurnal  :  Kushandayani,  Menakar  Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah  DPD  RI  JURNAL KONSTITUSI  PKK-FH  UNIVERSITAS  DIPOEGORO  VOLUME  I  NOMOR  1 NOVEMBER 20097-19).
Modul  :  Modul  Pelatihan  Bagi  Pengelola  Rumah  Aspirasi  DPD  RI  konsorsium pengembangan  rumah  aspirasi  DPD  RI  (FORMAPPI-PSPK)  November  2007  Jakarta Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen. Fur Die Freiheit Friedrich Naumann STIFTUNG Konstituen Pilar Utama Partai Politik.
Jurnal : Hasil-hasil pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI (buku I ) Sekretariat Jenderal DPD RI 2008 Jakarta
Sekretariat  Jenderal  DPD  RI,  2012  Meneguhkan  aspirasi  daerah  membangun  negeri: pengabdian komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun Sidang 2011-2012
Internet :
http://www.jurnalparlemen.com/view/7306/dpd-kualitas-demokrasi-kita-masih-jauh-dari- harapan.htm .
http://www.Perhimpunanpena.com . http://ermasuryaniranik.com