## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA PT. X

## Novia Sarwoning Tyas
Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received: 15 Februari 2020 Revised: 27 Februari 2020 Issued: 29 Februari 2020
Corresponding author: first author
E-mail: noviast20@gmail.com
DOI:10.31933/JEMSI
Abstrak: Good  Corporate  Governance  (GCG) merupakan  sebuah  tata  cara  kelola  perusahaan  yang menjadi  suatu  aspek  penting  dalam  operasional perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  yaitu  membangun perusahaan yang sehat. Penerapan GCG dinilai penting ketika  krisis  ekonomi  terjadi  di  Indonesia,  sehingga diperlukan  untuk  memberikan  jaminan  keamanan terhadap  modal  yang  ditanamkan  para  investor  asing. Selain itu adanya syarat dan dorongan dari pemerintah bagi  perusahaan  di  Indonesia  supaya  perusahaan- perusahaan  menanamkan  prinsip  GCG  tersebut  dalam operasionalnya.  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab, kemandirian  dan  kewajaran    pada  bisnis  keluarga  PT. X.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  dan  pengamatan.  Dalam  menentukan informan  cara  yang  digunakan  adalah  metode purposive  sampling  yaitu  dengan  pengambilan  sampel sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu  dan  sesuai dengan masalah yang ingin diteliti. Untuk menganalisis keabsahan  data  yang  telah  dikumpulkan,  peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber yaitu dengan cara  membandingkan  data  hasil  wawancara  dengan pengamatan yang di lakukan di PT X. Hasil penelitian ini  adalah  perusahaan  telah  menerapkan  prinsip  Good Corporate  Governance  (GCG)  yaitu  Transparansi, Akuntabilitas,  Tanggung  Jawab,  Kemandirian,  dan Kewajaran walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan  yang  ada  dalam  prinsip  GCG.  Perusahaan diharapkan  untuk  tetap  menjalankan  prinsip-prinsip dan menjalankan prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya dijalankan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Perusahaan Keluarga, Prinsip GCG

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  tingkat  pembangunan  ekonominya  masih  rendah, sehingga  membutuhkan  dukungan  finansial  dari  investor.  Akibat  dari  krisis  finansial  global akan  sangat  mempengaruhi  kondisi  perekonomian  Indonesia  dan  salah  satu  dampak  dari krisis  finansial  global  adalah  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2008. Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  secara  keseluruhan  mencapai  6,1%  pada  tahun  2008  atau sedikit  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tahun  2007  sebesar  6,3%  (Setneg,  2009).  Krisis tersebut  menyebabkan  para  investor  asing  di  Indonesia  menarik  kembali  modal  yang  telah ditanamkannya.  Hal  tersebut  sangat  merugikan,  karena  Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  membutuhkan  aliran  dana  dari  investor  asing.  Aliran  dana  tersebut    awalnya akan  digunakan  untuk  pembangunan  dan  pengembangan  perusahaan  hilang  begitu  saja, sehingga menyebabkan banyak perusahaan tidak dapat bersaing secara produktif.
Salah  satu  penyebab  adalah  banyaknya  praktek  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN) di Indonesia. Pemegang saham di Indonesia merasa tidak percaya dengan manajemen yang menangani perusahaan. Selain itu, juga dikarenakan banyaknya perusahaan di Indonesia belum  menerapkan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  secara  konsisten.  GCG  adalah prinsip  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  agar  mencapai  keseimbangan antara  kekuatan  serta  kewenangan  perusahaan  dalam  memberikan  pertanggung  jawabannya kepada  para  shareholder  khususnya,  dan  stakeholder  pada  umumnya  (Komite  Cadbury). Praktik  GCG  dapat  membantu  memperbaiki  citra  perusahaan  dengan  meningkatkan  kinerja keuangan,  serta  mengurangi  resiko  negatif  yang  mungkin  dilakukan  oleh  shareholder  yang dapat menguntungkan diri sendiri (Tjager et al, 2003).
Dengan  adanya  fenomena  di  atas,  perlu  adanya  penerapan  GCG  yang  dapat mengembalikan  kepercayaan  investor.  Menurut  survei  yang  dilakukan  oleh  McKinsey  dan Co  (Tjager  et  al,  2003),  GCG  menjadi  perhatian  utama  para  investor  dalam  mengamati kinerja finansial dan perkembangan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Pelaksanaan GCG dalam suatu perusahaan dianggap sebagai salah satu kriteria  wajib  yang  digunakan  oleh  para  investor  untuk  menganalisa  perusahaan  untuk menanamkan modal mereka (Tjager et al, 2003).
Penerapan  GCG  diperlukan  karena  GCG  sebagai  sebuah  alat  perlindungan  hak  para pemegang  saham/investor.  Perusahaan  (melalui  manajemen)  dapat  meningkatkan  hak perlindungan  investor  dengan  memberikan  kejelasan  informasi,  memilih  fungsi  dan kemandirian  manajemen  yang  baik,  membuat  peraturan  mengenai  kedisiplinan  untuk mencegah  manajemen  melakukan  hal  yang  tidak  diinginkan.  Contohnya  praktek  KKN  dan mengontrol shareholder dari keterlibatan dalam pengambilalihan pemegang saham minoritas (Klapper  dan  Love,  2003).  Para  investor  juga  memiliki  kewajiban  untuk  saling  bertemu secara  aktif  dengan  para  manajemen  perusahaan.  Hal  tersebut  guna  mendorong  pihak manajemen  meningkatkan  transparansi  perusahaan  dan  juga  mengurangi  kemungkinan penyalahgunaan aset perusahaan oleh para shareholder perusahaan.
Di  Indonesia,  semenjak  tahun  2000,  upaya-upaya  untuk  menumbuhkan  kesadaran akan  pentingnya  GCG  dan  penerapannya  telah  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  maupun sektor  swasta.  Upaya-upaya  tersebut  diantaranya  adalah  pembentukan  Komnas  GCG  oleh Kantor Menko Perekonomian dan disusunnya National Code of Good Corporate Governance atau Pedoman Nasional GCG. Disamping itu peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (Bapepam)  dan  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ),  serta
keputusankeputusan  Menteri  Negara  BUMN  juga  telah  turut  mendorong  pelaksanaan  GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan publik maupun BUMN (Badan Usaha  Milik  Negara).  Dalam  pertanggungjawaban  sebuah  perusahaan,  beberapa  hal  yang mempengaruhi  meliputi  globalisasi,  tekanan  dari  aktivis-aktivis  sosial,  meningkatnya perubahan lingkungan yang semakin dinamis serta meningkatnya sanksi di pasar modal yang memberikan  hukuman  bagi  perusahaan  yang  beroperasi  tidak  sesuai  dengan  standar  etika (Juanda, 2009).
GCG sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan publik, hal ini sudah diketahui oleh semua manajemen dan shareholder di Indonesia. Prinsip GCG perlu diuji kecocokannya ketika di coba diterapkan di sebuah negara, karena dari prinsip yang ada tidak semua prinsip cocok diterapkan di semua negara atau semua perusahaan. Praktik GCG yang  berhasil  dijalankan  di  negara  lain  tidak  otomatis  bisa  dijalankan  dengan  baik  di Indonesia begitu juga sebaliknya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka pihak manajemen sebaiknya  melakukan  pengkajian  terhadap  sistem  manajemen  dengan  GCG  ketika  hendak mencoba  penerapan  GCG  pada  perusahaannya.  Penerapan  yang  cocok  dan  sesuai  bagi perusahaan  di  Indonesia  adalah  yang  sesuai  dengan  putusan  menteri  BUMN  No  Per- 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (BPKP, 2012).
Salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan dan menjalankan GCG dengan baik adalah PT. Astra International. Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada  Catur  Dharma.  Sepanjang  sejarah  Astra,  nilai-nilai  falsafah  tersebut  selalu  menjadi acuan manajemen. Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk  menyusun  suatu  pedoman  agar  dalam  menata  kelola  bisnisnya  Direksi  tetap profesional,  transparan  dan  bertanggung  jawab.  GCG  juga  menjadi  acuan  anggota  Direksi dan  anggota  Dewan  Komisaris  dalam  menjalankan  perusahaan  agar  senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan serta prinsip GCG yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas  dan  kesetaraan  (  Tata  Kelola,  n.d.).  Sebagai salah  satu  perusahaan  terbuka  dan  terbesar,  Astra  dituntut  untuk  menjalankan  perusahaan sesuai  dengan  aturan  dan  prinsip  mengenai  GCG.  Salah  satunya  adalah  dengan  bersikap transparan  dan  jelas  dalam  memberikan  informasi  kepada  shareholder,  stakeholder  dan masyarakat luas.
Di masa persaingan global yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat bersaing  secara  sehat  dan  profesional.  Perusahaan  perlu  menyiapkan  strategi  untuk  dapat mempertahakan  kelangsungan  usaha.  Seringkali  perusahaan  keluarga,  tidak  menerapkan GCG  karena  mereka  menganggap  bahwa  shareholder  perusahaan  merupakan  anggota keluarga dan menyebabkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan perusahaan. Pengelolaan dan penerapan GCG yang baik dan benar, tentu akan memberikan dampak yang signifikan  bagi  perusahaan.  Dalam  operasionalnya  perusahaan-perusahaan  publik  di Indonesia,  banyak  ditemukan  perusahaan  yang  dikontrol  oleh  keluarga  atau  sekumpulan tertentu pemegang saham. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Claessens dan Lang pada tahun 2000 (dalam Sutedi, 2011) menunjukan hasil bahwa 67,3% dari perusahaan-perusahaan publik  adalah  dikontrol  oleh  keluarga  sedangkan  hanya  6,6%  sisanya  yang  dikontrol  secara luas.
Namun, hal sebaliknya banyak kita temui di perusahaan publik di Indonesia. Sebagian besar  perusahaan  publik  di  Indonesia  masih  dimiliki  oleh  pendiri  perusahaan  dan
keluarganya.  Ketika  perusahaan  masih  lebih  dikuasai  oleh  pihak  pendiri  dan  keluarganya, peranan  investor  institusional  menjadi  melemah  dan  ini  bisa  menciptakan  sumber  konflik baru  antara  pendiri  perusahaan  dengan  para  investornya.  Ada  beberapa  solusi  yang  bisa meningkatkan  nilai  perusahaan  publik  yang  kepemilikannya  masih  didominasi  oleh  pendiri dan  keluarganya.  Sebelum  melakukannya,  kita  harus  mengevaluasi  fase  kepemilikan  sang pendiri  dan  keluarganya.  Dengan  berjalannya  waktu,  kendali  perusahaan  dialihkan  dari pendiri  kepada  generasi  kedua  (misalnya  anak  sang  pendiri),  dan  kalau  perusahaan  sudah lama berdiri, tidak jarang perusahaan sudah dikendalikan oleh generasi ketiga. Untuk setiap kasus  di  atas,  kita  harus  menerapkan  solusi  yang  berbeda,  karena  perbedaan  karakteristik perusahaan  seiring  dialihkannya  kepemilikan  perusahaan  antargenerasi  (“Mengoptimalkan Nilai, 2013).
Penelitian  dilakukan  pada  perusahaan  keluarga  PT.  X.  PT.  X  adalah  sebuah perusahaan  keluarga  yang  telah  berdiri  selama  42  tahun  dan  bergerak  di  bidang  konveksi yang  memproduksi  tekstil.  PT.  X  berusaha  menerapkan  prinsip  GCG  guna  mendukung lingkungan persaingan yang kompetitif. Selain itu, penerapan GCG yang dijalankan bertujuan untuk  menarik  kepercayaan  konsumen  dan  menarik  konsumen  dari  luar  negeri  agar  mau memilih  PT.  X  sebagai  produsennya  dan  menjalankan  kerjasama  yang  saling menguntungkan.  PT  X  memegang  teguh  dan  menanamkan  prinsip-prinsip  GCG  dalam operasional  sehari-harinya,  dan  berupaya  tetap  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang ada. Sebagai perusahaan keluarga, PT X didirikan setelah itu diserahkan kepada menantunya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penelitian  dilakukan  untuk  menganalisis  apakah penerapan  GCG  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  pengeloaan  dan  prinsip  –  prinsip dalam GCG. Pelaksanaan GCG memiliki dampak terhadap perusahaan untuk  meningkatkan kinerja  dan  bersikap  lebih  lagi  transparan  mengenai  operasional  perusahaan  kepada  seluruh shareholdernya.

## KAJIAN PUSTAKA
Prinsip-prinsip dalam GCG secara umum (Zarkasyi, 2008):
1. Transparansi: Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.  Dalam mewujudkan  prinsip  ini,  perusahaan  dituntut  untuk  menyediakan  informasi  yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.
2. Akuntabilitas: Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan
3. Tanggung  Jawab:  Bentuk  pertanggung  jawaban  perusahaan  adalah  kepatuhan perusahaan  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  diantaranya;  masalah  pajak,  hubungan industrial,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  perlindungan  lingkungan  hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
4. Kemandirian:  Prinsip  ini  mensyaratkan  agar  perusahaan  dikelola  secara  profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Kesetaraan:  Prinsip  ini  menuntut  adanya  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Single-Board  System  (Anglo-Saxon  Model)  Struktur  ini  tidak  memisahkan keanggotaan  dewan  komisaris  juga  merangkap  anggota  dewan  direksi  dan  kedua
dewan  ini  disebut  boards  of  directors.  Terdiri  dari  RUPS,  Board  of  Directors  dan Executive Managers. Banyak diaplikasikan pada perusahaan Inggris dan Amerika.
2. Dual-Board  System  (  Continental  Europe)  Struktur  GCG  yang  dengan  tegas memisahkan  keanggotaan  dewan,  antara  keanggotaan  dewan  komisaris  sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif.
Struktur GCG dalam perusahaan keluarga pada umumnya mencakup  elemen-elemen sebagai  berikut:  keluarga  dan  pranata-pranatanya,  seperti  family  assembly,  family  council, dan  shareholders  commite;  dewan  direksi;  dewan  manajemen  puncak  (executive  commite). Dalam  pelaksanaannya  tugas  menangani  isu-isu  GCG  tentu  saja  menjadi  tanggung  jawab pemilik perusahaan, yaitu keluarga. Dengan semakin luasnya cakupan keluarga yang terlibat, dan  semakin  banyaknya  anggota  keluarga  yang  pindah  dari  perusahaan,  tugasnya  sebagian besar  beralih  kepada  dewan  yang  di  perusahaan  keluarga  juga  didominasi  oleh  keluarga. Penanggung  jawab  governance  lainnya  adalah  manajemen  puncak  atau  komite  eksekutif. GCG  biasanya  belum  banyak  diterapkan  perusahaan  keluarga.  Kebutuhan  terhadap mekanisme tersebut menjadi penting tatkala perusahaan telah mencapai tahap keluarga telah berkembang  menjadi  cukup  jauh  dari  perusahaan,  sehingga  perekat  mekanisme  governance menjadi penting.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitiannya,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Definisi  dari penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuahkan berbagai penemuan yang tidak dapat  dicapai  dan  diperoleh  dengan  menggunakan  data  statistik.  Metode  yang  dipakai  ini adalah  untuk  menghasilkan  sebuah  kesimpulan  akan  apa  yang  ada  dibalik  segala  hal  yang terjadi di dalam masyarakat tersebut (2003).
Dalam  penelitian  ini,  pengambilan  sumber  data  penelitian  menggunakan  teknik “purposive  sampling”.  Sukmadinata  (2005,  p.101)  menyatakan,  sampel  purposive  adalah sampel  yang  dipilih  karena  memang  menjadi  sumber  dan  kaya  dengan  informasi  tentang fenomena yang ingin diteliti. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang  penelitian,  sampling  bersifat  purposive  yaitu  tergantung  pada  tujuan  fokus  suatu saat.
Dalam  penelitiannya,  peneliti  menggunakan  metode  penentuan  informan  dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data atau narasumber  dengan  pertimbangan  tertentu  atau  sesuai  dengan  masalah  yang  ingin  di  teliti. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak-pihak  internal  dalam  perusahaan.  Dalam penelitian  ini  peneliti  mewawancarai  seorang  Direktu  Umum,  Manajer  Pembelian  Garment, dan  Karyawan  Pembelian.  Informan  tersebut  dipilih  karena  dianggap  mengetahui  tentang operasional perusahaan sehari-hari yang berinteraksi langsung satu dengan yang lainnya.
Sumber  data  yang  peneliti  peroleh  adalah  sumber  primer.  Sumber  data  primer  ini diperoleh  langsung  oleh  peneliti  dari    subjek  penelitian  dalam  hal  ini  peneliti  memperoleh data atau informasi langsung dari para narasumber. Penulis menggunakan data primer berupa transkrip  hasil  wawancara  dengan  para  narasumber  di  PT.  X.  Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  wawancara  (interview),  observasi (observation).
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tiga langkah yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Sedangkan  keabsahan  data  dengan teknik analisa data triangulasi, metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Good Corporate Governance pada PT X Transparansi Dalam pembahasan mengenai  prinsip  transparansi  ini  penulis  mengambil  indikator  dalam  perusahaan  yaitu penyampaian  informasi  secara  jelas,  media  dalam  penyampaian  informasi  di  lingkungan internal perusahaan, informasi mengenai keadaan dan keuangan perusahaan, serta kebijakan perusahaan. Penulis mengambil empat indikator tersebut karena hal tersebut dapat membantu untuk  melihat seberapa tingkat  transparansi  pada PT X. Dalam segi  penyampaian  informasi umum  perusahaan  dalam  lingkungan  perusahaan,  perusahaan  menyampaikan  laporan produksi  dan  penjualan  kepada  semua  karyawan  per  divisi  sehingga  karyawan  mengetahui mengenai  laporan  hasil  produksi  dan  penjualan  pada  divisinya,  hanya  para  direktur  yang mengetahui laporan secara lengkap.
Dalam hal informasi mengenai keuangan perusahaan perusahaan tidak  transparan hal tersebut dikarenakan laporan keuangan hanya diberikan kepada para peserta rapat pemegang saham dan rapat evaluasi tahunan dan kepala divisi masing-masing. Laporan keuangan itupun tidak  disampaikan  keseluruhan,  namun  hanya  disampaikan  pemaseukan  dan  pengeluaran setiap  divisi.  Dalam  hal  informasi  tentang  perusahaan  untuk  masyarakat  umum,  perusahaan menyediakan  web  yang  bisa  diakses  secara  umum,  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui profil perusahaan secara  lengkap. Selain itu perusahaan bersikap transparan karena bersedia memberikan bukti nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada peneliti sehingga dapat menjadi bukti bahwa perusahaan taat sebagai wajib pajak. Dalam hal pelaporan pajak perusahaan pun, PT  X  bersikap  terbuka  terhadap  instansi  pajak  dengan  tidak  menutup-nutupi  dan memanipulasi  laporan penghasilan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat  membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari  segi  sarana  penyampaian  informasi  penting  di  lingkungan    perusahaan  hanya disampaikan  kepada  pemegang  jabatan  tertinggi,  supaya  selanjutnya  diumumkan  kepada seluruh karyawan yang ada dibawahnya. Media penyampaian informasi yang digunakan pun efektif, misalnya dengan menggunakan email, papan pengumuman, bbm messenger, dan juga speaker.  Penggunaan  bbm  messenger  hanya  dilakukan  antara  dewan  direktur  dan  presiden direktur sedangkan penyampaian informasi dengan email ditujukan kepada seluruh karyawan manajemen.  Bahkan  untuk  informasi  umum,  perusahaan  menggunakan  speaker  untuk menyampikan berita. Penggunaan speaker untuk pengumuman dinilai lebih bernilai ekonomis dalam menyampaikan berita kepada seluruh karyawan yang sedang bekerja.
Kebijakan  di  perusahaan  pun  disampaikan  sangat  jelas,  misalnya,  penyampaian peraturan kepada karyawan dalam perusahaan, biasanya peraturan tersebut ditempel di papan pengumuman dan di tempel di meja kerja para karyawan sehingga mereka selalu mengingat peraturan yang ada. Peraturan umum untuk tamu juga disampaikan dengan menempelkannya di  meja  satpam  saat  tamu  datang  untuk  melapor.  Kebijakan  lain  pun  sebisa  mungkin disampaikan  kepada  karyawan  sehingga  karyawan  dapat  mengetahui  keputusan-keputusan yang  dibuat  oleh  para  direksi.  Misalnya,  dengan  adanya  keputusan  direksi  untuk  membuat tim  kerja  dalam  perancangan  dan  produksi  produk  baru,  juga  hukuman  denda  jika  ada
kesalahan  dalam  produksi.  Sehingga  setiap  karyawan  yang  terlibat  dalam  tim  produksi tersebut tidak kaget saat diharuskan membayar denda akibat adanya kesalahan produksi.

## Akuntabilitas
Pada  aspek  akuntabilitas  yang  perlu  dibahas  adalah  mengenai  kejelasan  fungsi  dan struktur,  dan  audit  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan  menjadi  efektif  dan efisien yang berpengaruh pada produksi dan pendapatan perusahaan. Hal pertama yang akan dibahas  adalah  mengenai  kejelasan  fungsi  dan  struktur  perusahaaan.  Kejelasan  fungsi  dan struktur  dalam  perusahaan  penting,  karena  hal  tersebut  mengatur  tentang  pemanfaatan sumber  daya  manusia,  tugas  yang  harus  dilakukannya  dan  kejelasan  tentang  penanggung jawab  dalam  suatu  kegiatan  perusahaan.  Bagian  pertama  adalah  mengenai  struktur perusahaan.  PT  X  memiliki  struktur  perusahaan  dengan  jabatan  tertinggi  adalah  Komisaris, dan  dibawah  komisaris  terdapat  langsung  presiden  direktur  yang  mengawasi  kinerja  para direktur  bagian  dan  pemegang  jabatan  dibawahnya.  Namun  struktur  tersebut  tidak  sesuai dengan undang-undang tentang PT No. 40/2007.  Dalam undang-undang tentang Perusahaan Terbatas  digambarkan  bahwa  posisi  pemegang  saham  berada  diatas  dewan  komisaris  serta dewan  direksi  dan  memiliki  tugas  untuk  mengawasi  kinerja  dewan  komisaris  dan  dewan direksi.  Sedangkan  posisi  dewan  komisaris  seharusnya  sejajar  dengan  dewan  direksi  dan membawahi langsung para kepala divisi atau kepala bagian.
Bagian kedua adalah mengenai fungsi struktur manajemen dalam sebuah perusahaan. Para  dewan  komisaris,  dewan  direksi  dan  pemegang  jabatan  lainnya  dalam  perusahaan memilki  fungsi  masing-masing  dalam  struktur  perusahaan.  Masing-masing  memegang peranan dan tugas penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan kedepannya. Fungsi stakeholder dan shareholder dalam perusahaan adalah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memegang tanggung  jawab  terhadap  para  pemegang  saham.  Pada  PT  X  fungsi  tersebut  sudah  berjalan dengan baik, masing-masing pemegang jabatan memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab akan  kemajuan  perusahaan  sehingga  mereka  menjalankan  tugas  dengan  sesuai  dengan tanggung  jawab  masing-masing.  Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  kedua narasumber, fungsi manajemen pada perusahaan saat kepemimpinan komisaris baru berjalan lebih optimal dibandingkan saat kepemimpinan komisaris lama. Fungsi manajemen pada saat kepemimpinan  komisaris  baru  memiliki  tanggung  jawab  dan  tugas  yang  lebih  berat. Misalnya,  pada  fungsi  perencanaan  adanya  strategi-strategi  khusus  untuk  mengantisipasi adanya  kejadian  yang  tidak  terencanakan  dan  merancang  strategi  untuk  mencapai  target bisnis yang ditetapkan. Sedangkan pada saat kepemimpinan komisaris lama manajemen tidak menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi kejadian yang tidak direncanakan
Pembahasan  kedua  adalah  mengenai  audit.  Perusahaan  mempunyai  banyak  auditor yang  digunakan  untuk  mengaudit  perusahaan,  baik  internal  audit  dan  eksternal  audit.  Audit internal  dilakukan  perusahaan  untuk  mengaudit  cash  flow,  material,  laporan  keuangan,  dan buyer  and  seller.  Audit  internal  dilakukan  tiga  bulan  sekali  untuk  mengetahui  kinerja perusahaan  selama  tiga  bulan  tersebut.  Sistem  audit  seperti  itu  sering  disebut  dengan Corrective  Action  Plan,  hal  itu  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengoreksi  apakah  sudah memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan  dan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan.  Audit dilakukan  oleh  seluruh  manajer  divisi  yang  kemudian  dikumpulkan  langsung  ke  auditor
untuk selanjutnya diperiksa kebenarannya langsung di lapangan, setelah itu di audit dan hasil dari audit tersebut dievaluasi bersama para shareholder dan stakeholder.
Yang  kedua  adalah  eksternal  audit,  perusahaan  menggunakan  auditor  dalam  hal implementasi ISO, peraturan pemerintah, serta buyer. Audit yang dulakukan mengenai sistem ISO  digunakan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  penerapan  ISO  pada  perusahaan  apakah sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Auditor mengenai peraturan pemerintah digunakan untuk  menganalisis  tentang  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  apakah  sudah  dijalankan oleh  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  yang  dibuat.  Yang  terakhir  adalah  audit  mengenai buyer. Pihak buyer perusahaan mengirimkan seorang auditor untuk  diletakkan diperusahaan dan mengaudit  serta mengawasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

## Tanggung Jawab
Bagian  yang  terpenting  dalam  menjalankan  suatu  perusahaan  adalah  pertanggung jawaban  perusahaan  /  Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  Bentuk-bentuk  pertanggung jawaban  yang  dimaksud  adalah  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  sekitar  dan  tanggung jawab  kepada  para  karyawan,  pemerintah,  dan  pelanggan.  PT  X  sebagai  perusahaan  besar, tentu  saja  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  CSR  untuk  dapat  bertahan  dalam persaingan bisnis. Perusahaan menerapkan CSR tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan simpati  dari  masyarakat,  pemerintah  dan  buyer.  Bentuk  CSR  yang  dijalankan  oleh  PT  X adalah dengan menyediakan pelayanan kesehatan, memberikan pelatihan bagi para karyawan, menyediakan  tempat  ibadah,  memberikan  beasiswa,  menyediakan  bus  karyawan,  menjual produk  makanan  dengan  harga  murah  bagi  karyawannya,  membayar  upah  karyawan  sesuai dengan  upah  minimum  dan  memberikan  jaminan-jaminan  bagi  para  karyawannya.  Bentuk pertanggung  jawaban  terhadap  lingkungan  sekitar  adalah  dengan  mengolah  limbah  dengan sebaik- baiknya agar tidak merusak lingkungan disekitar, memberikan fasilitas umum kepada masyarakat  disekitar  perusahaan,  dan  merekrut  tenaga  kerja  dari  sekitar  perusahaan.  Dalam bidang  sosial,  perusahaan  memberikan  bantuan  /  sumbangan  kepada  para  korban  bencana alam yang melanda di seluruh Indonesia dan memberikan bantuan mesin jahit serta pelatihan kepada para masyarakat yang terkena dampak penutupan dolly di Surabaya.
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan tidak hanya dalam bentuk CSR, namun juga bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang dibuat pemerintah. Contohnya dalam Undang-undang  (UU)  tenaga  kerja  perusahaan  dituntut  untuk  memberikan  perlindungan, pemenuhan  hak-hak  dasar,  dan  jaminan  anti  diskriminasi  kepada  para  karyawannya.  UU tersebut  meliputi  sistem  kontrak  kerja  dan  sistem  upah  minimum.  Perusahaan  menaati  UU tenaga  kerja  dengan  cara  mempekerjakan  karyawan  kontrak  dengan  jangka  waktu  3  bulan hingga 6 bulan, selain itu perusahaan juga membayar upah para karyawannya sesuai dengan upah  minimum  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  walaupun  perusahaan  mengajukan penundaan pembayaran gaji sesuai upah minimal. Hal UU persaingan usaha perusahaan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Ketaatan  terhadap  UU  pengolahan  limbah  ditunjukan  dengan  dibangunnya  fasilitas instalansi pengolahan limbah dalam rangka memenuhi standar kualitas kesehatan lingkungan untuk  memastikan  bahwa  limbah  cair  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  peraturan  lingkungan hidup sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan. Pada tahun 2010-2011, PT X telah menjalani  evaluasi  Program  Pengendalian  Polusi,  Evaluasi,  dan  Penilaian  (PROPER)  dan
dianugerahi  peringkat  kategori  biru.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  perusahaan  dianggap telah  melakukan  operasi  bisnis  mereka  sesuai  denganpersyaratan  dan  peraturan  yang ditetapkan pemerintah. Untuk mentaati UU perlindungan konsumen, yang menyangkut mutu barang  yang  diproduksi  PT  X  mengadakan  perjanjian  kerjasama  dalam  membangun  sistem produksi  khusus  dan  Quality  Laboratory  dengan  Quantum  Clothing  untuk  menjamin keamanan  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk  produksinya.  Perusahaan  juga  berupaya memenuhi  hak-hak  konsumen  dan  kewajiban  produsen  yang  tercantum  dalam  UU perlindungan  konsumen.  Sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  terhadap  konsumen, perusahaan berani untuk memberikan ganti rugi bagi barang yang rusak / tidak sesuai dengan standart  yang  telah  disepakati.  Tidak  hanya  mengenai  Undang-undang,  perusahaan  juga menaati  peraturan  pemerintah  mengenai  perpajakan.  Bentuk  ketaatan  itu  adalah  dengan membayar pajak tepat waktu, sesuai dengan tarif yang ditentukan pemerintah dan juga tidak melakukan penggelapan pajak / melaporkan data keuangan palsu.

## Kemandirian
Yang dimaksud dengan kemandirian dalam perusahaan adalah suatu keadaan dimana dalam  kesehariannya  perusahaan  tidak  dipengaruhi  oleh  orang-orang  yang  tidak  memiliki kepentingan  dalam  operasional  perusahaan  (keluarga,  pemerintah,  serikat  buruh  dan pemegang  saham  pasif).  Ada  tiga  tahap  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh perusahaan, tahap pertama yaitu pengambilan keputusan oleh manajer divisi masing-masing. Dalam  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  manajer,  keputusan    langsung  dibuat dilapangan. Manajer diberikan hak untuk mengambil keputusan secara mandiri namun harus dapat mempertanggung jawabkan keputusan yang diambil dan keputusan tersebut harus dapat menguntungkan  bagi  perusahaan.  Biasanya  dalam  pengambilan  keputusan,  para  manajer melibatkan karyawannya untuk memberikan saran terbaik demi mencapai keputusan terbaik untuk bersama.
Tahap  kedua  yaitu  pengambilan  keputusan  oleh  para  dewan  direksi,  pada  tahap  ini biasanya  para  dewan  direksi  membahas  mengenai  keputusan-keputusan  yang  telah  diambil oleh para manajer dan juga pengambilan keputusan secara cepat  yang tidak dapat dilakukan oleh  para  manajer.  Dan  tahap  ketiga  yaitu  pengambilan  keputusan  oleh  pemegang  saham aktif  dan  dewan  direksi  melalui  rapat.  Biasanya  tahap  ini  dilakukan  tiga  bulan  sekali  untuk mengevaluasi  kinerja  perusahaan  dan  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  jangka  panjang mengenai  kelangsungan  operasional  perusahaan  sehari-hari.  Walaupun  sudah  memiliki tahapan dalam pengambilan keputusan, namun  terkadang  ada pihak  yang  ingin  ikut  campur dalam pengambilan keputusan. Pihak tersebut biasanya datang dari  pemegang saham pasif, keluarga  yang  tidak  memiliki  kepentingan  dalam  operasional  perusahaan  dan  juga  pegawai pemerintahan.
Contoh intervensi  yang dilakukan oleh pegawai  pemerintah adalah dengan memaksa manajemen  agar  memperkerjakan  rekanannya  di  perusahaan.  Biasanya  pihak  perusahaan akan  bersedia  menerimanya  namun  dengan  menawarkan  posisi-posisi  tertentu  yang  tersedia di perusahaan, jika tawaran posisi tersebut ditolak maka perusahaan tidak akan menerimanya. Untuk  mengatasi  intervensi  tersebut,  perusahaan  telah  melakukan  rapat  koordinasi  untuk menentukan  cara  dan  prosedur  ketika  adanya  intervensi  dari  pihak  pemerintah.  Selain  itu perusahaan  juga  telah  mengantisipasi  jika  pihak  luar  berusaha  ikut  campur,  para  dewan
direksi  biasanya  tidak  memperdulikannya,  namun  jika  memberikan  saran  yang  baik  dewan direksi biasanya mempertimbangkan saran tersebut melalui rapat dengan para manajemen.

## Kesetaraan
Kesetaraan merupakan prinsip yang cukup penting karena saat ini sistem kepemilikan saham dalam perusahaan bukan lagi perseorangan, melainkan kepemilikan bersama beberapa anggota keluarga. Dalam prinsip kesetaraan yang perlu diperhatikan adalah masalah hak dan kewajiban  para  stakeholder  dan  shareholder.  Hal  tersebut  menjadi  bagian  terpenting  karena setiap elemen dalam perusahaan harus mengetahui setiap perkembangan perusahaan dan nilai dari  uang  yang  mereka  investasikan  di  perusahaan.  Hal  tersebut  menjadi  sangat  penting karena  dalam  perusahaan  keluarga  biasanya  berlandaskan  kepercayaan  terhadap  para shareholder yang masih dianggap keluarga ketika menjalankan perusahaan. Setiap pemegang saham  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) tahunan.  Dan  hak  yang  dimiliki  oleh  para  pemegang  saham  adalah  mendapatkan  laporan keuangan  dan  laporan  mengenai  kinerja  perusahaan  selama  ini  serta  hak  memberikan pendapat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan.
Selain  kepada  stakeholder,  perusahaan  diharapkan  juga  bertindak  adil  dalam memenuhi  setiap  hak  dan  kewajiban  para  karyawannya.  Perusahaan  menggunakan  sistem kontrak selama 3 bulan untuk para pekerja konveksi dan untuk bagian manajemen perusahaan mengadakan rekrutmen dan terbuka bagi karyawan kontrak yang ini menjadi karyawan tetap di  perusahaan.  Rekrutmen  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  perusahaan  dan melihat kemampuan serta karakteristik calon pekerja. Proses jenjang karir dalam perusahaan terbilang  lambat  karena  biasanya  para  direksi  menilai  selama  2  tahun  dari  segi  kemampuan dan hasil kinerja para karyawan. Setelah itu para direksi menyeleksi lagi sampai menemukan kandidat yang dirasa pantas untuk memegang jabatan yang dibutuhkan.
Sistem  evaluasi  karyawan  konveksi  perusahaan  dilakukan  secara  berkala  pada  saat masa kontrak akan berakhir. Apabila kinerja para karyawan dianggap baik, maka pada masa kontrak  selanjutnya  mereka  akan  langsung  dimasukan  atau  ditawari  dengan  masa  kontrak yang  lebih  lama.  Sedangkan  evaluasi  untuk  para  staff  dilakukan  setahun  sekali  pada  saat akhir  tahun.  Perusahaan  juga  menggunakan  sistem  reward  and  punishment    untuk meningkatkan  kinerja  para  karyawannya.  Sanksi  yang  diberikan  yaitu  dalam  bentuk  surat teguran, namun jika kesalahan yang dilakukan terlalu fatal maka sanksi yang diberikan dalam bentuk  pemecatan.  Sedangkan  reward  yang  diberikan  dalam  bentuk  penambahan  masa cuti/libur  dan  juga  bonus  jika  dirasa  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  bagi perusahaan.  Perusahaan  sangat  berusaha  menjaga  kesetaraan  para  stakeholder,  shareholder, dan  para  karyawan  kontraknya.  Hal  tersebut  dilakukan  demi  kemajuan  perusahaan  kearah yang lebih baik. 4.4 Perbandingan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sebagai perusahaan keluarga yang berbasis Family Business Enterprise atau perusahaan yang  sebagian  sahamnya  dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  sangat diperlukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan keluarga karena menyangkut  hubungan  dengan  keluarga  yang  memiliki  saham  perusahaan.  PT  X  sebagai salah  satu  perusahaan  konveksi  terbesar  yang  memiliki  pangsa  pasar  internasional  merasa
bahwa  GCG  sangat  perlu  ditanamkan  demi  mempertahakan  loyalitas  konsumen  yang mempercayakan produksinya kepada PT. X. Sesuai dengan kelima prinsip dalam GCG yaitu Transparansi,  Akuntabilitas,  Tanggung  Jawab,  Kemandirian  dan  Kewajaran  setiap  elemen perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip tersebut dan memberikan laporan setiap bulannya kepada para manajemen tertinggi. Sebagian prinsip sudah dijalankan secara baik
1. Dalam  menerapkan  prinsip  Transparansi,  perusahaan  berusaha  terbuka  dalam menyampaikan  informasi  perusahaan  kepada  para  karyawan.  Baik  itu  visi  dan  misi perusahaan  dan  laporan  produksi  dan  penjualan.  Namun  dalam  hal  pelaporan keuangan,  perusahaan  kurang  transparan  dikarenakan  laporan  keuangan  yang laporkan  hanya  pada  pemegang  jabatan  tingkat  tertentu  dan  berupa  pemasukan  serta pengeluaran masing-masing divisi bukan keuangan mengenai keseluruhan operasional perusahaan.
2. Dalam  prinsip  Akuntabilitas,  kejelasan  fungsi  dan  struktur,  dan  audit  penting  bagi meningkatkan  kinerja  perusahaan  agar  menjadi  efektif  dan  efisien  sehingga  sangat berpengaruh pada peningkatan produksi dan image perusahaan. Kejelasan fungsi dan struktur  perusahaan  penting,  karena  hal  tersebut  mengatur  tentang  pemanfaatan sumber daya manusia dan kejelasan dalam hal tanggung jawab dalam segala kegiatan perusahaan. Audit perusahaan dilakukan oleh audit internal dan audit eksternal. Audit internal  dilakukan  perusahaan  untuk  mengaudit  cash  flow,  laporan  keuangan,  dan buyer  and  seller  dan  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kinerja  perusahaan  dan  untuk rapat  hasil  audit  dilakukan  tiga  bulan  sekali.  Untuk  audit  eksternal  perusahaan menggunakan  auditor  dalam  hal  eksternal  audit,  perusahaan  menggunakan  auditor dalam hal implementasi ISO, peraturan pemerintah, serta buyer.
3. Prinsip  Tanggung  Jawab  menjadi  bagian  penting  dalam  penerapan  prinsip-prinsip GCG  karena  hal  tersebut  menyangkut  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap lingkungan disekitar perusahaan, karyawan, pemerintah, supplier dan para pelanggan. Perusahaan  juga  telah  berusaha  mematuhi  Undang-Undang  (UU)  Tenaga  Kerja,  UU Persaingan  Usaha,  UU  Pengolahan  Limbah,  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  UU Perpajakan.
4. Bentuk  kemandirian  perusahaan  ditunjukan  dengan  adanya  kemandirian  dalam pengambilan  keputusan  yang  tidak  bergantung  pada  pemegang  saham.  Kemandirian juga ditunjukan dengan keadaan dimana dalam keseharian operasionalnya perusahaan dipengaruhi  oleh  orang-orang  yang  tidak  memiliki  kepentingan  dalam  operasional perusahaan namun tetap tidak terpengaruh oleh intervensi yang ada.
5. Kesetaraan  merupakan  prinsip  yang  cukup  penting  karena  sistem  kepemilikan perusahaan  bukan  perseorangan  melainkan  kepemilikan  bersama  anggota  keluarga. Dalam prinsip kesetaraan yang perlu diperhatikan adalah masalah hak dan kewajiban para  pemegang  saham  dan  manajemen.  Kesetaraan  menjadi  penting  karena  setiap elemen  dalam  perusahaan  harus  mengetahui  setiap  perkembangan  perusahaan  dan nilai dari uang yang diinvestasikan perusahaan. Hak dan kewajiban pemegang saham menjadi  salah  satu  bagian  diharuskan  karena  dalam  perusahaan  keluarga  biasanya berlandaskan kepercayaan terhadap para shareholder yang masih berstatus keluarga.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang  mungkin  berguna  bagi  pihak  manajemen  PT.  X  untuk  dapat  terus  berkembang  dan bersaing dalam dunia bisnis.
1. Perusahaan  sebaiknya  lebih  mengembangkan  divisidivisi  yang  ada  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  serta  menyediakan  kebutuhan  bahan  baku pembuatan pakaian sesuai dengan keinginan buyer.
2. Menjalankan prinsip-prinsip GCG yang belum dijalankan sepenuhnya.
3. Lebih  memanfaatkan  limbah  kain  sisa  produksi  (kain  perca)  untuk  memproduksi barang  kerajinan  yang  unik,  sehingga  dapat  memberikan  pendapatan  lebih  bagi perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aldridge, J.E. (2008). Good Corporate Governance. Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka. Astra. (n.d.). Tata Kelola Perusahaan. Retrieved November 04, 2013. From http://www.astra.co.id/index.php/profile/detail/14 Cokroaminoto. (2012). Reduksi Data dalam analisis penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman. Retrieved November 07, 2013. From http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/07/reduk si-data-dalam-analisis- penelitian.html
Effendi, M.A. (2009). The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi.
Jakarta : Salemba Empat. Ibnu Purna., Hamidi., Prima. (2009). Perekonomian Indonesia Tahun 2008 Tengah Krisis Keuangan Global. Retrieved November 12,
2013. From (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content &task=view&id=3698) Juanda, A. Analisis Konseptual Good Corporate Governance. (2009). 22 November 2013. http://researchreport.umm.ac.id/index.php/researchreport/article/view/185 Klapper, L.F. & Love,I. (2003). Corporate Governance, investor protection, and performance in emerging markets. Retrieved October 09, 2013, from www.sciencedirect.com.
Lubis, T.M. (2001). Menuju Good Corporate Governance. November 04, 2013. Moleong, L.J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nelson, J. (2004). Corporate governance practices, CEO characteristics and firm performance. Retrieved October 09, 2013, from www.sciencedirect.com.
Praptiningsih, M. (2009). Corporate governance through EGovernance Optimization: a Case
Study of Banking Institutions of Indonesia. Retrieved October 09, 2013, from: http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/vi
ewPDFInterstitial/17749/17669
Purhantara, W. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis. Jakarta:Graha Ilmu. Retrieved Januari 12, 2014. From www.X.com Sugiyono. (2008). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabet. Sujoko. (2009). Good Corporate Governance dan kebijakan keuangan perusahaan. Jakarta:
Untag Press
Sukmadinata, N. S. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Surya, I & Yustiavandana, I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance. Jakarta:
Kencana
Susanto, A.B., Wijanarko, H., Susanto, P & Mertosono, S. (2007). The Jakarta Consulting Group dalam Family Business, Jakarta: Jakarta Consulting Group, Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika Syakhroza, A. (2005). Corporate Governance, sejarah & perkembangan Teori. Jakarta:
Universitas Indonesia
Tjager, I.N., Alijoyo. F.A., Djemat, H.R., Soembodo. B. (2003). Corporate Governance: tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Jakarta: Ikrar Mandiriabadi. Zarkasyi, M.W. (2008). Good Corporate Governance. Bandung: CV. Alfabeta.