Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 1 June 2020
Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam akad pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone
Ilham
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Ilham756@gmail.com
Rifaat Ahmed Universiti Malaysia Perlis Ahmed.rifaat@gmail.com
Musliadi KUA Tamalanrea Makassar,
Email: musliadikuamakassar@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  the  research  is  to  find  out  the  motivation  of  the  guardian  in representing  his  trusteeship  to  another  party.  To  find  out  the  practice  of  guardian wakalah  in  marriage  contract  in  Bone  Regency  and  to  find  out  the  views  of community  leaders  about  the  guardian's  wakalah  in  marriage  contract.  From  the results  of  the  study  showed  the  understanding  of  the  people  of  Bone  regency.  In carrying  out  the  guardian's  wakalah  in  the  marriage  contract  is  the  community  feel happy  or  proud  if  the  marriage  of  their  kiai  daughter  or  teacher  of  the  child,  has become a  culture in  the community. concerned  can afford to do it,  Many people feel unable  to  marry  their  own  children  so  that  they  represent  them  to  local  leaders  or religious leaders.
.
Keywords: Community Understanding, Wakalah, marriage contract and Compilation of Islamic Law

## A. Pendahuluan
Wali  nikah  juga  memiliki  peranan  yang  cukup  signifikan  dan  urgen,  bahkan dalam  salah  satu  hadis  diriwayatkan  bahwa  tidak  sah  nikah  seseorang  bila  tidak  ada wali  nikahnya.  Secara  makro  wali  adalah  suatu  ketentuan  yang  dapat  dipaksakan kepada orang lain  sesuai dengan  bidang hukumnya. 80 Sedangkan wali  nikah menurut Djamaan  Nur  adalah  orang  yang  mengakadkan  nikah  itu  menjadi  sah,  atau  dengan kata  lain  wali  nikah  adalah  suatu  ketentuan  hukum syara yang  dapat  dipaksakan kepada  orang  lain  dengan  bidang  hukumnya. 81 Banyak  dalil  yang  menyebutkan bahwa  wanita  tidak  boleh  melaksanakan  akad  pernikahan  untuk  dirinya  sendiri maupun  untuk orang lain.  Akan  tetapi  ia  harus  dinikahkan  oleh walinya  atau dengan menghadirkan  seorang  wali  yang  mewakilinya.  Jika  ada  seorang  wanita  yang melaksanakan  akad  nikah  seorang  diri  (tanpa  wali),  maka  nikahnya  batal.  Demikian yang  dikatakan  oleh  mayoritas  ahli  fiqih. 82 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) pasal  19  tentang  Wali  Nikah  disebutkan  bahwa,  wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak untuk  menikahkannya.  Selanjutnya  dalam  KHI  pasal  20  menyebutkan  tentang  dua macam  wali  nikah; pertama , wali  nasab  yang terdiri dari empat kelompok  yaitu laki- laki  garis  lurus  keatas,  kerabat  laki-laki  ayah,  anak  paman  laki-laki  dari  ayah,  dan saudara  kandung  laki-laki  kakek  dari  ayah  serta  keturunannya.  Kedua , wali  hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam  beberapa
80 Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah , terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah (Cet, 1; Bandung: Al- Maarif, 1981), h. 7
81 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), h.65
82 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqhul Usrah al-Muslimah , terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga (Cet.3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 48.
momen-momen  tertentu,  seperti  terjadinya  pertentangan  di  antara  para  wali,  wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena meninggal dunia atau karena walinya „ adhal atau enggan. 83
Di  berbagai  daerah,  termasuk  di  Kabupaten  Bone,  banyak  praktek  yang memperlihatkan  tidak  memanfaatkan  perwalian  secara  maksimal.  Wali  lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi tersebut. Walaupun pada  dasarnya  tidak  ada  kendala  apapun  baik  dalam  konteks syari maupun  sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.
Paparan  di  atas  memberikan  inspirasi  kepada  penulis  untuk  melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.
Tema   wakalah    wali   nikah    dalam   perspektif    sosiologisnya   masih   cukup menarik untuk dibahas dan dianalisis. Mengingat,  nikah atau perkawinan tidak hanya terbatas  pada  wilayah  agama  semata,  pertimbangan  sosial  masyarakat  juga  cukup memiliki  pengaruh  pada  sebuah  pernikahan.  Hal  ini  terwejantahkan  dalam pensyari‟atan walimah  al-  urs bagi  sebuah  pernikahan.  Atas  pertimbangan  sosial tersebut,  maka  peneliti  mengangkat  judul  Pemahaman  Masyarakat  tentang  wakalah dalam  akad  pernikah  menurut,KHI(kompilasi  hukum  Islam).  (  Studi  di  Kabupaten Bone ).
Berdasarkan  latar belakang  masalah diatas  penerliti  merumuskan  masalahnya yaitu  Apa  motivasi  wali  di  dalam  mewakilkan  perwaliannya  kepada  pihak  lain  dan Bagaimana pemahaman tokoh Masyarakat tentang wakalah dalam akad nikah.

## B. Tinjauan Pustaka
83 Anonim, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia (Surabaya: Arkolat.th), h.185-186
Dalam  tnijauan  pustaka  penulis  akan   memaparkan  beberapa  teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Istila masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama  disuatu  wilaya  dengan  tatacara  berpikir  dan  bertindak  yang(relatif)  sama yang  nenbuat  warga  masyarakat  itu  menyadari  diri  mereka  sebagai  satu kesatuan(kelompok).
Secara  kuantitatif  dan  kualitataif  angota  masyarakat,terdiri  dari  beberapa ragam  pendidikan,profesi,keahlian,suku  bangsa,kebu  dayaan,agama,lapisan  sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk.
Kata  wali  dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang. 84 Perwalian dari bahasa Arab adalah Walayah atau wilayah yaitu hak  yang diberikan oleh syariat  yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.
Perwalian  dalam  istilah  Fiqh  disebut  wilayah  yang  berarti  penguasaan  dan perlindungan.  Yang  dimaksud  perwalian  adalah  penguasaan  penuh  yang  diberikan oleh agama kepada seseorang untuk  menguasai  dan  melindungi orang atau barang. 85
Dalam Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di  paksakan  kepada  orang  lain  sesuai  dengan  bidang  hukumnya,  wali  ada      yang khusus dan ada  yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.
Menurut  Syarifuddin  yang  dimaksud  dengan  wali  dalam  perkawinan  adalah seseorang  yang  bertindak atas nama  mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 86
Wali   yaitu   pengasuh   pengantin   perempuan   pada   waktu   menikah   yaitu   yang melakukan  janji nikah dengan pengantin  laki-laki. Perwalian dalam perkawinan
84 Porwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),h. 92.
85 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
86 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003),h. 90.
Pemahaman Masyarakat Tentang Wakalah |
adalah  suatu  kekuasaan  atau  wewenang  Syar‟i  atas  segolongan  manusia  yang dilimpahkan  kepada  orang  yang  sempurna,  karena  kekurangan  tertentu  pada  orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  wali  nikah  adalah orang  yang  mewakili  perempuan  dalam  hal  melakukan  akad  pernikahan,  karena  ada anggapan  bahwa  perempuan  tersebut  tidak  mampu  melaksanakan  akadnya  sendiri karena  dipandang  kurang  cakap  dalam  mengungkapkan  keinginannya  sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (KHI)  pasal  19  disebutkan “Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.”  Selanjunya  pasal  20 menyebutkan  tentang  dua  macam  wali  nikah; pertama, wali  nasab  yang  terdiri  dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali  hakim,  mengenai  wewenang  wali  hakim  yang  dapat  menikahkan  hanya dalam  beberapa  momen-momen  tertentu,  seperti  terjadinya  pertentangan  di  antara para  wali,  wali  nasab  tidak  ada,  baik  karena  gaib  atau  karena  mati  atau  karena walinya „ adhal / enggan.
wali ditunjuk berdasarkan skala proiritas secara tertib di mulai dari orang yang paling berhak  yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti imam malik, imam syafi‟i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan  di   ambil  dari  garis  ayah  bukan  dari  garis  ibu.   Lebih  jauh,  imam  syafi‟i mengatakan tertib wali sebagai berikut:
a.  Ayah
b.  Datuk, ayah dari ayah
c.  Saudara laki-laki, seibu sebapak atau sebapak saja
d.  Saudara laki-laki ayah atau paman
e.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tida ada seibu saja
f.   Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4 g.  Paman dari bapak (adik dari kakak) h.  Anak laki-laki dari poin 7
i.   Paman dari kakek j.   Anak laki-laki dari poin 9
k.  Hakim
Namun    demikian,    realitas    di    suatu    daerah    masyarakat    Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak  dimanfaatkan secara  maksimal terutama di saat  prosesi  akad nikah. Di berbagai  tempat  atau  daerah,  termasuk  di  Kabupaten  Bone,banyak  praktek  yang memperlihatkan  hal  ini.  Wali  lebih  mempercayai  orang  lain  untuk  mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut.
Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar‟i maupun  sosial  yang  menghalangi  meraka  untuk  melakukan  ijab  dalam  prosesi  akad nikah  tersebut   Berdasarkan   realitas   yang  terjadi  di  masayarakat  tersebut,   maka lahirlah  sebuah  terminology wakalah,  wakil ,  atau muwakkil  wali dalam  suatu pernikahan. Wakalah itu  berarti  perlindungan  ( al  hifzh ),  pencukupan  ( al  kifayah ), yanggungan  ( al  dhaman ),  atau  pendelegasian  ( al  tafwidh ),  yang  diartikan  juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya.
Namun,  banyak  variasi  redaksi  yang  diberikan  para  Ulama  berkaitan pengertian wakalah dalam  pendekatan istilahiy atau syar‟i -nya.  Namun,  penulis cukup  menyebutkan  satu  pengertian  menurut  istilah  dari  Sayyid  Sabiq.  Menurutnya, wakalah adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  dalam  hal- hal yang boleh diwakilkan. 87
87 Helmi Karim, Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),h. 20

## C. Metodologi Penelitian
1.  Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:
a.  Sumber  Primer  adalah  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  responden  langsung dari  orang-orang  atau  sumber  pertama,  yang  berupa  pernyataan  dari  tokoh agama  setempat.  Maka  sumber  data  primer  dalam  penelitian  diperoleh  dari hasil  wawancara  dengan  masyarakat  dan  tokoh  agama  di  Kabupaten  Bone, sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Adapun  para  tokoh  agama  dan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:
a)   Kecamatan Sibulue:
1)   H.Abustang S,Ag                  (Kepala KUA)
2)   Ustadz Nurdin                       (Imam Desa Lettatanah) 3)   Bapak H.tahere                     (Tokoh Masyarakat) 4)   Bapak Ilham                          (Ketua RT/ Tokoh Masyarakat) 5)   Bapak Yandu                        (Tokoh Masyarakat) 6)   Bahtiar,S.Pd  I                       (Penghuluh) b)   Kecamatan Tanete Riatatang.
1.  Drs.H.Muh.ilyas K                (Kepala KUA)
2.  H.Samsurijal                          (Imam Kelurahan Bukaka)
3.  Bapa suherman                      (Tokoh Masyarakat)
c.   Kecamatan Tanete Riattang Barat
1.  H.Abd.Azis, S.Ag                  (Kepala KUA)
2.  Awaluddin                             (Imam Kelurahan Majang)
3.  Marsuki                                  (Tokoh Masyarakat)
4. Ustadz Rahmat                        (Pembantu Imam Majang)
b.  Sumber  Sekunder  adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai data  pelengkap  terkait  dengan  sumber  data  primer.  Adapun  sumber  data skunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku  fiqh  munakahat,  hukum
perkawinan di Indonesia, kompilasi hukum islam KHI, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

## 2. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu:
No variabel Dimensi 1 Motivasi     wali     di     dalam a.  Penghormatan    /ta‟zim  pada mewakilkan         perwaliannya Ulama atau ustas kepada pihak lain. b.  Kebiasaan atau adat c.  Tidak    bisa    melafalkan  ijab 2 Pandangan  tokoh  Masyarakat kobul tentang wakalah dalam  akad a.  Wakalah mutlak nikah. b.  Wakalah muqayyad

## 3. Metode Pengumpulan Data
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi  dengan  melihat  dan  mendengar  apa  yang  terjadi,  kemudian  semuanya dicatat  secara  cerma,  tehnik  observasi  yang  dilakukan  peneliti  ini  menuntut  adanya pengamatan  yang  baik  terhadap  penelitian.Metode  observasi  dalam  penelitian  ini digunakan untuk  mendapatkan  data-data  yang berkaitan dengan kondisi  obyektif dan makro mengenai Pemahaman Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah di Kabupaten Bone.  Dan  sebagai  upaya  untuk  menjelaskan kondisi  interaksi  sosialyang ada didaerah
tersebut.

## 2.  Wawancara
Wawancara  merupakan  salah  satu  bagian  yang  terpenting  dari  setiap survey ,  karena  tanpa  wawancara  peneliti  akan  kehilangan  informasi  dari responden secara langsung. 88 Dalam hal ini penulis melakukan  interview dengan beberapa  pihak  yang  menjadi  objek  penelitian  yang  diantaranya  adalah  para pihak  yang  sedang  atau  telah  melakukan  prosesi  akad  nikah  dan  juga  pendapat para  tokoh  agama  di  daerah  setempat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  langsung  mengenai  tatacara  dan  makna  yang  ada  dibalik  kegiatan tersebut.
1.  Dokumentasi
Ini  merupakan  metode  pengumpulan  data  terhadap  berkas-berkas  atau dokumen  berupa  catatan,  transkrip,  surat  kabar  dan  sebagainya. 89 Sedangkan dokumen  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen  yang  ada hubungannya  dengan  topik  pembahasan,  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber data  yang berasal  dari  Kabupaten Bone,  dan  juga  Kantor Urusan  Agama  (KUA) setempat.

## 4. Metode Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  penyederhanaan  data-data  yang  diperoleh  dari warga masyarakat  kedalam  bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk
mengolah  data.  Adapun  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif.  Metode  analisis  ini  digunakan  untuk  mendepenelitiankan karakteristik  daerah  penelitian,  informan  dan  distribusi  item  dari  masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis
192. 88 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995),
89 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.
pandangan masyarakat setempat seputar wakalah wali dan karakteristik masyarakat setempat.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone Tentang Wakalah Wali Dalam

## Akad Nikah
Berikut  ini  kan  peneliti  paparkan  data  hasil  wawancara  dengan  beberapa masyarakat   dan   tokoh   masyarakat/agama   Kabupaten   Bone   berkenaan   dengan wakalah wali yang terjadi di tempat tersebut.
“Menurut  Ustadz  Rahmat,  fakta  yang  terjadi  di  Masyarakat  di  Kabupaten Bone,  menunjukkan  tingginya  angka  praktek  wakalah  wali.  "di  Kabupaten  Bone memang rata-rata semua orang menikah mewakilka dirinya kepada orang lain. Jadi, orang  tunya  sendiri  tidak  menikhakna  langsung  anaknya,  tapi  nyuruh  orang  lain yang dianggap pantas dan bisa”. 90
Perwakilan  diperbolehkan  secara  mutlak  atau muqayyad (terbatas).  Yang dimaksud  muqayyad adalah perwakilan  dalam  menikahkan  orang tertentu.Sedangkan mutlak  adalah  perwakilan  dalam  menikahkan  orang  yang  disetujui  atau  yang dikehendaki.  Sebagian  ulama  penganut  madzhab  syafi'i  menolak  perwakilan  yang bersifat  mutlak  dan  memandangnya  batal.Diriwayatkan  bahwa  seorang  laki-laki  dari bangsa  Arab  membiarkan  tinggal  ditempat  Umar  seraya  bekata  ,"Jika  engkau mendapatkan  laki-laki  yang  sekufu,  maka  nikahkanlah  laki-laki  itu  dengannya meskipun  maharnya  hanya  tali  sandalnya  saja.Lalu  Umar  menikahkannya  dengan utsman  bin  affan Radiallahu  Anhu .  Wanita  itu  adalah  Ummu  Umar  bin  Utsman.Hal itu sangat popular  dan  tidak  ada  yang  menentangnya.  Dan  yang demikian dipandang sebagai  izin  dalam  pernikahan,  sehingga  dibolehkan  secara  mutlak  Dalam  sahnya perwakilan  tidak  diperlukan  izin  wanita,  baik  yang mewakilkan  itu  ayah  atau  orang lain serta tidak dipelukan hadirnya dua orang saksi.
2012) 90 Wawancara Ustadz Rahmat, Pembantu imam majanag (Tanete Riattang Barat,12 November
Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan,
"Orang  yang  mewakilkan  tidak  terpaksa,  tidak  boleh  mewakilkan  kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."
Bagi wakil ditetapkan pula apa  yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi  ,jika  seorang  wali  dibolehkan  pemaksaan,maka  wakilnya  pun  boleh  melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditangguhkan),maka sang wakil  perlu  mengajukan  izin  kepada  wanita  yang  ada  dibawa  perwakilannya.Karena itu  merupakan  wakil,sehingga  ditetapkan  baginya  apa  yang sama  ditetapkan  baginya apa  yang  sama  ditetapkan  bagi  orang  yang  mewakilkan  kepadanya.Demikian  juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.
Yang  terjadi  masyarakat  Kabupaten  Bone  mayoritas  wali  nikah  mewakilkan haknya  kepada  orang  lain.  Bisanya  kiai  dan  tokoh  agama  atau  penghulu  dari  KUA yang mewilayahi Desa tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.
Dalam  hal  ini  penulis  mencoba  melakukan  wawancara  dengan  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  serta  ketua  KUA  setempat  untuk  mengetahui  persepsi masyarakat    Bone    tentang wakalah wali    dalam    akad    nikah.Untuk    itu    penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.
Namun  yang  menjadi  perdebatan  di  kalangan  masyarakat  dan  tokoh masyarakat setempat adalah, bolehkah wali yang telah mewakilkan perwalian kepada orang lain berada dalam majelis pernikahan tersebut?
Sebagain  masyarakat  berpendapat  bahwa  orang  yang  telah  mewakilkan kepada  orang  lain  tidak  boleh  berada  di  tempat  akad  nikah  itu,  akan  tetapi  jika  wali tersebut  menghadiri  proses  pakad  nikah,  harus  disuruh  ke  tempat  lain  selama berlangsungnya akad nikah.
“Ustadz  Nurdin”  di  Desa  ini  memang  rata-rata  semua  orang  menikah mewakilkan  dirinya  kepada  orang  lain.  Jadi,  orang  tunya  sendiri  tidak  menikhakna langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa  berpendapat
bahwa  wali  atau  orang  tua  anak  perempuan  yang  menikah  boleh  hadir  di  tempat nikah, asal tidak menjadi saksi.
"orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang  lain  sebagai  wakil  untuk  menikahkan  anaknya.  Dia  boleh  menyaksikan  tapi tidak berperan  menjadi  saksi.  Yang penting di tempat tersebut sudah  ada  dua orang saksi  atau  lebih  yang  memang  sengaja  dihadirkan  untuk  menentukan  sah  atau tidaknya  perkawinan  tersebut  Jadi  ketika  penghulu  menanyakan  kepada  saksi  sah atau  tidaknya  akad  nikah  orang  tua  tersebut  tidak  boleh  menjawab,  istilahnya  dia cuma menjadi penonton saja." 91
Sebagian  masyarakat  mewakilkan  haknya  sebagai  wali  nikah  kepada  orang lain  karena  merasa  tidak  bisa  melafadzkan  akad  nikah,  berikut  ini  komentar  bapak H.tahere yang pernah mewakilkan haknya kepada orang lain:
"  Menurut  saya  wali  itu  wajib  ada  di  dalam  akd  nikah,  tapi  karena  saya orang  bodoh  maka  saya  pasrahkan  kepada  bapak  nurdin,  dari  pada  tidak  sah  lebih baik dipasrahkan sama bapak nurdin " 92
Hal senada juga disampaikan bapak Yandu, "
Wali itu wajib ada dalam akad nikah, tetapi karena saya tidak bisa,
“ saya  wakilkan  sama  Kiyai  atau  Kepala  KUA  ,  walau  sa'at  itu  ada  bapak Penghulu,sama  saya  diwakilkan  sama  Kepala  KUA  yang  lebih  ‟alim,  seandainya saya  bisa,  anak  saya  akan  saya  nikahkan  sendiri,  tapi  karena  saya  tidak  bisa  maka saya  wakilkan  sama  pak  KUA  yang  kebetulan  hadir  dalam  akad  nikah  anak  saya, apalagi pak KUA guru anak  saya . " 93
Menurut  bapak  Ilham,salah  satu  ketua  RT  di  Desa  Lettatanah  Kec,Sibulue yang kebetulan waktu menikahkan kedua putrinya diwakilkan kepada orang lain:
91 Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa lettatanah(Sibulue,11November 2012
92 Wawancara, Bapak H.tahere Tokoh masyarakat (sibulue26 November2012)
93 Wawancara, BapakYandu Tokoh Masyarakat (sibulue 26 November2012)
"  Waktu  menikahkan  anak  perempuan  saya,  saya  wakilkan  sama  penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya " 94
.            Menurut bapak Awaluddin yang juga mewakilkan hak perwaliannya sewaktu menikahkan putrinya:
"  Waktu menikahkan  anak  saya, saya  wakilkan ke  penghulu sebab saya tidak bisa,  sebenarya  penghulu  sudah  menawarkan  sama  saya  mau  dikahkan  sendiri  atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakilkan ke penghulu." 95
Ada  sebagian  masyarakat  yang  merasa  bisa  untuk  menikahkan  sendiri,  tapi tetap  diwakilkan  kepada  orang  lain  karena  hal  itu  sudah  jadi  budaya  di  Kabupaten Bone.
"  Sebenarnya  saya  bisa  kalau  cuma  menikahkan  saja,  tapi  sudah  menjadi kebisaaan di  kelurahan ini penghulu  yang menikahkan,  kalau  ada kiyai yang datang maka  kiyai  tersebut  yang  di  minta  untuk  menikahkan.  Sepertinya  kurang  enak  kalau dinikahkan sendiri. Semua anak saya yang menikahkan adalah penghulu". 96
Sama  halnya  dengan  bapak  suherman,  yang  merasa  bisa  untuk  menikahkan putrinya  juga  mewakilkan  pernikahan  anaknya  pada  salah  seorang  guru  putrinya karena faktor kebisaaan.
"  Walaupun  saya  bisa  menikahkan  sendiri  anak  saya,  tetap  saya  wakilkan sama  Kiyai  atau  penghulu,  sebab  sudah  menjadi  kebisaaan  disini  kalau  orang menikahkan anaknya diserahkan ke pak , penghulu atau kiai." 97
Dalam  beberapa  refrensi  hukum  Islam,  baik  yang  berbahasa  arab  atau berbahasa  Indonesia,  ulama  berbeda-beda  dalam  menyebutkan  macam-macam  wali dalam  pernikahan,  semisal  Imam  Taqiyuddin  Abi  Bakrin  in  Muhammad  Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi‟i,  menyebutkan empat wali  yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.
94 Wawancara ,Pak ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat (letta tanah,26 November 2012)
95 Wawancara, Bapak Marsuki Tokoh Masyarakat(Tanete Riattang Barat 26 November 2012)
96 Wawancara, H.Samsurijal Imam Kelurahan Bukaka (tanete riattang 27 november2012)
97 Wawancara, Bapa suherman, Tokoh Masyarak ( tanete riattang 27 november2012)
Pemahaman Masyarakat Tentang Wakalah |
Namun  yang  menjadi  catatan  bersama  adalah,  bahwa  kedudukan  wali memiliki  signifikansi  tersendiri  terutama  di  dalam  pernikahan.  Namun,  sigifikansi dan  urgensi  posisi  wali  tersebut  tidak  banyak  dimanfaatkan  oleh  para  wali.  Hal  ini terlihat  dari  tingginya  angka  perwakilan  wali  yang  terjadi  di  beberapa  prosesi  akad nikah.
Memang  bukan  menjadi  sebuah  pelanggaran  jika  seorang  wali  mewakilkan hak  perwaliannya  itu  kepada  orang  lain,  meski  orang  tersebut  tidak  termasuk  dalam daftar para wali. Hal itu bisaa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

## 2.  Motivasi Masyarakat Desa/kelurahan dalam melakukan Wakalah Wali dalam
Akad Nikah Di Kabupaten Bone.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hampir  semua  wali  nikah  di Kabupaten  Bone  mewakilkan  hak  walinya  kepada  orang  lain  dalam  menikahkan putrinya. Menurut kepala KUA Sibulue Bapak H,Abustang,S.Ag.
Hampir  100%  (seratus  persen)  pernikahan  di  Kecamatan  Sibulue  wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain ,. 98
Adapun  motivasi  masyarakat  setempat  dalam  melakukan wakalah wali  di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:
1. Faktor Ta'dzim Kepada ustas
Menurut  Ustad  Awaluddin,  salah  satu  tokoh  agama  Kecamatan  Tanete Riattang  Barat  dalam  bahasa  Bugis.yang  kemudian  peneliti  alih  bahasakan  dalam bahasa Indonesia sebagai penjelas keterangan informan:
"  Di  Desa  ini  mayoritas  masyarakat  yang  bisaanya  sangat  ta‟dzim  kepada guru  dan  kiai,  maka  dari  itu  sungguh  merupakan  kebanggaan  yang  besar  ketika anaknya dinikahkan guru atau ustas ". 99
98 Wawancara, H.Abustang S,Ag. (Kepalah KUA Sibulue 27 november2012)
|Ilham dan Musliadi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakalah |
.2. Faktor Kebisaaan/Adat
Kebisaaan   mewakilkan  hak   perwalian  dalam   akad  nikah  sudah  menjadi budaya di Kabupaten Bone, hal  ini terbukti dari semua pernikahan yang terjadi,orang tua  selalu  mewakilkan  hak  perwaliannya  kepada  orang  lain,  walaupun  orang  tua tersebut  sebenarnya  mampu  untuk  menikahkan  sendiri  putrinya,  seperti  yang  di sampaikan kepala KUA Tanete riattang berikut ini:
"Di sini de, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh  walinya.  Dan  yang  paling  banyak  di  taukilkan  kepada  orang  yang  ditugaskan dari  KUA  seperti  penghulu  dan  pembantu  PPN,  sedangkan  yang  diwakilkan  kepada kiai sekitar 2%  (dua persen), dari 900 (sembilan  ratus) pernikahan yang ditaukilkan kepada kiai Cuma18 (delapan belas) pernikahan, sedangkan yang 882 (delapan ratus delapan   puluh   dua)   diwakilkan   pada   pihak   dari   KUA  yang  datang   ke   tempat berlangsungnya akad nikah" 100

## 3. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah
Sedangkan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  tejadinya wakalah wali  dalam akad  nikah  karena  banyak  orang  yang  merasa  tidak  bisa  mengutarakan  lafadz  akad nikah. Seperti yang disampaikan bapak Kepalah KUA Tanete riattang Barat,
”Yang kedua karena tidak bisa megucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakilkan saja harus dituntun lafadznya oleh kiyai atau penghulu, ” 101
Demikian juga yang disampaikan oleh Bahtiar S,Pd.I
“  Orang-orang  sini  banyak  yang  grogi  kalau  menikahkan  anaknya  apalagi dihadapan  orang  banyak.Maka  dari  itu  dia  menyuruh  penghulu  atau  tokoh  agama untuk menikahkan anaknya.” 102
99 Wawancara, Awaluddin Imam Kelurahan Majang (Tanete Riatatng Barat,26 November 2012)
100 Wawancara, Drs.H.Muh.ilyas K. Kepala KUA(Tanete riattang ,26 November 2012)
101 Wawancara, , H.ABD.AZIS SAg,Kepal KUA (Tanete Riattang Barat 28 november 2012
102 Wawancara, Bahtiar S.Pd.I Peyuluh (Sibulue 26 November 2012)
Sementara  itu  sebagian  masyarakat  beranggapan  yang  berhak  menikahkan anak  perempuan  adalah  penghulu,  menurut  mereka  tugas  orang  tua  hanyalah mencarikan calon  suami  yang baik buat anak perempuannya atau hanya  memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.
Namun  demikian wakalah wali  dalam  akad  nikah  walaupun  terjadi  di  semua pernikahan di Kabupaten Bone dilakukan degan sangat sederhana, dalam wakalah ini juga  tidak  ada  surat  kuasa  dari  al-Muwakkil  (pemberi  kuasa)  kepada  al-Wakil (penerima  kuasa),  kecuali  pemberi  kuasa  berada  jauh  dan  tidak  bisa  hadir  di  tempat belangsungnya akad nikah. Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa wakalah wali merupakan adat atau ‟urf yang telah membudaya di Pakukerto. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa al- „urf al-shâhih baik yang menyangkut al-„urf al-lafzhî, al-„urf al- „amali maupun menyangkut al-„urf al-„âm dan al‟urf al-khâsh, dapat dijadikan hujjah dalam  menetapkan  hukum  syara‟.  Menurut  Imam  al-Qarafi  (ahli  fiqh  Maliki)  yang dikutip oleh Harun Nasroen  menyatakan  bahwa seorang mujtahid dalam  menetapkan suatu   hukum   harus   terlebih   dahulu   meneliti   kebiasaan   yang   berlaku   dalam masyarakat  setempat,  sehingga  hukum  yang  ditetapkan  itu  tidak  bertentangan  atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 103
Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim  al-Jauzi  (ahli  ushul  fiqh  Hanbali)  Nasrun  Haroen  juga  menyatakan  bahwa seluruh  ulama  mazhab  menerima  dan  menjadikan „urf sebagai  dalil  syara‟  dalam menetapkan  hukum  apabila  tidak  ada nash yang  menjelaskan  hukum  masalah  yang sedang dihadapi. 104 Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari‟at Islam dalam suatu akad, kedua  hal  ini  harus  jelas.  Akan  tetapi,  perbuatan  seperti  itu  telah  berlaku  luas ditengah-tengah  masyarakat,  sehingga  seluru  ulama  mazhab  menganggap  sah  akad ini.  Alasan  mereka  adalah  adat  perbuatan  yang  berlaku.  Muhammad  Abu  Zahrah
103 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.
104 Ibid.
menyatakan  bahwa  adat  ( urf )  merupakan  sumber  hukum  yang  diambil  oleh  Mazhab Hanafi  dan  Maliki 105 dan  sesungguhnya  perbedaan  diantara  para  fuqaha‟  adalah perbedaan  adat  dimana  mereka  hidup.  Dari  berbagai  kasus  adat  yang  dijumpai,  para ulama‟  ushul  fiqih  merumuskan  kaidah-kaidah  fiqh  yang  berkaitan  dengan  adat, misalnya íal  „adah  muhakkamah yang  artinya  Adat  kebiasaan  bisa  dijadikan hukum.Adat  bisa dijadikan sebagai salah satu dalil  dalam  menetapkan hukum  syara‟ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 106
a.   Berlaku secara umum.
b.   Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
c.   Tidak  bertentangan  dengan  yang  diungkapkan  secara  jelas  dalam  suatu transaksi.
d. Tidak bertentangan dengan nash.

## E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Wakalah wali  terjadi  di  semua  pernikahan  di  Kabupaten  Bone.  Sebagian besar  yang  menjadi  wakil  wali  dalam  akad  nikah  adalah  penghulu  atau  petugas  dari KUA,  sebagian  lagi  kiai  dan  tokoh  masyarakat  setempat.  Semua  masyarakat  setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa  menikahkan  anak  perempuannya  sendiri.  Sehingga  setiap  pernikahan  di Kabupaten    Bone  wali    selalu    mewakilkan   haknya  penghulu    atau    tokoh   agama setempat.
105 Muhammad Abu Zahrah, “Ushul al-Fiqh” diterjemahkan oleh Saefullah Ma‟shum dkk dengan judul Ushul Fiqh (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416.
106 Nasrun Haroen, Op.Cit., 143-144
2.  Adapun pemahaman masyarakat Kabupaten Bone.Dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah adalah:
a.  Masyarakat  merasa  senang  atau  bangga  jika  yang  menikahkan  putri  mereka kiai atau guru dari anak tersebut
b.  Sudah  menjadi  budaya  di  masyarakat  Bone  wali  nikah  mewakilkan  haknya kepada  orang  lain  walaupun  sebenarnya  yang  bersangkutan  mampu  untuk melakukannya
c.  Banyak  masyarakat  yang  merasa  tidak  mampu  untuk  menikahkan  anaknya sendiri  sehingga  mereka  mewakilkanya  kepada  penghulu  atau  tokoh  agama setempat.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:
1.  Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikha akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya.
2.  Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut.
Jika ketidak mampuan dan ketidak bisaan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan wakalah nikah, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.

## F. Daftar Pustaka
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003),h.  90
Helmi Karim, Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),h. 20 Porwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),h. 92.
Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah , terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah (Cet, 1;
Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 7
Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa lettatanah(Sibulue,11November 2012 Wawancara, Bapak H.tahere Tokoh masyarakat (sibulue26 November2012) Wawancara, BapakYandu Tokoh Masyarakat (sibulue 26 November2012)
Wawancara ,Pak ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat (letta tanah,26 November 2012)