p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## ANALISIS WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN GREEN INFRASTRUCTURE SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM

## ANALYSIS OF PRIORITY AREA DEVELOPMENT OF GREEN INFRASTRUCTURE AS A NATURAL DISASTER MITIGATION EFFORT
Farisa Maulinam Amo *1 , I Gede Wyana Lokantara 2 , Rahmat Ekaputra A 3
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Terbuka 1,2 , Balai Diklat Keagamaan Manado Kementerian Agama RI 3
Jl. Pd. Cabe Raya, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan 1,2 , Jl. A.A. Maramis, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 3
e-mail * : farisa@ecampus.ut.ac.id 1

## ABSTRAK
Perkembangan pembangunan kota Manado yang signifikan terus mendesak pembangunan ke daerah berfungsi lindung sebagai ruang ekologis area tangkapan air ( catchment area ) hingga menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan run off , inundation dan potensi banjir di area tertentu Kota Manado. Penelitian ini bertujuan menentukan jenis bencana prioritas yang terjadi berdasarkan intensitas,  dan  lokasi  prioritas  penerapan  infrastruktur  hijau  ( green  infrastructure ).  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif,  dalam  menjawab  tujuan  penelitian  dilakukan  4  analisis,  meliputi:  (1)  analisis history kebencanaan untuk mengukur intensitas terjadinya bencana dalam kurun 5 tahun, (2) Analisis IKS dan IKA untuk melihat tingkat kerentanan beberapa wilayah, (3) Indeks Risiko Bencana (IRB) pada beberapa wilayah di  Kota Manado,  dan  (4)  skoring  untuk  menentukan  lokasi  prioritas  yang  memiliki  nilai  tinggi  berdasarkan  hasil  tiga analisis  pertama.  Ditemukan  prioritas  bencana  adalah  bencana  banjir  karena  kerugian  dan  dampak  yang dihasilkan  jauh  lebih  besar.  Lokasi  prioritas  pengembangan  infrastruktur  hijau  didasarkan  pada  hasil  skoring ditemukan  Kecamatan  Tuminting history kebencanaan  skor  30,  IKS  dan  IKA  skor  40,  dan  IRB  skor  30, Kecamatan  Tikala  history  kebencanaan  skor  30,  IKS  dan  IKA  skor  27,  dan  IRB  skor  20,  Kecamatan  Singkil history  kebencanaan  skor  30,  IKS  dan  IKA  skor  40,  dan  IRB  skor  30,  dan  Kecamatan  Bunaken  history kebencanaan  skor  20,  IKS  dan  IKA  skor  40,  dan  IRB  skor  20.  Saat  ini  telah  dilakukan  pembangunan  dan rehabilitasi saluran drainase, namun keterbatasan lahan sulit untuk penambahan saluran baru, maka dibutuhkan sebuah  infrastruktur  ekologis  yang  memaksimalkan  kondisi  morfologi,  ekologis  eksisting  dan  meminimalisir genangan banjir pada 4 kecamatan tersebut.
Kata Kunci : banjir, green infrastructure, mitigasi bencana, wilayah prioritas.

## ABSTRACT
The significant development of Manado city development urges development into protected areas as ecological spaces for water catchment areas, causing changes in land use. This condition has a direct impact on increasing runoff, inundation and potential flooding in certain areas of Manado City. This study aims to determine the types of priority disasters that occur based on the intensity and the priority locations for the implementation of green infrastructure. This research is a quantitative research, in answering the research objectives, 4 analyzes were carried  out,  including:  (1)  analysis  of  disaster  history  to  measure  the  intensity  of  the  occurrence  of  disasters within 5 years, (2) Analysis of IKS and IKA to see the level of vulnerability of several areas, (3) Index Disaster Risk (IRB) in several areas in the city of Manado, and (4) scoring to determine priority locations that have high scores based on the results of the first three analyzes. It was found that the priority of the disaster was the flood disaster  because  the  losses  and  the  resulting  impact  were  much  greater.  The  priority  locations  for  green infrastructure development are based on the results of the scoring found in Tuminting District with a score of 30 for disaster history, IKS and IKA with a score of 40, and IRB with a score of 30, Tikala District with disaster history with a score of 30, IKS and IKA with a score of 27, and IRB with a score of 20, Singkil District  with disaster history a score of 30, IKS and IKA score 40, and IRB score 30, and Bunaken District history of disaster scored 20, IKS and IKA score 40, and IRB score 20. Currently, drainage canal construction and rehabilitation have been carried out, but limited land is difficult to add canals Therefore, an ecological infrastructure is needed that maximizes the existing morphological and ecological conditions and minimizes flood inundation in the 4 sub- districts.
Keywords: flood, green infrastructure, disaster mitigation, priority area.
1 Naskah diterima   : 25 April 2023 Naskah disetujui  : 31 Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2023.015.02.6

## PENDAHULUAN
Karakteristik  Kota  Manado  yang  alami membutuhkan  perencanaan  tata  ruang  yang berbasis ekologis dan berkelanjutan.
Pengembangan wilayah Kota Manado mengalami dinamika  pembangunan  yang  cukup  signifikan dengan  peningkatan  pertumbuhan  di  bidang ekonomi.  Terbatasnya  lahan  di  Kota  Manado mendesak  kebutuhan  masyarakat  akan  lahan permukiman,  jasa,  perdagangan,  mengarah  ke daerah-daerah perbukitan yang berfungsi lindung sebagai  ruang  ekologis  area  tangkapan  air ( catchment area ).
Permasalahan Kota Manado saat ini adalah permasalahan banjir yang menggenangi beberapa ruas  jalan  di  Kota  Manado.  Perubahan  tata  guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Malalayang yang  berlokasi  dekat Central  Bussiness  District Kota  Manado  berpengaruh  sebesar  0,02445 terhadap peningkatan genangan dan berkontribusi pada  bencana  banjir.  Perubahan  fungsi  lahan  ini menyebabkan  sejumlah  sungai  di  Manado  tak mampu  lagi  menahan  debit  air  hujan  (Halim, 2014).  Berkurangnya  lahan  yang  berfungsi sebagai catchment  area ini  berdampak  pada peningkatan  luas  area inundation dari  3.6  km 2 menjadi  4  km 2 .  Hal  ini  tergambarkan  dari Pemodelan  banjir  menggunakan  data  tata  guna lahan  tahun  2014  dan  2016  dengan  model  yang telah  dikalibrasi,  yang  dilakukan  pada  penelitian terdahulu oleh (Arisandi, 2018, n.d.).

## Gambar 1. Efek Perubahan Tata Guna Lahan Tahun 2014 dan 2016 terhadap Banjir Kota Manado
Sumber: Rinaldi Aris, 2018 Berdasar pada Gambar 1 , dapat ditunjukkan bahwa luas area genangan meningkat sebesar  11,1%  dari  tahun  2014  hingga  2016. Sedangkan  berdasarkan  data  InaRisk,  terjadi peningkatan resiko bencana yang cukup signifikan dari  tahun  2015-2019.  Sejarah  bencana  banjir  di Kota Manado dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Sejarah Bencana Banjir di Kota

## Manado
Sumber: Rinaldi Aris, 2018
Pada  kurun  waktu  tahun  2000-2006 penyebab  utama  banjir  adalah  pembangunan ekonomi  dan  perubahan  tata  guna  lahan, sedangkan  pada  kurun  waktu  2006  sampai  2017 adalah  pembangunan  ilegal  dan  peningkatan sampah  dan  minimnya  pengelolaannya.  Sampai tahun  2020  intensitas  bencana  banjir  terus meningkat.  Dilihat  dari  analisis  InaRISK,  Kota Manado  termasuk  wilayah  administrasi  yang berpotensi  banjir  dengan  kategori  sedang  hingga tinggi.  Terjadinya  peningkatan  permasalahan setiap  tahunnya  di  Kota  Manado,  sementara jumlah penduduk terpapar makin meningkat yang dibuktikan dengan penambahan jumlah penduduk Kota Manado tersebut, dibutuhkan sebuah konsep pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi permasalahan  tersebut  dengan  tetap  mengusung ramah  lingkungan.  Prinsip green  infrastructure dalam  yang  menyesuaikan  permasalahan  dan kondisi  eksisting  diharapkan  menjadi  solusi  baik sebagai pengendali banjir, meminimalisir landslide dan menurunkan suhu kota. Peminimalisiran  tingkat  genangan  akibat penurunan  luas  lahan  yang  berfungsi  sebagai catchment  area akibat  pengalihfungsian  lahan  di Kota Manado diharapkan dapat dilakukan dengan menerapkan  konsep green  infrastructure seperti Pola  pengamanan  air  dan  banjir  ( flood  and stormwater  security  pattern ).  Sehingga  meski telah terjadi penurunan luas catchment area , green infrastructure yang  diterapkan  dapat  membantu bahkan  menggantikan  peran  “ catchment  area ” pada wilayah yang telah terbangun di Pusat Kota. Flood  and  stormwater  security  pattern sebagai salah  satu  konsep green  infrastructure akan meningkatkan  permeabilitas  tanah  di  pusat  kota sehingga dapat mengurangi run off , meningkatkan tingkat infiltrasi dari air hujan.
Pola pengamanan ekologis kota terdiri dari pola pengamanan terhadap masalah air dan banjir, udara, bencana geologis, keanekaragaman hayati, warisan  budaya,  dan  rekreasi.  Tidak  hanya  pola pengaman  ekologi,  salah  satu  manfaat green
infrastructure adalah  pola  pengaman  Bencana
Ekologis. Pola ini berkaitan dengan daerah/kawasan  yang  memiliki  potensi  terhadap bencana  longsor,  gerakan  tanah  dan  lain sebagainya. Diyakini bahwa pendalaman masalah banjir  perkotaan  penting  dilakukan  karena masyarakat  miskin  perkotaan  mendominasi wilayah  banjir  perkotaan  dan  paling  rentan terhadap  dampak  banjir  sekaligus  dapat  menjadi pihak  kunci  dalam  upaya  mitigasi  dengan menggunakan green  infrastructure (Tauhid  & Zawani, 2018). Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis karakteristik dan intensitas  bencana,  dan  tujuan  kedua  yaitu menentukan wilayah prioritas untuk pengembangan green  infrastructure di  Kota Manado.

## METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara  dan  observasi  lapangan. Wawancara  dilakukan  pada  instansi  BPBD,  dan BMPD, sedangkan observasi mencakup tata guna lahan,  iklim  mikro,  permasalahan    penduduk terpapar  bencana,  genangan  yang  terjadi  akibat hujan  lokal  dan  akibat  air  pasang  pada  daerah pengaliran  lokasi  studi,  kondisi  sungai,  dan saluran  drainase,  kondisi  tutupan,  dan  tingkat permeable lahan.
Penelitian  ini  berfokus  pada  rencana pengembangan green infrastructure yang berfungsi  penanggulangan  bencana  di  Kota Manado. Pengembangan infrastruktur ini berdasarkan jenis bencana yang memiliki dampak signifikan  pada  lingkungan,  dan  penduduk terpapar  dengan  melakukan  analisis  lingkungan (daya  dukung  lingkungan),  analisis  sosial ekonomi  untuk  melihat  dinamika  pembangunan Kota Manado yang berdampak pada pengalihfungsian  lahan  sehingga  berpengaruh pada peningkatan resiko bencana alam.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada tahap ini mencakup data primer maupun sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh langsung melalui observasi di lapangan di lokasi studi.  Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung, instansi pemerintah, pihak swasta. Data sekunder ini  berfungsi  untuk  melengkapi  data-data  primer dalam  analisis  yang  akan  dilakukan.  Baik  data primer dan sekunder yang dikumpulkan merupakan  data  yang  berhubungan  dengan bencana  alam  Kota  Manado,  dan green infrastructure .
Secara  umum,  teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  survei  deskriptif  analisis, content  analysis (analisis  isi),  dan  Indeks Keterpaparan  Sensitivitas  (IKS)  didapat  dari tingkat  keterpaparan  dan  tingkat  sensitivitas sedangkan  Indeks  Kapasitas  Adaptasi  (IKA) didapat dari indikator–indikator kapasitas adaptasi (Tarumingkeng Francis, 2019, n.d.).
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan subsistem fisik, alam, tata guna  lahan  dan  tutupan  lahan,  sosial  dan demografi,  sistem  ekonomi,  dan  paparan  bahaya pesisir. Meskipun indikator-indikator yang dipilih dalam  studi  ini  tidak  dapat  dianggap  sebagai deskripsi  lengkap  dari  berbagai  bidang  dan konteks  fisik  dan  sosial  kota,  indikator-indikator tersebut  memberikan  kualifikasi  yang  luas  dari ciri-ciri  fisik  dan  situasi  sosial-ekonomi  yang diamati di wilayah pesisir termasuk Kota Manado (Wu, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Karakteristik dan Intensitas Bencana
Pada  umumnya  setiap  wilayah  memiliki tipe  ancaman-ancaman  bencana  yang  berbeda tergantung  pada  karakteristik  fisik,  iklim,  serta keberadaan wilayah itu sendiri sehingga parameter  pembentuk  bahaya  dan  tingkat  resiko yang  dihasilkan  oleh  tiap  ancaman  tersebut berbeda  pula.  Kota  Manado  sebagai  ibu  kota provinsi  terus  mengalami  perkembangan  di beberapa  tahun  terakhir.  Perkembangan  tersebut dapat  dilihat  dari  meningkatnya  pembangunan yang  dilakukan  seperti  pembangunan  kawasan pemukiman di beberapa kawasan serta peningkatan  aktivitas  perekonomian  di  beberapa titik di Kota Manado yang akhirnya meningkatkan alih fungsi lahan di Kota Manado.
Dasar  sebelum  melakukan  analisis  risiko bencana  ialah  memahami  konsep  bahaya.  Suatu bencana  periode  perulangan  bencana  akan berbanding  lurus  dengan  perulangan  kejadian bencana (Harijoko Agung, dkk, 2021). Penentuan prioritas  bencana  pada  penelitian  ini  didasarkan pada  tiga  aspek  seperti  kajian  risiko  bencana, intensitas kejadian bencana, serta indeks sensitivitas dan adaptivitas dari lokasi terdampak bencana di Kota Manado. Analisis pertama yang digunakan  untuk  menentukan  bencana  prioritas adalah  dengan  melihat  resiko  bencana.  Indeks resiko  bencana  ini  didasarkan  pada  analisis kerentanan pada aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan  pada  masing-masing  bencana  yang tergambarkan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Matriks Kajian Risiko Bencana No  Bencana Sosial (jiwa) Fisik (rp. Juta) Ekonomi (rp. Juta) Lingkungan (ha) 1 Gempa 90.239 88.169 164.353 0 2 Longsor 6.469 17.675 1.409 676 3 Banjir 256.276 73.389 90.427 14 4 Banjir bandang 33.210 106.995 1 0
Sumber: Resiko Bencana Indonesia, 2020
Matriks pada Tabel 1 menunjukkan bahwa bencana  banjir,  dan  longsor  memiliki  komponen kerentanan  yang  lebih  tinggi  karena  selain berdampak  pada  sosial,  fisik,  dan  ekonomi,  dan juga  berpotensi  merusak  lingkungan.  Bencana banjir juga memiliki  tingkat  risiko  bencana  pada aspek sosial, fisik, dan ekonomi yang lebih tinggi. Bencana  gempa  tidak  terpilih  berdasarkan rendahnya risiko kerusakan lingkungan, sedangkan  tanah  longsor  memiliki  risiko  dengan ketiga  komponen  kerentanan  yang  lebih  rendah daripada bencana banjir. Bencana banjir menunjukkan  indeks  kerugian  yaitu  kerugian rupiah  (fisik  dan  ekonomi)  dan  kerugian  berupa kerusakan  lingkungan  yang  cukup  besar  dimana aspek sosial yaitu jumlah penduduk terpapar yang terbesar dibanding tiga bencana lainnya.
Banjir  bandang  yang  terjadi  di  Kota Manado pada tahun 2014 silam menjadi salah satu bencana  banjir  terbesar  menimbulkan  ancaman besar  bagi  kehidupan,  mata  pencaharian  dan infrastruktur,  baik  di  pegunungan  (hulu)  dan Terai/dataran  (hilir)  kota  Manado.  Orang-orang yang tinggal di daerah perbukitan maupun dataran sangat terkena dampak banjir tahunan.
Penentuan  lokasi  prioritas  pengembangan Green  Infrastructure  juga  didasarkan  tingkat bahaya suatu lokasi. Kerentanan banjir perkotaan yang  eksplisit  secara  spasial  dapat  ditransfer  ke wilayah  lain  yang  menghadapi  banjir  perkotaan yang  menantang  dan  jenis  bahaya  lingkungan lainnya (Chang et al., 2021).
Gambar 3. Intensitas Terjadinya Bencana di Kota Manado
Intensitas  kejadian  bencana  dalam  kurun waktu  lima  tahun  di  kota  Manado  menunjukkan bahwa  bencana  Longsor  terjadi  lebih  dari  lima belas kali di kecamatan Tuminting, Bunaken, Paal 2,  Tikala,  dan  kecamatan  Bunaken.  Bencana Longsor  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  pada periode waktu bulan Oktober-Maret secara intens terjadi  di  Kecamatan  Tuminting,  dan  kelurahan Mahawu.
Gambar 4. Jumlah Korban Jiwa (5 tahun)
Berdasarkan hasil risiko bencana ditemukan  bahwa  bencana  banjir  dan  longsor merupakan bencana utama yang memiliki indeks risiko  tertinggi  di  Kota  Manado.  Hasil  lanjutan menunjukkan bahwa dari segi intensitas terjadinya bencana dalam kurun waktu lima tahun, bencana longsor  merupakan  bencana  yang  lebih  banyak terjadi  dibandingkan  bencana  banjir.  Kedua bencana tersebut berdasarkan data dampak dalam kurun  waktu  lima  tahun  terakhir,  ditemukan bahwa  bencana  banjir  merupakan  bencana  yang berdampak besar pada aspek sosial yaitu sebanyak 12.594 jiwa terdampak yang tersebar di Kelurahan Mahawu  lingkungan  3,  Perkamil,  Dendengan Dalam,  Kelurahan  Paal  4,  Malalayang  Barat, Malalayang  1  Timur,  Kelurahan  Karombasan,
Karombasan Utara, Karombasan Selatan,
Tingkulu  dan  Bailang  termasuk  korban  jiwa, maupun  korban  mengungsi.  Sedangkan  bencana longsor  berdampak  pada  148  penduduk  korban bencana tanah longsor yang tersebar di Kelurahan Paal  4,  Mahawu, Winauangan,  Mahakeret  Barat,
Ranomuut, Tingkulu, Karombasan, Taas, Kampung Kenari, dan Bailang. Prioritas Lokasi Implementasi Green Infrastructure Ditemukan bahwa komunitas juga berbeda dalam  kerentanan  mereka  terhadap  banjir.
Didemonstrasikan bahwa menggunakan data yang lebih halus dan peta bahaya banjir yang lebih baik menghasilkan perkiraan yang lebih tajam tentang paparan  banjir  total  dan  ketidakadilan  ras/etnis
0 5 10 15 20

## 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Intensitas Kejadian Bencana (5 tahun) JUMLAH KEJADIAN JENIS BENCANA/KEJADIAN Longsor
JUMLAH KEJADIAN JENIS BENCANA/KEJADIAN Banjir
0 5000 10000 15000 Longsor Banjir Jumlah Korban Jiwa (5 tahun) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
daripada  menggunakan  data  resmi  dan  metode konvensional.  Hasil  kami  memberikan  informasi kunci  untuk  mengadvokasi  dan  memandu tindakan  untuk  mengurangi  ketidaksetaraan  ras dan etnis dalam kerentanan banjir (Messager et al., 2021).
Dalam  penelitian  ini  penentuan  lokasi prioritas  implementasi green  infrastructure didasarkan  pada  tiga  aspek,  yaitu history data kebencanaan,  Indek  Risiko  Bencana,  analisis Indeks  Kerentanan  Sensitivitas  (IKS),  dan  Indek Kerentanan  Adaptasi  (IKA).  IKS  dan  IKA bertujuan  untuk  mengidentifikasi  daerah  mana, penduduk mana, dan sistem apa saja yang paling rentan  terkena  dampak  perubahan  iklim  di  kota Manado.  Terdapat  tiga  komponen  antara  lain: keterparapan  – exposure (E),  sensitivitas  – sensitivity (S),  kapasitas  adaptif  – adaptive capacity (AC), dan kerentanan - vulnerability (V). Komponen-komponen tersebut saling berhubungan  membentuk  suatu  formula  (IPCC, 2007).

## History Kebencanaan
Perubahan  iklim  telah  dan  diproyeksikan akan  terus  mengubah  rezim  historis  suhu,  curah hujan,  dan  hidrologi.  Untuk  menilai  kerentanan perubahan iklim dari perspektif pengelolaan lahan dan  spasial  mengidentifikasi  di  mana  perubahan paling ekstrim diantisipasi terjadi.
Tabel 2. Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kota
Manado Kecamatan Jumlah Kejadian Bencana (Tahun) Total 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20
20 21 Sario 2 0 1 1
0 1 5 Wanea 1 0 0 0
0 1 2 Singkil 4 2 0 3 1 1 11 Wenang 2 1 0 0 0 - 3 Tikala 6 0 0 3 1 1 11 Paal Dua 0 1 0 2 1 1 5 Tuminting 4 1 3 2 1 - 11 Bunaken 1 0 2 0
1 3 7 Malalayang 3 1 0 0 0 0 4 Mapanget 0 0 0 0
0 0
0 Total 23 6 6 11 5 8 59
Sumber: BPBD Provinsi Sulawesi Utara, 2021
Bencana dapat berlangsung tunggal, namun ada kemungkuinan terjadi hampir secara bersamaan. Satu bencana yang terjadi pada satuan waktu  tertentu  dapat  menjadi  pemacu  terjadinya bencana lain pada periode waktu berikutnya yang merupakan  implikasi  ataupun  dampak  dari bencana  sebelumnya.  Kejadian  bencana  di  Kota Manado terjadi pada satuan waktu bulanan dengan dinamika yang terjadi setiap awal tahun. Bencana banjir  merupakan  implikasi  dari  meningkatnya curah  hujan  pada  periode  bulan  November  dan Desember  pada  tahun  sebelumnya.  Peningkatan curah  hujan  dan  terjadinya  bencana  banjir  pada
periode waktu yang berdekatan kemudian memicu terjadi  longsor  pada  lokas-lokasi  dataran  tinggi pada  Kelurahan  Mahawu  Kecamatan  Tuminting, Kelurahan  Ranomuut  Kecamatan  Perkamil. Berdasarkan data history kebencanaan, teridentifikasi empat kecamatan memiliki intensitas  terjadinya  bencana  7-11  kali  dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2021), yaitu:
1. Kecamatan Singkil, sebanyak 11 kejadian
2. Kecamatan Tuminting, sebanyak 11 kejadian
3. Kecamatan Tikala, sebanyak 11 kejadian
4. Kecamatan Bunaken sebanyak tujuh kejadian.

## Analisis IKS dan IKA
Untuk  melihat  tingkat  kerentanan  suatu kota  diperlukan  data-data  kondisi  sosial-bioisik yang  mewakili  keterpaparan,  sensitivitas  dan kapasitas adaptasi kota tersebut. Indikator dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan, kontinuitas,  dan  relevansi  dari  datanya  dalam mendeskripsikan tingkat ketiga komponen kerentanan  di  atas.  Indikator  pada  kajian kerentanan  kota  dapat  ditentukan  berdasarkan justifikasi  para  ahli  yang  melibatkan  berbagai pemangku  kepentingan  di  kota.  Indikator  juga harus merupakan data yang dinamis ( time series ), sehingga  dapat  diukur  perubahannya  dari  waktu ke waktu terlebih dibutuhkan saat meninjau ulang atau  memperbaharui  kajian  kerentanan  di  masa depan.
Komponen sosial ekonomi, mata pencaharian, jejaring sosial, dan masyarakat yang bermukim  di  daerah  aliran  sungai  merupakan komponen yang memiliki indeks keterpaparan dan sensitivitas  tertinggi  (Shreevastav  et  al.,  2021). Pengukuran indeks sensitivitas digunakan beberapa  indikator  seperti  kepadatan  penduduk, penduduk  rentan  (bayi  dan  lansia),  penduduk miskin,  kepala  keluarga  yang  bermukim  di bantaran  sungai,  bangunan  bantaran  rumah,  dan lahan terbangun.
Semua data yang telah diperoleh digunakan sebagai  masukan  untuk  menentukan  indikator kota. Beberapa contoh dari indikator diantaranya seperti  jumlah  populasi,  tingkat  pengangguran, tingkat  kemiskinan,  dan  kapasitas  pendidikan. Indikator yang merupakan hasil dari analisis dan interpretasi data kemudian dibobotkan berdasarkan pada: (1) Expert judgement , keputusan/saran  dari  tenaga  ahli  (orang  yang paling  memahami  kondisi  kota);  (2)  Metode Rangking,  keputusan  pembobotan  indikator ditentukan berdasarkan ketersediaan data, kondisi masa  lalu  dan  proyeksi  masa  depan  tentang kejadian  bahaya.  Nilai  indikator  yang  sudah
dikalikan  dengan  nilai  pembobotannya  disebut dengan  indikator  yang  dibobotkan  jumlah  dari indikator yang sudah dinormalisasi dan dibobotkan  akan  menjadi  Indeks  Keterpaparan dan  Sensitivitas  (IKS)  dan  Indeks  Kapasitas Adaptif (IKA). Hasil analisis IKS dan IKA di Kota Manado dijelaskan pada Tabel 2 .
Tabel 3. Nilai IKS dan IKA beberapa kecamatan di
Kota Manado Indeks Keterpaparan Sensitivitas Singkil Tikala Tuminting Bunaken 0,62 0,24 0,64 0,15 Indeks Adaptivitas 0,39 0,29 0,41 0,29 Sumber: Hasil Analisis, 2021 Hasil analisis indeks keterpaparan sensitivitas  dan  kapasitas  adaptif  menunjukkan bahwa  Kecamatan  Singkil  memiliki  nilai  IKS sebesar  0,62  dan  nilai  IKA  0,39,  Kecamatan Tikala  memiliki  nilai  IKS  0,24  dan  nilai  IKA sebesar 0,29, Kecamatan Tuminting memiliki IKS sebesar  0,64  dan  IKA  hanya  0,41,  serta Kecamatan  Bunaken  dengan  nilai  IKS  sebesar 0,15,  dan  IKA  sebesar  0,29.  Dari  keempat kecamatan  di  Kota  Manado,  Kecamatan  Singkil dan  Kecamatan  Tuminting  memiliki  indeks keterpaparan  yang  jauh  lebih  besar  daripada indeks kapasitas adaptif yang ada. Jika nilai IKS jauh  lebih  besar  dibandingkan  nilai  IKA,  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  wilayah  tersebut dikategorikan  rentan.  Nilai  IKS  dan  IKA  dapat pula dilihat pada diagram berikut:

## Gambar 5. Indeks Keterpaparan Sensitvitas dan Kapasitas Adaptif Beberapa Kecamatan di Kota Manado
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Nilai  indeks  IKS  dan  IKA  yang  telah dianalisis mencakup 4 lokasi penelitian kemudian diplotkan  dalam  sistem  kuadran  untuk  kemudian ditentukan  posisi  relatif  tingkat  kerentanan  dari masing-masing kecamatan. Kategori tingkat
kerentanan tersebut dibagi lima, yaitu  kerentanan sangat  rendah  (kuadran  I),  kerentanan  rendah (kuadran  II),  kerentanan  sedang  (kuadran  III), kerentanan  tinggi  (kuadran  IV)  dan  kerentanan sangat  tinggi  (kuadran  V).  Pada Gambar  5 ditemukan bahwa Kecamatan Singkil, Tikala, dan Tuminting  tergolong  pada  kuadran  V,  dan Bunaken tergolong ke dalam kuadran IV.

## Indek Risiko Bencana
Risiko iklim dirancang untuk menganalisis dan membangun pemahaman mengenai kerentanan  terhadap  perubahan  iklim  guna mendukung dan memberi informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di suatu kota.  Penggunaan  pendekatan  indeks  risiko bencana adalah untuk memperoleh informasi yang lebih kompleks pada kondisi lingkungan di level yang lebih spesifik  (Ruhyana, N. F, et al, 2021). Indeks  bencana  risiko  bencana  dinilai  mampu direpresentasikan  sebagai  sebuah  data  yang mampu  menjelaskan  pola  dan  profil  suatu bencana. Kajian risiko iklim distrukturkan sebagai suatu proses identiikasi dan deskripsi yang terdiri dari dua komponen yaitu bahaya dan kerentanan. Proses  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  dan menganalisis  data  untuk  membentuk framework dan  konteks  penilaian  ( assessment ),  dan  juga menilai kondisi kerentanan saat ini.
Indeks  risiko  banjir  dimaksudkan  untuk mempersempit lokasi potensial yang akan menjadi prioritas  impelementasi green  infrastructure . Kawasan prioritas dibutuhkan agar menyesuaikan dengan karakteristik penerapan
green infrastructure dengan karakteristik bencana yang terjadi. Salah satu analisis yang digunakan untuk mereduksi  lokasi  adalah  indeks  risiko  bencana Kota  Manado  yang  diperoleh  dari  Badan Penanggulangan  Bencana  Kota  Manado  tahun 2021.
Gambar 6. Indeks Risiko Bencana Kota Manado Sumber: BNPB Provinsi Sulawesi Utara
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV Kuadran V
Kategorisasi Tingkat Kerentanan Berdasarkan Nilai IKS dan IKA Tuminting Bunaken Singkil
Tikala
Tabel 4. Indeks Risiko Bencana Kota Manado Kecamatan Kelurahan Indeks Malalayang Kleak 0,4 – 0,5 Sario Titiwungen Utara 0,6 – 0,7 Titiwungen Selatan 0,6 – 0,7 Sario 0,4 – 0,5 Sario Utara 0,4 – 0,5 Sario Kotabaru 0,6 – 0,7 Wanea Tanjung Batu 0,8 – 0,9 Ranotana Weru 0,8 – 0,9 Wenang Calaca 0,6 – 0,7 Istiqlal 0,6 – 0,7 Komo Luar 0,6 – 0,7 Tikala Kumaraka 0,9 – 1,0 Wenang Selatan 0,4 – 0,5 Wenang Utara 0,6 – 0,7 Tikala Banjer 0,9 – 1,0 Tikala Ares 0,6 – 0,7 Paal Dua Dendengan Luar 0,4 – 0,5 Dendengan Dalam 0,6 – 0,7 Singkil Singkil satu 0,9 – 1,0 Karame 0,6 – 0,7 Ketang Baru 0,6 – 0,7 Ternate Baru 0,6 – 0,7 Ternate Tanjung 0,6 – 0,7 Tuminting Mahawu 0,9 – 1,0 Tuminting 0,9 – 1,0 Maasing 0,9 – 1,0 Bitung Karangria 0,8 – 0,9 Sindulang satu 0,9 – 1,0 Bunaken Bailang 0,9 – 1,0 Sumber: Hasil Analisis, 2021 Nilai  indeks  risiko  bencana  atau disaster
risk index merupakan hasil perkalian antara aspek exposure dengan vulnerability .  Sebagaimana dijelaskan di dalam UU No 24 tahun 2007, BNPB dan  BPBD  bertanggung  jawab  mengkompilasi, mengidentifikasi  dan  menginformasikan  peta kerentanan.
Hasil  dari  analisis  indeks  risiko  bencana digunakan  sebagai  salah  satu  dasar  untuk menentukan  lokasi  prioritas  maupun  bentuk intervensi  teknis  berupa  penerapan green infrastructure di  lokasi  guna  mengurangi  risiko bencana. Indeks ini digunakan pula sebagai dasar untuk  menentukan  tipologi  atau  jenis green infrastructure sebagai  aksi praktis dalam kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana.
Indeks risiko bencana menunjukkan bahwa dari  total  11  kecamatan  di  Kota  Manado, teridentifikasi  dari  9  kecamatan  rawan  banjir ditemukan 4 kecamatan yang rata-rata kelurahannya memiliki indeks risiko bencana 0,9 – 1,00 yakni, Kecamatan Wenang (1 kelurahan), Kecamatan  Singkil  (1  kelurahan),  Kecamatan Tuminting  (4  kelurahan),  dan  Kecamatan
Bunaken  (1 kelurahan). Kecamatan yang kelurahannya  memiliki  indeks  risiko  bencana mencapai 0,8-0,9 adalah Kecamatan Tuminting (1 kelurahan), dan Kecamatan Wanea (2 kelurahan). Kecamatan  yang  kelurahannya  memiliki  Indeks Risiko Bencana mencapai 0,6-0,7 adalah Kecamatan  Singkil  (4  kelurahan),  Kecamatan Tikala  (2  kelurahan),  dan  Kecamatan  Tikala  (2 kelurahan). Adapun indeks masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4 .
Setelah  analisis  IKS  dan  IKA  dilakukan, lokasi  prioritas  utama  untuk  penerapan  tipologi bencana  di  kota  Manado  yang  teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan
Tuminting, sebanyak 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Mahawu,
Tuminting,  Maasing,  Bitung  Karangria,  dan Sindulang I
2. Kecamatan  Tikala,  sebanyak  2  kelurahan, yaitu Kelurahan Banjer dan Tikala Ares
3. Kecamatan  Singkil,  sebanyak  4  kelurahan yakni  Kelurahan  Singkil  Satur,  Karame, Ketang Baru, Ternate Baru, dan Tanjung.
4. Kecamatan  Bunaken,  sebanyak  1  kelurahan yaitu Kelurahan Bailang.
Setelah  ditentukan  lokasi  prioritas  pada skala  kecamatan  dan  beberapa  kelurahan, kemudian  dianalisis  menggunakan  dua  indikator fungsi green infrastructure yang berkaitan dengan penyebab  terjadinya  bencana  banjir.  Dua  fungsi utama green  infrastructure yang  digunakan sebagai indikator antara lain:
a) Pengatur Hidrologi
Berkaitan dengan bencana banjir, informasi penting  yang  harus  diketahui  adalah  informasi terkait  kondisi  hidrologi.  Informasi  terkait hidrologi dapat digunakan untuk memperhitungkan  fungsi  infrastruktur  hijau nantinya  karena  dapat  diketahui  besaran  dan frekuensi terjadinya peristiwa alam (Yunianta, A., &  Setiadji,  B.  H.  2022).  Konsep  hidrologi  yang dirumuskan  dalam  penelitian  ini  yaitu  seberapa besar  luasan  lahan  terbangun  dan  non  terbangun yang  ada.  Indikator  ini  memilah  kecamatan- kecamatan  tersebut  ke  dalam  deliniasi  wilayah yang  lebih  kecil  yang  memiliki  tutupan  lahan tinggi.  Penurunan    luasan    tutupan  lahan mempengaruhi  keoptimalan  jalannya  pengaturan dan    pemurnian    air    kemudian  berdampak    atas sistemhidrologi  (Adnan  dkk., 2020). Fenomena banjir  merupakan  salah  satu  bentuk  gangguan pada  sistem  hidrologi  yang  diawali  dengan peningkatan  laju  aliran  permukaan,  peningkatan volume  air  limpasan,  dan  penurunan  kecepatan aliran dasar (Septriana et al., 2020). Daerah padat
dinilai  menjadi  Kawasan  yang  kedap  air  karena daerah  tersebut  didominasi  oleh  tutupan  lapisan kedap air sehingga run off tidak terserap ke dalam tanah  dan  akhirnya  menjadi  genangan.  Daerah atau  kawasan  air  ini  dikategorikan  ke  dalam pemukiman atau lingkungan binaan atau lingkungan terbangun lainnya.
Kecamatan  terpilih  yakni  Kecamatan Bunaken, Tuminting, Singkil, dan Tikala beberapa diantaranya  memiliki  daerah  aliran  sungai  yang berfungsi  mengatur  kondisi  hidrologi  kawasan sekitar.  Namun,  seiring  dengan  meningkatnya kepadatan dan alih fungsi lahan kawasan sekitar, fungsi  hidrologi  dari  sungai  tersebut  terganggu sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir  pada  kawasan  tersebut.  Saat  ini,  masalah lingkungan  air  dan  ekologi  air  lebih  menonjol dalam pembangunan perkotaan. Masalah lingkungan air dan ekologi air merupakan masalah sistemik  lintas  skala  dan  wilayah  dan  juga merupakan  masalah  yang  saling  terkait  dan komprehensif.  (Sun  et  al.,  2020).  Pada  sungai yang  dikategorikan  sebagai  sungai  yang  rawan banjir,  tingkat  kerawanan  akan  meningkat  bila dipicu  oleh  pengalihan  fungsi  lahan  hutan  atau sawah menjadi perkotaan (Arisnaldi, 2018, n.d.).
Tabel 5. Luasan Lahan Terbangun dan Non Terbangun No Kecamatan Tata Guna Lahan Hectares 1 Bunaken Non Terbangun 2878,051 Bunaken Permukiman 293,771 Bunaken Sungai 24,111 2 Tuminiting Non Terbangun 199,048 Tuminiting Permukiman 318,949 Tuminiting Sungai 1,369 Tuminiting Tambang 3,337 3 Tikala Non Terbangun 263,455 Tikala Permukiman 250,162 Tikala Sungai 0,302 4 Singkil Non Terbangun 192,159 Singkil Permukiman 289,878 Singkil Sungai 6,414 Sumber: Hasil Analisis, 2021
Dari  4  kecamatan  yang  menjadi  lokasi prioritas  pengembangan,  Kecamatan  Tuminting dan  Kecamatan  Singkil  adalah  kecamatan  yang luas  lahan  terbangun  lebih  besar  dari  dari  lahan non  terbangun.  Luas  lahan  terbangun  yang  lebih besar daripada lahan non terbangun mengindikasikan  luas  lahan  yang  berfungsi sebagai  daerah  resapan  air  yang  meningkatkan fungsi  hidrologis  telah  menurun.  Kondisi  ini nantinya  dapat  meningkatkan  risiko  ancaman bencana banjir di kedua kecamatan tersebut.
Dari  empat  kecamatan  yang  dikategorikan sebagai lokasi utama pengembangan infrastruktur hijau, lebih dispesifikan kembali kecamatan yang menjadi  prioritas  utama  pengembangan green infrastructure. Prioritas utama tersebut didasarkan pada  kategori  dampak  yang  terjadi  dan  jumlah korban  jiwa  yang  ditimbulkan  pasca  bencana banjir.
Tabel 6. Dampak Lain yang Terjadi di Kecamatan
Singkil Tahun Dampak lain 2016 Pohon tumbang 209 rumah terendam banjir
Pohon tumbang 2019 Kelurahan ketang baru terdampak 208 jiwa Tabel 7. Dampak Lain yang Terjadi di Kecamatan
Tuminting Tahun Dampak lain 2018 Terdampak 50 rumah terendam air setinggi 90 cm 30  rendam  rumah,  40  kk  150  jiwa,  2  rumah  RR terkena longsor 2019 Kelurahan  Mahawu  terdampak  576  KK  2.073 jiwa,  mengungsi  300  jiwa  akibat  banjir,  serta terdampak 4 KK, 34 jiwa akibat bencana longsor. Kelurahan Karangria terdampak 199 KK 862 jiwa, mengungsi 200 jiwa 2020 Kelurahan  Mahawu  terdampak  100  rumah tergenang air b) Pengatur Genangan Sebagian besar masalah banjir yang terjadi di Kota Manado adalah tingginya genangan pada spot-spot tertentu karena tidak teralirnya genangan menuju saluran drainase dengan lancar. Selain tidak maksimalnya fungsi drainase, luapan air  dari  sungai  akibat  pasang  air  laut  serta  curah hujan  yang  tinggi  menjadi  penyebab  terjadinya genangan.  Indikator  ini  memilah  kecamatan- kecamatan  tersebut  ke  dalam  deliniasi  wilayah yang  lebih  kecil  yang  memiliki  kondisi  drainase buruk, dan wilayah yang kondisi hidrologi sungai tergolong buruk.
Pada  prinsipnya  ada  dua  (2)  metode pengendalian  air  permukaan  atau  banjir,  yaitu metode  struktur  dan  metode  non-struktur (Kodoatie, 2013:166). Metode struktur merupakan metode  penanggulangan  banjir  secara  teknis misalnya  bangunan  pengendali  banjir,  perbaikan dan pengaturan sistem sungai, sedangkan metode non-struktur  lebih  menggunakan  pendekatan law enforcement dalam menanggulangi banjir.
Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan  non  struktur  antara  lain  pengelolaan das pengaturan tata guna lahan, law enforcement , pengendalian erosi di DAS, serta pengaturan dan pengembangan daerah banjir.

## Gambar 7. Peta Lahan Terbangun Kota Manado Tahun 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Gambar 8. Lokasi Terpilih berdasarkan Hasil Skoring Sumber: Hasil Analisis, 2021

## KESIMPULAN
1. Diketahui  bahwa  jenis  bencana  yang  paling sering terjadi pada kurun waktu Tahun 2018- 2021  adalah  bencana  banjir  dilihat  dari kerugian  dan  dampak  yang  dihasilkan  jauh lebih besar dari bencana lainnya.
2. Lokasi prioritas untuk dikembangkan tipologi  infrastruktur  hijau  didasarkan  pada hasil skoring ditemukan Kecamatan
Tuminting history kebencanaan skor 30, IKS dan IKA skor 40, dan indeks risiko bencana dengan  skor  30,  Kecamatan  Tikala history kebencanaan skor 30, IKS dan IKA skor 27, dan  indeks  risiko  bencana  dengan  skor  20, Kecamatan Singkil history kebencanaan skor 30, IKS dan IKA skor 40, dan indeks risiko bencana  dengan  skor  30,  dan  Kecamatan Bunaken history kebencanaan  skor  20,  IKS dan IKA skor 40, dan indeks risiko bencana dengan  skor  20.  Studi  ini  perlu  dilanjutkan dengan  menentukan  tipologi  infrastruktur hijau pada empat kecamatan terpilih tersebut dengan mengacu pada konsep dasar infrastruktur hijau.

## SARAN
1. Diperlukan  jenis  infrastruktur  hijau  yang menyesuaikan karakteristik wilayah bencana.
Misalnya,  beberapa  wilayah  meski  tidak terdampak banjir, namun karena debit air di wilayah tersebut meningkat dan dialirkan ke daerah  yang  lebih  rendah,  aliran  airnya merusak  struktur  tanah  dan  menyebabkan longsor dan pohon tumbang. Dengan kondisi seperti  ini  tentunya  lebih  dibutuhkan  jenis infrastruktur  yang  bersifat  mengendalikan debit air yang masuk atau mengaliri wilayah tersebut.
2. Wilayah  prioritas  berdasarkan  indikator
history kebencanaan,  IKS,  IKA,  dan  indeks resiko bencana memerlukan sebuah perencanaan atau konsep penerapan infrastruktur  hijau  yang  tepat,  dan  efektif sesuai dengan karakteristik wilayah,
intensitas bencana, serta dampak yang terjadi di wilayah tersebut.
3. Paradigma pra bencana—pengurangan risiko dan  kesiapsiagaan—harus  segera  digantikan oleh  paradigma  yang  sebelumnya  berfokus pada  tanggap  darurat  dan  pemulihan. Kegiatan  pencegahan  dapat  memperkecil atau  bahkan  mengurangi  dampak  bencana, sehingga  risiko  bencana  dapat  ditekan  dan
kerugian  materi  dan  non  materi  dapat diminimalkan.

## PUSTAKA
Apriadi,  R.  K.,  Januarti,  R.  T.,  Winugroho,  T.,
Yulianto, S., Kurniawan, W., & Widana, I. D. K.  K.  (2022).  Kajian  risiko  bencana berdasarkan  jumlah  kejadian  dan  dampak bencana  di  indonesia  periode  tahun  2010– 2020. PENDIPA Journal of Science Education, 6(1), 35-40
Benedict, M.A. &  E.T.  Mcmahon  (2006). Green Infrastructure: Linking Landscape and
Communities . Washington, Dc: Island Press.
Chang, H., Pallathadka, A., Sauer, J., Grimm, N.
B.,  Zimmerman,  R.,  Cheng,  C.,  Iwaniec,  D. M.,  Kim,  Y.,  Lloyd,  R.,  Mcphearson,  T., Rosenzweig,  B.,  Troxler,  T.,  Welty,  C., Brenner,  R.,  &  Herreros-Cantis,  P.  (2021). Assessment  Of  Urban  Flood  Vulnerability Using  The  Social-Ecological-Technological
Systems  Framework  In  Six  US  Cities.
Sustainable Cities And Society, 68. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102786
Halim, F. (2014). Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan  dengan  Debit  Banjir  pada  Daerah Aliran  Sungai  Malalayang.  Jurnal  Ilmiah Media Engineering, 4(1), 45–54.
Messager,  M.  L.,  Ettinger,  A.  K.,  Murphy- Williams,  M.,  &  Levin,  P.  S.  (2021).  Fine- Scale  Assessment  of  Inequities  in  Inland Flood Vulnerability. Applied Geography, 133. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.10249
2
Rinaldi  Aris,.  (2018).  Evaluasi  Permasalahan Banjir Kota Manado Dengan Pemodelan Dua Dimensi. Researchgate Publication
Ruhyana,  N.  F.,  Nurfindarti,  E.,  &  Essa,  W.  Y.
(2021).  Studi  Prioritas  Lokus  Penanganan Stunting  Kabupaten  Sumedang  Dengan Pendekatan Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim. Jurnal Borneo Administrator, 17(1), 65-88. Septriana,  F.  E.,  Alnavis,  N.  B.,  Gustia,  R., Wirawan, R. R., Putri, N. P., Hasibuan, H. S., &  Tambunan,  R.  P.  (2020).  Dampak
Perubahan Penutupan Lahan Terhadap Sistem Hidrologi  di  Jakarta.  Majalah  Ilmiah  Globe, 22(1), 51. https://doi.org/10.24895/mig.2020.22-1.1150
Shreevastav, B. B., Tiwari, K. R., Mandal, R. A.,
&  Nepal,  A.  (2021).  Assessing  Flood
Vulnerability  on  Livelihood  of  the  Local Community: A Case From Southern Bagmati Corridor  of  Nepal.  Progress  in  Disaster Science, 12, 100199. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100199
Sun,  Y.,  Deng,  L.,  Pan,  S.-Y.,  Chiang,  P.-C.,
Sable, S. S., & Shah, K. J. (2020). Integration of Green and Gray Infrastructures for Sponge City: Water and Energy Nexus. Water-Energy Nexus, 3, 29–40. https://doi.org/10.1016/j.wen.2020.03.003
Suning.,  Jurmartinah,  Raja.,  Widyastuty  Anak Agung.  (2013).  Evaluasi  Kebijakan  Green Infrastructure  Sanitasi  Lingkungan  Dan Implementasinya  Di  Kawasan  Pesisir  Sedati Jawa  Timur.  Seminar  Nasional  “Kota  Hijau Pesisir Tropis”
Tarumingkeng,  Francis  Andreas,  Tondobala, Linda, & Sela, Rieneke L. (2017). Pilihan
Adaptasi  di  Kawasan  Beresiko  Bencana Banjir  (Studi  Kasus:  Permukiman  Sepanjang Sungai  Sario).  UNSRAT  Journal  4(2),  93- 104. https://doi.org/10.35793/sp.v4i2.17263
Tauhid,  F.  A.,  &  Zawani,  H.  (2018).  Mitigating Climate Change Related Floods in Urban Poor Areas: Green Infrastructure Approach. Journal of Regional and City Planning, 29(2),
98–112. https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.2
Wu,  T.  (2021).  Quantifying  Coastal  Flood Vulnerability  for  Climate  Adaptation  Policy
Using Principal Component Analysis. Ecological Indicators, 129. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.10800 6
Yunianta,  A.,  &  Setiadji,  B.  H.  (2022). Sistem Drainase  Jalan  Raya  yang  Berkelanjutan .
Tohar Media.