Volume 2 Issue 02
July 2020
JALREV 2 (2) 2020
ISSN Print:    2654-9266 ISSN Online: 2656-0461

## Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution
“Interpretation of the Constitution for Constitutionality Testing to Create the Living Constitution”
Fakhris Lutfianto Hapsoro 1 Ismail 2
1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: fakhris18001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia. E-mail: ubkismail@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Interpretasi  Konstitusi; Pengujian Konstitutionalitas;  The Living Constitution.
Cara Mengutip (APA Citation Style ) : Hapsoro,  F.L,  dan  Ismail. (2020).  “  Interpretasi
Konstitusi Dalam Pengujian Konstitutionalitas  Untuk Mewujudkan The  Living Constitution ,  JALREV  2 (2): 139-160
Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang- undang  dasar  dalam  hal  ini  kewenangan  memberikan  interpretasi terhadap  UUD  NRI  1945.  Terkait  dengan  interpretasi  konstitusi,  maka suatu  undang-undang  dasar  tidak  hanya  dianggap  sebagai  suatu documented  constitution melainkan  dapat  bertransformasi  menjadi the living constitution. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk  menilai  konstitusionalitas  suatu  norma.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan the living constitution melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas.  Dalam  menafsirkan  konstitusi,  hakim  bebas menggunakan  metode  interpretasi  apapun.  Namun  kebebasan  memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hakim  harus  cermat,  mampu memperhatikan,  menggali  hakekat  atau  merefleksikan  suatu  ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
© 2020 –Hapsoro, Fakhris Lutfianto Under the license CC BY-SA 4.0

## 1.    Pendahuluan
Salah  satu  hasil  Perubahan  UUD 1945  adalah  terkait  dengan  kekuasaan  kehakiman, antara  lain  adanya  lembaga  yudisial  baru  yaitu  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  tersebut menimbulkan  suatu  kebutuhan  baru  untuk  memberikan  landasan  terhadap  praktik ketatanegaraan di Indonesia. Kebutuhan tersebut berasal dari kewenangan Mahkamah Konstitusi  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  undang-undang  dasar, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  undang- undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  undang-undang  dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
Dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Konstitusi  kepada  Mahkamah  Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi ( the guardian of the constitution ) dan karena fungsinya tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan  penafsir  tertinggi  Undang-Undang  Dasar  ( the  ultimate  interpreter  of  the
Article Info

## Abstract
Keywords :
Interpretation of the Constitution; Constitutional Review; The Living Constitution.
How to cite (APA Citation Style) : Hapsoro,  F.L,  dan  Ismail. (2020). “ Interpretation of the Constitution for
Constitutionality  Testing to  Create  the  Living Constitution”.
Jambura Law  Review, JALREV  2
(2): 139-160
The purpose of this paper is to explain the authority of the Constitutional Court  to  examine  the  Constitution  of  the  legislation  against  the  basic legislation  in  this  case  the  authority  to  give  an  interpretation  of  the Constitution of 1945. In relation to the interpretation of  the  Constitution, basic  law  is  not  only  regarded  as  a  documented  constitution  but  can transform  into  a  living  constitution.  In  Indonesia's  practice,  the Constitutional Court's decision can be found which uses the interpretation of the Constitution to assess the constitutionality of a norm. The method used in  this  study  is  a  normative  juridical  approach.  The  results  of  this  study describe  the  extent  to  which  the  judge's  efforts  in  realizing  the  living Constitution through the interpretation of judges in the examination of the constituency.  In  interpreting  the  Constitution,  judges  are  free  to  use  any method of interpretation. But the freedom to choose and use the method of interpretation must remain in the corridor Pancasila and the Constitution of 1945. The judge must be careful, able to observe, dig, or reflect a provision of the article in the constitution in accordance with the values of Pancasila and the  Constitution 1945.
constitution ). 1 Untuk dapat menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan undang-undang  dasar,  diperlukan  sebuah  penalaran  hukum  yang  dapat menyimpulkan  bahwa  ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dasar  telah dilanggar  oleh  sebuah  undang-undang,  meskipun  telah  mengalami  perubahan  yang diwujudkan  dengan  adanya  penambahan  pasal-pasal  dalam  undang-undang  dasar, namun  sebagai  sebuah  konstitusi  yang  harus  digunakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi sebagai dasar untuk penguji undang-undang, substansi yang terdapat dalam undang- undang dasar masih perlu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Secara historis, penafsiran konstitusional diawali dengan adanya putusan Chief Justice Marshall  terhadap  putusan  atas  Kasus  Madison  vs  Marbury, 2 yang  kemudian berkembang dalam praktik  ketatanegaraan di  berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang  kewenangannya  telah  diuraikan  di  atas.  Namun,  dengan  adanya  kehadiran lembaga MK tersebut, muncul berbagai polemik karena dengan kewenangannya, MK seringkali menghasilkan putusan yang menyebabkan adanya perubahan makna dalam teks undang-undang dasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interpretasi konstitusi melalui  sebuah  proses  peradilan  ( judicial  interpretation ),  yang  dimaknai  sebagai sebuah  teori  atau  metode  cara  berpikir  yang  menjelaskan  bagaimana  peradilan harusnya  memberikan  tafsir  hukum  terhadap  sebuah  undang-undang  terutama undang-undang dasar.
Terkait dengan interpretasi konstitusi, K.C. Wheare berpendapat bahwa Konstitusi itu bermakna  ganda  atau  tidak  begitu  jelas  ( vague ),  maka  perlu  ditafsirkan  sesuai kebutuhan dan keinginan bangsa pada saat itu. Begitu juga Chief Justice Hughes , yang menyatakan  bahwa  “ the  constitution  is  what  the  judge  say  it  is! ”, 3 sehingga  suatu undang-undang  dasar  tidak  hanya  dianggap  sebagai  suatu documented  constitution melainkan dapat bertransformasi menjadi the living constitution.
1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, Hal. 74.
2 Feri  Amsari.  (2011).  “Perubahan  UUD  1945:  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 5.
3 Joachim Sanden. (2003). “ Methods of  Interpreting  the Constitution; Estonia’s Way in an Increasingly Integrated Europe” . Juridica International 8: 130.
Berbicara the  living  constitution ,  perkataan  Hakim  Stone  pada  tahun  1941,  bahwa ‘dalam  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  Kongres  jelas  tidak  bisa  menjalankan fungsinya jika ia harus menemukan semua fakta tambahan untuk menarik kesimpulan dasar  yang  mendukung  kebijakan  legislatif  yang  ditetapkan’.    Begitu  juga,  dengan perkataan  Sri  Soemantri,  ‘apakah  generasi  sekarang  dapat  mengikat  generasi  yang akan datang? 4
Kebutuhan  menghidupkan  konstitusi,  antara  lain,  berkaitan  dengan  keinginan  agar konstitusi  bertahan  lama  dan  mampu  menyesuaikan  dengan  perkembangan.  Dalam praktik,  terdapat  beberapa  cara  mengaktualisasikan  konstitusi,  misalnya  melalui perubahan resmi, interpretasi hakim atau kebiasaan ketatanegaraan.
Dalam  praktik  di  Indonesia,  dapat  dijumpai  putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  menggunakan  interpretasi  konstitusi  untuk  menilai  konstitusionalitas  suatu norma seperti pada interpretasi terhadap konsep penyelenggaraan pemilu serentak, interpretasi terhadap hak menguasai atas negara, dan interpretasi terrhadap konsep otonomi  daerah.  Tulisan  ini  merupakan  perkembangan  dari  hasil  penelitian Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarti dan Fajar Laksono Suroso terkait dengan pola penafsiran  konstitusi  dalam  putusan  Mahakamah  Konstitusi,  dimana  metode penafsiran  yang  digunakan  pada  umumnya  adalah  penafsiran  oroginalis,  dalam kategori  ini  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  penafsiran  struktural  atau fungsional dan beberapa menggunakan penafsiran historis ( original intent ), dan hanya ada  beberapa  putusan  MK  yang  menggunakan  penafsiran non  originalist dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan etik. Sementara terkait dengan bidang hukum ditemukan  putusan  yang  menggunakan  penafsiran  berbeda-beda  walaupun  bidang hukum yang sama. 5
Mencermati adanya pola yang berbeda tentang temuan pada penafsiran MK, maka dari itu, penting sekali membahas secara rinci terkait fakta-fakta kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam kewenangan memberikan interpretasi yang ideal terhadap konstitusi agar suatu
4 Susi Dwi Harijanti. (2018). dalam Perkuliahan “Hukum Konstitusi”. Bandung: Magister Ilmu Hukum Unpad.
5 Safaat, Muchamad Ali, dkk. (2017). “Pola Penafsiran Konstitui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”. Jurnal Konstitusi , 14 (2): 260
undang-undang  dasar  tidak  hanya  dianggap  sebagai  suatu documented  constitution melainkan dapat bertransformasi menjadi the living constitution .

## 2.    Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan dibatasi dengan pertanyaan bagaimana  interpretasi  hakim  dalam  pengujian  konstitusionalitas  putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan the living constitution ?

## 3.      Metode Penulisan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  metode  yuridis  normatif  yaitu dengan bahan pustaka atau yang disebut data sekunder yang mencakup bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Dalam  penenlitian  ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach ), dan pendekatan kasus  ( case  Approach). Dalam  menganalisis  data,  menggunakan  analisis  data  secara kualitatif,  yang  selanjutnya  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat  yang teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif  sehingga  memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## 4.     Interpretasi Konstitusi untuk Mewujudkan The Living Constitution

## 4.1.   Konstitusi dalam Kehidupan Negara
Konstitusi  diberi  makna  serta  pengertian  yang  berbeda-beda,  tergantung  dari  cara pandang  masing-masing  orang.  Selain  itu,  konstitusi  dapat  dipandang  dari  berbagai aspek  seperti,  hukum,  politik,  dan  lain-lain.  Cheryl  Saunders  mengatakan  ‘ a constitution is more than a social contract...it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspiration and indeed, the soul of  the  nation ’. 6 Pendapat  hampir  serupa  juga  disampaikan  oleh  guru  besar  Cornell University, Muna Nduldo yang menyatakan bahwa, Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan  catatan  kehidupan  sebuah  bangsa  sekaligus  mimpi  yang  belum terselesaikan.  Konstitusi  itu  haruslah  menjadi  otobiografi  nasional  yang mencerminkan  kemajemukan  masyarakatnya,  harus  menuliskan  visi  seluruh
6 Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti. (2015). “Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi ” . Jakarta: RajaGrafindo. Hal. 208.
masyarakat  dan  dapat  meyakinkan  bahwa  dalam  konstitusi  itu  semua  mimpi  dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai. 7
Artinya sebuah konstitusi tidak hanya menjadi catatan di atas kertas sebagai simbol bahwa  suatu  negara  telah  berdiri  dengan  kokohnya,  namun  konstitusi  selalu diupayakan  untuk  terus  dilaksanakan  dan  dijaga  oleh  seluruh  elemen  negara,  baik pemerintahan dan rakyat untuk tetap hidup dan mengatur hal-hal fundamental dalam menjamin bahwa apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan saat proses bernegara.
Indonesia sebagai salah satu negara yang mengedepankan konstitusi disetiap  aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk  itu dalam menjaga nafas konstitusi kita (UUD NRI 1945), maka dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, pengawal  dan  penafsir  konstitusi  agar  dapat  menjamin  kehidupan  negara  berjalan dengan semestinya berdasarkan UUD NRI 1945.

## 4.2.   Perubahan Konstitusi Melalui Judicial Interpretation
Bagi George Jellinek, perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, pertama, melalui prosedur formal ( verfassungsanderung ) dan kedua, melalui cara-cara informal ( verfassungswandlung ). 8 Perubahan  formal  adalah  perubahan  yang  mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut oleh Djokosoetono  sebagai  perubahan  yang  terjadi  secara onbewust (lambat-laun). 9 Verfassungsanderung dimaknai  oleh  Soehardjo  Sastrosoehardjo,  sebagai  bentuk perubahan  yang  sesungguhnya,  dimana  terjadi  perubahan  terhadap  pokok-pokok pikiran,  asas-asas,  bentuk  negara,  sistem  pemerintahan  dan  lainnya,  sedangkan verfassungswandlung menurut  Soehardjo  adalah  perubahan  makna  ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub di dalamnya. 10
7 Ibid . Hal. ix.
8 Djokosoetono. (2006). Kuliah ”Hukum Tata Negara”. Jakarta: In-Hill-Co. Hal. 131.
9 Ibid .
10 Soehardjo  dalam  Saldi  Isra  dan  Feri  Amsari,  “Perubahan  Konstitusi  Melalui  Tafsir  Mahkamah Konstitusi”, Dilansir dari http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui- tafsir-mk , diakses pada 20 Juni 2019.
Perubahan  makna  ataupun  penafsiran  ketentuan  dalam  konstitusi  dapat  dilakukan melalui judicial interpretation oleh badan kehakiman yang dituangkan dalam putusan pengadilan  ( judicial  decision ).  Penafsiran  melalui  sebuah  proses  peradilan  ( judicial interpretation )  dimaknai  sebagai  sebuah  metode  berpikir  yang  menjelaskan bagaimana  peradilan  memberikan  tafsir  hukum  terhadap  sebuah  undang-undang dasar. 11
Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Metode-metode  dalam  menafsirkan  konstitusi  atau  disebut  juga constitutional interpretation sangatlah beragam, sehingga hakim bebas memilih metode mana yang paling cocok dengan peristiwa yang sedang ditanganinya. 12 Para hakim menggunakan pandangan  atau  kemampuan  mereka  berdasarkan  pemahaman  mereka  terhadap hukum  itu  sendiri.  Artinya  dalam  melakukan  interpretasi  konstitusi,  hakim-hakim dapat berbeda dalam memberikan interpretasi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu. Untuk  menginterpretasi  nilai  yang  terkandung  di  dalam  konstitusi  tertulis  di  suatu negara,  maka  dikenal  beberapa  metode  interpretasi  oleh  hakim,  diantaranya interpretasi gramatikal, metode ini mencoba memahami makna suatu teks atau suatu naskah aturan hukum yang mengandung kaidah-kaidah hukum dengan tolok ukur dari makna  bahasa  yang  digunakan  dalam  makna  teknis  yuridis  yang  sudah  dibakukan; interpretasi  sitematis  atau  logis,  metode  ini  membuka  makna  dari  rumusan  kaidah hukum  atau  istilah  yang  dikandung  dalam  tafsir  sistematik  yang  ditentukan  dengan mengacu kepada hukum sebagai sistem. Metode ini menarik makna kata-kata di dalam konteks  pengaitan  kalimat  atau  relasi  antar  kaidah  itu  sendiri;  interpretasi  historis, metode  ini  memperhitungkan  kandungan  konstitusi  berdasarkan  aspek  historis; interpretasi teleologis atau sosiologis, metode ini merujuk pada penguraian formulasi kaidah  hukum  sesuai  dengan  tujuan  dan  jangkauan  UUD.  Dalam  penafsiran  ini memperhitungkan konteks kemasyarakatan yang ada dengan bertumpu pada makna aktual  pasal  tersebut; 13 dan  interpretasi  evolutif-dinamis,  metode  ini
11 Amsari, Feri Op.Cit . Hal. 83.
12 Marwan Mas. (2011).  “Pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 141.
13 Soedikno Mertokusumo. (2014).  “Penemuan Hukum”. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.  Hal. 74-79.
menginterpretasikan  makna  konstitusi  atas  keterkaitannya  dengan  sistem kemasyarakatan yang ada. 14

## 4.3.  Konsep The Living Constitution
Konsep the  living  constitution merupakan  konsep  penafsiran  konstitusi  yang berkembang  di  Amerika  Serikat.  Sebagaimana  Michel  Rosenfeld  dan  Andras  Sajo menanggapi  pernyataan  David  A.  Strauss  yang  menyebutkan  bahwa  “ a  living constitution is one that envolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended ”. 15 Menanggapi pernyataan Strauss tersebut,  Michel Rosenfeld dan Andras Sajo menegaskan  bahwa konsep the living constitution bukan termasuk  tipologi/klasifikasi  dari  konstitusi,  melainkan  hanya  sebatas  cara menafsirkan konstitusi, 16
Menurut  Chemerinsky,  didasarkan  pada  realitas  bahwa  masyarakat  modern  tidak mungkin diatur oleh pandangan-pandangan spesifik individu yang hidup dua abad lalu, yaitu  ketika  Konstitusi  Amerika  Serikat  diadopsi.  Lebih  lanjut,  Chemerinsky berpendapat  jika  arti-arti  konstitusi  semata-mata  hanya  didasarkan  pada  maksud pembentuk  undang-undang  dasar,  maka  undang-undang  dasar  tidak  akan  dapat berfungsi mengatur masyarakat modern. 17
Konsep the living constitution menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu  diutamakan  adalah  perkembangan  masyarakat  saat  ini. 18 Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  David  A.  Strauss  bahwa  “ a  living  constitution  is  an  attribute  of mature society ”. 19 Sejalan dengan pendapat Strauss, Daniel Conkle juga menyebutkan bahwa “ the constitution is a living, growing document, capable of being read in a way not envisioned or intended by its framers and ratifiers at all”. 20 Melengkapi arti-arti the living constitution, beberapa ahli lain menyatakan bahwa ‘the constitution is a living, changing document’ yang harus ditafsirkan melalui elaborasi-elaborasi yang masuk akal sejalan dengan  perubahan-perubahan  pemahaman  dan  keadaan-keadaan.  Bagir  Manan  dan
14 Choirie Effendi. (2003). “Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia ” . Jakarta:  LP3S. Hal. 84-141.
15 David A Strauss. (2010). “ The Living Constitution , Oxford: Oxford University Press, 2010, Hal. 1.
16 Michel  Rosenfeld,  dan  Andras  Sajo.  (2012). “ Types  of Constitution” dalam The  Oxford  Handbook  of Comparative Constitutional Law , Oxford: Oxford University Press. Hal. 2.
17 Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti. Op.Cit. , Hal. 168.
18 Feri Amsari . Op.Cit. Hal. 88.
19 David A Strauss. Op.Cit. Hal. 117.
20 Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti. Op.Cit. Hal. 169.
Susi  Dwi  Harijanti  menyimpulkan the  living  constitution berdasarkan  pendapat- pendapat  yang  disampaikan  oleh  para  ahli  di  atas,  bahwa the  living  constitution menunjuk  pada  konstitusi  yang  mengakomodasi  perubahan-perubahan  masyarakat modern  melalui  penafsiran  yang  didasarkan  pada  keadaan  dan  tuntutan  yang  telah berubah. 21
Paham mengenai konsep the living constitution terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:
(1) Pragmatism ; dan (2) Intent . 22 Kelompok pragmatis memandang bahwa penggalian terhadap  masa  lalu  tidaklah  terlalu  penting,  melainkan  hanya  catatan  sejarah  yang tidak  memiliki  korelasi  yang  signifikan  dengan  kondisi  sekarang. 23 Sebaliknya kalangan intent berpendapat bahwa konstitusi adalah sesuatu yang hidup dikarenakan framers of constitution membentuk konstitusi dengan maksud digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga konstitusi tersebut sesungguhnya fleksibel dan dan memiliki keluasan pandangan yang dapat digali pada masa kini. 24 Meskipun memiliki kontras  antara  keduanya,  Zainal  Arifin  Mochtar  memaparkan  adanya  titik  temu diantara  kedua  kelompok  tersebut. Konsep the living constitution jangan  dipandang sebagai paham yang anti sejarah masa lalu, konsep the living constitution dapat saja menggunakan  nilai-nilai original  intent dari  pembentukan  konstitusi  selama berkesesuaian dengan kondisi masyarakat pada saat itu. 25
Kemudian  untuk  mengetahui  batasan  apakah  suatu  putusan  hasil judicial interpretation mewujudkan konsep the living constitution atau tidak, maka Feri Amsari mengungkapkan  bahwa  tidak  terdapat  kesepakatan  umum  mengenai  metode penafsiran sehingga generasi saat ini dan yang akan datang dapat memiliki kebebasan dalam  menafsirkan  konstitusi  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  pada  saat  itu. 26 Meskipun  demikian,  dalam  menafsirkan  konstitusi  guna  mengaktualisasikan ketentuan-ketentuan  konstitusi  tidak  dapat  dilakukan  secara  bebas  karena  bila dilakukan sebebas-bebasnya dalam hal penggunaan nilai-nilai yang lebih diutamakan
21 Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti. Ibid .
22 Feri Amsari . Op.Cit. Hal. 89.
23 Ibid . 24 Ibid . 25 Feri Amsari . Op.Cit. Hal. 90.
26 Feri Amsari . Op.Cit. Hal. 92.
oleh para hakim, Pengujian konstitusionalitas harus dapat ditemukan dalam konstitusi itu sendiri. 27
Berdasarkan uraian konsep judicial interpretation sebelumnya, juga uraian konsep the living constitution merupakan salah satu bentuk transplantasi hukum 28 yang diadopsi oleh  konsep  hukum  di  Indonesia.  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai the interpreter of the constitution dilaksanakan melalui putusan-putusan dengan limitasi empat kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yakni melalui perkara pengujian UU  terhadap  UUD,  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD, perkara pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 29

## 5.   Interpretasi  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  untuk Mewujudkan The Living Constitution
Melalui  kedudukan  dan  fungsinya,  MK  sebagai judicial  independence dan  dengan menerapkan  berbagai  metode rechtsvinding khususnya  metode  interpretasi  melalui putusan-putusannya  dapat  mengembangkan  dan  menghidupkan  UUD  agar  tetap aktual atau yang dikenal dengan sebutan ‘ the living constitution’ , 30 dalam menghadapi tantangan  globalisasi  hukum    juga  penyesuaian  tradisi  hukum  sesuai  dengan kebutuhan  hukum  yang  dicita-citakan  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila. 31
Hakim Konstitusi sejatinya harus memiliki dasar-dasar yang baik dan kuat agar dapat menjalankan konstitusi sesuai dengan koridor yang telah dituliskan dalam konstitusi suatu negara, dianataranya; memegang teguh prinsip integritas dan kepribadian yang tidak  tercela,  bersikap  adil,  bersifat  negarawan,  memiliki  kemampuan  menguasai konstitusi, dan kemampuan menguasai ketatanegaraan. 32
27 Bagir Manan, dan Susi Dwi Harijanti. Op.Cit . Hal. 180.
28 Alan  Watson,  “ Legal  Transplant ”,    Dilansir  dari https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_transplant , diakses pada 20 Juni 2019.
29 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
30 Bagir Manan. (2010).  “Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi . PSKN-Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  2 (2): 9-10.
31 Soeprapto.  (2005).  “Implementasi  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat,  Berbangsa  dan Bernegara”. Jurnal Ketahanan Nasional , 10 (2): 19.
32 Hardianto, Danang. (2014). “Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 11 (2): 317-328
Seorang  Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  memikul  tanggung  jawab yang  besar  dan  ia  harus  menyadari  tanggung  jawab  itu.  Sebab,  putusan  hakim dapat  membawa  akibat  yang  sangat  jauh  pada  kehidupan  para  pihak  dan  atau orang  lain  yang  terkena  oleh  jangkauan  putusan  hakim  tersebut,  keputusan  Hakim yang tidak adil dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas sepanjang hidup para pihak. 33
Untuk mengetahui implementasi hakim MK dalam menghidupkan UUD NRI 1945 maka dapat  dilihat  dari  interpretasi  yang  digunakan  dalam  putusan-putusannya.  Berikut merupakan analisis dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi:

## 5.1 Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Menguasai Negara
Menarik  dikaji  terkait  penafsiran  MK  mengenai  makna  hak  menguasai  negara sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal  33  UUD  1945  untuk  mengetahui the  living constitution dari  konsep  hak  menguasai  negara  tersebut. Adapun  beberapa  putusan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 33 UUD  1945 antara lain Putusan MK No. 001- 021-022/PUU-I/2003,  Putusan  MK  No.  002/PUU-I/2003,  Putusan  MK  No.  058-059- 060-063/PUU-II/2004,  Putusan  MK  No.  008/PUUIII/2005,  Putusan  MK  No.  21- 22/PUU-V/2007,  Putusan  MK  No.  3/PUU-VIII/2010,  dan  Putusan  MK  No.  28/PUU- XI/2013.
Dalam  Putusan  MK  No.  001-021-022/PUU-I/2003,  Mahkamah  memberikan  makna dan tafsir “dikuasai oleh negara” yang menyatakan bahwa frasa tersebut tidak dapat hanya  diartikan  sebatas  sebagai  hak  untuk  mengatur,  karena  hal  dimaksud  sudah dengan  sendirinya  melekat  dalam  fungsi-fungsi  negara  tanpa  harus  disebut  secara khusus dalam UUD 1945. Dengan demikian frasa “dikuasai oleh negara” tidak dapat direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. 34 Dalam  hal  ini  Mahkamah  menafsirkan  secara  gramatikal  dengan memberikan  batasan  secara  konstitusional  terhadap  hak  menguasai  negara  dengan mengkualifikasikan  kewenangan  negara  untuk  mengadakan  kebijakan  ( beleid )  dan tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan
33 Sakirman. (2017). “Tafsir Hukum Atas Posisi Ganda Hakim di Indonesia”. Jurnal Konstitusi , 14 (1): 194
34 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, Hal. 333
( beheersdaad ) dan pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 35
Pasal  33  UUD  1945  tidaklah  menolak  privatisasi,  sepanjang  privatisasi  itu  tidak meniadakan penguasaan negara. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh  negara  yang  mencakup  kekuasaan  untuk  mengatur  ( regelendaad ),  mengurus ( bestuursdaad ),  mengelola  ( beheersdaad ),  dan  mengawasi  ( toezichthoudensdaad ) cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan/atau  yang  mengusai  hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 36
Pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi  hukum  perdata.  Konsepsi  penguasaan  oleh  negara  merupakan  konsepsi hukum  publik  yang  berkaitan  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  dalam UUD  1945,  baik  di  bidang  politik  (demokrasi  politik)  maupun  ekonomi  (demokrasi ekonomi).
Kemudian dalam Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 008/PUUIII/2005,  Mahkamah  menegaskan  bahwa  pemenuhan  hak  asasi  atas  air menjadi tanggung jawab negara, artinya mewajibkan kepada negara untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan air. Ketiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin kesinambungannya untuk  masa  depan  karena  secara  langsung  menyangkut  eksistensi  manusia.  Oleh karenanya  negara  juga  perlu  terlibat  secara  aktif  dalam  perencanaan  pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Putusan  MK  No.  21-22/PUU-V/2007,  Mahkamah  menyatakan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai adalah terwujudnya perekonomian nasional yang  memberikan  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  kepada  rakyat.  Mahkamah memandang perlu menegaskan bahwa adanya hak penguasaan oleh negara atas bumi, air,  dan  seluruh  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalamnya  itu  menunjukkan  bahwa
35 Ibid , Hal. 334.
36 Ibid , Hal. 336-337.
konsepsi  hak  yang  dianut  oleh  UUD  1945  berkenaan  dengan  ketiga  hal  dimaksud (bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  bumi  dan  air  itu)  bukanlah konsepsi hak sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum Romawi bahwa siapa yang memiliki hak atas tanah ia juga berhak atas segala yang berada di atas maupun di bawah atau di dalam tanah itu secara tak terbatas ( cojus est solum est usque ad coelum et ad inferos ad infinitum ). Penegasan ini penting karena salah satu isu konstitusional yang  dipermasalahkan  dalam  permohonan a  quo bersangkut-paut  dengan  hak penguasaan  negara  atas  tanah.  Dengan  penegasan  tersebut  di  atas,  maka  tiga  hal menjadi jelas. Pertama, bagi negara, bahwa hak menguasai yang diberikan oleh UUD 1945 kepadanya itu bukanlah demi negara itu sendiri melainkan terikat pada tujuan pemberian hak itu yakni untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat; Kedua,  bagi  orang  perorangan  pemegang  hak  atas  tanah,  termasuk  badan  hukum, dengan penegasan tersebut berarti ada kepastian bahwa dalam hak atas tanah yang dipunyainya  itu  melekat  pula  pembatasan-pembatasan  yang  lahir  dari  adanya  hak penguasaan oleh negara; Ketiga, bagi pihak-pihak lain yang bukan pemegang hak atas tanah  juga  diperoleh  kepastian  bahwa  mereka  tidak  serta-merta  dapat  meminta negara  untuk  melakukan  tindakan  penguasaan  atas  tanah  yang  terhadap  tanah  itu sudah melekat suatu hak tertentu.
Pada Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah menafsirkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945  bahwa  prinsip  kebersamaan  harus  dimaknai  bahwa  dalam  penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya  alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan  rakyat  seluas-luasnya  dan  menguntungkan  bagi  kesejahteraan  rakyat banyak. Pengelolaan  sumber  daya  alam  tidak  boleh  semata-mata  memperhatikan prinsip  efisiensi  untuk  memperoleh  hasil  sebanyak-banyaknya  yang  dapat menguntungkan  kelompok  kecil  pemilik  modal,  tetapi  harus  dapat  meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 37
Selanjutnya pada Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, Mahkamah melakukan penafsiran dengan  memberikan  pemaknaan  akan  adanya  nilai  demokrasi  ekonomi  dalam rumusan  Pasal  33  UUD 1945  dan  asas  kekeluargaan  yang  rumusannya  berasal  dari konsep modal sosial yang  menjadi jati diri koperasi. Mahkamah menyatakan bahwa
37 Putusan No. 3/PUU-VIII/2010, Hal. 163.
koperasi  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  tata  susunan  ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. 38 Pasal  tersebut diletakkan  di  dalam  Bab  XIV  yang  berjudul,  “Perekonomian  Nasional  Dan Kesejahteraan Sosial”. 39 Atas dasar judul tersebut dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Selain itu, untuk memperoleh pengertian yang menjadi intensi dari pembentuk UUD 1945 secara lebih  tepat  dari  pasal  tersebut  perlu  dikutip  Penjelasannya  (sebelum  perubahan) sebagai  dokumen  penting  yang  menyatakan,  “Dalam  pasal  33  tercantum  dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau  penilikan  anggota-anggota  masyarakat.  Kemakmuran  masyarakatlah  yang diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang  seorang.  Sebab  itu  perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Bangun  perusahaan  yang sesuai  dengan  itu  ialah  koperasi”.  Konsep  modal  sosial  inilah  yang  menjadi  jati  diri koperasi dan sangat cocok dengan kondisi rakyat Indonesia yang telah memiliki tradisi gotong  royong,  yang  kemudian  di  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  dirumuskan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pemaknaan menurut MK, adalah mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang berumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 40
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh  MK  adalah  penafsiran  secara  teleologis  dimana  memberikan  makna  terhadap Pasal  33  UUD  1945  metode  ini  menginterpretasikan  makna  konstitusi  atas keterkaitannya dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Namun dalam menerapkan penafsiran ini, terlihat kontradiksi antara penafsiran MK dengan kehendak pembentuk UUD  1945  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Mohammad  Hatta.  Hal  ini  terkait  dengan  isu pengelolaan cabang-cabang produksi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  33  UUD  1945. Mohammad  Hatta  hanya  memberikan  peran  serta
38 Putusan No. 28/PUU-XI/2013, Hal. 237.
39 Ibid , Hal. 239.
40 Winayanti, Nia Kania. (2018). “Rekonstruksi Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional”. Jurnal Majelis , 7 (7): 93-94
pengelolaan  dalam  cabang-cabang  produksi  dan  sumber  daya  alam  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, kepada pihak non-negara, hanya terbatas dalam kelembagaan  koperasi. 41 Namun  di  dalam  pertimbangan  putusan  MK,  terdapat penafsiran secara ekstensif dengan tidak mempersoalkan peran perorangan/swasta di dalam  mengelola  cabang-cabang  produksi  dan  sumber  daya  alam  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.

## 5.2 Interpretasi  Mahkamah  Konstitusi  Terkait  Penyelenggaraan  Pemilu Serentak
Mahkamah  Konstitusi  berlandaskan  pada  upaya  nyata  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dengan  semangat penegakan  konstitusi  sebagai grundnorm atau highest  norm ,  yang  artinya  segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan atau  keluar  dari  koridor  konstitusi  yang  telah  disepakati  (UUD  NRI  1945). 42
Menariknya  dalam  perjalanan  pengujian  konstitusionalitas  terkait  penyelenggaraan pemilihan umum serentak terdapat cerita yang patut untuk ditelisik  lebih jauh tentang interpretasi  hakim konstitusi dalam putusannya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PUU-XI/2013  perihal  pengujian konstitusionalitas atas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  Presiden,  dalam  pengujian  ini  Mahkamah  menghasilkan  putusan  untuk menerima permohonan pemohon terhadap Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008. Mahkamah  menyatakan  bahwa  kedudukan  Pasal  3  ayat  (5)  tersebut  adalah inkonstitusional.  Meskipun,  pasal  tersebut  pernah  dimohonkan  pada  putusan sebelumnya sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52- 59/PUU-VI/2008, namun ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa,
(1) Terhadap  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dalam  undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
41 Moh Hatta. (2002). “Kumpulan Pidato II”, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Hal. 215.
42 Ahmad dan Novendri Nggilu. (2019). “ Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui    Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution ” Jurnal Konstitusi , 11 (4): 798.
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan  jika materi  muatan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Demikian juga pada Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa,
(1) Terhadap  materi  muatan,  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dalam  undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
(2) Terlepas  dari  ketentuan  ayat  (1)  di  atas,  permohonan  pengujian  UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang  pernah  diputus  oleh  Mahkamah  dapat  dimohonkan  pengujian kembali  dengan  syarat-syarat  konstitusionalitas  yang  menjadi  alasan permohonan yang bersangkut berbeda.
Menurut  Mahkamah,  permohonan  yang  telah  diputus  pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  51-52-59/PUU-VI/2008,  pada  pokoknya  menggunakan  dasar konstitusional  Pasal  6A  ayat  (2)  dan  Pasal  22E  ayat  (1),  serta  ayat  (2)  UUD  1945, sedangkan  permohonan  yang  telah  diputus  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 14/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat  (1)  dan  ayat  (3),  Pasal  28H  ayat  (1),  dan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  dengan argumentasi  berbeda.  Dengan  demikian  menurut  Mahkamah,  berdasarkan  Pasal  60 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Mahkamah  Konstitusi  dan  Pasal  42  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah dapat menguji lagi atas Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008.
Pada  putusan  ini, Mahkamah  menyatakan  bahwa  Pasal  3  ayat  (5) UU  No.  42  Tahun 2008  merupakan  pasal  yang  inkonstitusional.  Hal  ini  dilatarbelakangi  dengan penggunaan  metode  interpretasi original  intent oleh  Mahkamah  dimana  Mahkamah berpandangan  bahwa  dengan  diselenggarakannya  pemilu  serentak  maka  akan terwujudnya penguatan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana kesepakatan
Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  saat  melakukan  pembahasan Perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem presidensiil. 43
Berdasarkan  argumentasi  Mahkamah  bahwa  dengan  desain  pemilu  tidak  serentak seperti pelaksanaan pemilu selama ini,  tidak dapat mewujudkan harapan yang tersirat oleh konstitusi yaitu terwujudnya penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang artinya, dengan interpretasi original intent maka dikembalikan makna pemilu menurut konstitusi,  sehingga  untuk  pelaksanaan  pemilu  selanjutnya  dilaksanakan  secara serentak  dengan  harapan  memperkuat  hubungan  legislatif  dan  eksekutif  dalam kerangka check  and  balances sehingga  akan  menciptakan  pemerintahan  yang  lebih stabil  dan  efektif  dalam  konteks  sistem  pemerintahan  presidensiil  yang  telah diamanatkan oleh UUD 1945.
Pilihan  penggunaan original  intent terhadap  dua  putusan  di  atas  menimbulkan implikasi yang berbeda, Putusan No.005/PUU-IV/2006 yang  memunculkan stigma MK sebagai  lembaga  hegemonik  yang  mengancam  keseimbangan check  and  balances , sementara Putusan No.14/PUU-XI/2013 dinilai guna memperkuat sistem presidensiil.
Dua  putusan  yang  berbanding  terbalik  ini  seakan  memperlihatkan  inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dan memperlihatkan konteks politik serta  hukum  ( politico-legal )  di  Indonesia  yang  mempengaruhi  MK  dalam  membuat suatu  putusan.  Pusaran  politik  dan  hukum  yang  mempengaruhi  cara  pengadilan membuat putusan sendiri secara khusus menjadi dasar seorang ahli hukum tata neara asal  Afrika  Selatan  Theunis  Roux  untuk  membuat  klasifikasi  tipologi  pengadilan konstitusi  diantaranya,  pengadilan  konstitusi Principled , Constrained , Unconstrained , dan Political Court . 44
Penggunaan  metode  interpretasi original  intent saja  tidaklah  cukup  dijadikan  dasar dalam menilai pertentangan norma hukum, hakim harus mengelaborasi kemungkinan- kemungkinan penggunaan metode interpretasi lain yang tentu menyebabkan implikasi lain.  Bercermin  dari  dua  putusan  di  atas,  penggunaan  metode  interpretasi original intent saja    menimbulkan    implikasi    yang    berbeda,    artinya    penggunaan original
43 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Hal. 78.
44 Lailani Sungkar dan Abdurrachman Satrio. (2018). “Tipologi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Pusaran Politik dan Hukum: Kajian paada Putusan tentang Pemilu Serentak”. Jurnal Majelis , 7 (7): 26
intent harus  tepat  dan    selektif  dan    benar-benar  memperhatikan    nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila dan hakim harus menemukan makna keadilan menurut konstitusi.

## 5.3 Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Konsep Otonomi Daerah
Dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012 Mahkamah berpendapat sebagai berikut, “Bahwa  sebagai  negara  kesatuan  maka  seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Adapun maksud kata “dibagi” dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan  wilayah  provinsi/kabupaten/kota  tidak  lain  adalah  wilayah kesatuan  Republik  Indonesia  yang  untuk  hal-hal  tertentu  kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghidari kata “terdiri dari” atau  “terdiri  atas”.  Tujuannya  adalah  untuk  menghindari  konstruksi  hukum  bahwa wilayah  provinsi/kabupaten/kota  eksistensinya  mendahului  dari  eksistensi  wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. Dengan demikian wilayah provinsi/kabupaten/kota  adalah  wilayah  administrasi  semata  dari  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal; Pelaksanaan Pasal 18  ayat  (1)  UUD  1945  menjadi  kewenangan  sepenuhnya  dari  pembentuk  Undang- Undang  untuk  membagi  wilayah  termasuk  menetapkan  batas-batas  wilayahnya. Wilayah provinsi/kabupaten/kota bersifat relatif. Artinya tidak menjadi wilayah yang mutlak  dari  sebuah  provinsi/kabupaten/kota  yang  tidak  dapat  diubah-ubah  batas- batasnya.  Hal  demikian  tercermin  dalam  UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut  UU  Pemda)  bahwa  wilayah  provinsi/kabupaten/kota  berdasarkan  alasan tertentu  bisa  berubah  dengan  adanya  penggabungan  atau  pemekaran  sebagaimana
diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  UU  Pemda  yang  menyatakan,  “Pembentukan  daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”; 45
Dalam  putusan  di  atas,  Mahkamah  menggunakan  metode  penafsiran  gramatikal. Mahkamah menafsirkan frasa “dibagi” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menegaskan  maksud  kata  “dibagi”  dalam  Pasal  tersebut  adalah  untuk  menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya MK juga menggunakan penafsiran historis atau original intent . Mahkamah menafsirkan  pemilihan  frasa  “dibagi”  dalam  pasal  18  ayat  (1)  UUD1945  digunakan oleh perancang konstitusi daripada frasa “tediri dari” atau “terdiri atas” dengan tujuan untuk  menghindari  konstruksi  bentuk  pembagian  wilayah  dengan  sistem  negara federal yang mendahulukan eksistensi wilayah provinsi/kabupaten/kota.
MK  juga  menggunakan  metode  penafsiran  teleologis.  Metode  penafsiran  ini  dapat dilihat ketika Mahkamah dalam pendapatnya dalam paragraf [3.13.1] mengemukakan bahwa  “Bahwa  UUD  1945  dengan  sengaja  mengambil  kata  “dibagi”  karena  untuk menghidari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi  hukum  bahwa  wilayah  provinsi/kabupaten/kota  eksistensinya mendahului  dari  eksistensi  wilayah  Negara  Kasatuan  Republik  Indonesia.  Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal”.
Putusan  hakim  secara  umum,  termasuk  didalamnya  putusan  hakim  Mahkamah Konstitusi,  idealnya  harus  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah “to settle  of  dispute” ,  bahkan  wajib  dihindari  dengan  diputuskan  suatu  masalah  akan menimbulkan  masalah  hukum  yang  baru.  Oleh  karenanya  penemuan  hukum oleh  hakim “rechtsvinding” menjadi  keniscayaan  bagi  hakim,  dan  setidaknya  tiga asas,  yang  selalu  harus  menjadi  pedoman  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat. 46
45 Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, paragraf [3.13.1], Hal.  190.
46 Mahrus  Ali,  dkk.  (2018).  “Tenggang  Waktu  Konstitusionalitas  dan  Kebersesuaian  Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 15 (4): 850
Mahkamah dalam melakukan penafsiran terkait dengan frasa “dibagi” dalam Pasal 18 ayat  (1)  UUD  1945  menggunakan  banyak  metode  interpretasi.  Di  balik  pemaknaan frasa “dibagi” tersebut, Mahkamah hendak mendudukkan kembali posisi pemerintah daerah  dengan  pemerintah  pusat  dalam  kerangka  negara  kesatuan.  Setelah amandemen konstitusi dan rezim otonomi daerah berlaku, kekuasaan daerah menjadi luas sehingga Mahkamah hendak menempatkan kembali otonomi daerah tetap harus berjalan  dalam  kerangka  konsep  negara  kesatuan.  Mahkamah  menegaskan  kembali konsep  negara  kesatuan  yang  dianut  oleh  Indonesia  bukan  negara  federal.  Sesuai dengan  amanah  dari  pendiri  bangsa  bahwa  bentuk  negara  adalah  kesatuan  bukan negara  federal  sehingga  dalam  hal  pembagian  wilayah  yang  menjadi  dasar  utama adalah kesatuan wilayah Indonesia bukan wewenang pemerintah daerah.

## 6.  Kesimpulan
Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa dalam menginterpretasikan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Dalam menginterpretasikan konsep hak menguasai atas negara, MK mengggunakan metode teleologis. Kemudian dalam  menginterpretasikan  konsep  pemilu  serentak,  MK  menggunakan  metode original  intent.  Sedangkan  dalam  menginterpretasikan  konsep  otonomi  daerah khususnya  terkait  dengan  frasa  ‘dibagi’,  MK  menggunakan  berbagai  metode interpretasi seperti gramatikal, original intent, dan teleologis.
Meskipun hakim bebas dalam menggunakan metode interpretasi, namun kebebasan memilih  dan  menggunakan  metode  interpretasi  tersebut  harus  tetap  berada  dalam koridor Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali  hakekat  atau  merefleksikan  suatu  ketentuan  pasal  di  dalam  UUD  sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan  UUD NRI 1945 itu sendiri. Hal ini akan menjadikan putusan MK lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Sebagai lembaga penafsir konstitusi untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam UUD NRI 1945.

## Referensi
Buku:
Amsari, Feri. (2011). “Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Melalui  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi”.  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Choirie, A. Effendi. (2003). “Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia”. Jakarta: LP3S. Djokosoetono. (2006). “Kuliah Hukum Tata Negara”. Jakarta: In-Hill-Co. Hatta, Moh. (2002). “Kumpulan Pidato II”, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Manan,  Bagir  dan  Harijanti,  Susi  Dwi.  (2015).  Memahami  Konstitusi:  Makna  dan Aktualisasi”. Jakarta: RajaGrafindo.
Mas,  Marwan.  (2011).  “Pengantar  Ilmu  Hukum”.  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Mertokusumo,  Soedikno.  (2014).  “Penemuan  Hukum”. Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Rosenfeld, Michel dan Sajo, Andras. (2012). “ Types of Constitution” dalam The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law , Oxford: Oxford University Press. Strauss, David A.  (2010). “ The Living Constitution”. Oxford: Oxford University Press.
Jurnal:
Ahmad  dan  Nggilu,  Novendri.  (2019).  “ Denyut  Nadi  Amandemen  Kelima  UUD  1945 melalui        Pelibatan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Prinsip  the  Guardian of  the Constitution ” Jurnal Konstitusi , 11 (4) : 786-808
Ali, M. Mahrus, dkk. (2018). “Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 15 (4) : 837-857
Hardianto, Danang. (2014). “Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 11 (2) : 316-332
Isra, Saldi dan Amsari, Feri. (2008). “Perubahan Konstitusi melalui Tafsir MK”, Jurnal Konstitusi Pusako FHUA, 1 (1)
Manan, Bagir. (2010) “Beberapa Persoalan Paradigma Setelah atau Akibat Perubahan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi , 2 (2) : 9-10
Safaat,  Muchamad  Ali,  dkk.  (2017).  “Pola  Penafsiran  Konstitui  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Periode  2003-2008  dan  2009-2013”. Jurnal  Konstitusi ,  14 (2): 235-261
Sakirman.  (2017).  Tafsir  Hukum  Atas  Posisi  Ganda  Hakim  di  Indonesia.  Jurnal Konstitusi, 14 (1) : 189-212
Sanden, Joachim. (2003). ”Methods of Interpreting The Constitution; Estonia’s Way in an Increasingly Integrated Europe”, Juridica International, 8 : 130
Soeprapto.  (2005).  “Implementasi  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Bermasyarakat,
Berbangsa dan Bernegara”, Jurnal Ketahanan Nasional , 10 (2) : 19
Sungkar,  Lailani  dan  Satrio,  Abdurrachman.  (2018).  “Tipologi  Mahkamah  Konstitusi Indonesia dalam Pusaran Politik dan Hukum: Kajian paada Putusan tentang Pemilu Serentak”. Jurnal Majelis , 7 (7) : 26
Winayanti,  Nia  Kania.  (2018).  “Rekonstruksi  Makna  Hak  Menguasai  Negara Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional”. Jurnal Majelis , 7 (7) : 89-100
Internet:
Alan Watson,  “Legal Transplant”, Dilansir dari
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_transplant , pada 20 Juni 2019.
Saldi Isra dan Feri Amsari, “ Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi ”, Dilansir dari
http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir- mk , diakses pada 20 Juni 2019.
Lain-lain:
Susi  Dwi  Harijanti, Perkuliahan  Hukum  Konstitusi ,  Bandung,  Magister  Ilmu  Hukum Unpad, 2018.
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUUIII/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012