EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG

## Ismail
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, 22102021039@unisma.ac.id
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, muhibbins.mh_d@yahoo.co.id
Suratman
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

## Abstrak
Penelitian  tentang  Efektifitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Malang  membahas  tentang  :  (1)  Bagaimana pengaturan  penyelesaian  perkara  melalui  mediasi,  (2)  Bagaimana  efektifitas mediasi  dalam  penyelesasian  perkara  di  Pengadilan  Agama  Malang,  (3) Bagaimana  upaya  Pengadilan  Agama  Malang  dalam  mengaktifkan  mediasi sebagai penyelesaian perkara.
Penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian ini memiliki karakteristik natural  dan  merupakan  kerja  lapangan  yang  bersifat  deskriptif,  disini memusatkan  perhatiannya  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola- pola  yang  dianalisis  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan  menggunakan kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk  memperoleh  gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis  besar  hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Penerapan  mediasi  dalam  perkara perdata  khususnya  perkara  perceraian  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan Agama Malang sudah sesuai  dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (2)  Bahwa mediasi  belum  efektif,  hal  ini  disebabkan  karena  para  pihak  yang  berperkara belum  sadar  bahwasanya  perceraian  adalah  sebuah  aib  bagi  pribadi  maupun keluarganya  dan  perkara  yang  di  alami  para  pihak  telah  akut,  sehingga  para pihak susah untuk dilakukan mediasi, jumlah mediator yang berasal dari Hakim di  Pengadilan  Agama  Malang  sangat  minim  dan  hanya  ada  6  (enam)  yang  di tunjuk  sebagai  mediator  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Malang  yang mempunyai  sertifikat  mediator  dan  Mediator  yang  berjaga  diruang  mediator hanya  ada  1  (satu)  orang,    (3)  Bahwa  upaya  Pengadilan  Agama  Malang  dalam pengefektifkan  mediasi  dilakukan  dengan  cara  memberikan  penjelasan  kepada para  pihak  yang  berperkara  tentang  manfaat  dan  keutamaan  mediasi, mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang
dapat  dipilih  oleh  para  pihak  dalam  menyelesaikan  perkara  melalui  mediasi, menyediakan  ruang  mediasi  dengan  menatanya  sebaik  mungkin,  membuat laporan  hasil  mediasi  setiap  bulan  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya sebagai  bahan  evaluasi  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat  keberhasilan penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi  juga  untuk  mengetahui  kendala- kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## Kata kunci: Efektifitas, Mediasi, Perkara Perceraian

## Abstract
Research  on  the  Effectiveness  of  Mediation  in  the  Settlement  of Divorce  Cases  at  the  Malang  Religious  Court  discusses:  (1)  How  to regulate case settlement through mediation, (2) How is the effectiveness of mediation  in resolving cases at  the Malang Religious Court, (3) How are the  efforts  of  the  Malang  Religious  Court  in  activating  mediation  as  a settlement.
This  research  is  empirical  juridical.  This  research  has  natural characteristics  and  is  a  descriptive  field  work,  here  it  focuses  on  the general  principles  that  underlie  the  manifestation  of  symptom  units  that exist in human life, or the patterns analyzed by social phenomena. culture by using the culture of the community concerned to obtain an overview of the prevailing patterns.
Based on the results of  research conducted with literature studies, in general the results of this study are (1) The application of mediation in civil  cases,  especially  divorce  cases  carried  out  by  the  Malang  Religious Court is in accordance with PERMA Number 1 of 2016 (2) That mediation has  not  been  effective,  This  is  because  the  litigants  are  not  aware  that divorce  is  a  disgrace  to  the  individual  and  his  family  and  the  cases experienced by the parties have become acute, so that it is difficult for the parties  to  mediate,  the  number  of  mediators  from  judges  at  the  Malang Religious  Court  is  minimal  and  only  there  are  6 (six)  who  are  appointed as  mediators  by  the  Head  of  the  Malang  Religious  Court  who  have  a certificate of mediator and there is only 1 (one) mediator on guard in the mediator's  room,  (3)  That  the  efforts  of  the  Malang  Religious  Court  in making  mediation  effective  are  carried  out  by  providing  explanations  to the litigants about the benefits and advantages mediation, issuing a decree on  a  list  of  the  names  of  the  mediator  judges  that  can  be  chosen  by  the parties  in  resolving  cases  through  mediation,  providing  mediation  space by arranging it as best as possible, making a monthly mediation report to the Surabaya Religious High Court as evaluation material to find out how far the success rate of dispute resolution through the mediation process is also  to  find  out  the  obstacles  faced  in  resolving  disputes  through mediation.
Keywords: Effectiveness,Mediation, Divorce Settlement

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  pengadilan  di  Indonesia  saat  ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  sebagaimana  diinginkan  oleh  Undang  –  Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan  keHakiman,  dapat  diwujudkan dengan  baik.  Ini  memang  merupakan  suatu  dilemma,  karena  di  satu  sisi kwantitas  banyaknya  sengketa  dan  kwalitas  sengketa  yang  terjadi  dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang  bertugas  memeriksa  dan  mengadili  perkara  mempunyai  kemampuan yang terbatas. 1 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua (2) proses. Proses  penyelesaian  sengketa  tertua  melalui  proses  ligitasi  di  dalam pengadilan,  kemudian  berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses ligitasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat  adversarial  yang  belum  mampu  merangkul  kepentingan  bersama, cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  lambat  dalam  penyelesaiannya, membutuhkan  biaya  yang  mahal,  tidak  responsif,  dan  menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.
Secara  umum  mediasi  dapat  diartikan  upaya  penyelesaian  sengketa para  pihak  dengan  kesepakatan  bersama  melalui  mediator  yang  bersikap netral, dan tidak membuat  keputusan atau kesimpulan bagi  para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan,  kejujuran  dan  tukar  pendapat  untuk  tercapainya  mufakat.
Dengan  kata  lain,  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  dimana  pihak  luar yang  tidak  memihak (impartial) dan  netral  bekerja  dengan  pihak  yang bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian dengan memuaskan.
Eksistensi  peradilan  di  Indonesia  telah  dikemukakan  dalam  berbagai peraturan perundang - undangan, terutama sejak berlakunya undang - undang Nomor 14  Tahun  1970.  Di  dalam  pasal  1  Undang  -  Undang  ini  dinyatakan.  "Kekuasaan keHakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia  ". Selanjutnya  dalam  pasal  10 ayat  1  disebutkan,  "  Kekuasaan  KeHakiman  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan : a.  Peradilan Umum b.  Peradilan Agama c.  Peradilan Militer
d.  Peradilan Tata Usaha Negara 2
Sebagai  salah  satu  penyelenggara  kekuasaan  keHakiman,  peradilan  agama  adalah peradilan  negara  yang  sah,  disamping  sebagai  peradilan  khusus,  yakni  peradilan Islam  di  Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  peraturan  perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas - batas kekuasaannya.
1 Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  (Jakarta:  PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009), hlm.182.
2 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia,  (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998), hlm.4
Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan  ruang  lingkupnya.  Konflik  dan  persengketaan  dapat  saja  terjadi  dalam wilayah  publik  maupun  wilayah  privat.  Ketentuan  mengenai  mediasi  di Pengadilan  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan.  PERMA  ini menempatkan mediasi  sebagai  bagian dari  proses penyelesaian perkara yang diajukan  para  pihak  ke  pengadilan.  Hakim  tidak  secara  langsung menyelesaikan  perkara  melalui  proses  peradilan  ( non  litigasi ).  Mediasi menjadi  suatu  kewajiban  yang  harus  ditempuh  Hakim  dalam  memutuskan perkara  di  Pengadilan. 3 Mediasi  pada  pengadilan  memperkuat  upaya  damai sebagai mana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesische  Reglement) atau  pasal  154  Rbg (Rechtreglement  Buiten Gewesten) . Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu  semua  perkara  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 4
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia    Nomor  1  Tahun 2016  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan  adalah  penyempurnaan  terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung  karena  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  ditemukan  beberapa masalah,  sehingga  tidak  efektif  penerapannya  di  Pengadilan.  Mahkamah Agung  mengeluarkan  PERMA  Nomor    1  Tahun  2016  sebagai  upaya mempercepat,  mempermurah  dan  mempermudah  penyelesaian  sengketa  serta memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  pencari  keadilan.  Mediasi merupakan  instrumen  efektif  untuk  mengatasi  penumpukan  perkara  di Pengadilan,  dan  sekaligus  memaksimalkan  fungsi  lembaga  Pengadilan  dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus ( adjudikatif ).
Kehadiran  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  dimaksudkan  untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  mengintensifkan  dan  mengintegrasikan  proses  mediasi  kedalam prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Mediasi  mendapat  kedudukan  penting dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  karena  proses  mediasi  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  berperkara  di  pengadilan.  Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa  melalui mediasi. Bila Hakim melanggar  atau  enggan  menerapakan  prosedur  mediasi,  maka  putusan  Hakim tersebut  batal  demi  hukum.  Oleh  karenanya,  Hakim  dalam  pertimbangan putusannya  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang  bersangkutan  telah diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  dengan  menyebutkan  nama  mediator untuk perkara yang bersangkutan.
Pengadilan Agama Malang dalam penelitian yang dilakukan, sekarang telah mengalami perkembangan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, telah
3 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  lingkungan  Peradilan  Agama,
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 151.
mulai  melaksanakan  mediasi  pada  awal  tahun  2003  yang  menggunakan PERMA  Nomor  2  tahun  2003.  Kemudian  menggunakan  PERMA  Nomor  1 Tahun  2008  Setelah  direvisi  dan  diberlakukannya  menjadi  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Malang  mengalami  sedikit kemajuan  sekitar  10%  dari  tahun  setelah  menggunakan  PERMA  Nomor  1 tahun 2016 ini.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menjadikan  Pengadilan  Agama  Malang sebagai  obyek  penelitian  kaitannya  dikeluarkannya  PERMA  Nomor  1  Tahun 2016  sebagai  revisi  dari  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  serta  perbedaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Malang.
Berpijak  pada  ketentuan  pasal  tersebut,  dalam  rangka  memberikan  akses pada  para  pihak  yang  berperkara  untuk  memperoleh  keadilan  atau  penyelesaian  yang memuaskan  atas  perkara  yang  dihadapi  dengan  cara  yang  lebih  cepat  dan  murah  dan untuk  mengatasi  kemungkinan  penumpukan  perkara  di  Pengadilan  Agama  Malang telah  membuat  suatu  kebijakan  yaitu  membentuk  sebuah  lembaga  mediasi  yang mendayagunakan  beberapa  Hakim  yang  dianggap  memiliki  potensi  untuk  dijadikan mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara yang oleh Ketua  Pengadilan  Agama  Malang  dibuatkan  suatu  penetapan  yang  dituangkan  dalam Surat Keputusan.
Peranan Hakim mediator dalam proses mediasi dan untuk mendamaikan para pihak  yang  berperkara  hanya  sebagai  penengah  yang  bersifat  imparsial  (tidak memihak) pada pihak manapun, dan juga sebagai penolong yang berusaha membawa dan  mengajak  para  pihak  untuk  membicarakan  bersama  mengenai  masalah  yang mereka  hadapi  serta  mendorong  mereka  untuk  mencari  dan  menemukan  pemecahan masalah atau solusi yang dapat diterima secara mufakat.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  masalah  diatas,  maka  focus  permasalahan  yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara melalui mediasi?
2. Bagaimana  efektifitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan Agama Malang?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Malang dalam mengaktifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara?
C. Metode Penelitian 5
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  Penelitian  ini memiliki  karakteristik  natural  dan  merupakan  kerja  lapangan  yang  bersifat deskriptif, 6 disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam  kehidupan manusia,  atau  pola-pola  yang  dianalisis  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan menggunakan  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. 7
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian tesis ini adalah Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan
5 Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.
6 Julia  Brannyn, Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20.
Agama  Malang,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan multidisipliner  karena  sangat  terkait  dengan  beberapa  disiplin  ilmu  lainnya, adapun  pendekatan  keilmuan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah teologi  normatif,  yuridis  dan  sosiologis.  Ketiga  pendekatan  ini  digunakan dengan pertimbangan.
- Pendekatan Teologis Normatif
Pendekatan  teologis  yang  digunakan  mengacu  pada  keyakinan terhadap  ajaran  agama,  loyalitas  terhadap  mazhab  sendiri,  komitmen  dan dedikasi  yang  tinggi  serta  penggunaan  bahasa  yang  bersifat  subjektif. Pendekatan  ini  digunakan  untuk  memahami  landasan  teologis  normatif  para pihak  yang  berperkara  dan  para  Hakim  mediator  dalam  menangani  kasus- kasus perceraian yang seyogiaya diselesaikan dengan cara damai.
- Pendekatan Yuridis
Pendekatan Yuridis atau peraturan / perundang-undangan adalah suatu pendekatan  yang  digunakan  untuk  menelaah  peraturan  undang-undang  yang terkait dengan pembahasan. Hal  ini mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pendekatan Sosiologis
Pendekatan  Sosiologis  adalah  suatu  ilmu  yang  menggambarkan tentang  keadaan  masyarakat  lengkap  dengan  struktur,  lapisan  serta  berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial  dapat  dianalisa  dengan  faktor  –  faktor  yang  mendorong  terjadinya hubungan,  mobilitas  sosial,  serta  keyakinan  –  keyakinan  yang  mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
Secara  teoritis,  differensiasi  substansial  dalam  peraturan  perundang- undangan melahirkan ragam pemahaman. Perbedaan pemahaman tersebut, dalam tataran  praktis,  akan  berimbas  kepada  perbedaan  aplikasi.  Demikian  pula  halnya dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan memuat  beberapa  pasal  yang  interpretable.  Di  antaranya,  dalam  memahami kewajiban  melakukan  mediasi,  sebagaimana  diatur  dalam  PERMA  tersebut, setidaknya  memunculkan  dua  alur  pikir  yang  berbeda:  Pertama,  proses  mediasi wajib dilalui dalam tahap pernyelesaian setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan;  Kedua,  mediasi  wajib  di  lalui  dalam  tahap  penyelesaian  sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan di saat kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.  Terlepas  dari  penilaian  terhadap  mana  diantara  kedua  pemahaman tersebut yang benar, yang pasti keduanya akan memberikan implikasi praktis yang berbeda.
Setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi memang menjadi keharusan  dalam  penyelesaian  perkara  perdata,  termasuk  juga  perdata  agama. Putusan suatu perkara yang diperoleh tanpa didahului proses mediasi dinilai batal demi  hukum.  Karena  pentingnya  mediasi,  para  Hakim  di  peradilan  agama  pun dituntut mampu menjadi  mediator,   meskipun    bisa    saja mediator berasal   dari nonHakim.
Apabila  dicermati  secara  anatomis,  PERMA  tentang  mediasi  memuat pasal-  pasal  yang interpretable .  Dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwa  “Tidak menempuh  prosedur  mediasi  berdasarkan  peraturan  ini  merupakan  pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal  130  HIR  dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang  mengakibatkan putusan  batal  demi  hukum”.  Lebih  tegas  lagi  dalam  Pasal  9  dinyatakan  bahwa “sengketa  yang  diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan  Niaga,  sengketa  yang diselesaikan  melalui  prosedur  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  keberatan  atas putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  keberatan  atas  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dan  sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  semua  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih  dahulu  diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.
Pemahaman  secara  gramatikal  yang  mudah  ditangkap  dari  bunyi  kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa mediasi wajib dilakukan untuk setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang  secara historis munculnya keinginan atau semangat untuk mengintegrasikan penyelesaian sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  ke  dalam  jalur  litigasi,  yang  diawali  dengan lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 2  Tahun  2003,  terakhir  disempurnakan  lagi  dengan  lahirnya  PERMA  Nomor  1 Tahun  2008,  dan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  yang  intisarinya  adalah:  (1) upaya perdamaian secara konprehensif  dan  sungguh-sungguh,  (2)  efisiensi  dan efektivitas  pemeriksaan  persidangan,  (3)  menekan  lajunya  jumlah  perkara  ke tingkat  kasasi  yang  mengakibatkan  besarnya  penumpukan  sisa  perkara  di Mahkamah  Agung  sehingga  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga peradilan.
Dalam  kerangka  ini,  mediasi  di  pengadilan  dipahami  sebagai  bentuk intensivikasi  (perluasan)  makna  dari  upaya  perdamaian  yang  secara  formil  telah dilaksanakan  selama  ini.  Dalam  pemahaman  ini,  mediasi  adalah  upaya perdamaian yang intensitasnya pelaksanaannya dilakukan lebih  komprehensif dan sungguh-sungguh dengan dibantu oleh mediator. Disadari dari realita yang terjadi selama  ini,  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  secara  langsung    oleh    majelis Hakim  di  depan  persidangan  kurang  begitu  efektif  dan  terkesan  formalistik belaka,  karena:  (1)  suasana  persidangan  kerap  menimbulkan  ketegangan emosional  dan  psikologis  bagi  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  sehingga sulit  mencari  titik  temu  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  (2)  pemeriksaan persidangan  terikat  oleh  batasan  waktu  dan  aturan  hukum  acara  yang  berlaku sehingga  nuansa  mengadili  lebih  terasa  ketimbang  suasana  pemufakatan,  (3) memeriksa fakta dan peristiswa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali  faktor-faktor  pemicu  konflik  (4)  tidak  mungkin  melakukan  “kaukus” (pertemuan  yang  hanya  dihadiri  oleh  salah  satu  pihak  berperkara  tanpa  dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan  mediasi.  Meskipun  dalam  perkara  perceraian  dimungkinkan  untuk melakukan  upaya  perdamaian  setiap  kali  sidang  sampai  perkara  diputus,  namun secara psikologis suasana persidangan tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi kejiwaan  kedua  belah  pihak  berperkara,  apalagi  setelah  dilakukan  tahapan  jawab
menjawab  yang  secara  emosional  tentu  akan  memancing  para  pihak  untuk bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  pelaksanaan  mediasi  harus disesuaikan  dengan  ketentuan  perdamaian  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  130 HIR./154  R.Bg.  Aplikasinya,  prosedur  mediasi  tetap  ditempuh  meskipun  salah satu  pihak  tidak  hadir.  Karena  yang  menjadi  tujuan  utama  mediasi  adalah sengketa yang sedang berlangsung tersebut dapat dihentikan oleh para pihak  yang merasa berkepentingan dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila pihak  yang  hadir  hanya  pihak  penggugat,  setelah  dilewati  tahap  mediasi  yang dipimpin  mediator,  ternyata  penggugat  bersedia  menyelesaikan  sengketanya secara  kekeluargaan  atau  merelakan  haknya  sehingga  penggugat  mencabut perkaranya,  dalam  kondisi  ini  mediasi  dapat  dianggap  berhasil.  Demikian  pula, apabila  pihak  yang  hadir  hanya  pihak  tergugat,  setelah  dilewati  proses  mediasi ternyata  tergugat  bersedia  memenuhi  tuntutan  penggugat,  dalam  hal  ini  mediasi juga  dianggap  berhasil  menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  Dalam  sisi pandang  ini,  kehadiran  kedua  belah  pihak  secara  langsung  di  pengadilan  tidak menjadi  syarat  utama  munculnya  kewajiban  mediasi,  karena  yang  di  mediasi adalah  para  pihak  berperkara  yang  secara  formil  telah  tercantum  dalam  gugatan. Sekalipun  salah  satu  pihak  tidak  hadir,  namun  secara  formil    pihak  yang  tidak hadir tersebut tidak hilang kedudukannya sebagai para pihak.
Pemahaman  seperti  ini  relevan  dengan  kewajiban  perdamaian  di  depan persidangan,  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  10  HIR/154  R.Bg,  yang sekalipun salah  satu  pihak tidak hadir tetap wajib didamaikan. Adapun penilaian tentang  mediasi  berhasil  atau  tidak  berhasil  adalah  sepenuhnya  merupakan wewenang  mediator  setelah  memanggil  para  pihak  dan  menjalankan  proses mediasi.
Efektivitas  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  tentang  mediasi  memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang professional di pengadilan. Pasal 1  angka  2  tentang  definisi  mediator  tidak  mensyaratkan  mediator  harus bersertifikat 8 . Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Peraturan Mahkamah Agung  RI.  mengingat  tidak  mungkin  menunggu  adanya  mediator  yang bersertifikat  untuk  memberlakukan  mediasi  di  pengadilan.  Untuk  mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  tentang  mediasi,  Peraturan Mahkamah  Agung  RI.  memberi  keleluasaan  kepada  pengadilan  untuk  menunjuk mediator  dari  Hakim  dengan    syarat    bukan    Hakim  yang    menangani    perkara tersebut.  Sayangnya,  mayoritas  Hakim  yang  diangkat  menjadi  mediator  tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal  ini seharusnya menjadi salah satu  faktor  yang  mesti  diperhitungkan  dalam  mengukur  tingkat  keberhasilan mediasi di pengadilan.
Berdasarkan  pemantauan  penulis  terhadap  praktek  mediasi  yang dijalankan  oleh  mediator  yang  berasal  dari  Hakim,  terlihat  bahwa  mediator cenderung  memposisikan  dirinya  tidak  jauh  berbeda  dengan fungsinya  Hakim  di depan persidangan di  saat  melangsungkan mediasi. Lebih  jauh lagi, dampak dari
8 Pasal 1 angka 2: Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
tidak  dipahaminya  tugas  dan  fungsi  mediator  dengan  baik,  maka  sebagian mediator  yang  berasal  dari  Hakim  sering  melontarkan  ucapan  yang  terkesan pesimistik  dan  antipati  terhadap  pelaksanaan  mediasi.  Bahkan  sebagian  Hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya  memberatkan  dan  atau  merugikan.  Tentu  saja  hal  ini  sangat  disayangkan, sebagai  refleksi  dari  ketidakmengertian  tentang  hakikat  dan  tujuan  mediasi. Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam  jenjang  pendidikan  formal  dan  pelatihan-pelatihan  tenaga  teknis  Hakim selama  ini  tidak  pernah  ada  materi  pembekalan  sekitar  mediasi.  Di  samping  itu, para  Hakim  telah  terbiasa  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui    jalur  litigasi yang  bersifat  memutus (ajudikatif) .  Akibatnya,  ketika  diberikan  tugas  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi,  terasa  asing  dan  menyulitkan. Faktanya,  sebagian  Hakim  peradilan  agama  pernah  mengikuti  pelatihan mediasi, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  namun  pelatihan  itu  dirasa  masih  kurang terfokus  kepada  kompetensi  peradilan  agama,  khususnya  di  bidang  perceraian, harta bersama dan hak asuh anak.
Hakim mediasi dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala khusunya terkait  dengan  pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri  proses  mediasi. Konsideran  PERMA  yang  paling  awal  dalam  mempertimbangkan  pentingnya mediasi  di  pengadilan  adalah  untuk  terwujudnya  biaya  murah  dalam  proses penyelesaian perkara. Sebelum efektifnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jumlah panggilan untuk perkara cerai talak sebanyak 7 kali sedangkan untuk perkara cerai gugat  sebanyak  5  kali  (Buku  II).  Setelah  diberlakukannya  PERMA,  sebagian pengadilan membuat kebijakan untuk menambah biaya panggilan tersebut di atas sebanyak 2 kali untuk panggilan mediasi ketika menaksir panjar biaya perkara. Dengan  praktek  mediasi  yang  hanya  untuk  perkara-perkara  yang  dihadiri oleh kedua belah pihak, khususnya praktek di Pengadilan Agama se Jawa Timur, maka  biaya  panggilan  untuk  mediasi  tidak  perlu  ditaksir  diawal  pembayaran panjar untuk menghindari pembengkakan panjar biaya perkara.
Apabila  pada  sidang  pertama  kedua  belah  pihak  berperkara  hadir,  maka pada saat  itu dapat  ditunjuk langsung mediator oleh para pihak atau oleh majelis Hakim  bila  para  pihak  tidak  ada  kesepakatan.  Majelis  Hakim  menunda persidangan  minimal  selama  dua  minggu  untuk  pelaksanaan  mediasi  dengan ketetapan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk  mendengarkan laporan mediator.  Penundaan  persidangan  selama  dua  minggu  tersebut  dengan pertimbangan  bahwa  rentang  waktu  dua  minggu  dinilai  cukup  untuk  melakukan mediasi. Apabila pada saat persidangan dibuka kembali ternyata mediator merasa perlu  memperpanjang  waktu  mediasi,  maka  mediator  dapat  meminta  kepada majelis  Hakim  untuk  memperpanjang  waktu  mediasi  sepanjang  masih    dalam batas waktu maksimal yang dibolehkan oleh PERMA. Dengan cara ini, persoalan sekitar  waktu  tidak  menjadi  sesuatu  yang  terkesan  memberatkan.  Pada  hari penunjukan mediator itu, mediator yang ditunjuk dapat  memulai tugasnya dengan mengadakan  musyawarah  dengan  kedua  belah  pihak  berperkara  untuk menentukan  hari  pelaksanaan  mediasi.  Para  pihak  tidak  perlu  dipanggil  untuk menghadiri  mediasi  pada  waktu  yang  telah  disepakati  tersebut  karena  telah mengetahui  langsung  kapan  hari  pelaksanaannya.  Bahkan  apabila  memungkin dapat  langsung  dimulai  mediasi  pada  hari  itu  juga  dengan  syarat  mediator  dapat mempelajari  berkas  perkara  atau  dokumen  lain  yang  diperlukan  (seperti  dalam
perkara-perkara  perceraian  yang  sudah  umum  dikuasai  oleh  Hakim  mediator). Apabila  mediator  belum  dapat  mempelajari  peta  sengketa,  disebabkan  jenis kasusnya  cukup  berat  (seperti  kasus  waris,  harta  bersama,  hadhanah,  dll),  maka hari mediasi dapat ditunda pada hari yang lain.
Selain  faktor  di  atas  ada  tiga  faktor  lain  yang  menyebabkan  Hakim kesulitan  untuk  melakukan  mediasi.  Sebagaimana  juga  penelitian  yang  pernah dilakukan  oleh  Zainuddin  Fajari, 9 punya  hasil  penelitian  mengenai  pelaksanaan mediasi.  Sewaktu  masih  menjadi  Direktur  Pranata  dan  Tatalaksana  Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag pada tahun 2009, pihaknya pernah membuat survei dengan  sampel  pengadilan-pengadilan  di  Jawa  dan  Sumatera.  “Ternyata keberhasilan mediasi kira-kira sekitar dari 5 persen.
Setelah  dianalisis,  ditemukan  tiga  faktor  yang  membuat  tingkat keberhasilan mediasi di peradilan agama rendah.
Pertama ,  konflik  yang  terjadi  kebanyakan  adalah  perceraian  yang menyangkut persoalan harga diri dan martabat.
Kedua , sebelum ke Pengadilan Agama, konflik tersebut sudah diselesaikan di  tingkat  keluarga,  tokoh  masyarakat,  dan  lain-lain.  “Jadi  ada  anggapan  selama ini,  ke  Pengadilan  Agama  itu  cuma  untuk  cari  surat  cerai  saja.  Mereka  tidak menginginkan sidang, apalagi mediasi,”.
Ketiga ,  keterampilan  mediator.  Mediator  biasanya  menasehati  para  pihak yang  bersengketa  dengan  menggunakan  ayat-ayat  suci,  hadis,  kata-kata  bijak ulama, dan mengingatkan kembali momen-momen indah sebelum pernikahan.
Tingkat Keberhasilan Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Publikasi  terakhir  yang  dilansir  oleh  Badilag.net  tentang  tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota-bene penerap hukum Islam, sangat  jauh  dari  yang  diharapkan.  Padahal,  baik  kalangan  akademisi  maupun praktisi  hukum  Islam  telah  mengakui  bahwa  substansi  mediasi  tersebut  adalah berasal  dan  milik  hukum  Islam.  Kurang  dari  10 %  perkara-perkara  perdata  yang diterima di Pengadilan Agama dapat  diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telah  memicu  munculnya  pertanyaan,  apakah  informasi  tersebut  benar  dan  apa tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut? Berdasarkan hal itu, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai   langkah  untuk mengetahui      prosentase      tingkat      keberhasilan  mediasi  secara  kuantitatif  dan untuk  mengukur  efektivitas  pelaksanaan  mediasi  dalam  rangka  penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul  dalam  praktek  mediasi  di  pengadilan,  sehingga  akhirnya  dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya.
Dalam  menghitung  prosentase  keberhasilan  mediasi,  perlu  digariskan secara  tegas  hasil  tersebut  apakah  prosentase  dari  jumlah  seluruh  perkara  yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana  pula  penghitungan  prosentase  keberhasilan  mediasi  dalam  perkara- perkara  kumulasi.  Semestinya  penghitungan  prosentase  keberhasilan  mediasi dalam  perkara  kumulasi  perlu  diklasifikasikan  antara  perkara  pokok  dan accessoire.  Demikian  pula  halnya  dengan  perkara  yang  terdapat  tuntutan  balik (rekonvensi),  karena  dalam  perkara  kumulasi  dan  rekonvensi  objek  sengketa tersebut  telah  berbeda,  meskipun  nomor  perkara  dan  proses  pemeriksaannya
9 http://www.badilag.net/component/content/arti
disatukan dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisiensi. Alasan utama yang mendasari  terjadinya  hal  ini  adalah  karena  hampir  90%  sengketa  yang diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  merupakan  perkara  perceraian.  Perkara perceraian  adalah  masalah  hati,  masalah  hati  sangat  berkaitan  dengan  harga  diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit  didamaikan  melalui  proses  mediasi.  Kultur  masyarakat  Indonesia  pada umumnya  belum  akan  datang  ke  pengadilan  untuk  mengurus  perceraian,  kecuali setelah  perselisihan  di  antara  mereka  tersebut  mencapai  titik  puncak.  Dalam kondisi  itu,  mediator  di  pengadilan  terbukti  sangat  sulit  menyelesaikan permasalahan  yang  sudah  sedemikian  rumit.  Namun  demikian,  keterbatasan dalam  memediasi  perkara  perkara  perceraian  mestinya  tidak  mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain di luar perceraian.

## 2. Efektifitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama  Malang
PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan memiliki  kekuatan  mengikat  dan  daya  paksa  bagi  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan,  karena  bila  tidak  melaksanakan  mediasi,  maka  putusan  pengadilan menjadi batal demi hukum.
Setiap  pemeriksaan  perkara  perdata  di  pengadilan  harus  diupayakan perdamaian  dan  mediasi  sendiri  merupakan  kepanjangan  upaya  perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.
Mediator  memiliki  peran  sangat  penting  akan  keberhasilan  mediasi.  Oleh karena  itu,  mereka  harus  memiliki  kemampuan  yang  baik  agar  proses  mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Hakim  di  Pengadilan  Agama  Malang  hanya  ada  6  Hakim  yang  memiliki sertifikat  mediator  sehingga  yang  dimasukkan  dalam  daftar  mediator  hanya  6 Hakim,  Pengadilan  Agama  memperbarui  dan  mengevaluasinya  setiap  tahun, namun di tahun 2022 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator.
Setelah  melakukan  penelitian,  penulis  merasa  bahwa  efektivitas  mediasi memang  dipengaruhi  oleh  kualitas  mediator,  maka  penulis  memberikan kesimpulan  bahwasanya  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperbaiki  dalam  hal kualifikasi  mediator.  Yang  pertama  adalah  bahwa  sumber  daya  mediator  harus diperbaiki  dengan  cara  memberikan  pelatihan  kepada  semua  Hakim  yang  ada  di Pengadilan. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang  berbeda  dengan  litigasi  sehingga  para  Hakim  yang  ditetapkan  menjadi mediator  wajib  mendapatkan  pelatihan  yang  baik.  Dalam  hal  ini  Mahkamah Agung  RI.  yang  harus  mengambil  inisiatif  agar  pelatihan  mediator  dapat  segera dilaksanakan lebih meluas lagi.
Ruang  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Malang  hanya  ada  1  (satu)  ruang yang  berukuran  sekitar  2  meter  x  5  meter,  di  dalamnya  hanya  ada  1  meja  dan  3 kursi. Dalam ruang tersebut hanya dapat dilakukan 1 proses mediasi.
Fasilitas  ruang  mediasi  masih  kurang  ideal  bagi  proses  mediasi.  Faktor- faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:
➢ Ruang  yang  sempit  sehingga  membuat  tidak  nyaman  para  pihak  dan mediator sendiri.
➢ Tidak  tersedianya  ruang  untuk  kaukus.  Padahal  proses  kaukus  adalah sebagai  alternatif yang dapat  diupayakan oleh mediator untuk  proses perdamaian para pihak.
➢ Fasilitas  pendukung  yang  kurang  memadai  seperti  belum  tersedianya  Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.
Mengenai  kepatuhan  masyarakat,  penulis  memberikan  catatan  mengenai perilaku  dan  sikap  para  pihak  selama  proses  mediasi  yang  mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:
1. Seringkali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar.  Mediator kesulitan  mendalami  masalah  karena  sikap  mereka  yang  tidak  kooperatif selama  proses  mediasi.  Sikap  egois  sering  muncul  pula  pada  diri  para pihak.
2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali  mereka  sudah  bersepakat  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan. Sehingga  saat  dilakukan  mediasi,  sangat  sulit  bahkan  gagal  untuk didamaikan.
3. Komunikasi  para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut- larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai.
4. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar  proses  mediasi  cepat  selesai  hingga  dapat  dilanjutkan  ke  proses persidangan  selanjutnya.  Mereka  mengikuti  mediasi  hanya  sebagai formalitas.
Banyaknya  angka  perceraian  pada  Pengadilan  Agama  menurut  penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:
a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan bahwa  talak  adalah  perbuatan  halal  yang  dibenci  Allah.  Terlebih  apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari  konflik rumah tangga yang akan membahayakan  salah  satu  pihak  atau  keduanya,  maka  tentulah  masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
b. Tekanan  sosial  bagi  pelaku  perceraian  semakin  mengendur.  Pada  masa lalu  ada  kesan  stereotip  bagi  laki-laki  dan/atau  wanita  yang  memutuskan  ikatan perkawinan  dengan  pasangannya.  Namun  saat  ini  kesan  itu  sudah  berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat peran.
c. Semakin  meningkatnya  kualitas  pendidikan  masyarakat  terutama perempuan.  Maka  istri  yang  berpendidikan  tinggi  jika  diceraikan  oleh  suaminya tidak  lagi  khawatir  akan  nafkah  dirinya  dan  anak-anaknya.  Dengan  bekal pendidikan  yang  dimilikinya,  seorang  wanita  dapat  mencari  pekerjaan  untuk pemenuhan kebutuhannya.
Dalam  menentukan  efektif  tidaknya  mediasi  sebenarnya  bisa  dilihat  dari dua segi, yakni dari segi penggunaan dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah  bahwa  mediasi  selain  berfungsi  untuk  mendamaikan  para  pihak  dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi  juga dapat  berfungsi  untuk memisahkan para  pihak  dengan  cara  yang  baik,  serta  meminimalisasi  tingkat  pertengkaran antar  kedua  pihak  yang  bersengketa.  Jadi  dalam hal  efektifnya  mediasi  dari  segi penggunaan,  mediasi  sudah  efektif.  Sedangkan  dari  segi  hasil,  mediasi  belum efektif.
3. Upaya  Pengadilan  Agama  Malang  dalam  Mengefektifkan  Mediasi sebagai Penyelesaian Perkara.
Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  selama  proses  mediasi.  Berikut  adalah  faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:
a. Kemampuan Mediator
Mediator  yang  pandai  mengelola  konflik  dan  berkomunikasi  sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya  perdamaian.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  seorang  mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.
Kondisi  sosial  para  pihak  menentukan  keberhasilan  mediasi.  Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan  anak-anaknya.  Bagi  wanita  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.
Kondisi  psikologis  para  pihak  juga  memengaruhi  keberhasilan  mediasi. Seseorang  yang  ingin  berpisah  dengan  pasangannya  pasti  telah  merasa ketidaknyamanan,  bahkan  penderitaan  fisik  maupun  psikis  yang  berlangsung lama.  Semakin  besar  tekanan  yang  ada  pada  diri  seseorang,  semakin  besar  pula keinginannya  untuk  berpisah  dengan  pasangannya.  Faktor  intern  dari  para  pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat  diatasi  dapat  mendukung keberhasilan mediasi.
c. Moral dan Kerohanian.
Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun,  perilaku  yang  buruk  dapat  menjadikan  salah  satu  pihak  tidak  mau kembali  rukun  karena  bila  kembali  dalam  ikatan perkawinan  akan  memperburuk kehidupannya.  Begitu  pula  tingkat  kerohanian  seseorang  berpengaruh  pada keberhasilan  mediasi.  Bagi  seseorang  yang  takut  pada  murka  Allah  SWT  tentu akan  berpikir  berkali-kali  untuk  melakukan  perceraian  yang  sangat  dibenci  oleh Allah SWT.
d. Iktikad Baik Para Pihak.
Saat  proses  mediasi  berlangsung,  mediator  berperan  sebagai  penengah yang  berusaha  mendamaikan  para  pihak.  Namun  sebaik  apapun  usaha  yang dilakukan  mediator  dalam  mendamaikan  tidak  akan  berhasil  bila  tidak  didukung oleh  iktikad  baik  para  pihak  akan  kekurangannya  sehingga  dapat  saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat  untuk  berdamai  dan  menerima  Termohon/Tergugat  untuk tetap hidup bersama.
Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi  adalah sebagai berikut:
a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.
Seringkali  terjadi  saat  mediasi  salah  satu  pihak  bahkan  keduanya  sudah sangat  kuat  keinginannya  untuk  bercerai.  Kedatangan  mereka  ke  Pengadilan Agama  biasanya  terjadi  akibat  tidak  berhasilnya  upaya  perdamaian  yang
dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
b. Sudah  terjadi  konflik  yang  berkepanjangan  dan  sangat rumit.
Konflik  yang  terjadi  diantara  para  pihak  sudah  terjadi  berlarut-larut  dan sangat  rumit.  Saat  mediasi,  para  pihak  tidak  dapat  meredam  emosinya,  sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar  sendiri.  Bahkan,  sering  terjadi  pihak  Pemohon/Penggugat  sudah  tidak  bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan
Kekecewaan  yang  sangat  dalam  terhadap  pasangan  hidupnya  seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.
d. Adanya rasa malu untuk mengalah.
Besarnya rasa gengsi  oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada  keinginan  untuk  berdamai.  Hal  tersebut  cukup  mempersulit  Hakim  mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.
Bahkan  Pasal  17  PERMA  Nomor  1  tahun  2016  telah  mewajibkan  Hakim pemeriksa  perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi.  Selain  itu mengharuskan  Hakim  memasukkan  hasil  mediasi  ke  dalam  pertimbangan hukumnya  dan  jika  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  dianggap  sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.
Diwajibkan  mediasi  khususnya  dalam  sengketa  perkawinan  seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan  dicapai  kesepakatan  dan  solusi  yang  memuaskan  dan  terselesaikannya problem  yang  menjadi  penyebab  keretakan  rumah  tangga  sehingga  keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
Seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama  Malang  sebagai  penyelesaian  perkara  perceraian,  beberapa  upaya  yang telah dilakukan antara lain:
1. Memberikan  penjelasan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai  pemberlakuan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016,  disitu  majelis Hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih  dahulu  dalam  menyelesaikan  perkaranya  sebelum  dilanjutkan  ke persidangan.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  6  PERMA  Nomor  1  Tahun 2016,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  yang  dihadiri  kedua belah  pihak,  Hakim  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para  pihak  untuk  berperan  langsung  atau  aktif  dalam  proses  mediasi. Hakim  wajb  menjelaskan  prosedur  mediasi  sesuai  PERMA  Nomor  1 Tahun 2016 ini kepada para pihak yang berperkara.
Selanjutnya  Hakim  mewajibkan  para  pihak  pada hari  itu  juga  atau  paling lama  2  (dua)  hari  kerja  berikutnya  untuk  berunding  guna  memilih  mediator termasuk  biaya  yang  mungkin  akan  timbul  akibat  pilihan  penggunaan  mediator
bukan Hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal  yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak  dapat  bersepakat  memilih  mediator  yang  dikehendaki,  maka  para  pihak wajib  menyampaikan  kegagalan  mereka  memilih  mediator  kepada  ketua  majelis Hakim.  Setelah  menerima  pemberitahuan  para  pihak  tentang  kegagalan  memilih mediator,  ketua  majelis  Hakim  segera  menunjuk Hakim  bukan  pemeriksa  pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan  yang sam  untuk  menjalankan fungsi mediator.
2. Mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang  daftar  nama-nama  Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai  dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal  ini  bertujuan  untuk  membantu  memudahkan  para  pihak  dalam menentukan pilihannya kepada salah satu  pihak dan dapat  menyelesaikan sengketanya  tanpa  harus  melalui  persidangan.  Hal  berikut  adalah  tidak dikenakan  biaya  untuk  menggunakan  jasa  Hakim  mediator  yang disediakan oleh pengadilan.
3. Menyediakan  ruang  mediasi  dengan  menatanya  sebaik  mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga  dapat  menyelesaikan  perkaranya  melalui  mediasi.  Selain  itu disediakan  juga  papan  berisikan  nama-nama  Hakim  mediator  di  ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih Hakim mediator sendiri.
Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai  bahan  evaluasi,  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat  keberhasilan penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi  juga  untuk  mengetahui  kendala- kendala  yang  dihadapi  pada  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Sehingga dengan  demikian  dapat  dicarikan  formulisasi  yang  tepat  guna  mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan agama

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  analisis  terkait  efektivitas  mediasi  dalam penyelesaian  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Malang,  penyusun menyimpulkan :
1. Penerapan  mediasi  dalam  perkara  perdata  khususnya  perkara perceraian  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  Malang  sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Bahwa mediasi belum efektif. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :
2.1 Para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah  aib  bagi  pribadi  maupun  keluarganya,  dan  perkara  yang  di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi.
2.2 Jumlah  mediator  yang  berasal  dari  Hakim  di  Pengadilan  Agama Malang sangat  minim dan hanya ada  6 (enam) yang di tunjuk sebagai mediator  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Malang  yang  mempunyai sertifikat mediator, sedangkan Mediator yang berjaga diruang mediator hanya ada 1 (satu) orang karena keterbatasan sarana.
3. Bahwa  Upaya  Pengadilan  Agama  Malang  dalam  pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara :
a. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi.
b. Mengeluarkan  Surat  Keputusan  tentang  daftar  nama-nama  Hakim mediator  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  dalam  menyelesaikan perkara melalui mediasi.
c. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. d. Membuat  laporan  hasil  mediasi  setiap  bulan  ke Pengadilan  Tinggi Agama  Surabaya  sebagai  bahan  evaluasi,  untuk  mengetahui seberapa  jauh  tingkat  keberhasilan  penyelesaian  sengketa  melalui proses  mediasi  juga  untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Manan  2006, Penerapan  Hukum  Acara  Perada  di  lingkungan  Peradilan Agama. Jakarta : Kencana;
Burhan Ashshofa 1996, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
Cik Hasan Bisri 1998, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Julia  Brannyn  2002, Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Susanti  Adi  Nugroho  2009, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.