## PENGUATAN PERILAKU ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## Abstract
Corruption behavior in the Riau Provincial Government’s bureaucracy has been at an alarming stage, this is evidenced by the corruption of the construction of the anti-corruption monument in Riau province, which resulted in the detention of 13 state civil servants and 5 private parties. This study aims to identify factors that can be used as models to strengthen the culture of anti- corruption in the Riau provincial government bureaucracy, by examining institutions and individuals within the Riau provincial bureaucracy that are considered to have anti-corruption behavior. This research was conducted with a qualitative method by interviewing officials in the Regional Personnel Agency, Forestry and Environment Agency, Women’s Empowerment Agency, Inspectorate and Riau Province Integrity Strengthening Team. The results of the study show that strengthening anti-corruption behavior in individuals within the institution is supported by three factors, namely the policy of the Riau provincial government, Supervision of law enforcement agencies and strengthening anti-corruption behavior in individual bureaucrats.
Keywords: Strengthening, behavior, anti corruption, bureaucracy.
*Adlin, Tito Handoko
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## PENDAHULUAN
Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang kegiatan korupsi. Hal ini dicantumkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf e yang berbunyi :
“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima  pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri” 1 .
Pelakunya dapat dihukum sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi pasal 12, yang berbunyi :
“Dipidana dengan Pidana Penjara seumur hidup atau pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) Tahun dan Pidana Denda Paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua  ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)” 2
Dengan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa pungutan liar yang dilakukan dengan cara paksaan yang dilakukan oleh jaksa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dikategorikan tindakan korupsi yang bisa di hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu jaksa sebagai pegawai negeri sipil jika terbukti melakukan pungutan liar yang memenuhi unsur pasal 12 huruf e Undang

## Hasil Penelitian
Undang Nomor 20 tahun 2001 maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang Undang tersebut.
Namun demikian praktik korupsi marak terjadi di Riau yang melibatkan level pejabat pemerintah sampai pada aparatur sipil negara level bawah. Korupsi di Riau melibatkan 3 gubernur di Riau di era reformasi. Gubernur Riau, Saleh Jasit periode 1998-2003, diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan korupsi mobil pemadam kebakaran, Gubernur Riau, Rusli Zainal ditangkap  KPK disebabkan korupsi izin kehutanan pada periode jabatan 2008- 2013 dan Gubernur Riau, Annas Maamun ditangkap KPK, ketika baru beberapa bulan menjabat, disebabkan korupsi pengalihan status lahan 3 .
Korupsi juga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di level Provinsi Riau. Pejabat selevel kepala dinas di provinsi Riau terbukti melakukan korupsi, diantaranya Burhanuddin Husein, mantan kepala dinas kehutanan provinsi Riau 2005-2006, Asral Rachman mantan kepala dinas kehutanan Provinsi Riau 2004-2005 dan Syuhada Tasman kadis Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004 4 . Dalam Kasus Rusli Zainal mengenai suap pembahasan Rancangan Peraturan daerah Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana pekan Olan Raga Nasional XVII Riau, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Lukman Abbas di tangkap KPK 5 .
Dugaan Korupsi yang dilakukan birokrat provinsi Riau kembali terjadi, korupsi yang sangat anomali sebab bangunan yang menjadi simbol integritas anti korupsi malah dikorupsi oleh Birokrat level provinsi Riau. Ruang Terbuka Hijau dinamakan Taman Integritas diresmikan oleh Gubernur Riau dengan Mengundang KPK pada hari anti korupsi sedunia tahun 2016, ternyata pembangunannya sarat dengan praktik korupsi yang melibat sejumlah birokrat pegawai negeri sipil di provinsi Riau.  Korupsi ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Propinsi Riau yang diduga melibatkan 13 orang aparatur sipil negara dan 5 orang pihak swasta 6 . Korupsi ini melibatkan mantan
Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarmo dan beberapa pejabat di bawahnya 7 .
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau tahun 2017 aparatur sipil negara level propinsi Riau berjumlah 7.969 orang 8 . Perilaku korupsi telah membudaya pada sebagian kalangan birokrat aparatur sipil negara di provinsi Riau tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian birokrat di provinsi Riau yang tidak terlibat kasus korupsi dan memiliki budaya anti korupsi. Perilaku anti korupsi di kalangan birokrat ini perlu diteliti untuk dirumuskan sebagai model guna ditularkan pada aparatur sipil negara agar perilaku anti korupsi semakin menguat di instansi pemerintah propinsi riau. penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menggambarkan regulasi formal dan informal serta sikap loyalitas di kalangan birokrat Provinsi Riau dapat  menguatkan perilaku anti korupsi di lingkungan mereka.Selanjutnya penelitian itu juga bermaksud menemukan faktor-faktor pendukung lainnya yang menguatkan proses penguatan perilaku anti korupsi di kalangan Birokrat Provinsi Riau.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian adalah Bagaimana model penguatan prilaku anti korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah Provinsi Riau? Dan apa saja faktor-faktor pendukung yang menguatkan proses penguatan perilaku anti korupsi di kalangan Birokrat Provinsi Riau?

## KERANGKA TEORI

## a. Birokrasi  Pemerintah
Menurut Kausar organisasi pemerintah sebagai organisasi formal yang umumnya bertipe palayanan seringkali disebut birokrasi,  konsep birokrasi seringkali diperlakukan sama dengan struktur organisasi pemerintah atau dengan proses
atau fungsi administrasinya 9 . Menurut kamus besar bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hirarki dan jabatan 10 . Susan-Rose Ackerman mengutip pendapat Adamolekun menulis bahwa secara tradisional, kepegawaian pemerintah yang profesional bersikap netral dalam hal politik, mempunyai jaminan pekerjaan tetap, mendapat penghasilan yang memadai, diangkat dan mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi, dan juga tidak memiliki harta atau kepentingan bisnis yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas 11 . Pegawai pemerintah dalam konteks indonesia dikenal dengan pegawai negeri. Menurut kamus besar bahasa indonesia, pegawai negeri adalah pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan 12 . Dengan demikian dapat dipahami ketika berbicara tentang birokrasi, yang dimaksud adalah pegawai negeri di level pemerintah pusat maupun daerah.
Lembaga birokrasi sebagai organ negara yang melayani sektok publik ditengarai banyak pihak menjadi sarang korupsi. Arbi sanit mengatakan pelaku birokrasi (birokrat) mempunyai wewenang yang sangat besar, yang memunculkan dikotomi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, sehingga birokrasi lebih mengedepankan sifat menguasai daripada melayani.Tatkala semua aspek kehidupan ditangani oleh birokrasi, maka layanan birokrasi menjadi lahan subur bagi birokrat untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 13 .

## b. Korupsi
Menurut Susan Rose-Ackerman korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi 14 . Robert Klitgaard (2002), merumuskan pengertian umum korupsi dengan rumus :
C = M +D - A
Rumus tersebut menjelaskan bahwa, Korupsi ( C= Corruption) adalah fungsi dari monopoli ( M = Monopoly) ditambah kewenangan diskresi ( D = Discretion), dikurangi akuntabilitas ( A = Accountability). Jadi Korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan ditengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, akan tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik 15 .
Syed Husein Alatas (1987), berdasarkan penelitiannya di asia, terutama di Malaysia dan Indonesia mengemukakan 7 kategori korupsi : (1) Korupsi transaktif yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima mendapatkan keuntungan bersama. Kedua pihak sama sama aktif menjalankan kegiatan tersebut; (2) Korupsi Pemerasan yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang atau hal yang berharga lainnya; (3) korupsi investif yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang; (4) korupsi perkerabatan (nepotisme) yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku; (5) Korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Dengan demikian orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan kepentingannya. Korupsi seperti ini sering dilakukan keluarga terdakwa yang tidak ingin terdakwa ditahan atau diproses lebih lanju; (6) Korupsi otogenik. Yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahui oleh dirinya sendiri. Panitera pengadilan kerap melakukan korupsi seperti ini akibat ketidakjelasan tarif pendaftaran membuatnya
leluasa menentukan harga yang harus dibayar oleh pengacara; (7) korupsi dukungan yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk melakukan korupsi. Korupsi seperti ini dilakukan oleh elit di lembaga peradilan yang tidak punya kemauan politik menindak tegas bawahnnya 16 .
Marwan Effendy mengutip pendapat Benveniste mengemukakan 4 jenis korupsi, yaitu : (1) discrenatiory corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya sah, namun bukan praktek-praktek yang dapat diterima anggota organisasi; (2) illegal corruption. yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu; (3) mercenary corruption, yaitu jenis korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; (4) ideological corruption , yaitu jenis korupsi ilegal maupun diskesif yang dimaksudkan mengejear tujuan kelompok 17 .
Marwan Effendy menyimpulkan tindak pidana korupsi sebagai berikut : (1) kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (2) kelompok delik penyuapan (bribery) , baik aktif atau active omkaping (yang menyuap) maupun pasif atau passive omkaping ( yang disuap) serta gratifikasi; (3) kelompok delik penggelapan; (4) kelompok delik pemerasan dalam jabatan (extortion) ; (5) kelompok delik pemalsuan; (6) kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, levaransir dan rekanan 18 .
Marwan Effendy mengutip Bologna et.al dalam teori GONE ada 4 faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan karena : (1) keserakahan (greeds) , berkaitan dengan perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang; (2) kesempatan (opportunities) , berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya; (3) kebutuhan (needs) ,
berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar; (4). Dipamerkan/ pengungkapan (exposures) . Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan 19 . Menurut Sukron Kamil penyebab utama munculnya praktik korupsi adalah sifat serakah. Yaitu sikap yang tidak pernah puas dengan kepemilikan yang sudah ada, keserakahan semakin meningkat ketika didukung oleh kesempatan untuk melakukan praktik korupsi, terutama kesempatan yang dimiliki mereka yang memegang tampuk kekuasaan di Lembaga Pemerintahan 20 .

## c. Etika Prilaku Anti Korupsi
Menurut Pentti makinen terlihat ada beberapa elemen dasar dalam masyarakat Finlandia yang rendah tingkat korupsinya, yaitu : masyarakat yang terbuka, adanya media yang bebas dan independen, nilai nilai demokrasi dan pembuatan keputusan, tingginya komitmen individu terhadap kode etik pekerjaan, kuatnya budaya bisnis berupanya kecenderungan taat hukum secara ketat 21 . Selanjutnya menurut Anttiroiko, merinci budaya dan karakteristik masyarakat Finlandia 22 , yaitu :
1. Standar Hidup yang Tinggi;
2. Egaliter dan jarak penghasilan yang hampir sama ( mayoritas kelas menengah);
3. Pola fikir yang demokratis dan menghormati aturan hukum;
4. Masyarakat dengan pendidikan tinggi;
5. Pelayanan kesejahteraan kesejahteraan umum dan tunjangan sosial;
6. Budaya jujur dan budaya kerja keras dihargai
7. Lebih jauh Anttiroiko, merinci  prinsip inti yang dianut adminstrator dalam melakukan pelayanan 23 antara lain adalah : sesuai aturan hukum (legality), adil (justice), independen (independen), tidak berpihak (impartiality), objektif (objektivity), percaya pada pemerintah (trustworthnisses of government), transpransi (tranparency), pola fikir melayani (servis mindnedsess), proporsional
(proportionality), dan berorientasi tujuan (being purposes oriented).
Kekuatan untuk melawan korupsi adalah integritas. Menurut Joy Saunders et.al integritas dapat di rumuskan 24 :
I =  a (A,C, E)- c
I (integritas) adalah penjajaran ( alignment ) dari A ( accountability ), C ( compentence ) dan E ( ethic behavior ), dikurangi c (corruption). penjajaran disini maksudnya adanya kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mendukung antara akuntabilitas, kompetensi dan etika perilaku seseorang untuk memperkuat integritas.
Adapun elemen etika perilaku 25 dapat didemontrasikan dalam bentuk tindakan : 1. Sifat bisa dipercaya ( trustworthness );
2. Keadilan ( fairness)
3. Kejujuran ( honesty )
4. Keabsahan ( lawfulness )
5. Komitmen pada anti korupsi ( commitmen to anti corruption ) 6. Keadilan sosial ( social justice ); 7. Menghormati hak ( respecting rights )
Integritas aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam rendahnya korupsi di Finlandia. Integritas tersebut dipengaruhi oleh regulasi formal dan informal yang ada dan sikap loyalitas objektif pegawai sesuai dengan status formal dan hirarki jabatannya 26 .

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.(Ansem
strauss & Juliet Corbin,2013) Menurut Jhon SW. Creswell mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Proses pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif menurut Meriam merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bersamaan. 27 Oleh karena itu semua data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yang majemuk berupa wawancara yang dilakukan secara berkesinambungan maupun berupa dokumen, pada saat yang sama akan selalu berusaha diperdalam dianalisa selanjutnya akan digambarkan untuk menghasilkan interprestasi data secara tepat dan akurat. Adapun analisa data kualitatif yang akan digunakan adalah analisa data naratif  sebagaimana diungkapkan Neuman yang meliputi  5 tahap, yakni : 1) sort and classify ; 2) open coding ; 3) Axial coding ; 4) Selective Coding ); 5) interpret & elaborate . 28

## B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai penguatan prilaku anti korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

## C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah perilaku anti korupsi di lingkungan birokrasi provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan perilaku korupsi di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Riau sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

## D. Jenis Data
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan informan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :
Terkait faktor pendukung menguatnya perilaku anti korupsi di lingkungan birokrasi provinsi Riau

## E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara, yaitu proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai permasalahan tentang Pamsimas sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sumber yang dipilih sebagai informan pada penelitian ini adalah Badan kepegawaian daerah, dinas kehutanan dan lingkungan Hidup, Inspektorat daerah, badan Pemberdayaan Perempuan dan Tim Integritas pemerintah provinsi Riau.

## F. Teknik Analisis Data
Adapun analisa data kualitatif yang akan digunakan adalah analisa data narative sebagaimana diungkapkan Neuman yang meliputi 5 tahap, yakni : 1) sort and classify ; 2) open coding ; 3) Axial coding ; 4) Selective Coding ); 5) interpret & elaborate . 29
Sejalan dengan pendapat Neuman tersebut maka peneliti akan melakukan langkah-langkah:
Pertama, melakukan pemilahan dan klasifikasi data terhadap data-data yang diperoleh dari key informan dari unsur yang telah ditentukan. Kedua, peneliti akan membuat  pengkodean data secara terbuka tentang sesuai jawaban informan tentang gambaran faktor pendukung munculnya budaya anti korupsi di kalangan birokrat menurut masing informan penelitian. Ketiga, peneliti akan melakukan wawancara yang mendalaman mengenai pola pola kegiatan yang dilakukan guna menguatkan budaya anti korupsi di kalangan birokrat.
Keempat,  melakukan seleksi data yang telah dikodekan dengan memilih data-data yang sesuai tema dan kerangka pemikiran sehingga diperoleh sekumpulan data yang utuh untuk diinterprestasikan ( Selective Coding );  5) Melakukan interprestasi dan elaborasi terhadap kumpulan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat ( interpret & elaborate ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pendukung menguatnya perilaku anti korupsi di lingkungan birokrasi provinsi Riau, yaitu :

## A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau
Beberapa kebijakan pemerintah Provinsi Riau antara lain :
1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemberian Pelayanan di front office
Badan  kepegawaian Daerah Propinsi Riau dilengkapi dengan sistem pemberian layanan di front office. Dalam sistem ini menutup kemungkinan bertemunya pihak yang ingin mendapat pelayanan dan pihak pejabat yang memberikan layanan, hal ini menutup celah korupsi. Standar prosedur pelayanan juga dibuat sedemikian rupa sehingga tidak semua urusan yang diperbolehkan bertemu dengan pimpinan badan Kepegawaian Daerah. Selain itu prasarana pendukung pemberian pelayanan di front office juga tersedia secara memadai.

## Hasil Penelitian

## 2. Pembentukan Tim Integritas Propinsi Riau
Tim ini dibentuk guna meningkatkan integritas birokrasi sehingga terhindar dari perilaku korupsi. Tim ini ditugaskan membuat program pembinaan sekaligus memberikan arahan kepada aparatur birokrasi agar bersama mencegah tindak korupsi. Tim ini sudah beberapa kali mengadakan pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan di dinas badan yang rawan melakukan korupsi dengan bekerjasama dengan komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## 3. Pemberian tunjangan yang memadai
Kebijakan pemerintah propinsi memberikan tunjangan berdasarkan kinerja, mampu memberikan pemasukan memadai secara umum bagi kalangan birokrasi, sehingga perilaku korupsi disebabkan kekurangan pendapatan sebenarnya bukanlah penyebab utama. Namun menurut pejabat BKD, tunjangan yang diberikan sudah memadai, adapun aparatur yang terjerat korupsi itu lebih disebabkan gaya hidup yang berlebihan sehingga untuk menutup pengeluaran tersebut mereka melakukan korupsi.
4. Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan
Pemerintah propinsi Riau telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan arahan kepada kalangan birokrasi agar terhindar dari perilaku korupsi. Kebijakan ini di praktekkan secara nyata, melalui keterlibatan komisi pemberantasan korupsi melakukan pembinaan terhadap pejabat pejabat yang terkait dengan pelelangan proyek kegiatan dari APBD Propinsi Riau

## B. Dukungan Dari Instansi Penegak Hukum

## 1. Komisi Pemberantasan Korupsi
Pihak komisi pemberantasan korupsi secara aktif melakukan pencegahan korupsi dengan memberikan pembinaan kepada aparatur birokrasi secara berkala di propinsi Riau. Selain itu, KPK juga menyebarkan berbagai alat peraga sebagai sarana  untuk mencegah korupsi berbentuk stiker, termasuk memasang banner  berisi himbauan bersama mencegah korupsi dengan tag line “berani jujur hebat”, “berantas korupsi sekarang juga”, “korupsi hancur, negara makmur”.  Penangkapan aparatur birokrasi provinsi Riau oleh komisi pemberantasan korupsi mampu menimbulkan efek jera pada sebagian kalangan dan ini juga mampu memperkuat perilaku anti korupsi di lingkungan Birokrasi Propinsi Riau.

## 2. Kepolisian
Pihak kepolisian juga cukup aktif melakukan pencegahan korupsi dengan menyebarkan alat peraga mencegah perilaku anti korupsi dari unsur tim saber pungli polda Riau. Diantaranya memasang banner  di setiap tempat pelayanan dengan menyertakan nomor call center tim saber pungli polda Riau. Hal ini memudahkan pihak yang dilayani untuk melaporkan aparatur birokrasi yang melakukan pungutan liar ke pihak kepolisian. Hal ini juga diakui oleh beberapa informan dari kalangan birokrat mampu mengingatkan sebagian birokrat untuk tidak melakukan korupsi, sebab bayangan hukuman penjara dapat mencegah mereka melakukan korupsi

## C. Sikap Individu Birokrat
1. Pembinaan diri  individu birokrat
Para birokrat yang dikenal memiliki perilaku anti korupsi secara terus menerus membina dirinya untuk terhindar dari korupsi. Salah satu cara
yang dilakukan adalah dengan terus menerus menginternalisasikan nilai bahwa korupsi adalah kejahatan dan bisa dihukum penjara dan  mendapat hukuman di akhirat. Mereka terus melakukan pembinaan diri dengan bergabung dengan organisasi keagamaan yang di dalam kajiannya mengingatkan tentang bahaya korupsi. Selain itu untuk tetap teguh untuk tidak korupsi, individu birokrat selalu mendekatkan diri, berkomunikasi dengan birokrat lainnya yang punya sikap yang sama yaitu anti korupsi. Adanya komunitas inormal yang anti korupsi disadari menguatkan perilaku anti korupsi dilingkungan birokrasi propinsi Riau.
2. Pembinaan Keluarga oleh individu Birokrat
Birokrat yang mempunyai perilaku anti korupsi memiliki kesamaan yaitu berhasil membina keluarga terutama istri dan anak-anaknya untuk selalu berperilaku “jujur dan hidup sederhana”. Mereka menghindarkan anak dan istri mereka dari gaya hidup yang mewah bahkan jarang sekali mereka mengajak anak dan istri mereka ke mall atau super market untuk membeli barang barang yang berharga. Perilaku jujur dan sederhana yang telah tertanam pada diri birokrat dan keluarganya mampu menguatkan perilaku anti korupsi di lingkungan Birokrasi Propinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Jurnal, Makalah
Ackerman, Susan Rose-. Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, Akibat dan Reormasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2010.
Antoroiko, Ari- Veikko “ Good Governance in context : learning from anti corruption policies of finland and singapore ” MPRA
Paper no.67807 posted 10 November 2015., hal 9
Creswell,  John W.. Desain Penelitian :
Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif . Jakarta: KIK Press, 2002.
Effendy Marwan. Korupsi & Strategy Nasional :
Pencegahan serta Pemberantasannya. Jakarta : REFRENSI ( GP Press Group),
2013.
Kamil, Sukron (ed). Korupsi dan Integritas dalam Ragam Persfektif. Jakarta : PSIA UIN Syarif Hidayatullaah, 2013.
Kausar. Sistem Birokrasi Pemerintahan di daerah dalam Bayang Bayang Patron- klien. Bandung: PT. Alumni. 2009.
Hadi,Kisno. “korupsi Birokrasi  layanan Publik di era otonomi daerah”. Jurnal Penelitian Politik Vol.7 No.1 (2010).
Lawrence, Neuman, W. Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches. Boston : Perason Education, Inc, 2003.
Makinenn, Pentti. “Integrity and Responsible Governance in  a private sector-case in Finland”, Comference of the corruption-free society, Prague 12 September 2014
Saunders, Joy “live and work with integrity you can do it! “. Oktober 2015.( https:// integrityaction.org/sites/default/.../ IAC_017_Integrity_Textbook_r5_WEB.pdf. Akses 17 Desember 2017)
Saliminen, Ari et.al. “The Control Corruption in Finland ” (www.ramp.ase.ro/en/_data/files/ articole/9_02.pdf. Akses 17 desember 2017)

## Undang Undang
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Sumber Internet
Detakriaunews.com. “Tersangka Dugaan Korupsi RTH Dwi Agus Sumarno, resmi di tahan”. 29 November 2017.(  http:// detakriaunews.com/berita-tersangka- dugaan-korupsi-rth-dwi-agus-sumarno-
resmi-ditahan-kejati.html. akses 14 Desember 2017).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (https:// kbbi.kemdikbud.go.id/entri/birokrasi)
KPK.go.id “ KPK Tahan Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau”. 24 januari 2012. (https://www.kpk.go.id/id/home-en/81- berita/siaran-pers/93-kpk-tahan-mantan- kepala-dinas-kehutanan-provinsi-riau. akses 14 Desember 2017).
Nasional. Sindonews.com. “ Lukman Abbas, Pria Pertama yang ditahan KPK”. 20 Juni 2012 .. (https://nasional.sindonews.com/read/ 650260/13/lukman-abbas-pria-pertama-di- rutan-kpk-1340158456. akses 14 Desember 2017).
Pekanbaru.tribunnews.com “ Korupsi RTH :  ini Daftar 18 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan RTH Eks Kantor PU Riau” .8 November 2017 ( http:// pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/08/ini- daftar-18-tersangka-dugaan-korupsi- pembangunan-rth-eks-kantor-dinas-pu- riau. Akses 14Desember 2017)
Tempo.com “Musibah Besar, 3 Gubernur Riau Berakhir di KPK”. 26 Septemebr 2014. (https://nasional.tempo.co/read/609868/ musibah-besar-3-gubernur-riau-berakhir- di-kpk. akses 14 Desember 2017)
Riau.go.id. “Data Umum Pemerintahan”. (https:// www.riau.go.id/home/content/61/data- umum.akses 14 Desember 2017

## Footnote:
1 Lihat Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 poin e.
2 Ibid.
3 Tempo.com “Musibah Besar, 3 Gubernur Riau Berakhir di KPK”. 26 Septemebr 2014 (akses 14 Desember 2017). https:// nasional.tempo.co/read/609868/musibah- besar-3-gubernur-riau-berakhir-di-kpk
4 KPK.go.id “ KPK Tahan Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau”. 24 januari 2012. (akses 14 Desember 2017). https:// www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran- pers/93-kpk-tahan-mantan-kepala-dinas- kehutanan-provinsi-riau
5 Nasional. Sindonews.com. “ Lukman Abbas, Pria Pertama yang ditahan KPK”. 20 Juni 2012 . (akses 14 Desember 2017). https:// nasional.sindonews.com/read/650260/13/ lukman-abbas-pria-pertama-di-rutan-kpk- 1340158456
6 Pekanbaru.tribunnews.com “ Korupsi RTH : ini Daftar 18 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan RTH Eks Kantor PU Riau” .8 November 2017http://pekanbaru. tribunnews. com/2017/11/08/ini-daftar-18-tersangka- dugaan-korupsi-pembangunan-rth-eks- kantor-dinas-pu-riau
7 Detakriaunews.com. “Tersangka Dugaan Korupsi RTH Dwi Agus Sumarno, resmi di tahan”. 29 November 2017. (akses 14 Desember 2017). http://detakriaunews.com/ berita-tersangka-dugaan-korupsi-rth-dwi- agus-sumarno-resmi-ditahan-kejati.html
8 https://www.riau.go.id/home/content/61/data- umum. (akses 14 Desember 2017)
9 Kausar. Sistem Birokrasi Pemerintahan di daerah dalam Bayang Bayang Patron- klien. Bandung: PT. Alumni. 2009. Hal. 45- 46
10 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/birokrasi.
1112 Susan Rose- Ackerman. Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, Akibat dan Reormasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
2010. Hal 97
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ pegawai%20negeri.
14 Kisno Hadi. “korupsi Birokrasi  layanan Publik di era otonomi daerah”. Jurnal Penelitian Politik Vol.7 No.1 (2010). Hal. 51
15 Susan Rose- Ackerman. Op.Cit Hal. 127
16 M. Syamsudin. “ Korupsi dalam Perfektif Budaya Hukum”. Jurnal UNISIA Vol. XXX No.64. Juni 2007. Hal 185
17 Ibid. Hal 186
18 Marwan Effendy. Korupsi & Strategy Nasional : Pencegahan serta Pemberantasannya. Jakarta : REFERENSI ( GP Press Group), 2013. Hal. 16.
19 Ibid., hal 21-22.
20 Ibid. Hal. 26
21 Sukron Kamil (ed). Korupsi dan Integritas dalam Ragam Persfektif. Jakarta : PSIA
UIN Syarif Hidayatullaah, 2013.Hal.17.
22 Pentti Makinenn “Integrity and Responsible Governance in  a private sector-case in Finland”, Comference of the corruption-free
society, Prague 12 September 2014.
23 Ari- Veikko Antoroiko “ Good Governance in context : learning from anti corruption policies of finland and singapore” MPRA Paper no.67807 posted 10 November 2015., hal 9
24 Ibid.
25 Joy Saunders “live and work with integrity you can do it! “. Oktober 2015. Hal 83. Akses 17 Desember 2017 ( https:// integrityaction. o r g / s i t e s / d e f a u l t / . . . / I A C _ 0 1 7 _ Integrity_Textbook_r5_WEB.pdf)
26 Ibid.hal. 96
27 Ari Saliminen et.al. “the control corruption in finland ”.  85-86. Akses 17 desember 2017 (www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/ 9_02.pdf)
28 John W. Creswell. Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif .
Jakarta: KIK Press, 2002. 160.
29 Neuman, W. Lawrence Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches . Boston : Perason Education, Inc, 2003., hal  448.
30 Neuman, W. Lawrence Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches . Boston : Perason Education, Inc, 2003., hal  448.