## Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan

## Khoirul Amru Harahap
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Email: harahapamru76@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pemerintah  RI  telah  menetapkan  menganut  asas  monogami  dalam  hal  pengaturan perkawinan.  Namun  demikian,  Pemerintah  RI  tidak  menutup  kran  poligami  bagi warganya  yang  ingin  beristeri  lebih  dari  seorang  dengan  beberapa  alasan,  syarat  dan prosedur  yang  telah  ditentukan.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  hukum  asal  poligami adalah mubah/boleh, bukan wajib dan bukan pula dianjurkan. Hukum poligami di dalam hukum Islam mengikuti keadaan keadaan dan kondisi seseorang yang ingin berpoligami. Penelitian  ini  berupaya  memotret  dan  mengkomparasikan  antara  kebijakan  Pemerintah RI  dan  hukum  Islam  dalam  hal  perkawinan,  khususnya  perihal  alasan,  syarat,  dan prosedur poligami.
Kata kunci: hukum Islam, perkawinan, poligami.

## Abstract
Based  on  Law  No.  1  of  1974  about  Marriage,  the  Government  of  Indonesia  has determined  to  adhere  to  the  principle  of  monogamy  in  terms  of  marital  arrangements. However,  the  Government  of  Indonesia  does  not  decline  polygamy  opportunity  for  its citizens who wish to marry more than one person with some determined conditions and procedures.  In  the  perspective  of  Islamic  law,  polygamy  is  permissible,  but  not mandatory  and  recommended.  The  law  of  polygamy  in  Islamic  law  follows  the circumstances  and  conditions  of  someone  who  wants  to  practice  polygamy.  This  study seeks  to  analyze  and  compare  the  Government  of  Indonesia  policy  and  Islamic  law  in terms  of  marriage,  especially  regarding  the  reasons,  conditions,  and  procedures  for polygamy.
Keywords: Islamic law, marriage, polygamy.

## Sejarah Artikel
Diterima: 10 April 2019; Direview: 30 April 2019; Diterima: 25 Juni 2019; Diterbitkan: 30 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Kebijakan  Pemerintah  Republik Indonesia  mengenai  poligami  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
1974  tentang  Perkawinan,  dan  Instruksi
Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikemukakan tentang
prinsip/asas perkawinan, alasan, syarat, dan prosedur poligami.
Mengenai  prinsip  atau  asas perkawinan,  Pemerintah  RI  menganut prinsip/asas  monogami.  Pasal  3  ayat  (1) UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan:  “Pada  dasar- nya  dalam  suatu  perkawinan  seorang pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami”. 1 Pasal  ini telah  menegaskan  bahwa  prinsip/asas perkawinan  yang  dianut  di  Indonesia adalah monogami, bukan poligami.
Kendati  menganut  prinsip/asas monogami,  tapi  Pemerintah  RI  tidak menutup  kran  poligami  bagi  warganya yang  ingin  beristeri  lebih  dari  seorang, asalkan mereka memiliki alasan, memenuhi  persyaratan,  dan  menempuh prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. 2 Ini  artinya  Pemerintah  RI tetap  membolehkan  warganya  untuk melakukan poligami.
Dalam  perspektif  hukum  Islam, hukum asal poligami adalah mubah atau boleh,  bukan  wajib  dan  bukan  pula dianjurkan. Namun, bila hukum poligami  ditinjau  dari  keadaan  dan kondisi  seseorang  yang  ingin  berpo- ligami, hukumnya dapat berubah menjadi  sunah,  makruh,  dan  haram. Misalnya,  seorang  suami  yang  sangat butuh  untuk  beristeri  lagi,  baik  karena alasan  beristeri  satu  orang  ia  anggap
1 Mardani,  Hukum  Islam:  Kumpulan Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), 69. Lihat juga, Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 169.
2 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.
belum  dapat  menjaga ‘iffah dirinya, maupun  karena  alasan  isteri  pertamanya sakit  atau  mandul,  sementara  ia  sangat menginginkan  keturunan,  dan  menurut dugaannya  ia  dapat  berlaku  adil,  maka hukum poligami baginya menjadi sunnah.  Namun,  hukum  sunnah  ini  bisa berubah  menjadi  makruh  bila  ia  ragu tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  dan berubah  menjadi  haram  bila  ia  yakin tidak akan dapat berlaku adil. 3
Kendati  hukum  asal  poligami dalam  hukum  Islam  adalah  mubah,  tapi prinsip/asas  perkawinan  yang  dianut tetaplah  monogami.  Prinsip  ini  dapat dipahami dari ketentuan ayat 3 dari surat an-Nisa. Allah berfirman:
ىَماَتَيْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَو َنَْ ثَم ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ًةَدِحاَوَ ف اوُلِدْعَ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَف َعاَبُرَو َث َلَُثَو اوُلوُعَ ت  الََّأ َنَْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ
Artinya:  “Dan  jika  kamu  takut  tidak akan dapat berlaku adil terhadap  (hak-hak)  perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),  maka  kawini- lah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku adil,  maka  (kawinilah)  seorang saja,  atau  budak-budak  yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
Ayat  ini  diturunkan  di  Madinah setelah  perang  Uhud.  Sebagaimana dimaklumi,  karena  kecerobohan  dan
3  Musthafa  Al-Khin  dkk.,  Al-Fiqh  Al- Manhaji  ‘Ala  Madzhab  Al-Imam  Asy-Syafi’i, vol. IV (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 35.

## Volksgeist
ketidakdisiplinan  kaum  Muslim  dalam perang  itu  mengakibatkan  mereka  kalah telak.  Banyak  prajurit  Muslim  yang gugur  di  medan  perang.  Dampak selanjutnya,    jumlah  janda  dan  anak- anak  yatim  dalam  komunitas  Muslim meningkat  drastis.  Tanggung  jawab pemeliharaan  anak-anak  yatim  itu  tentu saja  kemudian  dilimpahkan  kepada  para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka  ada  yang  mewarisi  harta  yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. 4
Penggalan  ayat  “ Kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja ” mengisyaratkan bahwa prinsip/asas perkawinan menurut hukum Islam adalah  monogami,  bukan  poligami. Penggalan  ayat  ini  juga  mengisyaratkan bahwa  poligami  itu  tidak  bersifat muthlaq ,  tapi  di- taqyid dengan  syarat “ dapat berlaku adil ” dan syarat lainnya. Pada  makalah  ini,  penulis  coba memotret  kebijakan  Pemerintah  RI  dan hukum  Islam  mengenai  prinsip/asas perkawinan, alasan, syarat, dan prosedur poligami,  lantas  mengkomparasikan  di antara kedua kebijakan tersebut.
Kebijakan  Pemerintah  RI  Mengenai Poligami
1. Prinisip/Asas Perkawinan Sebagaimana  telah  dikemukakan pada pendahuluan makalah ini, prinsip/asas  perkawinan  yang  dianut dalam sistem perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah monogami. Prinsip  atau  asas  tersebut  ini  hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai  satu  isteri  dalam  jangka
4 Hariyanto,  “Dehumanisasi  Terhadap Perempuan  Dalam  Praksis  Poligami:  Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas,” PALASTREN 8, no. 1 (June 2015): 87.
waktu  tertentu. 5 Prinsip/asas monogami ini  disebutkan  pada  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, sebagai berikut:
1. (1). Pada asasnya dalam suatu perkawinan  seorang  pria  hanya boleh  mempunyai  seorang  isteri. Seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami.
2. (2). Pengadilan, dapat memberi  izin  kepada  seorang suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 6
Ayat  (1)  dari  Pasal  3  di  atas menjelaskan  bahwa  asas  perkawinan yang  dianut  adalah  monogami,  di  mana seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang  isteri,  dan  ayat  (2)  menjelaskan kebolehan  poligami  asalkan  mendapat- kan  izin  dari  Pengadilan  dan  dikehen- daki  oleh  pihak-pihak  yang  bersang- kutan.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  40 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  ditegaskan:  “Apabila  seorang suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan”. 7
Kemudian,  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  membatasi  poligami  yang dibolehkan  hanya  sampai  empat  orang isteri. Pasal 55 ayat (1) KHI menegaskan:  “Beristeri  lebih  dari  satu orang  pada  waktu  yang  bersamaan, terbatas  hanya  sampai  empat  orang isteri”.Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) juga  menegaskan  bahwa  izin  yang dimaksud  adalah  izin  dari  Pengadilan Agama. Tentang hal ini, Pasal 5 ayat (1) KHI  menyatakan:  “Suami  yang  hendak
5  Muhammad  Amin  Summa,  Hukum Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), 178.
6  Mardani,  Hukum  Islam:  Kumpulan Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  Di  Indonesia, 69.
7 Mardani, 111.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. 8
Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan  mengenai  prinsip atau  asas  perkawinan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  meskipun  asas  yang dianut  adalah  monogami,  tapi  poligami tetap  dibolehkan,  dengan  prinsip/asas diperketat  dan  dibatasi.  Diperketat, karena harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dikehendaki oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  dan dibatasi  karena  hanya  boleh  sampai empat orang isteri saja. Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa prinsip/asas  perkawianan  yang  dianut oleh Pemerintah Indonesia adalah monogami  terbuka.  Dikatakan  terbuka, karena  ia  tetap  membuka  peluang  untuk poligami,  walaupun  prinsip  poligami yang  dianut  adalah  poligami  yang diperketat dan dibatasi.

## 2. Alasan Poligami
Poligami  yang  dibolehkan  oleh sistem  perundang-undangan  perkawinan di  Indonesia  adalah  poligami  yang diperketat  dan  dibatasi.  Ia  diperketat dengan  keharusan  adanya  izin  dari Pengadilan Agama dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari Pengadilan  Agama  tidak  akan  diberikan kecuali  ada  alasan-alasan  tertentu.  Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  1  1974 menyatakan:
a. (1). Dalam  hal  seorang  suami akan  beristeri lebih  dari  seorang, sebagaimana tersebut dalam
Pasal  3 ayat  (2)  Undang-Undang ini,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
b. (2). Pengadilan dimaksud
dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  hanya memberikan izin  kepada  seorang
8  Summa,  Hukum  Keluarga  Islam  Di
Dunia Islam, 299.
suami  yang  akan  beristeri  lebih dari seorang apabila:
1) Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagi isteri;
2) Isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Dengan  redaksi  yang  hampir sepenuhnya  sama,  Pasal  57  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan:  “Pengadilan Agama  hanya  memberikan  izin  kepada seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih dari seorang apabila:
1) Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagi isteri;
2) Isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3) Isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Menurut  Ahmad  Rofiq  dan
Zainuddin  Ali,  apabila  ketiga  alasan pemberian izin poligami di atas diperhatikan, maka hal tersebut mengacu kepada tujuan pokok perkawinan dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha  Esa,  atau  dalam  istilah  KHI disebut  dengan  keluarga  yang sakinah , mawaddah ,  dan rahmah .  Dengan  kata lain,  apabila  ketiga  alasan  tersebut menimpa  pasangan  suami  isteri,  maka dapat  dianggap  rumah  tangga  tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga yang  bahagia, sakinah , mawaddah ,  dan rahmah . 9
Menurut  hemat  penulis,  alasan- alasan  pemberian  izin  poligami  yang tertera  pada  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  57 Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  perlu
9  Rofiq,  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  47. Lihat  juga,  Zainuddin,  Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia, 47.

## Volksgeist
dikritik  dan  diamandemen alias  direvisi. Alasan penulis adalah: a.  Ketiga  alasan  yang  tertera  pada kedua  pasal  tersebut,  semuanya mengacu  pada  keadaan  dan  kondisi isteri.  Dengan  kata  lain,  seorang suami baru diberi izin poligami bila isterinya  mengalami  salah  satu  di antara  ketiga  keadaan  yang  menjadi alasan tersebut: 1). Isteri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagi isteri;  2).Isteri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat  disembuhkan;  dan  3).  Isteri tidak  dapat  melahirkan  keturunan. Hal  ini  berarti  seolah-olah  bila  ada seorang  laki-laki  yang  berpoligami, maka  dapat  diduga  kuat  disebabkan karena “kesalahan” isterinya.
Padahal,  motif  berpoligami  boleh jadi  disebabkan  karena  alasan  dari keadaan  suami.  Misalnya,  keadaan suami  yang  tidak  dapat  menjaga ‘iffah dirinya  hanya  dengan  satu orang isteri dikarenakan ia, umpamanya, memiliki hasrat seksual  yang  tinggi  alias  hiperseks, walaupun  isteri  pertamanya  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri, tidak cacat badan, tidak sakit, dan  tidak  mandul.  Apakah  kondisi seorang suami yang seperti ini tidak diperhatikan  peraturan  perundang- undangan?  Mana  yang  lebih  baik bagi  negara,  ia  salurkan  kebutuhan seksualnya  dalam  perkawinan  yang sah atau di luar perkawinan?
b.  Alasan lain perlunya pemberian izin poligami,  menurut  hemat  penulis, tidak  karena  pertimbangan  keadaan isteri dan suami. Akan tetapi, justru karena pertimbangan negara,
misalnya,  perlu  menambah  jumlah penduduk dan atau untuk mengatasi problematika sosial. Misalnya,
dalam  kondisi  perang  atau  terjadi wabah  penyakit,  di  mana  ada kesenjangan  rasio  jumlah  laki-laki dan  perempuan.  Dalam  kondisi
semacam ini, negara perlu mempertimbangkan  pemberian  izin poligami  kepada  warga.  Atau, karena  alasan  untuk  mengatasi problem  sosial,  di  mana  rasio  laki- laki dan perempuan tidak berimbang walaupun  tidak  dalam  kondisi perang  atau  karena  negara  mem- butuhkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) untuk menggerakkan berbagai  sektor  kehidupan  seperti pertanian,  perindustrian,  dan  sektor lainnya.
Penulis  mengusulkan  amande- men  atau  revisi  terhadap  kedua  pasal tersebut demi untuk kemaslahatan keluarga  Indonesia  dan  demi  kemas- lahatan  negara.  Suatu  peraturan  diatur hendaknya  bersifat  komprehensif  dan memandang jauh ke depan ( visioner ).

## 3. Syarat-Syarat Poligami
Kebijakan  pemerintah  mengenai pemberian  izin  poligami,  selain  harus memenuhi  3  (tiga)  alasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  juga  harus memenuhi  3  (tiga)  persyaratan.  Ketiga persyaratan  ini  tertera  pada  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:
a. Untuk  dapat  mengajukan  permo- honan kepada Pengadilan, sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang  ini,  harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
1) adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
3) adanya  jaminan  bahwa  suami akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isterinya  dan  anak-anak mereka.
b. Persetujuan  yang  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  a  Pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
mungkin  dimintai  persetujuannya dan  tidak  dapat  menjadi  pihak dalam  perjanjian,  atau  apabila tidak  ada  kabar  dari  isterinya selama sekurang-kurangnya 2
(dua)  tahun,  atau  karena  sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 10
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  ketiga  syarat  ini  diuraikan menjadi  syarat  utama  dan  syarat tambahan.  Syarat  utamanya  dikemu- kakan  pada  Pasal  55  ayat  (2):  “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus  mampu  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri  dan  anak-anaknya”.  Dua syarat  lainnya  dikemukakan  pada  Pasal 58  dan  Pasal  59.  Pasal  58  KHI menyatakan:
(1).  Selain  syarat  utama  yang  disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan
Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974, yaitu:
a) adanya persetujuan dari isteri;
b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2).  Dengan  tidak  mengurangi  keten- tuan  Pasal  41  huruf  g  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, persetujuan  isteri  atau  isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan
tertulis, persetujuan  ini  dipertegas  dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
10  Rofiq,  Hukum  Islam  Di  Indonesia, 172.  Lihat  juga,  Zainuddin,  Hukum  Perdata Islam  Di  Indonesia,  47–48  .  dan    Mardani, Hukum  Islam:  Kumpulan  Peraturan  Tentang Hukum Islam Di Indonesia, 69.
(3).  Persetujuan  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  tidak  diperlukan  bagi seorang  suami  apabila  isteri  atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta  persetujuannya  dan  tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian,  atau  apabila  tidak  ada kabar  dari  isteri  atau  isteri- isterinya  sekurang-kurangnya  dua tahun  atau  karena  sebab  lain  yang perlu mendapat penilaian Hakim.
Sementara itu, Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan:
“Dalam  hal  isteri  tidak  mau memberikan  persetujuan,  dan permohonan  izin  untuk  beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam  Pasal  55  ayat  (2)  dan  57, Pengadilan  Agama  dapat  mene- tapkan  tentang  pemberian  izin setelah  memeriksa  dan  men- dengar  isteri  yang  bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,  dan  terhadap  penetapan ini  isteri  atau  suami  dapat mengajukan banding dan kasasi”. 11
Penetapan  tiga  syarat  di  atas dianggap  sebagai  semangat  pembatasan izin  poligami.  Poligami  yang  tidak memiliki 3 (tiga) alasan sebelumnya dan tidak  memenuhi  3  (tiga)  syarat  di  atas dianggap  sebagai  perkawinan  “ poligami liar ”  yang  tidak  diakui  oleh  peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah hanya mengakui perkawinan yang dicatat (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun  1974  dan  Pasal  5  ayat  (1)  KHI) dan  dilakukan  di  bawah  pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah  (Pasal  6  ayat
11  Mardani,  Hukum  Islam:  Kumpulan Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  Di  Indonesia, 143–45.  Lihat  juga  Summa,  Hukum  Keluarga Islam Di Dunia Islam, 299–300.

## Volksgeist
(1)  KHI).  Bila  tidak  dicatat  dan dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Pencatatan  perkawinan  tersebut masih  diperkuat  lagi  oleh  ketentuan Pasal 7 KHI, sebagai berikut:
(1). Perkawinan  hanya  dapat  dibukti- kan  dengan  Akta  Nikah  yang dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.
(2). Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat  dibuktikan  dengan  Akta
Nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 12
Pasal  7  KHI  ini  mengisyaratkan bahwa perkawinan “ poligami  liar ” yang dilakukan  oleh  warga  negara  masih mungkin  memiliki  kekuatan  hukum  dan diakui oleh peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  cara mengajukan itsbat nikah -nya ke Pengadilan  Agama.  Peluang  pengakuan ini,  menurut  hemat  penulis,  disebabkan karena  pemerintah  tetap  mengakui keabasahan  perkawinan  yang  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama dan  kepercayaan  warga  negara.  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  menyatakan,  “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Sementara  itu, Pasal  4  KHI  menyatakan,  “Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Menurut  hemat  penulis,  pasal- pasal  di  atas  tampak  seolah  seperti “ pasal-pasal  karet ”. Di satu sisi, negara mengakui keabsahan
perkawinan menurut  hukum  agama  masing-masing
12  Wasman  dan  Wardan  Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.
warga negara dan mengharuskan pencatatannya,  tapi  di  sisi  lain,  negara memberi  peluang  untuk itsbat bagi perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang dilakukan  menurut  hukum  Islam.  Ini artinya, negara sama saja tetap mengakui perkawinan  “ poligami  liar ”  yang  telah dilakukan menurut hukum Islam, namun tidak menganggapnya sebagai perkawinan  yang  memiliki  kekuatan hukum,  sebelum  di- itsbat di  Pengadilan Agama.

## 4. Prosedur Poligami
Kebijakan  pemerintah  mengenai prosedur  poligami  tertuang  dalam  Pasal 40,  41,  42,  43,  dan  44  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 menyatakan, “Apabila seorang suami bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari seorang,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan”.
Setelah  ia  mengajukan  permo- honan  tertulis  ke  Pengadilan  (Agama), maka  Pasal  41  mengatur  prosedur lanjutannya, sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa:
a. Ada  atau  tidaknya  alasan  yang memungkinkan  seorang  suami kawin lagi,
b. Ada  tidaknya  persetujuan  dari isteri,  baik  persetujuan  lisan maupun  tertulis,  apabila  itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan  itu  harus  diucapkan di depan sidang Pegadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri  dan  anak-anak,  dengan memperlihatkan:
d. Ada  atau  tidak  adanya  jaminan bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap  isteri-isteri  dan  anak- anak  mereka  dengan  persyaratan atau janji dari suami yang dibuat

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
dalam  bentuk  yang  ditetapkan untuk itu. Setelah Pengadilan Agama memeriksa  alasan  dan  syarat-syarat permohonan izin tersebut, maka Pengadilan  Agama  menempuh  prosedur berikutnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42: (1) Dalam  melakukan  pemeriksaan mengenai  hal-hal  pada  Pasal  40 dan 41, Pengadilan harus memanggil  dan  mendengar  isteri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan  Pengadilan  untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  hari  setelah  diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Kemudian  Pasal  43  mengatur tentang  putusan  Pengadilan  terhadap permohonan pemohon. Pasal 43 menyatakan, “Apabila Pengadilan
berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi pemohon  untuk  beristeri  lebih  dari seorang,  maka  Pengadilan  memberikan putusannya  yang  berupa  izin  untuk beristeri  lebih  dari  seorang”.  Pasal  44 mengatur tentang larangan bagi Pegawai Pencatat  Nikah  untuk  mencatatkan perkawinan poligami yang tidak mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama. Pasal  44  ini  menegaskan,  “Pegawai Pencatat  dilarang  untuk  melakukan pencatatan  perkawinan  seorang  suami yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang sebelum  adanya  izin  Pengadilan  seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”. 13
Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami yang tertuang dalam Pasal 40-44  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  ini  selanjutnya  diperkuat oleh  Pasal  56  Kompilasi  Hukum  Islam, sebagai berikut:
13  Mardani,  Hukum  Islam:  Kumpulan Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  Di  Indonesia, 111–12.  Lihat  juga,  Summa,  Hukum  Keluarga Islam Di Dunia Islam, 273–74.
(1). Suami  yang  hendak  beristeri lebih  dari  satu  orang  harus mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama. (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan  menurut  tata  cara sebagaimana  diatur  dalam  Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3). Perkawinan yang dilakukan dengan  isteri  kedua,  ketiga,  atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 14 Prosedur dan tata cara pengajuan izin  poligami  ini  juga  mengisyaratkan bahwa  kebijakan  pemerintah  mengenai poligami menganut prinsip/asas poligami yang diperketat. Bahkan, boleh dikatakan  bahwa  prosedur  dan  tata  cara ini,  sebagiannya,  sudah  “ keluar ”  dan “ bertentangan ” dengan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam literatur-literatur hukum Islam (fiqh).

## Kebijakan  Hukum  Islam  Mengenai Poligami
1.  Prinsip/Asas  Perkawinan  dalam

## Hukum Islam
Pada  dasarnya,  hukum  Islam menganut  prinsip/asas  monogami  dalam perkawinan.  Hal  ini  selaras  dengan firman Allah:
ىَماَتَيْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَو َث َلَُثَو  َنَْ ثَم ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف اوُلِدْعَ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَف َعاَبُرَو اوُلوُعَ ت  الََّأ َنَْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم
Artinya:  “Dan  jika  kamu  takut  tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 14 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 48.

## Volksgeist
mengawininya), maka kawini- lah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau empat.  Kemudian  jika  kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,  maka  (kawinilah)  se- orang  saja,  atau  budak-budak yang  kamu  miliki.  Yang demikian  itu  adalah  lebih dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya”.
Namun,  prinsip/asas  yang  dianut adalah  monogami  terbuka.  Ayat  3  dari surat an-Nisa’ di atas menyatakan bahwa seorang  laki-laki  muslim  dibolehkan atau  boleh  beristeri  lebih  dari  seorang (poligami),  asalkan  memenuhi  beberapa syarat  tertentu.  Di  antaranya,  mampu berlaku  adil  terhadap  semua  isterinya. 15
Namun,  bila  ia  tidak  dapat  berlaku  adil, maka  hendaklah  ia  beristri  seorang  saja (monogami).
Menurut  Muhammad  Daud  Ali, poligami dibolehkan sebagai jalan darurat  yang  baru  boleh  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  muslim  kalau  terjadi bahaya,  antara  lain,  untuk  menye- lamatkan  dirinya  dari  dosa,  kalau, isterinya, misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri. 16
Menurut Muhammad Muhammad Zannati Abdurrahman,
poligami dibolehkan bagi seorang laki-laki sebagai rukhshah (keringanan), 17
sebagai hukum pengecualian yang jarang  ( istitsna’  an-nadir )  menurut Wahbah  az-Zuhaili, 18 serta  sebagai solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau
15  Muhammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Islam Di  Indonesia  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1998), 126–27.
16 Ali, 127.
17  Abdurrahman  Muhammad  Zannati,
Al-Ahkam  Wa  Al-Adab  Al-Islamiyah  Fi Dhau’i Surah an-Nisa’ (Kairo: Dar al-Majd, 1996), 70.
18  Wahbah  Az-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-
Islami  Wa  Adillatuh,  vol.  VII  (Damaskus:  Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989), 167.
kepentingan  masyarakat  muslim,  peme- liharaan  terhadap  (hak-hak)  individu, dan  untuk  menghilangkan  berbagai tindakan  yang  tidak  terpuji  di  tengah- tengah  masyarakat. 19 Poligami  bukanlah senjata  untuk melukai,  untuk  “menyem- belih”,  dan  atau  untuk  memperlakukan kaum perempuan dengan perlakuan yang buruk. 20
Surat  an-Nisa  ayat  3  di  atas, menurut  M.  Quraish  Syihab,  menjadi dasar  bolehnya  poligami.  Sayang  ayat ini  sering  disalahpahami.  Ayat  ini  turun menyangkut  sikap  sebagian  orang  yang ingin  mengawini  anak-anak  yatim  yang kaya  lagi  cantik,  dan  berada  dalam pemeliharaannya,  tetapi  tidak  ingin memberinya  mas  kawin  yang  sesuai serta  tidak  memperlakukannya  secara adil.  Ayat  ini  melarang  hal  tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas.  Penyebutan  “dua”,  “tiga”,  atau “empat”  pada  hakekatnya  adalah  dalam rangka  tuntutan  berlaku  adil  kepada mereka.  Redaksi  ayat  ini  mirip  dengan ucapan  seseorang  yang  melarang  orang lain  memakan  makanan  tertentu,  dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya,  “Jika  anda  khawatir  akan sakit  bila  makan  makanan  ini,  maka habiskan  saja  makanan  selainnya  yang ada  di  hadapan  anda  selama  anda  tidak khawatir  sakit”.  Tentu  saja  perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar  untuk  menekankan  larangan memakan  makanan  tertentu  itu.  Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami,  karena  poligami  telah  dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat  istiadat  sebelum  ini.  Ayat  ini  juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya,  ia  hanya  berbicara tentang  bolehnya  poligami,  dan  itupun merupakan  pintu  darurat  kecil,  yang
19  Al-Khin,  Al-Fiqh  Al-Manhaji  ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i, IV:40.
20 Al-Khin, IV:40.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
hanya  dilalui  saat  amat  diperlukan  dan dengan syarat yang tidak ringan. 21
Demikianlah  prinsip  atau  asas perkawinan dalam hukum Islam. Prinsip atau  asas  yang  dianut  adalah  monogami terbuka.  Poligami  dibolehkan  sebagai jalan  darurat,  sebagai rukhshah ,  sebagai hukum  pengecualian  yang  jarang,  dan sebagai solusi.

## 2.  Hukum dan Alasan Poligami
Hukum  asal  poligami  adalah mubah  alias  boleh  berdasarkan  keten- tuan  ayat  3  dari  surat  an-Nisa’.  Namun, hukum  mubah  ini  bisa  berubah  menjadi sunah,  makruh,  atau  haram,  tergantung pada  keadaan  dan  kondisi  orang  yang ingin berpoligami.
a. Apabila  ada  seorang  laki-laki muslim yang sangat membutuhkan isteri  lagi,  misalnya,  karena  satu orang  isteri  belum  dapat  menjaga
‘iffah dirinya  atau  karena  isteri pertamanya  sakit  atau  mandul, sementara  ia  menduga  bahwa  ia akan  dapat  berlaku  adil  kepada kedua  isterinya,  maka  hukum poligami  bagi  dirinya  adalah sunnah.
Sebab, di dalam poligaminya tersebut terdapat kemaslahatan  yang  syar’i.  Dan, lagi pula, dahulu, banyak di antara para sahabat nabi yang melakukan poligami.
b. Apabila poligaminya tidak didasari karena  alasan  kebutuhan  dan hanya semata-mata bertujuan untuk  kesenangan  dan  hiburan, dan  apalagi  ia  ragu  akan  dapat berlaku  adil  kepada  para  isterinya, maka hukum poligami bagi dirinya adalah makruh.  Alasannya,  karena poligaminya  tidak  didasari  pada alasan adanya kebutuhan, dan juga karena  boleh  jadi  akan  menim-
21  M.  Quraish  Syihab,  Wawasan  Al- Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  Atas  Pelbagai Persoalan  Umat  (Bandung:  Mizan,  1999),  199– 200.
bulkan bahaya kepada para isterinya  dikarenakan  ia  tidak dapat  berlaku  adil  kepada  mereka. Hal  ini  didasarkan  pada  hadis Nabi,  “Tinggalkanlah  apa-apa yang  meragukanmu  kepada  apa- apa  yang  tidak  meragukanmu”. (HR. Tirmidzi).
c.  Jika  ia  menduga  kuat  dan  atau dapat  memastikan  bahwa  ia  tidak akan  dapat  berlaku  adil  bila berpoligami,  baik  karena  alasan kemiskinannya, kelemahannya, dan  atau  karena  ia  tidak  percaya bahwa  dirinya  mampu  meng- hindari  sikap  zalim,  maka  hukum poligami  bagi  dirinya  adalah haram. Alasannya, karena di dalam poligaminya  itu  terdapat  tindakan yang  membahayakan  orang  lain, dan  Nabi  Saw  pernah  bersabda, “Tidak  diperkenankan  berbuat mudarat, dan tidak boleh mengadakan balasan dengan mudarat”. (HR. Ibnu Majah). 22
Menurut kaca mata hukum Islam, akad nikah orang yang berpoligami pada kondisi  kedua  yang  hukumnya  makruh dan pada kondisi ketiga yang hukumnya haram,  tetap  sah.  Ia  tetap  boleh  (halal) melakukan  hubungan  seks  dengan  isteri keduanya,  wajib  membayar  mahar,  dan wajib  menafkahinya,  kendati  poligami makruh  atau  haram  bagi  dirinya. Keharaman  poligami  bagi  dirinya  hanya menyebabkan  ia  berdosa,  tapi  tidak sampai  menyebabkan  akad  nikahnya batal. Demikian pandangan Musthafa al- Khin,  Musthafa  al-Bugha,  dan  Ali  asy- Syarbaji dalam kitab mereka al-Fiqh al- Manhaji  ‘ala  Madzhab  al-Imam  asy- Syafi’i . 23
Pendapat  senada  dikemukakan Muhammad  Abu  Zahrah  dalam al- Ahwal  asy  Syakhshiyah -nya.  Menurut
22 Syihab, 35–36. 23 Syihab, 36.

## Volksgeist
beliau  poligami  yang  dilakukan  oleh seseorang tanpa terpenuhi syarat- syaratnya,  walaupun  hukum  poligami tersebut  haram  baginya,  tapi  akad  nikah yang  dilakukannya  dengan  isteri  kedua, ketiga,  atau  keempat,  tetap  sah.  Akan tetapi,  ia  dikategorikan  berdosa  karena telah melakukan sebuah tindakan zalim. 24
Mengenai alasan poligami
menurut  hukum  Islam,  tidak  hanya disebabkan karena hal-hal yang menimpa  pihak  isteri  dan  suami,  tapi bisa  juga  karena  pertimbangan  kondisi sosial masyarakat. Menurut Abu Zahrah, jalan  poligami  yang  ditempuh  oleh syariat  Islam  adalah  jalan  tengah.
Dengan  kata  lain,  ia  tidak  melarang poligami  secara  mutlak  dan  tidak  pula membolehkan tanpa ada batasan-batasan tertentu.  Oleh  karenanya,  syariat  Islam membolehkan poligami dengan sejumlah alasan, di antaranya:
a.  Karena kondisi seksual kaum laki- laki  tidak  sama.  Ada  yang  normal dan ada yang hiperseks. Bagi yang normal,  monogami  tentu  yang ideal  baginya.  Dan,  bagi  kaum laki-laki  yang  hiperseks,  pintu poligami tentu jauh lebih baik bagi mereka  daripada  pintu  monogami yang mendorong mereka memasuki pintu-pintu kerusakan.
b.  Karena  poligami  terkadang  dapat dijadikan  sebagai  solusi  bagi problematika  sosial,  misalnya,  di saat  jumlah  populasi  kaum  laki- laki  lebih  sedikit  di  banding populasi kaum perempuan,
umpamanya,  kerena  sebab  perang.
Pada kondisi semacam ini, poligami  sangat  dianjurkan  demi untuk  menjaga  kaum  perempuan dari tindakan nista, untuk memperbanyak jumlah umat
24  Muhammad  Abu  Zahrah,  Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  (Kairo:  Dar  al-Fikr  al-‘Arabi, 1975), 91.
Islam, dan untuk mengganti populasi umat yang hilang.
c.  Karena  poligami  tidak  selamanya buruk  bagi  kaum  perempuan,  di mana  seorang  perempuan  terka- dang  berada  pada  kondisi  di mana suaminya  dibolehkan  berpoligami, baik  karena  ia  sakit  maupun karena  mandul.  Pada  kondisi semacam  ini,  suaminya  dihadap- kan  pada  dua  pilihan:  cerai  atau kawin  lagi.  Pilihan  kedua  tentu mengandung  kemaslahatan  bagi  si isteri. 25

## 3.  Batasan Poligami
Jumhur Ulama berpendapat bahwa  batasan  poligami  adalah  empat orang  isteri,  tidak  boleh  lebih.  Namun, ada  3  (tiga)  pendapat  lain  yang  berbeda dengan  pendapat  Jumhur  Ulama  ini. Ketiga  pendapat  ini  dianggap  sebagai pendapat yang nyeleneh .
a.  Sebagian orang ada yang menduga bahwa Islam membolehkan poligami  tanpa  batas.  Mereka menduga  bahwa  Firman  Allah: “ Maka  kawinilah  wanita-wanita (lain)  yang  kamu  senangi:  dua, tiga, atau empat” , tidak menunjukkan  makna  pembatasan ( taqyid )  pada  jumlah  tertentu. Menurut mereka, ayat ini (QS: an- Nisa: 3) menunjukkan pembolehan poligami  secara muthlaq atau tanpa dibatasi pada jumlah tertentu.
b.  Sebagian kalangan Syi’ah berpendapat  bahwa  poligami  yang dibolehkan  hanya  terbatas  pada  9 (sembilan)  orang  isteri.  Menurut mereka  huruf  “ wa ”  pada matsna wa  tsulatsa  wa  ruba’a berfungsi untuk menghimpun,
dan jumlahnya  adalah  9  (sembilan), yakni  2+3+4  =  9.  Mereka  juga menguatkan  pendapat  mereka  ini
25 Abu Zahrah, 92–93.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
dengan  poligami  Nabi  dengan  9 (sembilan) orang isteri. c.  Sebagian ualama Madzhab Zhahiri
berpendapat bahwa batasan poligami  yang  dibolehkan  adalah 18  (delapan  belas)  orang  isteri. Menurut  mereka  makna  “ matsna ”
adalah “ dua dua ”, makna “ tsulatsa ”  adalah  “ tiga  tiga ”,  dan makna  “ ruba’a ”  adalah  “empat empat”. Oleh karenanya, jumlahnya adalah 2+2+3+3+4+4 =
18  orang.  Mereka  berargumen bahwa huruf “ wa ” pada matsna wa tsulatsa wa ruba’a berfungsi untuk menghimpun. 26
Ketiga  pendapat  di  atas  dibantah oleh Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya,  huruf  “ wa ”  pada fankihu maa  thaba  lakum  min  an-nisa’  matsna wa tsulatsa wa ruba’a berfungsi sebagai pengulangan  terhadap  kata  kerjanya ( ‘amil -nya), yakni  kata  “ fankihu ”.
Dengan  demikian,  maknanya  adalah fankihu  itsnain (kawinilah  dua), fankihu tsalatsah (kawinilah  tiga),  dan fankihu arba’ah (kawinilah empat). Maksud dari huruf  “ wa ”  adalah  untuk  menghimpun kata  kerja  atau ‘amil -nya,  bukan bilangan alias ‘adad -nya. 27
Ketiga  pendapat  tersebut  juga dibantah oleh Wahbah az-Zuhaili. Menurutnya,  huruf  “ wa ”  pada  ayat tersebut  bukan  berfungsi  untuk jama’ atau  menghimpun,  tapi  justru  berfungsi untuk takhyir /pilihan. Dengan demikian, ayat  tersebut  memberi  pilihan  untuk mengawini  dua,  tiga,  atau  empat.  Ia memperkuat  pendapatnya  ini  dengan firman Allah:
26 Abu Zahrah, 166–67. 27 Abu Zahrah, 90.

## ٍةَحِنْجَأ  ِلِوُأ  ًلَُسُر ِةَكِئ َلََمْلا ِلِعاَج
انِإ ُءاَشَي اَم ِقْلَْلْا  ِفِ ُديِزَي َعاَبُرَو َث َلَُثَو  َنَْ ثَم ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َهاللا
Artinya:  “Yang  menjadikan  malaikat sebagai  utusan-utusan  (untuk mengurus  berbagai  urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing  (ada  yang) dua,  tiga,  dan  empat”.  (QS:
Fathir: 1)
Ayat di atas menunjukkan bahwa malaikat  itu  berbeda-beda,  ada  yang mempunyai  dua  sayap,  ada  yang  tiga, dan ada yang empat. Juga, dengan hadis yang  diriwayatkan  oleh  Qais  ibn  al- Harits, ia berkata:
ةوسن نام ث يدنع و تملسأ
, تيتأف بينلا ( ص ) هل كلذ تركذف , لاقف : نهنم ترخا اعبرأ . [ هجام نباو دوواد وبأ هاور ]
Artinya: “Saya masuk Islam dan saat itu saya  punya  8  (delapan)  orang isteri.  Lantas  saya  menemui Nabi  Saw  dan  menyampaikan hal  ini  kepada  beliu.  Maka, beliau  mengatakan,  “Pilihlah  4 (orang) di antara mereka”. (HR.
Abu Daud dan Ibnu Majah)
Berdasarkan keterangan ini, maka batasan poligami yang diperbolehkan  dalam  hukum  Islam hanya  4  (empat)  orang  isteri.  Hal  ini diperkuat lagi dengan keterangan bahwa para  sahabat  dan  tabi’in  tidak  ada  di antara  mereka  yang  berpoligami  lebih dari  4  (empat)  orang  isteri. 28 Ketiga pendapat  yang  nyeleneh  mengenai batasan  poligami  sebelumnya  dianggap sebagai  pendapat  yang  tidak  didasari
28  Az-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa Adillatuh, VII:166–67.

## Volksgeist
dengan  argumentasi  yang  kuat.  Semen- tara  itu,  pendapat  yang  membatasi poligami  hanya  4  (empat)  orang  isteri didasari  dengan  argumentasi  dan  dalil yang  kuat,  sebagaimana  dikemukakan oleh  Muhammad  Abu  Zahrah  dan Wahbah az-Zuhaili.

## 4.  Syarat-Syarat Poligami
Poligami  yang  dibolehkan  dalam Islam bukan tanpa syarat. Islam membolehkan  poligami  dengan  2  (dua) syarat, sebagai berikut:
a.  Suami mampu berlaku adil kepada para isterinya.
Berlaku  adil  di  sini  adalah  dengan hal  yang  mampu  dilakukan  oleh suami,  yakni  keadilan  dalam  hal- hal yang bersifat materil ( maddiyah )  seperti  adil  dalam menggilir,  adil  dalam  nafkah,  dan adil  dalam  mempergauli.  Adapun adil dalam hal cinta, perasaan, dan kecenderungan  hati,  maka  adil yang  demikian  ini  tidak  akan mampu  dilakukan  oleh  siapapun, dan bukan keadilan yang demikian ini yang dimaksud dalam poligami.
b.  Mampu menafkahi Inilah syarat kedua poligami dalam Islam.  Islam  membolehkan  se- orang laki-laki berpoligami
asalkan ia mampu berlaku adil dan mampu  menafkahi  isteri-isterinya. Syarat ini dipahami dari penggalan ayat 3 dari surat an-Nisa’,
“ Dzalika  adna  alla  ta’ulu/ Yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada  tidak  berbuat  aniaya ” 29 . Akan  tetapi,  para  ulama  fiqh  dan ulama tafsir sepakat bahwa poligami  yang  dilakukan  tanpa memenuhi  kedua  syarat  di  atas tetap  sah.  Sebab,  kedua  syarat  di atas bukanlah syarat sah poligami.
29  Az-Zuhaili,  VII:167.  Lihat  juga  Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, 90–91.
Dengan  demikian,  poligami  yang dilakukan  tanpa  memenuhi  kedua syarat  di  atas,  maka  poligaminya tetap sah, namun pelakunya berdosa. 30

## Kajian Perbandingan
1.  Perbandingan  Mengenai  Prinsip  /

## Asas Perkawinan
Kebijakan  Pemerintah  Republik Indonesia  dan  hukum  Islam  sama-sama menganut  prinsip  atau  asas  monogami terbuka  dalam  perkawinan.  Kendati sama-sama  menganut  asas  monogami, namun  peraturan  perundang-undangan perkawinan  Indonesia  tetap  memboleh- kan  poligami  dengan  prinsip  diperketat dan  dibatasi.  Poligami  diperketat  karena harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama dengan alasan-alasan dan syarat- syarat  tertentu,  dan  dibatasi  hanya sampai 4 (empat) orang isteri.
Sementara itu, hukum Islam juga menganut  prinsip  atau  asas  monogami terbuka.  Dengan  kata  lain,  kendati menganut asas monogami, hukum Islam tetap  membolehkan  poligami  asalkan memenuhi  2  (dua)  syarat:  adil  dan mampu menafkahi. Hukum Islam menganggap  poligami  sebagai  jalan darurat,  sebagai rukhshah ,  sebagai hukum  pengecualian  yang  jarang,  dan sebagai  solusi  terhadap  permasalan individu  dan  sosial  kemasyarakatan. Prinsip/asas poligami yang dianut hukum Islam juga dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang isteri.
Peraturan perundang-undangan RI  membatasi  poligami  dengan  harus mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama termasuk aturan yang “ berbeda ” dengan kerangka  aturan  hukum  Islam.  Menurut hemat  penulis,  pembatasan  semacam  ini boleh  saja  dilakukan  oleh  pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah boleh saja mengambil  sebuah  kebijakan,  walaupun
30 Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah, 91.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
tidak ada aturannya dalam hukum Islam, asalkan  kebijakan  tersebut  didasari  pada kemaslahatan  warga  negara  ( mashlahah mursalah )  dan  demi  untuk  mencegah penyalahgunaan  poligami  berdasarkan prinsip sadd adz-dzari’ah .
Hukum  Islam  tidak  mengambil kebijakan  poligami  yang  diperketat, karena  menurut  hukum  Islam,  poligami itu boleh asalkan telah memenuhi syarat. Bahkan,  hukum  Islam  memandang bahwa  hukum  poligami  dapat  bergeser dari boleh (hukum asal) menjadi sunnah, tergantung  kondisi  dan  keaadaan  orang yang  hendak  berpoligami.  Namun,  ia juga  bisa  menjadi  makruh  dan  haram, tergantung  pada  kondisi  dan  keadaan orang yang berpoligami tersebut.
Hukum  Islam  juga  memandang bahwa  poligami  yang  dilakukan  tanpa memenuhi  syarat  tetap  sah,  sekalipun hukum  poligami  tersebut  makruh  dan haram  bagi  seseorang.  Sementara  itu, pemerintah  RI  menganggap  poligami tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama sebagai  “ poligami  liar ”  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Kendati dianggap  sebagai  “ poligami liar ”, pemerintah  tetap  mengakui  keabsahan perkawinan  yang  dilakukan  menurut hukum  agama  masing-masing  warga negara. Agar perkawinan “ poligami liar ” ini  mempunyai  kekuatan  hukum,  maka pemerintah  memberi  peluang  dengan mengajukan itsbat  nikah ke  Pengadilan Agama.

## 2.  Perbandingan  Mengenai  Alasan Poligami
Pemerintah  RI  membolehkan poligami  dengan  mewajibkan  orang yang  hendak  berpoligami  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  Agama. Pengadilan  Agama  hanya  memberikan izin ini kepada seseorang dengan 3 (tiga) alasan, yakni isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri,  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang tidak dapat disembuhkan,
dan  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Ketiga  alasan  tersebut  mengi- syaratkan  bahwa  seorang  suami  hanya boleh  berpoligami  karena  pertimbangan ketiga  keadaan  dan  kondisi  isteri tersebut. Ini artinya, bila ada orang yang berpoligami,  berarti  pihak isterilah  yang “ dipersalahkan ”,  karena  ia  boleh  jadi tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  isteri,  ia  mendapat  cacat  badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,  atau  ia  tidak  dapat melahirkan keturunan. Kebijakan
pemerintah  sama  sekali  tidak  memper- timbangkan keaadaan suami dan kondisi sosial  kemasyarakatan  sebagai  alasan untuk melakukan poligami.
Berbeda  halnya  dengan  hukum Islam.  Alasan-alasan  poligami  menurut hukum  Islam,  bisa  disebabkan  karena alasan  keadaan  dan  kondisi  suami  dan isteri, dan bisa pula karena pertimbangan keadaan  sosial  kemasyarakatan.  Suami yang  normal  daya  seksnya  dan  yang hiperseks dibolehkan untuk berpoligami, asalkan  ia  telah  memenuhi  persyaratan- nya. Rasio jumlah laki-laki dan perempuan  yang  timpang  di  tengah- tengah  sebuah  masyarakat,  di  mana jumlah populasi perempuan lebih banyak  dari  jumlah  populasi  laki-laki, dapat dijadikan alasan poligami.
Termasuk juga keadaan isteri yang  sakit dan atau mandul. Bila  kedua  aturan  di  atas dikomparasikan,  tampak  bahwa  aturan hukum  Islam  jauh  lebih  komprehensif dalam mempertimbangakan alasan poligami di banding kebijakan pemerintah RI.

## 3.  Perbandingan  Mengenai  Syarat-
Syarat Poligami Pada dasarnya aturan pembatasan, penetapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh

## Volksgeist
KHI.  Keberanian  KHI  mengambil  alih aturan tersebut dianggap oleh M. Yahya Harahap  sebagai  langkah  maju  yang dinamis  aktualisasi  hukum  Islam  di bidang  poligami.  Keberanian  untuk mengaktualkan  dan  membatasi  kebeba- san  poligami  didasarkan  atas  alasan ketertiban  umum.  Dengan  dilibatkannya campur tangan Pengadilan Agama, maka poligami  tidak  lagi  tindakan individual affair .  Poligami  bukan  semata-mata urusan  pribadi,  tetapi  juga  menjadi urusan  kekuasaan  negara,  yakni  harus ada  “izin”  dari  Pengadilan  Agama. Tanpa  ada  izin  dari  Pengadilan  Agama, maka  perkawinan  tersebut  dianggap sebagai “poligami liar”. Ia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap  “ never  existed ”  tanpa  izin Pengadilan  Agama,  meskipun  perkawi- nan dilakukan di hadapan PPN. 31
Pemerintah  RI  menetapkan  3 (tiga)  syarat  poligami.  Syarat  utamanya adalah  suami  mampu  berlaku  adil terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.
Namun,  syarat  utama  ini  sangat  bersifat umum,  tidak  disebutkan  secara  spesifik “berlaku adil” dalam hal apa saja. Pasal 55  ayat  (2)  KHI  hanya  menyatakan, “Syarat  utama  beristeri  lebih  dari seorang,  suami  harus  mampu  berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak- anaknya”. Sementara itu, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  yang  mengatur  prosedur  poligami hanya  menyatakan,  “Ada  atau  tidak adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anak  mereka  dengan  persyaratan atau  janji  dari  suami  yang  dibuat  dalam bentuk ditetapkan itu”.
Menurut  hemat  penulis,  kedua pasal  ini  perlu  direvisi  dan  atau diamandemen. Berlaku adil di sini harus
31  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam”, Dalam  Dadan  Muttaqien,  Dkk  (Ed),  Peradilan Agama  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam Tata  Hukum  Indonesia  (Yogyakarta:  UII  Press, 1999), 101–2.
diatur  secara  spesifik  seperti  adil  dalam menggilir,  adil  dalam  menafkahi,  dan adil  dalam  pergaulan,  sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Pendek kata, adil di sini hanyalah dalam hal-hal yang bersifat  materil  dan  tidak  mungkin  dan bahkan  mustahil  adil  dalam  hal  cinta, perasaan, dan kecenderungan hati.
Selain  syarat  utama  di  atas, pemerintah  juga  menetapkan  dua  syarat tambahan,  yaitu  adanya  persetujuan isteri/isteri-isteri  dan  adanya  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak- anak  mereka.  Syarat  persetujuan  dari isteri/isteri-isteri,  bisa  dilakukan  secara lisan  maupun  secara  tertulis.  Namun, bila  dilakukan  secara  lisan,  persetujuan isteri  tersebut  harus  diucapkan  di  depan Pengadilan.  Untuk  mengetahui  kemam- puan  suami  dalam  menjamin  keperluan hidup  isteri  dan  anak-anak  mereka,  ia dapat  memperlihatkan  surat  keterangan penghasilan,  surat  keterangan  pajak penghasilan,  atau  surat  keterangan  lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
Menurut  hemat  penulis,  ketiga syarat  poligami  yang  ditetapkan  oleh pemeritah  tersebut  menunjukkan  bahwa pemerintah benar-benar menganut poligami  yang  diperketat.  Syarat  kedua, yakni  adanya  persetujuan  isteri/isteri- isteri, benar-benar “ keluar ” dari kerangka aturan fiqh Islam. Artinya, fiqh Islam, baik klasik maupun kontemporer, sama  sekali  tidak  pernah  menetapkan syarat ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,  hukum  Islam  hanya  mene- tapkan  dua  syarat  poligami: pertama , suami mampu berlaku adil secara materil seperti  adil  dalam  menggilir,  adil  dalam menafkahi, dan adil dalam mempergauli. Kedua,  suami  mampu  menafkahi  para isterinya.  Seandainya  kedua  syarat inipun  tidak  terpenuhi,  hukum  Islam tetap  menganggap  poligami  tersebut tetap sah, walaupun pelakunya berdosa.

## Kesimpulan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2684
Kebijakan  pemerintah  RI  dan kebijakan  hukum  Islam  sama-sama menganut asas monogami terbuka dalam permasalahan  perkawinan.  Dikatakan monogami  terbuka,  karena  keduanya sama-sama membolehkan poligami. Pemerintah  menganut  poligami  diper- ketat  dan  dibatasi,  sementara  hukum Islam hanya menganut poligami terbatas.
Pemerintah  Republik  Indonesia hanya  membolehkan  poligami  karena tiga  alasan  yang  kesemuanya  hanya mempertimbangkan  keadaan  isteri  dan mengesampingkan  keadaan  suami  dan keadaan  sosial  masyarakat.  Sementara hukum  Islam  membolehkan  poligami karena  alasan  yang  komprehensif,  bisa karena  pertimbangan  keadaan  isteri  dan suami, dan bisa pula karena pertimbangan  sosial  kemasyarakatan. Bahkan,  kebolehan  ini  bisa  berubah menjadi  sunnah,  tergantung  keadaan orang yang hendak berpoligami.
Pemerintah  RI  menetapkan  3 (tiga) syarat diperbolehkannya poligami. Satu  syarat  utama,  yakni  suami  harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan  anak-anak  mereka.  Dan,  dua  syarat tambahan,  yakni  adanya  persetujuan isteri/isteri-isteri  dan  adanya  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak- anak  mereka.  Pemerintah  mensyaratkan keadilan  suami  secara  umum  dan  tidak menentukannya secara spesifik.
Sementara  itu,  hukum  Islam  hanya mensyaratkan  2  (dua)  syarat  poligami: pertama,  suami  mampu  berlaku  adil dalam  hal  yang  bersifat  materil  seperti giliran,  nafkah,  dan  pergaulan  terhadap isteri-isterinya,  dan  kedua,  mampu menafkahi  para  isterinya.  Bila  kedua syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka  hukum Islam tetap memandang bahwa poligami tersebut  tetap  saha,  walau  pelakunya dianggap  berdosa.  Sedang  pemerintah Republik  Indonesia  memandang  bahwa poligami  yang  tidak  memenuhi  alasan
dan  persyaratan  sebagai  “ poligami  liar ” yang mempunyai kekuatan hukum.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Muhammad  Zannati. Al- Ahkam Wa Al-Adab Al-Islamiyah Fi Dhau’i Surah an-Nisa’ . Kairo: Dar al-Majd, 1996. Abu Zahrah, Muhammad. Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah .  Kairo:  Dar  al-Fikr al-‘Arabi, 1975.
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
1998.
Al-Khin,  Musthafa,  dkk. Al-Fiqh  Al- Manhaji  ‘Ala  Madzhab  Al-Imam Asy-Syafi’i .  Vol.  IV.  Damaskus:
Dar al-Qalam, 1992. Az-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  Al-Islami Wa Adillatuh . Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989. Hariyanto.  “Dehumanisasi  Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas  Dan  Historisitas.” PALASTREN 8,  no.  1  (June 2015): 87. Mardani. Hukum  Islam:  Kumpulan
Peraturan Tentang Hukum Islam Di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana,
2013.
Materi Kompilasi Hukum Islam”, Dalam
Dadan  Muttaqien,  Dkk  (Ed), Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum  Indonesia .  Yogyakarta: UII Press, 1999. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Summa, Muhammad Amin. Hukum
Keluarga Islam Di Dunia Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

## Volksgeist
Syihab, M. Quraish. Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan, 1999. Wardan Nuroniyah, Wasman dan. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif . Yogyakarta: Teras, 2011. Zainuddin, Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,
2007.