## KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS
(Studi Tentang Tugas Pokok  dan  Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa)

## Meily Meiling Lompoliuw, Marthinus Mandagi, Jetty E. H. Mokat
Program Studi Administrasi Negara FIS Unima E-mail: meilinglompoliuw@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui  kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tehnik  pengumpulan  data  yaitu  :  observasi,  dokumen,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  a).  kepemimpinan  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  belum  melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan belum dilaksanakan sesuai SOP,  c). Kepala Dinas belum  melakukan  pengendalian  terhadap  jalannya  pelayanan,  d).  Kepala  Dinas  belum  melakukan evaluasi  terhadap  pelayanan.  Untuk  itu  sebaiknya:  a).  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayananan publik.

## Kata Kunci:   Tugas Pokok,  Fungsi Kepala Dinas

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan ( leadership ) dapat dikatakan  sebagai  cara  dari  seorang  pemimpin ( leader )  dalam  mengarahkan,  mendorong  dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok  atau  organisasinya  untuk  mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan  kinerja  pegawai  yang  maksimal. Dengan  meningkatnya  kinerja  pegawai  berarti tercapainya  hasil  kerja  seseorang  atau  pegawai dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi.  Suatu organisasi  pada  dasarnya  adalah  suatu  bentuk kerja sama antar dua orang atau lebih. Baik yang di sebut  organisasi ataupun kelompok, tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Minahasa  adalah  suatu instansi  pemerintah  yang  mempunyai  tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada Kabupaten  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Dinas  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa kepala
dinas  mempunyai  tugas  yaitu:  1.  Membantu Bupati  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas, mengacu  pada  program  nasional  dan  daerah;  3. Merumuskan  kebijakan  teknis  di  bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 4. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  di bidang  pekerjaan  umum  dan  tata  ruang;  5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di  bidang  pekerjaan  umum  dan  tata  ruang;  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan,
dan
penyelenggaraan manajemen  kepegawaiaan;  7.  Mengendalikan dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pada tahun  yang  sudah  berjalan  berdasarkan  rencana dan  realisasi  sebagai  bahan  dalam  penyusunan program  pada  tahun  berikutnya;  8.  Melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah  sebagai  pertanggungjawaban tugas  sesuai  ketentuan  yang  berlaku;  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan peneliti  dijumpai  beberapa  situasi  seperti,  sikap bawahan yang tidak segan pada atasan, beberapa pegawai menunda pekerjaan, para pegawai tidak
disiplin terhadap kehadiran di hari biasa dan juga di saat rapat, sering terjadi konflik antara atasan dan  bawahan,  serta  konflik  antar  sesama bawahan  dan  kurangnya    koordinasi  dalam pelaksanaan  tugas.  Hal  seperti  itu  sangat memungkinkan  untuk  mempengaruhi  kinerja dari  pegawai,  termasuk  mempengaruhi  capaian kerja dari instansi tersebut. Dalam mempertanggung jawabkan semua yang menyangkut Dinas maka faktor
kepemimpinanlah  yang  menjadi  sasarannya, karena posisi pimpinanlah yang sangat mengetahui  apa  yang  terjadi  serta  juga berkemungkinan  besar  mengambil  andil  dari fenomena yang didapati oleh peneliti.
Selanjutnya  dalam  penelitian  yang dilakukan  peneliti  ini  juga  terjadi  peralihan pimpinan,  yang  semula  dipimpin  oleh  bapak  Ir. Kussoy Wailan John, MT dan sekarang di pimpin oleh  bapak  Nofry  W.  Lontaan,  ST  sebagai Pelaksana Tugas Harian. Banyak kejadian terjadi di instansi-instansi lain setelah penggantian atau peralihan  pimpinan  terjadi  perubahan  dengan program-program  yang  telah  tersusun  dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program- program  yang  ada  tersebut  masih  harus dilanjutkan  sampai  masa  rencana  kerja  tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat keberlangsungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil  rencana  kerja  tahunan  SKPD  dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  yang  di dalamnya  terdapat  program-program  yang dijadikan sebagai acuan.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Kepemimpinan
Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai  pelaksanaan  otoritas  dan  pembuatan keputusan  ada  juga  yang  mengartikan  suatu inisiatif  untuk  bertindak  yang  menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan  pemecahan  dari  suatu  persoalan  bersama (Miftah Thoha,2010), lebih jauh lagi George R. Terry  (Mifta  Thoha,2010)  merumuskan  bahwa kepemimpinan  itu  adalah  aktivitas  untuk memengaruhi  orang-orang  supaya  diarahkan mencapai  tujuan  organisasi.  Dari  beberapa
pengertian  diatas  dapat  dituliskan  bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas memengaruhi  orang-orang  supaya  diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.

## Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut  Kiggundu  (Dalam  Gomes, 2003:4)  Manajemen  sumber  daya  manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai  sasaran-sasaran  dan  tujuan-tujuan individu,  organisasi,  masyarakat,  nasional  dan internasional.
Menurut Mondy dan Noe (Dalam Gomes, 2010:3)  Manajemen  sumber  daya  manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut DeCenzo dan Robbins (Moekijat,  2010:2)  manajemen  sumber  daya manusia  adalah  suatu  proses  terdiri  atas penerimaan,  pengembangan,  motivasi,  dan pemeliharaan sumber daya manusia.
Menurut Hasibuan (2006:10), Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  ilmu seni  mengatur  hubungan  dan  peranan  tenaga kerja  agar  efektif  dan  efisien  membantu terwujudnya  tujuan  perusahaan,  karyawan  dan masyarakat.
Menurut  Glueck  (Dalam  Moekijat, 2010:3)  Manajemen  sumber  daya  manusia adalah  serangkaian  kegiatan  dalam  semua organisasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keefektifan sumber daya manusia dan organisasi.
Manajemen    sumber    daya    manusia adalah    rangkaian    proses    yang  mengatur pengembangan dan
pemanfaatan pegawai/sumber    daya    manusia    dalam hubungannya  dengan  peranan  kerja  agar  dapat mencapai  tujuan  dari  organisasi  secara  efektif dan  efisien.

## Pemerintahan Daerah
Dalam  UU  No.23  Tahun  2014  tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, memberikan definisi  sebagai  berikut  Pemerintahan  Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh DPRD dan Pemerintah  Daerah  menurut  asas  desentralisasi, dimana  unsur  penyelenggaraan  daerah  adalah Gubernur,  Bupati  atau  Walikota  dan  perangkat daerah.

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Minahasa  merupakan  salah satu unsur perangkat daerah  yang menjalankan tugas  perbantuan  dengan  prinsip  otonomi  di Kabupaten  Minahasa.  Adapun  kedudukan, susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata kerja  dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Bupati Minahasa  Nomor  71  Tahun  2016.  Dalam Peraturan  Bupati  ini  memiliki  ketentuan  umum sebagaimana yang dimaksud dengan:
Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah Kabupaten  Minahasa;  3.  Bupati  adalah  Bupati Minahasa; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten  Minahasa;  5.  Dinas  adalah unsur  pelaksana    Pemerintah  Daerah  dalam merumuskan  dan  melaksanakan  kewenangan otonomi  daerah  dibidangnya  yang  selanjutnya adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Minahasa;  6.  Kepala  Dinas adalah  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa; 7. Tugas Pembantuan adalah pengawasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya  Manusia  dengan  kewajiban  melaporkan pelaksanaanya  dan  mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan; 8.  Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan  yang  mempunyai  fungsi  dan  juga yang  berkaitan  erat  satu  sama  lain  dalam
melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.
Peraturan  Bupati  Nomor  71  Tahun  2016 Pasal  5  menyebutkan  bahwa  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa  mempunyai tugas yaitu : 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 2.  Mengkoordinasikan  penyusunan  program dinas,  mengacu  pada  program  nasional  dan daerah;  3.  Merumuskan  kebijakan  teknis  di bidang  pekerjaan  umum  dan  tata  ruang;    4. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 5.  Menetapkan  tata  cara  dan  tata  laksana pelayanan  di  bidang  pekerjaan  umum  dan  tata ruang;  6.  Mengkoordinasikan  pelaksanaan urusan  kesekretariatan,  dan  penyelenggaraan manajemen  kepegawaiaan;  7.  Mengendalikan dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pada tahun  yang  sudah  berjalan  berdasarkan  rencana dan  realisasi  sebagai  bahan  dalam  penyusunan program  pada  tahun  berikutnya;  8.  Melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah  sebagai  pertanggungjawaban tugas  sesuai  ketentuan  yang  berlaku;  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

## Keberlangsungan Program dari Kepala Dinas Lama oleh  Kepala Dinas Baru
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terjadi peralihan pimpinan, yang  semula  dipimpin  oleh  bapak  Ir.  Kussoy Wailan  John,  MT  dan  sekarang  di  pimpin  oleh bapak Nofry W. Lontaan, ST sebagai Pelaksana Tugas  Harian.  Banyak  kejadian  terjadi  di instansi-instansi  lain  setelah  penggantian  atau peralihan  pimpinan  terjadi  perubahan  dengan program-program  yang  telah  tersusun  dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program- program  yang  ada  tersebut  masih  harus dilanjutkan  sampai  masa  rencana  kerja  tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat keberlangsungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil  rencana  kerja  tahunan  SKPD  dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  yang  di
dalamnya  terdapat  program-program  yang dijadikan  sebagai  acuan.  Berikut  program  dan kegiatan SKPD dinas PU & PR tahun 2018: 1. Program
pelayanan
administrasi perkantoran 2. Program  peningkatan  sarana  dan  prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan jalan dan jembatan
8. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9. Program pembangunan turap/talud/bronjong
10. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
11. Program  peningkatan  sarana  dan  prasarana kebinamargaan
12. Program  pengembangan  dan  pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainya
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
14. Program  peningkatan  sarana  dan  prasarana umum
15. Program perencanaan tata ruang
16. Program pemanfaatan ruang
17. Program pengendalian pemanfaatan ruang

## METODE  PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini  berlokasi  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Minahasa.  Waktu Penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan  data  melalaui  wawancara  dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  akan  didasarkan  dengan  berbagai teknik  yakni,  dengan  wawancara,  observasi, dokumentasi  (triangulasi).  Menurut  Miles  dan Huberman  (1992:112)  bahwa  aktifitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitasnya  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data
dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data,peneliti  menggunakan  4  (empat)  kriteria utama yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam  Moleong  2000:173),  guna  menjamin keabsahan  data  penelitian  kualitatif,  yaitu: Derajat  Kepercayaan (Creadibility) ,  Derajat Keteralihan (Transferbility) , Derajat
Ketergantungan (Dependability) dan  Derajat Kepastian (Confirmability).

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Kepemimpinan
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Minahasa  merupakan  salah satu unsur perangkat daerah  yang  menjalankan tugas  perbantuan  dengan  prinsip  otonomi  di Kabupaten  Minahasa.  Adapun  kedudukan, susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata kerja  dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Bupati Minahasa  Nomor  71  Tahun  2016.  Dalam Peraturan  Bupati  ini  memiliki  ketentuan  umum sebagaimana yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa; 2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten  Minahasa;  3.  Bupati adalah  Bupati  Minahasa;  4.Sekretaris  Daerah adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Minahasa; 5.  Dinas  adalah  unsur  pelaksana    Pemerintah Daerah  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan kewenangan  otonomi  daerah  dibidangnya  yang selanjutnya  adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa;  7. Tugas Pembantuan adalah pengawasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta  Sumber Daya  Manusia  dengan  kewajiban  melaporkan pelaksanaanya  dan  mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan  yang  mempunyai  fungsi  dan  juga yang  berkaitan  erat  satu  sama  lain  dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa kepala dinas  mempunyai  tugas  yaitu  :  1.  Membantu Bupati  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
2.  Mengkoordinasikan  penyusunan  program dinas,  mengacu  pada  program  nasional  dan daerah;  3.  Merumuskan  kebijakan  teknis  di bidang  pekerjaan  umum  dan  tata  ruang;  4. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; 5.  Menetapkan  tata  cara  dan  tata  laksana pelayanan  di  bidang  pekerjaan  umum  dan  tata ruang;  6.  Mengkoordinasikan  pelaksanaan urusan  kesekretariatan,  dan  penyelenggaraan manajemen  kepegawaiaan;  7.  Mengendalikan dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pada tahun  yang  sudah  berjalan  berdasarkan  rencana dan  realisasi  sebagai  bahan  dalam  penyusunan program  pada  tahun  berikutnya;  8.  Melaporkan hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Bupati  melalui Sekretaris  Daerah  sebagai  pertanggungjawaban tugas  sesuai  ketentuan  yang  berlaku;  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  di lokasi  penelitian  menunjukan  kepemimpinan Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Minahasa  belum  cukup  baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ada beberapa poin yang belum terpenuhi seperti yang  sudah  termuat  pada  Peraturan  Bupati Nomor  71  Tahun  2016  Pasal  6  mengenai  tugas pokok  dan  fungsi  Kepala  Dinas.  Hal  ini  jika disandingkan  dengan  penelitian  terdahulu  yang relevan dimana dalam menjalankan kepemimpinannya  pemimpin  masih  belum optimal  dikarenakan  pimpinan  masih  kurang tepat  dalam  membuat  keputusan,  kurang  tegas serta kurang mengontrol pekerjaan dan pegawai, sehingga  berdampak  terhadap  kinerja  pegawai dan  kedisiplinan  yang  kurang.  Untuk  itu pimpinan  harus  optimal  dalam  menjalankan kepemimpinannya dalam penerapan tugas pokok dan fungsinya.
Keberlangsungan Program dari Kepala Dinas yang lama oleh Kepala Dinas yang baru.
Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terjadi peralihan pimpinan, yang  semula  dipimpin  oleh  bapak  KJ  dan sekarang  di  pimpin  oleh  bapak  NL  sebagai Pelaksana Tugas Harian. Banyak kejadian terjadi di instansi-instansi lain setelah penggantian atau peralihan  pimpinan  terjadi  perubahan  dengan program-program  yang  telah  tersusun  dalam rencana kerja tahunan yang seharusnya program- program  yang  ada  tersebut  masih  haru dilanjutkan  sampai  masa  rencana  kerja  tahunan berakhir. Karena itu, untuk melihat kesinambungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru maka peneliti mengambil  rencana  kerja  tahunan  SKPD  dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  yang  di dalamnya  terdapat  program-program  yang dijadikan sebagai acuan.
Untuk mengetahui kesinambungan program dari kepala dinas yang lama oleh kepala dinas yang baru  peneliti melakukan wawancara dengan  pertanyaan  sebagai  indikator,  apakah program  kepala  dinas  yang  lama  masih dilanjutkan  oleh  kepala  dinas  yang  baru  dan program-program apa saja yang masih dilanjutkan. Indikator pertanyaan tersebut sesuai dan  mampu  menjawab  permasalahan  yang peneliti  temui  di  lapangan.  Adapun    indikator pertanyaan    yang  dipenuhi  dalam  menjawab apakah    program  kepala  dinas  yang  lama dilaksanakan  secara    berkesinambungan  oleh kepala dinas yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  apakah program  kepala  dinas  yang  lama  masih dilanjutkan  oleh  kepala  dinas  yang  baru  dan program-program apa saja yang masih dilanjutkan,  menunjukkan  bahwa  kepala  dinas yang  baru  masih  melanjutkan  semua  program dari kepala dinas yang lama berdasarkan rencana kerja  SKPD  tahunan.  Berdasarkan  aturan rencana  kerja  SKPD  yang  disusun  memiliki jangka  waktu  satu  tahun  sehingga  untuk membuat  program  baru  harus  menyelesaikan tahun yang sudah berjalan. Oleh sebab itu dapat dikatakan  bahwa  kepala  dinas  yang  baru
melanjutkan  program  dari  kepala  dinas  yang lama secara berkesinambungan.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih  belum  optimal.  Untuk  itu  diharapkan agar  pimpinan  harus  lebih  proaktif  dalam mempengaruhi,  menginspirasi,  memotivasi serta  menuntun  aktifitas  para  pegawai sehingga kinerja dari pegawai akan lebih baik dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi.
2. Setiap  program  yang  telah  tersusun  pada rencana  kerja  SKPD  harus  diselesaikan sampai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan, nanti  akan  diadakan  penyusunan  program baru  apabila  program-program  yang  telah
tersusun  pada  tahun  yang  berjalan  sudah berakhir.

## Saran
a. Pimpinan  harus  optimal  dalam  menjalankan kepemimpinannya  dalam  penerapan  tugas pokok dan fungsi.
b. Pimpinan harus lebih tegas terhadap pegawai serta tegas dalam penuntasan pekerjaan.
c. Pimpinan  harus  lebih  melibatkan  pegawai atau bawahan dalam penetapan kebijakan
d. Pimpinan  lebih  memperhatikan  pekerjaan dengan cara melakukan pengontrolan terhadap  para  pegawai  dalam  pelaksanaan pekerjaan.
e. Pimpinan harus menunjukkan evaluasi terhadap pegawai

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Gomes, F. Cardoso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia . Andi. Yogyakarta Handoko. 2014. Manajemen . BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta Hasibuan, Malayu SP. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Askara. Jakarta Moekijat. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia . Mandar Maju. Bandung Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif . Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press Matondang.  2008. Kepemimpinan  (Budaya  Organisasi  dan  Manajemen  Stratejik). Graha  Ilmu. Yogyakarta
Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . RosdaKarya. Bandung Mokat, Jetty. 2015. The Leadership Style of Woman as the Head of Regency in Instructing Duties and Supervision to Subordinates. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Universitas Negeri Makasar
Nawawi.2009. Publik Policy. CV Putra Media Nusantara. Surabaya Sedarmayanti.  2009. Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa Depan  [Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan  yang  Baik] .PT.Rafika  Aditama. Bandung.
Silalahi. 2011. Ulber. Asas-Asas Manajemen. PT Refika Aditama. Bandung Sugiono. 2005. Memenuhi Penelitian Kualitatif dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian . Alfabeta. Bandung
Thoha, Miftah. 2010. Kepemimpinan Dalam Manajemen . PT Rajagrafindo Persada. Jakarta Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah . PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan:
UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERBUP Minahasa No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Internet: http://e-journal.uajy.ac.id/8313/1/SNA80008.pdf http://hertianuslokon.blogspot.co.id/2013/06/kepemimpinan-lurah-dalam-    meningkatkan.html www.wikipedia.indonesia.com http://etalasepustaka.blogspot.co.id/2016/05/5-gaya-kepemimpinan-menurut-siagian.html http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/#Menurut_Para_Ahli http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html