Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

## Implementation of the Healthcare System Towards the Fulfillment of Health Rights for Warga Binaan Pemasyarakatan

## Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih
Magister Hukum, Universitas Panca Budi, Medan, Indonesia yasmirahmandasari@gmail.com

## Abstract
The  objective  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  basis  of  the  healthcare  system  and  the  implementation  of healthcare systems, as well as to study the impact of overcapacity on the fulfillment of health rights of citizens of  civil  society  in  Lapas  Kelas  II  B  Sintang.  Fulfillment  of  the  right  to  health  for  every  citizen  is  a constitutional mandate that must be fulfilled by the government without exception, including the warga binaan who are inmates in Correctional Institutions (Lapas). This is as stipulated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation No. 99 of 2012 which regulates the basic rights of inmates that must be  fulfilled,  one  of  which  is  the  right  to  receive  adequate  health  services,  which  can  be  fulfilled  by  the availability  of  adequate  health  resources,  complete  health  facilities  and  medications,  as  well  as  balanced nutrition with health-supporting food in prisons. This is done to fulfill the basic rights of inmates. However, the mandate of these regulations has not yet been fully optimized, one of which is in Lapas Kelas II B Sintang. Therefore, this research, which uses a normative empirical method, examines regulations related to regulating inmate health and implementing health service regulations in Lapas Kelas II B Sintang. This study shows that health  services  as  regulated  in  several  regulations  have  not  yet  been  well  implemented  in  Lapas  Kelas  II  B Sintang,  as  evidenced by  the disproportionate  number  of  medical  staff  and  health  facilities  available  due  to overcrowding of inmates in in Lapas Kelas II B Sintang.
Keywords: Correctional Institutions; Right to Health; Warga Binaan

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum dari sistem pelayanan kesehatan dan implementasi sistem pelayanan kesehatan, serta mengkaji dampak over capacity terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan  di  Lapas  Kelas  II  B  Sintang.  Pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  setiap  warga  negara  menjadi amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang menjadi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang mengatur hak- hak  dasar  warga  binaan  yang  wajib  dipenuhi,  salah  satu  hak  pokok  tersebut  adalah  hak  untuk  mendapat pelayanan  kesehatan  yang  layak,  yang  dapat  terpenuhi  oleh  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  fasilitas kesehatan  dan  obat-obatan  yang  lengkap,  serta  gizi  yang  seimbang  dengan  makanan  yang  menunjang kesehatan  di  dalam  Lapas.  Hal  tersebut  dilakukan  guna  memenuhi  hak  dasar  warga  binaan.  Namun,  amanat regulasi  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  berjalan  dengan  optimal,  salah  satunya  pada  Lapas  Kelas  IIB Sintang.  Untuk  itu,  penelitian  yang  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  ini  mengkaji  peraturan  terkait pengaturan kesehatan warga binaan serta implementasi peraturan pelayanan kesehatan tersebut di Lapas Kelas IIB  Sintang.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam beberapa  regulasi  tersebut  masih  belum  terimplementasi  dengan  baik  pada  Lapas  Kelas  IIB  Sintang,  hal  ini terbukti  dari  tidak  sebandingnya  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  kesehatan  yang  tersedia  akibat  adanya over kapasitas penghuni Lapas di Lapas Kelas IIB Sintang.
Kata Kunci: Hak atas Kesehatan; Lapas; Warga Binaan
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  (HAM)  didefinisikan  sebagai  hak  bawaan  yang  dimiliki  setiap orang  sejak  lahir.  HAM  telah  dilegalkan  dalam  bentuknya  melalui  upaya  dan  waktu  yang lama.  HAM  masih  menimbulkan  banyak  masalah  meskipun  telah  dilegalkan.  Negara Indonesia  berjanji  untuk  membentuk  rakyat  yang  adil  berdasarkan  Pancasila. 1 Kesehatan merupakan  dasar  pengakuan  derajat  kemanusiaan,  jika  seseorang  dalam  keadaan  tidak sehat,  menjadikannya  tidak  sederajat  secara  kondisional.  Jika  kesehatan  seseorang terganggu,  dia  tidak  akan  dapat  menikmati  hak-haknya  yang  lain. 2 Kesehatan adalah  hak dasar  manusia,  yang  menyiratkan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  yang  setara  dalam mendapatkannya. Pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau juga adalah hak bagi semua warga Indonesia. 3
Hak  kesehatan  untuk  setiap  warga  negara  ini  juga  meliputi  hak  kesehatan  terhadap warga binaan yang sedang menjalani pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun  pemasyarakatan  sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan pidana,  baik  pada  tahap  praadjudikasi,  adjudikasi,  maupun  pasca  ajudikasi.  Tujuan  dari pemasyarakatan  sendiri  adalah  untuk  melakukan  pembinaan  agar  warga  binaan  dapat memperbiki diri dan kembali ke masyarakat. Karena itu, warga binaan juga tetap dianggap sebagai warga negara yang berhak untuk mendapat jaminan kesehatan. 4
Sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah  berbasis  Pancasila  yang  membangun warga binaan pemasyarakatan. Ini melibatkan pembina, yang dibina, dan masyarakat secara keseluruhan,  sehingga  mereka  dapat  diterima  masyarakat  dan  memainkan  peran  penting dalam  pembangunan. 5 Pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  yang  berfungsi  sebagai  wadah  penegakan  hukum  pada  tahap  praadjudikasi, adjudikasi, maupun pasca adjudikasi. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjamin terlindunginya  hak-hak  narapidana,  dan  juga  memperbaiki  kepribadian  dan  kemandirian narapidana  agar  dapat  menyadari  kesalahannya,  melakukan  perbaikan  diri  dengan  tidak melakukan tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  menjadi  lembaga  atau  fasilitas  yang  diberikan kewenangan  untuk  menjalankan  fungsi  Pembinaan  terhadap  warga  binaan.  Pasal  7  dan  9 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  (Undang-undang Pemasyarakatan),  diatur  bahwa  pelayanan  kesehatan  merupakan  pelayanan  yang  wajib
1 Ali  Muhammad  Ari  Fadilah,  “Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Bengkulu,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha 10,  no.  1  (2022):  33–42, https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.
2 Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 319, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332.
3 Riski  Darwaman,  Redyanto  Sidi,  and  Yasmirah  Mandasari  Saragih,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan  Praktik  Dokter  Mandiri,” Jurnal Ners 7, no. 1 (2023): 225–31, https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000.
4 Pasal 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
5 Junaidi;  Perdana;,  Rizky  Nanda  Muhammad  and  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  “Reposisi  Kebijakan  Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Meminimalisir  Kelebihan  Kapasitas  Narapidana,” Journal  Juridisch 1,  no.  3  (2023):  244–57, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915.

## Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan
Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
diberikan  kepada  warga  binaan  di  dalam  Lapas.  Pelayanan  kesehatan  di  dalam  Lapas merupakan  bentuk  komitmen  negara  dalam  menjamin  HAM  warga  binaan.  Pelayanan kesehatan ini meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan serta rehabilitasi dalam  bidang  kesehatan.  Hal  ini  sebagaimana  amanat  Undang-undang  Permasyarakatan menyatakan  bahwa  salah  satu  hak  dari  warga  binaan  adalah  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak. 6 Urgensi  penelitian  ini  adalah  bahwa  hak  untuk mendapatkan  layanan  Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manuasia  termasuk  juga  warga binaan di Lapas, mengingat kondis pelayanan kesehatan di Lapas dianggap kurang memadai dan rentan terhadap penularan penyakit, minimnya fasilitas dan akses kesehatan.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain penelitian  oleh  Zebua  (2020)  yang  mengkaji  tentang  petugas  kesehatan  telah  terlatih  dan cermat dalam melaksanakan tugas, kekurangan sumber daya manusia, terutama kekurangan tenaga medis, menjadi hambatan utama dalam memastikan pelayanan kesehatan yang andal dan  berkualitas.  Penelitian  selanjutnya  dapat  mengeksplorasi  lebih  lanjut  tentang  dampak kekurangan  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  layanan  kesehatan  di  Lapas Gunungsitoli  dan  mencari  solusi  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Kelemahan  penelitian  ini mungkin  belum  mendalami  secara  mendalam  bagaimana  tingkat  responsivitas  layanan kesehatan  di  Lapas  Gunungsitoli.  Penelitian  selanjutnya  dapat  fokus  pada  evaluasi  lebih lanjut  tentang  sejauh  mana  layanan  kesehatan  di  Lapas  responsif  terhadap  kebutuhan  dan harapan warga binaan di Lapas.
Selanjutnya  penelitian  oeh  Ridwan  (2022), penelitian  ini  fokus  pada  pemenuhan  hak narapidana  dan  anak  di  Lapas  selama  pandemi  Covid-19. Research  gap penelitian  ini  mengenai dampak  pandemi  terhadap  pemenuhan  hak-hak  ini,  serta  solusi  yang  inovatif  untuk  mengatasi kendala  yang  muncul  akibat  situasi  pandemi. Penelitian  ini  menyebutkan  kendala  lemahnya koordinasi  antar  instansi  dalam  pemenuhan  hak  narapidana.  penelitian  ini  kurang mengeksplorasi  lebih  lanjut  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  koordinasi  antar instansi dan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi di antara mereka. 7
Terakhir  penelitian  oleh  Nelwitis  (2023)  yang  mengkaji  tentang  kurangnya  fasilitas kesehatan  dan  infrastruktur  di  Lapas  Kelas  II  A  Padang,  yang  dapat  menghalangi penyediaan  layanan  kesehatan  yang  komprehensif  kepada  tahanan  tua.  Perselisihan penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  meningkatkan  infrastruktur  fisik  di  dalam  lembaga- lembaga  koreksi  untuk  memastikan  penyediaan  layanan  kesehatan  yang  efektif  untuk tahanan  tua.  Penelitian  ini  menunjukkan  kurangnya  anggaran  untuk  pelayanan  kesehatan bagi  tahanan,  yang  menyebabkan  keterbatasan  dalam  penyediaan  perawatan  medis. Perselisihan  ini  menyoroti  keterbatasan  keuangan  yang  mempengaruhi  kualitas  dan  skala
6 Roby Christian Hutasoit, 2020, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
7 Mukhlis  Ridwan  and  Setia  Putra,  “Penguatan  Hak  Narapidana  Dan  Anak  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (1995): 428–40, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
layanan  kesehatan  yang  tersedia  untuk  tahanan  tua,  menunjukkan  kebutuhan  untuk peningkatan alokasi dana untuk perawatan kesehatan dalam fasilitas Lapas. 8
Dalam implementasi hak dasar warga binaan, utamanya hak mendapatkan pelayanan kesehatan,  sering  kali  tidak  bisa  dieksekusi  dengan  optimal  dan  sesuai  dengan  standar pelayanan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  petugas  Lapas mempunyai peranan yang sangat penting, mereka menjadi garda terdepan dalam pemberian pembinaan  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  warga  binaan  dapat  terpenuhi  dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. 9
Selain  itu,  dilakukan  juga  melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  warga  binaan mengenai  urgensi  menjaga  kesehatan  tubuh  dan  kebersihan  hunian  serta  mengajak  warga binaan  yang  berada  di  kamar  untuk  selalu  memeriksakan  kesehatan  ke  klinik  Lapas. Penyuluhan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  memberikan  edukasi  sekaligus  upaya pencegahan  terhadap  kemungkinan  munculnya  berbagai  penyakit  dan  masalah  kesehatan lain  bagi  warga  binaan,  sehingga  tindakan  pencegahan  dan  pengobatan  bisa  dilakukan dengan  baik.  Petugas  Kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  juga  mengajak  warga  binaan untuk  berjemur  dan  dan  berolahraga  guna  meningkatkan  imun  tubuh  warga  binaan, diharapkan  dengan  kegiatan  ini  dapat  memantau  kesehatan  warga  binaan  di  Lapas Sintang. 10 Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  dasar  hukum  dari  sistem  pelayanan kesehatan  dan  implementasi  sistem  pelayanan  sesehatan,  serta  mengkaji  dampak over capacity terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sintang.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  Pendekatan kualitatif  menganalisis  hasil  penelitian  dengan  mengumpulkan  data  deskritif,  yaitu  data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta tingkah laku nyata yang  diteliti  dan  dipelajari  secara  menyeluruh. 11 Metode  ini  sering  digunakan  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  seperti  "mengapa"  dan  "bagaimana",  dengan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan subjektivitas individu.
Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  diperoleh  melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan pencatatan lapangan. Selanjutnya, data sudah dikumpulkan  digunakan  sebagai  bahan  analisis  yang  dianalisis  secara  induktif.  Artinya, peneliti  mengembangkan  pemahaman  dari  data-data  yang  didapat,  tanpa  membatasi  diri pada kerangka teori awal. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menyusun temuan-
8 Riki Afrizal and Muhammad Rizki Noor, “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia,” Pagaruyuan Law Journal 6, no. 2 (2023): 136–48, https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008.
9 Ferinkie  A,  2020,  “Pencegahan  Dan  Penindakan  Penyakit  Menular  Tuberkulosis  Terhadap  Warga  binaan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
10 https://lapassintanng.kemenkumham.go.id/berita-utama/tinjauui-kesehatan-wbp.-petugas-kesehatan-lapas- sintang-lakukamn-kontrol-kesehatan-di-blok-hunian
11 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017).
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
temuan,  memahami  konteks,  dan  menjelaskan  peristiwa  yang  diamati.  Pendekatan  ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menggambarkan kompleksitas realitas sosial serta  menyediakan  wawasan  yang  berharga  bagi  pemahaman  mendalam  tentang masyarakat, budaya, perilaku manusia, dan masalah-masalah sosial.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  merupakan  data  yang  diperoleh langsung dari narasumber melalui interaksi dan wawancara secara langsung. Pada penelitian ini, data  diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dalam konteks ini adalah  petugas lapas  dan  penghuni  serta  individu  yang  memiliki  informasi  yang  relevan  tentang implementasi  sistem  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang.  Sedangkan  data sekunder  pada  penelitian  diperoleh  dari  dokumen-dokumen,  catatan,  laporan,  serta  hasil observasi  terkait  penelitian  yang  dilakukan.  Lokasi  penelitian,  penulis  memilih  di  Lapas Kelas IIB Sintang, yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar Hukum Sistem Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku,  lembaga  pemasyarakatan bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pembinaan  dan  perlindungan  kepada  para terpidana. 12 Kehidupan di Lapas adalah hasil dari hukuman atas perilaku melanggar hukum yang  pernah  dilakukan  narapidana.  Kehidupan  di  Lapas  melibatkan  banyak  masalah, termasuk  kehidupan  yang  berubah,  kehilangan  kebebasan  dan  hak-hak  yang  semakin terbatas. 13 Hak  terbatas  bagi  warga  binaan  tetpi  masih  mempunyai  hak  tertentu  sebagai warga binaan. Penyelenggaraan pemenuhan hak atas kesehatan di dalam Lapas merupakan kewajiban  Negara  yang  wajib  dilaksanakan.  Apabila  hak  atas  kesehatan  tidak  dipenuhi maka  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  pelanggaran  dari  pemenuhan  HAM.  Dalam konteks  ini,  penting  untuk  memperhatikan  aspek-aspek  hukum  yang  terkait  dengan pelayanan  kesehatan  di  Lapas.  Pelayanan  kesehatan  dalam  bentuk  apapun  akan  selalu berkaitan dengan hukum, baik itu berupa hubungan hukum antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan maupun peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan dalam Lapas. 14
Dalam  kesimpulannya,  pelayanan  kesehatan  di  dalam  Lapas  menjadi  hak  dasar  setai warga binaan yang harus dijamin oleh negara. Pemenuhan hak ini meliputi upaya promotif, preventif,  rehabiliatif,  serta  kuratif.  Pemerintah  wajib  untuk  memastikan  adanya  sarana prasarana  kesehatan  yang  tercukupi  serta  memperhatikan  aspek-aspek  hukum  yang  terkait dengan  pelayanan  kesehatan  di  setiap  Lapas.8  Lapas  adalah  fasilitas  atau  lembaga  yang diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  fungsi  pembinaan  terhadap  warga  binaan.  Pasal  7 dan  9  Undang-undang  Pemasyarakatan  menetapkan  bahwa  warga  binaan  di  dalam  Lapas wajib mendapatkan perawatan kesehatan. Sistem Pemasyarakatan mengimplikasikan bahwa
12 Mirnawati  D,  “Hak-Hak  Narapidana  Wanita  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Watampone  Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law 2, no. 1 (2019): 76–89, https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357.
13 Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Suparyanto Dan Rosad 5, no. 3 (2020): 248–53.
14 https://fh.ummj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran/
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
meskipun warga binaan di dalam Lapas sedang menjalani sanksi pidana atas perbuatannya, namun  tahanan  dan  warga  binaan  tidak  boleh  kehilangan  hak-hak  mereka.  Karena  itulah undang-undang  tetap  melindungi  hak  setiap    warga  binaan.  Selain  itu,  undang-undang  ini menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas  dan  layanan  kesehatan.  Dalam  sistem  pemasyarakatan  ini  HAM  harus  dilindungi selama  pemidanaan  karena  mereka  kehilangan  kebebasan  atau  kebebasan  yang  mereka miliki sebelum masuk ke Lapas. 15 Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan selama mereka menjalani pidana di dalam Lapas diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pada Pasal 9 terdapat 12 macam hak dasar yang didapatkan warga binaan selama di dalam Lapas, dan di  Pasal  10  terdapat  7  hak  bersyarat  yang  diperuntukkan  bagi  mereka  yang  memenuhi persyaratan tertentu.
Hak-hak  dasar  yang  disebutkan  dalam  Pasal  9  Undang-undang  Pemasyarakatan mencakup  hak untuk  beribadah  sesuai  agama  dan  kepercayaan  setiap  warga  binaan,  hak mendapat perawatan jasmani dan rohani selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, hak untuk  memperoleh  kesempatan  untuk  mengembangkan  potensi  diri  (pendidikan, pengajaran,  dan  termasuk  kegiatan  rekreasional),  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang bergizi, hak memperoleh bantuan hukum, hak menyampaikan aduan dan keluhan,  hak  mendapatkan  bahan  bacaan,  hak  memperoleh  layanan  informasi,  hak mengikuti  perkembangan  media,  hak  untuk  mendapat  perlakuan  yang  manusiawi  serta perlindungan  dari  berbagai  tindakan  yang  berpotensi  mengancam  fisik  dan  mental,  hak memperoleh  layanan  sosial,  dan  hak  untuk  menerima  (termasuk  juga  menolak)  kunjungan dari siapapun, baik keluarga, penasehat hukum, maupun masyarakat umum.
Selain itu, terdapat pula hak-hak bersyarat yang dapat diperoleh warga binaan dengan kualifikasi tertentu adalah hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, serta fasilitas cuti yang mencakup:  cuti bersuarat,  cuti untuk mengunjungi  keluarga,  cuti  menjelang  bebas.  Selain itu,  Pasal 51 dan Pasal 52 PP  No.32  Tahun  1999 juga mengatur mengenai  pemberian hak lainnya bagi warga binaan, seperti hak politik, hak menggunakan suara dalam Pemilu, serta hak-hak  keperdataan  yang  lainnya. Pelaksanan  hak-hak  tersebut  disesuaikan  dengan  PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Orang  yang  Ditahan Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan.  Peraturan  tersebut  mengamanatkan  pada  Kemenkumham  untuk menerbitkan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  dalam  bentuk  Keputusan  terkait  pelaksanaan hak-hak tertentu.
Selanjutnya  dalam  Pasal  14  PP  No.32  Tahun  1999  mengatur  bahwa  setiap  warga binaan  berhak  memperoleh  fasilitas  kesehatan  yang  memadai. Peraturan  mengenai  sistem pelayanan kesehatan di Lapas juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  (Permenkumham)  No.  M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011  Tentang  Pedoman
15 Fery  Hardiansyah,  “Penerapan Pemberian  Pembebasan  Bersayarat  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Hak Narapidana,” Humani (Hukum Dan Masyarakat
Madani) 12, no. 2 (2022): 260–65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Pelayanan  Kesehatan  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM. 16 Dalam Permenkumham  tersebut  tertuang  sistem  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  ditujukan  kepada narapidana  yang  berada  di  lingkup  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  meliputi: ketersediaan unit pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan yang  kompeten,  pelaksanaan  upava  pelayanan  kesehatan,  sistem  rujukan  yang  tepat, peralatan dan obat medis, pendanaan kesehatan, dan pencatatan pelaporan.
Selain  itu Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  R.I. 2015 menerbitkan Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS melalui Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  Manusia  No.  PAS-32.PK.01.07.01  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan  Dasar Perawatan  Kesehatan  di  Lapas,  Rutan,  Bapas,  LPKA  dan  LPAS.  Selanjutnya,  juga  diatur dalam  Keputusan  Dirjen  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor:  PAS-35.OT.02.02  Tahun  2018  Tentang  Standar  Perawatan  Kesehatan  Rujukan Bagi  Narapidana,  Tahanan  dan  Anak  Di  UPT  Pemasyarakatan.  Kedua  standar  pelayanan kesehatan ini yang dipakai sebagai standar operasional prosedur dalam pelayanan kesehatan bagi  warga  binaan  di  Lapas.  Dalam  praktiknya,  sering  terjadi  kekurangan  fasilitas,  tenaga medis, dan akses ke pengobatan yang memadai, meskipun hak atas kesehatan secara hukum dijamin.  Banyak  penjara  memiliki  fasilitas  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan terkadang  kekurangan  obat-obatan  esensial.  Menurut  laporan  dari  berbagai  LSM  dan pengamat hak asasi manusia, warga binaan tidak selalu mendapatkan layanan medis dengan cepat dan efektif, terutama dalam kasus kondisi medis serius atau darurat.
3.2 Implementasi  Sistem  Pelayanan  Kesehatan  Yang  Diterapkan  Di  Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sintang
Seperti warga binaan lainnya, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama untuk  beribadah  sesuai  agama  dan  keyakinan  mereka,  mendapatkan  perawatan  kesehatan, berkunjung,  dan  makan  makanan  yang  baik. 17 Setiap  narapidana  berhak  atas  layanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Bentuk perhatian dari pemerintah dengan  mengalokasikan  dana  APBN  untuk  Lapas  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan efisiensi  operasional  layanan  medis  klinik,  dan  pembiayaan  kesehatan  adalah  komponen utama  dalam  mengatasi  masalah  ini.  Namun,  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  dan  obat- obatan  masih  menjadi  masalah,  terutama  karena  ketersediaan  obat  yang  kurang  konsisten dan kekurangan peralatan medis  yang memadai. 18 Sehingga kebutuhan warga binaan yang memerlukan  perawatan  medis  terkait  penyakit  dapat  terpenuhi  dan pelayanan  kesehatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan klinik rawat jalan diluar Lapas. Agar pelayanan kesehatan  yang  diberikan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  di  dalam  Lapas  dapat
16 Graciella  Devi  Maharani  and  Herry  Fernandes  Butar-butar,  “Studi  Deskriptif  Pelayanan  Kesehatan  Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari,” Jurnal Gema Keadilan 9, no. 1 (2022): 1–21.
17 Duwita  Aisya  Trisna  Prihananti,  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Hamil  Dan  Menyusui  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 3,  no.  2  (2022):  68–78, https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526.
18 Ilman  Karyanus  Zebua  et  al.,  “Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,” Jurnal  Kebijakan Publik 15, no. 1 (2024): 131–38, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
terlaksana secara optimal, maka dalam penyelenggaraannya diperlukan keterpaduan sistem pelayanan kesehatan terpadu. 19
Pengaturan SDM Kesehatan saat ini datur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang  Kesehatan.  Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  butir  4  Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa: “Sumber Daya Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di  bidang Kesehatan, baik  yang memiliki  pendidikan formal bidang kesehatan maupun  tidak.”  Sementara  itu,  Pasal  1  butir  7  Undang-Undang  Kesehatan  mendefinisikan tenaga  kesehatan  sebagai  setiap  orang  yang  melakukan  pengabdian  bidang  kesehatan dengan  berlandasan  profesionalitas,  pengetahuan,  serta  memiliki  sikap  profesional, terampil, dan berwawasan luas di bidang kesehatan.
Ketersediaan tenaga kesehatan di lingkungan Lapas tentunya sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan di dalam Lapas. Sebab, pada praktiknya tidak semua Lapas  memiliki  tenaga  kesehatan.  Adapun  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  merupakan  salah  satu Lapas  yang  berada  di  bawah  Kanwil  Kemenkumham  Kalimantan  Barat  yang  memiliki tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan.  Tenaga Kesehatan  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  terdiri  dari  1  orang  dokter  dan  1  orang tenaga  perawat,  tentunya  ini  masih  dirasa  kurang  dan  sangat  dibutuhkan  tenaga  perawat tambahan.
Selain  ketersediaan  tenaga  dokter  dan  perawat,  agar  pelayanan  kesehatan  dapat berjalan  dengan  optimal  tentunya  memerlukan  tembahan  sumber  daya  manusia  kesehatan antara lain: apoteker, ahli gizi, sanitarian, analis dan psikolog. Oleh karena itu, perencanaan untuk  pengadaan  sumber  daya  manusia  kesehatan  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing Lapas. Selain itu, pembinaan, pengawasan, serta pendayagunaan SDM  kesehatan  di  Lapas  perlu  dilakukan  guna  mengoptimalkan  penyelenggaraan  sistem pelayanan  kesehatan  pada  setiap  Lapas,  termasuk  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang.  Kegiatan pelayanan  kesehatan  di  dalam  Lapas  dilaksanakan  di  unit  pelayanan  kesehatan.  Unit pelayanan  kesehatan  menjadi  tempat  yang  digunakan  sebagai  penyedia  fasilitas  kesehatan dan untuk mengadakan upaya pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif, promotif, serta rehabilitatif.
Tujuan  pengadaan  unit  pelayanan  kesehatan  adalah  untuk  menyediakan  infrastruktur dan  fasilitas  yang  tercukupi  dan  dapat  distribusikan  secara  merata  serta  bermanfaat  dalam pelayanan  kesehatan  warga  binaan  pemasyarakatan  di  dalam  Lapas.  Walaupun  terdapat Puskesmas  yang  bertugas  untuk  memberi  bantuan  operasional  pelayanan  kesehatan  dalam Lapas  yang  berada  di  beberapa  daerah,  namun  kemandirian  pelayanan  kesehatan  dalam Lapas masih diperlukan oleh warga binaan untuk memberi penanganan secara cepat.
Lapas  Kelas  IIB  Sintang  memiliki  klinik  dengan  nama  Klinik  Lapas  Sintang  yang mulai operasional sejak 24 Maret 2023 dengan nomor izin operasional 400.7.22/001/IOK/DPMPTSP/2023.  Klinik  Lapas  Sintang  ini  didirikan  dengan  harapan
19 Ari  Fadilah,  “Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Bengkulu.”
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan di dalam Lapas. Klinik  ini  terdapat  seorang  dokter  dan  seorang  perawat  yang  bertugas  dalam  memberikan layanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  dalam  Lapas,  sehingga  warga  binaan  yang mengalami  masalah  kesehatan  dapat  memeriksakan  diri  di  klinik  tersebut,  dan  bagi  warga binaan  baru  mendapatkan  pemeriksaan  kesehatan  awal  di  klinik,  hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui  kondisi  kesehatan  awal  warga  binaan,  riwayat  penyakit  yang  pernah  diderita, hingga masalah kesehatan yang diderita warga binaan saat ini.
Upaya  kesehatan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  secara  terinetgrasi,  terpadu, serta berkesinambungan  guna menjaga  dan meningkatkan derajat kesehatan  warga binaan, yang  umumnya  diberikan  dalam  bentuk  pemberian  edukasi  dan  informasi  mengenai kesehatan  dalam  rangka  peningkatan  derajat  kesehatan  (promotif),  pencegahan  penyakit yang  mungkin  terjadi  didalam  Lapas  (preventif),  pengobatan  bagi  warga  binaan  terkena penyakit  (kuratif),  serta  perawatan  dan  pemulihan  kesehatan  bagi  warga  binaan  yang memerlukan  (rehabilitatif).  Sementara  pelayanan  kesehatan  sendiri  merupakan  seluruh tindakan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk warga binaan sebagai  penghuni Lapas, dan dapat dilaksanakan baik secara individu maupun secara kelompok dalam organisasi. 19
Petugas  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  rutin  memberikan  pelayanan  kesehatan  berupa promosi  kesehatan  dan  pemberian  edukasi  mengenai  penyakit  yang  mungkin  terjadi  di dalam  Lapas  kepada  seluruh  warga  binaan,  hal  ini  tentunya  memiliki  peran  yang  krusial dalam  memberikan  wawasan  kesehatan  dan  pencegahan  penularan  penyakit  didalam  di dalam  Lapas. Seluruh  warga  binaan  diberikan  informasi  mengenai  pentingnya  menjaga kesehatan  dan  edukasi  mengenai  penyakit,  yaitu  tentang  cara  penularannya,  pengobatan, bagaimana  cara  pencegahan  serta  mengajak  narapidana  untuk  selalu  memeriksakan kesehatan  secara  rutin  ke  K=klinik  Lapas.  Upaya  yang  dilakukan  ini  bukan  hanya memberikan informasi kesehatan kepada warga binaan, tetapi juga melindungi mereka agar terhindari dari penularan penyakit.
Selain  itu  petugas  kesehatan  sering  melaksanakan  kegiatan  “Sambang  Sehat”  yaitu skrining kesehatan dan kegiatan pelayanan kesehatan pada blok kamar hunian warga binaan sebagai  upaya untuk  menunjang  pemenuhan hak  untuk  mendapatkan layanan kesehatan di Lapas  Kelas  IIB  Sintang.  Tentunya  upaya  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi kesehatan dari warga binaan, serta jenis penyakit yang diderita oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang. 20
Sistem  rujukan  menjadi  sistem  yang  diterapkan  dalam  penyelenggaraan  kesehatan kepada  instansi  kesehatan  yang  lebih  memadai  dan  berkapasitas  dengan  pelimpahan tanggung  jawab  atas  masalah  kesehatan  yang  sedang  dihadapi.  Pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan  di  Lapas  seringkali  memerlukan.  Sistem  rujukan  dalam  Lapas  ini  dilakukan ketika Lapas tidak memadai untuk menindaklanjuti atau mengobati warga binaan, sehingga
20 “Warga  Binaan  Lapas  Sintang  Dapat  Layanan  Kesehatan,”  2023,  https:/jurnalis.co./2023/03/21/semarak-hbp- warga-binaan-lapas-sintang-dapat-pelayanann-kesehatan-proakrif/.

## Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan
Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
dilakukan  pengiriman  warga  binaan  ke  unit  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  tinggi  seperti Puskesmas maupun rumah sakit.
Pasal 17 PP Nomor 32 tahun 1999 yang membahas tentang pelayanan kesehatan dan Makanan,  menyinggung  sedikit  tentang  rujukan,  yakni  dalam  hal  terdapat  warga  binaan yang  memerlukan  penanganan  lebih  serius,  maka  sebagai  tindakan  rekomendatif,  dokter dalam  Lapas  memberi  rujukan  kepada  Kepala  Lapas  untuk  membawa  warga  binaan  ke rumah  sakit  umum  Pemerintah  di  luar  Lapas  guna  mendapat  pelayanan  kesehatan  yang cepat  dan  lebih  memadai.  Dalam  hal  ini,  Kepala  Lapas  akan  memberi  izin  tertulis  yang pelaksanaanya  akan  diawasi  oleh  Petugas  Lapas,  dan  jika  dibutuhkan  dapat  meminta bantuan  kepolisian  setempat.  Adapun  pembiayaan  perawatan  di  rumah  sakit  bagi  warga binaan  ini  akan  dibebankan  kepada  negara.  Dalam  hal  ini,  Kepala  Lapas  harus  segera memberi informasi pada keluarga warga binaan yang sakit.
Rujukan  yang  dilakukan  oleh  dokter  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  meliputi rujukan  dalam  rangka  melakukan  pemeriksaan  penunjang  kepada  warga  binaan  terutama dalam  penegakkan  diagnosis,  rujukan  pengobatan  ke  dokter  spesialis  dan  rujukan  bagi warga  binaan  yang  memerlukan  tindakan  lebih  lanjut  di  Rumah  Sakit.  Oleh  karena  itu, Lapas  Kelas  IIB  Sintang  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  yang  mencakup Puskesmas  setempat,  Dinas  Kesehatan  Pemerintah  Daerah  Sintang,  hingga  rumah  sakit guna  memudahkan  eksekusi  sistem  rujukan  pasien.  Ketersediaan  obat  sebagai  bagian  dari fasilitas  kesehatan  juga  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah.  Tersedianya  obat-obatan  dan peralatan  kesehatan  yang  aman,  bermutu  dan  bermanfaat  serta  terjangkau  oleh  Lapas sehingga  mampu  menciptakan  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  guna meningkatkan derajat kesehatan warga binaan.
Jaminan kelengkapan peralatan kesehatan dan obat dilakukan dengan pengecekan dan perencanaan  keperluan  obat  serta  peralatan  kesehatan  untuk  menunjang  pelayanan kesehatan  yang  di  laksanakan  di  dalam  Lapas.  Ketersediaan  obat-obatan  di  klinik  Lapas Sintang  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  pelayanan  kesehatan  terhadap  warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang, dan tentunya obat-obatan yang tersedia haruslah sesuai standar dan sediaan tersebut dapat terjamin aman dan halal sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamіnan Produk Halal, yakni setiap produk pangan, obat, mapun kosmetik wajib bersertifikat halal. 21 Pendanaan kesehatan menjadi komponen sumber  daya  kesehatan  yang  krusial  dalam  infrastruktur  pelayanan  kesehatan  di  dalam Lapas.  Selama  ini  pendanaan  kesehatan  yang  ada  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  bersumber dari pemerintah melalui APBN.
Meningkatnya  jumlah  warga  binaan  pemasyarakatan  sehingga  mengakibatkan  Lapas over kapasitas seperti  yang  terjadi  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  saat  ini  menjadi pertimbangan  dalam  pembiayaan  kesehatan  di  Lapas.  Sebab,  dalam  hal  ini  anggaran  yang harus dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan warga binaan harus mengalami penyesuaian.
21 Fitri  Rafianti,  “Problematika  Implementasi  Undang–Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Pada  Penyediaan  Obat– Obatan Halal Dalam Persfektif Hukum Islam” (Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2021).
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
Selain  itu,  potensi  penyebaran  penyakit  yang  lebih  masif  di  dalam  Lapas berdampak  pada kebutuhan  pendanaan  obat  yang  lebih  tinggi  dan  variatif  serta  membutuhkan  keseriusan penanganan  yang  memerlukan  biaya  kesehatan  yang  cukup  tinggi.  Kurangnya  tenaga kesehatan  menyebabkan  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  tidak  maksimal.  Tenaga  kesehatan dalam hal ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang ditugaskan untuk memberikan perawatan kesehatan kepada narapidana atau tahanan. Tugas tenaga kesehatan ini tidak hanya mencegah narapidana atau tahanan sakit, tetapi juga merawat mereka yang sakit. 22
Pencatatan  dan  pelaporan  merujuk  pada  kegiatan  pengumpulan  dan  pengolahan  data yang dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan yang di Lapas. Pencatatan pelaporan ini dilakukan  untuk  tersedianya  data  dan  informasi  mengenai  status  kesehatan  warga  binaan dan  dapat  pula  menjadi  bahan  atau  rekomendasi  saat  menentukan  keputusan  di  bidang kesehatan.  Perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kesehatan  dalam pengembangan  sistem  informasi  kesehatan  terpadu  menjadi  urgensi  untuk  dilakukannya peningkatan  pelayanan  kesehatan  yang  maju  dan  berkelanjutan.  Adapun  sistem  informasi yang  dibutuhkan  meliputi  sistem  surveilans  penyakit  menular  di  Lapas,  pengembangan kesehatan  di  lingkungan  Lapas,  serta  infomasi  kesehatan  terpadu  warga  binaan pemasyarakatan.  Petugas  kesehatan  di  Klinik  Lapas  Sintang  melakukan  pencatatan  setiap warga binaan yang datang untuk memeriksakan kesehatannya dalam catatan rekam medik, dan  dientri  didalam  sistem database pemasyarakatan,  kemudian  direkap  menjadi  laporan bulanan  untuk  selanjutnya  dilaporkan  ke  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Kalimantan Barat.
3.3 Dampak  Over  Kapasitas  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang
Lapas  memiliki  fungsi  filosofis  yang  berbeda  dari  penjara,  yaitu  mencegah  proses penghukuman  yang  tidak  manusiawi  dan  diskriminatif.  Karena  peran  negara  sebagai pelindung  hak  asasi  manusia  bagi  semua  warga  negara  Indonesia,  integrasi  antara  sistem pemasyarakatan dengan  perlindungan hak asasi  manusia sangat  penting. 23 Pemasyarakatan adalah sistem yang dibuat untuk membantu orang yang melanggar hukum memperbaiki diri dan  diterima  kembali  di  masyarakat.  Jika  lebih  banyak  orang  yang  tinggal  di  lembaga pemasyarakatan,  ini  dapat  menyebabkan  masalah  penduduk  yang  terlalu  padat. 24 Sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan  pemenuhan  hak-hak  kesehatan  warga  binaan.  Ini  melibatkan  upaya  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  dukungan  psikososial,  edukasi  yang
22 Ruth  Faeriani  Telaumbanua,  “Peran  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Melaksanakan  Pelayanan  Kesehatan  WBP Rutan,” Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 11, no. 1 (2020): 205–12, https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247.
23 Hanafi Hanafi, “Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 15, no. 2 (2023): 380, https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286.
24 Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana Untuk  Mengurangi  Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan  Pada Masa  Pandemi  Covid- 19,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2020): 326–42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
komprehensif, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dengan yang diberikan kepada individu di luar Lapas.
Salah  satu  tanggung  jawab  Lapas  adalah  memastikan  bahwa  warga  binaannya menerima layanan kesehatan dan perawatan yang memadai selama mereka ditahan. Karena kondisi  lapas  di  Indonesia  yang  terlalu  penuh  atau  terlalu  penuh,  upaya  pemeliharaan kesehatan  warga  binaan  lapas  ini  tidak  berjalan  dengan  optimal  dan  sangat  sulit  untuk dipenuhi. 25 Upaya  yang  telah  dilakukan  ini  tidak  terlepas  dari  integrasi  dari  pemenuhan HAM  dan  perlindungan  kesehatan  warga  binaan,  yang  harus  selalu  dijaga  dan  diterapkan. Sistem  pelayanan  kesehatan  yang  berfokus  pada  warga  binaan  juga  memiliki  kontribusi penting dalam pengendalian penularan penyakit di dalam Lapas. Tentunya hal mendukung kesehatan dan juga melindungi seluruh warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang.
Dalam  situasi  di  mana  kondisi  Lapas  dan  Rutan  Nasional  terlalu  padat  dan  jumlah tahanan  dan  narapidana  melebihi  kapasitas,  pelayanan  kesehatan  narapidana  tidak  optimal dan  infrastruktur  tidak  memadai,  dan  proses  pelayanan  kesehatan  terhambat. 26 Pemberian dan  penyediaan  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang, tentunya memiliki faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Salah satu faktor yang menjadi penghambat  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  adalah over kapasitas.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  narapidana  merupakan  faktor  yang memengaruhi bagaimana hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas dipenuhi, termasuk hak atas makanan dan perawatan kesehatan. 27
Over kapasitas  atau  kelebihan  kapasitas  merupakan  masalah  yang  banyak  terjadi hampir di seluruh Lapas yang ada di Indonesia, dan hal ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Sintang.  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  yang  dirancang  untuk  menampung  250  orang  warga binaan akan menjadi berisiko terhadap penularan penyakit ketika jumlah warga binaan yang ada  di  Lapas  melebihi  kapasitas  yang  telah  ditetapkan.  Lapas  yang  seharusnya  memiliki kapasitas  terbatas,  ketika  jumlah  warga  binaan  melebihi  kapasitas,  tentunya  menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak langsung yang  dirasakan  warga  binaan  dari over kapasitas  adalah  terbatasnya  ruang  fisik  yang tersedia.  Warga  binaan  yang  berada  di  dalam  lingkungan  yang  sempit  dan  terbatas,  dapat menciptakan kondisi yang mendukung dalam penyebaran penyakit.
Sistem penanganan warga binaan di Indonesia dirasakan belum maksimal, hal tersebut dilihat dari banyaknya Lapas yang belum memadai dan layak huni bagi para warga binaan, sehingga  menimbulkan over kapasitas  yang  jumlahnya  bisa  mencapai  dua  kali  lipat  dari jumlah warga binaan. Hal ini kemudian  menyebabkan mudahnya para warga binaan untuk terjangkit  suatu  penyakit  serta  penularan  penyakit  akibat  terbatasnya  ruang  gerak  mereka,
25 Sondang  Ratnauli  Sianturi  et  al.,  “Implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara 5, no. 1 (2024): 517–23, https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2612.
26 Muhamad  Rizqi  Sholehudin  and  Padmono  Wibowo,  “Dampak  Overcrowding  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon,” COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development 1, no. 7 (2021): 287–96, https://doi.org/10.59141/comserva.v1i7.37.
27 Dewi,  “Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Sidoarjo  Yang  Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan.”
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
sementara  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  penyakit menular di lingkungan Lapas, termasuk Lapas Kelas IIB Sintang belum memadai, sehingga risiko  penularan  penyakit  sangat  mudah  rentan  terjadi  kepada  warga  binaan.  Tenaga kesehatan  memerlukan  ruang  yang  cukup  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang memadai, konseling, dan perawatan psikososial.  Dalam kondisi over kapasitas, sulit  untuk menjaga  privasi  warga  binaan.  Selain  itu, over kapasitas  juga  dapat  mengakibatkan peningkatan  penularan  penyakit  infeksi  menular,  seperti  infeksi  saluran  pernapasan  atas, tuberkulosis, penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.
Berkaca pada hal tersebut, perlu upaya peningkatan kapasitas Lapas serta memastikan bahwa fasilitas yang dimiliki Lapas memenuhi standar pelayanan kesehatan yang memadai bagi  warga  binaan.  Hal  ini  tentunya  bukan  hanya  untuk  menjaga  kesehatan  warga  binaan, tetapi juga untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan lingkungan yang sehat di dalam  Lapas.  Kepala  Lapas  Kelas  IIB  Sintang,  Syech  Walid,  menyampaikan  bahwa  dari Lapas telah melakukan upaya peningkatan kapasitas Lapas dengan menambah jumlah blok hunian  bagi  warga  binaan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang,  bekerja  sama  dengan  Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Lapas membangun 2 blok hunian baru bagi warga binaan, serta melaporkan  keadaan  kelebihan  kapasitas  ini  kepada  Dirjen  Lapas.  Untuk  meningkatkan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana, perlu dilakukan upaya untuk memenuhi hak-haknya,  termasuk  hak  atas  keterjangkauan  ( accessibility ),  hak  atas  menerima  atau mendapatkan ( acceptability ), dan hak atas kualitas ( quality ). Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan jumlah tenaga medis yang memadai serta sarana dan prasarana yang lengkap. 28 Upaya  untuk  memenuhi  hak  atas  pelayanan  kesehatan  tersebut  maka  Lapas  harus  dapat mengoptimalkan  layanan  kesehatan  yang  ada  dan  melakukan  sinergi  penyediaan  fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di luar Lapas sebagi upaya mitigasi apabila di Lapas Kelas II B Sintang tdak dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

## 4. PENUTUP
Pengaturan  terkait  pemenuhan  hak  warga  binaan  telah  dijamim  dalam  Undang- Undang Pemasyarakatan dan PP No.99 Tahun 2012, dimana berdasarkan Pasal 14 peraturan pemerintah  tersebut,  setiap  warga  binaan  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang layak, yang mencakup perolehan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai dalam Lapas, serta termasuk pula dalam pemenuhan gizi makanan yang seimbang guna menunjang kesehatan setiap warga binaan. Pengaturan terkait pemenuhan hak kesehatan ini juga diatur lebih  rinci  dalam  Permenkumham  Nomor  M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011,  yang  telah mengatur  mengenai  standar  pelayanan  kesehatan  dalam  Lapas  serta  pengadaan  SDM  dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas yang harus dipatuhi oleh setiap Lapas guna pemenuhan hak  kesehatan  setiap  warga  binaan.  Implementasi  peraturan  tersebut  salah  satunya  dapat terlihat  dalam  kesehatan  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang.  Adapun  faktor yang  mempengaruhi  optimalisasi  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang
28 Akbar Fitrian  and  Umar  Anwar,  “Optimalisasi  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Banjarnegara,” HUMANI 12, no. 2 (2022): 266–74, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5024.

## Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
mencakup  ketersediaan  SDM  di  bidang  kesehatan,  keberadaan  unit  pelayanan  kesehatan, kelengkapan  fasilitas  kesehatan  dan  obat-obatan,  serta  pelaksanaan  sosialisasi  dan  edukasi di  bidang  kesehatan  yang  didukung  tenaga  kesehatan  yang  memberi  pelayanan  kesehatan dan  pemenuhan  obat-obatan  dengan  sistem  rujukan.  Namun,  jumlah  ketersediaan  SDM serta fasilitas kesehatan yang ada di Lapas tersebut belum mencukupi dan tidak berbanding lurus  dengan  jumlah  narapidana  di  Lapas  Kelas  IIB  Sintang  yang  jumlahnya  mengalami over kapasitas.  Lapas  dapat  melakukan  sinergi  penyediaan  fasilitas  kesehatan  dan  tenaga kesehatan  di  luar  Lapas  sebagi  upaya  mitigasi  apabila  di  Lapas  Kelas  II  B  Sintang  tidak dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, Riki, and Muhammad Rizki Noor. “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Yang Layak Bagi  Narapidana  Lanjut  Usia.” Pagaruyuan  Law  Journal 6,  no.  2  (2023):  136–48. https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008.
Ardinata, Mikho. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia  (HAM).” Jurnal HAM 11,  no.  2  (2020): 319. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332.
Ari Fadilah, Ali Muhammad. “Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Bengkulu.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha 10,  no.  1  (2022):  33–42.  https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian- use-case-a7e576e1b6bf.
D,  Mirnawati.  “Hak-Hak  Narapidana  Wanita  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Watampone  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.” Jurnal  Al-Dustur :  Journal  of  Politic  and  Islamic  Law 2,  no.  1 (2019): 76–89. https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357.
Darwaman, Riski, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih. “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri.” Jurnal Ners 7, no. 1 (2023): 225–31. https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000.
Dewi,  Elyna  Amelia.  “Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan  Hak  Mendapatkan  Makanan  Dan  Kesehatan.” Ilmu  Hukum,  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) , 2021, 5–24. Fery Hardiansyah. “Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana.” Humani  (Hukum Dan Masyarakat  Madani) 12, no. 2 (2022):  260– 65. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059.
Fitrian, Akbar, and Umar Anwar. “Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Tahanan Negara  Kelas  II  B  Banjarnegara.” HUMANI 12,  no.  2  (2022):  266–74. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5024.
Hafidah,  Amalia  Rahma,  Diana  Lukitasari,  and  ’  Ismunarno.  “Implementasi  Hukum Kesehatan  Bagi  Narapidana  Pengidap  Penyakit  Menular  Berbahaya  Sebagai  Bentuk Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (Ham).” Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 9, no. 1 (2020): 34. https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47390.
Hanafi,  Hanafi.  “Upaya  Regulatif  Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Pada  Sistem Pemasyarakatan  Di  Indonesia.” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 15,  no.  2  (2023):  380.
Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, Yasmirah Mandasari Saragih e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286. Maharani,  Graciella  Devi,  and  Herry  Fernandes  Butar-butar.  “Studi  Deskriptif  Pelayanan Kesehatan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Wonosari.” Jurnal Gema Keadilan 9, no. 1 (2022): 1–21.
Mujahidah,  Hana.  “Hak-Hak  Narapidana  Menurut  Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum Pidana Islam.” Suparyanto Dan Rosad 5, no. 3 (2020): 248–53. Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Perdana;, Rizky Nanda Muhammad, Junaidi;, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. “Reposisi Kebijakan  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Meminimalisir  Kelebihan  Kapasitas Narapidana.” Journal Juridisch
1, no. 3 (2023): 244–57.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915.
Prihananti,  Duwita  Aisya  Trisna.  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Hamil  Dan  Menyusui  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan.” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) 3, no. 2 (2022): 68–78.
https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526.
Rafianti,  Fitri.  “Problematika  Implementasi  Undang–Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Pada Penyediaan  Obat–Obatan  Halal  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam.”  Universitas  Negeri Islam Sumatera Utara, 2021.
Ratnauli  Sianturi,  Sondang,  Dewi  Prabawati,  Ni  Luh  Widani,  Kristina  Lisum,  Fitriana Suprapti, Fransiskus Bobby, Ittai Hosan Rirendri, Klandinus Elifati Gulo, Oktavianus Waruwu,  and  Panca  Sinar  Prapenta  Hia.  “Implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Di Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara 5, no. 1 (2024): 517–23. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2612.
Ridwan,  Mukhlis,  and  Setia  Putra.  “Penguatan  Hak  Narapidana  Dan  Anak  Di  Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (1995): 428–40. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404.
Rizqi  Sholehudin,  Muhamad,  and  Padmono  Wibowo.  “Dampak  Overcrowding  Terhadap Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan  Di  Lapas  Kelas  I  Cirebon.” COMSERVA Indonesian  Jurnal of  Community Services and Development 1, no. 7 (2021):  287–96. https://doi.org/10.59141/comserva.v1i7.37.
Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2020): 326–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Telaumbanua,  Ruth  Faeriani.  “Peran  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Melaksanakan  Pelayanan Kesehatan  WBP  Rutan.” Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Sandi  Husada 11,  no.  1  (2020):
205–12. https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247. “Warga Binaan Lapas Sintang Dapat Layanan Kesehatan.” 2023.
https:/jurnalis.co./2023/03/21/semarak-hbp-warga-binaan-lapas-sintang-dapat- pelayanann-kesehatan-proakrif/.
Zebua,  Ilman  Karyanus,  Harmona  Daulay,  Faizal  Madya,  Magister  Ilmu,  Administrasi Publik,  and  Universitas  Terbuka.  “Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan.” Jurnal Kebijakan Publik 15, no. 1 (2024): 131–38. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8463.