DOI: 10.14203/jmb.v22i3.1059 Naskah Masuk: Juni 2020 Revisi akhir: November 2020

## TINJAUAN BUKU

## DEFORESTASI DAN KETAHANAN SOSIAL

## Bayu Andrianto Wirawan dan Viktor Amrifo
Universitas Riau
bayu.andrianto7984@grad.unri.ac.id, victor.amrifo@lecturer.unri.ac.id Judul : Deforestasi dan Ketahanan Sosial Penulis : Herman Hidayat (Ed.) Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tahun Terbit : 2019 Jumlah Halaman : 326 halaman ISBN : 978-602-433-751-3

## PENDAHULUAN
Tingginya laju deforestasi hutan, perubahan iklim, dan juga kehilangan keanekaragaman hayati merupakan masalah ekologi utama yang dihadapi dunia pada saat ini (Skogen dkk., 2018). Le Quéré dkk. (2018) menyebutkan bahwa 25% permasalahan ekologi dunia tersebut disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Indonesia yang dulu dikenal sebagai “zamrud khatulistiwa” merupakan negara yang juga menghadapi tantangan deforestasi hutan.
Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis yang cukup luas dengan keaneka- ragaman flora terbesar keempat di dunia (Surya & Astuti, 2017). Menurut catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hu - tan di Indonesia tercatat seluas 94,1 juta ha atau setara dengan 50,1% dari total daratan Indonesia (KLHK, 2020). Luasnya hutan Indonesia juga diiringi dengan permasalahan laju deforestasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2000–2012, Indonesia memiliki laju deforestasi yang sangat
tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Brasil pada tahun 2012 (Margono dkk., 2014).
Hidayat  dkk.  (2019)  menyatakan  bahwa hutan memegang empat fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan estetika. Secara ekologis, hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memegang peranan sangat penting untuk menjaga tata lingkungan seperti mengatur tata air serta kesuburan tanah dan juga udara. Secara ekonomi, hutan memang memiliki nilai guna langsung seperti pada nilai lahan sebagai penghasil komoditas kayu yang bisa dijual dan sumber mata pencaharian. Bagi masyarakat sekitar, hutan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial mereka dan dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga. Hutan juga bisa dijadikan tempat wisata karena fungsi estetikanya.
Konsep ketahanan sosial yang dimaksudkan dalam buku ini mengacu kepada konsep yang diungkapkan oleh Webersik (2010). Ketahanan sosial menurut Webersik (2010) adalah kemam - puan masyarakat untuk beradaptasi terhadap
tekanan eksternal ataupun perubahan lingkungan. Ketahanan sosial masyarakat sangat bergantung kepada interaksi faktor sosial-ekonomi yang kompleks sehingga dapat menjadi modal sosial untuk menjamin kondisi masyarakat tetap bertahan dari tekanan lingkungan. Ketahanan sosial dapat dicapai dengan dua kebijakan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga pemberian akses kepada sumber daya,  seperti kebijakan hutan kemasyarakatan dan Perhutanan Sosial (PS) (Ireson dkk., 2003). Harapan dari kebijakan peningkatan ketahanan sosial ini agar masyarakat tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan sumber daya hutan dan lingkungan.
Deforestasi merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pada buku ini, Herman Hidayat berusaha menggambarkan kebijakan pemerintah dan juga stakeholder lainnya dalam memberdayakan komunitas masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk dapat memiliki ketahanan sosial dan juga ekonomi. Sebagai gambaran umum, buku ini terdiri dari delapan bagian yang diawali penjelasan mengenai benang merah antara deforestasi, kemiskinan, dan ketahanan sosial. Pada buku ini, terdapat empat bagian  yang membahas deforestasi yang berdampak buruk bagi ekologi dan juga ketahanan sosial masyarakat sekitar hutan. Selain empat bagian tersebut, terdapat bagian buku yang membahas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Sebaliknya, pada bagian lain juga dipaparkan mengenai kegagalan program pemberdayaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Secara khusus, terdapat bagian dalam buku ini tentang penegakan hukum terhadap deforestasi yang terjadi terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan juga Hutan Tanaman Industri (HTI).
Buku ini dapat memperluas wawasan kita tentang ketahanan sosial terkait dengan hutan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Yogyakarta, dan juga Sumatra Utara yang studi kasusnya diceritakan dalam buku ini. Buku ini menjelaskan perlunya kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan ekologi hutan. Kebijakan tersebut menjadi penting karena di saat yang sama terjadi perubahan ekologi hutan yang akan mengganggu ketahanan sosial masyarakat di sekitar hutan.

## HUTAN, KEMISKINAN, DAN USAHA PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL
Pertanyaan mendasar yang dijabarkan dalam buku ini adalah apakah perubahan ekologi hutan (deforestasi)  yang  terjadi  dapat  menyebabkan kemiskinan dan mengganggu ketahanan sosial ( social  resilience )  masyarakat?  Hidayat  dkk. (2019) menyebutkan bahwa lebih dari setengah kelompok miskin atau yang disebut sebagai ke- lompok marginal tinggal di sekitar hutan. Kurang lebih jumlah orang yang tinggal di sekitar hutan adalah 11,9 juta jiwa pada tahun 2017.
Menurut Hidayat dkk. (2019), masyarakat di sekitar hutan menghadapi tantangan berupa kerentanan ketahanan sosial terkait deforestasi. Penyebab permasalahan tersebut adalah sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki kehidupan yang bergantung kepada hutan, tetapi mereka belum mendapatkan ak- ses terhadap lahan hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka secara legal. Kelompok masyarakat tersebut juga belum tersentuh oleh stimulus ekonomi seperti fasilitas kredit dari pemerintah. Deforestasi yang terjadi membuat mereka terpapar kemiskinan, gizi buruk, dan penurunan kualitas kesehatan lingkungan.
Boyd dan Folke (2011) menyebutkan bahwa masyarakat perlu membangun ketahanan sosial mereka sendiri agar dapat menghadapi krisis serta menggunakan kemampuan mereka untuk mencapai kemakmuran. Usaha untuk membangun ketahanan sosial tersebut tentunya juga membutuhkan bantuan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang. Pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi dalam rangka memperbaiki kondisi yang dihadapi masyarakat di sekitar hutan. Usaha pemerintah untuk membantu masyarakat di sekitar hutan mengalami perkembangan yang positif dari masa ke masa. Sebuah lompatan besar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ini dimulai dengan program REDD+ (Reduction of  Emissions  from  Deforestation  and  Forest Degradation ) sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. United Nations Office  for  REDD  Coordination  in  Indoneisa (UNORCID)  pada  tahun  2015  menyebutkan keterkaitan antara hutan dengan kemiskinan dan
pentingnya peran pemberdayaan masyarakat dalam menjaga valuasi nilai hutan (UNORCID, 2015). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, program Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi untuk peningkatan ketahanan sosial tersebut yang merupakan penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya, termasuk REDD+.
Hidayat  dkk.  (2019)  menyebutkan  bahwa Perhutanan  Sosial  (PS)  yang  dicanangkan pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan program desentralisasi pengelolaan hutan dengan keterlibatan masyarakat lokal. Program PS merupakan bagian dari Reforma Agraria Nasional yang mengalokasikan pemberian hak akses kelola kawasan lahan hutan seluas 12,7 juta hektare, akses pasar dan juga pendampingan pengelolaan, serta pemberian modal bagi kelompok masyarakat pengelola hutan hingga 100 juta rupiah per kelompok. Program pemberdayaan dengan PS ini dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat sekaligus merupakan alternatif untuk menjawab program pengelolaan hutan yang tersentralisasi di pusat karena pada kenyataannya, meskipun ada pengelolaan tersentralisasi, deforestasi masih tetap meningkat.

## DEFORESTASI DAN KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN
Terdapat tiga bagian dalam buku yang secara khusus membahas kerusakan ekosistem hutan yang terjadi akibat deforestasi. Deforestasi yang digambarkan dalam buku ini diwarnai oleh kepentingan elite politik, pelanggaran izin, aktivitas ilegal di dalam hutan, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, ataupun lemahnya penegakan hukum. Adapun bagian buku yang membahas mengenai deforestasi dan dampak yang ditimbulkannya adalah “Peran Stakeholder dalam Perubahan Ekologi dan Ketahanan Sosial di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah” dan “Perubahan Ekosistem Hutan Terhadap Ketahanan Masyarakat di Sekitar Hutan: Kabupaten Merangin, Jambi” yang ditulis oleh Herman Hidayat, serta “Tantangan Ekosistem Hutan dan Konversi Lahan: Kasus Kabupaten Simalungun” yang ditulis oleh Laely Nurhidayah.
Bab II yang ditulis oleh Herman Hidayat berjudul “Peran Stakeholder dalam Perubahan Ekologi dan Ketahanan Sosial di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah” menggarisbawahi pentingnya peran pemangku kepentingan  (dalam  hal  ini  pemerintah)  untuk dapat menyuarakan masalah ekologi yang mendesak kepada masyarakat. Masalah ekologi merupakan kerusakan lingkungan yang timbul akibat deforestasi, seperti erosi, banjir, kebakaran hutan, serta pencemaran udara dan air. Deforestasi yang terjadi disebabkan oleh kegiatan illegal logging , perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, dan juga kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PeTI). Kegiatan PeTI bahkan sudah mencemari air di sungai-sungai Kalimantan Tengah seperti di Sungai Kahayan. Di sisi lain, masalah politik mengenai pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, serta Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri untuk material industri kehutanan  juga  menimbulkan  masalah  konflik sosial di samping masalah-masalah ekologi yang sebelumnya disebutkan. Status lahan masyarakat adat Dayak yang digunakan untuk perladangan beralih menjadi lahan usaha karena tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beralihnya lahan masyarakat menjadi lahan usaha perkebunan tentunya menghilangkan ketahanan sosial masyarakat karena hilangnya sumber penghidupan mereka.
Pada Bab V, Herman Hidayat memapar- kan “Perubahan Ekosistem Hutan terhadap Ketahanan Masyarakat di Sekitar Hutan: Ka- bupaten Merangin, Jambi”. Terdapat dua hal utama yang menyebabkan deforestasi terjadi di Kabupaten  Merangin  yaitu  1)  konversi  hutan menjadi lahan yang disebabkan pengusahaan komoditas perkebunan kelapa sawit dan kopi oleh  investor,  dan  2)  perambahan  hutan  yang dilakukan oleh masyarakat pendatang. Konversi hutan membuat perubahan pada siklus tata air di Kabupaten Merangin yang menyebabkan terganggunya produksi pertanian. Hal tersebut membuat masyarakat beralih menjadi penambang liar, khususnya di area Pangkalan Jambu. Di area Pangkalan Jambu yang kaya akan bahan mineral, PeTI menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang instan dibanding
dengan bertani. Kegiatan PeTI ini semakin memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan menyebabkan timbulnya danau-danau bekas tambang, perubahan alur sungai, longsor, dan pencemaran logam kegiatan pertambangan pada saluran irigasi dan sungai Batangtabir dan Batanghari.
Tidak kurang dari 70% hutan Sumatra Utara rusak parah akibat deforestasi. Hal ini disampaikan oleh Laely Nurhidayah dalam tulisannya yang berjudul “Tantangan Ekosistem Hutan dan Konversi Lahan: Kasus Kabupaten Simalungun” di Bab VII. Rusaknya ekosistem hutan menyebabkan lebih dari 80 jenis spesies hewan dan tumbuhan menjadi terancam. Deforestasi yang terjadi disebabkan oleh perambahan liar ( illegal logging ), kebakaran hutan (karhutla), dan konversi lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kearifan lokal mengenai pengelolaan lahan adat untuk masyarakat juga belum sepenuhnya diakomodasi oleh pemerintah. Secara tata kelola, pemerintah pusat belum sepenuhnya percaya pada pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dan hal ini menyebabkan kesulitan-kesulitan tersendiri. Patut diakui, tidak jarang deforestasi yang terjadi terkait erat dengan korupsi yang melibatkan oknum pegawai pemda ataupun polisi sebagai penegak hukum.
Dari tiga bagian buku yang diulas sebelumnya, para penulis bagian buku tersebut juga memberikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan deforestasi yang terjadi. Herman Hidayat dan Laely Nurhidayah sepakat bahwa dari segi politik ekologi, pemerintah sebagai regulator dan inspektur harus menjadi garda terdepan untuk pengelolaan yang akuntabel. Dalam hal tersebut, pemerintah perlu melakukan kebijakan terkait pemberantasan korupsi, audit izin, dan pembentukan satgas untuk pengawasan yang konsisten. Dari segi ekonomi, pemberian kredit lunak, permodalan pelatihan, dan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan masyarakat merupakan pilihan yang dapat dilakukan. Tiga hal terpenting yang sangat mendesak untuk dilakukan sejalan dengan perbaikan ekologi adalah 1) peningkatan penegakan hukum ( law enforcement )  untuk  dapat  menuntut  perusak lahan hingga ke pengadilan dan mendapatkan
hukuman;  2)  perlunya  perbaikan  tata  kelola dan peningkatan sinergi koordinasi antara pusat dan  daerah;  3)  peningkatan  ketahanan  sosial masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program agroforestri, pengakuan hutan adat, dan hutan kemasyarakatan. Hal-hal tersebut perlu untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah ekologi dan konservasi (salah satu program yang dapat diharapkan dalam hal ini adalah program PS). Ketiga hal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## DEFORESTASI, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Bab VIII dari buku ini membahas secara khusus mengenai penegakan hukum yang ada di negara kita terkait deforestasi. Adapun Bab VIII yang ditulis oleh Sudiyono ini berjudul “Perusahaan Swasta Kelapa Sawit dan HTI dalam Gugatan Penegakan Hukum”. Tulisan Sudiyono pada Bab VIII tersebut lebih fokus dan banyak mengangkat kegiatan perkebunan kelapa sawit yang memang sering kali bersinggungan dengan hutan.
Indonesia merupakan salah satu pengekspor komoditas Crude  Palm  Oil (CPO),  yang merupakan produk turunan utama kelapa sawit, terbesar di dunia bersama Malaysia. Di tahun 2014, Indonesia memegang porsi sebanyak 46% dari total penghasil CPO dunia (Khairunisa & Novianti, 2018). Sudiyono dalam Hidayat dkk. (2019)  juga  menyebutkan  bahwa  pada  tahun 2017, angka ekspor Indonesia dari kelapa sawit mencapai Rp317 triliun atau 13%. Angka ini lebih tinggi dari angka ekspor migas yang tercatat sebesar Rp217 triliun atau 9% di tahun tersebut. Industri kelapa sawit juga menempati peranan penting sebagai sektor industri yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja dan ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.
Di tengah besarnya peran kelapa sawit bagi negara, terdapat fakta sosial dan ekonomi bahwa masyarakat sekitar perkebunan ataupun industri kelapa sawit belum mendapatkan manfaat kesejahteraan dari industri tersebut seperti ketimpangan dan terbatasnya akses lahan masyarakat bila dibanding dengan lahan
perusahaan kelapa sawit. Hal lain yang terjadi adalah stagnannya angka pendapatan ekonomi, indeks pembangunan manusia, maupun angka pengentasan kemiskinan di daerah-daerah aktivitas perusahaan sawit. Kalimantan Barat yang merupakan daerah dengan produksi kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, pada kenyataannya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakatnya tidak mengalami perbaikan. Riau yang merupakan provinsi dengan luasan lahan perkebunan kelapa sawit, terluas pun tidak mendapatkan manfaat PAD dan perkembangan wilayah dari sektor perkebunan kelapa sawit. Ketimpangan ini sangat kontras karena seharusnya secara ideal, dengan meningkatnya aktivitas perkebunan sawit, sudah sewajarnya ketahanan sosial masyarakat meningkat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat lokal malah kehilangan akses lahan mereka, bahkan ada yang kehilangan sumber penghidupan (Sudiyono dalam Hidayat dkk., 2019).
Berdasarkan hasil penyidikan Greenpeace, adanya perkebunan kelapa sawit malah membuat tingginya deforestasi di suatu wilayah. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga erat kaitannya dengan kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi tersebut menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti hilangnya tutupan hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, hilangnya habitat satwa, hilangnya penghidupan masyarakat sekitar hutan, kebakaran lahan, kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan, tanah longsor, hingga berubahnya iklim mikro wilayah 1 . Banyak perusahaan yang juga lebih tertarik dengan kegiatan land clearing untuk mengambil keuntungan instan dari kayu hutan yang ditebang dibanding membuat skema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang memakan waktu bertahun-tahun. Sebagian perkebunan kelapa sawit dulunya memang merupakan area HPH yang telah ditebang habis. Di Provinsi Riau, terjadi konflik tenurial perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar ataupun dengan kawasan hutan karena permintaan lahan dari investor akan kelapa
1  Perubahan iklim yang dimaksud adalah naiknya suhu hutan hujan tropis dan juga menurunnya kelembapan hutan sebagaimana ditunjukkan oleh data-data yang diungkapkan oleh Sudiyono.
sawit cukup tinggi, sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas 2 . Lahan yang terbatas menyebabkan lahan sawit yang berkembang mencaplok lahan adat masyarakat ataupun lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Tidak jarang, pencaplokan tersebut bahkan dilakukan pada kawasan konservasi.
Uraian paragraf sebelumnya menandakan negara belum hadir secara utuh dari segi penegakan hukum untuk menindak pelanggaran- pelanggaran yang terjadi. Selain itu, banyak kepentingan elite yang bekerja sama dengan pengusaha untuk mengambil keuntungan sehingga memberikan izin perkebunan kelapa sawit dengan mengorbankan masyarakat sekitar, lahan adat, ataupun lingkungan. Kontras dengan hal itu, upaya pemerintah untuk membuat kelapa sawit kita sebagai komoditas ekspor nomor satu di dunia perlu diapresiasi. Pemerintah juga berusaha keras melakukan usaha untuk mencegah pelarangan ekspor oleh Uni Eropa karena kelapa sawit kita berbau deforestasi hingga pemerintah sempat mengeluarkan evaluasi untuk pencabutan izin dan moratorium perluasan lahan kelapa sawit pada tahun 2018.
Dalam penguatan tata kelola, Pemerintah RI juga membuat suatu skema sertifikasi yang disebut dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang wajib dimiliki oleh semua pengusaha dan petani sawit pada tahun 2020 sebagai bentuk dorongan untuk pengusahaan kelapa sawit yang berkelanjutan. ISPO memiliki aturan yang lebih ketat, karena disertai dengan sanksi, dibandingkan sertifikasi RSPO ( Rountable Sustainable Palm Oil )  yang  bersifat  anjuran  untuk  pasar  global. Baik ISPO maupun RSPO mensyaratkan agar kelapa sawit yang diusahakan memenuhi kebijakan tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan juga tanpa eksploitasi ( no peat, no deforestation, no exploitation yang  disingkat  NPDE).  Selain itu, sebagai persyaratan bahwa pengusaha/ petani sawit telah melakukan pengelolaan yang berkelanjutan, lahan yang dikerjakan harus bebas
2  Riau menjadi primadona untuk pengembangan area perkebunan kelapa sawit dibanding Kalimantan ataupun Indonesia  timur  karena  1)  ketersediaan  tenaga  kerja yang familier dengan kelapa sawit; 2) daya dukung dan kesesuaian lahan Riau yang cocok dengan komoditas kelapa sawit; 3) ketersediaan infrastruktur yang baik; 4) keamanan (Sudiyono dalam Hidayat dkk., 2019).
konflik dari masyarakat lokal. Secara lingkungan, para peserta ISPO bahkan harus berkomitmen membuka lahan tanpa api serta mengurangi Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  dan  pestisida  dalam operasinya. Masyarakat dan petani lokal pun juga harus dirangkul kemitraannya dan diberi penyuluhan.
Sebagai tindak lanjut memang kehadiran pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum amat diperlukan untuk mengurangi dampak deforestasi. Pemerintah harus berkomitmen hadir dan terdepan memberikan kepemimpinan dalam program-program pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tidak kalah penting, perlindungan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal juga sangat diperlukan. Upaya pengawasan dan konsistensi juga harus terus dilakukan sebagai upaya untuk menyukseskan rencana program kebijakan pengelolaan berkelanjutan.

## CERITA MANIS DAN PAHIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERHUTANAN SOSIAL
Dalam rangka peningkatan ketahanan sosial masyarakat, terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha-usaha tersebut di antaranya pemberdayaan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan ataupun dengan program PS. Program PS merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat sekitar hutan. Program PS dilatarbelakangi oleh dua agenda besar yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif sebagai jawaban atas kurang berhasilnya sistem pengelolaan hutan tersentralisasi. Agenda yang dicanangkan ini merangkul masyarakat sekitar hutan yang diharapkan dapat menjaga hutan sambil meningkatkan ketahanan sosial mereka. Harapan dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Hidayat dkk., 2019).
Skema yang diusung dalam program PS adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat  (HA),  dan  Kemitraan  Kehutanan.
Hutan  Desa  (HD)  adalah  hutan  negara  yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk menyejahterakan suatu desa.  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  adalah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan. Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  adalah  hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur demi menjamin kelestarian  hutan.  Hutan  Adat  (HA)  adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara (Ardiansyah, 2017).
Cerita sukses mengenai pelaksanaan program perhutanan sosial dipaparkan pada Bab IV yang ditulis oleh Sudiyono dengan judul “Ketahanan Sosial dan Perhutanan Sosial: Desa Kalibiru, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta”. Pada tulisan ini, pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kalibiru berfokus pada pemberdayaan petani hutan yang tidak memiliki lahan (tuna kisma).  Program  PS  yang  dijalankan  di  desa tersebut merupakan pengembangan dari program hutan kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan di wilayah Desa Kalibiru. Program hutan kemasyarakatan sebelumnya kurang berhasil karena menempatkan masyarakat petani hutan sebagai objek program dan sebagai “hama hutan” yang menimbulkan kerusakan. Program ini juga sempat menghadapi konflik masyarakat ketika status hutan di Desa Kalibiru ditingkatkan menjadi hutan lindung sehingga masyarakat tidak diperbolehkan lagi menebang kayu. Ketahanan sosial masyarakat menjadi semakin terancam pasca program perbaikan lahan karena tanaman yang mereka tanam tidak dapat tumbuh di bawah pohon reboisasi yang semakin tinggi.
Program PS yang dijalankan dalam beberapa tahun kemarin cukup berhasil setelah masyarakat ditempatkan sebagai mitra (subjek) yang benar- benar diberikan akses pengelolaan hutan dengan legalitas 3 . Selain itu, saat ini pemerintah juga
3  Sebagai bentuk legalitas terhadap lahan yang digarap, penggarap lahan mendapatkan sertifikat lahan program PS yang berlaku selama 35 tahun.
mendukung perkembangan infrastruktur jalan pada areal wilayah yang memiliki akses terbatas. Pembangunan infrastruktur yang bersamaan dengan pemberdayaan PS berhasil mengubah Dusun Kalibiru menjadi tujuan ekowisata. Keberhasilan ini tentunya membuka lapangan kerja baru dan menarik anak muda desa yang merantau untuk pulang dan bekerja di kampung halaman. Walaupun demikian, keberhasilan ekowisata ini juga menimbulkan konversi lahan untuk berbisnis yang mengarah ke daerah perbukitan.
Kontras  dengan cerita sukses yang terjadi di Kalibiru, kegiatan pemberdayaan masyarakat pun tidak semuanya berjalan dengan mulus. Dalam tulisannya yang berjudul  “Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Kasus Gunung Mas, Kalimantan Tengah” pada Bab III, Robert Siburian memaparkan bahwa masyarakat sekitar lebih memilih menjadi penambang liar dibanding dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan. Hal ini terjadi karena banyak lahan-lahan sudah beralih menjadi lahan perkebunan yang dimiliki oleh pengusaha sehingga mempersempit ruang gerak masyarakat. Selain itu, harga komoditas karet yang mereka usahakan juga tidak ekonomis karena harganya terus menurun. Kegiatan ekowisata pun sudah difasilitasi oleh pemerintah, namun masyarakat masih belum terlalu berminat dengan program tersebut. Pemberian akses ke sumber daya hutan melalui hutan kemasyarakatan merupakan usaha yang sedang diusahakan oleh pemerintah, namun saat tulisan tersebut ditulis kegiatan itu masih dalam tahap sosialisasi.
Dalam tulisan berjudul “Ketahanan Sosial Masyarakat dan Perubahan Ekologi Hutan: Kasus di Kabupaten Simalungun” oleh Robert Siburian pada Bab IV, dipaparkan upaya positif dari peru- sahaan swasta PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang difasilitasi pemda di Simalungun dalam rangka memberdayakan masyarakat di dalam hutan produksi. Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan program bagi hasil. PT TPL akan membeli dan mengolah hasil tanaman bahan baku kertas yang ditanam masyarakat pada lahan-lahan kritis. Dengan program ini diharapkan akan ada perbaikan pada lahan krisis yang juga diikuti
oleh meningkatnya ekonomi dan ketahanan so- sial masyarakat. Meskipun demikian, program ini dianggap tidak menguntungkan bagi petani karena akses untuk menuju lahan kritis yang akan ditanam cukup sulit dan skema bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak ekonomis bagi warga. Program ini tampaknya masih perlu optimalisasi dan juga evaluasi agar ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat dapat benar-benar meningkat.

## PENUTUP : OPINI DAN HARAPAN KE DEPAN

## Deforestasi dan Wacana Sosial Lingkungan
Isu deforestasi berkaitan erat dengan isu ling- kungan maupun isu pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan berjalannya waktu, secara umum, kesadaran dan etika manusia kepada lingkungan akan semakin meningkat. Perubahan ini terjadi secara global di negara-negara maju yang pada akhirnya juga memengaruhi Indonesia, terma- suk pada pengelolaan hutan dan pencegahan deforestasi. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia sejalan dengan perubahan global dan semakin mengarah ke arah yang lebih baik dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya, sebagaimana pada program PS. Walaupun pada praktiknya kekurangan masih tampak di sana-sini seperti kasus-kasus yang terjadi di buku ini, usaha pemerintah patut untuk diapresiasi. Kekurangan yang ada lebih kepada mekanisme penegakan hukum yang tidak tegas serta kontrol dan koordinasi antarinstansi.
Untuk memahami pendekatan pergeseran paradigma mengenai wacana lingkungan yang lebih baik ini, kita dapat melihat sebuah potret perubahan sudut pandang pemerintah Jerman dalam usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kita dapat menyimak sebuah tulisan dari buku Environmental Sociology oleh Gross & Heinrichs (2010) pada Chapter 3 “The New Climate Change Discourse: A Challenge for Environmental Sociology”. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa Jerman termasuk salah satu negara yang cepat dalam menyikapi perubah-
an lingkungan. Kanselir Angela Merkel telah menjadikan perubahan iklim sebagai isu politik prioritas utama sejak akhir 1990. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Jerman bahkan membuat kompetisi terhadap isu perubahan iklim pada tahun 2007. Secara ekonomi, pemerintah Jerman juga membuat kebijakan insentif ekonomi bagi  bisnis  energi  baru  terbarukan  (EBT)  dan pengurang gas rumah kaca (GRK) sejak 2007 yang disebut Paket Meseberg.
Isu perubahan iklim yang diangkat menjadi isu negara di Jerman sejak 1990, pada akhirnya, ikut memengaruhi budaya masyarakatnya untuk dapat peduli terhadap lingkungan setelah isu tersebut diangkat secara rutin oleh media. Fenomena ini sejalan dengan teori pembentukan opini publik ( agenda setting ) yang dicetuskan oleh McCombs & Shaw (1972), bahwa media memiliki peranan penting untuk mengubah opini publik. Dalam hal ini, media bisa menjadi penyambung lidah dari pemerintah untuk me- nyampaikan program-program ataupun isu yang dapat mengubah wacana di masyarakat ke arah yang lebih positif.
Sejalan dengan teori tersebut, Gross & Heinrichs (2010) mengatakan bahwa berdasarkan teori pembelajaran sosial yang dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1977, proses pembelajaran entitas kolektif yang lebih besar, seperti organisasi atau bahkan masyarakat, dapat dipicu melalui konteks sosial―dalam hal ini kebijakan pemerintah ataupun isu yang disuarakan media massa. Teori tersebut menyatakan bahwa individu cenderung mencoba untuk menyalin perilaku yang mereka amati, terutama perilaku-perilaku yang memiliki konsekuensi positif bagi individu tersebut. Proses peniruan dan pembelajaran ini, bergantung pada keadaan masing-masing individu dikarenakan persepsi merupakan hal yang bersifat personal. Meskipun demikian, berdasarkan konsep socio- ecological agency dari David Manuel, Navarette, dan Buzinde, individu sebagai aktor/agen ekologi dan sosial mampu melakukan perubahan bersama yang positif terhadap struktur sosial sehingga peran pemerintah sangat penting untuk memfasilitasi perubahan bersama tersebut.

## Sustainable Livelihood sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan
Sejalan dengan wacana sosial dalam ekologi mengenai perubahan iklim dan lingkungan, isu deforestasi dan hutan juga mengalami perkembangan yang positif termasuk pada pelibatan masyarakat lokal. Prof. Timothy Forsyth (2004)  menjelaskan  dalam  bukunya Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari yang sebelumnya dipercayai secara umum ( enviromental ortodoxies )  ke  pardigma  baru berdasarkan saintis ( new enviromental scientific ). Beberapa hal terkait isu kehutanan yang sebelumnya dianut oleh aliran enviromental ortodoxies adalah keyakinan akan rusaknya hutan oleh aktivitas penduduk lokal seperti pada praktik perladangan berpindah. Hal tersebut membuat pengambilan kebijakan mengarah kepada proteksi hutan dari intervensi penduduk lokal. Namun, beberapa fakta terbaru justru membuktikan bahwa beberapa komunitas petani bahkan masyarakat sekitar hutan justru mungkin berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perlindungan hutan. Dari segi ekonomi lingkungan, aliran enviromental ortodoxies memercayai bahwa pertumbuhan ekonomi pasti mendorong degradasi lingkungan, padahal sebetulnya pertumbuhan ekonomi dapat menolong pembiayaan juga pengelolaan bagi lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Selain itu, orang miskin yang diyakini tidak peduli terhadap lingkungan, ternyata sadar tentang pengaruh lingkungan yang rusak ( a poor environtment ) terhadap kehidupan mereka karena penghidupan mereka ( livelihood ) sangat tergantung pada lingkungan untuk tetap bertahan hidup.
Menurut Department  for  International Development (DFID)  (1999), livelihood merupakan penghidupan yang dapat terdiri dari individu manusia ( human ),  sumber  daya alam ( natural ),  modal  ( financial ),  hubungan sosial ( social )  dan  akses  fisik  ( physical )  yang dibutuhkan untuk kehidupan. Masyarakat yang memiliki sustainable livelihood (penghidupan berkelanjutan)  dapat  mengatasi  (pulih)  dari tekanan dan guncangan serta mempertahankan
atau meningkatkan kemampuan dan asetnya, baik sekarang dan di masa depan, tanpa merusak basis sumber daya alam. Definisi sustainable livelihood (SL) yang dimaksud oleh DFID ini serupa dengan konsep ketahanan sosial yang dijabarkan oleh Hidayat dkk. (2019).
Program PS yang bertujuan untuk meningkatkan SL sekitar hutan sekaligus penciptaan model pelestarian hutan yang efektif sangat sejalan dengan aliran new enviromental scientific . Framework atau kerangka kerja mengenai SL dari DFID oleh Ashley & Carney (1999) dapat menambah pemahaman kita tentang usaha PS untuk meningkatkan ketahanan sosial (SL). Framework tersebut dikembangkan selama beberapa bulan oleh Komite Penasihat Penghidupan Berkelanjutan Inggris yang dibangun atas kerja sebelumnya oleh Department for International Development (DFID).
Hubungan antara deforestasi, ketahanan so- sial, dan juga program pemerintah dapat dijelas- kan dari kerangka kerja DFID pada Gambar 1. Fenomena deforestasi merupakan sebuah tren selama beberapa dekade yang menyebabkan kerentanan ( vulnerability context ) terhadap ma - syarakat pinggiran hutan. Program PS dicanang- kan untuk merangkul masyarakat sekitar hutan yang diharapkan memiliki akses legal terhadap
pemanfaatan hutan sehingga masyarakat dapat menjaga hutan dan meningkatkan ketahanan sosial mereka dengan livelihood asset yang telah dimiliki, yaitu individu manusia ( human ), sumber daya alam ( natural ), modal ( financial ), hubungan sosial ( social ), dan akses fisik ( physical ).
Keberhasilan program PS dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat bergantung pada strategi pemanfaatan livelihood asset yang telah mereka miliki dengan lebih optimal. Oleh karena itulah, pendampingan, kontrol, pengawasan, supervisi, dan juga evaluasi dari pemerintah memegang peranan penting untuk dapat memfasilitasi serta memastikan bahwa program PS yang telah diterapkan dapat berjalan optimal di masyarakat. Jangan sampai program ini hanya sebuah program tanpa pengawasan dan kontrol yang justru nantinya malah menimbulkan kerusakan atau legalisasi deforestasi oleh masyarakat. Selama ini, kelemahan kita dalam implementasi program bukanlah pada tataran konsep ataupun perencanaan, namun pada pengawasan. Pada akhirnya, kita semua berharap tujuan program ini dijalankan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial serta membuat penghidupan  yang  berkelanjutan  (SL)  akan membawa kita pada era baru pengelolaan hutan yang melibatkan komunitas masyarakat.
Gambar 1. Kerangka Deforestasi, Ketahanan Sosial, dan Program PS

## DAFTAR PUSTAKA
Ashley,  C.,  &  Carney,  D.  (1999). Sustainable livelihoods:  Lessons  from  early  experience . Department for International Development. Ardiansyah T. (2017). Perhutanan sosial: Pengertian, skema, PIAPS, dan implementasi. Diakses pada 9 Juni 2020 dari https://foresteract.com/ perhutanan-sosial/.
Boyd, E., & Folke, C. (2011). Adapting institutions: Governance, complexity and social-ecological resilience . Cambridge University Press.
Department for International Development (DFID).
(1999). Sustainable  livelihoods  guidance sheets . Forsyth,  T.  (2004). Critical  political  ecology:  The politics of environmental science . Routledge. Gross, M., & Heinrichs, H. (2010). Environmental sociology: European perspectives and inter - disciplinary challenges . Springer.
Hidayat, H., Siburian, R., Nurhidayah, L., & Sudiyono. (2019). Deforestasi  dan  ketahanan  sosial . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ireson, R., Adger, W., Kelly, P., & Ninh, N. (2003).
Living with environmental change: Social vulnerability, adaptation, and resilience in
Vietnam. The Journal of Asian Studies , 62 , 691. Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2018). Daya saing minyak sawit dan dampak renewable energy directive  (Red)  Uni  Eropa  terhadap  ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa. Jurnal Agribisnis Indonesia , 5 (2), 125.
KLHK. (2020). Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2019. Diakses pada 9 Juni 2020 dari http://ppid. menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435.
Le Quéré, C., Andrew, R. M., Friedlingstein, P., Sitch,
S., Pongratz, J., Manning, A. C., … Zhu, D. (2018).  Global  carbon  budget  2018. Earth System  Science  Data  Discussions , pre print (November), 1–54.
Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F.,  &  Hansen,  M.  C.  (2014).  Primary  forest cover loss in indonesia over 2000-2012. Nature
Climate Change, 4 (8), 730–735. McCombs,  M.  E.,  &  Shaw,  D.  L.  (1972).  The agenda-setting function of mass media. Public Opinion  Quarterly , 36 (2),  176.  https://doi. org/10.1086/267990.
Skogen, K., Helland, H., & Kaltenborn, B. (2018).
Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change:  Embedded  in  different  packages  of environmental concern?. Journal for Nature Conservation , 44 (June), 12–20.
Surya, M. I., & Astuti, I. P. (2017). Keanekaragaman dan potensi tumbuhan di kawasan Hutan Lind- ung Gunung Pesagi, Lampung Barat. Dalam Prosiding  Seminar  Nasional  Masyarakat Biodiversitas Indonesia 3, 211–215.
UNORCID. (2015). Forest ecosystem valuation study: Indonesia . Webersik, C. (2010). Climate change and security: A gathering storm of global challenges . Praeger.