567
L embaga Administrasi Negara (LAN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk pada tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957, untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Tugas tertentu tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan dibidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.  LAN berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang dalam melaksanakan tugas- tugas berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
Seiring dengan dinamika dan

## info kebijakan

## Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 Tentang

## Lembaga Administrasi Negara
tuntutan perubahan pada era reformasi birokrasi guna  mewujudkan tata kelola birokrasi ke arah yang lebih baik dan berdaya guna. LAN sebagai salah satu lembaga “ think thank ” pemerintah dituntut untuk dapat menyikapi dan mengiplementasikan penerapan nilai-nilai Reformasi birokrasi di kelembagaannya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mendorong percepatan Reformasi Birokrasi dan mendukung efektifitas serat efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, dibutuhkan langkah –langkah penyempurnaan organisasi dan tata kerja LAN.  Atas dasar kebutuhand an pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden  Nomor 57 tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2103, diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2103 nomor 127).
Keberadaan Perpres tersebut, sekaligus menjadi sejarah baru bagi LAN, terutama dalam hal pembaharuan aspek susunan struktur dan tata kerja organisasi. Terjadi restrukturisasi Struktur Organisais dan Tata Kerja LAN, seperti menghapus 2 jabatan struktural setingkat eselon I (kedeputian) dari 5 Kedeputian menjadi 3 Kedeputian. Kemudian hal lainnya adalah penambahan kewenangan tugas pembinaan LAN terhadap jabatan fungsional Analisis Kebijakan Publik (AKP) yang merupakan kelompok jabatan baru.
Perpres Nomor 57 tahun 2013 terbagi dalam 8 (delapan) BAB, memuat 45 Pasal. Pada Bab 1 memuat 4 Pasal, membahas tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LAN. Disebutkan bahwa LAN berkedudukan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah presiden, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga berkoordinasi melalui menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Pasal 1 ayat (1)).
Tugas LAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara (Pasal 2). Untuk pelaksanaan tugas tersebut, LAN menyelenggarakan fungsi: (a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu; (b) pengkajian dibidang kebijakan reformasi administrasi negara, dan hukum administrasi negara; (c) pengembangan inovasi administrasi dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; (d) pemberian fasilitasi dan
pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah; (e) pembinaan,penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara; (f) pembinaan jabatan fungsional tertentu; (g) pengembangan kapasitas administrasi negara; dan (h) pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Bab II mengatur tentang Organisasi memuat 27 Pasal (mulai pasal 5 s.d 31). Dalam perpres ini, SOTK LAN mengalami Restrukturisasi pada jabatan struktural setingkat eselon I dari 5 (lima) kedeputian (eselon I) menjadi 3 kedeputian. Restrukturisasi susunan organisasi LAN merupakan salah satu bentuk upaya implementasi amanah dan agenda reformasi birokrasi terkait dengan aspek penataan organisasi yang lebih efesien dan efektif.
Pasal 5 menyebutkan bahwa susunan organisasi LAN terdiri dari; a. Kepala; b.  sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Kajian Kebijakan; d.  Deputi Bidang Pendidikan dan  Pelatihan Aparatur; e. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara. Kemudian untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan lembaga dibentuk (d) inspektorat sebagai pengawas;. Serta untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada daerah, juga dibentuk satker (e) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A I, II, III, dan IV). Lebih lanjut uraian sebagai berikut:
a.  Kepala LAN;
b.  Sekretariat Utama dipimpin oleh
Sekretaris Utama (eselon I).
Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

## INFO KAJIAN
pelaksanaan  tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan LAN. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.
c.  Kedeputian terdiri dari:
1.  Deputi Bidang Kajian Kebijakan (pasal 11). Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan (pasal 12). Terdiri dari Pusat yang menangani fungsi kajian; dan Pusat yang menangani fungsi pembinaan;
2.  Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (pasal 15), yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan  fungsional widyaiswara; 3.  Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara (Pasal 19), mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi negara dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta     kelembagaan dan sumber daya aparatur. Terdiri atas Pusat yang menangani
fungsi pengembangan inovasi; dan Pusat yang menangani fungsi promosi inovasi dan pengembangan kapasitas. d.  Unsur Pengawas Inspektorat (Pasal 23) Inspektorat sebagai unsur pengawas, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan LAN (pasal 24) terhadap kinerja dan keuangan. Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. e.  Unsur pendukung Unsur lainnya di LAN adalah Pusat kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di daerah. terdiri dari Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan; dan bidang kajian. f.  Kemudian di LAN juga dibentuk Jabatan funsional Widyaswara dan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Publik (AKP). Pada BAB III memuat tentang Tata Kerja. Pasal 32 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LAN dengan instansi  lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing. Pada BAB IV memuat tentang Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian. Pasal 37 disebutkan bahwa: (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon Ia; (2) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia; (3) Kepala  Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon Iia; (4) Kepala Bagian dan Kepala

## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57  TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a; dan (5) Kepala  Subbagian dan Kepala  Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 38. Kepala LAN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Demikian juga dengan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan Kepala (Pasal 39). Sedangkan Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala. Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh  Kepala.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas,  fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LAN ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari   menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan RB.
Dengan keluarnya Perpres tersebut,sesuai dengan semangat pembaharuan Reformasi Birokrasi, LAN diharapkan lebih optimal dan berkinerja tinggi lagi dalam memberikan perbaikan dalam bidang pembangunan administrasi Negara.
Tabel 1. Rincian Jumlah Pasal Perpres No. 57 tahun 2013 Tentang LAN BAB Subsantasi Pengaturan Jumlah Pasal I Kedudukan, Tugas dan Fungsi LAN Terdiri 4 pasal, mulai Pasal 1 s.d 4, memuat 2 ayat, dan 7 huruf II Organisasi Terdiri 27 pasal, mulai pasal 5 s.d 31, memuat 38 ayat, dan 29 huruf III Tata Kerja Terdiri  5 pasal, mulai pasal 32 s.d 36 IV Eselon, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Terdiri 3 Pasal, mulai pasal 37 sd. 39 V Pendanaan Terdiri 1 Pasal, yaitu Pasal 40 VI Ketentuan Lain-Lain Terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 41 VII Ketentuan Peralihan Terdiri dari 1 pasal, yaitu Pasal 42 VIII Ketentuan Penutup Terdiri dari 3 Pasal, mulai 43 s.d 45
Sumbe r: Disadur dari Perpres 57/2013.