## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.85

## Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi
Vindria Shafa Clarissha 1 , Recca Ayu Hapsari 2 , Nada Alia Husna 3 , M. Argo Renaldo 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26, Kedaton, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia Correspondence email: vixidria.18211242@student.ubl.ac.id, recca@ubl.ac.id
Abstrak .  Landreform  merupakan  metode  untuk  memecahkan  permasalahan  agraria  agar  ketimpangan ekonomi  pendapatan penduduk  di  indonesia.  serta  timpangan  dan  penguasa  dan  pemilik  tanah  dapat  terselesaikan  dengan  baik  agar  kemajuan ekonomi  bangsa  dapat  merata  dan  kesejahteraan  dapat  tercapai.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemimpin  Negara  harus mengkordinir  kepentingan  seluruh  warga  Negara  Indonesia  tanpa  membeda-bedakan  golongan  ataupun  kebijakan  nya haruslah  sama  dengan  prinsip  peraturan  undang-undang  yang  berlaku.  Dan  kebjakan  landreform  pada  masa  orde  lama maupun  reformasi  tentu  merupakan.  Suatu  cara  untuk  menciptakan  kebijakan  yang  responsif  yang  dapat    mengkordinir kepentingan.  Seluruh  warga  Negara  namun  dengan  cara  yang  berbeda-beda  yang  terpenting  dalam  menjalankan.  Suatu kebijakan tetap  harus    berlandaskan  ketentuan  hukum    yang  berlaku  dikarenakan    Indonesia    Negara   hukum   berdasarkan UUD 1945, dalam membuat  konsep kebijakan agraria  agar dapat berjalan dengan. semestinya melibatkan ilmuan, pejabat, aktivis dan Juga elemen masyarakat.
Kata Kunci : Implementasi, Reforma Agraria, Masa Orde Lama, Reformasi
Abstract. Reform is a method to solve agrarian problem for economic inequality of population income in Indonesia. and the food  and  ruler  and  landlord  are  well  resolved  so  that  the  economic  progress  of  the  nation  can  be  evenly  and  well-being achieved. The policy taken by the state leaders must comply with the interests of all Indonesian citizens without discriminat e or their policies should be the same as the principles of applicable law. And the reform of the reforms in the old order and the  Reformation  is  certainly.  A  way  to  create  a  responsive  policy  that  can  coordinate  interest.  All  citizens  but  in  different ways  are  most important in  running.  A policy  remains to  be  based  on  the  provisions  of the law  due  to  Indonesia  state law under  the  UUD  1945,  in  making  the  concept  of  agrarian  policy  in  order  to  walk  with.  Should  involve  scientists,  officers, activists, and also elements of society.

## Keywords: implementation, agrarian reform, old order period, Reformation

## PENDAHULUAN
Indonesia negara agraris. Agraris artinya masyaratnya harus memiliki tanah. Karena sebagian besar rakyat NKRI  kehidupan  bergantung  pada  tanah,  seperti  pertanian.  Masalah  tanah,masalah  klasik  pada  penguasa  tanah yang  terjadi  di  masyarakat  agraris.  Landreform  adalah  cara  pemecah  masalahnya.  Karena  landreform  bisa memecahkan masalah agraria. Landreform asal kata dari bahasa Inggris  “land” dan “reform”. Land " tanah" dan Reform "perombakan atau perubahan struktur pertanian baru". Landreform dalam arti sempit yaitu penataan ulang struktur penguasa dan pemilik tanah, konsep reform agraria bagian pokoknya.
Dan perkembangan masa ke masa konflik agraria terus menjadi tontonan pilu yang tidak kunjung berlalu . Solusi beru pa reforms agraria tidak kunjung  direalisasikan  kendati  telah dibentuk peraturan yang menegaskan urgensi    dari    reforms    agraria    tersebut.    Keberhasilan  negara  lain  mestinya  mampu  membuat  kita  berkaca  dan memahami penyelesaian  momok  di negeri ini. secara historis, UUPA merupakan aturan pertama terlengkap yang sebelumnya telah didahului beberapa pengaturan land tenure soal pengalihan hak kebendaan dari Belanda/Eroupa. Undang-undang ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sekaligus pengambil alihan tanahtanah di bawah penguasaan Belanda.
Diskriminasi  kepemilikan  tanah  di  Indonesia  masih  belum  dapat  diselesaikan  oleh  pemerintahan  yang berkuasa hingga saat ini.  Solusi berupa reformasi agraria terns digaungkan oleh pihak-pihak yang peduli dengan permasal ahan agraria. Reforms agraria adalah upaya restrukturisasi kepemilikan, penggunaan,  dan pemanfaatan tanah yang tiinpang melalui legislasi dan program yang terencana deini keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Reforms  agraria  bagi  sejarah  Indonesia  inungkin  merupakan  utopia  yang  pernah  dibawakan  Soekarno. dibuat legislasi yang mengatur tentang pemilikan tanah  saat  itu , Undang- Undang Pokok Agraria (HUPA) 1960 menjadi  pegangan  angan  kesejahteraan masyarakat kita. Meski masih berlaku, keberlanjutan reforma agraria di Indonesia  tenggelam dalam agenda besar lain. Setelah semangat reforms  agraria  di  masa  Soekarno  memudar, siapapun yang berkapasitas untuk menuntas ketimpangan tanah  seakan  tutup mata dengan masalah dan manfaat keberhasilan reforms agraria serta betapa hal ini  merupakan  kunci kemakmuran ekonomi.
Landreform  terdapat konsep pembangunan  yang  telah  terencana,  konsep ini sudah di yakini Negara- negara di dunia khususnya negara berkembang. Konsep Landreform  sejak tahun 1960Sudah ada di penjuru dunia.
PBB juga telah memberi perhatian saat melakukan Landreform itu. Bank Dunia juga lebih focus memperhatikan pelaksanaan  Landreform.  Bank  Dunia  juga  memberi  panduan  penting  pada  negara  dalam  pelaksanaan Landreform. 1
Tapi  tujuan  itu  dilupakan  banyak  sekali  petani  yang  berpikiran  tanah  yang  mereka  garap  bukan  milik sendiri  dan  para  petani  itu  banyak  yang  tidak  merasakan  kemakmuran  di  indonesia  ini.  Indonesia  ini  pada dasarnya Negara agraris yang punya lahan luas, subur, yang seharusnya untuk para petani di indonesia tapi pada nyatanya tidak sangat miris bukan.
Dalam  segi  bidang  ekonomi  pada  penduduk  di  Indonesia  terdapat  kesenjangan  antara  pemilik  dan penguasa  tanah  yang  menonjol  dan  ironis.  Ada  dua  sisi  permasalahan  kesenjangan  ini.  Satu  sisi  banyak  orang kaya yang memiliki banyak tanah yang dijadikan aset dan investasi, dan dilain sisi petani hanya mampu memiliki satu  bidang  tanah  yang  bias  dimanfaatkan  sebagai  cara  memenuhi  biaya  hidup  keluarganya  serta  ada  juga  yang tidak  punya  tanah  garap.Berdasarkan  pembahasan  di  atas  kita  bahas  dalam  tulisan  ini  terkait  penerapan  land reform  dari  masa  orde  lama    dan    masa    reformasi    sebagai    perbandingan  penerapan  land  reform  pada  masa sekarang dengan masa awal mula UUPA dibentuk.
Dalam rangka menyukseskan reform agraria itu perlu adanya ilmu pengetahuan yang mumpuni (dari para ilmuawan, pejabat, dan aktivis) dan juga kesadaran serta dukungan dari masyarakat. UUPA pada pelaksanaannya sudah bnyak sekali kekurangannya karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. Hingga saat ini UUPA belum secara maksimal  diimplementasikan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  terkhusus  terkait  dualism  hukum  tentang pengaturan  agrarian  di  Indonesia.  Belum  maksimalnya  perencana  penggunaan  tanah  akibatnya  praktek  di  pihak asing menguasai dan memiliki tanah sehinnga perlu kita  lihat  dalam  penerapan  reforma  agraria  di  Indonesia sudah  berjalan dengan semestinya atau belum 2 . Berdasarkan latarbelakang diatas perrnasalahan yang kami angkat adalah Bagaimana lmplementasi Landreform Pada Masa OrdeLama? Bagaimana Implementasi  Landreform  Pada Reformasi?  Bagaimana  Perbandingan  Dampak    peru  bahan    dari    Land    Reform    pada    masa    Orde  Lama  dan Reformasi?

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Land Reform Pada Masa Orde Lama
Pada  masa  Orde  Lama  adanya  perencanaan  peraturan    tentang  Agraria  Nasional  disusun  pada  periode antara  tahun  1945-1959.  Dalam  perencanaan  dilakukan  penyesuaian  dengan  konstitusi  dan  konfigurasi  politik masa orde lama. Adapun penyesuaian tersebut adalah Undang-Undang No 5 tahun 1960. Sebagai tuntutan masa orde  lama,  implementasi  UUPA  harus  dapat  merubah    sistem  yang  dianut  dalam  Agrariche  Wet  (AW)  1870. Maka  hukum  adat  saat  itu  digunakan  sebagai  landasan  pembangunan  serta  induk  dari  program  Landreform Indonesia, dengan tujuan untuk menghapuskan sistem feodalisme dan melaksanakan hak konversi dalam hukum tanah.
Dari  segi  sejarah  orde  Lama,  adanya  implementasi  Landreform  pada  saat  itu  sebagai  kebijakan  yang revolusioner  pada  masa  pembangunan  orde  lama,  sebab  dikeluarkannya  peraturan  tentang  redistribusi  tanah sebagai amanat isi dari UUPA. Karena UUPA mengamanatkan bahwa hal yang menjadi syarat pembangunan tata perekonomian adalah dengan membebaskan sebanyak-banyaknya lahan para petani dan rakyat.
Tujuan  dari  Landrreform  ini  adalah  menghilangkan  segala  pengaruh  kolonialisrne,  imperialisrne, feodalisme dan kapitalisrne, dengan cara melaksanakan dasar-dasar pada industrilisasi. Baik itu industri dasar dan industri  berat  yang  dikuasi  oleh  negara.  Berdasarkan  TAP  MPR  Rl  Nomor11/MPRS/1960  serta  dala  Manifesto Politik,  menjelasakan  adanya  tiga  landasan  filosofis  pembangunan  yaitu:  anti  penghisapan  atas  manusia  oleh manusia,  kemandirian  ekonomi;  dan  anti  kolonialisrne,  imperialisrne,  feodalisme  dan  kapitalisrne  dengan landreform sebagai agenda pokoknya.'
Pada  periode  1960-1966  seluruh  peraturan  hukum  di  bidang  tanah  harus  merujuk  pada  undang-undang agraria  yang  menjadi  pokok  sidang  yang  diprioritaskan.  Landreform  yang  dimplementasikan  memiliki  prinsip bahwa  tanah  adalah  alat  produksi  bukan  alat  penghisapan,  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  pembangunan semesta.
Pelaksanaan  landreform  pada  masa  orde  lama  diberlakukan  dengan  dikeluarkan  perpu  nomor  56  tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. adapun isi dari perpu nomor 56 tahun 1960 tenang pendistribusian tanah pada masyarakat petani yang tidak mempunyai tanah dengan memberikan tanah pertanian sebesar 2 hektar. namun pada kenyataannya pelaksanaan landreform pada masa orde lama mengalami kegagalan dengan beberapa sebab diantaranya adanya krisis penguasaan sumber-sumber agraria.
1 http://syntpzh:I.blosp‹›t.c:‹›m/peI«ksan‹t  uJ-I  tndre!‹›rm-di-ind‹›nexi  t.  di  tkxex    p  Id  1   14
2 Yanis  Maladi.  2013.Reforma  Agraria  Berparadigma  pancasila  dalam  penataan  kembali  Politik  Agraria  NAsional. Mimbar Hukum.Volume 25 Nomor 01 hlm 28
Periode  Orde  Lama,  hukum  pertanahan  didorong  untuk  lebih  diutamakam  untuk  tercipta  keadilan koinutatif  diberi  fasilitas  dan  kemuhan  menguasai/memiliki  tanah  kepada  kelompomk  mayoritas  yang  lemah, contoh  petani  tidak  ada    tanah  atau  tanahnya  sempit,  petani  penggarap,  petani  yang  menggarap  tanah  dikebun serta  koperasi  sebagai  organisasi  yang  dibentuk  oleh  kelompok  tersebut.  “Selain  itu  agar  ada  keadilan  korektif yaitu  dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada kelompok mayoritas yang pada periode sebelumnnya tidak diurus dalam kebijakan pertanahan.’

## Implementasi Land Reform Pada Masa Reformasi
Setelah  melalui  masa  orde  baru  yang  panjang  yang  ditandai  dengan  perubahan  konstelasi  politik,  gema demokrasi  yang  semakin  kencang  dan  produk  hukum  penting  pada  saat  itu  adalah  keluarnya  Tap  MPR  No X/MPR/2009  tentang  politik  ekonomi  dalam  rangka  demokrasi  ekonomi.  Peraturan  tersebut  menunjukan perbedaan yang mendasar pada kebijakan masa  orde baru. Peraturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut negara telah menyusun peraturan-peraturan yang berpihak pada  kepentingan  umum.  Sebagai  contoh  program  landreform  tersebut  dapat  masuk  pada  program  pembaruan agrarian, yiatu undang undang tentang pengeloaan SDA, salah satu program unggulan dalam rangka pembaharuan agrarian.
Beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDA (agraria) dikeluarkan sejak dilakukan reformasi pemerintahan ditahun 1998. Baik itu yang dinilai merupakan langkah rnaju maupun yang justru dinilai mundur  dari  substansi  peraturan-  peraturan  sebelumnya.  Landrefrm  kembali  masuk  dalam  program  penting pembaruan  agraria,  yaitu  disebut  dalam  Pasal  5  Tap  MPRRlNo.lX/MPR/2001  salah  satu  kebijakan  melakukan pembaruan agrarian yaitu
Penataan ulang  penguasaan,  pemilikan,  pengunaan  dan  manfaat tanah (landreforin) yang berkeadilan dengan  memperhati  kan    kepemilikan    tanah    oleh  rakyat  pendataan  tentang  tanah    melalui  investarisasi  dan registrant  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  secara  komprehensif  dan  sistem  untuk pelaksanaan landreform. Dan dalam Pasal 6 Tap MPR Rl No.lX/MPR/2001, juga ada beberapa hal yang menjadi pelaksanaan pembaruan agraria adalah:
1. Mengkaijian ulang di  berbagai peraturan undang-undang
2. Menata kembali penguasaan, pernilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah(landreform)
3. Menghadirkan  kembali data-data pertanahan
4. Menyelesaikan konflik-konflik
5. diperkuat kelembagaan,dan
6. diupayakan biaya
Dalam  perubahan  tatanan  struktur  adrninistrasi  birokrasi,menjadi  kewenangan  untuk  membuat  dengan berlakunya  otonomi  daerah.  Adapun  kewangan  daerah  adalah  Otonomi  daerah  saat  ini,    secara  “lokal”  ada peluang untuk melakukan reform agraria. Saat dilaksanakannya reformasi dan otonomi daerah, perselisihan hanya sebatas  masalah  tarik  ulur  adrninistrasi  pertanahan.  Perencanaan  Landreform  tidak  mendapatkan  perhatian  yang utama  bagi  instansi  pemerintah,  meski  masyarakat  serta  beberapa  organisasi  petani  telah  menyuarakan demonstrasi menuntut implementasi reform agraria.
Selanjutnya masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak berhasil. Hal tersebut disebabkan karena  masa  itu  landreform  hanya  mengandalkan  kerja  badan  pertanahan  nasional  saja.  Sedangkan implementasinya  menitikberatkan  pada  jadwal  redistribusi  tanah  kembali.  Bedasarkan  catatan  Kompas,  dibagi 8,15juta  hektar  lahan  ini  akan  dilakukan  pemerintah  tahun  2007-2014.  Perkiraan,  6juta  hektar  lahan  akan dibagikan pada masyarakat miskin, sisanya 2,15 juta hektar dibagi kepada para pengusaha untuk usaha produktif yang melibatkan petani kebunan.  Tanah yang dibagian ini   tersebar  di Indonesia,  lebih diprioritas  dipulau  Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan.
Serta  Kementrian  Kehutanan  dan  pertanian,  sebagai  penyebab  gagalnya  landreform  adalah ketidaksetujuannya  usulan  BPN  untuk  menjadi  Lembaga  pengelola  reforma  agragia,  yakni  suatu  badan  otoritas khusus yang mengurus semua hal-hal yang berkaitan dengan bekas swaraja. Selain menjadwal redistribusi tanah, pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga dilaksanakan program sebagai berikut:
1. Perbaiki  ketimpangan kepemilikan tanah
2. Meminimalisisr kesenjangan pengangguran dan kemiskinan
3. Dan mengurangi konflik masalah tanah
Namun pada era masa reformasi saat ini, banyak terjadi pekembangan dalam pengaturan hukum agrarian di  Indonesia.  Adanya  perencanaan  landreform  oleh  pemerintah  memiliki  permasalahan  yang  segera  ditentukan bagaimana  landreform  dan  agrarian  reform  (pembaruan  agrarian)  tersebut  sebaiknya  untuk  kondisi  di
Indonesia.serta belum jelas nya pemahaman tentang peran pemerintah dan daerah. Pada era reformasi sampai saat ini  persoalan  hak  kepemilikan  tanah  yang  merupana  symbol  kesatuan  bangsa  dan  negara.  Ada  empat  masalah pokok  agrarian  di  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam  Tap  MPR  No.  lX  Tahun  2001,  yaitu:  pemilikan  tanah yang  sempit  dan  timpang,  konflik  pertanahan,  inkosistensi  hukum,  serta  kerusakan  SDA.  Seharusnya  menjadi agenda yang pokok untuk diselesaikan sebelum sampai pada rumusan konsep landreform yang ideal yaitu ' land to tiller” 3 .

## Perbandingan Dampak perubahan dari Land Reform pada masa Orde Lama  dan Reformasi
Kebijakan  dari  pada  landreform  ditentukan  oleh  rezim  yang  memimpin  apakah  kebijakan  itu  dapat mengakomodir setiap kepentingan rakyat terkhususnya petani kecil. Salah satu faktor kemajuan suatu bangsa juga dilihat  dari  kemajuan  kesetaraan  dan  kesejahteraan  dibidang  agraria  apakah  kebijakan  yang  diambil  dapat mensejahterakan rakyat atau tidak.
Jika kita lihat dari dampak perubahan antara perbandingan penerapan  konsep landreform pada masa orde lama atau pun reformaasi ditentukan pula pada kebijakan yang diambil oleh rezim yang berkuasa. Pada masa orde lama  slam  hal  kebijakan  penerapan  landreform  nya  berfokus  pada  tahap  awal  pendaftaran  tanah  untuk  tahu  dan diberi kepastian pada hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah.  Tanah-tanah ini diberi penentuan berlebih (lebihi  batas  maksimum  pemilikan)  terus  akan  dibagi  kepetani    petani  yang  tidak  ada  tanah.  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil.  Dan  produk  hukum  pertanahan  didorong  buat  lebih diutamakan agar tercipta  keadilan komutatif yaitu dengan diberi fasilitas dan mudah mnenguasai/memiliki tanah pada kelompok mayoritas yang lemah, ada petani tidak ada tanah atau bertanah sempit, petani penggarap, petani yang menggarap tanah dikebunan dan  koperasi.
Pada  masa  reformasi  inkonsisten  kebijakan  terjadi  dimana  dalam  masa  reformasi  ini  banyak  berganti rezim  yang  meinimpin  inulai  dari  Abdurrahinan  Wahid,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  hingga  Joko  Widodo mempunyai  program  yang  berbeda  beda  bapak  presiden  Abdurrahman  wahid  dengan  kebijakan  nya  terkait distribusi tanah sebagainyak 40 persen dari tanah-tanah perkebunan
Kebijakan  bapak  presiden  susilo  bambang  yudhoyono  dikebijakannya  landreform  dilakukan  dan ditetapkan pada jadwal  redistribusi tanah lagi.  Dengan catatan Kompas, tanah dibagi  8,15 juta hektar lahan ini akan  dilakukan  pemerintah  tahun  2007  hingga  2014.  Diperkirakan,  6  juta  hektar  lahan  itu  dibagi  buat  rakyat miskin,  sisanya  2,15  juta  hektar  sisanya  untuk  para  pengusaha  untuk  usaha  produktif  dikebun  yang  didalamnya ada  para  petani.  Tanah  ini  banyak  tersebar  di  Indonesia,  yang  paling  banyak  di  pulau  Jawa,  Sumatera,  dan Sulawesi Selatan.
Kemudian  dibawah  kepemimpinan  bapak  presiden  joko  widodo  menjalankan  program  nasional  dengan cara  membagi-bagikan  sertifikat  tanah  kepada  masyarakat  untuk  mengelolah  tersebut  baik  dibidang  pertanian ataupun  untuk  perkebunan  dan  lain  sebagainya.  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  di  pemerintah  Indonesia sudah  melahirkan  Peraturan  Menteri  ATR  No.  1S  Tahun  2016.,  pada  Pasal  3  yaitu  penetapan  pembatasan kepemilikan tanah pertanian buat perorangan, seperti 20 hektar maksimum pemerintah. Penetapan  ini diperkuat lagi  adanya  kewajiban  untuk  tanah  hanya  dapat  dialihkan  pada  pihak  lain  yang  domisili  didalam  1  kecamatan letak tanah.’
Dan  jika  lihat  dainpak  peru  bahan  dari  landreform  pada  kedua  masa  tersebut  cukup  berbeda  dan cenderung  menuju  kearah  yang  lebih  baik  dikarenakan  situasi  konstelasi  politik  juga  mendu  kung  dalam inenjalankan  program-program  reforma  agrarian  dan  tentu  sukses  tidaknya  program  kebijakan  ditentukan  oleh semua pihak.
Dalam  implementasi,  pengaturan  land  tenurial  di  UUPA  tidak  berjalan  dengan  baik.  Secara  konseptual masih  ideal  sebab  pada  umumnya  sampai  saat  ini  masih  diakui  sebagai  undang-undang  yang  semangat  dan jiwanya sesuai dengan tuntutan masyarakat, yakni mengedepankan kepentingan sebagian besar dari mereka yang kurang beruntung, sebagian besar buruh dan petani, dalam proses pembangunan bangsa 4 . Sebagai turunan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial yang menyimpang dari
UUPA.  Seiring  dengan  berubahnya  pembangunan  politik  ekonomi  dari  sifatnya  yang  menekankan pemerataan  (sosialisme)  menjadi  pertumbuhan  (kapitalisme)  maka  UUPA  kehilangan  legitimasi  sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya 5 .
3 Op cit
4 Linda Yanti Sulistiawati dan Muhammad Adib Zain, Tanah Dan Hukum Adat Di Indonesia Timur , Jurnal Landreform "membangun kekuatan politik agraria" Volume II/ Desember 2014, hlm 29
5 Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan  Pelaksanaannya  untuk  mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 : Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press, Yogyakarta. Hlm 144

## SIMPULAN
Berdasarkan  yang  sudah  dibahas  diatas  dapat  disimpulkan  landreform  merupakan  sebuah  metode  untuk memecahkan  permasalahan  agraria  agar  ketimpangan  ekonomi  pendapatan  penduduk  di  Indonesia  dan tinmpangnya  pemilikan  dan  penguasa  dapat  terselasaikan  dengan  baik  agar  kemajuan  ekonomi  bangsa  dapat merata dan kesejahteraan dapattercapai.
Dalam  kebijakan  yang  diambil  oleh  pimpinan  Negara  harus  lah  dapat  rnengakomodir  kepentingan seluruhw Negara Indonesia tanpa membeda- bedakan golongan atau pun kebijakannya harus sama dengan prinsip peraturan undang-undang yang ada.
Dan  kebijakan  landreform  pada  masa  orde  laina  maupun  reformasi  tentu    merupakan  suatu  cara  untuk menciptakan  kebijakan  yang  responsive  yang  dapat  inengakomodir  kepentingan  seluruh  warga  Negara  namun dengan  cara  yang  berbeda-beda  yang  terpenting  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  tetap  harus  berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan Indonesia Negara hukum berdasarkan UUD RI  1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria,  dalam  Pembentukan  Kebijakan  Reforma  Agraria  2006-2007  :  Bunga  Rampai  Perdebatan.  STPN Press, Yogyakarta
http://syntpzh:I.blosp‹›t.c:‹›m/peI«ksan‹t  uJ-I  tndre!‹›rm-di-ind‹›nexi  t.  di  tkxex    p  Id  1   14 Yanis  Maladi.  2013.Reforma  Agraria  Berparadigma  pancasila  dalam  penataan  kembali  Politik  Agraria  NAsional.
Mimbar Hukum.Volume 25 Nomor 01
Linda Yanti Sulistiawati dan Muhammad Adib Zain, Tanah Dan Hukum Adat Di Indonesia Timur , Jurnal Landreform "membangun kekuatan politik agraria" Volume II/ Desember 2014