## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
AnAlisis  TerhAdAp subsTAnsi Kode eTiK noTAris: sTudi KompArATif AnTArA Kode eTiK iKATAn noTAris indonesiA dengAn georgiA, AmeriKA seriKAT dAn
Québec, KAnAdA
salim, hs.,* djumardin & Aris munandar Universitas Mataram corresponding email : salimhsfh@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang (1) substansi kode etik notaris, baik yang tercantum dalam Kode Etik INI  2005 maupun Kode Etik INI 2015, (2) substansi kode etik notaris yang tercantum di dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Code of ethics of notaris provinsi   Québec, Kanada, (3) perbedaan dan persamaan substansi kode etik notaris yang berlaku di Indonesia dan Negara lain. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan (3) pendekatan komparatif . Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah  tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. 2. Substansi yang diatur dalam  kode etik notaris  pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. 3. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris di Provinsi   Québec, Kanada adalah tentang  kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris.  Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.
Keywords: Kode etik notaris

## i. pendAhuluAn

## A.  latar belakang masalah
Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, dan akta autentik lainnya.
Di dalam menjalankan kewenangan itu, maka notaris tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, notaris juga tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Notaris. Kode etik yang

## 14~30
telah ditetapkan oleh perkumpulan INI, yaitu Kode Etik INI 2005 dan Kode Etik INI 2015.
Filosofi ditetapkannya kedua  kode etik notaris itu adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris  di dalam menjalankan kewenangannya. Di dalam kode etik itu, diatur tentang kewajiban notaris, larangan, sanksi dan lainnya.
Sementara itu, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, seperti Georgia telah menentukan kode etik notaris. Nama kode etiknya, yaitu:”Deontology Code (Code of Ethics) of Georgian Notaris”.  Ada sebelas bab yang diatur dalam Code of Ethics Georgia, yang antara lain adalah: ketentuan umum, kewenangan notaris, hubungan notaris dengan otoritas negara, hubungan notaris dengan sesama anggota, dan lain-lain.
Salah satu provinsi di Kanada, yaitu provinsi Québec juga telah mengatur tentang kode etik notaris. Nama kode etiknya, yaitu “Code of ethics of notaries”.  Kode etik ini terdiri atas enam bab, yang antara lain mengatur tentang tugas dan kewajiban notaris publik, tugas dan  kewajiban notaris dalam hubungannya dengan kliennya, dan lain- lain.
Substansi kode etik notaris yang tercantum dalam Kode Etik INI 2005 dan 2015 akan dibandingkan dengan substansi yang tercantum dalam kode etik notaris, Gerogia, Amerika Serikat dan Code of ethics of notaries provinsi  Québec, Kanada. Sehingga dengan adanya perbandingan itu, akan diketahui perbedaan dan persamaan substansi dari ketiga  kode etik tersebut.

## b.  Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang
1.  substansi kode etik notaris, baik yang tercantum dalam Kode Etik INI  2005 maupun Kode Etik INI 2015,
2. substansi kode etik notaris yang tercantum di dalam kode etik notaris pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Code of ethics of notaris provinsi   Québec, Kanada,
3.  perbedaan dan persamaan substansi kode etik notaris yang berlaku di Indonesia dan Negara lain.

## ii. meTode peneliTiAn
Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan sosiologis. Sumber datanya berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter dan wawancara. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.
iii. hAsil peneliTiAn dAn pembAhAsAn

## A.  Kode etik notaris indonesia
Kode etik  notaris atau notary code of ethics (Inggris) atau notaris ethische code (Belanda) merupakan norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perkumpulan, khususnya perkumpulan  Ikatan Notaris Indonesia dan mengikat angota perkumpulan. Kode etik notaris Indonesia diatur dalam
1.  Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.), yang ditetapkan pada tanggal, 27
Januari 2005, yang selanjutnya disebut Kode Etik Notaris 2005, dan
2.  Perubahan Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang dilaksanakan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015, yang selanjutnya disebut Kode Etik  INI 2015. Landasan filosofi dibuatnya kode etik perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia  adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris  di dalam menjalankan kewenangannya. Martabat dikonsepkan sebagai harkat kemanusiaan atau harga diri dari notaris.  Harkat kemanusiaan dikonsepkan sebagai upaya untuk melindungi atau menjaga kemuliaan dari notaris sebagai manusia.  Kehormatan artinya bahwa notaris di dalam menjalankan kewajiban maupun kewenangan harus saling menghargai antara dirinya dengan orang lain.
Ada empat substansi yang diatur dalam  kedua kode etik itu, yang meliputi: 1.  kewajiban,
2.  larangan, dan
3.  sanksi, dan
4.  penegakan kode etik.
Kewajiban notaris adalah:
“Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris di dalam menjalankan kewenangannya maupun k e- wajiban untuk menjaga integritas, peningkatan kualitas diri, pelayanan masyarakat, kewajiban yang berkaitan dengan profesi, kewajiban administratif maupun kewajiban untuk pembayaran iuran”.
Kewajiban anggota perkumpulan INI, semula diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2005, kemudian disempurnakan melalui  Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan pada tanggal, 27 Januari 2015 di Bandung. Ada delapan belas kewajiban anggota perkumpulan, khususnya notaris yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik INI 2015. Kedelapan belas kewajiban itu, dibedakan menjadi enam kewajiban pokok, yang meliputi (1) integritas, (2) peningkatan kualitas diri, (3) pelayanan masyarakat, (4) kewajiban yang berkaitan dengan profesi, (5) kewajiban administratif, dan (6) kewajiban pembayaran iuran Integritas dikonsepkan sebagai jujur dan dapat dipercaya. 1 Esensi integritas adalah kejujuran. Kejujuran bersifat jujur artinya ia lurus hatinya, tidak berbohong atau tidak
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm.335.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 16~30
curang. Yang termasuk kewajiban untuk menjaga integritas dari anggota perkumpulan atau notariss adalah:
1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
3. menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab.
Di dalam melaksanakan kewajiban itu, maka notaris bekeja berdasar peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
Peningkatan kualitas diri merupakan upaya dari anggota untuk menambah kualitas dirinya sehingga dapat menjadi notaris yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Dengan memiliki pengetahuan yang mumpuni, maka  ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak perlu bantuan dari notaris lainnya.  Yang termasuk kewajiban dari anggota perkumpulan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri, yaitu:
“Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan”. 2
Pengetahuan yang harus dikuasai dan dimiliki, yaitu:
1.  ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya,
2.  peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan, dan
3.  peraturan perundang-undangan lainnya.
Peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Beaya Pembebanan Hak  Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
Pengabdian kepentingan masyarakat merupakan usaha dari anggota perkumpulan untuk memberikan pelayanan atau pengabdian  kepada masyarat maupun kepada Negara. Kewajiban pengabdian ini tercantum dalam Pasal 3 angka 6 dan angka 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 3  angka 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang menyatakan bahwa:
“Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”.
Filosofi dari kewajiban ini agar anggota perkumpulan di dalam menjalankan kewenangannya,  maka ia wajib memberikan pelayanan, harus diperioritas  kepada masyarakat, terutama klien yang akan dilayani oleh anggota perkumpulan.
Sementara itu, dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur tentang kewajiban anggota perkumpulan dalam memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat tidak mampu. Pasal itu, berbunyi:
“Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”.
2 Pasal 3 angka Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pasal 3 angka 7 ini,  mengatur tentang pembebasan jasa pembuatan akta. Ada tiga kriteria pembebasan itu, yang meliputi:
1.  subjek, dan 2.  objeknya.
Subjek yang dibebaskan dari pembayaran jasa notaris adalah masyarakat. Ciri masyarakat yang dibebaskan, yaitu masyarakat yang tidak mampu.
Objek yang dibebaskan, yaitu jasa pembuatan:
1.  akta, dan
2.  kewenangan lainnya.
Kewajiban yang berkaitan dengan profesi telah ditentukan dalam Pasal 3 angka 14, angka 15,  angka 16,  angka 17, dan angka 18 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). 2015. Kewajiban itu, disajikan berikut ini.
1.  Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. 3
2.  Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu. 4
3.  Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. 5
4. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. . 6
5. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik. 7
Kewajiban administratif merupakan kewajiban yang berkaitan administrasi. Artinya kewajiban  yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkantoran dan tata usaha yang dilakukan oleh notaris. Kewajiban administratif diatur dalam Pasal 3 angka 8 dan angka 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). 2015.  Kewajiban itu, yaitu:
1. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
2. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: a.  nama lengkap dan gelar yang sah;
b.  tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai
3 Pasal 3 angka 14, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015.
4 Pasal 3 angka 15, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2015.
5 Pasal 3 angka 16, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).
6 Pasal 3 angka 17, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).
7 Pasal 3 angka 18, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 18~30
notaris;
c.  tempat kedudukan;
d.  alamat kantor dan nomor telepon/fax.
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
Filosofi pemasangan papan nama kantor adalah agar masyarakat yang akan membuat akta dapat mendatangi kantor notaris tersebut untuk membuat akta notaris..
Iuran mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjalankan roda organisasi, karena dengan adanya iuran itu, maka organisasi dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan. Iuran dikonsepkan sebagai jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dan sebagainya). 8
Kewajiban membayar iuran terhadap perkumpulan telah ditentukan dalam Pasal 3 angka 12 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2015, yang menyatakan bahwa:
“Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib”
Pembayaran uang iuran secara tertib artinya bahwa anggota perkumpulan harus membayar uang iuran secara teratur dan besarnya ditentukan oleh perkumpulan.
Di samping itu, anggota perkumpulan juga diwajibkan membayar uang duka. Pembayaraan uang duka diatur Pasal 3 angka 13 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2015, yang menyatakan bahwa:
“Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal du- nia”.
Uang duka merupakan uang yang diserahkan oleh anggota perkumpulan kepada keluarga atau ahli waris yang sedang bersedih atau susah, dengan meninggalnya suami atau isterinya. Besarnya uang duka ditetapkan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan prohibition for notary , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan verbod voor notaris merupakan aturan yang memerintahkan kepada  notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang larangan notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia 2015. Ada tujuh belas macam larangan bagi notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2015.
Dari tujuh belas larangan, maka dapat dikelompok menjadi empat kelompok larangan, yang meliputi:
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 341.
1.  larangan mempunyai kantor lebih dari satu,
2.  larangan publikasi,
3.  larangan yang menyangkut profesi, dan
4.  larangan pemaksaan.
Larangan pemaksaan merupakan hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya dengan cara mendesak atau meminta seorang agar yang bersangkutan dapat pindah kepadanya  atau menahan dokumennya. Larangan dengan pemaksaan ditentukan dalam Pasal 4 angka 7, angka 8 dan angka 9 Kode Etik INI 2015, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. 9
2. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. 10
3. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. 11

## b.  Kode etik notaris negara bagian georgia, Amerika serikat
Georgia merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat. Negara ini telah menetapkan  kode etik notaris dalam rapat anggota luar biasa, tanggal 6 November 2011. Nama kode etik notaris Georgia, yaitu Deontology Code (Code of Ethics) of Georgian Notaris , yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Georgia.
Landasan filosofis  ditetapkan kode etik notaris Georgia adalah sebagai pedoman (1) notaris dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan yang mantap untuk kepentingan hukum dari para pihak dan badan hukum, (2) dalam melakukan aktivitas profesional berdasarkan prinsip moral dan etika yang tinggi, serta (3) mendukung penuh pelaksanaan prinsip-prinsip dasar notaris latin. Sementara itu, yang menjadi tujuan kode etik itu adalah:
1.  pedoman bagi notaris di dalam menjalankan profesinya,
2.  peningkatan kepercayaan negara dan publik terhadap notaris Georgia, dan
3.  memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat notaris di dalam menjalankan profesinya.
Kode etik notaris Georgia 2011 terdiri atas sembilan bab dan  sembilan pasal. Ada tiga hal  pokok yang diatur dalam kode etik notaris Georgia, yang meliputi:
1.  kewenangan notaris,

## 2.  kewajiban notaris, dan
9 Pasal 4 angka 7 Kode Etik INI 2015. 10   Pasal 4 angka 8 Kode Etik INI 2015. 11   Pasal 4 angka 9 Kode Etik INI 2015.

## 20~30

## 3.  hubungan antara:
a.  notaris dengan pemerintah ( state authorities ) b.  notaris dengan anggota notaris ( Notaris Chamber ),
c.   notaris dengan kolega,
d.  notaris dengan klien, dan
e.   notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris.
Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut notary authority dikonsepkan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau act untuk melaksanakan jabatan yang berkaitan dengan notaris. Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk:
1.  memberikan keabsahaan terhadap akta yang dibuat dan menyimpannya,
2.  memberikan kekuatan yang tidak terbantahkan, dan
3.  menyetujui akta notaris yang dibuatnya. 12
Di dalam menjalankan kewenangan  profesinya, notaris tunduk pada:
1. hukum,
2.  anggaran rumah tangga,
3.  resolusi majelis notaris  ( Resolutions of The Notary Chamber),
4. sumpah,
5.  norma-norma moral,  dan
6. etika. 13
Di dalam menjalankan kewenangannya, notaris dapat menjamin (1) kepastian hukum, dan  (2) keadilan.
Di samping itu, di dalam Pasal 2.3. Kode Etik Notaris Georgia telah ditentukan kewajiban  notaris untuk melindungi berbagai macam kepentingan. Ada empat macam kepentingan yang dilindungi notaris, yang meliputi:
1.  warga negara,
2.  masyarakat,
3.  negara, dan
4.  turut terciptanya sistem hukum masyarakat lokal.
Notaris merupakan profesi yang bersifat bebas. Hal ini disebabkan karena di dalam menjalankan kewenangannya, maka  notaris:
1.  tidak memihak,
2.  bebas,  dan
3.  tidak dapat dipengaruhi oleh:
a.  siapa pun, maupun
12    Pasal 2.1. Kode Etik Notaris Georgia, yang berbunyi:” Notary is a person of liberal profession, being grant- ed public authority by the state in order to provide authenticity and maintenance of acts approved by it, conferring incontrovertible and affirmative force to notary acts.
13    Pasal 2.2. Kode Etik Notaris Georgia.
E-ISSN xxxx-xxxx, P-ISSN xxxx-xxxx
b.  tekanan dari luar. 14
Kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan notary obligations atau liabilities notary dikonsepkan sebagai  hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris di dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya maupun dalam hubungan dengan pihak lainnya.. Kewajiban notaris diatur  dalam Pasal 2.1 sampai dengan Pasal 1.15 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima belas kewajiban notaris, sebagaimana disajikan berikut ini. 1.  Menjaga integritasi pribadinya dan notaris pada umumnya.
2.  Tidak mengakui perilaku yang tidak konsisten.
3.  Tidak merendahkan profesi notaris di mata:
a. klien,
b.  pihak ketiga, atau
c.  badan administratif. 15
4.  Menjaga rahasia pribadi dan profesinya. 16
5.  Memperlakukan semua warga negara secara sopan, perhatian dan bijaksana. 17
6.  Meningkatkan kualitas profesinya. Notaris yang berkualitas tinggi akan memberikan layanan yang lebih baik pada:
a. klien,
b.  negara bagian,
c.  komunitas, serta
d.  menjamin perlindungan hukum pada masyarakat. 18
7.  Memberikan pelatihan kepada karyawannya. 19
8.  Jujur dan bermoral yang tinggi. 20
9.  Menolak segala:
a.  perjanjian ilegal dan / atau b.  tidak etis,
c.  kemunafikan, dan d. kebohongan. 21
10. Teliti dan akurat dalam melaksanakan profesinya. 22
11. Menghilangkan rasa keraguan-raguan sebelum akta notaris dibuat. Jika notaris ragu tentang kebenaran akta yang dibuat, maka harus berhenti membuatnya. 23
12. Sebelum membuat akta notaris, notaris harus memberikan:
a.  nasihat yang tidak memihak kepada  para pihak tentang hak dan kewajiban,
b.  memberikan informasi yang benar tntang opsi yang diberikan oleh undang-undang.
14    Pasal 2.4  Kode Etik Notaris Georgia.
15   Pasal 2.5 Kode Etik Notaris Georgia.
16   Pasal 2.6 Kode Etik Notaris Georgia. 17    Pasal 2.7. Kode Etik Notaris Georgia. 18    Pasal 2.8. Kode Etik Notaris Georgia.
19    Pasal 2.8.1. Kode Etik Notaris Georgia.
20    Pasal 2.9 Kode Etik Notaris Georgia. 21    Pasal 2.9.1. Kode Etik Notaris Georgia.
22    Pasal 2.10. Kode Etik Notaris Georgia. 23    Pasal 2.11.  Kode Etik Notaris Georgia.

## 22~30
c.  Sebelum menyusun akta notaris, notaris harus:
1) memeriksa fakta, dan
2) persyaratan yang diperlukan agar dokumen yang disahkan olehnya harus ti- dak dapat disangkal oleh dan memiliki kekuatan hukum penuh. 24
13. Tidak diperkenankan untuk berlaku rasialis, etnis, nasionalitas, sosial, agama atau diskriminasi lain dari para pihak. 25
14.  Menciptakan iklim yang sehat serta bermoral yang tinggi, baik  di kantor msupun kementerian hukum. 26
Di samping kewajiban itu, notaris dilarang untuk: 1.  mengiklankan  jasa profesinya,  dan 2.  mempromosikan dirinya kepada publik. 27
Promosi dikonsepkan sebagai upaya dari notaris untuk memperkenalkan dirinya mapun pekerjaan kepada publik. Filosofi dari promosi itu agar masyarakat dapat membuat akta mapun perbuatan hukum lainnya kepada notaris yang bersangkutan.
Profesi notaris merupakan profesi yang mulia dan di dalam menjalankan kewengan maupun kewajibannya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pihak lainnya. Hubungan notaris dengan pihak lainnya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan notary relations with other parties dikonsepkan sebagai berhubungan atau bersangkutan dengan pihak lainnya. Hubungan antara notaris dengan pihak lainnya ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris Georgia. Ada lima macam hubungan antara notaris dengan pihak lainnya, yang meliputi hubungan antara:
1.  notaris dengan pemerintah ( state authorities ) 2.  notaris dengan anggota notaris ( Notaris Chamber ),
3.   notaris dengan kolega,
4.  notaris dengan klien, dan
5.  notaris yang berkaitan bukan kegiatan notaris.
Hubungan antara notaris dengan pemerintah ( state authorities )  dikonsepkan sebagai hubungan yang berkaitan dengan kepatuhan, netralitas,  dan kerja sama antara notaris dengan pemerintah. Hubungan antara notaris dengan pemerintah diatur di dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Georgia.  .
Ada empat macam hubungan antara notaris dengan pemerintah, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Notaris harus menunjukkan rasa hormat dan  sopan terhadap:
a.  Kementerian Kehakiman, dan
b.  badan otoritas negara lainnya. 28
24    Pasal 2.12. Kode Etik Notaris Georgia. 25    Pasal 2.13. Kode Etik Notaris Georgia. 26    Pasal 2.14 Kode Etik Notaris Georgia. 27   Pasal 2.15  Kode Etik Notaris Georgia. 28    Pasal 3.1.  Kode Etik Notaris Georgia.
2. Notaris harus menjaga independensi dan imparsialitas dalam hubungan dengan perwakilan dari:
a.  setiap otoritas negara, dan
b.  bertindak secara ketat sesuai dengan undang-undang. 29
3.  Notaris harus bekerja sama dengan badan-badan yang berwenang, badan-badan penegak hukum dan pengadilan untuk  melawan pendapatan ilegal. 30
4.  Notaris yang dipilih dalam Majelsi Kehormatan Notaris  harus independensi dari a.  otoritas negara,  dan
b.  tidak berpihak kepada  mereka. 31
Dalam hal mendapatkan informasi yang relevan, notaris harus, dalam kerangka kompetensinya, mengambil semua upaya yang mungkin untuk menghentikan intervensi ilegal dalam aktivitas profesional notaris dari badan administratif atau pejabat tertentu. 32 Hubungan antara notaris dengan majelis kehormatan notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Georgia. Dalam hubungan itu, diatur tentang kewajiban notaris dengan Majelis Kehormatan Notaris. Kewajiban itu, disajikan berikut ini.
1.  Notaris serta anggota perkumpupan wajib berpartisipasi dalam mendukung tegaknya hukum yang ditetapkan oleh majelis kehormatan notaris.
2.  Notaris dan anggota wajib menaati anggaran rumah tanga,
3. Notaris dan anggota wajib mengikuti rapat umum majelis kehormatan notaris dan acara lain  yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi notaris.
4.  Notaris wajib:
a. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis  Kehormatan Notaris secara tertulis, dan
b.  menyerahkan dokumen yang terkait dengan aktivitas notaris kepada  majelis kehormatan notaris
5. Notaris wajib  untuk meningkatkan pengetahuan, baik  melalui pelatihan maupun proofesional. Ini akan memberikan jaminan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kenotariatan.
6.  Notaris memiliki hak untuk menduduki jabatan dalam majelis notaris pada lembaga- lembaga internasional.
7. Notaris yang dipilih dalam Majelis Notaris wajib menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.  Notaris yang dipilih dalam badan majelis kehormatan notaris harus bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya.
9.  Majelis kehormatan notaris harus menjawab pertanyaan yang terkait dengan aktivitas majelis kehormatan notaris dan  memberikan informasi yang relevan.
29   Pasal 3.2.  Kode Etik Notaris Georgia.
30    Pasal 3.3.  Kode Etik Notaris Georgia.
31   Pasal 3.4.  Kode Etik Notaris Georgia.
32   Pasal 3.4.  Kode Etik Notaris Georgia.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 24~30
10. Anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan dan mengawasi anggota agar mereka patuh terhadap norma-norma moral dan etika dalam hubungan dengan anggota.
Hubungan antara notaris dengan koleganya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan relationship between notaries and colleagues adalah berkaitan dengan hubungan antara notaris dengan teman sejawat atau sepekerjaan. Hubungan antara notaris dengan koleganya diatur dalam  Pasal 5.1 sampai dengan Pasal  5.9  Kode Eetik Notaros Georgia.
Hubungan antara notaris dengan koleganya dibagi menjadi dua macam, yang meliputi:
1.  hubungan yang diperkenankan atau harus dilakukan, dan
2.  hubungan  yang tidak diperkenankan dilakukan.
Ada sepuluh hubungan yang diperkenankan untuk dilakukan antara notaris dengan koleganya, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Saling menghormati, percaya, dan kerja sama profesional yang bermanfaat di antara rekan kerja.
2.  Menghormati rekan-rekannya, termasuk  perwakilan notaris negara asing.
3.  Mematuhi prinsip sifat kolektif dalam keadaan apa pun.
4. Memberitahu kolega tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi aktivitas bersama mereka, serta masalah lain yang terkait dengan solidaritas profesional mereka.
5.  Memberikan konsultasi kepada rekannya.
6.  Memberikan jawaban yang efisien dan benar kepada rekannya sehubungan pembuatan akta notaris.
7.  Membagi pengalaman profesional dengan koleganya.
8.  Mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap karyawan kantornya yang: a.  melanggar undang-undang,
b.  prinsip-prinsip moral dan etika dalam hubungan dengan:
1)  warga negara, serta
2) kolega.
9.  Tidak merendahkan martabat dan profesi koleganya.
10. Tidak mempermlukan kehormatan koleganya.
Tidak mempermalukan kehormatan koleganya artinya bahwa notaris tidak diperkenakan untuk menghina atau merendahkan martabat koleganya. Menghina artinya memburuk-burukkan nama baik koleganya.
Perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh  notaris dengan koleganya, disajikan berikut ini.
1. Kompetisi yang tidak adil dengan koleganya. Ada tiga macam kompetisi yang tidak adil terhadap koleganya, yang meliputi:
a. tidak memberikan referensi dan/ atau informasi kepada kolega yang diperlukan untuk pemenuhan pembuatan akta notaris dan menyebabkan terhambatnya aktivitas notaris,
b.  pada saat memberikan layanan,  notaris  dengan sengaja mengurangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
c. memaksa kliennya agar akta yang dibuat pada notaris lain dapat dipindahkan kepadanya.
2.  Tidak diperkenankan untuk mengungkapkan kepada publik tentang pandangan negatif tentang kolega, baik yang berkaitan dengan profesi maupun jasa yang diterima kolega.
3.  Tidak diperkenankan menerima akta yang dibuat oleh notaris lain, sebelum para pihak membayar jasa notaris lainnya.
4.   Menghindari perselisihan dengan kolega.
5. Mengawasi dan meminta karyawannya untuk memberikan rasa tidak hormat atau perilaku tidak etis lainnya terhadap notaris lainnya.
6.  Jika koleganya bertindak  tidak etis, maka notaris yang bersangkutan harus menjelaskan kepada mereka dan menaati yang disampaikannya.
7.  Menghindari penyelesaian perselisihan dengan rekannya melalui pengadilan atau badan administratif.
Diharapkan untuk memberi tahu Majelis Notaris tentang timbulnya perselisihan serupa untuk memungkinkan Majelis menyelesaikan perbedaan dalam kerangka perundang-undangan.
Klien mempunyai peranan yang sangat penting bagi notaris, karena klien memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam mengembangkan jasa notaris. Tanpa adanya klien, maka kantor notaris akan tutup. Untuk itu, notaris harus memberikan layanan yang baik kepada kliennya.
Hubungan antara notaris dengan klien diatur dalam Pasal 6.1 smpai dengan Pasal 6.9 Kode Etik Notaris Georgia. Ketentuan yang tercantum dalam pasal itu mengatur tentang hal-hal  yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya. Ada sembilan  yang harus dilakukan oleh notaris dalam hubungan dengan kliennya, disajikan berikut ini.
1.  Notaris harus sopan (beradab), lembut (halus)  dan menjaga keseimbangan dan martabat pribadi dalam situasi apa pun.
2.  Memberikan perlindungan hak dan kepentingan hukum terhadap kliennya.
3. Bertindak berdasarkan kepentingan terbaik klien dan menempatkan kepentingan tersebut di atas kepentingannya sendiri dan rekan-rekannya.
4.  Menjelaskan hak dan kewajiban kliennya.
5.  Memperingatkan tentang konsekuensi hukum setelah pelaksanaan akta notaris.
6.  Menjelaskan aturan hukum tentang akta notaris.

## 26~30
7.  Memberikan informasi yang akurat kepada klien sehubungan dengan pembuatan akta notaris.
8.  Dalam pembuatan akta notaris, notaris tidak boleh berada di bawah pengaruh pihak ketiga atau situasi politik apa pun. Di dalam pembuatan akta itu, notaris harus mematuhi undang-undang dan kepentingan para pihak.
9.  Hubungan antara notaris dengan klien ada, jika identitas, martabat, dan kejujurannya tidak diragukan.
Ada empat  hal yang dilarang dilakukan oleh notaris dalam hubungannya dengan kliennya, yaitu tidak diperkenankan untuk:
1.  membuat akta notaris yang tidak  jelas substansinya,
2.  membuat akta di tempat kliennya,
3.  pembuatan akta notaris diserahkan kepada pihak lainnya, kecuali kepada pegawainya, dan
4.  pembuatan akta notaris dalam keadaan mabuk, Mabuk adalah suatu keadaan di mana notaris dalam kondisi:
1.  hilang kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras,
2.  berbuat di luar kesadaran; lupa diri, atau
3. gila.
Gila artinya notaris tersebut sakit ingatan, sehingga tidak dapat membuat akta notaris dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.
Notary’s non-notary activity dikonsepkan sebagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris. Kegiatan ini  diatur dalam Pasal 7.1. sampai dengan Pasal 7.3 Kode Etik Notaris Georgia.  Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh negara maupun oleh masyarakat untuk melakukan jabatanya berdasarkan prinsip- prinsip moral dan etika yang diakui oleh umum. Di samping itu, notaris harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat meragukan:
1.  independensi,  dan
2.  ketidakberpihakannya, atau
3.  menodai prestise notaris.
Menodai prestise notaris artinya bahwa kegiatan yang dilakukan notaris akan merusak wibawa notaris itu sendiri.
Perbuatan-perbuatan yang dilakukan notaris yang akan merusak kewibawaan notaris adalah:
1.  ikut berpartipasi dalam kegiatan politik,
2.  berpartisipasi dalam serikat perkerja,
3.  mengungkapkan pandangan politik pribadi kepada publik,
4. notaris dilarang melakukan propaganda politik di kantor notaris maupun  di luar kantornya.
Walaupun demikian, notaris dapat melakukan dalam organisasi atau serikat  yang bersifat umum atau agama.

## c.  Kode etik notaris Québec
Québec merupakan salah satu provinsi di Kanada. Provinsi ini telah menetapkan kode etik notaris, dengan nama “ Code of ethics of notaris ”, yang dalam bahasa Indonesia disebut Kode Etik Notaris Québec. Kode etik ini telah ditetapkan pada tahun 1996, dan telah diperbaharui pada bulan Juni tahun 2020.
Kode etik ini terdiri atas 6 bab dan 78 pasal. Substansi yang utama diatur dalam kode etik notaris ini adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris.
Kewajiban notaris diatur dalam Bab I sampai dengan Bab IV Kode Etik Notaris Québec  yang dimulai dari Pasal  1 sampai dengan Pasal 67. Ada empat kewajiban pokok notaris, yang meliputi:
1.  tugas dan kewajiban terhadap publik,
2.  tugas dan kewajiban terhadap klien,
3.  tugas dan kewajiban terhadap profesi,
4.  pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan iklan.
Tugas dan kewajiban terhadap publik  merupakan pekerjaan yang dibebankan dan  yang harus dilakukan oleh notaris terhadap publik atau masyarakat. Tugas dan kewajiban terhadap masyarakat diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris Québec
Ada enam tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap masyarakat, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Notaris harus bertindak secara jujur dan bermartabat.
2.  Meningkatkan kualitas dalam memberikan  layanan profesional di bidangnya.
3. Notaris mempromosikan langkah-langka di dalam meningkatkan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan profesinya.
4.  Mendorong untuk penyelesaian sengketa alternatif secara damai dan menyampaikan kepada masyarakat tentang mekanismenya. 33
5.  Seorang notaris wajib melapor kepada Majelis Notaris, apabila ia menemukan sesorang telah menggunakan dana  dan aset  organisasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
6. Setiap notaris secara konsisten dan terus menerus meningkatkan pengetahuan yang terkini yang berkaitan dengan profesinya.
Penyelesaian sengketa alternatif merupakan upaya untuk mengakhiri pertentangan dan sengeketa yang terjadi di antara para. Ada tiga  cara untuk mengakhiri penyelesaian alternatif, yang meliputi mediasi, arbitrase, penilaian ahli.

## 33   Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris Québec
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 28~30
Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien merupakan pekerjaan yang dibebankan dan  yang harus dilakukan oleh notaris terhadap pelanggannya atau orang yang memperoleh layanan dari notaris.
Tugas dan kewajiban notaris terhadap klien diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Kode Etik Notaris Québec. Ada tujuh  tugas dan kewajiban notaris terhadap clien, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Notaris tidak diperkenankan di dalam menjalankan profesinya dalam kondisi atau situasi yang memungkinkan mengganggu kualitas jasanya.
2.  Notaris berkewajiban untuk memberikan nasihat  kepada klien atau para pihak secara terang, jujur dan tidak memihak.
3.  Notaris sebelum menyimpulkan substansi kontrak dalam rangka melayani kliennya, maka ia harus mempertimbangkan:
a.  tingkat kemahiran dan pengetahuannya,
b.  standar profesinya, dan
c.  sarana yang dimilikinya.
4. Notaris harus  membangun hubungan saling percaya antara dirinya dan kliennya. Untuk itu, ia akan, khususnya, tidak mempraktikkan:
a.  profesinya secara asal-asalan;
b. menghormati nilai-nilai dan keyakinan pribadi kliennya pada saat melakukan wawancara.
5.  Notaris tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi kliennya, kecuali yang berkaitan dengan profesinya.
6.  Notaris harus selalu menghormati hak klien untuk berkonsultasi dengan notaris lain, maupun kepada orang yang berkompeten lainnya.
7. Setiap notaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap karyawannya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Tugas dan kewajiban lain dari notaris  dengan klien berkaitan dengan integritas.
Integritas dikonsepkan sebagai moralitas dan etika notaris dalam melayani kliennya. Integritas ini diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.
1.  Notaris harus mematuhi aturan tentang  kejujuran, objektivitas, dan integritas yang paling ketat.
2.  Notaris tidak boleh melakukan kesalahan di dalam melaksanakan jabatannya.
3.  Notaris harus memberi tahu kliennya, sesegera mungkin, tentang  syarat, dan ketentuan di dalam membuat kontrak.
4.  Notaris harus memberi tahu para pihak tentang akta dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan konsekuensi hukumnya.
5. Notaris tidak boleh menggunakan  uang, surat berharga, atau properti lainnya yang dipercayakan kepadanya.
6.  Setiap notaris harus menjaga harta benda yang dipercayakan kepadanya.
Liability dikonsepkan sebagai tanggung jawab notaris di dalam memberikan pelayanan kepada kliennya. Tanggung jawab notaris diatur dalam Pasal 28 Kode Etik Notaris Québec. Tugas dan kewajiban itu, disajikan berikut ini.
1.  Setiap notaris harus sepenuhnya bertanggung jawab secara pribadi di dalam menjalankan profesinya.
2.  Notaris tidak diperkenankan untuk memasukkan klausula yang tidak ada hubungannya dengan profesinya.
3. Notaris dan klien  dapat menyetujui untuk membatasi persyaratan kontrak yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum.

## d. perbedaan dan persamaan substansi Kode etik notaris
Perbedaan substansi antara Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dengan Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat dan Provinsi   Québec, Kanada, disajikan berikut :
Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang (1) kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris. Substansi yang diatur dalam  kode etik notaris  pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya. Substans pokok yang dimuat dalam Code of Ethics of Notaris  di Provinsi   Québec, Kanada adalah tentang  kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban. Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris. Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.

## V. KesimpulAn dAn sArAn

## A. Kesimpulan
1. Substansi yang dimuat dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah tentang kewajiban, larangan, sanksi, dan tata cara penegakan kode etik notaris.
2.  Substansi yang diatur dalam  kode etik notaris  pada Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat adalah tentang kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan hubungan antara notaris dengan pihak lainnya.
3.  Substans pokok yang dimuat dalam Kode Notaris Notaris  di Provinsi   Québec, Kanada adalah tentang  kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan kewajiban.
4.  Persamaan substansi kode etik yang tercantum dalam ketiga kode etik notaris di atas, yaitu memuat tentang kewajiban notaris.  Sementara itu, yang berbeda adalah berkaitan dengan larangan, sanksi dan tata cara penegakannya.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 30~30

## b. saran
Diharapkan kepada notaris dapat melaksanakan substansi kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak dituntut oleh para pihak maupun oleh penegak hukum.

## dAfTAr pusTAKA

## buku
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya, 1989)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009).
Salim HS, Pengantar Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

## hasil penelitian, makalah
Salim, HS., dkk., “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Otentik: Sebagai Instrumen di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan  Akta-akta Perjanjian”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2014.
Salim, HS., dkk., “Kajian Normatif Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Koperasi:
Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar  Teknik Pembuatan Akta Koperasi”,  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Mataram, 2018.

## peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016  tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
Kode Etik INI 2005 Kode Etik INI 2015 Kode Etik Notaris Québec, 2020.
Kode Etik Notaris Georgia, Amerika Serikat.