Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013

## PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) PADA BANK
Oleh : Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. Salah satu bank milik negara  yang  secara  luas  telah  menyediakan  pendanaan  bagi  masyarakat  untuk  membeli  rumah dengan  berbagai  tipe  dan  harga  adalah  Bank.  Dalam  pemberian  KPR  kepada  debitur,  Bank mengikatkan diri mereka dalam suatu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Adapun permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah debitur yang tidak beritikad kooperatif yaitu adanya debitur yang telat membayar kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, sehingga terjadinya kredit macet pada bank. Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Bank dilakukan dengan cara penjadwalan  ulang,  alih  debitur  (peralihan  utang),  subrogasi,  gugatan  kepada  debitur  melalui Pengadilan  Negeri,  dan  eksekusi  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)
Kesimpulan menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada  Bank  oleh  kedua  belah  pihak  (kreditur  dan  debitur)  berdasarkan  kesepakatan-kesepakatan yang  telah  dituangkan  dalam  sebuah  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh hak dan kewajiban. Salah  satu  penyebab  terjadinya kredit macet  adalah debitur  tidak melaksanakan kewajibannya  dengan  baik  misalnya  tidak  membayar  angsuran  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.
Kata kunci : Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perbankan  merupakan  salah satu  sumber  dana  diantaranya  dalam bentuk  perkreditan  bagi  masyarakat perorangan  atau  badan  usaha  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan  menyangkut  kebutuhan produktif misalnya
untuk meningkatkan dan memperluas
kegiatan  usaha.  Kepentingan  yang bersifat  konsumtif  misalnya  untuk
membeli  rumah  sehingga  masyarakat dapat  memanfaatkan  pendanaan  dari bank  yang  dikenal  dengan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Untuk  memenuhi  kebutuhan akan  perumahan  oleh  pemerintah maupun  pihak  swasta  memberikan kemudahan  bagi  mereka  yang  belum memiliki rumah sendiri dan tidak dapat membeli  secara  tunai  maka  dapat membeli  dan  memiliki  rumah  melalui fasilitas  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  dari  Bank  yang  lebih  dikenal
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
KPR-Bank.  Dalam  pemilikan  rumah dengan  fasilitas  kredit  dari  Bank meminta  jaminan  atas  agunan  dari calon debitur, maka disini terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu :
a. Pihak  pengembang  (developer) sebagai penjual rumah.
b. Pihak  pembeli  sekaligus  sebagai calon debitur dan pemberi jaminan.
c. Pihak  Bank  selaku  pemberi  kredit sekaligus pemegang jaminan.
Pengikatan  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah Bank  yang  berbentuk  perjanjian  baku atau  disebut  juga  dengan  perjanjian adhesi (standard contarct).
Perjanjian baku (standard contract)  adalah  perjanjian  yang hampir  seluruh  klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak  yang  lain  pada  dasarnya  tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau
meminta perubahan.  Perjanjian  kredit  adalah suatu  ikatan  antara  kreditur  dengan debitur dan merupakan undang-undang bagi  mereka  sehingga  harus  ditaati oleh  para  pihak  berdasarkan  hak  dan kewajiban masing-masing, ketidaktaatan dari undang-undang yang  dibuatnya,  maka  para  pihak tersebut  dikatakan  wanprestasi,  alpa,
atau  ingkar  janji  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Untuk mendapat kepastian hukum  dan  mempunyai  kekuatan hukum  serta  pemenuhan  hak  dan kewajiban,  maka  bank  dalam  suatu perjanjian  kredit  juga  meminta  kuasa jaminan  kepada  debitur.  Hal  tersebut diatur  dalam  Undang  -  Undang  No.  4 tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan pada Pasal 6 berbunyi :
"Apabila  debitur  cidera  janji, pemegang Hak Tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut.
Pengikatan  jaminan  tersebut dilakukan  dengan  pemberian  kuasa oleh  debitur  kepada  kreditur.  Dalam hal  ini  Bank  sebagai  pemegang  Hak Tanggungan, dimana debitur memberi kuasa kepada Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan alasan bagi pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan kepada  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  kepada  Badan  Pertanahan Nasional (BPN), yang akhirnya Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  akan
menerbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan.
Surat  Kuasa  Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) diberikan untuk  menjamin  pelunasan  jenis-jenis kredit usaha kecil sebagaimana
dimaksud  dalam  Surat  Kementrian Direksi Bank Indonesia
No.26/24/KEP/Dir  tanggal  29  Mei 1993,  tersebut  di  bawah  ini  berlaku sampai saat berakhirnya  masa berlaku pemilikan rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan yaitu :
a) Kredit yang diberikan untuk
pembiayaan  pemilikan  rumah  inti, rumah  sederhana,  atau  rumah susun dengan luas tanah maksimum  200  m 2 dan  luas bangunan tidak lebih dari 70 m 2 .
b) Kredit yang diberikan untuk
Kapling  Siap  Bangun  (KSB) dengan  luas  tanah  54  m 2 sampai dengan  72  m 2 dan  kredit  yang diberikan untuk
membiayai
bangunannya.
c) Kredit yang diberikan untuk
perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
Dalam  pengadaan  perumahan untuk  rakyat  dalam  bentuk  kredit, Bank  menyediakan  fasilitas  Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) yang diprioritaskan bagi rakyat yang
tergolong  berpenghasilan  rendah  dan menengah  dapat  membeli  rumah dengan pembayaran secara kredit yang disepakati  bersama  yang  kemudian akan ditempati sendiri.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan  diatas,  maka  perlu  dikaji lebih  jauh  mengenai  "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  Studi  Pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan".  Yang  akan  dibahas  dalam skripsi ini adalah :
a. Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) pada Bank?
b. Apa  yang  menjadi  sebab-sebab timbulnya kredit macet pada Bank?
c. Bagaimana  upaya  penyelesaian kredit  macet  dalam  perjanjian Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) pada Bank?

## II. BANK DAN PERJANJIAN KREDIT
Peranan  bank  sebagai  lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat  maupun  menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat  ini  maupun  dimasa  yang  akan datang, peranan  perbankan  mempunyai kedudukan  yang  strategis  sebagai lembaga  yang  berfungsi  memperlancar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
arus  lalu  lintas  pembayaran  yang dirasakan  amat  dibutuhkan.  Namun bank dalam melakukan usahanya menghadapi kendala antara lain (Syamsu Iskandar, 2013: 24) :
1. Kebijakan pemerintah dalam bidang moneter sebagai kewajiban
mengendalikan  keuangan  Negara dan  roda  perekonomian,  yang kadang berhubungan dengan kepentingan bank.
2. Berusaha untuk mencapai keuntungan  yang  maksimal  namun tetap berpegang kepada aturan yang ditetapkan  pemerintah,  dan  juga dituntut untuk menjaga likuiditasnya  agar  dapar  memenuhi kewajiban kepada nasabahnya yang dapat  menarik  atau  mencairkan simpanannya sewaktu-waktu.
3. Tingkat  persaingan  yang  semakin tajam yng disebabkan oleh bertambahnya  bank  baru  beserta kantor  cabang  yang  baru,  juga bertambahnya produk-produk
perbankan  yang  baru  yang  sudah domidifikasi sesuai dengan permintaan pasar.
4. Bargainingpower  nasabah  /  calon nasabah lebih kuat, mereka semakin pintar memilih sehingga kalau tidak bias memperoleh apa yang diinginkannya, dengan mudah mereka pindah ke bank lain.
5. Otomatis  dalam  sistem  perbankan yang  merupakan  salah  satu  usaha meningkatkan  kualitas  pelayanan semakin diperlukan, namun manajemen  menghadapi  kendala dalam hal investasi yang relatif tidak kecil nilainya.
Selain menghadapi kendala yang  bermacam-macam  juga  terdapat resiko yang dihadapi bank antara lain :
1. Risiko Mismatch
Terganggunya likuiditas karena penarikan  oleh  deposan,  penempatan dana,  atau  placement  yang  tidak cermat, serta penarikan atas komitmen dan sebagainya.
2. Risiko Bunga Terganggunya likuiditas karena kekeliruan  strategi  dalam  memupuk kemampuan likuiditas dan kemampuan profitabilitas, sehingga terdorong untuk menggunakan dana mahal.
3. Risiko Modal
Pada  dasarnya  fungsi  modal  adalah untuk  menjaga  keamanan  kreditur dalam  penentuan  limit  kredit,  pangsa pasar  atau  market  share  dan  mutu asset.  Apabila  kekurangan  modal untuk kepentingan diatas, maka tertutuplah kemungkinan untuk mengisi peluang bisnis yang terbuka.
4. Risiko Kredit
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Terjadinya  kegagalan  kreditur  dalam usahanya,  karena  tidak  mencapai sasaran dan tujuan kredit..
Pengertian  yang  lebih  teknis dapat  ditemukan  pada  Pernyataan Standard  Akutansi  Keuangan  (PSAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 tentang Akutansi Perbankan :
"Bank  adalah  suatu  lembaga  yang berperan  sebagai  perantara  keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak  yang  memiliki  dana  dan pihak-pihak  yang  memerlukan  dana, serta  sebagai  lembaga  yang  berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."
Adapun  pengertian  bank  menurut Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan :
"Bank  adalah  badan  usaha  yang mnghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak."
Dari  pengertian  diatas  terlihat usaha bank lebih terarah tidak semata-mata
memutar  uang  untuk  mencari  keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki  agar  taraf  hidup  rakyat banyak  ditingkatkan.  Hal  ini  merupakan salah  satu  tanggung  jawab  bank  dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Setiap  kegiatan  bank  harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.
Pada  umumnya  fungsi  bank adalah  menghimpun  dana  (funding) dalam  bentuk  simpanan,  menyalurkan dana (lending) dalam bentuk kredit, dan bentuk-bentuk  usaha  lainnya.  Fungsi bank  pada  umumnya  adalah  sebagai berikut : 12
a. Menghimpun  dana  funding)  dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan mengumpulkan  uang  dari  masyarakat dalam  bentuk  rekening  tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.
b. Menyalurkan  dana  (lending)  dalam bentuk kredit adalah pemberian fasilitas kredit kepada nasabah maupun masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan,  seperti  :  Kredit  Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi, Kredit Komsumtif, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain-lain.
c. Bentuk-bentuk  usaha  lainnya  dari bank yaitu jasa bank lainnya, seperti : pengiriman  uang  (transfer),  kliring,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
jual-beli  valuta  asing,  pembayaran gaji, uang kuliah dan lain-lain.
Adapun  fungsi  dan  tujuan  bank tercantum pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992 tentang  Perbankan  maupun  perubahannya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  yang  mengatakan bahwa  :  "Fungsi  utama  perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." dan
"Perbankan Indonesia
bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."
Pengertian  Perjanjian  Kredit  Dan Dasar  Hukumnya  Dalam  KUHPerdata Perjanjian  kredit  merupakan  salah  satu jenis perjanjian sehingga sebelum membahas secara khusus mengenai perjanjian kredit perlu dibahas secara garis besar  tentang  tentang  ketentuan  umum atau  ajaran  umum  hukum  perikatan  yang terdapat dalam KUHPerdata karena ketentuan  umum  dalam  KUHPerdata tersebut  menjadi  dasar  atau  asas  umum yang  konkrit  dalam  membuat  semua perjanjian  apapun.  KUHPerdata  buku  III Bab I s/d Bab IV Pasal 1319 menegaskan :
"Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun  yang  tidak  dikenal  dengan
suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum  yang  termuat  pada  Bab  II  dan Bab I KUHPerdata."
Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan dikatakan  salah  satu  sumber  hukum perikatan bukan hanya perjanjian tetapi masih ada sumber hukum lainnya yaitu undang-undang,  yurisprudensi,  hukum tertulis  dan  tidak  tertulis,  dan  ilmu pengetahuan hukum. Pengertian perjanjian  dalam  buku  III  KUHPerdata dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan:  "Suatu  perjanjian  adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
Ada  beberapa  sarjana  hukum berpendapat  bahwa  perjanjian  kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata  Bab  XII  Buku  III  karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdata Pasal 1754 yang berbunyi :  "Pinjam-meminjam  ialah  perjanjian dengan mana pihak yang satu memeberikan  kepada  pihak  yang  lain suatu  jumlah  tertentu  barang-barang yang  menghabis  karena  pemakian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang belakangan  ini  akan  mengembalikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan yang sama pula."
Perjanjian kredit
merupakan      perjanjian      pendahuluan (pactum  de  contrafendo).  Maksudnya adalah perjanjian ini mendahului perjanjian  hutang  piutang  (pinjam meminjam). Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian  kredit.  Perjanjian  kredit sebagai  perjanjian  standar  Artinya bahwa  perjanjian  yang  bentuk  dan isinya  telah  disiapkan  terlebih  dahulu oleh kreditur, lantas kemudian disodorkan kepada debitur.
Perjanjian kredit menurut hukum  perdata  Indonesia  merupakan salah  satu  dari  bentuk  perjanjian pinjam-meminjam  yang  diatur  dalam Buku  Ketiga  KUHPerdata.  Dalam bentuk  apapun  pemberian  kredit  itu diadakan  pada  hakikatnya  merupakan salah suatu perjanjian pinjam-meminjam  sebagaimana  diatur dalam  pasal  1754-1769  KUHPerdata. Perjanjian  kredit  dikatakan  perjanjian pinjam-meminjam karena tidak terdapat tawar  menawar  antara  kreditur  dengan debitur. Namun dalam praktek
perbankan  pada  dasarnya  bentuk  dan pelaksanaan perjanjian
pinjam-meminjam  yang  ada  dalam
KUHPerdata tidaklah sepenuhnya
identik dengan bentuk dan pelaksanaan perjanjian  kredit  perbankan,  diantara keduanya  ada  perbedaan-perbedaan yang  gradual,  bahkan  dapat  pula merupakan perbedaan yang pokok.
Perjanjian  kredit  merupakan perjanjian  baku  (standard  contract), dimana isi atau  klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk  formulir  (blanko),  tetapi  tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku  harus  ada  suatu  keseimbangan antara  para  pihak  sehingga  pemuatan klausul  tidak  boleh  diletakkan  atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.
Inti  dari  kredit  yaitu  unsur kepercayaan,  sedangkan  unsur  yang lainnya  bersifat  sebagai  sesuatu  yang berguna  dalam  rangka  pertimbangan yang  menyeluruh  dalam  mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan  untuk  terjadinya  suatu hubungan  atau  perikatan  hukum  dalam bidang perkreditan tersebut.
Kegiatan  kredit  menurut  Drs. Thomas  Suyatno  dapat  disimpulkan adanya  unsur-unsur  (Thomas  Suyatno, 1990 : 80-82):
a. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari isi pemberi kredit bahwa  prestasi  yang  diberikannya,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
baik  dalam  bentuk  uang,  barang, maupun jasa akan benar-benar diterimanya  kembali  dalam  jangka waktu  tertentu  dimasa  yang  akan datang.
b. Tenggang waktu
Yaitu  suatu  masa  yang  memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan dierima pada masa  yang  akan  datang.  Dalam  unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio  dari  uang,  yaitu  uang  yang  ada sekarang  lebih  tinggi  nilainya  dari uang  yang  akan  diterima  pada  masa yang akan datang.
c. Degree of risk
Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai  akibat  dari  adanya  jangka waktu yang memisahkan antara pemberian  prestasi  dan  kontraprestasi yang  akan  diterima  kemudian  hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin  tinggi  pula  tingkat  risikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia  untuk  menerobos  hari  depan itu,  maka  masih  selalu  terdapat  unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulanya risiko.
Dengan  adanya  unsur  risiko  inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi
Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan  dalam  bentuk  uang,  tetap juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun,  karena  kehidupan  ekonomi modern  sekarang  ini  didasarkan  ada uang,  maka  transaksi-transaksi  kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

## III. KREDIT  KEPEMILIKAN  RUMAH (KPR)
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) adalah  kredit  yang  digunakan  untuk membeli  rumah  atau  untuk  kebutuhan komsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. Sedangkan pada  Bank  Tabungan  Negara  tempat penulis  mengadakan  penelitian,  KPR didefinisikan sebagai kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah  bangunan  rumah  tinggal  dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni.
Ketentuan umum dan syarat-syarat Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  dibawah ini  mutlak  untuk  dipenuhi  oleh  pemohon, karena itu apabila pemohon tidak menyetujui  salah  satu  syarat  maka  Bank Tabungan  Negara  Cabang  Medan  tidak akan bersedia meneruskan proses pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR).
1. Ketentuan  umum  bagi  calon  debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu:
a. Golongan  pengusaha  Yaitu  semua pengusaha warga negara Indonesia yang  bergerak  diberbagai  sektor ekonomi  yang  ada  dalam  wilayah kerja  bank  Tabungan  negara Cabang  Medan  seperti  sektor pertanian, perdangan, dan jasa lain yang  karena  usahanya  tersebut layak  diberi  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR);
b. Golongan pengahasilan tetap yaitu
Semua  golongan  pegawai  negeri yang  dimaksud  dalam  PP  No.  6 Tahun  1974  Bab  1  pasal  1  yaitu  : PNS  dan  TNI/POLRI,  Pegawai
BUMN, Pegawai Perusahaan
Daerah,  Pensiunan  dari  PNS  atau ABRI
c. Pegawai  tetap  dari  perusahaan swasta maupun wiraswasta mapan.
2. Persayaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu : 1) Warga Negara Indonesia (WNI)  yang  berdomisili  di
Indonesia.
2) Umur  minimal  21  tahun  dan pada  saat  kredit  lunas  umur maksimum 55
3) tahun  (untuk  pegawai)  dan  60
tahun (untuk wiraswasta/profesional). 4) Memiliki pekerjaan dan pengahasilan tetap.
2. Ketnatuan  Mengajukan  permohonan fasilitas KPR dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a. Photocopy KTP pemohon dan KTP suami/istri.
b. Photocopy Kartu Keluarga.
c. Potocopy Surat Nikah/cerai.
d. Photocopy  NPWP  pribadi  atau perusahaan dengan surat pernyataan bahwa pajak dibayar/ditanggung oleh
perusahaan.
e. Photocopy  rekening  batara  atas nama pemohon.
f. Photocopy      SK    terakhir    gaji pegawai      dan    surat  keterangan penghasilan pemohon dan suami/istri.
g. Photocopy              SIUP/TDP/Izin praktek              Profesi  bagi pengusaha/profesional.
Pemerintah melalui kalangan perbankan  menyediakan  fasilitas  kredit pemilikan rumah yang biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  adalah  suatu fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh perbankan kepada para nasabah perorangan  yang  akan  membeli  atau memperbaiki  rumah.  Pada  saat  ini  di Indonesia dikenal ada 2 (dua) jenis KPR:
1. KPR Subsidi
KPR Subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
berpenghasilan  menengah  ke  bawah dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah  dimiliki.  Bentuk  subsidi  yang diberikan berupa :
Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah  dana  pembangunan  atau perbaikan  rumah.  Kredit  subsidi  ini diatur  tersendiri  oleh  Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan  kredit  dapat  diberikan fasilitas  ini.  Secara  umum  batasan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah dalam  memberikan  subsidi  adalah penghasilan  pemohon  dan  maksimum kredit yang diberikan.
2. KPR Non Subsidi
KPR  Non  Subsidi  yaitu  suatu KPR  yang  diperuntukan  bagi  seluruh masyarakat. Ketentuan KPR
ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan  besarnya  kredit  maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.
Jenis Kredit Pemilikan
Rumah  (KPR)  yang  diberikan  oleh Bank  Tabungan  Negara,  adalah sebagai berikut :
a. KPR Subsidi
KPR  Subsidi  adalah  KPR dengan dana 85% dari pemerintah. KPR  ini  diperuntukkan  kepada masyarakat  ekonomi  rendah  yang ingin  memiliki  rumah  pribadi
namun  tidak  ada  uang  tunai  untuk membeli  atau  membangunnnya. Sistem  bunga  yang berlaku  adalah bunga  berjenjang  dimana  setiap tahunnya  BTN  berhak  menaikkan bunga  tersebut  hingga  menginjak tahun  tertentu  dari  15  tahun  masa kredit dengan pemberitahuan diawal  sebelum  akad  kredit.  KPR Subsidi ini dapat dibedakan menjadi :
1) Rumah Sederhana Sehat (RSS) Menurut Keputusan Menteri Pemukiman & Prasarana  Wilayah  Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat No.403  Tahun  2002,  yang dimaksud rumah sehat
sederhana adalah tempat
kediaman  yang  layak  dihuni dan  harganya  terjangkau  oleh masyarakat berpenghasilan rendah  dan  sedang,  berupa bangunan  yang  luas  lantai  dan luas kavlingnya memadai dengan  jumlah  penghuni  serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal. Persyaratan umum untuk dapat mengambil kredit KPR RSS ini pada Bank BTN adalah sebagai berikut :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
a) Luas tanah 200m 2 .
b) Bunga 6% per tahun untuk gaji Rp.350.000 s/d Rp.500.000,  dan  8%  untuk gaji  Rp.500.000  s/d  Rp. 900.000.
c) Masa  kredit  maksimal  15 tahun.
d) Uang muka 15% dari harga jual sebesar 30 juta.
2) Subsidi Swagriya
Paket  KPR  Subsidi
Swagriya diperuntukkan
bagi  masyarakat  golongan ekonomi rendah yang ingin membangun  rumah  diatas
tanah  milik  pribadi  dengan jaminan berupa tanah tersebut. Persyaratan umum dari KPR Subsidi Swagriya
adalah sebagai berikut : a) Besar  kredit  90%  dari anggaran untuk membangun  rumah  dan tidak lebih dari 75% nilai tanah.
b) Bunga 15% per tahun.
c) Masa  kredit  maksimal
15 tahun.
b. KPR Komersil
KPR  Komersil  adalah KPR  yang  disediakan  bagi masyarakat  selain  yang  telah ditetapkan  pemerintah  sebagai
masyarakat  ekonomi  bawah. Pada  Bank  BTN  KPR  komersil juga dibagi menjadi 2
macam,yaitu :
1) Griya Utama
KPR Griya Utama disediakan  oleh  BTN  untuk masyarakat ekonomi menengah dengan persyaratan :
a) Pilihan tipe rumah 27 atau
36.
b) Bunga  14.5%  per  tahun untuk kredit sebesar dibawah 50juta, bunga 14% untuk  kredit  diatas  50  juta hingga 150 juta, dan bunga 13%  untuk  kredit  diatas 150 juta.
c) Harga jual tidak ditentukan.
2) Swagriya
Sama dengan KPR
Subsidi Swagriya namun tanpa subsidi dari pemerintah dengan ketentuan  seperti  KPR  Griya Utama.
c.  KPR Ruko
KPR Ruko disediakan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai  pedagang  atau  pebisnis yang  ingin  mendirikan  bangunan bertingkat berfungsi sebagai tempat usaha dan rumah sekaligus.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
Persyaratan  umum  dari  kredit  ini adalah :
1) Bangunan 2 lantai.
2) Bunga 15% per tahun.
3) Masa  kredit  maksimal  15 tahun.

## IV. PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM  PERJANJIAN  KREDIT
PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA

## BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN
Untuk menyelesaikan kredit bermasalah  atau  Non  Performing  Loan (NPL)  itu,  dapat  ditempuh  dua  cara  atau strategi,  yaitu  penyelamatan  kredit  dan penyelesaian  kredit.  Yang  dimaksud dengan  penyelamatan  kredit  adalah  suatu langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui  perundingan  kembali  antara  bank sebagai  kreditur  dan  nasabah  peminjam sebagai debitur.
Penyelamatan  kredit  macet,  dapat dilakukan  dengan  berpedoman  kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26 / 4 / BPPP  tanggal  29  Mei  1993  yang  pada prinsipnya  mengatur  penyelamatan  kredit macet  sebelum  diselesaikan  melalui lembaga  hukum  yaitu  melalui  alternatif penanganan  secara  penjadwalan  kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning),  dan  penataan  kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut, yang dimaksud dengan
penyelamatan kredit macet melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut : 1. Alternatif penanganan kredit
bermasalah melalui rescheduling (penjadwalan  kembali),  merupakan suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan perubahan  terhadap  beberapa  syarat perjanjian  kredit  yang  berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu (grace period), termasuk  perubahan  jumlah  angsuran. Bila perlu, dengan penambahan kredit.
2. Alternatif penanganan kredit bermasalah  melalui  reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan  perubahan  atas  sebagian atau  seluruh  persyaratan  perjanjian, yang  tidak  terbatas  hanya  kepada perubahan  jadwal  angsuran,  dan/atau jangka  waktu  kredit  saja.  Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan  tambahan  kredit  atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau  sebagian  dari  kredit  menjadi equity perusahaan.
3. Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui restructuring (penataan  kembali),  merupakan  suatu upaya  berupa  melakukan  perubahan syarat-syarat  perjanjian  kredit,  atau melakukan  konversi  atas  seluruh  atau sebagian  kredit  menjadi  perusahaan,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.
Penyelesaian kredit adalah
langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti
Pengadilan  atau  KPKNL  atau  badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan
penyelamatan  kredit  melalui  lembaga hukum  ini  adalah  untuk  menjual  atau mengeksekusi benda jaminan.
Adapun  kebijakan  Bank  dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR) adalah sebagai berikut :
1. Penjadwalan Ulang (PUL)
Penjadwalan  ulang  merupakan upaya penyelamatan KPR dengan cara penetapan pembayaran secara angsuran  atau  tunggakan  yang  ada, yang dibedakan menjadi :
a.  Penjadwalan  Ulang  Sisa  Pinjaman
(PUSP) b.  Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST) yaitu
penjadwalan  kembali  terhadap jumlah  sisa  tunggakan  yang untuk  dibayar  secara  angsuran, sedangkan  sisa  saldo  pinjaman tetap  berjalan  sesuai  dengan perjanjian  kredit,  baik  jumlah maupun jangka waktunya.
Dengan  demikian  debitur  yang
bersangkutan membayar 2 (dua) jenis  angsuran,  yaitu  angsuran tetap  bulanan  sesuai  dengan perjanjian  KPR  dan  angsuran atas tunggakan.
2. Alih Debitur (Peralihan Utang)
Alih  debitur  atau  peralihan utang  merupakan  pemindahan  hak dan  kewajiban  dari  debitur  lama sesuai  dengan  perjanjian  KPR kepada debitur baru sebagai penggantinya. Debitur baru menggantikan  kedudukan  debitur lama  dengan  segala  hak  dan kewajibannya dengan melalui persetujuan  BTN  terlebih  dahulu. Syarat-syarat dalam peralihan utang atau  alih  debitur  adalah  sebagai berikut :
a. KPR  telah  berlangsung  minimal  2 (dua)  tahun  atau  debitur  telah menunggak  dan  tidak  sanggup untuk membayar.
b. Debitur harus memenuhi syarat-syarat  sebagai  pemohon kredit.
c. Apabila  pemohon  alih  debitur disetujui, maka akan dibuat perjanjian  KPR  baru  lagi  dengan disertai balik nama kepada debitur yang baru.
3. Subrogasi
Subrogasi  merupakan  salah satu upaya BTN untuk menyelamatkan
kredit dengan cara melakukan penggantian hak-hak si berpiutang atau kreditur,  oleh  pihak  ketiga  yang  telah membayar seluruh utang pihak debitur. Subrogasi  merupakan  penyelamatan kredit,  dimana  debitur  tidak  mau  atau tidak mampu membayar angsuran atau utangnya,  tetapi  perusahaan  dimana debitur  bekerja  menyatakan  sanggup untuk menjamin kelangsungan pembayaran angsuran dan atau melunasi  seluruh  utang  debitur  yang merupakan  karyawan  atau  pegawai  di suatu  perusahaan.  Untuk  menghindari hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di kemudian hari, maka subrogasi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak debitur.
Subrogasi  diatur  dalam  Pasal  1400 KUHPerdata.
4. Gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri
Adapun  cara  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri sebagai berikut :
a. Menentukan siapa yang menjadi tergugat. Tergugat yaitu debitur. Jika  ada  pihak  lain  yang  ikut
bertanggungjawab melunasi utang  debitur  misalnya  ada penjamin maka penjamin
tersebut  dapat  diikutsertakan sebagai turut tergugat;
b. Membuat  surat  kuasa  khusus, bagi  pegawai  yang  mewakili perusahaan  yaitu  surat  kuasa dari  direksi  perusahaan  kepada pegawai.
c. Menentukan  Pengadilan  Negeri mana  gugatan  harus  diajukan atau didaftarkan. Untuk menentukan ke Pengadilan Negeri  mana  gugatan  harus diajukan atau didaftarkan, maka perlu  melihat  ketentuan  Pasal 118 HIR / 142 RBG..
d. Membuat  surat  gugatan  tertulis yang  ditandatangani  pegawai yang telah mendapat surat kuasa khusus  dari  direksi.  HIR/RBG (hukum  acara  perdata  Jawa dan Madura/Luar jawa) tidak mengatur dan menentukan syarat isi surat gugatan. HIR/RBG  hanya  mengatur  cara menentukan  cara  mengajukan gugatan. Mengenai syarat dan isi gugatan dapat dilihat pada Pasal 8  No.  3  Reglement  op  de Rechterlijke Rechtscordering (RV) hukum acara perdata untuk golongan  Eropa  di  Hindia Belanda  (Indonesia  sekarang). Menurut  Pasal  8  Nomor  3  RV ini dalam membuat surat gugatan pada pokoknya memuat 3 hal yaitu :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
1) Identitas  para  pihak  yaitu penggugat dan tergugat meliputi nama, tempat tinggal/alamat.
2) Dalil konkrit mengenai adanya hubungan hukum antara
penggugat  dan  tergugat  yang menjadi dasar dan alasan untuk mengajukan tuntutan..
e. Tuntutan  atau  disebut  petitum adalah permintaan yang
diajukan penggugat kepada tergugat untuk diputuskan hakim  dan  tuntutan  ini  akan tercermin  dalam  putusan  hakim disetujui seluruhnya atau
sebagian  atau  mungkin  malah ditolak.
f. Setelah surat kuasa untuk
mewakili perusahaan dalam mengajukan  gugatan  dan  surat gugatan  selesai  disiapkan  maka langkah selanjutnya ialah mendaftarkan  surat  gugatan  ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya  meliputi  domisili tergugat.
g. Setelah  pengadilan  menerima pendaftaran perkara perdata tersebut  maka  dalam  waktu kurang  lebih  2  (dua)  minggu pengadilan  akan  memanggil para  pihak  yaitu  penggugat  dan
tergugat  untuk  menyidangkan perkara gugatan itu.
h. Jika pengadilan telah memberikan keputusan dan keputusan itu berkekuatan hukum  tetap  karena  selesai  di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) atau selesai di  tingkat  pengadilan  banding (Pengadilan      Tinggi)      atau bahkan    baru      selesai ditingkat  kasasi  (Mahkamah Agung),  maka  bila  penggugat sebagai pemenang harus melakukan  tindakan  eksekusi atas  harta  tergugat  (jaminan). Bila berdasarkan keputusan pengadilan maka tergugat dengan  sukarela  melaksanakan diktum keputusan.
5. Eksekusi melalui KPKNL
Bank/kreditur wajib menyerahkam  kredit  macet  kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  (KPKNL).  Penyerahan dilakukan  secara  tertulis  disertai resume  yang  memuat  berbagai informasi  dan  dokumen-dokumen perjanjian  kredit  dan  jaminan. Resume  berkas  penyerahan  kredit macet memuat informasi :
a) Identitas kreditur/penyerah piutang.
b) Identitas  debitur  dan  penjamin utang (borgtocht).
c) Bidang  usaha  debitur,  antara  lain industri  manufaktur,  perdagangan, pertanian, perkebunan, atau bidang usaha lainnya.
d) Keadaan  usaha  debitur  pada  saat diserahkan.
e) Dasar  hukum  terjadinya  utang, antara  lain  perjanjian  kredit,  akta pengakuan utang, atau dasar hukum lainnya.
f) Jenis  piutang  negara,  antara  lain kredit investasi, kredit modal kerja,
kredit  umum,  atau  jenis  piutang negara lainnya.
g) Sebab-sebab      kredit/piutang dinyatakan      macet      seperti kesalahan manajemen, debitur
nakal, bencana alam, atau sebab-sebab lainnya.
h) Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal  kreditur/penyerah piutang  mengkategorikan  kredit sesuai  peraturan  yang  dikeluarkan oleh  Bank  Indonesia  dalam  hal Piutang Negara berasal dari
perbankan,  atau  tanggal  debitur penanggung/utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan,
surat
keputusan pejabat berwenang
sebab  apapun  dalam  hal  Piutang Negara berasal dari non perbankan.
i) Rincian  utang  yang  terdiri  dari saldo  utang  pokok,  bunga,  denda, dan ongkos/beban lainnya.
j) Daftar  barang  jaminan,  yang memuat urusan barang,
pengikatan,  kondisi  dan  nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan.
k) Daftar harta kekayaan lainnya.
l) Penjelasan  singkat  upaya-upaya penyelesaian  utang  yang  telah dilakukan  oleh  kreditur/penyerah piutang.
m) Informasi  lainnya  yang  dianggap perlu  disampaikan  oleh  penyerah piutang antara lain debitur/penanggung utang dan atau penjamin utang sudah tidak diketahui  tempat  tinggalnya,  ada kasus  gugatan  di  Peradilan,  atau barang jaminan telah disita Pengadilan
Negeri untuk kepentingan pihak lain. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan
pengurusan  piutang  negara  sebagai berikut :
a) Perjanjian  kredit,  akta  pengakuan utang,  perubahan  perjanjian  dan lain- lain.
b) Rekening  koran,  prima  nota, faktur,  dokumen  sejenis  yang membuktikan besarnya hutang.
c) Dokumen  barang  jaminan  serta
pengikatannya dan surat-surat
lainnya  yang  mendukung  barang jaminan tersebut.
d) Surat          menyurat          antara kreditur/penyerah          piutang dengan debitur/penanggung
piutang  dan  atau  penjamin  utang yang  berkaitan  dengan  upaya penyelesaian utang.
Penjualan  barang  melalui lelang bertujuan untuk mendapatkan harga  penjualan  lelang  yang  tinggi. Oleh  karena  itu  barang  yang  akan dijual melalui lelang harus ditentukan nilai limitnya. Nilai limit adalah  nilai  pelepasan  barang terendah  dalam  lelang.  Nilai  limit barang yang dilelang ditetapka oleh panitia  cabang  berdasarkan  laporan penilaian  yang  masih  berlaku  dan nilai limit disampaikan oleh KPKNL. Nilai limit dapat
diberitahukan  kepada  masyarakat umum dengan cara :
1. Melalui pengumuman lelang.
2. Pada saat lelang berlangsung.
Penjualan barang lelang diumumkan melalui surat kabar harian dan  diberitahukan  secara  tertulis kepada  debitur  atau  penjamin  utang paling  lambat  7  hari  sebelum  lelang dilaksanakan.
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil    penelitian dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perjanjian Kredit
Pemilikan  Rumah  (KPR)  pada Bank  Tabungan  Negara  Cabang Medan  oleh  kedua  belah  pihak (bank  dan  debitur)  berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang
telah  dituangkan  dalam  sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh  hak  dan  kewajiban. Salah  satu  penyebab  terjadinya kredit  bermasalah  adalah  debitur tidak  melaksanakan  kewajibannya dengan baik misalnya tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu  yang  telah  diatur  dalam perjanjian kredit.
2. Sebab-sebab timbulnya kredi macet pada Bank Tabungan Negara  Cabang  Medan  adalah sebagai berikut :
a. Faktor-faktor  yang  datangnya dari pihak debitur yaitu :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
1) Salah  dalam  penggunaan kredit.
2) Kegagalan  usaha  debitur yang  biasa  dari  kelompok usaha keluarga.
3) Musibah  menimpa  usaha debitur.
4) Terjadinya pemutusan hubungan kerja.
b. Faktor-faktor  yang  datangnya dari pihak kreditur yaitu :
1) Kurangnya pengawasan dalam analisa kredit.
2) Adanya  penekanan  dari pihak  luar  dari  pemberian kredit.
3) Lemahnya sistem informasi kredit.
3. Proses  penyelesaian  kredit  macet pada  Bank  Tabungan  Negara Cabang Medan terdiri dari:
a. Penyelamatan  kredit  melalui upaya  penjadwalan  ulang  dan peralihan debitur sebelum
dilakukan  upaya-upaya  hukum oleh  pihak  bank.  Hal  ini merupakan  upaya  yang  paling dominan dilakukan.
b. Melakukan upaya-upaya
hukum diantaranya memberikan  penjualan  agunan untuk  pelunasan  piutang  yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan
debitur  dan  sebagai  langkah terakhir apabila bank mengalami kesulitan penanganan  terhadap  kredit bermasalah maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Kantor
Pelayanan  Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL).
5.2 Saran
Ada  beberapa  saran  bagi para pihak, dalam rangka melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  perjanjian  KPR  untuk menekan timbulnya kredit bermasalah.
1. Bagi Bank
a. Mengingat obyek jaminan kredit  merupakan  aset  yang berharga  bagi  bank  maka seharusnya dilakukan monitoring  terhadap  jaminan secara kontinyu.
b. Telephone  Call  dilakukan  jika debitur  menunggak  sebagai bentuk  peringatan,  seharusnya Telephone  Call  ini  dilakukan secara kontinyu.
c. Penambahan  personel  Loan
Recovery  harus    dilakukan oleh  BTN,  mengingat  jumlah debitur  yang  tidak  seimbang dengan  petugas.  Terlebih  lagi, pada saat ini animo masyarakat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013
untuk  memiliki  rumah  sendiri sangat  tinggi.  Sehingga  untuk mengimbangi permintaan KPR yang tinggi tersebut BTN harus menambah  petugas  pengawas kredit.
d. Memilih developer yang
mengadakan atau menyediakan rumah lebih selektif agar  tidak ada  komplain  dari  debitur mengenai  kondisi  rumah  yang buruk.
2. Bagi Debitur
Sebagi nasabah yang taat hukum  dan jujur,  nasabah harus
merespon positif terhadap usaha bank yang melakukan pengawasan
terhadap
pelaksanaan  perjanjian  KPR. Tindakan  kooperatif  merupakan suatu  tindakan  yang  harus dimiliki  seorang  debitur  agar kelancaran  jalannya  KPR  tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

## Sutarno,  Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan
Bank, Bandung : Alfabeta, 2005

## Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional
Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005

## A.S.  Mahmoeddin,  100  Penyebab  Kredit
Macet,  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan, 1995
Amiruddin  dan  Zainal  Askin,  Pengantar Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta  : PT. Rajagrafindo Persada, 2003
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2007
Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Sigit  Trianduri,  Totok  Budisantoso,  Bank Dan  Lembaga  Keuangan  Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2006
Syamsu  Iskandar,  Bank  Dan  Lembaga Keuangan  Lainnya,  Jakarta:  In Media, 2013
Iswardano,  Uang  Dan  Bank,  Edisi  Keempat, Cetakan Certama, Yogyakarta : BPFE,
1991

## Muhammad  Djumhana,  Hukum  Perbankandi
Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012
R.  Subekti,  Hukum  Perjanjian,  Jakarta  :  PT. Intermasa, 1985
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perikatan, Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2002

## Gatot  Supramono,  Perbankan  Dan  Masalah
Kredit  :  Suatu  Tinjauan  Yuridis, Jakarta : Djambatan, 1995
Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perjanjian Kredit  Bank,  Bandung  :  PT.  Citra Aditya Bakti, 1991

## Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klasusul-Klausul
Perjanjian  Kredit  Bank,  Bank  Dan Manajemen, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1991

## M.  Rachmat  Firdaus,  Teori  Dan  Analisis
Kredit,  Cetakan  Pertama,  Bandung  : PT : Purna Sarana Lingga Utama, 1985
Thomas  Suyatno,  Dasar-Dasar  Perkreditan, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT.Gramedia, 1990
Abdiwarman Karim, Bank Islam Dan Analisis
Fiqih Dan Keuangan, Cetakan
Pertama,  Jakarta  :  The  International
Institute Isalamic Thought, 2003

## Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional
Indonesia, Edisi Revisi, 2008, Jakarta :
Kencana

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998
tentang Perubahan
atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen

## C. Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/kredit-pemilika n-rumah,  diakses  pada  20  Januari 2013.
http://bi.go.id,  diakses  pada  tanggal  20 Januari 2013
http://legalbanking.wordpress.com/2012/05 /03/asas-kebebasan-berkontrak-dala m-standard-kontrak-perjanjian-baku -dalam-bidang-bisnis-dan-perdagan gan, Diakses pada tanggal 20 Januari 2013.