Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 1
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 1 Juni 2019, pp. 1-5 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT SURYA PATRIOT MANDALA DI BADUNG
I Kadek Adhi Prmana*, I. I. D. A. M. Manik Sastri dan L.G. P. Sri Ekajayanti Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali - Indonesia *adhipramana01@gmail.com
DiPublikasi: 29/06/2019 http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1120.1-5

## Abstract
This research aims is to analyze income tax planning article 21 and income tax article 23, and provide options for the type of tax planning that can be applied to PT Surya Patriot Mandala so that the tax burden owed is more efficient. This research was conducted  by  interview,  observation,  and  documentation  using  data  obtained  from  PT  Surya  Patriot  Mandala.  The  data analysis  technique  used is  descriptive  comparative  that  is  describing or  describing  the  data  that  has  been  collected  without intending to provide conclusions that apply in general. The results of the study show that the gross up method of income tax article 21 can streamline payment of corporate income tax in the amount of Rp. 5,402,378 and income tax article 25 to be paid also decreased  by  Rp. 450,198, because  the  income  tax  article 21 provided  by  the  company  can be  financed.  In  income  tax article 23 the use of  gross up method on transaction value can make PT Surya Patriot  Mandala receive its income in a net manner. The tax base is based on a circular letter from the Director General of Taxes No. 05 / PJ.53 / 2003 and SE - 53 / PJ / 2009  are  treatments  that  can  be  chosen  by  PT  Surya  Patriot  Mandala  as  a  company  providing  labor  services,  but  must  be adapted  to  the  circumstances  and  company  policies.  Tax  clauses  in  work  contracts,  documents  related  to  transactions,  and incoming cash flows affect the tax treatment.
Keywords: Tax Planning; Article 21 Income Tax; Article 23 Income Tax; Tax Payment Efficiency

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perencanaan  pajak  penghasilan  pasal  21  dan  pajak  penghasilan  pasal  23,  serta memberikan  opsi  jenis  perencanaan  pajak  yang  dapat  diterapkan  PT  Surya  Patriot  Mandala  agar  beban  pajak  yang  terutang lebih efisien. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan data yang diperoleh dari PT  Surya  Patriot  Mandala.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  komparatif  yaitu  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  tanpa  bermaksud  memberikan  kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  metode  gross  up  pajak  penghasilan  pasal  21  dapat  mengefisiensikan  pembayaran  pajak penghasilan  badan  sebesar  Rp.  5.402.378  dan  pajak  penghasilan  pasal  25  yang  akan  dibayarkan  juga  menurun  sebesar  Rp. 450.198, karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan perusahaan dapat dibiayakan. Dalam pajak penghasilan pasal 23 penggunaan metode gross up pada nilai transaksi dapat membuat PT Surya Patriot Mandala menerima pendapatannya secara  bersih.  Dasar  pengenaan  pajak  berdasarkan  surat  edaran  Dirjen  Pajak  No.  05/PJ.53/2003  maupun  SE - 53/PJ/2009 merupakan perlakuan yang dapat dipilih oleh PT Surya Patriot Mandala sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, namun harus disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan perusahaan. Klausul perpajakan dalam kontrak kerja, dokumen yang terkait transaksi, dan arus uang yang masuk mempengaruhi perlakuan perpajakannya.
Kata Kunci: Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 23; Efisiensi Pembayaran Pajak .

## I. PENDAHULUAN
Pajak  ada  dimana - mana,  hampir  pada  setiap transaksi  ada  pajak  atau  semacam  pajak  yang harus dibayar dan/atau dipungut oleh pemerintah melalui  perusahaan/instansi  yang  ditunjuk (Harnanto,  2013). Bagi  Negara,  pajak  adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan  beban  yang  akan  mengurangi  laba
bersih (Suandy, 2016) . Semakin besar pajak yang dibayarkan  perusahaan  kepada  negara,  maka pendapatan  yang  diterima  negara  akan  semakin besar.  Sedangkan  perusahaan  akan  berusaha untuk  mengefisiensikan  beban  pajak  yang terutang. Karena perbedaan kepentingan ini, maka pajak  merupakan  pengeluaran  yang  harus diperhitungkan  dalam  setiap  keputusan  yang diambil oleh perusahaan . Tax Planning mempunyai  peranan  penting  karena  sifat  dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola
Perencanaan Pajak Penghasilan pada Pt Surya Patriot Mandala di Badung
jumlah  pajak  yang  terutang (Muaja,  Sondakh,  & Tangkuman, 2015) .
PT. Surya Patriot Mandala adalah perusahaan yang  bergerak  di  bidang  penyedia  jasa  tenaga kerja  (outsourcing)  bidang  keamanan  yang terletak  di  Jl.  Patih  Jelantik  No.  1a - 1b,  Kuta, Badung,  Bali.  Berdiri  sejak  tahun  2009  yang menganut  asas going  concern (beroperasi  secara berkesinambungan).  Salah  satu  faktor  penting agar  asas  going  concern  tersebut  dapat dipertahankan adalah dengan menjaga kecukupan cash  flow ,  dimana  hal  ini  akan  membiayai operasi perusahaan. Perencanaan pajak diharapkan  mampu  menjaga  ketersediaan cash flow perusahaan.
Pada  tahun  2017  rata - rata  karyawan  perbulan yang  dimiliki  PT.  Surya  Patriot  Mandala sebanyak 422 orang. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang  tahun  2017  Rp  24.657.286  merupakan pajak  yang  ditanggung  oleh  karyawan  sehingga mengurangi  penghasilan  yang  diterima.  Dalam hal  ini  akan  direncanakan  menggunakan  metode gross  up dimana  pajak  yang  dibayar  oleh perusahaan  dijadikan  penghasilan  oleh  karyawan sehingga bisa dibiayakan dalam laporan laba rugi.
PT. Surya Patriot Mandala bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja yang harus memotong penghasilannya atas PPh Pasal 23. dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto  tidak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai. Namun  apabila  perusahaan  ingin  mendapatkan harga net atau  tanpa  dilakukan  pemotongan  PPh Pasal  23.  Perencanaan  pajak  dilakukan  dengan menggunakan  metode gross  up pada  nilai transaksi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemotong.
Penelitian  tentang  perencanaan  pajak  pada perusahaan  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Dian, dkk (2014). Hasil penelitiannya membuktikan  bahwa,  perencanaan  pajak  dapat mengoptimalkan  laba  setelah  pajak  dengan menggunakan  metode  depresiasi  yang  berbeda. Penelitiannya  pada  PT  BPR  Tulus  Puji  Rejeki menggunakan  metode  penurunan  sebelumnya, namun  mereka  menggunakan  metode  garis  lurus dan  bisa  dibuktikan  dapat  menghemat  pajak  Rp. 20.777.963,  kemudian  menggunakan  metode gross  up  untuk  menghitung  PPh  21  agar karyawan  dapat  menghemat  pajak  PPh  21  Rp. 8.219.600.  Perencanaan  pajak  untuk  PT  BPR Tulus Puji Rejeki bisa mencapai lebih cepat pada tahun  2013  Rp.  8.059.049 (Dian  W,  Saifi,  & Dwiatmanto,  2014) .  Penelitian  lainya  dilakukan
oleh  Oditama  (2016).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  perencanaan  pajak  yang dapat dilakukan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari, terkait  dengan  biaya  yang  sebelumnya  tidak diakui  oleh  peraturan  pajak  adalah  untuk mengganti  penyediaan  makan/minuman  untuk karyawan  menjadi  menyediakan  makanan  / minuman untuk karyawan di kantor, memasukkan biaya  medis  di  samping  pendapatan  karyawan, membuat  daftar  nominatif  terkait  dengan  biaya hiburan,  dan  ganti  metode  depresiasi  aset  yang tidak diperbaiki. Implementasi perencanaan pajak akan memungkinkan CV. Mitra Bahagia Kendari untuk  mengurangi  beban  pajak  penghasilan menjadi  sekitar  8,9%  dari  pajak  penghasilan sebelum perencanaan pajak (Oditama, 2016) . II. Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa referensi  dari  penelitian  sebelumnya,  masih banyak  ditemukan  hasil  hasil  yang  berbeda, oleh  karena  itu,  penelitian  ini  terbatas  untuk menganalisis  perencanaan  pembayaran  pajak penghasilan sebagai upaya untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan  secara efektif  dan  efisien  pada  PT.  Surya  Patriot Mandala  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang berlaku.  Serta  sebagai  pedoman  untuk memberikan  opsi  jenis  perencanaan  pajak yang  dapat  diterapkan  oleh  PT.  Surya  Patriot Mandala untuk mengefisienkan beban pajak.

## III.TINJAUAN PUSTAKA

## Perencanaan Pajak
Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning)  adalah suatu  proses  mengorganisasi  usaha  wajib  pajak sedemikian  rupa  agar  utang  pajaknya  baik  pajak penghasilan  maupun  pajak  lainnya  berada  dalam jumlah  minimal,  selama  hal  tersebut  tidak melanggar ketentuan undang - undang. Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning)  merupakan tahapan  awal  untuk  melakukan  analisis  secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan  dengan  tujuan  untuk  mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum.
Setelah  Tax  Planning  dilakukan,  maka  tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian perpajakan.

## Pajak Penghasilan
Undang - undang  No.  7  Tahun  1984  tentang Pajak  Penghasilan  (PPh)  berlaku  sejak  1  Januari 1984.  Undang - undang  ini  telah  beberapa  kali mengalami  perubahan  dan  terakhir  kali  diubah
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 2
Perencanaan Pajak Penghasilan pada Pt Surya Patriot Mandala di Badung
dengan  Undang - undang  Nomor  36  Tahun  2008. Undang - undang  ini  menganut  prinsip  pemajakan atas  penghasilan  dalam  pengertian  yang  luas, yaitu  bahwa  pajak  dikenakan  atas  setiap tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang  dapat  dipergunakan  untuk  konsumsi  atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh  Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Ketentuan  dalam  pasal  23  UU  PPh  mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam  negeri  dan Bentuk  Usaha  Tetap  yang  berasal  dari  modal, penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

## III.METODE
Penelitian  ini  bertempat  di  PT.  Surya  Patriot Mandala,  yang  beralamat  di  Jalan  Patih  Jelantik No.  1a - 1b,  Kuta,  Badung,  Bali.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kuantitatif,  yaitu  data  penelitian  berupa  angka - angka (Sugiyono,  2017) ,  dalam  penelitian  ini meliputi  laporan  keuangan,  surat  pemberitahuan (SPT) masa bulanan dan tahunan pada PT. Surya Patriot  Mandala.  Sumber  data  primer  adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Arham, 2016). Dalam peneilitian ini
adalah  data  yang  diberikan  langsung  melalui wawancara dan observasi pada PT. Surya Patriot Mandala,  seperti:  sejarah  dan  deskripsi  jabatan. Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan  dicatat  oleh  pihak  lain (Arham,  2016) .  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan  perusahaan,  surat  pemberitahuan (SPT).Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah  deskriptif  komparatif,  yaitu  analisis  data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku umum.

## IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Perbandingan  Perhitungan  PPh  Pasal  21  Metode Gross dan Gross Up
PT  Surya  Patriot  Mandala  menggunakan metode  gross  dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21 untuk karyawannya take home pay yang diterima karyawan  dipotong  pajak  penghasilan  pasal  21 dengan  jumlah  pajak  yang  terutang  sebesar  Rp. 24.657.286.  Jika  menggunakan  metode  gross  up jumlah  pajak  penghasilan  pasal  21  sebesar  Rp. 26.222.953,  take  home  pay  yang  diterima karyawan tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21  karena  tunjangan  yang  diberikan  sesuai dengan  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  harus dibayar karyawan. Berikut merupakan perbandingan  antara  perhitungan  PPh  Pasal  21 menggunakan metode gross dan gross up:
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 3 Tabel 1 Perbandingan Metode Gross dan Gross up (dalam rupiah) Uraian PPh Pasal 21 Gross Gross up Selisih Take Home Pay 11.864.525.728 11.889.183.014 24.657.286 PPh Pasal 21 terutang 24.657.286 26.222.953 1.565.667 Sumber: Data diolah 2018
Perhitungan  laba  rugi  sebelum  pajak  setelah menggunakan  metode  gross  up  terdapat  pada tabel  koreksi  fiskal  pada  dan  perhitungan  PPh
Pasal  29  (kurang  bayar)  untuk  PT  Surya  Patriot Mandala terdapat dalam tabel berikut:
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan

## Perencanaan Pajak Penghasilan pada Pt Surya Patriot Mandala di Badung
dalam  penelitian  ini  apabila  PT  Surya  Patriot Mandala  menggunakan  metode  gross  up perusahaan  dapat  mengefisiensikan  pembayaran pajak  penghasilan  badan  sebesar  Rp.  5.402.378 dan  pajak  penghasilan  pasal  25  yang  akan dibayarkan  juga  akan  menurun  karena  tunjangan pajak  penghasilan  pasal  21  yang  diberikan perusahaan  kepada  karyawan  dapat  dibiayakan dan  tidak  memotong  penghasilan  yang  diterima karyawan.
Perlakuan  Perhitungan  PPh  Pasal  23  yang  Dapat Diterapkan
Jika PT Surya Patriot Mandala ingin menerima penghasilan  bersih  tanpa  dilakukan  pemotongan pajak  penghasilan  pasal  23  maka  perencanaan yang  baik  adalah  dengan  melakukan  gross  up nilai  transaksi,  karena  menguntungkan  kedua belah  pihak.  PT  Surya  Patriot  Mandala  dapat menerima penghasilan tanpa dilakukan pemotongan  di  sisi  lain  perusahaan  mitra  dapat membebankannya sebagai biaya.
PT  Surya  Patriot  Mandala  menerapkan  pajak penghasilan  pasal  23  dikenakan  2%  dari  jumlah gaji  tenaga  kerja  dengan  management  fee  yang mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No. 05/ PJ.53/2003.  Jika  pajak  penghasilan  pasal  23 dikenakan dari management fee, maka pemotongan  yang  dihasilkan  akan  jauh  lebih kecil.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  jika  ingin  menerapkan  dasar pengenaan  pajak  penghasilan  pasal  23  sesuai dengan SE - 53/PJ/2009 yaitu antara lain:
Kontrak  kerja  antar  kedua  belah  pihak  harus
menyepakati  bahwa  gaji tenaga  kerja  dibayarkan oleh  perusahaan  mitra,  sehingga  arus  uang  yang masuk  ke  rekening  PT  Surya  Patriot  Mandala hanya berupa management fee .
Harus dipastikan faktur pajak yang dibuat oleh PT  Surya  Patriot  Mandala  harus  mencantumkan rincian  antara  imbalan  tenaga  kerja  dan management  fee sehingga  antara  pembayaran PPN  keluaran  dengan  pemotongan  PPh  Pasal  23 sesuai  ( matching ),  hal  ini  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  83/ PMK.03/2012. Sehingga penomoran faktur pajak menggunakan nilai lain (kode 04).
Perusahaan outsourcing hanya sebagai penyedia  tenaga  kerja,  dan  tidak  bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemennya, maka jasa tersebut  termasuk  dalam  pengertian  jasa rekruitmen  atau  penyediaan  tenaga  kerja  yang atas  imbalannya  dikenai  pemotongan  pajak penghasilan  pasal  23  sebesar  2%  dari  jumlah bruto tidak termasuk PPN.
Penerapan metode ini menyebabkan pendapatan PT Surya Patriot Mandala dalam satu tahun  mengalami  penurunan  yang  akan berimplikasi  pada  pengenaan  tarif  Pajak Penghasilan  Badan,  seperti  yang  terlihat  dalam tabel 3:
Jika  menerapkan  dasar  pengenaan  pajak penghasilan  pasal  23  sesuai  dengan  SE - 53/ PJ/2009  yaitu  sebesar  2%  dari  management  fee maka  Pajak  Penghasilan  Badan  yang  dikenakan berubah  yaitu  menjadi  PP  46  (PPh  Final  1%) karena  penghasilan  yang  diterima  dibawah  4,8M dalam  setahun  seperti  ditampilkan  dalam  tabel.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 4

## Tabel 2 PT Surya Patriot Mandala Perhitungan PPh Pasal 29
Per 31 Desember 2017 (Rp) Dengan Gross up (Rp) Selisih (Rp) Penghasilan Kena Pajak 1.191.016.119 1.164.788.977 26.222.9 53 Pajak Terutang (PPh Pasal 31 E) 245.370.835 239.968.457 5.402.37 8 Kredit Pajak : 1 PPh Pasal 23 209.734.104 209.734.104 - 2 PPh Pasal 25 17.264.358 17.264.358 - Total Kredit pajak Tahun 2017 226.998.462 226.998.462 - Pajak Penghasilan Pasal 29 Kurang Bayar 18.372.373 12.969.995 5.402.37 8 Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2018 2.969.728 2.519.529 450.198 Sumber: Data diolah 2018

## Perencanaan Pajak Penghasilan pada Pt Surya Patriot Mandala di Badung
Laba  bersih  setelah  pajak  yang  diterima  pun mengalami peningkatan sebesar Rp. 216.858.451.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2019 CC - BY - SA 4.0 License Page 5

## Tabel 3
Perbandingan Laporan Laba/Rugi Dengan Seluruh Nilai Transaksi dan Management Fee
Seluruh Nilai Transaksi Omzet > 4,8M (Tarif pasal 31 E) (Rp) Management Fee Omzet < 4,8M (Tarif PP 46 PPh Final 1%) (Rp) Pendapatan 13.641.970.724 2.851.238.481 Biaya Tenaga Kerja Langsung 10.790.732.243 - Laba Kotor 2.851.238.481 2.851.238.481 Total Biaya Operasional (2.120.547.206) (2.120.547.206) Total Pendpatan dan Biaya lain - lain (287.113) (287.113) Laba Bersih Sebelum Pajak 730.404.163 730.404.163 Pajak Penghasilan Badan 245.370.835 28.512.385 Laba Bersih Setelah Pajak 485.033.327 701.891.778

## V. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Penggunaan  metode  gross  up  pajak penghasilan  pasal  21  pada  PT  Surya  Patriot Mandala  dapat  mengefisiensikan  pembayaran pajak  penghasilan  badan  sebesar  Rp.  5.402.378 dan  pajak  penghasilan  pasal  25  yang  akan dibayarkan juga menurun menjadi Rp. 2.519.529, karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan  perusahaan  dapat  dibiayakan.  Dalam pajak  penghasilan  pasal  23  penggunaan  metode gross  up  pada  nilai  transaksi  dapat  membuat  PT Surya  Patriot  Mandala  menerima  pendapatannya secara bersih (net) dan oleh pemberi penghasilan dapat  dibiayakan.  Dasar  pengenaan  pajak berdasarkan  surat  edaran  Dirjen  Pajak  No.  05/ PJ.53/2003  maupun  SE - 53/PJ/2009  merupakan perlakuan  yang  dapat  dipilih  oleh  PT  Surya Patriot Mandala sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga  kerja,  namun  harus  disesuaikan  dengan keadaan  dan  kebijakan  perusahaan.  Karena klausul perpajakan dalam kontrak kerja, dokumen yang terkait transaksi, dan arus uang yang masuk sangat mempengaruhi perlakuan perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal  21  Pada  Pt.  Pegadaian  (Persero)  Cabang Tuminting. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1).
Dian  W,  T.,  Saifi,  M.,  &  Dwiatmanto.  (2014).  Penerapan
Strategi  Perencanaan  Pajak  (  Tax  Planning  )  dalam Upaya  Penghematan  Pajak  Penghasilan  (Studi  pada PT.  Bpr  Tulus  Puji  Rejeki,  Kediri). Jurnal Mahasiswa  Perpajakan , 2 (1),  1–9.  Retrieved  from https://www.neliti.com/publications/192884/
penerapan - strategi - perencanaan - pajak - tax - planning - dalam - upaya - penghematan - pajak Harnanto.  (2013). Perencanaan  Pajak,  Edisi  Pertama . Yogyakarta: BPFE.
Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan  Perencanaan  Pajak  Pada  Wajib  Pajak Badan  Di  Pt.  Elsadai  Servo  Cons. Jurnal  EMBA: Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 3 (4).
Oditama,  A.  (2016).  Analisis  Perencanaan  Pajak  (Tax Planning) Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang  Pada  CV.  Mitra  Bahagia  Kendari. Jurnal Akuntansi , 1 (2),  78–90.  Retrieved  from  http:// ojs.uho.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2139
Suandy,  E.  (2016). Perencanaan  Pajak,  Edisi  Keenam . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.