## EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (PENGEPAKAN)
DAN CLEANING SERVICE PADA PT KIMIA FARMA TRADING &

## DISTRIBUTION MAKASSAR
Andi Saprianti (1) , Lina Mariana (2)
(Politeknik Informatika Nasional) linamariana5390@gmail.com

## ABSTRAK
PT  Kimia  Farma Trading  &  Distribution  melakukan  transaksi  terkait  layanan dalam  aktivitasnya.  PT  Kimia  Farma  Trading  &  Distribution  bekerja  dengan lima  mitra  penyedia  layanan.  Salah  satu  mitranya  adalah  PT  Lestari  Jaya Raya Sentosa, yang bergerak di bidang jasa pengiriman (packing). PT Glori Sukses  Makmur  juga  bekerja  sama  dengan  PT  Kimia  Farma  Trading  & Distribution dalam menyediakan layanan pembersihan. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  Pasal  23  Pemotongan,  Penyetoran  dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  atas  Jasa  Pengiriman  dan  Pengepakan Barang di PT Kimia Farma Trading & Distribution. Metode analisis penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  dimana  peneliti  menggambarkan hasil  pengamatan  dan  analisis  data  yang  diperoleh  di  lapangan.  Penelitian dilakukan  dari  12  Agustus  2019  hingga  12  November  2019.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi,  observasi  dan wawancara.  Setelah  menganalisis  dan  mendiskusikan  masalah  tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan  Pasal  23  sesuai  dengan  ketentuan  umum.  Ketentuan Perpajakan.
Keywords : Evaluasi, Pemotongan, Setoran, Pelaporan PPH Pasal 23

## I.  PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, yang terdiri dari ribu an pulau yang  memiliki  budaya  yang  beraneka  ragam,  lautan,  dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam  melakukan  perubahan  tersebut,  pastilah  memerlukan  dana  yang sangat besar.
Dana  yang  digunakan  untuk  pembangunan  Negara  berasal  dari
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan Daerah  (APBD),  dimana  sebagian  besar  bersumber  dari  penerimaan  pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, kh ususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan  sumber  pendapatan  Negara  untuk  membiayai  semua pengeluaran  termasuk  pengeluaran  pembangunan  nasional.  Sebagai  salah satu  sumber  penerimaan  Negara  paling  besar,  maka  penting  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.
Untuk  itu  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  dan  penerimaan  negara perlu  terus  di  tingkatkan,  sehingga  pembangunan  nasional  dapat  di laksanakan  dengan  kemampuan  sendiri  berdasarkan  prinsip  kemandirian. Kesadaran  setiap  Wajib  Pajak  (WP)  di  bidang  perpajakan  harus  di tingkatkan,  karena  pada  kenyataannya  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang belum  tahu  akan  hak  dan  kewajibannya  di  bidang  perpajakan.  Salah  satu caranya  adalah  dengan  partisipasi  seluruh  masyarakat  serta  para  tempat penyelenggara  pemerintah  sebagai  abdi  bangsa  sangat  perlu  untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan  negara.  Besar  atau  kecilnya  pajak  yang  diterima  oleh  negara sangat  berpengaruh  terhadap  jalannya  pembangunan.  Semakin  besar jumlah  angka  pajak  yang  diterima  oleh  negara,  maka  kesempatan  untuk membangun  ataupun  membenahi  pembangunan  di  setiap  sektornya,  akan semakin  cepat  terealisasi,  sehingga  merata  dan  dampaknya  bisa  dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
Sebaliknya apabila penerimaan pajak yang diterima negara kecil, maka otomatis  akan  memperlambat  perkembangan  pembangunan  yang  sedang berjalan. Akan tetapi sangat disayangkan, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.
Untuk  itulah  pemerintah  mempunyai  tugas  yang  cukup  berat  untuk menyadarkan setiap warganya untuk mematuhi peraturan mengeanai pajak. Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah
bruto  untuk  penghasilan  berupa  deviden,  bunga  termasuk  premium, diskonto,  imbalan  sehubungan  dengan  jaminan  pengembalian  hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan  dengan  jasa  teknik,  jasa  manajemen,  jasa  konstruksi,  jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21.
PT  Kimia  Farma  Trading  &  Distribution  dalam  kegiatannya  juga melakukan  transakasi  yang  berhubungan  dengan  jasa.  PT  Kimia  Farma Trading & Distribution bekerja sama dengan lima mitra penyedia jasa. Salah satu  mitranya  adalah  PT  Lestari  Jaya  Raya  Sentosa  yang  bergerak  dalam bidang jasa pengiriman barang (pengepakan). PT Glori Sukses Makmur juga bekerja  sama  dengan  PT  Kimia  Farma  Trading  &  Distrubution  dalam menyediakan  jasa  kebersihan  atau cleaning  service .  Berdasarkan  jenis kegiatan  tersebut,  maka  PT  Kimia  Farma  selaku  pengguna  jasa  kedua perusahaan tersebut melakukan pemotongan pph pasal 23.

## II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengertian Pajak
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan :
Pajak  merupakan  suatu  konstribusi  wajib  kepada  negara  yang terhutang  oleh  setiap  orang  maupun  badan  yang  sifatnya  memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan  secara  langsung  serta  digunakan  untuk  kebutuhan  negara juga kemakmuran rakyatnya.
Pengertian  Pajak  Menurut  Para  Ahli  dalam  buku  (Rahayu,  Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, 2017), antara lain sebagai berikut:
a)  Prof. Dr. MJH. Smeeths
Pajak  adalah  sebuah  prestasi  pemerintah  yang  terhutang  melalui norma-norma  dan  dapat  dipaksakan  tanpa  adanya  suatu  kontra prestasi   dari  setiap  individual.  Maksudnya  ialah  membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.
b)  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.
Menurutnya, pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor  publik  yang  bisa  dipaksakan  dan  yang  langsung  dapat ditunjuk  serta  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  atau kepentingan umum.
Pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani yang dikutip oleh (Mariana, 2018) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara  yang  bisa  dipaksakan  dan  terhutang  bagi  yang  wajib  membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta.

## Pajak Penghasilan (PPh) 23
Ketentuan  dalam  Pasal  23  UU  No.  28  Tahun  2007,  merupakan pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atas  diperoleh  Wajib Pajak  dalam  negeri  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  yang  berasal  dari  modal, penyerahan  jasa,  atau  menyelenggara  kegiatan  selain  yang  telah  dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan,  disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
a)  Ruang Lingkup Pemotongan PPh Pasal 23
Pada  dasarnya  pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  baru  bisa dilakukan  jika  telah  memenuhi  ruang  lingkup  pengenaan,  yaitu pemberi  penghasilan  memenuhi  kriteria  sebagai  pemotong  PPh Pasal  23,  penerima  penghasilan  memenuhi  kriteria  sebagai  pihak yang dipotong PPh Pasal 23 dan jenis penghasilan yang dibayarkan adalah  termasuk  penghasilan-penghasilan  yang  merupakan  objek pemotongan PPh Pasal 23.
b)  Pengertian PPh Pasal 23
Pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan  yang  berasal  dari  deviden, bunga,  royalty,  sewa,  dan  penghasilan  lain  atas  penggunaan  harta dan imbalan jasa teknik / manajemen dan jasa lainnya.
c)  Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang- undang  Nomor  36 Tahun  2008  (Undang-undang  Pajak  Penghasilan 1984), pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah :
1)  Badan Pemerintah
Tidak  ada  penjelasan  dalam  Undang-undang  Pajak  Penghasilan tentang  arti  Badan  Pemerintah  ini.  Namun  demikian,  tidak  sulit untuk  mengartikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Badan Pemerintah  adalah  Pemerintah  negara  Republik  Indonesia  dan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  beserta  instansi-instansi  di bawahnya.  Dalam  prakteknya,  pemotongan  PPh  Pasal  23  oleh instansi pemerintah dilakukan oleh bendahara pemerintah.
2)  Subjek Pajak Badan dalam negeri
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (3)  huruf  b  Undang-undang  Pajak Penghasilan  1984,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri  adalah badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  Indonesia. Istlah  didirikan  mengandung  arti  bahwa  badan  tersebut  didirikan berdasarkan  ketentuan  hukum  di  Indonesia.  Sementara  itu  istilah bertempat  kedudukan  menunjukkan  bahwa  badan  tersebut memiliki  efektif  manajemen  di  Indonesia  di  mana  pengambilan keputusan-keputusan penting tentang badan tersebut dilakukan di Indonesia.
Pengertian  badan  sendiri  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  b Undang-undang  Pajak  Penghasilan  1984  adalah   sekumpulan orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan  lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
3)  Penyelenggara kegiatan
Penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi atau kepanitiaan  yang  melakukan  suatu event atau  kegiatan.  Contoh
penyelenggara  kegiatan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang mengorganisir  suatu  acara  seperti  pertunjukkan,  perlombaan, seminar dan lain-lain.
4)  Bentuk Usaha Tetap (BUT)
BUT adalah bagian dari Subjek Pajak luar negeri yang melakukan kegiatan  di  Indonesia  sehingga  menerima  atau  memperoleh penghasilan  yang  bersumber  dari  Indonesia. Walaupun  termasuk Wajib  Pajak  luar  negeri,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  BUT disamakan  dengan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak dalam negeri.
Pengertian  BUT  bisa  kita  temukan  dalam  Pasal  2  ayat  (5) Undang-undang  Pajak  Penghasilan,  yaitu  bentuk  usaha  yang dipergunakan  oleh  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,  dan badan  yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan  di  Indonesia  untuk  menjalankan  usaha  atau melakukan  kegiatan  di  Indonesia,  yang  dapat  berupa  tempat kedudukan  manajemen,  cabang  perusahaan,  kantor  perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel dan lain-lain.
5)  Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia  juga  merupakan  pemotong  PPh  Pasal  23.  Contohnya adalah Representative Office (RO)  dari  perusahaan-perusahaan asing.
Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  251/PMK.03/2008  tentang  Penghasilan  Atas  Jasa Keuangan  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  yang  berfungsi  sebagai penyalur  pinjaman  dan/atau  pembiayaan  yang  tidak  dilakukan  pemotongan pajak penghasilan Pasal 23.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  penghasilan  sehubungan  dengan  jasa
keuangan  yang  tidak  dilakukan  pemotongan  PPh  Pasal  23  adalah  berupa bunga atau imbalan lain  yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.
Badan  usaha  jasa  keuangan  yang  atas  penghasilannya  tidak  dipotong PPh Pasal 23 ini terdiri dari :
perusahaan  pembiayaan  yang  merupakan  badan  usaha  di  luar  bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan;
badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah  yang  khusus didirikan  untuk  memberikan  sarana  pembiayaan  bagi  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  koperasi,  termasuk  PT  (Persero)  Permodalan  Nasional Madani.

## Tarif PPh Pasal 23
Apabila PPh Pasal 23 bisa dikenakan setelah memenuhi ruang lingkup sebagaimana sudah di jelaskan dalam tulisan Ruang Lingkup Pemotongan PPh Pasal 23 , maka pertanyaan berikutnya adalah berapa besar PPh Pasal 23 yang harus dipotong? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal yang harus  diperhatikan  yaitu  tarif  pemotongan  PPh  Pasal  23  dan  dasar pengenaan  PPh  Pasal  23.  Tarif  PPh  Pasal  23  sendiri  mengenal  dua  jenis tarif yaitu tarif 15% dari jumlah bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto.

## a)  PPh Pasal 23 Dengan Tarif 15%
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, atas beberapa jenis objek PPh Pasal 23 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto ini adalah :
1)  Dividen
2)  Bunga.
3)  Royalti
4)  Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
b)  PPh Pasal 23 Dengan Tarif 2%
Berikut adalah jenis-jenis penghasilan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.
1) Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan harta,kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2.
2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

## Tatacara Penyetoran PPh Pasal 23
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 80/PMK.03/2010  tanggal  1  April  2010  yang  merupakan  perubahan  atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  184/PMK.03/2007,  PPh  Pasal  23  yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam  hal  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  atau  penyetoran  pajak bertepatan  dengan  hari  libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur  nasional, pembayaran  atau  penyetoran  pajak  dapat  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya.  Dalam  pengertian  hari  libur  nasional  termasuk  hari  yang diliburkan  untuk  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  dan  cuti  bersama  secara  nasional  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah.
Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan  dengan  Surat  Setoran  Pajak.  SSP  ini  berfungsi  sebagai  bukti pembayaran  pajak  apabila  telah  disahkan  oleh  pejabat  kantor  penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap  sah  jika  telah  divalidasi  dengan  Nomor  Transaksi  Penerimaan Negara  (NTPN).  Adapun  tempat  pembayaran  adalah  Kantor  Pos  atau  bank
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

## Tatacara Pelaporan PPh Pasal 23
Pemotong  PPh  Pasal  23  wajib  memberikan  tanda  bukti  pemotongan PPh  Pasal  23  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dipotong  setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan  PPh  Pasal  23  ini  adalah  bukti  pelunasan  PPh  terutang  dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.
Apabila  masa  pajak  telah  berakhir,  pemotong  PPh  Pasal  23  wajib melaporkan  pemotongan  yang  telah  dilakukan  dalam  masa  pajak  tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  pemotong  PPh  Pasal  23 terdaftar.
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan  PPh  Pasal  23  bulan  Oktober  2010,  SPT  Masa  PPh  Pasal  23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.
Dalam  hal  batas  akhir  pelaporan  di  atas  bertepatan  dengan  hari  libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari  kerja  berikutnya.  Pengertian  hari  libur  nasional  termasuk  hari  yang diliburkan  untuk  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  dan  cuti  bersama  secara  nasional  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah.

## III. METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  pada  PT  Kimia  Farma  Trading  dan  Distribution.  JL Kima  XV,  Daya,  Kawasan  Industri  Kav.  R  No.  4A,  Bira,  Makassar,  Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Sedangkan  waktu  penelitian  dilaksanakan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai tanggal 12 November  2019.

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  ini  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Bogdan dan  Taylor  (1992)  Dikutip  Dalam  Tugas  Akhir  Muh.  Sofyan  (2019). menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku orang-orang  yang  diamati.  Pendekatan  kualitatif  diharapkan  mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan  dan  atau perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok,  masyarakat, dan atau  organisasi  tertentu  dalam  suatu  keadaan  konteks  tertentu  yang  dikaji dari sudut pandang yang utuh.

## Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu  data  dikumpulkan,  disusun,  dikelompokkan,  dan dianalisa.  Deskriptif    kualitatif    juga    merupakan    analisis    yang    dilakukan dengan    cara  mengambarkan    fakta    atau    keadaan    yang    terjadi    di lapangan    atas    suatu  obyek  dalam    bentuk    uraian    kalimat    berdasarkan informasi    dari    pihak  berwewenang    melalui    wawancara,    pengamatan langsung    di    lapangan  serta  laporan  yang  berhubungan  dengan penelitian. (Mariana, 2018)

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penyajian Data Hasil Penelitian
Berikut data yang diperoleh dari tempat penelitian:

## Tabel 1. Data transaksi Bulan September 2019
Nama User Jenis Transaksi Jumlah Transaksi Jumlah PPh 23 PT. Lestari Jaya Raya Sentosa Jasa Pengepakan 11.581.873 231.637 PT. Indah Logistik Jasa Pengepakan 54.080.715 1.081.614 PT Nusa Jaya Ekspress Jasa Pengepakan 22.095.653 441.913 Hasrianti Jasa Pengepakan 34.495.000 689.900
PT Glori Sukses Mandiri Jasa Kebersihan atau Cleaning Service 28.991.000 579.820
Sumber: PT Kimia Farma,2020

## Tabel 2. Data Bukti Potong PPh 23 Bulan September 2019
Nama User Tanggal Bukti Potong No. Bukti Potong Jumlah PPh 23 PT. Lestari Jaya Raya Sentosa 27 September 2019 000113/PPH23 231.637 PT. Indah Logistik 27 September 2019 000114/PPH23 1.081.614 PT Nusa Jaya Ekspress 27 September 2019 000115/PPH23 441.913 Hasrianti 27 September 2019 000116/PPH23 689.900 PT Glori Sukses Mandiri 27 September 2019 000117/PPH23 579.820
Sumber : PT Kimia Farma, 2020

## Tabel 3. Data Jumlah PPh 23 Bulan September 2019
Nama User Jumlah Transaksi Jumlah PPh 23 Tgl. Setor Tgl. Lapor SPT Masa PPh 23 Jasa Pengepakan 122.253.241 2.445.064 Jasa Kebersihan atau Cleaning Service 28.991.000 579.820 07/10/2019 09/10/2019 Total 151.244.241 3.024.884
Sumber :  PT Kimia Farma, 2020

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemotongan pajak pph pasal 23  atas  jasa  pengepakan  dan  jasa cleaning  service menggunakan  tarif  2%. Dasar  pemotongan  pajak  pph  pasal  23  yang  dilakukan  PT  Kimia  Farma berdasarkan adalah berdasarkan harga transaksi.
Contoh :
a.  Transaksi PT Kimia Farma dengan  PT Lestari Jaya Raya Sentosa
pada bulan September 2019 atas jasa pengiriman barang
(pengepakan) adalah sebagai berikut: . Harga transaksi : Rp. 11. 581.873 PPh pasal 23 : 2% x Rp. 11.581.873
: Rp. 231.637.
Maka jumlah pajak pph 23 yg di potong sebesar Rp. 231.637.  Dari transaksi diatas maka PT Kimia Farma membayar kepada PT Lestari Jaya Raya Sentosa sebesar Rp. 11.350.236 (setelah dipotong pph pasal 23).
b.  Transaksi PT Kimia Farma dengan  PT Glori Sukses Makmur pada bulan September 2019 atas jasa kebersihan atau cleaning service adalah sebagai berikut: .
Harga transaksi : Rp. 28.991.000 PPh pasal 23 : 2% x Rp. 28.991.000 : Rp. 579.820
Maka jumlah pajak pph 23 yg di potong sebesar Rp. 579.820.  Dari transaksi diatas maka PT Kimia Farma membayar kepada PT Glori Sukses Makmur sebesar Rp. 28.411.180 (setelah dipotong pph pasal 23)
Dari  kedua  transaksi  diatas,  PT  Kimia  Farma  juga  memberikan  bukti potong pph 23 kepada  PT Lestari Jaya Raya Sentosa  dan PT Glori Sukses Makmur  (dapat  dilihat  pada  tabel  2).  Pemotongan  pph  23  yg  di  lakukan  PT Kimia Farma sudah sesuai dengan UU ketentuan umum perpajakan.
Sistem  penyetoran  pph  23  oleh  PT  Kimia  Farma  dilakukan menggunakan E-billing .  Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu informan, beliau mengatakan bahwa PT Kimia Farma melakukan penyetoran pph asal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Begitupun dalam hal pelaporan  SPT  masa  pph  pasal  23,  PT  Kimia  Farma  termasuk  wajib  pajak yang  patuh  (tidak  lebih  dari  tanggal  20  bulan  berikutnya).  Untuk  sistem pelaporan SPT , PT Kimia Farma masih menggunakan cara  manual (belum
menggunakan  E-SPT).  Pelaporan  masih  menggunakan  sistem  manual karena  belum  ada  instruksi  dari  pusat  untuk  menerapkan  E-Filling  dan  E- SPT.

## V.  KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  penelitian  diatas maka  penulis  berkesimpulan bahwa sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada pph pasal 23 atas jasa pengiriman barang (pengepakan) dan cleaning service pada PT Kimia Farma Trading & Distibution sudah sesuai dengan UU ketentuan umum perpajakan. PT  Kimia  Farma  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  termasuk kedalam wajib pajak yang patuh.

## Saran
a. Sebaiknya  PT  kimia  Farma  menggunakan  E-SPT  dalam  pelaporannya agar lebih efisien
b. PT  Kimia  Farma  tetap  mempertahankan  kepatuhannya  sebagai  wajib pajak agar terhindar dari sanksi administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, M. (2011). Perpajakan Indonesia Dasar-Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Prib 1
STIE Tri Dharma Nusantaraadi. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
Arfah, M. (2018). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Desa Pala'lakkang. Makassar.
Dharma , M. (2018). Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23. Jakarta: GRAHA ILMU.
Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). Perpajakan, Teori dan Praktik. Jakarta:
PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Kurniawan, I. (2017). Panduan Praktis Perpajakan. Yogyakarta: CV. ANDI

## OFFSET.
Mardiasmo, P. (2016). Pepajakan. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
Mariana, L. (2018). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar Pada KPP Makassar Barat. Tangible Journal, III (2), 87-102.
Priantara, D. (2016). PERPAJAKAN INDONESIA (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rahayu, S. K. (2017). PERPAJAKAN. Bandung: Rekayasa Sains.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
Republik Indonesia. (n.d.). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".
Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi, S. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia.
Suharsono, A. (2015). Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Keluarahan Tara-Tara Kota Tomohon. Jurnal EMBA, Vol 4 (Nomor 1), 87-97.
Wildyawati, A. (2018). Mekanisme Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Makassar.