PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM PANDANGAN KAUM FUNDAMENTALIS
Tajul Arifin
(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jln. Marsda di Sucipto, Yogyakarta, email: aatajul@yahoo.co.id)
Abstrak Ketentuan hukum perkawinan antaragama telah
dinyatakan  secara    tegas    dalam  al-Qur`an.  Paling  tidak ada tiga mainstream pemikiran dalam masalah ini. Pertama mengharamkan  secara  mutlak  perkawinan  beda  agama. Kedua ,  membolehkan  dengan  syarat  tertentu.  Ketiga membolehkan  tanpa  syarat.  Ketiga  pendapat  ini merupakan hasil  interpretasi  terhadap  QS. al-Mâ`idah  (5): 5, QS. al-Baqarah (2): 22, dan QS. al-Mumtahanah (60): 10. Karenanya,  kajian  ini  diarahkan  pada  bagaimana pandangan  ulamâ’  fundamentalis  terhadap  pernikahan lintas  agama.  Dalam  kajian  ini,  penulis  menggunakan metode  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  pengamatan, wawancara  secara  bebas  terhadap  sumber-sumber  yang telah  ditentukan,  dan  pemanfaatan  atau  penelaahan dokumen. Lokasi yang dipilih adalah Solo, karena kota ini dipandang sebagai sarang kaum fundamentalis. Sedangkan  mengenai  respon  yang  diberikan  beberapa ulamâ`  fundamentalis  di  solo  terhadap  persoalan  ini, hampir  semua  jawaban  yang  penulis  dapatkan  sangatlah normatif.  Karena  bagi  mereka  persoalan  produk  hukum agama  haruslah  difahami  secara  fundamental,  karena keputusan  Tuhan  yang  ada  dalam  al-Qur`an  merupakan keputusan  final  dalam  persoalan  apa  pun,  kecuali  jika belum secara jelas tertera.

## Abstract
The  rule  of  inter-religious  marriage  law  have  been  stated clearly in the Qur`an. There are at least three mainstreams of  idea  in  this  problem.  First,  forbid  the  marriage  of different  religion  expressly. Second, allow  the  marriage of different religion by certain requirements. Third, allow the marriage  of  different  religion  without  any  requirements. These three opinions are the result of interpretations of QS. al-Mâ’idah (5):  5,  QS.  al-Baqarah  (2):  22,  and  QS.  al-
Tajul Arifin
280
Mumtahanah (60):10. Because of them, this study is oriented to  how  the  view  of  fundamental  ulamâ’  to  the  inter- religious marriage. In this study, the writer used qualitative method;  by  using  observation,  interview  freely  with  the informant  chosen,  and  also  documentation.  The  location chosen  was  Solo  because  this  town  viewed  as  a  place  of fundamentalis . The respond given by fundamental ulamâ’ in Solo about this case that almost the answers are normative since  for  them,  the  product of  the  religious law  should be understood fundamentally, for the decision of God written in al-Qur`an  is  final decision  on any  matters  except if  it  is not clearly stated.

## Kata-kata kunci
pernikahan, lintas agama, Ahl al-Kitâb, fundamentalis

## Pendahuluan
Menurut  fitrahnya,  manusia  dilengkapi  Tuhan  dengan kecenderungan  seks  (libido  seksualitas).  Oleh  karena  itu,  Tuhan menyediakan  wadah  yang  legal  untuk  terselenggaranya  penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yakni perkawinan. Akan  tetapi,  perkawinan  tidaklah  semata-mata  dimaksudkan  untuk menunaikan  hasrat  biologis  tersebut.  Terdapat  tujuan  lainnya  dari sebuah  perkawinan,  yaitu  untuk  mencapai  kehidupan  sak î nah, mawadah dan  rahmah,  regenerasi,  menjaga  kehormatan,  dan beribadah, 1 serta menjalin hubungan kekeluargaan. Hukum  perkawinan  Islam  dibangun  untuk  menciptakan kemaslahatan  bagi  seluruh  manusia  dan  bagi  pihak-pihak  yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan  perkawinan  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan kebaikan  atau  yang  menyebabkan  timbulnya  kebaikan  dan  bukan merupakan  sebuah  kemudaratan  atau  sesuatu  yang  menolak
1 Khoruddin  Nasution,  Islam  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum  Perkawinan  1) Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim (Yogyakarta:  Academia  dan  Tazzafa, 2004),  hlm.  35-50.  Sebagian  komentar  ada  yang  berpendapat  bahwa  memperoleh anak bukanlah merupakan tujuan perkawinan, tetapi lebih pada sesuatu yang boleh ada  dan  boleh  juga  tidak.  Artinya  apabila  tidak  tercapai,  maka  tidak  merusak perkawinan.
Pernikahan Lintas Agama
281
munculnya  berbagai  kemudaratan  di  dalam  kehidupan  perkawinan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. 2 Kemasla ḥ atan  perkawinan  juga  berarti  segala  sesuatu  yang digunakan  untuk  meraih  maqâ sh id  al-syarî’ah dari  perkawinan,  baik yang  bersifat  a sh liyyah atau  thabî’ah,  dan dl arûriyyah ,  mukmilah dl arûriyyah, hâjiyyah  maupun  mukmilah  hâjiyyah.  Kemaslahatan perkawinan  yang  termasuk  ke  dalam  a sh liyyah adalah  meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap  salah satu al-ushûl  al-khamsah 3 yang  berupa  al-nasl.  Sedangkan  kemaslahatan perkawinan  yang  bersifat  thabî’ah  adalah  mencari  ketenangan (sakînah),  membagi  cinta  dan  kasih  sayang  (mawaddah  wa  al-rahmah), menyalurkan  kebutuhan  biologis  secara  benar  dan  sebagainya  yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek al-nasl. 4 Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan
keturunan  tersebut  juga  berarti  mashla h ah dl arûriyyah. Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran biologis  secara  benar (menolak zina)  merupakan  mukmilah  al- dl arûriyyah. Sedangkan  kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga,  saling  berbagi  kasih  sayang,  ketenangan  dan  cinta  adalah masla h ah hajiyyah. 5
Pertanyaannya kemudian untuk mencari kemaslahatan dalam ikatan  perkawinan  apakah  juga  harus  terbatas  pada  keyakinan  atau agama yang sama? Inilah yang menjadi topik utama dalam kajian ini,
2 Pemaknaan mashlahah dalam perkawinan tersebut merupakan pemahaman dari arti mashlahah itu  sendiri,  mashlahah  adalah  setiap  yang  mengandung  kemanfaatan  baik dengan  cara  mencari  kegunaan  dan  kenikmatan  maupun  dengan  cara  menolak bahaya dan  rasa sakit.  Bias  juga ma sh la h ah berarti mengambil  manfaat dan menolak kemudaratan. Lihat Nasrun Haroen, Ushul  Fikih I (Bandung:  Logos, 1997), hlm. 114; Abd al-Wahab Khallâf, Ushûl al Fiqh (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 198.
3 Maksudnya adalah  lima hal mendasar  yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia. Lima hal yang  harus  dijaga  yaitu:  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan  kehormatan.  Lihat  Yudian Wahyudi, Ushul fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika, cet. I (Yogyakarta:  Nawesea  Press,  2006),  hlm.  45;  Ahmad  al-Mursi  Husayn  Jauhar, Maqâ sh id al-syarî’ah, cet. I (Jakarta: amzah, 2009), hlm. xi-xv.
4 Yûsuf  Hâmid  ‘Âlim,  al-Maqâ sh id  al-‘Âmmah  li  al-Syarî’ah  al-Islâmiyyah (USA: Internasional Graphics Printing Service, 1991), hlm. 102.
5 Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, juz II  (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 772 dan 1025.
Tajul Arifin
yang  akan  dijawab  secara  luas  baik  dalam  tela’ah  teks  maupun pendapat para cendekiawan di lokasi penelitian.
Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia
Terdapat  perbedaan  di  kalangan  ulamâ`  tentang  perkawinan beda agama. Sebagian ulamâ` membolehkan tetapi tidak sedikit pula yang  mengharamkan.  Ulamâ`  juga  berbeda  pendapat  terhadap cakupan  Ahl  al-Kitâb,  di  mana  laki-laki  Muslim  diperbolehkan mengawini golongan mereka. 6
Golongan  ulamâ`  yang  mengharamkan  perkawinan  laki-laki Muslim  dan  perempuan  Ahl  al-Kitâb,  disebabkan  oleh  pandangan mereka bahwa perempuan Ahl al-Kitâb mempunyai kedudukan yang sama  dengan  perempuan  musyrik.  Padahal  baik  laki-laki  maupun perempuan  Muslim  dilarang  menikah  dengan  orang-orang  musyrik. 7 menurut  golongan  ini,  Ahl  al-Kitâb  mempunyai  kedudukan  yang sama  dengan  orang  musyrik,  karena  orang-orang  Ahl  al-Kitâb  juga mempertuhankan  orang  alim  mereka,  rahib-rahib  dan  mengakui bahwa Uzayr atau Isa sebagai putera Allah. 8
Ibnu umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan perempuan musyrik bagi laki-laki Muslim.  “aku  tidak  tahu  syirik  manakah  yang  lebih  besar  dari  seorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa” . 9
Larangan  ini  disebabkan  oleh  terjadinya  dinamika  sosial, kebutuhan  komunitas  Muslim  untuk  memelihara  kohesi  sosial  dan integritas ummatnya. 10 Larangan oleh suatu ketentuan yang oleh nash diperbolehkan  dengan  pertimbangan  mafsadah  lebih  besar  dari kalangan mashla h ah dalam kajian Ushûl al-Fiqh disebut sadd al-dzarî’ah (tindakan  preventif).  Perubahan  hukum  dikarenakan  perubahan keadaan dan dinamika sosial itu bisa jadi terjadi sesuai dengan kaidah
6 Al-Qur`an, al-Mâ’idah (5): 5
7 Al-Qur`an, al-Baqarah (2): 221.
8 Al-Qur`an, al-Mâ`idah (5): 72-73; al-Qur`an, al-Tawbah (9): 30-31.
9 Ibnu Hazm, al-Muhalla bi al-Asrâr, juz XI (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyâh, 1988), 13.
10 Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam  PP  Muhammadiyah,  Tafsir Tematik al-Qur`an (Yogyakarta: tnp., 2000), hlm. 29.
Pernikahan Lintas Agama
283
hukum Islam (qawâ’id al-fiqhiyyah), “tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat”. 11
Wahbah al-Zuhaylî menambahkan, di samping alasan di atas, dilarangnya  perkawinan  beda  agama,  karena  mereka  orang-orang non-Muslim,  mengajak  ke  neraka. 12 Kepercayaan-kepercayaan musyrik dikhawatirkan akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan Muslim  dengan  menimbulkan  berbagai  macam  keraguan  dan kesesatan.  Dengan  demikian,  kekhawatiran  akan  adanya  pengaruh negatif  terhadap  keimanan  seseorang  merupakan  sebab  dilarangnya perkawinan beda agama di Indonesia.
Adapun jumhûr ulamâ`’  berpendapat bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan  menikah  dengan  perempuan  Ahl  al-Kitâb. 13 Menurut mereka  lafazh  musyrikah  tidak  mencakup  Ahl  al-Kitâb.  Hal  ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 105 dan al- Bayyinah (98): 1 dan 6.
Pernikahan    beda  agama  sebagai  fakta  sosial  bukanlah  isu baru,  namun  secara  historis pernikahan  beda  agama  ini  telah  terjadi di  kalangan  tokoh-tokoh  Islam  sejak  zaman  nabi  Muhammad  saw, kemudian  masa  sahabat,  tâbi’în,  hingga  masa-masa  berikutnya  dan berlanjut  hingga  sekarang. 14 Lebih-lebih  dalam  konteks  masyarakat
11 Ali  Ahmad  al-Nadawi,  al-Qawâ’id  al-Fiqhiyyah    (Damaskus:  Dâr  al-Qalam,  1991), hlm. 123.
12 Wahbah  Zuhaylî,  al-Fiqh  al-Islâm  wa  Adillatuh,  juz  VII    (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  1989), hlm. 152.
13 Al-Jazirî, Kitâb al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah  (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 68-70. 14 Rasulullah saw, menikahi Mariah al-Qib th iyyah, seorang penganut Kristen Koptik yang  dihadiahkan  oleh  Gubernur  Mesir,  Maukaukis,  setelah  perang  Khaibar. Rasulullah  saw,  juga  mengawini Sh âfiyah  binti H uyai bin  Akh th ab,  seorang Yahudi dari bani Nazhîr. ‘’Utsmân bin ‘Affân menikah dengan perempuan Kristen bernama Naylah  binti  al-Farâfi sh ah  al-kalâbiyyah  yang  selanjutnya  memeluk  islam,  lalu Hudzayfah  bin  al-Yamani  menikahi  perempuan  Yahudi  dari  Madâ’in,  kemudian Th al h ah  Ubaydillâh  menikah  dengan  perempuan  Kristen,  dan  masih  banyak  lagi sahabat  lain  yang  melakukan  praktik  pernikahan  beda  agama  ini,  terutama  pada waktu mereka melakukan ekspansi Islam (fat h ) ke berbagai wilayah di luar Madinah. Lihat  Wahbah  al-Zuhaylî,  al-Fiqh  al-Islâm  wa  Adillatuhu,  juz  VII  (Beirut:  Dâr  al-Fikr, 1984), hlm. 153-155. Lihat juga Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983),  hlm.  90-91.  Tokoh  penting  lain  setelah  sahabat  yang  melakukan  praktik pernikahan  beda  agama  antara  lain,  Husayn  bin  Ali  yang  sempat  mengawini  putri Kisra  Persia  yang  beragama  Majusi,  dan  Sultan  Akbar  dari  dinasti  Moghul  yang memperistri  putri  bangsawan  Rajput  yang  beragama  Hindu.  Ada  indikasi  kuat bahwa  pernikahan  beda  agama  ini  dijadikan  sebagai  dakwah  untuk  menarik  orang
Tajul Arifin
284
plural  dalam  etnis,  budaya,  dan  agama  seperti  di  Indonesia, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.
Dalam  konteks  Indonesia,  aturan  mengenai  pernikahan  beda agama sudah ada sejak zaman prakemerdekaan. 15 Pascakemerdekaan aturan  mengenai  pernikahan  beda  agama  dapat  dijumpai  pada  UU perkawinan  No.  1  tahun  1974,  meskipun  tidak  secara  expresif  verbis UU  ini  juga  melarang  terjadinya  kawin  beda  agama.  Aturan  yang lebih rigid, dapat ditemukan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 16 Sementara  MUI  menegaskan larangan  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  melalui  fatwa  tahun 1980 dan tahun 2005 sampai pada level pengharaman.

## Metode Kajian
Kajian  ini  berusaha  memahami,  dengan  menggunakan pemahaman dan interpretasi tentang respon ulamâ`’ di Solo terhadap pernikahan  lintas  agama.  Dengan  karakter  seperti  itu,  penelitian  ini adalah penelitian kualitatif.
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan dengan  menggunakan  “metode  kualitatif”,  yaitu  pengamatan (observasi), wawancara  (interview),  dan  pemanfaatan atau penelaahan dokumen. 17 Metode  ini  meletakkan  manusia,  yakni  peneliti  sendiri atau  orang  lain  yang  membantunya,  sebagai  instrumen  utama sehingga  tindakan  penyesuaian  yang  perlu  segera  diambil  dalam
non  Islam  ke  dalam  Islam.  Dan  sejarah  membuktikan  bahwa  tersebarnya  Islam  di pelbagai  penjuru  dunia,  masa  lalu  dan  sekarang,  justru  banyak  lewat  pintu perkawinan tersebut.
15 Lihat Statblaab, 1898, no. 158. Tentang Peraturan Perkawinan Campuran.
16 Lihat pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. KHI mengkategorikan perkawinan antar  pemeluk  agama  ke  dalam  bab  larangan  perkawinan.  Secara  lengkap  bunyi pasal  tersebut  adalah,  pasal 40  poin  C, Dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang  pria dengan  Seorang  perempuan yang  tidak  beragama  Islam, dan  pasal 44, seorang  perempuan  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang yang tidak beragama Islam. Team Media, Amandemen UU Peradilan Agama (UU RI No. 3  Tahun  2006),  Undang-undang  Peradilan  Agama  (Nomor  7  Tahun  1989)  dan  Kompilasi Hukum Islam (ttp.: Media Centre, t.t.), hlm. 130-131. 17 Lexy J Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 5 dan 9.
Pernikahan Lintas Agama
285
kaitannya  dengan  kenyataan-kenyataan  di  lapangan  menjadi  sangat mungkin dilakukan.
Selanjutnya,  karena  penelitian  kualitatif  ini  berlatar alamiyah dan  menekankan  aspek  subyektif  dari  perilaku  orang  sehingga peneliti  akan  berhadapan  dengan  kenyataan-kenyataan  jamak  di lapangan, maka diperlukan kerja pengumpulan data yang cermat dan mendalam.  Untuk  itu  kerja  pengamatan  dilakukan  secara  berperan serta  (participatory  observation),  kerja  wawancara  dilakukan  secara “mendalam“  (indepth interview), dan  penelaahan dokumen  dilakukan dengan secermat mungkin dan sejauh bisa diupayakan dari data asli.
Dalam penelitian ini, secara umum data dapat diklasifikasikan menjadi  dua  jenis,  yaitu  jenis  data  primer  dan  jenis  data  skunder. 18 Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  secara  langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, 19 dan juga data dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  pihak  terkait  menggunakan metode  pertanyaan  (quesioner)  kepada  ulamâ`  di  Solo  mengenai respon  mereka  terhadap  pernikahan  beda  agama.  Sedangkan  data sekunder  adalah  data  yang  diambil  untuk  dilaporkan  dan dikumpulkan  dari  orang  luar  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini, baik secara lisan maupun dari data hasil kepustakaan.
Sumber  data    dalam  penelitian  ini  adalah  lembaga-lembaga organisasi  masyarakat  (Ormas)  Islam  di  solo  yang  sering  kali mengadakan  pengajian  mingguan  dan  sangat  berpengaruh  terhadap ideologi  keislaman  masyarakat  Solo  yang  terkenal  fundamental.  Di antaranya adalah Majlis  Tafsir  Al-Qur`an  (MTA),  Jamaah Anshor  at- Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hidayatullah.
Untuk  mengartikulasikan  pemahaman,  data  yang  dihasilkan lewat pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen dianalisis secara induktif.  Sebab,  sebagaimana  kata  Moleong,  analisis  induktif  lebih dapat  menemukan  kenyataan  jamak  seperti  yang  terdapat  dalam data.  Juga  lebih  dapat  membuat  hubungan  peneliti-informan eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; lebih dapat menguraikan latar secara  penuh  dan  dapat  membuat  keputusan-keputusan  tentang dapat  atau  tidaknya  dilakukan  pengalihan  pada  latar  lainnya;  lebih
18 Winarno Surahman. Metodologi Penelitian  (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 71.
19 Sumardi  Subrata,  Metodologi  Penelitian  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1983), hlm. 84-85.
Tajul Arifin
dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan- hubungan; dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 20

## Pendapat Ulamâ` Fundamentalis tentang Pernikahan Lintas Agama
Pembicaraan al-Qur`an tentang perkawinan beda agama dapat ditemukan  dalam  tiga  tempat:  Pertama,  QS.  al-Baqarah  (2):  221  yang berbicara  tentang  ketidakbolehan  laki-laki  Muslim  menikah  dengan perempuan musyrik dan ketidakbolehan perempuan Muslim dinikahi oleh  laki-laki  musyrik.  Kedua,  QS,  al-Mumtahanah  (60):  10  yang menegaskan  ketidakbolehan  perempuan  Muslim  bagi  pria  kafir  dan sebaliknya.  Ketiga,  QS al-Mâ`idah  (5): 5  yang membolehkan  laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahl al-Kitâb.
Dari  tiga  ayat  yang  sama-sama  dijadikan  sebagai  rujukan dalam merumuskan hukum perkawinan beda agama, ternyata ulamâ` memiliki pendapat yang berbeda-beda.
Islam melarang perkawinan perempuan  Muslim dengan  laki- laki  non  Muslim,  baik  laki-laki  Ahl  al-Kitâb,  musyrik  atau  atheis. Dengan  pertimbangan  keselamatan  agama,  perempuan  yang beragama Islam jangan sampai agamanya ditinggal karena pengaruh suaminya. 21
Tidak  halal  bagi  perempuan  Muslim  kawin  dengan  laki-laki non Muslim, baik pengikut faham komunis, Hindu, atau dari Ahl al- Kitâb . Sebab laki-laki punya hak tanggung jawab mengurusi isterinya, dan  isteri  harus taat  kepada suaminya. Maka  tidaklah benar seorang kafir atau musyrik menguasai seorang perempuan yang
mengucapkan lâ ilâha illallâh Muhammadur Rasûlullâh. Allah berfirman dalam  QS  al-Nisâ`  (4):  141,  bahwa  Allah  benar-benar  tidak  akan memberi  izin  kepada  orang-orang  kafir  menguasai  orang-orang beriman. 22 Ayat  ini  secara  eksplisit  memberikan  wasiat  terhadap perempuan  Muslim  untuk  tidak  menikahi  laki-laki  non  Muslim hingga beriman.
20 Meleong, Metodologi, hlm. 10.
21 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 16.
22 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 26-27.
Pernikahan Lintas Agama
287
Umar ibn al-Khaththâb ra. menyatakan bahwa tidak halal bagi laki-laki  non  Muslim  menikahi  perempuan  Muslim  selama  laki-laki tersebut tetap belum masuk Islam. Sikap Umar ibn al-Khaththâb yang tegas  itu  didasarkan  pada  al-Qur`an  surat  al-Mumtahanah  (60)  ayat 10.
Ulamâ`  berpendapat  bahwa  al-Qur`an  melarang  perempuan Muslim  menikah  dengan  laki-laki  non  Muslim,  baik  dari  kalangan musyrik maupun  Ahl  al-Kitâb, bahkan  Ibn  Hazm  menyatakan  haram secara  mutlak. 23 Jadi,  perempuan  Muslim  hanya  diperbolehkan menikah  dengan  laki-laki  Muslim.  Pendapat  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ustadz  Medi,  wakil  pimpinan Majlis  Tafsir  Al-Qur`an  di  Solo.  Beliau  menyatakan  bahwa fundamental  adalah  keniscayaan  dalam  masalah  hukum  Islam, tekstual dalam masalah agama merupakan langkah yang harus selalu ditempuh  untuk    menelurkan  hasil  dari  ijtihâd  dalam  masalah  apa pun  yang  berkaitan  dengan  agama.  Larangan  pernikahan  ini didasarkan  pada  al-Qur`an,  al-Sunnah,  dan  ijmâ’.  Menurutnya, perempuan  Muslim  haram  hukumnya  untuk  menikah  atau dinikahkan dengan laki-laki musyrik, apa pun jenis kemusyrikannya. Sama  halnya  dengan  pendapat  al-Thâbarî,  mengutip  pemahaman terhadap  ayat  itu  dengan  mengatakan:  “kamu  tidak  boleh  menikahkan (perempuan  Muslim)  dengan  laki-laki  Yahudi  atau  Kristen  dan  musyrik yang tidak seagama denganmu”. 24
Dalam  hal  ini,  Quraish  Shihab  menyatakan  bahwa  larangan perkawinan  perempuan  Muslim  dengan  laki-laki  Ahl  al-Kitâb diisyaratkan oleh al-Qur`an. Isyarat ini dipahami  dari  redaksi  dalam surah  al-Mâ`idah  ayat  5  yang  hanya  berbicara  tentang  kebolehan perkawinan  laki-laki  Muslim  dengan  perempuan  Ahl  al-Kitâb,  dan sedikit  pun  tidak  menyinggung  sebaliknya. 25 Sehingga,  seandainya pernikahan  semacam  itu  dibolehkan,  maka  pasti  ayat  tersebut  akan menegaskannya.
Rasyid  Ridlâ  memiliki  pendapat  yang  berbeda.  Menurutnya, perkawinan  semacam  ini  bukan  karena  isyarat  larangan  seperti
23 Ibn  Hazm,  al-Muhallâ  bi  al-Asrâr,  juz  IX    (Beirut:  Dâr  al-Kutûb  al-Ilmiyâh,  1988), hlm. 125.
24 Ibn Jarîr al-Thabârî, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân, juz II  (Beirut: Dâr al-Kutûb al- Ilmiyâh, t.t.), hlm. 223.
25 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur`an (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 197.
Tajul Arifin
pendapat  di  atas,  tetapi  tidak  ada  penjelasan  (maskut  ‘anhu). 26 Ada pun  yang  dijadikan  larangan  adalah  karena  tidak  adanya kebebasannya  dalam  rumah  tangganya  ini,  bukan  karena  hukum asalnya memang dilarang atau isyarat ayat al-Qur`an. Karena hukum asal  dalam  bidang  mu’âmalah,  termasuk  perkawinan  adalah  mubah (boleh) selama tidak adanya nash yang melarangnya. 27
Ustadz  Jadid  Rifuddin,  salah  seorang  anggota  Hidayatullah Solo,  memberikan  alasan  bahwa  pernikahan  seperti  ini  dilarang, karena  dikhawatirkan  perempuan  Muslim  akan  terpengaruh  atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya. Allah menjelaskan  dalam  firmannya  “mereka  mengajak  ke  neraka”,  yakni mengajak  kepada  kekufuran  yang  akan  menjadi  sebab  masuk  ke neraka.  Hal  ini  disebabkan  karena  seorang  laki-laki  memiliki kekuasaan  dan  wewenang  atas  isterinya.  Dengan  demikian perempuan  tidak  memiliki  kebebasan  dalam  rumah  tangganya, termasuk  kebebasan  beragama  dan  mendidik  anak-anaknya.  Oleh karena  itu,  pernikahan  antara  perempuan  Muslim  dengan  laki-laki non Muslim akan membahayakan agamanya.
Berbeda  dengan  pemahaman  penulis,  Amir  Syarifudin mengatakan,  jika  alasan  larangan  perkawinan  perempuan  Muslim dengan  laki-laki  Ahl  al-Kitâb  dikarenakan  perempuan  tidak  memiliki kebebasan  dalam  rumah  tangganya,  karena  dalam  posisi  dipimpin dan  harus  taat  kepada  suami,  maka  bagaimana  jika  kedudukan perempuan  dalam  rumah  tangga  setara  atau  sederajat  dengan suami. 28 Ini  dapat  dijumpai  dalam  beberapa  masyrakat,  lebih-lebih lagi  bagaimana  jika  dalam  rumah  tangga  justru  isteri  yang  lebih dominan pengaruhnya.
Dengan  menggunakan  prinsip  interpretasi  evolusioner,  An- Na’im  cenderung  membolehkan  perkawinan  antara  perempuan Muslim  dengan  laki-laki  non  Muslim. 29 Menurut  An-Na’im, perkawinan  seperti  ini  dilarang  didasarkan  pada  kombinasi  operasi
26 Rasyîd Ridlâ, Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâr, juz II  (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 351. 27 Ibid., hlm. 193.
28 Amir  Syarifuddin,  Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam  (Padang:  Angkasa Raya, 1993), hlm. 83.
29 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi  Syari’ah   (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 345-346.
Pernikahan Lintas Agama
289
perwalian laki-laki, dalam kasus ini suami terhadap isterinya. Karena suami non Muslim tidak dapat menjadi wali isteri Muslimnya, maka hukum  Islam  melarangnya.  Jika  perwalian  suami  terhadap  isterinya ini dihapus, maka tidak akan ada lagi pembenaran terhadap larangan perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim.
Terhadap  asumsi  bahwa  jika  perkawinan  tersebut  diijinkan, maka suami non Muslim akan memengaruhi isteri Muslimnya keluar dari  Islam.  An-Na’im  mengatakan  bahwa  asumsi  ini  pun  dapat dihapus dengan prinsip evolusi di atas. Alasan larangan ini, tentu saja bagian  dari  fenomena  sosiologi  yang  lebih  luas,  yaitu  kelemahan kepercayaan  diri  dalam  integritas  perempuan  dan  keputusannya yang baik.
Dalam  hal  ini  penulis  cenderung  setuju  dengan  pendapat Rasyîd  Ridhâ,  tetapi  apabila  keadaan  terbalik,  di  mana  perempuan mempunyai  kedudukan  yang  lebih  dominan  dalam  keluarga daripada  laki-laki,  maka  perkawinannya  dengan  laki-laki  yang beragama lain diperbolehkan, meskipun dalam kasus yang terbatas.
Berkaitan  dengan  perkawinan  laki-laki  Muslim  dengan perempuan  musyrik  Allah  swt  menetapkan  laki-laki  Muslim  agar jangan menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Seperti dalam  al-Qur`an  yang  menegaskan  dalam  surat  al-Baqarah  (2):  221, “dan  janganlah  kamu  menikahi  perempuan-perempuan  musyrik  sebelum mereka beriman”. Selain  itu  dalam hadits yang diriwayatkan  Bukhâri dan  Ibn  Umar,  Rasulullah  bersabda:  “Allah  mengharamkan  kaum Muslim menikahi perempuan musyrik dan saya tidak melihat sesuatu bentuk syirik  yang  lebih  besar  daripada  perempuan  yang  menyatakan  bahwa Tuhannya Isa, sedangakan Ia adalah hamba Allah”.
Perempuan  musyrik  adalah  perempuan  penyembah  berhala dan  patung-patung  dan  berkeyakinan  bahwa  berhala-berhala  itu dapat  jadi  mediator  untuk  mendekatkan  seseorang  kepada  Allah. Selain itu termasuk juga di dalamnya adalah perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah dan akhirat. 30
Menurut  Wahbah  Zuhaylî,  pengertian  musyrik  menunjuk pada  golongan  yang  tidak  menganut  agama  samawi  dan  tidak
30 Basyir, Hukum Perkawinan, hlm. 8.
Tajul Arifin
berkitab  samawi.  Mereka  adalah  penyembah  berhala,  bintang,  api atau  pun  binatang. 31 Al-Shabuni    memberikan  cakupan  yang  lebih luas, yaitu meliputi kaum musyrik Arab, Majusi, Yahudi, Kristen, dan orang-orang murtad dari Islam. 32 Namun pendapat terakhir ini tidak didukung  mayoritas  ulamâ`,  karena  Majusi,  Kristen,  dan  Yahudi termasuk kategori Ahl al-Kitâb.
Ustadz  Fitrah  Taufan  dari  Pondok  Pesantren  al-Kahfi Surakarta  menambahkan  bahwa  larangan  ini  dimaksudkan  agar keselamatan  keyakinan  agama  suami  dan  anak-anaknya  dapat terjamin, demikian pula keserasian dan keharmonisaan hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai sesuai dengan tuntutan Islam.
Terakhir,  berkenaan  dengan  perkawinan  laki-laki  Muslim dengan  perempuan  Ahl  al-Kitâb, 33 respon para  ulamâ`  berbeda-beda. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahl al-Kitâb halal hukumnya. Termasuk dalam golongan ini adalah jumhûr ulamâ`,  termasuk  beberapa  ulamâ`  fundamentalis  di  Solo.  Ustadz Jadid  Arifuddin  dengan  tegas  menyatakan  apa  pun  yang  telah tercantum  dalam  Al-Qur`an  merupakan  final  dari  setiap  keputusan dalam  Islam,  apalagi  ketika  ayat-ayat  tersebut  bukan  merupakan metafora, dan dapat difahami secara langsung. Beliau menambahkan mengenai hal ini, landasannya berdasarkan surat al-Mâ`idah (5): 5.
Pendapat  ini  senada  dengan  al-Thabârî  bahwa  pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitâb yang merdeka dan  menjaga  kehormatannya  adalah  halal,  baik  kitâbiyyah  dzimmiyah maupun  harbiyyah. 34 Menurutnya,  keharaman  laki-laki  Muslim mengawini  perempuan  non  Muslim  dalam  al-Baqarah  (2): 221,  telah di-nasakh oleh ayat 5 surat al-Mâ`idah yang memberikan pengecualian terhadap perempuan dari golongan Ahl al-Kitâb.
31 al-Zuhaylî, al-Fiqh, hlm. 151.
32 Muhammad  Alî  Al-Shabûnî,  Tafsîr  Ayât  al-Ahkâm    (Mekkah:  Dâr  al-Qur’ân,  t.t.), hlm. 289.
33 Quraish  Shihab  menegaskan  bahwa  Ahl  al-Kitâb  adalah  semua  penganut  agama Yahudi  dan  Nashrani.  Dasarnya  adalah  penggunaan  al-Qur`an  terhadap  istilah tersebut  yang  hanya  terbatas  pada  kedua  golongan  itu.  Lihat  Shihab,  Wawasan  al- Qur`an , hlm. 370 34 Al-Thabârî, Jâmi’ al-Bayân, hlm. 448.
Pernikahan Lintas Agama
291
Al-Qurtubi juga membenarkan kebolehan pernikahan laki-laki Muslim  mengawini  perempuan  Ahl  al-Kitâb  yang  muhshan. 35 Al- muhshan adalah  perempuan  yang  menjaga  kehormatannya  dari melakukan  zina.  Sedangkan menurut  Ali  al-Sayis,  al-muhshan  berarti al-harâ`ir ,  yakni  perempuan  merdeka  bukan  hamba  sahaya,  dan  ada juga  yang  mengartikan  al-afîfah,  yaitu  perempuan  yang  memelihara kehormatan dirinya. 36
Para  imam  madzhab  yang  empat  dalam  prinsipnya  memiliki pendapat  yang  sama,  yaitu  bahwa  perempuan  Ahl  al-Kitâb  boleh dinikahi  oleh  laki-laki  Muslim. 37 Hal  ini  pernah  dipraktikkan  oleh sahabat  nabi  seperti  Utsmân,  Thalhah,  Ibn  Abbâs,  dan  para  tâbi’în, seperti  Sâ’id  ibn  al-Musayyab,  al-Hasan,  dan  lain-lain.  Alasan  dari para imam tersebut adalah meskipun mereka para perempuan Ahl al- Kitâb berkeyakinan  bahwa  Isa  adalah  Tuhan  atau  meyakini  Trinitas, dan itu merupakan syirik yang nyata, tetapi karena mereka memiliki kitab samawi, mereka halal dinikahi sebagai takhshîsh. 38 Maka dari itu, ketika  Ibnu  Taymiyah  menjawab  persoalah  pernikahan  dengan perempuan  Nasrani  dan  Yahudi,  beliau  menjawab  bahwa  ini diperbolehkan  karena  ada  landasan  dalam  surat  al-Mâ`idah  ayat  5 tersebut.  Selain  itu,  jumhûr  ulamâ`  dan  imam  madzhab memperbolehkan  ini. 39 Ahl  al-Kitâb  tidak  termasuk  kaum  musyrik, ayat  dalam  surat  al-Baqarah  bersifat  umum,  sedangkan  ayat  dalam surat al-Mâ`idah bersifat khusus.
Golongan kedua, ada ulamâ` yang mengharamkan pernikahan semacam ini. Ustadz Fitrah Taufan, misalnya, beralasan bahwa Ahl al-
Kitâb sama dengan musyrik, yaitu karena Ahl al-Kitâb mempertuhankan orang-orang alim dan  rahib-rahib mereka serta  Isa al-Masih  (QS.  al-Tawbah  (9):  30-31  dan  al-Mâ`idah  (5):  72-73). Menurut  beliau,  dalam  surat  al-Mâ`idah  ayat  5  tersebut  yang
35 Al-Qurthubi, al-Jâmi li al-Ahkâm al-Qur`an (Kairo: Maktabah Dâr al-Kitâb, 1967), VI: 79. 36 Alî  al-Sayîs, Tafsîr  Ayât  al-Ahkâm,  juz  II  (Mesir:  Ma’tabah  Muhammâd  ‘Alî  Syâbîh wa aulâduh, 1953), hlm. 168. 37 Abdurrahman I Doi, Perkawinan dalam Syari’at  Islam (Jakarta: Rineka  Cipta, 1992), hlm. 32.
38 Al-Jazîrî, Al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba’ah, juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 60- 70. 39 Ibn  Taymîyâh,  Majmû’ Fatawâ,  juz  XXXII  (Mekkah: al-Mamlakâh al-Arabîyâh as- Saudîyâh, 1398), hlm. 178-180.
Tajul Arifin
292
menjelaskan  halalnya  laki-laki  Muslim  menikahi  perempuan  Ahl  al- Kitâb yang  menjaga  kehormatannya  diartikan  apabila  mereka  telah memeluk  Islam.  Sehingga  jika  mereka  tetap  dalam  agama  mereka, maka tidak termasuk perempuan terhormat (muhshanât). mereka juga mengatakan bahwa ayat ini  telah dihapus oleh  surat al-Baqarah ayat 221, sehingga tidak berlaku lagi.
Kalangan  sahabat  terkemuka  dari  golongan  ini  adalah  Ibn Umar. Ketika ditanya tentang mengawini perempuan Ahl al-Kitâb, Ibn Umar  menjawab:  “sesungguhnya  Allah  mengharamkan  perempuan- perempuan  musyrik  bagi  laki-laki  Muslim.  Aku  tidak  tahu  syirik  manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah  Isa,  sedangkan  Isa  adalah  seorang  di  antara  hamba  Allah”. 40 Pendapat  ini  tidak  didukung  oleh  mayoritas  sahabat  nabi  dan ulamâ`, 41 di  samping  Ahl  al-Kitâb  tidak  sama  dengan  musyrik,  juga karena  surat  al-Mâ`idah  yang  paling akhir  turunnya,  sehingga  tidak dapat  dikatakan  bahwa  ayat  ini  dibatalkan  oleh  surah  al-Baqarah yang turun lebih dahulu.
Mengomentari  pendapat  Ibn  Umar,  Quraish  Shihab  dapat memahaminya  dengan  memerhatikan  bahwa  Ibn  Umar  dikenal sangat  hati-hati  serta  amat  gandrung  meniru  nabi  dalam  sikap  dan tindakannya.  Kehati-hatian  dan  keganderungan  itulah  yang menjadikan  Ibn  Umar  begitu  ketat  dengan  pendapat  di  atas, keketatan yang tidak sejalan dengan kemudahan yang dianugerahkan al-Qur`an. 42
Sedangkan  penulis  lebih  setuju  dengan  pendapat  Ibrahim Hosen.  Menurutnya  bahwa  di  antara  golongan  yang  memandang halal menikahi perempuan Ahl al-Kitâb, ada yang berpendapat bahwa yang  dimaksud  dengan  perempuan  Ahl  al-Kitâb  adalah  yang  telah membayar jizyah, atas dasar bahwa Ahl al-Kitâb yang tidak membayar jizyah tetap berlaku padanya  hukum perang menurut QS. al-Tawbah (9): 29.
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman  kepada Allah  dan  tidak  (pula)  kepada  hari  Kemudian,  dan  mereka  tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan
40 Ibn Hazm, al-Muhallâ, hlm. 13.
41 Shihab, Wawasan al-Qur`an, hlm. 196.
42 Ibid., hlm. 370.
Pernikahan Lintas Agama
293
tidak  beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  Allah),  (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar  jizyah  dengan  patuh  sedang  mereka  dalam  keadaan tunduk.
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  Ahl  al-Kitâb  yang tidak  membayar  jizyah  tidak  halal  dinikahi  oleh  laki-laki  Muslim, karena terhadap mereka tetap berlaku hukum perang. 43
Menurut  qawl  mu’tamad  dalam  madzhab  Syâfi’î,  perempuan Ahl  al-Kitâb yang  halal  dinikahi  oleh  laki-laki  Muslim  ialah perempuan  yang  menganut  agama  Nasrani  atau  Yahudi  sebagai agama  keturunan  dari  orang-orang  (nenek  moyang  mereka)  yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diutus  menjadi  Rasul.  Tegasnya,  orang  yang  baru  menganut  agama Yahudi  dan  Nasrani  setelah  al-Qur`an  diturunkan,  maka  mereka  itu tidaklah  dianggap  Ahl  al-Kitâb.  Jalan  pikiran  madzhab  Syâfi’î  ini mengakui bahwa Ahl al-Kitâb itu bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal keturunannya.
Dihalalkannya  laki-laki  Muslim  menikah  dengan  perempuan Ahl  al-Kitâb adalah  karena  suami  memiliki  tanggung  jawab kepemimpinan  terhadap  isteri,  serta  memiliki  wewenang  dan  fungsi pengarahan  terhadap  keluarga  dan anak-anaknya.  Dengan  kelakuan dan  komunikasi  yang  baik  dari  suami  akan  membawa  misi  kasih sayang  dan  kesan  yang  harmonis,  dengan demikian akan  membawa kesan  bahwa  Islam adalah agama lurus,  mengajak  kepada yang haq, berbuat adil baik terhadap sesama Muslim maupun non Muslim. 44 Meskipun  mayoritas  ulamâ`  memperbolehkan  pernikahan laki-laki  Muslim  dengan  perempuan  Ahl  al-Kitâb,  tetapi  tetap  harus dibarengi  dengan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin isteri dan rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya.  Yûsuf  Qardlawi  mengemukakan  hal-hal  yang  harus diperhatikan, yaitu:
1. Perempuan  Ahl  al-Kitâb  itu  benar-benar  berpegang  pada  ajaran samawi.
43 Ibrahim  Hosen,  Fiqih  Perbandingan  Masalah  Pernikahan  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2003), hlm. 290-291.
44 Ridlâ, Tafsîr al-Qur’ân, hlm. 351.
Tajul Arifin
al-Ihkâm , V o l . 8   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 3
294
2. Perempuan Ahl al-Kitâb yang muhshanah.
3. Ia  bukan  Ahl  al-Kitâb  yang  kaumnya  berada  pada  status permusuhan dengan kaum Muslim.
4. Di  balik  pernikahan  itu  tidak akan  terjadi  fitnah,  yaitu  mafsadah, semakin  besar  kemudaratannya,  semakin  besar  tingkat keharamannya. 45
5. Bagi  perempuan  Ahl  al-Kitâb  yang  bersuami  laki-laki  Muslim berlaku  hukum  Islam  dalam  rumah  tangganya  seperti  halnya bagi  perempuan  Muslim,  misalnya  mandi  junub,  haid,  dan  lain- lain. 46
Dengan  memberikan  syarat-syarat  seperti  di  atas,  dapat dipahami,  bahwa  memang  seharusnya  orang-orang  yang  akan melangsungkan  pernikahan  beda  agama  harus  berfikir  ulang  akan kelangsungan  pernikahannya.  Maka  dari  itu,  meskipun  mayoritas ulamâ` membolehkan, namun kebanyakan dari mereka, menurut Ibn Qudamah, berpendapat sebaiknya tidak menikahi perempuan Ahl al- Kitâb , dan perempuan Muslim lebih baik dari mereka. Lalu bagaimana seharusnya, hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling  bertentangan.  Ada  pun  di  Indonesia  telah  ada  hukum perkawinan yang  secara otentik diatur di dalam UU. No. 1 Th. 1974, yang mana  dalam  undang-undang  ini  belum  secara  detail  mengatur tentang  perkawinan  beda  agama,  pengaturan  yang  ada  hanya perkawinan  campuran.  Padahal,  menurut  Ustadz  Medi,  Islam merupakan  Rahmatan  li  al-âlamîn,  maka  sudah  selayaknya  semua hukum  produk al-Qur`an  dijadikan pedoman untuk undang-undang yang  berlaku  di  Indonesia.  Begitu  pula  dengan  Ustadz  Jadid  yang berpendapat  bahwa,  Indonesia  merupakan  Negara  Muslim  terbesar di  dunia,  “Arab  Saudi  saja  memakai  hukum  Islam,  kenapa  kita yang  lebih besar tidak juga menggunakannya”.

## Penutup
Perkawinan  beda  agama  tidak  semata-mata  dipahami  secara normatif-teologis  belaka,  karena  masalah  ini  terkait  erat  dengan
45 Yûsuf  Qardlâwî,  Hudâ  al-Islâm  Fatawâ  al-Mu’âshirah  (Kairo:  Dâr  al-Afaq  al-Gad, 1978), hlm. 407.
46 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 80.
Pernikahan Lintas Agama
295
faktor-faktor  sosiokultural.  Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia (inter-faith  marriage)  di  Indonesia  secara  objektif-sosiologis  adalah sesuatu  yang  wajar,  mengingat  penduduk  Indonesia  sangat pluralistik, baik dari segi suku, etnis, budaya, bahasa maupun agama, sedangkan  pergaulan  dan  interaksi antar berbagai  komunitas  sangat intens, bebas dan terbuka. Sehingga, sangat besar kemungkinan akan terjadinya  ketertarikan  dan  saling  jatuh  cinta  antara  dua  insan  yang berbeda tersebut.
Begitu  pun  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974,  secara  eksplisit  mengindikasikan  bahwa  perkawinan  beda agama  tidak  dikehendaki  di  Indonesia.  Ini  terlihat  dalam  beberapa pasal seperti pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Begitu pun dalam KHI  buku  I  tentang  perkawinan  yaitu  pasal  40,  44,  dan  60.  Ini menandakan  kurangnya  sensitivitas  para  pembuat  kebijakan  pada faktor sosiologis.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan,  ternyata perkawinan  beda  agama  di  Solo  merupakan  fenomena  yang  benar- benar nyata, mengingat kultur pluralistik kota ini, banyaknya budaya, etnis dan agama menjadi faktor dominan penyebab banyaknya terjadi penikahan  beda  agama.  Respon  yang  diberikan beberapa  ulamâ`’  di solo  terhadap  persoalan  ini,  hampir  semua  jawaban  yang  penulis dapatkan  sangatlah  normatif.  Karena bagi mereka  persoalan produk hukum  agama  haruslah  difahami  secara  tekstual  saja,  karena keputusan  Tuhan  yang  ada  dalam  al-Qur`an  merupakan  keputusan final dalam persoalan apa pun kecuali jika belum secara jelas tertera.
Daftar Pustaka: ‘Alim. Yûsuf Hâmid, al-Maqâ sh id al-‘âmmah li al-Syarî’ah al-Islâmiyyah. USA: Internasional Graphics Printing Service, 1991 Ahmad,  Amrullah  (ed.).  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996 al-Jamal,  Ibrahim  Muhammad.  Fiqih  Wanita  Islam.  Jakarta:  Pustaka
Panjimas, 1991
An-Na’im, Abdullahi Ahmed. Dekonstruksi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS, 1997 Azhary, Tahir. Bunga Rampai Hukum Islam. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992 Basyir,  Ahmad  Azhar.  Hukum  Perkawinan  Islam.  Yogyakarta:  UII Press, 2000
Tajul Arifin
Brenner,  Suzanne  April,  The  Domestication  of  Desire:  Women,  Wealth, and Modernity in Java , Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1998 Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1988 El Fadl, Khaled M. Abou. Atas nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih
Otoritatif, terj.  R.  Cecep  Lukman  Yasin.  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2004
Eoh,  Octavianus.  Masalah  Perkawinan  antara  Dua  Orang  yang  Berbeda Agama  setelah  Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan . Tesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1990 Florida,  Nancy  K.  Writing  the  Past,  Inscribing  the  Future:  History  as Prophesy in Colonial Java . Duke University Press, 1995 Florida,  Nancy  K.  Javanese  Literature  in  Surakarta  Manuscripts  /  Vol.  1 Introduction  and  Manuscripts  of  the  Karaton  Surakarta .  Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program (SEAP), 1993 Fuaddudin.  Pengasuhan  Anak  dalam  Keluarga  Islam.  Jakarta:  Lembaga
Kajian Agama dan Gender, 1999
Hakim,  Rahmat,  Hukum  Perkawinan  Islam,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2000
Hamidah,  Tutik.  Peraturan  Perkawinan  Antar  Agama  di  Indonesia (Perspektif  Muslim) .  Tesis  Program  Pascasarjana  UIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000 Haroen, Nasrun. Ushul Fikih I. Bandung: Logos, 1997 Hawari,  Dadang.  Al-Qur`an  Ilmu  Kedokteran  Jiwa  dan  Kesehatan  Jiwa. Yoyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1995 Hazairin,  Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974. Jakarta: Tintamas, 1986 Hazm,  Ibn.  al-Muhallâ  bi    al-Asrâr.  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah, 1988 Hosen,  Ibrahim.  Fiqih  Perbandingan  Masalah  Pernikahan.  Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2003
I  Doi,  Abdurrahman.  Perkawinan  dalam Syari’at  Islam.  Jakarta:  Rineka
Cipta, 1992
Ibn  Katsir,  Abû  al-Fida  Ismâ’il.  Tafsîr  al-Qur’ân  al-Azhîm,.  T.tp:  Dâr Mishr li Thabâ’ah, t.t.
Ichtijanto.  Perkawinan  Campuran  dalam  Negeri  RI:  Suatu  Studi  ke  Arah Hukum yang Dicita-Citakan. Jakarta: Hukum dan Pembangunan, 1993
Pernikahan Lintas Agama
297
Jawhar,  Ahmad  al-Mursi  Husayn.  Maqâ sh id  al-Syarî’ah. Jakarta: Amzah, 2009 Jazirî al-. al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996 Khallâf, Abd al-Wahab, Ushûl al Fiqh. Kairo: Dâr al Qalam, 1978 Laporan  Jurnalistik  Kompas.  Ekspedisi  Bengawan  Solo.    Jakarta: Kompas, 2009 Larson, George D. Prelude to revolution: Palaces and politics in Surakarta,
1912-1942 .  Dordrecht,  Holland  and  Providence,  R.I.,  U.S.A.:
Foris Publications, 1987 Mahfud  MD,  (ed.).  Peradilan  Agama dan  Kompilasi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993 Majid,  Nurcholis,  et  al.  Fiqih  Lintas  Agama;  Membangun  Masyarakat
Inklusif Pluralis .  Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2003 Martin,  Richard  C.  (ed.),  Pendekatan  dalam  kajian  Islam  dalam  studi Agama , terj. Zakiyuddin Bhaidhawi. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002 Mawardi,  Abî  Hasan  ‘Ali  al-,  al-Nukat  wa  al-‘Uyût  Tafsîr  al-Mawardi. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.t Miksic,  John  (general  ed.).  Karaton  Surakarta.  A  look  into  the  court  of Surakarta  Hadiningrat,  central  Java (First  published:  'By  the  will  of His  Serene  Highness  Paku  Buwono  XII' .  Surakarta:  Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, 2004
Misrawi,  Zuhairi.  Al-Qur`an  Kitab  Toleransi;  Inklusivisme,  Pluralisme dan Multikulturalisme .  Jakarta: Fitrah, 2007
Moleong, Lexy J.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
Mudzhar, M. Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: INIS,
1993.
Nadawi,  Alî  Ahmad  al-.  al-Qawâ’id  al-Fiqhiyyah.    Damaskus:  Dâr  al-
Qalam, 1991
Nasution,  Khoruddin.  Islam  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum Perkawinan  1)  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004. Qardlawî,  Yûsuf.    Hûdâ  al-Islâm  Fatawâ  al-Mu’âshirah.  Kairo:  Dâr  al- Afaq al-Gad, 1978.
Ramulyo,  Moh.  Idris.  Hukum  Perkawinan  Islam  (Suatu  Analisis  Dari Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996
Tajul Arifin
Ridlâ,  Rasyîd.  Tafsîr  al-Qur`an  al-Karîm  al-Sahîr  bi  Tafsîr  al-Manâr  II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Rusli  dan  R.  Tama,  Perkawinan  Antar  Agama  dan  Permasalahannya. Bandung: Pionir Jaya, 1986 Sâbiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983 Shabuni al-, Tafsîr Ayât al-Ahkâm. Mekkah: Dâr al-Qur`an, t.t Salam,  Zarkasji  Abdul.  “Perkawinan  Antar  Orang  Yang  Berbeda Agama (Muslim Dengan Non Muslim).” Jurnal Penelitian Agama, Th. IV,  No. 9 (Januari-April 1995)
Shihab,  M.  Quraish.  Menabur  Pesan  Illahi,  Al-Qur`an  dan  Dinamika kehidupan Masyarakat. Jakarta: Lentera Hati, 2006 Shihab,  M.  Quraish.  Wawasan  al-Qur`an  Tafsir  Maudu’i  atas  Pelbagai Persoaan Umat. Bandung: Mizan, 1996 Shihab,  M.  Quraish.  Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur`an , Vol. 10. Jakarta: Lentera Hari, 2002 Sidharta,  P.  H.  Undang-Undang  Perkawinan  ditinjau  dari  Segi  Hukum
Antar Tata Hukum Perdata Pada Dewasa Ini. Jakarta: Hukum dan Pembangunan, 1992.
Siegel,  James  T.  Solo  in  the  New  Order:  Language  and  hierarchy  in  an
Indonesian  City .    Princeton,  N.J.:  Princeton  University  Press, 1986.
Subrata,  Sumardi.  Metodologi  Penelitian.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1983.
Surahman, Winarno. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1989. Susanto,  Edi.  “Pendidikan  Agama  Berbasis  Multikultural:  Upaya
Strategis  Menghindari  Radikalisme”.  KARSA:  Jurnal  Studi
Keislaman, Vol. IX No. I (April 2006).
Syarifuddin,  Amir.  Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam.
Padang: Angkasa Raya, 1993
Team  Media.  Amandemen  UU  Peradilan  Agama  (UU  RI  No.  3  Tahun 2006), Undang-undang Peradilan Agama (Nomor 7  Tahun 1989) dan Kompilasi Hukum Islam. t.t: Media Centre, t.t Thabari,  Ibn  Jarîr al-.  Jami’  al-Bayân  fî  Ta’wîl  al-Qur’ân,  II.  Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
Thaha,  Abdul Azis.  Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru.  Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Tim  Ditbinbapera.  Berbagai  Pandangan  Terhadap  Kompilasi  Hukum Islam. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993
Pernikahan Lintas Agama
299
Wahyudi, Yudian. Ushul Fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika. Yogyakarta: Nawesea Press, 2006. Zuhayli, Wahbah. al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh, VII.  Beirut: Dâr al-Fikr,
1989.
Zuhayli,  Wahbah.  Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmi,  Jilid.  II.  Damaskus:  Dâr  al-
Fikr, 1986.
Zulkarnaen.  Perkawinan  Antar  Agama di  Indonesia  Suatu Studi  Yuridis. Jakarta: Ilmu dan Budaya, 1990.