## Research Article

## Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19
Adi Hardiyanto Wicaksono 1* , Pujiyono 2 , Irma Cahyaningtyas 3 1 Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* ardiardihardiyantowicaksono@gmail.com

## ABSTRACT
The issue  of potential corruption  of medical  needs  during the Covid-19  pandemic reported by online media  shows  that  there  is  government  distrust  in  various  parties  regarding  the  effectiveness  of  the distribution and use of medical needs for medical personnel. This study aims to analyze the existence of  corruption  loopholes  during  the  procurement  of  medical  devices  in  Indonesia  during  the  Covid-19 pandemic.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research  with  a  normative  juridical approach.  The  results  of  the  analysis  show:  there  is  great  potential  for  corruption  in  government apparatus  due  to  the  Covid-19  momentum  which  tends  to  potentially  benefit  because  all  aspects  of government are focused on the Covid-19 pandemic, plus there are regulations which essentially state that the costs incurred are in the framework of implementing countermeasures policies covid-19, is part of  the  economic  costs  to  save  the  economy  from  the  crisis  and  is  not  a  loss  to  state  finances.  The conclusion of this study is that the loophole for corruption in terms of medical needs in Indonesia during the Covid-19 period was opened because of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  Pandemic  )  and/or  in  the  Context  of  Facing  Threats  that  Endanger  the National Economy and/or Financial System Stability, which stipulates that the use of funds for handling Covid-19 is not a loss to state finances.
Keywords: Corruption; Medical Equipment; Covid-19

## ABSTRAK
Isu  potensi  korupsi  kebutuhan  medis  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  diberitakan  media  online menunjukkan  ada  ketidakpercayaan  pemerintah  pada  para  pihak  terkait  efektivitas  penyaluran  dan penggunaan  kebutuhan  medis  bagi  para  tenaga  medis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis adanya celah korupsi pada saat diadakannya pengadaan alat medis di Indonesia pada saat pandemi Covid-19.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  analisa  menunjukkan:  potensi  besar  korupsi  pada  aparatur pemerintahan  akan  adanya  momentum  covid-19  yang  menjadi  cenderung  berpotensi  diuntungkan karena  seluruh  aspek  pemerintahan  sedang  terfokus  pada  pandemi  covid-19,  ditambah  lagi  adanya peraturan  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  rangka  pelaksanaan kebijakan  penanggulangan  covid-19,  merupakan  bagian  dari  biaya  ekonomi  untuk  penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan,  yang  mengatur  bahwa  penggunaan  biaya  untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.
Kata Kunci: Korupsi; Kebutuhan Medis; Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Pasca penangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana bansos untuk  warga  terdampak  Covid-19  telah mendelegitimasi himbauan Presiden Joko Widodo yang  jauh  sebelumnya  telah  mengingatkan kabinetnya  untuk  tidak  main-main  dalam penggunaan  anggaran  bencana,  terutama  dana pandemi  Covid-19.  Fakta  yang  diungkap  oleh Majalah Tempo menyatakan bahwa korupsi dana bansos  bagi  warga  terdampak  Covid  19  telah menyentak kesadaran publik. Pasalnya, pemerintah  mengalokasikan  anggaran  (khusus) cukup  besar  untuk  mencegah  dan  menangani pandemi  Covid-19  bagi  warga  terdampak.  Dana tersebut  berasal  dari  relokasi  anggaran kementerian  dan  lembaga  (K/L)  yang  prioritas penggunaannya  masih  bisa  ditangguhkan. Kucuran  dana  bansos  sebesar  Rp  62  triliun menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam upaya  pencegahan  dan  penanganan  wabah Covid-19.  Kekhawatiran  banyak  pihak  terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK  misalnya,  telah  menerima  118  keluhan masyarakat  terkait  penyaluran  dana  bansos melalui aplikasi JAGA sejak diluncurkan pertama kali  oleh  KPK  pada  5  Juni  2020.  Laporan masyarakat  yang  diterima  KPK  berasal  dari  78 pemerintah  daerah, terdiri  dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota (Launa, & Lusianawati, 2021).
Tak  hanya  KPK,  Ombudsman  RI  juga menerima  ratusan  laporan  dari  beragam  unsur
masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos, yang dapat diklasifikasi dalam lima titik persoalan yang  pertama  bahwa  penyaluran  bantuan  yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah  sasaran;  yang  kedua  masyarakat  yang lebih  darurat  lapar  namun  tidak  terdaftar,atau sebaliknya;  yang  ketiga  masyarakat  yang terdaftar  tetapi  tidak  menerima  bantuan;  yang keempat  tidak  dapat  menerima  bantuan,  karena ber-KTP  pendatang;dan  kelima  sekaligus  yang terakhir  minimnya  sosialisasi  sarana  pengaduan kepada penerima bantuan (Arrsa, 2014).
Forum  Indonesia  untuk  Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengidentifikasi problem potensi penyalahgunaan dana Bansos pada lima titik rawan: (1) pendataan yang dilakukan petugas secara serampangan; (2) penerima bantuan salah sasaran;  (3)  penggelapan  dana  bantuan;  (4) jumlah  bantuan  tidak  sesuai  yang  diterima;  (5) pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum pembagi  bantuan;  (6)  double  pembiayaan anggaran bantuan (APBN/APBD/APB Desa).
Sebelumnya,  jumlah  kasus  korupsi  dana bencana  juga  pernah  mengemuka  di  beberapa daerah  yang  mengalami  bencana  alam,  seperti masyarakat  Aceh  korban  tsunami  di  Pulau  Nias, Donggala,  dan  Sukabumi;  juga  korban  gempa bumi  di  Lombok.  Menurut  catatan  Indonesia Corruption  Watch  (ICW),  dalam  sepuluh  tahun terakhir  sedikitnya  terdapat  87  kasus  korupsi dana  bencana  yang  telah  ditangani  oleh kepolisian,  kejaksaan,  atau  KPK.  Titik  rawan korupsi  dana  bencana  mulai  dari  tahap  tanggap
darurat,  rehabilitasi,  dan  pemulihan/rekonstruksi lokasi  bencana.  Nilai  kerugian  negara  akibat korupsi  dana  bencana  ini  juga  cukup  besar, mencapai  angka  ratusan  miliar  rupiah  (Leasa, 2020). Tahun 2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  juga  menemukan  indikasi  korupsi  dana bencana  tsunami  di  Aceh  dan  Nias  mencapai angka  Rp  150  miliar.  Para  pelaku  terdiri  dari kepala daerah, pegawai dinas atau kementerian, pejabat  pemerintah  di  badan  penanggulangan bencana daerah, serta pihak swasta. Ada indikasi penyelewengan  dana  hibah  di  Provinsi  Banten tahun  anggaran  2014-2015  sebesar  114,76 milyar. Padahal ancaman hukuman bagi koruptor dana  bansos,  dana  hibah  atau  dana  bencana sangat  berat.  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  memberi  ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana.
Terkait potensi korupsi dana bansos, telah dilakukan  beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti studi  oleh  Launa  dan  Hayu  Lusianawati  tentang Isu potensi korupsi dana bantuan sosial (bansos) di  masa  pandemi  Covid-19  yang  diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah  pada  para  pihak  terkait  efektivitas penyaluran  dan  penggunaan  dana  bansos  bagi warga  terdampak.  Kajian  ini  mencoba menganalisis bagaimana teks berita mengkonstruksi isu potensi korupsi dana bansos yang  diwacanakan  pemerintah  melalui  analisis framing  berita  dari  empat  portal  berita (vivanews.com,  okezone.com,  detik.com,  dan
tempo.co)  sebagai  objek  kajian.  Kajian  ini menggunakan  paradigma  konstruksi  sosial berbasis  teori  framing  Murray  Edelman  dengan jenis  penelitian  kualitatif  serta  metode  analisis deskriptif-interpretif.  Hasil  kajian  menunjukkan  : framing  berita  vivanews.com  cenderung  kritis- oposisional,  okezone.com  cenderung  netral- positif,  detik.com  cenderung  kritis-responsif,  dan tempo.co  cenderung  kritis-advokatif    (Launa,  & Lusianawati, 2021).
Selanjutnya Studi oleh Vavirotus Sholichah,  Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa tentang  penjatuhan  pidana  mati  terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di masa covid-19. Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa Pidana  mati  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  Tipikor dapat  dikenakan  kepada  pelaku  korupsi  bansos Covid-19.  Salah  satu  penyebab  kesulitan penanganan  perkara  korupsi  ialah  dalam  hal pembuktian,  untuk  itu  upaya  Ajudikasi  dan  Non Ajudikasi  melalui  RALA  (Regulasi,  Advokasi, Litigasi, Ajudikasi) merupakan  strategi yang tepat untuk  memperbaiki  mekanisme  hokum  dalam proses  pemidanaan  pelaku  korupsi  bansos Covid-19  yang  melibatkan  institusi  terkait dengan  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana (Sholichah, & Prakasa 2022).
Selanjutnya  Studi  oleh  Fradhana  Putra Disantara,  Septina  Andriani  Naftali,  R.  Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, & Galih Rahmawati, yang  meneliti  tentang  Enigma  pemberantasan korupsi  di  masa  krisis  sebagaimana  pandemi Covid-19  menimbulkan  berbagai  persoalan
hukum.  Kajian  ini  termasuk  dalam  penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Penelitian hukum  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  enigma dan  dinamika  kejahatan  korupsi  di  masa  krisis; sekaligus  mengkaji  mengenai  hubungan  antara pemberantasan  korupsi  di  masa  pandemi  Covid- 19  dengan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat publik.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi juga  dapat  menggunakan  perspektif  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU).  Di  sisi  lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan  perekonomian  negara  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga,  pada  konteks  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan  oleh kedua eks menteri tersebut, tidak  terdapat  keraguan  untuk  menuntut  mereka secara  maksimal;  oleh  karena  mereka  telah melakukan  hal-hal  yang  dapat  memberatkan suatu bentuk pidana (Disantara dkk, 2022).
Penelitian dalam tataran internasional yang juga  membahas  tentang  korupsi  di  tengah pandemic  covid  19  telah  dilakukan  oleh Alexandra-Codruța  Bîzoi  dan  Cristian-Gabriel Bîzoi  dalam  penelitian  mereka  yang  berjudul “Primum  Non  Nocere:  How  to  Fight  the “Pandemic”  of  Healthcare  Corruption”, fokus kajian  penelitian  tersebut  yaitu  pada  upaya memerangi  korupsi  terhadap  pengadaan  fasilitas kesehatan di tengah pandemic covid-19 ( Bîzoi, &
Bîzoi,  2023).  Selanjutnya  penelitian  oleh Vladyslav  Teremetskyi,  Yevheniia  Duliba,  & Oleksandr  Makarenko  yang  meneliti  tentang tindak  pidana  Korupsi  dan  penguatan  upaya antikorupsi di bidang kesehatan selama pandemi Covid-19.  Penelitian  tersebut  fokus  membahas tentang  tindak  pidana  korupsi  selama  pandemi, yang  melibatkan  pengadaan  barang  dan  jasa publik  untuk  pengobatan  penyakit,  pemalsuan kontrak  publik  dan  suap,  penggelapan  dana perawatan kesehatan, opasitas dalam pemerintahan,  penyalahgunaan  kekuasaan, nepotisme  dan  pilih  kasih  dalam  manajemen, korupsi  kecil-kecilan  di  tingkat  pelayanan, penipuan  dan  pencurian  atau  penggelapan  obat dan  alat  kesehatan  (Teremetskyi,  Duliba,  & Marenko, 2020).
Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian  sebelumnya    yang  juga membahas  tentang  tindak  pidana  korupsi  di tengah  pandemic  covid-19,  bisa  dikemukakan bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas tentang  penggunaan  dana  bantuan  sosial (Bansos)  pada  masa  covid-19,  berupaya menganalisis  dimana  celah  korupsi  penggunaan dana  kebutuhan  medis  di  masa  pandemi  Covid- 19.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  metode  penelitian  normatif dengan  menggunakan  data  sekunder  sebagai
data  penelitian.  Pendekatan  analisis  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan  Metode  deskriptif  dengan  maksud untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan  korupsi  aparatur  pemerintahan Indonesia  dan  perilaku  korupsi  penyalahgunaan dana  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  virus corona  yang  dibahas  lewat  setiap  data  yang ditemukan  agar  dapat  lebih  mudah  dipahami. Untuk mengetahuinya secara mendalam, Penulis menganalisis  gejala  atau  peristiwa  pemerintahan dalam  penyaluran  bantuan  sosial  sehingga mampu mengungkap fenomena tersebut menjadi benar dan tegas membedah gejala dan peristiwa pemerintahan.  Objek  atau  fokus  pada  tulisan  ini adalah  celah  korupsi  dalam  penyaluran  bantuan sosial yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Pengumpulan  informasi  dalam  penelitian  ini dilakukan  dokumen  sekunder  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan (Simangunsong, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah  melalui  data  yang  diperoleh  dari peraturan-peraturan,  laporan-laporan,  artikel ilmiah  dan  dokumentasi  serta  data  lain  yang relevan dengan perilaku korupsi alat medis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Potensi  Korupsi  Kebutuhan  Medis  Pada Masa Pandemi Covid-19
Hadirnya  pandemi  virus  corona  memberi cukup  banyak  dampak  dan  perubahan  pada
berbagai  aspek  kehidupan  di  hampir  seluruh dunia.  Negara  Indonesia  pun  ikut  merasakan imbas  dari  adanya  pandemi  ini.  Ada  banyak bidang yang terganggu bahkan memburuk, mulai dari ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan  masyarakat,  pendidikan,  hingga kesehatan,  dan  lain  sebagainya  (Prabowo  dkk, 2022)  Virus  corona  ini  muncul  secara  tiba-tiba dan  menyebar  begitu  cepat  sehingga  hampir semua pihak kebingungan dan sangat tidak siap mengatasi  serta  menghadapinya,  termasuk mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan dampak penyebaran Covid-19.
Indonesia  sebagai  negara  yang  masih berkembang  dengan  penduduk  yang  sangat banyak sebesar 280.040.734 jiwa per 15/09/2022, yang  menghadapi  pandemi  virus  corona  ini sebagai  sebuah  masalah  yang  sangatlah  besar bagi Indonesia, sebab sifat penyebaran covid-19 secara  menyeluruh  bukan  hanya  di  indonesia tetapi  juga  diseluruh  dunia.  Dalam  keadaan normal  tanpa  pandemi  saja,  negara  ini  sudah diliputi  berbagai  macam  masalah,  baik  dari pemerintah  maupun  masyarakat.  Pada  keadaan normal, sebagian masyarakat begitu sulit mencari pekerjaan  serta  juga  membiayai  kehidupannya dan  keluarga.  Masyarakat  yang  awalnya  dapat dikatakan  cukup  sejahtera  saja  dapat  berubah menjadi  sangat  kesulitan  memenuhi  kebutuhan hidup di masa pandemi virus corona. Apalagi bagi mereka  yang  sejak  awal  telah  kesulitan membiayai  hidup,  hal  ini  dikarenakan  adanya kebijakan  pemerintah  tentang  larangan  ke  luar
rumah  dan  melakukan  aktivitas  di  luar  rumah (Latif, & Pangestu, 2022).
Pemerintah  secara  kelembagaan  telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak  covid-19  melalui  bantuan  sosial (Bansos)  seperti  Kartu  Prakerja,  Diskon  Listrik, Subsidi  Kuota  Belajar,  BLT  UMKM  dan  BPUM, BSU  atau  BLT  subsidi  gaji,  bansos  tunai,  kartu sembako  dan  beras  bulog  (Dewi,  2020). Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan  dan  diambil  kesempatan  oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. Padahal  keadaan  negara  bahkan  dunia  sedang sangat  sulit  dan  sangat  memprihatinkan.  Tentu sangat menyedihkan melihat kasus-kasus korupsi lewat penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi  belakangan  ini.  Korupsi  ini  tidak  hanya secara  umum  atau  berdampak  tidak  langsung, namun  dampaknya  terasa  secara  langsung  oleh masyarakat-masyarakat  tertentu.  Masyarakat tengah  berada  dalam  keadaan  yang  sangat  sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka.  Sayangnya,  ditemukan  tidak  sedikit pegawai  atau  pejabat  pemerintahan  yang mengambil  untung  dan  kesempatan  di  tengah keadaan ini. Bukan lagi karena berbicara tentang aparatur  pemerintah  dan  rakyat,  tetapi  hal  ini sudah  tentang  sosial,  kemanusiaan  serta  rasa peduli  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan. Lebih parahnya lagi, kasus korupsi bantuan sosial ini  ada  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan penting (Yunus,
2020).
Lihat  saja  sederet  kasus  korupsi  bantuan sosial yang terjadi sepanjang masa pandemi virus corona ini yang melibatkan pejabat pemerintahan dan  beberapa  orang  lainnya  di  sekitar  mereka. Para tokoh tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi serta memiliki mandat dan tanggung jawab yang  juga  sangat  besar.  Contohnya  saja  kasus yang  dilakukan  mantan  Menteri  Sosial  RI,  Juliari Batubara  (Damhuri,  2021),  Seorang  menteri social yang seharusnya bertugas menyelenggarakan urusan-urusan sosial, seperti, rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan,  perlindungan, dan  jaminan  sosial  serta  dalam  hal  menangani fakir  miskin–  saja  menyalahgunakan  uang  dan dana  bantuan  sosial  milik  masyarakat  kurang mampu dan yang membutuhkan untuk kepuasan pribadi. Padahal gaji seorang menteri sesungguhnya  sudah  sangat  cukup  membiayai kehidupan  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75  Tahun  2000 tentang  Gaji  Pokok  Pimpinan Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara  Dan  Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota  Lembaga  Tertinggi  Negara.  Peraturan tersebut  mengatur  gaji  pokok  lembaga  tinggi negara.  Besaran  gaji  pokok  menteri  per  bulan sama dengan besaran gaji ketua DPR, ketua MA, ketua KPK, dan pejabat yang setara menteri yaitu mendapatkan gaji pokok Rp. 4.200.000,00 (empat juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  per  bulan,  selain  gaji pokok  ada  tunjangan  kinerja  yang  diterima  per bulan.
Begitu  pula  kasus  korupsi  bantuan  sosial Mantan  Bupati  Bandung  Barat,  Aa  Umbara Sutisna  (Permadi,  2021),  seorang  bupati  yang dipilih  langsung  oleh  rakyat  dengan  harapan dapat  membawa  daerahnya  menjadi  lebih  baik. Saat masih menjadi calon bupati, mengampanyekan  berbagai  hal  baik  untuk kemajuan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang dipenuhi, malah  kantong  sendiri  yang  dipenuhi  dengan uang  rakyat.  Entah  apa  yang  diinginkan  orang- orang  tersebut  dalam  kehidupan  ini  hingga  rela mempertaruhkan  jabatannya  demi  mendapatkan keuntungan  yang  memiliki  ancaman  hukuman pidana yaitu tindak pidana korupsi.
Uang  yang  dikorupsi  tersebut  jika digunakan  sebagaimana  mestinya  maka  hal tersebut  bisa  meringankan  beban  masyarakat Indonesia  yang  sedang  terdampak  penyebaran covid-19,  juga  dapat  membangun  negara  ini dengan  baik.  Atau  juga  dapat  digunakan  bagi warga  miskin  yang  sangat  membutuhkan. Setidaknya, rasa iba dan simpati bisa ada dalam hati  koruptor-koruptor  tersebut  sehingga  tidak tega  mengambil  sebanyak  itu  uang  rakyat  yang sangat  diperlukan  bagi  kelangsungan  hidup, terutama  di  era  pandemi  yang  penuh  dengan kesulitan  dan  menggunakannya  memenuhi kepuasan  pribadi.  Tetapi  keserakahan  dan penyalahgunaan  jabatan  telah  menutupi  pikiran baik  mereka  sehingga  memilih  untuk  tetap melakukan tindak pidana korupsi yang busuk itu, hal  ini  menunjukkan  bahwa  watak  koruptif
memang  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan moral  manusia  khususnya  dalam  konteks  ini adalah  para  pemangku  kebijakan  yaitu pemerintah.  Sebagaimana  pernyataan  Satjipto Rahadjo  bahwa  moral  yang  baik  oleh  penegak hukum  termasuk  di  dalamnya  pemerintah,  akan mempengaruhi  kebijakan  yang  berdampak  pada masyarakat  (Rahardjo,  2009)  dalam  konteks penelitian  ini  moral  koruptif  tersebut  adalah  hal yang  buruk  sehingga  oknum  pemerintah  yang memiliki  moral  koruptif  tersebut  sama  artinya memiliki moral yang buruk pula.
Tentu  pelaksanaan  ini  merupakan  suatu hal  yang  tidak  benar  dan  tidak  efektif  dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Semua  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan  pihak-pihak  yang  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan  di  kursi  pemerintahan,  sehingga harus  dipenuhi  apa  yang  menjadi  hak  rakyat tersebut.  Perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparatur  pemerintahan  tersebut  merupakan perilaku  yang  menyalahi  kewenangan  yang diberikan  oleh  negara  dan  masyarakat. Keberadaan  perilaku  korupsi  terkait  pada  motif para  aparatur  tersebut.  Mereka  terdorong  untuk berperilaku  secara  tertentu  yang  termotivasi kebutuhan  prestasi,  afiliasi,  dan  kekuasaan (Alkostar,  2008).  Para  koruptor  tersebut  yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (Abuse of Power) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang
lain atau kelompoknya.
Korupsi  oleh  para  aparatur  pemerintahan merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para pegawai  atau  pejabat  pemerintah  yang mengutamakan  kepentingan  dan  kepuasan pribadi  demi  mendapat  kekayaan  dengan  cara mengambil  uang  atau  aset  negara  milik  rakyat dan  digunakan  untuk  memenuhi  keinginan pribadinya.  Korupsi  menjadi  salah  satu  masalah terbesar  dalam  negara  ini  (Hardjaloka,  2014). Korupsi  telah  menjadi  momok  bagi  seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang  sangat  besar  dan  berdampak  bagi  begitu banyak  pihak.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa korupsi  telah  menjadi  penyakit  yang  cukup  sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia (Purnomo, & Soponyono, 2015).
Banyak  dari  aparatur  pemerintahan Indonesia  yang  masih  belum  memiliki  karakter berbangsa yang benar sehingga perilaku korupsi ini  pun  terus  terjadi.  Integritas  menjadi  nilai terpenting  bagi  kehidupan  pemerintahan,  namun bangsa  ini  juga  cukup  memiliki  krisis  terhadap nilai integritas tersebut.
Rasa  nasionalisme  dan  cinta  tanah  air dapat  dikatakan  masih  sangat  perlu  ditingkatkan oleh  setiap  individu  yang  ada  di  negara  ini.  Jika semangat  nasionalisme  dan  cinta  tanah  air  itu tertanam  dalam  diri  setiap  individu  yang  ada  di negara  ini,  tentu  angka  korupsi  bisa  sangat ditekan  karena  kepentingan  negara  dan masyarakat  lebih  diutamakan  dari  pada kepentingan  dan  keinginan  diri  sendiri  yang
sebenarnya  tidak  diperlukan.  Jiwa  nasionalisme menjadi  upaya  sadar  mewujudkan  aparatur  sipil negara yang memiliki kecintaan terhadap negara dalam pengabdiannya (Wilhelmus, 2017).
Penyebab  lain  dilakukannya  korupsi  ini adalah  sifat  keserakahan,  tamak,  membohongi hati nurani dan abai dalam menjalankan tanggung jawab  (Hiariej,  2020),  sehingga  timbul  keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan bahkan saat cara memperoleh kekayaan tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Ditambah pula  dengan  kesempatan  yang  ada  di  depan mata,  terutama  karena  kekuasaan  dan kewenangan  yang  dimiliki  membuat  mereka akhirnya  memilih  atau  mengambil  resiko  untuk tetap  melakukannya  meskipun  mengetahui  hal tersebut  menyalahi  aturan,  baik  negara  maupun agama,  merugikan  banyak  orang,  serta  ada kemungkinan akan terjerat hukum.
Kekuasaan dan kewenangan diberi kepada para  aparatur  pemerintahan  karena  mereka dipercaya  oleh  masyarakat  dan  negara  dapat menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  baik  dan amanah.  Sayangnya,  pada  kenyataaan  yang terjadi,  banyak  sekali  ditemukan  bahwa  banyak pejabat  pemerintahan  yang  tidak  bertanggung jawab  melakukan  tugasnya  dan  melakukan korupsi  (Nggebu,2021).  Uang  atau  dana  yang seharusnya  digunakan  untuk  pelayanan  kepada masyarakat  malah  diambil  oleh  para  pemangku jabatan  untuk  mendapat  kepuasan  materi. Padahal  jika  dilihat,  upah  atau  gaji  yang  diberi sudah cukup banyak dan seharusnya sudah bisa
memenuhi  seluruh  kebutuhan  diri  dan keluarganya.  Akan  tetapi  selalu  ada  rasa  tidak cukup  yang  timbul  dalam  diri  disertai  keegoisan untuk  mau  mendapat  keuntungan  sendiri, membuat korupsi tetap mereka lakukan.
Setiap  anggaran  atau  keuangan  yang  ada pada  sebuah  negara  tentu  sudah  dianggarkan atau dialokasikan pada setiap bagian pemerintahan  atau  pelayanan  masyarakat  di negara  ini.  Dana-dana  tersebut  dialokasikan misalnya untuk bidang pendidikan, pembangunan,  kesehatan,  pariwisata,  dan sebagainya.  Apabila  anggaran  tersebut  tidak diberikan  seutuhnya,  atau  tidak  disalahgunakan untuk  kepentingan  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab,  tentunya  setiap  proses  itu dapat  terhambat,  terganggu  atau  terbengkalai (Sina,  2018).  Jika  prosesnya  terganggu,  tentu negara ini akan terus-menerus ada di level yang sama atau dengan kata lain sulit untuk maju dan lebih  berkembang  lagi  (Utiarahman,  2020). Adanya  korupsi  dapat  membuat  negara  ini tertinggal  dari  negara  lain  yang  sudah  dan semakin maju. Penyebab eksternal lain terjadinya korupsi selain adanya kesempatan ialah hukum di Indonesia yang masih sangat lemah dan tidak adil (Lestari,  2017).  Hukum  seakan  berpihak  pada mereka  yang  memiliki  kekuasaan  dan  tidak memberi  keadilan  kepada  mereka  yang  lemah. Banyaknya kasus korupsi di negara ini terkadang menyebabkan  pandangan  masyarakat  terhadap korupsi  ialah  hal  yang  memang  sudah  biasa terjadi,  sehingga  mengurangi  keengganan  orang
untuk  berani  melakukan  tindak  pidana  korupsi (Mulyadi, 2010).
Oknum pemerintah yang melakukan tindak pidana  korupsi  di  masa  covid-19  berdasarkan uraian  sebelumnya  yaitu  terdiri  dari  lembaga eksekutif  karena  memiliki  wewenang  untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga dapat  dibayangkan  berapa  besar  uang  negara yang masuk di kantong para pejabat pemerintah, dimana  seharusnya  diamanatkan  untuk  bekerja melayani  rakyat.  Di  sisi  lain,  pada  negara  ini masih  ada  sangat  banyak  masyarakat  miskin, masih banyak pembangunan yang perlu dibenahi, masih  banyak  anak  yang  belum  mendapat pendidikan  yang  lain,  dan  masih  ada  begitu banyak  hal  lain  yang  lebih  memerlukan  dana tersebut.  Mirisnya,  semua  uang  itu  malah digunakan  foya-foya  untuk  kepuasan  pribadi. Faktor pendorong oknum pemerintah menyalahgunakan wewenangnya tersebut adalah karena  adanya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan,  yang  mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19  bukan  merupakan  kerugian  keuangan negara, sehingga perbuatan oknum tersebut tidak bisa  dijerat  dengan  menggunakan  Pasal  2  dan pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi
yang mengatur bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  dipidana  dengan  pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan  denda  paling  sedikit  200  juta  rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Lebih  lanjut,  Pasal  3  menyebutkan  setiap orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan atau  karena  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara dipidana  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
Bahwa kedua Pasal tersebut mensyaratkan bahwa  untuk  bisa  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  korupsi  maka  harus  menyebabkan kerugian  keuangan  negara.  Jadi  oknum pemerintah menyadari bahwa meskipun anggaran  covid-19  disalahgunakan  tetap  tidak bisa dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  yang telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat beberapa kasus korupsi penyalahgunaan  dana  bantuan  sosial  di  era
pandemi virus Covid-19 yang terjadi di indonesia. Kasus  korupsi  bantuan  sosial  ini  dilakukan  oleh aparatur  pemerintahan  yang  menduduki  jabatan tinggi,  seperti  menteri  dan  bupati  dengan  total kerugian yang sangat tinggi. Celah korupsi dalam hal  kebutuhan  medis  di  Indonesia  pada  masa covid-19  terbuka  karena  adanya  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan,  yang  mengatur  bahwa penggunaan  biaya  untuk  penanggulangan  covid- 19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan  korupsi  terutama  pada  pengadaan bantuan  sosial  oleh  pemerintah  ini  dapat dilakukan  dengan  memberi  edukasi  sejak  dini akan  nilai-nilai  anti  korupsi,  menegakkan  hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang mekanisme  pengaduan  dan  pelaporan  apabila mengetahui  adanya  tindakan  korupsi  dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Bîzoi,  Alexandra-Codruța.,  &  Bîzoi,  Cristian- Gabriel. (2023). Primum Non Nocere: How to  Fight  the  “Pandemic”  of  Healthcare
Corruption. The  Ethics  of  Bribery , Vol.34,(No.2),pp.345–365. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978- 3-031-17707-1_20
Alkostar,  A.  (2008).  Mengkritisi  Fenomena Korupsi  di  Parlemen. Jurnal  Hukum  IUS
QUIA  IUSTUM ,  Vol.15,  (No.1),  pp.1–13. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.a rt2
Arrsa, Ria C. (2014). Rekonstruksi Politik Hukum
Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Strategi Penguatan  Penyidik  Dan  Penuntut  Umum
Independen  KPK. RechtsVinding ,  Vol.3,
(No.3),pp.381–396.
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i
3.32
Disantara,  Fradhana  Putra.,  Naftali,  Septina
Andriani., Putra, R. Yuri Andina., Irmayanti, Dwi., & Rahmawati, Galijh. (2022). Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19. USM Law Review , Vol.5, (No.1), pp.61–79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr .v5i1.4135
Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  penerapan  e- government  di  indonesia  dan  negara lainnya  sebagai  solusi  pemberantasan korupsi  di  sektor  publik. Jurnal  Rechts
Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional ,  Vol.3,  (No.3),  pp.435–452.
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i
3.35
Hiariej,  Eddy  O.  S.  (2020).  Korupsi  Di  Sektor
Swasta  Dan  Tanggung  Jawab  Pidana Korporasi. Masalah-Masalah Hukum , Vol.49,(No.4),pp.333–344.
DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.333-344
Latif,  Inas  Sofia.,  &  Pangestu,  Ilham  Aji.  (2022).
Problematika  Penyalahgunaan  Bantuan Sosial  Pada  Masa  Pandemi. JUSTISI , Vol.8,(No.2),pp.95–107. https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612
Launa.,  &  Lusianawati,  Hayu.  (2021).  Potensi Korupsi  Dana  Bansos  Di  Masa  Pandemi Covid-19. Majalah Semi Ilmiah: Komunikasi Massa ,Vol.2,(No.1),pp.1–22.
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/ article/view/4095
Leasa,  Elias  Zadrack.  (2020).  Eksistensi Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Masa  Pandemik Covid-19. Jurnal Belo , Vol.6, (No.1), pp.73– 88.https://doi.org/https://doi.org/10.30598/b elovol6issue1page73-88
Lestari, Yeni S. (2017). Kartel Politik dan Korupsi Politik  di  Indonesia. Pandecta :  Jurnal Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research  Law Journal) ,  Vol.12,  (No.1),  pp.67–75.
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pa ndecta/article/view/7820
Mulyadi,  L.  (2010).  Pembuktian  Terbalik  Kasus Korupsi. Jurnal  Mahkamah  Agung ,
Vol.13,(No.1),pp.1–3.https://badilum.
mahkamahagung.go.id/upload_file/img/artic le/doc/pembuktian_terbalik_kasus_korupsi. pdf
Nggebu,  S.  (2021).  Korupsi  dalam  Sorotan  Etika Kristen  dan  Implikasinya  Bagi  Pendidikan Anti Korupsi. Didache: Journal of Christian
Education ,Vol.2,(No.1),p.20. https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386 Prabowo,  Hadi.,  Setiawan,  Irfan.,  Haroeno,
Toeguh  Wynarno.,  Sinaga,  Obsatar.,  &
Johannes, Ayu Widowati. (2022). Government Management in
Implementation  of  Health  Protocol  During Covid  Pandemic  in  Wirosari  District, Grobogan  Regency,  Indonesia. Croatian International  Relations  Review ,  Vol.28,
(Issue90),pp.101–116. https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0024
Purnomo,  M.  Aris.,  &  Soponyono,  Eko.  (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak
Pidana  Korupsi  Oleh  Polri  Dalam  Rangka Efektifitas  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Law  Reform ,  Vol.11,  (No.2), pp.230–240.  https://doi.org/10.14710/lr.v11 i2.15771
Sina,  La.  (2018).  Dampak  dan  upaya pemberantasan  serta  pengawasan  korupsi di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Pro  Justisia , Vol.26,(No.1),pp39–51. https://journal.unpar.ac.id/index.php/projusti tia/article/view/1108
Sholichah,  Vavirotus.,  &  Prakasa,  Satria  Unggul WIcaksana.  (2022).  Analisis  Keadaan Tertentu  Tentang  Penerapan  Pidana  Mati: Studi  Kasus  Korupsi  Bansos  Covid-19.
Jurnal  Komunikasi  Hukum ,  Vol.8,  (No.2),
pp.173–198.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8 i2.48292
Utiarahman,  Andre  P.  (2020).  Upaya  Paksa Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi Di  Indonesia. Lex  Crimen ,  Vol.8,
(No.10),pp.24–33.https://ejournal.unsrat.
ac.id/index.php/lexcrimen/article/ view/27024
Teremetskyi,  Vladyslav,  Duliba,  Yevheniia.,  & Makarenko,  Oleksandr.  (2020).  Corruption and  strengthening  anti-corruption  efforts  in healthcare  during  the  pandemic  of  Covid- 19. Medico  Legal  Society ,  Vol.89,  (No.1), pp.25–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00258 17220971925
Wilhelmus,  Ola  R.  (2017).  Korupsi:  Teori,  Faktor Penyebab,  Dampak  dan  Penangannya. JPAK:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Katolik , Vol.17,(No.9),pp.26–42. https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44
Yunus,  Nur    R.  (2020).  Kebijakan  Covid-19,
Bebaskan  Narapidana  dan  Pidanakan Pelanggar PSBB. ADALAH: Buletin Hukum dan  Keadilan ,  Vol.4,  (No.1),  pp.102–120. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262

## BUKU
Rahardjo,  S.  (2009). Penegakaan  Hukum,
Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta:  Genta
Publishing.
Simangunsong,  F.  (2017). MetodeIogi  Penelitian
Pemerintahan . Bandung: AIfabeta

## SUMBER ONLINE
Damhuri, E. (2021). Kasus Bantuan Sosial Covid- 19 oleh Eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Retrieved  from  https://news.republika.co. id/berita/r3wnnx440/kasus-bantuan-sosial- covid19-oleh-eks-menteri-sosial-juliari- batubara
Dewi,  R.  (2020).  7  Bantuan  Yang  Digelontorkan saat  Pandemi  Covid-19.  Retrieved  from https://www.kompas.com/tren/read/2021/08 /17/133000065/7-bantuan-yang- digelontorkan-selama-pandemi-covid-19- ?page=all
Permadi,  A.  (2021).  Bupati  Nonaktif  Bandung Barat Aa Umbara Divonis 5 Tahun Penjara. Retrieved  from  https://regional.kompas. com/read/2021/11/04/190103378/bupati- nonaktif-bandung-barat-aa-umbara-divonis- 5-tahun-penjara?page=all