## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7| Nomor 1 | Januari 2023

## AKTOR IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN BALAI GADANG KOTA PADANG TAHUN 2021
Implementation Actors of Kotaku Program in Balai Gadang Urban Village Padang City 2021
1 Meris Essio Mento, 2 Aidinil Zetra, 3 Indah Adi Putri 1,2,3 Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang
1 meris.essio@gmail.com, 2 aidinil@soc.unand.ac.id, 3 indahadi07@ymail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Aktor Kebijakan,
Permukiman Kumuh,
Implementasi Kebijakan.

## Keywords :
Policy Actor, Slums Area, Policy Implementation .
Sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  permukiman,  pemerintah  pusat menjalankan  program  yang  bernama  KOTAKU  sejak  tahun  2016  dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai platform kolaboratif. SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa masih terdapat 11,30  Ha  permukiman  kumuh  di  kelurahan  Balai  Gadang  dan  menjadi prioritas  penanganan  pada  tahun  2021,  oleh  karena  itu  penting  untuk mengidentifikasi  aktor  dan  peranannya.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif.  Pemilihan  informan menggunakan  purposive  sampling,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  menyimpulkan  bahwa terdapat 5 aktor kunci yang berperan dalam pelaksanaan program KOTAKU di  Kelurahan  Balai  Gadang,  diantaranya  adalah  pihak  Kecamatan  Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri dan KSM Tapi Aia.

## Abstract
To  improve  the  quality  of  settlements,  the  central  government  has  run  a program  called  KOTAKU  (City  Without  Slums)  since  2016  with  a community empowerment approach and as a collaborative platform. Through provision Mayor of Padang No. 501 year of 2019 shows that there are still 11.30  Ha  of  slums  in  the  Balai  Gadang  sub-district  and  are  a  priority  for handling the KOTAKU program in 2021, therefore it is important to identify actors  and  their  roles.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  a descriptive type. The selection of informants used purposive sampling, data collection  was  carried  out  by  means  of  interviews  and  documentation.  The results of the study concluded that there were 5 key actors who played a role in  implementing  the  KOTAKU  program  in  the  Balai  Gadang  Village, Kecamatan  Koto  Tangah,  Kelurahan  Balai  Gadang,  Fasilitator  Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri and KSM Tapi Aia.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkendali  menjadi  salah  satu  penyebab  munculnya permukiman kumuh akibat tidak seimbangnya ketersediaan lahan dengan jumlah populasi pada suatu  kawasan.  Faktor  lainnya  juga  berkaitan  dengan  daya  dukung  pemerintah  terhadap ketersediaan  sarana  pada  suatu  kawasan  permukiman,  diantaranya  akibat  minimnya  sarana drainase yang layak dan pengelolaan sampah rumah tangga yang bermasalah. Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memaparkan bahwa terdapat 42.470 ha permukiman kumuh di Indonesia (Buku Informasi Statistik Sekjen PUPR, 2017).
Upaya menekan pertumbuhan permukiman kumuh di Indonesia tertuang dalam Undang- undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain itu juga masuk pada RPJMN 2015-2019 untuk 100-0-100 yang bertujuan untuk memenuhi 100% saluran air minum, 0% wilayah kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak (RPJMN 2015-2019).
Melalui  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  maka  lahirlah  Program Penanggulan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) pada tahun 2015 dan  berganti nama menjadi Program  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  pada  tahun  2016.  Program  KOTAKU  diimplementasikan secara nasional dan kota Padang jadi salah satu daerah yang menjadi prioritas (RPJMN 2014-2019).
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Padang  No.  501  Tahun  2019  tentang  Penetapan lokasi  Permukiman  Kumuh,  masih  terdapat  permukiman  kumuh  seluas  122,33  Ha.  Dari keseluruhan total luasan kawasan permukiman kumuh yang ada, 36,35 Ha diantaranya tersebar pada Kecamatan Koto Tangah dan 11, 30 Ha terdapat di kelurahan Balai Gadang.
Sebagai  sebuah  program  yang  berbasis  kolaborasi  dan  pemberdayaan  masyarakat, pelaksanaan program KOTAKU dapat dilihat sebagai suatu kebijakan dengan pendekatan bottom- up, secara ringkas ia memiliki struktur berjenjang dari level pusat hingga kelurahan.  Van Metter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah sekumpulan kegiatan yang disengaja  untuk  dilakukan  agar  dapat  meraih  tujuannya  (Kadji,  2015).  Dapat  dikatakan  bahwa implementasi adalah proses dalam rangka menubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.
Pelaksanaan  program  KOTAKU  pada  tahun  2021  di  kelurahan  Balai  Gadang  berorientasi kepada  perbaikan-perbaikan  sarana  fisik,  fokusnya  adalah  perbaikan  drainase  dan  jalan,  dana yang  dikucurkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dengan  pagu  Rp  300.000.000  yang dikucurkan  secara  bertahap.  Keterlibatan  masyarakat  menjadi  penting  dalam  pelaksanaan program,  karena  pada  dasarnya  kelompok  masyarakat  itu  sendiri  yang  akan  mengajukan, mengelola pendanaan dan pelaksana teknis perbaikan sarana fisik di kelurahan Balai Gadang.
Menurut  Dye  (Alamsyah,  2016)  bahwa  aktor  kebijakan  adalah  mereka  yang  terlibat  sah secara hokum dalam suatu kebijakan, antara lain government , kelompok kepentingan, kelompok penekan  dan  publik.  Kelompok  kepentingan  menurut  Almond  adalah  setiap  organisasi  yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Andreas  Bayo  juga  menambahkan  bahwa  kelompok  kepentingan  merupakan  sekelompok individu  terorganisasi  secara  formal  atau  informal  yang  bekerja  sama  untuk  melindungiatau mengajukan  kepentingan-kepentingan  atau  tujuan-tujuan  yang  kurang  lebih  sama  (Haboddin, 2016).
Merujuk  pada  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  aktor  kebijakan  dibagi  dua menjadi  aktor  negara  dan  aktor  non-negara,  pokok  persoalan  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  aktor  dan  peranannya  dalam  implemetasi  program  KOTAKU  pada  kelurahan Balai Gadang pada tahun 2021, terutama aktor yang banyak bersingunggan pada ruang lingkup kelurahan,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  dan  perbaikan  sarana  fisik  dapat terlaksana dengan memberdayakan sumber daya masyarakat setempat.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## B. METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.  Pemilihan  informan  menggunakan purposive  sampling, pengumpulan  data  dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis temuan penelitian menggunakan metode etik dan emik (Sugiyono, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Program KOTAKU Kelurahan Balai Gadang
Implementasi  kebijakan  menurut  Winarno  merupakan  salah  satu  bagian  yang  paling krusial dalam proses kebijakan publik, karena melalui tahapan ini dampak dari suatu kebijakan akan  terlihat  capaian  tujuannya  (Winarno,  2012).  Pendapat  Ripley  dan  Franklin  juga mengungkapkan  bahwa  suatu  program  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  maka seharusnya memberikan benefit dalam bentuk suatu jenis keluaran yang nyata ( tangiable output )
(Ripley  &  Franklin,  1982).  Pada  tahapan  implementasi  capaian  tujuan  akan  ditentukan  dari peranan  para  aktor  yang  terlibat,  perubahan  yang  diharapkan  dari  suatu  kebijakan  bisa terlaksana  atau  tidak  sangat  bergantung  kepada  berbagai  faktor  yang  melekat  pada implementatornya.
Program  kotaku  merupakan  program  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dibawah  Direktorat  Jenderal  (Dirjen) Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  alam  upaya  untuk menangani  persoalan  permukiman  kumuh.  KOTAKU  merupakan  program  pengembangan dari program terdahulu, yaitu PNPM dan P2KP, fokusnya adalah peningkatan kualitas suatu kawasan dengan  memenuhi beberapa aspek seperti  sarana jalan, gedung  hunian, sumber air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan sebagainya.
Berdasarkan kepada Keputusan Walikota Padang No. 339 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  No.  62/KPTS/M/2021  tentang  Pengangkatan  Atasan/Atasan  Langsung  Kuasa Pengguna  Anggaran/Barang  dan  Pejabat  Perbendaharaan  Satuan  Kerja  di  Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta Keputusan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Pengembangan  Kawasan  Permukiman  Satuan Kerja  (Satker)  Pelaksanaan  Prasarana  Permukiman  Provinsi  Sumatera  Barat  No. 03/KPTSP/PPK-PKP/KOTAKU/2021  tentang  Penetapan  dan  Pembayaran  Penerima  Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Nasional Slum Upgrading Program (NSUP) Cash For Work (CPW), menunjuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Balai Gadang Mandiri sebagai penerima  Bantuan  Pemerintah  untuk  Masyarakat  (BPM)  Nasional Slum  Upgrading Program (NSUP) Cash  ForWork (CFW)  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  tahun  anggaran  2021 Provinsi  Sumatera  Barat,  dengan  pagu  Rp.  300.000.000,-  (Tiga  ratus  juta  rupiah)  melalui rekening BPD Sumatera Barat. Pada tahap pertama penyaluran dana sejumlah Rp 206.500.000 tanggal 30 April 2021, selanjutnya pada tahap kedua menerima dana sejumlah Rp 88.500.000 pada tanggal 2 Juni 2021. Total dana yang dikelola LKM Balai Gadang dan diturunkan kepada pelaksana teknis KSM Tapi Aia adalah Rp 295.000.000.
Pada Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Balai Gadang terinci beberapa  program  yakni  pada  TA  2021  berupa  program  Pemeliharaan  Jalan/Rabat  Beton, Pemeliharaan  Talud,  Jamban  (kloset+bak  air+septictank+resapan).  Dilanjutkan  pada  TA  2022 yakni,  Septictank  Komunal,  MCK  Mandi+Cuci+Kakus,  Pemeliharaan  Jalan/Rabat  Beton, Drainase Lingkungan, Motor Pemadam Kebakaran, Instalasi Air Bersih, Tempat Pembuangan

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Sampah  Sementara  (TPS)  3R,  Bangunan  Pengelola  Sampah/TPS  3R,  Penyediaan  Pasokan  Air (kolam  penampungan  air),  Gerobak/Motor  Sampah,  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (Periksa Kehamilan), Pengadaan Alat Kesehatan (Tes Digital dan Tes Gula darah), Industri Skala Rumah Tangga. Pada TA 2023 yakni, Peningkatan SDM; Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin); Gerobak/Motor Sampah, Pembangunan Gedung Posyandu, Pelatihan Keterampilan, Pelatihan Bidang Pendidikan, Perdagangan, Pelatihan Bidang Kesehatan. Lalu pada TA 2024 program  berupa;  Septictank  Komunal;  Rehab/perbaikan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (Aladin); Drainase  Lingkungan;  Perdagangan;  Pelatihan  Bidang  Pertanian;  Pelatihan  Keterampilan; Pelatihan Bidang Pendidikan.
Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan skala lingkungan No. 01/LKM/BGM/VII/2021  menyatakan  bahwa  pada  TA  2021  kegiatan  yang  terlaksana  adalah pemeliharaan  jalan  beton  sepanjang  5.764  meter,  pemeliharaan  drainase/talud  sepanjang  624 meter  dan  jamban  sebanyak  2  unit.  Yufrizal  Maas  selaku  Lurah  Balai  Gadang  juga mengungkapkan  bahwa  program  KOTAKU  2021  di  Kelurahan  Balai  Gadang  bertujuan memperbaiki drainase dan jalan, sehingga genangan yang terjadi akibat drainase yang buruk saat ini sudah teratasi.
Tahapan  implementasi  program  KOTAKU  di  Balai  Gadang  yang  berkaitan  dengan perbaikan dan pembangunan dilakukan berdasarkan  usulan perencanaan yang  disusun oleh LKM Balai Gadang Mandiri, ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator  LKM  Balai  Gadang  mandiri,  Lurah  Balai  Gadang  dan  Tim  Fasilitator.  Kegiatan yang dikerjakan adalah kegiatan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan tim fasilitator.
Pembagian  tugas  implementator  program  KOTAKU  pada  tingkat  kecamatan  dan kelurahan tertuang dalam pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU yang dikeluarkan oleh Kementrian PUPR, adapun kewenangan antara kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

## a. Tingkat Kecamatan
Selaku  implementator  teknis  pada  wilayahnya,  kewenangan  camat  adalah  untuk melakukan  koordinasi  dengan  para stakeholders pelaksanaan  KOTAKU  pada  wilayah kerjanya,  memastikan  bahwa  rencana  strategis  di  Kecamatan  memiliki  muatan  rencana penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  yang  terarah.  Kecamatan  melakukan sinkronisasi terkait capaian kelayakan permukiman yang layak menjadi tempat masyarakat bermukim dengan RPJM di tingkat Kabupaten/Kota. Bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan dan sosial level kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian agar program dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwa,  pihak  Kecamatan  Koto  Tangah  banyak berkoordinasi  dengan  pihak  pemangku  kebijakan  di  level  kota,  akan  tetapi  tidak  banyak berkoordinasi dengan level kelurahan terutama LKM pada saat pelaksanaan program, pihak kecamatan  tidak  mengetahui  secara  detil  jalannya  pelaksanaan  program  walaupun  pada beberapa kesempataan melakukan pernah koordinasi mengenai awal mulainya pelaksanaan kegiatan.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## b. Tingkat Kelurahan
Lurah/Kepala  Desa  bersama  perangkatnya  menjadi  unsur  pelaksana  pelaksanaan program  di  tingkat  Kelurahan.  Bersama  dengan  LKM  dan  perangkatnya,  KSM  beserta relawan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
Lurah/Kepala  Desa  bertanggung  jawab,  (1)  memastikan  dan  mendukung  terlaksananya program KOTAKU agar dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan sehingga dapat tercapai tujuan  kegiatan,  (2)  memasukkan  rencana  penangan  dalam  RPJM  kelurahan  atau melengkapi  perencanaan  yang  telah  ada,  (3)  menghubungkan  target  realisasi  berkaitan dengan  perumahan  dan  permukiman  yang  layak  huni  dalam  RPJM  kelurahan  dengan rencana strategis Kecamatan dan RPJM tingkat kabupaten/kota, (3) melakukan koordinasi dengan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dengan perangkat kecamatan,  (4)  menjadi  fasilitator  untuk  pertemuan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan sosialisasi daan penyebaran informasi terkait pelaksanaan program, (5) menjadi fasilitator dalam  koordinasi  dan  penghubung  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  (6)  memfasilitasi penerapan  pengelolaan  dampak  lingkungan,  termasuk  melakukan  monitoring  dan pengarsipan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  program,  (7)  melakukan  koordinasi dengan pihak BKM/LKM dan relawan, termasuk dengan fasilitator, selain itu juga menjadi fasilitator jika terjadi persoalan di lapangan hingga berujung konflik dan menindaklanjuti segala  macam  pengaduan  yang  masuk,  (8)  aktif  berpartisipasi  dalam  mendeteksi pemasalahan terkait program dan menyusun strategi penanganan permukiman kumuh, dan (8) memberdayakan perangkat kelurahan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh lurah.
Kelurahan Balai Gadang cukup aktif memfasilitasi setiap proses dan tahapan kegiatan, lurah  ikut  serta  menyetujui  hasil  rembuk  kelompok  masyarakat  dalam  menetapkan kelompok  kolektif  LKM  Balai  Gadang  Mandiri  dan  KSM  Tapi  Aia.  Dalam  pelaksanaan pembangunan,  pihak  kelurahan  turut  hadir  mengamati  jalannya  pembangunan  dan perbaikan  yang  sedang  dikerjakan  oleh  masyarakat.  Kelurahan  memberdayakan sumberdaya yang dimiliki untukpenyebaran informasi terkait program dan bersama-sama melakukan sosialisasi dengan fasilitator dan LKM Balai Gadang Mandiri kepada masyarakat setempat secara lebih meluas.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan kelompok kolektif masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga, adapun tugasnya adalah, (1) melakukan penyaluran pendanaan bantuan yang nantinya akan dikelola  oleh  KSM  sebagai  kelompok  dibawah  KSM  yang  menaungi  urusan  pelaksanaan teknis,  (2)  membuat  kesepakatan  dengan  KSM  selaku  pelaksana  kegiatan  melalui  surat perjanjian  pemanfataan  dana  lingkungan/sosial/ekonomi  (SPPD-L/S/E),  (3)  melakukan koordinasi  penyelenggaran  perencanaan  kegiatan  yang  telah  disepakati,  (4)  memastikan jalannya pengelolaan lingkungan permukiman dan sosial masyarakat, dan (5) memfasilitasi segala bentuk permasalahan yang timbul, agar dapat memberikan jalan keluar penyelesaian, menjatuhkan sanksi terhadap KSM jika ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SPPD-L/S/E.
Pembentukan  BKM/LKM  Balai  Gadang  Mandiri  dilakukan  pada  tanggal  21  Maret 2021, dilakukan dengan cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak, koordinator terpilih adalah Masril Ustra dengan 11 suara, Yelfia 10 suara, Purwanto 9 suara, Jasdaini 8 suara, Riswandi 8 suara, Indra Jaya 7 suara, Basri Rahman 7 suara, Roberto Fuji 7 suara, Dasrizal 6

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
suara,  Bagas  prayuda  6  suara,  Markiswandi  5  suara,  Safri  Sabar  5  suara  dan  Hendrizal  5 suara.  Anggota  LKM  Balai  Gadang  mandiri  berjumlah  13  orang,  hal  ini  sesuai  dengan AD/ART yang ditetapkan bahwa jumlah anggota LKM harus berjumlah 9 atau 13, dimana jumlah ganjil akan memungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. LKM balai  Gadang  Mandiri  dapat  dikatakan  sebagai  aktor  utama  karena  tingkat  keaktifan partisipasi,  LKM  aktif  berkordinasi  dengan  pihak  kecamatan,  kelurahan,  fasilitator  dan KSM, menyalurkan dana kepada KSM selaku pelaksana kegiatan.
KSM  (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  adalah  kelompok  kolektif  masyarakat  yang juga dibentuk oleh masyarakat mealui musyawarah, adapun tanggung jawab KSM adalah, (1) melakukan penyusunan proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang juga telah disepakati  bersama  mulai  dari  jenis  kegiatan  dan  lokasi  kegiatannya,  (2)  menambahkan proposal  dengan  instrumen/dokumen  pendukung  terkait  penglolaan  lingkungan permukiman dan sosial, (3) melaksanakan dan mengelola pelaksanaan kegiatan KOTAKU dengan  mengedapankan  keterbukaan,  transparansi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan, termasuk  ikut  memastikan  tidak  terjadi  dampak  negative  terhdap  lingkungan  akibat  dari pembangunan sarana dan prasarana.
Kelompok  Swadaya  Masyarakat  yang  ada  di  Kelurahan  Balai  Gadang  adalah  KSM Tapi  Aia  yang  dibentuk  pada  tanggal  1  Maret  2021,  secara  khusus  pembentukan  KSM dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  dan  perbaikan  dalam kegiatan CFW (Cash Fork Work) yang fokus kepada infrastruktur lingkungan permukiman di kelurahan  Balai  Gadang.  KSM  Tapi  Aia  melakukan  koordinasi  dan  pertanggung  jawaban dengan  LKM  Balai  Gadang  Mandiri,  KSM  mengusulkan  kegiatan  dan  lokasi  dan mengakomodir pelaksanaan kegiatan dengan cara mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut serta dan menerima manfaat upah dari pelaksanaan kegiatan.
Tim fasilitator kelurahan merupakan bantuan teknis dari pemerintah pusat, bertindak sebagai  tim  yang  melakukan  pendampingan  terhadap  pelaksanaan  program  KOTAKU  di tingkat kelurahan secara hierarkis berada dibawah Korkot (koordinator kota). Komposisi tim faskel  adalah  5:7,  yaitu  5  orang  fasilitator  menangani  7  kelurahan.  Adapun  fasilitator  ini dibagi atas bidangnya masing-masing yaitu senior fasilitator selaku leader, fasilitator bidang sosial,  bidang  ekonomi  dan  bidang  teknik.  Pendampingan  oleh  fasilitator  dilakukan  agar rangkaian pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.
Fasilitator di Kelurahan Balai Gadang ikut serta dalam pendampingan pembentukan KSM  Tapi  Aia,  pembentukan  LKM  Balai  Gadang  Mandiri,  pendampingan  penyusuna proposal  yang  memenuhi  kriteria  administrasi  pengajuan  usulan  kegiatan,  melaksanakan pengawasan kegiatan di lapangan, setiap pekerjaan yang sedang dilakukan oleh KSM Tapi Aia  selalu  diawasi  dan  dipandu  oleh  tim  fasilitator  kelurahan  (Faskel).  Selain  itu  seluruh laporan pertanggung jawaban juga dihimpun oleh fasilitator dari KSM Tapi Aia dan LKM Balai Gadang Mandiri.

## 2. Peran Aktor Implementasi KOTAKU Kelurahan Balai Gadang
Grindle  (2017)  mengungkapkan  bahwa  implementasi  suatu  kebijakan  atau  program semestinya  didukung  oleh  implementator  yang  memiliki  kompetensi  dan  kapabilitas  agar tujuan kebijakan tersebut berhasil dicapai. Aktor pelaksana yang ahli sesuai dengan tugas dan fungsinya akan berjalan pada jalur yang diharapkan.  Tujuan dari program KOTAKU adalah

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
mewujudkan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh  perkotaan,  sehingga  dapat  mewujudkan  kawasan  yang  layak  huni,  produktif  dan berkelanjutan.
Pelaksanaan  program  KOTAKU  bersifat  kolaboratif,  dimana  setiap  aktor  dapat mengoptimalkan peranannya masing-masing, kolaborasi antara pusat-daerah dan pemerintah kabupaten kota-masyarakat sebagai pelaku utama ( main actors ). Jika merujuk pada kategorisasi aktor kebijakan maka pengelompokan aktor pada tataran kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 1
Aktor Implementasi KOTAKU Kelurahan Balai Gadang No. Kriteria Deskripsi 1 Aktor Negara Camat Koto Tangah 2 Aktor Negara Lurah Balai Gadang 3 Aktor Negara Fasilitator Kelurahan 4 Aktor Non-Negara LKM Balai Gadang Mandiri 5 Aktor Non-Negara KSM Tapi Aia
Sumber: diolah peneliti.
Berdasarkan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  melalui  wawancara  dan dokumentasi, paling tidak terdapat 7 aktor utama dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan  Balai  Gadang.  Identifikasi  aktor  ini  tidak  berarti  mendegradasi  jalur  struktur pelaksana  yang  lebih  besar  dalam  tingkatan  pusat-daerah,  akan  tetapi  peneliti  membatasi identifikasi  aktor  pada  ruang  lingkup  kelurahan  yang  dinilai  memberi  pengaruh  signifikan terhadap implemetasi program KOTAKU di kelurahan Balai Gadang.
Grindle menyatakan bahwa menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan  adanya  pelaksana  kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel  demi  keberhasilan  suatu kebijakan. Dimaksudkan kepada keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu kebijakan program terletak  kepada  aktor-aktor  pelaksana  dengan  keahlian  dan  kompetensi  yang  sesuai  kepada tugas dan fungsinya (Grindle, 2017).

## 2.1 Peran Aktor Negara
Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  selaku leading  sector bidang permukiman memiliki peranan sebagai mitra kolaborasi program KOTAKU di tingkat kota, dalam upaya peningkatan kualitas permukiman bentuk program turunan yang dilakukan Dinas Perkim Kota Padang adalah dengan memfasilitasi penyaluran air bersih di kelurahan Balai  Gadang,  serta  melakukan  perbaikan  terhadap  hunian  yang  masuk  dalam  kategori tidak layak huni. Dinas Perkim juga berperan dalam memetakan lokasi dan luasan kawasan permukiman  kumuh  yang  menjadi  sumber  informasi  dalam  menetapkan  lokasi  sasaran program KOTAKU.
Pemangku kebijakan pada kecamatan dan kelurahan berperan dalam koordinasi dan sosialisasi  program  KOTAKU,  selain  itu  juga  berperan  ikut  andil  dalam  pembentukan kelompok  kolektif  yang  dibentuk  masyarakat  sebagai  pelaksana  teknis  kegiatan.  Dalam proses pembentukan LKM balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia, pihak kelurahan dan

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
kecamatan mengikuti & mengetahui proses jalannya rembug warga, selain itu dalam proses pelaksanaan  teknis  kegiatanbeberapa  diantaranya  juga  dihadiri  langsung  oleh  pihak kecamatan Koto Tangah dan Lurah balai Gadang.
Fasilitator  kelurahan  merupakan  tim  pendampingan  kepada  masyarakat  yang menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  dalam  pelaksanaan  program,  sebagai bentuk bantuan teknis terhadap pemerintah kota. Dari awal program tim fasilitator aktif berkomunikasi  dan  berkoordinasi  dengan  kelompok  masyarakat,  sehingga  tahapan pelaksanaan  program  hingga  pelaporan  kegiatan  dapat  terarah  sesuai  dengan  tujuan program.
Adapun  peran  aktor  negara  dalam  hal  ini  Kelurahan  Balai  Gadang  adalah  (1) melakukan  fasilitasi  terkait  mengenai  pertemuan-pertemuan  yang  dilakukan  bersama dengan  pihak  kecamatan,  LKM  Balai  Gadang  Mandiri,  KSM  Tapi  Aia  dan  tim  fasilitator kelurahan,  (2)  menyebarkan  informasi  dan  ikut  serta  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat yang lebih luas pada tingkatan kelurahan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi misinformasi  dan  untuk  menghindari  gesekan  atau  penolakan  di  masyarakat  terkait dengan  pelaksanaan  program  akibat  dari  penyaluran  informasi  yang  tidak  utuh,  (3) menyaksikan dan menyepakati hasil dari pembentukan LKM dan KSM dan (4) menanggapi aduan  masyarakat  yang  muncul  akibat  dari  tidak  sampainya  informasi  pelaksanaan program,  bahwa  ada  kekhawatiran  masyarakat  lahan  milik  mereka  akan  terkena  imbas perawatan dan perbaikan sarana infrastruktur.
Selanjutnya, fasilitator kelurahan yang juga bertindak sebagai aktor negara adalah, (1)  mensosialiasaikan  seluruh  tahapan  mulai  dari  perencanaan  usulan  kegiatan, pelaksanaan  dan  pelaporan,  (2)  menyaksikan  dan  menyepakati  hasil  dari  pembentukan LKM dan KSM, (3) memberikan pelatihan kepada LKM dan KSM agar memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan sehingga arah tujuan program dapat terarah dengan baik, (4) menampung  usulan  yang  ditetapkan  oleh  LKM  dan  KSM,  (5)  mengawasi  jalannya pelaksanaan  kegiatan  dan  melakukan  monitoring  terhadap  penggunaan  anggaran  yang efektif dan tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  kelurahan  dan  fasilitator  kelurahan  adalah  masih kurang optimalnya sinergitas antara pemangku kebijakan yang menyebabkan masih belum terlaksananya  penyebaran  informasi  dan  sosialisasi  yang  maksimal,  hal  ini  dibuktikan dengan  masih  adanya  masyarakat  di  kelurahan  Balai  Gadang  yang  tidak  mengetahui tentang program KOTAKU dan bentuk kegiatan yang dilakukan.

## 2.2 Peran Aktor Non-Negara
Sebagai  program  yang  berorientasi  kepada  pemberdayaan  masyarakat,  LKM  Balai Gadang  Mandiri  dan  KSM  Tapi  Aia  sangat  penting,  keterlibatan  LKM  dan  KSM mencerminkan bahwa kelompok masyarakat dapat berdaya dan memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan mereka.
LKM  Balai  Gadang  Mandiri  berperan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat setempat tentang rencana dan tujuan program KOTAKU, melakukan pelaporan kegiatan dan  keuangan  secara  berkala  kepada  tim  fasilitator  dan  masyarakat,  mendorong pembentukan KSM dan mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh KSM.
KSM Tapi Aia berperan sebagai pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dengan pekerjaan  dan  menerima  upah  yang  bersumber  dari  dana  CFW (Cash  For  Work), selain memberdayakan masyarakat melalui KSM, pemberian upah kerja juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi di tengah keadaan pandemi yang melanda khususnya tahun 2021, KSM

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
juga berperan melakukan pekerjaan yang telah sesuai dengan arahan dan penyelesaian juga telah sesuai target, tepat waktu sebagaimana seperti yang telah ditentukan pada tahapan perencanaan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  kelompok  LKM  Balai  Gadang  dan  KSM  Tapi  Aia adalah  karena  belum  maksimalnya  pemahaman  terhadap  tupoksi,  terbatasnya  sumber daya masyarakat yang memahami pekerjaan teknis perawatan dan pembangunan sarana fisik, serta masih ditemui keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan perencanaan.

## D. SIMPULAN
Upaya untuk menekan dan mengurangi pertumbuhan kawasan kumuh terus dilakukan oleh pemerintah,  program  KOTAKU  yang  diprakarsai  pemerintah  pusat  melalui  Direktorat  Jenderal (Dirjen)  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  menjadi  salah  satu langkah  kebijakan  yang  diambil  dengan  tujuan  akan  dapat  meningkatkan  kualitas  suatu permukiman yang dianggap masuk dalam kategori kumuh.
Pelaksanaan  program  KOTAKU  berbasis  kepada  pemberdayaan  masyarakat  dan  bersifat kolaboratif antara aktor negara dan aktor non-negara, dalam kerangka relasi implementator, aktor non-negara terlibat aktif pada pelaksanaan program mulai dari awal perencanaan kegiatan yang akan  dilaksanakan  sampai  dengan  laporan  setelah  pelaksanaan  kegiatan  selesai.  Pada  ruang lingkup  kelurahan  Balai  Gadang  yang  berperan  dan  teridentifikasi  sebagai  aktor  yang  terlibat antara lain, pihak Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.
Kelurahan  Balai  Gadang  berperan  melakukan  fasilitasi  pertemuan-pertemuan  yang dilakukan bersama dengan pihak kecamatan, LKM Balai Gadang Mandiri, KSM Tapi Aia dan tim fasilitator  kelurahan,  kolaborasi  yang  terbentuk  juga  berupaya  menyebarkan  informasi  dan sosialisasi  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  kelurahan  juga  aktif  dalam  pendampingan  saat pembentukan  LKM  dan  KSM,  serta  menanggapi  segala  aduan  masyarakat.  Fasilitator  sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  pada  level  paling  bawah  juga  berperan  mensosialiasaikan seluruh  tahapan  program,  mendampingi  pembentukan  dan  pemberian  pelatihan  kepada kelompok  kolektif  masyarakat  LKM  dan  KSM,  serta  mengawasi  jalannya  pelaksanaan  program oleh LKM dan KSM.
LKM Balai Gadang Mandiri berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, menyusun  laporan  kegiatan  yang  nantinya  diserahkan  kepada  tim  fasilitator,  LKM  melakukan pengawasan jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh KSM. Sebagai pelaksana teknis KSM Tapi Aia berperan melakukan pekerjaan teknis dengan memanfaatkan masyarakat yang mendiami daerah tempat  pelaksanaan  program,  masyarakat  yang  direkrut  tergabung  dalam  kelompok  KSM  dan menjadi sumber daya.

## REFERENSI
Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia. Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World . Princeton University Press. Haboddin, Muhtar & Muh Arjul. 2016. Pengantar Ilmu Politik . Malang: UB Press. Jhonson, D. P (1986) Teori Sosiologi Klasik dan Modern , Jakarta: Gramedia. Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas . Gorontalo: UNG Press.
Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). Bureaucracy and Policy Implementation . The Dorsey Press. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2017). Buku  Informasi Statistik  2017 .  Sekretariat  Jenderal  Pekerjaan  Umum  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
SK  Walikota  No.  501  Tahun  2019  tentang  Penetapan  Lokasi  Permukiman  Kumuh,  Luas  Kawasan Kumuh di Kota Padang.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus) . Centre For Academic Publishing Service.
Yakin,  Husnul.  (2013). Analisis  Peran  Aktor  dalam  Formulasi  Kebijakan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang . Journal of Public Policy and Management Review,2(2),91-100.