Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Islamia Ayu Anindia 1 , R.B Sularto 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 Islamiauya@gmail.com

## ABSTRACT
Prostitution is social problem until now origin first it cannot be known for sure, but this time prostitution still happens  good  working  and  openly.There  are  some  areas  in  Indonesia  known  as  supplier  areas prostitution.This writing aims to contribute to the policy in the effort to reduce prostitution as renewal criminal law.Because so far the parties involved in prostitution not could be threatened by criminal law, only a pimp or providers  a  could  be  threatened  criminal  law.Writer  contributing  ideas  renewal  as  the  effort  to  reduce prostitution,  namely  users  prostitution  charged  by  and  criminal  sex  workers  given  criminal  of  job  training, rehabilitation and working capital as the effort to prevent return to commercial sex workers.
Keyword: Policy; Prostitution; Criminal Law Renewal.

## ABSTRAK
Prostitusi adalah masalah sosial yang sampai saat ini asal mulanya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah pemasok perempuan yang di perjual belikan. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendorong  adanya  kebijakan  dalam  upaya  penanggulangan  prostitusi  sebagai pembaharuan  hukum  pidana.  Karena  selama  ini  para  pihak  yang  ikut  terlibat  dalam  prostitusi  tidak  dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana. Penulis memberikan  ide  pembaharuan  sebagai  upaya  penanggulangan  prostitusi,  yaitu  pengguna  jasa  prostitusi dijerat  dengan  pidana  dan  para  pekerja  seksual  diberikan  pidana  berupa  pelatihan  kerja,  rehabilitasi  dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial.
Kata Kunci: Kebijakan; Prostitusi; Pembaharuan Hukum Pidana.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  akan  selalu terjadi  masalah-masalah  sosial  yang  terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau  prostitusi.  Prostitusi  secara  etimologis  berasal dari  kata prostitutio yang  berarti  hal  menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. (Tampi, 2010)
Adapula  arti  lainnya  menjual,  menjajakan, namun  secara  umum  diaralamtikan  sebagai penyerahan  diri  kepada  banyak  macam  orang dengan  memperoleh  balas  jasa  untuk  pemuasan seksual  orang  itu.  Jadi  Pelacuran  adalah  sebuah aktivitas  yang  terdapat  ketentuan  yang  dapat diidentifikasi  yakni  pertukaran  antara  uang  dengan seks. (Tampi, 2010)
Pelacuran  bertentangan  dengan  definisi sosiologi  dari  kejahatan (Sociological  Definition  of Crimes), karena  dikategorikan  sebagai  perbuatan jahat  yang  bertentangan  dan  melanggar  norma- norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja,  tetapi  juga  bertentangan  dengan  (norma) kesusilaan  dalam  setiap  hati  nurani  manusia. Sutherland  berpendapat  bahwa  perbuatan  kriminal adalah  pelangggaran  terhadap  hukum  pidana  tidak mempermassalahkan  derajat  kesusilaan,  kecelaan atau ketidak senonohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oelh hukum pidana. (Alam, 2010)
Prostitusi  atau  pelacuran  sebagai  masalah sosial  sementara  ini  dilihat  dari  hubungan  sebab-
akibat  dan  asal  mulanya  tidak  dapat  diketahui dengan  pasti,  namun  sampai  sekarang  pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang  dilakukan  secara  terang-terangan  maupun sembunyi-sembunyi.
Data  Kementrian  Kesehatan  jumlah  warga negara Indonesia yang membeli seks berbayar pada tahun  2012  berjumlah  sekitar  6,7  juta.  Hal  ini merupakan  bahwa  masih banyak  orang  Indonesia yang  melakukan  praktek  prostitusi.  Namun,  Hukum pidana  positif  Indonesia  belum  mengatur  tentang perbuatan  pelacuran  baik  dalam  KUHP  maupun Undang-Undang diluar KUHP. (Kompas.com, 2012)
Daerah  sumber  wanita  pekerja  seks  di Indonesia adalah  Kabupaten  Indramayu,  Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi  dan  Lamongan  di  Jawa  Timur. Kecamatan  Gabus  Wetan  di  Indramayu  terkenal sebagai  sumber  pekerja  seks.  (Koentjaraningrat, 1996)
Bentuk  prostitusi  seperti  praktek  penjualan jasa seksual dianggap sebagai penyakit masyarakat yang  memiliki  sejarah  panjang,  bahkan  dianggap sebagai  salah  satu  bentuk  penyimpangan  terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya  praktek  prostitusi  tidak  dapat dipisahkan  dari  nilai  budaya  masyarakat  dalam pembiaran  yang  memberikan  peluang  bagi  praktek ini  untuk  terus  berkembang  dari  masa  ke  masa. (Irwansyah, 2016)
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dibutuhkan suatu  pembaharuan  sebagai  upaya  menanggulangi terjadinya  prostitusi.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk membuat  makalah  ini  dengan  judul “KEBIJAKAN
HUKUM
PIDANA

## DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  PROOSTITUSI  SEBAGAI
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi?
2. Bagaimana  pembaharuan  kebijakan  hukum pidana  sebagai  upaya  yang  efektif  untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia ?
B. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi
Prostitusi  berasal  dari bahasa  Latin  yaitu prosituare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan  perbuatan  persundalan,  pencabulan, pergendakan.  Dalam  bahasa  Inggris  prostitusi disebut prostitution yang  artinya  tidak  jauh  beda dengan  bahasa  latin  yaitu  pelacuran,  persundalan atau  ketunasusilaan.  Orang  yang  melakukan perbuatan  pelacuran  disebut  pelacur  yang  dikenal juga  dengan  WTS  atau  Wanita  Tuna  Susila. (Kartono, 2007)
Tuna  Susila  seseorang  yang  melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara  berulang-ulang  dan  bergantian  diluar perkawinan  yang  sah  dengan  tujuan  mendapatkan imbalan  uang,  materi  atau  jasa.  Adapun  kriteria seorang tuna susila berdasarkan Lampiran Peraturan
Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah:
a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat  pelacuran  seperti  rumah  bordil,  dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek; dan
b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
Menurut  William  Benton  dalam Encyclopedia Britanica,  pelacuran  dijelaskan  sebagai  praktek hubungan  seksual  yang  dilakukan  sesaat,  yang kurang  lebih  dilakukan  dengan  siapa  saja (promiskuitas) untuk  imbalan  berupa  uang. Promiskuitas  adalah  Hubungan  seks  secara  bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks  tanpa  emosi,  tanpa  perasaan  cinta  kasih  atau afeksi  dan  dilakukan  dengan  pria  manapun  juga, dengan  banyak  laki-laki.  Sedangkan  PJ.  De  Bruine Van  Amstel  menyebutkan  bahwa  pelacuran  adalah penyerahan  diri  dari  wanita  kepada  banyak  laki-laki dengan pembayaran. (Truong, 1990)
Bonger  dan  Mudjijono  berpendapat  bahwa prostituso adalah  gejala  sosial  pada  saat  wanita menjajakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya. (Amalia, 2016)
Munculnya  PSK  adalah  salah  satu  bentuk penyimpangan sosial di masyarakat yang merupakan salah  satu  bagian  dari  dunia pelacuran  yang  di dalamnya  termasuk  gigolo, waria,  dan  mucikari. Secara  tidak  langsung keberadaan  PSK  telah menjadi  katub penyelamat  bagi  kehidupan  ekonomi keluarganya. Namun demikian, peran penting ini tak
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
pernah  dilihat  secara  bijak  oleh masyarakat.
Masyarakat  cenderung  melihat hanya  dari  satu  sisi yang  cenderung  subjektif, menghakimi  dan memandang  sebelah  mata  para pekerja  seks komersial. (Putri, 2016)
Perubahan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia telah  dimulai  sejak  pengaruh  dan  campur  tangan Belanda  sebagai  negeri  penjajah  ke  dalam kehidupan  dan  tata  kehidupan  di  Indonesia.  Salah satu  perubahan  yang  berdampak  pada  masyarakat Indonesia  adalah  perilaku  seks.  Perilaku  seks  di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia  akibat  adanya  dinamika  penduduk, ekonomi, industrial dan media massa.
Perilaku  seks  yang  pada  mulanya  berbeda pada  ruang  domestik  dan  sakral  kemudian  menjadi terbuka seiring dengan dibukanya pelacuran melalui modal  swasta  pada  abad  ke  19.  Penerapan  sistem pendidikan  negara  Belanda  semakin  meningkatkan proses  modernisasi  pada  struktur  sosial  tertentu pada  masyarakat  yang  secara  tidak  langsung membawa  implikasi  pada  gaya  hidup,  termasuk perilaku seks. Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah  prianya  selama  periode  1860-1930,  hal  ini merupakan  alasan  logis  meningkatnya  bentuk  dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada  umumnya  berasal  dari  Cina,  yang  kemudian bergeser  setelah  tahun  1930  berasal  dari  Rusia, Jepang  dan  bahkan  Indonesia,  penggunanya  pun juga  berkembang  tidak  hanya  tentara  atau  warga
Eropa  saja  tetapi  juga  para  pedagang  dan masyarakat  Indonesia.  Setelah  kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktek pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatar belakangi oleh  sfaktor  kemiskinan  yang  menjadi  pendorong seseorang  menjadi  pelacur.  Dengan  semakin berkembangnya  suatu  perkotaan  maka  masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkuri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktek pelacuran melalui kebijakan  lokalisasi  memberikan  kesempatan seseorang  menjadi  pelacuran  sehingga  jumlah lokalisasi pun meningkat. (Inter faith gender relation, 2015)
Faktor  sosiologis  adanya  prostitusi  adalah kemiskinan,  sehingga  menimbulkan  masyarakat melakukan  segala  hal  termasuk  prostitusi  demi memenuhi  kebutuhannya.  Dari  sinilah  mulai berkembang  lokalisasi,  yang  juga  dapat menghasilkan  uang  tambahan  bagi  masyarakat lainnya  sebagai  penjual  makanan  dan  minuman  di sekitar  wisma,  menjadi  tukang  cuci  mucikari  dan wanita  pekerja  seks  dll.  (Nanik,  Kamto  &  Yulianti, 2012)
Faktor  lain  terjadinya  prostitusi  yaitu (Munawaroh, 2010) :
a. Rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat b. Banyaknya  pengaruh  barang-barang  mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya c. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik  di  bidang  pergaulan,  ekonomi,  atau hubungan seks yang tidak memuaskan
d. Meninkatnya film-film dan VCD porno, gambar- gambar cabul di masyarakat.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
Bentuk  dan  mekanisme  prostitusi  sangat beragam,  yaitu  yang  terorganisir  dan  tidak terorganisir. Pertama yang terorganisir yaitu dengan munculnya  lokalisasi,  contohnya  adalah  panti  pijat, rumah  bordir,  klub  malam,  dsb.  Kedua  yang  tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun  wanita  yang  menjajakan  diri  di  pinggir jalan.(Khumaerah, 2017)
Para  pihak yang  terlibat  dalam  prostitusi adalah (Permatasari & Pinasti, 2017) :
a. Calo yaitu seseorang yang berperan  sebagai  penghubung  antara konsumen dan mucikari
b. Germo atau Mucikari adalah orang yang mata pencahariannya  baik  sambilan  maupun sepenuhnya  menyediakan, mengadakan  atau membuka  dan  memimpin  serta  mengatur tempat untuk bersetubuh.
c. PSK
Dalam  menanggapi  prostitusi  hukum  di berbagai  negara  berbeda-beda,  ada  yang mengategorikan  sebagai  tindak  pidana,  namun  ada pula  yang  bersikap  diam  dengan  beberapa pengecualian,  Indonesia  termasuk  yang  bersikap diam  dengan  pengecualian.  Pangkal  hukum  pidana Indonesia  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  sebagai  apa  yang  disebut  hukum pidana  umum.  Disamping  itu  terdapat  pula  hukum pidana  khusus  sebagaimana  yang  tersebar  di berbagai perundangundangan lainnya.
Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang
lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana penjara  paling lama  satu  tahun  empat  bulan atau  denda  paling  banyak  lima  belas  ribu rupiah”.
Sedangkan Pasal 506 menyatakan:
“Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seseorang  wanita  dan menjadikannya  sebagai  pelacur,  diancam dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun”.
Dari  situlah  dapat  diketahui  bahwa  hukum pidana  hanya  mengategorikan  prostitusi  sebagai suatu  tindak  pidana  terhadap  pihak  perantaranya. Dalam  hal  ini  kepolisian  hanya  mempunyai  ruang gerak  untuk  melakukan  tindakan  hukum  terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari).  Kegiatan  prostitusi  akan  tetap  berjalan selama masih banyak pelanggan.
Pengaturan  dalam  KUHP Pasal  296  dan 506 seperti  tidak  menjerat  perbuatan  PSK  maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah  bordil,  mucikari  dan  makelar  atau  calo  dari perbuatan  pelacuran,  amat  sulit  diterapkan  pada wanita  pelacur  dan  tamu  yang  datang mengunjunginya.  Sehingga  setiap  razia  dan penertiban  pelacuran oleh aparatur  negara,  hampir- hampir  tidak  pernah  ada  tamu  yang  mengunjungi pelacuran  tersebut  ditangkap,  jika  berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang. (Beccaria, 2011)
Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam  menjerat  praktik  prostitusi  adalah  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Manakala  menilik  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  yang  di  dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi.
Namun  dalam  UU  TPPO  hanya  dapat mempidana  seseorang  yang  mendapatkan keuntungan  dari  perdagangan  orang  (mucikari). Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.
Dewasa  ini  pengaturan  tentang  pelacuran diatur  dalam  peraturan  daerah  (yang  selanjutnya disebut  sebagai  Perda)  setempat,  namun  tidak semua daerah memilikinya. Efektifitas Perda ini juga patut  dipertanyakan,  mengingat  sampai  saat ini masih banyak praktek prostitusi di berbagai daerah di Indonesia
Pelacur  adalah  profesi  yang  menjual  jasa untuk  memuaskan  kebutuhan  seksual  pelanggan. Biasanya  pelayanan  ini  dalam  bentuk  menyewakan tubuhnya.  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi  dapat  menjerat  permasalahan  tindak pidana prostitusi di Indonesia.
Pelacuran  atau  prostitusi  adalah  penjualan jasa  seksual  dengan  uang  sebagai  imbalan  atau upah. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur,  yang  kini  sering  disebut  dengan  istilah pekerja  seks  komersial  (PSK).  Dalam  pengertian yang  lebih  luas,  seseorang  yang  menjual  jasanya
untuk  hal  yang  dianggap  tak  berharga  juga  disebut melacurkan dirinya.
Dalam Kamus  Inggris-Indonesia,  Indonesia- Inggris,  oleh  John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadili prostitusi  diartikan  pelacuran,  persundalan, ketunasusilaan. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku prostitusi  atau  pelacuran  sering  disebut  sebagai sundal.  Ini  menunjukkan  bahwa  prilaku  perempuan sundal  itu  sangat  buruk,  hina  dan  menjadi  musuh masyarakat. Pelacur dianggap melecehkan kesucian agama dan juga sering diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. (Sulistiani, 2016)
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dibutuhkan suatu  kebijakan  hukum  yang  tepat  dalam menanggulangi  prostitusi  di  Indonesia,  yang  tidak merugikan salah satu pihak. Karena selama ini hanya mucikari atau germo atau orang yang menyediakan tempat  saja  yang  dapat  dijerat  dengan  undang- undang yang saat ini ada, pengguna atau konsumen sama  sekali  tidak  dijerat  padahal  mereka  juga mendapatkan  keuntungan.  Bahkan  para  PSK (pekerja  seks  komersial)  juga  masih  dengan  bebas menjajakan  dirinya  setelah  dilepas  oleh  petugas razia.  Tidak  ada  pembinaan  atau  hukuman  yang didapatnya,  sehingga  kegiatan  ini  akan  terus berlanjut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
Untuk  mengurangi  perdagangan  manusia  di Jepang,  pejabat  pemerintah  harus  menerapkan kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengurangi permintaan  untuk  industri  seks  komersial, membongkar yakuza, meningkatkan dukungan untuk identifikasi  korban,  dan  mengembangkan  kemitraan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
regional melawan perdagangan manusia. Ini artinya pemerintah indonesia juga harus membuat kebijakan hukum  untuk  mengurangi  angka  seks  komersial. (Jones, 2010)
Segala  upaya  untuk  mencegah  dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam  wilayah  kebijakan  kriminal (criminal  policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). (Arief, 2008)
Politik  hukum  pidana  dimaknai  sebagai kehendak  nasional  untuk  menciptakan  hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang  bersumber  dari  bangsa  Indonesia  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kehendak  negara  adil dan  makmur  berdasarkan  pancasila. Melaksanakan politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pemilihan untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat keadilan dan daya guna. (Arief, 2011)
Saat  ini  pemerintah  tengah  gencar  untuk menutup pusat prostitusi yang ada di Indonesia, hal ini  dilakukan  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai negara  bebas  prostitusi  ditahun  2019.  Dengan adanya  rencana  pemerintah  ini,  maka  pelacuran akan  kehilangan  legalisasi  atau  wadah  sehingga kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan  sosial  harus  melakukan  pembaharuan hukum  pidana  terkait  dengan  pelacuran  untuk mendukung  pembebasan  Indonesia  dari  lokalisasi. Sudah  seharusnya  diadakan  pembaharuan  hukum pidana  dalam  formulasi  kebijakan  kriminalisasi
terhadap  PSK  dan  pengguna  yang  sejalan  dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual.
2. Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Pidana Sebagai  Upaya  yang  Efektif  untuk Menanggulangi Prostitusi di Indonesia
Masalah  prostitusi  adalah  masalah  struktural, permasalahan  mendasar  yang  terjadi  dalam masyarakat  adalah  masih  memahami  masalah prostitusi  sebagai  masalah  moral.  Tidak  menyadari persepsi  moral  ini  akan  mengakibatkan  sikap "menyalahkan  korban"  yang  ujungnya  menjadikan korban semakin tertindas. (Pisani, 2008)
Pelacuran  merupakan  salah  satu  bentuk kriminalitas  yang  sangat  sulit  untuk  ditangani  dan jenis  kriminalitas  ini  banyak  didukung  oleh  faktor ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat,  dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. (Purnomo, 2010)
Ancaman dari pihak lain juga dapat membuat seorang  perempuan  terlibat  dalam  dunia  prostitusi. Meskipun  terkesan  klasik,  tapi  kenyataan  memang ada  mafia-mafia  prostitusi  yang  mencari  PSK  dari daerah  dengan  iming-iming  dicarikan  pekerjaan  di kota. Dalam situasi ini, PSK tersebut terpaksa terjun ke  dunia  prostitusi  karena  ketidakberdayaan  dalam menghadapi  tekanan  dari  para  mafia  tersebut. (Patnani, 1999)
Asumsi  bahwa  faktor  ekonomi  merupakan faktor  utama  yang  mendorong  seseorang  terjun  ke dalam  dunia  prostitusi  mulai  mengalami  pergeseran sejalan  dengan  fenomena  menarik  dalam  aktivitas
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
ini, yaitu maraknya remaja perempuan yang berusia sangat muda. atau dikenal dengan ABG (Anak Baru Gede)  yang  berprofesi  sebagai  PSK.  Ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para ABG tersebut  menerjuniprofesi  ini,  konsumerisme merupakan intidari jawaban mereka. Keinginan untuk menikmati hidup mewah tanpa harus bekerja dengan susah  payah  telah  membuatpara  ABG  tersebut memutuskan menjadi PSK. . (Patnani, 1999)
Fenomena  lain  yang  menarik  belakangan  ini adalah  bentuk  prostitusi  yang  tidak  mengharapkan imbalan materi. Dalam kondisi ini para PSK bersedia melakukan  pelayanan  seksual  dikarenakan  faktor suka sama suka. Pada kehidupan kosmopolitan yang mernuja  kebebasan,  fenomena  ini  semakin  banyak dijumpai.  Materi  dalam  hal  ini  uang  bukan  lagi merupakan  motivator  utama.  Kebebasan  dan bersenang-senang  adalah  alasan  yang  selalu menjadijawaban  dalam  situasi  semacam  ini. (Patnani, 1999)
Selama ini dalam KUHP dan Undang-undang diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan  atau  mucikarinya  saja  sedangkan  untuk pengguna dan  untuk pekerjanya  tidak dapat  dijerat. Selain itu ada perda yang mengatur tentang larangan praktek  prositusi,  tapi  tidak  semua  daerah  memiliki perda  ini.  Dan  harus  dipertanyakan  juga  kefektifan dari  perda  ini,  karena  selama  ini  memang  belum memberikan  efek  apa-apa  terhadap  praktek prostitusi.
Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan  daerah  hanya  bersifat  teritorial  karena
pengaturannya  berada  pada  peraturan  daerah masing-masing  sehingga  menimbulkan  diskriminasi, ketidakadilan  dan  ketidakpastian  hukum  karena setiap  daerah  memiliki  budaya  hukum  yang berbedabeda  baik  dalam  pengertian  pelacuran, pertanggungjawaban  pidana  pelacuran  dan pemidanaan  pelaku  pelacuran.  Adapun  dalam menanggulangi  pelacuran,  pemerintah  daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan  dalam  bentuk  lokalisasi  atau  tempat pelacuran  legal.  Lokalisasi  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan  tempat  kegiatan  pelacuran  beserta dampak  negatifnya  dalam  suatu  tempat.  Dengan adanya  kebijakan  lokalisasi  secara  tidak  langsung pemerintah  melegalkan  praktek  pelacuran  yang bertentangan  dengan  norma  agama,  perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait  seseorang  yang  mengambil  keuntungan  dari rumah  atau  kamar  yang  disewakan  dengan  tujuan pelacuran.  Kebijakan  lokalisasi  ini  sama  saja memberikan  seseorang  kesempatan  untuk melakukan  perzinahan  yang  legal  menurut  hukum, sehingga  sudah  seharusnya setiap  subyek  dalam pelacuran  yang  memiliki  keterkaitan  dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.
Legalisasi  pelacuran  berdampak  kepada demoralisasi  pada  masyarakat,  hal  ini  didasarkan bahwa  seseorang  dapat  mendapatkan  kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui  pembayaran  bukan  melalui  kemuliaan, kehormatan  atau  kesucian  terhadap  manusia. Pelacuran  sebagai  salah  satu  bentuk  seks  bebas
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
tanpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat. Cita hukum  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya pelacuran di Indonesia, hal ini terjadi karena pelacuran adalah salah  satu  bentuk  perbudakan  tradisional  terhadap manusia  sejak  dulu.  Manusia  yang  terlibat  dalam pelacuran  menjadi  komoditas  jasa  seksual  yang dapat diperjual belikan. (Elza, 2016)
Pemidanaan  hanya  terhadap  mucikari  saja tidak  mencerminkan  rasa  keadilan,  karena  dalam perbuatan  pelacuran  terdapat  subyek-subyek  yang berkaitan  yakni  mucikari,  pengguna  dan  PSK. Perbuatan  pelacuran  bagian  dari  perbuatan  zina dikategorikan  sebagai (crime  without  victim) bahwa PSK  dan  pengguna  termasuk  korban  tetapi  juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana  positif  Indonesia  saat  ini  masih  belum memberikan  kepastian  hukum  yang  adil  serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.
Prinsip nullum  delictu  noela  poena  lege praevia yakni  tiada  pidana  dapat  dijatuhkan  tanpa didahului  adanya  peraturan  yang  memuat  sanksi pidana  terlebih  dahulu  menjamin  perlindungan  hak asasi  manusia  dari  kesewenang-wenangan penguasa.  Akan  tetapi,  seorang  PSK  yang melacurkan  diri  dengan  atau  tanpa  mucikari  bukan termasuk  kejahatan  karena  tidak  dilarang  dalam hukum  pidana  Indonesia  meskipun  melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam  masyarakat.  Hal  yang  sama  berlaku  dalam
pengguna  jasa,  meskipun  sebagai  perbuatan  zina yang  termuat  dalam  Pasal  284  KUHP,  pasal  ini merupakan  delik  absolut  yang  artinya  tidak  dapat dituntut  apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna  atau  PSK  telah  terikat  perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan  maka  tidak  dapat  diterapkan  pasal tersebut.
Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  diperlukan aturan  hukum  yang  dapat  menjerat  semua  pihak yang terlibat dalam prostitusi,  salah  satunya  adalah PSK.  Dibutuhkan  pembaharuan  sistem  hukum pidana  untuk  mengatasi  permasalahan  prostitusi. Pembaharuan  sistem  hukum  pidana  dapat  meliputi ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  yaitu  mencakup (Arief, 2017) :
a. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP  dan  UU  diluar  KUHP),  hukum  pidana formal  (KUHAP)  dan  hukum  pelaksanaan pidana;
b. Pembaharuan  “struktur  hukum  pidana”,  yang meliputi  antara  lain  pembaharuan  atau penaataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana  dan  mekanismenya serta  sarana/prasaran  pendukung  dari  sitem penegakkan  hukum  pidana  (sistem  peradilan pidana); dan
c. Pembaharuan  “budaya  hukum  pidana”,  yang meliputi  antara  lain  masalah  kesadaran hukum,  perilaku  hukum,  pendidikan  hukum dan ilmu hukum pidana.
Dalam  hal  ini  penulis  lebih  fokus  terhadap pembaharuan  substasi,  yaitu  pembaharuan  hukum pidana  matriel  mengenai  pertanggungjawaban  para
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
pihak  yang  terlibat  dalam  prostitusi.  Kriminalisasi terhadap  PSK  bertujuan  untuk  mencegah  dan melarang  seseorang  untuk menjual  atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan  keuntungan  dari  perbuatan  yang melawan hukum. (Elza, 2016)
Namun  bukan  berarti  PSK  harus  di  pidana penjara,  melainkan  diberikan  rehabilitasi  dan  atau pemulihan  keadaan  agar  mengembalikan kondisi psikologis  dan  mentalnya  seperti  semula  sebelum menjadi  PSK,  karena  tidak  semua  PSK mengenginkan  pekerjaan  ini.  Kadang  karena  bujuk rayu seseorang, bahkan dijebak atau ditipu sehingga mereka  tidak  ada  pilihan  lain.  Rehabilitasi  adalah suatu  proses penting  dalam  pemulihan  hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah:
“rehabilitasi  sosial  dimaksudkan  untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan  seseorang  yang  mengalami disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan fungsi  sosialnya  secara  wajar.  Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasif,  motivatif,  koersif,  baik  dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial”
Menurut  Supiadi , rehabilitasi  sosial  adalah segenap upaya yang ditunjukan untuk mengintegrasikan  kembali  seseorang  kedalam kehidupan  masyarakat  dengan  cara  membantunya menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  keluarga, komunitas  dan  pekerjaan  sejalan  dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang
dapat  merintangi  proses  rehabilitasi.  (Ramadhani, Sulastri & Nurhaqim, 2017)
Selain  itu  PSK  juga  diberikan  pembinaan bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  merupakan kesalahan  baik  dari  segi  hukum,  moral  dan  agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga  PSK  diberikan  masukan-masukan  apa  yang harus mereka lakukan setelah ini, misalnya pelatihan soft  skill dibidang  yang  mereka  sukai.  Contoh  dari pembinaan adalah pembinaan karakter religius, yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dari segi agama. Seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi dll. (Dyah, 2015)
Barulah  setelah  itu  diberikan  lapangan pekerjaan untuk mereka, agar mereka tidak kembali menjadi PSK. Karna apabila kita hanya memberikan rehabilitasi dan pembinaan saja, maka mereka akan kembali  lagi  menjadi  PSK.  Hal  ini  dikarrenakan mereka  bingung  bagaimana  mereka  memenuhi kebutuhan  ekonomi  jika  mereka  tidak  menjajakan diri, maka dari itu dibutuhkan solusi yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini.
PSK  tidak  dapat  dibenarkan  perbuatannya, namun  tidak  juga  dapat  dihakimi  secara  sepihak. Mereka  harus  dikembalikan  lagi  kedalam  keadaan yang membuat mereka baik yaitu dengan cara-cara diatas.  Rahabilitasi,  pembinaan  atau pelatihan  kerja dan  pemberian modal  dilakukan  secara berkepanjangan sehingga dapat dilihat perubahannya.  Setidaknya  dengan  cara  ini  dapat mengurangi  banyaknya  prostitusi  diIndonesia. Mereka  juga  merupakan  korban  dari  keadaan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
ekonomi, atau bahkan korban dari para mucikari dan pelanggan yang memanfaatkan tubuh mereka.
Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman,  maka  pengguna  pun  harus  ikut dikriminalisasi  karena  ikut  dalam  mendapatkan keuntungan  yaitu  dengan  menikmati  tubuh  pekerja seks  komersial.  Selama  ini  belum  ada  aturan  yang menjeratnya,  kriminalisasi  terhadap  Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya  dan  melarang  penyaluran  kebutuhan seksualnya  dalam  bentuk  perzinahan  secara komersil.
Tujuan  lainnya  adalah  kriminalisasi  terhadap Pengguna  dan  PSK  merupakan  perwujudan  atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas  yang  dapat  diperjual  belikan  sehingga perlu diberikan perhargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.
Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat legal structure, legal substance dan  legal  culture.  Oleh  karena  itu,  dalam  sebuah sistem  hukum  nasional  atau  negara  harus disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kepentingan  atau tujuan  negara  yang  bersangkutan.  (  Gunawan  & Kristian, 2015)

## C. SIMPULAN
Saat  ini  hukum  yang  ada di  Indonesia  hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks  komersial.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru
sebagai  upaya  penanggulangan  prostitusi  di Indonesia.
Ide  pembaharuan  dari  penulis  yaitu  pekerja seks diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja  sebagai  upaya  untuk  mencegah  kembali  lagi menjadi  pekerja  seks  komersial.  Sedangkan  untuk pengguna juga harus dijerat dengan pidana sehingga merasa jera dan tidak mengulanginya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Alam,  AS.  (2010). Pengantar  Kriminologi.
Makasar: Pustaka Refleksi.
Arief,  Barda  N.  (2008). Kapita  Selekta  Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.
Jakarta: Kencana Prenada Grup.
Arief,  Barda  N.  (2017). Ruu  Kuhp  Baru:  Sebuah
Restrukturisasi  /  Rekonstruksi Sistem Hukum  Pidana Indonesia. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Beccaria,  C.  (2011). Perihal  Kejahatan  dan Hukuman. Yogyakarta: Genta Publishing.
Gunawan,  Yopi  &  Kristian.  (2015). Perkembangan Konsep  Negara  Hukum  &  Negara  Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama.
Kartono, K.  (2007). Patologi  Sosial  Jilid1.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019

## Pisani, E. (2008). Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di
Balik Bisnis Seks dan Narkoba. Jakarta:
Serambi.
Purnomo,  T.  (2010). Dolly    (Membedah  Dunia
Pelacuran  Surabaya  Kasus  Kompleks Pelacuran Dolly). Jakarta: Grafiti Pers.
Sulistiani,  Siska  L  (2016). Kejahatan  dan Penyimpangan  Seksual  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Indonesia.
Bandung : Nuansa Aula.

## B. JURNAL
Amalia,  M.  (2016).  Analisis  Terhadap  Tindak Pidana  Prostitusi  dihubungkan  dengan Etika  Moral  serta  Upaya  Penanggulangan di  Kawasan  Cisarua  Kampung  Arab. Jurnal  Mimbar  Justitia,  Vol.  II  (No.  02 Edisi Juli-Desember), p. 863.
Jones, A. (2010). Human Trafficking, the Japanese Commercial Sex Industry, and the Yakuza:
Recommendations  for  the Japanese
Government. Student  Pulse Jurnal
Quest, Vol. 3 (No. 2.), p. 1
Koentjaraningrat.  (1996).  Prostitusi  di  Indonesia: Sebuah  Analisis  Kasus  di  Jawa. Buletin Psikologi  Vol.  IV  (No.  2,  Desember,  Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII), p. 45.
Khumaerah,  N.  (2017).  Patologi  Sosial  Pekerja
Seks  Komersial  (PSK)  Prespektif  Al- Quran. Jurnal  Al-Khitabah,  Vol.  III  (No.  1, Juni), pp. 63-64.
Munawaroh,  S.  (2010).  Pekerja  Seks  Komersial (PSK)  di  Wilayah  Prambanan,  Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Dimensia Vol. 4 (No. 2, September), p.71.
Nanik,  Suhar.,    Kamto,  Sanggar.,  &  Yulianti,
Yayuk.  (2012).  Fenomena  Keberadaan Prostitusi  Dalam  Pandangan  Feminisme.
Jurnal Wacana Vol. 15 (No. 4), pp. 23-24.
Patnani,  M. (1999) .Prostitusi  : Antara  Pilihan  atau Keterpaksaan. KOGNISI    Majalah  Ilmiah Psikologi 1999 Vol. 3 (No. 2), p. 58.
Permatasari,  Santika.,  &  Pinasti,  V  Indah  Sri. (2017). Fenomena Pekerja Seks
Komersial  (PSK)  di  Kawasan  Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. 6, (No. 2), p. 7.
Putri,  R.  (2016).  Fenomena  Kehidupan  “Ayam Kampus”  (Studi  Kasus  Mahasiswi  di Surabaya). Jurnal of Nonformal Education
Vol. 2 (No. 2), p.183.
Ramadhani,  Widya Suci,.  Sulastri,  Sri.,  &
Nurhaqim,  Ahmad  Soni.  (2017).  Proses Rehabilitasi  Sosial  Wanita  Tuna  Susila  di Balai  Rehabilitasi  Sosial  Karya  Wanita (BRSKW)  Palimanan  Kabupaten  Cirebon. Jurnal  Penelitian  &  PKM,  Vol.  4  (No.  2, Juli), p. 244.

## C.  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                                          Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Lampiran  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pedoman  Pendataan  dan  Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan  Potensi  dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  4
Tahun  2001  tentang  Perubahan  Pertama Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Indramayu  Nomor  7  Tahun 1999 tentang Prostitusi Pasal 1 Butir f.

## D. SUMBER LAIN
Dyah,  Elya  A.  (2015). Pembinaan  Karakter
Religius Pada Eks Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi  Sosial
“Wanita Utama” Surakarta.Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Elza,  Lucky  A.  (2016). Urgensi  Kriminalisasi
Terhadap
Pelacuran
dalam
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

## Universitas Brawijaya
Inter  faith  gender  relation.  (2015).  Sejarah
Prostitusi  di  Indonesia,  diakses  melalui http://interfaithgenderrelation.blogspot.com/2 015/01/sejarah-prostitusiindonesia.html, pada tanggal 5 Juni 2018.
Irwansyah,  L.  (2016).  Kemiskinan,  Keluarga  dan Prostitusi Pada Remaja. Seminar Asean 2 nd

## Psychology  &  Humanity.  Universitas
Airlangga
Kompas.com.  (2012).  Diusulkan  Hukuman  bagi
Para
Pembeli Seks, (online), http://lipsus.kompas.com/gebrakanjokowi basuki/read/xml/2012/12/03/05543934/Di usulkan.Hukuman.bagi.ParaPembelSeks, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.
Truong,  Tahnh-Dam.  (1990).  Sex,  Money  and Morality,  hlm.  115,  diakses  melalui https://www.goodreads.com/author/show/
822860.Thanh_Dam_Truong, pada tanggal 5
Juni 2018.
Tampi,  B.  (2010). Kejahatan  Kesusilaan  dan Pelecehan  Seksual  Dalam  Hukum Pidana Indonesia. Karya Ilmiah
Universitas  Sam  Ratulangi  Fakultas Hukum Manado.