## RESEARCH ARTICLE

## KAJIAN PENERAPAN ETIKA DOKTER PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19
Sofia J. A. 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  sofia.alkat@gmail.com

## ABSTRACT
Doctors in medical services must comply with professional ethics (professional ethical standards), and must also comply with legal provisions, laws and regulations. This study raises the question of how to provide health services during the Covid-19 pandemic and how to apply ethics in the provision of health services. The purpose of this study was to determine the application of health services and ethics in the provision of health services. This research uses normative research methods, namely research conducted in consultation with library materials. Based on the research, it can be seen that in the pandemic era, the application of health services and ethics in the provision of health services is in accordance with the applicable laws and regulations.

## Keywords: Covid-19, Doctor's ethics, Health services
Dokter  dalam  pelayanan  medis  harus  tunduk  pada  etika  profesi  (standar  etika  profesi), dan juga harus tunduk pada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan Kajian ini mengangkat  pertanyaan  tentang  bagaimana  memberikan  pelayanan  kesehatan  di  masa pandemi  Covid-19  dan  bagaimana  menerapkan  etika  dalam  pemberian  pelayanan kesehatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  pelayanan kesehatan  dan  etika  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan berkonsultasi dengan bahan pustaka.  Berdasarkan  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  di  era  pandemi,  penerapan pelayanan kesehatan dan etika dalam pemberian pelayanan kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Etika Dokter, Pelayanan Kesehatan, Covid-19

## I NTRODUCTION
Menanggapi  pandemi Coronavirus  Disease (COVID-19)  yang  sedang  berlangsung tentunya  diperlukan  pengambilan  keputusan  yang  dituntut  cepat,  meskipun  bukti  untuk
pengambilan  keputusan  tersebut  masih  sedikit  dan  sumber  daya  yang  tersedia  terbatas. Pengamatan  dan  pengumpulan  data  secara  sistematis  menjadi  bagian  penting  dalam langkah  penanganan  yang  dapat  digunakan  sebagai  panduan  manajemen  di  waktu sekarang  maupun  di  masa  yang  akan  datang.  Menurut  Undang-Undang  (UU)  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  dan  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  salah  satu  upaya  penanggulangan  wabah  yang  perlu  untuk  dilakukan pemerintah adalah penyelidikan epidemiologis atau surveilans kesehatan. 1
Pengadaan  dan  penyelenggaraan  surveilans  dengan  pola  kedaruratan  pada  wabah diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/ Menkes/ SK/  VII/  2003  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem  Surveilans  Epidemiologi Kesehatan. Walaupun surveilans kesehatan masyarakat merupakan hal yang mendasar dan wajib dilakukan pada kejadian wabah penyakit menular, hal tersebut harus diikuti dengan pendalaman etik yang baik. 2
Pelayanan kedokteran yang baik adalah pelayanan kedokteran yang dapat memenuhi kebutuhan  masyarakat,  bermutu,  serta  terjangkau.  Untuk  memberikan  pelayanan kedokteran  paripurna  bermutu  ( preventif,  promotif,  kuratif  dan  rehabilitatif )  tidak  hanya ditentukan  oleh  pengetahuan  dan  keterampilan,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  perilaku ( professional behaviour ), etik ( bioethics ) dan moral serta hukum. Ketika membahas pelayanan kesehatan dengan ditinjau dari segi hukum, setidaknya ada beberapa hal atau permasalahan yang perlu dikemukakan untuk dipahami oleh setiap tenaga kesehatan atau rumah sakit. Hal ini bertujuan supaya dalam melayani pasien tidak menjadi  korban  ketidaktahuan.  Di  dalam  hukum  kesehatan/kedokteran,  pelayanan kesehatan mempunyai unsur duty (kewajiban) yang merupakan kewajiban tenaga kesehatan untuk  menggunakan  segala  ilmu  dan  kepandaiannya  untuk  menyembuhkan  atau setidaknya  untuk  meringankan  beban  pasiennya  ( to  cure  and  to  care )  berdasarkan  standar profesi.  Tenaga  kesehatan  dengan  segala  upayanya  hendaknya  mencoba  membantu kebutuhan pasien.
Pelayanan kesehatan juga sangat sarat dengan kemunculan dilema etik, atau sengketa hukum.  Nuansa  hukum  kesehatan/kedokteran  juga  sangat  kental  dalam  pelayanan kesehatan  dengan  adanya  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  orang-orang yang terlibat didalamnya yang kalau tidak berhati-hati dalam bertindak akan sangat rawan terhadap tuntutan dan gugatan. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman mengenai prnisip-prinsip  etika  dan  hukum  dalam  profesi  kedokteran  agar  tuntutan  dan  gugatan tersebut dapat dihindari.

## DISCUSSION
Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19
1 Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, Bestuur , 7.1 (2019),
1 – 14 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>.
2 Mustika  Larasati  and  Arief  Suryono,  ‘TINJAUAN  YUR IDIS  ASURANSI  JIWA  TERHADAP KESELAMATAN’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 236 – 42.
Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  aman  bagi  semua  pasien  dan  mengurangi risiko  infeksi  lebih  lanjut  yang  dikarenakan  meningkatnya  jumlah  penyakit  yang disebabkan oleh virus COVID-19. 3
Pandangan  tentang  situasi  kesehatan  masyarakat  yang  luar  biasa  disebabkan  oleh pandemi COVID-19 menjadikan alokasi sumber daya atau prioritas pengobatan menjadi elemen penting untuk memiliki kerangka acuan etis agar dapat membuat keputusan klinis yang  sesuai. 4 Muncul berbagai  masalah  seperti  ketegangan antara  hak  petugas kesehatan untuk  perlindungan  dan  kewajiban  selama  proses  pengobatan,  lonjakan  kasus  COVID- 19. 5 Muncul juga tantangan etik utama bagi petugas kesehatan selama pandemi COVID- 19 yang terindentifikasi yaitu dengan adanya isolasi sosial, tugas perawatan dan akses yang dituntut  adil  selama  pengobatan.  Selain  itu,  diperlukan  pula  relasional  otonomi  dan solidaritas dieksplorasi dalam kaitannya dengan isolasi sosial.
Tantangan  etik  mengacu  pada  dilema  etika  dan  konflik  etika  serta  skenario  lain dimana  harus  ada  pilihan  yang  sulit. 6 Pengaturan  prioritas  dan  akses  ke  pengobatan meningkatkan  masalah  etika  yakni  kesulitas  yang  dihadapi  dalam  setiap  proses pengambilan keputusan, terkait pengobatan yang akan dilakukan. 7
Pelayanan  kesehatan/  kedokteran  adalah  suatu  sistem  yang  kompleks  dengan  sifat hubungan antar komponen yang ketat ( complex and tighly coupled ), khususnya di ruang gawat darurat, ruang bedah dan ruang rawat intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan  spesialisasi  dan  interdependensi.  Dalam  suatu  sistem  yang  kompleks  yaitu komponen  dapat  berinteraksi  dengan  banyak  komponen  lain,  kadang  dengan  cara  yang tak  terduga  atau  tak  terlihat.  Semakin  kompleks  dan  ketat  suatu  sistem  akan  semakin mudah terjadi kecelakaan ( prone to accident ). Oleh karena itu, praktik kesehatan/ kedokteran harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.
Pertumbuhan  masyarakat  sekunder  dengan  pola  hidup  menuju  ke  arah  kehidupan modern  yang  lebih  mengutamakan  kepentingannya  dan  mengikuti  arus  konsumerisme ikut berperan dalam hal ini. Pada masyarakat sekunder segala sesuatu akan dilihat dari sisi untung dan rugi bagi dirinya dengan perhatiannya yang semakin sedikit untuk kepentingan pihak  lain.  Lain  halnya  dengan  masyarakat  primer  yang  lebih  mengutamakan  kekariban dan  segala  sesuatu  harus  dinikmati  bersama,  sehingga  kadang-kadang  tidak  jarang kepentingannya sendiri terabaikan oleh karena urusan pihak lain.

## Penerapan Etika Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan
Etika  kedokteran  merupakan  “terjemahan”  dari  asas -asas  etika  menjadi  ketentuan- ketentuan  pragmatis  yang  memuat  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  dan  hal-hal  yang  harus dihindari.  Aturan-aturan  etika  yang  disusun  oleh  asosiasi  atau  perhimpunan  keprofesian sebagai  pedoman  perilaku  bagi  anggota-anggota  profesi  itu,  umumnya  dinamakan  kode
3 Otih  Handayani,  ‘Implementation  of  Prudential  Principles  in  the  Use  of  Disinfectants  as  an  Effort  to Prevent Covid- 19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
4 Rubio et al., 2020
5 Markwell, Mitchell, Wright, & Brown, 2020
6 Larkin et al, 2019
etik. Istilah “kode” berasal dari kata latin codex yang antara lain berarti buku, atau sesuatu yang tertulis, atau seperangkat asas-asas atau aturan-aturan.
Dari  pengertian  seperti  inilah  Kode  Etik  Kedokteran  dapat  diartikan  sebagai seperangkat  (tertulis)  tentang  peraturan-peraturan  etika  yang  memuat  amar  (apa  yang dibolehkan)  dan  larangan  (apa  yang  harus  dihindari)  sebagai  pedoman  pragmatis  bagi dokter  dalam  menjalankan  profesinya.  Dengan  kata  lain,  Kode  Etik  Kedokteran  adalah buku yang memuat aturan-aturan etika bagi dokter. 8
Sebenarnya,  etik  ( ethos )  adalah  suatu  adat  kebiasaan.  Namun,  karena  telah  menjadi istilah  umum  dimana  etik  diartikan  sebagai  adat  kebiasaan  yang  “baik,  selayaknya, seharusnya”,  maka  sampai  sekarang  pengertian  inilah  yang  dipakai.  Profesor  Kaiser  Ali (Kanada)  dalam  presentasinya  pada  Pertemuan  Nasional  Jaringan  Bioetika  dan Humaniora  Kesehatan  Indonesia  (JBHKI)  IV  di  Surabaya  2006  menyatakan  bahwa, bioetika kedokteran ( medical bioethics ) adalah aspek  moral dari ilmu kedokteran ( Practice of Moral  medicine) .  Saat  ini  sudah  sangat  la zim  pula  kita  dengar  istilah  “Bioetika  dan Humaniora  kesehatan”  atau Health  bioethics  and  humanities .  Humaniora  medik  ( medical humanities )  mengandung  pengertian  aspek  kemanusiaan  dari  ilmu  kedokteran  ( Practice  of Humane  medicine). Karena  kita  ketahui  bahwa  antara  ilmu  kedokteran,  moral  dan kemanusiaan tak dapat dipisahkan satu sama lain.
Bioetika  kedokteran  merupakan  salah  satu  etika  khusus  dan  etika  sosial  dalam kedokteran  yang  memenuhi  kaidah  praksiologik  (praktis)  dan  filsafat  moral  (normatif) yang berfungsi sebagai pedoman ( das sollen ) maupun sikap kritis reflektif (das sein), yang bersumber  pada  4  kaidah  dasar  moral  (kaidah  dasar  bioetika-KDB)  beserta  kaidah turunannya.  Kaidah  dasar  moral  bersama  dengan  teori  etika  dan  sistematika  etika  yang memuat nilai-nilai dasar etika merupakan landasan etika profesi luhur kedokteran. 9 Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama, yaitu:
1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination),
2. Prinsip beneficience, yaitu  prinsip  moral  yang  mengutamakan  tindakan  yang ditujukan ke kebaikan pasien;
3. Prinsip non  maleficence, yaitu  prinsip  moral  yang  melarang  tindakan  yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ above all do no harm”,
4. Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributive justice).
Beneficence secara makna kata dapat berarti pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, mengutamakan  kepentiang  orang  lain,  mencintai  dan  kemanusiaan. Beneficence dalam makna yang lebih luas berarti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau  kemanfaatan  orang  lain  (pasien).  Prinsip  ini  digambarkan  sebagai  alat  untuk memperjelas  atau  meyakinkan  diri  sendiri  ( self-evident )  dan  diterima  secara  luas  sebagai tujuan kedokteran yang tepat.
8 Larasati and Suryono.
9 Yulianus Dica and others, ‘Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 120 – 33.
Penerapan prinsip beneficence tidak bersifat mutlak. Prinsip ini bukanlah satu-satunya prinsip yang harus dipertimbangkan,  melainkan satu diantara beberapa prinsip lain yang juga harus dipertimbangkan. Prinsip ini dibatasi keseimbangan manfaat, resiko, dan biaya (sebagai  hasil  dari  tindakan)  serta  tidak  menentukan  pencapaian  keseluruhan  kewajiban. Kritik  yang  sering  muncul  terhadap  penerapan  prinsip  ini  adalah  tentang  kepentingan umum  yang  diletakan  di  atas  kepentingan  pribadi.  Sebagai  contoh,  dalam  penelitian kedokteran, atas dasar kemanfaatan untuk kepentingan umum sering prosedur penelitian yang membahayakan individu subjek penelitian diperbolehkan. Padahal, terdapat prinsip- prinsip  lain  yang  semestinya  juga  dipertimbangkan.  Prinsip beneficenc e  harus  diterapkan baik untuk kebaikan individu seorang pasien maupun kebaikan masyarakat keseluruhan. Beberapa bentuk penerapan prinsip beneficence merupakan komponen penting dalam moralitas.  Karena  luasnya  cakupan  kebaikan,  maka  banyak  ketentuan-ketentuan  dalam praktek (kedokteran) yang baik lahir dari prinsip beneficence ini. Beberapa contoh penerapan prinsip beneficence ini adalah: 10
1. Melindungi dan menjaga hak orang lain.
2. Mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain.
3. Meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain.
4. Membantu orang dengan berbagai keterbatasan (kecacatan).
5. Menolong orang yang dalam kondisi bahaya.
Prinsip non-maleficence ,  yaitu  melarang  tindakan  yang  membahayakan  atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “ primum non nocere ” atau “ do no harm ”. Prinsip ini berhubungan dengan ungkapan Hipokrates yang menyatakan “saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka”.
Prinsip non-maleficence sering menjadi pembahasan dalam bidang kedokteran terutama kasus kontroversial terkait dengan kasus penyakit terminal, penyakit serius dan luka serius. Prinsip  ini  memegang  peranan  penting  dalam  pengambilan  keputusan  untuk mempertahankan atau mengakhiri kehidupan. Penerapannya dapat dilakukan pada pasien yang  kompeten  maupun  tidak  kompeten.  Pada  dasarnya,  prinsip non-maleficence memberikan peluang kepada pasien, walinya dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau  menolak  suatu  tindakan  atau  terapi  setelah  menimbang  manfaat  dan  hambatannya dalam situasi atau kondisi tertentu.
Banyak filosof yang menjadikan prinsip non-maleficence sebagai satu kesatuan dengan prinsip beneficence (mengutamakan tindakan untuk kebaikan pasien). Namun, banyak juga yang  membedakannya.  Pertimbangannya  antara  lain  pemikiran  bahwa  kewajiban  untuk tidak  membahayakan  atau  mencelakakan  pasien,  tentu  berbeda  dengan  kewajiban  untuk membantu pasien, walaupun keduanya untuk kebaikan pasien. 11
Otonomi  ( autonomy )  berasal  dari  bahasa  Yunani  “autos”  yang  berarti  sendiri  dan “nomos”  yang  berarti  peraturan  atau  pemerintahan  atau  hukum.  Awalnya  otonomi dikaitkan dengan suatu wilayah dengan peraturan sendiri atau pemerintahan sendiri atau
10 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memu tuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
11 Ayu  Dian  Pratiwi  and  Pius  Triwahyudi,  ‘Jaminan  Perlindungan  Yang  Berkeadilan  Bagi  Tenaga  Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja’, Bestuur , 7.2 (2020), 66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>.
hukum  sendiri.  Namun,  otonomi  juga  digunakan  pada  suatu  kondisi  individu  yang maknanya  bermacam-macam  seperti  memerintah  sendiri,  hak  untuk  bebas,  pilihan pribadi, kebebasan berkeinginan dan menjadi diri sendiri. Makna utama otonomi individu adalah  aturan  pribadi  atau  perseorangan  dari  diri  sendiri  yang  bebas,  baik  bebas  dari campur tangan orang lain maupun dari keterbatasan yang dapat menghalangi pilihan yang benar, seperti karena pemahaman yang tidak cukup. Seseorang yang dibatasi otonominya adalah  seseorang  yang  dikendalikan  oleh  orang  lain  atau  seseorang  yang  tidak  mampu bertindak sesuai dengan hasrat dan rencananya.
Terdapat  berbagai  pendapat  tentang  penerapan  prinsip  otonomi.  Meskipun demikian, secara umum ada beberapa cara menerapkan prinsip otonomi, khususnya dalam praktek kedokteran. Cara-cara tersebut antara lain:
1. Menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya ( tell the truth )
2. Menghormati hak pribadi orang lain ( respect the privacy of others )
3. Melindungi informasi yang bersifat rahasia ( protect confidential information )
4. Mendapat  persetujuan  untuk  melakukan  tindakan  terhadap  pasien  ( obtain  consent for interventions with patients )
5. Membantu orang lain membuat keputusan yang penting ( when ask, help others make important decision )
Hal penting dalam menerapkan prinsip otonomi adalah menilai kompetensi pasien. Para pakar meyakini belum ada satu definisi kompetensi pasien yang dapat diterima semua pihak,  sehingga  begitu  banyak  defnisi  tentang  kompetensi  pasien.  Salah  satu  definisi kompetensi  pasien  yan g  dapat  diterima  adalah  “kemampuan  untuk  melaksanakan  atau perform suatu tugas atau perintah”.
Prinsip Justice diterjemahkan sebagai menegakan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang (pasien). Definisi lainnya adalah memperlakukan orang lain secara adil, layak dan  tepat  sesuai  dengan  haknya.  Situasi  yang  adil  adalah  seseorang  mendapatkan mendapatkan  manfaat  atau  beban  sesuai  dengan  hak  atau  kondisinya.  Situasi  yang  tidak adil  adalah  tindakan  yang  salah  atau  lalai  berupa  meniadakan  manfaat  kepada  seseorang yang memiliki hak atau pembagian beban yang tidak sama. Prinsip justice lahir dari sebuah kesadaran  bahwa  jumlah  benda  dan  jasa  (pelayanan)  itu  terbatas,  sedangkan  yang memerlukan  seringkali  melabihi  batasan  tersebut.  Prinsip justice kemudian  diperlukan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Terdapat beberapa kriteria dalam penerapan prinsip justice , antara lain:
1. Untuk setiap orang ada pembagian yang merata ( equal share )
2. Untuk setiap orang berdasarkan kebutuhan ( need )
3. Untuk setiap orang berdasarkan usahanya ( effort )
4. Untuk setiap orang berdasarkan kontribusinya ( contribution )
5. Untuk setiap orang berdasarkan manfaat atau kegunaannya ( merit )
6. Untuk setiap orang berdasarkan pertukaran pasar bebas ( free-market exchange ) Kita  saat  ini  sedang  ada  pada  situasi  pandemi  covid-19,  dimana  banyak  informasi yang  diterima  masyarakat.  Terkadang  ada  informasi  yang  tidak  akurat  yang  bisa menyudutkan dokter/ nakes/ RS/ FASYANKES.
Dokter  adalah  profesi  yang  luhur,  yang  terikat  pada  rambu-rambu  Dokter  wajib memegang teguh etika kedokteran yaitu KODEKI dan Sumpah Dokter.
Adapun isi dari Sumpah Dokter adalah:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
Interaksi Dokter adalah interaksi dokter dengan pasien, interaksi dokter dengan sejawat, interaksi dokter dengan masyarakat, dll, tentunya akan menimbulkan potensi konflik.
Kewajiban Umum, kewajiban Dokter terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, kewajiban Dokter terhadap diri sendiri.
Hubungan Dokter-Pasien
• Hubungan Dokter-Pasien berdasar upaya ( inspanning verbintennis ) dan bukan berdasar hasil ( resultaat verbintennis ).
• Yang penting adalah komunikasi dan dialog yang baik antara Dokter-Pasien.
Hak Pasien:
• Mendapatkan penjelasan lingkup.
• Memperoleh pendapat kedua.
• Menolak tindakan medis.
• Mendapatkan isi rekam medis, dll.
Hubungan Dokter-Pasien yang bermasalah bisa menimbulkan hal sebagai berikut:
• Komplain
• Somasi
• Laporan
• Gugatan Dengan demikian dokter diharapkan tetap memegang teguh Etika Kedokteran.
Meningkatnya  kasus  COVID-19  mengakibatkan  meningkatnya  pasien  yang terinfeksi  virus  corona  dan  menjalani  perawatan  di  rumah  sakit,  dibutuhkan  kejujuran yang  penuh  dari  tenaga  medis  kepada  setiap  pasien  yang  dirawat  dengan  COVID-19 disebabkan  dengan  berbagai  penanganan  yang  diberikan  secara  spesifik  seperti  tidak diperbolehkannya keluarga untuk menemani dan hal lainnya yang membuat pasien banyak bertanya terkait dunia luar dan perkembangan kesehatannya. 12 Tim perawatan kritis setiap harinya  menghadapi  tantangan  moral  dalam  memberikan  aktifitas  pelayanan  yang professional dalam menyikapi pandemi corona yang sedang terjadi. 13

## C ONCLUSION
Etika  kedokteran  berkaitan  dengan  penalaran,  pembenaran  dan  konflik  moral  diri pribadi,  dalam  membuat  keputusan  etis,  sedangkan  hukum  berkaitan  dengan  konflik antara individu dan masyarakat (publik) atau dengan peraturan atau dengan individu lain. Norma etika (bioetika) pada saat ini banyak yang tumpang tindih dengan/ atau setidaknya dipengaruhi oleh norma hukum dan yang melatarbelakanginya (finansial, budaya, sosial). Penerapan  prinsip-prinsip  etika  dan  hukum  harus  selalu  dijunjung  tinggi  oleh  setiap dokter  karena  akan  menyelamatkan  dokter  dari  gugatan  dan  tuntutan  juga  sekaligus merefleksikan pribadi dokter sebagai profesi yang luhur dan mulia sepanjang masa. Tantangan  etik  yang  dihadapi  dokter  selama  pelayanan  kesehatan  di  masa  pandemi COVID-19 yakni pasien dengan COVID-19 yang berbeda penanganannya dengan pasien lainnya,  terdapatnya  ketidaksetaraan,  tingginya  tuntutan  etika  professional,  dan kompetensi kerja yang berubah-ubah.

## R EFERENCES
Dica, Yulianus, Ariseno Adi, Polres Boyolali, Widodo Tresno Novianto, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and others, ‘Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 120 – 33 Handayani, Otih, ‘Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid- 19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 58 – 65 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, Bestuur , 7.1 (2019), 1 – 14 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694> Larasati, Mustika, and Arief Suryono, ‘TINJAUAN YURIDIS ASURANSI JIWA TERHADAP KESELAMATAN’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.2 (2019), 236 – 42
Pratiwi, Ayu Dian, and Pius Triwahyudi, ‘Jamina n Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi
12 NHPCO Guide to Organizational Ethics in Hospice, 2020
13 Savel & Munro, 2015
Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja’, Bestuur , 7.2 (2020), 66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>
Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perk ara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39 – 51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>
Bertens K. (2005). Etika. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Dahlan, S. (2005) Hukum Kesehatan-Rambu-rambu bagi Profesi Dokter. Edisi 3. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Darmadipura,  MS.  (2005).  Kajian  Bioetik  2005.  Unit  Bioetik  Fakultas  Kedokteran  Universitas Airlangga. Surabaya.
Hanafiah  MJ,  Amir  A.  (1999).  Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan.  Penerbit  buku  EGC. Jakarta.
Hanafiah,  MJ.  (2008).  Etika  Kedokteran  dan  Ajaran  Islam/  Penerbit  Pustaka  Bangsa  Press. Medan.
Jacobalis, S. (2005). Pengantar tentang perkembangan ilmu kedokteran, etika medis dan bioetika. Penerbit Sagung Seto. Cetakan I. Jakarta. Jeffrey, D. I. (2020). Relational etical approaches to the COVID-19 pandemic. Journal of Medical Ethics, 46(8), 495-498.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020). Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) (Maret 2020). Indonesia. Kulsum. (2007). Mengenal Bioetika dan Humaniora. Kongres Nasional PDFI IV. Medan. Larkin, M. E., Beardslee, B., Cagliero, E., Griffith, C. A., Milaszewski, K., Mugford, M. T., Witte, E.  R.  (2019).  Ethical  challanges  experienced  by  clinical  research  nurses:  A  qualitative study. Nursing Ethics , 26(1), 172-184. Markwell, A., Mitchell, R., Wright, A.L., & Brown, A. F. T. (2020). Clinical and ethical challenges for  emergency  departments  during  communicable  disease  outbreaks:  Can  lessons  from Ebola Virus Disease be applied to the COVID-19 pandemic? EMA – Emergency Medicine Australia, 32(3), 520-524. Martaadisoebrata, D. (2003). Perkembangan Bioetika serta Aplikasinya. Seminar Kesehatan dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
NHPCO  Guide  to  Orgazational  Ethics  in  Hospice.  (2020).  Ethical  Framework  for  Decision Making in HPC During the COVID-19 Pandemic.
Purwadianto,  A.  (2007)  Kaidah  Dasar  Moral  dan  Teori  Etika  Dalam  Membingkai  Tanggung jawab  Profesionalisme  Dokter.  Program  Non  Gelar  Bioetika,  Hukum  Kedokteran  dan HAM.
Purwadianto,  A.  (2007).  Segi  Kontekstual  Pemilihan  Prima  Facie  Kasus  Dilemma  Etik  dan Penyelesaian Kasus Konkrit Etik. Program Non Gelar Bioetika, Hukum Kedokteran dan HAM.
Rubio, O., Estella, A., Cabre, L., Saralegui-Reta, I., Martin, M. C., Zapata, L., Amblas, J. (2020). Etical recommendations for a difficult decision-making in intensive care units due to the exceptional situation of crisis by the COVID-19 Pandemia: A rapid review & consensus of experts. Medicina Intensiva, 1-7. Samil,  RS.  (2001).  Etika  Kedokteran  Indonesia.  Penerbit  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
Sampurna  B,  Syamsu  Z,  Siswaja  TD.  (2005).  Informed  consent.  Dalam  Bioetik  dan  Hukum Kedokteran. Pengantar untuk mahasiswa kedokteran dan hukum cetakan pertama. Savel, R.H., & Munro, C. L. (2015). Moral distress, Moral Courage. Am J Crit Care, 24(4), 276- 278.
Suryadi T, Effendy. (2006). Buku tutor blok Bioetika dan Humaniora FK Unsyiah. A (ed) Edisi 1. Aceh.
Suryadi, T. (2006). Manajemen Konflik Hubungan Dokter Pasien Melalui Pendekatan Bioetika. Pertemuan Nasional JBHKI III. Surabaya.
Suryadi,  T.  (2007).  Pelayanan  medik  di  instalasi  gawat  darurat  RSU  Dr.  Zainoel  Abidin  Banda Aceh Ditinjau dari sudut pandang bioetika, hukum kedokteran dan HAM. Makalah akhir Program Non Gelar Bioetika, Hukum Kedokteran dan HAM.\
Wijono, D. (2000). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. Airlangga University Press. Surabaya. World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situastion Report- 73. Wujoso, H. (2007). Aspek hukum Undang-undang praktik Kedokteran. Kongres Nasional PDFI IV. Medan.