ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
1 Muhammad Sauqi
1 IAI Darussalam Martapura

## Muhammadsauqi1992@gmail.com

## Abstract
This article is motivated by the implementation of hybrid contracts in Islamic Financial Institutions which  is  a  necessity  in  the  current  era  for  the  development  of  Islamic  Financial  Institutions,  so  that  its application  is  supported  by  the  DSN-MUI  fatwa  that  allows  hybrid contracts in  business  transactions. Therefore,  this  article  aims  to  further  analyze  the  DSN-MUI  fatwa  regarding  the  permissibility  of hybrid contracts . The methodology used is the recearhe library . First,  a hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah that includes two or more contracts. Second, in the fatwa DSN-MUI uses the rules of legal principles the origin of muamalah is that it can include hybrid contracts . Third, according to the fatwa DSN-MUI is allowed shari'i provided that it is not an illegal transaction prohibited in sharia economic law.
Keywords : Fatwa DSN-MUI, Hybrid Contract , Islamic Financial Institution

## Abstrak
Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan hybrid contract pada Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan sebuah kebutuhan pada era sekarang ini demi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tersebut,  sehingga  dalam  penerapannya  didukung  oleh  fatwa  DSN-MUI  yang  membolehkan  adanya hybrid contract dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai fatwa DSN-MUI mengenai kebolehan hybrid contract . Metodologi yang digunakan adalah library recearhe . Hasil yangditemukan,  Pertama, hybrid  contract merupakan  kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu muamalah  yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih.  Kedua,  Dalam  fatwa  DSN-MUI  menggunakan  kaidah  prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh termasuk didalamnya hybrid contract . Ketiga, menurut fatwa DSN- MUI diperbolehkan secara syar’ i dengan syarat bukan transaksi haram yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.
Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Hybrid Contract , Lembaga Keuangan Syariah
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 10, Issue 2, Desember 2023. Page Page 54-60  p-ISSN:2407-3865,  e-ISSN:2655-1993

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  seorang  muslim tidak  pernah  luput  dari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perkara muamalah.  Baik  itu  dalam hal  sosial, hukum,  politik dan ekonomi. Dalam hal sosial, manusia tidak hidup sendiri, namun    selalu    bersama    dengan    orang    lain    dalam    satu komunitas  atau mayoritas tertentu. Dalam hal hukum, segala tindak  tanduk  manusia  memiliki  akibat  hukum,  baik  itu  di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah dan dimanapun dia berada  selayaknya  selalu  melakukan  aktivitas  yang  tidak melanggar  hukum.  Dalam  hal  politik,  seseorang  khususnya yang  bekerja  di  instansi  pemerintah  tidak  pernah  luput  dari hal-hal  yang  berbau  politik.  Berganti  mentri,  berganti peraturan.  Berganti  wakil  rakyat,  berganti  peraturan perundang-undangan. Hal ini terus terjadi dalam dunia politik. Dalam  hal  ekonomi,  seseorang  selalu  memiliki  kebutuhan hidup. Kebutuhan itu tidak akan bisa dipenuhi kecuali dengan melakukan  aktivitas  ekonomi,  baik  itu  jual  beli,  sewa menyewa,  upah-mengupah  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu Islam bukan agama yang hanya mengatur masalah ibadah saja, namun  juga  mengatur  masalah  ekonomi.  Pemikiran  tentang ekonomi  Islam  sudah  ada  sejak  Zaman  Nabi  Muhammad SAW, Khulafâ ar-Râsyidîn . Setelah itu dilanjutkan dengan tiga fase yaitu Fuqaha (1058 M), perkembangan (1058-1446 M), Stagnasi  pemikiran  (1446-1932  M).  Agar  instrumen- instrumen  ekonomi  Islam  dapat  dijadikan  sebagai  bagian penting  dari  mainstream  kebijakan  ekonomi  nasional,  maka perlu  ada  upaya  sistematis  dalam mengembangkan  ekonomi Islam  yaitu  dengan  ranah  regulasi  dan  aturan  hukum dimasyarakat  baik  melalui  kajian  kitab  fikih  karya  ulama maupun  peraturan  pemerintah  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an dan As -SunnahDengan demikian, para ulama mujtahid hukum ekonomi Islam harus bekerja keras menggali dalil-dalil tersebut  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  dibahas oleh  ulama  sebelumnya,  seiring  dengan  peubahan  geografis, kebudayaan  material  komposisi  penduduk  maupun  adanya difusi atau penemuan baru dalam era modern.
Sampai    sekarang    ekonomi    Islam    berkembang dengan    sangat    pesat.  Banyak  bermunculan  Lembaga Keuangan Syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal  syariah  dan  lain-lain,  sehingga  bermunculan  beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu, salah satu diantaranya  adalah  penggunaan  akad  ganda  atau multi  akad yang  dalam  fiqih  kontemporer  disebut Al-uqud  al- murakkabah atau hybrid contract . Oleh karena itu, alam artikel ini  penulis  akan  menjelaskan  tentang  KONSEP hybrid contract / al-uqud  al-murakkabah disertai  dengan  dasar hukum, hukum  dan batasan hybrid contract berdasarkan fatwa DSN- MUI

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu penelitian yang menggunakan data atau informasi dari berbagai macam  teori  yang  diperoleh  dari  kepustakaan.  Karena penelitian  ini  lebih  mengedepankan  pencarian  data,  maka seorang  peneliti  harus  memilih  metode  sesuai  dengan karakteristik  obyek  studi  dan  konseptualisasi  teoritiknya. Dilihat  dari  fokus  kajiannya,  maka  Jenis  penelitian  ini  adalah tergolong  penelitian  hukum  karena  fokus  kajian  dalam penelitian  ini  adalah  mengenai  analisis  fatwa.  Sehingga penelitian  ini  mengkaji  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan hybrid  contract. Dalam  penelitian  ini    penulis    menggunakan pendekatan    kualitatif    yaitu  metode  penelitian  yang menganalisa  dan  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa kata-kata tertulis, simbol-simbol atau lisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.  Dengan  demikian  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam  bentuk apapun,  akan  tetapi  merupakan  kata-kata  tertulis. Mengingat penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif  yang berbentuk library research yang merupakan studi tentang teks- teks sastra dan catatan tertulis, maka analisa datanya tergolong penelitian  kualitatif.  Oleh  karena  itu,  sumber  data  yang digunakan adalah primer  dan  sekunder.  Sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  fatwa  DSN-MUI  tentang hybrid contract. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Demikian  juga  seperti jurnal-jurnal,  makalah-makalah  seminar  dan  artikel-artikel ilmiah  yang  dapat menunjang  terhadap  penelitian  ini.   Dalam mengumpulkan  data  yang  akan  dikaji,  penulis  menggunakan beberapa  teknik  yaitu  telaah  pustaka,  Aplikasi  metode  ini dengan   mengumpulkan  sumber data di perpustakaan dalam bentuk  buku,  kitab  atau  tulisan  lainnya  yang  menjelaskan tentang  konsep  ekonomi  islam yang  menjadi  sumber  untuk mengutip  bagian-bagian  yang  akan  diuraikan  sebagai  hasil penelitian.  Kemudian,  sumber  data  diklasifikasi  berdasarkan kesamaan  isi  dan  kemudian  dibandingkan  serta  dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Hybrid contract ( Al- ‘ uqud Al- murakkabah )
Hybrid contract atau dalam bahasa Indonesia disebut multi akad berasal dari kata hybrid dan contract . Hybrid berarti hibridaatau organisme turunan yg dihasilkan dari perkawinan antara  dua  jenis  yang  berlainan  (tentang  hewan  atau tumbuhan),  namun  hybrid  yang  dimaksud  disini  bukanlah organisme  tersebut,  tetapi  sesuatu  yang  berlainan  jenisnya. Adapun contract berarti  kontrak  atau  perjanjian.  Jika  kedua kata ini digabungkan, maka bisa diartikan dengan kontrak atau perjanjian yang berbeda jenis kontraknya.

## Muhammad Sauqi. ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Dalam bahasa arab, Hybrid contract disebut al-uqud al-murakkabah . Al- uqud al-murakkabah berasal dari dua kata, yaitu al-uqud jamak  dari Al-aqdu dan al-murakkabah . Al-aqdu berasal dari kata aqada-ya ’ qidu-aqdan , yang artinya  membuhul atau  menyimpulkan. Dalam  kamus  Al-Muhith,  kata Al- ‘ aqdu adalah: :
ُلحبَحلَْا : َدَقَع ُهُدِقحعَ ي ُدحهَعحلاَو ُعحيَ بحلاَو “’ Aqad  yaitu  mengikat  dengan  tali,  penjualan,  dan perjanjian yang mengikatnya .” Menurut Wahbah Zuhaili, Al-aqdu berarti: حوَا  ٍبِناَج حنِم  ايًِوَنحعَم حمَا اًّيِ سِح ِءيشلا  ِفاَرحطَا َحيَْب ُطبُّرلاَا : َدَقَع ِحيَْبِناَج “ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua se gi.”
Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad dari segi bahasa diartikan perikatan antara ijab dengan qabul secara yang  dibenarkan  syara ’ yang  menetapkan  keridhoan  kedua belah  pihak.  Dengan  demikian,  akad  adalah  sesuatu  yang mengikat  kedua  belah  pihak,  dan  ikatan  itu  berdasarkan kepada keridhoan yang terbangun dari kedua belah pihak.
Adapun akad secara istilah yaitu:
اَم ُّلُك
ِيِْمَيحلاَو ِقَلاَّطلاو ِءاَرح ب ِلِاو ِفحقَوحلاَك ٍةَدِرَفح نُم ٍةَداَرِِبِ َرَدَص ٌءاَوَس ِهِلحعِف ىلَع ُءحرَمحلا َمَزَع ِنحهَّرلاَو ِلحيِكحوَّ تلاَو ِراَيجِحلِاَو ِعحيَ بحلاَك ِهِئَاشحنِا  ِفِ ِحيَْتَداَرِا لىا َجاَتححِا حمَا
“ Segala  sesuatu  yang  diniatkan  oleh  seseorang  untuk dikerjakan,  baik  timbul  karena  satu  kehendak,  seperti  wakaf, pembebasan,  talak  dan  sumpah,  maupun  memerlukan  kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa- menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”
Adapun  pengertian  khusus  dikemukakan  oleh fuqaha Hanafiah, yaitu:
ِهِ لََمَ  ِفِ ُهُرَ ثَأ ُتُبح ثَ ي ٍعوُرحشَم ٍهحجَو ىلع ٍلحوُ بَقِب ٍباَحيجِا ُطاَبِتحرِا
“ Pertalian    antara    ijab    dengan    qabul    menurut ketentuan    syara ‟ yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada objeknya ” . Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa akad  menurut  istilah adalah perbuatan seseorang berkaitan dengan ijab  qabul (serah  terima)  yang  menimbulkan  akibat hukum  jika  dilakukan,  baik  itu  dari  satu  pihak atau  dari dua belah pihak.
Al-murakkabah berasal  dari  kata rakkaba-yurakkibu- tarkiban, yang  artinya  menyusun.  Adapun  dalam  kamus Al- Munjid , Al-murakkabah berarti al- jam’u yang    berarti pengumpulan   atau   penghimpunan. Murakkabah adalah isim maf’ ul  dhomir  mu ’ annats yang  artinya  tersusun.  Kata murakkabah  digunakan  jika  didahului  dengan  kata al-uqud karena al-uqud bermakna jamak.  Sebagaimana  dalam kaidah nahwu yang berbunyi:
..ٍةعاجَ نىعم ُديرُت كنلأ ٌثنؤم ٍعحَجَ َّلك  نا حملعاو
“ Ketahuilah,   bahwa   setiap   kata-kata   jamak   itu bermakna    muannats. Karena  muannats  memberikan  makna jama ’ ah (kumpulan) .”
Jika kata ini digabungkan dengan kata al-uqud menjadi al-uqud al- murakkabah yang berarti  akad-akad  yang tersusun atau  terhimpun.  Dalam  buku-buku  teks  fikih  muamalah kontemporer, disebutkan nama Hybrid contract dengan  istilah yang   beragam,   seperti al- ‘ uqud al-murakkabah (akad-akad yang   tersusun), al- ’uqud al - muta’addidah (akad-akad   yang berbilang), al- ’uqud al-mutaqabilah (akad  yang  berhadapan- berpasangan), al- ’uqud al- mujtami’ah (akad-akad    yang berhimpun),  dan al- ’uqud al- Mukhtalitah (akad-akad  yang bercampur ),  al- ’uqud  a l-mutakarrirah (akad-  akad  yang berulang), dan al- ‘ uqud  al-mutadakhilah (akad  yang satu masuk kepada akad yang lain. Adapula menggunakan istilah al-uqud al- mutajanisah (akad-akad    yang    sejenis). Namun    istilah   yang paling  populer  ada  dua macam, yaitu al-uqud al-murakkabah dan al-uqud al mujtami ’ ah. Menurut  Nazih  Hammad, al-uqud  al-murakkabah ada lah yaitu “ Kesepakatan   dua   pihak    untuk   melaksanakan suatu    akad    yang mengandung   dua   akad   atau   lebih, seperti   jual   beli   dengan   sewa menyewa,  hibah,  wakalah, qardh,  muzara ’ ah,  sahraf    (penukaran    mata  uang),  syirkah, mudharabah  dan  sebagainya,  sehingga  semua  akibat  hukum akad-akad   yang   terhimpun   tersebut   serta   semua   hak dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak    dapat    dipisah-pisahkan,    sebagaimana akibat  hukum  dari  satu akad. ” Sedangkan menurut Al- ‘ Imrani, al- ‘uqud  al -murakkabah adalah:  Himpunan  beberapa  akad kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah  akad,  baik  secara gabungan maupun secara timbal balik. Sehingga seluruh hak dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  akibat hukum dari satu akad.
Dari  pendapat  kedua  tokoh  diatas,  bisa  disimpulkan bahwa Hybrid  contract atau al- ‘ uqud  al-murakkabah adalah kumpulan  dua  akad  atau  lebih  yang  dikandung dalam  sebuah akad  dan  disepakati  kedua  belah  pihak  serta  memiliki  akibat hukum sebagaimana satu akad.
B. Dasar  Hukum  Tentang Hybrid  contract ( Al- ‘ uqud Al-murakkabah ) Rasulullah SAW bersabda:
َّدَح ُّىِسوُّطلا َدَححَْأ ُنحب ُبِجاَح َنَََبَحخَأ َلِاَق ِنَسَحلْا ُنحب ِرحكَب وُبَأَو ُهيِقَفحلا ٍرِهاَط وُبَأ َنَََبَحخَأ
اَنَ ث اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنحب  َيَحَيَ اَنَ ثَّدَح ٍمِشاَه ُنحب َِّللَّا ُدحبَع وُبَأَو ُظِفاَحلْا َِّللَّا ِدحبَع وُبَأ َنَََبَحخَأَو ح وٍرحمَع ُنحب ُدَّمَُمَ ِلاَط  ِبَِأ ُنحب  َيَحَيَ اَنَ ثَّدَح َبوُقحعَ ي ُنحب ُدَّمَُمَ :  ِساَّبَعحلا وُبَأ اَنَ ثَّدَح َلِاَق وٍرحمَع  ِبَِأ ُنحب ِديِعَس َنَََبَحخَأ  ٍب ََبَحخَأ ٍءاَطَع ُنحب  ِباَّهَوحلا ُدحبَع َّ ِبَِّنلا َّنَأ : َةَرح يَرُه  ِبَِأ حنَع َةَمَلَس  ِبَِأ حنَع وٍرحمَع ُنحب ُدَّمَُمَ َنَ - الله ىلص ملسو هيلع - يقهيبلا هاور ٍةَعح يَ ب  ِفِ ِحيَْتَعح يَ ب حنَع ىََنَ
“T elah  mengabarkan  kepada  kami  Abu  Tohir  Al  Faqih dan  Abu  Bakar  bin  Hasan,  telah  berkata  keduanya, meriwayatkan  kepada  kami  Hajib  bin  Ahmad  At-Tuwsiy, meriwayatkan  kepada  kami  Abdullah  bin  Hasyim,  telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafizh dan Abu Sa’id bin  Abi  Amrun,  telah  berkata  keduanya,  telah  meriwayatkan kepada  kami  Abul  Abbas,  Muhammad  bin  Ya ’ qub,  telah meriwayatkan  kepada  kami  Yahya  bin  Abi  Tholib  ,  telah
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 10, Issue 2, Desember 2023. Page Page 54-60  p-ISSN:2407-3865,  e-ISSN:2655-1993 meriwayatkan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin Atho’, telah meriwayatkan  kepada  kami  Muhammad  bin  Amrun  dari  Abi Salamah  dari  Abu  Hurairah  bahwasanya  Nabi  Muhammad SAW melarang  adanya  dua  akad  dalam  satu  jual  beli. (  H.R. Baihaqi) بيعش نب ورمع انثدح بويأ انثدح ميهاربإ نب ليعاسمإ انثدح عينم نب دحْأ انثدح لاق ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر نأ : ورمع نب الله دبع ركذ تىح هيبأ نع بيأ نيثدح لاق عيب في ناطرش لِو عيبو فلس ليَ لِ
“ Telah  meriwayatkan  kepada  kami  Ahmad  bin  Ma ni’, telah  meriwayatkan  kepada  kami  Ismail  bin  Ibrahim,  telah meriwayatkan  kepada  kami  Ayub, telah  meriwayatkan  kepada kami  Amrun  bin  Syuaib,  telah  meriwayatkan  kepadaku  ayahku dan  dari  ayahnya  sampai  menyebutkan  Abdullah  bin  Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak halal menggabungkan salaf (pinjaman) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual bel i… . ” (H.R. Tirmidzi)
نع كيرش انث اولاق رماع نب دوسأو رضنلا وبأو نسح انث بيأ نيثدح الله دبع انثدح كاسم
ىلص الله لوسر ىنَ : لاق هيبأ نع امهنع الله يضر دوعسم نب الله دبع نب نحْرلا دبع نع دحْا هاور ةدحاو ةقفص في يْتقفص نع ملس و هيلع الله
“ Telah   meriwayatkan   kepada   kami   Abdullah,   telah meriwayatkan  kepadaku  ayahku,  telah  meriwayatkan  kepada kami Hasan dan Abu Nadhier  dan  Aswad  bin  Amir,  mereka berkata  telah  meriwayatkan kepada kami Syarik bin Samak dari Abdurrahman  bin  Abdullah  bin M as’ud r.a  dari  ayahnya,  beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakata n” . (H.R. Ahmad).
َةَمَلَس  ِبَِأ حنَع وٍرحمَع ِنحب ِدَّمَُمَ حنَع َّيًِرَكَز ِنحب  َيَحَيَ حنَع َةَبح يَش  ِبَِأ ُنحب ِرحكَب وُبَأ اَنَ ثَّدَح
ُّ ِبَِّنلا َلاَق َلاَق َةَرح يَرُه  ِبَِأ حنَع - ملسو هيلع الله ىلص - « ُسَكحوَأ ُهَلَ ف ٍةَعح يَ ب  ِفِ ِحيَْتَعح يَ ب َعَبِ حنَم
اَمُه دواد وبا هاور َبِِ رلا ِوَأ
“T elah meriwayatkan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Zakariya,dari Muhammad bin Amrin, dari Abi Salamah dari  Abu  Hurairah  r.a  beliau  berkata,  telah  berkata  Rasulullah SAW,  Barangsiapa  melakukan    dua    transaksi    dalam    satu transaksi,  maka  baginya  harga yang paling sedikit (rugi), atau jika tidak, maka riba. ” (H.R. Abu Dawud)
C. Macam-Macam Hybrid  contract ( Al-uqud  Al- murakkabah ) 1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( al- ‘ uqud al- mutaqabilah )
Al-Mutaqabilah menurut        bahasa        berarti berhadapan.        Sesuatu  dikatakan  berhadapan  jika keduanya  saling  menghadapkan  kepada  yang  lain. Sedangkan  yang dimaksud dengan al- ‘ uqud al-mutaqabilah adalah akad ganda dalam bentuk akad kedua merespon akad  pertama,  di  mana  kesempurnaan  akad  pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal  balik.  Dengan  kata  lain,  akad  satu  bergantung dengan akad lainnya. Seperti si A menjual barang kepaada si B dengan syarat si B menjual barangnya kepada Si A.
2. Akad Terkumpul ( al- ‘u qud al – mujtami’ah ) Al- ‘uqud al - mujtami’ah adalah    akad    yang terhimpun    dalam    satu  akad.  Dua  atau  lebih  akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti “ Saya jual rumah ini  kepadamu  dan  saya  sewakan  rumah  yang  lain kepadamu  selama  satu  bulan  dengan  harga  lima  ratus ribu ” .
3. Akad  berlawanan  ( al- ‘u qud  al-mutanaqidhah  wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah ) Al-mutanaqidhah,       al-mutadhadah dan al- mutanafiyah memiliki  kesamaan  bahwa  ketiganya mengandung  maksud  adanya  perbedaan.  Tetapi  ketiga istilah  ini  mengandung  implikasi  yang  berbeda. Mutanaqidhah mengandung   arti   berlawanan,   seperti seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan  dengan  yang  pertama.  Seseorang mengatakan  bahwa  sesuatu  benar,  lalu  berkata  lagi sesuatu  itu  salah.  Perkataan  orang  ini  disebut mutanaqidhah , saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena  antara  satu  dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.
4. Akad berbeda ( al- ‘ uqud al-mukhtalifah ) Yang    dimaksud    dengan    multi    akad    yang mukhtalifah adalah  terhimpunnya  dua  akad  atau  lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum  di  antara kedua  akad  itu  atau  sebagiannya. Seperti  perbedaan akibat   hukum   dalam   akad   jual   beli   dan   sewa, dalam   akad   sewa  diharuskan  ada  ketentuan  waktu, sedangkan  dalam  jual  beli  sebaliknya.  Contoh        lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan  pada  saat  akad,  sedangkan  dalam ijarah, harga  sewa  tidak harus diserahkan pada saat akad.
5. Akad sejenis ( al- ‘u qud al-mutajanisah ) Al- ‘ uqud    al-murakkabah      al-mutajanisah adalah akad-akad      yang  mungkin  dihimpun  dalam  satu  akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya.  Multi  akad  jenis  ini  dapat  terdiri  dari  satu jenis  akad  seperti  akad  jual  beli  dan  akad  jual  beli, atau  dari  beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Ada  beberapa  multi  akad  yang  banyak  di aplikasikan  dalam  ekonomi Islam, yaitu:
1. Ijarah    muntahiyah    bi    al-tamlik (akad    sewa- menyewa    yang    berakhir  dengan  kepemilikan/jual beli).
2. Musyarakah  mutanaqishah (akad  kerja  sama  yang berkurang  berakhir dengan jual beli kredit).
3. Sale   and   leaseback (jual   beli   suatu   aset   yang kemudian      pembeli  menyewakan  aset  tersebut kepada penjual).
D. Hukum Hybrid contract perspektif fatwa DSN-MUI Hukum multi akad atau Hybrid contract tentu berbeda dengan  hukum  akad  ketika  berdiri  sendiri.  Contoh  dalam
Muhammad Sauqi. ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH kutipan hadits diatas, Rasulullah melarang  adanya  dua  akad dalam  satu  transaksi.  Akan  tetapi  berbeda  jika  akad  itu sendiri-sendiri  tidak  disatukan  dalam  satu  akad.  misalnya seorang  pria  yang  ingin  menikahi  dua  orang  wanita  yang bersaudara sekaligus.   Maka   hukumnya   haram   dan   dicela oleh  syariat.  Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW: ُدحبَع اَنَ ثَّدَح ِبَِأ  حنَع  ِجَرحعَلأا ِنَع ِدَنَِ زلا  ِبَِأ حنَع  ٌكِلاَم اَنَ ثَّدَح ُّ ِبَِنحعَقحلا َةَمَلحسَم ُنحب َِّللَّا
َِّللَّا ُلوُسَر َلاَق َلاَق َةَرح يَرُه «
ملسم هاور اَهِتَلاَخَو ِةَأحرَمحلا َحيَْب َلَِو اَهِتَّمَعَو ِةَأحرَمحلا َحيَْب ُعَمحُيج َلِ
“T elah  meriwayatkan  kepada  kami  Abdullah  bin Maslamah Al-Qo ’ nabiy, telah  meriwayatkan  kepada  kami  Malik, dari  Abi  Zinad  dari  Al-A ’ Raj dari  Abu  Hurairah  beliau  berkata, telah  bersabda  Rasulullah  SAW “T idak boleh dihimpun antara satu  perempuan  dalam  satu  perkawinan  dengan  saudara perempuan dari ayahny a atau ibunya”. (H.R. Muslim) Namun  jika  dinikahi  satu-satu  tanpa  dihimpun, hukumnya boleh. Baik itu mungkin  karena  istrinya  meninggal lalu  pria  tersebut  menikahi  saudaranya,  atau  karena  dia bercerai  dengan  istrinya  lalu  menikah  lagi  dengan  saudara dari  istri  yang  dicerai  itu.  Dari  contoh  ini  bisa  kita  analisa bahwa hukum multi akad tidak bisa dinilai hanya dari akad yang membangunnya.  Akad  yang  membangunnya  bisa  dibolehkan ketika  sendiri-sendiri,  namun  bisa  haram  ketika  akad  itu terhimpun dalam satu transaksi.
Walaupun    ada Hybrid    contract ( al-uqud    al- murakkabah )    yang  diharamkan  oleh  syariat  sebagaimana dalam hadits diatas, namun prinsip penggunaan Hybrid contract atau multi akad dalam bertransaksi dibolehkan. Sebagaimana kaidah fikihiyyah:
اهيمرتح ىلع ليلد لد ام لِا ةحبِلِا تلاماعلما في لصلِا
“ Asal   daripada   muamalah   itu   dibolehkan   kecuali ada   dalil   yang menunjukkan atas keharamannya ” Hadits-hadits  diatas  menunjukkan  atas  beberapa Hybrid  contract yang  diharamkan  oleh  syariat,  yaitu  larangan menghimpunkan dua syarat (akad) dalam  jual  beli,  larangan menghimpunkan  akad  pinjaman  dengan  akad  jual beli  dan shafaqatain  fi  shafaqatin (dua  kesepakatan  dalam  satu kesepakatan)  menunjukkan  larangan  yang  bersifat  khusus. Artinya  mengkhususkan  keharaman  pada  kasus  tertentu. Bukan  mengharamkan  pada  semua  kasus  (akad).  Contoh menghimpunkan   dua   akad   jual   beli   dalam   satu   transaksi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sunan Tirmidzi:
ملعلا لهأ ضعب رسف دقو ةرشعب دقنب بوثلا اذه كعيبأ لوقي نأ ةعيب في يْتعيب اولاق ةدقعلا تناك اذإ سبأ لاف اهمدحأ ىلع هقراف اذإف يْعيبلا دحأ ىلع هقرافي لِو نيرشعب ةئيسنبو نأ ةعيب في يْتعيب نع ملس و هيلع الله ىلص بينلا ينَ نىعم نمو يعفاشلا لاق امهنم دحأ ىلع ع اذكب هذه يراد كعيبأ لوقي
كل بجو كملاغ لي بجو اذإف اذكب كملاغ نيعيبت نأ ىل هتقفص هيلع تعقو ام ىلع امهنم دحاو لك يردي لِو مولعم نثم يرغب عيب نع قرافي اذهو يراد
“ Sebagian ahli ilmu menafsirkannya, mereka berkata :
“ Aku menjual baju ini dengan kontan senilai sepuluh dirham dan dengan berangsur senilai dua puluh dirham” dan ia tidak berpisah (yaitu tidak bersepakat) dengannya pada salah satu harga. Kalau ia berpisah dengannya di atas salah satunya, maka itu tidak apa-
apa apabila akad berada di atas salah satu dari keduanya. Berkata Imam Asy-Syafi ’i : “ Dan dari makna larangan Nabi SAW dari dua penjualan dalam satu transaksi, seseorang berkata : Aku  menjual rumahku  kepadamu  dengan  syarat  kamu  menjual  budakmu kepadaku  dengan  harga  sekian.  Kalau  budakmu  telah  wajib untukku maka aku wajibkan  rumahku  untukmu ‟ dan  ini berpisah (yaitu  bersepakat)  dengan penjualan tanpa harga yang pasti dan setiap  dari  keduanya  tidak  mengetahui  bagaimana  bentuk transaksiny a” Dari  contoh  yang  diungkapkan  diatas  terlihat  jelas bahwa  larangan  dua  akad  jual  beli  dalam  satu  transaksi merupakan  larangan  yang  bersifat  khusus  dan  pada  kasus tertentu. Bahkan di hadits yang satunya tentang shafaqatain fi shafaqatin memiliki  makna  yang  sama  walaupun  redaksinya berbeda. Karena maksud  hadits shafqataini  fi  shafqatin adalah bai ’ ataini  fi  bai ’ atin (dua  jual beli dalam satu jual beli) Contoh menghimpunkan akad pinjaman dengan akad jual beli, misalnya Paluy  membeli  mobil  dengan  harga  Rp.100.000.000  dari Maftuh,    dengan  syarat  Paluy  meminjamkan  kepada  Maftuh Rp.100.000.000,  maka  disini terlihat    akad    jual   beli    itu tidak   jelas   apakah   sudah   dibayar   dengan Rp.100.000.000, atau  lebih.  Sehingga  harga  dari  akad  jual  beli  itu  tidak  jelas, karena  Rp.100.000.000  yang  diterima  adalah  pinjaman  dan penggunaan  manfaat  dari  Rp.100.000.000  tidak  jelas,  apakah dari jual beli atau pinjaman.
Mengenai  status  hukum  multi  akad,  ulama  berbeda pendapat  terutama  berkaitan  dengan  hukum  asalnya. Perbedaan  ini  menyangkut  apakah  multi  akad  sah  dan diperbolehkan  atau  batal  dan  dilarang  untuk  dipraktikkan. Mayoritas    ulama Hanafiyah ,    sebagian    pendapat    ulama Malikiyah,  ulama Syafi ’ iyah,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa hukum  multi  akad  sah  dan diperbolehkan menurut syariat Islam.  Bagi  yang  membolehkan  beralasan  bahwa  hukum  asal dari  akad  adalah  boleh  dan  sah,  tidak  diharamkan  dan dibatalkan  selama tidak  ada dalil  hukum  yang mengharamkan atau  membatalkannya.  Menurut  Ibnu  Taimiyah,  hukum  asal dari  segala  muamalat  di  dunia  adalah  boleh  kecuali  yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang  haram  kecuali  yang diharamkan  Allah,  dan  tidak  ada  agama  kecuali  yang disyariatkan.
Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.  Karena  hukum  asalnya adalah  boleh,  maka  setiap  akad  dan  syarat  yang    belum dijelaskan    keharamannya    oleh    Allah    SWT  tidak    bisa dinyatakan sebagai haram. Allah SWT telah menjelaskan yang haram  secara  rinci,  karenanya  setiap  akad  yang  dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana.
Adapun  tatacara  melakukan  multi  akad,  Dewan Syariah  Nasional  memberikan  solusi  terkait  dengan  hal-hal yang berkaitan dengan multi akad, sebagaimana dalam beberapa kutipan fatwa DSN, contohnya mengenai Al- Ijarah Al-Muntahiah bit  Tamlik Fatwa  DSN  no:  27/DSN-MUI/III/2002:  Pihak  yang
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 10, Issue 2, Desember 2023. Page Page 54-60  p-ISSN:2407-3865,  e-ISSN:2655-1993 melakukan al-Ijarah  al-Muntahiah  bi  al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
Dalam sale  and  leaseback (jual  beli  suatu  aset yang  kemudian  pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual) Fatwa DSN no: 70/DSN- MUI/VI/2008: Akad   yang digunakan  adalah Bai' dan Ijarah yang  dilaksanakan  secara terpisah. Dalam  akad Bai' ,  pembeli  boleh  berjanji  kepada penjual  untuk  menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah baru  dapat dilakukan setelah  terjadi  jual  beli  atas  aset  yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah.
Dalam Hybrid contract atau multi akad, tidak semua multi  akad  diperbolehkan,  namun  ada  rambu-rambu  atau batasan  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Batasan-batasan  yang disepakati  ulama  untuk  tidak  boleh  dilanggar  adalah  sebagai berikut:
1. Multi    akad    yang    dilarang    karena    ada    nash yang      melarangnya,  sebagaimana  hadits  diatas  yang menunjukkan  larangan  larangan  multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman.
2. Multi  akad  yang   menjadi hilah ribawi dapat  terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘ inah dan hilah riba fadhl . Contoh jual  beli ‘ inah yang  dilarang  adalah  menjual sesuatu  dengan harga Rp.100.000 secara cicil dengan syarat  pembeli  harus  menjualnya  kembali  kepada penjual  dengan  harga  Rp.80.000  secara  tunai.  Pada transaksi   ini   seolah   ada   dua   akad   jual   beli, padahal      nyatanya  merupakan hilah  riba dalam pinjaman ( qardh ), karena objek tidak jelas dalam akad ini. Contoh  riba  fadhl  yaitu  Umar  menjual  2  kg beras  (harta  ribawi)  dengan    harga    Rp    20.000 kepada  Amrun  dengan  syarat  bahwa Umar dengan harga  yang  sama,  yaitu  Rp  20.000  harus  membeli dari  Amrun tadi beras (harta ribawi) yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kg atau lebih sedikit misalnya 1 kg. Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhl yang diharamkan.
3. Multi  akad  antara qardh dan  hibah  kepada  pemberi pinjaman.  Contohnya,  Alfan  meminjamkan  atau memberikan  utang  sebesar  Rp.5.000.000  kepada Arbain, dengan syarat Alfan menempati rumah Arbain atau  Arbain  memberi  hadiah  kepada  Alfan,  atau Arbain memberi tambahan   kuantitas   atau   kualitas objek qardh saat   mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

## SIMPULAN
Hybrid  contract atau al- ‘ uqud  al-murakkabah adalah kumpulan dua akad atau lebih yang dikandung dalam sebuah akad dan disepakati kedua belah pihak serta memiliki akibat
hukum sebagaimana satu akad. Dasar hukum H.R. Baihaqi, H.R. Tirmidzi, H.R. Ahmad, H.R. Abu Dawud. Macam-Macam Hybrid contract, al- ‘u qud  al-mutaqabilah , al- ‘u qud  al – mujtami’ah, al- ‘u qud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah, al- ‘u qud al-mukhtalifah,  al- ‘u qud  al-mutajanisah. .  Mayoritas    ulama Hanafiyah ,    sebagian    pendapat    ulama    Malikiyah,    ulama Syafi ’ iyah,  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  hukum hybrid contract sah  dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Seperti Al-  Ijarah  Al-Muntahiah  bit  Tamlik Fatwa  DSN  no:  27/DSN- MUI/III/2002, sale  and  leaseback (jual  beli  suatu  aset  yang kemudian  pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual) Fatwa DSN no: 70/DSN- MUI/VI/2008. Batasan-batasan dalam hybrid  contract yang  disepakati  ulama  untuk  tidak  boleh dilanggar adalah. Multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman, Jual beli ‘ inah dan hilah riba fadhl Qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Alu  Bassam, Taisirul  Allam  Syarah  Umdatul  Ahkam , dikutip dari CD Marji ’ ul Akbar Lit Turatsil Islami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imrani, Al-Uqud Al- Maliyah  Al-Murakkabah ,  dikutip  dalam  Ali  Amin Isfandiar, “A nalisis  Fiqih  Muamalah  tentang  hybrid contract  model  dan  penerapannya  pada  lembaga keuangan  syariah ” ,  e-journal  STAIN  pekalongan, vol.  10  no.  2 (2013):
Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal , dikutip dari CD Marji ‟ ul Abu Dawud Sulaiman bin Al  Asy ’ ati  Al Syajistani, Sunan Abu Dawud, dikutip  dari  CD Marji ‟ ul  Akbar Lit Turatsil Islami Abu Isa Muhammad bin „ Isa bin Saurah al-Tirmidzi, al-Jami ‟ al- Shahih  wa  huwa  Sunan  al-Tirmidzi ,  dikutip  dari  CD Marji ‟ ul Akbar Lit Turatsil Islami Abul  Husein  Muslim  bin  Hajjaj  Al  Qusyairi  An  Naisaburi,
Shohih  Muslim ,  dikutip  dari  CD  Marji ‟ ul  Akbar  Lit Turatsil Islami Adiwarman  A.  Karim  dan  Oni  Sahroni, Riba  Gharar  dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah ,  (Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015) Akbar Lit Turatsil Islami Ali    Amin    Isfandiar, “A nalisis    Fiqih    Muamalah    tentang hybrid   contract   model   dan penerapannya  pada lembaga    keuangan  syariah ”, e-journal  STAIN pekalongan,  vol.  10  no.  2 (2013)
Ariyadi,  Ariyadi. Metode  Istinbath  Hukum  Ibnu  Taimiyah Tentang Akad dan Implementasinya Dalam Jual Beli Kontemporer . Diss. Pascasarjana, 2016.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Sosial  Media  Sarana  Promosi  Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Sudimampir Banjarmasin." Jurnal Transformatif (Islamic Studies) 3.1 (2019): 117-130.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Nilai-Nilai  Qurani  dan  Sunnah  Nabi  dalam
Praktik  Jual  Beli  Pada  Pasar  Terapung  di Kalimantan Selatan: Quranic and Sunnah Values of Prophets  in  Buy  and  Sell  Practice  on  Floating Market  in  South  Kalimantan." Anterior  Jurnal 17.2 (2018): 115-124.
Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh Jilid I (Bogor: Kencana, 2003),
Fathurrahman  Azhari,  “Dinamika  Perubahan  Sosial  Dan Hukum Islam,” At-Tahrir 16, no. 1 (2016), Fatwa      Dewan    Syariah    Nasional    no:      27/DSN- MUI/iii/2002   tentang Al-Ijarah   Al- Muntahiah bit Tamlik
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  no:  70/DSN-MUI/vi/2008 tentang sale and leaseback Hasbi  Ash  Shiddiqy, Pengantar Fiqh  Muamalah , dikutip  oleh Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah , (Jakarta: Kencana,
2012)
Imam  Al-Baihaqi, Sunan  Al  Kubra  Al  Baihaqi ,  dikutip  dari CD  Marji ‟ ul Akbar  Lit Turatsil Islami Kharidatul  Mudhiiah  Analisis  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam  Masa  Klasik  Iqtishadia,  Vol  8,  No.  2, September 2015 Louis Ma ’ luf. 1986. Al-Munjid Fil Lughah , Beirut, Libanon : Darul Masyruq,
M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge , (USA: The Islamic  Foundation  and  The  International  Institute of Islamic Thought, 1996)
Maha-Hanaan  Balala, Islamic  Finance  and  Law:  Theory  and Practice  in  a  Globalized  World (London:  I.B  Tauris, 2011), 161-162.
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)
Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Mudrajad  Kuncoro  Ekonomi  Islam  Konsep  Dan  Metodologi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Vol 12 No.1 Tahun 1997 Muhammad  bin  Yazin  Al  Mubarridi, Al  Kamil  Fil  Lughah, dikutip  dari  CD  Marji ’ ul Akbar Lit Turatsil Islami Najamuddin, Al-Uqud    Al-Murakkabah    Dalam    Perspektif Ekonomi  Syariah, Jurnal Syariah, Vol 1 No. 2, 2013, Nazih Hammad, Al-Uqud Al-Murakkabah fi  al-fiqh al-Islami, dikutip  dalam  Hasanudin, Multi  Akad  Dalam Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia , (Ciputat: UIN Syahid,
2009).
Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:
Rakeh Sarasih, 2000),
Pusat  Bahasa, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:
Departement  Pendidikan  Nasional, 2008), Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI- Perss, 2010), Sutrisno  RS, Nalar  Fikih  KH.  Musthafa  Bisri  (Analisis Metodologi  Pemikiran  Hukum Islam) ,  Ringkasan Desertasi  Pogram  Doktos  S3  Pascasarjana  IAIN
Sunan Ampel  Surabaya, Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatuh , Juz IV, dikutip oleh  Rachmat  Syafei, fiqih  Muamalah ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
Yusuf  Dalhat  Introduction  To  Research  Methodology  In Islamic  Studies  Journal  Of  Islamic  Studies  And Culture December 2015, Vol. 3, No. 2,