Cangtika Laurensia, Gunawan Djajaputra (2023) Hak Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih sebagai Upaya Perlindungan Hukum, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## HAK PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT HAK ATAS  TANAH  TUMPANG  TINDIH  SEBAGAI  UPAYA  PERLINDUNGAN HUKUM
Cangtika Laurensia, Gunawan Djajaputra Universitas Tarumanagara Email: cangtika02@gmail.com, gunawandjayaputra@gmail.com

## Abstrak
Saat ini masih banyak terjadi sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih. Banyak putusan di pengadilan yang berupaya menjamin kepastian hukum. Namun, di dalam satu putusan tentunya belum cukup untuk mengakomodir seluruh hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanah, mengingat dalam putusan perdata terkait tanah, ada yang menang atau ada yang kalah atau gugatan hanya dikabulkan sebagian, maupun gugatan tidak dapat diterima. Maka dalam upaya menyelesaikan suatu  sengketa  tanah,  terdapat  berbagai  pilihan  upaya  penyelesaian  hukum  atas perkara  tersebut,  yaitu  dari  pengecekan  keabsahan  kedua  sertifikat  ke  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  upaya  Penyelesaian  terhadap  tanggung  jawab  BPN secara Administratif ke PTUN, upaya perdata, atau pidana ke Pengadilan Negeri, serta  upaya  penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  ke  Pengadilan  Negeri  dari tingkat  pertama  sampai  Peninjauan  Kembali.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  tentang  apa  saja  hak  yang  dimiliki  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya peran dan tanggung jawab dari BPN dalam menyelesaikan sengketa.
Kata kunci : Sertifikat, Tumpang Tindih, Hak, Perlindungan Hukum.

## Abstract
Currently,  there  are  still  many  overlapping  land  title  certificates.  Many  court decisions  attempt  to  guarantee  legal  certainty.  However,  one  court  decision  is certainly not enough to accommodate all the rights owned by both parties in a land dispute,  considering  that  in  civil  decisions  related  to  land,  someone  wins  or someone  loses  or  the  lawsuit  is  only  partially  granted,  or  the  lawsuit  cannot  be accepted. So in efforts to resolve a land dispute, there are various options for legal resolution  of  the  case,  namely  checking the  validity  of  the two  certificates  to the National Land Agency (BPN), administrative resolution of National Land Agency’s responsibilities  to  the  Administrative  Court,  civil  action,  or  criminal  action  to District  Court,  as  well  as  efforts  to  resolve  disputes  between  the  parties  to  the District Court from the first level to judicial review. This research aims to gain an
understanding  of  what  rights  the  parties have  in  resolving  overlapping  land title certificate  disputes.  The  research  method  used  is  normative  legal  research,  the results of the research show that there is still a lack of role and responsibility for BPN in resolving disputes.
Keywords: Certificates, Overlap, Rights, Legal Protection.

## Pendahuluan
Tanah merupakan sesuatu yang dapat menjadi kekayaan/aset seseorang karena memiliki nilai uang. Sertifikat hak milik atas tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang menjadi sah dan merupakan satu-satunya yang diakui oleh negara (Tuti Rezeki, 2018). Umumnya,  para  pemegang  sertifikat  tanah  memiliki  hak  atas  kepemilikannya  berupa menggunakan tempat, bangunan, memasang pembatas, melindungi area tanahnya sesuai dengan hak atas tanah yang dipunya.
Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut, maka dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Juncto  Pasal  1  Angka  20  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah (melalui BPN) melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan.
Namun,  hingga  saat  ini  masih  banyak  terjadi  sertifikat  hak  atas  tanah  yang tumpang  tindih.  Jika  terdapat  2  (dua)  sertifikat  atau  lebih  yang  terbit  terhadap  suatu bidang  tanah,  maka  dapat  dipastikan  terdapat  perbedaan  dari  data  fisik  maupun  data yuridis. Data fisik merupakan suatu keterangan terkait batas, letak, serta luas bidang tanah dan satuan rumah susun sesuai yang didaftar, termasuk pula keterangan terkait terdapat bangunan atau bagian dari bangunan di atasnya.
Adapun  perbedaan  yang  mungkin  terjadi  dari  data  fisik  tersebut  yaitu  yang sering  ditemukan  terkait  luas  tanah  atau  batas-batas  tanah.  Sedangkan,  data  yuridis merupakan keterangan terkait pendaftaran satuan rumah susun dan status hukum bidang tanah,  pemegang  terhadap  haknya  serta  pihak  lain  dan  beban-beban  lain  yang membebaninya (Sarjita, 2004).
Pemerintah  berupaya  menyelesaikan  masalah  kepastian  hukum  tersebut  agar sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Pada  umumnya,  pokok daripada  persoalan  munculnya  sengketa  tanah  dapat  ditinjau  dari  substansinya,  yaitu sengketa yang berhubungan dengan peruntukan dan/atau penguasaan serta penggunaan tanah, selain itu pula terkait dengan keabsahan suatu hak atas tanah dan prosedur dalam memberikan  hak  atas  tanah  saat  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan haknya (Dyah Sulistiyowati, 2012).
Dalam  menyelesaikan  sengketa  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  melalui pengadilan,  maka  menjadi  suatu  keputusan  terhadap  siapa  yang  menjadi  pemilik  hak milik  atas  tanah  yang  bersertifikat  yang  sedang  berperkara  (Syarifah  Lia  Malini  Sari, 2017). Banyak Putusan terkait dengan sengketa tanah tumpang tindih, diantaranya yaitu Putusan 344 /PDT/2020/PT.BDG, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dgl, Putusan Nomor 28/PDT.G/2014/PN.BKN dan masih banyak lagi.
Dari  putusan-putusan  yang  ada,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  hak  pemegang sertifikat tanah yang dijamin, yaitu bahwa pertama, untuk menjamin kepastian hukum, maka  akan  diputus  siapa  yang  menjadi  pemilik  sah  atas  sertifikat  tersebut. Namun,  di
dalam  satu  putusan  tentunya  belum  cukup  untuk  mengakomodir  seluruh  hak  yang dimiliki  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tanah,  mengingat  dalam  putusan perdata  terkait  tanah,  ada  yang  menang  atau  ada  yang  kalah  atau  gugatan  hanya dikabulkan  sebagian,  maupun  gugatan  tidak  dapat  diterima .  Maka  tak  jarang  dalam menyelesaikan suatu sengketa tanah, terdapat berbagai upaya penyelesaian hukum untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh para pihak.
Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis apa saja yang menjadi hak para pihak sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih untuk menjamin perlindungan hukum para pihak. Penulis menggunakan beberapa kajian berupa: Tesis Penyelesaian Sengketa Tanah  Akibat  Sertifikat  Ganda  Di  Kelurahan  Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad  Baik  Demi  Kepastian  Hukum,  Jurnal  Langkah  Hukum  Terhadap  Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/Pt.Tun.Sby),  serta  jurnal  lain  dan  sumber  kajian  lainnya  yang  dijadikan sebagai  kajian  literatur,  namun  kali  ini  penulis  mengulik  upaya  perlindungan  sengketa sertifikat  tanah  tumpang  tindih  khusus  terkait  dengan  hak-hak  para  pihak  yang bersengketa.
A. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  para  pihak  yang  bersengketa  terhadap sertifikat hak atas tanah tumpang tindih?
2. Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  para  pihak  dalam penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan kajian artikel ini yaitu untuk:
1. Mengetahui apa saja hak bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.
2. Mengetahui  apa  saja  perlindungan  hukum  terhadap  hak  para  pihak  pemilik sertifikat tanah tumpang tindih.

## Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta sumber hukum  lainnya.  Penulisan  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  hukum  yang  dijadikan  sebagai  acuan  bangunan  sistem  norma.  Sistem norma  itu  sendiri  berupa  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan. Pendekatan  Penelitian  ini  diambil  dari  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute approach ).
Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penulisan ini yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  PTUN),  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Selain  itu,  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  yaitu  dengan  meneliti  dari  peraturan  yang  ada  pada
hierarki,  serta  asas-asas  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini disusun dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Pada  data  sekunder,  digunakan  bahan  hukum  primer.  Adapun  bahan  hukum sekunder  diperoleh  melalui  jurnal-jurnal  hukum  yang  berkaitan,  pendapat  para  ahli hukum,  yurisprudensi,  dan  sumber-sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan. Bahan-bahan tersebut telah penulis integrasikan ke dalam isu hukum yang telah  dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut penulis menggunakan pengkajian analisis deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## Hak atas tanah yang dimiliki para pihak yang bersengketa terhadap sertifikat hak atas tanah tumpang tindih
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa  sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  Sertifikat  diterbitkan  sebagai  bentuk  kepemilikan  dan  penggunaan  hak  sesuai kepentingan pemegang sertifikat, berdasarkan pada data fisik yang ada dalam surat ukur serta data yuridis sebagaimana sesuai yang didaftarkan dalam buku tanah.
Adapun Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  memberi  pengertian  terkait  sertifikat,  yaitu merupakan surat tanda bukti hak yang sesuai dengan ketentuan UUPA, untuk hak atas tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan,  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Artinya, sertifikat merupakan surat tanda bukti tanah yang kuat sebagai bentuk kepemilikan dan hak untuk menggunakan tanahnya.
Negara  Indonesia  memberi  kewenangan  bagi  rakyatnya  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  penggunaan,  peruntukan,  persediaan  serta  pemeliharaan  atas tanahnya.  Oleh  karena  hal  ini,  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan bumi, yang dalam hal ini adalah tanah, yang bisa dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain dan badan-badan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA.
Dalam  hal  menguasai tanah,  terdapat  berbagai  hak-hak  atas  tanah  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA, yaitu:  hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan;  hak  pakai;  hak  sewa;  hak  membuka  tanah;  hak  memungut  hasil  hutan;  dan hak-hak lain di luar hak-hak tersebut yang sifatnya sementara sesuai dengan pasal 53.
Hak  milik  sudah  diatur  dalam  Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  27  UUPA,  tetapi hanya  terkait  dengan  hak-hal  pokok  saja.  Maka  Pasal  50  ayat  1  menyatakan  bahwa ketentuan yang lebih lanjut akan diatur dengan Undang-Undang. Adapun dalam Pasal 56 menyatakan bahwa selama ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 belum dibentuk, maka yang berlaku  yaitu  ketentuan-ketentuan  hukum  adat  setempat  serta  peraturan-peraturan  lain terkait hak atas tanah yang memberikan kekuasaan yang sesuai dengan Pasal 20 UUPA. Pasal  20  UUPA  menjelaskan  pengertian Hak  Milik  yaitu  hak  atas  tanah  yang  sifatnya turun temurun, artinya penguasaannya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga bila pemiliknya meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Selain itu, hak milik juga dapat dipindahkan kepada pihak lain (dialihkan) seperti melalui  jual-beli,  hibah,  hibah  wasiat,  tukar-menukar,  pemasukan  dalam  perusahaan
(Prof. Boedi Harsono, 2020). Dengan memiliki sertifikat hak milik, artinya pemilik dapat menguasai secara penuh atas kepemilikan tanah tersebut.
Wewenang hak tanah pada Hak Guna Usaha yaitu menggunakan haknya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan (Soedikno Mertokusumo, 1988). Pengaturan terkait Hak Guna Usaha diatur pada Pasal 28 sampai dengan  Pasal  34  UUPA,  yang  ketentuan lebih  lanjutnya  diatur  dalam  Pasal  19  sampai dengan Pasal 33 PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Adapun Hak Guna Bangunan, yaitu merupakan tanah yang haknya hanya untuk mendirikan  atau  mempunyai  bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  (Soedikno Mertokusumo,  1988).  Pengaturan  terkait  Hak  Guna  Bangunan  diatur  dalam  Pasal  35 sampai  dengan  Pasal  43  UUPA,  yang  ketentuan lebih lanjutnya  diatur  dalam  Pasal  34 sampai dengan Pasal 48 PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Tanah yang bisa diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan  tanah  hak  milik  (Sudaryat,  2020).  Pemegang  hak  pakai  memiliki  kewajiban  untuk mengusahakan  tanahnya  dan/atau  melaksanakan  pembangunan  yang  sesuai  dengan persyaratan  serta  tujuan  peruntukan,  sebagaimana  dalam  keputusan  pemberian  haknya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan, hal diatur dalam Pasal 57 PP 18/2021. Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA, yang ketentuan lebih  lanjutnya  diatur  dalam  Pasal  49  sampai  dengan  Pasal  63  PP  No  18  Tahun  2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Hak sewa untuk bangunan secara jelas ditulis dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA, yaitu  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  memiliki  dan membangun suatu bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang untuk jangka waktu yang sudah disepakati antara pemegang hak sewa untuk bangunan dan pemilik tanah (Urip Santoso, 2018).
Selain  itu,  ada  hak  membuka  tanah,  yaitu  hak  yang  hanya  dapat  dimiliki  oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak  memungut hasil hutan merupakan hak untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada hutan, tanpa penerima hak mempunyai hutan tersebut. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan diatur dalam Pasal 46 UUPA, dimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hak ini merupakan hak-hak dalam hukum adat yang berkaitan dengan tanah, dan hak ini diatur bukan untuk kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan, tetapi lebih luas yaitu demi kepentingan umum.
Adapun  hak-hak  lain  di  luar  hak-hak  tersebut  yang  sifatnya  sementara,  yaitu terdiri  dari  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak  menumpang  dan  hak  sewa  tanah pertanian.  Hak  tersebut  diatur  untuk  membatasi  sifat-sifat  yang  bertentangan  dengan UUPA. Hak-hak tersebut diusahakan untuk hapus dalam waktu yang singkat.
Dari semua jenis hak atas tanah, apabila seseorang mempunyai sertifikat hak atas tanah  yang  sesuai  dengan  jenis  kepemilikannya,  maka  ia  dapat  menggunakan  hak-hak tersebut  secara  sah.  Artinya,  seseorang  sebetulnya  tidak  dapat  dikatakan  melakukan perbuatan yang melanggar hukum selama masih menggunakan haknya sebagai pemilik sertifikat  sah  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah.  Hal  tersebut  menjadi  haknya  sampai apabila muncul suatu perkara sertifikat hak atas tanah tumpang tindih di Pengadilan, yang dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  sertifikat  yang  dimilikinya  tersebut adalah  tidak sah  menurut  hukum.  Putusan  tersebut  tentunya  dinilai  berdasarkan  faktor-faktor  yang berkaitan dari penerbitan sertifikat tersebut.
Upaya perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih.
Dalam perkara tanah tumpang tindih, selalu ada yang memenangkan perkara, atau ada  yang  kalah,  atau  dapat  pula  diputus  sebagian  sehingga  tidak  ada  yang  betul-betul menang ataupun kalah, atau juga putusan yang tidak dapat diterima gugatannya. Dalam hal ini, untuk menjamin hak yang seadil-adilnya bagi para pihak, maka perlu diketahui apa  saja  yang  dapat  dilakukan  atas  hak  yang  dimiliki  untuk  melakukan  perlindungan hukum para pihak.
Pertama-tama, tentu  tujuan  dari adanya  gugatan  sengketa  tanah tumpang  tindih adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut. Bagi pihak yang menang dalam gugatan, maka terlindungi lah kepastian hukum sertifikatnya terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga tidak terdapat pihak lain yang dapat mengakui tanah  miliknya.  Bagi  pihak  yang  kalah  dalam  perkara  sengketa  tanah  tumpang  tindih, terdapat  beberapa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  yaitu  melakukan  pengecekan keabsahan  kedua  sertifikat  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  upaya  Penyelesaian terhadap tanggung  jawab  BPN  secara  Administratif  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN),  secara  perdata,  atau  secara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri,  serta  upaya penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  ke  Pengadilan  Negeri  dari  tingkat  pertama sampai Peninjauan Kembali.
Dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  tumpang  tindih,  tidak  hanya  BPN  yang dapat  menyelesaikannya,  namun  lembaga  peradilan  umum  dan  peradilan  Tata  Usaha Negara  (TUN)  juga  memiliki  wewenang  menangani  perkara  tanah  tumpang  tindih. Peradilan  umum  menangani  sengketa  tanah  terkait  perdata  dan  pidana,  sedangkan peradilan TUN menangani sengketa tanah yang berkaitan dengan surat putusan yang telah dikeluarkan oleh BPN atau pejabat lainnya terkait dengan tanah tersebut (Nifantri Mulya Ningsih et al., 2022).
Namun,  sebelum  melakukan  upaya  ke  Pengadilan,  dapat  terlebih  dahulu melakukan  upaya  penyelesaian  perkara  tanah  tumpang  tindih  ke  BPN,  yaitu  dengan mengecek keabsahan terhadap kedua sertifikat yang tumpang tindih ke Badan Pertanahan Nasional.  Hal  ini  dikarenakan  BPN  memiliki  tanggung  jawab  yang  mutlak  terhadap penerbitan  sertifikat  tanah  tumpang  tindih  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  dari ketidakcermatan dalam sistem pendaftaran tanah (Nifantri Mulya Ningsih et al., 2022). Sistem tanggung jawab mutlak yang dimiliki BPN mewajibkan BPN sebagai penyebab sengketa  tanah  tumpang  tindih  untuk  bertanggungjawab  dalam  hal  ke  dalam  maupun keluar pengadilan jika terjadi gugatan (Nifantri Mulya Ningsih et al., 2022).
Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa. Pertama-tama masyarakat dapat melakukan Pengaduan/Keberatan, dan dari pengaduan tersebut maka dapat  dimintakan  koreksi  serta  merta  dari  pejabat  yang  berwenang.  Kepala  Badan Pertanahan Nasional adalah satu-satunya yang berhak dalam mengoreksi suatu keputusan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat Hak Atas Tanah.
Setelah  mendapat  berkas  pengaduan  dari  masyarakat,  pejabat  yang  berwenang melakukan  penelitian  dari  data/administrasi  atau  hasil  fisik  di  lapangan  terkait penguasaannya  untuk  disimpulkan  pengaduan  tersebut  beralasan  atau  tidak  agar  dapat diproses  lebih  lanjut  (Iwan  Permadi,  2016).  BPN  sebagai  pemegang  data  yuridis,  data fisik,  dan  data  lainnya  mengenai  objek  tanah  yang  telah  disertifikatkan,  pihak  yang membutuhkan dapat meminta data tersebut kepada BPN. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  11  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Setelah itu, dapat pula melakukan pencegahan mutasi atau penetapan status quo. Demi  menjaga  kepentingan  pihak  yang  bersengketa  terhadap  hak  atas  tanah,  setelah Kepala Kantor Pertanahan tersebut mengadakan penelitian, maka jika dilihat perlu, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat berdasarkan keyakinannya melakukan penetapan status quo, yaitu melakukan pemblokiran terhadap tanah yang bersengketa. Kemudian ada pula pelayanan secara musyawarah, yaitu terkait sengketa tanah yang dimintakan penyelesaian kepada  BPN,  apabila  para  pihak  dapat  dipertemukan  dan  dapat  dilakukan penyelesaiannya  dengan  cara  musyawarah,  maka  BPN  dapat  melakukan  mediasi, negosiasi bagi para pihak yang bersengketa dan untuk menentukan kesepakatan di antara pihak yang bersengketa.
BPN  akan  berupaya  melakukan  penyelesaian  sengketa  tanah  mengacu  pada ketentuan  yang  berlaku,  dan  menghormati  hak,  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kewajiban masing-masing pihak. dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menghormati  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  (Susanto  Agata  Margita,  2021). Penyelesaian  sengketa  tanah  dengan  menggunakan  proses  mediasi  artinya  para  pihak dibantu  dengan  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  dengan  sistematis  membantu menyelesaikan sengketa permasalahan (Panget, 2013).
Sengketa tanah yang terjadi di antara para pihak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui perantara Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam hal upaya  mediasi  tidak  tercapai,  maka  terhadap  masalah  tersebut  pihak  yang  memiliki sengketa  dapat  mengajukan  permasalahannya  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara apabila  hal  gugatan  yaitu  terkait  dari  keabsahan  penerbitan  sertifikat  tanah  yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Apabila sertifikat yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi (Panget, 2013).
Selain itu, Kepala BPN juga dapat melakukan pencabutan ataupun pembatalan terhadap  Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  terkait  dengan  pertanahan.  Dalam prakteknya  selama  ini,  banyak  orang  maupun  badan  hukum  yang  merasa  kepentingan haknya  dirugikan  mengajukan  keberatan  langsung  ke  Kepala  BPN.  Demikian  pula dengan permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasari dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Beberapa  ketentuan  yang  menjadi  dasar  terhadap  kewenangan  itu  adalah;  1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 3) Permen Agraria/Kepala  BPN  No.  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.
Apabila  upaya  penyelesaian  dengan  cara  musyawarah  bagi  para  pihak  tidak tercapai, demikian juga bila penyelesaian secara sepihak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional  karena  mengadakan  Peninjauan  Kembali  atas  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang sudah dikeluarkan tersebut oleh pihak bersengketa tidak dapat menerimanya, maka upaya penyelesaian selanjutnya harus melalui Pengadilan (Iwan Permadi, 2016).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama terhadap keputusan tata  usaha  negara  yang  dikeluarkan  oleh  badan  maupun  pejabat  tata  usaha  negara  di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat hak atas tanah. Sehingga apabila
terdapat sengketa terhadap sertifikat tanah, maka PTUN berhak memeriksa dan mengadili objek tersebut.
Terdapat 5 tahapan dalam penyelesaian sengketa di PTUN (Novia Tika Febriana & Murry Darmoko A., 2022), yaitu tahap pertama, penelitian administrasi akan dilakukan oleh  Panitera  untuk  meninjau  gugatan  yang  masuk,  sudah  terdaftar  dan  memperoleh nomor pendaftaran. Maka setelah itu penggugat/kuasanya akan diminta untuk membayar uang  muka  perkara.  Tahap  yang  kedua,  setelah  adanya  penelitian  administrasi,  maka Ketua  Pengadilan  melakukan  proses  dismissal,  yaitu  pemeriksaan  terhadap  kelayakan gugatan.
Tahap  yang  ketiga,  yaitu  Hakim  wajib  memeriksa  persiapan  dan menyempurnakan  gugatan  yang  tidak  jelas  sebelum  masuk  ada  pemeriksaan  pokok sengketa. Kemudian pada tahap yang keempat, Ketua Majelis menginstruksikan panitera untuk  memanggil  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan persidangan dan persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Terakhir, pada tahap yang  kelima,  Hakim  Ketua  Sidang  akan  menyatakan  bahwa  sidang  ditunda  untuk memberi kesempatan bagi Majelis Hakim bermusyawarah.
Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dilarang  untuk  melakukan  mutasi  atas  tanah  yang sedang bersengketa sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari masalah yang terjadi di kemudian hari yang menyebabkan timbulnya kerugian  pada  pihak-pihak  yang  berperkara,  maupun  pada  pihak  ketiga  yang  terlibat (Dyah  Sulistiyowati,  2012).  Sembari  menunggu  putusan  tersebut  berkekuatan  hukum tetap ( in kracht van geweijsde ), sertifikat hak atas tanah sebagai surat-surat tanda bukti yang diberikan merupakan alat pembuktian yang kuat (Iwan Permadi, 2016).
Artinya, keterangan-keterangan yang tertulis dalam sertifikat memiliki kekuatan hukum yang harus diterima berupa keterangan yang benar dari hakim selama pihak lain tidak  mampu  membuktikan  sebaliknya.  Apabila  pihak  lain  mampu  membuktikan sebaliknya,  maka  pengadilan  berwenang  untuk  memutus  mana  alat  pembuktian  yang benar.
Apabila sudah terdapat putusan berupa putusan berkekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang berkaitan dengan perkara tanah tersebut akan mengusulkan permohonan pembatalan/pencabutan  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dibidang Pertanahan yang sudah diputus tersebut. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan adanya laporan tentang seluruh data-data yang berkaitan dengan subjek serta beban-beban yang berkaitan di atas tanah tersebut beserta segala permasalahan lainnya.
BPN  sebagai  pihak  yang  mutlak  terhadap  pertanggungjawaban  sengketa  tanah dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Tanggung jawab pribadi tersebut terjadi jika  Peradilan  TUN  menerima  gugatan  sengketa  sertifikat  tanah  yang  ditemukan  di dalamnya  terdapat  maladministrasi.  Selain  itu  dapat  juga  pertanggungjawaban  secara pidana bila terdapat unsur pidana, serta pertanggungjawaban perdata jika terdapat unsur perbuatan  melawan  hukum.  Selain  pertanggungjawaban  pribadi,  BPN  juga  dapat bertanggung jawab secara institusional.
Tanggungjawab  ini  terjadi  apabila  gugatan  sengketa  sertifikat  tanah  yang dinyatakan  diterima  oleh  peradilan  TUN  dan  tidak  bisa  ditemukan  adanya  unsur maladministrasi. Pertanggungjawaban secara institusional dapat berupa tanggung jawab administrasi terkait pembebanan, kemudian tanggung jawab perdata yaitu jika ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Badan Pertanahan Nasional akan melakukan upaya terhadap solusi penyelesaian sengketa tanah tersebut berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melihat dari rasa keadilan dengan menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Jika kerugian yang muncul tersebut adalah dampak dari adanya suatu kelalaian, yang  mana  adanya  kelalaian  hingga  kesengajaan  yang  timbul  dari  Badan  Pertanahan Nasional,  artinya  lembaga  BPN  dapat memiliki  tanggung  jawab  secara  moril  dan  juga secara  materiil  terhadap  perbuatannya.  Bagi  korban  atau  para  pihak  yang  merasa dirugikan  atas  perbuatan  BPN  tersebut  bisa  mengajukan  permohonan  ganti  rugi  yang ditimbulkan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Nifantri Mulya Ningsih et al.,  2022).  Upaya  yang  dapat  dilakukan  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  atas perbuatan BPN menerbitkan sertifikat hak atas tanah tumpang tindih yaitu upaya perdata dan upaya pidana, sebagai berikut (Hirwansyah, 2021):
1) Upaya Perdata
Sanksi perdata terhadap BPN dapat diterapkan karena ketidak telitian dan ketidak cermatan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  di  dalam  melakukan  dan  memeriksa data  fisik  dan  data  yuridis.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 1366 KUHPer terkait dengan perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUHPer disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  kerugian  itu  ,  mengganti kerugian tersebut”.
Adapun dalam Pasal 1366 KUHPer disebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau  kurang  hati-hatinya”.  Oleh  karena  perbuatan BPN yang melanggar dari ketentuan yang ada sehingga membawa kerugian pada korban atau pihak dalam perkara, maka dapat dikenakan pasal di atas tersebut. Tanggung jawab pada  Kantor  Pertanahan  terkait  adanya  sertifikat  tanah  tumpang  tindih  dalam  perdata yaitu mengganti rugi secara materiil.

## 2) Upaya Pidana
Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terkait adanya sertifikat tanah tumpang tindih dalam pidana yaitu dalam bentuk penghukuman. Petugas ukur dan Kepala Kantor Pertanahan dapat dihukum dengan Pasal 423 Jo. Pasal 424 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ( deelneming ) jo. Pasal 385 KUHP tentang perbuatan curang ( bedrog ), serta ada pula sanksi administratif yaitu pemecatan petugas Kantor Pertanahan yang sudah lalai terhadap tugas yang dijalankan dan berdasar kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Setelah dilakukan semua penelitian, maka Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban  untuk  membatalkan  salah  satu  dari  sertifikat  tanah  tumpang  tindih  tersebut berdasarkan  penelitian  ataupun  dari  putusan  pengadilan,  kemudian  BPN  wajib mengumumkannya  kepada  publik.Saat  ini,  banyak  perkara  tentang  pertanahan  yang dalam hal ini merupakan sengketa sertifikat tanah tumpang tindih diselesaikan dengan 3 (tiga) cara, yaitu (Hirwansyah, 2021), yang pertama upaya penyelesaian secara langsung oleh para pihak yaitu melalui musyawarah.
Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana yang ada dalam pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di  Indonesia  dan  sebagaimana  pula  yang  termaktub  dalam  Pasal  28  dan  28E  Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Musyawarah  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  baik  antara  kedua  belah  pihak maupun dibantu dengan mediator. Mediator biasanya diambil dari pihak yang memiliki
pengaruh seperti Kepala Desa/Lurah, ketua adat, dan yang pasti yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui musyawarat, terdapat satu syarat  yaitu  sengketa  tersebut  harus  bukan  berupa  penentuan  tentang  kepemilikan atas tanah  yang  dapat  memberikan  hak  atau  menghilangkan  hak  seseorang  terhadap  tanah sengketa  dan  di  antara  pihak  bersengketa  memiliki  kekerabatan  yang  cukup  erat  serta masih menganut hukum adat setempat.
Upaya  penyelesaian  kedua  yang  biasa  digunakan  yaitu  melalui  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan upaya penyelesaian perkara yang dibantu  oleh  seorang  atau  beberapa  arbiter  (hakim)  yang  diangkat  sesuai  dengan persetujuan/kesepakatan para pihak serta disepakati bahwa pengambilan putusan bersifat mengikat  dan  final.  Terdapat  persyaratan  utama  yang  wajib  dilakukan  untuk  dapat menggunakan upaya penyelesaian sengketa berupa arbitrase, yaitu terdapat kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.
Apabila terdapat suatu kontrak atau perjanjian arbitrase yang menyatakan suatu klausula,  dan  pihak  lain  menyetujui  untuk  menyelesaikan  sengketa  hukum  tersebut  ke pengadilan, maka proses pengadilan harus dilakukan penundaan hingga proses arbitrase tersebut  selesai  melalui  lembaga  arbitrase.  Pengadilan  wajib  dan  harus  mengakui wewenang dan fungsi arbiter serta menghormatinya.
Upaya  penyelesaian  yang  ketiga  yang  biasa  digunakan  yaitu  melalui  badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,  pada  umumnya  sengketa  kepemilikan  terkait  upaya  penyelesaian  sengketa pertanahan diserahkan ke peradilan umum untuk menangani sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk menangani sengketa  yang  berkaitan  dengan  tanah  wakaf  maka  diajukan  ke  Peradilan  Agama. Berdasarkan  penjelasan  terkait  spesifikasi  lembaga  penyelesaian  sengketa  berupa lembaga  litigasi  dan  non  litigasi,  sampai  saat  ini  masih  tidak  dapat  menyelesaikan masalah sengketa pertanahan seluruhnya dengan waktu yang singkat, melainkan lama dan tidak kunjung selesai.
Dari ketiga cara tersebut, dapat dilihat bahwa proses mediasi yang diadakan oleh BPN  tidak  dapat  berjalan  dengan  maksimal  sebagaimana  yang  seharusnya  dalam menangani  sengketa  tanah.  Untuk  itu,  masih  terdapat  kesulitan  bagi  BPN  di  dalam merealisasikan visi dan misi, serta program-program kerja strategisnya (Limbong, 2012). BPN masih kesulitan dalam menghadapi sengketa pertanahan khususnya terkait sertifikat tanah tumpang tindih.
Dari seluruh upaya penyelesaian tersebut di atas, BPN memiliki peranan penting terhadap  perlindungan  hukum  serta  hak  para  pihak  dalam  menyelesaikan  perkara sertifikat  tanah  tumpang  tindih.  Namun  upaya  penyelesaian  tidak  hanya  melalui  BPN, dapat pula dilakukan upaya penyelesaian secara perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri, yang mana dalam perkara tersebut hanya melibatkan BPN sebagai turut tergugat untuk melengkapi perkara tersebut. Upaya penyelesaian secara perdata dapat dilakukan dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali.

## Kesimpulan
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  perlu  menjamin  kepastian  hukum terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan, sehingga apabila terjadi penerbitan sertifikat tanah  yang  saling  tumpang  tindih,  pemerintah  yang  bertanggungjawab  dan  berperan dalam upaya melindungi hak para pihak yang bersengketa. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketa, namun masih perlu peran BPN yang lebih dalam
kontribusinya  menyelesaikan  masalah  ini  melalui  arbitrase  maupun  alternatif penyelesaian  sengketa  lainnya.  Selain  itu,  BPN  juga  seharusnya  memiliki pertanggungjawaban  lebih  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pemilik  sertifikat hak atas tanah tumpang tindih yang kalah dalam perkara, yaitu yang berkaitan dengan kerugian materiil.

## BIBLIOGRAFI
Dyah  Sulistiyowati.  (2012). Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Akibat  Sertifikat  Ganda  Di Kelurahan  Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang  (Studi  Kasus  Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/TUN/1998/PTUN.SMG dan Putusan  Pengadilan  Negeri  No.  34/Pdt.G/2007/PN.SMG) .  Tesis.  Universitas Diponegoro Semarang.
Hirwansyah. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal Hukum Sasana, 7 (1), 8.
Iwan  Permadi.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Tanah  Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Jurnal Yustisia, 5 (2), 464.
Nifantri  Mulya  Ningsih,  Marthinus  Johane  Saptenno,  &  Sherlock  Halmes  Lekipiouw. (2022).  Pertanggungjawaban  Hukum  Badan  Pertanahan  Nasional  Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, 2 (5), 6.
Novia Tika Febriana & Murry Darmoko A. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/Pt.Tun.Sby). Jurnal Judiciary, 11 (1), 106-108.
Sarjita. (2004). Strategi mengelola konflik pertanahan. Majalah Mimbar Hukum: Edisi Khusus. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Soedikno  Mertokusumo.  (1988). Hukum  dan  Politik  Agraria .  Karunika  Universitas Terbuka: Jakarta.
Sudaryat.  (2020).  Pemaknaan  Badan  Hukum  Dalam  Pasal  21  Ayat  2  Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Perspektif Hukum Korporasi, Jurnal Selisik, 6 (2), 25.
Susanto  Agata  Margita.  (2021).  Tanggungjawab  Badan  Pertanahan  Nasional  (Bpn) Dalam  Kegiatan  Pengukuran  Dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Dalam  Rangka Penerbitan  Sertipikat  Menurut  Pp  No.  24  Tahun  1997  Dan  Pma/Kbpn  No.  3 Tahun  1997  (Contoh  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.). Jurnal Hukum Adigama, 4 (2), 2571.
Syarifah  Lia  Malini  Sari.  (2017).  Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Timbulnya  Tumpang  Tindih  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  Atas  Tanah. Jurnal Akta, 4 (1), 35.
Tuti Rezeki. (2018). Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Varia Hukum, 39 (30), 1535.
Urip Santoso.  (2018). Pembebanan Hak Sewa Untuk Bangunan Atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas Dan Pembuktian. Jurnal Yuridika, 33(2), 334.

## Copyright holder:
Cangtika Laurensia, Gunawan Djajaputra (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: