## Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum
Dewi Oktavia Magang di Kantor Notaris/PPAT ElzaHuzaifahNirmaliana, S.H.,M.Kn Email: dewioktaviadeoo@gmail.com

## Abstract
This study aims to, 1) find out and analyze the form of responsibility of the recipient of the Notary protocol to the deed declared null and void by law. 2) Legal protection for Notary protocol holders against deeds that are null and void by law. The formulation of  the  study's  masalash  are,  1)  What  is  the  form  of  the  recipient  of  the  Notary protocol's answer to the deed that was declared null and void. 2) Legal protection for Notary protocol holders against deeds that are null and void by law. This research is a normative  legal  research,  which  is  conducted  by  examining  legal  materials,  such  as research  on  legal  principles,  as  well  as  positive  law  in  Indonesia.  This  study  uses  3 (three)  methods  of  approach  in  legal  research,  namely  conceptual  suppressors, legislative  approaches  and case  approaches.  The results of this study are  the Notary who has accepted the protocol is responsible for maintaining the notary protocol that is transferred to him. and also authorized to issue Grosse Deed, Copy of Deed, or Deed Quotation, regarding the material on the deed made beforehand not the responsibility of Notary recipient of the protocol. Legal protection for the recipient of the protocol does  not  provide  legal  protection  because  in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public has not been regulated.
Keywords: Responsibility, Notary Protocol, Deed.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk,  1)  mengetahui  dan  menganalisis  tanggung  jawab penerima  protokol  Notaris  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum.  2) Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  protokol  Notaris  terhadap  akta  yang  batal demi hukum. Rumusan masalah penenelitian ini yaitu, 1) Bagaimana tanggungjawab penerima  protokol  Notaris  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum.  2) Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  protokol  Notaris  terhadap  akta  yang  batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, serta  hukum  positif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  metode pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yaitu  pendekan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu Notaris yang telah  menerima  protokol  tersebut  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  protokol notaris yang dialihkan kepadanya. dan juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta,
Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta,  mengenai  materi  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  sebelumnya  bukan  menjadi  tanggung  jawab  Notaris  penerima  protokol. Perlindungan hukum terhadap penerima protokol tidak memberikan perlindungan hukum karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris belum diatur.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Protokol Notaris, Akta.

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalahNegara hukum. Negara berdasarkan atas  hukum  ditandai  dengan  beberapa  asas  diantaranya  adalah  bahwa  semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  sudah  ada  sebelum  perbuatan  atau  tindakan  itu  dilakukan  atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.
Prinsip  Negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  menuntut  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  dalam kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti  yang  menentukan dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum  dalam masyarakat. 1
Peran  serta  fungsi  hukum  untuk  mencapai  tujuan  hukum  juga  mengatur kehidupan bermasyarakat dan segala jenis profesi dalam berbagai bidang di dalam kehidupan  bermasyarakat.    Salah  satu  profesi  yang  diatur  dengan  hukum    yaitu profesi Notaris. “Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang pejabat yang mulia.  Hal  ini  dikarenakan  profesi  itu  sendiri  sangatlah  erat  kaitannya  dengan hubungan kemanusiaan”. 2
Notaris  sebagai  pejabat  publik  memberikan  kepastian  terhadap  tindakan yang  dilakukan  masyarakat  yang  dalam  sebuah  perikatan  yang  dibuat  dan dicantumkan  di  dalam  aktayang  berbentuk akta  otentik,  karena  begitu pentingnya peran  dari  sebuah  akta  Notaris  jadi  untuk  membuat  suatuakta  agar  tidak  terjadi kesalahan yang menyebabkan akta menjadi tidak sah, oleh karena itu perlu aturan yang  mengatur  menegani  kewenangan  Notaris. “ Notaris  diberikan  kewenangan hukum  untuk  memberi  pelayanan  umum  kepada  masyarakat,  teristimewa  dalam pembuatan  akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  berkenaan  dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.” 3
1 Abdul Ghofur Anshori, Perspektif Hukum dan Etika , UII Press,Yogyakarta, 2009, hlm.
13.
2 Putu  Bellania  Ariawan,  "Kepastian  Hukum  Wilayah  Jabatan  Notaris  Sebagai Pemegang  Protokol  Notaris  Yang  Berakhir  Masa  Jabatannya", Jurnal  Hukum  Kenotariatan , Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali,Vol. 3, 2018, hlm. 327.
3 KartikaHesti , "Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya  Yang Memiliki Nilai Pembuktian Dibawah Tangan Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" . Repository Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 2015.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notarisuntukselanjutnyadisebut  UUJN  Perubahan.  Menyebutkan bahwa  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.”
Kewenangan  yang  diberikan    akan  selalu  menimbulkan  beban  tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi  kewenangan  mempunyai  tangung  jawab  terhadap  apa  yang  dibuatnya. “Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung  jawab  yang  sangat  besar  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat.” 4
Notaris dalam membuat akta, perlu dijamin ke otentikannya, Notaris dalam menjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum,  Notaris  harus  tunduk  dan mematuhi  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Notaris dan  syarat-syarat  lainnya  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap  Notaris  dalam menjalankan  tugusnya.  Dilain  pihak,  Jabatan  kepercayaan  yang  diemban  oleh Notaris    yang  membuatnya  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk  menuangkan  secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sehingga  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  Notaris  harus  bertindak  jujur,  teliti,  mandiri,  dan  mengenai perbuatan  hokum  yang  terdapat  dalam  akta  otentik  tidak  berpihak  kepada  salah satu pihak serta menjaga kepentingan pihak yang terdapat dalam akta.
Pasal  1  angka  (13)  UUJN  Perubahan,  disebutkan  bahwa  “protokol  Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara  oleh  Notaris.”  Sedangkan  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2004  tentang  Jabatan  Notarisuntukselanjutnyadisebut  UUJN  disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:
1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatanya
3. Permintaan sendiri
4. Tidak  mampu  secara  rohani  dan  atau  jasmani  untuk  melaksanakan tugas  jabatan  sebagai  Notaris  secara  terus  menerus  lebih  dari  3  (tiga) tahun 5. Diangkat menjadi penjabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidakhormat.
Ketentuan  tersebut  mengatur  mengenai  Notaris  yang  meninggal  dunia bahwa:
Dengan  meninggalnya  seorang  Notaris  mengakibatkan  segala  tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera  diserahkan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  (untuk  selanjutnya
4Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya  (Analisis  Yuridis  Pasal  65  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris)", Tesis, MagisterKenotariatan FakultasHukumUniversitasBrawijaya, 2015.
disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. 5
Dengan  adanya  peralihan  protokol  tersebut,  muncul  kemungkinan  akan timbulnya  gugatan  atau  permasalahan  berkaitan  dengan  akta  protokol  Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sangat diperlukan. Pasal 65 UUJN Perubahan, menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipndahkan  kepada  pihak  penyimpan Protokol Notaris”.
Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Perubahan, mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungajawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi.  Dalam  pasal  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  spesifik  mengenai  batas berakhirnya  waktu  bagi  Notaris  bertanggungjawabterhadap  akta  yang  dibuat. Sehingga  pasal  tersebut  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Penyimpanan  protokol Notaris  oleh  Notaris  pemegang  protokol  merupakan  upaya  untuk  menjamin  serta menjaga keberadaan aktaNotaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta  dalam  bentuk  minuta,  pertanggung  jawaban  terhadap  akta  tidakterlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.
Syarat  akta  otentik    terdapat  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  PerdatauntukselanjutnyadisebutKUHPer,  Empat  syarat  tersebut  dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri  subjek  hukum  dan  para  pihak  yang  terdapat  dalam  akta.  Syarat  objektif terdiri  dari  objek  dari  perjanjian.  Akibat  hokum  dari  tidak  terpenuhinya  syarat subjektif  yaitu  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  sedangkan  tidak  terpenuhinya unsure objektik perjanjian batal demi hukum.
Salah satu fungsi akta adalah sebagai alat bukti, “Akta merupakan alat bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
1. Surat yang berbentuk akta;
2. Surat- surat lain yang bukan berbentuk akta.” 6
Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya,  pihak  dalam  akta merasadirugikan  dan  menggugat  sebagai  akibat  dari  dibuatnya  akta  oleh  Notaris. Sehingga  tidak  menutup  kemungkin  Notaris  dapat  digugat.  “Dalam  hal  ini  Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah  melakukan  kesalahan  (malpraktek)  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik”. 7
Akta Notaris jika tidak ada yang mempersoalkan isi maka akta mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  namun  apabila  terjadi  kesalahan  yang menyebabkan  akta  Notarisakan  terdegradasi  nilai  pembuktiannya  menjadi  akta  di
5 Yofi Permana. R, " Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia  dan  Prakteknya    Di  Provinsi  Sumatera  Barat ", Tesis,ProgramMagisterKenotariatan PascasarjanaFakultas  HukumUniversitasAndalas, Padang, 2018, hlm. 4.
6 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta , Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 100.
7 Yosandhi Raka Pradhipta, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual  Beli  Tanpa  Melihat  Dokumen  Asli  (Studi  Kasus  Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 Tanggal 16 September 2009)" , Journal of Chemical Information and  Modeling Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta, hlm. 5.
bawah  tanggan.Akan  tetapi  jika  Notaris  pembuat  akta  yang  batal  demi  hukum tersebut  sudah  meninggal  dunia.  Perlu  dipertanyakan  bagaimana  bentuk tanggungjawab terdahap akta yang batal demi hukum tersebut, sedangkan Notaris yang  membuat  akta  tersebut  telah  meninggal  dunia,  sedangkan  protokol  Notaris telah diserahkan ke Notaris lain atau Notaris pengganti.
Adapun  permasalahan  penelitian  ini: Pertama, Bagaimana  tanggung  jawab pemegang  protokol  Notaris  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum? Kedua, Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  protokol  Notaris  terhadap akta yang batal demi hukum?

## Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu “ilmu hukumnormatif adalah ilmu hukum yang bersifat sui generis, maksudnya ia  tidak  dapat  dibandingkan  dengan  ilmu-ilmu  lain.  “ilmu  hukum  normatif disebut  juga  ilmu  hukum  positif,  ilmu  hukum  dogmatik  atau  dogmatik  hukum dan juga dikenal dengan istilah jurisprudence”. 8
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan konseptual ( conceptual approach)
Mempelajari  pandangan-pandangan  dan  pendapat-pendapat  para ahli  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  akan  mendapatkan  gagasan  yang menimbulkan  pegertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan asas-asas hukum yang berbubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
b. Pendekatan Perundang-undangan ( normative approach) Penelitian  normatif  pendekatan  perundang-undangan  sangat  diperlukan, karena  permasalahan  yang  diteliti  berhubungan  dengan  berbagai  aturan hukum.
c. Pendekatan Kasus ( case law approach)
“Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap  kasus- kasus yang berkaitaan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.” 9

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan  hukum  primer,  “Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang mengikat.” 10 Terdiridari,  UUJN,  UUJN  Perubahan,  KUHPer  dan  Peraturan  lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder, terdiri dari tulisan dan doktrin para ahli hukum khususnya bidang kenotariatan, Buku-buku, makalah ilmiah/artikel sepanjang berhubungan pada tema yang dibahas untuk penulisan ini, Majalah serta surat kabar yang berhubungan dengan kenotariatan. Bahan hukum tertier, terdiri dari Kamus hukum dan ensiklopedi.
4. Analisis Bahan Hukum
Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan  semua  informasi  tertulis  yang  bersumber  dari  peraturan
8 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2008, hlm. 80.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Meida, Jakarta, 2005, hlm. 134. 10 Bambang  Sunggono, Metode Penelitian Hukum ,  PT Raja  Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 113.
perundang-undangan,  buku-buku,  internet  kemudian  dipilah  yang  berkaitan dengan persoalanyang sedang diteliti lalu setelah itu ditentukan informasi yang pas atau berkaitan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya ( legal issue). Mengsistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil sumber hukum tesebut ada  relavansinya  dengan  materi  yangakan  diteliti  kemudian  disusun  secara sistematis  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  permasalahan  yang diteliti. “Menginterpretasikan, yaitu  salah  satu  metode  penemuan  hukum  yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu”.
11 Evaluasi.Penarikan kesimpulan.

## Pembahasan
Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Diterimanya Batal Demi Hukum
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan  kewenangan  lainnya  yang  diatur  dalam  UUJN  Perubahan,  di  dalam melaksanakan  tugasnyatidak  jarang  Notaris  belum  sampai    berakhir masa  jabatan /purna bakti yaitu berumur 65 (enam puluh lima) tahun  atau dapat di perpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan,    meninggal  dunia.  Notaris  juga  manusia  biasa  yang  juga  dapat melakukan  kekeliruan  ataupun  kelalaian.  Kerugian  pihak  dalam  akta  diakibatkan kekeliruan  ataupun  kelalalaian  yang  dilakukan  oleh  Notaris  maupun  pegawai Notaris.
Kekeliruan  dan  kelalaian  tersebut  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab Notaris    yang  membuat  akta  yang  bermasalah  yang  merugikan  pihak  dalam  akta tersebut, namun yang menjadi persoalan jika Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia, berdasarkan Pasal 65 UUJN Perubahan menyebutkan bahwa , “Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau dipndahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.
Pasal  65  UUJN  Perubahan  tersebut  tidak  menjelaskan  mengenai  batasan tanggungjawab  Notrais  terhadap  akta  yang  dibuatnya,  jadi  pertangungjawaban Notaris  terhadap  akta  tidak  terbatas,  ketika  akta  yang  dibuat  Notaris  bermasalah maka  Notaris  harus  bertanggung  jawab.  Dari  pasal  tersebut  menimbulkan multitafsir terhadap jangka waktu pertanggungjawaban akta, sehingga sampai saat ini  memaknai  bahwa  terhadap  akta  yang  dibuat  Notaris  bertanggung  jawab walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.
Dalam  “Teori  pertanggungjawaban  ini  terdapat  dua  istilah  yang  menunjuk pada  pertanggungjawaban  yaitu  dalam  kamus  hukum  menyebutkan  l iability dan responbilty ”. 12 Tanggung  jawab  profesional  dalam  suatu  jabatan  Notaris  atas  apa yang  menjadi  kewenangannya  yaitu  membuat  akta  autentik,  jadi  ketika  akta  yang
11 SudiknoMertokusumo  dan    A.  Pitlo, BabBabTentang  PenemuanHukum, PTCitra AdityaBakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 13.
12 Ridwan HR, HukumAdministrasiNegara , RajaGrafindoPersada, Jakarta 2008,  hlm.
318.
dibuat  oleh  Notaris  tersebut  terjadi  kesalahan  dan  menimbulkan  kerugian  pada pihak  dalam  akta  tersebut  ataupun  pihak  ketiga  maka  notaris  harus mempertanggungjawabkan  atas  kesalahannya  tersebut.  Tetapi  untuk  Notaris pemegang  Prorokol  berdasarkan  Notaris  yang  telah  menerima  protokol  tersebut bertanggung  jawab  untuk memelihara  protokol Notaris yang  dialihkan  kepadanya. Ia  juga  berwenang  mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta sebagaimana  diatur  didalam  ketentuan  Pasal  64  ayat  (2)UUJN  Perubahan.  Notaris penerima  protokol  berkewajiban  merawat  protokol  Notaris  yang  dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.
Notaris juga berkewajiban untuk hadir di muka persidangan jika akta yang diterbitkannyabermasalah,  namum  dalam  hal  ini  Notaris  yang  membutkan  akta tersebut  telah  meninggal  dunia,  seperti  yang  telihat  pada  kasus  perdata,  Kasus tersebut  telah  mendapat  putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  yang  hukum  tetap.  Putusan  Pengadilan  dengan  Perkara  Nomor:  433 K/Pdt/2016.Pada  kasus  ini  menyatakan  batal  demi  hukum  akta  yang  dibuat  oleh Notaris  M  yaitu  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  untuk  selanjutnya  disebut  PPJB. Notaris  tersebut  telah  meninggal  dunia  namun  kata  yang  diterbitkannya menimbulkan kerugian pihak yang berakitan dengan akta tersebut. PPJB merupakan salah satu bentuk  perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.
Perjanjian  ini  merupakan  perjanjian  yang  muncul  akibat  dari  pengaturan Buku  III  KUHPer,  yang  memberikan  kebebasan  untuk  membuat  perjanjian  yang seluas-luasnya  kepada  subyek  hokum  dengan  isi  perjanjian  diperbolehkan  dalam bentuk  apa  saja  namum  tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan, ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  PPJBmerupakan  suatu  alternatif  untuk  bisa mengadakan  jual  beli  jika  suatu  proses  jual  beli  belum  bisa  dilaksakanan  yang menyebabkan  terhambatnya  atauterdapatnya  beberapa  persyaratan  belum terpenuhi  yangberkaitan  dengan  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  akhirnya memperlambat  transaksi    jual  beli  hak  atas  tanahtersebut.  Sehingga  untuk mempercepat proses jual beli para pihak sepakat untuk mengikatkan diri membuat PPJB.  Terkendalanya  persyaratan  tersebut    lahir  dari  peraturan  yang  berkaitan dengan  jual  beli  dankesepakatan  para  pihak juga  dapat  menimbulkan  persyaratan jual beli tanah.
Bahwa  pada  kasus  tersebut,  perbuatan  Tergugat  merupakan  perbuatan melawan  hukum  ( on  recht  matigedaad )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPer,  sebagai  berikut:    “Tiap  Perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”  Sehingga,  Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Protokol  Notaris  Mengenai  Akta  Yang Dibuat Notaris Sebelumnya Batal Demi Hukum
“Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun  yang  bersifat represif ,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis.” 13 Perlindungan hokum merupakan salah atau fungsi hokum dengan adanya
13 Philipus  M  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  PT  Bina  Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, hlm. 2..
perlindungan  maka  fungsi  hukum  dapat  terlaksana  yaitu  memberikan  suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  hanyalah  mengkonstartir  kemauan  dari pihak-pihak  yang  berkepentingan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik, Notaris tidak terdapat dalam akta tersebut. Apabila yang disampaikan tersebut tidak benar  maka  Notaris  seharunya  tidak  bertanggungjawab,  namun  berdasakan  Pasal 65  UUJN  Perubahan  menyebutkan,  “Notaris,  Notaris  Pengganti,  dan  Pejabat Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun Protokol  Notaris  telah  diserahkan  atau  dipndahkan  kepada  pihak  penyimpan Protokol Notaris”.
Berdasakan Pasal 65 tersebut Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya jika terjadi cacat hukum yang menyebabkan akta Notaris batal demi hukum.  Meskipun  Notaris  membuatkan  atas  kemauan  pihak  dalam  akta  tersebut, tetapi  seharusnya  Notaris  harus  harus  bisa  menjelaskan  apa  yang  diinginkan  oleh pihak tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan  harus  menjelaskan  konsekuensi  dari  apa  yang  dibuatkan  jika  pihak  tersebut tetap ingin dibuatkan akta sesuai kehendaknya tersebut.
Kebenaran  dan  keadilan  dalam  berbangsa  dan  bernegara  timbul  karena adanya  kepastian  hukum,  jadi  dalam  membuat  akta  Notaris  harus  memberikan kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum,  sehingga  akta  Notaris  tidak menimbulkan  maslalah  di  kemudian  hari  yang  disebabkan  akta  yang  dibuatnya tidak  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  parapihak,  namun  jika  Notaris pembuat  akta  tersebut  masih  hidup  sesuai  yang  disebutkan  dalam  berdasarkan Pasal  65UUJN  Perubahan,  maka  Notaris  pembuat  akta  tersebut  harus  bertangung jawab terhadap akta yang dibuatnnya.
Berbeda  hal  jika  pembuat  akta  yang  batal  demi  hukum  tersebut  telah meninggal  dunia,  dan  aktanya  telah  diserahkan  oleh  Notaris  penerima  protokol Notaris,  dalam  UUJN  Perubahan  tidak  dijelaskan  dengan  rinci  mengenai tanggungjawab penerima protokol Notaris terhdapakta yang diterimanya batal demi hukum atau mengandung cacat hukum.
Salah  satu  tanggungjawab  penerima  protokol  Notaris  yaitu  melaksakan tindakan pemanggilan, pemeriksaan sebagai saksi, hal ini dilakukan setelah ada izin dari  organisasi  profesi  yang  memeriksanya  terlebih  dahulu  dalam  hal  ini persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris harus didapatkan, denganbegitukepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap Notaris akan tercipta.
Perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terhadap  akta-akta  yang  ada  dalam penyimpanannya terkait pertanggungjawaban penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab  secra  perdataa.  Namun  pemanggilan  terhadap  penerima  protokol oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  terkait  protokol  yang  ada  dalam penguasaannya  harus  tetap  dilakukan  dengan  mendapatkan  persetujuan  Majelis Kehormatan Notaris.
Perlindungan  secara preventif jika  akta  yang  diterima  bermasalah  belum diatur,  dan  untuk  perlindungan  hukum  secara refresif pemegang  protokol  untuk kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  terlebih  dahulu.  Perlindungannya  hanya sebatas persetujuan dari Majelis Kehormatan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai akta  yang  dibuat  Notaris  mengandung  cacat  hukum  yang  menyebabkan  akta  yang
dibuatnya  batal  demi  hukum,  sedangkan  Notaris  Pembuat  akta  tersebut  telah meninggal dunia.

## Penutup Kesimpulan
1. Tanggung  jawab  Notaris  penerima  protokol  adalah  memelihara  protokol Notaris  yang  dialihkan  kepadanya.  Notaris  penerima  protokol  berkewajiban merawat  protokol  Notaris  yang  dilimpahkan  kepadanya  selayaknya  protokol sendiri,  sehingga  dibutuhkan  tempat  yang  memadai  serta  administrasi  yang baik  agar  akta  yang  ada  padanya  tersusun  dengan  rapi  dan  dapat  dengan mudah  dicari  ketika  dibutuhkan.  Jadi  Notaris  pemegang  protokol  hanya bertanggungjwab memelihara  protokol Notaris  yang  dialihkan  kepadanya dan berwenang  juga  mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta dan  merawat    protokol  Notaris  yang  diserahkan  kepadanya,  mengenai  materi terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  sebelumnya  bukan  menjadi  tanggung jawab Notaris penerima protokol.
2. Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  protokol  Notaris  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Jika  akta  yang  diterimanya  bermasalah maka, untuk perlindungan secara preventif jika akta yang diterima bermasalah belum  diatur,  dan  untuk  perlindungan  hukum  secara refresif pemegang protokol  untuk kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut umum, atau hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  terlebih  dahulu. Perlindungannya  hanya  sebatas  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan,  tidak dijelaskan  secara  rinci  mengenai  akta  yang  dibuat  Notaris  mengandung  cacat hukum yang menyebabkan akta yang dibuatnya batal demi hukum, sedangkan Notaris Pembuat akta tersebut telah meninggal dunia.
Saran
1. Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-udangan  yang  berlaku,  agar  kelalaian  maupun  kesalahan  Notaris dalam membuat akta tidak terjadi lagi, sehingga ketika Notaris meninggal dunia tidak  merepotkan  Notaris  penerima  protokol  Notaris  jika  akta  yang  di  buat Notaris mengalami cacat hukum yang menyebabkan akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum.
2. Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  pembuat  undang-undang,  seharusnya merubah  UUJN  Perubahan,  agar  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap Notaris pemegang atau penerima protokol Notaris yang mana akta yang dibuat Notaris  sebelumnya  telah  meninggal  dunia,  harus  lebih  rinci  diatur  mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap substasi akta yang dibuat serta diatur mengenai siapa yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi jika ada pihak yang dirugikan terhadap akta yang dibuat Notaris yang menyerahkan protokol Notaris.

## Daftar Pustaka
Buku Abdul Ghofur Anshori. 2009. Perspektif Hukum Dan Etika . UII Press.Yogyakarta Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Mandar Maju.Bandung.
Bambang  Sunggono.  2011. Metode  Penelitian  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada.Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Prenada Meida.Jakarta Philipus  M  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  PT  Bina Ilmu.Surabaya.
Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada.Jakarta Sjaifurrrachman  dan  Habib  Adjie.  2011. Aspek  Petanggungjawaban  Notaris    dalam Pembuatan Akta . Mandar Maju . Bandung.
Sudikno Mertokusumo dan  A. Pitlo. 1993. Bab Bab Tentang Penemuan Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.Yogyakarta.

## Jurnal
Hesti Kartika. 2015. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Memiliki  Nilai  Pembuktian  Dibawah  Tangan  Sesuai  Pasal  41  Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Repository UGM . Yogyakarta Putu  Bellania  Ariawan.  2018.  Kepastian  Hukum  Wilayah  Jabatan  Notaris  Sebagai Pemegang  Protokol  Notaris  Yang  Berakhir  Masa  Jabatannya. Jurnal
HukumKenotariatan . Magister Kenotariatan Universitas Udayana.Bali.
Yeni  Rahman.  2015.  Limitasi  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor  2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Tesis . Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.Malang.
Yosandhi Raka, Pradhipta. Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual  Beli  Tanpa  Melihat  Dokumen  Asli  (Studi  Kasus  Putusan  Peninjauan Kembali  Perkara  Perdata  No.49.PK/PDT/2009  Tanggal  16  September  2009). Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling .  Magister  Universitas  Sebelas
Maret.Surakarta
Yofi  Permana.  R.  2018.  Pengaturan  Penyerahan  Protokol  Notaris    Yang  Telah Meninggal  Dunia  Dan  Prakteknya    Di  Provinsi  Sumatera  Barat .  Tesis .Program Magister  Kenotariatan  Pascasarjana    Fakultas    Hukum  Universitas Andalas.Sumatera Barat

## PeraturanPerundang-undangan
Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Undang-Undang  (UU)  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).