DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.4

## MASLAHAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN IZIN POLIGAMI NOMOR 0020/Pdt.G/2017/PA.MN

## Izzat Abdika Mukalafin
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email; kevinabdika36@gmail.com
Abstract: Maslahah  actions  that  encourage  human  goodness  or  anything  beneficial  to human beings. This article is in the decision of the Religious Court of Madiun City number 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn.  The judge only granted the application  for permission to have polygamy and rejected the application for separation of joint property; the decision was not  granted  on  the  verdict.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  research method that produces descriptive data analysis. Primary data in the form of the judge's decision  of  the  Religious  Court  of  Madiun  City  Number  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn  The secondary  source  of  library  materials  in  the  form  of  books  and  interviews  with  judges. The results of this study there are three conclusions, namely 1). That is the decision with case number 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn is by the rules of Maslahah Dzaruriyyah because in this  matter,  to  preserve  religion,  soul,  intellect,  lineage,  and  property  have  been fulfilled. Only one thing has not been fulfilled about the property, so the more significant problem must come first. 2). The maslahah of formal and material written evidence has been met, but in the evidence of common property is not by the law, the judge rejected it,  and  it  is  by  the  maslahah  mu'tabaroh  supported  by  syara  '.  3).  The  maslahah  in  the witness  evidence,  including  the  maslahah  hajjiyah,  is  less  than  maximum,  or  it  is  still doubtful  that  the  witness  only  knows  it.  Not  by  the  material  requirements  (Article  171 HIR/308  RBg)  to  see,  hear,  and  experience  for  himself.  So  the  judge  gave  relief  to  the parties to support the fulfilment of the maintenance  of religion, soul, intellect, lineage and property .
Keywords: Maslahah, Judge's Consideration, Polygamy Decision

## PENDAHULUAN
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  dalam  hal  mana  suami  mengawini  lebih  dari  satu istri dalam waktu yang sama.(Hermanto, 2017) Perkataan poligami sendiri berasal dari bahasa  yunani,  yaitu polu yang  berarti  banyak  dan gamein yang  berati  kawin.  Jadi poligami  adalah  perkawinan  yang  banyak,  atau  diIndonesia  terkenal  dengan  istilah permaduan.(Sugianto, 2017)
Polemik  yang  terjadi  tidak  terlepas  dari  apakah  seorang  laki-laki  yang  berpoligami mampu  berbuat  adil  kepada  istri-istrinya  yang  lebih  dari  satu.  Islam  mengajarkan, bahwa  seorang  laki-laki  dapat  menikah  atau  melakukan  perkawinan  lebih  dari  satu apabila  seorang  laki-laki  mampu  berbuat  adil,  dalam  arti  mampu  memenuhi  nafkah lahir-batin  kepada  istri-  istrinya  secara  berimbang  tanpa  memihak  salah  satu istri,(Ardhian  et  al.,  2015)  dalam  masyarakat  juga  banyak  alasan  yang  yang menyebabkan  seseorang  melakukan  poligami.  Dari  hal-hal  yang  kecil  yang  terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  sampai  kepada  hal-hal  yang  memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Dan yang sering  dijadikan  alasan  salah  satunya  adalah  karena  alasan  tidak  mampu  memenuhi kewajiban  sebagai  seorang  istri  kepada  suami.  Berdasarkan  Undang-Undang  No  1

## UTILITY IN JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS ON POLYGAMY LICENSE DECISION NUMBER 0020/Pdt.G/2017/PA.MN
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26
Tahun 1974  pasal  4  ayat  2  Pengadilan  hanya  akan  memberikan  izin  kepada seorang suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  Istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibanya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Belakang, 1974).
Pengadilan Agama Kota Madiun memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama yang berada  di  wilayah  Kota  Madiun.  Pada  bulan  Februari  tahun  2017  Pengadilan  Agama Kota  Madiun  telah  memutus  masalah  perkara  poligami  dengan  perkara  Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn.(Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 2017)
Dalam duduk perkara tidak disebutkan secara tegas bahwa alasan berpoligami adalah karena  isteri  pertama  kurang  bisa  melayani  pemohon  dengan  baik  dengan  alasan bekerja di luar negeri atau kebutuhan biologis pemohon yang tinggi, padahal pemohon mempunyai  nafsu  sex  yang  besar  dan  selama  menikah  pemohon  dan  termohon  telah hidup  rukun  dan  dikaruniai  satu  anak.  Dari  alasan  tersebut  mungkin  hakim  memiliki dasar lain dalam memutus perkara. Diantaranya kemaslahatan putusan tersebut dilihat dari kacamata maslahah disitu ada beberapa maslahah yang kurang terpenuhi.
Maslahah dalam   kajian   ushul   fiqh   adalah   semakna   dengan   kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang  berarti  baik  dan  mengandung  manfaat. Maslahah merupakan bentuk mufra>d (tunggal)      yang      jamaknya      (plural) masa>lih .    Dari    makna kebahasaan    ini    dipahami    bahwa maslahah meliputi  segala  yang  mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak  dan  menghindarkan  segala  bentuk  yang  menimbulkan kemadharatan dan kesulitan,  adapun  tujuan syara’ dalam  menetapkan  hukum  itu  ada  lima,  yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Muhamad Abu Zahrah, 2010)
Dalam  putusan  No.0020/Pdt.G/2017/PA.Mn  berdasarkan  pemahaman  awal  peneliti belum mencerminka adanya kemaslahatan karena hakim tidak mengabulkannya terkait harta bersama, serta disisi yang lain dalam pembuktian surat, terutama harta bersama surat  belum  sesuai  hukum  acara  perdata  di  Pengadilan  Agama  dan  tidak  dileges  pos kemudian pemohon tidak bisa membuktikanya . Pembuktian saksi dalam syarat materiil saksi  kurang  terpenuhi,  saksi  hanya  lebih  melihat  tidak  mendengar  dan  tidak mengalami  sendiri.  Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Madiun  mempunyai  dasar hukum yang kuat dan alat bukti saksi dalam pertimbangan hukum tersendiri yang kuat, sehingga  memutuskan  untuk  memberikan  izin  poligami  kepada  pemohon.( wawancara penanganan perkara , 2019) Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  informasi  dan  pengetahuan  lebih  dalam mengenai  dasar  dan  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim  Pengadilan  Agama Kota  Madiun  dalam  mengabulkan  permohonan  izin  poligami.  Maka  dari  sini  penulis beranggapan untuk menganalisi masalah ini dengan pisau analisis maslahah.
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan  data  deskriptif  analisis.  Data  dari  penelitian  ini  adalah  primer  berupa putusan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn Sumber sekundernya  dari  bahan  pustaka  berupa  buku  dan  wawancara  dengan  hakim.  Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  yuridis-normatif,  yakni  mengekplorasi  isi, mengkomparasikan,  dan  mensitesa  ketentuan  dalam  undang-undang,  doktrin  hukum dan sejenisnya dengan putusan hakim tentang poligami.

## PEMBAHASAN
A.  Unsur Maslahah Pada Perkara  No.0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Dalam  hal  ini  hakim  adalah  seseorang  yang  berpengaruh  untuk  mengambil  tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.(Adonara,  2015)  Hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Madiun  pada  tahun  2017 menangani perkara tentang
poligami dengan Nomor
putusan 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn.(Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 2017)
Perkara  ini  bermula  dari  pemohon  mengajukan  permohonanya  untuk  melakukan poligami dengan beralasan istri bekerja diluar negeri dan suami kebutuhan biologisnya kurang  terpenuhi.  Calon  isteri  kedua  berstastus  janda  cerai.  Pemohon  dan  termohon merupakan  istri  yang  sah  yang  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Selama menikah  mereka  dikaruniai  1  (satu)  anak.  Bahwa  Pemohon  mengajukan  izin  poligami ini,  karena  termohon  (istri  pertama)  kurang  bisa  melayani  pemohon  dengan  baik dengan  alasan  bekerja  di  luar  negeri  atau  kebutuhan  biologis  Pemohon  yang  tinggi, padahal  Pemohon  mempunyai  nafsu  sex  yang  besar.  Kemudian  majlis  hakim memutuskan  atau  mengadili :(Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 2017)
1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menikah lagi (yang kedua
3. dengan  seorang  wanita  bernama  (calon  istri  kedua  binti  Warsiyo  alias Gunawan);
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan  kepada  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Dalam  memutuskan  perkara  ini  hakim  bertumpu  kepada  teks  undang – undang  artinya hakim hanya menerapkan serta menyamakan kejadian dengan undang-undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan dan juga
kemudhorotan.( wawancara penanganan perkara , 2019)
Apabila  dilihat  dari  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim,  pada  intinya  izin
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
poligami  ini  dikabulkanya  hakim  telah  mempertimbangkan  beberapa  hal  yaitu mendatangkan  kemudahan  dan  tidak  adanya  kesulitah  oleh  para  kedua  belah  pihak. Ada  tiga maslahah dari  segi  tingkatanya    tetapi  hanya  satu  yang  sesuai  untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Maslahah dzaruriyyah.
Maslahah  dzaruriyyah (primer) yang  dikandung  oleh  segala  perbuatan  dan  tindakan yang  tidak  boleh  tidak,  demi  tegaknya  kehidupan  manusia  secara  keseluruhan, terutama  kelima  jenis maslahah (memelihara  agama,  jiwa,  akal  budi,  pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan).(Muhamad Abu Zahrah, 2010)
Memelihara  agama  bagi  seseorang  merupakan  fitrah  dan  naluri  insani  yang  tidak  bisa diingkari  dan  sangat  dibutuhkan  umat  manusia,  untuk  kebutuhan  tersebut,  Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah,  ibadah,  maupun muamalah .(Muhamad  Abu  Zahrah,  2010)  Adapun  kaitanya dikabulkanya  putusan  ini  dilihat  dari  aspek  agama  maka,  pemohon  akan  menambah ketakwaanya  kepada  Allah  SWT.  Timbulnya  akhlak  mulia  tidak  terciptanya  perbuatan maksiat. Dalam adanya poligami ini si’ar agama islam semakin luas dikalangan keluarga mereka.
Memeihara  jiwa,  merupakan  hak  paling  asasi  bagi  setiap  manusia.  Dalam  kaitan  ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan pemohon, maka dalam putusan ini jiwa pemohon akan terjaga dan akan tenang tentram, akan terpenuhinya kebutuhan biologis dengan calon istri yang kedua.
Memelihara akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup  dan  kehidupannya.  Oleh  sebab  itu,  Allah  menjadikan  pemeliharaan  akal  itu sebagai suatu  yang  pokok. Contohnya Allah melarang perbuatan zina maka dalam hal ini  pemohon  akan  terjaga  akalnya,  pemohon  tidak  mencari  celah  dalam  menyalurkan hasratnya.
Memelihara  kehormatan  diri  serta  keturunan,(Muhamad  Abu  Zahrah,  2010)  karena manusia  adalah  makhluk  mulia,  kehormatannya  senantiasa  dijaga  dan  dilindungi  oleh syariat,  serta  keturunanya  juga  oleh  Allah  SWT.  Dalam  adanya  poligami  ini  maka keturunan  mereka  akan  terjaga,  baik  keturunan  dari  istri  pertama  atau  kedua. Keturunan  dari  calon  istri  yang  kedua  akan  terjaga  baik  karena  terpenuhinya kebutuhan  hidup  dan  akan  mendapat  kasih  sayang  yang  lebih  dari  keluarga  yang baru.(Abror, 2016)
Memelihara  harta,  manusia  tidak  bisa  hidup  tanpa  harta.  Oleh  sebab  itu,  harta merupakan  perlindungan  terhadap  harta  merupakan  sesuatu  yang  pokok  dalam kehidupan  manusia.(Aprianto,  2017)  Untuk  mendapatkannya  Allah  mensyari ’ atkan berbagai  ketentuan  dan  untuk  memelihara  harta  seseorang  allah  mensyari ’ atkan hukuman  pencuri  dan  perampok.  Adapun  harta  bersama  yang  diajuakan  dalam persidangan  diantaranya  adalah  satu  unit  mobil  toyota  innova  dan  satu  unit  sepeda motor  yamaha  vixion.(Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2017)
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26
Apabila dilihat dari sisi harta putusan tersebut dalam pemisahan harta bersama tidak dikabulkanya maka harta tidak akan terpelihara dengan baik. Karena pemohon kurang bisa  menguatkan  dalil-dalil  dalam  persidangan.  Maka  dalam  harta  bersama  ini  akan bisa terjadi penyerobotan atau penguasaan barang berpindah dipihak lain.
Dalam  hal  ini  apabila  dikaitkan  pada  kaidah  diatas  bahwasanya  hakim mempertimbangkan  kebaikanya  daripada  kerusakan  yang  akan  timbul.  Yaitu  lima dibanding  satu.  Maslahah  lebih  diutamakan  Jadi  pada  putusan  ini  bertujuan  untuk memelihara  agama,  jiwa,  akal  budi,  pemeliharaan  kehormatan  diri  serta  keturunan, dan harta kekayaan.( wawancara penanganan perkara , 2019) Maka hanya satu saja yang tidak terpenuhinya yaitu memelihara kekeyaan kemudian hakim mempertimbangkannya  dengan  dianalogikan  empat  dibanding  satu  yaitu    lebih  besar mendatangkan  kebaikan  daripada  kerusakan.( wawancara  penanganan  perkara ,  2019) Maka  hakim  mengabulkan  izin  poligaminya  saja  sedang  permohonan  pemisahan  harta bersama hakim menolaknya.
Alat  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  pemohon  terdiri  dari  11  alat  bukti  surat.  Pada dasarnya  alat  bukti  surat  harus  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang  dimaksud  untuk mencurahkan isi hati seseorang dipergunakan pemohon dalam pembuktian.( wawancara penanganan perkara , 2019)
Pemohon  dalam  pembuktianya  mengajukan  dua  macam  alat  bukti  surat  yaitu diamtaranya alat bukti otentik dan alat bukti dibawah tangan. P.1 sampai dengan P.11 semuanya  bermeterai  cukup  kecuali  P.5  dan  yang  fotokopi  telah  dicocokkan  sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat  bukti  berdasarkan  Pasal  1888  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Pasal  2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai.
Pemohon  dalam  pembuktianya  mengajukan  dua  macam  alat  bukti  surat  yaitu diamtaranya  alat  bukti  otentik  dan  alat  bukti  dibawah  tangan.  Alat  bukti  otentik terdiri surat yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang, dan dalam bentuk menurut ketentuan tanpa bantuan dari pihak lain dan ditempat pejabat itu berwenang.
Adapun alat bukti otentik yang diajukan pemohon fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  pemohon  yang  dike  luarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya  (P.1).  Fotokopi  Surat  Keterangan  Pengganti  KTP  atas  nama  termohon  yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Kota Madiun,  yang  telah  bermeterai  cukup  dan bernazegelen serta  cocok  dengan aslinya(P.2).  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  pemohon  dan  termohon  yang  dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten  Madiun,  yang  telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya (P.3). Fotokopi Kartu
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Tanda  Penduduk  atas  nama  calon  istri  kedua  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Kabupaten Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya(P.8).  Fotokopi  Surat  Keterangan  Kematian  (suami  calon  istri  kedua  Pemohon) yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Kabupaten  Madiun,  yang  telah    bermeterai  cukup dan bernazegelen serta  cocok  dengan  aslinya  (P.11).(Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017)
Maka  hal  ini  pertimbangan   hukum  hakim  apabila  dikaji  dalam  teori maslahah maka masuk  dalam maslahah mu’tabaroh yaitu,  kemaslahatan yang didukung oleh syara’ . Dalam  akta  autentik  diajukan  dalam  persidangan  oleh  pemohon  sudah  sesuai  dengan Undang  Undang  dalam  hukum  acara  perdata  di  Pengadilan  Agama.  yang  dibuat  oleh pejabat  yang  berwenang,  dibuat  sesuai  bentuk  yang  telah  ditetapkan  dan  dimana pejabat  itu  berwenang,  maka  nilai  kekuatan  pembuktianya  adalah  bersifat sempurna.(Azhary, 1982)
Jadi kemaslahatan yang  dianjurkan  oleh  syariat  dalam  alat  bukti  otentik  bisa dianalogikan adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus dalamn pembuktian surat. Maka hakim wajib menerima alat bukti otentik dalam bukti surat yang diajukan oleh pemohon.
Alat  bukti  yang  kedua  adalah  akta  dibawah  tangan  yang  mana  akta  tersebut  dibuat oleh  pemohon  dan  termohon  dengan  sengaja  yang  digunakan  dalam  pembuktian dipersidangan.  Dalam maslahah  mu’tabaroh akta    dibawah    tanagan    ini     sudah sesuai dengan aturan tatacara pemeriksaan bukti surat yang terdiri dari alat bukti P.4, P.6. P.7, P.9 dan P.10. Alat bukti tersebut sudah bernazegelen yaitu sudah bermaterai oleh  pejabat  pos  dan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  tersebut  mengakui  akan kebenaran  isi  dan  cara  pembuatan  akte  maka  hakim  bebas  membuktikannya  kecuali P.5 yaitu pembuktian surat tentang harta. bersama pemohon tidak tunduk pada Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 10 UU. No. 13/1985 yaitu tidak bernazegelen oleh pejabat pos juga tidak bermaterai. Pembuktian harta bersama dalam kasus ini adalah tidak dikabulkan oleh  majelis  hakim  meskipun  pemohon  mengakuinya  sebagai  harta  bersama,    tetapi status  kepemilikan  kendaraan  bermotor  tidak  tunduk  pada  bukti  pengakuan,  maka pemohon  keberatan  menghadirkan  buku  pemilik  kendaraan  bermotor  dihadapan persidangan dan pemohon tidak bisa menguatkan dalil- dalil permohonan terkait harta bersama dengan alasan BPKB digadaikan terkait mobil innova dan masih dalam proses kredit  BPKB  motor  yahama  vixion.(Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  2017)    Maka    apabila    dilihat    segi maslahah  mu’tabaroh hakim    wajib menolaknya  karena  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pemeriksaan  bukti  surat dipersidangan.
Dalam pembuktian saksi pemohon menghadirkan dua orang saksi yang pertama adalah tetangga pemohon sedangkan yang kedua adalah teman pemohon. Apabila dilihat segi syarat formil saksi pertama  berumur 57 tahun, sedang saksi  kedua berumur  49 tahun sehat  tidak  ada  hubunaga  darah,  tidak  ada  hubungan  kerja,  tidak  ada  hubungan perkawinan,  menghadap  dipersidangan  dan  mengangkat  sumpah.(Direktori  Putusan
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2017)  maka  terpenuhi  syarat  formil  apabila dicocokan pada putusan tersebut.
Pada  dasarnya  saksi  tersebuat  harus  memberikan  keteranagan  dimukasidang,  saksi- saksi  yang  dihadirkan  oleh  pemohon  adalah  orang-orang  yang  tidak  dilarang  sebagai saksi  dan  telah  memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  depan  sidang  di  bawah sumpahnya  sehingga  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sesuai  Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan.
Alat   bukti   saksi   ini  dalam   kacamata  dalam maslahah hajjiyah (kemaslahatan sekunder)  yaitu maslahah yang  dikandung  oleh segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Maslahah hajjiyah yaitu untuk mendukung kebutuhan mendasar kemaslahatan primer.(Azwar, 2016) Jadi dalam hal ini pertanyaan yang diberikan oleh hakim  kepada  saksi  tertuju  untuk  mencari  kebenaran  alasan  alasan  yang  diajukan dalam  persidangan.  Dengan  tujuan  hakim  tidak  keliru  memutus  dengan  berdasarkan untuk  mendukung  kegiatan  pada  keutamaan  kemaslahatan  primer.( wawancara penanganan perkara , 2019)
Sedang dalam syarat materil putusan nomor 0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn kesaksian  masih diragukan  karena  keterangan  saksi  didasarkan  lebih  banyak  pada  sepengetahuan  saja keterangan  hakim  pada  saat  wawncara  kemarin.  Pada  dasarnya  permasalahan  ini bisadikatakan sangat intern. Pada saat persidangan saksi ditanya oleh hakim kesaksian atau keterangan saksi tentang isteri pemohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis dan bahwa saksi mengetahui termohon tidak keberatan dan rela dimadu. Saksi tersebut hanya mendapatkan curhatan dari pemohon.( wawancara penanganan perkara , 2019)
Dari syarat materiil yang diragukan tersebut mungkin hakim menggunakan dasar pasal 170 HIR saling bersesuaian satu sama lain . Maslahah hajjiyah Yang  berbentuk  keringanan untuk  mempertahankan dan   memelihara   kebutuhan   mendasar  manusia.   Dari   sisi maslahah hajjiyah perkara  nomor  0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn  sudah  sesuai  karena  jika hakim  tidak  memutuskan  untuk  suami  berpoligami  maka  kesulitan  akan  datang  dan tidak  akan  terpeliharanya  tujuan  utama  kemaslahatan  primer.  Adanya  kemudahan untuk  berpoligami  dikarenakan  suami  sendiri  kurang  dengan  kebutuhan  biologisnya terhadap  istrinya  ini  akan  dan  menimbulkan  kesulitan  karena  suami  akan  tidak  bisa merasakan nafkah batin dari istri maka hakim memutuskan untuk berpoligami ini sudah tepat  karena  guna  menghilangkan  kesulitan  dan  memunculkan  kemudahan  untuk penunjang kemaslahatan primer.
Dikabulkan izin poligami ini maka termohon akan terhindar dari perbuatan yang tidak semestinya. Jadi hakim memberi keringanan mengabulkanya meskipun syarat materiil saksi  tidak  terpenuhi  agar  terpenuhinya  untuk  memelihara  Agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta.
Received: 2021-01-22  Revised: 2021-01-26
Approved: 2021-01-26

## KESIMPULAN
Putusan  dengan  nomor  perkara  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn  sudah  sesuai  dengan  kaidah Maslahah Dzaruriyyah, karena     dalam     masalah     tersebut     untuk     memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi. Hanya satu saja yang belum terpenuhi  tentang  harta  maka maslahah lebih  besar  harus  didahulukan.  Terkait dengan alat bukti  tertulis secara formil maupun materiil sudah terpenuhi tetapi dalam bukti  harta  bersama  tidak  sesuai  dengan  undang  undang  maka    hakim    menolaknya dan   sudah   sesuai   dengan maslahah mu’tabaroh kemaslahatan  yang  didukung  oleh syara ’ . Alat  bukti saksi termasuk maslahah hajjiyah bukti saksi kurang maksimal atau masih  diragukan  kesaksianya  saksi  hanya  mengetahuinya,  hal  tersebut  tidak  sesuai syarat  materiil  (Pasal  171  HIR/308  RBg)  melihat,  mendengar,  dan  mengalami  sendiri. Maka hakim memberi keringanan terhadap para pihak dengan tujuan untuk mendukung terpenuhinya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). Al-´Adalah .
Adonara,  F.  F.  (2015).  Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Sebagai  Amanat Konstitusi  Principles  of  Fredom  of  Justice  in  Decidene  The  Case  as  a  Constitutional Mandate. Jurnal Konstitusi .
Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Journal of Islamic Economics Lariba .
Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di  Pengadilan  Agama. Privat Law .
Azhary, M. T. (1982). HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.897
Azwar,  Z.  (2016).  PEMIKIRAN  USHUL  FIKIH  AL-GHAZÂLÎ  TENTANG  AL-MASLAHAH  AL- MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al- Mustashfâ min ‘Ilmi al -Ushûl Karya Al- Ghazâlî). FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman .
https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327
Belakang,  A.  L.  (1974).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  I  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia .
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn .
Hermanto, A. (2017). ISLAM, POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN. KALAM . https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326
Muhamad  Abu  Zahrah.  (2010). Usul  fiqih (Saefullah  ma’sum  (ed.);  Terjem ah).  PT  Pustaka Firdaus.
Sugianto, B. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami. Al-Adl: Jurnal Hukum . wawancara penanganan perkara, (2019).

## Copyright (c) 2021 Izzat Abdika Mukalafin
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .