## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA
Nurman Amir, Muhammadiyah Amin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: nurmanbj6@gmail.com

## Abstrak
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  memerlukan  bantuan  orang  lain  untuk  hidup bersama  dalam  masyarakat  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. 1 Pola  hidup setiap  orang  dalam  melakukan  hubungan  kerja  sama  antar  individu  satu  dengan individu  yang  lain  pada  suatu  tempat  yang  berkaitan  dengan  masalah  ekonomi sesuai syariat yang disebut muamalah. 2 Dalam Islam, seseorang yang memberikan pinjaman  kepada  orang  lain  merupakan  orang  yang  mulia.  Akad  pinjam meminjam dalam Islam disebut dengan rahn. 3 Masyarakat yang bertempat tinggal di  daerah  pedesaan  mayoritas  masyarakat  menggantungkan  hidup  dari  hasil pertanian.  Namun  hasil  bumi  masyarakat  setempat  masih  belum  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  oleh  karena  itu  gadai  merupakan  salah  satu alternatif  yang  kerap  diambil  oleh  masyarakat  yang  pelaksanaan  gadainya dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Gadai di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah ma’pasanra. praktik  gadai  di  Kelurahan  Palampang  umumnya  dilakukan  dengan  pemahaman seadanya,  seperti  gadai  yang  dilakukan  tidak  memiliki  landasan  yang  sesuai hukum Islam terhadap pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sebuah kekeliruan dalam  proses  pelaksanaan  gadai  pada  masyarakat  di  pedesaan.  Salah  satu  jalan untuk dapat saling berinteraksi dengan sesama adalah dengan bermuamalah yang sesuai  dengan  tuntunan syara’ .  Selanjutnya,  hal  tersebut  dirumuskan  menjadi karya  ilmiah  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Gadai Sawah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”.
Kata Kunci: Hukum Islam, Gadai, Tanah.

## Abstract:
Humans  as  social  beings  need  the  help  of  others  to  live  together  in  society  in order  to  meet  their  needs.  Everyone's  lifestyle  in  carrying  out  cooperative
1 Basyirah  Mustarin,  “Pengaruh  Stratifikasi  Dalam  Kenyataan  Hukum”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1 (2021): h. 128.
2 Mutawaddiah,  “Pelaksanaan  Gadai  Tanah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam”, Skripsi (Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 3.
3 Sutriani  dan  Ashar  Sinilele,  “Tinjauan  Hukum Terhadap  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.
relationships between individuals with one another in a place related to economic issues  according  to  Shari'a  is  called  muamalah.  In  Islam,  someone  who  gives loans to others is a noble person. The loan contract in Islam is called rahn. The majority  of  people  who  live  in  rural  areas  depend  on  agricultural  products  for their  livelihood.  However,  the  produce  of  the  local  people  is  still  not  enough  to meet their daily needs, therefore pawning is an alternative that is often taken by people  whose  pawning  is  carried  out  according  to  the  customs  of  the  local community. Pawn in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is  known  as  ma'pasanra.  Pawning  practices  in  the  Palampang  Village  are generally  carried  out  with  a  makeshift  understanding,  such  as  pawning  which  is carried out without a basis in accordance with Islamic law for its implementation, giving  rise  to  a  mistake  in  the  process  of  implementing  pawning  in  rural communities.One  of  the  ways  to  be  able  to  interact  with  each  other  is  by  doing muamalah according to the guidance of syara'. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on the Practice of Pawning Paddy Fields in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency". Keywords: Islamic Law, Pawn, Land.

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu  membutuhkan  bantuan orang  lain,  karena  manusia  tidak  akan  dapat  bertahan  hidup  tanpa  bantuan  dan peran  sesama  makhluk  hidup. 4 Kegiatan  manusia  dalam  mempertahankan eksistensinya  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  mencari  keinginan  dalam rangka  kehidupan  yang  lebih  baik  pada  dasarnya  adalah  sebuah  hal  yang  lazim. Dalam  menjalani  kehidupannya  manusia  sebagai zoon  politicon atau  makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan sesama manusia, di dalam syariat Islam sendiri hubungan antara manusia dengan manusia disebut sebagai dimensi muamalah. 5 \ Kegiatan muamalah  yang  sering  kita jumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari diantaranya  adalah  aktifitas  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang  dan  masih banyak  lagi.  Muamalah  sendiri  secara  etimologi  memiliki  makna  yang  sama dengan al mufa’ala yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. 6
Dalam Islam praktik gadai disebut dengan rahn. Islam mengajarkan akad tentang  pinjam  meminjam  bertujuan  untuk  menjaga  kepentingan  kedua  belah pihak,  baik  pemberi  pinjaman  ( kreditur )  maupun debitur (penerima  pinjaman) jangan sampai dirugikan. Gadai termasuk kedalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal  terdapat  dua  belah  pihak yang  mengadakan  perjanjian,  satu  pihak menyatakan  sanggup  untuk  memberikan  sesuatu  dan  pihak  lainnya  mengikatkan diri  dalam  satu  kesepakatan  untuk  saling  membantu  memenuhi  kebutuhannya
4 Taufiq  Sanusi  Baco,  “Kredit (At-Taqhsith) Dalam  Diskursus  Hadis  Nabi  Muhammad Saw”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2 (2020): h. 151.
5 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.
6 Mahmudah  Mulia  Muhammad,    “Membangun  Ekonomi  Islam  Berorientasi  Kesalegan Sosial”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 1, No. 1 (2019): h. 35.
masing-masing 7 .  Maka  dari  pada  itu  dibolehkan  meminta  jaminan  dari debitur , begitupun  sebaliknya.  Tujuannya  apabila debitur tidak  dapat  mengembalikan pinjamannya  tepat  waktu,  maka  pihak kreditur berhak menjual jaminan  tersebut. Hal  tersebut  sesuai  dengan  fiqhi  muamalah  yakni  dengan  istilah “rahn atau gadai”. 8
Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  pedesaan  hampir  semua menggantungkan  hidup  dari  hasil  bertani.  Namun  kadang  kala  hasil  bumi masyarakat  setempat  masih  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang mendesak  seperti  biaya  kuliah  untuk  anaknya,  biaya  berobat  di  rumah  sakit  dan beberapa  biaya  tak  terduga  lainnya  yang  sewaktu-waku  sangat  diperlukan.  Oleh karena  itu,  Gadai  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  kerap  diambil  oleh masyarakat setempat.
Pelaksanaan gadai dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat yakni pada  umumnya  masih  dilakukan  secara lisan  tanpa  adanya  perjanjian  kerja  sama (gadai tanah) secara tertulis.  meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam,  khususnya  masyarakat  Bulukumba.  Tetapi  pada  dasarnya  pemahaman tentang melakukan gadai menurut syariat Islam masih sangat kurang.
Pelaksanaan  gadai  dalam  hukum  adat  berbeda-beda  di  setiap  daerah  dan mempunyai  istilah  tersendiri,  di  Sulawesi  Selatan  sendiri  istilah  gadai  juga berbeda  di  setiap  daerahnya  dan  terkhusus  di  Kelurahan  Palampang  Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah ma’pasanra.
Terdapat  beberapa  masyarakat  yang  melangsungkan  praktik  gadai  yang umumnya dilakukan dengan pemahaman seadanaya, seperti gadai yang dilakukan tidak  memiliki  landasan  yang  sesuai  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaannya, sehingga  menimbulkan  sebuah  kekeliruan  dalam  proses  pelaksanaan  gadai  pada masyarakat di pedesaan. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan  Palampang,  dimana  proses  gadai  tersebut  dilakukan  sangat  sederhana yakni  hanya  melibatkan  pemilik  lahan  dan  seorang  saksi  yang  dilibatkan  dalam transaksi  tersebut. 9 Jadi  setelah  dianggap sah,  pemberi  gadai (rahin) sudah  tidak berhak  atas  pengelolaan  tanah  tersebut  tanpa  sepengetahuan  penerima  gadai (murtahin) selaku pemegang tanah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Tak jarang  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  sehingga memicu terjadinya konflik. Permasalahan ini harus mendapat jawaban yang benar dan  jelas.  Maka  dari  itu,  penulis  mencoba  untuk  menguraikan  masalah  tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”.
7 Sutriani  dan  Ashar  Sinilele,  “Tinjauan  Hukum Terhadap  Terjadinya  Wanprestasi  Gadai Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.
8 Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Prenadamedia  Grup,  2018),  h.  268- 270.
9 Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Prenadamedia  Grup,  2018),  h.  269- 274.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang  kompleks  dan  rinci. 10 Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  hukum Syar’i .  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Palampang yang pernah  melangsungkan  gadai  tanah  dan  tokoh  agama  setempat.  Selanjutnya, metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik  Gadai  Tanah  Pada  Masyarakat  Kelurahan  Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
Banyaknya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mendesak  masyarakat  untuk  mencari  solusi  dari  jeratan  kebutuhan  yang  banyak itu.  Salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  uang  secara  singkat  yakni  dengan  jalan hutang  dan  gadai.  Gadai  ialah  praktik  di  mana  kita  meminjam  sejumlah  uang dengan  menjaminkan  suatu  barang  dengan  nilai  lebih  tinggi  dibandingkan  uang yang dipinjam. 11
Gadai  tanah  adalah  perjanjian  yang  menyebabkan  bahwa  tanahnya diserahkan  untuk  menerima  sejumlah  uang  tunai  dengan  permufakatan  bahwa  si penggadai ( rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan  membayarkan  sejumlah  uang  yang  sama.  Berdasarkan  definisi  tersebut, bahwa  selama  uang  gadai  belum  dilunasi,  maka  tanah  (sawah)  yang  digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (murtahin) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (murtahin).
Masyarakat  Kelurahan  Palampang  menyebut  gadai  dengan  sebutan “Sanra”  yaitu  transaksi  gadai tanah  sebagai  jaminan  dan tanah  itu  dimanfaatkan oleh  penerima  gadai.  Orang  yang  melakukan  gadai  disebut  “ Ma’pasanra ” (penggadai /rahin ),  sedangkan  yang  menerima  disebut  “Ma’sanrai”  (penerima gadai/ murtahin ).  Pada  masyarakat  Kelurahan  Palampang    sudah  lama  mengenal yang  namanya  gadai  dengan  penamaan  disesuaikan  dengan  bahasa  masyarakat Kelurahan Palampang.
Masyarakat  Kelurahan  Palampang,  biasanya  melakukan  gadai  apabila berada  dalam  keadaan  terdesak  dan  mengharuskan  dia  untuk  meminjam  uang, namun biasanya ada yang enggan meminjamkan uang dengan alasan takut ditipu atau tidak dikembalikan, maka dari itu gadai adalah cara yang dapat menutupi hal tersebut  sehingga  si  pemberi  hutang  merasa  aman  dengan  hadirnya  jaminan barang tersebut dari meminta hutang tersebut.
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung,: Tarsito, 1995), h. 25.
11 Bayu  Saputra  dan  Muhammad  Anis,  “  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 225.
Sama  halnya  dengan  masyarakat  pada  umumnya,  masyarakat  Kelurahan Palampang  juga  melakukan  praktik  gadai  apabila  ada  kebutuhan  mendesak  dan tidak  punya  uang  maka  melakukan  gadai  adalah  cara  intsan  untuk  mendapatkan uang  dan  menjadikan  tanah  miliknya  sebagai  jaminan.  Problematika  gadai dijadikan  sebagai  solusi  oleh  masyarakat  untuk  memperoleh  pinjaman,  tidak terlepas  dari  beban  untuk  mengembalikan  hasil  pinjaman  ketika  tiba  masa  jatuh tempo. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba mengupas bagaimana sistem gadai yang berlaku didalam keseharian masyarakat kelurahan Palampang.
Dalam pelaksanaan gadai tanah di Kelurahan Palampang, masyarakat pada umumnya  melakukan  transaksi  gadai  dengan  sistem  perjanjian  tertulis  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Namun  demikian,  terdapat  masih  banyak masyarakat Kelurahan Palampang yang melakukan transaksi gadai dengan hanya melisankan. Perjanjian ini didasari atas rasa kepercayaan yang tinggi, di mana hal tersebut  dianggap  wajar  karena  sudah  terjalinnya  hubungan  yang  erat  sehingga melahirkan sebuah kepercayaan.
Gadai  di  masyarakat  Kelurahan  Palampang  berfokus  pada  jangka  waktu sebelum  proses  gadai  berlangsung.  Hal  ini  diaggap  sebagai  bagian  membangun kepercayaan  dan  meminimalisir  terjadinya  penyimpangan,  serta  memperlancar jalannya proses gadai.
Dalam  penerapan  gadai,  terdapat  batas  waktu  pelunasanya  biasanya ditentukan  dalam  bentuk  tahunan  dan  tanpa  batas  waktu  tertentu.  Hal  tersebut sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  A.  Erwin  Fahri,  di  mana  beliau menjelaskan  bahwa,  “terkait  jangka  waktu  itu  tergantung  kesepakatan  Bersama pada  saat  meminjam  uang”.  Lebih  lanjut  beliau  menjelaskan  bahwa  dalam penerapan  gadai  tanah  secara  umum  jangka  waktunya  adalah  3  tahun,  namun apabila  dalam  penerapannya  orang  yang  bertindak  sebagai  pemberi  gadai  sudah mampu  mengembalikan  uangnya  maka  dibolehkan  mengembalikan  sebelum mencapai waktunya. 12
Namun,  apabila  sudah  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan,  penggadai (rahin) belum  mampu  untuk  membayar  uang  yang  dipinjamnya  maka  penerima gadai (murtahin) berhak  untuk  tetap  menahan,  menggarap,  dan  mengambil seluruhnya  hasil  dari  tanah  (sawah)  tersebut.  Adapun  mengenai  pelunasan  tanpa batas  waktu  tertentu,  asalkan  uang  sudah  dikembalikan  maka  sawah  yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. 13 Berdasarkan wawancara rata- rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo . Rahin belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima  gadai ( Murtahin ) masih berhak atas sawah tersebut sampai Rahin melunasi pinjamannya.
Gadai  tanah  di  Kelurahan  Palampang  Bulukumba  dilakukan  dengan  cara perkiraan  seberapa  banyak  uang  yang  akan  dipinjam  oleh Rahin serta  tawar menawar antara si penggadai (Rahin) dan penerima gadai (Murtahin ). Dan apabila dalam  akad  tidak  ditentukan  batas  waktunya  maka  gadai  tersebut  akan  berakhir
12 A.  Erwin  Fahri  (47  Tahun),  Penerima  Gadai, Wawancara ,  Kelurahan  Palampang,    04 Agustus 2022 . 13 Ashar  Sinilele  dan  Suriyadi,  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Praktik Utang  Piutang  Di  Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara”, Jurnal  El-  Iqtishady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, (2022), h. 109.
ketika Rahin melunasi  utangnya.  Hal  tersebut  sebagaimana  hasil  wawancara dengan  Bapak  Abdul  Wahid,  di  mana  beliau  mengatakan  “selama  uang  yang dipinjam  belum  dikembalikan,  orang  yang  bertindak  sebagai  penggadai  belum mempunyai  hak  atas  tanah  yang  digadaikan,  karena  dipegang  sepenuhnya  oleh orang yang menerima gadai sampai uang yang dipinjam dilunasi baru tanah yang digadaikan bisa diambil buat dikelolah kembali”
Namun  dalam  praktiknya  terkadang  dalam  hal  jatuh  tempo  terdapat pemaksaan  dalam  penagihan  uang  yang  dipinjam.  Hal  ini  terjadi  atas  dasar perjanjian yang sifatnya berubah, seperti pada masa jatuh tempo dalam perjanjian maka kemudia prjanjian dilanjutkan dengan melisankan terkait kesepakatan waktu selanjutnya. Namun, kadang kala juga ada yang terlanjur menggadaikan sawahnya dan belum diambil Kembali karena persolan belum melunasi hutangnya.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Gadai Tanah Di Masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
Gadai  merupakan  suatu  perjanjian  atau  akad  dalam  bermu’amalah  yang dilakukakan  oleh  dua  belah  pihak  dalam  bentuk  hutang  piutang  dengan menyerahkan  suatu  barang  sebagai  jaminan  atas  hutang.  Perjanjian  gadai  ini dibenarkan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:283 yang berbunyi:
                                                                                                               
                                                                                                                      
                     
Terjemahnya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Ayat  diatas  menerangkan  tentang  muamalah  (transaksi)  yang  dilakukan secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya.  Dalam  ayat  ini  dijelaskan  bahwa  apabila  dalam  hal  muamalah yang tida tunai dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  (agunan/jaminan)  yang  diserahkan kepada  pihak  yang  berpitang.  Terkecuali  jika  masing-masing  orang  yang bermualah  saling  mempercayai  dan  berserah  diri  kepada  Allah  maka  muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.
Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang bisa  saja  melakukan  pratek  gadai  dengan  orang  yang  beragama  non  muslim, sebagaimana diceritakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah.
Dari  ayat  tersebut  bila  dicermati  maka  ‘ illat hukum  yang  terkandung adalah  adanya  faktor  kebutuhan,  hal  ini  dapat  dijumpai  dalam  pendapatnya  as- Saukani yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian  hutang  piutang  dan  tidak  dijumpai  seorang  pun  penulis  maka  untuk meringankannnya  (hutang  piutang)  diadakannya  jaminan  yang  dipegang” 14 .  Jadi adanya  utang  piutang  dengan  barang  jaminan  (gadai)  karena  adanya  kebutuhan yang  mendesak.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Dimra (Rahin ):  “saya melakukan  gadai  sebab  hasil  pertanian  yang  sifatnya  musiman  tidak  mencukupi untuk  menutupi  kebutuhan  hidup  dan  biaya  sekolah  anak,  apa  lagi  saya  sendiri yang  menjadi  tulang  punggung  keluarga” 15 .  Transaksi  gadai  yang  dilakukan berdasarkan  kurangnya  pemasukan  untuk  menjaga  kestabilan  perekonomian keluarga sehingga gadai menjadi jalan untuk mencukupi kebutuahn tersebut.
Adapun Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin yaitu: 16
1. Hak dan Kewajiban Rahin : Hak penggadai Rahin yaitu:
a) Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari Murtahin .
b) Berhak  untuk  mendapatkan  pengembalian  sawah  yang  digadaikan  sesudah  ia melunasi pinjaman utangnya.
Kewajiban Rahin yaitu:
a) Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh Murtahin .
b) Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Murtahin .
2. Hak dan Kewajiban Murtahin :
Hak Murtahin yaitu:
a) Berhak  untuk  memanfaatkan  dan  mengambil  hasil  sawah  yang  dijadikan jaminan.
b) Berhak  untuk  melakukan  perjanjian  baru  dengan  orang  lain  (bagi  hasil)  atas barang gadai (sawah).
c) Berhak  untuk  menagih  uang  pinjaman  jika  sudah  sampai  batas  waktu  yang telah ditentukan.
d) Berhak  untuk  tetap  menahan  barang  gadai  selama  pinjaman  belum  dilunasi (jatuh tempo) oleh Rahin.
Kewajiban Murtahin yaitu:
a) Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada Rahin atas terjadinya transaksi gadai.
14 Imam  Muhammad  ‘Ali  ibn  Muhammad  as-Syaukani ,  Fath  al-Qadir (Beirut:  Dar  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M), h. 383.
15 Dimrah (51 Tahun), Orang yang menggadaikan, Wawancara , Kelurahan Palampang, 04 Agustus 2022.
16 Tim  Penyusun  KHES, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Peraturan  Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 106-108.
b) Berkewajiban  untuk  mengembalikan  sawah  yang  dijadikan  jaminan  kepada penggadai Rahin jika sudah melunasi pinjaman utangnya.
Menurut  pandangan  hukum  Islam  mengenai  pemanfaatan  barang  gadai oleh Murtahin ,  Pada  dasarnya  barang  gadai  tidak  boleh  diambil  manfaatnya kecuali  dengan  seizin  pemilik  barang (Rahin) hal  ini  sesuai  dengan  pandangan ulama mazhab Maliki dan Syafi’i. Dalam hal ini di Kelurahan Palampang, penulis berpendapat  bahwa Murtahin boleh  memanfaatkan  sawah  (barang  gadai) dikarenakan  pada  awal  akad, Rahin telah  menyerahkan  sawahnya  dalam  bentuk gadai  kepada Murtahin atas  kesepatakan  bersama  dan  seizin  pemilik  aslinya, karena Rahin masih ada sumber lain yang bisa dipakai untuk melunasi uatangnya tersebut. Disisi lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (Marhun) sebagai  barang  jaminan  dan  kepercayaan  bagi Murtahin sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Murtahin , apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan  oleh Murtahin maka  berarti  menghilangkan  manfaat  dari  barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Rahin ” 17 .

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari  pembahasan  sebelumnya,  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  gadai  tanah  di  Kelurahan  Palampang  Kecamatan  Rilau  Ale Kabupaten  Bulukumba  dilakukan  secara  perorangan,  seperti  melakukan transaksi  gadai  kepada  tetangga,  kerabat,  atau  bahkan  orang  lain  yang  di anggap  memeliki  uang.  Hal  ini  terjadi  karena  proses  lebih  cepat ketimbang  ke  lembaga  pegadaian.  Akad gadai  yang masyarakat  gunakan sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  karena  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan hukum Islam yaitu Aqid yang meliputi Rahin dan Murtahin.
2. Pemanfaatan  gadai  tanah  di  Kelurahan  Palampang  Kecamatan  Rilau  Ale Kabupaten  Bulukumba,  pada  dasarnya  tidak  boleh  diambil  manfaatnya. Hak Murtahin terhadap Marhun hanya  sebatas  menahan  dan  tidak  boleh mengambil  hasilnya,  terkecuali  ada  kesepakatan  awal  antara Rahin dan Murtahin. sedangkan  yang  terjadi  di  Kelurahan  Palampang   tanah  ketika telah digadaiakan maka sudah menjadi hak penuh Murtahin sampai uang pinjaman di kembalikan.
2. Implikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  telah  lakukan  di  Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa hal yang  dapat  dipertimbangkan  sebagai  masukan  yang  bertujuan  untuk  kebaikan serta kemajuan terhadap praktik gadai tanah, antara lain sebagai berikut:
17 Muhammad  dan  Sholikhul  Hadi, Pegadaian  Syariah:  Suatu  Alternatif  Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1 (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.
1. Dalam  praktik  gadai  masyarakat  seharusnya  memperjelas  setiap perjanjian,  terutama  masyarakat  kelurahan  Palampang  Kecamatan  Rilau Ale  Kabupaten  Bulukumba.  Tujuannya  untuk  menghindari  adanya sengketa  dikemudian  hari,  jadi  sebaiknya  ketika  akad  berlangsung  lebih baiknya  lebih  diperjelas  dan  disertakan  bukti  fisik  jika  memang dibutuhkan.
2. Sedangkan  bagi  pihak Rahin dan Murtahin sangat  diharapkan  sebelum melakukan  transaksi  gadai  tanah  perlu  adanya  pemahaman  terkait  aturan gadai  dalam  Islam  agar  tercapai  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  dan menghindari  hal-hal  yang  dapat  menyimpang.  Karena  pada  dasarnya prinsip  gadai  adalah  untuk  saling  tolong-menolong  bukan  kepentingan dan keuntungan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsito, 1995.
Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 76.
Muhammad dan Sholikhul Hadi. Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Siregar, Hariman Surya. Fikih Muamalah Teori dan Implementasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
As-Syaukani, Imam Muhammad ‘Ali ibn Muhammad. Fath al-Qadir . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
Tim Penyusun KHES. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung  RI  No.  2  Tahun  2008. Jakarta:  Dirjen  Badilag  Mahkamah  Agung RI, 2013.

## Jurnal:
Saputra,  Bayu  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Rahn  Pada  Pegadaian  Syariah”. El-  Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2, (2021).
Baco,  Taufik  Sanusi.  “Kredit  ( At-Taqhsith )  Dalam  Diskursus  Hadis  Nabi Muhammad  Saw”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah, Vol. 2, No. 2 (2020).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia.  “Membangun  Ekonomi  Islam  Berorientasi Kesalehan Sosial”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 1 (2019).
Mustarin,  Basyirah.  “Pengaruh  Stratifikasi  Dalam  Kenyataan  Hukum ”,  El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 3, No. 1 (2021).
Sinilele,  Ashar  dan  Suriyadi,  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap Praktik  Utang  Piutang  Di  Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu Utara”. El-  Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah. Vol.  4,  No.  1, (2022).
Sutriani,  dan  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Terjadinya Wanprestasi  Gadai  Sawah” .  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2020).
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 291-301

## Skripsi
Mutawaddiah.  “Pelaksanaan  Gadai  Tanah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam”, Skripsi. Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2016.

## Wawancara:
A. Erwin Fahri (47 Tahun), Penerima Gadai, Wawancara , Kelurahan Palampang, 04 Agustus 2022 .
Dimrah  (51  Tahun),  Orang  yang  menggadaikan, Wawancara ,  Kelurahan Palampang, 04 Agustus 2022.