## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
(Studi di Kecamatan Ciamis)

## LILIS ISTORIYAH

## ABSTRAK
Jurnal  ilmiah  ini  berjudul  “  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengembangan  Kawasan Agropolitan (Studi Di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)” Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai  Kawasan  Agropolitan,  dengan  komuditi  unggulan  perikanan  berdasarkan  Keputusan Bupati  Ciamis  Nomor:  400/Kpts.74-HUK/2010  Tentang  Penetapan  Lokasi  Pengembangan Kawasan  Agropolitan  yang  terdiri  dari  5  Kecamatan  (Panumbangan,  Cihaurbeti,  Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencangkup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan  agropolitan  ini  belum  berjalan  dikarenakan  terdapat  beberapa  masalah.  Hal  itu  terlihat dari  adanya  gejala-gejala  sebagai  berikut,  kurangnya  sosialisasi  dari  Pemerintah  kepada masyarakat,  Masih  rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  pengembangan kawasan agropolitan di Kec. Lumbung, Masih adanya sikap pelaksana yang egosektoral.
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan jurnal ilmiah ini adalah Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis, Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis, Kepala  Dinas  Peternakan  dan  Pertanian  Kabupaten  Ciamis,  Camat  Lumbung,  Kepala  Desa  di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis,  yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan sebanyak 2  orang, Perwakilan kelompok perikanan sebanyak 4 orang. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,dan wawancara.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  menanggulangi hambatan  dalam  Implementasi  kebijakan  tentang  pengembangan  kawasan  agropolitan  (studi  di Kecamatan Lumbung), diantaranya dengan  mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap Dinas-  Dinas/  Instansi  terkait  untuk  mengadakan  pelatihan  perikanan  dengan  narasumber  ahli, meningkatkan  kualitas  masyarakat  dari  segi  pendidikan,  misalnya  dengan  menambah  prasarana dan  sarana  pendidikan  yang  sesuai  dalam  Kepmen  PU  No.  378/KPTS/1987  Tentang  Standar Minimal  Penyediaan  Sarana  Pendidikan  dan  untuk  meminimalisir  sikap  egosektoral  Bappeda mengupayakan  adanya  keterpaduan  program,  contohnya  rapat  koordinasi  dan  laporan  triwulan yang dilakukan oleh Dinas- Dinas/ Instansi.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,  pengembangan  kawasan agropolitan.

## A. PENDAHULUAN
Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, dengan komuditi unggulan  perikanan  berdasarkan  Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 400/Kpts.74- HUK/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  yang terdiri  dari  5  Kecamatan  (Panumbangan, Cihaurbeti, Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencangkup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Lumbung belum berjalan dikarenakan,  terdapat  beberapa  masalah.  Hal itu terlihat dari adanya permasalahan- permasalahan  sebagai  berikut,  kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan masih
minimnya pembinaan teknis maupun pelatihan terhadap kelompok perikanan untuk memperkaya  pengetahuan  dan  teknologi  yang dimiliki untuk membudidayakan
perikanan,Masih  rendahnya  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  pada  pengembangan kawasan  agropolitan  di  Kec.  Lumbung.  Hal tersebut disebabkan masih banyaknya prosentase  masyarakat  yang  berpendidikan rendah  diantaranya  lulusan  Sekolah  Dasar (SD)  sederajat,  Masih  adanya  sikap  pelaksana yang  egosektoral,  Hal  tersebut  mendorong minat  penulis  untuk  melakukan  penelitian lebih  lanjut  dan  hasilnya  dituangkan  dalam bentuk jurnal ilmiah  dengan  menetapkan judul “ Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan
(Studi  di  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten Ciamis).”
Rumusan Masalah
1. Bagaimana  implementasi  kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ? 2. Bagaimana  hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ? 3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Mazmanian  dan  Sabatier  (Agustino,
2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:
Pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  Undang-  Undang, namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah atau keputusan- keputusan eksekutif  yang  penting  atau  keputusan badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang  ingin  diatasi,  menyebutkan  secara tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan  atau  mengatur  proses implementasinya. Edward III (Nugroho,2014:673) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan  berhasil  apabila  didukung  4  (empat)
variable pendukung, yaitu:
1. Variabel  Komunikasi,  berkenaan  dengan bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan kepada  organisasi  dan  /  atau  public  dan sikap  serta  tanggapan  dari  para  pihak yang terlibat.
2. Variabel  Sumberdaya,  berkenaan  dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya  sumberdaya  manusia,  dimana hal  ini  berkenaan  dengan  kecakapan  dari pelaksana  kebijakan  public  untuk carry out kebijakan secara efektif.
3. Variabel  disposisi,  berkenaan  dengan kesediaan dari para implementor untuk
carry  out kebijakan  public  tersebut. Kecakapan  saja  tidak  mencukupi, tanpa  kesediaan  dan  komitmen  untuk melaksanakan kebijakan.
4. Variabel  struktur  birokrasi,  berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya  adalah  bagaimana  agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation , karena ingin menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun  2014  pengertian  kawasan  perdesaan adalah  kawasan  yang  mempunyai  kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya  alam  dengan  susunan  fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi. Adapun  pengertian  agropolitan  berdasarkan Kabul  Ali  Mahi  (20014,2)  Secara  harfiah  “ AGROPOLITAN”  berasal  dari  dua  kata  yaitu (agro=  pertanian),  dan  (  politan/polis  =  kota), sehingga  secara  umum  program  agropolitan mengandung  pengertian  pengembangan  suatu kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian. Agropolitan (Agro = pertanian; Politan = kota) adalah  kota  pertanian  yang  tumbuh  dan berkembang, yang mampu memacu berkembangnya  sistem  dan  usaha  agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela  kegiatan  pembangunan  pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sedangkan pengertian kawasan agropolitan berdasarkan paparan yang disampaikan  BAPPEDA  Kabupaten  Ciamis, pada  tanggal  17  Maret  2016  dalam  rangka pembinaan  pembangunan  kawasan  perdesaan disebutkan  bahwa  kawasan  agribisnis  terpilih yang  terdiri  dari  kota  pertanian  dan  daerah sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya,  dengan  batasan  yang  tidak ditentukan  batasan  administrasi  pemerintah, tetapi  lebih  ditentukan  dengan  memperhatikan skala ekonomi. Dan berdasarkan paparan  yang disampaikan  BAPPEDA  Kabupaten  Ciamis, pada  tanggal  17  Maret  2016  dalam  rangka pembinaan  pembangunan  kawasan  perdesaan disebutkan  bahwa  pengembangan    kawasan agropolitan  dimaksudkan  sebagai  alat  guna mendorong  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  bagi  suatu  kawasan,  sehingga sekitarnya  dapat  ikut  berkembang,  dengan
tujuan meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  percepatan pengembangan wilayah dan  peningkatan keterkaitan  desa-kota  dengan  mendorong berkembangnya  sistem  dan  usaha  agribisnis yang  berdaya  saing  berbasis  kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, yang  Menurut  Tan  (Silalahi,  2009  :  28) yang dimaksud
dengan penelitian
deskriptif ialah :
Penelitian  yang  bersifat  deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala, atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  frekuensi  atau  penyebaran suatu gejala atau frekuensi  adanya hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  dan gejala  lain  dalam  masyarakat.  Dalam  hal ini  mungkin sudah  ada  hipotesis, hipotesis mungkin  belum  tergantung  dari  sedikit- banyaknya  pengetahuan  tentang  masalah yang bersangkutan.
2. Waktu dan Tempat
Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa Lumbung dan  Desa  Rawa  Kecamatan  Lumbung Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan  selama  11  bulan,  yaitu  dari bulan  September  2016    sampai  dengan bulan  Juli 2017.
3. Data dan Sumber Data
Sumber  data  yang  di  gunakan peneliti  untuk  mengumpulkan  informasi yang  dibutuhkan  dalam  upaya penyusunan penelitian  ini,  terdapat  2  macam  sumber, Yaitu  Sumber  Data  Primer  dan  Sumber Data  Sekunder.  Sumber  Data  Primer adalah  sumber  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  lapangan  yang  meliputi keterangan  atau  data  yang  diberikan  oleh pejabat  yang  berwenang  serta  pihak-pihak lainnya  yang  terkait.  Diantaranya  yaitu, Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis,Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis,  Kepala  Dinas  Peternakan  dan Perikanan  Kabupaten  Ciamis,  Camat Lumbung Kabupaten Ciamis, Kepala Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis,    yang  ditetapkan  sebagai  kawasan agropolitan  sebanyak  2  orang,  Perwakilan kelompok  perikanan  sebanyak  4  orang.
Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang  secara  langsung  mendukung  sumber data  primer  yang  mencangkup  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  catatan kuliah,  bahan-bahan  dokumen  berupa peraturan  perundang-undangan  ataupun bahan  lainnya  yang  ada  hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan berupa observasi dan wawancara.
5. Teknik Pengolahan/ Analisis Data
Teknik pengumpulan data menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan berupa observasi dan wawancara.Kegiatan analisis data kualitatif  dilakukan  meliputi  tiga  tahap yaitu  reduksi  data  (reduction),  penyajian data  (data  display),  dan  conclusion drawing/ verification.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian
1.1 Profil Desa Lumbung
Desa  Lumbung  merupakan  salah satu  Desa  di  Kecamatan  Lumbung  yang termasuk  kedalam  kawasan  agropolitan dalam bidang perikanan. 5%  dari  wilayah Kecamatan  Lumbung  digunakan  sebagai kawasan perikanan, dengan potensi unggulan  yang  dapat  dikembangkan diantaranya  gurame, nila,  mas, dan  udang galah.  Dan  produktivitas  panen  dalam setahun sebanyak 2 kali.
1.2 Profil Desa Rawa
Desa  Rawa  merupakan  salah  satu Desa  di  Kecamatan  Lumbung  yang termasuk  kedalam  kawasan  agropolitan dalam  bidang  perikanan,  dengan  luas wilayah 538 ha, dan luas perikanan 17 ha. Potensi unggulan yang dapat
dikembangkan  diantaranya  gurame,  nila, mas,  dan  udang  galah.  Dan  produktivitas panen dalam setahun sebanyak 2 kali.
2. Pembahasan
2.1 Implementasi  kebijakan  tentang pengembangan kawasan agropolitan (Studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) Pada  bagian  ini  penulis  akan membahas mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan
kawasan  agropolitan  (studi  di  Kecamatan Lumbung  Kabupaten  Ciamis)  dilihat  dari faktor  yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya  suatu  proses  implementasi,  yang menjadi dimensi- dimensi antara lain:
1. Variabel Komunikasi
Jika  mengacu  pada  pendapat  ahli Nugroho  (2014:673),  mengatakan  bahwa komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi  dan atau public  dan  sikap serta tanggapan  dari  para  pihak  yang  terlibat. Dalam  dimensi  ini  penulis  menjabarkan menjadi dua indikator sebagai berikut :
a. Adanya  koordinasi  yang  baik  antar pelaksana  kebijakan  pengembangan kawasan agropolitan.
Berdasarkan  hasil  observasi dan wawancara sebagian besar informan  mengemukakan  pendapatnya bahwa  koordinasi  antar  pelaksana kebijakan pengembangan kawasan agropolitan tidak berjalan dengan baik, hal  tersebut  terlihat  dari  adanya keterlambatan waktu dalam melaporkan  kegiatan  yang  sudah dilakukan.
b. Adanya sosialisasi yang maksimal dari
Pemerintah  Daerah  sampai  dengan masyarakat. Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  sebagian  besar  informan mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi dari pemerintah sampai  dengan masyarakat  belum  berjalan,  hat  tersebut terlihat  dari  Masih  minimnya  pembinaan teknis maupun pelatihan terhadap kelompok   perikanan Untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk membudidayakan perikanan. 2. Variabel Sumberdaya Jika  mengacu  pada  pendapat  ahli Nugroho  (2014:673),  mengatakan  bahwa komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung,
khususnya  sumberdaya  manusia,  dimana hal  ini  berkenaan  dengan  kecakapan  dari pelaksana  kebijakan  public  untuk carry out kebijakan  secara  efektif.  Dalam dimensi  ini  penulis  menjabarkan  menjadi tiga indikator sebagai berikut :
a. Memiliki  lahan  yang  didukung  oleh SDA  memadai  dan  telah  memiliki
komuditi  unggulan yang  sesuai budaya lokal. Berdasarkanhasil observasi dan wawancara  sebagian  besar  informan mengemukakan pendapatnya bahwa Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  dimiliki sudah  memadai,  tetapi  kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya  masih  rendah.  Hal  tersebut terlihat  dari  masih  banyaknya  penduduk bertamatan  Sekolah  Dasar  (SD)  kebawah menempati persentase lebih besar.
b. Adanya  sumber  keuangan  untuk pengembangan prasarana/sarana
Agropolitan. Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  sebagian  besar  informan mengemukakan pendapatnya bahwa dukungan  sumber  keuanganmasih  tebatas untuk pengembangan kawasan agropolitan.
c. Adanya  SDM  (  Sumber  Daya Manusia  )  yang  memadai  baik  dari pelaksana  maupun  masyarakat  yang menunjang  pengembangan  pusat- pusat pertumbuhan.
Berdasarkanhasil observasi dan wawancara bahwa dari masyarakat prasarana dan sarana penunjang pendidikan kurang, sedangkan dari pelaksana kurangnya profesionalisme dalam mengembangkan kawasan agropolitan baik berupa pelatihan- pelatihan  atau  kegiatan  lain untuk mengembangkan  kawasan  agropolitan, walaupun  dari  segi  pendidikan  untuk pelaksana  dari  dinas/  instansi  sudah memadai.
3. Variable Disposisi
Jika  mengacu  pada  pendapat  ahli Nugroho  (2014:673),  mengatakan  bahwa Variabel  disposisi,  berkenaan  dengan kesediaan dari  para  implementor  untuk carry  out kebijakan  public  tersebut. Kecakapan  saja  tidak  mencukupi,  tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan  kebijakan.  Dalam  dimensi ini  penulis  menjabarkan  kedalam  dua indikator :
a. Adanya  kesadaran  dan  kesungguhan dari  pelaksana  untuk  menerapkan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  bahwa stakeholder tidak  siap
dengan  penetapan  kawasan  agropolitan yang  terlalu  cepat,  untuk  meningkatan wawasan  dalam  pengembangan  kawasan agropolitan,  seperti  yang  telah  dilakukan yaitu  melakukan studi banding  ke  Daerah Cianjur yang sudah hidup agropolitannya.
b. Adanya  komitmen  yang  tinggi  dari pelaksana dalam pengembangan kawasan agropolitan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  bahwa  komitmen  pelaksana, fokus  dalam  mengembangkan  kawasan agropolitan.  Sedangkan  dari  masyarakat menghasilkan  perikanan  yang  berkualitas jumlah dan hasilnya, dengan merencanakan membentuk kelompok Usaha  Bersama  (KUB)  sehingga  dapat meningkatkan  rengking  pembangunan Kecamatan Lumbung.
4. Variable struktur birokrasi Jika  mengacu  pada  pendapat  ahli
Nugroho  (2014:673),  mengatakan  bahwa variabel  struktur  birokrasi,  berkenaan dengan  kesesuaian  organisasi  birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya  adalah  bagaimana  agar tidak  terjadi bureaucratic  fragmentation , karena ingin menjadikan proses implementasi  menjadi  jauh  dari  efektif. Dalam  dimensi  ini  penulis  menjabarkan kedalam dua indikator :
a. Adanya  aktivitas  organisasi  yang fleksibel sehingga mampu membangun kerjasama lintas sektoral yang baik. Berdasarkan  hasil  observasi  dan
wawancara  adanya  sikap  egosektoral antar Dinas/ instansi terkait, karena setiap Dinas/Instansi terkait mempunyai kepentingan masing-masing dalam pengembangan kawasan agropolitan, misalnya Dinas Peternakan dan Perikanan telah  maksimal  dalam  perikanan,  tetapi tidak  didukung  oleh  akses  jalan  oleh Dinas Cipta Karya .
b. Adanya pola kemitraan antara Pemerintah- masyarakat-swasta
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  sebagian  besar  informan mengatakan  bahwa  pola  kemitraan  antar Pemerintah-  Masyarakat-  Swasta  belum berjalan, dikarenakan  belum menjalankan fungsinya  masing-  masing,  misalnya Pemerintah  belum  memfasilitasi  sarana pemasaran,  Masyarakat  selaku  unsur utama  belum  berupaya  dalam  mencari
langkah-  langkah  yang  harus  dilakukan, sedangkan  belum  bekerjasama  dengan pihak  Swasta  karena  karena  masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan perikanan pihak swasta.
2.2 Hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
tentang pengembangan  kawasan agropolitan  (Studi  di  Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis).
Untuk  dapat  menganalisis hambatan- hambatan  dalam  implementasi  kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten  Ciamis),  penulis  mengacu kedalam empat dimensi dalam implementasi  kebijakan.  Dimana  terdapat beberapa  indikator  yang  belum  berjalan dengan baik sehingga menemukan hambatan.Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Adanya  keterlambatan  waktu  dalam melaporkan  kegiatan  yang  sudah dilakukan,  sehingga  koordinasi  tidak berjalan dengan baik.
2. Masih  minimnya  pembinaan  teknis maupun pelatihan terhadap kelompok perikanan Untuk memperkaya pengetahuan  dan  teknologi  yang dimilikinya  untuk  membudidayakan perikanan.
3. Rendahnya  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)    untuk  mengelola SDA
4. Terbatasnya anggaran penunjang prasarana dan sarana agropolitan
5. Kurangnya prasarana pendidikan dalam  meningkatkan  kualitas  SDM (Sumber Daya Manusia).
6. Ketidaksiapan stakeholder dalam pengembangan kawasan agropolitan 7. Masyarakat belum mampu meningkatkan  jumlah  dan  kualitas hasil perikanan.
8. Adanya  sikap  egosektoral  antar Dinas/ SKPD terkait.
9. Belum menjalankan fungsinya
masing-masing. 2.3 Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan untuk  menanggulangi  hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan  kawasan agropolitan  (studi  di  Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis).
Untuk dapat menganalisis hambatan-hambatan  dalam  implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan  agropolitan  (studi  di  Kecamatan Lumbung  Kabupaten  Ciamis).  Penulis mengacu  kedalam  empat  dimensi  dalam implementasi  kebijakan,  sehingga  upaya yang  dilakukan  berdasarkan  hambatan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam  implementasi  kebijakan  tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung  Kabupaten
Ciamis) adalah sebagai berikut :
1. Komunikasi yang intens baik melalui alat  komunikasi,  maupun  dengan surat  pemberitahuan  agar  pelaporan kegiatan triwulan dapat segera disampaikan kepada BAPPEDA.
2. Pengajuan  dari  masyarakat  untuk mengadakan pelatihan atau pembinaan  teknis  perikanan  kepada Dinas-dinas/  SKPD  terkait  dengan narasumber ahli 3. Penambahan tenaga guru , penambahan dan peningkatan fasilitas  pendidikan,  serta  pelatihan bagi masyarakat untuk dapat mengelola SDA yang dimiliki dengan  didukung  oleh  peningkatan kesehatan masyarakat
4. Menggunakan  Anggaran  Dana  Desa/ ADD  dan  kreativitas  masyarakat untuk  bekerjasama  dengan  lembaga keungan 5. Menambah  prasarana  dan  sarana pendidikan yang sesuai dalam Kepmen  PU  No.  378/KPTS/1987 tentang  Standar  minimal  penyediaan sarana pendidikan 6. Meningkatkan wawasan dengan mengadakan studi banding ke Daerah lain yang sudah bagus agropolitannya, seperti telah mengadakan studi banding ke Daerah Cianjur. 7. Merencanakan  untuk  membentuk kelompok-kelompok  usaha  bersama (KUB)  untuk  meningkatkan  jumah dan kualitas perikanan
8. Mengupayakan  adanya  keterpaduan program  misalnya  rapat  koordinasi dan  laporan  triwulan  yang  dilakukan
oleh  Dinas/  instansi  terkait  sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri
9. Melakukan monitoring evaluasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan  oleh  pelaksana  dari instansi terkait

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian yang  penulis  lakukan,  penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan tentang pengembangan  kawasan  agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten  Ciamis)  belum  berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diantaranya terlihat dari Tim Koordinasi  Pembangunan  Kawasan Perdesaan  (TKPKP)  sebagai  lembaga yang  menyelenggarakan pembangunan kawasan  perdesaan  dalam  hal  ini menangani  kawasan  agropolitan  di Kecamatan  Lumbung  belum  terbentuk sehingga menghambat kerjasama lintas sektoral,  kemudian  belum  adanya tindakan  (action  plan)  baik  dari pemerintah ataupun masyarakat, ketidaksiapan stakeholder dalam pengembangan  kawasan  agropolitan yang  terlalu  cepat,  serta  banyaknya pihak-pihak yang terlibat menyebabkan sikap egosektoral. 2. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan  kawasan  agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten  Ciamis)  berdasarkan  hasil penelitian diantaranya adalah kurangnya komunikasi sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya kawasan agropolitan,  selain  itu  ketersediaan sumber  daya  pendukung,  khususnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  masih rendahnya. Dan dari pelaksana kurangnya  profesionalisme,  selain  itu masih  kurangnya sarana  dan prasarana penunjang kawasan agropolitan,
kesediaan dari pelaksana masih kurang hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih adanya  sikap  egosektoral,  sedangkan komitmen dari pelaksana adalah memaksimalkan pembangunan kawasan  agropolitan  tetapi  kenyataan
dilapangan  Pemerintah-  Masyarakat- Swasta masing berjalan sendiri- sendiri,  sehingga  menjadikan  proses implementasi kebijakan pengembangan  kawasan  agropolitan jauh dari efektif. 3. Upaya-  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi hambatan  – hambatan implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan  Kawasan  Agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten  Ciamis)  antara  lain  : Melakukan  komunikasi  yang  intens baik  melalui  alat  komunikasi,  maupun dengan  surat  pemberitahuan  agar pelaporan  kegiatan  triwulan  dapat segera disampaikan kepada BAPPEDA,  selain  itu  ketersediaan sumber  daya  pendukung,  khususnya Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penambahan tenaga guru,  penambahan dan  peningkatan  fasilitas  pendidikan  ,
serta didukung oleh kesehatan masyarakat. Selain itu juga diupayakan untuk  meningkatkan  wawasan  dengan mengadakan  studi  banding  ke  Daerah Cianjur yang sudah hidup agropolitannya,  dan  memaksimalkan pengembangan  kawasan  agropolitan dengan mengupayakan adanya keterpaduan  program  misalnya  rapat koordinasi,  melaporkan  kegiatan  yang sudah  dilaksanakan,  seta  melakukan monitoring  evaluasi  kegiatan  yang sudah dilaksanakan.
2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :
1. Dinas/instansi/pihak-pihak terkait seyogyanya  melakukan  koordinasi  dan sosialisasi secara intens tentang pengembangan kawasan agropolitan kepada masyarakat, sehingga dapat menambah  wawasan  dan  pengetahuan masyarakat untuk membudidayakan perikanan. 2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan  Agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis), baiknya  hal yang  menjadi  perhatian  utama  adalah unsur  masyarakat  terutama  kelompok perikanan  karena  merupakan  unsur  utama
atau  unsur  penggerak  yang  berprakarsa secara  mandiri  dan  kreatif  untuk  mencari langkah-langkah  yang  harus  dilakukan, supaya  selain  usaha  budidaya  perikanan yang  telah  turun  temurun  bisa  dilakukan, dapat  juga  menciptakan  dan  menumbuh- kembangkan  usaha-usaha  baru  off-farm, seperti penyediaan sarana produksi, pengolahan  hasil  perikanan,  pemasaran (marketing), atau penyedia jasa keuangan.
3. Agar  upaya-  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-  hambatan  dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (studi  di  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten Ciamis),  dapat  berjalan  secara  maksimal, perlu  segera  dibentuk  Tim  Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan
(TKPKP)  agar  segera  dapat  disusun rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV .  Alfabeta Mahi, Ali Kabul.  2014. Agropolitan Teori dan Aplikasi . Yogyakarta : Graha Ilmu Nugroho,  Riant.    2014  . Public  Policy  Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi,  dan  kimia  kebijakan . Jakarta: Gramedia
Silalahi,  Uber  .  2012. Metode  Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentangDesa
Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400/kpts.74- HUK/2016  Tentang  Penetapan  Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
Paparan yang disampaikan BAPPEDA Kabupaten  Ciamis,  pada  tanggal  17 Maret  2016  dalam  rangka  Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

## IDENTITAS PENULIS
LILIS  ISTORIYAH,  Lahir  di  Ciamis,  28  Mei 1994.  Adalah  Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  Unigal  Ciamis.  Tinggal  di  Dusun Limus  Desa  Sukajadi  Kecamatan  Sadananya Kabupaten Ciamis.