## PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA

## Fauzi Rizky
Email : iky_freedoon@yahoo.com
Advokat ; Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Pelaksanaan  rehabilitasi  narkoba  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  127  jo  Pasal  54 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang  menyatakan  bahwa  pelaku  pelanggaran  dapat  dibuktikan  atau  terbukti menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  Penyalahgunaan  Guna  harus menjalani  Rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  dan  pecandu  narkotika  dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  dilaksanakan  baik  oleh  pemerintah  maupun pihak  swasta  untuk  bekerja  sama  dengan  pemerintah.  Pelaksanaan  rehabilitasi harus  memenuhi  syarat  dari  Peraturan  Pelaksana  lainnya,  termasuk  yang  sudah memiliki  Tim  Penilai  Terintegrasi  Rekomendasi,  namun  masih  banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan  sebagai  penelitian  hukum  sosiologis,  karena  penulis  secara langsung  melakukan  penelitian  terhadap  lokasi  atau  yang  diteliti  untuk memberikan  penelitian  yang  lengkap  dan  jelas  dilakukan  di  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.
Kata Kunci : Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment.

## Abstract
Implementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo  Article  54  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  35  Year  2009  on Narcotics pronouncing  that abusers  can be proved or proved to  be the  victim of abuse  of  narcotics,  Abuse  Guna  shall  undergo  medical  rehabilitation  and  social rehabilitation  and  addict  narcotics  and  victims  the  abuse  of  drugs  required  to undergo  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation  rehabilitation  instituted both  provided  by  the  government  or  private  parties  to  cooperate  with  the government.  Implementation  of  rehabilitation  should  be  qualified  from  the  other Implementing  Regulations,  including  already  has  Recommendation  Integrated Assessment  Team,  but  still  banya  recommendations  are  not  running  as  they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in  order  to  provide  a  complete  and  clear  picture  of  the  issues  examined.  This research  was  conducted  at  the  National  Narcotics  Agency  of  Riau  Province  and the State Attorney Siak.
Keywords : Rehabilitation,  narcotics Team Assessment-Recommendation

## A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan  dalam  pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif,  tidak  kalah  pentingnya ialah  dengan  menggunakan  strategi pengobatan  dan  rehabilitasi.  Hal  ini mengandung  pemikiran  bahwa  para korban  penyalahgunaan  narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai  pelaku  tindak  pidana,  akan tetapi  juga  dianggap  sebagai  korban
kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. 1 Berbagai  kebijakan  lahir  dari pemerintah untuk mencegah,
menanggulangi, mengobati dan pemberantasan  narkotika  itu  sendiri,
begitupun berbagai regulasi peraturan  perundang-undangan  yang telah dilahirkan, diantaranya
pengobatan  terhadap  pecandu  dan penyalahguna  narkotika.  Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib
1 Siswanto. S,2012, Politik Hukum dalam dalam  Undang-undang  Narkotika  (UU  RI Nomor  35  Tahun  2009, PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 29.
menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial. 2
Rehabilitasi  Medis  merupakan suatu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika 3 ,  sedangkan  Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan  pemulihan  secara  terpadu, baik  fisik,  mental  maupun  sosial, agar  bekas  pecandu  Narkotika  dapat kembali  melaksanakan  fungsi  sosial dalam kehidupan masyarakat. 4
Pelaksanaan upaya
pengobatan, perawatan dan/atau pemulihan  sebagaimana  tujuan  dari rehabilitas  tersebut  tetap  berpatokan pada  jenis  dan/atau  beratnya,  karena kualifikasi  yang  dapat  direhabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku,  dalam  Pasal  127  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah
2 Pasal  54  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika
3 Pasal  1  angka  16  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
4 Pasal  1  angka  17  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
member  perlakuan  yang  berbeda bagi pelaku
penyalahgunaan narkotika,  sebelum  undang-undang ini  berlaku  tidak  ada  perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar,  maupun  produsen  narkotika. Pengguna  atau  pecandu  narkotika  di satu  sisi  merupakan  pelaku  tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.Dari  uraian  di  atas  maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Penerapan  dan  kendala  pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Riau dalam Praktek
Peradilan  Berdasarkan  Pasal  127  Jo Pasal  54  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika ? 2. Bagaimanakah konsep idealnya Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam
Praktek  Peradilan  Berdasarkan  Pasal 127  Jo  Pasal  54  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  sosiologis,  yaitu suatu  penelitian  terhadap  efektifitas hukum  yang sedang berlaku didalam masyarakat ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. 5 Penelitian hukum
sosiologis merupakan  penelitian  yang  melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap  efektifitas  berlakunya hukum dalam masyarakat.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Penerapan dan kendala  pelaksanaan  Rehabilitasi terhadap  Pecandu,  Penyalahguna dan Korban
Narkotika berdasarkan  Rekomendasi  Tim Asesmen  Terpadu  di  Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi  Riau  dalam  Praktek
5 Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian Hukum  dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 16.
Peradilan  Berdasarkan  Pasal  127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penerapan pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum  Badan  Narkotika  Nasional
Provinsi Riau dalam Praktek
Peradilan  Berdasarkan  Pasal  127  Jo Pasal  54  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Hubungan  penegakan  hukum tidak  terlepas  dari  pemidaannnya, Penegakan  Hukum,  dalam  bahasa Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  di luar  penegakan  hukum  tersebut, seperti  penerapan  hukum.  Tetapi tampaknya  istilah  penegakan  hukum adalah  yang paling sering digunakan dan  dengan  demikian  pada  waktu mendatang  istilah  tersebut  akan semakin  mapan  atau  merupakan istilah yang dijadikan dalam
kebiasaan berjalannya sistem peradilan. 6
6 Satjipto  Rahardjo,1996, Ilmu  Hukum,
Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 181
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.
Setiap orang mengharapkan  dapat  ditetapkannya hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku;
pada dasarnya tidak boleh menyimpang:  (meskipun  dunia  ini runtuh  hukum  harus  ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian  hukum.  Kepastian  hukum merupakan  perlindungan  terhadap tindakan  sewenang-wenang,  yang berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian  hukum  karena  dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas menciptakan kepastian hukum karena  bertujuan  untuk  ketertiban masyarakat.  Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan  dan  penegakan  hukum. Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka pelaksanaan  hukum  atau  penegakan hukum  harus  memberi  manfaat  atau kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan sampai  justru  karena  hukumnya dilaksanakann atau ditegakkan
timbul keresahan di dalam
masyarakat. 7
Tujuan  pokok  hukum  adalah menciptakan tatanan masyarakat yang  tertib,  menciptakan  ketertiban dan  keseimbangan.  Dalam  literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum : 8
a.
Teori Etis.
Menurut  teori  etis  hukum semata-mata  bertujuan  keadilan.  Isi hukum  ditentukan  oleh  keyakinan kita  yang  etis  yang  adil  dan  tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan.
b. Teori Utilistis
Menurut  teori  ini  hukum  ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi  manusia  dalam  jumlah  yang sebanyak-banyaknya.
Pada
hakikatnya  menurut  teori  ini  tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan  yang  terbesar  bagi jumlah orang yang terbanyak.
c. Teori Campuran
7 Sudikno Mertokusumo,2010, Mengenal Hukum, Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta Hal. 207-208
8 Sudikno Mertokusumo,2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, Hlm. 77-80., Menurut Mochtar Kususmaatmadja  tujuan  pokok  dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental)  bagi  adanya  suatu mayarakat  manusia  yang  teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum  adalah  tercapainya  keadilan yang berbeda-beda isi dan kurangnya menurut masyarakat dan zamannya.
Sedangkan  terhadap  sistem pemidanaan  atau the  sentencing system menurut  L.H.C.  Hulsman merupakan aturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan sanksi  pidana  dan  pemidanaan (the statutory  rules  relating  to  penal sanctions and punishment) . 9 Kemudian Andi Hamzah
memberikan  arti  sistem  pidana  dan pemidanaan  itu  sebagai  susunan (pidana)  dan  cara  (pemidanaan). 10
Menurut Barda Nawawi Arief,
apabila pengertian sistem
pemidanaan  diartikan  secara  luas
9 Lilik  Mulyadi,  2012, Bunga  Rampai Hukum  Pidana  Umum  Dan  Khusus ,  Pt. Alumni, Bandung, Hlm. 58
10 Andi  Hamzah,  1986, Sistem  Pidana Dan  Pemidanaan  Indonesia,  Dari  Retribusi Ke Reformasi , Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 1
sebagai  suatu  proses  pemberian  atau penjatuhan pidana oleh  hakim, maka dapatlah  dikatakan  bahwa  sistem pemidanaan itu mencakup pengertian: 11 1. Keseluruhan sistem
(aturan  perundang-undangan)  untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem aturan  perundang-undangan  untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 3. Keseluruhan sistem aturan  perundang-undangan  yang berlaku berguna untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konk retisasi pidana. 4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang
mengatur  bagaimana  hukum  pidana itu  ditegakkan  atau  dioperasionalkan secara  konkrit  sehingga  seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).
Merujuk kepada fenomena
peredaran narkotika, banyak kebijakan-kebijakan  yang  telah  lahir baik  berupa  undang-undang  maupun peraturan  perundang-undangan  yang lainnya  menyikapi  bahwa  narkotika
11 Barda  Nawawi  Arief,  1996, Bunga Rampai  Kebijakan  Pidana ,  Pt.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, Hlm 136.
tidak hanya merupakan tindak pidana,  namun  disisi  lain  terdapat juga  kategori-kategori  tertentu  yang tergolong  pecandu,  penyalah  guna dan  korban  narkotika.  Kebijakan- kebijakan tersebut terlahir dikarenakan  kondisi  dari  peredaran narkotika itu sudah sangat memprihatinkan  disegala  usia  dan disemua sektor. 12
Rehabilitasi  terhadap  pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu  dari  ketergantungan,  dan masa  menjalani  rehabilitasi  tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani  hukuman. 13 Rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan  pecandu  narkotika ke  dalam  tertib  sosial  agar  dia  tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.
Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
12 Wawancara  Dengan Bapak  AKBP. Drg.  Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Riau,  Hari  Kamis,  12 Januari  2017,  Bertempat  Di  Kantor  Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.
13 Pasal  103  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2009 tentang Narkotika terdiri dari 2
(dua) yaitu: 14 a. Rehabilitasi medis yaitu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan pecandu dari
ketergantungan
narkotika,  sesuai  Pasal  1  angka  16 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika. b. Rehabilitasi Sosial yaitu  proses  kegiatan  pemulihan secara  terpadu  baik  fisik,  mental maupun  social,  agar  bekas  pecandu narkotika
dapat kembali melaksanakan  fungsi  social  dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka  17    Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pelaksaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam
Praktek  Peradilan  Berdasarkan  Pasal 127  Jo  Pasal  54  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  jelas  telah
14 Ar.  Sujono,  Bony  Daniel,  2011 Komentar Dan Pembahasan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 74.
menguraikan tentang adanya kewajiban rehabilitasi terhadap pecandu,  penyalah  guna  dan  korban narkotika.
Adapun  ketentuan  rehabilitasi tersebut  harus  memiliki  klasifikasi. Pertama,  pada  saat  ditangkap  oleh penyidik  Polisi  dan  Penyidik  Badan Narkotika  Nasional  dalam  kondisi tertangkap  tangan.  Kedua,  pada  saat tertangkap  tangan  ditemukan  barang bukti  pemakaian    1  (satu)  hari dengan perincian antara lain : 15
a. kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8  butir c. Kelompok  Heroin  :
1,8 gram
d.
Kelompok  Kokain  :
1,8 gram
e. Kelompok  Ganja  :  5 gram
f. Daun Koka : 5 gram
g. Meskalin : 5 gram
15 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  04  Tahun  2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi
Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
h. Kelompok  Psilosybin
: 3 gram
i. Kelompok  LSD  (d-lysergic
acid diethylamide) : 2 gram j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram k. Kelompok  Fentanil:  1 gram l. Kelompok Metadon: 0,5 gram m. Kelompok Morfin: 1,8 gram
n. Kelompok Petidin: 0,96 gram o. Kelompok Kodein: 72 gram p. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap  tangan  baik  tanpa  barang bukti  dan  terdapat  barang  bukti dengan jumlah tertentu maka
terhadapnya  dapat  ditempatkan  pada lembaga  rehabilitas  dengan  panduan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan  oleh  Penyidik  dan dilengkapi dengan Surat Hasil
Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang sebelumnya telah diajukan oleh
Penyidik ke Badan Narkotika Nasional. 16 Proses selanjutnya adalah
Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa  hak  dan  melawan  hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa  dalam  penyalahgunaan Narkotika  yang  sedang  menjalani proses  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  dipengadilan  diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. 17 2. Kendala pelaksanaan  Rehabilitasi  terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban  Narkotika  berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi  Riau  dalam  Praktek Peradilan  Berdasarkan  Pasal  127 Jo Pasal 54 Undang-Undang
16 Wawancara Dengan Bapak Akbp. Drg. Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala  Bidang Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat  Di  Kantor  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Riau.
17 Pasal  3  Peraturan  Kepala  Badan Narkotika  Nasional  Nomor  11  Tahun  2014 Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pengaktualisasikan aturan- aturan  hukum  agar  sesuai  dengan yang  dicita-citakan  oleh  hukum  itu sendiri,  yakni  mewujudkan  sikap atau  tingkah  laku  manusia  sesuai dengan  bingkai (frame  work) yang telah  ditetapkan  oleh  suatu  undang- undang  atau  hukum,  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan dan sikap
tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan
(sebagai social engineering ),
memelihara  dan  mempertahankan (sebagai social  control )  kedamaian pergaulan hidup.
Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun
peraturan pelaksana merupakan
kaidah  dan  norma  serta  kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan (Das  Sollen) tidak  selalu berkesesuai  dengan  segala  sesuatu yang  merupakan  implementasi  dari segala  hal  ataupun  peristiwa  konkrit yang terjadi (Das Sein) . 18
18
Wawancara Dengan Bapak
Wiliyamson,  SH, Kepala  Seksi  Tindak
Teori
sistem hukum dikemukakan  oleh  Lawrence  M. Friedman.  Lawrence  M.  Friedman sebagaimana  dikutip  Otje  Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi  :  Pertama,  struktur  hukum (legal  structure) ,  yaitu  bagian  – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada  dan  disiapkan  dalam  sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan,
pengadilan. Kedua, Substansi
Hukum (Legal  Substance) ,  yaitu hasil  aktual  yang  diterbitkan  oleh sistem  hukum,  misal  putusan  hakim berdasarkan  Undang  –  undang. Ketiga,  Budaya  Hukum (Legal Culture) , yaitu sikap publik atau nilai –  nilai  komitmen  moral  dan kesadaran yang mendorong bekerjanya  sistem  hukum,  atau keseluruhan faktor  yang menentukan bagaimana sistem
hukum memperoleh  tempat yang  logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. 19
Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Siak,  Hari Jum’at,  4  November  2016,  Bertempat  Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.
19 Otje  Salman  Dan  Anton  F.  Susanto,
2004, Teori Hukum Mengingat,
Mengumpulkan  Dan  Membuka  Kembali. Pt
Refika Aditama,Bandung, Hlm. 153.
Sehubungan dengan hal
tersebut,  Ketentuan    Pasal    54 Undang-    Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa  Pecandu    Narkotika    dan Korban    Penyalahgunaan  Narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi    sosial.    Bagi Pecandu    Narkotika    dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan  sebagai    Tersangka    atau Terdakwa    dalam    perkara  Tindak Pidana  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  perlu  penanganan  secara khusus  dengan  menempatkan  dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan
perawatan  dalam  rangka  pemulihan, namun  pada  kenyataannya  proses rehabilitasi  pada  setiap  tingkatan subsistem  peradilan  tidak  berjalan dengan maksimal, banyaknya kendala  yang  menghalangi  tidak berlangsungnya  tahapan  rehabilitasi pasca  keluarnya  Surat  Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. 20
20 Wawancara  Dengan Bapak  AKBP. Drg.  Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala
Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Riau,  Hari  Kamis,  12 Januari  2017,  Bertempat  Di  Kantor  Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau.
Beberapa kendala yang
mengakibatkan tidak berjalanya proses  rehabilitasi  medis  maupun rehabiltasi  sosial  disetiap  tingkatan subsistem peradilan, antara lain :
1.
Surat Rekomendasi Tim  Asesmen  Terpadu  yang  terdiri Tim  Medis  dan  Tim  Hukum  hanya bersifat  rekomendasi  untuk  dapat dilakukan  pelaksanan  rehabilitas, namun  untuk  pelaksanaan  tersebut dikembalikan  lagi  kepada  penyidik, jaksa  dan  pengadilan  dalam  setiap tingkatan  sub  system  peradilan, rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim  sebatas  untuk  hal  yang meringankan  terdakwa,  sedangkan pelaksanaanya dalam setiap
peradilan tidak berjalan; 21 2. Pelaksaan dalam rehabilitas terntunya
harus berkesesuaian  melalui  pandangan yang  sama  antara  penegak  hukum, namun  penerapannya  pada  saat  ini tidak  saling  berkesesuain  untuk dilakukan rehabilitas terhadap pecandu,  penyalahguna  dan  korban
21 Wawancara  Dengan Bapak  AKBP. Drg.  Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional  Provinsi  Riau,  Hari  Kamis,  12
Januari  2017,  Bertempat  Di  Kantor  Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.
narkotika,  hal  ini  disebabkan  oleh pelaksanaan teknik yang tidak mendukung,  seperti  tidak  terdapat anggaran  untuk  transportasi  setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa  dalam  menjalani  proses hukum,  Tim  Asesmen  Terpadu  pada Kabupaten  Daerah  tidak  berjalan maksimal,  dan  Tempat  Rehabilitas pada  setiap  daerah  belum  terpenuhi (tidak ada). 22 3. Lemahnya  koordinasi
antara penegak hukum, dinas kesehatan  dan  dinas  sosial  sehingga memberikan  dampak  kendala  untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. 23 A. Konsep idealnya Penerapan  Rehabilitasi  terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban  Narkotika  berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum
Badan Narkotika Nasional 22 Wawancara Dengan Bapak Wiliyamson,  SH, Kepala  Seksi  Tindak
Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Siak,  Hari Jum’at,  4  November  2016,  Bertempat  Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.
23 Wawancara  Dengan Bapak  Vegi Fernandez,  SH, Jaksa  Pada  Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum’at, 4 November 2016, Bertempat  Di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Siak.
Provinsi  Riau  dalam  Praktek Peradilan  Berdasarkan  Pasal  127
Jo Pasal 54 Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  35
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengertian rehabilitasi
narkotika  adalah  sebuah  tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi  ditujukan  kepada  korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan  atau  mengembangkan kemampuan  fisik,  mental,  dan  sosial penderita  yang  bersangkutan.  Selain untuk  memulihkan,  rehabilitasi  juga sebagai  pengobatan  atau  perawatan bagi  para  pecandu  narkotika,  agar para  pecandu  dapat  sembuh  dari kecanduannya terhadap narkotika.
Besarnya  peredaran  narkotika merupakan  hasil  proses  kemajuan tekhnologi yang selanjutnya berkembang  dalam  norma  sosial untuk
dipergunakan guna kepentingan  pengobatan  dan  ilmu pengetahuan.  Terjadinya  fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,  maka  diperlukan  tindakan nyata untuk pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. 24 Tindak pidana narkotika
seperti  penyalahgunaan  narkotika dalam  kajian  kriminologi  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  tanpa korban atau victimless crime.
Penggolongan  ini  merujuk  kepada sifat  kejahatan  tersebut  yaitu  adanya dua  pihak  yang  melakukan  transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. 25 Pengguna
narkotika sesungguhnya  merupakan  korban dari  tindak  pidana  narkotika,  namun pengguna  tersebut  tidak  merasa sebagai  korban,  karena  dia  secara sengaja  dengan  kehendaknya  sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut,  baik  itu  karena  anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.
Pengguna narkotika dapat dimasukkan  sebagai  korban  dari penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang
24 Siswanto  S,  2012, Politik  Hukum Dalam  Undang-Undang  Narkotika .  PT. Rineka Cipta, Jakarta,.Hlm. 8.
25 Makaro,Moh.Taufik,Dkk, 2005, Tindak  Pidana  Narkotika,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, ,Hlm. 5.
haram (narkotika) tersebut.
Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya  terhadap  diri  si  pemakai itu  sendiri  juga  berbahaya  terhadap lingkungan  masyarakat,  dimana  agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan  narkotika,  maka  si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan  segala  cara  untuk mendapatkannya.  Bagi  orang–orang yang  tidak  berpenghasilan  cukup maka  dia  akan  berupaya  untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. 26
Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan  narkotika  tersebut, diperlukan  suatu  kebijakan  hukum pidana  yang  memposisikan  pecandu narkotika  sebagai  korban,  bukan pelaku kejahahatan.
Pecandu  narkotika  merupakan Self victizing victims karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan  narkotika  akibat  dari penyalagunaan narkotika yang dilakukannya  sendiri.  Cara  yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi
26 Joko Suyono, 1980, Masalah
Narkotika  Dan  Bahan  Sejenisnya,  Yayasan Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 14.
terhadap para korban penyalahgunaan  narkotika.  Karena rehabilitasi dapat
melepaskan ketergantungan  narkotika  sampai dapat  menikmati  kehidupan  bebas tanpa narkotika. 27
Rehabilitasi  merupakan  salah satu  cara  untuk  menyelamatkan korban  pengguna  narkotika  dari ketergantungan.  Karena  pengertian dari  rehabilitasi  adalah  usaha  untuk memulihkan untuk menjadikan
pecandu  ketergantungan  nakotika dan  hidup  normal  sehat  jasmani  dan rohani  sehingga  dapat  menyesuaikan
dan meningkatkan kembali
keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya,  pergaulannya  dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi. 28 Rehabilitasi  terhadap pengguna  narkotika  tersebut  adalah merupakan  serangkaian  upaya  yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas
27 Martono,  Lydia  Harina  Dan  Satya Joewana,  2006, Peran  Orang  Tua  Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan  Narkotika ,  Balai  Pustaka,
Jakarta, Hlm. 87.
28 Ida  Bagus  Putu  Swadharma  Diputra, Kebijakan  Rehabilitasi  Terhadap  Penyalah Guna  Narkotika  Pada  Undang  –Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika , Jurnal Hukum Vol. I , Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 6.
upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan  dan  latihan  vokasional untuk  meningkatkan  kemampuan penyesuaian  diri,  kemandirian  dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki,  baik fisik,  mental,  sosial  dan  ekonomi. Pada  akhirnya  mereka  diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. 29
Undang–undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang  untuk  menekan  jumlah peredaran  narkotika  di  Indonesia yang  telah  bersifat  transnasional  dan untuk  mengurangi  jumlah  korban penyalahgunaan  narkotika  terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan
masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  konsideran  Undang–undang
29 M.  Tavip, Pelaksanaan  Therapeutic Community  Dan  Rehabilitasi  Terpadu  Bagi Narapidana  Narkotika  Dan  Psikotropika  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  I  Medan
Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan ,  2010,.  available  from  : URL : http://www.ma- ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi , diakses
tanggal 2 Februari 2011.
Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Dengan  tujuan  untuk mengurangi jumlah
korban penyalahgunaan  narkotika  tersebut maka dalam Undang–undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dibuatkan  bab  khusus  yaitu  dalam Bab IX yang mencantumkan
mengenai  hukuman  rehabilitasi  bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.  Pencantuman  bab  ini
dimaksudkan agar korban
penyalahgunaan narkotika dapat
dikenakan  hukuman  rehabilitasi  dan bukannya  hukuman  pidana  penjara maupun pidana kurungan. 30 Penggunaan
rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban  penyalahgunaan  narkotika daripada  penjatuhan  pidana  penjara atau  pidana  kurungan.  Penjatuhan rehabilitasi  ini  sesuai  dengan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun  2010  tentang  Menempatkan Pemakai  Narkotika  kedalam  Panti Terapi dan Rehabilitasi
yang menyatakan  bahwa  mereka  sebagai
30 Wawancara  Dengan Bapak  AKBP. Drg.  Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala
Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Riau,  Hari  Kamis,  12 Januari  2017,  Bertempat  Di  Kantor  Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau.
tahanan kasus narkotika
sesungguhnya  orang  yang  sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung  dikhawatirkan  malah mengakibatkan  efek  yang  tidak  baik terhadap mereka karena dapat semakin  memperburuk  kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut. 31
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa  hak  dan  melawan  hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa  dalam  penyalahgunaan Narkotika  yang  sedang  menjalani proses  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  di  pengadilan  diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Adapun tahap-tahap
rehabilitasi bagi pecandu narkoba : 32
31 Wawancara  Dengan Bapak  Vegi
Fernandez,  SH, Jaksa  Pada  Kejaksaan
Negeri Siak, Hari Jum’at, 4 November 2016, Bertempat  Di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Siak.
32 Badan  Narkotika  Nasional, Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat , 2008, Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia
a. Tahap rehabilitasi medis  (detoksifikasi),  tahap  ini pecandu diperiksa seluruh
kesehatannya  baik  fisik  dan  mental oleh  dokter  terlatih.  Dokterlah  yang memutuskan  apakah  pecandu  perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi  gejala  putus  zat  (sakau) yang  ia  derita.  Pemberian  obat tergantung  dari  jenis  narkoba  dan berat  ringanya  gejala  putus  zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan,  pengalaman,  dan  keahlian guna  memdeteksi  gejala  kecanduan narkoba tersebut;
b. Tahap rehabilitasi nonmedis,  tahap  ini  pecandu  ikut
dalam program rehabilitasi. Di
Indonesia  sudah  di  bangun  tempat- tempat rehabilitasi, sebagai contoh di
bawah BNN adalah tempat rehabilitasi  di  daerah  Lido  (Kampus Unitra),  Baddoka  (Makassar),  dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC),  12  steps  (dua belas langkah,
pendekatan
keagamaan, dan lain-lain;
Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, Jakarta,  Hlm.8-9.
c. Tahap bina lanjut (after  care) ,  tahap  ini  pecandu diberikan  kegiatan  sesuai  dengan minat  dan  bakat  untuk  mengisi kegiatan  sehari-hari,  pecandu  dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun  tetap  berada  di  bawah pengawasan.
Dalam  setiap  tahap  rehabilitasi diperlukan  pengawasan  dan  evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu, penyalahguna  dan  korban  narkotika. Konsep  berupa  kebijakan  untuk merehabilitasi  pecandu,  penyalah guna  dan  korban  narkotika  tersebut secara  hukum  materil  sudah  sangat baik,  pengaturan  seorang  pecandu, penyalahguna maupun korban narkotika  jika  didukung  dengan memenuhi ataupun melengkapi segala  kebutuhan  untuk  rehabilitas, maka rehabilitas tersebut akan berjalan dengan baik dan harapannya dapat  menyembuhkan  mereka  yang direhab untuk kembali normal. 33
33 Wawancara Dengan Bapak Wiliyamson,  SH, Kepala  Seksi  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Siak,  Hari Jum’at,  4  November  2016,  Bertempat  Di
Kantor Kejaksaan Negeri Siak.
Kekurangan  berupa  kendala yang  sering  muncul  seperti  Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang  terdiri  Tim  Medis  dan  Tim
Hukum yang hanya bersifat rekomendasi  untuk  dapat  dilakukan pelaksanan  rehabilitas,  namun  untuk selanjutnya pelaksanaan tersebut dapat berjalan semestinya oleh penyidik,  jaksa  dan  pengadilan dalam  setiap  tingkatan  sub  system peradilan, rekomendasi tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa,  melainkan  setiap  proses hukum  di  peradilan  juga  dapat memenuhi hak tersangka atau terdakwa untuk menjalani
rehabilitas. 34
Pelaksanan rehabilitas tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang  sama  antara  penegak  hukum, didukung  dengan  segala  kebutuhan pecandu,  penyalahguna  dan  korban narkotika, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang 34 Wawancara  Dengan Bapak  AKBP. Drg.  Agung  H.  Wijanarko,  Spbm, Kepala
Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Riau,  Hari  Kamis,  12 Januari  2017,  Bertempat  Di  Kantor  Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau.
memadai  untuk  transportasi  setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa  dalam  menjalani  proses hukum,  Tim  Asesmen  Terpadu  pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan  atau  turut  berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitas pada setiap daerah hingga cita-cita rehabiltasi dapat terpenuhi. 35
Memperkuat  koordinasi  antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas  sosial  sehingga  memberikan hak  sepenuhnya  bagi  tersangka dan/atau terdakwa untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. 36

## D. Kesimpulan
Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika,  Penyalahguna  Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 35 Wawancara Dengan Bapak Wiliyamson,  SH, Kepala  Seksi  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Siak,  Hari Jum’at,  4  November  2016,  Bertempat  Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.
36 Wawancara  Dengan Bapak  Vegi Fernandez,  SH, Jaksa  Pada  Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum’at, 4 November 2016, Bertempat  Di  Kantor  Kejaksaan  Negeri Siak.
Narkotika  yang  tanpa  hak  dan melawan  hukum  sebagai  Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang  menjalani  proses  penyidikan,
penuntutan, dan persidangan
dipengadilan  diberikan  pengobatan,
perawatan  dan  pemulihan  dalam lembaga  rehabilitasi.  Hal  tersebut didapatkan apabila Tersangka dan/atau Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Polri, penyidik  Badan  Narkotika  Nasional ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu)  hari  sesuai  dengan  ketentuan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  04
Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi
Sosial,  maka  dapat  diajukan  kepada
Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan  Asesmen  atau  penelitian terhadap  tersangka  melalui  kajian
Tim  Medis  dan  Tim  Hukum  untuk dikeluarkan Rekomendasi
Rehabilitas,  sehingga  terhadap  diri tersangka dapat dilakukan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pada saat
menjalani  proses  hukum  dalam peradilan/setiap  tingkatan  subsistem peradilan.  Namun  terdapat  kendala pada  pelaksanaannya,  diantaranya  : Pertama,  Surat  Rekomendasi  Tim Asesmen  Terpadu  yang  terdiri  Tim Medis  dan  Tim  Hukum  hanya bersifat  rekomendasi  untuk  dapat dilakukan  pelaksanan  rehabilitas, namun  untuk  pelaksanaan  tersebut dikembalikan  lagi  kepada  penyidik, jaksa  dan  pengadilan  dalam  setiap tingkatan subsistem peradilan, rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim  sebatas  untuk  hal  yang meringankan  terdakwa,  sedangkan pelaksanaanya dalam setiap peradilan  tidak  berjalan.  Kedua,
Pelaksaan dalam
rehabilitas terntunya harus berkesesuaian melalui pandangan yang sama antara penegak hukum, namun
penerapannya  pada  saat  ini  tidak saling  berkesesuain  untuk  dilakukan rehabilitas terhadap pecandu, penyalahguna  dan  korban  narkotika, hal  ini  disebabkan  oleh  pelaksanaan teknis yang tidak mendukung, seperti tidak terdapat anggaran untuk transportasi  setiap  pemanggilan  dan pemulangan terdakwa dalam
menjalani proses hukum, Tim Asesmen  Terpadu  pada  Kabupaten Daerah tidak berjalan maksimal,  dan Tempat  Rehabilitas  pada  setiap daerah  belum  terpenuhi  (tidak  ada). Ketiga,  Lemahnya  koordinasi  antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas  sosial  sehingga  memberikan dampak berupa kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Konsep  idealnya  Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim
Asesmen  Terpadu  sebenarnya  sudah baik  secara  kebijakan  normatif, namun  perlu  memenuhi  ataupun melengkapi  segala  kebutuhan  untuk rehabilitas,  maka  rehabilitas  tersebut akan  berjalan  dengan  baik  dan harapannya  dapat  menyembuhkan mereka  yang  direhab  untuk  kembali normal.  Kekurangan  berupa  kendala yang  sering  muncul  seperti  Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang  terdiri  Tim  Medis  dan  Tim Hukum yang hanya bersifat rekomendasi  untuk  dapat  dilakukan pelaksanan  rehabilitas,  namun  untuk selanjutnya pelaksanaan tersebut
dapat berjalan semestinya oleh penyidik,  jaksa  dan  pengadilan dalam  setiap  tingkatan  subsistem peradilan, rekomendasi tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa,  melainkan  setiap  proses hukum  di  peradilan  juga  dapat memenuhi hak tersangka atau terdakwa untuk
menjalani
rehabilitas.  Pelaksanan  rehabilitas tentunya  juga  harus  menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak  hukum,  didukung  dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna  dan  korban  narkotika,
termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang memadai untuk transportasi  setiap  pemanggilan  dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen  Terpadu  pada  Kabupaten Daerah  juga  harus  memaksimalkan atau  turut  berperan  aktif,  dan tersedianya  tempat  rehabilitas  pada setiap daerah hingga cita-cita rehabiltasi dapat terpenuhi.
Memperkuat koordinasi antara
penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas  sosial  sehingga  memberikan
hak  sepenuhnya  bagi  tersangka dan/atau terdakwa untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Saran Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu,  penyalahguna dan korban  narkotika  secara  rinci  telah diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  hingga peraturan  pelaksana  lainnya  yang secara  spesifik  menjelaskan  akan adanya  prosedur  untuk  menentukan sesorang  layak  untuk  menjalani rehabilitas  atau  tidak,  keberadaan ataupun eksistensi dari Tim Asesmen Terpadu  tentunya  menjadi  titik pangkal paling awal dalam
penentuan seorang
tersangka dan/atau  terdakwa  narkotika,  maka Tim  Asesmen  Terpadu  yang  terdiri dari  Tim  Hukum  dan  Tim  Medis  ini tidak  hanya  pada  tingkat  provinsi saja,  wajib  dibentuk  Tim  Asesmen Terpadu  tingkat  kabupaten  setiap daerah,  sehingga  tidak  menimbulkan kendala  teknis  dalam  pelaksanaan rehabilitasi.  Begitu  juga  keberadaan dari  surat  Rekomendasi  Rehabilitas
dari  Tim  Asesmen  Terpadu  harus tetap  dijalankan  disemua  proses hukum  dalam  peradilan,  pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur pendukung  rehabilitas  harus  giat dikordinasikan dengan kepala daerah yang belum memiliki sarana rehabilitas,  penguatan  setiap  instansi terkait dalam pelaksanaan rehabilitas harus  tetap  terakomodir  dengan  baik hingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan rehabilitas. Undang-undang Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika merupakan konsep materil  dan  formil,  baik  untuk melakukan pencegahan berkembangnya jaringan dan peredaran  narkotika,  pemberantasan dan  penindakan  hingga  pelaksanaan rehabilitasi.  Panduan  peraturan  ini tentunya  sudah  sangat  baik,  namun jika  dikaitkan  dengan  penerapannya terutama dalam ketentuan rehabilitas, maka  perlu  dijadikan  bahan  evaluasi yang peruntukannya meciptakan keseimbangan  antara  aturan  dan pengimplementasian (Das  sollen  das sein).

## Daftar Pustaka

## Buku
Kusno  Adi,  2009, Diversi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penanggulangan  Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak , Umm Press, Malang.
Moh.  Taufik  Makarao,Suhasril,  dan  Moh.  Zakky  A.S,  2003, Tindak  Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta.
J.P. Caplin, 1995, Kamus Lengkap Psikologi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarsono, 1990, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja , Rineka Cipta, Jakarta.
O.C. Kaligis, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia , Alumni, Bandung.
Siswanto.  S,  2012 ,  Politik  Hukum  dalam  dalam  Undang-undang  Narkotika  (UU RI Nomor 35 Tahun 2009, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Rena Yulia, Viktimologi , Graha ilmu,Yogyakarta.
Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta.
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Adya Bakti, Bandung.
Bambang  Sunggono,  2007, Metodologi  Penelitian  Hukum, PT  Raja  Grafindo Persada , Jakarta.
Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
Adami  Chazawi,  2010, Pembelajaran  Hukum,  Pidana  Bagian  1 ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana , PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung.
Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indah Indonesia, Bogor.
W.  Friedman ,  1990, Teori  dan  Filsafat  Hukum.  Susunan  I.  Telaah  Kritis  Atas Teori Hukum , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Lawrence  M.  Friedman,  1975, The  Legal  System;  A  Social  Scince Prespective ,  Russel Sage Foundation, New York.
Lamintang, P.A.F, 2010, Hukum Penitensier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Leden  Marpaung,  2005, Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Widodo,  2009 ,  Sistem  Pemidanaan  dalam  Cyber  Crime ,  Laksbang  Mediatama, Yogyakarta.
Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2007, Metodologi  Penelitian  Hukum, PT  Raja  Grafindo Persada , Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudikno  Mertokusumo,  2010, Mengenal  Hukum, Universitas  Atma  Jaya, Yogyakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  2005, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta.
Lilik  Mulyadi,  2012 ,  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Umum  Dan  Khusus ,  Pt. Alumni, Bandung.
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan  Indonesia,  Dari  Retribusi  Ke Reformasi , Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1986,
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana , Pt. Citra, Bandung.
Ar.  Sujono,  Bony  Daniel,  2011, Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta.
Erdianto Effendi, 2011 ,Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung.
Otje  Salman  Dan  Anton  F.  Susanto,  2004, Teori  Hukum  Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali. Pt Refika Aditama,Bandung.
Siswanto S, 2012 , Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika . PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Makaro,Moh.Taufik,Dkk,  2005, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta.
Joko  Suyono,  1980, Masalah  Narkotika  Dan  Bahan  Sejenisnya ,  Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
Martono,  Lydia  Harina  Dan  Satya  Joewana,  2006, Peran  Orang  Tua  Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika , Balai Pustaka, Jakarta.
Badan Narkotika Nasional, 2008, Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis  Masyarakat , Badan Narkotika Nasional Republik  Indonesia Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, Jakarta.

## Jurnal
Ida  Bagus  Putu  Swadharma  Diputra,  Kebijakan  Rehabilitasi  Terhadap  Penyalah Guna  Narkotika  Pada  Undang  –Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Vol. I , Universitas Udayana, Denpasar

## Internet
M.  Tavip,  “Pelaksanaan  Therapeutic Community Dan Rehabilitasi  Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, http://www.ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi , diakses 2 Februari 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  01/PB/M/III/2014  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  04  Tahun  2010 Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara  Penanganan  Tersangka  Dan/Atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.