Volume 7 No. 2, December 2020 p. 154 - 171 P-ISSN: 2089-5739, E-ISSN: 2502-2091 DOI : https://doi.org/10.37535/101007220204 http://journal.lspr.edu/index.php/communicare
CONTACT Eka Megawati, M.I.Kom . Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia (STIKOM PROSIA). Jl. Tegalan 1E, RT. 01/RW. 03, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13140, INDONESIA. megawatieka@gmail.com ARTICLE HISTORY Submitted: September 2020, Accepted: December 2020, Published: December 2020

## Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online
Eka Megawati 1 , Husen Mony 2 1 Prodi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi, Jakarta, Indonesia 2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

## ABSTRAK
Masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelanggaran  etika  jurnalistik  terkait penulisan berita korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan di bawah umur di media  online.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk  pelanggaran  di media  online,  terkait:  Pertama,  bentuk-bentuk  penyebutan  identitas  korban kejahatan  susila;  Kedua,  bentuk-bentuk  penyebutan  identitas  anak  pelaku kejahatan; Ketiga, wartawan yang melakukan pelanggaran penyebutan identitas. Metode penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis). Populasinya adalah media online nasional dan lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa  bentuk-bentuk  informasi  identitas  korban  kejahatan  susila  seperti: penyebutan  nama  ayah  (kandung/tiri)  korban,  penyebutan  alamat    rumah  dan sekolah korban, serta  informasi tentang kampung atau desa/dusun dari korban. Sedangkan informasi identitas anak pelaku kejahatan dalam berita muncul dalam bentuk foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku (di bawah umur) secara jelas,  serta  nama  pelaku.  Dari  111  wartawan  yang  melanggar  ketentun  Pasal  5 Kode  Etik  Jurnalistik,  dalam  penulisan  beritanya,  sebanyak  13  yang  sudah memiliki  sertifikasi  kompetensi  dari  Dewan  Pers,  65  belum  bersertifikat,  33 lainnya tidak terlacak karena menggunakan nama inisial. Simpulan penelitian ini adalah masih terjadi pelanggaran dalam penyebutan identitas korban susila dan anak  pelaku  tindak  kejahatan  di  media  online,  yang  bahkan  telah  terverifikasi Dewan Pers.
KATA KUNCI media sosial; komunikasi; politik; Susi Pudjiastuti; ketahanan laut; Indonesia

## ABSTRACT
The issue of this research is how journalistic ethics violations related to the writing of news victims of moral crimes and perpetrators of underage crimes in online media. The purpose of this study is to find out the form of violations in online media, related: First,  the  forms  of  mention  of  the  identity  of  victims  of  moral  crimes;  Second,  the forms of mention of the identity of the child abuser; Third, journalists who commit violations of the mention of identity. This research method is quantitative content analysis. The population is national and local online media. Hasil research shows that forms of information on the identity of victims of moral crimes such as: the mention of the name of the father (biological father/step father) of the victim, the mention of the victim's home and school address, as well as information about the village or village / hamlet of the victim. While the identity information of the child perpetrators in the news appears in the form of photojournalism that displays the face of the actor u(minor) clearly, as well as the name of the perpetrator. Of the 111 journalists who violated article 5 of the Journalistic Code of Ethics, in writing the news, as many as
KEYWORDS Journalistic ethics; Moral Victims; Child; Normative Theory

## PENDAHULUAN
Pasal  5  (lima)  Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ)  menyebutkan  “Wartawan  Indonesia  tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Dalam penjelasannya, identitas korban kejahatan susila yang dimaksud berkenaan dengan segala informasi yang memungkinkan diketahuinya korban tersebut oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seorang yang berusia kurang dari  16  tahun  dan  belum  menikah.  Keberadaan  aturan  tersebut  dimaksudkan  untuk melindungi  korban  kejahatan  susila  dari  kemungkinan  adanya  ekses  lanjutan  dalam interkasi sosialnya di masyarakat. Dalam prakteknya, masih dijumpai adanya berbagai bentuk  eksposur  identitas  korban  kejahatan  susila  oleh  media  massa.  Identitas  yang kerap diekspos oleh media seperti penyebutan nama orang tua, domisili, pekerjaan, foto atau gambar diri orang terdekat korban atau pun korban itu sendiri.
Pemberitaan tentang pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap putrinya di Lumajang oleh beberapa media online saat ini, dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran etika. Dalam berita berjudul “Pria Setubuhi Anaknya di Lumajang Babak Belur Dipukuli Sesama Tahanan”, Kumparan.com (berita dimuat pada Kamis, 01 Agustus 2019, pukul 14.01 WIB) tidak hanya menyebutkan nama pelaku (yang adalah ayah korban) tetapi juga menampilkan  wajah  pelaku  secara  terang,  tanpa  ditutup-tutupi,  dalam  foto  jurnalistik yang dipublis bersamaan dengan artikel beritanya. Padahal baik nama pelaku maupun foto wajah pelaku, adalah identitas yang mesti disembunyikan untuk melindungi korban.
Media  juga  kerap  melanggar  dalam  pemberitaan  tentang  anak  yang  menjadi  pelaku kejahatan.  Kasus  kecelakaan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  dimana  pelakunya adalah anak Ahmad Dani, Abdul Jaelani (Dul), identitas anak tersebut disekspose secara terang  ke  publik.  Padahal,  usianya  saat  itu  masih  di  bawah  16  tahun.  Secara  etika jurnalistik media wajib melindungi identitasnya. (Sudibyo, 2013, p. 11).
Kasus  lain,  terkait  pemukulan  terhadap  siswi  SMP  berinisial  AU  (14  tahun)  yang dilakukan oleh sejumlah siswi SMU di Pontianak. Meskipun usia rata-rata para pelaku yang  melakukan  pemukulan  tersebut  masih  di  bawah  umur,  media  tetap  saja memberitakan informasi yang dapat dikategorikan sebagai identitas, seperti nama dan alamat sekolah, nama orang tua, dan bahkan wajah mereka juga dimuat secara terbuka. Pelanggaran  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  wartawan  pemula  atau  pun  media
13 who already have competency certification from the Press Council, 65 have not been  certified,  33  others  are  not  tracked  because  they  use  initial  names.  The conclusion of this research is that there are still violations in the mention of the identity of moral victims and children of perpetrators of crimes in online media, which has even been verified by the Press Council.
pemberitaan online yang masuk kategori biasa, tapi juga dilakukan oleh wartawan senior (bahkan yang sudah tersertifikasi Dewan Pers) serta media-media besar.
Menurut  Johnson  (dalam  Madonna,  2020,  p.  7),  kasus-kasus  yang  terjadi  dalam pemberitaan  media  online  meliputi  penyerangan  kepentingan  individu,  pencemaran nama baik, pembunuhan karakter atau reputasi seseorang, penyebaran kebencian, rasial, dan mempertentangkan ajaran agama dan sebagainya. Selanjutya, Zamzuardi & Syahrul (2019, p. 51) dalam penelitiannya menemukan bahwa berita tentang kejahatan seksual di  media  cenderung  melemahkan  posisi  korban  (perempuan),  meski  terbukti  adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.
Penelitian ini bertujuan, antara lain mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyebutan identitas korban kejahatan susila dalam berita; mengetahui bentuk-bentuk penyebutan identitas anak pelaku kejahatan dalam berita; dan mengetahui wartawan yang melanggar kode  etik  dalam  penulisan  berita.  Tujuan  lanjutnya  adalah  mengetahui  lebih  dalam apakah  wartawan  yang  melakukan  pelanggaran  terkait  Pasal  5  KEWI  tersebut  telah tersertifikasi di Dewan Pers atau belum.
Adapun  manfaat  secara  akademis  penelitian  ini  sebagai  pengayaan  pada  studi  ilmu jurnalistik,  khususnya  menyangkut  bahasa  jurnalistik  dalam  aspek  hukum  dan  etika penulisan berita. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbunya  kesadaran  hukum  dan  etika  pers  pada  seluruh  wartawan,  dan  sekaligus mendorong tumbuhnya jurnalisme yang sensitif terhadap korban dan masalah kejahatan susila di Indonesia, yang marak terjadi belakangan ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis). Analisis isi  merupakan  metode  penelitian  yang  berupaya  menganalisis  isi  teks  (konten)  yang terdapat  dalam  sebuah  medium  komunikasi  (Neuman,  2013,  p.  400).  Secara  aplikatif, metode ini digunakan untuk menganalisis pelanggaran penyebutan dan penyiaran berita mengenai identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan di bawah umur oleh media online. Fokus pengamatan terhadap kata, kalimat, gambar, foto, video, dan audio serta konteks berita. Populasi penelitian ini adalah media online resmi yang tercatat di Dewan Pers, yaitu 10 media online nasional dan 46 media online lokal. Penarikan sampel media online lokal secara purposif, dengan kriteria: (1) memiliki badan hukum yang sah; (2)  terdaftar  di  Dewan  Pers  (telah  terverifikasi  secara  administrasi  dan  faktual);  (3) memiliki susunan redaksi yang jelas; (4) Mengumumkan secara terbuka kepada publik; dan (5) melaksanakan kegiatan jurnalistik selama minimal 1 (satu) tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Media Online Nasional & Pelanggaran Penulisan Identitas Korban Kejahatan Susila
Dalam  pemberitaan  mengenai  “korban  kejahatan  susila”,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  5  Kode  Etik  Wartawan  Indonesia  (KEWI),  berbunyi:  “Wartawan  Indonesia  tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi  pelaku  kejahatan”,  pada  10  media  online  nasional,  diperoleh  temuan  seperti tersaji dalam data-data berikut:

## Tabel 1. Penyebutan Identitas “Korban Kejahatan Susila” di Okezone.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 29 7 24%
Dari  29  artikel  berita  yang  dimuat  oleh  Okezone.com,  pelanggaran  terhadap  etik penulisan, ditemukan dalam 7 (24%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk  informasi  identitas,  seperti:  penyebutaan  nama  dan  alamat  sekolah  korban, penyebutan nama orang tua korban, dan penyebutan desa atau kampung dimana korban tinggal dan menetap bersama keluarganya.

## Tabel 2. Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Tribunnews.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 50 5 10%
Dari 50 artikel berita yang disajikan oleh Tribunnews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 5 (10%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama kampung atau desa, penyebutan nama korban, pemuatan foto yang menampilkan wajah korban dengan jelas, penyebutan alamat rumah, dan penyebutan identitas orang tua (ibu kandung) korban.
Tabel 3. Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Detik.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 200 6 3%
Dari  200  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Detik.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan, ditemukan dalam 6 (3%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama ayah korban, yang dalam hal ini bertindak  sebagai  pelaku  perbuatan  asusila  kepada  anaknya  sendiri.  Selain  itu  juga penyebutan  nama  desa  atau  kampung  korban,  serta  pemuatan  foto  jurnalistik  yang menampilkan wajah korban dengan jelas.
Tabel 4. Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Sindonews.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 182 8 4.4%
Dari 182 artikel berita yang disajikan oleh Sindonews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 8 (4.4%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama asli korban, penyebutan nama ibu kandung korban, alamat rumah korban, dan nama ayah kandung korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku asusila terhadap korban (anak kandung sendiri).
Tabel 5: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Kompas.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 145 3 2.1%
Dari  145  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Kompas.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan, ditemukan dalam 3 (2.1%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan dusun atau kampung korban dan foto dari  suami  korban  kejahatan  susila  (dalam  berita  ini,  suaminya  ditetapkan  sebagai tersangka pembunuhan terhadap pria yang memperkosa isterinya).

## Tabel 6: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Liputan6.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 18 2 11.1%
Dari  18  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Liputan6.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan,  ditemukan  dalam  2  (11.1%)  berita.  Pelanggaran  tersebut  hadir  dalam berbagai  bentuk  informasi  identitas,  seperti:  penyebutan  nama  korban  dan  nama desanya, serta nama orang tua (ayah) korban.

## Tabel 7: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Kumparan.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 55 5 9.1%
Dari  55  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Kumparan.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan,  ditemukan  dalam  2  (11.1%)  berita.  Pelanggaran  tersebut  hadir  dalam berbagai  bentuk  informasi  identitas,  seperti:  penyebutan  nama  sekolah  korban,  nama desa korban, dan nama asli korban.
Tabel 8: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Merdeka.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 93 6 6.5%
Dari  93  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Merdeka.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan, ditemukan dalam 6 (6.5%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk  informasi  identitas,  seperti:  pemuatan  foto  yang  menunjukan  ayah  korban, penyebutan alamat rumah korban, dan penyebutan nama asli ayah korban. Dalam hal ini, sebagian  besar  kasus  kejahatan  susila  tersebut  dilakukan  oleh  ayah  kandung  korban sendiri.

## Tabel 9: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Cnnindonesia.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 20 2 10%
Dari 20 artikel berita yang disajikan oleh Cnnindonesia.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (10%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama sekolah korban, dan penyebutan nama  asli  ayah  korban,  yang  dalam  peristiwa  tersebut  bertindak  sebagai  pelaku kejahatan susila terhadap korban, anak kandung sendiri.
Dalam  penelitin  ini,  meskipun  Suara.com  menyajikan  sebanyak  86  artikel  berita  yang memuat  tentang  tindak  asusila,  tidak  ditemukan  adanya  pelanggaran  etika  pada penulisan  berita  tersebut.  Tapi,  sebagaimana  beberapa  media  online  yang  lain  seperti Kompas.com,  Tribunnews.com,  dan  Merdeka.com,  hasil  pencarian  artikel  berita  yang memuat masalah penelitian ini menyajikan data yang sedikit. Hal ini karena media-media tersebut  bekerjasama  dengan  Google.com.  Data  yang  tim  peneliti  peroleh  didasarkan pada hasil sajian dari Google, yang memang terbatas. Dugaan kami, banyak artikel berita yang memuat masalah penelitian pada, tahun 2019, tidak dimunculkan oleh Suara.com (dan  media  online  lain  di  atas).  Sehingga  peluang  akan  munculnya  artikel  berita  yang melanggar “penyebutan identitas korban susila”, sangat mungkin ada.
Penelitian ini juga menemukan bahwa dari 44 kasus pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, bentuk informasi terkait “Identitas Korban Kejahatan Susila” yang sering disebutkan dalam pemberitaan seperti, nama asli korban (serta wajahnya ditampilkan dalam  foto  jurnalistik),  nama  orang  tua  korban  (termasuk  di  dalamnya  wajah  mereka yang  disajikan  dalam  foto  jurnalistik),  alamat  rumah  korban,  nama  desa,  dusun,  atau kampung korban, alamat rumah, dan nama (serta alamat) sekolah korban.
Bentuk  informasi  identitas  korban  kejahatan  susila  yang  paling  banyak  ditulis  dalam pemberitaan media online nasional adalah nama asli ayah dan ibu kandung korban, yakni
sebanyak 18 kali. Berikutnya, informasi yang mengarah kepada nama kampung, dusun, atau desa/kelurahan dari para korban. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap artikel- artikel berita tersebut, ditemukan bahwa informasi terbanyak adalah tentang nama ayah kandung.  Hal  ini  karena,  sekitar  50  persen  kasus-kasus  perbuatan  asusila  tersebut dilakukan  oleh  ayah  kandungnya  sendiri.  Dugaan  peneliti,  besar  kemungkinan  bahwa para  wartawan  yang  menulis  berita  dengan  peristiwa  yang  melibatkan  ayah  sebagai pelaku kejaahatan susila tersebut, marah atau emosional. Sehingga ayah tidak dipandang sebagai sebuah “ identitas” bagi anak, yang dalam hal ini adalah korban kejahatan susila. Temuan lain yang juga tinggi berkaitan dengan penyebutan informasi nama kampung, dusun, atau desa dimana korban tinggal dann menetap yang. Kampung, dusun, atau desa menjadi  identitas  bagi  korban  karena  berada  dalam  wilayah  yang  secara  kultur, masyarakatnya saling mengenal satu sama lain dengan baik.

## Media Online Lokal & Pelanggaran Penulisan Identitas Korban Kejahatan Susila
Penelitian  pelanggaran  penulisan  identitas  “Korban  Kejahatan  Susila”,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dilaksanakan dengan meneliti sejumlah media lokal dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kriteria media lokal yang  ditetapkan  oleh  peneliti  adalah  perusahaan  Pers  yang  sudah  tercatat  atau terverifikasi  di  Dewan  Pers.  Masing-masing  media  ditentukan  sebanyak  1-3  sampel media  lokal.  Dari  36  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  terdapat  3  Provinsi  yang  media lokalnya  tidak  tercatat  atau  belum  terverifikasi  oleh  Dewan  Pers,  diantaranya:  Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
Dari  31  provinsi  terdapat  59  media  online  yang  diteliti,  diperoleh  hasil  bahwa  dari sebanyak 638 artikel berita yang memuat informasi tentang “Korban Kejahatan Susila” (dalam  bentuk  perkosaan,  pelecehan,  pencabulan,  upaya  perkosaan,  dan  sebagainya), terdapat 59 artikel yang melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.
Eksposur  terhadap  informasi  yang  berkaitan  dengan  identitas  “korban  kejahatan seksual”  dalam  berita  media  online  lokal,  hadir  dalam  bentuk  penyebutan  identitas berupa:  (1)  pemuatan  foto  atau  wajah  korban  maupun  pelaku  (orang  tuanya  sendiri) dalam foto jurnalistik; (2) nama lengkap ayah (kandung maupun tiri) yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan; (3) nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta alamat rumah korban; (4) nama sekolah; (5) nama lengkap keluarga lain (sebagai pelaku), seperti nama lengkap kakek.
Informasi tentang nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta informasi alamat rumah (nama jalan dan RT/RW), menempati urutan pertama, sebagai identitas korban kejahatan  susila  yang  paling  banyak  diekspos  oleh  media  online  lokal  (sebanyak  45 berita/kasus). Selanjutnya informasi mengenai nama ayah (baik ayah tiri maupun ayah kandung) korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan itu sendiri (sebanyak  18  berita/kasus).  Untuk  identitas  mengenai  nama  lengkap  ayah  korban, menempati  posisi  kedua  dalam  pemberitaan  media  lokal.  Selanjutnya  foto/wajah  dari
pelaku  (sebanyak  9  berita/kasus)  yang  merupakan  keluarga  terdekat  korban  (ayah kandung,  ayah  tiri,  ibu  kandung,  kakek,  atau  paman).  Selanjutnya  informasi  mengenai nama  sekolah  korban  (sebanyak  3  berita/kasus).  Penyebutan  identitas  berupa  nama sekolah korban biasanya terjadi pada peristiwa yang melibatkan pihak sekolah sebagai pelaku kejahatan susila terhadap muridnya sendiri.

## Media Online Nasional & Pelanggaran Penulisan Identitas Anak Pelaku Kejahatan
Anak pelaku tindak kejahatan merupakan individu yang harus dilindungi oleh media atau wartawan dalam pemberitaannya. Dalam hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik. Upaya perlindungan terhadap anak (meskipun sebagai pelaku suatu tindak  kejahatan)  merupakan  bagaian  tak  terpisahkan  juga  dari  perintah  UU  No.  23 Tahun  2002  sebagaimana  telah  dirubah  menjadi  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  pertimbangannya,  regulasi  tentang  anak  tersebut menjelaskan  bahwa  perlindungan  terhadap  anak  didasari  atas  2  hal,  yaitu:  (1)  anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (2) sebagai tunas, potensi, atau generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa.
Dari  analisis  terhadap  artikel  berita  yang  memuat  informasi  tentang  identitas  “Anak Pelaku Kejahatan” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 KEWI, diperoleh data temuan sebagai berikut:
Tabel 10: Penyebutan “Identitas Anak Pelaku Kejahatan” di Detik.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 156 4 2.7%
Dari  156  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Detik.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan, ditemukan dalam 4 (2.7%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam beberapa bentuk  informasi  identitas,  seperti:  menampilkan  foto  anak  pelaku  kejahatan  yang memperlihatkan wajahnya dengan jelas, dan penyebutan nama kampung.

## Tabel 11: Penyebutan “Identitas Anak Pelaku Kejahatan” di Kumparan.com
Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 33 1 3%
Dari  33  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Kumparan.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan,  ditemukan  dalam  1  (3%)  berita.  Pelanggaran  tersebut  hadir  dalam  bentuk penyajian foto pelaku (anak di bawah umur), sehingga menampilkan wajahnya secara jelas kepada pembaca.
Tabel 12: Penyebutan “Identitas Anak Pelaku Kejahatan” di Merdeka.com Jumlah artikel Jumlah pelanggaran persentase 44 2 4.5%
Dari  44  artikel  berita  yang  disajikan  oleh  Merdeka.com,  pelanggaran  terhadap  etika penulisan, ditemukan dalam 2 (4.5%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam bentuk penyajian informasi identitas berupa penyebutan nama asli pelaku (anak) dan pemuatan foto jurnalistik yang menampilkan wajah asli anak pelaku kejahatan tersebut.
Tujuh  dari  10  media  online  yang  diteliti,  diantarannya  Okezone.com,  Sindonews.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Suara.com, Liputan6.com, dan CNNIndonesia.com, tidak ada temuan terkait pelanggaran Pasal 5, kaitannnya dengan penyebutan “Identitas Anak Pelaku  Kejahatan”.  Dengan  kata  lain,  ketujuh  media  tersebut  menerapkan  prinsip penulisan yang sesuai dengan standar etika jurnalistik, dalam peristiwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti pembunuhan, tawuran,  begal,  perundungan,  perampokan,  pemerkosaan  dan  pelecehan  seksual, narkoba, video asusila, dan lain-lain.
Tabel 13: Bentuk Penyebutan Identitas “Anak Pelaku Kejahatan” di media online Nasional
No Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Anak Pelaku Kejahatan f 1. Nama asli pelaku 2 2. Foto/wajah pelaku 5
Dari 10 media online nasional - hanya 3 media memiliki temuan - yang diteliti mengenai penyebutan  informasi  yang  berkaitan  dengan  identitas  anak  pelaku  kejahatan,  pada berita tentang kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, bentuk identitas yang tersebut yaitu: foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku dengan jelas sebanyak 5 kali, dan penyebutan nama asli korban sebanyak 2 kali.

## Media Online Lokal & Pelanggaran Penulisan Identitas Anak Pelaku Kejahatan
Dari  178  artikel  berita  yang  berisi  informasi  tentang  peristiwa  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku tindak kejahatan, diperoleh sebanyak 25 temuan yang berisi informasi yang berkaitan dengan identitas pelaku di bawah umur. Adapun informasi yang berupa identitas “anak pelaku tindak kejahatan”, yang tersaji dalam pemberitaan media online seperti: (1) nama lengkap para pelaku di bawah umur itu sendiri; (2) menampilkan foto yang  memperlihatkan  wajah  pelaku/para  pelaku;  (3)  menampilkan  wajah  orang  tua pelaku  (ibu  kandung);  (4)  informasi  mengenai  nama  desa,  kampung,  keluruhan,  atau nama  dusun  dimana  pelaku  tinggal,  disertai  juga  dengan  informasi  nama  jalan  dan RT/RW rumah pelaku; dan (5) nama dan alamat sekolah pelaku.

## 163
Informasi  mengenai  nama  desa,  kampung,  kelurahan,  dusun,  atau  secara  spesifik menyebutkan nama jalan dan RT/RW dimana pelaku (anak di bawah umur) itu tinggal, berada di urutan pertama pelanggaran pemberitaan yang dilakukan oleh media online lokal, dengan 17 kasus. Selanjutnya, pada urutan kedua informasi tentang nama lengkap pelaku  (8  kasus),  serta  diikuti  dengan  menampilkan  wajah  (yang  meskipun  bagian mataya ditutup) yang dapat dikenali oleh pembaca, menempati urutan ketiga (7 kasus). Informasi tentang nama sekolah pelaku (2 kasus), dan nama lengkap ibu pelaku (1 kasus).

## Diskusi

## Ayah sebagai Pelaku Pemerkosaan: Identitas Korban
Identitas sebagaimana penjelasan Pasal 5 KEWI adalah semua data dan informasi yang menyangkut  diri  seseorang  yang  memudahkan  orang  lain  untuk  melacak.  Penyebutan nama kampung, nama orang tua korban, nama sekolah korban, apalagi nama asli korban adalah  berbagai  informasi  yang  memudahkan  orang  lain  melacak  keberadaan  korban tersebut (Sudibyo, 2013, p. 10). Definisi tersebut menggunakan istilah “melacak”, dimana berdasarkan  pencarian  makna  melalui  (KBBI  Daring,  2020)  memiliki  makna  mencari atau  menuruti  jejak;  memeriksa  dengan  teliti;  menyelidiki,  dengan  kata  lain  artinya berbagai  informasi  tersebut  di  atas  berkemungkinan  untuk  ditelusuri  oleh  pihak  lain, dalam rangka mengetahui identitas korban. Etika jurnalistik dihadirkan dalam rangka untuk menjaga penggunaan informasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja selain untuk melindungi berbagai kepentingn (utamanya korban dan media itu sendiri).
Media dan korban (serta pembaca) terlibat dalam interkasi melalui teks pemberitaan. Dalam  hal  ini,  media  sebagai  produsen  teks,  korban  sebagai  subjek-objek  teks,  dan pembaca  sebagai  konsumen.  Dalam  interaksi  yang  terjalin,  media  massa  sebagai pordusen teks memiliki tanggung jawab utuk memastikan bahwa pesan yang termuat di dalamnya baik atau buruk (dalam konteks moralitas). Sebab, tindakan komunikasi yang dilakukan  media  berkaitan  dengan  pihak  lain,  dalam  konteks  sosial  (Mustofa,  2012). Media  tidaklah  hidup  di  ruang  hampa,  oleh  karenanya  wajib  memikirkan  dampak tindakan komunikasi yang diperbuatnya tersebut kepada pihak lain.
Penyebutan  identitas  ayah  korban,  banyak  menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini. Wartawan menulis dengan jelas nama ayah atau menampilkan dengan terang wajah ayah korban melalui foto jurnalistitik. Penyebutan identitas ayah dari korban tersebut muncul dalam  berbagai  peristiwa  tindak  kejahatan  susila  yang  dilakukan  oleh  ayahnya sendiri/ayah kandung atau ayah tiri. Dalam hal ini, ayah korban adalah sekaligus pelaku dalam  pemerkosaan,  dugaan  pelecehan,  atau  tindak  asusila  lain  terhadap  anak kandungnya sendiri. Sebagain besar dari pelanggaran penulisan identitas di media online nasional, terkait dengan peristiwa seperti itu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyebutan nama ayah (kandung maupun tiri) berada dalam urutan kedua.
Memang, dapat dipahami bahwa wartawan yang menulis peristiwa-peristiwa tersebut pasti  diliputi  dengan  amarah  yang  besar  terhadap  pelaku,  yang  tega  memperkosa anaknya  sendiri.  Dalam  keseharian  kehidupan,  kita  sering  mendengar  peribahasa “Harimau  saja  tidak  akan  memakan  anaknya  sendiri”.  Tindakan  ayah  kandung  yang memperkosa  anaknya  sendiri  adalah  perbuatan  amoral.  Hal  inilah  yang  mendorong wartawan  meluapkan  emosi  dan  amarahnya  dalam  bentuk  teks,  dengan  tujuan  untuk mempermalukan pelaku.
Dalam  memberitakan  peristiwa  pemerkosaan  atau  pelecehan  seksual,  media  online, sebagaimana temuan kami dalam penelitian ini mengungkap berbagai identitas korban. Hal ini tentu saja sangat melemahkan posisi perempuan, dalam hal ini sebagai korban kejahatan seksual. Perempuan korban kejahatan seksual, dalam teks pemberitaan media online sering berada dalam situasi seperti pribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Zamzuardi & Syahrul (2019, p. 51) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban (perempuan), meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.
Pelaku, yang notabene adalah pria sering berada dalam situasi yang diuntungkan dalam teks berita. Dalam hal ini, media sering memperhalus peristiwa kekerasan dengan diksi- diksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban. Misanya, dalam berbagai peristiwa  pemerkosaan,  wartawan  sering  menggunakan  diksi-diksi  seperti  digagahi, dilecehkan, dirudapaksa, mesum, dan sebagainya.
Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap teks berita media mengenai kasus kekerasan seksual  mengkonfirmasi  bahwa  korban  kadang  disudutkan.  Istilah  yang  digunakan Komnas  Perempuan  adalah  perempuan  yang  mengalami  kekarasan  seksual  kembali “diperkosa oleh media ” demi menaikan jumlah pembaca. Strategi yang dilakukan oleh media melalui penulisan diski yang memperhalus peristiwa yang dialami (dan nantinya diderita seumur hidup oleh korban). Diksi-diksi seperti mesum, lecehkan, digagahi, dan lainnya dimaknai bahwa penulis (wartawan) tidak memiliki empati terhadap nasib dan penderitaan  korban  (Komnas  Perempuan,  2014,  dalam  Susilo,  2017).  Studi  yang dilakukan  Setiawan  (2011)  menjelaskan  juga  bahwa  secara  tekstual  berita  mengenai kekerasan terhadap perempuan, seperti halnya peristiwa kekerasan seksual, cenderung menunjukan bias gender, seperti misalnya dengan penggunaan kata-kata oleh jurnalis, seperti ‘dipaksa’, ‘digilir’, ‘digarap’, ‘tergiur’, ‘mendapat jatah mengerjai korban’, ‘gadis berparas ayu’, dan lain-lain.
Mendukung pandangan dua temuan di atas tersebut, Christiany Judith dalam (Elisabeth & Dewi, 2019) bahwa perempuan dalam pemberitaan media massa sering mendapatkan kerugian.  Dia  menyoroti  masalah  tersebut  dari  perspektif  ruang  redaksinya.  Sebagian besar media massa dikuasi oleh pria, mulai dari fotografer, wartawan, editor, layouter , dewan  redaksi.  Hal  ini  membuat  pemberitaan  tentang  peristiwa  kejahatan  susila cenderung bias gender ke laki-laki.

## 165

## Alamat Tinggal sebagai Identitas Utama Terekspose dalam Berita
Dari  temuan  yang  ada,  diperoleh  bahwa  informasi  mengenai  alamat  tempat  tinggal korban  atau  pun  pelaku  dibawah  umur,  yang  hadir  melalui  penulisan  nama  desa, kampung,  kelurahan,  dusun,  atau  pun  secara  spesifik  nama  jalan,  gang,  dan  RT/RW (disertai  dengan  informasi  nama  kampung,  kecaamatan,  dan  kabupaten/kota), merupakan informasi identitas yang berada pada urutan pertama, sering disebut dalam teks pemberitaan media online nasional maupun lokal. Informasi yang dimaksud tidak hanya  pada  pemberitaan  mengenai  “anak  pelaku  tindak  kejahatan”  tetapi  juga  pada peristiwa mengenai “korban kejahatan seksual”.
Umumnya,  berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  dalam  berita  mengenai  peristiwa  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  kejahatan,  informasi  mengenai  tempat  tinggal (desa, kampung, dusun, nama jalan, dan sebagainya), biasanya dilekatkan langsung oleh wartawan diakhir penyebutan nama atau inisial pelaku. Misalnya, dalam berita berjudul: Tiga Pelajar Diduga Pelaku Curas Ditangkap Tim Buser Polres Inhil, sebagaimana dimuat dalam kilasriau.com (Senin, 07 Januari 2019). Informasi mengenai alamat tempat tinggal para pelaku tersebut ditulis wartawan, seperti berikut:
“Adapun  ketiga  teraangka  yang  yelah  ditangkap  tersebut  yakni  masing-masing berinisial "PS" (16) Warga jl. Datuk Bandar, "MA" (15) Warga Jl P. Hidayat dan "RF" (16) Warga Jl. Gunung Daek”
Untuk  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  pemerkosaan,  informasi  yang  menunjukan tempat  tinggal  korban  memang  tidak  secara  spesifik  ditulis  sebagai  keterangan  lanjut setelah nama korban (baik berupa nama samaran maupun inisial). Biasanya informasi tersebut hadir melalui penjelasan keterangan alamat tinggal dari pelaku tindak kejahatan asusila  tersebut.  Oleh  karena  pelaku  perbuatan  tindak  kejahatan  susila  adalah  orang terdekat  korban  (ayah  kandung,  ayah  tiri,  kakek,  paman,  saudara  laki-laki,  dan sebagainya),  maka  dengaan  mudah  pembaca  akan  mengetahui  alamat  tinggal  korban. Terlebih lagi, penyebutan alamat tinggal pelaku tersebut kerap diikuti dengan informasi “pelengkap” lain, seperti: “tinggal bersama”, “dirumahnya sendiri”, “saat ibunya sedang keluar”,  “ayahnya  masuk  ke  kamar  anaknya”,  “masih  tetangga”,  “tinggal  tidak  jauh”, “rumahnya tidak jauh”, dan sebagainya.
Strategi  penulisan  demikian,  selain  karena  problem  kompetensi  wartawan  dan ketidakpatuhan terhadap etika jurnalistik yang berlaku (mungkin juga tidak tau), patut diduga juga arena rasa marah dan keinginan wartawan untuk mempermalukan pelaku. Ini sejalan juga dengan adanya temuan dimana wartawan menyebutkan nama lengkap serta memuat foto (terlihat wajah dengan jelas) pelaku, yang tak lain adalah ayah atau kerabat terdekat korban. Juga pada berita tentang pelaku tindak kejahatan, yang meski masih di bawah umur, tetapi karena keinginan mempermalukan pelaku tersebut, maka disebutkan informasi mengenai alat tinggalnya.
Informasi  tentang  identitas  “korban  kejahatan  susila”  maupun  “anak  pelaku  tindak kejahatan”,  pada  prinsipnya  sama  saja,  yaitu  berkaitan  dengan  segala  indentitas  yang memungkinkan orang atau pihak lain mengetahui siapa diri mereka. Mahendra & Harefa (2020) mengurai jawaban dari ketua Dewan Pers, berkaitan dengan informasi yang dapat digolongkan sebagai identitas anak, seperti: nama, foto, gambar, nama kakak atau adik, orang  tua,  paman  atau  bibi,  kakek  atau  nenek,  dan  tidak  menyebut  keterangan pendukung  seperti  alamat  rumah,  alamat  desa,  sekolah,  perkumpulan  atau  klub,  yang diikuti, dan benda-benda khusus yang merincikan sang anak.
Informasi mengenai alamat rumah atau tempat  tinggal (desa, kampung, dusun, dan yang sejenisnya) juga ditetapkan sebagai identitas anak pelaku tindak kejahatan, sebagaimana tercantum  dalam  Peraturan  Dewan  Pers  No.  1  Tahun  2019  tentang  Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan tersebut menjadikan UU Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan hukumnya.

## Wartawan dan Kompetensi Penulisan Berita
Berdasarkan keputusan Dewan Pers, ada 3 kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh seorang  wartawan,  yaitu:  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kesadaran  hukum-etika (Wijaya & Yudiningrum, 2016). Keterampilan serta kesadaran hukum dan etika menjadi dua  kompetensi  yang  memiliki  relevansi  dengan  masalah  penelitian  ini.  Keterampilan ( skill ) berkenaan dengan kemampuan wartawan dalam memilih dan menyusun kata atau diksi, kalimat, serta paragraf dalam merangkai sebuah peristiwa menjadi berita. Selain keterampilan mengoperasikan alat (Kamera, foto, editing , dan sebagainya). Sedangkan kesadaran hukum dan etika berkaitan dengan kepatuhan wartawan dalam menerapkan prinsip-prinsip  etika  dan  hukum  Pers  di  Indonesia,  dalam  kegiatan  jurnalistik  yang dilakukan, termasuk pada tahapan penulisan dan penyajian berita di media online. Untuk diakui  sebagai  wartawan  berkompeten,  maka  Dewan  Pers  mencanangkan  agar  setiap wartawan  mengikuti  Standar  Kompetensi  Wartawan  (SKW),  dimana  ketiga  standar  di atas akan dilatih dan diujikan kepada para peserta.
Dari  10  media  online  nasional  yang  diteliti,  ditemukan  sebanyak  47  wartawan  yang melakukaan  pelanggaran  terhadap  Pasal  5  KEWI.  Dari  47  orang  wartawan  tersebut, sebanyak  43  (91.49%)  orang  yang  belum  memiliki  sertifikat  kompetensi  dari  Dewan Pers,  dan  hanya  4  (8.51%)  wartawan  yang  telah  memiliki  sertifikat  kompetensi  dari Dewan Pers. Data tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 14 berikut ini:
Tabel 14: Wartawan Media Online Nasional Bersertifikat Kompetensi Kompetensi Wartawan f % Bersertifikat kompetensi 4 8.51 Tidak bersertifikat kompetensi 43 91.49 Jumlah 47 100% Sumber: Dewan Pers

## 167
Dari  tabel  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  pelanggaran  dalam  hal etika penulisan terkait peristiwa korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan di bawah umur,  dilakukan  oleh  wartawan  yang  belum  memiliki  sertifikasi  kompetensi, sebagaimana yang dikehendaki oleh negara melalui Dewan Pers.
Berikutnya, dari 59 media online lokal yang diteliti, dimana tersebar di 31 Provinsi di Indonesia,  dari  64  wartawan  yang  penulisan  beritanya  melanggar  Pasal  5  Kode  Etik Jurnalistik, sebanyak 9 wartawan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan 22 orang  wartawan  lainnya  tidak  atau  belum  memiliki  sertifikat  kompetensi.  Sisanya, sebanyak  33  wartawan  tidak  bisa  dilacak  status  kompetensi  mereka  karena  tidak menggunakan nama lengkap: nama pendek, inisial, atau inisial berupa angka.
Tabel 15. Wartawan Media Online Lokal Bersertifikat Kompetensi Kompetensi Wartawan f % Bersertifikat kompetensi 9 14.06% Tidak bersertifikat kompetensi 22 34.38% Tidak terlacak 33 51.56% Jumlah 64 100%

## Struktur Berita dan Informasi Identitas
Berita adalah laporan tentang peristiwa aktual yang terjadi ditengah masyarakat, dioalah oleh wartawan, dan kemudian disebarluaskan melalui media jurnalistik. Dalam konteks penelitian  ini,  media  jurnalistik  yang  dipilih  dalam  penyebarluasan  peristiwa  tentang “korban  kejahatan  susila”  dan  “anak  pelaku  tindak  kejahatan”  adalah  media  online. Secara umum penulisan berita mengenai peristiwa “korban kejahatan susila” dan “anak pelaku tindak kejahatan”, berdasarkan hasil penelitian ini, ditulis dengan menggunakan model pola piramida terbalik ( inverted pyramid ). Penulisan dengan menggunakan model piramida  terbalik  ini  memiliki  penjelasan  bahwa  bagian  atau  informasi  yang  paling penting  ditempatkan  pada  awal  paragraf,  dan  makin  ke  dalam,  informasinya  menjadi kurang penting (Mony, 2020).
Penulisan berita dengan menggunakan pendekatan piramida terbalik, memiliki struktur diantaranya judul, lead , body atau tubuh berita, dan penutup. Lead adalah bagian berita yang  berisi  informasi  penting,  yang  menjadi  jawaban  media  kepada  pembaca  atau pemirsa, terkait peristiwa atau isu yang sedang dipublikasikan. Informasi penting yang dimaksud kerap dikenal dengan istilah 5W+H. Suhandang (2016, dalam Bangun et al., 2019) mendefinisikan lead berita sebagai laporan singkat tentang peristiwa yang sedang dibahas, dan biasanya merupakan informasi klimaks. Body dan penutup berita sendiri merupakan elemen berita yang biasanya berisi informasi pengembangan dari lead .
Dalam penulisan berita dengan menggunakan model piramida terbalik, wartawan atau media  menyadari  bahwa lead biasanya  berisi  informasi  penting  yang  harus  segera diketahui oleh pembaca. Lead berisi informasi penting yang hendak dan ingin diketahui
oleh  pembaca  terkait  peristiwa  atau  isu  yang  sedang  diberitakan.  Dalam  penulisan peristiwa tentang “korban kejahatan asusila” dan “anak pelaku tindak kejahatan” para wartawan  media  online  terlihat  dengan  jelas  menyadari  pentingnya  menghadirkan informasi penting dari peristiwa atau isu tersebut ke dalam lead . Jikapun dirasa tidak bisa disampaikan pada lead , maka body atau penutup berita adalah pilihan kesekian dalam pemaparan informasi terkait.
Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa lead , selain berfungsi dalam penulisan informasi penting terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, pada bagian lead juga informasi tentang identitas yang seharusnya dilindungi, sebagaimana perintah Pasal 5 Kode  Etik  Jurnalistik  dibuka  oleh  wartawan  pada  bagian  itu.  Pembaca  yang  membaca berita-berita tentang kedua peristiwa yang diteliti, dapat segera langsung menemukan atau mengetahui informasi terkait identitas dari korban kejahatan susila atau pun anak pelaku  tindak  kejahatan.  Pembaca  yang  memiliki  mobilitas  tinggi  (kerja,  kuliah,  atau sedang melaksanakan tugas-tugas lain), tidak perlu membaca berita sampai akhir. Cukup dengan membaca lead saja, sudah pasti informasi (tentang identitas korban susila dan pelaku  anak)  sudah  dapat  diketahui.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  penulisan berita dengan pola piramida terbalik, dengan pengistimewaan bagian lead . (Mony, 2020).
Selain lead , body , dan penutup (yang merupakan informasi tekstual), bagian berita yang tidak  kalah  pentingnya  adalah  foto  jurnalistik.  Wilson  Hick  dalam  (Fakhri  &  Juanda, 2020)  mendefinisikan  foto  jurnalistik  sebagai  media  komunikasi  dengan  pendekatan elemen verbal dan visual. Verbal hadir dalam bentuk teks caption , sedangkan visual hadir dalam bentuk fotografi. Dalam ilmu jurnalistik, keberadaan foto jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pengayaan informasi beupa teks saja. Terkadang, foto jurnalistik mampu berbicara lebih banyak dan lebih nyata ketimbang narasi wartawan yang dituangkan dalam bentuk teks, tentang suatu peristiwa.
Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa foto jurnalistik yang disajikan pada peristiwa  tentang  korban  kejahatan  susila  dan  anak  pelaku  tindak  kejahatan,  secara signifikan juga melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita mengenai korban kejahatan  susila,  memang  tidak  ditemukan  adanya  foto  jurnalistik  yang  secara  vulgar mengungkap  wajah  korban,  sehingga  dapat  diketahui  pembaca.  Temuan  penelitian menunjukan foto jurnalistik kerap mengungkap pihak keluarga terdekat yang menjadi pelaku  (atau  turut  melakukan)  perbuatan  asusila  tersebut,  seperti  misalnya  ayah kandung korban, ayah tiri korban, ibu kandung korban (biasanya bersama-sama dengan suaminya  yang  adalah  ayah  tiri  korban),  paman  korban,  kakek  korban,  atau  saudara kandung/sepupu korban.
Sedangkan  pada  peristiwa  terkait  anak  pelaku  tindak  kejahatan,  pemuatan  foto jurnalistik banyaknya mengekspos bagian wajah pelaku (yang masih di bawah umur). Sudut pengambilan fotonya adalah dari samping, atau sedang bersama-sama dengan para pelaku  yang  lain  (sudah  dewasa).  Foto  jurnalistik  dalam  peristiwa  ini  juga  sering
169
mengekspos  wajah  pelaku  dari  bagian  depan,  hanya  bagian  matanya  saja  yang diburamkan atau dicoret dengan warna hitam. Meski ada upaya menyembunyikan wajah pelaku tersebut, tetap saja dengan mudah pembaca bisa mengenal wajah pelaku yang merupakan anak di bawah umur tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelanggaran  etika jurnalistik Pasal 5 oleh media online nasional terjadi dalam hal: (1) penyebuan identitas korban  kejahatan  susila  berupa,  nama  asli  korban,  nama  ayah  kandung  korban  (yang bertindak  sebagai  pelaku  kejahatan  susila  terhadap  anaknya  sendiri),  alamat  rumah korban, desa atau kampung/dusun dimana korban tinggal dan menetap, serta alamat dan nama  sekolah  korban;  (2)  penyebutan  identitas  anak  pelaku  kejahatan  dalam  berita seperti,  pemuatan  foto  yang  menampilkan  wajah  pelaku  dengan  jelas  pada  foto jurnalistik, informasi tentang nama asli pelaku; (3) dari 111 wartawan yang melanggar ketentun  Pasal  5  Kode  Etik  Jurnalistik,  dalam  penulisan  beritanya,  sebanyak  13  yang sudah  memiliki  sertifikasi  kompetensi  dari  Dewan  Pers,  65  belum  bersertifikat,  33 lainnya tidak terlacak karena menggunakan nama inisial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih tim peneliti Kemristek Dikti RI yang telah memberikan pendanaan dalam skema penelitian Dosen Pemula. Juga kepada Kopertis Wil. III yang telah menjadi fasilitator dalam pelaksanaan hibah penelitian ini, baik sejak ajuan proposal, informasi pendanaan, hingga laporan akhir penelitian ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKOM Prosia, yang berkenan men-support pelaksanaan penelitian ini,  dari  mulai  tahapan  proposal  sampai  pelaporan  final  penelitian.  Kemudian,  ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa STIKOM Prosia, yang berperan dalam membantu tim peneliti melakukan pengumpulan data, dan pencatatan data coding .

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (n.d.). Lacak. Dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Kamus  versi  online/daring  (dalam  jaringan) . Diperoleh tahun 2020, dari https://kbbi.web.id/lacak-2
Bangun, E. P., Koagouw, F. V. I., & Kalangi, J. S. (2019). Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopost.com. Acta Diurna Komunikasi, 1 (3).
Dewan Pers. (n.d.). Data Perusahan Pers . Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers Dewan Pers. (n.d.). Sertifikasi Wartawan . Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan
Elisabeth M, M., & Dewi, S. I. (2019) Konstruksi Berita Pemerkosaan Pada Memo-X.com: Edisi Bulan Januari – Fabruari 2016 dan Maret – Mei 2017. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (2), 1-11.
Fakhri, & Juanda, H. (2020) Analisis Foto Jurnalistik Pada Kantor Berita Agence France Presse  (AFP)  Tentang  Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  Tahun  2017. Jurnal  Al- Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, (26) 1, 77-96.
Madonna,  M.  (2020).  Aktualisasi  Peran  Dewan  Pers  sebagai  Penegak  Jurnalisme Independen  Terkait  Pemberantasan  Media  Online  Abal-Abal. Jurnal  Ilmu Komunikasi PROGRESSIO, 1 (1), 39-52.
Mahendra,  A.,  &  Harefa,  B.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Indentitas  Anak sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam  Proses  Peradilan  Pidana. Jurnal  Kertha Semaya, 8 (10), 1629-1649.
Mony,  H.  (2020). Bahasa  Jurnalistik:  Aplikasinya  dalam  Penulisan  Karya  Jurnalistik  di Media Cetak, Televisi, dan Media Online . Deepublish.
Mustofa, A. (2012). Etika Pemberitaan di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di TV One dan Metro TV). Jurnal Komunikasi Makna, 3 (1), 15-24.
Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (7th ed.). Indeks.
Peraturan  Dewan  Pers      Nomor:      6/PERATURAN-DP/V/2008      tentang      Pengesahan Surat   Keputusan Dewan   Pers   Nomor   03/SK-DP/III/2006   tentang   Kode   Etik Jurnalistik.
Setiawan, Y. B. (2011). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 2 (1), 13- 20.
Sudibyo, A. (2013). 50 tanya jawab tentang pers: panduan praktis untuk pejabat, politisi, selebritas, pengusaha, dan wartawan . Kepustakaan Populer Gramedia.
171
Susilo, D. (2017). Masculinity discourse on media text: A critical review about news about violence on online news portals. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 30 (4), 344- 352. http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V30I42017.344-352
Wijaya, S. H. B., & Yudiningrum, F. R. (2016). Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi. Jurnal Komunikasi (ISKI), 1 (2), 97- 101. https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.55
Zamzuardi,  Y.,  &  Syahrul.  (2019).  Analisis  Wacana  Kasus  Pelecehan  Seksual  Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills. Dialektika : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6 (1), 36-53. http://doi.org/10.15408/dialektika.v6i1.9750