http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PAEDOFIL
Agung Dwi Laksana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adlaksana01@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe the responsibility for sexual violence against children committed by pedophiles. This research is a legal research using statutory approach, conceptual approach, comparative approach. The novelty in this research is to find a differentiator where pedophilia is not something that can cause a loss of responsibility, but  there  needs  to  be  special  treatment  to  deal  with  these  sexual  disorders  and  pedophilia  also  cannot  be considered  as  a  pure  crime.  This  research  discusses  the  sanctions  for  perpetrators  of  violence  against  children according  to  Indonesian  positive  law  contained  in  Law  Number  17  of  2016  concerning  the  Stipulation  of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Became a law. Apart from that, there is also discussion regarding the accountability of perpetrators of sexual violence against children by pedophiles where pedophiles are reviewed by Indonesian positive law through article 44 of the Criminal Code. Pedophilia sexual disorders when viewed from article  44  of  the  Criminal  Code  is  not  a  reason  for  perpetrators  who  are  called  pedophiles  cannot  be  held accountable,  this  is  because  this  article  regulates  the  mental  condition  of  the  whole  human  being,  not  only specifically  regarding  human  sexuality,  there  needs  to  be  follow-up  from  legislators  as  legislators  and  the government as the pinnacle of state leadership to deal with sexual violence against children. There needs to be further  scientific  research  to  really  prove  that  the  pedophile  is  a  disorder  that  can  abort  responsibility  for  the crime he committed, if the results of the research result that pedophile is a mental disorder then there is a need for regulation from legislators and policies from the government to deal with this pedophile because Today's positive law  is  considered  by  researchers  to  be  unable  to  resolve  cases  of  sexual  violence  against  children  and accommodate pedophiles who become perpetrators.
Keynote : criminal liability, sexual assault, pedophile
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertanggungjawaban kekerasan seksual tehadap anak yang dilakukan  oleh  paedofil,  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach), pendekatan  perbandingan (comparative  approach). Kebaruan  yang  ada  dalam  penelitian  ini adalah  mencari  pembeda  dimana  paedofil  ini  bukan  sebagai  hal  dapat  menyebabkan  hilangnya kemampuan bertanggungjawab tetapi perlu ada perlakuan khusus untuk menangani kelainan seksual tersebut dan paedofil juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan murni. Dalam peneltian ini membahas  terkait  sanksi  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  menurut  hukum  positif  Indonesia  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang.  Selain  itu  ada  juga membahas  terkait  pertanggungjawaban  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  oleh  paedofil dimana  paedofil  ditinjau  dengan  hukum  positif  Indonesia  melalui  pasal  44  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku  yang disebut  sebagi  paedofil  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  hal  ini dikarenakan dalam  pasal  ini  mengatur  terkait  kondisi  mental  keseluruhan  manusia,  bukan  hanya  secara  khusus mengenai tentang seksual manusia, perlu ada tindak lanjut dari legislator sebagai pembuat undang- undang  dan  pemerintah  sebagai  pucuk  kepemimpinan  negara  guna  menangani  kekerasan  seksual terhadap anak. Perlu adanya penelitian ilmiah lebih lanjut untuk benar membuktikan bahwa paedofil tersebut  merupakan  kelainan  yang  dapat  menggugurkan  tanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya,  jika  hasil  penelitian  tersebut  menghasilkan  bahwa  paedofil  merupakan  sebuah kelainan  jiwa  maka  perlu  adanya  regulasi  dari  legislator  dan  kebijakan  dari  pemerintah  guna menangani  paedofil  ini  karen  hukum  positif  hari  ini,  dianggap  oleh  peniliti  tidak  dapat menyelesaikan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  mengakomodir  paedofil  yang  menjadi pelaku.
Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual, paedofil

## Pendahuluan
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  sangat kejam dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan lain sebagainya.  Anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  akan  mengalami  dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental dan fisiknya. Mereka akan mengalami trauma yang  sangat  berat  dan  dapat  mempengaruhi  kehidupannya  di  masa  depan.  Selain  itu, kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang sangat serius.
Sayangnya,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  masih  sering  terjadi  di  beberapa wilayah  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman  tentang  pentingnya melindungi anak  dari kekerasan  seksual  dan  minimnya  tindakan  yang diambil oleh  pihak yang  berwenang  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak.  Untuk  mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya upaya yang lebih serius dari semua pihak.  Pendidikan  tentang  pentingnya  melindungi  anak  dari  kekerasan  seksual  harus diberikan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada orang tua, guru, dan petugas yang bekerja  dengan  anak-anak.  Selain  itu,  pihak  yang  berwenang  juga  harus  bertindak  tegas terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  memberikan  perlindungan  yang maksimal kepada anak-anak korban kekerasan seksual.
Dalam  hal  ini,  peran  media  juga  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  betapa  pentingnya  melindungi  anak  dari  kekerasan  seksual.  Media dapat  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  terpercaya  tentang  kekerasan  seksual terhadap  anak  serta  memberikan  edukasi  tentang  cara  melindungi  anak  dari  tindakan kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan yang  sangat  kejam  dan  harus  diberikan  perhatian  serius  oleh  semua  pihak.  Pendidikan, tindakan  hukum,  dan  peran  media  perlu  ditingkatkan  untuk  melindungi  anak-anak  dari tindakan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada mereka. Namun subyek- subyek yang disebutkan diatas yang memiliki peran terhadap pencegahan kekerasan seksual terhadap  anak  juga  dapat  menjadi  pelaku,  negara  dewasa  ini  telah  membuat  pengaturan khusus  mengenai  perlindungan  anak  dari  kekerasan  seksual.    Dalam  pasal  81  Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No.  17/2016) disebutkan  dengan  jelas  model  sanksi  yang akan  diterima  oleh  subyek  yang kemudian  diatas  disebutkan  memiliki  peran  terhadap  perlindungan  anak  dari  kekerasan seksual.
Dalam  pasal  81  UU  No.  17/2016  itu  juga  disebutkan  adanya  penerapan  sanksi tindakan  kebiri  kimia  yang  dikenakan  kepada  pelaku  dengan  klasifikasi  yang  telah disebutkan  secara  khusus  pada  ayat  4  dan  5  pasal  81    UU  No.  17/2016  tersebut.  Sanksi tindakan  merupakan  sebuah  sanksi  yang  dikenal  dalam  teori double  track  system yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem  hukum  inilah  yang  memperkenalkannya  tindakan  ( maatregel )  sebagai  alternatif  lain dari pidana pokok terutama pidana penjara.[1] Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap  keberhasilan  “penjara”  seba gai  salah  satu  bentuk  hukuman  /sanksi.  Tetapi  jika melihat  dari  sanksi  tindakan  yang  dijatuhkan  berupa  kimia  hal  ini  bertolak  belakang  dari
apa yang kemudian disebut sebagai sebuah sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang bersifat mendidik atau sebuah pembinaan.
Selain  dari  hal  tersebut  penerapan  sanksi  tindakan  kebiri  kimia  juga  dianggap kurang  efektif  meski  dengan  penerpannya  terhadap  pelaku  harus  memenuhi  klasifikasi pelaku yang kemudian telah diatur didalam  pasal 81 UU No. 17/2016, jika secara bersama diketahui  bahwa pelaku telah memenuhi klasifikasi tersebut dan pelaku mengidap kelainan yang disebut paedofil.
Pedofil adalah orang dewasa yang berulangkali melakukan tindakan seksual dengan anak  prepubertas.  Prevalensi  pedofilia  sulit  ditentukan  karena  banyak  kasus  tak  tercatat. Statistik  sulit  diinterpretasikan  karena  pelecehan  seksual  pada  anak-anak  dicatat  dalam berbagai kategori yang berbeda, mencakup turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak  ( contributing  to  the  delinquency  of  a  juvenille ),  penyerangan  fisik  terhadap  anak ( indecencies  with  children ),  penyerangan  seksual  ( indecent  assault ), lewd  conduct ,  dan  frase serupa lainnya. Lebih jauh lagi, pelecehan seksual terhadap anak ( child molesting ) seringkali tercakup  dalam  kategori  umum,  seperti  pelecehan  seksual( sexual  offensses )  pada  laporan statistik kriminal.
Pedofilia  dapat  diklasifikasikan  dalam  beberapa  macam.  Pembagian  terluas  dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang  memiliki  obyek  seksual  anak  dengan  jenis  kelamin  yang  berbeda  disebut  sebagai pedofilia  heteroseksual  ( heterosexual  pedhopile ),  sedangkan  pedofilia  yang  tertarik  terhadap anak  dengan  jenis  kelamin  yang  sama  disebut  sebagai  pedofilia  homoseksual  ( homosexual pedhopile ).  Perilaku  menyimpang  ini  perlu  penanganan  khusus  agar  para  pelaku  tidak melakukan perbuatan ualng dikemudian hari, karena tindak pidana ini tidak bisa dianggap murni sebagai suatu kejahatan yang pada dasarnya dapat dihindari atau dikendalikan oleh kesadaran  pelaku.  Dalam  hukum  positif  Indonesia  ada  beberapa  hal  yang  kemudian  bisa menghilangkan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan seperti yang telah diatur dalam  pasal  44  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Penielitian  ini  memiliki  perbedaan dengan  penelitian  lain,  salah  satu  contohnya  penelitian  dengan  judul  Pelaku  Pedofilia: Hukum  Positif  Atas  Kasus  Kekerasan  Seksual[2]  dalam  penelitian  ini  paedofil  dianggap sebagai  suatu  hal  yang  bisa  menimbulkan  ketidakmampuan  bertanggungjawab  jika mengacu  dalam  pasal  44  KUHP,  kedua  penelitian  yang  berjudul  Pertanggungjawaban Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual[3]  dalam  penelitian  ini membahas pelaku kekerasan seksual dengan pelaku anak dengan korban anak yang dimana tindak pidana ini tetap dilatari pola paedofil. Peneltian yang ketiga sebagai pembanding dari penelitian  ini  berjudul  Penjatuhan  Dan  Eksekusi  Putusan  Pidana  Tambahan  Berupa Chemical  Castration  Terhadap  Kejahatan  Paedofil[4]  sama  seperti  penelitian  yang  lain penelitian  ini  juga  menggap  paedofil  sebagai  suatu  kejahatan  yang  dapat  diatasi  dengan sebuah sanksi. Peneltian ini diadakan sebagai mencari pembeda dimana paedofil ini bukan sebagai hal dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab tetapi perlu ada perlakuan khusus untuk menangani kelainan seksual tersebut dan paedofil juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan murni. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, diatrik sebuah rumusan masalah yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh paeodifl.

## Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum(Peter  Mahmud  Marzuki  2013a),  dengan menggunakan  metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach), pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan  perbandingan (comparative approach). Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah semua perundang – undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang  ditangani  (Peter  Mahmud  Marzuki  2013b).  Pendekatan    konseptual (conceptual approach) yaitu dnegan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dengan menelaah konsep-konsep  hukum,  digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kerangka  pikir, kerangka  konsep  atau  landasan  teoritis legal  issue yang  akan  diteliti.  Pendekatan perbandingan (comparative  approach) merupakan  jenis  pendekatan  yang  mengkaji  untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.
Hasil dan Pembahasan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak
Dewasa ini kekerasan seksual terhadap anak marak terjadi ditengah kita .

## Gambar 1
Tabel angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 (sumber databoks, 03/02/2023)
Pada  gambar  tabel  tersebut  dipaparkan  macam-macam  jenis  kekerasan  dengan korban  anak,  jenis  kekerasan  yang  paling  tinggi  dengan  korban  anak  adalah  kekerasan seksual. Ini menunjukan bahwa adanya sanksi yang kemudian tertuang dalam pasal 81 UU No.  17/2016  dianggap  tidak  dapat  menimbulkan  rasa  takut  atau  bisa  dianggap  aturan tersebut  belum bisa memenuhi cita hukum pidana sebagai pencegah (prefentif)  mengingat sanksi yang diatur di dalam pasal 81 UU No. 17/2016 sudah di undangkan sejak tahun 2016.
Sanksi  yang  telah  disiapkan  untuk  para  pelaku  adalah  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan[5].  Dalam  pasal    81  UU  No.  17/2016  ayat  1  disebutkan  mereka  yang  melakukan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling 15 tahun serta denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Selanjutnya  dalam  ayat  3
pelaku pidananya akan ditambahkan 1/3 dari apa yang telah diatur dalam ayat 1 jika pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Masih pada dipasal yang sama dalam ayat 4 pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  lagi  tindak  pidana  yang  sama  juga ditambahkan  1/3  dari  ancaman  pidana  yang  telah  diatur  dalam  ayat  1.  Dalam  ayat  5  jika korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan  paling  lama  2O  (dua  puluh)  tahun.  Selanjutnya  dalam  ayat  6  di  pasal  yang  sama disebutkan bahwa ada pidana tambahan yaitu berupa pengumuman identitas pelaku tetapi jika  pelaku  juga  masih  tergolong  anak  pidana  tambahan  tersebut  tidak  dijatuhkan  hal  ini seperti yang tertera dalam ayat 9 pasal tersebut. Selanjutnya dalam ayat 7 masih dalam pasal 81  UU  No.  17/2016,  tertera  sanksi  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat pendeteksi elektronik yang akan diberikan kepada pelaku bilamana pelaku pernah dipidana karena  tindak  pidana yang  sama  yaitu  kekerasan  seksual  tehadap  anak  dan  menimbulkan korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia. penjatuhan  sanski  tindakan  ini  pula  juga  dikecualikan  terhadap  pelaku  yang  masih tergolong anak, ini juga tertera dalam ayat 9 pasal tersebut.
Dari  apa  yang  telah  diatur  dalam  pasal  81  UU  No.  17/2016  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya bahwa sanksi-sanksi tersebut juga belum bisa dianggap efektif guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## Pertangungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil
Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid, dalam Bahasa inggris criminal  responsibility  atau  criminalliability [6].  Pertanggungjawaban  pidana  adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada  pembuatnya.  Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan  dengan  hukum),  perbuatan  itu  di  lakukan  oleh  orang  yang dapat  di  pertanggungjawabkan  ( toerekeningsvatbaar ),  dan  orang  itu  dapat  di permasalahkan.[7]  Mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam  hukum  pidana  adalah meneruskan  hukuman  yang  secara  objektif  ada  pada  perbuatan  pidana  secara  subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat  dan  bukan  hanya  dengan  dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana.  Dengan demikian  kesalahan  ditempatkan  sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana  dan tak  hanya  dipandang  sekedar  unsur  mental  dalam  tindak  pidana.  Seseorang  dinyatakan mempunyai  kesalahan  merupakan  hal  yang  menyangkut  masalah  pertanggungjawaban pidana.[8]
Tanggung jawab tidak didefinisikan dengan jelas dalam hukum pidana. Berdasarkan pendapat  Moelyatno,  Kewajiban  berdasarkan  Pasal  44  Hukum  pidana  mengatur  keadaan seseorang orang yang tidak bertanggung jawab secara pidana[9].

## Agung Dwi Laksana
Orang  diklasifikasikan  sebagai  pelaku  yang  efektif  akan  dimintai  pertanggungjawaban pidana jika Anda memenuhi persyaratan berikut:
Dari segi sikap :
- Tidak ada penyakit yang sedang berlangsung Atau sementara.
- Tidak stunting, tidak salah contohnya adalah orang bodoh.
- Tidak di bawah hipnosis atau pengaruh di luar kesadaran.
Diukur dengan kapasitas jiwa.
-Dapat memahami maksud dari suatu tindakan dia punya
- dapat mengetahui apakah niatnya akan selesai atau dibatalkan.
- Ketahui konsekuensi dari tindakan anda sendiri dia punya. Kondisi mental penyandang cacat internal merupakan penyebab gagal tumbuh dan gangguan  mental.  Meskipun  penyakit  ini  tidak  didefinisikan  secara  medis,  ini  adalah definisi hukum. Apa yang seharusnya menjadi kriteria adalah korelasi dari kondisi mental pelaku suatu perbuatan yang dilakukan untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan itu  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Adanya  korelasi  antara  keduanya berada di luar jangkauan para psikolog. Tetapi kalaupun terjadi, kewenangan hakim dalam proses  ini,  bukan  otoritas  psikiater.  Seorang  psikiater  yang  sedang  berlangsung  dapat dipertimbangkan seorang hakim dalam membuat keputusan.
Da lam  Pasal  44  KUHP  banyak  ditemukan  kata  “pertumbuhan”. Kata-kata  "pikiran yang  tidak  sempurna"  dan  "cacat  karena  kecacatan" “ penyakit".  Kondisi  seseorang  yang termasuk dalam kategori pertumbuhan. Pikiran yang tidak sempurna, bodoh, tuli, gangguan bicara.  Orang  dengan  penyakit  ini  memiliki  kemampuan  berpikir  yang  berbeda  karena terlahir dengan kelainan. Dia masih memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan. pola yang salah  dengan  menjadi  orang  tua  asuh,  anak  kurang  mendapat  perhatian,  kurangnya pendidikan  bukanlah  kategori.  Apa  pun  yang  jatuh  di  bawah  gangguan  penyakit,  yaitu karena kegilaan, epilepsi, dan berbagai kondisi lainnya jenis penyakit mental lainnya. Salah satu gangguan jiwa dini ditandai dengan jika ada perasaan tidak enak, ada kalanya orang itu sendiri senang. Terkadang saya merasa sedih, pikiran saya tidak dapat diprediksi, dan saya bingung.  Sulit  karena  emosiku  meledak  tanpa  alasan  mengantuk.  Gejala  menjadi  semakin parah  dan  perilaku  orang  yang  mulai  melihat  halusinasi  karena  ingin  menyakiti  orang lain.[10]
Adapun  macam-macam  penyakit  yang  dikategorikan  sebagai  penyakit  jiwa, sehingga membuat penderitanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yakni :
a. Kleptomania ialah seseorang yang menderita penyakit ini dalam keadaan sehari- hari  bersifat  normal,  akan  tetapi  penyakit  ini  mampu  mendorong  penderitanya untuk mengambil barang yang bukan miliknya, namun penderitanya tidak sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan barang yang diambil pun bukanlah suatu barang yang berharga.
b.  Klaustropobia,  ialah  dimana  penderitanya  merasa  takut  apabila  berada  diruang yang sangat sempit.
c.  Piromania,  ialah  dimana  penderitanya  memiliki  kegemaran  untuk  membakar sesuatu secara tibatiba tanpa alasan apapun.
d.  Perasaan  seperti  dikejar-kejar,  mendengar  bisikan  dan  berbagai  macam  jenis penyakit  lainnya  yang  dapat  diklasifikan  sebagai  penyakit  jiwa,  sesuai  dengan hasil pemeriksaan dari ahli jiwa.[11]
Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam pasal 44 KUHP alokasi Tanggung Jawab Tidak disebutkan hukum pidana. Ada situasi ketika orang-orang tidak ada tanggung jawab  pidana.  Ini  tentang  ilmu  yang  dipelajari  psikologi  manusia,  artinya  bukan  hanya seseorang  Alasan  dan  alasan  terganggu,  tetapi  dalam  hal  yang  berbeda  yang  tergolong gangguan jiwa.[9].
Tidak mampu bertanggung jawab termuat dalam pasal (44) KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepadanya  antara  lain,  Pertama,  karena  kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggun jawab  menghapuskan  kesalahan,  perbuatannya  tetap  melawan  hukum  sehingga  dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Kedua, penentuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertaama harus ditentukan oleh psikiater. Ketiga, ada hubungan kasual antara keadan  jiwa  dan  perbuatan  yang  yang  dilakukan.  Perihal  kedua  dan  ketiga  ini,  kita mengenal  ajaran  integrasi  dari  Neoboer.  Menurutnya  harus  ada  pengintegrasian  kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatanyang dilakukan.[12]
Ada beberapa jenis kelainan seksual menyimpang yang ada di Indonesia, kelainan ini disadalah  ebut  sebagai  homoseksual.  Homoseksual  adalah  seseorang  yang  cenderung memilih orang yang sejenis kelamin dengannya sebagai pasangan seksual, yang dibedakan menjadi  gay  (lakilaki  dengan  laki-laki)  dan  lesbian  (perempuan  dengan  perempuan). Homoseksual  merupakan  disorientasi  fungsi  seksual  yang  disebabkan  faktor psikologis/kejiwaan.[13]. Sama dengan homoseksualitas yang menjadi salah satu titik utama dari  penilitian  ini  adalah  paedofil.  Paedofil  adalah  orang  dewasa  yang  berulangkali melakukan  tindakan  seksual  dengan  anak  prepubertas.[14]  Paedofil  dewasa  ini  dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :
1.  Pedofilia  Tipe  I  Pedofilia  tipe  ini  tidak  dapat  berinteraksi  sosial  dengan  wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.
2.  Pedofilia  tipe  II  Pedofilia  ini  dapat  berinteraksi  sosial  dengan  wanita  dewasa namun  tidak    mampu  terangsang  seksual  oleh  mereka.  Mereka  hanya  dapat terangsang seksual oleh anak-anak.
3.  Pedofilia  Tipe  III  Pedofilia  ini  tidak dapat  berinteraksi  sosial dengan  wanita  dan tidak  dapat  terangsang  secara  seksual  oleh  mereka.  Mereka  hanya  terangsang secara seksual oleh anak-anak.[15]
Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku  yang  disebut  sebagi  paedofil  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  hal  ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus mengenai tentang seksual manusia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak  yang  memiliki  penyimpangan  seksual  yaitu  paedofil  dapat  dimintai pertanggungjawabn secara utuh layaknya pelaku pada umumnya jika menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia.

## Kesimpulan

## Agung Dwi Laksana
Kelainan seksual paedofilia jika dilihat dari pasal 44 KUHP bukan merupakan alasan pelaku yang disebut sebagi paedofil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam pasal ini mengatur terkait kondisi mental keseluruhan manusia, bukan hanya secara khusus  mengenai  tentang  seksual  manusia.  Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang memiliki  penyimpangan  seksual  yaitu  paedofil  dapat  dimintai  pertanggungjawabn  secara utuh  layaknya  pelaku  pada  umumnya  jika  menggunakan  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia.  Tetapi  hal  demikian  perlu  ada  tindak  lanjut  dari  legislator  sebagai  pembuat undang-undang  dan  pemerintah  sebagai  pucuk  kepemimpinan  negara  guna  menangani kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Perlu  adanya  penelitian  ilmiah  lebih  lanjut  untuk  benar membuktikan  bahwa  paedofil  tersebut  merupakan  kelainan  yang  dapat  menggugurkan tanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  jika  hasil  penelitian  tersebut menghasilkan bahwa paedofil merupakan sebuah kelainan jiwa maka perlu adanya regulasi dari  legislator  dan  kebijakan  dari  pemerintah  guna  menangani  paedofil  ini  karen  hukum positif  hari  ini,  dianggap  oleh  peniliti  tidak  dapat  menyelesaikan  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak dan mengakomodir paedofil yang menjadi pelaku.

## Daftar Pustaka
[1] A. Appludnopsanji and A. Purwanti, “Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedhofilia?,” Diponegoro Law Review , vol. 6, no. 1, pp. 17 – 32, 2021, doi: 10.14710/dilrev.6.1.2021.17- 32.
[2] M. I. Hukum, U. Tarumanagara, F. Hukum, M. I. Hukum, and U. Tarumanagara, “Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual Priskilla Velicia Ong
1 , Ariawan Gunadi 2 1,” vol. 6, no. 2, pp. 311– 316, 2023, doi: 10.31328/wy.v6i2.4268.
[3] D. Hermawan, A. Sahari, and A. Fauzi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Legalitas: Jurnal Hukum , vol. 13, no. 2, p. 98, 2021, doi: 10.33087/legalitas.v13i2.265.
[4] M. T. Student et al. , “Penjatuhan Dan Eksekusi Putusan P idana Tambahan Berupa
Chemical Castration Terhadap Kejahatan Paedofil,” Frontiers in Neuroscience , vol. 14, no. 1, pp. 1 – 13, 2021.
[5] Muhammad Adystia Sunggara, “SanksiTindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality BeforetheLaw,” Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality Before the Law , vol. 2, no. sanksi tindakan, pp. 3 – 3, Apr. 2021.
[6] D. A. Situngkir, “Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional,” Litigasi , vol. 19, no. 1, pp. 1 – 23, 2019, doi: 10.23969/litigasi.v19i1.834.
[7] F. C. Permana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ‘Sekstorsi’ dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” Jurist-Diction , vol. 5, no. 3, pp. 883 – 898, 2022, doi:
10.20473/jd.v5i3.35776.
[8] A. Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal Hukum Positum , vol. 5, no. 2, pp. 10 – 19, 2020.
[9] N. M. R. P. P. Sugama and S. Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP,” Jurnal Kertha Wicara , vol. 7, no. 4, pp. 1 – 13, 2018, [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41970
[10] M. Chanif, “Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” MAGISTRA Law Review , vol. 2, no. 01, p. 60,
2021, doi: 10.35973/malrev.v2i1.2067.
[11] A. Y. Oratmangun, “KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP,” Lex et Societatis , vol. 5, 2016.
[12] R. K. Sari, “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Pengahapusan Pidana Dan Konrtibusinya T erhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , vol. 6, no. 2, pp. 355 – 371, 2022, doi: 10.24967/jcs.v6i2.1519.
[13] Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, and Moh. Aziz Ma’ruf, “Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana),” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , vol. 11, no. Single Track System Hukum Pidana, p. 2, Nov. 2020.
[14] H. Harianto, “Kasus Paedofil Di Indonesia: K ajian Afektif Menuju Kebijakan Pendidikan,” Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School , vol. 1, no. 1, pp. 13 – 22, 2017, doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.928.
[15] Pambudi Rahardjo and Kaniya Pur, “PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab dan Aspek Dinamika Psikologis),” Jurnal Penelitian Psikologi , vol. 1, no. Pedofilia, pp. 1 – 8, Feb. 2021.