Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia (Abdullah Ali Fauzi)

## PERILAKU DISKRIMINASI MASYARAKAT INDONESIA DI BIDANG HUKUM DALAM NOVEL API TAUHID KARYA HABIBURRAHMAN EL-SHIRAZY (ANALISIS DEKONSTRUKSI)

## Abdullah Ali Fauzi
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Telp. 083832495984 Pos-el aleefauzei@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  perilaku  diskriminasi masyarakat  di  bidang  hukum.  Pengungkapan  dengan  menunjukkkan  beberapa  macam bentuk diskriminasi hukum yang dilakukan masyarakat Indonesia. Kutipan dalam novel Api  Tauhid  yang  mengandung  perilaku  diskriminasi  menjadi  data  penelitian.  Dalam mengumpulkan data penelitian, metode yang digunakan yaitu, dokumentasi, simak, dan catat.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  dekonstruksi.  Dengan  teori  tersebut,  hasil temuan  berupa  diskriminasi  hukum  dalam  novel  dikembangkang  atau  diungkapkan kembali  dalam  bentuk  lain  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Temuan  di dalam  novel  menunjukkan  adanya  perilaku  diskriminasi  yang  dilakukan  kepada  tokoh Baduzzaman  Said  Nursi.  Perilaku  diskriminasi    berupa  kesewenang-wenangan  dalam berkuasa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  masyarakat  Indonesia  melakukan  perilaku diskriminasi  berupa  main  hakim  sendiri,  kesewenangan  dalam  mengambil  keputusan, dan penerimaan suap dari napi untuk memberikan fasilitas dalam penjara.
Kata-kata Kunci: perilaku diskriminasi, masyarakat Indonesia, hukum
Abstract: The aim of study to express discrimination behavioral Indonesian people in law.  The  research  to  explain  kinds  of  discrimination  behavioral  occure  in  Indonesia. Excerpt  in    Api  Tauhid  novel  which  contain  behavioral  discrimination  is  reseach  of data.  Data  is    gathered  by  using  dokumentasion,  observation,  and  written  method.  In the research, the theory is dekonstruksion. The theory of dekonstrustion to use explain kinds of behavioral discrimination in Indonesia with base of excerpt in novel. The result of research in novel is gathered discrimination behavioral to Badiuzzaman Said Nursi character. The kind of discrimination behavioral is authoritative government. Kinds of discrimination  behavioral  Indonesia  people  is  self  law,  authoritative  government,  and bribe to government.
Keywords: discrimination behavioral, Indonesia people, law

## PENDAHULUAN
Karya  sastra  merupakan  hasil imajinasi pengarang dalam sebuah pernyataan,  pertanyaan,  atau  pun  dalam sebuah  cerita.  Karya  sastra  berupa  hasil dari proses kreativitas dan daya imajinasi. Suroso dkk. (2009:2) menyatakan “Sastra atau  yang  disebut  dengan  karya  sastra memfokuskan  diri  pada  penciptaan  atau
kreativitas  yang  dilakukan  oleh  manusia melalui media bahasa”. Pengarang sebuah  karya  sastra  merupakan  anggota masyarakat.  pengarang  menulis  sebuah cerita  karena  mendapat  rangsangan  dari lingkungan  sekitar.  Suroso  (2009:3) mengungkapkan  penciptaan  karya  sastra dipengaruhi  oleh  kerangka  sejarah  dan lingkungan  sosial  budaya  pengarangnya.
Lingkungan pengarang mampu memberikan  rangsangan  terhadap  emosi dan imajinasi pengarang untuk
melibatkan  masalah  sosial  budaya  di dalam karyanya. Rangsangan-rangsangan yang  diterima  pengarang  memberikan suatu  ide  untuk  menulis  sebuah  cerita. Dalam ceritanya, pengarang menyelipkan pesan-pesan  yang  ingin  disampaikan kepada pembaca.
Di  dalam  novel  Api  Tauhid, pengarang  menggambarkan  pelanggaran yang  di  lakukan  oleh  pemerintah. Perilaku  diskriminasi  tersebut  diperoleh seorang  tokoh,  yaitu  Badiuzzaman  Said Nursi.  Tokoh  tersebut  merupakan  ulama besar  dimasanya.  Perbedaan  pandangan tokoh  Said  Nursi  dengan  pemerintah membuat pemerintah melakukan tindakan diskriminasi.  Tokoh  Said  Nursi  berkali- kali  dimasukkan  penjara  meskipun  tidak melakukan  kesalahan.  Tindakan  tersebut harus dilakukan pemerintah karena pemerintah  takut  tokoh  Said  Nursi memberontak.
Untuk mempelajari hubungan sosial  di  dalam  novel,  penelitian  ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra.  Sosiologi  sastra  diambil  dari  ilmu sosiologi.  Karena  objek  yang  berbeda, keduanya  pun  memiliki  suatu  perbedaan. Sosiologi mempelajari apa yang terjadi di masyarakat  ( das  sein )  bukan  apa  yang seharusnya  terjadi  di  masyarakat  ( das solen ), sedangkan sosiologi
sastra mempelajari  apa  yang  terjadi  dan seharusnya terjadi sesuai dengan perspektif pengarang. Pengarang menyajikan suatu masalah dan
menyelesaikan  masalah  dengan  sudut pandangnya. Faktor yang menjadi
pembeda  antara    sosiologi  dengan sosiologi  sastra  adalah  pemikiran  objek. Sosiologi
dihadapkan dengan permasalahan  yang  berkaitan  dengan orang  bannyak,  sedangkan  sosiologi
sastra  mempelajari  cara  berpikir  seorang pengarang.
Dalam  penelitian  ini,  teori  yang digunakan  adalah  teori  dekonstruksi.
Dekonstruksi merupakan teori postmodernisme. Teori dekonstruksi menolak suatu kemapanan atau intensitas konstruksi  yang  dapat  berupa  gagasan, bangunan  dan  susunan  yang  sudah  baku. Dekonstruksi  digunakan  sebagai  strategi pembacaan teks. Ratna (2013:223)
menyatakan  bahwa  dekonstruksi  tidak hanya  digunakan  untuk  pembacaan  teks, akan  tetapi  dekonstruksi  ditujukan  pada pernyataan  kultural.  Pernyataan  tersebut adalah teks yang mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.
Ungkang  (2013:31)  menyatakan
“Dekonstruksi  sering  dipahami  secara keliru,  misalnya,  hanya  sebagai  bentuk penghancuran segala yang mapan.
Kekeliruan  tersebut  disebabkan  karena para pembaca tidak atau belum memahami dimensi etis dari dekonstruksi yang  berusaha  membuka  diri  kepada ‘yang lain’”.
Kata ‘yang lain’ menunjukkan bahwa Derida menganggap ada  makna-makna  yang  tersembunyi  di dalam  teks.  Kata  “yang  lain”  pun  dapat berupa  pesan  yang  ingin  disampaikan pengarang  kepada  pembaca  di  dalam suatu karya sastra.
Teori  dekonstruksi  tidak  hanya digunakan
pada sebuah kata.
Penggunaannya  pun  digunakan  pada suatu  kalimat  atau  teks.  Dalam  suatu kalimat,  dekonstruksi  digunakan  untuk mengungkap  suatu  masalah  atau  sesuatu yang  dipertanyakan  di  dalam  kalimat tersebut.  Suatu  kalimat  ”Anak  kecil terbiasa  menangis    dalam  kehidupan sehari-hari.” Sudut pandang teori dekonstruksi membongkar atau mengungkap  makna  lain  dalam  kalimat tersebut. Pengungkapan dengan mempertanyakan  oposisi  biner  anak
Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia (Abdullah Ali Fauzi)
kecil, yaitu remaja, dewasa dan orang tua. Apakah  mereka  tidak  bisa  menangis dalam  kegiatan  sehari-hari?  Anak  kecil menangis  karena  anak  tersebut  merasa tersakiti. Selain anak kecil, remaja, orang dewasa,  dan  orang  tua  pun  menangis apabila  disakiti.  Analisis  dari  kalimat tersebut  menyimpulkan  bahwa  tidak hanya anak kecil yang terbiasa menangis, namun  remaja  orang  dewasa,  dan  orang tua pun menangis apabila disakiti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  dalam bentuk  penelitisn  deskriptif  kualitatif. Ratna  (2013:47)  mengatakan  bahwa  data penelitian  kualitatif  berupa  kata-kata, kalimat,  dan  wacana.  Data  penelitian  ini berupa  kalimat  atau  kata  dalam  suatu kutipan novel Api Tauhid . Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi,  simak,  dan  catat.  Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan  dua  teknik,  yaitu  teknik deskriptif  dan  teknik  makna.  Tekknik analisis  deskriptif  merupakan  teknik analisis  dengan  menggambarkan  suatu kejadian yang dialami tokoh.
Penggambaran tersebut menjelaskan adanya  permasalahan  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Pada  tahap  teknik  analisis makna,  analisis  yang  digunakan  adalah analisis semiotik.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Diskriminasi  Hukum  X  Keadilan Hukum
Diskriminasi  hukum  merupakan titik  fokus  masalah  dalam  penelitian  ini. Gambaran  perilaku  diskriminasi  dalam novel Api  Tauhid (AT)  menjadi  dasar untuk  mengungkap  perilaku  diskriminasi di dalam masyarakat. Masalah diskriminasi  hukum  dialami  oleh  tokoh Said Nursi. Tokoh Said merupakan tokoh
agama  dalam  cerita.  Beliau  menjaga perilakunya  dengan  baik.  Tokoh  Said Nursi  tidak  pernah  melakukan  kesalahan terhadap pemerintah, namun pemerintahan  yang  otoriter  menganggap tokoh  Said  Nursi  bersalah.  Setiap kajiannya  yang  menyangkut  keutuhan negara dianggap sebagai bentuk provokasi  terhadap  pemerintah.  Pihak pemerintah menangkap tokoh Said
karena kegiatan pengajian yang diadakan di lingkungan masyarakat.
“…Oleh pihak pemerintah Mardin, Said nursi sudah  dianggap  masuk  ke  wilayah  politik (dalam  pengajiannya).  Hal  ini  dianggap membahayakan  para  pejabat  pemerintahan yang  otoriter,  maka  suatu  pagi,  Said  nursi dipanggil menghadap Gubernur Mardin…(untuk diusir dari Mardin)
(AT/242)”
Pengusiran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Mardin  merupakan  suatu bentuk kesewenang-wenangan dalam berkuasa. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengusir tokoh Said Nursi.  Suatu  bentuk  pengusiran  yang dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan bentuk dari perilaku diskriminasi. Sesuatu  hal  yang  dilakukan  oleh  tokoh Said  Nursi  tidak  melanggar  aturan, namun  dengan  memberikan  keputusan sepihak  tokoh  Said  Nursi  dianggap bersalah dan di usir dari wilayah Mardin.
Pemerintah  Mardin  merasa  takut dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh tokoh  Said  Nursi.  Pemerintah  takut rakyat tersadar akan pentingnya persatuan  dan  konstitusi  yang  merdeka dan  islami  yang  dijelaskan  oleh  tokoh Said.  Oleh  karena  itu,  tokoh  Said  diusir ke wilayah lain sesuai dengan keinginannya.  Ketika  sampai  di  kota yang  diinginkan  tokoh  Said  Nursi,  yaitu Bitlis,  tokoh  Said  tidak  dipenjara, melainkan  menjadi  tamu  di  rumah Gubernur  Bitlis,  yaitu  Omer  Pasya. Perlakuan  Omer  Pasya    sangat  berbeda
dengan  Gubernur  Mardin.  Gubernur Omer  Pasya  menjunjung  peraturan  dan kebenaran. Tokoh Said Nursi mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang baik.
“Sudah  kuduga  Anda  mengatakan  seperti  itu, berarti Anda benar-benar ulama. Begini, saya diberi  wewenang  untuk  memberi  vonis hukuman  kepada  Anda.  Saya  tidak  memvonis dengan  penjara,  tapi  vonis  hukuman  buat Anda  adalah  menjadi  tamu  saya,  tinggal  di rumah saya. (AT/256)”
Tokoh Said dianggap memberontak pemerintahan  Mardin,  namun  Gubernur Bitlis  menganggap  tokoh  Said  tidak melakukan  suatu  pelanggaran.  Tokoh Said tidak dipenjara, melainkan mendapatkan  perlakuan  khusus,  yaitu menjadi  tamu  di  rumah  Gubernur  Bitlis.
Tokoh Tuan Omer Pasya tidak mencurigai  tokoh  Said.  Selama  menjadi tamu,  tokoh  Said  diberi  keleluasaan untuk membaca buku di
perpustakaannya.  Perlakuan  Gubernur Bitlis  tersebut  merupakan  suatu  bentuk penghargaan  terhadap  seseorang  tokoh  . gubernur Bitlis memberikan penghargaan tersebut  karena  perbuatan  dan  tingkah laku  tokoh  Said  yang  memegang  teguh kebenaran.

## Main Hakim Sendiri
Salah satu kasus yang terjadi adalah peristiwa  main  hakim  di  Kelurahan Kawatuna,  Kota  Palu.  Peristiwa  tersebut dijadikan sebagai bahan penelitian Nurcahyaningsih  dalam  jurnal  Ilmu Hukum  Legal  Opinion.  Jurnal  tersebut dikeluarkan  pada  tahun  2015.  Tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh warga kepada pencuri.
Nurcahyaningsih (2015:2)  mengatakan,  “fokus  dalam penelitian  ini  adalah  contoh  kasus mengenai masyarakat Kelurahan Kawatuna  yang  menjadi  pelaku  main hakim sendiri.” Tindakan tersebut dilakukan kepada seorang pencuri.
Tindakan  main  hakim  sendiri  dilakukan karena  merebaknya  kasus  pencurian  dan lemahnya penegakan hukum. Nurcahyaningsih (2015:4) mengungkapkan alasan terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Palu karena dalam penanganan kasus pencurian  banyak  yang  tidak  selesai  dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Tindakan  main  hakim  sendiri  yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi  yang  benar  dan  tidak  akan  ada aturan yang menjeratnya. Sikap masyarakat yang menganggap perilakunya benar mengakibatkan hilangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kebenaran yang diyakini masyarakat  menjadikan  perbuatan  main hakim  sendiri  menjadi  jalan  utama menghakimi seseorang. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai  menurun  karena  hukum  dianggap tidak  lagi  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yaitu  keadilan.  Hukum  tidak dapat  berjalan  dengan  optimal    tanpa bantuan  masyarakat.  Jika  masyarakat menginginkan  hukum  yang  kaut,  maka masyarakat  harus  membantu  penegak hukum  dalam  menyelesaikan  masalah. Perbuatan  membantu  penegak  hukum dapat berupa melaporkan tindak kejahatan  dan  mengamankan  pelaku, bukan  melakukan  tindakan  main  hakim sendiri.
Tindakan  main  hakim  sendiri  tidak dibenarkan  oleh  hukum.  Negara  telah membentuk  badan-badan  hukum  yang menangani masalah kriminalitas. Tindakan  main  hakim  sendiri  tergolong dalam  tindakan  diskriminasi.  Tindakan tersebut  menghilangkan  hak  seseorang dalam  hukum.  Selain  itu,  perilaku tersebut mengindikasikan hilangnya penghargaan  terhadap  negara.  Negara membentuk badan hukum berupa
Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia (Abdullah Ali Fauzi)
lembaga kepolisian, pengadilan, kejaksaan  dan  lembaga-lembaga  lainnya seakan  tidak  bernilai  ketika  tindakan tersebut dilakukan.
Fungsi-fungsi lembaga  hukum  hilang.  Hukum  rimba menjadi  alternatif  utama.  Pihak  yang lemah menjadi korban pihak yang kuat.
Tindakan  main  hakim  sendiri  yang dilakukan warga terhadap pelaku
kejahatan merupakan suatu bentuk mempertahankan  nilai-nilai  atau  aturan yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Tindak pencurian tidak dibenarkan oleh masyarakat.  Perilaku  main  hakim  sediri pun  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum, meskipun  untuk  menimbulkan  efek  jera kepada  pelaku  pencurian.  Tindakan melumpuhkan  pelaku  kejahatan  lebih tepat daripada “menghakiminya”. Melumpuhkan dalam hal ini memiliki arti mengikat tangan dan kaki (jika
diperlukan)  kemudian  diberikan  kepada pihak berwajib. Perbuatan tersebut menghindarkan  masyarakat  dari  tindakan diskriminasi  dan  lembaga  hukum  pun mendapatkan penghargaan yang semestinya dengan melaksanakan tugasnya. Kesewenang-wenangan dalam Mengambil Keputusan Selain peristiwa main hakim sendiri,  hukum  di  Indonesia  memiliki ketimpangan  terhadap  masyarakat  kecil. Di  Indonesia,  perlakuan  hukum  masih dipertanyakan.  Hukum  bagi  masyarakat kecil  terasa  tegas  dan  adil,  namun  bagi para  penguasa,  hukum  seakan  dapat dipermainkan.  Hukum  bagi  masyarakat kecil  yang  melakukan  kejahatan  lebih berat  daripada  hukum  bagi  para  wakil rakyat  yang  melakukan  pelanggaran. Permasalahan yang ada di Indonesia telah menunjukkan  hal  tersebut.  Tak  sedikit pemberitaan menggunakan istilah “Hukum  seperti  mata  pisau,  tajam  ke bawah  dan  tumpul  ke  atas”.  kata-kata
tersebut  memberikan  penjelasan  adanya ketimpangan  yang  terjadi  di  dalam hukum Indonesia.
Ketimpangan  hukum  di  Indonesia di ungkapkan oleh Bidari dalam artikelnya  yang  berjudul Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit. Ketidakadilan  hukum  dialami  oleh  Aal. Korban  dituduh  mencuri  sandal  dengan merk “Eiger”, namun dalam
kenyataannya  sandal  yang  diambil  Aal adalah  sandal  bermerk  “Ando”.  Aal diputuskan  bersalah  oleh  pengadilan meskipun  ia  tidak  mencuri  sandal bermerk “Eiger”. Bidari (2014:6)
mengungkapkan  keputusan  pengadilan Palu,  Sulawesi  Tengah  secara  formal bahwa  Aal  terbukti  bersalah  walaupun sandal  yang  menjadi  barang  bukti  itu bukan  merupakan  sandal  merk  “eiger” yang  dituduhkan  oleh  Briptu  Rusdi Harahap.
Keputusan  yang  dijatuhkan  hakim kepada  Aal  merupakan  suatu  bentuk diskriminasi.  Aal  sebagai  warga  negara kehilangan  hak  dalam  hukum.  Indonesia menjamin warga negara dalam mendapatkan  jaminan  perlindungan,  dan kepastian  hukum.  Aturan  tersebut  tertera dalam  undang-undang  1945  pasal  28  D ayat  1.  Kejadian  yang  menimpa  Aal bukan  suatu  cerminan  terhadap  aturan yang  telah  ditetapkan.  Aal  mendapatkan perlakuan
diskriminasi.
Jaminan perlindungan tidak diperoleh Aal. Kasus  tersebut  telah  menimbulkan dua  permasalahan,  yaitu  pelanggaran terhadap undang-undang dan penyalahgunaan wewenang. Seorang
hakim  yang  menjatuhkan  hukuman  telah menyalahgunakan  wewenang.  Keputusan yang diambil hakim tidak didasarkan atas bukti. Bidari (2014:6) memberikan pernyataan  bahwa  s angat  jelas  terlihat hakim  menyalahgunakan  kekuasaannya dengan  tidak  memperhatikan  barang bukti yang tidak sesuai. Dalam kasus ini,
Aal  merupakan  korban  diskriminasi hukum.

## Penerimaan Suap Penegak Hukum
Berbeda  dengan  kasus  yang  terjadi pada  penguasa,  hukum  di  Indonesia seakan bisa dipermainkan. Biroli (2015:4) mengungkapkan beberapa kasus yang  melukai  rasa  keadilan  masyarakat diantaranya  kasus  penempatan  Artalyta Suryani  di  ruang  khusus  yang  cukup mewah  di  Rumah  Tahanan  Pondok Bambu.  Peristiwa  tersebut  pun  terjadi pada  bulan  Juli  2018,  yaitu  di  Lapas Sukamiskin. Pemberitaan media mengabarkan  adanya  OTT  KPK  yang berkaitan  dengan  adanya  fasitilas  mewah yang  ada  di  dalam  Lapas.  Penyelidikan mendalam  masih  dilakukan  pihak  KPK, namun  yang  menjadi  permasalahan adalah  adanya  permainan  hukum  yang dilakukan oleh para penguasa.
Kelanjutan  dari  OTT  KPK    adalah sidak dari Dirjen Kemenkumham.
Operasi  dilakukan  bersama  tim  Mata Najwa.  Pada  tanggal  25  Juli  2018,  hasil sidak  ditayangkan  di  acara  Mata  Najwa. Acara  tersebut  dihadiri  Bapak  Menteri Yasona Laoly selaku Menkumham. Hasil sidak  menunjukkan  adanya  fasilitas  yang berlebihan di dalam penjara. Lap top, alat olah  raga,  dispenser,  uang  puluhan  juta, dan fasilitas-fasilitas lain. Semua fasilitas tersebut  tidak  diperbolehkan  di  dalam undang-undang.
Sesuatu  yang  lebih  menyedihkan adalah  adanya  praktek  jual-beli  penjara. Salah satu tahanan yang membeli penjara adalah  Setya  Novanto.  Tahanan  ini  telah terbukti menipu petugas yang melakukan sidak.  Penjara  yang  digunakan  bukan penjara yang ditempatinya. Bukti tersebut terdapat  pada  daftar  nama  tahanan  di papan  pemberitahuan  yang  masih  baru dan  parfum  yang  ada  di  dalam  kamar mandi pun parfum wanita.
Hasil  kesimpulan  sidak  tim  Mata Najwa disampaikan kepada bapak
menteri  dalam  acara  tersebut.  Klarifikasi terhadap  apa  yang  dilakukan  tim  Mata Najwa  pun  ditanyakan  kepada  bapak menteri.  Selang  beberapa  menit,  setelah beliau menghubungi petugas sidak, beliau mengatakan  penjara  yang  digunakan Setya  Novanto  bukanlah  penjara  yang sebenarnya.  Dari  peristiwa  tersebut, permainan  hukum  dilakukan  oleh  pihak penguasa.  Penyuapan  dilakkukan  untuk mendapatkan fasilitas di dalam penjara.
Kasus pertama dan kedua memiliki persamaan,  yaitu  adanya  diskriminasi yang  terjadi  pada  masyarakat  kecil. Tindakan  main  hakim  sendiri  dan hukuman  yang  tidak  adil  terhadap masyarakat  kecil.  Hukum  sangat  tegas bagi  rakyat  kecil  hingga  melewati  batas. Tindakan  main  hakim  sendiri  terkadang menimbulkan  korban  jiwa.  Begitu  pula, hukuman  yang  dijatuhkan  pada  Aal, meskipun  barang  bukti  tidak  sesuai, namun  ia  tetap  dinyatakan  bersalah. Berbeda  dengan  para  penguasa,  mereka yang  dinyatakan  bersalah,  namun  masih mampu  mempermainkan  hukum.  Hukum dipermainkan  dengan  menyuap  petugas Lapas untuk memperoleh fasilitas mewah di dalam penjara.
Uang  memiliki  nilai  yang  sangat tinggi.  Kesalahan  yang  dilakukan  oleh petugas  Lapas  karena  suap  yang  telah diterimanya. Semakin besar suap yang ia terima,  semakin  besar  pula  perlakuan istimewah yang diberikan kepada pemberi  suap.  Tindakan  yang  dilakukan oleh  petugas  tergantung  dari  uang  yang diterima.  Uang  memberikan  nilai  yang penting  bagi  hidupnya.  Petugas  lapas telah  mengabaikan  atruan-aturan  yang berlaku  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi.
Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia (Abdullah Ali Fauzi)

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  masyarakat  Indonesia  telah melakukan  perilaku  diskriminasi  dalam bidang  hukum.  Perlakuan  diskriminasi dilakukan  karena  keegoisan  pribadi  atau suatu  golongan.  Perilaku  diskriminasi menimbulkan  ketimpangan  di  dalam masyarakat.  Sumber  ketidakpercayaan terhadap seseorang atau golongan bersumber  dari  perilaku  tersebut.  Dalam bidang  hukum,  perilaku  diskriminasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Diskriminasi dalam bidang hukum menunjukkan  adanya  permainan  hukum yang  dilakukan  penguasa.  Ketidakadilan hukum  diterima  oleh  rakyat  jelata, sedangkan  hukum  dipermainkan  oleh penguasa.  Keputusan  hakim  kepada  Aal merupakan suatu kekeliruan.
Aal diputuskan  bersalah,  sedangkan  bukti yang  digunakan  tidak  sesuai.  Berbeda dengan  perilaku  para  penguasa,  mereka mampu  memainkan  hukum.  Perbuatan menyuap  kepala  Lapas  untuk  menikmati fasilitas  mewah  mampu  dilakukan  para penguasa.
Sebagai  warga  di  dalam  negara yang  penuh  keberagaman,  warga  negara harus memiliki kedewasaan. Penghargaan tehadap  perbedaan  dan  sikap  toleransi merupakan  kedewasaan  sebagai  warga negara.  Penghormatan  terhadap  orang lain  yang  berkaitan  dengan  SARA  dan hal-hal  lain  harus  dijaga.  Tindakan tersebut demi menjaga kerukunan antarwarga  negara.  Selain  itu,  tindakan taat  dan  menghargai  hukum  atau  aturan harus  dimiliki  setiap  warga  negara.
Tindakan taat terhadap hukum menimbulkan  perilaku  untuk  saling menghargai sesama. Aturan dalam masyarakat  dibuat  dengan  pertimbangan kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidari, Asinta Sekar. 2014. Ketidakadilan Hukum  bagi  Kaum  Sandal  Jepit. Ratu  Adil,  Volume  3,  Nomor  2. (Daring),
( http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratua dil/article/view/31/31 , diakses tanggal 18 Juli 2018). Biroli, Alfan. 2015. Problematika Penegakan  Hukum  di  Indonesia: Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum. Dimensi, Volume 8, Nomor 2. (Daring), ( https://journal.trunojoyo.ac.id/dim ensi/article/view/3728/2730 , diakses tanggal 18 Juli 2018). El  Shirazy,  Habiburrahman.  2014. Api Tauhid:  Cahaya  Keagungan  Cinta
Sang Mujadid. Jakarta: Republika. Nurcahyaningsih. 2015. Tinjauan Kriminologi  terhadap  Perbuatan Main  Hakim  Sendiri:  Studi  Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume  3,  Nomor  2,  hal.  1-9. (Daring), ( http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/inde x.php/LO/article/view/5873 , diakses tanggal 18 Juli 2018). Ratna,  I  Nyoman  Kutha.  2013. Teori, Metode, dan Teknik  Penelitian Sastra:  dari  Strukturalisme  hingga Postrukturalisme. Edisi ke-12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suroso.,  Santosa,  Puji.,  Suratno,  Pardi. 2009: Kritik Sastra: Teori, Metodologi, dan Aplikasi. Yogyakarta: Elmatera Publishing.
Ungkang,  Marcelus.  2013. Dekonstruksi
Jaques  Derida  sebagai  Strategi Pembacaan  Teks  Karya  Sastra.
Jurnal Pendidikan Humaniora, Volume  1,  nomor  1,  hal  30-37.
(Daring), ( https://journal.um.ac.id/index.php/jph/art icle/view/3919 ,  diakses  tanggal  14 Juli 2017).
Wardani. 2016. Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange  Theory)  George  Caspar
Homans. Studia Insania, Volume 4, Nomor  1,  hal.  19-38.  (Daring), ( https://www.researchgate.net/publi cation/315684223 ,  diakses  tanggal 17 Juni 2018).
Wellek,  Rene.,  Warren,  Austin.  2014.
Teori  Kesustraan. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Edisi kelima. Jakarta: Gramedia.
Video  talk  show  Mata  Najwa,  25  Juli 2018. Pura-Pura Penjara. (Daring), ( https://www.youtube.com/watch?v =Tdun0At0XFg , bagian 1 https://www.youtube.com/watch?v =gTnQ-uUqQt8, bagian 2 https://www.youtube.com/watch?v =2-0Cb_yP3nw, bagian 3 https://www.youtube.com/watch?v =s0NpU_NHTgc, bagian 4 https://www.youtube.com/watch?v =SxQmJ7pDaVw, bagian 5 https://www.youtube.com/watch?v =dW93uMlyqw0, bagian 6 https://www.youtube.com/watch?v =N6LkxwqpONE, bagian    7
diakses  pada  tanggal  28  juli  2018, 5.26 PM)