## NUANSA JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM
P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078
Volume 18 No. 2 July-December (2021)

## Published By:
Research Institute and Community Engagement State Islamic Institute of Madura

## NUANSA
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Vol. 18 No. 2 July-December (2021)
EDITOR IN CHIEF Moh Mashur Abadi
MANAGING EDITOR Ainur Rahman Hidayat

## EDITORS
Moch. Cholid Wardi Taufikkurrahman Upik Agwin Degaf Fitriyatul Qomariyah Khaerul Umam Sri Rizqi Wahyuningrum Fajrian Yazdajir Iwanebel Faraniena Yunaeni Risdiana Fikri Mahzumi
Aria Indah Susanti Benny Afwadzi REVIEWERS Choirul Mahfud Mohammad Muchlis Solichin Muh. Nashiruddin Fadllan Achmad Muhlis Ade Sofyan Mulazid Siti Musawwamah Mohammad Subhan Zamzami Siswanto Syukron Affani Ulfa Muhayani Iskandar Ritonga Mohammad Kosim Eko Ariwidodo Sri Handayani Slamet Farahdilla Kutsiyah Erie Hariyanto Wahyudin Darmalaksana Khairunnisa Musari Moh Mufid Ahmad Chairul Rofiq Jonaedi Efendi Sutan Emir Hidayat Mukhammad Zamzami Baharuddin
Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam  is  a  journal  that publishes  scientific  articles  which  have  been  derivated  from  research  on  social sciences  and  islamic  studies.  This  journal  is  published  biannually  on  June  and December and published articles reviewed by experts on the related issues.
Jurnal  Nuansa's  scope  includes:  education,  culture,  politics,  law,  economy, theology, philosophy, communication, and history.
All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number
Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.
P-ISSN: 1907-7211 E-ISSN: 2442-8078
Editorial Office: Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  keagamaan  Islam, Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA
Jl.  Raya  Panglegur  KM.  4  Tlanakan  Pamekasan,  Jawa  Timur, Indonesia, 69371 Email: jurnalnuansa@gmail.com
Website: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa

## TABLE OF CONTENTS

## Winarni, Muhammad Misbah
Pelaksanaan Program Kegiatan KKG PAI SD Kabupaten Banyumas Dalam Peningkatan Kompetensi Guru di
Masa Pandemi Covid-19 107-129
Ainur Rahman, Na ’ imah, Zubaidi
Implementasi Metode Sorogan dan Bandungan Di Pondok Pesantren Ni’amul Ulum Tegalsari Yogyakarta 130-145 Ivanda Normalita, Agus Mahcfud Fauzi Rasionalitas Masyarakat Muslim Menerapkan 5M Saat Beribadah di Era Pandemi Covid-19 Pada Desa Jati Sidoarjo 146-167 Abd Hannan Dinamika Pembangunan Ekonomi Di Madura Pada Era Kebiasaan Baru Covid-19; Tantangan dan Peluangnya 168-195 Wimmy Halim Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang 196-216

## nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam Vol. 18 No. 2 July – December 2021
http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa DOI: 10.19105/nuansa.v18i2.5300 Page: 196-216

## Wimmy Halim
Universitas Brawijaya, Malang Email: wimmyfisip@ub.ac.id
Article History Submitted: 30 Oktober 2021 Revised: 29 November 2021 Accepted: 12 Desember 2021
How to Cite: Halim, Wimmy . “ Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang .” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 18 , no. 2 (2021): 196 – 216.

## Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi
Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang

## Abstrak:
Social policy like Program Keluarga Harapan (PKH) is not only about poverty but also about developing the quality of the less educated people to become more educated. However, the problem is that in various regions in Indonesia, social assistance is often used by regional authorities  for  their  personal  interests.  From  programs  used  to  support  his  political electability and popularity to being used as an arena for massive corruption by politicians and other public officials who have power, especially budgetary powers. Social exchange theory can help researchers to explain how society can exchange in public and private affairs into one. This study looks at the relationship between the effects of the behavior of political actors on the environment and their impact on the behavior of subsequent actors. The type of this research approach is descriptive to obtain information about the meaning of social policy recipients in the perspective of social exchange in depth and comprehensively. The politicization of PKH in the perspective of social exchange explains that policy is vulnerable to political interests, especially electoral politics. The history of the birth of PKH cannot be separated from political factors. PKH was used as a political tool to increase the electability of candidates, in the 2009 presidential election, 2018 East Java governor election, and 2020 Malang district election. PKH's vulnerability to the candidate's political agenda does suggest that the poor are in an equally weak position. The economic crush they experienced actually took advantage of the incumbent for electoral political interests.
(Kebijakan  sosial  seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  bukan  hanya  tentang kemiskinan  melainkan  juga  tentang  mengembangkan  kualitas  masyarakat  yang  kurang berpendidikan agar menjadi lebih terdidik. Namun yang menjadi permasalahan di berbagai daerah  di  Indonesia  bantuan  sosial  sering  kali  dimanfaatkan  penguasa  daerah  untuk kepentingan  pribadinya.  Dari  program  yang  digunakan  untuk  menunjang  popularitas- elektabilitas  politiknya  hingga  dijadikan  ajang  korupsi  besar-besaran  oleh  politisi  maupun pejabat publik lainnya yang memiliki kuasa, terutama kuasa anggaran. Teori pertukaran sosial bisa  membantu  peneliti  untuk  menjelaskan  bagaimana  bisa  masyarakat  bisa  melakukan pertukaran dalam urusan publik dan privat menjadi satu. Penelitian ini melihat hubungan efek  antara  perilaku  aktor  politik  pada  lingkungan  dan  dampaknya  pada  perilaku  aktor selanjutnya.  Adapun  jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif  untuk  memperoleh informasi  mengenai  bagaimana  pemaknaan  penerima  kebijakan  sosial  dalam  perspektif pertukaran  sosial  secara  mendalam  dan  komprehensif.  Politisasi  PKH  dalam  perspektif pertukaran sosial menjelaskan bahwa kebijakan sangat rentan dengan kepentingan politik, utamanya politik elektoral. Sejarah lahirnya PKH memang tidak bisa dilepaskan dari faktor politis. PKH digunakan menjadi alat politik yang digunakan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat,  pada  pilpres  2009,  pilgub  Jatim  2018,  dan  pilbup  kabupaten  Malang  2020. Kerentanan  PKH  terhadap  agenda  politik  Kandidat  memang  semakin  memperlihatkan bahwa masyarakat miskin semakin berada pada posisi yang sama lemah. Himpitan ekonomi yang mereka alami justru dimanfaatkan bagi kandidat (incumbent) untuk kepentingan politik elektoral.)
Kata Kunci: Kebijakan Sosial, Politisasi kebijakan, Pertukaran Sosial

## Wimmy Halim

## Pendahuluan
Masalah  sosial  di  negara-negara  berkembang  berhubungan  dengan  keadilan  sosial. Masalah  tersebut  adalah  tentang  ketidaksetaraan  dalam  hal  gender.  Ia  juga  berhubungan dengan masalah pengangguran. Tentang masalah kaum miskin, tentang kaum difabel, juga tentang para korban kecanduan obatobatan. Permasalahan ini juga tentang keluarga dengan orangtua  tunggal,  tentang  diskriminasi,  tentang  konflik,  tentang  perdagangan  manusia, tentang  kriminalitas  serta  para  korbannya.  Permasalahan  sosial  juga  menyangkut ketertinggalan dan masyarakat yang terisolasi.
Bagi  negara-negara  berkembang,  sekali  lagi,  kebijakan  sosial  bukan  hanya  tentang pembangunan  sosial  dan  kesejahteraan  sosial,  tetapi  lebih  luas  daripada  hal-hal  tersebut. Pembangunan  sosial  adalah  tentang  mengubah  masyarakat  menjadi  masyarakat  baru  atau peradaban baru yang belum pernah mereka tinggali dan rasakan, karena saat ini dinikmati oleh negara-negara maju.
Kebijakan  sosial  bukan  hanya  tentang  kemiskinan  melainkan  juga  tentang mengembangkan kualitas masyarakat yang kurang berpendidikan agar menjadi lebih terdidik. Kebijakan  sosial  juga  membantu  mereka  yang  kurang  mampu  untuk  mengakses  proses pembangunan.  Ia  juga  tidak  hanya  tentang  permasalahan  sosial  dari  komunitas  yang tertinggal, tetapi permasalahan sosial yang ada ratusan tahun yang laludibawah penjajahan. Kebijakan sosial biasa dipraktikkan dalam bentuk bantuan sosial.
Namun yang menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia bantuan sosial sering kali dimanfaatkan penguasa daerah untuk kepentingan pribadinya. Dari program yang digunakan  untuk  menunjang  popularitas-elektabilitas  politiknya  hingga  dijadikan  ajang korupsi  besar-besaran  oleh  politisi  maupun  pejabat  publik  lainnya  yang  memiliki  kuasa, terutama kuasa anggaran. Banyaknya laporan, keluhan hingga kritikan dari berbagai lapisan masyarakat  menunjukan  bahwa  implementasi  program-program  dana  hibah  dan  bantuan sosial tersebut dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut akibat dari masalah manajemen atau besarnya celah korupsi dalam sistem dan proses implementasinya. Kritik juga tertuju pada  sasaran  program-program  bantuan  sosial  tersebut  yang  juga  dinilai  tidak  efektif. Dampaknya,  mengakibatkan  terjadinya  banyak  kasus  seperti  salah  sasaran,  kegiatan  yang tidak  tepat,  hingga  pemanfaatan  program  oleh  kelompok  yang  seharusnya  tidak  berhak, seperti yang terjadi pada kasus penyalahgunaan program dana hibah dan bantuan sosial di provinsi banten 1 , politisasi bantuan sosial pada pemilu gubernur Jawa Timur 2018 2 , politisasi
1 Antonius Saragintan & Syahrul Hidayat. "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011." Jurnal Politik 2.1 (2017): 137-164.
2 Wimmy Halim. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 3.1 (2018): 43- 55.
kebijakan prodamas Kota Kediri 3 dan pilkada Kota Surakarta 4 . Contoh kebijakan sosial yang dijadikan ‘alat politik’ para politisi adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH  lagi-lagi  digunakan  sebagai  alat  politik  politisi  untuk  kepentingan  pemilihan umum,  pemilihan  umum  gubernur  Jawa  Timur  2018.  Elit  politik  yang  menggunakannya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu kandidat calon gubernur pada waktu itu 5 . Manuver politik Khofifah sudah mulai terlihat di Jawa Timur pada pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2017 via agenda PKH. Di Kota dan Kabupaten Malang, beberapa agenda PKH yang dihadiri langsung Khofifah sebagai Menteri Sosial. Diantaranya, peresmian e-Warong Kube-PKH bulan juni 2016, kebijakan Kabupaten Malang menerima tambahan penerima bantuan PKH pada agustus 2017, dan penyerahan bantuan PKH di Kabupaten Malang pada November  2017 6 .  Penulis  melihat  hadirnya  menteri  sosial  bukan  hanya  sekedar  tugas kenegaraan  saja,  melainkan  ada  kepentingan  politik  untuk  meraih  popularitas  dikalangan penerima bantuan PKH.
Elit politik memiliki kecenderungan mengolah sedemikian rupa berbagai kebijakan atau program publik agar yang bersangkutan memiliki kesan atau citra populis. Represif bisa dilakukan  elit  politik  dengan  cara  menerapkan  kebijakan  secara  paksa  kepada  publik.  Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa yang bersangkutan memiliki power dan legitimasi terhadap sebuah teritori (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa). Dalam  konteks  PKH  di  Kota  dan  Kabupaten  Malang,  memungkinkan  bahwa  Khofifah sebagai elit politik yang berkepentingan pada pilkada gubernur Jatim 2018 akan melakukan berbagai  macam  cara  untuk  mencapai  kepentingannya.  Termasuk  menggunakan  PKH sebagai  alat  politik  untuk  memanipulasi  kepentingan  penerima  bantuan  PKH  menjadi kepentingan politik perorangan ataupun kelompok tertentu. Sehingga dalam konteks PKH sebagai kebijaka sosial, Khofifah ternyata memiliki strategi politik dalam meraih popularitas politik  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  SBY  pada  tahun  2009  yang  lalu.  Mereka  berdua menggunakan PKH sebagai salah satu alat politiknya.
Teori pertukaran sosial bisa membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan pertukaran dalam urusan publik dan privat menjadi satu. Yang dimaksud  urusan  publik,  bahwa  menjadi  hak  masyarakat  yang  membutuhkan  dalam menerima bantua sosial. Mereka tidak perlu memberikan reward kepada pihak tertentu atas hal tersebut. Yang dimaksud urusan privat adalah dalam hal memilih ( voting ).
3 Wimmy  Halim.  "Program  Dana  Hibah  Dalam  Perspektif  Politik  Distributif:  Studi  Kasus  Prodamas  Kota Kediri." Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 21.1 (2019): 1-11.
4 Priyatno  Harsasto.  "Politik  Siklus  Anggaran  Lokal  (Studi  APBD  Kota  Surakarta  Menjelang  Pilkada 2010)." Politika: Jurnal Ilmu Politik 5.1 (2015): 76-87.
5 Haliim, Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang .
6 Avirista  Midaada.  Mensos  Khofifah  Bagikan  Bantuan  PKH  dan  BPNT  di  Kabupaten  Malang :  Okezone News. (November, 2017), from https://news.okezone.com/read/2017
/11/20/519/1817496/mensoskhofifah-bagikan-bantuan-pkh-danbpnt-di-kabupaten-malang

## Wimmy Halim
Teori pertukaran sosial bisa memiliki efek langsung maupun tidak pada studi perilaku hingga  preferensi  poitik  dan  relasi  ataupu  interaksi  antara  masyarakat  dan  elit  politik (Wirawan 2012). Sehingga teori pertukaran sosial bisa melihat hubungan efek antara perilaku aktor politik pada lingkungan dan dampaknya pada perilaku aktor selanjutnya. Jadi, hubungan ini menjadi dasar pengkondisian pelaku atau proses belajar ketika perilaku dimodifikasi oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.
Teori  pertukaran  sosial  adalah  teori  yang  memandang  hubungan  interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Sejumlah tokoh yang tercatat mengembangkan teori ini masing-masing; John Thibaut dan Harold Kelley 7 , sosiolog George Homans 8 , Richard Emerson 9 dan Peter Blau 10 . Secara umum teori pertukaran sosial melihat keterkaitan antara perilaku  dan  lingkungan  saling  memengaruhi  ( reciprocal ).  Sebab  lingkungan  kita  umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku  yang  saling  memengaruhi.  Dalam  hubungan  tersebut  terdapat  unsur  imbalan ( reward ), pengorbanan ( cost ), dan keuntungan ( profit ).
Imbalan  merupakan  segala  hal  yang  diperoleh  melalui  adanya  pengorbanan, sementara  pengorbanan  sendiri  merupakan  semua  hal  yang  dihindarkan,  dan  keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi, perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di  tempat  kerja,  percintaan,  perkawinan,  persahabatan – hanya  akan  langgeng  manakala semua pihak yang terlibat merasa diuntungkan. Jadi, perilaku seseorang diparkir berdasarkan kalkulasi rumit, akan menguntungkan bagi dirinya. Demikian pula sebaliknya, jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.
Proposisi  teori  pertukaran  sosial  sebagai  berikut 11 ,  (a)Proposisi  sukses:  dalam  tiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran maka kian keran ia akan melakukan tindakan itu. (b) Proposisi stimulus: jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus  atau  seperangkat  stimuli  merupakan  persitiwa  dimana  tindakan  seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu akan semakin memungkinkan seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. (c) Proposisi nilai: semakin tinggi nilai suatu tindakan maka kian senang seseorang melakukan tindakan  itu.  (d)  Proposisi  deprivasi-satiasi:  semakin  sering  dimana  yang  baru  berlalu seseorang menerima sesuatu ganjaran tertentu maka semakin kurang bernilai baginya orang
7 Kelley, Harold H., and John W. Thibaut. "Self-interest, science, and cynicism." Journal of Social and Clinical Psychology 3.1 (1985): 26-32.
8 George C Homans. "Social behavior: Its elementary forms." (1974).
9 Richard M Emerson. "Power-dependence relations." American sociological review (1962): 31-41.
10 Peter M Blau. "Social exchange." International encyclopedia of the social sciences 7 (1968): 452-457.
11 Shokhibul Mighfar. "Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial." LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2 (2015): 259-282.
tersebut terhadap peningkatan setiap unit ganjaran itu. (e) Proposisi  restu-agresi ( approval- aggression ):  bila  tindakan  seseoranga  tidak  memperoleh  ganjran  yang  diharapkannya  atau menerima  hubungan  yang  tidak  diinginkannya  maka  dia  akan  marah.  Dia  menjadi  sangat cenderung  agresif  dan  hasil  demikian  akan  lebih  bernilai  hasilnya  baginya.  Bila  seseorang memperoleh ganjaran, yang diharapkannya khususnya ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan, atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya maka dia akan merasa senang.  Dia  akan  lebih  mungkin  melaksanakan  perilaku  yang  disenanginya  dan  hasil  dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai lagi.
Melalui  proposisi  di  atas  Homans  mempertanyakan  apa  sebabnya,  berdasarkan kondisi tertentu struktur sosial yang relative abadi dapa muncul dari, dan dipertahankan oleh tindakan  individual  yang  tak  berkeinginan  untuk  menciptakan  struktur  itu?  Pertanyaan teoritis inilah yang diyakini Homans sebagai masalah intelektual  ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.
Menurutnya inti teori pertukaran terletak pada proposisi yang fundamental. Prinsip yang diajukannya akan tetap dikategorikan ke dalam kajian psikologi jika ia tidak beranjak dari dua prinsip, yakni (a) proposisi itu dinyatakan dan diuji secara empiris oleh orang yang menyebut  dirinya  sendiri  psikolog  dan  (b)  hanya  menerangkan  fenomena  individu  dalam masyarakat. Dalam kaitan ini Homans menyatakan, “proposisi ini lebih mengenai perilaku manusia  individual  daripada  kelompok  atau  masyarakat”,  terutama  jika  dikaitkan  dengan konteks  politisasi  PKH  yang  terjadi  di  Kabupaten  Malang  dalam  momentum  pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 dan pemilihan kepala daerah bupati Kabupaten Malang 2020.

## Metode Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 12 . Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  bagaimana  pemaknaan  penerima kebijakan sosial dalam perspektif pertukaran sosial? dan mengapa penerima kebijakan sosial mau  memberikan  penghargaan  dalam  bentuk  pilihan  politik  kepada  elit  politik  pengelola kebijakan sosial?, secara mendalam dan komprehensif.
12 Lexy J Moleong. "Metode penelitian kualitatif." (2007).

## Wimmy Halim

## Hasil Dan Pembahasan Sejarah dan Perkembangan Program Keluarga Harapan
Sejarah  awal  mula  PKH  yang  terindikasi  sebagai  alat  politik  di  era  pemerintahan Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY).  Karena  dalam  penjelasan  tersebut,  kita  akan  bisa memahami bahwa PKH adalah salah satu kebijakan menteri sosial yang memiliki celah krusial hingga  saat  ini,  yaitu  dapat  digunakan  penguasa  sebagai  alat  politik.  PKH  yang  tengah dicanangkan pemerintahan SBY pada waktu itu memang telah menyedot perhatian publik. Banyak argumen yang berbeda dari para analis kebijakan yang menanggapi kebijakan tersebut secara positif maupun negatif. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kebijakan PKH hanya digunakan  pemerintahan  SBY  meningkatkan  popularitas  SBY  secara  personal  sebagai seorang politisi. Secara politik, perencanaan PKH juga didukung oleh fraksi partai Demokrat beserta koalisi didalam parlemen.
Namun,  pada  waktu  itu  ekonom  Asosiasi  Ekonomi  Politik  Indonesia  (AEPI), Ichsanuddin Noorsy 13 , berpendapat bahwa, PKH dibentuk oleh pemerintah tersebut untuk mereduksi tekanan rakyat kepada pemerintah terkait rencana kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  yang cenderung tidak pro rakyat. Jadi bisa dinilai bahwa, PKH yang merupakan kebijakan baru pengganti BLT merupakan kebijakan yang politis dan tidak  efektif  untuk  menekan  angka  kemiskinan  didaerah.  Belum  lagi,  pembentukan  PKH dilakukan  ketika  popularitas  SBY  sedang  menurun.  Hasilnya,  PKH  maupun  BLT  sukses mendongkrak  elektabilitas  SBY  pada  pemilu  2009. Dari  pemaparan  para  pengamat  diatas pada  akhirnya  PKH  mendapatkan branding sebagai  kebijakan  politis  yang  bisa  digunakan penguasa sesuai dengan kepentingan politiknya 14 .
PKH  lagi-lagi  digunakan  sebagai  alat  politik  politisi  untuk  kepentingan  pemilihan umum,  pemilihan  umum  gubernur  Jawa  Timur  2018.  Elit  politik  yang  menggunakannya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai salah satu kandidat calon gubernur pada waktu itu 15 . Manuver politik Khofifah sudah mulai terlihat di Jawa Timur pada pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2017 via agenda PKH. Di Kota dan Kabupaten Malang, beberapa agenda PKH  yang  dihadiri  langsung  Khofifah  sebagai  Menteri  Sosial.  Diantaranya,  peresmian  e- Warong  Kube-PKH  bulan  juni  2016,  kebijakan  Kabupaten  Malang  menerima  tambahan penerima bantuan PKH pada agustus 2017, dan penyerahan bantuan PKH di Kabupaten
13 A  Rahayu.  2015.  Program  Keluarga  Harapan  (Kampanye  Permanen  SBY  dan  Partai  Demokrat?)  oleh Achmad  Rahayu  -  Kompasiana.com.  (June,  2015).  from https://www.kompasiana.com/achma drahayu/program-keluarga-harapankampanye-permanen-sby-dan-partaidemokrat_550d92b0813311c42ab1e4 e0
14 Meuthia Rosfadhila, et al. "Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia." SMERU Research Institute (2011): 1-107.
15 Haliim, Politisasi  Program  Keluarga  Harapan  Pra-Pilkada  Gubernur  Jatim  2018:  Studi  Kasus  Kota  dan  Kabupaten Malang .
Malang pada November 2017 16 . Penulis melihat hadirnya menteri sosial bukan hanya sekedar tugas  kenegaraan  saja,  melainkan  ada  kepentingan  politik  untuk  meraih  popularitas dikalangan penerima bantuan PKH.
Fakta  politisasi  PKH  Kembali  terungkap  ditahun  2020.  Politisasi  bantuan  sosial menjelang  Pilkada  Kabupaten  Malang  tahun  2020.  PKH  justru  dipolitisasi  oleh  pasangan calon Bupati - Wakil Bupati Malang Nomor 2 yaitu Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono (Ladub). Usaha politisasi terhadap PKH ini terjadi di Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran, Sumbermanjing Wetan di RT 31/RW 32 dan RT 32/RW 09. Bukti di lapangan menjelaskan bahwa  bantuan  PKH  yang  diterima  oleh  penerima  manfaat  juga  diikuti  pemberian  stiker pasangan calon Bupati – Wakil Bupati Nomor 2.
Selain  terdapat  stiker  pasangan  calon  Bupati – Wakil  Bupati  Malang  Nomor  2  di dalam bantuan PKH yang diterima, penerima manfaat PKH juga diarahkan untuk memilih pasangan  calon  nomor  2  tersebut  ada  saat  hari  pencoblosan.  Pemberian  bantuan  PKH tersebut dilakukan di rumah Hudaifah selaku Ketua Kelompok PKH Dusun Mulyosari, Desa Harjokuncaran. Di rumah tersebut penerima manfaat diberikan bantuan PKH berupa beras 5  sampai  10  Kilogram  dan  buah-buahan.  Dan  saat  menerima  bantuan  tersebut,  mereka diarahkan  oleh  sang  pemberi  bantuan  PKH  untuk  memilih  paslon  nomor  2  saat  hari pencoblosan.
Walaupun beberapa media online sudah memberitakan kasus tersebut, namun juru bicara  dari  pasangan  calon  nomor  urut  2  pada  Pilkada  Kabupaten  Malang  tersebut membantah  bahwa  hal  itu  dilakukan  oleh  tim  dari  pasangan  calon  Ladub.  Menurutnya, pemilik instrument bantuan PKH, ada di pemerintah pusat, daerah sampai desa. Dan dirinya mengakui bahwa tim pasangan calon Ladub tidak memiliki akses terhadap ketiga institusi pemerintah  tersebut.  Oleh  sebab  itu  menurut  juru  bicara  paslon  Ladub  kejadian  tersebut merupakan sebuah usaha untuk melemahkan pasangan calon Bupati – Wakil Bupati Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono. Memang bantuan PKH menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang karena memang rawan disalahgunakan oleh pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020. Maka dari itu tidak heran jika ada saja oknum-oknum yang berkepentingan untuk saling menjatuhkan pasangan calon yang berkontestasi.
Usaha politisasi bantuan sosial seperti PKH juga dilakukan oleh partai politik. Salah satunya  adalah  Partai  PDIP.  Pada  bulan  Juli  2020  melalui  surat  dengan  No. 1684/IN/DPP/VII/2020,  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  PDIP  mengeluarkan  instruksi kepada seluruh kadernya untuk mendaftarkan diri sebagai Koordinator PKH Kementrian Sosial di tingkat kabupaten/kota. Tentu saja instruksi yang dikeluarkan oleh PDIP tersebut menurut Mensos Juliari P Batubara menyalahi Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan
16 Midaada. Mensos Khofifah Bagikan Bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Malang .

## Wimmy Halim
Jaminan Sosial Nomor 1/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Pasal 10 poin i.
Fakta diatas sekali lagi mengingatkan kita tentang kebijakan BLT pada tahun 2009 yang  membantu  ikut  mendongkrakan  elektabilitas Incumbent ,  SBY,  pada  pemilu  Presiden 2009. Dalam momentum pilkada jatim 2018 mendatang, Fenomena dimana PKH sebagai alat politik elit-elit yang berkepentingan di Jawa Timur akhirnya bisa dilhat sebagai sebuah fakta  politik.  Jika  keadaan  tersebut  yang  terjadi,  kebijakan pro-poor seperti  PKH  akan disangsikan keberhasilan dan keberlanjutannya dikemudian hari. Kebijakan model elit seperti itu  akan  hanya  berorientasi  pada  perubahan-perubahan  yang  bersifat  tambal  sulam,  yang tujuannya masyarakat miskin dibuat sedemikian rupa agar tetap miskin 17 .
Penulis  mengartikan,  bahwa  elit  politik  memiliki  kecenderungan  mengolah sedemikian rupa berbagai kebijakan atau program publik agar yang bersangkutan memiliki kesan  atau  citra  populis.  Represif  bisa  dilakukan  elit  politik  dengan  cara  menerapkan kebijakan secara paksa kepada publik. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada publik  bahwa  yang  bersangkutan  memiliki power dan  legitimasi  terhadap  sebuah  teritori (Negara,  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  Desa).  Dalam  konteks  PKH  di  Kota  dan Kabupaten Malang, memungkinkan bahwa Khofifah sebagai elit politik yang berkepentingan pada pilkada gubernur Jatim 2018 akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai kepentingannya.  Termasuk  menggunakan  PKH  sebagai  alat  politik  untuk  memanipulasi kepentingan  penerima  bantuan  PKH  menjadi  kepentingan  politik  perorangan  ataupun kelompok tertentu. Sehingga dalam konteks PKH sebagai kebijaka sosial, Khofifah ternyata memiliki strategi politik dalam meraih popularitas politik seperti apa yang dilakukan oleh SBY pada  tahun  2009  yang  lalu.  Mereka  berdua  menggunakan  PKH  sebagai  salah  satu  alat politiknya.

## Identifikasi Aktor Politik dalam Politisasi Program Keluarga Harapan
Identifikasi aktor politik dan politisasi PKH sangat perlu dilakukan sebagai salah satu upaya  melihat  siapa  saja  aktor  politik  yang  memiliki  peran-peran  dalam  konteks  politsasi kebijakan sosial tersebut. Yang pertama adalah kandidat atau politisi yang diusung oleh partai politik. Dalam kontestasi politik kandidat atau politisi merupakan aktor utama yang berusaha untuk  meraih  simpati  masyarakat  dan  mengkonversinya  menjadi  tingkat  keterpilihan (elektabilitas).
Para  kandidat  tentu  saja  selalu  berupaya  memikirkan  berberbagai  cara  untuk meningkatkan  tingkat  keterpilihannya.  Banyak  cara  telah  dilakukan  para  kandidat  untuk mendapatkan simpati masyarakat, mulai dari kampanye turun langsung kelapangan, branding
17 Riant  Nugroho.  "Kebijakan  Publik,  formulasi,  Implementasi  dan  evaluasi." Jakarta:  Elex  Media Komputindo (2003).
politik melalui baliho ataupun media sosial, hingga cara-cara yang dinilai melanggar rule of play dalam berpemilu, semisal money politics dan politisasi kebijakan.
Dalam penelitian ini berusaha melihat bagaimana peran kandidat dalam melakukan politisasi  kebijakan.  Tentu  saja  syarat  utama  para  kandidat  melakukan  politisasi  kebijakan adalah  calon petahana ( incumbent) . Calon petahana adalah calon yang mengjakukan diri dalam kontesasi  pemilu  untuk  kedua  kalinya.  Banyak  kelebihan  secara  politis  yang  dimiliki  oleh calon  petahana.  Penelitian-penelitian  lama  sudah  mengemukakan  bahwa  calon  petahana memiliki keunggulan politik dibanding yang tidak. Petahana memiliki kecenderungan untuk menggunakan  alat-alat  birokrasinya  untuk  mengontrol  suara  mereka  dimasyarakat  untuk kepentingan elektoral, seperti yang bis akita amati dalam penelitian Forejhon 18 ; Dahlberg & Johansson 19 ; dan Ahnion 20 .
Petahana  didalam  konteks  Indonesia,  terlebih  di  Jawa  memiliki  juga  memiliki  ciri khas. Petahana memiliki jaringan-jaringan politik yang kuat seperti politik patron klien yang berdampak  pada  oligarki  politik.  Disisilain,  dampak  dari  jaringan  politik  tersebut,  para petahana bisa untuk melakukan komunikasi dengan para pebisnis yang memiliki kepentingan bisnis  dengan  pemerintah.  Inilah  yang  menyebabkan  bahwa  selain  keunggulan  politik, petahana memiliki keunggulan dari sisi ekonomi 21 .
Beranjak  ke  identifikasi  aktor  yang  kedua  adalah  agen  politik.  Dalam  konteks politisasi kebijakan sosial seperti PKH, agen politik yang menjadi jembatan antara kandidat, telebih  petahana  adalah  pendamping  PKH.  Fungsi  administratif  dari  pendamping  PKH adalah membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan PKH. Namun, jika dikaitkan dengan konteks politik, pendamping bisa memiliki penambahan fungsi. Yaitu menjadi jembatan antara petahana dan masyarakat.
Kenapa  pendamping  PKH  dibutuhkan  untuk  menjadi  jembatan  politik  antara petahana  dan  masyarakat?  Karena  petahana  sangat  mengetahui  fungsi  administratif  dari pendamping PKH yang memiliki kedekatan secara struktur dan kultur dengan masyarakat. Keseharian  para  penerima  PKH  adalah  bersinggungan  dengan  pendamping  PKH,  jadi pendamping PKH tahu betul bagaimana kondisi sosial para penerima PKH. Terlebih, secara struktural pendamping berada dibawah pengawasan Dinas Sosial.
Pembuktian bahwa pendamping PKH menjadi agen politik dari petahana ternyata terbukti dilapangan. Dari hasil wawancara dengan penerima PKH, Lasiem (37 tahun, warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang), ada arahan dari pendamping PKH untuk memilih
18 John Ferejohn. "Incumbent performance and electoral control." Public choice 50.1 (1986): 5-25.
19 Matz Dahlberg & Eva Johansson. "On the vote-purchasing behavior of incumbent governments." American political Science review 96.1 (2002): 27-40.
20 Philippe Aghion, et al. "The effects of entry on incumbent innovation and productivity." (2006).
21 Noory  Okthariza.  "Petahana,  Patronase,  dan  Politik  Uang  di  Jawa." Centre  for  Strategic  and  International Studies (2019).

## Wimmy Halim
calon  petahana  pada  pilkada  Kabupaten  Malang  2020,  pasangan  Sanusi-Didik.  Padahal, bantuan sosial adalah hak yang dimiliki penerima atau masyarakat miskin tanpa terikat dengan kandidat politik manapun. Namun, dalam konteks politik, hal tersebut bisa dimanipulasi oleh petahana yang menjadikan bantuan sosial tersebut seolah-olah adalah bantuan dari mereka.
Aktor  terakhir  adalah  masyarakat.  Masyarakat  dalam  konteks  politisasi  PKH  ini adalah masyarakat miskin dengan kriteria tertentu sehingga bisa mendapatkan PKH. Miskin atau  kemiskinan  disebabkan  oleh  faktor  internal,  eksternal,  nilai  budaya  yang  kurang mendukung, dan kurangnya akses terhadap pemanfaatan pembangunan. Rendahnya akses terhadap pembangunan berhubungan dengan modal dasar yang dimiliki masyarakat miskin seperti  rendahnya  pendidikan,  banyaknya  jumlah  anggota  keluarga  yang  harus  ditanggung dan rendahnya kepemilikan aset serta rendahnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan 22 . Dengan kata lain, masyarakat miskin atau yang dilanda kemiskinan adalah masyarakat yang tidak berdaya terutama karena desakan ekonomi.
Harapan dari masyarakat miskin adalah bantuan PKH yang diterima bisa membantu mereka  untuk  berdaya.  Namun  karena  adanya  kepentingan  politik  dan  tekanan  sosial, preferensi  memilih  masyarakat  miskin  diarahkan  secara  tidak  langsung  kepada  petahana. Mifrika  (45  tahun,  warga  Kecamatan  Wajak,  Kabupaten  Malang)  mengakui  bahwa  dia memiliki preferensi politik sendiri jauh sebelum pemilu Gubernur Jawa Timur dan pilkada kabupaten Malang. Namun, karena mayoriotas warda di desanya yang merupakan masyarakat miskin  penerima  PKH,  dan  mereka  diarahkan  (oleh  pendamping  PKH)  untuk  memilih petahana (Khofifah pada pilgub 2018, Sanusi pada pilkada 2020).
Politisasi Kebijakan Program keluarga Harapan dalam Perspektif Pertukaran Sosial.
Manuver politik Khofifah sudah mulai terlihat di Jawa Timur pada pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2017 via agenda PKH. Di Kota dan Kabupaten Malang, beberapa agenda PKH yang dihadiri langsung Khofifah sebagai Menteri Sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan  elektabilitasnya  pada  pemilihan  gubernur  Jawa  Timur  2018.  Di  kabupaten Malang, bantuan-bantuan sosial hingga PKH tidak lepas dari incaran politisi untuk digunakan sebagai alat politik pada pilkada kabupaten Malang 2020.
Kompleksitas  konteks  pertukaran  sosial  didalam  politisasi  PKH  pada  pilgub  Jawa Timur 2018 dan Kabupaten Malang 2020 didasarkan pada ide bahwa para penerima bantuan memandang hubungan mereka dengan petahana sebagai aktor politik sekaligus penanggung jawab  kebijakan.  Konteks  pertukaran  yang  masyarakat  pahami  adalah  menghitung penghargaan  yang  mereka  dapatkan  dan  membandingkannya  dengan  pengorbanan  yang mereka terima. Sehingga pada akhirnya pertukaran tersebut berdampak pada pilihan politik
22 Maimun  Sholeh.  "PENGARUH  SIKAP  UNTUK  KELUAR  DARI  KEMISKINAN  TERHADAP KEBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN." Jurnal Ekonomi & Pendidikan 16 (2019): 1.
masyarakat sebagai objek kebijakan. Penghargaan (rewards) adalah pemaknaan masyarakat dalam  sebuah  hubungan  yang  memiliki  keuntungan  atau  nilai  positif  dalam  pertukaran tersebut. Sehingga pengorbanan (cost) adalah pemaknaan masyarakat dari sebuah hubungan yang merugikan ataupun memiliki nilai negatif pada sebuah konteks pertukaran 23 .
Untuk  memahami  teori  pertukaran  ala  Homans  dan  dua  terminologi  utama  yang nantinya mendasari sejumlah proposisi dari bangunan teorinya 24 , yakni: Pertama, Descriptive Terms , menunjukan pada perilaku yang dapat diamati. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah: Aktivitas, yaitu perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat yang sangat. Perasaan, yaitu perilaku yang diwujudkan melalui simbol atau atau tanda yang bersifat eksternal untuk mewujudkan keadaan internal.
Kedua,  term  defining  variables yang  menunjukan  pada  dua  dimensi  perilaku. Quantity , yaitu frekuensi perilaku yang ditampilkan oleh individupada satuan periode tertentu. Bertitik tolak pada quantity yang merujuk pada frekuensi aktivitas ini, kalau yang ditampilkan adalah gerak organisme disebut state, sedangkan kalau dilihat dari reinforcement atau punished maka disebut dengan rate.
Value yaitu tingkatan negatif atau positif dari reinforcement yang diterima oleh individu dari  satuan  unit  aktivitas  tertentu.  Semakin  positif reinforcement yang  diterima  maka  akan semakin tinggi nilai aktivitas itu bagi individu, sebaliknya semakin negatif renforcement yang diterima  akan  semakin  kecil  (rendah)  nilainya  aktivitas  tersebut  bagi  individu.  Akumulasi tersebut  bisa  dilihat  darimana  preferensi  politik  masyarakat  terbentuk.  Politisasi  PKH membuat  masyarakat  miskin  percaya  bahwa  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  secara individual dan komunal. Hal tersebut terlihat glorifikasi petahana di daerah yang rata-rata penduduk miskinnya (penerima PKH) cukup besar. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Rukhiatul Khasanah (Buruh Tani, Umur 61, Warga Kecamatan Tajinan, kabupaten Malang), bahwa beliau merasa berterima kasih atas bantuan PKH yang ada karena dianggap membantu pendapatan  perbulannya.  Selain  itu,  beliau  memilih  petahana  karena  hampir  seluruh tetangganya memilih petahana karena alasan yang sama.
Sementara itu, guna memahami nilai, Homans menawarkan dua komponen utama meliputi: (1) Komponen  yang bersifat spesifik berkaitan dengan aktivitas state cenderung bersifat konstan. (2) Komponen spesifik ini bila dikaitkan dengan satuan waktu dan fungsi maka menjadi bervariasi. Kesimpulan sementara dari hal di atas ialah bahwa nilai (value) dan quantity  dari  aktivitas  itu  tampak  pada  interaksi.  Semakin  tinggi  tingkat  quantity  maka cenderung waktu interaksi yang diperlukan akan lama serta nilai dari itu sendiri akan menjadi lebih tinggi pula.
23 Haliim. Politisasi  Program  Keluarga  Harapan  Pra-Pilkada  Gubernur  Jatim  2018:  Studi  Kasus  Kota  dan  Kabupaten Malang .
24 Margaret M Poloma. "Sosiologi Kontemporer, Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada (2010).

## Wimmy Halim
Teori pertukaran sosial menurut Homans menetapkan sejumlah kata kunci Pertama , Sukses. Semakin sering tindakan sesorang diberi hadiah semakin besar orang itu mengulangi tindakanya. Kedua , Pendorong. Bila kejadian di masa lalu dorongan tertentu atas sekumpulan dorongan menyebabkan tindakan tertentu diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu. Makin besar seseorang melakukan tindakan serupa. Ketiga , Nilai. Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu.
Keempat ,  deprivasi  kejemuan,  Makin  sering  seseorang  menerima  hadiah  khusus  di masa lalu yang dekat. Makin kurang bernilai setiap unit hadiah berikutnya. Kelima, Agregasi. Bila tindakan seseorang tak mendapatkan hadiah yang ia harapkan. Atau menerima hukuman yang tak ia harapkan. Ia akan marah. Besar keungkinan ia akan melakukan tindakan yang agresif dan akibatnya tindakan demikian masih bernilai baginya. Keenam , rasionalitas. Dalam memilih  di  antara  berbagai  tindakan  alternatif,  seseorang  akan  memilih  yang  dianggap memiliki  nilai  sebagai  hasil  yang  lebih  besar. Sejumlah  kata  kunci  yang  diajukan  Homans saling  terkait  pada  apa  yang  belakangan  diistilahkan  dengan  'hadiah'.  Pendek  kata,  teori pertukaran  Homans  menggambarkan  realitas  sosial  bahwa  manusia  di  tingkat  perilaku individual adalah makhluk pencari keuntungan.
Inti dari teori pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh  sesuatu  yang  bisa  diamati,  bukan  oleh  proses  mentalistik  ( black-box )  (Deaux  & Wrightsman  1988) 25 .  Semua  teori  yang  dipengaruhi  oleh  perspektif  ini  menekankan hubungan langsung antara perilaku yang teramati dengan lingkungan. Pendekatan ini disebut “objektif” berdasarkan pandangan bahwa objek, perilaku, dan peristiwa eksis di suatu dunia yang  dapat  diamati  oleh  pancaraindra  (penglihatan,  pendengaran,  peraba,  perasa,  dan pembau) dapat diukur dan diramalkan.
Homans memiliki asumsi kerja yang penting dalam memahami perilaku meliputi dua hal  sebagai  berikut:  (a)  Hukum  tingkah  laku  itu sama  dengan  keseluruhan  organisme.  (b) Hukum-hukum tingkah laku dapat juga dipakai sebagai fundamen dasar untuk memahami proses tingkah laku yang spesifik dan ranag sosial ( social domain ). Proses fundamen yang paling dasar dari tingkah laku itu sebenarnya adalah kecendrungan untuk hedonism dan ini merupakan refleks  organisasi  umum  yang  selalu  mengingikan reward ,  hal-hal  mengenakkan  dan  selalu meminimalkan  hal-hal  yang  tidak  mengenakkan.  Proses  tingkah  laku  yang  selalu mengenakkan juga terbawa dalam kelompok (melalu award status, love, roles, dan power ) dan sebagai produk sosialnya meliputi norma, conformity, leadership, dan birokrasi.
25 Pendekatan “kotak hitam ( black-box) ” adalah pendekatan yang meyakini bahwa rangsangan masuk ke sebuah kotak ( box ) dan menghasilkan tanggapan. Mekanisme di dalam kotak hitam tadi – sturktur internal atau proses mental  yang  mengolah  rangsangan  dan  tanggapan – karena  tidak  dapat  dilihat  secara  langsung  ( not  directly observable ), bukanlah hidangan kajian para behavioral tradisional.
Format  dan  unit  analisis teori  Homans  ialah face  to  face pertukaran  sosial  antardua individu,  dengan  konsep  prinsip-prinsip  ekonomi.  Dua  orang  individu  yang  mengadakan interaksi akan selalu mementingkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Atau, sering juga  disebut  memaksimalkan profit dan  meminimalkan loss .  Letak  pembeda  utama  teori Homans  ini  memiliki  tiga  ciri 26 :  (a)  Dasar  dari  perilaku  sosial  merupakan  suatu  yang penekanannya  pada  isi  sedangkan  prosesnya  adalah  kompleks  terutama  bila  masuk  pada sistem kekeluargaan perilaku sosial. (b) Perilaku sosial pada dasarnya berjalan secara alamu dan spontan muncul pada saat mengadakan interaksi. (c) Perilaku sosial pada dasarnya pada grup kecil dan merupakan fondasi dari bangun sosial yang lebih besar.
Namun  demikian  Homans  tak  membayangkan  individu  dalam  keadaan  terisolasi sebagaimana  para  psikolog  melakukannya.  Ia  mengakui  bahwa  manusia  adalah  makhluk sosial dan mempergunakan sebagian besar waktu mereka untuk berinteraksi dengan manusia lain.  Homans  berkeyakinan  bahwa  individu-individu  dapat  menjelaskan  fenomena  sosial kemasyarakatan. Sebagaimana lazimnya paradigm perilaku sosial teori pertukaran Homans menggunakan  metode  eksperimen.  Ia  memulai  dengan  meneliti  sejumlah  kelompok  yang sebelumnya telah ditentukan. Hasil dari eksperimen ia tungkan ke dalam buku berjudul The Human  Group untuk  menerapkan  skema  lapangan.  Selama  menulis  ia  sadar  bahwa  skema konseptual  hanya  berguna  sebagai  titik  tolak  ilmu.  Yang  diperlukan  selanjutnya  adalah proposisi antara satu konsep dengan konsep lainnya.
Target utama dari teori pertukaran ala Homans adalah untuk mengembalikan orang ke dalam hakekatnya, tetapi ia pun mengembangkan sebuah teori yang memusatkan perhatian pada  psikologi,  manusia  dan  ‘mendasar  kehidupan  sosial’  menurut  Homans  teori  itu membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya.
Sudut  pandang  masyarakat  miskin,  bantuan  sosial  seperti  PKH  adalah  hal  yang rasional menurut mereka. Apalagi penerimaan bantuan PKH tidak hanya diterima sekali oleh para  masyarakat  miskin.  Secara  akumulasi  dan  materi,  masyarakat  miskin  mendapatkan penghargaan yang jauh lebih besar dari pada pengorbanan. Pengorbanan menurut sundung pandang mereka terhitung rendah, karena harus tunduk dengan keinginan patron mereka untuk memilih kandidat tertentu seperti petahana.
Proses elektoral adalah proses yang penting. Meskinpun dilaksanakan dengan waktu yang  cepat,  namun  dampaknya  adalah  satu  masa  pemerintahan  atau  5  tahun  kedepan. Manipulasi  ini  sering  dilakukan  kandidat  tertentu  karena  mereka  memiliki  kepentingan elektoral. Disini penulis menilai, justru masyarakat miskin memberikan pengorbanan yang jauh  lebih  besar  daripada  penghargaan  yang  mereka  terima.  Dalam  proses  elektoral, seharusnya masyarakat miskin justru juga harus berfikir terkait jaminan sosial lainnya diluar
26 Homans. Social behavior: Its elementary forms .

## Wimmy Halim
bantuan tunai. Misal jaminan pendidikan dan Kesehatan dan murah. Pertanyaannya, kenapa masyarakat  miskin  tidak  berfikir  demikian?  Hal  inilah  yang  memperlihatkan  bahwa masyarakat miskin sangat rentan dimanupulasi dan diarahkan. Karena dimata politisi mereka mudah  untuk  dieksploitasi  secara  politik  karena  himpitan  ekonomi  yang  mereka  alami menyebabkan  pendekatan  mereka  dalam  politik  juga  sangat  materialistic  dan  berorientasi pada bantuan-bantuan tunai seperti PKH.
Fakta diatas, dapat dijelaskan dengan teori pertukaran sosial menurut Homans yang berfokus pada individu namun ia yakin dapat digunakan untuk menjelaskan pada skala yang lebih  luas.  Homans  mengatakan  "struktur  berskala  luas  hanya  dapat  dipahami  jika  kita memahami  perilaku    sosial  mendasar  secara  memadai"  sebab  proses  pertukaran  adalah "identik"  di  tinngkat  individual  dan  kemasyarakatan,  meski  ia  mengakui  bahwa  di  tingkat kemasyarakatan cara penyatuan proses yang mendasar itu jauh lebih kompleks. Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi pada interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Namun jelas dia yakin bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan priinsip yang dikembangkan akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial.
Inti dari teori pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati, bukan oleh proses mentalistik (black-box) 27 . Pendekatan “kotak hitam” (black-box) adalah  pendekatan  yang  meyakini  bahwa  rangsangan  masuk  kesebuah kotak (box) dan menghasilkan tanggapan. Mekanisme di dalam kota hitam tadi – struktur internal atau proses mental yang mengolah rangsangan dan tanggapan karena tidak dapat dilihat  secara  langsung (not  directly  observable), bukanlah  bidang  kajian  para  behavioris tradisional Semua teori yang dipengaruhi oleh prespektif ini menekankan hubungan langsung antara  perilaku  yang  teramati  dengan  lingkungan.  Objek  teori  pertukaran  sosial  ada  di pendekatan objektif. Pendekatan ini disebut "objektid" berdasarkan pandangan bahwa objek, perilaku, dan peristiwa eksis di suatu dunia yang dapat diamati oleh pancaindra (penglihatan, pendengaran, peraba,perasa dan pembau) dapat diukur dan diramalkan.
Homans memiliki asumsi kerja yang penting dalam memahami perilaku meliputi dua hal  sebagai  berikut.  (1)  Hukum  tingkah  laku  itu  sama  dengan keseluruhan  organisme.  (2) Hukum-hukum tingkah laku dapat juga dipakai sebagai fundamen dasar untuk memahami proses  tingkah  laku  yang  spesifik  dan  danah  sosial (Social  domain) .  Proses  fundamen  yang paling dasar dari tingkah laku itu  sebenarnya adalah kecenderungan untuk hedoism dan ini merupakan refleks organisasi umum yang selalu menginginkan reward, hal-hal mengenakkan dan selalu meminimalkan hal-hal yang tidak mengenakkan.
Proses tingkah laku yang selalu mengenakkan juga terbawa dalam kelompok (melalui award  status,  love,  roles dan power ),  dan  sebagai  produk  sosialnya  meliputi  norma, conformity,
27 Kay Deaux, Lawrence S. Wrightsman, & Francis C. Dane. Social Psychology in the'90s . Thomson Brooks/Cole.
(1993).
leadership , dan birokrasi. Format dan unit analisis teori Homans ialah face to face pertukaran sosial antardua individu, dengan konsep prinsip-prinsip ekonomi. Dua orang individu yang mengadakan interaksi akan selalu mementingkan keuntungan dan meminimalkan profit dan meminimalkan loss . Namun demikian Homans tak membayangkan individu dalam keadaan terisolasi  sebagaimana  para  psikolog  melakukannya.  Ia  mengakui  bahwa  manusia  adalah makhluk sosial dan mempergunakan sebagian besar waktu mereka untuk berinteraksi dengan manusia lain. Homans berkeyakinan bahwa individu-individu dapat menjelaskan fenomena sosial kemasyarakatan.
Sebagaimana  lazimnya  paradigma  perilaku  sosial,  teori  pertukaran  Homans menggunakan  metode  eksperimen.  Ia  memulai  dengan  meneliti  sejumlah  kelompok  yang sebelumnya telah ditentukan. Hasil dari eksperimen ia tuangkan ke dalam buku berjudul The Human Group untuk menerapkan skema lapangan. Selama menulis ia sadar bahwa skema konseptual  hanya  berguna  sebagai  titik  tolak  ilmu.  Yang  diperlukan  selanjutnya  adalah proposisi antara satu konsep dengan konsep lainnya 28 .
Target utama dari teori pertukaran ala Homans adalah untuk mengembalikan orang ke (dalam) sosiologi, tetapi ia pun mengembangkan sebuah teori yang memusatkan perhatian pada  psikologis,  manusia  dan  'mendasar  kehidupan  sosial'  menurut  Homans  teori  itu membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya. Dalam penelitiannya, Daud 29 menerangkan bahwa dalam faktor psikologis individu dan masyarakat menjadi dasar yang penting bagi siapapun untuk memahami perilaku politik masyarakat. Perilaku manusia dapat dilihat sebagai reaksi yang  dapat  bersifat  sederhana  maupun  kompleks.  Perilaku  sosial  ataupun  politik  mereka selalu dikaitkan dengan reaksi atau respon terhadap stimulus lingkungan sosial. Salah satu karakteristik  dari  reaksi  perilaku  individua  tau  masyarakat  yang  menarik  adalah  sifat diferensialnya. Hal tersebut bermakna bahwa satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda, dan beberapa stimulus dapat saja menimbulkan satu respon yang sama 30 .
Beberapa  respon  dari  para  informan  diatas  memperlihatkan  bahwa  ada  banyak stimulus  yang  menyebabkan  mereka  harus  tunduk  pada  petahana  dalam  setiap  agenda elektoral. Faktor budaya dan ikatan sosial antar masyarakat miskin yang kuat, tekanan struktur dari pendamping PKH, dan manipulasi politisasi PKH menjadi kompleksitas stimulus yang diharapkan petahana dapat menghasilkan respon yang sama. Masyarakat di kabupaten malang
28 George  Ritzer,  &  Douglas  J.  Goodman.  "Modern  Sociological  Theory,  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia Aliman." Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media (2003).
29 Muhammad Daud. "Prediktor Perilaku Pemilih pada Pemilukada: Perspektif Psikologi Politik." Jurnal Psikologi TALENTA 1.1 (2015): 87-96.
30 Saifuddin  Azwar.  "Sikap  Manusia  Teori  dan  Pengukurannya,  Edisi  ke-2." Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset (2007).

## Wimmy Halim
punya ikatan sosial yang kuat. ahkan preferensi politik komunal mereka terlihat lebih kuat dari pada preferensi politik individual mereka. Meskipun pada dasarnya mereka sadar atau tidak telah menjadi klien politik daripada patron-patron politik yang ada diatasnya, baik kultul maupun  struktur,  yaitu  pendamping  PKH  dan  calon  petahana  itu  sendiri.  Pada  akhirnya, peneliti melihat bahwa konteks politisasi PKH menjadikan budaya patron-klien jauh lebih kuat.

## Memperkuat Akar Budaya Patron-Klien.
Hegel  menilai  bahwa  birokrasi  seharusnya  melayani  kepentingan  umum  karena kenyataan    kebijaksaan  negara  sering  kali  hanya  menguntungkan  sekelompok  orang  saja dalam suatu masyarakat . Menurut Thoha, Birokrasi Hegel ini berpandangan bahwa birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara dan masyarakatnya. Masyarakat rakyat  ini  terdiri  dari  atas  para  profesional  dan  pengusaha  yang  mewakili  berbagai kepentingan khusus, sedangkan negara mewakili kepentingan-kepentingan umum.  Dian-tara kedua ini hal ini, birokrasi pemerintah merupakan peran-tara yang memungkinkan pesan- pesan dari kepentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum.  Dengan kata lain bahwa birokrasi Hegelian ini menekankan posisi birokrasi harus netral teradap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya 31 .
Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  merupakan  jawaban  atas  berbagai  persoalan  mengenai  pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan  untuk  mewujudkan  reformasi  birokrasi  yang  memiliki  kewajiban  mengelola  dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertangungjawabkan kinerja dan menerapkan sistem merit dalam pelaksanaan menajemen aparatur sipil negara. Berkaitan dengan dasar substansial dalam UU ASN untuk melaksanakan perwujudan asas netralitas bagi pegawai ASN belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan jauh dari harapan dan penegasan dalam perwujudan isi dari UU ASN. Namun, yang perlu disayangkan, praktik politisasi birokrasi yang berujung pada politisasi kebijakan masih menjadi terjadi meskipun Indonesia mereformasi dirinya dari tahun 1998.
Penelitian  terdahulu  dari  peneliti 323334 ,  memang  menjadi  pijakan  dan  fakta  bahwa kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan  populis,  kemungkinan  besar  akan  menjadi  target
31 M. Adian Firnas. "Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di  Indonesia Era Reformasi." JRP (Jurnal Review Politik) 6.1 (2016): 160-194.
32 Haliim. Politisasi  Program  Keluarga  Harapan  Pra-Pilkada  Gubernur  Jatim  2018:  Studi  Kasus  Kota  dan  Kabupaten Malang . 33 Haliim. Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri .
34 Wimmy Haliim. "Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit." Inovasi 17.1 (2020): 39-53.
petahana  untuk  dijadikan  alat  politik  untuk  meningkatkan elektabilitasnya  pada  pemilihan kepala daerah untuk yang kedua kalinya. Dalam artikel-artikel tersebut menjelaskan bahwa politisasi  kebijakan  dilakukan  dengan  target  masyarakat  miskin  dan  usaha  untuk memanipulasi masyarakat bahwa kebijakan tersebut (kebijakan sosial dengan contoh: PKH dan Prodamas) dibuat oleh petahana sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Padahal jika kita telusuri lagi, PKH adalah kebijakan dari kementrian sosial yang  dioperasikan oleh dinas sosial yang ada di daerah, dan Prodamas adalah kebijakan yang bersumber dari dana hibah sehingga memiliki batasan waktu.
Kondisi diatas diperparah dengan budaya patron-klien yang ada didalam relasi dari masing-masing aktor politik. Petahana menjadi patron utama dari relasi ini. Dan memiliki klien oknum-oknum birokrat. Birokrat disatu sisi juga menjadi patron bagi klien nya yang lain,  pertama  adalah  pendamping  PKH  dan  Masyarakat  miskin.  Pendamping  PKH  mau menjadi  klien  karena  orientasi  materi  (baca:  pekerjaan)  kepada  para  birokrat  yang  telah merekrut mereka. Masyarakat menjadi klien karena faktor kultur. Dimana dalam strata sosial, pejabat  birokrasi  dinilai  memiliki  strata  sosial  lebih  tinggi  dimata  masyarakat,  terutama masyarakat miskin.
Penjelasan diatas memunculkan kembali pertanyaan klasik terkait relasi politik dan birokrasi di Indonesia, kenapa hal tersebut masih terjadi? Sejarah yang menjadikan birokrasi sebagai  instrumen  kekuasaan  adalah  tumbuh  suburnya  budaya  birokrasi  yang  sangat sentralistik dan berorientasi pada kekuasaan.  Birokrasi terbiasa dengan berbagai perintah dan petunjuk dari penguasa daerahnya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Birokrasi semenjak awal telah diperkenalkan pada nilai-nilai kepatuhan kepada atasannya. Birokrasi yang memang pada awalnya berasal dari kalangan kaum bangsawan (priayi) menyebabkan mental feodal dalam diri seorang birokrat semakin tumbuh subur 35 . Birokrasi semenjak awal pertumbuhan nya  juga  tidak  pernah  diperkenalkan  pada  nilai-nilai  kepentingan  publik  karena  memang birokrasi  lahir  bukan  dari  masyarakat.  Birokrasi  di  Indonesia  dilahirkan  dari  kalangan bangsawan  atau  golongan  priayi,  yakni  suatu  kelompok  elit  tradisional  dalam  masyarakat. Oleh  sebab  itu,  birokrasi  pelayanan  sangat  rendah  tingkat  akuntabilitasnya  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 36 .

## Penutup
Teori pertukaran Homans menggambarkan realitas sosial bahwa manusia di tingkat perilaku individual adalah makhluk pencari keuntungan. Teori ini berangkat dari asumsi “ do ut  des ” 37 ,  saya  memberi  supaya  engkau  memberi.  Peristiwa  pertukaran  mengandaikan
35 Haliim. Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit .
36 Agus Dwiyanto. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi . Gramedia Pustaka Utama. (2013).
37 Bernard Raho. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta: Prestasi Pustaka (2007).

## Wimmy Halim
terjadinya hubungan atau kontak antara dua orang atau lebih. Di antara kedua orang atau lebih terjadi kontak yang saling menjalin suatu kehendak untuk memberikan sesuatu satu sama lain. Asumsi lain adalah perilaku sosial adalah sebagai sebuah pertukaran aktivitas, nyata atau tidak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang. Sedangkan ruang lingkup teori pertukaran Homans tergolong dalam mikro objektif. Ia menjelaskan perilaku, tindakan, dan interaksi individu. Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi pada interaksi sosial kehidupan sehair-hari. Namun jelas dia yakin bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip yang dikembangkannya akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial.
Inti dari teori pertukaran sosial adalah perilaku seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu  yang  bisa  diamati,  bukan  oleh  proses  mentalistik  ( black-box ).  Semua  teori  yang dipengaruhi  oleh  perspektif  ini  menekankan  hubungan  langsung  antara  perilaku  yang teramati dengan lingkungan. Homans tak membayangkan individu dalam keadaan terisolasi sebagaimana  para  psikolog  melakukannya.  Ia  mengakui  bahwa  manusia  adalah  makhluk sosial dan mempergunakan sebagian besar waktu mereka untuk berinteraksi dengan manusia lain.  Homans  berkeyakinan  bahwa  individu-individu  dapat  menjelaskan  fenomena  sosial kemasyarakatan.
Politisasi  kebijakan  sosial  dari  perspektif  pertukaran  sosial  menjelaskan  bahwa kebijakan sosial terutama konteks Program Keluarga Haarapan (PKH) kabupaten Malang sangat rentan dengan kepentingan politik, utamanya politik elektoral. Sejarah lahirnya PKH memang tidak bisa dilepaskan dari faktor politis. PKH digunakan menjadi alat politik yang digunakan  untuk  meningkatkan  elektabilitas  kandidat,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada pilpres  2009,  Khofifah  Indar  Parawansa  pada  pilgub  Jatim  2018,  dan  Sanusi  pada  pilbup kabupaten  Malang  2020.  Kerentanan  PKH  terhadap  agenda  politik  Kandidat  memang semakin memperlihatkan bahwa masyarakat miskin semakin berada pada posisi yang sama lemah. Himpitan ekonomi yang mereka alami justru dimanfaatkan bagi kandidat (incumbent) untuk kepentingan politik elektoral.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghion, Philippe, et al. "The effects of entry on incumbent innovation and productivity." 2006.
Avirista  Midaada.  Mensos  Khofifah  Bagikan  Bantuan  PKH  dan  BPNT  di  Kabupaten
Malang: Okezone News. (November, 2017), from https://news.okezone.com/read/2017 /11/20/519/1817496/mensoskhofifah- bagikan-bantuan-pkh-danbpnt-di-kabupaten-malang
Azwar,  Saifuddin. Sikap  Manusia  Teori  dan  Pengukurannya,  Edisi  ke-2. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Offset, 2007. Blau, Peter M. "Social exchange." International encyclopedia of the social sciences 7 (1968): 452-457. Dahlberg,  Matz,  and  Eva  Johansson.  "On  the  vote-purchasing  behavior  of  incumbent governments." American political Science review 96.1 (2002): 27-40. Daud,  Muhammad.  "Prediktor  Perilaku  Pemilih  pada  Pemilukada:  Perspektif  Psikologi Politik." Jurnal Psikologi TALENTA 1.1 (2015): 87-96. Deaux,  Kay,  Lawrence  S.  Wrightsman,  and  Francis  C.  Dane. Social  Psychology  in  the'90s . Thomson Brooks/Cole, 1993.
Dwiyanto, Agus. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi . Gramedia Pustaka Utama, 2013. Emerson, Richard M. "Power-dependence relations." American sociological review (1962): 31-41. Ferejohn, John. "Incumbent performance and electoral control." Public choice 50.1 (1986): 5- 25.
Firnas,  M.  Adian.  "Politik  Dan  Birokrasi:  Masalah  Netralitas  Birokrasi  Di  Indonesia  Era Reformasi." JRP (Jurnal Review Politik) 6.1 (2016): 160-194. Halim, Wimmy. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018:
Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 3.1 (2018): 43-55. Haliim, Wimmy. "Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas  Kota  Kediri." Paradigma  POLISTAAT:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik 21.1 (2019): 1-11.
Haliim, Wimmy. "Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit." Inovasi 17.1 (2020): 39-53.
Harsasto, Priyatno. "Politik Siklus Anggaran Lokal (Studi APBD Kota Surakarta Menjelang Pilkada 2010)." Politika: Jurnal Ilmu Politik 5.1 (2015): 76-87. Homans, George C. Social behavior: Its elementary forms, 1974.
Kelley, Harold H., and John W. Thibaut. "Self-interest, science, and cynicism." Journal of Social and Clinical Psychology 3.1 (1985): 26-32.
Mighfar, Shokhibul. "Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori  Pertukaran  Sosial." LISAN  AL-HAL:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  dan Kebudayaan 9.2 (2015): 259-282.
Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif, 2007. Nugroho,  Riant. Kebijakan  Publik,  formulasi,  Implementasi  dan  evaluasi. Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2003. Okthariza,  Noory. Petahana,  Patronase,  dan  Politik  Uang  di  Jawa. Centre  for  Strategic  and International Studies,  2019.
Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Rahayu,  A.  2015.  Program  Keluarga  Harapan  (Kampanye  Permanen  SBY  dan  Partai Demokrat?)  oleh  Achmad  Rahayu  -  Kompasiana.com.  (June,  2015).  from https://www.kompasiana.com/achma
drahayu/program-keluarga- harapankampanye-permanen-sby-dan-partaidemokrat_550d92b0813311c42ab1e4
e0 Raho, Bernard S. V. D. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

## Wimmy Halim
Rosfadhila,  Meuthia, et  al.  "Kajian  Cepat  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Langsung Tunai (BLT)  2008  dan  Evaluasi  Penerima  Program  BLT  2005  di  Indonesia." SMERU Research Institute (2011): 1-107.
Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. Modern Sociological Theory, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Aliman Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media, 2003. Saragintan, Antonius, and Syahrul Hidayat. "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011." Jurnal Politik 2.1 (2017): 137-164. Sholeh,  Maimun.  "PENGARUH  SIKAP  UNTUK  KELUAR  DARI  KEMISKINAN TERHADAP  KEBERDAYAAN  MASYARAKAT  MISKIN." Jurnal  Ekonomi  & Pendidikan 16 (2019): 1.