## PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSFEKTIF   PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT
Oleh: Ananta Tarigan 1)
Elta Monica Br. Meliala 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
anantatarigan@gmail.com 1) eltaminicameliala@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  analyzing  the  development  of  prisoners  based  on the correctional  system  in the  perspective  of  protecting  human  rights  at  the  Narcotics  Correctional  Institution  Class  II-A Langkat.  This  type  of  research  uses  empirical  juridical  research,  using  primary  data  and secondary  data.  Collecting  data  using  the  method  with  literature  studies  and  field  studies,  all research data that has been collected, analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research show that the pattern of fostering prisoners at the Narcotics Socialization Agency Class  II  a  Langkat  can  be  divided  into  2  areas,  namely  Beginning:  Personality  development which includes: Fostering an understanding of belief, Fostering an understanding of nation and state,  Fostering  intellectual  skills  (intellect),  Fostering  joining  with  citizens.  Second: Development  of  independence  includes:  Skills  to  support  own  businesses,  such  as  handicrafts, home  industries  and  others,  Skills  to  support  small  factory  businesses,  such  as  processing anomalous materials and other natural materials into semi-finished and finished materials. Skills to  support  factory  businesses  or  agricultural  activities  using  intermediate  technology,  such  as garment  factories,  leather  industries  and  the  like,  Skills  raised  according  to  each  talent.  The pattern of fostering prisoners in the Narcotics Correctional Agency Class II A Langkat by always guaranteeing the right to life, the right not to be tortured, the right to individual independence, mind and heart, the right to believe, the right not to be enslaved, the right to be recognized as an individual  and  meeting  before  the  law  is  implementing  a  pattern  of  character  development includes  increasing  piety  to  God  Almighty,  fostering  understanding  of  the  nation  and  state, increasing intellectual quality, fostering actions and attitudes, increasing physical and spiritual health,  reintegrating  oneself  freshly  into  citizens  and  fostering  legal  understanding,  and  the pattern  of  fostering  independence  includes  development  of  activity  expertise  and  Guidance  of productive activities.
Keywords: Convict Development, Human Rights Protection

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pembinaan  narapidana  berdasarkan  sistem pemasyarakatan  dalam  persfektif      perlindungan  hak  asasi  manusia    di  Lembaga
Ananta Tarigan 1) , Elta Monica Br. Meliala 2) , Syawal Amry Siregar 3)
Permasyarakatan  Narkotika  Kelas  II-A  Langkat.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penilitian yuridis  empiris,  menggunakan  data  primer  dan  data  skunder.  Pengumpulan  data  menggunakan metode  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  semua  data  penelitian  yang  sudah terkumpul,  dianalisis  mengunakan    metode  analisis  kualitatif.  Hasil  riset  menunjukkan  bahwa Pola pembinaan tahanan di Badan Sosialisasi Narkotika Klas II a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah  Awal  :  Pembinaan  keperibadian  yang  mencakup:  Pembianaan  pemahaman  berkeyakinan, Pembinaan  pemahaman  berbangsa  serta  bernegara,  Pembinaan  keahlian  intelektual(  intelek), Pembinaan  menggabungkan  diri  dengna  warga.  Kedua:  Pembinaan  independensi  mencakup: Keahlian  buat  mensupport  usaha-  usaha  sendiri,  misalnya  kerajinan  tangan,  industri  rumah tangga  serta  lain-  lain,  Keahlian  buat  mensupport  usaha-  usaha  pabrik  kecil,  misalnya pengelolahan  materi  anom  serta  materi  alam  yang  lain  jadi  materi  separuh  jadi  serta  jadi, Keahlian  buat  mensupport  usaha-  usaha  pabrik  ataupun  aktivitas  pertanian  dengan  memakai teknologi  madya,  besar  misalnya  pabrik  garmen,  industri  kulit  serta  serupanya,  Keahlian  yang dibesarkan  cocok  dengan  bakatnya  tiap-  tiap.    Pola  Pembinaan  Tahanan  di  Badan Permasyarakatan Narkotika Klas II A Langkat dengan senantiasa menjamin hak hidup, hak buat tidak  disiksa,  hak  independensi  individu,  benak  serta  batin  batin,  hak  berkeyakinan,  hak  buat tidak  diperbudak,  hak  buat  diakui  selaku  individu  serta  pertemuan  didepan  hukum  merupakan dengan  melaksanakan  pola  pembinaan  karakter  mencakup  kenaikan  ketakwaan  pada  Tuhan Yang Maha Satu, pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, kenaikan mutu intelektual, pembinaan  tindakan  serta  sikap,  kenaikan  kesehatan  badan  serta  rohani,  pengintegrasian  diri dengan  segar  pada  warga  serta  pembinaan  pemahaman  hukum,  dan  pola  pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif. Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Perlindungan Hak Asasi Manusia

## I. PENDAHULUAN
Sebutan  pemasyarakatan  timbul  dengan cara  sah  pada  dikala  penganugerahan  titel Ahli  Honoris  Causa  dalam  ilmu  hukum oleh  Universitas  Indonesia  pada  Sahardjo, pada  bertepatan  pada  5  Juli  1963.  Dalam pidatonya  Sahardjo  yang  pada  dikala  itu berprofesi selaku Menteri Peradilan mendobel  Menko  Hukum  serta  Dalam Negara memberitahukan sebutan sosialisasi selaku  selanjutnya:  Di  dasar  tumbuhan beringin  dukungan yang  sudah  kita tetapkan  buat  jadi  konseling  untuk  aparat dalam  menganggap  tahanan  hingga  tujuan kejahatan  bui  kita  rumuskan  di  sisi memunculkan  rasa  berpenyakitan  pada tahanan  sebab  dihilangkannya  kebebasan beranjak,  membimbing  tahanan  supaya insaf, ceria biar beliau jadi seseorang badan sosialis  Indonesia  yang  bergunadengan pendek tujuan kejahatan bui yakni sosialisasi.
Tahanan merupakan orang yang melaksanakan kejahatan di badan sosialisasi.  Jadi  tahanan  merupakan  yang hadapi  cara  pemidanaan  ialah  selaku sesuatu cara pemberian ataupun penjatuhan ganjaran  oleh  juri,  hingga  bisa  dibilang kalau sistem pemidanaan melingkupi totalitas  determinasi  perundang-  undangan yang  menata  gimana  hukum  kejahatan  itu ditegakkan, ataupun dioperasionalkan dengan cara konkrit alhasil seorang dijatuhi ganjaran  ataupun  kejahatan.  aksi  yang menimbulkan beliau masuk penjara.
Tujuan  kejahatan  penjara  pada  sistem kepenjaraan  merupakan  mencegah  warga dari seluruh wujud kesalahan selaku politik pidana  penguasa  kolonial  kepada  benduan dilaksanakan  dengan  tidak  kemanusiaan serta  tidak  memahami  batari  manusiawi, perihal  ini  bisa  dimaklumi  sebab  dalam sistem  kepenjaraan  memiliki  prinsip  kalau para  Tahanan  merupakan  ialah  obyek
sekedar, disamping tujuan penguasa kolonial  pada  dikala  itu  berpendirian  kalau kejahatan  yang  dijatuhkan  pada  aksi menanggapi  marah  negeri  alhasil  didalam penerapan hukumannya di bui permasalahan  Hak  Asas  Orang  tidak diperhatikan
Kondisi  yang  begitu  sedang  lalu  berjalan dalam  praktek  perlakuan  kepada  Tahanan, meski  Negeri  Indonesia  sudah  merdeka. Perihal  itu  mengundang  kesedihan  para atasan  bangsa  yang  pada  puncaknya tercetuslah ilham Sosialisasi buat mengambil alih sistem kepenjaraan. Sebutan Sosialisasi timbul dengan cara sah pada  dikala  penganugrahan  titel  Ahli Honoris  Causa  dalam  ilmu  hukum  oleh Universitas  Indonesia  pada  Sahardjo,  pada tangga  5  Juli  1963.  dalam  pidatonya Sahardjo  yang  pada  dikala  itu  berprofesi selaku Menteri Peradilan mendobel Menko Hukum serta Dalam Negara memberitahukan  sebutan  Sosialisasi  selaku selanjutnya:  Di  dasar  tumbuhan  beringin dukungan  yang  sudah  kita  tetapkan  buat jadi konseling untuk aparat dalam
menganggap Tahanan hingga tujuan
kejahatan  bui  kita  rumuskan:  Di  sisi memunculkan  rasa  berpenyakitan  pada tahanan  sebab  dihilangkannya  kebebasan beranjak,  membimbing  tahanan  supaya insaf, ceria biar beliau jadi seseorang badan sosialis Indonesia yang bermanfaat.
Dengan  pendek  tujuan  kejahatan  bui  yakni sosialisasi.
Konsepsi sosialisasi yang di informasikan oleh Sahardjo itu setelah itu disempurnakan oleh  ketetapan  konfrensi  Dinas  Para Arahan  Bui pada Bertepatan pada 27 April 1964  yang  menyudahi  kalau  penerapan kejahatan  bui  di  Indonesia  dicoba  dengan Sistem Sosialisasi, sesuatu statment
disamping selaku arah tujuan kejahatan bui bisa pula buat membimbing serta membina. Bagi Undang- Undang No 39 Tahun 1999 diatur  dengan  cara  jelas  serta  nyata mengenai hak asas orang dan perlindungannya  paling  utama  merupakan hak  hidup,  hak  buat  tidak  disiksa,  hak independensi  individu,  benak  serta  batin batin,  hak  berkeyakinan,  hak  buat  tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta  pertemuan  didepan  hukum  dan  hak buat tidak dituntut atas bawah hukum yang legal mundur. Hukum ini menata mengenai penerapan hak asas itu tidak bisa dikurangi dalam  kondisi  apapun  serta  oleh  apapun. Determinasi ini serupa semacam determinasi mengenai  hak  asas  orang  yang ada  dalam  konstitusi  ialah  UUD  1945( Amandemen  ke-  4)  bagus  dalam  isi  awal ataupun  batang  badannya.  Pengaturan dengan  cara  jelas  serta  spesial  kepada HAM  dalam  UUD  1945  ini  ada  dalam Pasal  28a  hingga  dengan  Artikel  28j  yang isinya  serupa  dengan  tipe-  tipe  Hak  Asas Orang  yang  diatur  dalam  hukum  mengenai hak asas orang Tahun 1999.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Sistem
Pidana dan

## Pemidanaan
Kemajuan  serta  perkembangan  di seluruh  aspek  kehidupan  yang  terjalin dimasyarakat  sudah  melahirkan  kerumitan ataupun kedamaian keinginan membutuhkan  sesuatu  pengaturan  yang nyata  serta  jelas  oleh  sesuatu  norma ketentuan.  Kaidah-  kaidah  ataupun  norma- norma  yang  menata  kehidupan  orang  lalu bertumbuh.  Norma  kesusilaan,  norma sopan  santun  serta  norma  agama  diraskan tidak  lagi  bisa  penuhi  keinginan  warga
dengan  cara  jelas  serta  nyata  dalam pemisahan  sikap  serta  aksi  badan  warga. Alhasil  dalam  kemajuannya  lahir  sesuatu kaidah  ataupun  norma  yang  dikira  lebih
jelas  serta  jelas  akibat  yang  diserahkan ialah  norma  hukum.  Bagi  Pasal  17 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31  Tahun  1999  mengenai  pembinaan  serta
Ananta Tarigan 1) , Elta Monica Br. Meliala 2) , Syawal Amry Siregar 3)
pembimbingan masyarakat arahan sosialisasi sebagai berikut: 1. Anak Pidana (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi: a) Masa  pengamatan,  pengenalan
dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1 (satu) tahun; b)
Perencanaan program pembinaan
kepribadian dan kemandirian; c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan d) Penilaian  pelaksanaan  program pembinaan tahap awal. (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi: a) Perencanaan program pembinaan lanjutan b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi: a)
Perencanaan program integrasi
b) Pelaksanaan program integrasi dan c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 2.  Anak Negara (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
(2) Pembinaan tahap awal bagi Anak
Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus  sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
(3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya mana pembinaan tahap awal  sampai dengan 6 (enam) bulan kedua. (4) Pembinaan tahap akhir
dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan  paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang wujud pembinaan Anak Negara sebagai:
a)  Pendidikan agama dan budi pekerti;
b)  Pendidikan umum
c)   Pendidikan kepramukaan, dan
d)   Latihan keterampilan.
3. Anak sipil Pasal 26 PP RI Nomor 31 tahun 1999 tentang sebagai berikut : a) Program  pembinaan  bagi  Anak Sipil  disesuaikan  dengan  kepentingan Pendidikan Anak  Sipil yang bersangkutan. b)
Jangka  waktu  pembinaan  Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan  penetapan pengadilan.

## III. METODE PELAKSANAAN
Untuk  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan dan dibatasi seperti tersebut diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset  begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset yang  dicoba  merupakan  riset  yuridis Nempiris.  Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan( library research).  Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok, ialah didapat langsung dari Badan
Sosialisasi  Narkotika  Klas  II  A  Langkat
sekunder  yang  berbentuk  materi  hukum pokok:  Hukum  No  12  Tahun  1995 Mengenai Pemasyarakatan Peraturan
Pemerintah  31  Tahun  1999  Mengenai
pembinaan serta pembimbingan masyarakat arahan  sosialisasi,  materi  hukum  inferior: ialah  materi-  materi  hukum  yang  didapat bukubuku  pustaka  serta  laporan-  laporan
hasil riset hukum yang terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang diawasi  serta  materi  hukum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian bonus  kepada  materi  hukum  pokok  serta materi  hukum  inferior.  Materi  hukum tersier  ini  ada  dalam  riset  misalnya  kamus hukum,  kamus  bahasa,  ensiklopedia  serta lain serupanya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASANA 1. Pola Pembinaan Narapidana Dengan
Sistem Pemasyarakatan Dalam Perpektif Perlindunganhak Asasi Manusia Semenjak dijatuhkannya kejahatan penjara  serta  mendapatkan  daya  hukum senantiasa,  hingga  seseorang  tahanan  bui hendak  dimasukkan  ke  dalam  Lapas ataupun  Rutan  buat  menempuh  pembinaan sepanjang  era  hukumannya  hingga  beliau dikeluarkan  bersumber  pada  determinasi yang  legal  dalam  cara  pembinaan  ini narapidan  menempuh  sesuatu  cara  dengan sistem  serta  pola  pembinaan  sistem sosialisasi.  Tahanan  bui  ataupun  narapidan dalam cara hukumannya hendak menempuh cara pembinaan yang dipecah dalam tahap- tahap  pembinaan  serta  pembimbingan  di Badan  Sosialisasi(  Lapas)  ataupun  Rumah Narapidana  Negeri(  Rutan)  ataupun  di Gedung Sosialisasi( Bapas) yang berpindah dari satu kepada ketahap selanjutnya cocok dengan  durasi  yang  dijalani  serta  hasil pembinaan yang diarahkan.
1. Tahap-tahap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara
Pembinaan  narapidana  di  Lapas  atau Rutan  merupakan  suatu  proses  yang dijalankan  berdasarkan  tahapan-tahapan yang  didasarkan  pada  waktu  dan  hasil
pembinaan yang dijalankan. Pentahapan ini sangat  berguna  dlaam  rangka  usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan,  dimana  dengan  proses  ini narapidana  akan mendapat  suatu  perlakuan dan  kondisi  sesuai  dengan  keadaan  dan hasil  positif  yang  diperoleh  disetiap  tahap. Taha-tahap  pembinaan  yang    dijalankan oleh  narapidana  dibagi  dalam  tiga  tahap yaitu:  (Pasal  9  dan  Pasal  10  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999).
a. Pembinaan Tahap Awal
Tahap ini dimulai sejak seoarang berstatus narapidana  yaitu  sejak  diterima,  didaftar dan  ditempatkan  samapi  dengan  sepertiga dari  masa  pidananya.  Pembinaan  tahap  ini meliputi:
(1)
Masa  pengamatan,  pengenalan, dan  penelitian  dilingkungan  paling  lama  1 (satu) bulan (2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian (3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemadirian;dan (4) Penilaian  pelaksanaan  program
pembinaan tahap awal.
Pada  langkah  ini  tahanan  dipublikasikan dengn  situasi  Lapas  ataupun  Rutan,  cara pembinaan  yang  hendak  dijalani,  hak-  hak yang  didapat,  kegiatan-  kegiatan  yang wajib  dijalani  serta  bisa  dijalani  apabila diingini.  Pada  akhir  jenjang  hendak diadakan  evaluasi  buat  ditunjukkan  pada langkah  ini,  dan  pembinaan  pula  buat penentuan buat menempuh langkah pembinaan berikutnya.
b. Pembinaan Tahap Lanjutan
Setelah  menjalani  masa  tahap  awal  dan berdasarkan  hasil  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  (TPP),  maka  narapidana akan  diahlikan  pembinaannya  ketahap lanjutan pembinaan ini meliputi: (1) Perencanaan program lanjutan
2).  Pelaksanaan  program  pembinaan
lanjutan 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;dan 4)  Perencanaan  dan  pelaksanaan  program asimilasi
Ananta Tarigan 1) , Elta Monica Br. Meliala 2) , Syawal Amry Siregar 3)
Tahap ini juga dibagi dua tahapan yaitu :
1) Tahap lanjutan pertama,  sejak  berakhirnya  pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana;dan 2) Tahap lanjutan kedua,  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap lanjutan  pertama  sampai  2/3  (dua  per  tiga) masa pidana
c. Pembinaan Tahap Akhir
Tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan  sampai  dengan  beakhirnya  masa pidana dan atau narapidana telah memenuhi syarat-syarat  pembebasan  (pengembalian ke dalam masyarakat). Pembinaan tahap ini meliputi: 1) Perencanaan program intergrasi 2) Pelaksanaan program integrasi 3) Pengakhiran  pembinaan  tahap
akhir.
Pada  tiap  langkah  yang  dijalani,  tidak hanya  didasarkan  pada  era  ataupun  durasi yang  sudah  dilewati,  dalam  tiap  langkah ada pula perbandingan dalam penerapannya.  Bersumber  pada  Pesan
Edara  Kepala  Direktorat  Sosialisasi  No  J. H.  Gram  8  atau  922  Bertepatan  pada  26 Desember 1964 yang dirubah serta ditambah  dengan  Pesan  Edara  No  KP.  10. 13/  3/  1  bertepatan  pada  8  Februari  1965 ada perbedaanb dalam perihal ini tingkatan keamanan  serta  kedisiplinan.  Penyusunan pembinaan  pada  langkah  admisi  atau pemantauan ialah pada langkah dini dicoba dengan  pengawasan  maksimal(  Maximum scurity) cara pembinaan serta pembimbingan  dengan  pengawasan  biasa( biasa scurity) dicoba pada langkah sambungan semenjak sepertiga era kejahatan  hingga  separuh  era  kejahatan, serta pada cara peleburan dan cara integrasi ialah  pada  langkah  sambungan  kedua  serta langkah  pembinaan  akhir,  dicoba  dengan
pengawasan  minimal(  minimum  scurity). Pada  tiap  tahap-  tahap  ini  ada  pula perbandingan  dalam  perihal  pelampiasan hak-  hak  yang  lebih  dahulu  sudah diresmikan.
Langkah  dini  selaku  langkah  awal  yang wajib  dijalani  tahanan  hingga  dengan sepertiga  era  pidananya.  Pada  langkah  ini dicoba  observasi,  identifikasi  bagus  oleh pihak Lapas ataupun Rutan kepada tahanan ataupun tahanan kepada area Lapas ataupun Rutan( admisi atau pemantauan). Observasi yang  dicoba  kepada  individu  tahanan, karena kesalahan yang dicoba kondisi dekat terbentuknya  kesalahan  serta  kondisi  area kehidupan tahanan. Sebaliknya buat tahanan,  langkah  ini  bermanfaat  buat memahami  lebih  jauh  suasana  serta  situasi Lapas ataupun Rutan, cara pembinaan yang dijalani  serta  hak-  hak  yang  diperolehnya sepanjang menempuh independensi tahanan.  Lewat  langkah  ini  seseorang narapidan hendak bisa ditentikan arah serta usaha  pembinaan  yang  diserahkan  supaya bisa mengarahkannya mengarah koreksi.
Pada langkah sambungan dicoba pembinaan yang didasarkan pada hasil pada langkah  lebih  dahulu.  Pada  langkah  ini narapidan  pula  ditunjukan  pada  pembinaan yang  bertabiat  pembelajaran,  bimbingan kegiatan  serta  pembinaan  lainya  di  aspek pengembangan  psikologis,  kpribadian  serta keahlian,  dan  pembinaan  yang  bertabiat usaha  pengembalian  kedalam  warga.  Pada langkah  ini  sudah  diserahkan  kelonggaran beranjak  kepada  tahanan  dilingkungan Lapas  ataupun  Rutan  dalam  menempuh pembinaan.  Sehabis  langkah  ini  dijalani hingga½  dari  era  pidananya,  pembinaan tahanan  mulai  ditunjukan  pada  cara peleburan  serta  langkah  integrasi  dini dengan  warga  luar  dengan  pengawasan
minimal.  Perihal  ini  dilaksanakan  dengan membagikan peluang pada tahanan beribadah  serta  berolah  badan  bersama
warga  yang  lain.  Bertugas  pada  lembaga swasta atau perusahaan- perusahaan, bertugas  abdi  dengan  warga,  kelepasan
kembali(  kelepasan  mendatangi  keluarga), serta  kegiatan-  kegiatan  yang  lain  yang mengaitkan  pihak  warga(  community pengobatan).  Pembinaan  ini  dicoba  selaku bimbingan untuk tahanan buat
membiasakan. Pada langkah ini kedudukan warga amat diperlukan dalam cara pembinaan  narapidan  buat  bisa  balik  ke tangah- tengah warga.
Pada pembinaan langkah akhir setelah itu diserahkan pada narapidan sehabis menempuh dua per tiga era pidananya serta sudah membuktikan koreksi baiok psikologis, karakter ataupun
kerohaniannya. Pada langkah ini pembinaan  kepada  tahanan  bisa  dicoba diluar  badan  sosialisasi  ataupun  Rumah Narapidana  Negeri  ialah  pembinaan  yang dijalani oleh gedung sosialisasi yang dicoba dengan  pemberian  kelepasan  menjelang leluasa serta pembebasan bersyarat. Namun dalam  keadaan  menjelang  leluasa  serta pembebasan  bersyarat.  Namun  dalam keadaan  khusus  pembinaan  langkah  akhir ini  bisa  dicoba  didalam  Badan  sosialisasi ataupun Rumah Narapidana Negeri dengan pertimbangan-  pertimbangan  yang  sudah didetetapkan lebih dahulu.
Dari tahapan- tahapan cara pembinaan itu, dpat  disimpulkan  kalau  pembinaan  dicoba dengan  cara  intamural  serta  ekstramural. pembinaan  dengan  cara  intramural  dicoba di  dalam  Badan  pemasyarakatn  ataupun Rumah  Narapidana  Negeri  ialah  pada langkah  dini  sampai  atahap  lenjutan. Sehabis  itu  pembinaan  dengan  cara ekstramural  dilaksanakan  bagus  di  dalam badan sosialisasi ataupun rumah narapidana negeri  ialah  dengan  peleburan  serta  diluar Badan sosialisasi ataupun rumah narapidana  negeri  yang  dilaksanakan  oleh gedung  pemasyarakatn  yagn  diucap  cara integrasi.
2. Proses  penerimaan,  pendaftaran  dan
penempatan narapidan di Lembaga
Pemsyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
Sebelum  dimulainya  pembinaan  atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran  dan  penempatan.  Proses  ini selain  dilaksanakan  untuk  keperntingan adminitrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan,  hal  ini  menyangkut  juga usaha  untuk  perlindungan  dan  penegakan hak  asai  narapidana,  karena  proses  ini sangat  berpengaruh  dalam  perlakuan  dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana.
Proses  ini  dilakukan  sebelum  narapidana menjalani  tahap-tahap  pembinaan  dalam lembaga  pemasyarakatan  atau  Rumah Tahanan Negara. Proses ini meliputi: (Pasal 11  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995).
a. Penerimaan
Pada  tahap  ini  narapidan  yang  telah diputus  untuk  menjalani  pidananya  di Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah Tahanan  Negara,  diterima  oleh  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  atau Rumah Tahanan
Negara (Rutan). Kemudian  dilakukan  penelitian  surat-surat kelengkapan terpidana, barang-barang bawaan. Pada proses ini dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang bawaan  maupun  badan  terpidana  untuk memastikan tidak ditemukan barang-barang terlarang  dan  tidak  diijinkan  dibawa kedalam  Blok  hunian  (sel).  Setelah  proses ini  selesai,  terpidana  diantarkan  ke  petugas pendaftaran atau registrasi untuk didaftar.
b. Pendaftaran
Pada  proses  ini  dilakukan  pendawftaran yang meliputi:
1) Pencatatan: a) Putusan pengadilan b) Jati diri c) Barang dan uang bawaan 2) Pemeriksaan kesehatan 3) Pembutan pas foto
4) Pengambilan sidik jari
Ananta Tarigan 1) , Elta Monica Br. Meliala 2) , Syawal Amry Siregar 3)
5) Pembuatan  berita  acara  serah  terima
pidana
c. Penempatan
Pada  prose  ini  terpidana  dtentukan penempatannya  baik  blok  maupun  selnya. Penempatan dilakukan dengan
memperhatikan  penggolongan  terpidana penjara. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana  di  Lapas  atau  Rutan  dilakukan penggolongan  atas  dasar  :  (Pasal  12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor M.02-PK.04.10  Tahun  1990  Tentang  pola pembinaan Narapidan /Tahanan)
1) Jenis kalamin
2) Umur
3) Lama pidana yang dijatuhkan
4) Jenis kejahatan
5) Residivis dan bukan residivis
6) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Proses penerimaan, registrasi serta penempatan  amat  berarti  dalam  bagan pembinaan tahanan serta kesuksesan pembinaan  yang  hendak  dijalani  diLapas ataupun Rutan. Dalam cara ini bisa terjalin pelanggaran kepada kebutuhan serta kesusilaan  yang  amat  mempengaruhi  pada cara pembinaan selanjutnya. Misalnya pada cara pendapatan serta registrasi bisa terjalin pelecehan  paling  utama  pada  tahanan perempuan spesialnya pada dikala penggeledahan, oleh sebab itu didetetapkan kalau penggeledahan kepada tahanan perempuan  dicoba  oleh  aparat  perempuan serta  kepada  tahanan  laki-  laki  oleh  aparat laki-  laki.  Penempatan,  wajib  betul-  betul dicermati ketentuan- ketentuan serta patokan  ataupun  pengelompokan  dalam penempatan. Kekeliruan ataupun
penyimpangan pada cara ini bisa menyebabkan tergangu serta tidak lancarnya  cara  pembinaan.  Dalam  cara  ini
wajib terbuat pembelahan serta perbandingan  yang  mempengaruhi  pada penerapan pembinaan ataupun pelampiasan hak- hak tahanan sesuai dengan situasi serta keadaannya.
2. Kendala Pelaksanaan Pembinaannarapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam

## Perspektifperlindungan Ham
Sasaran  sistem  pembinaan  narapaidana anak  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan belum  tercapai  sampai  saat  ini  di lingkungan    kementrian  hukum  dan  ham, khususnya  di  Lembaga  Pemasyarakatan Tanjung  Pura,  karena  masih  dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

## 1. Faktor Pegawai
Salah satu pandangan terutama dari factor pegawai
merupakan pengetahuan- pengetahuan karyawan hendak aspek profesinya  yang  dicoba.  Profesi  dapat dilakukan  oleh  karyawan  bagus  bila pegawai  itu  memiliki  wawasan  mengenai tugasnya tiap- tiap. Sedemikian itu perihalnya dengan pegawai sosialisasi daya hali dalam aspek khusus. Dalam penerapan pembinaan  pada  hakekatnya  membutuhkan daya  ahli  semacam  ilmu  jiwa,  psikiater, ilmu  masyarakat,  dokter,  insyniur,  social worker,  serta  lain-  lain  sesuai  dengan keinginan teknis operasional badan sosialisasi.  Dari  hasil  riset  yang  dilakukan nyatanya  cuma  dekat  30%  yang  memiliki titel  ahli  serta  100%  dari  jumlah  ini merupakan  alumnus  AKIP(  Perguruan tinggi  Ilmu  Sosialisasi).  Selaku  salah  satu ilustrasi dari ruang lingkup pembinaan anak merupakan adanya pembelajaran pengetahuan  biasa  yang  memerlukan  daya pakar  spesial.  Tenaga  pakar  spesial  tidak ada  di  Badan  Sosialisasi  Narkotika  Klas  II A Langkat. Sehingga yang membina hnaya dicoba  oleh  aparat  yang  terdapat.  Tidak heran  apabila  pelajran-  pelajaran  yang diserahkan  bersifat  monoton  ataupun  tidak
bermacam-  macam,  alhasil  menimbulkan kejenuhan  bagi  yang  menyambut  pelajaran walaupun  perihal  ini  sudah  dilakukan
dengan cara pemutaran ataupun penggantian  aparat  dari  yang  satu  pada yang  yang  lain.  Menanggulangi  perihal  ini kantor  Area  Kementrian  Hukum  serta HAM sudah melangsungkan kursus- kursus ataupun khotbah serta penerangan- penerangan  bawah  kepada  para  karyawan dengan  cara  insidentil.  Menggapai  hasil yang  efisien  seharusnya  diadakan  sesuatu standarisasi  hal  kursus-  kursus  atau pembelajaran berbentuk penentuan kompendium  serta  jumlah  pembelajaran alhasil  mempunyai  kesatuan  arah  ialah memperoleh  kesatuan  penafsiran,  kesatuan opini  serta  kesatuan  aksi  dalam  penerapan sistem pembinaan pemasayarakatan kepada tahanan.

## 2. Faktor    Sarana  Fisik    Lembaga Pemasyarakatan
Dengan  pergantian  perlakuan kepada  tahanan  serta  sistem  bui  ke  sistem sosialisasi mengakibatkan pergantian julukan  tempat  dari  rumah  bui  ke  Badan Sosialisasi.  Pergantian  ini  tidak  cuma bergani  julukan  tempat  penampungan  saja, tetapi mempunyai akibat berubahnya sistem penampungan serta prasarana dari penampungan itu. Alat fisik badan pemasyarakatan wajib penuhi syarat- syarat selaku alat pembinaan cocok dengan proses sosialisasi,  sebab  perihal  ini  ialah  faktor- faktor  yang  memastikan  di  sisi  faktor- faktor yang lain dalam pembinaan tahanan.
Berdasarkan  riset  di  Badan Sosialisasi  Narkotika  klas  II  a  Langkat, periset  melihat  kalau  alat  ataupun  sarana tidak cocok dengan kapasitas yang terdapat di Badan Sosialisasi itu. Kapasitas narapidana  yang  bisa  ditampung  di  Badan Pemasyarakatan Tanjung Pura berkisar 463 orang  sedangkan  jumlah  narapidana  yang terdapat  hingga  sekarang  1867  orang. Dalam perihal ini periset berpendapat kalau
bila  kapasitas  melebihi  dari  apa  yang diperkirakan  hingga  pembinaan  kepada tahanan anak tidak hendak terkabul. Setelah itu  periset  pula  memandang  kalau  tidak terdapat pemisahan ruangan antara narapidana  anak  pelaku  perbuatan  pidana narkotika dengan perbuatan kejahatan lain.
Dalam  rangka  menanggulangi permasalahan  ini  hingga  pihak  badan sosialisasi lagi mengusahakan bagus rehabilitasi,  ataupun  membenarkan  yang telah  terdapat  maupun  membuat  ruangan terkini buat melengkapi alat raga pembinaan.
Bersumber  pada  hasil  riset  bisa dikenal  kalau  di  Badan  Sosialisasi  ada pengelompokan  pengklasifikasian  kepada napi pelakon perbuatan kejahatan narkotika yang  bisa  dilihat  di  ruangan  pendaftaran. Jumlah tahanan narapidana pelakon perbuatan  kejahatan  narkotika  di  Badan Pemasyarakatan narkotika langkat merupakan 1430 orang. V. Kesimpulan
1. Pola  pembinaan  tahanan  di Badan  Sosialisasi  Narkotika  Klas  II  a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah Awal: Pembinaan  keperibadian  yang  mencakup: Pembianaan  pemahaman  berkeyakinan, Pembinaan  pemahaman  berbangsa  serta bernegara,  Pembinaan  keahlian  intelektual( intelek),  Pembinaan  menggabungkan  diri dengna warga. Kedua: Pembinaan independensi  mencakup:  Keahlian  buat mensupport  usaha-  usaha  sendiri,  misalnya kerajinan  tangan,  industri  rumah  tangga serta  lain-  lain,  Keahlian  buat  mensupport usaha-  usaha  pabrik  kecil,  misalnya pengelolahan  materi  anom  serta  materi alam  yang  lain  jadi  materi  separuh  jadi serta jadi, Keahlian buat mensupport usaha- usaha  pabrik  ataupun  aktivitas  pertanian dengan  memakai  teknologi  madya,  besar misalnya  pabrik  garmen,  industri  kulit serta serupanya,
Keahlian yang dibesarkan  cocok  dengan  bakatnya  tiap-
tiap. Dalam perihal ini untuk mereka yang mempunyai kemampuan khusus
diusahakan pengembangan bakatnya itu.
Ananta Tarigan 1) , Elta Monica Br. Meliala 2) , Syawal Amry Siregar 3)
2. Pola  Pembinaan  Tahanan  di
Badan  Permasyarakatan  Narkotika  Klas  II A  Langkat  dengan  senantiasa  menjamin hak  hidup,  hak  buat  tidak  disiksa,  hak independensi  individu,  benak  serta  batin batin,  hak  berkeyakinan,  hak  buat  tidk diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum merupakan dengan  melaksanakan  pola  pembinaan karakter  mencakup  kenaikan  ketakwaan pada  Tuhan  Yang  Maha  Satu,  pembinaan pemahaman  berbangsa  serta  bernegara, kenaikan  mutu  intelektual,  pembinaan tindakan  serta  sikap,  kenaikan  kesehatan badan  serta  rohani,  pengintegrasian  diri dengan  segar  pada  warga  serta  pembinaan pemahaman  hukum,  dan  pola  pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif.  Pola  Pembinaan  untuk  Tahanan spesialnya  sudah  cocok  dengan  Sistem Sosialisasi, tetapi senantiasa terdapat kendala- kendala
di antara
lain:
Terbentuknya berlebihan kapasitas,
Sedikitnya  jumlah  Aparat  yang  memahami tata cara pembinaan bersumber pada sistem sosialisasi,  minimnya  kesertaan  warga dalam pembinan Tahanan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV.
Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020 Kusumatmaja  Mochtar  ,  Konsep-konsep Hukum  Dalam  Pembangunan,
Alumni, Bandung, 2006.
Nasution  Bismar, Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan  Hukum .  Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum  dan  Hasil  Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Pebruari 2003. Ohoitimur  Yong, Teori  Etika  Tentang Hukuman Legal , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 199
Petrus  Irwan  Panjaitan  dan  Samuel Kikilaitely. Pidana Penjara Mau Kemana . Indhiil, Jakata, 2007. Priyatno  Dwidja, Sistem  Pelaksanaan Pidana  Penjara  di  Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2006. Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.
Reksodiputro Mardjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana , edisipertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia, 1994