## IMPLIKASI KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

## Rokilah
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Email : ilameidyfaihaazis@gmail.com

## Abstrak
Dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas  status  kewarganegaraan”.  Pada  ketentuan  tersebut  tidak  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  juga berhak  atas satu  atau dua kewarganegaraan. Hal  yang penting bagi  UUD  1945 adalah tidak boleh terjadi  keadaan  apatride,  sedangkan  kemungkinan  terjadinya  bipatride,  tidak  diharuskan  dan  juga tidak dilarang. Hal  yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam  UUD  1945,  hal  inilah  yang  membedakan  dengan  orang  asing.  Keberadaan  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mencari  jawaban  terhadap    permasalahan:  (a)  Apakah  asas  kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia?  (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara  Indonesia?.  Untuk  menemukan  jawaban  permasalahan  tersebut  ditempuh  melalui  metode Penelitian  Hukum  Normatif  Empiris,  yaitu  penelitian  yang  memperhatikan  bahwa  hukum  bekerja pada  segi  kaidah/norma/normwissenschaft  yaitu  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga  negara  tercantum  dalam  UUD  1945,  hal  tersebut  menimbulkan  implikasi  bahwa  warga negara  Indonesia  yang  memiliki  status  kewarganegaraan  ganda  juga  mempunyai  hak,  kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.

## Kata Kunci: Implikasi, Kewarganegaraan ganda, Warga Negara, Indonesia

## LATAR BELAKANG MASALAH
Kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk  berdirinya  negara  yang  merdeka  harus dipenuhi  beberapa  unsur  pembentuk.  Unsur- unsur  pembentuk  tersebut  ada  yang  bersifat mutlak  atau konstitutif, dan  ada  pula  yang bersifat  tambahan  atau deklaratif. Unsur pertama  merupakan  syarat  mutlak,  sehingga apabila  unsur  satu  saja  tidak  ada,  negara  pun tidak  ada.  Adapun  unsur-unsur  negara  yang termasuk  kategori  ini,  dalam  rumusan Konvensi Montevidio tahun 1933, terdiri atas tiga unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah  yang  berdaulat.  Sementara  unsur tambahan  adalah  pengakuan  dari  negara- negara lain.
Tanpa  adanya  wilayah  yang  pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat  yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (territory) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang  berdaulat  yang  bersifat  nasional, belumlah  dapat  dinamakan  negara  tersebut suatu negara yang merdeka.
Rakyat  sebagai  sekumpulan  manusia yang hidup di suatu tempay  yang dilawankan dengan  makhluk-makhluk  lain  yang  hidup  di dunia. Beberapa istilah yang erat pengertiannya  dengan  rakyat  ialah,  rumpun (ras), bangsa (volks), dan  nazi (natie).

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 53-62
Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia  yang  merupakan  suatu  kesatuan karena  mempunyai  ciri-ciri  jasmaniah  yang sama. Ciri-ciri jasmaniah itu misalnya, warna kulit, warna rambut, bentuk badannya, bentuk mukanya  dan  sebagainya.  Sedangkan  bangsa, diartikan  sebagai  sekumpulan  manusia  yang merupakan  suatu  kesatuan  karena  mempuyai perasaan  kebudayaan,  misalnya,  bahasa,  adat kebiasaan,  agama  dan  sebagainya.  Sementara nazi,  juga  sering  disebut  bangsa,  akan  tetapi mempuyai  ciri-ciri  yang  berbeda. Natie diartikan  sebagai  sekumpulan  manusia  yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama. Setelah diuraikan arti rumpun, bangsa, dan nazi, maka rakyat itu mempunyai  arti  yang  netral,  dan  rakyat sebagai  salah  satu  unsur  daripada  negara harus  dihubungkan  dengan  ikatannya  dengan negara,  karena  itu  rakyat  harus  dimaksudkan sebagai warga negara yang dibedakan dengan orang asing.
Rakyat (people) yang menetap di suatu wilayah  tertentu,  dalam  hubungannya  dengan negara  disebut  warga  negara (citizen). Warga negara  secara  sendiri-sendiri  merupakan subjek-subjek  hukum  yang  menyandang  hak- hak  dan    sekaligus  kewajiban-kewajiban  dari dan  terhadap  negara.  setiap  warga  negara mempunyai  hak-hak  yang  wajib  diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled), oleh  negara.  Sebaliknya,  setiap warga  negara  juga  mempunyai  kewajiban- kewajiban  kepada  negara  yang  merupakan hak-hak  negara  yang  juga  wajib  diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati  atau  ditunaikan (complied) oleh  setiap warga negara.
Pengertian  Warga  Negara  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) (2002)  adalah  penduduk  sebuah  negara  atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,  dan  sebagainya,  yang  mempunyai kewajiban  dan  hak  penuh  sebagai  seorang warga  dari  negara  itu.  Sementara  Dr.  A.  S Hikam  (2000  mendefinisikan  Warga  Negara
(citizenship) adalah  anggota  dari  sebuah komunitas  yang  membentuk  itu  sendiri. Warga  negara  dari  suatu  negara  merupakan pendukung  dan  penanggung  jawab  kemajuan dan kemunduran suatu negara. oleh sebab itu, seseorang  yang  menjadi  anggota  atau  warga suatu  negara  haruslah  ditentukan  oleh Undang-Undang  yang  dibuat  oleh  negara tersebut.  Sebelum  negara  menentukan  siapa- siapa  yang  menjadi  warga  negara,  terlebih dahulu  negara  harus  mengakui  bahwa  setiap orang  berhak  memilih  kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana  dinyatakan  oleh  Pasal  28E  ayat (1)  UUD  1945.  Pernyataan  ini  mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:
1) Penduduk, yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di  wilayah  negara  itu,  yang  dapat dibedakan  warga  negara  dan  Warga Negara Asing (WNA).
2) Bukan  penduduk,  yaitu  orang-orang  asing yang  tinggal dalam  negara  bersifat sementara  sesuai  dengan  visa  yang diberikan  oleh  negara  (kantor  imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.
Persoalan  kewarganegaraan  ini  juga penting dipandang dari sudut hukum Internasional.  Seperti  dikatakan  oleh  A.W. Bradley  dan  K.D.  Ewing,  nasionalitas  dan status  kewarganegaraan  itu  menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di  dunia  Internasional.  Oleh  karena  di  zaman modern  sekarang,  perkembangan  dinamika hubungan  antarnegara  sangat  terbuka,  maka hubungan  antara  satu  negara  dengan  dunia Interanasional  tidak  dapat  dihindari.  Karena itu,  dalam  setiap  wilayah  negara  akan  selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga  negara  asing,  yang  kesemuanya  sama- sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk  suatu  negara  merupakan  warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing.  Dengan  demikian,  penduduk  suatu negara  dapat  dibagi  dua  yaitu  warga  negara
dan  orang  asing.  Keduanya  mempunyaai kedudukan  yang  berbeda  dalam  berhubungan dengan negara (state). Warga negara (citizen) mempunyai  hubungan  yang  tidak  ter’putus’ walaupun  yang  bersangkutan  berdomisili  di luar  negeri,  asalkan  yang  bersangkutan  tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal  di  wilayah negara  yang bersangkutan. Selama  itu,  adalah  merupakan  kewajiban negara  untuk  melindungi  kepentingan  setiap penduduk  yang  ada  di  dalam  wilayah negaranya.
Istilah  kewarganegaraan  memiliki  arti yang  menunjukkan  hubungan  atau  ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan  diartikan  segala  jenis hubungan  dengan  suatu    negara  yang mengakibatkan  adanya  kewajiban  negara  itu untuk  melindungi  orang  yang  bersangkutan. Adapun  menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala  hal-ihwal  yang  berhubungan  dengan warga  negara.  Pengertian  kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan  dalam  arti  yuridis  ditandai dengan  adanya  ikatan  hukum  antara  orang- orang  dengan  negara.  2)  Kewarganegaraan dalam  arti  sosiologis  ditandai  dalam  ikatan emosional.  3)  Kewarganegaraan  dalam  arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili.
4)
Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan  pada  akibat  hukum  dari  status kewarganegaraan,  yaitu  adanya  hak  dan kewajiban warga negara.
Pada  praktiknya  ada  kecenderungan yang  memungkinkan  seseorang  memiliki kewarganegaraan  rangkap (bipatride) atau sebaliknya,  tidak  memiliki  kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan  rangkap  ini disebabkan  dianutnya  asas  yang  berbeda  di atara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan  asas ius  sanguinis dan  yang lain  menggunakan  asas ius  soli .  Bahkan
dalam  perkembangannya  di  kemudian  hari, timbul  pula  kebutuhan  baru  berdasarkan pengalaman  di  berbagai  negara  bahwa  kedua asas  tersebut  harus  diubah  dengan  asas  yang lain  atau  harus  diterapkan  secara  bersamaan untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya keadaan double-citizenship atau  dwi- kewarganegaraan (bipatride) atau  sebaliknya sama  sekali  berstatus  tanpa  kewarganegaraan (apatride). Namun  demikian,  dalam  praktik, ada pula negara yang justru menganut kedua- duanya karena pertimbangan lebih menguntungkan  bagi  kepentingan  negara yang  bersangkutan.  Sistem  inilah  yang  biasa dinamakn  sebagai  asas  campuran.  Asas  yang dipakai  bersifat  campuran  sehingga  dapat menyebabkan apatride atau bipatride. Dalam hal  demikian,  yang  ditoleransi  biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu dwi- kewarganegaraan.
Di  dunia  dewasa  ini  cenderung semakin  menyatu  dan  dengan  dinamika pergaulan  antarumat  manusia  yang  semakin longgar dan dinamis, gejala kewarganegaraan ganda  ini  sangat  mungkin  akan  terus berkembang di  masa-masa yang akan datang. Bahkan, boleh  jadi,  yang  akan muncul dalam praktik, tidak saja masalah dwi- kewarganegaraan,  tetapi    mungkin  juga-multi kewarganegaraan, terutama di kalangan kelompok  orang  yang  kaya  dan  dapat  hidup berpindah-pindah dengan sekehendak hatinya. Bagi  mereka  itu,  tidak  juga  kerugian  apa-apa bagi  negara  mana  pun  untuk  membiarkan mereka  memiliki  status  kewarganegaraan lebih  dari  satu,  asalkan  yang  bersangkutan tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan negara yang
bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  semua  negara modern di  dunia dewasa ini dihadapkan pada persoalan kewarganegaraan ganda ini sebagai masalah  yang  riel.  Hal  yang  penting  bagi negara  ialah  bahwa  warga  negaranya  itu memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga negara. Bahwa ia tetap ingin bertahan dengan

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 53-62
dua  kewarganegaraan,  dapat  saja  tidak dipandang sebagai kerugian negara. 1
Memperhatikan uraian tersebut di atas maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian yang kemudian hasilnya dituangkan  dalam  laporan  penelitian  dengan judul  :  “Implikasi  Kewarganegaraan  Ganda bagi warga Negara Indonesia”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan masalah, sebagai berikut:
a. Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia?
b. Bagaimana  implikasi  kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai “Implikasi Kewarganegaran  Ganda  bagi  warga  Negara Indonesia.”  merupakan Penelitian  Hukum Normatif  Empiris ,  yaitu  penelitian  yang memperhatikan  bahwa  hukum  bekerja  pada segi  kaidah/norma/ normwissenschaft yaitu perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kewarganegaraan  Republik  Indonesia , yang tidak  terlepas  dari  unsur  sosial/empiris  yaitu kenyataan adanya implikasi kewarganegaraan ganda bagi  warga Negara  Indonesia sehingga perlu  diketahui  pelindungannya  sesuai  tujuan penelitian.
Adapun  pendekatan  dalam  penelitian yaitu  mengenai  berlakunya  hukum  positif. 2
Yaitu berlakunya perundang-undangan
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang relevan
dengan permasalahan kewarganegaraan  ganda  di  Indonesia  dengan cara  melakukan  analisa/analisis  terhadap  data hukum  dan  hasil  yang  diperoleh  dalam penelitian  dengan  cara  mengetahui  makna yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang digunakan dalam peraturan perundang- undangan  secara  konsepsional,  sekaligus mengetahui  masalah-masalah  yang  terjadi
1 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm 392-393.
2 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1999, hlm. 80.
dalam penerapan/pelaksanaan serta pendaftaran kewarganegaraan.
Sumber  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  sekunder, yaitu  data  yang  diambil  dari  sumber  kedua atau data pustaka, dalam wujud bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan tersier. 3 Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  studi  pustaka  ( library  research ) yakni studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan  dengan  penelitian  di  perpustakaan. 4 Data  yang  diperoleh  melalui  penelitian pustaka  selanjutnya    dijadikan  sebagai  data penunjang  sehingga  akan  terjawab  sesuai dengan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi. Dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis  data  digunakan    pendekatan kualitatif  dengan  sifat  interaktif  koleksi  data atau  pengumpulan  data  dengan  analisis  data. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif. Keseluruhan data yang relevan dengan tujuan penelitian  dianalisis  secara  kualitatif,  yakni dengan  abstraksi  dan  interpretasi  yang mendalam,  dengan  mengacu  pada  teori-teori yang membangun kerangka pemikiran. Setiap proses  ini  dilakukan  dengan  mengacu  pada tujuan penelitian. Seluruh tahapan analisis ini menghasilkan  rumusan  yang  tersusun  dalam bentuk  uraian  yang  deskriptif.  Di  dalam penelitian kualitatif, menekankan pada deskripsi  secara  alami  atas  fenomena  yang dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. 5

## LANDASAN TEORI
Asas kewarganegaraan diperlukan untuk  mengatur  status  kewarganegaraan seseorang.  Hal  ini  penting  agar  seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 57
4 Suharsini  Arikunto, Prosedur  Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 117.
5 Beni  Ahmad  Saebani,  2008, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2008,  hlm. 101.
peraturan perundangan dari negara. Peraturan perundangan  inilah  yang  kemudian  dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang.  Setiap  warga  negara  memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu sama  lain.  Dalam  asas  kewarganegaraan dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia,  dikenal  dua  pedoman  yaitu:  (1) asas  kewarganegaraan  umum,  dan  (2)  asas kewarganegaraan khusus. 6
Setiap  negara  mempunyai  kebebasan dan  kewenangan  untuk  menentukan  asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu sebagai berikut: 7 1. Asas kelahiran (Ius Soli) adalah penentuan status  kewarganegraan  berdasarkan  tempat atau  daerah  kelahiran  seseorang.  Pada awalnya  asas  kewarganegaraan  hanyalah ius  soli saja.  Hal  tersebut  sebagai  suatu anggapan  bahwa  jika  seseorang  lahir  di suatu wilayah negara, otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut.
2. Asas  keturunan (Ius  Sanguinis) adalah pedoman  kewarganegaraan  berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
Mengenai soal kewarganegaraan, masing-masing  negara  menganut  asas  yang menguntungkan, dan lainnya adalah campuran dari kedua asas itu. Asas campuran adalah asas yang menentukan kewarganegaraan  lebih  dari  satu  atau  asas tersebut  sekaligus  diperlakukan.  Karena masing-masing menganut asas yang menguntungkan  bagi  kepentingan  politiknya, maka  perbedaaan  asas  ini  tidak  jarang membawa kesulitan-kesulitan dalam
hubungan  Internasional.  Kesulitan-kesulitan ini dapat membawa akibat seorang memperoleh  kewarganegaraan  lebih  dari  satu
6 Srijanti,  A.  Rahman  H.I  dan  Purwanto, op.cit , hlm. 68-69.
7 Heri  Herdiawato  &  Jumanta  Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 58.
(dwikewarganegaraan) dan  seorang  menjadi tidak berkewenangan sama sekali (apatride). 8
Dalam problem status
kewarganegaraan  seseorang  terjadi  apabila asas  kewarganegaraan  di  atas  diterapkan secara  tegas  dalam  sebuah  negara,  akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut: 9
a. Apatride, yaitu  seseorang  tidak  mendapat kewarganegaraan  disebabkan  oleh  orang tersebut  lahir  di  sebuah  negara  yang menganut ius sanguinis.
b. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan, apabila  orang  tersebut  berasal  dari  orang tua  yang  mana  negaranya  menganut ius sanguinis, sedangkan  dia  lahir  di  suatu negara yang menganut ius soli.
c. Multipatride, yaitu seseorang yang memiliki  lebih  dari  dua  kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Untuk memecahkan problem kewarganegaraan  di  atas,  setiap  negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal, sebagaimana  dinyatakan  dalam  UUD  1945 pasal 28D ayat (4), bahwa setiap orang berhak atas  status  kewarganegaraan.  Oleh  karena  itu negara  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Indonesia dinyatakan bahwa  cara  memperoleh  kewarganegaraan Indonesia  adalah;  1)  karena  kelahiran,  2) karena  pengangkatan,  3)  karena  dikabulkan permohonan,  4)  karena  pewarganegaraan,  5) karena  perkawinan,  5)  karena  turut  ayah  dan ibu, dan 7) karena pernyataan.
Untuk mengatasi masalah
kewarganegaraan,  maka  Indonesia  mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia  dalam  Undang-Undang  Nomor  62
8 Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih, op.cit., hlm. 110-111.
9 Syahrial  Syarbaini, Pendidikan  Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan  Tinggi, Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2012, hlm. 262-263.

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 53-62
Tahun 1958 dan diperbaharui dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006,  dimana  ada delapan  cara  memperoleh  kewarganegaraan yang  tercantum  dalam  Pasal  9  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006,  meliputi:  a). telah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah  kawin;  b).    pada  waktu  mengajukan permohonan  sudah  bertempat  tinggal  di wilayah  negara  Republik  Indonesia  paling singkat  5  (lima)  tahun  berturut-turut  atau paling  singkat  10  (sepuluh)  tahun  tidak berturut-turut;  c).    sehat  jasmani  dan  rohani; d).  dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar  negara  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945; e).  tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  atau lebih; f). jika dengan memperoleh Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  tidak menjadi  berkewarganegaraan  ganda;  g). mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h).  membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Menurut  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  yang dimaksud  dengan  Warga  Negara  Indonesia adalah:  a).    setiap  orang  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan  perjanjian  Pemerintah  Republik Indonesia  dengan  negara  lain  sebelum Undang-Undang  ini  berlaku  sudah  menjadi Warga Negara Indonesia; b).  anak yang lahir dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia;    c).    anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia  dan ibu  warga  negara  asing;  d).    anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah warga  negara  asing  dan  ibu  Warga  Negara Indonesia;  e).    anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang sah dari seorang ibu  Warga Negara  Indonesia,  tetapi  ayahnya  tidak mempunyai  kewarganegaraan  atau  hukum negara  asal  ayahnya  tidak  memberikan kewarganegaraan  kepada  anak  tersebut;  f). anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu  300
(tiga  ratus)  hari  setelah  ayahnya  meninggal dunia  dari  perkawinan  yang  sah  dan  ayahnya Warga Negara Indonesia; g).  anak yang lahir di  luar perkawinan  yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h).  anak yang lahir di  luar perkawinan  yang sah dari seorang ibu warga  negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang ayah  Warga  Negara  Indonesia  sebagai anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan sebelum  anak  tersebut  berusia  18  (delapan belas) tahun atau belum kawin; i).  anak yang lahir  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia yang  pada  waktu  lahir  tidak  belas  status kewarganegaraan  ayah  dan  ibunya;  j).    anak yang  baru  lahir  yang  ditemukan  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  selama  ayah  dan ibunya tidak diketahui; k).  anak yang lahir di wilayah  negara  Republik  Indonesia  apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;  l).    anak  yang  dilahirkan  di luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dari seorang  ayah  dan  ibu  Warga  Negara Indonesia  yang  karena  ketentuan  dari  negara tempat  anak  tersebut  dilahirkan  memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;  m).    anak  dari  seorang  ayah atau  ibu  yang  telah  dikabulkan  permohonan kewarganegaraannya,  kemudian  ayah  atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji setia.
Warga  negara  merupakan  salah  satu unsur  hakiki  dan  unsur  pokok  suatu  negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan  timbal  balik  antara  warga  negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap negaranya.  Sebaliknya,  negara  mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap,  warga  negaranya.  Sementara  itu warga  negara  menurut  UUD  1945  pasal  26 ayat  (1)  ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan  dengan  undang-undang  sebagai warga  negara,  sedangkan  menurut  Undang- Undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia
menyatakan  bahwa  warga  Negara  Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku  sejak  Proklamasi  17  Agustus  1945 sudah  menjadi  warga  negara  Republik Indonesia.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan pertimbangan, perlu dibentuk  undang-undang  kewarganegaraan yang  baru  sebagai  pelaksanaan  Pasal  26  ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  mengamanatkan agar  hal-hal  mengenai  warga  negara  dan penduduk  diatur  dengan  undang-undang. Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  dan melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Undang- Undang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan  umum  atau  universal,  yaitu asas ius  sanguinis,  ius  soli ,  dan  campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang- Undang Kewarganegaraan
Republik Indonesia ini sebagai berikut: 1. Asas ius  sanguinis  (law  of  the  blood)
adalah asas yang menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan keturunan,  bukan  berdasarkan  negara. tempat kelahiran.
2. Asas ius  soli  (law  of  the  soil) secara terbatas  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan  terbatas  bagi  anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang  menentukan  satu  kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pada dasarnya Negara  Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun  tanpa  kewarganegaraan (apatride) .
Adapun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang kewarganegaraan  Republik  Indonesia  ini merupakan  suatu  pengecualian.  Selain  asas tersebut  di  atas,  beberapa  asas  khusus  juga menjadi  dasar  penyusunan  Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut: 1.  Asas  kepentingan  nasional  adalah  asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan  nasional  Indonesia,  yang bertekad  mempertahankan  kedaulatannya sebagai  negara  kesatuan  yang  memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2.  Asas  perlindungan  maksimum  adalah  asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan  perlindungan  penuh  kepada setiap  Warga  Negara  Indonesia  dalam keadaan  apapun  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri.
3.  Asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan adalah asas yang menentukan  bahwa  setiap  Warga  Negara Indonesia  mendapatkan  perlakuan  yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur. pewarganegaraan  seseorang  tidak  hanya bersifat  administratif,  tetapi  juga  disertai substansi  dan  syarat-syarat  permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5.  Asas  nondiskriminatif  adalah  asas  yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal  ikhwal  yang  berhubungan  dengan warga  negara  atas  dasar  suku,  ras,  agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6.  Asas  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  alas yang  dalam  segala  hal  ikhwal  yang berhubungan  dengan  warga  negara  harus menjamin,  melindungi,  dan  memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7.  Asas  keterbukaan  adalah  asas  yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang  berhubungan  dengan  warga  negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
Dalam  literatur  hukum  dan  dalam praktik, dikenal adanya tiga asas kewarganegaraan,  yaitu  asa ius  soli,  ius sanguinis, dan  asas  campuran.  Dari  ketiga asas  itu,  yang  dianggap  sebagai  asas  yang utama  ialah  asas ius  soli dan ius  sanguinis. Sehubungan  dengan  kedua  asas  tersebut, setiap  negara  bebas  memilih  asas  yang hendak  dipakai  dalam  rangka  kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja  yang  diterima  sebagai  warga  negara  dan siapa yang bukan warga  negara. Oleh karena itu, di berbagai negara, dapat timbul berbagai pola  pengaturan  yang  tidak  sama  di    bidang kewarganegaraan. Bahkan, antara satu dengan negara  lain  dapat  timbul  pertentangan  atau conflict  of  law atau  pertentangan  hukum. Dalam  hal  itu  akan  menimbulkan  persoalan bipatride atau  dwi-kewarganegaraan,  atau sebaliknya  menyebabkan apatride, yaitu keadaan  tanpa  kewarganegaraan  sama  sekali. Bipatride atau  dwi-kewarganegaraan  timbul ketika  menurut  peraturan-peraturan  tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang sama-sama dianggap sebagai warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan. 10
Pada umumnya, baik bipatride maupun apatride adalah  keadaan  yang  tidak disukai  baik  oleh  negara  di    mana  orang tersebut  berdomisili,  maupun  oleh  yang bersangkutan  sendiri.  Keadaan bipatride membawa ketidakpastian dalam status seseorang,  sehingga  dapat  saja  merugikan negara tertentu ataupun bagi yang bersangkutan  itu  sendiri.  Ada  juga  negara yang  tidak  menganggap  hal  ini  sebagai persoalan sehingga menyerahkan saja kebutuhan  untuk  memilih  kewarganegaraan itu  kepada  orang  yang  bersangkutan.  Di
10 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm 386-213.
kalangan  negara-negar  yang  sudah  makmur, dan  rakyatnya  sudah  rata-rata  berpenghasilan tinggi,  tidak  dirasakan  adanya  kerugian apapun  bagi  negara  untuk  mengakui  status- dwi  kewarganegaraan  itu.  Akan  tetapi,  di negara-negara yang sedang berkembang, yang penduduknya  masih  terbelakang,  keadaan bipatrie iu  sering  dianggap  lebih  banyak merugikan. Sebaliknya keadaan apatride juga membawa  akibat  bahwa  orang  tersebut  tidak akan  mendapat  perlindungan  dari  negara manapun juga. 11
Baik bipatride maupun apatride tersebut  tentu  harus  dihindarkan  dengan  cara menutup  kemungkinan  terjadinya  kedua keadaan itu dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.  Dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  siapa saja yang termasuk orang-orang dengan status kewarganegaraan  ganda,  yaitu,  dijelaskan dalam  Pasal  6  ayat  1,  bahwa  terhadap  anak berakibat  memiliki  kewarganegaraan  ganda sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf (c)  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia dan  ibu  warga  negara  asing;  huruf  (d).    anak yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari seorang  ayah  warga  negara  asing  dan  ibu Warga Negara Indonesia; huruf h).  anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu  warga  negara  asing  yang  diakui  oleh seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum  anak  tersebut  berusia  18  (delapan belas) tahun atau belum kawin; huruf i).  anak yang  lahir  di  wilayah  negara  Republik Indonesia  yang  pada  waktu  lahir  tidak  belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Apabila  seseorang  menjadi  warga negara  suatu  negara,  maka  orang  tersebut mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Hak  adalah suatu  yang  seharusnya  diperoleh  oleh  warga negara  setelah  melaksanakan  segala  sesuatu yang  menjadi  kewajibannya  sebagai  warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan
11 Ibid., hlm. 389.
perlindungan  baik  kepada  setiap  peduduk maupun  setiap  warga  negara  Republik Indonesia. Artinya, UUD 1945 juga menjamin perlindungan  bagi  setiap  penduduk  tanpa melihat  apakah  dia  warga  negara  atau  orang asing. Misalnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan,
“ Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya  itu”. Hal  ini  menunjukkan bahwa  negara  memang  menjamin  akan memberikan  perlindungan  dalam  masalah agama  terhadap  setiap  penduduk  atau  setiap orang  yang  ada  dan  hidup  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dengan  tidak melihat  apakah  ia  warga  negara  atau  orang asing.
Di  bagian  lain  dari  UUD  1945 ditentukan  pula  adanya  hak-hak  yang  secara khusus  dijamin  untuk  warga  negara (the citizens’  rights). Ini  berarti  bahwa  setiap warga negaralah  yang berhak penuh atas hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kesempatan  yang diberikan  negara  kepada  warga  negaranya, hak mana kemudian dapat dituntut oleh warga negara.  Hak  warga  negara  Indonesia  dalam UUD 1945  adalah:
a. Pasal 6 ayat (1): Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga negara indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak pernah  menerima  kewarganegaraan  lain karena  kehendaknya  sendiri,  tidak  pernah mengkhianati  negara,  serta  mampu  secara rohani  dan  jasmani  untuk  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  sebagai  Presiden  dan wakil Presiden.
b. Pasal  27 ayat  (2):  Tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal  28D  ayat  (3):  Setiap  warga  negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang sama dalam pemerintahan.
d. Pasal  31  ayat  (1):  Setiap  warga  negara berhak mendapat pendidikan.
Ketentuan  hak-hak  tersebut  di  atas khusus  bagi  warga  negara  Indonesia  baik sejak  lahir  maupun  anak  yang  memiliki
kewarganegaraan  ganda,  dan  pada  akhirnya setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah  kawin  anak  tersebut  harus  menyatakan memilih  salah  satu  kewarganegaraannya, yaitu  menjadi  warga  negara  Indonesia. Adapun  kewajiban  warga  negara  Indonesia dalam UUD 1945 ialah:
a. Pasal  27  ayat  (1):  Segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya.
b. Pasal  27  ayat  (3):  Setiap  warga  Negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan Negara.
c. Pasal  30  ayat  (1):  Tiap-tiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan dan keamanan negara.
d. Pasal  31  ayat  (2):  Setiap  warga  negara wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut  di  atas,  maka  dapat  diuraikan kesimpulan sebagai berikut:
a. Asas-asas  yang  dianut  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk menentukan kewarganegaran seseorang  warga  negara  Indonesia  dikenal beberapa  asas  yang  dianut  oleh  Indonesia, yaitu:  asas ius  soli,  ius  sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
b. Implikasi  kewarganegaraan  ganda  bagi warga  negara  Indonesia  terletak  pada  hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga  negara.  Dalam  penelitan  ini  fokus kepada  siapa  saja  yang  termasuk  kedalam warga negara Indonesia sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban yang disandingkan  kepada  warga  negara  yang bersangkutan, meskipun status
kewarganegaran  tersebut  rangkap  karena satu dan lain hal, tetapi yang berkepentingan masih tinggal dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Hak  warga  negara  tercantum dalam  UUD  1945  terdapat  dalam  Pasal  6 ayat  1,  Pasal  27  ayat  2,  Pasal  28D  ayat  3 dan  Pasal  31  ayat  1.  Sementara  berkenaan dengan  kewajiban  warga  negara  tertuang dalam UUD 1945 mencakup Pasal 27 ayat 1,  Pasal  27  ayat  3,  Pasal  30  dan  Pasal  31 ayat 2.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Beni  Ahmad  Saebani, Metode  Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Deddy  Ismatullah  &  Asep  A.  Sahid  Gatara Fh, Ilmu Negra: Dalam Multiperspektif Kekuasaan,
Masyarakat,  Hukum,  dan  Agama,
Bandung: Pustaka Setia, 2017.
Hamid  Darmadi  , Urgensi  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  di Perguruan Tinggi, Bandung: Alfabeta, 2013.
Heri  Herdiawato  &  Jumanta  Hamdayama,
Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010.
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata  Negara, Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012.
Moh.  Kusnadi  &  Bintan  R.  Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama,
2008.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1999. Suharsini  Arikunto, Prosedur  Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Srijanti,  dkk, Pendidikan  Kewarganegaraan untuk  Mahasiswa, Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2009.
Syahrial  Syarbaini, Pendidikan  Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter
Bangsa  di  Perguruan  Tinggi, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958 tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.    LN  1958/113;  TLN  NO. 1647. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4634.