## APAKAH FLEXIBLE PROCESS WORKFLOW BERPERAN MENENTUKAN
NILAI PUBLIK?
Alviony Intania a,1 , Sri Rahayu b,2* , Ratih Kusumastuti c,3 a,b,c Universitas Jambi , Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, 36361, Indonesia
1 aintania764@gmail.com; 2 sri_rahayu@unja.ac.id*; 3 ratihkusumastuti@unja.ac.id
*Corresponding author
I NFO A RTIKEL IMANENSI
Volume 6 Nomor 2
Halaman 77-88
Malang, September 2021 ISSN: 2339-1847 e-ISSN: 2683-9968
Kronologi Artikel: Tanggal Masuk: 11 Maret 2021 Tanggal Revisi: 16 Agustus 2021 Tanggal Diterima: 22 Agustus 2021
Kata Kunci: Capability level of actors; E-Government; Improve situation; Kapabilitas; Partisipasi.
Keywords: Capability level of actors; Capability; E-Government; Improve situation; Participation.
Abstrak: Apakah Flexible  Process  Workflow Berperan menentukan  Nilai  Publik?. Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh tingkat improve  situation,  capability  level  of  actors ,  dan flexible process workflow terhadap nilai publik. Regresi linier berganda dipergunakan sebagai metode, dengan responden terpilih adalah masyarakat  yang  pernah  melakukan  pengurusan  izin  dan memanfaatkan e-government di  Kota  Sungai  Penuh.  Hasil penelitian  membuktikan  nilai  publik  dari  proyek e-government dipengaruhi oleh improve situation dan capability level of actors . flexible process workflow tidak dapat mempengaruhi nilai publik. Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  partisipasi  masyarakat dibutuhkan  proyek e-government .  Partisipasi  ini  bukan  hanya dalam  penggunaan  tetapi  sebaiknya  juga  pada  tahap perencanaan dan pengembangan.
Abstract: Does  Flexible  Process  Workflow  Play  a  Role  in Determining Public Value?. This study examines the effect of improve situation, capability level of actors, and flexible process workflow on public value. Multiple linear regression was used as a method, with the selected respondents being people who had done permit processing and used e-government in Sungai Penuh City.  The  results  of  the  study  prove  that  the  public  value  of  e- government  projects  is  influenced  by  the improve situation  and capability level of actors. flexible process workflow cannot affect public  values.  The  results  of  this  study  found  that  community participation  is  required  for  e-government  projects.  This participation is not only in use but preferably also at the planning and development stages.
Disitasi  sebagai :  Intania,  A.,  Rahayu,  S  &  Kusumastuti,  R.  YT.  (2021).  Apakah Flexible  Process Workflow Berperan menentukan Nilai Publik?. IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, 6 (2), 77-88. https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.77-88.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  mulai  menerapkan e-government mulai  dari  Tahun  2001,  hal  ini ditandai dengan Presiden mulai memerintahkan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia yang dituang dalam Instruksi No. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang. Instruksi ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi telematika yang diwajibkan bagi aparat pemerintah untuk mendorong terwujudnya good governance dan peningkatan demokrasi (Putra, et.al., 2018). Penerapannya dapat dilihat salah
78 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88
satunya dari Peringkat EGDI (E-Government Development Index) yang diperoleh dari hasil survei. Peringkat EDGI  tahun 2020 telah dipublikasikan dan menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-88 mengalami peningkatan 19 peringkat lebih tinggi dari pada Tahun 2018 dan 28 peringkat dibandingkan Tahun 2016.  Pada Tahun 2018,  posisi  Indonesia  masih  tertinggal  dibandingkan  negara-negara  ASEAN (Widowati, 2018).
Domain  dan website pemerintah  menjadi  bagian  wujud  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  kegiatan  pemerintah,  termasuk  dalam  pengelolaan keuangan  daerahnya.  Dari  sisi  keuangan,  pemerintah  memang  sangat  penting meningkatkan manajemen keuangan daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas (Rahayu  et  al.,  2018).    Pratiwi  (2018)  membuktikan  semua  daerah  Kota  dan Kabupaten  di  Jambi  telah  memiliki e-government ,  walaupun dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya. Sofyani & Dwirama (2018) membuktikan bahwa website pemerintah  daerah  di  Indonesia  belum  menyediakan  informasi penting  dan  cukup  bagi  publik.  Kondisi  ini  ditunjukkan  dengan website aktif pemerintah daerah hanya menyediakan informasi yang masih sangat terbatas dan terkadang  juga  masih  sulit  diakses  informasinya.  Fenomena  ini  menunjukkan bahwa sebagian besar domain pemerintah daerah masih diterapkan pada tingkat pada  tingkat  awal  masih  perlu  terus  menuju  tahap  pemantapan  sehingga  dapat optimal untuk dimanfaatkan pengguna. Hal ini seperti ini juga ditemukan oleh Sari &  Winarno  (2012)  bahwa e-government di  Indonesa  sudah  menunjukkan perkembangan dari sisi kuantitas namun belum cukup memadai dari sisi kualitas.
Nilai  publik  secara  konseptual  merupakan  struktur  yang  bersifat multidimensi dapat dijadikan sebagai cermin yang menggambarkan ekspresi secara kolektif  bukan  hanya  diciptakan  sebagai  suatu  hasil  tapi  merupakan  gambaran proses  sehingga  memunculkankan  kepercayaan  dan  kesetaraan  (O'Flynn,  2007; Broucker,  Wit  &  Verhoeven,  2018).  Dari  sudut  pandang  masyarakat  nilai  publik dapat meningkatkan kepercayaan, partisipasi dan nilai sosial pemerintah (Mellouli, Bouaziz  &  Bentahar,  2020).  Nilai  publik  dapat  dipandang  sebagai  prinsip  yang diharapkan suatu pedoman sehingga dapat mengatur dan memberi arahan kepada sikap dan perilaku pegawai dalam menghasilkan layanan publik (Habibullah, 2010). Hal utama yang ingin dicapai dari pemanfaatan teknologi dalam layanan publik atau sering kita sebut juga sebagai e-government berupa kepuasan bagi pelanggan atau pengguna jasa  (Habibullah,  2010). Layanan  publik  itu  sendiri  merupakan produk yang memerlukan usaha dari manusia sebagai aktor membutuhkan peralatan dan sifatnya  tidak  kasat  mata  (Pratama,  2015).  Dalam  penyediaan  layanan  publik e- government ,  pemerintah  sangat  membutuhkan  dukungan  berupa  partisipasi  dari masyarakat. Bukan hanya berada pada posisi pengguna aplikasi, masyarakat juga bisa berperan sebagai evaluator. Sehingga diharapkan terjadi hubungan timbal balik yang dapat meningkatkan kualitas layanan, yang akhirnya menjadi nilai publik yang diperoleh dari layanan yang tersedia untuk masyarakat.
Layanan  pemerintah  perlu  berinovasi  dan  kreatif  untuk  mampu menghadirkan  nilai  publik  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dari  layanan  yang diberikan.  Pemerintah  juga  harus  mampu  beradaptasi  mengikuti  kebutuhan  dan tujuan publik yang bersifat dinamis (Muhaimina, 2018). Improve Situation memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ( Quality of Public Service ) baik dengan menggunakan e-goverment maupun pelayanan publik secara langsung. Capability Level of Actors memiliki keterkaitan dengan indikator Competence of Public Organisations pada Nilai publik. Layanan pemerintah perlu berinovasi dan kreatif untuk mampu menghadirkan nilai publik sesuai kebutuhan masyarakat dari layanan  yang  diberikan. Top  dan  midle  management pemerintah  harus  terus
Intania, Rahayu & Kusumastuti , Apakah Flexibel … berusaha  melakukan  inovasi  dan  kreativitas  dalam  menawarkan  jasa  layanan (Moore, 1995). Pemerintah juga harus mampu beradaptasi mengikuti kebutuhan dan tujuan  publik  yang  bersifat  dinamis.  Langenre  (2017)  juga  menyebutkan kemampuan  pegawai  yang  rendah  akan  memiliki  sikap  mengarah  pada  resisten terhadap  perubahan.    Gupta  &  Suri  (2017)  membuktikan  karyawan  dengan keterampilan yang lebih baik dalam berkomunikasi, tingkat pengetahuan, orientasi pelayanan,  diharapkan  kontribusi  terhadap  nilai  publik  ditingkatkan.  Selain  itu, Flexible  Process  Workflow memiliki  keterkaitan  dengan  indikator Achievement  of Socially Required Outcomes pada nilai publik. Kemudahan akses akan meningkatkan kinerja e-government (Mellouli et al., 2020).
Keterbaruan  penelitian  ini  adalah  melihat  perspektif  masyarakat  terhadap implementasi e-government .  Penelitian-penelitian  sebelumnya  masih  banyak  yang mengeksplorasi  dari  sudut  pengguna  internal  organisasi  dan  operator  sistem. Peneliti  berharap  dapat  berkontribusi  untuk  pengembangan e-government ke depannya. Nilai publik dari persepktif masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pengembangan kebijakan. Suatu aplikasi yang memiliki nilai  guna  tinggi  bagi  penggunanya  akan  lebih  cepat  diterima  dan  lebih  diminati untuk digunakan. Teknologi tersebut harus memberikan kenyamanan, kemudahan, bantuan, dan fleksibilitas, untuk warga juga penting untuk pelayanan yang efektif. Implementasi e-government diharapkan  mempercepat  proses  penataan  sistem pelayanan,  proses  kerja  dan  manajemen  termasuk  pengelolaan  keuangan  pada seluruh  organisasi  pemerintahan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  mampu mewujudkan terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, yang akhirnya  juga  akan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat karena  naiknya tingkat kepercayaan masyarakat (Heryana & Dewi, 2013). Tujuan penelitian ini melakukan pengujian secara empiris tentang pengaruh dari improve situation, capability level of actors dan flexible  process  workflow terhadap  nilai  publik  dari  penerapan  e- government yang dilihat dari sudut pandang masyarakat.

## 2. METODE
Variabel bebas/independen yang digunakan peneliti yaitu Improve Situation, Capability  Level  of  Actor,  Flexible  Process  Workflow sedangkan  variabel  dependen adalah  Nilai  Publik.  Regresi  Multipel  digunakan  untuk  Analisis  data,  yang didasarkan pada hubungan kausalitas atau fungsional variabel independent/bebas yang  berjumlah  satu  atau  lebih  terhadap  variabel  dependen/  terikat  (Sugiyono, 2017). Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:
Y= α + β 1𝑋 # + β2𝑋 & + β3𝑋 ( + ℯ
Keterangan: Y  :  Nilai Publik α :  Konstanta β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 𝑋 # : Improve Situation 𝑋 & : Capability Level of Actors 𝑋 ( : Flexible Process Workflow 𝑒 : Error
Responden yang dipilih peneliti adalah masyarakat Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan perizinan melalui laman pemerintah Sungai Penuh. Berdasarkan informasi  pengunjung  yang  tercatat  pada  tanggal  13  maret  2020  sebanyak  2256
80 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88
orang. Masyarakat yang telah mengajukan perizinan sebanyak 370 orang.  Peneliti menetapkan accidental  sampling sebagai  metode  pengambilan  sampel,  kriteria responden,  yaitu:  1)  Masyarakat  telah  mengajukan  perizinan  lewat  laman http://sungaipenuhkota.sicantik.layanan.go.id/.  Alasan  dipilihnya  masyarakat Kota  Sungai  Penuh  yang  telah  mengajukan  perizinan  tersebut  dikarenakan masyarakat  yang  telah  mengajukan  lebih  memahami  bagaimana  pelayanan  yang diberikan  daripada  masyarakat  yang  belum  mengajukan  website  tersebut. Masyarakat yang telah mengajukan perizinan sebanyak 355 orang; 2) Masyarakat yang perizinannya telah diterbitkan. Perizinan yang telah diterbitkan sabanyak 15 orang.
Setiap  peneliti  mengharapkan  data  yang  representatif  dari  sampel  yang digunakan  dalam  penelitiannya.  Penetapan  jumlah  sampel  sangat  tergantung kepada  tingkat  ketepatan  yang  diinginkan  dari  penelitian,  sifat  (kesamaan  atau keragaman) populasi, analisis data yang diinginkan, keterbatasan waktu biaya dan tenaga  peneliti.  Sugiyono  (2017)  mengungkapkan  bahwa  besar  kecilnya  sampel dapat didasarkan oleh 1) Kebanyakan penelitian tepat untuk menggunakan sampel dengan ukuran lebih dari 30 responden  sampai dengan 500 responden; 2) Penelitian multivariat  (salah  satunya  analisis  regresi  multipel),  ukuran  sampel  dapat ditentukan dengan beberapa  kali  jumlah  variabel penelitian  umumnya digunakan sepuluh kali lebih banyak dari jumlah variabel.
Penelitian ini menggunakan dasar penetapan sampel dari Sugiyono (2017) dan ditetapkan jumlah sampel minimal adalah 30 responden. Namun untuk menghindari tingkat  pengembalian  kuesioner  yang  rendah  maka  peneliti  menetapkan  jumlah kuesioner yang disebarkan kepada 70 responden. Peneliti melakukan pengumpulan data mulai dari tanggal 1 juli 2020 sampai dengan 25 juli 2020. Peneliti melakukan cara  pengumpulan  data  dengan  langsung  menyerahkan  kuesioner  kepada  para pengguna  layanan.  Data  pengguna e-government di  peroleh  dari  Dinas  Pelayanan Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.  Dari penyebaran  70  kuesioner  tercatat  responden  yang  mengurus  perizinan  dengan rentang usia 30 tahun sampai 47 tahun. Dengan jumlah responden wanita 36 orang dan responden pria 34 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner.
Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala likert. Responden diminta memilih satu dari lima pilihan jawaban disediakan mulai dari sangat setuju sampai  dengan  pilihan  jawaban  sangat  tidak  setuju.  Sekaran  (2006)  menyatakan bahwa  skala  likert  dengan  lima  pilihan  jawaban  termasuk  skala  interval.  Peneliti menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Gupta & Suri (2017). Variabel nilai publik  mencerminkan  opini  masyarakat  pengguna  jasa e-government .  Indikator- indikator  tersebut  terdiri  dari  ketepatan  dan  relevansi  informasi  yang  disajikan, kemudahahan akses, kenyamanan pengguna, kecepatan layanan maupun jaringan dan  isi  serta  tampilan  yang  disediakan  dalam  aplikasi  yang  dimanfaatkan  oleh pengguna.  Selain  itu  juga,  pengguna  juga  diminta  opini  terkait  layanan  terhadap keluhan dan pertanyaan pengguna.
Delapan indikator digunakan peneliti untuk variabel improve situation yang mencakup  jarak  pengguna  ke  pusat  layanan  penggunaan  perantara  dan ketersediaan  fasilitas  layanan  untuk  menunggu  pemanfaatan  aplikasi  untuk pengguna  yang  menggunaka  peralatan  di  kantor  pemerintah.    Variabel capability level  of  actor diturunkan  ke  enam  indikator  yang  mencerminkan  kemampuan karyawan  dalam  berkomunikasi,  kecepatan  dan  ketepatan  kerja,  tingkat pengetahuan  terhadap  layanan,  penerapan  nilai-nilai  etika  serta  ketepatwaktuan layanan. Variabel flexible process workflow dicerminkan dengan lima indikator yaitu fleksibelitas  tepat  waktu,  layanan  tanpa  jaringan,  ketersediaan  pilihan  antara manual atau aplikasi, fleksibelitas dalam penerapan dari setiap pusat layanan dalam
Intania, Rahayu & Kusumastuti , Apakah Flexibel … kota dan pemanfaatan oleh pengguna tanpa  mengunjungi pusat  layanan.  Peneliti menilai keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan kriteria dari koefisien korelasi yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pedoman Interprestasi Terhadap Koefisien No Interval Tingkat Hubungan 1 0,00 - 0,20 Sangat Lemah 2 0,21 - 0,40 Lemah 3 0,41 - 0,70 Kuat 4 0,71 - 0,90 Sangat Kuat 5 0,91 - 0,99 Sangat Kuat Sekali 6 1 Sempurna

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  melakukan  pengujian  kualitas  data  terlebih  dahulu  sebelum melakukan  pengujian  hipotesis.  Peneliti  menetapkan  tingkat  signifikasi  sebesar 0,05. Uji validitas dilaksanakan peneliti dengan Pearson Correlation , sedangkan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpa , dengan nilai lebih dari 0,6. Hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa keseluruhan indikator yang tertuang dalam pernyataan yang dijawab oleh responden memenuhi kriteria untuk dinyatakan valid dan reliabel. Uji  f  digunakan  peneliti  untuk  menilai  model  penelitian,  hasilnya  menunjukkan bahwa  nilai p  value sebesar  0,000,  nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,05,  artinya  model penelitian ini dapat dikatakan layak atau diterima. Hasil pengujian regresi multipel dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Multipel
Variabel Unstandardized Coefficients t Sig Β Std. Error Constant 12,911 13,640 0,947 ,347 Improve_Situation 2,237 0,500 4,470 ,000 Capability_Level of Actor 1,482 0,374 3,962 ,000 Flexible_Process_Workflow -0,661 0,667 -0,991 ,352
Ouput  SPPS  pada  Tabel  2  yang  merupakan  hasil  analisis  regresi  multiple, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut
Y= 12,911 + 2,237X1 + 1,482X2 – 0,661X3 + e
Persamaan  tersebut  dapat  diinterprestasikan  bahwa  konstanta  sebesar  12,911, angka ini memiliki makna yaitu apabila Improve Situation (X1), Capability Level of Actor (X2),  dan Flexible  Process  Workflow (X3)  diasumsikan  =  0,  maka  opini masyarakat  secara  konstan  bernilai  12.991.  Koefisien  regresi  variabel Improve Situation (X1) sebesar 2,237 menunjukkan arah positif dari opini masyarakat. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dengan  apabila improve situation  meningkat  maka  akan terjadi  peningkatan  nilai publik  pengguna e-government .  Koefisien  regresi  variabel Capability Level of Actors (X2) sebesar 1,482 memberi arti bahwa Capability Level of Actors secara positif akan meningkatkan nilai publik yang berasal opini masyarakat pengguna e-government .  Koefisien  regresi  variabel Flexible  Process  Workflow (X3) sebesar  –  0,661  menunjukkan  arah  negative,  maknanya  peningkatan improve
82 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88
situation yang  dicerminkan  dengan Flexible  Process  Workflow justru  akan menurunkan nilai publik yang berasal dari opini masyarakat pengguna e-govenment . Nilai  Koefisien  determinasi  ( )  merupakan  nilai  yang  dapat  digunakan  untuk menilai kemampuan model dalam menerangkan variasi varibel independen.  Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Determinasi R R 2 Adjusted R 2 Standard Error of the Estimate 0,694 0,481 0,458 7,34831
Hasil output SPSS menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu berupa Adjusted sebesar  0,458  atau  45,8%.  Angka  ini  memiliki  makna  baha  seluruh  variabel independen  mampu  menjelaskan  variabel  nilai  publik  sebesar  45,8%.    Angka  ini termasuk  dalam  kelompok  kuat  karena  berada  pada  interval  41-70%.  Selisihnya yaitu sebesar 54,2% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model penelitian ini.  Variabel  lain  yang dapat digunakan  oleh  peneliti  selanjutnya  sebagai variabel independent yaitu antara lain dukungan legislatif, ketersediaan infrastruktur, gaya kepemimpinan, komitmen top manajemen dan budaya organisasi.
Tabel 4 . Hasil Uji Hipotesis Variabel T Sig Kesimpulan Improve_Situation 4,470 ,000 Berpengaruh Capability_Level of Actor 3,962 ,000 Berpengaruh Flexible_Process_Workflow -0,991 ,352 Tidak Berpengaruh
Hasil  pengujian  setiap  variabel  ditunjukkan  dari  hasil  Uji  t.  Peneliti menyajikan hasil uji t pada Tabel 4. Berdasarkan ringkasan hasil Tabel 4, terdapat satu  variabel  yang  tidak  terbukti  berpengaruh  terhadap  nilai  publik  yaitu flexible process  workflow ,  sedangkan  kedua  variabel  terbukti  berpengaruh  dalam meningkatkan nilai publik.
3.1 Pengaruh Improve Situation terhadap Nilai Publik Improve situation secara  statistik  menunjukkan berpengaruh terhadap  nilai publik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  tingkat p  value =  0,000  untuk  variabel Improve Situation. Angka ini berada dibawah tingkat signifikansi yang ditentukan atau lebih kecil dari 0,05. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa hipotesis 1 terbukti dapat diterima artinya Improve Situation berpengaruh terhadap Nilai Publik.
Improve  situation memiliki  nilai  positif  dari  opini  masyarakat. Improve  situation berkaitan dengan usaha pemerintah untuk memberikan layanan bagi para pengguna e-government agar merasa nyaman. Pemerintah Kota Sungai Penuh termasuk salah satu daerah di Provinsi Jambi yang aktif dalam menerapkan e-government . Status penerapan  e-government  dan  situs  web  Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten  serta Kota  di  Provinsi  Jambi  pada  Tabel  5  menggambarkan  bahwa  75%  website  milik pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi pada posisi aktif, namun masih dua daerah  yaitu  Kabupaten  Sarolangun  dan  Kabupaten  Tebo pada  posisi  “ under restriction ”.
Intania, Rahayu & Kusumastuti , Apakah Flexibel …
Kota Sungai Penuh telah menyediakan jasa pelayanan publik terkait perizinan dan  penanaman  modal  secara  on  line.  Proses  layanan  untuk  perizinan  yang diberikan oleh Dinas Pelayanan Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  di  Kota  Sungai  Penuh  telah dilakukan  melalui  website  resmi.  Aplikasi  yang tersedia disebut SiCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik). Posisi per  13  Maret  2020  terdapat  2.256  orang  pengunjung  yang  membuka  situs  ini. Terdapat 355 nomor pendaftaran yang masih berada dalam proses.

## Tabel 5. Status dan Situs Web Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
No Pemerintah Kabupaten/Kota Situs Web Status 1 Kab. Kerinci kerincikab.go.id Aktif 2 Kab. Merangin meranginkab.go.id Aktif 3 Kab. Sarolangun sarolangunkab.go.id Under restriction 4 Kab. Batanghari batangharikab.go.id Aktif 5 Kab. Muaro Jambi muarojambikab.go.id Aktif 6 Kab. Tanjung Jabung Barat tanjabbarkab.go.id Aktif 7 Kab. Tanjung Jabung Timur tanjabtimkab.go.id Aktif 8 Kab. Muaro Bungo bungokab.go.id Aktif 9 Kab. Tebo tebokab.go.id Under restriction 10  Kota Jambi jambikota.go.id Aktif 11  Kota Sungai Penuh sungaipenuhkota.go.id Aktif

## Sumber: Pratiwi (2018)
Hasil survei pengguna web berdasarkan ulasan dari pengunjung untuk Tahun 2019 sebagaimana Tabel 6 menunjukkan rata-rata kinerja unit pelayanan dari sudut pandang pengguna sudah baik, bahkan terdapat dua item yang berada pada posisi sangat baik. Kualitas layanan ini perlu terus ditingkatkan karena pengurusan proses perizinan SiCANTIK pada Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) ini akan menambah pemasukan ke pajak daerah.
Data  hasil  survei  pada  Tabel  6  sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini  yang menunjukkan bahwa rata–rata dari penilaian kuesioner, Improve Situation memiliki nilai  3,8  yang  dapat  dikatakan  bahwa  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  masyarakat memberikan opini tentang layanan yang diterima terkait e-government sudah baik. Pemerintah Kota Sungai Penuh harus terus melakukan improvisasi dalam berbagai hal untuk lingkungan dan fasilitas fisik seperti kebersihan, kemudahan akses dan kenyamanan ruang tunggu.  Beberapa kondisi yang masih perlu ditingkatkan seperti tersedianya ruangan berpendingin dan ketersediaan air minum untuk pengunjung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gupta & Suri (2017) yang membuktikan bahwa improve situation berpengaruh terhadap nilai publik dari e-government dari persepsi masyarakat. Ketersediaan tempat akses yang nyaman dan mudah dijangkau menjadi salah satu faktor penentu untuk keberhasilan e-government (Sari & Winarno, 2012). Improve situation ini juga dapat dijadikan indikator kualitas layanan bagi pengguna dari sisi fasilitas fisik yang tersedia.
3.2 Pengaruh Capability Level of Actors dengan Nilai Publik Variabel Capability  Level  of  Actors secara  statistik  menunjukkan  adanya pengaruh terhadap nilai publik. Hal tersebut terbukti tingkat p value = 0,000 untuk variabel Capability  Level  of  Actors berada  di  bawah  tingkat  signifikansi.  Peneliti menetapkan  batasan    sebesar  0,05,  sehingga  hipotesis  2  terbukti  atau  diterima, artinya Capability Level of Actors berpengaruh terhadap Nilai Publik.
84 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88 Tabel 6. Hasil Survey Kepuasan Penguna atas Layanan DPMPTSPTK No Unsur Pelayanan Indeks Mutu Kinerja 1 Persyaratan Teknis dan Administrasi 88,67 A Sangat Baik 2 Prosedur Pelayanan 82 A Sangat Baik 3 Waktu Pelayanan 81,17 B Baik 4 Biaya Pelayanan 81,17 B Baik 5 Produk Spek. Jenis Pelayanan 80,33 B Baik 6 Kompetensi Petugas 80,17 B Baik 7 Perilaku Petugas 79,5 B Baik 8 Maklumat Pelayanan 79 B Baik 9 Penanganan Pengaduan 79 B Baik Rata-Rata Keseluruhan 81,22 B Sumber: (DPMPTSPTK Kota Sungai Penuh, 2019 )
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Capability  level  of  actors memiliki nilai  positif  dari  opini  masyarakat,  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Gupta  &  Suri (2017).    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  sudah  baik.  Cara  berkomunikasi,  kecepatan  dalam  bekerja,  ketepatan waktu  saat  bekerja,  dan  menghormati  nilai-  nilai  dan  beretika  pegawai  dapat dikatakan baik. Berdasarkan rata – rata dari opini masyarakat pengguna fasilitas layanan e-government di Kota Sungai Penuh, Capabilty Level of Actors memiliki nilai 4,6  yang  dapat  dikatakan  sudah  baik.  Artiknya  masyarakat  memberikan  opini kemampuan atau kapabilitas pegawai dalam memberikan layanan pemanfaatan e- government sudah  baik.  Sumber  daya  manusia  memang  menjadi  faktor  penentu keberhasilan  e-government  baik  dari  sisi  ketersediaannya  (Sari  &  Winarno,  2012) maupun kompetensinya (Langenre, 2017).
Kapabilitas sumber daya manusia organisasi sangat berharga, langka, sulit untuk ditiru dan tidak dapat digantikan (Chuang, Liu & Chen, 2015). Hertati (2015) menjelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia  memiliki  peran  untuk  posisi  yang menentukan  keberlangsungan  suatu  institusi.  Keberhasilan  penerapan  sistem informasi  dalam  suatu  organisasi  juga  ditentukan  oleh  manusia  (Ravichandran, 2005).  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kapabilitas  yang  tinggi  akan meningkatkan  efektivitas  organisasi  yang  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan kinerja (Chuang, Liu & Chen, 2015). Oleh karena itu, komitmen untuk kapabilitas sumber  daya  manusia  menjadi  sangat  penting  diperhatikan  baik  oleh  organisasi swasta  maupun  pemerintah.  Kinerja  penerapan  sistem  informasi  memang dipengaruhi  oleh  kapabilitas  sumber  daya  manusia  yang  menjalankannya. Kapabilitas  seseorang  dipengaruhi  oleh  kompetensi  yang  dimilikinya.  Kapabilitas dan kompetensi memiliki arti yang sama yaitu kemampuan. perbedaannya terletak kepada  tingkatan  skill  atau  kemampuan  yang  dimilikinya.  Kapabilitas  lebih menunjukkan kemampuan yang mendalam dan lebih mendetail bukan hanya aspek teknis  menjalankan  saja,  tetapi  sampai  dengan  mengetahui  titik  kelemahan  dan menyelesaikan masalah untuk aspek tertentu.
Kompetensi sumber daya manusia juga akan mempengaruhi kinerja pegawai (Nur & Khair, 2021). Kompetensi dapat didefenisikan sebagai kemampuan seseorang yang  dapat  dilihat  dari  aspek  pengetahuan,  skill  dan  sikap  dalam  menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan (Rudana,  2008).  Kemampuan  yang  harus  dimiliki  bukan  hanya  terkait  teknis pekerjaan  saja.  Layanan  bagi  masyarakat  juga  memerlukan soft  skill seperti
Intania, Rahayu & Kusumastuti , Apakah Flexibel … kemampuan  komunikasi,  sosial  dan  menjaga  stabilitas  emosi  juga penting  untuk dimiliki oleh para aparatur daerah.
Sumber daya manusia juga menjadi penentu keamanan dari sistem informasi yang dibangun (Soni et al., 2017), sehingga perhatian terhadap soft skill juga harus diperhatikan seperti nilai-nilai etika (Gupta & Suri, 2017).  Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia aparaturnya melalui pemberian beasiswa studi lanjut, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi terkait e-government . Chuang, Liu & Chen (2015) untuk pengembangan kapabilitas sumber daya manusia maka perlu memperhatikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, penghargaan atas capaian kinerja dan pengembangan tim kerja. Selain itu,  juga  perlu  dipertimbangkan  sosialisasi  ke  masyarakat  yang  lebih  intensif sehingga dapat mengetahui tentang e-government yang telah dapat dimanfaatkannya.  Duta-duta e-government juga  bisa  menjadi  alternatif  untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat.

## 3.3 Pengaruh Flexible Process Workflow dengan Nilai Publik
Variabel Flexible  Process  Workflow secara  statistik  menunjukkan  tidak berpengaruh  terhadap  nilai  publik.  Hal tersebut  terbukti tingkat p value = 0,325. Angka ini berada diatas tingkat signifikansi yang ditetapkan peneliti yaitu sebesar 0,05,  sehingga  hipotesis  3  tidak  terbukti  dapat  diterima,  artinya Flexible  Process Workflow tidak  mampu  mempengaruhi  Nilai  Publik.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Flexible Process Workflow yang dinilai dari opini masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini terbukti dari rata-rata nilai persepsi masyarakat untuk variabel ini berada pada nilai 3,3. Pertanyaan yang mendapatkan penilaian terendah untuk proses yang fleksibel adalah pada item ke tiga yaitu ketersediaan pilihan layanan antara manual dan aplikasi online.
Masyarakat masih mengalami kesalahan teknis pada layanan yang terganggu dan  pilihan  antara  manual  dan  online  tidak  di  sediakan  sehingga  pada  saat terganggunya  jaringan  internet  maka  proses  layanan  juga terhambat.  Masyarakat juga memberikan opini yang belum baik untuk item pertanyaan ke empat. Item ini terkait dengan ketersediaan layanan tanpa gangguan jika terjadi kesalahan teknis. Item ini masih memiliki keterkaitan dengan item pertanyaan   ketiga. Selain kedua item pertanyaan tersebut, masyarakat juga memberikan rata-rata nilai terendah ke tiga yaitu fleksibilitas tanggal dan waktu pengajuan aplikasi. Kemudahan akses bagi pengguna  terhadap  fasilitas  dan  layanan e-government akan  dapat  meningkatkan nilai publik (Mellouli et al., 2020)
Fleksibilitas berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan untuk beradaptasi karena adanya perubahan. Dalam sistem informasi, fleksibilitas merupakan ability dari sistem untuk mengikuti perubahan atau menyikapi kebutuhan serta merespon pengguna dengan memperhatikan persyaratannya. Pengguna biasanya membutuhkan sistem yang berbeda, baru dan berubah (Arafat, 2016) beradaptasi mengikuti  kebutuhan.    Dalam  suatu  proses  sistem  informasi,  terdapat  empat kebutuhan  fleksibilitas  utama  yaitu  dukungan  untuk  variabilitas,  kelonggaran, adaptasi dan evolusi. Setiap kebutuhan fleksibilitas tersebut dapat mempengaruhi perspektir proses dari sisi perilaku, organisasi, informasi, operasi, fungsi dan waktu (Reichert & Weber, 2012) serta metode dan produk (Arafat, 2016).  Aspek metode, produk dan waktu berkaitan dengan arsitektur dan pemeliharaan sistem, sedangkan aspek  strategi,  proses  dan  perilaku  itu  sendiri  berkaitan  dengan  sumber  daya manusia (Arafat, 2016).
Sari & Winarno (2012) menjelaskan beberapa tantangan dalam penerapan e- government antara  lain  dukungan  dari  legislatif.  Dukungan  ini  terkait  dengan persetujuan  legislatif  untuk  pemerintah  mengalokasikan  anggaran  untuk
86 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88
infrastruktur harus dikembangkan secara merata, karena membutuhkan anggaran yang  cukup  banyak.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  anggaran  agar  bisa  memberikan fasilitas  dan  reward  bagi  para  ahli  yang  mengembangkan  sistem  informasi  ini. Sosialisasi membiasakan budaya memanfaatkan e-government di masyarakat juga diperlukan  agar  dapat  menciptakan  perasaan  nyaman  dan  aman  saat menggunakannya.  Kegiatan  tersebut  juga  akan  mampu  meningkatkan  intensi pengguna. Intensi pengguna dan kepuasan pengguna sangat penting menentukan penggunaan e-government (Mellouli et al., 2020).
Tugas ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, semua unsur baik swasta maupun masyarakat harus dapat mendukung tercapainya pemanfaatan e-government yang baik karena berujung pada kemudahan layanan yang diterima oleh  seluruh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  pengembangan  sistem  perlu memperhatikan  fleksibilitas  dalam  penggunaan  dan  fleksibilitas  terhadap perubahan  (Arafat,  2016).    Kesuksesan  saat  ini  tergantung  kepada  kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan lingkungan dengan cepat dan dengan cara yang fleksibel (Reichert & Weber, 2012).
Penyediaan sarana juga harus diperhatikan, karena tidak semua masyarakat memiliki  fasilitas  seperti  android  dan  jaringan  internet  untuk  memanfaatkan layanan ini. Keikutsertaan pengguna dalam hal ini masyarakat perlu diperhatikan karena  penting  dalam  implementasi e-government .  Keterlibatan  masyarakt  perlu diperhatikan juga pada tahap perencanaan, evaluasi dan pengembangan, sehingga aplikasi  dan  layanan  yang  disediakan  benar-benar  mengakomodir  kebutuhan masyarakat.  Masyarakat  akan  lebih  nyaman  dan  sukarela  menggunakannya, bahkan dapat ikut serta mempromosikan penggunaan kepada anggota masyarakat yang lainnya.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  yang  dibahas  sebelumnya  maka  peneliti menarik  kesimpulan  secara  empiris Improve Situation dan Capability Levelof Actor berpengaruh  terhadap  Nilai  Publik,  Namun Flexible  Process  Workflow tidak berpengaruh  terhadap  Nilai  Publik. Flexible  Process  Workflow yang  dapat mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  dan  menggunakan e-government masih perlu diperhatikan. Hal ini terjadi karena jaringan internet yang terhambat dan  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  teknis  saat  penggunaan.    Ketersediaan layanan  manual juga perlu diperhatikan  untuk antisipasi apabila layanan on  line sedang bermasalah.
Hasil  penelitian  ini  berimplikasi  aparatur  yang  memberikan  layanan penerapan e-government harus  diperhatikan  baik  dari  sisi  jumlah  maupun kompetensi teknologi informasinya serta soft skillnya. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan  infrastruktur e-government bukan  hanya  dari  sisi hardware dan software saja  tetapi  juga  fasilitas  bagi  pengguna  yang  memanfaatkan  layanan tersebut.  Partipasi masyarakat perlu ditingkatkan mulai pada tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi dan evaluasi serta pengembangan e-government . Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan kuesioner tertutup untuk mengumpulkan data, sehingga belum memberikan kesempatan kepada partisipan untuk memberikan penjelasan lebih banyak terkait topik penelitian.
Peneliti  berikutnya  mempunyai  kesempatan  untuk  mengembangkan  hasil penelitian ini dengan metode dan pendekatan penelitian lainnya, seperti pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  sangat  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi  makna  dan  praktik e-government sehari-hari  dalam  kegiatan pemerintahan. Peneliti dapat menggunakan masyarakat sebagai partisipan, namun dapat  juga  melihat  dari  sudut  pandang  pengguna  internal  organisasi  perangkat
Intania, Rahayu & Kusumastuti , Apakah Flexibel … daerah.  Peneliti  berikutnya  juga  dapat  menambah  variabel  penelitian  yang  lain seperti  gaya  kepemimpinan,  dukungan  legislatif  dan  budaya  organisasi.  Subjek penelitian juga dapat diperluas untuk Kabupaten dan Kota di daerah lain serta dapat difokuskan ke e-government untuk pengelolaan keuangan negara.

## REFERENSI
Arafat,  Y.  (2016).  Fleksibilitas  Sistem  Informasi  dari  Perspektif  Pengguna  dan Pengembang Sistem Informasi. Jurnal ELKHA, Vol. 8, No. 1.
Broucker B, Wit K. D.  & Verhoeven J.C. (2018) Higher education for public value: taking the debate beyond New Public Management, Higher Education Research & Development , 37:2, 227-240, DOI: 10.1080/07294360.2017.1370441 Chuang, Liu & Chen, 2015, The Effects of Human Resource Capability and Internal Customer Satisfaction on Organizational Effectiveness, International Journal of Distributed Sensor Networks, July 7, https://doi.org/10.1155/2015/835194 Gupta, G. J & Suri, P,  (2017). Measuring Public Value of E-Governance Project in India  :  citizens'  perspektive. Transforming  Goverment  :  People,  Process  and Policy, 11 (2), 236-261.
Habibullah,  A.  (2010).  Kajian  Pemanfaatan  dan  Pengembangan  E-Govermment.
Jurnal Masyarakat,Kebudayaan dan Politik 23(c) , 187-195. Heryana  T  &    Dewi  S.  K,  2013,  Pengaruh  Penerapan  e-Government  terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 1, 1, 38-49
Hertati,  L.  (2015)  Competence  of  Human  Resources,  The  Benefits  of  Information Tehnologi on Value of Financial Reporting in Indonesia, Research Journal of Finance and Accounting. Vol 6., No. 8.
Kota Sungai Penuh, (2019). Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2, Tahun 2019, Dinas Penanaman  Modal,  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu dan  Tenaga  Kerja (DPMPTSPTK) Kota Sungai Penuh: http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id/pages/detail_berita.php?id=13
Langenre,  S,  S.,  2017,  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi pada SKPD Kabupaten Buol), Jurnal Katalogis , Vol 5, 8, 97-107 Mellouli M, Bouaziz F. & Bentahar O (2020): E-government success assessment from a public value perspective, International Review of Public Administration , DOI: 10.1080/12294659.2020.1799517 Moore,  M.  H.  (1995). Creating  public  value.  Strategic  management  in  government . Cambridge:Harvard University Press.
Muhaimina.  (2018).  Public  Value  (Nilai  Publik)  dari  inovasi  Layanan  Pengaduan Darurat Commad Center 112 Surabaya. Jurnal Penelitian FISIP . Universitas Airlangga, 5.
Nur. F. & Khair, H. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen  dan  Keterampilan  Kerja  terhadap  Kinerja  Pegawai  pada  Dinas Kominfo Labuhanbatu Utara, Jurnal Humaniora, Vol. 5 No. 1 April.
O’Flynn  J,  2007,  From  New  Public  Management  to  Public  Value,  Paradigmatic Change  and  Managerial  Implication, Australian  Journal  of  Public Administration , Vol 66, Issue 3, 353-366
Pratama,  M.  H.  (2015).  Strategi  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan Bermotor). Kebijakan dan Manajemen Publik 3(3) .
88 IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 77-88
Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Goverment pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Goverment di Provinsi Jamvi. Jurnal Khazanah Intelektual 2(1) , 109-126.
Putra, R., Oryza, A, Rahma, R.W & Berlina Y.P, (2018), Evaluasi Perkembangan Dan Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  Artikel dipublikasikan  pada  seminar  nasional  teknologi  informasi  dan  komunikasi Tahun 2018,  Yogyakarta 23-24 Maret 2018
Rahayu, S., Yudi & Rahayu, (2018), How to Improve Accountability of Fixed Asset of Local Government? Jurnal Persepektif dan Pembiayaan Daerah , Vol 6 No. 2, September-October.
Rahichandran, T, (2005). Effect of Information Systems Resources and Capabilities on Firm Performance: A Resource-Based Perspective, Journal of Management Information Systems 21(4):237-276
Reichert.  M,  &  Weber,  B,  (2012), Enabling Flexibility  in  Process-Aware  Infromation System: Challenges, Methods, Technology , Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Rudana,  Nyoman.  (2008).  Effect  of  Local  Government  Officials  Competence  and Interpersonal Communication on the quality of public services in the Office of the Gianyar regency. Http://dacribd.com/docs/28dbzlnf xglfihje5rei.pdf)
Sari, A. D & Winarno A, (2012), Implementasi e-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean dan Good Governance di Indonesia, JEAM , Vol 11, No. 1 Sekaran,  U,  (2006), Research  Method  for  Business  (Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis) , Buku 2, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Soni  V,  Prasanta  Kumar  Dey,  Rashmi  Anand,  Charru  Malhotra,  Devinder  Kumar Banwet,  (2017)  Digitizing  grey  portions  of  e-governance", Transforming Government:  People,  Process  and  Policy ,  Vol.  11  Issue:  3,  pp.419-455, https://doi.org/10.1108/TG-11-2016-0076
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Sofyani,  H.,  &  Dwirama,  V.  (2018). Determinants  financial  and-non-financial information disclosure in Indonesian local government . Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
Widowati,  D.  P.  (2018,  08  23). survei-pbb-2018-peringkat-e-government-indonesia . Dipetik 06 22, 2020, dari bpptik.kominfo.go.id: https://bpptik.kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018- peringkat-e-government-indonesia/