## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah
Rian Hari Anggoro a,1 , Yusuf Hidayat b,2 , Sadino c,3 a Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia
c Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia
1 rianhanggoro@gmail.com, 2 yusuphidayat0406@gmail.com, 3 sadinob@gmail.com * email korespondensi : rianhanggoro@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  Indonesia.  Hal  ini  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025,  dimana  salah  satu  Misi Pembangunan Nasional adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, yang dilakukan melalui pembangunan  infrastruktur  yang  maju  dan  memperkuat  perekonomian  domestik  berbasis keunggulan  setiap  wilayah  menuju  keunggulan  kompetitif  dengan  membangun  keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
Salah satu pembangunan infrastruktur untuk memperkuat perekonomian wilayah yang menjadi perhatian  adalah  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  (JTTS).  Pulau  Sumatera  memiliki

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B STR A K
Sejarah Artikel Diserahkan 2023-08-23 Diterima 2023-10-22 Dipublikasikan 2023-10-27 Toll  road  infrastructure  on  the  island  of  Sumatra  is  one  of  the  priority infrastructures for development. Because the project is economically viable but  not  financially  viable,  the  government  is  carrying  out  toll  road concessions through an assignment to PT Hutama Karya (Persero). Because of  that,  this  assignment  will  burden,  or  even  harm  the  company.  The government  should  guarantee  the  assignment  project,  both  in  terms  of profits and loans, so the company still profits. The purpose of this research is  to  find  out  the  legal  basis  regarding  government  assignments  for infrastructure development  and  the  compensation  for  state-owned companies and to see whether the legal basis is by the toll road concession business  process.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal research.  The  approach  taken  is  conceptual  juridical,  by  examining  the concept of the  feasibility of investing in toll road concessions, the flow  of fresh  fund  injections  from  the  government  for  SOEs,  and  laws  and regulations related to government assignments to SOEs. The results of this study indicate that the existing law is not in accordance with the toll road concession business conditions. In the regulations governing compensation for  losses  due  to  assignments,  the  conditions  for  losses  have  not  been explained,  and  in  legal  practice,  it  is  still  deemed  appropriate  for assignments to provide public goods, such as electricity and fuel. Thus, there is  a  need  for  adjustments  to  regulations  or  maybe  new  regulations  that explain procedures or guidelines for this case .
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Assignment; Compensation; Toll Road
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
beragam potensi alam dan komoditas yang melimpah mulai dari karet, sawit, kopi, minyak bumi, batu bara serta gas bumi dihasilkan di pulau ini. Pulau Sumatera merupakan kontributor PDB terbesar kedua setelah Pulau jawa sebesar 21,7% 1 dengan besaran PDRB mencapai Rp2.375,8 Triliun 2 . Melihat pentingnya pengembangan ekonomi Pulau Sumatera, Pemerintah merasa perlu untuk  mempercepat  Pembangunan  jalan  tol  di  Sumatera  yang  layak  secara  ekonomi  namun belum layak secara finansial. Disebabkan ruas jalan tol layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial, pengusahaan jalan tol harus dilakukan oleh pemerintah.
Melalui Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Presiden  Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan  Tol  di Sumatera, percepatan pembangunan tersebut dilakukan melalui pengusahaan oleh pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Hutama Karya (Persero). Hutama Karya (Persero) adalah Perusahaan konstruksi dan investasi nasional yang  100%  kepemilikan  sahamnya  dimiliki  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia,  melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham.
Pada  tahun  2023,  kondisi  BUMN  konstruksi  yang  di  dalamnya  terdapat  PT  Hutama  Karya (Persero),  sedang  mengalami  kerugian.  Berdasarkan  ikhtisar  laporan  keuangan,  PT  Hutama Karya mengalami kerugian bersih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 3 . Dimana kerugian PT. Hutama Karya (Persero) ini dapat dikatakan cukup besar, dan terdapat indikasi salah satu kontributor  kerugian  perusahaan  adalah  disebabkan  oleh  penugasan  pembangunan  dan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera.

## Gambar 1
Laba/Rugi PT Hutama Karya (Persero) 2013-2022

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero)
Dapat  dilihat  pada  grafik  di  atas,  sejak  tahun  2020  sampai  tahun  2022  PT  Hutama  Karya membukukan rugi bersih sebesar 2 Triliun Rupiah. Padahal, sejak tahun 2013 PT. Hutama Karya (Persero) membukukan pendapatan dan laba yang terus naik dan bertumbuh. Penugasan yang
1 Sumber: Databoks, ‘Sumber: Databoks, Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/04/01/Ini- Pertumbuhan-Ekonomi-Pulau-Pulau-Di-Indonesia-Pada-2021’ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01/ini-pertumbuhan-ekonomi-pulau-pulau-di-indonesia- pada-2021>.
2 Sumber: Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ‘Sumber: Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Https://Babelprov.Go.Id/Berita_detil/Data-Bps-Rilis-Pertumbuhan-Ekonomi-Babel-Masih-Tertinggi-Se- Sumatera#:~:text=Sementara%20Total%20PDRB%20ADHK%20Pulau,Rp2.375%2C80%20triliun.’ <https://babelprov.go.id/berita_detil/data-bps-rilis-pertumbuhan-ekonomi-babel-masih-tertinggi-se- sumatera#:~:text=Sementara%20Total%20PDRB%20ADHK%20Pulau,Rp2.375%2C80%20triliun>.
3 Sumber, ‘Sumber: Https://Www.Hutamakarya.Com/Ikhtisar-Laporan-Keuangan’ <https://www.hutamakarya.com/ikhtisar-laporan-keuangan>.
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Laba Bruto Operating Income
Laba Rugi Tahun Berjalan
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
dilakukan  pada  JTTS  sejak  2014  menambahkan  pendapatan  dan  laba,  namun  secara  tiba-tiba terdapat  rugi  bersih  sejak  tahun  2020.  Hal  ini  tentunya  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal, terlebih lagi pada tahun 2020-2021 sedang merebak pandemi Covid-19. Menteri BUMN, Erick Thohir  mengungkapkan  terdapat  3  hal  yang  menyebabkan  BUMN  karya  selalu  mengalami kerugian, antara lain beban bunga yang telah merugi, waktu operasional yang tidak sesuai dengan studi kelayakan, dan akibat korupsi 4 .
Lebih lanjut dicontohkan kerugian akibat waktu operasional antara lain apabila direncanakan 8 tahun arus kas perusahaan bisa menjadi positif, namun membutuhkan waktu 10 tahun. Kerugian lain antara lain akibat bunga utang yang tinggi, sehingga akan membuat arus kas menjadi negatif disebabkan pembayaran bunga utang dimana pendapatan perusahaan belum dapat membayar bunga  utang  tersebut.  Struktur  pendanaan  yang  digunakan  pada  pembangunan  jalan  tol  di Indonesia  sampai  pada  bulan  Maret  2023  secara  umum  20  persen  berasal  dari pemerintah/ekuitas  dan  80  persen  adalah  non-APBN  berupa  investasi  dari  investor  ataupun pinjaman 5 .
Kerugian akibat beban bunga pinjaman terindikasi terjadi di PT Hutama Karya (Persero). Apabila ditelusur dari laporan laba/rugi, terjadi kenaikan beban bunga secara signifikan setelah tahun 2020.  Beban  bunga  ini  dapat  disebabkan  oleh  meningkatnya  liabilitas,  dimana  terindikasi liabilitas  merupakan  hutang/pinjaman  yang  digunakan  untuk  menjalankan  proyek-proyek penugasan.

## Gambar 2
Liabilitas PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero)
4 Sumber: Liputan6, ‘Sumber: Liputan6, Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/5275836/Bumn-Karya- Sering-Rugi-Erick-Thohir-Bongkar-Penyebabnya’ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5275836/bumn- karya-sering-rugi-erick-thohir-bongkar-penyebabnya>.
5 Sumber: Kompas, ‘Sumber: Kompas, Https://Www.Kompas.Id/Baca/Ekonomi/2023/03/28/Pembangunan-Tol- Disorot’ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/28/pembangunan-tol-disorot>.
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Liabilitas Jangka pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
Gambar 3
Beban Bunga dan Provisi PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero)
Kerugian akibat beban pinjaman juga terjadi pada bumn karya lain yang melakukan pengusahaan jalan tol, yakni PT Waskita Karya (Persero). Bahkan, kondisi PT Waskita Karya saat ini sedang menuju pailit, dimana sedang diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan perusahaan 6 .
Gambar 4
Pendapatan PT. Waskita Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)
Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero)

## Gambar 5
Laba/Rugi PT. Waskita Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero)
6 Sumber: CNN Indonesia, ‘Sumber: CNN Indonesia, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230807204224-92-983129/Erick-Thohir-Akan-Jadikan-Pkpu- Sebagai-Cara-Benahi-Keuangan-Waskita’ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230807204224-92- 983129/erick-thohir-akan-jadikan-pkpu-sebagai-cara-benahi-keuangan-waskita>.
-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 10000 20000 30000 40000 50000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -10000 -5000 0 5000 10000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Laba Bruto Operating Income
Laba Rugi Tahun Berjalan
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
Dapat dilihat pada grafik di atas, PT Waskita Karya membukukan rugi bersih sejak tahun 2020 sampai  tahun  2022.  Besaran  kerugian  PT  Waskita  Karya  (Persero)  pada  tahun  2020  cukup fantastis  dengan  besaran  sekitar  9,5  triliun  rupiah.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh menurunnya  pendapatan  perusahaan  secara  drastis  dari  31  triliun  rupiah  menjadi  16  triliun rupiah, ditambah dengan beban yang justru meningkat. Dimana berdasarkan laporan keuangan, selain beban pokok pendapatan,  beban terbesar  ada pada beban keuangan sebesar 4,7  triliun rupiah.

## Gambar 6
Liabilitas dan Ekuitas PT. Waskita Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero)
Gambar 7
Beban Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) berdasarkan Tahun (Juta Rupiah)

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Waskita Karya (Persero)
Meskipun liabilitas sedikit turun sejak tahun 2017, namun beban keuangan PT Waskita Karya (Persero) terus naik sampai dengan tahun 2021. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Waskita Karya (Persero) pada saat melakukan penugasan di tahun 2016-2017 tidak  mendapatkan  PMN,  sehingga perusahaan  menggunakan  keuangan  sendiri 7 .  Penugasan tersebut khususnya adalah konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera dan pembelian 16 ruas tol dari swasta. Dari kedua perusahaan tersebut, terlihat bahwa beban pinjaman dan bunga pinjaman berdampak sangat signifikan terhadap performa perusahaan. PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya merupakan Perusahaan Persero yang meskipun mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, tetap  tujuan  utamanya  adalah  mengejar  keuntungan,  selain  untuk  menyediakan  barang/jasa
7 Sumber: CNN Indonesia, ‘Sumber: CNN Indonesia, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20210927163452-92-700080/Utang-Waskita-Karya-Rp90-t-Karena- Tugas-Negara-Dan-Beli-Tol’ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210927163452-92-700080/utang- waskita-karya-rp90-t-karena-tugas-negara-dan-beli-tol>.
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Liabilitas Ekuitas 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat . Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara,  yang  telah  diubah  melalui  PP  No.  23  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2005  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengawasan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Negara,  pemerintah  dapat  memberikan  penugasan  khusus kepada  BUMN  untuk  menyelenggarakan  fungsi  kemanfaatan  umum  dengan  tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN (pasal 65 ayat 1).
Namun  apabila  penugasan  tersebut  secara  finansial  tidak  menguntungkan,  pemerintah  harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin  yang  diharapkan  sepanjang  dalam  tingkat  kewajaran  sesuai  dengan  penugasan  yang diberikan.Namun,  pada  penjelasan  peraturan  tersebut,  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai kompensasi  tersebut.  Pada  peraturan  turunan  yang  menjelaskan  penugasan,  yakni  Peraturan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Permen  BUMN)  Nomor  PER-1/MBU/03/2023  tentang Penugasan  Khusus  dan  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara juga tidak mengatur dan menjelaskan mengenai kompensasi kerugian akibat penugasan. Permen ini hanya menambah keterangan bahwa BUMN dapat menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional (pasal 3 ayat 1), namun tidak menjelaskan kompensasi lebih lanjut, dimana pada pasal 3 ayat 3, isi pasal sama dengan PP no. 45 tahun 2005 pasal 65 ayat 3.
Kerugian  akibat  utang  yang  membengkak  pada  BUMN  karya  (BUMN  yang  bidang  utamanya adalah konstruksi), merupakan fenomena baru, dimana indikasi kerugian akibat penugasan dari pemerintah sangat kuat. Hal ini tentunya adalah masalah yang perlu diselesaikan, namun tanpa adanya  kejelasan  hukum,  dapat  menimbulkan  permasalahan  lebih,  terutama  pada  rekondisi perusahaan.  Pada  pengusahaan  jalan  tol,  rugi  di  awal  tahun  adalah  hal  yang  wajar,  sehingga berdasarkan  peraturan  mengenai  kompensasi  kerugian,  terdapat  kemungkinan  BUMN  tidak mendapatkan kompensasi, meskipun kondisi perusahaan sudah di ambang kepailitan dan perlu adanya kompensasi kerugian. Terlebih lagi, terdapat kejadian luar biasa seperti pandemi Covid- 19  yang  mengurangi  pendapatan  jalan  tol  dan  konstruksi  yang  meninggalkan  dampak  pada banyak BUMN karya.
Sebagai  contoh  permasalahan,  pada  kondisi  PT  Waskita  Karya,  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  memastikan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tidak  digunakan untuk membantu BUMN Karya membayar utang 8. Ditegaskan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, yang menjadi tanggungjawab pemerintah dari APBN jika negara memiliki utang ke BUMN tersebut 9 . Dijelaskan juga bahwa pengadaan dana kepada BUMN melalui PMN bukan untuk  pembayaran  hutang,  begitu  pula  PMN  untuk  PT  Hutama  Karya  (Persero)  tidak direncanakan untuk pembayaran hutang.
Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Basuki  Hadimuljono  juga  meminta kepada Menteri BUMN agar BUMN Karya tidak memakai dana proyek yang bersumber dari APBN untuk  bayar  utang  ke  perbankan 10 .  Dijelaskan  bahwa  proyek  prioritas  pemerintah  dibangun menggunakan  APBN  yang  digarap  dengan  kontrak  multiyears,  dimana  pekerjaanya  mengikat dana APBN untuk masa lebih dari satu tahun anggaran. Menteri PUPR juga menganggap bahwa kegagalan  pembayaran  bunga  kredit  ataupun  kewajiban  korporasi  karena  aksi  korporasi
8 Sumber: Kontan, ‘Sumber: Kontan, Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Kemenkeu-Pastikan-Dana-Apbn- Tidak-Digunakan-Untuk-Bayar-Utang-Bumn-Karya’ <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-pastikan- dana-apbn-tidak-digunakan-untuk-bayar-utang-bumn-karya>.
9 Ibid
10 Sumber: Tempo, ‘Sumber: Tempo, Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/1759133/Menteri-Pupr-Minta-Erick- Thohir-Tak-Pakai-Apbn-Untuk-Bayar-Utang-Bumn-Karya-Begini-Kata-Kemenkeu-Pengamat’ <https://bisnis.tempo.co/read/1759133/menteri-pupr-minta-erick-thohir-tak-pakai-apbn-untuk-bayar-utang- bumn-karya-begini-kata-kemenkeu-pengamat>.
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
(sebagai  contoh  investasi  pada  sektor  lain  di  luar  infrastruktur)  tidak  ada  kaitannya  dengan APBN.
Dasar  hukum  yang  terlalu  luas  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang  luas,  sehingga  beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti pada contoh yang telah dijelaskan, Kemungkinan tersebut antara lain namun tidak terbatas pada:
1. Pembayaran kompensasi tidak sesuai dengan margin yang diharapkan atau tidak sesuai dengan kondisi proses bisnis BUMN tersebut (kondisi kerugian pada pengusahaan jalan tol  dapat  berbeda  dengan  kondisi  kerugian  pada perusahaan minyak  dan gas  (migas), perusahaan konstruksi, dan perusahaan lainnya);
2. Bentuk  kompensasi  bisa  bermacam-macam  (kompensasi  langsung,  aset,  atau  bentuk lain);
3. Pembayaran kompensasi berdasarkan kesepakatan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  bisa  jadi  memberatkan  salah  satu  pihak,  disebabkan  pemerintah  merupakan pemegang saham mayoritas dari BUMN;
4. BUMN tidak diberikan kompensasi, yang dapat disebabkan beberapa hal, seperti kerugian yang bukan pada pos kerugian yang dapat diberikan kompensasi (contoh kerugian yang dikompensasi hanya kerugian operasional).
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat indikasi kerugian BUMN akibat penugasan pemerintah, yakni disebabkan oleh  hutang untuk penugasan, namun untuk pembayaran kompensasi  tidak memiliki  pedoman  yang  jelas.  Sudah  ada  peraturan  mengenai  kompensasi  akibat  penugasan, namun BUMN masih mengalami kerugian yang disebabkan oleh penugasan, terlebih lagi terdapat BUMN  yang  di  ambang  pailit  akibat  penugasan.  Sehingga,  penulis  merasa  perlu  ada  tinjauan hukum  untuk  melihat  dasar  dari  pembayaran  kompensasi  kerugian  BUMN  akibat  penugasan untuk menemukan apakah terdapat permasalahan hukum kompensasi BUMN dan apakah hukum tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada.  Sehingga, kedepannya  dapat  teridentifikasi permasalahan hukum dan kebutuhan hukum untuk menghindari terjadi kasus seperti ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  kondisi  kerugian  pada  BUMN  yang  ditunjuk  sebagai pengusaha jalan tol oleh pemerintah dan persoalan hukum apa yang terdapat pada fenomena kerugian  akibat  penugasan,  terutama  dalam  pembayaran  kompensasi  kerugian.  Sehingga, penelitian ini membahas antara lain:
a. Menjelaskan kondisi keuangan perusahaan jalan tol dalam penelitian ini PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero);
b. Mengkaji  peraturan  perundangan  yang  mengatur  mengenai  penugasan  BUMN  oleh pemerintah dan kemungkinan kompensasi untuk kerugian akibat penugasan ( exit strategy );
c. Mengkaji permasalahan hukum yang terdapat pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai penugasan BUMN dengan berdasarkan kepada asas hukum dan teori kelayakan untuk investasi pengusahaan jalan tol.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Penelitian  ini  akan melakukan pengkajian akan peraturan yang mengatur penugasan BUMN dan peraturan sektoral untuk  melihat  apakah  peraturan  dapat  mewadahi  kompensasi  penugasan  kepada  BUMN  dan melihat  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  terjadi.  Sementara  dari  segi  konseptual, dilakukan analisa dengan membahas konsep kelayakan investasi pada pengusahaan jalan tol lalu mengidentifikasi kebutuhan hukumnya, kemudian melihat hukum yang ada.
Pada penelitian ini akan melihat apakah dasar hukum yang memayungi. Peraturan perundangan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2005  Tentang  Pendirian,  Pengurusan,  Pengawasan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
8. Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  nomor  PER-1/MBU/03/2023  tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara
9. Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-2/MBU/03/2023  tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
11. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  22/PMK.05/2022  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
12. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  30/PMK.08/2021  tentang  Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat unutk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara  Pelaporan,  Perubahan,  dan  Pemantauan  Penggunaan  Tambahan  Penyertaan  Modal Negara  Pada  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  di  Bawah  Pembinaan  dan  Pengawasan Menteri Keuangan
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Pemberian  Jaminan  Obligasi  Dalam  Rangka  Percepatan  Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kondisi Perusahaan
Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir (2020 – 2022). Kerugian ini apabila ditelusur lebih lanjut, disebabkan oleh beban pokok pendapatan dan biaya keuangan yang tinggi dari bisnis jalan tol. Pada laporan keuangan PT Hutama Karya, biaya keuangan ini terdiri dari komponen penghasilan keuangan, bunga, dan biaya keuangan lainnya. Informasi ini dapat dilihat pada laba- rugi berdasarkan segmen bisnis pada laporan keuangan PT Hutama Karya.

## Tabel 1
Laba-Rugi Segmental PT. Hutama Karya Tahun 2022 (juta rupiah)
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D Konstruksi Jalan Tol Pengembang Properti Pabrikasi Aspal dan Beton Eliminasi Jumlah Pendapatan 13.820.072 16.312.204 325.847 4.984.903 -11.234.488 24.208.538 Beban Pokok Pendapatan -12.314.579 -15.148.431 -291.411 -4.388.565 11.546.348 -20.596.638 Laba Bruto 1.505.493 1.163.773 34.436 596.338 311.860 3.611.900 Laba/(Rugi) Usaha 1.106.070 1.062.082 -220.298 492.076 -109.356 2.330.574 Pendapatan Keuangan 177.337 217.430 636 6.103 -141.453 260.053 Biaya Keuangan -218.406 -2.465.604 -413.979 -149.078 141.453 -3.105.614 Laba/(Rugi) Kurs, Bersih 13.809 -736.169 0 -20.857 0 -743.217 Laba/(Rugi) sebelum pajak penghasilan 1.078.810 -1.922.261 -633.641 328.244 -109.356 -1.258.204

## Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan PT. Hutama Karya (Persero)
Berdasarkan tabel di atas, komponen biaya keuangan pada segmen bisnis jalan tol merupakan penyumbang terbesar dalam mengurangi laba usaha ( operating income ). Pada tahun 2022 biaya keuangan dari jalan tol sebesar 2,46 triliun rupiah, dengan total beban bunga 3,1 triliun rupiah dan beban bunga menyumbang sebesar 3,03 triliun rupiah. Dijelaskan lebih lanjut pada laporan keuangan, dari 3,1 triliun rupiah, beban bunga atas pinjaman yang dijamin pemerintah untuk tahun 2022 sebesar 2,441 triliun rupiah.

## 3.2. Kompensasi Kerugian
Kelayakan ekonomi dari proyek jalan tol biasanya dilihat dari Analisis Biaya-Manfaat (ABM), yang mengukur  seberapa  besar  manfaat  ekonomi  yang  dihasilkan  dibandingkan  dengan  biaya ekonomi  yang  dikeluarkan,  setelah  menyesuaikan  dengan  eksternalitas  dan  ketidakefisienan pasar 11 .  Tingkat  kebermanfaatannya  terhadap  Masyarakat  sebagai  pengguna  jalan  (user  cost) antara  lain:  dari  potensi tingkat  penghematan  biaya  operasional  kendaraan  jika  ada  jalan  tol, tingkat penghematan waktu tempuh jika ada jalan tol 12. Sedangkan kelayakan finansial dilihat dari  kemungkinan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  investasi/penanaman  modal  untuk pengusahaan  jalan  tol.  Sebuah  proyek  dapat  dikatakan  layak  secara  finansial  berdasar  pada kriteria investasi, antara lain Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit of Cost , Payback Period , dan Break Even Point (BEP) 13 . Sehingga, pada kasus JTTS, pembangunan JTTS  dinilai  memberikan  manfaat  secara  ekonomi  bagi  masyarakat/khalayak  umum,  namun tidak memberikan manfaat finansial bagi pengusaha jalan tol.
Proyek  yang  tidak  layak  secara  finansial,  tentunya  akan  berisiko  membebani  badan  usaha pelaksana proyek tersebut. Risiko tersebut antara lain proyek tidak bankable, risiko nilai tukar
11 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi’.
12 Agus Riyanto dan Iwan Erar Joesoef, ‘Agus Riyanto Dan Iwan Erar Joesoef, (2020), Penugasan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol Di Sumatera’, 2020.
13 Muhammad Jauhar Raditya, ‘Muhammad Jauhar Raditya, (2017), Studi Kelayakan Ekonomi Dan Finansial Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo’, 2017.
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
dan suku bunga yang dapat berimbas pada peningkatan biaya proyek dan melebihi perkiraan 14. Penambahan biaya investasi pada proyek jalan tol akan sangat membebani karena meningkatkan kebutuhan pinjaman, yang nantinya akan menambah beban bunga. Sehingga, kelayakan investasi akan jauh berkurang disebabkan return yang diharapkan menjadi lebih besar dan return terkikis oleh biaya bunga.
Proyek dapat dikatakan layak secara finansial, antara lain apabila nilai NPV di atas 1 (positif) dan nilai IRR di atas nilai weighted average cost of capital (WACC). WACC adalah rata-rata tertimbang dari  cost  of  capital  (biaya  modal),  dimana  biaya  modal  adalah  tingkat return minimal  yang diekspektasikan oleh  seorang investor Ketika dia ingin berinvestasi pada sebuah proyek atau sebuah Perusahaan. Cost of capital bisa menjadi WACC karena sumber modal sebuah Perusahaan atau proyek pasti tidak hanya satu sehingga perlu rata-rata, dimana disederhanakan pada modal yang berdasarkan rasio utang ( debt ) dan ekuitas ( equity ). Sehingga proyek dapat dikatakan tidak layak secara finansial, maka dapat dilihat nilai NPV di bawah 1 (negatif) atau nilai IRR di bawah nilai WACC.
Tabel 2 Result of Economic Feasibility Analysis Alternatif Ruas Panjang (Km) B/C NPV (Rp Milyar) IRR (%) I Bakauheni – Palembang 308 1,75 3.493 20,06 Palembang – Pekanbaru 610 0,66 (3.123) 11,16 Pekanbaru – Medan 353 1,03 151 15,28 Medan – Aceh 460 0,57 (2.314) 9,77 Palembang – Bengkulu 303 0,46 (3.249) 7,85 Pekanbaru – Padang 242 0,61 (2.798) 10,45 Tebing Tinggi – Sibolga 175 0,31 (3.141) 4,27 II Bakauheni – Palembang 308 1,64 3.091 19,62 Palembang – Pekanbaru 610 0,62 (3.564) 10,57 Pekanbaru – Medan 353 0,97 (182) 14,66 Medan – Aceh 460 0,41 (4.294) 6,83 Palembang – Bengkulu 303 0,43 (4.294) 7,33 Pekanbaru – Padang 242 0,57 (3.276) 9,82 Tebing Tinggi – Sibolga 175 0,29 (3.371) 3,51

## Sumber: Koica dalam Riyanto, 2020
Seperti  dilihat  pada  tabel,  nilai  proyek  untuk  ruas-ruas  jalan  tol  Trans  Sumatera  tidak  layak secara finansial, dengan nilai NPV sekitar minus 3 sampai 4 triliun rupiah. Dari sini kita dapat melihat bahwa proyek ini akan merugi dan tentunya akan membebani badan usaha pelaksana. Pada pengusahaan jalan tol, pendapatan diperkirakan dari lalu lintas harian (LHR) rerata yang dikalikan dengan tarif tol, untuk menghasilkan perhitungan pendapatan. Pada beberapa tahun awal,  besar  kemungkinan  jalan  tol  mengalami  kerugian,  disebabkan  pendapatan  dari  LHR diperkirakan tidak akan menutup beban, terutama beban bunga yang sudah berjalan setelah tol beroperasi. Sehingga, kondisi ini seharusnya sudah teridentifikasi pada saat penyusunan studi kelayakan dan disusun rencana untuk menanggulanginya, agar tidak membebani perusahaan.
14 Sunarsip, ‘Sunarsip, (2023), BUMN, Penugasan Pemerintah, Dan Inovasi Keuangan, Dalam Republika, Https://Www.Republika.Id/Posts/42651/Bumn-Penugasan-Pemerintah-Dan-Inovasi-Keuangan’, 2023 <BUMN, Penugasan Pemerintah, dan Inovasi Keuangan, dalam Republika, https://www.republika.id/posts/42651/bumn- penugasan-pemerintah-dan-inovasi-keuangan>.
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
Pada UU BUMN yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, pada pasal 66 ayat (2) menjelaskan bahwa penugasan khusus kepada BUMN dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Dilanjutkan pada ayat  3,  rencana  penugasan  khusus  dikaji  bersama  antara  BUMN  yang  bersangkutan  dengan Pemerintah Pusat. Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
Pada  peraturan  turunannya,  yakni  PP  No.  45  Tahun  2005,  diatur  bahwa  BUMN  yang melaksanakan  penugasan  khusus  pemerintah,  harus  secara  tegas  melakukan  pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha  perusahaan.  Dalam  peraturan  turunannya  lagi  yakni  Permen  BUMN  Nomor  PER- 1/MBU/03/2023,  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut.  Hal  ini  bisa  menjadi  masalah  maupun menjadi peluang. Sebagai masalah, seharusnya peraturan turunan lebih detail dan lebih teknis, namun  peraturan  turunan  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  penugasan  pemerintah, sehingga tidak ada kejelasan bagi BUMN mengenai pembayaran kompensasi. Namun, kondisi ini dapat  menjadi  peluang  bagi  pemerintah  maupun  BUMN  yang  diberikan  penugasan  untuk menentukan skema yang lebih variatif, karena tidak ditentukan dengan prosedur yang detail.
Berdasarkan  keharusan  untuk  kompensasi  kerugian  akibat  penugasan,  namun  tidak  adanya ketentuan  detail  mengenai  kompensasi  kerugian,  sepatutnya  kompensasi  kerugian  sudah dibahas pada saat perencanaan penugasan. Hal ini diperlukan karena proses bisnis pengusahaan jalan  tol  berbeda  dengan  penugasan  yang  biasa  mendapatkan  kompensasi  kerugian,  seperti listrik (PT Perusahaan Listrik Negara) dan bahan bakar minyak (PT Pertamina). Pada kondisi listrik dan bahan bakar minyak, kerugian dapat diidentifikasi melalui perbandingan harga jual komersil  dengan  harga  jual  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Selain  itu,  sudah  terdapat peraturan  yang  mengatur  tentang  kompensasi  yakni  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  16/PMK.02/2021  tentang  Tata  Cara  Penyediaan,  Pencairan,  dan Pertanggungjawaban  Dana  Kompensasi  Atas  Kekurangan  Penerimaan  Badan  Usaha  Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik. Namun untuk  pengusahaan  jalan  tol,  harga  beserta  perkiraan  kenaikan  harga  setiap  tahunnya  sudah ditentukan  pada  saat  penyusunan feasibility  study .  Pendapatan  sangat  ditentukan  oleh  LHR, dimana pada saat penyusunan feasibility study, LHR sudah diproyeksikan namun LHR pada saat operasi bisa sangat berbeda dari proyeksi.
Skema  kompensasi  kerugian  ditetapkan  di  awal  dengan  mempertimbangkan  IRR  dan  NPV, dengan patokan skema IRR>WACC dan NPV positif, sehingga  sesuai peraturan dan ditetapkan antara  BUMN  dan  pemerintah  pemberi  tugas. Cashflow akan  diberikan  sesuai  dengan  skema, terlepas  dari  risiko  yang  dihadapi, seperti  LHR  di bawah  proyeksi. Skema  ini  dapat  dijadikan benchmark untuk penambahan peraturan kompensasi kerugian pada skema jalan tol, sehingga ada guideline pembayaran kompensasi untuk mencegah permasalahan hukum dan memberikan kepastian bagi BUMN pengusaha jalan tol. Hal yang dapat dijadikan guideline antara lain:
1. Definisi kerugian yang dapat diberikan kompensasi pada proses pengusahaan jalan tol, baik dari segi waktu maupun dari jenis beban, terutama kerugian akibat bunga pinjaman pada awal periode operasi jalan tol.
2. Perhatian  pada  beban  pinjaman  dan  beban  bunga  perusahaan,  sebagai  bagian  dari kemampuan  perusahaan  yang  perlu  dipertimbangkan,  sesuai  dengan  pasal  66  ayat  2  UU BUMN.  Pemberian  penugasan  pengusahaan  tidak  dilakukan  apabila  berdasarkan  proyeksi akan memberikan kerugian pada perusahaan secara keseluruhan.
3. Perbandingan nilai IRR dan WACC yang dapat menentukan kelayakan sebuah proyek untuk menjadi acuan dalam kompensasi kerugian.

## 3.3. Penyertaan Modal Negara
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
Kompensasi kerugian masih asing baik dari segi peraturan maupun praktek untuk penugasan pengusahaan jalan tol dan BUMN karya secara keseluruhan. Suntikan dana segar dari pemerintah kepada perusahaan pengusaha jalan tol yang biasa dilakukan adalah penyertaan modal negara (PMN). BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara lebih dari 50% akan lebih bergantung pada ekuitas dari negara, terutama PT Hutama Karya yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Tentunya untuk melakukan penugasan dengan biaya besar akan membutuhkan tambahan modal dari pemerintah dengan jumlah yang besar pula.
Untuk  kasus  kerugian  akibat  pinjaman,  PMN  bisa  menjadi  salah  satu  opsi  untuk  pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman. Hal ini sudah dilakukan pada holding BUMN pariwisata InJourney yang  mengajukan  PMN  sebesar  1,193  triliun  rupiah  melalui  PT  Pengembangan  Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dimana 1,05 triliun rupiah akan  digunakan  untuk  membayar  hutang 15 .  PMN  ini  bersumber  dari  alokasi  cadangan pembiayaan  investasi  APBN  tahun  anggaran  2023  dan  sudah  disetujui  oleh  DPR  RI  bersama dengan 3 perusahaan perseroan lain 16 . Hal ini bertolak belakang dengan kondisi BUMN karya seperti  PT  Waskita  Karya  yang  tidak  diizinkan  menggunakan  APBN  untuk  membayar  hutang perseroan.
Berdasarkan  Permen  BUMN Nomor  PER-2/MBU/03/2023,  penambahan  PMN  ke  dalam  suatu BUMN  dan  perseroan  terbatas  dipergunakan  untuk  melaksanakan  penugasan  pemerintah kepada  BUMN,  melakukan  restrukturisasi  dan/atau  penyelamatan  BUMN,  serta  melakukan pengembangan  usaha  BUMN.  Hal  ini  berarti  PMN  merupakan  salah  satu exit  strategy apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan sekaligus bantuan bagi perusahaan untuk melakukan penugasan maupun pengembangan perusahaan. Namun, tidak dijelaskan batas penggunaan PMN untuk  pembayaran  utang  atau  pembayaran  bunga  utang,  meskipun  pembayaran  utang  dapat dilakukan sebagai bagian dalam usaha retrukturisasi/penyelamatan BUMN.
Secara  umum,  PMN  digunakan  sebagai  modal  dalam  Pembangunan  proyek  jalan  tol.  Namun, dalam pengusahaan jalan tol, struktur permodalan yang digunakan adalah rasio ekuitas-liabilitas sekitar 20:80 atau 30:70. Dengan porsi pinjaman yang masih jauh lebih besar,  pinjaman akan tetap  membebani  pengusahaan  jalan  tol.  Sehingga,  perlu  ada  PMN  untuk  penambahan  porsi ekuitas, atau pembayaran pinjaman pada saat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk pembayaran pinjaman.
Pengusulan tambahan PMN yang digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dapat diajukan oleh menteri BUMN atau menteri teknis (menteri PUPR) kepada menteri keuangan atau menteri  keuangan  kepada  presiden.  Sementara  pengusulan  tambahan  PMN  yang  digunakan untuk melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN diajukan oleh menteri BUMN kepada menteri keuangan. Hal ini berarti pengajuan PMN tetap memerlukan persetujuan menteri keuangan untuk penggunaan PMN, dan secara implisit pengajuan PMN dapat tidak disetujui oleh menteri keuangan.
Opsi lain adalah perubahan penggunaan PMN yang sudah disetujui. Berdasarkan Permen BUMN 2/2023 pasal 114 ayat (1), direksi dapat mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN  kepada  RUPS  atau  menteri  BUMN  dengan  disertai  kajian.  Aturan  ini  memberikan  opsi apabila ada kepentingan mendesak, seperti kewajiban jangka pendek, untuk menghindari PKPU. Menteri  BUMN  dapat  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  usulan  perubahan
15 Sumber: CNN Indonesia, ‘Sumber: CNN Indonesia, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230617080743-92-963067/Blak-Blakan-Injourney-Soal-Utang- Rp46-t-Proyek-Mandalika’ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230617080743-92-963067/blak- blakan-injourney-soal-utang-rp46-t-proyek-mandalika>.
16 Ibid
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
penggunaan tambahan PMN yang diajukan oleh direksi. Apabila disetujui, menteri BUMN perlu melaporkan persetujuan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada menteri keuangan.
Mekanisme  perubahan  penggunaan  tambahan  PMN  sudah  diatur  dalam  PMK  182/2018  yang terbit  sebelum  Permen  BUMN  2/2023.  Setelah  usulan  diajukan  oleh  direksi/menteri  BUMN, direktur  jenderal  melakukan  penelaahan  dan/atau  pembahasan  atas  usulan  perubahan penggunaan tambahan PMN untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri keauangan. Menteri keuangan  memberikan persetujuan  atau  penolakan  atas  usulan  perubahan  penggunaan tambahan PMN, atau dapat memberikan suara dalam RUPS.
Salah  satu  persyaratan  yakni  usulan  perubahan  didasarkan  pada  alasan  yang  jelas  dan merupakan alternatif terakhir atau kajian yang  menyimpulkan bahwa perubahan penggunaan tambahan  PMN  tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan rencana penggunaan tambahan PMN semula. Hal ini berarti perubahan penggunaan tambahan PMN tidak boleh sembarangan dan akan menjadi exit strategy yang terakhir untuk menyelesaikan permasalahan beban utang perusahaan. Namun, tetap saja belum ada peraturan yang jelas akan penambahan PMN untuk melakukan pembayaran pinjaman dalam mengurangi kerugian akibat penugasan dari pemerintah.

## 3.4. Jaminan
Mengingat  penugasan  pemerintah  membutuhkan  pinjaman  dalam  jumlah  besar,  sepatutnya pinjaman  tersebut  diberikan  jaminan  oleh  pemerintah.  Untuk  proyek-proyek  penugasan sepatutnya pinjaman yang diambil dijamin oleh pemerintah. Sesuai dengan PP Nomor 42 tahun 2021,  pemerintah  dapat memberikan jaminan pemerintah  terhadap proyek strategis nasional (PSN), yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah, dimana salah  satunya adalah kredit atau pembiayaan syariah. Namun, jaminan pemerintah hanya diberikan terhadap PSN yang layak secara teknis dan finansial, dan PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai.
Untuk  proyek  JTTS  yang  dilaksanakan  oleh  PT  Hutama  Karya  (Persero),  tidak  mengikuti  PP Nomor  42  Tahun  2021.  Tata  cara  pelaksanaan  pemberian  jaminan  untuk  percepatan  proyek Pembangunan  jalan  tol  di  sumatera  diatur  oleh  PMK  Nomor  253/PMK.08/2015.  Peraturan perundangan pada level yang lebih tinggi yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 yang ditetapkan sebelum PP 42/2021. Sehingga, meskipun proyek JTTS dinyatakan sebagai proyek yang tidak layak secara finansial,  proyek  ini  masih  mendapatkan  jaminan  pinjaman  dari  pemerintah.  Namun,  lingkup jaminan  yang  diatur  hanya  untuk  pinjaman  PT  Hutama  Karya  (Persero)  untuk  pelaksanaan Pembangunan JTTS.
Untuk  PT  Waskita  Karya,  berdasarkan  laporan  keuangan,  jaminan  pemerintah  untuk pinjaman/obligasi  dilakukan  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 211/PMK.08/2020  tentang  Tata  Cara  Pemberian Penjaminan  Pemerintah  untuk  Badan  Usaha Milik  Negara  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Untuk mendapatkan jaminan ini, terjamin harus memenuhi kriteria yakni terdampak pandemic covid- 19 dan/atau terdapat penugasan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Kriteria terjamin yang terdampak pandemi covid-19 dibuktikan dengan laporan tingkat kesehatan BUMN yang  memiliki  kriteria sehat  sebelum  terjadi covid-19  berdasarkan  penilaian  oleh  pihak  yang berwenang sesuai dengan peraturan mengenai kesehatan BUMN. Sehingga, berdasarkan laporan keuangan PT Waskita Karya Persero dimana terdapat penurunan pendapatan pada tahun 2020, masih dapat menerima penjaminan dari pemerintah.
Dengan  adanya  jaminan,  meskipun  melakukan  pengusahaan  jalan  tol  dengan  porsi  pinjaman yang  besar,  namun  risiko  kegagalan  pembayaran  dapat  dikendalikan.  Namun,  hal  ini  tidak
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308
D
berfungsi untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan, karena pada dasarnya jaminan akan dicairkan apabila perusahaan sudah  tidak dapat membayar kewajiban kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pinjaman. Selain itu, berdasarkan PMK 253/2015, pelaksanaan pembayaran klaim jaminan oleh pemerintah merupakan utang yang harus dibayar kembali oleh PT Hutama Karya (Persero) kepada pemerintah. Sehingga, jaminan ini berbeda dengan kompensasi kerugian dan PMN, karena hanya bersifat memindahkan risiko/permasalahan dan bukan sebagai solusi dari permasalahan.

## 4. KESIMPULAN
Regulasi  yang  mengatur  kompensasi  kerugian  bagi  BUMN  penerima  penugasan  pengusahaan jalan tol memiliki lingkup yang umum, sehingga memberikan banyak opsi antara lain kompensasi kerugian, penyertaan modal negara dan jaminan pinjaman. Namun, seiring dengan lingkupnya yang  umum,  membuat  permasalahan  tidak  memiliki  solusi  hukum  yang  jelas.  Solusi  masih berdasarkan  pada  kesepakatan  antara  BUMN  selaku  pelaksana  tugas  dan  pemerintah  selaku pemberi tugas sekaligus pemegang saham BUMN. Oleh karena  itu,  penulis merasa diperlukan perubahan  atau  penambahan  peraturan  pada  tingkatan  peraturan  menteri  untuk  mengatur kompensasi  kerugian  yang  sesuai  dengan  kondisi  kerugian  pada  pengusahaan  jalan  tol,  serta tambahan pasal pada peraturan menteri yang mengatur penambahan PMN untuk mengakomodir tata cara penambahan PMN untuk restrukturisasi dan penyelamatan BUMN akibat penugasan.
Tambahan pasal-pasal tersebut harus memperhatikan risiko seperti berkurangnya citra/rating perusahaan, atau potensi korupsi yang dapat dilakukan. Karena sejatinya apabila hutang dibayar terus  menerus  melalui  suntikan  modal,  akan  meningkatkan  kemungkinan  korupsi  akibat kerugian perusahaan mulai dirasa sebagai hal yang wajar. Selain itu, bagi perusahaan yang sudah go  public,  pembayaran  hutang  melalui  penanaman  modal  terus  menerus  akan  mengurangi kepercayaan  investor,  sehingga  meskipun  diberikan  modal,  namun  nilai  lembar  saham  akan menurun dan secara tidak langsung jumlah ekuitas juga akan menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Riyanto dan Iwan Erar Joesoef, ‘Agus Riyanto Dan Iwan Erar Joesoef, (2020), Penugasan Badan Usaha Milik  Negara  Dalam  Pengusahaan  Jalan  Tol:  Studi  Penugasan  PT  Hutama  Karya  (Persero)  Dalam Pengusahaan Jalan Tol Di Sumatera’, 2020
Muhammad Jauhar Raditya, ‘Muhammad Jauhar Raditya, (2017), Studi Kelayakan Ekonomi Dan Finansial Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo’, 2017
Sumber, ‘Sumber: Https://Www.Hutamakarya.Com/Ikhtisar-Laporan-Keuangan’ <https://www.hutamakarya.com/ikhtisar-laporan-keuangan> Sumber: CNN Indonesia, ‘Sumber: CNN Indonesia,
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20210927163452-92-700080/Utang-Waskita-Karya-Rp90- t-Karena-Tugas-Negara-Dan-Beli-Tol’ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210927163452-92- 700080/utang-waskita-karya-rp90-t-karena-tugas-negara-dan-beli-tol>
———, ‘Sumber: CNN Indonesia, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230617080743-92- 963067/Blak-Blakan-Injourney-Soal-Utang-Rp46-t-Proyek-Mandalika’
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230617080743-92-963067/blak-blakan-injourney-soal- utang-rp46-t-proyek-mandalika>
———, ‘Sumber: CNN Indonesia, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230807204224-92- 983129/Erick-Thohir-Akan-Jadikan-Pkpu-Sebagai-Cara-Benahi-Keuangan-Waskita’
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230807204224-92-983129/erick-thohir-akan-jadikan- pkpu-sebagai-cara-benahi-keuangan-waskita>
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi : 10.56444/sh.v20i2.4308

## D
Sumber:  Data  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  ‘Sumber:  Data  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, Https://Babelprov.Go.Id/Berita_detil/Data-Bps-Rilis-Pertumbuhan-Ekonomi-Babel-Masih-Tertinggi- Se- Sumatera#:~:text=Sementara%20Total%20PDRB%20ADHK%20Pulau,Rp2.375%2C80%20triliun.’ <https://babelprov.go.id/berita_detil/data-bps-rilis-pertumbuhan-ekonomi-babel-masih-tertinggi-se- sumatera#:~:text=Sementara%20Total%20PDRB%20ADHK%20Pulau,Rp2.375%2C80%20triliun>
Sumber:  Databoks,  ‘Sumber:  Databoks,  Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/04/01/Ini- Pertumbuhan-Ekonomi-Pulau-Pulau-Di-Indonesia-Pada-2021’ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01/ini-pertumbuhan-ekonomi-pulau-pulau-di- indonesia-pada-2021>
Sumber:  Kompas,  ‘Sumber:  Kompas,  Https://Www.Kompas.Id/Baca/Ekonomi/2023/03/28/Pembangunan-Tol- Disorot’ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/28/pembangunan-tol-disorot>
Sumber:  Kontan,  ‘Sumber:  Kontan,  Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Kemenkeu-Pastikan-Dana-Apbn- Tidak-Digunakan-Untuk-Bayar-Utang-Bumn-Karya’ <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu- pastikan-dana-apbn-tidak-digunakan-untuk-bayar-utang-bumn-karya>
Sumber: Liputan6, ‘Sumber: Liputan6, Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/5275836/Bumn-Karya-Sering- Rugi-Erick-Thohir-Bongkar-Penyebabnya’ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5275836/bumn- karya-sering-rugi-erick-thohir-bongkar-penyebabnya>
Sumber:  Tempo,  ‘Sumber:  Tempo,  Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/1759133/Menteri-Pupr-Minta-Erick-Thohir- Tak-Pakai-Apbn-Untuk-Bayar-Utang-Bumn-Karya-Begini-Kata-Kemenkeu-Pengamat’ <https://bisnis.tempo.co/read/1759133/menteri-pupr-minta-erick-thohir-tak-pakai-apbn-untuk-bayar- utang-bumn-karya-begini-kata-kemenkeu-pengamat>
Sunarsip,  ‘Sunarsip,  (2023),  BUMN,  Penugasan  Pemerintah,  Dan  Inovasi  Keuangan,  Dalam  Republika, Https://Www.Republika.Id/Posts/42651/Bumn-Penugasan-Pemerintah-Dan-Inovasi-Keuangan’,  2023
<BUMN, Penugasan Pemerintah, dan Inovasi Keuangan, dalam Republika,
https://www.republika.id/posts/42651/bumn-penugasan-pemerintah-dan-inovasi-keuangan>