PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH
Arfa Gunawan*, Yeni Salma Barlinti**.
Pascasarjana Fakultas Hukum Unversitas Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: arfagunawan@yahoo.com
Naskah diterima : 01/03/2022, revisi : 07/04/2022, disetujui 11/04/2022
Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menjabarkan  bahwa  pengaturan  giro  wajib minimum  bank  syariah  sebagai  sebuah  instrumen  kebijakan  moneter  dalam pandangan  maqashid  shariah.  Perbankan  syariah  sebagaimana  dinyatakan  dalam penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat  islam  di  Indonesia  dalam  pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan nilai-nilai  keadilan,  kemanfaaatan,  keseimbangan  dan  keuniversalan  (rahmatan  lil ‘alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif.
Keywords  :  Pengaturan  giro  wajib  minimum,  giro  wajib  minimum  bank  syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  that  the  regulation  of  the  statutory  reserve requirement  of  Islamic  banks  as  an  instrument  of  monetary  policy  in  the  view  of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of  Indonesia  Number  21  of  2008  concerning  Sharia  Banking  is  a  form  of  exploring  the potential  and  form  of  the  contribution  of  the  Islamic  community  in  Indonesia  in  the development of an economic system based on the values  of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method.
Keywords  :  Minimum  statutory  reserve  regulation,  minimum  statutory  reserve requirement  for  Islamic  banks,  monetary  policy  in  the  view  of  maqashid sharia .

## A. Latar Belakang
Sistem  perbankan  telah  menjadi  jantung  pertumbuhan  ekonomi  di  hampir  semua negara,  tak  terkecuali  di  Indonesia.  Hampir  sebagian  besar  masyarakat  hari  ini  percaya bahkan  terkadang  tidak  mempertanyakan  mengapa  bank  menjadi  elemen  penting  dalam
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
pembangunan  ekonmi  sebuah  negara,  padahal  apabila  ditelaah  lebih  lanjut  antara keberadaan  bank  yang  melahirkan  sistem  perbankan  hari  ini  erat  sekali  hubungannya dengan kejadian krisis ekonomi yang selalu berulang. Sistem perbankan di Indonesia hari ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  sistem  perbankan  dunia  sehingga  dengan  kata  lain dapat dikatakan keberadaan sistem perbankan di Indonesia hari ini merupakan gambaran kecil tentang sistem perbankan di beberapa negara atau dapat dikatakan pula keberadaan sistem perbankan di Indonesia dengan diberikan status Independen pada Bank Indonesia, begitulah  pula  kira-kira  posisi  atau  keberadaan  bank-bank  sentral  di  berbagai  negara. Sehingga apabila sistem perbankan ini terhubung satu sama lain di setiap negara melalui peraturan-peraturan  seperti  Standar  Basel,  maka  seperti  itu  pula  gambaran  posisi  bank- bank dalam sistem perbankan modern dimana bank sentral sebagai titik ordinatnya.
Standar  Basel  adalah  standar  pengaturan  perbankan  yang  dikeluarkan  oleh  Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). BCBS terdiri atas 45 Bank Sentral dan Otoritas pengawasan  bank  dari  29  Negara 1 .  Giro  wajib  minimum  adalah  ju mlah  dana  minimum yang  wajib  dipelihara  oleh  BUK  (Bank  Umum  Konvensional)  maupun  BUS  (Bank  Umum Syariah)dan  UUS  (Usaha  Unit  Syariah)  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia sebesar  persentase  tertentu  dari  DPK  (Dana  Pihak  Ketiga)  BUK  atau  DPK  BUS  dan  UUS 2 . Dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 GWM BUS ditetapkan rata- rata  sebesar  5%  (lima  persen)  dari  DPK,  artinya  BUS  wajib  menyetor  ke  Bank  Indonesia sebesar  5%  dari  total  DPK  nya.    Jika  di  dalam sistem  moneter  jumlah  bank  yang  ada  tak terhingga  banyaknya,  maka  proses  penyaluran  pinjaman  tersebut  berlanjut  dengan akselerasi  tanpa  henti  dan  menimbulkan  dampak  ( multiplier  effect ) 3 .  Disinilah permasalahan  muncul,  karena  Bank  Syariah  A  secara  tidak  langsung  dapat  melakukan pencetakan uang, begitu pula dengan bank syariah lainnya. Penciptaan uang melalui bank seperti  itu,  akan  menyebabkan  jumlah  uang  beredar  bertambah  lebih  banyak  dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri. Hal ini akan merusak sistem ekonomi moneter dan sistem  keuangan  serta  memuntahkan  implikasi  “bola  kebingungan”diantaranya ketidakseimbangan  antara  deposito  dengan  cadangan  ( reserve )  akan  mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan ( booms and busts ) 4 .
Islam  sebagai  sebuah  sistem  hidup  sebagaimana  dinyatakan  oleh seorang  orientalis HAR Gibb meliputi segala aspek kehidupan, termasuk pula sistem moneter yang kita bahas ini. Dalam rangka menjaga kemaslahatan tersebut sebagai cita islam itu sendiri, maka salah satu  metode  pengambilan  hukum  disamping  menunjukkan  hukum  dengan  bunyi
1 Otoritas  Jasa  keuangan,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx,  diakses  pada  30 Oktober 2020 pukul 10.40.
2 PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta ASing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Jakarta: Penerbitan FEUI, 2004), hlm. 22  dalam    Ayief  Fathurrahman, “Fractional  Reserve  Banking,  Sebuah  Representasi  Ekonomi  Semu  (Tinjauan  Ekonomi  Islam)”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hlm. 184.
4 Jorg Guido Hulsman , “ Has Fractional Banking really passed the market test”, The independent review. A Journal of political economy, Vol VII, No 3, Winter 2003 pp 399-422, dalam Ayief Fathurrahman, “Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hlm. 187.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
bahasanya,  juga  dengan  ruh tasryi atau maqashid  syari’ah 5 . Mengkaji  teori maqashid  al- syari'ah tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembahasan maṣlaḥah yang  dalam  bahasa  Indonesia diserap  menjadi  maslahat.  Kata  al-maslahah  lawan  dari  al-mafsadah,  sebab  al-mashlahah merupakan  ungkapan  untuk  perbuatan  yang  di  dalamnya  mengandung  kemaslahatan  atau kemanfaatan. 6
Perbankan  syariah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  penjelasan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk  penggalian  potensi  dan  wujud  kontribusi  masyarakat  islam  di  Indonesia  dalam pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaaatan, keseimbangan  dan  keuniversalan  (rahmatan  lil  ‘alamin).  Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.
Keberadaan  instrument  moneter  Giro  Wajib  minimum  sebagaimana  dinyatakan dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/3/2018/  Tentang  Giro  Wajib  Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  menurut  penulis  bertentangan  dengan maqashid  syariah ,  dalam konteks yang lebih jauh lagi bahkan cenderung membawa kemafsadatan, tentunya hal ini bertentangan  dengan  prinsip  kemaslahatan  itu  sendiri  yang  pada  akhirnya  akan bertentangan dengan Islam itu sendiri.
Di  Amerika  sendiri  ketentuan  giro  wajib  minimum  atau  dikenal  dengan fractional reserve system pun telah banyak mengundang polemik yang tidak berkesudahan. Hal ini dikarenakan Fractional  reserve  system dianggap  telah  menjadi  lingkaran  sistemik kehancuran  perekonomian.  Manifestasi  konkrit  dari  pemikiran  para  ekonom  Chicago adalah diusulkannya  operasional  sistem perbankan  secara  lebih  sederhana  atau  dikenal dengan sebutan “Narrow Bank”. Narrow Bank menawarkan dua manfaat yang signifikan. Pertama,  menghilangkan  ketidaksesuaian  antara  kewajiban  bank  dan  asset,  karena ketidaksesuaian  tersebut  mendoorong  sistem  perbankan  untuk  bergantung  pada  jaring pengaman  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  berupa  suntikan  dana  (asuransi  deposito). Kedua,  menghilangkan  kebutuhan  akan  intervensi  pemerintah  yang  besar  dalam pinjaman bank dan keputusan kebijakan lain yang jauh melampaui perlindungan sistem pembayaran 7 .    Selanjutnya  konsep souvereign  initiative  money 8 yang  bergulir  di  Swiss yang  merupakan  pusat  perbankan  dunia,  membuka  cakrawala  berfikir  kita  bahwa  ada arah  pemikiran  terhadap  sistem    yang  lain  selain  sistem  perbankan  hari  ini.  Sehingga boleh jadi Islam pun dengan konsep Muamalahnya yang tentunya menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini.
5 Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 212.
6 Abdul Hayy Abdul’Al, Pengantar Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 313.
7 Ayief Fathurrahman, “Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hal.189.
8 Philippe Baccetta, “The sovereign money initiative in Switzerland: an economic assessment”, Swiss Journal of Economics and Statistics, 25 Januari 2018.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## B. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  pendekatan  analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan analisis  data  kualitatif  dan  metode  yuridis  normatif.  Penulis  menggunakan  metode  analisis pada  penelitian  ini  pelaksanaan  giro  wajib  minimum  ada  perbankan  syariah  dianalisis penerapannya  apakah  sudah  sesuai  dengan  konsep maqashid  syariah dalam  perspektif peraturan  yang  ada  di  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## C. Pembahasan
Islam  adalah  agama  yang  bersifat  universal,  humanis,  dinamis,  dan akan  terus  ada sampai  hari  kiamat.  Allah  berfirman  dalam  surat  al-Anbiya  ayat  107  yang  berbunyi: “Kami  tidak  mengutus  engkau,  Wahai  Muhammad,  melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.” Dengan  sifatnya  yang  dinamis,  Islam  menjadi  agama  yang  relevan  di  seluruh zaman  di  mana  pun  ia  berada  sehingga  hukum-hukumnya  dapat diterapkan  bagi  seluruh manusia 9 . Dalam kerangka rahmat bagi seluruh alam, para ulama  merumuskan  suatu  teori hukum  Islam  yang  dilandaskan  dengan pemikiran  tentang  kemaslahatan  manusia, yakni maslahah  mursalah.  Dalam  konteksnya  maslahah  mursalah  tidak  dapat  dilepaskan  dari kerangka Maqashid  al-syari'ah. Maqashid  al-syari'ah tidak  lahir  secara  tiba-tiba,  sudah banyak ulama klasik yang membahas seputar masalah maqashid al-syari'ah . Sebutlah Imam Haramain  Al-Juwaini,  al-Ghazali,  ar-Razi,  al-Amidi,  ‘Izzuddin  ibn  ‘Abd  as- Salam,  at-Thufi, ibn  Taimiyah,  ibn  Qayyim,  dan  lain-lain 10 .  Namun,  para  ulama  ini  belum  membahas maqashid  al-syari'ah sebagai  satu  disiplin  ilmu  ataupun  memberikan  perhatian  khusus sebagai topik karya ilmiah tersendiri 11 . Baru pada abad ke-8 hijriyah pembahasan tentang maqashid  al-syari'ah secara  khusus  dan  sistematis  dilakukan  oleh  al-Syathibi  yang dituangkan dalam kitabnya al-Muwafaqat yang fenomenal. 12
M aqashid  al-syari'ah bisa  diartikan  sebagai  tujuan  atau  hikmah  dari  ditetapkannya hukum-hukum.  Al-Raisuni  mendefinisikan maqashid  al-syari'ah sebagai  tujuan-tujuan dan  hasil-hasil  yang  hendak  dicapai  dari  suatu  penetapan  hukum. 13 Wahbah  al-  Zuhaili menjelaskan  bahwa maqashid  al-syari'ah adalah  sejumlah    makna  atau  sasaran  yang hendak  dicapai  oleh syara‟ dalam  semua  atau  sebagian besar  kasus  hukumnya,  atau  ia
9 Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , (Jakarta: NV. Bulan Bintang, 1974), hal 28
10 Sandy  Rizki  Febriadi, Aplikasi  Maqashid  Syariah  dalam  Bidang  Perbankan  Syariah ,  (Jurnal  Amwaluna,  Juli, 2017) Vol. 1, No. 2, hal. 238.
11 Pembahasan  ulama  dalam  ushul  fiqh  ketika  itu  masih  berkutat  di  seputar  proses  pencarian  illat  (motif) hukum  pada  qiyas  dan  didominasi  oleh  pembahasan  seputar  kebahasaan,  seperti „am dan khas , mutlaq dan muqayyad , mujmal dan mubayyan , dan lain sebagainya.
12 Halil  Thahir ,  Ijtihad  Maqasidi:  Rekonstruksi  Hukum  Islam  Berbasis Interkoneksitas Maslahah , (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, Cet. 1, 2005) hal. 2.
13 Ahmad Ar-Raisuni, Madkhal ila Maqashid al-Syari‟ah, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010), hal. 7.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
adalah  tujuan  dari  syari’at,  atau  rahasia  di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syari‟ (Allah). 14
Kelima  pokok kemaslahatan yaitu: 15 memelihara Agama ( Hifzh al-Din ), memelihara Jiwa ( Hifzh an-Nafs ), memelihara Akal ( Hifzh al-‘Aql ), memelihara Keturunan ( Hifzh al-Nasl ), dan memelihara  Harta  ( Hifzh  al-Mal ).  Mengkaji  teori maqashid  al-syari'ah tidak  dapat dipisahkan  dari  pembahasan maṣlaḥah yang  dalam  bahasa  Indonesia  diserap  menjadi maslahat. maqashid  al-syari'ah bermakna  tujuan  dan  rahasia  Allah  meletakkan  sebuah syariah,  tujuan  tersebut  adalah  maṣlaḥah  bagi  seluruh  umat.  Maṣlaḥah  merupakan manifestasi  dari maqashid  al-syari'ah. Jadi,  dua  istilah  ini  mempunyai  hubungan  dan keterkaitan  yang  sangat  erat.  Inti  dari  teori maqashid  al-syari'ah adalah  untuk jalb  al- masahalih  wa  daf‟u  al-  mafasid ,  yaitu  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.
Menurut  al-Syathibi,  hakikat  atau  tujuan  dari  ditetapkannya  syariat  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  hidup  manusia,  baik  rohani  maupun  jasmani,  individual maupun  sosial.  Kemaslahatan  ini  tidak  hanya  untuk  kehidupan  dunia  saja  tetapi  juga untuk  kehidupan  yang  kekal  di  akhirat.  Kemaslahatan  ini  dapat  diwujudkan  dengan memelihara  dan  menjaga  lima  unsur  pokok  yaitu:  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta. 16 Kelima  unsur ini  merupakan  hal  yang sangat  fundamental  dan  mencakup  secara menyeluruh  kehidupan  manusia  sehingga  sering  disebut  dengan al-kulliyah al-khamsah (lima  aspek  menyeluruh),  sehingga  kerusakan  pada  salah  satu  aspek  saja  akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.
Secara  etimologi, mashlahah sama  dengan  manfaat  dari  segi  makna.  Secara  majas, kata  ini  dapat  diartikan  sebagai  segala  bentuk  perbuatan  yang  mengandung  manfaat. Adapun mashlahah secara  terminologi,  menurut  al-  Ghazali,  sebagaimana  dikutip  dari Nasrun  Haroen  bahwa  pada  prinsipnya mashlahah adalah  mengambil  manfaat  dan menolak  kemudaratan  dalam  rangka  memelihara  tujuan-tujuan  syara’.  Najm  al-Din  al- Thufi  menjelaskan bahwa  inti  dari  seluruh  ajaran  Islam  yang  termuat  di  dalam  nash adalah mashlahah bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat 17 .
Kemaslahatan  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  dan  menjadi keniscayaan  yang  akan  mendatangkan  kebaikan  atau  kemudahan  bagi  manusia. 18 Wujud dari  kemaslahatan  ini  bagi  manusia  berupa  menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat. Kemaslahatan  manusia  tidak  terbatas  pada  ukuran  tertentu  dan  tidak  pula  terdeteksi pada  jumlah  parsial  tertentu,  akan  tetapi  kemaslahatan  itu  akan  selalu  muncul  dan berkembang seiring dengan situasi dan kondisi yang berfluktuasi mengikuti perkembangan dan perbedaan zaman.   Terkadang,   suatu   hukum   yang   diterapkan   pada   suatu   masa
14 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, hal. 1045.
15 Jaenal  Aripin  dan  Azharudin  Latif, Filsafat  Hukum  Islam:  Tasyri  dan  Syar‟i , (Jakarta: UIN Jakarta Press, Cet. 1, 2006), hal. 82-86
16 Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟at , (Saudi Arabia: Wizarah Syu’un al-Islamiyah), jil. 1, hal. 3.
17 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 112.
18 Masykuri  Abdillah, Islam  dan  Dinamika  Sosial  Politik  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2015), hal. xviii
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dan  masyarakat  tertentu  bisa  menjadi  efektif  dan  memberikan  manfaat  besar  bagi manusia,  namun  ketika  diterapkan  pada  konteks  masa  dan  masyarakat lainnya, bahkan sebaliknya bisa menyebabkan mudarat. 19
Menurut  al-Ghazali,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  patokan  dalam  menentukan kemaslahatan  adalah  kehendak  dan  tujuan  syara,  bukan  kehendak  dan  tujuan  manusia. Apabila  seseorang      melakukan      suatu      perbuatan      yang      pada      substansinya  untuk memelihara kelima aspek tersebut maka hal tersebut dinamakan mashlahah 20 . Izzu  al-Din menjelaskan    bahwa  seorang  mujtahid  haruslah  banyak  mempertimbangkan kemaslahatan  dalam penetapan hukum dan tidak bisa menggunakannya secara bebas. 21
Pengungkapan  nilai-nilai  universal  dalam  ajaran  Islam  ini  sangat  penting  dalam konteks  akomodasi terhadap budaya lokal (‘ urf ), politik, ekonomi, sosial, maupun respons terhadap perkembangan dunia modern. Maqashid syariah dapat diimplementasikan dalam kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara.  Pengembangan  dari  nilai-nilai  dasar  ini  dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  ajaran-ajaran  Islam  terntentu  yang  bersifat partikular  dalam  konteks  masyarakat  yang  plural.  Hal  ini    demi  merealisasikan    syariat Islam   yang   bersifat   universal,   berorientasi   pada kemanusiaan, dan berlandsakan moral dan akhlak. 22

## Giro Wajib Minimum Dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Bank  sentral  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia,  menjalankan  kebijakan  moneter  dengan menggunakan  berbagai  instrumen  moneter  bank-bank  umumlah  yang  menjadi  mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan sasaran kebijakan moneter 23 . Sasaran stabilitas moneter adalah tingkat inflasi yang cukup rendah diikuti dengan harga yang stabil, suku bunga positif sehingga memberi insentif bagi investasi, nilai tukar stabil dan mendorong gairah ekspor disamping menekan inflasi dari impor, dan mengendalikan uang beredar yang cukup bagi perekonomian sehingga dapat dihindari tekanan inflasi dan spekulasi. 24 Giro Wajib Minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara  oleh  Bank  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  sebesar  Persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank / DPK (merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan  bukan  penduduk  dalam  rupiah  dan  valuta  asing).  Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  ini merupakan jumlah dana minimum yang wajib dijaga oleh bank-bank komersil setiap saat selama  bank  beroperasi.  Besaran  GWM  ditetapkan  oleh  bank  sentral  sebesar  persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Lazimnya, dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk  giro  di  bank  sentral  dan  masih  menjadi  milik  bank  untuk  dipergunakan  dalam aktivitas  transaksi  non  tunai  dan  atau  pemenuhan  penarikan  dana  nasabah.  Besarnya
19 Ahmad  Sudarman  Abbas, Dasar-Dasar  Masail  Fiqhiyyah ,  (Ciputat:  CV  Banyu Kencana, 2003), hal. 71-72.
20 Haroen, Ushul Fiqh 1 …, hal. 114
21 Lahmuddin  Nasution, Pembaruan    Hukum    Islam    dalam    Mazhab    Syafi‟i ,  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 134.
22 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Bumi  Aksara, 1992), hal. 113-121
23 Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  Keuangan ,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, 2004), hal. 57.
24 HLB Hadori & Rekan, Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm 45
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
persentase  likuiditas  wajib  ini  ditetapkan  oleh  Bank  Sentral.  Ketetapan  dari  instrumen kebijakan ini dapat ditinjau kembali yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian baik local maupun global. Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), atau selanjutnya disebut giro wajib minimum, adalah simpanan umum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada  Bank  Indonesia  yang  besarnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  sebesar  persentase tertentu  dari  DPK  (Dana  Pihak  Ketiga) 25 .  Adapun  besarannya  Giro  Wajib  minimum ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang  Giro  Wajib  Minimum  dalam  Rupiah  dan  Valuta  Asing  Bagi  Bank  Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank, seperti: 26
a. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan Cash Ratio atau melanggar ketentuan Cash Ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran Cash Ratio lebih dari tiga kali berturut-turut.
b. Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-turut.
c. Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari  12  kali  dengan  24  kali.  Dalam  tiga  bulan  terakhir  melanggar  ketentuan  Cash Ratio lebih dari lima kali sampai Sembilan kali berturut-turut.
d. Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar Cash Ratio lebih dari 24 kali. Dalam  tiga  bulan  terakhir  melanggar  ketentuan  Cash  Ratio  lebih  dari  Sembilan  kali berturut-turut.
Akan tetapi, tolok ukur kesehatan bank dengan indicator GWM ini menyisakan masalah besar dikemudian hari bagi kehidupan perekonomian. Hal ini dikarenakan cara kerja dari sistem GWM banyak mengandung ketidakjelasan. ejatinya keberadaan sebuah instrument atau kebijakan moneter.

## Transaksi Gharar Dalam Transaksi Keuangan
Gharar  merefleksikan  unsur al-qimar ,  yang  berarti  satu  pihak  “untung”  dan sementara  pihak  lain  “dirugikan”.  Dalam  konteks  ini  Zarqa  mengatakan  bahwa  unsur gharar  menimbulkan al-qimar .  Karena al-qimar ,  menurut  Zarqa,  sama  dengan maysi r, maka,  bagi  Husain  Hamid,  akad maysir merupakan  akad gharar 27 yang  secara  nyata  tidak paralel bahkan dikutuk oleh al-Qur’an. 28
Secara lughawi, gharar dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir 29 yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan,
25 Pasal  1  angka  6  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/15/PBI/2004  tentang  Giro  Wajib  Minimum  Dalam  Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
26 Malayu Hasibuan S.P, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1996) hlm 96
27 Husayn Hamid, Hukm al-Shari’ah al-Islamiyah li ‘Uqud al-Ta’min (Kairo: Dar alI‘tisam, t.th.), hal. 117-128
28 Al-Qur’an, 5: 90
29 Wahbah al-Zuh}ayli, al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3408.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
namun  dalam  realitasnya  justru  memunculkan  kebencian.  Dari  pemaknaan  ini,  bisa dipahami  bahwa al-dunya  mata‘  al-ghurur 30 ,  dunia  adalah kesenangan  yang  menipu.  Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan  bahwa gharar adalah al-khida’ (penipuan),  yaitu  suatu  tindakan  yang  di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan dalam pengertian istilahi, al- Zuhayli  mendefinisikan gharar atas  dasar  aneka  konsep  yang  ditawarkan  oleh  para fuqaha, 31 yaitu;  a)  al-Sarakhsi,  dari  mazhab  Hanafi,  berpandangan  bahwa gharar adalah mayakunu mastur al-‘aqibah ,  yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya, b) al-Qarafi , dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa asl al-gharar huwa al-ladhi la yudra hal yuhsal am  la  ka  al-tayr  fi  al-hawa’  wa  al-samak  fi  al-ma’ , 32 yaitu  sesuatu  yang  tidak  diketahui apakah  ia  akan  diperoleh  atau  tidak,  seperti  burung  di  udara  dan  ikan  di  air,  c)  Shirazi, seorang ulama yang bermazhab Syafi’i, berkata bahwa gharar adalah ma intawa ‘anh amruh wa khafiya ‘alayh ‘aqibatuh, 33 adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi,  d)  Ibn  Taymiyah  mengatakan  bahwa  gharar  bermakna  al-majhul  al ‘aqibatuh 34 ,  yaitu  tidak  diketahui  akibatnya,  e)  Ibn  al-Qayyim  berpendapat  bahwa  gharar adalah ma la yuqaddaru ‘ala taslimih akana mawjudan aw ma‘duman ka bay‘ al-‘abd al-abiq, wa  al-ba‘ir  al-sharid,  wa  in  kana  mawjudan, 35 yaitu  suatu  yang  tidak  bisa  diukur penerimaannya,  baik  barang  itu  ada  maupun  tidak  ada,  seperti  menjual  hamba  yang melarikan  diri  dan  unta  yang  liar  meskipun  ada,  dan  f  Ibn  Hazm  mendefinisikan  gharar dengan ma  la  yadri  al-mushtari  ma  ishtara,  aw  al-ba’i‘  ma  ba‘a, 36 yakni  seuatu  keadaan dimana  ketika  pembeli  tidak tahu  apa  yang  dia  beli  atau  penjual  tidak  tahu  apa  yang  dia jual. 37
Berbagai pandangan di atas tidak serta merta dapat diterima oleh semua kalangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa “ as with riba, fiqh scholars have been unable to define the  exact  scope  of  gharar” . 38 Pandangan  Vogel  dan  Hayes  yang  demikian  bukan  berarti menolak adanya istilah gharar, tetapi mereka  memandang bahwa para pakar tidak kuasa untuk memaknai istilah gharar secara tepat. Pernyataan Vogel dan Hayes ini sejalan dengan pandangan Badawi yang menyatakan: “The precise meaning of gharar is itself uncertain. The literature  does  not  give  us  an  agreed  definition  and  scholars  rely  more  on  enumerating
30 Al-Qur’an, 3: 185.
31 al-Zuh}ayli, al-Fiqh al-Islami ..., hal. 3409
32 Abi  al-’Abbas  Ah}mad  bin  Idris  al-Sanhaji  al-Qarafi,  Al-Furuq:  Anwar  al-Buruq  fi  Anwa’  al-Furuq  ,  juz  3 (Beirut: Dar al-Kutub al-’Imiyah, 1998), 265. Imam al-Nawawi, alMajmu’: Sharh} al-Muhadhdhab, jild 1 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.), hal. 262
33 Shirazi, Nihayat al-Suwal: Sharh Minhaj al-Usul, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1993), h. 89.
34 Ibn Taymiyah, al-Fatawa al-Kubra, jild 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), hal. 16
35 bn  Qayyim  al-Jawjiyah, Zad  al-Ma’ad  fi  Hady  Khayr  al-’Ibad,  Juz  5 (Beirut:  Mu’assasat  al-Risalah,  1998),hal. 275
36 Ibn Hazm, al-Muhalla bi al-Ar, juz 7 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.),hal. 396-398.
37 Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami..., hal. 3409-3410.
38 Frank  E.  Vogel  and  Samuel  L.  Hayes,  III,  Islamic  Law  and  Finance:  the  Religion,  Risk  and  Return  (Haque: Kluwer Law International, 1998), h. 64.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
individual instances of gharar as substitute for precise definition of the term”. 39
Namun demikian, terlepas dari aneka pandapat yang berbeda, gharar terjadi ketika kedua  belah  pihak  saling  tidak  mengetahui  apa  yang  akan  terjadi,  kapan  musibah  akan menimpa,  apakah  minggu  depan,  tahun  depan  dan  sebagainya,  yang  merupakan  produk dari  suatu  transaksi  yang  dibuat  bersama.  Ketidakjelasan  ini  kemudian  disebut  dengan gharar  yang  dilarang  dalam  Islam.  Islam  melarang  gharar  hadir  dalam  kegiatan perekonomian,  karena  gharar  mengkonstruk  ketidakadilan  ( zulm ) 40 .  Al-Qur’an  dengan tegas  menolaknya  dengan  mengatakan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi keuangan  tidak  dibenarkan  untuk  saling  menzalimi  dan  dizalimi. 41 Karenanya,  Islam mensyaratkan  para  pelaku  ekonomi  patuh  dan  tunduk  pada  beberapa  ketentuan  yang, misalnya  dalam jual  beli,  meliputi; a)  timbangan  yang  jelas  (diketahui  dengan  jelas  berat dan  jenis  yang  ditimbang),  b)  barang  dan  harga  yang  jelas  dan  dimaklumi  (tidak  boleh harga  yang  majhul,  tidak diketahui  ketika  beli),  c)  mempunyai  tempo  tangguh  yang  jelas, dan d) ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan. 42
Menurut  Sayyid  Sabiq,  ada  beberapa  transaksi  jual  beli  yang  inheren  dengan gharar 43 . Transaksi-transaksi yang dilarang ini meliputi, antara lain; 1) jual beli hasah , 2) jual beli mulamasah , 4) jual beli nitaj , 5) jual beli munazabah , dan , 6) jual beli muzabanah dan  muhaqalah,  7)  jual  beli  mukhadarah,  jual  beli  kurma  hijau  dan  belum  nampak  mutu kebaikannya, 8) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 9) jual beli susu  padat  (saman)  yang  masih  berada  di  kantong  susunya,  dan  10)  jual  beli habal  al- habalah .  Pelarangan  berbagai  transaksi  yang  demikian  telah  menjadi  konsensus  ulama. Berbagai  jenis  transaksi  yang  mengandung  unsur  gharar  di  atas  dapat  dijadikan  bahan untuk perbandingan atau qiyas dalam perilaku transaksi keuangan.

## Analisis Giro Wajib Minimun Dalam Pandangan Maqashid Syariah
Cara kerja dari GWM misalnya, Giro Wajib minimum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing  Bagi  Bank  Umum  Konvensional,  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah misalnya  ditentukan  rata-rata  5%.  Sehingga  dengan  ketentuan  itu  bank-bank  komersil wajib  mencadangkan  sebesar  5%  dari  setiap  dana  nasabahnya.  Misalnya  nasabah  A menabung  di  Bank  X  sebesar  Rp.  100.000.000.00,-(seratus  juta  rupiah),  maka  dengan ketentuan  GWM  tadi  Bank  X  akan  mencadangkan  sebesar  Rp.  5.000.000.00,-  (lima  juta
39 Zaki Badawi, “ the Question of Risk”, Islamic Banker, No. 32 (1998), 16. Lihat juga Sami al-Suwailem, “Towards an Objective Measure  of Gharar in Exchange”, dalam  Islamic  Economic Studies,  vol.7, no. 1  & 2 ,  (Oct.  1999,  Apr. 2000), hal. 64.
40 Kezaliman  ( zulm) adalah  sebuah  istilah  universal  yang  mencakup  bentuk  ketidakadilan,  eksploitasi,  penindasan dan kemungkaran, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka. Lihat  Sayyid  Qut}b,  al-‘Adalah alIjtima’i  yah  fi    al-Islam (Kairo:  ‘Isa  al-Bab,  al-Halibi,  1964).  Ketidakadilan  dan Islam adalah berbeda satu dari yang lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa ada salah satu yang tumbang atau lemah.  Lihat  Ibn  Taymiyah,  al-Hisbah  fial-Islam  (Damaskus:  Maktabah  Dar  al-Bay  >  an,  1967),  h.  94;  idem,  Public Duties in Islam, terj. Muhtar Holland (Leicester, UK.: the Islamic Foundation, 1982), h. 95.
41 Al-Qur’an, 2: 27
42 Imam al-Nawawi, al-Majmu’: Sharh al-Muhadhdhab, jild 9 (Beirut: Dar Ih}ya’ alTurath al-‘Arabi, t.th.), hal. 210.
43 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jild 3 (Kairo: Dar al-Fathli I’lam al-‘Arabi, 1990), hal. 220-221.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
rupiah),  sisanya  sebesar  Rp.95.000.000.00,-(Sembilan  puluh  lima  juta  rupiah)  ini  yang dilegitimasi dengan aturan dalam PBI tadi akan dilipatgandakan dengan jalan dipinjamkan, misalnya  kepadan  Nasabah  B,  dengan  tetap  Nasabah  A  selaku  nasabah  A  dapat  menarik dana  Rp.  100.000.000.00,-  yang  awal  tadi.  Kemudian  dana  sebesar  Rp.  95.000.000.00,- (Sembilan  puluh  lima  juta  rupiah)  tadi  apabila  dipinjamkan  ke  nasabah  B  untuk  modal usaha misalnya membeli mesin produksi atau kendaraan melalui pembiayaan bank syariah juga, maka pemilik mesin produksi atau pemilik kendaraan yang dibayar tadi dananya akan menyimpan  pula  dananya  di  bank  syariah  lagi  misalnya  sebesar  Rp.  95.000.000.00,- (Sembilan  puluh  lima  juta  rupiah)  tadi,  dimana  sebesar  5%  dari  Rp.  95.000.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 4.750.000.00,-(empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dicadangkan sebagai pelaksanaan GWM tadi dan disimpan di Bank Indonesia selaku Bank Sentral.  Padahal dalam pandangan masyarakat, bank-bank syariah ketika  meminjamkan  dalam  program  kreditnya  adalah  menggunakan  dana  nasabah, padahal mereka mengikuti sistem atau pola bank konvensional dimana mencetak uang dari kehampaan  atau  ketidakjelasan.  Dimana  dalam  islam  transaki  yang  mengandung  unsur ketidak  jelasan  dapat  dikategorikan  sebagai  transaksi  yang  mengandung  unsur-unsur gharar . Cara kerja seperti ini akan berlangsung secara sistemik dan  otomatis pada setiap bank-bank syariah. Apabila dilihat sekilas tidak ada yang salah dengan sistem ini, bahkan karena sistem ini yang berjalan saat ini, kemungkinan dirasa benar dan salah apabila tidak melaksanakannya.  Akan  tetapi  akibat  dari  penduplikasian  dana  tadi  berdampak  buruk terhadap  sistem  perbankan  karena  mengakibatkan  inflasi,  dimana  keberadaan  nilai  uang akan  semakin  turun  dari  hari  ke  hari,  dan  bank-bank  syariah  menjadi  bagian  dari bekerjanya  sistem gharar ini.  Padahal  jelas,  Rasulullah  SAW  melarang  segala  bentuk transaksi  bisnis  yang  berpola  untung-untungan,  spekulasi,  dan  perkiraan,  seperti  gharar, yang  sarat  dengan  risiko.  Oleh  karena  itu  dikarenakan  pengaturan  GWM  ini  dapat dikategorikan  transaksi  gharar,  maka  dapat  pula  kita  kualifikasikan  bahwasannya instrument  GWM  tadi  merupakan  salah  satu  di  antara  sekian  bentuk  kebijakan  yang dipandang “cacat”, sehingga membuat suatu transaksi menjadi tidak sah dan dilarang untuk exist.  Eksistensi  transaksi  yang  gharar  berpengaruh  negatif  terhadap  kehidupan  sosial. 44 Salah  satu  bentuk  nyata  pengaruh  GWM  tadi  adalah  kondisi  inflasi  atau  bahkan  lebih jauhnya adalah kondisi stagflasi 45 .
Dalam kerangka maqhasid syariah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa salah satu tujuan dari ditegakkannya maqashid adalah dalam rangka menjaga 5 (lima) hal yang harus diperhatikan  dan  dipelihara,  yaitu:  agama  ( al-  din ),  jiwa  ( al-nafs ),  akal  ( al-aql ), keturunan  ( al-nasl ),  dan  harta  ( al-mal ).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dengan
44 Al-Qur’an, 2: 219. Lihat juga surat al-Maidah, 90. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (rijs) termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan- perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat  keberuntungan”;  al-Maidah,  90.  “Sesungguhnya  setan  itu  bermaksud  hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kemu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerajakan pekerjaan itu)”.
45 Stagflasi  adalah  kondisi  dimana  saat  pertumbuhan  ekonomi  merosot,  disertai  pula  dengan  tingkat  inflasi  yang sangat tinggi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
diberlakukannya  GWM,  tidak  ada  lagi  perlindungan  terutama  dalam  harta  (al-mal) terutama  dalam  konteks  harta  nasabah,  karena  dengan  adanya  penciptaan  uang  dari ketidakjelasan  yang  mengakibatkan  inflasi,  hal  ini  secara Dharuriyatnya dari  sisi  syariat tata  cara  kepemilikan  harta  pada  sisi  bank-bank  syariah,  yakni  membiarkan  dan melegitimasi bank-bank syariah mengambil harta nasabah dengan cara yang tidak sah dan dari sisi nasabah mengakibatkan terancamnya eksistensi harta dari segi nilai, padahal jelas- jelas secara tahsiniyat kita wajib menghindarkan diri dari segala bentuk penipuan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa  keberadaan  Giro  Wajib  minimum  untuk  perbankan  syariah  diatur  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah  dan  Valuta  Asing  Bagi  Bank  Umum  Konvensional,  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah, yaitu ditentukan rata-rata 5%. Bahwa cara kerja GWM yang mengandung transaksi  gharar  tidak  sejalan  atau  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  maqashid syariah sehingga lebih besar kemafsadatannya disbanding kemaslahatannya dalam jangka panjag. Oleh karena itu ban syariah sebaiknya melakukan uji materiil terhadap ketentuan GWM sebagaimana dimuat dalam PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah,  Bahwa  konsep  solusi  dari  kebijakan  GWM  ada  beberapa  cara,  yaitu Souvereign  money  initiative,  Narrow  Bank,  Infinite  Bank  atau  Islam  dapat  menginisiasi sistem sendiri dengan konsep Muamalahnya yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Sehingga  Islam  dapat  memprakarsai  paradigma  sistem  perbankan  dunia  yang  secara otomatis  akan  berpengaruh  terhadap  tatanan  ekonomi  dunia.  Dengan  demikian  Islam dapat membuktikan relevansinya tentang ajaran kebenaran yang berperikemanusiaan.

## E. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  civitas  akademika  Program  Magister Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  tempat  penulis  menuntut  ilmu  dan  terima  kasih kepada  Pengelola  Jurnal  Pakuan  Law  Review,  sehingga  tulisan  ini  dapat  selesai  dengan baik.

## F. Biodata Singkat Penulis
ARFA GUNAWAN adalah seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia dengan  Program  Peminatan  Hukum  Ekonomi  Islam.  Arfa  berpengalaman  lebih  dari  10 tahun  menangani  perkara  Perdata  dan  pidana  pada  kantor  hukum  Ihza  &  Ihza  dan pernah  menjadi  Tenaga  Ahli  pada  kementrian  politik  hukum  dan  keamanan.  Arfa Gunawan  mempunyai  pengalaman  organisasi  sebagai  Direktur  Eksekutif  Lembaga bantuan  hukum  mahasiswa  islam  cabang  Depok  Tahun  2004-2005,  Ketua  Bidang Hukum KNPI Pusat. Arfa Gunawan dapat dihubungi melalui email arfagunawan@yahoo.com
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdillah,  Masykuri. Islam  dan  Dinamika  Sosial  Politik  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2015).
Abdul’Al, Abdul Hayy. Pengantar Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟at , (Saudi Arabia: Wizarah Syu’un al-Islamiyah), jil. 1.
al-Zuhayli, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz II. Ar-Raisuni, Ahmad. Madkhal ila Maqashid al-Syari‟ah, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010). Baccetta, Philippe. “The sovereign money initiative in Switzerland: an economic assessment”, Swiss Journal of Economics and Statistics, 25 Januari 2018.
Hadori,  HLB.  &  Rekan.  Studi  Hukum  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia,  (Jakarta:  Bank Indonesia, 2002).
Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1996). Mamudji,  Sri  dkk. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Depok:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005).
Nasution,   Lahmuddin. Pembaruan   Hukum   Islam   dalam   Mazhab   Syafi‟i , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
Soekanto, Soejono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001).
Zahrah, Muhamad Abu. Ushul Fiqih (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017).
B. Jurnal
Fathurrahman,  Ayief. “Fractional  Reserve  Banking,  Sebuah  Representasi  Ekonomi  Semu (Tinjauan  Ekonomi  Islam)”, La_Riba  Jurnal  Ekonomi  Islam,  Volume  VI,  No.  2, Desember 2012.
Hulsman , Jorg  Guido. “  Has  Fractional  Banking  really  passed  the  market  test”, The independent  review.  A  Journal  of  political  economy,  Vol  VII,  No  3,  Winter  2003  pp 399-422,  dalam  Ayief  Fathurrahman, “Fractional  Reserve  Banking,  Sebuah Representasi  Ekonomi  Semu  (Tinjauan  Ekonomi  Islam)”, La_Riba  Jurnal  Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012.
Manurung,  Mandala.  dan  Prathama  Rahardja. Uang,  Perbankan,  dan  Ekonomi  Moneter (Jakarta:  Penerbitan  FEUI,  2004),  hlm.  22  dalam    Ayief  Fathurrahman, “Fractional Reserve  Banking,  Sebuah  Representasi  Ekonomi  Semu  (Tinjauan  Ekonomi  Islam)”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012.

## C. Peraturan
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
----------,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/3/2018/  Tentang  Giro  Wajib  Minimum dalam Rupiah dan Valuta ASing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 473-485 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## D. Internet
Otoritas  Jasa  keuangan,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi- basel/Pages/Road-Map.aspx, diakses pada 30 Oktober 2020 pukul 10.40.