Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang
Muh. Ridwan 1 , Hartutiningsih 2 , Mass’ad Hatuwe 3
Abstrak
Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  menjelaskan  tentang  pembinaan industri  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Bontang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pembinaan  industri  kecil  dan  menengah  pada Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bontang secara  umum  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sangat  bermanfaat terhadap  pengembangan  usaha  pelaku  IKM,  namun  secara  aplikatif namun  hasil  yang  dicapai  belum  sepenuhmya  mencapai  hasil  yang optimal.  Meski  demikian  upaya  pembinaan  oleh  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bontang  terhadap  IKM  terus dilakukan  secara  berkesinambungan  serta  berjalan  dengan  baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah  pada  Dinas  perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang  adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping,  sebagian  aparat  Pembina  IKM  yang  ada  di  Dinas Perindagkop dan UMKM  Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic  pendidikan  yang  dimiliki),  terbatasnya  kemampuan    aparat pembina  IKM,    terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  keperluan  kegiatan pembinaan  IKM  sehingga  tidak  semua  program  kegiatan  yang direncanakan  dapat  terlaksana,  adanya  sikap  dan  perilaku  IKM  yang terkesan  manja  sehingga  selalu  mengharapkan  bantuan  pemerintah, karakteristik  dan  pola  pikir  pelaku  IKM  tidak  mudah  untuk  berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.. Kata Kunci: Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

## Pendahuluan
Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional.  Mengingat peranannya  dalam  pembangunan,  industri  kecil  harus  terus  dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha  kecil  dan  besar  dalam  rangka  pemerataan  serta  mewujudkan kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
mewujudkan  tujuan  tersebut,  pemerintah  dan  masyarakat  harus bekerjasama.  Masyarakat  sebagai  pelaku  utama  pembangunan,  sedangkan pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing,  melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.
Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian  nasional  ditunjukkan  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang RI nomor 20 tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang  ini  diatur  bahwa  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  perlu  diselenggarakan  secara  menyeluruh,  optimal  dan berkesinambungan  melalui  pengembangan  iklim  yang  kondusif,  pemberian kesempatan  berusaha,  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  yang seluas-luasnya,  sehingga  mampu  meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  rakyat,  penciptaan lapangan  kerja,  dan  pengentasan  kemiskinan.  Selanjutnya  diikuti  dengan Peraturan  Pemerintah  RI  nomor  32  tahun  1998  tentang  pembinaan  dan pengembangan  usaha kecil.Inti  dari peraturan ini  adalah adanya pengakuan dan  upaya  untuk  memberdayakan  mereka.  Hal  ini  sebagaimana  yang terungkap  dalam  PP  tersebut  bahwa  usaha  kecil  bagian  integral  dari perekonomian  nasional  yang  mempunyai  kedudukan,  potensi,  dan  peranan yang  penting  dan  strategis  dalam  mewujudkanpembangunan  ekonomi nasional.
Industri  kecil  dan  menengah  Industri  kecil  dan  menengah  yang  ada  di Kota  Bontang  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis,  baik  dalam pemerataan  kesempatan  berusaha,  pemerataan  penyebaran  lokasi  industri yang  mendukung  pembangunan,  pemerataan  kesempatan  kerja,  dan bertujuan  untuk  membentuk  masyarakat  industri  kecil  yang  mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang, bahwa  perkembangan  sektor  industri  kecil  dan  menengah  di  Kota  Bontang mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010  sedangkan pada tahun  2011  hingga  tahun  2012  mengalami  penurunan  sekitar  25%. Berdasarkan  data  perkembangan  ini,  maka  dapat  menjadi  bahan  evaluasi atas pembinaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang.
Pemerintah  Kota  Bontang  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam membina  pelaku  IKM,  yaitu  melalui  kegiatan  pelatihan,  promosi,  bantuan dana  bergulir,  bantuan  sarana  produksi,  magang,  studi  banding,  namun upaya  pembinaan  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  menjangkau  serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku IKM selama ini.
Permasalahan  mendasar  untuk  sektor  industri  kecil  dan  menengah  di Kota Bontang adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang  masih  kurang  mampu,  kesulitan  untuk  mendapatkan  bahan  baku,  dan sulitnya  pemasaran    khususnya  produk  kerajinan.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  terobosan-terobosan  dari  pihak  pemerintah  melalui  instansi  teknis
Dinas Perindagkop dan UMKM untuk melakukan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan agar IKM tetap bertahan dan berkembang.
Hal ini menjadi tugas Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang berkedudukan  sebagai  unsur  pelaksana  pemerintahan  daerah  di  bidang pengelolaan  sector  perindustrian  yang  berupaya  untuk  membina  industri kecil dan menengah agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  tentunya  dipengaruhi  oleh beberapa faktor,  baik itu faktor internal yang ada  dalam Dinas Perindagkop dan  UMKM  itu  sendiri  maupun  faktor  eksternal  yang  ada  diluar  Dinas Perindagkop dan UMKM tersebut.
Berkenaan  dengan  upaya  pembinaan  industri  kecil  dan  menengah  di Kota  Bontang  perlu  dilakukan  pembinaan  sesuai  bidang  usaha  yang dijalankan  selama  ini.  Disamping  itu  perlunya  pengembangan  kemampuan sumber  daya  manusia,  karena  melalui  pembinaan  tersebut  diharapkan berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di Kota Bontang.
Dalam  upaya  pembinaan  industri  kecil  dan  menengah  memang diperlukan  suatu  langkah  yang  tepat  sehingga  permasalahan  yang mengemuka  dapat  teratasi,  dan  harapan  para  pengusaha  industri  kecil  dan menengah untuk sejahtera dapat terealisasi.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  mengkaji  lebih mendalam, mengingat  Kota Bontang memiliki potensi dan memiliki peluang yang  besar  untuk  berkembangnnya  industri  kecil  dan  menengah.Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi diobyek penelitian  terutama  mengenai  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang dalam mengembangkan industri kecil dan  menengah.  Kemudian  dapat  diketahui  pula  faktor-faktor  yang menghambat  terhadap  pembinaan  industri  kecil  dan  menengah  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang.  Untuk menjawab permasalahan tersebut maka tindakan yang paling tepat dan teruji validitasnya dapat dilakukan melalui pendekatan ilmiah/penelitian lapangan.

## Konsep Pengembangan
Menurut MecGill (1997: 261) pengembangan adalah suatu perubahan dari  yang  mikro  menjadi  makro.  Secara  makro  pengembangan  merupakan suatu  peningkatan  kualitas  atau  kemampuan  manusia  dalam  rangka mencapai  tujuan  pembangunan  bangsa,  proses  peningkatan  mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil  yang  optimal,  hasil  ini  dapat  berupa  jasa,  benda  atau  uang.  Hasibuan, (2001:68)  mengemukakan  bahwa  pengembangan  merupakan  suatu  usaha untuk  meningkatkan  kemampuan  sesuai  dengan  kebutuhan  pekerjaan. Dalam hal pengembangan dapat dikemukakan Flippo (dalam Martoyo, 2000: 62)  yaitu  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  usaha  ke  arah yang lebih besar.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Mangkunegara  (2001:43) bahwa  pengembangan  lebih  difokuskan  pada  peningkatan  kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (human relations) bagi manajemen tingkat atas dan menengah.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  merupakan  suatu  usaha  untuk  meningkatkan  kematangan berpikir    yang  dibarengi  dengan  perubahan  yang  lebih  baik.  Dengan demikian  pengembangan  dapat  juga  diartikan  suatu  perubahan  yang dilakukan secara terencana kearah yang diinginkan.
Berbicara  tentang  pengembangan  terdapat  empat  aspek  yang terkandung didalamnya (Bryant dan White (1997 : 4), yaitu:
1. Memberikan  penekanan  pada  kapasitas (capacity),  yaitu  upaya peningkatan kemampuan beserta energi yang diperlukan..
2. Penekanan  pada  aspek  pemerataan (equity)  dalam  rangka  menghindari perpecahan  di  dalam  masyarakat  yang  dapat  menghancurkan kapasitasnya.
3. Pemberian  kekuasaan  dan  wewenang (empowerment)  yang  lebih  besar kepada  masyarakat.  Dengan  maksud  agar  hasil  pembangunan  dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dapat meningkat. Disamping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang diambil tentang lokasi resource
4. Pembangunan mengandung pengertian kelangsungan pembangunan yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya  yang ada.

## Pengembangan Industri kecil
Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas diseluruh daerah,  sebagian  besar  dilakukan  oleh  golongan  ekonomi  lemah.Oleh karenanya,  industry  kecil  penting  peranannya  dalam  pemerataan,  dari perluasan penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, sampai mendorong  pertumbuhan  ekonomi.Tumbuhnya  para  wiraswasta  yang sebagian mampu menjadi pengusaha menengah. Dalam rangka meningkatkan  penerimaan  devisa  serta  penghematan  devisa,  industri  kecil dapat  berperan  dalam  penyediaan  produk  substitusi  impor  dan meningkatkan produk ekspor.
Kondisi industri kecil dan kerajinan pada saat ini sejumlah unit usaha + 4 juta, tenaga kerja jutaan orang, dengan sentra tersebar di seluruh daerah. Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  industry  kecil sampai saat ini antara lain, adalah:
a. Dari segi pengusaha dan pengrajin
-   Kurangnya  pengetahuan  para  pengusaha/pengrajin  akan  permintaan pasar yang meliputi jenis produk, mutu, jumlah, waktu penyerahan, dan harga yang diinginkan.
-   Kurangnya pengetahuan mengenai system produksi, system manajemen, termasuk keuangan dan pemasaran.
b. Dari segi  pembinaan
- -   Terbatasnya kemampuan aparat Departemen Perindustrian
- Belum lengkapnya sarana-sarana pembinaan (Unit Pelayanan Teknis).
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
Kedudukan  manusia  dalam  suatu  dunia  usaha  sangat  menentukan karena  posisinya  selain  sebagai  objek  juga  subjek  dalam  proses  pencapaian hasil usaha. Oleh karena itu hidup matinya suatu dunia usaha, faktor manusia sangat  menentukan.  Pentingnya  faktor  manusia  dalam  dunia  usaha,  maka perlu mendapat perhatian yang lebih besar agar mampu meningkatkan daya saing dalam dunia usaha. Sementara keberadaan manusia dalam dunia usaha belum semuanya  ditopang dengan  kemampuan, keterampilan  sesuai bidang usaha  yang  dimiliki,  dan  kondisi  inilah  yang  membuat  para    pengusaha kurang mampu bersaing disegmen pasar tenaga kerja. Mencermati fenomena tersebut  maka  perlu  pembinaan  secara  simultan  sesuai  bidang  usaha  yang dikembangkan, baik pada usaha industri kecil maupun menengah .
Pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  proses,  hasil  atau  pernyataan menjadi  baik.Dalam  hal  ini  menunjukkan  adanya  kemajuan,  peningkatan, pertumbuhan,  terjadinya  evolusi  atas  berbagai  kemungkinan,  berkembang atau peningkatan sesuatu. (Thoha, 1986 : 178). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada  dua unsur dalam pengertian  ini  yakni  pembinaan itu bisa berupa  suatu tindakan,  proses,  atau  pernyataan  tujuan,  dan  kedua  pembinaan  menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.
Pada  dasarnya  pembinaan  pegawai  merupakan  suatu  tindakan  yang diarahkan  untuk  kemajuan,  peningkatan  atau  perbaikan  atas  sesuatu. Dilingkungan  dunia  usaha  bahwa  pembinaan  karyawan  penting  dilakukan untuk membentuk kepribadian yang berbudi luhur, dan disamping itu untuk meningkatkan  kecakapan,  keterampilan  dan  keahlian  dalam  menunjang kelancaran usaha.
Memahami  tentang  pembinaan,  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang, yaitu  pembinaan  kemanusiaan  yakni  pembinaan  yang  dilakukan  dengan memenuhi  kebutuhan  hidup  karyawan  dan  keluarganya    baik  jasmani maupun  rohani.  Sedangkan  pembinaan  keahlian  dilakukan  dengan memenuhi  kebutuhan  karyawan  untuk  bekerjasama  mencapai  tujuan  yang telah  disepakati  bersama,  dan  dalam  hal  ini  tujuan  untuk  mencapai produktivitas, efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kedua kebutuhan apabila dipenuhi  akan  memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi  para  pengusaha dalam mengembangkan usahanya.
Berdasarkan  pendapat  diatas  menunjukkan  bahwa  pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya/kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang professional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri.

## Pendidikan dan Pelatihan
Menurut  John  Bella  pendidikan  dan  pelatihan  adalah  sama  dengan pengembangan,  yaitu  merupakan  proses  peningkatan  keterampilan  kerja baik  professional  maupun  manajerial.  Pendidikan  berorientasi  pada  teori, dilakukan  dalam  kelas,  berlangsung  lama  dan  biasanya  menjawab  “Why” sedangkan  pelatihan  berorientasi  pada  praktek,  dilakukan  di  lapangan berlangsung  singkat  dan  menjawab  “How”  (Hasibuan,  1994:  105).  Dari pendapat tersebut di atas  tampak adanya perbedaan antara pendidikan dan pelatihan.  Pelatihan  berhubungan  dengan  pekerjaan  sedangkan  pendidikan berhubungan dengan pengetahuan secara umum. Kalau pendidikan  bersifat teoritis,  sedangkan  pelatihan  bersifat  praktis.  Dengan  pendidikan  dan pelatihan    artinya  agar  karyawan  tersebut  memiliki  keterampilan  dan keahlian  serta  mampu  meningkatkan  prestasi  kerja  yang  lebih  baik.  Karena itu  dilakukannya  pendidikan  dan  pelatihan  karyawan  usaha  industry  kecil dan menengah dengan tujuan  untuk merubah sikap dan perilaku karyawan serta  menambah  kemampuan,  keterampilanj,  kecakapan  dan  keahlian sebagai modal untuk meningkatkan produksinya.

## Pengertian Industri Kecil dan Menengah
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian dijelaskan  industri  kecil  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  bahan mentah,  bahan  baku,  barang  setengah  jadi,  dan  atau  barang  jadi  menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri  yang  dikaitakan  dengan  proses  pengolahan  dan  pengembangan industri  yang  digunakan  sebagai  dasar  acuan  dari  pada  Departemen Perindustrian,  yaitu  :  industri  adalah  rangkaian  kegiatan  dan  ekonomi  yang meliputi  pengolahan,  pengerjaan,  pengubahan,  perbaikan  bahan  baku  atau barang  setengah  jadi  menjadi  barang  yang  berguna  dan  lebih  bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.
Menurut Biro Pusat Statistik (1993 :53) industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas)  orang  tenaga  yang  terdiri  dari  pekerja  kasar  yang  dibayar,  pekerja pemilik  dan    pekerja  keluarga  yang  tidak  dibayar.  Dengan  demikian  dalam usaha  pencapaian  tujuan  pembangunan  industri,  sub  sektor  industri  kecil dan  kerajinan  rakyat  diharapkan  mempunyai  peran  strategis,  yaitu  sebagai penggerak  utama  peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi,  penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.
Dalam  perkembangannya  industri  kecil  membawa  misi  pemerataan yaitu  dengan  penyebaran  kegiatan  usaha,  peningkatan  partisipasi  bagi golongan  ekonomi  lemah,  perluasan  kesempatan  kerja  dan  dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas.Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunann industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.
Fungsi  dari  pusat-pusat  pertumbuhan  industry  menurut  Syahruddin (1989:45) adalah :
1. Sebagai  pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
2. Sebagai  tempat  pelengkap  peralatan  yang  tidak  dipergunakan  bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industry kecil. Dengan  adanya  pusat-pusat  pertumbuhan  industry  ini  diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  maka  dapat  diperoleh  gambaran  bahwa industry  kecil  mempunyai  investasi  modal  yang  relative  kecil,  sedangkan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

## Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan/SDM
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan/SDM bagi pelaku IKM yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pelatihan
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  pelatihan  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang  sudah  cukup  baik  dan sangat  bermanfaat  bagi  pelaku  IKM,  karena  dapat  meningkatkan memampuan  serta  pemahaman  kepada  pelaku  IKM  baik  dari  segi kemampuan  teknis  maupun  kemampuan  manajerial.  Akan  tetapi  dari  segi hasil yang diperoleh pasca pelatihan sebagian besar pelaku IKM belum dapat mengaplikasikan  secara  maksimal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  pelaku  IKM  bahwa  ilmu  yang  didapatkan  didalam  pelatihan  tidak semuanya  bisa  diaplikasikan  dalam  menjalankan  usahanya  karena    materi yang  didapatkan  di  pelatihan  merasa  terlalu  tinggi,  sementara  klasifikasi usaha yang dijalankan masih ketegori industri rumah tangga (Home Industri) dengan  jumlah  karyawan  hanya  sekitar  1-3  orang,  sehingga  agak  kesulitan untuk  penerapannya.  Kemudian  dari  hasil  wawancara  dari  IKM  yang  lain mengemukakan  bahwa  pelatihan  teknis  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang  sangat  bermanfaat  karena  dapat memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  terkait  desain  produk kerajinan.  Namun  hasil  yang  dicapai  setelah  pasca    pelatihan  juga  belum diaplikasikan  secara  maksimal  bahkan  ada  yang  belum  mengaplikasikan sama  sekali.  Adapun  yang  menjadi  alasan  sehingga  aplikasi  ilmu keterampilan yang diperoleh pasca pelatihan tidak terlaksana adalah : Faktor bahan  baku  yang  tidak  tersedia  di  Bontang  dan  harus  membeli  dari  luar daerah  di  Pulau Jawa,  pemasaran terhadap produk yang dihasilkan  sangat sulit sehingga tidak bisa di produksi secara kontinyu.
2. Pendampingan
Berdasarkan  observasi  dilapangan  bahwa  pendampingan  yang dilaksanakan  oleh  dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang  sudah berjalan  dengan  baik  dan  sangat  membantu  terhadap  pelaku  IKM  dalam menjalankan  usahanya.    Adapun  jenis  pendampingan  yang    diberikan  oleh tenaga  pendamping  kepada  pelaku  IKM  adalah  :  Mengidentifikasi  serta memberikan  solusi  setiap  permasalahan  yang  dialami  oleh  Pelaku  IKM, memfasilitasi  pelaku  IKM  dalam  kegiatan  pelatihan,  promosi,  bantuan peralatan  kemasan  dan  sarana  produksi.    Adapun  yang  menjadi  kendala dalam  pelaksanaan  pendampingan  adalah  terbatasnya  kemampuan pengetahuan tenaga pendamping, Letak    Kantor Disperindagkop dan UMKM berkedudukan  di  luar  Kota  Bontang  sementara    lokasi  tempat  usaha  IKM berada  di  dalam  Kota  Bontang  dengan    jarak  sekitar  25  Km  sehingga  agak sulit  untuk  melakukan  pendampingan  dilapangan,  kurangnya  sarana pendukung untuk melakukan pendampingan seperti peralatan kamera untuk dokumentasi. Kemudian tenaga pendamping yang ada  di Dinas Perindagkop dan  UMKM    yaitu  hanya  berjumlah  2  (dua)  orang,  sementara  jumlah  IKM yang  ada  di  Kota  Bontang  sekitar  700  unit  usaha,  oleh  karena  itu pendampingan  terhadap  IKM  dilakukan  secara  bertahap.  Untuk  tahun  2013 jumlah IKM yang didampingi sebanyak 30 unit usaha, dengan masing-masing tenaga  pendamping  mendampingi  15  unit  usaha  IKM.  Apabila  IKM  yang didampingi  tersebut  sudah  dianggap  berkembang  dan  mampu  untuk mandiri,  maka  akan  dilepas  dari  pendampingan  kemudian  diganti  dengan IKM baru.
3. Magang/Studi banding
Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan magang/studi banding  sangat baik   yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan  wawasan  bagi  pelaku  IKM,  namun  dari  segi    hasil  yang    dicapai  belum maksimal. Untuk kegiatan magang   permasalahannya adalah :
-   Waktu pelaksanaan magang yang relatif singkat yaitu maksimal 4 (empat) hari,  sehingga  peserta  magang  belum  dapat  menguasai  materi  yang diberikan.
-    Tidak  sesuainya  jenis  usaha  peserta  magang  dengan  jenis  magang  yang diikuti, sehingga setelah pasca magang mereka tetap fokus terhadap usaha yang  digelutinya.
Sedangkan kegiatan studi banding   permasalahannya adalah :
- Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  studi  banding  adalah  hanya mengunjungi lokasi tempat usaha IKM daerah lain, tanpa dibarengi dengan kegiatan praktek.
- Tidak  sesuainya  potensi  daerah  dengan  potensi  daerah  yang  akan dikunjungi sehingga tidak dapat diaplikasi lebih lanjut.
4. Sosialisasi peraturan
Peraturan  adalah  merupakan  suatu  produk  hukum  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  atau  petunjuk dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  atau  usaha.  Agar  peraturan  ini  dapat dilaksanakan dengan baik, maka sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada pihak pengguna peraturan.
Hasil pengamatan dilapangan mengenai sosialisasi peratuan perindustrian  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota Bontang  menunjukkan  bahwa  belum  dilaksanakan  secara  maksimal, sehingga  sebagian  besar  pelaku  IKM  belum  memahami  peraturan  – peraturan  khususnya  di  bidang  perindustrian.    Mencermati  fenomena tersebut, maka perlu adanya kegiatan khusus  sosialisasi peraturan mengenai perindustrian kepada pelaku IKM, agar apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pelaku industri dapat terlaksana dengan baik.
Memberikan Fasilitasi Permodalan/Sarana Produksi
Fasilitasi  permodalan/sarana  produksi  adalah  hal  yang  sangat dibutuhkan  oleh  pelaku  IKM  dalam  menjalankan  usahanya,  oleh  karena  itu perlu dilakukan fasilitasi meliputi :

## 1. Bantuan Dana Bergulir
Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa  bantuan  dana  bergulir  oleh Pemerintah  Kota  Bontang  untuk  sementara  ditutup,  yaitu  sejak    dari  tahun 2008  hingga  saat  ini  belum  dapat  disalurkan  kepada  pelaku  UMKM,  karena sambil  menunggu  proses    legalitas  tata  kelola  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD).  Bantuan  Dana  Bergulir  Pemkot Bontang  sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku IKM, karena dengan suku bunga  yang  rendah  yaitu  6  %  per  tahun  sangat  membantu  IKM  dalam mengembangkan  usahanya.  Bantuan  permodalan  ini    merupakan  salah  satu bentuk kepedulian untuk memberdayakan kepada pelaku UMKM yang ada di Bontang.
2. Bantuan Sarana Produksi
Hasil  observasi  dilapangan  bahwa  bantuan  sarana  produksi  yang diberikan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM sangat membantu pelaku IKM dalam  meningkatkan  kualitas  serta  kuantitas    produknya,  sehingga  produk yang dihasilkan dapat  berdaya saing tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan  terkait  pemberian  peralatan  produksi  kepada  IKM  yaitu  : Masih  terdapat  peralatan  yang  diberikan  kepada  IKM  tidak  dapat difungsikan,  dikarenakan  penggunaan  peralatan  tersebut  menghasilkan produk  yang  kurang  baik  kualitasnya,  disamping  itu  terdapat  jg  peralatan tidak dapat difungsikan oleh IKM karena daya listrik peralatan tersebut telalu tinggi, sementara kapasitas listrik yang dimiliki IKM terbatas.

## Memberikan Fasilitasi Pemasaran
Untuk  membantu  akses  pemasaran  produk  IKM  Kota  Bontang,  maka Dinas Perindagkop dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran melalui :
1. Fasilitasi Outlet Penjualan Dari  hasil  penelitian  bahwa  fasilitasi  outlet  penjualan  secara  umum sangat bermanfaat bagi pelaku IKM, karena dengan adanya fasilitasi ini dapat membantu pemasaran produk  IKM sehingga  dapat meningkatkan penjualan produk. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang muncul yaitu : tidak lancarnya pembayaran atas barang IKM yang terjual di outlet sepinggan Balikpapan, sehingga akan menggangu perputaran modal pelaku IKM. Hal ini terjadi  karena    pihak  pengelola  outlet  yang  sudah  ditunjuk  oleh  Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang harus menunggu uang hasil penjualan terkumpul lebih dahulu baru diserahkan ke pihak IKM, selain itu kadang juga digunakan untuk menanggulangi gaji petugas outlet ketika gaji mereka belum cair  dari  Dinas,  nanti  setelah  gaji  mereka  cair  dari  Dinas  baru  digantikan uang  penjualan  IKM.        Masalah  lain  yang  muncul  adalah  di  outlet  UMKM center  yang  berlokasi  di  Bontang  yaitu  :  Sebagian  produk  yang  ada  kurang laris,  sehingga  sering  terjadi  produk  yang  kadaluarsa.  Hal  ini  diakibatkan karena  faktor  tempat  penjualan  UMKM  center  yang  tampilannya  dari  luar kurang jelas dilihat  oleh konsumen dan terkesan  hanya sebagai  kantor saja, padahal  selain  difungsikan  sebagai  kantor  UPT  dana  bergulir  juga  sebagai tempat penjualan produk IKM.
2. Promosi/Pameran
Kegiatan promosi/pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan  UMKM  Kota  Bontang  adalah  salah  satu  kegiatan  yang  sangat  digemari dan diminati oleh pelaku IKM, apalagi kalau promosi/pameran dilaksanakan di luar daerah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku IKM  sangat senang  dengan  adanya  kegiatan  pameran  yang  melibatkan  IKM,  karena kegiatan promosi/pameran adalah kesempatan yang baik untuk memperoleh penjualan secara maksimal. Disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh oleh  IKM  pada  saat  pameran  adalah  menjalin  kerjasama  pemasaran  dan bahan baku, serta   dapat melihat, membandingkan dan  mengadopsi  inovasi produk  yang  ditampilkan  daerah  lain.  Permasalahan  yang  terjadi  adalah peningkatan    penjualan    yang  didapatkan  IKM  hanya  sebatas  pada  saat pameran saja, akan tetapi setelah pasca pameran tidak   terjadi peningkatan penjualan. Padahal tujuan  utama  dilaksanakannya kegiatan pameran  adalah untuk  mempromosikan  potensi  produk  unggulan  serta  membuka  peluang investasi daerah, sehingga terjalin  kerjasama di bidang   pemasaran .
3. Sertifikasi
Berdasarkan observasi dilapangan bahwa fasilitasi sertifikasi oleh Dinas Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang    sangat  bermanfaat  terhadap  pelaku IKM  khususnya  sertifikasi  halal,  karena  dengan  sertifikasi  halal  ini    akan
memberikan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk yang di pasarkan  sehingga akan meningkatkan penjualan produk IKM.
Adapun  permasalahan  yang  terjadi  adalah  proses  pengurusan sertifikasi    halal  yang  agak  lama  yaitu  sekitar  2  (dua)  bulan.  Hal  ini diakibatkan  karena  harus  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  mulai  dari identifikasi  persyaratan  permohonan  sampai  pada  tahap  audit  internal dengan melakukan survey di lokasi tempat usaha, setelah itu hasil dari audit internal  dilakukan  sidang  fatwa  oleh  para  Kiyai  LP  POM  MUI  untuk menentukan  layak  atau  tidak  untuk  memperoleh  sertifikat  halal.  Disamping itu  untuk  pengurusan  sertifikat  halal  ini  harus  melalui  LP  POM  MUI Samarinda karena di Bontang belum terbentuk LP POM. Kemudian pengurus LP  POM  MUI  Samarinda  rata-rata  berpofesi  sebagai  dosen,  sehingga  ketika akan  dilakukan  audit  internal  harus  menyesuaikan  waktunya  agar  tidak mengganggu aktifitasnya sebagai dosen.
Faktor-faktor Penghambat
a.  Kurangnya  aparat  Pembina  IKM  khususnya  tenaga  penyuluh,  fasilitator dan  pendamping  IKM    yang  ada  di  Dinas  perindagkop  dan  UMKM  Kota Bontang,  sehingga  tidak  seimbang  antara  jumlah  IKM  yang  akan  dibina sekitar 700 unit usaha dengan jumlah Pembina yang tersedia.
b. Sebagian  aparat  pembina  IKM    yang  ada  pada  Dinas  Perindagkop  dan UMKM  tidak  sesuai  dengan  kompetensi  (basic  pendidikan)  yang  dimiliki, sehingga merasa kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap IKM.
c. Terbatasnya kemampuan aparat Pembina IKM
d. Terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  keperluan  kegiatan  pembinaan IKM, sehingga  tidak  semua  program  kegiatan  yang  direncanakan  dapat terlaksana.
e. Adanya  sikap  dan  perilaku  pelaku  IKM  yang  terkesan  manja,  sehingga apapun  yang  diinginkan  untuk  mengembangkan    usahanya  selalu mengharap bantuan dari pemerintah.
f. Karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah.
g. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  penulis  akan  menarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sudah berjalan dengan baik dan sangat  bermanfaat  terhadap  pengembangan usaha pelaku IKM di  Kota  Bontang,  namun  secara  aplikatif  serta  hasil  yang  dicapai  pasca pelaksanaan  pembinaan  melalui  kegiatan  pelatihan,  magang/studi banding,  pendampingan,  sosialisasi  peraturan,  bantuan  dana  bergulir, bantuan  peralatan  produksi,  outlet  penjualan,  promosi/pameran  dan sertifikasi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.
2. Faktor  –  faktor  yang  menghambat  terhadap  pelaksanaan  pembinaan industri  kecil  dan  menengah  pada  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  Kota Bontang  adalah  :    Kurangnya  aparat  Pembina  IKM  khususnya  tenaga penyuluh  dan  pendamping  sehingga  tidak  seimbang  antara  jumlah  IKM yang akan di bina dengan jumlah Pembina yang tersedia, Sebagian  aparat Pembina  yang  ada  di  Dinas  Perindagkop  dan  UMKM  tidak  sesuai  dengan kompetensi  (basic  pendidikan)  yang  dimiliki  sehingga  agak  kesulitan dalam  melakukan  pembinaan,  terbatasnya  kemampuan  aparat  Pembina IKM,  terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  keperluan  kegiatan  pembinaan IKM  sehingga  tidak  semua  program  kegiatan  yang  direncanakan  dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga apapun  yang  diinginkan  selalu  mengharap  bantuan  dari  pemerintah, karakteristik  dan  pola  pikir  pelaku  IKM  tidak  mudah  untuk  berubah, kurangnya perencanaan secara matang  dalam pelaksanaan  kegiatan.
Saran-saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di  atas,  penulis  mencoba  untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk  menunjang  kelancaran  aktivitas  pembinaan  IKM  pada  Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang  perlu  adanya penambahan aparat Pembina    sesuai  dengan  basic  pendidikan,    khususnya  tenaga  penyuluh dan  pendamping  IKM  sebagai  ujung  tombak  pembinaan  secara  langsung dilapangan.
2. Dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas      pembinaan  IKM,    Dinas Perindagkop  dan  UMKM  Kota  Bontang  hendaknya  melakukan  evaluasi secara mendalam terhadap program kegiatan yang sudah berjalan.
3. Guna  tercapainya  target  pembinaan  IKM  secara  berkelanjutan  dan  tepat sasaran, maka perlu dibuat suatu perencanaan berupa penyusunan master plan pembinaan IKM.
4. Perlunya  ditingkatkan  pendidikan  dan  latihan  bagi  aparat  Pembina  dan pelaku  IKM  secara  berkelanjutan  sesuai  kebutuhannya,  agar  pembinaan IKM dapat mencapai hasil yang lebih baik.
5. Perlunya  dilakukan  shearing  program  pembinaan  IKM  dengan  pihak perusahaan melalui program CSR.
6. Memfasilitasi dan membuka akses permodalan bagi IKM dengan program bantuan dana bergulir.
7. Meningkatkan  akses  promosi/pemasaran  produk  IKM,  yaitu  dengan menjalin  kerjasama  denga  pengusaha  supermarket,  swalayan,  hotel  serta penjualan melalui media website.
8. Memfasilitasi  dan  membantu  pleku  IKM  dalam  pemenuhan  kebutuhan bahan baku yaitu dengan melakukan kerjasama dengandaerah lain sesuai potensi yang ada.
9. Diperlukan  penelitian  lanjutan  dari  hasil  penelitian  untuk  menentukan skema  dan  pola  pembinaan  yang  efektif  berdasarkan  permasalahan  yang ada.

## Daftar Pustaka
Nu’man,  A.  Harits.  2005. Kebijakan    Pengembangan  Industri  Kecil    dan Menengah    Sebagai  Upaya  Untuk  Menghadapi  Era  Perdagangan
Bebas Sastrosoenarno,  Hartarto.  2006. Industrialisasi  serta  pembangunan  sektor pertanian dan jasa menuju visi Indonesia  2030
_______,  2008. Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Kecil  Sebagai  Sarana
Memperkokoh  Struktur  Ekonomi  Nasional,  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi.
_______, 2010. Implementasi Kebijakan Pengembangan IKM Studi Kasus Pada
Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Dan  ESDM  Kabupaten  Kulon Progo.
_______, 2010. Manajemen Industri Kecil dan Menengah. Sistim Industri I.