https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01
Received: November 2020 Accepted: December 2020 Published: January 2021 Article DOI: http://dx.doi.org/ 10.24903/jam.v5i01.1182

## Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Kota Palembang
Muhammad Quranul Kariem Universitas Indo Global Mandiri mquranul@uigm.ac.id

## M. Alief Akhbar P.A.G Universitas Indo Global Mandiri
aliefakhbar22@gmail.com

## Abstrak
Organisasi publik merupakan instansi pemerintahan yang bekerja untuk mewujudkan harapan- harapan rakyat yang terkandung dalam konstitusi. Organisasi publik tidak bisa bekerja secara optimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari partisipasi masyarakat terutama pada bidang pengawasan. Pemuda memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena  pada  umumnya  pemuda  memiliki  kepekaan  terhadap  kemajuan  dan  penggunaan teknologi  informasi.    Hasil  daripada  kegiatan  edukasi  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat peningkatan  pengetahuan  di  bidang  pengawasan  organisasi  publik  serta  ketrampilan penggunaan webiste untuk berpartisipasi dalam pengawasan organisasi publik.
Kata Kunci: publik; pemuda; informasi.

## Pendahuluan
Masyarakat mempunyai peranan penting dalam ikut berpartisipasi untuk mengawasi organisasi publik. Pada era teknologi informasi seperti saat ini, seluruh informasi dapat dengan mudah didapatkan, terlebih kepada generasi muda yang dianggap paling familiar dengan penggunaan teknologi. Keterbukaan informasi tersebut seharusnya membuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi  kinerja  organisasi  publik  menjadi  lebih  mudah  agar  dapat  terhindar  dari  tindak pidana korupsi. Keterbukaan tersebut juga dijamin oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  yang  menjadi  landasan  yang  memperkenankan masyarakat mengetahui informasi-informasi mengenai pemerintahan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktifitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi (Ferico, dkk, 2020).
Peranan  masyarakat  tersebut  juga  tercermin  dari  salah  satu  organisasi  yaitu  Pemuda Muhammadiyah  yang  membuat  program  madrasah  anti-korupsi  sebagai  sumbangsih  untuk mencegah terjadi-nya tindak pidana korupsi di Indonesia (Sukoco, 2017). Pemuda mempunyai peranan  yang  sangat  strategis,  dimana  dalam  penelitian  Widhiyaastuti  &  Ariawan  (2018) menyatakan  bahwa  generasi  muda  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  korupsi, bentuk-bentuk  korupsi,  dan  perilaku  anti  koruptif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemuda
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01
berpotensi menjadi pilar preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh organisasi publik (pemerintahan).
Organisasi publik menjadi pihak yang paling mendapatkan perhatian dari masyarakat karena perilaku-perilaku koruptif yang seringkali dilakukan, mulai dari pungutan liar ( pungli ) sampai dengan  korupsi  di  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Penggunaan  teknologi informasi  dalam  pemerintahan  dengan  bentuk e-government sesungguhnya  diperuntukkan untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, pemuda atau kelompok pemuda berpotensi menjadi garda terdepan dalam turut serta memberantas tindak pidana korupsi dengan diberikan edukasi dalam konteks penelusuran data atau informasi pada media pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterbukaan informasi publik.

## Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukasi dengan beberapa tahapan. Metode Edukasi dipilih dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan  pengetahuan  di  bidang  organisasi  publik  dan  meningkatkan  ketrampilan  di bidang  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  melakukan  penelusuran  data-data pemerintahan. Edukasi merupakan suatu proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk  meningkatkan kualitas pemikiran dan mengembangkan potensi diri masing-masing (Ammar, dkk, 2020). Tahap pertama adalah melaksanakan pre-test yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai organisasi publik dan perilaku anti-korupsi, tahap kedua adalah pemaparan materi dari narasumber, tahap ketiga adalah tanya-jawab, tahap keempat adalah praktik penggunaan media ( webiste ) untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi publik, dan tahap terakhir adalah pre-test untuk melihat hasil edukasi yang telah dilaksanakan. Media yang digunakan adalah aplikasi zoom meeting serta google form dalam menyelenggarakan edukasi, hal tersebut dikarenakan sasaran peserta adalah kelompok pemuda yang pada umumnya memahami penggunaan media tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## Tahap Awal
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  mengenai  “Edukasi  Pengawasan  Organisasi  Publik  bagi Kelompok Pemuda di Palembang” dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 pada pukul 10.00-12.00  WIB.  Kegiatan  tersebut  diselenggarakan  atas  kerjasama  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri dengan Community of Government Observer . Peserta  yang  mendaftar  tercatat  sebanyak  67  orang  yang  terdiri  dari  berbagai  kelompok pemuda  di  Kota  Palembang.  Persiapan  dilaksanakan  mulai  dari  pembuatan  formulir pendaftaran, pre-test, post-test, dan  formulir  evaluasi dengan  menggunakan google  form , dilanjutkan dengan pembuatan jadwal pada aplikasi zoom meeting .

## Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  agenda  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dimulai  dengan  menyebarkan  link untuk melaksanakan pre-test pengetahuan dasar mengenai pengawasan organisasi publik dan ketrampilan mengoperasionalkan webiste pemerintahan selama 15 (lima belas) menit dengan total 15 pertanyaan kepada para peserta. Hasil dari pre-test awal tersebut menunjukkan hanya ada 4 peserta yang mendapatkan skor penuh 15 poin, 2 peserta yang mendapatkan skor 13 poin, dan 3 peserta yang mendapatkan skor 12 poin. Totalnya adalah peserta yang mendapatkan skor
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01
12 sampai 15 poin hanya ada 9 orang, 58 peserta lain mendapatkan nilai di bawah itu. Data tersebut  sesungguhnya  mencerminkan  masih  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan kelompok pemuda di Palembang pada bidang pengawasan organisasi publik.
Sesi  kedua  dilanjutkan  dengan  pemaparan  materi  “Pengawasan  Organisasi  Publik  melal ui Webiste Resmi  Pemerintah”.  Dalam  materi  tersebut  diuraikan  pertama  adalah  mengenai definisi  organisasi  publik  serta  urgensi  peran  serta  masyarakat  yang  harus  melakukan pengawasan.  Organisasi  publik  mencangkup  organisasi  pemerintah  baik  dari  level  pusat, provinsi,  kabupaten/kota,  hingga  tingkat  desa.  Setiap  hierarki  pemerintahan  mempunyai kewenangan dan anggaran publik yang berbeda. Peserta didorong untuk memahami berbagai kewenangan organisasi publik serta konsep dasar anggaran publik. Tidak hanya itu, pemateri juga menyampaikan mengenai institusi-institusi internal maupun eksternal pemerintahan yang mempunyai andil dalam melakukan pengawasan pada instansi pemerintah, contohnya adalah Inspektorat untuk internal, dan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk eksternal.
Pengetahuan tersebut  diberikan sebagai  wawasan bahwa masyarakat  juga memiliki peranan penting  untuk  memberikan  informasi-informasi  penting  terkait  dengan  aktifitas  organisasi publik sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat. Beberapa hal yang dapat dipahami oleh para  kelompok  pemuda  adalah  bahwa  anggaran  dan  program/kebijakan  pemerintah  harus bersifat terbuka dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar pemikiran tersebut membuka mindset peserta bahwa anggaran pemerintah yang berasal dari masyarakat harus diawasi penggunaannya agar tujuan daripada penggunaan anggaran tersebut bisa tercapai dengan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang dirumuskan.
Gambar 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Palembang
Pengawasan  Organisasi  Sektor  publik  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk partisipasi  publik  dalam  rangka  menumbuhkan  demokratisasi.  Pengawasan  aktif  dapat dilakukan dengan bentuk pertama menyampaikan pengaduan kepada unit pengaduan apabila mendapati  pelayanan  publik  yang  buruk,  kedua  menyampaikan  pengaduan  kepada Ombudsman  Republik  Indonesia  di  daerah  apabila  mengalami  mal  administrasi  dalam
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01
pelayanan publik, dan ketiga adalah melaporkan kepada unit pengaduan instansi pemerintah melalui wesbite lapor.go.id  atau  web  pemerintah  serta  bisa  juga  melalui  www.kpk.go.id. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada sektor tersebut, namun lebih luas masyarakat dapat melihat anggaran pemerintah, perencanaan kerja, dan produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau dimiliki oleh institusi pemerintahan.
Pengawasan juga dapat dilakukan secara pasif, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap berbagai data aktifitas pemerintahan di web resmi pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang berhubungan dengan organisasi publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila terjadi penolakan pemberian informasi, maka masyarakat bisa mengadukan ke komisi informasi. Pengawasan penting untuk dilakukan  oleh  masyarakat  baik  secara  aktif  maupun  secara  pasif.  Organisasi  Publik membutuhkan partisipasi  publik agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas  dalam memberikan dampak positif kepada publik dalam berbagai bentuk kebijakan. Tingkat literasi dan  edukasi  masyarakat  yang  baik  membuat  organisasi  publik  menjadi  lebih  transparan, sehingga praktik-praktik tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya akan terminimalisir. Praktik selanjutnya yang dilakukan dalam  kegiatan ini adalah mengenali dan menggunakan webiste-website untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi publik. Pertama membuka aplikasi pengaduan online di lapor.go.id.
Gambar 1.2. Praktik penggunaan aplikasi lapor.go.id kepada peserta
Setelah membuka website tersebut,  peserta diberikan pemahaman mengenai  pilihan laporan yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Pertama peserta dapat memilih pilihan pengaduan  apabila  akan  menyampaikan  pengaduan,  selanjutnya  mengisi  judul  laporan,  isi laporan,  tanggal  kejadian,  dan  lokasi  kejadian.  Selanjutnya  dalam  konteks  pelaporan  di Palembang  atau  Sumatra  selatan,  dapat  memilih  instansi  Pemerintah  Kota  Palembang  atau Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  serta  memilih  bidang  pelaporan  dan  mengunggah lampiran (bila ada), dan klik tombol lapor. Proses vetifikasi laporan membutuhkan 3 hari kerja, dan  proses  tindaklanjut  membutuhkan  5  hari  kerja.  Pelapor  juga  dapat  menanggapi  hasil laporan dari instansi yang diadukan dalam waktu 10 hari untuk menyelesaikan. Oleh karena itu peserta praktik untuk  membuat  mengirimkan laporan-laporan sederhana kepada lapor.go.id. agar  dapat  benar-benar  memahami  apabila  benar-benar  ingin  menyampaikan  aduan  apabila didapati sebuah persoalan.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01

## Tahap Akhir
Pada tahap akhir, peserta diwajibkan mengisi formulir post-test yang telah dipersiapkan selama 15  menit  untuk  mengetahui  adanya  peningkatan  pengetahuan  terhadap  materi  yang disampaikan. Hasilnya terdapat 17 peserta yang mendapatkan skor 15 poin, terdapat 12 peserta yang mendapatkan skor 14 poin, 8 peserta yang mendapatkan skor 13 poin, dan 7 peserta yang mendapatkan skor 12 poin. Totalnya terdapat 44 peserta yang mendapatkan skor 12 sampai dengan 15 poin, sementara hanya ada 23 peserta yang mendapatkan skor dibawah itu. Setelah mengisi formulir post-test peserta yang hadir diminta untuk mengisi formulir evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Hasilnya adalah 80% responden berpendapat bahwa kegiatan  edukasi  yang  dilakukan  ini  menambah  pengetahuan,  dan  93,6%  responden berpendapat bahwa peserta mampu memahami dan akan menerapkan ketrampilan yang didapat setelah mengikuti kegiatan edukasi.
Gambar 1.3. Hasil pengisian formulir dari responden

## Simpulan dan rekomendasi
Edukasi  mengenai  pengawasan  organisasi  publik  bagi  kelompok  pemuda  di  Palembang berhasil  meningkatkan  pengetahuan  pemuda  berdasarkan  nilai pre-test dan post-test yang dilakukan  serta  evaluasi.  Pada  tahap pre-test hanya  terdapat  9  dari  67  peserta  yang mendapatkan  skor  12-15  poin,  selanjutnya  terjadi  peningkatan  pada  tahap post-test dimana terdapat 44 dari 67 peserta yang mendapatkan skor 12-15 poin. Peningkatan kuantitas peserta yang mendapatkan skor 12-15 hampir genap lima kali lipat dari jumlah awal, peningkatan yang sangat signifikan tersebut menandakan bahwa edukasi yang dilakukan berhasil dengan cukup baik. Hal tersebut juga didukung dengan hasil formulir evaluasi yang menganggap bahwa 80%
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01
responden  meningkat  pengetahuannya  dan  93,6%  responden  memahami  dan  akan mempratikkan ketrampilan yang sudah didapatkan dalam kegiatan tersebut.
Rekomendasi  dari  kegiatan  ini  adalah,  hendaknya  kegiatan  ini  dapat  dijalankan  secara sustainable dengan  menyasar  kelompok  pemuda  yang  lebih  besar  seperti  pelajar  dan mahasiswa serta penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan partisipasi  masyarakat  di  berbagai  elemen  dalam  bidang  pengawasan  terhadap  organisasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN: 2549-5755 Januari 2021, Vol. 5 No. 01

## Daftar Pustaka
Arif,  M.  (2016).  PERKEMBANGAN  PESANTREN  DI  ERA  TEKNOLOGI.  Jurnal Pendidikan Islam, 28(2), 307-322. doi:https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550
A., Isyani, I. P., Yusuf, P. M., & Muhaimin, A. (2020). SOSIALISASI PENYEBARAN COVID-19 (EDUKASI PHBS MELALUI PENGADAAN SARANA CUCI TANGAN DAN PEMBAGIAN MASKER) DI DUSUSN MENANGA REAK TIMUR 2020. JURNAL  PENGABDIAN  KEPADA  MASYARAKAT  CAHAYA  MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) e-ISSN 2722-824X, 1(1 Juni), 65-72.
Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 1(1).
Sukoco, B. (2017). Peran Pemuda Muhammadiyah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Program Madrasah Anti Korupsi).
Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. Acta Comitas, 3, 17- 25.