Diunggah : Juni 2022 Diterima : Juli 2023 Dipublikasi  : Juli 2023
Mengutip  ini  sebagai :  R achmawati,  N.A.,  Ramayanti,  R.,  &  Andria,  Y.F .  2022. Intensif Pajak sebagai Upaya Peningkatan Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid- 19  yang  Dimediasi  oleh  Tingkat  Penghasilan. Equity, 25(2),  19-33. doi.org/10.34209/equ.v25i2.4451

## INSENTIF PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 YANG DIMEDIASI OLEH TINGKAT PENGHASILAN
Nurul Aisyah Rachmawati 1 *, Rizka Ramayanti 2 , Yunita Fitra Andria 3 1 nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id, 2 rizka.ramayanti@trilogi.ac.id,
3 yunitafitra@trilogi.ac.id
1,2,3 Universitas Trilogi, Indonesia *Penulis Korespondensi

## Abstrak
Dampak  pandemi  COVID-19  terbesar  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah  berkurangnya penghasilan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Februari 2021 terdapat 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung insentif PPh Pasal 21 terhadap daya beli masyarakat yang terdampak  COVID-19  melalui  tingkat  penghasilan. Selain  itu,  seiring  dengan  semakin  dinamisnya tingkat penghasilan di masa pandemi, penelitian ini juga menguji pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat  yang  terdampak  COVID-19.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kuantitatif melalui pendekatan survei. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa insentif pajak dan  tingkat  penghasilan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  daya  beli  masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh tidak langsung  insentif  pajak  terhadap  daya  beli  masyarakat  terdampak  COVID-19  melalui  tingkat penghasilan.
Kata Kunci : Insentif Pajak; Daya Beli; Tingkat Penghasilan.

## Abstract
The biggest impact of the COVID-19 pandemic felt by the community is reduced income. Badan Pusat Statistik noted that as of February 2021 there were 19.1 million working age people affected by the COVID-19  pandemic.  The  government  feels  the  need  to  provide  a  stimulus  to  maintain  people's purchasing power in the midst of the COVID-19 pandemic. This study aims to examine the direct and indirect effects of Article 21 income tax incentives on the purchasing power of people affected by COVID- 19 through income levels. In addition, along with the increasingly dynamic level of income during the pandemic, this study also examines its effect on the purchasing power of people affected by COVID-19. This study uses a quantitative research design through a survey approach. The data obtained will be analyzed  using  the  Structural  Equation  Modeling  approach.  Based  on  the  test  results,  it  can  be concluded that tax incentives and income levels have a positive and significant impact on the purchasing power  of  people  affected  by  COVID-19.  Meanwhile,  this study cannot  prove  the  indirect  effect  of  tax incentives on the purchasing power of people affected by COVID-19 through income levels.
Keywords : Tax Incentive; Purchasing Power; Income Level.

## PENDAHULUAN
Sampai  dengan  saat  ini,  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  masyarakat  Indonesia.  Berdasarkan hasil survei Charta Politika yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2021, dampak pandemi COVID-19 terbesar yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya penghasilan,  yakni  sebesar  60,3%.  Dampak  terbesar  kedua  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adalah  kehilangan  pekerjaan,  yakni  sebesar  16,1%  (Annur,  2021). Masyarakat  yang  terdampak  COVID-19  tidak  hanya  yang  berada  pada  lapisan menengah ke bawah saja, tapi juga pada lapisan menengah ke atas. Selaras dengan hal itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Februari 2021 terdapat 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak 15,7 juta orang mengalami pengurangan jam kerja sebagai dampak pandemi COVID-19. Tentu saja hal  ini  akan  berimbas  pula  pada  penurunan  penghasilan  yang  diperolehnya. Selanjutnya,  sebanyak  1,6  juta  orang  menjadi  pengangguran  dan  1,1  juta  orang sementara tidak bekerja akibat pandemi yang tak kunjung usai. Sementara sisanya merupakan  bukan  angkatan  kerja  yang  pernah  berhenti  kerja  di  saat  pandemi (Annur,  2021).  Oleh  karena  penduduk  usia  kerja  yang  terdampak  sangat  besar, penelitian ini berfokus untuk menganalisisnya lebih mendalam.
Pajak  dengan  fungsi regulerend -nya  telah  merumuskan  kebijakan  berupa pemberian insentif pajak untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 tersebut, melalui  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  82/PMK.03/2021 (PMK-82). Berdasarkan PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak,  di  antaranya:  1)  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  (PPh Pasal  21  DTP);  2)  Pembebasan  PPh  Pasal  22  Impor;  3)  Pengurangan  Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; 4) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN; dan  5)  PPh  Final  DTP.  Sejalan  dengan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  akan difokuskan pada insentif PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada pegawai yang wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja.
Dengan  adanya  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  penghasilan  pegawai  dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan  menerima  penghasilan  secara  penuh.  Berdasarkan  PMK-82,  selain  untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk  mempercepat  pemulihan  ekonomi  nasional.  Salah  satu  penggerak  roda perekonomian  nasional  adalah  konsumsi  dalam  negeri.  Semakin  besar  konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak (Nainggolan, 2020). Dalam  konteks  ini,  konsumsi  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  daya  beli masyarakat.
Pemerintah  dirasa  perlu  memberikan  stimulus  untuk  menjaga  daya  beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat, sehingga hal ini akan berdampak pula  pada  perekonomian nasional (Bahtiar & Saragih, 2020; Yanto,  2021;  Yunitama,  2017;  Huda,  2018;  Lukita,  2021).  Selain  kebijakan pemerintah,  tingkat  penghasilan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang
mempengaruhi daya beli masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 (Yanto, 2021).  Beberapa  studi  terdahulu  menjelaskan  bahwa  semakin  tingginya  tingkat penghasilan, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat (Hernaningsih, 2018; Yanto, 2021; Amisa & Waryanto, 2020; Huda, 2018; Yunitama, 2017). Berbeda dari penelitian  terdahulu,  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  insentif  PPh  Pasal  21  terhadap  daya  beli  masyarakat  melalui  tingkat penghasilan. Selain itu, seiring dengan semakin dinamisnya tingkat penghasilan di masa  pandemi,  penelitian  ini  juga  menguji  pengaruhnya  terhadap  daya  beli masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Daya Beli Masyarakat
Salah  satu  penggerak  roda  perekonomian  nasional  adalah  konsumsi  dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan  bergerak  (Nainggolan,  2020).  Dalam  konteks  ini,  konsumsi  memiliki  kaitan yang  erat  dengan  daya  beli  masyarakat.  Dalam  penelitiannya,  Ramsay  (1994) merumuskan  definisi  daya  beli  ( purchasing  power )  dengan  mengacu  pada  efek karakteristik dan/atau perilaku pembeli yang bersifat komersial terhadap perilaku pemasok sehubungan dengan spesifikasi produknya. Keberadaan daya beli ini dapat terdeteksi  jika  pemasok  mengubah  spesifikasi  produknya  sehingga  mendekati spesifikasi pembeli. Hal ini akan meningkatkan biaya pemasok, tanpa meningkatkan biaya  pembeli.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  Ramsay  (1994)  membedakan  daya beli menjadi dua, yaitu daya beli potensial dan daya beli aktual. Daya beli potensial adalah  kapasitas  potensial  pembeli  untuk  menghasilkan  perubahan  spesifikasi produk pemasok agar lebih dekat dengan spesifikasi pembeli, yang menimbulkan peningkatan  biaya  pemasok  tanpa  meningkatkan biaya  pembeli.  Sementara  daya beli aktual adalah kemampuan pembeli untuk menghasilkan perubahan spesifikasi produk  pemasok  agar  lebih  dekat  dengan  spesifikasi  pembeli,  dan  menimbulkan peningkatan biaya pemasok tanpa meningkatkan biaya pembeli. Dalam penelitian ini, daya beli difokuskan pada daya beli aktual. Selaras dengan hal tersebut, Putong (2010)  mendefinisikan  daya  beli  sebagai  kemampuan  konsumen  membeli banyaknya  jumlah  barang  yang  diminta  pada  suatu  pasar  tertentu,  pada  tingkat penghasilan tertentu, dan dalam periode tertentu.

## Intensif PPh Pasal 21
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  (UU  PPh),  subjek  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  yang  menerima penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun  akan  dipotong  pajak.  Namun  demikian,  pemerintah  dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.  Pandemi  COVID-19  merupakan  bencana  nasional  yang  berpengaruh terhadap  stabilitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat,  termasuk  pegawai. Dengan demikian, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19, salah satunya melalui pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.
Sesuai  dengan  PMK-82,  pegawai  dengan  kriteria  tertentu  akan  diberikan insentif pajak di masa pandemi COVID-19, yaitu berupa PPh Pasal 21 DTP. Insentif PPh  Pasal  21  ini  akan  diberikan  sampai  dengan  bulan  Desember  2021.  Dengan adanya insentif PPh Pasal  21 DTP, penghasilan pegawai dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah  dan  dikembalikan  secara  tunai  oleh  pemberi  kerja  pada  saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima  penghasilan  secara  penuh.  Adapun  pegawai  dengan  kriteria  tertentu yang dimaksud adalah pegawai yang:
1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
a. memiliki  kode  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  Wajib  Pajak  yang Mendapatkan  Insentif  PPh  Pasal  21  DTP  sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini;
b. telah  ditetapkan  sebagai  Perusahaan  Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor (KITE); atau
c. telah  mendapatkan  izin  Penyelenggara  Kawasan  Berikat,  izin  Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB.
2. Memiliki NPWP.
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto  yang  bersifat  tetap  dan  teratur  yang  disetahunkan  tidak  lebih  dari  Rp 200.000.000,00.
Dikecualikan  dari  diberikannya  insentif  PPh  Pasal  21  DTP  tersebut,  jika penghasilan yang diterima pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, jika penghasilan yang diterima pegawai PPh Pasal 21-nya telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka tidak akan mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP lagi berdasarkan PMK-82.

## Tingkat Penghasilan
UU  PPh  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  mendefinisikan  penghasilan  sebagai  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau  diperoleh Wajib Pajak,  baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  penghasilan merupakan objek pajak. Dalam konteks penelitian ini, objek pajak yang dimaksud terfokus pada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang seharusnya wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja, namun di masa pandemi COVID-19 mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Dalam PMK-82, penghasilan tersebut berupa penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00, seperti gaji tetap.

## Pengembangan Hipotesis
Kebijakan  pemerintah  yang  efektif  dapat  memberikan  dampak  yang  positif terhadap  perekonomian  nasional.  Salah  satu  penggerak  roda  perekonomian nasional  adalah  konsumsi  dalam  negeri.  Semakin  besar  konsumsi  dalam  negeri, maka  roda  perekonomian  nasional  akan  bergerak  (Nainggolan,  2020).  Dalam konteks  ini,  konsumsi  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  daya  beli  masyarakat. Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  menguji  pengaruh  kebijakan  pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat, sehingga hal ini akan berdampak  pula  pada  perekonomian  nasional  (Bahtiar  &  Saragih,  2020;  Yanto, 2021;  Yunitama,  2017;  Huda,  2018;  Lukita,  2021).  Yunitama  (2017)  dan  Huda (2018) menemukan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah berupa insentif pajak juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat (Lukita, 2021).
Selaras dengan hal itu, pemerintah dirasa perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pajak dengan fungsi regulerend -nya  telah  merumuskan  kebijakan  berupa  pemberian  insentif  pajak (salah  satunya  adalah  insentif  PPh  Pasal  21  DTP)  untuk  penanganan  dampak pandemi COVID-19 tersebut, melalui diterbitkannya PMK-82. Berdasarkan PMK-82, selain untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu yang wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh pemberi kerja. Dengan  adanya  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  penghasilan  pegawai  dengan  kriteria tertentu  tidak  dipotong  pajak.  PPh  Pasal  21  yang  seharusnya  dipotong  telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dengan demikian, pegawai tersebut akan  menerima  penghasilan  secara  penuh.  Ketika  pegawai  tersebut  menerima penghasilan secara penuh, diharapkan dapat meningkatkan daya belinya di masa pandemi  COVID-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Lukita  (2021).  Berdasarkan argumen inilah, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

## H1:  Insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  daya  beli  masyarakat terdampak COVID-19.
Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji pengaruh tidak langsung insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan.  Dengan  adanya  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  penghasilan  pegawai dengan  kriteria  tertentu  tidak  dipotong  pajak.  PPh  Pasal  21  yang  seharusnya dipotong  telah  ditanggung  oleh  pemerintah  dan  dikembalikan  secara  tunai  oleh pemberi  kerja  pada  saat  pembayaran  penghasilan  kepada  pegawai.  Dengan demikian,  pegawai  tersebut  akan  menerima  penghasilan  secara  penuh.  Adanya insentif  PPh  Pasal  21  DTP  ini  akan  berpengaruh  pada  tingkat  penghasilan  yang diterima pegawai. Hal  tersebut secara  tidak langsung juga akan berdampak pada daya  beli  masyarakat  yang  terdampak  COVID-19  melalui  peningkatan  tingkat penghasilan  yang  diterima.  Berdasarkan  argumen  tersebut,  penelitian  ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:
H3:  Insentif  pajak  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  daya  beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei. Dalam hal ini, survei dilakukan dengan menyebar kuesioner pada sampel dari  populasi  yang  sudah  ditentukan.  Sebelum  menyebarkan  kuesioner  pada responden,  penelitian  ini  melakukan pilot  study pada  mahasiswa  S1  karyawan Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Hal  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah  pernyataan  yang  ada  dalam  kuesioner dapat dipahami dengan mudah atau tidak. Selain itu, data yang diperoleh dari pilot study digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini  dibedakan  menjadi  dua  bagian,  yaitu  untuk  mendeskripsikan  responden  dan mendeskripsikan jawaban kuesioner responden. Ketiga, penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak  COVID-19  melalui  tingkat  penghasilan,  menggunakan  analisis  jalur. Dalam  hal  ini,  analisis  jalur  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan Structural Equation Modelling.

## Teknik Pengumpulan Data
Oleh  karena  terfokus  pada  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  responden  yang disurvei  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  dengan  kriteria  tertentu  yang mendapatkan  insentif  tersebut.  Berdasarkan  PMK  -82,  kriteria  pegawai  yang dimaksud meliputi:
1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
a. memiliki kode KLU Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari PMK ini;
b. telah  ditetapkan  sebagai  Perusahaan  Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor (KITE); atau
c. telah  mendapatkan  izin  Penyelenggara  Kawasan  Berikat,  izin  Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB.
2. Memiliki NPWP.
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto  yang  bersifat  tetap  dan  teratur  yang  disetahunkan  tidak  lebih  dari  Rp 200.000.000,00.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah convenience sampling. Dalam  hal  ini , pengambilan  sampel  dilakukan  pada  pegawai  yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP yang bersedia menjadi responden, serta datanya dapat diperoleh dengan cara paling mudah (Maholtra, 2007).

## Pengukuran Variabel
Variabel  daya  beli  merupakan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini. Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  dua  indikator,  yaitu:  1)  Kemampuan masyarakat  untuk  membeli  produk;  dan  2)  Faktor  lingkungan  yang  mendorong masyarakat untuk membeli produk. Berdasarkan indikator tersebut, semakin besar kemampuan  masyarakat  untuk  membeli  produk,  maka  semakin  besar  daya  beli masyarakat.  Selain  itu,  semakin  besar  faktor  lingkungan  yang  mendorong masyarakat  untuk  membeli  produk,  maka  semakin  besar  daya  beli  masyarakat. Penelitian  ini  mengukur  kedua  indikator  tersebut  dengan  skala  Likert  1-4  yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan bahwa daya beli responden yang rendah. Begitu pula sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”.
Variabel insentif pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, variabel insentif pajak dalam penelitian ini difokuskan  pada  insentif  PPh  Pasal  21  DTP.  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Tercapainya tujuan insentif PPh Pasal 21 DTP; dan  2)  Manfaat  insentif  PPh  Pasal  21  DTP  yang  dirasakan  oleh  masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut, ketika tujuan insentif PPh Pasal 21 DTP tercapai, maka  insentif  pajak  yang  diberikan  semakin  efektif.  Selanjutnya,  semakin  besar manfaat  yang  dirasakan,  maka  insentif  pajak  yang  diberikan  semakin  efektif. Penelitian  ini  mengukur  kedua  indikator  tersebut  dengan  skala  Likert  1-4  yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan, responden merasa bahwa insentif PPh  Pasal  21  DTP  kurang  efektif.  Begitu  pula  sebaliknya  untuk  pilihan  “sangat setuju” dan “setuju”.
Variabel  tingkat  penghasilan  merupakan  variabel  independen  sekaligus variabel mediasi dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Penghasilan rutin; dan 2) Peningkatan penghasilan pada periode tertentu.  Berdasarkan  indikator  tersebut,  semakin  besar  penghasilan  rutin  dan tambahan  yang  diterima,  maka  semakin  besar  tingkat  penghasilan  responden. Penelitian  ini  mengukur  kedua  indikator  tersebut  dengan  skala  Likert  1-4  yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” berarti bahwa tingkat penghasilan re sponden relatif rendah. Begitu pula sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum menyebarkan kuesioner pada responden, penelitian ini melakukan pilot study pada mahasiswa S1 karyawan Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat dipahami dengan mudah atau tidak. Selain itu, data  yang diperoleh dari pilot study digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan item- test correlation sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil pengujian
diketahui bahwa pernyataan yang diajukan dalam kuesioner valid.
Tabel 1 . Hasil Uji Validitas Variabel Indikator Item-Test Correlation Keterangan Insentif Pajak I1 0,75 Valid I2 0,87 Valid I3 0,88 Valid I4 0,89 Valid I5 0,75 Valid Tingkat Penghasilan P11 0,80 Valid P12 0,70 Valid Daya Beli D1 0,61 Valid D2 0,77 Valid D3 0,81 Valid D4 0,66 Valid D5 0,80 Valid D6 0,64 Valid
Sementara  uji  reliabilitas  menggunakan Cronbach  Alpha. Hasil  pengujian tersebut disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa semua variabel yang digunakan bersifat reliabel.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keteranga n Insentif Pajak 0,89 Reliabel Tingkat Penghasilan 0,68 Reliabel Daya Beli 0,81 Reliabel
Profil Responden
Profil  responden  pada  penelitian  ini  disajikan  pada  Tabel  3.  Dari  101 kuesioner yang telah terkumpul diketahui bahwa 66 responden berjenis kelamin wanita  dan  35  responden  pria.  Selanjutnya,  73%  responden  pada  penelitian  ini berada pada rentang usia 18-40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden  merupakan  generasi  milenial  yang  cenderung  tanggap  teknologi. Sementara  sisanya  memiliki  usia  di  atas  40  tahun.  Mayoritas  responden  pada penelitian  ini  memiliki  penghasilan  rata-rata  sebesar  >  Rp.  4.500.000  -  Rp. 16.000.000. Dengan demikian, seluruh responden mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Tabel 3. Profil Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Wanita 66 65% Pria 35 35% Usia Jumlah Persentase (%) 18 - 40 tahun 74 73% > 40 tahun 27 27%

## Statistik Deskriptif
Gambar  1.  menunjukkan  persepsi  responden  atas  insentif  pajak,  yaitu  PPh Pasal 21 DTP yang telah diterimanya.  Dalam penelitian ini, insentif PPh Pasal 21 dapat dikatakan efektif apabila tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

## Gambar 1. Persepsi Responden tentang Efektivitas PPh Pasal 21 DTP
Pada  Gambar  1.  diketahui  bahwa  55%  responden  menyatakan “setuju”  dan 22%  responden  menyata kan  “sangat  setuju”  terkait  pernyataan  yang  diajukan, sedangkan sisanya menyatakan “tidak setuju” dan/atau “sangat tidak setuju”. Hal ini berarti  bahwa  mayoritas  responden  memiliki  persepsi  bahwa  implementasi  atas insentif  PPh  Pasal  21  DTP  telah  efektif.  Dari  101  responden,  81%  di  antaranya menganggap bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan makanan, listrik, air, dll). Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut, karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong PPh Pasal 21 lantaran telah  ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong diberikan kembali kepada karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, 77% responden beranggapan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dapat  meningkatkan  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Ketika  aktivitas  konsumsi masyarakat  meningkat  lantaran  adanya  insentif  PPh  Pasal  21,  maka  aktivitas produksi  dan  distribusi  pun  akan  terdorong  naik  juga.  Oleh  sebab  itu,  73% responden  juga  memiliki  persepsi  bahwa  insentif  PPh  Pasal  21  DTP  dapat memulihkan  perekonomian  nasional  di  masa  pandemi,  melalui  peningkatan konsumsi dalam negeri.
Pada  Gambar  2.  digambarkan  tentang  persepsi  responden  atas  tingkat
penghasilan  yang  diperolehnya.  Dari  gambar  tersebut  diketahui  bahwa  47% responden  menjawab  “setuju”  dan  37%  menjawab  “sangat  setuju”.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  mayoritas  responden  menerima  penghasilan  rutin  dari pekerjaan utamanya dan penghasilannya meningkat setiap periode tertentu. Dari gambar tersebut juga diketahui bahwa 15% responden menjawab “tidak setuju” dan 1% menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini terjadi lantaran penghasilan responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.
Gambar 2. Persepsi Responden tentang Tingkat Penghasilan
Gambar  3.  menunjukkan  persepsi  responden  terkait  daya  beli  masyarakat yang  diukur  dengan  kemampuan  masyarakat  untuk  membeli  produk  dan  faktor lingkungan  yang  mendorong  masyarakat  untuk  membeli  produk.  Dari  gambar tersebut  diketahui  bahwa  49%  menjawab  “setuju”  dan  15%  menjawab  “sangat setuju”.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas  responden  memiliki  daya  beli yang relatif tinggi.
Apabila  dijelaskan  secara  mendetail,  selama  pandemi  Covid-19,  97% responden masih mampu memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan),  48%  responden  masih  mampu  memenuhi  kebutuhan  sekundernya (pendidikan,  liburan,  dll),  serta  15%  responden  masih  mampu  memenuhi kebutuhan  tersiernya  (kendaraan,  elektronik,  perhiasan,  dll).    Selain  kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tersebut, di masa pandemi Covid-19 masyarakat juga dituntut  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan.  Untuk  dapat  mematuhi  protokol kesehatan tersebut, diperlukan biaya yang tidak murah. Masyarakat harus membeli masker, hand  sanitizer , face  shield ,  dll.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  mayoritas responden (94%) mampu membeli kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan karena tingkat urgensinya yang sangat tinggi.
Meskipun  64%  responden  memiliki  daya  beli  yang  relatif  tinggi,  masih  ada 36% responden yang memiliki daya beli yang relatif rendah (ditinjau dari jawaban “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”). Hal ini terjadi lantaran tingkat penghasilan responden mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
Gambar 3. Persepsi Responden terkait Daya Beli Masyarakat Terdampak

## COVID-19

## Analisis Hasil
Gambar 4. menunjukkan model struktural yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Untuk memastikan apakah model struktural yang dibentuk fit , penelitian ini melakukan pengujian goodness of fit . Hasil pengujian goodness of fit disajikan pada Tabel 4.
Gambar 4. Model Struktural
Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa nilai Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0,801 dan nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0,753. Oleh karena nilai CFI dan TLI mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa model struktural yang dibentuk fit . Dengan demikian, model ini dapat dikatakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel.
Tabel 4. Hasil Pengujian Goodness of Fit Kriteria Hasil Evaluasi Model CFI 0,801 Fit TLI 0,753 Fit
Analisis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak

## COVID-19
Bagian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh  insentif  pajak  terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 (H 1 ). Hasil pengujian hipotesis secara umum  disajikan  pada  Tabel  5.  Berdasarkan  tabel  tersebut  diketahui  bahwa koefisien variabel insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID- 19 bernilai positif, yaitu sebesar 0,239 dengan nilai probabilitas sebesar 0,095. Hasil ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  insentif  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, H 1 diterima.
Dalam konteks penelitian ini, insentif pajak yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 DTP yang diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu berdasarkan PMK- 82,  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  berada  dalam  industri  yang  terdampak COVID-19. Sesuai dengan hasil tersebut, insentif PPh Pasal 21 DTP yang diterima oleh  pegawai  mampu  meningkatkan  daya  beli  pegawai  yang  bersangkutan. Berdasarkan  PMK-82,  dengan  adanya  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  penghasilan pegawai  dengan  kriteria  tertentu  tidak  dipotong  pajak.  PPh  Pasal  21  yang seharusnya dipotong telah  ditanggung oleh pemerintah dan  dikembalikan secara tunai  oleh  pemberi  kerja  pada  saat  pembayaran  penghasilan  kepada  pegawai. Dengan  demikian,  pegawai  tersebut  akan  menerima  penghasilan  secara  penuh. Penghasilan yang diterima penuh inilah yang mampu meningkatkan daya belinya di masa pandemi COVID-19 (Lukita, 2021).
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Hubungan Predicted Sign Koefisien  z P > |z| Insentif Pajak 🡪 Daya Beli H 1 (+) 0,239 2,620  0,095* Tingkat Penghasilan 🡪 Daya Beli H 2 (+) 0,211 3,640  0,035** Insentif Pajak 🡪 Tingkat Penghasilan 🡪 Daya Beli H 3 (+) 0,050 1,680  0,200
*, **, dan *** mengindikasikan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%
Selaras dengan hal tersebut, mayoritas responden memiliki persepsi bahwa implementasi atas insentif PPh Pasal 21 DTP telah efektif lantaran beberapa alasan. Pertama, insentif PPh Pasal  21 DTP dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan makanan, listrik, air, dll). Kedua, insentif PPh Pasal 21 DTP dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat  meningkat  lantaran  adanya  insentif  PPh  Pasal  21,  maka  aktivitas produksi dan distribusi pun akan terdorong naik juga. Ketiga, insentif PPh Pasal 21 DTP  dapat  memulihkan  perekonomian  nasional  di  masa  pandemi,  melalui peningkatan konsumsi dalam negeri.

## Analisis  Pengaruh  Tingkat  Penghasilan  terhadap  Daya  Beli  Masyarakat Terdampak COVID-19
Bagian  ini  digunakan  untuk  membahas  hasil  pengujian  H 2 ,  yaitu  pengaruh tingkat  penghasilan  terhadap  daya  beli  masyarakat  terdampak  COVID-19.  Sesuai dengan  Tabel  5.  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  variabel  tingkat  penghasilan
terhadap daya beli masyarakat  terdampak COVID-19 bernilai positif, yaitu 0,211. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,035. Hasil ini berarti bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Dengan demikian, H 2 diterima. Sesuai  dengan  penelitian  terdahulu,  semakin  tingginya  tingkat  penghasilan seseorang,  maka  semakin  tinggi  pula  daya  belinya  (Hernaningsih,  2018;  Yanto, 2021;  Amisa  &  Waryanto,  2020;  Huda,  2018;  Yunitama,  2017).  Semakin  tinggi tingkat  penghasilan,  maka  kemampuan  seseorang  untuk  membeli  suatu  produk akan meningkat. Hal ini juga terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu masa di mana  banyak  masyarakat  yang  terdampak  seperti  penurunan  penghasilan, pengurangan jam kerja yang menyebabkan tingkat penghasilannya tidak stabil.

## Analisis  Pengaruh  Tidak  Langsung  Insentif  Pajak  terhadap  Daya  Beli Masyarakat Terdampak COVID-19 melalui Tingkat Penghasilan
Terakhir, bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan  (H 3 ).  Berdasarkan  Tabel  5.  diketahui  bahwa  koefisien  pengujian  H3 bernilai  positif,  yaitu  sebesar  0,050.  Dari  tabel  tersebut  juga  diketahui  bahwa probabilitasnya  sebesar  0,200.  Hasil  ini  menunjukkan,  insentif  pajak  tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan. Dengan demikian, H 3 tidak diterima.
Penelitian  ini  tidak  dapat  membuktikan  pengaruh  tidak  langsung  insentif pajak  terhadap  daya  beli  masyarakat  terdampak  COVID-19  melalui  tingkat penghasilan.  Hasil  ini  terjadi  lantaran  di  masa  pandemi  COVID-19  tingkat penghasilan  masyarakat  tidak  stabil.  Sejalan  dengan  argumentasi  tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penghasilan 16% responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan  saat  pandemi  Covid-19.  Dengan  demikian,  insentif  pajak  secara  tidak langsung tidak berdampak pada daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui tingkat penghasilan yang diterima.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID- 19,  melalui  tingkat  penghasilan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan bahwa  insentif  pajak  dan  tingkat  penghasilan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya  beli  masyarakat  terdampak  COVID-19  melalui  tingkat  penghasilan.  Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa selain tingkat penghasilan, kebijakan pemerintah (seperti  pemberian  insentif  PPh  Pasal  21  DTP)  dapat  mempengaruhi  daya  beli masyarakat. Dengan stimulus yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli  masyarakat  akan  semakin  meningkat.  Bahkan,  hal  ini  akan  berdampak  pula pada  perekonomian  nasional  (Bahtiar  &  Saragih,  2020;  Yanto,  2021;  Yunitama,
2017; Huda, 2018; Lukita, 2021).
Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  insentif  pajak  yang  berupa  pemberian insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  sementara  jenis  insentif  pajak  yang  lain  tidak  diuji. Dengan  demikian,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  meneliti  jenis-jenis insentif pajak yang lain seperti insentif pajak untuk UMKM yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll. Harapannya hasil penelitian  tersebut  dapat  memperkuat  bukti  mengenai  dampak  stimulus  yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

## PENGAKUAN
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  penulis  ucapkan  kepada  Pimpinan Universitas  Trilogi  dan  LPPM  Universitas  Trilogi  atas  bantuan  pendanaan  Hibah Internal yang telah diberikan. Tanpa dukungan yang diberikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Amisa,  Y.  D.,  &  Waryanto,  R.  D.  (2020).  Pengaruh  Upah  Minimum  dan  Daya  Beli Masyarakat Setiap Provinsi terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 di Indonesia. Majalah Ekonomi, 25 (2), 19-27.
Annur, C. M. (2021, Mei 5). 19,1 Juta Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 pada
Februari 2021 . Retrieved from
https://databoks.katadata.co.id/:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/191-juta- penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19-pada-februari-2021 Annur, C. M. (2021, Agustus 12). Penghasilan Berkurang, Dampak Pandemi Covid-19 yang Paling Dirasakan Masyarakat . Retrieved from
https://databoks.katadata.co.id/: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/penghasilan- berkurang-dampak-pandemi-covid-19-yang-paling-dirasakan-masyarakat
Bahtiar,  R.  A.,  &  Saragih,  J.  P.  (2020,  Maret).  Dampak  COVID-19  terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, XII (6), 19-24.
Hernaningsih, F. (2018). Pengaruh Kestabilan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Daya Beli Masyarakat. Jurnal Ilmiah M-Progress, 8 (2), 130-141.
Huda,  A.  (2018). Pengaruh  Kenaikan  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian di Kota Malang Tahun 2013-2016). Malang: Universitas Brawijaya.
Lukita, C. (2021). Pengaruh Efektivitas Insentif PPh Pasal 21 DTP terhadap Daya Beli di Masa Pandemi COVID-19. Jakarta: Universitas Trilogi.
Maholtra, N. (2007). Marketing Research an Applied Orientation.
Nainggolan,  E.  U.  (2020,  Agustus  2020). Strategi  Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) . Retrieved from www.djkn.kemenkeu.go.id:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan- Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html
Putong,  I.  (2010). Pengantar  Ekonomi  Mikro  dan  Makro. Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Ramsay,  J. (1994). Purchasing Power. European Journal  of Purchasing and Supply Management, 1 (3), 125-138.
Yanto, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Era Pandemi COVID-19. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati .
Yunitama,  D.  (2017). Pengaruh  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  dan  Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Daya Beli Karyawan. Malang: Universitas Brawijaya.