Volume 1 Issue 3, December 2019: pp. 348-366. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

## An Analysis of Governor Regulation Without the Basis of Regional Regulations in the Implementation of Regional Autonomy

## Sumarfa
PT. Akmal Butur Gemilang E-mail: afanfan27727@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar.88@gmail.com
Abstract: The aim of this research is to analyzing governor regulation which is published without legal basis of regional regulations having legal legitimacy. The another aim is to analyzing the synchronization of laws governor regulation that published earlier to the regional regulations that were formed. The implementation of regional government has a condition that requires immediate handling but does not yet have local regulations as a legal basis so that meeted local government discretion with the establishment of Southeast Sulawesi Governor Regulation number 35 of 2012 about the Needs and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector in 2013. This research is uses legal research through statute approach and conceptual law. The results of this research is the governor regulation which was published without the basis of regional regulations having limited legal legitimacy because hierarchically the Governor regulation are implementing regulation of regional regulation in the concept of regional autonomy, this is regulated in legislation  number  12  of  2011  about  the  Formation  of  Statutory  Regulation  and Legislation number 23 of 2014 about Regional Government and relevant legal theories. That  to  guarantee  law  certainty,  the  validity  of  the  law  needs  to  be  done  vertically synchronizing. The Vertical  synchronization  with prioritizing  principle of justice of Lex superior derogat legi inferior. The step of vertical synchronization is a governor regulation that has been published, which is renewed into a regional regulation after that is published a  new  governor  regulation.  synchronization  of  the  law  has  the  role  of  maintaining harmony and preventing overlapping legislation regulation. There are recommendations including the need for regulations on the mechanism of synchronizing governor regulation into regional regulations and the regional house of representatives needs to improves its
performance  in  the  field  of  legislation  in  order  to  prevent  the  issuance  of  governor regulation prior to their regional regulation.
Keyword: Regional Goverment; Regional Governor; Regional Autonomy
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peraturan  gubernur  yang diterbitkan  tanpa  dasar  hukum  peraturan  daerah  memiliki  legitimasi  hukum.  Tujuan lainnya  adalah  untuk  menganalisis  sinkronisasi  hukum  peraturan  gubernur  yang diterbitkan  lebih  dahulu  terhadap  peraturan  daerah  yang  dibentuk.  Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  terdapat  kondisi  yang  membutuhkan  penanganan  segera  akan tetapi belum memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukum sehingga dijumpai tindakan diskresi pemerintah daerah dengan pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor  35  Tahun  2012  Tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Enceran  Tertinggi  Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum melalui pendekatan undang-undang dan konseptual hukum.
Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  peraturan  gubernur  yang  diterbitkan  tanpa  dasar peraturan daerah memiliki legitimasi hukum terbatas karena secara hierarki peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah dalam konsep otonomi daerah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah serta teori hukum yang relevan. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum,  keberlakuan  hukum  perlu  dilakukan  sinkronisasi  secara  vertikal.  sinkronisasi vertikal dengan mengedepankan asas hukum Lex superior derogat legi inferior . Langkah sinkronisasi  vertikal  yaitu  peraturan  gubernur  yang  telah  diterbitkan  diperbaharui menjadi  peraturan  daerah  setelah  itu  diterbitkan  peraturan  gubernur  yang  baru. Sinkronisasi hukum mempunyai peranan menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya  peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  rekomendasi  antara  lain  perlu adanya  peraturan  tentang  mekanisme  sinkronisasi  peraturan  gubernur  menjadi peraturan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu meningkatkan kinerjanya dibidang  legislasi  agar  mencegah  terjadi  penerbitan  peraturan  gubernur  lebih  dahulu daripada peraturan daerahnya.
Kata kunci: Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur; Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  peraturan  daerah  merupakan  peraturan  pokok sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yaitu  daerah  berhak  menetapkan  kebijakan  daerah  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 1 selain itu dalam Pasal  236  ayat  (1) Untuk menyelenggarakan otonomi  daerah  dan tugas  pembatuan  daerah membentuk Perda. Sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah, peraturan daerah memiliki  kedudukan  hukum  secara  hierarki  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
1 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  4.  Peraturan Pemerintah;  5.  Peraturan  Presiden;  6.  Peraturan  daerah  Provinsi;  dan  7.  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1). Pada ayat (2) dinyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Peraturan  daerah  (Perda)  sebagai  peraturan  pokok  di  daerah  selanjutnya  terdapat peraturan pelaksanaan yaitu peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah (Perkada) yakni ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (1) yaitu: 2
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pada ayat (2) dua dinyatakan bahwa peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Kedudukan  hukum  peraturan  daerah  sebagai  peraturan  pokok  didaerah  dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan memerlukan peraturan pelaksaannya yaitu peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur ditingkat provinsi. Peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dapat dibentuk ketika terdapat peraturan pokoknya didaerah yaitu peraturan daerah. Namun, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan segera akan tetapi belum memiliki  peraturan  daerah  sebagai  dasar  hukum  sehingga  dijumpai  tindakan  diskresi  yang dilakukan gubernur dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Secara teoritis maupun normatif hal tersebut menyalahi kedudukan hukum peraturan perundang-undangan  baik  terhadap  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana
diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah. Beberapa kekhawatiran yang akan terjadi yaitu mengenai legalitas peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar peraturan daerah, semestinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah peraturan daerah yang merupakan peraturan pokok penyelenggaraan otonomi daerah perlu dibentuk terlebih dahulu kemudian dibentuklah peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana atau mungkin peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dapat mendahului peraturan pokok atau dasarnya. Selain itu, aspek lainnya adalah mengenai keberlakuan hukum peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana jika keharusan membentuk peraturan daerah harus dilakukan terutama pada aspek sinkronisasi hukum atas peraturan gubernur terhadap peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah  yakni  Apakah  peraturan  gubernur  yang  diterbitkan  tanpa  dasar  hukum  peraturan daerah  memiliki  legitimasi  hukum  dan  Bagaimana  sinkronisasi  hukum  peraturan  gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Adapun penelitian hukum ( legal research ) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum  dan  adakah  norma  yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip hukum,  serta  apakah  tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum  atau  prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konsep.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Legitimasi Hukum Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. 3 Demokrasi didaerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dalam  sistem  hukum  nasional,  selain  itu  berpendapat  Suharizal  berpendapat
3 Kurniawan, Robi Cahyadi, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah , Fiat Justisia Journal Of Law (3)569-86, 2016. hlm. 60.
bahwa  demokrasi  di  daerah  merupakan  prasyarat  bagi  munculnya  demokrasi  di  tingkat nasional. 4
Proses penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah  dan  DPRD  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 Peraturan daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perda  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  Perda Provinsi  dan  Perda  Kabupaten/Kota. 6 Peraturan  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 7 Kedudukan Perda dalam Pasal  236  ayat  (1)  pula  dinyatakan  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan, daerah membentuk perda, pada ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah selain itu pula pada ayat (3) dinyatakan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan;  dan  b.  Penjabaran  lebih  lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8
Kedudukan peraturan gubernur diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 246 pada Ayat (1) untuk melaksanakan Perda atau kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. 9 Selain itu dalam Pasal  247  perencanaan,  penyusunan,  dan  penetapan  Perkada  berpedoman  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 10 Selanjutnya  Pasal  250  Ayat  (1)  Perda  dan  Perkada sebagaimana  dimaksud  dalam  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dilarang  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum  dan/atau kesusilaan. 11
4 Suharizal, Penguatan Demokrasi Local Melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah , Jurnal Konstitusi, vol. 7, No. 5 Oktober 2009, hlm. 95.
5 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6 Ibid., Pasal 1 ayat (25)
7 Ibid., Pasal 1 ayat (26)
8 Ibid., Pasal 236 ayat (1), (2), (3)
9 Ibid., Pasal 246 ayat (1)
10 Ibid., Pasal 247
Peraturan  daerah  pada  hakikatnya  adalah  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  kesatuan hukum  nasional. 12 Dalam  konteks  tersebut,  undang-undang  sebagai  hukum  positif  yang mengatur cara‐cara dijalankannya kekuasaan. Hak‐hak rakyat terepresentasikan dalam poin tersebut karena di dalam undang‐undang terdapat kandungan pokok bahwa pembuatan dan pelaksanaan  peraturan  daerah  semata  untuk  mendorong  terciptanya  kesejahteraan  rakyat. Otonomi  dan demokrasi merupakan  satu kesatuan semangat sebagai bentuk  pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara. 13 Salah satu ciri utama demokrasi adalah keterikatan penguasa terhadap undang‐undang dasar. 14
Secara  hierarki  peraturan  gubernur  merupakan  peraturan  pelaksana  secara  yang kedudukannya diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 8 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 12 tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sebagai  peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan otonomi daerah, secara hierarki maka peraturan gubernur tidak boleh mendahului peraturan pokoknya yaitu peraturan daerah provinsi yang diatur dalam Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dan  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  tanpa  alasan  yang diperbolehkan secara hukum.
Pengaturan  yang  mengatur  pula  tentang  kedudukan  peraturan  kepala  daerah  yaitu dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah bahwa peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Gubernur dan/atau  peraturan  Bupati/Walikota. 15 Selain  itu  pula  kedudukan  peraturan  daerah  diatur dalam peraturan menteri ini yaitu peraturan daerah provinsi atau nama lainnya dan peraturan daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 16
12 Didik Sukirno, Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi , Jurnal Yustika, vol. 12 No. 2 Yursi, Jakarta, 2011, hlm. 60.
13 Didik Sukriono, Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah , Jurnal Hukum Adil Vol. 2 No, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta, 2011, hlm. 168.
14 Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution , The Modern Law Review, Vol. 64 No. 1 Januari 2001, hlm. 3.
15 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
16 Ibid., Pasal 1 ayat (4)
Kedudukan peraturan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Perda provinsi; b. Perda kabupaten/kota selain itu pada ayat (2) Perda memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 17 Lebih  lanjut  kedudukan  peraturan  gubernur  pula  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (1) perencanaan  penyusunan  Perkada  dan  peraturan  DPRD  merupakan  kewenangan  dan disesuaikan  kebutuhan  lembaga,  komisi,  atau  instansi  masing-masing.  (2)  perencanaan penyusunan  peraturan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  disusun  berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. 18
Secara hierarki bahwa peraturan gubernur merupakan peraturan di bawah peraturan daerah hal ini sesuai pula dengan teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yaitu Hans Nawiasky dengan teorinya teori jenjang norma bahwa, norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar ( Grundnorm ). 19
Adolf Merkl yang mengemukakan 20 bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah ( das doppelte Rechtsantlitz) . Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan  menjadi  dasar  bagi  norma  hukum  di  bawahnya,  sehingga  suatu  norma  hukum  itu mempunyai  masa  berlaku  ( rechtskracht )  yang  relatif,  oleh  karena  masa  berlakunya  suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di  bawahnya  akan  tercabut  atau  terhapus  pula. Menurut  Ni’ma tul  Huda,  apabila  peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  rendah  bertentangan  dengan  di  atasnya,  maka  peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum ( van rechtswegenieting ). 21
17 Ibid., Pasal 4 ayat (1),(2)
18 Ibid., Pasal 19 ayat (1),(2)
19 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan  (1)  (Jenis,  Fungsi,  Materi  Muatan) ,  Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 41.
20 Ibid , hlm. 41-42.
21 Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan , Jurnal Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2006, hlm. 29.
Sesuai  teori  yang  dikemukakan  para  ahli  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  penerbitan peraturan gubernur yang diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan peraturan daerahnya, hal ini menjadi permasalahan karena secara teori norma hukum yang dikemukakan Adolf Merk tersebut seharusnya peraturan gubernur tersebut dibentuk setelah adanya peraturan daerah sebagai peraturan yang lebih tinggi didaerah karena jika ini terjadi akan rusak tatanan hukum dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Semestinya  eksistensi  pembentukan peraturan  daerah  tersebut  dapat  dilaksanakan  karena  menurut  Bagir  Manan  menyatakan bahwa  peraturan  daerah adalah nama  peraturan  perundang-undangan  tingkat daerah  yang ditetapkan  kepala  daerah  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. 22
C.F Strong yang mengatakan 23 bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Pemerintah daerah  yang  merupakan  sub-sistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, 24 yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut  mengikutsertakan  masyarakat  baik  secara langsung  maupun  bersama  DPRD. Pemberian  peran  yang  lebih  dominan  kepada  DPRD  pada  prinsipnya  ditujukan  pada pengembangan  demokratisasi  di  daerah  sehingga  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dapat  terjamin. 25 Selain  itu  untuk  melaksanakan  peraturan  daerah memerlukan  pula  peraturan  pelaksana  yaitu  peraturan  kepala  daerah  selanjutnya  disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan bupati /wali kota. 26
22 Amieroeddin Syahrif, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.71.
23 Fahmi Amrusi dalam Ni’matul l Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012, hlm. 28.
24 Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, hlm.8.
25 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 6-7.
26 Op cit ., Pasal 1 ayat (25)
Teori  klasik  Trias  Politika  Montesquieau  telah  menancapkan  teorisasi  fundamental ketatanegaraan dengan mengemukakan organisasi kekuasaan sebuah negara atas kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif yang membentuk Peraturan, eksekutif mengeluarkan keputusan dan Putusan sebagai produk Yudikatif. Montesquieau memahamkan bahwa  hubungan  ketiga  kekuasaan  itu  diletakkan  terpisah,  yang  kemudian  dikenal  dalam konsepsi pemisahan kekuasaan. 27 Kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawas, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dalam pemberlakuan hukum. 28
Pemberlakuan hukum mempunyai tujuan untuk membentuk legitimasi hukum, secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin ‘’ lex ’’ yang be rarti hukum. Kata legitimasi identik dengan  munculnya  kata-kata  seperti  legalitas,  legal  dan  legitimas.  Jadi  secara  sederhana legitimasi  adalah  kesesuaian  suatu  tindakan  perbuatan  dengan  hukum  yang  berlaku,  atau peraturan  yang  ada,  baik  peraturan  hukum  formal,  etis,  adat  istiadat  maupun  hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah sedangkan legalitas adalah suatu tindakan yang legal atau resmi apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi legitimasi adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas menuntut agar kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu pengujiannya pada suatu kekuasaan atau wewenang. 29 Terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Hasan, S.H. M.H KA SUBAG Evaluasi  Peraturan  Daerah  Wilayah  1  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara mengemukakan bahwa: 30
Batasan legitimasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar peraturan daerah  mempunyai  legitimasi  terbatas  karena  secara  hierarki  peraturan  gubernur merupakan  peraturan  pelaksana  didaerah  berdasarkan  peraturan  daerah.  Hal  ini bertujuan untuk menjamin eksistensi penyelenggaraan otonomi daerah walaupun ada alasan bahwa, ada peraturan pemerintah pusat yang mengatur sehingga diterbitkan peraturan  gubernur  tersebut.  Sehingga  mencerminkan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diselenggarakan dengan peraturan gubernur namun yang
27 Kamaruddin  Jafar, Menguji  ‘Positive  Legislature’  Sebagai  Kewenangan Mahkamah  Konstitusi ,  Halu Oleo  Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017. hlm. 248.
28 Guasman Tatawu, Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017. hlm.151-152.
29 Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015. hlm. 150.
30 Wawancara peneliti dengan Mohamad Hasan, Kasubag Evaluasi Peraturan Daerah Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 September 2019. Pkl. 15.00 WITA.
terpenting  perlu  dijalankan  dengan  peraturan  daerah  sebagai  peraturan  pokok didaerah.
Batasan  wewenang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  Pasal  15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa (1)  Wewenang  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dibatasi oleh:  a. masa  atau  tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi Wewenang. Berdasarkan materi peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah secara hierarki peraturan perundang-undangan sedangkan berdasarkan masa  atau  tenggang  waktu  peraturan  gubernur  tidak  mempunyai  tenggang  waktu  batasan berlakunya  hanya  saja  mempunyai  batasan  ketika  ada  penghapusan  peraturan  gubernur tersebut dan diterbitkan peraturan yang baru, selain itu pula pada wilayah berlakunya hanya pada daerah yang diatur dalam peraturan gubernur, bukan mengatur pada wilayah otoritas daerah yang lain.
Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  penerbitan  Peraturan  Gubernur  Sulawesi Tenggara  Nomor  35  Tahun  2012  Tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Enceran  Tertinggi  (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013 belum memiliki dasar hukum peraturan daerah, padahal peraturan gubernur perlu dibentuk atas aturan pokok didaerah yaitu peraturan daerah  provinsi  secara  hierarki.  Permasalahannya  yaitu  ketika  peraturan  gubernur bertentangan dengan peraturan daerah yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan kepala daerah akan menyulitkan untuk mengontrol dan mengawasinya secara jelas dan peraturan daerah pun bisa menjadi alat uji peraturan gubernur sehingga ketika peraturan gubernur lebih dahulu diterbitkan karena alasan diskresi itu diperbolehkan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan  bahwa  diskresi  adalah  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi pemerintahan. 31 Namun, hal ini hanya mempunyai legitimasi hukum terbatas karena secara hierarki  peraturan  gubernur  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  peraturan  daerah  dan otoritas pembentukan peraturan didaerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan  Persetujuan  Kepala  Daerah  dengan  menghasilkan  produk  hukum  yaitu  peraturan
31 Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
daerah sedangkan peraturan gubernur dilakukan sepihak oleh gubernur dan kecenderungan terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan gubernur. Selain itu pula peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa peraturan daerah tersebut harus memenuhi pula unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB yang dimaksud dalam undang- undang  ini  meliputi  asas:  a.  kepastian  hukum;  b.  kemanfaatan;  c.  ketidakberpihakan;  d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h.  pelayanan  yang  baik. 32 AUPB  merupakan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  oleh penyelenggara negara yang taat asas hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

## Sinkronisasi  Hukum  Peraturan  Gubernur  Yang  Dibentuk  Terlebih  Dahulu  Terhadap Peraturan Daerah
Sinkronisasi  hukum  adalah  penyelarasan  dan  penyerasian  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi  yang  diatur  dalam  produk  perundang-undangan  tidak  tumpang  tindih,  saling melengkapi  (suplementer),  saling  terkait,  dan  semakin  rendah  jenis  pengaturannya  maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian  hukum  yang  memadai  bagi  penyelenggaraan  bidang  tertentu  secara  efisien  dan efektif. 33
Endang  Sumiarni  berpendapat,  sinkronisasi  adalah  dengan  melihat  kesesuaian  atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif  yaitu  antara  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah.  Sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  sering menimbulkan  pertentangan  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tepat digunakan  untuk  kasus  tertentu.  Oleh  karena  itu  para  pembentuk  peraturan  perundang- undangan perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud  Marzuki,  terkait  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  terdapat  asas lex superiori  derogat  legi  inferiori yang  menjelaskan bahwa  apabila  terjadi  pertentangan antara
32 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
33 Inche  Sayuna, Harmonisasi  dan  Sinkronisasi  Hukum  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm.17
peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang- undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan. 34
Sinkronisasi juga jika dikaitkan dengan pengharmonisasian peraturan didaerah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk Di  Daerah  Oleh  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  menjadi  acuan  untuk mengharmonisasikan  peraturan  didaerah  pada  pasal  1  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa pengharmonisasian  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  selanjutnya  disebut pengharmonisasian adalah  proses  penyelarasan substansi  rancangan  peraturan  perundang- undangan  dan  teknik  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  menjadi peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  dalam kerangka sistem hukum nasional. 35 Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. rancangan  peraturan  daerah  Provinsi;  b.  rancangan  peraturan  daerah  kabupaten/kota;  c. rancangan  peraturan  gubernur;  d.  rancangan  peraturan  bupati/wali  Kota;  e.  rancangan peraturan desa atau yang setingkat; dan f. rancangan peraturan kepala desa atau rancangan peraturan yang setingkat. 36
Menurut
L.M. Gandhi, dalam “Sinkronisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” menyebutkan bahwa;
“Sinkronisasi  dalam  hukum  adalah  mencakup  penyesuaian  peraturan  perundang - undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem  hukum  dan  asas-asas hukum dengan tujuan  peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan,  kegunaan  dan  kejelasan  hukum,  tanpa  mengaburkan  dan mengorbankan pluralisme hukum.” 37
Perbedaan  penafsiran  atau  disinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disinkronisasi sebagai berikut: 38
34 Ibid., hlm.18
35 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Dibentuk  Di  Daerah  Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
36 Ibid., Pasal 3
37 L.M. Gandhi, “ Harmonisasi  Hukum Menuju  Hukum  Yang  Responsif”, Makalah, yang  disampaikan pada  Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.
38 AA.  Oka  Mahendra, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan, Departemen  Hukum  dan  HAM, http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.  html, diakses tanggal 13 Agustus 2019.
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
b. Pejabat  yang  berwenang  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
c. Pendekatan  sektoral  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
e. Akses  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan masih terbatas;
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Peraturan  perundang-undangan  perbedaan  penafsiran  dalam  pelaksanaannya; timbulnya  ketidakpastian  hukum;  peraturan  perundang-undangan  tidak  terlaksana  secara efektif dan efisien, serta disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman  berperilaku  kepada  masyarakat,  pengendalian  sosial,  penyelesaian  sengketa  dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. 39
Berdasarkan  wawasan  dan  pokok-pokok  pikiran  atau  pandangan  doktrin  hukum tersebut akan melahirkan konsep sinkronisasi sistem hukum, yang akan mendasari perumusan perencanaan  hukum (legislation  planning) dan  proses  pembentukan  hukum (law  making process) melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pada  akhirnya  melalui  penerapan  hukum (law  enforcement) diharapkan  akan  tercipta  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang harmonis,  dalam  arti  selaras,  serasi,  seimbang,  terintegrasi  dan  konsisten,  serta  taat  asas, sebagai keluaran (produk) dari proses harmonisasi hukum. Penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai atau produk dari harmonisasi hukum tersebut, baik yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (existing legal system) yang  mencakup  unsur-unsur  substansi  hukum,  struktur  hukum  beserta kelembagaannya  dan  budaya  hukum,  selanjutnya  akan  menimbulkan  suatu  wawasan  atau pandangan hukum baru yang akan memperbarui pula wawasan dan perumusan garis kebijakan hukum (legal policy) ke depan. 40
Dalam  kerangka  demikian  secara  berkelanjutan,  sinkronisasi  hukum  akan  terus- menerus  berkembang  di  dalam  satu  kerangka  sistem  hukum  nasional  dengan  pendekatan sistem dan pandangan konseptual. Perumusan konsep langkah sistemis sinkronisasi hukum,
39 Ibid., hlm. 35
40 Nonet, Philip dan Selznick, Law Society In Transition , Toward Responsive Law, Harper: Torchbooks, 1978, hlm.
30.
sebagai  kerangka  umum  yang  memberikan  pedoman  dalam  penyesuaian  asas  dan  sistem hukum pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, terintegrasi, konsisten dan taat asas. 41
Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui sinkronisasi sistem hukum. 42
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  hal  yang  paling  menjadi  perhatian  bahwa Peraturan  gubernur  diterbitkan  lebih  dahulu  dibandingkan  peraturan  daerah  padahal  pada dasarnya  peraturan  gubernur  merupakan  peraturan  pelaksana  peraturan  daerah  sehingga diperlukan  upaya  sinkronisasi  hukum.  Proses  sinkronisasi  Peraturan  Gubernur  Sulawesi Tenggara  Nomor  35  Tahun  2012  Tentang  Kebutuhan  dan  Harga  Enceran  Tertinggi  (HET) Pupuk  Bersubsidi  Untuk  Sektor  Pertanian  Tahun  2013  terhadap  peraturan  daerah  sangat diperlukan  karena  mengingat  peraturan  gubernur  tersebut  lebih  dahulu  diterbitkan dibandingkan peraturan daerahnya, maka perlu dilakukan  sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang  bertentangan  dan  kejanggalan  dalam  hukum.  Upaya  atau  proses  untuk  merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. 43
Secara sederhana penulis membentuk proses sinkronisasi dalam bentuk bagan sebagai berikut:
Bagan sinkronisasi peraturan gubernur terhadap peraturan daerah:
41 Pound, Roscoe, An Intoduction to the Philosophy of Law , New Heaven: Yale University Press, 1954, hlm.70.
42 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, 2006, hlm.100.
43 Yordan Gunawan, 2012, Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam , Yogyakarta: UMY Press, hlm. 24.
Pada  proses  sinkronisasi  peraturan  gubernur  terhadap  peraturan  daerah  dilakukan agar  menjamin  eksistensi  otonomi  daerah  dalam  hal  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas pembantuan sehingga hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. 44 Selanjutnya dibentuk peraturan gubernur namun ada fakta hukum hal ini terjadi lebih dahulu diterbitkan peraturan gubernur daripada peraturan daerah.  Secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan  mengamanatkan  bahwa  kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-undangan harus  dibentuk secara hierarki  peraturan perundang-undangan.
Penerbitan peraturan gubernur lebih dahulu diterbitkan karena adanya alasan diskresi sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan. 45
Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Muhammad Hasan, S.H., M.H. KASUBAG evaluasi Peraturan Daerah wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:
Peraturan gubernur yang diterbitkan terlebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk  kemudian  mempunyai  legitimasi  hukum  sementara  dan  terbatas  karena secara  hierarki  peraturan  gubernur  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut bersifat tetap ketika sudah diperbaharui untuk disinkronisasikan menjadi Perda sebagai peraturan pokoknya lalu diterbitkan kembali peraturan  gubernur  tersebut  sebagai  peraturan  pelaksana  didaerah.  selain  itu  pula peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa peraturan daerah tersebut harus memenuhi pula unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 46
Pengaturan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum;  b.  kemanfaatan;  c.  ketidakberpihakan;  d.  kecermatan;  e.  tidak  menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 47 Penerbitan
44 Pasal 236 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
45 Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
46 Wawancara  peneliti  dengan  Mohamad  Hasan,  S.H.,  M.H.  KASUBAG  evaluasi  Peraturan  Daerah  wilayah  1 Provinsi Sulawesi Tenggara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 September 2019. Pkl. 15.00 WITA.
peraturan gubernur yang telah diterbitkan dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tidak cukup namun perlu dilakukan sinkronisasi atau harmonisasi menurut Isna Wahyudi bahwa, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
Sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara  satu  peraturan  perundang-undangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  lain.  sinkronisasi  vertikal  adalah  sinkronisasi  antara  peraturan  perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda, sinkronisasi  ini  mengandung  asas  lex  superior  derogat  legi  inferior.  Sementara sinkronisasi  horizontal  adalah  sinkronisasi  antara  peraturan  perundang-undangan dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  dalam  hierarki  yang  sama.  Pemaknaan, sinkronisasi ini berdasar pada asas hukum lex posteriori derogat legi priori . 48
Berdasarkan  pendapat  Isna  Wahyudi  tersebut  mengenai  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan, jika dikaitkan dengan peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk kemudian hal ini secara hierarki bertentangan maka cara  sinkronisasi  dengan  sinkronisasi  vertikal  dalam  pemaknaan  asas  hukum lex  superior derogat legi inferior sehingga peraturan gubernur merupakan peraturan di bawah peraturan daerah secara hierarki maka substansi peraturan gubernur tersebut diperbaharui keperaturan daerah  setelah  itu  diterbitkan  kembali  Pergub  yang  baru  karena  pertimbangan  peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana didaerah, karena kekhawatiran yang terjadi yaitu ketika tidak diharmonisasi akan terjadi yang namanya disharmonisasi hukum serta akan terjadi abuse of  power atau  penyalahgunaan  wewenang  kepala  daerah  karena  bagian  kewenangan membentuk Pergub dengan alasan keadaan mendesak implikasi yang terjadi adalah akan lebih banyak Pergub dibandingkan Perda. Selain itu pula otoritas pembentuk peraturan didaerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representatif rakyat karena bagian dari proses demokrasi  didaerah  sedangkan  pemerintah  daerah  melaksanakan  aturan  tersebut  dengan menerbitkan peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana. Jadi hukum yang diproduksi oleh para wakil rakyat harus menggambar kedaulatan rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan partai. 49
48 Isna  Wahyudi, Harmonisasi  Hukum  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma) ,  http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37422223/Harmonisasi_ Hukum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_Syariah.pdf?, diakses pada hari Minggu 1 September 2019.
49  Firdaus, Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Konstitusi, Volume IV No.1, Juni 2011, hlm. 121.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis  dapat simpulkan yaitu:
1. Peraturan gubernur secara hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  peraturan  di bawah peraturan daerah dan peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana yang kedudukannya diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah, secara  hierarki  maka  peraturan  gubernur  tidak  boleh  mendahului  peraturan pokoknya  yaitu  peraturan  daerah  provinsi,  jika  terjadi  karena  alasan  diskresi peraturan gubernur tersebut mempunyai legitimasi hukum terbatas karena secara hierarki peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah. Selain itu otoritas  pembentukan  peraturan  daerah Provinsi dibentuk  oleh DPRD Provinsi  bersama  kepala  daerah  sedangkan  pembentukan  peraturan  gubernur dilakukan sepihak oleh gubernur saja.
2. Sinkronisasi  Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  35  Tahun  2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun  2013  yang  diterbitkan  lebih  dahulu  terhadap  peraturan daerah yang dibentuk kemudian ini perlu diperbaharui substansinya menjadi Perda dan diterbitkan kembali menjadi Pergub yang baru. Langkah ini dilakukan untuk menjamin sinkronisasi sistem  hukum nasional  dengan  cara  sinkronisasi  vertikal maupun sinkronisasi horizontal.

## Daftar Pustaka

## Buku
Goesniadhie, Kusnu, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books, 2006.
Gunawan, Yordan, Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam , UMY Yogyakarta:
Press, 2012.
Ni’matull, Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012.
Nonet,  Philip  dan  Selznick, Law  Society  In  Transition ,  Toward  Responsive  Law,  Harper: Torchbooks, 1978.
Pound, Roscoe, An Intoduction to the Philosophy of Law , New Heaven: Yale University Press, 1954.
Sabarno,  Hari, Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa, Jakarta: Sinar  Grafika, 2007.
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) , Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Suseno, Franz Magnis, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Syahrif, Amieroeddin, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Retnami,  Setya, Makalah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kantor  Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

## E-Jurnal dan situs internet
Firdaus, Membangun  Hukum  Indonesia  Yang  Berwawasan  Nilai-Nilai  Pancasila, Jurnal Konstitusi, Volume IV No.1, Juni 2011.
Gandhi, L.M., “ Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.
Huda, Ni’matul, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan’ , Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1 Januari 2006.
Jafar, Kamaruddin, Menguji ‘positive Legislature’ sebag ai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017.
Kurniawan, Robi Cahyadi, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah , Fiat Justisia Journal Of Law (3) 569-86, 2016.
Limbach, Jutta, The Concept of the Supremacy of the Constitution , The Modern Law Review, Vol. 64 No. 1 Januari 2001.
Sayuna,  Inche, Harmonisasi  dan  Sinkronisasi  Hukum  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris , Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Suharizal, Penguatan  Demokrasi  Local  Melalui  Penghapusan  Wakil  Jabatan  Kepala  Daerah , Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 Oktober 2009.
Sukirno,  Didik, Membela  Desa  dengan  Desentralisasi  dan  Melawan  Desa  dengan  Demokrasi , Jurnal Yustika, Vol. 12 No. 2 Yursi, Jakarta, 2011.
Sukriono, Didik, “ Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah ”, Jurnal Hukum Adil Vol.
2 No, Fakultas Hukum Yarsi, Jakarta, 2011.
Tatawu, Guasman, Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2, September 2017.

## Situs internet
Mahendra,  AA.  Oka, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan, http://www.
djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang- undangan. html diakses tanggal 13 Agustus 2019.
Wahyudi,  Isna, Harmonisasi  Hukum  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) ,  http://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents/37422223/Harmonisasi_Hukum_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_S yariah.pdf?, diakses pada hari Minggu 1 September 2019.