Muhammadiyah Law Review  5 (2), Juli 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY Penta Peturun

## Mahasiswa Megister Ilmu  Hukum Universitas Lampung

## ABSTRAK
EQUALITY  BEFORE  THE  LAW  “kesederajatan  di  mata  hukum”  Makna  dari  sana  sesungguhnya  semua  orang dengan status apapun memiliki kesamaan, dimana dan kapan untuk dapat mengakses hukum secara adil. Ringkasan konsepsi dasar inilah  yang  melahirkan bentuk demokrasi,  yang diatur dalam konstitusi.  Indonesia  yang  menganut demokrasi  konstitusional.  Tujuan  memberi  legitimasi  menjalankan  dan  membatasi  absolutisme  penguasa berdasarkan  demokrasi,  menolak  pemerintahan  otoriter.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  perkembangan  Demokrasi  yang  terjadi  atas  desakan  globalisasi.  Berdampak  pada  masa  depan demokrasi  dan  konstitusi  yang  mengarah  pada 'resesi  demokrasi' melanda  dunia.  Saat  ini  membentuk  model post- democracy dalam  kehidupan  politik  Indonesia.  Meski  belum  sampai  pada  model  pemerintahan  otoriter.  Untuk menghindari arus deras kemosotan, bahkan pembusukan demokrasi dibutuhkan kebangkitan  kalangan civil society, sebagai jalan menjaga demokrasi menegakan constitutional democracy sebagaimana amanat rakyat mayoritas.
Kata Kunci: Masa depan, Demokrasi, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  sistem  ketatanegaraan,  demokrasi  merupakan  penerapan  prinsip  kebebasan  yang disebut majority  rule. Yakni  demokrasi  yang  disepakati  oleh  mayoritas  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  mayoritas.  Ketika  suatu  pihak  memiliki  mayoritas  suara  maka  mereka  yang  akan menjadi pemenang. Prinsip demokrasi  yang dijalankan tanpa adanya kesepakatan aturan, maka akan ada persoalan yakni berupa pelanggaran prinsip-prinsip otonomi individu yang luas. Yakni yang  muncul  persoalan  dalam  demokrasi  dengan  akomodasi  mayoritasnya  berkuasa  yang kemudian  menindas  kelompok  minoritas.  Bila  penerapan  sebuah  negara  hukum  saja,  tanpa melihat sisi demokrasi itu juga akan menjadi berbahaya, karena itu bisa menjadi tirani. Karena hukum  dapat  diperalat  untuk  menindas dan mencabut  hak dasar manusia sama halnya dengan negara  hukum  tanpa  sisi  demokrasi.  Sistem  ketatanegaraan  modern  yang  demokraratis berdasarkan hukum konstitusi juga dianut negara Republik Indonesia. Nampak jelas pada UUD 1945 pasal 1 ayat  (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar", Inilah yang disebut negara demokrasi konstitusional.
*Coresponding author.
E-mail address : dauri170996@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
Ditegaskan kembali pada ayat  (1)  Negara  Indonesia ialah Negara Kesatuan,  yang berbentuk Republik. Ide awal bentuk negara Republik Indonesia dicetuskan oleh pahlawan nasional Tan Malaka  alias  Datuk  Iberahim,  dalam  bukunya Naar  de  'Republiek  Indonesia '  -  Menuju Republik
Indonesia  -  pada  tahun  1925.  Ini  buku  pertama  yang  menggagas  sebuah  negara merdeka bernama Republik Indonesia. 1 Tan Malaka menulis sebuah brosur panjang: Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Dalam kata pengantar, dia menulis: " Jiwa saya dari sini dapat menghubungi golongan terpelajar (intelektuil) dari penduduk Indonesia dengan buku ini sebagai alat ." Naar de Republiek terbit di Kanton pada April 1925. Tak jelas berapa eksemplar brosur ini dicetak. Yang pasti, cuma beberapa buah yang berhasil masuk ke Indonesia.  Tan  Malaka,  kembali  mencetak  tulisan  panjang  itu  ketika  dia  berada  di  Filipina pada Desember 1925. Cetakan kedua inilah  yang kemudian menyebar luas melalui jaringan Perhimpunan  Pelajar  Indonesia.  Para  pemuda  bahkan  mengetik  ulang  buku  ini  setiap  kali dengan  karbon  rangkap  tujuh.  Para  pemimpin  perjuangan,  termasuk  Bung  Karno  yang  kala itu  memimpin  Klub  Debat  Bandung,  membaca  buku  Tan.  "Bung  Karno  selalu membawanya,"  kata  Sayuti  Melik,  seperti  dikutip  Hadidjojo  Nitimihardjo  dalam  pengantar edisi terjemahan Naar de Republiek . 2 Ungkapan mendasar sebagai konsepsi dari Tan Malaka tentang  bentuk  negara  Republik,  “ Dalam  suasana  Republik  Indonesia  merdeka,  tenaga- tenaga intelek dan sosial akan berkembang lebih cepat dan lebih baik . 3 Demikian ungkapnya dalam  tulisan.  Republik  identik  dengan  kedaulatan  rakyat  suatu  sistem  negara  yakni pemerintahan yang berdasarkan kepada pertanggungan jawab yang luas pada rakyat.
Dengan  menganut  sistem  Republik  diharapkan  akan  dapat  mewujudkan  persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, terpenuhinya hak-hak setiap warga negara seperti sosial ekonomi dan politik, setiap warga negara dapat menempuh pendidikan yang layak, kebebasan bagi setiap individu dan setiap warga negara dianjurkan untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Desakan pemikiran Tan Malaka, dibawah penjajahan kolonial  didasari  perkembangan  dunia.  Sebagaimana  diungkapkanya,  “Mengenai  keadaan nasional,  “calon fasis Indonesia”  karena  sikapnya  yang  memuakkan  sehingga  kita  harus menahan perut, sementara itu lari tunggang langgang,
.
1 Suriaji , Yos Rizal,. Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan , Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, KPG, 2008, Hlm. 55
2 Ibd, Hlm. 58
3 Malaka, Tan., Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia (1925), Sumber: Yayasan Massa, 1987, Hlm. 35

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
lebih  dulu  daripada  yang  kita  kirakan”. 4 Pikiran  Tan  Malaka-lah  yang  saat  itu  menjadi rujukan terbentuknya Republik Indonesia.
Terbentuknya Negara Republik Indonesia yang menjadi negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) hasil dari perubahan ketiga UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum ( Rechtsstaat ) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan.  Penjelasan  UUD  1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara  hukum.  Hal  itu  sesuai  dengan  alinea  4  Pembukaan  UUD  1945  yang  menyatakan “…maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”.Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Inilah prinsip nomokrasi yang dianut  dalam  UUD  1945.  Konsepsi  awal  negara  hukum  Indonesia  dapat  dikuti  dari perdebatan  Soekarno-Soepomo  di  satu  pihak  dengan  Hatta-Yamin  di  pihak  lain  pada  saat pembahasan  UUD  di  BPUPKI.  Pelacakan  tersebut  dimulai  dari  pilihan  atas  bentuk pengakuan dan perlindungan HAM yang menentukan pilihan konsepsi negara hukum.
Pada  saat  BPUPKI  membahas  materi  rancangan  konstitusi.  Soekarno-Soepomo  dapat dikatakan sebagai penganut HAM yang lebih menitik beratkan pada hak komunal. Sehingga keduanya  menolak  gagasan  Hatta  dan  Yamin  untuk  memasukkan  pasal  tentang  HAM  yang menjamin  hak  individu.  Soekarno  menyatakan 5 .  Perdebatan  tersebut  pada  akhirnya menghasilkan kompromi dalam UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum jelas tercantum dalam salah satu kalimat pada alinea empat yang menyatakan “... maka disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara Indonesia ,...”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan  berdasarkan  hukum,  dalam  hal  ini  adalah  UUD  sebagai  aturan  hukum  tertinggi. 6 Indonesia  adalah  negara  hukum,  sedangkan  ciri-ciri  negara  hukum  adalah  adanya  :  1.  Asas pengakuan  dan  perlindungan  hah-hak  asasi  manusia;  2.  Asas  legalitas;  3.  Asas  pembagian kekuasaan; 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 5. Asas kedaulat rakyat. 6. Asas demokrasi dan 7. Asas konstitusional. 7
4 Ibid, Hlm. 4
5 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I , (Djakarta: Prapantja, 1959), Hlm. 296
6 Hamzah, S.H., M.H , Prof. Dr. M. Guntur, Modul “Negara Hukum dan Demokrasi” , Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Makhamah Konstitusi, April 2016
7 Fajar, Mukti, Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia, 2005. Hlm 43

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
Konstitusi  merupakan  salah  satu  syarat  penting  untuk  mendirikan  dan  membangun  suatu negara  yang  merdeka,  oleh  karenanya  begitu  pentingnya  konstitusi  itu  dalam  suatu  negara. Konstitusi  merupakan  suatu  kerangka  kehidupan  politik  yang  sesungguhnya  telah  dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas  partisipasi  politik,  memberi  kekuasaan  legislatif  pada  rakyat,  menolak pemerintahan  otoriter  dan  sebagainya. 8 Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  dengan  acuan konstitusi  diatur  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  harus  berdasarkan  norma  yang tegas dan jelas, norma ini yang biasa disebut Demokrasi Konstitusional.
Demokrasi  konstitusional  adalah  demokrasi  yang  dalam  praktek  perjalanannya  harus berdasarkan pada norma-norma konstitusi. Konsep negara hukum diperlukan tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melain juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya  terkandung  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  ( democratie )  sedangkan  di  dalam konsepsi  negara  hukum  terkandung  prinsip-prinsip  negara  hukum  ( nomocratie ),  yang masing-masing  prinsip  dari  kedua  konsepsi  tersebut  dijalankan  secara  beriringan  saling keterkaitan.
Dengan  demikian  dalam  konsep  negara  hukum  yang  demokratis  terkandung  makna bahwa  demokrasi  diatur  dan  dibatasi  oleh  aturan  hukum,  sedangkan  substansi  hukum  itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.
Untuk  itu  hukum  harus  menyentuh  tiga  komponen  hukum  yang  disampaikan  oleh Lawrence  Friedman 9 yang  meliputi:  a.  Struktur  Hukum,  dalam  pengertian  bahwa  struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus  merupakan  sesuatu  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  dapat  diterapkan dalam  masyarakat  c.  Budaya  Hukum,  hal  ini  terkait  dengan  profesionalisme  para  penegak hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  dan  tentunya  kesadaran  masyarakat  dalam  menaati hukum itu sendiri.
8 Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia . Jakarta: Grafiti, 1995, Hlm 16
9 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction , 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

## 2. METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio legal research). Hal  ini sangat  beralasan  karena Konstitusi dan Demokrasi  saling terkait satu  dengan lainya. Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di  masyarakat  sebagai  studi  yang  non-doktrinal  dan  bersifat  empiris. 10 Sementara  diketahui bahwa  penelitian  hukum  yang  sosiologis  menekankan  pada  pentingnya  langkah-langkah observasi,  pengamatan  dan  analitis  yang  bersifat  empiris  atau  yang  lebih  dikenal  dengan sociolegal  research. 11 Bertolak  dari  pandangan  bahwa  hukum  adalah  manifestasi  makna- makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka  data  yang  diperoleh  peneliti  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  akan  dianalisa secara  kualitatif  dan  dipaparkan  secara  deskriptif  yaitu  dengan  cara  menjelaskan, menguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan  serta  penyelesaiannya  yang  berkaitan  erat dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Demokrasi Indonesia
Sebagai  sebuah  sistem,  demokrasi  merupakan  pilihan  yang  paling  memungkinkan  untuk bangsa  Indonesia.  Dengan  segala  kekurangannya,  sistem  demokrasi  tetap  harus dipertahankan.  Maka  berbagai  upaya  mengatasi  berbagai  kekurangan.  Realitas  yang  terjadi, demokrasi  belum  tentu  bentuk  terbaik  dari  sistem  politik  dan  pemerintahan.  Tapi  memberi peluang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun system.  Demokrasi terdapat kebebasan berpendapat ( free to speak ), kesempatan berjuang ( free to struggle ), dan pemilihan umum yang kompetitif ( competitive election ). Namun, semua itu tidak terlepas dari cengkeraman  oligarki.  Merujuk  pada  ungkapan  konsepsi  dari  Tan  Malaka  tentang  bentuk negara  Republik,  “ Dalam  suasana  Republik  Indonesia  merdeka,  tenaga-tenaga  intelek  dan sosial akan berkembang lebih cepat dan lebih baik . Dengan makna bentuk negara republik, dengan  tujuan  membangun  demokrasi  berlandaskan  konstitusi  sebagai  wujud  kedaulatan rakyat.
Mencermati kondisi Indonesia 2021 saat ini, dari perjalanan orde lama, orde baru, orde reformasi  mengalami  fluktuasi  politik  hukum  silih  berganti.  Membicarakan  masa  depan demokrasi  pada  umumnya  akan  mengarah  setidaknya  pada  dua  hal,  yakni  penguatan
10 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.
11 Ibid.
demokrasi atau pelemahan demokrasi. Dalam hal pelemahan demokrasi, ada dua model atau varian.  Pertama,  mengarah  kembali  pada  kondisi  otoriter  ( authoritarian  resurgence )  dan kedua,  mengalami  kondisi  “ post-democracy ” 12 .  Namun  kondisi  Indonesia  nampaknya  pada masa  ini,  masuki  masa post-democracy bukanlah  situasi  kembali  ke  masa pre-democracy , dengan  ditandai  bercokolnya  kembali  figur  pemimpin  tunggal  atau  sistem  politik  otoriter. Post-democracy justru  hadir  pada  saat  kelembagaan  berikut  mekanisme  demokrasi  telah berjalan.  Dimana  sistem  demokrasi  dirintis  dan  dibangun.  Memahami  hakekat post- democracy secara  ringkas  dengan  menggunakan  perspektif  Crouch.  Dewasa  ini  demokrasi mengandalkan  peran  aktif  masyarakat,  terutama  kelas  menengah  yang  memiliki  kepedulian dan  kesadaran  politik  untuk  membangun  tatanan  politik  yang  berkeadilan,  berkemanusiaan dan sederajat (equal) telah bergeser.
Ditandai  dengan  munculnya  kelompok  baru  yang  mengambil  alih  peran  masyarakat tersebut.  Berbeda  dengan  karakter  kelas  menengah  penggerak  demokrasi,  kalangan  baru  ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah. 13
Pada  kenyatannya  perkembangan  konstitusi  dan  demokrasi  bila  mengingat  tulisan  Larry Diamond  pada  2015  tentang  'resesi  demokrasi'  yang  melanda  dunia  sejak  2006.  Dimana diberbagai  negara  kesulitan  menghentikan  ekspansi  global  demokrasi  selama  puluhan tahun. 14 Realitas  tersebut  tidak  dapat  dicegah  sebagai  konsekswensi  dari  globalisasi  dunia. Bagi  Diamond,  resesi  demokrasi  ini mencakup empat kategori: pendalaman otoritarianisme di  negara-negara  non-demokratis;  percepatan  runtuhnya  rezim  demokrasi;  penurunan stabilitas 15 .
Dampak  dari  resesi  demokrasi  ini  juga  terasa  di  Indonesia  saat  ini  yang  mengalami „Kemerosotan  Demokrasi' 16 ,  dan  'dekonsolidasi  demokrasi' 17 .  Sebagaimana  analisis  yang dikembangkan  oleh  Aziz  Huq  dan  Tom  Ginsburg,  memberikan  tipologi  berbagai  jenis kemunduran  demokrasi.  membagi  fenomena  tersebut  menjadi  apa  yang  mereka  sebut
12 . Crouch, Colin, Post-Democracy , Cambridge: Polity Press. 2004, hlm.70-77.
13 Noor, Firman, Fenomena Post Democracy Party di Indoensia: Kajian Atas Latar Belakang, Karekteristik dan Dampaknya, Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No.2 Desember 201. hlm.111
14 Diamond, Larry, Menghadapi Resesi Demokratik , Jurnal Demokrasi, 2015, hlm 141.
15 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat-global-democracy , diakses 6/07/2021
16 The Crisis of Democracy in Hungary and Romania – Learning from Weimar? – Verfassungsblog diakses 6/07/2021
17 R Foa and Y Mounk, The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect , Journal of Democracy. 2016, hlm 5

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
“pembalikan otoriter”, yang mengacu pada keruntuhan yang cepat dan menyeluruh ke dalam otoritarianisme,  dan  “kemunduran  konstitusional”,  yang  mengacu  pada  sebuah  proses pembusukan bertahap dalam tiga predikat dasar demokrasi pemilihan umum yang kompetitif, hak-hak  liberal  untuk  berbicara  dan  berserikat,  dan  supremasi  hukum. 18 Dari  semua menimbulkan  hal  terburuk  dengan  erosi  pemerintahan  demokratis  dan  kemunduran konstitusional, yang dapat membentuk pemerintahan otoriter). 19

## b). Kemerostoan Demokrasi Indonesia
Kemerosotoan  demokrasi  di  Indonesia,  tidak  akan  membahas  masalah  kembali  ke kondisi otoriter, karena secara objektif  kondisi politik Indonesia saat ini tidak mengarah ke sana.  Tetapi  lebih  bergerak  ke  bentuk  model post-democracy .  Inilah  hakikat  situasi  politik kita  sebelum  pandemi  COVID-19  terjadi.  Makna post-democracy ,  dipopulerkan  oleh  Colin Crouch  seorang  sosiolog  Inggris  yang  juga  pengamat  demokrasi.  Dalam  kondisi post- democracy ini,  terdapat  beberapa  kecenderungan. Pertama ,  keterlibatan  masyarakat  dalam dunia  politik  bersifat  terbatas  atau  artifisial  saja.  Hampir  semua  aspek  kehidupan  politik ditentukan oleh elite, Kedua , dalam situasi di atas, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat.
Berorientasi  mengakomodir  kepentingan  elite  dan  oligarki,  ketimbang  kepentingan  riil masyarakat  akar  rumput. Ketiga, Pada  kondisi post-democracy pertarungan  ide  tidak diperlukan,  yang  terpenting  adalah  bagaimana  membangun  pencitraan  dan  memenangkan emosi  pemilih  dengan  janji-janji  politik  yang  menggiurkan.  Berkembang  sebuah  kontestasi seputar  meningkatkan  citra  diri  dan  menjatuhkan  kelompok  lawan,  yang  akhirnya  berujung pada  pembodohan  dan  penurunan  kualitas  demokrasi. Keempat ,  menurunya  antusiasme berpolitik  masyarakat  karena  terlalu  banyaknya  tipu  daya. Kelima ,  akibatnya  tidak  adanya penghormatan  terhadap  institusi,  lembaga-lembaga  negara  “pelayan  oligarki”,  proses  dan nilai  demokrasi.  Hal  ini  membuat  melemahnya  norma-norma  demokrasi  yang  memicu konflik politik atau terbajak kepentingan sesaat para elite. 20
18 Aziz, Huq and Ginsburg, Tom , How to Lose a Constitutional Democracy, Journal Articles Chicago Unbound, University of Chicago Law School, 2018,  hlm 93
19 Ibid. Hlm. 15.
20 Noor, Prof.Dr. Firman , Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID 19, Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI),
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arah- perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19 . diakses 7/7/2021

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
Pergerakan  bentuk  model post-democracy Indonesia  bila  di  diagnosis  merupakan bagian dari pembusukan demokrasi.  Sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap penurunan semangat dan  nilai-nilai  demokrasi  yang  menjiwai.  Pendefinisian  pembusukan  demokrasi  di  atas  ini mengacu  pada  'substansi'  demokrasi,  sebagai  lawan  dari  'struktur'  demokrasi. 21 Berakibat demokrasi  sebagai  aksesori.  Beberapa  kecenderungan  inti post-democracy di  atas  pada umumnya terjadi di Indonesia.  Menyebabkan secara substansi demokrasi Indonesia menjadi elitis dan dikangkangi  oleh kekuatan oligarki  yang sulit  ditandingi.Pada umumnya di  dalam perkawinan  semanda  kekuasaan  pihak  istri  yang  lebih  berperan  dalam  rumah  tangga, sedangkan  suami  tidak  ubahnya  sebagai  istilah  “ nginjam  jago ”  (meminjam  jantan)  hanya sebagai bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga. 22
Secara  spesifik  setidaknya  ada  sebelas  karakteristik  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu. Pertama , lemahnya pelaksanaan checks and balances .  Ini  terlihat  dari  lemahnya  peran  partai,  DPR,  kehakiman,  dan  lain  sebagainya  di hadapan  eksekutif. Kedua ,  meredupnya  sikap  kritis civil  society ,  baik  pers,  NGO‟s, akademisi,  dan sebagainya  sebagai  mitra pemerintah; dan pembungkaman kalangan aktivis- kritis. Ketiga ,  kepemimpinan  nasional  tidak  membawa  pencerahan/pendewasaan  berpolitik. Serta  kegagalan  memelihara  soliditas  masyarakat,  merawat  kerukunan  warga  mendorong pembelahan politik. Keempat , lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun  masyarakat,  seiring  dengan  meningkatnya  oportunisme  di  kalangan  elite  dan meredupnya  pendidikan  politik  serta  melemahnya  ekonomi  masyarakat. Kelima ,  penegakan hukum yang tebang pilih.
Tumpul  keatas  tajam  kebawah,  termasuk UU  11/2020  Cita  Kerja/ omnibus law . Keenam , memudarnya partisipasi rakyat  yang otonom dan genuine . Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh ,  pelemahan  kebebasan  berekspresi  demi  stabilitas  politik  yang  ditandai dengan  meningkatnya  pendekatan  keamanan  dan  kriminalisasi.  Berbagai  kriminalisasi kebebasan berpendapat dengan pemberlakuan UU 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  secara  massif  –meski  sekrang  akan  dikoreksi-, Kedelapan ,  terjadinya “ de-demokratisasi  internal ”  pada  lembaga-lembaga  politik,  terutama  partai  yang  justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Kesembilan , pelaksaana pemilu dan pilkada yang sarat dengan manipulasi dan politik uang.
21 Ibid, Aziz, Huq and Ginsburg, Tom, 2018,  hlm 92
22 Hilman Hadikusuma, Op.Cit , hlm. 83.

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Pilkada  bak  Pasar  malam,  pesta  „sawer”  uang  untuk  mendapatkan  suara  tanpa suara. Kesepuluh ,  repolitisasi  birokrasi  dan  aparat  untuk  kepentingan  penguasa,  terutama dalam  kontestasi  elektoral.  Dengan  penguasan  kelembagaan  penyelenggara  pemilu  oleh penguasa, Kesebelas ,  terjadinya  diskriminasi  politik  atas  nama  SARA  (Suku,  Agama,  Ras, dan  Antar  golongan)  dan  rasa  kedaerahan.  Dengan  demikian,  kondisi  terakhir  menjelang pandemi  COVID-19  pada  dasarnya  hanya  merupakan  kelanjutan  dari  nuansa post- democracy yang  merupakan  sebuah  kemunduran  bagi  kehidupan  demokrasi  kita. Diikuti dengan, Pertama :  terus  lemahnya checks  and  balances dari  DPR, Kedua konsolidasi civil society yang  tetap  masih  belum  maksimal  menghadapai buzzer yang  menghadang  kritik, Ketiga ,  sinergi  dan  koordinasi  internal  pemerintahan  yang  tidak  berjalan  dengan  baik. Keempat ,  munculnya  fenomena  oportunisme. Kelima ,  upaya  perlindungan  pencitraan pemerintah  diikuti dengan  melakukan pengawasan  kepada masyarakat. Keenam , munculnya kebijakan  bertendensi  oligarki . Misalnya  Perppu  No.  1/2020  dan  aturan  bawaannya menyimpan  potensi  pelanggaran  yang  dapat  mengganggu  praktik  ketatanegaraan  di Indonesia.Berpotensi melanggar konstitusi RI ini terdapat pada Pasal 12, 27, dan 28. Materi muatan  Perppu  No.  1/2020.  Perppu  ini  berpotensi  mengembalikan  absolute  power  dalam pembentukan  peraturan  perUUan  yang  dilakukan  oleh  Presiden,  tidak  langsung  telah meniadakan  kehadiran  rakyat .  kebijakan  ini  memberikan  peluang  terjadinya  sebuah  mal- adminsitrasi  yang  tidak  bisa  diawasi  dan  bahkan  dituntut  baik  oleh  lembaga  negara  sendiri, secara  riil  bepotensi  menyuburkan  praktik korupsi,  kolusi  dan  nepotisme .  hal  ini  yang memberi peluang dimanfaatkan oleh para oligarki. 23

## 4. PENUTUP
Melihat  masa  depan  Konstitusi  dan  demokrasi  Indonesia  tercermin  dari  penolakan  dan reaksi dan aksi terhadap terbit. UU KPK, UU 11/2020 Cita Kerja/Omnibuslaw. Efek samping dari presidential  threshold 20 persen adalah ketergantungan pada partai  dengan suara besar. Penetapan  ambang  batas  pencalonan  presiden  adalah  upaya  pemusatan  kekuasaan,  bagian dari  permainan  oligark.  Akhirnya  memakan  “korban  anak  sendiri”  rakyat.  Sebagaimana digambarkan oleh Larry Diamond pada 2015 tentang 'resesi demokrasi' yang melanda dunia sejak  2006  yakni  resesi  demokrasi  dengan  massif  mengarah  pada otoritarianisme dengan percepatan  runtuhnya  rezim  demokrasi.  Serta  pengingkaran  cita-cita  pendiri  Republik,  yang saat  ini  telah  membentuk  model post-democracy dalam  kehidupan  politik  Indonesia.  Meski
i bid. Noor, Firman, hlm. 9
belum sampai pada model pemerintahan otoriter tetapi juga beri jalan pada demokrasi sejati. Ditambah kondisi krisis Covid-19 yang dapat memperburuk situasi.
Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak  yang aktif berorientasi pada  pemenuhan  dan  perwujudan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan  prinsip welvaarstaat ¸yang  merupakan  kebalikan  konsep  dan  prinsip  dari nachtwachternstaat atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan  berdirinya  negara  Indonesia,  yaitu  Perlindungan  terhadap  segenap  bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa;  dan  Keikutsertaan  dalam  memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga akan lebih terjamin. Sebagai negara yang  menganut  konstitualisme  demokrasi,  sesuai  dengan  Amanat  UUD  1945.  Konstitusi sebagai rujukan, pembuatan kebijakan dan peraturan lainya. Tujuan untuk memberi legitimasi menjalankan  dan  membatasi  absolutisme  penguasa  berdasarkan  demokrasi.  Bukanya ”kewewenang”  dimanipulasi  menjadi  ”kekuasaan”.  Makna  sesungguh  demokrasi konstitusional atau constitutional democracy adalah memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter. Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.  Di Indonesia unsur budaya hukum  masih sulit  diterapkan, hal inilah  yang menyebabkan subsistem  hukum di  Indonesia belum terbangun, sehingga hukum di  Indonesia  belum  berjalan  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu,  Demokrasi  Konstitusional  tanpa didukung  kultur  politik  dan  hukum  yang  baik,  sehebat  apapun  akan  menemui  jalan  buntu . Meski  tidak  ada  pilihan  untuk  menghindari  arus  deras  kemosotan  bahkan  pembusukan demokrasi  tetapi  kebangkitan  kalangan civil  society adalah  satu  jalan untuk  menjaga demokrasi, menegakan constitutional democracy sebagaimana amanat rakyat mayoritas.

## Daftar Pusataka
Suriaji, Yos Rizal,. Tan Malaka Bapak Republik Yang Dilupakan , Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, KPG, 2008
Malaka, Tan., Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia (1925), Sumber: Yayasan Massa, 1987
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I , (Djakarta: Prapantja, 1959
Hamzah, S.H., M.H , Prof. Dr. M. Guntur, Modul “Negara Hukum dan Demokrasi” , Pusat

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Makhamah Konstitusi. 2016
Fajar, Mukti, Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia, 2005
Nasution,  Adnan  Buyung. Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia .  Jakarta: Grafiti,
1995
Lawrence  M.  Friedman, Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  dari  American Law
An Introduction , 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2011 Sabian  Utsman, Dasar-dasar  Sosiologi  Hukum:  Dilengkapi  Proposal  Penelitian  Hukum (legal
Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 3. 2013,
Crouch, Colin, Post-Democracy , Cambridge: Polity Press. 2004.
Noor, Firman, Fenomena Post Democracy Party di Indoensia: Kajian Atas Latar Belakang, Karekteristik dan Dampaknya, Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No.2 Desember 201.
Diamond, Larry, Menghadapi Resesi Demokratik , Jurnal Demokrasi, 2015.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat- global-democracy, diakses 6/07/2021
The  Crisis  of  Democracy  in  Hungary  and  Romania  –  Learning  from  Weimar?  – Verfassungsblog
diakses 6/07/2021
R Foa and Y Mounk, The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect , Journal of
Democracy. 2016.
Aziz, Huq and Ginsburg, Tom, How to Lose a Constitutional Democracy , Journal Articles Chicago Unbound, University of Chicago Law School.
Noor, Prof.Dr. Firman ,  Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID  19 , Pusat  Penelitian  Politik  -  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (P2P- LIPI),  http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi- indonesia-dan- arah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19 .

## MASA DEPAN KONSTITUSI DEMOKRASI INDONESIA: POST DEMOCRACY
Penta Peturun