## MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH
Joko Hadi Purnomo 1
Abstract, Risk is the possibility of an undesirable occurrence, which can cause losses if  it  is  not  anticipated  or  managed  properly.  While  risk  management  is  a  series  of methodologies  and  procedures  used  to  identify,  measure,  monitor  and  control  risks arising  from  all  bank  business  activities.  Risk  management  of  Islamic  banks  has  a different  character  from  conventional  banks,  mainly  because  of  the  types  of  types  of risks that are inherent only in bank that operates in sharia ways. The caharacteristics of  risk  management  in  Islamic  banks  are  risk  identification,  risk  assessment,  risk anticipation and risk monitoring.
Keywords : risk management, sharia, Islamic banks

## Pendahuluan
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia,  telah  menjadi  tonggak  penting  dalam  kehidupan  perbankan  syariah  di  Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat  parah,  saat  krisis  ekonomi  yang  memporakporandakan  banyak  bank-bank konvensional,  sehingga  harus  masuk  dalam  program  rekapitalisasi  pemerintah  dan  bahkan harus  dilikuidasi.  Fenomena  ini  menjadi  penggugah  kesadaran  bahwa  konsep  perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek.
Beragam upaya dan strategi telah dilakukan oleh para pelaku bisnis perbankan syariah untuk  memperbesar  tingkat  pertumbuhan  perbankan  syariah,  mulai  dari  upaya  sosialisasi, promosi  produk,  direct  marketing,  sponsorship  hingga  kemitraan  strategis  dengan  lembaga- lembaga  terkait,  namun  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal  karena  market  share  bank syariah  masih  di  bawah  5%  dari  pansa  pasar  nasional.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ada beberapa faktor yang menyebabkan market share perbankan syariah tidak tercapai antara lain: (1)  pemahaman  masyarakat  yang  belum  tepat  terhadap  operasional  perbankan  syariah;  (2) keterbatasan  kualitas  sumber  daya;  (3)  kurang  inovatif  dalam  mengembangkan  produk berbasis  syariah.  Selain  itu  belum  dimplementasikannya  good  corporate  governance  (GCG) pada  perbankan  syariah.  Menurut  hasil  penelitian  IRTI  menunjukkan  pelaksanaan  GCG belum  terlaksana  dengan  baik  di  perbankan  syariah  diberbagai  negara.  Penerapan  GCG terbukti  di  dalam  penelitian  di  beberapa  lembaga  keuangan  syariah  di  dunia  Muslim  dapat meningkatkan  reputasi  dan  kepercayaan  masyarakat  kepada  bank  syariah.  Menurut  Chapra, kegagalan  dalam  penerapan  prinsip  syariah  akan  membuat  nasabah  pindah  ke  bank  lain sebesar  85%. 2 Oleh  karena  itu  penerapan  GCG  dan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  atau dengan  istilah  shariah  governance  menjadi  keharusan  bagi  perbankan  syariah  dalam  upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

## Risiko Reputasi
Reputasi  merupakan intangible  asset bagi  perbankan  dan  nonperbankan  yang  sangat sulit menjaganya, karena tiap saat dihadapkan pada faktor internal dan eksternal  yang penuh
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, joko.hpurnomo@gmail.com
2 Chapra,  M.U.  and  Ahmed,  H.,  “ Corporate  Governance  in  Islamic  Financial  Institutions,” Occasional  Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), 58-67.
ketidakpastian.  Namun  bank  tetap  bisa  kembali  memulihkan  reputasinya  melalui  beberapa langkah strategis. 3
1. Mengidentifikasi penyebab utama turunnya reputasi dan faktor-faktor pendorong pulihnya reputasi.  Perlu  mengidentifikasi  persepsi  mana  saja  yang  bisa  dikontrol  dan  dikelola. Kemudian  buatlah  kebijakan,  aturan  dan  prosedur  yang  tepat  untuk  menangani  risiko reputasi sehingga pemulihan kepercayaan nasabah bisa naik diraih.
2. Pertimbangkan persepsi publik untuk tiap keputusan yang hendak diambil. Persepsi publik sangatlah  penting  guna  menentukan  strategi  berikutnya.  Ketiga;  membangun  komunikasi secara  terus-menerus  dan  periodik  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan,  terutama  guna menjaga  kepercayaan.  Jika  reputasi  rusak  maka  kepercayaan  publik  terhadap  bank  akan hilang.  Sampaikan  kondisi  perbankan  secara  transparan  dan  akurat.  Bentuk  komunikasi bisa  dilakukan  melalui  beberapa  cara,  yaitu  pihak  bank  harus  berjiwa  besar  untuk mengakui kesalahan yang terjadi, dan mengekspresikan empati akan kejadian tersebut.
Bank harus mempunyai komitmen kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi yang  tentunya  solusi  strategis  tersebut  harus  mengutamakan  kepentingan  berbagai  pihak. Kadang  ada  bank  yang  lepas  tanggung  jawab  dengan  memberi  ganti  rugi  yang  sangat minimal.  Tindakan  semacam  itu  justru  memperkeruh  masalah,  dan  akan  lebih  sulit memulihkan kepercayaan nasabah. Karena itu, bank harus mampu mengontrol  situasi  secara cepat  dan  profesional,  dan  selalu  meningkatkan  kewaspadaan  supaya  tak  ada  situasi  yang dimanfaatkan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. 4

## Problematika SDM di Perbankan Syariah
Perbankan  syari’ah  adalah  lembaga  bank  yang  dikelola  dengan  prinsip-prinsip syari’ah.  Kehadiran  atau  pendirian  perbankan  syari’ah,  hendaklah  bertolak  dari  kondisi obyektif  dengan  adanya  keputusan  umat  atau  tuntutan  perekonomian.  Kemudian,  agar  bank syari’ah bisa bertahan dan berkembang, pengelolaan kelembagaannya haruslah  kredibel dan pelaksaan  kegiatan  usahanya  haruslah  profesional.   Berkembangnya  bank–bank  syariah  di Indonesia  tentunya  harus  ada  dukungan  dari  manajemen  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  sebab  tidak  mungkin  suatu  bank  syariah  dapat  mencapai  kesuksesan  tanpa manajemen sumber daya manusia syari’ah yang berkulitas.
Salah  satu  problema  yang  tak  kalah  rumit  dihadapi  bank  syari’ah   yaitu pertama,   persoalan  sumber  daya  manusia.  Dalam  hal  ini  maraknya  perbankan  syari’ah  di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai.  Terutama SDM yang memiliki  latar   belakang  pengetahuan  dalam  bidang  perbankan  syari’ah.  Kedua,  kurangnya akademisi  perbankan  syari’ah,  dimana  banyak  pendidikan  yang  lebih  berorientasi  pada pengenalan  ekonomi konvensional  dari pada ekonomi  Islam,  yang pada  gilirannya  perhatian terhadap  ekonomi  Islam  khususnya  perbankan  syari’ah terabaikan  dan  kurang  mendapatkan perhatian.
Perkembangan  perbankan  syariah  ini  tentunya  juga  harus  didukung  oleh  sumber  daya manusia  (insani)  yang  memadai,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  dari  segi  kuantitasnya. Namun,  realitas  yang  ada  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  sumber  daya  manusia  yang selama  ini  terlibat  dalam   institusi  syariah  tidak  memiliki  pengalaman  akademis  dan  praktis dalam  Islamic  Banking.  Tentunya  kondisi  ini  cukup  signifikan  mempengaruhi  produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.
Salah  satu  faktor  yang  menentukan  peningkatan  kinerja  lembaga  bank  adalah  dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung yang berkualitas. SDM yang berkualitas yang
3 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/04/263387/Mengelola-Risiko-Reputasi-Bank. (Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 09 Januari 2017)
4 Tariqullah  Khan  dan  Habib  Ahmed, Manajemen  Risiko  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (terj.),  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2008), 78.
dibutuhkan  oleh  bank  syariah  adalah  SDM  yang  secara  keilmuan   paham   tentang  konsep bank  syariah  dan  ekonomi  syariah,  dan  secara  psikologis  dia  memiliki  semangat  keislaman yang tinggi. SDM yang  hanya mengerti tentang ilmu bank syariah dan ekonomi syariah saja, tetapi  tidak  memiliki  semangat  keislaman  yang  tinggi,  maka  ilmunya  bagai  tidak  ada  ruh. Sehingga dalam beraktifitas sehari-hari dia tidak ada rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of  responsibility)terhadap kemajuan bank syariah.
Dan  sebaliknya  SDM  yang  hanya  memiliki  semangat  ke-Islaman  yang  tinggi  tetapi tidak  memiliki  ilmu  tentang  bank  syariah  atau  ekonomi  syariah,  dia  bagaikan  orang  yang berjalan  tanpa  arah.  Sampai  saat  ini  masih  jarang  praktisi  perbankan  syariah  yang  memiliki kedua hal tersebut. Sehingga bank syariah harus mulai berfikir untuk mengembangkan SDM yang dimiliki agar seimbang kemampuannya dalam ilmu bank syariah dan secara psikologis juga mampu membangun semangat ke-Islaman dalam dirinya.
Upaya  mempersiapkan  kualifikasi  Sumber  daya  Manusia   perbankan  syari’ah  di  masa depan,  terutama  diarahkan  kepada  upaya  peningkatan  profesionalisme  yang  tidak  hanya berkaitan  dengan  masalah  keahlian  dan  ketrampilan  saja,  namun  yang   jauh  lebih  penting adalah   menyangkut  komitmen  moral  dan  etika  bisnis  yang  mendalam  atas  profesi  yang dijalaninya. Pemahaman dan  perwujudan tidak nyata dari nilai-nilai moral agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku perbankan syari’ah masa depan. Dengan memahami simpul- simpul  permasalahan  yang  terjadi  dan  kebijakan-kebijakan   yang  telah  dilakukan,  dalam rangka  mewujudkan  kualitas  Sumber  daya  manusia  perbankan   syari’ah,  perlu  difokuskan pada  upaya-upaya  yang   mengarah  pada  peningkatan  pemahaman  aspek-aspek  yang  terkait, seperti pemegang saham  serta pengelola/pengurus perbankan syari’ah.
Tantangan  dan  sekaligus  peluang  besar  yang  memerlukan  perjuangan   dengan  nilai ibadah  yang  tinggi,  perlu  secara  terus  menerus  dilakukan  oleh  kalangan  lembaga  keuangan dan  pendidikan  syari’ah   dalam  rangka  menumbuhkan  sumberdaya  manusia  perbankan syari’ah  yang  ihsan,  guna  memantapkan  pengembangan   usaha   perbankan  syari’ah  untuk dapat  mengatasi  persaingan  dalam  lingkungan  mekanisme  pasar,  baik  nasional  maupun global.  Dalam   rangka  mengatasi   kendala-kendala  tersebut,  maka  diperlukan  sebuah  upaya yang serius dalam rangka pengenbangan bank syari’ah ke depan, Pertama,penigkatan   kualitas  sumber  daya  manusia  di  bidang  perbankan  syari’ah.  Salah satunya   perlu  mengembangkan  sistem  pendidikan  yang  mnegintegrasikan   teori  dan  praktik perbankan  syari’ah  dalam   rangka  meningkatkan  integritas  bank  syari’ah  di  tengah-tengah masyarakat.
Kedua,perlunya  upaya-upaya  yang   lebih  progresif  dari  semua  pihak  yang  concern terhadap  keberadaan dan pengembangan bank syari’ah baik dari kalangan pemerintah, ulama, praktisi  perbankan  terutama  kalangan  akademisi.  Ketiga,memberikan   kesempatan  seluas- luasnya  kepada  bank  konvensional  untuk  membuka  kantor  cabang  syari’ah,  yang   mampu secara  legalitas  maupun  materi,  untuk  mendirikan  bank  umum   syari’ah  di  seluruh  pelosok negeri.
Sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  oleh  perbankan  syari’ah   adalah  sosok   SDM yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dan dipadukan dengan kapabilitas syari’ah. Dengan  ini  dapat  dikatakan,  bahwa  secara  ideal,  lembaga  keuangan  syari’ah  ke  depan  akan sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang ihsan.
Upaya membangun Sumber daya manusia perbankan syari’ah yang ihsan, di masa yang akan  datang  adalah  tugas  yang  sangat  berat.  Tugas  ini  seharusnya  dilakukan  bersama,  baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan profesi para pelaku bisnis lembaga keuangan syari’ah, serta  dunia  pendidikan.  Dengan  demikian,  dunia  pendidikan  harus  ikut  berperan  aktif  dan proaktif dalam membentuk dan menyediakan SDM yang berkualifikasi ihsan tersebut.
Dalam  prakteknya,  hingga  saat  ini  kebanyakan  sumber  daya  manusia  di  lembaga keuangan  syariah  tidak  berasal  dari  lulusan  ekonomi  Islam,  tapi  dari  jurusan  lain.
Pengetahuan  syariah  mereka  umumnya  diperoleh  melalui  pelatihan-pelatihan  tekhnis  yang diselenggarakan  secara  internal  oleh  bank  atau  kursus-kursus  singkat  yang  diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah.
Inilah  yang  memang  harus  mendapatkan  perhatian  dari  kita  semua,  yakni  mencetak sumber  daya  manusia  yang  mampu  mengamalkan  ekonomi  syariah  di  semua  lini  karena sistem  yang  baik  tidak  mugkin  dapat  berjalan  bila  tidak  di  dukung  oleh  sumber  daya  insani yang  baik  pula.   Peran  SDM  dalam  organisasi  atau  perusahaan  mempunyai  arti  yang  sama pentingnya  dengan  pekerjaan  itu  sendiri,  mengingat  pentignya  sumber  daya  manusia  dalam organisasi.
Sumber  Daya  manusia  sebagai  faktor  penentu  organisasi,  maka  kompetensi  menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh Sumber daya manusia dan hal ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri.
Sumber Daya Manusia perbankan syariah diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang  dilandasi  oleh  sifat  yang  dapat  dipercaya  atau  amanah,  memiliki  integritas  yang  tinggi atau  shiddiq,  dan  senantiasa  membawa  dan  menyebarkan  kebaikan  atau  tabligh,  serta memiliki  keahlian  dan  pengetahuan  yang  handal  atau  fathanah.   Oleh  karena  itu  idealnya, sumber  daya  manusia  yang  bekerja  di  bank-bank  syariah  adalah  orang-orang  yang  memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip - prinsip syariah.  Dengan terbentuknya sumber daya manusia yang memilik kemampuan dalam bidang keuangan  dan  ekonomi  syari’ah,  diharapkan  dapat  membantu  operasional  bank  syari’ah menjadi lebih efektif dan efesien. 5

## Reputasi Bank
Bank Islam Merupakan lembaga keuangan yang berpijak di atas kaidah syariah (sharia principles). Sehingga sebagai lembaga yang mengadopsi nilai-nilai Islam, maka bank syariah harus  selalu  menjunjung  tinggi image spiritual  kepada  masyarakat.  Image  spiritual  ini diperlukan  agar  diferensiasi  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional  dapat  terlihat. Yang  lebih  penting  adalah  mempertahankan  image  sebagai  bank  yang  mengaplikasikan prinsip  syariah.  Jika  masyarakat  melihat  bahwa  bank  syariah  tidak  sesuai  syariah  maka masyarakat akan berargumen bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dan akibatnya akan sangat fatal. Akan meruntuhkan reputasi bank syariah.
Salah  satu  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  di  Indonesia  mempunyai  “kasus”  berkaitan dengan  transaksi  derivatif.  Dimana  nasabah  UUS  itu  menggunakan  rekening  UUS  untuk melakukan  transaksi  derivatif  pada  induk  konvensionalnya.  Hal  yang  sekecil  itu  langsung menjadi berita di mana-mana. Ujung-ujungnya semua mata tertuju terhadap kesyariahan bank syariah.  Kejadian  diatas  memberi  pelajaran  bahwa  bank  syariah  menanggung  risiko  reputasi yang  cukup  berat.  Karena  bank  syariah  merupakan  lembaga  yang  mengimplementasikan ajaran Tuhan sehingga masyarakat memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kesalahan yang dilakukan bank syariah. Meskipun noda kesalahan itu hanya setitik saja. Oleh karena itu bank syariah tidak hanya harus menjaga image profesionalitasnya sebagai lembaga keuangan tetapi juga  image  kesyariahannya.  Karena  persepsi  negatif  tidak  hanya  akan  mempengaruhi  citra produk dan jasa (brand image) bank syariah, namun juga citra perusahaan (corporate image) dan semuanya akan berdampak pada reputasi bank syariah. 6

## 1. Mengenal Risiko Reputasi
Risiko  Reputasi  suatu  bank  (banking  reputation)  adalah  kumpulan  citra  bank  di benak  khalayak  atau  stakeholders.  Reputasi  mencerminkan  persepsi  publik  terkait
5 http://www..com/imaaceh/problematika-manajemen-sumber-daya-manusia-sdm-di-perbankan-syari- ah_573804e5927e613605523ce8. (09 Januaari 2017).
6 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah , Edisi Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 56.
mengenai  tindakan-tindakan  suatu  bank.  Risiko  reputasi  disebabkan  adanya  publikasi negatif yang berhubungan dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap suatu bank. Risiko reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank  syariah  lalu  melakukan  protes,  baik  secara  langsung  (kepada  bank  syariah  tersebut) maupun  tidak  langsung  (lewat  word-to-mouth  dan  media  massa).  Kejadian  yang  dapat mendatangkan  risiko  reputasi  misalnya  pelayanan  bank  syariah  yang  tidak  becus,  marjin yang mencekik leher, pegawai yang berbusana seksi, pegawai yang tidak mengetahui akad- akad  syariah  dan  sebagainya.  Yang  paling  parah  jika  risiko  reputasi  itu  muncul  karena pelanggaran  aspek  syariah.  Dalam  jangka  pendek,  risiko  reputasi  memang  tidak menimbulkan  dampak  langsung  secara  finansial.  Tapi  dalam  jangka  panjang  akan  sangat terasa.  Pelan-pelan  menghanyutkan.  Derajat  yang  sangat  dihindari  adalah  ketika  risiko reputasi  mengikis  tingkat  kepercayaan  nasabah.  Karena  pada  umumnya,  bank  termasuk industri  yang  memiliki  sensitivitas  tinggi  terhadap  kepercayaan  publik  atau  masyarakat umum.
Karena Pentingnya, risiko reputasi juga dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No.5  tahun  2003  tentang  Penerapan  manajemen  risiko  bagi  bank  umum.  Bahkan sebuah  penelitian  menyatakan  84%  responden  setingkat  presiden  direktur  industri keuangan  dalam  lima  tahun  terakhir  fokus  pada  pengelolaan  risiko  reputasinya.  Seperti yang  sudah  digambarkan  di  awal,  Bank  syariah  memiliki  risiko  reputasi  yang  lebih  berat bobotnya  dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Karena  masyarakat  tidak  hanya melihat  pada  aspek  operasional  tetapi  juga  spiritual.  Apalagi  umur  industri  perbankan syariah  masih  muda,  belum  sampai  dua  dasawarsa.  Ditambah  lagi  pangsa  pasarnya  yang masih buncit di arena perbankan nasional. Bahkan dengan size industri yang masih kecil, reputasi negatif bisa berdampak sistematik kepada industri keuangan syariah. Oleh karena itu bank syariah harus memiliki manajemen reputasi yang baik.
2. Mengelola Risiko Reputasi
Pengelolaan  risiko  reputasi  dalam  bank  syariah  setidaknya  ada  tiga  hal  yakni; Pertama,  Optimalkan  unit  pengaduan  nasabah.  Setiap  pengaduan  nasabah  harus  segera ditindak  lanjuti.  Jangan  sampai  bank  syariah  cuek,  buntutnya  nasabah  mengadu  ke  pihak lain bahkan hingga ke media massa (Misalnya: lewat kolom Surat Pembaca). Karena pada dasarnya pengaduan yang tidak digubris akan seperti bom waktu, suatu saat akan meledak atau seperti teori getok ular, mudah menyebar. Kedua, Optimalisasi peran Public Relation (PR).  Peran  PR  adalah  untuk  merancang  dan  mengorganisir  strategi  komunikasi  yang berisi  pesan-pesan  yang  tepat  untuk  audience  untuk  menjaga  reputasi  dan  meminimalisir risiko reputasi. Ketiga, Menjunjung tinggi kaidah syariah. Penerapan kaidah syariah tidak hanya  pada  produk  dan  layanan.  Tetapi  juga  pada  perilaku  (attitude)  SDM  bank  syariah. Risiko reputasi tidak akan hinggap ke bank syariah jika bank syariah menerapkan prinsip Good Corporate Govenance dengan serius.
Prinsip-prinsip GCG adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Penerapan  GCG  akan  melengkapi  prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking).  Termasuk juga  pemenuhan  kaidah-kaidah  syariah  (sharia  principle)  yang  berorientasi  pada  fatwa- fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Selain  itu  SDM  bank  syariah  sebagai  penggerak mesin bank syariah juga harus memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi.
SDM  bank  syariah  harus  melaksanakan  budaya  kerja  dan  kode  etiknya  (code  of conduct). Dan yang utama , SDM syariah ikut mengawal kesyariahan bank syariah dengan memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  baik  di  bidang  perbankan  syariah.  Terakhir langkah-langkah  bank  syariah  untuk  memitigasi  risiko  reputasi  harus  di-back  up  dengan corporate  communication  yang  efektif.  Kesimpulannya,  Reputasi  bank  syariah  dibangun juga  oleh  nilai-nilai  keislaman.  Jangan  sampai  terjadi  risiko  reputasi  pada  bank  syariah karena risiko reputasi itu tidak hanya akan merobohkan image bank syariah tersebut tetapi
juga industri perbankan syariah. Oleh karena itu manajemen reputasi harus diterapkan bank syariah baik pada lembaganya maupun pada SDM-nya. 7

## Shariah Governance
Istilah  shariah  governance  dalam  penelitian  ini  dikembangkan  dari  konsep  good corporate  governance  dan  shariah  compliance.  Good  Coporate  Governance  (GCG)  adalah pengaturan  dan  hubungan  institusional  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  suatu perusahaan. 8 Ketentuan  pasal  1  angka  6  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu: “Good corporate governance  adalah  suatu  tata  kelola  bank  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  keterbukaan (tansparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).” Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan  hubungan  antara  pemangku  kepentingan,  pengurus,  pihak  kreditur,  pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. 9
Dari  beberapa  pengertian  yang  telah  dipaparkan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa corporate  governance  adalah  sebuah  sistem  dan  peraturan  yang  digunakan  untuk  mengatur dan  menetapkan  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perusahaan. Dalam  pedoman  good  corporate  governance  perbankan  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh KNKCG Terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan good corporate governance, yaitu:
1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Tanggung jawab (responsibility)
4. Independensi (independency) dan
5. Keadilan (fairness).
Corporate  governance  merupakan  konsep  yang  diajukan  demi  peningkatan  kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Tercapainya pengelolaan  perusahaan  yang  lebih  transparan  bagi  semua  pengguna  laporan  keuangan merupakan tujuan dari konsep ini. Oleh karena itu apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka  diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  akan  terus  meningkat  seiring  kinerja  dengan transparansi  pengelolaan  perusahaan  yang  makin  baik  dan  nantinya  menguntungkan  banyak pihak.  Corporate  governance  merupakan  sebuah  sistem  yang  memberikan  perlindungan efektif  bagi  pemegang  saham  dan  kreditor  sehingga  mereka  yakin  akan  memperoleh  return atas  investasinya  dengan  benar.  Perkembangan  perbankan  syariah  dan  lembaga  keuangan syariah  lainnya  yang  signifikan  di  Indonesia  patut  diapresiasi.  Dengan  disahkannnya  RUU perbankan  syariah  menjadi  Undang-undang,  diharapkan  menjadi  titik  tumpu  percepatan perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia,  sehingga  mampu  mendorong peningkatan perekonomian umat Islam.
Diskusi tentang produk dan instrumen investasi sering digali, namun ada satu hal yang penting  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  atau  lembaga  keuanganlainnya  adalah pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  dalam  tubuh  institusi  syariah.  Apakah  dengan mengusung  nama  perbankan  syariah,  atau  lembaga  keuangan  syariah  maka  secara  otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan Good Corporate Governance dalam lembaganya. Data  menujukkan  lain.  Sebuah  studi  penelitian  tentang  pelaksanaan  Corporate  Governance
7 http://www.kompasiana.com/banksyariah/risiko-reputasi  banksyariah_54ff4a4fa33311804c50fae6  (09  Januari 2017)
8 Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek , (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 200.
9 Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu , (Jakarta: Satu, 2006), 34.
yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan Good  Corporate  Governance  belum  terlaksana  dengan  baik.  Penerapan  Good  Corporate Governance  terbukti  di  dalam  penelitian  di  beberapa  lembaga  keuangan  syariah  di  dunia Muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. 10 Angka ini  cukup  signifikan  bagi  para  manajer  bank  syariah  agar  lebih  berhatihati  terhadap pelaksanaan prinsip syariah.
Adapun shariah  compliance adalah  ketaatan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip syariah.  Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah  Islam,  artinya  bank  dalam  beroperasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan syariah  Islam  khususnya  menyangkut  tata-cara  bermuamalat  secara  Islam. 11 Prinsip  utama bank  syariah  tercermin  dalam  produk-produk  yang  dihasilkannya  bebas  bunga  dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
Temuan menarik dari penelitian Chapra dan Ahmed (2002) juga menandaskan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah  yang terlibat dalam survei tata  kelola  (GCG)  yang  dilakukannya  (berasal  dari  14  bank  syariah  di  Bahrain,  Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi  “pelanggaran  syariah”  dalam  operasional  bank  syariah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa aspek  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  amat  signifikan  mempengaruhi  perilaku  nasabah dalam memilih bank syariah. 12
Dalam ajaran  Islam,  kelima prinsip-prinsip  pokok GCG di  atas sesuai  dengan norma dan  nilai  islami  dalam  aktivitas  dan  kehidupan  seorang  Muslim.  Islam  sangat  intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘adalah (ke- adilan), tawazun (keseimbangan), mas'ūliyah (akuntabilitas), akhlāq (moral), ṣiddīq (kejujuran), amānah (pemenuhan kepercayaan), faṭanah (kecerdasan),  tablīgh  (transparansi,  keterbukaan),  hurriyyah  (independensi  dan  kebebasan yang bertanggung jawab), iḥsān (profesional), wasaṭan (kewajaran), ghīrah (militansi syariah), idārah  (pengelolaan),  khilāfah  (kepemimpinan),  ‘aqīdah  (keimanan),  ijābiyyah  (berfikir positif),  raqabah  (pengawasan),  qirā'ah  dan  ilāh  (organisasi  yang  terus  belajar  dan  selalu melakukan perbaikan).
Tuntutan  pemenuhan  prinsip  syariah  (shariah  compliance),  bila  dirujuk  pada  sejarah perkembangan  bank  syariah,  alasan  pokok  dari  keberadaan  perbankan  syariah  adalah munculnya  kesadaran  masyarakat  Muslim  yang  ingin  menjalankan  seluruh  aktivitas keuangannya  berdasarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Oleh  karena  itulah  jaminan  mengenai pemenuhan  terhadap  syariah  (shariah  compliance)  dari  seluruh  aktivitas  pengelolaan  dana nasabah  oleh  bank  syariah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  usaha  bank syariah. Karena berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmed (2002) juga menandaskan hal ini,  dimana  sejumlah  288  nasabah  (62%)  responden  dari  463  nasabah  yang  terlibat  dalam survei  tata  kelola  (GCG)  yang  dilakukannya  (berasal  dari  14  bank  syariah  di  Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah” dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukan bahwa  aspek  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  amat  signifikan  mempengaruhi  perilaku nasabah  dalam  memilih  bank  syariah.  Oleh  karena  itu  penerapan  shariah  governance  bank syariah  merupakan  keharusan  hal  ini  diharapkan  dapat  meningkatnya  reputasi  dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
10 Chapra,  M.U.  and  Ahmed,  H.,  “ Corporate  Governance  in  Islamic  Financial  Institutions,” Occasional  Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), pp. 58-67.
11 Muhammad  Syafei  Antonio, Bank  Syariah  bagi  Banker  dan  Praktisi  Keuangan ,  (Jakarta:  Tazkia  Institute, 2001), 88.
12 Chapra and Ahmed, “ Corporate Governance” , 90.
Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat  (Doney  dan  Joseph,  1997).  Reputasi  memegang  peran  yang  penting  dalam menjalin  hubungan  kemitraan  antara  bank  syariah  dengan  nasabah.  Reputasi  menjadi  dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ganesan  (1994)  menemukan  pengaruh  positif  antara reputasi dengan kepercayaan  yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan jangka  panjang  antara  bank  dengan  nasabah.  Hasil  penelitian  Saxton  (1997)  menunjukkan hasil bahwa reputasi berhubungan positif dengan kepercayaan.
Penelitian  ini  berangkat  dari  perkembangan  bank  syariah  yang  cukup  pesat  tidak diikuti  oleh  market  share-nya,  sehinga  diperlukan  suatu  startegi  untuk  meningkatkan  market share  bank  syariah  dengan  mengimplementasikan  shariah  governance  yang  merupakan perpaduan antara GCG  yang universal dengan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah bank syariah.

## Kerangka Pemikiran Teoritis

## Kepercayaan
Kepercayaan  menjadi  aspek  penting  bagi  sebuah  komitmen  atau  janji  dan  komitmen hanya dapat direalisasikan  jika  suatu  saat berarti. Keyakinan  atau kepercayaan  adalah faktor penting  yang dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Keyakinan atau kepercayaan adalah faktor  penting  yang  dapat  mengatasi  kritis  dan  kesulitan  antara  rekan  bisnis  selain  itu  juga merupakan  asset penting  dalam  mengembangkan hubungan jangka panjang antar organisasi. Berikut  ini  kami  share  sejumlah  kajian  teori  atau  pendapat  para  ahli  tentang  definisi kepercayaan.
Suatu  organisasi  harus  mampu  mengenali  faktor-faktor  yang  dapat  membentuk kepercayaan  tersebut  agar  dapat  menciptakan,  mengatur,  memelihara,  menyong  dan mempertinggi tingkat hubungan dengan pelanggan (Zineldin, et al., 1997; Zineldin, 1998).
Moorman,  Deshpande  dan  Zaltman  (1993)  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Zulganef (2002)  mendefinisikan  kepercayaan  sebagai  keinginan  menggantungkan  diri  pada  mitra bertukar yang dipercayai. Definisi lain Rempel, Holmes dan Zanna (1985) yaitu kepercayaaan merupakan  rasa  percaya  diri  seseorang  yang  akan  ditemukan  berdasarkan  hasrat  dari  orang lain daripada kekuatan dirinya sendiri.
Morgan  dan  Hunt  (1994)  berpendapat  bahwa  ketika  suatu  pihak  mempunyai keyakinan  bahwa  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  pertukaran  mempunyai  reliabilitas  dan integritas, maka dapat dikatakan ada kepercayaan (Darsono dan Dharmmesta: 2005).
Lau  dan  Lee  (1999)  mendefinisikan  kepercayaan  sebagai  kesediaan  (willingness) seseorang  untuk  menggantungkan  dirinya  pada  pihak  lain  dengan  resiko  tertentu. Kepercayaan terhadap merek terbentuk dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya (Garbarino  dan  Johnson,  1999).  Anderson  dan  Narus  dalam  Aydin  dan  Ozer  (2005) menekankan  bahwa  trust  terjadi  ketika  suatu  kelompok  percaya  bahwa  tindakan  kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya.
Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa kepercayaan adalah  suatu  proses  menghitung  (calculative  process)  antara  biaya  yang
dikeluarkan  dengan  hasil  yang  diperoleh.  Pelayanan  yang  baik  yang  diterima  sekarang  akan berlanjut untuk ke depannya, sehingga service quality berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap trust.

## Pengoptimalan  Manajemen  Resiko  Kredit  sebagai  Upaya  Meminimalisir  Kredit Bermasalah
Pengertian manajemen risiko  telah dirumuskan di dalam Pasal  1  angka (5) Peraturan Bank  Indonesia  No.11/25/PBI/2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  yang  menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh usaha  Bank.  Risiko  kredit  adalah  risiko  akibat  kegagalan  debitur  dan/atau  pihak  lain  dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
Manajemen  kredit  adalah  pengelolaan  kredit  yang  harus  dilakukan  bank  dengan sebaik-baiknya  mulai  dari  perencanaan  kredit,  penentuan  suku  bunga  kredit,  prosedur pemberian kredit, analisis sampai kepada pengawasan kredit.
Manajemen  bank  dalam  memberikan  kredit  harus  didasarkan  atas  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang maksimal. Manajemen kredit yang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan untuk meminimalisir kredit bermasalah yaitu:
1. Perencanaan kredit. Perencanaan kredit perlu menunjukkan perumusan tujuan yang jelas, menetapkan sasaran, dan menyusun strategi-strategi yang digunakan untuk mempermudah dalam  mencapai  tujuan  yaitu  dilunasinya  pinjaman  oleh  debitur  meminimalisir  kredit bermasalah.
2. Pengorganisasian.  Dalam  pengorganisasian,  bank  tentu  telah  menetapkan  tugas  dan wewenang  masing-masing  karyawan  sesuai  dengan  keahlian  masing-masing  yang menunjukkan bagaimana karyawan bank bertugas sesuai  tugas dan wewenangnya sebaik mungkin.  Dalam  penyaluran  kredit,  analisis  kredit  terhadap  pengajuan  kredit  sangat penting  maka  karyawan  yang  bertugas  dalam  hal  analisis  harus  teliti  untuk  memilih pengajuan kredit yang layak direalisasi agar tidak terjadi kredit yang bermasalah.
3. Pelaksanaan  pemberian  kredit.  Pelaksanaan  pemberian  kredit  meliputi  realisasi pemberian kredit  dimana  pengajuan  kredit  yang  telah  dilakukan  lalu  dianalisis menggunakan analisis 5C (character, capital, capacity, condition of economy, dan Collateral) dan atau konsep 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) dan 3R
(return, repayment, risk bearing ability) kemudian baru dapat direalisasikan atau dicairkan kreditnya setelah dilakukan analisis secara teliti.
4. Pengawasan  Kredit.  Kredit  yang  telah  direalisasikan  dilakukan  pengawasan  secara berkesinambungan  agar  tidak  terjadi  kredit  bermasalah  dikarenakan  kurangnya  perhatian dan  pemantauan  dari  bank.  Pengawasan  dapat  dilakukan  secara  langsung  dengan mengunjungi  langsung  atau  melalui  telfon,  sedangkan  pengawasan  tidak  langsung dilakukan  dengan  melihat  laporan  keuangan,  pemantuan  rekening  pembayaran  terhadap pembayaran  angsuran  kredit  debitur,  mereview  file  kredit  setiap  tiga  bulan  sekali  oleh Bagian  Account  Officer  yang  menjadi  penanggung  jawab  dalam  memantau  pembayaran kewajiban debitur pada bank
Di  samping  meningkatkan  manajemen  resiko  kredit,  perlu  dilakukan  juga  sistem pengendalian  internal  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  kinerja  dari  petugas  bank  karena dalam berbagai kasus  termasuk kasus  kredit macet  di  BRI juga berhubungan dengan kinerja dari petugas kredit yang ikut andil dalam kredit yang merugikan tersebut.

## Kesimpulan
Risiko  adalah  suatu  kemungkinan  akan  terjadinya  hasil  yang  tidak  diinginkan,  yang dapat  menimbulkan  kerugian  apabila  tidak  diantisipasi  serta  tidak  dikelola  semestinya. Sedangkan Manajemen  Risiko adalah serangkaian metodologi  dan prosedur  yang digunakan untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda  dengan  bank  konvensional,  terutama  karena  adanya  jenis-jenis  risiko  yang  khas melekat hanya pada bank-bank  yang beroperasi  secara syariah. Adapun karakter manajemen risiko  pada  bank  Islam  adalah: Identifikasi  Risiko,  Penilaian  Risiko,  Antisipasi Risiko dan Monitoring Risiko.
Selain karakter  yang terdapat pada manajemen risiko, terdapat pula jenis-jenis risiko, diantaranya  adalah:  Risiko  Kredit  atau  Pembiayaan,  Risiko  Pasar  (Market  Risk),  Risiko Operasional  (Operational  Risk),  Risiko  Likuiditas  (Liquidity  Risk),  Risiko  Hukum  (Legal Risk), Risiko Reputasi (Reputation Risk), Risiko Strategik (Strategic Risk), Risiko Kepatuhan (Compliance Risk), Risiko Modal (Capital Risk).
Adapun  penerapan  menajemen  risiko  adalah  dengan  mengadopsi  sistem  manajemen risiko  bank  konvesional  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  perbankan  Syari’ah.  Secara umum,  risiko  yang  dihadapi  perbankan  Syari’ah  bisa  diklasifikasikan  menjadi  dua  bagian besar.  Yakni  risiko  yang  sama  dengan  yang  dihadapi  bank  konvensional  dan  risiko  yang memiliki  keunikan  tersendiri  karena  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  Syari’ah.  Dalam pengembangannya  ke  depan,  perbankan  Syari’ah  menghadapi  tantangan  yang  tidak  ringan sehubungan  dengan  penerapan  manajemen  risiko  ini,  seperti  pemilihan  instrumen  finansial yang sesuai dengan prinsip Syari’ah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk  melakukan hedging (lindung  nilai)  terhadap  risiko,  maka  pemahaman  yang  matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank Syari’ah.

## Daftar Rujukan
Chapra,  M.U.  and  Ahmed,  H.,  “ Corporate  Governance  in  Islamic  Financial  Institutions,” Occasional  Paper  No.  6,  Jeddah:  Islamic  Research  &  Training  Institute/Islamic Development Bank, 2002.
http://www..com/imaaceh/problematika-manajemen-sumber-daya-manusia-sdm-di- perbankan-syari-ah_573804e5927e613605523ce8. (09 januaari 2017).
http://www.kompasiana.com/banksyariah/risiko-reputasi
banksyariah_54ff4a4fa33311804c50fae6 (09 Januari 2017)
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/04/263387/Mengelola- Risiko-Reputasi-Bank.    Mutamimah,  dosen  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 09 Januari 2017.
Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek , Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Muhammad  Syafei  Antonio, Bank  Syariah  bagi  Banker  dan  Praktisi  Keuangan ,  Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
Muhammad, Manajemen  Bank  Syari’ah , Edisi  Revisi,  Cet.  Kedua,  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2011.
Sony  Devano,  dan  Siti  Kurni  Rahayu, Perpajakan:  Konsep,  Teori,  dan  Isu ,  Jakarta:  Satu, 2006.
Tariqullah  Khan  dan  Habib  Ahmed, Manajemen  Risiko Lembaga Keuangan Syari’ah (terj.), Jakarta: Bumi Aksara, 2008.