## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT HERBAL PALSU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Fredy Andrianto Universitas Islam Indonesia Email: fredyandrianto91@gmail.com

## Abstrak
Suatu Persaingan usaha di bidang industri obat herbal, seringkali didapatkan pelaku usaha  yang  berperilaku  tidak  jujur  dengan  memalsukan  obat  herbal  dalam peredarannya.  Dampak  dari  pemalsuan  tersebut  menimbulkan  suatu  persaingan yang sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis – sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat praktek kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; yang pertama bagaimana  implikasi  hukum  terhadap  peredaran  obat  herbal  palsu ditinjau  dari  prespektif  hukum  persaingan  usaha  (studi  kasus  CV.  Naturafit Thibunanbawi); yang kedua bagaiamana tindakan hukum yang bisa dilakasanakan terkait peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terlindungi dalam  hal  hukum  persaingan  usaha  (studi  kasus  CV.  Naturafit  Thibunanbawi). Bahwa terdapat oknum pelaku usaha yang telah memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha yang  akhirnya  menimbulkan  suatu  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaiamana dimaksud  pada  Pasal  1  angka  6  UU  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  CV. Naturafit Thibunanbawi dapat dilakukan terkait dengan peredaran obat herbal palsu milik  CV.  Naturafit  Thibunanbawi  dengan  upaya  hukum  pidana  sebagai  bentuk perlindungan preventif dan represif.
Kata Kunci: Herbal Palsu, Implikasi Hukum,  Persaingan Usaha, Peredaran Obat.

## Abstract
A business competition in the herbal medicine industry, often found business actors who  behave  dishonestly  by  counterfeiting  herbal  medicines  in  circulation.  The impact of counterfeiting creates a healthy competition. The research method used in this research is juridical – sociological, namely a research conducted by looking at the practice of reality that exists in field practice. The aims of this research are as follows; first, what are the legal implications for the circulation of counterfeit herbal medicines from the perspective of business competition law (case study of CV. Naturafit Thibunanbawi); the second is how legal actions can be carried out regarding  the  circulation  of  herbal  medicines  belonging  to  CV.  Naturafit Thibunnabawi who is protected in terms of business competition law (case study CV.  Naturafit  Thibunanbawi).  That  there  are  unscrupulous  business  actors  who have falsified herbal medicines belonging to CV. Naturafit Thibunanbawi so that

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
in carrying out its business activities, it is carried out in a dishonest and unlawful manner  and  inhibits  business  competition  which  ultimately  creates  an  unfair business competition as referred to in Article 1 number 6 of the Law concerning Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition.  Legal efforts that can be taken by CV. Naturafit Thibunanbawi can be done in relation to the  circulation  of  counterfeit  herbal  medicines  belonging  to  CV.  Naturafit Thibunanbawi  with  criminal  law  efforts  as  a  form  of  preventive  and  repressive protection.
Keywords:  Business  Competition,  Counterfeit  Herbs,  Drug  Circulation,  Legal Implications.

## A. Pendahuluan
Persaingan  dalam  kegiatan  usaha  senafas  dengan  kegiatan  usaha  itu  sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak melakukan menjual atau membeli barang atau jasa  “apa”.  Dengan  siapa”,  beberapa  banyak  “bagaiamana cara”  produksi, inilah disebut  dengan  ekonomi  pasar.  Sejalan  dengan  itu,  perilaku  dan  struktur  pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan, kecurangan,  pembatasan  yang  menyebabkan  beberapa  pelaku  usaha  merugi  atau mati.    Dalam  aktivitas  bisnis  obat  herbal  dapat  dipastikan  terjadi  persaingan  di antara  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  akan  berusaha  menciptkan,  mengemas,  serta memasarkan produk obat herbalnya, agar dapat diminati dan dibeli oleh konsumen. Rivalitas  dalam  dunia  usaha  obat  herbal  akan  membuat  pelaku  usaha  menekan ongkos-ongkos  produksi  sehingga  harga  menjadi  lebih  rendah  serta  kualitasnya semakin meningkat.
Perkembangan industri farmasi di Indonesia yang bergerak disektor obat herbal telah  meningkat  sebesar  34,03%.  Pertumbuhan  yang  meningkat  didukung  oleh pertumbuhan industri farmasi yang bergerak disektor obat herbal. Di masa pandemi Covid 19 permintaaan masyarakat terhadap obat herbal cukup besar dikarenakan obat  herbal  tersebut  dapat  dipergunakan  dalam  meningkatkan  kekebalan  tubuh. Obat herbal merupakan obat yang berasal dari bahan alami yang telah proses dan diekstrak sesuai sedemikian rupa menjadi serbuk, pil atau cairan. Sehingga dalam proses pembuatan obat herbal bahan dasar yang digunakan tidak mengandung zat kimia. 1
Di tengah peningkatatan kasus Covid-19, banyak sekali obat yang menawarkan untuk  menyembuhkan  penyakit  tersebut.  Salah  satu  obat  yang  telah  beredar  di pasaran adalah obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules. Obat herbal ini  dapat  menyembuhkan  pasien  yang  mengidap  penyakit  Covid-19.  Masyarakat dihimbau,  agar  tidak  mudah  terpengaruh  obat  herbal  yang  bermerek  Linhua Qingwen Capsules. 2 Menurut database BPOM obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen  Capsules  dengan  nomor  izin edar  TI144348471 atas  nama  pemilik  PT.
1 Zainatul  Wulandari et.  al .,  “Sistem  Informasi  Obat-Obatan  Herbal”, Jurnal  Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi , Volume 2, Nomor 1, 2017. hlm. 228.
2 https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebagai-obat- covid-19, Hoax Buster : Salah Linhua Qingwen Dapat Digunakan Sebagai Obat Covid-19, Diakses 19 November 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Intra  Aries.  Kegunaan  Prodak  obat  herbal  yang  bermerek  Linhua  Qingwen Capsules hanya untuk meredakan panas dalam dan batuk. 3
Suatu Persaingan usaha di bidang industri obat herbal, seringkali didapatkan pelaku usaha yang berperilaku tidak jujur dalam mengedarkan obat herbal seperti pemalsuan  obat  herbal  yang  diproduksi  oleh  sesama  pelaku  usaha  obat  herbal. Dampak dari pemalsuan obat herbal tersebut menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehar. Sebagaimana contoh persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan sesama  pelaku  usaha  dengan  memalsukan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit Thibunnabwi  yang  bernama  naturatensi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Hirzi  Ramadhan  selaku  Divisi  ENEF  CV.  Naturafit  Thibunnabawi diketahuinya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi berawal pada bulan  juli  tahun  2020  distibutor  yang  berinisial  SJ  yang  merupakan  distributor terbesar  dengan  sekali  pemesanan  sekitar  10.000  pcs  obat  herbal  naturatensi memberitahukan  kepada  pihak  CV.  Naturafit Thibunnabawi  melalui  via  whatsap terkait adanya obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi. Adanya pemberitahun dari distributor akan peredaran obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi,  Bapak  Hirzi  Ramadhan  selaku  divisi  ENEF  bergerak  cepat  untuk melakukan investigasi dan menemukan prodak obat herbal yang mirip dengan milik CV. Naturafit Thibunnabwi di marketplace shopee. 4
Dalam mengedarkan obat herbal naturatensi milk CV. Naturafit Thibunnabwi, perusahaan tersebut telah beritikad baik dengan mendaftarkan obat herbalnya dan telah memperoleh izin edar dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2  Januari  2019. 5 Disamping  itu  obat  herbal tersebut  telah  memperoleh  Sertifikat dari BPOM terkait Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018. 6 Izin  edar  adalah  bentuk  persetujuan  registrasi  bagi  produk  obat,  obat tradisional,  kosmetik,  supelmen  makanan,  dan  makanan  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  agar  produk  tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia. 7 Sedangkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisionla yang Baik merupakan  suatu surat yang menunjukan telah terpenuhinya seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi
3 Benedikta Desideria,”BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Linhua Qingwen Capsules untuk Obat Covid-19”,https://www.liputan6.com/health/read/4462084/bpom-tidak-pernah- keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen-capsules-untuk-obat-covid-19, Diakses 19 November 2021.
4 Hasil wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan . selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu, 06 November 2021, Jvam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.
5 Dokumen“Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor : 1643/REG/TR / Ue /2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran”,yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019.
6 Dokumen  Surat  Keterangan  Pemenuhan  Aspek  Cara  Pembuatan  Obat  Tradisional  yang Baik  Tahap  I  Untuk  Usaha  Kecil  Obat  Tradisional  milik  CV.  Naturafit  Thibunnabawi  yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018..
7 Lihat Pasal  1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor  HK.00.05.1.23.3516  Tentang  Izin  Edar  Produk,  Obat  Tradisional,  Kosmetik,  Supelmen Makanan  dan  Makanan  yanag  Bersumber,  Mengandung,  Dari  Bahan  Tertentu  Dan  Atau Mengandung Alkohol.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 132-145
persyaratan  mutu  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  tujuan  penggunnya. 8 Secara yuridis berkaitan dengan peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah  memenuhi  sesuai  standar  dan  persyaratan  keamanan,  khasiat/manfaat  dan mutu,  serta  pengujian  obat  dan  makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan sebagaiamana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Hal  yang  melatabelakangi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  ini,  yang pertama bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran obat herbal palsu ditinjau dari prespektif hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi), yang kedua bagaiamana tindakan hukum yang bisa dilakasanakan terkait peredaran obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terlindungi dalam hal hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunanbawi).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunkan  jenis  penelitian  hukum  yuridis-sosiologis,  yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di  lapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  dengan  pula  dengan  pendekatan  secara sosiologis  yang  dilakukaan  melalui  penelitian  lapangan. 9 Metode  penelitian yuridis-sosiologis dilakukan untuk melihat langsung suatu peristiwa hukum yang telah  terjadi  dilapangan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  teori perlindungan  hukum  dan  teori  hukum  persaingan  usaha  dengan  menggunakan pendekatan per se illegal .
Obyek yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang- Undangan  dan  hasil  observasi  peneliti  berdasarkan  melalui  studi  pustaka,  studi lapangan dan studi dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah CV. Naturafit Thibunnabawi selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang manufaktur obat herbal. Informan atau narasumber dalam penelitian ini, yaitu Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divisi  ENEF  (bagian  marketing)  yang  khusus  menjual  prodak  herbal  naturafit. Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui studi Pustaka, studi lapangan dan  studi  dokumentasi.  Analisa  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif- kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau Dari Prespektif  Hukum  Persaingan  Usaha  (Studi  Kasus  CV.  Naturafit Thibunanabawi)
a. Pentingnya  Peredaran  Obat  Herbal  Milik  CV.  Naturafit  Thibunnabawi Terlindungi
Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan hukum,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan
8 Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
9 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  Kedua (Bandung  : Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
hukum. Frasa perlindungan hukum berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu legal protection ,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan van  de  wettelijke bescherming . 10 Kedua  istilah  tersebut  juga  mengandung  konsep  atau  pengertian hukum  yang  berbeda  untuk  memberi  makna  sesunggguhnya  dari  perlindungan hukum.
Di  tengah  langkah  makna  perlindungan  hukum  terdapat  beberapa  ahli  yang memaparkan pendapatnya mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut : Menurut  pendapat  Harjono,  perlindungan  hukum  mempunyai  makna  sebagai perlindungan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum,  ditunjukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan- kepentingan  tertentu,  yaitu  dengan  cara  menjadikan  kepentingan  yang  perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. 11 Menurut Pendapat Moch Isnaeni, perlindungan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  perlindungan hukum  secara  internal  dan  perlindungan  hukum  secara  eksternal.  perlindungan hukum  internal  dikemas  sendiri  oleh  para  pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian berdasarakan  kesepakatan  bersama.  Klausula-klausula  perjanjian  yang  dikemas oleh para pihak, agar kepentingan para pihak terakomodir atas dasar kesepakatan yang  telah mereka  buat  dalam  perjanjian.  Kemudian  perlindungan  hukum  secara eksternal perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak  yang  lemah,  sesuai  hakikat  aturan  perundangan  yang  tidak  boleh  berat sebelah  dan  bersifat  memihak,  secara  proposional  wajib  diberikan  perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. 12
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  mengenai  perlindungan  hukum  maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak- hak  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian  mengenai  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.Untuk  menselarasakan beberapa  pendapat  ahli  di  atas,  dengan  penelitian  ini,  maka  peneliti  akan menggunakan  teori  perlindungan  hukum  eksternal  yang  dipaparkan  oleh  Moch Isnaeni sebagai pisau analisa mengenai pentingnya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi terlindungi. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan menganalisa secara menndalam akan pentingnya obat herbal pentingnya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi terlindungi guna mendapatkan perlindungan hukum yang tujuan akhirnya adalah kepastian hukum pada saat obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi telah beredar di pasaran.
CV.  Naturafit  Thibunnabawi  selaku  pelaku  usaha  yang  bergerak  di  bidang industi obat herbal telah mendafatarkan obat herbalnya dan memperoleh izin edar dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019. 13 Obat herbal sebagaimana yang dimaksud adalah obat herbal naturatensi. Kegunaan obat herbal
10 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerpan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi , Cetakan keempat (Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016). hlm. 259.
11 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  (Jakarta  :  Penerbit  Sekertariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm. 357.
12 Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan ,  Cetakan  Kedua  (Yogyakarta  : Penerbit Laksbag Pressindo, 2016). hlm. 131-132.
13 Dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik…… Op.cit .

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 132-145
ini untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. 14 Sejalan dengan  itu,  dalam  memproduksi  obat  herbal,  CV.  Nataurafit  Thibunnabwi  telah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sehingga obat herbal  tersebut  memperoleh  sertifikat  Aspek    Pemenuhan  Cara  Pembuatan  Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tertanggal 5 Desember 2018. 15
Jika  dianalisa  berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  eksternal  yang dipaparkan oleh Moch. Isnaeni, perlindungan hukum secara eksternal dibuat oleh pemerintah  lewat  regulasi  bagi  pihak  yang  lemah,  sesuai  hakikat  aturan perundangan  yang  tidak  boleh  berat  sebelah  dan  bersifat  memihak,  secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada  pihak  lainnya.  Berkaitan  dengan  produk  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit Thibunnabwi  bahwa  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  non  kementerian  telah menerbitkan izin edar obat herbal milik CV. Naurafit Thibunnabawi dengan POM POM  TR14337682  tertanggal  2  Januari  2019  atas  nama  obat  herbal  naturatensi serta  sertifikat  Aspek  Pemenuhan  Cara  Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  Baik Tahap  I  dengan  Nomor:  B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143  tertanggal  5  Desember 2018. Hal ini menunjukan bahwa diaturnya suatu regulasi ataupun peraturan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar BPOM memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin  edar  dan  sertifikat.  Sehingga  dengan  diterbitkannya  izin  edar  dan  sertifikat tersebut obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah sesuai dengan standar dan  persyaratan  kemanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu  serta  pengujian  obat sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  4  huruf  a  Perpres  80/2017  tentang  Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Dengan demikian, pentinganya obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi terlindungi  dengan  diperolehnya  izin  edar  dan  sertifikat  dari  BPOM,  agar  CV. Naturafit  Thibunnabwi  berhak  mendapatkan  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  hukum,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum  sebagaiaman  disebutkan  dalam  Pasal  28D  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945.  Disisi  lain  terlindunginya  obat  herbal milik  CV.  Naturafit  Thibunnabwi,  agar  masyarakat  dalam  mengkonsumsi  obat herbal itu mendapatkan khasiat/manfaat dan mutu tidak perlu diragukan lagi, karena obat herbal itu telah sesuai standar dan persyaratan keamaanan yang sudah di uji pengujin obat herbalnya dari BPOM.
14 Dokumen  yang  menjelaskan  Perihal  Perubahan  warna  desain  kemasan,  Perubahan  tata gambar ataupun informasi  produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, Logo Perusahaan”,yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.
15 Dokumen  Surat  Keterangan  Pemenuhan  Aspek Cara  Pembuatan  Obat  Tradisional  yang Baik….. Op.cit .

## b. Akibat  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Obat  Herbal  Milik  CV.  Naurafit Thibunabawi
Maraknya pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi di awal bulan  Juni  2020  menimbulkan  suatu  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dalam kegiatan  usaha  di  bidang  industry  obat  herbal.  Adanya  peniruan  obat  herbal tersebut,  CV.  Natuarafit  Thibunnabawi  mendapatkan  komplain  dari,  yang kemudian  memberitahukan  lewat  via  whatsap  adalah  sebagai  berikut  : “Selamat siang  pak,  ada  laporan  konsumen  kami,  ada  yang  masuk  ICU  setelah  konsumsi naturatensi  pak,  apakah  ada  pantangan/larangan  siapa  saja  yang  tidak  boleh konsumsi naturatensi pak ?”. Selanjutnya, jawaban CV. Naturafit Thibunnabawi kepada distributor yang berinisal SJ adalah sebagai berikut : “Selamat siang mbk, kenapa mbak, mungkin blackcampaign, untuk tujuan menjatuhkan selama ini belum ada laporan komplain mbk ”. 16
Mengacu pada 2 (dua) percakapan antara distributor yang berinisal SJ dengan CV.  Naturafit  Thibunabawi,  Bapak  Hirzi  Ramadahan  selaku  Divis  ENEF melakukan investigasi di marketplace online dan menemukan produk obat herbal yang  mirip  dengan  produk  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunnabwi. Berdasarkan  hasil  penulusuran  peneliti,  peneliti  mendapatkan  dokumen  yang berupa  screenshoot  gambar  yang  diberikan  oleh  Bapak  Hirzi  Ramadhan  selaku Divisi ENEF terkait adanya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi di marketplace shopee. 17 Bahwa benar pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi ada nyatanya yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang bergerak di  bidang  industri  obat  herbal.  Pelaku  usaha  yang  telah  memalsukan  obat  herbal milik  CV.  Naturafit  Thibunabawi  telah  melakukan  suatu  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana yang dimaskud pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat  menyebutkan  bahwa  :  “ Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan ”.
Jika  dianalisa  yang  terdapat  undang-undang  di  atas,  peneliti  akan menggunakan  teori  hukum  persaingan  usaha  menggunakan  pendekatan per  se illegal untuk menganalsia terkait adanya peniruan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi adalah sebagi berikut:
1) Dilakukan dengan cara tidak jujur
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dapat  dilihat  dari  perilaku usaha  dengan  pelaku  usaha  yang  lain  pada  saat  bersaing  dalam  kegiatan usaha. 18 Pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  harus
16 Dokumen  screenshoot  percakapan melalui via whatasp antara Distributor yang berinisal SJ  dengan  CV.  Naturafit  Thibunnabawi,  yang  diberikan  kepada  peneliti  tertanggal  06  November 2021.
17 Dokumen  screenshoot  gambar  produk  obat  herbal  tiruan  naturatensi,  yang  diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.
18 Mustafa  Kamal  Rokan,  Hukum  Persaingan  Usaha,  Teori  dan  Praktiknya  Di  Indonesia, Cetakan kedua (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 11.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya.  Itikad  baik  lebih ditekankan  pada  pelaku  usaha,  karena  melipuri  semua  tahapan  dalam melakukan  kegiatan  usahanya,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai tahap penjulan. 19
Perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang telah memalsukan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunnabawi  dengan memproduksi  hingga  memasarkan  obat  herbal  palsu  tersebut  menimbulkan suatu  persaingan  yang  tidak fair .  Hal  ini  menunjukan  bahwa  oknum  pelaku usaha  tersebut  tidak  beritikad  baik  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya terkhusus di bidang industri obat herbal. Adapun CV. Naturafit Thibunanbawi dalam mengedarkan obat herbal telah beritikad baik dengan mendaftarkan obat herbalnya dan memperoleh izin edar serta telah memperoleh sertifikat izin edar obat  herbal  milik  CV.  Naurafit  Thibunnabawi  dengan  POM  TR14337682 tertanggal  2  Januari  2019  atas  nama  obat  herbal  naturatensi  serta  sertifikat Aspek  Pemenuhan  Cara  Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  Baik  Tahap  I dengan Nomor: B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018.
2) Dilakukan dengan cara melawan hukum Persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 20 Dalam mengedarkan obat herbal pelaku usaha  harus memiliki izin edar  dan  sertifikat  CPOTB  yang  diterbitkan  dari  BPOM  sebagai  bentuk pengawasan  bahwa  obat  herbal  tersebut  telah  sesuai  dengan  standar  dan persyaratan  keamanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu,  serta  pengujian  obat  dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a  Perpres 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Perilaku  pelaku  usaha  yang  telah  memalsukan  obat  herbal  milik  CV. Naturafit  Thibunnabawi  atas  nama  produk  obat  herbal  naturatensi,  dapat dipastikan tidak memiliki izin edar bahkan sertifikat CBTOB. Dalam hal ini pelaku usaha yang telah meniru obat herbal milik CV. Naturafit Thibuannabwi secara  sah  dan  menyakinakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum dalam hal memproduksi hingga memasarakannya dikarenakan tidak memiliki izin edar dan sertifikat CPOTB.
3) Dilakukan dengan cara menghambat persaingan Persaingan  usaha  dilakukan  dengan  cara  menghambat  terjadinya persaingan di antara pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi pasar yang tidak  sehat. 21 Berkaitan  dengan  perilaku  usaha  yang  telah  memalsukan  obat herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunanbawi  mengakibatkan  menghambat persaingan  usaha  di  bidang  industri  obat  herbal.  Bahwa  terdapat  2  (dua) indikator  mengenai  terhambatnya  suatu  persaingan  obat  herbal  milik  CV. Naturafit Thibunanbawi, yang pertama adanya kompalin yang dilakukan oleh
19 Celina  Tri  Kristayanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Cetakan  keenam  (Jakarta  : Penerbit Sinar Grafika, 2017). hlm. 44.
20 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha ……………. Op.cit .
21 Mustafa Kamal Rokan loc.cit .

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
distributor SJ kepada CV. Naturafit Thibunanabawi bahwa terdapat konsumen yang  masuk  ICU  akibat  mengkonsumsi  naturatensi.  yang kedua terdapat peniruan obat herbal naturatensi di markepalce shopee, yang seakan-akan obat herbal tersebut diproduksi oleh CV. Naturafit Thibuananbwi.
Jika dianalisa berdasarkan 2 (dua) indikator di atas, maka dikhawatirkan citra  obat  herbal  naturatesni  berpotensi  berdampak  negatif  dalam  hal peredarannya. Sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk  menggunakan ataupun  mengkonsumsi  obat  herbal  tersebut.  Oleh  karena  itu  untuk menanggulangi  terjadinya  peniruan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit Thibunnabawi  atas  nama  obat  herbal  naturatensi,  perusahaan  tersebut melakukan  upaya  dengan  membuat  Channel  Youtube  Waspada  Bersama. 22 Tujuan dibuatnya Channel Youtube Waspada Bersama sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat secara umum, agar dapat membedakan antara produk obat herbal  naturatensi  asli  yang  diproduksi  oleh  CV.  Naturafit  Thibuannabawi dengan obat herbal naturatensi dan palsu yang diproduksi oleh oknum sesama pelaku usaha obat herbal.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  oknum  pelaku  usaha  yang telah  memalsukan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunanabawi  telah melakukan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan usaha di bidang  industri  obat  herbal.  Bahwa  perbuatan  pelaku  usaha  tersebut  dalam mengedarkan obat herbal palsu tersebut dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan  melawan  hukum  serta  menghambat  persaingan  usaha  sebagaiaman dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
2. Tindakan  Hukum  Terkait  Peredaran  Obat  Herbal  Milik  CV.  Naturafit Thibunnabawi  yang  Terlindungi  Dalam  Hal  Hukum  Persaingan  Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunanbawi)
Dalam  Pasal  382  bis  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menyebutkan bahwa Barangsiapa  untuk  mendapatkan,  melangsungkan  atau  memperluas  hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang  untuk  menyesatkan  khalayak  umum  atau  seorang  tertentu,  diancam,  jika perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konkuren-konkurennya  atau konkuren-konkuren orang lain, katrena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama ratus rupiah. Berdasarkan aturan hukum di atas, terdapat kata “persaingan curang”. Dalam bahasa  Inggris  dikenal  istilah  “unfair  competition”.  Dalam  Black’s  Law Dicitionary, istilah “unfair competition” didefinisikan sebagai “a term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce” ( istilah yang diterapkan secara umum berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur
22 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s, channel youtube Waspada Bersama yang dibuat oleh CV. Naturafit Thibunnabawi, Diakses 06 November 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
atau  kecuragan  dalam  melakukan  perdagangan). 23 Untuk  adanya  persaingan curang,  peneliti  akan  menguraikan  perbuatan  dalam  katagori  persaingan  curang adalah sebagai berikut : 24
1. Bertujuan  untuk  menetapkan,  mempertahankan,  atau  memperluas  jumlah penjualan;
2. Dilakukan untuk menggelabui para pembeli;
3. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingan;
4. Para galibnya perbuatan itu menyesatkan.
Jika  dianalisa  terkait  dengan  pemalsuan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit
Thibunnabawi, peneliti mendapatakan sebanyak 20 (duapuluh) kolom gambar obat herbal palsu atas nama obat herbal naturatensi yang diiklankan oleh oknum sesama pelaku  usaha  obat  herbal  di  marketplace  shopee. 25 Selanjutnya  terdapat  pula komplain dari distributor yang berinisal SJ dikarenakan ada konsumen yang masuk ICU  setelah  mengkonsumsi  obat  herbal  naturatensi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa oknum pelaku usaha telah sengaja melakukan perbuatan curang dalam hal meniru obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunnabwi  yang  bertujuan  untuk menetapkan, mempertahankan,  atau  memperluas  jumlah  penjualan,  dilakukan  untuk menggelabui para pembeli, dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingan,  para  galibnya  perbuatan  itu  menyesatkan.  Bahwa  keempat  unsur sebagaiaman yang dimaksud pada perbuatan persaingan curang telah terpenuhi. Persaingan  curang  yang  dilakukan  oleh  oknum  pelaku  usaha  sanada  dengan perilaku tidak jujur yang akhirnya akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat hingga  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan  akan menghambat persaingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang tidak Sehat. Oleh karena itu langkah yang harus ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi melalui upaya hukum pidana sebagi bentuk perlindungan preventif dan represif.
Perlindungan preventif merupakan suatu pencegahan yang dilakukan oleh CV. Naturafit  Thibunnabwi,  agar  pemalsuan  obat  herbal  naturatensi  tersebut  tidak beredar kembali di masyarakat secara umum. Apabila pemalsuan obat herbal milik CV.  Naturafit  Thibunnabawi  masih  beredar  di  pasaran  dikhawatirkan  akan mempengaruhi citra buruk obat herbal naturatensi asli yang telah  diproduksi oleh CV.  Naturafit  Thibunnabawi  bahkan  berimbas  kepada  citra  perusahaan  tersebut sebagai  produsen  obat  herbal  naturatensi.  Sedangkan  perlindungan  represif dilakukan  oleh  CV.  Naturafit  Thibunnabawi  dengan  melaporkan  kepada  pihak Kepolisian  terkait  pemalsuan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunanabawi. Dengan  catatan  laporan  yang  diajukan  oleh  CV.  Naturafit  Thibunanbwi  kepada kepolisian terkait oknum pelaku usaha yang tidak dimiliknya izin edar dan sertifikat
23 Hanafi  Amrani,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Praktik  Bisnis  Curang  dan  Upaya penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana”. Jurnal Negara Hukum : Volume 6, Nomor 2, 2015. hlm. 190.
24 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima , Cetakan sembilanbelas (Depok: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 251.
25 Dokumen yang berupa screenshoot gambar obat herbal tiruan naturatensi yang didapatkan oleh peneliti dari Bapak Hirizi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabwi melalui via whatsap tertanggal 06 November 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Halaman 132-145
CPOTB  dalam  hal  pemalsuan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunabawi. Adanya laporan kepada pihak kepolisian bertujuan oknum pelaku usaha yang telah memalsukan  dan  mengedarkan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunabawi mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan dapat dihukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Pidana.

## D. Penutup
1. Dalam mengedarkan obat herbal naturatensi CV. Naturafit Thibunabawi telah beritikad baik dengan memperoleh izin edar dengan Nomor POM TR14337682 tertanggal  2  Januari  2019  atas  nama  obat  herbal  naturatensi  serta  sertifikat Aspek  Pemenuhan  Cara  Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  Baik  Tahap  I dengan Nomor: B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018 yang ditebitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.  Adanya izin edar dan  sertifikat  CBOTB  tersebut  sebagai  upaya  CV.  Naturafit  Thibunnabawi, agar obat herbalnya pada saat diedarkan telah sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a Perpres 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga masyarakat secara umum dapat mengambil khsaiat/manfaat dari obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi tersebut. Bahwa di dalam peredaran obat  herbal  naturatensi  yang  diproduksi  oleh  CV.  Naturafit  Thibunanabwi terdapat pula oknum pelaku usaha yang bergerak di bidang industri obat herbal dengan  memalsukan  obat  herbal  milik  CV.  Naturafit  Thibunanbawi,  Oknum pelaku  usaha  tersebut  tidak  beritikad  baik  dan  melakukan  perbuatan  curang dengan memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi. Dalam hal ini oknum pelaku usaha tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya hingga memasarkan  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  dan  melawan  hukum  serta menghambat persaingan usaha yang akhirnya menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaiamana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk  menanggulangi  pemalsuan  obat  herbal  yang  dilakuakan  oleh  oknum pelaku usaha yang telah sengaja memalsukan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi,  maka  perusahaan  itu  dapat  melakukan  upaya  hukum  pidana sebagai  bentuk  perlindungan  preventif  dan  represif.  Perlindungan  preventif merupakan  suatu  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  CV.  Naturafit,  agar pemalsuan obat herbal naturatensi tersebut tidak beredar kembali di masyarakat secara umum. Sedangkan perlindungan represif dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait pemalsuan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabawi. Dengan catatan laporan yang diajukan  oleh  CV.  Naturafit  Thibunanbwi  kepada  kepolisan  terkait  oknum pelaku usaha yang tidak dimiliknya izin edar dan sertifikat CPOTB. Adanya laporan  kepada  pihak  kepolisian  bertujuan  oknum  pelaku  usaha  yang  telah memalsuakan dan mengedarkan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabawi mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan dapat dihukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Pidana.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
HS,  Salim,  dkk. Penerepan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Desertasi . Cetakan keempat; Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa . Jakarta: Penerbit Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Isnaeni,  Moch. Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan .  Cetakan  Kedua; Yogyakarta: Penerbit Laksbag Pressindo, 2016.
Jones,  Ibrahim  dan  Sewu  Lindawaty. Hukum  Bisnis  Dalam  Presepsi  Manusia Modern . Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2007.
Kristayanti, Celina Tri. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan keenam; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017.
Lubis,  Andi  Fahmi  et.  al., Hukum  Persaingan  usaha .  Jakarta:  Penerbit  Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
Nopriansyah, Woldi. Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Prespektif Syariah . Cetakan pertama; Jakarta: Penerbit Prenadameda Grup, 2019.
Rokan,  Mustafa  Kamal. Hukum  Persaingan  Usaha,  Teori  dan  Praktiknya  Di Indonesia .  Cetakan  kedua;  Jakarta:  Penerbit  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2012.
Suratman dan Dillah, Philips. Metode Penelitian Hukum . Cetakan Kedua; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
Simatupang, Ricard Buton. Aspek Hukum Dalam  Bisnis . Cetakan kedua; Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003.
Soerodibroto, R Soenarto. KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahakamah Agung  dan  Hoge  Raad Edisi  Kelima .  Cetakan  XIX;  Depok:  Penerbit  PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia. Cetakan  pertama; Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 2013.
Wulandari,  Zainatul et.  al .,  “Sistem  Informasi  Obat-Obatan  Herbal”, Jurnal Prosiding Seminar  Ilmu  Komputer  dan  Teknologi  Informasi .  Volume  2, Nomor 1, 2017.

## Jurnal:
Amrani,  Hanafi.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Praktik  Bisnis  Curang  dan Upaya  penegakannya  Melalui  Sarana  Hukum  Pidana”. Jurnal  Negara Hukum Volume 6 Nomor 2 (2015).
Herlani,  Ahmad  Fajar,  dkk.,  “Penggunaan  Pendekatan  Perse  Illegal  dan  Rule  of Reason  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Praktik  Monopoli  Dalam  Pelayanan Regulated Agent Pada PT. Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanudin”. Jurnal Supermasi Hukum : Volume 15 Nomor 2 (2019).

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Halaman 132-145
Mahmuda, Siti. “Prinsip Per se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatif Dalam penetapan harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang)”. Jurnal Jurist Diction Volume 4, Nomor 2 (2021).
Yuridika, Widya. “Pendekatan Rule of Reason Dan Per se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum : Volume 3, Nomor 2, 2020.

## Wawancara:
Wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan . selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu,
06 November 2021, Jvam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

## Artikel Website:
Benedikta Desideria,”BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Linhua Qingwen Capsules  untuk  Obat  Covid  19”,https://www.liputan6.com/health/ read/4462084/bpom-tidak-pernah-keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen- capsules-untuk-obat-covid-19, Diakses 19 November 2021.
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebag ai-obat-covid-19,  Hoax  Buster:  Salah  Linhua  Qingwen  Dapat  Digunakan Sebagai Obat Covid-19, Diakses 19 November 2021.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s,channel youtube Waspada Bersama yang dibuat oleh CV. Naturafit Thibunnabawi, Diakses 06 November 2021.

## Dokumen-dokumen CV. Naturafit Thibunabawi:
Dokumen Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional milik CV. Naturafit Thibunnabawi  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018.
Dokumen.  “Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor: 1643/REG/TR/Ue/2019 Tentang Persetujuan
Pendaftaran”,  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan 2019.
Dokumen yang menjelaskan Perihal Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata gambar ataupun informasi produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi  khasiat  kegunaan  produk,  Logo  Perusahaan”,  yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.
Dokumen  screenshoot  percakapan  melalui  via  whatasp  antara  Distributor  yang berinisal  SJ  dengan  CV.  Naturafit  Thibunnabawi,  yang  diberikan  kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.
Dokumen  screenshoot  gambar  produk  obat  herbal  tiruan  naturatensi,  yang diberikan kepada peneliti tertanggal 06 November 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 132-145
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan.
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516  Tentang  Izin  Edar  Produk,  Obat  Tradisional, Kosmetik,  Supelmen  Makanan  dan  Makanan  yanag  Bersumber,
Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.