## PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA

## SETLEMENT OF DISPUTE BETWEEN FISHERMEN BASED ON LAOT CASTOMARY LAW IN SEUNODON DISTRICT OF NORTH ACEH AGENCY
Sofyan 1, Sulaiman 2 , Manfarisyah 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat. Panglima  Laut  memiliki  kewenangan  yaitu  bidang  pengembangan  dan penegakan  adat  laut,  peraturan-peraturan  di  laut,  dan  pemanfaatan  sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Panglima Laot adalah suatu lembaga yang  memimpin  adat  istiadat,  kebisaaan-kebisaaan  yang  berlaku  dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa antar nelayan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  penyelesaian  sengketa  antara  nelayan  berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai  nelayan  setempat  dengan  musyawarah  dan  semangat  kekeluargaan masih  relevan  dilaksanakan  demi  menjaga  kearifan  lokal,  namun  belum terdokumentasi dengan baik.

## Keyword: Penyelesaian, sengketa, antar nelayan

## Abstract
Based on Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning Customary Institutions. The  Panglima  Laut  has  authority,  namely  in  the  field  of  development  and enforcement of marine customs, regulations at sea, and utilization of marine resources and customary justice for the sea. Panglima Laot is an institution that leads the customs, habits that apply in the field of fishing, and settlement of disputes between fishermen. The results of the study show that: the dispute resolution between fishermen based on customary law of the sea through the customary  court  of  the  sea  is  carried  out  in  a  closed  manner  at  the  local fishing center with deliberations and a family spirit that is still relevant to be carried  out  in  order  to  maintain  local  wisdom,  but  has  not  been  well documented.

## Keyword: the resolution, dispute, fisherman

## A. PENDAHULUAN
Hukum  adat  merupakan  perangkat  penting   dari  kepercayaan,  tradisi  yang menyuburkan   nilai-nilai  dan  kebajikan  di  masa  lampau.  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  18  B  Bab  IV  Perubahan  ke-2  menyatakan ”Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Peradilan  Adat  di  Aceh  sudah  berlangsung  sejak  lama  di  dalam  kehidupan masyarakat Aceh, Putusan Peradilan Adat pada umumnya diterima oleh para pihak dan dilaksanakan.  Kepatuhan  masyarakat  terhadap  putusan  peradilan  adat  disebabkan beberapa  alasan,  selain  karena  dirasakan  adil  dan  merupakan  yang  terbaik  untuk  para pihak, juga karena mereka percaya pada majelis sidang sebagai pihak yang jujur dan adil dalam  memutuskan  perkara.  Secara  adat  istiadat  masyarakat  tidak  berani  menolak putusan yang telah disepakati, karena dapat dianggap tidak beradab dan dicela oleh para warga gampong lainnya. Eksistensi peradilan adat semakin jelas setelah berlaku Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Peradilan Adat semakin eksis. 1
Panglima  Laot  merupakan  salah  satu  institusi  hukum  adat  tertua,  memperoleh legitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam UUPA, Keberadaan  lembaga  adat  (termasuk Panglima  Laot)  mendapatkan pengaturan tersendiri dalam Pasal 98 dan 99 BAB XIII tentang Lembaga Adat. Pasal 98 Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  penyelesaian  permasalahan  sosial  kemasyarakatan  secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
Hal ini berarti fungsi penyelesaian sengketa  masyarakat  dari  panglima  laot tetap mendapatkan pengakuan. Untuk  membangun kembali (revitalisasi) Hukum Adat Laot, khususnya  budaya  adat  Aceh  kiranya  perlu  memaknai  kembali (re-thinking) arti  dan tujuan  sebuah  budaya  dan  fungsi  Panglima  Laot    dalam    menyelesaikan  sengketa- sengketa yang terjadi di laut.
1 Manfarisyah, Eksistensi  Peradilan Adat  Pada Masyarakat  Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Jurnal Nangroe, Vol. 2, Issue 3, 2013

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
Kemudian menyusul Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan  Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Hukum adat laot Aceh mengatur berbagai hal terkait aktivitas di sektor kelautan. Mulai dari penerapan batasan wilayah, hari pantang melaut, pelestarian lingkungan, pelaksanaan ritual, relasi sosial dan ketentuan lain.
Panglima  Laot  adalah  suatu  lembaga  yang  memimpin  adat  istiadat,  kebisaaan- kebisaaan  yang  berlaku  dibidang  penangkapan  ikan,  dan  penyelesaian  sengketa  di Provinsi  Aceh.  Secara  umum  Panglima  Laot  memiliki  kewenangan  yaitu  bidang pengembangan  dan  penegakan  adat  laut,  peraturan-peraturan  di  laut,  dan  pemanfaatan sumber  daya  kelautan  dan  peradilan  adat  laut. 2 Lembaga  ini memang sudah ada sejak lama, dalam catatan sejarah adat laut disebutkan sudah ada sejak abad ke-14, masa Sultan Iskandar Muda. 3
Pada  masa  itu,  Panglima  Laot  memiliki  2  tugas  yaitu  memobilisasi  peperangan dalam  rangka melawan penjajahan  dan  memungut  cukai  (pajak)  dari  kapal-kapal  yang singgah  pada  tiap-  tiap  pelabuhan  di  Aceh.  Dalam  perjalanan  selama  400  tahun  itu, Panglima  Laot yang  merupakan  warisan endatu masih  selalu  hidup  dalam  pergaulan masyarakat  nelayan  di  Aceh,  tetapi  seiring  dengan  perubahan  perpolitikan  pada  masa penjajahan,  kemerdekaan,  pasca  kemerdekaan  dan  pasca  MoU  Helsinki  yang  terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima Laot.
Karena  faktor  itu,  maka  setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  tugas  dan wewenang Panglima   Laot   mulai   bergeser   menjadi,   pertama   sebagai   pengatur   tata cara  penangkapan  ikan  dilaut  dalam  istilah  hukum  adat  laut  disebut meupayang dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. 4 Pasca Tsunami 24 Desember 2004, tahun Panglima Laot mendapatkan pengakuan  undang-undang  No  11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (pasal 98-99 dan pasal 164 ayat (2) huruf e), kemudian undang- undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga
2 M.  Jakfar  Puteh, Sistem  Sosial-Budaya  dan  Adat  Aceh, (Yogyakarta:  Grafindo  Litera Media, 2012), hal. 66.
3 Muhammad  Adli  Abdullah,  dkk., Selama  Kearifan  Adalah  Kekayaan-Edisi  Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh, (Jakarta: Pela Mampang, 2006), hal. 7.
4 Muhammad Adli Abdullah, dkk., Selama Kearifan Adalah…, hal. 17
Adat.  Pada  tahun  yang  sama  Panglima  Laot  diterima  sebagai  anggota World  Fisher Forum People /WFFP (lembaga masyarakat nelayan dunia) pada tahun 2008. 5
Panglima Laot juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan diantaranya wewenang  Panglima  Laot  adalah:  a.  Menentukan  tata  tertib  penangkapan  ikan  atau meupayang  termasuk  menentukan  hasil  bagi  dan  hari-hari  pantang  melaut;  b. Menyelesaikan  sengketa  adat  dan  perselisihan  yang  terjadi  di  kalangan  nelayan;  c. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  hukum  adat  laut,  peningkatan  sumberdaya  dan advokasi  kebijakan  bidang  kelautan  dan  perikanan untuk   peningkatan   kesejahteraan nelayan. 6
Kewenangan-kewenangan tersebut diatas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah  berlaku  sejak  dahulu  kala,  dibidang  pengembangan  dan  penegakan  adat  laut, Panglima  Laot memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  teknologi  tanpa  mengenyampingkan  adat sebagai pedoman. 7 Dari uraian di atas dapat dipahami secara mendasar bahwa Panglima Laot  memiliki  wewenang  dalam  mengatur  tata  cara  penangkapan  ikan  dilaut  serta menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Namun  pada  kenyataannya  walaupun  peraturan  sudah  ditetapkan  oleh  Panglima  Laot, kekacauan dan kesalah pahaman tetap terjadi.
Berdasarkan  persoalan  yang  kerap  terjadi  di  TPI  dapat  berupa  sengketa  antar nelayan,  perebutan  wilayah  penangkapan  ikan  di  laut,  serta  kelalaian  nelayan  dalam mentaati  aturan  penangkapan  ikan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  sehingga menimbulkan sengketa antar nelayan. Dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses penyelesaian sengketa antar nelayan dengan mekanisme hukum adat laut. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Seuneuddon, terkait sengketa penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing di rumpon milik nelayan bernama Abdullah warga Gampong Ulee Rubek, Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, oleh  nelayan  lain  bernama  Syafii  dari  Kecamatan  yang  sama.  Sehingga  terjadi perselisihan antara nelayan tersebut.
5 Muhammad  Adli  Abdullah,  dkk., Kearifan  Lokal  di  Laut  Aceh, (Banda  Aceh:  Perdana Mulya Sarana, 2010) , hal. 87.
6 Muhammad Adli Abdullah, dkk., Kearifan Lokal di Laut Aceh…, hal. 88-89.
7 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh..., hal. 66-67.
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang  akan  di  bahas  yaitu  bagaimanakah  proses  penyelesaian  sengketa  antar  nelayan berdasarkan hukum adat laot? dan bagaimanakah penyebab terjadinya perselisihan antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  yang  berbentuk kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  dan  tulisan  dari  orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Sementara  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  Yuridis  empiris.  Pengkajian  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriftif  analitis,  yaitu  data yang dinyatakan oleh informan secara wawancara, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh. 8 Pemilihan  sampel  dilakukan  secara purpose sampling , yaitu metode pemilihan elemen sampel dengan sengaja, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas dan diperkirakan mampun mewakili populasi penelitian yang terdiri dari informan dan responden.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laut
Reformasi konstusi UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) jika dikaji mengatur dua  entitas  sosial-polik  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Pasal  18B  ayat  (1) mengakui  kesatuan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus/istimewa  dindaklanjuti  melalui Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pasal  ini mengatur  soal  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap  entitas  satuan pemerintahan daerah yang memiliki hak  khusus  dan  istimewa  seperti Aceh, Papua, dan DKI Jakarta serta hak istimewa seperti Yogyakarta.
Pasal  18B  ayat  (2)  mengatur  mengenai  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Jika negara mengakui hak tradisional  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  negara  seharusnya  memberikan  ruang
8 Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
pengaturan  lembaga  penyelesaian  sengketa  adat  yang  berfungsi  dan  memiliki  hak mengadili. 9 Pengakuan negara tersebut merupakan pengesahan formal terhadap  suatu entitas lembaga persekutuan hukum adat beserta hak-haknya. Kenyataannya, Pasal 18B ayat (2) belum diturunkan dalam bentuk UU sebagaimana amanah pasal tersebut. Hal ini menunjukkan  bahwa  negara  mengakui  hak  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  untuk mengurus rumah tangganya sendiri keka berbentuk tertulis berupa peraturan perundang- undangan.
Pengaturannya saat ini masih tersebar dan parsial. Adanya undang-undang sebagai pengaturan  lebih  lanjut  Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan hal mendesak karena menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  seperti  batasan dan  ruang lingkup  pengertian hak- hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat.  Adapun  permasalahan  tersebut,  selain  diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM Tahun 1999. Sistem peradilan di Indonesia memberi peluang untuk mengakomodasi lembaga  penyelesaian  sengketa  adat  sebagaimana  diatur  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa, “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. 10 Selanjutnya, hak tradisional yang sekaligus menjadi identas budaya kesatuan masyarakat hukum adat sejauh ini  dipahami sebagai  pengakuan  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  memiliki  hak otonomi kelak diakui oleh negara. 11
Sistem  hukum  Indonesia  menganut  asas  legalitas  namun  penting  untuk  dicatat keberadaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman  Tahun  2009  mengatur  bahwa  dalam  memutus  suatu  perkara  hakim  wajib memerhatikan  dan  menggali  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup,  tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hukum yang tidak tertulis dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.
9 Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Polik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 98.
10 Anonim, Sistem  Peradilan  Adat  Lokal  di  Indonesia,  Peluang  &  Tantangan ,  (Jakarta:  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) - Partnership for Governance Reform , 2003, hlm. 50.
11 Zen Zanibar, “Masyarakat Hukum Adat”, dalam Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Keterkaitannya  dengan  Pemekaran  Wilayah ,  Jakarta: Mahkamah Konstusi Republik Indonesia, 3 Juni 2008, hlm. 7.
Sistem hukum di Indonesia didasarkan asas legalitas  yang  mengatur  tidak  adanya hukum selain hukum tertulis demi kepastian hukum. Hukum adat secara tegas tidak diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  sekalipun  keberadaan  hukum adat,  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak  tradisonal,  identitas  budaya,  serta kearifan  lokalnya  memiliki  peran  strategis  dan  penting  dalam  pembangunan  hukum nasional  di Indonesia.  Pengakuan  negara sebagai pengesahan formal terhadap kesatuan hukum  masyarakat  adat  berikut  hak-hak  tradisionalnya  harus  dalam  bentuk  undang- undang sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Lembaga penyelesaian sengketa adat laut di Aceh dalam melaksanakan kegiatan dan kehidupan sosialnya terikat norma Hukôm Adat Laôt berdasarkan ajaran Islam. Subjek persekutuan  masyarakat  adat  laut  adalah  masyarakat  nelayan  ( rechts  subjecten )  yang merupakan  persekutuan  masyarakat  adat (rechts  gemeenchappen ),  terikat  dengan kepentingan bersama dalam bertingkah laku, bersikap, dan berndak dalam pergaulan hidup masyarakatnya.
Objek Hukôm Adat Laôt (rechts objecten ) adalah lautan atau pesisir pantai, sarana penangkapan  ikan  baik  tradisional  maupun  modern  serta  keputusan-keputusan  adat tentang tata cara penangkapan ikan di laut ( meupayang). Masyarakat nelayan dan pesisir di  Aceh  sebagai  persekutuan  hukum  ( rechts  gemeenchappen )  dan  dalam  pergaulan hukumnya,  menjadi  anggota  kelompok  yang  bersikap  dan  betindak  sebagai  suatu kesatuan. 12
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengakuan Panglima  Laôt sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  adat  laut  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Secara implisit, Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, jo. UU Kelautan Tahun 2009, UU  No. 1 Tahun 2014, UU Desa Tahun 2014.  Pengaturan secara eksplisit diatur dalam Pasal 98 ayat (1), (2), (3) huruf i sampai ayat (4) jo. Pasal 162 huruf e UU No 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  11 Qanun No.  16  Tahun  2002  tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan. 13 Qanun No.  9  Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang  Lembaga  Adat,  Peraturan
12 Hasil  wawancara  dengan  Amir  (Abu  Laot) Panglima  Laôt  Lhok  Kecamatan  Seuneuddon , 13 Oktober 2018.
13 Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006.
Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan  Adat  dan  Istiadat,  Surat  Keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor 523/315/2000 tentang Pengukuhan Panglima Laôt, Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 523.11/012/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Tugas dan Wewenang Panglima Laôt , dan yang terakhir adalah Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh hasil Duek Pakat  Raya  Ke  IV  yang  dilaksanakan  di  Banda  Aceh  pada  tanggal  20  Juli  2017  oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Lhok Seluruh Aceh . Panglima Laôt juga merupakan bagian  dari  Forum  Masyarakat  Perikanan  Dunia  atau World  Fisher  Forum  People (WFFP) tahun 2007.
Akhir  tahun  2008,  legislatif  mengesahkan  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (f) dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan  kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilakukan dengan “perlindungan    hak  masyarakat  adat,  yang  meliputi  tanah,  rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat   lainnya”.  Sedangkan  Pasal 13 ayat (1) huruf (p), sengketa adat juga termasuk sengketa lingkungan. Penyelesaian  sengketa juga berlaku secara adat laot (Pasal 14).
Qanun  lainnya  yang disahkan  adalah  Qanun  Aceh Nomor  9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga adat dimaksud termasuk Panglima Laot (Pasal 2 ayat (2) huruf (i)).  Lembaga  adat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan      masyarakat,  dan penyelesaian  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan.  Lembaga adat  sendiri dimaksudkan untuk menegakkan  hukum adat (Pasal 4 huruf (h)). 14
Sejumlah  ketentuan  dalam  Qanun  di  atas  memiliki  dasar  yang  berbeda,  yakni Qanun Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Qanun Pengelolaan  Kelautan  dan  Perikanan berdasarkan  UU  Nomor  18  Tahun 2001   tentang   Otonomi   Khusus   untuk   Aceh dengan   Nama   Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Qanun Lembaga Adat dan Pembinaan  Lembaga  Adat  dan  Adat-istiadat  berdasarkan  UU  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh.
Kemudian dalam Duek Pakat Raya Ke IV yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal  20  Juli  2017  oleh  Panglima  Laot  Kabupaten/  Kota  dan  Lhok  Seluruh  Aceh
14 Keputusan Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor:  523.11/012/2005(tertanggal 8 Maret 2005) tentang   Pengukuhan Panglima   Laot   Aceh.

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
menguatkan  kembali  beberapa  hal  menyangkut  ketentuan  pokok  hukum  adat  laot. Diantaranya  adalah  penyelesaian  sengketa  dan  perselisihan  yang  terjadi  antara  sesama nelayan di laut.  Dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot  Aceh  disebutkan  bahwa:  “ Persidangan  adat  berwenang  menyelesaikan  perkara- perkara adat laot dikalangan para nelayan”
Kemudian  pada  Pasal  47  ayat  (2)  Pokok-Pokok  Aturan  Lembaga  Adat  Laot  Aceh disebutkan bahwa:
“ Perkara adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
a. Sengketa penangkapan;
b. Sengketa bagi hasil;
c. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum adat laot. Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  antar  nelayan  di  Kecamatan  Seuneuddon Kabupaten  Aceh  Utara  menurut  penelitian  penulis  ada  beberapa  proses  dan  tahapan yang dijalankan oleh Panglima Laot, misalnya sebelum persidangan dilaksanakan Panglima Laot memerintahkan sekretaris untuk menahan uang hasil penangkapan ikan yang disengketakan melalui toke bangku, hal ini disebabkan apabila pada putusan nanti terdapat kerugian dari pelapor dan putusan denda yang dijatuhkan mengganti kerugian dari pelapor maka hal ini bisa  dilaksanakan  oleh  terlapor.  Berdasarkan  lokasi  kejadian  di  wilayah  Kecamatan Seuneuddon,  maka  dalam  hal  ini  persidangan  dilaksanakan  di  balai  nelayan  setempat. Persidangan  adat  dilaksanakan  secara  tertutup  untuk  menghindari  tindakan-tindakan provokatif yang bisa mengganggu proses persidangan adat, tindakan ini juga sejalan dengan Pasal  49  ayat  dua  (2)  Pokok-Pokok  Aturan  Lembaga  Adat  Laot  Aceh.  Suasana persidangan juga harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
Sebagaimana  mekanisme  dalam  penyelesaian  hukum  adat  laot,  para  pihak  wajib memberikan  keterangan  dihadapan  majelis  persidangan,  dimulai  dari  keterangan  pelapor, kemudian terlapor dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu juga dihadirkan alat-alat bukti sebagai bahan pertimbangan majelis untuk mengambil keputusan secara adil. Dalam ketentuan Pokok-Pokok aturan Lembaga Adat Laot Aceh ada beberapa dua tingkatan penyelesaian  sengketa  antar  nelayan  secara  adat  laot,  yang  pertama,  ketika  putusan penyelesaian sengketa ditingkat Panglima Laot Lhok (Kecamatan) tidak selesai, maka para pihak bisa mengajukan ke Panglima Laot Kabupaten/Kota. Persidangan adat laot di tingkat Kabupaten  bersifat  final  dan  mengikat.  Dalam  kasus  sengketa  antar  nelayan  Ulee  Rubek
Timu tersebut, persidangan adat laot hanyak dilaksanakan di tingkat laot lhok (Kecamatan), disebabkan karena kedua belah pihak sepakat untuk menerima putusan dari Majelis Sidang Adat Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot Lhok.
Pada umumnya penyelesaian masalah dilakukan dengan dibuatnya persidangan adat. Panglima Laot sebagai pemimpin sidang mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pemimpin jalannya persidangan, yang menjadi ciri khas adalah persidangan adat ini selalu menjatuhkan putusan berdasarkan hasil kesepakatan dan mufakat dengan semua komponen persidangan. Padahal  jika  ditilik,  dalam  menjalankan  tugasnya  persidangan  adat  laot  tersebut  dapat mengambil keputusan yang cukup keras, yakni mencakup beberapa hal, yaitu:
1. Mendamaikan para pihak di persidangan;
2. Menyatakan bebas atau menghukum seseorang yang melanggar aturan adat;
3. Menjatuhkan  sanksi  jika  berdasarkan  penilaian  penasehat  persidangan  orang  yang disangka melanggar aturan adat ternyata bersalah, dan
4. Menyatakan  pihak  mana  yang  harus  melakukan  sesuatu,  membayar  sesuatu  dan mengganti sesuatu.
Di dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara,  penyelesaian  masalah  dilakukan  dengan  persidangan  adat  laot  yang  menghadirkan kedua belah pihak beserta para saksi musyawarah antara Panglima Laot dengan pihak yang bersangkutan.  Keunikan  dalam  persidangan  adat  laot  ini  adalah  keberadaan  penasihat persidangan  yang  fungsinya  hampir  mirip  dengan  juri  dalam  sistem  peradilan  di  negara- negara Anglo Saxon. Penasihat persidangan ditunjuk oleh Panglima Laot dari kalangan tokoh masyarakat  atau  tokoh  adat  yang  dianggap  ahli  dan  mampu.  Misalnya  terhadap  masalah pukat  maka  di  tunjuk  sebagai  ahli  adalah  pawang  yang  berpengalaman.  Dalam  perkara perselisihan  penasihat  diambil  dari  tokoh  agama  yang  berpengaruh  sehingga  dia  dapat diharapkan  berperan  untuk  memberikan  petuah-petuah  yang  bernafaskan  Syari’at  Islam untuk mendinginkan suasana para pihak yang sedang berselisih.
Sedangkan  dalam  perkara  pelanggaran  dan  sengketa  adat  laot  penasehat  akan memberikan  pendapat  tentang  ada  tidaknya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  adat  yang dijatuhkan. Dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara dijatuhkan sanksi berupa membayar ganti kerugian sejumlah 30% atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil tangkapan keseluruhan si terlapor. Penegakan hukum dan penyelesaian  sengketa  jika  dikaitkan  dengan  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja  yang
menyatakan  bahwa  masyarakat  yang  sedang  membangun  selalu  dicirikan  oleh perubahan  dan  hukum  berfungsi  untuk  menjamin  perubahan  tersebut  terjadi  secara teratur. 15 Hukum  tidak  hanya  berupa  kaidah,  norma  atau  asas,  tetapi  juga  merupakan suatu  gejala  sosial  yang  terdapat  dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the living law ) , yang merupakan pencerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Lembaga Panglima  Laôt sebagai  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  adat kelautan bersifat otonom. Penyelesaiannya menggunakan cara berdasarkan hukum yang hidup  ( the  living  law )  yang  merupakan  pencerminan  nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat  Aceh.  Di  Indonesia,  selain  Lembaga Panglima  Laôt, dikenal  pula Sasi di Maluku  dan Awig-awig di  Lombok. Sasi dan Awig-awig memiliki  spesialisasi kelembagaan  penyelesaian  sengketa adat laut dalam bentuk yang sangat sederhana. Sasi dan Awig-awig sebagai persekutuan hukum adat laut hanya mengenal standar tingkah laku dan belum terdiferensiasi sebagaimana halnya lembaga Panglima Laôt .
Persekutuan hukum adat laut Sasi dan Awig-awig belum dapat dikatakan sebagai model lembaga penyelesaian sengketa adat laut sebagaimana halnya lembaga Panglima Laôt. Hal ini dikarenakan persekutuan hukum adat laut tersebut belum memiliki peraturan terperinci  dalam  bentuk  produk  peraturan  perundang-undangan.  Berkaitan  dengan struktur  persekutuan  hukum  masyarakatnya,  Penulis  merujuk  pada  pendapat  Esmi Warassih yang menyatakan komunitas kecil berdasarkan kekerabatan sekalipun memiliki kontrol  sosial  namun  belum  opmal  dalam  menjalankan  fungsi  kontrol  sosialnya secara efektif. 16
Panglima  Laôt mempraktekkan  pola  pendekatan  penyelesaian  sengketa win-win solut ion yang  berpedoman  pada  nilai  kearifan  lokal  yang  masih  hidup  dan dipertahankan  masyarakat  hukum  adat  di  Aceh  seper  diilustrasikan  dalam hadih  maja ,
“ meunyoe  ka  tameupakat  lampoh  jeurat  ta  peugala ”  (kalau  sudah  ada  kata  mufakat kuburan  pun  dapat  digadaikan).  Pepatah  ini  mengandung  makna  bahwa  kuburan yang
15 Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 11.
16 Esmi Warassih dalam Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan  Keadilan ,  Jakarta:  Tatanusa,  2004.  hlm.  35-36.  Bandingkan  dengan  Esmi  Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.
memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan.
Panglima  Laôt menyelesaikan  sengketa  kelautan  menggunakan  tolok  ukur  asas keselarasan,  kerukunan  dan  kepatutan.  Kondisi  ini  menunjukkan  adanya  sebuah  sistem hukum  yang  menjamin  setara  seluruh  kebutuhan  sosial  dalam  realitas  sosial  yang beragam. Fakta tersebut menunjukkan setiap persekutuan hukum adat memiliki kapasitas untuk membangun otonominya sendiri termasuk menyelesaikan persoalan dan urusannya sendiri. Penyelesaiannya dalam waktu singkat, murah, tidak  formal,  tidak  memunculkan bibit permusuhan, tidak ada pihak kalah maupun menang dalam putusannya serta sangat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Sistem hukum inilah yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yaitu dinamis terhadap  perubahan.  Pembangunan  hukum  tanpa  meninggalkan  performa  aslinya, melainkan bentuk hukum yang tumbuh dalam masyarakat diangkat menjadi hukum positif di Indonesia. Hukum barat belum tentu cocok sepenuhnya karena sesuatu hal yang implan dan instan justru dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri. Dalam prakteknya, para pihak lebih  memilih  Panglima Laôt untuk  menyelesaikan  sengketa  kelautan  dan  keperdataan lainnya  dibanding  menyelesaikannya  melalui  peradilan  negara.  Lembaga  penyelesaian sengketa  adat  sebenarnya  dapat  berperan  mengurangi  menumpuknya  kasus  perdata  di pengadilan  negara,  termasuk  mengisi  kekosongan  hukum.  Tantangannya  dalam masyarakat di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian sengketa dalam persekutuan masyarakat hukum adat antara lain persekutuan masyarakat adat laut dan  secara  laboratoris  mengembangkan  corak-corak  yang  merupakan  produk  bangsa Indonesia asli.
Panglima Laôt sebagai lembaga penyelesaian adat laut meskipun bukan merupakan bagian  Pemerintahan  di  Aceh  tetapi  menjadi  mitra  pemerintah.  Lembaga penyelesaian sengketa adat laut tersebut telah memiliki rules of recognion , rules of change, dan rules of adjudicaon. Masing-masing kaidah ( rules ) tersebut memegang otoritas untuk menentukan  apa  yang  merupakan  hukum,  bagaimana  mengubahnya  dan  bagaimana menyelesaikan  suatu  sengketa. 17 Fungsi,  tugas,  dan  kewenangannya  selain  diatur  oleh Hukôm Adat Laôt juga diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya.
17 H.L.A. Hart, The Concept of Law , terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 89- 96.
Aturan adat laut di Aceh merupakan proses boom up bukan aturan top down atau produk hukum impor yang dimasukkan ke dalam Hukôm Adat Laôt .
Ruang  lingkup  penyelesaian  sengketa/perselisihan,  yang  diselesaikan Panglima Laôt diatur rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat meliputi: persengketaan di laut (Pasal 3 huruf f); penganiayaan ringan (Pasal 3 huruf g); dan pencemaran lingkungan skala ringan (Pasal 3 huruf j). Adapun penjabaran persengketaan antar nelayan di laut dalam Pasal 3 huruf f adalah:
a. Pertengkaran,  perkelahian  yang  tidak  menimbulkan  cedera  ﬁsik  antara  sesama nelayan;
b. Persengketaan bagi hasil tangkapan; dan
c. Perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan.
Pada  Pasal  9  ayat  (2)  dijelaskan  pencemaran  lingkungan  skala  ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 huruf  j  meliputi :
a. Penangkapan  ikan  di  kawasan  muara/kuala  dengan  alat  tertentu  sesuai  dengan adat setempat;
b. Wilayah tangkap dan/atau alat tangkap;
c. Melaut di hari pantangan melaut;
d. Penangkapan jenis ikan tertentu yang dilarang oleh hukum adat laut;
e. Perusakan  terumbu  karang  dalam  wilayah  pengelolaan  kawasan  hukum  adat; dan
f. Perusakan hutan pantai.
Penganiayaan  ringan  yang  dimaksud  Pasal  3  huruf  g  dijabarkan  dalam  Pasal  10 yakni penganiayaan yang dak menimbulkan pendarahan berat dan/atau dak menimbulkan cacat ﬁsik dan/atau psikis  (Pasal 10). Penyelesaian  yang  menjadi kewenangan Panglima Laôt lainnya  yang  dimaksud  Pasal  3  huruf  l  meliputi  tindak  pidana pelecehan, ﬁtnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diuraikan dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai segala perbuatan yang menimbulkan rasa dak senang atau tidak nyaman atau yang merendahkan martabat kemanusiaan. Pelecehan, ﬁtnah, hasut dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatas, diselesaikan oleh lembaga adat atas permintaan pihak yang dirugikan dan/atau atas persetujuan para pihak (Pasal 12 ayat (2)).

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
Tindakan pencemaran lingkungan yang dimaksud Pasal 3 huruf j dijabarkan dalam Pasal 13 yakni meracun/menuba dan menyetrum ikan yang dilakukan di batang air (sungai dan  alur),  lubuk,  muara  sungai,  danau  dan  suak  (kawasan  payau).  Adapun  ancam- mengancam  yang  dimaksud  Pasal  3  huruf  k  meliputi  segala  bentuk  ancaman melalui perbuatan,  perkataan,  simbol-simbol  tertentu  tanpa  kekerasan  ﬁsik  yang  mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda milik seseorang. Panglima Laôt dapat menerapkan sanksi berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam , diyat , denda adat, ganti kerugian, pengucilan, pengusiran, dan pencabutan gelar adat (Pasal 20 ).
Pada  Pergub  No.  60  Tahun  2013  diatur  bahwa Panglima  Laôt tidak  hanya menyelesaikan  sengketa  keperdataan  kelautan  semata  tetapi  juga  memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  bentuk  tindak  pidana  ringan  (piring)  yang  muncul akibat  persengketaan  di  laut  yang  bermula  dari  hubungan  keperdataan.  Hal  ini  sesuai dengan sifat hukum adat yang dak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana. Tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui  forum  penyelesaian  sengketa Panglima  Laôt merupakan  tipiring  sebagaimana  diatur  Pasal  10.  Adapun  tindak  pidana  pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 13 .
Selain sanksi yang diatur dalam  Pergub No. 60 Tahun 2013, terdapat juga sanksi Hukôm    Adat    Laôt. 18 Nelayan    yang    melanggar    ketentuan    hari    pantang    ke    laut dikenakan tindakan hukum. Adapun sanksi hukumnya berupa:
1) Penyitaan seluruh hasil tangkapan;
2) Pelarangan  melaut  minimum  tiga  hari  dan  maksimum  tujuh  hari  jika  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah ditetapkan;
3) Jika  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  tindakan  hukum  yang  telah ditetapkan, maka Lembaga Persidangan Hukôm Adat Laôt (LPHAL) melakukan ndakan  administraf  melalui  pejabat  yang  berwenang  setelah  melakukan musyawarah dengan staf Lembaga Hukôm Adat Laôt .
Hukôm Adat Laôt sangat menekankan pada pentingnya keseimbangan antara usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dengan  kelestarian  habitat  serta  keberlanjutan
18 Norma sanksi adat diangkat ke dalam bentuk tertulis dalam Perda No. 7 Tahun 2000, Qanun No. 10 Tahun 2008 dan  Pasal  20-22  Pergub  No.  60  Tahun  2013.  Penerapan  sanksi  diberikan  sesuai  dengan sengketa yang terjadi, kerugian dan dampak yang dimbulkan serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih.  Sanksi diberlakukan  secara bertahap  sesuai  kesepakatan antara  para pihak/pelaku dengan Panglima Laôt
ekosistem.  Konsep  tersebut  berhubungan  dengan  adanya  keseimbangan  vertikal dengan Sang Maha Pencipta dan horizontal sesama umat manusia. Larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, hari raya  dan  hari-hari  besar  Islam  termasuk peringatan tsunami setiap tanggal 26 Desember setiap tahunnya, bukan karena prosesi adat semata.
Tujuan dari larangan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan bagi biota laut agar dapat berkembang biak dan untuk nelayan agar dapat memperbaiki  kapalnya. Semua  bekas  perbaikan  kapal  tidak  boleh  dibuang  sembarangan,  termasuk  melarang penggunaan  alat-alat  penangkapan  yang  tidak  ramah  lingkungan,  bersosialisasi  dengan sesama,  terus  meningkatkan  ketakwaan  kepada  Tuhan  YME,  menjaga  keseimbangan antara  alam  dengan  mahluknya  dan  selalu  mengenang  peristiwa  gempa  bumi  dan tsunami 26 Desember 2004 sebagai pelajaran berharga untuk selalu menjaga kelestarian alamnya.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  LPHAL  memiliki  karakteristik unik. 19 Penulis menginventarisasinya sebagai berikut:
1) Para  pihak  yang  tidak  puas  terhadap  Putusan Panglima  Laôt  Lhôk dapat melimpahkan penyelesaiannya ke Panglima Laôt Kabupaten/Kota;
2) Putusan Panglima  Laôt Kabupaten/Kota  bersifat  ﬁnal  dan    mengikat , berkekuatan  hukum  tetap,  dapat  dipaksakan  putusannya  bagi  para  pihak.  Para pihak tidak dapat mengajukan masalahnya lagi  ke PLA. PLA hanya merupakan lembaga  yang  bersifat  koordinatif  bukan  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa masyarakat adat laut;
3) Pihak  yang  mengajukan  masalah  ke  Lembaga  Persidangan  Hukum  Adat  baik tingkat Lhôk /kecamatan  maupun  kabupaten/kota,  tidak  boleh  mendaftarkan perkaranya  melewati  hari  Kamis  serta  membayar  uang  meja  sebesar  lima  belas
19 Mekanisme  penyelesaian  sengketa  terdapat  dalam  Pergub  No.  60 Tahun  2013  Bab  IV  Pasal  16 tentang Mekanime Peradilan Adat, ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) jo. Pasal 19 ayat (1) yang dinyatakan  bahwa siap  sengketa/perselisihan  yang diajukan dicatat  dalam Buku  Registrasi  Perkara.  Pada Pasal  19  ayat  (2),  setelah  menerima  laporan  wajib  memberikan  Surat  Tanda  Laporan  dan  tembusannya disampaikan ke kepolisian sektor. Pada Pasal 19 ayat (3), putusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat  dan dibukukan dalam Buku Induk Penyelesaian  Perkara. Pasal  19 ayat  (5),  semua proses  penyelesaian  sengketa/perselisihan  harus  didokumentasikan  oleh  Sekretaris  Panglima Laôt .  Pada Pasal 19  ayat (6), setiap putusan yang bersifat tindak pidana ringan (persengketaan di laut, penganiayaan ringan,  pelecehan,  ﬁtnah,  hasut,  pencemaran  nama  baik,  pencemaran  lingkungan  skala  ringan,  ancam- mengancam) wajib dilaporkan ke kepolisian sektor, camat dan MAA Kecamatan selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal penyelesaian.
ribu rupiah. Persidangan selalu dilaksanakan pada hari Jumat. Waktunya sebelum shalat atau sesudah shalat Jumat. Hal ini dikarenakan hari Jumat merupakan hari pantangan nelayan ke laut. Larangan ini diambil berdasarkan ajaran agama Islam yang mewajibkan laki-laki cukup umur ( akil baligh ) untuk shalat Jumat. Tujuan lainnya  dari  larangan  tersebut  adalah  untuk  melestarikan  lingkungan  laut  dan menjadikannya  sebagai  hari  bersosialisasi  antarsesama  termasuk  menyelesaikan masalah-masalah  yang  terjadi  di  antara  mereka. 20 Para  pihak  yang  bersengketa wajib hadir berikut saksi-saksi jika para pihak tidak hadir, maka Panglima Laôt memutuskan  untuk  menerima  gugatan,  menolak  gugatan  atau  menunda  sidang pada  hari  Jumat  berikutnya.  Dalam  praktek,  tidak  ditemukan  pihak  yang bersengketa  dak  hadir.  Panggilan  untuk  menghadiri  sidang  ditentukan  tiga  kali berturut-turut.  Jika  para  pihak  tidak  hadir  setelah  tiga  kali  dipanggil,  maka Panglima  Laôt menolak  gugatan  dengan  sanksi  pihak  yang  bersengketa  harus membayar  10%  dari  harga  ikan  yang  disengketakan  dan  menjadi  hak  Lembaga Hukum Adat Laôt . 21
4) Panglima  Laôt menggunakan  semua  bentuk  penyelesaian  sengeta  seperti rekonsiliasi dan mediasi, bahkan penilaian ahli meskipun adanya kecenderungan sistem  yang  digunakan  hampir  mirip  dengan  pengaturan  arbitrase  dalam  UU Arbitrase.  Kesamaan  lainnya  dengan  arbitrase, Panglima  Laôt dapat  dikatakan sebagai pengadilan wasit bersifat judikasi adversarial. Perbedaan yang signiﬁkan adalah  dalam  penyelesaian  sengketa Panglima  Laôt tidak  ada  perjanjian tertulis/klausul diantara para pihak sebelumnya seperti syarat arbitrase dalam UU Arbitrase. Hal lainnya para pihak diberikan peluang banding ke Panglima Laôt Kabupaten. Hal ini berbeda dengan arbitrase yang putusannya bersifat ﬁnal dan mengikat (tidak mengenal banding);
5) Tempat  pelaksanaan  sidang  ﬂeksibel  (Balai  Nelayan,  Kantor  Lembaga  Hukum Adat Laôt , Kantor Perikanan atau Mesjid/Surau (Meunasah );
6) Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa perkara LPHAL sangat sederhana dan tidak mengacu ke hukum acara HIR/RBG. 22 Pengambilan keputusan meminta
20 Hasil  wawancara  dengan  Kadis  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Aceh  Utara,  masyarakat nelayan dan Panglima Laôt Lhok Kecamatan Seuneuddon;
21 Hasil Wawancara dengan Syamsuddin Daud, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA).
22 Tata cara persidangan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013
perti mbangan/nasihat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, camat/bupati/walikota  (muspika/muspida)  serta  tokoh  adat  laut.  Konsep  ini hampir  mirip  dengan  sistem  juri  di  Amerika  Serikat  dalam  bentuk  sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat adat;
7) Kewenangannya  meliputi  hukum  privat  dan  publik  karena  menjangkau  piring yang diatur Pergub No. 60 Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan hukum adat tidak mengenal pembagian lingkup privat dengan publik. Jika ditelusuri, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 membuka peluang adanya lembaga penyelesaian sengketa adat di Indonesia  yang  memiliki  fungsi  mengadili. 23 Peluang  lainnya  terdapat  dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009.
8) Lembaga penyelesaian sengketa adat laut meskipun tidak diatur dalam konstusi negara namun karena kekhususan Provinsi Aceh di bidang adat istiadat, eksistensi dan  kewenangan,  kedudukan Panglima  Laôt sebagai  forum  Alternatif Penyelesaian  Sengketa kelautan menjadi kuat dan mendapat pengakuan hukum. Berpijak  dari  fakta  ini,  Penulis  berpendapat  bahwa  kewenangan  untuk melaksanakan  fungsi  mengadili  dan  memutuskan  lembaga Panglima  Laôt memiliki  karakteristik  yang  unik  dan  bernuansakan lex  specialist  derogat  lex generali.
Hukum  adat  laut  terus  berkembang  bersama  dengan  tumbuhnya  kebudayaan masyarakat adat laut dan pesisir di Aceh. Panglima Laôt dan hukum adat Laôt berperan sebagai subjek pembaruan masyarakat. Hukum adat laut tetap dipatuhi tanpa ada paksaan dan dijalankan sesuai dengan nilai budaya, norma-norma kearifan dan pengetahuan lokal yang  diadopsi  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  konteks  khusus  Aceh  dan nasional. Panglima  Laôt dan Hukôm  Adat  Laôt di  Aceh  merupakan  model pembangunan masyarakat adat yang modern, tanpa meninggalkan identitas aslinya yang tradisional  bahkan  memperkuatnya  melalui  produk  hukum  tertulis  dalam  legalitasnya sebagai penyelesaian sengketa adat laut yang diakui secara nasional.
Dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara terlihat peran aktif Panglima Laot sebagai pelaksana hukum adat laot yang memiliki kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh Qanun No 8 Tahun 2008  tentang Lembaga
23 Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan , Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003, hlm. 50

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
Adat dan mandat dari Pasal 47 ayat (1) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh. Efektivitas  pelaksanaan  peradilan  adat  laot  tersebut  mencerminkan  bahwa  masyarakat Aceh khususnya di wilayah pesisir sangat menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang telah berlangsung  sejak  zaman  Sultan  Iskandar  Muda  dan  warisan  adat  tersebut  terus dipertahankan sampai saat ini.
2. Penyebab  terjadi  sengketa  antar  nelayan  di  Kecamatan  Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara
Provinsi  Aceh  memiliki  lembaga  penyelesaian  sengketa  adat laut,  yang  dipimpin Panglima Laôt (Panglima Laut) sebagai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang  telah  ada  sejak  zaman  kerajaan  Sultan  Iskandar  Muda  di  abad  ke-16.  Lembaga Panglima Laôt merupakan identas budaya ( cultural identy) bagi Aceh . Kedudukannya kala itu sebagai pegawai pemerintahan, pemimpin wilayah laut dan pesisir di bidang ekonomi, memungut pajak dan cukai kelautan serta mengurusi persoalan keamanan di laut, yang diatur oleh Hukum Adat Laut ( Hukôm Adat Laôt) bekerjasama dengan syahbandar dan uleebalang. 24
Terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan, telah memiliki landasan Hukum yang diatur dalam UU 30 Tahun 1999. Walapun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu dari pada nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat  Indonesia  dan  hal  ini  sejalan  dengan  citacita  masyarakat  Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 25
Dewasa ini eksistensi lembaga Panglima Laôt di Aceh selain sebagai social leader persekutuan hukum masyarakat adat laut, juga merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat laut Aceh. Dasar yuridis kedudukannya terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh  Tahun  2006  dan  peraturan  pelaksananya  berupa Qanun - Qanun Aceh.  Ruang lingkup penyelesaian sengketa adat laut adalah sengketa keperdataan di laut, penganiayaan ringan dan pencemaran lingkungan skala ringan yang diselesaikan melalui pelibatan aktif para pihak dengan putusan musyawarah mufakat tanpa melalui jalur litigasi.
24 Uleebalang merupakan  Bahasa  Aceh  yang  berar  penguasa  suatu  wilayah  pada  struktur pemerintahan  daerah  pada  Zaman  Kesultanan  Aceh.  Sejak  Kemerdekaan  dan  Aceh  menjadi  wilayah NKRI, Uleebalang dan kekuasaannya menjadi hilang. Jabatan Uleebalang dapat disamakan dengan jabatan bupati/walikota sekarang.
25 Muhammad Noval, Faisal, Manfarisyah, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.54 - 73
Panglima Laôt terdiri dari Panglima Laôt Lhôk , Panglima Laôt kabupaten/kota dan Panglima  Laôt Aceh. 26 Kewenangannya  menyelesaikan  sengketa  keperdataan  kelautan dibatasi dari setiap pantai yang meliputi suatu kuala 27 atau disebut laut ( Laôt) . Peraturan perundang-undangan  umumnya  memberikan  deﬁnisi  tentang Panglima  Laôt sebagai pemimpin  adat  istiadat  di  bidang  pesisir,  kelautan,  dan  lembaga  penyelesaian persengketaan di laut.
Selain Panglima Laôt di Aceh , masih ada  lembaga penyelesaian sengketa adat laut dan Hak Ulayat Laut (HUL) yang masih hidup dan bertahan lainnya yaitu Sasi di Maluku, Papua Utara, serta Awig-awig di Lombok Nusa Tengara Barat. Sasi dan Awig-awig lebih merupakan norma larangan dalam HUL  masyarakat  adat  laut  dan  belum  diatur  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan sebagaimana halnya lembaga Panglima Laôt di Aceh .
Seperti  masyarakat  lain,  masyarakat  nelayan  juga  tidak  akan lepas  dari  masalah. Masyarakat  nelayan  menghadapi  sejumlah  masalah  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang kompleks. Salah satu masalah yang tidak akan pernah lepas didalam kehidupan adalah sengketa antar nelayan. Sengketa merupakan permasalahan yang kerap muncul kapan pun dan  dimanapun.  Karakteristik  masyarakat  pesisir  yang  berbeda  umumnya  berkarakter keras yang disebabkan karena kehidupannya yang keras dan menghabiskan waktunya di lautan  lepas.  Sehingga  terkadang  sifat  tersebut  terbawa-bawa  ketika  berbaur  dengan masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu,  sifat  keras  ini  berpotensi  untuk  menciptakan perselisihan dan sengketa antar nelayan.
Untuk  menyelesaikan  berbagai  macam  masalah  dalam  kehidupannya,  nelayan mempunyai sebuah institusi lokal yaitu Lembaga Panglima Laot yang merupakan suatu struktur  adat  yang  membina  masalah  kehidupan  yang  berhubungan  dengan  kehidupan para  nelayan.  Lembaga  Panglima  Laot  yang  ada  dikalangan  masyarakat  ini  bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot.
26 Kewenangan Panglima Laôt Lhôk berada pada satu kuala/teluk di ngkat kecamatan. Panglima Laôt Kabupaten berada di kabupaten/kota, sedangkan Panglima Laôt Aceh (PLA) berada di ngkat provinsi. PLA hanya  merupakan  lembaga  adat  bersifat  koordinaf  dan  advokasi.  Islah  PLA  digunakan  dalam  UU Pemerintahan Aceh  Tahun 2006,  yang awalnya  disebut Panglima Laôt Provinsi  (PLP). Islah  PLA  mulai digunakan setelah hasil musyawarah duek pakat Panglima Laôt Se-Aceh, 19-20 Maret 2001 di Sabang-Aceh.
27 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 744. Kuala adalah teluk tempat pertemuan sungai dengan sungai atau sungai dengan laut: muara. Kuala atau teluk dalam Bahasa Daerah Aceh disebut dengan sebutan Lhôk
Kewenangan Panglima Laot seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 (satu) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah :
1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan termasuk menentukan bagi hasil dan hari- hari pantang melaut;
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
3. Menyelesaikan sengeta adat yang terjadi antar wilayah Lhok;
4. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  hukum  adat  laut,  peningkatan  sumber  daya  dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Secara umum wewenang Panglima Laot mencakup 3 hal yaitu :
1. Tertib melaut
2. Peradilan adat
3. Advokasi nelayan
Kelembagaan Panglima Laot merupakan tatanan yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki tanggung jawab diantaranya mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laot , menyelesaikan berbagai sengketa sehubungan dengan penangkapan ikan dan menyelenggarakan upacara-upacara adat laot lainnya pada masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ishak yang menyatakan bahwa:
“Panglima laot merupakan pemimpin para nelayan secara hukum adat. Panglima laot lah yang menjadi penengah ketika terjadi sengketa dan selisih paham antar para nelayan. Karena itu, ketika ada masalah atau apapun yang terjadi para nelayan akan mengadu  kepada  panglima  laot,  di  dalam  hukum  adat  laut  panglima  laot  adalah seorang yang dituakan. 28 ”
Ada  berbagai  macam  permasalah  yang  terjadi  pada  masyarakat  nelayan  di Kecamatan  Seuneuddon  Kabupaten  Aceh  Utara,  salah  satunya  adalah  mengenai penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan ( illegal fishing ). Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 lalu, pencurian ikan ini dilakukan oleh seorang nelayan bernama Syafii di  rumpon  milik  Abdullah.  Keduanya  berasal  dari  Gampong  Ulee  Rubek  Timu Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, pencurian ini diketahui oleh Abdullah secara langsung ketika Syafii sedang mengambil ikan di rumpon Abdullah.
28 Wawancara dengan Ishak Tanggal 21 Maret 2019.

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
Berdasarkan  kronologis  kejadian,  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Oktober  2017 Abdullah  bersama  temannya  Idris  pergi  melaut  dengan  menggunakan  boat  untuk menangkap  ikan  di  rumpon  miliknya,  namun  pada  saat  sampai  di  rumpon  ( tu  hasan ) tersebut,  Abdullah  melihat  seseorang  yang  sedang  menangkap  ikan  menggunakan pancing di rumpon miliknya, yang belakangan diketahui bernama Syafii. Abdullah pun mendatangi  Syafii  dengan  emosi  sembari  menuduh  Syafii  telah  melakukan  pencurian ikan di rumpon miliknya, lalu dia meminta  semua hasil tangkapan milik Syafii, namun ditolak.  Syafii  mengatakan  bahwa  hasil  tangkapannya  tidak  semua  bersumber  dari rumpon Abdullah, karena sebagian diperoleh dari memancing di tempat lain. Abdullah enggan mendengar penjelasan dari Syafii sehingga kejadian tersebut memicu keributan antara Syafii dan Abdullah di laut, karena Syafii tidak mau memberikan hasil tangkapan ikannya kepada Abdullah, dan Abdullah merasa berhak atas hasil tangkapan ikan tersebut karena berasal dari rumpon miliknya.
Suasana menjadi semakin tegang dan hampir terjadi perkelahian antara Abdullah dan Syafii di laut, karena keduanya sama-sama ngotot, sehingga Idris mengusulkan agar persoalan  tersebut  di  selesaikan  di  darat  melalui Panglima  Laot dan  pemangku  adat setempat. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk menerima usulan dari Idris. Pada sore harinya,  Abdullah  membuat  laporan  pengaduan  bersama  Idris  sebagai  saksi  mengenai pencurian  ikan  yang  dilakukan  oleh  Syafii  kepada  Panglima  Laot  Lhok  Kecamatan Seuneuddon  yang  bernama  Amiruddin  atau  biasa  dipanggil  Abu  Laot.  Abu  Laot kemudian menerima laporan tersebut. Esoknya tanggal 11 Oktober 2017, Panglima Laot Lhok Kecamatan Seuneuddon Amiruddin bersama Wakil serta Sekretarisnya Panglima Laot Lhok dan tokoh adat   melakukan Sidang Peradilan Adat di Balai Nelayan untuk menyelesaikan sengketa antara Abdullah dan Syafii. Dalam hal ini Panglima Laot Lhok Kecamatan  Seuneuddon  bertindak  sebagai  pimpinan  sidang.  Sebelum  pemeriksaan perkara,  Panglima  Laot  memerintahkan  Toke  Bangku  untuk  menahan  hasil  penjualan ikan milik Syafii, dan menyita boat serta alat tangkapnya milik kedunya sebagai barang bukti.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Pimpinan  Sidang  memanggil  kedua  belah  pihak  yang berperkara  untuk  dilaksanakan  pemeriksaan  perkara,  pertama  kali  didengarkan keterangan dari Abdullah sebagai pelapor atas peristiwa tersebut, keterangan Abdullah antara lain:

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
“Saya  dan  Idris  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Oktober  2017  pergi  melaut  untuk menangkap  ikan  di  rumpon  milik  saya  dengan  menggunakan  boat  beserta  alat pancing  dan  jaring,  namun  sesampainya  di  rumpon  tersebut,  saya  mendapati saudara  Syafii  sedang  menangkap  ikan  dengan  menggunakan  alat  pancing  dan jaring, lalu  saya mendatanginya  dan  meminta  seluruh  hasil tangkapannya  karena saya  anggap  dia  telah  mencuri ikan milik  saya,  namun  dia  menolak,  dia  katakan bahwa tidak semua hasil tangkapannya diperoleh dari rumpon milik saya, saya tetap bersikeras dan memaksa untuk memberikan dan hampir saja saya berkelahi dengan dia, untung ada Idris yang melerai dan mengusulkan untuk di selesaikan melalui Panglima Laot”.
Setelah  mendengarkan  keterangan  dari  pelapor,  lalu  pimpinan  sidang mendengarkan  keterangan  dari  terlapor  yang  bernama  Syafii,  antara  lain  keterangan sebagai berikut:
“ Saya  pergi melaut  pada  hari  Selasa tanggal  10  Oktober  2017,  sesampainya  di laut  lepas  saya  memancing  ikan,  dan  saya  mendapatkan  hasil  tangkapan  yang lumayan, kemudian saya meneruskan perjalanan lalu singgah sebentar di rumpon milik Abdullah ketika saya melihat banyak ikan disitu saya lalu menangkapnya dan  tidak  lama  kemudian  Abdullah  datang  bersama  Idris  sehingga  terjadilah keributan karena Abdullah meminta seluruh hasil tangkapan saya, kemudian saya menolak  memberikan  karena  tidak  semua  ikan  tangkapan  saya  peroleh  dari rumponnya.”
Kemudian  pimpinan  sidang  mendengarkan  keterangan  dari  Saksi  yang menyaksikan  langsung  sengketa  tersebut  yaitu  Idris,  antara  lain  keterangan  sebagai berikut:
“ Saya dan Abdullah pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan menggunakan boat dan pancing serta jaring, kami rencananya hendak menangkap ikan di rumponnya milik Abdullah. Namun sesampainya disana saya melihat Syafii sedang menangkap ikan di rumpon tersebut, kamipun menghampiri Syafii, Abdullah lalu meminta ikan hasil tangkapan Syafii karena dia lihat melihat Syafii menangkap ikan di rumponnya. Namun Syafii enggan memberikan ikan hasil tangkapannya tersebut, karena dia bilang tidak semua ikan yang dia tangkap dari rumpon Abdullah. Akhirnya terjadi keributan antara Abdullah dan Syafii di laut,
sehingga  saya  pun  mengusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  melalui Panglima Laot, mereka menyetejui.”
Setelah  mendengarkan  kesaksian  dari  Idris,  Panglima  Laot  lalu  bermusyawarah dengan  anggota  majelis  sidang  adat  laot.  Setelah  beberapa  lama  kemudian  akhirnya keluarlah sebuah keputusan yang isinya:
“Setelah  mendengarkan  keterangan  dari  para  pihak  dan  saksi  dalam  peristiwa sengketa  penangkapan  ikan  antara  Abdullah  sebagai  pelapor  dan  Syafii  sebagai terlapor serta keterangan dari saksi saudara Idris yang pada saat kejadian berada di lokasi,  dengan  ini  kami  menyimpulkan  bahwa  Saudara  Syafii  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  penangkapan  ikan  di  rumpon  (tu  hasan)  milik  saudara Abdullah, perbuatan ini juga telah merugikan pelapor sehingga kami memutuskan hasil  tangkapan  pelapor  yang  sudah  disita  dan  terjual  berjumlah  Rp.  2.000.000,- harus  diberikan  30%  atau  senilai  Rp.  600.000,-  hasilnya  kepada  pelapor  yaitu saudara  Abdullah.  Demikian  keputusan  ini  kami  perbuat  untuk  dapat dilaksanakan.”
Setelah  membacakan  putusan  tersebut,  kedua  belah  pihak  pun  menyetujui  dan menerima  hasil  keputusan  dari  majelis,  sehingga  keputusan  tersebut  langsung diselesaikan  oleh  para  pihak  dan  sengketa  antar  nelayan  Ulee  Rubek  Timu  tersebut berakhir.  Menurut  para  pihak  yang  bersengketa  proses  penyelesaian  sengketa  antar nelayan berdasarkan hukum adat laut ini sangat bermanfaat, karena tidak menimbulkan konflik  baru  dan  mengembalikan  kerukunanan  di  dalam  masyarakat  nelayan.  Hal  ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Abdullah yang menyatakan bahwa:
“Keberadaan  Lembaga  Panglima  Laot  Lhok  yang  menyelesaikan  sengketa  antar nelayan dengan hukum adat laot membawa dampak yang sangat positif bagi kami, selain prosesnya tidak berlarut-larut, tertutup dan memberikan keadilan serta tidak menimbulkan konflik lagi setelahnya.” 29
Proses  penyelesaian  hukum  adat  laot  yang  sudah  berlangsung  dalam  masyarakat selama beberapa abad lamanya sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda ini terlembaga dengan  sangat  baik  di  dalam  masyarakat,  dan  keberadaannya  sangat  diakui  oleh masyarakat, sebagaimana wawancara dengan Syafii yang menyatakan bahwa:
29 Wawancara dengan Abdullah  Tanggal 17 Juni 2019.

## Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum
“Ketika tejadi suatu perselisihan antar sesama nelayan, baik besar maupun kecil, biasanya  masyarakat  nelayan  disini  langsung  melaporkan  kepada  Panglima  Laot untuk  diselesaikan  baik  secara  musyawarah  biasa,  maupun  melalui peradilan/persidangan  adat  laut.  Biasanya  setelah  keluar  putusan  kondisi  akan kembali rukun seperti semula, karena kedua belah pihak yang berselisih patuh pada putusan yang di keluarkan oleh Panglima Laot Lhok, dan beliau juga orang yang dituakan diantara kami, maka kami harus menghormatinya.” 30
Dengan demikian, pemberlakuan hukum adat laut melalui Lembaga Panglima Laot dikalangan masyarakat pesisir memang tidak dapat kita pungkiri, menjadi salah satu hal yang  sakral  dan  penting  bagi  masyarakat  nelayan,  karena  sebagai  alternatif  persoalan sengketa  yang  dapat  diandalkan  efektifitasnya.  Selain menjaga  kearifan  lokal  dan adat istiadat  yang  telah  berlangsung  lama,  juga  menjaga  tatanan  dan  norma-norma  yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat nelayan.

## D. KESIMPULAN
Proses  penyelesaian  sengketa  antar  nelayan  berdasarkan  hukum  adat  laut  di  Kecamatan Seuneuddon  Kabupaten  Aceh  Utara  dilaksanakan melalui  Persidangan  Adat  Laot  di balai nelayan oleh lembaga Panglima Laot Lhok dengan putusan membayar ganti kerugian kepada pemilik rumpon yaitu saudara Abdullah (pelapor) sebesar 30% atau sejumlah Rp. 600.000,- dari total hasil penjualan ikan tangkapan dari saudara Syafii (terlapor). Kedua belah pihak sepakat untuk menerima putusan dari persidangan adat laut yang dipimpin oleh Panglima Laot  Lhok  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  antar  nelayan  dengan  menggunakan  peradilan adat  laot  masih  dianggap  relevan,  tetapi  proses  penyelesaian  sengketa  hukum  adat  laut belum terdokumentasi dengan baik selama ini.
30 Wawancara dengan Syafii Tanggal 15 Juli 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Jakfar  Puteh,  2012, Sistem  Sosial-Budaya  dan  Adat  Aceh, Grafindo  Litera  Media, Yogyakarta.
Muhammad Noval, Faisal, Manfarisyah, Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.54 – 73
Muhammad  Adli  Abdullah,  dkk.,  2006, Selama  Kearifan  Adalah  Kekayaan-Edisi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh, Pela Mampang, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J,  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja  Rosda  Karya, Bandung.
Yulia,  Manfarisyah,  Sulaiman  (2018) The  existence  of  Keujruen  Blang  in  the Management of WaterResaurces as Lokal Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub District. Indian Journal of Public Health Research& Devolopment. Vol. 9, issue:12.
Zen  Zanibar,  “Masyarakat  Hukum  Adat”,  dalam Lampiran  Laporan  Diskusi  Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran  Wilayah ,  Mahkamah  Konstusi  Republik  Indonesia,    Jakarta,  3  Juni 2008.