## IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN HAK

## BERSAMA
Dwi Sri Wawit Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email: dwirienjanuari@gmail.com

## Abstrak
Wasiat  tidak  hanya  berisi  soal  harta,  adapula  wasiat  yang  berkaitan dengan  hak  kekuasaan  yang  dijalankan  sesudah  ia  meninggal  dunia. Penelitian  ini  jenisnya  yuridis  sosiologis  Penelitian  ini  menggunakan sumberdata  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisisnya  adalah  deskriptif kualitatif.  Implikasi  persetujuan  ahli  waris  dalam  pembuatan  akta  wasiat terkait pembagian hak bersama  dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta  wasiat  yang  berkaitan  dengan  hak  bersama  adalah  menjadi tanggungjawan  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  pembuatan  akta wasiat  tersebut.  Persetujuan  itu  mengandung  konsekuensi  hukum,  bahwa dari apa yang disetujui dihadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat,  terkandung  pertanggungjawaban  yang  berurusan  dengan  kewajiban dan hak masing-masing pihak, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi. Ketika  pihak  yang  memberi  wasiat  meninggal  dunia,  maka  notaris  sesuai dengan  kewenangannya  harus  memanggil  para  ahli  waris  mengenai kesepakatan  yang    sudah  dibuatnya  dengan  pemberi  wasiat  mengenai pelaksanaan isi surat wasiat.
Kata kunci: notaris, wasiat, persetujuan, hak bersama

## Abstract
A  will  is  not  only  about  treasures,  but  also  a  testament  relating  to the  right  of  power  exercised  after  his  death.  This  research  is  kind  of sociological juridical  This  research  uses primary  and  secondary  data.  The technique  of  analysis  is  descriptive  qualitative.  The  implications  of  the consent of the heirs in making the deed of the will related to the distribution of joint rights by the heirs in the making of the deeds relating to the common right  shall  be  the  responsibility  of  the  parties  which  are  bound  in  the agreement of making the deed. The consent shall have legal consequences, that from what is agreed before a notary accompanied by the issuance of a deed  of  testament,  there  is  an  accountability  which  deals  with  the obligations and rights of each party, which in the future or at any time must

## IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Dwi Sri Wawit)
be fulfilled. When the party who gives a will dies, the notary in accordance with  his  or  her  authority  shall  summon  the  heirs  of  the  agreement  he  has made with the testator concerning the exercise of the will.
Keywords: notaries, wills, consent, collective rights

## PENDAHULUAN
Sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  daya  akalnya. 1 Nafsu  yang  ada  dalam diri  manusia  merupakan  sunatullah,  namun  nafsu  itu  sendiri  cenderung  ke arah  keburukan.  Nafsu  yang  tidak  terkontrol  dan  dikendalikan  dapat menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi ini. Untuk itulah tujuan dari berbagai  aturan  yang  ditetapkan  bertujuan  untuk  kebahagiaan  dan kemaslahatan  hidup  manusia.  Seperti  halnya  dengan  adanya  aturan  soal wasiat  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  874  sampai  dengan  1002 KUH Perdata.
Wasiat  dikenal  sebagai  pesan  terakhir  dari  orang  yang  meninggal dunia.  Wasiat  atau testament  ialah  suatu pernyataan  dari  seseorang  tentang apa  yang  dikehendaki  setelah  ia  meninggal  dunia.  Pada  asasnya  suatu pernyataan kemauan terakhir itu keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali, boleh secara tegas atau secara diam-diam.
Wasiat  tidak  hanya  berisi  soal  harta,  adapula  wasiat  yang  berkaitan dengan  hak  kekuasaan  yang  dijalankan  sesudah  ia  meninggal  dunia, misalnya  seorang  berwasiat  kepada  orang  lain  supaya  mendidik  anaknya kelak,  membayar  utangnya,  atau  mengembalikan  barang  pinjamannya sesudah pemberi wasiat itu meninggal.
Menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  mengenai pengaturan wasiat, bahwa testamen ini diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara  tegas telah  disebutkan  pengertian  tentang  surat  wasiat,  bahwa  surat  wasiat  atau testamen adalah suatu  akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang  dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  dapat dicabut kembali.
Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat adalah bahwa pembuat wasiat  harus  menyatakan  kehendaknya  yang  berupa  amanat  terakhir  ini
1 Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan  Hukum Positif di Indonesia , Sinar Grafika, 2011, hal. 2.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
secara lisan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dank has dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik  kembali  oleh  si  pembuatnya.  Hal  ini  disebabkan tindakan  membuat surat  wasiat  adalah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  sifatnya  sangat pribadi.
Surat  wasiat  atau  testament  mempunyai  dua  kualitas,  pertama sebagai surat wasiat ( uieterste wil ) dan kedua sebagai akta notaris. Sebagai surat  wasiat  berlaku  terhadapnya  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  dan  sebagai  akta  notaris  terhadapnya  harus  diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris
Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang  bertujuan  menimbulkan  akibat  hukum.  Sehingga  jika  wasiat  hanya memiliki  satu  kualitas,  yaitu  hanya  sebagai  surat  wasiat,  maka  wasiat tersebut  hanya  akan  menjadi  akta  bawah  tangan  dan  belum  menjadi  alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai surat wasiat dan juga sebagai akta notaris.
Kehendak  terakhir  juga  memang  secara tidak  langsung  tertuju  pada orang tertentu. Si ahli waris mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat  wasiat  beberapa  hari  setelah  si  pembuat  wasiat  meninggal  dunia. Hal  ini  disebutkan  dalam  pasal  875  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata bahwa  kehendak  terakhir  merupakan  kehendak  sepihak  dari  si  pembuat wasiat.
Karena  kehendak  sepihak  inilah  terkadang  muncul  permasalahan hukum  diantara  para  ahli  waris.  Dalam  kehidupan  sehari  hari  sering  kita temui  banyak  sekali  ahli  waris  bersengketa  dalam  hal  pembagian  harta waris.

## METODE PENELITIAN
Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. 2 Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan metode-metode ilmiah. 3 Penelitian  yang   penulis  lakukan  dan  kemudian
2 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani , Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hal. 8.
3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4
diolah  menjadi  Tesis ini   adalah  penelitian  dengan  kategori  yuridis sosiologis  atau penelitian non-doktrinalSedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologis, dan pendekatan studi kasus. Sumber datanya adalah primer, sedangkan yang mendukung adalah sumber data sekunder dari sejumlah literatur. Sumber data skunder ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian di lapangan ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisa yang peneliti lakukan adalah deskriptif-analitis.

## PEMBAHASAN Hukum dan Hak Bersama
Menurut  Hans  Kelsen  hukum  ialah  sebuah  norma.  Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  seharusnya  atau das  sollen ,  dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang- undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungan sesama  individu  maupun  dengan  hubungannya  dalam  masyarakat.  Aturan- aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam  membebani  atau melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu  menimbulkan kepastian hukum. 4
Menurut E.Utrecht  hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah  -perintah dan larangan-larangan)  yang mengurus tata tertib  suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 5
Hukum  itu  mengatur  diantaranya  soal  hak.    Ada  beberapa pemahaman mengenai hak atau kepemilikan bersama. Kepemilikan  bersama  atas  suatu  benda  adalah  keadaan  terhadap satu  hak  kebendaan,  dipunyai  oleh  dua  orangatau  lebih. Kepemilikan  bersama  ini  terdiri  dari  kepemilikan  bersama  yang bebas  ( vrij  mede  eigendom )  dan  kepemilikan  bersama  yang  terikat ( gebonden  mede  eigendom ). 6 Menurut  Pitlo,  Kepemilikan  bersama  yang
4 Peter Mahmud. Pengantar ilmu Hukum , Kancana : jakarta, 2008, hal.158.
5 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Sinar Grafika,  Jakarta, 2000, hlm. 9
6 H.F.A. Völlmar, Hukum Benda ( Inleiding tot de studie van hetNederlands Burgelijk Recht ). Disadur oleh Chidir Ali. Bandung:Penerbit Tarsito, 1980, hal. 84.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
bebas (milik-serta bebas) adalah kepemilikan bersama (milik-serta) dimana peserta hanya terikat oleh hal, bahwa mereka adalah pemilik bersama. 7
Adapun  yang  termasuk  kepemilikan  bersama  yang  bebas  adalah suatu  benda  atau  lebih  tanpa  persekutuan,  menjadi  milik  dua  orang  atau lebih.  Oleh  karena  itu,  masing-masing  pemilik  bersama  (pemilik-serta) berhak  penuh  atas  hak  bagiannya  dalam  kepemilikan  bersama,  dengan demikian  dapat  melakukan  tindakan  pemilikan  terhadapnya  dengan  bebas. Kepemilikan  bersama  yang  terikat  (milik -serta  terikat)  adalah kepemilikan  bersama  (milik -serta)  yang  berupa salah satu akibat dari ikatan  hukum  yang  ada  diantara  para  peserta.  Yang  termasuk  kepemilikan bersama  yang  terikat  adalah  terhadap  segala  benda-benda  yang  termasuk dalam  persekutuan  antara  dua  orang  atau  lebih,  misalnya  kebersamaan dalam perkawinan ( huwelijke gemeenschap ), kekayaan dalam venootschap , serta warisan yang belum terbagi. 8

## Hukum Waris
Waris  atau  warisan  merupakan  segala  sesuatu  peninggalan  (bisa asset  dan  bisa  utang)  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  (orang  yang meninggal)  dan  diwasiatkann  kepada  ahli  waris.  Wujud  warisan  tersebut dapat berupa harta (baik harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan dan dapat juga berupa hutang (kewajiban).
Jadi  warisan  tidak  selalu  hal-hal  yang  indah  yang  dapat mensejahterakan  yang  mewarisinya,  namun  berupa  tanggung  jawab  yang belum  selesai  yang  harus  diselesaikan  oleh  ahli  warisnya.  Warisan  dapat menyelesaikan  masalah  atau  justru  dapat  menambah  masalah  dalam keluarga  besar.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  perbedaan  pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris.
Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris  sampai  saat  ini  baik  para  ahli  hukum  Indonesia,  belum  terdapat gambaran  pengertian,  sehingga  istilah  untuk  hukum  waris  masih  beraneka ragam.
7 A.  Pitlo, Hukum  Waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Belanda Jilid  2 (Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek ) ,  dit erj emah kan  ol eh   M.  Is a  Ari ef,cet .
2 , PT . Int ermas a,Jakart a, 1 986 , hal.  56.
8 http://www.academia.edu/26882956/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Akta_Pembagian_Hak_ Bersama_Yang_Dibuat_di_Hadapan_Pejabat_Pembuat_Akta_Tanah_Atas_Warisan_Berupa_Hak_At as_Tanah, akses 3 Januari 2018.

## IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Dwi Sri Wawit)
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan menglami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum  yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang yang meninggal dunia tersebut. 9 Disinilah pembahasannya tertuju pada ahli waris. Ahli  waris  adalah  orang-orang  yang  berhak  menerima  harta peninggalan  si  pewaris  (harta  warisan),  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan 10
Hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih belum  merupakan  unifikasi  hukum.  Atas  dasar  peta  hukum  waris  yang  di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris di kerenakan adanya hubungan darah/nasab  dan  dikerenakan  adanya  perkawinan  masih  demikian pluralistiknya,  akibatnya  sampai  sekarang  ini  pengaturan    masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.
Hukum  waris  sebagai  salah  satu  bidang  hukum  yang  berada  di  luar bidang  yang bersifat netral kirannya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi  hukum. Hal  itu  di  sebabkan  upaya  ke  arah  membuat  hukum  waris  yang  mendapat kesulitan,  mengingat  beranekaragamnya  corak  budaya,agama,sosial  dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.
Sebagai  akibat  dari  keadaan  masyarakat  seperti  di  kemukakan  di atas.  Hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  dewasa  ini  bergantung  pada hukumnya  pewaris.  Hukum  pewaris  adalah  hukum  waris  mana  yang berlaku  bagi  orang  yang  meninggal  dunia  atau  pewaris  termasuk  golongan penduduk  indonesia,  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  waris  adat, sedangkan  apabila  pewaris  termasuk  golongan  penduduk  eropa  atau  timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat. Masih ada hukum yang juga  hidup  di  dalam  masyarakat  yang  berdasarkan  kaidah-kaidah  agama, khususnya  Islam  (Al-Qur’an)  sehingga  apabila  pewaris  termasuk  golongan
9 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 27
10 Disalin dari http//www.bacaanmadani.com/2018/pengertian-ahli-waris-dan klasifikasi.html pada tanggal 02 Pebruari 2018

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam,  maka  tidak  dapat  di  sangkal bahwa  dalam  beberapa  hal  mereka akan mempergunakan  peraturan  hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.

## Kedudukan Notaris
Negara  membentuk  norma  sebagai  bagian  dari  sistem  untuk mengatur kepentingan banyak orang supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengh masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas.
Kepentingan yang diatur Negara itu diataranya dapat terbaca  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  merupakan  produk  legislalatif  yang  menunjukkan,  bahwa pembaruan  hukum  yang  dilakukan  oleh  negara,  khususnya  yang  mengatur notaris    adalah  berkaitan  dengan    kepentingan  pemenuhan  hak–hak masyarakat dan dunia hukum.
Setiap  pelaksana  profesi  hukum  juga  mempunyai  hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana profesi hukum  ini  adalah  notaris.  Hidup  siapapun  di  tengah  kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma  yuridis.  Norma  hukum  dibutuhkan  untuk  mengatur  hubungan kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dalam  hubungan  yang  dibangun oleh  setiap  orang  atau  pihak,  ditentukan  oleh  norma  yang  mengaturnya. Norma  yang  mengatur  ini  menjadi  pijakan  kepastian  bersikap  dan berperilakunya.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  pada  hakekatnya  hukum  tidak  lain adalah  suatu  bentuk  perlindungan  kepentingan  manusia,  yang  berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering  menerpa  manusia,  maka  manusia  perlu  akan  perlindungan  terhadap kepentingan-kepentingannya  agar  manusia  dapat  hidup  lebih  tenteram. Perlindungan  kepentingan  itu  tercapai  dengan  membentuk  suatu  peraturan hidup  atau  kaidah  disertai  dengan  sanksi  yang  bersifat  mengikat  dan memaksa. 11
Notohamidjojo  berargumentasi,  bahwa  ilmu  hukum  menuntut  pada pemangku atau pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang
11 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum , Liberty, Jakarta, 1984,  hal. 1.
dimaksud  adalah  pertama,  menilai  isi  peraturan  hukum  dan  kedua  menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat  oleh  norma-norma  moral,  keadilan,  aequitas,  kebenaran,  dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai yuris, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sum bangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari Negara. 12
Pengaturan  itu  dapat  terbaca  dalam  Penjelasan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan ini  disebutkan,  bahwa    Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang dibuat  di  hadapan  atau  oleh  Notaris.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat, perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya  kepastian hukum.  Jaminan  perlindungan  dan  jaminan  tercapainya  kepastian  hukum terhadap  pelaksanaan  tugas  Notaris  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Siapapun yang  menjadi  penyelenggara  atau  pelaksana  dari  profesi hukum  akan  dipaksa  oleh  hukum  untuk  menjadi  manusia-manusia  atau subyek  hukum    yang  taat  atau  patuh  terhadap  norma  yuridis.    Kekuatan memaksa  yang  menjadi  unsur  norma  yuridis  dapat  membuat  setiap  orang atau  warga  Negara,  khususnya  yang  menjadi  pelaksana  profesi  untuk mematuhinya, karena kalau sampai tidak patuh, maka mereka akan terkena sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan.
Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun  di  dalam  masyarakat  manusia  mengadakan  hubungan  antara  yang satu  dengan  lainnya,  mengadakan  kerjasama,  tolong  menolong,  Bantu membantu,  dan  lainnya  untuk  memperoleh  keperluan  hidupnya.  Keperluan atau  kepentingan  manusia  kadang-kadang  baru  bisa  dipenuhi  oleh manusia lainnya  Peran  manusia  lain    akan  menjadikan    terjadinya  hubungan    sosial
12 O.  Notohamidjojo  , Demi  Keadilan  dan  Kemanusiaan:  Beberapa  Bab  dari  Filsafat Hukum , BPK Gunung Mulia. Jakarta, 1975, hal. 39.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
yang  lebih  baik  dan  saling  menguntungkan. 13 Idealisme  hukum  adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. 14 Dalam setiap kehidupan manusia sebagai  mahluk  sosial  akan  selalu  berinteraksi  dengan  manusia  yang  lain. Dengan  adanya  interaksi  ini  akan  timbul  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan  golongan  yang  kadang  menimbulkan  pertikaian,  akan  tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.
Menurut  Satjipto  Rahardjo, 15 bahwa    norma  hukum  adalah  sarana yang  dipakai  oleh  masyarakat  untuk  mengarahkan  tingkah  laku  anggota masyaakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila  di  sini  disinggung  tentang  “mengarahkan  tingkah  laku”,  barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan  kemana”? ke mana norma itu  mengarahkan  tingkah  laku  manusia merupakan  prioritas  yang  ada  pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh  karena  itu  kita  bisa  melihat  norma  itu  sebagai  pencerminan  dari kehendak  masyarakat.  Kehendak  masyarakat    untuk  mengarahkan  tingkah laku  anggota-anggota  masyarakat  itu  dilakukan  dengan  membuat  pilihan antara tingkah laku yang disetujui  dan  yang tidak disetjui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian
Pertimbangan  tersebut  juga  dapat  dibaca dalam  dasar  pertimbangan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris,  bahwa  a.  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  bagi  setiap  warga  negara;  b.  bahwa  untuk  menjamin  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan
13 CST.  Kansil, Pengantar  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta,  2000, hal. 33.
14 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Djambatan, Jakarta,  1986, hal. 22.
15 Al-Hilal Hamdi, Menjelajah Dunia Hukum , LPP-Mpres, Jakarta, 2007, hal. 2.
jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Pertimbangan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  itu  menunjukkan,  bahwa  Negara  sudah menyediakan  norma-norma  yang  mengatur  suatu  perbuatan  atau  perilaku atau  aktfitas  yang  benar  menurut  hukum.  Aktifitas  yang  dilakukan  oleh notaris  atau  siapapun  yang  berhubungan  dengan  notaris  mempunyai hubungan kepentingan-kepentingan strategus, yang diantaranya berpengaruh terhadap  penegakan  hukum,  sehingga  notaris  mempunyai  kedudukan  yang penting.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  dan  kewenangan  lain  yang  diberikan  Undang-Undang  (norma yuridis).  Pemberian  wewenang  itu  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat  (klien). 16
Pada  awalnya  jabatan  notaris  hakikatnya  adalah  sebagai  pejabat umum  ( private  notary )  yang  ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat  akan  alat  bukti  otentik  yang  memberikan kepastian  hubungan  hukum  keperdataan.  Jadi,  sepanjang  alat  bukti  otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman “Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada  permulaan  abad  ke-17  dengan  beradanya  “Oost  Ind.  Compagnie”  di Indonesia. 17
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan umum   tidak   juga   ditugaskan   atau   dikecualikan   kepada  pejabat   atau orang lain. 18
16 Putri Ayub, Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris , Softmedia Medan, 2011, hal. 15
17 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15 18 Ibid.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## Peran dan Tanggungjawab  Notaris
Dalam  suatu  jabatan  notaris,  notaris  sebagai  pejabat  umum dalam  menjalankan  profesinya  bertugas  mewakili  negara  sehingga notaris  mendapatkan  kepercayaan  baik  dari  pemerintah  maupun masyarakat.  Nilai  kepercayaan  yang  dimiliki  notaris  selaku  seorang pejabat  umum  tidak  saja  diperoleh  karena  Undang-Undang,  akan tetapi  juga  diperoleh  melalui  ketekunan  dan  konsistensinya  dalam menjalankan ketaatan pada kode etik.
Kepribadian  seorang  notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, Undang  Undang  Jabatan  Notaris,  sumpah  jabatan,  serta  kode  etik notaris.
Dalam melakukan tugasnya seorang notaris wajib
melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab. Notaris sebagai  wakil  negara  bertanggungjawab  penuh  kepada  pemerintah dan  bertanggungjawab  pada  profesinya  sebagai  notaris.  Oleh  karena itu, apabila notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat
mempertanggungjawabkan  secara  moral,  etis,  dan  hukum  kepada masyarakat.  Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan  tanggungjawab notaris mengenai pembuatan surat wasiat bukan merupakan tanggungjawab  materiil  notaris  yang  bersangkutan,  melainkan  hanya sebatas tanggungjawab terhadap isi surat wasiat tersebut.
Tanggungjawab  notaris hanya  bersifat administratif, yaitu mengirimkan  laporan  surat-surat  wasiat  yang  dibuat  dihadapannya kepada  Daftar  Pusat  Wasiat  (DPW)  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  wajib  dilaksanakan  oleh  notaris. Jika  notaris  lalai  melaksanakannya,  maka  dapat  merugikan  para penerima  wasiat  dan  akibatnya  notaris  tersebut  dapat  dituntut  secara yuridis  ke  jalur  hukum  (di  muka  pengadilan)  oleh  para  penerima wasiat.
Kewajiban  seorang  notaris  antara  lain;  menanyakan  apakah benar  isi  dari  surat  tersebut  merupakan  pesan  atau  kehendak  terakhir pembuat wasiat; membacakan surat
wasiat yang dibuat dihadapannya kepada pembuat wasiat dan saksi-saksi; dan mengeluarkan salinan surat wasiat. Maka notaris wajib

## IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT
TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Dwi Sri Wawit)
mengeluarkan  salinan  sebuah  surat  wasiat  dan  diserahkan  kepada pembuat  wasiat.  Salinan  dikeluarkan  untuk  disimpan  dan  digunakan sebagai  bukti.  Salinan  tidak  perlu  diberikan  kepada  penerima  wasiat karena sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat.

## Implikasi Persetujuan Ahli Waris
Tidak  ada  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  tidak  mengandung  resiko  atau  mengakibatkan terjadinya  kondisi  atau  tuntutan  lain.  Termasuk  dalam  kasus  persetujuan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama.
Ketika  persetujuan  terhadap  suatu  obyek  sudah  dilakukan,  maka  jika terjadi sesuatu hal yang berkenaan dengan pembuatan surat wasiat, haruslah menjadi  tanggungjawan  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut.
Persetujuan  itu  mengandung  konsekuensi  hukum,  bahwa  dari  apa yang  disetujui  di  hadapa  notaris  yang  diikuti  dengan  terbitnya  akta  wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian,  yang  nantinya  atau  suatu saat  harus  dipenuhi  (dilaksanakan). 19 Pelaksanaan  ini  menjadi  bagian perwujudan atau realisasi  dari implikasi dari terbitnya akta wasiat, dimana dalam  wasiat  ini  menunjuk  pada  hak  bersama  seperti  tanah,  rumah,  atau obyek  lainnya.  Paska  pembuatan  kesepakatan  ini,  masing-masing  pihak tentu  dituntut  konsekuensinya,  karena  adanya  perbuatan  hukum  yang dilakukannya,  yang  secara  umum  berhubungan  dengan  peristiwa  yang dimungkinkan  akan  terjadi  seperti  peristiwa  meninggalnya  saah  satu  pihak yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan. 20
Membuat  wasiat  merupakan  aktifitas  atau  perbuatan  hukum, seseorang  menentukan  tentang  apa  yang  terjadi  dengan  harta  kekayaannya atau  obyek  tertentu  setelah  meninggal  dunia.  Wasiat  juga  merupakan perbuatan  hukum  yang  dlakukan  secara  sepihak.  Hal  ini  erat  hubungannya dengan sifat dapat dicabutdari ketetapan wasiat itu. Dalama  hal ini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang.
Dalam  menjalankan  jabatannya,  seorang  notaris  berkewajiban  untuk membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu
19 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa  pada 15 Desember 2017.
20 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pembuatan  akta  setiap  bulan,  mengirimkan  daftar  akta  wasiat  atau  daftar nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  Departemen yang  tugas  dan  tanggungjawabnya  di  bidang  kenotariatan  dalam  waktu  5 (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan  berikutnya,  serta  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pembuatan  akta  wasiat notaris  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  atau  bersifat  fundamental, termasuk dalam memahami isi atau substansi yang tertulis atau akan ditulis dalam  akta,  karena  isi  ini  merupakan  wujud  kehendak  (kepentingan)  dari pihak yang membuat akta, termasuk kehendak terakhir dari pembuatnya. 21
Isi  dari  kehendak  terakhir  tersebut  ditentukan  dengan  jelas  dalam pasal  921  KUH-Pdt,  yang  berbunyi    untuk  menentukan  besarnya  bagian mutlak dalam sesuatu warisan,  hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan  akan  segala  harta    peninggalan  yang  ada  di  kala  pihak  yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkanlah  pada  jumlah  itu,  jumlah  dari  barang-barang  yang dihibahkan  di  waktu  pihak  yang  meninggal  masih  hidup,  barang-barang mana  masih  harus  ditinjau  dalam  keadaan  tatkala  hibah  dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu pihak penghibah atau pihak yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu  sama  lain,  setelah  yang  ini  dikurangi  dengan  berapa  jumlah  semua hutang  pihak  yang  meninggal,  dalam  keseimbangan  dengan  kederajatan para  ahli  waris,  dan  besarnya  bagian  mutlak  mereka,  setelah  mana  bagian- bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari pihak yang meninggal.
Ketentuan  tersebut  dipahami  oleh  notaris  sebagai  bagian  dari  aturan main ( rule of game ) dari pihak notaris sendiri, pihak yang akan memberikan wasiat,  serta  pihak-pihak  lain  yang  terikat  dalam  urusannya  dengan  harta atau barang yang berkedudukan sebagai obyek wasiat. 22
Pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut legitieme portie ,  yaitu  bagian  tertentu  dari  harta  kekayaan  seseorang  yang  atas  itu beberapa waris menurut hukum dapat mengemukakan haknya  yang disebut para  legitimaris,  karena  itu  orang  yang  mewariskan  tidak  mempunyai
21 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.
22 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.
pemurbaan  atau  tidak  diperbolehkan  menetapkan  sesuatu  yang  bebas  atas benda itu.
Di  mata  notaris,  bahwa  membuat  wasiat  adalah  perbuatan  hukum, seseorang  menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah  meninggal  dunia.  Harta  warisan  seringkali  menimbulkan  berbagai masalah  hukum  dan  sosial,  oleh  karena  itu  memerlukan  pengaturan  dan penyelesaian  secara  tertib  dan  teratur  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 23
Wasiat  juga  merupakan  perbuatan  hukum  yang  sepihak.  Hal  ini  erat hubungannya dengan sifat “ herroepelijkheid ” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang  karena  akan  menimbulkan  kesulitan  apabila  salah  satu  pembuatnya akan  mencabut. 24 kembali  wasiat.  Hal  ini  seperti  ternyata  dalam  pasal  930 KUH-Pdt, yang menyatakan bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih  tidak  diperbolehkan    menyatakan  wasiat  mereka,  baik  untuk mengaruniai  seorang  ketiga,  maupun  atas  dasar  penyataan  bersama  atau bertimbal  balik.  Ketetapan  dalam  wasiat  memiliki  2  (dua)  ciri,  yaitu  dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. 25 Ketentuan ini jelas  sudah,  bahwa  ketika  ahli  waris  menyetujui  pemberian  wasiat  kepada seseorang  mengenai  suatu  harta  atau  obyek  tertentu  dari  benda,  maka  jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam kesepakatan, tetaplah dapat dicabut atau  diperbaiki  kembali,  kecuali  kalau  pemberi  wasiat  sudah  meninggal dunia, sehingga ahli waris yang menyetujuinya pun terikat pada aturan main demikian.
Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk    mengirimkan  dengan  tercatat  kepada  BHP,  yang  dalam  daerah hukumnya  tempat  kedudukan  notaris  berada,  daftar  yang  berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp  50,-  untuk  tiap-tiap  pelanggaran.  Dari  tiap-tiap  pengiriman,  diadakan
23 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.
24 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hal. 239
25 Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter , Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. Iv

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pencatatan  dalam  repertorium  pada  hari  dilakukan  pengiriman,  dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. 26
Apabila  dalam  bulan  kalender  yang  lampau  oleh  notaris  tidak  dibuat akta,  maka  ia  harus  mengirimkan  dengan  tercatat  keterangan  tertulis mengenai  itu  kepada  BHP  pada  salah  satu  hari  yang  ditentukan  untuk pengiriman  itu,  yang  demikian  dengan  ancaman  dikenakan  denda  setinggi- tingginya  Rp  50,-  untuk  tiap-tiap  keterlambatan.  Dari  tiap-tiap  pengiriman diadakan  pencatatan  dalam  repertorium  pada  hari  dilakukan  pengiriman, yang  demikian  dengan  ancaman  denda  setinggi-tingginya  Rp  50,-  untuk tiap-tiap hari keterlambatan.
Dalam  menjalankan  tugas  atau  kewenangan  dalam  jabatannya, seorang  notaris  berkewajiban  untuk  membuat  daftar  akta  yang  berkenaan dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan, mengirimkan  daftar  akta  wasiat  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat  Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya  di  bidang  kenotariatan  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada  setiap  akhir  bulan.  Namun  di  dalam UU  PJN  yang  baru  ini  tidak  menyebutkan  atau  menggariskan  mengenai denda  dari  tiap-tiap  keterlambatan,  baik  keterlambatan  tentang  daftar  akta wasiat  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  dan  keterlambatan  tentang pengiriman pencatatan repertorium. 27
Dengan  demikian,  dapat  dipahami,  bahwa  dalam  pembuatan  akta wasiat    notaris  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  atau  menentukan. Dari  pasal  943  KUH-Pdt  mengatur  bahwa  setiap  notaris   yang  menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, supaya dalam bentuk apapun juga  harus  setelah  pihak  pewaris  meninggal  dunia,    yang  kemudian memberitahukannya kepada yang berkepentingan.
Sesuai  dengan  ketentuan  yuridis  undangan  yang  berlaku,  maka bantuan  notaris  dari  awal  hingga  akhir  proses  pembuatan akta  wasiat   atau dikenal testament  acte sangat  diperlukan  sehingga  memperoleh  kekuatan (kepastian) hukum yang mengikat. Dalam aspek inilah, apa yang dilakukan
26 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris, Penerbit  Erlangga,  Jakarta,  1982, hal. 237-238
27 Wawancara dengan Notaris  Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.
oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang menghadap  kepadanya. 28 Tanggungjawab  notaris  dalam  pembuatan  akta wasiat    meliputi  keseluruhan  dari  tugas,  kewajiban,  dan  wewenang  notaris dalam  menangani  masalah  pembuatan  akta  wasiat,  termasuk  memproteksi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.
Peran  yang  dilakukan  oleh  notaris  itu  menjadi  sangat  lama  atau berlangsung dalam waktu yang sulit diukur dengan kepastian waktu, kecuali pihak yang membuat wasiat dan ahli waris membuat kesepakatan baru, atau pihak  yang  membuat  wasiat  meninggal  dunia.  Ketika  pihak  yang  memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil  para  ahli  waris  mengenai  kesepakatan  yang    sudah  dibuatnya dengan  pemberi  wasiat  mengenai  pelaksanaan  isi  surat  wasiat.    Implikasi para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris ini terikat pada perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri dengan orang tua atau pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris untuk menunaikannya.

## KESIMPULAN
Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama, adalah bahwa dalam dunia hukum, tidak ada suatu perbuatan  hukum  (seperti  membuat  kesepakatan  tertentu)  yang  dilakukan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  mengandung  resiko  atau mengakibatkan terjadinya kondisi, tuntutan atau kepentingan lain, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban, termasuk dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan  hak  bersama,  juga  punya  implikasi,  yakni  ketika  persetujuan terhadap  suatu  obyek  sudah  dilakukan,  maka  jika  terjadi  sesuatu  hal  yang berkenaan dengan pembuatan surat wasiat, haruslah menjadi tanggungjawan pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  pembuatan  akta  wasiat  tersebut. Persetujuan  itu  mengandung  konsekuensi  hukum,  bahwa  dari  apa  yang disetujui  di  hadapa  notaris  yang  diikuti  dengan  terbitnya  akta  wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian,  yang  nantinya  atau  suatu saat  harus  dipenuhi  (ditegakkan).  Ketika  misalnya  pihak  yang  memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus
28 Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
memanggil  para  ahli  waris  mengenai  kesepakatan  yang    sudah  dibuatnya dengan  pemberi  wasiat  mengenai  pelaksanaan  isi  surat  wasiat.    Implikasi para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris ini terikat pada perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri dengan orang tua atau pihak yang mempunyai kedudukan penerima wasiat guna untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahid,  Mariyadi,  dan  Sunardi,  2017, Penegakan  Kode  Etik  Profesi Notaris , Jakarta: Nirmana Media.
Al-Hilal  Hamdi,  2007, Menjelajah  Dunia  Hukum ,  Jakarta:  LPP-Mpres,
Jakarta.
A.  Pitlo,   1986, Hukum  Waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Belanda Jilid  2  (Het  Erfrecht  naar  het  Nederlands  Burgerlijk Wetboek ),  diterjemahkan  oleh  M.  Isa  Arief,cet.  2,Jakarta:PT.
Intermasa.
Bambang  Sunggono,  1996, Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
CST.  Kansil, Pengantar  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Djambatan, Jakarta, 2000.
Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia , Bandung: Refika Aditama.
G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris ,  cet.  3,  Erlangga, Jakarta, 1983.
G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris, Penerbit  Erlangga, Jakarta, 1982
Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT ), Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009.
H. Budi Untung, Visi Global Notaris , Andi, Yogyakarta, 2002.
Hartono  Soerjopratiknjo, Hukum  Waris  Testamenter ,  Seksi  Notariat Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982
H.F.A.  Völlmar, Hukum  Benda ( Inleiding  tot  de  studie  van  hetNederlands Burgelijk  Recht ).  Disadur  oleh  Chidir  Ali.  Bandung:Penerbit  Tarsito, 1980
Kartini  Soedjendro, Perjanjian  Peraihan  Hak  atas  Tanah  yang  Berpotensi Konflik , Kanisius, Yogyakarta, 2001.
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Djambatan, Jakarta,  1986 Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Sinar Grafika, 2011

## TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA (Dwi Sri Wawit)
Nusyirwan, Membedah  Profesi  Notaris ,  Universitas  Padjadjaran  Bandung,
2000.
O.  Notohamidjojo, Demi  Keadilan  dan  Kemanusiaan:  Beberapa  Bab  dari Filsafat Hukum , BPK Gunung Mulia. Jakarta, 1975
Putri  Ayub,  2011, Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris ,  Medan: Softmedia.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995.
Salim  HS  dan  Erlies Septiana Nurbani , 2013, Penerapan  Teori  Hukum Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Desertasi ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum , Liberty, Jakarta, 1984

## Internet
Ahmad Zainuri, Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-
kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95 http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi,  akses  15  Januari 2018. http://www.academia.edu/26882956/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Akta_Pe mbagian_Hak_Bersama_Yang_Dibuat_di_Hadapan_Pejabat_Pembuat_
Akta_Tanah_Atas_Warisan_Berupa_Hak_Atas_Tanah,  akses  3  Januari 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Pdt) Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014