TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i3.786 Hal. 246-253

## Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang
Ignatius Haryadi 1), Yuli Setyowati 2)
1) , 2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Author's Correspondence : 1) suratuntukigen@gmail.com , 2) yulis2022@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to determine the role of e-katalog in improving budget absorption performance. This research is descriptive qualitative research and the informants in this research include Budget Users, Government Goods/Services Procurement Officials and Working Groups. The data collection methods used include interviews, observation and documentation, while the analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of the research can be stated that e-katalog can empirically improve the performance of budget absorption at the Magelang District Health Service. The application of e- katalog makes it easier for budget preparers to submit proposals with the prices of goods/services stated in the e-katalog so that budget planning is more realistic so that the budget absorption rate can reach an average of 94.01%. The budget absorption of the Health Service and Disaster Management Agency is still in the range of 80%, due to empirical conditions related to public health services and assistance to communities affected by disasters.
Keywords: Effectiveness, Transparency, Procurement Of Goods And Services

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran e-katalog dalam meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan informan dalam penelitian ini meliputi  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan  Kelompok  Kerja. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi, sedangkan  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa e-katalog secara empiris dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Penerapan e-katalog memudahkan penyusun anggaran  untuk  menyampaikan  usulan  dengan  harga  barang/jasa  yang  tercantum  dalam  e-katalog sehingga perencanaan anggaran lebih realistis sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat mencapai rata-rata  94,01%.  Penyerapan  anggaran  Dinas  Kesehatan  dan  Badan  Penanggulangan  Bencana masih berada pada kisaran 80%, dikarenakan kondisi empiris terkait pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Kata Kunci: Efektivitas, Transparansi, Pengadaan Barang dan Jasa
Article History: Received; 16-07-2024; Revised; 20-07-2024; Accepted; 26-07-2024

## PENDAHULUAN
Anggaran  berimbang  merupakan  metode  yang  digunakan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dalam  pemerintahan.  Konsep  berimbang  ini  mempunyai  makna  bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran dan apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka kondisi ini akan membebani generasi mendatang. Kondisi ini mempunyai makna bahwa apabila terjadi defisit, maka harus ditutup dengan hutang. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk menyusun biaya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dapat direalisasikan.
Penyusunan biaya pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan merupakan aspek penting dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  penyerapan anggaran  dapat  optimal  sehingga  tidak  menimbulkan  kesan  adanya  pemborosan  keuangan negara  ataupun  penyerapan  anggaran  yang  rendah.  Secara  eksplisit,  anggaran  yang mengandung  unsur  pemborosan  keuangan  negara  akan  mengakibatkan  defisit,  sehingga berdampak  pada  timbulnya  hutang  pemerintah.  Penyerapan  anggaran  yang  rendah,  secara implisit  mencerminkan  tidak  profesionalnya  penyusunan  anggaran,  walaupun  ada  faktor internal  dan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhinya.  Faktor  internal  yang  menyebabkan rendahnya  realisasi  penyerapan  anggaran  seperti  program  kerja  yang  mengambang  atau program  kerja  yang  sifatnya  ragu-ragu  maupun  sistem  penyusunan  anggaran  yang  hanya sekedar mengajukan anggaran. Faktor eksternal yang berdampak pada penyerapan anggaran yang  rendah  seperti  tertundanya  beberapa  program  kerja  yang  disebabkan  kenaikan  harga barang-barang dipasaran dan/atau barang/jasa yang tidak dapat diperoleh dalam pada waktu yang dibutuhkan. Kondisi itulah yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa  yang  berakibat  pada  penyerapan  anggaran  yang  relatif  rendah.  Oleh  karena  itu penyusunan  anggaran  harus  benar-benar  realistis  dan  anggaran  yang  telah  disetujui  dapat digunakan secara optimal.
Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  pedoman dalam  pengadaan  barang/jasa  yaitu  e-katalog.  Dannis  Wongso  mengemukakan    bahwa  e- katalog adalah sebuah daftar yang dibuat secara elektronik yang dapat diakses secara online berbasis  internet.    Pemberlakuan  e-katalog  diorientasikan  penyusunan  anggaran  yang  riil sehingga dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran, mencerminkan  bahwa  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  tersebut  tidak  mampu menyusun anggaran secara akurat, bahkan terkesan tidak profesional. Oleh karena itu penting bagi  setiap  SKPD  untuk  menyusun  anggaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.
Berdasarkan hasil observasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran meliputi:
1) Terjadinya perbedaan harga barang/jasa, dimana harga barang/jasa yang tertuang dalam anggaran tidak mencukupi disebabkan adanya kenaikan harga barang/jasa di pasaran.
2) Tidak tersedia barang yang memenuhi standar kualitas sehingga dilakukan penundaan pengadaan barang/jasa atas program yang telah dituangkan dalam anggaran.
3) Akses pengadaan barang/jasa yang terbatas disebabkan keberadaan barang/jasa berada di  luar  jangkauan  sehingga  memerlukan  waktu  yang  lama  dalam  pengadaannya, sementara barang/jasa dibutuhkan dalam kurun waktu yang relatif terbatas.
Beberapa  kendala  yang  menjadi  penyebab  tidak  terserapnya  anggaran  pengadaan barang/jasa  menyebabkan  adanya  beberapa  program  kerja  SKPD  yang  tidak  terealisir. Mengingat  berbagai  yang  menjadi  fakor  penghambat  dalam  penyusunan  anggaran  yang mendekati  realitas,  maka  setiap  SKPD  diwajibkan  untuk  menggunakan  aplikasi  e-katalog dalam pengajuan anggaran pengadaan barang/jasa melalui Instruksi Bupati Magelang.
Instruksi  Bupati  tentunya  menjadi  sebuah  kewajiban  bagi  setiap  SKPD  dalam melaksanakan  penyusunan  anggaran  berbasis  e-katalog. Aplikasi  e-katalog  walaupun  sudah berlangsung  cukup  lama,  namun  demikian  dalam  implementasinya  tidak  semudah  yang diperkirakan.    Pemilik  toko  online  yang  terdaftar  dalam  e-katalog  tentunya  sangat  banyak dengan jenis barang/jasa yang sama dan dengan harga yang berbeda-beda. Dalam kondisi ini tentunya penyusun anggaran dihadapkan pada fenomena terhadap jenis dan harga barang/jasa yang  ada  di  e-katalog.  Penyusun  anggaran  juga  dihadapkan  pada  pertimbangan  biaya pengiriman barang dan tentunya akan mempengaruhi harga barang yang dibutuhkan. Dalam kondisi  ini  yang  demikian,  tentunya  penggunaan  e-katalog  harus  jeli  terhadap  pemilihan barang, harga barang dan ongkos kirim, secara akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran SKD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Landasan teori, meliputi:

## 1) Penyerapan Anggaran
Menurut  Halim  penyerapan  anggaran  adalah  pencapaian  dari  suatu  estimasi  yang hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dipandang  pada  suatu  saat  tertentu (realisasi dari anggaran). Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor  publik,  maka  penyerapan  anggaran  dapat  diartikan  sebagai  pencairan  atau  realisasi anggaran  sesuai  yang  tertera  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  pada  saat  tertentu. Sedangkan Lubis mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan  dalam  siklus  anggaran  yang  dimulai  dari  perencanaan  annggaran,  penetapan  dan pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat/Daerah  (DPR/DPRD),  penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
Jumriani mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah kemampuan Pemerintah Daerah  mewujudkan  program  dan  kegiatan  dalam  merealisasikan  anggaran  yang  telah ditetapkan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  .  Sedangkan  Oktaliza  et  al (2020)  menjelaskan  bahwa  faktor  perencanaan  anggaran  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap proses penyerapan anggaran.
Secara  empiris  kemampuan  penyerapan  dianggap  baik  dan  berhasil  apabila  realisasi anggaran  sesuai  dengan  kondisi  riil  atas  pekerjaan  yang  dapat  diselesaikan.  Penyelesaian pekerjaan ini tentunya terkait langsung dengan target yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya,  sehingga  terdapat  indikator  yang  pasti  dalam  mengukur  perbandingan  antara realita dengan target. Dalam hal ini tentunya penyerapan anggaran tidak dapat diukur dengan seberapa besar realisasi penggunaan anggaran karena besaran kecilnya penggunaan anggaran tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai efektifitas penyerapan anggaran.
Delia.et  all,  mengemukakan  bahwa  untuk  memaksimalkan  penyerapan  anggaran dengan  meningkatkan  kualitas  perencanaan  anggaran,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  sehingga  dapat  meningkatkan  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja.  Bagi pengelola anggaran diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.  Safpremi dan Mustika Putri berpendapat faktor yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  meliputi  kualitas  sumber  daya  manusia,  perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa.  Kondisi ini mempunyai implikasi bahwa perencanaan anggaran yang baik, tentunya akan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang hanya sekedar memenuhi regulasi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tidak  realiatis  tentunya  akan  menyebabkan  rendahnya  penyerapan  anggaran.  Perencanaan anggaran  yang  optimal  secara  ekplisit  tidak  terlepas  kaitanya  dengan  kualitas  sumber  daya manusia yang kompeten dalam perencanaan anggaran.
Perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang diperlukan dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran. Anggaran digunakan untuk  memutuskan  prioritas-prioritas  dan  kebutuhan  keuangan  terhadap  prioritas  tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.  (Ramadhani & Setiawan, 2019). Apabila  pelaksanaan anggaran tidak sejalan dengan kepentingan politik atau usulan pelaksanaan  tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan/program kerja.

## 2) E-Katalog
Dama  mengemukakan  bahwa  katalog  elektronik  adalah  suatu  sistem  berupa  daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara  digital.  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  (LKPP)  adalah  lembaga  yang mengelola  dan  mengembangkan  e-katalog  secara  elektronik  guna  memenuhi  kebutuhan Kementerian/  Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi.    Katalog  elektronik  atau  E-Catalogue adalah  sistem  informasi  elektronik  yang  memuat  daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis  dan  harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan  beberapa  definisi  katalog  elektronik  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  e- katalog  adalah  alat  yang  memuat  berbagai  informasi  tentang  produk  dan/atau  jasa  yang ditampilkan  secara  online.  Informasi  mengenai  barang/jasa  disediakan  oleh  penyedia barang/jasa, dan pihak manapun dapat melihat atau menggunakan barang/jasa dalam katalog online.  Dalam  hal  ini  setiap  pemasok  barang/jasa  juga  menunjukkan  harga  dari  setiap produknya, dan setiap pemasok barang/jasa mempunyai pranala tersendiri agar pengguna web tidak bingung mencari barang/jasa yang sama, maka tidak terjadi kerancuan bagi pihak yang mengakses e-katalog.
Pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa menggunakan  pasar  elektronik  (e-marketplace),  yang  meliputi  katalog  elektronik  (e- catalogue), toko online, dan pemilihan pemasok. SPSE merupakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (LKPP)  dan
diimplementasikan  di  K/L/P/D.  Ruang  lingkup  SPSE  terdiri  dari  perencanaan,  persiapan, pemilihan pemasok, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia jasa dan katalog elektronik.
Pengadaan  e-procurement  merupakan  suatu  proses  dalam  melakukan  pengadaan dengan menggunakan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.  Menurut Sutedi e- procurement  merupakan  sistem  lelang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dengan memanfaatkan  teknologi  melalui  internet,  agar  dapat  berlangsung  secara  efektif,  efisien, terbuka, dan akuntabel.  E-procurement merupakan sebuah sistem aplikasi yang mengelola data pengadaan  yang  di  dalamnya  meliputi  data  dengan  basis  internet  yang  didesain  untuk menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, dan terintegrasi.
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa e-procurement adalah suatu proses/mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan peralatan teknis online, termasuk diantaranya lelang elektronik.
Kemunculan  belanja  elektronik  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  tuntutan  masyarakat terhadap informasi menyeluruh mengenai perolehan barang/jasa serta terciptanya tata kelola pemerintahan  yang  baik  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).  Dengan  e- procurement, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menjadi lebih cepat dan transparan, serta penipuan dapat dikurangi. Selain itu, tujuan pengadaan elektronik adalah  untuk  menciptakan  lingkungan  pengadaan  yang  transparan,  efisien,  efektif  dan akuntabel untuk pengadaan melalui sarana elektronik antara Pelaku Pengadaan dan penyedia layanan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Metode  ini  dipilih  karena  membantu  untuk  menemukan  definisi  yang  lebih  baik tentang gejala situasional  dan sosial  dari perilaku yang diuji  dan motif subjek yang diteliti. Selain  itu,  metode  ini  dapat  meningkatkan  pemahaman  peneliti  tentang  bagaimana  subjek mempersepsi  dan  menafsirkan  peran  e-katalog  dalam  penyerapan  anggaran  SKPD  di Pemerintahan Kabupaten Magelang. Dalam menentukan informan, penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan informan dari pengguna anggaran, pejabat barang dan jasa publik, dan kelompok kerja. Metode pengumpulan data meliputi  wawancara, observasi  dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## DISKUSI
Menurut  Pasal  17  UU  Keuangan  Negara  Tahun  2003,  anggaran  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  negara/daerah  (pemerintah  pusat/daerah)  yang  disetujui  oleh DPR/DPRD. Anggaran memegang peranan penting dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan  kegiatan.  Anggaran  yang  disusun  dengan  baik  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  kinerja  organisasi  selama  periode  waktu  tertentu.  Penganggaran  adalah pencapaian  suatu  perkiraan  yang  ingin  dicapai  dalam  jangka  waktu  tertentu,  yang  ditinjau dalam jangka waktu tertentu (realisasi anggaran). Karena dianggap sebagai unit pemerintah atau  organisasi  sektor  publik,  penyerapan  anggaran  dalam  LRA  dapat  diartikan  sebagai pembayaran  atau  realisasi  anggaran  pada  suatu  waktu  tertentu.  Pelaksanaan  pemanfaatan
anggaran  sesuai  perencanaan  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  seperti  sumber  daya  manusia pengendali anggaran, komitmen terhadap penyelenggaraan dan pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa e-katalog secara empiris dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran di SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemanfaatan anggaran sebelum adanya e-katalog hanya sebesar 84,13%, namun kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tingkat pemanfaatan anggaran SKPD pada Pemerintah Kabupaten Magelang adalah:
No Name of Regional Government Work Unit Years 2021 2022 2023 1 Sekretariat Daerah 93.52%  94.57%  94.25% 2 Sekretariat DPRD 94.37%  93.61%  94.95% 3 Inspektorat 93.91%  93.39%  95.35% 4 Dinas Kesehatan 87.34%  87.78%  89.14% 5 Dinas Komunikasi dan Informasi 92.53%  94.55%  95.29% 6 Dinas Perhubungan 93.71%  93.59%  93.62% 7 Dinas Pariwaisata, Kepemudaan dan Kebudayaan 92.63%  94.73%  94.88% 8 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 92.61%  93.61%  94.71% 9 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 92.77%  92.98%  93.67% 10 Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah 93.61%  93.35%  93.81% 11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 92.69%  94.45%  95.63% 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 93.00%  93.00%  94.00% 13 Dinas Peternakan dan Perikanan 92.65%  94.29%  93.62% 14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 93.54%  95.38%  96.87% 15 Dinas Pertanian dan Pangan 92.45%  92.57%  95.36% 16 Dinas Lingkungan Hidup 93.35%  92.62%  97.51% 17 Dinas Penanaman Modal Rakyat & Kawasan Terpadu Satu Pintu 92.65%  93.63%  96.59% 18 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 93.75%  92.59%  93.49% 19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93.53%  93.55%  94.44% 20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 92.57%  93.51%  95.49% 21 BAPPEDA 93.56%  93.71%  93.64% 22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 94.45%  93.89%  93.81% 23 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 95.65%  97.53%  97.88% 24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 82.49%  84.51%  86.13% 25 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 92.05%  93.73%  96.19% 26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 93.55%  92.09%  93.89%
No Name of Regional Government Work Unit Years 2021 2022 2023 Average per year 92.65%  93.20%  94.39% Average over 3 years 93.41%

## Sumber: Data Sekunder (diolah oleh peneliti, 2024)
Rata-rata penyerapan anggaran selama 3 tahun terakhir sebesar 93,41% yang berarti terdapat  peningkatan  kinerja  dalam  bidang  penyerapan  anggaran  sebesar  9,28%.  Hasil  ini memberikan  makna  bahwa  aplikasi  e-katalog  mampu  meningkatkan  kinerja  penyerapan anggaran  bagi  SKPD  di  Pemerintah  Kabupaten  Magelang.  Sebagaimana  diketahui  bahwa sebelum  diberlakukannya  e-katalog,  etiap  penyusun  anggaran  harus  mencari  referensi barang/jasa yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja.
Berbagai alasan yang diajukan masing-masing penyusun anggaran, memang realistis namun  demikian  setelah  anggaran  disetujui,  ternyata  tingkat  penyerapan  anggaran  relatif rendah.  Oleh  karena  itu  dengan  penerapan  aplikasi  e-katalog,  SKPD  tidak  lagi  menemui perbedaan  harga  barang/jasa  secara  signifikan.  Secara  empiris,  SKPD  di  Pemerintah Kabupaten Magelang mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup tinggi dan kondisi ini memberikan makna bahwa dengan e-katalog, mampu memberikan efek positif dalam penggunaan keuangan negara. Namun demikian terdapat dua SKPD yang penyerapatan anggaran masih dibawah 90% yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana. Penyerapan anggaran yang tetap berada pada kisaran 80% disebabkan kondisi empiris yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana.
Dinas  Kesehatan  membawahi  29  Puskemas  yang  melayani  kesehatan  masyarakat, penyerapan  anggaran  yang  relatif  rendah  merupakan  keadaan  yang  wajar.  Kondisi  ini disebabkan  kebutuhan  barang  berupa  obat-obatan  tergantung  pada  jumlah  masyarakat  yang berobat pada Puskemas. Dalam hal ini tentunya merupakan dilema dikarenakan  ketika obat- obatan dianggarkan relattif rendah dan ternyata masyarakat yang berobat ke Puskemas relatif banayak,  tentunya  akan  mengakibatkan  tidak  optimalnya  pelayanan  Puskesmas.  Sedangkan dengan anggaran obat-obatan yang cukup banyak, namun ternyata yang berobat ke Puskemas berkurang, tentunya akan menyebabkan penyerapan anggaran yang lebih rendah. Oleh karena itu,  tentunya  Pemerintah  Daerah  tidak  dapat  menjadikan  penyerapan  anggaran  sebagai barometer kinerja Dinas Kesehatan, demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana.
Badan  Penanggulangan  Bencana  merupakan  dinas  dalam  penyusunan  anggaran diperuntukkan kegiatan ketika terjadi bencana. Penyerapan anggaran yang masih berada pada kisaran 80% tentunya menjadi hal yang wajar. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana yang sebagian besar ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, maka ketika di Kabupaten  Magelang  tidak  terjadi  bencana,  maka  anggaran  untuk  bantuan  pada  korban bencana menjadi nihil. Oleh karena itu, terhadap Badan Penanggulangan Bencana penyerapan anggaran  tentunya  tidak  dijadikan  sebagai  indikator  kinerja  SKPD  kecuali  anggaran  yang memang diperuntukan pembangunan fisik maupun pelatihan dalam penanggulangan bencana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  e- katalog secara empiris dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Penerapan e-katalog memberikan kemudahan bagi penyusun anggaran dalam mengajukan usulan dengan harga barang/jasa yang tertuang dalam e-katalog sehingga perencanaan anggaran lebih  realistis sehingga tingkat  penyerapan anggaran dapat  mencapai rata-rata 93,41%. Penyerapan anggaran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana yang masih di berada pada kisaran 80%, disebabkan oleh kondisi empiris berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.

## REFERENSI
Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N, 2020. Pengaruh Implementasi E-Purchasing,
Akses  Pasar,  Dan  Persaingan  Bisnis  Terhadap  Prinsip  Akuntabel  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Joournal  Pembangunan  ekonomi  dan  Keuangan  Daerah, 20(04), 39–53
Delia. Titin,  Djaddang.  Syahril,  Suratno,  Mulyadi.  JMV.   Analisis  Determinasi  Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 4(1), 2021.
Halim,  Abdul.  2019.  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta, Salemba Empat
Iqbal.Muhammad,  Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM, Jurnal USM Law Review, Vol 3 No 1 Tahun 2020 Lubis,  I.  2020.  Pengendalian  dan  Pengawasan  Proyek  dalam  Manajemen,  Jakarta,  Ghalia Indonesia
Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Penerbit Andi. Nordiawan, D., dan Hertianti, A. 2020. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat. Oktaliza, Y., Ahyaruddin,  M.,  &  Putri, A.  M.. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 11, No 9, April 2020
Sutedi, 2020. Adrian. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta
Wongso. Dannis, Perancangan dan Implementasi Catalog Online Berbasis Website di Cahaya Gold Batam, 2020, UIB Repository©2020
Yolla  Safpremi  dan  Annie  Mustika  Putri,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman, Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 7, No 2, November 2022.