## Analisis Faktor-Faktor yang Mendukung Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Menaati Ketentuan Jam Kerja
(Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman)
Dwi Mulyani 1 , Istiana Hermawati 2
1 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
2 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia E-mail: dwimujadi2013@gmail.com 1 , istiana1410@gmail.com 2
Article History: Received: 10 Juni 2024 Revised: 22 Juni 2024 Accepted: 24 Juni 2024
Abstract:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung Disiplin ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.  Disiplin ASN sangat  penting  karena  ASN  berperan  sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil  wawancara  informan  dan  laporan  kehadiran PNS  (E-Presensi)  dari  27  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  yang  ada  di  wilayah  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sleman.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  faktor-faktor  yang  mendukung  disiplin  ASN sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2017),  yaitu  :  pemberian  kompensasi,  keteladanan pimpinan,  adanya  peraturan  tentang  disiplin pegawai,  keberanian  pimpinan  mengambil  tindakan/ pemberian  punishment,  pengawasan  pimpinan,  dan perhatian pimpinan atau pemberian reward, diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Rekomendasi yang dapat disampaikan  meliputi:  Disusunnya  regulasi  tentang penegakan  disiplin  seperti  Surat  Keputusan  Bupati tentang Disiplin PNS, pelatihan dan sosialisasi yang berkala tentang Disiplin PNS oleh Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan untuk seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan monitoring dan evaluasi secara rutin disiplin pegawai di setiap OPD.
Keywords: Disiplin ASN, Jam Kerja, Faktor Pendukung

## PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  bagian  dari  aparatur  pemerintahan  yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  profesional  dan  berkualitas,  serta  mempererat persatuan  dan  kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  Aparatur  Sipil Negara  berkewajiban  untuk  memberikan  panutan  yang  baik  dalam  mentaati  dan  melaksanakan segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sleman, 2019).
Salah  satu  kewajiban  ASN  adalah  menaati  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2810-0581 (online)
Peraturan  tersebut  berupa  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  dan ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau pejabat yang berwenang  melalui prosedur yang ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara,  maka  setiap  ASN  harus  berusaha  memahami  peraturan tersebut agar menjadi pedoman dalam melaksanakan disiplin ASN (Achmat Sudrajat, 2022).
Disiplin  ASN  adalah  kesanggupan  ASN  untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Undang-undang disebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN  serta  melaksanakan  berbagai  upaya  peningkatan  disiplin  Pegawai.  Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pasal 4 huruf f disebutkan bahwa ASN mempunyai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. (P. P. Kepegawaian, 2021). Jam  Kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disebut  Jam  Kerja  Pegawai  ASN adalah  rentang  waktu  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas  kedinasan  di  tempat  yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Bupati Sleman, 2024).
Kedisiplinan ASN merupakan sebuah kemutlakan sebab mereka memposisikan diri sebagai agen pemerintah yang berfaedah sebagai unit pelayan segera kepada masyarakat. Kinerja (prestasi kerja)  adalah  sebuah  hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  dalam  menjalankan  tugas-tugas  yang dibebankan  kepadanya  berdasarkan  atas  kecakapan,  pengalaman  dan  kesungguhan  dan  juga sementara. Sedangkan di dalam perspektif di level organisasi, kinerja merupakan jawaban berasal dari  berhasil  tidaknya  tujuan  organisasi  ( goal  setting )  yang  sudah  ditetapkan  (Nainggolan  dkk, 2022).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gilang  Setiawan  dkk  (2022)  tentang Efektivitas Penerapan Presensi Finger Print Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyimpulkan bahwa penerapan presensi finger print dalam meningkatkan disiplin PNS pada guru SDN di Kecamatan Sagulung sudah efektif. Penelitian tersebut baru melihat efektifitas penerapan presensi finger print, belum menganilisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin ASN.
Menurut Aria R. Semba (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas E-Presensi dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima juga menyimpulkan  bahwa  sistem  presensi  elektronik  ini  sudah  terlaksana  dengan  baik,  efektif    dan efisien  dibandingkan  dengan  sistem  manual.  Penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui efektifitas E-Presensi dibandingkan dengan sistem manual, bukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin ASN.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramvita dkk (2023) menyimpulkan bahwa disiplin pegawai  tidak  mengalami  banyak  perubahan  meskipun  aturan  disiplin  saat  ini  lebih  ketat.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang menganalisis apa saja faktor-fsktor yang mempengaruhi disiplin pegawai.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Catur  Agus  dkk  (2023)  yang  berjudul  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memeperoleh hasil bahwa pelaksanaan peraturan ini memberi dampak yang baik bagi kedisiplinan pegawai, yang mana  pada  terjadi  peningkatan  kedisiplinan  baik  secara  afektif  maupun  secara  kognitif.  Namun ddemikian penelitian tersebut belum menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung disiplin PNS.
Ketentuan jam kerja ASN adalah 37,5 jam dalam satu minggu atau 450 menit per hari bagi ASN  yang bekerja  di  Instansi  yang menerapkan  5  hari  kerja.  Bagi  ASN  yang datang terlambat,
mendahului pulang  atau tidak hadir  tanpa keterangan selama  450  menit dihitung  satu hari  tidak masuk kerja. ASN yang akumulasi ketidak hadirannya melebihi 1350 menit dihitung tiga hari tidak masuk kerja dalam 1 tahun dan seharusnya mendapatkan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dari atasan langsung. Atasan langsung wajib melakukan pembinaan kepada bawahannya yang melanggar  ketentuan  jam  kerja.  Berdasarkan  laporan  kehadiran  ASN  yang  diperoleh  dari  data aplikasi Sistem Informasi Presensi Pemda Sleman https://sip.slemankab.go.id di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2021 terdapat 233 dari 1062 ASN yang datang terlambat, mendahului pulang dan tidak presensi dengan akumulasi lebih dari 1350 menit dalam satu tahun atau sebesar 21,93%. Belum optimalnya upaya penegakan disiplin ASN menyebabkan banyaknya ASN  yang  melanggar  aturan  jam  kerja.  Pada  Tahun  2021  juga  belum  dilakukan  sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Pada  tahun  2022  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sleman  melakukan  upaya  implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  tentang  Disiplin  PNS  sehingga  terjadi  penurunan  persentasi pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dalam  menaati  ketentuan  jam  kerja.  Dari  data aplikasi E-Presensi, pada tahun 2023 ASN yang akumulasi keterlambatan, mendahului pulang dan tidak hadir tanpa keterangan mengalami penurunan, yaitu 77 ASN dari 1215 (6,33%). Oleh karena itu,  perlu  juga  untuk  dilakukan  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  mendukung  disiplin  ASN dalam  menaati  ketentuan  jam  kerja  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  melakukan  upaya peningkatan disiplin ASN di Organisasi Pemerintah Daerah lainnya di Kabupaten Sleman.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini adalah faktor- faktor apa saja yang mendukung  disiplin ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  lebih  ditekankan  pada  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Moleong  (2017) penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Penelitian  kualitatif menekankan  pada  kualitas  bukan  kuantitas  dan  data-data  yang  dikumpulkan  bukan  berasal  dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati  dalam  proses.  Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  cenderung  sebagai  pengumpul  data, mengikuti asumsi kultural, dan mengikuti data sehingga penelitian kualitatif budaya lebih fleksibel. Penelitian ini difokuskan pada kegiatan penggalian data dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin ASN dalam menaati ketentuan jam kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  data  utama  (primer)  dan  data  pendukung  (skunder)  yang digunakan.  Sumber  data  primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  menggali sumber  asli  langsung  dari  responden,  pencatatan  sumber  data  utama  melalui  wawancara  atau pengamatan  diperoleh  melalui  hasil  usaha  gabungan  dari  kegiatan  melihat,  mendengarkan  dan bertanya.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling .  Pengambilan  sampel  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  tertentu,  yaitu  berupa pemilihan informan yang mengetahui tentang tentang Disiplin PNS dalam menaati ketentuan jam kerja dan hasil analisis aplikasi E-Presensi sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan lebih mudah. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sehingga data yang ada valid dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  peneliti  akan  melakukan  triangulasi  ( check dan recheck ).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2810-0581 (online)
Metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dijelaskan juga  oleh  Sugiyono  (2015)  triangulasi  merupakan  teknik  pemeriksanaan  keabsahan  data  yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh. Triangulasi sumber diperoleh dengan cara membandingkan data sekunder dari hasil analisis E-Presensi dan data hasil observasi dengan  data  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  yaitu  Kepala  Dinas  Kesehatan,  Sekretaris Dinas Kesehatan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pengolah data dan informasi serta pejabat fungsional dan pelaksanan di Dinas Kesehatan.
Teknik analisis data ya dilakukan  dengan model analisis interaktif (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Pada penelitian ini analisis data  dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

## Gambar 1. Teknis Model Analisi Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Deskripsi Informan
Informan (subyek) dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang. Berikut data nama, jabatan, jenis kelamin, usia dan pendidikan informan dapat dilihat di tabel berikut:
Tabel 1. Data Nama, Jabatan, Jenis Kelamin, usia dan Pendidikan Informan
No  Nama Jabatan Jenis Kelamin  Usia (tahun)  Pendidikan 1 CP Kepala Dinas Kesehatan Laki-laki 58 S-2 2 AN Sekretaris Dinas Kesehatan Perempuan 57 S-2 3 AT Kasubbag Umum dan Kepegawaian   Laki-laki 54 S-1 4 Wj Pengolah Data dan Informasi Laki-laki 36 D-III 5 BW Arsiparis Terampil Laki-laki 44 D-III 6 YR Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Laki-laki 37 D-III 7 DWW  Penelaah Teknis Kebijakan Laki-laki 42 S-1 8 NAR Pengelola Layanan Kesehatan Perempuan 35 D-III 9 YRA Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Perempuan 42 S-1 10 AS Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Laki-laki 46 S-1 11 NR Bidan Ahli Muda Puskesmas Perempuan 50 D-IV Sumber Data: peneliti, 2024

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin ASN
Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan melakukan observasi langsung dapat diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mendukung upaya peningkatan disiplin PNS di lingkungan Dinas Kesehatan antara lain:
1. Komitmen dan keteladanan pimpinan
2. Sosialisasi yang dilakukan terus-menerus
3. Regulasi/aturan yang jelas
4. Monitoring dan evaluasi kehadiran PNS melalui aplikasi E-Presensi secara berkala
5. Keberanian pimpinan melakukan pembinaan/menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin
6. Sarana prasarana yang mendukung berupa mesin finger dan aplikasi E-Presensi
7. Adanya reward and punishment
8. Sumber Daya Manusia yang berintegritas
9. Lingkungan kerja yang kondusif
10. Saling mengingatkan sesama pegawai
11. Kesadaran pribadi
12. Keyakinan agama yang kuat
Pendapat-pendapat tentang faktor-faktor yang mendukung upaya peningkatan disiplin PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman diungkapkan oleh informan dari pertanyaan “Faktor apa saja yang mendukung upaya peningkatan disiplin ASN dalam menaati ketentuan jam kerja di  Dinas  Kesehatan  atau  UPT  Puskesmas?” Berikut  pernyataan  yang  disampaikan  oleh informan:
1. “Yang  pertama  adalah  turn  of  the  top,  itu  adalah  pemberian  keteladanan  contoh  yang diberikan  oleh  Kepala  Dinas  dan  Kepala  Bidang,  disini  kami  melihat  Kepala  Dinas  dan Kepala Bidang bisa memberikan contoh dan ini memberikan efek yang cukup baik untuk menjaga  kepercayaan  pegawai  disini,  yang  kedua  pemberian  reward  and  punishment” (Wawancara dengan CP, tanggal 7 Juni 2024).
2. “Tentu saja ada yang mendukung upaya peningkatan disiplin PNS, seperti adanya aturan atau regulasi yang jelas,  kemudian sarana prasarana berupa  mesin finger  dan aplikasi E- Presensi, termasuk juga SDM yang berintergritas” (Wawancara dengan AN, tanggal4 Juni 2024).
3. “Pendekatan personal, regulasi dari Dinas Kesehatan sangat membantu sekali, pemotongan TPP jika tidak disiplin, jika tidak disiplin ya harus menanggung akibatnya, sekarang sudah online  sehingga  tidak  bisa  dibantu  lagi,  pimpinan  memberi  teladan  juga  sangat berpengaruh” (Wawancara dengan YNT, tanggal 4 Juni 2024).
4. “Yang  jelas  yang  pertama  tentu  saja,  yang  kami  lihat  Bapak  Kepala  Dinas  sendiri  juga memberikan keteladanan, beliau selalu hadir sebelum jam 07.30, nah kemudian kita sendiri di tingkat struktural Bapak Kepala Dinas sering membahas masalah disiplin ini, kemudian di  Subbag  Umum  dan  Kepegawaian  kita  juga  sering  berusaha  menumbuhkan  kesadaran untuk disiplin, kemudian adanya penugasan pegawai saya untuk memonitoring kedisiplinan pegawai di UPT secara signifikan bisa merubah para pegawai untuk disiplin” (Wawancara dengan AT, tanggal 5 Juni 2024).
5. “Faktor  yang  mempengaruhi  ya…adanya  mesin  finger  yang  tersedia  di  depan  kantor, suasana  kerja  yang  nyaman, kemudian  juga teman-teman yang  saling  mengingatkan dan kesadaran dari masing-masing pegawai” (Wawancara dengan BW, tanggal 5 Juni 2024).
6. “Bisa dilihat dari aspek SDM yang mengelola, pimpinan juga bisa karena Bapak Kepala Dinas dan Bu Sekretaris itu kalau datang selalu pagi jadi kalau pimpinannya sudah datang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2810-0581 (online)
pagi  mosok  anak  buahnya  gak  malu  kalau  datang  terlambat,  sarana  prasarana  juga  bisa, suasana kerjanya yang nyaman di Dinas Kesehatan” (Wawancara dengan YR, tanggal 5 Juni 2024).
7. “Dari  aturan  yang  ada  di  internal  Dinkes,  pengaruh  dari  atasan,  dari  sistem  monev kedisiplinannya” (Wawancara dengan Dh, tanggal 5 Juni 2024).
8. “Pimpinan  iya,  adanya  reward  bukan  berarti  dikasih  secara  materi  gak…cuma  kita umumkan di apel jika keterlambatannya 0 menit, mengingatkan pegawai” (Wawancara  AS, tanggal 6 Juni 2024).
9. “Pertama  mungkin  dari  pimpinan  terutama  ngasih  contoh,  kedua  mengingatkan  terus menerus, menghimbau setiap kali ada kesempatan” (Wawancara dengan NR, tanggal 6 Juni 2024).
10. “Pertama lingkungan, teman-teman yang menaati peraturan disiplin, yang kedua dari hati nurani, jadi pegawai itu kan penuh perjuangan, harus taat aturan agar rejeki yang didapat halal,  Pak  Kadis  juga  memberi  contoh  ‘tindaknya  gasik’,  segala  sesuai  apa  yang dimandatkan  oleh  Pak  Kadis  selalu  disampaikan  kepada  kami  untuk  selalu  menaati” (Wawancara dengan Nv, tanggal 6 Juni 2024).
11. “Jelas pemahaman, apakah benar-benar sudah terinternalisasi atau belum, kadang kita tidak melaksanakan  karena  belum  tau,  adanya  sosialisasi,  ada  pemberitahuan  kepada  pegawai secara masif, dari sisi pimpinan bisa menjadi role model, kalau atasan terlambat bawahan juga  akan  mengikuti,  dan  selanjutnya  ada  faktor  agama  ya…keyakinan  sangat mempengaruhi, ketika orang itu memiliki keyakinan yang bagus itu pasti taat pada aturan, agama apapun ya…” (Wawancara dengan WJ, tanggal 7 Juni 20204).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  berjudul  Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Bandung  oleh  IW,  Luluh  Abdillah  Kurniawan,  Pandu Cakranegara  (2021)  memperoleh  hasil  bahwa  terdapat      kendala      dalam  mengimplementasikan kebijakan   disiplin   PNS   BKD  di Kota Bandung adalah PNS yang selalu lalai dalam berdisiplin. Hal  ini  terjadi  karena  :  belum    adanya  peraturan    secara    tertulis    dari  pimpinan      BKD      Kota Bandung,   belum   dibentuknya   Tim Pemeriksa/Pembina   Pertimbangan  Hukuman  Disiplin, belum  dilaksanakannya    pengawasan    secara    rutin    yang    dilakukan    oleh  para  implementator, sanksi belum dapat diterapkan dengan tegas oleh para pelanggar disiplin, belum adanya evaluasi pelaksanaan program    kebijakan    disiplin,    dan    belum    dilaksanakannya sosialisasi bagi para pegawai dan bimbingan teknis untuk para implementator.  Kondisi ini sejalan dengan teori yang dikemukakan  oleh  Sutrisno  (2017)  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  disiplin  pegawai. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  disiplin  pegawai  belum  diterapkan  di  BKD  Kota  Bandung seperti  yang  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sleman.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sleman  sudah  mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang Disiplin PNS termasuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin PNS sehingga terjadi perubahan disiplin PNS yang signifikan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai antara  lain  :  pemberian  kompensasi,  keteladanan  pimpinan,  adanya  peraturan  tentang  disiplin pegawai,  keberanian  pimpinan  mengambil  tindakan/  pemberian punishment ,  pengawasan pimpinan,  perhatian  pimpinan  atau  pemberian reward dan  diiciptakannya  kebiasaan-kebiasaan
yang mendukung tegaknya disiplin.
Selain faktor-faktor diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan informan ada faktor lain yang  mempengaruhi  disiplin  PNS,  yaitu  :  sosialisasi  yang  dilakukan  terus-menerus,  sarana prasarana  yang  mendukung  berupa  mesin finger dan  aplikasi  E-Presensi,  pegawai  yang berintegritas dalam mengelola disiplin PNS, kesadaran pribadi dan keyakinan agama yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diajukan rekomendasi penelitian sebagai berikut:
1. Disusunnya  regulasi  tentang  penegakan  disiplin  seperti  Surat  Keputusan  Bupati  tentang Disiplin PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman,
2. Pelatihan  dan  sosialisasi  yang  berkala  tentang  Disiplin  PNS  oleh  Badan  Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan untuk seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan
3. Monitoring dan evaluasi secara rutin disiplin pegawai di setiap OPD.
Dengan  adanya  langkah-langkah  ini,  diharapkan  tercipta  ASN  yang  disiplin,  sehingga mampu  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat  di  lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

## DAFTAR REFERENSI
Achmat  Sudrajat.  (2022). Memahami  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Badan Kepegawaian Negara.
Armeilia, Isabella, dan Amaliatulwalidain (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang). TheJournalish: Social and Government. Vol. 4 No. 2, 214-222.
Bara, Chuzaimah Batu, Aisyah Citra Dewi, and Nurul Hidayah. (2022). Analisis Absensi Online Berbasis  Android  Pada  Peningkatan  Kedisplinan  Dan  Kinerja  Pegawai  Di  Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 1 Medan . Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, 6.1, 202–13.
Bupati Sleman. (2024). Peraturan Bupati Sleman No 2 Tahun 2024 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman . Kabupaten Sleman Catur  Agus,  Asih  Widi  Lestari,  Firman  Firdausi  (2023). Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. LENVARI: Jurnal of Social Science. Vol 1 No 1, 23 – 32
Efendy, Arif. (2022). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl  Setiabudi,  and  A  Semarang. Kajian  Hukuman  Disiplin  Sesuai  Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .  Jurnal Widiya Praja, 2.1.
Effendhi, Lukman, and Ary Sutrischastini (2022 ). Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Karyawan Pt.  Smart  Talenta  Multitama  Melalui  Fungsi  Pengawasan .    Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Bisnis Indonesia, 2. 4, 1103–18.
Fatmadewi,  RR.  Titik.  (2022). Pelaksanaan  Kedisiplinan  Aparatur  Sipil  Negara  Pemerintah Daerah  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta .    Journal  of  Indonesian  Rural  and  Regional Government, 6.2 (2022), 177–88.
Fauziah,  Sitti.  (2022). Strategi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Al-Munazzam :  Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah.
Gama  Albarik,  Anggalana,Tami  Rusli,  dan  Ketut  Seregig  (2023). Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung). Jurnal  Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora, Volume 6, nomor 1.
Kepala  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Sleman.  (2019). Panduan
1936 J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.4, Juni 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2810-0581 (online)
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil . Kabupaten Sleman.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (2017). Bandung: Remaja Rosdakarya Pejabat  Pembina  Kepegawaian.  (2021) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  94 Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil ,  Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952.,–15.
Ratnasari, Husni Thamrin, Sisilia (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat . Collegium Studiosum Journal, Vol. 5 No. 2
Mawarni,  Iga,  and  Mukhrijal  Mukhrijal.  (2023). Sistem  Presensi  Face  Recognition  Dalam Meningkatkan Kinerja ASN Di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh . Journal of Governance and Social Policy, 4. 1, 24–43.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3 . Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications Setiawan, Gilang, Ryan Anggria Pratama, Maritim Raja Ali Haji, and Universitas Maritim Raja Ali  Haji.  (2023). Efektivitas  Penerapan  Presensi  Finger  Print  Dalam  Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Guru Sdn Di Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2022 . Aufklarung: Jurnal Pendidikan, 3.2, 6–14.
Sutrisno, Edy. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kesembilan.  Kencana Prenada Media Group, 2017, p. 244.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
Widiastuti,  Ika,  Luluh  Abdillah  Kurniawan,  and  Pandu  Adi  Cakranegara  (2022). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung .