## PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI

## Ulin Nikmatul Badriyah
Alumni Jurusan Syariah STAIN Kediri email: aullynia09@gmail.com
ABSTRACT Marriage can not be implemented if the brides or one of the bride has not reached the age limit that has been determined, which is 19 years for men dan16 years for women. This statement specified in Law No. 1 Year 1974 on Marriage Article 7 paragraph (1). If a man or woman who try to carry out the marriage before that age she must obtain a permission in the form of dispensation of marriage proposed by both parents or guardian of the man or woman to the courts in the area. But the establishment of the Religious Court Panel in Kediri on the application for dispensation of marriage in the case Number: 0024 / Pdt.P / 2014 / PA.Kdr, marriage dispensation petition should be filed by the bride. This study aims to determine the legal considerations of Religious Court in Kediri in defining marriage dispensation which the petition is filed by the bride him/herself, without the presence of parents or guardians in the trial, as well as reviewing the legality of the applicant of such determination.
As  in  this  study,  the  authors  used  a  qualitative  approach  and  field  research,  while  the  method  of  data collection is interview and documentation. The data analysis process was done through data reduction,  data presentation, and conclusion.
The results of this study concluded that there are seven consideration of the judge in granting the request for dispensation of marriage without a parent or guardian, namely: 1) The procedural law which applied in the Religious Court of Kediri, 2) The reason for the filing of dispensation of marriage is because the bride is pregnant before the marriage, 3 ) there is no prohibition to marry the bride, 4) the readiness of the bride, 5) There is goodness for the brides, 6) The is an obstacle for the parents to be present during the trial, 7) Maturity of the applicant. As the legality of the applicant of such determination is legitimate, it means that the assignment is not null and void because it already contains a series of proceedings in the trial and it is not considered as reducing the parts of the proceedings. Based on the terms of the substance of the determination, it has a formal function and can be implemented, meaning that copies of such determination can be used as a requirement for marriage in the Office of Religious Court. Such designations have a power from the applicants, in this case the Court of Kediri establishes a state where the applicant can marry to the partner, although age is still under the provisions of Marriage Law No. 1 of 1974.

## Keywords: Dispensation of Marriage, Parent or Guardian, Legality of Applicant

## A.  Pendahuluan
Hukum Islam tentang pernikahan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satunya dalam peraturan tersebut adalah dispensasi nikah, yakni perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pihak pria mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan Undang-undang Perkawinan tetapi tetap ingin melaksanakan perkawinan, untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Hukum membatasi bolehnya
melaksanakan perkawinan bagi calon suami istri tersebut berarti bahwa perkawinan di bawah umur ini dilarang kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat dan segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada di bawah umur. Keberadaan Pengadilan Agama Kediri adalah sebagai lembaga pengadilan yang menerima pengaduan terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan al-Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga). Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014 dengan nomor  perkara:  0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, yang duduk perkaranya adalah pengajuan dispensasi nikah (pihak laki-laki di bawah umur) yang masih berumur 18 (delapan belas)  tahun,  sebagai  pemohon  sekaligus peminta dispensasi nikah di bawah umur dikarenakan kedua orang tuanya bekerja di Kalimantan dan saat ini pemohon tidak mempunyai  saudara  kandung  sama  sekali, kepada Hakim Pengadilan Agama setempat untuk mengabulkan permohonannya, yaitu memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikah dengan calon istri pemohon yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Alasan yang menjadikan dasar permohonan pemohon dan calon istrinya adalah karena keduanya sudah menjalani hubungan kurang lebih selama 5 tahun dan sulit untuk dipisahkan  serta pemohon dan calon istrinya sudah terlanjur melakukan hubungan intim sehingga menyebabkan calon istrinya hamil 7 bulan. Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Mojoroto,  Kota  Kediri, dan mengutarakan kehendak pemohon akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Mojoroto,  Kota  Kediri, karena usia pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun. Adapun dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara yang diajukan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria- kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara yang diajukan dengan berbagai alasan. Hakim dengan kemerdekaan
dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan  hukum,  penafsiran,  memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan terkait dispensasi nikah yang sedang  dihadapi,  karena  hakim  berwenang untuk mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa menyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada. 1
Atas  dasar  uraian  tersebut,  penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut pertimbangan hukum Majelis Hakim  Pengadilan  Agama  Kediri,  dalam menggali hukum dan menetapkan perkara tentang permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali, yang dituangkan dalam judul penelitian “Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)”. Selanjutnya fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon di Pengadilan Agama Kediri? (2) Bagaimana legalitas pemohon dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara: 0024/Pdt.P/201/PA.Kdr?. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua ataupun wali di Pengadilan Agama Kediri. (2) Untuk mengetahui legalitas pemohon penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi orang tua atau wali pemohon di Pengadilan Agama Kediri perkara nomor: 0024/Pdt.P/2014/ PA.Kdr. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru  bagi  pengembang  ilmu  pengetahuan,
1 Undang-undang No. 5 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## sehingga diperoleh pemahaman yang
empiris,  mengenai  berlakunya  hukum dalam masyarakat khususnya dispensasi dalam perkawinan. Sedangkan secara praktispenelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya di Pengadilan Agama Kediri.
Secara  umum,  penelitian  yang  terkait masalah dispensasi nikah telah banyak dilakukan,  dan  sama-sama  dilakukan  di Pengadilan Tingkat Pertama. Namun begitu penelitian tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan sendiri tanpa didampingi oleh orang tua ataupun wali ini belum ada. Diantara penelitian yang telah dilakukan terkait dispensasi nikah adalah sebagai berikut: (1) Hadi Laksono, tahun 2010, skripsi dengan judul: Pertimbangan  Hakim  Dalam Memberikan  Dispensasi  Pernikahan  Pada  Anak Di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  di  PA  Kabupaten Kediri). 2 Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yakni dengan mendengarkan  keterangan  dari  pemohon, anak  pemohon,  calon  suami,  atau  calon istri  anak  pemohon,  serta  keterangan  dari dua orang saksi dan menimbang bukti- bukti dari KUA yang berwenang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu masalah yang  diperiksa,  jika  penelitian  sebelumnya meganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap prosedur pengajuan dispensasi nikah. (2)  Aﬁffudin,  tahun  2012,  skripsi  dengan judul: Faktor-Faktor  Peningkatan  Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Kabupaten Kediri Tahun 2008-2009 . 3 Skripsi ini menyimpulkan bahwa
2 Hadi Laksono. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di PA Kabupaten Kediri)Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010, 6.
3 Aﬁffudin.  Faktor-Faktor  Peningkatan  Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Kabupaten Kediri Tahun 2008-2009. Skripsi STAIN Kediri. Kediri, 2012, 10.
faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi nikah meliputi faktor kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan anak yang semakin bebas,  faktor  rendahnya  pendidikan  serta faktor ekonomi keluarga. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kasus yang diperiksa yakni penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor dominan peningkatan dispensasi nikah pada tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Kabupaten  Kediri,  sedangkan  penelitian yang penulis bahas mengenai pertimbangan hakim dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua, kasus yang terjadi pada tahun 2014. (3) M. Rizal Muhaimin, tahun 2012, skripsi dengan judul: Pergaulan Bebas Dikalangan Anak Bawah Umur  dan  Dampaknya  Terhadap  Peningkatan Dispensasi  Nikah  di  PA  Kabupaten  Madiun tahun  2009-2011. 4 Skripsi ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah yang mengalami peningkatan secara signiﬁkan dalam setiap tahunnya,  adapun  faktor  yang  melatar belakangi peningkatan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena pergaulan bebas anak di bawah umur yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah duduk perkaranya yakni pergaulan bebas menjadi faktor dominan peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten madiun  pada  tahun  2009-2011,  sedangkan penelitian ini adalah pertimbangan hakim terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon pada kasus tahun 2014 di Pengadilan Agama Kediri.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian sebelumnya  mempermasalahkan  dua  hal, pertama: pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan pada anak di bawah umur dan wanita hamil, kedua:
4 M. Rizal Muhaimin. Pergaulan Bebas Dikalangan Anak Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di PA Kabupaten Madiun tahun 2009-2011. Skripsi STAIN Kediri, Kediri, 2012, 12.
faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah dan faktor-faktor penolakan hakim terhadap dispensasi nikah wanita hamil di luar nikah. Maka letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, pertama: tahun penelitian yang dilakukan sebelumnya antara tahun 2009  sampai  2011,  dan  penelitian  ini  kasus yang terjadi pada tahun 2014, kedua: muatan materi penelitian sebelumnya menekankan pada analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian atau penolakan dispensasi nikah anak  di  bawah  umur,  dan  faktor-faktor penyebabnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Permohonan Dispensasi Nikah,  di  mana  pihak  pemohon  tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon dispensasi, selain itu penelitian ini juga mengkaji legalitas pemohon dispensasi tersebut.
B.  Landasan Hukum dispensasi Nikah Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan. 5 Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan ( voluntair ) bukan gugatan. Implementasi dalam peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yakni jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. 6 Adapun dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
5 Roihan,  A.  rasyid. Hukum  Acara  Peradilan  Agama Jakarta: Raja GraﬁndoPersada, 1998), 32.
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
lain,  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua pihak pria maupun pihak wanita. 7
Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 8
Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 ditentukan: “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Apabila seorang calon suami dab calon istri belum mencapai umur tersebut dan hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama . Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini,  diajukan  oleh  orang  tua  pria  maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. 9 1.  Batas Usia Kedewasaan Masalah kedewasaan ini muncul setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  karena  undang- undang ini tidak mengatur bidang perkawinan saja,  tetapi  lebih  menyerupai  pengaturan dasar hukum keluarga. Dilihat dari undang- undang tersebut kedewasaan dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek sosiologis artinya kedewasaan menurut ilmu psikologi
7 Ibid.
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
9 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2),  Pasal 13 ayat (1), (2), (3).
yaitu suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja ( kuwat gawe ) untuk mencari  penghidupan,  maka  sesungguhnya secara  pribadi  dia  telah  mampu  berﬁkir  dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya. 10 Selanjutnya  adalah  aspek  ﬁlosoﬁs  yakni berpikir  dewasa  berarti  berﬁkir  rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya, orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal,  tetapi  juga  sesuai  dengan  kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan. Sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak. 11

## 2.  Pengertian Wali
Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena ada pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Susunan wali mempelai perempuan  adalah:  Bapaknya,  Kakeknya (bapak  dari  bapak  mempelai  perempuan), Saudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya,  Saudara  laki-laki  yang  sebapak saja dengannya, Anak laki-laki dari saudara seibu  sebapak  dengannya,  Anak  laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya,  Saudara  bapak  yang  laki-laki (paman  dari  pihak  bapak),  Anak  laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,Hakim. 12
10 Sugiyem. Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas  Tanah  di  Samarinda.  Tesis,  Universitas  Dipenegoro, Samarinda, 2010, 20.
11 Ibid ., 23.
12 Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk  menikahkannya.  Roihan, Hukum  Acara  Pengadilan Agama ., 50.

## 3.  Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau suatu cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam amanat undang-undang. 13 Adapun dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan Hakim Pengadilan Agama mempunyai kewajiban  sebagai  organ  peradilan,  serta tanggung jawab yakni menegakkan hukum dalam perkara-perkara yang ditanganinya berdasarkan pancasila. Adapun dalam mewujudkan hal tersebut hakim wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, agar putusan hakim tersebut sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 14

## D.  Metode Penelitian
1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yakni Penelitian ini berupaya mengeksplor fenomena-fenomena yang  tidak  dapat  dikuantiﬁkasikan  yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) berguna untuk mendapatkan sebuah data serta gambaran yang jelas dan kongrit tentang hal- hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 2.  Kehadiran Peneliti
Adapun instrumen kunci pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti
13 Mukti Arto. Prakterk  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, 7.
14 Suhartono. Diskusi Hukum. Badilag. http://www. PA.Gresik.go.id, 07 Juni 2013, diakses tanggal 13September 2016.
mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar dan terjun langsung, melakukan riset untuk memperoleh data yang diperlukan,  menganalisis,  dan  menafsirkan data,  dan  pada  akhirnya  melaporkan  hasil penelitian. Selanjutnya dalam melakukan penelitian  ini,  peneliti  menggunakan note dan recording untuk mencatat hasil wawancara dan memudahkan peneliti dalam menyimpan data dan meminimalisir kesalahan. 15

## 3.  Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kediri yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel No. 01, Ngronggo, Kota Kediri. Adapun hal tersebut dengan rasionalisasi di Pengadilan Agama Kediri terdapat perkara terkait pengajuan dispensasi nikah tanpa adanya orang tua atau wali.

## 4.  Sumber Data
Sumber data yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi adalah sumber data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan. Sumber data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi data hasil wawancara atau keterangan kepada hakim di Pengadilan Agama Kediri,  serta  keluarga  yang  mengajukan permohonan dispensasi nikah terkait penetapan pengadilan nomor perkara: 0024/ Pdt.P/2014/PA.Kdr.
5.  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: Wawancara/ Interview dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan alasan-alasan penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah tanpa adanya pengampu di Pengadilan Agama Kediri.
15 Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Raja Graﬁndo Persada, 2014, 134.
Metode pengumpulan selanjutnya adalah Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkaan dokumen dan data-data yang berupa catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat, legger, agenda dan sebagainya yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

## 6.  Analisis Data
Adapun dalam proses analisis data dimulai dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,  dengan  cara  mengorganisasikan data  kedalam  kategori,  menjabarkan  data ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesis, menyusun  ke  dalam  pola,  dan  membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
D. Faktor-Faktor dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa
Orang Tua Atau Wali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri Batasan umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan agar calon suami atau calon istri siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Dari sisi lain pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah,  mengakibatkan  laju  kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  Kediri, dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus mempunyai
pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada para pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang  dikodiﬁkasikan  saja,  tetapi  meliputi nilai kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial,  budaya,  ekonomi,  agama  dan  sopan santun,  agar  rasa  keadilan  tersebut  dapat terwujud. 16 Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali adalah pemohon mampu mendatangkan ayah kandung dari calon istri dan di dalam keterangannya, ayah kandung calon istri tersebut rela anaknya dinikah oleh laki-laki pilihan anaknya dan orang tua calon istri siap menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya. Di sisi lain saksi dalam pernikahan tidak harus berasal dari pihak mempelai laki-laki bisa dari pihak mempelai perempuan atau tidak dari pihak kedua-duanya. Artinya siapapun dapat menjadi saksi dalam pernikahan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh  Undang-undang  Perkawinan,  seperti: seorang  laki-laki  muslim,  adil, āqil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 17
Pertimbangan yang lain yakni perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan karena keadaan yang sangat mendesak yaitu hamilnya calon istri pemohon. Karena apabila ditunda sampai perpulangan dari kedua orang tua pemohon, akan memprihatinkan bagi keberlangsungan kehidupan anak yang akan dilahirkan oleh calon istri pemohon. Kemudian bisa terjadi
16 Suhartono,  Diskusi  Hukum, Badilag, http://www. PA.Gresik.go.id, 7 Juni 2013, diakses tanggal 12 Juni 2016.
perkawinan bawah tangan yang merusak proses-proses hukum yang akibatnya tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut  negara,  karena  tidak  tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil. Kedewasaan calon mempelai adalah selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah. Adapun dewasa menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Seseorang yang dianggap dewasa ini adalah ia yang cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya sendiri. Kedewasaan tersebut selalu dihubungkan dengan  kematangan  mental,  kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan  ﬁsik  dan  usia.  Istilah  dewasa tersebut menggambarkan segala organisme yang  telah  matang,  tapi  lazimnya  merujuk pada seseorang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Sedangkan usia dewasa dalam perspektif hukum,  adalah  usia  di  mana  seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan  perbuatan  hukum,  seperti membuat  perjanjian,  menandatangani akta,  bekerja,  menafkahi  keluarga,  dan bertanggung jawab. Batas dewasa ini sangat penting karena berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang tidak cakap hukum karena dari sisi usianya belum mencapai dewasa maka perbuatan itu  dianggap  cacat  hukum,  sehingga  dapat dibatalkan. Karena seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Adapun ketika melihat konteks masalah yang ada dalam penetapan nomor: 0024/ Pdt.P/2014/PA. Kdr. Perkara dispensasi nikah yang tidak dihadirinya pihak orang tua atau walinya, maka kedewasan menurut biologis menjadi prioritas kedua, dan yang menjadi
prioritas utama yakni kedewasaan pemohon dari segi emosional yang dilihat dari aspek sosiologis dan aspek ﬁlosoﬁs. Secarayuridis, seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Sedangkan kedewasaan dalam aspek sosiologis menghendaki agar mempelai paham seutuhnya tanggung jawab sosial. Tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan danbertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam memelihara ketentraman melalui rumah tangga. Berikutnya kedewasaan dalam aspek ﬁlosoﬁs mengharapkan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Selain itu, diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

## E.  Legalitas Pemohon dalam Penetapan
Dispensasi Nikah Perkara Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr.
Penetapan hakim dalam permohonan dispensasi nikah merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu,  yang  diucapkan  dalam  persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak. Tujuan dari proses persidangan tersebut adalah untuk memperoleh penetapan hakim yang baik, dan berkekuatan hukum tetap. Artinya penetapan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan  dan  tidak  dapat  diubah  lagi,  dan dijadikan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Penetapan hakim ini dijatuhkan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan oleh hakim atas fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara selesai dilakukan. Atas fakta-fakta tersebut hakim menerapkan hukum yang berlaku
dan  menetapkan  kebenarannya,  dan membacakan penetapannya dalam persidangan yang dibuka untuk umum.
Permohonan dengan nomor: 0024/ Pdt.P/2014/PA.Kdr,  dikabulkan  oleh  hakim karena permohonan tersebut beralasan ataupun tidak melawan hak. Sedangkan dalam permohonan pada perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama diajukan oleh pemohon di bawah umur sedangkan dalam syarat materiil undang-undang yang mengaturnya yakni dalam Undang-undang Perkawinan No. 1  Tahun  1974  Pasal  7  Ayat  (2),  Kompilasi Hukum Islam BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kedua Pasal 15 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Anak di bawah Umur, dan Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Kediri tentang Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di bawah Umur. Bahwa yang menjadi legal  standing permohonan dispensasi nikah adalah pihak orang tua laki-laki atau perempuan yang bersangkutan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dispensasi nikah dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara,  atau  orang  yang  mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas baik salah seorang atau lebih diantara mereka.
Adapun permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kediri,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  yang memeriksa perkara tersebut mengacu pada Undang-undang No. 4 Tahun 2004 BAB IV tentang Hakim dan Kewajibannya Pasal 28,  perubahan  atas  Undang-undang  No.  35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa isi dari pasal: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan,  yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam hal ini hakim dalam menangani suatu perkara, akan tetapi perkara tersebut belum ada  hukum  yang  mengatur  sebelumnya, maka hakim diberi hak otoritas berupa kebebasan untuk menciptakan hukum yang merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat,  yang  merupakan  cerminan keadilan dari masyarakat tersebut. Pendapat yang lain berupa yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut dengan doktrin. Hakim dapat memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama  dari  penerapan  hukum  tersebut, dengan demikian pengecualian secara sah dari perkara ini perlu diberlakukan. Adapun dalam penetapan tersebut telah memuat prosedur yang di alurkan oleh badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut maka dari segi substansial penetapan itu memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan. Artinya penetapan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat pada diri pemohon yaitu menetapkan suatu keadaan atau status pemohon dapat menikah dengan calon istrinya, walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1  Tahun  1974,  sehingga  salinan  penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal pemohon. Penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri perkara dispensasi nikah nomor: 0024/Pdt.P/2014/ PA.Kdr, adalah sah, atau penetapan tersebut tidak  batal  demi  hukum,  karena  dianggap telah memuat serangkaian proses beracara yang tidak mengurangi sedikitpun proses beracara dalam persidangan.
F. Kesimpulan Pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali ini melihat pada faktor orang tua yang tidak
bisa hadir dalam persidangan. Pertimbangan lain didasarkan pada kedewasaan pemohon dari segi emosional yang dilihat dari aspek sosiologis  dan  aspek  ﬁlosoﬁs.  Berdasarkan pada serangkaian proses beracara yang dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tidak mengurangi sedikitpun proses  beracara  dalam  persidangan,  maka penetapan dispensasi nikah tersebut adalah sah, artinya penetapan tersebut tidak batal demi hukum. Serta dari segi substansial penetapan tersebut memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan, artinya penetapan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap diri pemohon yaitumenetapkan suatu keadaan atau status pemohon dapat menikah dengan calon istrinya walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA
Aﬁffudin. Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan  Dispensasi  Nikah  Di  PA Kabupaten Kediri Tahun 2008-2009 . Skripsi tidak  diterbitkan.  Kediri:  STAIN  Kediri,
2012.
Afrizal. Metode  Penelitian  Kualitatif . Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 2014.
Al Barri, Zakaria Ahmad. Anak Belum Dewasa dalam  Hukum  Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Amiruddin  dan  Zainal  Azikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 2008.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
Arto,  Mukti. Prakterk  Perkara  Perdata  pada Pengadilan  Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
Asroﬁ. Batas  Usia  Dewasa  dalam  Perspektif Hukum dan Penerapannya pada Pengadilan Agama . Badilag(online) , http://www. badilag.net, 24 Juni 2013 diakses tanggal 12 Juni 2016.
Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Kediri. Prosedur  Pengajuan Dispensasi  Nikah  Di  bawah  Umur.
Pengadilan Agama Kediri.
Harahap,  M.  Yahya. Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Graﬁka Offset, 2005.
Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Laksono,  Hadi. Pertimbangan  Hakim  Dalam
Memberikan
Dispensasi
Pernikahan
Pada  Anak  Di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus di  PA  Kabupaten  Kediri). Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: STAIN Kediri, 2010.
M. Hamam Al Mahmud. Dispensasi Kawin . Blogspot ( online ),  http:// m h a m a m a l m a h m u d . b l o g s p o t . co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html, diakses 05 Desember 2015.
Mardani. Hukum  Acara  Pengadilan  agama dan  Mahkamah  Syar’iyah . Jakarta: Sinar Graﬁka, 2009.
Muhaimin,  M.  Rizal.
Pergaulan  Bebas Dikalangan  Anak  Bawah  Umur  dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Dispensasi  Nikah  di  PA  Kabupaten  Madiun tahun 2009-2011 . Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: STAIN Kediri, 2012.
Prasetyo,  Bambang. Metode  Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi . Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada, 2007.
Rasyid,  Roihan  A. Hukum  Acara  Peradilan Agama .  Jakarta:  Raja  Graﬁndo  Persada,
1998.
Sudarsono. Hukum  Perkawinan  Nasional. Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2007.
Sugiyem. Penerapan  Pendewasaan  dengan Keluarnya  Undang-undang  No.  30  Tahun 2004  tentang  Undang-undang  Jabatan Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Kuasa Menjual  Hak  Atas  Tanah  di  Samarinda . Tesis tidak diterbitkan. Samarinda: Universitas Dipenegoro, 2010.
Suhartono.  Diskusi  Hukum, Badilag  (online), http://www.PA.Gresik.go.id,  07  Juni 2013, diakses tanggal 12 Juni 2016.
Sungkuwula, Dede Saban . Persepsi Masyarakat Terhadap  Perkawinan  Usia  Dini  di  Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna . Skripsi tidak diterbitkan. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2009.
Syariffudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2006.
Tahido,  Chuzaimah. Problematika  Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: LSIK, 1994.
Triwahyudi,  Abdullah. Peradilan  Agama  di Indonesia. Yogyakarta:  Puataka  Pelajar, 2004.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Z.  Anam,  Ahmad. Mempertanyakan  Legal Standing  Calon  Pengantin , PA  Mentok ( online ) , http://www.pa-mentok.go.id, 09 Oktober  2014,  diakses  tanggal  20  April 2016.
Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia . Malang: IKAPI, 2014.