Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358

## KAJIAN YURIDIS PROGRAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK

## Enny Agustina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstract
This  study  discusses  how  the  juridical  study of  the  electronic  land  rights  certificate  issuance program  and  how  the  mechanism  in  the  issuance  of  electronic  land  rights  certificates.  This research  method  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach,  by  reviewing regulations related to legal issues. The result of this research is the juridical aspect of issuing electronic certificates is contained in the Minister of ATR/Head of BPN Regulation Number 1 of 2021. In Article 1 number 8 of the Ministerial Regulation defines electronic certificates as "Certificates  issued  through  the  Electronic  System  in  the  form of  Electronic  Documents".  So the  results  of  land  registration  activities  are  published  in  the  form  of  electronic  documents. The  mechanism  for  issuing  electronic  certificates  in  accordance  with  the  Regulation  of  the Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning  Number  1  of  2021  concerning  Electronic Certificates  begins  with  the  issuance  of  certificates  for  the  first  time  and  continues  with  the replacement  of  conventional  certificates  with  electronic  certificates,  although  this  is  not mandatory,  it  is  considered  important  to  be  applied  to  minimize  document  falsification.  The conclusion in this study is that an electronic system is a necessity for today's modern era, but to ensure and not reduce the legal certainty of land rights, a comprehensive and holistic study, both juridically and technically, on electronic certificates needs to be carried out and criminal acts  as  if  It  is  also  developing  along  with  the  development  of  information  technology,  it  is feared  that  there  will  be  a  risk  to  electronic  certificates,  especially  forged  electronic signatures,  because  to  find  out  if  it  is  falsified  or  not,  there  must  be  a  verification  of  the comparison  of  the  similarity  of  values  between  documents  and  electronic  signatures,  this  is what  makes  the difference  between  electronic  signatures  in  electronic  certificates  so  that  the risk of forgery can be detected immediately by itself.

## Key words : Electronic certificate; Conventional certificate; Land rights

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang bagaimana kajian yuridis program penerbitan sertipikat hak atas tanah elektronik  serta  bagaimana  mekanisme  dalam  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanas  elektronik.  Metode penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan, dengan  mengkaji  peraturan  yang  terkait  dengan  isu  hukum.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Aspek  yuridis peneribitan  sertipikat  elektronik  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri mendefinisikan sertipikat elektronik adalah “Sertipikat yang  diterbitkan  melalui  Sistem  Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen  Elektronik”.  Jadi  hasil  kegiatan pendaftaran  tanah  diterbitkan  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Mekanisme  penerbitan  sertipikat elektronik  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Sertipikat  Elektronik  diawali  dengan  penerbitan  sertipikat  untuk  pertama  kali  dan  dilanjutkan  dengan penggantian sertipikat konvensional dengan sertipikat elektronik, meski hal ini tidak bersifat wajib, hal ini  dirasa  penting  untuk  diterapkan  untuk  meminimalisir  pemalsuan  dokumen.  Kesimpulan  dalam penelitian ini adalah sistem elektronik adalah sebuah keniscayaan untuk jaman modern saat ini, namun untuk  menjamin  dan  tidak  mengurangi  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  maka  kajian  secara komprehensif dan holistik, baik secara yuridis dan teknis terhadap sertipikat elektronik perlu dilakukan serta  tindak  pidana  kejahatan  seakan  juga  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi informasi,  hal  ini  dikhawatirkan  akan  beresiko  terhadap  sertipikat  elektronik  khususnya  tanda  tangan elektronik  yang  dipalsukan,  sebab  untuk  mengetahui  hal  tersebut  dipalsukan  atau  tidak  harus  ada verifikasi  perbandingan  kesamaan  nilai  antara  dokumen  dengan  tanda  tangan  elektronik,  hal  ini  lah yang  menjadikan  perbedaan  mendasar  antara  tanda  tangan  elektronik  di  dalam  sertipikat  elektronik sehingga resiko pemalsuan dapat segera terdeteksi dengan sendirinya.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Kata Kunci : Sertipikat elektronik; Sertipikat konvensional; Hak atas tanah

## PENDAHULUAN
Sejak  Indonesia  merdeka,  dan mengukuhkan cita-cita berdirinya negara  Indonesia  dalam  konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945
merupakan  langkah  awal  para  pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Meskipun beberapa kali mengalami perubahan menjadi Undang-Undang  Dasar  1945  tetap menjamin hak dasar dari warga negara yang  tertuang  dalam  BAB  XA  tentang Hak  Asasi  Manusia,  diantaranya  Pasal 28H  (1)  yakni  :  hak  untuk  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan,  dan Pasal  28  H  (4)  yakni  :  hak  untuk mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak  paling  dasar  masyarakat  yang dijamin oleh konstitusi yakni mendapatkan  hak  untuk  memilih  dan memiliki  tempat  tinggal  secara  pribadi dalam hal ini tidak boleh dirampas oleh siapapun.
Menurut  Pasal  20  ayat  (1) Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria
(UUPA)  hak  milik  adalah  hak  turun temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6 yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi  sosial.  Hak  milik  atas  tanah dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada pihak  lain.  Sertipikat  Hak  atas  Tanah adalah  bukti  yang  kuat  tetapi  bukan sempurna,  sehingga  dapat  dibuktikan sebaliknya  oleh  pemegang  sertipikat Hak Atas Tanah adalah pemegang Hak Atas  Tanah  yang  sebenarnya  yang berarti  mengandung  unsur  positif. Pemerintah  telah  melakukan  terobosan program  pendaftaran  secara  serentak kepada  masyarakat  yang  masih  belum mendaftarkan  tanahnya  karena  alasan ekonomi dan informasi, maka pemerintah  melalui  kementrian  terkait menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Pendaftaran  Tanah  Sistem  Lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar  dan  dengan  waktu  yang  relatif lebih  cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir, sistem  pendaftaran  tanah  di  seluruh dunia  telah  tunduk  pada  proses
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
modernisasi dengan menerapkan teknologi  informasi  dan  komunikasi. Prestasi  yang  cukup  besar  dalam modernisasi  tanah  sistem  registrasi yang  ditunjukkan  dengan  menjamin akses  publik  ke  pendaftaran  tanah secara  online  dan  memperkenalkan infrastruktur  untuk  proses  pendaftaran secara  elektronik 1 .  Pendaftaran  tanah berbasis elektronik merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  sebagaimana  ditunjukkan oleh  contoh  di  beberapa  negara.  Di Ontario, Canada disebut POLARIS ( the Province of Ontario Land Registration Information  System ),  di  Selandia  Baru disebut Land Online , di Inggris disebut e-conveyancing kemudian
dikembangkan  menjadi e-lodgements ,
di Singapura disebut STARS e- Lodgment 2 ,  di  Australia  disebut National Electronic Conveyancing System (NECS),  Di  Malaysia  disebut dengan Sistem  Computerised  Land
1 Kaczorowska,  “MBlockchain-based  land registration:  Possibilities  and  challenges,”
Masaryk  University  Journal  of  Law  and Technology , 13 no. 2 (2019): 339-360. 2 Low,  R.  “Maintaining  the  integrity  of  the Torrens  system  in  a  digital  environment:  A comparative  overview  of  the  safeguards  used within  the  electronic  land  systems  in  Canada, New Zealand, United Kingdom and Singapore,”
Australian  Property  Law  Journal ,  11  no.  2 (2005): 155-178.
Registration System (CLRS) dan Electronic Land Administration System (ELAS).
Transformasi kemajuan teknologi menggeser  sistem  pendaftaran  tanah yang  sebelumnya  merupakan  proses berbasis  kertas  ke  elektronik.  Di Indonesia penggunaan teknologi informasi  dan  komunikasi  mengubah secara  progresif  transaksi  pasar  dan layanan  publik  yang  semula  analog (manual)  berubah  menjadi  layanan berbasis  elektronik,  sebut  saja  seperti e-commerce (perdagangan), e- government (sistem  pemerintahan), e- Court (peradilan), e-KTP (kependudukan), e-filling , e-SPT , e- Billing (perpajakan),  OSS  : Online Single Submission (pelayanan perizinan berusaha), e-money (perbankan), penerapan e-money juga telah dilakukan  oleh  perusahan start  up , misalnya Grab-Pay dan Go-Pay ,  dan Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara Elektronik.  Layanan-layanan  tersebut telah  diimplementasikan  pada  sektor pemerintahan  dan  perusahaan  swasta sebagai  wujud  efisiensi,  transparansi dan  akuntabilitas  dalam  melakukan layanan publik. 3
3 Mujiburohman,  D.  A,  “Potensi  permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL),”
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Layanan publik
berbasis elektronik  di  bidang  pertanahan  pada awalnya telah dilakukan melalui program Land  Office  Computerization (LOC)  pada  tahun  1997,  kemudian berubah  nama  menjadi  Komputerisasi Kegiatan  Pertanahan  (KKP),  terhadap KKP  ini  juga  mengalami  transformasi semula  menggunakan  KKP-Desktop, kemudian  menjadi  Geo-KKP  dan terakhir  aplikasi  berbasis  web/KKP- Web.  Layanan  pertanahan  ini  terus diperbaiki dan dikembangkan, kemudian  berevolusi  menjadi  berbasis elektronik. Transformasi ini 4 . disebabkan  pendaftaran  tanah  dan fungsi  kadaster  diatur  secara  mandiri, dan  tidak  bekerja  sama  dengan  efektif. Perbaikan  teknologi  maupun  lainnya, hanya memperbaiki  satu  atau  beberapa bagian  seperlunya,  maka  diperlakukan sebagai  sistem  yang  terintegrasi,  dan dipelajari,  dianalisis  dan  ditingkatkan secara keseluruhan.
Terkait dengan layanan pertanahan  berbasis  elektronik  telah dilakukan  pada  empat  jenis  pelayanan pertanahan  berbasis  secara  nasional:
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 no. 1 (2018): 88-101.
4 Zevenbergen, J. “A systems approach to land registration  and  cadastre.” Nordic  journal  of surveying  and  real  estate  research ,  1  no.1 (2004): 11-24.
Informasi  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT), Pemeriksaan  Sertipikat  Tanah,  Surat Informasi  Pendaftaran  Tanah  (SKPT) dan  Hak  Tanggungan  Elektronik  dan sedikitnya  ada  72  layanan  yang  belum digital 5 .  Program-program  tersebut dilakukan  secara  bertahap  termasuk dengan setipikat-el dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Ka  BPN  Nomor  1  Tahun  2021 tentang Sertipikat Elektronik.
Keberadaan  Peraturan  Menteri tersebut  menjadi  polemik,  masyarakat dibuat  gelisah  resah,  karena  belum lama masyarakat telah menerima jutaan sertipikat tanah (analog) melalui program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL),  tiba-tiba  masyarakat diminta  untuk  menukar  dengan  yang sertipikat elektronik. Seolah-olah kebijakan  yang  dibuat  pemerintah kontradiktif, tidak direncanakan dengan baik dan sistematis.
Seyogyanya  yang  diutamakan  atau diselesaikan  lebih  dahulu  program pendaftaran  tanah  seluruh  wilayah Indonesia,  karena  sertipikat  tanah merupakan  tanda  bukti  hak  yang diberikan  pada  tahap  akhir.  Maka
5 Kusmiarto,  K.,  Aditya,  T.,  Djurdjani,  D.,  & Subaryono,  S.  “  Digital  transformation  of  land services in Indonesia: A Readiness Assessment.” Land , 10 no. 2 (2021): 120.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
setelah  tanah-tanah telah terdaftar  baru diadakan modernisasi pelayanan pertanahan  termasuk  di  dalamnya adalah sertipikat-el. Berbagai kebijakan dan  program  percepatan  pendaftaran tanah telah dilakukan otoritas pertanahan,
seperti Proyek Administrasi  Pertanahan  (PAP), Land Management  and  Policy Development Project (LMPDP),  program  Ajudikasi,
Larasita, dan Program Nasional Agraria  (Prona)  dan  PTSL 6 ,  namun hingga  saat ini  tanah-tanah  di Wilayah Indonesia belum terdaftar secara keseluruhan,  berdasarkan  data  laporan kinerja  Kementerian  ATR/BPN  bidang tanah  terdaftar  sampai  dengan  tahun 2019 adalah sebesar 67.345.894 bidang terdaftar.
Banyak pihak beranggapan sertipikat-elektronik  belum  dibutuhkan saat  ini,  karena  masih  banyaknya sengketa  tanah,  baik  karena  sertipikat dipalsukan,  sertipikat  tumpang  tindih dan  hal  lainnya,  termasuk  meregister tanah seluruh Indonesia untuk dijadikan prioritas utama untuk menyelesaikannya. Persoalan sertipikat-elektronik bukan pada
6 Mujiburohman,  D.  A.  “Potensi  permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 no. 1 (2018): 88-101.
bentuk/wujud sertipikatnya, karena sertipikat  merupakan  proses  akhir dalam  pendafataran  tanah,  masalah utamanya diproses elektronik dari awal pendaftar  tanah  sampai  penerbitan sertipikatnya  dan  masalah  keamanan data  untuk  melindungi  pemegang  hak, serta terkait dengan keabsahan sertipikat-elektronik dalam proses pembuktian  di  pengadilan.  Namun demikian segi positif penerapan sertipikat-elektronik  disampaikan  oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian
ATR/BPN 7 , menyatakan bahwa:
Untuk alasan efisiensi dan transparansi  pendaftaran  tanah; pengelolaan  arsip  dan  warkah pertanahan  akan  lebih  terjamin; intensitas  layanan  derivatif  akan meningkat, berbanding lurus dengan  bertambahnya  jumlah tanah  terdaftar  melalui  PTSL; trend  modernisasi  dan  tuntutan ekosistem  ekonomi,  sosial  dan budaya  menuju  industry  4.0; sudah  terbukti  berhasil  pada instansi  pemerintah  lainnya  dan sektor  swasta  dalam  modernisasi pelayanan;  akan  menaikkan  nilai Registering Property dalam rangka  memperbaiki  peringkat
Ease of Doing Business Indonesia; akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk
7 Direktorat  Jenderal  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran  Tanah  Kementerian  ATR/BPN, Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan  Modern  Berstandar  Dunia ,  Slide Outline Paparan, 2021.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
datang  ke  kantor  pertanahan sampai 80%; persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisional;
meningkatnya bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi.”
Pelaksanaan sertipikat-el sementara ini akan diuji coba di kantor pertanahan  di  kota-kota  besar,  sebagai lokus  EoDB  ( Ease  of  Doing  Business ) dengan  alasan  kemudahan  berusaha, perizinan,  perpajakan,  jaringan  listrik, kemudahan  memperoleh  pinjaman  dan pendaftaran properti dan lain sebagainya.  Maka  lokus  EoDB  yang mewakili pelaksanaan sertipikat- elektronik seperti lima Kantor Pertanahan di Provinsi Jakarta dan dua Kantor  Pertanahan  Surabaya  1  dan Surabaya  2,  kemudian  secara  bertahap akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan  di  Seluruh  Indonesia. Pelaksanaan  awal  direncanakan  untuk tanah-tanah Instansi
pemerintah terlebih  dahulu.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung dalam pensertipikatan elektronik. Lokus EoDB dipilih karena sarana  dan  prasarana  mendukung seperti  perangkat  elektronik,  jaringan internet  dan  kompetensi  sumber  daya
manusia  terkait  teknologi  informasi dan komunikasi yang memadai. 8
Permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah bagaimana kajian yuridis program  penerbitan  sertipikat  hak  atas tanah  elektronik,  serta  bagaimana mekanisme dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah elektronik.
Penelitian ini dikategorikan sebagai  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan  yang  terkait  dengan  isu hukum seperti Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),    Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  data sekunder,  diantaranya  buku,  tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian, kemudian  disajikan  secara  deskriptif analitis  untuk  menghasilkan  suatu argumen  dan  menemukan  isu  hukum terkait  aspek  yuridis  dan  teknis
8 Sari,  R.  F.,  &  Azizah,  N.  “Sistem  validasi keaslian  dokumen  digital  berbasis  QR-Code.” JurTI  (Jurnal  Teknologi  Informasi), 4  no.  2 (2021): 321-327.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
sertipikat  elektronik  dalam  penelitian ini.
.

## PEMBAHASAN
A. Kajian Yuridis Program Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas Tanah Elekltronik
Kemajuan  teknologi  informasi  dan
komunikasi dengan munculnya komputer dan internet telah mendorong komputerisasi
dalam proses pendaftaran  tanah.  sisi  baik  dari penerapan  teknologi  ini  adalah  untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi,  karena  selama  ini  masih menggunakan  sistem  berbasis  kertas dalam  operasionalnya,  secara  otomatis memerlukan  biaya  yang  cukup  besar, sulit untuk menyimpan dan mengambil dokumen  tanah  dan  juga  memerlukan waktu  yang  lama,  bahkan  dalam beberapa  kasus  dokumen  tanah  tidak ditemukan.  Sistem  elektronik  adalah sebuah keniscayaan untuk jaman modern saat ini, namun untuk
menjamin dan tidak mengurangi kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  maka kajian secara komprehensif dan holistik, baik secara yuridis dan teknis terhadap sertipikat elektronik perlu dilakukan
Dasar hukum lahirnya keberadaan pelayanan pertanahan
sertipikat  tanah  elektronik  adalah Permen  ATR/Ka  BPN  Nomor1  Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri tersebut mendefinisikan sertipakat elektronik adalah “Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen Elektronik”. Jadi hasil kegiatan pendaftaran  tanah  diterbitkan  dalam bentuk dokumen elektronik. Pengertian dokumen  elektronik  disebutkan  dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:
“Dokumen  Elektronik  adalah setiap  informasi  elektronik  yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui  komputer  atau  sistem elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya”.
Kemudian yang menjadi pertanyaan  mengapa  judul  Peraturan Menteri tersebut “sertipikat elektronik”, bukan  “sertipikat  tanah  elektronik” atau “pendaftaran tanah secara elektronik”,  karena  pemberian  judul Peraturan  Menteri  tersebut  terlalu
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
umum. Sementara itu, Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Eleketronik dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan dan  Sistem  Transaksi  Elektronik, memberikan  pengertian  yang  sama, yaitu:
“sertipikat yang bersifat elektronik  yang  memuat  tanda tangan  elektronik  dan  identitas yang  menunjukkan  status  subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan  oleh  penyelenggara sertipikasi elektronik”.
Dengan memberi diberikan judul  “sertipikat  elektronik”,  maka dapat diasumsikan:
1) Hanya  mengatur  produk  akhir dari  pendaftaran  tanah  berupa sertipikat-elektronik;
2) Kegiatan pendaftaran tanah
menggunakan Peraturan Pemerintah  Pendaftaran  tanah dan  PMNA  Nomor  3  Tahun 1997, serta perubahannya,
produk akhirnya hanya dokumen elektronik;
3) Secara  keseluruhan  kegiatan pendaftaran  tanah  belum  dapat dilakukan secara elektronik;
4) Belum diubahnya/merevisi Peraturan Pemerintah Pendaftaran tanah, karena
Peraturan  Pemerintah  tersebut tidak menyebutkan sistem elektronik  dalam  pendaftaran tanahnya.
Pilihan menggunakan kata sertipikat  elektronik  dalam  Permen tersebut,  karena  landasan  hukumnya merujuk  dalam  Pasal  147  Undang- Undang Cipta Kerja yang menyebutkan:
“Tanda  bukti  hak  atas  tanah  hak milik  atas  satuan  rumah  susun hak pengelolaan dan hak tanggungan termasuk akta peralihan  hak  atas  tanah  dan dokumen  lainnya  yang  berkaitan dengan  tanah  dapat  berbentuk elektronik”.
Kemudian  Pasal  175  Poin  3 menjelaskan  bahwa:  “(1)  Pejabat dan/atau  Badan  Pemerintahan  dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik;  (2)  Keputusan  Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan  terhadap  keputusan  yang diproses  oleh  sistem  elektronik  yang ditetapkan Pemerintah Pusat; (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan  hukum  sama  dengan keputusan  yang  tertulis  dan  berlaku sejak  diterimanya  keputusan  tersebut oleh  pihak  yang  bersangkutan;  (4) Dalam  hal  keputusan  dibuat  dalam bentuk  elektronik,  maka  tidak  dibuat
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
keputusan  dalam  bentuk  tertulis”. Kemudian dalam Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, secara  umum  mengatur  mengenai informasi  dan  transaksi  elektronik  dan pengaturan  mengenai  perbuatan  yang dilarang.
Ketentuan dalam Pasal 147 dan Pasal  175  Poin  3  Undang-Undang Cipta  Kerja  terkait  dengan  perbuatan hukum  badan/pejabat  dalam  membuat Keputusan Tata Usaha Negara. Namun dalam  Undang-Undang  Peradilan  Tata Usaha Negara mensyaratkan keputusan dalam  bentuk  tertulis,  bersifat  konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata. Dalam  Undang-Undang  tersebut  tidak menyebutkan keputusan berbentuk elektronik. 9 untuk  menerapkan  dan menghadirkan  keputusan  berbentuk elektronik ke dalam pengadilan, dilakukan  dengan  mencetak  hasil tangkapan  layar  ( screen  capture )  dan menyajikannya dalam bentuk hard file .
Sertipikat tanah pada substansinya  ialah  salinan  buku  tanah dan surat ukur yang telah disatukan dan diberikan  kepada  yang  berhak  sebagai
9 Maryam  E.,  Hidayati,  N.  dan  Kusumandari V.A (ed), Antologi Hukum Peradilan Administrasi (Medan, 2020).
surat  tanda  bukti  hak.  Sertipikat  tanah merupakan  produk  akhir  dari  semua proses pendaftaran tanah, maka persoalan bentuk sertipikat tidak menjadi  persoalan,  baik  dalam  bentuk analog/fisik  kertas,  elektronik  maupun virtual .  Hal  yang  terpenting  adalah seluruh  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan menggunakan sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.
Kedudukan  Peraturan  Menteri sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan pendaftaran  tanah  secara  elektronik kurang  tepat,  karena  dalam  banyak kasus  sengketa  tanah  di  peradilan pemerintah  kalah  disebabkan  karena regulasi  pengaturannya  terlalu  rendah. Seyogyanya  pengaturannya  minimal dalam  bentuk  peraturan  pemerintah atau merevisi terlebih dahulu Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, kemudian  aturan  secara  teknis  diatur dalam  Peraturan  Menteri.  Namun demikian, sertipikat elektronik merujuk sumber  hukumnya  adalah  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  Cipta Kerja memang tidak menjadi persoalan, karena hanya mengatur tentang sertipikat  elektronik.  Di  sisi  lain, sumber hukum utama dalam pendaftaran  tanah  adalah  Undang-
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Undang  Pokok-Pokok  Agraria  dan Peraturan Pelaksananya.
Merevisi  Peraturan  Pemerintah
Pendaftaran Tanah merupakan keniscayaan  yang  bertujuan  untuk mengsinkronisasi dan harmonisasi regulasi mengenai sertipikat elektronik, diantaranya: Pertama, kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali
(tanah belum terdaftar), seperti “pengumpulan  dan  pengolahan  data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya,  penerbitan  Sertipikat, penyajian  data  fisik,  data  yuridis,  dan penyimpanan daftar umum dan dokumen” dengan menggunakan sistem elektronik. Kedua, pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  (untuk  tanah telah  terdaftar),  jika  ada  perubahan pada  data  fisik  atau  data  yuridis  wajib didaftarkan.  Perubahan  data  yuridis seperti “Lelang: Kutipan risalah lelang, pewarisan,  akta  penggabungan  atau peleburan  perseroan  atau  koperasi, putusan  pengadilan  atau  penetapan hakim,  blokir,  sita,  perkara,  perubahan nama pemegang hak, keputusan pemberian  perpanjangan  jangka  waktu hak,  hapusnya  hak  atas  tanah  dan  HM Sarusun”.  Perubahan  data  fisik  seperti “pemisahan, pemecahan, penggabungan  bidang  tanah”.  maka
perubahan-perubahan  ini  dilakukan penggantian  sertipikat  analog  menjadi sertipikat-el menjadi dokumen elektronik,  kemudian  sertipikat  analog ditarik  untuk  disatukan  dengan  buku tanah  dan  disimpan  menjadi  warkah serta  dilakukan  alih  media  (scan) disimpan pada Pangkalan Data. 10
Pemerintah memahami ketidaksempurnaan dari Peraturan
Menteri  sertipikat  elektronik  tersebut, karena sumber hukum yang digunakannya.  Sumber  hukum  ialah  di mana tempat atau asal peraturan hukum diambil atau gunakan sebagai norma/nilai tertentu berasal. Ketidaksempurnaan  ditunjukan  dengan terbit  belakangan  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah.  Pasal  84  Peraturan Pemerintah tersebut mengatur Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektronik. Pilihan  pengaturan  pendaftaran  tanah dengan menambah dan menggabungkan  dengan  obyek  yang lain  merupakan  pilihan  jangka  pendek, untuk mengakomodasi Peraturan
10 Wahyudi,  J.  “Dokumen  Elektronik  Sebagai Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di  Pengadilan.” Perspektif, 17 no. 2 (2012): 118-126.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Menteri  yang  telah  terlebih  dahulu terbit.
Kedudukan  Peraturan  Menteri merupakan  salah  satu  jenis  peraturan perundang-undangan,
Peraturan
Menteri  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat
dengan 2 (dua) syarat yaitu “diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan”.  merujuk  pada  dasar pertimbangan  (konsideran)  Peraturan Menteri mengacu pada Undang- Undang  Poko-Pokok  Agraria  dan peraturan pelaksanaanya serta peraturan  perundang-undangan  terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Maka  dapat disebut  bahwa  Permen  sertipikat-el dibentuk  atas  dasar  perintah  peraturan yang  lebih  tinggi,  yang  menunjukkan dasar  dasar  wewenang  dari  menteri- menteri  sebagai  pembantu  Presiden yang  mempunyai  wewenang  tertentu dalam pemerintahan. Kementerian ATR/BPN membidangi urusan pemerintahan  bidang  pertanahan  dan tata  ruang.  Oleh  karena  itu,  dapat dirumuskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang
atributif  yaitu  wewenang  yang  telah ditetapkan  atau  mengikuti  ketentuan sebagaimana  disebut  dalam  konsideran dan mengingat dalam Peraturan Menteri sertipikat elektronik tersebut.

## B. Mekanisme  dalam  Penerbitan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Elektronik
Sejak  tahun  2003  Pemerintah melakukan  terobosan  digitalisasi  untuk mempermudah data kependudukan dan urusan-urusan  kenegaraan  lainnya.  Hal ini adalah respon dari pemerintah untuk menyederhanakan  semua  urusan  yang berkaitan dengan dokumen kependudukan  lainnya,  diantaranya  E- Ktp,  E-Tilang,  E-  Sertipikat  dan  yang berbasiskan data elektronik. Tujuannya adalah  untuk  mempermudah  akses pemerintah dan proses iventarisasi data jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Upaya meningkatkan pelayanan publik  ini  diawali  dengan  digitalisasi/ modernisasi birokrasi dengan beradaptasi dengan teknologi informasi. Dengan  kata  lain,  yakni Electronic Government yaitu  sistem  informasi yang menggunakan internet dan teknologi  digital  lain  untuk  melakukan transaksi,  layanan  publik,  komunikasi, koordinasi  dan  manajemen  organisasi
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
pemerintah,  yang  meliputi  layanan
government to
government, government to business dan government  to  society . 11 E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh  pemerintah  untuk  memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  hal-hal  lain  yang berkenaan dengan pemerintahan.
Untuk  itu  harus  ada  inovasi  dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar proses penyelenggaraan pelayanan publik  yang  dimaksud  menjadi  lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
E-government diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan  teknologi,  khususnya aplikasi  internet  berbasis  web  untuk meningkatkan
akses dan delivery /layanan  pemerintah  kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya;  (b)  suatu  proses  reformasi  di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai  informasi  dan  memberikan layanan  kepada  internal  dan  eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat  maupun  pelaku  bisnis;  dan
11 Adriwati, Bunga Rampai Wacana Administrasi  Publik:  Menguang  Peluang  dan Tantangan  Administrasi  Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).
(c)  pemanfaatan  teknologi  informasi seperti Wide  Area  Network (WAN), internet, world  wide  web ,  komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau  masyarakat,  bisnis  dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk  memperbaiki  layanan  kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada  dunia  bisnis  dan  industri, memberdayakan  masyarakat  melalui akses kepada pengatahuan dan informasi,  dan  membuat  pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif. 12
Dalam  ranah  agraria,  lembaga Kementrian Pertanahan sudah memulai dengan  melakukan  manajemen  data berbasiskan web dan pengaduan/ pendaftaran  yang  terintergasi  dengan sistem  kantor  pertanahan  setempat. Pemerintah melalui Kementrian Agraria  dan  Tata  Ruang  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.  Peraturan  ini  adalah  wujud dari  modernisasi  pelayanan  pertanahan guna meningkatkan indikator
12 Habibullah,  Achmad,  “Kajian  Pemanfaatan dan  Pengembangan  E-Government,”  23  no.  3 (2010): 187.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
kemudahan  berusaha  dan  pelayanan publik kepada masyarakat.
Kementrian memulai menerapkan Sertipikat Elektronik secara  bertahap,  yakni  diawali  dengan menerapkan Pelayanan Hak
Tanggungan  secara  elektronik,  yakni dimulai  pada  tanggal  8  April  2020 pelayanan  Tanggungan  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Perundang-  undangan  yang  mengatur mengenai standar pelayanan dan pengaturan  pertanahan  di  lingkungan Kementrian  (Pasal  3  ayat  1  Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020.
Tata cara pelaksanaan penerbitan Hak Tanggungan elektronik cukup  sederhana,  yakni  para  pihak yang  berkepentingan  Sesuai  Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, yakni Debitur/Pemohon,  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT),  Kreditur  Bank, Kantor  Pertanahan.  Semua  pihak  yang berkepentingan  sesuai  pedoman  dan petunjuk  teknik  penerbitan  pelayanan Hak  Tanggungan  secara  Elektronik wajib memiliki akun sebagai berikut:
1. Akun  email  kedinasan  bagi seluruh pelaksanan Hak Tanggungan Elektronik
2. Akun  Aplikasi  Komputerisasi
Kegiatan  Pertanahan  (KKP)
yang  telah  divalidasi  bagi seluruh Hak Tanggungan Elektronik.
3. Akun Tanda Tangan Elektronik, bagi  pejabat  struktural  maupun pejabat fungsional yang menandatangani  Sertipikat  Hak Tanggungan  Elektornik.
Setelah  syarat  terpenuhi  maka Sertipikat  elektronik  diperoleh  dengan mengajukan  permohonan  pendaftaran tandatangan  elektronik  kepada  Kepala Pusat  Data  dan  Informasi  Pertanahan, Tata  Ruang  dan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  selaku  Otoritas Pendaftaran  melakui  unit  kerja  yang mempunyai tugas bidang kepegawaian. Seluruh pelaksana wajib mengamankan akun  sistem  elektronik  agar  tidak dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.
Dengan modal pengalaman yang diperoleh dari penerapan Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik ini,  Pemerintah  berupaya  melakukan penerbitan  Sertipikat  Hak  Milik  secara Elektronik.  Dan  dalam  hal  ini  sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Sertifikat  Elektronik,  dapat  dilakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dikhususkan  untuk  warga  negara  yang
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
masih  belum  mendaftarkan  tanahnya dan  warga  negara  yang  telah  memiliki Sertipikat  kertas  (konvensional)  juga bisa menerbitkan Sertipikat Elektronik.
Dalam  Peraturan  Menteri  ATR BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Sertipikat  Elektronik  terdapat lampiran berupa bentuk/ gambaran secara umum sertifikat elektronik, diantaranya terdiri dari beberapa dokumen, yakni
1. Bentuk Gambar
Ukur (elektronik)
2. Gambar Ruang (elektronik)
3. Peta Bidang Tanah (elektronik)
4. Peta Ruang (elektronik)
5. Surat Ukur (elektronik)
6. Gambar Denah (elektronik)
7. Surat Ukur Ruang (elektronik)
8. Dan  Sertipikat  dalam  bentuk dokumen elektronik
Yang  digunakan  dalam  dokumen elektronik  ini  adalah  tanda  tangan elektronik,  bukan  tanda  tangan  digital, lebih  khusus  pembahasan  penulis  akan fokus  pada  cara  kerja  tanda  tangan elektronik. Secara umum, tanda tangan digital  berbeda  dengan  tanda  tangan elektronik.
Tanda  tangan  digital  biasanya menggunakan barcode ,  pena  digital,
tanda  tangan  yang  dipindai  dan  lain sebagainya  karena  hal  tersebut  mudah
sekali  dipalsukan,  dokumen  yang menggunakan  tanda  tangan  demikian akan  sulit  diverifikasi  keabsahannya 13 . Maka  oleh  sebab itu  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2019 diatur  tanda  tangan  elektronik  yang memenuhi persyaratan kekuatan hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah yakni :
1. Data  pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda tangan;
2. Data  pembuatan  tanda  tangan elektronik  pada  saat  proses penandatanganan elektronik hanya  berada  dalam  kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda  tangan  elektronik  yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait  dengan  tanda  tangan elektronik tersebut setelah waktu  penandatanganan  dapat diketahui:
13 “Berita Cara  Kerja  Tanda  Tangan
Elektronik.”
2021, https://bsre.bssn.go.id/2021216-berita-cara- kerja-tanda-tangan-elektronik.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
5. Terdapat  cara  tertentu  yang dipakai  untuk  mengidentifikasi siapa penanda tangannya;
6. Terdapat  cara  tertentu  untuk menunjukkan  bahwa  penanda tangan telah memberikan persetujuan  terhadap  informasi elektronik yang terkait; Dari  penjelasan  di  atas  bahwa tanda  tangan  elektronik  masih  dapat dipalsukan  dan  rawan  dipalsukan, sebab sekalipun tanda tangan elektronik  yang  dipalsukan  dapat terdeteksi  secara  langsung  namun  hal ini  tidak  semata-mata  muncul  sebagai notif  bahwa  tanda  tangan  tersebut dipalsukan  melainkan  harus  dilakukan penyelidikan  terlebih  dahulu,  inilah salah  satu  alasan  yuridis  mengapa tanda  tangan  elektronik  masih  rawan untuk dipalsukan. Cara praktis masyarakat  untuk  mengetahui  tanda tanga  tersebut  dipalsukan  atau  tidak adalah  mengupload  dokumen  tersebut dalam website aplikasi yang disediakan oleh balai sertifikasi sertipikat elektronik.
Kekurangan  dari  tanda  tangan digital ialah tidak bisa diketahui terkait dokumen yang telah dilakukan perubahan yang terjadi setelah pendandatanganan  serta  tidak  dapat
cara-cara  tertentu  yang  dapat  dipakai untuk  mengidentifikasi  penandatangan tersebut. Maka tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan basis informasi  data  identitas  lebih  terjamin keamanannya. Dalam artikel oleh balai sertifikat  sertifikasi  nasional  dijelaskan mengenai  tata  cara  kerja  tanda  tangan elektronik, dengan teori sebagai berikut:
14
1. Dokumen  asli  akan  dihitung nilai hasnya, yakni hash berfungsi matematika yang memetakan informasi dari dokumen ke nilai yang ukurannya tetap. Misal menggunakan  algoritma  hash SHA256. Maka informasi dokumen itu dipetakan, diresume  ke  dalam  ukuran  256 bit.  Fungsi  hash  digunakan untuk  mengecek  keutuhan  atau integrity dari dokumen tersebut, bisa  dikatakan  nilai  hash  itu adalah  biometriknya  dokumen jika  ada  perubahan  1  bit  saja pada  dokumen  maka  nilai  hash atau biometriknya akan berubah.
2. Setelah  mendapatkan  nilai  hash dari  dokumen  asli,  nilai  hash tadi dienkrip menggunakan kunci  privat  pemilik  sertifikat elektronik,  hasil  enkripsi  ini yang  disebut  dengan  tanda tangan elektronik.
3. Selanjutnya tanda tangan elektronik dibubukan atau ditambahkan di dokumen aslinya.
14 “Berita Cara  Kerja  Tanda  Tangan Elektronik.”
2021, https://bsre.bssn.go.id/2021216-berita-cara- kerja-tanda-tangan-elektronik.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Tahapan  panjang  ketika  para pihak  membubuhkan  tanda  tangan elektronik pada sebuah dokumen menunjukkan  keamanan  yang  berlapis, yang  mana  tanda  tangan  ini  apabila ditiru  untuk  dipalsukan  akan  gampang terdeteksi,  sebab  terdapat  hash  yang digunakan  untuk  mengecek  keutuhan atau  integrity  dari  dokumen  tersebut dan  apabila  terdapat  perubahan  1  bit saja  maka  akan  terdeteksi  nilai  hash atau biometriknya akan berubah.
.

## KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Sertipikat  elektronik  merujuk sumber  hukumnya  adalah  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  Cipta Kerja memang tidak menjadi persoalan, karena hanya mengatur tentang sertipikat  elektronik.  Di  sisi  lain, sumber hukum utama dalam pendaftaran  tanah  adalah  Undang- Undang  Pokok-Pokok  Agraria  dan Peraturan  Pelaksananya.  merujuk  pada dasar pertimbangan (konsideran)
Peraturan  Menteri  mengacu  pada Undang-Undang  Poko-Pokok  Agraria dan  peraturan  pelaksanaanya  serta peraturan  perundang-undangan  terkait Undang-Undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  dan  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Maka  dapat disebut  bahwa  Permen  sertipikat-el dibentuk  atas  dasar  perintah  peraturan yang  lebih  tinggi,  yang  menunjukkan dasar  dasar  wewenang  dari  menteri- menteri  sebagai  pembantu  Presiden yang  mempunyai  wewenang  tertentu dalam pemerintahan. Kementerian ATR/BPN membidangi urusan pemerintahan  bidang  pertanahan  dan tata  ruang.  Oleh  karena  itu,  dapat dirumuskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang atributif  yaitu  wewenang  yang  telah ditetapkan  atau  mengikuti  ketentuan sebagaimana  disebut  dalam  konsideran dan mengingat dalam Peraturan Menteri sertipikat elektronik tersebut.
Mekanisme penerbitan sertipikat  elektronik  sesuai  dengan Peraturan  Agraria  dan  Tata  Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat  Elektronik  diawali  dengan penerbitan  sertipikat  untuk  pertama kali dan dilanjutkan dengan penggantian  sertipikat  konvensional dengan  sertipikat  elektronik,  meski  hal ini  tidak  bersifat  wajib,  hal  ini  dirasa penting untuk diterapkan untuk meminimalisir pemalsuan dokumen.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Bagi pemerintah
dapat melakukan  evaluasi  tentang  kebijakan penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik terhadap program yang telah lebih dulu diterapkan  yakni  sertipikat  elektronik hak tanggungan serta melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  secara menyeluruh terhadap penerbitan sertipikat elektronik agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.  Harus  ada  inovasi  dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar proses penyelenggaraan pelayanan publik  yang  dimaksud  menjadi  lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriwati, Bunga  Rampai  Wacana Administrasi  Publik:  Menguang
Peluang dan Tantangan
Administrasi Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).
“Berita  Cara  Kerja  Tanda  Tangan Elektronik.”
2021,
https://bsre.bssn.go.id/2021216- berita-cara-kerja-tanda-tangan- elektronik.
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran  Tanah  Kementerian ATR/BPN, Sertipikat  Elektronik Menuju  Pelayanan  Pertanahan Modern  Berstandar  Dunia ,  Slide
Outline Paparan, 2021. Habibullah, Achmad, “Kajian Pemanfaatan  dan  Pengembangan
E-Government,” 23 no. 3 (2010): 187.
Kaczorowska, “MBlockchain-based land  registration:  Possibilities and challenges,” Masaryk University  Journal  of  Law  and Technology ,  13  no.  2  (2019):
339-360.
Kusmiarto,  K.,  Aditya,  T.,  Djurdjani, D.,  &  Subaryono,  S.  “  Digital transformation of land services in Indonesia: A Readiness Assessment.” Land ,  10  no.  2
(2021): 120.
Low,  R.  “Maintaining  the  integrity  of the  Torrens  system  in  a  digital environment: A comparative overview  of  the  safeguards  used within the electronic land systems in Canada, New Zealand, United Kingdom and Singapore,” Australian Property Law Journal , 11 no. 2 (2005): 155-178.
Maryam E., Hidayati, N. dan Kusumandari  V.A  (ed), Antologi
Hukum  Peradilan  Administrasi
(Medan, 2020).
Mujiburohman, D. A, “Potensi permasalahan  pendaftaran  tanah sistematik  lengkap  (PTSL),”
BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan ,  4  no.  1  (2018):  88- 101.
Sari,  R.  F.,  &  Azizah,  N.  “Sistem validasi keaslian dokumen digital berbasis QR-Code.” JurTI
(Jurnal  Teknologi  Informasi), 4
no. 2 (2021): 321-327.
Wahyudi,  J.  “Dokumen  Elektronik
Sebagai Alat Bukti Pada
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Halaman 341- 358
Pembuktian di Pengadilan.”
Perspektif, 17  no.  2  (2012):  118- 126.
Zevenbergen,  J.  “A  systems  approach
to land registration and cadastre.”
Nordic  journal  of  surveying  and real  estate  research ,  1  no.1 (2004): 11-24.