## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PULAU SEBATIK, INDONESIA
Sonny Sudiar*

## Abstrak
The main issue of this article is all about the development policy and prosperity of  the  people  in  the  border  area.  Development  policy  becomes  the  key  role  in order  to  increase  the  quality  of  social  life  especially  for  the  people  in  Sebatik Island.  This  article  is  an  effort  to  capture  the  implemented  policy  and  the  real condition in particular after the enlargement of Sebatik Island. The instruments of  analysis  are the concept  of  development  and the welfare state. The research findings  show  that  development  policy  in  the  border  didn’t  go  with  the  basic human  need.  So  it  is  important  for  the  government  to  apply  the  participatory model in excuting development programs.

## Keywords: development; welfare, border area

## Pendahuluan
Development  as  freedom begitulah kira-kira sebuah frase yang pernah diungkap oleh seorang Amartya Sen peraih penghargaan  nobel  di  bidang  ilmu  ekonomi tahun  1988  dalam  sebuah  introduksi bukunya dengan judul yang sama. Menurutnya  pembangunan  dapat  dipandang sebagai  sebuah  proses  perluasan  kebebasan sejati  yang  dapat  dinikmati  oleh  segenap manusia.  Pandangan  ini  tentu  saja  sangat jauh berbeda dengan kalangan yang memaknai  pembangunan  dengan  dimensi persepektif  yang  sangat  sempit,  yakni mengidentifikasikan  pembangunan  sebagai pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan individu, industrialisasi, kemajuan  teknologi  atau  bahkan  memaknai pembangunan  sebagai  modernisasi  sosial (Amartya Sen, 1999: 3).
Pembangunan memang sebuah keniscayaan  yang  harus  dilakukan  untuk alasan  kemajuan  dan  perubahan  untuk menjadi  lebih  baik.  Dengan  demikian pembangunan  menjadi  sebuah  proses  yang senantiasa  harus  dilakukan  oleh  setiap pemerintahan  dari  sebuah  negara  sebagai
upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas
hidup masyarakatnya.
Di  Indonesia,  kata “pembangunan” sudah  menjadi  kata  kunci  bagi  segala  hal. Secara  umum,  kata  ini  diartikan  sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.  Seringkali, kemajuan  yang  dimaksud  terutama  adalah kemajuan  material.  Maka,  pembangunan seringkali  diartikan  sebagai  kemajuan  yang dicapai  oleh  sebuah  masyarakat  di  bidang ekonomi (Arif Budiman, 2000:1).
Apabila pembangunan dimaknai seperti  yang  tersebut  di  atas,  maka keberhasilan  proses  pembangunan  di  suatu negara dapat dilihat dari kondisi perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Apakah proses pembangunan  yang  telah  atau  sedang dilakukan dapat memperbaiki dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat atau justru sebaliknya belum bisa memberikan kontribusi apapun bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Agar  cita-cita  pembangunan  untuk memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan  masayarakat  dapat  terwujud, maka sangat dibutuhkan serangkaian strategi kebijakan  pembangunan  yang  jelas  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakatnya. Dalam  konteks  Indonesia,  pembangunan menjadi  sebuah  agenda  mutlak  yang  harus selalu digalakkan di negeri ini. Hal ini perlu dilakukan  agar  bangsa  Indonesia  dapat terbebas  dari  persoalan  ketertinggalan  yang terus menghantuinya. Adapun agenda pembangunan yang paling mendesak adalah pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
Isu pembangunan kawasan perbatasan  saat  ini  memang  telah  menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan  jangka  menengah  nasional. Pembangunan  wilayah  perbatasan  memiliki keterkaitan  erat  dengan  misi  pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan  dan  keamanan  nasional  serta peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di wilayah perbatasan.
Kawasan  perbatasan  negara  adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga  dan/atau laut  lepas.  Kawasan  perbatasan  terdiri  dari kawasan  perbatasan  darat  dan  laut,  yang tesebar  secara  luas  dengan  tipologi  yang sangat  beragam  mulai  dari  pedalaman hingga  pulau-pulau  kecil  terdepan  (terluar) (Bappenas, 2010: 63).
Dari sekian banyak wilayah perbatasan  negara  yang  dimiliki  oleh Indonesia, perbatasan Kalimantan merupakan  perbatasan  yang  saat  ini  lebih banyak  permasalahannya  jika  dibandingkan dengan wilayah perbatasan Indonesia lainnya. Secara keseluruhan panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung  dengan  Negara  Bagian  Serawak dan  Sabah  (Malaysia)  lebih  kurang  1.600 km.  Dari  panjang  garis  perbatasan  tersebut 70,58  persen  berada  di  wilayah  Provinsi
Kalimantan  Barat  atau  sepanjang  lebih kurang  847,3  km  dan  melintasi  5  (lima) daerah Kabupaten, yaitu: Sambas, Bengkayang,  Sanggau,  Sintang  dan  Kapuas Hulu,  yang  meliputi  14  daerah  kecamatan. Sedangkan  perbatasan  Provinsi  Kalimantan Timur  dengan  Negara  Bagian  Sabah  dan Negara  Bagian  Serawak  sepanjang  lebih kurang sekitar 850 km yang meliputi 3 (tiga) daerah  Kabupaten  yaitu:  Kutai  Barat, Malinau  dan  Nunukan  yang  meliputi  9 kecamatan  (Deddy  Koespramoedyo,  2003: 4).
Di antara wilayah perbatasan tersebut  yang  sering  mendapat  perhatian oleh  banyak  kalangan  adalah  kawasan perbatasan  negara  yang  terletak  di  pulau Sebatik. Berbagai kebijakan telah diformulasikan  dan  diimplementasikan  baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  kualitas  pembangunan  di daerah perbatasan pulau Sebatik. Tulisan ini adalah sebuah upaya untuk menggambarkan potret  kebijakan  dan  kondisi  pembangunan yang  diterapkan  di  pulau  Sebatik,  terutama gambaran  terakhir  setelah  daerah  ini dimekarkan.

## Konsep Pembangunan dan Welfare State
Paling tidak terdapat lima paradigma dalam  konsep  pembangunan,  paradigma- paradigma tersebut mendasari proses pelaksanaan  pembangunan  dalam  suatu negara,  yaitu:  paradigma growth, yang menekankan  pada trickle  down  effect dan teori  pertumbuhan  Rostowian;  paradigma welfare  state ,  yang  menekankan  pada redistribution with growth/basic need (Chenery);  paradigma neo-economy yang menekankan pada ekonomi yang mementingkan  rakyat  kecil  (Ul-Haq,  Seer); paradigma structuralize, yang  menekankan pada kondisi keterbelakangan yang disebabkan  oleh  struktur  ekonomi  (Frank, Dos  Santos);  dan  paradigma humanizing ,
yang  menekankan  pada  wawasan  manusia (Goulet, Korten), (Tjokrowinoto, 1996).
Terdapat beberapa
strategi pembangunan,  yaitu:  Strategi  pembangunan berorientasi  pada  pertumbuhan (growth strategy) ;
Strategi pembangunan
berorientasi  pada  kesejahteraan (welfare strategy) ;  Strategi pembangunan yang berpusat  pada  manusia (people  centered development).
Strategi  pembangunan  berorientasi pertumbuhan (growth  strategy) merupakan strategi  pembangunan  yang  memandang bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya  adalah pertumbuhan ekonomi  yang tinggi.  Sedangkan  strategi  pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare strategy) merupakan suatu pendekatan  yang  di  satu  sisi  dapat digunakan  untuk  memacu  produktivitas, kesempatan  kerja  dan  pendapatan,  dan  di sisi  lain  mampu  pula  mengurangi  akibat- akibat  negatif  yang  berwujud  ketimpangan- ketimpangan  pendapatan  serta  penguasaan asset pembangunan. Adapun strategi pembangunan  yang  terfokus  pada  manusia
(People Centered Development/Human
Centered
Development)
menekankan pentingnya penguatan (empowerment)
manusia  yaitu  kemampuan  manusia  untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia (Korten, 1988; Tjokrowinoto, 1996). Ternyata
paradigma People Centered Development menjangkau dimensi yang  lebih  luas  dari  sekedar  membentuk manusia  profesional  dan  terampil  yang sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  dapat memberikan  kontribusinya  di  dalam  proses pembangunan.  Manusia  diletakkan  sebagai inti  dalam  pembangunan.  Pelaksanaan pembangunan  harus  berasal  dari  manusia, dilakukan  oleh  manusia,  serta  untuk kepentingan  manusia.  Dengan  demikian, pendekatan  ini  menempatkan  manusia sebagai  subjek  dalam  proses  pembangunan
sebagai  upaya  pemecahan  masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan.
Logika  yang  melandasi  paradigma ini  adalah  keseimbangan  ekolog  manusia (balanced human ecology), sumber pembangunan  yang  utama  adalah  informasi prakarsa  yang  kreatif  yang  tidak  pernah habis,  dan  tujuannya  adalah  perkembangan manusia dalam arti aktualisasi  yang optimal dari  potensi manusia.  Paradigma  ini memberi  peran  kepada  individu,  bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku (actors) yang  menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan  proses  yang  menentukan hidupnya.  Oleh  karena  itu  paradigma  ini memberikan  tempat  yang  paling  bagi prakasa  dan  keanekaragaman  lokal,  serta pentingnya  masyarakat  lokal  yang  mandiri (Korten,1989).  Dalam  pandangan  Budiman (1995), paradigma ini diterjemahkan sebagai upaya  pembangunan  yang  ditujukan  kepada manusia  melalui  penciptaan  kondisi  atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan  budaya  yang  dapat  mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Karena hanya manusia kreatif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dimilikinya.
Pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada  kelompok  lapisan  bawah  untuk merencanakan  dan  melaksanakan  program pembangunan  yang  mereka  pilih  sendiri. Oleh  karenanya  Bryan  &  White  (1987) menegaskan  bahwa  pembangunan  yang berwawasan kepada manusia (people centered development) adalah proses peningkatan  kemampuan  manusia  untuk menentukan  masa  depannya  dan  ini  berarti masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  proses pembangunan dan atau masyarakat berperan serta  sejak  tahap  perencanaan  hingga pelaksanaan  pembangunan.  Pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan pembangunan  masyarakat  karena  manusia secara  kodrati  mempunyai  kecenderungan
hidup bermasyarakat sesuai dengan kedudukannya  sebagai  mahluk  individu, mahluk sosial dan mahluk Tuhan. Masyarakat  terdiri  dari  individu,  kelompok, dan  komunitas  yang  saling  berinteraksi  dan berkomunikasi  satu  sama  lain,  baik  yang terorganisir  maupun  yang  tidak  terorganisir dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup.  Dalam  hal  ini,  suatu  masyarakat menekankan pada kebersamaan, kemerataan,  keberdayaan,  kemandirian  dan saling ketergantungan (Supriyatna, 2000).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, faktor yang paling penting dalam membangun masyarakat adalah memperhatikan  karakteristik  komunitas  dan masyarakat  umum,  informasi  yang  bersifat global  dan  pesatnya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  sumber  daya  manusianya, karena  faktor-faktor  tersebut  menjadi  faktor utama  bagi  perubahan  sosial  dan  kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan  masyarakat  dalam  arti  luas dapat  diartikan  sebagai  perubahan  sosial yang  terencana  untuk  meningkatkan  dan memperbaiki  kehidupan  masyarakat  secara umum  baik  dari  segi  budaya,  ekonomi, sosial maupun agama. Sebaliknya pembangunan masyarakat  dalam arti  sempit berarti  perubahan  sosial  yang  terencana untuk  meningkatkan  kehidupan  lokalitas atau  komunitas  tertentu  seperti  pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.  Relevan  dengan  hal  tersebut maka peningkatan taraf kehidupan masyarakat  seyogyanya  bermuara  pada terwujudnya negara kesejahteraan.
Negara kesejahteraan bukanlah sebuah  konsep  dengan  pendekatan  yang baku.  Negara  kesejahteraan  lebih  sering ditengarai  dari  atribut-atribut  kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (pemerintah) kepada warganya,  seperti;  pelayanan  pendidikan; transfer pendapatan; pengurangan kemiskinan, dll. Negara kesejahteraan, pada dasarnya,  mengacu  pada  peran  negara  yang aktif  dalam  mengelola  dan  mengorganisasi
perekonomian  yang  di  dalamnya  mencakup tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin ketersediaan  pelayanan  kesejahteraan  dasar dalam  tingkat  tertentu  bagi  warganya. Secara umum, suatu negara dapat dikategorikan  sebagai  negara  kesejahteraan jika  mempunyai  empat  pilar  utamanya, yaitu:  (i) social  citizenship;  (ii)  full democracy;  (iii)  modern  industrial  relation system; serta (iv) rights to education and the expansion  of  modern  mass  education systems (Esping Andersen, 1990: 21).
Negara kesejahteraan berusaha untuk membebaskan
warganya dari ketergantungan  pada  mekanisme  pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi)  dengan  menjadikannya sebagai hak setiap warga negara  yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang  disediakan  oleh  negara  (Darmawan Triwibowo  &  Sugeng  Bahagijo,  2006:  9). Lebih  jauh  lagi,  keberadaan  hak-hak  sosial ini  digunakan  oleh  negara  untuk  menata ulang  relasi  kelas  dalam  masyarakat,  serta menghapuskan  kesenjangan  kelas  yang terjadi.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Esping-Andersen (1999):
“….negara  kesejahteran  bukan hanya  suatu  mekanisme  untuk melakukan intervensi terhadap, atau mengoreksi struktur ketidaksejahteraan  yang  ada; namun, merupakan suatu
sistem  stratifikasi  sosial  yang khas.  Negara  kesejahteraan merupakan suatu kekuatan yang  dinamis  dalam  penataan ulan relasi sosial….”
Maka jelaslah bahwa negara kesejahteraan  adalah  lebih  dari  sekedar kumpulan  kebijakan  sosial.  Keberadaannya tidak  bias  dengan  sederhana  diukur  melalui besaran pengeluaran sosial (social expenditure) oleh  negara,  karena  negara kesejahteraan  adalah  upaya  negara  untuk menggunakan  kebijakan  sosial  sebagai  alat
untuk  meredifinisikan  relasinya  terhadap warga.
Dalam  negara  kesejahteraan,  dengan adanya  sistem  kesejahteraan  sebagai  hak sosial maka warga harus diimbangi oleh dua hal  yang  saling  terkait,  yaitu  pertumbuhan ekonomi  dan  kesempatan  kerja  penuh (full employment) .  Di  satu  sisi,  hak  sosial  tidak seharusnya  menjadi  disinsentif  bagi  warga untuk  terlibat  dalam  pasar  tenaga  kerja (labor  market), sehingga  negara  harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang  aktif (active  labor  policy) untuk mendorong  partisipasi  penuh  warga  dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan  yang  memadai  melalui  sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi  dengan  peran  aktif  pemerintah  di dalamnya.  Segitiga  antara  peran  negara dalam  pertumbuhan  ekonomi-jaminan  hak sosial-kebijakan aktif tenaga kerja merupakan  karakterisitik  kunci  dari  suatu negara kesejahteraan
Dalam tataran praktis, negara kesejahteraan  bukanlah  satu  entitas  yang berwajah  tunggal.  Cakupannya  luas  dan beragam  kebijakan  sosial  yang  diterapkan oleh  negara  bervariasi  dari  satu  negara kesejahteraan  dengan  negara  kesejahteraan lainnya.  Menurut  Titmuss  (1958)  terdapat dua  tipologi  negara  kesejahteraan,  yaitu: residual  welfare  state dan institutional welfare state.
Residual welfare state mengasumsikan  tanggung  jawab  negara sebagai  penyedia  kesejahteraan  berlaku hanya  jika  keluarga  dan  pasar  gagal  dalam menjalankan  fungsinya  serta  terpusat  pada kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti  kelompok  marginal  serta  mereka yang  patut  mendapat  alokasi  kesejahteraan dari  negara;  sementara institutional  welfare state bersifat  universal,  mencakup  semua populasi  warga,  serta  terlembaga  dalam basis  kebijakan  sosial  yang  luas  dan  vital
bagi  kesejahteraan  masyarakat  (Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, 2006: 12).
Penggolongan  Titmuss  memberikan pemahaman tentang pengaruh rezim kesejahteraan  terhadap  kemampuan  negara kesejahteraan  untuk  memproduksi  dan mendistribusi kesejahteraan melalui kebijakan sosial. Rezim kesejahteraan mengacu  pada  pola  interaksi  dan  saling keterkaitan  dalam  produksi  dan  alokasi kesejahteraan  antara  negara,  sistem  pasar, dan keluarga/rumah tangga.
Lebih lanjut konsep negara kesejahteraan  sebenarnya  tidak  pernah dimaksudkan  untuk  mengeliminasi  peran pasar  sebagai  penyedia  kesejahteraan  bagi individu  dan  masyarakat.  Seperti  yang diuraikan oleh Goodin (1988), bahwa negara kesejahteraan  dibangun  dalam  kerangka ekonomi  pasar  dan  tidak  pernah  menolak ekonomi pasar kapitalis. Goodin menyatakan, “….fungsi  dari  kesejahteraan adalah  untuk  memodifikasi  bekerjanya kekuatan pasar…negara kesejahteraan tidak  menolak  keberadaan  sistem  ekonomi pasar  kapitalis,  tapi  meyakini  bahwa terdapat  elemen-elemen  dalam  tatanan masyarakat yang lebih penting (dari tujuan- tujuan  pasar)  dan  hanya  dapat  dicapai dengan  mengendalikan  dan  membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut…”
Sementara  dalam  pandangan  lain Barr  (1998)  menyatakan  bahwa  mekanisme pasar  hanya  bisa  mengalokasi  sumber  daya secara  efisien  jika  seperangkat  asumsi dasarnya  bisa  dipenuhi  dan  jika  itu  tidak terjadi  maka  kelembagaan  lain,  seperti negara,  mempunyai  pembenaran  yang  kuat untuk  melakukan  intervensi,  baik  melalui regulasi,  produksi  maupun  transfer.  Negara kesejahteraan  dengan  demikian  juga  tidak menafikan pertimbangan efisiensi perekonomian. Myrdal dalam Esping- Andersen (1990) bahkan menyatakan bahwa kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan merupakan  prakondisi  bagi  terciptanya efisiensi ekonomi karena menjamin terpenuhinya  kebutuhan  dasar  warga  untuk
bisa  berfungsi  secara  produktif  dalam perekonomian.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Goodin  (1988)  tentang  komparasi  empirik yang  dilakukannya  terhadap  kaitan  antara negara kesejahteraan dan efisiensi perekonomian  menunjukkan  bahwa:  (i) negera kesejahteraan memberikan kontribusi positif  bagi  efisiensi  perekonomian  dengan memastikan  bahwa  sumber  daya  manusia warga/masyarakat  bisa  dimanfaatkan  secara optimal  dan  produktif  dengan  terjaminnya kebutuhan  dasar  mereka (investment  on human  capital); (ii)  kebijakan-kebijakan sosial  dalam  negara  kesejahteraan  tidak terbukti secara nyata menghambat tercapainya  efisiensi  perekonomian,  baik dalam  konteks  partisipasi  dalam  pasar tenaga  kerja  maupun  insentif  bagi  aktivitas investasi  dan  menabung (investment  and saving). Goodin dalam argumen penutupnya menyatakan, “Alih-alih menghalangi tercapainya  efisiensi  ekonomi,  negara kesejahteraan justru mendorong pencapaian efisiensi ekonomi tersebut. Meskipun dampak positifnya (terhadap efisiensi ekonomi)  tidak  cukup  kuat  untuk  menjadi karakter  utama  negara  kesejahteraan, namun  (kontribusi  positif  tersebut)  jauh lebih  kuat  dibandingkan  dengan  dampak negatif  yang  ditimbulkannya  terhadap efisiensi, seperti yang selama ini dituduhkan oleh  kelompok-kelompok  kanan  baru  dan neoliberal….”
Alasan  utama  dari  penggunaan konsep  negara  kesejahteraan (walfare  state) adalah  bahwa  konsep  ini  sangat  tepat  untuk menjelaskan kondisi riil kehidupan masyarakat  di  wilayah  perbatasan  seperti pulau Sebatik yang menjadi lokus studi.

## Permasalahan  di  Wilayah  Perbatasan Kalimantan Timur
Terdapat  sejumlah  masalah  serius yang dihadapi daerah perbatasan Kalimantan  Timur,  dan  masalah  tersebut tidaklah sederhana melainkan cukup kompleks  dan  berdimensi  majemuk.  Dari
berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian  dan  perlu  segera  ditangani  adalah sebagai berikut:
 Kaburnya  garis  perbatasan  wilayah negara  akibat  rusaknya  patok-patok di  perbatasan  yang  merupakan ancaman kehilangan wilayah kedaulatan.
 Kurang sinkronnya kebijakan- kebijakan yang dilakukan di wilayah-wilayah  perbatasan  oleh instansi  pemerintah,  sehingga  perlu dilakukan  koordinasi  yang  lebih mantap dan terpadu yang melibatkan  banyak  instansi  (baik  di pusat maupun di daerah).
 Ketertinggalan perkembangan ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan  Timur  menyebabkan tingginya  kesenjangan  wilayah  bila dibandingkan dengan kawasan perbatasasn  negara  tetangga  (Sabah dan Serawak).
 Terbatasnya  sarana  dan  prasarana dasar serta tranportasi dan telekomunikasi di perbatasan Kalimantan Timur
yang menyebabkan  wilayah  ini  memiliki aksebilitas  yang  rendah  dan  terisolir dari wilayah sekitarnya.
 Masih  rendahnya  komitmen  politik masyarakat,  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  membangun  kawasan perbatasan.
 Tingkat  kesehatan,  pendidikan  dan keterampilan  penduduk  di  kawasan perbatasan Kalimantan Timur umumnya masih rendah
 Kemiskinan  akibat  keterisolasian wilayah  perbatasan  menjadi  pemicu pelintas  batas  untuk  memperbaiki perekonomiannya.
 Globalisasi ekonomi dan perdagangan  bebas  menyebabkan produk-produk  kawasan  perbatasan Kalimantan  Timur  diklaim  sebagai produk Malaysia.
 Belum  terintegrasinya  pengelolaan sumberdaya alam, khususnya wilayah  lindung  dan  konservasi hutan,  lintas  negara  dalam  program kerjasama bilateral
antara
Indonesia-Malaysia  mengakibatkan perbedaan penggunaan lahan perbatasan antara kedua negara.
 Berbagai  peristiwa-peristiwa  baik yang terkait dengan aspek
keamanan  dan  politis,  maupun pelanggaran  dalam  pengelolaan  dan eksploitasi  sumberdaya  alam  lintas batas negara, baik sumberdaya alam darat maupun laut telah mengakibatkan  timbulnya  masalah atau  gangguan  hubungan  bilateral antar negara.
 Pemekaran  wilayah  yang  tidak diikuti  dengan  kesiapan  sarana  dan prasarana  serta aparatnya.
Dari permasalahan yang telah teridentifikasi  di  atas  memiliki  pengaruh yang  sangat  signifikan  terhadap  kondisi pembangunan  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan  seperti  pulau  Sebatik.  Sebagai upaya  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan  tersebut,  maka  pemerintah Republik Indonesia memformulasikan kebijakan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi di wilayah perbatasan.
Kebijakan Pembangunan Wilayah
Perbatasan
Perbatasan merupakan kawasan strategis  karena  letaknya  yang  langsung berhadapan  dengan  wilayah  lainnya,  tetapi potensi  yang  sangat  besar  ini  belum dimanfaatkan  secara  optimal,  sehingga wilayah perbatasan tergolong dalam kawasan  tertinggal,  terisolir  dan  belum berkembang.  Oleh  karena  itu,  untuk menjadikan  kawasan  perbatasan  sebagai daerah  yang  tidak  lagi  tertinggal  dari  aspek pembangunan, maka perlu dirancang seperangkat  kebijakan  pembangunan  yang komprehensif dan terpadu. Kebijakan pembangunan  kawasan  perbatasan  merupakan
bagian  integral  yang  tidak  bisa dipisahkan dari kebijakan  pembangunan  nasional  maupun kebijakan  pembangunan  Propinsi  Kalimantan Timur  secara  khusus.  Dalam  konteks pembangunan nasional, ada beberapa kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan  pembangunan  di  kawasan perbatasan, antara lain :

## 1. Rancangan  Undang-Undang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun 2005-2025
Salah satu dokumen kebijakan nasional  berupa  dokumen  perencanaan pembangunan  nasional  untuk  periode  20 (dua  puluh)  tahun  kedepan  yang  disebut Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005-2025  yang  sementara masih  dalam  bentuk  Rancangan  Undang- Undang yang memuat penjabaran dan tujuan dibentuknya  pemerintahan  negara  dengan salah  satu  misi  pembangunan  nasional, khususnya  berkaitan  dengan  pembangunan kawasan  perbatasan  adalah “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan
Berkeadilan” mengandung  pengertian  : Meningkatkan pembangunan daerah; Mengurangi  kesenjangan  sosial  secara menyeluruh;
Keberpihakan kepada masyarakat,  kelompok  dan  wilayah  daerah yang masih lemah; Menanggulangi kemiskinan  secara  drastis;  Menyediakan akses  yang  sama    bagi  masyarakat  terhadap berbagai  pelayanan  sosial  serta  sarana  dan prasarana ekonomi.
Adapun  arah  pembangunan  jangka panjang nasional dikaitkan dengan pembangunan kawasan perbatasan dijabarkan bahwa wilayah perbatasan dikembangkan  dengan  mengubah  arah kebijakan  pembangunan  yang  selama  ini cenderung  berorientasi inward  looking menjadi outward looking , sehingga kawasan tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Dokumen perencanaan
yang menjelaskan  secara  komprehensif  tentang program pembangunan nasional lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional yang merupakan bagian  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional yang berkedudukan
sebagai dokumen perencanaan induk, dimana acuan utama memuat visi, misi, arah kebijakan  dan  rencana  program  indikatif kepala pemerintahan terkait dengan rancangan  pembangunan  secara  nasional yang  akan  dijadikan  pedoman  dalam penyusunan  Rencana  Kerja  Daerah,  antara lain program pembangunan berupa penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan dengan program kegiatan :
a. Penetapan  arah  kebijakan  pembangunan wilayah  perbatasan  dengan  orientasi mendukung pergerakan aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
b. Penetapan garis batas negara secara jelas dan benar.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung  terhadap  aktivitas  sosial ekonomi masyarakat setempat serta guna membantu pengamanan kawasan perbatasan.
d. Pengembangan kawasan perbatasan
menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi strategis dengan pemanfaatan
sumberdaya alam setempat.
e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia  agar  lebih  berpotensi  dan profesional.
f. Penetapan  fungsi  lembaga  pengelola kawasan  perbatasan  sesuai  dengan kapasitasnya.
3.Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional (RTRWN)
Di dalam RTRWN 1992-2002
dinyatakan  secara  tegas  bahwa  perbatasan termasuk salah satu kawasan tertentu karena mempunyai  nilai  strategis  secara  nasional,
sehingga harus diprioritaskan pengembangannya.  Merujuk  pada  klasifikasi tadi, maka rencana strategis pengembangkan kawasan perbatasan menjadi sebuah KAPET Perbatasan diskenariokan untuk dikembangkan  menjadi  lima  kawasan, yaitu :
a. Kawasan Cepat Tumbuh.
b. Kawasan Agropolitan.
c. Kawasan Transito.
d. Kawasan Ekowisata dan Riset Ilmiah.
e. Kawasan Pantai dan Laut.
4.Rancangan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Perbatasan
Negara di Kalimantan Timur Rancangan Keputusan Presiden
Republik  Indonesia  disusun  sebagai  acuan bagi  penetapan  ruang  propinsi  Kalimantan Barat  dan  Kalimantan  Timur  beserta Kabupaten  pada  propinsi  tersebut  yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dengan tujuan :
a. Mendorong  keterpaduan  pembangunan kawasan perbatasan dalam rangka mewujudkan  kehidupan  sosial  ekonomi masyatakat  yang  sejahtera,  melindungi fungsi  lingkungan  dan  menciptakan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan negara.
b. Mengurangi  kesenjangan  wilayah  lintas negara.
c. Mempercepat  pembangunan  kawasan melalui  upaya  pengembangan  pusat pertumbuhan  ekonomi  dan  membuka keterisolasian  wilayah  dengan  tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat.
d. Mendorong  kerjasama  ekonomi  sub regional  secara  sinergis,  seimbang  dan serasi  antara  kepentingan  kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
Ilustrasi acuan kebijakan pembangunan  wilayah  perbatasan  di  atas mengindikasikan  bahwa  pemerintah  telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan  kawasan  perbatasan  sebagai daerah  yang  tidak  lagi  tertinggal  dan terisolir.  Apalagi  esensi  dari  kebijakan- kebijakan  tersebut  sedikit-banyak  telah berorientasi pada kepentingan masyarakat di perbatasan.  Namun  sayang  pada  tataran implementasi  masih  mengalami  kendala yang  cukup  serius.  Dalam  tataran  empirik ternyata  implementasi  kebijakan  sering mengalami  penundaan  dan  keterlambatan. Karena dalam pelaksanaan program pembangunan  sering  terjadi  tumpang  tindih kebijakan  antara  instansi  yang  terkait program pembangunan kawasan perbatasan. Selain  itu,  kewenangan  terbatas  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  menjadi hambatan  tersendiri.  Gambaran  di  atas  juga mengindikasikan betapa selama ini pemerintah menerapkan strategi dan kebijakan  pembangunan  yang  bersifat  elitis dan top  down  policy. Akibatnya  banyak program  pembangunan  kawasan  perbatasan yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar dan  kepentingan  masyarakat  di  pulau Sebatik.  Dalam  banyak  hal  masyarakat sering  kali  tidak  dilibatkan  dalam  proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bahkan  yang  lebih  ironis  lagi  pemerintah kecamatan di daerah perbatasan juga merasa tidak  pernah  ikut  terlibat  dalam  proses penyusunan  program,  atau  hanya  sekedar diminta  informasi  atau  pendapat  mengenai persoalan perbatasan.
Pada  kenyataannya  memang  terjadi pembangunan sejumlah infrastuktur perbatasan, seperti: fasilitas jalan, pelabuhan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.  Akan  tetapi  hasil  pembangunan kurang terlalu maksimal dan secara keseluruhan belum bisa memenuhi kebutuhan  masyarakat  perbatasan  seperti yang ada di pulau Sebatik. Untuk kebutuhan pokok  beberapa  masih  mereka  beli  dari negara tetangga Malaysia, untuk pengobatan
yang  membutuhkan  tindakan  operasi  atau penyakit serius masyarakat di pulau Sebatik lebih  memilih  untuk  berobat  ke  Tawao, Sabah (Malaysia). Kenyataan ini membuktikan  betapa  pembangunan  di kawasan  perbatasan  pulau  Sebatik  masih jauh  dari  harapan  seperti  yang  termuat dalam tujuan kebijakan yang sudah diformulasikan.
Dampak Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Harus diakui bahwa kebijakan pembangunan  kawasan  perbatasan  memang belum sepenuhnya terimplementasikan. Karena  untuk  mewujudkan  pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi yang apik antara seluruh instansi terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Secara  substansial  isi  kebijakan pembangunan  kawasan  perbatasan  memang telah berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat, itu artinya pemerintah telah berupaya untuk menerapkan  paradigma People  Centered Development, yang  meletakkan  manusia sebuah pusat pertumbuhan.
Visi pembangunan kawasan perbatasan  seperti  yang  tertuang  dalam Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005-2025  menyebutkan  bahwa tujuan  pembangunan  perbatasan  adalah untuk “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan  dan  Berkeadilan” dan  ini mengandung  pengertian  :  Meningkatkan pembangunan daerah;
Mengurangi kesenjangan  sosial  secara  menyeluruh; Keberpihakan kepada masyarakat, kelompok  dan  wilayah  daerah  yang  masih lemah;  Menanggulangi  kemiskinan  secara drastis;  Menyediakan  akses  yang  sama  bagi masyarakat  terhadap  berbagai  pelayanan sosial  serta  sarana  dan  prasarana  ekonomi. Visi  ini  sekali  lagi  menegaskan  betapa pemerintah Republik Indonesia telah merubah  paradigma  pembangunan  kawasan perbatasan.
Pada  kenyataannya,  implementasi kebijakan
pembangunan kawasan perbatasan yang diwujudkan dalam sejumlah  program  sedikit  banyak  telah merubah wajah kawasan perbatasan Indonesia  seperti  yang  terjadi  di  Pulau Sebatik.  Adapun  dampak  yang  paling terlihat  adalah  kebijakan  pemekaran  daerah di  Pulau  Sebatik.  Pulau  Sebatik  merupakan salah  satu  pulau  terluar  Indonesia,  di samping  itu  pulau  Sebatik  adalah  sebuah pulau  yang  terletak  di  sebelah  timur  laut pulau Kalimantan. Pulau ini secara administratif  dibagi  menjadi  dua  bagian. Bagian  utara  dari  pulau  Sebatik  merupakan daerah  yang  termasuk  dalam  wilayah territorial Negeri Sabah,
Malaysia.
Sementara  bagian  selatannya  merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang termasuk dalam wilayah provinsi Kalimantan  Timur.  Pulau  Sebatik  dengan luas  wilayah  sekitar  247,5  km2,  dan  secara geografis  terletak  pada  117  40’BT-117  54’ BT  dan  4  02’LU-4  10’LU,  sebelum dimekarkan  wilayah  Sebatik  Indonesia terdiri  dari  dua  kecamatan  yakni  Sebatik Induk dan Sebatik Barat.
Posisi pulau Sebatik sebagai beranda depan  NKRI  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga  Malaysia  dianggap sangat  strategis  dan  menjadi  kepentingan nasional sehingga menjadi salah satu daerah perbatasan  prioritas  untuk  dikembangkan. Hal  ini  sesuai  dengan  PP  nomor  19  tahun 2008  tentang  kecamatan  dimana  pada  pasal 9  ayat  (2)  berbunyi  “Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan”.
Sebagai  wilayah  perbatasan  yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan, maka pada tahun 2011 pulau Sebatik  kembali  dimekarkan  dari  2  (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai  dengan  dibentuknya  Kecamatan Sebatik  Tengah,  Sebatik  Utara  dan  Sebatik Timur.  Pemekaran  ini  ditandai  dengan
disahkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan  Sebatik  Timur,  Sebatik  Utara dan Sebatik Tengah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal  10  Agustus  2011  yang  ditindak lanjuti dengan pengisian Struktur Pemerintahan  Kecamatan  pada  pelantikan tanggal  27  Oktober  2011  berdasarkan Keputusan  Bupati  Nunukan  Nomor  : 821.2/1992/BKDD-III/X/2011.
Pada  awalnya  secara  historis  dan administratif,  Pulau  Sebatik  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  wilayah pemerintahan  Kabupaten  Bulungan.  Pada tahun  1999  terjadi  pemekaran  Kabupaten Bulungan  sehingga  terbentuklah  Kabupaten Nunukan  yang  ditandai  dengan  terbitnya Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten  Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wilayah  administrasi  Kabupaten  Nunukan pada awal pembentukannya meliputi wilayah  Kecamatan  Nunukan,  Kecamatan Sebatik. Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Krayan.
Pemerintahan  pertama  kali  di  Pulau Sebatik  adalah  berbentuk  desa  dengan  dua desa  induk  yaitu  :  Desa  Setabu  dan  Desa Sungai  Pancang  yang  masuk  ke  dalam wilayah  Kabupaten  Bulungan,  kemudian statusnya  berubah  dari  desa  menjadi kecamatan  pada  tahun  1997.  Pada  tahun 1999  Kabupaten  Bulungan  dimekarkan menjadi  tiga  kabupaten  yaitu:  Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan
Kabupaten Malinau. Kabupaten  Nunukan  sebagai  daerah otonomi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999, telah  beberapa  kali  melakukan  pemekaran wilayah  kecamatan.  Khusus  Kecamatan Sebatik  telah  2  (dua)  kali  dimekarkan, antara  lain  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Nunukan  Nomor  :    03    tahun 2006  tentang  Pembentukan  Kecamatan Sebatik  Barat  dalam  Wilayah  Kabupaten
Nunukan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 25 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Kecamatan  Sebatik Timur,  Sebatik  Utara  dan  Sebatik  Tengah Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan  demikian,  sampai  dengan  akhir tahun  2011,  jumlah  keseluruhan  wilayah kecamatan  di  Sebatik  adalah  sebanyak  5 kecamatan yaitu:
1. Kecamatan  Sebatik  dengan  ibukota Tanjung Karang
2. Kecamatan  Sebatik  Barat  dengan ibukota Binalawan
3. Kecamatan  Sebatik  Timur  dengan ibukota Sei Nyamuk
4. Kecamatan  Sebatik  Utara  dengan ibukota Sei Pancang
5. Kecamatan  Sebatik  Tengah  dengan ibukota Aji Kuning
Pemekaran  daerah  perbatasan  yang dilakukan  di  Pulau  Sebatik  memang  baru seumur  jagung,  namun  harapan  wilayah  ini untuk  dapat  berkembang  lebih  pesat  sangat potensial.  Namun  tentu  saja  program pemekaran ini harus didukung oleh kemampuan  dan  kesadaran  masyarakat  di perbatasan  agar  mereka  bersedia  untuk melaksanakan program pembangunan bersama pemerintah. Terutama dalam program  pengembangan  potensi  sumber daya  ekonomi  yang  tertengarai  sangat pontensial,  agar  masyarakat  perbatasan  di Pulau  Sebatik  tidak  lagi  terlalu  tergantung pada suplai barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangga Malaysia.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan  merupakan  bagian  integral  yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan  nasional  maupun  kebijakan pembangunan  Propinsi  Kalimantan  Timur secara khusus. Dalam konteks pembangunan nasional,  ada  beberapa  kebijakan  yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain : Rancangan Undang-Undang Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005-2025;  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional;  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); Rancangan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur.
Namun sayang keseluruhan kebijakan  yang  menjadi  acuan  tersebut masih  sangat  terkesan  pemerintah  sedang menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan  yang  bersifat  elitis  dan top down  policy. Akibatnya  banyak  program pembangunan  kawasan  perbatasan  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  dan kepentingan  masyarakat  di  pulau  Sebatik. Dalam  banyak  hal  masyarakat  sering  kali tidak  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Oleh  karena  itu,  agar  tujuan  utama dari kebijakan pembangunan dapat diwujudkan,  maka  perlu  adanya  perbaikan strategi  dan  perubahan  pendekatan  dalam pelaksanaan  proses  pembangunan  di  daerah perbatasan khususnya pulau Sebatik. Adapun  rekomendasi  dari  penelitian  ini yang ingin tujukan kepada pihak pemerintah provinsi Kalimantan Timur, antara lain: 1. Seyogyanya pemerintah Provinsi Kalimantan  Timur  mulai  menerapkan model  pembangunan  partisipatif.  Model pembangunan  yang  memberikan  ruang kepada  masyarakat  untuk  terlibat  secara aktif  dalam  proses  pembangunan  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan hingga  evaluasi  program  pembangunan, termasuk  program  pembangunan  daerah perbatasan  dalam  kerangka  kerjasama Sosek Malindo. Untuk poin ini pemerintah harus membuka forum musyawarah  dengan  masyarakat  dari level  yang  paling  rendah  bisa  berbentuk focus  group  discussion. Dalam  forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung terkait dengan kebutuhan utama mereka sebagai masyarakat  yang  tinggal  di  perbatasan,
hal  ini  sekaligus  menjadi  media  bagi pemerintah untuk mengeksplorasi potensi dan  kepentingan  masyarakat  secara langsung.  Tidak  berhenti  sampai  di  situ, wakil  masyarakat  juga  perlu  dihadirkan dalam proses perundingan kerjasama, dan kemudian ikut mengawasi proses implementasi perjanjiannya.
2. Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur sesegera  mungkin  untuk  mengagendakan
kegiatan sosialiasi program
pembangunan, hasil kerja dan
perkembangan  terkini  dari  program pembangunan kepada masyarakat perbatasan  dan  aparat  pemerintah  di daerah  perbatasan  seperti  pulau  Sebatik. Program sosialisasi tersebut bisa berbentuk  lisan  dan  tulisan.  Untuk sosialisasi secara lisan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kaltim dengan meminta dukungan  dari  aparat  pemerintah  desa  di daerah perbatasan dengan mengumpulkan  masyarakat,  sehingga mereka  dapat  mendengarkan  secara langsung informasi tentang proses pembangunan.

## Daftar Pustaka
Bappeda  Provinsi  Kaltim,  (2009). Laporan Perkembangan  Kerjasama  Sosial
Ekonomi Malaysia-Indonesia (Tingkat Daerah  Kalimantan Timur-
Peringkat Negeri Sabah, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur. Bappeda  Kab.  Nunukan,  (2008). Profil Kabupaten Nunukan 2008. Pemerintah Kabupaten Nunukan BPS  Kab.  Nunukan.  (2009). Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2009. Pemerintah Kabupaten Nunukan
Bryan,  Coralie  &  Louise  G.  White.  (1987).
Negara  Manajemen  Pembangunan untuk Berkembang, LP3ES, Jakarta.
Budiman,  Arif.  (1995). Teori  Negara: Negara,
Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta, Gramedia
Crocker,  A.  David.  (2002), Ethic  of  Global
Development:  Agency,  Capability, and Deliberative Democracy, Cambridge  University  Press,  New York
Farouk  Ishak,  Awang.  (2003). Membangun
Wilayah  Perbatasan Kalimantan Dalam  Rangka  Memelihara  dan Mempertahankan Integritas Nasional. Sinar Grfika, Jakarta. Irewati,  Awani.  (2005).  ”Sikap  Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas
Negara:
Ilegal
Logging di Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan Timur”  dalam Jurnal  Politik, Vol.2 No. 1 Tahun 2005, LIPI, Jakarta.
Koespramoedyo, Deddy dkk, (2003). Strategi  dan  Model  Pengembangan Wilayah  Perbatasan  Kalimantan. Direktorat  Pengembangan  Kawasan Khusus  &  Tertinggal  Deputi  Bidang Otonomi  Daerah  &  Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2010). RPJNM 2010-2014, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah
Tertinggal, Jakarta.
Korten,  David  C.  (1989). Pembangunan
Berdimensi Kerakyatan, Jakarta,
Yayasan Obor
Sen,  Amartya.  (1999), Development  as Freedom. Anchor Books, New York
Siburian, Robert. (2004). “Kondisi Perkonomian Masyarakat Perbatasan:  Entikong  dan  Nunukan” dalam Masyarakat  Indonesia:
Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid  XXX,  No.  2,    Tahun  2004, LIPI, Jakarta.
Tjokroaminoto,
Moeljarto. (1996). Pembangunan Dilema dan Tantangan, Jakarta, Pustaka Pelajar
Wahab,  Abdul.  (1994).  “Kebijakan  Publik:
Konsep  dan  Realita  dalam  Konteks Politik Indonesia dalam Z.A. Achmady dkk. Kebijakan Publik dan
Pembangunan, Malang, IKIP.
Wolfer,  Loreen.  (2007).  Real  Research: Conducting and Evaluating Research in  the  Social  Sciences,  Pearson Education Inc, Boston.