## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:doddyhermawan@gmail.com
Abstrak . Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau  internet  karena  kemajuan  teknologi.  Kemajuan  teknologi  berdampak  positif  karena  semakin  memudahkan  manusia  dalam memenuhi  kebutuhan  namun  juga  memiliki  dampak  negatif  apabila  disalahgunakan.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah,  jurnal  ataupun  arsip-arsip  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  akan  di  bahas.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  secara  kualitatif,  yaitu  didasarkan  pada  relevansi  data  dengan  permasalahan,  bukan  berdasarkan  banyaknya  data (kuantitatif).  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur kekerasan,  pelibatan  dalam  peperangan  dan  kejahatan  seksual.  Hukum  menghendaki  pemidanaan  terhadap  anak  yang  menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”. Bahwa Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Seksual
Abstract. Crime against child perpetrators in Indonesia is getting more and more worrying from time to time. One of the most common crimes committed by children and their victims are children is sexual  abuse. One of the triggers for the emergence of sexual abuse by children with child victims is the proliferation of pornographic sites on the internet that can be easily accessed by children via mobile phones or the internet due to technological advances. Technological progress has a positive impact because it makes it easier for humans to fulfill their needs but also has a negative impact if it is misused. The type of research used  in this research is normative legal research. The main data in this study are secondary data, namely data or information from the review of similar research documents that have been done before, library materials such as books, literature, newspapers, magazines, journals or archives that are in accordance with the research to be discussed. The data analysis in this study was qualitative, which was based on the relevance of the data to the problem, not based on the amount of data (quantitative). Based on the results of research that in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also provides regulated child protection. Strictly speaking Article 15 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: "Every child has the right to obtain protection" from abuse in political activities, involvement in armed disputes, involvement in riots social, involvement in events that contain elements of violence, involvement in war and sexual crimes. The law requires the punishment of children who are perpetrators of criminal acts in the severe category which are punishable by more than 7 years of imprisonment and if the child's age has reached 14 (fourteen) years. Whereas in Indonesia itself, with the issuance of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, applying the concept of diversion and restorative justice as a form of solving the problem of criminal acts committed by children as perpetrators and making sentencing as an ultimum remidium or last resort used when not achieving the right solution through these two concepts.

## Keywords: Criminal Liability, Children, Sexual Violence

## PENDAHULUAN
Salah satu  kasus  kekerasan  seksual  dengan  pelaku  dan  korban  anak  terjadi  pada  tanggal  27  Februari  2018 di Kecamatan  Rumpin,  Kabupaten  Bogor,  dimana  anak perempuan  berusia  8 tahun  menjadi korban  kekerasan  seksual oleh 6 orang anak teman seusianya. Kekerasan seksual lainnya, dimana anak sebagai salah satu pelakunya terjadi pada
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
bulan Mei tahun 2016 di salah satu kos di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Dimana korban adalah seorang karyawati PT. Polyta Global Mandiri, bernama Eno Farihah yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Korban diperkosa hingga tewas oleh 3 (tiga) orang, yaitu RAR umur 24 tahun, IH umur 24 tahun dan RAI umur 16 tahun. Korban meninggal akibat adanya gagang cangkul yang tertancap pada lobang vagina dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.
Menurut data dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari 25 kasus pada tahun 2016, 81 kasus pada tahun 2017 sampai dengan 206 kasus pada tahun 2018, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.  Dan berdasarkan data dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), pada tahun 2013, 95% siswa kelas 4 - 6 SD di Jakarta pernah melihat konten pornografi. Dalam keadaan darurat kejahatan seksual seperti ini, kita sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.
Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  dapat  dikenakan  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam UU SPPPA, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan pencabulan. Dari data hasil kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 jumlah anak pelaku tindak pidana di Indonesia yang berusia di bawah usia 18 tahun berjumlah 3048 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 894 orang anak atau 29,33% masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2154 orang anak atau 70,67% telah berstatus narapidana atau anak didik, yang berada dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 1 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 2
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual ( Conceptual Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dewasa  ini  kenakalan  remaja  semakin  meningkat  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada  tindakan  kriminal,  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  (khususnya tindak  pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya
1 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
3 Ibid , hlm 177.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama. 4
Kejahatan  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  antara  lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat  menimbulkan  rangsangan  dan  pengaruh  bagi  yang  membaca  dan  melihatnya,  akibatnya  banyak  terjadi penyimpangan seksual terutama  oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual. 5
Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Belakangan ini banyak terjadi kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelakunya adalah anak-anak dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh  korban.  Aktivitas  seksual  anak  remaja  yang  menyimpang  sangat  memprihatinkan  karena  telah  mengarah  pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. 6
Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik buruknya sebuah sistem tetaplah terpulang kepada  kemauan  dan  kemampuan  para  pelaksananya  untuk  mengutamakan  kepentingan  dan  perlindungan  serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum (the best interest of the Childern). Salah satu institusi  pemerintah  yang  relatif  banyak  berhadapan  langsung  dengan  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum adalah  institusi  Pengadilan,  hal  ini  karena  kasus-kasus  pidana  yang  dihadapi  anak  muaranya  akan  diselesaikan  di Pengadilan. Pada saat penyelesaian kasus di Pengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut Hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman  pidana  terhadap orang  dewasa, sedangkan penjatuhan  pidana mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup  tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah beusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.
Setiap  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  sistem  peradilan  pidana  harus  diperlakukan  secara  manusiawi sebagaimana  termuat  dalam  UU  No.3  tahun  2003  tentang  perlindungan  anak,  yaitu  nondiskriminasi,  kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak. Pada pasal 64 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur perlindungan terhadap anak yaitu:
1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang tebaik bagi anak.
5. Pemantauan  dan  pencatatan  terus-menerus  terhadap  perkembangan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dapat dilakukan penahanan. UU nasional memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Contohnya pasal 43 ayat 2 UU No.3 tahun 1997 menyatakan bahwa “Penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Dalam pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penahanan hanya  berlaku  utuk  paling  lama  20  hari.  Dalam  ayat  3  menyebutkan  bahwa  “Apabila  diperlukan  guna  kepentinan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk  paling  lama  10  hari”.  Selanjutnya  dalam  ayat  4  menyatakan  bahwa  “Dalam  jangka  waktu  30  hari  penyidik
4 Waty Suwarty Haryono, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016, hlm 5
5 Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), Jakarta: CV. Rajawali,1992, hlm. 8
6 Ibid
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 sudah harus menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum. Jika dalam jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus  dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum”.  Selama  anak  ditahan,  anak  harus  berada  ditempat  khusus  dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
Putusan  atau  vonis,  memang  bukan  suatu  masalah  yang  sulit.  Pekerjaan  membuat  suatu  putusan  merupakan pekerjaan  rutin  yang  setiap  hari  dilakukan.  Namun  demikian,  justru  karena  rutinitas  tersebut  seringkali  Hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis Hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya.  Hal  ini  menyebabkan  di  lingkungan  Pengadilan  masih  sedikit  ditemukan  putusan  Hakim  yang mempunyai  kualitas  ilmiah  untuk  dapat  dikaji  secara  akademik  bagi  pengembangan  hukum.  Putusan  dari  Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.
Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan  Hakim,  khususnya  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  pemerkosaan  menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Selama ini menurut penulis masih ada Hakim dalam  mengambil  putusan  terhadap  pekara  pemerkosaan  yang  dilakukan  anak  hanya  ditegakkan  pada  nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan prinsip keadilan. Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang,  pertanggung-jawaban  (orangnya/pelaku),  dan  sanksi  pidana,  sehingga  korban  tidak  menjadi  perhatian. Sehubungan  dengan  kasus  pemerkosaan,  kedudukan  korban  dalam  proses  peradilan  pidana  hanyalah  sebagai  saksi korban.  Korban justru  dirugikan  dan  seolah-olah  tidak  dimanusiakan,  hanya  penting  untuk memberikan  keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan visum et repertum.
Perlindungan  korban  lebih  banyak  bersifat  perlindungan  abstrak  atau  perlindungan  tidak  langsung.  Artinya, dengan  adanya  berbagai  perumusan  tindak  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  selama  ini  berarti  pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrak secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, Hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku (yang diatur dalam UUPA), sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan (yang juga diatur dalam UUPA).
Sebagai  contoh  perkara  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  anak  dibawah  umur  (pelakunya berjumlah 6 orang yang berusia antara umur 8 th sampai dengan 10 th) terhadap anak yang berusia 6 th. Walaupun pada akhirnya putusannya adalah berupa tindakan dimana para pelaku dikembalikan kepada orangtua sesuai dengan pasal 26 ayat (4) UU No. 3 tahun 1997:  “bahwa anak nakal yang belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997”.
Maksudnya,  Pengadilan  perlu  memberikan  sanksi  yang  paling  tepat  pada  anakanak  yang  melakukan  tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Indonesia  menanamkan  dan  memegang  teguh  prinsip  kesamaan  dihadapan  hukum  dan  perlindungan  hukum  tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak. Sanksi pidana mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya atau  dengan  orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15 (lima  belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain.
Menurut pendapat penulis, Perlakuan di pengadilan bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan  tidak  dapat  dipersamakan  dengan  orang  dewasa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  nomor  11  tahun  2012  tentang  peradilan  anak  dalam  pasal  1  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. hal ini dikarenakan adanya batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini juga dikatakan oleh prof. pompe adapun Menurut
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
pendapat  Prof.  Pompe,  dengan  melihat  pada  ketentuan  pidana  dalam  pasal  45  KUHP,  dimana  terdapat  ketentuan- ketentuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, seperti mengembalikan orang yang salah kepada orang tua atau walinya, menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi orang yang bersalah, maka Prof. Van Hamel, Prof. Simons dan Hazewingkelsuringa berpendapat bahwa anak- anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana, walaupun anak-anak tersebut tidak dapat membuat suatu oordel des onderscheids pada  waktu  mereka  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  walaupun  sebenarnya  mereka  tidak  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka. 7
Dasar yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan menjatuhkan suatu pidana atau akan mengambil tindakan lain, dalam Memorie van Toelichting (risalah penjelasan undang-undang) disebutkan bahwa yang harus dipakai sebagai pertimbangan  untuk  memilih  tindakan-tindakan  lain  seperti  itu  adalah  apakah  watak  dari  anak  itu  memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dan lingkungannya, sehingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut. 8 Hakim  harus  menyadari  bahwa  dalam  menghadapi  anak-anak  yang  telah  melakukan  tindak  pidana,  yang  penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus ia ambil untuk mendidik anak-anak tersebut. 8 Hakim juga harus memahami pemikiran, bahwa bagi pembentuk undang-undang  suatu  pidana  merupakan  sarana  yang  lebih  sederhana  untuk  mendidik  seorang  anak  daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik sescara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.
Hakim dalam menjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah  umur  seharusnya  memperhatikan akibat-akibat  yang timbul  dari  adanya suatu perbuatan tersebut  baik  aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi  pelaku  kejahatan  tersebut  sehingga  supremasi  hukum  benar-benar  ditegakkan  dan  tercipta  ketertiban  dalam masyarakat.  Sanksi  diharapkan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  sehingga  tidak  akan  mengulangi perbuatannya  dimasa  mendatang  serta  mencegah  orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  tersebut  karena  suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus  memperhatikan  kemampuan  pertanggung  jawabkan  pidana  pelaku  kejahatan  dalam  menjatuhkan  hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan

## Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan Strafbarr feit ,  didalamnya  dicakup  pengertian  perbuatan  pidana  dan  kesalahan. 9 Pertanggungjawaban  pidana  merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang  dilanggarnya,  sehingga  berkaitan  dengan  nilai-nilai  moral  yang  dilanggarnya,  pada  akhirnya,  kesalahan  ini berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psykologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. 10
Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif  dilakukan  dengan mendasarkan  pada  kepentingan  hukum  yang  hendak dilindungi  oleh  norma  hukum  yang dilanggarnya.  Penilaian  secara  subjektif  dilakukan  dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  bahwa  keadaan psykologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree dan  William  L.  Marshall  (2016)  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ An  Introduction  to  the  Juvenile  Sex  Offender ” membedakan  antara children dan juvenile . Children tidak  memiliki  tanggung  jawab  hukum  ketika  melakukan kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Di  banyak  negara,  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  12  tahun  digolongkan
7 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitersier Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 159
8 Ibid.
9 Ibid , Halaman 38.
10 Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya, Pranamedia Group, Jakarta, 2016 Halaman 14.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
sebagai a  chil d.  Dengan  kata  lain  anak-anak  yang  belum  mencapai  usia  12  tahun  tidak  dapat  digolongkan  sebagai pelaku kejahatan seksual ( sex offender ), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, juvenile adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar antara  12-17  tahun.  Dalam  konteks  ini,  ketika  anak-anak  dalam  kategori junevile melakukan  tindak  pidana  seksual, maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  mereka.  Hal  ini  dalam  literatur  di  Amerika  sering disebut sebagai juvenile sex offender . Secara lebih khusus, juvenile sex offender didefinisikan sebagai: a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age  enough),  but  not  so  old  as  to  be   full  range  of  adult  criminal  sanction  (as  would  be  the  case  after  his  or  her 18 th birthday) . Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Contohnya ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual  dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang  dewasa,  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  usia  15  tahun  ini  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan seksual atau tidak, tentu tidak semua hubungan seksual tersebut merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada  pengaturan sex  consent di  suatu  negara,  dan  berapa  batasan  usia sex  consent tersebut,  lalu  apakah  ada unsur abusive atau ancaman abusive . Oleh sebab itu, menurut Howard & Marshall harus dibedakan antara perbuatan jahat  atau  kekerasan  seksual  dengan  perilaku  seksual  sebagai  sebuah  kejahatan.  Masalah  ini  menjadi sangat complicated selama norma-norma sosial mengalami perubahan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara. Jika dilihat dari persfektif kriminologi,
Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan “kesalahan yakni “geen straf zonder sculd” asas ini merupakan asas yang tedapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana  dan  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  dirumuskan  dalam  delik,  perlu  dibuktikan  pula  apakah  dia  dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak  atas  perbutannya  tersebut.Artinya  apakah  seseorang  tersebut  telah  melakukan kesalahan atau tidak. 11 Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan anata tindak pidana (straffbaar feit) dengan  keasalahan (schuld) karena  hanya  kesalahan (schuld) yang  merupakan  unsur  pertanggungjawaban pidana. 12 Menurut  teori  dualistis  tindak  pidana  hanyalah  meliputi  sifat-sifat  dari  perbuatan (actus  reus) saja,  tetapi pertanggungjawaban  pidana  hanya  bersangkut  dengan  sifat-sifat  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Kesalahan (schuld) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (schuld) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. 13 Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tampa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas  “tidak adanya sifat  melawan  hukum materil”  atau  asas AVAW  (afwezigheids  van  alle  materille wederrechtelijkheid) yang  berkaitan  dengan  doktrin  atau  ajaran  sifat  melawan  hukum  materil. 14 Asas  tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tampa sifat melawan hukum. 15
Menurut  Moeljatno,  kesalahan  adanya  keadaan  psikis  yang  tertentu  pada  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang  tersebut  dapat  dicela  karena  melakukan  perbuatan  tadi, 16 dengan  demikian  untuk  adanya  kesalahan  harus dipikirkan  dua  hal  disamping  melakukan  perbuatan  pidana,  yaitu: Pertama, adanya  keadaan  psikis  (bathin)  yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. 17 Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
11 Edi Setiadi dan Dian Andriasari., Op.,Cit , Halaman 61.
12 Agus Rusianto. Op.,Cit , Halaman 16.
13 Ibid, Halaman 16.
14 Syamsul Fatoni., Op.,Cit , Halaman 40.
15 Ibid , Halaman 40.
16 Edi Setiadi dan Dian Andriasari., Op.,Cit, Halaman61.
17 Ibid , Halaman61.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual

## d. Tidak adanya alasan pemaaf. 18
Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana  bahwa ada  kesalahan  jika  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa verwijbaar (dapat  dicela)  dan vermijdbaar (dapat dihindari). 19 Berkaitan dengan unsur kesalahan Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan. 20 Pemeparan  para  ahli  hukum  pidana  di  atas  terkhusus  Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya.
Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. 21 Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau  termasuk  dalam  perbuatan  pidana  dalam  tulisan  Edi  Setiadi  dan  Dian  Andriasari  yaitu, strafbaar  feit adalah kelakuan orang yang (menselijke gegraging) yang dirumuskan dalam wet , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 22 Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan straafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mempu bertanggungjawab. 23
Pompe  dalam  tulisan  P.A.F  Lamintang  memberikan  pandangan  tentang straafbaar  feit sebagai  berikut: Straafbaar  feit itu  secara  teoritis  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakuan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum atau sebagai “de normevertrending (vestoring  der  rechtsorde),  waawaran  de  overtreder  schuld  heeft  en  waarvan  de bestraffling diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijin” 24
Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan Straaf baar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. 25 Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:
a. Bahwa feit dalam straafbaarfeit berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
b. Bahwa pengertian straafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.
Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai  apa  yang  sebenarnya  telah  ia  maksud  dengan  perkataan straafbaar  feit maka  timbullah  di  dalam  doktrin berbagai  pendapat  tentang  apa  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan straafbaar  feit tersebut.  Kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh  anak terhadap  anak sering juga  disebut  dengan  istilah child  on child sexual  abuse ,  atau juvenile  sex offender .  Kedua  terminologi  di  atas  sebenarnya  memiliki  kesamaan  makna  dimana  anak  seorang  anak  yang  belum berusia 18 tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak yang juga belum berusia 18 tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan anak-anak tidak didasarkan pada kesepakatan ( consensus ) antara anak dengan anak. Ketika ada kesepakatan maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori kekerasan seksual.
Dalam konteks hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak  atas  dasar suka sama  suka atau  ada  tidaknya  unsur abusive .  Namun acap  kali,  pelaku laki-laki  yang  dipidana, dengan asumsi yang keliru dari penegak hukum dalam memaknai abusive . Pasalnya, abusive selalu dilekatkan pada diri anak laki-laki, padahal teori-teori kriminologi yang dipaparkan di atas tidak pernah menjustifikasi jenis kelamin tertentu  sebagai  pelaku  kekerasan.  Unsur abusive dimulai  dari  tingkat  yang  paling  rendah  yaitu  bujuk  rayu,  tipu muslihat, ancaman kekerasan dan kekerasan. Jika salah satu unsur di atas ada maka pelaku bisa dikategorikan telah memenuhi  unsur abusive .  Kemudian  unsur-unsur  tersebut  bisa  melekat  pada  siapa  pun,  baik  laki-laki  maupun
18 Tjadra Sridjaja Pradjonggo. Op.,Cit, Halaman38.
19 Edi Setiadi dan Dian Andriasari .,Op.,Cit, Halaman61.
20 Ibid, Halaman61.
21 Moeljatno ,  Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara , Jakarta, 1994,Halaman. 172.
22 Edi Setiadi dan Dian Andriasari., Op.,Cit, Halaman60.
23 Ibid , Halaman61.
24 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Halaman 182.
25 Edi Setiadi dan Dian Andriasari .,Op.,Cit, Halaman61.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
perempuan, dan ketika salah satu  unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
Terhadap  permasalahan  mengenai  mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum (ABH) telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Aturan ini menjadi “kiblat hakim dalam memutus perkara ABH” . “Pasal 32 ayat (2)” berbunyi: “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, kemudian di dalam “Pasal  69  ayat  (2)”  dikatakan  bahwa,  “anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenakan tindakan”. Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya “hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14  (empat  belas)  tahun”.  “Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”  mengatur  mengenai  tindak  pidana pemerkosaan menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”. Bertolak  pada  ketentuan  tersebut  maka  pelaku  kejahatan  kesusilaan,  dalam  hal  ini  tindak  pidana  pemerkosaan, diancaman  pidana  12  (dua  belas)  tahun  penjara  bagi  orang  dewasa,  namun  jika  pelaku  adalah  seorang  anak,  maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  berbunyi,  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 26 Pada kenyataan penegakan hukumnya, masih banyak hakim dalam memutus perkara ABH tidak sesuai dengan yang  diamanatkan  oleh  “Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak”.  “Putusan Nomor  27/Pid.susanak/2016/PN.MTR”  menjadi  salah  satu  contohnya,  dimana  hakim  hanya  menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan pemidanaan. Pelaku pemerkosaan adalah seorang anak terhadap anak lainnya yang menyebabkan  korban mengalami  cidera  di  bagian  kepala  dan  kelamin  korban. Secara  yuridis,  pelaku  anak  tersebut harus mendapatak pembinaan pada “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 tahun”. Meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi pelajaran baik untuk masyarakat maupun aparat penegak  hukum  pada  umumnya  untuk  lebih  jeli  dalam  memilih  kasus  anak  yang  sekiranya  memang  layak  untuk diterapkan  diversi  (non  penal)  dan  mana  yang  harus  ditempuh  dengan  jalur  penal.  Perangkat  hukum  harus  terus dioptimalkan  demi  meminimalisir  bahkan  menghilangkan  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak,  terutama kejahatan  kesusilaan  dengan  tetap  memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak-hak  anak  selama  dalam  masa pemidanaan.
Pola pemidanaan dalam pengertian luas tidak hanya mencakup beberapa hal saja seperti sanksi beserta berat atau ringannya sanksi tersebut, melainkan merupakan sistem yang juga terintegrasi dengan rumusan sanksi dalam hukum pidana.13 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan rumusan sanksi baru bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pola pemidanaan anak meliputi:
a. Hukum  pidana  anak;  Pidana  mati  diganti  maksimum  15  tahun,  Pidana  perampasan  kemerdekaan  atau  denda dengan  pengurangan  sepertiga  dari maksimumnya,  Pidana  pencabutan  hak  tertentu  dan  pengumuman  putusan hakim  tidak  diterapkan  kepada  anak  belum  dewasa,  dan  Tempat  dan  cara  pelaksanaan  pidana  diatur  dalam peraturan pelaksana”
b. Hukuman pidana untuk anak tidak mengatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya/jumlahnya dengan pengurangan sepertiga, sedagkan untuk pidana mati ditiadakan”.
Kasus anak yang mendapatkan perlakuan asusila yang melibatkan pelakunya adalah seorang anak bukan lagi hal yang baru. “Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang ABH Putu Elvina mengatakan bahwa kasus ABH menyedot perhatian tertinggi di antara kasus-kasus yang menjadi sorotan KPAI karena angkanya yang terus meningkat  setiap  tahun”.  Segala  macam  usaha  telah  dilakukan  pemerintah  maupun  lembaga  terkait  untuk meminimalisir  kasus  kejahatan  kesusilaan  oleh  anak,  salah  satunya  adalah  melakukan  pendekatan  diversi  yaitu berusaha untuk menemukan alternatif lain selain pidana penjara bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan menggunakan  pedekatan  restorative  justice14.  Pendekatan  Diversi  telah  mensyaratkan  sebagaimana  terdapat  dalam Pasal 7 ayat 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, syaratnya yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu local
26 Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 29 No. 2 2020.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual

## SIMPULAN
1. Dalam konteks hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian diikuti dengan Undang- undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana,  maka  undang-  undang  ini tidak   membedakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  atas  dasar  suka  sama  suka  atau  ada tidaknya unsur kekerasan.  Namun acap kali, pelaku laki-laki yang dipidana, dengan asumsi yang keliru dari penegak hukum dalam memaknai sewenang-wenang.  Pasalnya, kekerasan selalu dilekatkan pada diri anak laki-laki, padahal teori-teori kriminologi yang dipaparkan di atas tidak pernah menjustifikasi jenis kelamin tertentu sebagai pelaku kekerasan.  Tidak ada kekerasan dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman kekerasan dan kekerasan.  Jika salah satu hal di atas ada maka pelaku bisa memenuhi syarat memenuhi syarat.  Kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada  siapa  pun,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan  ketika  salah  satu  unsur  terpenuhi  maka, seseorang  dapat  dikategorikan  telah  melakukan  kekerasan  seksual  dan  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana.  Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai lex specialis memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur  dalam  KUHP.  Berikutnya  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan  bagi  anak  yang  diatur.  Undang-undang  ini  berfungsi  untuk  pemberian  perlindungan khusus bagi hakhak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh  perlindungan”  dari  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  Pelibatan  dalam  sengketa bersenjata,  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
2. Penerapan  pertanggungjawaban  pidana  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  pada hukum  menghendaki  pemidanaan  terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  dalam  kategori berat yang diancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”.  “Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”  mengatur  mengenai  tindak  pidana pemerkosaan  menentukan  bahwa,  “Barang  siapa  dengan  kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  pemerkosaan  dengan  pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”. Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, diancaman pidana 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anonim, Kumpulan Undang-Undang Pemilihan Umum, (Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkama Konstitusi Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Doddy  Hermawan,  Alpi  Sahari, dan Ahmad  Fauzi . Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005,.
Waty Suwarty Haryono, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016.
Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), Jakarta: CV. Rajawali,1992. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitersier Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya, Pranamedia Group, Jakarta, 2016. Moeljatno ,  Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara , Jakarta, 1994. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 29 No. 2 2020.