## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PELAKU PEKERJA SEKS KOMERSIL PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)
Oleh : Suzanalisa 
Abadi B Darmo 
Bunyamin Alamsyah 

## ABSTRAK
Prostitusi  online  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  terorganisir  dimana  terdiri pekerja  seks  komersil ,  mucikari  atau  germo  (pimp)  dan  pelanggannya  (client) ditambah dengan  kemajuan  teknologi  melalui  internet  dimana  media  ini  memang  lebih  aman  jika dibandingkan  dengan  langsung  menjajakan  di  pinggir  jalan  ataupun  tempat  lokalisasi. Dengan  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam  bertransaksi,  tidak  harus saling  bertemu  langsung  antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin memakai  jasanya.  Sebagaimana  kasus  prostitusi  online  yang  marak  terjadi  di  Indonesia cara  kerja  dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan  dirinya  melalui  media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian  berhubungan  melalui  media  sosial  dan  di  sambungkan  dengan  BBM  atau Whatsapp  setelah  ada  kata  deal  ingin  bertemu.  Prostitusi  online  yang  terus  berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai- nilai  Pancasila  sebagai  ideology  bangsa  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya Negara  Indonesia.  Selanjutnya  prostitusi  online  yang    telah  diungkap  oleh  Kepolisian Daerah  Jambi  semenjak  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018    diperoleh  pekerja  seks komersil berjumlah 42 orang dari 19 kasus. Pekerja seks komersil dalam prostitusi online adalah perempuan yang berumur antara 19 tahun  – 30 tahun. Selanjutnya oleh Kepolisian Daerah  Jambi  ditetapkan  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  untuk  itulah menjadi  ketertarikan  penulis  mengetahui  dan  menganalisis  penetapan  terhadap  pekerja seks  komersial  dalam  prostitusi  online  oleh  Kepolisian  Daerah  Jambi  sebagai  korban perdagangan  orang,  dan  selanjutnya    penetapan  yang  telah  dilakukan  oleh  Polda  Jambi bukan merupakan penanggulangan dan pemberantasan prostitusi online.
Kata Kunci : Prostitusi Online, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang
 PNS di Pemda Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.

## A. Latar Belakang
Prostitusi  di  Indonesia  telah  terjadi  semenjak  sebelum  kemerdekaan  yang menjamah dari kaum rakyat jelata sampai kaum elite. Prostitusi atau pelacuran dalam pandangan  masyarakat  Indonesia  adalah  salah  satu  perbuatan  yang  tercela  dan melanggar  norma  kesusilaan,  adat  istiadat  dan  agama.  Namun  persepsi  masyarakat yang  memandang  perbuatan  ini  adalah  perbuatan  tercela  tidak  menyurutkan  praktik prostitusi  di  Indonesia.    Masalah  prostitusi  adalah  masalah  yang  rumit,  banyak  hal yang  berhubungan  disana  oleh  karena  itu  masalah  ini  sangat  perlu  perhatian  khusus oleh  masyarakat.  Prostitusi,  sebuah  bisnis  yang  identik  dengan  dunia  hitam  ini merupakan  salah  satu  bisnis  yang  mendatangkan  uang  dengan  sangat  cepat.  Tidak perlu  modal  banyak,  hanya  beberapa  tubuh  yang  secara  profesional  bersedia  untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit.  Prostitusi  bukan  hanya  berdampak  pada  mereka  yang  melakukannya  yaitu perlaku  dan  pemakai  jasanya  akan  tetapi  juga  berimbas  kepada  masyarakat  luas, prostitusi  atau  pelacuran  bahkan  membahayakan  bagi  kehidupan  rumah  tangga  yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai  salah  satu  pedoman  dalam  hidup  sama  sekali  tidak  dihiraukan  oleh  mereka yang  terlibat  di  dalam  praktek  prostitusi  ini  dan  benar-benar  merupakan  perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah  menjadi  gejala  sosial  dari  penyimpangan  seksualitas  yang  normal  dan  juga agama.
Dalam  pengertian  yang  lain  kata  prostitusi  berasal  dari  perkataan  latin prostituere yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan  secara  etimologi  berasal  dari  kata prostare artinya  menjual,  menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur  yang  memberi  sejumlah  uang  untuk  interaksi  seksual 1 .  Aktivitas  dan  praktik prostitusi  di  Indonesia  secara  garis  besar mewujud  dalam  dua  bentuk  yaitu  prostitusi yang  terdaftar  dan  terorganisir  dan  prsostitusi  yang  tidak  terdaftar.      Prostitusi  yang terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya. Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari  kepolisian,  yang  dibantu  dan  bekerja  sama  dengan  jawatan  sosial  dan  jawatan kesehatan. Pada umumnya meeka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara  periodik  harus  memeriksakan  diri  pada  dokter  atau  petugas  kesehatan,  dan
1 S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung,  2012, hal. 112
mendapatkan  suntikan  serta  pengobatan,  sebagai  tindakan  dan  keamanan  umum. Sebagaimana Profesor W.A Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie menulis  defenisi  prostitusi  ialah  gejala  kemasyarakatan  di  mana  wanita menjual  diri  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai  mata  pencaharian. Menurut  definisi  ini  Jelas  dinyatakan  adanya  peristiwa  penjualan  diri  sebagai  profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. 2
Dunia  prostitusi  menjanjikan  pemenuhan  sejuta  impian.  Prostitusi  terhadap anak  di  bawah  umur  sangat  menjanjikan  permintaan  pasar.Impian  tersebut  muncul dengan  menjadikan  wanita  yang  masih  dibawahumur  sebagai  korban  prostitusi. Terhadap  perbuatan  orang  dewasa  yangmelakukan  prostitusi  terhadap  anak  tersebut semacam  penyakit  masyarakatyang  muncul  dari  berbagai  tuntutan  hidup.  Praktek Prostitusi  dikategorikan  ke  dalam  “patologi  sosial”  atau  penyakit  masyarakat yangharus diupayakan penanggulanganya. 3
Jika ditinjau pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi.  Mereka  seolah-olah  senang  dengan  perbuatan  tersebut.  Salah  satu  faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga sekssebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukantotalitas diri sebagai modal kerja. 4
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  telah  memberikan  banyak  keuntungan disetiap  lapisan  masyarakat  dan  diberbagai  bidang.  Kemajuan  teknologi  dimaksud adalah  adanya  jaringan  internet  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun  dan  dimanapun, namun  kemajuan  teknologi  yang  dapat  dinikmati  oleh  siapapun  ini  telah  menjadi peluang  untuk  dilakukan  kejahatan  yang  menguntungkan  pribadi  maupun  korporasi untuk  proses  lebih  cepat  dan  biaya  ringan.  Salah  satu  kejahatan  yang  memanfaatkan fasilitas  internet  adalah  pelacuran  atau  prostitusi.  Prostitusi  ini  dikenal  dengan  istilah prostitusi  online. Prostitusi  online  berbeda  denga  prostitusi  yang  tidak  terdaftar, dimana    dalam  menjalankan  aktivitasnya  yaitu    mereka  yang  melakukan  prostitusi secara  gelap-gelapan  dan  liar,  baik  secara  perorangan  maupun  dalam  kelompok. Perbuatannya  tidak  terorganisir,  tempatnya  pun  tidak  tertentu.  Bisa  disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak  mencatatkan  diri  kepada  yang  berwajib.  Sehingga  kesehatannya  sangat
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.214
3 Kartini Kartono, Pathologi Sosial I , CV. Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 13
4 Ashadi Siregar, Menyusuri Remang-Remang Jakarta , Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5
diragukan,  karena  belum  tentu  mereka  itu  mau  memeriksakan  kesehatannya  kepada dokter.
Selanjutnya  bila  dibandingkan  dengan  prostitusi  online,  kegiatan  yang dilaksanakan  telah  terorganisir  dimana  terdiri  pekerja  seks  komersil ,  mucikari  atau germo (pimp) dan pelanggannya (client) ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet  dimana  media  ini  memang  lebih  aman  jika  dibandingkan  dengan  langsung menjajakan  di  pinggir  jalan  ataupun  tempat  lokalisasi.  Dengan  adanya  media  ini seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam  bertransaksi,  tidak  harus  saling  bertemu  langsung antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin  memakai  jasanya. Sebagaimana  kasus  prostitusi  online  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  cara  kerja dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan  dirinya  melalui  media  sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian  berhubungan  melalui  media  sosial  dan  di  sambungkan  dengan  BBM  atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan  yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.  Setelah  berhubungan  melalui  BBM  atau  Whatsapp,  maka  akan  menentukan dimana  tempat  pelaksanaannya.  Setelah  selesai  biasanya  lelaki  hidung  belang  akan langsung  meminta  nomor  handphone  untuk  mempermudah  memanggilnya  kembali suatu saat jika membutuhkan. Cara kerja yang telah diuraikan Kementian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sampai tahun 2016 telah memblokir situs sebanyak 900.000,-  yang  memiliki  muatan  porno  dan  prostitusi  berdasarkan  Peraturan Menkominfo No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama genrasi  penerus bangsa sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam  kelangsunagn  hidup bangsa  dan  Negara  di  masa  mendatang,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai ideology  bangsa  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia. Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social  akan  tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan  nasioanal,  menjatuhkan    jati    diri    bangsa    Indonesia    yang    tersohor dengan    luhur    budinya    dan menjunjung  tinggi  nilai  budaya  ketimuran  dan
agamanya  dan  prostitusi  online  dapat  menimbulkan  dan  menyebarluaskan  penyakit kelamin dan kulit. Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran  hukum  pidana,  maka  diperlukan  kehadiran  hukum  pidana,  pada  dasarnya, kehadiran  hukum  pidana  di  tengah  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa aman  kepada  individu  maupun  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan aktifitas kesehariannya.
Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran  akan  ancaman  ataupun  perbuatan  yang  dapat  merugikan  antar  individu dalam  masyarakat.  Kerugian  sebagaimana  dimaksud  tidak  hanya  terkait  kerugian    di tengah  masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  individu maupun  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas  kesehariannya. Rasa  aman  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  perasaan  tenang,  tanpa  ada kekhawatiran  akan  ancaman  ataupun  perbuatan  yang  dapat  merugikan  antar  individu dalam  masyarakat.  Kerugian  sebagaimana  dimaksud  tidak  hanya  terkait  kerugian sebagaimana  yang  kita  pahami  dalam  istilah  keperdataan,  namun  juga  mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.
Prostitusi online yang  telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018  diperoleh pekerja seks komersil berjumlah 42 orang dari 19 kasus. Pekerja  seks komersil dalam prostitusi online adalah perempuan yang berumur antara 19 tahun – 30 tahun. Selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Jambi ditetapkan  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  untuk  itulah  menjadi ketertarikan  penulis  mengapa  pekerja  seks  komersial  dalam  prostitusi  online  ini ditetapkan hanya sebagai korban?, dan apakah hal ini  penetapan yang telah dilakukan oleh Polda Jambi merupakan penanggulangan dan pemberantasan prostitusi online?

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimanakah pengaturan penetapan pelaku pekerja seks komersil prostitusi online sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  menurut  hukum  pidana Indonesia?
2. Apakah  yang  menjadi  dasar  penetapan  Kepolisian  Daerah  Jambi  terhadap    pelaku pekerja  seks  komersil  prostitusi  online  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan orang ?
3. Bagaimakah  penanggulangan  dan  pemberantasan  prostitusi  online  di  wilayah hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  dapat  tercapai  bila  pelaku  pekerja  komersil prostitusi online hanya ditetapkan sebagai korban ?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Yuridis  Empiris”.  Yakni  mempelajari peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan pelaksanaannya  dalam  penetapan  terhadap  pekerja  seks  komersil  prostitusi  online sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat  deskriptif  analitis  ,  yaitu  memberikan  gambaran  dan  uraian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pekerja seks komersil prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian  hukum  dan  norma-norma  hukum,  dengan  cara  melihat  isi dari  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah tindak pidana prostitusi online wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan,  diseleksi  dan  data  tersebut  diklasifikasikan.  Setelah  diklasifikasikan kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  kemudian  hasilnya  diuraikan  secara deskriptif.Data  yang  terkumpul  diseleksi  dan  diklasifikasi  sesuai  dengan karakteristiknya,  lalu  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Interprestasi  hasil penelitian disajikan secara deskriptif.
D. Pengaturan  Penetapan  Pelaku  Pekerja  Seks  Komersil  Prostitusi  Online  Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia
Semakin maju teknologi informasi melalui internet telah menimbulkan peluang bagi para pekerja seks, mucikari maupun para pengguna (client) untuk memanfaatkan dan lebih aman  untuk  memperlancar  aksinya,  lebih  aman  dari  razia  petugas,  terutama  bagi  pekerja seks  yang  tidak  perlu  menjajakan  dipingir-pinggir  jalan  raya.  Hal  inilah  tumbuh  berbagai macam  situs-situs  prostitusi  online,  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang  yang  ingin  memakai  jasanya.  Sehingga  prostitusi  online    menjadi  gejala  sosial, sistemnya  terletak  pada  faktor  kondisional  khususnya  sifat  biologis  pria  dan  wanita  serta hubungan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  yang  kompleks,  sehingga  mustahil untuk  dapat  dihilangkan  sama  sekali.  Maka  berbagai  usaha  dan  tindakan  menghadapi masalah  ini  targetnya  pun  tidak  sampai  dengan  pelenyapan  sama  sekali  yang  pasti  tidak mungkin,  melainkan  pengarahan  untuk  membendung  meluasnya  dan  mencegah  berbagai akibatnya. 5
Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia pada Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  dan  Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  1945 bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan.dihubungkan dengan prostitusi online yang telah menimbulkan dampak negative berupa  merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus bangsa  sehingga  dapat  mengancam  kelangsunagn  hidup  bangsa  dan  Negara  di  masa mendatang,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideology  bangsa  yang  dijadikan sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social akan  tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme,  prostitusi  dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasioanal, menjatuhkan   jati   diri bangsa   Indonesia   yang   tersohor   dengan   luhur   budinya   dan menjunjung tinggi nilai budaya  ketimuran  dan  agamanya  dan  prostitusi  online  dapat  menimbulkan  dan menyebarluaskan  penyakit  kelamin  dan  kulit  maka  perlunya  pengaturan  dari  Pemerintah Indonesia
5 Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hal. 361.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka  Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang  undangan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi  online  yang  marak terjadi di Indonesia  yaitu Kitab Undang  Undang  Hukum Pidana, Undang Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang- Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi,    Undang-Undang  RI  No.19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang    Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  KUHP,  terdapat  3  (tiga)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan prostitusi  yang  memberikan  penjelasan  lebih  jelas  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,
Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa   “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “
dan  Pasal  506  yang  menyatakan  bahwa  “  Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikan  sebagai  pencarian,  diancam  dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Penelusuran selanjutnya  Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :
pasal 23 yang menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2)  Setiap  orang  bebas  untuk  mempunyai,  mengeluarkan  dan  menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Pasal 73 yang menyatakan bahwa:
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan  berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan
penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa
Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Perdagangan  orang  dimaksud  dalam tulisan  ini  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  dalam  Negara  maupun  antar Negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  tereksploitasi.  Ketentuan  sanksinya beragam,  yaitu  penjara  berkisar  minimum  tiga  tahun  hingga  seumur  hidup  dan  denda berkisar  minimum  Rp.  120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  hingga  Rp. 5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah),  tergantung  pada  kategori  tindakannya  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 2
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
(2)  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah  setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari  orang  lain  tersebut.  Selanjutnya  perbuatan  tersebut  di  atas  harus  mempunyai  tujuan untuk  mengeksploitasi  (perhatikan  ketentuan  pasal  2  ayat1)  atau  mengakibatkan tereksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).
Konten-konten  yang  ditawarkan  mengenai  criteria,  cirri-ciri,  foto-foto  pekerja  seks dan  jasa  prostitusi  di  dalam  situs-situs  prostitusi  online  juga  telah  melanggar  Undang- Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7sebagai berikut :
Pasal 4
(1)   Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a.  menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d.  menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung layanan seksual.
Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 29
Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 30
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).
Tindak  pidana  prostitusi  online  selanjutnya  melanggar  Undang  Undang  RI    No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Undang  Undang  RI    No.19  Tahun  2016  merupakan  perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis  perlu  dilakukan  perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  agar  terwujud  keadilan,  ketertiban  umum,  dan  kepastian  hukum.  Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11  Tahun  2008  ,  berbunyi.  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan ancaman  pidana  diatur  didalam  Pasal  45  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
E. Dasar  penetapan  Kepolisian  Daerah  Jambi  terhadap    pelaku  pekerja  seks komersil prostitusi online sebagai korban tindak pidana perdagangan orang
Prostitusi  online  yang    telah  diungkap  oleh  Kepolisian  Daerah Jambi  semenjak tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018    diperoleh  pekerja  seks  komersil  berjumlah  42 orang dari 19 kasus. Pekerja seks komersil dalam prostitusi online adalah perempuan yang berumur antara 19 tahun – 30 tahun. Selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Jambi ditetapkan sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Hal  ini  didasarkan  kepada  Kepolisian merupakan  salah  satu  sub  system  penegakan  hokum  dalam  tindak  pidana  perdagangan orang.
Untuk  itu  tim  peneliti  pertama  –  tama  mengemukakan  factor-faktor  penyebab berkembangnya prostitusi online di wilayah hokum kepolisian Daerah Jambi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iin Asi Noprini, S.Psi di wilayah Provinsi Jambi diperoleh bahwa factor-faktor  penyebab  terjadinya  prostitusi  online  dipengaruhi  factor-faktor  sebagai berikut :
1. Ditutupnya lokalisasi prostitusi di daerah-daerah
Adanya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  terkait  dengan  lokalisasi prostitusi  di  beberapa  lokasi  pada  Provinsi  Jambi  walaupun  pemerintah  daerah ditempat lokalisasi telah melakukan kebijakan pemberian pesangon dan lapangan kerja untuk  para  pekerja  seks  dan  mucikari  namun  hal  ini  tidak  menghentikan  prostitusi, namun  pekerja  seks  komersial  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  sarana  transaksi prostitusi dengan aman dan mudah dalam mendapatkan client.
2. Bagi Pekerja Seks
a. Harga jual lebih mahal
 Tawaran yang diberikan di situs prostitusi online lebih mahal dibandingkan di  jalanan  maupun  di  lokalisasi  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam mendapatkan persetujuan hal ini memberikan keuntungan kepada pekerja seks
b. Lebih aman
 Melalui media prostitusi online keuntungan lainnya yang didapatkan adalah keamanan  kepada  pekerja  seks,  karena  telah  jelas  dimana  tempat  pertemuan,    dan perjanjian  –  perjanjian  segala  sesuatu  telah  dilaksanakan  oleh  mucikari  dan pelanggan  lebih  mematuhinya  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  rata-rata pelanggan yang diperoleh dari prostitusi online adalah orang-orang yang tergolong pendidikan dan keuangan lebih baik dari prostitusi di jalanan atau lokalisasi
c. Tidak beresiko berurusan dengan hukum
 Prostitusi  di  jalanan  lebih  beresiko  dari  razia-razia  oleh  penegak  hukum baik  di  hotel-hotel  sehingga  baik  pekerja  seks  maupun  pelanggan  merasa  tidak nyaman  berbanding  terbalik  apabila  melalui  prostusi  online  segala  sesuatu  telah diatur dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada pekerja seks

3. mucikari atau germo (pimp)
a. Lebih cepat proses transaksi
Melalui media social prostitusi yang ditawarkan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menemukan kata sepakat  dan pembayaran yang cepat pula sebagaimana  cara  kerja  dimulai  Pekerja  seks  komersial  akan  mempromosikan dirinya  melalui  media  sosial  oleh  mucikari  selanjutnya  pria  hidung  belang menemukan  iklan  pekerja  seks  tersebut  kemudian  berhubungan  melalui  media sosial dan di sambusngkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.  Biasanya  jika  proses  sebelum  deal  pria  hidung  belang  di  harapkan memberi  downpayment  terlebih  dahulu  untuk  meyakinkan  pekerja  seks.  Dalam iklan  yang  di  promosikan  di  media  sosial  para  pekerja  seks  sudah  menentukan secara lengkap  layanan  yang  akan  diterima  oleh  para  pria  hidung  belang  tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat  pelaksanaannya.  Setelah  selesai  biasanya  lelaki  hidung  belang  akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.
b. lebih banyak untung dalam hal pembagian hasil
harga  jual    atau  penawaran  yang  diberikan  melalui  prostitusi  online  lebih  mahal dibandingkan prostitusi jalanan / di lokalisasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi kepada keuntungan yang diperoleh oleh mucikari
c. lebih  mudah diawasi keselamatan pekerja seksnya
sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  melalui  cara  kerja  prostitusi  online langsung ditentukan tempat pertemuan antara pekerja seks dengan client yang telah diatur oleh mucikari, hal ini memberikan keuntungan lainnya bahwa mucikari akan lebih  mudah  mengawasi  keselamatan  pekerja  seks  dari  tindakan-tindakan  client yang melanggar perjanjian
4. pelanggan (client).
a. Kehormatan (nama baik) lebih terjaga
 Prostitusi  online  sangat  memberikan  keuntungan  kepada  client  yang memakai  jasa  pekerja  seks  dibandingkan  client  yang  harus  datang  ke  lokalisasi pelacuran  ataupun  mencari  pekerja  seks  di  jalanan  dikarenakan  dapat  menjaga nama  baik  dan  keututuhan  rumah  tangga  bagi  client  sehingga  melalui  prostitusi online  tidak  akan  diketahui  bahwa  pribadi-pribadi  client  yang  suka  memakai  jasa pekerja seks
b. lebih banyak pilihan dengan tarif yang diinginkan
 melalui prostitusi online memberikan keuntungan juga kepada client bahwa telah  tersedia  tawaran-tawaran  jasa  dari  pekerja  seks  dan  criteria,  cirri-ciri  yang memenuhi keinginan client yang dapat dilihat melalui situs-situs yang telah tersedia sehingga melalui prostitusi online  sebagai sarana pemenuhan kebutuhan client 6 selanjutnya  ditemukan  factor  yang  menyebabkan  prostitusi  onlime  terus berkembang yang bisa mudah diakses oleh pengguna di Provinsi Jambi berasal dari factor internal dan ekternal pekerja seks itu sendiri sebagai berikut :
1. Faktor Moral atau Akhlak, terdiri dari
a.  rendahnya faktor moral, ketakwaan seseorang terhadap ajaran agamanya.
b.  pemahaman  pentingnya  Pendidikan  yang  ada  didalam  keluarga  sehingga mempengaruhi pola pikir
c.  mudahnya  akses  pornografi  dikarenakan  kurang  pengawasan  dari  keluarga  secara bebas.
2. Faktor Ekonomi
Tingkat kehidupan yang susah dan miskin didukung oleh keinginan untuk hidup mewah tanpa harus kerja keras, merasa tidak memiliki kemampuan, keterampilan khusus, tingkat pendidikan rendah sehingga memiliki pemikiran segala hal ditempuh sehingga pekerja seks akan ditempuh.
3. Faktor Sosiologis
a.  Ajakan  dari  teman-teman  sedaerahnya  yang  sudah  lebih  dahulu  terjun  ke  dunia prostitusi
b.  Pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk  dan  terkena  tipuan  dari  pria.  Terutama  dengan  menjanjikan  pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat prostitusi.
4. Faktor Psikologis
6 Iin Asi Noprini, S.Psi, Kepala UPTD P2TP2A Provinsi Jambi, Wawancara Tanggal 10 Juli 2019
Pengalaman-pengalaman  hidup  semenjak  kecil  maupun  yang  ditemui  setelah  dewasa baik dari keluarga maupun lingkungan  seperti kekerasan seksual, perceraian orang tua, kegagalan  dalam  perkawinan,  dimadu,    menimbulkan  luka  jiwa  sehingga  prostitusi sebagai  pelarian  untuk  menikmati  kesenangan  dan  obat  terhadap  luka  jiwa  yang dialaminya.
5. Faktor kemalasan
Faktor  kemalasan  biasanya  diakibatkan  oleh  psikis  dan  mental  yang  rendah,  tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
6. Faktor Biologis
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.
7. Faktor Pendukung
Kemajuan teknologi dan informasi yaitu internet dan handphone yang telah bermigrasi sebagai  android  sehingga  memudahkan  akses  internet  tanpa  harus  memakai  computer membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi 7 .
Faktor  penyebab  dan  pendukung  yang  terjadinya  marak  prostitusi  online  di Provinsi  Jambi  ini  menjadi  bahan  pertimbangan  oleh  Kepolisian  Daerah  Provinsi  Jambi menetapkan pelaku pekerja komersil prostitusi Online sebagai korban, hal ini berdasarkan data  yang  diperoleh  bahwa  para  pekerja  seks  prostitusi  online  hasil  penyidikan  dan penangkapan  di  lokasi  merupakan  perempuan-perempuan  berumur  15-21  tahun  yang dipersiapkan  oleh  Mucikari  kepada  client  berdasarkan  transaksi-transaksi  yang diperjualbelikan oleh Mucikari melalui media social.
Temuan  yang  diperoleh  di  dalam  penelitian  ini  senada  dengan  Kasus  trafficking merupakan  kasus  yang  sulit  diproses  dan  diselesaikan  dikarenakan,  Pertama,  sulit pembuktiannya dan terdapat beberapa daerah baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri  sebagai  tempat  kejadian  Perkara  (TKP).  Kedua,  sebagian  besar  korban  enggan melapor  dan  memilih  berdiam  diri  dengan  penderitaan  lahir  batinnya.  Keengganan  untuk membuka  diri  tersebut  erat  hubungannya  dengan  masih  kuatnya  anggapan  bahwa melaporkan  kasus trafficking yang  menimpa  dirinya  sama  dengan  menguak  aib  pribadi maupun  keluarga.  Ketiga,  sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa trafficking terjadi
7 Nuraini Silalahi, Satgas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Provinsi Jambi, Wawancara Tanggal 5 Agustus 2019
akibat  kesalahan  korban  sendiri.  Umumnya,  bila  korban  menceritakan  nasib  sial  yang menimpa dirinya kepada seseorang, mereka lebih banyak yang bersikap menyalahkan, dari pada memberikan bantuan atau dukungan moral. Akibatnya korban mengalami pelecehan dan  menjadi  korban  untuk  kedua  kalinya,  Harkristuti  Harkrisnowo 8 mengemukakan  ada beberapa kendala yang berasal dari korban sebagal berikut:
1. Korban  mengetahui  bahwa  dirinya  telah  menjadi  korban  kejahatan  tidak  bersedia melapor  karena  menganggap  polisi  tidak  efisien  atau  tidak  akan  memperdulikan laporannya  dan  menganggap  peristiwa  tersebut,  sebagai  urusan  pribadi  dan  akan menyelesaikannya di luar (ekstra yudisiil) atau merasa malu.
2. Korban  tidak  mengetahui  bahwa  dirinya  menjadi  korban  dari  suatu  perbuatan  pidana. Hal  ini  dapat  terjadi  dalam  kejahatan-kejahatan  penipuan  atau  penggelapan  yang modus  operandinya  dilakukan  dengan  cara  yang  halus,  sehingga  korban  tidak  merasa telah tertipu.
3. Korban  yang  sifatnya  abstrak (abstract  victim). Jenis  korban  ini  sering  terjadi  pada penipuan  konsumen.  Oleh  karena  itu  sulit  untuk  menentukan  siapa  sebenarnya  yang menjadi korban.
4. Korban  sendiri  sekaligus  sebagai  pelaku  kejahatan.  Untuk  jenis  kejahatan  ini  sering disebut  sebagai  kejahatan  tanpa  korban (crime  without  victim) seperti  kejahatan narkotika, abortus dan pejudian.
5. Secara  resmi  tidak  terjadi  korban  karena  kewenangan  (diskresi)  kepolisian  untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat  berkaitan  dengan  kebijakan  dan  penegakan  hukum.  Dengan  demikian  nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan human trafficking merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan.

## F. Penanggulangan  dan  pemberantasan  prostitusi  online  di  wilayah  hukum Kepolisian Daerah Jambi  dapat tercapai bila pelaku  pekerja  komersil prostitusi online hanya ditetapkan sebagai korban
Adanya penetapan pekerja seks komersial prostitusi onlie ditetapkan hanya sebagai korban,  hal  ini  berdasarkan  pertimbangan  –  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  memiliki hak  diskresi  sebagaimana  menurut  AKP  Yanepi
8 Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia,  Sentra HAM UI, 23 Februari 2003, Hal. 108
mengutip  pendapat  Soerjono  Soekanto  bahwa  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap kasus  prositusi  online  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi,  didasarkan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkuman  penjabaran  nilai  tahap  akhir, untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup sehingga dalam proses penegakan hukum memghasilkan keputusan yang tidak secara ketat diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi  dan  pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral 9 .
Selanjutnya  pekerja  seks  komersil  prostitusi  online  yang  telah  ditetapkan  sebagai korban,  bukan  berarti  bahwa  penanggulangan  dan  pemberantasan  prostitusi  online  tidak tercapai namun dilakukan program penanggulangan dan pemberantasan terhadap prostitusi online  melalui  program-program  kerja  antara  pemerintah  daerah  dan  Kepolisian  daerah Jambi sebagai berikut :
1. Pusat Pelayanan terpadu
Perlindungan hukum dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk  penampungan  dan  pemulangan  ke  daerah  asal  korban,  menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Menteri  Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor:
14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/MENKES/  SKB/  X/  \2002;75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu  Korban  Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat PelayananTerpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar  korbandapat  dengan  mudah  mengakses  layanan  yang  diperlukan  baik aspek medis,  psikis, maupun aspek  sosialdan hukum. Sebagai  pelaksana Pusat Pelayanan  Terpadu  adalah  dokter  dan  perawat  terkait,  psikolog,  penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
2. Rumah Aman.
Eksistensi  Rumah  aman  dapat  memberikan  perlindungan  pada  korban, seringkali  rumah  aman  itu  terbuka  dan  lokasi  diketahui  umum.Padahal
9 AKP Yanepi, Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi, Wawancara Tanggal 5 Agustus 2019
tujuannya  adalah  menjadi  tempat  aman  sementara  bagi  korban  baik  karena memerlukan tempat singgah sementara atau karena keamanannya terancam.
3. Pelayanan Perempuan dan Anak.
Polisi  Wanita  bagian  Humas  Polda  Jambi  memberikan  layanan  kepada perempuan  pekerja  seks  komersil  tentang  pemahaman  dan  kesadaran  hukum tentang perdagangan orang.
Sehingga  menurut  peneliti  perlu  dilakukan  perlindungan  terhadap  korban prostitusi online sebagaimana menurut Harkristuti Harkrisnowo, 10 yaitu :
a. perlindungan  yang  berkaitan  dengan  identitas  diri.  Perlindungan  ini  berkaitan  dengan identitas  diri  korban,  selama  proses  peradilan  berjalan.  Tujuan  dari  perlindungan  ini adalah  untuk  mencegah  terjadinya  ancaman  dari  pihak  pelaku  yang  mungkin  terjadi selama berlangsungnya proses peradilan;
b. bantuan  medis  dan  psikologis.  Bantuan  ini  sangat  diperlukan  bagi  korban  yang mengalami  penderitaan  fisik  serta  mengalami  gangguan  psikologis.  Korban  dari kejahatan  human  trafficking  sangat  rawan  dengan  penderitaan  fisik  dan  Psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan;
c. selain  perlindungan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  korban  perlu  pula  mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum, sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses  hukum.  Korban  human  trafficking  lazimnya  adalah  orang-orang  yang  tidak memiliki  pengetahuan  yang  memadai  di  bidang  hukum.  Oleh  karena  itu  merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan;
d. kompensasi  dan  restitusi.  Korban  berhak  memperoleh  kompensasi  dan  restitusi. Penderitaan  korban,  selain  menjadi  tanggung  jawab  si  pelaku  juga  menjadi  tanggung jawab negara.
Penanggulangan  kejahatan  akan  dapat  berhasil  manakala  komponen-  komponen dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan  bekerjasama  secara  terpadu.  Keterpaduan  dimaksud  layaknya bejana  berhubungan  dengan  pengertian  setiap  masalah  dalam  satu  komponen  akan menimbulkan dampak pada komponen lainnya. 11
10 Ibid, hal 113
11 Mardjono  Reksodiputro,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Pusat  Pelayanan  Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997, hal. 14
Lebih lanjut ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro 12 bahwa apabila keterpaduan dalam  sistem  bekerjasama  tidak  dilakukan,  maka  ada  3  (tiga)  kerugian  yang  dapat diperkirakan timbul, yaitu :
a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi;
c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka dari sistem  setiap  instansi  tidak  perlu  memperhatikan  efektifitas  menyeluruh  peradilan pidana.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  masalah  prostitusi  online  merupakan  perdagangan orang  menimbulkan  keprihatinan  diberbagai  kalangan.  Masalah  yang  berskala  nasional bahkan  masuk  lingkup  internasional  ini  membuat  berbagai  pihak  memberikan  perhatian khusus,  apalagi  korbannya  tidak  sedikit  jumlahnya.  Pemerintah  Indonesia  yang berkewajiban  memberikan  perlindungan    pada  warganegaranya  dinilai  kurang  serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus  seperti pemerintah Provinsi dan Pemerintah  Daerah  di  Jambi  membentuk  tim  khusus  dan  saling  berkoordinasi  kegiatan instansi  vertical  di  daerah,  namun  yang  sering  terjadi  adalah  ketidakjelasan  penyelesaian dari  kasus  yang  ditangani.  Pembentukan  tim  khusus  dalam  menangani  masalah perdagangan  manusia  ini  dilakukan  karena  disadari  bahwa  perdagangan  manusia merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut berbagai aspek.
Kerjasama  yang  dilakukan  di  Provinsi  Jambi  meliputi  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari  pemerintah,  penegak  hokum,  organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat, organisasi  profesi,  dan  peneliti/akademisi.  Gugus  tugas  ini  memiliki  tugas  (Pasal  58  ayat (4)) yaitu :
1. Mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
3. Memantau  perkembangan  pelaksaksanaan  perlindungan  korban  meliputi  rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi social
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hokum; serta
5. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi
12 lbid, hal. 85
Agar upaya pencegahan ini berjalan lancar maka adanya anggaran yang dikhususkan oleh Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Dan  hal  ini  telah  dilaksanakan  oleh Pemerintah maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Orang  yang  memberikan  laporan tahunan  dan  lima  tahunan  terdiri  dari  Gugus  Tugas  Pusat  yang  bertanggung  jawab langsung  kepada  presiden,  Gugus  Tugas  Provinsi  berada  dibawah  dan  Bertanggungjawab kepada  Gubernur  selanjutnya  Gugus  Tugas  Kabupaten/Kota  yang  berada  dibawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati/Walikota  seperti  halnya  halnya  Provinsi  Jambi  yang telah  membentuk  Gugus  tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  di  Provinsi  Jambi  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jambi  Nomor  16  Tahun  2011 yang mempunyai tugas (Pasal 4) sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
c. Memantau  perkembangan  pelaksanaan  perlindungan  korban  meliputi  rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi soaial
d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hokum
e. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Pengaturan penetapan pelaku pekerja seks komersil prostitusi online sebagai korban tindak  pidana  perdagangan  orang  menurut  hukum  pidana  Indonesia  telah  diatur  di dalam Undang Undang RI  No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Undang Undang  RI    No.19  Tahun  2016  merupakan  perubahan  Undang  Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang    Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  rangka  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis
2. Dasar  penetapan  Kepolisian  Daerah  Jambi  terhadap    pelaku  pekerja  seks  komersil prostitusi  online  sebagai  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  berdasarkan
pertimbangan  –  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  Daerah Jambi  yang  memiliki  hak  diskresi  hubungan  nilai-nilai  yang  dijabarkan  di  dalam kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkuman  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
3. Penanggulangan  dan  pemberantasan  prostitusi  online  di  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  Jambi  bila  pelaku  pekerja  komersil  prostitusi  online  hanya  ditetapkan sebagai  korban  tetap  dapat  tercapai  melalui  Kerjasama  yang  dilakukan  di  Provinsi Jambi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan membentuk gugus  tugas  yang  beranggotakan  wakil-wakil  dari  pemerintah,  penegak  hokum, organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan peneliti/akademisi sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan orang
b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
c. Memantau  perkembangan  pelaksaksanaan  perlindungan  korban  meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi social
d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hokum; serta
e. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi

## H. Rekomendasi
Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut  :
1. Untuk  ditingkatkan  kinerja  tim  gabungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi,  Kepolisian  Daerah  Jambi  dalam penanggulangan  dan  pemberantasan  prostitusi  online  agar  tidak  marak  terjadi  di Provinsi Jambi
2. Untuk ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat tentang pemutusan mata rantai beralihnya modus perdagangan orang dari konvensional ke pemanfaatan data jaringan  internet  dan  razia  –  razia  ke  lokasi-lokasi  penginapan-penginapan  di Provinsi Jambi

## I. DAFTAR PUSTAKA
Ashadi Siregar, Menyusuri Remang-Remang Jakarta , Sinar Harapan, Jakarta, 1997 Arikunto,Suharsini, 2006, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta. B. Simanjuntak, Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2005
Barda   Nawawi  Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
Dikdik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006 Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya  Sinergistik  Untuk  Mencapai Supermasi  Hukum  yang  Berkeadilan ,  Jurnal  Keadilan  Vol.  3,  No.  6  Tahun 2003/2004.
Haanen, C.,Wenegar, Pengantar Ilmu Penyakit Darah , Binacipta, Bandung, 2011 Handayani, Wiwik, dan Haribowo, Andi Sulistyo, Asuhan Keperawatanpada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi , Salemba Medika, Jakarta, 2008
Harkristuti  Harkrisnowo, Indonesia  Court  Report:  Human  Trafficking ,  Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003
Heni  Siswanto, Rekonstruksi  Sistem  Penegakan  Hukum  Pidana  Menghadapi  Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013
I Made Winaya, Hematologi Klinik Ringkas, EGC, Jakarta, 2006 J.J.H. Bruggink, 2009, Refleksi tentang Hukum , Citra Aditya Bhakti,  Bandung. Jimly  Asshiddiqie,  2008, Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasioanal  di  Abad  Globalisasi , Balai Pustaka, Jakarta.
Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003 Langit Kaha Wong Teleng, Melibas Sekat Pembatas, CV . Qalam, Yogyakarta, 2004 Moh. Rasyid, Pendidikan Seks, Syiar media publishing, Semarang, 2007
Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2011
Mudjijono, Sarkem,  Reproduksi  Sosial  Pelacur ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2005
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
Muladi, "Kapita  Selekta  Slstem  Peradilan  Pidana" Badan  Penerbit  UNDIP,  Semarang, 1995
Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi , PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung,  2012