Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 167-195 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7005
email correspondence: noer@syariah.uin-malang.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## Noer Yasin
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

## Abstrak:
Penelitian  dilatarbelakangi  realitas  putusan  Mahkamah Konstitusi  18/PUU-XVII/2019  tentang  pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Adapun  fokus  kajiannya  adalah  aspek  perlindungan  hak spiritual  konsumen  dalam  penyelesaian  sengketa  wanpretasi pembiayaan  murabahah.  Untuk  membahasnya  digunakan metode  penelitian  dengan  jenis  penelitian  hukum  doktrinal yang bertumpu pada tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan  tersier  yang  didapat  melalui  studi  pustaka  dan  dianalisa secara  deksriptif  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah bahwa  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  pembiayaan murabahah  berdasarkan  Putusan  MK  No.  18/PUU-XVII/2019 dapat  dilakukan:  (a)  di  luar  pengadilan  secara  musyawarah. Pada  konsteks  ini  agar  konsumen  terlindungi  hak  spiritualnya dapat  dilakukan  secara  hybrid  mediasi-arbitrase  pada  badan arbitrase  syariah  atau  pada  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK),  namun  karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses konsumen, maka Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dapat  diberi kewenangan  terhadapnya  dengan  kewajiban  menerapkan prinsip syariah dalam  kasus sengketa wanprestasi  pembiayaan syariah.  Kedua,  dapat  dilakukan  di  pengadilan  agama  dengan melalui  mekanisme  gugatan  sederhana.  (The  research  is motivated  by  the  reality  of  the  decision  of  the  Constitutional Court 18/PUU-XVII/2019 regarding the review of Law Number 42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantees.  The  focus  of  the study  is  on  the  aspect  of  protecting  the  spiritual  rights  of consumers in the settlement of the murabahah financing default dispute. To discuss this research method is used with the type of

## Noer Yasin
168
doctrinal  legal  research  that  relies  on  three  legal  materials, namely  primary,  secondary  and  tertiary  obtained  through literature  study  and  analyzed  descriptively  qualitatively.  The results  of  this  study  are  that  the  settlement  of  the  murabahah financing  default  dispute  based  on  the  Constitutional  Court Decision  No.  18/PUU-XVII/2019  can  be  carried  out:  (a)  out  of court  by  deliberation.  In  this  context,  so  that  consumers' spiritual  rights  can  be  protected,  hybrid  mediation-arbitration can  be  carried  out  at  the  sharia  arbitration  body  or  at  the Financial  Services  Sector  Alternative  Dispute  Resolution Institution  (LAPS  SJK),  but  because  these  two  institutions  are not  easily  accessible  to  consumers,  the  Consumer  Dispute Resolution Agency (BPSK) ) may be given authority over it with the  obligation  to  apply  sharia  principles  in  the  case  of  a  sharia financing default dispute.  Second, it can be done in  a religious court through a simple lawsuit mechanism.)
Kata Kunci :
Perlindungan Hak Spiritual Konsumen, Wanprestasi, Murabahah, Putusan Mahkamah Konstitusi
Pendahuluan
Mahkamah Konsitusi  Republik  Indonesia  sebagai  salah  pelaku kekuasaan  kehakiman  yang  berwenang  dalam  melakukan judicial review undang-undang  terhadap  undang-undang  dasar,  pada  tahun 2019  melalui  putusan  No.  18/PUU-XVII/2019  telah  menciptakan perubahan  yang  mendasar  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Perubahan  mendasar  dimaksud  di  atas adalah  dengan  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  dan inkonstitusionalnya  Pasal  15  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tersebut,  padahal  Pasal  15  ini  merupakan  ruh  atau  norma fundamental 1 dari  undang-undang  di  atas  karena  dengan  pasal  ini pula  penerima  jaminan  fidusia  memiliki  hak  untuk  menjual  Benda yang  menjadi  jaminan  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri  ketika debitor  cidera  janji,  hal  ini  lahir  dari  sertifikat  jaminan  fidusia  yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap. 2
1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XIV-2019, 116
2 Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Pasal  15  inilah  yang  belakang  melahirkan  praktek  penarikan benda jaminan fidusia di lapangan secara serta merta, yang kerapkali menimbulkan kesesahan bagi debitor yang tidak jarang juga diwarnai dengan kekerasan baik psikis maupun fisik, sebab cidera janji sebagai dasar penarikan obyek jaminan tersebut datang dari satu pihak yaitu debitor,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  parameter wanprestasi  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  di  atas, sehingga  tidak  hanya  menimbulkan  permasalahan  konstitusionalitas norma,  akan  tetapi  pada  dataran  impelementasi  juga  melahirkan permasalahan.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  No.  18/PUU-
XVII/2019  menyatakan  bahwa pertama, Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap”  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kedua, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  sepanjang  frasa  “cidera  janji”  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak  dimaknai  bahwa  “adanya  cidera  janji  tidak  ditentukan  secara sepihak  oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  antara kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas addressat -nya  adalah dalam  hal  tidak  ada  kesepakatan  tentang  wanprestasi  dan  debitor/ nasabah  atau  konsumen  tidak  secara  sukarela  menyerahkan  barang obyek  jaminan  fidusia,  dan  dalam  hal  wanprestasi  tidak  ditentukan secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan atau upaya hokum untuk  menentukan  dan  menetapkan  telah  terjadi  wanprestasi. Berdasarkan hal ini, karena kreditor tidak lagi bisa secara serta merta

## Noer Yasin
dapat  menyatakan  debitor  cidera  janji  secara  sepihak  sehingga dengan  kekuasaan  sendirinya  berwenang  menjual  obyek  jaminan fidusia terlepas debitor menerima atau tidak pernyataan cideran janji tersebut,  maka  akan  berimplikasi  pada  upaya  hukum  untuk menentukan  cidera  janjinya  debitor  kepada  pengadilan  yang berwenang,  jika  upaya  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  tidak bisa dicapai.
Upaya  hukum  ke  Pengadilan  untuk  menentukan  wanprestasi debitor  tentu  bisa  berimplikasi  pada  eskalasi  perkara  sehingga perkara  di  Pengadilan  menumpuk,  untuk  itu  diperlukan  desain penyelesaian yang berdimensi sederhana, cepat dan berbiaya ringan, jika  memang  harus  diselesaikan  di  pengadilan,  namun  juga  tidak menutup  kemungkinan  dan  bahkan  kemungkinan  tersebut  terbuka lebar  untuk  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  alternative penyelesaian sengketa yang telah tersedia, seperti Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Otoritas Jasa Keuangan.
Hal  di  atas  berkaitan  dengan  Perusahaan  Jasa  Keuangan  dan nasabah/konsumen  konvensional,  pertanyaannya  adalah  bagaimana dengan  Perusahaan  Jasa  Keuangan  Syariah  yang  juga  memberikan pembiayaan kepada konsumen dengan menerapkan jaminan fidusia, apakah  prosedur  penyelesaian  sengketa  wanpretasi  dalam  Lembaga Jasa  Keungan  Syariah  bisa  diselesaikan  pada  lembaga-lembaga  di atas,  dan  apakah  lembaga-lembaga  di  atas  bisa  menggaransi keterpenuhan hak spiritual  nasabah lembaga jasa keuangan Syariah, hal  ini  menarik  untuk  didiskusikan  mengingat  pembiayaan  Syariah memiliki  perbedaan  signifikan  dengan  pembiayaan  konvensional pada aspek akadnya.
Untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  prosedur  dan  desain penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dalam  perjanjian  pembiayaan Syariah,  dengan  tetap  menjamin  keterpenuhan  hak  spiritual konsumen  dalam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  tersebut, pengkajian terhadapnya menjadi penting untuk dilakukan, dan untuk itulah kajian ini disusun.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## Metode
Melakukan  pengkajian  persoalan  ini  terikat  dengan  kerangka metodologis  agar  hasilnya  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  doktrinal  dalam  bahasa  Soetandyo  dengan pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan.  Adapun  data  yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: (a) bahan hukum primer  yang  terikat  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  yaitu terdiri  dari  Putusan  MK  No.  18/PUU-XVII/2019,  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No:  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No.  48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan Kembali  Tagihan  Murabahah  ,  Dewan  Syariah  Nasional  Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah,  (b)  bahan  hukum sekunder  yang  diisi  para  penstudi  hukum  terdahulu,  dan  (c)  bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Tiga bahan hukum ini didapat melalui studi pustaka dan intenet searching yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## Pengertian Pembiayaan Murabahah
Murabahah  adalah  salah  satu  produk  pembiayaan  yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Keungan Syariah (LKS). Pembiayaan secara  teoretis  dipahami  sebagai  pendanaan  yang  diberikan  suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga. 3 Definisi  pembiayaan  ini  terkonsentrasi  pada  pembiayaan  untuk investasi,  padahal  pembiayaan tidaknya terfokus pada investasi  tapi juga  pada  modal  kerja  dan  pembiayaan  aneka  barang,  perumahan dan  properti. 4 Atau  pembiayaan  untuk  hal-hal  yang  produktif (investasi,  modal  kerja)  dan  pembiayaan  untuk  hal-hal  konsumtif, baik primer maupun sekunder. 5
3 Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah (Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan AMP YKPN, 2005), 17.
4 Ascraya, Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah (Jakarta:  Rajawali  Press,  2008),  123- 127.
5 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek (Jakarta:
Gemas Insani Press, 2001), 168.

## Noer Yasin

## Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah
Murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan di atas dalam literatur fiqih didefinisikan sebagai jual beli yang dilakukan seseorang dengan  harga  awal  ditambah  dengan  keuntungan.  Penjual menyampaikan  harga  beli  kepada  pembeli  ditambah  dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki  penjual  kepada pembeli. 6 Murabah secara aplikatif di Lembaga Jasa Keungan Syariah (LKS) di Indonesia  didasarkan  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  yang  dalam  peraturan  perundang- undangan dipandang sebagai hukum positif yang mengikat bagi para pelaku  ekonomi  Syariah, 7 fatwa  tersebut  adalah  Fatwa  No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menentukan bahwa: pertama ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah , meliputi: (1) bank dan  nasabah  harus  melalukan  akad  murabahah  yang  bebas  riba,  (2) barang  yang  diperjual  beliakan  tidak  diharamkan  oleh  Syariah,  (3) bank  membiayai  sebagaian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang yang  disepakati  kualifikasinya,  (4)  bank  membeli  barang  yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah  dan  bebas  riba,  (5)  bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya  pembelian  dilakukan  secara utang,  (6)  bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah dengan harga jual senilai plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut  biaya  yang  diperlukan, (7)  nasabah  membayar harga  barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,  (8)  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau kerusakan  akad  tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian khusus  dengan  nasabah,  (9)  jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, mejadi milik bank.
6 Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 86.
7 Yeni  Salma  Barlinti, Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Dalam  Sistem Hukum Nasional Di Indonesia (Jakarta: Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama  RI,  2010),  305.  Ahyar  Ari  Gayo  and  Ade  Taufik,  Irawan,  “Perkembangan Bisnis  Perbankan  Syariah  (Hukum  Perspektif  Perbankan  Syariah),” Rechtsvinding I, no. 1 (2009): 257–75., 268.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Kedua ketentuan  Murabahah  kepada  Nasabah  meliputi:  (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia  harus  membeli  terlebih  dahulu  aset  yang  dipesannya  secara  sah dengan  pedagang,  (3)  Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut kepada  nasabah  dan  nasabah  harus  menerima  (membeli)-nya  sesuai dengan  janji  yang  telah  disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus  membuat kontrak  jual  beli,  (4)  Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan  meminta nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat  menandatangani kesepakatan  awal  pemesanan,  (5)  Jika  nasabah  kemudian  menolak membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank  harus  dibayar  dari  uang muka  tersebut,  (6)  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang harus  ditanggung  oleh  bank,  bank  dapat  meminta  kembali  sisa kerugiannya  kepada  nasabah,  (7)  Jika  uang  muka  memakai  kontrak ‘ urbun sebagai  alternatif  dari  uang  muka,  maka:  (a)  jika  nasabah memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal  membayar sisa harga, (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga :  Jaminan  dalam  Murabahah , yaitu:  (1)  Jaminan  dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, (2) Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang dapat dipegang. Keempat: Utang dalam Murabahah , yaitu: (1) Secara prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  transaksi  murabahah tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah dengan  pihak  ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual kembali  barang  tersebut  dengan  keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap berkewajiban  untuk  menyelesaikan  utangnya  kepada  bank,  (2)  Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak  wajib  segera  melunasi  seluruh  angsurannya.  Jika  penjualan barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta  kerugian  itu diperhitungkan.

## Noer Yasin
Kelima: Penundaan  Pembayaran  dalam  Murabahah , yaitu:  (1) Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda penyelesaian  utangnya,  (2)  Jika  nasabah  menunda-nunda pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  Arbitrasi  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah. Keenam : Bangkrut dalam Murabahah , jika nasabah telah dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan  utangnya,  bank  harus menunda  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau berdasarkan kesepakatan.
Murabahah  pada  awalnya  merupakan  transaksi  jual  beli  yang sederhana,  namun  saat  ini  dalam  perkembangannya  mengalami dinamika,  salah  satu  bentuk  perkembangannya  adalah Murabahah dengan  bayar  Tangguh, yang  banyak  dipraktekkan  di  Lembaga  Jasa Keuangan  Syariah  (LKS),  dimana  murabahah  tidak  hanya  sekedar jual  beli  sederhana  dengan  penyebutan  harga  awal  dan  laba  yang diinginkan oleh penjual, namun juga mengakomodasi murabahah yang dilakukan  dengan  melahirkan  hutang  piutang  bagi  pembeli  yang tidak  mampu  membayarnya  secara chash .  Disamping  kedua  belah pihak tau harga pokoknya, juga mereka bersepakat terkait mekanisme pembayarannya dengan cara diangsur atau ditangguh. 8
Urgensi dan Eksistensi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Murabahah  secara  aplikatif  di  Lembaga  Jasa  Keungan  hadir seiring banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana  dari  LKS  berdasarkan  prinsip  jual  beli.  Umumnya  sebelum Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  memberikan  pembiayaan  kepada nasabahnya, maka pendekatan analisis permbiayaan harus dilakukan. Dalam  analisis  tersebut  terdapat  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan,  yaitu: 9 (a)  pendekatan  jaminan,  artinya  bank  dalam memberikan  pembiayaan  selalu  memperhatikan  kuantitas  dan kualitas  jaminan  yang  dimiliki  oleh  peminjam,  (b)  pendekatan karakter,  artinya  bank  mencermati  secara  sungguh-sungguh  terkait dengan  karakter  nasabah,  (c)  pendekatan  kemampuan  pelunasan  , artinya  bank  menganalisa  kemampuan  nasabah  untuk  melunasi
8 Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah . 9 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 304-305.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
jumlah pembiayaan yang telah diambil, (e) pendekatan dengan studi kelayakan,  artinya  bank  memperhatikan  kelayakan  usaha  yang  di jalankan nasabah peminjam, dan (d) pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya  bank  memperhatikan  fungsinya  sebagai  lembaga interndiary keuangan,  yaitu  mengatur  mikanisme  dana  yang  dikumpulkan dengan dana disalurkan.
Pendekatan jaminan dalam produk pembiayaan yang diberikan oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  Syariah  (LKS)  sudah  merupakan keharusan, baik dalam pembiayaan modal kerja, investasi lebih-lebih pembiayaan  pembelian  barang  dan  property  lainnya  yang menggunakan  akad  murabahah.  Pada  perkembangannya,  walau analisis  telah  dilakukan  sebelum  pembiayaan  diberikan  kepada nasabah/konsumen,  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk meminimalisir terjadinya resiko tidak terbayarnya pembiayaan sesuai dengan  yang  telah  disepakati  di  dalam  akad,  resiko  tertunda  atau gagal  pembayaran  tersebut  sering  melatari  pembiayaan  ini.  Resiko tertunda  dan  gagalnya  nasbah  membayar  tagihan  pembiayaan tersebut,  dalam  fatwa  DSN-MUI  di  atas,  ada  dua  macam,  yaitu menunda-nunda  membayar  padahal  mampu  dan  tidak  mampu karena  menurunnya  kemampuan  memayar  tagihan  tersebut.  Gagal bayar  ataupun  yang  menundah-nundah  membayar  tagihan pembiayaan  yang  dtelah  diterima  dilihat  dari  apek  perjanjian  jelas bisa  dikatakan  wanprestasi  atau  cidera  janji,  yaitu  tidak melaksanakan  prestasi  baik  keseluruhan,  terlambat  atau  keliru dipenuhi. 10 Hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan yang dalam Al-Qur’an
disebutkan اي ِدْوُقُعْلاِب اْوُ فْوَا آْْوُ نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَا (wahai  orang berimana penuhi janji-janji), ayat ini adalah padanan doktrin pacta sunt servanda 11 yang menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  undang-undang  bagi  yang
10 J.  Satrio, Wanprestasi  Menurut  KUHPerdata,  Doktrin  Dan  Yurisprudensi ,  2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 4.
11 Pacta  sunt  servanda merupakan  asas  mengikatnya  perjanjian  dalam  rangka untuk  menjaga  kesucian  kontrak,  as  amula  maksim  ini  dari  praetor  Romawi,  yaitu pacta  conventa  sevabo (  saya  menghormati  perjanjian)  yang  didukung  oleh  perintah suci motzeh  sfassecha  tismar (  engkau  harus  menepati  perkataanmu)  Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 36.

## Noer Yasin
176
menyakapatinya.  Berdasarkan  prinsip  Syariah,  kontrak  adalah  suci dan melaksanakan kontrak adalah tugas suci seseorang.
Dalam  ayat  yang  lain  disebutkan  yang  artinya: Bahwasanya orang-orang  yang  berjanji  setia  kepadamu  (Muhammad),  sesungguhnya mereka  hanya  berjanji  setia  kepada  Allah.  Tangan  Allah  di  atas  tangan mereka,  maka  barangsiapa  melanggar  janji,  maka  sesungguhnya  dia melanggar  atas  (janji)  sendiri;  dan  barangsiapa  menepati  janjinya  kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (QS: 48: 10). Sungguh, Allah  telah  meridai  orang-orang  mukmin  ketika  mereka  berjanji  setia kepadamu  (Muhammad)  di  bawah  pohon,  Dia  mengetahui  apa  yang  ada dalam  hati  mereka  lalu  Dia  memberikan  ketenangan  atas  mereka  dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat . (QS: 48: 18) Ayat-ayat  di  atas  dapat  berlaku  untuk  semua  perjanjian  yang dibuat  para  pihak,  kecuali  dalam  hal  yang  dilarang  oleh  Al-Qur’an. Kedudukan khusus perjanjian ini disimpulkan dalam maksim “ al-aqd shariat  al-muta’aqidin ”  (perjanjian  adalah  syariat). 12 Ayat-ayat  dan maksim  ini  adalah pacta  sunt  servanda dalam  ajaran  Islam  yang merupakan  perintah  langsung  dari  Allah  sendiri 13 yang  tujuannya untuk  menjaga  kesakralan  dan  kesucian  sebuah  kontrak  yang  telah dibangun  oleh  para  pihak,  jika  para  pihak  bersepakat  membuat perjanjian,  maka  juga  harus  bersepakat  untuk  menjaga  kesakralan dan  kesuciannya  dalam  bentuk  melaksanakan  apa  yang  telah dimaktubkan dalam klausula-klausula perjanjian tersebut.

## Ta’zir  terhadap  Menunda  Pembayaran  Tagihan  Pembiayaan Murabahah
Menunda-nunda  membayar  pembiayaan  karena  iktikad  tidak baik  ataupun  gagal  membayar  karena  benar-benar  tidak  mampu adalah  bentuk  penyimpangan  terhadap  kewajiban  untuk  menjaga kesakralan  dan  kesucian  sebuah  perjanjian  yang  dalam  pandangan Islam  merupakan  perintah  Allah  secara  langsung  sebagaimana dijelaskan  pada  ayat-ayat  dan  maksim  di  atas.  Terhadap  nasabah yang  menunda-nunda  membayar  padahal  mampu,  kemudian dijelaskan  kembali  secara  khusus  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah
12 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perbandingan (Bagian Pertama) (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 116.
13 Ridwan  Khairandy, Iktikad  Baik  Dalam  Kontrak  Di  Berbagai  Sistem  Hukum (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 99.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Nasional  No:  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas  Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa  ini merumuskan sanksi  ta’zir  terhadap  nasabah/konsumen  yang  menunda-nunda pembayaran  yang  tujuannya  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kewajibannya,  kemudian  juga  dapat  berupa  sanksi denda  yang  besarannya  sesuai  dengan  yang  disepakati  dan  dana denda ini diperuntukkan pada dana sosial.
Pengenaan sanksi ta’zir dan juga denda di atas dipandang perlu bagi  nasabah  yang  mampu  membayar  namun  menunda-nunda karena  masyarakat  banyak  memerlukan  pembiayaan  dari  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lainnya yang pembayarannya pada LKS dilakukan secara angusaran. LKS  sendiri  adalah  lembaga  intermediasi  yang  berperan  dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai pengumpul dana masyarakat dan kemuadian menyalurkannya  kembali  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  produktif dengan  jalan  memberi  pembiayaan, 14 jika  pembayaran  angsuran nasabah kepada LKS tersendat, maka pemberian pembiayaan kepada nasabah  yan  lain  tersendat  pula,  dan  hal  ini  mengganggung  fungsi intermediasi LKS.
Kemudain  terhadap  nasabah/  konsumen  LKS  yang  tidak  bisa menyelesaikan/  melunasi  pembiayaan  murabahah  sesuai  dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati,  berdasarkan Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No.  48/DSN-MUI/II/2005,  LKS  bisa  melakukan penjadwalan kembali ( rescheduling ) tagihan murabah tersebut dengan ketentuan:  (a)  tidak  menambah  jumlah  tagihan  yang  tersisa,  (b) pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali  adalah  biaya riil,  (c)  perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Penjadwalan  kembali  ( rescheduling )  tagihan  murabahah  di  atas tujuannya untuk memberikan keringanan kepada nasabah/konsumen yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran  cicilan  pembiayaan  murabahah,  akan  tetapi  pemberian keringanan  tersebut  dilaksanakan  dengan  tetap  memperhatikan
14 Habriyanto,  “Intermediasi  Perbankan  Syariah  Pada  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Jambi,” Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Kemasyarakatan 3, no. 1 (2011): 57– 74, 62.

## Noer Yasin
178
protokol  prinsip-prinsip  syariah.  Namun  setelah  penjadwalan kembali  ( rescheduling )  tagihan  murabahah  telah  diberikan  pada nasabah/konsumen,  akan  tetapi  nasabah/konsumen  tersebut  tetap tidak mampu menyelesaiakan piutang murabahah, maka berdasarkan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  47/DSN-MUI/II/2005 menyatakan  bahwa  LKS  boleh  melakukan  penyelesaian  murabahah bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  menyelesaikan/melunasi  pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan protokol yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  yaitu:  (a)  obyek  murabahah atau  jaminan  lainnya  dijual  oleh  nasabah  kepada  atau  melalui  LKS dengan  harga  pasar  yang  disepakati,  (b)  Nasabah  melunasi  sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, (c) apabila hasil penjualan melebihi  sisa  utang  maka  LKS  mengembalikan  sisanya  kepada nasabah, (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa  hutang  tetap  menjadi  utang  nasabah  dan  LKS  dapat membebaskannya.
Melihat situasi di atas, keberadaan jaminan dalam pembiayaan murabahah menemukan momentum urgensitasnya untuk melindungi Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS) dari resiko dan agar nasabah disiplin  dalam  melaksanakan  kontraktualnya,  walaupun  prinsipnya jaminan  dalam  LKS  tidak  diperkenankan,  namun  fatwa  DSN-MUI memperbolehkan  adanya  jaminan  dengan  tujuan  yang  telah disebutkan  di  atas.  Jaminan  dalam  perspektif  Islam  ada  dua,  yaitu Kafalah  ( personal  guarancy )  dan  Rahn.  Kafalah  secara  etimologi al- dhamanah,  hamalah, dan za’aamah, yang  memiliki  arti  sama,  yaitu menjamin atau menanggung. 15 Rahn secara etimologi bermakna tetap, kekal,  dan  jaminan  yang  dalam  pandangan  hukum  konvensional disebut dengan barang jaminan. Dalam pandangan ulama Syafi’iyah dan  Hanabilah,  Rahn  adalah  menjadikan  materi  (barang)  sebagai jaminan  utang  yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang  apabila  orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu. 16
15 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islamy  Wa  Adillatuhu ,  VI.  (Beirut:  Dar  Al-Fikr, 2002), 4141.
16 Ibnu ’Abidin, Radd Al-Muhktar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar , V. (Beirut: Dar Al- Fikr, 1963), 339.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Jaminan  dalam  pembiayaan murabahah  pada  ranah  konsumtif secara aplikatif yang dipakai pada LKS bukan kafalah akan tetapi rahn sebagaimana  yang  termuat  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Naional No:68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily . Rahn ini disebut juga dengan rahn ta’mini , rahn rasmi , atau rahn hukmi , yaitu jaminan dalam bentuk  barang  atas  utang,  dengan  kesepakatan  bahwa  yang diserahkan  kepada  penerima  jaminan  ( murtahin )  hanya  bukti  sah kepemilikannya,  sedangkan  fisik  barang  jaminan  tersebut  ( marhun ) tetap  berada  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  pemberi  jaminan ( rahin ).
Dengan  adanya  jaminan  dalam  pembiayaan  termasuk pembiayaan  murabahah,  menurut  fatwa  di  atas  dapat  memberikan kemudahan LKS untuk melakukan eksekusi  jika terjadi wanprestasi pada nasabah, namun tetap dengan memperhatikan protokol syariah dalam  eksekusinya.  Walaupun  nasabah  memberikan  wewenang (kuasa) kepada LKS untuk melakukan penjualan obyek jaminan, baik lelang  atau  dijual  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  protokol  syariah ketika terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, hal itu tidak  memindah  kepemilikan  barang  tersebut  walaupun  bukti  sah kepemilikan barang jaminan telah diserahkan nasabah kepada LKS.
Persoalannya adalah kapan momentum terjadinya wanprestasi nasabah  tersebut,  sehingga  dengan  wanprestasi  tersebut  LKS memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  benda  jaminan.  Inilah persoalan yang harus dijelaskan di dalam akadnya, apakah pada saat nasabah  terlambat  membayar  angsuran,  atau  terlambat  melunasi sesuai  waktu  jatuh  tempo.  Ketiadaan  kejelasan  terkait  dengan momentum terjadinya wanprestasi ini menjadi sebab ketidaksepahaman antara nasabah dan LKS di lapangan sehingga hak kuasa  eksekusi  tidak  berjalan,  sebab  keputusan  wanprestasi dimonopoli oleh pelaku usaha.
Rahn  Tasjily sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  sebangun dengan  jaminan  fidusia  dalam  Lembaga  Keuangan  konvensional dengan  dasar  hukum  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia.  Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  bewujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang

## Noer Yasin
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap  kreditor  lainnya.  Keistimewaan  fidusia  terletak  pada  Pasal 15  ayat  (2)  yang  menyatakan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  mempunyai kekuatan  eksekutorial;  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  ayat  (3)  pada  saat  debitor  cidera  janji, penerima fidusia memunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa  Wanprestasi  Pembiayaan    Murabahah  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Penyelesaian  wanprestasi  dengan  penyelesaian  sengketa wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, namun saling terkait, penyelesaian  wanprestasi  terkonsentrasikan  saat  kedudukan nasabah/konsumen  sudah  tidak  lagi  berprestasi.  Sedangkan penyelesaian  sengketa  wanprestasi  adalah  perselisihan  mengenai apakah  nasabah/konsumen  telah  dapat  dikatakan  wanprestasi sehingga upaya penyelesaian wanprestasinya dapat segera dilakukan. Adapun para pihak dalam pusara sengketa tersebut adalah konsumen sebagai  nasabah  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan.  Sebab  penentuan wanprestasi  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 18/PUU-XVII/2019  tidak  dengan  pernyataan  sepihak  akan  tetapi harus  atas  dasar  kerelaan  nasabah/konsumen  melalui  musyawarah mufakat. Dan apabila musyawarah tidak berhasil, maka pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.
Merujuk  pada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  18/PUU- XVII/2019,  terdapat  dua  (2)  mekanisme  penyelesaian  sengketa wanprestasi,  yaitu: pertama melalui  musyawarah  untuk  mufakat (mediasi), kedua, melalui  upaya  hukum  kepada  pengadilan (Pengadilan  Agama  khusus  ekonomi  syariah)  untuk  menentukan telah  terjadinya  cidera  janji  tersebut.  Berdasarkan  mandat  putusan MK  ini,  penyelesaian  sengketa  penetapan  wanprestasi  dapat dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi dan juga arbitrase, juga dapat diselesaikan di lembaga peradilan.
Pendapat MK di atas searas dengan pandangan Marc Galanter yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat bisa mendapatkan keadilan melalui forum resmi yang sediakan oleh
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
negara  (pengadilan),  maupun  forum  tidak  resmi  yang  ada  dalam masyarakat. Keadilan yang didapat oleh pihak-pihak melalui lembaga pengadilan  dinamakan  “sentralisme  hukum”  atau  “paradigma sentralisme  hukum”.  Sedangkan  keadilan  yang  didapat  oleh  pihak- pihak  yang  bersengketa  melalui  forum-forum  di  luar  jalur  litigasi dengan mendasarkan pada hukum pribumi dinamakan “disentralisme hukum” atau “paradigma disentralisme hukum”. 17
Penggunaan  forum  resmi  dan  tidak  resmi  di  atas,  sangat ditentukan  oleh  satuan-satuan  masyarakat,  sebagaimana  diuraikan oleh  Daniel  S.  Lev  yang  menyatakan  bahwa  satuan-satuan masyarakat  yang  kecil-kecil  yang  di  dalamnya  terdapat  relasi  tatap muka  lebih  dominan  dan  menonjol,  cenderung  menekankan  pada penyelesaian  perselisihan  secara  kekeluargaan  (konsiliasi)  dan kompromi  (penyelesaian  melalui  jalan  tengah)  (forum  tidak  resmi). Sebaliknya  dalam  hubungan  yang  tidak  akrab,  telah  menjadikan pihak  ketiga  yang  resmi  sebagai  pilihan  tepat  dalam  menyelesaikan sengketanya  (forum  resmi).  Namun  walau  demikian,  dalam  relasi bisnis  yang  tidak  akrab,  pelaku  bisnis  sering  menghindari penyelesaian  perselisihan  melalui  pengadilan  dengan  pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. 18 Pendapat Daniel S. Lev di atas in line dengan pendapat Satjipto Rahardjo dengan mengutip Chambliss&Seidman yang mengungkapkan  sehubungan  dengan  perlengkapan  sosial  yang dipakai  oleh  suatu  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa  antara  para  anggotanya,  ada  dua  unsur  yang  turut menentukan,  yaitu: 19 pertama, Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh penyelesaian  sengketa.  Apabila  tujuannya  adalah  merukunkan  para pihak  dan  selanjutnya  mereka  dapat  hidup  rukun  kembali  pasca sengketa, maka mediasi dan kompromi merupakan cara ideal. Akan
17 Laura  Nader  menyebutkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan  pendekatan  konsensus  dengan give  a  little,  get  a  little .  Adapaun penyelesaian sengketa dengan pendekatan adversarial (pertentangan) disebut winner takes  all .  Dikutip  dari  Adi  Adi  Sulistiyono,  “Merasionalkan  Budaya  Musyawarah Untuk  Mengembangkan  Penggunaan  Penyelesaian  Sengketa  Win-Win  Solution,” 2005, 1–23.
18 Adi  Adi  Sulistiyono, Mengembangkan  Paradigma  Non  Litigasi  Di  Indonesia (Surakarta: UNS Press, 2006)., 129
19 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009), 79

## Noer Yasin
tetapi  jika  tujuannya  untuk  melakukan  penerapan  peraturan,  maka cara-cara penyelesaian birokratis berpeluang lebih banyak digunakan. Kedua, Tingkat  perlapisan  dalam  masyarakat.  Semakin  tajam perlapisan, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang ada. Lapisan masyarakat yang dominan akan mempertahankan dominasinya  dengan  cara  memaksakan  berlakunya  peraturan- peraturan  yang  menjamin  kedudukannya.  Dalam  keadaan  yang demikian,  penerapan  peraturan-peraturan  dengan  pembebanan sanksi  merupakan  pola  yang  cocok.    Hal  sangat  berbeda  dengan masyarakat  sederhana  yang  tingkat  pemakaian  teknologi  dan pembagian kerjanya sangat rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai.
Berdasarkan  hal  di  atas,  penyelesaian  sengketa  wanprestasi pembiayaan konsumtif syariah dapat dilakukan melalui forum resmi dan  tidak  resmi,  secara  kompromi  atau  birokratis.  SecAra  detail, yaitu:  (a),  penyelesaian  sengketa  penetapan  wanprestasi  melalui mediasi dapat diupayakan sendiri atau atas bantuan lembaga sebagai pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai  mediator  yang  dinilai independen yang dapat membantu merumuskan kesepakatan terkait terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  nasabah  sebagai konsumen. Jika  mediasi  tidak  berhasil,  mekanisme  selanjutnya  yang dapat  digunakan  adalah  arbitrase  syariah.  Arbitrase  syariah  harus digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  pembiayaan murabahah,  untuk  melindungi  hak  spiritual  nasabah  sebagai konsumen jasa keuangan syariah. Hak spiritual bagi nasabah muslim, yaitu hak atas produk yang sesuai dengan asas-asas agama Islam.
Hak spiritual adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama nasabah  atau  konsumen  yang  bersangkutan.  Pada  dasarnya,  ‘hak spiritual’  tidak  hanya  berkaitan  dengan  nasabah,  mengingat  hak spiritual merupakan hak semua orang. Namun, jika dikaitkan dengan fokus utama pembahasan ini dalam bidang perlindungan konsumen pada  lembaga  keuangan  syariah,  maka  ’hak  spiritual’  dalam  tulisan ini  ditujukan  kepada  nasabah  sebagai  konsumen.  ‘Hak  spiritual’ merupakan hak dalam aspek spiritual yang dimiliki oleh setiap orang muslim.  Spiritulitas  konsumen  muslim  dipengaruhi  oleh  prinsip- prinsip  syariah  dalam  berbagai  aspek  kehidupannya.  Perlindungan
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
terhadap  ‘hak  spiritual’  juga  dibutuhkan  dalam  penyelesaian sengketa antara nasabah dengan institusi keuangan syariah. 20
Bagi  konsumen  muslim,  menggunakan  produk  keuangan syariah  adalah  bagian  dari  perintah  agama  yang  dinilai  ibadah. Dalam  konteks  kenegaraan,  beragama  adalah  hak  konstitusional warganegara,  negara  dalam  posisi  ini  berkewajiban  untuk memberikan  perlindungan  kepada  warganegara  dalam  menjalankan perintah  agama  yang  dipeluknya  tersebut,  termasuk  ketersediaan produk  perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Umat  Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan  dalam  mengekspresikan  kewajiban  agamanya,  dan pada  sisi  lain  sebagai  konsumen,  juga  berhak  atas  perlindungan terhadap  hak-haknya  yang  diakui  oleh  hukum. 21 Perlindungan konsumen  yang  juga  merupakan  warganegara  merupakan  bagian dari  perlindungan  terhadap  segenap  anak  bangsa,  perlindungan terhadap  segenap  anak  bangsa  adalah  amanat  konstitusi,  yang termuat  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 Alinea  IV  yang  berbunyi Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jiwa pembukaan UUD 1945 serupa dengan jiwa pembukaan Universal Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  yaitu  proteksi  atas  kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara)  kemerdekaan,  keadilan,  dan  perdamaian  dunia  sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 22
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  sebagai  undang-undang  payung  dalam  usaha perlindungan konsumen,  memang tidak mengakomodir spiritualitas sebagai salah satu hak konsumen, namun Pasal 4 huruf (g) membuka pintu  untuk  diakuinya  hak-hak  konsumen  yang  diatur  dalam
20 Rof’ah  Setyowati,  “Perlindungan  ‘Hak  Spiritual’  Dalam  Penyelesaian
Sengketa  Perbankan  Syariah:  Praktik  Di  Malaysia  Dan  Indonesia,” Share:  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 5, no. 2 (2016): 124–54,
https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235., 131.
21 Musataklima  Musataklima,  “Self-Declare  Halal  Products  for  Small  and Micro  Enterprises:  Between  Ease  of  Doing  Business  and  Assurance  of  Consumer Spiritual Rights,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13, no. 1 (2021): 32–52., 35.
22 Bagir  Manan, Pers,  Hukum,  Dan  Hak  Asasi  Manusia (Jakarta:  Dewan  Pers, 2016), 246.

## Noer Yasin
184
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Hal  ini  bukti bahwa terdapat hubungan antar berbagai macam aturan perundang- undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. 23 Menelusuri hak konsumen dalam peraturan perundang-undangan lainnya, teknologi interpretasi  sistematis  sebagai  salah  satu  aliran  dalam  menemukan hukum adalah solusinya, aliran ini menegaskan bahwa suatu undang- undang  selalu  berkaitan  dan  berhubungan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lainnya,  dan  tidak  ada  undang  undang yang  berdiri  sendiri  lepas  sama  sekali  dari  keseluruhan  perundang- undangan. 24
Hak  spiritual  konsumen  Lembaga  Jasa  Keuangan  Syariah  di dasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  bahkan  Konstitusi  sebagai jaminan  kemerdekaan  dalam  memeluk  agama.  Peraturan-peraturan ini  berkelindan  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  kehadiran  tidak  menafikan aturan-aturan  yang  memiliki  dimensi  perlindungan  konsumen. Kedudukan  UUPK  ditengah-tengah  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  dimensi  perlindungan  adalah  sebagai  peraturan payung  yang  saling  menguatkan,  dan  bukan  berkedudukan  sebagai lex  specialis maupun  sebagai lex  generalis yang  saling  menegasikan.
Hal ini terlihat jelas dalam penjelasan umum UUPK itu sendiri. Keharusan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan  murabahah  secara  secara  syar’i  tersebut  tersurat diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  yang  menyatakan  bahwa  (1)  Penyelesaian sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Agama.  (2)  Dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak  boleh  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah.  Menggaransi kesesuaian  metode  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  dengan
23 Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between  Ease  of  Doing  Business  and  Assurance  of  Consumer  Spiritual  Rights,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 13, no. 1 (2021): 32–52.
24 A  Sudikno  Mertokusumo  &  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 16.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
prinsip-prinsip  syariah,  sumber  hukum  material  yang  digunakan haruslah hukum syar’i terlepas apapun lembaganya.
Adapun mediasi sudah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga di  lembaga  mediasi  apapun,  musyawarah  untuk  mufakat  dapat dilaksanakan.  Hal  ini  dipertegas  di  dalam  setiap  fatwa  DSN-MUI salah  satunya  FATWA  DEWAN  SYARIAH  NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Tentang BIAYA RIIL  SEBAGAI  TA’WIDH AKIBAT  WANPRESTASI,  mencantumkan klausul  yang  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  wajib dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku: a. melalui musyawarah mufakat, b. melalui lembaga  penyelesaian  sengketa,  antara  lain  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dan  Pengadilan  Agama  apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
Penyelesaian  sengketa  penetapan  wanprestasi  harus  cepat dilakukan.  Merealisasikan  ini  metode  penyelesaian  sengketa  secara hibrida 25 adalah  solusinya,  yaitu  menggabung  dua  metode  seperti mediasi-arbitrase  (med-arb). 26 Jika  mediasi  mengalami  kegagalan, maka  dilanjutkan  pada  meknisme  arbitrase.  Hanya  saja  Basyarnas tidak  serta  merta  berwenang  terhadap  sengketa  wanprestasi pembiayaan  murabahah  tersebut,  walaupun  fatwa  DSN-MUI  telah menentukan,  akan  tetapi  Basyarnas  harus  dipilih  oleh  para  pihak dalam  perjanjian  murabahahnya,  sebab  Basyarnas  adalah  lembaga alternatif, menjadi berwenang ketika dipilih oleh para pihak, baik itu sudah  tertulis  di  dalam  perjanjian  pokoknya  ( pactum  de compromettindo ), 27 maupun  dirumuskan  setelah  perselisihan  muncul (akta  komromis).  Klausulanya  dapat  berbunyi  “ jika  terjadi  sengketa dalam  hal  penetapan  wanprestasi,  maka  akan  diselesaikan  secara  arbitrase
25 Egute  Amandong,  “Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Hybrid  in
Cameroon  as  a  Form  of  Legal  Protection  for  Consumers  of  Defective  Products,” Brawijaya Law Journal 8, no. 1 (2021): 54–69, https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.04., 61-63.
26 Naeem Suleman Dhiraj et al., “Hybrid Dispute Resolution in Islamic Capital
Market:  A  Malaysian  Perspective,” International  Journal  of  Management  and  Applied Research 6, no. 4 (2019): 344–54, https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026., 349. 27 Dewi  Sulistianingsih  and  Pujiono  Pujiono,  “Fungsi  Dan  Kedudukan Perjanjian  Berbentuk  Pactum  De  Compromittendo  Dalam  Sengketa  Hak  Kekayaan Intelektual,” Jurnal  Meta  Yuridis 3,  no.  1  (2020):  1–11,  https://doi.org/10.26877/m- y.v3i1.4659., 6.

## Noer Yasin
pada Basyarnas jika mediasi  tidak berhasil”. Dengan adanya klausula ini,  maka  Basyarnas  berwenang  secara  absolut  terhadap  suatu sengketa  tersebut,  sedangkan  pengadilan  menjadi  tidak  berwenang secara absolut pula. Namun hal ini pada hakikatnya tidak mereduksi kewenangan  absolut  pengadilan  karena  keduanya  masih  ada koneksitas dalam eksekusi putusan arbitrase. 28
Selain klausula  di atas, penting juga untuk cantumkan klausul untuk “ tidak menggunakan hak membatalkan putusan Basyarnas ”. Urgensi klausula  ini  dapat  menggaransi final  and  binding dari  putusan tersebut.  Dengan  klausul  seperti  ini,  upaya  pembatalan  terhadap putusan  arbitrase  syariah  kepada  pengadilan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menjadi tertutup karena  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  juga  bisa  menjamin  konsistensi para pihak terhadap pilihannya sendiri, para pihak memilih arbitrase atas  kemauannya  sendiri,  dan  memilih  arbiter  atas  kehendaknya sendiri,  tidak  logis  jika  terhadap  putusannya  tidak  diterima  pula bahkan justru hendak membatalkannya ke pengadilan.
Selain,  Basyarnas  yang  dapat  dipilih  dalam  menyelesaikan sengketa wanprestasi di atas, para pihak juga dapat memilih Lembaga Alternatif  Penyelesain  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK) 29 yang  telah  berbadan  hukum  dan  mendapat  persetujuan  operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga merupakan evolusi dari LAPS yang berdirinya OJK. Walaupun LAPS SJK tidak menampilkan nama syariah, 30 di dalam susunan arbiternya telah ditentukan arbiter- arbiter  yang  dikhususkan  menangani  sengketa  syariah  agar  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai yang diamanatkan Pasal 55 UU
28 Musataklima,  “Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Di  Bidang  Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008,” Jurnal Al-Mawarid XI, no. 1 (2010): 37– 72, 83 29 Riri  Lastiar  Situmorang,  “Penetapan  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Di Luar  Pengadilan  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,”  in Seri  Seminar  Riset  III  (Serina  3) Universitas Tarumanagara (Jakarta, 2021), 243–52., 246.
30 Tengku  Rahmah  Ramadhani,  Andri  Brawijaya,  and  Imam  Abdul  Aziz, “Peran  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14, https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.,
14.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Perbankan Syariah. Selain itu juga dapat meminta fasilitasi pada kator OJK terdekat. 31
Namun Basyarnas dan LAPS SJK tersebut di atas, tidak mudah untuk diakses oleh konsumen produk jasa keuangan syariah, apalagi yang  tergolong  nasabah  kecil.  Sebab  keberadaan  lembaga  di  atas  di Jakarta dan di ibu kota daerah provinsi. 32 Jika kedua lembaga tersebut harus  dipaksakan  tanpa  ada  solusi  lain,  maka  hal  tersebut  dapat memberatkan  konsumen  dan  tidak  berorientasi  pada  perlindungan konsumen  yang  kedudukannya  lemah  ketika vis  a  vis pelaku  usaha. Terdapat  lembaga  yang  dapat  diberi  kewenangan  terhadap penyelesaian  sengketa  wanprestasi  pembiayaan  syariah.  Lembaga tersebut  adalah  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK). Karena kedudukanya di kabupaten dan/atau kota, lembaga ini dekat dengan  konsumen,  sehingga  konsumen  dapat  mengaksesnya  secara mudah  dan  cepat  ketika  terjadi  perselisihan  penetapan wanprestasinya.
Berwenang  tidaknya  BPSK  terhadap  sengketa  jasa  keuangan secara makro saat ini, terdapat ragam pendapat dikalangan para ahli. Terdapat  pendapat  bahwa  BPSK  tidak  berwenang,  sebab  sengketa tersebut  bukan  merupakan  sengketa  konsumen  sebagaimana  diatur dalam  UUPK. Pada  tahun  2018,  Mahkamah  Agung  (MA)  merilis Yurisprudensi yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  bukan  merupakan sengketa  konsumen  sehingga  sengketa  tersebut  bukan  merupakan kewenangan  BPSK.  Hal  ini  dikarenakan  Mahkamah  Agung  telah secara  konsisten  menerapkan  sikap  hukumnya  tersebut  di  seluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013. 33
Merujuk pada yurisprudensi di atas, wajar jika salah satu alasan pembatalan  putusan  BPSK  di  MA  adalah  karena  bukan  merupakan
31 Dewi  Nurul  Musjtari,  Ani  Yunita,  and  Muhammad  Khaeruddin  Hamsin, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk),” Masalah-Masalah  Hukum 49,  no.  1  (2020):  1, https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13., 1-2
32 Sampai saat ini Basyarnas hanya memiliki 20 perwakilan di daerah provinsi. https://basyarnas-mui.org/kantor-perwakilan/ , diakses pada tanggal 22 Juli 2022. 33 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f
4f2e2090c1313631313130.html , diakses pada 17 November 2021

## Noer Yasin
kewenangannya  atau  BPSK  melampaui  kewenangan. 34 Hal  ini dikuatkan  dengan  hasil  kajian  Syamsuddin  terhadap  40  putusan kasasi  MA  yang  menemukan  bahwa  penyebab  putusan  BPSK dibatalkan adalah karena: 35 (1) Majelis Arbiter BPSK tidak berwenang mengadili isi kontrak, (2) memutuskan sengketa yang tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001, (3) putusan mengenai  sengketa  yang  bersifat  pribadi  berupa  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum,  (4)  putusan  sengketa  yang  tidak mengandung unsur kerugian yang diakibatkan dari konsumsi barang dan/atau  jasa  yang  telah  dinikmati  konsumen,  (5)  kasus  sengketa utang bank yang tidak termasuk sengketa konsumen.
Secara  faktual  di  lapangan,  walaupun  yurisprudensi menyatakan  bahwa  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  bukan merupakan  kewenangan  BPSK,  dan  OJK  sudah  merekomendasikan atau  bahkan  mengkanalisasi  sengketa  Konsumen  LJK  untuk diselesaikan  hanya  di  LAPS  SJK  yang  telah  terdaftar  di  dalamnya, konsumen  jasa  keuangan  tetap  saja  mengajukan  sengketanya  ke BPSK, seperti yang diakui oleh Sekretariat BPSK DIY dan Ketua BPSK Kota  Malang  Periode  2016-2021.  Terdapat  dua  keadaan  mengapa konsumen  jasa  keuangan  tetap  mengajukan  sengketanya  ke  BPSK, yaitu karena BPSK mudah dijangkau, sedangkan LAP SJK hanya ada di Jakarta, sehingga tidak mudah untuk diakses. Begitu juga terhadap Basyarnas  dan  bahkan  Badan  Arbitrase  Nasional  (  BANI),  karena keberdaannya  keduanya  yang  jauh  dari  konsumen  di  daerah, keduanya  tidak  begitu  dikenal  di  kalangan  konsumen  sendiri. Terhadap konsumen jasa keuangan yang masih menggunakan BPSK, OJK  tidak  mempermasalahkan  hal  tersebut  dan  bahkan  merasa terbantu dalam mengurai sengketa tersebut.
34 Salah satu contoh putusan MA tersebut adalah Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor  549  K/Pdt.Sus-BPSK/2016  Tanggal  5  Oktober  2016  antara  PT  BATAVIA PROSPERINDO  FINANCE,  Tbk.,  Cabang  Pematang  Siantar  versus  RUDI  HARTONO. Terhadap  putusan  kasasi  ini  diajukan  Peninjauan  Kembali  dengan  putusan  Peninjauan Kembali: 28 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018 , yang intinya menguat putusan kasasi.
35 M. Syamsudin, “The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer  Dispute  Resolution  in  Indonesia,” Journal  of  Consumer  Policy 44,  no.  1 (2021): 117–30, https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0. , 122.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Hal  di  atas  adalah  realitas  empiris  di  lapangan  yang membuktikan  terdapat  kebutuhan  masyarakat  konsumen  terhadap keberwenangan BPSK terhadap sengketa jasa keuangan. Terhadap hal ini,  yurisprudensi  sebagai  hukum  harus  merespon  dan  tidak mempertahankan  status  quonya.  Sebab  Hukum  bukanlah  sesuatu yang  sama  sekali  otonom,  melainkan  saling  berkelindan  dengan sektor-sektor  kehidupan  lain  yang  terdapat  dalam  masyarakat. Hukum  dituntut  untuk  selalu  melakukan  penyesuaian-penyesuaian tehadap  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  masyarakatnya.  Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pola relasi yang demikian, hukum tidak untuk dirinya, melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  besar  dan  luas,  yaitu  manusia dan  kemanusiaan.  Konsekuensi  logisnya,  jika  ada  masalah  dengan hukum,  maka  hukum  tersebut  harus  ditinjau  ulang  dan  diperbaiki, bukan manusia dipaksa masuk pada skema hukum. 36
Memperluas  kewenangan  BPSK  tetap  memperhatikan  UUPK dalam  hal  tipologi  konsumen  yang  dapat  menggunakan  jasa  BPSK. Konsumen  yang  dapat  mengakses  BPSK  adalah  konsumen  yang dimaksud  dalam  UUPK,  yaitu  konsumen  akhir  ( end  user )  bukan konsumen  antara,  sehingga  hanya  nasabah-nasabah  pembiayaan syariah  yang  untuk  konsumtif  saja  yang  dapat  menggunakan  jasa BPSK.  Pembiayaan  konsumtif  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis  digunakan untuk  dipakai  memenuhi  kebutuhan. 37 pembiayaan  konsumtif bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang cepat habis misalnya  untuk  membeli  kebutuhan  pokok,  membeli  sepeda  motor, laptop  maupun  membayar  biaya  sekolah.  Pada  pembiayaan konsumtif  menggunakan  akad murabahah (jual-beli), ijarah ,  dan qardh . 38
36 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  Sebuah:  Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),  5.
37 Tri Mulato, “Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 2 (2019): 120–130., 7. 38 Layli  Intan  Sari  and  Sri  Abidah  Suryaningsih,  “Analisa  Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya  Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Anggota,” Jurnal  Ekonomi  Islam 1
(2018): 129–35., 131.

## Noer Yasin
Perluasan  kewenangan  BPSK  terhadap  penyelesaian  sengketa wanprestasi  dalam  pembiayaan  konsumtif  syariah,  tidak mengharuskan  perubahan  nomenklatur  BPSK  itu  sendiri  sehingga menjadi BPSK Syariah. Cukup dengan memberikan pelatihan kepada aktor  BPSK  terkait  arbitrase  syariah  sehingga  penyelesaian  sengketa tersebut  searas  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  sebab  yang ditekankan  bukan  pada  lembaganya,  akan  tetapi  pada  penerapan pinsip  syariahnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  LAPS  SJK  yang dipersiapkan  untuk  semua  penyelesaian  sengketa  keuangan,  baik yang  konvensional  maupun  yang  syari’ah.  Hanya  saja  terhadap sengketa  keuangan  syariah,  telah  disiapkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) khusus untuk menangani sengketa keuangan syariah tersebut, dan  SDM  tersebut  berbeda  dengan  SDM  yang  menangsi  sengketa keuangan konsvensional.
Kedua ,  Penyelesaian  sengketa  wanpretasi  permbiayaan  syariah melalui  melalui  upaya  hukum  ( rechtsmiddel )  ke  pengadilan.  Upaya hukum  yang  dimaksud  dalam  putusan  MK  di  atas,  bukan  upaya hukum  dalam  pengertian  pada  umumnya,  yaitu  upaya  yang diberikan  hukum  (dalam  arti  sempit  undang-undang)  terhadap seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim, 39 namun  upaya  hukum  yang  dimaksud  adalah  pihak  pelaku  jasa keuangan  bisa  menggugat  ke  pengadilan  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  ketika  musyawarah  tidak berhasil. Melibatkan pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanpretasi  pembiayaan  syariah  sering  dikenal  dengan  penyelesaian secara  litigasi.  Lembaga  litigasi  yang  berwenang  terhadap  sengketa tersebut  adalah  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  55 UU  Perbankan  Syariah  dan  49  Undang-Undang  No.  03  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tentang Peradilan  Agama.  Pada  awal  pemberian    kewenangan  penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada peradilan agama, memang terdapat kegamangan,  sebab  Peradilan  Agama  tidak  akrab  dengan  sengketa keuangan. Hal ini dilatarbelakangi realitas empiris Peradilan Agama
39 Iskandar  Oerikartawinata,  “Upaya-Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Digunakan Para Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 11, no. 5 (1981), 442.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
saat  itu  yang  hanya  berwenang  tehadap  hukum  keluarga  Islam. Namun  secara  prinsip  syariah  hakim-hakim  peradilan  agama  lebih akrab  daripada  peradilan  umum,  sebab  sumber  hukum  materil  di peradilan agama adalah hukum Islam. Saat ini, untuk menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  di  peradilan  agama,  telah  dipersiapkan hakim-hakim  yang  bersertifikasi  sesuai  dengan  amanat  peraturan Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  2016  tentang  tentang  Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. 40
Menyelesaikan  sengketa  wanprestasi  pembiayaan  konsumtif syariah melalui pengadilan di atas, diperlukan desain yang sederhana dan  mudah  sehingga  penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  berjalan secara  mudah,  cepat  dan  berbiaya  ringan,  sebab  dalam  sengketa bisnis, secara natural membutuhkan penyelesaian yang cepat. Desain yang  ideal  adalah  melalui  gugatan  sederhana  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2019  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam PERMA ini dinyatakan bahwa  gugatan  perdata  dengan  nilai  materiil  maksimal  Rp. 500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  diselesaikan  dengan  tata  cara pembuktian  yang  sederhana,  yang  biasanya  terjadi  pada  kasus wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Berdasarkan PERMA di atas, maka jika pembiayaan konsumtif syariah  senilai  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  ke  bawah, maka  penyelesaian  sengketa  wanprestasinya  melalui  gugatan sederhana,  namun  jika  nilai  pembiayaannya  di  atas  Rp.  500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka sengketa wanprestasinya diselesaikan dengan gugatan biasa, namun hal ini tidak logis untuk diberlakukan pada  sengketa  wanprestasi  yang  inti  permasalahannya  adalah kedudukan  nasabah/konsumen  apakah  sudah  bisa  dikatakan wanprestasi  atau  belum,  dan  tidak  berkaitan  dengan  nilai  yang  ada dalam  perjanjiannya.  Sehingga  menurut  penulis  tidak  relevan  jika sengketa  kedudukan  wanprestasi  ini  diselesaikan  dengan  gugatan sederhana digantungkan dengan nilai yang ada dalam perjanjiannya.
40 Hasanuddin  Muhammad, “Efektifitas  Dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 7, no. 1 (2020): 35, https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192., 33. Ani Yunita,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Mediasi  Pada  Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 2 (2021): 435–52, https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10., 446.

## Noer Yasin
Urgensitas  penyelesaian sengketa wanprestasi melalui  gugatan sederhana  agar  sengketa  segara  terurai  dan  kepastian  terwujud sehingga  kedua  belah  pihak  segera  mendapatkan  keadilan  sesuai dengan  porsi  masing-masing  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama dengan  cara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  sehingga  tidak menghambat  aktivitas  Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam menjalankan fungsinya sebagai  lembaga  intermediasi.  Dan  terhadap putusan  dalam  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  sengketa wanprestasi  ini,  menurut  hemat  penulis  upaya  hukumnya  perlu dibatasi,  sebab  LKS  telah  memenuhi  seluruh  kewajibannya  dengan jalan  menulasi  biaya  barang/properti  nasabah/konsumen  kepada pihak penjual.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  dua kesimpulan  bahwa  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  pembiayaan murabahah  berdasarkan  Putusan  MK  No.  18/PUU-XVII/2019  dapat dilakukan: (a) di luar pengadilan secara musyawarah. Pada konsteks ini  agar  konsumen  terlindungi  hak  spiritualnya  dapat  dilakukan secara  hybrid  mediasi-arbitrase  pada  badan  arbitrase  syariah  atau pada  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses  konsumen,  maka  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  dapat  diberi  kewenangan  terhadapnya  dengan  kewajiban menerapkan  prinsip  syariah  dalam  kasus  sengketa  wanprestasi pembiayaan  syariah.  Kedua,  dapat  dilakukan  di  pengadilan  agama dengan melalui mekanisme gugatan sederhana.

## Daftar Pustaka
Amandong, Egute. “Alternative Dispute Resolution (ADR) Hybrid in Cameroon  as  a  Form  of  Legal  Protection  for  Consumers  of Defective Products.” Brawijaya Law Journal 8, no. 1 (2021): 54–69.
https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.04. Ascraya. Akad Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press, 2008. Dhiraj, Naeem Suleman, Muhammad Najihuddin Nasucha, Oussama Mohamed  Alansary,  and  Abdullah  Jamaluddin  Alkhateeb. “Hybrid  Dispute  Resolution  in  Islamic  Capital  Market:  A
Malaysian  Perspective.” International  Journal  of  Management  and Applied Research 6, no. 4 (2019): 344–54.
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026.
Gayo,  Ahyar  Ari,  and  Ade  Taufik,  Irawan.  “Perkembangan  Bisnis Perbankan  Syariah  (Hukum  Perspektif  Perbankan  Syariah).”
Rechtsvinding I, no. 1 (2009): 257–75.
Habriyanto.  “Intermediasi  Perbankan  Syariah  Pada  Bank  Syariah
Mandiri  Cabang  Jambi.” Nalar  Fiqih:  Jurnal  Kajian  Ekonomi Kemasyarakatan 3, no. 1 (2011): 57–74.
Ibnu ’Abidin. Radd Al-Muhktar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar . V. Beirut: Dar Al-Fikr, 1963.
Intan  Sari,  Layli,  and  Sri  Abidah  Suryaningsih. “Analisa  Komparatif Pembiayaan  Konsumtif  Dan  Produktif  Koperasi  Syariah
Muamalah  Berkah  Sejahtera  Surabaya  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Anggota.” Jurnal Ekonomi Islam 1 (2018): 129–35. Iskandar  Oerikartawinata.  “Upaya-Upaya  Hukum  Yang  Dapat
Digunakan  Para  Pencari  Keadilan  Menurut  Hukum  Acara
Perdata Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 11, no. 5 (1981).
J. Satrio. Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin Dan Yurisprudensi . 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Mertokusumo,  Sudikno,  and  A  Pitlo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan
Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Muhammad. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan AMP YKPN, 2005.
Muhammad,  Hasanuddin.  “Efektifitas  Dan  Efisiensi  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Peradilan  Agama.” Jurnal  Ilmiah Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 7,  no.  1  (2020):
35. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192.
Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek .
Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.
Mulato,  Tri.  “Pemetaan  Potensi  Pengembangan  Produk  Natural Uncertainty  Contract  (Nuc)  Pada  Pembiayaan  Produktif  Dan Produk  Natural  Certainty  Contract  (Ncc)  Pada  Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 2
(2019): 120–30. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386. Musataklima. “Kewenangan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008.” Jurnal Al-Mawarid XI, no. 1 (2010): 37–72.
Musataklima,  Musataklima.  “Self-Declare  Halal  Products  for  Small

## Noer Yasin
194
and  Micro  Enterprises:  Between  Ease  of  Doing  Business  and Assurance of Consumer Spiritual Rights.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 13, no. 1 (2021): 32–52.
Musjtari,  Dewi  Nurul,  Ani  Yunita,  and  Muhammad  Khaeruddin
Hamsin.  “Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah Melalui  Mekanisme  Fasilitasi  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan
(Ojk).” Masalah-Masalah  Hukum 49,  no.  1  (2020):  1.
https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13.
Prof.  Dr.  Bagir  Manan,  S.H.,  M.C.L. Pers,  Hukum,  Dan  Hak  Asasi Manusia . Jakarta: Dewan Pers, 2016.
Rahardjo,  Satjipto. ,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
———. Hukum Progresif Sebuah: Sintesa Hukum Indonesia . Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009.
Ramadhani,  Tengku  Rahmah,  Andri  Brawijaya,  and  Imam  Abdul Aziz.  “Peran  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Perbankan  Indonesia  (LAPSPI)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pembiayaan  Di  Bank  Syariah.” TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996. Ridwan  Khairandy. Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) . Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
———. Iktikad  Baik  Dalam  Kontrak  Di  Berbagai  Sistem  Hukum . Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
———. Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap  Yang  Harus  Diambil  Pengadilan .  Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2015.
Setyowati, Rof’ah. “Perlindungan ‘Hak Spiritual’ Dalam Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah:  Praktik  Di  Malaysia  Dan Indonesia.” Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Islam 5,  no.  2
(2016): 124–54. https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235. Situmorang, Riri Lastiar. “Penetapan Lembaga Penyelesaian Sengketa
Di  Luar  Pengadilan  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan.”  In Seri Seminar  Riset  III  (Serina  3)  Universitas  Tarumanagara ,  243–52. Jakarta, 2021.
Sulistianingsih, Dewi, and Pujiono Pujiono. “Fungsi Dan Kedudukan
Perjanjian  Berbentuk  Pactum  De  Compromittendo  Dalam
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.” Jurnal Meta Yuridis 3, no. 1
Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan  Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
(2020): 1–11. https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.4659. Sulistiyono, Adi. Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia . Surakarta: UNS Press, 2006. ———. “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan  Penggunaan  Penyelesaian  Sengketa  Win-Win Solution,” 2005, 1–23. Syamsudin,  M.  “The  Failure  of  the  Court  to  Protect  Consumers:  A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia.” Journal of Consumer Policy 44, no. 1 (2021): 117–30. https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0. Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu . VI. Beirut: Dar Al- Fikr, 2002.
Yazid  Afandi. Fiqih  Muamalah  Dan  Impelementasinya  Dalam  Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. Yeni  Salma  Barlinti. Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Dalam Sistem  Hukum  Nasional  Di  Indonesia .  Jakarta:  Jakarta:  Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
Yunita,  Ani.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui
Mediasi  Pada  Masa  Pandemi  Di  Pengadilan  Agama  Wilayah
Yogyakarta.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 2 (2021): 435–
52. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10.