## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2013-2017
Analysis of Financial Local Performance of Regencies/Municipalities in South Kalimantan in 2013-2017
Gabby Febryanti Sahara*, Muzdalifah Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* gabby16sahara@gmail.com

## Abstract
The  aim  research  (1)  to  know  local  financial  performance  with  ratio  of  fiscal decentralization  degree,  local  financial  independent,  effectiveness  of  PAD,  local  finance efficiencey  and  growth  PAD  regencies/municipalities  in  South  Borneo  province  2013-2017, (2) to know business sector which contributed in PDRB. Technical analysis data is descriptif analysis.  The  result  research  showed  :  by  average  fiscal  decentralization  degree  ratio  9 regencies still very less and 4 regencies/cities less, 7 regencies low, average local financial independence  4  regencies  still  very  low,  7  regencies  low  and  2  municipalities  enough independence,  average  effectivene  PAD  ratio  almost  all  of  regencies/municipalities  very effective  except  Banjarmasin  municipality  are  effective,  average  local  financial  efficiency ratio  9  regencies/municipalities  less  effecient  and  2  regencies  enough  efficient,  while Banjarbaru municipalities inefficient, growth PAD ratio is positive.
Keywords:      fiscal  decentralization  degree  ratio,  local  financial  independence  ratio, effectiveness of PAD ratio, local financial efficiency ratio, PAD growth ratio.

## Abstraksi
Tujuan penelitian  (1) untuk mengetahui kinerja keuangan daerah  dengan rasio derajat desentralisasi  fiskal,  kemandirian  keuangan  daerah,  efektivitas  PAD,  efisiensi  keuangan daerah,  dan  pertumbuhan  PAD  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  2013-2017, (2)  untuk  mengetahui  sektor  lapangan  usaha  yang  berkontribusi  dalam  PDRB.  Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif.  Jenis data adalah data sekunder. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal  9  kabupaten  masih  sangat  kurang  dan  4  kabupaten/kota  kurang,  rata-rata  rasio kemandirian keuangan daerah   4 kabupaten masih sangat rendah, 7 kabupaten rendah dan 2 kota  cukup  mandiri,  rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  hampir  semua  kabupaten/kota  sangat efektif  kecuali  kota  Banjarmasin  efektif,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  9  kabupaten/kota kurang efisien dan  2 kabupaten cukup efisien, sedangkan kota Banjarbaru tidak efisien, rasio pertumbuhan PAD bernilai positif.
Kata  Kunci: Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD.

## Pendahuluan
Pengelolaan  fiskal  daerah  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  telah  mengalami perubahan-perubahan  mendasar  seiring  dengan  berjalannya  waktu  yang  melalui  perubahan
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terutama  dalam  mengatur  otonomi  daerah dimana  terlihat  dari  kewenangan,  penyelengaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dari pemerintah  pusat  ke  daerah  yang  telah  bergeser.  Pemerintah  daerah  memiliki  peranan  yang sangat  penting  yaitu  menjalankan  tugas  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan masyarakat,  menyampaikan  pertanggungjawaban  pemerintahan  yang  salah  satunya  dapat melalui  penyampaian  laporan  keuangan  daerah  untuk  dapat  menilai  apakah  kinerja pemerintah daerah tersebut sudah berhasil atau masih belum.
Salah  satu  provinsi  di  negara  Indonesia  yang  merupakan  provinsi  kaya  sumber  daya alam yaitu provinsi Kalimantan Selatan dimana provinsi tersebut terdiri dari berbagai daerah yang berjumlah 11 kabupaten dan 2 kota dengan segala potensi ekonomi yang tersedia dapat memberikan  pengaruh  terhadap  keuangan  karena  potensi  ekonomi  yang  ada  mampu memberikan  pemasukan  bagi  daerah  dan  pemasukan  tersebut  digunakan  untuk  memberikan pelayanan publik dan peningkatan barang publik di daerah. Maka untuk itu, analisis terhadap kinerja  keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  dapat menghasilkan  informasi  dan  pengetahuan  yang  penting  terutama  pada  kinerja  pemerintah daerah pada periode tertentu pada pengelolaan keuangan daerah baik itu berhasil atau belum berhasil serta dampak yang diiberikan tersebut apakah itu dapat mensejahterakan atau masih belum  dapat  mensejahterakan  masyarakat.  Sehingga  judul  penelitian  ini  adalah “Analisis Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun Anggaran 2013-2017”

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini yaitu:
(1) Bagaimanakah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  rasio  derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektifitas,  rasio  efisien keuangan  daerah,  keuangan  daerah  dan  rasio  pertumbuhan  PAD  kabupaten/kota  di provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017?
(2) Bagaimanakah  hubungan  keuangan  daerah  pada  sektor  lapangan  usaha  yang berkontribusi paling besar dalam PDRB pada kabupaten/kota tersebut?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  (1)  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio  efektifitas  PAD,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah,  dan  rasio  pertumbuhan  PAD kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2013-2017  (2)  untuk  mengetahui
hubungan kinerja keuangan daerah dengan kondisi sektor lapangan usaha yang berkontribusi paling besar dalam PDRB kabupaten/kota tersebut.

## Tinjauan Pustaka

## Laporan Realisasi Anggaran
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  menjelaskan  bahwa  laporan  realisasi anggaran  (LRA)  adalah  salah  satu  jenis  dari  laporan  keuangan  yang  menyajikan  informasi tentang  pendapatan,  belanja,  transfer,  surplus/defisit,  pembiayaan,  dan  sisa  lebih/kurang pembiayaan  anggaran  yang  telah  direalisasikan  pemerintah  daerah  dimana  masing-masing akun dibandingkan dengan anggaran target pada suatu periode tersebut. Kegunaan LRA dapat menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  memprediksi  sumber  daya  ekonomi  periode mendatang dengan penyajian yang kompratif dan disajikan sedemikian rupa.

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
Halim  (2007:231)  menjelaskan  analisis  keuangan  merupakan  usaha  untuk  dapat mengidentifikasikan  pada  ciri-ciri  keuangan  berdasarkan  laporan  yang  telah  disedikan.
Keuangan  pemerintahan  daerah  berbeda  dengan  swasta  dimana  penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangannya yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan  keuangan  daerah  tersebut  dan  prinsip  penyusunannya  pun  sesuai  dengan aturan baku standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan maka untuk dapat menlihat lebih dalam informasi keuangan daerah tersebut dilakukan analisis keuangan daerah dengan analisis  rasio  keuangan  daerah  yang  menurut  Putra  (2018:60)  memiliki  kegunaan  menilai kemandirian  keuangan  daerah,  mengukur  efektivitas,  mengukur  aktivitas  pemerintah,  dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  yaitu output atau  hasil  keluaran  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dalam penggunaan  anggaran  yang  yang  telah  terukur  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas  pada keuangan  pemerintahan  daerah  tersebut.  Pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  oleh  (Halim, 2007:230) dilakukan dengan tujuan menilai kemandirian, mengukur efektivitas dan efisiensi, mengukur  aktivitas  pemerintahan,  mengukur  kontribusi  sumber  pendapatan,  dan  melihat pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran.

## Penelitian Sebelumnya
Penelitian  terdahulu  dari  Mutiha  (2016)  menunnjukkan  kinerja  keuangan  daerah kabupaten  kota  Bogor  tahun  2010-2014  memiliki  rasio  kemandirian  yang  konsultatif,
realisasi PAD  sangat efektif dan rasio pertumbuhan positif, namun  prioritas anggaran masih pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung.
Penelitian  Nurhayati  (2015)  menunjukkan  kinerja  pemerintah  kabupaten  Rokan  Hulu menunjukkan  rasio  kemandirian  sangat  rendah,  rasio  ketergantungan  sangat  tinggi,  rasio efektivitas  sangat  efektif  dan  rasio  efisiensi  sangat  efisien,  rasio  aktivitas  menunjukkan belanja rutin lebih diprioritaskan daripada belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan PAD terjadi peningkatan berfluktuasi dari tahun 2009-2012.
Penelitian  Bisma  dan  Susanto  (2010)  pada  kinerja  keuangan  daerah  pemerintah provinsi NTB tahun 2003-2007 menunjukkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dari pusat sehingga kemandirian daerah sangat kurang, desentralisasi fiskal cukup, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensinya tidak efisien, sumbangan PAD ( share) terhadap  total  pendapatan  daerah  provinsi  masih  rendah,  namun  pertumbuhan  PAD-nya tinggi, dan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi.
Kerangka Konseptual
Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual Sumber : Gambar diolah

## Metode Penelitian

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  penelitian  ini  adalah  mengukur  kinerja  keuangan  daerah kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2013-2017  dan  menghubungkannya dengan sektor lapangan usaha PDRB kabupaten/kota tersebut.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunkana  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kuantitatif.
Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

## LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH KINERJA KEUANGAN DAERAH
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD,
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Pertumbuhan PAD
Sektor Lapangan Usaha PDRB Kabupaten/Kota Dihubungkan dengan Terdiri dari
Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  ukuran  perbandingan  antara  kontribusi PAD terhadap keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  adalah  suatu  ukuran  perbandingan  besarnya tingkat kemampuan keuangan daerah diukur menggunakan PAD terhadap bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah terutama dari pemerintah pusat.

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektifitas  PAD  adalah  suatu  ukuran  perbandingan  antara  besarnya  realisasi pendapatan  PAD  yang  diterima  pemerintah  daerah  dengan  potensi  pendapatan  PAD  yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio  efisiensi  keuangan  daerah  adalah  suatu  ukuran  perbandingan  untuk  mengetahui besarnya  tingkat  pengeluaran  belanja  pemerintah  daerah  terhadap  pendapatan  daerah  yang diterima pemerintah daerah.

## Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio  pertumbuhan  PAD  adalah  suatu  ukuran  untuk  menunjukkan  besarnya  tingkat pertumbuhan  jumlah  PAD  yang  diterima  pada  periode  saat  ini  dibanding  dengan  periode tahun sebelumnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Data  yang  dikumpulan dalam  penelitian  ini  dengan  cara  meminta  data  ke  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi Kalimatan Selatan dan mengunduh data di situs DJPK Kemenkeu RI.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rasio derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  kemandirngan  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan.
Menurut  Putra  (2018:62)  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  rasio  derajat desentralisasi fiskal yaitu:
𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%

## JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No. 3, 2019, hal 789-803

## Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (Persen) Kemampuan Keuangan Daerah 00,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Cukup 30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  rasio  kemandirian  keuangan  daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 × 100%
Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen) Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah <10,00 Sangat rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Cukup 30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber Kriteria : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM 1991
Menurut  Putra  (2018:64)  rumus  yang  digunakan  untuk  perhitungan  rasio  efektivitas PAD yaitu:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100% Tabel 3 Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD (Persen) Kriteria Efektifitas Diatas 100 Sangat efektif 90 – 100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif Di bawah 60 Tidak Efektif
Sumber : Tim Litbag Depdagri – Fispol UGM 1991
Menurut Halim (2007:234) rumus menghitung efisiensi keuangan daerah yaitu:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%

## JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No. 3, 2019, hal 789-803
Tabel 4

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Persen) Kriteria Efisiensi Di atas 100 Tidak Efisien 90 – 100 Kurang Efisien 80 – 90 Cukup Efisien 60 – 80 Efisien Kurang dari 60 Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri Nomor: 690.900.327 tahun 1996
Menurut Putra (2018:68) rumus  untuk menghitung pertumbuhan PAD yaitu:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 = 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑤𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑤𝑎𝑙
× 100%

## Hasil dan Analisis

## Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 5 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Persen ) Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Keterangan Tanah Laut 8,45 11,17 11,20 10,13 10,69 10,33 Kurang Kotabaru 8,45 8,67 10,70 9,63 9,07 9,30 Sangat Kurang Banjar 15,56 13,07 11,49 11,09 13,45 12,93 Kurang Barito Kuala 3,83 7,11 5,94 4,86 6,91 5,73 Sangat Kurang Tapin 4,49 5,94 5,26 5,07 5,71 5,29 Sangat Kurang Hulu Sungai Selatan 6,44 9,35 9,02 8,08 11,74 8,93 Sangat Kurang Hulu Sungai Tengah 6,02 9,52 7,51 5,53 6,44 7,01 Sangat Kurang Hulu Sungai Utara 5,55 10,08 9,08 7,92 10,89 8,70 Sangat Kurang Tabalong 7,03 8,32 9,90 8,96 11,91 9,22 Sangat Kurang Tanah Bumbu 7,84 9,87 9,29 7,93 12,22 9,43 Sangat Kurang Balangan 4,25 6,85 5,22 3,65 7,83 5,56 Sangat Kurang Kota Banjarmasin 13,02 15,11 16,06 16,27 21,74 16,44 Kurang Kota Banjarbaru 10,63 14,70 15,64 17,14 22,44 16,11 Kurang
Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Berdasarkan tabel  5  diatas  menunjukkan nilai  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  secara rata-rata berada pada kategori sangat kurang dan kurang. Daerah kabupaten Kotabaru, Barito Kuala,  Tapin,  Hulu  Sungai  Selatan,  Hulu  Sungai  Tengah,  Hulu  Sungai  Utara,  Tabalong, Tanah  Bumbu  dan  Balangan  termasuk  dalam  kriteria  sangat  kurang  dan  daerah  dengan kriteria  kurang  terdapat  pada  daerah  kabupaten  Tanah  Laut,  Banjar,  Kota  Banjarbaru  dan Kota Banjarmasin.
Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 6 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen) Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Keterangan Tanah Laut 12,04 16,23 15,83 13,11 15,21 14,48 Rendah Kotabaru 11,46 11,58 15,41 12,75 12,28 12,64 Rendah Banjar 22,50 18,39 17,15 15,01 15,73 17,76 Rendah Barito Kuala 4,83 9,50 7,85 5,94 9,74 7,57 Sangat Rendah Tapin 5,71 7,51 6,66 6,48 7,50 6,77 Sangat Rendah Hulu Sungai Selatan 8,26 12,56 12,63 10,66 16,25 12,07 Rendah Hulu Sungai Tengah 7,85 12,95 10,41 7,36 7,85 9,28 Sangat Rendah Hulu Sungai Utara 7,54 14,15 13,22 10,25 16,02 12,24 Rendah Tabalong 9,05 10,76 13,56 11,20 13,57 11,63 Rendah Tanah Bumbu 11,76 13,43 12,82 10,70 19,17 13,78 Rendah Balangan 5,13 8,53 6,65 4,29 10,36 6,99 Sangat Rendah Kota Banjarmasin 20,39 25,69 26,62 22,20 32,34 25,45 Cukup Kota Banjarbaru 15,11 22,32 23,23 22,75 34,95 23,67 Cukup
Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Berdasarkan  tabel  6  diatas  hasil  perhitungan  analisis  rasio  kemandirian  keuangan daerah secara rata-rata menunjukkan berada dalam kategori tiga kategori yaitu sangat rendah, rendah  dan  cukup.  Kabupaten  yang  berada  dalam  kondisi/kategori  sangat  rendah  pada kemandiriang  keuangan  daerahnya  yaitu,  kabupaten  Barito  Kuala,  Tapin,  Hulu  Sungai Tengah,  dan  Balangan.  Kabupaten  dengan  kategori  rendah  untuk  kemandirian  keuangan daerahnya terdapat pada kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tanah Bumbu, dan untuk kemandirian keuangan daerah dengan kategori cukup hanya terdapat pada daerah perkotaan yaitu kota Banjarmasin dan Banjarbaru karena rasio kemandirian keuangan daerahnya secara rata-rata lebih dari 20,00 persen.

## Efektivitas PAD
Tabel 7 Analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Persen) Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata Keterangan Tanah Laut 131,62  142,33  123,32 92,40 81,84 117,19 Sangat Efektif Kotabaru 124,14  108,22  136,45 82,78 108,60 114,06 Sangat Efektif Banjar 115,29  105,84  105,09  118,76  128,04 114,72 Sangat Efektif Barito Kuala 146,38  160,30  122,86  115,79  118,47 135,03 Sangat Efektif Tapin 122,33  108,48  101,49 92,15 67,92 102,45 Sangat Efektif Hulu Sungai Selatan 96,37 118,43  106,01  122,67 98,96 106,47 Sangat Efektif Hulu Sungai Tengah 100,00 94,47 101,31 64,40 43,96 83,98 Sangat Efektif Hulu Sungai Utara 134,69  144,33  107,13  104,28 94,91 120,01 Cukup Efektif Tabalong 102,04  101,39  108,76  118,89 89,28 103,73 Sangat Efektif Tanah Bumbu 128,91  122,75  108,02 80,25 97,00 110,81 Sangat Efektif Balangan 155,28  142,67  133,84  112,77  112,77 135,43 Sangat Efektif Kota Banjarmasin 106,19  107,80 91,76 88,82 98,73 99,91 Efektif Kota Banjarbaru 120,88  133,05  109,39  101,95  105,24 115,23 Sangat Efektif
Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  7  diatas  menunjukkan  rasio  efektivitas  PAD  pada  11  kabupaten/kota  kategori sangat efektif, 1 kabupaten kategori cukup efektif dan 1 kota kategori efektif. Kabupaten/kota kategori  sangat  efektif  antara  lain  kabupaten  Tanah  Laut,  Kotabaru,  Banjar,  Barito  Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan dan kota Banjarbaru,  sedangkan  kategori  efektif  yaitu  kota  Banjarmasin,  dan  kategori  cukup  efektif yaitu kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Efisiensi Keuangan Daerah
Tabel 8
Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen) Kabupaten/Kota 2013  2014 2015 2016 2017 Rata-rata  Keterangan Tanah Laut 72,83 93,65 105,27 118,22 106,09 99,21 Kurang Efisien Kotabaru 87,12 92,65 94,11 94,45 88,92 91,45 Kurang Efisien Banjar 93,61  105,28 92,97 76,97 81,96 90,16 Kurang Efisien Barito Kuala 91,92 99,11 93,00 88,02 73,24 89,06 Cukup Efisien Tapin 98,35 92,00 96,42 89,59 88,24 92,92 Kurang Efisien Hulu Sungai Selatan 90,54 94,62 99,99 81,94 89,60 91,34 Kurang Efisien Hulu Sungai Tengah 97,40  110,40 93,32 83,90 87,57 94,52 Kurang Efisien Hulu Sungai Utara 82,09 88,21 88,26 92,27 83,31 86,83 Cukup Efisien Tabalong 77,47 92,99 92,14 81,64 97,32 88,31 Cukup Efisien Tanah Bumbu 111,24  111,24 88,90 82,02 84,78 95,64 Kurang Efisien Balangan 94,00  105,58 87,23 72,27 94,92 90,80 Kurang Efisien Kota Banjarmasin 96,70 94,94 103,19 98,63 84,13 95,52 Kurang Efisien Kota Banjarbaru 85,90 97,11 110,28 114,19 98,02 101,10 Tidak Efisien
Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  8  menunjukkan  secara  rata-rata  terdapat  9  daerah  dengan  kategori  kurang efisien, tiga  daerah  cukup  efisien  dan  satu  daerah  perkotaan  yang  kategorinya tidak  efisien.
Daerah  yang  berada  dalam  kategori  tidak  efisien  adalah  Kota  Banjarbaru,  kategori  kurang efisien  antara  lain,  Kabupaten  Tanah  Laut,  Kotabaru,  Banjar,  Tapin,  Hulu  Sungai  Selatan, Hulu  Sungai  Tengah,  Balangan,  dan  Kota  Banjarmasin,  kategori  cukup  efisien  yaitu,
Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara dan Tabalong.

## Pertumbuhan PAD
Gambar  2.  Rata-rata-  Pertumbuhan  PAD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)
Sumber: Gambar diolah
Pada gambar 2 diatas, hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD perkembangan selama 5  tahun  terakhir  pertumbuhan  PAD  secara  rata-rata  yang  menunjukkan  bahwa  semua Kabupaten/Kota  mengalami  pertumbuhan  yang  positif,  hal  itu  berarti  bahwa  pertumbuhan masing-masing daerah selalu terus meningkatkan PAD-nya setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir  walaupun  dengan  trend  yang  berfluktuasi,  dengan  pertumbuhan  PAD  yang  paling tinggi  adalah  Kabupaten  Barito  Kuala  sebesar  34,50  persen  dan  yang  paling  sedikit/rendah pertumbuhan PAD-nya adalah kabupaten Banjar yaitu sebesar 9,21 persen.
13,33 27,61 9,21 34,50 24,40 25,04 15,99 33,06 30,02 20,97 31,22 18,92 30,37 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 RATA-RATA
Kinerja  Keuangan  Daerah  Dihubungkan  Dengan  Sektor  Lapangan  Usaha  Terhadap

## PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

## Tabel 9
Share Kontribusi Sektor Lapangan Usaha yang Dominan pada PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan Kabupaten/Kota Lapangan Usaha Share (Persen) Tanah Laut Pertambangan dan Penggalian 32,77 Kotabaru Industri Pengolahan 32,15 Banjar Pertambangan dan Penggalian 21,63 Barito Kuala Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 29,04 Tapin Pertambangan dan Penggalian 35,39 Hulu Sungai Selatan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 26,79 Hulu Sungai Tengah Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 26,42 Hulu Sungai Utara Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 17,94 Tabalong Pertambangan dan Penggalian 56,74 Tanah Bumbu Pertambangan dan Penggalian 46,09 Balangan Pertambangan dan Penggalian 69,69 Kota Banjarmasin Industri Pengolahan 19,17 Kota Banjarbaru Transportasi Pergudangan 19,27
Sumber :  Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel  9  diatas  menunjukkan  sektor-sektor  lapangan  usaha  yang  dominan  terhadap PDRB  pada  daerah  tersebut  didominasi  oleh  sektor  pertambangan  dan  penggalian  yang sebanyak  6  kabupaten  (Tanah  Laut,  Banjar,  Tapin,  Tabalong,  Tanah  Bumbu,  Balangan) kemudian  disusul  sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan,  dan  perikanan  sebanyak  4 kabupaten (Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara), sektor  industri  pengolahan  terdapat  pada  2  daerah  yaitu  kabupaten  Kotabaru  dan  kota Banjarmasin,  dan  1  daerah  yaitu  kota  Banjarbaru  sektor  dominannya  adalah  transportasi pergudangan.
Tabel 10
Kinerja Keuangan pada Daerah dengan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Tahun
2013-2017 Kabupaten/ Kota Derajat Desentralisasi Fiskal Kemandirian Keuangan Daerah Efektifitas PAD Efisiensi Keuangan Daerah Rata-rata Perumbuhan PAD Barito Kuala Sangat Kurang Sangat Rendah Sangat Efektif Cukup Efisien 34,50% Hulu  Sungai Selatan Sangat Kurang Rendah Sangat Efektif Kurang Efisien 25,04% Hulu  Sungai Tengah Sangat Kurang Rendah Cukup Efektif Kurang Efisien 15,99% Hulu  Sungai Utara Sangat Kurang Sangat Rendah Sangat Efektif Cukup Efisien 33,06%

## Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  10  menunjukkan  pada  kabupaten  yang  sektor  dominannya  adalah  sektor pertanian,  peternakan,  kehutanan  dan  perikanan  terlihat  derajat  desentralisasinya  sangat kurang  semua,  kemandiriannya  juga  rendah  pada  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  dan  Hulu
Sungai  Tengah  dan  sangat  rendah  pada  kabupaten  Barito  Kuala  dan  Hulu  Sungai  Utara, efektivitas PAD sangat efektif kecuali kabupaten Hulu Sungai Tengah yang efektif, efisiensi keuangan  daerah  cukup  efisien  pada  kabupaten  Barito  Kuala  dan  Hulu  Sungai  Utara  serta kurang  efisien  pada  kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  dan  Hulu  Sungai  Tengah,  dan  rata-rata pertumbuhan PAD berkisar antara 25-35%.

## Tabel 11
Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2013-2017 Kabupaten/ Kota Derajat Desentralisasi Fiskal Kemandirian Keuangan Daerah Efektivitas PAD Efisiensi Keuangan Daerah Rata-rata Perumbuhan PAD Tanah Laut Kurang Rendah Sangat Efektif Kurang Efisiein 13,33% Banjar Kurang Rendah Sangat efektif Kurang Efisien 9,21% Tapin Sangat Kurang Sangat Rendah Sangat efektif Kurang Efisien 24,40 Tabalong Sangat Kurang Rendah Sangat efektif Cukup Efisien 30,02% Tanah Bumbu Sangat Kurang Rendah Sangat efektif Kurang Efisien 20,97% Balangan Sangat Kurang Sangat Rendah Sangat efektif Kurang Efisien 31,22%

## Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  11  menunjukkan  kabupaten  dengan  sektor  dominannya  pertambangan  dan penggalian  terlihat  bahwa  derajat  desentralisasi  fiskal  masih  kurang  pada  kabupaten  Tanah Laut  dan  Banjar  serta  sangat  kurang  pada  kabupaten  Tapin,  Tabalong,  Tanah  Bumbu  dan Balangan, kemandirian keuangan daerah sangat rendah pada kabupaten Tapin dan kabupaten Balangan  serta  sangat  rendah  pada  kabupaten  Tanah  Laut,  Banjar,  Tabalong  dan  Tanah Bumbu.  Efektivitas  PAD  semua  kabupaten  efektif,  efisiensi  keuangan  daerah  hanya kabupaten  Tabalong  yang  kurang  efisien  sedangkan  sisanya  efisien  semua,  rata-rata pertumbuhan PAD berkisar antara 9-31 persen.
Tabel 12 Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2013-2017 Kabupaten/ Kota Derajat Desentralisasi Fiskal Kemandirian Keuangan Daerah Efektivitas PAD Efisiensi Keuangan Daerah Rata-rata Perumbuhan PAD Kotabaru Sangat Kurang Rendah Sangat Efektif Kurang Efisien 27,61% Banjarmasin Kurang Cukup Efektif Kurang Efisien 18,92%

## Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  12  diatas  menunjukkan  kinerja  keuangan  daerah  berdasarkan  kontribusi  sektor industri    pengolahan  menunjukkan  derajat  desentralisasi  fiskal  kabupaten  Kotabaru  masih
sangat kurang, kemandirian keuangan daerah rendah, efektivitas PAD sangat efektif, efisiensi kurang  efisien,  dan  rata-rata  pertumbuhan  27,61%.  Kota  Banjarmasin  mempunyai  derajat desentralisasi kurang, kemandirian keuangan daerah cukup, efektivitas PAD efektif, efisiensi kurang efisien dan rata-rata pertumbuhan PAD 18,92%.
Tabel 13
Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2013-2017 Kabupaten/ Kota Derajat Desentralisasi Fiskal Kemandirian Keuangan Daerah Efektifitas PAD Efisiensi Keuangan Daerah Rata-rata Perumbuhan PAD Banjarbaru Kurang Cukup Sangat Efektif Tidak Efisien 30,97%

## Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)
Tabel  13  diatas  menunjukkan  kinerja  keuangan  daerah  berdasarkan  kontribusi  sektor dominan transportasi pergudangan terlihat bahwa derajat desentralisasi kurang, kemandirian keuangan  daerah  cukup,  efektivitas  PAD  sangat  efektif,  efisiensi  keuangan  daerah  tidak efisien dan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 30,97%.

## Penutup

## Implikasi
Implikasi  dari  hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  pada  rasio  derajat desentralisasi  fiskal  masih  sangat  kurang  dan  kurang  yang  menandakan  bahwa  PAD  masih belum  dapat  berkontribusi  besar  terhadap  total  pendapatan  daerah  sehingga  hal  ini mengakibatkan  kemampuan  PAD  relatif  kurang  maksimal  dalam  mendukung  keberhasilan otonomi  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  rendah  dan  sangat  rendah  karena  besarnya dana  perimbangan  yang  diterima  dibandingkan  dengan  PAD  yang  dipungut  mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Efektivitas PAD sangat efektif dan efektif maka  hal  ini  menandakan  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  gencar  untuk  dapat  terus mencapai target atau melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Efisiensi keuangan daerah bervariasi telihat ada yang cukup efisien, kurang efisien dan tidak efisien, jika cukup efisien maka anggaran tersebut berimbang, jika kurang efisien maka anggaran tersebut terjadi defisit yang kecil dan tidak efisien maka terjadi defisit yang besar. Rasio pertumbuhan PAD bernilai positif  mengakibatkan  PAD  yang  diterima  setiap  tahunnya  selalu  meningkat.  Jika dihubungkan  dengan  sektor ekonomi lapangan  usaha  PDRB,  maka  daerah  kabupaten  masih didominasi  oleh  sektor  pertanian,  kehutanan,  peternakan  dan  perikanan  serta  sektor pertambangan dan penggalian yang jika dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya terlihat
masih  sangat  rendah  dan  rendah  kemandirian  keuangan  daerahnya,  sedangkan  daerah perkotaan  didominasi  sektor  industri  pengolahan  dan  sektor  transportasi  dan  pengudangan kemandirian keuangan daerahnya cukup, hal ini mengakibatkan kinerja keuangan daerah kota masih lebih baik daripada kinerja keuangan daerah kabupaten.

## Kesimpulan
Kesimpulan-kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  (1)  rasio  derajat  desentralisasi fiskal  secara  rata-rata  masih  sangat  kurang  pada  Kabupaten  Kotabaru,  Barito  Kuala,  Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan,  dan  pada  kategori  kurang  yaitu  kabupaten  Tanah  Laut,  Banjar,  kota  Banjarmasin dan  Banjarbaru.  (2)  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  secara  rata-rata  tergolong  rendah pada  kabupaten  Tanah  Laut,  Kotabaru,  Banjar,  Hulu  Sungai  Selatan,  Hulu  Sungai  Tengah, Tabalong,  dan Tanah  Bumbu  dan  sangat rendah  pada  kabupaten  Barito  Kuala,  Tapin,  Hulu Sungai  Utara  dan  Balangan,  sedangkan  daerah  perkotaan  yaitu  Kota  Banjarmasin  dan Banjarbaru  kemandiriannya  sudah  cukup  baik.  (3)  Efektivitas  PAD  secara  rata-rata menunjukkan  pada  seluruh  kabupaten/kota  sudah  baik  karena  memasuki  kriteria  sangat efektif dan efektif untuk kota Banjarmasin (4) rasio efisiensi keuangan daerah secara rata-rata menunjukkan kategori kurang efisien pada kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Balangan, dan kota Banjarmasin, kota Banjarbaru dan pada kategori cukup efisien yaitu kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara,  dan  Tabalong.  (5)  Pertumbuhan  PAD  dari  tahun  2013-2017  menunjukkan pertumbuhan PAD positif.

## Saran
Saran untuk pemerintah daerah tersebut agar dapat memperbaiki kinerja pemerintahan daerah  terutama  kinerja  keuangan  daerah  berupa  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  proses penganggaran  yang  lebih  terencana  dengan  baik  dalam  memperbaiki  rendahnya  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  tersebut,  terutama  berkaitan  dengan  sektor-sektor  ekonomi dalam  penyumbang  penerimaan  PAD  agar  dapat  dilakukan  proses  ekstensifikasi  dan intensifikasi guna meningkatkan peneriman PAD dan memperbaiki kinerja keuangan daerah berupa  meningkatkan  derajat  desentralisasi  fiskal,  meningkatkan  kemandirian  keuangan daerah, memperbaiki efektifitas PAD, dan meningkatkan efisiensi keuangan daerah menjadi lebih  berimbang  serta  menjaga  stabilitas  pertumbuhan  PAD  yang  positif.  Untuk  penelitian selanjutnya  agar  dapat  menambahkan  alat-alat  analisis  yang  lebih  banyak  sehingga  dapat memerinci penelitian ini menjadi lebih mendalam.

## Daftar Referensi
Bisma, I. D. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram .
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.
Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.
Indonesia,  R.  (2006). Pemerintah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi. Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia,  R.  (2005). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
Mendagri.  (1997). Kepmendagri  Nomor  690.900.327  Tahun  1996  Tentang  Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Kemendagri.
Mendagri.  (2017). Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
Mutiha,  A.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia , 04 (02).
Negeri,  D.  D.  (1991). Pengukuran  Kemampuan  Daerah  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Litbang Depdagri.
Nurhayati.  (2015).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Pasir Pengairan .
Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: PT. RajaGrafindo.