## KONFLIK  PENGELOLAAN KONSERVASI  LAUT COREMAP DENGAN  ADAT  DI PERAIRAN  BUTON Andy A. Zaelany dan Ary Wahyono
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
Efforts  of  conservation  and  community  empowerment  which  include  new elements such as Village Sanctuary ( Daerah Perlindungan Laut/DPL ) are not an  easy  practice  when  they  face  certain  social  structures  as  in  the  case  of the Wasuemba Village. The capacity of social structures  and their traditional norms ( adat ) have been shrinking for years, because they are forced to be integrated with the new institution included in the village sanctuary concept as part of the COREMAP program.  Previously, the village was a self governing community  with  respective  traditional  norms  (village  regulations),  but nowadays it has changed into a local state government in which the traditional norms  and  regulations  are  not  recognized  by  outside  parties  especially  the district  government,  COREMAP  organizers,  and  the  central  government. Village sanctuary or DPL which is created by a superstructure of the village is not fully accepted by the villagers. They  even cause confusion and prolonged conflict.
Keywords: Community-based  management,  Marine  Protected  Area, Customary Management .

## PENDAHULUAN
Indonesia  sering  disebut  negara mega  biodiversity karena  memiliki kekayaan dan keanekaragaman jenis karang serta merupakan kawasan segitiga terumbu karang ( The Coral Triangle ). Luas terumbu karang Indonesia  sekitar  42.000  km2  atau  16,5%  dari  luas  terumbu  karang dunia  (255.300  Km2).    Menurut    hasil  penelitian  Pusat  Penelitian Oseanografi-LIPI  yang  dilakukan  pada  tahun  2000,  sekitar  41,78% terumbu  karang  Indonesia  dalam  kondisi  rusak  dan  hanya  23,72% dalam kondisi baik.
Menurut  Knowlton  (dalam  Kharima,  tt),  kerusakan  terumbu  karang bermula  di  Jamaika  tahun  1975  dan  kemudian  hampir  80  persen terjadi  kerusakan  terumbu  karang  di  seluruh  dunia  dalam  waktu  30 tahun. Menurut Knowlton pula,  Indonesia hanya memiliki 29 persen terumbu karang yang masih hidup. Padahal, menurut Knowlton pula, Indonesia merupakan negara pemilik terumbu karang terbesar di dunia. Di Indonesia tercatat 14 ribu jenis terumbu karang di 243 lokasi yang tersebar  di  seluruh  kepulauan  Nusantara.  Total  luasnya  diperkirakan lebih dari 85 ribu kilometer persegi.
Usaha  penyelamatan  terumbu  karang,  yang  merupakan  komitmen semua negara. Usaha penyelamatan terumbu karang di Indonesia telah dikembangkan  Program Coral  Reef  Rehabilition  and  Management Program ( COREMAP), yakni   COREMAP I  yang diinisiasi LIPI pada tahun 2002 sampai 2004 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yang disebut  COREMAP II pada  tahun 2006 sampai tahun 2010.
Usaha  penyelamatan  terumbu  karang  yang  dilakukan  di  berbagai negara masih dianggap belum berjalan efektif. Menurut Sebastian C.A Ferse dkk (2010),  yang mengutip beberapa hasil penelitian   evaluasi implementasi program  konservasi dan perlindungan laut di berbagai negara  (Pollnac et al. 2001; Francis at al. 2002; Christie et al.2003; International  Society  for  Reef  Studies  2004;    Mora  et  al.  2006), pelibatan masyarakat lokal  merupakan kondisi yang harus dilakukan agar  pengelolaan  sumber  daya  laut  dan  konservasi  berjalan  sukses. Kalangan aktivis lingkungan, ahli biologi laut dan antropologi  yang berkecimpung  di  bidang  konservasi  terumbu  karang  atau  sumber daya  laut  selalu  memperhitungkan  keberadaan  sistem  pengelolaan laut  tradisional    menjadi  basis    manajemen  pengelolaan  kawasan perlindungan laut yang dapat diterima  masyarakat dan berjalan efektif (Sebastian C.A. Ferse dkk, 2010).
Program    COREMAP    di  Indonesia    tampaknya  telah  menyadari pentingnya  keterlibatan  masyarakat  lokal    pada  implementasi pengelolaan  terumbu karang. Hal ini dalam pedoman umum pengelolaan terumbu karang yang salah satu prinsip  kebijakan nasional pengelolaan terumbu  karang      disebutkan  adanya  pengakuan  hak-hak  ulayat  dan pranata  sosial  persekutuan  masyarakat  adat  tentang  pengelolaan terumbu karang (COREMAP 2006).
Meskipun  di  dalam  pedoman  pengelolaan  terumbu  karang  telah menyebutkan  pelibatan  masyarakat  lokal  dalam  desain  kegiatan perlindungan terumbu karang, dalam realitasnya pelibatan masyarakat lokal  tidak  pernah  dilakukan  dengan  baik.  Salah  satu  hal  yang menjadi  penghalang  implementasi  pelibatan  masyarakat  lokal  dalam perlindungan kawasan konservasi laut adalah  sentralisasi perencanaan dan pendekatan program yang  cenderung top down ; program masih melihat  masyarakat  homogen.  Ketidaktepatan  memasukkan  posisi masyarakat  lokal  ke  dalam  perencanaan  perlindungan  kawasan  laut tersebut  menghasilkan  kegiatan  yang  kontra-produktif  dengan  tujuan perlidungan kawasan laut itu sendiri  dan tidak membawa perubahan kemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi  masyarakat lokal (Ferse et al 2010).
Pendekatan  program  yang topdown menyebabkan  desain  kawasan perlindungan  laut  yang  dibuat  tidak  satu  persepsi  dengan  pola pengelolaan  sumber  daya  laut  tradisional.  Pendekatan  zonasi  pada kawasan  perlindungan  laut (closed  marines  areas) yang  melarang kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas di laut lainnya tidak dikenal pada  masyarakat  setempat  di  negara  seperti  Indonesia.  Di  dalam tulisan  ini  penulis  menjelaskan  implementasi  pengembangan  Daerah Perlindungan Laut (DPL)  dengan mengambil kasus di desa Wasuemba, Wabula di Buton yang masih kental dengan tradisi bahari.  Data-data yang digunakan berasal dari hasil lapangan yang dilakukan oleh Laila Nagib, Ary Wahyono, Andy Ahmad Zaelany, Devi Asiati pada bulan Oktober 2010 (Nagib dkk 2010).

## KERANGKA PEMIKIRAN
Proses  pemberdayaan  yang  dirancang  oleh  pihak  COREMAP mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya yang berpotensi menggagalkan target yang hendak dicapai oleh COREMAP. Tantangan- tantangan  tersebut  tidak  hanya  mengancam  keberhasilan  rehabilitasi terumbu  karang  sebagai  target  utama,  tetapi  juga  mengancam  target COREMAP  jangka  panjang,  yakni  dalam  upaya  memandirikan  dan menyejahterakan  masyarakat,  sehingga  tekanan  terhadap  sumber daya  laut  terbatas.  Berbagai  tantangan  tersebut  berkenaan  dengan keberlanjutan  manfaat  program  COREMAP  setelah  berakhirnya program  ini.  Tantangan  itu  terlihat  dalam  implementasi  program
COREMAP  terhadap  “pelaksana”  kegiatan-kegiatan  COREMAP  dan “pelaksanaan” kegiatan COREMAP seperti :  dana bergulir ( seed fund ) dan block grant . Kasus implementasi COREMAP di desa Wasuemba bisa dijadikan lesson learned betapa tidak mudah tercapainya sasaran COREMAP  dengan  adanya  berbagai  tantangan,  dan  kasus  desa  itu bisa  dijadikan  ‘kaca  benggala’  pelaksanaan  COREMAP  di  seluruh kabupaten Buton.
Salah satu hal untuk melihat kemanfaatan kegiatan pengawasan sumber daya laut adalah peningkatan pendapatan, dan hal ini sangat ditentu - kan  oleh  seberapa  banyak  pilihan  program  kegiatan  yang  diterapkan menyentuh langsung aktivitas perekonomian masyarakat. Namun de - mikian, agak sulit mengetahui dampak pengawasan terhadap pening - katan pendapatan. Tidak ada kegiatan yang berhubungan pengawasan yang  memberikan  dampak  kemanfaatan  langsung  pada  masyarakat. DPL dinilai sebagai bentuk pelarangan dan pembatasan kegiatan ne - layan. Oleh sebab itu, DPL dinilai tidak memberikan manfaat , bahkan orang luar desa yang memetik hasilnya dengan cara mencuri. Sementa - ra pemerintah dan masyarakat desa tidak mampu mengatasi pencurian di areal DPLdari nelayan pendatang tersebut. Tambahan pula Peraturan Desa tentang Pengelolaan Terumbu Karang dalam implementasinya ti - dak bisa dijadikan sumber hukum.
Penyelenggaraan  DPL  juga  menegaskan  bentuk “default  village” dari  desa  binaan  yang  diabaikan  keragaman  kelembagaan  dan  hak mengatur  sendiri  desanya.  Pengurus  COREMAP  mengarahkan  dan mendominasi pada proses perencanaan, walaupun proses perencanaan itu dilangsungkan dalam rapat desa. Pembentukan DPL tidak dilakukan melalui  lembaga-lembaga  yang  sudah  ada  di  tingkat  desa,  tetapi dilakukan  melalui  suatu panitia yang  dibentuk  dengan  arahan  dari pengurus COREMAP.
Mengutip Tjondronegoro (1985) sodality dari program COREMAP tidak terintegrasi dengan struktur sosial yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan adat Ombo (lihat pula Susilo 2010). Hal ini menimbulkan konflik  antara  pengurus  COREMAP  plus  pemerintahan  desa  di  satu pihak dengan nelayan-nelayan lokal di pihak lain. Keberlanjutan DPL setelah program COREMAP selesai akan sangat rentan

## DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (DPL) SEBAGAI PROTEKSI TERUMBU KARANG
Pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di setiap desa  adalah salah satu kegiatan pengelolaan terumbu karang  program Coral Reef Rehabilition  and  Management  Program ( COREMAP).    Pengelolaan terumbu karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang  melalui  proses    perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, pemantauan  atau  pengawasan,  evaluasi  dan  penegakan  hukum  (Ke - putusan Menteri Kelautan dan Perikanan : Kep.38/Men/2004 tentang Pedoman  Umum  Pengelolaan  Terumbu  Karang).  Daerah  Perlindun - gan  Laut  (DPL)  adalah  bagian  pesisir  dan  laut  yang  dilindungi  dan dilestarikan  karena  terdapat  terumbu  karang.  Karang  adalah hewan tak  bertulang  belakang  yang  termasuk  dalam Filium  Coelentereta , sedangkan  terumbu  karang  adalah  bangunan  ribuan  karang  berupa deposit  kalsium  karbonat  di  dasar  laut  yang  menjadi  tempat  hidup berbagai ikan dan mahluk laut lain) (Baubau 2009)
Segala  bentuk  aktivitas  dan  kegiatan  manusia  pada  prinsipnya  tidak diperbolehkan  dilakukan  di  kawasan  DPL  kecuali  memperoleh persetujuan  dan  kesepakatan  dari  masyarakat  dan  pemerintah  desa dengan  rekomendasi  instansi  terkait.  Di  dalam  peraturan    desa pengelolaan terumbu karang disebutkan bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan karena mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, yaitu  pemboman,  pembiusan,  penambangan  karang,  pembuangan limbah rumah tangga, industri dan kapal, pembangunan sarana wisata permanen, reklamasi pantai dan menggunakan alat tangkap besar dan ilegal yang dilarang pemerintah, seperti trawl (pukat harimau, dogol dan jenis pukat kantong lainnya), purse sein ( gae ), bagang berteknologi tinggi,  bahan  peledak  dan  beracun.  Selain  itu,  pelarangan  kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  laut  tersebut,  peraturan  desa  ini  juga menyebutkan larangan beraktivitas melintasi atau menyeberangi areal perairan DPL, baik menggunakan perahu, sarana transportasi lain, atau berjalan kaki.
Lokasi dan  luas areal DPL sudah ditentukan oleh program Coral Reef Rehabilition and Management Program (COREMAP), yakni 10 hek- COREMAP), yakni 10 hek - tar (panjang 2000m dan lebar 500m). Areal DPL biasanya merupakan kawasan laut dangkal yang terletak antara daratan pantai-pasang surut-
dengan perairan laut dalam. Perairan antara daratan pantai dengan pe - rairan dalam pada umumnya terdapat terumbu karang. Lokasi perairan tempat terumbu karang ini biasanya  merupakan wilayah penangkapan nelayan ( fishing ground ). Oleh sebab itu, penetapan lokasi DPL pada program COREMAP ini dilakukan melalui musyawarah dengan meli - batkan berbagai pihak.
Penataan ulang ruang perairan desa ini diperlukan untuk mengatur pola pemanfaatan sumber daya laut agar terjadi pemanfaatan berkelanjutan dan agar tidak terjadi konflik lokasi tangkapan pengguna dari dalam dan dari luar (COREMAP 2006). Salah satu penataan ulang yang paling penting  adalah  ditentukannya  DPL  (daerah  perlindungan  laut/ village sanctuary ).  Area  ini  dianggap  tempat  terumbu  karang  yang  harus direhabilitasi karena merupakan area tempat keberadaan ikan-ikan dan biota laut lainnya. Pada tahap awal pengelolaan DPL disusun  RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) yang dilakukan melalui suatu kompilasi  pemetaan.  Pemetaan  area  terumbu  karang  dilakukan  oleh pihak COREMAP dan disampaikan ke masyarakat untuk dipahami dan kemudian  disepakati  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan.  RPTK tersebut mencakup (COREMAP 2006)  :
•  jenis kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam zona yang telah ditetapkan;
•  jenis  alat  tangkap  yang  boleh  dan  tidak  boleh  digunakan  dalam masing-masing zona;
•  jenis biota laut yang boleh dan tidak boleh ditangkap atau dimanfaatkan;
•  definisi kawasan konservasi (minimum 10% daerah terumbu karang);
•  alur transportasi tradisional yang boleh dilewati;
•  tata cara mengelola dan menjalankan sistem zonasi.

## Untuk menjaga dan mengawasi kawasan DPL dikembangkan kegiatan
Monitoring, Controlling, dan Surveilence (MCS).  MCS adalah  bagian dari program COREMAP yang terkait dengan manajemen pengelolaan DPL. Kegiatan  MCS  lebih  melakukan  pelatihan  yang  tidak  banyak melibatkan unsur masyarakat, meskipun tema kegiatan untuk mening - katkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan sumber daya laut serta strategi penanggulangan destructive fishing .  Peserta pelatihan ini lebih banyak berasal  dari unsur  pelaksana COREMAP di tingkat
kabupaten (SETO; CF) dan ditambah pegawai pemerintah daerah, jur - nalis, TNI AL dan kepolisian. Unsur masyarakat terutama Kelompok Masyarakat (Pokmas). Konservasi tidak mendapat tempat yang mema - dai dalam kegiatan MCS. Jika melihat dari pelibatan masyarakat dalam kegiatan MCS, maka  dapat diketahui bahwa pokwas konservasi hanya sebagai salah satu bagian dari stakeholder pengawasan terumbu karang atau sumber daya laut. Masyarakat tidak dipandang sebagai stakeholder utama dalam pengawasan DPL yang berbasis masyarakat Daerah-daerah binaan COREMAP umumnya mempunyai perairan yang kaya  akan  sumber  daya  laut.  Perairan  tersebut  sudah  semenjak  lama dimanfaatkan. Sayangnya, tidak ada pengelolaan yang baik, sehingga perlindungan terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya minimal. Tambahan pula dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan berkembangnya aspirasi masyarakat untuk tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, tekanan terhadap sumberdaya laut juga semakin meningkat. Dampak  yang  paling  terlihat  adalah  rusaknya  terumbu  karang  dan menyusutnya jumlah tangkapan ikan.   Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan  pengelolaan  sumber  daya  laut,  khususnya  pengelolaan terumbu karang. Sebelum program COREMAP, sudah ada juga usaha- usaha  untuk  mengelola  perairan,  yang  dilakukan  secara  adat  turun temurun. Upaya itu oleh pihak COREMAP diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan yang berupa DPL (daerah perlindungan laut/ village santuary ). Asumsinya ialah tidak akan ada suatu pengelolaan sumber daya laut yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang tanpa suatu format pengelolaan yang disepakati dan dipahami bersama oleh masyarakat lokal (COREMAP 2006). Maka, dilakukanlah serangkaian aktivitas  dalam  proses  penentuan  format  DPL  tersebut.  Tujuannya adalah untuk mengatur antara kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sumber  daya  laut.  Berbagai  bentuk  kepentingan  dalam  pemanfaatan sumber  daya  laut  membutuhkan  suatu  perencanaan  tata  ruang  yang dapat  mengalokasikan  pemanfaatan  dan  meminimalkan  dampak- dampak  negatifnya  terhadap  area-area  perairan  tertentu  (COREMAP 2006).
Kasus desa Wasuemba. Uraian berikut ini berasal dari data lapangan yang  diperoleh  penulis  pada  saat  melakukan  evaluasi  program COREMAP di Kabupaten Buton pada bulan Oktober tahun 2010 (Nagib dkk. 2010). Program COREMAP masuk desa Wasuemba tahun 2006
dan saat sekarang Wasuemba (Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton) termasuk  desa  binaan  COREMAP  yang  berhasil.  Tahun  2010  desa tersebut memperoleh penghargaan sebagai juara 3 se-kabupaten Buton. DPL (Daerah Perlindungan Laut) nya dianggap yang terbaik dan dana bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif) juga berhasil, sehingga desa itu  sering  dijadikan  sebagai  desa  percontohan.  Desa  ini  memperoleh block grant berupa pos pemantauan di DPL dan kapal motor beserta perlengkapannya (teropong, kacamata menyelam, kompresor, gendang) yang  akan  digunakan  untuk Reef  Watcher (pokmaswas)  dalam melakukan pemantauan. Sayangnya, kapal motor tidak bisa berfungsi dengan baik karena pembuatannya yang tidak sesuai dengan pesanan dari masyarakat dan tidak sesuai dengan karakter perairan desa ini.
Sebelum  pembuatan  DPL,  dilakukan  rapat  desa  yang  dihadiri  oleh masyarakat,  Kepala  Desa,  SETO  dan  pengurus  COREMAP  desa Wasuemba. Kemudian ditunjuk Pokmaswas yang terdiri dari 9 orang, yakni : La  Bau, La Sehe, La Deni, La Outi, La Jaha, La Kali, La Tuhadi, La  Suri,  dan  La  Saidi.  Menurut  La  Abu,  ketua  Pokmaswas,    tugas mereka  ditetapkan  sebagai  pengawas  yang  menjaga  DPL.  Dia  juga mengikuti  sejumlah  pelatihan,  yakni  :  (i)  pada  tahun  2007  pelatihan membuat karang-karang buatan di kota Bau-bau, (ii)  pada tahun 2007 pelatihan penyelaman, (iii)  pada  tahun  2007  juga  salah  satu  anggota Pokmaswas dilatih  bagaimana cara menangkap orang. Area DPL desa Wasuemba  luasnya  sekitar  2,5  km2  dengan  rincian,  panjang  hampir 2  km  dan  lebarnya  700  meter.  Adapun  batas  DPL  sebagai  berikut :  di  sebelah  utara  dibatasi  oleh  Sero,  plang  COREMAP,  pos  pantau, tonggak;  sedangkan  di  sebelah  selatannya  dibatasi  oleh  pos  tonggak saja. Bila sedang meti (air laut surut), air surut jauh sekali, sehingga batas-batas DPL terlihat. Saat penelitian ini dilakukan ikan-ikan kecil terlihat banyak dan beberapa ikan besar seperti ikan Bukara lalu lalang di kawasan DPL.
DPL sebagai bagian dari program rehabiltasi terumbu karang kurang memperoleh  apresiasi  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  sejumlah  informan  pada  saat  penelitian  yang bertujuan  mengevaluasi  program  COREMAP  di  kabupaten  Buton, sebagian  besar  informan  mengemukakan  keluhannya  dibandingkan memuji  keberhasilan  DPL.  Beberapa  contoh  keluhan  mereka  secara lisan :
•  ”Bagi saya merasa rugi ada DPL. Tempat ikan di sini kan sempit.”
•  ”Bagaimana  kita  mau  mancing,  dulu  dilarang  karangnya,  sekarang dilarang ikannya juga”
•  ”Sebelum COREMAP tidak dilarang mengambil ikan dengan pancing. Ada DPL tidak bisa lagi”
•  ”Macam kita pancing kan tidak merusak. Karang kita lindungi”
•  ”Kalau dari Polair, kita bisa ditembak, itu peraturan”
•  ”Pernah ada penjelasan DPL, yah di kantor itu. Yang kita sesali kenapa batu karang dilindungi, kok ikan tidak boleh ditangkap”.
•  DPL khan sekarang sudah 5 tahun, sama saja, batu karang tambah bagus. Tapi kami belum boleh mencari ikan disana. Macam Ombo dulu sering dibuka”
•  ”Sekarang Ombo nya karang, ikan keluar dulu baru ditangkap”
Tiadanya  akses  mereka  untuk  memanfaatkan  biota  laut  di  daerah perlindungan  laut  (DPL)  dirasakan  menyulitkan  mereka  dalam meningkatkan kesejahteraan. Keluhan umum penduduk yang ditemui : ”hasil ikan kami kurang dibandingkan sebelum ada DPL”.
Bagi para pelanggar, yakni memasuki kawasan DPL untuk menangkap ikan  ataupun  biota  laut  lainnya,  mereka  akan  ditangkap  dan  dibawa ke Kepala Desa. Kemudian, diadakan pengadilan yang dipimpin oleh Parabella (pemimpin  adat)  yang  didampingi  oleh  tokoh-tokoh  adat lainnya.  Pada  akhir  persidangan Parabella akan  menjatuhkan  vonis hukuman kepada si pelanggar. Pelanggaran sangat sering terjadi, sudah berkali-kali. Dahulu pada awal-awal pengadaan DPL, penduduk sering ikut  aktif  mengawasi,  tetapi  kini  sudah  tidak  ada  lagi.  Para  anggota Pokmaswas pun sudah tidak banyak lagi yang aktif, hanya 1–2 orang saja  yang  masih  sering  turun  ke  laut  mengawasi  DPL.    Dari  hasil wawancara  dengan  sejumlah  nelayan,  MD  dan  ketua  Pokmaswas, diperoleh  beberapa  beberapa  komentar  tentang  penyebab  mereka enggan lagi ikut mengawasi (Nagib dkk 2010) :
•  Nelayan 1 : ”Kalau saya, lihat-lihat saja nelayan pendatang. Dulu ikut mengawasi, sekarang biarkan saja”.
•  Nelayan  2  :”Nelayan  pendatang  banyak  datang,  pakai  senjata  api rakitan dan bom”
•  Nelayan 3 :”Dari desa Ereka banyak pendatang ke DPL, datang jam 8 malam sampai subuh”, sudah dilaporkan ke Angkatan Laut, Camat, Polisi. Kita takut sama pendatang yang bawa senjata. Tanggapan dari Bau-bau ”dibel saja bila ada nelayan pendatang yang menangkap ikan ilegal”
•  Nelayan 4 : “La Danda pakai bom beberapa tahun lalu bisa ditangkap karena  ada  orang  tua  yang  kebal.  Orang-orang  kebal  kini  sudah meninggal”
•  Motivator Desa  : ”12 pengawas kan tidak ada honornya. Coba PNS saja yang jaga, pasti terus di lapang”
•  Motivator  Desa  :”Sudah  saya  ungkapkan  di  Bau-bau,  kalau masyarakat  tidak  sanggup  melawan  nelayan  pendatang  ilegal. Sekarang masyarakat desa ini juga sudah mulai masuk juga ke DPL”.
•  Motivator  Desa  :”Sudah  ada boat nya  dari  COREMAP,  yang  kita ragukan nyawa saja”
•  Ketua Pokmaswas : ”sudah dijadwal, 2 hari ini siapa yang bertugas, tapi anak buah tidak mau, terpaksa ketua. Anak buah tidak mau, saya sendirian”
•  Ketua Pokmaswas : ”Diatur untuk tugas jaga, hanya itu anggotanya minta imbalan”.
Peraturan  Desa  (Perdes)  yang  disusun  melalui  program  COREMAP menyebutkan  sanksi  yang  tegas  berupa  denda  kepada  siapa-siapa yang  menangkap  ikan  ilegal  di  DPL.  Nelayan  pendatang  juga  akan dikenai  sanksi  yang  sama  dengan  masyarakat  lokal.  Oleh  sebab  itu, Perdes tersebut juga sudah dikirim ke beberapa Kepala Desa tetangga untuk diketahui. Tahun 2007 ada penduduk desa ini yang melanggar Perdes tersebut dan dikenai denda Rp 1 juta. Tahun 2008 dan tahun 2009 beberapa nelayan pendatang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal juga ditangkap, dibawa ke kepala desa  dan diadili dalam suatu pengadilan adat yang dipimpin oleh Parrabella yang didampingi oleh sejumlah tokoh adat. Pada umumnya mereka diketahui melakukan pelanggaran  tersebut,  kemudian  kepala  desanya  dikirimi  surat  agar menyerahkan  si  pelanggar  untuk  diadili.  Prosedur  lainnya,  nelayan pendatang yang melanggar tersebut tertangkap basah ketika melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

## PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DPL
Penentuan  DPL (village  sanctuary) merupakan  salah  satu  program COREMAP  yang dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat  saja,  tetapi  juga  melibatkan  pihak-pihak  terkait,  seperti untuk  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  misalnya  aparat  penegak hukum  formal  (COREMAP  2006).    DPL  pada  praktiknya  menjadi indikator sukses tidaknya program COREMAP di suatu desa binaan. Oleh sebab itu, sangat ditekankan pentingnya pengawasan DPL ini agar dalam jangka waktu beberapa tahun sudah diharapkan menjadi daerah yang subur untuk ikan-ikan dan biota laut lainnya.
Berkes  mengemukakan  bahwa  keberhasilan  pengelolaan  DPL  yang berbasis masyarakat sangat bergantung pada  kelembagaan COREMAP dapat  menjalankan  desentralisasi  pengelolaan  sumber  daya  laut  di tingkat komunitas  dan suprakomunitas. (Berkes et al. 2001). Uraian di bawah ini mendeskripsikan kinerja setiap kelembagaan COREMAP di Buton, seperti LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang), Pokmas Konservasi, MD (Motivator Desa), CF (Community Fasilitator).    LPSTK  adalah    penanggung  jawab  dari  kegiatan pelaksanaan  pelaksanaan  pengawasan  DPL.  Pada  umumnya  LPSTK seorang tokoh berpengaruh, bisa berasal dari aparat pemerintahan desa
Tabel 1 Model Pengelolaan DPL
Sumber: Panduan Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP, 2006:69.
ataupun unsur masyarakat, seperti Pokmas, LKM, guru dan lain-lain. Agar pengawasan terhadap DPL bisa berjalan dengan baik,  LPSTK membentuk  Siswasmas  (Sistem  Pengawasan  Berbasis  Masyarakat) atau  Pokmas  Konservasi.  Di  dalam  program  COREMAP  personil Pokmaswas (Kelompok Masyarakat untuk Pengawasan) yang terpilih bertugas  dengan  suka  rela  tidak  memperoleh  honor  sebagaimana pengurus  COREMAP  lainnya.  Umumnya  mereka  terkonsentrasi mengawasi penggunaan teknologi tangkap destruktif seperti bom ikan, bius , trawl dan lain-lain yang bersifat merusak lingkungan laut (Brandt 1986).
LPSTK  juga  mendapat  anggaran  terkait  dengan  pelestarian  terumbu karang.  Anggaran  perencanaan  pembangunan  sarana  dan  prasarana DPL diajukan LSPTK ke COREMAP Kabupaten. Salah satu contohnya adalah  dibangunnya pelindung pantai yang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat berpijahnya beberapa jenis ikan dan biota laut, seperti gurita, ikan mata tujuh, lola, ikan sunu, ikan kerapu, dan berbagai jenis ikan  karang  lain.    Namun  demikian,  hampir  di  setiap  kelembagaan baru yang di bentuk seperti LPSTK ini lebih banyak disibukan sebagai pelaksana  proyek  dari  pemerintah  daripada  sebuah  lembaga  yang mengatur    berjalannya  sebuah  organisasi  masyarakat.  Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, masyarakat mengakui banyak proyek  pembangunan  sarana  DPL  yang  tidak  optimal  meskipun dilaksanakan dengan sistem padat karya.
Pokmas konservasi ini dalam kerjanya juga dilengkapi dengan kekuatan legalitas berupa peraturan desa  (Perdes) yang disebarkan ke beberapa desa tetangga. Bila ada nelayan desa tetangga melanggar perdes, seperti mengambil  biota  laut  di  DPL  atau  menggunakan  teknologi  tangkap destruktif, kepala desa nelayan pendatang akan dikirimi surat tentang pelanggaran  tersebut  beserta  tuntutan  sanksi  yang  sudah  tercantum dalam Perdes. DPL dilengkapi dengan bangunan pos pemantauan DPL dan kapal motor motor beserta perlengkapannya (teropong, kacamata menyelam,  kompresor,  gendang)  yang  akan  digunakan  untuk Reef Watcher (pokmaswas) dalam melakukan pemantauan.
Community  Facilitator (CF) adalah tenaga yang direkrut COREMAP yang diposisikan sebagai agen perubahan masyarakat yang menentu- agen perubahan masyarakat yang menentu - kan kemandirian masyarakat dan keberlanjutan program COREMAP
selanjutnya. CF adalah bagian dari kelembagaan COREMAP di tingkat kabupaten.   Peran-peran fasilitasi sangat diperlukan dalam pengelolaan DPL yang berbasis masyarakat.. Oleh sebab itu kehadiran  CF di ten - gah masyarakat sangat diperlukan pada saat DPL diimplementasikan. Di sini CF menjadi tumpuan dan.  ujung tombak keberhasilan program COREMAP.  Ketidakhadiran  CF  di tengah masyarakat selalu diper- Ketidakhadiran  CF  di tengah masyarakat selalu diper- CF  di tengah masyarakat selalu diper- di tengah masyarakat selalu diper- diper- tanyakan masyarakat, karena menyebabkan  informasi dari COREMAP kabupaten terputus.
CF sebagai unsur kelembagaan COREMAP di tingkat supra komuni - tas dalam prakteknya tidak ditemukan di lapangan. Ketidakhadiran CF tidak bisa dipisahkan bahwa pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan, diperburuk dengan pemberian honor yang sering terlambat. Pada umumnya SETO dan CF sudah berkeluarga karena itu mencari tambahan  penghasilan  menjadii  tujuan  yang  utama.      Seringkali  CF memberikan janji atau informasi ketika pertama kali memperkenalkan program kegiatan COREMAP di masyarakat desa.   Dampaknya CF dianggap tidak kooperatif dan ingkar janji karena bantuan sarana yang akan diberikan tidak direalisasikan. Salah satu akibat dari kekecewaan ialah terjadinya ancaman aktivis pokmas konservasi  di salah satu desa di Siompu untuk mengoperasikan kembali jaring tagaho , jaring yang dilarang COREMAP apabila bantuan sarana perahu dan mesin  tidak direalisasikan.
Terpilihnya pengurus COREMAP yang memiliki hubungan kekerabatan tampaknya  menjadi  karakteristik  yang  menonjol  dalam  kelembagaan COREMAP  di tingkat desa. Sebagai contoh kepengurusan COREMAP di salah satu  desa  Pulau Siompu ketua pokmas Konservasi memiliki jaringan  hubungan  dengan  pengelola  COREMAP.    Misalnya,    ketua pokmas Konservasi adalah  mertua kepala desa dan dan mertua ketua LPSTK. Anak  perempuan  ketua  pokmas  Konservasi  merupakan  istri kepala desa yang ditunjuk menjadi ketua LKM. Demikian pula, MD adalah anak  perempuan ketua pokmas Konservasi.  Dengan demikian, figur  ketua  Pokwasmas    sangat  sentral  dalam  kepengurusan  CORE - MAP.    Ketua  Pokwasmas    adalah    seorang    Kepala  Dusun  Tongali, (Desa Tongali). Dia adalah  tokoh masyarakat yang sangat disegani ka - rena memiliki relasi dengan pejabat pemerintahan. Ia juga  seorang ne - layan ulung yang masa mudanya memiliki keberanian  melaut ke berba -
gai daerah.  Dengan demikian, dominasi seseorang sangat besar dalam penentuan personil COREMAP di desa. Oleh sebab itu, jika dikatakan bahwa pembentukan  kelembagaan COREMAP dilakukan dengan cara masyawarah, tidak selamanya tepat. Dominasi seorang tokoh masyara - kat sangat besar dalam menentukan berbagai program COREMAP, se - perti penentuan lokasi DPL.
Menurut  informasi  sejumlah  informan,  CF  tidak  pernah  melakukan pemberdayaan  masyarakat,  melainkan  lebih  terfokus  pada  kegiatan administrasi  proyek.  Hal  ini  terlihat  ketika  anggaran  mau  turun disibukkan dengan langkah persiapan termasuk penunjukkan personil yang belum ada atau perlu diganti setelah itu ditinggalkan.   Berdasarkan wawancara  dengan  istri  kepala  desa  yang  menjadi  pengurus COREMAP, dia  mengaku  ditunjuk oleh SETO sebagai   ketua LKM karena dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) akan turun. Penunjukan pengurus  LKM    memperlihatkan  peranan  SETO  sangat  besar  dalam penentuan personil LKM.  Oleh sebab itu, LPSTK sebagai organisasi yang mengelola terumbu karang di tingkat desa dapat dikatakan tidak dilibatkan dalam penentuan personil LKM.  Tidak dilibatkannya LPSTK tersebut  mengindikasikan  bahwa  tidak  ada  hubungan  antara  LPSTK dan LKM. Padahal, LKM bagian dari LPSTK.   Ketua LKM sendiri tidak mengerti apa peran ketua LPSTK dalam konteks hubungannya dengan LKM, sementara LPSTK  jarang melakukan pertemuan terkait dengan pelaksanaan COREMAP di desa.
Kegiatan  LKM tampaknya berjalan dengan baik meskipun sebagian besar  yang  meminjam  adalah  kalangan  warga  masyarakat  potensial saja, yakni kalangan warga masyarakat yang dipilih dianggap mampu mengembalikan, pinjaman tetapi tidak secara signifikan berhubungan dengan  kegiatan  mata  pencaharian  alternatif  (MPA).  Warga  nelayan yang  hidupnya  bergantung  dari    penangkapan  ikan  karang  dan memerlukan  modal  tidak  pernah  merasakan  program  simpan-pinjam dari COREMAP.   Kecenderungan seperti  ini disesali warga nelayan karena    pengelola  LKM    dinilai    melakukan  diskriminasi    warga masyarakat  yang  bisa  dipinjami  dana  LKM  COREMAP.    Pengelola LKM tampaknya sendiri lebih mementingkan dana LKM berkembang lancar daripada diberikan kalangan nelayan yang dikhawatirkan tidak lancar.  Selain itu, pengelola LKM  cenderung tidak mempergunakan pedoman UEP  sebagai dalam panduan  penyaluran dana simpan-pin- penyaluran dana simpan-pin- simpan-pin-
jam COREMAP, misalnya seperti ketentuan peminjam harus berkelom - pok. Begitu pula dengan dana maksimal yang harus diberikan setiap peminjam.   Ada kriteria yang dibangun oleh pengelola LKM di desa ini, yakni kelancaran,  urutan, dan prioritas.
Sementara itu, warga desa yang dipilih dan ditunjuk sebagai motivator desa (MD) tidak bisa menjadi sumber informasi kegiatan COREMAP di desanya. Masyarakat desa lebih percaya dan bergantung pada  CF dan SETO daripada MD. MD yang dipilih dari tenaga lokal  seringkali tidak mampu menjelaskan COREMAP kepada masyarakat meskipun ada pertimbangan  bahwa    MD  diambilkan dari warga masyarakat desa agar tidak ada hambatan komunikasi antara COREMAP dengan masyarakat.  MD  diharapkan    mampu  membangkitkan  partisipasi masyarakat  melakukan  kegiatan  COREMAP.  Dengan  demikian  MD dapat dikatakan  wakil COREMAP  di masyarakat. Oleh karenanya MD diberi honor seperti halnya CF dan SETO. MD satu-satunya warga desa yang  mendapat  honor  dari  COREMAP,  meskipun  dalam  praktiknya pekerjaannya tidak jauh berbeda dengan aktivis COREMAP yang lain. Namun, pada realitasnya MD tidak memiliki  kemampuan menggerakkan kegiatan COREMAP di masyarakat, karena latar belakang pendidikan dan keterbatasan penguasaan substansi ke-COREMAP-an.

## PENGELOLAAN LAUT TRADISIONAL DI BUTON
Ada dua hal yang diatur dalam model pengelolaan laut yang dilakukan masyarakat  adat,  yakni pertama adanya  mekanisme  yang  mengatur setiap warga masyarakat dapat melakukan pengambilan atau eksploitasi sumberdaya  ( access  to  the  resources )  dan  mengelola  eksklusivitas yang terkait dengan sumberdaya; kedua adanya pengaturan eksplotasi sumberdaya agar tidak terjadi persaingan atau konflik pemanfaatan di dalam masyarakat (David Feeny 1994). Kedua hal ini dijumpai dalam pengelolaan  laut  tradisional  di  Buton.  Di  Buton  ada  regulasi  yang mengatur warga adat kapan bisa melaut dan kapan bisa berhenti melaut. Model pengelolaan laut tradisional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan  Maluku.  Seperti  diketahui,  di  Maluku  dikenal    sistem  buka dan tutup laut dalam pengambilan hasil laut  yang disebut sasi (Craig C. Thorburn  2000),    demikian  pula    di  Buton    dikenal    sistem  buka tutup area laut tertentu yang disebut ombo. Ombo adalah  larangan mengambil  hasil  laut    dalam  kurun  waktu  tertentu.  Selama    enam
bulan  dalam  setahun  adat  tidak  memperbolehkan  warga  masyarakat mengambil hasil laut terutama jenis biota lola.
Kegiatan  pengambilan  hasil  laut  dimulai  setelah  masa  enam  bulan laut berakhir ditandai dengan acara tahunan (Metau’a), yaitu upacara makan bersama di baruga ( humaano baruga ) dan dilanjutkan dengan dikirimnya nelayan yang didampingi perwakilan adat menuju ke wilayah laut untuk memulai  pengambilan ikan di wilayah perairan yang ditutup. Wilayah perairan laut yang dibuka atau ditutup di Buton sering disebut wilayah laut sara atau teino liwu . Wilayah laut ini di Maluku dikenal dengan pertuanan laut. Wilayah laut yang dikuasai oleh sara dikenal dengan teino liwu ini  mencakup beberapa desa sebagai kesatuan adat. Wilayah adat sara ini  meliputi darat dan lautan.  Tradisi ombo juga mengenal denda (karumbiti), karangkai (isolasi) sebagai bentuk sanksi kepada  warga  masyarakat  yang  melanggar  aturan  adat.  Pengadilan adat  dipimpin oleh Parabella (pemimpin adat) yang didampingi oleh tokoh-tokoh adat lainnya dan  dalam persidangan tersebut Parabella menjatuhkan vonis hukuman kepada si pelanggar di laut.
Ada  tiga  pemimpin  masyarakat  terkait  dengan  pengelolaan  laut tradisional,  yakni  :  (i) parabella sebagai  pimpinan  adat;  (ii)  kepala desa  sebagai  pimpinan  pembangunan  masyarakat;  dan  (iii)  imam sebagai  pimpinan Agama  Islam.  Dalam  pengelolaan  laut  tradisional peran  kepala  desa  sebagai  penggerak  masyarakat  untuk  pengelolaan laut  yang  menyeimbangkan  bentuk  pemanfaatan  dan  konservasinya. Apabila  ada  pelanggaran  terhadap  ketentuan  adat  pengelolaan  laut, kepala  desa  dan  aparatnya  beserta  masyarakat  secara  bersama-sama akan  melakukan  tindakan  pencegahan  maupun  penangkapan.  Si pelanggar yang tertangkap oleh masyarakat akan dibawa menghadap ke kepala desa untuk ditanyai. Apabila diperoleh kepastian bahwa orang tersebut benar-benar melanggar aturan adat, kepala desa akan meminta parabella dan tokoh adat lainnya untuk mengadakan pengadilan adat.
Pada pengadilan adat yang juga dihadiri oleh masyarakat dan aparat pemerintahan  desa,  dilakukan  dakwaan  terhadap  pelanggar  dan kesempatan  pelanggar  untuk  membela  diri.  Contoh  pembelaan  lisan dari si pelanggar :
•  “tidak tahu sudah termasuk daerah DPL”
•  “jaringnya hanyut masuk ke DPL”
•  “malam-malam cari ikannya, tidak tahu di daerah DPL”
•    “kita  perlu  banyak  uang  pak,  anak  sakit  banyak  biaya,  ikan  yang banyak di DPL”
Para tokoh adat kemudian membicarakannya dan mempertimbangkan alasan-alasan  dari  si  pelanggar.  Akhirnya parabella lah  yang memberikan  putusan  akhir  dan  menjatuhkan  vonisnya  kepada  si pelanggar berdasarkan aturan adat yang ada.
Peran  imam  dalam  pengelolaan  kelautan  tradisional  sebagai  pihak yang  melalui  kegiatan-kegiatan  mesjid  dan  pengajian  menganjurkan kepada  masyarakat  untuk  memelihara  sumber  daya  laut  dan  tidak melanggar  aturan-aturan  yang  sudah  ada.  Kalau  ada  kebijakan  desa dan pengumuman-pengumuman yang terkait dengan pengelolaan laut, seringkali disampaikan juga oleh imam melalui ceramahnya di masjid. Kepala desa juga menyosialisasikan kebijakan pemerintah desa melalui mesjid kepada masyarakat.

## PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT  VERSI DPL DAN OMBO
Peraturan  Desa  tentang    terumbu  karang  telah  mengakomodasi pengelolaan berbasis  masyarakat. Hal ini terlihat adanya Peraturan Desa  tentang  Pengelolaan  Terumbu  Karang  yang  mengatur  agar perlindungan terumbu karang berjalan efektif.  Pembuatan Peraturan Desa ini merupakan kewajiban  di setiap desa-lokasi COREMAP  di Kabupaten  Buton.  Dengan  demikian,  legalitas  peraturan  desa  itu cukup  kuat  karena  di  dukung  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 38 ayat 1 bahwa ”Setiap Desa dapat membuat Daerah Perlindungan Laut yang diatur dalam peraturan Desa dengan tujuan menjaga dan melindungi sumberdaya laut di wilayah desa”.
Peraturan Desa tentang pengelolaan Terumbu Karang ini memuat 13 bab yang antara lain mengatur soal cakupan areal DPL atau kawasan lindung  masyarakat,  cakupan  wilayah  pemanfaatan  tradisional  dan budidaya,  aturan  pengelolaan  biota  laut,  tata  cara    penerimaan  dan pengelolaan  dana,  hal-hal  yang  dilarang  atau  tidak  dapat  dilakukan dan hal-hal yang diperbolehkan, dan sanksi bagi yang melanggar serta penyelesaian konflik atau masalah. Sepintas peraturan desa merupakan
kodifikasi  dari  aturan  adat  yang  tidak  tertulis,  namun  hal  yang membedakan adalah basis struktur pemerintahnya. Wilayah adat pada masyarakat Buton meliputi beberapa desa, hal ini berbeda dengan desa COREMAP  yang  tidak  pernah  mengakomodasi  batas  wilayah  adat. Meskipun demikian, peraturan desa ini telah memasukan unsur-unsur dalam  pengelolaan  tradisional    masyarakat.  Ini  artinya  pemerintah daerah telah memperhatikan keberadaan sistem pengelolaan tradisional dalam pengelolan DPL sebagai sistem pengelolaan sumber daya laut yang sah.
Keberadaan  peraturan  desa  ini  telah  diakui  oleh  pemerintah  daerah sebagai peraturan pengelolaan terumbu karang, tetapi dalam faktanya peraturan  desa    ini    tidak  bisa  dipandang  sebagai  sumber  peraturan yang sah, yang dapat digunakan dalam perlindungan terumbu karang. Peraturan  Desa  tentang  terumbu  karang    tidak  bisa  dijalankan  oleh desa, terutama jika terjadi pelanggaran pengambilan ikan di kawasan DPL.  Ketidakmampuan  pemerintah  desa  mengatasi  pelanggaran hukum di DPL tidak lepas dari keterbatasan kewenangan pemerintah desa melakukan penindakan hukum. Pemerintah desa tidak memiliki otoritas yang otonom terkait dengan wilayah perairan, terutama terkait dengan penindakan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran aturan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Kasus pelanggaran DPL yang diproses pemerintah desa ke pengadilan ternyata tidak berjalan efektif karena lembaga peradilan Indonesia tidak menganggap bahwa peraturan desa tentang terumbu karang merupakan  sumber hukum yang sah dan bisa dipakai sebagai bagian sistem hukum di Indonesia.
Daerah Perlindungan Laut DPL tidak  bisa disamakan dengan perairan umbo sara atau pertuanan laut. Pendekatan pelibatan masyarakat dalam DPL  lebih difokuskan pada pengawasan dan penjagaan DPL. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat tertuju kepada kelompok masyarakat yang  ditugasi  menjaga  dan  mengawasi  DPL  yang  disebut  dengan pokmas konservasi.  Dalam konsep COREMAP tidak semua masyarakat terlibat dalam pengawasan DPL tetapi mereka yang bergabung pokmas konservasi yang jumlahnya sekitar 5-10 orang yang dibentuk Lembaga Pengeloaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). Dengan demikian, LPSTK adalah institusi masyarakat yang mengatur warga mengambil sumber daya laut di perairan. LPSTK bisa dikatakan mengganti posisi adat  dalam  pengelolaan  perikanan  dan  kelautan.  Dalam  konteks
yang  lain,      LPSTK  merupakan  bentuk community-based  fisheries management karena  lembaga  ini  menerima  mandat    desentralisasi pengelolaan perikanan di tingkat masyarakat desa (Arif Satria, 2004).
Namun, dalam realitasnya LPSTK  tidak bisa berjalan secara efektif, karena LPSTK bukan organisasi yang diakui masyarakat. LPSTK tidak mampu mendorong pokmas konservasi untukmelakukan pengawasan dan  penjagaan  DPL.  Di  beberapa  desa  COREMAP,    LPSTK  pernah menjalin  komunikasi  dengan  Pokmas  Konservasi.  Dalam  kasus pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  rusak  dan  tidak  memadai, misalnya, ternyata LPSTK tidak mampu mencari jalan keluar mengatasi pengadaaan kapal patroli tersebut. LPSTK juga tidak memiliki otoritas sebagai lembaga perdesaan yang mengatur pengelolaan terumbu karang. Hal ini terlihat ketika atribut tanda DPL rusak, LPSTK tidak mampu mencarikan dana. Padahal, LSPTK memiliki unit simpan pinjam yang dikelola LKM. .
Pengelolaan DPL berbasis masyarakat  tidak memberikan arti karena tidak  memberikan  manfaat  langsung    bagi  masyarakat  sementara  di lain pihak,  masyarakat diminta menjaga DPL dari tindak pelanggaran memasuki kawasan DPL baik untuk menangkap ikan atau melintasi di atasnya.    Keberadaan  DPL  seharusnya  memberikan  jaminan  sumber penghidupan  di  laut  tetap  eksis,  hal  ini  sebagaimana  dikemukakan oleh Berkes et al (1989: 11-13) bahwa community–based management mestinya  memberikan garansi bahwa  hak akses laut masyarakat masih dijamin, semua warga masyarakat mendapat kesempatan memanfaatkan hasil laut. Sementara itu konsep DPL adalah laut tertutup, sedangkan pada  pengelolaan tradisional tidak mengenal laut tertutup.
Lebih  jauh  Berkes  et  al.  (1989:11-13)  mencatat  bahwa  pendekatan pelibatan  masyarakat  dalam  DPL    kurang  memperhatikan  hal-hal sebagai berikut : (i) Livelihood security ; with guaranteed access rights to a resource, everyone in the community is assured of the opportunity of meeting their basic needs. (ii) Access equity and conflict resolution ; there is mechanism for the equitable use of resources with minimum internal conflict, and rules mutually agreed upon by all members of the group provide an efficient means of conflict resolution and reducetran saction cost in the enforcement of these rules. (iii) Mode of production ; CBFM  often  forms  the  basis  for  the  system  of  production.  (iv) Resources  conservation ;  CBFM  is  basically  conservative  in  the  way
resources a reutilized. ( v) Ecological sustainability ; CBFM reinforces social controls in maintaining a productive resource from generation to generation.
Berdasar pendapat Berkes tersebut, tampak konsep COREMAP tidak akan berjalan efektif karena DPL dipandang belum bisa  memberikan manfaat.  Asumsi  yang  digunakan  COREMAP          bahwa    wilayah laut yang ditetapkan sebagai DPL  dalam kurun waktu tertentu akan menumbuhkan  kesuburan  dan  banyak  ikan  karang.  Jika  DPL  tetap terjaga, maka terumbu karang akan subur dan menjadi tempat berpijah berbagai jenis ikan. Pertumbuhan ikan karang akan melebar di perairan sekitar  DPL  yang  dapat  diakses  oleh  warga  masyarakat.  Konsep pengelolaan tradisional tidak mengenal wilayah laut yang  tertutup dari segala aktivitas penangkapan tanpa ada  batas  waktu yang pasti tetapi sistem buka- tutup.
Ketidakmampuan mengatasi pencurian ikan di DPL semakin menambah ketidakpercayaan terhadap manfaat DPL. Warga desa disuruh menjaga, tetapi orang luar dengan leluasa memanfaatkan tanpa ada perlawanan dari masyarakat, karena orang luar itu menggunakan senjata. Kasus lain menunjukkan ada seorang aktivis COREMAP ditahan karena dianggap main  hakim  sendiri  ketika  menangkap  pencuri  di  DPL,    meskipun pencuri  ikan  juga  ditahan.  Perlakuan  seperti  ini  mengendurkan kepedulian  terhadap  COREMAP.    Begitu  pula  di  desa  Wasuemba, masyarakat kecewa karena pencuri yang ditangkap masyarakat  tidak bisa diproses sampai ke pengadilan, karena  peraturan desa tidak diakui sebagai sumber hukum oleh pengadilan. Peraturan Desa itu dianggap berlaku untuk lingkungan internal masyarakat desa dan bukan termasuk bagian dari sumber hukum  yang sah diakui di Indonesia. Sementara itu,  akses masyarakat desa ke petugas keamanan laut (POLRI, KKP dan TNI AL)  sangat minim. Tidak ada sarana dan komunikasi yang memadai.    Institusi  penegak  hukum  berada  di  kota  yang  letaknya jauh  dari  desa.  Setiap  laporan  peristiwa    pelanggaran  DPL,  perkara tidak  segera ditindaklanjuti. Selain itu,   COREMAP  Buton  kurang memfasilitasi  kegiatan  pengawasan  DPL,  terutama  ketika  ditemukan pelanggaran DPL .
Kepedulian warga masyarakat untuk menjaga DPL pada awalnya sangat besar  karena    area        DPL  dipahami  tidak  jauh  beda  dengan  konsep ”ombo” atau sasi .  Namun,  dalam  perjalanannya,  keberadaan  DPL
dipertanyakan masyarakat, terutama oleh kelompok nelayan. Beberapa kekecewaan  terhadap  DPL  antara  lain  ketidakmampuan  COREMAP mengatasi pencurian ikan di lokasi DPL.
Pokmaswas dan seorang tokoh adat menginginkan DPL diperlakukan seperti “ombo”. Kekecewaan tokoh adat ini dipicu oleh  pelaksanaan lomba  desa  COREMAP  se  kabupaten  Buton    tidak  transparan dan  konsisten  dalam  melakukan  penilaian  perlombaan  antar  desa. Kekecewaan  ini  berawal  dari  pemberitaan  surat  kabar  lokal  yang menunjukkan desa Wasuemba yang berhasil menjadi salah satu juara dalam  lomba desa COREMAP, namun COREMAP Kabupaten Buton memberikan  keputusan  desa  lain  yang  menjadi  juara  lomba  desa COREMAP. Salah satu reaksi atas  keputusan COREMAP Kabupaten Buton  adalah  seorang  tokoh  masyarakat  menganjurkan  warga masyarakat  tidak  lagi    menyepakati  aturan  pengelolaan  DPL,  tetapi mengembalikan kepada sistem ombo yang mengenal zona inti dalam pengelolaan terumbu karang.
Penjagaan DPL  juga tidak bisa diserahkan begitu saja kepada kelompok nelayan apalagi jika populasi nelayan sangat kecil. COREMAP terlalu percaya  jika  masyarakat  perdesaan  masih  memiliki  rasa  kepedulian yang  tinggi  terhadap  program  ini    padahal  asumsi  ini    tidak  selama benar. Jika  kelompok nelayan merasa diperlakukan tidak adil, maka tentu  kepedulian  ini  tidak  akan  muncul.  Kelompok  nelayan  diminta menjaga DPL, tetapi  ada warga lain yang ditunjuk sebagai MD yang tugasnya  tidak  jauh  berbeda  mendapatkan  honor  dari  COREMAP. Oleh sebab itu,  kelompok nelayan  menginginkan dikembalikan atau diterapkan kembali   sistem ”ombo” atau sasi dalam kawasan perairan DPL. Kelompok nelayan adalah warga masyarakat yang paling sering mengkritisi  keberadaan  DPL.  Kelompok  nelayan  selalu  dijadikan kelompok sasaran penjagaan DPL, tetapi ia tidak mendapatkan apa pun dari program COREMAP.
COREMAP masuk ke desa menjadi ajang proyek para elit masyarakat. Hal ini dapat dilihat  dalam pengadaan kapal patroli yang tidak bisa digunakan untuk patroli karena di bawah standar. Pada awalnya LPSTK mengajukan  rencana  pengadaan  sarana  patroli  untuk  pengawasan DPL,  tetapi  dalam  pelaksanaan  pengadaan  kapal    dilaksanakan  oleh SETO  tanpa  memberikan  kewenangan  pengadaan  kepada  LPSTK sebagai  lembaga    pengelola  terumbu  karang  di  desa.  Di  dilihat  dari
perspektif pemberdayaan,  tidak ada upaya mengembangkan LPSTK sebagai  lembaga    terumbu  karang  yang  mandiri,    tetapi  sebagai proyek pengadaan kapal patroli. Pengadaaan kapal patroli yang gagal ini tampaknya tidak ada yang komplain dari siapa pun terutama dari LPSTK atau warga masyarakat.  Dengan demikian,  timbul pertanyaan : adakah kesadaran masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang ? Apakah masyarakat mengakui adanya kelembagaan LSPTK ? Apakah masyarakat sadar perlunya DPL ?
Masuknya  program  COREMAP  ke  desa  dimaksudkan  untuk merehabilitasi  kawasan  ekosistem  terumbu  karang.  Dari  kasus  di atas  jelas  bahwa  LPSTK    tidak  terintegrasi  dengan  struktur    sosial masyarakat desa. Kapasitas ruang struktur sosial yang ada menyempit dengan kehadiran DPL ( village sanctuary) . Elemen-elemen dari DPL tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan  yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain dengan meminjam istilah  Edi Susilo  (2010)  bahwa  adaptor  sosial  dari  program  DPL  tidak  mampu melebur ke dalam struktur sosial masyarakat.  DPL berbenturan dengan perairan  adat  mereka,  yakni Ombo (semacam Sasi )  yang  mengatur pemanfaatan  biota-biota laut. DPL sebagai ruang publik-tempat lalu lalang  dan  mencari  ikan    berubah  menjadi  kawasan  DPL  (lihat  juga Zaelany 1997).

## KESIMPULAN
DPL bukan communal property rights karena tidak ada regulasi yang mengatur akses ke laut. DPL  itu bukan pula wilayah tangkap karena tidak bisa  dimasuki ( to access ) dan juga tidak bisa dijadikan sebagai fishing ground yang temporal, seperti halnya dikenal dalam sasi . DPL dalam praktiknya bukan pula sebuah desentralisasi  hak pengelolaan perikanan masyarakat ( decentralization of property  rights in marine fisheries ).  Oleh  sebab  itu,    praktik  konservasi  laut  masih  sentralistik yang membatasi akses  nelayan untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ikan (lihat UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDH dan Ekosistemnya).
Peraturan desa tentang pengeloaan terumbu karang yang resmi diakui pemerintah  daerah,  namun peraturan desa bukan sebuah pengakuan
pemerintah  terhadap  hak  pengelolaan  masyarakat  terhadap  sumber daya di perairan Buton. Peraturan desa ini tidak mengakomodasi sistem ombo dalam  DPL.    Meskipun  COREMAP  mengakui  pengelolaan tradisional,    COREMAP  masih  melihat  perairan  di  desa-desa  lokasi COREMAP  sebagai  perairan open  access. Karena  itu,  desain kelembagaan  COREMAP  pun  tidak  mengarah common  property institution. Menurut Berkes (1994), open access rigime adalah western culture tempat  sumber daya laut tidak bisa dikenai kepemilikan seperti halnya  tanah-daratan. Aspek common  property  rights ini  yang  tidak pernah diperhitungkan dalam pengembangan kelembagaan COREMAP di masyarakat.
Pengembangan  kelembagaan  COREMAP    di  tingkat  masyarakat (Pokmas Konservasi dan LPSTK, MD, LKM) tidak semakin memperkuat keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  pengelolaan sumber  daya  laut,  tetapi  menjadi  kontraproduktif  dilihat  dari  sudut penyelamatan terumbu karang. Sementara itu,  CF  dan SETO sebagai instrumen COREMAP di tingkat masyarakat (suprakomunitas)  lebih terfokus pada kegiatan administrasi proyek dan bukan pendampingan masyarakat.  CF  dan  SETO  tidak  mampu  memposisikan  diri  sebagai bagian  kepemimpinan  masyarakat  mengembangkan  kelembagaan pengelolaan  terumbu  karang  yang  bisa  menumbuhkan  lembaga LSPTK yang mandiri. Dengan demikian, praktis kegiatan COREMAP di  masyarakat  bergantung  pada  program  COREMAP  di  kabupaten. Jika  program  COREMAP  berakhir,    maka  diperkirakan  tidak  ada keberlanjutan dari kegiatan COREMAP yang sudah dilakukan selama ini.
LPSTK  sebagai  lembaga  pengelolaan  terumbu  karang  di  tingkat masyarakat  yang  secara  formal  lembaga  ini  diakui  oleh  pemerintah, meskipun demikian  pemerintah tidak pernah melakukan amandemen UU  di  tingkat  nasional  yang  secara  eksplisit  mengakui  hukum  adat dan  institusi  masyarakat  adat sebagai    local  corporate  entities, accompanied  by  procedures  for  establishing  the  recognition  of  the rights Ruddle  (1999).  Dengan  demikian,  LSPTK  tidak  jauh  berbeda dengan lembaga lain yang dikembangkan di perdesaan secara top down untuk kepentingan sebuah program semata.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Arif Satria. Kompas . Sabtu, 25 September 2010. Ekologi Politik Pesisir . hlm 7.
Baubau, Al Azhar 2009 . Terumbu Karang dan Global Warming. Diposkan 8 Agustus 8, 2009 oleh m3sultra
Berkes, F. 1994. “Property Rights and Coastal Fisheries”. P.51-62. In R.S. Pomery
(ed.) Community  Management  and  Common  Property  of  Coastal  Fisheries in Asia and the Pasific: Conceps, Methods and Experiences . JCLARM Conf.
Proc. 45.189.p.
Brandt, Andres Von, 1986. Fishing Catching Methods of the World . Fishing News Books Ltd, England.
COREMAP, 2006. Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton
Crawford, Brian et al.2000. Community Based Marine  Sanctuaries in the Philippines :  A  Report  on  Focus  Group  Discussion. PCAMRD  Book  Series  No.30 . University of  Rhodes Island : Coastal Resources Centre
Feeny, David. 1994. Frameworks for Understanding Resources Management on  The Commons.  P.20-33.  In  RS.  Pomeroy  (ed.) Commmunity  Management  and Property of Coastal Fisheries in Asia and The Pasific: Concepts, Methods and Experiences . ICLARM Conf.Proc.45.189p.
Ferse, Sebastian C.A., Costa M.M., Manez  KS., Adhuri D.S & Glaser M. 2010. Alles, not aliens: Increasing the role of local communities in marine protected area implementation. Environmental Conservation 37 (1): 23-34
Kharima, Nadya   tt. Kerusakan terumbu karang Indonesia terparah di sedunia. http:// www.primaironline.com/berita/sosial/kerusakan-terumbu-karang-indonesia- terparah-sedunia. Download Minggu 6 Feruari pk 06:50
Nagib,  Laila  dkk.  2010.  Laporan  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Lokasi COREMAP II : Kasus Kabupaten Buton. Jakarta : COREMAP
Susilo,  Edi 2010 Dinamika Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir. Malang: Uni- versitas Brawijaya Press
Thorbun, C.C. (2000). Changing Customary Marine Resources Management Practice and Instituions; The Case of Sasi Lola in The Kei Islands, Indonesia. World Development Vol. 28, N0.8. pp.1461-1479. Tjondronegoro,  S.M.P 1985. “Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat Pedesaan di Jawa”, dalam Koentjaraningrat (ed.), Masalah-Ma- salah Pembangunan :  Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES.Jakarta. Hlm 214-244

## Makalah
Zaelany, Andy A. 1997. Social and environment  impacts of tourism development in Nusa Dua (Bali). Makalah yang disampaikan pada seminar internasional di Georg August Universitaet  Jerman