Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9, No. 2, 2021, pp. 71-88 Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v9i2.1988
* Corresponding author Rizki Amalia Institut Pemerintahan Dalam Negeri rizkiamalia@ipdn.ac.id Received: October 30, 2021 Revised:  November 21, 2021 Accepted:  November 30, 2021 Available Online: December 10, 2021

## KOMPETENSI APARATUR DALAM UPAYA MELAYANI PERIZINAN ELEKTRONIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Siti Binti Nur Arifah 1 , Rizki Amalia* 2
1 Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sitibinti2@gmail.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rizkiamalia@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam bidang penanaman modal dan investasi adalah dengan  menyelenggarakan  layanan  perizinan  melalui  suatu  sistem  yang  terintegrasi  secara elektronik (online) .  Penerapan  layanan  perizinan  yang  baik,  salah  satunya  didukung  oleh kompetensi  aparatur  sebagai  pelaksana  pelayanan.  Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  dan mendeskripsikan kompetensi aparatur dalam melayani perizinan elektronik, hambatan dan upaya mengatasinya.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Dalam  hal  ini  dilakukan analisis  Kompetensi  Aparatur  dengan  aspek  yang  diteliti,  antara  lain: Motives , Traits , Self Concept , Knowledge dan Skills .
Penelitian  ini  memperoleh  hasil  bahwa  kompetensi  aparatur  dalam  upaya  melayani  perizinan elektronik  dinilai  cukup  baik,  namun  masih  memerlukan  peningkatan  dalam  aspek Knowledge (pengetahuan)  dan Skills (keterampilan).  Hambatan  Kompetensi  Aparatur  dalam melayani  perizinan  elektronik,  yaitu:  (1)  keterbatasan  anggaran,  (2)  Masih  terbatasnya pemberian  kuota  peserta  Diklat  dan  Bimtek,  (3)  keterbatasan  jumlah  tenaga  teknis,  (4)  kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia.
Upaya mengatasi hambatan kompetensi aparatur, yaitu: (1) Menyiapkan anggaran khusus untuk Diklat dan Bimtek, (2) Memberikan rekomendasi izin belajar bagi pegawai, (3) Mengajukan usul pengadaan  formasi  tenaga  teknis,  (4)  Menambah  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.Saran dari penelitian: (1) Perlunya pemaksimalan ajuan anggaran dalam kegiatan Diklat dan Bimtek, (2) Perlunya diadakan kegiatan Diklat dan Bimtek yang bersifat kontinu. (3) Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan prosedur sistem perizinan berbasis elektronik (4) Perlunya pengoptimalan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada.

## Kata kunci: Aparatur,Kompetensi, Layanan Perizinan

## ABSTRACT
One of the government's strategic policies in the field of investment and investment is to provide licensing  services  through  an  integrated  system  electronically  (online).  The  implementation  of good licensing services, one of which is supported by the competence of the apparatus as service implementers.  The  purpose  of  the  study  is  to  analyze  and  describe  the  competence  of  the apparatus in serving electronic licensing, obstacles and efforts to overcome them. The method used is descriptive qualitative. In this case, an analysis of Apparatus Competence is carried out with the aspects studied, including: Motives, Traits, Self Concepts, Knowledge and Skills. This  study  obtained  the  results  that  the  competence  of  the  apparatus  in  an  effort  to  serve electronic licensing was considered quite good, but still needed improvements in the aspects of Knowledge  (knowledge)  and  Skills  (skills).  Barriers  to  Apparatus  Competence  in  serving
electronic  licensing,  namely:  (1)  budget  constraints,  (2)  still  limited  quotas  for  training  and technical  guidance  participants,  (3)  limited  number  of  technical  personnel,  (4)  inadequate facilities and infrastructure available.
Efforts  to  overcome  obstacles  to  the  competence  of  the  apparatus,  namely:  (1)  Proposing additional  budgets,  (2)  Providing  recommendations  for  study  permits  for  employees,  (3) Proposing  the  procurement  of  technical  personnel  formations,  (4)  Adding  and  replacing facilities and infrastructure that are no longer functioning. Suggestions from the research: (1) The need for maximizing budget proposals in training and technical guidance activities, (2) the need for continuous training and technical guidance activities. (3) The need for socialization to the public regarding the stages of the electronic-based licensing system procedure (4) The need for optimizing the maintenance of existing facilities and infrastructure.

## Keywords: Apparatus, Competence, Licensing Service

## PENDAHULUAN
Dalam UU No 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang menjadi ruang lingkup layanan publik antara lain layanan barang dan jasa publik serta layanan administratif yang diatur dalam UU.  Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  maka  pemerintah  menghadirkan  salah  satu  bentuk dari pelayanan administratif yaitu berupa pelayanan perizinan yang dikelola oleh unit Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Menurut  PP  No.97  Tahun  2014,  PTSP  berdiri  dalam  naungan BKPM. PTSP dibentuk dengan maksud untuk memberikan layanan yang lebih dekat dan mudah kepada masyarakat serta mempersingkat proses pelayanan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka percepatan pembangunan, maka  pemerintah  Kabupaten  Barito  Utara  telah  berkomitmen  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  melalui  penanaman  modal  dan  investasi  serta  penyelenggaraan  perizinan  dan  non perizinan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung  kemudahan  dalam  pengurusan  pelayanan perizinan  kepada  perusahaan  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  diperoleh  melalui  pelaksanaan kegiatan  pemotongan  layanan  melalui  layanan  satu  pintu.  Perda  No.2  Tahun  2016  dan  Perbup No. 17 Tahun 2017 menjadi dasar terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito  Utara  yang  memiliki  tupoksi  penyelenggaraan  wewenang  daerah  dalam  lingkup penanaman modal dan administrasi perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu.
Visi  yang  dimiliki  oleh  Dinas  ini  adalah  Iklim  penanaman  modal  yang  sehat  pada Kabupaten  Barito  Utara  yang  diwujudkan  dengan  mengoptimalkan  layanan  terpadu  satu  pintu, investasi serta mengoptimalkan hubungan sesama daerah dalam bekerjasama untuk menyediakan wadah  yang  mendukung  penanaman  modal.  Sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dalam  PP No.24 Tahun 2018, dengan visi berupa penyederhanaan pelayanan perizinan, maka Dinas terus melakukan  terobosan  untuk  mempermudah  proses  pelayanan  perizinan  dengan  menerapkan
sistem perizinan berbasis elektronik (online) yang akan mempermudah segala urusan perizinan sehingga akan lebih terarah dan sistematis.
Penerapan  sistem  yang  mulai  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Utara harus  didukung  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  baik  oleh  aparatur  pelaksananya terkait  alur  prosedur  perizinan  dalam  sistem  elektronik (online) tersebut.  Pengetahuan  dan keterampilan aparatur mesti terpenuhi secara merata, menyeluruh karena berkaitan dengan aspek kompetensi  yang  harus  dimiliki  aparatur  dalam  menjalankan  dan  mencapai  tujuan  organisasi. Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  dari  UU  No.5  Tahun  2014  pasal  69,  bahwa  untuk  melakukan peningkatan  pekerjaan  pegawai  dilaksanakan  atas  dasar  kualifikasi,  kompetensi,  evaluasi terhadap kinerja sesuai harapan oraganisasi pemerintah.
Kompetensi  dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  dan  ciri  yang  dipunyai  oleh  ASN  yang terdiri  dari knowledge,  skill dan attitude untuk  melaksanakan  pekerjaannya  secara  handal.Salah satu bentuk pengembangan kompetensi aparatur yaitu dengan mengikuti Diklat pada jabatannya. Berikut data jumlah aparatur yang telah melaksanakan Diklat.
Tabel 1.1
Jumlah PNS yang TelahMengikuti Diklat Tahun 2011-2018
Sumber:  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP KabupatenBarito Utara, 2020
Data di atas, menunjukkan dari keseluruhan PNS yang ada, hanya terdapat 11 orang PNS yang  sudah  mengikuti  atau  melaksanakan  kegiatan  Diklat  penjenjangan.  AdapunDiklat penjenjangan  tersebut  terdiri  atas  diklat  SEPADYA/SPAMA/DIKLAT  PIM  III  yang  telah dilaksanakan  oleh  3  orang  dan  diklat  SEPALA/ADUM/DIKLAT  PIM  IV  yang  telah dilaksanakan oleh 8 orang.Disamping pendidikan dan pelatihan, kompetensi aparatur dapat pula dilihat  dari  tingkat  pendidikan  terakhir.  Dari  24  orang  jumlah  keseluruhan  PNS,  tingkat pendidikan terakhir aparatur didominasi oleh lulusan Strata 1 (S-1) yang berjumlah 10 orang dan
No Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah (Orang) 1 2 3 1 SEPADYA/SPAMA/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN III 3 2 SEPALA/ADUM/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINANIV 8 Jumlah 11
Strata 2 (S-2) yang berjumlah 8 orang. Kemudian sisanya diisi oleh aparatur lulusan Diploma IV (D-IV) sebanyak 1 orang, Diploma III (D-III) sebanyak 2 lulusan, SMA berjumlah 3 lulusan.
Tabel 1.2

## Jumlah PNS BerdasarkanTingkat Pendidikan
Sumber:Dinas  Penanaman  Modaldan  PTSP  Kabupaten Barito Utara, 2020
Dari  datatersebut,  dapat  diketahui  bahwa  sebagai  organisasi  yang  mengemban  tugas memberikan  layanan  publik,  belum  didukung  melalui  ketersediaan  SDM  yang  memadai  baik dari aspek tingkat pendidikan dan keterampilan. Kondisi demikian menjadi salah satu hambatan dalam  menerapkan  sistem  layanan  yang  bersifat online. Berdasarkan  isu  dan  fenomena  terkait permasalahan  yang  terjadi,  maka  penulis  tertarik  untuk  mendeskripsikan  kompetensi  aparatur dalam melayani perizinan elektronik, hambatan dan upaya mengatasinya.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. KOMPETENSI
Kompetensi  merupakan  sebuah  kecakapan,  keterampilan,  kemampuan.  (Sedarmayanti, 2016:150). Seseorang yang bisa melakukan kewajibannya dengan memuaskan bahkan lebih dari standar  yang  ditetapkan  maka  dia  dikatakan  sebagai  orang  yang  berkompeten  atau  memiliki kompetensi.  Dalam  istilah  manajemen  sumber  daya  manusia, kompetensi  mengacu  pada karakteristik  seseorang  yang  mampu  membuat  suatu  keberhasilan  dalam  pekerjaannya. Sementara  pendapat  lainnya  dikemukakan  oleh  Wibowo  (2014:271)  bahwa  pengertian kompetensi  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  seseorang  dalam  menjalankan  suatu pekerjaan  atau  melaksanakan  tugas  tertentu  yang  didasarkan  pada  kecakapan  dan  pengetahuan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
Menurut  Spencer  dalam  Wibowo  (2014:271),  setidaknya  terdapat  lima  aspek  dalam kompetensi yaitu:
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 1 2 3 1 Strata 2 (S-2) 8 2 Strata 1 (S-1) 10 3 Diploma IV (D-IV) 1 3 Diploma III (D-III) 2 4 SMA 3 Jumlah 24
1. Motif,  yaitu  sesuatu  yang  melatarbelakangi  seseorang  dalam  mencapai  tujuannya  melalui suatu tindakan tertentu. Biasanya motif muncul bersamaan dengan niat dari seseorang yang secara konsisten berpikir sehingga melakukan tindakan.
2. Sifat,  yaitu  karakter  fisik  ataupun  watak  seseorang  yang  merupakan  bawaan  dari  lahir, berkaitan dengan respon seseorang terhadap situasi dan kondisi yang ada.
3. Konsep diri, yaitu gambaran yang ada pada diri individu yang memuat bagaimana individu memandang dirinya sendiri dan belajar mengetahui setiap potensi yang dimilikinya, sehingga dengan adanya konsep diri manusia dapat mengembangkan dirinya berdasarkan konsep diri yang dimiliki.
4. Pengetahuan, yaitu hasil ingin tahu manusia dalam mencari informasi yang dilakukan dengan mempelajari suatu ilmu ataupun mempelajari suatu pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu.
5. Keterampilan, yaitu kemampuan dasar pada diri manusia yang harus dilatih secara konsisten serta dikembangkan supaya kemampuan tersebut berkembang menjadi potensial, dan dapat membuat seseorang menjadi ahli dan profesional pada bidang tertentu.

## 2. APARATUR
Menurut  Dharma  Setyawan  Salam  (2004:169),  aparat  pemerintah  merupakan  orang- orang  yang  digaji  dan  bekerja  pada  instansi/organisasi  pemerintah,  dengan  kewajibannya  yaitu menjalankan  tugas  pemerintahan  dan  melakukan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Sementara  itu,UU  No  5  Tahun  2014  menyebutkan  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah.

## 3. PELAYANAN PUBLIK
Menurut  Sedarmayanti  (2009:243)  pelayanan  berarti  melayani  suatu  jasa  yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang . Selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Lewis dan Gilman (2005:22) adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Pelayanan  publik  yang  adil  dan  dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai  pilar  dan  kepercayaan  publik  sebagai  dasar  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  baik.

## 4. PELAYANAN PERIZINAN ONLINE
Perizinan  menunjukkan  suatu  wujud  pengawasan  pemerintah  terhadap  suatu  kegiatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  dengan  tujuannya  mengatur  segala  perbuatan  yang dilaksanakan  secara  mandiri  maupun  kelompok.Pelayanan  izin  secara  online  adalah layanan yang  dialokasikan  dengan  menggunakan  prinsip  elektronik. Berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2014,  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  yang  selanjutnya disingkat  PTSP  adalah  pelayanan  secara  terintegrasi  dalam  satu  kesatuan  proses  dimulai  dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.Menurut  Arikunto  (2013:3), penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  maksud  menyelidiki  keadaan, kondisi  atau  hal  lain-lain  yang  sudah  disebutkan,  dan  hasilnya  disajikan  dalam  bentuk  laporan penelitian.  Sementara  itu,  Moleong  (2011:6)  menjelaskan  pengertian  dari  penelitian  kualitatif yaitu:Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Dalam melakukan proses mengumpulkan data dan informasi penting penelitian, penulis menggunakan  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Penulis menggunakan trianggulasi untukmeningkatkan pemahaman terhadap apa yang ditemukan selama proses  meneliti.  Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan  proses  menganalisis  data  yang  meliputi: Data Reduction , Data Display , Conclusion Drawing/Verification (Sugiyono, 2014:370).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. KOMPETENSI  APARATUR  DALAM  UPAYA  MELAYANI  PERIZINAN ELEKTRONIK  DI  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## 1. Motives (Motif)
Motif  merupakan  suatu  hal  yang  mendasari  seseorang  untuk  memperoleh  tujuannya melalui  suatu  perbuatan.  Biasanya motives atau  motif  muncul  bersamaan  dengan  niat  dari seseorang yang secara konsisten berpikir dengan melakukan tindakan tertentu atau dengan kata lain motif merupakan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi memegang
peran  terhadap  kelangsungan  kerja  aparatur,  sehingga  tinggi  rendahnya  produktivitas  kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh motivasi yang dimilikinya dalam bekerja.
Berdasarkan  data,  wawancara  dan  hasil  pengamatan  penulis,  motivasi  kerja  aparatur sudah baik. Sebagian besar yang bekerja selama ini memiliki motivasi atau semangat kerja yang tinggi. Sebagai salah satu contohnya setiap hari aparatur yang bekerja selalu sesuai dengan jam yang ditentukan, melaksanakan tugas kerjanya di bidang masing-masing. Setiap harinya pegawai yang menerima dokumen perizinan dari masyarakat sudah tentu langsung dikerjakan, sehingga proses penyelesaian dari dokumen-dokumen tersebut dapat sesuai dengan SOP. Di samping itu, berdasarkan  data  permohonan  Perizinan  dapat  terlihat  aparatur  telah  berhasil  menyelesaikan dengan  baik  sampai  Bulan  Desember  2020.  Berikut  data  jumlah  permohonan  perizinan/non perizinanberdasarkan sektor yang ada.
Tabel1.3
Data Jumlah Permohonan Perizinan/Non-Perizinan Berdasarkan Sektor Per Bulan Desember Tahun 2020
Sumber: https://dispmptsp.baritoutarakab.go.id
Dari tabel tersebut, dapat diketahui produktivitas kerja aparatur sudah cukup baik. Dari sejumlah dokumen perizinan yang masuk berjumlah 108 pemohon, sebanyak 93 pemohon yang sudah  selesai.  Hal  ini  menandakan  bahwa  hampir  semua  permohonan  yang  diajukan  sudah terselesaikan dengan cukup baik sesuai dengan standar pelayanan, sehingga kompetensi aparatur dalam aspek motives (motif) cukup baik karena aparatur mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan memberikan pelayanan perizinan secara maksimal tepat pada waktunya dan bertanggung jawab secara penuh dalam menyelesaikan prosedur perizinan.

## 2. Traits (Sifat)
Traits merupakan  watak  seseorang  yang  merupakan  bawaan  dari  lahir  dan  berkaitan dengan respon seseorang terhadap situasi dan kondisi yang ada. Traits bisa juga disebut dengan sifat, pada hakikatnya adalah ciri yang ada didalam tubuh seseorang ataupun perilaku seseorang dalam  merespon  sesuatu.  Sifat  yang  dimaksud  dapat  merujuk  pada  karakteristik  fisik  serta konsistensi situasi dan informasi, misalnya kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tetap tenang walaupun bekerja dibawah tekanan dengan cara tetap percaya diri, mengontrol diri untuk tidak stres dan tabah terhadap segala situasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  data  yang  ada, traits (sifat)  yang  dimiliki oleh  pegawai  sudah  baik  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Pegawai  melakukan  pekerjaannya secara  maksimal  dan  proporsional  sesuai  dengan  tupoksi  dari  masing-masing  jabatan  dan pekerjaan  terutama  pegawai  yang  bertugas  di  loket  pelayaanan.  Dalam  bekerja,  pegawai senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada prinsip pelayanan adalah Senyum,  Salam,  Sapa,  Sopan  dan  Santun  kepada  masyarakat.  Disamping  itu,  penulis  juga memperoleh  data  yang  relevan  berkaitan  dengan  sifat  aparatur  dalam  meberikan pelayananberupa  data  mengenai  jumlah  kunjungan  yang  datang  per  Bulan  Desember  2020. Adanya data kunjungan masyarakat yang datang, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur mengenai kepuasan yang dirasakan dalam pemberian layanan. Berikut data jumlah pengunjung yang mengajukan perizinan sampai bulan desember 2020.

## Tabel 1.4
Data Jumlah Pengunjung yang Mengajukan Perizinan Per Bulan Desember 2020
NO. HARI/TANGGAL NAMA KEPERLUAN ALAMAT/NO. TELP (ASAL DAERAH) 1 Rabu, 02/12/2020 Aisyah Pembuatan Surat Izin Praktek Jl.  Semoga  Indah,  Gg. Bahagia 2 Rabu, 02/12/2020 Suyatno Surat Juragan Kapal Desa  Bintang  Ninggi,  RT. 01, RW. 03 3 Jum’at, 04/12/2020 Jainudin Izin Baru Jl.  Bangau,  No.  23A  RT. 08, RW. 001 4 Jum’at, 04/12/2020 Sempa Pengajuan Perpanjangan Izin Jl.  Sengaji  Hulu,  Simpang Merdeka 5 Senin, 07/12/2020 Arie Y Pajak Jl. Ahmad Yani 6 Senin, 07/12/2020 Subhan Herianto Pengajuan Izin CV. Bunda Kandung Desa Pendreh, RT. 10 7 Selasa, 08/12/2020 Jahriansyah Surat Izin Kapal Desa  Bintang  Ninggi,  RT. 03, RW. 02 8 Selasa, 08/12/2020 Ardiansyah Surat Izin Rekomendasi Jl. Yetro Sinseng, No. 11 9 Selasa, 08/12/2020 Hernedi Perpanjangan Izin CV Desa Lemo
10 Rabu, 09/12/2020 Julian Saputra Izin Perpanjangan Jl. Merpati, No. 70 RT. 12, RW. 03 11 Rabu, 09/12/2020 Hj. Samiah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jl. Panglima Batur, RT. 03, RW 01 12 Kamis, 10/12/2020 Bambang Syarat  Perbekalan  Kesehatan  Rumah Tangga (PKRT) Jl. Mangkusari 13 Kamis, 10/12/2020 Arie Yugita Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB) Jl.  Imam  Bonjol,  Samping Masjid Raya 14 Kamis, 10/12/2020 Andre Izin Apotek Jl. Keladan, RT. 07 15 Jum’at, 11/12/2020 Sumardi Perpanjangan Izin CV Desa Hajak 16 Jum’at, 11/12/2020 Sumarto Izin Usaha Perkebunan Desa Butong 17 Senin, 14/12/2020 Daeny Kurniawan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Jl.  Pertiwi,  No.  79  RT  14 RW 07 18 Senin, 14/12/2020 Ahmad Rizky Rekom Reklame Jl. Kelapa Sawit 19 Selasa, 15/12/2020 Alfikri Perpanjangan  Izin  Usaha  Mikro  san Kecil (IUMK) Desa Trinsing 20 Selasa, 15/12/2020 H. Andi Kurnia Izin  Pendirian  Satuan  Pendidikan Formal  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat Jl. Jend. Sudirman
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, 2020
Pada  Tabel  1.4  diketahui,  pada  bulan  Desember  2020,  terdapat  sejumlah  20  orang masyarakat  yang  datang  untuk  melakukan  pelayanan  perizinan,  bahkan  ada  juga  masyarakat yang  datang  hanya  sekedar  untuk  melakukan  konsultasi  dengan  petugas  pada  bagian  loket pelayanan atau juga meminta rekomendasi dari dinas untuk kelengkapan prosedur perizinan yang ingin  diurus.  Dilihat  dari  jumlah  kunjungan  yang  ada,  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat Kabupaten Barito Utara cukup senang dengan layanan yang diberikan aparatur.

## 3. Self Concept (Konsep Diri)
Self  concept adalah  potret  yang  berada  di  dalam  tubuh  seseorang  yang  memuat  cara pandang  dan  belajar  mengetahui  setiap  potensi  yang  dimilikinya,  sehingga  dengan  adanya konsep  diri  manusia  dapat  mengembangkan  dirinya  berdasarkan  konsep  diri  yang  dimiliki. Konsep  diri  berhubungan  dengan  cara  pandang  individu  terhadap  dirinya  yang  merujuk  pada sikap  atau  perilaku  dan  nilai-nilai  yang  dimilikinya,  yaitu  bagaimana  seharusnya  seorang aparatur  harus  bersikap,  baik  terhadap  sesama  rekan  kerja,  atasan  maupun  kepada bawahannya.Salah satu nilai konsep diri yang dapat membangun motivasi kerja aparatur adalah rasa percaya diri dan kedisiplinan bekerja yang dapat mendorong aparatur untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih produktif.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa penanaman sikap disiplin sebagai indikator self concept (konsep diri) dalam diri aparatur sudah  dilakukan  dengan  baik.  Petugas  yang  ditempatkan  pada  bagian front  office selalu membiasakan diri untuk lebih disiplin dalam mengatur jam kerja, dengan datang tepat waktu ke
kantor agar pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan tepat waktu. Berikut data rekapitulasi daftar hadir atau absensi aparatur pada bulan desember 2020.

## Tabel 1.5

## Rekapitulasi Daftar Hadir Aparatur Secara Manual Bulan Desember 2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Barito Utara, 2020
Data  rekapitulasi  tersebut,  terlihat  bahwa  aparatur  secara  keseluruhan  sudah  memiliki sikap  disiplin  yang  ditunjukkan  dengan  keaktifan  aparatur  yang  setiap  hari  turun  ke  kantor selama 20 hari efektif kerja. Hanya terdapat beberapa aparatur saja yang memiliki riwayat tidak masuk kantor, namun tetap dengan alasan yang jelas seperti karena Dinas Luar, sakit, maupun izin untuk suatu kepentingan lainnya.Aspek dari konsep diri pada hakikatnya juga merujuk pada bagaimana aparatur bersikap kepada rekan kerja, atasan, bawahan maupun masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan dapat dilihat dari sisi perilaku aparatur dalam menghadapi masyarakat secara langsung.  Salah  satunya  dengan  melihat  sikap  keramahan  aparatur  pada  saat  memberikan pelayanan yang ditinjau dari sisi kepuasan masyarakat dalam kualitas layanan.

## 4. Knowledge (Pengetahuan)
Knowledge atau  pengetahuan  adalah  hasil  ingin  tahu  manusia  dalam  mencari  informasi yang  dilakukan  dengan  mempelajari  suatu  ilmu  ataupun  mempelajari  suatu  pengalaman  yang pernah  terjadi  di  masa  lalu.  Pengetahuan  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam membentuk  kompetensi  ketika  dilakukannya  kegiatan  Diklat.  Pengetahuan  aparatur  menjadi kunci  utama  yang  paling  berperan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan.Berdasarkan  wawancara,
observasi dan data yang ada menunjukkan tingkat pengetahuan yang dimiliki aparatur tergolong belum  terpenuhi  dengan  cukup  baik  terutama  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  aparatur.  Berikut data tingkat pendidikan terakhir pegawai tahun 2020.

## Tabel 1.6
Data Tingkat Pendidikan Terakhir Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara No NAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR 1 EDI KESUMAJAYA, SE., MM Plt. KEPALA DINAS S-2 MAGISTER MANAJEMEN 2 NORMAWATI, S.Sos., M.IP KABID LAYANAN INFORMASI DATA, PENGAWASAN DAN PELAPORAN S-2 MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN 3 Hj. NETI KUMALA DEWI, SE., M.AP KABID PENANAMAN MODAL S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 4 HERMAN SUSANTO, S.STP., M.AP KABID PERIZINAN S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 5 ABDUL GAFUR, S.Sos KABID PENGADUAN, PENGENDALIAN DAN ADVOKASI S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 6 Dra. KAMEIDANISLIANE KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN S-1 FKIP PENGEMBANGAN KURIKULUM 7 TAUFIK NOOR KASI PELAPORAN SMA 8 NOVERY, S.ST., M.AP KASI PENETAPAN PERIZINAN S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 9 FAHMI FAUZI, SE., M.Ec.Dev KASI PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL S-2 MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN 10  HARIANTO EKA PUTRA, SH KEPALA SEKSI PENGAWASAN S-1 ILMU HUKUM 11  NOOR HAMIDAH, S.ST KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL 12  MUKTIHADI, S.Hut KASI VERIFIKASI S-1 PENGELOLAAN HUTAN 13 MUHAMMAD HASBI ASSIDIKI, S.Kom, M.AP KASI LAYANAN DAN S-2 MAGISTER ADMINISTRASI 14  NANA HERLINA KASI PELAYANAN INFORMASI DAN PENDATAAN SMA 15  FITRIYANTI, SE KASI PENGENDALIAN S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN 16  NORMILA, SE KASUBBAG PERENCANAAN S-1 MANAJEMEN 17  NORMA, S,Sos KASUBBAG KEUANGAN S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 18  ZULKAEDA ISNAENI, SE., M.IP  KASI ADMINISTRASI PERIZINAN S-2 MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN 19  ERRA WIDYANI, S.Sos PENGURUS BARANG S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 20  MARKURIUS, A.Md KASI PENGADUAN D-III TEKNIK SIPIL 21  SAPTA MARTY NINGSIH, SE BENDAHARA PENGELUARAN S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN 22 DHANANG T. WICAKSONO, S.T KASI ADVOKASI S-1 TEKNIK SIPIL
23 DEDY SHOFYAN, A.Md PEMBANTU PENGURUS BARANG D-III KOMPUTER

## 24 SARTIKA SUGIHARTINI BENDAHARA PENERIMAAN SMA
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, 2020
Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa  aspek  kompetensi  berupa  pengetahuan (knowledge) aparatur didominasi oleh aparatur jenjang pendidikan terakhir Strata 1 (S-1) sejumlah 10 orang dan  Magister  (S-2)  sejumlah  8  orang.  Sementara  untuk  aparatur  dengan  klasifikasi  lulusan Doktor  (S-3)  pada  dinas  ini  belum  terpenuhi.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  adanya keterbatasan  pada  penyediaan  sumber  daya  aparatur  yang  dibutuhkan  guna  mendukung penerapan sistem perizinan berbasis elektronik (online) .

## 5. Skills (Keterampilan)
Skills merupakan  kekuatan  yang  berada  di  dalam  tubuh  individu  yang  mesti  selalu dibentuk  melalui  proses  pelatihan  secara  konsisten  agar  menjadi  potensial  dan  membuat seseorang  dapat  melakukan  sesuatu.  Penyelenggaraan  Diklat  sangat  penting  dilakukan  untuk peningkatan  keterampilan  dan  kemampuan  aparatur  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya, terutama  diklat  yang  dilaksanakan  oleh  BKPM  terkait  proses  perizinan.  Hampir  setiap  produk izin  telah  terhubung  dengan  sistem  elektronik.Melalui  kegiatan  diklat,  aparatur  akan  dilatih dalam  rangka  pengembangan  dan  peningkatan  kapasitas  yang  ada  dalam  dirinya.  Selain bertujuan  membentuk  kompetensi  aparatur,  diklat  juga  sangat  berguna  bagi  aparatur  dalam mendapatkan pengalaman baru untuk mengembangkan dan mengeksplorasi diri sendiri.
Berdasarkan  wawancara,  observasi  dan  data  ada ,  Skill yang  dipunyai  belum  cukup  baik dikarenakan  penyelenggaraan  Diklat  saat  sekarang  belum  dapat  terlaksana  secara  keseluruhan, hanya  pegawai  negeri  sipil  dan  PNS  yang  menduduki  jabatan  saja  yang  telah  melaksanakan diklat maupun bimtek. Pelaksanaan diklat terakhir dilakukan hanya sampai pada tahun 2018, hal ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  belum  memberikan  perhatian  khusus  untuk  memfasilitasi kebutuhan serta kuota peserta pendidikan dan pelatihan ataupun bimtek. Berikut ini merupakan daftar aparatur yang telah mengikuti kegiatan diklat dalam rentang waktu 2011-2018.

## Tabel 1.7

## Daftar PNS yang Telah Mengikuti Diklat Rentang Waktu Tahun 2011-2018
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, 2020
Data tersebut menggambarkan bahwa dari sejumlah 24 orang PNS, hanya 11 orang PNS sudah melaksanakan kegiatan diklat. Jumlah tersebut hanya sebagian dari jumlah aparatur secara keseluruhan,  padahal  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  ini  sangat  bermanfaat  bagi aparatur  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  kompetensi  yang  dimiliki.  Terlebih  proses pelayanan  perizinan  yang  telah  diterapkan  terkoneksi  secara  elektronik  sehingga  pelatihan  dan
NO NAMA PNS PANGKAT/ GOLONGAN DIKLAT YANG DIIKUTI 1 2 3 4
1 EDI KESUMAJAYA, SE., MM Pembina Tk. I / IV/b • SEPADYA • SPAMA
• DIKLAT PIM TK. III 2 NORMAWATI, S.Sos., M.IP Pembina/ IV/a • SEPADYA • SPAMA
• DIKLAT PIM TK. III 3 Hj.  NETI  KUMALA  DEWI,  SE., M.AP Pembina / IV/a • SEPALA • ADUM
• DIKLAT PIM TK. IV
4 HERMAN SUSANTO, S.STP, M.AP Penata Tk. I / III/d • SEPALA • ADUM
• DIKLAT PIM TK. IV 5 Dra. KAMEIDANISLIANE Penata Tk. I / III/d • SEPADYA
• SPAMA • DIKLAT PIM TK. III 6 TAUFIK NOOR Penata Tk. I / III/d • SEPALA • ADUM • DIKLAT PIM TK. IV 7 NOVERY, S.ST, M.AP Penata Tk.I / III/d • SEPALA • ADUM • DIKLAT PIM TK. IV 8 FAHMI FAUZI, SE., M.Ec. Dev Penata Tk. I / • SEPALA • ADUM • DIKLAT PIM TK. IV 9 HARIANTO EKA PUTRA, SH Penata Tk. I / III/d • SEPALA
• ADUM • DIKLAT PIM TK. IV 10 MUKTIHADI, S.Hut Penata Tk. I / III/d • SEPALA • ADUM
• DIKLAT PIM TK. IV 11 MUHAMMAD  HASBI  ASSIDIKI, S.Kom, M.AP Penata Tk. I / III/d • SEPALA
• ADUM
• DIKLAT PIM TK. IV
pembimbingan  teknis  mengenai  penerapan  sistem  tersebut  sangat  penting  bagi  aparatur  guna mencapai tujuan pelayanan perizinan yang berbasis elektronik.

## B. HAMBATAN  KOMPETENSI  APARATUR  DALAM  MELAYANI  PERIZINAN ELEKTRONIK  DI  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BARITO UTARA
1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan diklat dan bimtek
Keberadaan anggaran pada suatu organisasi menjadi sangat penting, karena keterbatasan anggaran dapat menjadi salah satu faktorpenghambat dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan,  Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Utara telah membuat usulan perencanaan bagi aparatur yang perlu mendapatkan pengembangan kompetensi kepada pihak Pemerintah Daerah. Akan tetapi karena keterbatasan  alokasi,  maka  usulan  tersebut  belum  ada  tindak  lanjutnya  seperti  mengadakan Bimtek di Kabupaten Barito Utara mengenai alur pelaksanaan pelayanan perizinan yang saat ini sudah  beralih  pada  sistem  yang  berbasis  elektronik (online) yang  baru  2  tahun  terakhir diterapkan  dan  harus  membutuhkan  pelatihan  ataupun  bimtek  terkait  penggunaan  sistem tersebut.
2. Masih terbatasnya pemberian kuota peserta Diklat dan Bimtek.
Kuota  merupakan  sejumlah  jatah  yang  diberikan.  Kuota  peserta  Diklat  dan  Bimtek menjadi  hal  yang  penting  dilakukan  untuk  memperoleh  ketersediaan  aparatur  yang  memiliki kompetensi.  Berdasarkan  pengamatan  dan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan, pemberian  kuota  peserta  pendidikan  pelatihan  yang  ada  dirasakan  minim.  Hal  ini  disebabkan karena  adanya  penentuan  kebutuhan  dan  keterbatasan  kuota,  sehingga  tidak  semua  aparatur dapat  mengikuti  pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan,  hanya  aparatur  tertentu  saja  dengan kualifikasi  terpilih  yang  dapat  mengembangkan  potensinya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya pengembangan kompetensi aparatur berupabantuan pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam  memberikan  kebutuhan  serta  kuota  peserta  pendidikan  dan  pelatihan  yang  lebih  banyak agar  aparatur  secara  keseluruhan  mempunyai  kesempatan  dan  hak  yang  sama  dalam mengembangkan kompetensinya melalui diklat atau bimtek.
3. Keterbatasan jumlah tenaga teknis
Salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan kompetensi yaitu jumlah sumber daya aparatur.Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa informan, untuk tenaga teknis yang  menangani  pelayanan online hanya  berjumlah  3  orang  sehingga  tidak  jarang  proses pelayanan  perizinan  menjadi  sedikit  terkendala.  Jumlah  tersebut  dirasakan  kurang  untuk
melakukan  proses  pelayanan  perizinan,  karena  ada  beberapa  pegawai  yang  mengalami  mutasi dan  pada  akhirnya  ketersediaan  aparatur  pada  saat  itu  berkurang.  Disamping  itu,  ketika  ada pengadaan pegawai di Kabupaten Barito Utara, formasi yang dicari adalah tenaga kesehatan dan pendidikan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menyampaikan usulan pengadaan pegawai negeri sipil berupa tenaga teknis agar bisa segera ditempatkan mengingat di Dinas tersebut masih memiliki keterbatasan tenaga teknis yang berstatus pegawai negeri.

## 4. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia
Sarana  yang  mendukung  ikut  menentukan  dalam  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  dan tanggung jawab aparatur dalam bekerja. Meskipun hampir seluruh sarana dan prasarana tersedia cukup lengkap, tetapi masih saja ada kendala yang dihadapi aparatur. Berdasarkan pengamatan dan  wawancara  dengan  beberapa  informan,  untuk  pemenuhan  penunjang  dari  pekerjaan  pada bagian  OSS (Online  Single  Submission), yang  selalu  berkaitan  dengan  komputer  serta  jaringan internet sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik. Seperti halnya pengadaan komputer beserta alat scanner dan  printernya,  yang  tentu  akan  sangat  menunjang  pekerjaan.  Namun,  saat  ini  yang menjadi keluhan adalah jaringan internet. Apalagi ketika mendekati akhir bulan, jaringan internet yang  digunakan  menjadi  lelet  dan  hal  itu  akan  berpengaruh  terhadap output yang  dihasilkan dalam  mengerjakan  prosedur  perizinan  yang  dilakukan  dengan  sistem  berbasis  elektronik (online) .

## C. UPAYA  MENGATASI  HAMBATAN  KOMPETENSI  APARATUR  DALAM MELAYANI  PERIZINAN  ELEKTRONIK  DI  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BARITO UTARA
1. Menyiapkan anggaran khusus untuk Diklat dan Bimtek.
Penyiapan  anggaran  khusus  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  ketika  sebuah rencana  awal  terkait  biaya  yang  belum  terpenuhi.  Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara dengan  beberapa  informan,  pada  saat  ini  pihak  Dinas  telah  mengupayakan  untuk  pengadaan Diklat dan Bimtek bagi aparatur agar dapat terselenggara, dengan cara terus berusaha melakukan koordinasi  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Utara  agar  dapat  menyiapkan  anggaran  yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang saat sekarang  sedang  dibutuhkan  dari  berbagai  pelatihan  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan kemampuan aparatur dalam penerapan Informasi Teknologi (IT) di bidang pelayanan perizinan.
2. Memberikan rekomendasi izin belajar bagi pegawai
Izin  belajar  merupakan  salah  satu  wujud  dukungan  dari  pemerintah  dalam  peningkatan kemampuan  pegawai  terutama  yang  melakukan  pekerjaan  dalam  bagian  layanan  publik.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan, a danya keterbatasan dinas dalam  memenuhi  pengembangan  kompetensi  aparatur,  maka  sebagai  upaya  dalam  membuka kesempatan  dengan  memberikan  rekomendasi  izin  belajar  kepada  seluruh  aparatur  yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan lanjutan baik pendidikan secara formal maupun non- formal.Adanya  pemberian  izin  belajar  ini,  juga  dapat  menjadi  peluang  bagi  aparatur  untuk dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian.  Melalui  izin  belajar  yang  didapat,  nantinya  aparatur  akan  mendapatkan  berbagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk pengembangan kompetensi.
3. Mengajukan usul pengadaan formasi tenaga teknis
Formasi merupakan jumlah dan susunan pegawai berdasarkan kepangkatan yang sesuai dengan jenis dan beban kerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi, usulan pengadaan tenaga teknis menjadi suatu cara untuk memecahkan masalah keterbatasan pegawai, terutama yang mempunyai keterampilan atau keahlian di bidang IT  (Informasi  Teknologi).  Usulan  pengadaan  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengoptimalkan kinerja aparatur agar bisa menjalankan tupoksinya masing-masing secara proporsional dan tidak saling menunggu atau saling bergantung.
4. Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Sarana  yang  menunjang  dan  layak  akan  mewujudkan  situasi  kerja  kondusif  untuk aparatur dalam memberikan pelayanan, terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana berupa jaringan internet yang menjadi modal utama dalam menyelesaikan berbagai prosedur perizinan yang  dibutuhkan  masyarakat.Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  dan observasi,  sarana  penunjang  yang  dimiliki  masih  ada  yang  kurang  dan  perlu  dilakukan pemeliharaan.  Untuk  mengatasi  kekurangan  sarana  dan  sarana  yang  kurang  berfungsi  dengan baik,  dinas  telah  berupaya  menambah  secara  optimal  dengan  menggunakan  anggaran  kantor untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain:
1. Kompetensi aparatur dalam upaya melayani perizinan elektronik berjalan cukup baik dalam aspek motives (motif) ,  traits (sifat)  dan self  concept (konsep  diri),  namun  dalam  aspek knowledge dan skills masih perlu ditingkatkan agar pelayanan perizinan dapat berjalan tepat sasaran.
2. Hambatan Kompetensi aparatur dalam melayani perizinan elektronik, antara lain:
a. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan diklat dan bimtek;
b. Masih terbatasnya pemberian kuota peserta Diklat dan Bimtek.
c. Keterbatasan jumlah tenaga teknis;
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Upaya mengatasi hambatan kompetensi aparatur dalam melayani perizinan elektronik adalah:
a. Menyiapkan anggaran khusus untuk Diklat dan Bimtek.
b. Memberikan rekomendasi izin belajar bagi pegawai
c. Mengajukan usul pengadaan formasi tenaga teknis
d. Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

## SARAN
Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini, adalah:
1. Perlunya pemaksimalan ajuan anggaran dalam kegiatan Diklat dan Bimtek untuk mendukung pelaksanaan  pelayanan  sehingga  dalam  kegiatan  diklat  maupun  bimtek  dapat  diikuti  oleh setiap aparatur secara menyeluruh.
2. Perlunya  diadakan  kegiatan  Diklat  dan  Bimtek  yang  bersifat  kontiniu.  Usulan  pengadaan kegiatan diklat ataupun bimtek minimal sebanyak 3 kali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah  atau  lembaga  terkait  seperti  BKPM  (Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal)  agar dapat  memfasilitasi  kegiatan  Diklat  dan  Bimtek  kepada  pegawai  secara  merata  dan menyeluruh.
3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan prosedur sistem perizinan berbasis elektronik (online) agar  masyarakat  juga  dapat  memahami  dan  mudah  mengakses  sistem tersebut dimanapun dan kapanpun secara cepat.
4. Perlunya  pengoptimalan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  yang  telah  ada.  Pemeliharaan secara  konsisten  harus  selalu  dilakukan  dengan  baik  dan  semuanya  harus  dilengkapi  agar produktivitas  kerja  aparatur  tetap  terlaksana  secara  maksimal  sehingga  memberi  rasa  puas kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  Rineka Cipta
Lewis,  Carol  W.,  and  Stuart  C.  Gilman.  2005.  The  Ethics  Challenge  in  Public  Service:  A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Salam,  Dharma  Setyawan.  2004. Manajemen  Pemerintahan  Indonesia. Jakarta:  Penerbit Djambatan
Sedarmayanti,  2009,  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Bandung  :  Penerbit Mandar Maju.
--------. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Bandung: Refika Aditama
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja . Jakarta: Rajawali Pers

## B. Peraturan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara