Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang)
Luki Natika 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com
Sri Dewi Rinjani 2

## Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Srid1717@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  program pembinaan  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang.  Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam indikator komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi Dinas Sosial dalam berkoordinasi. Media  komunikasi  untuk  penyampaian  informasi  terkait  program  pembinaan  dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada. 2) Dalam indikator sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf untuk melakukan pembinaan dan  kurangnya  anggaran  dalam  implementasi  kebijakan  program  ini.  Tidak  ada fasilitas  khusus  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  untuk  melakukan  pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah. 3) Dalam indikator disposisi belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pendalaman terkait SOP yang ada dalam  mengimplementasikan  kebijakan  program  pembinaan  anak  terlantar  ini.  4) Dalam indikator struktur birokrasi juga belum optimal. Hal tersebut dilihat belum berjalannya pelaksanaan program pembinaan anak terlantar sesuai SOP yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak  Terlantar  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  belum  optimal.  Hal  tersebut terlihat dari adanya permasalahan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki.

## Kata kunci: Impementasi Kebijakan

## Abstract
This study aims to determine the implementation of policies for the development of neglected children in the Social Service of Subang Regency. This research is a descriptive research with a  qualitative  approach.  Data  collection  methods  used  in  this  study  were  observation, interviews, and documentation.
The results of the study show that: 1) The communication indicators are still not optimal, this can be seen from the lack of consistency of the Social Service in coordinating. There is also no communication media for the delivery of information related to the coaching program and the
reporting of neglected children. 2) The resource indicators are also not optimal. This can be seen  from the lack of staff to provide guidance and the lack of budget in the implementation of this program policy. There are no special facilities at the Subang Regency Social Service to provide  guidance  such  as  social  homes  or  shelters.  3)  The disposition  indicator  has  not  run optimally.  This  can  be  seen  from  the  lack  of  deepening  related  to  the  existing  SOPs  in implementing the policy of this neglected child development program. 4) The indicators of the bureaucratic  structure  are  also  not  optimal.  It  can  be  seen  that  the  implementation  of  the abandoned child development program has not been running according to the existing SOP. The conclusion of this study is that the implementation of the Abandoned Child Development Program Policy at the Social Service Office of Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the problems in aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that still need to be improved.

## Keywords: Policy Implementation

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  berkembang,  yang  secara  berkelanjutan melakukan  pembangunan,  baik  fisik  maupun  mental.  Pembangunan  yang  sedang kita laksanakan merupakan perwujudan dari tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.”  Perkembangan  Kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada  kemiskinan.  Kota  yang  padat  penduduk  dan  banyaknya  keluarga  yang bermasalah  telah  membuat  semakin  banyaknya  anak  yang kurang  gizi,  kurang perhatian,  kurang  pendidikan,  kehilangan  hak  untuk  bermain dan hidup merdeka sehingga  munculnya  kehidupan  anak  terlantar.  Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi  dan eksploitasi.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pasal  34  yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan  yang layak bagi  fakir  miskin  dan  anak  terlantar.  Namun  pada  kenyataannya,  tidak  sedikit dijumpai  fakta  bahwa  anak  tak selalu  mendapatkan  haknya  secara  penuh.  Banyak dari  mereka  yang  tidak  mendapatkan  pendidikan  dan  perlindungan  yang  layak. Mereka  yang  seharusnya  bermain,  belajar  dan  bersekolah  tetapi  memilih  untuk mengamen,  mengemis  dan  bekerja  demi  mencari  uang  dan  mempertahankan hidupnya di  usia  yang masih belia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial  adalah  proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan  untuk  memungkinkan seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan masyarakat.  Rehabilitasi  sosial  dasar  anak  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk memulihkan  fungsi  sosial  anak,  keluarga  anak,  dan  lingkungan  sosial  anak.
Rehabilitasi sosial bagi anak terlantar meliputi rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sosial milik pemerintah daerah. Banyaknya  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  menegaskan  bahwa anak terlantar dipelihara oleh Negara. Yang dimaksud dipelihara oleh Negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar dan memberikan perlindungan yang  penuh  terhadap  hak-haknya,  seperti  memberikan  hak  pendidikan,  hak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Namun  pada  kenyataannya,  tidak  sedikit dijumpai  fakta  bahwa  anak  tak  selalu  mendapatkan  haknya  secara  penuh.  Banyak dari  mereka  yang  tidak  mendapatkan  pendidikan  dan  perlindungan  yang  layak. Mereka  yang  seharusnya  bermain,  belajar  dan  bersekolah  tetapi  memilih  untuk mengamen,  mengemis  dan  bekerja  demi  mencari  uang  dan  mempertahankan hidupnya di usia yang masih belia.
Fenomena merebaknya anak terlantar di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks.  Hidup  menjadi  anak  terlantar  bukan  merupakan  pilihan  yang menyenangkan,  karena  mereka  berada  dalam  kondisi  yang  tidak  memiliki  masa depan  yang  jelas,  dimana  keberadaan  mereka  sering  kali  menjadi  masalah  bagi banyak  pihak  keluarga,  masyarakat  dan  Negara.  Namun  perhatian  terhadap  nasib anak terlantar tampaknya belum begitu besar padahal mereka juga adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Banyak anak mengalami keterlantaran baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya yang  menyebabkan  mereka  menjadi  yatim,  piatu  maupun  yatim  piatu.  Krisis ekonomi  dan  bencana  alam  diberbagai  tempat  yang  menyebabkan  orangtua kehilangan  pekerjaannya  dan  banyak  anak  kehilangan  orangtua  serta  keluarganya karena meninggal, hal ini dapat menyebabkan anak menjadi terlantar. Masih banyak anak-anak  yang  mengalami  keterlantaran  yang  disebabkan  karena  kurangnya perhatian dari orangtua, anak diluar nikah, maupun anak dari keluarga broken home . Bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam ekonomi maupun keadaan salah satu atau  kedua  orangtuanya  telah  meninggal  dunia,  upaya  rehabilitasi  sosial  ini menguntungkan  karena  selain  tidak  dipungut  biaya  juga  diharapkan  memberi manfaat bagi kehidupan anak terlantar.
Kehadiran  anak  terlantar  yang  semakin  besar  jumlahnya  dirasakan  semakin mencemaskan,  karena  disatu  sisi  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Mereka juga sering kali melakukan  tindakan  yang  tidak  terpuji  seperti  sering  berkata  kotor,  mengganggu ketertiban  dijalanan.  Misalnya,  memaksa  pengemudi  kendaraan  bermotor  untuk memberi sejumlah uang (walaupun tidak seberapa jumlahnya).
Melihat berbagai kondisi yang dialami anak terlantar, maka Pemerintah Kabupaten Subang  khususnya  melalui  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  mengadakan  program pembinaan  anak  terlantar,  dimana  dengan  program  yang  nyata  akan  tercipta kebijakan  utama  untuk  mengentaskan  masalah  anak  terlantar  sesuai  dengan  tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas Dinas Sosial Kabupaten Subang yang tertera dalam peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2019 yang didalamnya termasuk fungsi pembinaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  dibidang  sosial  dalam  hal  ini  melakukan pembinaan terhadap anak terlantar.
Program  pembinaan  anak  terlantar  yang  diselenggarakan  Dinas  Sosial  Kabupaten Subang  ini  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  meminimalisir  sebab  akibat  dari  anak terlantar  dengan  menyalurkan  mereka  kepada  panti  asuhan  untuk  dibina, memberikan bantuan fisik berupa uang tunai dan sembako juga dukungan pelayanan seperti bimbingan mental dan sosial kepada keluarga anak terlantar. Namun pada kenyataanya Dinas Sosial memiliki kendala dalam implementasi program pembinaan ini.
Kurangnya sarana dan prasarana untuk proses pembinaan anak terlantar Di Dinas Sosial  Kabupaten  Subang  menjadi  kendala  yang  patut  untuk  segera  diatasi  oleh pemerintah. Mengingat bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar  sepatutnya  dilaksankan  di  Panti  milik  pemerintah  daerah  atau  swasta setempat.
proses implementasi kebijakan, salah satu upaya yang sangat penting dilaksanakan agar target kebijakan tercapai adalah komunikasi. Namun koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan intansi terkait dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja kurang optimal dikarenakan lemahnya kewenangan dan tanggungjawab  dalam  ketertiban  dan  keamanan  anak  terlantar  yang  mengemis, mengamen, dan berkerumun di pusat kota. Koordinasi tersebut tidak dilaksanakan secara berkala. Dimana seharusnya Satpol PP melakukan razia keamanan atau patroli minimal 4 kali sebulan namun pada kenyataannya hanya dilakukan sebulan 2 kali dan itupun tidak berkala.
Meskipun  data  anak  terlantar  Kabupaten  Subang  tidak  mencapai  ratusan,  tetapi bukan  tidak  mungkin  masih  banyak  anak  terlantar  di  beberapa  kecamatan  yang belum terdata akibat tidak adanya media online khusus pelaporan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang

## Kerangka Teori
Anak terlantar menurut UU nomor 35 tahun 2014 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial.  Hak  anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang  wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Rehabilitasi  sosial  dasar  anak  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  memulihkan fungsi  sosial  anak,  keluarga  anak  dan  lingkungan  sosial  anak.  Pembinaan  anak terlantar  adalah  salah  satu  upaya  dalam  rehabilitasi  sosial  untuk  meningkatkan kesejahteraan anak.
Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2019 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang yang didalamnya termasuk fungsi pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dalam hal ini adalah melakukan pembinaan terhadap anak terlantar. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Edward III dalam Dedi (2015:68) yaitu :
1. Komunikasi.  Yaitu  proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada komunikan.  Kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya. Sumber daya sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia maupun sumber daya dana.
3. Disposisi.  Yaitu  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh-sungguh  sehingga tujuan dapat dicapai.
4. Struktur birokrasi. Mencakup aspek-aspek pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit dan lain sebagainya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  berbasis  pada  informasi  atau kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan.  Adapun  prosedur-prosedur  pada  metode kualitatif yaitu : pengambilan informan secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interprestasi pribadi atas temuan-temuan.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan  persoalan-persoalan  publik.  Selain  itu  juga  implementasi merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan dari suatu program yang sah pada suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah  dan  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan, alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, faktor pendukung serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.  Hal  tersebut  perlu  diketahui  agar  pelakanaan  kebijakan  program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat berjalan dengan optimal.  untuk  mengetahui  mengapa  implementasi  kebijakan  program  pembinaan anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  belum  optimal,  maka  peneliti menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  dari  Edward  III  dengan  empat critical factors yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi.

## Komunikasi
Menentukan sebuah kebijakan publik masing-masing bagian di dalam Dinas Sosial Kabupaten  Subang  sebagai  regulator  diharapkan  dapat  melakukan  komunikasi dengan sesama stakeholder dan sesama anggota agar kebijakan dapat berjalan dan diimplementasikan  sesuai  dengan  perda  dan  SOP  yang  telah  ditetapkan.  Faktor komunikasi sangat berperan penting bagi pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang,  komunikasi  juga  sebagai  sarana memberi informasi dan intraksi antara komunikator dan komunikan. Implementasi yang  efektif  akan  terlaksana  jika  para  pembuat  keputusan  dan  yang  menjalankan keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Komunikasi merupakan salah satu variabel  penting  yang  mempegaruhi  implementasi  kebijakan  publik,  komunikasi sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik.  Adapun  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  komunikasi  kebijakan menurut Edward III adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang
melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, jelas dan konsisten dengan instansi terkait program pembinaan anak terlantar beserta sasaran daripada program ini yaitu anak terlantar.
Implementator  kebijakan  program  pembinaan  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial Kabupaten Subang ini, bahwa kejelasan informasi terkait adanya program pembinaan sudah jelas. Namun terdapat masalah dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain  terkait  program.  Dimana  tidak  adanya  konsistensi  yang  dilakukan  oleh  para implementator kebijakan. Begitupula dengan kendala tidak adanya media informasi sebagai  bentuk  pelaporan.  Sementara  dalam  Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  78 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang pasal 13 menyatakan bahwa salah satu standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa  yang  harus  diterima  anak  terlantar  adalah  layanan  Data  dan  Pengaduan  dan layanan  minimal  dari  rehabilitasi  sosial  yang  tertera  dalam  Pasal  12  adalah memberikan  bimbingan  kepada  keluarga  anak  terlantar  dan  masyarakat.  Tidak adanya konsistensi antara Dinas Sosial dengan instansi lain yang seharusnya saling bekerjasama dalam menjalankan program. Edwards III menyatakan bahwa apabila implementator kebijakan tidak konsisten dan longgar dalam mengimplementasikan kebijakan, maka besar kemungkinan bahwa tujuan daripada kebijakan tidak tercapai dengan optimal.
Kejelasan informasi, komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik tidak hanya harus dijalankan oleh para pelaksana kebijakan saja, namun juga dengan sasaran daripada kebijakan. Adapun dalam  program  ini,  anak  terlantarlah  yang  menjadi  sasaran  daripada  program pembinaan.  Karena  menurut  Indiahono  (2009:31)  menyatakan  bahwa:  “Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).” Bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  terkait  kebijakan  program pembinaan  anak  terlantar  ini  belum  optimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari  konsistensi yang  longgar  antara  Dinas  Sosial  dan  instansi  lain  dalam  menjalankan  program pembinaan anak terlantar ini. Karena kejelasan komunikasi saja tidak akan membuat sebuah  program  berjalan  dengan  semestinya  melainkan  membutuhkan  adanya konsistensi daripada implementator kebijakan. Tidak adanya media sebagai sarana pelaporan anak terlantar dan minimnya intensitas dari sosialisasi yang seharusnya dilakukan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  dengan  masyarakat  juga  menyebabkan program  tidak  optimal  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertera  dalam PERBUB Subang Nomor 78 Tentang Standar Minimal Pelayanan Bidang Sosial

## Sumber Daya
Suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya  manusia  yaitu kecukupan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  implementor  yang  dapat  melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam impelemntasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan akan berjalan dengan
lamban dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan.  Tanpa  adanya  dukungan  finansial  yang  memadai,  program  tak  dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Jumlah sumberdaya manusia di Dinas Sosial masih kurang dalam rangka mencapai implementasi  program  pembinaan  yang  optimal.  Begitupula  dengan  tidak  adanya pelatihan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Subang  menyebabkan  staf/pegawai  yang  ada  memiliki  kemampuan  yang  kurang. Edwards  III  menyatakan  bahwa  kurangnya  keterampilan  yang  dimiliki  oleh implementator kebijakan merupakan masalah besar yang harus diatasi. Begitu juga dengan  kekurangan  jumlah  staf  yang  akan  menimbulkan  persoalan  yang  pelik menyangkut implementasi kebijakan yang optimal.
Menurut Tahir (2015:66) mengatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  suatu  kebijakan,  jika  para  personel  yang bertanggung  jawab  mengimplementasikan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan tersebut  tidak  akan  bisa  efektif.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa jumlah  sumber  daya  merupakan  hal  yang  penting  dalam  implementasi  kebijakan, beban  kerja  yang  seimbang  dengan  jumlah  personel  akan  membuat  implementasi akan berjalan lebih efektif.
Selain  sumber  daya  manusia,  fasilitas  termasuk  bangunan,  peralatan,  tanah,  dan persediaan juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dari ketiga pernyataan informan  diatas,  terlihat  bahwa  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  implementasi program  tersebut  belum  memadai  karena  tidak  ada  panti  khusus/rumah  singgah untuk  pembinaan  khususnya  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang.  Karena  menurut Edward III dalam Winarno (2014:191) fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi  kebijakan.  Implementor  mungkin  memiliki  staf  yang  mencukupi, mengerti  apa  yang  harus  dilakukannya,  dan  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  adanya  fasilitas  pendukung  (sarana  dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang masih belum optimal. Hal  tersebut  terlihat  dari  minimnya  jumlah  staf  rehabilitasi  sosial  dan  kurangnya kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang karena tidak adanya pelatihan peningkatan sumberdaya manusia. Begitu juga dengan tidak adanya rumah singgah/panti sosial khusus pembinaan anak terlantar di Dinsos Subang menyebabkan implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar ini belum optimal

## Disposisi
Sikap  para  pelaksana  diartikan  sebagai  keinginan  atau  kesepakatan  dikalangan pelaksana  untuk  menerapkan  kebijakan.  Jika  penerapan  kebijakan  dilaksanakan secara  efektif,  pelaksana  bukan  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan  tidak  boleh  terjadi  kesenjangan  antar  pembuat  dan implementor  kebijakan  dan  hendaknya  diantara  keduanya  terjadi  hubungan  yang
saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan  keinginan  atau  kesepakatan  dikalangan  aktor  untuk  implementasi kebijakan  secara  efektif,  pelaksanaan  bukan  hanya  mengetahui  apa  yang  mereka kerjakan,  memiliki  kemampuan,  dan  sikap  yang  dimiliki  untuk  implementasi kebijakan  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  para  pelaksana  kebijakan  Program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Adapun disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kinerja dari para pelaksana kebijakan Program pembinaan anak terlantar. Peneliti membahas mengenai disposisi staf rehabilitasi sosial mengenai Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana. Komitmen  dan  profesionalisme  dari  aparatur  pelaksana  sebuah  kebijakan  dapat menunjang  berjalannya  kebijakan  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan. Dalam hal ini yang peneliti maksud komitmen dari implementor didalam melaksanakan kebijakan program pelatihan.
Komitmen  dan  tanggung  jawab  mengenai  program  pembinaan  anak  terlantar berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya keinginan dari para pegawai untuk memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  anak  terlantar.  Pemahaman  dan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  staf  rehabilitasi  sosial  cukup  baik.  N  amun pendalaman daripada arah kebijakan ini dinilai belum optimal karena masih terdapat kekurangan  dalam  implementasi  program  yang  nyata  yaitu  pembinaan  terhadap anak  terlantar  dengan  memberikan  keterampilan  yang  seharusnya  langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang.

## Struktur Birokrasi
Faktor  yang  mempengaruhi  tinggkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik adalah  struktur  birokrasi.  Walaupun  sumber-sumber  untuk  pelaksanaan  suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak  efektif  dan  menghambat  jalannya  kebijakan.  Struktur  birokrasi  memiliki pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek  struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  terhadap  salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi  yang  standar.  Selain  standar  operasional  prosedur,  penyebaran  tanggung jawab juga merupakan faktor yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah  yang  lebih  baik.  Menurut  Edward  III  dalam  Agustino  (2016:141)  menyatakan bahwa dengan terfragmentasinya struktur birokrasi yang bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya maisng-masing, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.
Standar  Pelayanan  Minimal  yang  tertera  dalam  PERBUB  Subang  nomor  78  Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum menyatakan bahwa standar jumlah dan kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  anak  terlantar  adalah  data  dan
pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Bahwa stuktur birokrasi yang ada belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari SOP terkait program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial sudah ada dan pembagian daripada  tugas  dan  tanggung  jawab  antar  bidang  sudah  jelas.  Struktur  Organisasi yang ada di Dinas Sosial juga adalah sturktur yang fungsional dimana pembagian wewenang didasarkan pada skill dan kemampuan pegawai. Namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi program pembinaan yang belum dijalankan sesuai dengan SOP. Dimana data PMKS yang ada di Dinsos kurang adanya pembaharuan yang  sifatnya  berkala  dari  tiap  kecamatan  dan  tidak  ada  media  pengaduan  / pelaporan.

## Kesimpulan
Komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi antara Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  dengan  instansi  lain  dalam  melakukan  koordinasi dan kerjasama  untuk mengatasi masalah anak terlantar ini. Tidak adanya sosialisasi dengan masyarakat terkait program pembinaan juga menjadi penyebab implementasi program  belum  optimal.  Media  komunikasi  untuk  penyampaian  informasi  terkait program pembinaan dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada.
Sumber  daya  juga  belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kurangnya  staf untuk melakukan pembinaan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah karena tidak adanya pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Anggaran yang ada juga  tidak  mencukupi  untuk  menunjang keberhasilan  program  karena  tidak ada fasilitas khusus di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk melakukan pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah. Disposisi  belum  berjalan  secara  optimal.  Komitmen  dan  tanggungjawab  staf rehabilitasi sosial dalam mengimplementasikan kebijakan program pembinaan anak terlantar ini sudah ada meski harus terus ditingkatkan. Pemahaman dan pengetahuan yang  dimiliki  oleh  staf  rehabilitasi sosial  juga  cukup  baik.  N  amun  masih  terdapat kelemahan  dalam  pendalaman  daripada  arah  kebijakan  karena  masih  terdapat kekurangan dalam implementasi program yang nyata yaitu pembinaan terhadap anak terlantar  dengan  memberikan  keterampilan  yang  seharusnya  langsung  dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang.
Stuktur birokrasi yang ada belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari SOP terkait program  pembinaan  anak  terlantar  di  Dinas  Sosial  sudah  ada  dan  pembagian daripada tugas dan tanggung jawab antar bidang sudah jelas. Namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi program pembinaan yang belum dijalankan sesuai dengan SOP. Dimana data PMKS yang ada di Dinsos kurang adanya pembaharuan yang sifatnya berkala dari tiap kecamatan dan tidak ada media pengaduan/pelaporan

## Referensi
Abdul Wahab,
Solichin. 1991.  Analisis
Kebijakan
Dari  Formulasi
Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancar Siwah
Agus,  Erwan.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  Di Indonesia.Yogyakarta: Gava Media.
Agustino,  Leo.  2016.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:  Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
Arifin,  Tahir.  2015.  Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
Dun, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Syafei. 2003. Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Ulber, Silalhi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Widodo. M. S. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta: Media Press