licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah: Sebuah Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah
Taupiqqurrahman 1 , Syamsul Hadi 2 , Gilang Abi Zaifa 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, taupiqqurrahman@upnvj.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ABSTRACT
Land registration is one of the efforts to protect the community's ownership rights over the land they possess. In land registration, the primary starting point is the village government, as all origins of land registration must go through the village government. In carrying out its role, the village government often encounters obstacles that disrupt the land registration process. The purpose of this research is to identify the obstacles faced by the village government in its role in land registration and to determine the efforts needed to enhance the village government's role in land registration. The research method used is a normative juridical approach with a focus on legal regulations, supplemented by interview results. The results of the discussion reveal several obstacles experienced by the village  government  in carrying out its role in land registration. These obstacles include unresolved land ownership disputes, unclear land boundaries, limited human resources at the village level, and the  absence  of  standardized  regulations  regarding  supporting  land  registration  documents.  The  efforts required to enhance the village government's role in land registration include conducting public awareness campaigns about the importance of land registration, providing training to village government personnel, and establishing standardized documentation for supporting land registration documents.
Keywords
Land Registration; Village Government; Land Rights
Cite This Paper Taupiqqurrahman,  Hadi,  S.,  &  Zaifa,  G.  A.  (2023).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Pendaftaran  Tanah:  Sebuah  Perlindungan  Hukum  Kepada  Pemegang  Hak  Atas  Tanah. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  tugas  negara  adalah  untuk  menjaga  keamanan  dan  kesejahteraan seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  tujuan  menciptakan  keadilan  sosial.  Saat  ini,  Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tingkat investasi yang masih rendah di Indonesia. Dampak yang bisa dirasakan dan menjadi kekhawatiran ke depan adalah peningkatan angka pengangguran, yang dapat menghadirkan risiko middle income trap bagi Indonesia.
Setelah  disahkannya  undang-undang  cipta  kerja,  pemerintah  telah  melakukan sejumlah perubahan dalam regulasi pelaksanaannya. Salah satu regulasi yang diterbitkan adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk mengharmoniskan, menyelaraskan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang telah tidak relevan berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang dicabut
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga akan memperbarui ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diterbitkan sebagai tindakan nyata dari pemerintah  untuk  melindungi  pemilik  hak  atas  tanah.  Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang memberikan  otoritas  kepada  pemegang  hak  untuk  memanfaatkan  atau  mengambil keuntungan dari tanah yang dimilikinya. 1 Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Tanah, delegasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal  tanah  terbatas.  Ini  disebabkan  karena  tanah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan termasuk dalam kategori Pelayanan Dasar.  Meskipun  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat,  undang-undang  pemerintah daerah  masih  memberikan  sejumlah  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  hal pertanahan.
Pemerintah daerah Kabupaten Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah Pusat Perencanaan  penggunaan tanah  yang  hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota Perencanaan  penggunaan tanah  yang  hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota  dalam  1 (satu) Daerah provinsi. Perencanaan  penggunaan  tanah yang hamparannya lintas Daerah provinsi
Tabel 1. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Urusan di sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah
Pada tabel di atas, tidak terlihat kewenangan pemerintah dalam pendaftaran tanah. Namun undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan Pemberian  izin  lokasi dalam 1  (satu) Daerah  kabupaten/kota.  Pemerintah Daerah terdiri dari  pemerintah  daerah  propinsi  dan  pemerintah  daeraj  kabupaten/kota.  Salah  satu pemerintah daerah di Indonesia yaitu pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk Tahun 2021  mencapai  1.832.498.  Jumlah  tesebut  tersebar  dalam  31  Kecamatan  di  Kabupaten Indramayu. Menurut Staf Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Bambang Rudi, pada  tahun  2023  untuk  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  tersebar  pada beberapa  kabupaten/kota  di  Jawa  barat.  BPN  Provinsi  Jawa  Barat  terus  melakukan monitoring terkait proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dari  317  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Indrramayu  tersebut,  belum  semua  bidang tanah yang sudah dilakukan pendaftaran tanah. Walaupun pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dan desa-desa lain di seluruh Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pendaftaran tanah, namun bila kita merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  yang  mengatur  pelaksanaan
1 Soedikno Mertokusumo, “Hukum Dan Politik Agraria,” Jakarta: Karunika (1988).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  kita  dapat melihat  bahwa  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  dalam  menyusun  dokumen- dokumen yang menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Menurut Pasal 111 ayat 1 huruf b, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kematian atas nama pemegang hak yang tertera dalam sertifikat yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah di tempat tinggal pewaris ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Hal ini dapat dilakukan baik oleh rumah sakit, petugas kesehatan, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan. Selain itu, berdasarkan huruf c dalam pasal yang sama, pemerintah desa  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  surat  pernyataan  ahli  waris  yang dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan  dua  saksi  sebagai  saksi  dan  dengan  persetujuan  dari kepala desa/lurah dan camat di tempat tinggal pewaris saat waktu meninggal dunia.
Dua contoh peran pemerintah desa yang menunjukkan kewenangan mereka dalam pembuatan  dokumen-dokumen  sebagai  dasar  pendaftaran  tanah.  Pemerintah  desa memegang  peran  penting  dalam  proses  pendaftaran  tanah.  Mereka  mendampingi masyarakat  dalam  pengurusan  pembuatan  sertifikat  tanah  dan  berperan  dalam mensosialisasikan  program-program  dari  pemerintah  pusat,  seperti  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap,  serta  program-program  lainnya.  Selain  itu,  pemerintah  desa  juga berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan yang dapat mengkonfirmasi bahwa tanah yang dimiliki oleh penduduk setempat telah terdaftar dengan benar di kantor desa. 2 Peran dalam melaksanaan peran, pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Karena  tidak  ada  pelatihan  khusus  yang  dibuat  pemerintah  kepada  pemerintah  desa bagaimana membuat surat keterangan jual beli yang baik dan benar, tidak ada dijelaskan cara  membuat  surat  hibah,  surat  keterangan  keterangan  ahli  waris  untuk  pertahahan. Padahal seluruh surat tersebut sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor pertanahan nasional. 3 Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permaslahan dalam penelitian  ini pertama bagaimana  hambatan  pemerintah  desa  dalam  melakukan pendaftaran  tanah  di  Indonesia. Kedua ,  bagaimana  upaya  peningkatan  peran  pemerintah desa dalam pendaftaran tanah guna memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

## METODE
Penelitian  adalah suatu  aktivitas  ilmiah  yang  terutama  berfokus pada  analisis  dan pembangunan pengetahuan, yang dilakukan dengan metode yang terorganisir, metodis, dan konsisten.  Tujuannya  adalah  untuk  menggali  kebenaran  sebagai  ekspresi  dari  dorongan manusia  untuk  memahami  situasi  yang  tengah  dihadapinya. 4 Metode  penelitian  yang diterapkan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  mengandalkan  analisis  peraturan perundang-undangan ( statute approach ) serta penggunaan teknik wawancara. 5 Pendekatan peraturan  perundang-undangan  melibatkan  pemeriksaan  produk  hukum,  khususnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  bersama dengan  beberapa  peraturan  turunannya.  Sementara  itu,  metode  wawancara  digunakan untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini,  dengan  melakukan  wawancara  dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
2 Novita ANGGRIYANI, “Peranan Pemerintah Desa  Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah” (n.d.).
3 Atik Winanti and Rosalia Dika Agustanti, “Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik,” Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 3, no. 2 (2020).
4 Soe rjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” (No Title) (2006).
5 P. M. Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana, 2017).

## Hambatan Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Indonesia
Untuk menggaransi kepastian hukum dalam sektor pertanahan, terdapat dua aspek yang  harus  diperhatikan.  Pertama,  adalah  keberadaan  hukum  tertulis  yang  mengatur masalah  tanah.  Kedua,  adalah  pelaksanaan  sistem  pendaftaran  tanah.  Dengan  kata  lain, ketika kita berbicara tentang pendaftaran tanah, kita sebenarnya sedang membahas salah satu  langkah  yang  diperlukan  dalam  upaya  mencapai  kepastian  hukum  di  sektor pertanahan. 6 Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  mencakup  dua  aspek  utama,  yaitu  proses pendaftaran awal tanah ( initial registration ) dan pengelolaan serta pemeliharaan data-data pendaftaran  tanah  ( maintenance ). 7 Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya  merujuk kepada  proses  pendaftaran  yang  berlaku  pada  tanah  yang  belum  pernah  didaftarkan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Sementara  itu,  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  adalah aktivitas  pendaftaran  tanah yang bertujuan  untuk  mengupdate dan menyelaraskan data fisik serta data hukum yang tercatat dalam peta pendaftaran, daftar tanah,  daftar  nama,  surat  ukur,  buku  tanah,  dan  sertifikat  dengan  perubahan-perubahan yang terjadi setelahnya. 8
Mendaftarkan  tanah  memiliki  signifikansi  penting  bagi  masyarakat  karena menghasilkan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  adalah  bentuk  perlindungan  hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti individu dapat memperoleh hasil yang diharapkan  dalam  situasi  tertentu.  Masyarakat  menginginkan  adanya  kepastian  hukum karena hal ini membantu menjaga keteraturan. Hukum memiliki peran dalam menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah menciptakan keteraturan dalam masyarakat. 9
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, partisipasi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pendaftaran tanah sangat penting. Namun,  meskipun  demikian,  masyarakat  juga  menghadapi  beberapa  kendala  sehingga pelaksanaan  pendaftaran  tanah  tidak  berjalan  sesuai  dengan  niat  dan  harapan  yang diinginkan. 10 Beberapa hambatan-hambatan yang ada dalam pendaftaran tanah yaitu:
1. Masih Terdapat Kepemilikan Tanah Yang Bersengketa
Hambatan  pendaftaran  tanah  akibat  sengketa  kepemilikan  tanah  adalah  masalah yang  seringkali  muncul  dalam  proses  administrasi  pertanahan.  Hambatan  ini  dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan memiliki dampak yang signifikan pada pemilik tanah yang berusaha mendaftarkan atau mengalihkan hak atas tanah. Sengketa kepemilikan tanah seringkali muncul karena peraturan hukum pertanahan yang rumit dan tidak selalu jelas. Pemilik  tanah  harus  memahami  peraturan  yang  berlaku  di  wilayah  mereka,  seperti peraturan  tentang  hak  milik,  hak  sewa,  hak  guna  usaha,  dan  lain-lain.  Kekeliruan  dalam memahami  hukum  pertanahan  dapat  menyebabkan  sengketa. 11 Seringkali,  pemilik  tanah tidak memiliki dokumen yang lengkap dan jelas mengenai kepemilikan tanah mereka. Ini dapat  menjadi  masalah  ketika  mencoba  untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanah  tersebut. Dokumen  yang tidak lengkap atau tidak sah  dapat menyebabkan penolakan pendaftaran. Sengketa  kepemilikan  tanah  antara  dua  atau  lebih  pihak  dapat  menjadi  hambatan  serius
6 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Raih Asa Sukses, 2012).
7 Harris  Yonatan  Parmahan  Sibuea,  “Arti  Penting  Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali,” Negara  Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 287 – 306.
8 Budi  Harson o,  “Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang -Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya,” (No Title) (2007).
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (-, 1919).
10 Pamungkas  Satya  Putra,  M  H  SH,  and  others,  “Reforma  Agraria  Hambatan  Dan  Tantangan  Di  Kabupaten Karawang,” Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 1 (2019): 110 – 134.
11 Bambang Suharto and Supadno Supadno, “Hambatan -Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),” The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) 9, no. 1 (2023).
dalam proses pendaftaran. Pihak-pihak yang bersengketa mungkin memiliki klaim yang sah atas  tanah  tersebut,  dan  hukum  harus  menyelesaikan  sengketa  ini  sebelum  pendaftaran dapat  dilakukan.  Proses  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa  kepemilikan  tanah  dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, pemilik tanah yang sah mungkin tidak dapat menggunakan atau mengalihkan tanah mereka sesuai keinginan mereka. 12

## 2. Belum Jelasnya Batas Tanah
Ketidakjelasan batas tanah adalah masalah yang umum terjadi  dalam administrasi pertanahan. Ketidakjelasan batas tanah dapat muncul karena berbagai alasan dan memiliki dampak yang signifikan pada pemilik tanah dan proses pendaftaran. Ketidakjelasan batas tanah dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai hak kepemilikan tanah. Pemilik tanah mungkin tidak yakin sejauh mana hak-hak mereka mengenai batas tanah yang dimiliki. Hal ini dapat menghambat pemilik untuk menggunakan atau mengalihkan tanah sesuai dengan keinginan mereka. 13 Ketidakjelasan batas tanah seringkali menjadi sumber konflik antara tetangga. Ketika dua pemilik tanah berdebat mengenai batas tanah, sengketa bisa muncul, dan  ini  dapat  menghambat  proses  pendaftaran  tanah.  Ketidakjelasan  batas  tanah  dapat membuat  sulit  untuk  mengukur  tanah  dengan  tepat.  Hal  ini  dapat  menghambat  pemilik untuk mengukur lahan mereka dengan akurat saat akan mengalihkan hak atau membangun sesuatu di atasnya. Dalam sistem administrasi pertanahan yang efisien, batas tanah harus terdefinisi dengan jelas dan tercatat dengan  benar dalam peta dan dokumen pertanahan. Ketidakjelasan  batas  tanah  dapat  menyulitkan  pemetaan  tanah,  yang  diperlukan  untuk pendaftaran yang sah.

## 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Di Tingkat Desa
Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa adalah masalah serius yang sering dihadapi dalam proses administrasi pertanahan. 14 Tingkat desa adalah tahap awal  dalam proses  pendaftaran  tanah  di  banyak  negara,  dan  ketika  sumber  daya  manusia  terbatas, banyak  kendala  muncul.  Di  tingkat  desa,  petugas  pertanahan  mungkin  memiliki keterbatasan  dalam  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  mengelola pendaftaran  tanah  dengan  baik. 15 Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kesalahan  dalam dokumentasi  dan  pemrosesan  yang  bisa  memperlambat  atau  menghambat  proses pendaftaran. Pendaftaran tanah modern sering memerlukan penggunaan teknologi seperti pemetaan digital dan perangkat lunak manajemen data. Keterbatasan dalam keahlian teknis bisa  menghambat  penggunaan  alat-alat  ini  secara  efektif.  Di  desa-desa  dengan  jumlah penduduk  yang  besar,  tugas  mengelola  pendaftaran  tanah  menjadi  lebih  rumit  dan membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  cukup  banyak.  Keterbatasan  staf  dapat mengakibatkan  keterlambatan  dalam  pendaftaran  tanah.  Selain  itu,  di  beberapa  daerah pedesaan, akses terhadap teknologi, seperti komputer dan internet, mungkin terbatas. Hal ini bisa menghambat proses pendaftaran tanah yang memerlukan akses ke platform online
12 Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan,” Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 2 (2014): 219 – 227.
13 Agusdisandi  Damapolii,  Herman  Nayoan,  And  Ismail  Sumampow,  “Evaluasi  K inerja  Perangkat  Desa  Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan,” Jurnal Eksekutif 2, No. 1 (2022).
14 Suharto And Supadno, “Hambatan -Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl). ”
15 Tony Mirza, “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)(Studi Kasus  Pada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Ogan  Ilir),” Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik 4,  No.  2 (2019).

## atau perangkat lunak.
16

## 4. Tidak Ada Aturan Baku Terkait Dokumen Pendukung Pendaftaran Tanah
Tidak  adanya  aturan  baku  atau  pedoman  yang  jelas  terkait  dokumen  pendukung pendaftaran  tanah  menjadi  hambatan  serius  dalam  proses  administrasi  pertanahan. 17 Kekurangan  pedoman  ini  dapat  menyebabkan  ketidakpastian,  kesalahan,  dan ketidakakuratan  dalam  dokumen  yang  diajukan  untuk  pendaftaran  tanah.  Tanpa  aturan baku yang jelas, pemilik tanah dan pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran mungkin tidak tahu persis apa yang dibutuhkan atau diharapkan dari mereka. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pemilik tanah dalam melindungi hak-hak mereka. Kurangnya pedoman yang baku dapat mengakibatkan kesalahan dalam dokumen yang diajukan. Misalnya, dokumen mungkin tidak lengkap, tidak sesuai dengan format yang benar,  atau  tidak  memenuhi  persyaratan  hukum  tertentu.  Kesalahan  semacam  ini  dapat memperlambat  atau  bahkan  menghambat  proses  pendaftaran.  Ketika  dokumen  tidak memenuhi  persyaratan  yang  tidak  jelas,  pemilik  tanah  atau  pemohon  pendaftaran  tanah mungkin  harus  mengeluarkan  biaya  tambahan  untuk  mengoreksi  atau  memperbarui dokumen  mereka.  Ini  dapat  meningkatkan  biaya  keseluruhan  dari  proses  pendaftaran. Ketidakjelasan dalam dokumen pendukung dapat menghambat proses pendaftaran, karena memerlukan  waktu  tambahan  untuk  memeriksa,  mengoreksi,  atau  mengklarifikasi dokumen tersebut. Lama proses pendaftaran dapat menjadi masalah, terutama jika pemilik tanah membutuhkan sertifikat tanah dengan cepat.
Tanpa  pedoman  yang  jelas,  petugas  pertanahan  mungkin  kesulitan  dalam  menilai dokumen yang diajukan. Ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam penilaian, yang mungkin menyulitkan beberapa pemilik tanah untuk mendapatkan hak mereka. Dokumen pendukung yang tidak jelas dapat membuat verifikasi kepemilikan tanah menjadi sulit. Ini dapat menghambat pengidentifikasian pemilik tanah yang sah dan mungkin memungkinkan orang lain untuk mengajukan klaim yang tidak sah atas tanah tersebut. Selain itu, kurangnya aturan baku juga dapat meningkatkan potensi kecurangan dalam proses pendaftaran tanah, karena  kurangnya  kontrol  dan  penilaian  yang  ketat  terhadap  dokumen-dokumen  yang diajukan.

## Upaya  Peningkatan  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah
Peningkatan peran pemerintah desa dalam pendaftaran tanah merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah di tingkat desa. Hal ini sangat relevan terutama di negara-negara dengan sistem hukum tanah yang belum terorganisir dengan baik. Pendaftaran tanah merupakan proses yang penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. 18 Dengan tanah yang terdaftar  secara  sah,  pemilik  dapat  dengan  jelas  membuktikan  kepemilikan  mereka, menghindari  sengketa  tanah,  dan  mendapatkan  hak  atas  perlindungan  hukum  terhadap pengambilalihan ilegal atau tindakan-tindakan yang merugikan. 19 Pemerintah desa memiliki peran  kunci  dalam  pendaftaran  tanah  di  tingkat  lokal.  Mereka  berperan  sebagai
16 E  K  A  Hamni  Tunjungsari,  “Analisis  Kualitas  Pelayanan  Sertipikat  Tanah  Secara  Konversi  Sporadik  Di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  (Analyse  The  Quality  Of  Service  Of  Land  Sertificate;  Ground  Convertedly  Is Sporadik In Office Of Land; Ground Of Regency Banyuwangi)” (N.D.).
17 Aldani Alam, Joko Sriwidodo, And Anriz Nazaruddin Halim, “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui P ejabat Ppat Secara Online Penggunaan Aplikasi Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Bpn),” Sentri: Jurnal Riset Ilmiah 2, No. 9 (2023): 3576 – 3588.
18 Ainaya Qalbina Putri, “Analisis Hukum Terhadap Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Me nsertifikatkan Tanah Di Desa Ketilengsingolelo Kabupaten Jepara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).
19 Gabriel Yericho Damanik, Mia Hadiati, And Erland Jovian, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab,” Jurnal Kewarganegaraan 7, No. 1 (2023): 909 – 917.
penyelenggara  dan  fasilitator  proses  pendaftaran,  serta  sebagai  pengawas  untuk memastikan  bahwa  proses  ini  berjalan  dengan  adil  dan  transparan. 20 Maka  untuk menunjang peran pemerintah desa dalam proses pendaftaran tanah perlu dilakukakannya upaya peningkatan kapasitas pemerintah desa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah
Salah satu langkah dalam meningkatkan peran pemerintah desa dalam pendaftaran tanah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. 21 Pemerintah desa dapat mengadakan program edukasi dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan proses pendaftaran tanah. Dalam hal ini pemerintah desa dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional 22 ,  kerja  sama  ini penting untuk memastikan bahwa pendaftaran tanah di tingkat desa sesuai dengan hukum dan  peraturan  yang  berlaku  secara  nasional.  Untuk  meningkatkan  minat  masyarakat mendaftarkan  tanah  miliknya  yaitu  dengan  sosialisasi  tentang  manfaat  pentingnya pendaftaran  tanag  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga  non pemerintah. 23 Pendaftaran tanah untuk masyarakat sangat penting alasannya karena agar mendapatkan  kepastian  dari  hukum. 24 Berdasarkan  hal  tersebut,  sangat  diperlukannya edukasi  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  guna  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah.

## 2. Melakukan Pelatihan Kepada Pemerintah Desa
Pendaftaran tanah merupakan bagian penting dari administrasi tanah dan properti yang bertujuan untuk mencatat kepemilikan hak dan status hukum tanah. Pemerintah desa memiliki  peran  kunci  dalam  proses  ini,  terutama  dalam  mengumpulkan  dan  memelihara data yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di wilayah mereka. Oleh karena itu, pelatihan kepada  pemerintah  desa  dalam  hal  pendaftaran  tanag  sangat  penting  untuk  memastikan efisiensi  dan  akurasi  dalam  pengelolaan  data  tanah.  Pelatihan  kepada  pemerintah  desa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya pendaftaran tanah. Mereka perlu memahami bagaimana data tanah yang akurat dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan lokal, pertanahan yang lebih adil, dan penghindaran  konflik  kepemilikan  tanah.  Dalam  pendaftaran  tanah  sering  melibatkan penggunaan  perangkat  lunak  khusus  dan  pengetahuan  teknis  dalam  mengelola  data. Pelatihan  dapat  membantu  pemerintah  desa untuk  mengembangkan  keterampilan  teknis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini dengan benar. Ini mencakup pengenalan terhadap sistem informasi geografis (SIG), pengukuran lahan, dan peraturan-peraturan yang terkait.
3. Membuat Dokumen Baku Terkait Dokumen Pendukung Pendaftaran Tanah
Dalam proses pendaftaran tanah, masyarakat perlu melengkapi berbagai persyaratan yang  diperlukan  guna  melakukan  pendaftaran  tanah.  Leagalitas  sebagai  panduan pemerintahan desa tersebut bisa dilakukan dengan dasar peraturan daerah dan bisa dengan peraturan  desa.  peraturan  daerah  yang  dibentuk  karena  kewenangan  pembentukanya
20 Beny  P  Prayugo  And  Utami  Dewi,  “Deliberative  Public  Policy  Dalam  Penanganan  Pengaduan  Masalah  Bea Perolehan  Ha k  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Oleh  Lembaga  Ombudsman  Diy,” Journal  Of  Public  Policy  And Administration Research 4, No. 2 (2019).
21 Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.”
22 M O H Fathor Rif’an And Others, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesa ntren Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pamekasan” (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021).
23 Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono Sutaryono, And Dwi Wulan Titik Andari, “Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Huku m Kepemilikan Sertifikat Tanah,” Tunas Agraria 5, No. 3 (2022): 197 – 210.
24 Mia  Audinna  Saputri,  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Rangka  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (Ptsl)(Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” (University Of Muh ammadiyah Malang, 2019).
merupakan  kewenangan  kabupaten/kota,  Karena  Perda  yang  merupakan  produk  hukum yang  dibuat  antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD. 25 Perda  berfungsi  sebagai  bentuk tanggung jawab pemerintahan daerah bagi masyarakat. 26 Melalui Perda tersebut  sebagai bentuk perlindungan dalam memberikan kepastian hukum kepada seluruh  masyarakat  dan juga  pihak  lain. 27 Namun  perda  yang  akan  dibuat  harus  meminta  pendapat  kepada  BPN setempat  sebagai  instansi  yang  berwenang  dalam  pendaftaran  tanah.  Pembuatan  format khusus juga dapat dilakukan melalui peraturan desa. Dengan adanya peraturan desa adanya ketentuan  baku  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  desa  tanpa  melihat  siapa  kepala  desa kedepan.  Pada  Perdes  perlu  menetapkan  format  surat  keterangan  ahli  waris,    surat keterangan/pernyataan  hibah,  surat  keterangan  jual  beli.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya pengaturan yang jelas terkait bentuk-bentuk atau format-format yang baku dari dokumen pendukung  dalam  pendaftaran  tanah.  Pemerintah  desa  dirasa  perlu  untuk  membuat peraturan yang mengatur mengenai bentuk atau format baku dokumen pendukung. Hal ini guna memperjelas administrasi dan dapat menjadikan suatu dokumen pendukung yang sah atas kepemilikan tanah. Pemerintah desa perlu memfasilitasi masyarakat dengan peraturan yang mengatur terkait bentuk atau format baku dokumen pendukung agar masyarkat dapat dengan mudah mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali sebagai dasar untuk dijadikan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Dengan adanya peraturan desa yang mengatur hal  tersebut  tentu  dapat  menjadikan  sistem  administrasi  desa  khususnya  dalam  hal pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi pemegang ha katas tanah.

## PENUTUP
Desa  menjadi  titik  awal  dalam  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali.  Pemerintah desa  sebagai  fasilitator  masyarakat  di  desa  dalam  pendaftaran  tanah  tentu  diharapkan mampu  memberikan  pelayanan  yang  prima.  Pendaftaran  tanah  sangat  penting  bagi masyarakat karena dengan adanya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah  dapat  melindungi  hak-hak  masyarakat  atas  tanah  yang  dimiliki.  Namun,  dalam pendaftaran  tanah  di  desa  seringkali  mengalami  hambatan-hambatan  sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya tak terkecuali hambatan yang  dihadapi  oleh  pemerintah  desa  itu  sendiri.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh pemerintah desa dalam pendaftaran tanah antara lain karena masih terdapat kepemilikan tanah yang bersengketa, belum jelasnya batas tanah, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, dan tidak adanya aturan baku terkait dokumen pendukung pendaftaran tanah. Untuk  menghadapi  hambatan-hambatan  tersebut,  perlu  dilakukannya  upaya-upaya  yang dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam pendaftaran tanah. Upaya-upaya yang dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  ketertiban  administrasi  dalam pendafatran  tanah.  Beberapa  upaya  yang  perlu  dilakukan  yaitu  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  pendaftaran  tanah,  melakukan  pelatihan  kepada  sumber daya manusia pemerintah desa, dan membuat dokumen baku terkait dokumen pendukung pendaftaran tanah.
Saran dari permasalahan diatas sebaiknya pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan  instansi  atau  badan  terkait  dalam  peningkatan  peran  pemerintah  desa  dalam mendukung  pendaftaran  tanah  di  masyarakat.  Perlu  juga  menyiapkan  segala  sarana  dan
25 Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,” Simbur Cahaya 29, no. 1 (2022): 117 – 132.
26 Taupiqqurrahman  Taupiqqurrahman  and  Ali  Imran  Nasution,  “Fungsi  DPRD  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo,” SUPREMASI: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2020): 98 – 128.
27 Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman et al., “The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia,” LEGAL BRIEF 11, no. 5 (2022): 2780 – 2790.
prasarana  dalam  pendaftaran  tanah  seperti  data  digital  dan  sistem  informasi  geografi  di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  Aldani,  Joko  Sriwidodo,  and  Anriz  Nazaruddin  Halim.  “KEPASTIAN  HUKUM PENDAFTARAN TANAH MELALUI PEJABAT PPAT SECARA ONLINE PENGGUNAAN APLIKASI  KEMENTRIAN  AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/BADAN  PERTANAHAN NASIONAL (BPN).” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 9 (2023): 3576 – 3588.
ANGGRIYANI,  Novita.  “Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Program  Nasional Agraria (Prona) Tentang Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah” (n.d.).
Avivah,  Lisnadia  Nur,  Sutaryono  Sutaryono,  and  Dwi  Wulan  Titik  Andari. “Pentingnya Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali  Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah.” Tunas Agraria 5, no. 3 (2022): 197 – 210.
Damanik,  Gabriel  Yericho,  Mia  Hadiati,  and  Erland  Jovian.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemilik  Tanah  Dari  Aparat  Yang  Tidak  Bertanggung  Jawab.” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (2023): 909 – 917.
Damapolii,  Agusdisandi,  Herman  Nayoan,  and  Ismail  Sumampow.  “EVALUA SI  KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA PINOLOSIAN,  BOLAANG  MONGONDOW  SELATAN.” JURNAL  EKSEKUTIF 2,  no.  1 (2022).
Harsono,  Budi.  “Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang -Undang  Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksan aannya.” (No Title) (2007).
Marzuki, P. M. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Kencana, 2017.
Mertokusumo, Soedikno. “Hukum Dan Politik Agraria.” Jakarta: Karunika (1988).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . -, 1919.
Mirza,  Tony.  “Implementas i  Kebijakan  Pelaksanaan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)(Studi  Kasus  Pada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Ogan Ilir).” Jurnal Pemerintahan dan Politik 4, no. 2 (2019).
Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa.  “Analisis  Hukum  Sistem Penyelesaian  Sengketa  Atas Tanah Berbasis Keadilan.” Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 2 (2014): 219 – 227.
Prayugo, Beny P, and Utami Dewi. “DELIBERATIVE PUBLIC POLICY DALAM PENANGANAN PENGADUAN  MASALAH  BEA  PEROLEHAN  HAK  ATAS  TANAH  DAN  BANGUNAN OLEH  LEMBAGA  O MBUDSMAN  DIY.” Journal  of  Public  Policy  and  Administration Research 4, no. 2 (2019).
Putra, Pamungkas Satya, M H SH, and others. “Reforma Agraria Hambatan Dan Tantangan Di Kabupaten Karawang.” Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 1 (2019): 110 – 134.
Putri,  Ainaya  Qalbina.  “ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  RENDAHNYA  KESADARAN
MASYARAKAT UNTUK MENSERTIFIKATKAN TANAH DI DESA
KETILENGSINGOLELO  KABUPATEN  JEPARA.”  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang, 2022.
RIF’AN,  M  O  H  FATHOR,  and  others.  “PEMBERDAY AAN  MASYARAKAT  BERBASIS PESANTREN  DALAM  KEGIATAN  PENDAFTARAN  TANAH  DI  KABUPATEN PAMEKASAN.” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
Saputri,  Mia  Audinna.  “KESADARAN  HUKUM  MASYARAKAT  DALAM  RANGKA PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)(STUDI  KASUS  DI  DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG).” University of Muhammadiyah Malang, 2019.
Sibuea,  Harris  Yonatan  Parmahan. “Arti  Penting Pendaftaran  Tanah Untuk  Pertama  Kali.” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan 2,  no.  2 (2016): 287 – 306.
Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (No Title) (2006).
Suharto,  Bambang,  and  Supadno  Supadno.  “Hambatan -Hambatan  Dalam  Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).” The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) 9, no. 1 (2023).
Taupiqqurrahman,  Taupiqqurrahman.  “Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Terkait Sarana  Air  Minum  Dalam  Mendukung  Sustainable  Development  Goals.” Simbur Cahaya 29, no. 1 (2022): 117 – 132.
Taupiqqurrahman,  Taupiqqurrahman,  Rianda  Dirkareshza,  Rosalia  Dika  Agustanti,  and others. “The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia.” LEGAL BRIEF 11, no. 5 (2022): 2780 – 2790.
Taupiqqurrahman,  Taupiqqurrahman,  and  Ali  Imran  Nasution.  “Fungsi  DPR D  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo.” SUPREMASI: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2020): 98 – 128.
Tehupeiory, Aartje. Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia . Raih Asa Sukses, 2012.
TUNJUNGSARI,  E  K  A  HAMNI.  “ANALISIS  KUALITAS  PELAYANAN  SERTIPIK AT  TANAH SECARA  KONVERSI  SPORADIK  DI  KANTOR  PERTANAHAN  KABUPATEN BANYUWANGI  (Analyse  The  Quality  of  Service  of  Land  Sertificate;  Ground Convertedly Is Sporadik in Office of Land; Ground of Regency Banyuwangi)” (n.d.).
Winanti, Atik, and Rosalia Dika Agustanti. “Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik.” Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 3, no. 2 (2020).