## Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Jaminan Debitor Dalam Pailit
Valencia Christabel Johan 1
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta e-mail: christabeljohan@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  pinjam  meminjam  atau  sering  dikenal  dengan  kredit  merupakan  perjanjian  yang sering  digunakan  oleh  masyarakat  melalui  perbankan.  Munculnya  Pandemi  Covid-19  yang memperburuk perekonomian seluruh kalangan memicu banyaknya kredit macet serta kepailitan. Hal  ini  jelas  sangat  merugikan  Kreditor  Perbankan,  permasalahan  pun  akan  semakin  runyam jika  kreditor  perbankan  debitor  tidak  dapat  membayar  hutangnya  atau  pailit.  Kepailitan  ini kemudian  membuat  kreditor  terpaksa  untuk  mengeksekusi  objek  jaminan.  Kreditor  seringkali pada  esekusinya  tidak  mendapatkan  haknya  yang  sesuai  menjaminkan.  Maka  dari  itu,  penulis tertarik  untuk  meneliti  mengenai  perlindungan  hukum  kreditor  perbankan  terhadap  jaminan debitor dalam pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan  hukum  kreditor  bagi  kreditor  separatis  dan  konkuren  terhadap  jaminan  milik debitor  (dalam  pailit)?  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  perlindungan hukum  bagi  kreditor  separatis  dan  konkuren  terhadap  jaminan  milik  debitor  (dalam  pailit). Metode penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kreditor seperatis dapat mengeksekusi secara langsung objek jaminan dari Debitor berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (UU PKPU). Sertifikat hak tanggungan yang didapati oleh Debitor dari itikad tidak baik tersebut bukan lah menjadi masalah bagi Kreditor Perbankan berdasarkan Pasal 55 UU PKPU.

## Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor Perbankan, Jaminan

## Abstract
A loan agreement often known as credit is an agreement that is often used by the public through banking.  The  emergence  of  the  Covid-19  pandemic,  which  has  worsened  the  economy  at  all levels,  has  triggered  many  bad  loans  and  bankruptcies.  This  is  very  detrimental  to  banking creditors,  the  problem  will  become  even  more  complicated  if  the  debtor's  banking  creditors cannot  pay  their  debts  or  go  bankrupt.  This  bankruptcy  then  forced  creditors  to  execute  the collateral  objects.  Creditors  often  do  not  get  their  rights  by  the  guarantee  in  execution. Therefore,  the  author  is  interested  in  researching  the  legal  protection  of  banking  creditors against debtor collateral in bankruptcy. The problem that will be discussed in this research is how  creditor  legal  protection  for  separatist  and  concurrent  creditors  against  collateral belonging to debtors (in bankruptcy). This research aims to determine the legal protection for separatist and concurrent creditors against collateral belonging to debtors (in bankruptcy). The research method is a normative juridical method. The results of this research are that creditors can directly execute collateral objects from debtors based on Article 55 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UU PKPU). The mortgage certificate obtained by the Debtor in bad faith is not a problem for Banking Creditors based on Article 55 of the PKPU Law .

## Keywords :Legal Protection, Banking Creditors, Guarantee

## 1. PENDAHULUAN
Pelaku bisnis dalam upaya memperlancar kegiatan usahanya kegiatan pinjam meminjam merupakan hal yang wajar bahkan hampir dilakukan oleh seluruh pelaku bisnis.  Contohnya  saja  program  kredit  modal  kerja  yang  difasilitasi  oleh  hampir seluruh  bank  di  Indonesia.  Perjanjian  kredit  dalam  hukum  positif  Indonesia  diatur dalam  KUHPerdata  yaitu  pada  Pasal  1754  KUHPerdata  yang  mendefinisikan perjanjian kredit sebagai:
“Pinjam  meminjam  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Bank Mandiri sebagai salah satu Bank Umum Perusahaan (BUMN) terbesar di  Indonesia,  mendefinisikan  kredit  modal  kerja  sebagai  kredit  untuk  memenuhi kebutuhan modal kerja dalam suatu siklus ekonomi dan/atau kebutuhan modal kerja khusus  seperti  pembiayaan  inventaris  atau  kebutuhan  khusus  lainnya.  Kredit  modal kerja  adalah  kredit  yang  ditujukan  untuk  membiayai  kebutuhan  modal  lancar  yang biasanya  habis  dalam  satu  atau  beberapa  kali  siklus  usaha  atau  proses  produksi. 1 Kredit  modal  kerja  biasanya  diperuntukkan  bagi  calon  debitur  yang  akan  memulai suatu  usaha  baru  atau  yang  ingin  mengembangkan  usahanya  Adapun  pendapat beberapa ahli terhadap definisi perjanjian kredit yaitu H.M.A Savelberg menyatakan bahwa  kredit  memiliki  dasar  bagi  setiap  perikatan  (verbintenis)  yang  mana  seorang berhak  untuk  menuntut  sesuatu  dari  debitor  sebagai  jaminan.  Debitor  tersebut  akan menyerahkan  sesuatu  yang  tentunya  telah  disepakati  dari  orang  lain  dengan  tujuan untuk  memperoleh  kembali  apa  yang  menjadi  jaminan  dalam  perjanjian tersebut. 2 Perjanjian  kredit  sejatinya  memiliki  fungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  alat bukti, serta untuk melakukan pengawasan terhapa kredit. 3 Kredit diberikan atas dasar kepercayaan,  artinya  prestasi  yang  diberikan  dan  diyakini  akan  dapat  dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. 4 Pengajuan  segala  bentuk  pinjam  meminjam  atau  kredit  pastinya  terdapat syarat-syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  oleh  pengaju  kredit  atau  sering  dikenal dengan  Debitor.  Penulis  pun  menarik  contoh  syarat-syarat  pengajuan  kredit  modal kerja pada Bank Mandiri yang mana dalam persyaratan tersebut mewajibkan adanya Copy  dokumen  kepemilikan  agunan  (seperti  SHM/SHGB/SHMSRS  dll). 5 Tentunya agar mendapatkan persetujuan para debitor harus memenuhi segala syarat yang telah ditentukan  dari  bank.  Berdasarkan  syarat-syarat  formil  tersebut  menjadi  selaras
1 Firdaus Rahmad dan Maya Arianti, 2008, Manajemen Perkreditan Bank . Alfabeta, Bandung. Hlm. 10.
2 Johannes  Ibrahim,  2004, Cross  Default  &  Cross  Collateral  dalam  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah , PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 17.
3 CH.  Gatot  Wardoyo,  1992, Selintas  Klausul-Klausul  Perjanjian  Kredit  Bank  dan  Manajemen ,  Edisi November 1992. Hlm. 64-65.
4 Veithzal, Andria dan Ferry, 2007, Bank and Financial Institution Management , Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 438.
5 Bank Mandiri, 2002, Kreditor Modal Kerja , https://www.bankmandiri.co.id/kredit-modal-kerja , diakses pada 03 Desember 2022.
dengan  pendapat  dari  H.M.A  Savelberg  yang  mengatakan  bahwa  kreditor  dalam meminjamkan  pinjaman  kredit  berhak  untuk  menuntut  jaminan  kredit.  Dokumen kepemilikan  agunan  dalam  pengajuan  kredit  modal  kerja  pun  kemudian  biasanya menjadi  suatu  hal  yang  wajib.  Masa  Pandemi  Covid-19  yang  mana  sangat memberikan  dampak  pada  perekonomian  dunia  bahkan  hingga  membuat  beberapa negara  besar  di  dunia  mengalami  resesi.  Pandemi  Covid-19  tersebut  pastinya  juga memberikan  dampak  signifikan  kepada  perekonomian  kreditor  maupun  debitor. Bahkan  menurut  data  dari  Statistik  Perbankan  Indonesia  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  menyatakan  bahwa  jumlah  kredit  bermasalah  pada  perbankan  pada  tahun 2022  mencapai  Rp176,93  triliun. 6 Data  dari  Statistik  Perbankan  Indonesia  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jelas mencerminkan bahwa kredit bermasalah pada perbankan pada tahun 2022 di Indonesia masih sangat tinggi.
Bukan  hanya  permasalahan  kredit  bermasalah  saja,  sejatinya  permasalahan tersebut  merupakan  efek  domino  dari  banyaknya  perusahaan  yang  terpaksa mengajukan  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU).  Pakar Hukum  Universitas  Indonesia  Teddy  Anggoro  memprediksi  bahwasanya  gugatan pailit  dan  PKPU  akan   tetap  akan  tinggi  karena  pandemi  Covid-19  belum  usai. Menurut  Teddy  Anggoro  pendapatnya  tersebut  berkaca  pada  dampak  dari  Pandemi Covid-19.  Banyak  perusahaan  yang  terusik  cash  flow,  hal  ini  diakibatkan  oleh usahanya  tutup  atau  tidak  maksimal.  Akhirnya  perusahaan  tersebut  pun  terpaksa untuk menggunakan upaya hukum kepailitan dan PKPU. 7
Pendapat dari Teddy Anggoro tersebut pun terbukti dengan masih banyaknya perusahaan  yang  mengajukan  gugatan  pailit  dan  PKPU  di  tahun  2022  ini.  Pada pertengahan  tahun  2022  telah  terdapat  beberapa  perusahaan  BUMN  yang mengajukan pailit seperti Merpati Airlines, PT Industri Sandang Nusantara, PT Iglas, PT Kertas  Kraft Aceh. 8 Selain itu, BEI menyatakan sudah ada beberapa perusahaan properti yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, diantaranya yaitu PT Forza Land  Indonesia Tbk. (FORZ), PT Golden Plantation Tbk. (GOLL), dan  PT Nipress Tbk.  (NIPS).  Data-data  ini  pun  jelas  mencerminkan  bahwa  pada  masa  Pandemi Covid-19  banyak  debitor  yang  terdampak  hingga  mengalami  kesulitan  ekonomi sehingga  hal  ini  pun  kemudian  berdampak  juga  kepada  tidak  sanggupnya  debitor untuk membayar kredit atau bahkan sampai terpaksa mengajukan kepailitan.
Berdasarkan fakta yang ada maka kreditor merupakan pihak paling dirugikan pada permasalahan ini. Maka dari itu, bukan hanya debitor yang harus dilindungi saja dengan diberikan kemudahan dalam mengajukan pailit tetapi kreditor juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Kreditor walaupun telah memiliki jaminan yang  mana  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  bentuk  perlindungan  bagi  kreditor. Walaupun  demikian,  terdapat  beberapa  kasus  yang  mana  jaminan  yang  diberikan debitor  kepada  kreditor  didapati  dari  hasil  itikad  tidak  baik.  Contohnya  saja  pada
6 Viva Budy Kusnandar, Databoks, 2022, Kredit Bermasalah Perbankan Masih Tinggi sampai Awal 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah-perbankan-masih-tinggi- sampai-awal-2022 , Diakses pada 03 Desember 2022.
7 Setyo  Aji  Harjanto,  Kabar24,  2021,  Gugatan  Pailit  dan  PKPU  Diprediksi  Tetap  Tinggi  pada  2022, https://kabar24.bisnis.com/read/20211122/16/1468729/gugatan-pailit-dan-pkpu-diprediksi-tetap-tinggi- pada-2022 , Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.
8 Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia, 2002, Cek Daftar Terkini BUMN yang Gulung Tikar Gegara Salah Urus. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220731142911-17-359935/cek-daftar-terkini- bumn-yang-gulung-tikar-gegara-salah-urus , Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.
kasus  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  14/Pdt.Sus-GLL/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst., juncto  Nomor  152/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  Niaga  Jkt.Pst.  Dalam  putusan  tersebut debitor  ternyata  menjaminkan  sertifikat-sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dibeli  dari seseorang penjual dengan itikad tidak baik. Bukan saja hanya persoalan itikad tidak baik dari para debitor tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa bank sebagai kreditor yang tidak dilindungi sebagaimana mestinya.
Hal  tersebut  yang  kemudian  dialami  PT  Bank  Mandiri  selaku  kreditor separatis  dan  konkuren  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  782  K/Pdt.Sus- Pailit/2017  yang  tidak  mendapatkan  haknya  sebagaimana  mestinya.  PT  Bank Mandiri Kurator telah melakukan pemberesan terhadap sebagian harta pailit PT RA (Dalam  Pailit)  dan  HG  (Dalam  Pailit).  Oleh  karena  itu  selanjutnya  Kurator  telah menyusun  Daftar  Pembagian  Harta  Pailit  PT  RA  (Dalam  Pailit)  dan  HG  (Dalam Pailit)  dan  telah  diumumkan  di  surat  kabar  harian  Media  Indonesia  telah menyampaikan  isi  proposal  perdamaian.  Walaupun  telah  melakukan  eksekusi terhadap  harta  pailit  milik  PT  RA  (Dalam  Pailit)  dan  HG  (Dalam  Pailit)  tetapi pembagian  PT  Bank  Mandiri  selaku  kreditor  separatis  dan  konkuren  tidak  sesuai dengan seharusnya.
Hal  tersebut  kemudian  memberikan  permasalahan  khususnya  bagi  kreditor perbankan. Itikad baik seseorang memang sulit untuk diketahui mengingat perjanjian kredit sendiri didasari dari komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi  dimasa  mendatang. 9 Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut  maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi  kreditor  separatis  (kreditor  perbankan)  terhadap  objek  jaminan  pada  sertifikat hak tanggungan yang merupakan hasil dari itikad tidak baik debitor (dalam pailit).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  yang  mana  penelitian akan dilakukan dengen  meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Penelitian yang dilakukan  pada  jurnal  ini  adalah  dengan  meneliti  terhadap  hukum-hukum  normatif yang  sudah  ada  untuk  mengkaji  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  karya  tulis  ini. Teknik  pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kasus  (case  approach).  Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  berupa  bahan  hukum sekunder  yaitu  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  buku  hukum,  jurnal,  makalah  yang berkaitan  dengan  topik  penulis.  Bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  berita  berbasis  internet  untuk  mengangkat  permasalahan- permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis. Pengolahan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  kepustaan (library  research).  Penelitian  kepustakaan  adalah  suatu  metode  pengumpulan  data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan undang-undang yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
9 Johannes  Ibrahim,  2004, Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  dan  Konsumtif  dalam  Perjanjian  Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi) , Mandar Maju, Bandung. hlm. 10.
Indonesia  mengenal  2  (dua)  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan keadaan  seseorang  atau  subjek  hukum  yang  tidak  dapat  lagi  membayar  utangnya yaitu pailit dan bangkrut. Kata pailit berasal  dari Bahasa Perancis  yaitu failite yang berarti  kemacetan  pembayaran.  Pailit  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan debitor  dalam  keadaan  berhenti  membayar  utang  karena  tidak  mampu.  Selain  itu, kata pailit dapat juga diartikan sebagai bankruptcy yang mengandung arti banca ruta. Pengertian  pailit  berbeda  dengan  kepailitan.  Pasal  1  Huruf  1  UU  Kepailitan  dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai:
“Sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU ini”
Kemudian dalam UU Kepailitan dan PKPU juga dijelaskan mengenai syarat untuk  dapatnya  dijatuhi  kepailitan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Retnowulan  mendefinisikan  kepailitan  sebagai  eksekusi  massal  yang ditentukan  berdasarkan  keputusan  hakim.  Eksekusi  massal  ini  pun  terhadap penyitaan umum atas seluruh harta orang (dalam  pailit). Pada saat  pernyataan pailit telah  dinyatakan  maka  selama  kepailitan  berlangsung  hal-hal  yang  bersangkutan demi  kepentingan  seluruh  kreditur  pun  harus  ikut  dieksekusi.  Hal  tersebut  pun dilakukan dalam pengawasan hakim. Kepailitan bertujuan untuk membayar hak para kreditor  yang  seharusnya  mereka  peroleh  sesuai  dengan  tingkat  urutan  tuntutan mereka.  Oleh  karenanya,  kurator  harus  bertindak  untuk  kepentingan  yang  terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit. 10 Kepailitan pastinya memberikan suatu akibat hukum khususnya bagi debitor, adapun akibat kepailitan secara umum yang termaktub dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU:
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”
Kemudian  akibat  kepailitan  juga  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UU Kepailitan dan PKPU bahwasanya:
“Debitor  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya  yang  termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan pailit diucapkan.”
Adapun akibat dari kepailitan yaitu: Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur  Pailit   Akibat  pailit  atas  harta  pailit  adalah  hilangnya  penguasaan  dan penguasaan  atas  harta  pailit  yang  terdapat  dalam  harta  pailit  sejak  tanggal  pailit. Berdasarkan  pengertian  pailit  dalam  Pasal  1  Ayat  1  UU  Kepailitan  dan  UU Rehabilitasi  Sipil,  terdapat  hak  umum  untuk  menagih  utang  tidak  hanya  pada  saat kreditur  dinyatakan  pailit  tetapi  juga  dikemudian  hari.  Kepailitan  mengakibatkan penyitaan  umum  atas  segala  harta  benda  debitur  dan  segala  harta  benda  yang diperolehnya sejak putusan pailit diucapkan, kecuali hal-hal sebagai berikuMengenai
10 Imran Nating, 2005, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 71.
hal  ini  pertama-tama  telah  diatur  dalam  Pasal  22A  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang menyatakan bahwa:
“Benda,  termasuk  hewan  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  Debitor sehubungan  dengan  pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat-alat  medis  yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh  Debitor  dan  keluarganya,  dan  bahan  makanan  untuk  30  (tiga  puluh)  hari  bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu”
Selain  itu  mengenai  pengecualian  tersebut  diatur  pula  dalam  Pasal  22b  UU Kepailitan dan PKPU yang mengatakan bahwa:
“Segala  sesuatu  yang  diperoleh  Debitor  dari  pekerjaannya  sendiri  sebagai penggajian  dari  suatu  jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah,  pensiun,  uang  tunggu  atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas”
Kemudian  adapun  pengecualian  lain  yang  diatur  dalam  Pasal  22c  UU Kepailitan dan PKPU yaitu:
“Uang  yang  diberikan  kepada  Debitor  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”
Akibat  Kepailitan  terhadap  Hak  Jaminan  dan  Hak  Istimewa  Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan antara lain sebagai berikut:
1. Gadai,  Hak  gadai  termaktub  dalam  Pasal  1150  sampai  dengan  Pasal  1160 KUHPerdata yang mana dalam pasal ini diatu mengenai benda-benda bergerak. Jaminan  hipotek,  penerima  gadai  (debitur)  wajib  mengalihkan  hak  untuk menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai (kreditu)
2. Hipotek, Hipotek adalah jaminan khusus bagi kapal laut dengan ukuran minimal 20  m³  dan  wajib  terdaftar  dalam  kementerian  perhubungan  (syahbandar)  serta pesawat terbang
3. Hak  tanggungan,  Hak  tanggungan  merupakan  merupakan  salah  satu  bentuk jaminan  dalam  bentuk  hak-hak  atas  tanah  tertentu  berikut  kebendaan  yang melekat di atas tanah
4. Jaminan fidusia, Hak fidusia merupakan jaminan yang dilakukan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.
Sebagai  kreditur  separatis,  para  pihak  memiliki  hak  untuk  menggadaikan surat  berharga,  hipotek,  hipotek,  atau  wali  amanat.  Selain  kreditur  khusus,  mereka juga  disebut  kreditur  pesaing  dan  kreditur  pilihan  dalam  KUHPerdata.  Kreditur prioritas  adalah  kreditur  yang  dibayar  di  muka  hanya  kepada  orang  yang  menjadi kreditur  prioritas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1133,  1134,  1139  dan  1149 KUHPerdata.  Kreditur  konkuren  adalah  kreditur  yang  memiliki  kedudukan  yang sama dan tidak mempunyai prioritas terhadap kreditur lainnya. Dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa:
“Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”
Kecuali  dalam  hal  penagihan  suatu  piutang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 136 dan 137 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi  setelah  dicocokan  penagihannya  dan  hanya  untuk  mengambil pelunasan dari jumlah yang ditakuti dari penagihan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) juncto Pasal 31 Ayat  UU Kepailitan dan PKPU disebutkan:
“Pasal  31  Ayat  (1):  Putusan  pernyataan  pailit  berakibat  bahwa  segala penetapan  pelaksanaan  Pengadilan  terhadap  setiap  bagian  dari  kekayaan  Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor juncto
Pasal 32: Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.” Adapun  Penjelasan  Umum  mengenai  Pasal  31  Ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU yaitu:
“Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.”
Hal tersebut sejatinya telah dijelaskan dalam penjelasan poin 1, namun hal ini tidak membatasi penerapan ketentuan Pasal 56, 57 dan 58 UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan  ini  tidak  berlaku  bagi  kreditur  yang  mempunyai  beban,  titipan,  hak tanggungan,  hak  tanggungan  atau  hak  milik  lainnya,  tetapi  mereka  dapat melaksanakan  haknya  seolah-olah  kepailitan  tidak  terjadi.  Kepailitan  hanya  berlaku untuk  aset,  bukan  debitur  individu.  Dengan  kata  lain,  akibat  kepailitan  hanya mempengaruhi  harta  kekayaan  debitur.  Debitur  tidak  tunduk  pada  amnesti  apapun. Debitur tidak kehilangan kesanggupan hukumnya untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang ada. Akibat proses kepailitan, debitur pailit kehilangan hak untuk melepaskan dan mengurus harta kekayaannya setelah pailit sejak tanggal kepailitan, termasuk  untuk  perhitungan  tanggal  penyelesaian.  Berdasarkan  Pasal  20  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (UU  Hak  Tanggungan)    telah  diatur bahwasanya:
“Apabila  debitor  cidera  janji,  maka  terdapat  beberapa  langkah  atau  upaya untuk  menyelesaikannya,  yaitu  dalam  hal:  Hak  pemegang  Tanggungan  pertama untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  atau; Titel  Eksecutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikasi  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan untuk  pelunasan  piutang  pemegang  Hak  Tanggungan  dengan  mendahului  daripada kreditor-kreditor lainnya.”
Adapun  penjelasan  mengenai  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (1)  UU  Hak  Tanggungan yaitu:
“Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh  Undang-undang  ini  bagi  para  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  dalam  hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang  paling  tinggi  untuk  obyek  Hak  Tanggungan.  Kreditor  berhak  mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”
Kreditor  adalah  individu  yang  memiliki  tuntutan  kontrak  atau  hukum  yang dapat  ditegakkan  melalui  pengadilan.  Namun  penjelasan  Pasal  1  UU  No.  37  Tahun 2004  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  kreditor  dalam  pasal  ini  yaitu  kreditor pesaing, kreditor tersendiri dan kreditur utama. Secara khusus, kreditor separatis dan kreditor  preferen  dapat  mengajukan  pailit  tanpa  kehilangan  hak  jaminan  atas  aset
debitor  dan  hak  preferensialnya.  Debitor,  sebaliknya,  adalah  orang  yang,  menurut kontrak atau undang-undang, berutang yang dapat ditagih untuk pembayaran kembali di  pengadilan.UU  No.  4  Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Tentang  Kepailitan  Menjadi  Undang-Undang  mengenal  3  (tiga)  kreditor yang dikenal dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
1. Kreditor konkuren, Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata yang mengatakan bahwa:
“Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut,  keseimbangan,  yaitu  menurut  bersarsar-kecilnya  piutang  masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Kreditur konkuren adalah kreditur yang dibayar secara tanggung renteng (tanpa didahulukan). Ini dihitung dari jumlah klaim masing-masing. Oleh karena itu,  kreditur  yang  bersaing  diperlakukan  sama  tanpa  prioritas  dalam  membayar utang mereka dari aset debitur
2. Kreditor preferen (yang diistimewakan)
Kreditor  preferen  adalah  kreditur  yang  memiliki  hak  prioritas  atau preferensi. Tujuan dari hak istimewa ini, menurut hukum, adalah untuk memberi kepada yang lebih dulu berhutang. Hal ini terkait dengan KUH Perdata, ada dua jenis keistimewaan, yaitu hak khusus (Pasal 1139 KUH Perdata). Menurut Pasal 1139  KUHPerdata,  tuntutan-tuntutan  yang  diistimewakan  atas  benda-benda tertentu adalah:
1) “Biaya  perkara  yang  semata-mata  disebabkan  oleh  suatu  penghukuman untuk  melelang  suatu  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Biaya ini   dibayar  dari  pendapatan  penjualan  benda  tersebut  terlebih  dahulu  dari semua  piutang  lainnya  yang  diistimewakan,  bahkan  lebih  dahulu  pula  dari pada gadai dan hipotik;
2) Uang  sewa  dari  benda-benda  tidak  bergerak,  biaya-biaya  perbaikan  yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5) Biaya  untuk  melakukan  pekerjaan  pada  suatu  barang,  yang  masih  harus dibayar kepada seorang tukang
6) Apa  yang  telah  diserahkan  oleh  seorang  pengusaha  rumah  penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu
7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8) Apa  yang  harus  dibayar  kepada  tukang  batu,  tukang  kayu  dan  lain-lain tukang  untuk  pembangunan,  penambahan  dan  perbaikan  benda-benda  tidak bergerak,  asal  saja  piutangnya  tidak  lebih  tua  dari  tiga  tahun  dan  hak  milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
9) Penggantian  serta  pembayaran  yang  harus  dipikul  oleh  pegawai  yang memangku  sebuah  jabatan  umum,  karena  segala  kelalaian,  kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.”
Kemudian Pasal 1149 KUHPerdata kemudian mengklasifikasikan semua hak istimewa  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  secara  umum  sebagai berikut:
a) “Biaya-biaya  perkara,  yang  semata-mata  disebabkan  oleh  pelelangan  dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek
b) Biaya-biaya  penguburan,  dengan  tidak  mengurangi  kekuasaan  hakim  untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
e) Piutang  karena  penyerahan  bahan-bahan  makanan  yang  dilakukan  kepada  si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
f) Piutang-piutang  para  pengusaha  sekolah  bersama,  untuk  tahun  yang penghabisan;
g) Piutang  anak-anak  yang  belum  dewasa  dan  orang-orang  yang  terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.”
3. Kreditur Separatis
Kreditur  separatis  adalah  kreditur  yang  memiliki  kepentingan  jaminan yang  besar  dan  dapat  bertindak  secara  independen.  Golongan  kreditur  ini  tidak terpengaruh  oleh  keputusan  untuk  menyatakan  debitur  pailit  dan  dapat  terus menjalankan  kekuasaannya  seolah-olah  debitur  tidak  pailit.  Hak  yang  dapat dilaksanakan  secara langsung  oleh  kreditur  separatis terlepas  dari kebangkrutan yang  mana  pengecualian  terhadap  beberapa  hak  ini  telah dijelaskan pada poin akibat kepailitan sebelumnya.
Tiga  jenis  kreditor  tersebut  yang  memiliki  hak  istimewa  untuk  mendapat pelunasan  terlebih  dahulu  dibandingkan  dengan  kreditor  lain,  kemudian  kreditor separatis  yakni  kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan,  kemudian  kreditor  konkuren yakni kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan. 11
Kreditor  perbankan  yang  dalam  hal  ini  merupakan  kreditor  seperatis berdasarkan  Pasal  55  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dapat  megeksekusi  jaminan  secara langsung  seakan-akan  tidak  terjadi  kepailitan.  Hal  ini  sejatinya  merupakan  bentuk perlindungan bagi tetapi jika ternyata jaminan merupakan hasil dari itikad tidak  baik. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitor bukan lah tanggung jawab dari kreditor perbankan maka kreditor perbankan tetap memiliki hak untuk  mengeksekusi jaminan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan jika jaminan didasari pada akta hak tanggungan serta tidak ada pihak lain yang mengajukan penundaan atas eksekusi jaminan tersebut (yang  didapati  dari  itikad  tidak  baik  oleh  debitor).  Eksekusi  berdasarkan  akta  hak tanggungan tersebut dilakukan dengan menjual objek dalam sertifikat hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum. Penjualan melalui pelelangan umum ini pun harus sesuai  dengan  tata  cara  sebagaiamana  telah  termaktub  pada  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  hal  ini  pemegang  hak  tanggungan  pelunasan  pituangnya  haruslah didahulukan dibandin dengan kreditor-kreditor lainnya.
11 Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, 2017, Hukum Perbankan , Kencana Pranamedia, Jakarta. Hlm. 227.
Ketentuan  ayat  ini  sejatinya  merupakan  perwujudan  dari  kemudahan  serta perlindungan  hukum  bagi  para  kreditor  perbankan  selaku  pemegang  Hak  Tanggungan yang dalam hal harus dilakukan eksekusi sebagimana hal ini telah termaktub dan diatur oleh Undang-undang. Perlindungan hukum juga dapat terlihat dari tata cara pelelangan umum  yang  telah  diatur  bahwa  setiap  eksekusi  harus  dilaksanakan  melalui  pelelangan umum. Hal  ini dikarenakan dengan cara tersebut Kreditor perbankan diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Kreditor dalam hal ini berhak  menagih  pembayaran  untuk  penyelesaian  klaim  jaminan  dengan  menjual agunan. Apabila di kemudian hari ada pihak yang meminta penundaan eksekusi karena merasa  berkepentingan  dengan  kreditur  bank,  maka  dapat  mengajukan  upaya  hukum yang berbeda.
Kreditor  perbankan  dapat  dikatakan  berhak  memperoleh  harga  yang  paling tinggi khususnya bagi kreditor seperatis. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dalam hal ini mencerminkan sebaliknya, PT Bank Mandiri tidak memperoleh harga yang paling tinggi baik sebagai kreditor seperatis maupun konkuren. Hal  ini  tercermin  bahwa  PT  Bank  Mandiri  selaku  kreditor  seperatis  tetap  dirugikan dikarenakan  putusan  tersebut  walaupun  seharusnya  PT  Bank  Mandiri  dapat mengeksekusi jaminan secara langsung tetapi dalam kenyataanya membutuhkan waktu untuk  melakukannya.  Kemudian  dalam  kasus  ini  PKPU  dan  Kepailitan  telah dibebankan  terlebih  dahulu  kepada  aset  jaminan  yang  sudah  laku  terjual,  maka  secara otomatis  aset  jaminan  Kreditur  Separatis  lainnya  yang  belum  laku  terjual  akan  sangat diuntungkan  karena  tidak  menanggung  biaya  PKPU  dan  Kepailitan  per  31  Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 sebesar Rp860.663.257,11 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma sebelas sen). PT Bank Mandiri dalam kasus ini selaku kreditor separatis yang memiliki kewenangan bertindak  secara  independen  dan  berhak  harga  yang  paling  tinggi  atas  jaminan kebendaan  tersebut  tidak  mendapatkan  kewenangan  dan  haknya.  Tidak  berlakunya kewenangan bertindak secara independen oleh PT Bank Mandiri tercermin dari Putusan Pengadilan  Mahkamah  Agung  berdasarkan  Daftar  Pembagian  Pertama  dalam membebankan  PKPU  dan  Kepailitan  kepada  jaminan  yang  sudah  terjual  saja.  Hal  ini jelas mencerminkan bahwa dalam mengeksekusi jaminan harta pailit tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan independen dan belum tentu mendapatkan nilai tertinggi.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  kreditor  separatis  dan  konkuren  terhadap  jaminan milik  debitor  (dalam  pailit)  yaitu  dengan  mengeksekusi  jaminan  berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang ada berdasarkan  Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan  dan  PKPU.  Dalam  pasal  tersebut  telah  diperbolehkan  bagi  kreditor pengemban  hak  tanggungan  untuk  mengeksekusi  jaminan  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan.  Selain  itu  eksekusi  tersebut  dilakukan  dengan  menjual  jaminan  melalui pelen  umum.  Pada  keadaan  debitor  (dalam  pailit)  yang  menanggungkan  objek jaminannya  berdasarkan  itikad  tidak  baik  hal  ini  bukan  merupakan  tanggung  jawab dari pada kreditor perbankan sehingga kreditor perbankan tetap dapat mengeksekusi berdasarkan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dengan  catatan  tidak  terdapat  putusan  yang mengharuskan  kreditor  perbankan  untuk  menangguhkan  ekesekusi  tersebut.
Walaupun  demikian,  dalam  praktiknya  kreditor,  khususnya  kreditor  separatis  yang memiliki  kewenangan  bertindak  secara  independen  dan  berhak  harga  yang  paling tinggi atas jaminan kebendaan tersebut tidak mendapatkan kewenangan dan haknya.

## Saran
Penulis  dalam  hal  ini  memberikan  saran  kepada  badan  penegak  hukum  yaitu hakim untuk mempertimbangkan aspek itikad baik yang dimiliki oleh kreditor pada saat  memutus  perkara  serta  menyarankan  Kurator  untuk  bisa  memegang  prinsip keadilan  dan  good  governance  dalam  melakukan  jabatannya  khususnya  dalam membagi bagian bagi para kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
CH.  Gatot  Wardoyo,  1992. Selintas  Klausul-Klausul  Perjanjian  Kredit  Bank  dan Manajemen . Edisi November 1992. Firdaus  Rahmad  dan  Maya  Arianti,  2008. Manajemen  Perkreditan  Bank .  Alfabeta, Bandung.
Imran  Nating,  2005. Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Johannes  Ibrahim,  2004. Mengupas  Tuntas  Kredit  Komersial  dan  Konsumtif  dalam Perjanjian  Kredit  Bank  (Perspektif  Hukum  dan  Ekonomi) .  Mandar  Maju Bandung.
Johannes Ibrahim, 2004. Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah . PT Refika Aditama, Bandung. Peter  Mahmud  Marzuki,  2010. Penelitian  Hukum .  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, 2017. Hukum Perbankan . Kencana Pranamedia,
Jakarta.
Veithzal,  Andria  dan  Ferry,  2007. Bank  and  Financial  Institution  Management . Rajawali Pers, Jakarta.

## JURNAL
Agustia, Tria, Yulia Mirwati, dan Busyra Azheri. 2019. “Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan  Belum  Terdaftar  sebagai  Jaminan  Hak  Tanggungan”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 14 No. 1. Hlm. 235-251.
Damlah, Juditia. 2017. “Akibat Hukum Putusan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Lex Crimen . Vol. VI No. 2. Hlm 92.
Disemadi,  Hari  Sutra  dan  Danial  Gomes.  2021  “Perlindungan  Hukum  Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh. Vol. 9 No.1. Hlm. 123-134.
Marindowati. 2007. “Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undong-Undang Nomor 4 Tahun  1996”. Fita  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum .  Vol.  1  No.  1,  Januari-April 2007. Hlm 137-140.
Munif  Rochmawanto.  2015.  “Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Kepailitan”. Jurnal Independent . Vol. 3 No. 2. Hlm 25-35.
Ni  Putu  Noving  Paramitha  Pandy  dan  Ni  Luh  Gede  Astariyani.  2016.  “Hipotik Terhadap Kapal Laut sebagai Jaminan Pelunasan Kredit”. Kertha Semaya . Vol 4 No. 3. 2016. Hlm. 1-4.
Qatrunnada,  Hanna  Masswayh  dan  Lailatul  Choiriyah.  2018  “Gadai  Dalam  Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam”. Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 8 No. 2. Hlm. 176-197.
Silalahi,  Udin  dan  Claudia.  2020.  “Keududukan  Kreditor  Separatis  Atas  Hak  Jaminan Dalam Proses Kepailitan”, Masalah-Masalah  Hukum, Jilid  49  No.  1.  Hlm.  35- 47.
Tarigan, Aritha Esther dan Syafrida. 2021. “Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Peluasan  Piutan  pada  Perkara  Kepailitan”. Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-I. Vol. 8 No. 2, Hlm. 615-628.
Yasir, M. 2016 “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I . Vol. 3 No. 1. Hlm. 75-92.

## PERUNDANG-UNDANGAN

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Agraria. Lembar Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043. Indonesia, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah. Lembar  Negara Tahun 1996.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang. Lembar  Negara  Tahun  2004  Nomor  131,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4443.

## INTERNET
Bank  Mandiri,  2002.  Kreditor  Modal  Kerja .  https://www.bankmandiri.co.id/kredit- modal-kerja , diakses pada 03 Desember 2022.
Setyo Aji Harjanto, Kabar24, 2021. Gugatan Pailit dan PKPU Diprediksi Tetap Tinggi pada 2022. https://kabar24.bisnis.com/read/20211122/16/1468729/gugatan- pailit-dan-pkpu-diprediksi-tetap-tinggi-pada-2022 .  Diakses  pada  tanggal  03 Desember 2022.
Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia, 2002. Cek Daftar Terkini BUMN yang Gulung Tikar Gegara Salah Urus. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220731142911-17-359935/cek-daftar- terkini-bumn-yang-gulung-tikar-gegara-salah-urus .  Diakses  pada  tanggal  03
Desember 2022.
Viva  Budy  Kusnandar,  Databoks,  2022.  Kredit  Bermasalah  Perbankan  Masih  Tinggi sampai Awal 2022.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah- perbankan-masih-tinggi-sampai-awal-2022 . Diakses pada 03 Desember 2022.