## KAJIAN IDEOLOGIS PANCASILA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1
Y. Sari Murti Widiyastuti, Triyana Yohanes*, D. Krismantoro, B. Hestu Cipto Handoyo
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: sarimurti@uajy.ac.id, y.triyana@uajy.ac.id, d.krismantoro@uajy.ac.id, benedictus.hestu@uajy.ac.id

## Abstract
Although Pancasila had been taught in Indonesian schools, various types of violations of freedom of religion and belief, acts of intolerance, blasphemy of religion, rejection of the establishment of places of worship, prohibition of worship activities, destruction of places of worship and cases of violence in the name of certain religious teachings still often occur in various regions in Indonesia. This was the background for conducting study of inclusive education arrangements based on the North Sumatera Governor Regulation Number 29, 2016 in relation to the potential risk of violating the Pancasila ideology in the implementation of early childhood education program. This research was a normative legal research. The data were secondary data consist of primary and secondary law  resources.  The  data  were  analyzed  using  juridical,  comparative  and  qualitative  methods. From the data analyzed it could be concluded that: 1). It was not appropriate if the delegation of authority given to the city district government to provide inclusive education was stated in the form  of  governor’s  regulation;  2).  Early  childhood  education  was  the  target  of  implementing inclusive education through the North Sumatera Governor Regulation Number 29, 2016 so that the spirit of providing fair and non-discriminatory treatment in the provision of education had not been  shown  by  adequate  regulation;  3).  There  was  a  potential  risk  of  violating  the  Pancasila ideology  in  the  implementation  of  eraly  childhood  education  when  it  was  included  in  the implementation of inclusive education, because the Governor Regulation No. 29, 2016  did not stipulate  who  and  how  to  recruit  special  assistant  teachers  and  non  government  education providers, thus allowing their commitment to internalize Pancasila values to students did not exist.
Keywords: Education; Early Childhood; Inclusive; Values; Pancasila.

## Abstrak
Meski  Pancasila  telah  diajarkan  di  sekolah-sekolah,  namun  berbagai  jenis  pelanggaran  atas kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  tindakan  intoleransi,  penodaan  agama,  penolakan pendirian  tempat  ibadah,  pelarangan  aktivitas  ibadah,  perusakan  tempat  ibadah,  dan  kasus kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya kajian terhadap  pengaturan pendidikan inklusif berdasar Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan potensi risiko pelanggaran ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada program  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yuridis,  komparatif  dan  kualitatif. Berdasarkan  analisis  data  diperoleh  temuan  sebagai  berikut:  1)  Tidak  tepat  jika  pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pendidikan
1 Makalah hasil penelitian kerjasama Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan dukungan pendanaan dari  BPIP tahun 2021.
inklusif dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur; 2). PAUD menjadi sasaran pelaksanaan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  melalui  Pergub  No  29  tahun  2016,  sehingga  semangat memberikan perlakuan yang adil serta non diskriminasi dalam penyelenggaraan Pendidikan belum ditunjukkan dengan pengaturan yang memadai; 3). Ada risiko ideologi Pancasila yang potensial dilanggar dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD ketika dimasukkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena dalam Pergub tersebut tidak diatur siapa dan bagaimana rekrutmen guru pendamping khusus serta masyarakat yang dapat turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan khusus,  sehingga  memungkinan  komitmen  mereka  untuk  menginternalisasikan  nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik tidak ada.
Kata kunci: Pendidikan; Usia Dini; Inklusif; Nilai; Pancasila.

## A.    Pendahuluan
Pendidikan  memiliki  peran  penting dalam  membangun  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  baik  penguasaan  terhadap ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  maupun membentuk  karakter  yang  mulia.  Mendidik serta  membangun  karakter  bangsa  yang mulia  serta  berjiwa  Pancasila  merupakan mandat yang tidak akan ada akhirnya selama masih  ada  kelahiran  baru  disetiap  waktu. Mendidik  setiap  anak  Indonesia  hingga dewasa  merupakan  mandat  konstitusi  yang harus  dilakukan  sebagai  upaya  sadar  agar bangsa Indonesia menjadi manusia Pancasila yang  cerdas,  maju  serta  memiliki  kualitas intelektual  dan  moral  yang  tinggi  sehingga kelak mampu turut menjaga keberlangsungan bangsa  dan  negara  tercinta  ini.  Untuk  itu, pembentuk  UU  No  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas No.  20/2003)  menetapkan  bahwa  tujuan pendidikan  nasional  esensinya adalah untuk menciptakan  warga  negara  yang  berjiwa sosial,  demokratis,  cakap  dan  bertanggung jawab  serta  siap  sedia  menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara.
Setiap  manusia  memiliki  potensi  diri yang dapat diasah dan dikembangkan melalui pendidikan.  Telah  banyak  bukti  bahwa kemajuan  suatu  bangsa  sangat  ditentukan oleh  kualitas  sumber  daya  manusianya. Menurut  UNESCO,  dalam  meningkatkan kualitas  suatu  bangsa,  tidak  ada  cara  lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan.  Berdasarkan  hal  tersebut, UNESCO  telah  mencanangkan  empat  pilar
pendidikan  untuk  masa  sekarang  dan  masa yang  akan  datang.  Empat  pilar  tersebut adalah: 1. Learning to know, 2. Learning to do,  3.  Learning  to  be,  4.  Learning  to  live together .
Dalam  konteks  Indonesia,  pilar keempat  sebagaimana  dicanangkan  oleh UNESCO  akan  menjumpai  tantangan  yang tidak mudah manakala sejak dini, anak-anak sudah diajarkan pemahaman yang mengarah pada  sikap  dan  perilaku  eksklusif,  menolak keberagaman  serta  senantiasa  mengagung- agungkan  superioritas  kelompok  dan mengexclude “liyan” yang bukan bagian dari kelompoknya.  Pendek  kata,  pada  anak-anak sejak  dini  sudah  dikotak-kotakkan  sehingga dalam  diri  anak  sudah  tertanam  bahwa “ketika kamu tidak sama dengan aku, maka kamu bukan kita” . Jika pada diri anak-anak sudah ditanamkan pemahaman yang demikian, maka ke depan anak-anak tersebut tidak akan mampu hidup dalam keberagaman sebagaimana  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat Indonesia.
Selanjutnya  untuk    mempercepat tercapainya tujuan pembangunan milennium 2015,  UNESCO  juga  mendorong  setiap negara untuk melakukan Gerakan Pendidikan untuk  semua (Education  for  All/EFA). EFA movement inilah yang kemudian mendorong Pemerintah  RI  mengeluarkan  kebijakan pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  sekolah yang  itu  berarti  mendorong  agar  daerah melaksanakan pendidikan inklusi dalam jalur pendidikan formal.
Dalam  Pasal  6  (1)  UU  Sisdiknas  No. 20/2003  disebutkan  bahwa  setiap  warga negara  yang  berusia  tujuh  sampai  dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.  Meski  demikian  dalam  UU  tersebut memang  tidak  diatur  secara  eksplisit mengenai pendidikan inklusif ini dalam jalur pendidikan  formal.  Akan  tetapi  pada  tahun 2009  Menteri  Pendidikan  mengeluarkan Peraturan  Pendidikan  Nasional  Nomor  70 Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Permendiknas Pendidikan Inklusif No. 70/2009).
Permendiknas  tersebut  dikeluarkan  sebagai upaya  untuk  mencapai  salah  satu  target tujuan  pembangunan  milenial  yakni  tidak boleh  ada  seorang  anakpun  yang  tertinggal untuk  tidak  mendapatkan  kesempatan mengenyam  pendidikan.  Selain  itu,  agar tidak ada diskriminasi
dalam penyelenggaraan  pendidikan,  maka  anak- anak yang berkebutuhan khusus (ABK) perlu mendapat  kesempatan  sekolah  bersama dengan anak-anak normal lainnya. Untuk itu Pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk menyediakan  guru-guru  khusus  yang  akan mendampingi ABK tersebut.
Kebijakan tersebut nampaknya disikapi secara “khusus” oleh banyak daerah, bahkan melihat  kebijakan  tersebut  sebagai  peluang untuk  melebarkan  sasaran/jangkauannya sehingga  pendidikan  inklusif  tidak  hanya dilaksanakan di jalur pendidikan dasar yakni SD  dan  SLTP  serta  SLTA  namun  justru dimulai  sejak  Pendidikan  Aanak  Usia  Dini (PAUD)  yang  sejatinya  menurut  UU Sisdiknas No 20/2003, PAUD masuk dalam kategori sebagai pendidikan non formal.
Mengenai  PAUD  ini  telah  diatur standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dituangkan dalam
Permendikbud  No  137  Tahun  2014.  Dalam Permendikbud  tersebut  tidak  disinggung sedikitpun tentang pendidikan karakter guna membentuk  insan  Pancasilais.  Pasal  7  ayat (3) intinya menyebutkan bahwa perkembangan anak merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik,  kognitif,  bahasa,  dan  sosial-
emosional,  serta  seni.  Pada  ayat  (3)  disini tidak  disebutkan  secara  eksplisit  Pancasila sebagai perangkat penting dalam membentuk karakter  insan  muda  yang  Pancasilais. Sementara  itu  ketentuan  ayat  (4)  juga  amat sangat  kabur  karena  dalam  ayat  tersebut disebutkan bahwa perkembangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan  dan  terintegrasi  dari faktor  genetik  dan  lingkungan  serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun  kualitatif.  Agaknya  ketentuan  ini menjadi  tiket  untuk  menjadi  pembenar dilaksanakannya pendidikan yang muatannya berpotensi lahirnya insan-insan yang intoleran. Berdasarkan penelitian tentang
Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan  bahwa  kerukunan  terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat  Beragama  (KUB)  di  Indonesia mengalami  peningkatan  dari  tahun  2018 sebesar  2,93,  sebelumnya  70,90  menjadi 73,83 ( https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id ). Adapun  indikator  yang  digunakan  adalah toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Sedangkan berdasarkan laporan untuk United Nations  Universal  Periodic  Review  UPR yang  diajukan  oleh The  Lutheran  World Federation (LWF), The  Institute  for Interfaith  Dialogue  in  Indonesia (Institut DIAN  /  Interfidei)  Yogyakarta,  Aliansi BhinekaTunggal  Ika  (ANBTI)  Yogyakarta, Sinode AM Gereja-Gereja di Sulawesi Utara- Tengah-Gorontalo (SULUTTENGGO) Manado,  Sinode  Gereja  Masehi  Injili  di Timor (GMIT) Kupang, Indonesia Interfaith Network  (JAII)  Jakarta,  Komite  Nasional LWF  Medan,  IMPARSIAL  Jakarta,  Mitra POKJA Mission 21, Jawab Barat, Bandung, Aliansi  Demokrasi  untuk  Papua  (ALDP), PAPUA, Human  Rights  Working  Group (HRWG)  Jakarta, Indonesia  Interfaith
Network (JAII) Aceh, United North Sumatra Alliance (ASB)  Medan, Eastern  Indonesia Women's  Network (JPIT)  Kupang,  NTT, mencatat  bahwa  dalam  sembilan  tahun terakhir,  346  tempat  ibadah  diserang  (Lihat Republic  of  Indonesia  Joint  Submission  to the  UN  Universal  Periodic  Review  27 th
Session of the UPR Working Group, Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia and The Lutheran  World  Federation).  Serangan tersebut  berkisar  dari  pembakaran  dan vandalisme hingga pembatalan izin bangunan  dan  lain-lain.  Dari  346  tempat tersebut,  22  tempat  kelompok  kepercayaan agama  tradisional,  180  gereja,  tiga  pagoda, 121  masjid  dari  denominasi  )  agama minoritas, satu sinagoga, lima kuil Hindu dan 14 kuil Budha. Sejak tahun 2012, ibadah di 19 gereja di Aceh Singkil telah dilarang oleh Kabupaten  Singkil  dengan  alasan  tidak memiliki izin mendirikan bangunan (dilaporkan oleh Komnas HAM tahun 2015).
Menurut Setara Institute, jenis pelanggaran  atas  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  yang  paling  banyak  terjadi pada tahun 2020 yakni tindakan intoleransi. Setara  mencatat  32  kasus  terkait  pelaporan penodaan  agama,  17  kasus  penolakan pendirian  tempat  ibadah,  dan  8  kasus pelarangan  aktivitas  ibadah,  6  kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus kekerasan ( https://nasional.kompas.com/read/2021/04/ 06). Fakta  yang  diungkap  oleh  Setara Institute  tersebut  menyisakan  sebuah pertanyaan reflektif, mengapa dari waktu ke waktu tindakan intoleransi terkait kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  tidak  semakin berkurang namun justru sebaliknya. Adakah ini  merupakan  benih  yang  ditanam  secara sistematis  melalui  lembaga  pendidikan  dan seolah  seiring  sejalan  dengan  kebijakan pemerintah  di  bidang  Pendidikan.  Oleh karena  itu  menjadi  beralasan  jika  setiap daerah  kemudian  menyikapi  Permendiknas Pendidikan  Inklusif  No  70/2009  secara beragam. Sebagai contoh, Pemerintah daerah Sumatera  Utara  kemudian  mengambil kesempatan  ini  untuk  mengeluarkan  suatu
peraturan kebijakan Propinsi Sumatera Utara melalui  Peraturan  Gubernur  No  29  tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif (Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016). Secara teoretis dapat dipertanyakan mengapa Permendikbud  tersebut  disikapi  dengan Pergub,  bukan  dengan  Peraturan  Daerah (Perda).  Hal  ini  menjadi  problematika tersendiri yang menarik untuk dikaji.
Mengingat setelah diundangkan
Permendiknas  No  70  tahun  2009  tersebut,
Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi tentang Penyandang Hak-Hak Kaum Disabilitas  (UNCRPD)  pada  Tahun  2016 dengan  mengundangkan  UU  No  8  Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas dijumpai adanya ketidaksesuaian terminologi antara  Permendiknas  dan  UU  tersebut sehingga  hal  ini  tentu  akan  menimbulkan persoalan terhadap ketepatan materi muatan serta produk hukum yang seyogyanya dipilih oleh  daerah  dalam  mensukseskan  program pendidikan  inklusif.  Untuk  mensikapi  hal tersebut,  maka  dalam  makalah  ini  dikaji permasalahan:  1).  Apakah  tepat  jika pendelegasian  wewenang  yang  diberikan kepada  Pemda  Kabupaten  Kota  untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dituangkan dalam bentuk Peraturan
Gubernur  ?  2).  Mengapa  PAUD  menjadi sasaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan  inklusif  melalui  Pergub  Sumut No. 29 Tahun 2016 sedangkan Permendiknas No  70  Tahun  2009  mengamanatkan penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di sekolah ? 3). Adakah risiko ideologis (nilai- nilai)  Pancasila    yang  potensial  dilanggar dalam  penyelenggaraan  pendidikan  PAUD yang  dimaksukkan  dalam  penyelenggaraan pendidikan inklusif  ?

## B. Metode Penelitian
Kajian
dilakukan dengan
menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Adapun  bahan hukum  primer  yang  dikaji  meliputi: Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945), UU Sisdiknas
No. 20/2003, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbud
Nomor  137  Tahun  2014  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Permendiknas  No  70  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di Sekolah, Pergub Sumut No 29 Tahun 2016. Sedangkan  untuk  bahan  hukum  sekunder, meliputi pendapat para ahli yang dituangkan dalam literatur, jurnal, makalah dan internet.
C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum
Selain  asas-asas  hukum  umum,  juga terdapat  asas-asas  hukum  khusus  yang berlaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.  I.C.  van  der  Vlies dalam  bukunya  yang  berjudul “Het wetsbegrip  en  beginselen  van  behoorlijke regelgeving” ,  membagi  asas-asas  dalam pembentukan  peraturan  negara  yang  baik ( beginselen  van behoorlijke regelgeving ) ke dalam  asas-asas  yang  formal  dan  yang material. Asas-asas yang formal meliputi:
a. Asas  tujuan  yang  jelas  ( beginsel  van duidelijke doelstelling ). Asas ini mencakup  tiga  hal  yaitu  mengenai ketepatan  letak  peraturan  perundnag- undangan  yang  akan  dibentuk,  kerangka kebijakan  umum  pemerintahan,  tujuan khusus  peraturan  perundang-undangan yang  akan  dibentuk  dan  tujuan  bagian- bagian  peraturan  perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
b. Asas organ/lembaga yang tepat ( beginsel van  het  juiste  orgaan ).  Asas  ini memberikan  penegasan  tentang  perlunya kejelasan kewenangan organ- organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan.
c. Asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel ). Asas Perlunya  pengaturan;  asas  ini  tumbuh karena  selalu  terdapat  alternatif  atau alternatif-alternatif lain
untuk
menyelesaikan
suatu masalah
pemerintahan  selain  dengan  membentuk peraturan perundang-undangan.
d. Asas dapatnya dilaksanakan ( het beginsel van uitvoerbaarheid ). Asas dapat dilaksanakan;  asas  ini  dinilai  orang sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan.  Sebab  tidak  ada  gunanya suatu  peraturan  perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.
e. Asas  konsensus  ( het  beginsel  van consensus ).  Asas  konsensus;  asas  ini menunjukkan  adanya  kesepakatan  rakyat dengan  pemerintah  untuk  melaksanakan kewajiban  dan  menanggung  akibat  yang ditimbulkan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang bersangkutan.
Asas-asas materiil meliputi: a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. Asas ini adalah agar peraturan perundang-undangan  dapat  dimengerti oleh  masyarakat  dan  rakyat,  baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.
b. Asas  tentang  dapat  dikenali.  Asas  ini menekankan  apabila  sebuah  peraturan perundang-undangan  tidak  dikenali  dan diketahui  oleh  setiap  orang  lebih-lebih yang  berkepentingan  maka  ia  akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.
c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum. Asas  ini  menunjukkan  tidak  boleh  ada peraturan  perundang-undangan  yang hanya  ditujukan  kepada  sekelompok orang  tertentu,  karena  hal  ini  akan mengakibatkan  adanya  ketidaksamaan dan  kesewenangan-wenangan  di  depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
d. Asas  kepastian  hukum.  Asas  ini merupakan  salah  satu  sendi  asas  umum negara berdasarkan atas hukum.
e. Asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  keadaan individual. Asas ini bermaksud memberikan  penyelesaian  yang  khusus bagi  hal-hal  atau  keadaan-keadaan tertentu  sehingga  dengan  demikian peraturan  perundang-undangan  dapat
memberikan  jalan  keluar  selain  bagi masalah-masalah  umum  juga  masalah- masalah khusus.
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  baik  dirumuskan juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal  6.  Pasal  5  menjelaskan  dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan harus  berdasarkan  pada  asas  pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik yang meliputi:
a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan  harus  mempunyai  tujuan  yang jelas yang hendak dicapai;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan  harus  dibuat  oleh lembaga/  pejabat  pembentuk  peraturan perundang-undangan  yang  berwenang. Peraturan  Perundang-undangan  tersebut dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan,  bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
d. Dapat  dilaksanakan,  bahwa  setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap  peraturan  perundang-undangan dibuat  karena  memang  benar-benar dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan  perundang-undangan  harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan,
sistematika  dan  pilihan  kata  atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan  mudah  dimengerti,  sehingga  tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; g. Keterbukaan,  bahwa  dalam  proses pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari pencanaan, persiapan,  penyusunan,  dan  pembahasan bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan demikian,  seluruh  lapisan  masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  seluas- luasnya  untuk  memberikan  masukan dalam  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan.
Harmonisasi  suatu  sistem  hukum dalam pengaturan hukumnya di dalam suatu negara  dapat  diketahui  dengan  melihat efektivitas  peraturan  perundang-undangan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  prinsip legalitas  harus  dipenuhi  oleh  peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas tersebut  meliputi:  a).  bahwa  suatu  sistem hukum  harus  mengandung  peraturan- peraturan;  b).  bahwa  peraturan-peraturan yang  telah  dibuat  itu  harus  diumumkan;  c). Bahwa  peraturan  yang  dibuat  tidak  berlaku surut;  d).  bahwa  peraturan-peraturan  harus disusun dalam rumusan yang jelas dan dapat dimengerti;  e).  bahwa  sistem  peraturan perundang-undangan
tidak boleh
mengandung peraturan yang saling bertentangan;  f).  semua  peraturan  yang dibentuk  tidak  boleh  mengandung  tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; g). bahwa  peraturan  tidak  sering  berubah-ubah dan  g).  peraturan  harus  dilaksanakan  dalam kehidupan sehari-hari. Syarat-syarat peraturan  perundang-undangan  tersebut memberikan  pengkualifikasian  terhadap sistem  hukum  yang  mengandung  suatu moralitas tertentu.
2. Pancasila sebagai Dasar Ketatanegaraan  (Kajian  Ideologis dan Yuridis)
Dari  aspek  kajian  yuridis,  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  menjadi dasar negara, pandangan hidup atau falsafah
hidup  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia dalam  menjalani  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (lihat pula BPIP, 2019). Selain itu, Pancasila juga memuat penghargaan terhadap  nilai-nilai kemanusiaan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Pancasila memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam proses social  engineering terhadap  sistem hukum  bangsa  Indonesia.  Dalam  kondisi yang  demikian,  eksistensi  dan  relevansi Pancasila dalam proses tersebut tidak secara otomatis  terbangun,  namun  membutuhkan berbagai  usaha  untuk  meneguhkan  serta membumikannya dari masa ke masa. Dalam hal ini,  maka  politik hukum nasional dalam pembangunan  harus  mengarah  pada  tujuan negara dan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Di  dalam  perkembangannya  ternyata sebagian  produk  hukum  terutama  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  terkesan semakin  menjauh  dari  pandangan  Pancasila sebagai  ideologi  bangsa.  Hal  ini  dapat  pula disebut  sebagai cacat ideologis yaitu  bahwa sebagian  produk  undang-undang  dan peraturan  pelaksanaannya  hingga  peraturan daerah  terkesan  tercerabut  dari  fakta keberagaman  norma-norma  lokal  nusantara yang  berlandaskan  falsafah  Pancasila.  Di samping persoalan dalam peraturan perundang-undangan  ternyata  juga  banyak masalah terkait dengan kondisi di masyarakat Indonesia  di  mana  banyak  muncul  aliran- aliran  radikal  pada  agama  tertentu,  dan beberapa organisasi masyarakat yang visi dan misinya  tidak  senafas  dengan  pandangan serta  ideologi  bangsa  Indonesia  yang berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Hal  ini berimplikasi munculnya sikap intoleran atau kurangnya toleransi di dalam masyarakat kita serta  diskriminasi  terhadap  ras,  agama, golongan, atau etnis tertentu.
Sistem  hukum  Indonesia  sebagaimana peraturan perundang-undangan juga disusun secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana  telah
diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-
undangan.  Pancasila  sebagai  dasar  hukum berisikan  nilai-nilai  dasar  normatif  bagi seluruh  penyelenggaraan  negara  kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Pancasila merupakan  dasar  falsafah  negara  atau ideologi negara, dan sebagai ideologi negara merupakan  dasar  negara  yang  harus berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan negara (termasuk tujuan setiap daerah dalam kerangka  kehidupan  bernegara)  maupun dalam proses mewujudkan tujuan negara.
Proses  untuk  mewujudkan  tujuan negara ini harus mengarah pada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai  dengan  semangat  dan  nilai-nilai Pancasila  yang  perwujudannya  melalui upaya perencanaan, kebijakan dan keputusan politik dengan memperhatikan dan merealisasikan dimensi-dimensi yang mencerminkan  watak  dan  ciri  wawasan Pancasila. Soerjanto Poespowardojo menyatakan bahwa sesuai dengan komitmen bangsa,  maka  Pancasila  sebagai  ideologi bangsa  harus  berfungsi  sebagai  ketentuan- ketentuan normatif yang harus ditaati dalam kehidupan  bermasyarakat.  Nilai-nilai  dalam setia  butir  sila-sila  dalam  Pancasila  dapat menggambarkan  suasana  kebathinan  dari UUD  1945  dimana  Pancasila  merupakan ‘cita  hukum’  atau  ‘ rechtsidee ’  bangsa Indonesia.  Dalam  pembuatan  hukum,  maka cita  hukum  Pancasila  ini  harus  berfungsi sebagai  ‘bintang  pemandu’  atau  ‘ leitstern ’ yang  mengandung  2  (dua)  sisi  yakni:  (1) untuk  menguji  hukum  positif  yang  berlaku; dan  (2)  untuk  mengarahkan  hukum  positif sebagai  usaha  dengan  sanksi  pemaksa menuju sesuatu yang adil. Dengan demikian Pancasila  juga  harus  direfleksikan  dan menjadi  dasar  dalam  pembuatan  seluruh kebijakan dan peraturan perundang- undangan  (termasuk  Peraturan  Daerah, Peraturan  Gubernur,  Peraturan  Bupati/
Walikota) yang akan diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia.
Dari aspek kajian yuridis Staatsfundamentalnorm adalah  norma  yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar ( staatsverfassung )  dari  suatu  negara.  Posisi hukum  dari  suatu staatsfundamentalnorm (norma  dasar)  adalah  sebagai  syarat  bagi berlakunya suatu konstitusi. Norma dasar ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu Negara. Jika  norma  hukum  tertinggi  (UUD)  dalam suatu negara dapat berubah misalnya dengan perubahan  dasar-dasar  ketatanegaraan,  pada dasarnya, karena sifatnya staats- fundamentalnorm tidak berubah-ubah.
Menurut Hans Kelsen, sifat dari grundnorm (atau staatsfundamentalnorm ) pada umumnya adalah
meta-juridisch.
Groundnorm  tersebut bukan  tidak  dibuat oleh  lembaga  pembuat  undang-undang  dan bukan  bagian  dari  peraturan  perundang- undangan,  namun  merupakan  sumber  dari semua  sumber  dari  peraturan  hukum  di bawahnya.  Norma  dasar  yang  merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak  lagi  dibentuk  oleh  suatu  norma  yang lebih  tinggi  lagi,  tetapi  norma  dasar  itu ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  masyarakat sebagai  norma  dasar  yang  merupakan gantungan  bagi  norma-norma  yang  berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed (Maria  Farida Indrati, 2010).
Adapun  S taatsfundamentalnorm di Indonesia  adalah  Pancasila,  yang  tercantum dalam Pembukaan UUDasar NRI 1945. Hal ini secara tegas juga telah diatur dalam Pasal 2  UU  No.  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  yang  kemudian  dicabut  dan diperbarui  dengan  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan jo . UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Undang-Undang  No. 12  Tahun  2011  juga  meletakkan  landasan yang  tegas  serta  kepastian  bahwa  Pancasila
adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara,  dimana  dalam  Pasal  2  yang menyatakan  bahwa  Pancasila  merupakan sumber  segala  sumber  hukum  negara. Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  ini menyatakan  bahwa  penempatan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan UUD  NRI  1945  alinea  keempat  yaitu Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan yang adil dan  beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara  sehingga  setiap  materi  muatan Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Selanjutnya UUD NRI 1945,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011, diposisikan  sebagai  hukum  dasar  dalam peraturan  perundang-undangan,  atau  Kelsen menyebut sebagai staatsgrundgesetz . Adapun  fungsi  dari  ‘hukum  dasar’ dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) ini  sebagai  norma  dasar  bagi  pembentukan peraturan perundang-undangan yang
merupakan sumber hukum
bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Adapun hierarkii tersebut  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  yang menyataan  bahwa  jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. UUD NRI 1945;
b. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dinyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan
perundang-undangan  sesuai  dengan  hierarki sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  di mana  hierarki”  ini merupakan  penjenjangan setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan yang  didasarkan  pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dengan  pernyataan  tersebut  sebenarnya sudah  sangat  jelas  bahwa  penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta  sekaligus  dasar  filosofis  negara memiliki  makna  imperatif  bahwa  setiap muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo.  Undang-Undang  No.  15  tahun  2019). Dengan  demikian  pula,  dalam  desain  suatu regulasi, sejatinya sudah sangat jelas bahwa Pancasila dan seluruh nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi ius constutiendum yang  menjiwai  semua  produk  hukum Indonesia  (Dian  Agung  Wicaksono,  dalam Sudjito 2012).

## 3. Sistem  Pendidikan  Indonesia  yang ber-Pancasila
Dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan merupakan  proses  untuk  mengembangkan kecerdasan  manusia  baik  secara  lahiriah (nalar)  maupun  secara  batiniah  (emosional) yang  pelaksanaannya  dilakukan  baik  secara individual maupun secara kolektif.
Pelaksanaan  pendidikan  secara  kolektif dilakukan  dalam  lingkungan  keluarga, kelompok masyarakat maupun negara sesuai dengan  konsep  dan  karakteristik  dari kelompok  masyarakat  tersebut.      Dalam lingkup nasional, setiap negara sekarang ini mengembangkan  sistem  pendidikan  mereka masing-masing sesuai dengan tujuan nasionalnya.  Demikian  juga  dengan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang dibentuk  melalui  Proklamasi  Kemerdekaan Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945. Salah  satu  tujuan  pembentukan  NKRI sebagaimana  ditetapkan  dalam  alinea  ke-
empat  Pembukaan  UUD  NRI  1945  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Untuk Indonesia sekarang ini, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara  (Pasal  1  ayat  (1)  UU  Sisdiknas No.  20/2003).    N.  Driyarkara  berpendapat, pendidikan (mendidik dan dididik) merupakan  perbuatan  yang  kompleks  dari banyak perbuatan yang semuanya diarahkan untuk memanusiakan manusia (Lihat Triyana Yohanes  dalam  Tim  Penulis  FH  UAJY, 2020). Dengan demikian melalui pendidikan anak  didik  akan  dituntun  ke  arah  menjadi manusia yang dewasa, berkualitas, bertanggung  jawab  dan  bermartabat  sesuai dengan  kondratnya  sebagai  ciptaan  Tuhan yang paling mulia. Melalui pendidikan nilai- nilai kemanusiaan diupayakan untuk diwariskan  dan  diinternalisasikan  pada peserta  didik.  Upaya  pendidikan  melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan menuntun  untuk  memanusiakan  manusia (Teguh Triwiyanto, 2014). Sistem pendidikan Indonesia hendaknya  ditujukan  untuk  membangun bangsa Indonesia menjadi manusia Indonesia yang sejati. Melalui pendidikan, maka bangsa Indonesia  dibentuk menjadi manusia Indonesia  yang  dewasa,  berkualitas  dan matang  secara  lahiriah  (intelektual)  dan batiniah (rohaniah). Manusia Indonesia yang dimaksud  di  sini  adalah  manusia  bangsa Indonesia  yang  berkepribadian  Indonesia, memahami,  menghayati  dan  mengamalkan nilai-nilai  yang  menjadi  pandangan  hidup bangsa  Indonesia,  yakni  nilai-nilai  yang terkandung dalam kelima Pancasila. Dikatakan  bahwa  Pancasila  merupakan kewibawaan  moral  kolektif  dan  kekuatan kultural  karena  secara  otentik  merupakan Indonesia yang sesungguhnya (BPIP, 2019). Oleh karena itu sistem pendidikan Indonesia
juga  harus  merupakan  ”Sistem  Pendidikan Pancasila”,  yakni  sistem  pendidikan  yang dilandasi  nilai-nilai  ke-Tuhanan  (moralitas agama), kemanusiaan, nasionalisme Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial.
Membangun  dan  mengembangkan Sistem  Pendidikan  Pancasila  pada  saat  ini menjadi kebutuhanan yang urgen mengingat telah  masuknya  berbagai  sistem  pendidikan asing  (dari  negara  lain)  di  Indonesia  akibat globalisasi,    liberalisasi  ekonomi  dan perkembangan  teknologi  internet.  Banyak sistem  pendidikan asing yang  diadopsi  oleh bangsa Indonesia  dalam  pelaksanaan pendidikan  dengan  berbagai  alasan  seperti karena  pandangan  sistem  pendidikan  asing lebih modern dan maju, lebih cocok dengan pandangan dan aliran kelompok tertentu dan sebagainya.  Sistem-sistem  asing  tersebut belum  tentu  cocok  dengan  nilai-nilai Pancasila.
Di Indonesia pendidikan lebih
dipandang  sebagai  layanan  publik,  di  mana Pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya  pendidikan  bagi  warga Negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu Pemerintah selalu berusaha mengembangkan dan  peningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pendidikan  Indonesia.  Sejak  kemerdekaan hingga  sekarang  ini  pendidikan  selalu menjadi salah satu fokus program pembangunan  di  Indonesia.    Berkaitan dengan agenda membangun kebudayaan dan karakter  bangsa  dalam    Dalam  RPJMN  III Tahun 2015-2019,
pembangunan kebudayaan  diarahkan  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia,  dengan memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif,  berakhlak  mulia,  dinamis,  dan berorientasi  iptek.  Pembangunan  karakter juga menjadi agenda pembangunan nasional ke-8  yakni  Melakukan  Revolusi  Karakter Bangsa, yang dalam pelaksanaannya bertumpu  pada  pendidikan  dalam  sistem persekolahan  dan  pendidikan  masyarakat. Dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, upaya pembangunan  kebudayaan  dan  karakter bangsa  terus  dilanjutkan  yang  tidak  hanya bertumpu  pada  satuan  pendidikan  semata.
Pembangunan  kebudayaan  dan  karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif  melalui  pemajuan  kebudayaan, pendidikan  karakter  dan  budi  pekerti, pendidikan  agama  dan  etika,  pendidikan kewargaan  dan  bela  negara,  peningkatan pemahaman,  pengamalan,  dan  penghayatan nilai agama, peningkatan peran keluarga dan masyarakat,  perlindungan  perempuan  dan anak,  serta  peningkatan  budaya  literasi dengan  melibatkan  segenap  komponen bangsa (Kementerian PNN/Bappenas, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional IV 2020-2024).
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia,  pemerintah  juga menjadi pelaku yang paling utama mengingat hak  memperoleh  pendidikan  merupakan salah  satu  konsepsi  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  dilindungi  hukum.  Secara universal  hak  atas  pendidikan  dilindungi berdasar berbagai instrumen hukum internasional,  termasuk the  Universal Declaration  of  Human  Rights  1948 yang Pasal  26  ayat  (1)-nya  menyatakan  bahwa setiap  orang  memiliki  ha  katas  pendidikan . Pentingnya  peran  hak  atas  pendidikan dinyatakan  oleh  Suman  Barman  bahwa  hak atas  pendidikan  menekankan  kontribusi jangka panjang untuk pencegahan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan menyumbangkan  investasi  yang  penting dalam  pencapaian  masyarakat  yang  adil (Lihat Suman Barman, 2021).
Di Indonesia, hak atas pendidikan telah diatur  dalam  berbagai  instrumen  hukum nasional. Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak atas pendidikan juga diatur peraturan perundang- undangan  di  bawah  UUD  NRI  1945,  yakni dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Sisdiknas No. 20/2003. Pasal 12 UU HAM  No.  39/1999    menentukan  bahwa
setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  bagi pengembangan pribadinya,
untuk memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar  menjadi  manusia  beriman,  bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan  sejahtera  sesuai  dengan  HAM.  Pasal  5 UU Sisdiknas No. 20/2003 mengatur hak atas pendidikan sebagai berikut: (1). Setiap warga Negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu;  (2). Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,  mental,  intelektual,  dan/atau social  berhak  memperoleh  pendidikan khusus  ;  (3).  Warga  Negara  di  daerah terpencil  dan  terbelakang  serta  masyarakat adat  yang  terpencil  berhak  memperoleh pendidikan  layanan  khusus;  (4).  Warga Negara  yang  memiliki  potensi  kecerdasan dan  bakat  istimewa  berhak  memperoleh pendidikan khusus; (5). Setiap warga Negara berhak  mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  di Indonesia dilakukan melalui berbagai macam bentuk  dan  jenjang  pendidikan.  Berdasar Pasal  15  UU  Sisdiknas  No.  20/2003 ditentukan bahwa jenis pendidikan mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan, akademik,  profesi,  vokasi,  keagamaan,  dan khusus.  Berbagai  macam  jenis  pendidikan dapat  ditempuh  melalui  jalur  pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal  yang  dapat  saling  melengkapi  dan memperkaya.  Jenjang  pendidikan  formal terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Berkaitan  dengan  peran  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Pasal  8 UU    Sisdiknas  No.  20/2003  menentukan bahwa  masyarakat  berhak  berperan  serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.  Peran  serta  masyarakat  dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,
organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan  dalam  penyelenggaan  dan pengendalian  mutu  pelayanan  pendidikan.
Masyarakat juga dapat berperan serta sebagai sumber,  pelaksana,  dan  pengguna  hasil pendidikan (Pasal 54)
Dalam  hal  pemenuhan  hak  atas pendidikan, sangatlah penting untuk memperhatikan  pada  sasaran  anak-anak, karena anak adalah generasi masa depan dan merupakan  aset  penting  bangsa  dalam membangun  negara  dan  bangsa.  Berdasar Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak tahun 1989    ditentukan  bahwa  negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Dalam  hal  pemenuhan  hak  anak  atas pendidikan,  maka  kepentingan  anak  untuk tumbuh dan berkembang harus diperhatikan. Kepentingan  di  sini  meliputi  pula  bagi mereka  yang  berkebutuhan  khusus.    Anak (peserta didik) yang berkebutuhan khusus di sini  diartikan  sebagai  peserta  didik  yang memiliki kelainan dan yang memiliki potensi kecerdasan  atau  bakat  istimewa,  sehingga memerlukan  model  pembelajaran  yang dirancang  secara  khusus  (Maman  Ahdiyat, dkk, 2017). Berdasarkan difinisi dan turunan dari  UU  tentang  pendidikan  Inklusif  anak yang  tergolong  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK)    adalah  mereka  dengan  kesulitan belajar,  anak  lambat  belajar,  anak  dengan ganguan  autis,  anak  dengan  gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik,  anak  dengan  gangguan  emosi  dan perilaku,  anak  berkelainan  majemuk  dan anak berbakat.  Dengan demikian anak ABK di  sini  diartikan  anak    (peserta  didik)  yang memiliki kelainan dan yang memiliki potensi kecerdasan  atau  bakat  istimewa.  ABK, seperti  mereka  yang  memiliki  kekurangan secara  fisik  dan  mental,  perlu  mendapat perlindungan  khusus  mengingat  mereka rentan  untuk  mendapatkan “bullying” dari teman-teman  sebayanya,  sedangkan  anak- anak  yang  memiliki  kecerdasan  istimewa perlu mendapatkan perlakukan khusus untuk memfasilitasi  perkembangan  anak  tersebut sesuai  dengan  bakat  atau  kemampuan istimewanya.
Terhadap
ABK perlu adanya pendidikan  khusus  atau  yang  kemudian dikenal dengan istilah pendidikan inklusif, di
mana guru-guru, fasilitas, metode pendidikan khusus harus diterapkan. Pendidikan inklusif adalah  sistem  penyelenggaraan  pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan memiliki  potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau pembelajaran  dalam  satu lingkungan pendidikan  secara  bersama-sama  dengan peserta didik pada umumnya (Olifia Rombot, 2017).  UNICEF  memberi  definisi  sekolah inklusif  sebagai  sebuah  ideology  yang mengijinkan  peserta  didik  dari  segala  latar belakang  kesempatan,  akses,  dukungan  dan hak  yang  sama  atas  hak  pembelajaran yang berkualitas (lihat Joanna Mah Tjun Lyn, dkk., 2020).  Sedangkan  oleh  Alimin  Z.  Dan Permanarian  sekolah  inklusif  diartikan sebagai sekolah biasa/reguler yang menyelengarakan pendidikan inklusif dengan mengakomodasi  semua  peserta  didik  baik anak  normal  maupun  anak  berkebutuhan khusus  yaitu  anak  yang  menyandang kelainan  fisik,  intelektual,  sosial,  emosi, mental,  cerdas,  berbakat  istimewa,  suku terasing,  korban  bencana  alam,  bencana sosial/miskin,  mempunyai  perbedaan  warna kulit,  gender,  suku  bangsa,  ras,  bahasa, budaya,  agama,  tempat  tinggal,  kelompok politik,  anak  kembar,  yatim,  yatim  piatu, anak  terlantar,  anak  tuna  wisma,  anak terbuang,  anak  yang  terlibat  sistem pengadilan  remaja,  anak  terkena  daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak  narkoba  HIV/AIDS  (ODHA),  anak nomaden  dan  lain-lain  sesuai  dengan kemampuan dan kebutuhannya   (Alimin, Z. dan  Permanarian  dalam  Abdul  Rahim, 2016).
UU  Sisdiknas  No.  20/2003  mengatur tentang  pendidikan  khusus  yang  antara  lain ditujukan  bagi  anak  yang  memiliki kebutuhan  khusus.    Pasal  32  ayat  (1)  UU Sisdiknas  No.  20/2003    menentukan pendidikan  khusus  merupakan  pendidikan bagi  peserta  didik  yang  memiliki  tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki
potensi  kecerdasan  dan  bakat  istimewa. Dikatakan  oleh  Apdita  Suci  Nurani,  dkk, bahwa  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  adalah pemerataan  pendidikan  bagi  anak  normal maupun  anak  berkebutuhan  khusus.  Akan tetapi  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif tidak hanya memasukan siswa yang memiliki kebutuhan  khusus  ke  dalam  kelas  reguler untuk  belajar  bersama-sama  dengan  siswa normal  lainya  (Apdita  Suci  Nurani,  Soesilo Zauhar,  Prof,Dr,  MS,  Choirul  Saleh,  Dr, M.Si, 2015).
Pendidikan  inklusif  adalah  hak  asasi, dan  ini  merupakan  pendidikan  yang  baik untuk meningkatkan  toleransi sosial. Secara sederhana  ada  beberapa  hal  yang  bisa  kita pertimbangkan,  antara lain: (a)  Semua  anak memiliki hak  untuk belajar secara  bersama- sama,  (b)  Keberadaan  anak-anak  jangan didiskriminasikan,  dipisahkan,  dikucilkan karena  kekurangmampuan  atau  mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupun  ketentuan  untuk  mengucilkan  anak dalam pendidikan. Secara teoritis pendidikan inklusif  adalah  proses  pendidikan  yang memungkinkan  semua  anak  berkesempatan untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dalam kegiatan  kelas  reguler,  tanpa  memandang kelainan,  ras,  atau  karakteristik  lainnya (Apdita  Suci  Nurani,  Soesilo  Zauhar, Prof,Dr, MS, Choirul Saleh, Dr, M.Si, 2015).
Bagi  ABK  serta  peserta  didik  yang tidak memiliki kebutuhan khusus, pendidikan inklusi terus menerus dikembangkan karena memiliki  kelebihan  dan  manfaat.  Berbagai manfaat  atau  kelebihan  program  inklusi misalnya  munculnya  keberanian  bagi  anak- anak  lain  untuk  berinteraksi  dengan  anak berkebutuhan  khusus,  peningkatan  toleransi dan  pemahaman  pada  anak  berkebutuhan khusus,  peningkatan  penerimaan  terhadap anak berkebutuhan kehusus dalam pergaulan dengan anak-anak lainnya. (Lihat pula Olifia Rombot, S.Sos.,  M.Pd, 2017).
Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif bisa memberikan manfaat dan dampak positif terhadap anak berkebutuhan khusus. Manfaat yang diterima yaitu ketika anak berkebutuhan
khusus bersekolah di sekolah inklusif, maka anak  tersebut  dapat  bersosialisasi  dengan peserta didik pada umumnya. Program yang diberikan oleh sekolah dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  juga memberikan manfaat agar anak
berkebutuhan  khusus  dapat  hidup  lebih mandiri  dan  lebih  baik  dari  sebelumnya
(Zaini Sudarto, 2016).
Pada  dasarnya  Pendidikan  inklusif menerapkan  prinsip Least  Restrictive Environment (LRE)  atau  lingkungan  yang paling tidak membatasi. LRE merupakan hak legal  ABK  untuk  disertakan  dan  dididik dengan  teman  sebayanya  yang  bukan disabilitas. Definisi Pendidikan Inklusif yang dikembangkan  UNESCO  dalam Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for  All ,  yaitu:  “Inklusi  dipandang  sebagai suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua  peserta  didik  melalui  peningkatan partisipasi  pembelajaran,  budaya,  dan masyarakat,  serta  mengurangi  pengecualian dalam  dan  dari  pendidik  (Shinta  Malinda, 2020).  Setiap  ABK  berhak  mendapatkan pendidikan  di  semua  bidang  dan  tingkat pendidikan.  Semua  ABK  mempunyai  hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan  kemampuan,  bakat  dan kehidupan sosialnya (Shinta Malinda, 2020). Dengan mengutip teori perlindungan hak-hak kodrat  dari  John  Locke  yang  mengarahkan pada  perlindungan  hak-hak  dasar  manusia, Detji  Kory  Elianor  Rooseveld  Nuban mengatakan  seharusnya  tidak ada  hambatan orang-orang  berkebutuhan  khusus  untuk berkembang  (Detji  Kory  Elianor  Rooseveld dalam Airlangga Surya Nagara dkk, 2015).
Karena  merupakan  salah  satu  cara untuk  memenuhi  HAM  bagi  mereka  yang berkebutuhan  khusus,  maka  Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah punya kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Konsideran  Permendiknas  No.  70/2009 disebutkan bahwa bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental,  sosial,  dan/atau  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  perlu
mendapatkan  layanan  pendidikan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  hak  asasinya. Kemudian  pendidikan  khusus  untuk  peserta didik  yang  memiliki  kelainan  dan/atau peserta  didik  yang  memiliki  potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  dapat diselenggarakan secara inklusif.
4. Pergub  Sumut  No.  29  Tahun  2016 Sebagai Sarana Menanamkan Nilai- Nilai Pancasila
Berdasarkan  analisis  terhadap  Pergub Sumut  No.  29  tahun  2016, tim  menemukan beberapa  hal  yang  perlu  direvisi  dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip- prinsip  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  serta  materi  pasal- pasalnya  menjadi  lebih  sesuai  dengan  nilai- nilai Pancasila.
Mengenai  judul,  yakni  “Peraturan Gubernur  No  29  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi  Sumatera  Utara”.  Menurut  para penulis, ada ketidaktepatan dalam menentukan produk hukum jika ditinjau dari tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan kepada  pemerintah  provinsi.  Ketidaktepatan yang dimaksud bertitik tolak dari penjelasan sebagai berikut. Menurut Pasal 6 Permendiknas  No.  70/2009    dinyatakan:  1). Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya  pendidikan  inklusif  sesuai dengan  kebutuhan  peserta  didik.;  2). Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada  satuan  pendidikan  yang  ditunjuk;  3). Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.
Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas ditunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  diberi  kewenangan  untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sedangkan  Pemerintah  dan  Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan  inklusif.  Dengan  demikian,  hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi mendapatkan  tugas  pembantuan  dalam menyediakan  sumber  daya  pendidikan
inklusif dan oleh sebab itulah dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sejatinya pemerintah provinsi melaksanakan tugas pembantuan atau sering disebut dengan medebewind .
Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  atau  dari
Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  provinsi.  Berdasarkan pengertian  ini,  maka  dalam  prinsip medebewind atau tugas pembantuan, pemerintah  pusat  atau  pemerintah  provinsi tetap  merumuskan  asas  dan  prinsip-prinsip yang  harus  dilakukan  serta  menyediakan sumber  daya  anggaran  yang  diatur  dalam Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat atau  tingkat  provinsi,  sedangkan  daerah dalam  hal  ini  kabupaten/kota  melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.  Oleh  karena  itu  tim  penulis merekomendasi  seharusnya  produk  hukum Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif Provinsi  Sumatera  Utara  bukan  berupa Peraturan  Gubernur,  melainkan  Peraturan Daerah Provinsi. Bagian konsideran mengingat menyebutkan  antara  lain  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.  Berdasar  analisis  tim  penulis pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dituangkan dalam  Pergub  No  29  Tahun  2016 diundangkan  sebelum  diundangkannya  UU No  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  sehingga  materi  muatan  dalam Pergub  tersebut  belum  selaras  dengan  UU No.  8  Tahun  2016.  Seharusnya  pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusif  bertitik  tolak  pada  Undang-Undang No.  No.  8  Tahun  2016.    Menurut  Pasal  10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang    Disabilitas  hak  pendidikan
untuk  Penyandang  Disabilitas  meliputi:  a). Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang  pendidikan  secara  inklusif  dan khusus; b). Mempunyai kesamaan kesempatan  untuk  menjadi  pendidik  atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c).  Mempunyai  kesamaan  kesempatan sebagai  penyelenggaran  pendidikan  yang bermutu  pada  satuan  pendidikan  di  semua jenis  jalur,  dan  jenjang  pendidikan;  dan mendapat  akomodasi  yang  layak  sebagai peserta didik.  Jika konsisten berpegang pada butir 4 Sila II Pancasila, muatan materi lebih tepat  jika  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah.  Dalam  hal  ini  tim penulis  memberi rekomendasi seharusnya hak pendidikan bagi penyandang  disabilitas  menjadi  materi muatan Peraturan Daerah ke depannya, saat ini dalam Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 belum menjadi materi muatan dalam Pergub tersebut.
Ketentuan  Pasal  1  Pergub  Sumut  No. 29 Tahun 2016 berdasar analisis tim penulis bahwa didasarkan pada Lampiran II Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa kata atau  istilah  yang  dimuat  dalam  ketentuan umum  hanyalah  kata  atau  istilah  yang digunakan  berulang-ulang  di  dalam  pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sehubungan dengan hal ini dalam Pergub  Sumut No. 29 Tahun  2016  terdapat  kata,  istilah  atau singkatan yang tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam Ketentuan Umum. Kata, istilah atau singkatan yang dimaksud adalah nomenklatur  Sekolah  Luar  Biasa  yang selanjutnya disingkat SLB hanya dicantumkan dalam Ketentuan Umum angka 17. Sedangkan di pasal-pasal justru kembali mempergunakan  nomenklatur  Sekolah  Luar Biasa (tidak disingkat) dan hanya tercantum dalam  Pasal  15.  Ketidak  cermatan  ini  tidak
substansiil,  namun  jika  ditinjau  dari  aspek legal  drafting seharusnya  tidak  dilakukan oleh perancang. Oleh karena itu tim penulis merekomendasikan
perlu dilakukan penyesuaian  agar  memenuhi  persyaratan ditinjau dari aspek legal drafting.
Ketentuan pasal 2 Pergub Sumut No. 29  Tahun  2016  menentukan  bahwa  tujuan Pendidikan  Inklusif  adalah:  a).  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,  emosional,  mental,  dan  sosial  atau memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  untuk  memperoleh  pendidikan yang  bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; b). Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai  keanekaragaman,  dan  tidak diskriminatif  bagi  semua  peserta  didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf  a).  Berdasar analisis  tim penulis ketentuan seperti ini tidak diklastering dalam norma  lebih  lanjut  terkait  dengan  ragam peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.  Padahal  jika  dibandingkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas peserta  didik  sebagaimana  tertuang  dalam tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyangkut Ragam Penyandang Disabilitas yang  meliputi  :  a).  Penyandang  Disabilitas fisik; b). Penyandang Disabilitas intelektual; c). Penyandang  Disabilitas mental; dan/atau d).  Penyandang  Disabilitas  sensorik.  Oleh karena  itu  tim  penulis  merekomendasi  kan agar pada Pasal 2 ditambahkan norma dengan melakukan unlop dari  Pasal  4  ayat  (1)  UU No.  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2)  berbunyi:  Peserta  didik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (Cq ragam Penyandang Disabilitas). Penambahan norma tersebut akan memperjelas komitmen Pemerintah  Daerah  dalam  memenuhi  hak penyandang  disabilitas  tanpa  diskriminasi
dengan  konsekuensi  pemerintah  provinsi menyediakan  guru  yang  nantinya  akan ditempatkan  di  sekolah-sekolah  yang menyeenggarakan  Pendidikan  Inklusif  di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Permendiknas.
Ketentuan  Pasal  3  Pergub  Sumut  No. 29  Tahun  2016  menentukan  bahwa Pendidikan  inklusif  diselenggarakan  pada PAUD  dan  Sekolah/Madrasah.  Kemudian Pasal  4  menentukan  bahwa:  (1).  Setiap Kecamatan  sekurang-kurangnya  memiliki  1 (satu) PAUD, 1 (satu) SD/MI dan SMP/MTs; dan  (2).  Setiap  Kabupaten/Kota  memitiki sekurang-kurangnya 1 (satu)
SMA/SMK/MA/MAK.  Berdasar  analisis dari  tim  penulis  ketentuan  yang  tertuang dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  sudah  sesuai dengan  Pasal  12  huruf  a  dan  Lampiran  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan  dengan  pembagian  urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, berkaitan  dengan  urusan  Manajemen Pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan Pendidikan, Bahasa dan sastra serta telah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila  yang  dalam  hal  ini  menjamin demokrasi Indonesia
berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan  sosial  dengan  memberikan kewenangan
desentralisasi kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  Pendidikan guna  pemerataan  pendidikan  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Namun ketentuan  dalam  pasal-pasal  tersebut  hanya menitikberatkan  pada  pendidikan  inklusif, padahal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  juga mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan  dan/atau  memfasilitasi pendidikan  khusus  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  40  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  Lain daripada  itu,  dalam  Bab  ini  juga  tidak merumuskan beberapa ketentuan penting UU No.  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas  terkait  Pendidikan  Inklusif  dan Pendidikan  Khusus,  sebagaimana  tertuang
dalam  Pasal  40  ayat  (5),  Pasal  40  ayat  (6), Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2),  serta  Pasal  42  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 Setiap PAUD dan
Sekolah/Madrasah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 Pergub Sumut No. 29  Tahun 2016  memprioritaskan  untuk  menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat  tinggal  berdekatan  dengan sekolah/madrasah  dan  dikehendaki  oleh orang  tua  anak  yang  bersangkutan.  Pasal  6 Setiap  PAUD  dan  Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam  1  (satu)  rombongan  belajar.  Pasal  7 Pemerintah Daerah bertanggungjawab sesuai kewenangannya  dalam  menyediakan:  1) Guru  Pembimbing  Khusus  yar:g  dapat memberikan  program  pembelajaran  bagi peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  (2) Sarana  dan  prasarana  bagi  peserta  didik berkebutuhan  khusus  serta  memperhatikan aksesibilitas  dan/atau  alat  sesuai  kebutuhan peserta  didik  sesuai.  (3)  Pengembangan kapasitas  guru  dan  tenaga  kependidikan  di satuan pendidikan inklusif dan khusus. Pasal 8 Setiap PAUD dan sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang  pendidikan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 harus memberitahukan Kepala Dinas  Pendidikan  atau  Kantor  Kementerian Agama sesuai kewenangannya. Setiap PAUD dan sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pembinaannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
Berdasar  analisis  tim  penulis khusus pendidikan  inklusif  yang  diselenggarakan pada  PAUD,  Peraturan  Gubernur  ini  sangat tidak kompehensif dalam hal pengaturannya. Hal  ini  mengingat  Pergub  Sumut  No.  29 Tahun  2016    tidak  mempergunakan  dasar hukum  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia Dini. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan
dan  Kebudayaan  Nomor  137  Tahun  2014 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Anak Usia  Dini  tersebut,  penyelenggaraan  PAUD harus  memperhatikan  Standar  Tingkat Pencapaian  Perkembangan  Anak  Usia  Dini (STPPA)  yakni  kemampuan  yang  dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan,  mencakup  aspek  nilai  agama dan  moral,  fisik  motorik,  kognitif,  bahasa, sosial-emosional,  serta  seni.  Sehubungan dengan  hal  ini,  Pergub  Sumut  No.  29/2016 sama  sekali  tidak  memberikan  arahan  yang lebih  operasional  seperti  halnya  produk hukum  daerah  yang  berbentuk  Peraturan Gubernur  pada  umumya.  Dengan  tidak adanya  arahan  yang  lebih  operasional sebagaimana  ditegaskan  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137  Tahun  2014  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  maka  jelaslah bahwa  Pergub  Sumut  No.  29  Tahun  2016 akan  sulit  dilaksanakan  bahkan  tidak menutup kemungkinan justru akan menyimpang dari prinsip pendidikan inklusif bagi  penyandang  disabilitas.  Ketentuan tersebut  tidak  dijabarkan  secara  lebih operasional  di  dalam  Pergub  Sumut  No.  29 Tahun 2016, sehingga bagi pihak penyelenggara  Pendidikan  Inklusif  akan menimbulkan kendala, karena harus mengkolaborasikan antara pendidikan PAUD bagi  anak-anak  yang  tidak  menyandang disabilitas  dengan  anak-anak  penyandang disabilitas dalam satu ruang pendidikan yang sama.  Apalagi  di  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  137 Tahun  2014  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  persoalan pendidikan  inklusif  di  PAUD  sama  sekali tidak diatur sehingga dengan demikian tidak sejalan dengan Indikator Nilai Pancasila Sila 4.  Berdasar  hal  tersebut,  tim  penulis merekomendasikan perlu adanya penyesuaian  dengan  UU  No.  8  Tahun  2016 dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No.  137  Tahun  2014  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia Dini.
Pasal 9 ayat (4) Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 menentukan bahwa proses pembelajaran  perserta  didik  di  satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab  guru  kelas  dan  guru  mata  pelajaran. Berdasarkan  analisis  tim  penulis  dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan  keterlibatan  Guru  Pembimbing Khusus disamping guru kelas dan guru mata pelajaran.  Oleh  karena  itu,  disamping  guru kelas  dan  guru  mata  pelajaran,  Guru Pembimbing Khusus juga turut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif. Ketentuan tersebut kurang memberi penghargaan kepada peran Guru Pembimbing  Khusus,  sehingga  kurang sejalan dengan sila kelima Pancasila butir ke 2  yang  menyatakan  bahwa      Peraturan Perundang-undangan menjamin perlindungan  kepada  setiap  orang  untuk menghargai  proses  cipta,  karya,  dan  karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan  rakyat.  Berdasarkan  hal tersebut  tim  penulis  memberi  rekomendasi agar  ayat  (4)  dirubah  menjadi  “proses pembelajaran  perserta  didik  di  satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran  dan Guru  Pembimbing  Khusus.  Hal  ini  juga untuk mensikronkan dengan ketentuan Pasal 10  yang  mengatur  tentang  peran  Guru Pembimbing Khusus.
Pasal 10 ayat (1) Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 menentukan : “Guru Pembimbing  Khusus  mempunyai  tugas  dan tanggung jawab, meliputi: a. merancang dan melaksanakan  program  kekhususan;  b. melakukan proses  identifikasi,  asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual; c.  memodifikasi  bahan  ajar;  d.  melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;  e.  membuat  laporan  program  dan perkembangan  anak  berkebutuhan  khusus.”
Berdasarkan  analisis  tim  penulis  bahwa proses  pembelajaran  inklusif  melibatkan guru  kelas  dan  guru  pembimbing  khusus. Oleh karena itu guru kelas seharusnya terlibat
bersama  dengan  guru  pembimbing  khusus dalam  pembuatan  perancangan  hingga evaluasi  program  pembelajaran.  Hal  ini kurang  memberi  peran  kepada  Guru  Kelas, sehingga  agak  kurang  sejalan  dengan  sila kelima Pancasila butir ke 2 yang menyatakan bahwa      Peraturan  Perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk  menghargai  proses  cipta,  karya,  dan karsa  secara  bertanggung  jawab  demi terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  Berdasar hal  tersebut  tim  penulis  merekomendasikan agar  ketentuan  Pasal  10  ayat  1  diubah menjadi:  Guru Pembimbing Khusus bersama dengan  guru  kelas  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab:  a.  merancang  dan melaksanakan  program  kekhususan;  b. melakukan proses  identifikasi,  asesmen  dan menyusun Program Pembelajaran Individual; c.  memodifikasi  bahan  ajar;  d.  melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas.  e.  membuat  laporan  program  dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
Pasal 12 Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 menentukan:  “Sarana  dan  prasarana yang  terdapat  pada  satuan  pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan  sarana  dan  prasarana  yang terdapat pada  PAUD dan sekolah  madrasah yang  bersangkutan  dan  jika  diperlukan ditambah  dengan  aksesibilitas  serta  media pembelajaran  yang  diperlukan  bagi  peserta didik  berkebutuhan  khusus.”  Berdasarkan analisis  tim  penulis  bahwa  anak  kalimat: “….dan  jika  diperlukan  ditambah  dengan aksebilitas  serta  media  pembelajaran  yang diperlukan  bagi  peserta  didik  berkebutuhan khusus, menimbulkan kesan bahwa penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang tersebut  tidak  wajib,  meskipun  diperlukan. Dengan  demikian  jika  tidak  ada  jaminan tersedianya aksebilitas dan media pembelajaran  yang  diperlukan  bagi  anak didik berkebutuhan khusus, maka hal ini bisa kurang  menjamin  terpenuhinya  hak  mereka yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh  pendidikan,  sehingga  kurang sejalan dengan sila kelima Pancasila butir ke 3 yang menyatakan : “Peraturan Perundang-
undangan menjamin hak setiap warga negara untuk  memperoleh  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  dan  kesempatan  berusaha  serta penghidupan  yang  layak”.  Berdasarkan  hal tersebut  tim  penulis  memberi  rekomendasi bahwa  redaksi  anak  kalimat  “…jika diperlukan  ditambah  dengan  aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan.” diganti  dengan  kata  “  …  ditambah  dengan aksesibilitas  serta media  pembelajaran yang diperlukan”, sehingga ketentuannya menjadi :  “Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif  merupakan  sarana  dan  prasarana yang  terdapat  pada  PAUD  dan  sekolah madrasah  yang  bersangkutan  dan  ditambah dengan aksesibilitas serta media
pembelajaran  yang  diperlukan  bagi  peserta didik berkebutuhan khusus.”
Pasal 14 Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016  menentukan  bahwa  dalam  rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala PAUD  dan  sekolah/madrasah  dapat  bekerja sama  dengan  komite  sekolah,  yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi  dan  lembaga  pendidikan,  serta lembaga  terkait  lainnya  baik  pemerintah maupun  swasta  serta  forum  pemerhati pendidikan inklusif. Berdasarkan analisis tim penulis  dengan  menggunakan  terminologi “dapat” dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Kepala Paud dan  sekolah/madrasah  tidak  wajib  untuk bekerjasama  dengan stake  holder lainnya dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusif. Seharusnya  kepala  Paud  dan  sekolah madrasah  wajib  bekerja  sama  dengan yayasan,  dewan  pendidikan,  pusat  sumber dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  karena tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan inklusif  melibatkan  semua  pemangku kepentingan ( stakeholders ). Dengan demikian hal ini kurang sejalan dengan Sila ketiga Pancasila butir ke-5 yang menyatakan: “Peraturan  Perundang-undangan  mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan  berbangsa,  dan  bertanah  air Indonesia”.  Oleh  karena  itu  tim  penulis merekomendasikan  bahwa kata  “dapat”
bekerjasama  seharusnya  diganti  dengan “wajib”  bekerjasama.  Dengan  demikian ketentuan Pasal 14 menjadi: “Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala PAUD  dan  sekolah/madrasah  wajib  bekerja sama  dengan  komite  sekolah,  yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi  dan  lembaga  pendidikan,  serta lembaga  terkait  lainnya  baik  pemerintah maupun  swasta  serta  forum  pemerhati pendidikan inklusif.”
Pasal 15 Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016  menentukan:  (1)  Sekolah  Luar  Biasa yang  ada  di  kabupaten  kota  menjadi  pusat sumber  penyelenggara  pendidikan  inklusif. (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat  juga  berasal  dari  unsur  Perguruan Tinggi, Klinik Terapi dan lembaga lain yang terkait. Berdasarkan analisis dari tim penulis ketentuan  dalam  bab  ini  hanya  terdiri  dari satu pasal dan dua ayat, yakni Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), sehingga tidak memberikan rumusan  yang  lebih  teknis  komprehensif mengenai  mekanisme  pemanfaatan  Pusat Sumber sebagai lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan  inklusif  yang  berasal  dari  SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Padahal  di  dalam  UU  No.  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas khusus yang mengatur mengenai Pendidikan Inklusif dan Pendidikan  Khusus  lebih  lengkap.  Oleh sebab itu secara empirik keberadaan Pergub Sumut  No.  29  Tahun  2016  sesungguhnya “mubazir”  atau  tidak  efektif  dalam pelaksanaannya,  sehingga  bisa  kurang menjamin terselenggaranya pendidikan inkulisif  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Oleh karena  itu  ketentuan  tersebut  agak  kurang sejalan dengan sila kelima Pancasila butir ke- 3  yang  menyatakan:  “Peraturan  Perundang- undangan menjamin hak setiap warga negara untuk  memperoleh  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan  dan  kesempatan  berusaha  serta penghidupan  yang  layak”.  Berdasarkan analisis tersebut tim penulis
merekomendasikan bahwa pengaturan Pasal
15 Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 tersebut ke  depan  perlu  diperbaiki  dengan  mengacu pada  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas,  agar  menjadi  lebih efektif.
Pasal 16 Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016  menentukan  bahwa:  (1)  Gubernur melakukan  Pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  yang didelegasikan kepada Kepala Dinas
Pendidikan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara.  (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya. Berdasarkan  analisis  tim  penulis  ketentuan seperti  ini  jelas-jelas  melanggar  prinsip pembentukan peraturan perundang-
undangan, karena pertama; tatacara pembinaan dan pengawasan harus diatur oleh Gubernur  sesuai  dengan  kewenangan berdasar  jabatannya  kemudian  dalam pengaturan  tersebut  dapat  didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara.  Bukan  karena alasan  pendelegasian  wewenang  Kepala Dinas  menetapkan  tatacara  pembinaan  dan pengawasan.  Kedua,  Gubernur  hanya  bisa mendelegasikan  kewenangannya  kepada Kepala atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  (Cq.  Kepala  Dinas  Pendidikan), bukan  kepada  Instansi  Vertikal  (Cq  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama),  sebab Instansi  vertikal  seperti  Kantor  Wilayah Kementerian
Agama tunduk dan bertanggungjawab  kepada  Kementerian Agama. Walaupun menurut Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  di  Daerah. Ketentuan tersebut dapat berpotensi bersifat keliru  dan  kurang  adil,  sehingga  kurang sesuai  dengan  sila  keempat  Pancasila  butir ke-5 yang menyatakan: “Peraturan
Perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya  demokrasi  politik  yang berkeadaban  dan  berkeadilan”.  Berdasarkan analisis tersebut tim penulis
merekomendasikan: 1). Gubernur seharusnya mengatur  tata  cara  pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  pendidikan inklusif di wilayah Provinsi Sumatera Utara; 2). Gubernur tidak mendelegasikan kewenangan  tata  cara  pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  pendidikan insklusif di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama yang  merupakan  Instansi  Vertikal,  tetapi hanya kepada Pimpinan
Organisasi Perangkat  Daerah  yakni  Kepala  Dinas pendidikan.
Pasal 17 ayat (1) Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 menentukan:  (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  sesuai kewenangannya.  Berdasarkan  analisis  tim penulis  bahwa  ketentuan  seperti  tersebut tidak memberi kesempatan kepada masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  memiliki concern terhadap  pendidikan  inlusif  untuk turut  serta  dalam  pelaksanaan  evaluasi penyelenggaraan  pendidikan  di  Provinsi Sumatera  Utara.  Dengan  demikian  hal  ini kurang  sejalan dengan Sila ketiga Pancasila butir  ke-5  yang  menyatakan:  “Peraturan Perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat  gotong  royong,  rasa  kebanggaan berbangsa,  dan  bertanah  air  Indonesia”. Berdasarkan  analisis  tersebut  tim  penulis merekomendasikan bahwa evaluasi seharusnya  juga  melibatkan  peran  serta masyarakat.  Ketentuan  Pasal  17  yat  (1) seharusnya:  Evaluasi  hasil  penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama  sesuai  kewenangannya,  dengan memperhatikan  masukan  dari  masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pasal 18 ayat (1) Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 menentukan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif
dilaksanakan  dengan  melibatkan  seluruh ekosistem  pendidikan  yang  terdiri  atas pemerintah,  masyarakat  dan  pihak  lainnya. Berdasarkan  analisis  tim  penulis  bahwa pelibatan  masyarakat  dan  pihak  lainnya dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inslusif di  Provinsi  Sumatera  Utara  hendaknya  ada pembatasan  bahwa  kelompok  masyarakat tersebut dan pihak lainnya tersebut menerima dan  mendasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila dan  UUD  1945.  Hal  ini  mengingat dimungkinkannya  unsur  penyelenggara  dan sistem  pendidikan  asing  beroperasi  di Indonesia setelah Indonesia masukkan sector jasa pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan  berdasar the  General Agreement  on  Trade  in  Services .    Dengan demikian  hal ini kurang sejalan dengan sila ketiga Pancasila butir ke-3 yang menyatakan: “Peraturan  Perundang-undangan  menjamin bahwa  setiap  warga  negara  mengutamakan kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan pribadi atau golongan”. Berdasarkan  rekomendasi  dari  tim  penulis ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  perlu  ditambah dengan  satu  ayat  tentang  persyaratan kelompok  masyarakat  dan  pihak  lain  yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

## D.   Simpulan dan Saran
Dari  paparan  dan  analisis  hukum tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa ditinjau  dari  aspek  perancangan  peraturan perundang-undangan (legal  drafting) serta butir-butir  nilai-nilai  Pancasila  dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pergub  Sumut  No.  29  Tahun  2016 mempunyai beberapa kelemahan.
Pertama, tidak tepat jika pendelegasian wewenang  yang  diberikan  kepada  Pemda Kabupaten  Kota  untuk  menyelenggarakan pendidikan inklusif dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera  Utara    karena  sesuai  ketentuan Pasal  6  ayat  (3)  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia
Nomor  70  Tahun  2009  tentang  Pendidikan Inklusif  Bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki Kelainan  dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan dan/atau  Bakat  Istimewa,  tugas  pemerintah provinsi  adalah  membantu  tersedianya sumber  daya  pendidikan  inklusif. Kedua , PAUD menjadi sasaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Pergub  No  29  tahun  2016  sedangkan Permendiknas No 70 Tahun 2009 mengamanatkan penyelenggaraan
pendidikan inklusi di sekolah mencerminkan semangat  yang  tinggi  untuk  memberikan perlakuan  yang  adil  serta  non  diskriminasi dalam  penyelenggaraan  Pendidikan. Namun demikian semangat yang baik tersebut tidak ditunjukkan  dengan  pengaturan  yang memadai sehingga seolah hanya mengesankan  bahwa  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara  memberi  perhatian  yang besar  pada  anak-anak  berkebutuhan  khusus sedini  mungkin  sehingga  PAUD  harus menerima  anak-anak  tersebut  dengan menyediakan  guru  pendamping  khusus dengan  pembinaan  dan    pengawasan    yang secara teknis diserahkan kepada kepala Dinas Pendidikan  bersama  Kanwil  Kementrian Agama sebagai instansi vertikal. Ketiga , ada risiko  ideologis  (nilai-nilai  Pancasila)  yang potensial  dilanggar  dalam  penyelenggaraan pendidikan PAUD ketika dimasukkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena dalam Pergub tersebut tidak diatur siapa dan bagaimana  rekrutmen  guru  pendamping khusus  serta  persyaratan  masyarakat  atau pihak  lain  yang  memenuhi  syarat  untuk terlibat  dalam  pendidikan  inklusif  di Sumatera Utara. Selain itu juga belum diatur tentang  tugas  dan  kewenangan  yang diberikan  kepada  guru  pendamping  khusus tersebut  maupun  komitmennya  untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai  upaya  mengatasi  kelemahan- kelemahan  tersebut  di  atas,  tim  penulis merekomendasikan sebagai berikut:
a. Perlu dirumuskan kembali Pergub Sumut No.  29  Tahun  2016  tersebut  menjadi Peraturan  Daerah  agar  sejalan  dengan
kewenangan dan  tugas pembantuan yang diberikan pada pemerintah propinsi.
b. Materi  muatan  dalam  perda  hendaknya mengacu  pada  UU  No  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  dan formulasinya memperhatikan Teori pembentukan peraturan perundang-
undangan.
c. Perlu  dibuat  persyaratan  komitmen terhadap  nilai-nilai  Pancasila  dalam rekruitmen guru pendamping khusus serta masyarakat  atau  pihak  lain  yang  terlibat dalam  penyelenggarakan  pendidikan inklusif,  khususnya  pada  tingkat  PAUD, di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahim.  (2016).    Pendidikan  Inklusif Sebagai  Strategi  Dalam  Mewujudkan Pendidikan  Untuk  Semua”. Trihayu: Jurnal  Pendidikan  Ke-SD-an , Vol.  3 , (Nomor 1), pp. 68 - 71.
Airlangga  Surya  Nagara  dkk.  (2015).
Dinamika  Hukum  Dan  HAM  Di Indonesia. , Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Apdita Suci Nurani, Soesilo Zauhar, Choirul Saleh. (2015). Responsivitas Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif  Dalam  Perspektif New Public Service, Wacana, Vol. 18 , (No. 4), pp. 213 - 220.
Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila Republik Indonesia. (2019). Pancasila Dialektika  dan  Masa  Depan  Bangsa . Jakarta: BPIP RI
Barman, Suman (2021). Human Right Issues and Role of Human Right Education”, Gauhati University, Ilkogretim Online - Elementary Education Online , Vol 20 (Issue 5), p. 1269.
Joanna  Mah  Tjun  Lyn,  Sau  Cheong  Loh, Noor Aishah Rosli. (2020). Mainstream  versus  Special  Needs Educators: Comparisons of Knowledge
Levels  towards  Their  Roles  and
Responsibilities in Supporting Inclusive Education. Jurnal Pendidikan Malaysia 45(1)  30, pp. 30 - 40. Kementerian PNN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  IV  2020-2024. Jakarta: Bappenas. Maman  Ahdiyat.  Dkk.  (2017).  Model
Pembelajaran  Pendidikan  Inklusif Untuk Anak Yang Mengalami Kesulitan Belajar. E-Jurnal Matematika , Vol. 6 (3), pp. 176-182.
Maria  Farida Indrati.  (2010). Ilmu Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi, dan  Materi  Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Olifia  Rombot.  (2017).  Pendidikan  Inklusi, 10  April  2017.  Artikel  online  pada https://binus.pgsd.ac.id .  Diakses  2 November 2021.
Puslitbang  Bimas  Agama  dan  Layanan Keagamaan  Litbang  dan  Diklat Kemenag  RI  (2019),  Survey  Indeks Kerukunan  Umat  Beragama  Tahun 2019, https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id /simlitbang/spdata/upload/dokumen- Penelitian/ .
Republic  of  Indonesia  Joint  Submission  to the UN Universal Periodic Review 27 th Session  of  the  UPR  Working  Group, Institute  for  Interfaith  Dialogue  in Indonesia (Interfidei) and The Lutheran World Federation.
Shinta  Malida.  (2020).  Pendidikan  Inklusif Berbasis  Kearifal  Lokal  Dalam Menghadapi  Era  Society  5.0:  Kajian Literatur  Dan  Sitematika  Review  Di Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Ilmu Sosial, Volume 29 , (Nomor 2), pp. 131 - 143.
Sudjito. (2012). Strategi Pelembagaan Nilai- Nilai  Pancasila  dalam  Menegakkan Konstutisionalitas
Indonesia,
Prosiding  Kongres  Pancasila  IV: Yogyakarta, 31 Mei – 01 Juni 2012., p. 236.
Tatang      Guritno  (2021), Riset  Setara Institute:  Intoleransi  atas  Kebebasan Beragama-Berkeyakinan Paling Banyak Terjadi pada 2020 , https://nasional.kompas.com/read/202 1/04/06/ , diakses November 2021.
Teguh  Triwiyanto.  (2014). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Tim  Penulis  FH  UAJY.  (2020). Mutiara
Gagasan  Tentang  Hukum  Di  Masa
Pandemi Covid-19. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka.
Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian. (2013).  Peraturan  Perundangan  dan Implementasi  Pendidikan  Inklusif. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume
38 , (No. 1), pp. 27 - 48.
Zaini Sudarto. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jurnal Pendidikan , Volume  1 (Nomor 1), pp. 89 - 97.