e-ISSN : 2621-4105

## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA RASUAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  DI INDONESIA

## Aryas Adi Suyanto

## Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  memahami Komisi Pemberantasan Korupsi  sebagai  lembaga  anti  rasuah  dan  memahami  penegakan  hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan  yang dilakukan para penegak  hukum  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  inmi menggunakan  penelitian  yuridis  normative.  Secara  garis  besar  sasaran  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  penegakan  hukum  dibagi  menjadi  4  (empat)  bidang, yakni  penindakan,  pencegahan,  koordinasi  dan  supervisi,  serta  monitoring.  Ini dilakukan  untuk  melaksanakan  tupoksidengan  baik  untuk  menindak  dengan  tegas sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku  maupun  mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi  agar tidak  terulang  lagi  dimasa  depan.  Untuk  memerangi  korupsi  diperlukan  komitmen kuat dan kerja sama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak  hukum. Tugas  memberantas  korupsi  hanya  dapat  dilakukan  apabila  semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  secara  jelas  sudah  memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kuat dan besar untuk melakukan  pemberantasan  korupsi  secara  sistemik  dan  tidak  pandang  bulu  dalam menyeret para koruptor menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi.
Kata Kunci: Penegakan hukum; korupsi; pemberantasan
e-ISSN : 2621-4105

## THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AS A ROLE INSTITUTION IN ERADICATION OF CORRUPTION CRIME IN INDONESIA
Aryas Adi Suyanto Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this research is to understand the Corruption Eradication Commission as an anti-racial institution and understand the Corruption Eradication Commission's law  enforcement  against  the  misuse  of  authority  by  law  enforcers  in  solving corruption.  This  research  uses  normative  juridical  research.  Broadly  speaking,  the targets of the Corruption Eradication Commission in law enforcement are divided into 4  (four)  fields,  namely  enforcement,  prevention,  coordination  and  supervision,  and monitoring. This is done to carry out the tupoxid well to act firmly according to the applicable  legal  rules  and  prevent  Corruption  Crimes  from  being  repeated  in  the future.  To  fight  corruption  requires  strong  commitment  and  cooperation  and  good coordination between government agencies and law enforcement officials. The task of eradicating corruption can only be carried out if all components of the nation unite and support one another in all efforts to eradicate corruption. Law Number 30 Year 2002 has clearly given authority to the Corruption Eradication Commission which is very strong and large to carry out corruption eradication systemically and not with perspective  fur  in  dragging  the  corruptors  to  make  the  Corruption  Eradication Commission as a major milestone in the eradication of corruption.
Keywords: Law enforcement; corruption; eradication
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  Nasional  adalah  mewujudkan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  sejahtera  dan  tertib  berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang  adil  makmur  dan  sejahtera  tersebut,  perlu  ditingkatkan  secara  terus  menerus usaha-usaha  pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  pada  umumnya  serta Tindak Pidana Korupsi pada khususnya. 1
Tahun 1999 menjadi tonggak  yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide pensakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya  disebut  UUD  Negara  RI  Tahun  1945)  tidaklah  relevan  dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  telah  melakukan  empat  kali  perubahan  yang  amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. 2 Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (blue print) ketatanegaraan Indonesia di masa  yang  akan  datang.  Secara  kuantitatif,  isi  UUD  Negara  RI  Tahun  1945telah mengalami  perubahan  lebih  dari  300  persen.  Naskah  UUD  Negara  RI  Tahun  1945 yang  sebelumnya  terdiri  dari  71  butir  ketentuan  ayat  atau  pasal,  saat  ini  menjadi memiliki 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut. 3
Korupsi  telah  menjadi  penyakit  yang  muncul  perlahan-lahan  sebagai  momok yang  dapat  membawa  kehancuran  bagi  perekonomian  Negara.Diakui  atau  tidak, praktik  korupsi  yang  terjadi  dalam  bangsa  ini telah  menimbulkan  banyak  kerugian. Tidak  saja  bidang  ekonomi,    maupun  juga  dalam  bidang  politik,  social  budaya, maupun keamanan. 4
Salah  satu  kewenangan  KPK  yang  tertuang  dalam  Pasal  8  adalah  wewenang penyidikan  dan  penuntutan.  Hal  tersebut  dimuat  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  yang
1 HarieTuesang, Seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi Topik II, Hal 1
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara Jilid  II, Sekertariat Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, hal 2.
3 ibid
4 DeniStyawati, 2008, KPK PemburuKoruptor, Cet I, PustakaTimur, Yogyakarta, hal. 1.
e-ISSN : 2621-4105
menyebutkan bahwa Komisi pemeberantasan Korupsi berwenang  juga  mengambil alih  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut dibatasi oleh alasan yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang KPK tersebut.
Dalam pengaturan Pasal 9 tersebut,KPK  dapat  mengambilalih penyidikan dan penuntutan  yang  dilakukan  kepolisian  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan apabila telah memenuhi alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK diantaranya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti atau proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda- tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau penanganannya ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya atau karena  ada hambatan  penanganan  tindak  pidana  korupsi  karena  campur  tangan  dari  eksekutif, yudikatif, atau legislative.
Terkait tentang luasnya kewenangan yang dimiliki KPK ada potensi kekaburan norma  dalam  pemberian  wewenang  Lembaga  tersebut.  Penyebab  utama  adanya kekaburan norma dalam kewenangan lembaga negara tersebut adalah Undang-Undang KPK, termasuk Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Karena Undang-Undanglah  yang masih  belum  bisa  memberikan  penjelasan  terkaitmengenai  unsur-unsur  yang  telah dimuat  dalam  Undang-Undang  sebagai kewenangan lembaga Negara itu sendiri.
Berdasaran  latar  belakang  tersebut,  maka  diberi  sebuah  judul  yakni  : “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Anti Rasuah Dalam    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di  Indonesia”.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas, yaitu :
1. Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi   sebagai lembaga anti rasuah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
e-ISSN : 2621-4105
2. Bagaimanakah    Penegakan  hukum  oleh  KPK  terhadap  penyalahgunaan kewenangan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam  penyelesaian  tindak pidana korupsi?

## C. METODE PENELITIAN
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu  gejala  untuk  menambah  pengetahuan  manusia, maka  metode  penelitian  dapat diartikan  sebagai  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 5
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, yaitu  metode  yang  melakukan  penelitian  bahan  kepustakaan  (data  Sekunder), mencakup  asas-asas  hukum,sitematik  hukum,  sinkronisasi  vertical  dan  horizontal (Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  berkaitan),Penelitian  menggunakan  metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum, perbandingan Hukum.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  masalah  hukum  dan  mengkajinya  atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan. 6
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada  penelitian  data  sekunder  dan  primerPenelitian  ini  menggunakan  jenis  sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data  Primer  yang  diperoleh  dari  perpustakaan  dan  koleksi  pustaka  pribadi  penulis terdiri dari :
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam  masyarakat.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  dapat menginformasikan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, 1986, hlm. 6
6 Pedoman  penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis,  Semarang:  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum, Program pascasarjana Universitas Semarang, 2009, hlm. 6
e-ISSN : 2621-4105
bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  mengenai  sumber  hukum primer dan sekunder, 7
2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaah penelitian ini.
Analisis  data  merupakan  suatu  upaya  pencarian  dan  menata  secara  sistematis catatan hasil observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus  yang  diteliti  dan  menyajikan  sebagai  temuan  bagi  orang.  Sedangkan  kaidah kualitatif  adalah  proses  analisis  tersebut  ditujukan  untuk  mengembangkan  teori dengan  jalan  membandingkan  teori  bandingan  dengan  dengan  tujuan  untuk mmenemukan  teori  baru  yang  dapat  berupa  penguatan  terhadap  teori  lama  maupun melemahkan teori yang ada tanpa menggunakan rumus statistik. 8
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai  sesuai  dengan permasalahan yang diteliti. 9

## D. PEMBAHASAN

## I.Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  atau  disingkat  menjadi  KPK,  adalah  Instansi penegak  hukum  di Indonesia yang  dibentuk  pada  tahun 2003 untuk  mengatasi, menanggulangi  dan  memberantas korupsi di  Indonesia.  Komisi  ini  dibentuk berdasarkan  kepada Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  KPK  diberi  amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional.
Pembentukan KPK bukanlah dibentuk dengan secara tiba-tiba, KPK dibentuk tanggal 27  Desember 2002 pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno
7 Sri Mamudji at al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 31
8 Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif , Bandung. CV. Pustaka Setia 2002, hlm. 41
9 HB. Sutopo, Penelitian Kualitatif Baagian II , (Surakarta:UNS Press, 1988), halaman 37.
e-ISSN : 2621-4105
Putri,  sekalipun  gagasan  perlunya  lembaga  ini  dibentuk  telah  lahir  pada  masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Jika ditinjau dari aspek historis pemberantasan korupsi  di  Indonesia,  KPK  bukanlah  institusi  pertama  yang  pernah  dibentuk  untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejarah mencatat sejak periode tahun 1963 - 2002, setidaknya sudah delapan lembaga/tim pemberantasan tindak pidana korupsi pernah dibentuk sebagai upaya pemberantasan korupsi;
1. Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN),
2. Operasi BUDHI, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963,
3. Tim Pemberantasan Korupsi (1967) tanggal 2 Desember 1967, melalui Keppres No. 228/1967,
4. Komisi Empat, melalui Keppres No. 12/1970 tertanggal 31 Januari 1970,
5. Operasi Penertiban, Tahun 1977 melalui Inpres No. 9/1977,
6. Tim Pemberantasan Korupsi (1982),
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
8. Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh  karena  itu  pemberantasan  korupsi  perlu  ditingkatkan  secara  professional, intensif,  dan  berkesinambungan.  Tujuan  dibentuknnya  KPK  itu  sendiri  tidak  lain adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak  pidana  korupsi.Karena  korupsi  telah  merugikan  keuangan  negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional begitu parahnya maka korupsi  di  Indonesia  sudah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra ordinary crime ). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah  dibentuk  KPK  yang  mempunyai  wewenang  luar  biasa,  sehingga  kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).
e-ISSN : 2621-4105
Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  terdiri  dari  5  (lima)  orang  yang merangkap  sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  kinerja  KPKdalam  melakukan    penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002,  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,  artinya  tidak  boleh  ada  intervensi  dari  pihak  lain  dalam  penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. Yang dimaksud dengan  ‘kekuasaan manapun’ adalah  kekuatan  yang  dapat  mempengaruhi  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  atau  anggota  KPK  secara  individual  dari  pihak  eksekutif, yudikatif,  legislatif,  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan  perkara  tindak  pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

## II.  Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah  dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi  amanat  melakukan  pemberantasan  korupsi  secara  profesional,  intensif,  dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Untuk  melakukan  peranannya  KPK  diberikan  kewenangan  yang  luar  biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi   bahwa  lembaga  ini  dapat  bertindak mulai dari:
Mensupervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  tindak  pidana korupsi,
e-ISSN : 2621-4105
1. Koordinasi dengan instansi  yang berwenang melakukan pemberantasan   tindak pidana korupsi,
2. Melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi,
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi,
4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Untuk  memerangi  tindak  pidana  korupsi  yang  dikategorikan  sebagai  tindak pidana luara  biasa  (extra  ordinary  crime),  maka  KPK  diberi  tambahan  kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  untuk  memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta  data  kekayaan  dan  data  perpajakan  tersangka  atau  terdakwa  kepada instansi terkait;
6. Menghentikan  sementara  suatu  transaksi  keuangan,  transaksi  perdagangan,  dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan  atau  dimiliki  oleh  tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  berdasarkan bukti  awal  yang  cukup  ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang sedang diperiksa;
7. Meminta  bantuan  interpol  Indonesia  atau  instansi  penegak  hukum  negara  lain untuk  melakukan  pencarian,  penangkapan,  dan  penyitaan  barang  bukti  diluar negeri;
e-ISSN : 2621-4105
8. Meminta  bantuan  kepolisian  atau  instansi  lain  yang  terkait  untuk  melakukan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  dalam  perkara  tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Melihat kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum  menyebutnya  sebagai  lembaga  super  (superbody).  Disamping  itu,  peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara  tersangka  dan  aparat  KPK.  Dengan  kewenangan  yang  super  tersebut  KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.
Melihat dari sikap KPK  yang tergolong tegas dan tepat itu, mungkin menjadi terapi  shock  kepada  para  koruptor  lainnya.  Secara  tidak  langsung  kewenagan  KPK yang  terkadang  dianggap  melanggar  privasi  seseorang,  menjadi  salah  satu  hal  yang dapat  membuat  orang  untuk  berpikir  ulang  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi karena takut ditangkap oleh KPK yang datang seperti angin tanpa bisa diduga.
1. Isu Upaya Pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
Selama  ini  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)berusaha  melaksanakan tugas  yang  diamanahkan  oleh  undang-undang  dengan  semaksimal  mungkin memanfaatkan kewenangan yang ada. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK  memberi  kewenangan  –  kewenangan  yang  begitu  besar  kepada  KPK, menjadikannya sebagai lembaga super ( super body) satu-satunya di Indonesia di bidang  penegak  hukum.Namun,  sebagai  lembaga  super  yang  mempunyai wewenang  yang  luar  biasa,  sekarang  justru  menjadi  bumerang  untuk  KPK  itu sendiri.
Sejak  didirikan  pada  tahun  2003,  KPK  banyak  menghadapi  masalah kriminalitas terhadap para pimpinannya (KPK) yang dianggap sebagai ajang balas dendam  oleh  orang-orang  yang  selama  ini  dijerat  kasus  korupsi.  Dimulai  ketika
e-ISSN : 2621-4105
pimpinan  KPK,  Antasari  Azhar  terseret  kasus  pembunuhan  Nazaruddin Zulkarnaen, dan menyusul pimpinan-pimpinan KPK lainnya yang juga tersandung kasus hukum yang penuh dengan konspirasi dan kejanggalan. Yang lebih ironisnya upaya-upaya  besar  untuk  melemahkan  KPK  datang  dari  Polri  dan  DPR.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah lemah, dan tak berdaya masih dihantam bertubi-tubi oleh berbagai rekayasa dan persekongkolan para elite politik.
Spirit pemberantasan korupsi telah mati di tangan kekuasaan yang cenderung melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu di lingkaran kekuasaan. Pada 6  Mei  2015,  Presiden  Jokowi  menerbitkan  Inpres  Nomor  7  /  2015  tentang  Aksi Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  (Aksi  PPK).  Inpres  ini  pada  intinya melimpahkan  tugas  pemberantasan  korupsi  kepada  lembaga  dan  instansi pemerintah.  KPK  ditempatkan  sejajar  dengan  Kejagung  dan  Polri.  Tugas  KPK diarahkan  lebih  kepada  upaya  pencegahan  korupsi.  Upaya  melemahkan  KPK mencapai  puncaknya  saat  diajukannya  usulan  revisi  UU  Nomor  30  tahun  2002 tentang KPK.
Pemerintah (DPR) berdalih bahwa tujuan utama revisi UU KPK mutlak untuk memperkuat  KPK  demi  kepentingan  rakyat.  Revisi  ini  diharapkan  mencegah adanya penyalahgunaan Institusi KPK untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.  Namun,  wacana  memasukkan  revisi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan upaya sejumlah pihak untuk  melemahkan  lembaga  anti  korupsi  tersebut.  Ini  karena  draf  revisi  UU tersebut berisi sejumlah hal untuk melemahkan KPK. Berikut ini beberapa usulan yang melemahkan KPK dari revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR :
a. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun
Pasal  5  dan  pasal  73  revisi  UU  KPK  ini  menyebutkan  secara  spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi UU KPK disahkan.Menurut KPK, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK. Sebab, pasal 2 angka 2 TAP
e-ISSN : 2621-4105
MPR  No.  8  tahun  2001  mengamanatkan  pembentukkan  KPK  dan  tidak disebutkan adanya pembatasan waktu.
b. KPK tidak lagi miliki tugas dan kewenangan lakukan penuntutan
Revisi  UU  KPK  menghapuskan  tugas  dan  kewenangan  di  bidang penuntutan.  Hal  ini tercantum  dalam  pasal  53  revisi  UU  KPK.Implikasi  dari pasal  ini  adalah  KPK  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  menuntut,  dan  proses penanganan perkara di lembaga antirasuah akan diserahka kepada kepolisian.
c. KPK kehilangan tugas dan kewenangan monitoring.
Selain hilangnya penuntutan, revisi UU KPK juga menghilangkan tugas KPK dalam melakukan monitoring.
d. KPK hanya bisa tangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp 50 miliar ke atas.
Ini  berarti  bahwa KPK  harus  menyerahkan  penyidikan  kepada kepolisian dan kejaksaan. Menurut ICW, jika berkaca dari UU No. 30 tahun 2002  tentang  KPK  yang  berlaku  sekarang,  nilai  kerugian  negara  yang ditentukan bagi KPK hanya sebesar Rp 1 miliar. Dengan angka ini, ada banyak perkara  korupsi  besar  ( grand  corruption )  yang  juga  berhasil  diungkap  oleh KPK. Menurut KPK, pembatasan ini tidak mendasar karena lembaga ini fokus kepada subyek hukum, bukan pada kerugian negara.
e. KPK lebih diarahkan pada tugas pencegahan Korupsi.
Diatur  dalam  pasal  1  angka  3,  yang  berbunyi:"Pemberantasan  korupsi adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencegah  dan  memberantas  terjadinya tindak pidana
korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring penyelenggaraan negara  yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi."
f. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah provinsi.
Dalam UU  KPK  yang  saat  ini  berlaku,  pasal  16,  KPK  memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah provinsi.
e-ISSN : 2621-4105
g. KPK harus mendapatkan izin ketua pengadilan untuk lakukan penyadapan.
Izin penyadapan ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf a RUU KPK. Pada intinya,  mewajibkan  KPK  untuk  memperoleh  izin  penyadapan  dari  ketua Pengadilan  Negeri.  Menurut  KPK, berdasar  putusan  Mahkamah  Konstitusi tahun  2003,  MK  menyatakan  bahwa  kewenangan  penyadapan  KPK  tidak melanggar  konstitusi  sehingga  perlu  dipertahankan.  Dan  selama  ini kewenangan  menyadap  sangat  mendukung  keberhasilan  KPK  memberantas korupsi. Jika dicabut, akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
h. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.
Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (pasal 40 UU KPK). Menurut ICW, hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK  yang harus dipastikan sangat matang.
i. KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri.
Pasal 25 ayat 2 revisi menyebutkan bahwa KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai mandiri. Yang dapat menjadi pegawai KPK adalah pegawai negeri  yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangungan, dan Kementerian Komunikasi  dan  Informasi.  Menurut  KPK,  lembaga  ini  harus  diberikan kewenangan  rekruitmen  pegawai  mandiri,  termasuk  mengangkat  penyelidik, penyidik,  penuntut  umum.  Mereka  diangkat  langsung  oleh  pimpinan  KPK berdasar kompentensi bukan status sebagai polisi atau jaksa.
j. KPK wajib lapor ke kejaksaan dan Polri ketika tangani perkara korupsi.
Pasal  52  menyebutkan  bahwa  KPK  wajib  memberi  notifikasi (pemberitahuan)  kepada  kepolisian  dan  kejaksaan  ketika  menangani  perkara korupsi.Kewajiban  ini  menempatkan  KPK  dalam  posisi  di  bawah  kejaksaan
e-ISSN : 2621-4105
dan kepolisian, karena dalam revisi UU ini, kewajiban tersebut hanya ada bagi KPK, tapi tidak bagi kejaksaan dan kepolisian.
k. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri.
Serupa dengan definisi pegawai KPK  yang disebutkan dalam pasal 25 ayat  (2)  revisi  UU  KPK,  ke  depannya  penyelidik  dan  penyidik  KPK  pun dibatasi hanya dapat dipilih dari unsur kepolisian dan kejaksaan, berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat (3) revisi UU KPK.
l. Pemberhentian  penyelidik  dan  penyidik  harus  berdasarkan  usulan  kejaksaan dan Polri.
Selain  pengangkatan  penyelidik  dan  penyidik  yang  harus  didasarkan oleh usulan kejaksaan dan Polri, pasal 45 ayat (1) revisi UU KPK menyebutkan pula bahwa pemberhentian penyelidik dan penyidik juga harus didasarkan oleh usulan dari kejaksaan dan Kepolisian.
m. Pimpinan KPK berumur sekurangnya 50 tahun.
Berdasar pasal 30 revisi UU KPK, salah satu syarat menjadi pimpinan KPK  adalah  berumur  sekurang-kurangnya  50  tahun  dan  setinggi-tinginya  65 tahun.
n. Dewan Kehormatan
Kewenangan dari Dewan Kehormatan sangat besar, salah satunya adalah kewenangan  melakukan  pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian  tetap sebagai pegawai KPK.
o. Dewan Eksekutif
Revisi  UU  KPK  menambahkan  satu  lagi  bagian  dari  organisasi  KPK yaitu, Dewan Eksekutif. Seperti disebutkan dalam pasal 23 ayat 6 RUU KPK, keberadaan  anggota  Dewan  Eksekutif  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden. Ada kekhawatiran dari kalangan aktivis antikorupsi, dewan eksekutif adalah titipan Istana .
e-ISSN : 2621-4105
Langkah  DPR  merevisi  UU  KPK  dinilai  sengaja  untuk  melindungi koruptor. MenurutPengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, meski DPR ingin melemahkan KPK dan bahkan membubarkan lembaga anti rasuah ini, langkah tersebut tak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah.
Dalam  sidang  paripurna  DPR,  23  Juni  2015,  wakil  rakyat  kompak mengesahkan  revisi  UU  KPK  masuk  dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas)  2015.  Akan  tetapi  pada  19  Juni  2015,  Presiden  Jokowi  sudah menyatakan menolak revisi tersebut. Karena Presiden Jokowi menilai bahwa revisi  RUU  KPK  yang  diajukan  DPR  hanya  akan    melemahkan  keberadaan KPK sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
KPK  diberi  amanat  melakukan  pemberantasan  korupsi  secara  profesional, intensif,  dan  berkesinambungan.KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.KPK  dibentuk  bukan  untuk  mengambil  alih  tugas  pemberantasan  korupsi dari lembagalembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism , yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  KPK  berpedoman kepada  lima  asas,  yaitu  kepastian  hukum,  keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan umum,  dan  proposionalitas.  KPK  bertanggung  jawab  kepada  publik  dan menyampaikan  laporannya  secara  terbuka  dan  berkala  kepada  Presiden,  DPR,  dan BPK.
Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan,  Informasi  dan  Data,  serta  Pengawasan  Internal  dan  Pengaduan Masyarakat.Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi.KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.
e-ISSN : 2621-4105
Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan  masyarakat  luas  tetap  dapat  berpartisipasi  dalam  aktivitas  dan langkah-langkah  yang  dilakukan  KPK.Dalam  pelaksanaan  operasional,  KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. 10 Dalam  hal  struktur  kelembagaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak lebih  tinggi  dari  Kejaksaan  maupun  Kepolisian.Independensi  KPK  dilihat  dari  segi fungsionalnya.Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari  segi  fungsi  KPK  ini,  dan  sebagai  bagian  dari constitutionalimportance KPK.Komisi  Pemberantasan  Korupsi  juga  independen  dalam  hal  personal  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  yang  dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  yang  berwenang,  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  dan  melakukan  monitor terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  negara. 11 Tugas  dan  wewenang  Komisi Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 pasal 6 dan 7 :
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
b. supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
c. melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
10 ( http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk ).
11 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Tata Negara Indonesia, Kencana, Jakarta 2010, Hal 238
e-ISSN : 2621-4105
Pasal 7
Dalam melaksanakan  tugas  koordinasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana korupsi;
b. menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 12
Secara  garis  besar  tugas  dan  wewenang  KPK  di  bagi  menjadi  empat  bidang, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervis, serta monitoring. Tentu saja ada  perbedaan  karakteristik  dari  empat  bagian  tersebut.Bidang  penindakan  lebih kepada  pemberian  hukuman.Tujuan  dari  penindakan  ini  adalah  memberi  efek  jera pada pelaku korupsi. Dan diharapkan terjadi efisiensi dan tranparansi pada pelayanan publik,  serta  mengembalikan  keuangan  negara  yang  sudah  di  tilap  yang  dilakukan dengan cara : 13
a. Penindakan  korupsi  dilakukan  bersama-sama  dengan  aparat  penegak  hukum lainnya (Polri dan Kejaksaan).
b. Menangani  kasus-kasus  korupsi  yang  belum  selesai  dikerjakan  oleh  pimpinan KPK yang lama
c. Menanganani  kasus-kasus  yang  menimbulkan  dampak  ikutan  kumulatif  yang tinggi,  sedangkan  kasus-kasus  yang  ber-scope  lokal  dilimpahkan  kepada aparat penegak hukum daerah.
d. Menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan aparat penegak hukum, pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, serta sektor pelayanan publik.
12 Diana Napitupulu, Op.Cit, hal 56
13 bid
e-ISSN : 2621-4105
e. Menindaklanjuti MoU dengan Dephan untuk mendorong penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan TNI.
Bidang berikutnya adalah pencegahan, dalam melakukan kegiatan yang dapat mengoptimalkan  perbaikan  layanan  pada  pelayanan  publik  serta  mengefektifkan pengawasan seperti :
f. Mendorong segenap instansi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi  dan  peran  sertanya  dalam  pencegahan  korupsi  di  lingkungan  masing- masing.
g. Melakukan  proaktif  investigasi  (deteksi)  untuk  mengenali  dan  memprediksi kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi secara periodik untuk disampaikan kepada instansi dan masyarakat yang bersangkutan.
h. Mendorong  lembaga  dan  masyarakat  untuk  mengantisipasi  kerawanan  korupsi (kegiatan pencegahan) dan potensi masalah penyebab korupsi (dengan menangani hulu permasalahan) di lingkungan masing-masing. 14
Bidang  koordinasi  dan  supervisi  adalah  sasaran  lain  dari  KPK  dalam  hal  ini kerjasama  yang  terutama  dilakukan  dengan  polisi  dan  kejaksaan  karena  sama-sama penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi dengan cara :
a. Menindaklanjuti  MoU  yang  sudah  dibuat  antara  KPK,  Kejagung,  dan  POLRI dengan tindakan nyata di lapangan:
1) Mengadakan pertemuan rutin dengan POLRI dan Kejagung.
2) Mengevaluasi  proses  penanganan  kasus  yang  ditangani  oleh  Polri  dan Kejagung.
b. Mendorong penanganan kasus-kasus korupsi ke daerah (Polda dan Kejati) dengan alternatif tindakan:
1) Diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan Polri dan Jaksa dalam penanganan perkara.
2) Digunakan  kewenangan  KPK  namun  dilaksanakan  oleh  instansi  penegak hukum di daerah.
14 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
c. Memantau  penanganan  kasus-kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh  Polri  dan Kejagung:
1) Secara administratif.
2) Check on the spot.
d. Mengambil alih penanganan kasus yang krusial atau yang tidak dapat ditangani oleh Polri dan Kejagung.penegak hukum di daerah. 15
Bidang  sasaran  KPK  yang  terakhir  adalah  bidang  monitoring,  disini  KPK bertugas menjalankan proses pengawasan terhadap instansi pemerintah, terutama yang bisa  mempengaruhi  pertumbuhan  atau  penciutan  indeks  persepsi  korupsi  yang dilakukan dengan cara :
a. Melakukan  kajian  sistem  administrasi  negara  dan  sistem  pengawasan  terhadap lembaga  negara/pemerintah  secara  selektif  untuk  mendorong  dilaksanakannya perubahan sistem dan reformasi birokrasi pada tingkat nasional.
b. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi  melalui  restrukturisasi  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  unit/lembaga pengawasan,  agar  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dapat  dilaksanakan  secara independen dan bertanggung jawab. 16
Pemberian  kewenangan  sebesar  itu  tidak  sia-sia.Meski  belum  optimal, pemberantasan korupsi sudah berjalan dan memberikan harapan pada masyarakat.Hal ini tidak lepas dari kesederhananaan birokrasi di KPK. Para penyidik dari KPK bisa langsung  berkoordinasi  dengan  tim  penuntut  yang  juga  berada  di  KPK.  Tidak  ada hambatan birokrasi institusi atau ego sektoral seperti sering terjadi dalam penanganan kasus  yang penanganannya melibatkan banyak lembaga.Salah satu penyebab sering terhambatnya pengusutan kasus korupsi adalah masalah birokrasi yang terlalu rumit. Sebuah  surat  bisa  jadi  harus  melalui  berbagai  pintu  sebelum  sampai  ke  tangan penerima.  Oleh  karenanya,  tidak  heran  tersangka  korupsi  sering  melenggang  bebas bersembunyi  di  luar  negeri.  Penyebabnya  bisa  jadi  karena  surat  pencekalan  yang terlalu lama diproses.
15 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
Profesor  Hikmawanto  Juwana,  guru  besar  Fakultas  Hukum  UI,  mengatakan bahwa ada tiga factor yang membuat KPK disebut sebagai super body.
a. Pertama  adalah  kewenangan  yang  terkait  dengan  proses  hukum.  Mulai  dari penjebakan hingga penuntutan semua dilakukan KPK, bahkan KPK tidak dapat mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan  (SP3).  Berbeda  dengan kepolisian  dan  kejaksaan  yang  dapat  mengeluarkan  SP3  sehingga  mampu menghentikan pengusutan kasus di tengah jalan. Tanpa adanya SP3 berarti semua kasus yang sudah di usut harus berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi yang memang di bentuk khusus. Ketiadaan SP3 membuat KPK harus berhati-hati dalam melakukan  pengusutan.  Mereka  tidak  bisa  sembarangan  menetukan  status seseorang  sebagai  tersangka  karena  apabila  tidak  terbukti  bisa  mengurangi kewibawaan KPK.
b. Faktor  kedua  adalah  personel  kepolisian  dan  sumber  daya  manusia  di  KPK. Personel kepolisian dan tenaga dari kejaksaan merupakan orang-orang pilihan dan disaring secara ketat melalui proses yang cukup panjang dan memilih yang terbaik (best of the best). Para pimpinan KPK dipilih dari seleksi yang ketat. Di mulai dari pemberitahuan di media massa dan beragam tes, seperti tes psikologi, hingga fit and  proper  test dihadapan  para  anggota  DPR.  Semua  itu  dilakukan  demi mendapatkan  pimpinan  KPK  yang  kompeten,  berani,  memiliki  integritas  yang baik, cerdas , dan tidak mudah goyah dalam penegakkan hukum.
c. Factor terakhir adalah masalah kesejahteraan, bukan masalah lagi bahwa tingkat kesejahteraan  personel  KPK  melebihi  kesejahteraan  aparat  penegak  hukum lainnya. Dan juga KPK di bekali oleh peralatan canggih. Alat sadap yang dimiliki KPK merupakan  yang tercanggih dan  sesuai dengan standar internasional. Alat sadap tersebut memang tidak dijabarkan spesifikasinya kepada publik, tapi selalu diaudit secara independent oleh auditor independent. Pengauditan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan alat sadap. Personel kpk juga mendapat  pelatihan  dari  badan  penyelidik  luar  negeri,  seperti  FBI  untuk meningkatkan kemampuannya. 17
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  menjalankan  tugas  koordinasi,  komisi  pemberantasan  korupsi berwenang:
a. Mengkordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana korupsi,  menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
b. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
d. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 18
A. Penegakan hukum  oleh  KPK terhadap penyelesaian tindak  pidana  korupsi di Indonesia
Aspirasi  masyarakat  untuk  memberantas  korupsi  semakin  meningkat,  karena korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  kepentingan  masyarakat.Untuk  dapat memberantas  korupsi  diperlukan  lembaga  independen  yang  bebas  dari  pengaruh kekuasaan negara.Sehingga dibentuklah KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus Sport Center Hambalang: Kasus korupsi proyek Sport Center Hambalang oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  menyebabkan  negara  dirugikan sebesar Rp. 463,66 miliar. Menurut temuan BPK, uang yang dikeluarkan pemerintah untuk Hambalang dari kontrak Rp 1,2 triliun baru Rp 471 miliar, tapi karena masih ada sisa Rp 8 miliar maka jadi Rp 463 miliar, termasuk untuk pengadaan barang jasa. Dalam  kasus  ini  telah  menyeret  mantan  Menpora  Andi  Malarangeng,  Sekjen Kemenpora  Wafid  Muharram,  dan  mantan  Ketua  Umum  Partai  Demokrat  Anas Urbaningrum. 19 .
18 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, Hal 238
19 Zaenal Arifin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerinta h , Jurnal Hukum Responsif Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Panca Budi,  Medan, 2017 hal 59.
e-ISSN : 2621-4105
Salah satu implikasi dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materil dalam penanganan perkara tindakpidana korupsi adalah lebih terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaankekuasaan  ( abuse  of  power )  yang  dilakukan  aparat  penegak hukum.Yang  dimaksud  penyalahgunaan  kekuasaan  disini  adalah  penyalahgunaan kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  ketika  menangani  perkara tindak  pidana  korupsi,  baik  itu  ditahap  penyidikan,  penyelidikan,  maupun dipengadilan.
Kesalahan jabatan yang oleh pembentuk Undang-Undang kita telah dinyatakan sebagai  tindak  pidana  korupsi  di  dalam  pasal  5  sampai  dengan  Pasal  12  Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 itu ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 436 KUHP, yakni yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  3  dari Undang-Undang yang sama telah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun. 20
Penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power )  semacam  ini  sesungguhnya tergolong  pula  jenis  korupsi,  yaitu  korupsi  transaktif  dan  korupsi  defentif (pemerasan).Korupsi  transaktif  adalah  adanya  kesepakatan  timbal  balik  antara pemberi  dan  pihak  penerima  demi  keuntungan  kedua  belah  pihak  dan  dengan  aktif diusahakan  tercapainya  keuntungan  ini  oleh  keduannya.Contohnya,  penyuapan terhadap  seorang  hakim  agar  mendapat  vonis  yang  menguntungkan.  Sedangkan korupsi defensive diartikan pelaku merupakan korban dilakukannya pemerasan, dalam arti  tersangka  korupsi  (sesungguhnya)  bukanlah  pelaku  korupsi,  atau  tersangka penipuan  bukanlahpelaku  penipuan,  akan  tetapi  dijadikan  korban  untuk  diperas. Contoh konkritkoropsi defensive adalah seorang ditahan karena tuduhan yang dibuat- buat, sekedar untuk memerasnya.Ia membayar uang suap untuk pembebasannya dan agar  tuduhan  atas  dirinya  dicabut. 21 Padahal,  aparat  penegakan  hukum  telah  diberi kepercayaan oleh Undang-Undang untuk memberantas kejahatan korupsi.
20 P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, Kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 28
21 JuniverGirsang, Abuse Of Power, JG Publising, Jakarta 2012, hal 187
e-ISSN : 2621-4105
Dalam pemahaman umum, salah satu bentuk kejahatan korupsi adalah tindakan abuse of power oleh para pejabat Negara untuk meemberikan keuntungan bagi dirinya sendiri  atau  orang  lain.  Namun,  pengertiannya  menjadi  berbeda,  ketika  orang  yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menangani perkara korupsi, yaitu aparat penegak  hukum,  justru  melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan,  misalnya  memeras tersangka atau membelokan hukum melalui Putusannya hanya karena adanya imbalan atau kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan kepercayaan public ini terbebas dari praktik-praktik abuse of power . 22
Persoalannya  sekarang  adalah  perbuatan  melawan  hukum  materil  maupun penyalahgunaan kekuasaan harus ada parameternya yang jelas, sehingga tidak terjadi pencampuradukan  antara  ruang  lingkup  hukum  pidana  dan  administrative.  Dalam konteks ini, muladi memberikan parameter yang seharusnya digunakan ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mengandung prinsip-prinsip : 23
1. Kepastian hukum (legal certainty)
2. Kesamaan (equality)
3. Keseimbangan (proportionality)
4. Kecermatan (carefulness)
5. Motivasi (motivation)
6. Tidak menyalagunakan kewenangan (non misuse of competence)
7. Permainan yang wajar (fairplay)
8. Keadilan dan kewajaran (reasonableness and prohibition of arbitraireness)
9. Menanggapi harapan yang wajar (meeting raised expectation)
10. Peniadaan  akibat  putusan  yang  batal  (undoing  the  consequences  of  an  annulled decision),
11. Perlindungan  dan  pandangan  hidup  atau  cara  hidup  pribadi  (protecting  the personal way of life).
Namun  demikian,  menurut  Muladi,  agar  tidak  terjebak  pada  parameter  yang masuk jurisdiksi hukum administrasi (maladministraction), atau hukum perdata, maka
22 Ibid, hal 197
23 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
perbuatan-perbuatan  diskresioner  tersebut  harus  pula  mengandung  elemen-elemen yang bernuansa:
1. Kecurangan (deceit)
2. Manipulasi
3. Penyesatan  (misrepresentation),
4. Penyembunyian kenyataan (concealment of facts),
5. Pelanggaran kepercayaan (breach of trust),
6. Akal-akalan (subterfuge)atau pengelakan peraturan ( illegal circumvention )
Suatu  hal  yang  membedakan  KPK    dengan  institusi  penegak  hukum  lainnya adalah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPK.  Lembaga  pemberantasan  korupsi  ini memiliki  kewenangan  yang  sangat  luas.KPK  bisa  melakukan  penyelidikan, penyidikan,  hingga  penuntutan  di  pengadilan  tindak  pidana  korupsi.Belum  lagi kewenangan  KPK  untuk  melakukan  penyadapan,  pencekalan,  meminta  laporan kekayaan,  hingga  membatalkansebuah  transaksi  keuangan  dan  memblokir  rekening atau  kekayaan  seseorang  yang  menjadi  tersangka  kasus  korupsi. 24 Orang  bijak mengatakan, Power  tends  to  corrupt ,  demikian  pula  halnya  dengan  KPK. Kewenangan  seluas  itu  jika  tidak  disertai  dengan  pengawasan  yang  lebih  baik  bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Hal ini sudah terbukti dengan kasus AKP Suparman, kasus ini mencuat pada tahun 2006, yaitu ketika suparman yang menjadi penyidik  di  KPK  ketahuan  memeras  saksi  dalam  pemeriksaan  kasus  korupsi  PT. Industri  Sandang  Nusantara.Suparman  waktu  itu  mengancam  saksi  Tintin  Surtini untuk  memberikan  sejumlah  uang  agar  tidak  dijadikan  sebagai  tersangka.  Pada akhirnya  Tintin  memberikan  uang  sebesar  Rp.  439.000.000  secara  bertahap  kepada Suparman.  Di  persidangan  khusus  tindak  pidana  korupsi,  suparman  terbukti melakukan  pemerasan  dan  dihukum  delapan  tahun  penjara. 25 Kasus  suparman  ini menunjukan  bahwa  tidak  semua  anggota  KPK  adalah  malaikat  yang  tidak  punya dosa.Mereka  hanyalah  manusia  biasa,  bisa  saja  menyalahgunakan  wewenang  yang dimilikinya.Tidak ada badan khusus  yang mengawasi sepak terjang  KPK, layaknya Polisi diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional.Pengawasan KPK langsung dilakukan
24 Diana Napitupulu, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, Hal 83
25 Ibid, hal 83
e-ISSN : 2621-4105
oleh rakyat melalui DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi.Pengawasan oleh DPR dilakukan lewat mekanisme rapat dengan pendapat yang dilakukan secara berkala atau setelah merespon isu yang berkembang dimasyarakat.Pada rapat dengan pendapat tersebut, KPK diwakili oleh unsur-unsur pimpinan. 26
Selain  pengawasan  secara  eksternal  melalui  peran  anggota  dewan  dan masyarakat  lewat  LSM,  secara  internal  KPK  juga  memiliki  sistem  pengawasan sendiri.Belajar dari kasus AKP Suparman, KPK membentuk Tim Intelejen Internal. Namanya saja intel, sudah pasti mereka melakukan pengawasan secara terselubung. Mereka  berasal  dari anggota  KPK  sendiri  yang  dipilih  dan  dilatih  secara  khusus  di tempat  yang  khusus  pula.  Hanya  pimpinan  KPK  yang  mengetahui  timintelejen  ini, anggota yang lain tidak. Tim ini tetap menjalankan tugas sebagai anggota KPK seperti biasa, hanya mereka mendapat tugas tambahan untuk mencermati tindak tanduk rekan mereka.Tindakan  intelejen  ini  diharapkan  bisa  dengan  mudah  menangkap  basah anggota  KPK  yang  melakukan  pelaggaran.KPK  juga  menciptakan  sistem  dan mendorong para anggotanya untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi didalam  tubuh  KPK.  Keberadaan  tim  ini  dan  dorongan  menjadi  pelapor  terungkap dalam  rapat  dengar  pendapat  antara  KPK  dan  Komisi  III  DPR  pada  tanggal  9  Juni 2008. 27 Meskipun  demikian,  ternyata  saat  ini  pimpinan  KPK  sendiri  yang  terjerat dengan  dugaan  pelanggaran  aturan  hukum.Ketua  KPK  non  aktif,  Antasari  Azhar, ternyata  kedapatan  menemui  Anggoro  Widjojo  di  Singapura.Padahal  saat  itu Anggoroditenggarai tengah memiliki masalah hukum.
Undang-Undang  tentang  KPK  dengan  tegas  melarang  pimpinan  KPK  untuk menemui seseorang yang sedang terlibat perkara. Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.
26 Ibid
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
KPK  sebagai  lembaga  anti  rasuah  dalam  memerangi  korupsi  memerlukan komitmen kuat dan kerja sama serta koordinasi yang baik  antar instansi pemerintah dan  aparat  penegak  hukum.  Tugas  memberantas  korupsi  hanya  dapat  dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan  korupsi.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  secara  jelas  sudah memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistemik dan tidak pandang bulu dalam menyeret para koruptor  menjadikan  KPK  sebagai  tongggak  utama  dalam  pemberantasan  korupsi. Dengan adanya KPK satu demi satu pejabat pemerintah mulai masuk dalam perangkap KPK dan triliunan uang negara pun terselamatkan.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap penyalahgunaan kewenangan  yang  dilakukan  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana korupsi yaitu dengan mengoptimalkankewenangan dan Independensi serta integritas Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  yang melaksanakan  koordinasi,  supervisi,  penyelidikan  dan  penyidikanbahkan  sampai penuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pejabat negara sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Secara garis besar sasaran KPK dalam penegakan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bidang,  yakni penindakan, pencegahan,  koordinasi  dan  supervisi,  serta  monitoring.  Ini  dilakukan  untuk melaksanakan  tupoksinya  dengan  baik  untuk  menindak  dengan  tegas  sesuai  aturan hukum  yang berlaku maupun mencegah Tindak Pidana Korupsi agar tidak terulang lagi dimasa depan.
Aryas Adi Suyanto
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zaenal  bin  Syamsuddin.  “ Jihad  Melawan  Korupsi ”,  Pustaka  Imam  Abu Hanifah, Jakarta, 2008.
Abidin,  Zaenal  dan  Endri.  “ Kinerja  Efisiensi  Teknis  Bank  Pembangunan  Daerah: Pendekatan  Data  Envelopment  Analysis  (DEA)”. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan.Vol. 11 No. 1 Hal 21-29.2009.
AdamiChazawi, 2005. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Rajawali Pers. Bandung. Ahmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Teory)  dan  Teori  Peradilan  termasuk Interprestas i   Undang – Undang (Legisprudence), Jakarta Kencana Pranada Media Group 2010
Ahmad-Dzakirin, http://ahmeddzakirin.blogspot.com/2010/09/bab-ii-konsep-negara- dalam-islam-html
Akbar,  Nasher. “Analisis  Efisiensi  Organisasi  Pengelola  Zakat  Nasional  Dengan Pendekatan  Data  Envelopment  Analysis”, Jurnal  TAZKIA,  Vol.4  No.2, Agustus-Desember 2009.
Al-Quran dan Terjemahannya . Departemen Agama, Jakarta, 2004.
Amirudin, Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa , Genta Publishing, Yogyakarta 2010
Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Arief,  Barda  Nawawi.  1996. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung Boediono. 1990. Ekonomi Moneter . BPFE.Yogyakarta.
Diana napitupulu, kpk in action , raih asa sukses, Jakarta 2010
Dina  Pertiwi  Lela.  “ Efisiesi  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Jawa Tengah ”,  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Vol.12  No.2  Hal:  123  –  139, Yogyakarta, 2007.
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Cet. II , Sinar Grafika, Jakarta, 2009
F.Agyya..2010 .  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana .AsaMandiri.JakartaH.A.R. Gibb,  The Nodern  Trends  in  Islam, (Chichago:  The  Univesity  Of  Chichago Press, 1950
Hadad,  Muliaman  D.,  dkk.2003. Pendekatan  Parametrik  Efisiensi  Perbankan Indonesia .www.bi.go.id.Diakses pada tanggal 16 Maret 2015. Hans Kelsen , General Theory of law and state , diterjemahkan oleh Rasisul Harie Tuesang, Seminar pencegahan dan pemberantasan korupsi Topik II HB. Sutopo, Penelitian Kualitatif Baagian II , (Surakarta:UNS Press, 1988) Ivan  Yustiavandana–Arman  Nevi–Adiwarman, Tindak  Pidana  pencucian  Uang  di Pasar Modal , Bogor :Ghalia Indonesia, 2010.
Aryas Adi Suyanto
e-ISSN : 2621-4105
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006
Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2009 Juniver Girsang, Abuse Of Power, JG Publising, Jakarta 2012 Kamus Dewan Edisi keempat Malaysia, dewan bahasa dan pustaka, Malaysia, 2010. Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, P.T. Alumni, Bandung, 2007 Martiman  Prodjohamidjojo, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Tersangka  Untuk Memperoleh  Informasi  Dalam  Perkara  Korupsi  Oleh  Kejaksaan ,  Bandung: Mandar Maju, 2001.
Muhammad Ali, Kamus Lengkap bahasa Indonesia , Jakarta : Penerbit: Amoni, 1999. Noeng Muhadjir, Metologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta Cet ke 7 .1996 P.A.F  Lamintang,  dan  Theo  Lamintang, Kejahatan  jabatan  tertentu  sebagai  tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 28 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor : Politea, 1980. S.  Wojowasito,  W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Lengkap  Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Bandung : Hasta, 2006. Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2001.
udarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif , Bandung. CV. Pustaka Setia 2002 Sudarto.1983. Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  Kajian  terhadap Pembaharuan Hukum Pidana . Sinar Baru. Bandung. Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Penganntar , Yogyakarta Penerbit Liberty, 2009
Sulistyowati  Irianto  Sinadarta, Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasid  dan  Refleksi Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial , Thafa Media, Yogyakarta, 2013 Utrecht, E. dan M. Saleh Djinjang.1982. Pengantar Dalam Hukum Indonesia Pradya Paramitha. Jakarta.
Zaenal Arifin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerinta h , Jurnal  Hukum  Responsif  Vol.  5  No.  5,  Oktober  2017,  Fakultas  Hukum Universitas Panca Budi,  Medan, 2017.
Komisi  pemberantasan  Korupsi.  2010.  Laporan  Tahunan  2010.  Diakses  pada  20
Januari 2015.Dari : www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/581-laporan- tahunankpk-2010
e-ISSN : 2621-4105
Komisi  pemberantasan  Korupsi.  2011.  Laporan  Tahunan  2011.  Diakses  pada  20 Januari 2015.Dari : www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/580-laporan- tahunankpk-2011
Komisi  pemberantasan  Korupsi.  2012.  Laporan  Tahunan  2012.  Diakses  pada  20
Januari 2015.Dari : www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/955-laporan- tahunankpk-2012
Komisi  pemberantasan  Korupsi.  2013.  Laporan  Tahunan  2013.  Diakses  pada  20
Januari 2015.Dari : www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/1755- laporan-tahunankpk-2013 Komisi pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan 2014. Diakses pada 1 Juni 2015.Dari : www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/2590-laporan- tahunan-kpk-2014
Laporan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2014 , Transparancy International Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-udang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi