## PAMPAS: Journal of Criminal Law

## Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana
Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence : generationof21@gmail.com

## ABSTRAK
Tindakan plagiarisme diakui telah menjadi sebuah perbuatan yang dicela  dan  bertentangan  dengan  semangat  ilmiah  dalam  dunia akademik  di  perguruan  tinggi.  Karena  itu,  setiap  orang  yang melakukannya  biasanya  akan  mendapatkan  sanksi  administratif. Artikel ini mempertanyakan kemungkinan diberikan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melakukan tindakan plagiarism. Hal ini  mengingat  adanya  unsur-unsur  niat  jahat  dengan  maksud mengambil karya  orang lain secara tidak sah.  Dengan  melakukan pendekatan  yuridis-normatif,  artikel  ini  melakukan  penafsiran hukum  secara  legal  positivistik  terkait  masalah  yang  dikaji. Hasilnya,  ditemukan  sejumlah  pasal  yang  dapat  dijadikan  dasar untuk  memidanakan  tindakan  plagiarisme.  Artikel  ini  juga memaparkan  kajian  terkait  pencegahan  tindakan  plagiarisme karya  ilmiah  di  perguruan  tinggi.  Hal  ini  dilakukan  demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Karya Ilmiah, Tindakan Plagiarisme. KEYWORDS: Criminal Law, Plagiarism, Scientific Work.

## ABSTRACT
Plagiarism has been recognized as a disapproved act and contrary to  the  scientific  spirit  and  the  academic  environment  in  the university.  Therefore,  anyone  who  commits  such  an  act  shall usually  get  administrative  sanctions.  This  article  questions  the possibility  of  imposing  a  criminal  sanction  upon  anyone  who commits  an  act  of  plagiarism.  It  is  argued  that  in  such  action there is an element of a guilty mind with the intention of claiming scientific works belonging to others in an illegal way. Employing a normative-legal approach, this article operates a legal-positivistic interpretation  to  address  the  problem.  It  is  found  through  the research  a  number  of  articles  identified  as  a  basis  for criminalizing the act of plagiarism. This article also elaborates on studies  related  to  the  prevention  of  plagiarism  of  scientific  work in universities to contribute to achieving national education goals.

## A. PENDAHULUAN
Penulisan  karya  ilmiah  di  setiap  perguruan  tinggi  di  Indonesia  telah  menjadi sebuah  keniscayaan.  Karya  ilmiah,  baik  berupa  makalah,  artikel  jurnal,  laporan penelitian,  skripsi,  tesis,  ataupun  disertasi, 1 merupakan  karya  akademik  yang  sangat bernilai.  Karya-karya  tersebut  dapat  digunakan  untuk  berbagai  macam  tujuan  baik
1 Aninditya  Sri  Nugraheni, Menulis  Ilmiah  Sebagai  Budaya  Akademis di  Perguruan  Tinggi ,  Pascasarjana  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 45-55.
sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi ataupun sebagai bahan untuk tujuan kenaikan pangkat bagi seorang dosen. Lazimnya, semakin tinggi reputasi suatu karya ilmiah semakin tinggi pula nilainya dan semakin besar juga manfaatnya. 2 Menulis karya ilmiah merupakan salah satu kegiatan utama di perguruan tinggi yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  maupun  dosen. 3 Untuk  bisa  menulis,  mahasiswa maupun dosen sangat dituntut untuk dapat menguasai skill mengenai tata cara menulis yang baik dan benar. Kata “menulis” itu sendiri difahami sebagai sebuah kerja ilmiah yang  melibatkan  cara-cara  yang  ilmiah  melaui  kegiatan  penelitian. 4 Karena  itu, menghasilkan sebuah karya ilmiah memerlukan jangka waktu tertentu sesuai dengan berat  ringanya  suatu  penelitian.  Di  samping  itu,  pekerjaan  ilmiah  ini  mengharuskan kerja yang serius dan diterminasi yang tinggi 5 agar karya yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah. Karya ilmiah tertentu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi harus dipertahankan di hadapan dewan penguji. Sementara karya ilmiah berupa  artikel  jurnal  umumnya  melewati  proses  review  untuk  bisa  diterbitkan  pada suatu jurnal. Semakin bereputasi jurnalnya, biasanya semakin ketat reviewnya.
Pada dasarnya penulisan karya ilmiah ialah sebagai media guna menyampaikan pikiran,  ide,  dan  gagasan  secara  tertulis  untuk  dapat  dipahami,  diuji,  dan  ditanggapi sebagai informasi yang penting. Penulisan karya ilmiah identik dengan dunia akademik karena  pemikiran  tersebut  bersumber  pada  pemikiran  para  akademisi  yang  harus dilindungi secara legal dan moral.
Bagi sebagian orang, menulis karya ilmiah adalah hobi. Namun, bagi sebagian lainnya,  menulis  adalah  pekerjaan  yang  teramat  sulit  dan  melelahkan.  Terlebih  jika waktu  yang  dimiliki  sangat  sempit  dikarenakan adanya  kegiatan lain,  seperti  jabatan dalam  sebuah  organisasi.  Ketidakmpuan  dalam  menulis  juga  sering  menjadi  alasan mengapa sebagian orang merasa malas dan enggan menghasilkan karya ilmiah; karya ilmiah  adalah  beban. 6 Tidak  jarang,  demi  menghasilkan  karya  ilmiah  ini  dan  demi memenuhi  tuntutan  dunia  akademis,  banyak  orang  yang  tergoda  mengambil  jalan pintas. Misalnya, dengan menyewa seorang penulis atau dikenal dengan istilah “ghost writer”, secara harfiah berarti “penulis hantu” atau penulis “anonym” 7 lantaran penulis sesungguhnya tidak terlihat dan tidak dipublikasikan. 8 Cara lain yang biasa ditempuh untuk  melahirkan  karya  ilmiah  adalah  dengan  mengambil  karya  orang  lain  untuk
2 Hukumonline,  “Pentingnya  Penulisan  Jurnal  Internasional  untuk  Mahasiswa  dan Dosen,” https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-penulisan-jurnal-internasional- untuk-mahasiswa-dan-dosen-lt641d6abb14f4b . Diakses pada 30 Mei 2023.
3 Eddy Damian , Hukum Hak Cipta , Alumni, Bandung, 2014, hlm 253
4 Nugraheni, Op.Cit., 45. 5 Ibid., 13.
6 Fotarisman Zaluchu, “Saat Dosen Tidak Mampu Menulis,”
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/01/saat-dosen-tidak-mampu-menulis.  Diakses pada 30 Mei 2023.
7 Atiekah  Achmad  dan  Kholis  Roisah,  “Status  Hukum  Ghostwriter  dan  Pemegang  Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hlm. 431. 8 Sankalp  Yadav  &  Gautam  Rawal,  “Ghostwriters  in  the  Scientific  World,” Pan  African Medical  Journal ,  Volume  30,  Article  217,    18  Jul  2018,  hlm.  2.  https://panafrican-med- journal.com/content/article/30/217/full/
diklaim  sebagai  karya  sendiri  tanpa  izin  dari  penulis  aslinnya.  Praktik  ini  disebut plagiarism. 9
Di  era  globalisasi  di  mana  perkembangan  teknologi  informasi  semakin  pesat, penulisan karya ilmiah semakin mengalami kemudahan, terutama dalam hal publikasi. Di  beberapa  institusi  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  seperti  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi,  mahasiswa  yang  akan  menyelesaikan  masa  studinya  diwajibkan membuat  suatu  karya  ilmiah  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  yang  kemudian dipublikasikan melalui jurnal online . Saat ini jurnal di Indonesia tampaknya mengalami migrasi  yang  signifikan  dari  jurnal  cetak  ke  jurnal online .  Tidak  seperti  jurnal  cetak, jurnal online menawarkan  kemudahan  yang  jauh  lebih  baik  dan  lebih  efisien. Menerbitkan  karya  ilmiah  secara online tampaknya  juga  dipengaruhi  oleh kecendrungan  menguatnya  informasi  media  secara online .  Bahkan  tradisi perpustakaan juga tampak beralih ke cara online , misalnya dengan menyediakan buku elektronik  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah e-book .  Hal  ini  memudahkan  akses informasi  yang  terdapat  pada  sumber-sumber  tersebut.  Namun,  kemudahan  justru tindakan penjiplakan atau plagiarisme. 10
Sekalipun  terdapat  aturan  hukum  yang  melarang  pelanggaran  berupa  klaim hak  cipta,  tindakan  plagiarisme  masih  sering  terjadi.  Plagiarisme  sangat  mungkin marak  di  lingkungan  pendidikan  tinggi  karena  adanya  tuntutan  pembuatan  karya ilmiah  dan  mudahnya  mengakses  sumber-sumber  referensi  di  internet.  Kebanyakan pengguna  internet,  terutama  mahasiswa,  mudah  terjebak  pada  tindakan  plagiarisme baik  sengaja  ataupun  tidak  sengaja.  Bahkan  tidak  jarang  diberitakan  jika  para  dosen dari berbagai level tingkatan juga didapati melakukan tindakan tersebut. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dosen demi memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Doktor di sebuah universtias ternama di Indonesia. 11
Terdapat  beberapa  karya  yang  mengulasa  mengenai  topik  plagiarism  dalam perspektif  hukum.  Di  antaranya  dilakukan  oleh  Darmayani 12 dan  Panjaitan. 13 Karya pertama mengulas mengenai fenomena plagiarisme oleh  mahasiswa, sementara yang kedua  fokus  pada  sanksi  hukum  pidananya.  Artikel  ini  berupaya  melengkapi  kedua karya  tersebut  terutama  dengan  megelaborasi  sumber  hukum  yang  terkait  masalah pidana bagi pelaku plagiarisme.
Secara  umum,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menelusuri  sejauh  mana  pelaku plagiarisme  dapat  dipidana.  Dengan  melihatnya  dari  perspektif  hukum  pidana  dan
9 “ Presenting work or ideas from another source as your own, with or without consent of the  original  author,  by  incorporating  it  into  your  work  without  full  acknowledgment .” https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.
10 Huller  Gabe  Dimpos  Sinaga ,  Perlindungan  Hukum  Atas  Karya  Ilmiah  Dari  Tindakan Plagiat  Menurut  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Berlaku ,  USU  Law  Jurnal,  Vol.5  No.3, 2017,  dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.garu da.ristekdikti.go.id/article.phbp%3Farticle%3Dperlindungan%2hukum%2atas%2karya%2ilmi ah52dari%2tindakan%2plagiat%2menurut%2peraturan%2perundang%2undangan%2yang% 2berlaku7hTz3lWr.
11 Irwan  Syambudi, Dugaan  Plagiat  Disertasi  Rektor  Unnes  di  UGM ,  dalam http://tirto.id/dugaan-plagiat-disertasi-rektor-unnes-di-ugm-efYy , diakses 28 Mei 2023.
12 IGA Sri Darmayani, “Plagiarisme di Perguruan Tinggi.” Medicina , Volume. 45, Nomor. 3, July 2015. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/medicina/article/view/15860>. Date accessed: 29 Mei 2023.
13 Hulman  Panjaitan,  “Sanksi  Pidana  Plagiarisme  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia,” Jurnal Hukum tô-râ , Volume 3 No. 2, Agustus 2017.
menyajikan masalah ini secara lebih komprehensif.  Sebagai suplemen, kajian ini juga dilengkapi  dengan  ulasan  mengenai  pendekatan  yang  mungkin  dilakukan  demi mencegah budaya plagiarisme di perguruan tinggi.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengulas  aturan  hukum  berkaitan  tema  yang  dikaji.  Penulis mengumpulkan  sejumlah  sumber-sumber  yang  utama  kajian  ini  berupa  hukum  yang telah  dikonseptualisasikan  dalam  bentuk  norma  ataupun  aturan  yang  berbentuk peraturan  tertulis  dan  doktrin  pada  ahli  hukum  terkemuka  yang  terkait  dengan masalah plagiarisme.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  terhadap  tindakan  plagiarisme  karya  ilmiah  dalam  hukum pidana.
Plagiarisme adalah perbuatan tidak terpuji, yang merupakan tindakan menjiplak ataupun  mengambil  ciptaan  orang  lain  dan  mengatasnamakan  dirinya  terhadap ciptaan  tersebut.  Orang  yang  melakukan  tindakan  plagiat  disebut  sebagai  plagiator. Plagiarisme  seringkali  dikatakan  hanya  sebagai  pelenggaran  etika,  bukan  sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan  ke  beberapa  macam.  Dalam  konteks  ini,  perbuatan  melawan  hukum pidana  ( wederrechtelikheid )  adalah  yang  paling  relevan  untuk  dikaitkan. 14 Dalam bidang akademik orang yang sengaja melakukan tindakan plagiarisme dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia.  Namun, hukuman atau sanksi terhadap plagiarisme umumnya adalah sanksi administrative, misalnya dengan penurunan pangkat, jabatan, atau pencabutan gelar akademik tertentu.
Masalah  plagiarisme  berkaitan  dengan  upaya  melindungi  ide  akademis  seperti karya ilmiah karena di dalamnya melekat hak moralitas. Sehingga secara moral adalah hal  yang  terlarang  untuk  memanipulasi  keaslian dari  karya  orang  lain,  karena  setiap karya seseorang seperti karya ilmiah harus mendapat rasa hormat dan perlindungan. 15 Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak  cipta  sendiri  dijelaskan  dalam  Pasal  1  bahwa  ia  adalah  “hak  eksklusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Mengutip  Zulfa  Aulia,  Kurnizar menyinggung  bahwa  hak  cipta  merupakan  hak  pencipta  untuk  mengumumkan  dan memperbanyak  ciptaannya  dalam  bentuk  karya.  Dalam  hukum  hak  cipta,  seseorang yang telah menghasilkan suatu karya memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak  ciptaanyaan,  sehingga  hanya  pemilik  karya  tersebutlah  yang  berhak dan karenanya dapat menggunakan karya tersebut. Itulah yang disebut hak eksklusif. Dengan  adanya  hak  eksklusif,  penggunaan  karya  oleh  pihak  lain  menjadi  tertutup, terkecuali  dalam  kepentingan  pendidikan,  penelitian,  dan  tidak  komersil.  Sedangkan
14 Shidarta,  “Plagiarisme:  Pelanggaran  Hak  Cipta  (bagian  3  dari  3),”  dalam https://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3- dari-3-tulisan/ , diakses 1 Juni 2023
15 Kurnisar, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi , ” Jurnal  Bhineka  Tunggal  Ika ,  Vol.3  No.2,  Universitas  Sriwijaya,  2016,  dalam https://ejournal.unsri.ac.id/index.php./jbti/article/view/4591 , diakses 1 Juni 2023.
dalam  wilayah  komersial  diperbolehkan  setelah  mendapat  izin  dari  pemilik  karya tersebut. 16
Undang-Undang  Hak  Cipta  tidak  menyebutkan  istilah  plagiarisme  karya  ilmiah melainkan tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) huruf a dan pasal 48:
Pasal 44 Penggunaan,  pengambilan,  penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  cipta  jika  sumbernya  disebutkan  atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
a. Pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan  laporan, penulisan  kritik  atau  tinjauan  suatu  masalah  dengan  tidak  merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
Pasal 48
Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:
a Artikel  dalam  berbagai  bidang  yang  sudah  dilakukan  pengumuman  baik dalam  media  cetak  maupun  media  elektronik  kecuali  salinannya disediakan  oleh  pencipta,  atau  berhubungan  dengan  penyiaran  atau komunikasi atas suatu ciptaan;
b Laporan  peristiwa  aktual  atau  kutipan  singkat  dari  ciptaan  yang  dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
c Karya  ilmiah,  pidato,  ceramah,  atau  ciptaan  sejenis  yang  disampaikan kepada publik.
Berdasarkan  pembatasan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  tersebut,  dapat dipahami bahwa perbuatan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme selama mencantumkan atau menyebutkan sumber dana nama  pencipta  secara  lengkap.  Artinya,  perbuatan  tidak  mencatumkan  sumber  asli itulah yang disebut sebagai plagiarisme.
Perlindungan terhadap hak cipta memiliki fungsi untuk melindungi hak seorang pencipta  terhadap  hasil  ciptaanya.  Hak  cipta  bertujuan  melindungi  potensi  seorang pencipta  karena  eksistensi  kemampuan  yang  dimilikinya  untuk  menghasilkan  suatu karya  cipta.  Pada  dasarnya  perlindungan  hak  cipta  dimaksudkan  guna  mewujudkan iklim yang jauh lebih baik bagi dunia mencipta. Perlindungan hak cipta secara eksplisit ditetapkan  dalam  Pasal  27  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia  yang  mana disebutkan  “Setiap  orang  mempunyai  hak  sebagai  pencipta  untuk  mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiel yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.” 17 Selain itu, dalam Pasal 40  Ayat  1  juga  ditegaskan  bahwa  ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  ciptaan  dalam
16 Nur  Shoib,  “Hak  Cipta  dalam  Pandangan  Kiai  Pesantren:  Respons  dan  Pendapat Tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan,” Undang: Jurnal Hukum , Vol. 2 No. 2, 2019, dalam https://ujh.unja.ac.id./index.php/home/article/view/99/28 , diakses 1 Mei 2023.
17 Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap  Perlindungan  dan  Penegakan  Hak  Cipta , Undang:  Jurnal  Hukum ,  Vo.  1  No.  2,  2018, dalam https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/54/16, diakses 1 Mei 2023.
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, dan seterusnya.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Plagiat  di  Perguruan  Tinggi  Pasal  1  memberikan pengertian mengenai plagiarisme, yaitu:
Perbuatan  secara sengaja  atau  tidak  sengaja  dalam  memperoleh  atau  mencoba memperoleh  kredit  atau  nilai  untuk  suatu  karya  ilmiah,  dengan  mengutip sebagian  atau  seluruh  karya  dan/atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Lebih jauh, pasal 2 Ayat Peraturan Menteri teresebut juga memberikan elaborasi mengenai kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai plagiarisme, yakni:
a. mengacu  dan/atau  mengutip  istilah,  kata-kata  dan/atau.kalimat,  data dan/atau  informasi  dan  suatu  sumber  tanpa  menyebutkan  sumber  dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara.memadai;
b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data  dan/atau  informasi.dan  suatu  sumber  tanpa  menyebutkan  sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
c. menggunakan  sumber  gagasan,  pendapat,  pandangan,  atau  teori  tanpa menyatakan sumber secara memadai;
d. merumuskan  dengan  kata-kata  dan/atau  kalimat  sendiri  dan  sumber  kata- kata  dan/atau  kalimat,  gagasan,  pendapat,  pandangan,  atau  teori  tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
e. menyerahkan  suatu  karya  ilmiah  yang  dihasilkan  dan/atau  telah dipublikasikan  oleh  pihak  lain  sebagai  karya  ilmiiahnya  tanpa  menyatakan sumber secara memadai.
Tindakan plagiarisme yang dilakukan di universitas sepatutnya menjadi hal yang memprihatinkan, terlebih jika pelakunya adalah para akademisi yang memiliki profesi sebagai  dosen  bahkan  sebagai  guru  besar.  Kasus  plagiarisme  yang  ditemui  dalam skripsi, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya dipercaya masih tergolong sedikit yang terbuka  di  media  massa.  Biasanya,  kasus  plagiarisme  seperti  yang  telah  diuraikan sebelumnya  mendapat  sanksi  administratif  seperti  teguran,  pencabutan  ijazah,  dan pemberhentian dari jabatan.
Secara  normatif,  pengaturan  mengenai  plagiarisme  tidak  saja  terdapat  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta,  namun  tersebar  dalam  berbagai  aturan  lain  dengan pendekatan  pidana.  Pendekatan  pidana ini  tampaknya  dilakukan  demi  memberi efek jera  terhadap  pelaku  plagiarisme.  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  misalnya,  menegaskan  bahwa  “Lulusan  yang karya  ilmiah  yang  digunakannya  untuk  mendapatkan  gelar  akademik,  profesi,  atau vokasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  terbukti  merupakan  jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Merujuk  sejumlah  defenisi,  plagiarisme  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana pencurian, di  mana tindakan ini sejatinya mengambil hak cipta orang lain tanpa izin. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pencurian dan menetapkan salah satu unsurnya ialah mengambil barang milik orang lain. Dalam perkembangannya,  pengertian  barang  ini  meluas  dari  sekedar  barang  berwujud
mencakup  barang  tidak  berwujud  seperti  pencurian  listrik.  Barang  tidak  perlu memiliki  nilai  ( value ),  sehingga  mengambil  sehelai  rambut  seorang  wanita  tanpa seizinnya  termasuk  ke  dalam  pencurian. 18 Sayangnya,  keberadaan  barang,  apakah harus di tempat yang tersembunyi, tidak dijelaskan. Hal ini boleh jadi terkait dengan eksistensi  tindak  pidana  pencurian  yang  dikategorikan  sebagai  delik  formil,  di  mana perbuatan  (mencuri)  itulah  yang  dipidana,  dan  bukannya  akibat  yang  ditimbulkan. Berpegang  pada  paradigma  ini,  tidak  salah  jika  kemudian  plagiarisme  dapat dikaterikan  sebagai  pencurian.  Sekalipun  begitu,  asas  hukum  pidana  menetapkan keharusan  menetapkan  suatu  perbuatan  pidana  melalui  prinsip  legalitas,  bahwa hukum  harus  ditulis  dalam  aturan  hukum  ( lex  scripta )  dan  larangan  adanya  analogi. Karena itu, ada baiknya menelisik langsung aturan hukum yang secara jelas mengatur masalah plagiarisme.
Kriminalisasi plagiarisme sejatinya dapat dilihat sejumlah aturan hukum pidana yang  berlaku.  Dalam  KUHP  Pasal  380  Ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Diancam  dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:
Ke-1  Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di  dalam  suatu  hasil  kesusastraan,  keilmuan,  kesenian  atau  kerajinan,  atau memalsu  nama  atau  tanda  yang  asli,  dengan  maksud  supaya  orang  mengira bahwa  itu  benar-benar  buah  hasil  orang  yang  nama  atau  tandanya  ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
Ke-2  Barang  siapa  dengan  sengaja  menjual  menawarkan  menyerahkan, mempunyai  persediaan  untuk  dijual  atau  memasukkan  ke  Indonesia,  hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. Yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli  telah  dipalsu,  seakan-akan  itu  benar-benar  hasil  orang  yang  nama  atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
Ketentuan  Pasal  380  KUHP  tersebut  secara  garis  besar  menunjukkan  unsur tindak  pidana  yaitu  menaruh/membubuhkan  secara  palsu  sesuatu  nama  atau  tanda dan memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli pada karya sastra, karya ilmiah, kerajinan.  Dengan kata lain unsur ini dapat dikatakan sebagai suatu  tindakan pencurian  atas  ciptaan  orang  lain  dengan  mengatasnamakan  dirinya  tadi  sebagai pencipta.
Selain dianggap sebagai tindakan pencurian, plagiarisme juga termasuk ke dalam tindakan penipuan atau perbuatan curang dengan berbagai kebohongan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa;
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang
18 R. Soesilo, Kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1994. UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018
rnaupun  menghapuskan  piutang  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun.
Ketentuan  Pasal  378  KUHP  tersebut  berkaitan  erat  dengan  penulisan  karya ilmiah yang dibuat oleh orang lain namun mengatasnamakan dirinya sebagai pencipta, kemudian menyerahkan tulisan tersebut kepada Perguruan Tinggi untuk menyerahkan sesuatu  kepadanya  berupa  gelar  akademik  ataupun  ijazah.  Perbuatan  tersebut merupakan salah satu unsur plagiarisme di dunia pendidikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  tidak  menyebutkan  secara  ekplisit  tentang  konsep  tindak  plagiarisme,  akan tetapi  Undang-Undang  ini  memberikan  wewenang  pada  institusi  pendidikan  tinggi untuk memberikan gelar akademik kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang  telah  ditetapkan,  selain  dari  pada  itu  institusi  pendidikan  tinggi  juga  diberikan kewenangan  untuk  membatalkan  dan  mencabut  gelar  yang  telah  diberikan  jika terbukti  adanya  plagiarisme. 19 Hal  ini  tercantum  dalam  pasal  25  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(1) Perguruan  tinggi  menetapkan  persyaratan  kelulusan  untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
(2) Lulusan  perguruan  tinggi  yang  karya  ilmiahnya  digunakan  untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
(3) Ketentuan  mengenai  persyaratan  kelulusan  dan  pencabutan  gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang  Sistem  Pendidian  Nasional  menyiratkan  bahwa  tindakan plagiarisme  tidak  mendukung  fungsi  pendidikan  nasional  dikarenakan  potensi, kemampuan,  dan  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan akibat dari tindakannya bagi masyarakat. 20
Pemerintah  melakukan  tindak  lanjut  atas  ketentuan  dari  pasal  25  Undang- Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dengan  menerbitkan  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulanan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 angka 1 dan 2 disebutkan;
1. Plagiat  adalah  perbuatan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  dalam memperoleh  atau  mencoba  memperoleh  kredit  atau  nilai  untuk  suatu karya  ilmiah,  dengan  mengutip  sebagian  atau  seluruh  karya  dan/atau karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui  sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing  bertindak  untuk  diri  sendiri,  untuk  kelompok  atau  untuk dan atas nama suatu badan.
19 Panjaitan, Op.Cit., hlm. 554 20 Yuliati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Berkaitan  Dengan  Plagiarisme  Karya Ilmiah  Di  Indonesia,” ARENA  HUKUM ,  Volume  6,  Nomor  1,  2012,  hlm.  60,  dalam http://repository.uki.ac.id/1839/1/SANKSI%20PIDANA%20PLAGIARISME%20DALAM%20HU KUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA.pdf, diakses 09 November 2021
Ketentuan  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  plagiarisme  berkaitan  langsung dengan  tujuan  untuk  memperoleh  nilai  baik  untuk  kepentingan  akademik  maupun untuk kepentingan nilai jabatan. Pasal tersebut juga memberikan batasan konsep yang jelas  tentang  plagiarisme  dan  pelaku  plagiarisme  yang  mana  ketentuan  tersebut merupakan  hal  yang  menarik  karena  sebelumnya  belum  ada  pengaturan  yang mengatur secara eksplisit. 21 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut lebih jauh mengelaborasi  lebih  rinci  mengenai  cakupan  plagiarisme.  Pada  pasal  2  Peraturan tersebut dijelaskan bahwa plagiarisme mencakup berbagai karya berupa karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal. 22
Secara normatif istilah plagiarisme yang merujuk pada pelaku dan perbuatannya, dirumuskan  secara  terpisah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Peraturan  Menteri  Pedidikan  Nasional  Nomor  17 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggualangan  Plagiat  di  Perguruan  Tinggi, sedangkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  mengenal  istilah  plagiarisme dan Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit. 23
Berkaitan dengan lingkup berlakunya dan kualifikasinya pelaku dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Hak Cipta berlaku untuk  semua  orang,  sedangkan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 hanya berlaku bagi mahasiswa  (peserta  didik),  dosen,  peneliti  dan  profesi  lain  di  lingkungan  institusi pendidikan. 24
Secara khusus, Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hal ini secara jelas diatur dalam  Pasal  112  hingga  Pasal  119.  Serupa  dengan  itu,  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional,  dalam  Pasal  25,  juga  menyatakan  plagiarisme  adalah  tindak pidana sehingga patut diberikan sanksi pidana. Berbeda dari keduang undang-undang tersebut,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  hanya memberi perumusan sanksi administratif saja. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini memandang bahwa plagiarisme sebagai tindakan yang tercela secara etis dan moral akan tetapi tidak menganggap sebagai tindak pidana. Ini terlihat dari rumusan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan bukan berupa sanksi pidana. Sekalipun begitu,  di  antara  aturan  yang  mengatur  mengenai  plagiarisme,  hanya  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  yang  secara  defenitif  lebih  jelas  menyebutkan nomenklatur “plagiat” dalam Peraturan tersebut.
Selain  menyangkut  soal  kriminalisasi  plagiarisme,  terdapat  pula  perbedaan mengenai jenis kejahatan dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan yang bernuansa plagiarism, antara Pasal KUHP dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  di  satu  sisi,  dan  Undang-Undang  Hak  Cipta  di  sisi  lain.  Menurut  Pasal  380 KUHP dan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jenis kejahatan atas perbuatan  plagiarisme  adalah  kejahatan  biasa  sedangkan  jenis  kejahatan  menurut Pasal  120  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyatakannya  sebagai  delik  aduan.  Selain
21 Ibid.
22 Selengkapnya,  periksa  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulanan Plagiat di Perguruan Tinggi.
23 Yuliati, Loc.Cit.
masalah jenis tindak pidana, perbedaan juga terlihat berbeda dalam masalah ancaman hukumannya.
Dari peraturan perundang-undangan yang ada mengenai plagiarisme, kebijakan dan penegakan hukum harus dilakukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum  dalam  masyarakat  khususnya  di  wilayah  perguruan  tinggi.  Hal  ini  dilakukan antara  lain  dengan  menertibkan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga  yang bertugas  menegakkan  hukum  menurut  proporsi  ruang  lingkup  masing-masing,  serta didasarkan  atas  sistem  kerjasama  yang  baik  dan  mendukung  tujuan  yang  hendak dicapai. 25 Sejalan dengan itu, sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik  ialah  menyangkut  penyerasian  antara  nilai  dan  kaidah,  serta  perilaku  nyata manusia.  Hukum  pada  hakikatnya  memiliki  kepentingan  guna  menjamin  kehidupan sosial  masyarakat,  karena  antara  hukum  dan  masyarakat  terdapat  suatu  interelasi. Selain itu, fungsi dari penegakan hukum ialah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dari hukum tersebut, yakni mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan yang diterapkan oleh undang-undang. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan ide-ide/konsep serta usaha mewujudkan harapan masyarakat yang kemudian menjadi kenyataan.

## 2. Pencegahan tindakan plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi.
Tindakan  plagiarisme  merupakan  sebuah  pelanggaran  moralitas  yang  patut untuk  dicela.  Namun,  demi  menciptakan  suasana  kehidupan  masyarakat  yang  saling menghormati  dan  menghargai  satu  dengan  lainnya,  mencegah  tidak  terjadinya  suatu perbuatan yang tercela merupakan cara paling dini dan efektif yang harus dilakukan. Dalam  konteks  pencegahan  plagiarisme  di  perguruan  tinggi,  Pencegahan  yang  baik sejatinya dilakukan secara sistemik, mulai dari kebijakan hukum, tindakan tegas dari pimpinan  dengan  menutup  akses  terjadinya  praktek  plagiarisme.  Faktor  hukum, budaya, dan struktur perlu dijalankan secara sistematik agar tujuan pencegahan dapat dicapai.
Secara institusional, dalam permasalahan tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme diberikan kepada perguruan tinggi atau instansi yang bersngkutan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan dalam Pasal 7 antara lain:
(1)  Pada  setiap  karya  ilmiah  yang  dihasilkan  di  lingkungan  perguruan  tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya behwa:
a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
b. Apabila  di  kemudian  hari  terbukti  terdapat  plagiat  dalam  karya  ilmiah tersebut,  maka  penyusunnya  bersedia  menerima sanksi sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya  ilmiah  mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga  kependidikan  yang  telah dilampiri  penyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melalui  portal Garuda  (Garba  Rujukan  Digital)  sebagai  titik  akses  terhadap  karya  ilmiah
25 Sanyoto,  “Penegakan  Hukum  di  Indonesia,” Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  8  No.  3, 2008,  dalam http://dinamikahukum.ffh.unsoed.ac.id  /index.php/JHD/article/view/74 ,  diakses 3 Mei 2023
mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga  kependidikan  Indonesia,  atau  portal  lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  tersebut  mengatur  mengenai penanggulangan plagiarisme di Perguruan Tinggi, sebagaimana terdapat pada pasal 10 yaitu:
(1) Dalam  hal  diduga  telah  menjadi  plagiat  oleh  mahasiswa,  ketua jurusan/departemen/bagian  membuat  persandingan  antara  karya  ilmiah mahasiswa  dengan  karya  ilmiah  yang  diduga  merupakan  sumber  yang  tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
(2) Ketua  jurusan/departemen/bagian  diminta  seorang  dosen  sejawat sebidang  untuk  memberikan  kesaksian  secara  tertulis  tentang  kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
(3) Mahasiswa  yang  diduga  melakukan  plagiat  diberi  kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
(4)
Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat,  maka  ketua  jurusan/departemen/bagian  menjatuhkan  sanksi  kepada mahasiswa sebagai plagiator.
(5) Apabila  salah  satu  dari  persandingan  atau  kesaksian,  ternyata  tidak dapat  membuktikan  terjadinya  plagiat,  maka  sanksi  tidak  dapat  dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi sudah mengatur mengenai pencegahan plagiarisme,  seperti  Keputusan  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakasrta Nomor:  217/Sk-UMY/X/2017  Tentang  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir  Bagi Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Pada  pasal  5  Keputusan  Rektor tersebut menegaskan:
(1) mewajibkan setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya.
(2) kewajiban  deteksi  plagiasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh dewan penguji.
(3) tugas  akhir  mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta dinyatakan  lolos  deteksi  plagiasi  apabila  hasil  deteksi  plagiasi  menunjukan angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).
(4) menugaskan  kepala  perpustakaan  untuk  melakukan  deteksi  plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) deteksi  plagiasi  dilakukan  terhadap  tugas  akhir  dan  naskah  publikasi mulai dari halaman sampul sampai dengan daftar pustaka.”
Sebagai perbandingan,  Ketentuan Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun  2020  Tentang  Peraturan  Akademik  Universitas  Jambi  hanya  menyantumkan bahwa  tindakan  plagiarisme  merupakan  pelanggaran,  namun  tidak  menyebutkan kriteria  dan  lingkup  plagiarisme  secara  terperinci,  namun  menyatakannya  sebagai penganggaran akademik berat. Ketentuan tersebut terdapat di pasal 68 ayat (3) huruf a:
(3)  pelanggaran akademik berat berupa:
a. Plagiat:
Adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba  kredit  atau  nilai  untuk  suatu  karya  ilmiah,  dengan  mengutip sebagian  atau  seluruh  karya  dan/atau  karya  ilmiah  pihak  lain  yang  diakui sebagai  karya  ilmiahnya,  tanpa  menyertakan  sumber  secara  tepat  dan memadai.
Peraturan  Rektor  Universitas  Jambi  tersebut  juga  menyediakan  sanksi administratif bagi pelaku plagiarism, baik mahasiswa maupun alumni. Pasal 69 ayat (1) huruf c dan ayat (2) mengatur:
(1) Sanksi terhadap mahasiswa
c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat: Setinggi-tingginya  pemecatan  atau  dikeluarkan  (dicabut  status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor.
(2) sanksi  untuk  alumni  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  akademik berat selama menempuh studi di UNJA
a. Pencabutan ijazah, transkip, dan SKPI; atau
b. Kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di UNJA.”
Guna  mencegah  terjadinya  tindakan  plagiarisme  yaitu  dapat  dimulai  dari  diri sendiri  dengan  menimbulkan  kesadaran  akan  menghargai  karya  orang  lain, memparafrase dan melakukan pengutipan sumber yang tepat dan memadai. Selain dari pada itu dapat juga mengedepankan sanksi pidana ( ultimum remedium ) dalam bentuk melindungi  kepentingan  publik  maupun  privat  yang  memiliki  nilai  pembinaan,  yang termasuk juga kepentingan pendidikan.
Hukum  pidana  sebagai  salah  satu  model  yang  digunakan  dalam  melakukan pencegahan  terhadap  berbagai  macam  ataupun  bentuk  penyimpangan  dalam masyarakat tidak serta merta dapat diberlakukan secara langsung mengingat di dalam masyarakat terdapat banyak norma yang berlaku. Keberadaan hukum pidana idealnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap  berbagai  banyak  penyimpangan  yang  terjadi  ( ultimum  remedium ).  Maka keberadaan hukum pidana menjadi alternatif paling akhir yang dapat digunakan dalam menyelesaikan tiap persoalan atau penyimpangan yang muncul ditengah masyarakat. 26 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  Dan  Penanggulanan  Plagiat  Di  Perguruan  Tinggi  memberikan  salah  satu poin  yang  penting  kepada  masing-masing  perguruan  tinggi/instansi  yang bersangkutan  sebagai  acuan  dalam  menggembangkan  kebijakan  pencegahan plagiarisme.  Poin  tersebut  merupakan  publikasi  karya  ilmiah  secara  terbuka,  tujuan dari  poin  tersebut  supaya  akses  yang  dipermudah  melalui  infrastruktur  yang  sudah ditentukan. Selain dari pada itu untuk memudahkan mahasiswa/dosen/peneliti untuk memperoleh informasi agar tidak melakukan tindakan plagiat.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sudah  mengatur  dengan  sangat jelas  serta  menyertakan  ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindakan  plagiarisme
26 Abunawas,  “Urgensi  Perluasan  Kriminalisasi  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional Sebagai  Upaya  dalam  Mewujudkan  Fungsi  Sistem  Pendidikan  Nasional,” Khatulistiwa  Law Review , vol 1 No 1, 2020, dalam https://e-
journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/38/18, di akses 13 April 2023.
dalam  perguruan  tinggi  yang  tersebar  dalam  beberapa  pasal.  Pasal  25  ayat  (2) memberi ancaman pencabutan gelar bagi barang siapa di perguruan tinggi yang tugas akhirnya  adalah  hasil  jiplakan.  Pasal  68  Ayat  (1)  menyediakan  sanksi  pidana  bagi barang  siapa  yang  melakukan  perbantuan  dengan  memberikan  ijazah,  sertifikat kompetensi,  gelar  akademik,  profesi,  dan/atau  vokasi  dari  satuan  pendidikan  yang tidak memenuhi persyaratan. Ayat (2) menegaskan bahwa sanksi pidana juga berlaku bagi  setiap  orang  yang  menggunakan  pengakuan  yang  diperoleh  dari  satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan  tersebut. Sementara  Pasal  70 meyasar sanksi pidana bagi para lulusan yang menggunakan karya ilmiah hasil jiplakan.
Keberadaan  aturan  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan  kampus  sangat  penting sebagai alarm bahwa plagiarisme mendatangkan sanksi bagi pelakunya. Aturan hukum di atas tidak saja memberi ancaman sanksi baik aministrasi, perdata, maupun pidana, tetapi  juga  mengamanatkan  diciptakannya  sebuah  sistem  agar  kampus  terbebas  dari plagiarisme.
Dalam  prakteknya,  pencegahan  plagiarisme  dilakukan  dengan  menerapkan aturan  kepenulisan  yang  jujur  dan  bertanggungjawab.  Saat  ini,  hampir  seluruh perguruan tinggi, terutama di Fakultas Hukum, telah menerapkan sistem jurnal online yang terbuka, lebih dikenal dengan sistem Open Journal System (OJS). Sistem ini bukan saja mempermudah proses submissi dan penilaian artikel, tetapi di dalamnya terdapat kebijakan  jurnal  yang  harus  dipenuhi  yang  memungkinkan  sebuah  artikel  terhindar dari  praktek  plagirisme.  Di  perguruan  tinggi  seperi  Universitas  Jambi,  tugas  akhir mahasiswa  berupa  skripsi  harus  dipublish  atau  dimasukkan  dalam  repository. Terdapat ketentuan bahwa skripsi atau karya ilmiah harus melewati uji Turnitin guna memastikan bebas plagiasi.
Penerapan  metode  penelitian  yang  bertanggunjawab  dilakukan  dengan menyediakan panduan penulisan tugas akhir. Pada umumnya, buku panduan tersebut mengharuskan  agar  cara-cara  ilmiah  diterapkan,  seperti  keharusan  menyebutkan sumber kutipan ( footnotes ). Tentu saja, cara-cara tersebut harus melewati tahapan lain, seperti  keharusan  melakukan literature  review , memastikan novelty atau  kebaharuan tulisan, serta parapharase untuk menghindari kesamaan ( similarity ). Semua dilakukan agar setiap karya ilmiah terbebas dari plagiarisme.
Secara prosedural, plagiarisme dapat dihindari dengan cara-cara di atas. Terlebih karena aturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Hak Cipta, tidak menganggap sebagai  plagiarisme  bilamana  pengambilan  atau  pemanfaatan  tanpa  izin  karya  orang lain dilakukan dengan mencantumkan secara lengkap  nama  penulis, judul, dan nama penerbit.  Karena  itu,  secara  substansial,  praktek  plagiarisme  sangat  mudah  ditemui. Hal ini karena para pembuat karya ilmiah mudah memodifikasi karya orang lain, dan mereka  bisa  selamat  dari  ancaman  hukum  plagiasi  dengan  memenuhi  standar prosedural yang berlaku. Banyak ditemukan fakta plagiarisme dengan cara mengkopy- paste  karya  atau  kajian  orang  lain.  Sekalipun  dalam  prakteknya,  kutipan  disertakan sebagai pertanggungjawaban ilmiah, namun sesungguhnya karya tersebut merupakan karya  orang  lain  yang  didaur  ulang.  Modus  operandinya  ialah  dengan  menggunakan kecanggihan teknologi berupa manipulasi turnitin , sehingga sepintas tidak terlihat bila karya  tersebut  adalah  hasil  daur  ulang.  Cara  plagiasi  lainnya  adalah  dengan menggunakan  kutipan  orang  dan  mengkalim  bahwa  kutipan  tersebut  adalah  hasil kerjanya. Untungnya, Undang-Undang dan aturan yang ada tidak menyasar hingga ke
ranah tersebut. Boleh jadi karena karya tulis merupakan karya bersama. Aturan hukum yang ada tampaknya memandang bahwa persoalan plagiasi adalah masalah moral.
Sekalipun  demikian,  demi  menghindari  praktek  plagiarisme  serta membudayakan  cara-cara  ilmiah  yang  sehat  dan  bertanggungjawab.  Pelatihan  cara menulis  yang  baik  dan  benar  perlu  selalu  digalakkan.  Pengetahuan  yang  baik  dan pembiasaan  menulis  yang  baik  dan  benar  dapat  menghindarkan  seseorang  dari prkatek plagiarisme.

## D. SIMPULAN
Secara  normatif,  tindakan  plagiarisme  dapat  dikenai  hukuman  berupa  sanksi pidana,  baik  itu  berupa  pidana  denda  maupun  pidana  penjara,  sebagaimana  diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta,  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sekalipun  menyediakan  ancaman  pidana,  ketiga  aturan  hukum tersebut  tidak  menggunakan  nomenklatur  “plagiarisme/plagiat,”  melainkan penyebutan  lain  seperti  “penjiplakan.”  Sementara  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  dan Penanggulangan Plagiat  di Perguruan Tinggi jelas menggunakan istilah plagiat namun tidak menyediakan sanksi pidana  di  dalamnya.  Ini  mengindikasikan  bahwa  pemidanaan  terhadap  pelaku plagiarisme  masih  ambigu,  tidak  jelas,  dan  tidak  memiliki  dasar  legalitas  yang  pasti. Selain  itu,  ancama  pidana,  seperti  penjara,  tampaknya  tidak  sejalan  dengan  filosofi perlindungan  hak  moral  yang  berbasis  etika,  nroma,  nilai  budaya,  dan  tradisi  luhur. Karena  itu,  cukup  wajar,  sekalipun  memungkinkan  dipidana,  praktek  plagiarisme dirasa cukup dengan sanksi administratif saja. Ini memperkuat adagium bahwa sarana pidana  memang  bersifat ultimum  remedium .  Sementara  itu,  untuk  mencegah  praktek plagiarisme, di samping dengan sarana hukum dan penerapan prosedur metode ilmiah serta  penggunaan  teknologi  anti  plagiasi  secara  tepat,  budaya  menulis  ilmiah  dan bertanggungjawab lebih utama, sehingga memungkinkan plagiasi sudah bisa dihindari sejak dari fikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, UU No 17 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Plagiat  di  Perguruan Tinggi.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Cipta. UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. UU  No  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keputusan  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakasrta  Nomor:  217/Sk- UMY/X/2017  Tentang  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akher  Bagi  Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Peraturan  Rektor  Universitas  Jambi  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Peraturan Akademik Universitas Jambi.

## Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, Bandung, 2009.
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.
Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta . Alumni,Bandung, 2014.
Hadjon,  Phillipus  M. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia .  PT.  Bina Ilmu,Surabaya, 1987.
Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Alfabeta, Bandung, 2017.
Kanedi,  John. Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy). Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2017.
Nasution, Bahder Johar. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2008.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Soelistyo,  Henry. Plagiarisme:  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Etika .  PT.  Kanisius, Yogyakarta, 2011.
Sofyan, Andi dan Nur Azisa. Hukum Pidana .Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
Wardani. Hakikat dan Karakteristik Karya Ilmiah . IDIK4013. Modul 1

## Jurnal/ MajalahI lmiah
Abunawas.  “Urgensi  Perluasan  Kriminalisasi  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional Sebagai  Upaya  Dalam  Mewujudkan  Fungsi  Sistem  Pendidikan  Nasional”. Khatulistiwa Law Review, Vol 1 No 1 Tahun (2020).
Amrani, Hanafi. “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Cipta”. Undang:  Jurnal  Hukum. Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.Universitas Islam Indonesia. (2018).
Hakim,  Guswan. Perlindungan  hukum  pencipta  yang  dirugikan  haknya  atas  tindakan plagiarisme. HOLREV, volume 2 issue 1, (2014).
Kurnisar.“Upaya  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Plagiarisme  di  Perguruan Tinggi”. Jurnal  Bhineka  Tunggal  Ika. Vol.3  No.2.  Tahun  2016 . Universitas Sriwijaya. (2016).
Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi  Manusia”. Humonus. Vol.  XIV  No.1  Tahun  2015.  Universitas  Negeri Padang. (2015).
Panjaitan, Hulman. “Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia”. to- ra:  Jurnal  Hukum. Vol.  3  No.  2.  Tahun  2017.  Universitas  Kristen  Indonesia. (2017).
Sanyoto.“Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3. Tahun 2008. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (2008).
Shoib,  Nur.  “Hak  Cipta  dalam  Pandangan  Kiai  Pesantren:  Respons  dan  Pendapat Tentang  Hak  Eksklusif  dalam  Penggunaan  Ciptaan”. Undang:  Jurnal  Hukum . Vol.  2  No.  2.  Tahun  2019 . Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019).
Sinaga,  Huller  Gabe  Dimpos . “Perlindungan  Hukum  Atas  Karya  Ilmiah  Dari  Tindakan Plagiat  Menurut  Peraturan  Perubdang-undangan  Yang  Berlaku”. Law Jurnal. Vol.5 No.3. Tahun 2017.USU. (2017).
Veronica,  Ayu,  dkk.  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyeludupan  Baby Lobster”. PAMPAS:  Journal  of  Criminal. Vol.  1  No.  3.  Tahun  2020.  Universitas Jambi. (2020).
Yuliati,  “Perindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Berkaitan  Dengan  Plagiarisme  Karya Ilmiah Di Indonesia”. ARENA HUKUM, Volume 6, Nomor 1, April (2012).