## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP PENETAPAN KEPEMILIKAN PULAU SCARBOROUGH SHOAL DI LAUT CINA SELATAN
Dessy Kartika Sari, Levina Yustitianingtyas

## Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract  : The  South  China  Sea  dispute  on  the  Scarborough  Shoal  Island, basically  caused  by  the  claims  of  the  Chinese  nation  over  the  region.  The Philippines  formally  submit  the  case  to  Permanent  Court  of  Arbitration  (PCA), The Tribunal’s decision in favor of the Philippines and China neither accepting in these  decision.  The  Tribunal’s  decision  inflicting  several  legal  consequences  for China  and  Philippines.  The  method  used  is  a  normative  juridical  method  and using  United  Nations  Convention  on  the  law  of  the  Sea  (UNCLOS)  1982.  The Tribunal’s decision is  not  executed can be a means of  pressure for  China  to  be more  flexible  and  accepting  in  these  decisions.  In  the  manner  of  China  neither accepting  The  Tribunal’s  decision,  The  Philippines  could  bring  the  case  to  the International  Tribunal  for  the  law  of  the  Sea  (ITLOS)  which  is  an  independent judicial International Law of the Sea. Their decision will be final and binding on the parties to the dispute and obliged to obey in these decisions so that the dispute can  be  resolved  peacefully  and  not  inflicting  a  negative  impact  on  China  and Philippines.
Keywords : International dispute resolution, Scarborough Shoal, The decisions on Permanent Court of Arbitration (PCA)
Abstrak : Sengketa Laut Cina Selatan di pulau Scarborough Shoal, pada dasarnya disebabkan  oleh  adanya  klaim  dari  negara  Cina  atas  wilayah  tersebut.  Filipina secara  resmi  mengajukan  kasus  ini  ke Permanent  Court  of  Arbitration (PCA), putusan  yang  dikeluarkan  menguntungkan  pihak  Filipina  dan  Cina  tidak  mau menerima  putusan  tersebut.  Hasil  putusan  PCA  menimbulkan  beberapa  akibat hukum bagi Cina dan Filipina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif serta menggunakan United Nations Convention on the Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982.  Putusan  PCA  yang  tidak  dijalankan  bisa menjadi  sarana  penekan  bagi  Cina  agar  lebih  bersikap  fleksibel  dan  menerima putusan  tersebut.  Sikap  Cina  yang  tidak  mau  menerima  putusan  PCA,  Filipina bisa  membawa  kasus  ini  pada International  Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea (ITLOS)  yang  merupakan  badan  pengadilan  independen  tentang  Hukum  Laut Internasional,  keputusannya  bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak  yang bersengketa  dan  wajib  untuk  mematuhinya.  Agar  sengketa  bisa  diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi Cina dan Filipina. Kata  kunci  : Penyelesaian  Sengketa  Internasional,  Scarborough  Shoal,  Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA)

## A. PENDAHULUAN
Laut Cina Selatan merupakan bagian  dari  samudra  pasifik,  yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura  dan  Selat  Malaka  hingga ke  Selat  Taiwan  dengan  luas  sekitar 3,5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut  Cina  Selatan  ini  merupakan wilayah  perairan  terluas  atau  terluas kedua setelah kelima samudra 1 .
Secara  geografis  Laut  Cina Selatan  terbentang  dari  arah  barat daya  ke  arah  timur  laut,  yang  batas selatannya  3°  lintang  selatan  antara Sumatra  Selatan  dan  Kalimantan (Selat  Karimata)  dan  batas  utaranya ialah  Selat  Taiwan  dari  ujung  utara Taiwan  ke  pesisir  Fujian  di  Cina Daratan.  Laut  Cina  Selatan  terletak di  sebelah  selatan  Republik  Rakyat Cina  dan  Taiwan,  di  sebelah  barat Filipina,  di  sebelah  barat  laut  Sabah (Malaysia),  Sarawak  (Malaysia)  dan Brunei, di sebelah utara Indonesia, di sebelah  timur  laut  Semenanjung
1 Laut  Cina  Selatan,  sehampar  laut untuk enam negeri , http:/m.republika.co.id/berita/koran/internasi onal-koran/15/03/27/nlv7xv-laut-cina-
selatan-sehampar-laut-untuk-enam-negeri, tanggal 27 Maret 2015, diakses pada tanggal 08 Oktober 2016
Malaya  (Malaysia)  dan  Singapura, dan di sebelah timur Vietnam.
Di laut ini, ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah
Kepulauan Spratly.
Kepulauan Spratly  tersebar  seluas  810  sampai 900  km  yang  meliputi  beberapa  175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping  (Itu  Aba)  yang  panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m. Pulau-pulau  kecil  di  Laut  Cina Selatan  yang  membentuk  Kepulauan jumlahnya  mencapai  ratusan.  Laut dan pulau-pulau yang sebagian besar tidak  berpenghuni  tersebut  di  klaim oleh beberapa negara, klaim tersebut jelas  tercermin  pada  beragam  nama yang  digunakan  untuk  menyebut pulau-pulau dan laut tersebut.
Laut Cina Selatan merupakan kawasan  yang  memiliki  potensi sumber  daya  alam  dan  potensi geografis  yang sangat  besar. Sumber daya  alam  yang  dimiliki  Laut  Cina Selatan berupa minyak bumi dan gas alam  yang  terkandung  di  dalamnya dengan  jumlah  yang  cukup  besar. Kawasan  Laut  Cina  Selatan  bila dilihat dalam tata Lautan
Internasional,  merupakan  kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan  strategis.  Sehingga  menjadikan kawasan  ini  mengandung  potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.
Kerjasama antara negara- negara pantai yang berbatasan langsung  dengan  Laut  Cina  Selatan sebenarnya telah dilaksanakan 2 . Salah  satu  bukti  kerja  sama  yang dilakukan adalah dengan
ditandatangani  nya “Declaration  On The Conduct Of Parties In The South China Sea” (DOC) pada tahun 2002, yang  merupakan  suatu  perjanjian Internasional  antara  negara-negara anggota  ASEAN  dengan  negara Republik  Rakyat  Cina  yang  berisi kerjasama dalam hal-hal yang berkaitan  dengan  Laut  Cina  Selatan. DOC  ditandatangani  pada  KTT ASEAN  ke-8  di  Phnom  Penh, Kamboja,  tanggal  04  November 2002. Permasalahan Laut Cina
Selatan  berkaitan  dengan  ASEAN karena negara-negara yang berbatasan  langsung  dengan  Laut
2 Toward  a  code  of  conduct  on  the South China Sea , http://www.thejakartapost.com/news/2016/0 6/30/toward-a-code-conduct-south-china-
sea.html, tanggal 30 Juni 2016, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
Cina  Selatan  mayoritasnya  adalah negara-negara anggota ASEAN. Sehingga penandatanganan DOC pun dilakukan  pada  saat  KTT  ASEAN. Kerjasama  yang  ada  dalam  bentuk DOC  pun  belum  mampu  untuk mencegah  terjadinya  konflik  di  Laut Cina  Selatan,  karena  DOC  sendiri sebagai  perjanjian  diantara  negara- negara anggota ASEAN dengan Cina tidak mempunyai  kekuatan mengikat sehingga negara-negara pantai tersebut  tidak  mematuhi  ketentuan- ketentuan  yang  ada  di  dalam  DOC. Selain  itu  juga  dikarenakan  negara- negara pantai  tersebut  tidak mentaati ketentuan-ketentuan  yang terdapat  di dalam United Nations Convention on the  Law  of  the  Sea (UNCLOS).
UNCLOS  1982  sebagai  payung hukum di bidang kelautan seharusnya ditaati oleh setiap negara.
Hubungan-hubungan
Internasional  yang  diadakan  antar negara-negara  individu  atau  negara dengan organisasi Internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali  hubungan  itu  menimbulkan sengketa  diantara  mereka.  Sengketa dapat  bermula  dari  berbagai  sumber
potensi  sengketa 3 .  Sumber  potensi sengketa  antar  negara  dapat  berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan  lingkungan,  perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu  terjadi,  hukum  Internasional memainkan peranan  yang tidak kecil dalam  penyelesaiannya.  Peran  yang dimainkan hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa Internasional  adalah  memberikan cara  bagaimana  para  pihak  yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum Internasional 4 .
Konflik  di  Laut  Cina  Selatan telah  dimulai  sejak  akhir  abad  ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Spratly,  diikuti  oleh  Tiongkok  pada awal abad ke-20 dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecamuknya  Perang  Dunia  II, Jepang mengusir Perancis dan menggunakan  Kepulauan  Spratly sebagai  basis  kapal  selam.  Dengan berakhirnya Perang Dunia II
Tiongkok  dan  Perancis  kembali mengklaim  kawasan  tersebut  dan
3 Huala  Adolf, Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional , Jakarta: Sinar
Grafika, 2012 hal.01
4 Ibid Huala Adolf, hal.01
diikuti oleh Filipina yang
membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan  keamanan  nasionalnya. Terbukanya peluang untuk memanfaatkan  dan  mengeksploitasi kawasan  Laut  Cina  Selatan  dengan sendirinya mendorong negara-negara yang  pantainya  berbatasan  langsung dengan  kawasan  tersebut  segera melakukan  klaim  terhadap  sebagian pulau,  kepulauan,  atau  karang  yang masuk  dalam  kawasan  negaranya sebagaimana  ditentukan  oleh  hukum laut Internasional. Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk
mengamankan kepulauan yang mereka  klaim 5 .  Klaim-klaim  yang dilakukan  oleh  negara  pantai  yang berbatasan  langsung  dengan  Laut Cina  Selatan  tersebut  sering  sekali melanggar  ketentuan  hukum  laut Internasional  sehingga  menimbulkan sengketa dan berujung pada 5 Ini  sejarah  klaim  Cina  di  Laut  Cina Selatan  hingga  berbenturan  dengan  lima negara lain , http://bangka.tribunnews.com/2016/07/14/in i-sejarah-klaim-china-di-laut-china-selatan- hingga-berbenturan-dengan-lima-negara- lain,  tanggal  14  Juli  2016,  diakses  pada tanggal 06 Oktober 2016
terjadinya  konflik  antar  negara- negara tersebut.
Konflik  Laut  Cina  Selatan melibatkan  banyak  negara  terutama negara ASEAN. Konflik yang timbul akibat  klaim  atas  pulau-pulau  dan perairan  yang  ada  di  Laut  Cina Selatan.  Ketegangan-keteganganpun terjadi diantara negara-negara
berdaulat disekitarnya termasuk Indonesia.  Salah  satunya  adalah konflik  yang  terjadi  antara  Cina  dan Filipina  yang  memperebutkan  pulau Scarborough Shoal. Pada tahun 1997
kapal angkatan laut Filipina mencegah  kapal  Cina  mendekati pulau  Scarborough  Shoal,  pulau karang  tidak  berpenghuni  yang dikenal  sebagai  pulau  Huangyan  di Cina.  Alasan  Cina  mengklaim  pulau
Huangyan memang terkesan
mengada-ada tapi demikianlah realitanya.  Perseteruan  memuncak saat  angkatan  Filipina  menangkap nelayan Cina yang dianggap melanggar  batas  wilayah.  Tak  lama kemudian, angkatan laut Cina
menghadang  kapal  perang  Filipina yang  akanmenggiring  nelayan  Cina tersebut.  Ketegangan  militer  antar
kedua  negara  memuncak 6 .  Pada tahun  2013,  Filipina  membawa sengketa  dengan  Cina  ke  Pengadilan Tetap  Arbitrase  di  Den  Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Beijing. Sengketa berlanjut  pada  2014  ketika  Cina menyatakan  bahwa  Panel  tidak memiliki yuridiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan  dan  definisi  batas,  yang tidak tercakup oleh konvensi PBB.
Mahkamah
Arbitrase Internasional  atau Permanent  Court of  Arbitration (PCA)  pada  29  Juni
2016
mengumumkan akan mengeluarkan  pada  12  Juli  2016 keputusan  akhir  atas  banding  yang diajukan  Filipina  terkait  sengketa wilayah laut  yang melibatkan negara itu  dengan  Cina.  Namun  pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut.  Putusan  itu  sesuai  dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Apapun
putusan
Mahkamah,  Cina  telah  mengatakan
6 Endah  Lismatiri, Scarborough Shoal,  pulau  kecil  biang  konflik  Cina- Filipina ,http://dunia.news.viva.co.id/news/re ad/818968-scarborough-shoal-pulau-kecil- biang-konflik-china-filipina, tanggal 07
September  2016,  diakses  pada  tanggal  05 Oktober 2016
tidak  akan  ‘menerima,  mengakui,
atau melaksanakan. Keputusan tersebut  keluar  tiga  tahun  setelah
Filipina  mengajukan  gugatan  pada
Januari 2013 silam. Filipina menyambut baik putusan arbitrase itu sementara Cina menolaknya mentah- mentah. Putusan Mahkamah Arbitrase  menguntungkan  Filipina,
reputasi  Cina  berisiko  rusak  dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum Internasional.

## B. PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Putusan Permanent Court of Arbitration
(PCA)
Keputusan Permanent  Court of Arbitration (PCA) yang
memeriksa  perkara  sengketa  antara Filipina  melawan  Cina  telah  keluar di  Den  Haag,  Belanda,  dikeluarkan pada  Selasa  12  Juli.  Putusan  setebal 501  halaman  itu  berpihak  pada Filipina.  Walaupun  begitu,  majelis
Arbitrase tidak punya kekuatan untuk menerapkan keputusannya. Keputusan ini berbeda dengan pengadilan Nasional yang putusannya apabila tidak
dilaksanakan  secara  sukarela  dapat
diminta  paksakan  oleh  pengadilan. Tindakan-tindakan yang memicu konflik  tidak  akan  mempunyai  efek positif,  seperti  yang  dilakukan  oleh Cina  selama  ini  untuk  menyatakan kehadirannya  di  wilayah  Laut  Cina Selatan  dan  sebaliknya 7 .  Dunia  juga tidak memiliki kekuatan untuk memaksa  Cina  mematuhi  putusan tersebut  dikarenakan  Cina  terlalu besar  dan  kuat  untuk  dipaksa menerapkan  keputusan.  Oleh  sebab itu,  putusan  Majelis  Arbitrase  dapat difungsikan  sebagai  penekan  agar Cina  mau  menyesuaikan  dirinya  di Laut  Cina  Selatan  dengan  norma yang  terdapat  dalam United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  tahun  1982.  Tetapi, dunia  harus  tetap  bersiap  apabila Cina  melakukan  tindakan  yang  tidak diinginkan.  Mulai  dari  menyatakan diri mengundurkan diri dari UNCLOS 1982 hingga
meningkatkan  kehadirannya  baik militer  maupun  non-militer  dengan
7 Muhammad  Fasabeni ,  membedah putusan  mahkamah  arbitrase  hukum  laut cina selatan , http://m.gresnews.com/berita/internasional/1 70147-membedah-putusan-mahkamah- arbitrase-hukum-laut-cina-selatan/,  tanggal 14  Juli  2016,  diakses  pada  tanggal  23 November 2016
mengirim  para  nelayannya  di  Laut
Cina Selatan 8 . Putusan yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 12 Juli 2016 ini  dipandang  sebagai  kemenangan yang  menentukan  bagi  Filipina. Tetapi, keputusan itu bisa meningkatkan  gesekan  antara  kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum  bagi  beberapa  negara  di kawasan Laut Cina Selatan baik bagi pihak Filipina, Cina maupun Indonesia.

## 2. Langkah Hukum yang Harus Diambil Filipina
Setelah  perundingan  selama belasan  tahun  antara  Cina  dan Filipina  terkait  dengan  masalah kedaulatan  dan  hak-hak  berdaulat  di Laut Cina Selatan tidak membuahkan hasil,  maka  pada  akhirnya  Filipina mengajukan  gugatan  ke Permanent Court  of  Arbitration (PCA)  pada 2013.  Filipina  tidak  mengajukan gugatan  melalui International  Court of  Justice (ICJ)  atau  Mahkamah Internasional  karena  yurisdiksi  ICJ mensyaratkan  adanya  kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai.
8 Ibid
Sebagaimana dimaklumi tidak mungkin Cina
memberikan persetujuan  mengenai  yurisdiksi  ICJ karena  sejak  awal  negara  tersebut menginginkan penyelesaian sengketa kedaulatan  dan  delimitasi  maritim melalui pembicaraan bilateral dengan masing-masing pihak, termasuk Filipina.  Pengajuan  gugatan  Filipina melalui Permanent Court of
Arbitration (PCA)  dilakukan  dengan sangat  cermat  karena  UNCLOS menetapkan banyak pembatasan mengenai  materi  sengketa  yang  bisa diajukan 9 .  Masalah  kepemilikan  dan kedaulatan  atas  fitur-fitur  alamiah maupun penetapan garis batas maritim  tidak  bisa  diajukan  sebagai pokok perkara, apabila negara tergugat  ( defendant  state )  telah membuat deklarasi yang secara tegas tidak  menghendaki  kedua  masalah itu ditangani dan diselesaikan melalui  mekanisme  UNCLOS.  Cina ternyata  telah  membuat  deklarasi pada 1996 yang menolak penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS menyangkut masalah kedaulatan  dan  hak-hak  berdaulat atas  fitur-fitur  alamiah  maupun
9 Ibid
delimitasi garis batas maritim dengan negara-negara  yang  terlibat  konflik di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu
Filipina bisa mempergunakan ketentuan  pasal  286,  287,  297 UNCLOS yang memungkinkan Mahkamah Arbitrasi Permanen
menangani  sengketa  diantara  para pihak, asal saja sengketa ini menyangkut soal interpretasi ketentuan UNCLOS. Pasal 286 UNCLOS
menyatakan : “ Dengan tunduk pada
ketentuan  bagian  3,  setiap  sengketa perihal  interpretasi  atau  penerapan Konvensi  ini  harus  dalam  hal  tidak tercapai penyelesaian melalui ketentuan bagian 1, 10 diserahkan atas permintaan  pihak  manapun  dalam sengketa  tersebut  kepada  pengadilan atau  mahkamah  yang  mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini”.
Pihak  Filipina  mengajukan sengketa  ini  kepada Permanent
Court  of  Arbitration (PCA)  dengan
harapan agar sengketa pulau Scarborough  Shoal  bisa  diselesaikan dengan cara damai.
10 Pasal 286 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
Dalam  pasal  287  dijelaskan setiap  negara  bersengketa  bebas memilih salah satu mekanisme penyelesaian  sengketa  Internasional sesuai  dengan  ketentuan  UNCLOS 1982  dengan  membuat  pernyataan secara tertulis.
Keputusan Permanent  Court of Arbitration (PCA) bersifat keputusan terakhir tanpa dapat dimintakan  banding  kecuali  kalau pihak-pihak
bersangkutan
sebelumnya  menyetujui  suatu  proses banding 11 . Sesuai pasal 293 UNCLOS 1982 menyatakan: 1. “Suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi  berdasarkan  bagian  ini harus  menerapkan  konvensi  ini dan peraturan hukum internasional  lainnya  yang  tidak bertentangan  dengan  konvensi ini 12 .”
2. ”Ayat  (1)  tidak  mengurangi wewenang pengadilan atau mahkamah yang mempunyai
11 Rasjid  Abdul, Upaya  Penyelesaian Sengketa  Antarnegara  Melalui  Mahkamah Internasional ,  Surabaya  :  PT.  Bina  Ilmu, 1985, hal.47
12 Pasal 293 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
yurisdiksi  berdasarkan  bagian  ini untuk  memutuskan  suatu  perkara ex aequo et bono, bila para pihak menyepakatinya.”
Maka  dari  itu  apabila  para  pihak terdapat beda pendapat karena yurisdiksi arbitral tribunal atau PCA, 13 akan diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian internasional  tanpa  mengorbankan substansi-substansi  UNCLOS  1982 lainnya sebagai konvensi yang mengatur  Hukum  Laut  secara  luas. Setelah  diadakannya  dialog  antara Cina dan Filipina harus ada kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  untuk  membawa  kasus  ini  ke International Tribunal for the Law of the  Sea (ITLOS)  yang  memang dibentuk  untuk  membahas  sengketa terkait Hukum Laut. 14
Dengan langkah-langkah  yang  ada  dalam
13 Dina Sunyowati, Indah Camelia, PCA atas kasus laut cina selatan terhadap keberlakuan UNCLOS  1982,  Prosiding  Simposium Nasional,  diselenggarakan  oleh  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bekerjasama  dengan  Asosiasi  Pengajar Hukum Internasional (APHI), Makassar, 29- 30 Agustus 2016 14 Hankam, Namarin  :China  dapat  ajukan keberatan ke ITLOS , http://jurnalmaritim.com/2016/07/namarin- china-dapat-ajukan-keberatan-ke-itlos/, 14 Juli  2016,  diakses  pada  tanggal  20  Oktober 2016
Annex  VI  pasal  20,  21,  22  dan  23 United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982.
Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk menuju ke Mahkamah  yang  sesuai  dengan annex VI  pasal  24  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) tahun 1982 yaitu:
1. “Sengketa diajukan kepada Mahkamah  sesuai  dengan  sifat perkaranya, atau dengan pemberitahuan adanya suatu persetujuan  khusus  atau  dengan permohonan tertulis, yang dialamatkan  kepada  Panitera 15 . Dalam kedua hal tersebut, masalah  yang  menjadi  persoalan sengketa  dan  para  pihak  harus disebutkan.”
2. ”Panitera  harus  dengan  segera memberitahukan persetujuan
khusus atau permohonan tersebut kepada semua pihak yang bersangkutan.”
3. ”Panitera juga harus
memberitahu semua peserta.”
Setelah  sengketa  diajukan kepada  Mahkamah,  panitera  harus
15 Annex VI  Pasal  24 United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) 1982
segera  memberitahukan  persetujuan khusus  atau  dengan  permohonan tertulis  kepada  semua  pihak  yang bersangkutan  dan  kepada  semua peserta.
4. Struktur
Organisasi
International  Tribunal  for  the  Law of the Sea (ITLOS)
Sesuai  dalam United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982,  adapun  struktur organisasi International  Tribunal  for the  Law  of  the  Sea (ITLOS)  yang terdiri  dari  Majelis  Hakim  ( Judges ), Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat  ( Registry ),  serta  Kamar Khusus ( Special Chambers ).
4. Kewenangan International
Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea (ITLOS)
International Tribunal for the Law  of  the  Sea (ITLOS)  dibentuk untuk  mengadili  sengketa  yang timbul dari penafsiran dan penerapan United  Nations  Conventions  on  the Law  of  the  Sea (UNCLOS)  1982
dengan jenis kewenangannya
meliputi 2 aspek yaitu :
1. Substantive/Contentious
Case , dan

## 2. Advisory Opinion
Sementara  kasus  yang  ditangani
ITLOS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang bersengketa yang dapat dinyatakan melalui mekanisme jurisdiksi wajib
( compulsory jurisdiction ) atau melalui  perjanjian  khusus  ( Special Agreement ).  Mengenai compulsory jurisdiction , negara-negara pihak dalam sengketa harus memilih forum ITLOS untuk  penyelesaian sengketa. Karena  pada  dasarnya  UNCLOS 1982 memperbolehkan negara- negara  pihak  untuk  dapat  memilih forum ajudikasi penyelesaian sengketa, tidak hanya ITLOS. Pilihan tersebut adalah Mahkamah
Internasional/ International  Court  of Justice (ICJ), ITLOS, dan Arbitrase.
Perbedaan
antara
International Tribunal for the Law of the  Sea (ITLOS)  dan International Court of Justice (ICJ) yaitu mengenai  perbedaan  yang  sangat mendasar,  yaitu  terkait  cakupan  atau isu-isu  yang  ditanganinya  oleh  ICJ lebih  luas  dan  menyangkut  hukum
Internasional  yang  bersifat  umum, sedangkan  cakupan  ITLOS  lebih bersifat  khusus,  yakni  mengenai interpretasi  dan  aplikasi  UNCLOS 1982.
Tribunal Internasional hukum laut dapat digunakan untuk menyelesaikan  kasus  sengketa  pulau
Scarborough  Shoal  antara  Cina  dan
Filipina  di  Laut  Cina  Selatan.
Penyelesaian sengketa melalui ITLOS dapat menjadi tempat penyelesaian  yang  efektif  dan  adil karena akan diputuskan secara langsung  oleh  badan  peradilan  yang fokus pada sengketa wilayah maritim yang  juga  memperhatikan  bukti- bukti,  pemeriksaan  fakta-fakta  serta kondisi laut.
5.  Sifat  Mutlak  dan  Kekuatan Mengikat  Keputusan International Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea (ITLOS)
Sesuai  dengan Annex VI pasal  33  UNCLOS  1982  yang menyatakan : (1)”Keputusan
Mahkamah  adalah  mutlak  dan  harus
dipatuhi  oleh  semua  pihak  dalam sengketa” 16 . (2)”Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat
kecuali  antara  para  pihak  bertalian dengan sengketa khusus itu saja”.
(3)”Dalam  hal  suatu  sengketa mengenai  arti  atau  ruang  lingkup keputusan  itu,  maka  Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun”.
Tribunal  bersifat  final  dan mengikat  para  pihak  pada  saat dibacakan.  Keputusan  Mahkamah merupakan  keputusan  terakhir  dan pihak yang berselisih harus
mentaatinya 17 . Namun demikian dalam  hal  terjadi  sengketa  berkaitan dengan  pemahaman  keputusan  maka para pihak dapat meminta
interpretasi.  Satu  salinan  keputusan ditandatangani oleh Presiden
Tribunal  dan  Panitera  kemudian disegel  dan  disimpan  dalam  arsip Tribunal. Salinan lainnya akan dibagikan  kepada  para  pihak,  negara pihak  UNCLOS,  Sekretaris  Jendral PBB, dan Sekretaris Jendral
16 Annex VI  Pasal  33 United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) 1982 17 Chairul Anwar, Ibid hal.134
International Seabed Authority .
Salinan  keputusan  dapat  diberikan kepada publik dengan permintaan.

## C. PENUTUP
Untuk  menjaga  hubungan baik  antar  negara  seharusnya  negara Cina bisa menghormati dan menerima  putusan  yang  dikeluarkan Permanent  Court  of  Arbitration (PCA)  agar  masalah  sengketa  antara Cina dan Filipina bisa cepat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya  kekerasan  dan  peperangan menurut  aturan Hukum  Internasional yang berlaku.

## DAFTAR BACAAN

## BUKU
Adolf  Huala, Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional , Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Anwar Chairul, Hukum Internasional :  Horizon  Baru  Hukum Laut Internasional , Jakarta : Djambatan, 1989. Mauna  Boer, Hukum  Internasional  : Pengertian,  Peranan  dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Bandung : Alumni, 2008. Rasjid  Abdul, Upaya  Penyelesaian Sengketa Antarnegara Melalui Mahkamah
Internasional ,  Surabaya  : Bina Ilmu, 1985. Yahya, M Harapan, Arbitrase ,
Bandung  :  Pustaka  Kartini, 1991. Yahya, M Harapan, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian  Sengketa , Bandung  :  PT.  Citra Aditya, 1997.

## KONVENSI INTERNASIONAL
Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  tentang  Hukum Laut Tahun 1982 ( UNCLOS 1982 )
Charter of the United Nations 1945

## WEBSITE
http  :  detiknews.com,  Nograhany
widhi  koesmawardhany, ini putusan lengkap mahkamah arbitrase soal laut China selatan , http://news.detik.com/int ernasional/3251971/ini- putusan-lengkap- mahkamah-arbitrase- soal-laut-china-selatan, tanggal  12  Juli  2016, diakses  pada  tanggal  11 Oktober 2016 http  :  hukumonline, ITLOS  bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa wilayah laut , http://m.hukumonline.co
m/berita/bacahol12398/itl os-bisa-menjadi- alternatif-penyelesaian- sengketa-wilayah-laut, 09 Maret 2005, diakses pada
08 Desember 2016