## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019 Halaman 491 - 708

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 491 - 502

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS
Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 503 - 518 KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra  ----------------------------------------------------------------------- 519 - 538 PEMANFAATAN  TIK  DALAM  PEMBELAJARAN:  STUDI  KASUS  DI  MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 539 - 554 BUDAYA  SPIRITUAL  ALIRAN  KEJAWEN  “PRASETYO  MANUNGGAL  KARSO” SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto  --------------------------------------------------------------- 555 - 572 PELAYANAN  PENCATATAN  PERNIKAHAN  DI  SUMATERA  BARAT  PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 573 - 588 INKLUSIFISME  DI  TENGAH  MASYARAKAT  MULTIKULTUR:  KASUS  TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman  -------------------------------------------------------------------- 589 - 602

## ORANG  ARAB  DAN  PENGEMBANGAN  PENDIDIKAN  KEAGAMAAN  DI  KOTA MANADO
Idham  -----------------------------------------------------------------------------
603 - 620
KAPASITAS  JARINGAN  KERJASAMA  KEMENTERIAN  AGAMA  DALAM PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  MADRASAH  ALIYAH  DI  KABUPATEN BANDUNG Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami  --------------------- 621 - 634 PENANGANAN  PENYELENGGARAAN  HAJI  FURODAH  (STUDI  KASUS  DUA KOTA DI JAWA BARAT) Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 635 - 654 SIGNIFIKANSI  PESANTREN  KILAT  DAN  BUDAYA  DAMAI  DI  SEKOLAH:  STUDI

## KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI
SERANG, BANTEN Neneng Habibah  ----------------------------------------------------------------- 655 - 670
PEMBELAJARAN  AL-QUR’AN  DENGAN  METODA  QIR Ā ATI  DI  SD  ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
Agus Riswandi dan Syarifah Muthi’atun Najah  ---------------------------------- 671 - 686 PENANAMAN  BUDAYA  DAMAI  MELALUI  KEGIATAN  PESANTREN  KILAT RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 687 - 704 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 705 - 708

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Volume  32  Nomor  1,  Januari-Juni  Tahun  2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel- artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juni 2019 Dewan Redaksi
PENANGANAN PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (STUDI KASUS DUA KOTA DI JAWA BARAT)

## THE MANAGEMENT OF FURODAH HAJJ
(CASE STUDY OF TWO CITIES IN WEST JAVA)

## ANIK FARIDA

## Abstract
This research-based paper reveals the phenomenon of practicing Furodah Hajj conducted in two cities in West Java, namely the city of Bekasi and the city of Bogor. We used a qualitative approach with in-depth interview methods and documentation studies. The study was conducted in May 2018 and was then continued with triangulation in December 2018. This study was implemented before  the  issuance  of  UU  No.  8  of  2019  concerning  the  Implementation  of Hajj and Umrah (PIHU) on April 29, 2019. The result of research showed that practicing the furodah Hajj in the community could be categorized into two, namely Hajj and non-Hajj visas. The pilgrims of Furodah Hajj with Hajj Visa got an invitation from the government of the Kingdom of Saudi Arabia, so that it was official and could be accepted by immigration authorities. At the same time,the pilgrims with non-Hajj Visa, such as Visa of ziaroh and umal, would experience difficulties in Saudi Arabia because this type of visa could not be used  during  the  Hajj  season.  This  research  also  showed  that  the  pilgrims  of Furodah Hajj with non-haji visas were vulnerable in various modes of fraud because many organizers did not fulfill their promises according to what was offered to the pilgrims, including the granting of visas with the type of hajj visas, the certainty of departure and return, the certainty of accommodation (hotels, consumption, and tents in Armina), the coaching services, the insurance, etc. Besides, these costs had been paid by the pilgrims.
Keywords :  Hajj, Furodah, Protection, Hajj Law

## Abstrak
Tulisan  berbasis  riset  ini  mengungkap  fenomena  penyelenggaraan  haji furodah yang dilakukan di dua kota di propinsi Jawa Barat, yakni kota Bekasi dan kota Bogor. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan metode wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan pada  bulan  Mei  2018  dan  dilakukan  triangulasi  pada  Desember  2018, sehingga  pelaksanaannya  sebelum  terbitnya  UU  no  8  tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umroh/PIHU  pada  29  April  2019.  Riset menemukan  bahwa  dalam  praktik  di  masyarakat  haji  furodah  dapat dikategorikan  dua,  yakni  yang  bervisa  haji  dan  visa  non  haji.  Jemaah  haji furodah  dengan  visa  haji  merupakan  undangan  dari  pemerintah  Kerajaan Arab Saudi, sehingga sifatnya resmi dan dapat diterima oleh pihak imigrasi. Sedangkan  jemaah  yang  bervisa  non  haji,  seperti  visa  ziaroh  dan  umal, akan mengalami kesulitan selama berada di Arab Saudi karena visa jenis ini tidak  dapat  digunakan  selama  musim  haji.    Riset  ini  juga  memperlihatkan bahwa  jemaah  haji  furodah  dengan  visa  non  haji  rentan  dalam  berbagai modus penipuan. Disebut demikan karena penyelenggara banyak yang tidak memenuhi  janji-janjinya  sesuai  yang  ditawarkan  pada  jemaah,  antara  lain pemberian visa berjenis visa haji, kepastian berangkat dan pulang, kepastian akomodasi  (hotel dan konsumsi serta tenda di Armina), layanan pembinaan, asuransi, dan lain-lain. Padahal biaya-biaya tersebut sudah dibayarkan oleh calon jemaah.
Kata Kunci :  Haji, Furodah, Perlindungan, UU Haji

## Anik Farida
Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan
Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama anikfarida16@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 31 Mei 2019; Revisi 31 Mei-26 Juni 2019; Disetujui 26 Juni 2019.

## Jurnal PENAMAS
Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654

## PENDAHULUAN
Putuhena (2012) menuliskan bahwa
Indonesia telah mengenal kewajiban ibadah haji  sejak  dekade  pertama  penyebaran Islam di Jawa dan Sumatera. Bagi yang telah dianggap  memiliki  kemampuan,  mereka pergi  menggunakan kapal  dan mengarungi laut selama berbulan-bulan menuju Jeddah. Sementara  itu,  sumber-sumber  tradisional Jawa  menyebutkan  bahwa  ibadah  haji juga  sudah  dikenal  di  kalangan  birokrat pemerintah  pada  masa  itu.  Nurullah  yang kemudian  lebih  terkenal  dengan  sebutan Syarif  Hidayatullah  alias  Sunan  Gunung Jati  pernah  berkunjung  ke  Makkah  sebagai utusan  Kerajaan  Pasai.  Keberangkatannya ke  Makkah  untuk  meminta  bantuan pemerintah  Kesultanan  Turki  Utsmani  agar mengusir  Portugis  dari  wilayah  Pasai  dan juga  menunaikan  ibadah  haji  dan  belajar agama  Islam  (Van  Bruinessen,  2015).  Dua bukti  di  atas  memperlihatkan  bahwa  minat masyaakat  untuk  berangkat  haji  ke  Tanah Suci sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan dari tahun ke tahun tidaklah surut.
Untuk  wilayah  Jawa  Barat,  wilayah penelitian ini, menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agamna,  tahun  ini  ada  38.567  kursi  untuk calon haji regukler dari propinsi Jawa Barat. Tetapi  terdapat  566.936  orang  mengantre untuk  berangkat  haji  (Siskohat,  2018). Dengan  kuota  38.567  pada  tahun  2018 warga Jawa Barat yang mendaftar haji hingga Agustus  2018,  mereka  baru  bisa  berangkat 19 tahun lagi, yakni tahun 2019. Panjangnya masa  tunggu  untuk  bisa  berangkat  haji menyebabkan  masyarakat  mudah  untuk tergiur dengan cara-cara berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya adalah penyelenggaraan haji  non  kuota,  salah  satunya  melalui  jalur furodah.
Hasil rakernas evaluasi penyelenggaraan haji  2017  yang  dilaksanakan  pada  07 November  2017  di  Jakarta  menyebutkan setidaknya  ada  11  kasus    isu  aktual  yang muncul  pada  musim  haji  2017,  yakni:  (1) Belum terumuskannya suatu pola atau model bimbingan  manasik  yang  efektif,  sehingga diperlukan  sebuah  kajian  tentang  upaya pemerintah  dalam  memperkuat  bimbingan manasik yang selama ini ditangani oleh KUA. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH belum optimal,  terkait  analisi  beban  kerja,  pola rekritmen online , dan penunjukkan petugas haji.  (3)  Advokasi  haji  regular  sebagai implementasi  aspek  perlindungan  jamaah haji belum diperkuat adanya payune regulasi. (4)  Sistem  Pengkloteran  dan  Pemvisaan.  (5) Implementasi Permenkes No. 15 Tahun 2016 yang belum optimal. (6) Penggantian Jemaah Berhak Lunas dan/atau telah  melunasi yang wafat oleh ahli waris. (7) Sistem penyewaan pemondokan  di  Madinah  dan  implikasinya. (8)  Strategi  penempatan  Jemaah  di  Mina untuk  meminimalisir  pemadatan.  (9) Kebutuhan penambahan katering di Makkah dan  implikasinya.  (10)  Penghapusan qur’ah pemondokan Makkah dan implikasinya. (11) Penyelenggaraan Haji Khusus (Haji Furodah dan permasalahannya).
Data di atas memperlihatkan fenomena haji  furodah  menjadi  salah  satu  isu  aktual yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Haji furoda, secara etimologis berati “undangan”, yakni haji yang visa hajinya diperoleh melalui undangan  dari  Pemerintah  Kerajaan  Saudi Arabia  di  luar  kuota  visa  haji  yang  sudah dijatahkan  kepada  Kemenag  RI  atau  haji non kuota. Jemaah haji jalur haji furoda itu bisa disebut haji mandiri yang dikelola oleh travel  haji  resmi  atau  tidak  resmi  (berizin) atau  yayasan  yang  memiliki  afiliasi  dengan Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi,  atau  bisa juga  perorangan.  Sifat  jalur  haji  furodah adalah  resmi  dan  legal  dalam  perspektif
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
aturan  imigrasi  pemerintah  Arab  Saudi. Namun pada praktiknya di masyarakat, ada sebagian penyelengggra baik travel haji atau pun  perorangan  yang  “menyelewengkan” istilah  furodah  dengan  menggunakan  visa non  haji  yang  digunakan  untuk  berhaji. Tentu saja para jemaah yang menggunakan jalur  furodah  dengan  menggunakan  visa non akan mengalami berbagai masalah, baik ketika  menjelang  keberangkatan  di  Tanah Air maupun saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
Baik    haji  furoda  yang  menggunakan visa  haji  maupun  visa  non  haji  bukanlah jalur  kuota,  maka  nama-nama  penerima visa  haji  furodah  tidak  bisa  diketahui  oleh pemerintah.  Karena  para  penyelenggara  ini tidak melaporkannya di Kementerian Agama. Padahal, nama penerima visa haji non kuota penting  diketahui  agar  pemerintah  melalui Panitia  Penyelenggara  Ibadah  Haji  (PPIH) Indonesia  di  Arab  Saudi  bisa  memantau keberadaan  dan  aktivitas  pergerakan mereka selama di Arab Saudi. Meski bukan tanggung  jawab  utama,  namun  petugas PPIH  ini  ikut  bertanggung  jawab  melayani sekaligus  melindungi  jamaah  haji  penerima visa undangan Raja Arab Saudi ini selama di Makkah,  Madinah  dan  Jeddah.  Karena,  bila terjadi  suatu  musibah,  pemerintahlah  yang akan bertanggung jawab terhadap mereka.
Apakah ada jaminan bahwa haji furodah mendapatkan  visa  haji?  Tidak  ada  jaminan visa haji pasti dapat diperoleh karena sulitnya memperoleh  visa  haji  furoda  ini.  Karena sulitnya  mendapatkan  visa  haji  dengan sistem  furodah  ini,  para  penyelenggaran tidak  segan-segan  menggunakan  visa  non haji,  seperti  umal  (bekerja)  atau  visa  ziarah pada jemaahnya, yang tentu saja tidak dapat digunakan  untuk  berhaji  Dengan  demikian jemaah rentan tidak mendapatkan pelayanan,
pembinaan  dan  perlindungan  sebagaimana haknya yang diatur dalam UU Haji.
Para  haji  furoda  visa  non  haji,    jika mengalami  masalah  di  Arab  Saudi,  seperti terlantar/tersesat  karena  tidak  didampingi pembimbing,  tidak  bisa  memasuki  kota Mekah  dan  Madinah,  tidak  mendapatkan penginapan  di  hotel  atau  maktab  di  Mina, tentu  tetap  menjadi  perhatian  perwakilan pemerintah Indonesia, yakni staf Kantor Haji, sesuai  haknya  sebagai  warga  negara  yang mendapatkan perlindungan. Hasil penelitian ini  memiliki  kegunaan  sebagai  landasan penyusunan sebuah regulasi yang menmberi pengaturan  terhadap  fenomena  kasus  ini. Untuk  menyusun  regulasi,  perlu  adanya kajian akademis yang mendukung, sehingga studi tentang penyelenggaraan haji furodah ini penting untuk dilakukan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, muncul masalah penelitian bahwa oknum penyelenggara haji furodah memberangkatkan  jemaah  haji  tidak menggunakan  visa  haji  nelainkan  visa umal  dan  visa  ziarah  sehingga    rentan terjadinya  pengabaian  hak-hak  jemaah, terutama terkait aspek pelayanan, pembinaan  dan  perlindungan.  Masalah  ini, dapat  diurai  dalam  beberapa  pertanyaan penelitian: (1) mengapa masyarakat tertarik berangkat  haji  furodah  dan  memilih travel  tertentu;  (2)  bagaimana  mekanisme penyelenggaraannya: pemberangkatan, pelaksanaan  di  Tanah  Suci  dan  kepulangan dan (3) masalah apa saja yang dialami oleh jemaah  selama  mengikuti  penyelenggaraan haji  furodah,  dan  bagaimana  penanganan oleh  penyelenggara.  Selama  ini  masalah penyelenggaraan   yang   terabstraksi dalam masalah  penelitian  ini  belum  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah  karena  regulasi yang mengaturnya belum tersedia.

## Kerangka Konsep

## Tiga Cara Berhaji
Terdapat 3 (tiga) cara untuk haji bagi orang Indonesia,  yaitu:  melalui  haji  regular,  haji khusus  (dulu  ONH  Plus)  kuota  dan  haji khusus  non  kuota.  Ketiganya  menentukan bagaimana  ibadah  haji  dilakukan  dan apakah  calon  jemaah  haji  betul-betul  bisa menunaikan ibadah haji atau tidak.
Pada prinsipnya, jemaah haji yang akan berangkat  ke  Baitullah  harus  mendapatkan izin  masuk  (Visa)  dari  Kedutaan  Besar  Arab Saudi  (KBSA).  Kerajaan  Arab  Saudi  saat  ini merupakan the  custodian  of  the  two  holy places, yaitu penjaga dua kota suci Makkah dan  Madinah.  Visa  haji  yang  diberikan gratis  ini  hanya  membolehkan  pemiliknya untuk mengujungi tiga kota saja: mendarat di  Jeddah,  dan  mengunjungi  Makkah  dan Madinah.  Jalan  dari  Jeddah  ke  Makkah atau  Madinah  pun  harus  menggunakan jalur  tol  khusus  dengan  bus  atau  taksi. Jadi  pemegangnya  tidak  boleh  jalan-jalan sembarangan ke kota-kota lain di Arab Saudi.
Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim  terbesar  di  dunia,  masyarakatnya memiliki  antusiasme  yang  sangat  besar untuk  pergi  berhaji.  Indonesia  memperoleh kuota haji dengan jumlah terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Penentuan  kuota  haji  ini  mengacu  dari kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1987  di  Amman,  Jordania.  Pada  KTT  OKI tersebut diputuskan bahwa dari 1.000 orang penduduk  Muslim  di  suatu  negara,  hanya 1  orang  yang  punya  kesempatan  untuk menyelenggarakan  haji.  Penentuan  kuota haji tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi  sebagai  pemegang  otoritas  wilayah Masjidil Haram di kota Makkah. Pemerintah Arab Saudi menentukan kuota bagi jamaah
haji Indonesia sebesar 211.000 orang setiap tahunnya.  Dalam  kuota  ini  dibagi  menjadi kuota  untuk  jemaah  regular  dan  kuota untuk  jemaah  haji  khusus  (ONH  Plus)  yang sejak  2004  pendaftaran  dan  mekanismenya turut  dikelola  pemerintah.  Dahulu,  jemaah haji  plus  diorganisir  secara  mandiri  oleh travel perjalanan haji, walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengelola haji sejak tahun 1949.

## Haji Regular
Dibandingkan  dua  jenis  haji  lainnya,  haji regular  biayanya  paling  murah  dan  waktu pelaksanaan  (wajib,  rukun,  dan  sunnah) ibadah di Tanah Suci  paling lama, di samping tentu saja waktu tunggunya paling lama. Haji regular dikelola pemerintah sejak tahun 1971 dan  kemudian  dimasukkan  dalam  sistem antrian haji yang disebut Siskohat.
Kuota  jemaah  haji  regular  dihitung berdasarkan  jumlah  penduduk  Muslim per  Kabupaten/Kota  yang  didapatkan  dari pembagian kuota nasional. Jadi antrian untuk satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lainnya.  Sebagai  contoh,  jika  ada  dua jamaah haji yang mendaftar dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam waktu yang  sama  dan  mendapatkan  nomor  porsi, bisa saja estimasi berangkat berbeda tahun, tergantung antrian dan kuota di kabupaten/ kota  yang  bersangkutan.  Karena  kuotanya per  kabupaten,  jemaah  haji  hanya  dapat mendaftar di kabupaten berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk.
Haji  reguler  merupakan  haji  paling murah, seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan  haji.  Karena  meningkatnya kemampuan ekonomi, jemaah haji menuntut perbaikan  layanan  misalnya  terkait  dengan akomodasi,  menu  makan,  transportasi  dan lain-lain. Sebelum berangkat ke Tanah Suci,

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
jemaah haji reguler mendapatkan bimbingan manasik  dari  Kemenag  di  Kabupaten/Kota. Seringkali  persiapannya  memakan  waktu tidak sedikit dan bisa menciptakan keakraban antarjemaah  haji.  Silaturahmi  ini  terus terjaga sepulang dari berhaji. Setelah latihan manasik,  Jemaah  haji  masuk  asrama  haji yang  menjadi pos embarkasi keberangkatan dan kepulangan.
Di  Tanah  Suci,  jemaah  haji  reguler  bisa menghabiskan  waktu  antara  30-40  hari. Hampir semua  jemaah haji reguler memiliki kesempatan  untuk  melakukan  salat  Arbain (40 kali salat waktu) selama 8 hari di Masjid Nabawi. Setelah tiba di bandara Jeddah, jika masih lama dari waktu haji, Jemaah  reguler akan  pergi  dulu  ke  Madinah  dan  baru kemudian ke Makkah. Jika datang menjelang puncak  haji,  akan  langsung  ke  Makkah dulu  baru  kemudian  ke  Madinah.  Jemaah haji  reguler  harus  pandai-pandai  menjaga stamina  agar  pada  saat  ibadah  haji  kondisi fisik Jemaah prima.
Jemaah haji reguler cocok untuk mereka yang  memiliki  dana  terbatas,  tetapi  ingin lebih lama di Tanah Suci. Kelompok ini juga mendapatkan  dukungan  pemerintah  yang kuat di Indonesia dan di Tanah Suci karena banyaknya  peserta  haji  Indonesia  telah berusia  lanjut  dan  tidak  terbiasa  bepergian keluar negeri.

## Haji Khusus (dulu ONH Plus)
Berdasarkan data Direktorat Bina Umrah dan Haji  Khusus  Kemenag,  jumlah  jamaah  haji khusus  tahun  2018  sebanyak  16.840  orang. Mereka diberangkatkan oleh 254 biro travel yang  tergabung  dalam  158  konsorsium Penyelengara Ibadah Haji Khusus/PIHK.
Adapaun  Standar  Pelayanan  Minimal untuk  Haji  Khusus  adalah  sebagai  berikut: (a)  masa  tinggal  di  Arab  Saudi  paling  lama
27 hari; (b) mendapat seorang pembimbing setiap  45  orang;  (c)  mendapat  layanan transportasi  selama  di  Arab  Saudi,  satu bus maksimal 45 orang; (d) tinggal di hotel bintang 4 selama di Makkah, Madinah, dan Jeddah; (e) jarak hotel paling jauh 500 meter dari  Masjidil  Haram  dan  Masjid  Nabawi;  (f) satu kamar hotel diisi paling banyak empat orang;  (g)  konsumsi  harus  menu  Indonesia dan  disajikan  secara  prasmanan;  (h) mendapat jatah satu dokter untuk maksimal 90 jemaah; dan (i)mendapat asuransi, gelang haji, dan kartu identitas haji.
Sesuai  ketentuan,  standar  biaya  haji khusus  minimal  USD  8  ribu atau sekitar Rp 117.600.000,  dengan  asumsi  kurs  USD  1 adalah  Rp  14.700.  Biasanya,  PIHK  mematok angka  lebih  dari  standar  dengan  alasan fasilitas yang diberikan juga di atas standar. Angka tersebut jauh lebih mahal dibanding biaya  haji  regular  yang  berkisar  Rp  32  juta sampai Rp 39 juta per orang.Jika Jemaah Haji Reguler  harus  menunggu  selama  beberapa tahun  untuk  dapat  berhaji,  jemaah  haji khusus hanya menunggu untuk waktu yang lebih  pendek.  Kuota  untuk  Jemaah  Haji khusus  sekitar  17  ribu  (dari  230  ribu  untuk Indonesia)  yang  dihitung  secara  nasional dan tidak dibagi per kabupaten. Pendaftaran haji  khusus  juga  tidak  dilakukan  di  Kantor Kemenag tetapi di PIHK yang berdiri di kota- kota di Indonesia.

## Haji Khusus Non-Kuota
Di  luar  haji  khusus  yang  dikoordinir pendaftarannya oleh Kementrian Agama yang dilakukan  lewat  sistem  terpadu  (Siskohat), masih  ada  travel  yang  mengkoordinir  lagi jemaah  khusus  mereka  masing-masing. Jemaah  haji  yang  menggunakan  jalur  ini sering  didiskrimasi  dengan  sebutan  haji non-kouta “haji sandal jepit”. Tidak jelas dari
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
mana asal penyebutan itu, tetapi tidak sesuai dengan  pelayananan  hotel  bintang  empat/ lima  yang  diterimanya.  Jemaah  haji  non- kouta  ini  mengandalkan  pada  pemberian visa  haji  oleh  KBSA  yang  jumlahnya  tiap tahun  dapat  setara  dengan  haji  khusus kuota. Tentu saja jumlah ini belum termasuk dengan  jemaah  haji  kuota  visa  non  haji yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  atau perorangan.  Jumlah  yang  terakhir  ini  tidak bisa diidentifikasi oleh pemerintah.
Haji  non-kuota  di  satu  sisi  merupakan sisa-sisa  pengelolaan  haji  mandiri  yang dilakukan  individu  dan  kelompok  agama sebelum diambil alih pemerintah dan di sisi lain  peluang  bisnis  travel  haji.  Pendeknya, sebelum ada Indonesia, banyak orang sudah berhaji.  Mereka  menggunakan  berbagai macam jaringan, mulai afiliasi ulama, dagang, keluarga dan lain-lain. Pemerintah berusaha menghilangkan  haji  non-kuota  agar semuanya jemaah haji berada dalam kontrol pemerintah.  Dengan  biaya  yang  sama, jemaah  haji  non-kuota  bisa  mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada haji khusus. Travel-travel  yang  berpengalaman  mampu melakukan efisiensi sehingga dapat memberi pelayananan  haji  yang  lebih  baik.  Efisiensi, masih menjadi masalah pemerintah.
Terdapat  beberapa  keuntungan  dan kerugian menggunakan jalur haji khusus non kuota. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu antri menggunakan kuota, namun resiko yang sebanding adalah gagalnya jemaah ke Tanah Suci kalau visa tidak dikeluarkan oleh KBSA. Salah satu sebab dari gagalnya ribuan jemaah  haji  tersebut  adalah  adanya  surat kesepahaman  antara  Kementerian  Agama RI dan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi yang hanya memberikan visa untuk Pejabat dan VIP dan tidak diberikan kepada jamaah yang  dikelola  travel. 1 Pemerintah  Indonesia
memang berusaha keras untuk memberantas haji  non-kuota  karena  menurut  pemerintah Indonesia  menjadi  beban  ketika  berada  di Tanah  Suci,  terutama  apabila  tidak  dikelola dengan  baik  oleh  travel.  Beberapa  jemaah ditelantarkan  di  Tanah  Suci  karena  travel yang  tidak  kompeten  dan  ada  permainan untuk mendapatkan visa.
Di  sisi  lainnya,  penyelengara  jemaah haji  non  kuota  yang  cukup  kompeten menganggap  pembatasan  jemaah  haji  non kuota  adalah  bukti  “keirian”  pemerintah Indonesia.  Menurut  mereka,  pemerintah Indonesia  gagal  menyediakan  fasilitas  dan akomodasi  yang  lebih  baik  dari  mereka di  Tanah  Suci.  Travel  penyelenggara  haji khusus  dapat  memilih  penerbangan,  hotel, transportasi  dan  fasilitas  lain  secara  bebas sehingga kenyamanan Jemaah haji menjadi prioritas  mereka.  Memang  pada  umumnya, fasilitas jemaah haji khusus non kuota lebih baik  daripada  jemaah  haji  khusus  kuota, apalagi  jika  dibandingkan  dengan  jemaah haji reguler. Seandainya ada beberapa yang terlantar  beberapa  saat,  misalnya  harus menunggu  bus  di  Jeddah,  jumlahnya  tidak signifikan.

## METODE  PENELITIAN
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokus  studi  adalah  Kota  Bekasi  dan  Kota Bogor,  Jawa  Barat  dilakukan  selama  8  hari. Dua kota tersebut dipilih sebagai lokus studi berdasarkan  informasi  dari  Wakil  Ketuan Himpunan  Muslim  Penyelenggara  Umroh dan  Haji  (HIMPUH)  Pusat  pada  April  2018 yang menyatakan bahwa kota-kota di sekitar Jabodetabel  sangat  berpotensi  memiliki jumlah  jemaah  haji  furodah  yang  relatif besar  berdasarkan  iklan  haji  furodah  yang dipublikasikan di internet.
dan Haji Khusus, Kementerian Agama pada Mei 2018.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
Data  penelitian  diperoleh  melalui wawancara,  observasi,  dan  kajian  pustaka. Subjek  penelitian  adalah  para  jemaah haji  furodah,  penyelenggara  haji  furodah, baik  melalui  lembaga,  yakni  biro  haji umrah  (berizin  atau  tidak)  dan  beberapa individu  berperan  dalam  pemberangkatan jemaah. Selain itu, informasi penelitian juga diperoleh dari pemerintah, yakni Kabid Haji Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Barat,  staf  perizinan  travel  umrah  dan  haji khusus  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Bekasi. Selain itu, pengembangan informasi juga  dilakukan  melalui  wawancara  dengan pengurus Himpunan Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji/HIMPUH di Jakarta.
Wawancara  kepada  jemaah  haji  furoda dilakukan untuk memperoleh informasi dan penjelasan  tentang  alasan  jemaah  berhaji furoda  dan  memeilih  travel  haji  tertentu, kasus-kasus  yang  dialami  dan  aspek pelayanan,  pembinaan  dan  perlindungan yang diperoleh selama mengikuti rombongan penyelenggaran  haji  furodah  pada  travel haji  yang  dipilih.  Selain  itu,  juga  digali  info tentang penanganan oleh travel haji tersebut, ketika  jemaah  mengalamai  masalah  selama perjalanan dan pelaksanaan haji.
Para  pejabat  dan  petugas  haji  di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa  Barat  dan  Kementerian  Agama  Kota penting  dijadikan  sebagai  salah  satu sumber  data  terkait  dengan  informasi tentang  penyelenggaraan  haji  furodah oleh  masyarakat  di  wilayah  tersebut,  serta kasus-kasus  yang  muncul  sepanjang sepengetahuannya.
HIMPUH merupakan salah satu asosiasi dari 4 asosiasi penyelenggara yang tercatat ada  di  Indonesia.  Pertanyaan-pertanyaan tentang  mekanisme  peneyelanggaraan haji  furodah  oleh  anggota  asosiasi  kiranya penting diajukan pada lembaga ini.
Biro  travel  baik  yang  berizin  atau  pun tidak  berizin,  serta  beberapa  pihak  yang terlibat  dalam  peneyelenggaraan  haji furoda  merupakan  sumber  data  utama untuk  memperoleh  informasi  tentang haji  furodah,  mekanisme  pelaksanaannya, cara  memperoleh  visa  keberangkatan  dan segala  aktivitas  yang  dilakukan  dalam penyelenggaraan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Haji Furodah dan Praktik di Masyarakat
Haji  furodah  adalah  satu-satunya  program haji non kuota yang resmi dan terdaftar dalam kuota  calon  jamaah  haji  oleh  pemerintah kerajaan  Arab  Saudi.  Oleh  karena  haji furodah  tidak  mengambil  jatah  kuota  haji pemerintah RI, maka calon jamaah tidak perlu mengantri  seperti  para  calon  jamaah  yang mendaftar  haji  reguler  dan  haji  plus  (kuota haji RI). Kuota haji pemerintah Kerajaan Arab Saudi  diberikan  kepada  siapa  saja  calon haji  di  dunia  yang  ingin  berhaji  melalui perantara  pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi secara  langsung  dan  ini  selalu  ada  setiap tahun. Namun tentunya melalui proses dan persetujuan pemerintah kerajaan terdahulu. Haji furoda tidak mengambil jatah kuota haji pemerintah  RI.  Calon  jamaah  Haji  Furoda berada  pada  tanggung  jawab  pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara langsung sebagai panitia  pelaksana  Haji.  Segala  mekanisme yang dilalui para calon jamaah haji furoda dari awal  keberangkatan  hingga  kepulangannya nanti,  semuanya  berada  dalam  otoritas pemerintah  kerajaan  Arab  Saudi.  Dengan demikian,  jemaah  haji  furoda  tidak  berada dalam tanggungjawab pemerintah RI, karena penyelenggaraannya  tidak  dalam  otoritas pengawasan  pemrintah.  Namun  demikian, jika  jemaah  furodah  mengalam  masalah terutama saat menjalankan ibadah di Tanah Suci  yang  yang  berakibat  jemaah  tersebut
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
terlunta-lunta,  maka  pemerintah  RI  wajib memberikan  perlindungan  bagi  mereka sebagaimana diatur dalam Undang-undang, yakni:
1.  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea keempat  yang  berbunyi  "Kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
2.  Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik antarnegara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri.
3.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 1999  mengenai  hubungan  luar  negeri, tepatnya  dalam  BAB  V,  yang  mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
5.  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.
Dalam  beberapa  kasus,  pilihan  untuk melakukankan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan  visa  diluar  prosedur  yang telah  diatur  oleh  pemerintah  sangat  rentan terhadap  berbagai  resiko  seperti  adanya penipuan,  gagal  berangkat,  penelantaran, atau ditahan pihak imigrasi Indonesia maupun otoritas Arab Saudi dan sebagainya. Apabila terjadi  kasus-kasus  tersebut  seringkali pihak  yang  menjadi  korbannya  adalah  para jamaah  haji.  Hasil  Rapat  Kerja  Nasional Evaluasi  Penyelenggaraan  Ibadah  HajiTahun 1438H/2017M  di  Jakarta  membahas  isu-isu yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji  diantaranya  permasalahan  Furoda, disebutkan bahwa:
“Adanya  furoda  menimbulkan  masalah dikarenakan tidak semua furoda dikelola oleh
travel, sebagian juga perorangan, keberadaan furoda menyebabkan tenda maktab semakin penuh  sehingga  mengurangi  kenyamanan. Karena itu perlu adanya regulasi yang tegas mengatur masalah furoda, sehingga jemaah yangterdaftar  resmi  (kuota)  tetap  menjadi prioritas  utama.  Menghindari  ketidakadilan di antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus/ PIHK  yang  hanya  membawa  jemaah  kuota dengan PIHKyang juga membawa haji furoda maupun  diantara  jemaah  itu  sendiri  dan tetapmengedepankan perlindungan kepada jemaah  dengan  melarang  penggunaan visa ziarah maupun visa umal, serta adanya keharuskan  bagi  PIHK  untuk  melaporkan kepada  Kementerian  Agama  menganai jemaah furoda”.
Inilah  sepenggal  cerita  jemaah  korban haji furodah yang dilansir oleh sebuah media massa online di Nusa Tenggara Barat:
“Pria  buta  huruf  ini  berangkat  bersama rekan  yang  baru  dikenalnya,  melalui  Kuala Lumpur,  Malaysia.  “Semua  diurus  anak. Saya  tidak  tahu  bayar  berapa,”  cetus  Katih kepada  Agus  Priyanto,  Komisioner  Komisi Pengawas  Haji  Indonesia  (KPHI)  di  Kantor Daker  Makkah,  beberapa  waktu  lalu.Ketika mabit di Mina, Katih yang berusia 70 tahun ini  menceritakan  dirinya  terpisah  dari rombongan dan jatuh sakit, tanpa ada yang merawat.  Semua  barangnya  raib,  termasuk paspor dan uang Rp 7,7 juta. Dua hari Katih tidak makan di Mina. Sampai akhirnya Katih ditolong  petugas  Panitia  Penyelenggara Ibadah  Haji  (PPIH)  Arab  Saudi,  dengan hanya mengenakan kain ihram yang terbalut ditubuhnya.Petugas kesulitan menghubungi travel  yang  memberangkatkan  Katih.  Ia tidak membawa identitas dan kontak travel. Bahkan, Katih tidak tahu kontak keluarganya. Jamaah haji non kuota lainnya yang bernasib malang, juga dialami oleh Hayat Rejohadi dari Lamongan,  Jawa  Timur.  Ia  berhaji  bersama tujuh orang lain yang dipimpin Nurul. Hayat mengaku membayar Rp 160 juta untuk bisa berangkat  berdua  dengan  istrinya.  Dengan ‘visa  ziarah  tijariah’,  Hayat  bersama  sekitar 70 jamaah berangkat ke Arab Saudi pada 17 Agustus 2017 lalu. Karena mengenakan visa haji  non  kuota,  Hayat  bersama  rombongan mendarat  di  Bandara  Internasional  King Fahd  Damam,  Saudi  Arabia.  Selanjutnya, terbang ke Jeddah dan masuk Makkah tidak mengenakan  ihram.  Rombongan  haji  non kuota ini tinggal di pondokan sederhana di

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
Rusyaifah. Selama di Arab Saudi, rombongan difasilitasi  mukimin  Suraji.  Saat  mabit  di Muzdalifah,  Hayat  yang  tidak  berbahasa Indonesia  ini,  tertinggal  dari  rombongan, sampai  akhirnya  ditemukan  petugas.  “Saya baru mbalang (melontar)  jumrah  sekali,” akunya. Padahal, prosesi haji di Armina telah usai. Selain Katih dan Hayat, Tim KPHI juga menemukan beberapa rombongan haji non kuota  lainnya.  Termasuk  rombongan  Beta Wisata, sebuah travel wisata yang membawa 19  jamaah  dengan  visa tijarah (bisnis),  tapi menelantarkan  jamaahnya.  Agus  Priyanto mengingatkan, agar masyarakat tidak tergiur dengan  paket  haji  furodah  atau  visa  ziarah dan  visa-visa  haji  non  kuota  lainnya,  yang menggunakan  visa  non  haji  dengan  iming- iming  berangkat  cepat.  “Harganya  mahal, resikonya  besar,  dan  berpotensi  telantar,” kata Agus kembali. 2
Mengapa masyarakat berani menempuh segala jalur agar bisa sampai di Tanah Suci? Dari  berbagai  jenis  ibadah  mahdhah  dalam Islam,  haji  menduduki  peringkat  pertama dari  segi  daya  tariknya  terhadap  minat masyarakat  Muslim  untuk  mengerjakannya. Seorang Muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat,  ada  yang  memprioritaskan pelaksanaan  ibadah  haji  sebelum  mereka menata  kehidupan  ekonomi  dan  keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan  ekonomi  dan  keluarga,  barulah mereka  mempersiapkan  diri  menunaikan ibadah  haji.  Oleh  sebab  yang  kedua  ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun yang jelas, ada semacam kebanggaan tersendiri  bagi  mereka  yang  telah  kembali dari  Tanah  Suci  menunaikan  rukun  Islam yang kelima itu. Kebanggaan itu diwujudkan mereka  yang  laki-laki  dengan  mengenakan acsesoris haji seperti peci putih, sorban, dan gamis, dan mukena dan baju kurung panjang warna  putih  bagi  perempuan.  Sebutan pak  haji  dan  bu  hajjah  yang  diberikan oleh  masyarakat  kepada  mereka  menjadi
2 Dilansir oleh Media Bisnis Syariah Online , 6 De- sember 2017.
pelengkap  kebanggaan  itu.  Mereka  merasa bahwa  dirinya  setingkat  lebih  tinggi  dari mereka yang belum berhaji. Sehingga, dalam perhelatan  atau  jamuan,  mereka  didaulat oleh  masyarakat  untuk  duduk  di  barisan depan  sejajar  dengan  pejabat  dan  tokoh masyarakat.  Demikian  selintas  keadaan yang  dialami  oleh  warga  masyarakat  yang bertitel haji. Ada penghormatan masyarakat terhadap  mereka.  Ketika  sebelum  haji mereka  dianggap  warga  masyarakat  biasa, tetapi  setelah  berhaji  mereka  diperlakukan lebih istimewa (Farida, 1998).

## Haji Furodah Menjadi Pilihan
Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa animo masyarakat untuk dapat  menunaikan  ibadah  haji  sangatlah tinggi,  telebih  karena  aspek  budaya  gelar haji  akan  berdampak  pada  status  sesorang dan kedudukan sosial di masyarakat. Namun animo tersebut tidak dibarengi dengan kuota dari  pemerintah  Arab  Saudi  yang  cukup memadai,  yakni  mampu  mengakomodir jumlah  masyarakat  yang  hendak  pergi  haji. Oleh  karena  itu,  masyarakat  akan  sangat tergiur  bila  penawaran  berangkat  haji“jalur cepat”  yang  bisa  memberangkatkan  calon jemaah  sesegera  mungkin.  Biaya,  bukan menjadi  halangan  bagi  sebagian  orang, asalkan  dapat  secepatnya  diberangkatkan. Pilihan  jatuh  pada  mekanisme  haji  furodah yang  dipromosikan  oleh  penyelenggara, baik  perorangan  atau  pun  lembaga (biro  perjalanan  yang  tak  berizin  atau Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Ibadah Haji  yang  telah  mengantongi  izin  dari pemerintah)  sebagai  cara  cepat  untuk  bisa sampai ke Tanah Suci.
Antrian  panjang  calon  jamaah  haji reguler  ataupun  khusus  oleh  pemerintah ini    merupakan  peluang  bisnis  yang  cukup
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
menggiurkan  bagi  penyelenggara  untuk mendapatkan keuntungan finansial, sehingga  mereka  berupaya  mencari berbagai  “celah”  untuk  memberangkatkan orang-orang  yang  ingin  berhaji  lewat  jalur cepat tersebut. Meskipun hal itu melanggar prosedur  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah Indonesia  maupun  Arab  Saudi.  Dengan jargon  “Berangkat  Haji  Tanpa  Antri”  atau “Haji  Langsung  Berangkat  Tahun  Ini”. Promosi tentang haji tanpa mengantri dapat dengan  mudah  ditemukan  karena  hal  itu ditawarkan  secara  terbuka  melalui  brosur, internet, media sosial maupun tenaga agen pemasaran  ( marketing )  atau  orang-orang yang  sekedar  berperan  sebagai  pengepul yang  mendapatkan  fee  atas  jamaah  yang disetorkan kepada travel-travel tersebut.
Dalam  praktik,  jemaah  furodah  yang diberangkatkan oleh penyelenggara menggunakan  visa  dalam  3  jenis. Pertama , adalah visa haji. Inilah cara yang benar, dan terjamin jemaah dapat melaksanaan ibadah haji.  Penyelenggara  mendapatkan  visa  haji dari vendor/provider  visa melalui  sistem E-Hajj .  Sebetulnya,  visa  haji  undangan kerajaan  ada  2  macam.  Visa  haji  furoda yang  diberikan  kepada  para  calon  jamaah secara  umum  seluruh  negara  dan  visa undangan  yang  benar-benar  khusus  untuk tamu istimewa kerajaan. Untuk Visa Furoda, jemaah harus membayar paket programnya seperti  halnya  jika  kita  mengikuti  program Haji  Reguler  dan  Haji  Plus  dengan  kuota pemerintah.  Sementara  untuk  visa  haji undangan  kerajaan  khusus  tamu  istimewa, visanya  gratis.  Segalanya  ditanggung  oleh pemerintah  kerajaan  Arab  Saudi.  Namun, hanya orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah kerajaan yang mendapatkan visa undangan kerajaan ini.
Kedua ,  visa  umal  (visa  untuk  tujuan bekerja)  dan  visa  ziarah  untuk  kepentingan
berziarah.  Seperti  telah  diungkapkan  pada praktiknya, haji furodah telah disalahgunakan, baik  dari  sisi  biaya  mapun  dari  sisi mekanisme. Dari sisi biaya, haji furodah yang menggunakan  visa  haji,  jemaah  dikenakan tarif yang sangat mahal, bisa mencapai 6 kali lipat  biaya  haji  reguler  kuota,  yakni  antara 150 juta hingga 300 juta.
Harga  yang  sangat  tinggi,  bukan menjadi  halangan  bagi  calon  jemaah,  yang penting jemaah diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Kerinduan untuk bisa sampai ke baitullah, digunakan oleh para penyelanggara dengan berbagai promosi dan propaganda. Salah satu iklan yang diposting oleh sebuah biro travel di Jakarta di sebuah media online ; “Kelebihan  haji  non  kuota/haji  furodah ini  adalah,  calon  jamaah  haji  tidak  perlu mengantri  bertahun-tahun  lamanya.  Calon jamaah  haji  non  kuota  2018  /haji  furodah bisa langsung berangkat menunaikan ibadah haji  di  tahun  2018  jamaah  haji  tersebut mendaftar.  Namun  untuk  mendapatkan visa  haji  non  kuota  ini  tidak  mudah.  Travel umrah dan haji biasanya mengajukan usulan jamaah  ke  pihak  kedutaan.  Pihak  kedutaan menentukan jamaah yang mendapatkan visa, dengan independen, tidak dapat diintervensi oleh  pihak  mana  pun.  Itulah  mengapa travel  yang  mengupayakan  visa  haji  non kuota/haji furodah ini memberikan jaminan uang  kembali  jika  visa  tidak  disetujui  oleh kedutaan  Arab  Saudi.  Biasanya  pelunasan biaya  haji  non  kuota  2018/haji  furodah  ini setelah  visa  keluar/setelah  visa  di  stampel oleh pihak keduataan”. 3
Dari  sisi  mekanisme,  dalam  perspektif hukum  di  Arab  Saudi  sebagai  tuan  rumah penyelenggara ibadah haji, furodah diperbolehkan.  Intinya  asal  jamaah  calon haji  mndapatkan  visa  dan  dapat  izin  dari Arab  Saudi,  maka  jemaah  tersebut  bisa masuk  ke  Arab  Saudi.  Tapi  di  Indonesia  ini menjadi  dilema,  kalau  misalnya  pemerintah mengizinkan  haji  furodah  dilegalkan,  maka pemerintah  khususnya  Kementerian  Agama
3 www.khazanahtour.com/2017/10/hajinon  kuota langsung berangkat.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
dianggap melanggar hukum, melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008.
Dalam  praktik,  masalah  haji  furodah menjadi  merembet  ke  mana-mana,  karena oleh  penyekenggara,  istilah  furodah  telah disalhgunakan  oleh  sebagain  oknum peyelenggara,  karena  visa  yang  digunakan adalah visa non haji, bisa berupa visa ziarah atau visa umal, teteapi penyelenggara tetap mengklaim  bahwa  mekanisme  tersebut disebutnya sebagai haji furodah.
Tentu, jika visa yang digunakan bukanlah visa  haji,  maka  jemaah  rentan  terhadap penipuan,  sehingga  besar  kemungkinan aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan  tidak  akan  diperoleh.  Tidak ada kepastian berangkat bagi jemaah  yang mendaftar  melalui  jalur  non  kuota.  Untuk itu, jemaah agar waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran yang diberikan.
Berikut ini adalah potret penyelenggara haji  non  kuota  atau  furodah  yang  menjadi sasaran  penelitian,  baik  penyelenggra  yang menggunakan  jalur  non  kuota  furodah secara  resmi,  yakni  menggunakan  visa  haji melalui  sistem E-Hajj dan  mereka  yang menggunakan visa non haji.

## Potret Penyelenggara
HIMPUH adalah singkatan dari Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh,  beranggotakan  313  travel  agen penyelenggara umrah dan haji khusus  dari seluruh Indonesia. Sejak berdiri 2009 melalui Musyawarah  Besar  Luar  Biasa  di  Kuningan Jawa  Barat  telah  memandu  dan  membantu anggotanya  melayani  kurang  lebih  satu setengah  juta  jamaah  umrah  dari  60.000 jemaah haji khusu.
Seperti  diakui  oleh  ketua  HIMPUH, Baluki  bahwa  beberapa  anggota  HIMPUH
menyelenggarakan haji jalur furodah, Sistem yang  digunakan  adalah  resmi  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Arab  Saudi,  yakni E-Hajj . Pelaksanaan  secara  menyeluruh  untuk semua  negara  baru  diterapkan  di  musim haji  tahun  2015  ini. E-Hajj adalah  sistem penyelenggaraan  haji  berbasis  elektronik yang  diterapkan  secara  seragam  dan serentak.  Saat  mengisi E-Hajj ,  maka  harus diisikan  nama  pemegang  paspor,  lokasi pemondokan,  moda  transportasi  yang digunakan, perusahaan katering yang disewa, dan  jaminan  kesehatan.  Sederhananya, sistem  ini  bekerja  sebagai  sebuah  sistem aplikasi  haji  secara  elektronik,  sistem  ini menyediakan  kolom  yang  harus  diisi  oleh penyelenggara haji di suatu negara. Kolom itu berisi  bermacam  bentuk  administrasi  dasar kelengkapan persyaratan calon jamaah haji. Mulai  dari  nama,  nomor  paspor,  maskapai penerbangan, hotel di Makkah dan Madinah, transportasi darat selama di Saudi, katering, asuransi, hingga teknis puncak ibadah haji di Arafah. Termasuk salah satunya adalah kolom administrasi  urusan  visa  haji.  Semuanya harus terintegrasi dalam satu sistem.
Dengan demikian, bila sebuah penyelenggara  haji  menggunakan  sistem E-Hajj ,  maka  dipastikan  bahwa  mekanisme yang  dibunakan  telah  menjamin  calon jemaah  haji  yang  akan  diberangkatkan melalui  penyelenggara  tersebut  dapat dipastikan keberangkatannya.
Salah  satu  anggota  HIMPUH  yang memberangkatkan  haji  jalur  furodah dengan E-Hajj system  adalah  PT.  Neekoi yang beralamat di Jl. Raya Ratna Jatibening Bekasi. Bermula pada tahun 2004, PT. Neekoi memberangkatkan  jemaah  haji  ONH  Plus (istilah  saat  itu  yang  sekarang  dikenal dengan haji khusus) sebanyak 1 bis. Berlanjut pada  tahun  2005,  memberangkatkan  1 bis,  begitu  seterusnya,  hingga  pada  tahun
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
2010  memberangkatkan  jemaah  dalam rombongan 4 bis.
Dimulai  sejak  2012,  saat  animo masyarakat pergi haji sangat tinggi, sehingga menyisakan daftar tunggu yang relatif lama, maka  PT.  Neekoi  mulai  membuka  jalur haji  furodah.  Tetapi  haji  furodah  ini  hanya diperuntukkan  bagi  para  pembimbing  haji PT.  Neekoi  yang  tidak  mendapatkan  kuota. Peran  PT  Neekoi  selanjutnya  terkait  jalur haji  furodah  adalah  menjadi  provider  visa. PT. Neekoi hanya menjual maksimal 45 visa pada  satu  musim  haji.  Mengapa,  jumlah tersebut  dibatasi,  agar  bila  terjadi  insiden yang menyebabkan jemaah gagal berangkat PT. Neekoi bisa mengembalikan uang calon jemaah  sesuai  kemampuan  keuangan perusahaan.
Siapa  pembeli visa dari PT Neekoi sesuai perannya sebagai  provider? Umumnya para penyelenggara  memberangkatkan  calon secara  konsorsium,  mereka  bergabung  dan “meminjam  bendera”  penyelenggara  haji khusus yang sudah berizin.
Salah  satu  penyelenggara  haji  furodah yang  berkonsorsium  adalah  PT.  Amita  Tour yang  beralamat  di  Jatiasih  Kota  Bekasi. Pimpinan  PT.  Amita  Tour,  sebutlah  ustad AM,  menyebutkan  bahwa  cara  konsorsium hampir dilakukan oleh semua penyelenggara karena  akan  memudahkan  untuk booking pesawat.  Gabungan  dari  penyeelnggara  ini lalu  menunjuk  salah  satu  penyelenggara sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab atas penyelenggaraan haji furodah. Dengan demikian,  para  penyelenggara  yang  lain hanya  berfungsi  sebagai  “ pengepul ” saja.  Mekanisme  ini  tentu  saja  rawan terhadap  berbagai  persoalan,  baik  saat keberangkatan dari Indobesia ke Tanah Suci, atapunsaat  pelaksanaan  ibadah  di  Tanah Suci,  karena  para  “pengepul”  ini  terkadang
tidak  ikut  mendampingi  jemaah  sebagai pembimbing.  Aspek  pelayanan,  pembinaan dan  perlindungan  pada  jemaah  cenderung diabaikan.
Motivasi biro travel berperan memberangkatkan haji jalur furodah, karena untuk  memenuhi  harapan  masyarakat. Dalam istilah ustad AM, sebuah  biro travel hendaknya  ibarat  sebuah  minimarket  yang mampu  menyediakan  aneka  produk  yang dibutuhkan  masyarakat.  Jika  hal  ini  tidak dilakukan  oleh  biro  travel,  maka  kesannya biro  travel  tersebut  tidak  canggih  dan ketinggalan  jaman,  dengan  kata  lain  jalur furodah hanyalah kelengkapan jualan. 4
Pengalaman PT. Amita Tour menyeleng- garakan haji furodah memperlihatkan bahwa tidak  ada  satu  pun  penyelenggara  haji furodah  yang  ahli  di  bidangnya.  Mengapa? Salah  satunya  karena  hanya  dalam  tempo satu  bulan  keberangkatan  baru  dapat dipastikan ketersediaan visa. Ini disebabkan karena  harus  menunggu  kemungkinan adanya pembatalan calon jemaah. Informasi ini, menurut hemat peneliti, mengindikasikan bahwa  penyelenggaraan  haji  furodah memang  beresiko  tinggi  untuk  gagal berangkat.  Namun  demikian,  penuturan lebih  lanjut  ustad  AM,  hampir-hampir tidak  ada  biro  travel  yang  takut  atas  resiko tersebut, sebab keuntungan yang ditangguk dengan  penyelenggaraan  haji  furodah sangatlah menggiurkan. Keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan visa pada jemaah,  dan  harga  paket  hotel/akomodasi yang ditawarkan. Kira-kira bisa mencapai Rp 45 juta/jemaah,  sebuah angka yang sangat menggiurkan.
Di sisi lain, ada penawaran ( supply ) dari pihak pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang memang membuka kran haji furodah, terbukti
4 Wawancara  dengan  Ustad  AM,  pada  10  April 2018.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
adanya ketersediaan visa yang diperuntukkan untuk  kalangan  tertentu,  seperti  keluarga kerajaan, Angkatan Bersenjata suatu negara, kelaurga  kedutaaann,  dan  kalngan  terdekat dengan  kerajaan.  Visa  dari  Raja  ini  ini kemudian diakses oleh berbagai pihak yang dekat dengan istana raja (kelaurga kerajaan), dan  “dijual”  ke  berbagai  negara,  termasuk Indonesia,  melalui  syarikah.  Di  Indonesia, peluang ini direspon sebagai potensi bisnis oleh  perorangan  maupun  biro  travel  haji. Dari  semula  (Raja  Arab  Saudi)  sifatnya gratis menjadi bernilai jual hingga seharaga $6.000.  Diindikasikan,  para  pihak  yang  bisa mengakses visa tersebut adalah “keturunan Arab” yang ada di Indonesia, sorang warga Indonesia  yang  pernah  bermukim  di  Arab Saudi  dan  punya  akses  ke  kerajaan,  dan pihak-pihak lain yang sifatnya perorangan. 5
Karena jumlah visa furodah yang berasal dari  Raja  terbatas,  beberapa  pihak  mulai berspekulasi, dengan  mengiklankan tawaran tersedianya    visa  untuk  para  calon  jemaah haji.  Spekulasi  ini  didasarkan  pada  asumsi bahwa pada “waktu-waktu terakhir” puncak haji ada peluang tambahan visa disebabkan ada pembatalan dari calon jemaah.
Untuk  menjaga  kepercayaan  pada calon  jemaah  bahwa  ada  kepastian berangkat,  para  penyelenggara  tidak  segan mengantisipasinya dengan menyediakan visa umal atau visa ziarah. Visa umal disediakan dengan mengambil momentum bahwa pada musim haji, Arab Saudi pasti membutuhkan jumlah pekerja migran yang sangat banyak, yang  akan  dipekerjaan  sebagai  pekerja musiman,  di  restoran,  peusahaan  katering, perusahaan transportasi,  hotel  dan  tempat- tem[at  sebagai  fasilitas  publik  para  jemaah haji.  Diindikasikan,  pihak  “yang  bermain” dengan visa umal untuk para calon jemaah
5 Wawancara  dengan  H.Komarudin,  pimpinan PIHK Nakhoi Travel, Mei 2018.
haji furodah ini adalah perusahaan pengerah tenaga  kerja.  Mendekati  musim  haji,  para calon  jemaah  haji  furodah  diberangkatkan dengan menggunakan visa umal .
Seperti diketahui, pemerintahan kerajaan Arab Saudi, penjaga dua kota suci (Makkah  dan  Madinah)  memiliki  kebijakan bahwa  kota  Makkah  tertutup  bagi  para pendatang  selain  visa  haji  pada  tanggal  30 Zulqaidah.  Oleh karena itu, kedatangan para calon jemaah haji furodah sebelum tanggal 30  Zulqaidah  akan  ditampung  sementara di penginapan yang jauh dari kota Makkah, misal di beberapa hotel transit yang berlokasi di Jabal Nur. Setelah mendekati puncak haji, mereka baru bisa turun ke kota Makkah.
Karena  para  jemaah  haji  furodah menggunakan  visa  umal  untuk  bisa  masuk kota  Makkah,  maka  mereka  “didandani” dengan  pakaian  yang  lusuh  dan    kumal sehingga  memberikan kesan bahwa mereka datang  ke  Makkah  sebagai  pekerja,  baik sebagai  sopir  atau  pun  jasa  angkut  serta pekerja perusahaan katering.
Bagaimana  dengan  calon  jemaah  haji furodah  yang  diberangkatkan  dengan menggunakan  visa  ziarah,  bukan  visa  haji? Mereka  umumnya  sudah  “diskenario”  oleh penyelenggara, terutama dalam berpakaian. Meskipun  saat  masuk  kota  Makkah  sudah harus  bermiqat  untuk  menunaikan  umrah, tetapi  mereka  tidak  menggunakan  pakaian ihram, melainkan pakaian mewah, yang akan memberikan  kesan  bahwa  mereka  datang untuk  berbisnis.  Bukankan  cara  seperti  ini bertentangan  dengan  aturan  syar’i    ibadah umrah?  Terkait  dengan  tidak  terpenuhinya rukun  syar’i  tersebut,  pihak  penyelenggara beralasan  bahwa tarkulmiqat dibolehkan dengan membayar denda.
Terlepas  dari  perdebatan  fiqih  tentang tarkul  miqat,  hal  penting  yang  harus
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
dipikirkan  dan  hal  menimpa  para  jemaah haji furodah dengan kasus demikian adalah adanya  pengabaian  perlindungan  pada jemaah.  Pada  kasus  demikian,  jelas  jemaah tidak  mendapatkan  perlindungan  dari  sisi keamanan  ataupun  hak-haknya  sebagai sebagai  konsumen.  Oleh  karena  itu,  perlu kiranya  dipikirkan  bahwa  cara-cara  seperti ini  telah  melanggar,  dalam  perspekti  hak sebagai konsumen.
Pertanyaan  besar  berikutnya  adalah: mengapa  pihak  imigrasi  baik  di  Indonesia maupun  di  Arab  Saudi  meloloskan?  Inilah pertanyaan    yang  menjadi  kunci  masalah. Menurut  Ustad  AM,  patut  dicurigai bahwa  ada  indikasi  “kongkalikong”  antar- penyelenggara  dengan  petugas.  Namun untuk  mengkonfirmasi  dugaan  ini  tentu diperlukan studi lebih lanjut.
Mengutip  ungkapan  Ustad  AM,  bahwa tidak ada satupun penyelenggara yang ahli di  bidang  penyelenggaraan  haji  furodah, akhirnya menghasilkan model berbeda-beda tiap penyelenggara dalam menyelenggarakan haji furodah. Seperti yang dilakukan oleh PT. Adeem  Tour  yang  berlokasi  di  Kabupaten Bogor,  dipimpin  oleh  Ustad  AF  (nama samaran).  Dari  sisi  legalitas,  perusahaan penyelenggara  ini  baru  mengantongi  izin sebagai  Penyelenggara  Perjalan  Ibadah Umroh  sejak  tahun  2016.  Belum  berstatus sebagai  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah Haji  Khusus/PPIHK.  Namun,  perusahaan  ini telah  menyelenggarakan  haji  furodah  sejak 3  tahun  terakhir,  selain  memang  berperan sebagai provider visa .
Ust  AF,  telah  bermukim  di  Arab Saudi  sebagai  seorang  mahasiswa  yang menempuh  pendidikan  S1  dan  S2  di Universitas  King  Abdul  Aziz.  Pada  musim haji,  sebagai  mukimin,  dia  sering  bekerja sebagai  tenaga  musiman  saat  musim  haji, baik sebagai pemandu, pembimbing ibadah
( muṭawif )  ataupun  bermitra  denga  biro travel haji di Indonesia dalam menyediakan paket  akomodasi  untuk  jemaah.  Karena pengalaman  inilah,  maka  ia  berniat  pulang ke  Indonesia  dan  akan  mendirikan  biro travel perjalanan haji. Niat tersebut akhirnya kesampaian,  apalagi  Ust  AF  juga  memiliki hubungan  yang  baik  dan  pribadi  dengan sejumlah  pangeran  di  lingkaran  kerajaan, sehingga  akses  untuk  mendapatkan  visa furodah lebih termudahkan.
Dengan  bendera  Adeem  Tour,  Ust AF  memberangkatkan  200  jemaah  pada tahun  2016.  Jumlah  200  jemaah  tersebut merupakan  akumulasi  dari  beberapa penyelenggara yang berkonsorsium, berasal dari  Gorontalo,  Lampung,  Jambi,  Bangka Belitung, Solo, Malang, Surabaya, Makassar, Palopo dan Papua.
Saat calon jemaah mendaftar sebagai  jemaah  haji  furodah,  kedua  pihak (penyelenggara dan calon jemaah) diikat oleh sebuah  perjanjian  kerjasama.  Perjanjian  ini merupakan  dasar  ikatan  kontrak  kerjasama kedua  belah  pihak  yang  dibubuhkan  tanda tangan  bermaterai.  Isis  perjanjian  meliputi, berita  acara  pemberangkatan,  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak  yang  harus dipenuhi, maktab yang akan ditempati, jumlah biaya yang harus dibayar, hingga  sanksi bila terjadi pelanggaran. Fungsi perjanjian tertulis ini merupakan jaminan uperlindungan untuk jemaah.  Dengan  demikian,  bila  salah  satu pihak  ingin  mengadukan  karena  ada  suatu pelanggaran, maka ada bukti yang mengikat.
Setelah dibuat perjanjian, calon jemaah dan  pihak  penyelenggara  akan  membuka rekening  tabungan  di  bank  bersifat joint account .  Sistem  pembayaran  dilakukan dengan  cara  membayar  uang  muka, sejumlah  harga  visa  yakni  sebesar  $5.500. Pelunasan untuk pembayaran tiket pesawat, hotel  dan  akomodasi  serta  kebutuhan  lain

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
akan  dilakukan  setelah  visa  terbit.  Cara mengakses visa, sama seperti yang dilakukan oleh  PT.  Neekoi,  yakni  melalui e-Hajj ,  yang ber- barcode .

## Kesaksian Jemaah sebagai “Korban Penelantaran”
Sebutlah Edy Tasman/ET (64 tahun), seorang intelektual yang memiliki pengalaman pahit sebagai  jemaah  haji  furodah  dari  sebuah biro  travel  PT.  PC  di  kawasan  Kalibata Jakarta Selatan. ET sudah dua kali berangkat haji  sebelum  menunaikan  haji  furodah tahun  2017,  dengan  menggunakan  jalur reguler  pada  tahun  1994  dan  tahun  2010 menggunakan  jalur  haji  khusus,  melalui travel PT. Neekoi.
Pada  tahun  2017,  ET  dan  istri  L  (56 tahun)  berangkat  haji  kembali  dengan menggunakan  jalur  furodah  melalui  PT  PC. Dengan  membayar  uang  muka  sebesar  Rp. 100 juta/orang, ET dan istri berharap dapat berangkat  pada  tahun  yang  sama  saat mendaftar,  sesuai  dengan  tawaran  yang dijanjikan oleh PT. PC.  Janji lain, suami-istri ini akan didampingi oleh pembimbing haji sejak di Tanah Air hingga Tanah Suci. Berbekal visa ziarah, bukan Agustus 2017, sepasang suami- istri  ini  berangkat  ke  Tanah  Suci  dengan menggunakan pesawat Thai Air terbang dari Soekarno  Hata  menuju  Thailand.  Keduanya harus  transit  di  bandara  Thailand  selama 10 jam, sebelum diterbangkan  ke India. Di bandara New Dekhi, ET dan istri harus transit selama  8  jam.  Setelah  menunggu  selama 8  jam  di  Indhia,  akhirnya  diterbangkan dari  Indhia  menuju  Damam  (salah  satu kota  kecil  di  Arab  Saudi).  Di  kota  Damam keduanya  transit  kembali  selama  8  jam sebelum diantarkan ke Jeddah. Sepanjang 3 kali masa transit mereka tidak memperoleh kompensasi makan atau pun minum, semua keperluan tersebut harus dibeli sendiri.
Sesampai  di  Damam,  suami  sietri  ini bergabung  dengan  rombongan  lain  yang menurutnya juga dikelola oleh PT. PC cabang Jawa  Tengah  dan  Yogyakarta  berjumlah 19  orang,  sehingga  jumlah  keseluruhan  21 orang. Di antara rombongan ada tambahan, yang  mengaku  sebagai  ustad  pembimbing berjumlah  3  orang  yang  kesemuanya  tidak dikenal oleh ET dan istri.
Rombongan  tersebut  dijemput  dengan menggunakan  bis  untuk  diantar  ke  kota Makkah.  Ada  2  bis  untuk  mengangkut  24 penumpang  terdiri  dari  19  jemaah  dan  3 orang  pembimbing.  Sebelum  bis  berjalan, ET  dan  istri  diharuskan  membayar  biaya tranport  bis  (Jeddah-Makkah)  2  juta/orang, dan  biaya  bimbingan  ibadah  haji  25  juta/ orang.  Sepanjang  perjalanan  Jeddah- Makkah,  seluruh  penumpang  ditempatkan di  bagasi  bis.  Menurut  penuturan  salah satu pembimbing, cara ini digunakan untuk mengelabuhi  petugas  pemeriksaan,  karena seluruh  jemaah  tidak  menggunakan  visa haji,  melainkan  visa  ziarah,  yang  menurut peraturan  otoritas  kota  suci  Makkah,  kota tersebut    sudah  tertutup  bagi  pendatang visa non haji.
Memasuki  kota  Makkah,  rombongan ditempatkan  di  suatu  rumah  kosong  di kawasan  Gunung  Uhud  selama  4  hari, sambil  menunggu  situasi  aman  agar  dapat memasuki kota Makkah untuk melaksanakan rukun  haji.  Selama  ditempatkan  di  rumah kosong,  masing-masing  jemaah  dikutip biaya  25  juta,  dengan  alasan  sebagai pengganti    biaya  akomodasi  dan  konsumsi selama melaksanakan ibadah haji. Sepanjang 4 hari di rumah tersebut mereka dijaga ketat oleh petugas keamanan, dan dilarang  keluar rumah.  Selain  itu,  ET  dan  istri  kembali  lagi diharuskan  membayar  uang  sejumlah  125 juta  (berdua)  sebagai  ongkos  tiket  kembali ke  Tanah  Air.  Sehingga  bila  dijumlah,  biaya
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
yang dikeluarkan mencapai kurang lebih 250 juta/orang.
ET mencium gelagat tidak beres selama berada  di  penginapan  transit  tersebut,  dan ingin  segera  keluar  dari  rumah  tersebut. Akhirnya  ia  menghubungi  Ust  Komaruddin, pemilik  PT,  Neekoi,  minta  dijemput  dengan pengawalan petugas. Sejak itu ET bergabung dengan seluruh jemaah yang diberangkatkan oleh PT. Neekoi.
Kasus  ET memperlihatkan betapa jemaah haji furodah rentan terhadap penipuan atas janji  dan  iming-iming  yang  ditawarkan. Sejumlah uang telah disetor –dalam jumlah yang  sangat  besar,  7  kali  lipat  biaya  haji reguler-  namun  penyelenggara  secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Jelas ini sebuah penipuan sekaligus pengeglapan. Belum  lagi,  nasib  para  jemaah  terlantar  di negeri  orang,  yang  kemudian  memaksa pihak lain harus memberikan bantuan. Tentu saja cara kerja penyelenggara yang seperti ini tidak  bisa  dibiarkan,  harus  ada  pengaturan yang memberikan snksi tegas atas kelalaian. Warga negara Indonesia, di manapun berada harus mendapat perlindungan dari negara.
Kisah berikutnya, berasal dari SD. Nama SD  senagaja  disamarkan,  karena  ia  merasa keberatan, sekaligus peneliti ingin melindungi SD sebagai subjek penelitian, sesuai dengan etika penelitian. Ia menuturkan pengalaman pahitnya  berangkat  haji  pada  tahun  2017. Seluruh  pengurusan  keberangkatan  mulai dari  mendaftar,  membayar,  hingga  pilihan biro  travel  yang  akan  memberangkan dilakukan oleh anaknya. Ia pun tidak paham, jalur haji apa yang ia lalui.
SD,  wanita  yang  diperkirakan  berusia 55  tahun  itu  memulai  cerita,  dari  awal keberangkatan.  Dengan  diantar  oleh sanak  saudara,  SD  bertolak  dari  bandara Soekarno  Hatta  pada  bulan  Agustus  2017
lalu  menuju  Jeddah  mengunakan  maskapai Saudi Arabia Airline. Dalam pesawat, kata dia ada 25 orang lebih yang juga pakai kalung identitas yang sama. Begitu tiba di Bandara Jeddah, SD langsung dibawa ke Mekah dan diturunkan di terminal Mahbas Jin. SD bukan masuk  ke  hotel  seperti  yang  dijanjikan.  Dia justru  ditinggalkan  begitu  saja.  "Katanya saya  tidak  ada  rombongannya.  Jadi  saya disuruh  cari  rombongan  sendiri,"  katanya. SD kebingungan, dia tak jelas arah. Dia tak mengerti  apa  yang  harus  dilakukan.  SD kemudian  diantar  petugas  transportasi  ke kantor sektor 1. Dari sana baru dia diantar ke kantor Daker Makkah.
Petugas  kemudian  memeriksa  tas  yang dibawa  SD.  Rupaya  dia  tidak  memegang paspor  dan  identitas  lainnya.  Paspor  dan identitas  dipegang  oleh  seseorang  yang menurutnya sebagai pendampingnya selama berada di Tanah Suci. Namun dia tidak tahu siapa nama pemegang paspornya itu. Dia juga tidak  mengenakan  gelang  haji,  seperti  haji reguler atau haji khusus yang diberangkatkan secara resmi oleh pemerintah. Dia juga tidak tahu siapa yang pegang paspornya saat ini. Dari dalam tasnya, ada uang Rp 6 juta yang disimpan di dompet merah. Baju satu setel, obat, dan surat keterangan dari dinas catatan sipil kota di mana ia tinggal. Selain itu, ada kertas  yang  memuat  tiga  nomor  telepon dengan tulisan telepon rumah SD. Menurut penuturannya,  petugas  kemudian  mencoba menghubungi.  Dua  nomor  telepon  tidak tersambung, tapi satu nomor terhubung. Di kota tempat tinggal SD saat itu masih pukul 03.00  pagi,  tapi  terdengar  seorang  wanita menjawabnya.  Wanita  tersebut  bernama Ana, salah seorang anak SD.
Setelah diberitahu petugas soal kejadian yang  dialami  SD,  wanita  itu  terdengar menangis.  Karena  itu,  tidak  banyak  cerita yang  didapat  dari  wanita  tersebut.  Telepon

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654
kemudian  diberikan  kepada  SD.  Kini  giliran dia  yang  menangis.  "Aku  ditinggalin,  tidak boleh  ikut  sama  rombongan.  Suruh  cari rombongan  sendiri.  Tapi  ibu  dibantu  sama temen-temen  di  sini  (Daker  Makkah)."  kata SD.
Karena  sudah  terlihat  lelah,  petugas kemudian  membawa  SD  ke  kamar  untuk beristirahat.  Dia  dibawa  ke  kamar  316  dan tinggal sementara bersama petugas. Setelah agak tenang, SD bercerita ke petugas, bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah 150 juta ke anaknya untuk untuk disetorkan ke sebuah biro travel sebagai  biaya keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Tetapi, belum juga haji  ditunaikan,  SD  sudah  ditelantarkan  di bandara  Jeddah.  Setelah  ditemukan  oleh petugas, akhirnya SD diurusnya dan menjadi beban petugas hingga pulang ke Tanah Air.

## Aspek Perlindungan Konsumen Jemaah Haji Furodah
Menurut  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  Pasal  1  ayat  (2)  tentang  Perlindungan Konsumen,  pengertian  konsumen  adalah setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa  yang  tersedia  di  masyarakat,  baik  bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau  mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar  konsumen  adalah  pengguna  akhir dari  suatu  barang/jasa.  Sejalan  dengan pengertian  ini  ,  seperti  Philip  Kotler  (2015) dalam  bukunya  “ Principles  of  Marketing ”, pengertian  konsumen  adalah  semua individu  dan  rumah  tangga  yang  membeli atau  memperoleh  barang  atau  jasa  untuk dikonsumsi secara pribadi.
Jemaah haji furodah dapat dikategorikan sebagai konsumen karena memenuhi unsur sebagaimana  diatur  dalam  UU  tersebut di  atas,  juga  pengertian  ahli.  Sebagai
konsumen  jemaah  dilindungi  hak-haknya sebagai  konsumen.  Hak-hak  Konsumen sesuai  dengan  Pasal  4  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  meliputi (1)  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa;  (2)  Hak  atas  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Kedua  hak  mendasar  tersebut  belum bisa  dinikmati  oleh  jemaah  haji  furodah. Bahkan, telah terjadi pelanggaran pada para penyelenggara sejak awal menawarkan janji- janinya  pada  konsumen,  karena  ternyata  isi iklan  dalam  pemasaran  produk  haji  furoda tidak  sama  dengan  apa  yang  diterima  oleh jemaah,  seperti  kepastian  berangkat  dan pulang,  akomodasi  dan  konsumsi,  asuransi dan jenis visa yang diberikan.
Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen juga  disebutkan  bahwa  konsumen  yang dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan/ tuntutan, sebagaiman diatur dalam Pasal 45 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)  menegaskan  bahwa:  (1)  Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; (2)  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para pihak yang bersengketa.
Tetapi  pada  kenyataannya,  jemaah  haji furodah  yang  dirugikan  tidak  melakukan gugatan.  Sebagai  warga  negara  semestinya mereka  harus  dilindungi  dan  Negara  wajib hadir. Hadirnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah memberikan  ruang  pada  negara    untuk bertindak  tegas  pada  para  penyelenggara
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
yang  “nakal”,  kehadiran  negara  sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh warga  negara  Indonesia  mendapatkan perlindungan.  Kehadiran  UU  No.  8  Tahun 2019 memerikan mandat pada negara untuk memberikan perlindungan pada jemaah haji furodah. Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) adan (2): ayat (1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia  dilarang  digunakan  oleh  Jemaah Haji.  (2)    Larangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari  pemerintah  Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji. Tafsir dari ayat tersebut bisa dimaknai bahwa negara melarang para pihak/penyelenggara memberangkatkan jemaah haji dengan visa selain visa haji.
Tersedianya UU Perlindungan Konsumen dan  UU  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan Umrah  (PIHU)  merupakan  ikhtiar  negara untuk melindungi  warga negaranya melalui instrumen  hukum.  Instrumen  hukum  ini sebagai  alat  agar  negara  bisa  melindungi segenap  warganya  sekaligus  merupakan kebutuhan sosiologis masyarakatnya. Sejalan dengan hal ini  Farida (2007)  menyebutkan bahwa ada sejumlah landasan sebuah hukum dibuat -bisa berupa peraturan- dibuat, paling tidak  didasarkan  oleh:  (a)  Unsur  sosiologis yang  menggambarkan  bahwa  peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. (b) Unsur yuridis  menggambarkan  bahwa  peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum  atau  mengisi  kekosongan  hukum dengan  mempertimbangkan  aturan  yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Dalam  hal  fenomena  haji  furodah, pengaturan  bisa  dilakukan  dengan  tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat
jemaah  haji  Indonesia  yang  berkeinginan untuk  menunaikan    ibadah  haji,  sebagai salah  satu  pemenuhan  kewajiban  agama sekaligus  ekspresi  keagamaan.  Dengan mempertimbangkan  UU  No.  8  Tahun  2019 bahwa sudah tidak ada kekosongan hukum tentang  fenomena  haji  furodah  sehingga, subjek  hukum,  yakni  jemaah  haji  furodah akan  mendapatkan  kepastian  hukum  dan rasa keadilan.

## PENUTUP
Riset  ini  memperlihatkan  bahwa  jemaah haji  furoda  visa  non  haji  sangat  rentan terabaikannya hak-haknya sebagai konsumen jemaah haji. Hak sebagai jemaah haji adalah mendapatkan  pelayanan,  pembinaan  dan perlindungan.  Janji-janji  manis  pada  iklan yang  dibuat  oleh  penyelenggara  hanyalah sekedar janji yang tidak dipenuhi. Kepastian visa  haji  umumnya  dibaikan,  digantikan dengan  visa  non  haji,  berupa  visa  umal dan  visa  ziaroh.  Karena  jemaah  tidak menggunakan  visa  haji  sebagai  syarat  agar dapat  melaksanakan  ibadah  haji,  maka kedatangan  mereka  di  Tanah  Suci  ibarat pendatang  atau  jemaah  ilegal  yang  setiap saat  sangat  riskan  untuk  dideportase  oleh pemerintah Arab Saudi.
Kepastian  berangkat  dan  kembali  ke Tanah Air merupakan salah satu resiko yang harus  dialami  oleh  jemaah  haji  furodah visa non haji. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberangkatan jemaah ke Tanah Suci dengan  menggunakan  penerbangan  tidak langsung  ( non  direct )  yang  harus  transit di  beberapa  kota  dalam  beberapa  negara dalam waktu yang tidak menetu.  Kelelahan fisik  sudah  pasti  mendera  para  jemaah. Kondisi  fisik  yang  lemah  karena  lelah  tentu akan  mempengaruhi  kualitas  ibadah  haji yang khusyuk.
Memperoleh  penginapan  yang  layak serta  konsumsi  yang  cukup  belum  tentu didapatkan oleh para jemaah haji furodah visa non  haji.  Akhirnya  mereka  harus  diinapkan di hotel-hotel transit yang jauh dari Masjidil Haram  di  Makkah  atau  Masjid  Nabawi  di Medinah.  Hal  ini  merupakan  pengabaian hak-hak  jemaaah  haji  furodah  visa  non  haji sebagai konsumen.
Tersedianya UU Perlindungan Konsumen dan UU PIHU meruapakan perangkat hukum bagi jemaah haji furodah visa non haji untuk mendapatkan perlindungan. Jaminan negara ini  seharusnya  dapat  diimplementasikan secara  penuh  agar,  karena  di  satu  sisi dapat  melindungi  jemaah  dan  di  sisi  lain negara dapat bertindak tegas atas berbagai pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh penyelenggara haji furodah.
Fenomena  haji  furodah  oleh  para jemaahnya dipandang sebagai jalur untuk  memperpendek  daftar  tunggu keberangkatan  haji  yang  sangat  panjang. Dalam  hal  memperpendek  daftar  tunggu masyarakat  menunggu  penmerintah  untuk melakukan  terobosan  terobosan.  Salah
satunya  Negara  perlu  melakukan  diplomasi dengan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, sebab  penerbitan  visa  furodah  merupakan hak prerogatif Kerajaan.  Diplomasi ini perlu dilakukan  agar  ada  kesepahaman  hukum yang  berlaku  di  kedua  negara.  Dengan demikian  semangat  pembukaan  jalur  haji furoda  adalah  untuk  menambah  kuota, yag  sangat  penting  dan  bermanfaat  bagi jemaah,  selain  juga  dapat  mengurangi problem  Kementerian  Agama  saat  ini  yakni panjangnya daftar tunggu jemaah yang ingin berangkat haji.
UU  PIHU  seharusnya  juga  memuat klausula  yang  mengatur  haji  furodah. Dalam  Pasal  17  memang  sudah  termuat kewajiban  jemaah  furodah  melaporkan keberangkatannya  melaui  Penyelenggara Ibadah  Haji  Khusus/PIHK,  tetapi  hendaknya klausula  ini  juga  dilengkapi  sanksi  untuk mencabut  izin  bagi  penyelenggara  haji furodah  yang  menelantarkan,  melakukan penipuan dan menggelapkan dana jemaah, diikuti  dengan  penegakan  hukum  yang tegas bagi para pihak yang melakukan tindak kriminal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruinessen, Martin van. 2015. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat . Jakarta: Gading Publishing.
Farida,  Maria.  2007. Ilmu  Perundang-Undangan  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya .  Yogyakaryta: Penerbit Kanisius.
Farida,  Anik.  1999. Gelar  Haji  pada  Masyarakat  Betawi .  Jakarta:  Balai  Penelitian  Agama  dan Kemasyarakatan.
Danarto. 1993. Orang Jawa Naik Haji . Jakarta: PT. Grafiti Press.
Kotler, Philip & Amstrong, Garry. 2015. The Principles of Marketing . Pearson Education.
Loir, Henry Chambert. 2013. Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji . Jakarta: KPG, Ecole Francaise d’Extreme, Forum Jakarta Paris dan Perpustakaan Nasional RI.
Madjid, Nurcholis. 2000. Perjalanan Religius Umrah dan Haji . Jakarta: Paramadina.
MAP Meilink-Roelofsz. 2016. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and 1630 . Den Haag: Nijhoff.
Penanganan Penyelenggaraan Haji Furodah: ...     (Anik Farida)
M. Basyuni, Muhammad. 2008. Reformasi Manajemen Haji . Jakarta: FDK Press.
Miru, Ahmadi. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajawali Press.
Putuhena, Saleh, 2012, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LKiS.
Rokhmad, Ali, 2016. Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji di Indonesia . Jakarta: Media Dakwah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654