## Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting
Viona Erlanda 1 *, Dida Rahmadanik 2
1,2 Program Studi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
* Corresponding author: vionaerlanda23@gmail.com

## Abstract
Stunting is a failure of growth and development that disrupts the growth of toddlers due to continuous inadequate nutrition. Malnutrition during the growth period of children at an early age  will  hamper  physical  development,  increase  morbidity,  and  hinder  children's  mental development  until  death  occurs.  Whereas  in  toddlers  it  causes  intellectual  abilities  and productivity to decrease. Currently, the stunting rate in Surabaya City is in the lowest position compared to other cities/districts throughout Indonesia. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. This research focuses on knowing what strategies are used so that the success of the stunting reduction acceleration program in the Surabaya City Government occurs. Researchers conducted data analysis using the collaborative governance theory put forward by Ansell and Gash (2007) which focuses on collaborative processes. The data  collection  technique  used  secondary  data  obtained  from  news  articles  online  and relevant  journal  articles.  The  data  analysis  technique  involved  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the collaborative process in handling stunting is going quite well and effectively. This is proven by the decreasing in  the  number  of  stunting  in  the  city  of  Surabaya,  which  decreases  every  year.  Reducing stunting  requires  support  from  stakeholders,  the organizations  involved,  and  the people  of Surabaya  City.  With  this,  it  is  hoped  that  the  Surabaya  City  Government  will  be  further motivated and continue to implement the program sustainably until there are no new cases of stunting.
Keywords : Stunting, Surabaya Government, Collaborative process

## I. Pendahuluan
Stunting  adalah  permasalahan  pada  gizi  yang  kritis  di  dunia,  khususnya  pada  negara miskin  dan  berkembang  karena  negara  berkembang  merupakan  negara  yang  tingkat kesejahteraan  penduduknya  masih  terbilang  dalam  jarak  menengah  atau  sedang  proses perkembangan.  Stunting  ini  merupakan  suatu  tumbuh  kembang  yang  gagal  sehingga menyebabkan  gangguan  pada  pertumbuhan  balita  akibat  dari  nutrisi  yang  tidak  tercukupi secara  terus-menerus,  yang  dimulai  dari  masa  kehamilan  sampai  dengan  usia  24  bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, kesakitan  meningkat,  perkembangan  mental  anak  menjadi  terhambat,  hingga  terjadi kematian.  Sedangkan  pada  balita  menyebabkan  kemampuan  intelektual  menurun, produktivitas dan memungkinkan mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.
Masalah stunting dapat menghambat kondisi ekonomi dan meningkatkan kemiskinan, dalam  hal  ini  Pemerintah  hingga  instruksi  dari  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting. Dikeluarkannya  kebijakan  tentang  percepatan  penurunan  stunting  ini  agar  kedepannya
masalah  stunting  di  Indonesia  dapat  teratasi,  yang  memiliki  tujuan  untuk  menurunkan prevalensi  Sunting,  meningkatkan  kualitas  penyiapan  kehidupan  berkeluarga,  menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi kasus stunting dengan target 14% di tahun 2024, tentu hal ini bukan suatu yang mudah  untuk  dicapai  tetapi  dengan  Indonesia  memiliki  target  tersebut  setidaknya pemerintah sudah melakukan sesuai tugasnya dan pemerintah tentunya terus akan berusaha demi tercapainya target yang ditetapkan oleh Presiden.
Program percepatan penurunan stunting di Indonesia sekarang belum berjalan secara efektif dan efisien, yang dapat dilihat dari kurang optimalnya koordinasi pengadaan intervensi gizi  yang  spesifik  maupun  sensitif  yang  berkaitan  dengan  proses  perencanaan,  anggaran, pemantauan  dan  proses  evaluasi.  Kemudian  dapat  kita  lihat  pada  belum  optimalnya pemanfaatan  alokasi  dan  sumber  daya  serta  dana.  Selanjutnya  kapasitas  dan  kualitas pengadaan program masih terbatas dan berkurangnya advokasi maupun sosialisasi berkaitan pada  percepatan  penurunan  stunting.  Demi  pencegahan  stunting  dapat  berjalan  dengan maksimal  maka  perlu  adanya  perhatian  dari  pemerintah  untuk  dilakukan  pencegahannya dengan alat pendukung seperti komitmen politik maupun kebijakan pelaksanaan dan peran aktif  pemerintah  hingga  non-pemerintah.  Dalam  pencegahan  tersebut,  dilakukan pelaksanaan  dengan  cara  konvergen  pada  tingkat  Kabupaten/Kota  sampai  masyarakat. Menurut  Global  Nutrition  International,  konvergensi  adalah  suatu  gerakan  yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  terkoordinasi,  terintegrasi  dan  bersama-sama  dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk dapat menetapkan sasaran  prioritas keluarga  stunting dan  mencapai tujuan  yang ditetapkan.  Dalam  upaya pencegahaan stunting perlu dilakukan secepatnya hal ini untuk mengurangi angka stunting dan  menghindari  dampak  pada  jangka  panjangnya.  Pemerintah  melakukan  penataan perangkat pelaksanaan percepatan penanggulangan stunting dan menyusun strategi nasional (STRANAS) 2018-2024 yang berada di wilayah pusat sampai daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi  masalah  stunting  dilakukan  dengan  upaya  peningkatan  gizi  masyarakat,  salah satunya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak (Kemenkes RI, 2018).
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka sunting di Indonesia  tahun  2022  mencapai  21,6%.  Angka  ini  merupakan  yang  terendah    dari  tahun sebelumnya (Annur, 2023).  Selain itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022,  angka  stunting  di  Provinsi  Jawa  Timur  yaitu  19,2  persen.  Jawa  Timur  merupakan provinsi dengan urutan ke 25 dari 34 provinsi dalam persoalan stunting pada balita  (Annur, 2023).  Maka,  persoalan  ini  harus  menjadi  salah  satu  perhatian  yang  utama  terhadap pemerintah  agar  terjadi  penurunan  kembali.  Permasalahan  Stunting  di  Jawa  Timur  perlu adanya  penanganan  multisektor.  Multisektor  adalah  sebuah  penanganan  dengan menetapkan target yang jelas, penggunaan anggaran secara berbasis, penempatan wilayah implementasi  program,  survei  stunting  tiap  tahun,  dan  pengawasan  yang  dilakukan masyarakat.  Terdapat  enam  faktor  terjadinya  stunting  di  Jawa  Timur,  yaitu  praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care), pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan (Post Natal Care) dan pembelajaran dini yang berkulitas. Selain itu, kurangnya makanan bergizi, kurangnya air bersih, dan terbatasnya perilaku masyarakat terhadap stunting.
Saat  ini  angka  stunting  Kota  Surabaya  terletak  diposisi  paling  rendah  diantara kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022 angka stunting di Surabaya yaitu turun
menjadi  4,8  persen  (Databoks  2022).  Pemerintah  Kota  Surabaya  mendapatkan  data  pada tahun 2020, angka stunting di Kota Surabaya mencapai angka 12.788 kasus. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 6.722 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 stunting turun menjadi 1.219 kasus. Dalam penjelasan tersebut Kota Surabaya mengalami penurunan yang  konsisten  terhadap  stunting.  Dalam  hal  ini,  dilakukan  penelitian Collaborative Governance pada proses kolaborasi menggunakan teori menurut Ansell & Gash (2007) agar mengetahui  bagaimana keberhasilan  terhadap  program  percepatan  penurunan  stunting  di Pemerintah Kota Surabaya.

## II. Landasan Teori Strategi
Strategi  adalah  pendekatan  yang  berkaitan  untuk  melakukan  pelaksanaan  ide  atau gagasan,  perencanaan,  pelaksanaan  hukuman  dalam  waktu  tertentu  (Wheelen  &  Hunger, 2013:15).  Menurut  Robbins  (Morissan,  2014:152)  menjelaskan  bahwa  strategi  itu  sendiri merupakan  suatu  penentu  bagi  perusahaan  dalam  waktu  jangka  panjang  dan  sebagai penentu  untuk  menetapan  arah  tindakan  kita  ingin  kemana  dan  mendapatkan  sumber- sumber yang ditentukan demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Berfikir strategi ini membuat tindakan yang akan kita lakukan menjadi terarah, kita bisa memperkirakan untuk membangun  masa  depan  yang ingin  kita  capai, sebagai penentu  kekuatan  apa  yang  dapat menghalangi  dan  membuka  tercapainya  tujuan  serta  menyusun  rencana  atau  pencapaian yang kita inginkan.

## Stunting
Stunting merupakan suatu masalah kesehatan yang diderita oleh balita karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang panjang sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada  tinggi  badan  anak  yang  lebih  rendah  atau  pendek  dari  standar  tinggi  badan  usianya (Kemenkes RI, 2018). Stunting adalah suatu kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari  pada  tinggi  badan  anak  lain  pada  umumnya  yang  seusianya.  Tinggi  badan  yang  tidak normal tersebut digunakan sebagai indikator ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuhnya atau malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama (Sudargo et al., 2009).

## Collaborative Governance
Menurut Ansell dan Gash, dalam Collaborative Governance ada 4 tahap (Musleh et al., 2023), yaitu:
a) Kondisi Awal ( Starting Condition )
Kondisi  awal  ini  adalah  pemicu  terjadinya  keinginan  para  pihak  yang  terlibat  untuk melakukan  kolaborasi  baik  itu  dari  pemerintah  dan  lembaga  lainnya.  Keinginan kolaborasi timbul apabila merasakan atau mengalami  kegagalan  bersama, yang  secara tidak  langsung  menumbuhkan  kesetiakawanan  melalui  bentuk  kerjasama  atau kolaborasi.
b) Desain Kelembagaan ( Institutional Design )
Dalam  desain  kelembagaan  aspek  penting  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka,  sehingga  para  pemangku  kepentingan  dapat  meyakini  bahwa  setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata.
c) Kepemimpinan Fasilitatif ( Facilitative Leadership )
Seorang  pemimpin  fasilitatif  adalah  seseorang  yang  sanggup  memfasilitasi  seluruh pemangku  kepentingan  untuk  duduk  bersama  di  meja  perundingan,  bertatapmuka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi  dan  tujuan  bersama  yang  disepakati.  Kepemimpinan  fasilitatif  menjadi  factor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi
d) Proses Kolaborasi
Model  proses  kolaborasi  menggambarkan  kolaborasi  sebagai  perkembangan  tahapan. Ada  tiga  tahapan  proses  kolaborasi  yaitu problem  setting (penentuan  permasalahan), direction  setting (penentuan  tujuan),  dan  pelaksanaan.  Adapun  tahapan  membentuk kolaboratif menurut Ansell dan Gash yaitu:
1) Dialog  tatap  muka  ( Face  to  face ).  Memiliki  arti  bahwa,  dalam  proses  kolaborasi terdapat  keterlibatan  pada  semua  pihak  dalam  proses  dialog  dan  ikut  berperan dalam proses pembuatan keputusan demi kepentingan bersama.
2) Membangun  kepercayaan  ( Trust  Building ).  Memiliki  arti  bahwa,  dalam  proses kolaborasi harus terjalin hubungan baik demi  membangun  kepercayaan terhadap antar stakeholder.
3) Komitmen terhadap proses ( Commitment to process ). Memiliki arti bahwa, dalam proses  kolaborasi  adanya  tanggung  jawab  dan  kesetiaan  kepada  stakeholder. Dalam  hal  ini  diharapkan  diharapkan  mampu  menghilangkan  penghambat  yang sering muncul akibat kepentingan antar stakeholder.
4) Berbagi pemahaman ( Share Understanding ). Memiliki arti bahwa, dengan berbagi pengertian dan pemahaman dalam sebuah kolaborasi menimbulkan partisipasi aktif dari para stakeholder dengan arah dan tujuan bersama.
5) Hasil sementara, pada tahap ini muncul sebuah kesepakatan terhadap tujuan yang akan  dicapai.  Output  pada  proses  kolaborasi  dianggap  hal  yang  penting  untuk membangun  kesempatan  sehingga  dapat  mengarahkan  pada  keberhasilan kolaborasi.

## III. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2015), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial  yang  tidak dapat  dijelaskan,  diukur atau  digambarkan  melalui  pendekatan kuantitatif. Sebagai penelitian kasus, penelitian ini berfokus untuk mengetahui strategi apa yang digunakan sehingga terjadinya keberhasilan terhadap program percepatan penurunan stunting  di  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Untuk  melihat  strategi  pemerintah  Kota  Surabaya dalam  menurunkan  angka  stunting,  maka  penelitian  ini  menggunakan  teori  collaborative governance pada proses kolaborasi dari Ansell & Gash, 2007) yang akan menjelaskan tentang dialog  tatap  muka,  membangun  kepercayaan,  komitmen  terhadap  proses,  berbagi pemahaman, dan hasil sementara. Teknik pengumpulan data   menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan artikel jurnal yang berkaitan. Untuk Teknik analisi data merujuk pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Proses  kolaborasi  merupakan  salah  satu  kegiatan  didalam  teori  collaborative governance. Proses kolaborasi ini terjadi siklus yang akan terus berputar dan berulang selama proses  kolaborasi  berlangsung  yang  dimulai  dari  dialog  tatap  muka,  membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai (Ansell &  Gash,  2007:557).  Proses  kolaborasi  ini  berhubungan  juga  dengan  proses  keberhasilan terhadap  program  percepatan  penurunan  stunting  di  Pemerintah  Kota  Surabaya,  berikut merupakan penjelasannya.

## Dialog tatap muka
Dialog  tatap  muka  ini  merupakan  langkah  paling  awal  yang  dilakukan  dalam  upaya percepatan penurunan stunting. Proses ini, membangun dengan adanya sebuah komunikasi antar  stakeholder  yang  berkaitan.  Disini  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA)  Provinsi  Jawa  Timur  melakukan  sebuah  Rapat  Koordinasi  Pencegahan  Stunting Terintegrasi  di  Jawa  Timur  yang  membahas  tentang  dukungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  Jawa  Timur  dalam  upaya  percepatan  penurunan  stunting  serta  kasus- kasus  stunting  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  BAPPEDA  Jawa  Timur berharap adanya kerja sama pada pemerintah seluruh Jawa Timur untuk melakukan strategi penurunan stunting. Termasuk pada pemerintah Kota Surabaya ini, Wali Kota Surabaya dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan diskusi dan  berdialog  dengan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  di ruang sidang Wali Kota Surabaya untuk bersama-sama membawa Surabaya zero stunting.
Dalam membawa Surabaya zero stunting dilakukannya kerja sama dengan instansi dan stakeholder  yang  terlibat.  Mulai  dari  Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia  (IDAI)  Jawa  Timur, Organisasi Profesi Kesehatan, perguruan tinggi di Kota Surabaya, serta Kementerian Agama. Tidak  hanya  itu,  pemkot  Surabaya  juga  melakukan  kerja  sama  di  seluruh  rumah  sakit  dan bidan, yang dimana ketika ada kelahiran bayi, maka pihak rumah sakit maupun bidan akan melaporkannya  kepada  Pemkot  Surabaya  untuk  melakukan  pendataan.  Sementara  saat pertumbuhan balita, pemkot Surabaya melakukan pengamatan secara terus-menerus yang melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) dengan melalui kegiatan di Posyandu dan kegiatan datang ke masing-masing rumah masyarakat untuk mengajak anak mengukur badan. Dalam hal ini pemkot Surabaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan organisasi yang terlibat untuk menjalankan tugasnya.
Adanya dialog tatap muka ini, mendorong terciptanya suatu kolaborasi yang efektif dan efisien terkait penanggulangan stunting di Kota Surabaya. Selain itu, dalam dialog tatap muka yang  berlangsung  dengan  baik  akan  memperkuat  rasa  percaya  antar  stakeholder  maupun organisasi yang terlibat dalam proses kolaborasi ini.

## Membangun Kepercayaan
Membangun  kepercayaan  dibutuhkan  peran  kepemimpinan  fasilitatif  untuk membantu  para  stakeholder  yang  terlibat  dalam  proses  kolaborasi, hal  ini  juga agar  tidak terjadinya konflik. Selain itu, dengan melakukan dialog tatap muka membuat terbangunnya kepercayaan  antar  stakeholder  karena  adanya  keterbukaan  terhadap  persoalan  informasi stunting. Dengan hal ini pemerintah kota Surabaya melakukan dialog tatap muka seminggu sekali  dan  saling  berunding  mengenai  penanganan  stunting  kepada  stakeholder.  Disini stakeholder  mempunyai  visi  dan  misi  yang  sama  dalam  membangun  kepercayaan  yang
berkaitan dengan penurunan angka stunting. Yang dibuktikan dengan banyaknya program yang dibuat untuk anak di kota Surabaya demi cegah stunting.

## Komitmen Terhadap Proses
Komitmen  tidak  jauh  beda  dengan  membangun  kepercayaan.  Suatu  komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing stakeholders dapat dijalankan dengan  baik. Komitmen  pada proses kolaborasi perlu  dengan membangun kesadaran  yang saling ketergantungan antar stakeholder. Semakin bergantung, maka semakin berkomitmen terhadap hubungan yang dijalin (Abbad, dalam La Ode, 2018).
Pemkot  Surabaya  dari  awal  telah  berkomitmen  dalam  menangani  permasalahan stunting, mengingat pertambahan stunting di Indonesia sangat berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Dalam membangun komitmen, TP PKK Bersama Pemkot Surabaya melakukan perlombaan  bagi  masyarakat  untuk  terus  menurunkan  angka  stunting  (Pemerintah  Kota Surabaya,  2022).  Tujuan  digelarnya  lomba  ini  adalah  untuk  meningkatkan  komunikasi, kepedulian sosial, kesatuan dan kemanusian serta menerapkan hidup sehat dan bergizi sejak usia dini, lombanya yaitu lomba Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting) yang dibangun oleh masyarakat dengan berbagai bentuk kolaborasi. Ada tiga kelurahan yang menang dalam lomba  tersebut,  faktor  utama  dalam  memenangkan  lomba  yaitu  ketelatenan  dalam memberikan  makanan  bergizi,  keberhasilan  dari  TP  PPK  dan  kemauan  dari  orang  tuanya sendiri.  Hal  ini  terjadinya  komitmen  masyarakat  dalam  mendukung  program  pemerintah dalam proses penurunan stunting.   Diharapkan Eliminasi Masalah Stunting di Kota Surabaya tidak  terbatas  di  acara  ini  saja,  akan  tetapi  nantinya  bisa  diaplikasikan  dalam  kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

## Berbagi Pemahaman
Pada proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus dapat melakukan pemahaman bersama. Pemahaman bersama seperti visi bersama, misi yang sama, tujuan yang sama, arah yang  jelas  dan  strategis  dan  penyelerasan  pada  definisi  masalah.  Para  stakeholder  yang terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam rangka menemukan solusi apabila terdapat permasalahan.
Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  semua  Kepala  Perangkat  Daerah  (PD)  bersama Ketua Tim Penggerak TP PKK Kota Surabaya, melakukan sosialisasi Program Jago Ceting atau Jagongan  Cegah  Stunting.  Sosialisasi  ini  untuk  mencegah  stunting  di  Kota  Pahlawan  dan mengajak seluruh Kepala PD Kota Surabaya, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader- kader  PKK  berkolaborasi  untuk  mengatasi  stunting  karena  untuk  mengatasi  stunting membutuhkan banyak kolaborasi dengan banyak pihak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Pemkot Surabaya membuat program Jago Ceting yang diterapkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan “dalam upaya menurunkan angka stunting ini terus kita lakukan. Program Jagongan Cegah Stunting ini menyasar setiap kecamatan  dan  kelurahan  untuk  memberikan  sosialisasi,  membedah  masalah,  dan memberikan solusi agar segera bisa memberikan penanganan yang dibutuhkan.
Pendampingan  terus  kita  lakukan,  baik  sebelum  menikah  hingga  sudah  menikah. Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  Ibu  Febria  Rachmanita  juga  mengatakan  bahwa “Kami juga terus memberikan pengertian dan mendorong para ibu agar tetap memberikan ASI  eksklusif  selama  6  bulan  kepada  bayi  mereka  sebagai  upaya  pencegahan  stunting.” Dalam  upaya  berbagi  pemahaman,  Pemerintah  Kota  Surabaya  memberikan  pengecekan
kesehatan yang secara gratis melalui program yang dibuat yaitu Universal Health Coverage (UHC) yang dapat diakses menggunakan BPJS secara gratis atau tanpa dipungut biaya.

## Hasil Sementara
Hasil sementara ini merupakan output dari proses kolaborasi yang dapat dilihat dari kesuksesan awal, bentuk perencanaan yang strategis, dan lain sebagainya. Hasil sementara yang berhasil dari proses kolaborasi akan membuat stakeholder menjadi termotivasi untuk berinovasi  lagi  demi  permasalahan  stunting  yang  bersih.  Dalam  hal  ini,  hasil  sementara strategi  pemerintah  dalam  upaya  percepatan  penurunan  stunting  dikatakan  berhasil. Penurunan  stunting  di  Kota  Surabaya  mengalami  penurunan  yang  konsisten.  Pada  tahun 2020  angka  stunting  mencapai  12.788  kasus,  tahun  2021  menjadi  6.722  kasus  dan  tahun 2022 angka stunting menjadi 1.219 kasus. Tetapi tidak menutup kemungkinan angka stunting dapat naik kembali atau mungkin bisa turun drastis. Oleh karena itu, program stunting ini terus berlanjut serta stakeholder yang berkaitan membantu demi balita dan anak yang sehat.

## V. Kesimpulan dan Saran
Proses collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya  telah  menjadi  perhatian  pemerintah  karena  yang  pada  tahun  sebelumnya  kasus stunting  di  Surabaya  tinggi.  Untuk  menurunkan  angka  stunting  ini,  pemerintah  berharap adanya kerjasama antar masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa,  dalam  menyusun  strategi  penurunan  stunting  menurut  teori  Ansell  &  Gash  (2007) melalui  fenomena  proses  kolaborasi  yang  dimulai  dari  melakukan  dialog  tatap  muka, membangun  kepercayaan,  komitmen  terhadap  proses,  pemahaman  bersama,  dan  hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup baik dan efektif. Dikatakan efektif karena adanya  penurunan  yang  konsisten  sesuai  dengan  keinginan  Pemerintah  Kota  Surabaya. Partisipasi masyarakat sangat berarti dalam persoalan stunting ini. Dari hasil sementara yang sudah  terlihat,  diharapkan  Pemerintah  Kota  Surabaya  lebih  termotivasi  dan  tetap menjalankan  program  tersebut  secara  berkelanjutan  serta  memberikan  berbagai  inovasi terbaru  yang  nantinya  segera  untuk  diimplementasikan  kepada  balita  atau  anak  demi menurunkan angka stunting di Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur, C. M. (2023). Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543 – 571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Pustaka Pelajar. Kemenkes RI. (2018). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) . Kemenkes RI. La Ode, I. (2018). Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi . Deepublish Publiser.
Morissan. (2014). Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional . Prenadamedia Group.
Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS) , 6 (1), 75 – 90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218 Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Surabaya Emas Sukses Atasi Anak Berisiko Stunting .
Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting . Pemerintah RI.
Sudargo, T., Christiany, I., & Hakimi, M. (2009). Status Gizi, Asupan Zat Gizi Mikro (Kalsium, Magnesium) Hubungannya Dengan Sindroma Premenstruasi Pada Remaja Putri SMU Sejahtera Di Surabaya. Jurnal Gizi Klinik Indonesia , 6 (1), 29 – 34.
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2013). Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability (12th ed.). pearson Boston.