## Realitas Kehidupan dalam  Perspektif Antropologis
Mudjahirin Thohir
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro mudjahirinthohir@ymail.com

## Abstract
to be able to live normally, human being struggle to fulfill their basic needs. The human basic needs  are:  biological,  social,  and  integrative. Biological  needs  include: food,  clothing,  and shelter.  Social  needs  include:    interact,  cooperate,  compete,  and  social  order.  Integrative needs  include  the  need  for:  freedom  in  justice  in  accordance  with  the  agreed  common reference. So that regularity of life is realized, then guidelines are needes that are concidered true and good.  There are five types of guidelines as a reference, namely:  constitutive faith, cognitive,  evaluative,  ethical,  and    expressive.  This  is  a  reference  as  the  ideal  culture  of society.  Although there are such guidelines, but in real  practice (real clture) violations often occur, including because of individual or group interest. As in ilustraton, it can be seen in the world of football, the concept of fairplay is manifested in the form of inappropriate actions. Not  to mention in the political and economic world. From this angle the concepts of fairness and justice are always warmly studied.  This paper discusses about it from the social sciences perspective, especially anthropology.
Keywords: Basic need; guideline; ideal culture; real culture; fairplay.

## Intisari
Untuk  dapat  hidup  secara  normal,  manusia  berjuang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya. Kebutuhan-kebutuhan  dasar  itu  ialah  kebutuhan  biologis,  sosial,  dan  integratif.  Kebutuhan biologis  meliputi  pangan,  sandang,  dan  papan.  Kebutuhan  sosial  meliputi  kebutuhan berinteraksi,  bekerjasama,  dan  bersaing.  Kebutuhan  integratif  meliputi  nilai-nilai,  agar kegiatan  bekerja  sama  maupun  bersaing  didasari  oleh  koridor  nilai-nilai  dan  norma  hukum yang  adil.    Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  tersebut,  secara  ideal  (ideal  culture) masyarakat manusia memerlukan pedoman yang dianggap benar dan baik. bermuara kepada lima  acuan,  yaitu:  konstitutif,  kognitif,  evaluatif,  etik,  dan  ekspresif.  Meskipun  sudah  ada pedoman, tetapi dalam kebudayaan riil (real culture) yakni dalam tataran praktik kehidupan, pedoman-pedoman  tadi  sering  dilanggarnya.  Dari  sinilah  nilai  dan  norma-norma  hukum, hampir  selalu  menjadi  ajang  perdebatan,  sebagaimana  ilustrasi  konsep  fair  play  dalam pertandingan  sepakbola.    Tulisan  ini  mendiskusikan  mengenai  persoalan  adil  dan  keadilan sosial ditinjau dari perspektif antropologis.
Kata kunci: Kebutuhan dasar; acuan; budaya ideal; budaya riil; fairplay.

## Pendahuluan
Pandangan,  tindakan,  atau  niatan  yang  semula  masalah  kehidupan  biasa,  bahkan  mulia, tetapi  ketika  ia  diwujudkan  dalam  kehidupan  sosial,  berkemungkinan  menjadi  berurusan dengan  hukum.  Sebaliknya,  niat  jahat  bahkan  perbuatan  jahat  yang  secara  kasat  mata
melawan hukum, dalam fakta sosial bisa terbebas dari jeratan hukum.  Dialektika kehidupan demikian  ini,  mengindikasikan  bahwa  hukum  sebagai  hasil  konstruksi  manusia  yang digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  manusia:  keteraturan  sosial,  kontrol  sosial,  demi terwujudkan kehidupan sosial yang  nyaman, adil, dan beradab, menjadi patut dipertanyakan dan  didiskusikan  untuk  bagaimana  kembali  pada  fungsi  utamanya:  membangun  atau setidaknya memberi sumbangan atas nama peradaban.
Tulisan  ini    akan  mengkaji  bagaimana  realitas  kehidupan  masyarakat  manusia  yang multikultural,  menjalankan  tugas  memenuhi  kebutuhan  dasariahnya  sebagai  manusia berdasarkan  acuan-acuan  tindakan  yang  normal  dilihat  dari  perspektif  antropologis. Pertanyaannya lalu, konsep adil dan keadilan itu substansial atau legal formal?

## Metode Penelitian
Sikap  atau  perbuatan  atau  keputusan  yang  dinilai  adil,  tentu  terjadi  ketika  (sang  pengadil; peneliti  sosial)  tahu  duduk  persoalan  atas  peristiwa  itu  sendiri.  Peristiwa  itu  dalam  bahasa semiotik,  bisa  disebut  sebagai  “text”.  Teks  merupakan  kata  lain  dari  sign  (tanda).  Baik menggunakan istilah text atau sign, oleh Peirce dilihat ke dalam tiga jenis: ikon, indeks, dan simbol.  Makna  dan  pesan  di  balik  text  sebagai  simbol,  dalam  kajian  hermeneutiknya  baru bisa  dimengerti  kalau  dirunut  secara  berjenjang  dan  secara  berulang  (sebagaimana  logika fenomenologi)  melewati: pretext  –  text  –  beyond  the  text  –  off  the  text .  Proses  demikian penting  karena  asumsi  bahwa  “all  the  behaviors  are  meaningful”.  Lantas  makna  dan  pesan seperti  apa  agar  bisa  dipahami  dan  diputuskan  perkara  kasus  tadi  secara  adil?  Pertama, kembalikan  kepada  cara  pandang  pelakunya  ( emic  perspective ),  bukan etic  perspective . Pilihan kepada emic perspective juga harus secara cermat apakah tindakan orang-orang dalam kasus tadi, bersifat kesungguhan atau kepura-puraan (lihat penjelasan Ervin Goffman): front stage  atau  back  stage?  Setelah  itu,  sikap  kita  sendiri  (baik  sebagai  penegak  hukum  atau peneliti  sosial)  bersikap  netral,  cermat,  dan  berkesimpulan  berdasarkan  data  (realitas).  Ada tiga  contoh  kasus  untuk  menggambarkan  persoalan  kehidupan  yang  berujung  kepada persoalan hukum. Pertama, dialognya dua orang cidal; kedua soal ajakan, dan ketiga masalah ajaran keagamaan.

## Hasil dan Pembahasan

## Kajian Tiga Kasus
Pada  kasus  pertama,  ada  seseorang  yang  kebetulan  lisannya  cidal,  masuk  ke  suatu  toko bermaksud  membeli  beberapa  barang.  Tetapi  ketika  dia  menyampaikan  maksudnya  (tentu bicaranya  cidal),  ternyata  oleh  sang  pemilik  toko  dianggap  sebagai  penghinaan  karena kebetulan  sang  pemilik  toko  juga  cidal.  Akhirnya  terjadilah  pertengkaran  bahkan penganiayaan.  Orang-orang  cidal  ini  secara  metaforik  sering  digambarkan  dalam  film-film india antara pencuri dan polisi.
Kasus  kedua,  soal  tilpun.  Suatu  ketika  ada  ditilpun  oleh  seseorang  yang  dikenal sebagai mantan pacar isteri. Isinya meminta ijin untuk mengajak  isteri Anda nonton film di suatu  gedung  bioskop    pada  jam  tayang  malam  hari  lagi.  Bagaimana  respon  Anda  melihat “kelakuan” ini?  Kasus ketiga, soal antarpemeluk agama yang bertikai atas nama agamanya atau kepentingan pemeluknya.
Soal  dua  orang  cidal  yang  bertengkar,  mungkin  kisah  lucu  yaitu  saling  salah  paham dalam berinteraksi. Tetapi secara satiris menggambarkan kepada tugas, hak,  dan kewajiban yang berlawanan: membeli versus menjual, tetapi pada titik tertentu,  bertemu (bersekongkol) atau  konsisten  terhadap  kewajibannya  masing-masing?  Soal  tilpun  seorang  lelaki  yang meminta ijin mengajak isteri Anda nonton film malam hari hanya berdua (maaf Anda tidak boleh  ikut),  apakah  Anda  akan  langsung  menjawab  dengan  cara  menasehati  bahwa “perbuatan  yang  direncanakan  itu  dosa?”,  atau  Anda  akan  memarahi  bahkan  melakukan tuntutan  karena  Anda  anggap  melecehkan  ‘kehormatan’  termasuk  kenyamanan  suatu rumahtangga  orang  lain  (Anda),  atau  berpura-pura  ‘mengijinkan  (dalam  ucapan)  tetapi sebetulnya  Anda  juga  ingin  menjebak  balik  atau  memanfaatkan  peluang  untuk  ‘saling pinjam’ pasangan? Sedang soal keagamaan ada banyak kasus  yang pada akhirnya berujung pada kekerasan atau jeratan hukum. Agama yang oleh pemeluknya (masing-masing) diyakini (hanya  yang  benar),  lalu  dirinya  merasa  terpanggil  untuk  mendakwahkan  (kebenaran  ajaran agamanya)  kepada  orang  lain,  sekaligus  merencanakan  membangun  fasilitasi  peribadatan  – pada  saat  yang  sama  berarti  atau  ditanggapi  oleh  pemeluk  agama  lain  yang  berbeda  bahwa sedang terjadi ekspansi bahkan pelecehan, lalu berujung pada konflik.
Berbagai  kasus-kasus  tadi  tentu  butuh  jawaban  dan  jalan  keluar  pemecahan,  yang berinti pada apa dan bagaimana mengkonsepkan aturan (hukum) yang dinilai adil. Dari sudut inilah pendekatan interdisiplin dan multidisipline dibutuhkan.
Apa itu realitas dalam kasus-kasus itu? Tidak lebih sebagai “ontologi” dalam bahasa ilmu sosialnya.  Bagaimana memahami ontologi tadi? Satu tafsir atau banyak tafsir? Ini soal
epistemologi. Cara pandang, apakah objektif, subjektif, atau intersubjektif? Lantas, keputusan seperti apa yang “adil” untuk dieksekusi? Ini soal teori dan metodologi yang dijadikan acuan, apakah  dengan  metode  kuantitatif  atau  metode  kualitatif.  Tentu  ‘keputusan  akhir”  yang dipilih,  merupakan  persoalan  serius  dalam  kaitannya  dengan  ‘diskusi’  semacam  “ forum shoping ” soal adil dan keadilan dalam dunia (ilmu sosial) dan dalam dunia praktik (tindakan).
Mengapa?
Karena kata “benar” dalam bahasa ilmu (dalam marka teoritis: das sollen ), yakni cara memahami  dan  mempertimbangkan  untuk  menemukan  “jawaban  yang  tepat”  atas  suatu masalah yang ‘didefinisikan”, tidak selalu sama “tepat” dalam praktik ( das sein ) kehidupan. Kata  “ fair  play ”  dalam  artian  “ law  in  the  book ”  di  dunia  olah  raga  (kasus:  sepakbola) misalnya,  artinya  sudah  sama-sama  diketahui  secara  relatif  persis  oleh  antarpihak:  wasit, pemain,  dan  penonton.  (Pengetahuan  bersama  dan  kesepakatan  bersama  atas  arti fairplay dalam  tataran  teori,  merupakan  representasi  dari teori  fungsional .  Tidak  ada  yang  tidak setuju, tetapi keper-setuju-an di sini, berada dalam tataran ideal-culture; das sollen ).
Tetapi  saat  permainan  sepakbola  itu  berjalan,  kita  (yang  kebetulan  menonton permainannya)  menyaksikan  dengan  mata-kepala  sendiri,  bahwa  ada  banyak  kejadian  yang menurut definisi fairplay , sudah tidak fair lagi dalam bermain ( game ). Lawan yang membawa bola  menuju  ke  gawangnya,  dijatuhkan. Kalau  sang  wasit  menasihati:  “Anda  bermain tidak fair,  karena  itu  saya  beri  hukuman  kartu  kuning”,  kata  wasit.  Sang  pemain  yang  dianggap tidak  bermain “fair”  tadi  ngloyor  sambil  senyum.  Sewaktu  jeda  (istirahat),  seorang  peneliti sosial  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  mendekati  sang  pemain  yang  tadi menjatuhkan lawan bertanya, lalu dijawab oleh pemain ybs: “saya tahu, menjatuhkan lawan itu  tidak  fair,  tetapi  harus  saya  lakukan  karena  pertimbangan  rasional  sesuai  dengan  tujuan dari permainan itu sendiri:  kalau tidak saya  jatuhkan, peluang goal 75%, sedang kalau saya jatuhkan, peluang itu berubah drastis menjadi 25%). Inilah contoh factual ataau real culture . Keduanya (pemain dan peneliti) tersenyum “mengerti” ( the behavior is meaningful ).
Di  sini  “permainan  sepakbola  di  lapangan”  merupakan  “arena  yang  menyediakan  bahan norma  hukum  yang  hidup,  yang  senyatanya  dianut  dalam  masyarakat,  dan  bergerak  secara dinamis”  Di  sini  pula  teori  konflik  mulai  kelihatan  relevansinya  untuk  digunakan,  yaitu dalam  realitas  sosial  selalu  ada  persaingan  untuk  memperebutkan  peluang-peluang  yang menguntungkan, yang direbutkan secara jujur atau tidak jujur.
Semakin  kelihatan  ketika  kita  lihat  pada  kesempatan  yang  lain  (masih  dalam  dunia sepakbola yang mengagungkan permainan fairplay itu), karena kesebelasan tuan rumah pada menit  ke-80,  belum  bisa  memenangkan  pertandingan.  Maka  salah  seorang  penyerangnya,
ketika memasuki areal pinalti lawan, melakukan diving dengan cara dan strategi yang sudah terlatih.  Secara  tersamar  atau  kasat  mata,    kelihatan  bahwa  itu  “diving”,  tetapi  sepertinya wasit  termasuk  para  partisipan  (suporter kesebelasan tuan  rumah)  tidak  tahu  atau pura-pura tidak  tahu  (kalau  dalam  bahasa  Ervin  Goffman:  lihatlah  ‘kalau  mau  tahu  realitas  yang sebenarnya’ ada pada back stage , bukan front stage . Nah hal ini hanya bisa dijelaskan lewat teori  interaksi  simbolik).  Tendangan  pinalti  pun  dihadiahkan,  lalu  0  –  1  untuk  kesebelasan tuan rumah. Hampir semua partisipan bertepuk tangan kegembiraan (Dalam hal ini kelihatan: tujuan  mengalahkan  cara,  lihat  skema  lihat  skema  ‘the  unit  voluntaristic  action’  Talcott Parsons).
Rupanya,  kemenangan  1-0  itu  belum  memuaskan  (berdasarkan  kesepakatan konspiratif).  Lalu  dicarilah  moment,  bagaimana  memberi  kepuasan  pada  tim  tuan rumahCaranya,  ya  hadiah  pinalti  lagi  yang  paling  mudah.  Terjadilah  goal  yang  kedua menjadi  2  –  0  (lihat  teori  tukar-menukar; exchange  theory ).  Tetapi  apa  efek  ‘hukum’  yang terjadi?  Hampir  semua  suporter  kesebalasan  tandang,  marah  lalu  turun  ke  lapangan, mengejar-ngejar  wasit.  Wasit  ketakutan,  lalu  lari  terbirit-birit  minta  perlindungan  polisi. Tugas polisi adalah meredamkan gejolak (sosial).
Keributan  seperti  itu,  apakah  karena  masyarakat  manusia  sedang  memperjuangkan ‘keadilan  substansial’,  atau  sesungguhnya  hanya  karena  soal  keahlian  di  dalam mempermainkan  ‘ketidakjujuran’  itu  sendiri.    Keributan  belum  mereda,  lalu  terjadi perkelahian  antarsuporter  sampai  terjadi  korban,  sehingga  terjadi  apa  yang  disebut  dengan ‘fenomena  hukum’  yang  membutuhkan  keadilan  dalam  penyelesaian.  Mirip  dengan  diskusi dan mendiskusikan ihwal keadilan oleh para akademisi dan teoritisi.

## Masyarakat, Kebudayaan, dan Hukum
Jika  hukum  termasuk  keadilan  itu  untuk  manusia,  dan  dikonstruksi  juga  oleh  manusia, sesungguhnya  dari  mana  sumber  persoalannya?    Jawabannya,  pada  pertama,  kebutuhan dasariah  manusia  iitu  sendiri.  Kedua,  soal  acuan  pedoman  yang  dianggap  benar  dan  baik. Ketiga,    soal  kemungkinan  terjadinya  inkonsistensi  tindakan  dan  acuan  sehingga  berefek kepada  persoalan  hukum.  Dari  sudut  inilah  hukum  sebagai  norma  keadilan  menemukan relevansinya.
Untuk  itu,  secara  bertahap  bisa  kita  amati  apa  sesungguhnya  kebutuhan  dasariah masyarakat manusia dan bagaimana mereka menentukan pilihan tindakan?
Setiap    warga  masyarakat  memiliki  kebutuhan  dasariah,  yaitu  kebutuhan  biologis, kebutuhan  sosial,  dan  kebutuhan  integratif.    Kebutuhan  biologis  (dalam  penjelasan  yang
sederhana) meliputi terpenuhinya: pangan, sandang, dan papan.  Pertanyaannya, dengan cara bagaimana memenuhi kebutuhan biologis itu?
Secara umum ialah dengan melibatkan diri dengan orang lain, sehingga memunculkan kebutuhan  kedua  yaitu  kebutuhan  sosial.  Dorongan  untuk  terpenuhinya  kebutuhan  sosial, selain  untuk berinteraksi dan membangun  kerjasama, juga sekaligus  untuk (memenangkan) bersaing dengan kelompok di luarnya ketika ketersediaan  sejumlah kebutuhan seperti barang (ekonomi),  kekuasaan  (politik)  terbatas,  atau  ‘kebenaran  ideologis’  yang  selalu  dijadikan ajang keributan.
. Awal  mula  perlunya  keteraturan  sosial  dan  kontrol  sosial.  Kepentingan  seperti  itu (perlu    adanya  keteraturan  sosial  dan  kontrol  sosial)  secara  tersurat  maupun  tersirat, menunjukkan  adanya  kecenderungan  umum  masyarakat  manusia  yaitu  melakukan penyimpangan untuk berbagai kepentingan yang beragam. Dari sini pula perlunya  kebutuhan ketiga  yaitu  kebutuhan  integratif  (saya  lebih  suka  menggunakan  istilah:  kebutuhan  adab), seperti  kebutuhan  untuk  merasakan  adanya  keadilan,  yang  merupakan  puncak  dari  suatu peradaban masyarakat manusia. Hanya sayangnya,   konsepsi adil  yang  sering dijabarkan ke dalam  tindakan  yang  tepat  berdasarkan  aturan-aturan  dan  norma-norma,  juga  adalah  hasil ciptaan  manusia  yang  pembawaan  naluriahnya  memiliki  kecenderungan  umum  berupa: sentimen kolektif yang sering diskriminatif.
Karena  alasan  itu  pula  “adil”  senyatanya  ada  pada  konsep  “menuju”,  bukan  konsep “sudah menjadi”, sehingga ketika kata “adil” itu disampaikan, spontan muncul jawaban balik: adil menurut siapa?
Dalam  pengertian  sederhana,  “adil”  mengacu  dan  diacukan  kepada  “menempatkan atau  memutuskan  suatu  perkara  secara  pas,  tepat,  dan  bijak,  dst”.    Pertanyaan  lanjut  ialah: pas,  tepat,  dan  bijak  itu  bagaimana  mengukurnya,  mengingat  acuan  yang  dianggap  benar lawan  salah;  baik  lawan  buruk  itu,  beragam  ukurannya.  Belum  lagi  soal  motivasi  dan melakukannya.  Bagi  pekerja  hukum,  mengandalkan  barang  bukti.  Pertanyaannya:  Apakah barang bukti itu sebagai indikasi kebenaran, atau pemahaman dan tafsir atas barang bukti itu sendiri?
Saya  mencatat  ada  lima  kategori  acuan  masyarakat  manusia  yang  dikategorikan sebagai yang benar atau baik (kata lain: kebudayaan dalam arti acuan cara hidup masyarakat manusia),  yaitu  kebenaran:  konstitutif,  kognitif,  evaluatif,  etik,  dan  ekspresif.    Kebenaran konstitutif  adalah  kebenaran  yang  didasarkan  pada  “keyakinan”,  sebagaimana  keyakinan akan kebenaran agama yang dipeluknya. Kebenaran kognitif  didasari pada pengalaman dan penalaran  sebagaimana  diujudkan  ke  dalam  pengetahuan  lokal  ( local  knowledge ; local
wisdom )  dan  pengetahuan  ilmiah  ( scientific  knowledge ).  Kebenaran  evaluatif  bermuara kepada  tradisi  seperti  adat-istiadat.  Kebenaran  etik  mengacu  kepada  soal  kepatutan  sosial sesuai  dengan  corak    dan  struktur  sosial  masyarakat  yang  ada.  Sedang  kebenaran  ekspresif adalah kesesuaian pada cita rasa indah atau tidak indah seperti dalam dunia seni. Dalam hal ini  bersenian  juga    bisa  berkaitan  dengan    norma  hukum.  Pada  semua  jenis-jenis kebenaran itu,  memiliki  ukuran  yang  berbeda-beda,  baik  di  dalam  ranah  yang  sama,  apalagi  yang berbeda.
Kasus  antarpemeluk  agama  bertengkar  bahkan  melakukan  tindakan  yang  menurut hukum  positif  sudah  dikategorikan  ‘tindak  kriminal’,  boleh  jadi  masing-masing  pelakunya secara  kukuh  menyebut  diri  benar,  karena  melihat  kelompok  yang  berbeda  keyakinan  (dan pemahaman keagamaan) pihak lain sebagai salah dan menyesatkan. Karena alasan itu, maka ‘atas nama’ agama yang mereka pahami, atau sejatinya menurut kepentingan penganut agama itu  sendiri  (yang  belum  tentu  sesuai  dengan  ajaran  agamanya)  bertindak  (meski  berlawanan dengan hukum positif) diakui sebagai kewajiban. Contoh lain keributan antarpihak soal cara menyikapi hubungan antara ajaran agama dan budaya (lokal).
Ketika  terjadi  pertikaian  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  bagi  pengambil keputusan dengan mengatasnamakan “keadilan” memang tidak mudah, tetapi bagi teoritisi  – yang  tugasnya  memahami  dan  memahamkan  realitas  yang  ada  –  mestinya  justru  menjadi tantangan.
Jadi,  sejatinya,  manusia  dan  keadilan  berada  dalam  ranah  rindu  dan  benci.  Rindu karena kita punya hati nurani, benci karena seringkali bertabrakan dengan naluri dan emosi.

## Simpulan
Ada ungkapan Jawa yang menarik untuk memungkinkan seseorang bisa mendekati perbuatan adil  (baca:  mulia)  dan  keadilan,  yaitu: paring  pepadhang  marang  wong  kang  kepetengan; paring teken marang wong kang kelunyon ; dan paring unjukan marang wong kang keluwen . Jika diterjemahkan secara bebas pesan di balik ungkapan itu ialah: Pertama, kewajiban moral manusia  adalah  memberi  keterangan  secara  tepat  kepada  orang  lain  yang  belum  mengerti. Bukan justru memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk kepentingan diri atau kelompok. Dengan kata lain, hukum bukan untuk memperoleh keuntungan diri, tetapi untuk keuntungan semua  yang  terlibat  dalam  pertikaian  dengan  cara  bijak  berkeadilan.  Kedua,  berilah  nasihat kepada mereka yang  menunjukkan gejala terjerat hukum. Bukan sebaliknya, memanfaatkan hukum  untuk  menjeratnya.  Ketiga,  bahagiakan  mereka  yang  menderita,  bukan  sebaliknya,
melakukan  tindakan  hukum  untuk  menciptakan  penderitaan  lawan.    Karena  itu,  atau  untuk itu, perlakukan orang lain sebagai kawan, bukan lawan.

## Daftar Pustaka
Asmara, Teddy. 2011. Budaya Ekonomi Hukum Hakim . Semarang: Fasindo.
Geertz, Clifford 1973. The Interpretation of Cultures . New York: Basic Book.
Goffman, Ervin 1963. Behavior in Public Places . New York: The Free Press.
Irianto, Sulistyowati & Shidarta 2017. Metode Penelitian Hukum . Jakarta:  Obor.
Thohir, Mudjahirin  2019. Beragam(a) Itu Indah . Semarang: Orde Buku.
Weber,  Max.  2006. Studi  Komprehensif  Sosiologi  Kebudayaan .  (The  Handbook  of Sociology).  Yogyakarta: IRCiSod (Terjemahan).