## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5  Nomor 1,  Maret 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance  Aparatur Pelayanan Publik di Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
Beta Anggela 1* , Rosidin 2 , Rekho Adriadi 2
1 , 2 Administrasi Publik, Universitas Muhammdiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia *E-mail : betaanggela@gmail.com 081273119623
Abstrak  : Good  Governance  merupakan  bagian  penting  dari  suatu  pemerintahan  serta dibutuhkan  pemerintah  untuk  mengikuti  perubahan.  Penerapan good  governance sangat diperlukan  agar  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  mengutamakan kepentingan  orang  banyak  Namun,  Berdasarkan  observasi  awal  yang  peneliti  lakukan, dalam  pelayanan  di  Kantor  Dukcapil  Kabupaten  Lahat  masih  belum  adanya  keterbukaan, Keadilan  serta  kurang  efektif  dan  efisien  nya  pelayanan  di  Kantor  Dinas  Dukcapil Kabupaten  Lahat.  Metode . Penelitian  ini . adalah  penelitian . deskriptif  dengan  mengguna  kan metode  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Dinas  Dukcapil  Kabupaten Lahat  dapat  menerapkan  prinsi-prinsip  good  governance  dengan  cukup  baik  meskipun terkadang masih ada keluhan dari masyarakat.
Kata . Kunci: Good governance; Partsipasi; Pelayanan Publik .
Abstrack In  governance,  good  governance  is  an  important  aspect  off  public administratiion  in Indonesia at the . time. The implementation of good  governance  is a need for  every  community  to  create  good  governance  or  what  is  often  called  good  governance initiated  by  UNDP,  World  Bank,  United  Nation  etc.  However,  based  on  the  initial observations  that  the  researchers  made,  in  the  service  at  the  Dukcapil  Office  of  Lahat Regency  there  was  still  no  openness,  justice  and  ineffective  and  inefficient  service  at  the Dukcapil  Office  of  Lahat  Regency.  Thiis  reseiarch  meethod  is  a  descriiptive  study  using qualitativ methods. Baseed on thee research resultss, it is know thatt they Dukcapil Office of Lahat Regency . can apply . the principles .. of good governance quite well although sometimes there are still complaints from the public.
Keywords: Good governance; participation; Public service

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan, dalam menyelesaikan persoalan terpenting bagi  rakyat  dan  pemerintah  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  sistem  negara yang  demokratis,  bersih,  dan  berwibawa  saat  ini  cukup  terkendali.  Reformasi kelembagaan  berupa  pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  reformasi dimaksudkan  sebagai titik  tolak  kesadaran  sistem pelayanan  publik  dan menjadi landasan  kesadaran  pemerintah  agar  sistem  manajemen  tertata  dengan  baik (Pramudya  et  al.,  2018).  Semangat  perubahan  yang  mewarnai  penggunaan perangkat  negara  adalah  perolehan  kekuasaan  administrasi  publik  yang mendukung koherensi dan komitmen kerja, tata kelola negara dan pembangunan negara untuk mengatasi tantangan globalisasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata  pemerintahan  yang  baik  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) (Sudrajat, 2009).
Penerapan  Prinsip  Good  Governance  merupakan  hal  yang  sangat  penting bagi  kebanyakan  orang  untuk  menciptakan  sistem  politik  pemerintahan  yang mengutamakan  kepentingan  orang  banyak  dengan  prinsip  demokrasi  universal (Handayani  &  Nur,  2019).  Ini  juga  bisa  menjadi  faktor  pendorong  pelaksanaan administrasi  politik  yang  berimplikasi  pada  berbagai  proses  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dalam  hal  pembuatan  peraturan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  upaya  atau  cara  kerja  pemerintahan  dalam administrasi publik untuk beroperasi dengan keterbukaan, efektif dan efisien agar supaya  terlaksananya  kesejahteraan  rakyat  (Tomuka,  2013).  Hal  ini  karena pemerintah  berusaha  menciptakan  serta  menerapkan  beberapa  prinsip  good governance  agar  meningkatkan  kemungkinan  suatu  perubahan  pada  birokrasi pelayanan publik yang lebih baik, pada luar itu rakyat masih mensyaratkan bahwa pelayanan  publik  yang  diberikan  sang  birokrasi  harus  diupayakan  lambat,  tak profesional serta mahal.
Di Indonesia, prinsip-prinsip good governance juga  tertuang dalam Pasal 20 UU  Pemerintahan  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004.  Pasal  ini  mengatur  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  yang  harus  dilaksanakan  menurut  asas-asas umum    pemerintahan.  Prinsip  umum  pengelolaan  administrasi  sesuai  dengan Pasal 20 UU Tata Usaha Daerah Nomor 32 Tahun 2004..
Secara umum, tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai hubungan yang berkualitas  antara otoritas dan orang-orang yang dilayani dan dilindunginya. Oleh  karena  itu,  administrasi  publik  didefinisikan  sebagai  metode  kontrol  yang luar  biasa di  mana para  pembuat  keputusan  berpartisipasi di  beberapa  kegiatan ekonomi,  sosial  dan  politik  serta  dalam  pemakaian  berbagai  sumber  daya, termasuk  aset  tanaman,  keuangan  dan  manusia,  sebagai  kepentingan  publik . masyarakat dan masyarakat . negara dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan asas keadilan, persamaan, kewajaran, efisiensi, transparansi dan penegakan (Yuliyanti et al., 2022).
Good  Governance  merupakan  aspek  penting  dari  administrasi  publik.  Apa yang dibutuhkan pemerintah untuk mengikuti perubahan tingkat pengetahuan dan dampak globalisasi. Model pemerintahan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan struktur sosial yang berubah, oleh karena itu perubahan menuju good governance harus  mendapat  respon  positif  dari  pemerintah  (Moento  et  al.,  2019).  Sebagai sebuah negara yang mengikuti bentuk pemerintahan demokratis, kedaulatan  ada dan  berada  ditangan  rakyatnya  serta  dilaksanakan  menurut  konstitusi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945.  Menciptakan  sistem  kepemimpinan  politik  yang mengutamakan  kepentingan  rakyat  yang  sesuai  dengan    prinsip  demokrasi pemerintahan  tersebut  merupakan  kebutuhan  mutlak  bagi  kebanyakan  orang . warga negara termasuk negara indonesia.
Good  Governance  adalah  sistem  pemerintahan  yang  didasarkan  pada hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  institusi  komersial  atau u swasta untuk membuat suatu perubahan dalam  administrasi publik yang didukung g oleh prinsip-prinsip  mendasar  seperti h hukum  keamanan,  definisi,  transparansi, keadilan, profesionalisme .. dan demokrasi, dan pemerintahan bn yang menginginkan  pemerintahan  yang  bersih .. atau  yang  disebut  baik.  terlepas  dari apakah itu diprakarsai oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank  Dunia  atau  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  beberapa  lembaga internasional lainnya (Sipil & Magetan, 2017). Asas-asas . umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Administrasi Publik No. 30 Tahun  2014.  Pelayanan  publik  adalah  perwujudan  harapan  serta  kepentingan
masyarakat oleh penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat yang diciptakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Konsep  good  governance  berawal  dari  ketidakpuasan  terhadap  tindakan penguasa yang hanya dilihat  sedikit orang sebagai penyelenggara urusan publik (  Darmi,  T  &  Agussalim,  2017)  .  Pelaksanaan  pemerintahan  yang  diinginkan dapat  dicapai  secara  sistematis,  berdasarkan  kemampuan  pemerintah, masyarakat  dan  pasar.  Untuk  mewujudkan  pengelolaan  yang  diinginkan  di Indonesia  adalah  tersedianya  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  pilihan strategis yang cukup tepat (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022).
Sinambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik (2014:5) mengungkapkan  bahwa  sebagai  pengguna  pelayanan  maka  tujuan  dari  suatu pelayanan  publik  yaitu  untuk  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  yang akan  berurusan.  Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  tugas  yang  harus dilakukan oleh pemerintah tanpa pandang bulu pada semua lapisan masyarakat, bagian  dari  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  di  bidang  kependudukan  dan pendaftaran  penduduk,  pelayanan  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  keterbukaan  dan sikap.  kesabaran,  karena  apa  yang  diperoleh  setiap  orang  berbeda –  beda perilakunya (Rachmayanti, 2022). Ada kesalahan data umum saat mengelola file Dukcapil,  seperti  memasukkan  nama,  tanggal  lahir,  dan  alamat.  Untuk  itu  perlu peningkatan ketelitian sikap  pelayanan di bidang dukcapil.
Untuk  melaksanakan  layanan  yang  berkualitas  salah  salah  satu  strategi pemerintah  adalah  menerapkan  prinsip-prinsip good  governance dalam menjalankan  roda  birokrasi  (Darmi,  2003). Penerapan  tata  pemerintahan  yang baik  sangat  penting  bagi  banyak  warga  negara  untuk  menciptakan  sistem pemerintahan  yang  berprinsip  yang  mendukung  kepentingan  rakyat.  Namun, umumnya  masyarakat  banyak  yang  menilai  bahwa  pelayanan  Kantor Kependudukan dan Pendaftaran Kependudukan Lahat Perkotaan masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dan solusi secara komprehensif. Hal ini terlihat ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik berbeda sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat.
Menurut  UU  Nomor  25  Tahun  2009  Pelayanan  publik  adalah  rangkaian kegiatan  atau  kegiatan  yang  terkait  dengan  pemenuhan  keinginan  setiap
penyelenggara untuk setiap jaringan dan negara dan warga negara dalam bentuk produk/penawaran  dan/atau  layanan  administrasi  menurut  undang-undang. administrator  menyediakan  layanan  publik.  Sebagai  penyelenggara,  mengikuti prinsip  profesionalisme  dan  etika,  termasuk  tanggung  jawab,  kejujuran, ketidakberpihakan,  efisiensi,  efektivitas  dan  kesetaraan  bagi  semua  penerima layanan (Prastya & Sunaningsih, 2020). Pelayanan publik merupakan merupakan impian dan harapan semua orang dan bangsa, termasuk Indonesia.
Berdasarkan  hasil  awal  peneliti,  masih  kurangnya  transparansi  dalam pelayanan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, karena ada berkas  yang  diproses  dengan  cepat,  ada  juga  yang    menunggu  lama,  namun belum  siap.  .  bahkan  beberapa  orang  harus  kembali  keesokan  harinya  karena proses  yang  panjang.  Beberapa  kali  masyarakat  menjelaskan  bahwa  surat-surat selesai dengan cepat karena ada  orang dalam (kerabat dan kerabat). Sehingga sangat  sulit  bagi  orang  awam  untuk  berurusan  dengan  birokrasi,  sehingga terkadang kebanyakan orang malas ketika berhadapan dengan birokrasi.
Kinerja  aparatur    tersebut  belum  terpantau,  serta  belum  tersedianya informasi  atau  kurang  transparannya  kepada  masyarakat.  Hal  ini  juga  terlihat pada penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan di Kabupaten Lahat yang  belum  optimal  terutama  dalam  hal  waktu,  kecepatan  dan  ketepatan  dalam pengurusan  dokumen-dokumen  penting.  Kurangnya  transparansi  dari  kabupaten mengenai  biaya  pengurusan  dan  jadwal  pengurusan  dokumen  penting.  Disiplin dan tidak bertanggung jawabnya karyawan terhadap tugas pekerjaannya.
Menurut UNDP (United Nation Development Programme, 1997) prinsip good governance ada 9, tetapi dalam penelitian ini ada tiga obyek penelitian yaitu.:
1.  Keterbukaan, United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan pada tahun 1997 bahwa transparansi berarti pemerintah harus membangun aliran informasi yang bebas yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkannya.  Untuk  membangun  sebuah  Transparansi  dalam  suatu lembaga  maka  harus  dibangun  dengan  memiliki  arus  bebas  informasi. Dalam setiap proses pelayanan di sebuah lembaga, maka hendaknya setiap mereka yang membutuhkan informasi lembaga harus menyediakannya.
2.  Keadilan, Berarti memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Menurut Badan Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Pada  tahun  1997, tujuan  dari  pengadilan  ini  adalah  agar  institusi  memberikan  kesempatan untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  tanpa  diskriminasi  antara  laki-laki  dan perempuan.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ini berpusat pada penyediaan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, kelas sosial atau gender.
3.  Efisiensi  dan  efektivitas,  yaitu  Selanjutnya,  setiap  hobi  dan  metode kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.
Suatu birokrasi dapat dikatakan efektif dan efisien apabila birokrasi tersebut praktis  dan  bisa  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  cepat  dan  tepat  dalam menyajikan  informasi,  serta  dapat  mengimplementasikan  perubahan  sosial  yang disebabkan  oleh  faktor  eksternal.  Sumber  daya  manusia  juga  mempengaruhi eksplosif  berupa  efisiensi  dan  efektifitas.  Pentingnya  efisiensi  dan  efektivitas dapat diketahui ketika staf memiliki kesempatan untuk memperolehnya
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan prinsip good governance  oleh  aparatur  pelayanan  publik  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pendaftaran  Kependudukan  (DISDUKCAPIL)  Kabupaten  Lahat  Provinsi Sumatera Selatan”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan    metode  kualitatif. Kualitatif  adalah  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  pengumpulan  data  dan informasi  informan yang diwawancarai, yang dijabarkan dalam bentuk kata atau kalimat,  memisahkan  kesimpulan  berdasarkan  kategori.  Informan  dalam penelitian  ini  yaitu  10 orang  yang  ada  di  dalam  lingkungan dinas kependudukan dan  pencatatan  sipil  kabupaten  lahat.  Tujuan  dari  pendekatan  deskriptif  adalah: untuk memudahkan pendeskripsian hasil penelitian berupa cerita atau teks naratif, sehingga  tidak  terlalu  sulit  untuk  dipahami.  Menurut  peneliti,  pendekatan  ini menyediakan  sebanyak  mungkin  catatan  untuk  tujuan  penelitian.  Penelitian kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  hasilnya  tidak  diperoleh  dengan
menggunakan  berbagai  strategi  statistik  atau  komputasi.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  merupakan  penelitian  ilmiah  dan  seluruhnya  didasarkan pada  sifat  kompleksitas.  Jenis    dan  sumber  data  penelitian  terutama  terdiri  dari jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari  wilayah  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Kependudukan Kabupaten  Lahat  dan  masyarakat  penerima  pelayanan.  Informasi  lainnya  dapat diperoleh  dari  catatan  resmi    Dinas  Kependudukan  dan  Daftar  Penduduk Kabupaten  Lahat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Transparansi
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan,  terlihat  bahwa upaya  aparatur  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lahat  untuk membagikan  informasi  sebagai  kebutuhan  masyarakat  yang  mudah  dipahami telah  terealisasi  dengan  cukup  baik.  Selain  menginformasikan  syarat  pelayanan kepada  Dinas  Dukcapil,    Dinas  Dukcapil  juga  secara  jelas  menginformasikan persyaratan  pelayanan  kepada    masyarakat  sehingga  dapat  memperoleh informasi  tersebut  dari  Dinas  Dukcapil.  Hal  ini    untuk memudahkan  pemahaman tentang kebutuhan pelayanan kantor Dukcapil. Mengingat persyaratan pelayanan merupakan  salah  satu  isu  terpenting  didalam  sebuah  pelayanan,  maka    Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Lahat  berupaya  untuk  memberikan informasi  yang  jelas    kepada  masyarakat  setempat.  Namun,  masih  ada masyarakat  yang  mengeluhkan  dengan  ketidakjelasan  pengisian  berkas  yang tidak sesuai SOP.
Dengan demikian berdasarkan hasil  wawancara dengan 6 dari 10 informan yang  di  wawancai  mengatakan  bahwa  transparansi  dari  pihak  dinas  dukcapil kabupaten  lahat  masih  kurang  baik  namun  berdasarkan  analisis  peneliti  di lapangan,  implementasinya  sudah  cukup  baik  hal  ini  terlihat  dari  banyak  nya pengumuman atau pemberitahuan dan baliho-baliho lainnya tentang pelayanan di dinas dukcapil  yang  ditempel di  papan pengumuman dan  di  sekitar  kantor  dinas dukcapil kabupaten lahat.

## 1) Indikator Keadilan
Berdasarkan  hasil  wawancara    dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  yang diberikan oleh  pegawai di kantor  Dukcapil Kabupaten Lahat  adil terhadap setiap masyarakat  yang  ditanganinya.  Tidak  ada  sistem  diskriminasi  pelayanan  atau nepotisme,  semua  orang  dianggap  sama  di  kantor  Dukcapil  dan  mereka menerima  pelayanan  sesuai  pedoman  SOP  yang  berlaku  dan  nomor  urut. Pelayanan    Dinas  Dukcapil    dinilai  adil    berdasarkan  temuan  peneliti  selama penelitian  dilakukan  di    Dinas  Dukcapil.  Hal  ini  terlihat  dari  antrean  beberapa orang  dan  memang  benar  pelayanan  dilakukan  sesuai  dengan  nomor  antrean yang diterima sebelumnya.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  ukuran  keadilan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dikantor  dinas  kependudukan  dinas dukcapil  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  berdasarkan  hasil  wawancara dari beberapa informan dan analisis di lapangan.

## 2) Indikator Efektivitas dan Efisiensi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan,  peneliti menyimpulkan  bahwa  kinerja  dan  indikator  kinerja  pelayanan  berhubungan dengan  kualitas  pelayanan  dan  sumber  daya  manusianya.  Efisiensi  dan efektivitas berkaitan dengan sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai Dinas Kependudukan  dan  Status  Keluarga  Kabupaten  Lahat  belum  dapat  dikatakan efisien dan efektif dilihat dari banyaknya pegawai yang tidak dapat memanfaatkan waktunya  dengan  baik  terutama  pada  saat  jam  istirahat  berakhir.  dan  masih sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan dokumen terhadap SOP. Namun, beberapa  karyawan  mencoba  untuk  menggunakan  waktu  mereka  secara  efektif dan efisien.
Indikator  kinerja  Dinas  Kependudukan  dan  Dinas  Kependudukan  masih belum  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  pada  beberapa  pekerja  yang  tidak  disiplin setelah  jam  istirahat  selesai  para  pegawai  masih  ada  di  luar  pada  saat  masih banyak  masyarakat  yang  mengantri.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis yang  dilakukan  peneliti  di  lapangan  juga  menunjukkan  bahwa  belum  terlaksana dengan baik.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL 5 N O 1, MARET 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  dapatkan  dilapangan  beberapa waktu  yang  lalu  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dengan  hasil  wawancara  dan  hasil analisa  peneliti  serta  dokumentasi  peneliti  dapat  diketahui  bahwa  penerapan prinsip-prinsip good governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Lahat  sudah  berjalan  cukup  baik  walaupun  masih  ada  beberapa keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas. Serangkaian asas penerapan prinsip-prinsip  good  governance  dalam  administrasi  yang  diinginkan  sangat penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi seluruh aparatur negara. Ini karena otoritas menarik ide dari manajemen puncak untuk meningkatkan peluang mengubah bentuk yang menciptakan layanan publik yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmi,  T.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Untuk  Layanan  Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 4, No 2. Pp. 97-102.
Darmi, T. & Agussalim. ( 2017). The Performance of the Female Employees in Public Service. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 33 (2), 289- 298.
Handayani,  F.  A.,  &  Nur,  M.  I.  (2019).  Implementasi  Good  Governance  Di Indonesia. Publica:  Jurnal  Pemikiran  Administrasi  Negara , 11 (1),  1 –11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Moento,  P.  A.,  Firman,  F.,  &  Yusuf,  A.  P.  (2019).  Good  Governance  Dalam Pemerintahan. Musamus  Journal  of  Public  Administration , 1 (2),  10 –16. https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985
Pramudya,  A.  S.,  Zuriah,  N.,  &  Widodo,  R.  (2018).  Implementasi  Konsep  Good Governance Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Desa Landungsari Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang. Jurnal  Civic  Hukum , 3 (2),  119. https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8651
Prastya, Y. R., & Sunaningsih, S. N. (2020). Analisis Penerapan Program Inovasi Pada  Disdukcapil  Kota  Magelang  Tahun  2020. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara (JUAN) , 8 (2), 122 –132. https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2686
Rachmayanti,  S.  D.  (2022). Penerapan  Prinsip  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance . 5 (1), 75 –89.
Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal  Media  Administrasi , 7 (1),  78 –90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Sipil, C., & Magetan, K. (2017). purposive sampling . I (01), 24 –41.
Sudrajat,  T.  (2009).  Perwujudan  Good  Governance  Melalui  Format  Reformasi Birokrasi  Publik  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2), 118 –125. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220
Tomuka,  S.  (2013).  PENERAPAN  PRINSIP-PRINSIP  KECAMATAN  GIRIAN KOTA BITUNG ( Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Politico , 12 (1).
Yuliyanti,  F.,  Radjikan,  R.,  &  Santoso,  T.  (2022).  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Governance  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik. Bureaucracy Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political  Governance , 2 (3),
1288 –1293. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123