## ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN UTAMA KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si

## ABSTRAK
Sengketa antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap sebidang tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung menimbulkan konflik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan  masyarakat  Kelurahan Utama Kota Cimahi. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis    sumber  konflik,  sikap  pihak- pihak  yang  terlibat,  campur  tangan  pihak  lain  yang  terlibat  dan  mengetahui  hasil  akhir  yang diharapkan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik    antara  masyarakat  Kelurahan  Utama  Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  analisis data  kualitatif.  Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  konflik  adalah  sengketa/ perebutan  hak  kepemilikan  tanah  yang  berada  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Soreang  Kabupaten Bandung.  Sikap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  dipengaruhi  oleh  pemahaman  dan pengetahuan yang berbeda mengenai hak atas tanah, intervensi dan mediasi yang kurang proaktif serta perbedaan hasil akhir yang diharapkan semua pihak yang terlibat konflik.
Kata Kunci : konflik, sikap pemerintah dan mediasi

## A. Pendahuluan
Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi  merupakan tonggak sejarah penting bagi masyarakat  Kota Cimahi  dalam membangun  kemandirian  dan  pembangunan  untuk  menjadi  salah  satu  kota otonom  di  Jawa  Barat.  Pemisahan  dalam  konteks  pemekaran  wilayah  dari Kabupaten  Bandung  tersebut,  memberikan  peluang  dan  kesempatan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.
Pemekaran wilayah Kabupaten Bandung tahun 2001 mengalami fase atau tahapan  dalam    penyerahan  aset  dan  kekayaan  yang  sebelumnya  menjadi kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  menjadi  kewenangan  Pemerintah Kota  Cimahi  sesuai  Pasal  14  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2001  tentang Pembentukan Kota Cimahi yang menyatakan bahwa :
(1)   Untuk  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  Kota  Cimahi, Menteri/Kepala  Lembaga  Pemerintah  Non-Departemen  yang  terkait, Gubernur  Jawa  Barat,  dan  Bupati  Bandung  sesuai  dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada
Pemerintah Kota Cimahi hal-hal yang meliputi:
a.  pegawai  yang  karena  tugasnya  diperlukan  oleh  Pemerintah  Kota Cimahi;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  lainnya  yang  dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah,  Provinsi  Jawa
Barat dan Kabupaten Bandung yang berada di Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten Bandung yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Cimahi;
d.  utang-piutang  Kabupaten  Bandung  yang  kegunaannya  untuk  Kota Cimahi; dan
e.  dokumen  dan  arsip  yang  karena  sifatnya  diperlukan  oleh  Kota Cimahi.
(2)   Pelaksanaan  penyerahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) selambat-lambatnya  diselesaikan  dalam  waktu  satu  tahun,  terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Cimahi.
(3)   Tata  cara  inventarisasi  dan  penyerahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  diatur  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1
Penyerahan    asset  dan  kekayaan  daerah  berdasarkan  kewenangan  yang diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana yang  diharapkan.  Seharusnya  ( das  solen )  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2001  tentang  Pembentukan  Kota  Cimahi  diserahkan  sekurang-kurangnya dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  pelantikan  Penjabat  Walikota, kenyataannya ( das sein ) sampai saat ini pada tahun ke 11 (sebelas) belum selesai dilaksanakan sepenuhnya.
Pada saat penelitian dilakukan, masih ada aset lain yang belum diserahkan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  kepada  Pemerintah  Kota  Cimahi  yaitu sebidang  tanah  milik  masyarakat  Kelurahan  Utama  Kecamatan  Cimahi  Selatan Kota  Cimahi  seluas  enampuluh  tiga  ribu  meter  persegi  di  kawasan  Desa  Cincin, Kecamatan  Soreang,  Kabupaten  Bandung. 2 Padahal,  tanah  tersebut  sudah ditetapkan  dalam  surat  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina Administrasi Keuangan Daerah sebagai aset Pemkot Cimahi. 3
Dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri  melalui Direktur  Jenderal  Bina  Administrasi  Keuangan  Daerah  nomor  030/306/BAKD perihal : Penyelesaian Penyerahan Aset Daerah khususnya pada poin 5 dan poin 6 yang menyatakan bahwa :
“5.  Mengenai  Tanah  Cincin,  dengan  memperhatikan  dokumen kepemilikan  awal  bahwa  pengadaan  tanah  tersebut  dibeli  oleh Koperasi  Warga  Desa  Utama  pada  tanggal  22  Oktober  1957  dan pengelolaanya iserahkan kepada Pemerintah Desa Utama dan hasilnya diperuntukan menggaji pamong Desa Utama;
6.   Pada Tahun 1992, tanah tersebut diadakan tukar menukar dengan PT. Sinar  Continental  Tekstil  Internasional  dan  pada  tanggal  20  April 1993,  tanah tersebut  disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten
1 Undang undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Bab V Ketentuan Peralihan pasal  14.
2 Kelurahan Utama masih berstatus  Desa Utama pada Pemerintah Kotip Cimahi
3 Lihat  Surat  Direktur  Jenderal  Bina  Administrasi  Keuangan  Daerah  nomor  :030/306/BAKD khususnya hal-hal yang diuraikan pada poin 5 dan 6 dari 7 poin
Bandung  cq.  Kelurahan  Utama.  Jadi  jelas  bahwa  status  kepemilikan atas tanah tersebut adalah  Kelurahan Utama; 4
Harapan masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi  yang difasilitasi oleh Pemerintah  Kota  Cimahi  dalam  penguasaan  tanah  milik  masyarakat  yang tergabung  dalam  Koperasi  Warga  Utama  mengalami  hambatan  dan  menjadi konflik yang melibatkan masyarakat Utama, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi.  Fenomena tersebut menimbulkan dugaan bahwa terjadi konflik  antara  masyarakat  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  yang disebabkan adanya kesalahan tata kelola administrasi, keterlibatan oknum aparatur dan  proses  berpemerintahan  yang  tidak  memberikan  rasa  keadilan,  kejelasan hukum masyarakat dan tujuan adanya pemerintah.
Pada tataran konsepsional, dunia sosial dan politik disarati oleh hubungan konflik    kepentingan  dan  identitas. 5 Konflik  yang  membutuhkan  proses  panjang dalam penyelesaiannya semakin melibatkan banyak individu dan kelompok  yang berkepentingan,  menimbulkan  konflik  kepentingan.  Konflik  akhirnya  menjadi fenomena  yang  sering  muncul  karena  konflik  selalu  menjadi  bagian  hidup manusia  yang  bersosial  dan  berpolitik  serta  menjadi  pendorong  dalam  dinamika dan  perubahan  sosial  politik. 6 Namun  di  sisi  lain  konflik  pun  merupakan  unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki fungsi positif. 7
Kondisi  faktual  tersebut  menimbulkan  dugaan  bahwa  pemerintah  daerah kurang  memahami  penerapan  mekanisme  dan  proses  penyelesaian  konflik berdasarkan  pendekatan-pendekatan  yang  mampu  menyelesaikan  konflik.  Selain itu, kurang konsistennya tata kelola administrasi pemerintahan, penegakan aturan dalam  menangani  permasalahan  aset  dan  kekayaan  daerah  menyebabkan timbulnya multi tafsir terhadap proses penyelesaian konflik masyarakat Kelurahan Utama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  proses  penyelesaian  konflik antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung  yang  menyangkut  kepemilikan  sebidang  tanah  di  Desa  Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

## B.    Kerangka  Teoritis
Ilmu  Pemerintahan  didefinisikan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan  tuntutan  tiap  orang  akan  jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat  dibutuhkan  oleh  yang  bersangkutan. 8 Ilmu  Pemerintahan  mempelajari pemerintahan  dari  dua  sudut,  pertama  dari  sudut  bagaimana  seharusnya (”sehingga  dapat  diterima  oleh  yang  bersangkutan  pada  saat  dibutuhkan,”jadi
4 Diperoleh dari pengurus LPM Kelurahan Utama  November Tahun 2011
5 Novri Susan. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal  4
6 Ibid. Kornblurn dalam  Novri Susan. 2009. Hal 5
7 Ibid. Simmel dalam Novri Susan. 2009. Hal 7
8 Taliziduhu  Ndraha. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  1. (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2003). Hal 7
normatif,  ideal, das  Sollen ),  dan  kedua  dari  sudut  bagaimana  senyatanya  (”pada saat  dibutuhkan  oleh  yang  bersangkutan”,  apakah  ia  menerima  pelayanan  yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das Sein ).
Berdasarkan  definisi  itu  dikonstruksikan  ruang  lingkup  Ilmu  Pemerintahan yang  terdiri  dari  Yang  diperintah,  Tuntutan  yang  diperintah  (jasa  publik  dan layanan  civil),  Pemerintah,  Kewenangan,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab pemerintah, Hubungan pemerintahan, Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu  menggunakan  kewenangan,  menunaikan  kewajiban,  dan  memenuhi tanggung  jawabnya,  Bagaimana  membentuk  pemerintah  yang  demikian  itu, Bagaimana  pemerintah  menggunakan  kewenangan,  menunaikan  kewajiban  dan memenuhi  tanggung  jawabnya,  Bagaimana  supaya  kinerja  pemerintahan  sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman. 9
Pendekatan  analisa  konflik  untuk  menemukan  dan  mencapai  penyelesaian konflik dilakukan melalui model SIPABIO yaitu :
a) Source (sumber konflik)
Konflik  disebabkan  oleh  sumber-sumber  yang  berbeda  dengan melahirkan  tipe-tipe  konflik  yang  berbeda.  Jika  kita  kembali  kepada analisis sosiologi konflik , berbagai sumber konflik tersebut bisa muncul dari model hubungan sosial(analisis konstruksi sosial),  nilai-nilai seperti identitas dan agama (analisis struktural),
b) Issues (isu-isu)
Isu  menunjuk  pada  saling  keterkaitan  tujuan-tujuan  yang  tidak  sejalan diantarapihak  yang  berkonflik.  Isu  ini  dikembangkan  oleh  semua  pihak berkonflik  dan  pihak  lain  yang  tidak  teridentifikasi  tentang  sumber- sumber  konflik;
c) Parties (pihak).  Pihak  berkonflik  adalah  kelompok  yang  berpartisipasi dalam  konflik  baik  pihak  konflik  utama  yang  langsung  berhubungan dengan  kepentingan,  pihak  sekunder  yang  tidak  secara  langsung  terkait dengan  kepentingan  dan  pihak  tersier  yang  tidak  berhubungan  dengan kepentingan  konflik.  Pihk  tersier  ini  yang  sering  dijadikan  pihak  netral untuk mengintervensi konflik.
d) Attitudes/feelings (sikap).  Sikap  adalah  perasaan  dan  persepsi  yang mempengaruhi  pola  perilaku  konflik.  Sikap  bisa  muncul  dalam  bentuk positif dan negatif bagi konflik.
e) Behavior (perilaku/tindakan).  Perilaku  adalah  aspek  tindak  sosial  dari pihak  berkonflik,  baik  muncul  dalam  bentuk coercive  action dan noncoercive action.
f) Intervention (campurtangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari  pihak  netral  yang  ditujukan  untuk  membantu  hubungan  konflik menemukan penyelesaian.
g) Outcome (hasil  akhir). Outcome adalah  dampak  dari  berbagai  tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi. 10
9 Ibid. hal 7
10 Amr  Abdalla  dalam  Novri  Susan. Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik Kontemporer . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal  98
Menciptakan  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  daerah  dengan kepentingan masyarakat untuk meredam konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu :
Pertama,    tata  kelola  konflik  ( conflict  management )  yang  didefinisikan sebagai  upaya  pencegahan  kekerasan  dalam  konflik. 11 Selain  itu,  dikatakan  juga sebagai  konsep  yang  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mencegah  kekerasan  dalam konflik  melalui  praktik  pengelolaan  tetapi  juga  mentransformasi  konflik.  Hal  ini berarti conflict  management bukan  sekadar conflict  containment ,  tetapi  tentang bagaimana  mengkontruksi  pemecahan  masalah  dan  menangani  akar-akar konflik. 12
Kedua, Democratic  Conflict  Governance yang  dipahami  sebagai  suatu dinamisasi hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam tata kelola unsur- unsur  konflik  dalam  suatu  ruang  politik  inklusif  ( inclusive  political  arena )  yang ditandai oleh aktivitas memersuasi, memusyawarahkan dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai. 13 Pendapat  pakar tersebut  memberikan pemahaman  bahwa  dengan  menjalin  kesatuan  tindakan  atau  hubungan  yang teratur dimana masing-masing organisasi saling menyesuaikan, menyeimbangkan, menyelaraskan  dan  mensinkronisasikan  keseluruhan  dan  tindakan  persuasif melalui  musyawarah  guna  tercapainya  tujuan  penyelesaian  konflik  yang  berhasil dan berdaya guna.

## C.   Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana  dalam  mendeskripsikan,  menganalisa  dan  menguraikan  data  dan  fakta menggunakan kata-kata. 14 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi.gambaran  atau  melukiskan  secara  sistematik,  aktual  dan  akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 15 Tujuan  penelitian  untuk  memperoleh  pemahaman  makna  data  atau  “ verstehen ” dan  tidak  ada  maksud  untuk  menguji  kebenaran  hipotesis.  Hipotesis berperan sebagai  pegangan  atau  petunjuk  dalam  penafsiran  data  untuk  mengetahui maknanya 16 .  Dalam  tradisi  kualitatif  menurut  Brannen,  peneliti  harus menggunakan  diri  mereka  sendiri  sebagai  instrument,  mengikuti  asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. 17
Sumber data penelitian  yang menjadi unit analisis adalah kelompok aparat pemerintahan  dan  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  penyerahan  aset sebidang tanah di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung  ke Kota Cimahi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka fenomena-fenomena yang menjadi fokus  kajian  penelitian  ini  adalah  fenomena-fenomena  yang  berkaitan  dengan
11 Ibid . hlm. 139
12 Ibid. hlm. 138 13 Ibid . hlm.140 14 Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (P.T. Remaja Rosdakarya : Bandung, 1996) hlm.3
15 Moh. Nazir. Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999) hlm. 63.
16 Ibid.hlm. 30
17 Ibid.hlm. 11
konflik    dan  kewenangan  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Subjek  penelitian  ini sekaligus  menjadi  sampel  penelitian  yang  akan  dikembangkan  secara  purposif yaitu  dipilih,  disesuaikan  dengan  tujuan.  Kemudian  jumlah  dan  jenisnya dikembangkan  secara snowball  sampling sampai  mencapai  titik  jenuh. 18 Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sumber-sumber data dan informan  yaitu  Lurah  Utama,  Ketua  LPM  Kelurahan  Utama,  Ketua  Forum Masyarakat  Utama,  Perwakilan  PT.  Sinar  Continental,  Sekretaris  Anggota Koperasi Warga Desa Utama periode 1964-1965 Bapak Imam Sutarto dan Kabag Aset  dan  Perlengkapan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Bapak  Dadang  Husni, SH., M.Si.
Data  sekunder  berupa  data  dokumentasi,  laporan  dan  data  tertulis  dan lainnya yang diperoleh dari Tim LPM, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kementrian  Dalam  Negeri  RI  melalui  Inspektorat Jenderal  dan  Dirjen  BAKD  serta e-book mengenai  kasus  pertanahan.      Teknik Pengumpulan  Data    yang  digunakan  yaitu  Wawancara  mendalam      ( in-depth interview ) dan Studi Dokumentasi.
Analisis  Data  penelitian  ini  berdasarkan  analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman  memiliki  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan,  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan dan  pengumpulan  data,  selanjutnya  bergerak  bolak  balik  diantara  kegiatan reduksi,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi. 19 Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Cimahi,    namun  lebih  banyak  di Wilayah Kota Cimahi, khususnya Kelurahan Utama.

## D.  Pembahasan D.1. Sumber Konflik
Sumber konflik dalam penelitian ini adalah perebutan terhadap sesuatu yang menjadi  kewenangan,  kepentingan  dan  hak  yang  memicu  konflik  antara masyarakat  Kelurahan  Utama  Kota  Cimahi  dengan  Pemerintah  Kabupaten Bandung  perebutan  hak  terhadap  kepemilikan  sebidang  tanah  seluas  63.239  m 2 yang  berada  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung  dengan nama  pemegang  hak  Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Bandung  cq. Kelurahan  Utama  yang  diterbitkan  tanggal  29  April  1993  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bandung  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional    Propinsi  Jawa  Barat.  Dalam  Surat  nomor  :  A-85/LKMD-U/VI/2002 tertanggal  14  Juni  2002,  pihak  LKMD  Kelurahan  Utama  menyebutkan  bahwa pada  awalnya  memiliki  sebidang  tanah  carik  Desa  Utama  yang  terletak  di Kampung Cibodas Campaka yang luasnya sekira 21.500 m 2 dengan Nomor Kohir 1  Persil  106/S.IV.    Tanah  tersebut  hasil  pembelian  masyarakat  Desa  Utama  dari hasil  Koperasi  Desa  antara  Tahun  1936-1948  yang  pengelolannya  diserahkan kepada aparat Desa Utama untuk menggaji aparatnya.
18 S.Nasution  Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito.1996.hal. 13
19 Mathew. B.Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi  Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) hlm 19
Tanah  di  Desa  Cincin  dibebaskan  oleh  PT.  Sinar  Continental  Textile Industry seluas 63.239 m 2 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat pada  tanggal  15  Juni  1992  melalui  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor 143/1913-Pemdes perihal persetujuan tukar menukar tanah kas desa. Setelah surat persetujuan  Gubernur  Jawa  Barat  keluar,  menyusul  keluar  pula  Sertifikat  Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung cq. Kelurahan Utama, sehingga  dengan  dasar  itulah  LKMD-Kelurahan  Utama  menggugat  Kabupaten Bandung  untuk  mengembalikan  tanah  tersebut  kepada  Pemerintah  Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
Berdasarkan  keterangan  yang  dibuat  pada  tanggal  15  Agustus  2001  oleh Sekretaris Kelurahan Utama disebutkan bahwa :
1. Tanah  kas  Desa  Utama  yang  terletak  di  Kampung  Cibodas  Campaka Kelurahan  Utama  nomor  Kohir  1  Persil  106/S.IV  yang  disebut  tanah carik Desa Utama, sebenarnya bukan tanah carik, karena tanah tersebut bukan berasal dari Pemerintah.
2. Berdasarkan keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Utama yang  dapat  dipercaya  kebenarannya.  Asal-usul  tanah  kas  desa  tersebut adalah tanah milik masyarakat Desa Utama, dapat membeli masyarakat Desa Utama, yang uangnya berasal dari hasil Koperasi Desa.
3. Tanah tersebut  dibeli  oleh masyarakat  Desa Utama antara tahun 1936- 1948  sewaktu  Kepala  Desanya  Bapak  Haji  Anwas,  yang  pengelolaan tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Utama dan hasilnya untuk menggaji Pamong Desa Utama.
4. Tanah desa tersebut sebagian digunakan bangunan dasar (SD) sebanyak 2  buah  dan  sebagian  lagi  kena  proyek/jalur  jalan  tol  Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi)
5. Pada tahun 1992, sisa tanah desa tersebut seluas lebih kurang 21.150 m 2 oleh PT. Sinar Continental dirislah/ditukar dengan tanah yang berlokasi di  Desa  Cincin  Kecamatan  Soreang  yang  luasnya  lebih  kurang  63.293 m 2 dengan  bukti  kepemilikan  sertifikat  Hak  Guna  Pakai  No.1 Pemegang hak Pemerintah Kabupaten Bandung cq.Kelurahan Utama.
6. Sejak  tahun  1992  sampai  dengan  sekarang  Pamong  Desa  yang  tidak diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  sebanyak  8  (delapan)  oramg tidak mempunyai penghasilan dari tanah desa tersebut.
Adanya  segel  jual  beli  mutlak  tahun  1957  yang  muncul  tahun  2006  yang merupakan  dokumen  penting  bukti  hak  kepemilikan    atas  tanah  yang  diklaim tanah carik. Sehingga, segel yang ditandatangani oleh penjual dan  pembeli tanah atas  nama  Ibu  Hj.Djene  (pihak  1)  bertindak  atas  nama  Koperasi  Warga  Desa Utama yang membeli tanah kepada Noerjapi (pihak 2) memperjelas bahwa tanah tersebut tanah milik adat bukan tanah Carik.
Oleh karena itu,  sumber konflik sudah jelas dan secara normatif didukung oleh  fakta  dan  data.  Namun  demikian,  masih  ada  tokoh  masyarakat  yang mengganggap  bahwa  tanah  yang  menjadi  sumber  konflik  itu  adalah  tanah  carik, tokoh padahal tokoh tersebut merupakan salah satu  tokoh kunci yang mengetahui proses  tukar  menukar  tanah  antara  PT.Sinar  Continental  Industry  dengan
Pemerintah  Desa  Utama,  yang  penggantian  tanahnya  berada  di  Katapang (Soreang).
Perbedaan  pemahaman  terhadap  status  hak  kepemilikan  tanah  di Kelurahan  Utama,  merupakan  bukti  bahwa  tata  kelola  dan  identifikasi administrasi  pertanahan  di  Pemerintah  Kelurahan  Utama  (dulu  Desa  Utama) masih  kacau  dan  masih  banyak  dokumen  yang  berada  diluar  Pemerintah  Desa Utama.  Hal  inilah  yang  menimbulkan  konflik  atau  pertentangan  status kepemilikan  tanah  yang  akhirnya  dapat  menyebabkan  kesalahan  yang  bersifat berjenjang  di  level  pemerintahan.  Bahkan,  dengan  kesimpangsiuran  status  tanah menimbulkan berbagai penafsiran masing-masing pihak yang
bertikai/berkepentingan di lingkungan masyarakat Kelurahan Utama.
Kondisi  yang  simpangsiur  tersebut  dialami  oleh      PT.  Sinar  Continental Industry  yang  berkedudukan  di  Kelurahan  Utama  dan  merupakan  pihak  yang paling  berkepentingan  dalam  ikut  meperjelas  kembali  proses  tukar  guling  yang dilakukan  pada  tahun  1992,  yang  menjelaskan  bahwa  permasalahan  tanah  yang menjadi  salah  satu  bagian  dari  konflik  yang  terjadi  antara  Warga  Kelurahan Utama  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam  klaim  hak  kepemilikan tanah hasil tukar guling, pihak perusahaan hanya mengetahui proses tukar guling tersebut beres dan dibantu aparat  Desa Utama.
Berawal dari ketidakjelasan status legal formal sebidang tanah yang menjadi hak  milik  Masyarakat  Kelurahan  Utama  Kota  Cimahi  yang  tergabung  dalam Koperasi  Warga  Desa  Utama  yang  diklaim  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung  menjadi  sumber  konflik  antara  masyarakat  dan  Pemerintah.  Fenomena ini  memperlihatkan  adanya  korelasi  negatif  antara  masyarakat  dan  Pemerintah. Padahal  secara das  sollen dalam  Ilmu  Pemerintahan  senantiasa  mencari  konsep yang  terbaik  untuk  menemukan  hubungan  antara  yang  memerintah  dan  yang diperintah,  sementara  dari  hasil  penelitian  ini  konsepsi  tersebut  menjadi semu/abu-abu.
Hal  ini  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam konsep Ilmu Pemerintahan yaitu menemukan  keterjalinan dan harmonisasi yang  selaras  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan sejahtera.  Ketidakadilan  terlihat  dari  fakta  hukum  yang  telah  terbukti  dari kejelasan  kepemilikan  tanah  yang  didukung  oleh  informan  dan  sumber  data mengarah kepada dukungan terhadap usaha mediasi warga Kelurahan Utama yang dikuasakan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Utama mewakili  Koperasi  Warga  Desa  Utama  (Kowaru),  tetap  tidak  diakui  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bandung.  Namun  demikian,  hasil  penelitian  masih memperlihatkan  adanya  ruang  komunikasi  penyelesaian    yang  ditunjukan  oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui proses pengadilan perdata atau PTUN. Proses  hukum  atas  sumber  konflik  masih  cukup  panjang,  karena
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  menginginkan  penyelesaiannya  melalui  jalur pengadilan,  bukan  mediasi.  Secara  terbuka  hal  ini  menunjukkan  arogansi  pihak Pemerintah  Kabupaten  Bandung  yang  tidak  mempertimbangkan  masukan  dan himbauan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kementrian  Dalam  Negeri  yang sudah secara tegas mendukung fakta hukum yang dimiliki oleh Warga Kelurahan Utama.
Fenomena  tersebut  memperlihatkan  hubungan  antar  lembaga  Pemerintah tidak menjamin penyelesaian konflik di Daerah melalui mediasi dan musyawarah berjalan dengan baik dan efektif dalam mengidentifikasi sumber konflik. Bahkan dari  hasil  penelitian,  terlihat  bahwa  dokumen-dokumen  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri  yang  sangat  jelas  memutuskan  agar  hak  milik  masyarakat  utama dikembalikan, kurang ditanggapi positif oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
Fakta,  data    dan  informasi  dari  hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Bandung  tidak  memiliki  alasan  yang  cukup  kuat  untuk tetap mempertahankan tanah  yang menjadi hak warga Kelurahan Utama. Namun demikian,  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  tetap  bersikukuh  bahwa  tanah  yang menjadi sumber konflik merupakan aset yang akan dipertahankan dengan tameng otonomi daerah dan kesejahteraaan masyarakat Kabupaten Bandung.
Isu  yang  berkembang  sebagai  dampak    konflik  antara  masyarakat Kelurahan  Utama  dan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  terbangun  atas  tiga pemahaman,  yaitu  pemahaman  dari  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Bandung, pemahaman  masyarakat  Kelurahan  Utama  dan  pemahaman  pihak  diluar keduanya.  Sehingga,  isu  yang  berkembang  pun  dipengaruhi  oleh  ketiga pemahaman tersebut.

## D.2.    Sikap Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Konflik
Sikap  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  teridentifikasi  dari  Surat  Bupati Bandung  Obar  Sobarna  Nomor:  143.1/1663/Huk  tertanggal  31  Juli  2002  perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama. Surat tersebut adalah jawaban atas surat  LKMD  Nomor  :  A-85/LKMD-U/VI/2002  perihal  aset  tanah  masyarakat Kelurahan Utama. Adapun uraian dari Surat tersebut yaitu :
Pertama,  tanah  tersebut  semula  merupakan  tanah  carik  Desa  Utama  yang terletak  di  Kampung  Cibodas  Cempaka  Kelurahan  Utama  seluas  21.150  M 2 dengan  Nomor  Kohir  1  persil  106/S.IV.    Kedua,  berdasarkan  klaim  tertulis  dari Kepala Kelurahan dan LKMD Utama bahwa tanah tersebut dibeli oleh masyarakat desa  dari  hasil  koperasi  desa  antara  tahun  1936-1948  yang  pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa Utama untuk menggaji perangkat desa, yang tercatat pada Kohir 1 persil 106/S.IV. Dalam perkembangannya di atas area tanah tersebut  dibangun  dua  buah  sekolah  dasar  dan  sebagian  terkena  proyek  Tol Padalarang-Cileunyi, sehingga sisa tanah yang ada seluas 21.150 M 2 .
Ketiga, pada tahun 1992 terjadi tukar menukar antara tanah carik tersebut dengan  tanah  milik  terletak  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Katapang  persil  68/S.V seluas  63.239  M 2 yang  dibebaskan  oleh  PT.  Sinar  Continental  Textile  Industry dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Juni 1992  Nomor  143/1913-Pemdes  perihal  Persetujuan  tukar-menukar  Tanah  Kas Desa. Keempat, atas dasar tukar menukar tanah tersebut telah keluar sertifikat Hak Pakai  No.1  atas  nama  Pemerintah  Kabupaten  DT  II  Bandung  cq,Kelurahan Utama.
Kelima,  bahwa  saat  ini  tanah  tersebut  diperuntukan  bagi  pembangunan Stadion  Olah  Raga.  Keenam,  bahwa  dengan  berubahnya  status  Desa  Utama menjadi  Kelurahan  Utama,  maka  tanah  kas  desa  tersebut  diserahkan  menjadi
tanah asset Pemerintah Kabupaten Bandung dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  65  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan khususnya pasal 7 yang mengatur seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa  dengan  berubahnya  status  menjadi  kelurahan  diserahkan  dan  menjadi  milik Pemerintah Kabupaten.
Ketujuh,  bahwa  berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2001 tentang  Pembentukan  Kota  Cimahi  dalam  pasal  14  ayat  1  point  b  mengatur bahwa  kelancaran  penyelenggaraan  Pemerintahan  Kota  Cimahi,  Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan  Non Departemen  yang terkait, Gubernur Jawa  Barat  dan Bupati  Bandung  sesuai  dengan  kewenangannya  menginventarisasi  dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Cimahi;
Kedelapan,  Kota  Administratif  Cimahi  berdasarkan  UU  Nomor  9  Tahun 2001  telah  berubah  status  menjadi  Kota  Cimahi,  maka  masalah  ini  menjadi kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Cimahi.  Sehingga, penyelesaian  masalah  tanah  tersebut  sebaiknya  diselesaikan  antara  Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kota Cimahi serta DPRD Kota Cimahi. Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  sikap  Pemerintah  Kabupaten  Bandung menegaskan  dari  sisi  aturan/normatif  dan  tidak  memberikan  ruang  mediasi musyawarah.  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  akan  legowo  dan  siap  menerima keputusan  apapun  terhadap  asset  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Soreang,  asal dikeluarkan oleh pihak pengadilan.
Sikap  Pemerintah  Kota  Cimahi    sangat  mendukung  proses  gugatan  dan pendekatan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  LKMD  Kelurahan  Utama,  berdasarkan Surat  Walikota  Cimahi  yang  ditujukan  kepada  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  : 143/676/Pem  tertanggal  25  April  2003  perihal  permohonan  fasilitasi  penyerahan aset secara resmi dari Kabupaten Bandung yang merujuk kepada UU No.9 tahun 2001.    Melalui  Surat  Nomor  593/4116/Pem  tertanggal  1  Desember  2006  perihal Rekomendasi  Penyelesaian  Aset  Tanah  di  Desa  Cincin,  maka  mengacu  pada rekomendasi  penyelesaian  tanah  Cincin  dari  DPRD  Kota  Cimahi  Nomor. 170/250/DPRD/XI/2006  tanggal  8  November  2006  yang  tembusannya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan, maka direkomendasikan kepada Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan  untuk  melakukan  upaya  penyelesaian  atas  masalah  aset  tanah  di  Desa Cincin Kabupaten Bandung dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota Cimahi.
Sikap  DPRD  Kota  Cimahi  ditunjukkan  melalui  Surat  Nomor 170/250/DPRD/XI/2006  tertanggal  8  November  2006  tentang  Rekomendasi Penyelesaian  Aset  Tanah  di  Desa  Cincin  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan Utama.
Perbuatan  hukum  berupa  pengalihan  hak  atas  tanah  seluas  63.239  M 2 di Blok  Cincin  Katapang  Persil  No.68/SV  menjadi  bagian  kekayaan  Kabupaten Bandung  dengan  mengacu  kepada  Kepmendagri  No.65  Tahun  1999  tidak  tepat, karena  asal  usul  tanah  tersebut  bukan  tanah  negara/Daerah  melainkan  tanah Koperasi  Desa  Utama  yang  dimiliki  berdasarkan  perbuatan  hukum  tukar  guling. Bahwa  sertifikat  tanda  bukti  hak  No.  2877/II/1993  yang  mencantum  Pemerintah
Kabupaten  Bandung  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  seluas  63.239  M 2 yang terletak  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Katapang  Persil  No.68/SV  kurang  tepat, karena tanah  yang dimaksud milik Warga Desa Utama  yang sekarang Kelurahan Utama Kota Cimahi berdasarkan perbuatan hukum tukar guling.
Sikap  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat    DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  melalui Komisi  A  yang  telah  menerima  Surat  Permohonan  Rekomendasi  dari  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Utama  Kecamatan  Cimahi  Selatan yang  tertuang  dalam  nota  komisi  tertanggal  12  Juni  2006  nomor 103/NT/KA/VI/2006  perihal  tindak  lanjut  surat  berkaitan  dengan  permohonan fasilitasi  tukar  menukar  tanah  guna  dilakukan  pemeriksaan  dan  peninjauan kembali.    Selanjutnya  melalui  Surat  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  DPRD Provinsi  Jawa  Barat  bapak  H.A.M.  Ruslan  dengan  Nomor  593/1312-Set  DPRD Tertanggal  22  Juni  2006  perihal  permohonan  fasilitasi  tentang  tukar  menukar tanah, menyerahkan dan merekomendasikan  kepada Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sikap  Gubernur  Jawa  Barat  disampaikan  bahwa  persoalan  yang menyangkut tukar menukar tanah yang dikelola oleh Kelurahan Utama terletak di Blok Campaka Persil no.106/S.IV dan No. 107/S.IV luas 21.150 M 2 dengan tanah milik PT. Sinar Kontinental  Tekstile  Industri terletak di  Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/S.V da No. 107/S.IV luas 63.239 M 2 . Tanah yang dikelola oleh Kelurahan Utama  yang mejadi obyek tukar menukar tanah tersebut ternyata menurut  LPM  Kelurahan  Utama  adalah  tanah  milik  Koperasi  Warga  Kelurahan Utama berdasarkan Surat Tanda Jual Beli Mutlak tanggal 22 oktober 1957 (Bukan Tanah Kas Kelurahan Utama. Tanah Pengganti seluas 63.239 M 2 untuk Kelurahan Utama  yang  diperoleh  dari    PT.  Sinar  Kontinental  Tekstile  Industries  tersebut sekarang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
Sikap  Pengurus  Koperasi  Warga  Utama,  sangat  mengharapkan  semua pihak  dapat  membantu  perjuangan  untuk  mendapatkan  kembali  hak  kepemilikan asset  koperasi  berupa  tanah  di  Desa  Cincin  Kecamatan  Katapang  (sekarang Kecamatan Soreang). Sikap pengurus Koperasi Warga Utama yang diwakili oleh salah  satu  tokohnya,  memberikan  suatu  gambaran  nilai-nilai  perjuangan  untuk mendapatkan  kembali  hak  organisasi  dalam  mengelola  tanah  yang  menjadi  aset Koperasi Warga Utama. Sikap ini memberikan semangat dalam memperjuangkan keadilan  yang  terenggut  oleh  pihak-pihak  yang  telah  menggelapkan  asal  usul tanah yang merupakan asset Koperasi Warga Utama sekaligus aset seluruh warga Kelurahan Utama.
Adanya  keterlibatan  pengurus  desa  yang  menggelapkan  asal-usul  tanah, merupakan  hambatan  terbesar  yang  menyebabkan  terkatung-katungnya  masalah tanah  yang  ditukar  dengan  tanah  di  Desa  Cincin.  Adanya  tekanan  pihak-pihak tertentu  kepada  semua  orang  yang  mengetahui  kebenaran  data  dan  status  tanah menjadi hal yang sangat merugikan semua pihak, terutama anggota Koperasi yang seharusnya  dapat  mengelola  aset  Koperasi  demi  kesejahteraan  aparatur  desa  dan warga Desa Utama.
D.3.  Perilaku dan Campur Tangan Pihak Lain yang Terlibat Dalam Konflik antara Masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten  Bandung  Terkait  Tanah  Di  Desa  Cincin  Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Campur  tangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  ikut  ambil  bagian dalam  persoalan  menyangkut  tukar  menukar  tanah  di  Blok  Campaka  Persil no.106/S.IV  dan  No.  107/S.IV  luas  21.150  M 2 dengan  tanah  milik  PT.  Sinar Kontinental Tekstile Industri terletak di Desa Cincin Kecamatan Katapang Persil No.68/S.V  da  No.  107/S.IV  luas  63.239  M 2 .  Hanya  sebatas  memberikan himbauan,  bukan  mediasi  yang  sifatnya  proaktif  dengan  memanggil  Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung. Padahal secara normatif, penjelasan status tanah sudah dihadapan notaris dan saksi-saksi.
Artinya  campur  tangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  kurang  proaktif secara positif dalam hal mediasi. Padahal, Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi yang terjadi dalam lintas Kabupaten/Kota, bukan sebatas memberikan himbauan. Namun substansinya memberikan tekanan untuk adanya saling memahami proses berpemerintahan  yang  baik  dan  berpihak  kepada  yang  benar  setelah  divalidasi duduk persoalannya.
Berdasarkan hasil penelitian, campur tangan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam  Surat  Departemen  Dalam  Negeri  melalui  Dirjen  Bina  Admninistrasi Keuangan  Daerah  Nomor  :  030/306/BAKD    tertanggal  5  April  2007  mengenai Penyelesaian  Penyerahan  Aset  Daerah  yang  ditujukan  kepada  Gubernur  Jawa Barat di Bandung. Substansinya adalah fasilitasi penyelesaian penyerahan barang, hutang  dan  piutang  dari  Kabupaten  Bandung  kepada  Pemerintah  Kota  Cimahi. Beberapa poin penting yang berhubungan dengan aset tanah Cincin yaitu :
Pertama,  mengenai  tanah  Cincin  dengan  memperhatikan  dokumen kepemilikan  awal  bahwa  tanah  Cincin  milik  adat  berdasarkan  Akte  Jual  Beli Mutlak  Tahun  1957  dan  dibeli  atas  nama  Koperasi  Warga  Utama  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  Pamong  Desa  Utana.  Kedua,  untuk  segera menyerahkan  aset  yang  dimaksud  melalui  proses  fasilitasi  Gubernur  Jawa  Barat dan Bupati Bandung.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  proses  penyerahan  aset  sudah  didukng oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  namun  pada kenyataannya  campur  tangan  yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  pun  sampai  saat  ini  tidak  digubris  oleh  Pemerintah Kabupaten Bandung. Fenomena ini memberikan gambaran riil mengenai arogansi dan  ketidakpatuhan  yang  tidak  berdasar  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung  terhadap  rakyat  yang  memiliki  hak  dan  sah  secara  hukum  berdasarkan perbuatan hukum tukar guling.
D.4.  Hasil  Akhir  Yang  Diharapkan  Semua  Pihak  Yang  Terlibat  Dalam Konflik    Antara  Masyarakat  Kelurahan  Utama  Kota  Cimahi  Dengan Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Terkait  Tanah  Di  Desa  Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Berdasarkan  penelitian,  hasil  akhir  semua  pihak  yang  terlibat  dalam konflik  menginginkan  dan  berharap  dalam  berbagai  persepsi  dan  pemahaman yaitu :
Pertama, Pihak LPM Kelurahan Utama yang bertindak atas nama Koperasi Warga  Utama,    mengharapkan  penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  dan musyawarah.  Hal  ini  disimpulkan  dalam  pertemuan  Ketua  LPM  Kelurahan Utama,  Lurah  Utama dan Perwakilan Koperasi  pada saat  dilakukan  rapat dengar pendapat  dengan  advokasi  LSM  GMBI  Kota  Bandung  tanggal  31  Januari  2013 dalam  rangka  pembahasan  tindak  lanjut  perjuangan  memperoleh  hak  kembali tanah di Desa Cincin Kabupaten Bandung, yaitu : 20
1. Semua  dokumen  dan  data  serta  informasi  yang  dimiliki  LPM  atas  kuasa Koperasi  Warga  Utama,  dokumen  yang  dimiliki  untuk  diajukan  ke pengadilan sudah cukup kuat;
2. Pembentukan  Tim  yang  bertugas  untuk  menyusun  strategi,  komunikasi dan  pendekatan  kelembagaan  dengan  Pihak  Pemerintah  Kabupaten Bandung;
3. Mempersiapkan  gerakan  masyarakat  secara  masal,  apabila  pendekatan kelembagaan gagal;
4. Mempersiapkan  Tim  Advokasi  untuk  menghadapi  proses  pengadilan, apabila pendekatan komunikasi dan mediasi menemui jalan buntu;
Keempat  poin  di  atas,  merupakan  hasil  keputusan  bersama  dalam  rangka
mempersiapkan  kembali  perjuangan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) atas  kuasa  dari  Koperasi  Warga  Utama    untuk  memperoleh  hak  atas  aset  yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;
Kedua,  Pihak  Pemerintah  Kota  Cimahi,  menginginkan  penyelesaian konflik  melalui proses  mediasi  antar pemerintah  yang difasilitasi  Gubernur Jawa Barat.  Namun,  kenyataannya  setelah  surat  terakhir  dari  Gubernur  disampaikan kepada  Bupati  Bandung,  sampai  saat  ini  tidak  dilakukan  gerakan  konkrit  untuk melaksanakan  perintah  Gubernur  dalam  rangka  penyelesaian  masalah  sengketa aset tanah.
Ketiga,  pihak  Kabupaten  Bandung  bersikukuh  untuk  tetap  berpegang teguh  dalam  hal  kepemilikan  atas  aset  dan  memilih  opsi  melalui  pengadilan  dan dilakukan proses klarifikasi atas seluruh proses kepemilikan yang diawali dari asal usul proses tukar guling. Hal ini peneliti peroleh dari informan yang dekat dengan Bupati  Bandung,  karena  berkali-kali  peneliti  memohon  agenda  pertemuan bersama  LPM  Kelurahan  Utama,  kurang  diakomodir  oleh  Pihak  Pemerintah Kabupaten Bandung.
20 Dokumentasi  Rapat Dengar Pendapat dengan Advokasi LSM GMBI dari Kota Bandung tanggal 31 Januari 2013
Keempat,  pihak  Koperasi  Warga  Utama  memberikan  suatu  masukan kepada  LPM  Kelurahan  Utama  apabila  proses  mediasi  dan  musyawarah  tingkat Pemerintahan  gagal  dan  menemui  jalan  buntu  ( stack ),  maka  agar  dibuat  tim advokasi  untuk  menggugat  secara  bertingkat  kepada  Pemerintah  Kabupaten Bandung,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  BPN  Kantor  Wilayah  Kabupaten Bandung,  BPN  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  pihak-pihak/oknum pejabat  yang  terlibat  dalam  pemalsuan  data  dan  dokumen  terkait  data/dokumen kepemilikan sah atas tanah pada saat tukar guling tahun 1992.
Kelima, Kegagalan dalam mediasi dan pengadilan akan membawa konflik ke  ranah  yang  lebih  rumit  dan  kompleks  yaitu  terkait    laporan  ke  KPK  terkait Surat Irjen Depdagri tahun 2008 yang sudah memberi informasi terkait keterangan siapa  dan  bagaimana  seharusnya  aset  diserahkan,  namun  sudah  jatuh  tempo melewati  masa  3  bulan  belum  terlaporkan.  Untuk  hal  ini  pihak  LPM  Kelurahan Utama  dan  Koperasi  Warga  Utama  sedang  memikirkan  dan  menganalisa  lebih lanjut,  agar  tidak  ada  pihak  yang  dikorbankan  secara  hukum  melalui  jalur Pengadilan  Tipikor  (Tindak  Pidana  Korupsi)  dalam  hal  penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen penting negara.

## E.   Simpulan dan Saran E.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1) Sumber  konflik  sangat  jelas  yaitu  sengketa/rebutan  terhadap  sesuatu yang  menjadi  kewenangan,  kepentingan  dan  hak  antara  masyarakat Kelurahan  Utama  Kecamatan  Cimahi  Selatan  dengan  Pemerintah Kabupaten  Bandung,  yaitu  perebutan  hak  terhadap  kepemilikan sebidang  tanah  seluas  63.239  m 2 yang  berada  di  Desa  Cincin Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan  nama pemegang hak Pemerintah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Bandung  cq.  Kelurahan Utama  yang  diterbitkan  tanggal  29  April  1993  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bandung  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional  Propinsi Jawa Barat.
2) Sikap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  dipengaruhi  oleh pemahaman dan tingkat  pengetahuan mengenai hak atas tanah di Desa Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yaitu :
a. Sikap Pemerintah Kabupaten Bandung tertuang dalam Surat Bupati Bandung Obar Sobarna Nomor: 143.1/1663/Huk tertanggal 31 Juli 2002 perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama.
b. Sikap  Pemerintah  Kota  Cimahi  tertuang  dalam  Surat  Walikota Cimahi  yang  ditujukan  kepada  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  : 143/676/Pem  tertanggal  25  April  2003  ,  Surat  Walikota  Cimahi Bapak H.M.Itoc Tochija, MM; Nomor : 028/757/PLK tertanggal 5 Mei 2003  dan Surat Nomor 593/4116/Pem tertanggal 1 Desember 2006  perihal  Rekomendasi  Penyelesaian  Aset  Tanah  di  Desa Cincin.
c. Sikap  DPRD  Kota  Cimahi  tertuang  dalam  Surat  Nomor 170/250/DPRD/XI/2006  tertanggal  8  November  2006  tentang
Rekomendasi  Penyelesaian  Aset  Tanah  di  Desa  Cincin  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  Utama  yang  menyatakan bahwa  perbuatan  hukum  berupa  pengalihan  hak  atas  tanah  seluas 63.239  M 2 di  Blok  Cincin  Katapang  Persil  No.68/SV  menjadi bagian  kekayaan  Kabupaten  Bandung  dengan  mengacu  kepada Kepmendagri No.65 Tahun 1999 tidak tepat, karena asal usul tanah tersebut  bukan  tanah  negara/Daerah  melainkan  tanah  Koperasi Desa  Utama  yang  dimiliki  berdasarkan  perbuatan  hukum  tukar guling  dan  sertifikat  tanda  bukti  hak  No.  2877/II/1993  yang mencantum  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  sebagai  pemegang hak  atas  tanah  seluas  63.239  M 2 yang  terletak  di  Desa  Cincin Kecamatan  Katapang  Persil  No.68/SV  kurang  tepat,  karena  tanah yang dimaksud milik Warga Desa Utama yang sekarang Kelurahan Utama Kota Cimahi berdasarkan perbuatan hukum tukar guling. d. Sikap  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  tertuang  dalam  nota  komisi tertanggal 12 Juni 2006 nomor 103/NT/KA/VI/2006 perihal tindak lanjut  surat  berkaitan dengan permohonan fasilitasi  tukar menukar tanah  guna  dilakukan  pemeriksaan  dan  peninjauan  kembali  dan Surat  Ketua  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  593/1312-Set DPRD  Tertanggal  22  Juni  2006  perihal  permohonan  fasilitasi tentang  tukar  menukar  tanah  yang  merekomendasikan    kepada Gubernur  Jawa  Barat  untuk  menindaklanjuti  sesuai  kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
e. Sikap  Gubernur  Jawa  Barat,  menyatakan  Bupati  Bandung  untuk dapat menyelesaikan permasalahan.
f. Sikap Pemerintah Kelurahan Utama memberikan dukungan kepada
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  sudah  mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi untuk  menyelesaikan  sengketa  (konflik)  kepemilikan  tanah  persil 68/SV di Desa Cincin untuk dikuasai kembali oleh Koperasi Warga Utama. g. Sikap  Pengurus  Koperasi  Warga  Utama  sangat  mengharapkan semua  pihak  dapat  membantu  perjuangan  untuk  mendapatkan kembali  hak  kepemilikan  asset  koperasi  berupa  tanah  di  Desa Cincin Kecamatan Katapang (sekarang Kecamatan Soreang).
3) Intervensi (campur tangan) pihak lain dalam konflik  antara masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung hanya  sebatas  memberikan  himbauan,  bukan  mediasi  yang  sifatnya kurang  proaktif  secara  positif  dalam  hal  mediasi.  Kuncinya  tekanan untuk adanya saling memahami proses berpemerintahan yang baik dan berpihak  kepada  yang  benar.  Pemerintah  Pusat  merekomendasikan Gubernur  Jawa  Barat  di  Bandung  untuk  memfasilitasi  penyelesaian konflik Kabupaten Bandung dan Koperasi Warga Utama
4) Hasil  akhir  yang  diharapkan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik berbeda-beda  yaitu  melalui  mediasi  dan  musyawarah,  melalui  proses mediasi  antar  pemerintah  yang  difasilitasi  Gubernur  Jawa  Barat  dan
melalui proses pengadilan yang diawali dari identifikasi asal usul proses tukar  guling.  Namun,  apabila  gagal  maka  LPM  Kelurahan  Utama  atas kuasa Koperasi Warga Utama akan menggugat secara bertingkat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPN Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  pihak-pihak/oknum  pejabat yang terlibat dalam pemalsuan data dan dokumen tanah pada saat tukar guling tahun 1992.

## E.2.   Saran
1) Hasil  akhir  yang  diharapkan  oleh  semua  pihak  memiliki  pemahaman yang  berbeda,  sehingga  disarankan  untuk  menempuh  jalur  pengadilan, khususnya Pengadilan Perdata atau Tata Usaha Negara. Namun, apabila terbukti  ada  kesengajaan  dalam  hal  penyalahgunaan  kewenangan  dan pemalsuan  dokumen  negara,  diperlukan  pengadilan  pidana  dan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  yang  dikordinasikan  dengan  Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.
2) Pemanfaatan  mediasi  antara  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atas kuasa Koperasi Warga Utama  dioptimalkan  melalui  pihak  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, sehingga dapat terealisasi kewenangan Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Pihak-pihak  yang  berkonflik  sebaiknya  menempatkan  posisi  sebagai masyarakat  yang  telah  diambil  haknya  selama  bertahun-tahun  sebagai akibat  kekacauan  politik,  administrasi  dan  hukum,  sehingga memunculkan  empati  dan  simpati  yang  menjadi  dasar  lahirnya pemerintahan  yang  menjunjung  tinggi  persamaaan  hukum  dan  rasa keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Daftar Pustaka :

## A.Buku
John  W,  Cresswell,  1998. Qualitattive  Inquiry  And  Research  Design  Choosing Amongt Five Traditions . Thousand Oaks California : Sage Publication. Mithew  B.  Miles  dan  A.  Michael  Huberman,  1992. Analisa  Data  Kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi . Jakarta : Universitas Indonesia Press. Moch. Nasir, 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Moleong  J.  Lexy.  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
Nasution S, 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito. Ndraha, Taliziduhu. 2002. Ilmu Pemerintahan jilid I, II dan III. Jakarta :  Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Kerja Sama IIP - UNPAD.
__________________.  2003. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru). Jakarta  : Rineka Cipta.
Susan,  Novri.  2009. Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik Kontemporer . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

## B. Dokumen
Undang undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Surat  Direktur  Jenderal  Bina  Administrasi  Keuangan  Daerah  Nomor:
030/306/BAKD/2006 Tentang  Penyelesaian Penyerahan Aset Daerah
Surat  Bupati  Bandung  Obar  Sobarna  Nomor:  143.1/1663/Huk  tertanggal  31  Juli
2002 perihal penjelasan atas tanah carik Kelurahan Utama Surat Walikota Cimahi Nomor : 143/676/Pem tertanggal 25 April 2003 Surat Walikota Cimahi Nomor : 028/757/PLK tertanggal 5 Mei 2003
Surat  Nomor  593/4116/Pem  perihal  Rekomendasi  Penyelesaian  Aset  Tanah  di Desa Cincin tertanggal 1 Desember 2006.
Surat  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  593/1312-Set  DPRD  perihal permohonan fasilitasi tentang tukar menukar tanah tertanggal 22 Juni 2006 Surat DPRD Kota Cimahi Nomor 170/250/DPRD/XI/2006 tertanggal 8 November 2006 tentang Rekomendasi  Penyelesaian Aset  Tanah di  Desa Cincin oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Utama.