Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pulau Lae-Lae
Anisa  Fahira *1 , Moehammad Iqbal Sultan 2 , Muhammad Akbar 3
1,2,3 Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: 1 anisafahira1@gmail.com, 2 miqsul@yahoo.com, 3 muh.akbar@unhas.ac.id

## Abstrak
Reklamasi  merupakan  peralihan  wilayah  perairan  menjadi  daratan  dengan  penimbunan.  Reklamasi  bertujuan untuk  memaksimalkan  pemanfaatan  lahan  untuk meningkatkan  potensi  suatu  daerah  sehingga  diperlukan  kerja sama yang baik antara penyelenggara dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan komunikasi  yang  efektif  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  dan  sebaliknya.  Perencanaan  komunikasi  tidak hanya  dibutuhkan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  manfaat  dan  risiko  pembangunan,  tetapi  juga membangun  hubungan  yang  positif  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  perencanaan  komunikasi  reklamasi  Pemprov  Sulsel  dalam  kaitannya  dengan  partisipasi masyarakat.  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perencanaan  komunikasi  yang  diterapkan  oleh Pemprov  Sulsel  pada  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Pulau  Lae-Lae dalam  rencana  pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan  komunikasi,  Pemprov  Sulsel  telah  menerapkan  proses  pengumpulan  fakta,  definisi  permasalahan dan pelaksanaan komunikasi.
Kata kunci : Perencanaan Komunikasi, Pulau Lae-Lae, Reklamasi

## Abstract
Reclamation  is  a  deliberate  process  of  altering  the  submerged  area  or  bodies  of  water  into  land  suitable  for regional  development,  thus  mutual  cooperation  from  the  government  as  developer  and  local  residents  is required.  In  carrying  out  mutual  cooperation,  effective  communication  between  both  parties  is  needed. Communication planning is not only needed to provide information about the benefits and risks of development but  also  to  build  a  positive  relationship  between  the  government  and  the  community.  This  research  aims  to analyze  the  communication  planning  of  reclamation  implied  by  the  South  Sulawesi  Provincial  Government  in cultivating  the  participation  of  the  community.  The  focuses  of  this  research  are  to  analyze  the  communication plan applied by the South Sulawesi Provincial Government to enhance the participation of Lae-Lae Island local residents  on  the  development  plan.  Data  collection  techniques  include  observation,  documentation,  literature review,  and  interviews.  The  interview  is  conducted  with  informants  that  has  previously  been  selected  using purposive sampling technique. The results of this  research  indicate that in communication planning, the South Sulawesi  Provincial  Government  has  implemented  the  process  of  collecting  facts,  defining  problems,  and implementing the communication plan.
Keywords: Communication Planning, Lae-Lae Island, Reclamation.

## 1. PENDAHULUAN
Sebuah negara tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dinilai  sebagai  hal  fundamental  dalam  mengembangkan  sebuah  wilayah  dan  menyejahterakan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Namun, ada kalanya sebuah pembangunan tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Penyebabnya adalah ketidakpastian dan kekhawatiran yang dialami masyarakat tentang kondisi lingkungan maupun sosial dan ekonomi mereka pasca pembangunan.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Reklamasi seringkali diikuti dengan transformasi wilayah menjadi area komersial atau residensial mewah,  yang  dapat merubah  struktur  ekonomi lokal.  Masyarakat  yang  sebelumnya  bergantung  pada nelayan, pariwisata lokal, atau pekerjaan lain yang terkait dengan kondisi alam pulau, kini menghadapi risiko  kehilangan  mata  pencaharian.  Ini  tidak  hanya  mengancam  kestabilan  ekonomi  mereka,  tetapi juga identitas dan warisan budaya yang telah terjalin erat dengan lingkungan mereka selama bertahun- tahun.  Seperti  proyek  reklamasi  di  Pantai  Boulevard  Manado  pada  tahun  2019  yang  menuai kontroversi, sebab diduga mengakibatkan adanya pertumbuhan kota yang condong ke arah pantai atau laut.  Setelah  adanya  reklamasi  ini,  hasil  laut  yang  merupakan  mata  pencaharian  utama  masyarakat pesisir  Pantai  Boulevard  berkurang  drastis  sehingga  mereka  harus  berlayar  lebih  jauh  lagi  (Wowor, 2019). Permasalahan ini tentunya akan berakibat negatif pada perekonomian dan secara simultan juga akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat pesisir Pantai Boulevard.
Di  Sulawesi  Selatan,  Lae-Lae  merupakan  salah  satu  kelurahan  dari  Kecamatan  Ujung  Pandang yang  berbasis  kepulauan.  Secara  regional  pulau  ini  terletak  di  sebelah  barat  Kota  Makassar  dengan waktu  tempuh  sekitar  5  menit  dari  dermaga  Kayu  Bangkoa.  Pulau  seluas  6.5  hektar  ini  merupakan pulau  berpenghuni  dengan  penduduk  sebanyak  1.865  jiwa  yang  mayoritas  penduduknya menggantungkan  hidup  pada  perairan  Pulau  Lae-Lae.  Mayoritas  masyarakat  di  sana  bekerja  sebagai nelayan dan pengelola lokasi wisata, sehingga pelaksanaan reklamasi di sebelah barat Pulau Lae-Lae tentunya  akan  membawa  dampak  yang  signifikan  terhadap  kehidupan  masyarakat  apabila  rencana pemerintah  tidak  melibatkan  aspirasi  dari  warga  setempat.  Di  sisi  lain,  akan  sangat  disayangkan apabila  wilayah  dengan  potensi  besar  dalam  bidang  pariwisata  dan  konservasi  terumbu  karang  tidak dikelola dengan baik.
Maka dari itu, Pemprov Sulawesi Selatan berencana mereklamasi wilayah di sebelah timur Pulau Lae-Lae  untuk  dijadikan  tujuan  wisata  baru  yang  akan  melibatkan  warga  Lae-Lae  dalam pembangunan  dan  pengelolaannya.  Dilansir  dari  laman  resmi  Pemprov  Sulsel  (2023),  reklamasi dilaksanakan  di  bagian  timur  Pulau  Lae-Lae.  Pemilihan  lokasi  tersebut  didasarkan  pertimbangan bahwa  area  seluas  12.11  hektar  tersebut  merupakan  lahan  tidak  berpenghuni,  sehingga  risiko penggusuran  tempat  tinggal  warga  dapat  diminimalkan.  Lahan  tersebut  merupakan  pengganti kekurangan lahan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang dijanjikan oleh PT. Yasmin Bumi Asri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: Arsip Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Gambar 1. Site Plan Lae-Lae
Sebagai  rencana  pembangunan  berkelanjutan,  reklamasi  di  Pulau  Lae-Lae  tentunya  memiliki tujuan  jangka  panjang  positif  bagi  masyarakat.  Hanya  saja,  dalam  proses  pelaksanaan  reklamasi terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya keharmonisan di antara pemerintah dan masyarakat yang berimbas pada kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh  kedua  belah  pihak.  Padahal,  sangat  penting  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap  rencana
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
partisipasi  dan  mengintegrasikan  perspektif  mereka  ke  dalam  perencanaan  dan  pembangunan  untuk mendapatkan  pengetahuan  lokal  mengenai  wilayah  yang  akan  dibangun  (Scott,  1998).  Selain  itu, pemerintah  juga  dianggap  kurang  akuntabel  dalam  menindaklanjuti  kekhawatiran  masyarakat  pada rencana  pembangunan  sebelumnya,  sehingga  berkurangnya  citra  positif  pemerintah  di  mata masyarakat.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan  ketidakpastian  di  tengah  masyarakat.  Apabila  tidak ditanggapi dengan serius, situasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab sebagai celah untuk menyampaikan informasi yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan.
Dengan  berdasar  pada  fenomena  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  keberhasilan pengembangan ini bergantung pada proses komunikasi yang baik. Menyinggung tentang komunikasi dalam  organisasi,  lanskap  pembangunan  berkelanjutan  yang  kompleks  tentunya  membutuhkan manajemen  komunikasi  untuk  untuk  dapat  menyampaikan  informasi  secara  jelas  dan  tepat  waktu kepada  masyarakat  tentang  kebijakan,  program  dan  inisiatif  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah (Bobbio,  2019:89).  Diperlukan  pendekatan  komunikasi  yang  tepat  serta  komitmen  pemerintah  untuk bersikap transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat meningkat. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah perlu memformulasikan perencanaan komunikasi yang efektif terutama dengan warga lokal  Pulau  Lae-Lae  sebagai secondary  stakeholder yang  tentunya  memiliki  wewenang  pada pengambilan keputusan di lingkungan mereka.
Perencanaan  komunikasi  adalah  elemen  penting  dalam  membantu  organisasi  membangun hubungan  yang  kuat  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  memfasilitasi  aliran  informasi  yang tepat waktu dan akurat, serta mengelola isu-isu yang mungkin timbul dengan cara yang transparan dan responsif. Dalam skema yang lebih luas, perencanaan komunikasi juga berfungsi sebagai entitas yang membentuk  dan  menjaga  nama  baik  organisasi  di  mata  publik  (Hasibuan  2007).  Dengan  demikian, perencanaan  komunikasi  merupakan  salah  satu  elemen  pendukung  yang  dapat  menyokong  sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misinya.
Fenomena  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  rencana  reklamasi  di  Pulau  Lae-Lae merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti.  Mengingat  sebuah  sebuah  negara  akan  terus  melakukan pembangunan  yang  berkesinambungan demi tujuan-tujuan  bersama  yang  ingin dicapai.  Hal ini tentu saja  akan  selalu  melibatkan  masyarakat  dalam  prosesnya,  sehingga  dibutuhkan  kajian  mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seperti reklamasi di Pulau Lae-Lae. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi tingkat pemahaman masyarakat  tentang  rencana  reklamasi,  kepentingan  dan  dampaknya  terhadap  lingkungan  serta  mata pencaharian  lokal,  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  transparansi  dan akuntabilitas  pemerintah  dalam  menjalankan  proyek-proyek  pembangunan,  serta  upaya  untuk memperkuat  kapasitas  dan  kemandirian  masyarakat  dalam  menyuarakan  pendapat  dan kepentingannya.
Penelitian  ini  mengaplikasikan  Teori Critical  Public  Relations ,  yang  fokus  utamanya  adalah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Teori ini mendukung pentingnya penerapan prinsip- prinsip public  relations dalam  sebuah  instansi  untuk  mendukung  dan  memperjuangkan  kepentingan publik  yang  terpinggirkan  serta  meningkatkan  kemampuan  dan  pengaruh  yang  dimiliki  oleh  publik untuk  dapat  berpartisipasi.  Teori  ini  memiliki  sejumlah  asumsi  yang  menjadi  dasar  terbentuknya pendekatan Public Relations Kritis, di antaranya adalah:
a. Adanya  dominasi  kelompok  tertentu  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  sebuah  organisasi, sehingga  kelompok  lain  dianggap  tidak  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk terlibat  di  dalam organisasi tersebut.
b. Kurangnya wadah yang memfasilitasi partisipasi publik dalam kegiatan organisasi.
c. Kurangnya  aspek  etika  dan  tanggungjawab  sosial  sebuah  organisasi  dalam  mewujudkan kesejahteraan bersama.
Mengintegrasikan  kepentingan  publik  internal  dan  eksternal  merupakan  kunci  dari  kerjasama yang harmonis. Teori Public Relations Kritis menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dalam  komunikasi  organisasi,  penting  untuk  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  secara  aktif dan  transparan.  Perencanaan  komunikasi  yang sistematis memainkan  peran penting  dalam proses ini
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
dengan memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak hanya menginformasikan tetapi juga menginspirasi partisipasi dan umpan balik dari penerima informasi.
Dengan  demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  perencanaan komunikasi  reklamasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat Pulau Lae-Lae.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  menyajikan  data  deskriptif dalam  bentuk  lisan  maupun  tulisan  dari  orang  atau  fenomena  yang  diamati  (Moleong,  2016). Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Lae-Lae. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui:
a. Observasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi aktual di Pulau  Lae-Lae,    termasuk  dinamika  interaksi  antara  masyarakat  lokal,  pihak  terkait  proyek reklamasi, dan lingkungan sekitar
b. Wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dari informan yang terlibat langsung dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae.
c. Dokumentasi untuk tambahan data, memperkuat data yang sudah ada atau untuk memproyeksikan data. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup dokumen tentang perencanaan reklamasi berupa gambar dan video, publikasi, dan lain-lain.
Data  tersebut  dianalisis  menggunakan  analsis  data  kualitatif  yang  melibatkan  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun  teknik  pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode purposive  sampling berdasarkan  karakteristik  yang  telah  ditentukan sebelumnya;  pihak  pemerintah  dan  masyarakat  lokal  Lae-Lae  yang  terlibat  dalam  perencanaan komunikasi reklamasi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perencanaan  komunikasi  yang  diimplementasikan oleh Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae. Dengan melakukan analisis  kondisi  dari  suatu  wilayah  yang  akan  dibangun  maka  akan  didapatkan  perencanaan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat  masyarakat  dalam  berkomunikasi.  Kemudian,  peneliti  akan  memaparkan  perencanaan komunikasi  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  dan  menganalisa  bagaimana  efektivitas komunikasi tersebut dapat ditingkatkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan adalah langkah  awal  yang  penting  dalam  aktivitas manajemen  di setiap  organisasi. Sejalan  dengan  pandangan  tersebut,  Qoimah  (2018:201)  perencanaan  memegang  peranan  penting dalam  praktik  komunikasi,  yang  meliputi  berbagai  aspek  seperti  pertimbangan  alternatif,  evaluasi manfaat dan risiko dari setiap alternatif, pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang akan diambil,  penetapan  anggaran,  serta  memperoleh  persetujuan  dan  dukungan  yang  diperlukan  dari manajemen  lembaga  yang  bersangkutan.  apabila  sebuah  organisasi  memiliki  perencanaan  yang terstruktur dengan baik, maka pelaksanaan kegiatan pun akan berjalan lancar. Sebaliknya, kurangnya perencanaan akan mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan di masa depan.
Reklamasi    Pulau  Lae-Lae  dilakukan  untuk  memaksimalkan  pemanfaatan  wilayah  terbengkalai untuk:
a. Pengembangan  sektor  pariwisata  dengan  membangun  fasilitas-fasilitas  modern  seperti  resort, restoran,  dan  area  rekreasi  yang  dapat  menarik  lebih  banyak  wisatawan  domestik  dan mancanegara. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Pulau Lae-Lae sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Makassar.
b. Meningkatkan  infrastruktur  pendukung  seperti  jalan,  dan  lanskap  wilayah  yang  menambah  nilai estetika dan kemudahan akses bagi wisatawan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pengalaman wisatawan  akan  lebih  nyaman  dan  menyenangkan,  mendorong  kunjungan  berulang  dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X
https://jurnal-id.com/index.php/jupin
e-ISSN: 2808-1366
c. Melakukan revitalisasi lingkungan untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem laut lainnya.  Ini  termasuk  proyek  konservasi  yang  bekerja  sama  dengan  organisasi  lingkungan  dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa reklamasi tidak merusak keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama Pulau Lae-Lae.
d. Mendorong  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan pariwisata.  Dengan  memberikan  pelatihan  dan  peluang  usaha,  masyarakat  setempat  dapat merasakan  manfaat  langsung  dari  peningkatan  sektor  pariwisata,  yang  pada  gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, sebelum  melakukan  perencanaan, terdapat  aspek-aspek lokal  yang telebih  dahulu  harus dipahami sebagai berikut:
Tabel 1. Kondisi Lokal Pulau Lae-Lae No. Aspek Justifikan 1. Kondisi Fisik Pulau  Lae-Lae memiliki  luas  keseluruhan sebesar  9.5  hektar dengan total area yang dihuni oleh penduduk lokal adalah seluas 6.5 hektar. Area  yang  tidak  berpenghuni  merupakan  salah  satu  lokasi  nelayan tradisional menjaring ikan.
2. Kondisi Sosial
Pulau  Lae-Lae  memiliki  1.865  penduduk.  Kebanyakan  dari  mereka berasal  dari  daerah  lain  dan  telah  bermukim  selama  puluhan  tahun dan  hidup  secara turun  temurun  di pulau ini.  Kondisi sosial tersebut menciptakan  dinamika  kepemilikan  lahan  yang  kompleks  sehingga perlu upaya serius untuk menyelesaikannya.
3. Kondisi Ekonomi Tinggal  di  tengah-tengah    perairan  membuat  mayoritas  masyarakat Pulau  Lae-Lae  menggantungkan  hidup  pada  sumber  daya  laut  dan pariwisata. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dan nelayan  transportasi.  Beberapa  masyarakat  juga  berprofesi  sebagai pengelola  lokasi  wisata  dan  pedagang  yang  menjajakan  kerajinan tangan  dari  bahan-bahan  yang  berasal  dari  laut  seperti  kulit  kerang. Beberapa  dari  mereka  juga  mengelola  rumah  makan seafood yang menjadi salah satu daya tarik wisata Pulau ini.
4. Kondisi Lingkungan  Pulau  Lae-Lae  merupakan  kepulauan  yang  paling  dekat  dengan daratan  Kota  Makassar.  Pulau  ini  berbatasan  langsung  dengan perairan Makassar dari segala sisi. Pulau ini memiliki habitat terumbu karang  yang  sangat  besar,  perairannya  pun  dihuni  oleh  biiota  laut yang beragam.
Meskipun  merupakan  Kawasan  Strategis  Provinsi  (KSP)  seperti  yang  tertera  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  no.  3  Tahun  2022,  pulau  ini  mempunyai  masyarakat  yang menggantungkan  hidup  pada  kondisi  perairan  sekitar  Pulau  Lae-Lae.  Mereka  hidup  berdampingan dengan laut, sehingga reklamasi yang tidak sistematis dan tidak melibatkan masyarakat tentunya akan menimbulkan  kekacauan  pada  tatanan  masyarakat.  Dampak  yang  signifikan  tersebut  tidak  hanya berpengaruh pada lingkungan hidup mereka, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Lae-Lae. Hal tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk merancang rencana reklamasi yang tepat sasaran. Hal tersebut memerlukan partisipasi dari masyarakat  lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa rencana pengembangan tersebut tidak hanya memberikan  manfaat  ekonomi  semata,  tetapi  juga  memperhitungkan  aspek  sosial,  budaya,  dan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menggalang dukungan  dan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  sehingga  pengembangan  Pulau  Lae-Lae  dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan serta keberlanjutan seluruh pihak yang terlibat.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 3.1. Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel
Perencanaan  komunikasi  reklamasi  yang  efektif  sendiri  memerlukan  langkah  strategis  yang berfokus  pada  pengumpulan  fakta  dan  definisi  permasalahan.  Sebelum  melaksanakan  pembangunan, penting  untuk  mengidentifikasi  konteks  lokal  yang  ada  di  wilayah  pembangunan  (Scott,  1998). Pelaksana  wajib  mengetahui  kondisi  sosial  ekonomi  dan  lingkungan  masyarakat  di  mana pembangunan akan dilaksanakan, termasuk juga permasalahan yang ada di dalamnya.
Dengan kekhawatiran yang telah diidentifikasi, pemerintah menciptakan perencanaan komunikasi yang  berpedoman  pada  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Rencana  komunikasi  yang  dirancang oleh  pemerintah  ini  berfokus  pada  interaksi  dengan masyarakat  lokal.  Membuat  rencana  komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan program (Fajri, et. al, 2018). Pertama-tama, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat terinformasi dengan baik tentang detail proyek. Penyajian rencana yang jelas dan transparan, termasuk tujuan,  manfaat,  dan  potensi  tantangan,  membantu  membangun  pemahaman  dan  mengatasi  segala kekhawatiran.  Dengan  mendorong  lingkungan  yang  terbuka  dan  mudah  diakses,  perencanaan perencanaan  komunikasi  menciptakan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapat mereka, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Pada  tahapan  ini,  pemerintah  telah  secara  aktif  melakukan  perencanaan  komunikasi.  Peneliti menganalisis  perencanaan  tersebut  dengan  megaplikasikan  Teori Public  Relations Kritis  sebagai berikut:

## Tabel 2. Analisis Perencanaan Komunikasi Reklamasi Pemprov Sulsel
No. Asumsi Teori Idealnya Bentuk Perencanaan Komunikasi yang Dilakukan Pemprov Sulsel 1. Adanya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tidak ada publik dominan. Seluruh kelompok memiliki akses  yang  sama  ke dalam  organisasi  dan pengambilan Keputusan. - Melakukan  sosialisasi  pembangunan  dengan masyarakat  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata ruang.
- Menyebarkan  pamflet  berisi  informasi  tentang perencanaan,  manfaat  dan  risiko  dari  reklamasi kepada masyarakat.
- Membangun  kemitraan  dengan  LSM  dan komunitas  untuk  menjangkau  masyarakat  yang lebih luas.
- Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik yang  memungkinkan  masyarakat  berkomunikasi secara dua arah untuk pemerintah. 2. Kurangnya wadah yang memfasilitasi partisipasi publik dalam kegiatan organisasi. Publik internal dan eksternal mendapat fasilitas  yang  setara dalam berkomunikasi. - Melibatkan pihak ketiga seperti  DPRD Sulawesi
Selatan  untuk  memfasilitasi  diskusi  dengan perwakilan masyarakat Pulau Lae-Lae.
- Melibatkan  media  lokal  dalam  menyampaikan informasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. 3. Kurangnya aspek etika dan tanggungjawab sosial sebuah organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan memberi keuntungan  yang  sama bagi publik internal dan publik eksternal. - Melakukan identifikasi isu-isu sosial dan lingkungan sebelum melakukan perencanaan reklamasi.
- Merumuskan  pesan  yang  menekankan  pentingnya kesejahteraan bersama, transparansi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.
- Mengumpulkan  umpan  balik  secara  berkala melalui diskusi kelompok terfokus.
- Merumuskan  rencana  keterliibatan  masyarakat sejak  pra hingga pasca perencanaan.
Dapat  dilihat  pada  Tabel  2  di  atas  mengenai  perencanaan  komunikasi  bahwa  pemerintah  telah mengaplikasikan  prinsip-prinsip  public  relations,  di  mana  mereka  berfokus  pada  transparansi,
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
keterlibatan  masyarakat,  dan  penyebaran  informasi  yang  efektif.  Prinsip-prinsip  ini  tercermin  dalam berbagai  strategi  komunikasi  yang  digunakan,  seperti  konsultasi  publik,  penyebaran  pamflet informatif, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  berupaya  membangun  hubungan  yang  kuat  dengan  pemangku kepentingan  melalui  forum  diskusi  dan  pelatihan  komunitas,  yang  menunjukkan  komitmen  mereka terhadap  keterlibatan  aktif  dan  kolaborasi  dengan  masyarakat  lokal.  Pendekatan  ini  tidak  hanya membantu dalam mengurangi resistensi terhadap proyek pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki  dan  dukungan  dari  masyarakat  terhadap  inisiatif  yang  dilakukan.  Melalui  perencanaan komunikasi yang matang dan beretika, pemerintah berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di Pulau Lae-Lae.
Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Pulau  Lae-Lae,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  perlu  memperbaiki  perencanaan  komunikasi  mereka  dengan  pendekatan  yang  lebih  inklusif dan  berbasis  teknologi.  Pertama,  membentuk  tim  komunikasi  lokal  yang  terdiri  dari  perwakilan masyarakat  setempat  dapat  menjadi  langkah  awal  yang  efektif.  Selain  itu,  melibatkan  tokoh-tokoh masyarakat  dan  pemimpin  adat  dalam  proses  komunikasi  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  rasa memiliki  di  kalangan  penduduk.  Dengan  demikian,  informasi  mengenai  proyek  pembangunan  dapat tersampaikan dengan lebih jelas, dan masyarakat akan merasa lebih didengar serta dihargai.
Kedua,  pemanfaatan  teknologi  digital  dapat  signifikan  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat.  Pemerintah  bisa  mengembangkan  aplikasi  atau  platform  digital  yang  memungkinkan masyarakat  Pulau  Lae-Lae  untuk  mendapatkan  informasi terkini  tentang  proyek-proyek  yang sedang berlangsung, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Meenggunakan media sosial secara strategis juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan mengadakan sesi tanya jawab  langsung  bisa  membuat  komunikasi  lebih  interaktif  dan  responsif.  Untuk  menambah akuntabilitas,  pemerintah  secara  rutin  dapat  menerbitkan  laporan  transparan  yang  menunjukkan kemajuan  proyek  dan  tanggapan  terhadap  masukan  masyarakat.  Dengan  pendekatan  yang  berbasis teknologi dan akuntabilitas ini, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Perencanaan  komunikasi  merupakan  hal  krusial  dalam  setiap  rencana  pembangunan  yang berkelanjutan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  terutama  dalam mengintegrasikan pendapat mereka ke dalam rencana pembangunan. Dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae,  Pemprov  Sulsel  telah  menerapkan  perencanaan  komunikasi  yang  berpedoman  pada identifikasi  masalah  dan  kekhawatiran  masyarakat  setempat.  Langkah-langkah  komunikasi  yang terstruktur  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang  disampaikan  kepada  masyarakat jelas,  transparan,  dan  dapat  dipahami  dengan  baik.  Namun  ada  baiknya  apabila  perencanaan komunikasi  ini  diikuti  dengan  sikap  akuntabel  Pemprov  Sulsel  pada  pelaksanaan  dan  pasca pembangunan. Dengan demikian, manfaat dari reklamasi Pulau Lae-Lae dapat didistribusikan secara merata dan dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat Pulau Lae-Lae.

## DAFTAR PUSTAKA
Bobbio, L. 2019 . Designing effective public participation. Policy and Society , 38(1), 31-57.
Christovel, W., Salmin, D., & Very, L. (2019). Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik , 5(77).
Diradimalata,  K.,  Joorie,  M.  H.,  Welson,  R.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan  di  Kampung  Pintareng  Kecamatan  Tabukan  Selatan  Tenggara. Jurnal Administrasi Publik , 5(80), 14-24.
Fajri,  C.,  Mawadati,  S.,  &  Yudhana,  A.  (2018).  Komunikasi  Sosial  Pemerintah  Kulon  Progo  Dalam Memberikan  Pemahaman  Kepada  Masyarakat  Terkait  Pembangunan  New  Yogyakarta Internasional Airport. Jurnal Komunikator , 10(2), 140-151.
Hafied, C. (2018). Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada Makassar.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.488 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1187-1194 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Malayu, S. P. H. (2007). Manajemen Sumber Daya Cetakan Kesepuluh. Bumi Aksara Jakarta.
Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Media Kita, 2005.
Pemprov. S. (2023). Pemprov Sulsel Jamin Tak Ada Penggusuran Selama Reklamasi di Sekitar Pulau Lae-Lae Makassar. https://ppid.sulselprov.go.id/berita/pemprov-sulsel-jamin-tak-ada- penggusuran-749, diakses 21 Maret 2024
Qoimah.  (2018).  Membangun  Pelayanan  Publik  yang  Prima:  Strategi  Manajemen  Humas  Dalam Penyampaian  Program  Unggulan  di  Lembaga  Pendidikan.  Islamic  Management. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1(02), 191–206. https://doi.org/10.30868/im.v1i2.269
Rachmat, K. (2014). Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik. Kencana Jakarta.
Scott,  M.  C.,  Allen  H.  C.,  &  Glenn,  M.  B.  (1985) .  Effective  Public  Relations .  Prentice-Hall Wisconsins.
Siti,  I.  A.  D.  (2015).  Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan.  Pustaka  Pelajar Yogyakarta.
Solekhan.  (2012).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa:  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. SETARA Press Malang.
William, R. S. (1998). Organizations rational, natural, and open systems (4th ed). Prentice-Hall Inc New Jersey.