Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014), pp. 47-56, link: https://www.academia.edu/13394292
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih) *

## (A HIDDEN INHERITANCE WITH THE PROBATE DIVISION;
USUL FIQH APPROACH)

## Arip Purkon
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel Email: arippurkon@gmail.com
Abstract: In Islamic law, the division of the estate (faraidh) is part of the problem is already clear rules (qat'i al-dilalah). However, there are still a few people who questioned aspects of justice in this faraidh problem. One solution to bridge this is the  concept  of  testament.  The  division  of  property  by  testamentary  relatively more flexible than those specified in the science faraidh. However, will still not be separated from the legal rules that have been set Qur'an and Sunnah.
Keywords: Waris, Probate, Sunday, Mutawatir
Abstrak: Dalam  hukum  Islam,  pembagian  harta  waris  ( faraidh )  merupakan bagian  dari  masalah  yang  sudah  jelas  aturannya  ( qat’i  al-dilalah ).  Walaupun begitu,  masih  ada  segelintir  orang  yang  mempermasalahkan  aspek  keadilan dalam  masalah faraidh ini.  Salah  satu  solusi  untuk  menjembatani  hal  ini  adalah adanya konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif lebih fleksibel daripada yang telah ditentukan dalam ilmu faraidh . Walaupun demikian, wasiat tetap tidak  terlepas  dari  aturan-aturan  legal  yang  telah  ditetapkan  Alquran  dan sunnah.
Kata Kunci : Waris, Wasiat, Ahad , Mutawatir
* Diterima tanggal naskah diterima: 30 April 2014, direvisi: 12 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2014.

## Pendahuluan
Masalah  pembagian  waris  merupakan  salah  satu  masalah  yang senantiasa  menjadi  objek  pembicaraan  di  kalangan  umat  Islam.  Hal  ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung  bersentuhan  dengan  praktek  kehidupan.  Selain  itu,  hukum  waris versi Islam  selalu  mendapat  kritikan  terutama  dari  aktifis  kesetaraan  jender. Padahal  para fuqaha (ahli  hukum  Islam)  telah  menetapkan  bahwa  ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath’i  al-dilalah (penunjukkan  hukumnya  sudah  pasti),  sehingga  tidak membuka peluang untuk berijtihad di dalamnya.
Dalam  situasi  tertentu,  ada  hal-hal  yang  dianggap  kurang  adil, menurut segelintir orang, dalam pembagian waris ini. Misalnya seorang anak laki-laki,  yang  dalam  kebanyakan  budaya  masyarakat  selalu  mendapat pendidikan  yang  lebih  tinggi  dari  anak  perempuan.  Akan  tetapi  ketika pembagian  waris,  anak  laki-laki  ini  justru  mendapat  dua  kali  bagian  anak perempuan.  Sebenarnya  ada  satu  cara  untuk  menyelesaikan  hal  ini  yaitu dengan wasiat. Akan tetapi, konsep wasiat yang selama ini dipahami adalah bahwa  wasiat  tersebut  tidak  boleh  melebihi  1/3 dari  harta  peninggalan. Dan apabila  wasiat  tersebut  ditujukan  untuk  ahli  waris,  maka  harus  mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Di sinilah timbul permasalahan lain.
Tulisan  ini  akan  membahas  masalah  pembagian  harta  waris berdasarkan  wasiat  ditinjau  dari  perspektif  ushul  fiqh  dan  filsafat  hukum Islam. Dengan menggunakan dua perspektif  ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan  mempunyai  landasan  dalil  dan  metodologi  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## Urgensi Wasiat Dalam Kewarisan
Wasiat  secara  etimologi  adalah  pesan  atau  janji  seseorang  kepada orang  lain  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,  baik  ketika  orang  yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. 1 Wasiat merupakan salah satu bentuk  sarana  tolong-menolong  antara  sesama  muslim  baik  yang  bersifat materi maupun manfaat.
1 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), jilid 10, hlm. 7440-7441.
Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan wasiat sebagai  penyerahan  harta  secara  suka  rela  dari  seseorang  kepada  pihak  lain yang  berlaku  setelah  orang  tersebut  wafat,  baik  harta  itu  berbentuk  materi maupun berbentuk manfaat. 2 Dari definisi ini terlihat perbedaan antara wasiat dan  pemilikan  harta  lainnya  seperti  jual  beli  atau  sewa  menyewa,  karena pemilikan  dalam  kedua  bentuk  akad  yang  terakhir  ini  bisa  berlaku  semasa yang  bersangkutan  masih  hidup.  Sedangkan  wasiat,  sekalipun  akadnya dibuat  ketika  orang  yang  berwasiat  masih  hidup,  tetapi  hukumnya  baru berlaku  setelah  orang  yang  berwasiat  itu  wafat.  Sebelum  itu,  akad  wasiat tersebut  tidak  mempunyai  efek  apapun  dari  segi  perpindahan  hak  milik kepada orang yang diberi wasiat.
Adapun  masalah  pembagian  harta  warisan  dalam  Islam  telah  diatur dalam  ilmu faraid yaitu ilmu  yang  berkaitan  dengan  harta  peninggalan,  cara menghitung  pembagiannya  serta  bagian  masing-masing  ahli  waris. 3 Namun terkadang  dalam  masalah-masalah  yang  bersifat  kasuistik,  pembagian  waris berdasarkan faraid ini  menimbulkan  beberapa  pertanyaan.  Seperti  adanya kerabat  dekat  yang  miskin  tapi  tidak  termasuk  dalam ashhab  al-furudh ,  atau ashhab  al-furudh nya  termasuk  orang-orang  yang  kaya.  Dalam  kasus-kasus seperti ini,  maka  perlu  ada  solusi, yang salah satunya  adalah  dengan  wasiat orang  yang  meninggal.  Berdasarkan  atas  pertimbangan  kemaslahatan, seseorang dapat berwasiat tentang pembagian seluruh hartanya. Akan tetapi hal  ini  bukan  berarti  tidak  mempercayai  masalah  konsep  pembagian  waris dalam  Islam,  tetapi  justru  berusaha untuk  menempatkan  konsep  pembagian waris ini  secara proporsional, sebagaimana Umar  bin  Khatab  RA  yang  tidak melakukan  hukuman  potong  tangan  terhadap  pencuri  karena  adanya pertimbangan yang bersifat kasuistik.

## Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat
Berkenaan dengan wasiat untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat Alquran dan hadits yang perlu diperhatikan sebagai landasan normatif. Landasan normatif ayat Alquran dapat ditemukan antara lain dalam surat al- Baqarah ayat 180:
2 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , hlm. 7440-7441.
3 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , hlm. 7697.
َينِبَرْ قَْلْاَو  ِنْيَدِلاَوْلِل  ُةَّيِصَوْلا  اًرْ يَخ  َكَرَ ت  ْنِإ  ُتْوَمْلا  ُمُكَدَحَأ  َرَضَح  اَذِإ  ْمُكْيَلَع  َبِتُك َينِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلِبِ

## .
“Diwajibkan atas  kamu,  apabila seorang di  antara  kamu  kedatangan (tanda- tanda)  maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf , (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa.”
Ayat  di  atas  mewajibkan  kepada  orang-orang  yang  menyadari kedatangan  tanda-tanda  kematian agar  memberi  wasiat  kepada  orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.
Begitu juga dalam surat al-Nisa ayat 11:
َّنُهَلَ ف ِْينَ تَ نْ ثا َقْوَ ف ًءاَسِن َّنُك ْنِإَف ِْينَ يَ ثْ نُْلْا ِ ظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِل ْمُكِد َلَْوَأ  ِفِ َُّللَّا ُمُكيِصوُي اَثُلُ ث ِإ  َكَرَ ت اَِّمِ ُسُدُّسلا اَمُهْ نِم ٍدِحاَو  ِ لُكِل ِهْيَوَ بَِلَْو ُفْصِ نلا اَهَلَ ف ًةَدِحاَو  ْتَناَك ْنِإَو  َكَرَ ت اَم
ْن
ُِلَِف ٌةَوْخِإ ُهَل َناَك ْنِإَف ُثُلُّ ثلا ِهِ مُِلَِف ُهاَوَ بَأ ُهَثِرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي َْلَ ْنِإَف ٌدَلَو ُهَل َناَك ُسُدُّسلا ِهِ م
نْيَد ْوَأ اَِبِ يِصوُي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْنِم
“Allah  mensyari`atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua orang  anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk dua  orang  ibu-bapak,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya " .
Dari  ayat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pembagian  waris  dilakukan setelah  wasiat  orang  yang  meninggal  dilaksanakan  serta  semua  hutangnya sudah  dibayar.  Penyebutan  wasiat  didahulukan  atas  penyebutan  hutang, walaupun  dalam  pelaksanaannya  yang  paling  utama  diselesaikan  adalah hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang,  maka  siapapun  keluarga  yang  ditinggalkan  tidak  akan  memperoleh sesuatu.  Didahulukannya  kata  wasiat  di  sini  adalah  untuk  menunjukkan
betapa  penting  berwasiat,  dan  untuk  mengingatkan  para  ahli  waris  agar memperhatikannya,  karena  tidak  mustahil  mereka  mengabaikan  wasiat  atau menyembunyikannya.  Berbeda  dengan  hutang  yang  sulit  disembunyikan karena pasti yang memberi hutang akan menuntut. 4
Adapun dalam sebuah hadit diriwayatkan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas RA  bermaksud  untuk  berwasiat  menshadaqahkan  seluruh  hartanya  padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. mengatakan tidak  boleh.  Sa’ad  bin  Abi  Waqas lalu  menurunkan  jumlah  harta  yang  akan dishadaqahkannya  sampai  sepertiga  hartanya.  Maka  Rasulullah  Saw. menjawab :

## نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم يرخ ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ ،يرثك ثلثلاو ،ثلثلاف مهيديأ فِ سانلا
“Sepertiga  (untuk  shadaqah/wasiat),  dan  sepertiga  itu  banyak,  karena  kamu meninggalkan  ahli  waris  dalam  keadaan  kaya  lebih  baik  dari  pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.” 5
Hadits ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta  peninggalan  kalau  ada  ahli  waris.  Adapun  kalau  tidak  ada  ahli  waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan ( illat ) hukum dari  masalah  ini  adalah  untuk  menjaga  agar  ahli  waris  tidak  jatuh  dalam kemiskinan. 6 Walaupun  hadits  ini  tidak  mencapai  derajat mutawatir ,  akan tetapi ijma’ ulama telah menetapkan hal yang sama dengan hadits ini. 7
Di dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
ثراول ةيصو لاف هقح قح يذ لك ىطعأ دق   للَّا نإ
“Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” 8
4 M.  Quraish  Syihab, Tafsir  al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Quran ,  (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Volume 2, hlm. 345.
5 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), Jilid 6, hlm. 12-13.
6 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , hlm. 19.
7 Muhammad  bin Ismail al-Shan’ani, Bulugh al-Maram, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), jilid 3, hlm. 203.
8 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , hlm. 23.
Hadits ini merupakan larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan  pembagian  warisannya.  Hikmah  dari  larangan  ini  antara  lain untuk menghilangkan kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang  antara  sesama  ahli  waris  yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan perselisihan  di  antara  mereka.  Oleh  sebab  itu,  maka  seseorang  tidak  boleh berwasiat kepada ahli waris yang mendapat bagian warisannya, kecuali kalau diizinkan  oleh  ahli  waris  lainnya.  Izin  dari  pihak  ahli  waris  lain  diperlukan karena  harta  yang  telah  diwariskan  merupakan  hak  mereka  bersama  yang harus dibagi sesuai ketentuan syarak. Apabila mereka rela haknya dikurangi maka  barulah  wasiat  tersebut  dapat  dilaksanakan. 9 Akan  tetapi,  Syi’ah Zaidiyah,  Syi’ah  Imamiyah  dan  Syi’ah  Ismailiyah  berpendapat  lain.  Mereka berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan walaupun tanpa ada izin dari ahli waris yang lain. Hal ini berdasarkan zahir surat al-Baqarah ayat 180 yang membicarakan tentang kewajiban berwasiat. Walaupun hukum wajibnya telah di nasakh , tetapi hukum kebolehannya masih tetap berlaku. 10
Hadits  ini  diriwayatkan  dengan  banyak  sanad,  akan  tetapi  setiap sanad tidak terlepas dari perbincangan ( maqal ). Walaupun pada setiap sanad ada perbincangan, tapi dengan banyaknya sanad menunjukkan bahwa hadits ini  mempunyai  sumber  ( ashl ).  Bahkan  Imam  Syafi’i  lebih  cenderung mengatakan bahwa matan hadits ini adalah mutawatir . Tetapi al-Fakhr al-Razi menolak kemutawatirannya. 11
Menurut jumhur ulama, ayat tentang waris dan hadits ini merupakan dalil  yang  menasakh  pada  ayat  yang  menyatakan  tentang  kewajiban berwasiat.  Ada  juga  yang  berpendapat  bukan  me nasakh tetapi  hanya men takhshish atau menafsirkannya. 12
Menurut  para  ulama  mazhab  Hanafi, dalil yang dzani tidak  dapat men takhshish apalagi  me nasakh dalil yang qath’i . 13 Derajat  dua  hadits  di  atas adalah ahad ,  dan  hadits  ahad  adalah dzani .  Oleh  karena  itu,  maka  hadits tersebut  tidak  dapat  men takhshish ayat  Alquran yang sifatnya qath’i .  Dengan demikian,  maka  wasiat  yang  disebutkan  dalam ayat  Alquran  tersebut  dapat
9 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , hlm. 7475-7476. 10 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , hlm. 7477.
11 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , hlm. 24.
12 Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir , (Beirut: Daar al-Fikr, 2003), Jilid 2, hlm. 485-487.
13 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), Jilid 1, hlm. 252.

## Arip Purkon
dilakukan  secara  mutlak,  dalam  arti  tidak  dibatasi  baik  jumlah  maupun objeknya.

## Tinjauan Filosofis Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat
Apabila hadits yang pertama dicermati, di sana ada ungkapan bahwa “meninggalkan  ahli  waris  dalam  keadaan  kaya  lebih  baik  daripada meninggalkan  mereka  dalam  kondisi  miskin  sehingga  menjadi  beban  bagi orang  lain.”  Ungkapan  ini  menurut  pendapat  yang  kuat  adalah  merupakan illat hukum  dari  pembatasan  jumlah  wasiat  hanya  sampai  sepertiga. 14 Jadi tujuan pembatasan jumlah wasiat untuk harta warisan adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila wasiat  dilakukan  dengan  pertimbangan  kemaslahatan 15 bagi  kerabat  (baik yang  termasuk  ahli  waris  maupun  tidak)  adalah  telah  sesuai  dengan  tujuan hadits tersebut walaupun wasiat itu untuk seluruh harta warisan.
Abu  Zahrah  mengungkapkan  kenyataan  bahwa  sering  anak-anak yang  kematian  ayahnya  berada  dalam  kemiskinan,  padahal  mereka  bukan ahli waris karena kebetulan sebagai cucu dari orang yang meninggal sehingga terhijab  oleh  saudara-saudara  ayahnya  yang  hidup  dalam  kecukupan.  Anak yatim  tersebut  menderita  karena  kehilangan  ayah  dan  kehilangan  hak kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim itu. Tetapi  sering  pula  dia  meninggal  sebelum  melakukannya.  Atas  dasar  inilah maka undang-undang di Mesir mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab yang empat, yaitu pemberian kepada cucu, dan hal ini menjadi pendapat para ulama yang lain.
Wilayah  yang  dicakup  wasiat  jauh  lebih  luas  dari  wilayah  yang dicakup oleh waris. Wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau  kepentingan  tertentu  dengan  jumlah  tertentu  sesuai  dengan  keinginan dan pertimbangan pribadinya.
Dengan demikian, maka alternatif penentuan dalam pemberian wasiat terbuka  luas.  Ketentuan  kepada  siapa  wasiat  diberikan  sepenuhnya  menjadi
14 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , hlm. 19. 15 Kemaslahatan  di  sini  maksudnya  adalah  bahwa  harta  warisan  tersebut  dibagikan kepada kerabat sesuai dengan kondisi mereka walaupun mereka bukan ahli waris serta tidak sesuai dengan al-furudh al-muqaddarah .
hak  pewasiat.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  batasan  ataupun  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  syariat  kecuali  standar  ketaqwaan  dan  rasa  takut  kepada Allah Swt. .  Dalam  hal  ini  bisa  saja  pewasiat  memberikan  bagian  yang  lebih besar  kepada  anaknya  yang  cacat  atau  bahkan  kepada  anak  angkatnya  dari pada kepada anaknya yang sehat. Wasiat juga dapat menjangkau hal-hal yang tidak  dapat  dijangkau  oleh  ketentuan  pembagian  warisan.  Sebagai  contoh, bisa  saja  seseorang  berwasiat  untuk  memberikan  hak  pemanfaatan  rumah yang didiaminya selama ini kepada kedua orang tuanya seumur hidup atau diserahkan  kepada  siapa  saja  dari  keluarganya  yang  dikehendakinya.  Hal semacam ini tidak diatur dalam ayat-ayat waris, karena ayat-ayat waris hanya mengatur pembagian hak bagi anak-anak, pasangan suami istri, saudara dan kedua  orang  tua  dengan  persentase  yang  tetap  tanpa  mempertimbangkan kondisi material dan fisik mereka. 16
Dalam  Alquran,  wasiat  lebih  diutamakan  dari  pada  waris,  karena  ia berpotensi  untuk  mewujudkan  keadilan  yang  khusus  terkait  dengan kepentingan  pribadi  dan  memiliki  efektivitas  dalam  pemanfataan  harta, pengembangan  relasi  sosial  dan  hubungan  kekeluargaan,  di  samping mencerminkan kepedulian orang yang berwasiat terhadap kepentingan pihak lain.  Inilah  yang  dibuktikan  dengan  realitas  objektif  saat  ini,  bahwa  setiap orang memiliki perhatian atau posisi khusus terhadap keluarga, orang-orang terdekat  dan  tingkat  kepedulian  terhadap  pihak  lain  yang  berbeda  dengan orang lain.
Di  samping  itu,  ketika  ada  seseorang  yang  meninggal  dan  tidak mempunyai  ahli  waris  maka  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang kebolehannya  untuk  berwasiat  dengan  seluruh hartanya. 17 Hal  ini  juga  lebih menguatkan pendapat bahwa wasiat dengan seluruh harta diperbolehkan.
Dari Alquran surat al-Nisa ayat 11 dan 12 dapat dipahami bahwa harta warisan  dibagikan  setelah  seluruh  wasiat  dilaksanakan  dan  seluruh  hutang dilunasi.  Jadi  dalam  hal  ini  wasiat  didahulukan  dari al-furudh  al-muqaddarah dalam  waris.  Dalam  masalah  harta,  Islam  juga  memberikan  keleluasaan kepada  seseorang  untuk  men tasharruf kan  harta  sesuai  dengan  kehendak pemiliknya  selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Dan ketika  seseorang  meninggal,  maka  wasiat  adalah  landasan  pertama
16 Muhammad  Shahrur, Metodologi  Fiqih Islam  Kontemporer ,  diterjemahkan  oleh  Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 329.
17 Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari , hlm. 19.
pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah Swt. karena wasiat sangat  mempertimbangkan  berbagai syarat  dan  kondisi objektif  yang secara spesifik  melingkupi  diri  pewasiat.  Wasiat  juga  mengimplementasikan keadilan spesifik pada tingkat pribadi. Allah Swt. menghormati keinginan dan kesenangan  pribadi  manusia  dalam  hal  membagikan  harta  kekayaannya sesuai  dengan  kehendaknya.  Allah  hanya  memberikan  dorongan  dan motivasi  bagi  orang  yang  berwasiat  agar  tidak  melupakan  pihak-pihak tertentu yang  dipandang oleh Allah  lebih  baik  jika  diutamakan  memperoleh wasiat, yaitu kedua orang tua, keluarga dekat, anak yatim, orang miskin dan anak-anak atau golongan ekonomi lemah.
Jadi,  dengan  demikian  ayat  waris  dan  ayat  wasiat  tidak  dipahami sebagai  pembuktian  hukum  yang  hendak  membatalkan  atau  menetapkan hukum  syari’at  pada  seseorang,  tetapi  harus  dipahami  bahwa  ayat-ayat tersebut sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan harta  kepemilikan,  baik  harta  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  dari seseorang  kepada  pihak  lain  yang  namanya  disebut  dalam  wasiat  orang meninggal  yang  di  dalamnya  terdapat  penjelasan  bagian  masing-masing penerima.  Jika  wasiat  tidak  ada,  maka  pembagian  harta  kepada  pihak  yang berhak  didasarkan  atas  ketentuan  dalam  ayat-ayat  Alquran  yang  membahas masalah kewarisan. 18

## Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  antara  lain:  (1) Dalil-dalil  yang  menunjukkan  tentang  kewajiban  berwasiat  secara  mutlak bersifat qathi ,  sedangkan  dalil-dalil  yang  men takhshish nya  bersifat zanni , sehingga  menurut  ushul  fiqh  mazhab  Hanafi,  yang qath’i tersebut  dapat dilaksanakan  tanpa  harus  di takhshish .  Maka  wasiat  secara  mutlak  dapat dilaksanakan;  (2)  Tujuan  dari  pembatasan  jumlah  wasiat  menurut  hadits adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan melihat  kondisi  objektif  masing-masing  individu,  maka  wasiat  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  kondisi  objektif  tersebut  karena  wasiat  bersifat dinamis (dapat berubah) tidak seperti dalam waris yang jumlah bagian serta orang-orang  yang  berhak  menerimanya  sudah  ditentukan;  (3)  Dalam melakukan  wasiat,  seseorang  hendaknya  memperhatikan  prioritas  orang-
18 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer , hlm. 318-319.
orang yang  telah  disebutkan oleh  Allah Swt. yaitu  kedua orang  tua,  kerabat, dan sebagainya, walaupun hal ini tidak bersifat wajib; dan (4)  Jika tidak ada wasiat,  maka  pembagian  harta orang yang  meninggal  didasarkan  atas  waris sebagaimana yang ada dalam Alquran dan Sunah.

## Pustaka Acuan
al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari . Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail, Bulugh al-Maram. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
Shahrur, Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer , diterjemahkan oleh Sahiron  Syamsuddin, MA  dan  Burhanudin,  (Yogyakarta:  Elsaq  Press,
2004),
Syihab,  M.  Quraish, Tafsir  al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Quran .
Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Beirut: Daar al-Fikr, 2004.
----------------------, Al-Tafsir al-Munir . Beirut: Daar al-Fikr, 2003.
---------------------, Ushul al-Fiqh al-Islami . Beirut: Daar al-Fikr, 2004.