## PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
The Implementation of the Giving of Legal Aid to Indigent Defendants to Criminal Case in Bandar Lampung
Andry Rahman Arif Jl. Pelita 1 Ujung, Labuhan Ratu, Bandar lampung email: andryrahmanarif@yahoo.com

## abstract
Legal  assistance  is  implemented  through  the  courts,  and  legal  aid  legal  aid program  is  provided  in  order  to  alleviate  the  burden  of  life  for  the  people who cannot afford in terms of Economics, and is also useful to create justice and legal protection of the general public. Problems in this research is how the  implementation  of  the  granting  of  legal  aid  to  defendants  who  cannot afford  in  terms  of  economy  in  criminal  cases  and  the  factors  restricting implementation  of  granting  legal  aid  to  defendants  who  cannot  afford  in terms  of  economy  in  criminal  cases.  Based  on  the  research  results,  and  a discussion  of  the  analysis  of  the  implementation  of  legal  aid  to  defendants who  cannot  afford  in  terms  of  economy  in  criminal  cases,  the implementation  of  the  granting  of  legal  aid  can  be  done  with  the  way through the courts, and the legal aid Institute (LBH) and can also be done by direct  initiative  of  an  advocate  who  voluntarily  want  to  accompany  her. Factors  restricting  implementation  of  granting  legal  aid  to  defendants  who cannot afford in terms of economy in criminal cases among others; factors in law  enforcement,  community  factors,  cultural  factors,  facilities  and infrastructure.  Advice  that  can  be  given  is  the  need  for  socializing  by  the court  party,  and  about  the  implementation  of  the  LBH  granting  legal assistance free of charge to the defendant who cannot afford, and to the need for sanctions to parties who caused the implementation of the grant of legal aid to the defendants engaged in criminal cases.
Keywords: Granting  Of  Legal  Aid,  the  Defendant,  Not  Being  Able  To, Criminal Cases

## abstrak
Bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui  pengadilan,  dan  Lembaga Bantuan Hukum adalah merupakan program bantuan hukum yang diberikan
dalam  rangka  meringankan  beban  hidup  bagi  golongan  masyarakat  yang tidak  mampu  dari  segi  ekonomi,  dan  juga  berguna  untuk  menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi dalam perkara pidana dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi dalam  perkara  pidana.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan  pembahasan mengenai analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi  dalam  perkara  pidana,  Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melalui pengadilan, dan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  serta  dapat  juga  dilakukan  dengan inisiatif  langsung  dari  seorang  advokat  yang  secara  sukarela  mau mendampinginya.  Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi dalam perkara pidana antara lain; faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor  kebudayaan,  faktor  fasilitas  sarana  dan  prasarana.  Saran  yang  dapat diberikan yaitu perlunya sosialisasi oleh pihak Pengadilan, dan LBH tentang tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa  yang  tidak  mampu,  dan  diperlukannya  pemberian  sanksi  kepada pihak-pihak  yang  menyebabkan  terhambatnya  pelaksanaan  pemberian bantuan  bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  yang  terlibat  dalam  perkara pidana.
Kata Kunci: Pemberian Bantuan Hukum, Terdakwa, Tidak Mampu, Perkara Pidana

## A. Pendahuluan
Perjuangan  masyarakat  hukum  Negara  Republik  Indonesia  untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang sesuai dengan hak asasi manusia dan terutama telah memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa telah terwujud, ketika pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Indonesia memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  yang  dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Disahkannya  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  maka diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum  khususnya  hukum  pidana.  KUHAP  adalah master  piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum 1 , yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang  sangat  besar,  dengan  mengatur  secara  rinci  hak-hak yang  dimiliki  dan  dapat  diperoleh  bagi  tersangka  dan  terdakwa  selama
1 Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang , (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 55.
proses  pemeriksaan  perkaranya  berlangsung.  Pemberian  hak-hak  kepada tersangka  dan  terdakwa  tersebut  sekaligus  juga  diikuti  dengan  pengaturan kewajiban  tertentu  kepada  aparat  penegak  hukum,  agar  hak-hak  tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktk pengadilan di Indonesia.
Proses  pemeriksaan  suatu  perkara  menurut  KUHAP  memiliki  tujuan untuk  menciptakan due  process  of  law (proses  hukum  yang  adil)  dalam pemeriksaan  perkara  pidana.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  dibuktikan  di dalam  praktik  di  muka  pengadilan, sebab  perlindungan  HAM  dalam  proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dirumuskan di  dalam  KUHAP  tidak  dapat  terlaksana  dalam  praktiknya. 2 Perlindungan HAM  bagi  tersangka  atau  terdakwa,  tidak  diperbolehkan  adanya diskriminasi dalam perlakuan, karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus ”tersangka” pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang- undang  memberi  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan  penangkapan  dan  penahanan  atau  perampasan  kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila telah ada bukti permulaan yang cukup. 3
Beberapa  hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  diatur  oleh  KUHAP, terdapat hak-hak  yang sangat penting, yang  minimal harus ada dalam suatu hukum  acara  modern,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum. Bantuan  Hukum  memiliki  kedudukan  yang  cukup  penting  dalam  setiap sistem peradilan pidana tidak terkecuali di Negara Indonesia.  Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum  memunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam  kategori  sosial  di  dalam  masyarakat.  Konsep  bantuan hukum  berkaitan  dengan  hak-hak  seseorang  guna  menjalankan  hak-hak tersebut,  oleh  karenanya  Bantuan  Hukum  dijalankan  oleh  para  ahli  hukum dan  orang-orang  yang  berpengalaman  dalam  rangka  untuk  menjalankan profesinya.  Bantuan  hukum  dijalankan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  yang berorientasi  pada  nilai-nilai  kemulian,  yaitu  aspek  kemanusiaan  untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.
Pemberian  bantuan  hukum  tersebut  dapat  diberikan  kepada  semua orang  tanpa  membedakan  status  sosial  seseorang.  Hal  tersebut  adalah sebagaimana  yang  ada  pada  negara  hukum  ( rechtsstaat )  di  mana  negara mengakui  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  setiap  individu.  Pengakuan negara  terhadap  hak  individu  ini  tersirat  di  dalam  persamaan  kedudukan  di hadapan hukum bagi semua orang.
2 http://repository.UNAND.ac.id/16789/1/Thesis.pdf  (Diakses  Pada  4  Februari  2013  pukul 10:57 WIB).
3 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 10.

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  terhadap  Terdakwa  yang

## Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya,  namun  juga  dapat  berupa  badan  hukum  yang  telah  memiliki kriteria-kriteria  tertentu.  Bantuan  Hukum  diberikan  oleh  pemberi  bantuan hukum  dalam  hal  ini  adalah  seorang  advokat  yang  berorientasi  pada  nilai- nilai  kemuliaan  yakni  aspek  kemanusiaan  untuk  memperjuangkan  hak-hak manusia  agar  dapat  hidup  sejahtera  dan  berkeadilan  khususnya  di  lembaga peradilan.  Bantuan  hukum  merupakan  suatu  media  yang  dapat  digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka  menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Bantuan  Hukum  yang  diberikan  oleh  seorang  advokat  kepada penerima  bantuan  hukum  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dengan  adanya seorang advokat yang  mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak  saat  terjadinya  penangkapan  atau  penahanan  sampai  dengan  proses pemeriksaan  perkara  di  persidangan  adalah  untuk  menghindari  perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.
Penyelenggaran,  dan  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma bagi  golongan  masyarakat  yang  tidak  mampu  dapat  ditempuh  melalui  dua cara yaitu:
a. pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri.
b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Menurut hakim Moch Ali 4 menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan  hukum  bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu  oleh  Pengadilan  Negeri dilakukan  dengan  cara  melalui  penetapan  oleh  ketua  hakim  majelis  yang menangani  perkara  tersebut  berkonsultasi  dengan  Ketua  Pengadilan  untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  oleh  Posbakum  dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi  administrasi  dengan  cara  melampirkan  surat  keterangan  tidak mampu  dari  pejabat  kelurahan  atau  kepala  desa  di  lingkungan  tempat terdakwa  tinggal,  atau  Surat  Keterangan  Tunjangan  Sosial  lainnya  seperti Kartu  Keluarga  Tidak  mampu  (KKM),  Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar  jasa  advokat  yang  dibuat,  dan  ditandatangani  oleh  Pemohon
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Moch  Ali  sebagai  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang tanggal 4 April 2013 Pukul 13.00 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Bantuan  Hukum,  serta  diketahui  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri,  kemudian mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang-kurangnya identitas  pemohon,  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum, serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.
Menurut advokat Herwanto Semenguk 5 menyatakan bahwa pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  terdakwa  yang  tidak  mampu oleh  Lembaga  Konsultasi  Bantuan  Hukum  (LKBH)  tidak  hanya  diberikan pada  saat  seseorang  tersebut  berstatus  sebagai  terdakwa,  tetapi  juga diberikan pada saat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Apabila seorang tersangka atau terdakwa mengiginkan jasa bantuan hukum dari LKBH secara cuma-cuma,  maka dapat dilakukan dengan cara melampirkan semua berkas yang  meliputi  surat  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang- kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum,  dan  apabila  tidak  mendapatkannya,  maka  diperkenankan  untuk menggunakan  surat  menyurat  lain  yang  dapat  membuktikan  bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu.
Surat menyurat lain yang dimaksud oleh Herwanto Semenguk adalah seperti jamkesmas, jamkesda, askeskin, ataupun gakin yang mana surat-surat tersebut  adalah  akan  menjadi  alat  bukti  yang  cukup  untuk  menyatakan bahwasannya  seorang  pemohon  bantuan  hukum,  dalam  hal  ini  terdakwa tersebut  memang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi,  kemudian  pihak  LKBH akan  membentuk  tim  khusus  untuk  menetapkan  advokat  yang  akan mendampingi  terdakwa,  setelah  ditetapkannya  seorang  advokat  yang  akan mendampingi terdakwa, maka seorang pengacara atau advokat tersebut harus mendampingi terdakwa sampai dengan perkaranya selesai.
Menurut  Maroni 6 bahwa  dalam  pemberian  bantuan  hukum  secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan dua cara yakni bisa melalui Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun  yang  dikelola  oleh  pihak  Universitas.  Pemberian  Bantuan  Hukum yang  dilakukan  haruslah  berpedoman  pada  Undang-Undang  No  16  Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni:
5 Hasil wawancara dengan Bapak Herwanto Semenguk sebagai advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Lentera Cendikia (LKBH LC) tanggal 28 Maret 2013 Pukul 14.30 di Sekretariat LKBH LC.
6 Hasil wawancara pada tanggal 1 April 2013 pukul 10.00 di Gedung C Lantai 1 ruang dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
a) mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang-kurangnya identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c) melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
Apabila  semua  persyaratan  di  atas  telah  dilengkapi,  barulah  seorang terdakwa  yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi  bisa  untuk  mendapatkan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yang  diselenggarakan  oleh  pihak Pengadilan maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

## 2. Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana
Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti  bahwa  terdakwa  dapat  dengan  mudah  memperoleh  bantuan  hukum dari  advokat  dalam  penegakan  ide  bantuan  hukum  tersebut  menjadi  suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.
Faktor-faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  khususnya  dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: 7
a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan; dan
e. faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Menurut  Moch  Ali,  mengatakan  bahwa  bagi  pihak  pengadilan  untuk menunjuk  seorang  advokat  tidak  mengalami  suatu  hambatan  yang  berarti, sebab  advokat  yang  ditunjuk  pihak  pengadilan  selama  ini  senantiasa  siap, dan  bersedia  untuk  mendampingi  terdakwa  selama  proses  persidangan, apabila  ada  mungkin  hanya  advokat  yang  sudah  ditunjuk  oleh  pengadilan tidak bersedia, akan tetapi pada umumnya para advokat yang telah ditunjuk oleh  pengadilan  senantiasa  bersedia.  Beliau  mengatakan  hal  yang  menjadi penghambat  dari  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  untuk  masyarakat
7 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada), hlm. 3.
yang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang  disediakan  oleh  Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Dana  yang  diberikan  kepada  pihak  Pengadilan  tersebut  masih  belum  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  pendanaan  kepada  para  advokat,  agar bersedia  untuk  memberikan  bantuan  hukumnya  secara  cuma-cuma  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  melalui  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum) yang ada di tingkat Pengadilan Negeri. Menurut Herwanto Semenguk faktor- faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu yakni:

## a. Faktor Masyarakat
Pengertiannya  adalah  indikator  dari  sebuah  keefektifan  suatu  hukum dapat  dilihat  dari  tingkat  pengetahuan  masyarakat  mengenai  suatu  hukum tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  bantuan  hukum.  Pada  umumnya masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi tidak begitu paham dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang akan diberikan oleh seorang advokat,  sebagian  masyarakat  tidak  mampu  tidak  mau  menggunakan  jasa advokat,  karena  menurut  pemikiran  mereka  apabila  menggunakan  jasa advokat, maka memerlukan biaya yang relatif besar. Hal ini mengakibatkan tidak semua masyarakat tidak mampu yang berperkara baik pidana maupun perdata bisa mendapatkan bantuan hukum.

## b. Faktor Kebudayaan
Pengertiannya  adalah  masyarakat  umum  memiliki  anggapan bahwasannya  apabila  ingin  didampingi  oleh  seorang  advokat,  maka  harus menyediakan  sejumlah  uang  yang  tidak  sedikit,  kemudian  terlalu  banyak administrasi  yang  harus  dilengkapi,  sehingga  kebanyakan  dari  orang  yang tidak  mampu  pada  akhirnya  tidak  bersedia  untuk  didampingi  oleh  seorang advokat. Hal ini sudah merupakan suatu paradigma yang sudah melekat pada masyarakat  terhadap  bantuan  hukum,  dan  sudah  menjadi  suatu  kebudayaan yang  tumbuh  di  masyarakat,  sehingganya  masih  saja  ditemukannnya  kasus orang yang tidak mampu yang tidak didampingi oleh seorang advokat dalam proses  peradilan  yang  dijalaninya,  walaupun  pada  kenyataannya  bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma memang benar adanya, dan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Maroni  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  terdakwa  yang tidak mampu akan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu:
1) Faktor Penegak Hukum
Pihak-pihak  yang  menerapkan  hukum  bagi  seorang  advokat  yang menolak  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  secara  garis  besar
belum  ada  yang  dikenakan  sanksi  yang  tegas  dari  pihak  yang  berwenang untuk melakukannya. Sesuai dengan PP No 83 tentang Persyaratan dan Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma  telah  menjelaskan bahwa bagi advokat yang tidak bersedia untuk memberikan bantuan hukum, maka akan diberikan sanksi berupa:
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis;
c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3  (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
d) pemberhentian tetap dari profesinya.
Pada  kenyataannya  sanksi  yang  tegas  belum  bisa  diterapkan  kepada advokat yang  menolak untuk  memberikan bantuan hukumnya secara cuma- cuma,  sehingganya  proses  penegakan  hukum  bagi  para  advokat  yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang  tidak  mampu  baik  yang  ada  di  lingkungan  Pengadilan  maupun  yang ada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum bisa berjalan dengan baik.
2) Kurangnya Fasilitas atau Sarana dan Prasarana
Masih  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  baik  oleh  pihak Pengadilan,  maupun  LBH  mengenai  pemberian  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  khususnya  di  daerah pelosok,  karena  kurangnya  sarana  dan  prasarana  untuk  menuju  tempat- tempat  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan  sebagian  besar  dari  masyarakat khususnya  yang  tidak  mampu  belum  mengetahui  akan  adanya  pemberian bantuan  hukum  secara  cuma-cuma,  kemudian  keterbatasan  dana  yang disediakan  oleh  Pemerintah  menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya sosialisasi  mengenai  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

## C. Penutup
Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  terhadap  terdakwa  yang tidak  mampu  dari  segi  ekonomi  dalam  perkara  pidana  dapat  ditempuh dengan cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan dengan cara  penetapan  seorang  advokat  yang  dilakukan  oleh  ketua  hakim  majelis yang  menangani  perkara  tersebut  berkonsultasi  dengan  Ketua  Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), setelah  itu  terdakwa  membuat  surat  kuasa  kepada  seorang  advokat  dan melengkapi  semua  kelengkapan  berkas-berkas  perkara,  barulah  kemudian dapat didampingi oleh advokat.
Pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  terdakwa  haruslah orang-orang  yang  tidak  mampu,  dan  kritetia  seseorang  dikatakan  tidak
mampu  adalah  dengan  melampirkan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari kepala desa atau kelurahan setempat, sedangkan pelaksanaan bantuan hukum di LBH dilaksanakan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  identitas  pemohon,  dan  uraian singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan  bantuan  hukum, menyerahkan  dokumen  yang  berkenaan  dengan  perkara,  serta  melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang di tempat tinggal pemohon  bantuan  hukum,  dan  apabila  tidak  mendapatkannya,  maka diperkenankan  untuk  melampirkan  surat  menyurat  lain  yang  dapat membuktikan bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu.
Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum terhadap  terdakwa  yang  tidak  mampu  dari  segi  ekonomi  dalam  perkara pidana adalah: faktor penegak hukum, faktor fasilitas sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abdurrahman,  1983, Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia , Yogyakarta: Cendana Press. Adji, Oemar Seno, 1984, KUHAP Sekarang , Jakarta: Erlangga. Hamzah,  Andi,  1986, Perlindungan  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia. Kusumaatmadja,  Mochtar,  1999, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum) , cet. I, Bandung: PT Alumni. Michael,  Donny,  2012, Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemenuhan  Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak  mampu  Di  Provinsi  Jawa  Timur) . Jurnal  HAM .  (Online),
Volume 3, No. 2.
Nasution,  Adnan  Buyung,  1981, Bantuan  Hukum  Di  Indonesia ,  Jakarta: LP3ES.
_____________________,  1982, Bantuan  Hukum  Di  Indonesia ,  Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES.
Pandu, Yuda, 2004, Klien Dan Advokat , Jakarta: Abadi. Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. ___________________, 1997, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana ,  Buku  Ketiga,  Edisi  Pertama  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono,  1983, Bantuan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosio  Yuridis, Jakarta: Ghalia Indonesia. ________________, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. ________________, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi   Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soemitro,  Roni  Hanitijo,  1998, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimentri , Jakarta: Ghalia Indonesia. Sunggono,  Bambang  dan  Harianto,  Aries,  2001, Bantuan  Hukum  dan  Hak Azasi Manusia, Bandung: Mandar Maju. Tarif,  S,  1976, Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Fakultas  Hukum  Negeri, Dan  Kepengacaraan ,  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh Fakultas Hukum Negeri, Jakarta: Departemen Penerangan. Tim  Penyusun  Kamus,  1991, Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa . Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Widodo,  J,  Fajar,  2004, Ligitasi  Dan  Bantuan  Hukum ,  Bagian  Hukum Pidana Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Wiranata, Frans Hendra, 2000, Bantuan Hukum Suatu   Bentuk  Hak  Asasi Manusia  Bukan  Belas  Kasihan , Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo Kelompok Gramedia. YLBHI & PSHK, 2006, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia , Cetakan ke
1, Jakarta: YLBHI.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang  No  8  Tahun  1981, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) . Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat . Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum . PP  No  83  Tahun  2008  Tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pemberian
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
Instruksi  Menteri  Kehakiman  M.01-UM.08.10  Tahun  1996 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat Yang  Kurang  Mampu  Melalui  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum, 1985.

## C. Dokumen
Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor :38/ Pid. B / 2011/ PN.M

## D. Website
http://asa2009.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-prosedur-perkara- pidana.html. http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian- ilmiah 352239.html. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-herwinsusa- 30310-9-unikom_h-i.pdf http://hukum.kompasiana.com/2012/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1- 482891.html. http://id.scribd.com/doc/79328103/Analisis-Kasus-Nenek-Minah. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/20308547558.pdf. http://nizarakbar.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-definisi-ekonomi- menurut.html. http://repository.UNAND.ac.id/16789/1/Thesis.pdf. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22091/4/Chapter%20II.pdf. http://www.hukumonline.com/pentingnya-kehadiran-pembela-hukum-dan- keadilan. http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian- arti_8059.html. http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di- indonesia.