Volume 03 | Nomor 01 | Tahun 2022 Edisi : Februari 2022
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## POLITIK  HUKUM  TERHADAP  PENANGGULANGAN  KEJAHATAN  DUNIA MAYA
A R T I C L E  I N F O

## ABSTRACT
Article history: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  bagaimana perspektif  hukum  pidana  dan  upaya  penanggulangan kejahatan  di  dunia  maya  (cybercrime)  khususnya  di Indonesia  dilihat  dari  berbagai  aspek.  Metode  Penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  literarur review dari memperoleh data dokumentasi. Adapun hasil yang  ditemukan  adalah  Kriminalisasi  cybercrime  dalam perundang-undangan  di  Indonesia  diformulasikan  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Upaya  dalam  pemberantasan  cybercrime dilakukan  melalui  kebijakan  penal  yakni  dengan Kriminalisasi  perbuatan  dalam  undang-undang  sehingga perbuatan  tersebut  termasuk  kejahatan  didunia  maya, harmonisasi  ketentuan  hukum  nasional  dengan  hukum internasional  dalam  memberantas  cybercrime  dan penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku  cybercrime  serta  kebijakan  non  penal  yakni Menyusun  kebijakan  di  luar  hukum  pidana  yang mendukung  upaya  pencegahan  cybercrime,  melakukan sosialisasi  terhadap  potensi  kejahatan  didunia  maya, membangun  kerjasama  dengan  pihak  swasta  untuk membangun  sistem  keamanan  di  dunia  maya  dan membentuk  jaringan  kelembagaan  dalam  mencegah cybercrime  baik  dalam  tataran  nasional  maupun  dalam tingkat internasional.
Received : 19 Desember 2021 Revised   : 20 Januari 2022 Accepted : 01 Februari 2022
Keywords:

## Politik, Hukum,
Kejahatan di dunia maya (cybercrime)
This is an open access article under the CC BY-NC license.
Author:
Indra Utama Tanjung 1 , Erin Novi Adriani 2 , Syafira Audina 3 ,  Riduan Arif 4 , Sri Indah Cahyani 5 , Al As’adi Lubis 6 , Ardiansyah 7
Universitas Pembangunan Panca Budi 1 , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: Indratj@dosen.pancabudi.ac.id
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  berimplikasi  pada  perkembangan  kejahatan.  Kejahatan-kejahatan tradisional  kini  bertransformasi  menjadi  kejahatan  di  dunia  maya  (cybercrime)  dengan menggunakan  media  internet  dan  alat-alat  elektronik  lainnya.  Internet  memberikan  peluang bagi  pelaku-pelaku  kejahatan  di  dunia  maya  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  lebih  rapi, tersembunyi,  terorganisasi  serta  dapat  menembus  ruang  dan  waktu  dengan  jangkauan  yang sangat  luas.  Sebagai  salah  satu  bentuk  globalisasi  kejahatan,  kejahatan  di  dunia  maya (cybercrime)  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  beberapa  pelaku  yang  berada  di  beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kehidupan  manusia  modern  saat  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  bahkan  terkadang  sangat bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (high tech atau advanced technology) di bidang  informasi  dan  elektronik  melalui  jaringan  internasional  (internet).  Di  satu  sisi kemajuan  teknologi  membawa  dampak  positif,  seperti  adanya  e-mail;  e-commerce;  e- learning; EFTS (Electronic Funds Transfer System); Internet Banking; Cyber Bank; On-line Business  dan  sebagainya.  Namun  juga  membawa  dampak  negatif,  dengan  munculnya berbagai jenis high tech crime dan cybercrime, sehingga dinyatakan bahwa cybercrime is the most recent type of crime dan cybercrime is part of the seamy side of the Information Society (cybercrime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat informasi).
Berkembangnya  cybercrime  dapat  dilihat  dari  muculnya  berbagai  istilah  seperti  economic cybercrime;  EFT  (Electronic  Funds  Transfers)  Crime,  Cybank  Crime;  Internet  Banking Crime;  On-line  Business  Crime;  Cyber/electronic  Money  Laundering;  High  Tech  WWC (White Collar Crime); Cyber Terorism; Cyber Sex; Cyber Criminals dan sebagainya. Bahkan dalam  back-ground  paper  lokakarya  Measures  to  Combat  Computer-related  Crime  Kongres XI  PBB  dinyatakan  bahwa  teknologi  baru  yang  mendunia  di  bidang  komunikasi  dan informasi  memberikan  bayangan  gelap  (a  dark  shadow),  karena  memungkinkan  terjadinya bentuk-bentuk  eksploitasi  baru,  kesempatan  baru  untuk  aktivitas  kejahatan,  dan  bentuk- bentuk baru dari kejahatan.
Oleh karena itu dilihat dari praktiknya peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perspektif hukum  pidana dan upaya penanggulangan kejahatan di  dunia maya  (cybercrime) khususnya di  Indonesia  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi  dan  meminimalisir  kejahatan  dunia  maya,  dan  Bagaimana  hukum  yang diterapkan untuk menghadapi kejahatan dunia maya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  literarur  review  dari memperoleh  data  dokumentasi.    Dokumentasi  yang  dimaksud  disini  adalah  berupa kumpulan dari buku-buku, jurnal dan informasi yang dipercaya untuk mengkaji pembahasan yang  akan  dibahas.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan  mengumpulkan  data  lalu peneliti menelaah sesui kebutuhan data lalu ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Menanggulangi  Dan  Meminimalisir  Kejahatan  Dunia Maya
Kejahata  Dunia  Maya  (Cybercrime)  adalah  salah  satu  produk  dari  globalisasi  kejahatan, dimana  kejahatan  dilakukan  tanpa  terbatas  pada  ruang  dan  waktu.  Muladi  dan  Diah Sulistyani  R.S  menjelaskan  bahwa  akselarasi  transportasi,  komunikasi  dan  informasi
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah
modern  melahirkan  globalisasi  teknologi  yang  berpengaruh  terhadap  globalisasi  kejahatan (globalization of crime).  Lebih lanjut dikatakan, kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang  dapat  dilakukan  dalam  menanggulangi  hal  tersebut  adalah  dengan  warmaking criminology  or  harm  creating  on  crime  yang  bersifat  bermusuhan  (adversarialism)  sebagai pendekatan  represif  dan  dikombinasikan  dengan  pendekatan  preventif  mutualisme  atau kebersamaan atas dasar peacemaking criminology.
Dalam  menanggulangi  cybercrime  maka  diperlukan  upaya  komprehensif  baik  melalui hukum  pidana  maupun  melalui  saluran  hukum  pidana.  Pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  dilakukan  dengan  pendekatan  integral  antara  kebijakan  penal  dengan  kebijakan non  penal.  Kebijakan  penal  memiliki  beberapa  keterbatasan  dan  kelemahan  yakni  bersifar fragmatis,  individualitik  (offender  oriented),  lebih  bersifat  represif  dan  harus  didukung dengan infratruktur yang memerlukan biaya tinggi. Dengan demikian maka penanggulangan kejahatan  lebih  baik  dilakukan  dengan  menggunakan  kebijakan  non  penal  yang  bersifat preventif.  Kebijakan dalam penanggulangan cybercrime dapat dilakukan dengan dua acara yakni:
1. Kebijakan penal.
2. Kebijakan non penal.
Kebijakan penal adalah kebijakan yang terkait dengan penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian kasus kejahatan di dunia maya. Kebijakan penal dapat dilakukan melalui cara- cara berikut:
1. Kriminalisasi  perbuatan  dalam  undang-undang  sehingga  perbuatan  tersebut  termasuk kejahatan di dunia maya.
Negara  hukum  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  peraturan  hukum  menjamin  tertib negara  dan  tertib  masyarakat.    Indonesia  adalah  negara  hukum,  sehingga  penjatuhan sanksi  hukum  harus  didahului  dengan  kriminalisasi  suatu  perbuatan  sehingga  dapat digolongkan  sebagai  tindak  pidana.  Kriminalisasi  dapat  terjadi  karena  perkembangan masyarakat  yang  didukung  dengan  kemajuan  ilmu  dan  teknologi.    Kriminalisasi  perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang dilindungi supaya tidak terjadi  over  kriminalisasi.  Kriminalisasi  memang  memungkinkan  kekacauan  dalam struktur hukum telematika. Secara tegas Jonathan Mayer mengatakan sebagai berikut: The  structure  of  cybercrime  law  generates  the  potential  for  two  different  types  of redundancy. First, a cybercrime offense might be internally redundant, overlapping with other  cybercrime  offenses  within  the  same  statutory  scheme.  Second,  a  cybercrime offense might  be externally redundant,  overlapping with  noncybercrime civil  claims or criminal charges.
Dalam  memformulasikan  suatu  tindakan  perlu  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  atau tidak,  maka  pembuat  undang-undang  memerlukan  batasan  antara  perlindungan  pribadi di  satu  sisi  dan  kebebasan  berekspresi  di  sisi  lain.  Zubair  Kasuri,  Flare  mengatakan “Civil and human rights activists contend that the law would put unnecessary curbs on freedom of expression on the internet. According to them, it will give undeterred powers to  the  law-enforcement  and  investigation  authorities  to  harass  innocent  people  in  the name  of  national  security”.    Aktivis  sipil  dan  hak  asasi  manusia  berpendapat  bahwa undang-undang  akan  melarang  pembatasan  kebebasan  berekspresi  di  internet.  Menurut mereka, hal itu akan memberi kekuasaan yang tidak berdasar kepada otoritas penegakan hukum  dan  investigasi  untuk  melecehkan  orang-  orang  yang  tidak  bersalah  atas  nama keamanan nasional (translasi oleh peneliti).
Indonesia  sampai  saat  ini  belum  memiliki  undang-undang  tentang  perlindungan  data pribadi,  setidaknya  sebelum  dikeluarkannya  UU  No.  27  Tahun  2022  .  Ketentuan
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah
mengenai  data  pribadi  memang  secara  sekilas  diatur  dalam  Pasal  26  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016.  Ketentuan      terebut      belum      cukup      untuk  melindungi penyebaran data pribadi yang sangat rentan terjadi di dunia maya. Pornografi anak juga belum menjadi ketentuan yang berdiri sendiri. Tindak pidana ini hanya diancam dengan pidana yang diperberat dibandingkan apabila melibatkan orang dewasa.
2. Harmonisasi  ketentuan  hukum  nasional  dengan  hukum  internasional  dalam memberantas cybercrime.
Sigid  Suseno  menggambarkan  telah  terjadi  pendekatan  antara  pendekatan  global  dan pendekatan  evolusioner  yang  melahirkan  pendekatan  kompromistis  yakni  yang  sesuai dengan  karakteristik  dan  kategorisasi  cybercrime.    Pendekatan  evolusioner  dilakukan dengan  mengamandemen  rumusan  tindak  pidana,  baik  objek  maupun  cara-cara dilakukannya  tindak  pidana  terhadap  computer  related  offences  dari  tindak  pidana tradisional yang terdapat dalam KUHP dan yang diatur dalam Undang-undang khusus di luar  KUHP.  Pendekatan  global  dilakukan  terhadap  confidentiality  integrity,  dan availability  data  komputer  atau  sistem  komputer  atau  sistem  elektronik  dengan membentuk pengaturan yang baru dalam Undang-undang khusus. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporan akhir mengenai “Kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi”  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunan  regulasi  di  bidang  cybercrime, Indonesia memiliki beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, yaitu dengan:
a. Mengembangkan hukum pidana melalui penyusunan norma-norma    hukum positif yang dapat menjangkau kejahatan- kejahatan di bidang teknologi informasi.
b. Mengadopsi  prinsip-prinsip  regulasi  cybercrime  yang  bersifat  global  dari  suatu model norma-norma hukum internasional ke dalam suatu regulasi nasional.
c. Meratifikasi atau mengakses EU Convention on Cybercrime 2001 di Budapest, dan kemudian  menyusun  regulasi  dan  peraturan  implementasinya  (implementing legislation) dalam tataran hukum nasional.
3. Penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku cybercrime. Dalam hukum modern, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering) dilakukan dengan melibatkan para pembuat hukum dengan merumuskan  sanksi  sebagai  sarana  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  tersebut dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat.  Penegakan hukum  dilakukan untuk memenuhi  nilai  keadilan, terutama bagi  korban. Nilai keadilan menduduki  elemen  vital  dan  esensial  dalam  pembentukan,  penerapan  dan  penegakan hukum. Nilai keadilan tersebut menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita hukum Pancasila.
Formulasi  hukum  telematika  sampai  saat  ini  memang  belum  mencapai  tingkat kemapanan.  Hal  ini  disebabkan  karena  bidang  ini  mengandung  unsur-unsur  yang kompleks.  Mengenai hal tersebut Marco Gercke mengemukakan sebagai berikut: Introducing  cybercrime  legislation  is  not  an  easy  task  as  there  are  various  areas  that require  regulation.  In  addition  to  substantive  criminal  law  and  procedural  law, cybercrime legislation may include issues related to international cooperation, electronic evidence  and  the  liability  of  an  Internet  Service  Provider  (ISP).  In  most  countries elements  of  such  legislation  may  already  exist  –  often  in  different  legal  frameworks. Provisions  related  to  cybercrime  do  not  necessarily  need  to  be  implemented  in  one single  piece  of  legislation.  With  regard  to  existing  structures,  it  might  be  necessary  to update different pieces of legislation (such as amending an Evidence Act to ensure that it is  applicable  with  regard  to  the  admissibility  of  electronic  evidence  in  criminal
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah
proceedings)  or  remove  provision  from  an  older  law  (for  example  in  a Telecommunications Act) within the process of introducing new legislation. Memperkenalkan peraturan cybercrime bukanlah tugas yang mudah karena ada berbagai area yang memerlukan regulasi. Selain hukum pidana dan hukum acara yang substantif, undang-undang  cybercrime  mungkin  mencakup  masalah  yang  berkaitan  dengan  kerja sama internasional, bukti elektronik dan pertanggungjawaban Penyedia Layanan Internet (ISP).  Di  sebagian  besar  negara,  unsur-unsur  perundang-undangan  semacam  itu mungkin  sudah  ada  seringkali  dalam  kerangka  hukum  yang  berbeda.  Ketentuan  terkait kejahatan  dunia  maya  tidak  perlu  diimplementasikan  dalam  satu  undang-  undang tunggal.  Sehubungan  dengan  struktur  yang  ada,  mungkin  perlu  memperbarui  bagian undang-undang  yang  berbeda  (seperti  mengubah  Undang-Undang  Bukti  untuk memastikan  hal  itu  dapat  diterapkan  sehubungan  dengan  diterimanya  bukti  elektronik dalam  proses  pidana)  atau  menghapus  ketentuan  dari  undang-undang  yang  lebih  lawas (untuk  contoh  dalam  Undang-Undang  Telekomunikasi)  dalam  proses  memperkenalkan undang-undang baru (translasi oleh peneliti).
Politik  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  cybercrime  melalui  sarana  penal  perlu diimbangi denggan kebijakan non penal. Kebijakan non penal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun  kebijakan  di  luar  hukum  pidana  yang  mendukung  upaya  pencegahan cybercrime,  seperti  melalui  kebijakan  anti-kebencian,  kebijakan  anti-bullying  dan kebijakan berinternet sehat melalui sistem pendidikan.
2. Melakukan  sosialisasi  terhadap  potensi  kejahatan  di  dunia  maya  dengan  mengedukasi masyarakat pengguna internet untuk tidak mencantumkan identitas pribadi, bertransaksi di tempat dengan fasilitas internet yang aman dan sebagainya.
3. Membangun  kerjasama  dengan  pihak  swasta  untuk  membangun  sistem  keamanan  di dunia maya.
4. Membentuk  jaringan  kelembagaan  dalam  mencegah  cybercrime  baik  dalam  tataran nasional  maupun  dalam  tingkat  internasional.  Kerjasama  internasional  dalam penanggulangan  cybercrime  sangat  diperlukan  mengingat  cybercrime  merupakan kejahatan transnasional yang terror ganisir.
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  harus  sigap  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap perkembangan hukum dan strategi dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya. Politik hukum dalam menanggulangi cybercrime dilakukan dengan menyusun strategi global dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya, menyusun formulasi hukum  yang  responsive  dan  menyiapkan  kelembagaan  yang  dapat  melakukan  tindakan cepat ketika terjadi masalah di dunia maya.

## Hukum Yang Diterapkan Untuk Menghadapi Kejahatan Dunia Maya
Kebijakan  kriminalisasi  atau  formulasi  hukum  pidana  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan masalah cybercrime, selama ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Dalam KUHP
Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum  secara  langsung  dikaitkan  dengan  perkembangan  cybercrime,  selain  itu  juga terdapat  berbagai  kelemahan  dan  keterbatasan  dalam  menghadapi  perkembangan teknologi  dan  high  tech  crime  yang  sangat  bervariasi.  Contoh  dalam  hal  menghadapi masalah  pemalsuan  kartu  kredit  dan  transfer  dana  elektronik  saja,  KUHP  mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan khusus mengenai hal tersebut. Ketentuan yang ada hanya mengenai:
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah
doi.org/10.54209/judge.v3i01.371
a. Sumpah/keterangan palsu (Pasal 242);
b. Pemaluan mata uang dan uang kertas (Pasal 244-252);
c. Pemalsuan materai dan merk (Pasal 253-262); dan
d. Pemalsuan surat (Pasal 263-276).
2. Undang-undang di luar KUHP
a. UU  No.36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  mengancam  pidana  terhadap perbuatan:
1) Memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi (Pasal 50 jo.22);
2) Menimbulkan  gangguan  fisik  dan  elektromagnetik  terhadap  penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 55 jo.38);
3) Menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi (Pasal 56 jo.40).
b. Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Pasal  38  UU  No.15  Tahun  2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  mengakui  electronic record sebagai alat bukti yang sah.
c. UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mengatur tindak pidana:
1) Pasal 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang:
a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkandan/atau bohong;
b) menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalahgunaan  narkotika dan obat terlarang; atau
c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
2) Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yng memperolokkan, merendahkan,  melecehkan,  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai  agama,  martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
3) Pasal  58  jo.  46  ayat  (3)  mengancam  pidana  terhadap  siaran  iklan  niaga  yang didalamnya memuat:
a) promosi  yang  dihubungkan  dengan  ajaran  suatu  agama;  ideologi,  pribadi dan/atau  kelompok,  yang  menyinggung  perasaan  dan/atau  merendahkan martabat orang lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
c) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
d) hal-hal  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  masyarakat  dan  nilai-nilai agama; dan/atau
e) eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.
d. UU No.11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik (UU-ITE), Bab VII  Perbuatan  yang  dilarang,  memuat  ketentuan  pidana  bagi  setiap  orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan:
1) Melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik;  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman (Pasal 27).
2) Menyebarkan      berita      bohong      dan      menyesatkan      yang      mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik;  menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan (SARA) (Pasal 28)
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah
3) Mengirimkan  informasi  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).
4) Mengakses    komputer    dan/atau    sistem    elektronik    milik    orang    lain; mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  dengan  tujuan  memperoleh informasi  elektronik  dan/atau    dokumen    elektronik;    mengakses    komputer dan/atau    sistem    elektronik  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30).
5) Melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik;  melakukan  intersepsi  elektronik      atas  transmisi  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik (Pasal 31)
6) Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan,  suatu  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  milik  orang  lain  atau  milik  publik;  memindahkan atau  mentransfer  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada sistem  elektronik  orang  lain    yang    tidak    berhak;    mengakibatkan    terbukanya suatu    informasi    elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bersifat  rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (Pasal 32).
7) Terganggunya  sistem  elektronik  dan/atau  mengakibatkan  sistem  elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33).
8) Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki
9) perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  yang  dirancang  atau  secara  khusus dikembangkan  untuk  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  27- 33;
10) sandi  lewat  komputer,  kode  akses,  atau  hal  lain  yang  sejenis  dengan  itu  yang ditujukan  agas  sistem  elektronik  menjadi  dapat  diakses  dengan  tujuan memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 27-33 (Pasal 34).
11) Melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik  dan/atau dokumen elektronik  tersebut  dianggap seolah-olahdata yang otentik (Pasal 35).
12) Melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27-34  yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 36).
13) Melakukan  perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27-36 diluar  wilayah  Indonesia  terhadap  sistem  elektronik  yang  berada  di  wilayah Yurisdiksi Indonesia (Pasal 37).
Kriminalisasi  cybercrime  di  Indonesia  khususnya  dalam  UU-ITE  dapat  dibagi  dalam  dua kategori,  yaitu  perbuatan  yang  menggunakan  komputer  sebagai  sarana  kejahatan,  dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan yang menggunakan  komputer  sebagai  sarana  adalah  setiap  tindakan  yang  mendayagunakan  data komputer, sistem komputer, dan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan di  ruang  maya  bukan  ruang  nyata.  Kejahatan  yang  menjadikan  komputer  sebagai  sasaran adalah  setiap  perbuatan  dengan  menggunakan  komputer  yang  diarahkan  pada  data komputer,  sistem  komputer,  atau  jaringan  komputer,  atau  ketiganya  secara  bersama-sama. Perbuatan tersebut  dilakukan di  ruang maya bukan ruang nyata, sehingga seluruh aktivitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terjadi di ruang maya.
Indra Utama Tanjung, Erin Novi Adriani, Syafira Audina,  Riduan Arif, Sri Indah Cahyani, Al As’adi Lubis, Ardiansyah

## KESIMPULAN
Kriminalisasi  cybercrime  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  diformulasikan  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Upaya  dalam  pemberantasan cybercrime dilakukan melalui kebijakan penal yakni dengan Kriminalisasi perbuatan dalam undang-undang sehingga terbuatan tersebut termasuk kejahatan di dunia maya, harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional dalam memberantas cybercrime dan penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku cybercrime serta kebijakan non  penal  yakni  Menyusun  kebijakan  di  luar  hukum  pidana  yang  mendukung  upaya pencegahan  cybercrime,  melakukan  sosialisasi  terhadap  potensi  kejahatan  di  dunia  maya, membangun  kerjasama  dengan  pihak  swasta  untuk  membangun  sistem  keamanan  di  dunia maya  dan  membentuk  jaringan  kelembagaan  dalam  mencegah  cybercrime  baik  dalam tataran nasional maupun dalam tingkat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Arief,  Barda  Nawawi,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2003
[2]. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Kajian  EU  Convention  on  Cybercrime dikaitkan  dengan  Upaya  Regulasi  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi,  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Republik Indonesia, 2009
[3]. Gercke,  Marco,  Understanding  Cybercrime:  Phenomena,  Challenges  and  Legal Response, ITU Telecommunication Development Bureau, 2012.
[4]. Hatta,  Kebijakan  Politik  Kriminal:  Penegakan  Hukum  dalam  Rangka  Penanggulan Kejahatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
[5]. Hamzah, Andi, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika, 1987 [6]. Ibrahim, Johnny, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006
[7]. Kasuri, Zubair dan Karachi Flare, (2016). “Cybercrime Prevention Law Takes Effect”, Karachi. Vol. 12(11) 22-34.
[8]. Muladi  dan  Diah  Sulistyani  R.S.  Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  dan Kebijakan Kriminal, Bandung: Alumni, 2016
[9]. Mayer,  Jonathan,  (2016).  “Cybercrime  Litigation”,  University  of  Pennsylvania  Law Review, Vol. 164(2) 1485-1486
[10]. Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, Anak dan Wanita dalam Hukum, Jakarta: LP3ES,1983 [11]. Suteki, Hukum dan Alih Teknologi; Sebuah Pergulatan Sosiologis, Yogyakarta: Thafa Media, 2013
[12]. Soejadi,  2017,  Refleksi  Mengenai  hukum  dan  Keadilan;  Aktualisasinya  di  Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017
[13]. Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta Aswaja Pressindo, 2007