Email: ernestoterredi@terranusa.or.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.2021.158-173
Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

## Ernestus Lalong Teredi
Lembaga Terranusa Indonesia
Recieved: 7 Mei 2020 Revised: 25 Agustus 2020 Published: 27 April 2021
Keywords: politik keterlibatan; krisis kebijakan; masyarakat adat

## Pendahuluan
olitik  berlangsung  dalam  dua  ketegangan,  yaitu  kepluralitasan  sosial dan  konflik.  Demokrasi  pun  memberi  legitimasi  untuk  mengelola perbedaan  dan  konflik.  Bahkan,  lebih  jauh,  demokrasi  memaksakan
konflik  politik  agar  permanen.  Dalam  demokrasi,  yang  paling  dibutuhkan  adalah keaktifan  warga  negara  untuk  memberi  tuntutan  politik.  Demokrasi  adalah  ruang menjadikan warga negara untuk terlibat secara penuh dalam membingkaikan tentang P

## Abstrak :
Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diselenggarakan pada tahun  1999  merupakan  momentum  bangkitnya  perjuangan  masyarakat  adat  di Indonesia. Kebangkitan ini, disebabkan krisis dari berbagai kebijakan sebelumnya yang mengabaikan kehidupan masyarakat adat. Dari lanskap genealogi tersebut, tulisan  ini  memeriksa  bagaimana  dinamika  dan  strategi  gerakan  politik keterlibatan  masyarakat  adat  di  Indonesia.  Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  wacana.  Temuan  dalam  tulisan ini, politik keterlibatan AMAN hadir karena krisis kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Mengisi krisis kebijakan tersebut, maka terdapat tiga pola politik  keterlibatan  AMAN  yang  dilakukan  secara  kontinu  selama  ini.  Pertama keterlibatan  akar  rumput  dengan  tujuan  menghidupkan  kritisisme  dan mengidentifikasi  persoalan  dalam  kehidupan  masyarakat  adat.  Kedua,  ikut mengadvokasi  kebijakan  publik,  yang  bertujuan  untuk  menghadirkan  kebijakan yang  berpihak  pada  masyarakat  adat.  Ketiga,  terlibat  dalam  pentas  elektoral, dengan misi menghadirkan perwakilan yang paham persoalan dasar masyarakat adat. Dari keseluruhan temuan tersebut, benang merah yang dapat diambil yaitu pola  gerakan  politik  keterlibatan  AMAN  berhasil  membangun  sikap  kritis  dan perlawanan  dari  komunitas  masyarakat  adat.  Di  sisi  lain,  gerakan  politik keterlibatan  AMAN  mampu  merumuskan  kebijakan  yang  berpihak  pada masyarakat adat serta mengutus kader ke jajaran politik struktural.
kesejahteraan  bersama.  Keadilan  dan  kebaikan  bersama  akan  tercapai  ketika demokrasi meletakan warga negara sebagai penghuni dan pemandu jalannya negara. Dengan kata lain, demokrasi adalah kategori transendental (syarat kemungkinan) bagi tercapainya  kebaikan  bersama.  Kira-kira  itulah  konsep  politik  keterlibatan  yang menjadi acuan standar bagi negara demokratis. Yang artinya, adanya warga negara yang aktif ‘demos’ untuk selalu memberi tuntutan politik.
Tulisan  ini  berusaha  melacak  gerakan  politik  keterlibatan  dari  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN).  Secara  spesifik  penulis  akan  memeriksa  atas dasar  apa  munculnya  politik  keterlibatan  tersebut.  Di  sisi  lain,  penulis  akan menjelaskan tiga pola kerja politik keterlibatan dari AMAN; (1) gerakan akar rumput, (2) terlibat dalam mengadvokasi kebijakan publik baik di tingkat lokal pun nasional, (3) ikut dalam pentas elektoral. Secara ringkas, argumentasi dalam tulisan ini bahwa politik keterlibatan masyarakat adat muncul karena dislokasi atau krisis dari banalitas kebijakan  yang  mengabaikan  masyarakat  adat.  Atau  kebijakan  negara,  memiliki kecenderungan  untuk  menjalankan  fantasi  neoliberal  –  melalui  regulasi  serta menempatkan sektor sewasta sebagai pemandu kemajuan. Dalam moment krisis ini, pada  akhirnya  menghadirkan  dimensi  politis  dari  masyarakat  adat  untuk  melawan melalui tiga pola yang menjadi kekuatan masyarakat adat yaitu politik keterlibatan.
Praktik politik keterlibatan masyarakat adat sebenarnya sudah menjadi suatu habituasi,  dimana  masyarakat  adat  sendiri  mampu  bertahan  hidup,  jauh  sebelum negara  ini  terbentuk.  Sehingga  ketika  masyarakat  adat  ditransformasi  menjadi masyarakat  Indonesia,  tak  serta  merta  dimensi  keadatannya  dihilangkan.  Hal  ini, bukan  mempertegas  soal  esensialis  identitas  keadatan  dari  masyarakat  adat. Melainkan mempertegas faktum pluralitas dari Indonesia sendiri. Sehingga menjaga faktum pluralitas tersebut, dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama yang diselenggarakan pada Maret 1999, mensepakati mengenai siapa itu masyarakat adat melalui  beberapa  identifikasi  baik  secara  partikular  dan  universal  (Moniaga,  2010; Sangaji,  2010).  Dan  yang  menjadi  generik  dalam  konsep  masyarakat  adat  adalah tentang wilayah adat yang mencakupi tanah adat, hutan adat, sosial, politik, ekonomi, hukum adat sampai kepercayaan masyarakat adat sendiri.
Kendati demikian, dinamika dari politik keterlibatan selama ini, muncul juga beberapa kritikan yang tajam dan hambatannya. Misalnya, konteks kerja akar rumput, yang hadir melalui program seperti pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan – dalam momen  ini,  terjadinya  pembentukan  subjek  masyarakat  adat  untuk  dikontrol  dan dinormalkan,  atau  dalam  bahasa  Li  (2012)  cara-cara  tersebut  sebagai  teknikalisasi permasalahan. Dimana tujuannya untuk menjadikan masyarakat adat sesuai dengan tujuan dari para pejuang masyarakat adat. Singkatnya bahwa identifikasi persoalan itu muncul  dari  pegiat  masyarakat  adat,  sehingga  yang  ditawarkanlah  konsep pemberdayaan, dll. Kedua, dalam perjuangan politik elektoral tingkat lokal ataupun nasional, terkadang dari figur-figur yang diutus masyarakat adat mengalami persoalan
yang besar. Hal ini dikarenakan politik lokal dilumati oleh praktik politik uang sebagai mana yang lazim terjadi dalam politik elektoral selama ini (Edward & Sukmajati, 2015). Serta bekerjanya watak bisnis atau yang dibahasakan sebagai rent seeking (Rahmawati, 2015: 99). Bahkan, parahnya terjadi keberjarakan antara kader masyarakat adat yang menang  menjadi  DPRD  dengan  basisnya  yaitu  komunitas  masyarakat  adat  (Lies  & Dkk, 2017).
Beragam problematisasi yang ada pada gerakan akar rumput harus diperiksa lebih dalam lagi. Jika diperiksa kritikan mengenai program atau gerakan akar rumput dan  beberapa  praktik  busuk  yang  mendera  praktik  politik  elektoral  merupakan konteks praktis. Namun dalam konteks praktis tersebut, hal yang dilupakan adalah mengenai agenda-agenda alternatif dari partikular masyarakat. Dalam hal ini, kerja gerakan akar rumput yang dilakukan masyarakat adat, justru menghadirkan subjek masyarakat  adat  yang  kritis  dan  radikal.  Alih-alih  penaklukan  dan  pendisplinan, justru  masyarakat  adat  semakin  masif  dan  kencang  dalam  melawan  ketidakadilan yang mereka hadapi. Selain itu, kritikan yang memilahkan pejuang masyarakat adat dan masyarakat adat sebagai komunitas yang diberdayakan merupakan kritikan yang salah sasaran. Karena pejuang dan masyarakat adat merupakan satu kesatuan dalam bingkai  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN).  Sementara  dalam  konteks bekerjanya  politik  uang  dan  sektor  swasta  dalam  mencari  keuntungan,  merupakan krisis dalam demokrasi sendiri yang sudah akut di Indonesia – dikarenakan absennya gerakan blok politik kritis. Terakhir adalah persoalan mengenai adanya keberjarakan antara  masyarakat  adat  dan  kadernya  yang  masuk  dalam  jajaran  struktural  politik. Problem  seperti  ini,  rupanya  lupa  memeriksa  bagaimana  proses  pengutusan  kader dari masyarakat adat. Apakah diutus oleh komunitas atau maju untuk melayani fantasi keagenan dari kader sendiri.
Tulisan ini merupakan refleksi penulis sendiri selama terlibat dengan teman- teman AMAN dalam rangka meneliti tentang Evaluasi Partisipasi Politik Masyarakat Adat Nusantara Pada Pemilu 2019, di Sumatera Utara (Deli Serdang), Sulawesi Selatan (Sinjai), Halmahera Tengah (Weda), Nusa Tenggara Timur (Sumba). Dan pada saat penulis  melakukan  penelitian  tentang  keterlibatan  AMAN  dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  Adat  di  Bulukumba. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada posisi epistimologi dalam penelitian Ilmu Politik,  melalui  metode  kualitatif  yang  memandang  situasi  sosial  selalu  diidentikan dengan pendekatan interpretatif, karena pada dasarnya sifat sosial sesuatu dinamis, terkonstruksi  dan  bertumbuhnya  realitas  sosial  (Marsh  &  Stoker,  2012).  Metode penelitian  kualitatif  menekankan  pada  teknik  wawancara  dan  pengamatan,  serta mencari refrensi pendukung temuan penulis sendiri. Kendati demikian, pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini adalah  analisis wacana atau discourse analysis. Tesis utama dari analisis wacana, setiap material empiris dan informasi merupakan objek atau  subjek  diskursif.  Semuanya  merupakan  teks  yang  maknanya  dibentuk  dalam
suatu diskursus tertentu. Konsekuensinya, semua data baik lingusitik maupun non- linguistik dipikirkan sebagai suatu yang tidak netral, namun berada dalam suatu ruang makna  yang  siap  untuk  diperiksa  melalui  berbagai  teknik,  seperti  dekonstruksi ataupun geneologi (Howarth & Stavrakakis, 2000).

## Sekilas Konstruksi Teoritis
Dalam beragam literatur, konsep politik keterlibatan merupakan suatu konsep yang  jamak  dalam  politik  kontemporer.  Konsep  politik  keterlibatan  merupakan derivasi  dari  gugus  teori  demokrasi.  Sementara  analisis  wacana  erat  kaitan  dengan konsep  demokrasi  radikal.  Dalam  tradisi  demokrasi  radikal  yang  dicetuskan  oleh Laclau & Mouffe (2008) sebuah tindakan dan  praktik politik akan bermanfaat dalam ruang  demokrasi  untuk  tujuan  kebebasan  dan  kesetaraan.  Aktivitas  politik  akan disebut  berhasil,  selama  demokrasi  mampu  mengubah  rakyat  atau  yang  banyak menjadi ‘demos’ (warga negara yang aktif). Dengan kata lain, demos itu merupakan suatu hakikat politis dalam diri manusia melalui wicara, tindakan, dan karya (Hanna, 1995; Riyadi, 2013). Wicara, tindakan, dan karya dijamin dalam demokrasi. Sehingga keterlibatan AMAN dalam berpolitik sebagai sinyal hidupnya ‘demos’ dalam memberi tuntutan politik itu sendiri.
Kendati  demikian,  tindakan  dalam  demokrasi  radikal  yang  dicetus  Laclau, bukan  berbasis  individualisme  yang  diagungkan  oleh  liberalisme.  Tindakan  sangat erat kaitan dengan kolektivitas. Ernesto (2005) & Hanna (1995) menjelaskan bahwa, inti dari  politik  adalah  solidaritas,  untuk  mencapai  kolektivitas.  Dengan  adanya solidaritas,  maka  dengan  sendirinya  kepentingan  bisa  dinegosiasi  dan  tercapai. Demokrasi  membiarkan  kolektivitas  itu  tumbuh.  Karena  dengan  tumbuhnya solidaritas  dan  kolektivitas,  maka  pelacakan  serangkaian  tentang  kewargaan  tidak hanya  pada  satu  dimensi  saja,  melainkan  justru  membiarkan  “sub-altern”  bisa berbicara  (Isin,  2002).  Dengan  berarti,  demokrasi  menjamim  solidaritas  dan kolektivitas  untuk  memunculkan  keberpihakan  dan  memberi  ruang  bagi  siapa  saja untuk berbicara, termasuk kelompok marjinal.
Dalam kerangka pemikiran demikian, maka solidaritas merupakan salah satu basis dalam mengidentifikasikan soal identitas dalam masyarakat. Artinya, identitas menjadi  penekanan  penting  dalam  memahami  demokrasi  radikal.  Ketika  berbicara identitas, maka erat kaitan dengan subjek. Subjek dalam perspektif analisis wacana yang  mana  mengacu  pada  Lacan,  merupakan  subjek  yang  lack  atau  selalu berkekurangan dalam menentukan siapa dirinya (Stavrakakis, 2002). Dikatakan lack karena segala hal tentang subjek selalu mengalami rupture atau keterputusan secara permanen. Sehingga dalam momen lack, subjek selalu mengalami kontingensi – suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Dari sinilah muncul apa yang dinamakan sebagai subject position atau posisi subjek dalam berbagai
medan diskursif, serta political subjectivity yang menjelaskan tindakan dari subyek yang lahir dari kontingensi struktur-struktur diskursif (Stavrakakis, 2002).
Penjelasan  mengenai  subjek  tersebut  merupakan  sebuah  bingkai  dalam memahami tentang bagaimana masyarakat adat bisa memiliki imajinasi agar terlibat dalam  demokrasi  untuk  memberi  artikulasi  politik.  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut,  maka  hal  yang  harus  dipahami  bahwa  korpus  sosial  merupakan  arena sebagai hadirnya aktus-aktus politik dalam membentuk solidaritas dan kolektivitas. Persis dalam momen ini, dengan membentuk kembali identitas dari masyarakat adat, merupakan sinyal adanya political subjectivity yang mana subyek lahir dari kontingensi struktur-struktur diskursif. Pada momen ini masyarakat melakukan sedimentasi dan reaktifasi, dan inilah yang dinamakan sebagai politikal. Namun dalam rekatifasi dan sedimentasi, secara permanen mengalami patahan atau kekurangan. Persis manusia, siapapun  itu  selalu  berada  dalam  ketegangan  yang  permanen  tersebut.  Dengan berarti, perjuangan apapun itu inheren dilakukan tergantung konteks dan situasi yang membentuknya.  Dan  kepastian  dari  perjuangan  tersebut  selalu  berproses  tanpa selesai.
Dengan  kata  lain,  membangkitkan  imajinasi  historis  dari  masyarakat  adat bukan hanya mekanisme dalam membentuk solidaritas dan kolektivitas, karena hal ini  sebenarnya  permanen  dalam  tubuh  sosial.  Lebih  jauh  bahwa  kebangkitan masyarakat  adat  merupakan  momen  politikal,  akibat  krisis  dari  struktur  diskursif demokrasi  liberal  yang  menekan  pada  individualisme,  yang  sebenarnya  sangat kontradiksi dengan kehidupan sosial masyarakat adat sendiri. Sehingga inti dari tesis Ernesto  (2005)  mengenai  politik  keterlibatan,  menekan  pada  identifikasi  identitas. Namun  dalam  identifikasi  tersebut  subjek  yang  berada  dalam  satu  identitas  tidak pernah  fix,  karena  ia  akan  selalu  terbentuk  dalam  setiap  dinamika  sosial.  Dalam konteks  ini,  bagi  Mouffe  dalam  demokrasi,  kewargaan  bisa  berkontribusi  pada kebebasan dan kesetaraan dengan menggabungkan cita-cita dan pluralisme dengan ide-ide  semangat  publik  dan  kepedulian  pada  etika  politik.  Pada  momen  inilah hegemonik tercapai melalui rute demokrasi radikal.
Apa  yang  menjadi  penjelasan  di  atas  bahwa  politik  keterlibatan  merupakan momen  dimana  subjek  melakukan  tindakan  berdasarkan  solidaritas  dari pembentukan  sosial.  Tindakan,  baik  itu  dalam  bentuk  perlawanan  atau  praktik apapun,  yang  mana  bertujuan  dalam  menentukan  artikulasi  politik.  Artinya  politik keterlibatan hanya masuk dalam folder demokrasi, karena menekan pada solidaritas dan kolektivitas dan adanya identifikasi secara terus menerus yang tidak final. Pada titik  ini,  demokrasi  akan  bermanfaat  ketika  dijadikan  ruang  dalam  menghadirkan praktik  sosial.  Singkatnya  demokrasi  harus  dipraktikan  berdasarkan  fakta  ontologi, yaitu dalam korpus sosial adanya ketegangan, solidaritas, kolektivitas dan identifikasi identitas secara terus menerus.
Dengan  demikian,  politik  keterlibatan  masyarakat  adat  merupakan  momen politikal, karena mereaktifasi keadatan dalam tubuh sosial untuk memberi artikulasi politik. Kendati sifatnya masih demonik karena belum mencapai dimensi hegemonik untuk mengikat setiap identitas sosial yang plural. Namun poin penting yang dipakai penulis  dari  argumen  Laclau  dan  Mouffe  adalah,  soal  kehadiran  masyarakat  adat untuk terlibat, karena efek dari krisisi. Sehingga suatu identitas mereaktifasi kembali identitas keadatan dalam rangka membentuk masyarakat untuk memberi artikulasi politik, yang mana hal ini sudah dirumuskan secara kolektif dalam tubuh masyarakat adat.

## Dislokasi dan Munculnya Politik Keterlibatan
Hal  yang  paling  penting  diperiksa  saat  ini  yaitu  terkait  munculnya  politik keterlibatan.  Secara  ketat  penulis  merumuskan  bahwa  dislokasi  atau  nir-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat, justru menghadirkan politik keterlibatan itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  krisis  dari  tata  kebijakan  yang  buruk,  otomatis  akan menghadirkan artikulasi politik dari masyarakat adat. Dalam konteks global momen dislokasi  juga  telah  membangkitan  gerakan  politik  masyarakat  adat.  Dari  beberapa negara  seperti  di  Afrika,  Asia,  Amerika  Latin,  kita  belajar  bagaimana  kebangkitan masyarakat  adat  menjadi  sangat  politis,  untuk  melawan  ketidakadilan  karena kehilangan tanah dan kehancuran dignity. Gerakan masyarakat adat muncul kembali dalam  berbagai  konteks  politik  yang  spesifik,  disebabkan  terus  bekerjanya  nalar kolonialisme melalui berbagai institusi negara kendati kolonialisme itu sudah berlalu, (Djalong, 2011).
Sementara  dalam  konteks  Indonesia  praktik  yang  sama  dari  neoliberal  juga masih berjalan yaitu efek dari otoritarianisme Orde Baru (Orba) selama 30 tahun yang mengabaikan  kehidupan  masyarakat  adat  secara  umum  melalui  mekanisme mengontrol akses hutan dan tanah. Efeknya pun sampai saat ini masih terdapat hal- hal seperti regulasi yang mengatur masyarakat adat untuk apolitis dan dijadikan objek pembangunan  semata.  Bukti  nyatanya  adalah  bagaimana  kekuatan  sektor  swasta untuk  menguasai  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di  Indonesia  saat  ini  masih  masif dilaksanakan dan mengabaikan masyarakat adat sendiri.
Pada  praktik  yang  paling  spesifik    dan  subtil,  yang  terjadi  hari  ini  dengan memperkuat sektor swasta dalam menguasai SDA, misalnya Lamonge (2012) dengan melacak  khusus  terhadap  Perusahan  Merauke  Integrated  Food  &  Energy  Estate (MIFEE)  di  Papua,  temuanya  bahwa  paradigma  neoliberalisme  dan  kebijakan pemerintah di Indonesia memberi legitimasi yang kuat bagi implementasi MIFFE. Hal ini  diperparah  dengan  adanya  upaya  untuk  mengontrol  gerakan  masyarakat  adat supaya  tidak  melawan.  Di  sisi  lain  desain  kebijakan  dari  negara  juga  memuluskan agenda  neoliberal  yang  menyusup  melalui  kebijakan  agraria  di  Indonesia  (Ya’kub,
2004). Singkatnya kebijakan yang dikeluarkan selain tidak berpihak pada masyarakat adat, teknik pendisplinan pada masyarakat adat juga terus dilakukan.
Selain  kebijakan  negara  melalui  sektor  swasta  dengan  penegasan  melalui aturan dalam konteks desain kebijakan. Hal yang tak kalah penting adalah neoliberal membangun polarisasi konflik antara masyarakat adat dengan kekuatan lain seperti dengan perusahaan dan negara. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah  dikriminalisasi;  ada  yang  berakhir  di  penjara  dan  ada  yang  berstatus  sebagai Dafta  Pencarian  Orang  (DPO).  Kasus-kasus  ini  berkisar  pada  perampasan  wilayah adat yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi (Catahu AMAN, 2018). Discourse  konflik  pun  sengaja  diatur  dan  dirapikan  sedemikian  rupa,  supaya masyarakat adat menjadi subjek dan objek kesalahan dari konflik. Narasi-narasi yang dikeluarkan semisalnya masyarakat barbarisme, pedalaman, melawan aturan negara, anti  kemajuan,  dll.  Praktik  demikian  merupakan  cara  lama  dalam  setiap  agenda neoliberal  untuk  membangun  rasional  pada  publik  serta  men-sublim-kan  dirinya sebagai  sesuatu  yang  agung  dan  selalu  benar.  Padahal  realitasnya,  konflik  tersebut karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah, Korporasi, dan masyarakat adat  (Fringka,  2017).  Dan  juga  karena  dominasi,  marjinalisasi,  degradasi  ekologi, degradasi sosial budaya dan kemiskinan (Regus, 2015).
Dari penjelasan di atas, setidaknya kita dapat merumuskan ada tiga pola kerja dari  negara  dalam  menjalankan  kebijakan  terhadap  masyarakat  adat.  Pertama, membuat dan mengeluarkan regulasi, dalam pembentukan regulasi terjadinya pasal titipan  atau  riders.  Dari  sinilah  sektor  swasta  ditempatkan  sebagai  otoritas pembangunan.  Kedua,  memberi  keamanan  bagi  sektor  swasta  baik  oleh  aparatur negara  dan  diperkuatkan  oleh  regulasi.  Ketiga,  ketika  terjadi  perlawanan  dari masyarakat  adat,  maka  dengan  sigap  mengeluarkan  statemen  untuk mendelegitimasikan  posisi  masyarakat  adat.  Dari  tiga  hal  ini,  jika  ditelusuri, bagaimana negara menjalankan fantasi dari konsep neoliberal misalnya dalam bentuk cara menguasai tanah atau Sumber Daya Alam (SDA) dari masyarakat adat dengan tiga tahap. Pertama, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan dikuasai oleh negara. Kedua, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai tanah dan/atau hutan negara adalah untuk menekan kontrol wilayah oleh pemerintah terhadap SDA tanpa memperhatikan apalagi menyelesaikan klaim pemegang hak atas tanah tersebut, termasuk masyarakat adat. Ketiga, setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, pemerintah akan menerbitkan izin pemanfaatan dan melarang siapapun untuk mengakses wilayah tersebut dan sumber daya alam di dalamnya, kecuali jika pemerintah mengizinkan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016).
Dengan  kata  lain,  setelah  negara  memiliki  legitimasi  melalui  aturan  karena masyarakat  adat  tidak  memenuhi  persyaratan  dalam  kepemilikan  tanah  dan pengelolaan SDA, maka otomatis masuknya sektor ketiga adalah sektor swasta. Cara
kerja  demikian  merupakan  bentuk  akumulasi  perampasan  ( accumulation  by disposessession) (Harvey, 2005). Maksudnya, kerja agenda neoliberal saat ini tak hanya bekerja  melalui  reproduksi  untuk  mencari  keuntungan  semata,  melainkan perampasan  ruang  hidup  bagi  kelompok  rentan  untuk  menjauhkan  aset-asetnya. Bukti empiris dalam bentuk akumulasi perampasan ini seperti kasus di Sumba Timur, terdapat salah satu perusahan yang membangun Perkebunan Tebu di bawah naungan PT. Muria Sumba Manise (MSM). Konsesi PT MSM, berada di atas tanah masyarakat, tanah ulayat, dan tanah pemerintah/negara yang selama ini sebagai wilayah padang savana  penggembalaan  ternak  masyarakat  setempat.  Dampak  terburuk  masyarakat adat setempat telah kekurangan air minum, selain itu savana penggembalaan ternak hilang, serta kekurangan air bagi ternak-ternak.
Pola kerja penguasaan terhadap tanah dan SDA dari masyarakat adat di atas setidaknya  menjelaskan  dua  hal  kunci  terkait  bagaimana  praktik  negara  neoliberal saat  ini.  Pertama,  negara  sebagai  pengatur  keamanan,  pemegang  dan  pengendali legitimasi menggunakan seluruh kekuatan untuk menguasai tanah dan seluruh SDA dari masyarakat adat. Artinya ketika masyarakat adat tidak memiliki bukti yang kuat secara hukum, maka masyarakat adat dikatakan tidak sah terhadap kepemilikan tanah dan SDA yang ada di wilayah adat. Kedua, bentuk akumulasi perampasan dari negara dengan  menempatkan  sektor  swasta  sebagai  pawang  dan  pemandu  kemajuan. Dengan  membiarkan  sektor  swasta  yang  berkuasa  dan  mengurus  segalanya  dan masyarakat  adat  menjadi  penonton  setia.  Kritikan  mendasarnya,  dalam  kerangka neoliberalisme,  negara  hadir  dalam  peran  fasilitatif  sedangkan  kelompok  swasta menjadi  motor  penggerak  dalam  pembangunan  (Juru,  2011).  Alhasil,  kemiskinan menjadi permanen dalam kehidupan masyarakat adat. Atau dalam bahasa  sederhana, kemiskinan dalam masyarakat adat bukan sesuatu yang alamiah, melainkan dibuat- buat.

## Tiga Pola Politik Keterlibatan Masyarakat Adat

## Gerakan Politik Akar Rumput
Dari  penjelasan  sebelumnya,  absennya  kebijakan  yang  berpihak  pada masyarakat adat, memunculkan perlawanan dari masyarakat adat. Secara konseptual dan  praktis,  gerakan  politik  keterlibatan  AMAN  sebagai  suatu  kerja  politik  yang tersistematis.  Sebab,  hal  yang  dilakukan  bukan  berbasis  spontanitas,  sporadis  dan momentum  semata.  Melainkan  adanya  suatu  kerangka  kerja  politik  dengan mengaitkan  agenda  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  konteks  gerakan  akar rumput  terdapat  beberapa  dimensi  yang  penting  untuk  diketahui  dimana  itu  hadir melalui  program  dari  masyarakat  adat  sendiri.  Program  tersebut  mencakupi; pemberdayaan,  pelatihan,  pendidikan.  Uniknya,  praksis  dari  gerakan  akar  rumput pun  menjadi  dasar  dari  segala  dasar  dalam  politik  keterlibatan  lainnya.  Dikatakan
menjadi  dasar,  karena  politik  akar  rumput  menjadi  dasar  dari  AMAN  dalam membangun sikap kritis, keberpihakan, dan perlawanan.
Ada pun praktik politik akar rumput dari masyarakat adat yang penulis ringkas dengan  keterbatasan  antara  lain;  Pertama,  pemberdayaan,  hal  ini  dilakukan  bukan untuk  memberdayakan  komunitas  adat  semata.  Tetapi,  pemberdayaan  untuk memahami secara bersama terkait potensi-potensi yang ada dalam masyarakat adat. Dalam  kerja  pemberdayaan,  tidak  ada  yang  diberdayakan  dan  melakukan pemberdayaan. Tetapi, terdapat saling mengisi antara sesama masyarakat adat sendiri. Dalam momen ini, sharing pengalaman dan pengetahuan menjadi penting. Sehingga inti dari pemberdayaan adalah adanya belajar bersama secara kolektif satu komunitas adat untuk memetakan berbagai macam potensi adat. Potensi yang digalipun sangat beragam, karena mencakupi, wilayah adat, ekonomi, sistem kelembagaan adat (politik, sosial,  hukum)  dan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat  adat.  Kedua, pelatihan,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  komunitas  masyarakat  adat dalam  mengelolah  hasil  produksi  dari  masyarakat  adat.  Pelatihan  ini  teknisnya dengan bertukar pengetahuan sesama masyarakat adat sendiri, atau melakukan studi banding antara satu komunitas masyarakat adat dengan komunitas masyarakat adat lain. Teknik kerja pun misalnya pada penenun diberi pelatihan untuk selalu mengolah bahan-bahan mentah dasar, seperti pewarna, kapas, sampai pada pembuatan dengan kualitas  yang  tinggi  .  Selain  itu  pelatihan  juga  dalam  rangka  mengolah  produksi kebutuhan primer, seperti ubi, beras, jagung, yang mana semua itu harus ditingkatkan agar terintegrasi dengan pasar-pasar lokal bahkan pasar nasional. Ketiga, pendidikan bertujuan  agar  masyarakat  adat  tidak  ahistoris.  Sehingga  praktis  dari  pendidikan dengan menggali sejarah adat, memetaka wilayah adat, memahami hak-hak asal-usul dari  masyarakat  adat  sendiri.  Misi  besar  dengan  berjalannya  pendidikan,  agar masyarakat  adat  mampu  memahami  secara  imparsial  mengenai  masyarakat  adat. Maksud  dari  pendidikan  ini  agar  ketika  setiap  masyarakat  adat  terlibat  dalam kebijakan  publik  sebagai stake  holder memiliki  argumen  yang  kuat  dalam  memberi tuntutan politik.
Dengan  demikian,  penjelasan  mengenai  gerakan  akar  rumput  di  atas  jika dirumuskan secara sederhana, politik akar rumput, menghidupkan masyarakat adat menjadi  ‘demos’.  Untuk  menjadi  demos,  maka  masyarakat  adat  harus  memahami mengenai  potensi-potensi  yang  ada  dalam  kehidupan  mereka,  seperti  hutan  adat, tanah  adat,  sampai  produksi  kebutuhan  primer  dari  masyarakat  adat  sendiri,  atau segala hal yang berkaitan dengan kedignitasan dari masyarakat adat. Dengan kata lain, keaktifan warga negara membutuhkan suatu proses dan membutuhkan suatu kerja politik  praktis  di  akar  rumput.  Sehingga  demokrasi  dikatakan  demokratis  atau demokrasi menjadi hal yang transendental selama warga negara bisa ditransformasi menjadi  demos  dalam  mengartikulasikan  kepentingan  demi  misi  kesejahteraan bersama.
Dalam analisis lebih jauh, praktik keterlibatan di atas yang menjelaskan soal political  subjectivity, yang  mana  subjek  masyarakat  adat  berusaha  mendefinisikan mengenai  dirinya  sebagai  masyarakat  adat.  Hal  inilah  momen  politikal,  karena berusaha  mengisi  kealpaan  negara  dalam  mengurus  masyarakat  adat.  Jika  dalam konsep  negara  mengurus  masyarakat  adat  hanya  soal  mengurus  pernak-pernik kesenian, maka aktivitas akar rumput dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, justru melampaui  pernak-pernik  adat  yaitu  menjadi  masyarakat  adat  yang  memahami kepemilikan  tanah  adat,  hutan  adat  dan  secara  keseluruhan  dalam  bingkai kedignitasan dari masyarakat adat sendiri.

## Terlibat Dalam Advokasi Kebijakan Kebijakan
Sementara dalam keterlibatan AMAN mengadvokasi kebijakan publik, ada dua pola  kerja.  Kerja  tersebut  membutuhkan  identifikasi  persoalan  akar  rumput  yang mana ini diperoleh dari perjuangan akar rumput. Di sisi lain memahami isu kebijakan, hingga pada penguasaan terhadap konten. Semua hal ini menjadi lazim dalam setiap advokasi  kebijakan.  Tujuan  dari  keterlibatan  masyarakat  adat  adalah  merumuskan dan menghasilkan kebijakan yang baik bagi masyarakat adat. Dengan mengadvokasi kebijakan,  maka  agenda-agenda  neoliberal  melalui  negara  dalam  bentuk  regulasi, harus  diperdebatkan  dan  ditantang  bahkan  dilawan.  Banyak  rancangan  kebijakan yang  dihambat  oleh  negara  karena  masifnya  keterlibatan  masyarakat  adat  dalam rancangan kebijakan tersebut. Di sisi lain kebijakan tersebut sudah masuknya riders. Salah  satunya  sampai  saat  ini  adalah  soal  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Kendati RUU MHA belum terealisasikan saat ini oleh negara. Namun sejarah beberapa  kebijakan  dan  regulasi  baik  skala  nasional  maupun  lokal  begitu  banyak. Salah satunya ialah Putusan MK 35. Argumentasi dasar dari Putusan MK 35 tersebut adalah mengakui masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (rights bearer) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan tersebut memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara dan dialokasikan untuk  beragam,  baik  untuk  kepentingan  produksi  berskala  industri  maupun kepentingan konservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial,  (Siscawati,  2014).  Dengan  kata  lain  MK  35  memberi  sinyal  positif  bagi masyarakat adat yang mana status akan wilayah adatnya dipertegas.
Sementara dalam konteks lokal, terdapat banyak Perda Masyarakat Adat yang lahir  oleh  Pemerintah  Daerah  dikarenakan  keterlibatan  AMAN  beserta  pegiat masyarakat  adat  lainnya.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Arizona  &  Simamora (2017)  terdapat  69  produk  hukum  daerah  untuk  Masyarakat  Adat  yang  diterbitkan sejak  bulan  Mei  tahun  2013  hingga  Desember  2016.  Dalam  penjelasan  lebih  lanjut, Epistema  mengatakan  bahwa  dari  segi  sifatnya,  produk  hukum  daerah  untuk Masyarakat  Adat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yakni  pengaturan,  penetapan  dan
kombinasi,  yakni  pengaturan  dan  penetapan  dalam  satu  produk  hukum  daerah. Kendati demikian, dalam analisis yang penuh keterbatasan, logika dasar dari AMAN dan  pegiat  masyarakat  adat  lainnya  dalam  keterlibatannya merumuskan  kebijakan, sebenarnya tetap sama yaitu, melindungi wilayah adat yang mencakupi, tanah, hutan, air, pengetahuan, kelembagaan adat, dll. Dimana semua itu menjadi suatu hal yang mengikat dalam masyarakat adat. Karena tak ada masyarakat adat tanpa tanah dan hutan sampai pengetahuan dan kepercayaan, juga sistem sosial.
Keterlibatanmasyarakat  adat  dalam  perumusan  kebijakan  publik,  tingkat nasional  dan  daerah,  bukan  hanya  soal  terlibat  saja,  melainkan  memiliki  agenda politik yang jelas. Jika dalam perjuangan akar rumput, sebagai upaya mengkondisikan masyarakat  adat  supaya  kritis  melawan  ketidakadilan  atau  dalam  bahasa  penulis sebagai  strategi  melawan  neoliberal.  Maka  politik  keterlibatan  dalam  perumusan kebijakan  publik  juga  memiliki  agenda  besar,  yaitu  mengatur  secara  tegas  antara sektor swasta dan wilayah masyarakat adat. Serta mereposisi masyarakat adat sebagai warga  negara  yang  sama  dengan  masyarakat  lainnya.  Tujuannya  adalah  adanya distribusi kebijakan bagi masyarakat adat, sekaligus tidak mengekang masyarakat adat dalam  membangun  kekuatan  akar  rumput  dengan  regulasi  yang  represif.  Dalam beberapa Perda yang diperjuangkan oleh AMAN dan pegiat masyarakat adat selama ini.  Terdapat  beberapa  argumentasi  yang  sebenarnya  memberi  sinyal  dan menjelaskan,  Perda  tersebut  untuk  mengatur  sikap  dominatif  dari  sektor  swasta sendiri .

## Berkontestasi dalam Pentas Politik Elektoral
Dengan menyisah celah-celah kecil, dalam keterlibatan kebijakan publik yang berbasis litigasi, maka mengatasi ini dengan adanya agenda keterlibatan dalam politik elektoral. Pada konteks politik elektoral, terdapat beberapa kerja politik yang digarap secara  simultan.  Pertama  mengutuskan  kader  agar  terlibat  penuh  dalam  politik elektoral  mulai  dari;  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades),  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada),  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Tujuannya  sederhana  yaitu  menempatkan kader  yang  memahami  persoalan  masyarakat  adat  secara  imparsial  untuk menyuarakan hak-hak masyarakat adat di jajaran pemerintahan. Kedua memasukan anggota adat ke dalam sistem Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas  Pemilu  (Banwaslu)  sampai  di  tingkat  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara  (KPPS),  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  suara  dari  kader masyarakat  adat.  Ketiga  Membentuk  Tim  Pemantau  Pemilu  Independen,  untuk mengawasi praktik Pemilu dan memberi update setiap perkembangan dari Pemilu.
Semangat mengutus kader dalam politik elektoral sekaligus ke sistem Pemilu tetap sama yaitu dalam rangka menghadirkan perwakilan yang memahami persoalan masyarakat  adat.  Sehingga  ketika  merumuskan  kebijakan,  tidak  buta  terhadap persoalan  masyarakat  adat.  Hal  ini  dipertegas  sebelum  Pemilu  2019,  Sekjen  AMAN
kembali menegaskan misi keterlibatan AMAN bahwa “Partisipasi politik masyarakat adat kembali ditingkatkan di tahun 2019, dengan mendorong ratusan kader terbaik, untuk terlibat dalam pemilu dan legislatif. Langkah perjuangan ini didasari pada fakta bahwa berbagai pelanggaran hak masyarakat adat disebabkan oleh karena hukum dan kebijakan  yang  disusun  oleh  orang-orang  yang  tidak  memahami  persoalan masyarakat adat” .
Jika  diperiksa  historisitas  keterlibatan  AMAN  dalam  politik  elektoral, setidaknya  hampir  satu  dekade  belakangan  terbilang  signifikan.  Pada  Pemilu  2009, AMAN  mencatat  212  utusan  politik  terdaftar  sebagai  calon  legislatif  di  berbagai tingkatan,  melalui  jalur  partai  maupun  Independen.  Pada  Pemilu  2014,  AMAN mengintervensi  kontestasi  politik  elektoral  di  55  Kabupaten  dan  18  Provinsi, melibatkan  191  utusan  politik  yang  mengendarai  ragam  Partai  Politik.  Pasca rekapitulasi nasional KPU pada Mei 2014, tercatat 36 caleg utusan dari masyarakat adat yang lolos menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPD  RI.  Sementara  pada  Pemilu  tahun  2019,  AMAN  mencoba  memperbanyak kadernya untuk terlibat dalam politik praktis. Terdapat sebanyak 163 utusan politik masyarakat adat yang maju sebagai calon legislatif melalui 16 Partai Politik di semua tingkatan pencalonan; 6 Calon Anggota DPD RI, 12 Calon Anggota DPR RI, 27 Calon Anggota DPRD Provinsi dan 118 Calon Anggota DPRD Kab/Kota. Mereka terdiri dari 134  caleg  laki-laki,  29  caleg  perempuan  dan  38  caleg  berumur  di  bawah  35  tahun. Tersebar di 77 Provinsi dan 55 Kabupaten/Kota . Yang berhasil pun juga mencakupi angka  30-an.  Dan  ini  merupakan  suatu  pencapaian  dari  gerakan  masyarakat  adat dalam keterlibatannya di pentas elektoral.
Dari  data-data  di  atas,  hal  yang  paling  menarik  adalah  contoh  keterlibatan masyarakat  adat  dalam  Pemilu  2019  di  Halmahera  Tengah  yang  menjelaskan  soal politik  keterlibatan  terbilang  signifikan.  Di  Halmahera  Tengah,  terdapat  kader masyarakat  adat  yang  selalu  menjadi  garda  terdepan  dalam  mendampingi  dan mengadvokasi masyarakat adat di tingkat komunitas masyarakat adat. Ketika proses menuju  Pileg  2019,  maka  hampir  setengah  anggota  masyarakat  adat  di  suatu komunitas adat mengusungnya untuk ikut dalam Pemilu tingkat Kabupaten. Karena dipaksa  dan  dituntut  terus  oleh  komunitas  masyarakat  adat,  maka  akhirnya  kader masyarakat  adat  tersebut  mencoba  secara  bersama  mengumpul  dan  menampung seluruh  ide  dari  masyarakat  adat.  Ketika  tercapainya  kesepakatan  bersama,  kader masyarakat  adat  tersebut  memberanikan  diri  untuk  maju,  dan  akhirnya  mampu memenangkan pertarungan tingkat lokal . Hal yang sama juga terjadi di Sumba Timur, yaitu  kader  yang  sering  terlibat  di  akar  rumput,  akhirnya  diusung  oleh  masyarakat adat  dan  meraup  suara  yang  begitu  besar  .  Dua  cerita  ini  sebenarnya  menjelaskan bahwa kekuatan gerakan masyarakat adat dalam mendorong kadernya terlibat dalam politik elektoral, tidak terlepas dari solidaritas dan intimasi dalam perjuangan di akar rumput.
Sementara dalam dimensi mengutus kadernya untuk menjadi KPU, Bawaslu, KPPS,  maka  hampir  ratusan  anggota  masyarakat  adat  diutus,  imannya  tetap  sama, untuk  menghalau  jurus-jurus  praktik  busuk  dari  politik  elektoral  selama  ini  yang menjadi  langgam  dalam  politik  elektoral.  Keterlibatan  seluruh  elemen  masyarakat adat  dalam    institusi  sistem  Pemilu,  hasil  dari  kesepakatan  bersama  organisasi. Kerjannya  pun  tetap  mengikuti  ritme  berdasarkan  regulasi  yang  ditetapkan  oleh negara. Namun, poin penting dari keterlibatan mereka dalam institusi sistem Pemilu, ingin memastikan suara kader masyarakat adat berjalan mulus. Sekaligus pada saat pemilihan berlangsung, tidak ada intervensi pada pemilih masyarakat adat sendiri.
Apa yang menjadi penjelasan mengenai mengutus kader dalam Pemilu, masuk ke  sistem  Pemilu  dan  membentuk  Tim  Pemantau  Pemilu  Independen,  bukan  saja menjelaskan  soal  tinggi  rendah,  menang  dan  kalah.  Namun  hal  tersebut  menjadi sinyal penting, dalam menjalankan gerakan politik, dibutuhkan kerja yang tersistem. Sehingga politik keterlibatan yang dilakukan, bukan soal terlibat semu dalam konteks tubuh  yang  hadir.  Melainkan  ada  ide  kolektif  yang  konkritnya  dalam  bentuk mekanisme  kerja,  pola,  rutinisasi.  Dalam  analisis  wacana,  rasionalitas  pemilu  hadir melalui sistem, regulasi, dan pendisiplinan individu untuk patuh agar terlibat dalam Pemilu. Dalam pengaturan itu tentu praktik-praktik yang busuk dari politik elektoral pun  terjadi.  Akan  selalu  kita  rekami  bersama  melalui  berbagai  media  selama  ini semisal politik uang. Maka untuk membajak kerja sistem tersebut, dibutuhkan sikap dekonstruksi  yaitu  membangun  alternatif,  masuk  ke  sistem  bekerja  dengan  cerdas, untuk memenangkan pertarungan itu sendiri.

## Dilema dan Transformasi
Akan tetapi, dalam penelitian ini juga beberapa dilema secara konseptual dan praktis masih terjadi. Dilema bergerak di akar rumput seperti, krtisisme dan agensi subjek untuk sadar melawan tidak menyeluruh pada anggota masyarakat adat. Namun harus  dimaklumi  bahwa  perjuangan  memang  membutuhkan  waktu  yang  panjang. Dan  tentu  kita  masih  membutuhkan  aktor-aktor  kritis  dalam  mengorganisir masyarakat  adat  kedepannya.  Sementara  dalam  kebijakan,  beberapa  hal  yang  sulit juga  dinegosiasi  yaitu  jika  di  tingkat  pemerintah  baik  nasional  dan  lokal  sudah memiliki  kepentingan  sendiri  seperti  adanya  riders.  Sehingga  stagnanisasi pembentukan kebijakan pasti juga terjadi. Hal yang ada di depan mata saat ini seperti RUU MHA yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat adat.
Sementara  dilema  yang  sangat  besar  adalah  politik  elektoral  sendiri,  salah satu  pertanyaan  kuncinya  adalah  mengapa  demokrasi  representasi  selalu menghadirkan  elit  (Juru,  2011).  Kritikan  ini  sebenarnya  menjadi  permanen  untuk membongkar dilema demokrasi representasi. Karena dalam analisis wacana, identitas merupakan  artikulasi  diskurisif  Laclau  (2005)  dalam  arti,  identitas  seseorang  selalu dibentuk oleh wacana sosial baik melalui bahasa, struktur, simbolik. Sehingga ketika
seorang menjadi pejabat, maka identitasnya berubah juga, karena konstruksi pejabat yang diembaninya membentuk caranya dalam bertindak.
Cara  mengatasi  persoalan  ini  pun,  penulis  mengajak  untuk  kembali  pada ilustrasi alegori gua Plato. Dalam kisah gua Plato, ada sebuah gua yang di dalamnya meringkuk para tawanan. Mereka menghadap ke bagian belakang gua dalam keadaan terikat sedemikian rupa hingga tak bisa memutar badan. Di belakang mereka, antara mereka  dan  pintu  masuk  terdapat  api  besar.  Di  antara  api  dan  para  tahanan  itu terdapat jalan. Di jalan itulah berlalu lalang dan mondar-mandir orang-orang yang membawa pelbagai benda. Para tawanan itu hanya melihat bayang-bayang dari orang beserta  benda  yang  lalu  lalang  itu.  Mereka  berpikir  bahwa  bayang-bayang  itulah realitas sebenarnya, dan tak ada lain selain yang mereka lihat itu. Syahdan, salah satu di antara mereka bisa melepaskan diri. Ia berpaling dan mulai melihat realitas yang lain  dari  yang  dilihatnya  selama  ini.  Ia  pun  keluar  dari  gua  dan  melihat  yang sebenarnya.  Ia  pun  sadar  bahwa  orang,  patung,  dan  benda-benda  yang  selama  ini dilihatnya dalam bayang-bayang di dalam gua hanyalah semacam jiplakan dari yang sebenarnya  di  luar  gua  itu.  Ia  pun  kembali  ke  dalam  gua  dan  menceritakan  hal  itu kepada kawan-kawannya yang lain. Namun yang didapatkannya adalah ia dimarahi dan mereka tak mau memenuhi ajakannya untuk ikut keluar.
Ilustrasi  alegori  gua  Plato  menceritakan  bahwa  kehidupan  politik  kita memang  seperti  tawanan.  Namun  butuh  suatu  petunjuk  untuk  membawa  para tawanan keluar dari gua itu sendiri. Keluar dari gua berarti melihat realitas dengan melibatkan  diri  dalam  realitas  itu  sendiri.  Dalam  realitas  yang  mana  tubuh  sosial hidup,  menghadirkan  sikap  kritis  dan  resistensi.  Sehingga  poin  penting  dari  politik keterlibatan,  keluar  dari  tawanan  dan  menjadi  manusia  politik.  Menjadi  manusia politik  berarti  melibatkan  diri  dalam  merumuskan  kebaikan  bersama.  Persis  dalam kelemahan demokrasi liberal yang menekan pada representasi, maka penting untuk adanya  diskursus  agonistik,  yang  mana  setiap  partikular  masyarakat  memberikan artikulasi politik (Juru, 2011). Dalam arti keterlibatan menjadi penting untuk dilakukan secara kontinu. Kendati kerentanan menjadi elit hasil dari utusan kader masyarakat adat  itu  permanen,  namun  dengan  mengkritiki  dan  mengevaluasi  pada  kader  yang diutus juga, setidaknya bisa mengisi kelemahan tersebut.

## Penutup
Dari  seluruh  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  politik keterlibatan masyarakat adat merupakan momen krisis karena nir tata kebijakan dari negara  terhadap  masyarakat  adat.  Atau  dalam  bahasa  kalangan  post-strukturalis, kebijakan di Indonesia untuk masyarakat adat selama ini cendrung melayani fantasi ideologi  neoliberal.  Karena  bermain  pada  ranah  pendisplinan  dan  menempatkan sektor  swasta  sebagai  pawang  kemajuan.  Sehingga  dalam  krisis  kebijakan  tersebut, dislokasi  menjadi  momen  kebangkitan  gerakan  masyarakat  adat  dalam  memberi
artikulasi  politik  melalui  tiga  kekuatan  gerakan,  yaitu  politik  akar  rumput, mengadvokasi kebijakan publik dan terlibat dalam pertarungan elektoral. Yang mana tujuan dari politik keterlibatan tersebut adalah, mengisi krisis program kebijakan yang tidak tepat sasaran pada masyarakat adat, merumuskan agenda kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat dan menghadirkan representasi yang paham secara imparsial mengenai masalah dari masyarakat adat sendiri.
Walaupun  gerakan  dari  AMAN  melalui  tiga  pola  kerjanya  terbilang  baik, namun dilema, persoalan, juga selalu melekat. Sehingga mengatasi persoalan tersebut, maka  AMAN  harus  lebih  memasifkan  agenda  gerakannya  dalam  tiga  pola  kerja selama ini. Karena dengan cara demikian, krisis dalam beberapa pos kebijakan mulai dari  tingkat  desa  sampai  pusat  bisa  diatasi.  Dengan  demikian,  gerakan  politik keterlibatan masyarakat adat melalui tiga pola harus kontinu dilakukan di masa yang akan datang, serta peka dengan perkembangan dari masyarakat adat itu sendiri.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada kolega penulis yang telah berbagi diskusi dan memberi masukan. Untuk penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan atau dana untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Arizona,  Y.  M.,  &  Simamora,  I.  L.  (2017).  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat Adat:  Tren  Produk  Hukum  Daerah  dan  Nasional  Pasca  Putusan  MK  35/PUU- X/2012. Jurnal Outlook Epistema, Hlm , 1–12.
Catahu.  (2018).  Senjakala  Nawacita  dan  Masa  Depan  Masyarakat  Adat. Liansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) . Djalong,  F.  (2011). Manggaraian  Indigeneity:  The  Poor,  The  Sacred,  and  Demos  In  Post- Reform Indonesia . Universitas Gajah Mada. Edward, A., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada  Pemilu  Legislatif  2014  Yogyakarta.  PolGov,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015. Yogyakarta: PolPolGov, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
Ernesto, L. (2005). On Populist Reason. London: Verso.
Fringka, Y. (2017). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto,
Tanah  Datar,  Sumatera  Barat,  Terhadap  Rencana  Tambang  Bukit  Batubasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 205–231.
Hanna,  A.  (1995).  Dimension  of  Radical  Democracy,  Pluralism,  Citizhensip, Community. In Chantal Mouffe (Maurizio,). Verso.
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism . Oxford: OXFORD University Press. Howarth,  D.,  &  Stavrakakis,  Y.  (2000).  Introducing  Discourse  Theory  and  Political Analysis.
Isin, E. F. (2002). Being Political: Genealogies of Citizenship . U of Minnesota Press.
Juru, I. J. (2011). Dislokasi Wacana Kewarganegaraan Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik. Universitas Gadjah Mada.
Laclau, E., & Mouffe, C. (2008). Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book .
Lamonge, M. (2012). Neo-liberalism, Social Conflict and Identity of Papuan Indigenous People.  Case  study  of  Merauke  Integrated  Food  &  Energy  Estate  (MIFEE)  in Papua.  Master  thesis,  International  Institute  of  Social  Studies,  Erasmus University ….
Li, T. M. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri.
Lies, M., & Dkk. (2017). Dialog Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil? Jurnal Prisma , 36 (1).
Marsh,  D.,  &  Stoker,  G.  (2012). Teori  dan  Metode  Dalam  Ilmu  Politik .  Bandung:  Nusa Media.
Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan  Membingungkan. Dalam  Adat  Dalam  Politik  Indonesia,  Disunting  Oleh  JS
Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga , 301–322.
Komnasham, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rahmawati,  D.  (2015).  Demokrasi  dalam  Genggaman  Para  Pemburu  Rente  (Studi Kasus  Asahan  Sumatera  Utara). Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 1 (2),  86–102. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1623 Regus,  M.  (2015).  Tambang  dan  Perlawanan  Rakyat:  Studi  Kasus  Tambang  di Manggarai, NTT. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 1–25.
Riyadi,  E.  (2013).  Manusia  Politik:  Sebuah  Rekonstruksi  Interpretasi  Hanna  Arendt Terhadap Tindakan Politik Manusia. In Manusia, Perempuan, Laki-Laki . Jakarta: Salihara.
Sangaji, A. (2010). Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga , 347– 366.
Stavrakakis, Y. (2002). Lacan and the Political . Routledge.
Ya’kub,  A.  (2004).  Agenda  Neoliberal:  Menyusup  Melalui  Kebijakan  Agraria  Di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial , 47–64.

## Tentang Penulis
Ernestus Lalong Teredi adalah peneliti di Lembaga Terranusa Indonesia.