## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi
Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
Oleh:

## Gabriella Rachel Mansula
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya gabriellarmansula@gmail.com
Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023, DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 23- 07-2023 Revised: 28-07-2023 Accepted: 06-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  characteristics  of  smart  contract  user  agreements  in Indonesia and examine the legal certainty of using smart contracts in relation to contract law in BW. This  type  of  research  is  doctrinal  legal  research.  With  a  legal  approach  as  well  as  a  conceptual approach. supporting legal sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. The collected material is analyzed using descriptive-qualitative method, ie. also  summarizing  for the description explains it qualitatively. The results of the study show that the characteristics of smart contracts implemented with blockchain technology and the legal certainty of their application are not in accordance with the principles of freedom of contract and the subjective part of commitments. The  increasingly  widespread  use  of  the  internet  is  now  affecting  the  global  economy  which  is marked by the emergence of electronic commerce. E-commerce mechanisms that do not  directly bring  together  sellers  and  buyers  raise  various  questions  related  to  the  subjective  and  objective conditions of the sale and purchase contract. Therefore, the purpose of this article is to analyze the urgency of using the smart contract technology-based contract concept in online buying and selling transactions. Based on the results obtained, the use of smart contracts in electronic business buying and  selling  transactions  is  considered  very  important  given  its  advantages  in  terms  of  security, authentication, modification of contract contents and value.
Keywords: Law; Blockchain; Smart Contract.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  karakteristik  perjanjian  pengguna  smart contract di Indonesia dan mengkaji kepastian hukum penggunaan smart contract dalam kaitannya dengan  hukum  kontrak  di  BW.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal.  Dengan pendekatan hukum sekaligus pendekatan konseptual. sumber hukum pendukung yaitu bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  dikumpulkan  menganalisis  dengan  metode  deskriptif- kualitatif, yaitu. juga meringkas untuk deskripsi menjelaskannya secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat-sifat smart contract diimplementasikan dengan teknologi blockchain dan kepastian  hukum  penerapannya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  Kebebasan  berkontrak  dan  bagian subyektif dari komitmen. Penggunaan internet yang semakin meluas kini mempengaruhi ekonomi global  yang  ditandai  dengan  munculnya  perdagangan  elektronik.  Mekanisme  e-commerce  yang tidak  secara  langsung  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  menimbulkan  berbagai  pertanyaan terkait kondisi subyektif dan obyektif dari akad jual beli. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah menganalisis urgensi penggunaan konsep kontrak berbasis teknologi smart contract dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penggunaan smart contract dalam transaksi jual beli  bisnis  elektronik  dinilai  sangat  penting  mengingat  keunggulannya  dari  segi  keamanan, otentikasi, modifikasi isi kontrak dan nilai
Kata Kunci : Hukum; Blockchain; Smart Contract.

## 788 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain

## A. PENDAHULUAN
Saat  pandemi  covid  19  melanda  di  dunia  dan  di  Indonesia  pada  umumnya  tidak  selalu berdampak  negatif  yaitu  dengan  korban  manusia  yang  begitu  banyak, 1 pertumbuhan  ekonomi merosot bahkan  Indonesia sendiri  sampai penelitian ini ditulis masih menunjukkan trend negatif, disamping itu pembatasan relasi sosial berdampak luar biasa. 2 Dampak positif akan selalu muncul juga yaitu justru terletak pada saling keterhubungan (interconnectedness) di ruang siber. Akselerasi saling  keterhubungan  melalui  siber  sebagai  akibat  dari  migrasi  besar-besaran  manusia  karena terbatasinya  hubungan  secara  fisik  meningkat  tajam  demikian  juga  dalam  bisnis.  Akselerasi  ini sekaligus menngkatkan invensi dan penciptaan software kecerdasan buatan (artificial intelegence) yang mempunyai potensi dalam berkembangnya hukum kontrak konvensional. (www.academia.edu)
Hukum Kontrak mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. ( Salim, 2009 ). Hukum Kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial  Belanda  yang  terdapat  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Buku  III  KUH  Perdata  menganut sistem  terbuka(open  system),  artinya  bahwa  para  pihak  bebas  mengadakan  kontrak  dengan  siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang  berbunyi  :  "Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya".
Di era digital industri 4.0 seperti saat ini, banyak orang yang mulai memanfaatkan teknologi dan  internet  untuk  menunjang  bisnisnya.  Perkembangan  teknologi  yang  pesat  ini  juga  berhasil menciptakan  infrastruktur  informasi  baru  yang  membuat  seluruh  pekerjaan  menjadi  lebih  efisien dengan bantuan teknologi. Bisa Anda lihat dari banyaknya startup-startup baru, mulai dari startup transportasi, penyedia jasa antar makanan, hingga kini sudah tersedia startup yang menawarkan jasa
1 Berdasarkan data terdapat 38.329 meninggal karena covid, https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+ekonomi+indonesia+saat+ini&rlz=1C1OKWM_enID858ID858&oq =pertum&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433l2j0l4j0i433.7151j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2 https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+ekonomi+indonesia+saat+ini&rlz=1C1OKWM_enID858I D858&oq=pertum&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433l2j0l4j0i433.7151j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

## 789 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
pembuatan kontrak online. Istilah kontrak online ini digunakan oleh Edmon Makarim yang artinya sama dengan kontrak elektronik yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang  menggabungkan  jaringan  dari  sistem  informasi  berbasis  komputer  dengan  sistem.  Di Indonesia, sudah banyak pengusaha yang menggunakan kontrak online dalam bisnisnya.
Banyak  orang  yang  masih  salah  menafsirkan  sebuah  kontrak.  Di  mana,  kebanyakan  orang Indonesia  masih  beranggapan  bahwa  kontrak  adalah  sebuah  bentuk  perjanjian    yang  dituangkan dalam  bentuk  tulisan  (paper  based).  Tidak  sedikit  juga  dari  mereka  yang  mengharuskan  kontrak dituangkan dalam bentuk akta notaris atau elektronik melalui email. Sedangkan, dalam KUH Perdata Pasal 1313 tidak memberikan penegasan mengenai suatu perjanjian atau kontrak harus dalam bentuk tertulis atau tidak. Di mana, Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebut bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Kontrak-kontrak online meningkat tajam. Data di Indonesia menujukkan lonjakan hingga 26 % atau kurang lebih kenaikan transaksi online sebesar 400% dari sebelum pandemik. Demikian juga dengan kemudahan, keamanan serta fleksibiltas kredit digital dalam e-commerce (e-com). Data lain menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  jumlah  pengguna  baru  transaksi  e-com  42%  selama  masa pandemik adalah suatu lonjakan luar biasa (Ignasius Sumarsono Raharjo, hlm 15 : 2020). 3 Disatu sisi, sadar atau tidak, di Indonesia juga telah berkembang dengan pesat penggunaan smart contract yaitu  suatu  kontrak  yang  menggunakan  kecerdasan  buatan  (Artificial  Intelligence)    yang  dapat konvergensi dengan online dan atau mandiri. Kontrak yang konvergen dengan kecerdasan buatan adalah masa depan hukum sekaligus kontrak karena sebagian besar proses kontrak yang sarat dengan hukum dan prosedur hukum dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan (mesin) sehingga campur tangan manusia menjadi sangat minimal. Konvergensi Smart Contract – AI – Siber, sebagai contoh adalah bitcoin yang merupakan sistem mata uang digital cryptocurrency global, yang dikenal juga dengan uang virtual ataupun aset kripto. Bitcoin adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk investasi masa depan. ( www.cnbcindonesia.com ) 4 Bitcoin akan berproses secara otomatis. Bitcoin mempercepat transaksi bisnis. Disamping Bitcoin, transaksi-transaksi menggunakan smart
3 Tim Penulis FH UAJY, Ignasius Sumarsono Raharjo,  “Mutiara Gagasan Tentang Hukum di Masa Pandemi Covid 19 (Persembahan Dies Natalis ke 55 FH UAJY)”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hal. 15.
4 https://www.google.com/search?q=bitcoin+adalah&rlz=1C1OKWM_enID858ID858&oq=bitco&aqs=chrom e.2.0i433j69i57j0i433l5j0l2j0i433.12793j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

## 790 Gabriella Rachel Mansula
Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
contract  telah  pula  digunakan  umum,  seperti  penggunaan  anjungan-anjungan  mandiri,  perjanjian sewa  properti,  dan  lain-lain  yang  akan  semakin  bertumbuh.  Implementasi  penggunaan  smart contract dalam bisnis diharapkan dapat mempercepat transaksi dan digitalisasi berbagai varian asset seperti emas, minyak, baterei litium dan berbagai asset bisnis lainnya. Oleh karena itu smart contract dapat digolongkan menjadi 4 kategori yaitu : ( www.core.ac.uk ) 5
Depending on the terms of a business transaction and the extent to which they are encoded, smart contracts can be of four different types: completely encoded contracts in which the code is considered as law, contracts in which terms outlined in code are duplicated with natural language terms, contracts in which certain terms are outlined in code and the rest  in natural language, and contracts whose terms are set in natural language but have a digital component.
Dari  keempat  kategori  tersebut  ketika  bahasa  mesin  (code)  merupakan  hukum  maka  akan menimbulkan  problematika  apabila  didekati  menggunakan  hukum  konvensional  karena  hukum konvensional  seperti  dalam  hukum  perdata  mempunyai  kaedah-kaedah  tersendiri.  Disamping  itu hukum konvensional dalam memperlakukan peristiwa hukum atau perbuatan hukum dalam smart contract  apabila  terjadi  sengketa  cenderung  menggunakan  kaidah-kaidahnya  untuk  sengketa  itu. Smart contract tersebut yang praksis adalah sangat efisien bekerja namun implementasinya terdapat berbagai  masalah  hukum.  Hal  yang  utama  adalah  berkaitan  dengan  masalah  teknis  yaitu  apakah algoritma  yang  melekat  pada  bahasa  mesin  pada  umumnya  apabila  terjadi  kesalahan  dalam pengkodean (code) dapat  dimintakan pertanggung jawaban hukum  juga dalam hal  apabila terjadi problematik atas tidak berfungsinya sistem dalam kondisi tertentu. Yurisdiksi hukum akan menjadi aktual ketika seperti blockchain yang otomatis bekerja sendiri dan mendesentralisasikan kinerjanya. Jadi  hal  paling  mendasar  dari  blockchain  adalah  sistem  yang  terdesentralisasi,  mengeliminasi keberadaan pihak ketiga sebagai sosok sentral, sehingga mampu mengedepankan transparansi. Salah satu teknologi yang memanfaatkan blockchain adalah smart contract.
Namun, dalam pelaksanaan dan operasional usaha jual beli daring, terdapat resiko yang dapat merugikan para pihak dalam transaksi jual beli daring e-commerce. Hal ini mengingat e-commerce merupakan metode jual beli tanpa perlu bertatap muka antara pihak penjual dengan pembeli. Dengan sistem  yang  otomatis,  jual  beli  online  dalam  e-commerce  menimbulkan  pertanyaan  dalam  hal
5 https://www.investopedia.com/news/how-are-disputes-smart-contracts-resolved/

## 791 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
pemenuhan syarat-syarat obyektif dan subyektif untuk timbulnya suatu perjanjian. Kelebihan dari jual beli daring melalui e-commerce juga menjadi kelemahan dalam hal memastikan kesepakatan antara  para  pihak  dalam  jual  beli  daring  yang  dalam  prosesnya  tidak  melakukan  kontak  secara langsung, dan cenderung terpisah oleh jarak yang relatif jauh.
Dari pemaparan diatas, smart contract yang pada awalnya bertujuan untuk memangkas proses transaksi  menjadi  lebih  mudah,  fleksibel,  dan  efisien,  menjadi  berpotensi  menimbulkan  masalah hukum  khususnya  berkaitan  dengan  kepentingan  pelanggan  selaku  pengguna  dari  layanan transportasi daring. Berdasarkan itulah Penulis tertarik untuk menganalisis tentang kesepakatan para pihak dalam smart contract ditinjau melalui konstruksi hukum kontrak Indonesia. Hal ini menarik untuk dibahas dalam penelitian dengan memberikan judul “Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui Smart Contract Pada Sistem Blockchain”

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum  normatif dengan fokus utama terhadap penyelesaian hukum non litigasi tidak berfungsinya proses jual beli melalui smart contract dengan data sekunder. Penelitian ini tidak semata mata hanya fokus terhadap peraturan perundang- undangan tetapi juga  menggunakan pendekatan Judicial Case Study yaitu merupakan pendekatan studi  kasus  hukum  karena  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  dengan  institusi peradilan dalam hal ini non litigasi untuk memberikan keputusan penyelesaian dibidang kontrak jual beli melalui smart contract. Disamping itu juga dianalisis bahan hukum sekunder untuk mengetahui dan mengevaluasi penyelesaian hukum non litigasi tidak berfungsinya proses jual beli melalui smart contract .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Smart  contract  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  elektronik  yang  berkaitan  erat  dengan teknologi  blockchain.  Blockchain  berawal  dari  gagasan  oleh  sekelompok  orang  yang mengidentifikasi  dirinya  sebagai  Satoshi  Nakamoto,  untuk  mengatasi  masalah  kepercayaan konsumen terhadap sistem perbankan melalui sebuah uang elektronik yang bernama Bitcoin.( Alex Hughes,  2019  :  273  ). 6 Kim  mendefinisikan  blockchain  sebagai  “a  distributed  database  that maintains  a  continuously-growing  list  of  data  records  secured  from  tampering  and  revision.  It
6 Alex Hughes, [et.,al.], ‘Beyond Bitcoin: What Blockchain and Distributed Ledger Technologies Mean for Firms’ (2019) 62 Business Horizons [273-281].

## 792 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
consists of blocks, holding batches of individual transactions. Each block contains a timestamp and a link to a previous block”.( Henry Kim dan Marek Laskowski, 2016 : 4 ). 7
Dalam  perkembangannya,  blockchain  dibagi  menjadi  4  generasi  perkembangan.  Yaitu Blockchain 1.0, 2.0, 3.0., dan X.0.10 Blockchain 1.0 adalah penerapan teknologi blockchain dalam cryptocurrency  berkaitan  dengan  uang  seperti  transfer  mata  uang,  pengiriman  uang,  dan  sistem pembayaran digital. Blockchain 1.0 diawali dengan penerapan blockchain pada cryptocurrency, dan Bitcoin  merupakan  cryptocurrency  pertama  dan  terbesar  diciptakan  pada  masa  blockchain  1.0, diikuti oleh Litecoin, Dogecoin, Ripple, NXT dan Peercoin.
Kemudian  dalam  blockchain  2.0  adalah  penerapan  dalam  kontrak  seperti  crowdfunding, financial technology, dan smart contract. Dalam generasi ini blockchain dikembangkan agar dapat dimanfaatkan  lebih  jauh  dari  hanya  sekedar  cryptocurrency.  Yaitu,  dalam  jasa  keuangan  seperti derivatif, options, swaps¸ dan obligasi. Blockchain 3.0 menerapkan blockchain dalam aspek di luar bidang  keuangan  dan  pasar,  seperti  pemerintahan,  kesehatan,  seni,  dan  budaya.  Blockchain  X.0 merupakan  generasi  paling  mutakhir  dari  perkembangan  blockchain  dengan  pemanfaatan blockchain ke seluruh aspek kehidupan digabungkan dengan teknologi intelegensi buatan (artificial intelligence).  Smart  contract  merupakan  pengembangan  lebih  lanjut  dari  penerapan  blockchain setelah  cryptocurrency.  Nick  Szabo  menjelasakan  Smart  contract  sebagai  “…  an  electronic transaction  protocol  that  executes  the  term  of  a  contract.  The  general  objectives  are  to  satisfy common  contractual  conditions  (such  as  payment  terms,  liens,  confidentiality,  and  even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries.  Related  economic  goal  include  lowering  fraud  loss,  arbitrations  and  enforcement costs, and other transaction costs.”( Nick Szabo, 1994 : 1 ). 8
Mark  Giancaspro  menjelaskan  smart  contract  sebagai  “…is  a  computer  program  which verifies and executes its terms upon the occurrence of predetermined events. Once coded and entered into the blockchain, the contract cannot be changed and operates in accordance with its programmed instructions.”( Mark Giancaspro, 2017 : 825 ). 9
7 Henry Kim dan Marek Laskowski, ‘Towards an Ontology-Driven Blockchain Design for Supply Chain Provenance’ Workshop on Information Technology and Systems (WITS), 27 Agustus 2016, (Reserchgate 2016) [4].
8 Nick Szabo, ‘Smart Contracts’, (1994) 02 First Monday Technology Journal.[1]
9 Mark Giancaspro, ‘Is A ‘Smart Contract Really A Smart Idea? Insights From A Legal Perspective’ (2017) 33 Computer Law & Security Review [825].

## 793 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
Sedangkan Bashir mendefinisikan smart contract sebagai “A smart contract is a secure and unstoppable  computer  program  representing  an  agreement  that  is  automatically  executable  and enforceable”. Dari ketiga definisi smart  contract, dapat  ditarik kesimpulan bahwa smart contract memiliki  sifat  dapat  dieksekusi  secara  otomatis  (self-executing).  Sifat  self-executingmenjadi  ciri yang  membedakan  smart  contract  dengan  kontrak  elektronik  yang  diletakkan  di  internet  lainnya, serta  sifat  inilah  yang  menjamin  keamanan  data  transaksi  dalam  smart  contract.  Hal  lain  yang membuat  smart  contract  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  kontrak  elektronik  yang  diletakkan dalam  internet  adalah  transaksi  yang  difasilitasi  melalui  smart  contract  yang  beroperasi  pada blockchain  tidak  divalidasi  oleh  intermediaries  namun  berdasarkan  konsensus  pengguna  jaringan yang  dilakukan  oleh  kode  pemograman  smart  contract  secara  otomatis  setelah  transaksi  telah diverifikasi melalui penyelesaian protokol kriptografi.
Smart  contract  terbagi  menjadi  5  (lima)  macam  bentuk  dengan  fungsi  dan  penerapan  yang berbeda.(  Reggie  O’Shields,  2017  :  11  ). 10 Kelima  macam  bentuk  tersebut  adalah  basic  token contract, crowd sale contract, mintable contract, refundable contract, dan terminable contract. Dari kelima macam bentuk smart contract, empat bentuk pertama merupakan macam smart contract yang umum  digunakan  dalam  jual  beli  cryptocurrencies.  Sedangkan  Terminable  Contract  merupakan bentuk smart contract yang dapat digunakan untuk sistem blockchain dalam jual beli barang online dan eksekusi program blockchain dalam jasa keuangan.
Dengan perkembangan smart contract yang pesat hingga saat ini, pengunaan smart contract di Indonesia belum dijumpai. Namun, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan tentang blockchain dalam teknologi finansial atau fintech. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech mengatur penyelenggara fintech dapat melakukan pertukaran data dengan penyelenggara pendukung layanan fintech yang dapat berupa teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain. Kemudian blockchain juga dijelaskan lebih  lanjut  sebagai  layanan  pembukuan  transaksi  keuangan  berbasis  teknologi  informasi  yang mencatat  dan  menyimpan  data  bukti  transaksi  atau  ledger  yang  terdistribusi  melalui  jaringan komputer  baik  secara  private  maupun  public.  Dengan  peraturan  perundang-undangan  tersebut
10 Reggie O’Shields, Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain,(Cambridge University Press 2017) [11].

## 794 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
menunjukkan  bahwa  terdapat  perkembangan  pengaturan  blockchain  dalam  sistem  pembayaran fintech. Hal ini tentu memiliki potensi cakupannya meluas tidak hanya dalam fintech, tetapi juga dalam sektor lain seperti online marketplace.
Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki pengaturan mengenai “kontrak elektronik” pada Pasal 1 angka 17 yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui “Sistem Elektronik”. “Sistem elektronik” kemudian didefinisikan pada Pasal 1 angka 5 sebagai serangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah, menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan Informasi Elektronik.
Dengan definisi kontrak elektronik  yang dijabarkan oleh UU ITE, maka  dapat  disimpulkan bahwa smart contract dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk sebagai kontrak elektronik  karena smart  contract  adalah sebuah kontrak yang dibentuk melalui  sistem elektronik. Teknologi smart contract semakin marak digunakan dalam sektor bisnis dan perdagangan di penjuru dunia. Terdapat beberapa contoh penggunaan smart contract seperti Fizzy AXA yang menggunakan smart  contract  untuk  pencairan  kompensasi  dalam  kegagalan  atau  keterlambatan  penerbangan komersial yang dapat dilakukan dalam hitungan menit.( Fizzy AXA Official Website, ‘About Us’ ). 11 Kemudian ada pula Etherisc, yaitu asuransi pertanian yang menggunakan smart contract sebagai sistem  pencairan  klaim  ganti  rugi  secara  otomatis  dalam  waktu  kurang  dari  satu  hari.(  Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, ‘Etherisc: Reinventing Insurance’ ). 12
Penggunaan teknologi smart contract tidak hanya terbatas dalam asuransi, tetapi juga dalam jual beli online melalui marketplace platform seperti yang diterapkan dalam QuuBe. Quube adalah e-marketplace yang dikembangkan oleh Qoo10, salah satu online marketplace terbesar di Asia yang berasal  dari Singapura.(  Quube:  The Ubiquitous Blockchain  Economy,  ‘About Qoo10’ ). Quube menggunakan  teknologi  blockchain,,  yang  dalam  setiap  transaksinya  smart  contract  sehingga pembeli  dapat  berbelanja dengan aman dengan  harga paling kompetitif.( Quube:  The Ubiquitous Blockchain Economy, ‘Apa itu QuuBe?’, ). Quube menggunakan escrow dalam smart contract untuk memastikan barang akan sampai kepada pembeli dengan menahan dan mengamankan pembayaran
11 Fizzy AXA Official Website, ‘About Us’
12 Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, ‘Etherisc: Reinventing Insurance’

## 795 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
pembeli kepada penjual dalam smart contract sebelum adanya bukti barang sudah diterima pembeli yang  berasal  dari  konfirmasi  penerimaan  barang  oleh  pembeli  atau  melalui  perusahaan  jasa pengiriman barang tersebut.( The Qoo10 Blog, ‘5 Things You Ought To Know About Quube’ ).
Penggunaan smart contract dalam online marketplace secara khusus sebagai sebuah kontrak elektronik  yang disepakati para pihak, yang untuk  kemudian kontrak elektronik tersebut  direkam dalam sistem blockchain. Rekaman yang telah dibuat menjadikan kontrak yang telah disepakati para pihak  menjadi  lebih  aman  karena  kontrak  tersebut  sudah  tersimpan  dalam  blockchain  dan  hanya dapat  diubah  atau  dihentikan  apabila  para  pihak  menyepakati  atau  syarat  dan  kondisi  yang menghentikan  perjanjian  sudah  terpenuhi.  Smart  contract  akan  mengeksekusi  klausa-klausa  yang telah  disepakati,  diantaranya  adalah  klausa  pembayaran,  klausa  pengiriman,  klausa  garansi  atau penggantian barang, klausa force majeure, dan klausa batasan tanggung jawab para pihak.  Dalam jual beli online, maka eksekusi pencairan dana yang telah dibayar oleh pembeli kepada penjual akan dilakukan hanya apabila barang yang dibeli sudah sampai kepada pembeli yang dibuktikan dengan bukti laporan pengiriman barang dan sistem pelacakan pengiriman barang oleh perusahaan pengirim barang. Sehingga, dalam hitungan menit maka dana yang sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak dapat dikirim kepada penjual.
E-commerce merupakan kegiatan komersial untuk memperoleh barang atau jasa yang pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara fisik, tetapi terhubung oleh media elektronik. Namun, apabila dikaitkan  dengan  penggunaan  teknologi  smart  contract,  maka  tidak  semua  e-commerce  dapat diterapkan teknologi smart contract. Karena, smart contract merupakan sistem yang terdesentralisasi untuk perjanjian elektronik yang diletakkan di internet. Smart contract juga dibentuk dengan kode pemrograman  yang  bertujuan  supaya  klausa-klausa  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  akan dijalankan secara otomatis dengan kode pemrograman tersebut, sehingga bentuk e-commerce yang sesuai  dengan penerapan smart  contract  adalah marketplace platform yang ada di  internet  seperti contohnya adalah QuuBe.
Penerapan smart contract dalam jual beli online bertujuan untuk mengubah transaksi jual beli online menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Namun, mengingat teknologi smart contract masih tergolong  baru  untuk  diterapkan  dalam  jual  beli  online,  terdapat  kemungkinan  terjadi  kesalahan dalam penyusunan smart contract yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pembeli. Hubungan hukum  para  pihak  perlu  untuk  diperjelas  agar  apabila  para  pihak  mengalami  kerugian,  masing-

## 796 Gabriella Rachel Mansula
Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
masing dapat menentukan tanggung gugat para pihak dalam menanggung kerugian yang dialami. Sehingga para pihak dalam smart contract dapat  terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya. Dalam  jual  beli  online  dengan  mekanisme  smart  contract  terdapat  perbedaan  di  segi  hubungan hukum para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional. Hal ini karena dalam jual beli online dengan smart contract, terdapat pihak ketiga disamping pihak penjual dan pembeli.
Pihak  ketiga  dalam  hubungan  jual  beli  dengan  smart  contract  yang  dimaksud  adalah  pihak pengembang smart contract yang merancang algoritma smart contract untuk kepentingan jual beli barang. hubungan yang terjadi  antara Penjual dengan Pembeli  adalah hubungan hukum  jual beli. Sedangkan hubungan antara penyedia smart contract  dengan penjual  adalah hubungan kerjasama dalam  penyediaan  dan  pengunaan  smart  contract.  terdapat  perjanjian  yang  memisahkan  pihak pengembang  smart  contract  dengan  pihak  pembeli.  Perjanjian  tersebut  juga  menegaskan  bahwa pihak  penyedia  smart  contract  hanya  menyediakan  fungsi  smart  contract  untuk  memfasilitasi transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sedangkan, di antara pihak penjual dengan pihak pembeli terdapat perjanjian jual beli yang dituangkan dalam smart contract. Di mana smart  contract  tersebut  mengatur hal-hal  mengenai  pembelian, pembatalan pembelian, penukaran produk  dan  pengembalian  produk.(  Quube,  ‘QuuBe  Membership  Terms  and  Conditions  (For Sellers)’,).
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari  hal  lainnya.  Berkaitan  dengan  konsumen,  berarti  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.( Philipus M. Hadjon, 1987 : 25 ). 13
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  a.  Perlindungan Hukum  Preventif  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, (Bina Ilmu1987).[25].

## 797 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.( Muchsin, 2003 : 20 ). 14
Asas  proporsionalitas  atau  keseimbangan  merupakan  asas  dalam  perjanjian  yang  bertujuan untuk  menjamin  keseimbangan  proses  pertukaran  hak  dan  kewajiban  sehingga  perjanjian  dapat mencerminkan  fairness.  Peter  Mahmud  Marzuki  berpendapat  bahwa  penerapan  asas proporsionalitas dapat dilihat dari hubungan para pihak yang setara, adil, dan tidak berat sebelah.
Dari  berbagai  pendapat  ahli  hukum,  Agus  Yudha  Hernoko  menyimpulkan  bahwa  asas proporsionalitas memiliki makna sebagai  asas yang menjadi  dasar pertukaran hak dan kewajiban para  pihak  sesuai  bagiannya  secara  keseluruhan  proses  kontrak.  Asas  proporsionalitas  bertujuan untuk  memberikan  keuntungan  kepada  para  pihak  dalam  perjanjian.  Sehingga  fungsi  dari  asas proporsionalitas dalam perjanjian untuk menjamin terwujudnya fairnesss dalam pertukaran hak dan kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  sejak  tahap  pra-kontrak  hingga  pelaksanaan  kontrak,  dan juga mewujudkan beban pembuktian yang seimbang apabila kontrak gagal dilaksanakan atau terjadi sengketa sehingga tidak terdapat penyalahgunaan klausula kegagalan pelaksanaan kontrak.
Dalam  jual  beli  online  dengan  mekanisme  smart  contract,  asas  proporsionalitas  dapat diwujudkan dengan pembentukan smart contract yang dapat menyeimbangkan posisi tawar antara pembeli dengan penjual.42 Posisi tawar para pihak dalam perjanjian jual beli perlu diseimbangkann karena dalam hal hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha seringkali berbentuk hubungan subordinat  yang  menempatkan  konsumen  dalam  posisi  yang  lemah  dan  pelaku  usaha  yang mendominasi.43 Kondisi tersebut menjadikan dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyeimbangkan posisi tawar dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga, proses smart contract dari pra-kontrak hingga selesai perjanjian atau sengketa harus memperhatikan keseimbangan para pihak sehingga kontrak menjadi menguntungkan bagi semua pihak dan dapat menghindari terjadinya sengketa para pihak.
Tugas filsafat hukum adalah merumuskan cita-cita politik dalam hal keadilan dan ketertiban umum. Seperti yang dikatakan Radbruch: semua perubahan politik besar dipersiapkan atau disertai
14 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Universitas Sebelas Maret 2003).[20].

## 798 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
di hadapan filsafat hukum. Saya berada di awal filsafat hukum, saya berada di akhir revolusi. Semua perubahan politik besar disiapkan atau disertai dengan filsafat hukum.Pada awalnya adalah filsafat hukum,  pada  akhirnya  adalah  revolusi.  Mencermati  uraian  terminologi  keadilan  di  atas,  menjadi jelas  bahwa  untuk  melihat  citra  keadilan  ada  ukuran  tersendiri  yang  dapat  mengukurnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keadilan hukum terbagi menjadi 2 (dua) hal,  yaitu  keadilan  menurut  peraturan  perundang-undangan  (legal  justice)  atau  keadilan  dalam praktik (practical justice). Keadilan berdasarkan hukum didasarkan pada hukum tertulis dan tertuang dalam teks undang-undang.
Pengertian  keadilan  selalu  diawali  dengan  kewajaran  dan  tujuan  hukum  lainnya,  yaitu kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Keadilan  tidak  secara  eksplisit  tertulis  dalam  teks,  tetapi pembuat  undang-undang  telah  melihat  bahwa  dalam  pembuatan  produk  hukum  didasarkan  pada keadilan  yang  merupakan  bagian  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  seperti  dalam  teori  etika  bahwa tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan.  praktek,  yang  terdapat  dalam  teori keadilan.Tujuan hukum adalah klasik, sedangkan dalam teori modern prioritas standar dalam teori modern adalah bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemudahan dan kepastian hukum. Tentang keberadaan objek hukum, objek hukum tidak hanya menjadi teks hukum tetapi juga menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan putusannya. Secara formal, hakim menggunakan teks hukum (formal legal) untuk meletakkan dasar pertimbangan hukumnya dan keadilan adalah harapan dari putusan tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah ketika salah satu pihak merasa putusan hakim tidak adil bagi mereka, maka rasa keadilan menjadi menyempit sehingga menimbulkan anggapan bahwa selalu ada ketidaksesuaian antara benar dan salah.Bahwa rasa keadilan mungkin tidak sama, atau dengan kata lain memiliki cara pandang yang berbeda. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definsi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan.
Jenis keadilan ini kemudian membedakan jenis keadilan distribusi dan keadilan korektif atau restoratif.  Keadilan  sebagaimana  diuraikan  dalam  pembagian  tersebut  dilaksanakan  dalam kenyataan,  tetapi  keadilan  masyarakat  (selain  keadilan  berdasarkan  teks  hukum  pada  pembagian sebelumnya) adalah keadilan yang menjadi harapan masyarakat. Jenis peradilan ini juga diperkuat dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004,  yang  mengatur  bahwa

## 799 Gabriella Rachel Mansula
Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
peradilan  bersifat  wajib  sekalipun  tidak  ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur.  Keadilan  adalah kebutuhan spiritual dasar dalam hubungan masyarakat, keadilan adalah bagian dari struktur spiritual suatu masyarakat.Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang benar dan apa yang salah, meskipun tidak ada hukum tertulis dalam masyarakat itu. Di sisi lain, tugas hakim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah meneliti dan memahami nilai hukum dan rasa hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Berbicara dalam konteks filsafat hukum, di semua aliran pemikiran, apapun cara berpikirnya, semua pemikiran sistematis  tentang  hukum  (berfilsafat  tentang  hukum)  di  satu  sisi  didasarkan  pada  filsafat (pandangan  manusia  tentang  tempatnya  di  alam  semesta)  dan  pada  bagian  lain  dari  teori  politik (pandangan  manusia  tentang  bentuk  terbaik  dari  masyarakat).  Pemikiran  tentang  tujuan  hukum didasarkan pada konsepsi (visi) manusia sebagai manusia yang berpikir (thinking individual) dan sebagai  makhluk politik (political  being) Kedua aspek ini harus diperhitungkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis hukum. Menimbang semua pembahasan dalam dokumen ini, dicatat bahwa keadilan dalam filsafat yurisprudensi bertahan dan akan bertahan sepanjang hidup penegakan hukum karena keadilan adalah cita-cita dan menyeimbangkan unsur-unsur lain, yaitu manfaat dan kepastian hukum. Pemahaman tentang filsafat hukum yang benar akan mampu menjelaskan secara filosofis  nilai-nilai  dasar  hukum  dan  perlu  lebih  diperkuat  oleh  pihak-pihak  terkait  agar  dapat membangun hukum yang sejati.”

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan tentang smart contract dalam hal karakteristik dari smart  contract  itu  sendiri,  maupun  dalam  konstruksi  hukum  kontrak  dan  hukum  informasi  dan transaksi  elektronik,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  smart  contract  dapat  secara  sah digunakan dalam kegiatan jual beli dalam e-commerce online seperti marketplace platform. Hal ini karena  smart  contract  telah  memenuhi  kriteria  kontrak  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  dalam Burgerlijk Wetboek tentang perikatan khususnya syaratsyarat keabsahan kontrak. Sehingga dengan dasar  tersebut,  smart  contract  juga  dapat  diperluas  perkembangannya  tidak  hanya  terbatas  dalam transaksi  jual  beli.  Dalam  hal  perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  jual  beli  online  dengan mekanisme  smart  contract,  maka  baik  pembeli  maupun  penjual  dapat  menerapkan  perlindungan hukum preventif seperti menerapkan asas itikad baik dan asas proporsionalitas dalam pembentukan

## 800 Gabriella Rachel Mansula
Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
smart  contract  sehingga  dapat  mengurangi  kemungkinan  smart  contract  merugikan  para  pihak. Terhadap penjual dalam mekanisme smart contract dalam transaksi jual-beli online, pembeli dapat menggugat  penjual  apabila  pembeli  mengalami  kerugian.  Penjual  juga  dapat  meminta  tanggung gugat pengembang smart contract apabila terjadi kesalahan yang berasal dari smart contract yang disediakan oleh pihak pengembang smart contract. Para pihak juga dapat memperhatikan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen,  yang  didalamnya  tidak  hanya mengatur hal-hal mengenai hak pembeli, kewajiban pelaku usaha, dan klausa-klausa perjanjian apa saja yang tidak boleh diterapkan kepada perjanjian dengan konsumen, tetapi juga kewajiban pembeli dan hak-hak penjual dalam jual beli online.
Kajian  yang  telah  dilakukan  ini  juga  dapat  memberikan  saran  terhadap  pelaku  usaha  dan penjual online e-commerce untuk memulai mengadopsi teknologi smart contract dalam proses jual beli  online  di  Indonesia.  Penerapan  smart  contract  bertujuan  untuk  membuat  transaksi  jual  beli online menjadi lebih mudah, efisien, dan aman, serta sebagai salah satu teknologi yang memiliki potensi  untuk  mendukung  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini  selaras  dengan pertumbuhan platform e-commerce yang kini sudah tumbuh pesat. Bagi pihak pelaku usaha yang akan menerapkan teknologi smart contract dalam platform nya agar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya aspek penerapan syarat kecakapan dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Juga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli online di Indonesia.
Filsafat hukum menawarkan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Masalah hubungan  antara  keadilan  dan  hukum  positif  dibahas  berdasarkan  Plato  dan  Aristoteles,  yang meletakkan dasar-dasar keadilan. Ide Plato tentang keadilan yang diilhami. Aristoteles membedakan tiga jenis keadilan: distributif, korektif, dan restoratif. Thomas Aquinas, berangkat dari pemikiran dasar  Aristoteles,  menyebut  keadilan  sebagai  persamaan  proporsional,  sedangkan  John  Rawls, menelusuri  dua  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  keadilan  pada  tahun  di  atas  dan  perspektif keadilan,  menyebut  keadilan  sebagai  fairness.  Prinsip,  yaitu  pemerataan  dan  kualitas ekonomi.Secara normatif, pelaksanaan keadilan dalam masyarakat didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa keadilan adalah wajib sekalipun  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan.  Pada  tataran  praktis,  menurut  Pasal  5(1)

## 801 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim mempunyai tugas untuk meneliti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Berdasarkan data terdapat 38.329 meninggal karena covid,
https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+ekonomi+indonesia+saat+ini&rlz=1C1OK WM_enID858ID858&oq=pertum&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433l2j0l4j0i433.7151j0j1 5&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+ekonomi+indonesia+saat+ini&rlz=1C1OKWM_ enID858ID858&oq=pertum&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0i433l2j0l4j0i433.7151j0j15&so urceid=chrome&ie=UTF-8
Tim Penulis FH UAJY, Ignasius Sumarsono Raharjo,  “Mutiara Gagasan Tentang Hukum di Masa Pandemi  Covid  19  (Persembahan  Dies  Natalis  ke  55  FH  UAJY)”,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2020, hal. 15.
https://www.google.com/search?q=bitcoin+adalah&rlz=1C1OKWM_enID858ID858&oq=bitco&a qs=chrome.2.0i433j69i57j0i433l5j0l2j0i433.12793j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.investopedia.com/news/how-are-disputes-smart-contracts-resolved/
Satjipto  Raharjo,  Penyelengaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Yang  Sedang  Berubah,  Jurnal Masalah Hukum, 1993, h.74.
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.25. CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.
102.
Setiono, Rule of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.3.
Muchsin,  Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  Di  Indonesia,  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.17.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,  2007,  h. 160. Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007, h. 95.
Indroharto dalam  A’an Effendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi (Jakarta: Sinar Grafika,
2017), h. 108

## 802 Gabriella Rachel Mansula

## Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain
Rene Seerden dan Frits Stroink dalam A’an Effendi dan Freddy Poernomo
SF.  Marbun,  Peradilan  Adminitrasi  Negara  Dan  Upaya  Administrasi  Di  Indonesia  (Yogyakarta:
Liberty, 1997), h. 154
Philipus M. Hadjon, ‘Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 4., Nomor 1 Maret
Peter Cane, Administrative Law, Fifth Edt (Oxford: Oxford University Press, 2011). h. 57 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Adminitrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)., h. 73 Indroharto,  Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Jakarta:
Pustaka Harapan, 1993)., h. 90
Philipus  M.  Hadjon,  ‘Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Bersih’, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Surabaya, 1994), p. 7.
Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998)., h.2