## MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK YANG PROGRAMATIK

## Diah Setiawaty
Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Program Officer Voter Education and Information Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Email: Diah@yahoo.co.id

## Abstract
Youth voters potential in Indonesia is quite large due to the significant number of voters.  However,  the  potential  of  low  level  of  political  participation  in  society, especially among first-time voters are also predicted to increase with the increasing public  apathy  due  to  the  poor  performance  of  the  elected  government.  Electoral education  is  a  strategic  mean  to  address  these  problems.  Unfortunately  since  the beginning  of  the  democratic  election,  after  the  new  regime  era,  the  Election Organizer (KPU) has not yet doing the electoral education and has been using the sameprogrammatic  approach  which  isvoter  information  which  only  a  temporary solution.  Political  parties  also  are  still  not  up  to  running  a  electoral  education functions  as  mandated  by  the  law.It  needs  a  mutual  commitmentfrom  the government and political parties to involve all elements of society such as CSO and educational  institutions  to  start  doing  programmatic  electoral/voter  education  to improve  not  only  the  rate  of  voter  participation  in  elections  but  also  the  overall political participation.
Keywords :  electoral  or  voter  education,  voter  information,  voter  participation, the election commission (KPU), political party.

## Abstrak
Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar seiring dengan jumlah pemilih pemula  yang  signifikan.  Akan  tetapi  potensi  rendahnya  tingkat  partisipasi politik masyarakat khususnya di kalangan pemilih pemula juga diprediksi akan meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  apatisme  publik  dikarenakan  kinerja pemerintah yang tidak memuaskan. Pendidikan pemilih adalah sebuah langkah strategis  untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut.  Sayangnya  penyelenggara pemilu  dari  setiap  periode  pemilu  demokratis  hingga  saat  ini  masih  belum melakukan  pendidikan  pemilih  yang  programatik  dan  masih  menggunakan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
118 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
pendekatan  informasi  pemilih  yang  merupakan  solusi  sementara.  Partai  politik juga  masih  belum  maksimal  dalam  menjalankan  fungsi  pendidikan politiksebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang.  Perlu  adanya komitmen  bersama  baik  dari  pihak  pemerintah  dan  partai  politik  dengan melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  seperti  CSO  dan  lembaga-lembaga pendidikan  untuk  mulai  melakukan  pendidikan  pemilih  yang  programatik untuk meningkatkan tidak hanya angka partisipasi pemilih dalam pemilu tetapi juga partisipasi politik secara keseluruhan.
Kata kunci: pendidikan pemilih, informasi pemilih, partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  bonus  demografi  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  adalah jumlah  pemilih  pemula  dan  pemilih  muda  yang  masih  berusia produktif  yang  sangat  besar.  Bonus  demografi  ini  jika  dikaji  dari  sisi ekonomi,  menurut  laporan  Penelitian  Mc.  Kinsey  Institute  akan membuat  Indonesia  menjadi  salah  satu  dari  tujuh  negara  dengan pertumbuhan  ekonomi  terbesar  di  dunia  pada  tahun  2030,  melewati Jerman  dan  Inggris,  karena  populasi  pemuda  yang  menjaga produktifitas  ekonomi  Indonesia.  Diperkirakan  70%  dari  populasi Indonesia adalah umur produktif yang berkisar di antara 15-64 tahun pada  18  tahun  mendatang. 1 Jika  dilihat  dari  sisi  lain  yaitu  dari  kaca mata  politik  menjelang  pemilihan  umum  tahun  2014  ini  maka  dapat ditemukan  hal  yang  serupa  terkait  dengan  peran  pemuda  terutama pemilih pemula.
Sebetulnya  siapakah  yang  disebut-sebut  sebagai  pemilih  pemula itu? Pemilih pemula adalah orang-orang yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilih, purnawirawan atau mereka yang sudah tidak lagi  bekerja  sebagai  anggota  TNI  atau  Kepolisian.  Untuk  membatasi pembahasan dalam tulisan ini, konteks yang dimaksud sebagai pemilih pemula  adalah  mereka  yang  baru  pertama  kali  memilih,  sedangkan
1 Mc.  Kinsey  Global  Institute, The  Archipelago  Economy:  Unleashing  Indonesia Potentials, (Mc.Kinsey&Company, 2012), hlm. 15.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 119
yang dimaksud dengan pemuda atau pemilih muda di dalam tulisan ini merujuk  kepada  UU  No.  40  tahun  2009  tentang  Kepemudaan  yaitu mereka yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. 2
Sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010  bahwa  Kelompok  usia  produktif  Indonesia  jumlahnya  begitu tinggi. Di dalamnya ada kelompok pemuda (UU No. 40 Tahun 2009, pemuda  berusia  16-30tahun).  Berdasarkan  sensus  Penduduk kelompok usia 16-30 tahun (pemuda) sebesar 62.343.755 atau sebesar 26,23  %  dari  total  penduduk  (BPS,  SP  2010)±15%  Pemilih  Pemilu 2014 adalah Pemilih Pemula. 3 Sedangkan berdasarkan data yang dirilis Komite  Pemilihan  Umum  (KPU)  dari186.612.255  orang  penduduk Indonesia  yang  terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap  20-30%  adalah pemilih  pemula. 4 Dalam  kaitannya  dengan  pemilu  jumlah  tersebut sangat  besar  dan  dapat  menentukan  kemenangan  sebuah  partai politik. Sebagai ilustrasi, angka tersebut lebih dari dua kali lipat jumlah suara yang diperoleh Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 21.655.295  jiwa  atau  sekitar  20,81%  tahun  2009. 5 Dari  jumlah  dalam data  tersebut  jika  dikonversi  menjadi  kursi  di  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), dengan asumsi satu kursi membutuhkan 250.000 suara setelah  mempertimbangkan parliamentary  treeshold ,  adalah  sebesar  240 kursi  yang  merupakan  hampir  setengah  dari  jumlah  anggota  DPR. Penjabaran  angka  statistik  ini  memperlihatkan  betapa  signifikan  dan krusialnya  peran  pemilih  pemula  pada  pemilu  2014  pada  tanggal  9 April 2014 nanti dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.
Berdasarkan data di atas dalam tulisan ini akan diuraikan problem dan  cara  mengatasi  partisipasi  pemilih  muda  melalui  pendidikan politik  yang  programatik.  Agar  tulisan  ini  sistematik  dan  kontekstual
2 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 UU. No. 40 tentang kepemudaan.
3 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010. http://sp2010.bps.go.id/. Diakses pada 5 Maret 2014  Pukul 13.00 WIB.
4 Komisi  Pemilihan  Umum, Buku  Saku  Pemilu  2009:  Hasil  Pemilu  Anggota  DPR, DPD dan DPRD ( Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2009), hlm. 41.
5 Titi  Anggraini  dan  Diah  Setiawaty, Kerangka  Acuan  -  Jelang  Pemilu  2014: Pendidikan  Politik  Untuk  Pemilih  Pemula  Di  Sumatera  Utara, (Jakarta:  Media  Press, 2013), hlm. 1.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
120 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
terhadap  keindonesiaan,  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  pemetaan problem  pemilu  di  Indonesia.  Setelah  itu,  tawaran  dari  problem tersebut  dijawab  dengan  menggunakan  teori-teori  politik  dan membandingkannya  dengan  negara-negara  lain  yang  sudah  mapan dalam pemilu.

## B. Masalah Partisipasi Pemilih di Indonesia
Partisipasi politik yang tinggi di negara demokrasi pada umumnya dianggap  baik  karena  menunjukkan  bahwa  warga  negara  aktif mengikuti  dan  memahami  masalah  politik  dan  ingin  melibatkan  diri dalam  kegiatan  tersebut.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  rezim pemerintahan  yang  berjalan  memiliki  legitimasi  yang  tinggi.  Bentuk partisipasi  politik  yang  paling  mudah  diukur  intensitasnya  adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu ( voter turnout )  dibanding  dengan  jumlah  seluruh  warga  negara  yang  berhak memilih. 6 Saat ini terjadi trend global penurunan partisipasi pemilih di seluruh  dunia,  tidak  terkecuali  di  India,  Amerika  Serikat,  Australia, dan terlebih lagi di Indonesia. Jika dihitung secara rata-rata partisipasi pemilih  di  Indonesia  terus  mengalami  penurunan  konsisten  sebesar 10%  dari  tiga  periode  pemilu  sejak  pemilihan  umum  demokratis pertama  kali  diselenggarakan  di  Indonesia  pasca  runtuhnya  rezim Orde  Baru.  Hal  ini  terlihat  melalui  trend  tingkat  partisipasi  pemilih dari  angka  93%  pada  pemilu  1999  yang  turun  menjadi  84%  pada pemilu  2004  dan  terus  turun  ke  angka  71%  2009. Sebagaimana yang tampak pada tabel berikut ini:
6 Budiardjo  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Poliitik  2000, (Jakarta:  PT  Ikrar Mandiriabdi, 2012), hlm. 374.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 121
Tabel 1. Angka Golput Pemilu Legislatif
Penurunan juga terjadi pada pemilu Presiden sejak dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Pada pemilihan Presiden putaran pertama tahun 2004 angka pemilih yang tidak memberikan hak suara (golput) sebesar 21,77%, pada putaran kedua naik menjadi 23,37% sedangkan pada  pemilu  2009  angka  ini  meningkat  kembali  hingga  mencapai 23,37%.  Sementara  jumlah  suara  tidak  sah  terus  menerus  mengalami peningkatan dari 3,3 % pada pemilu 1999, menjadi 9,7 % pada pemilu 2004 dan melonjak menjadi 14,4 % dari pada pemilu 2009. 7
Sayangnya  tidak  diketahui  dengan  pasti  pembagian  usia  dari penurunan  partisipasi  ini,  serta  tidak  juga  diketahui  dengan  pasti pembagian  kategori  ini,  merujuk  pada  terminologi  Eep  Saefulloh Fatah,  persoalannya  tidak  jelas  angka  golput  karena  memang  golput politis  golput  karena  merasa  tak  punya  pilihan  dari  kandidat  yang tersedia  atau  tak  percaya  bahwa  pileg  atau  pilkada  akan  membawa perubahan  dan  perbaikan  atau  golput  ideologis,  golput  karena  tak percaya  pada  mekanisme  demokrasi  (liberal)  ataukah  karena  golput teknis golput karena sebab-sebab teknis seperti keliru menandai surat suara atau berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) atau karena  Golput  teknis-politis:  golput  karena  tidak  terdaftar  sebagai
7 Widjanarko  Puspoyo,  “Dari  Soekarno  Hingga  Yudhoyono:  Pemilu  Indonesia 1955-2009”, dalam Jurnal Perempuan, Vol. I No. 63 Tahun 2009, hlm. 12.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
122 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
pemilih  dalam  dafatar  pemilih  tetap  (DPT)  semata. 8 Beberapa  ahli menyarankan  adanya  opsi  golput  di  kertas  suara  agar  dapat memperjelas apakah benar golput tersebut karena alasan ideologis dan poilitis ataukah karena masalah tenknis belaka.
Penyebab turunnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Mulai  dari  kurangnya  pendidikan  politik,  masih  banyaknya manipulasi  dan  politik  uang,  komitmen  pemberantasan  korupsi  yang kurang,  hingga  ke  masalah  teknis  dan  administratif.  Selain  itu  yang juga tidak kalah penting adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan  karena  terbukti  setelah  terjadi  pemilu  demokratis, kesejahteraan  rakyat  tidak  juga  meningkat,  jika  tidak  bisa  disebut tercapai.
Menurut  Burhanuddin  Muhtadi,  peneliti  senior  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI)  semakin  rendahnya  angka  partisipasi  politik disebabkan karena partai politik tidak memiliki program dan platform yang jelas antara partai yang satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya mereka  hanya  berburu  rente,  dan  mendekati  pemilih  menjelang pemilu.  Hal  ini  pada  akhirnya  mengakibatkan  pemilih  mudah berontak,  tidak  setia,  dan  kemudian  mengakibatkan  fluktualitas dukungan  kepada  partai-partai.  Kendati  saat  pemilu  digelar,  para pemilih mengambang ini tetap menggunakan hak pilihnya akan tetapi biasanya  itu  karena  terpaksa.  Golput  yang  terus  mengingkat dikarenakan  mereka  tak  kunjung  menemukan  partai  alternatif  yang kredibel. 9 Faktor ini bisa jadi adalah salah faktor determinan penyebab turunnya  partisipasi  pemilih  dan  penyebab  munculnya  beragam  tipe pemilih seperti tipe pemilih skeptis, pesimis, apatis dan pragmatis.
Hal  ini  adalah  respon  yang  wajar  mengingat  kondisi  politik  yang dihadapi  oleh  Indonesia  saat  ini  yang  menunjukkan  hampir  seluruh partai  politik  besar  terjerat  oleh  Komite  Pemberantasan  Korupsi
8 Husni  Kamil  Manik, Presentasi  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Pemilu  201, .  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Publik  Perludem,  Jumat  21 Februari 2014, hlm 12.
9 Husein  Harun, Pemilu  Indonesia  (Fakta,  Angka,  Analisis,  dan  Studi  Banding ), (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), hlm. 303.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 123
(KPK)  dalam  perkara  tindak  Pidana  Korupsi.  Korupsi  tersebut dilakukan  oleh  berbagai  aktor  yang  berasal  dari  wakil-wakil  partai politikdi lembaga eksekutif dan legislatif. Pada bulan Juni tahun 2013 lalu  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  bahkan  memberikan pernyataan kepada media bahwa setidaknya ada tiga puluh enam calon legislatif (caleg) yang diragukan komitmen anti korupsinya.
Tiga puluh enam caleg ini tersebar dari setidaknya sembilan partai besar  di  Indonesiadan  mencalonkan  diri  di  24  daerah  pemilih  (dapil) di  seluruh  Indonesia.  Penilaian  ini  dilakukan  dengan  kriteria-kriteria tertentu  yang  beberapa  diantaranya  adalah  mereka  yang  pernah terlibat  dan  menerima  sejumlah  uang  dalam  kasus  korupsi,  pernah terpidana kasus korupsi, serta politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti  melanggar  etika  dalam  pemeriksaan  yang  pernah  dijatuhi sanksi dalam pemeriksaan oleh badan kehormatan DPR. 10
Kualitas  yang  buruk  ini  ditambah  dengan eksposure media  yang besar dan terus menerus terhadap berita-berita negatif terkait dengan politik  dan  pemerintahan.  Paradigma  yang  menjadi  landasan  berpikir yang selalu digunakan oleh pers mainstream adalah bad news is a good news (berita buruk adalah berita baik), hal ini menyebabkan bertaburannya berbagai  pemberitaan  dengan  sentimen  negatif  di  berbagai  media massa baik cetak maupun elektronik.
Ketidaknetralan  pers  di  Indonesia  juga  menjadi  pemicu  berbagai ragam  pemberitaan  dan  sentimen  negatif  terhadap  partai  politik, pemerintah  dan  juga  kepada  pers  itu  sendiri.  Hampir  seluruh  media besar  di  Indonesia  dimiliki  oleh  kandidat  dari  partai  politik  tertentu. Hal ini menyebabkan media massa gagal menjalankan fungsinya untuk melakukan  literasi  media  dan  meningkatkan  sikap  kritis  masyarakat sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  UU  Penyiaran  Media  pasal  52 ayat 2 yang berbunyi:
10 Indonesia  Corruption  Watch, Presentasi:  36  Calon  Sementara  Anggota  DPR  RI yang  Diragukan  Komitmen  Anti  Korupsinya ,  28  Juni  2013,  (Makalah  tidak  diterbitkan), hlm. 12.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
124 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
“ Literasi  media  adalahkegiatan  pembelajaran  untuk  meningkatkan sikap  kritis  masyarakat.  Inti  dari  literasi  media  adalah pemberdayaan  masyarakat  untuk  kritis  atas  tayangan  media, terutama televisi (mengingat besarnya pengaruh TV).”
Pada  akhirnya,  sebagaimana  yang  diungkapkan  Khrisna  Sen  dan David  T.  Hill  di  dalam  buku Media,  Culture,  and  Politics  in  Indonesia bahwa media massaIndonesia bukan menjalankan peran merefleksikan  realitas  tetapi  merepresentasikan  realitas.  Media  di Indonesia  dengan  mudah  menjadi  alat  kepentingan  kekuasaan  untuk merumuskan realitas politik, kultural dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti yang dialami rakyat banyak. 11
Frase  serangan  udara  yang  dulu  familiar  di  jagad  politik  sebagai bentuk strategi perang yaitu mengerahkan pesawat-pesawat ke sasaran tertentu  di  wilayah  musuh  sekarang  menjadi  tidak  hanya  iklan pencitraan  partai,  caleg,  dan  capres  tertentu  tetapi  juga  menembus news  room (ruang  berita)  terutama  ketika  para  konglomerat  pemilik media  penyiaran  bukan  hanya  menjadi  pemimpin  perusahaan  tetapi juga  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  maupun eksekutif.  Penjelasan  tentang  ini  bahkan  pernah  disampaikan  oleh Wiranto,  ketua  umum  dan  calon  presiden  dari  Partai  Hanura  dalam pernyataannya  yang  dikutip  oleh  Merdeka.com  bahwa  dengan dukungan Hary Tanoe, Hanura akan punya jatah iklan yang banyak di media  massa.  “ Ini  namanya  serangan  udara’.  Kita  bersyukur  cawapres  kita punya pesawat  udara  yang  dapat  digunakan  untuk  ‘mengebom; kata  Wiranto pada 21 Agustus 2013 lalu. 12
Saat  ini  pemilih  dapat  melihat  wajah  Wiranto,  Hary  Tanoe,  dan Partai  Hanura  di  televisi-televisi  miliki  MNC  Group.  Pasalnya  Hary Tanoe  yang  juga  masuk  daftar  40  orang  terkaya  di  Indonesia  versi majalah Forbes, itu  adalah  pemilik  grup  MNC  yang  memiliki  jaringan
11 Khrisna Sen dan David T.Hill, Media, Culture, and Politics In Indonesia , (London: Oxford University Press, 2000), hlm. 125.
12 Husein Harun, Pemilu Indonesia (Fakta, Angka…, hlm. 142.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 125
stasiun  televisi,  radio,  media  cetak,  dan  media  online  miliki  grup MNC.  Begitu  pula  dengan  berbagai  siaran  televisi  lainnya  kita  bisa melihat pidato-pidato Surya Paloh yang disiarkan dengan durasi yang tidak  biasa  di  Metro  TV  bahkan  sering  kali  diselingi  iklan  komersial, breaking  news, serta  ulasan  khusus  tentang  kegiatan  itu  dari  presenter kemudian  dilanjutkan  lagi  dengan  pidato  politik  yang  sama.  Situasi yang  sama  ditemukan  di  TV  One,  dalam  mengusung  calon  Presiden Golkar Abu Rizal Bakrie yang juga memiliki stasiun televisi ini.
Sekelompok  organisasi  yang concern di  isu  pemilu  dan  demokrasi diinisiasi  oleh  Remotivi  bahkan  berinisiatif  membuat  petisi  yang menuntut  agar  Komisi  Penyiaran  Indonesia  bekerja  untuk menghukum  atau  menindak  partai  politik  yang  menjadi  pengabdi partai  politik  dan  menggunakan  frekuensi  publik,  yang  harusnya digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Tindakan-tindakan  seperti ini  pada  akhirnya  menjadi  terminologi  baru  yang  disebut  oleh  Afdal Makkuraga  Putra,  mantan  redaktur  pelaksana  Media  Watch  The Habibie Center sebagai “Buying access to voter” (membeli akses ke pada pemilih) 13
Seiring  dengan  buruknya  pemberitaan  yang  terjadi  terus  menerus, politik  menjadi  kian  dianggap  sebagai  sebuah  arena  pertarungan kekuasaan  yang  kotor  dan  kejam  yang  di  dalamnya  manusia  saling menjadi  predator  atau  serigala  bagi  manusia  yang  lainnya.  Hal  ini sesuai dengan pribahasa Latin “ homo homini lupus ”. Politik pun diterima dan  dimaknai  secara  kolektif  oleh  masyarakat  di  dalam  bentuknya yang  paling  buruk  yaitu  perebutan  kekuasaan,  kedudukan  dan kekayaan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  ( Politics  at  ist  worst  is  a  selfish grab for power, glory and riches). 14
Masalah lain yang juga merupakan unsur yang menentukan dalam turunnya  partisipasi  di  dalam  pemilu  ini  adalah  pendidikan  pemilih yang dilakukan oleh pemerintah. Elemen pendidikan politik ini ibarat sebuah koefisien dalam rumus matematika yang dapat mempengaruhi
13 Husni Kamil Manik, Husein Harun, Pemilu Indonesia (Fakta, Angka.., hlm. 144.
14 Merkl K., Continuity and Change, ( New York: Harper and Row, 1967), hlm. 13.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
126 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
unsur-unsur lainnya, tidak hanya partispasi politik tetapi juga kualitas dari para wakil rakyat dari dan di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Indonesia mungkin adalah negara yang memiliki kegiatan kepemiluan paling  kompleks  di  dunia.  Dengan  empat  juta  petugas  di  550.000 tempat  pemungutan  suara  (TPS),  yang  tersebar  di  berbagai  penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 775 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan  230.000  kandidat  dalam  satu  Pemilu  presiden  dan  532 dewan  perwakilan  di  tingkat  nasional  dan  daerah. 15 Hal  ini menyebabkan  publik  begitu  berjarak  dengan  kegiatan  pemilu  dan menganggapnya sebagai even lima tahunan semata. Hal ini juga adalah tantangan  besar  bagi  pemerintah  untuk  memberikan  pendidikan, sosialisasi  dan  informasi  kepada  segenap  rakyat  Indonesia  karena tanpa  adanya  pendidikan  pemilih  yang  baik  sulit  bagi  masyarakat untuk  mengetahui  apa  urgensi  memilih,  bagaimana  cara  menjadi pemilih  cerdas  dan  hal-hal  apa  saja  yang  harus  diperhatikan  dalam memilih seorang kandidat.
Di lain sisi, pendidikan pemilih yang buruk di dalam tubuh partai politik mengakibatkan buruknya kaderisasi partai. Masih banyak partai politik  tidak  mempunyai  mekanisme  kaderisasi  yang  baik  dan berkelanjutan. Tidak jarang pula kader dalam partai hanya diletakkan sebagai  pekerja  yang  khusus  mencari  ‘kader  lain’  untuk  kepentingan pemenangan  pemilihan  umum.  Sehingga  partai  memilih  wakil- wakilnya  yang  duduk  di  dalam  parlemen  bukan  berdasarkan  kualitas, kompetensi,  komitmen  dan  loyalitas  caleg  terhadap  partai  melainkan berdasarkan  hitung-hitungan  transaksional  dan  pragmatis  semata.  Ini bisa dilihat dari maraknya para artis yang notabene terkenal dicalonkan menjadi  caleg  di  semua  partai  yang  bertarung  pada  tahun  2014  ini. Tidak  itu  saja,  bahkan  calon  Presiden  pun  ada  yang  dari  kalangan penyanyi.  Tentu  saja  ini  adalah  hal  yang  sah  dalam  negara  yang menganut sistem demokrasi, akan tetapi perlu dibarengi dengan bekal
15 Rumah Pemilu, Gambaran Singkat Pemilihan Umum di Indonesia , (Jakarta: Rumah Pemilu Press, 2013), hlm. 5.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 127
pengetahuan  yang  cukup  dan  juga  kontribusi  nyata  ketika  mereka menjabat sebagai pejabat publik atau menjadi legislator.

## C. Pendidikan Pemilih: Perbandingan Indonesia dengan Negara Lain
Berbicara  tentang  pendidikan  pemilih,  perlu  untuk  dibedakan antara  pendidikan  kepemiluan  ( Electoral  Education )  dan  informasi pemilih  ( Voter  Education/Awareness ).  Tentunya  keduanya  saling mendukung,  dan  pendidikan  pemilih  seharusnya  merupakan  bagian dari  pendidikan  kewarganegaraan  yang  lebih  luas  serta  bagian  dari berbagai  aktivitas  yang  mendukung  demokrasi.  Pendidikan  pemilih bersifat  lebih  panjang,  terstruktur  dan  terprogram  dengan  baik. Terminologi  pendidikan  pemilih  ini  terkait  erat  dengan  peserta/ audience, pesan, pendekatan, waktu, dan mandat secara institusional 16 .
Untuk  membahas  satu  persatu  ada  baiknya  kita  memulai  dengan membahas  keseluruhan  yang  saling  terkait  ini  yaitu  pendidikan kewarganegaraan, informasi pemilih, dan terakhir pendidikan pemilih. Elaborasi lebih dalam mengenai ketiga macam elemen ini dibutuhkan untuk  dapat  membedakan  secara  substansial  terminologi-terminologi yang sering kali digunakan tetapi gagap dalam penggunaannya karena kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut.
Pendidikan  kewarganegaraan  berkaitan  dengan  konsep-konsep yang lebih luas yang mendukung masyarakat demokratis seperti peran masing-masing  dan  tanggung  jawab  warga  negara,  pemerintah, kepentingan  politik  dan  khusus,  media  massa,  dan  sektor  bisnis  dan non -profit, serta pentingnya pemilu yang periodik dan kompetitif. Ini menekankan  tidak  hanya  kesadaran  warga  negara  tetapi  partisipasi warga  dalam  semua  aspek  masyarakat  demokratis.  Pendidikan kewarganegaraan  merupakan  proses  yang  berkelanjutan,  tidak  terikat dengan siklus pemilu dan dapat dilakukan melalui sistem sekolah dan
16 The Electoral Knowledge Network. Civic and Voter Education .
http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea.  Diakses  19  April  2014  pukul  08.22 WIB.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
128 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Universitas.  Dalam  konteks  Indonesia,  pendidikan  kewarganegaraan juga  merupakan  bagian  dari  kurikulum  sekolah  terutama  di  sekolah sejak  Sekolah  Dasar  hingga  Universitas.  Dalam  lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 dikemukakan bahwa
“Mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  mata Pelajaran  yang  memfokuskan  pada  pembentukkan  warga  negara yang  memahami  dan  mampu  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  cerdas, terampil,  dan  berkarekter  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan UUD 1945”.
Tujuan ini dalam konteks SD misalnya melikupi cakupan-cakupan sebagaimana berikut: Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta  didik  akan  status,  hak,  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  serta  peningkatan  kualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran  dan  wawasan  termasuk  wawasan  kebangsaan,  jiwa  dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan  bangsa,  pelestarian  lingkungan  hidup,  kesetaraan gender,  demokrasi,  tanggung  jawab  sosial,  ketaatan  pada  hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kalau kita lihat sebetunya sudah banyak sekali yang coba diajarkan sejak  SD  terkait  pengetahuan-pengetahuan  kewarganegaraan, pendidikan politik juga sudah dielaborasi di SMA dapat dilihat dalam kurikulum  bahwa  sistem  politik,  budaya  politik,  dan  peranan  pers dalam  demokrasi  di  Indonesia  sudah  diajarkan  dalam  kurikulum 2013. 17 Walau  demikian  hingga  SMA  dan  Universitas  tidak  ada
17 Kurikulum Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah Atas .
https://docs.google.com/document/d/1ckJunATN5haprrgWb6KpaGeISd68y6atf quHNZGWDgg/edit. Diakses pada 19 April 2014 pukul 21.00 WIB.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 129
pembahasan tentang pemilu lebih khusus dan lanjut dalam pendidikan kewarganegaraan.
Berbeda  dengan  informasi  pemilih  yang  biasanya  dilakukan  hanya menjelang pemilu dan menyediakan informasi dasar seperti bagaimana cara  memilih,  waktu  memilih,  lokasi  dan  tempat  memilih.  Informasi pemilih  biasanya  tidak  membutuhkan  banyak  penjelasan  tentang konsep  pemilu  dan  demokrasi  itu  sendiri.  Pendidikan  pemilih atausering  disebut  electoral education/voter  education selayaknya  tidak hanya  dilakukan  kepada  setiap  warga  negara  yang  memiliki  hak  pilih tetapi juga kepada mereka yang akan memiliki hak pilih seperti siswa- siswi di bawah usia 17 tahun.
Informasi  pemilih  merujuk  kepada  berbagai  informasi  yang membantu warga negara untuk memilih, termasuk tanggal, waktu, dan tempat  untuk  voting;  tipe  pemilihan  umum,  berbagai  informasi  yang dapat  membantu  melakukan  identifikasi  kelayakan,  informasi mengenai  pendaftaran  pemilih  dan  mekanisme  untuk  melakukan pemilihan  suara  termasuk  berbagai  fakta-fakta  dasar  tentang  pemilu yang  tidak  membutuhkan  konsep  yang  terlalu  rumit  tentang  pemilu. Akitivitas-aktivitas  ini  bersifat  periodik  dan  dilakukan  dalam  jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Informasi  Pemilih  dan  pendidikan  pemilih,  dapat  menjadi  bagian dari  upaya  pendidikan  kewarganegaraan  yang  lebih  besar.  Walau demikian  pendidikan civic atau  kewarganegaraan  dapat  dilakukan melalui  organisasi  masyarakat  sipil,  serta  beberapa  lembaga  negara yang terkait yang tidak selalu otoritas penyelenggara pemilu.
Pengajaran  pendidikan  pemilih  di  sekolah  akan  berdampak  baik karena  akan  membantu  dalam  mempersiapkan  murid-murid  untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan mengenai kepemiluan  juga  akan  membantu  dalam  membekali  calon  pemimpin masa  depan  dengan  pengetahuan  yang  memadai,  terutama  untuk mengetahui lebih banyak tentang tugas, tanggung jawab dan hak-hak sebagai warga negara. Selain itu ketika pendidikan pemilih diajarkan di sekolah-sekolah,  ilmu  pengetahuan  ini  juga  akan  membantu  dalam

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
130 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
membangun  kepercayaan  terhadap  negara,  menciptakan  kesadaran yang akan mendorong perubahan sikap, meningkatkan partisipasi aktif dalam  pemerintahan,  dan  yang  tidak  kalah  penting  pengetahuan tentang  pemilu  ini  akan  membantu  dalam  mencegah  atau mengendalikan  kekerasan  pada  pemilu  atau  setelah  pemilu  yang biasanya terjadi di Indonesia. 18
Sebaliknya  informasi  pemilih  hanya  menekankan  kepada pemberian-pemberian  informasi  terkait  pemilu  menjelang  pemilihan suara,  seperti  informasi  teknis  cara  mencoblos,  informasi  tentang kandidat,  informasi  mengenai  surat  suara,  dan  lain  sebagainya. Kegiatan pemberian informasi pemilih ini juga biasa dilakukan secara programatik  menjelang  pemilu  dalam  bentuk  pertemuan  publik, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya.
Terkait informasi pemilih, sebenarnya sudah banyak inisiatif untuk melakukan  hal  ini  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  lembaga- lembagan  non  pemerintah  seperti  LSM.  Dapat  dilihat  pada  pemilu legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mencoba untuk menarik partisipasi masyarakat untuk melakukan diseminasi informasi politik  melalui  beberapa  program  mereka  antara  lain:  Iklan  di  Media Massa  dan  pengembangan  website  KPU  termasuk  pembuatan  API KPU  yang  baru  diluncurkan  menjelang  pemilu  legislatif,  kerja  sama dengan  forum  rektor  Indonesia,  kegiatan  KPU  Goes  to  Campus, Jalan Sehat dan Senam Sehat, serta program relawan demokrasi yang terutama ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyakarakat dan generasi  muda  untuk  memilih. 19 Sedangkan  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu)  juga  melakukan  hal  serupa  dengan  fokus  lebih  kepada menarik  partisipasi  masyarakat  untuk  mengawasi  pemilu  melalui kegiatan Sejuta Relawan.
Program informasi politik juga dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat  terutama  menyasar  kepada  generasi  muda.  Yang  menarik dari  program-program  ini  adalah  pendekatannya  yang  tidak
18 Rumah Pemilu, Gambaran Singkat Pemilihan…, hlm. 5.
19 Husein Harun, Pemilu Indonesia (Fakta, Angka…, hlm. 142.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 131
konvensional. Sebagai contoh sekelompok anak muda yang tergabung dalam  Perkumpulan  Untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem) melaksanakan  pekan  film  pemilu  yang  diselingi  dengan  diskusi  film untuk  menarik  minat  generasi  muda.  Ada  juga  kelompok-kelompok anak  muda  seperti  Ayo  Vote,  Parlemen  Muda,  Celup  Kelingking, IngetNyoblosCuy  yang  biasa  melakukan  diskusi  tentang  pemilu  baik melalui roadshow, dari mal ke mal, dan dari café ke café.
Inisiatif  informasi  pemilih  yang  tidak  kalah  menariknya  yang  baru terjadi  pada  tahun  2014  ini  adalah  terkait  dengan  Informasi  dan Komunikasi  Teknologi.  Aliansi  Jurnalis  Indonesia  bekerjasama dengan  berbagai  LSM  meluncurkan  program  Mata  Massa  yaitu aplikasi  untuk  memantau  pelanggaran  yang  terjadi  selama  pemilu. Masyarakat  Jabodetabek  dapat  mendaftar,  memfoto  bentuk pelanggaran,  dan  akan  diproses  oleh  tim  verifikasi  Mata  Massa. Program  lainnya  adalah  program  Perludem  yaitu  API  Pemilu  yaitu program  pembuatan  pusat  data  pemilu  dengan  menggunakan antarmuka  pemrograman  aplikasi  ( application  programming  interface ) sehingga data-data tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh para developer dan prgramer IT untuk membuat aplikasi-aplikasi handphone. Hasilnya sudah banyak anak muda Indonesia yang membuat aplikasi- aplikasi pemilu di handphone berbasis platform Android dan IOS yang dapat  dengan  mudah  memberikan  informasi  seperti  profil  caleg, informasi  dapil,  visi-misi  partai,  pertanyaan-pertanyaan  dan  regulasi seputar  pemilu.  Aplikasi  ini  cukup  membantu  dalam  memberikan informasi  pemilu,  terutama  kepada  generasi  muda  yang  melek teknologi  dan  juga  terbiasa  dengan  media  sosial.  Perludem mengumpulkan aplikasi-aplikasi ini di dalam webnya, http://pemiluapps.org .
Meskipun  Indonesia  terbilang  sudah  cukup  maju  dalam  hal pemberian  informasi  pemilih,  Sayangnya  informasi  pemilih  ini  masih minim  dan  belum  merata.  Sebagai  contoh,  di  wilayah  DKI  Jakarta, survey  on-line yang  dilakukan  oleh  Indocratia  dan  Perludem menunjukkan  bahwa  hanya  32  %  dari  pemuda  Jakarta  yang  tahu

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
132 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
kapan pemilu legislatif akan dilaksanakan dan hanya 69% dari 32% itu yang menjawab dengan benar 20 .
Survey  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Asia  Foundation  bersama dengan  Polling  Center  untuk  penelitian:  Survei  Dasar  Terhadap Pemahaman,  Persepsi  dan  Praktik  Pemilih  Terkait  Dengan  Aspek Pemilu  di  Enam  Target  Propinsi  di  Kalimantan  Timur,  Nusa Tenggara  Timur,  dan  Sulawesi  Selatan,  Aceh,  Jawa  Timur,  dan  DKI Jakarta.  Menunjukkan  bahwa  terdapat  25,4%  pemilih  tidak  memilih pada  pemilu  2009  karena  mereka  tidak  mendapatkan  informasi  yang cukup  tentang  pemilu. 21 Padahal  informasi  tentang  kapan  pemilu diselenggarakan  adalah  informasi  dasar  yang  harus  disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan Jakarta adalah Ibu kota dengan akses informasi yang relatif besar dan mudah tetapi jumlah yang kecil tersebut  adalah  sebuah  pertanda,  jangan-jangan  memang  sosialisasi atau  informasi  pemilih  masih  sangat  kurang  dilakukan  oleh  pihak penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum.
Berbeda  dengan  program-program  informasi  pemilih.  Program pendidikan  pemilih  juga  sangat  minim  kalau  tidak  bisa  disebut  tidak ada.  Pada  kenyataannya  pendidikan  ketatanegaraan  di  SMA  tidak diintegrasikan  dengan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kepemiluan. Sekali lagi kalaupun ada pendidikan pemilu di sekolah-sekolah sifatnya hanya  parsial  dan  tidak  dilakukan  secara  konsisten  melainkan  hanya ketika  menjelang  pemilu.  Pendidikan  mengenai  pemilu  ini  juga  tidak diintegrasikan ke dalam kurikulum.
Jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  yang  memiliki struktur  pendidikan  politik  yang  sudah  terprogram,  Indonesia  masih memiliki  banyak  pekerjaan  rumah  (PR).  Pihak  KPU  sampai  saat  ini pun  belum  selesai  membahas  bentuk  pendidikan  politik  yang  tepat
20 Indocratia  dan  Perludem. Survey  Pemuda  Pada  Tahun  2013, (Makalah  Tidak diterbitkan), hlm. 21.
21 The  Asia  Foundation. Laporan  Naratif  Propinsi-propinsi  Aceh,  DKI  Jakarta,  Jawa Timur,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Selatan  dan  Nusa  Tenggara  Timur.  Survei  Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi, dan Praktik Pemilih Terkait dengan Aspek Pemilu di Enam Target Propinsi. (Jakarta: Polling Center, 2008), hlm. 41.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 133
yang harus diberikan kepada masyarakat. 22 Oleh karena itu sampai saat ini  tidak  ada  pendekatan  programatik  dalam  melakukan  pendidikan pemilih.
Terdapat beberapa negara yang sudah memiliki pendidikan politik yang  cukup  maju.  Sebagai  contoh,  adalah  pendidikan  politik  yang terjadi  di  Australia.  Posisi  penyelenggara  pemilu  di  negara  yang menganut  sistem  pemilu  preferenisal  ini  sangat  besar,  mereka  tak hanya  terlibat  dalam  pendidikan  pemilih  saja  namun  juga  melakukan pendidikan politik kewarganegaraan. Australian Electoral Comission atau Komisi  Pemilihan  Umum  Australia  berusaha  untuk  dapat  menjalin sebuah  hubungan  yang  erat  dengan voter .  Salah  satu  program  mereka adalah  menjalin  hubungan  dengan  masyarakat  asli  Aborigin  melalui program  Indigenous  Electoral  Parcipation  Program  yang  melibatkan masyarakat  sipil,  sehingga  proses  pendidikan  pemilih  merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan. 23
Untuk  pendidikan  politik  lewat  program  ke  sekolah-sekolah  AEC mencanangkan  program Get  Voting yang  juga  memberikan  asistensi untuk  pemilihan  umum  di  sekolah.  Petugas-petugas  AEC  juga mendatangi  sekolah-sekolah  ini  untuk  memberikan  pendidikan pemilih yang terpadu dengan mengkoloborasikan pendidikan pemilih dan  kurikulum  kewarganegaraan.  Di  dalam  websitenya  yang  ramah terhadap  pengguna  ( user  friendly) AEC  memberikan  instruksi  lengkap bagaimana  cara  menyelenggarakan  pemilu  di  sekolah  dalam  lima tahapan  mulai  dari  1)  perencanaan  dan  nominasi,  2)  persiapan
22 Rumah  Pemilu, Pendidikan  Pemilih  di  Indonesia  tidak  sebaik  di  Australia  dan India, http://www.rumahpemilu.org/read/4793/Pendidikan-Pemilih-di-Indonesia- Tak-Sebaik-di-Australia-dan-India. Dikases pada 1 Maret 2014, pukul 11.22 WIB.
23 Cate Thompson Presentation. Austraian Electoral Comission. Dalam Seminar
Publik Peningkatan Partisipasi Presentasi Masyarakat dalam Pemilu.
http://www.rumahpemilu.org/in/read/4826/Materi-Seminar-Publik-Presentasi- Peningkatan-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pemilu-2014-.  Diakses  17  April  2014, pukul 07.00 WIB.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
134 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
sebelum  pemilu.  3)  pendidikan  pemilih  dan  kampanye,  4)  voting,  5) dan pengihitungan suara. 24
Terdapat  bagian  menarik  yaitu  bahwa  di  dalam  tahapan  ini pendidikan  pemilih  sendiri  juga  dimasukkan  sebagai  bagian  dalam tahapan pemilu. Sehingga di dalam pendidikan pemilih berupa pemilu sekolah  ini  mereka  juga  diajarkan  bagaimana  melakukan  pendidikan pemilih  kepada  teman-temannya  melalui  diskusi  dan  debat.  Hal  ini merupakan  sebuah  pembelajaran  melakukan  pendidikan  politik  dan pembelajaraan terhadap budaya politik di Indonesia.
Kampanye  pemilihan  umum  terhadap  kelompok  pemilih  pemula dan  pemilih  muda  juga  dilakukan  melalui  media  sosial  seperti facebook  dan  twitter.  Dengan  cara  ini  pemilih  yang  belum  terdaftar dapat memilih dengan mudah mendaftarkan diri melalui sosial media dan  juga  dapat  menyebarkan  informasi  tersebut  ke  teman-temannya sesama  pemilih  muda  dan  pemilih  pemula.  Selain  itu  salah  satu  hal yang  tidak  luput  dielaborasi  adalah  pertanyaan-pertanyaan  seputar regulasi  dan  pertanyaan  yang  paling  sering  dilontarkan  oleh  para pemilih.
Selain  itu  negara  yang  sudah  cukup  maju  dalam  melakukan pendidikan  politik  ini  adalah  di  India.  Negara  yang  mulai menggunakan teknologi E-Voting sejak tahun 1999 merupakan salah satu negara yang memiliki penyelenggaraan pemilu yang sangat rumit, bersaing  dengan  kerumitan  pemilu  di  Indonesia.  Pemilu  di  India merupakan  salah  satu  pemilu  yang  paling  kompleks  di  dunia  dengan jumlah  pemilih  mencapai  sekitar  720  juta  dan  tingkat  voter  tunout mencapai  420  juta  pemilih 25 Mereka  juga  memiliki  cara  tersendiri untuk  melakukan  pendidikan  politik.  Di  India  upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  pemilih  menggunakan Systematic  Voter's Education  and  Electoral  Participation (SVEEP)  yaitu  yaitu  pendidikan
24 Australian Election Comission. 5 Steps on Running the Election , www.education.aec.gov.au/getvoting. Diakses pada 19 April 2014 pukul 21:32 WIB.
25 Rout Akshay. Election Comission of India. Systematic Voter Education and  Electoral Participation presentation . Pada Seminar Publik Peningkatan partispasi Masyarakat pada Pemilu 2014. (makalah tidak diterbitkan), hlm. 23.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 135
pemilih  dan  partisipasi  pemilu  yang  sistematis,  bekerja  sama  dengan civil  society,  isnstitusi  pendidikan  dan  relawan  dari  golongan  muda untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. 26
SVEEP  diadopsi  pada  tahun  2009  dengan  tujuan  meningkatkan partisipasi  publik  pada  proses  elektoral  di  India.  SVEEP  juga bertujuan  untuk  memastikan  semua  orang  India  terdaftar  dan  dapat didatangkan  ke  TPS.  SVEPP  menyasar  kepada  beberapa  spesifik target yang diajukan pemerintah seperti kepada kelompok perempuan, anak  muda,  urban,  kelompok  lemah,  mereka  yang  memiliki keterbatasan  fisik  dengan  strategi  mereka  yaitu  memberikan Informasi.  Salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  dalam  informasi pemiih ini adalah sebuah pendekatan yang disebut IMF (Information, Motivation,  and  Fasiciltiation)  memberikan  informasi,  motivasi,  dan fasilitasi. Information  and  motivation yang  disajikan  meliputi  berbagai macam  informasi  tentang  cara  mendaftar  dan  cara  memilih.  Begitu pula  tentang  motivasi  yang  menggugah  pemilih  mengenai  alasan kenapa  seseorang  harus  terlibat  langsung  dalam  pemilu  dan  kenapa seseorang pada akhirnya harus memilih.
Di  dalam  prosesnya  SVEPP  telah  berhasil  mengurangi  masalah voter  dengan  cara  mengurangi  gap  atau  jurang  ketimpangan  gender serta  memberikan  fasillitasi  terhadap  perempuan  pada  saat  hari  H pemilihan  umum.  Para  penyuluh  dari  SVEPP  juga  senantiasa membawa  berbagai  alat  peraga  serta  material  advokasi  yang  biasa digunakan untuk kelompok perempuan, sebagaimana yang terdapat di dalam gambar di bawah ini. 27
26 Election  Comission  of  India  dan  SVEEP  (Systematic  Voter  Education  and  Electoral Participation .  http://eci.nic.in/eci_main1/sveep.aspx.  Diakses  pada  1  Maret  2014 pukul 12.00 WIB.
27 Ichal Supriadi.Presentasi Asian Network for Free Election. 2014. Effort to Increase a  Public  Participation  on  Elections  Notes  and  Study  Case.  Pada  Seminar  Publik Peningkatan  partispasi  Masyarakat  pada  Pemilu  2014,  (Makalah  tidak  diterbitkan), hlm. 34.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
136 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Sedangkan  untuk  sasaran  terhadap  anak  muda,  SVEPP  telah melakuan  berbagai  usaha  yang  dintegrasikan  dengan  program  di Universitas. Yang menarik dari usaha pemerintah India, dalam hal ini diwakili oleh KPUnya mengeluarkan apa yang disebutya sebagai duta kampus  atau  biasa  disebut  sebagai  ( campus  ambassador ).  Duta  kampus ini  yang  kemudian  bertanggung  jawab  penuh  dalam  memberikan berbagai  informasi  kepemiluan  termasuk  mengenai  pendaftaran pemilih.  Untuk  mereka yang  baru  berumur  18  dan  19  tahun  SVEPP menyelenggarakan satu even bernama young voters festival yang diisi kegiatan-kegiatan  menarik  seperti  konser  musik,  seminar,  debat  dan diskusi.
Pendidikan  politik  yang  programatik  berarti  adanya  pendidikan politik  di  segala  bidang  dan  tidak  melulu  harus  melalui  pendidikan politik yang sifatnya scholastik, sebagaimana yang terjadi di Australia dan India. Pada pendidikan politik yang menyasar kepada kelompolk urban  SVEPP  bekerja  sama  dengan  lokal  NGO  di  sana.  Beberapa perusahaan  juga  ikut  serta  untuk  membantu  dalam  mensukseskan program  tersebut  melalui  sikap  kooperatif  mereka  untuk mendaftarkan seluruh karyawan mereka.
SVEPP India juga menjangkau kelompok minoritas seperti pekerja seksual, kelompok-kelompok tunawisma, serta kelompok yang hidup dengan disabilitas. Tidak sampai di situ mereka juga melakukan inklusi
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 137
ke  kelompok-kelompok  masyarakat  adat.  Mengingat  dari  banyaknya suku  bangsa  yang  juga  tinggal  di  India.  Hal  ini  dilakukan  dengan menjalin  koordinasi  dengan  NGO  yang  fokus  di  isu-isu  masyrakat adat.
Selain  penyelenggara  pemilu  pihak  yang  wajib  melakukan pendidikan  politik  di  Indonesia  antara  lain  adalah  partai  politik. Bahkan  partai  politik  mendapatkan  subsidi  dari  negara  untuk melaksanakan  kegiatan  pendidikan  politik  yang  apabila  dilakukan dengan  sungguh-sungguh  tentunya  bermanfaat  bagi  partai  politik  itu sendiri sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini karena di setiap partai politik  tentunya  dibutuhkan  kader-kader  yang  berkualitas.  Kewajiban ini  bahkan  tertuang  di  dalam  UU  No.2  Tahun  2008  tentang  fungsi partai politik yang menjelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:  1)  pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar menjadi  warga  negara,  2)  Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. 28
Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012, di antaranya:
1. Pasal  2  Bantuan  keuangan  adalah  bantuan  keuangan  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang diberikan  secara  proporsional  kepada  Partai  Politik  yang mendapatkan  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
28 Penjelasan  lain  juga  terdapat  dalam  Anggaran  dan  Pendidikan  Politik  UU No.2  Tahun  2008  Jo  UU  No.2  Tahun  2011,  Pasal  2  ayat  4  AD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: (k) pendidikan politik, Pasal 34 ayat 3 a  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat, Pasal 34 ayat 3b Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,  UUD  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;  b.  pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara  Indonesia dalam  membangun  etika  dan  budaya  politik;  dan  c.  pengkaderan  anggota  Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
138 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  kabupaten/kota  yang  penghitungannya didasarkan  atas  jumlah  perolehan  suara,  dengan  prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
2. Pasal  9  ayat  (1)  Bantuan  keuangan  kepada  Partai  Politik digunakan  sebagai  dana  penunjang  kegiatan  pendidikan  politik dan operasional sekretariat Partai Politik. (2) Bantuan keuangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berasal  dari  APBN  atau APBD. (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk  melaksanakan  pendidikan  politik  bagi  anggota  Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali partai lebih  mengutamakan  kepentingan  partai  atas  kepentingan  nasional. Loyalitas  yang  diajarkan  oleh  partai  bisa  jadi  adalah  loyalitas  kepada partai  melebihi  loyalitas  kepada  negara  sehingga  sangat  mungkin  ia akan  mendidik  pengikut-pengikutnya  untuk  melihat  dirinya  dalam konteks  yang  sangat  sempit. 29 Harun  Husein,  dalam  bukunya  Fakta, Angka, Analisis  dan  studi  banding  menyebutkan  bahwa  fungsi  partai cenderung  tidak  fungsional  lagi  sehingga  kaderisasi  dan  pandidikan politik mandeg. Harun menguntip Ari Dwipayana yang menyebutkan bahwa  sebetulnya  lewat  jalur  itulah,  partai  politik  bisa  berharap menangguk  pemilih  loyal  yang  bisa  menjamin  stabilitas  dan kontinuitas dukungan. 30
Di  Indonesia,  pada  praktiknya  partai  politik  masih  sangat  lemah dalam melakukan pendidikan politik. Ini terlihat dari masih banyaknya partai  yang  belum  melakukan  pendidikan  politik  secara  terstruktur, sistematis  dan  masif  terhadap  kader-kadernya,  apalagi  terhadap masyarakat  awam  dan  pemilih  pemula.  Ketika  partai  mendekati pemuda  dan  pemilih  pemula  pun  pendekatan  yang  digunakan  masih
29 Budiardjo  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  PT  Ikrar  Mandiriabdi, 2010), hlm. 408.
30 Husein Harun, Pemilu Indonesia (Fakta, Angka…, hlm. 311.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 139
sekedar  mobilisasi  ketimbang  kaderisasi.  Sangat  disayangkan  jika sampai  saat  ini  masih  ada  partai  politik  melihat  para  pemuda  dan pemilih  pemula  sebagai  objek  untuk  dimenangkan  ketimbang  subjek yang  harus  dibina  untuk  bersama-sama  membangun  baik  partai maupun  bangsa  dan  negara.  Ini  terlihat  dari  banyaknya  partai  politik yang  belum  melakukan  “jemput  bola”  memberikan  pendidikan  atau informasi pemilih kepada pemilih muda dan pemula dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan teknis terkait anggaran atau alasan yang lebih pragmatis.
Hal  ini  menyebabkan  tidak  hanya  pendidikan  pemilih  di  kalangan pemilih  pemula  dan  muda  menjadi  terhambat  tetapi  juga  oligarki partai  semakin  mengental  dan  pemuda  menjadi  sangat  jauh  dengan kegiatan  politik  dan  juga  kegiatan  kepartaian.  Survey  kecil  yang dilakukan Perludem dengan Indocratia misalnya, menunjukkan bahwa pemuda  di  Jakarta  saja  menunjukkan  bahwa  pemuda  yang  sebagian besar berusia 21-23 83% tidak memiliki kartu anggota partai dan 66% tidak pernah menghadiri acara partai sama sekali. 31
Berkaca  dari  berbagai  persoalan-persoalan  dalam  pendidikan politik  di  atas  maka  KPU  sebagai  organ  inti  penyelenggaraan  pemilu harus  mulai  menentukan  sebuah  bentuk  pendidikan  politik  yang programatis  dalam  arti  terstruktur,  sistematis,  masif  dan  melibatkan berbagai  kalangan  termasuk  institusi  pendidikan.  KPU  sudah  harus mulai  terlepas  dari  paradigma  informasi  pemilih  tetapi  harus  sudah mulai masuk ke dalam bentuk yang orientasi lebih ke jangka panjang yaitu pendidikan pemilih ( voter education ).
Di  sisi  lain  partai  politik  juga  diharapkan  dapat  terus  melakukan pendidikan  pemilih  sesuai  dengan  mandat  yang  diamanahkan  oleh UUD  1945.  Ini  dikarenakan  ketika  pendidikan  pemilih  berjalan  baik partai  politik  sendiri yang  akan  memetik  buahnya dari  kerja  kerasnya tersebut  dengan  munculnya  kader-kader  muda  baru  yang  berkualitas dan  dapat  meningkatkan  citra  partai  politik  sendiri  di  hadapan masyarakat.  Hal  ini  sudah  terlihat  melalui  beberapa  fenomena  yang
31 Indocratia. Presentasi: Survey Pemuda 2013, (makalah tidak diterbitkan), hlm. 13.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
140 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
terjadi  akhir-akhir  ini  di  Indonesia.  Ketika  partai  politik  dapat mencetak  kader-kader  yang  baik,  berdedikasi  dan  dapat  membuat perubahan  di  mata  masyarakat  maka  kemungkinan  besar  partisipasi publik juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas dan elektabilitas kandidat kader-kader tersebut.

## D. Penutup
Besarnya jumlah pemilih pemula di Indonesia pada pemilu 2014 ini dapat menjadi sebuah potensi yang besar untuk perbaikan masa depan bangsa  Indonesia.  Di  dalam  konteks  partisipasi  politik,  khususnya partisipasi  pemilih  Indonesia  memiliki  tantangan  untuk  menurunkan tingkat  potensi  golput  secara  umum  maupun  dari  golongan  pemilih pemula dan pemilih muda. Potensi ini kian meningkat secara konstan rata-rata 10% setiap periode pemilu semenjak dilaksanakannya pemilu demokrasi pertama di masa orde baru. Berjaraknya masyarakat dengan pemilu  dikarenakan  pemberitaan  negatif,  pers  yang  partisan  serta buruknya  performa  para  wakil  rakyat  seiring  dengan  tidak maksimalnya  fungsi  partai  dalam  kaderisasi  dan  pendidikan  politik disinyalir menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu.
Jarak  yang  besar  ini  juga  dikarenakan  kurang  atau  tidak  adanya pendidikan  pemilih  yang  programatik  dari  KPU  sendiri.  Selama  ini kerja-kerja  sosialisasi  yang  dilakukan  lebih  bersifat  kepada  informasi pemilih  alih-alih  pendidikan  pemilih.  KPU  masih  lebih  fokus  kepada hal-hal  yang  sifatnya  sosialisasi  dan  mobilisasi  sosial  melalui pemanfaatan  media  massa  untuk  menjangkau  pemilih  secara  massif, sosialisasi dengan basis komunitas seperti tukang ojek, serta kerjasama dengan NGO. Akan tetapi sayangnya KPU belum membuat formulasi dari  konsep  dan  kurikulum  terpadu  dari  dari  pendidikan  politik  itu sendiri.
Permasalahan-permasalahan  di  dalam  pemilu  tidak  dapat diselesaikan dengan formula tunggal yang berlaku untuk setiap daerah. Akan  tetapi  salah  satu  solusi  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 141
permasalahan  ini  adalah  melakukan  pendidikan  pemilih  yang programatik  dengan  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat  dan institusi  pendidikan.  Pendidikan  politik  ini  memang  sebaiknya  mulai diinisiasi  oleh  penyelenggara  pemilu  dengan  mempertimbangkan berbagai  unsur  dan  juga  menyesuaikan  dengan  konteks  lokal perdaerah.  Akan  tetapi  tentunya  permasalahan  pemilu  bukanlah pekerjaan rumah dari penyelenggara pemilu saja. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari setiap stakeholder terutama dari partai politik yang  memang  memiliki  mandat  dari  pemerintah  untuk  melakukan pendidikan  politik.  KPU  sebagai  aktor  utama  selayaknya berkoordinasi  dengan  setiap  stake  holder  dan  juga  menggiatkan  lagi keikutsertaan  atau  partisipasi  masyarakat  sesuai  dengan  definisi Peraturan KPU No. 23 tahun 2013.
Selain  itu  KPU  harus  mulai  fokus  untuk  menjaring  pemilih  muda dan  pemilih  pemula,  tidak  hanya  melalui  pendidikan  tetapi  juga melalui teknologi informasi, internet, dan sosial media. Hal ini karena jumlah  pengguna  internet  dan  pengguna  smartphone  di  Indonesia yang  terus  meningkat.  Asosiasi  Pengguna  Jasa  Internet  Indonesia memprediksikan  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai angka 82 juta. 32 Pemanfaatan akses internet ini terutama dimanfaatkan oleh generasi muda yang juga melek dengan media sosial. Jakarta saat ini  sudah  seperti  Ibukota  dari  sosial  media.  Sebagai  kota  teraktif  di twitter,  Indonesia  juga  mendapatkan  peringkat  teraktif  nomor  empat di facebook. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan pendidikan dan informasi  pemilih  yang  menggunakan  pemanfaatan  teknologi  seperti pembuatan Application  Programming  Interface untuk  semua  data-data KPU  sehingga  data-data  tersebut  dapat  digunakan  menjadi  aplikasi mobile  merupakan  langkah  yang  bagus  dan  harus  terus dikembangkan.
32 2013  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Bisa  Tembus  82  Juta .  http:// tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013.pengguna.internet.indonesia .bisa.tembus.82.juta. Diakses tanggal 20 April 2014  pukul 3.42 WIB.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
142 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Dengan  adanya  program  pendidikan  pemilih  yang  sistematif, terstruktur dan masif ditunjang dengan adanya informasi pemilih yang intensif  menjelang  pemilihan  umum.  Maka  pendekatan  terstruktur yang  ditujukan  kepada  calon  pemilih  secara  keseluruhan  ini  akan dapat  meningkatkan  pemahaman  dan  motivasi  pemilih,  sehingga khususnya pemilih pemula dapat menentukan pilihan dengan rasional dan kritis.
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 143

## Daftar Pustaka
Akshay,Rout. Presentation  Election  Comission  of  India.  Systematic  Voter Education and Electoral Participation presentation. Pada Seminar Publik Peningkatan  partispasi  Masyarakat  pada  Pemilu  2014 .  (Makalah tidak  diterbitkan).  Disampaikan  dalam  Seminar  Publik Perludem. Jumat, 21 Februari 2014.
Anggraini, Titi dan Diah Setiawaty. 2013. Kerangka Acuan - Jelang Pemilu 2014:  Pendidikan  Politik  Untuk  Pemilih  Pemula  di  Sumatera  Utara.
Jakarta:Media Press.
Australian  Election  Comission.  5  Steps  on  Running  the Election.education.aec.gov.au/getvoting.  Diakses  pada  19 April 2014 pukul 21:32 WIB Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk 2010. http://sp2010.bps.go.id/. Diakses pada 5 Maret 2014. Pukul 13.00 WIB.
Budiardjo  Miriam.  2010. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .Jakarta:  PT  Ikrar
Mandiri Abadi.
Election Comission of India dan SVEEP Systematic Voter Education and  Electoral  Participation.  http://eci.nic.in/eci_main1/ sveep.aspx. Diakses pada 1 Maret 2014. pukul 12.00 WIB.
Electoral Knowledge Network. Civic and Voter Education. http://aceproject. org/ace-en/topics/ve/vea  diakses  pada  tanggal  19  April  2014. Pukul 8:22 WIB.
Husein,  Harun,  2014. Pemilu  Indonesia.  (Fakta,  Angka,  Analisis,  dan Studi  Banding ).  Jakarta:  Perkumpulan  Untuk  Pemilu  dan
Demokrasi.
IDEA.2014 . The concepts of Civic Education. Electoral Education and Voter Awareness . 1 Maret 2014. (Makalah tidak diterbitkan).
Indocratia dan Perludem. 2013. Presentasi: Survey Pemuda 2013. makalah tidak diterbitkan.
Indocratia  dan  Perludem.  2013. Survey  Pemuda  PadaTahun  2013. (Makalah Tidak diterbitkan).

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
144 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Indonesia  Corruption  Watch.  2013. Presentasi:  36  Calon  Sementara Anggota DPR RI yang Diragukan Komitmen Anti Korupsinya . 28 Juni 2013. Makalah tidak diterbitkan.
K., Merkl. 1967. Continuity and Change. New York: Harper and Row.
Komisi Pemilihan Umum. 2009. Buku Saku Pemilu 2009: Hasil Pemilu Anggota  DPR.  DPD  dan  DPRD. Jakarta:  Komisi  Pemilihan Umum.
Kurikulum  Pelajaran  PKN  untuk  Sekolah  Menengah  Atas. https://docs.google.com/document/d/1ckJunATN5haprrgWb 6KpaGeISd68y6atfquHNZGWDgg/edit.  Diakses  tanggal  19 April 2014 pukul 09.34 WIB.
Manik,  Husni  Kamil. Presentasi  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat  Pada  Pemilu  2014 .  Disampaikan  dalam  Seminar Publik  Perludem,  Jumat  21  Februari  2014.  (Makalah  tidak diterbitkan)
Mc. Kinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia Potentials. London: Mc.Kinsey&Company.
Miriam,  Budiardjo.  2012. Dasar-dasar  Ilmu  Poliitik  2000. Jakarta:  PT Ikrar Mandiriabdi.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 22  Tahun  2006  Tentang  Standar  Isi  Untuk  satuan  Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012.
Rumah  Pemilu.  2013. Gambaran  Singkat  Pemilihan  Umum  di  Indonesia . Jakarta: Rumah Pemilu Press.
Rumah  Pemilu. Pendidikan  Pemilih  di  Indonesia  tidak  sebaik  di  Australia dan India.
http://www.rumahpemilu.org/read/4793/ Pendidikan-Pemilih-di-Indonesia-Tak-Sebaik-di-Australia-dan- India. Dikases pada 1 Maret 2014. pukul 11.22 WIB.
Sen,  Khrisna  dan  David  T.Hill.  2000. Media.  Culture.  and  Politics  In Indonesia . London: Oxford University Press.
Supriadi,  Ichal..  2014. Presentasi  Asian  Network  for  Free  ElectionEffort  to Increase a Public Participation on Elections Notes and Study Case . Pada
Diah Setiawaty, MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 145
Seminar Publik Peningkatan partispasi Masyarakat pada Pemilu 2014. (Makalah tidak diterbitkan).
The Asia Foundation. 2014. Laporan Naratif Propinsi-propinsi Aceh, DKI Jakarta,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Selatan  dan  Nusa Tenggara  Timur.  Survei  Dasar  Terhadap  Pemahaman,  Persepsi,  dan Praktik  Pemilih  Terkait  Dengan  Aspek  Pemilu  di  Enam  Target Propinsi . Jakarta: Polling Center.
Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Fungsi Partai Politik
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Pasal  1  UU.  No.  40  tentang kepemudaan.
Widjanarko  Puspoyo.  Dari  Soekarno  Hingga  Yudhoyono:  Pemilu Indonesia  1955-2009. Jurnal  Perempuan. Vol.  I  No.  63  Tahun 2009.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
146 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.