## ADVOKASI TERHADAP KOMUNITAS DIFABEL ANAK JALANAN DAN REMAJA JALANAN
(Refleksi Praktik Bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)
Sabirin
(Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

## ABSTRAK
Anak jalanan dan remaja jalanan adalah komunitas marjinal yang merupakan fakta sejarah tak terbantahkan di Republik ini. Demikian juga dengan penyandang cacat (difabel)  yang pada tahun 2007 mencapai 7,8 juta jiwa. Mereka menjadi asing di negara ini, mungkin kita masih belum bisa bersikap ramah terhadap mereka. Terbukti keberadaan mereka selalu saja mendapat  sorotan  miring,  baik  oleh  pemerintah  maupun  lingkungan  sekitar.  Adanya advokasi  terhadap  komunitas  difabel  adalah  sesuatu  yang  layak  untuk  kita  dukung  dan perjuangkan, sebagaimana amanat Konstitusi di Republik ini pada pemerintah dan segenap Bangsa Indonesia.

## Key word: Anak jalanan, remaja jalanan, difabel dan advokasi

## A. Latar Belakang Masalah
Sampai  saat  ini  masih  terdapat  banyak  persoalan  sosial  yang  belum  tertangani dengan baik di Republik ini, setidaknya data berikut ini akan memperlihatkan kepada kita betapa  masih  banyak  ‘pekerjaan  rumah’  yang  belum  selesai;  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin)  Depsos  memperkirakan  jumlah  penyandang  Cacat  pada  tahun  2006  adalah sekitar  2.429.708  jiwa  atau  1,2  persen  dari  total  penduduk  (Suharto,  2007).  Survey  yang dilakukan  Pusat  data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Departemen  Sosial  (Depsos)  pada  tahun 2007 menunjukkan bahwa, populasi penyandang cacat adalah sekitar 3,11 persen dari total penduduk  Indonesia.  Jika  jumlah  penduduk  tercatat  220  juta,  maka  jumlah  penyandang cacat mencapai  7,8  juta jiwa. 49 Data terakhir pada  tahun 2009 menunjukkan anak jalanan sebanyak  83.776  jiwa,  dan  penyandang  cacat  (PACA)  mencapai  1.541.942  jiwa. 50 Kecacatan  adalah  hilangnya  atau  tidak  normalnya  fungsi  atau  struktur  anatomi,  psikologi maupun  fisiologi  seseorang.  Angka-angka  di  atas  menggambarkan  betapa  perhatian  kita sangat  diharapkan  untuk  menangani  dan  memberikan  pelayanan  yang  prima  terhadap kelompok difabel tersebut.
Pelayanan publik di Indonesia dalam konteks nasional juga belum begitu responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus (warga negara istimewa) tersebut, termasuk terhadap  kelompok  rentan,  penyandang  cacat,  lanjut  usia  dan  komunitas  adat  terpencil.
Sebagai  contoh,  nasib  anak  berkebutuhan  khusus  atau  penyandang  cacat  di  Indonesia, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Nasib mereka masih  terpinggirkan  hampir  di  semua  sektor,  mulai  pendidikan,  pekerjaan,  hingga ketersediaan fasilitas publik yang bersahabat (Suara Pembaruan, 23 Juli 2008).
Menurut  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat menyebutkan  bahwa,  penyandang  cacat  dapat  diklasifikasikan  dalam  tiga  jenis  kecacatan yaitu  cacat  fisik,  cacat  mental,  serta  cacat  fisik  dan  mental  yang  dikenal  dengan  “cacat ganda”.  Kecacatan  menyebabkan  seseorang  mengalami  keterbatasan  atau  gangguan  yang mempengaruhi  keleluasaan  aktivitas  fisik,  kepercayaan  dan  harga  diri,  hubungan  antar manusia maupun  dengan  lingkungannya. Permasalahan sosial  yang timbul dari kecacatan antara  lain  adalah  ketidakberfungsian  sosial,  yakni  kurang  mampunya  penyandang  cacat melaksanakan  peran-peran  sosialnya  secara  wajar. 51 Kita  melihat  ternyata  masih  banyak hak-hak  kaum  minoritas  yang  masih  terabaikan  sebagaimana  yang  dialami  oleh  RL 52 (nama  samaran)  yang  dalam  hal  ini  telah  penulis  lakukan  advokasi.  Dalam  proses intervensi  ini  sebelumnya  tentu  dibutuhkan  data  yang  lengkap  untuk  dapat  melakukan advokasi yang tepat dan itu membutuhkan assesmen yang mendalam dan kritis.
Secara  teknis,  seorang  pekerja  sosial  dalam  melakukan  assesmen  terlebih  dahulu harus dapat memahami tentang Individu, Keluarga, Kelompok, maupun masyarakat karena ini  akan  sangat  membantu  dalam  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penanganan kasus.  Assesmen  menjadi  proses  inti,  karena  bila  assesmen  yang  dilakukan  salah  maka akan  berakibat  buruk  terhadap  intervensi  yang  akan  dilakukan.  Yang  harus  dilakukan dalam  assesmen  adalah  mengumpulkan  informasi  tentang  objek,  dengan  menggunakan rumus  5W+1H  ( What,  Who,  Where,  When,  Why,  +  How ) What :  Apa..., Who :  Siapa..., Where : Dimana..., When :  Kapan..., Why : Mengapa..., dan How : Bagaimana...,. Rumus ini bisa digunakan untuk berbagai kondisi. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk pelaporan untuk ditindak lanjuti.
Fenomena  merebaknya  anak  jalanan  (Anjal)  dan  remaja  jalanan  (Remjal)  adalah sebuah  fakta  yang  tidak  terbantahkan,  terutama  di  kota-kota  besar  seperti  di  Jakarta, Surabaya,  Bandung,  Medan  maupun  di  Yogyakarta.  Keberadaan  anjal  dan  remjal  adalah bukti  kelemahan  pemerintah  dan  segenap  komponen  bangsa  ini  yang  tidak  mampu menciptakan keluarga normative, menjadi tempat teraman bagi anak yang tidak semestinya menjadi  anjal  maupun  remjal.  Dalam  konteks  Islam,  mereka  adalah  amanah  Allah  yang harus dijamin hak-haknya, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, beradab dan bermasa depan yang cerah.
Undang-undang  1945 53 secara  konseptual  telah  mengamanahkan  bahwa;  fakir- miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara  (pasal  34  ayat  1).  Artinya  adalah; pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam menjaga dan memelihara kedua  kelompok  di  atas,  yang  juga  termasuk  anjal  dan  remjal  di  dalamnya.  Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga telah  mempertegas  lagi  tentang  pemenuhan  hak  anak  yang  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  serta  segenap  komponen  bangsa  ini,  yaitu;  adanya  jaminan  pemenuhan  hak
untuk  hidup,  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  hak  mendapat  perlindungan  dan  yang terakhir hak untuk dapat berpartisipasi/berekpresi.
Remaja atau anak jalanan adalah mereka yang memilih “hidup” di jalan, dan hidup di  jalan  pada  akhirnya  harus  dipandang  sebagai  sebuah  “pilihan  hidup”.  Bermula  dari sejumlah  persoalan  dalam  relasi  normative  keluarga  dan  masyarakat  (konflik, ketidakpercayaan,  kekerasan  dan  kasus  lainnya),  mereka  memilih  untuk  pergi  ke  jalan. 54 Sebagai asset bangsa  yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini kedepan, artinya; jika anak bangsa ini tidak mendapatkan pendidikan dan kualitas hidup yang layak, maka  sumberdaya  manusia  Indonesiapun  akan  terancam.  Jadi,  jika  kondisi  dan  kualitas hidup  anak  memprihatinkan  maka  masa  depan  bangsa  tercinta  ini  juga  akan  mengalami nasib yang sama.
Tentunya  kita  tidak  ingin  terjadinya lost  generation (generasi  yang  hilang),  bak buih  dilautan;  banyak  tapi  tidak  memberi  bekas  apapun.  UUPA  telah  cukup  jelas mengamanatkan  akan  pentingnya  pemenuhan  hak  anak  untuk  dapat  hidup  secara  wajar. Siapapun, kapanpun dan dimanapun; anak harus mendapatkan hak-haknya, demikian juga hak-hak anak yang berkebutuhan khusus.
Ketidakberhasilan  pembangunan  Nasional  di  segala  bidang  (SUSENAS;  2000), diantaranya  disebabkan  oleh  minimnya  perhatian  pemerintah  dan  semua  pihak  terhadap eksistensi  keluarga. 55 Secara  umum  beralihnya  lingkungan  ‘dari  rumah  ke  jalan’  yang konon  katanya  menjadi  pilihan  para  anjal  maupun  remjal,  disebabkan  rumah  (keluarga) tidak lagi menjadi aman bagi si anak sehingga mereka beralih ke jalan yang dianggap ‘jauh lebih aman’ daripada keluarga atau rumah normative. Sungguh tidak dapat kita bayangkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah, yang juga menurut pengakuan sebagian besar orang ‘konon katanya’, “ Baiti Jannati ” yang bermakna “Rumahku adalah Surga bagiku”. Kenapa sampai terjadi pergeseran yang begitu jauh, ada apa sebenarnya...?.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002 56 dalam  hal  ini  juga secara  tegas  menyebutkan  bahwa,  keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam  masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau  ibu  dan  anaknya,  atau  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah sampai  dengan  derajat  ketiga.  Keluarga  bertanggung  jawab  dalam  fungsi  produksi ekonomi, mampu melahirkan (reproduksi), membesarkan anak, pendidikan, dan sosialisasi.
Keluarga  juga  merupakan  komunitas  sosial  yang  utama  untuk  mengembangkan kepribadian,  belajar  perilaku  prososial,  menyaring  ketrampilan  berelasi,  dan menyelamatkan lingkungan untuk memastikan phisik dan emosional yang baik dari semua anggota  keluarga.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  mestinya  jelaslah  bagi  kita  bahwa; penyelesaian  masalah  anjal  dan  remjal  bukanlah  hanya  menyelesaikan  masalah  anak jalanan  dan  remaja  jalanan  semata,  melainkan  memiliki  relasi  yang  cukup  kuat  dengan pemberdayaan  terhadap  keluarga  mereka.  Dan  di  sini  dituntut  peran  aktif  negara  dalam membuat kebijakan publik yang memungkinkan untuk itu.
Namun  dalam  hal  ini  kita  tidak  akan  terlalu  banyak  mengupas  tentang  keluarga, walaupun masalah  anjal  dan remjal tidak terlepas dengan persoalan keluarga  yang ‘sudah tidak  aman’  bagi  mereka.  Kembali  ke  persoalan  pokok,  berdasarkan  hasil  assesmen  yang
telah dilakukan terhadap komunitas anak jalanan dan remaja jalanan serta melalui diskusi yang  panjang  dengan  pihak  Persatuan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  DIY  di program  Youth  Centre,  maka  didapat  sebuah  kasus  menarik  yang  dialami  oleh  seorang remaja jalanan berinisial RL, yang menjadi korban ‘hamil diluar nikah’. Kasus ini menarik untuk  diselesaikan  karena  korban  termasuk  dalam  kategori  orang  dengan  berkebutuhan khusus  (difabel).  Dalam  tulisan  ini  akan  lebih  banyak  melihat  pada  persoalan  bagaimana melakukan  intervensi  yang  tepat  terhadap  klien  yang  mengalami  masalah  tersebut. Langkah  demi  langkah  dalam  penyelesaian  kasus  ini  merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari advokasi dan akan diuraikan lebih lanjut dalam paper ini.

## B. Assesmen
Assesmen  dalam  kasus  ini  untuk  dapat  mengetahui  beberapa  hal, pertama :  Data pribadi klien; Nama RL (nama inisial). Tempat dan tanggal lahir Sragen Jawa Tengah dan diperkirakan  pada  tahun  1988.  Jenis  kelamin perempuan, Agama  Islam, Pendidikan tidak pernah  mengenyam  pendidikan  formal  (tuna  rungu/difabel).  Alamat  (saat  praktik  ini dilakukan)  di  Rumah  Sehat  Lestari  (RSL)  miliknya  salah  seorang  aktifis  PKBI.  namun terkadang RL  juga  masih  turun  ke  jalan karena  profesinya sebagai  remaja jalanan. Status tidak menikah (hamil akibat korban pacar), memiliki satu anak laki-laki.
Kedua : Keadaan fisik klien; Bentuk rambut ikal, warna kulit hitam manis, rambut hitam,  dengan  kondisi  kesehatan  yang  fluktuatif  (tidak  stabil),  layaknya  remaja  jalanan pada  umumnya. Ketiga :  Riwayat  atau  latar  belakang  sampai  di  DIY;  Secara  singkat tentang  RL  dapat  penulis  gambarkan,  sebagai  seorang  anak  yang  mengalami  banyak masalah dalam keluarganya  (karena difabel dan ditambah lagi dengan persoalan himpitan ekonomi  keluarga).  Dari  sebuah  desa  miskin  di  pelosok  Sragen  Jawa  Tengah,  RL melangkahkan  kakinya  untuk  memilih  tujuan  hidupnya  sebagai  anak  jalanan  yang dianggapnya  “cukup  aman”.  Sekitar  tahun  2004,  RL  sudah  mulai  menapaki  jalan  demi jalan  hingga  akhirnya  pada  tahun  2006  ia  sampai  di  Terminal  Jombor.  Di  sana  ia menemukan  teman  barunya  yang  senasip,  hingga  mereka  membentuk  komunitas  jalanan yang  didampingi  oleh  teman-teman  PKBI.  Mereka  menetap  di  Terminal  Jombor  dan perempatan  Jombor  serta  berkelana  untuk  mencari  sesuap  makanan  untuk mempertahankan hidup.

## 1. Tentative Assesmen (Penilaian Sementara)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  ternyata  kasus  yang  dialami  oleh  RL  termasuk masuk  dalam  kasus  yang  luar  biasa,  karena  RL  mengalami  banyak  masalah  yang  sulit dipecahkan  secara  sendiri-sendiri  (lembaga  tunggal).  Sehingga  dalam  hal  ini  PKBI  DIY (yang  sementara  menangani  RL)  mengambil  langkah  dalam  menyelesaikan  kasus  ini secara bersama-sama  dengan  lembaga lain  yang  memiliki komitmen  yang sama. Adanya penyelesaian  kasus  secara  bersama  diharapkan  akan  menghasilkan  sebuah  rumusan masalah  yang  dapat  menjadi  sebuah  solusi  untuk  memudahkan  dalam  penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Ini menjadi penting mengingat masih banyak ‘RL’ lain
yang  mengalami  masalah  yang  hampir  sama,  setidaknya  team  dari  PKBI  DIY  telah mengidentifikasikan adanya kasus baru yang juga dialami oleh anak difabel.
Proses  ini  pada  dasarnya  lebih  menekankan  pada  penyelesaian  kasus,  karena  itu yang  menjadi  kebutuhan  dasar.  Pada  akhirnya  juga  diharapkan  bahwa  klien  akan  dapat diberdayakan dengan program yang lebih baik, dengan menyentuh hal-hal yang lebih real daripada  hanya  menyelesaikan  kasus.  Teman-teman  di  PKBI  DIY  bersama  jejaring  yang ada  telah  melakukan  upaya  untuk  membangkitkan  atau  memotivasi  klien  untuk  bangkit dan  keluar  dari  masalahnya,  dengan  kemampuan  yang  ada  pada  diri  klien.  Pekerja  sosial dalam  hal  ini  berperan  sebagai  fasilitator  ataupun  pendamping  dalam  membantu  klien untuk  keluar  dari  masalah  yang  dihadapinya,  dengan  tetap  berorientasi  pada  hasil  yang terbaik bagi klien.

## 2. Merumuskan Permasalahan
Setelah  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  pihak  baik  melalui  wawancara, diskusi  maupun  observasi  langsung.  Ternyata,  dalam  penanganan  klien  yang  remjal  dan difabel ini terdapat 3 masalah besar, yaitu; Pertama : Klien yang difabel, sehingga menjadi sulit  untuk  berkomunikasi  dengan  pendamping  atau  sebaliknya. Kedua :  Tidak  adanya tempat tinggal bagi klien dan anaknya yang representative dan permanen. Ketiga : Logistik yang  semakin  menipis  dan  membutuhkan  bantuan  tindak  lanjut  yang  sifatnya  permanen, khususnya untuk kebutuhan sang anak.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  harus dilihat  dari  berbagai  sisi,  sehingga  penyelesaian  masalah  akan  bisa  tuntas.  Untuk memudahkan  proses  tersebut  maka perlu adanya  prioritas penyelesaian masalah. Masalah satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga haruslah dituntaskan secara menyeluruh. Ini merupakan dilema kompleks yang dihadapi oleh klien, sehingga penyelesaian yang terbaik adalah  dengan  melibatkan  klien  untuk  menyelesaikan  masalahnya  sendiri.  Berdasarkan kenyataan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam kasus ini:
a. Bagaimana melakukan penanganan (intervensi) terhadap kasus yang dialami oleh remaja jalanan yang berinisial RL.
b. Tahap apa saja yang harus dilakukan dalam proses Advokasi kasus dan siapa saja yang terlibat.
3. Problem (Masalah)
Gambaran terhadap masalah yang dialami klien dapat diketahui setelah melakukan wawancara  dengan  teman-teman  di  PKBI  yang  kebetulan  sudah  lebih  dahulu  mengikuti dan  mendampingi  kasus  (RL).  Berdasarkan  hasil  observasi  terhadap  klien  (karena  agak kewalahan  dalam  berkomunikasi  dengan  klien)  dan  hasil  diskusi  dengan  beberapa  orang teman di PKBI termasuk Mas Zaky, 57 maka didapatlah beberapa kesimpulan awal terhadap kasus RL. yaitu:
a. Asal  dan  Status  terkini. Klien  adalah  remaja  yang  difabel  (Bisu-tuli),  dan  sebagai korban  dari  pacarnya.  Akibatnya  RL  menjadi  hamil  dan  kini  telah  melahirkan
seorang  anak  laki-laki  diusianya  sekitar  21  tahun.  Dalam  hal  perawatan  anak  RL mengalami masalah, terutama dalam berkomunikasi, dan rentan terhadap terjadinya trafficking  (penjualan  anak).  Terkadang  RL  ingin  menjaga  dan  merawat  anaknya dengan  baik,  tapi  pada  sisi  yang  lain  dia  terkesan  kurang  peduli  dengan  anaknya. Terlepas dengan itu semua, keluarga klien juga tidak sanggup menjaga cucu mereka akibat  desakan  ekonomi.  Selama  ini  anak  RL  dirawat  oleh  teman-teman  PKBI, namun  sifatnya  sementara  sehingga harus dicari solusi lain untuk dapat menjamin keberlangsungan ( sustainable ) masa depan anak tersebut.
b. Kebutuhan dan Keinginan. Sangat sulit memahami kebutuhan dan keinginan klien, mengingat  klien  memiliki  kelainan  akibat  disfungsi  organ  tubuh  (bisu  dan  tuli). Kondisi  ini  sangat  mengganggu  dalam  berkomunikasi  dengan  klien,  namun  ini cukup  terbantu  dengan  keterlibatan  teman-teman  dari  berbagai  agency  lain  yang mencoba  mengambil  peran  masing-masing,  walaupun  masih  belum  begitu maksimal.
c. Permasalahan. Sebagai  remaja  jalanan  yang  sangat  rentan  mendapat  perlakuan kasar  dari  lingkungan  dan stereotip dari  masyarakat,  karena  anak  yang  dilahirkan RL tanpa ada yang mau bertanggung jawab sebagai ayah. Masalah utama yang kini dialami  oleh  RL  adalah  menyangkut  dengan  perawatan  anaknya  yang  tidak  jelas untuk  jangka  panjang,  termasuk tempat tinggal (yang sudah ditolak oleh  beberapa lembaga  baik  pemerintah  maupun  swasta),  mengingat  RL  yang  difabel  dan berstatus remjal.
d. Tekad dan Tujuan Klien. Bahasa tubuh RL memberikan gambaran bahwa ia ingin mengasuh anaknya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, namun di sisi  yang  lain  RL  masih  terkesan  kekanak-kanakan  dalam  mengasuh  anaknya,  hal ini  terbukti  dengan  sikap  klien  yang  menitipkan  anaknya  kepada  orang  lain.  Sisi positifnya  adalah  RL  menyayangi  anaknya  dan  tetap  ingin  bersama  sang  anak, namun  informasi  lain  mengatakan bahwa ada  yang menawarkan uang sebesar Rp. 4.000.000  kepada  RL.  Ini  menyiratkan  bahwa  si  anak  rawan  terhadap  kasus trafficking, walaupun RL menolaknya. 58
4. Social History (Sejarah Sosial)
a. Perkembangan Klien
Awalnya  klien  berkembang  secara  ‘normal’,  dengan  segala  keterbatasannya. Namun  mulai  tahun  2004  RL  sudah  hidup  di  jalan  (tempat  yang  tidak  semestinya),  akan tetapi inilah keputusan hidupnya yang barangkali ‘jauh lebih baik bagi RL’ daripada harus tinggal  di  rumah  yang  dirasakan  sudah  ‘tidak  aman’.  Perkembangan  di  jalanan  adalah perkembangan  yang  tidak  wajar,  karena  kita  sebagai  bangsa  masih  belum  mampu mewujudkan jalanan  yang aman bagi mereka (anjal maupun remjal). Data terakhir adalah kekerasan seksual dirasakan oleh RL (walaupun pada dasarnya didasari oleh perasaan suka
sama  suka)  yang  berakibat  RL  hamil  diluar  nikah  dan  melahirkan  anak  tanpa  ada  pihak yang mau bertanggung jawab (mengaku) sebagai ayah.

## b. Hubungan Personal dan Keluarga
Hubungan  klien  dengan  keluarganya sama sekali tidak pernah  ada komunikasinya lagi. Kini klien hanya memiliki hubungan dengan anak kandungnya yang masih berumur 2 bulan (pada saat praktik dilakukan-awal tahun 2009). Terakhir kalinya informasi mengenai RL diketahui oleh pihak keluarga pada tanggal 18 November 2008, yang merupakan hasil kunjungan team PKBI kepada keluarga RL di Sragen, dalam rangka melakukan Assesmen psikososial terhadap keluarga RL.

## c. Hubungan Seksual dan Penggunaan Obat Terlarang
Berdasarkan  informasi  dari teman-teman klien dan juga tim PKBI DIY,  disinyalir RL  melakukan  hubungan  seksual  lebih  dengan  satu  orang.  Namun  secara  khusus,  klien terlihat memiliki hubungan spesial dengan salah seorang komunitas pengamen di sekitaran Terminal  Jombor.  Mengenai  klien  sebagai penggunaan obat terlarang tidak ada informasi yang jelas mengenai klien memakai obat-obatan terlarang atau tidak.

## d. Keagamaan / Spiritual dan Hukum
Klien  beragama  Islam,  namun  untuk  pembuktiannya  agak  sulit  dilakukan.  Hal  ini disebabkan  oleh  kehidupan  jalanan  yang  terlalu  bebas  dan  pengetahuan  keagamaan  yang rendah.  Kalaupun  ada  maka  itu  hanyalah  ‘agama  jalanan’  dan  nilai-nilai  spiritualitas jalanan  semata  yang  mereka  terapkan  dalam  kesehariannya.    Klien  sebagai  anak  bangsa yang  kurang  beruntung,  sama  dengan  remjal  lainnya  yang  secara  umum  tidak  memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk), yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

## C. Pemecahan Permasalahan
Upaya  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  oleh  klien,  dapat  dilakukan  secara bersama,  dengan  melibatkan Inter  Agency (banyak  lembaga).  Untuk  itu  maka  perlu dibentuk Inter  Agency  Meeting (IAM).  dalam Inter  Agency  Meeting tersebut  diharapkan setiap  lembaga  yang  terlibat  dapat  mengambil  posisi  dan  perannya  masing-masing  dalam menyelesaikan  kasus  ini.  Selain  itu juga diharapkan dapat menghasilkan  rumusan konsep untuk melakukan advokasi kebijakan pada tataran yang lebih tinggi dan menyeluruh.
Dalam pertemuan IAM tersebut telah hadir berbagai lembaga yang tersebar di DIY, seperti  Ciqal,  Dria  Manunggal,  SAPDA,  Sigap,  Karina  Kas,  PSLD  UIN,  Matahariku  dan PSBN  (yang  kesemuanya  terlibat  dalam  penanganan  kasus  difabel).  Selain  itu  juga diharapkan  kehadiran  pihak-pihak  lain  yang berkaitan dengan penyelesaian kasus, seperti pihak  pemerintah  (Dinas  Sosial,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan  maupun  pihak kepolisian  atau  penegak  hukum).    Mengingat  tidak  hanya  kasus  RL  yang  akan  ditangani (ada  beberapa  kasus  difabel  lainnya  yang  sudah  teridentifikasi),  maka  ruang  lingkup advokasi juga diperluas pada kasus lainnya.
Karena  klien  RL  tuna  rungu  (bisu  tuli),  ibu  muda  dan  remaja  jalanan  maka  ada beberapa  hal  yang  harus  segera  ditangani,  diantaranya:  a.)  Bagaimana  melakukan komunikasi  dengan  RL,  terutama  untuk  mencari  tahu  apa  keinginan  klien  dan  sedikit informasi  tentang  kasus  yang  sedang  ia  hadapi.  b.)  Bagaimana  memenuhi  kebutuhan tempat  tinggal  klien  dan  sang  anak  (yang  selama  ini  tinggal  bersama  di  RSL).  Dan  c.) Bagaimana  kelanjutan  pemenuhan  logistik  sang  anak  yang  masih  usia  belia  tersebut. Tentunya  lembaga  yang  hadir  dapat  menyelesaikan  kasus  ini  (walau  sifatnya  sementara), namun  untuk  jangka  waktu  yang  lama  perlu  disusun  strategi  khusus  seperti  advokasi  di tingkat kebijakan publik yang lebih memihak pada kelompok marginal (difabel).
Untuk  mensinergikan  proses  intervensi  terhadap  klien  maka  perlu  dilakukan  kerja sama  antara  pekerja  sosial  atau  tenaga  kesejahteraan  sosial  dengan  klien,  juga  dengan berbagai pihak lainnya yang ada kaitannya dengan klien dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Terkait dengan masalah tersebut maka alangkah lebih baiknya bila dilakukan  pendekatan  secara  bertingkat,  yaitu Mikro, Mezo dan Makro. Pada tingkat Mikro, intervensi yang dilakukan terhadap klien yaitu dengan cara melakukan pertemuan, wawancara  dan  diskusi  secara  langsung  dengan  klien,  namun  tahap  ini  harus  dilakukan oleh  profesional  dan    memiliki  kemampuan  psikologi  yang  baik,  mengingat  klien  difabel (tuna rungu). Pada tingkatan ini, memasukkan materi mengenai bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri klien dan memotivasinya untuk membangkitkan kemampuan yang ada pada diri klien, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Klien  diharapkan  akan  memahami  dan  menyadari  apa  yang  selama  ini dilakukannya  masih  kurang  tepat.  Dalam  Konteks  ini,  pemberdayaan  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  motivasi  kepada  klien  untuk  bangkit  dan  selalu  berfikir  positif sambil  mengambil  hikmah  dibalik  kejadian  atau  pengalaman  buruk  klien  dimasa  lalu. Pemberdayaan  ini  dilakukan  karena  pekerja  sosial  sangat  yakin  bahwa  yang  paling memahami  masalah  yang  dihadapi  klien  tidak  lain  hanyalah  klien  itu  sendiri.  Sementara itu, pekerja  sosial  atau  tenaga  kesejahteraan sosial hanya berperan sebagai fasilitator atau pendamping  yang  membantu  klien  untuk  berusaha  keluar  dari  masalahnya,  dengan  titik tekan  pada  solusi  yang  terbaik  untuk  klien  serta  tetap  berpegang  teguh  pada  kode  etik profesi.
Pada tingkat Mezo, Pekerja sosial (yang terlibat dalam Inter Agency Meeting ) dapat mengupayakan  pendekatan  melalui  kegiatan-kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok ini terdiri dari komunitas klien di Jombor, yang terhimpun dalam kegiatan bersama, misalnya kelompok  bermain  dan  diskusi.  Dalam  kelompok  ini  nantinya  dimasukkan  materi-materi tentang  bagaimana  membangkitkan  motivasi,  cara  mendidik  anak  yang  baik,  moralitas, kebersamaan  maupun  kekompakan  team  dalam  menghadapi  masalah  misalnya.  Metode seperti  ini  sering  juga  disebut  dengan Activity Group  Theraphy , 59 dengan  harapan  klien akan  lebih  dekat  dengan  warga  komunitas  yang  lain,  sehingga  akan  timbul  sikap  saling menghargai,  kebersamaan  serta  menghilangkan  dan  atau  meminimalisir  misskomunikasi sesama  (walaupun  kondisi  ini  agak  sulit  karena  keterbatasan  RL  sebagai  seorang  remaja yang tuna rungu).
Pada  tingkat  Makro,  tahapan  intervensi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pekerja  sosial dalam  bentuk  advokasi  terhadap  kebijakan  pemerintah,  yang  selama  ini  masih  dianggap pro-rich (keberpihakan pada orang kaya) menjadi kebijakan yang pro-poor (keberpihakan pada orang  miskin).  Mengutip  Edi Suharto “Di  Indonesia masih banyak kebijakan publik yang pro-rich ,  ketimbang pro-poor .  Padahal,  sebagai  sebuah  perangkat governance yang penting,  kebijakan  publik  seharusnya  lebih  memihak  orang  miskin  ketimbang  orang kaya”. 60 Ini  yang  harus  dilakukan  pada  intervensi  tingkat  makro,  dengan  sedikit melonggarkan  atau  memperpendek  jalur  birokrasi  yang  ada  karena  terkesan  menghambat pelayanan bagi publik.
Pemerintah  harus  selalu  didampingi  dan  diingatkan,  bahwa  kebijakan  yang  salah akan  sangat  merugikan  rakyat,  begitu  juga  sebaliknya.  Disamping  itu  pekerja  sosial  juga perlu  melakukan  upaya  lobi  untuk  mendapatkan  dukungan  secara  formal  menyangkut rencana  intervensi  yang  akan  dilakukan  terhadap  klien  secara  khusus  dan  penanganan kasus-kasus  lain  pada  umumnya.  Dalam  merumuskan  kebijakan  tentunya  semua  pihak perlu  memperhatikan  enam  langkah  perumusan  kebijakan: 61 Pertama ;  Identifikasi  Isu, kedua ;  Merumuskan  agenda  kebijakan, ketiga ;  Melakukan  konsultasi, keempat ; Menetapkan  keputusan, kelima ;  Menerapkan  Kebijakan,  dan keenam ;  Mengevaluasi kebijakan. Sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

## Gambar: Lingkaran Kebijakan (sesuai Urutan)
Jika  yang  diinginkan  dalam  advokasi  ini  adalah  advokasi  kebijakan,  maka  yang harus  dilakukan  adalah  melakukan  pendekatan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  sebagai pemangku  kebijakan,  yang  dapat  dikelompokkan  kepada  tiga  unsur: pertama adalah Politisi;  Anggota  DPR,  Menteri  dan  Stafnya. Kedua adalah  Penasehat  kebijakan;  Para pejabat  dan  penasehat  kebijakan  di  departemen,  lembaga-lembaga  dan  pusat-pusat pembuatan kebijakan. Dan ketiga adalah Administrator; Para pegawai atau staf di lembaga yang  memiliki  tugas  mengimplementasikan  dan  mengevaluasi  keputusan-keputusan kabinet,  menyediakan  logistik  dan  bahan-bahan  yang  diperlukan  bagi  perumusan kebijakan.  Sebelumnya  kita  juga  harus  melihat  apakah  terdapat  prinsip-prinsip  advokasi pada kasus yang akan ditangani yaitu: Realistis, sistematis, taktis, strategis dan Berani.
Tentunya  kita  juga  menyadari  bahwa;  kebijakan  sosial  dan good  public  service (pelayanan  sosial  yang  baik)  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  diserahkan  begitu  saja  kepada masyarakat  dan  pihak  swasta.  Karena  sebagai  lembaga  yang  memiliki  legitimasi  publik yang  dipilih  dan  dibiayai  oleh  rakyat,  negara  memiliki  kewajiban  ( obligation )  dalam
memenuhi ( to fulfill ), melindungi ( to protect ) dan menghargai ( to respect ) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat  daripada  masyarakat  atau  dunia  usaha.  Berdasarkan  konvensi  internasional,  mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab”. 62

## D. Plan of Intervention (Rencana Intervensi)
Rencana intervensi adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mengubah suatu rencana  menjadi  aksi  nyata  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Rencana  intervensi  ini  baru dapat  disusun  sedemikian  rupa  apabila  tersedianya  data-data  yang  diperlukan  untuk menyusun  sebuah  kerangka  kerja  yang  akan  diimplementasikan.  Rencana  intervensi hendaknya  tetap  memperhatikan  proses  dan  hasil  yang  terbaik  bagi  klien,  karena  klien bukanlah objek tetapi sebagai aktor perubahan bagi dirinya sendiri. Yang dilakukan adalah proses  pemberdayaan,  artinya  intervensi  harus  mampu  memberdayakan  bukan  malah menciptakan  ketergantungan.  Namun  ‘kelemahan’  klien  yang  difabel  haruslah  disikapi secara  bijak  dengan  melakukan  pendampingan  dan  bimbingan.  Karena  masa  depan  sang anak akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan klien, sehingga klien haruslah dididik untuk dapat  menjaga,  memelihara  dan  mendidik  anaknya  dengan  baik.  Klien  harus  diyakinkan, bahwa ia mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik.
Merencanakan,  membuat  dan  mengaktualisasikan  intervensi  harus  dilalui  secara bertahap.  Tentunya  diharapkan  sebuah  bentuk  intervensi  yang  akan  menjawab  semua pertanyaan,  seperti  yang  akan  dibahas  secara  lebih  mendetail  berikut  ini,  yaitu;  a. Bagaimana  kita  membangun  hubungan  dan  kerjasama  dengan  klien?  b.  Bagaimana merumuskan  permasalahan  yang  sedang  dan  akan  dihadapi  secara  bersama-sama?  c. Bagaimana  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  klien?,  dan  d.  Apa  saja  yang menjadi  indikator  keberhasilan  sebuah  intervensi?.  Rencana  intervensi  harus  mencakup keseluruhan  usaha,  mulai  pengumpulan  data  awal,  pendekatan  dengan  klien,  pendekatan dengan  sistim  rujukan  yang  ada  (sudah  atau  belum  terbangun),  mencari  sumber  masalah, memecahkan  masalah  sampai  pada  aksi  intervensi  ( intervention  of  action )  itu  sendiri, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah melakukan terminasi (pengakhiran atau pemutusan  kasus)  karena  dianggap  sudah  selesai  dan  atau  melakukan  referal  sistem (merujuk kasus pada lembaga lain) untuk ditangani lebih baik lagi.
Dalam melakukan intervensi ini, seorang pekerja sosial tidaklah terpaku pada satu masalah saja, tetapi juga pada masalah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang ditangani (karena tidak ada masalah yang berdiri sendiri, demikian juga dalam penyelesaiannya).  Namun  demikian,  seorang  pekerja  sosial  harus  tetap  fokus  pada penyelesaian masalah klien sebagai prioritas utama.

## E. Tujuan Advokasi
Advokasi  dimaknai  secara  beragam,  ada  yang  bermakna: Advocaat dari  bahasa Belanda;  Litigasi  atau  berbicara  di  pengadilan, To  defend ;  membela, To  promote ; memajukan, To  create ;  menciptakan,  dan To  change ;  mengubah. 63 Penggunaan  makna
advokasi tergantung kebutuhan di lapangan, yang sangat kondisional dan tergantung pada tujuan dari advokasi itu sendiri. Dalam kasus RL ini yang harus dilakukan ada dua, yaitu:
1. Penanganan  kasus  RL  yang  cukup  mendesak  untuk  ditangani.  Dalam  hal  ini  bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan panti pemerintah atau swasta  yang diperkuat oleh  rekomendasi  lembaga-lembaga  yang  masuk  dalam Inter  Agency  Meeting .  Ini akan  sangat  efektif,  namun  untuk  kasus  yang  lain  harus  dilakukan  upaya  advokasi ditingkat  kebijakan  pemerintah  yang  juga  idealnya  dapat  dilakukan  secara  bersama (secara bertahap sebagaimana pada gambar di bawah ini).

## Gambar: Proses Pelaksanaan Advokasi
2. Perubahan  kebijakan  yang  diikuti  oleh  pergeseran  paradigma.  Sebagai  bagian  dari respon  terhadap  tantangan  global  dan  tentunya  dari  advokasi  itu  sendiri  dalam pelayanan publik. Tiga pergeseran di bawah ini penting dicatat. 64
a. Dari problems-based  services ke rights-based  services .  Pelayanan  sosial  yang dahulunya  diberikan  sekadar  untuk  merespon  masalah  atau  kebutuhan masyarakat,  kini  diselenggarakan  guna  memenuhi  hak-hak  sosial  masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional.
b. Dari rules-based  approaches ke outcome-oriented  approaches .  Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan  yang berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.
c. Dari public  management ke public  governance .  Menurut  Bovaird  dan  Loffler (2003),  dalam  konsep  manajemen  publik,  masyarakat  dianggap  sebagai  klien, pelanggan atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari market
contract . Sedangkan dalam konsep kepemerintahan publik, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari social contract .
Namun  demikian,  ini  tidak  berarti  bahwa  paradigma  baru  menafikan  sama  sekali paradigma  lama.  Meski  paradigma  baru  cenderung  semakin  menguat,  diantara  keduanya senantiasa ada persinggungan dan kadang saling mendukung. Untuk pencapaian hasil dari advokasi  yang  dilakukan,  tidak  hanya  menempuh  cara-cara  formal  melainkan  juga  dapat melalui cara-cara informal tergantung mana  yang dianggap cukup efektif untuk mencapai hasil  yang  maksimal.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  tidak  terlepas  dari  upaya strategi advokasi yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini:
Gambar; Contoh Strategi Advokasi. 65
Gambar  di  atas  menunjukkan  banyaknya  cara  yang  bisa  digunakan  dalam melakukan advokasi sosial, tentunya pointer-pointer di atas bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan  kasus-kasus  tertentu.  Ini  artinya  menjeneralisir  penyelesaian  masalah  tidak menjadi  solusi  yang  baik,  karena  setiap  kasus  memiliki  karakteristik  dan  nilai  (lokalitas) tersendiri yang beragam sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara yang beragam pula.

## F. Indikator Keberhasilan
Indikator  keberhasilan  dalam  Advokasi  ini  ada  dua: pertama adalah  berorientasi pada hasil, yaitu; adanya perubahan sikap dan prilaku klien, terpenuhinya kebuthan RL dan Anaknya,  dan  adanya  perubahan  kebijakan  oleh  pemerintah  serta  perubahan  paradigma tentang  kamunitas  difabel.  Artinya  adalah  intervensi  dianggap  berhasil  ketika  masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi dengan baik dan keberhasilan ditingkat perubahan
kebijakan  pemerintah  dalam  melihat  komunitas  difabel. Kedua adalah  berorientasi  pada proses, yaitu; dianggap advokasi berhasil apabila proses untuk mencapai sebuah hasil dari advokasi  yang  ideal  dapat  diwujudkan,  baik  dari  proses  Assesmen,  pembuatan  rencana intervensi, keterlibatan para pihak ( stakeholder ) dalam proses intervensi dan atau advokasi (seperti;  klien,  pekerja  sosial,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  lembaga  sosial  maupun unsur pemerintah), dan juga proses evaluasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan standar yang ada.
Penanganan  kasus  RL  (kisah  nyata)  ini  untuk  sementara  waktu  (pada  saat  praktik akan  berakhir)  sudah  dapat  dianggap  berhasil  atau  mendapat  kemajuan  yang menggembirakan.  Ini  dibuktikan  dengan  antusiasnya  peserta  (para  pihak)  yang  terlibat dalam Inter Agency Meeting , tentunya pada kesempatan tersebut mereka mengambil peran dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan, mereka telah sepakat akan pentingnya makna dari keberadaan Inter Agency Meeting ini, untuk dilanjutkan dalam penyelesaian berbagai kasus yang akan mereka tangani secara bersama, termasuk melanjutkan advokasi terhadap kebijakan pemerintah, agar aturan yang dibuat ramah terhadap komunitas difabel.

## G. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  penulis  dapat menarik kesimpulan atau poin-poin penting sebagai berikut:
a. Masalah anak jalanan dan remaja jalanan adalah persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi realitas suram bangsa ini. Banyak kebijakan pemerintah bahkan masyarakat yang belum berpihak pada komunitas marginal tersebut.
b. Pelayanan  Negara  dan  masyarakat  terhadap  orang  dengan  kebutuhan  khusus  juga masih  jauh  dari  kesempurnaan,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  aturan  dan kebijakan  yang  belum  ramah  terhadap  mereka.  Salah  satu  contohnya  adalah  RL yang  mendapatkan  ketidakadilan  sebagai  seorang  remaja  jalanan  yang  dikasari hingga hamil, melahirkan dan kemudian terus saja mendapat perlakuan  yang tidak bersahabat  (walaupun  itu  terhadap anaknya sekalipun,  yang baru berumur 2 bulan lebih pada saat itu).
c. Dalam  penanganan  kasus  RL,  pihak  PKBI  DIY  harus  menggandeng  lembaga  lain untuk  dapat  mengatasi  masalah  ini  secara  bersama,  sehingga  permasalahan  RL bersama  anaknya  bisa  diselesaikan  secara  ‘tuntas’.  Meskipun  demikian,  untuk tingkat advokasi kebijakan masih membutuhkan waktu dan tenaga yang besar serta usaha yang keras dari segenap anak negeri dalam memperjuangkannya.
d. Assesmen,  Perencanaan  Advoksi,  sampai  pada  tahap  evaluasi  menjadi  tahapan penting  dalam  perubahan  kebijakan.  Sementara  itu,  wadah  atau  jejaring  juga menjadi  sangat  penting  artinya  dalam  menghadapi  masalah-masalah  besar  yang sulit dihadapi jika hanya mengandalkan lembaga tunggal, apalagi jika kemampuan atau sumberdaya untuk mengatasi masalah yang dimaksud sangat terbatas.
e. Inter  Agency  Meeting dan  atau  jejaring  yang  sudah  ada  dapat  menjadi  sumber kekuatan  yang  luar  biasa  dahsyatnya dalam menghadapi persoalan-persoalan  yang berat dan sulit dihadapi, jika hanya mengandalkan lembaga tunggal.

## 2. Saran dan Rekomendasi
Advokasi  yang  dilakukan  adalah  pilihan  tepat  untuk  melakukan  perubahan,  baik dalam skala kecil berupa Advokasi Kasus ( Case Advocacy ), maupun skala besar Advokasi Kelas  ( Class  Advocacy ).  Advokasi  terhadap  komunitas  difabel  anak  jalanan  dan  remaja jalanan bersama PKBI DIY (program Youth Centre dalam penanganan kasus RL; Remaja jalanan),  dilakukan  dengan  harapan  akan  dapat  memberikan  sumbangsih  dan  kontribusi untuk  memperbaiki  kondisi  yang  ada.  Beberapa  poin  penting  yang  dapat  penulis rekomendasikan diantaranya, yaitu:
a. Eksistensi  PKBI  dan  lembaga  sosial  lainnya  dalam  masyarakat  harus  tetap dipertahankan,  bahkan  semakin  terus  ditingkatkan  guna  memberikan  pelayanan yang terbaik bagi yang membutuhkan (sekaligus mengisi ruang kosong yang ada).
b. Pengambilan  kebijakan  dan  pelayanan  bagi  publik  haruslah  lebih  memperhatikan kearifan lokal serta mengkoneksikan semua pengetahuan/keilmuan  yang ada tanpa melakukan  dikhotomi  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  mengingat  latar  belakang masyarakat  (khususnya  DIY)  yang  beragam  serta  pemahaman  dan  pengetahuan yang  berbeda,  dengan  harapan  bahwa  nilai-nilai  budaya  setempat  (yang  dianut) senantiasa  mendapat  tempat  yang  sepantasnya,  termasuk  nilai-nilai  moral  yang sarat akan nilai-nilai spiritualitas dan agama.
c. Program  yang  berkaitan  dengan  anak  jalanan  dan  remaja  jalanan  dalam  bentuk pengorganisasian  komunitas,  diharapkan  tidak  hanya  pada  sebatas  masalah kebutuhan masyarakat, tetapi haruslah menjadi hak dan kewajiban bagi pemerintah. Wujud  keberpihakan  kepada  komunitas  marginal  dan  proses  pemberdayaan komunitas, mestinya harus bisa menyentuh aspek-aspek pendidikan dengan konsep ‘jalanan’  yang  mungkin  dilakukan.  Sehingga  pemahaman  kita  bahwa  ‘mereka’ haruslah  diciptakan  menjadi  manusia  yang berdaya ,  bukan  manusia  yang  bisa diperdaya oleh pihak manapun, dapat diwujudkan.
d. Dengan  menggandeng  lembaga  lain  untuk  dapat  mengatasi  masalah  RL  secara bersama,  maka  kasus  RL  harus  diselesaikan  secara  tuntas.  Pemerintah  harus mengupayakan  adanya  kebijakan  yang  ramah  terhadap  komunitas  difabel  dan menciptakan  lingkungan  yang  aman  bagi  segenap  komunitas  marjinal  serta masyarakat umum lainnya.
e. Wadah atau jejaring  yang ada agar tetap dipertahankan, untuk mengikat hubungan lebih  erat  dan  melanjutkan  advokasi  (agenda  yang  tertunda)  untuk  membangun bangsa  ini  dalam  segala  bidang.  Tentunya  dengan  harapan  semua Agency dapat mengambil  peran  dan  memposisikan  diri  dengan  kapasitas  yang  dimilikinya,  dan pemerintah harus mampu menjamin terlaksananya hal tersebut.
49 Lihat  Artikel  Edi  Suharto, Penerapan  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Bagi  Masyarakat  Dengan Kebutuhan  Khusus;  Pengalaman  Departemen  Sosial ,  Disampaikan  pada  Focused  Group  Discussion  (FGD) “Kajian  Penerapan  Pelayanan  Khusus  ( Service  for  Customers  with  Special  Needs )  pada  Sektor  Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9-10 Oktober 2008.
50 Kementerian  Sosial  RI,  Data  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  /  Potensi  dan  Sumber Kesejahteraan
Sosial – PMKS / PSKS Tahun 2009
dalam: http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2009 diakses 9 Oktober 2013.
51 Lihat  Artikel  Edi  Suharto, Penerapan  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Bagi  Masyarakat  Dengan Kebutuhan  Khusus;  Pengalaman  Departemen  Sosial ,  Disampaikan  pada  Focused  Group  Discussion  (FGD) “Kajian..., hal. 05.
52 RL adalah  seorang anak  yang  menginjak  usia remaja dan  mengalami kecacatan secara  fisik,  yang diperparah lagi sebagai korban kekerasan seksual.
53 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4 (empat) pada tanggal 10 Agustus 2002, dalam: www.itjen.depkes.go.id/public/upload/.../uud1945.pdf , diakses pada tanggal 9 Oktober 2013. Lihat juga pasal 34  ayat  2;  Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  dan  ayat  3;  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
54 Jalanan disini bukan hanya berarti jalan raya, tapi ruang publik juga merupakan jalanan bagi mereka sebagai  tempat  tinggal. Anak  Jalanan adalah  anak  laki-laki  atau  perempuan  yang  berumur  di  bawah  18 tahun  (sesuai  dengan  batasan  umur  seorang  anak  yang  tertuang  dalam  UUPA  No.23  tahun  2002),  yang melakukan sebagian besar kegiatan sehari-harinya baik dengan melakukan pkerjaan atau tidak di jalanan, rel kereta  api,  tempat  parkir,  lapangan,  maupun  fasilitas  umum  lainnya. Remaja  Jalanan adalah  laki-laki  atau perempuan  yang  berumur  di  atas  18  tahun  sampai  umur  30-an  (namun  sulit  untuk  menentukan  batasan umurnya),  yang  melakukan  sebagian  besar  kegiatan  sehari-harinya  baik  dengan  melakukan  pkerjaan  atau tidak di jalanan, rel kereta api, tempat parkir, lapangan, maupun fasilitas umum lainnya.
55 Irwan  Abdullah,  dkk,  Islam  dan  Konstruksi  Seksualitas,  (Yogyakarta;  PSW  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 92.
56 Lihat Lembaran Negara RI, Undang-undang Perlindungan Anak; UU RI No. 23 Th. 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
57 Manager Program Youth Centre PKBI DIY yang bertanggung jawab dan intens dalam penanganan kasus RL.
58 Gama, Kronologis  Layanan  RL;  Sebuah  Perjuangan  Identitas  Dengan  Perspektif  Perempuan, Street Based, Pengakuan Bagi Komunitas Difabel dan Perlindungan Anak . (Yogyakarta: PKBI DIY, 2008), hal. 01.
59 STKS Bandung, Metoda-Metoda Penyembuhan Sosial dalam Praktek Pekerjaan Sosial , (Bandung: Kopma STKS Bandung, 1993) hal. 33-34.
60 Edi Suharto, Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan , dalam: www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008
61 Lihat Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 26- 27.
62 Edi Suharto, Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan , dalam: www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008, hal. 15.
63 Edi  Suharto, Advokasi ,  materi  mata  kuliah;  Advokasi  dalam  Pekerjaan  Sosial,  Pascasarjana  UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies, Program Studi Social Work . 2009.
64 Lihat  Edi  Suharto, Penerapan  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Bagi  Masyarakat  Dengan  Kebutuhan Khusus  Pengalaman  Departemen  Sosial ,  Disampaikan  pada  Focused  Group  Discussion  (FGD)  “Kajian Penerapan  Pelayanan  Khusus  ( Service  for  Customers  with  Special  Needs )  pada  Sektor  Pelayanan  Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9-10 Oktober 2008.
65 Edi  Suharto, Advokasi  Kebijakan ,  Materi  Mata  Kuliah;  Advokasi  dalam  Pekerjaan  Sosial, Pascasarjana  UIN  Sunan  Kalijaga,  Jurusan Interdisciplinary  Islamic  Studies Program  Studi Social  Work . 2009.