Doi : 10.37905/jacedu.V2i1.14503
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PADA MASA PANDEMI COVID-19”
Farmin Yusuf 1 , Saleh Hamid 2 , Sastro M Wantu 3 , Udin Hamim 4 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (farminyusuf@gmail.com)
(salehalhamid@ung.ac.id)
(sastrowantu@ung.ac.id)
(udinhamim@ung.ac.id)
Info Artikel ____________________ Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2023) Disetujui (Mei ) (2023) Dipublikasikan (Mei) (2023)
____________________ Kata kunci:
Implementasi Kebijakan,
BLT.

## Abstrak

## _________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Bantuan Langsung  Tunai  Di  Desa  Bongoime  Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten Bonebolango  Pada  Mas  Pandemi  Covid-19  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dilihat dari 4 indikator di antaranya adalah (1) komunikasi, antara pemerintah desa dengan  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  baik.  Karena  tujuan  dalam pelaksanaan  program  Bantuan  Langsung  Tunai  tidak  tepat  sasaran.  (2)  Sumber Daya, mengenai  pencairan dan penyaluran di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat  bisa paham mengenai  program  Bantuan Langsung Tersebut. (3) Disposisi,  dilihat  dari  Pelaporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat  dapat dikatakan sudah jelas. (4) Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua  aparat  desa terlibat namun  yang berperan penting adalah  kaur  keuangan  yang  ditangung  jawabkan  untuk  program  ini.  Adapun Kendala  dalam  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  di  Desa  Bongoime  yaitu  : Pada Tahap Persiapan dan Pada Tahap Pelaksanaan atau Penyaluran.

## PENDAHULUAN
Tahun  2019  kemarin,  dunia  di  kejutkan  dengan  adanya  pandemi  yang  melanda seluruh belahan negara tak terkecuali Indonesia.Virus corona ini atau covid-19 pertama kali muncul dan di umumkan pada  tahun 2019  di Kota  Wuhan Provinsi Hubei, China. Kasus  ini  terus  berkembang  hingga  mengakibatkan  kematian.Tepat  pada  awal  tahun 2020 WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi.Adanya pandemi covid-19 yang
1 Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo
2 Dosen Universitas Negeri Gorontalo

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
melanda  Indonesia  ini  seketika  telah  merubah  keadaan  dari  krisis kesehatan  menjadi krisis ekonomi.Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi ini.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara  disengaja  maupun  secara  tidak  disengaja  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  BLT  Dana  Desa,  baik  itu  dari  unsur  pemerintah  daerah,  pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan kepada  kebijakan  bantuan  sosial  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini  seperti  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  sebagai  dampak  dari  adanya  kenaikan  harga  BBM  yang  dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat  sasaran  yang  berhak  menerima  bantuan,  permasalahan  dalam  proses penyaluran  bantuan  BLT  kepada  masyarakat,  sampai  dengan  dampak  dari  pemberian BLT  yang  kurang  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebagaimana  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  (Smeru  Research  Institute,  2013),  sehingga  dalam  beberapa kasus  program  bantuan  sosial  dimanipulasi  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu (Rosfadhila et al. , 2011).
Permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut tidak bisa dipahami sebagai masalah sektoral yang secara aksidental terjadi di daerah tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu proses  pelaksanaan  kebijakan  BLT  Dana  Desa  secara  menyeluruh  dalam  lingkup nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa mampu  diminimalisir  oleh  pemerintah  melalui  perbaikan  instrument  kebijakan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji BLT  Dana  Desa  yang  dilakukan  di  berbagai  daerah  akan  mampu  mengkonstruksikan pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa.
Permasalahan  BLT  Dana  Desa  apabila  dikaji  dalam  perspektif  kebijakan  publik makamenunjukan  adanya  implementasi  kebijakan  yang  tidak  berjalan  sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi
indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspons oleh pemerintah (Tachjan, 2008; Akib, 2010).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan  pandemi corona  virus  disease 2019  (covid-19)  dan/atau  dalam  rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem  keuangan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  masyarakat  miskin  di Desa  berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  Langsung  tunai  yang  bersumber  dari  dana Desa.  Hal  tersebut  juga  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, aturan ini merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada  penduduk  miskin  di  Desa.  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan yang  rentan  terutama  yang  terkena  dampak  Pandemi  Covid-19  .  Bantuan  ini  hanya diberikan  kepada  masyarakat  miskin  dan  rentan  yang  belum  menerima  bantuan  dari skema  jaminan  kesejahteraan  sosial  lain  seperti  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.
Besaran pengalihan dana untuk program ini beragam, tergantung pada besar total dana masing-masing desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk  setiap  keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria  dan  diberikan  selama  3  (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan berikutnya.BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Di dalam Lampiran  II  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  Anggaran  2020.Untuk  menghindari  penyimpangan  dalam  penyaluran  Bantuan Langsung Tunai maka pemerintah menetapkan syarat-syarat yang menunjukkan bahwa penerima  benar-benar  pantas  menerima  Bantuan  Langsung  Tunai.  Syarat-syaratnya antara lain :
1. Masyarakat  penerima  BLT  para  pelaku  usaha  UMKM  dan  kepada  masyarakat  yang terkena PHK.
2. Tidak mempunyai Kartu Sembako atau Kartu Pra Kerja.
3. Masyarakat terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
4. Mempunyai penyakit kronis.
5. Masyarakat yang terdampak Covid-19.
6. Masyarakat yang kurang mampu.
7. Masyarakat yang kehilangan pencaharian.
Lima sumber yaitu Bantuan Kementrian Sosialberupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan  Presiden  berupa  non  tunai  (sembako),  BantuanGubernur  berupa  non  tunai dan/atau tunai, Bantuan Bupati berupa Bantuan Sosial Tunai (BST),dan Bantuan Dana Desa  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Namun  seiring  berjalannyaprogram tersebut di lapangan ternyata tak sesuai ekspektasi, dana bantuan sosialterutamabantuan  langsung  tunai  dana  desa  (BLT  DD)  tak  sesuai  harapan masyarakat karena bantuandana desa tersebut dianggap salah sasaran atau tidak tepat sasaran.
Syarat  di  atas  telah  di  atur  dalam  ketentuan  Mentri  Desa  PDTT.Namun  fakta lapangan mengatakan meskipun penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah diatur dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku masih ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi.  Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Bongoime  Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten Bonebolango,  masyarakat  yang  tergolong  mampu  dan  mempunyai  pencaharian  tetapi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, kendati hal ini tidak diperbolehkan jika mengacu pada ketetapan penerima BLT.
Sesuai dengan pernyataan diatas maka dari itu kami tertarik untuk menulis jurnal ilmiah  tentang “Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  Di  Desa  Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Pada Masa Pandemi Covid- 19”.

## METODE PENELITIAN
Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2018: 38) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Dalam  hal  ini  tidak  boleh  mengisolasikan  individu  atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandanganya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Lebih lanjut Pendekatan penelitian kualitatif ini menurut Lincoln dan  Egon  (dalam  Mayang  2018  :  40)  pendekatan  penelitian  kualitatif  dapat  dicirikan
dengan  karakteristik  yang  natural,  deskriftif.  Dalam  artian  natural  maksudnya  adalah pendekatan kualitatif ini melakukan penelitian pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entiny).
Dengan demikian metode kualitatif deskriftif ini dapat diartikan sebagai sebuah metode  penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  fakta-fakta  dilapangan  yang kemudain disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan fokus dan lokasi  penelitian.Sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti  mengunakan  metode  kualitatif deskriptif  untuk  menggambarkan  dan  meengungkap  bagaimana  implementasi pemerintahan  desa  dalam  penyaluran  batuan  langsung  tunai  dan  desa  (BLT-DD) ditengah  pandemi  covid-19  dengan  lokasi  penelitian  di  desa  Bongoime  kecamatan Tilongkabila kabupaten Bonebolango.

## HASIL PENELITIAN

## Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bongoime pada masa pandemi covid 19
Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan kebijakan  yang  diambil,  sebab  implementasi  menjadi  faktor  yang  dapat  menentukan tercapai  atau  tidaknya  kebijakan  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan.  Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan yang  sudah  ditetapkan.  Sehingganya  implementasi  kebijakan  BLT  dana  desa  di  Desa Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti dalam masyarakat.Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam Implementasi  Kebijakan.  Keempat  indikator  ini  berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini:

## 1. Komunikasi
Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik  karena  tujuan  dalam  pelaksanaan  program  Bantuan  Langsung  Tunai  tidak  tepat sasaran.
Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  bapak Simson  Panigoro selaku  Kepala  Desa Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:
“Dengan  adanya  BLT  ini  tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  dampak  dari  virus corona dari segi ekonomi.Karena seperti yang kita ketahui pada saat terjadi pandemi itu  banyak  orang-orang  yang  kehilangan  pekerjaan.Jadi  tentu  ini  sangat berpengaruh  pada  masyarakat  termasuk  masyarakat yang  ada  di  Desa  Bongoime ini.Jadi adanya Bantuan Langsung Tunai ini ya karena membantu masyarakat yang terkena  dampak  virus  corona.Jadi  ini  ujung-ujungnya  mengenai  kesejahteraan masyarakat.Adapun  sasaran  dari  program  BLT  ini  adalah  masyarakat  yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.”
Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito selaku Kaur Keuangan Desa Bongoime, dikatakan bahwa:
“Tujuan  Bantuan  Langsung  Tunai  ini  dimaksudkan  untuk  pemulih an  ekonomi masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Bongoime yang merasakan dampak dari adanya virus corona.Apalagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Karena pada saat virus corona melanda kita kemarin itu kan pernah dikeluarkan kebijakan yang namanya  PSBB  atau  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  Nah  tentunya  ini mempengaruhi  masyarakat  karena  membatasi  ruang  gerak  mereka  untuk beraktivitas termasuk melakukan pekerjaannya.Kalau mengenai sasaran penyaluran bantuan langsung tunai ada kriteria-kriterianya seperti masyarkat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi, dan lain- lain.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam mengimplementasikan kebijakan agar berhasil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu Amina  Misali selaku  Sekretaris  Desa Bongoime, disampaikan:
“Dalam pelaksanaan program BLT dari segi pencairan dan penyalurannya itu ada tahap-tahapnya  ya.  Jadi  pertama-tama  kita  lakukan  sosialisasi  dulu  kepada masyarakat  mengenai  program  BLT  ini.Selanjutnya  dilakukan  verifikasi  untuk mengecek  apakah  benar  bahwa  penerima  BLT  memang  layak  untuk  menerima
bantuan. Nah kalau sudah dilakukan verifikasi maka akan ada pembagian kartu BLT kepada  masyarakat  penerima  BLT  dari  pemerintah  desa.  Kalau  sudah  dibagikan kartu BLT maka masyarakat hanya tinggal menunggu saja waktu pencairannya. Hal  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  ibu Lisna  Fitri  D.  Hilipito selaku Kaur Keuangan, disampaikan bahwa:
“Kalau terkait dengan pencairan ataupun penyaluran program BLT ini yan g jelas kita melakukan  sosialisasi  dulu  kepada  masyarakat.Supaya  masyarakat  bisa  paham mengenai program Bantuan Langsung Tunai ini.Kemudian dilakukan juga verifikasi kepada masyarakat-masyarakat yang terkafer sebagai penerima BLT. Selain untuk pengecekan kelayakan masyarakat yang akan menerima bantuan, proses verifikasi ini  juga  kami  lakukan  supaya  kami  bisa  tahu  apakah  ada  masyarakat  yang  tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP  maka  akan  diarahkan  untuk  mengurus  surat  keterangan  di  desa.  Setelah dilakukan  verifikasi,  maka  selanjutnya  adalah  pemberian  kartu  BLT.Kalau masyarakat  sudah  menerima  kartu  BLT  maka  tinggal  menunggu  waktu  atau informasi mengenai pencairan uangnya.Kalau untuk pencairannya di Desa Bongoime ini pada masa pandemi covid itu dilakukan per 3 bulansebanyak Rp. 300.000/bulan. Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya manusia  dalam  proses  pencairan  dan  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  di  Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan  Langsung  Tunai  agar  masyarakat  bisa  paham  mengenai  program  Bantuan Langsung Tersebut.

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  sifat  serta  ciri  yang  dipunyai  oleh  implementor,  semacam komitmen, kejujuran, dan watak demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, hingga implementor  tersebutdapat melakukan kebijakan dengan baik pula cocok dengan apa yang di idamkan oleh pembuat kebijakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu Amina  Misali selaku  Sekretaris  Desa Bongoime, disampaikan bahwa:
“Mengenai pelaporan pertanggungjawaban tentunya dari pemerintah desa itu dibuat ya dek. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada  pelaporan  pertanggungjawaban  mengenai  hal  ini  dan  itu  harus  jelas.  Karena
kalau  sudah  waktunya  pelaporan  pertanggungjawaban  seperti  ini  dari  pihak inspektorat itu datang ke  desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar kita sudah menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat.Dan itu dilihat satu persatu dan dicocokkan juga tandatangan penerima.”
Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa:
“Dalam  setiap  pelaksaanaan  suatu  program  apalagi  program  yang  menyangkut dengan  program  yang  didanai  oleh  dana  desa  seperti  program  bantuan  langsung tunai  ini  pastinya  harus  ada  laporan  pertanggungjawabannya.  Kami  selaku pemerintah Desa Bongoime pastinya membuat pelaporannya dengan jelas ya.Karena memang sudah seharusnya seperti itu.Jadi kami mendata siapa saja masyarakat yang sudah menerima bantuan ini.Karena ini sebagai bukti bahwa memang pemerintah desa  sudah  melakukan  program  ini  dengan  semestinya  dan  memang  benar-benar dana nya diberikan kepada masyarakat.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi mengenai pelaporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait  dengan  penyaluran  Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi yakni struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan.  Struktur  birokrasi  ialah  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.
Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  bapak Simson  Panigoro,  SE selaku  Kepala Desa Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:
“Pemerintah desa semua terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Langsun Tunai namun yang  paling  penting  itu  kasi  keuangan  atau  ketua pengurus  BLT  karena  dia  yang ditangung jawabkan untuk program ini.”
Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu Lisna Fitri D. Hilipito selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa:
“Untuk  pengurus  semua  staf  aparat  desa  bongoime  terlibat  dalam  pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai termasuk setiap kepala dusun ikut membantu dalam penyaluran ban tuan langsung tunai ini”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa  terlibat  namun  yang  berperan  penting  adalah  kaur  keuangan  yang  ditangung jawabkan untuk program ini.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai  (BLT) Di Desa Bongoime pada masa pandemi covid 19
Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan kebijakan  yang  diambil,  sebab  implementasi  menjadi  faktor  yang  dapat  menentukan tercapai  atau  tidaknya  kebijakan  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan.  Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan yang  sudah  ditetapkan.  Sehingganya  implementasi  kebijakan  BLT  dana  desa  di  Desa Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti dalam masyarakat.Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam Implementasi  Kebijakan.  Keempat  indikator  ini  berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini:

## 1. Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan program  Bantuan  Langsung  Tunai  tidak  tepat  sasaran,  implementasi  kebijakan  yang menjadi  tujuan  dari  program  Bantuan  langsung  Tunai  adalah  membantu  masyarakat yang  terkena  dampak  dari  pandemi  covid  dari  segi  ekonomi.Karena  seperti  yang  kita ketahui  bahwa  pada  saat  terjadi  pandemi  covid  banyak  masyarakat  yang  kehilangan pekerjaan.Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  salah  satu  informan  bahwa  tujuan  program Bantuan  Langsung  Tunai  adalah  untuk  pemulihan  ekonomi  masyarakat  yang  terkena dampak  dari  pandemi  covid.Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  pandemi  tersebut  pernah dikeluarkan  kebijakan  yang  namanya  PSBB  atau  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar.Tentunya kebijakan ini mempengaruhi masyarakat karena membatasi ruang gerak mereka dalam melakukan pekerjaannya. Jadi hadirnya program Bantuan Langsung Tunai ini  adalah  untuk  pemulihan  ekonomi  masyarakat  termasuk  dalam  hal  ini  masyarakat
Desa Bongoime yang merasakan dampak dari pandemi covid. Adapun masyarakat yang menjadi sasaran dari program BLT ini adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang  sudah  ditetapkanmasyarkat  yang  kehilangan  pekerjaan  dan  masyarakat  miskin yang terdampak pandemi, dan lain-lain.

## 2. Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya manusia  menjadi  penentu  tercapainya  keberhasilan  implementasi  kebijakan  bantuan langsung  tunai  di  Desa  Bongoime  Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango, pada masa pandemi covid-19. Proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di  Desa  Bongoime  dilakukan  terlebih  dahulu  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai program  Bantuan  Langsung  Tunai  agar  masyarakat  bisa  paham  mengenai  program Bantuan  Langsung  Tersebut.  Setelah  itu,  akan  dilakukan  proses  verifikasi  kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengecek apakah  benar  bahwa  penerima  BLT  memang  layak  untuk  menerima  bantuan.  Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP  maka  akan  diarahkan  untuk  mengurus  surat  keterangan  di  desa.  Setelah  itu dilakukan juga pembagian kartu BLT oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai.Jika kartu BLT sudah dibagikan, maka masyarakat hanya tinggal menunggu waktu pencairannya saja.

## 3. Disposisi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi mengenai peloparan pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terkait  dengan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai  kepada  masyarakat  dapat  dikatakan  sudah  jelas.  Karena  program  BLT  ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai  hal  ini  dan  itu  harus  jelas.  Hal  ini  juga  turut  disampaikan  oleh  salah  satu narasumber  bahwa  dalam  setiap  pelaksaanaan  suatu  program  apalagi  program  yang menyangkut  dengan  program  yang  didanai  oleh  dana  desa  seperti  program  bantuan langsung  tunai  ini  pastinya  harus  ada  laporan  pertanggungjawabannya.  Karena  kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang ke  desa  langsung  untuk  memeriksa  apakah  memang  benar  pemerintah  desa  sudah
menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat.Dan itu dilihat satu persatu dan dicocokkan  juga  tandatangan  penerima.Jadi  pemerintah  desa  mendata  siapa  saja masyarakat yang sudah menerima bantuan ini. Karena ini sebagai bukti bahwa memang pemerintah desa sudah melakukan program ini dengan semestinya dan memang benar- benar dana nya diberikan kepada masyarakat.

## 4. Struktur Birokrasi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertanggungjawab pada program ini.
Menurut  Fritz  Morstein  Marx,  Bintoro  Tjokroamidjojo  (1984)  mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan  berbagai  tugas  yang  bersifat  spesialisasi,  dilaksanakan  dalam  sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung  Tunai  di  Desa  Bongoime  Kecamatan  Tilongkabila  Kabupaten  Bonebolango Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19”  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  di  Desa  Bongoime  dilihat  dari komunikasi belum terlaksana dengan baik. Karena dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan program Bantuan  Langsung  juga  belum  tercapai.  Kedua  indikator  sumber  daya  mengenai pencairan dan penyalurandi Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai  program  Bantuan  Langsung  Tersebut.  Setelah  itu,  akan  dilakukan  proses verifikasi kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk  mengecek  apakah  benar  bahwa  penerima  BLT  memang  layak  untuk  menerima bantuan. Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Ketiga indikator Disposisi dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa
terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Karena kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang ke  desa  langsung  untuk  memeriksa  apakah  memang  benar  pemerintah  desa  sudah menyalurkan  bantuan  langsung  tunai  ini  ke  masyarakat.  Dan  yang  keempat  indikator Struktur  Birokrasi  sudah  cukup  baik  dalam  pelaksanan  penyaluran  bantuan  langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertanggungjawab pada program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah, I. (2018). Pelaporan Pertanggungjawaban; Konsep, Fungsi, dan Peran dan Akuntasi .
Yogyakarta: Deepublish.
Baso Iping. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif  Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial . (1).
Burhanuddin.(2021). Implmentasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 . Program Studi  Ilmu  Pemerintahan.  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Politik.Universitas Muhammadiyah Mataram .
Cecelia  Helenia  Susuwuk,  Florence  Daicy  Lengkong,  Novie  Anders  Pala.  (2021).
Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa.JAP No 7.
Choriyah.(2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. 3 (2).
Egi  Badar  Sambani,  Yuda  Purnama  Putra,  Pitriah  Nopitasari.  (2020).  Implementasi Metode  Gap  Kompetensi  Dalam  Penentuan  Penerima  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa Di Desa Tanjungsari. Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi. 11 (1).
Fitri  Yuli  Dewi  Marta,  Ramadiyanti  Nurlitasari.  (2021).  Implementasi  Penyaluran Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Di  Era  Pandemiovid-19  Di  Kabupaten  Sigi 2020. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. 1 (1).
Hakim, D.B. (2020). Strategi Penyaluran Bantuan Sosial dalam Perspektif  Transformasi Digital Era 4.0.
Hendra  Sukmana.  (2021).  Pengaruh  Bantuan  Paket  Sembako  dan  Bantuan  Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik . 6 (2).
Ika  Agustina,  Asep  Hendra.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik . 8 (2).
Irma Yunita, Andi Agustang. 2021. Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Carawali Kabupaten Sirdap. Pinisi Journal Of Sociology Education Review . 1(2)
Irma Dwi Damayanti, Armi Zarkasyi Rahman, Retna Hanani. 2020.Implementasi Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)    Dana  Desa  Di  Desa  Botoreco  Kecamatan  Kunduran Kabupaten Blora. Dapartemen Administrasi Publik  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
Lulu,  Ilhamdatun. (2021). Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  Selama  Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Ketangga, Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok  Timur. Program  Studi  Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mutaram.
Miftahul, Jannah.(2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam  Upaya  Meningkatkan  Daya  Beli  Masyarakat  Di  Tinjau  Dari  Perspektif Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
Muliawati,  Novita  Sari.(2021).  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Dan Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Di Era Covid-19. Journal Poublicuho .4(4).
Muthia  Indah  Lihardi,  Harapan  Tua  Ricky  Freffy.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan Program  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di
Desa    Teratak  Jering  Kecamatan  Kuatan  Hilir  Seberang  Kabupaten  Kuantan Singing. Jurnal  Pendidikan  Tambusai.  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Publik. Universitas Riau . 5 (3).
Nuniek Dewi Pramanik. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora .
1 (12).
Nurfitra,  Tsania.(2022).  Implementasi  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Bagi Masyarakat  Miskin  Di  Desa  Laringgi  Kabupaten  Sopeng. Program  Studi  Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial.
Ratna  Dewi,  Habib  Furqony  Andrianus.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Kebijakan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia  Periode  2005- 2015. Ilmu Ekonomi, FEM IPB . 15 (2).
Rifa Nirmala, Nora Susilawati, (2022). Dinamika Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Di Nagari Maek. Jurnal Perpektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan. 5(4).
Refendy  Paat,  Sofia  Pengamanan,  Frans  Singkoh,  (2021).  Implementasi  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi .1 (1).
Robbins, S.P., & Coulter, M. (2012). Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.
Sudirman.(2014).  Studi  Perspepsi  Masyarakat  Terhadap  Manfaat  Bantuan  Langsung
Tunai di Desa Alo’o dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan dan Desa Pesisir). Jurnal Katalogis. 2 (7). Soedijarto.(2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
Sufiati,  Abdul  Rival,  Muhammad  Alif,  Syahrul  Ramadhany.  (2021).  Pengaruh  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi. Jurnal Mirai Manajemen . 6 (2).
Syakur, Y., Rachman, A., & Anisah, S. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tidak Tepat Sasaran.Jurnal Ekonomi & Studi Pmbangunan. 10 (1), 34-41.
Yusuf, M. (2013).Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus di Desa Paiton). Jurnal Administrasi Publik. 1(12), 54-64.
Zulfaslim.(2021).  Implementasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Tahun 2020  Di  Kelurahan  Macolawalie  Kecamatan  Pancarijang  Kabupaten Sidrap. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.