## PERAN ADVOKAT  UNTUK  MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT
Muh. Amiruddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: udinktabrani@yahoo.co.id

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang  tentunya  membawa  pengaruh  besar  bagi  para  pencari  keadilan  terutama  yang  tidak mampu  khusunya  pada  masyarakat  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan,  terlebih  lagi dalam  pembelaan  anak  dan  perempuan,  dan  juga  tidak  memberikan  banyak  beban  kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa  persyaratan  yang  membuktikan  bahwa  mereka  kurang  mampu  (SKTM)  atau semacamnya  maka  akan  langsung  direspon  pada  advokat,  asalkan  sesuai  dengan  Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti:  narkoba  ketika  ia  adalah  pengedar,  illegal  loging,  korupsi,  dan  kekerasan  dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.

## Abstrack
This  paper  aims  to  find  out  the  role  of  advocates,  especially  in  the  city  of  Makassar, which  of  course  has  a  big  influence  on  justice  seekers,  especially  those  who  are  not  able especially to people below the poverty line, moreover in the defense of children and women, and also does not place much burden on them because In obtaining legal assistance for free, it is not difficult to only bring conditions that prove that they are less capable (SKTM) or the like, they will be immediately responded to advocates, as long as they are in accordance with the duties of advocates in Makassar and the types of cases are not cases that are not handled by  advocates  such  as:  drugs  when  he  is  a  dealer,  illegal  logging,  corruption,  and  domestic violence when he is a perpetrator.

## Pendahuluan
Advokat  adalah  profesi  yang  penting  dalam  sistem  peradilan,  karena  bagian  dari perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  bagi  setiap  individu,  termasuk  hak  atas  bantuan hukum.    Setiap  orang  yang  ditetapkan  sebagai  tertuduh  dalam  suatu  perkara  tidak  mungkin melakukan  pembelaan  terhadap  dirinya  sendiri,  oleh  karena  itu,  tersangka  atau  terdakwa berhak  memperoleh  bantuan  hukum  dari  suatu  lembaga  tertentu.  Bantuan  hukum  pada pokoknya  memiliki  arti  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  para  ahli  bagi  warga  atau masyarakat  yang  memerlukan  untuk  mewujudkan  hak-haknya  serta  juga  mendapatkan perlindungan hukum yang wajar dalam proses-proses hukum. 1
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  “Bantuan hukum  merupakan  sebuah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”. 2
Bantuan  hokum  adalah  merupakan  bagian  dari  profesi  hukum  (advokat)  yang  telah dibentuk  sejak  zaman  Romawi  dan  diperkenalkan  di  Amerika  Serikat  pada  akhir  abad kesembilan  belas  yang  lalu.  namun,  masyarakat  dan  bahkan  kalangan  profesi  hukum (advokat) masih ada yang mempunyai pandangan yang keliru mengenai bantuan hukum.
Bantuan  hukum  kini  dapat  diakses  melalui  beberapa  badan  atau  organisasi  dimana didalamnya terdapat banyak ahli hukum yang diberikan tugas oleh negara untuk memberikan bantuan  hukum  kepada  siapa  saja  yang  ingin  mendapatkan  hak-hak  keadilannya,  salah satunya oleh advokat yang bergerak di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  adalah  sebuah  lembaga  yang  memberikan  bantuan hukum pada setiap pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. Berdasarkan surat mandat  Departemen  Kementrian  Hukum  dan  Ham  terkait  dengan  penyelenggaraan  bantuan hukum yang diatur dalam undang undang bantuan hukum. Pelaksanaan suatu LBH tentunya dijalankan  oleh  individu  yang  disebut  dengan  advokat  atau  pengacara.  Dalam  UU  No.  18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini. 3 Mengenai  larangan  terhadap  advokat,  terdapat pada  UU  No.  18  Tahun  2003  pasal  18  ayat  1  yaitu  Advokat  dalam  menjalankan  tugas profesinya  dilarang  membedakan  perlakuan  terhadap  Klien  berdasarkan  jenis  kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 4
Berdasarkan  uraian  singkat  dalam  latarbelakang  masalah  yang  dikemukakan  tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana kendala serta solusi pihak Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  upaya  meningkatkan  akses  keadilan  terhadap  masyarakat Kota  Makassar,  Bagaimana  kesesuaian  antara  Undang-undang  No.  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum dengan Hukum Islam.
1 GN.  Ridwan  Widyadharma, Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010),  h. 26.
2 Negara  Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum (Jakarta :Bphntv, 2013), h. 2.
3 Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 1.
4 Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Pasal 18 ayat 1 .

## Pembahasan
A. Prinsip dan Nilai Lembaga Bantuan Hukum
1. Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
a. Layanan  bantuan  hukum  diberikan  pada  golongan  yang  tidak  mampu  dari  segi ekonomi dan tidak mampu dari segi politik.
b. Pengabdi  hukum,  menegakkan  hukum  dengan  tidak  membiarkan  adanya perbuatan  yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan penyelenggaan hukum.
c. Advokat adalah Pengabdi hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi.
d. Memperjuangkan tujuan dan misi profesi advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, para aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM.
2. Nilai-nilai Lembaga Bantuan Hukum
a. Kejujuran
b. Non diskriminasi
c. Partisipasi
d. Transparan
e. Akuntabel
f. Non kekerasan
g. Independen
h. Imparsial
3. Fokus Isu
a. Tanah dan sumber daya alam
b. Lingkungan hidup
c. Buruh: buruh migran dan buruh miskin kota
d. Perempuan dan anak
e. Hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya
4. Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar
a. Advokasi hukum dan HAM
b. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat
c. Studi dan penelitian
d. Pengembangan jaringan kerja informasi dan dokumentasi
Quraish  Shihab  menjelaskan  dalam  buku  Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan,  Dan Keserasian  Al-Qur’an yaitu:  ....Hendaknya  kalian,  wahai  orang-orang  Mukmin,  saling menolong  dalam  berbuat  baik  dan  dalam  melaksanakan  segala  bentuk  ketaatan  dan  jangan salng  tolong  mrenolong  dalam  kemaksiatan  dan  melanggar  ketentuan-ketentuan  Allah, takutlah  hukuman  dan  siksa  Allah,  karena  siksaNya  amatlah  kejam  bagi  orang-orang  yang menentangnya.  Dari  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  Al-Qur’an  telah  terlebih  dahulu  beberapa ratus  tahun  menganjurkan  konsep  kerjasama  dalam  kebaikan  dibanding  semua undangundang  positif  yang  ada. 5 Prinsip  tolong  menolong  telah  dijelaskan  dalam  Hadist Rasulullah SAW riwayat Abu Huraerah R.A.
ََ َِّ ََِِّللا ُلوُسَر َلَاق َلَاق َةَرْيَرُه ى ََِبأ  ْنَع -
َسْفَن َايْنُّدلا ِبا َرُك  ْنِم   ََةب ْرُك  ٍنِمْؤُم  ْنَع  ََ َّسفَن  ْنَم ملسو هيلع الله ىلص
ِم   ََةب ْرُك ُهْنَع ُالله ُالله َر ََ َّسي  ٍرِسْعُم ىَلَع َر ََ َّسي     ْنَم َو ِةَمَايِقْلا  ِم ََ ْوي ِبا َرُك  ْن
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3. h. 67.
ْوَع  ِىف ُالله َو ِةَر ََِخ َْْلا َو   َايْن ُّدلا  ِىف ُالله ُه َََرتَس ا مِلْسُم  َََرتَس  ْنَم َو ِةَر ََِخ َْْلا َو َايْنُّدلا  ِىف ِهْيَلَع َناَك اَم  ِدْبَعْلا   ِن

## ِهي ََِخا ِن ْوَع ىِف ُدْبَعْلا َ ٌمِلْسُم ُها َوَر .
Dari  Abu  Hurairah  R.A.  daripada  Rasulullah  SAW,  baginda  telah  bersabda: “barangsiapa  yang  melepaskan  seorang  mukmin  dari  satu  kesusahan  daripada  kesusahan- kesusahan  lain  di  dunia,  niscaya  Allah  akan  melepaskannya  dari  satu  kesusahan  daripada kesusahan-kesusahan  lainnya  di  akhirat,  barangsiapa  yang  mempermudah  bagi  orang  susah. Niscaya  Allah  akan  memudahkan  memudahkan  baginya  di  dunia  dan  di  akhirat..”  (Hadist diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah No.4876) 6
Beberapa  asas-asas  Hukum  Islam  yang  erat  kaitannya  dengan  konsep  bantuan  hukum dalam proses penegakan Hukum Islam di pengadilan, antara lain :
1. Asas kehormatan hak asasi manusia
2. Asas penataan hukum
3. Asas gotong royong dalam kebaikan.
Metode  perumusan  konsep  bantuan  hukum  dan  kepengacaraan  dapat  ditemukan  dari sumber hukum Islam qhati’i ( dalil naqli ) yakni Al-Quran dan Sunnah, serta sumber hukum Islam yang dzanni ( dalil naqli ) yakni ijtihad.
Kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan hukum adanya konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam hukum Islam. Namun untuk menjelaskan secara rinci, perlu kita pahami metode tersebut di bagi menjadi tiga bagian, yakni:
1. Metode  Penelitian  Hukum  Syara’.  Sebagian  besar  ulama  memahami  dan  menggali hukum  Islam  dengan  pendekatan  tekstual  dan  sebagian  lainnya  menggunakan pendekatan kontekstual.
2. Metode  Perumusan  Hukum  Syara’.  Masing-masing  hukum  memiliki  rumusan metodologi  perumusan  hukum  yang  berbeda-beda.  Demikian  halnya  metode perumusan  hukum  syara’  yang  lebih  banyak  menggunakan  kaidah-kaidah  hukum syara’  untuk  menentukan  hokum  syara’  ( istinbath  al-ahkam ).  Dalam  kajian  filsafat hukum  Islam,  ilmu  bantu  yang  paling  erat  kaitannya  dengan  metode  perumusan hukum syara’ adalah ilmu ushul fikih sebagai cabang dari ilmu fikih itu sendiri.
3. Metode  Penetapan  Hukum  Syara’.  Untuk  menetapkan  atau  memproduksi  hukum syara’,  kita  dapat  menggunakan  beberapa  metode  hukum  yang  banyak  digunakan dalam lingkup ijtihad, antara lain: ijma, qiyas, ihtihsan, istishab, maslahah mursalah, syaddud dzariah, syar’un man qablahu, dan urf. 7
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  ketiga  metode  ini  sudah sangat  detail  dan  tepat  memberikan  penjelasan  terkait  konsep  bantuan  hukum  dan kepengacaraan  dalam  Islam.  Sekaligus  memberikan  pemahaman  bahwa  pemberian  bantuan hukum  dan  profesi  kepengacaraan  sudah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  serta  telah  menjadi anjuran dalam Islam.
Undang-Undang  Dasar  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  27  Ayat  1 yaitu:“Segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  Pemerintah  itu dengan tidak ada kecualinya”, dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum,  yaitu  berupa  kesempatan  yang  sama  guna  mendapatkan  bantuan  hukum  baik  di dalam maupun luar persidangan. 8
6 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Muttafaqun Alaih “Shahih Buhari Muslim” (Yogyakarta: Beirut Publishing, 2015), h. 137.
7 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam  Islam , h. 57
8 Republik Indonesia, Undang-undang dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  mengenai  bantuan hukum  terdapat  dalam  bab  4  syarat  dan  tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  pada  Pasal  14 Ayat  1  dan  2,  hubungan  pasal  tersebut  dengan  bantuan  hukum  adalah  menjelaskan  tentang persyaratan  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  dan  tata  cara  mengajukan  permohonan  baik secara lisan maupun tertulis. 9
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Penjelasan tentang  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  terdapat  dalam  Pasal  18. Hubungan  Pasal  tersebut  dengan  bantuan  hukum  adalah  seseorang  yang  diperiksa  berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10
PP  No  83  Tahun  Persyaratan  dan  tata  cara  pemberian  Bantuan  Hukum  secara  cuma- cuma. Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat Pasal 2,3,5,10  dan,  12.  Hubungan  Pasal  2  dengan  bantuan  hukum  adalah  bahwasanya  advokat diharuskan  untuk  memberikaan  bantuan  hukum  secara  cuma-  cuma  kepada  lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat. Pasal 3 Ayat (1 dan  2) hubungannya  dengan  bantuan  hukum  bahwasanya  yang  dimakasud  dengan  bantuan  hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik  didalam maupun diluar persidangan.
Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara  cuma-cuma  boleh  diajukan  secara  bersama-sama  oleh  pencari  keadilan  apabila terdapat  kepentingan  yang  sama  dalam  suatu  persoalan  hukum.  Pasal  10  hubungannya dengan  bantuan  hukum  adalah  advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  harus  memberikan  perlakuan  yang  sama  dengan  pemberian  bantuan  hukum  yang dilakukan dengan pembayaran atau honorium.
Pasal  12  Ayat  (1dan  2)  hubungannya  dengan  bantuan  hukum  adalah  advokat  dilarang menolak  permohonan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  ,dan  apabila  terjadi  penolakan permohonan  pemberi  bantuan  hukum,  maka  permohonan  dapat  mengajukan  keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. 11

## Sumber Dana Lembaga Bantuan Hukum Makassar
a) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam  sebuah  MOU  atau  nota  kesepakatan  kementrian  hukum  dan  ham memberikan  dana  sebesar  35  juta  dalam  setahun  untuk  mendampingi  masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
b) Klien yang mampu Klien yang mampu juga turut serta dalam pendanaan pencari keadilan.
c) Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA)
Dalam  hal  ini  LBH  Makassar  juga  turut  andil  dalam  pembuatan  peraturan  daerah (PERDA)  yang  tentu  juga  mendapatkan  bagian  dalam  pembuatan  perda  tersebut, jadi dana yang di dapatkan dalam hal pembuatan Perda juga dimasukkan dalam kas LBH Makassar.
d) Donor
9 Republik Indonesia, Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10 Republik Indonesia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
11 Republik  Indonesia, PP  83  Tahun  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara Cuma-Cuma.
Donor  yang  turut  membantu  LBH  makassar  adalah  Organisasi  yang  memiliki  visi misi yang sama dengan LBH Makassar. 12

## B. Peranan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum
Mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut :
a. Public Service , yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar  dari  masyarakat  kita  tergolong  tidak  mampu  atau  kurang  mampu  untuk mengunakan  dan  membayar  jasa  advokat  maka  LBH  memberikan  jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
b. Sosial Aducation , yaitu Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta  metode  kerja  yang  praktis  harus  memberikan  peneranganpenerangan  dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak- hak dan kewajibankewajibannya menurut hukum.
c. Perbaikan tertib hukum, yaitu sehubungan dengan kondisi politik, dimana peranan lembaga  tidak  hanya  terbatas  pada  perbaikan-perbaikan  di  bidang  peradilan  pada umumnya  pada  profesi  pembelaan  khusunya,  akan  tetapi  partisipasi  masyarakat dalam  bentuk  kontrol  dengan  kritikkritik  dan  saran-sarannya  untuk  memperbaiki kepincangan-kepincangan  atau  mengoreksi  tindakan-tindakan  penguasa  yang merugikan masyarakat.
d. Pembaharuan  hukum,  yaitu  dari  pengalaman-pengalaman  praktis  dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan.
e. Pembukaan lapangan kerja, yaitu bedasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum  yang tidak atau belum dimanfaatkan atau  dikerahkan  pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  relevan  dengan  bidangnya  dalam rangka pembangunan nasional.
f. Practical  Training ,  yaitu  kerjasama  antara  lembaga  dan  fakultasfakultas  hukum setempat, kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, bagi  fakultas-fakultas  hukum  lembaga  dapat  dijadikan  tempat  lahan  praktek  bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana  hukum  dimana  para  mahasiswa  dapat  menguji  teori-teori  yang  dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

## Kendala Serta Solusi Pihak Lembaga Bantuan Dalam Upaya Meningkatkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar
Aparat  penegak  hokum  yang  merupakan  salah  satu  dari  pihak  penegakan  hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum begitu pula halnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang kurang mampu. Maka dalam hal ini dapat terjadi beberapa faktor-faktor penghambat.
Menurut Satjipto Rahardjo pandangannya sebagai pakar hukum, bahwa sebagai suatu proses,  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  variabel  yang  mempunyai  korelasi
12 Andi  Haerul  Karim,  SH  (26  Tahun),  Koordinator  Bidang  Hak  Politik  dan  Anti  Korupusi  Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara, di kantor LBH Makassar, 22 Juli 2019.
dan  interdependensi  dengan  faktor-faktor  yang  lain.  Ada  beberapa  faktor  terkait  yang menentukan  proses  penegakan  hukum  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Lawrence  M. Friedman,  yaitu  komponen  subtansi,  struktur  dan  kultural.  Beberapa  komponen  tersebut termaksud  ruang  lingkup  bekerjanya  hukum  sebagai  suatu  sistem.  Fakto-faktor  ini  akan sangat  menentukan  proses  penegakan  hukum  dan  kegagalan  pada  salah  satu  komponen akan berimbas pada faktor lainnya. 13
Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa / tersangka yang tidak mampu atau kurang  mampu  sudah  diatur  secara  rinci  dalam  peraturan  perundang-  undangan,  hal  ini bukan  berarti  bahwa  terdakwa  dapat  dengan  mudah  memperoleh  bantuan  hukum  dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan  mempengaruhinya . Faktor subtansi, struktur,  dan  kultural  akan  sangat  menentukan  proses  penegakan  hukum  atau  proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara. Pembahasan  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  orang  atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence  M.  Friedman  dan  konsep  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum- hukum dari Soerjono Soekanto.
Sistem  hukum  terdiri  dari  sub-sub  sistem  hukum,  yang  meliputi  subtansi  hukum ( legal  subtance), struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis mengenai teori sistem hukum dari Lawrence  M.  Friedman.  Ketiga  sub  sistem  inilah  yang  sangat  menentukan  apakah  suatu sistem dapat berjalan atau tidak dan ketiga sub sistem inilah yang juga menetukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara ,dapat berjalan dengan baik  atau  tidak.  Menurut  Soerjono  Soekanto,sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  dalam landasan teoritis bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya.
Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  orang  atau  kelompok orang  miskin  dalam  suatu  perkara  ,  jika  di  kaji  dari  teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor subtansi hukum ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ), dan budaya hukum ( legal culture ).

## 1. Faktor Subtansi Hukum (Legal Subtance)
Faktor subtansi hukum ( legal subtance ) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan  ,  Pasal  1  angka  2  UU  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  pembentukan  peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa,”Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis  yang memuat  norma hukum  yang mengikat secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  “. Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Faktor subtansi hukum ( legal subtance ), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, subtansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan  mengenai  bagaimana  institusi-institusi  itu  harus  berprilaku,  yang  dalam  hal  ini berupa  Peraturan  Perundang-Undangan.  Subtansi  hukum  ( legal  subtance) telah  menjadi
13 Satjipto  Rahardjo, Penegak  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis (Jakarta:  Genta  Pubshing,  2009),  h. 215.
salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara.
Kelemahan-kelemahan  yang  ada  di  dalam  subtansi  Peraturan  PerundangUndangan yang  mengatur  mengenai  bantuan  hukum  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum sehingga dalam prakteknya kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan Perundang- Undangan  yang  mengatur  mengenai  bantuan  hukum  masih  mengandung  kelemahan- kelemahan yang kurang mengakomodir HAM , orang yang kurang mampu atau kelompok orang  miskin  dan  menjungjung  tinggi  asas equality  before  the  law dalam  penegakan  hak atas  bantuan  hukum  yang  seharusnya  diberikan  secara  seluas-luasnya (access  to  legal counsel) dan  tanpa  pembatasan.  Masih  adanya  tumpang  tindih  peraturan  yang  tentu menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara.

## 2. Faktor Struktural Hukum (Legal Structure)
Faktor  struktural  hukum (legal  structure )  dalam  pembahasan  ini  meliputi  faktor penegak  hukum  dan  sarana  dan  fasilitas  .  Faktor  penegak  hukum  dalam  pembahasan  ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  “  yang  dimaksud  dengan penegak  hukum  akan  dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam penegak  hukum  yang  tidak  hanya  mencakup Law  enforcement ,  akan  tetapi  juga peace maintenance “  Soerjono  Soekanto  juga  mengemukakan  bahwa,”Faktor  penegak  hukum, yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum”.pembahasan  mengenai Struktur hukum (Legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

## a) Faktor internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  penegak  hukum  sendiri. Advokat  sangat  berperan  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  karena  advokatlah yang secara langsung memberikan jasa hukum  kepada orang  atau kelompok orang miskin  dalam  bentuk  bantuan  hukum.penegak  hukum  dari  segi  internal menunjukkan  lemahnya  kesadaran  akan  moril  dan  sosial  advokat.Kondisi  tersebut mutlak  menjadi  sebuah  alasan  untuk  tidak  memberikan  bantuan  hukum,  karena ketika  advokat  memiliki  kesadarn  yang  tinggi,  maka  advokat  akan  aktif  mencari atau  menawarkan  jasa  hukum,  mengigat  juga  pemberi  bantuan  hukum  sangat terbuka,  baik  di  tingkat  kepolisian,  di  Pengadilan  Negeri  melalui  Pos  Bantuan Hukum  dan  juga  di  Lembaga  Bantuan  Hukum.  Prakteknya,  advokat  yang  belum pernah  memberikan  bantuan  hukum  dalam  posisinya  sebagai  advokat  baru  yang baru  iangkat  juga  menjadi  kondisi  yang  logis  yang  masih  bisa  dijumpai  dalam praktek pemberian bantuan hukum.
b) Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  dari  luar  penegak  hukum,  selain  dari  luar  penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain, mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya”.
c) Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, budaya  hukum  adalah  elemen  sikap  dan  nilai  sosial  ,yang  mengacu  pada  bagian- bagian  yang  ada pada kultur umum-adat  kebiasaan, oponi-opini,cara bertindak dan berfikir  yang  mengarahkan  kekuatankekuatan  sosial  menuju  atau  menjauh  dari hukum  dan  dengan  cara-cara  tertentu.  Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa ”Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari
hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga  dihindari).  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  pasangan  nilai-nilai  yang mencerminkan  du  keadaan  ekstrim  yang  harus  di  serasikan. 14 Definisi  budaya hukum dalam kamus hukum adalah,”Sikap-sikap dan nilai- nilai yang berhubungan dengan  hukum  bersama,  bersama-sama  dengan  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang terkait  dengan  tingkah  laku  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  lembaga- lembaganya,  baik  secara  positif  maupun  negatif.    Berdasarkan  pendapat-pendapat tersebut  diketahui  bahwa,budaya  hukum  dapat  meliputi  nilai-  nilai  mengenai hukum,nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk,sikap- sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak  hukum  ,  dan  juga  perilaku  dari  masyarakat  itu  sendiri  yang  terjadi  secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial,yang mengacu pada bagian- bagian yang ada pada kultur umum,adat kebiasaan, opini- opini, cara bertindak dan berfikir.
d) Faktor Masyarakat
Mayarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan hukum  dalam  suatu  perkara  ,  Menurut  Soerjono  Soekanto,”Penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka masyarakat,  anggapan-anggapan  atau  pendapat-pendapat  (opini)  masyarakat  juga bisa  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum  dalam  suatu  perkara.  Soerjono Soekanto  menyatakan  bahwa.”Dari  sekian  banyaknya  pengertian  yang  diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat,  untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini  penegak  hukum  sebagai  pribadi).  Salah  satu  akibatnya  adalah  bahwa  penegak hukum  tersebut,  yang  menurut  pendapatnya  merupakan  pencerminan  dari  hukum sebagaimana struktur maupun proses.dan juga menyatakankan bahwa,”Masalah lain yang  timbul  sebagai  akibat  anggapan  masyarakat  adalah  mengenai  segi  penerapan perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul  kebiasaan  untuk  kurang  menelaah  perundang-undangan  yang  kadang  kala tertingggal  dengan  perkembangan  di  dalam  masyarakat.  Di  samping  adanya kecenderungan  yang  kuat  dari  masyarakat  dalam  mengartikan  hukum  sebagai penegak  hukum  atau  petugas  hukum,  maka  ada  golongangolongan  tertentu  dalam masyarakat  yang  mengartikan  hukum  sebagai  tata  hukum  atau  hukum  positif tertulis.  Sebagai  salah  satu  akibat  negatif  dari  pandangan  atau  anggapan  bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  dapat  memberi  kesimpulan  yaitu,  sebagai berikut: Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Sangatlah membawa pengaruh besar bagi  para  pencari  keadilan  terutama  yang  tidak  mampu  khusunya  pada  buruh  tani  dan masyarakat  miskin,  terlebih  lagi  dalam  pembelaan  anak  dan  perempuan,  dan  juga  tidak memberikan  banyak  beban  kepada  mereka  karena  dalam  mendapatkan  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  tidaklah  sulit  hanya  membawa  persyaratan  yang  membuktikan  bahwa mereka  kurang  mampu  (SKTM)  atau  semacamnya  maka  akan  langsung  direspon  pada Pemberi Bantuan Hukum, asalkan sesuai dengan Tugas LBH Makassar dan jenis kasusnya
14 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mernpengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 59.
bukanlah  kasus  yang  tidak  ditangani  LBH  Makassar  seperti:  narkoba  ketika  ia  adalah pengedar,  illegalloging,  korupsi,  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ketika  ia  adalah pelaku.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arikunto, Suharsimi . Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek , Jakarta: Sinar Grafika,
1992.
Asikin,  Amiruddin  dan  H.Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004.
Kuffal, H.M.A. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum , Malang: UMM Press, 2004. Kusuma, Atmadja, Mochtar. Panduan Bantuan  Hukum Di  Indonesia , Bandung;  Bina Cipta, 1975.
Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum Dalam Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Kadafi,  Binziad  dkk. Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi  Studi  Tentang  Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia, Jakarta:  pusat  Studi  Hukum,  dan  kebijakan Indonesia, 2002.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: Mushaf al-Fattah, 2017. Sabiq,  Sayyid. Fikih  Sunnah  Terjemahan ,  diterjemahkan  oleh  Kamaluddin  A.  Marzuki, Bandung: Alma’arif, 1987.
Sunggono,  Bambang.  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Bandung:  Mandar  maju,
2001.
Soekanto, Soerjono. Bantuan Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2010. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Wirataru,  Chrisbiantoro,  M  Nur  Sholikin  Sastrio, Bantuan  Hukum  Masih  Sulit  Diakses , Jakarta : Kontras Dan PSHK, 2014.
Widyadharma,  GN.  Ridwan. Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
Al-Yusufi Zaudat Muhammad Muslim. Ujratu Al-Mahamy fi Dhau’i Al-Syari\at Al-Islamy , Cairo: Dar Al-Makhtabah Al-Misriyyah, t.th, 1992.
Poerwadarminta,W.J.S. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (jakarta:  PT.  Ghalia  Indonesia,
1992).

## Undang-Undang
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Negara Republik Indonesia, Surat edaran mahkama  agung nomor 5 tahun 1962 Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kehakiman pasal Negara Republik Indonesia, PP 83 tahun Persyaratan dan Tata cara pemberian