## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 32-41 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.158.32-41

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH
Aan Saputra R.A I Made Sepud Simon Nahak Polsek Kota Denpasar Saputaaan1234@gmail.com

## Abstract
State official who commit corruption in the Procurement of land for the development in the public interest resulting state losses, must be responsible for what they have done. How the settlement of the corruption in the procurement of land? and how the responsibility from the perpetrators especially in bali ?. Kind of this research is Normative legal research. The results of this study can be concluded by (1) Completion of responsibility For Corruptors in the Court, (2) Responsibility of the Corruptors in the Procurenet of land in Bali, based on Fautes Personalles Theory, which the losses incured charged to local authorities themselves.
Keywords : Crime Responsibility, Corruption, Procurrement of Land

## Abstrak
Pejabat negara yang melakukan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pengembangan kerugian negara dihasilkan kepentingan  publik,  harus  bertanggung  jawab  untuk  apa  yang  mereka  lakukan.  Bagaimana  penyelesaian  korupsi dalam pengadaan tanah? dan bagaimana tanggung jawab dari para pelaku terutama di bali? Jenis penelitian ini ada- lah  normatif  penelitian  hukum.  Hasil  kajian  ini  dapat  disimpulkan  dengan(1)  penyelesaian  tanggung  jawab  untuk koruptor  di  pengadilan,  (2)  tanggung  jawabkoruptor  di  Procurenet  tanah  di  Bali,  berdasarkan  teori  Personalles Fautes, yang incured kerugian dibebankan kepada pemerintah daerah sendiri.
Kata Kucni: Kejahatan tanggung jawab, korupsi, Procurrement tanah

## 1. PENDAHULUAN
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui pene- lusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak 1 . Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  secara  populer  dapat  dijelaskan  sebagai aktivitas memindahkan,  menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana  yang  kerap  dilakukan oleh organized  crime maupun  individu  yang melakukan tindak  pi- dana korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan  seolah-olah  sebagai  uang  yang  sah  tanpa  terdeteksi  bahwa  uang  tersebut  berasal dari kegiatan ilegal 2 .
Tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencu- cian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya  korupsi  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime ).  Seluruh  harta 1.  Philips Darwin, 2012, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang ), Si- nar Ilmu, Jakarta, h. 3 2.  Yunus Husein, 2003, PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencu- cian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3, h. 26
kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan meru- pakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri namun karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya ( predicate crime ) 3 . Semakin banyaknya terjadi kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi saat ini membuat pemerintah Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang ini ke  dalam  undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2002  se- bagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun  2003  dan terakhir  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian uang bisa dilakukan dengan jalan membeli aset salah satunya yaitu tanah namun kemudian  mengatasnamakan  tanah  tersebut  kepada  orang  lain.  Mengenai  tanah  di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria). Tanah yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang harganya semakin hari akan terus meningkat sehingga banyak orang yang tergiur untuk membeli aset berupa tanah.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertanahan bukanlah hal yang se- derhana, sebab dalam kejahatan yang menggunakan tanah sebagai objek  kejahatan ini pelaku biasanya  mempunyai  tingkat  intelejensia  yang  cukup  matang.  Pelaku  tindak  pidana  di  bidang pertanahan  lebih  banyak  ditemukan  pada  kelompok  golongan  yang  mempunyai  kemampuan ekonomi  cukup  baik.  Tindak  pidana  di  bidang  pertanahan  ini  tidak  terlalu  nampak  korbannya, hanya  saja  sesungguhnya  korbannya  lebih  besar  sebab  tindak  pidana  ini  termasuk  kejahatan struktural  yang  berdimensi powerfull  crime sehingga  akibatnya  pun  meluas.  Dalam  kejahatan struktural  seperti  tindak  pidana  di  bidang  pertanahan  yang  dilakukan  oleh  kelompok powerfull maka akibatnya memang tidak terlihat, namun sampai ke dalam sendi-sendi kehidupan masyara- kat luas. Masyarakat yang lemah dan tak mampu harus turut membayarnya atau merasakan aki- bat dari tindak pidana bidang pertanahan tersebut 4 .
Penyitaan asset tersangka korupsi dalam rangka pemulihan kerugian Negara dan memberikan efek  jera  terhadap  pelaku,  sangat  penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi, sehingga diharapkan kedepannya tidak akan muncul tindak pidana serupa. Dalam pros- es penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang disangka pula melakukan tindak pidana pencucian uang, telah banyak kasus dimana aset atau harta kekayaan tersangka disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian. Komisi Pem- berantasan Korupsi secara tersendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indone- sia  Nomor  30 Tahun 2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002)
Kasus lain yang terjadi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi salah satunya terjadi di Propinsi  Bali  yang  melibatkan mantan  Bupati  Klungkung  sebagai  tersangkanya.  Mantan Bupati Klungkung  Dr  I Wayan  Candra  SH.  MH  dinilai  oleh  majelis  hakim  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Perbuatan terdakwa Dr I Wayan Candra SH. MH berawal pada 22 Mei 2006 ketika menjabat sebagai Bupati Klungkung. Ia menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Klungkung Daratan yang berlokasi di bekas Galian C Gunaksa dan Desa Tangkas seluas  50  hektare 5 .  Namun  dalam  pembebasan  lahan  untuk  Dermaga  Gunaksa  terjadi  ke- bocoran  anggaran  di  sana-sini.  Atas  kejahatannya  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut alhasil, jaksa lalu menyidik kasus ini dan Dr. I Wayan Candra, S.H.,M.H lalu diadili di Pengadilan Tipikor  Denpasar  dengan  tuntutan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  penetapan  lokasi pembangunan dermaga Klungkung.
Konflik norma hukum antara pengaturan penyitaan seperti diatur Pasal 38 ayat (1) Kitab Un-
3.  Andrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 182
4.  Yos Johan Utama, 1996, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Sebagai Bagian Dari Tertib Pertanahan Di Kodia Dati II Semarang, Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 6
5.  Okezone.com,24Juni2015,http://news.okezone.com/read/2015/06/24/340/1170631/mantan-bupati-klungkung- divonis-12-tahun-penjara, diakses pada 20 Mei 2016
dang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  bahwa  “penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh penyidik  dengan  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat.”  Berdasar  uraian  pasal  ini  dapat diketahui  bahwa  harus  ada  ijin  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  setiap  penyidik  yang melakukan tindakan penyitaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan norma hukum sebagaima- na diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa atas  dasar  dugaan  yang  kuat  adanya  pembuktian  permulaan  yang  cukup,  penyidik  dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Dalam  pasal  ini  tidak  mengharuskan  adanya  ijin  Ketua  Pengadilan  Negeri  apabila  KPK melakukan penyitaan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  menarik  untuk  dibahas lebih  lanjut  dalam  tesis  ini  dengan  menulis  judul  :  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  TER- HADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka menarik untuk dibahas lebih lanjut  dalam  tesis  ini  dengan  mengangkat  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bank  Dalam Perjanjian  Kredit  Karena  Keadaan Force  Majeure Terhadap  Jaminan  Hak  Tanggungan  Atas Tanah.”
1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pen- gadaan tanah di Provinsi Bali?
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum terkait paradigma Sci- ence as a process (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini, ilmu hukum tidak akan mandek dalam penggalian atas kebenaran, terutama dalam Hukum Pertanahan dan Hukum Pidana, khu- susnya terkait dengan materi tindak pidana korupsi dalam bidang pertanahan. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah:
1) Untuk  memahami  lebih  lanjut  mengenai  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  dalam  bidang pengadaan tanah.
2) Untuk  melakukan  analisis  secara  mendalam  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan tanah di Provinsi Bali.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji ba- han-bahan  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  lain  dari  berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan 6 . Dalam penulisan ini, agar mendapatkan hasil yang ilmiah dan dapat dipertahankan secara ilmiah maka, masalah yang ada dalam penelitian ini akan dibahas  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan pera- turan  perundang-undangan  sebagai  dasar  awal  melakukan  analisis,  jenis  pendekatan  konsep ( conseptual  approach )  konsep-konsep  dalam  ilmu  hukum  dapat  dijadikan  titik  tolak  atau  pen- dekatan  bagi  analisis  penelitian  hukum,  karena  akan  banyak  muncul  konsep  bagi  suatu  fakta hukum, jenis pendekatan analitis ( Analytical Approach) pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna  pada  istilah-istilah  hukum  yang  terdapat  didalam  perundang-undangan,  dengan  begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istiah hukum dan menguji penera- pannya  secara  praktis  dengan  menganalisis  putusan-putusan hukum  dan  jenis pendekatan  ka- sus  ( case  approach )  pendekatan  kasus  dalam  penelitian  hukum  bertujuan  untuk  mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum 7
Sumber  bahan  hukum  dan/atau  data  yang  dipergunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah, dokumen-dokumen yang berkai- tan  dengan  masalah  yang  dibahas,  Bahan-bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku hukum  ini  harus  relevan  dengan  topik  penelitian 8 dan  bahan  hukum  tertier  merupakan  bahan 6.  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13. 7.  Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, hal. 185-190 8.  Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, op.cit , h. 13-14.
9.  Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23
yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya 9 . Adapun kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedi bidang hukum terkait.
Teknik pengumpulan bahan hukum primer sesuai dengan judul dalam penulisan tesis ini yang digunakan  yaitu,  teknik  studi  dokumen  melalui  kepustakaan  yang  dipergunakan  dengan  cara menganalisa  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder yang berupa buku-buku, tulisan dan pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum ter- sier  yang  berupa  kamus  dan  ensiklopedi,  bahan-bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan  dengan pencatatan dan dokumentasi.
Pengolahan  bahan  hukum  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara  merapikan  dan menganalisa  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  tersebut,  digunakan  metode  analisis preskriptif. Metode ini merupakan penggambaran dengan rangkaian kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan  menurut  katagori  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Dalam  metode  analisis preskriptif  setelah  bahan  hukum  dianalisis  kemudian  disusun  kembali  secara  sistematis  agar dapat  mempermudah  pemahaman  dan  interpretasi  bahan  hukum,  sehingga  mendapatkan  kes- impulan tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini.

## 2. PEMBAHASAN Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pertanahan
Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini di  fokuskan  terhadap  2  (dua)  hal  yaitu  bagaimana  kebijakan  formulasi  dalam  tindak  pidana korupsi dalam peundang – undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Kebijakan ter- sebut sesungguhnya mengalami berbagai perubahan yang mana dijelaskan korupsi yang cepat perkembangan  korupsi  dalam  lingkup  penyelewengan  dan  suap  telah  begitu  menguasai  setiap sendi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan manakala berhadapan pada para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebu- tuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat tersebut 10 . Kepastian hukum sangat di- perlukan  untuk  menjamin  ketentraman  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Dalam  kaitannya dengan  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  bidang  pertanahan  maka  pelaku  tindak  pidana korupsi tersebut harus dijerat berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukannya terkait dengan tindak  pidana  korupsi  bidang  pengadaan  tanah,  kepastian  hukum  dapat  diberlakukan  dengan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Pelaku tindak pidana korupsi juga termasuk mereka yang disebutkan sebagai penyelenggara Negara  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyeleng- garaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 hingga 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye- lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat diketahui bah- wa:
1) Penyelenggara  Negara  adalah  Pejabat  Negara  yang  menjalankan  fungsi  eksekutif,  legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyeleng- garaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Penyelenggara  Negara  yang  bersih  adalah  Penyelenggara  Negara  yang  menaati  asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4) Kolusi  adalah  permufakatan  atau  kerja  sama  secara  melawan  hukum  antar  Penyelenggara Negara  atau  antara  Penyelenggara  Negara  dan  pihak  lain  yang  merugikan  orang  lain, masyarakat, dan atau negara.
5) Nepotisme  adalah  setiap  perbuatan  Penyelenggara  Negara  secara  melawan  hukum  yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
6) Asas  Umum  Pemerintahan  Negara  yang  Baik  adalah  asas  yang  menjunjung  tinggi  norma
10. Kebijakan Fromulasi Terhadap Tindak Pidana Yang Berdampak Pada Sendi-Sendi Perekonomian Negara, ihttp:// fikrimaulana221.wordpress.com/2012/12/01/hello-world/, diunduh pada 20 Mei 2016
kesusilaan,  kepatutan,  dan  norma  hukum,  untuk  mewujudkan  Penyelenggara  Negara  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pengenaan  kasus  korupsi  didasarkan  pada  tiga  unsur  yaitu  melawan  hukum,  menya- lahgunakan wewenang, dan merugikan keuangan Negara.
Unsur  melawan  hukum  suatu  perbuatan  pejabat  dapat  dikategorikan  memenuhi  unsur “melawan  hukum”  dalam  arti  formil (formele  wederrechtelijkheid) ketika  tindakannya  itu  dalam kapasitassebagai wakil jabatan dan berkenaan dengan norma pemerintahan. Sedangkan suatu perbuatan  pejabat  dapat  dikategorikan  memenuhi  unsur  “melawan  hukum”  dalam  arti  materiil (materiele  wederrechtelijkheid) ketika  pejabat  yang  bersangkutan  melakukan  tindakan  admin- istrasi. Konsekuensi yuridis tindakan administrasi adalah tanggungjawab pribadi 11 .
a) Unsur  menyalahgunakan  wewenang  Dalam  mengukur  apakah  telah  terjadi  penyalahgunaan wewenang  maka  harus  dibuktikan  secara  nyata  bahwa  pejabat  telah  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain.  Terjadinya  penyalahgunaanwewenang  bukanlah  karena  sa- tau  kealpaan.  Penyalahgunaan  wewenang  dilakukan  secara  sadar  yaitu  mengalihkan  tujuan yang  telah  diberikan  kepada  wewenangnya  itu.  Pengalihan  tujuan  didasarkan  atas  interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain 12 . Pembuktian adanya pen- yalahgunaan wewenang pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari latar belakang apa yang  sesungguhnya  mendorong  si  pejabat  yang  bersangkutan  mengeluarkan  keputusan. Apakah  tidak  ada  maksud  atau  tujuan  lain  dari  si  pejabat  yang  bersangkutan  dalam  mem- pergunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
b) Unsur merugikan keuangan Negara Kerugian keuangan Negara adalah suatu kerugian yang terjadi karena perbuatan (melawan hukum). Dalam kaitannya dengan hal ini maka faktor-faktor yang  menyebabkan  kerugian  Negara  adalah  penerapan  kebijakan  yang  tidak  benar,  mem- perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga  karakteristik  kejahatan  korupsi  selalu  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan dalam  perspektif  kejahatan  yang  terorganisir.  Upaya  penyelesaian  atas  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara di bidang pengadaan tanah yaitu dengan mempertanggung- jawabkan perbuatannya secara pidana di pengadilan. Pelaku tindak pidana korupsi bidang per- tanahan dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga KUHP.
Penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, dimulai dari dilakukan penyelidikan, lalu ditingkatkan dengan penyidikan, setelah alat bukti permulaan cukup kemudian  dilakukan  penyitaan  oleh  Kejaksaan.  Setelah  selesai  dilakukan  penyitaan  oleh  ke- jaksaan lalu diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan umum.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Bidang  Pengadaan Tanah di Provinsi Bali
Pertanggungjawaban  Pidana  yang  dalam  istilah  asing  disebut Teorekenbaardheid atau criminal  responbility ,  menjurus  pemidanaan  pelaku  dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang terjadi  atau  tidak.  Untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  bahwa yang  dilakukannya  itu  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang.  Dilihat  dari  kemampuan  betanggungjawab,  maka  seseorang  yang  mampu bertanggungjawab dapat menpertanggungjawabkan atas perbuatannya 13 .
Pertanggungjawaban  pidana  dikarenakan  berkait  dengan  unsur  subyektif  pelaku  maka  ten- tunya sangat  berkait  erat  dengan faktor  ada  atau  tidaknya  kesalahan  yang  mengandung  unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Menurut center , salah satu prinsip dalam negara hukum adalah bahwa tidak ada kewenangan yang tidak dapat dipertanggungjawabakan.  Artinya,  setiap  kewenangan  harus  bisa  dipertanggungjawabkan.  ke- bijakan melalui istrumen kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu pada awalnya mur-
11. Ridwan H.R, op.cit, hal. 381 12. Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada, Yogjakarta, hal. 26 13. Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, hal. 34
ni  sebagai  tindakan  hukum  administrasi  negara  sebagai  akibat  wewenang  yang  melekat  pada jabatannya. Namun, didalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tersebut bisa mengan- dung  perbuatan  pidana  yang  mana  keduanya  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  berbeda. Suatu kebijakan dapat dipidana dengan melihat dari 2 hal yaitu:
1) Kebijakan  tersebut  mengandung  muatan  pidana  (kejahatan/pelanggaran)  dari  perspektif hukum positif.
Hal ini dapat dilihat dari akibat yang muncul dari kebijakan tersebut. Misalnya dalam rumusan tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korpo- rasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jab- atan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipi- dana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupi- ah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dalam rumusan tersebut yang menjadi fokus adalah masalah penyalahgunaan kewenangan, hal ini tentu erat kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan atas dasar Kewenangan yang berakibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka merupakan perbuatan pidana. Sebaliknya kebijakan yang dilakukan atas dasar kewenangan yang berakibat administrasi  maka  pertanggungjawabannya  juga  pertanggungjawaban  administrasi,  salah satunya melalui instrumen hukum administrasi negara.

## 2) Kebijakan yang prosesnya mengandung pidana
Sebelum  kebijakan  tersebut  diaktualisasikan  melalui  instrumen  formal  apakah  dalam  bentuk beschikking dan regeling .  Misalnya  sebelum  kebijakan  tersebut  dikeluarkan  didahului  oleh rangkaian  perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  kebijakan  tersebut.  Misalnya  pem- alsuan dokumen, rangkaian kata-kata bohong dan sebagainya.
Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan pejabat Negara terkait dengan kebijakan  yang  dikeluarkannya  dalam  hal  pengadaan  tanah  yaitu  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  mantan  Bupati  Klungkung  Dr.  I  Wayan  Candra,  S.H.,M.H  yang  ditangkap oleh aparat Kejaksaan Tinggi Bali, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan dermaga yang merugikan negara Rp 9 miliar. Penangkapan terhadap elit PDIP Bali itu, dipimpin langsung  Kepala  Kejati  Bali  Aditia  Warman.  Caleg  DPR  RI  asal  Bali  itu,  ditangkap  usai pemeriksaan  di  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Klungkung,  Dr.  I Wayan  Candra,  S.H.,M.H  langsung ditahan. Ia kemudian dijemput tim Kejati Bali. Mantan Bupati Kabupaten Klungkung itu, disangka terjerat kasus korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan dermaga Gunaksa yang merugikan negara Rp 9 miliar lebih. Candra dijerat kasus ini, lantaran diduga secara sengaja, menjual lahan milik negara untuk dijadikan dermaga yang menghubungkan Klungkung dan Nusa Penida. Tidak hanya  terjerat  kasus  korupsi,  bahkan  Dr  I  Wayan  Candra  SH.  MH  diduga  melakukan  tindak pidana pencucian uang 14 .
Kasus ini bermula pada tahun 2007 Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran pada Di- nas Perhubungan Klungkung Rp1,92 miliar yang ditetapkan dalam Perda Klungkung No 2 tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun 2007, kemudian dalam Perda Klungkung No 7 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Perubahan APBD Kabu- paten Klungkung tahun 2007 sehingga anggaran tersebut menjadi Rp14 miliar. Selanjutnya Bu- pati  dua  periode  tersebut  membentuk  Panitia  Pengadaan  Tanah  melalui  Keputusan  Bupati  No 261  tahun  2007  tanggal  7  Agustus  2007,  serta  menerbitkan  Keputusan  Bupati  No  321  tahun 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah. Kemudian, 26 November  2007  bertempat  di  Balai  Desa  Gunaksa  Kecamatan  Dawan  Kabupaten  Klungkung, Panitia  Pengadaan  Tanah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  sekaligus  melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan. Padahal saat  itu Tim Penilai Harga Tanah belum membuat taksiran harga atas tanah di lokasi tersebut.
14. Sindonews.com, 26 Agustus 2014, Terlibat Korupsi, Mantan Bupati Klungkung Ditangkap,  http:// daerah.sindonews.com/read/895307/27/terlibat-korupsi-mantan-bupati-klungkung-ditangkap-1409056267, di- akses pada 22 Mei 2016
Panitia  Pengadaan  Tanah  menentukan  sendiri  taksiran  harga  tanah  Rp13,14  juta  per  are  (per 100  meter  persegi)  dengan  berpatokan  harga  pembebasan  tanah  di  Gunaksa  untuk  pem- bangunan  Jalan  By  Pass  Tohpati-Kusamba  tahun  2003  sebesar  Rp10  juta  per  are  ditambah inflasi per tahun sebesar 7 persen. Penaksiran harga bukan menjadi kewenangan Panitia Penga- daan  dan  harga  didasarkan  pada  nilai  jual  objek  pajak.  Pada  29  November  2007,  terdakwa menghadiri rapat untuk menentukan ganti rugi yang disepakati sebesar Rp14 juta per are tanpa potong  pajak.  Politikus  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  itu  mengambil  keun- tungan dari keputusan rapat tersebut dengan membeli tanah di lokasi proyek seharga Rp8 juta per are dengan meminjam nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budhi Arini. Candra menerima  ganti  rugi  atas  tanah  yang  dibelinya  dengan  menggunakan  nama  Ni  Made  Anggara Juni Sari. Uang ganti rugi diambil Camat Dawan yang pada saat itu dijabat I Wayan Sujana dari I Wayan  Tika  dan  I Wayan  Pegig  Suatama  senilai  Rp1,176 miliar.  Selanjutnya,  atas  permintaan Wayan Sujana tersebut, I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suatama memberikan slip penarikan uang  Rp1,176  miliar  dari  rekening  Bank  BPD  Bali  Cabang  Klungkung.  Setelah  mendapatkan uang tersebut, Wayan Sujana menyerahkan kepada terdakwa di ruang kerjanya di kantor Pem- kab Klungkung di Semarapura tanpa tanda terima. Selain itu, terdakwa juga menerima rugi tanah atas nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp 21 juta melalui I Ketut Latra selaku perantara da- lam jual beli tanah tersebut. Pada 17 Januari 2008, terdakwa juga menerima “fee” ganti rugi la- han  yang  diatasnamakan  Ni  Made  Anggara  Juni  Sari  dan  I  Dewa  Ayu  Budhi  Arini  sebesar Rp200. Semua keuntungan dalam proyek tersebut ditampung di rekening terdakwa, yakni Bank Mandiri,  Bank  BPD  Bali,  Bank  BCA,  dan  Bank  Permata.  Dana  tersebut  selanjutnya  digunakan untuk membeli properti dan tanah. Candra juga didakwa menerima gratifikasi atas investasi pem- bangunan hotel dan tempat perjudian kasino yang batal dibangun, penerimaan CPNS, dan lain- lain yang nilainya mencapai Rp42 miliar lebih. Bahkan, terdakwa juga didakwa menyembunyikan atau  menyamarkan  uang  atau  harta  hasil  korupsi  atau  gratifikasi  dengan  berbagai  cara.  Ber- dasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 30 April 2008, terdakwa mempunyai harta kekayaan sebesar Rp1,76 miliar. Namun selama kurun waktu 2003– 2013  telah  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  sumber,  lokasi,  peruntukan,  penga- lihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp60,02 miliar 15 .
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pejabat  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan teori pertanggung- jawaban pidana maka terlebih dahulu melihat dari unsur kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  bentuk  perbuatan  dari  pelaku  tindak  pidana terhadap  kesalahan  yang  dilakukannya.  Dengan  demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban  pi- dana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.
Kranenburg dan Vegtig mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggung jawaban pe- jabat  ada  dua  teori  yang  melandasi,  yaitu  Teori Fautes  Personalles dan  Teori Fautes  de  Ser- vuces yang akan diuraikan sebagai berikut:
a) Teori Fautes Personalles yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada  pejabat  yang  karena  tindakannya  itu  telah  menimbulkan  kerugian.  Menurut  teori  ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
b) Teori Fautes de Servuces yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat  yang bersangkutan.  Menurut  teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di- mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus di- tanggung 16 .
15. Putu Eka Jaya, ini Kronologi Kasus Korupsi Wayan Candra,http://suarabali.com/ini-kronologi-kasus-korupsi- wayan-candra/, diakses pada 20 Mei 2016 16. Ridwan, HR., 2006,  Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 365.
Berdasarkan teori pertanggungjawaban pejabat sebagaimana dikemukakan diatas bila dikait- kan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang dalam kasus ini mengangkat contoh  yang  dilakukan  oleh  mantan  Bupati  Klungkung  Dr  I Wayan  Candra  SH.  MH  yang  telah melakukan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepent- ingan  umum,  maka  berdasarkan  Teori Fautes  Personalles tanggungjawab  atas  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  tanah  yang dilakukan oleh  pejabat  daerah tersebut dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan secara pribadi. Pejabat yang telah ter- bukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah wajib mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  salah  satunya  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah dalam hal pertanggungjawaban atas Tindak Pidana korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  keuangan  Negara.  Keadilan  disini  dimaksud  se- bagaimana  dikemukakan  oleh  Aristoteles  yaitu  keadilan  komutatif  sehingga  hakim  dalam  men- jatuhkan  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  akan  melihat  jasa  dan kedudukan dari si pelaku. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung- jawabkan dengan adil karena kejahatannya tersebut telah merugikan keuangan Negara karena tindak pidana korupsi ini justru dilakukan oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum pemerintahan untuk mengelabuhi hasil korupsi yang dilakukannya tersebut.
Pengenaan  sanksi  dalam  hukum  pidana  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana saat ini dikenal istilah double track system . Double track system adalah sistem dua jalur tentang  sanksi  dalam  hukum  pidana,  yaitu  jenis  sanksi  pidana  di  satu  pihak  dan  jenis  sanksi tindakan  di  pihak  lain.  Sanksi  pidana  ( punishment )  berorientasi  kepada  penderitaan  dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan ( maatregel, treatment ) secara  relatif  lebih  bermuatan  pendidikan  dan  cenderung  lebih  antisipasi  dan  bersifat penanggulangan.
Perbedaan  prinsip  antara  sanksi  pidana  dengan  sanksi  tindakan  adalah  sanksi  pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan  menerapkan  unsur  pendidikan  yang  tidak  membalas  dan  semata-mata  melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat 17 .
Adapun  pasal-pasal  yang  digunakan  untuk  menjerat  terdakwa  yaitu  Pasal  2  Ayat  (1)  juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat  (1) ke-1 KUHP.  Dr I Wayan Candra  SH. MH juga didakwa subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatannya sehingga orang lain mendapatkan keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya  melakukan  tindak  pidana  korupsi  maka  pada  24  Juni  2015,  Pengadilan  Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Dr I Wayan Candra SH. MH. Penga- dilan  Tinggi  kemudian  memperberat  hukuman  Dr  I  Wayan  Candra  SH.  MH  menjadi  15  tahun penjara  sebagaimana  diputuskan  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor  :  11  / PID.SUS-TPK/2015/PT DPS. Selain itu, Dr I Wayan Candra SH. MH juga dihukum uang peng- ganti Rp 1,9 miliar yaitu sejumlah uang uang ia korupsi. Apabila tidak mau mengganti, maka aset disita dan jika tidak cukup diganti 2 tahun penjara. Atas vonis ini, jaksa lalu banding. Gayung ber- sambut, Pengadilan Tinggi Denpasar memperberat hukuman Dr I Wayan Candra SH. MH. Pen- gadilan Tinggi kemudian memperberat hukuman Dr I Wayan Candra SH. MH dengan merampas aset-aset yang dimilikinya yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dirampas un- tuk  Negara  kecuali  sebidang  tanah  beserta  bangunan  yang  terletak  di  Jalan  Imam  Bonjol Denpasar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pembeli lelang 18 .
Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lebih berat terhadap Dr. I Wayan Candra SH., MH Pu- tusan  Mahkamah  Agung  terkait  kasus  Dr.  I Wayan  Candra  SH.,  MH  yaitu  dijatuhi hukuman pi- dana kurungan 18 tahun, denda Rp 10 Miliar subsider satu tahun sembilan bulan penjara. Tidak
17. Abdul Affandi, Double Track System Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana, https://
abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/, diakses pada 10 Agustus 2016
18. Andi Saputra, Diperberat, Eks Bupati di Bali Dibui 15 Tahun Kasus Korupsi, http://news.detik.com/berita/3040734/ diperberat-eks-bupati-di-bali-dibui-15-tahun-di-kasus-korupsi, diakses pada 22 Mei 2016
hanya itu, Dr. I Wayan Candra SH., MH juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 Miliar dan seluruh asetnya sebanyak 60 bidang disita untuk negara. Vonis ini lebih berat dari putusan sebelumnya yang hanya menjatuhkan hukuman hanya 15 tahun penjara dengan denda Rp 1 milyar subsider enam bulan dengan uang pengganti Rp 1,179 milyar. Padahal sebelumnya vonis  pertama  di  pengadilan Tipikor  Denpasar  Candra  hanya  divonis  12 tahun  penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp 1,197 miliar.
Perampasan aset yang dilakukan untuk menghukum Dr. I Wayan Candra SH., MH atas kasus korupsi  yang  telah  dilakukannya  merupakan  bentuk  tindakan  tegas  dari  pemerintah  untuk menghukum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Perampasan aset-aset yang dimili- kinya  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memiskinkan  pelaku  korupsi  karena  tindakannya  telah merugikan keuangan Negara.

## 3. SIMPULAN
1) Penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, dimulai dari dilakukan penyelidikan, lalu ditingkatkan dengan penyidikan, setelah alat bukti permu- laan  cukup  kemudian  dilakukan  penyitaan  oleh  Kejaksaan.  Setelah  selesai  dilakukan penyitaan oleh kejaksaan lalu diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan umum.
2) Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan dengan double track system yaitu pertanggungjawaban dengan mengenakan sanksi pidana dan juga sanksi tindakan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang  pengadaan  tanah  di  Provinsi  Bali  dibebankan  kepada  pejabat  yang  bersangkutan secara pribadi. Atas kasus korupsi pengadaan tanah yang terjadi di Bali dengan melibatkan Bupati Klungkung sebagai terdakwa, Dr I Wayan Candra SH. MH Mahkamah Agung men- jatuhkan  vonis  lebih  berat  terhadap  Dr.  I  Wayan  Candra  SH.,  MH  Putusan  Mahkamah Agung terkait kasus Dr. I Wayan Candra SH., MH yaitu dijatuhi hukuman pidana kurungan 18 tahun, denda Rp 10 Miliar subsider satu tahun sembilan bulan penjara. Tidak hanya itu, Dr.  I Wayan  Candra  SH.,  MH  juga  diharuskan membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp  42 Miliar dan seluruh asetnya sebanyak 60 bidang disita untuk negara.
Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah :
1) Bagi  pemerintah  selaku  pembentuk  undang-undang  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pi- dana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara maka diperlukan adanya sanksi yang te- gas dan aparat penegak hukum yang tentunya bersikap jujur untuk menjerat pada koruptor tersebut  karena perbuatannya  melakukan  tindak pidana  korupsi  sehingga  merugikan  keu- angan Negara.
2) Bagi  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  diperlukan  adanya  suatu  lembaga  inde- penden  yang  berfungsi  khusus  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan Jasa pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang , Citra Aditya Bakti, Bandung Bambang Waluyo, 2002 , Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta
Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakar- ta Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta Philips Darwin, 2012, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang ), Sinar Ilmu, Jakarta Philipus M. Hadjon, et.al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Negara , Gadjah Mada, Yogjakarta Ridwan, HR., 2006, Hukum Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Yos Johan Utama, 1996, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Sebagai Bagian Dari Tertib Per-
tanahan Di Kodia Dati II Semarang , Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Yunus Husein, 2003, PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3
Abdul Affandi, Double Track System Pada Sistem Sanksi Hukum Pidana, https:// abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/, diakses pada 10 Agustus 2016 Andi  Saputra, Diperberat,  Eks  Bupati  di  Bali  Dibui  15  Tahun  Kasus  Korupsi, http://news.detik.com/berita/3040734/ diperberat-eks-bupati-di-bali-dibui-15-tahun-di-kasus-korupsi, diakses pada 22 Mei 2016
Kebijakan  Fromulasi  Terhadap  Tindak  Pidana  Yang  Berdampak  Pada  Sendi-Sendi  Perekonomian  Negara,  i http:// fikrimaulana221.wordpress.com/2012/12/01/hello-world/, diunduh pada 20 Mei 2016 Okezone.com,24Juni2015,http://news.okezone.com/read/2015/06/24/340/1170631/mantan-bupati-klungkung-divonis -12-tahun-penjara, diakses pada 20 Mei 2016
Putu Eka Jaya, ini  Kronologi  Kasus  Korupsi Wayan  Candra, http://suarabali.com/ini-kronologi-kasus-korupsi-wayan- candra/, diakses pada 20 Mei 2016 Sindonews.com,  26  Agustus  2014, Terlibat  Korupsi,  Mantan  Bupati  Klungkung  Ditangkap, http:// daerah.sindonews.com/read/895307/27/terlibat-korupsi-mantan-bupati-klungkung-ditangkap-1409056267, diakses pada 22 Mei 2016
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria