## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ITE TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
Putri Ramadhani 1) ; Khairun Nizam 2) ; Ezra Arfila 3) ; Muhammad Furqan Alrizky 4) ; M Ardhan Hakim Lubis 5) ;  Khairunnisa  Ritonga 6) ;  Nauli  Ritonga 7) ;  Muhammad  Alfarobi 8) ;  Dava  Alfarizi 9) ;  Fitria Rahmadani 10) ; Regi Kinaryosi 11)
1) putrihamdani007@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) khairunnizam10814@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3) ezrajunior277@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4) muhammadfurqan0505@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5) ardhanhakim13@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6) khairunnisa92499@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7) nauliritonga76@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
8) muhammadalfarobi73@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
9) davaalfarizi880@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
10) fitriarahmadanni1@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
11) kinaryosiregi@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
Legal protection for the public for defamation through online media based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Recently, there have been frequent criminal acts of defamation from various  communities,  resulting  in  many  community  victims  and  perpetrators  being  subject  to  criminal  law sanctions. from his actions his actions will most likely cause harm to other people or society. This research uses normative  legal  research  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  Defamation  through sophisticated  technology  in  the  form  of  software  or  often  called  good  name  contamination  on  social  media. This action is a criminal act because it can damage security and cause both material and non-material losses to the people who are harmed by the action. This violation can also be included in cybercrime. This is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Criminal Act; Defamation; Legal Protection.

## Abstrak
Perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  Penyalahgunaan  kehormatan  orang  lain  melalui  sarana  sosial didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Akhir- akhir ini banyak terjadi delik pidana Penyalahgunaan Nama Baik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masyarakat dan pelaku yang dikenai sanksi dari hukum pidana, hukum pidana itu adalah pidana yang dijatuhkan kepada seorang masyarakat karna sudah melakukan suatu perbuatan tindak hukum  pidana,  yang  mana  hasil  dari perbuatannya  itu perbuatannya  kemungkinan  besar  akan  mengakibatkan kerusakan  terhadap  masyarakat  lain.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Penyalahgunaan kehormatan atau nama  baik  orang  lain  melalui  teknologi  canggih  dalam  bentuk  software  atau  sering  disebut  dengan penyalahgunaan nama baik di sarana sosial. Tindakan tersebut adalah prilaku aksi pidana karna bisa merusak keamanan serta dapat mendatangkan kerusakan orang lain baik materiil maupun non materil bagi masyarakat yang  dirusak  akibat  perbuatan  itu.  Pelanggaran  ini  bisa  dimasukkan  dalam  cybercrime.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  modern  sudah  membawa  perubahan  inovasi  data  dan  korespondensi menuju  modernisasi.  Masyarakat  diberi  harapan  untuk mengalami  kompleksitas  beberapa kemajuan yang menarik dan makin dianggap penting dalam proses ini karna adanya kebutuhan akan pelatihan hidup. Kemajuan teknologi informasi yang terjadi di sebagian besar Negara telah menjadi  ciri-ciri  Modern.  Dengan  tidak  adanya  pembatas  negara  ( borderless ),  maka  negara- negara  yang  telah  memiliki  infrastruktur  jaringan  informasi  terlengkap  tentunya  akan mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  perkembangan  teknologi  informasi,  serta  perkembangan teknologi  yang  memungkinkan masyarakat  dapat  dengan cepat  mengakses banyak informasi
yang bermanfaat, yang juga mempengaruhi perbuatan sosial karena adanya perkembangan dari zaman industri ke zaman modern, Rogers seperti dikutip oleh Amar Ahmad mengatakan bahwa manusia Modern adalah  seseorang yang  sebagian besar  angkatan kerjanya bekerja di  bidang teknologi informasi, dan informasi sudah menjadi hal terpenting dalam kehidupan (Agustinus D. Panjaitan I. ,., 2022).
Teknologi dan informasi yang saat ini tumbuh dengan cepat sehingga mengakibatkan perubahan  tindakan  masyarakat  dan  tindakan  pada  kehidupan  sehari-hari,  sampai  secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi pengaruh munculnya berbagai macam perilaku dan perbuatan hukum yang baru. Kebanyakan masyarakat meyakini dan mengetahui bahwa di dalamnya  terdapat  hukum  yang  berarti  hak  untuk  berbuat  dan  berbuat  sesuatu.  Di  sisi  lain, teknologi informasi juga memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat namun juga bisa memberikan  dampak  yang  tidak  baik.  Khususnya  menyebarkan  data-data  palsu  atau  yang seperti sering disebut  dengan hoax. Apabila  memberikan dampak negative untuk  orang lain, tentu  akan  menghina  atau  menyudutkan  seseorang  dan  merugikan  nama  baik  seseorang  dan dianggap sebagai delik penyalahgunaan nama baik. Akhir-akhir ini banyak sekali delik pidana penyalahgunaan  nama  baik  yang  sering  dibuat  oleh  berbagai  kalangan  dan  sebab,  mau  itu pemberitaan  kejadian  di  media  online,  pengungkapan  hasil  penelitian,  pemberitaan  tindak pidana, maupun tindakan lain yang membuat pelakunya dapat dijerat pidana. sanksi, apabila hokum pidana yang dimaksud itu adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karna ia telah melakukan  sesuatu  delik,  apabila  akibat  dari  perbuatan  itu  mengakibatkan  dampak  negatif untuk masyarakat umum dan orang lain (Deden, 2021 ) .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) diterbitkan untuk melarang penyebaran data-data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ofensif dan/atau penyalahgunaan kehormatan melalui sarana online. Jauh dari adanya internet sudah membuka pandangan baru dalam kehidupan dan peradaban masyarakat. Teknologi internet adalah ruang informasi dan komunikasi yang menjamin untuk melampaui batas antar negara. Pertukaran dan penyebaran pengetahuan dan ide antara ilmuwan dan intelektual di seluruh dunia terjadi dengan intens. Teknologi internet mendorong terciptanya ruang global baru yang disebut cyberspace , khususnya  dunia  komunikasi  komputer  yang  semakin  membuat  dunia  seolah  tak  terbatas. Setiap  manusia  memiliki  kesempatan  untuk  mengutarakan  pendapatnya  dan  dapat memakai Internet tanpa masalah.
Dengan menggunakan teknologi internet, semua orang yang menggunakan Teknologi internet bisa berbicara dengan orang lain di seluruh dunia, mau itu untuk berganti data, berita, dan informasi, serta untuk mengeksplore pertumbuhan ilmu pengetahuan baru, secara efektif, efesien  dan  dengan  biaya  lebih  rendah,  sehingga  menjadikan  manusia  lebih  mudah berkomunikasi.  bersedia  berpartisipasi  dalam  kejahatan  melalui  jejaring  sosial.  Seiring berjalannya  waktu,  sarana  untuk  melakukan  kejahatan  juga  semakin  meluas,  seperti menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, email, dll. Pengusaha, pegawai negeri, pemerintah,  dan  banyak  orang  di  seluruh  dunia  memakai teknologi  internet  untuk  aktivitas nasional  mereka.  bisnis  dan  internasional  serta  kehidupan  pribadi  sehari-hari  masyarakat. Namun  walaupun  memiliki  banyak  manfaat,  tanpa  disadari  Internet  juga  bisa menimbulkan permasalahan, seperti penggunanya bisa menyalahgunakan kehormatan orang lain atau suatu organisasi, memberikan data-data yang salah atau sering disebut hoax dan informasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat. atau lebih banyak penonton, dengan hadirnya informasi ini bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.
Teknologi internet sudah memberikan efek yang sangat besar untuk masyarakat global dengan melahirkan konsep Global Village , yang  mana masyarakat bisa terhubung satu sama lain  dengan  tidak  ada  batasan  ruang  dan  waktu.  Jejaring  sosial  juga  bisa  menjadi  cadangan
tempat berbuat suatu keburukan, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Walaupun masyarakat sudah banyak memahami mengenai macam-macam unsur keburukan yang ada di masyarakat luas, tetapi  yang  sudah  pasti kejahatan  merupakan salah satu  pola perilaku masyarakat  yang akan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Peningkatan teknologi informasi  yang  semakin  modern  tentunya  akan  menyebabkan  peningkatan  kualitas  dan kuantitas keburukan melalui metode operasi yang berbeda-beda. Keburukan di zaman teknologi informasi bukan cuma ada di kehidupan asli, tetapi juga ada di kehidupan palsu ( virtual ) yang mengambil bentuk yang berbeda-beda dari model keburukan klasik, seperti keburukan di dunia maya. Oleh karena itu, dapat dipastikan dalam sistem hukum, konten, budaya serta teknik dan prosedur  khusus  diperlukan  untuk  mendeteksi  kejahatan  teknologi,  maka  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  November  2008  tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir (Agustinus D. Panjaitan I. ,., 2022 ) .
Menurut  penelitian  terdahulu  dari  (Nurul  F  Manfaati,  2020)  menyatakan  hasil penelitiannya bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  ITE  terhadap  profesi  jurnalis  masih  menjadi  problematika  dalam  praktek litigasi,  dikarenakan  pasal  27  ayat  (3)  UndangUndang  ITE  bersifat  Terlalu  luas,  sedangkan menurut Undang-Undang Pers persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab,  hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 42/ Pid.Sus/2019/PN Bir. tidak  tepat  karena  selain  seharusnya  diselesaikan  dengan  mekanisme  Dewan  Pers  terlebih dahulu, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.
Selanjutnya  penelitian  dari  (Herman,  2023)  menyatakan  hasil  penelitian  bahwa  1) Kualifikasi  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dapat  dilihat  pada  ketentuan  umum  yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP. UU ITE merupakan wujud dari adanya asas lex specialis dari aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, untuk  itu  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui  media elektronik dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. 2) Korporasi dapat menjadi  korban  dari  adanya  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  hal  ini  sejalan  dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Perlindungan  yang didapatkan korporasi ketika menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik ialah dengan cara pemulihan nama baik seperti semula dan restitusi. kejahatan yang dapat dilakukan hingga batas teritorial negara atau lintas negara.
Selain itu terdapat penelitian dari (Alhakim, 2022) mengungkapkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara  pers.  Pemerintah  harus  menjamin  perlindungan  jurnalis  sebagai  pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  pada  kasus  tindak  pidana  ITE dalam perbuatan pencemaran nama baik. Semoga adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para  pembaca  dan  pihak-pihak  yang  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai  perlindungan  hokum terhadap korban kejahatan ITE pada kasus pencemaran nama baik.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Perlindungan Hukum
Menurut  pandangan  seorang  ahli  Satjipto  Rahardjo,  penjagaan  atau  perlindungan hukum merupakan penjagaan untuk hak azasi manusia yang telah dilanggar oleh masyarakat lain dan penjagaan tersebut dipersembahkan untuk orang lain supaya bisa menikmati seluruh hak yang sudah diberikan oleh Undang-undang (Rahardjo, 2000).
Sedangkan  menurut  pendapat  ahli  C.S.T.  Peluang  perlindungan  hukum  merupakan beberapa  usaha  hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberi perasaan nyaman baik itu lahir maupun batin dari prilaku yang mengganggu atau mengancam yang datang dari kalangan manapun (Kansil, 1989).
Menurut  pendapat  ahli  Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum merupakan prilaku yang memiliki tujuan untuk menjaga atau menunjang subyek hukum dengan menggunakan alat-alat hukum (Hadjon, 2011).
Perlindungan  hukum  bisa  dikatakan  perlindungan  apabila  mengandung  unsur pengayoman  dari  pihak  pemerintah,  adanya  jaminan  kepastian  hukum  yang  apabila  ada pelanggaran maka terdapat sanksi terhadap pihak yang melakukannya.

## Pengertian Tindak Pidana
Menurut Moeljatno, delik adalah suatu prilaku yang tidak diperbolehkan dan diancam dengan  hukum  pidana  sebagai  tindak  pidana  untuk  siapa  saja  yang  telah  melanggar  hukum (Sianturi, 1998).
Menurut pendapat Vos, ia merupakan salah satu ahli yang merumuskan secara ringkas suatu  perbuatan  pidana,  khususnya  perilaku  manusia.  Hal  ini  dapat  diancam  dengan  hukum pidana (Hamzah, 2004).
Tindak  Pidana  dapat  diartikan  suatu  kejahatan  manusia  yang  jika  dilakukan  maka terdapat sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun syarat-syarat prilaku yang dapat  dikatakan  tindak  pidana  yaitu  harus  ada  suatu  perbuatan  atau  perilaku  manusia,  dan prilaku  atau  prilaku  yang  dilakukan  manusia  tersebut  melanggar  hukum  dan  bertentangan dengan hukum Undang-Undang di Indonesia yang dapat dijerat hukuman bagi siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan.

## Pengertian Pencemaran Nama Baik
Mengenai  terminologi  penyalahgunaan  kehormatan  orang  lain  berasal  dari  kata penyalahgunaan  nama  baik  dan  didalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  diartikan sebagai fitnah dan Pencemaran Nama Baik. Adapun secara harafiah diartikan sebagai perbuatan yang  merusak  nama  baik  masyarakat,  sedangkan  menurut  pendapat  Oemar  Seno  Adji mengartikan Penyalahgunaan  kehormatan  sebagai  penyerangan  terhadap  nama  baik  atau kehormatan seseorang ( annranding of geode nom ) ( Adji, 1990 ) .
Nama  yang  baik  merupakan  penilaian  yang  baik  dari  sudut  pandang  umum  tentang tingkah laku dan karakter seseorang dari sudut moral. Reputasi masyarakat yang sering dilihat melalui  sudut  pandang  orang  lain,  khususnya  akhlak  dan  budi  pekertinya  yang  selalu  baik, hingga  ukurannya  ditentukan  berdasarkan  penilaian  yang  lazim  dalam  suatu  masyarakat tertentu, di tempat tindakan itu dilakukan dan dalam konteksnya tindakan tersebut. Salah satu bentuk penyalahgunaan kehormatan adalah penyalahgunaan kehormatan yang ada tertulis dan melibatkan tuduhan terhadap seseorang atas sesuatu (Adji, 1990 ) .
Pencemaran nama baik dalam buku Ensiklopedia Pers Indonesia disebut dengan istilah libel, yaitu penghinaan tertulis melalui media masa yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tercetak  dengan  tanda  –  tanda  gambar  atau  semacamnya,  yang  dimaksudkan  untuk mencemarkan nama baik reputasi atau menimbilkan hal – hal yang terlarang tentang seorang yang  masi  hidup,  dan  karena  orang  tersebut  dibenci  oleh  publik,  dihina,  ditertawakan  atau
menyebabkan  dikucilkan  atau  dihindari  atau  merugikannya  dilingkungan  tempat  kerjanya (Junaedhie, 1991).

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Gunakan pendekatan ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara aturan-aturan ini. Penelitian yang digunakan dalam observasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum  yang  diperoleh  dari  beberapa  studi  kepustakaan,  menganalisis  suatu  permasalahan hukum melalui ketentuan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum  normatif  ( normative  legal  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji hukum yang ada dan ditentukan dalam kaitannya dengan suatu permasalahan hukum tertentu (Agustinus D. Panjaitan I. D., 2022 ) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Pencemaran Nama Baik
Delik penyalahgunaan nama baik kehormatan pribadi. Kehormatan dapat diterangkan sebagai  harkat  dan  martabat  yang  dimiliki  seseorang  dan  dilandasi  dari  tatanan  nilai  dan kesopanan dalam perkembangan sosial. Sedangkan reputasi yang baik adalah rasa harkat atau martabat  yang  dilandaskan  pada  pendapat  baik  masyarakat  atau  penilaian  seorang  anggota masyarakat. Penyalahgunaan nama baik melalui jejaring sosial atau sarana elektronik lainnya merupakan prilaku  penyalahgunaan nama baik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  310 ayat (1) KUHP namun dilakukan melalui sarana elektronik, sehingga kedua ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara terpisah ( Deden, 2021 ) .
Pencemaran kehormatan atau penyalahgunaan melalui sarana cyber yang diatur khusus dalam UU ITE karna dampaknya akan lebih global daripada penyalahgunaan kehormatan biasa. Media social email bisa dikirim  ke mana saja di  seluruh dunia dalam  waktu  sebentar, status media social juga dapat diteruskan dan dibagikan atau di-retweet dengan mudah, dan dampak yang dihasilkan dapat menjadi rumit dan rumit (Deden, 2021).

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik
Secara  hukum, Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana atau perbuatan pidana penyalahgunaan kehormatan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Pelanggaran kepada  kasus  harga  diri  atau  pencemaran  biasanya diperuntukkan  kepada masyarakat  yang  hidup,  karena  harga  diri  atau  reputasi  merupakan sesuatu  yang  ada  pada  masyarakat  yang  hidup.  Secara  filosofis,  tujuan  dari  Undang-undang penyalahgunaan  kehormatan  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  harga  diri  dan nama baik. Dengan begitu, filosofi membangun norma hukum atas kejahatan harga diri adalah untuk  memastikan  bahwa  hukum  melindungi  harga  diri  dan  nama  baik.  KUHP  tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian pidana pencemaran nama baik. KUHP Indonesia hanya  mengatur  norma,  larangan  dan  unsur  lainnya.  Oleh  karena  itu, seseorang bisa berkonsultasi  dengan  para  ahli  hukum,  menurut  Prof.  Satochid  Kartanegara,  S.H  berbicara tentang seseorang yang berwatak keji, apakah orang tersebut masih mempunyai “kehormatan dan reputasi yang baik: antara lain sebagaiberikut: “...Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”
Namun di zaman modern ini, delik pidana Pencemaran Nama Baik tidak hanya umum dilakukan tetapi juga dapat dilakukan melalui media online dan media sosial. Oleh karena itu, hukum juga harus mengikuti pertumbuhan keburukan modern. Dalam kasus Pencemaran Nama Baik di dunia maya, perlindungan hukum atas kehormatan pribadi harus dihormati dan dijamin. Jangan sampai kebebasan dalam berjejaring sosial merugikan harga diri dan nama baik orang
lain. Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya  menjamin  penjagaan  hukum  dan  penguatan  hukum  di  Indonesia  harus  mendapat pengamatan  khusus  oleh  pemerintah  karena  berkaitan  dengan hak  azasi  manusia  (HAM). Jaminan dan perlindungan penguatan hukum mesti dilakukan dalam bentuk peradilan pidana. Begitu juga penjagaan  hukum  bagi  orang yang  melakukan,  orang yang  menjadi  korban, dan orang yang menyaksikan. Dalam bentuk delik pidana penyalahgunaan nama baik melalui media sosial,  yang  mana  prilaku itu,  baik  tertulis  maupun  non  tertulis/lisan,  merusak  nama  baik masyarakat  lain,  maka  akan  diberikan  tindakan  yang  setara,  termasuk  menjamin  penjagaan korban dari segala pelanggaran terhadap harga dirinya.
Prinsip  dasar negara hukum  adalah asas persamaan hukum  ( equality before the law ). Begitu  juga  orang  yang  menjadi  korban  harus  diberikan  perlakuan  hukum  yang  seperti penjagaan  hukum.  Hak-hak  tidak  hanya  terdakwa  tetapi  juga  harus  melindungi  orang  yang menjadi korban dan orang yang menjadi saksi. Penjagaan hukum terhadap orang yang menjadi korban  tersebut  memerlukan  pengamatan  yang  khusus;  Permasalahan  insiden  dan  hak  azasi manusia terkait dengan penerapan hukum pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai.
Dalam  tahap  penerapan  hukum  pidana  berdasarkan  hukum  pidana  dan  acara  pidana, Negara yang diwakili oleh lembaga-lembaganya berhak atau berwenang menjatuhkan sanksi pidana ( ius puniendi ). Orang yang menjadi korban delik pidana dan manusia dengan sendirinya akan diwakili oleh Negara, termasuk diadili dan dijatuhi  sanksi yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan terdakwa.
Konsep  universal  hak  azasi  manusia  meyakini  bahwa  hak  azasi  manusia  adalah  hak alami  yang  ada  pada  diri  manusia  sejak  mereka  lahir.  Penjagaan  hak  azasi  manusia  dalam bentuk warga Barat (Amerika) khusus berorientasi pada hubungan antara pemerintah dan warga negara,  berdasarkan  prinsip  bahwa  tidak  ada  persamaan  kedudukan  ( equality )  antara  kedua pihak,  oleh  karena  itu  model  kriminalisasi  hak  asasi  manusia  pelanggaran  hak  selalu mempunyai niat untuk menentang pemerintah (hipotesis negatif). Sementara itu, perlindungan hak  asasi  manusia  dalam  konteks  masyarakat  Timur  (Indonesia)  terutama  berorientasi  pada hubungan antara warga negara dan penguasa dengan asumsi tradisional hubungan yang serasi, serasi, dan seimbang (asumsi positif). Oleh karena itu, model kriminalisasi kesalahan hak azasi manusia dalam bentuk masyarakat Indonesia tidak selalu dan harus selalu menyasar pemerintah saja namun juga hubungan antar warga negara yang berbeda suku, agama, suku, golongan, dan budaya. pribadi.
Pencemaran Nama Baik adalah pelanggaran kepada harga diri yang dibuat kepada harga diri seseorang yang mengabaikan kehormatan dan harkat martabat orang lain sampai tidak ada seorang pun yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa nama baiknya tercoreng. Orang yang menjadi korban dari delik pidana penyalahgunaan nama baik seringkali direndahkan oleh pelakunya  baik  secara  lisan  maupun  non  lisan/tertulis,  baik  melalui  teknologi  konvensional maupun elektronik. Untuk memastikan nama baik seseorang tidak dihina secara semena-mena, diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan artinya segala upaya pemberdayaan dan bantuan dalam memberikan rasa aman kepada orang yang menyaksikan dan/atau orang yang menjadi korban harus dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain yang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.
Menurut pendapat Philipu M Hadjon. yang dimaksud dengan penjagaan hukum adalah perbuatan hukum terhadap masyarakat sebagai upaya preventif dan represif. Penjagaan hukum preventif  digunakan  untuk  mengatasi  jika  terjadi  perselisihan,  mendorong  pemerintah  untuk menerapkan  kebijaksanaan  dalam  mengambil  keputusan  berdasarkan  kebijaksanaannya, sedangkan  penjagaan  hukum  yang  represif  digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan, termasuk cara menanganinya oleh otoritas peradilan (Deden, 2021).

## PENUTUP Simpulan
Bentuk  pencemaran  nama  baik  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya perbuatan dengan sengaja mencemarkan  nama  baik  seseorang  dengan  cara  menyebarkan  dan  menyebarkannya  melalui Media  Online. Pertanggungjawaban  pidana  penyalahgunaan  kehormatan  seseorang  melalui media sosial maksudnya delik Pencemaran kehormatan merupakan laporan, artinya diperlukan pelaporan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan pelanggaran itu. Siapa pun yang mengaku telah berbuat Pencemaran kehormatan orang lain harus memberi bukti kesalahannya. Apabila terdapat kesalahan dan kemungkinan pertanggungjawaban, dapat dikenakan hukum pidana.
Perlindungan  hukum  terhadap  orang  yang  menjadi  korban  pencemaran  kehormatan orang lain melalui media snline, khususnya korban delik pidana penyalahgunaan nama baik, mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  dan  protektif  serta  peraturan perundang-undangan yang represif. Penjagaan hukum preventif terhadap orang yang menjadi korban  penyalahgunaan  nama  baik  dengan  memberikan  sanksi  pidana  atas  pelanggaran penyalahgunaan nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Elektronika.  Penjagaan  hukum  yang  represif  terhadap  orang  yang  menjadi korban  penyalahgunaan  nama  baik,  terutama  melalui  penjatuhan  hukum  pidana  yang berdampak terhadap nama baik seseorang.

## Saran
Dari  data-data  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  dapat  diusulkan  bahwa  untuk mencapai perlindungan hukum yang adil berdasarkan asas persamaan di depan hukum, perlu dilakukan pembaharuan  terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  Ini.  Kode.  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Karena  ketentuan  dalam  Undang-Undang  tersebut  bersifat  stempel,  maka dikhawatirkan akan mudah diterapkan tindakan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, O. S. (1990). Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga. Agustinus  D.  Panjaitan,  I.  ,.  (2022).  KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP  PENGATURAN

## TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Jurnal Ilmu Hukum, 03(02).

## Agustinus D. Panjaitan, I. D. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Jurnal Ilmu Hukum, 03(02).
Deden.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  19  TAHUN  2016  TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(18).
Hadjon,  P.  M.  (2011).  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia.  Yogyakarta:  Gajah  Mada Univesity Press.
Hamzah, A. (2004). Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Junaedhie, K. (1991). Ensiklopedia Pers Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Kansil, C. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Nurul Fatihah Manfaati, B. S. (2020). PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGKAJI
MENGENAI  URGENSI  PERLINDUNGAN  JURNALIS  TERHADAP  TINDAK PIDANA  PENCEMARAN  NAMA  BAIK  MENURUT  UNDANG-UNDANG INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK.  JURNAH  HUKUM  PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN, 09(03).
Nurul  Fatihah  Manfaati,  B.  S.  (2020).  URGENSI  PERLINDUNGAN  HUKUM  JURNALIS TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCEMARAN  NAMA  BAIK  MENURUT UNDANG-UNDANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK.  Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 09(03), 2.
Rahardjo, s. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sianturi, S. (1998). Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Cetakan ke 2 Alumni AHAEM PTHAEM.