Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah
(Analisis Perspektif Hukum Islam)
Arifin Abdullah Delia Ulfa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: Arifin_bdllh@yahoo.com deliaulfa77@yahoo.com

## Abstrak
Dalam al-Quran dan haditst  tidak memerintahkan maupun melarang adanya  syarat  izin  isteri  untuk  melakukan  rujuk.  Namun,  menurut beberapa  ulama  rujuk  tersebut  tidak  memerlukan  izin  dan persetujuan  isteri  sedangkan  aturan  yang  ada  dalam  sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin isteri dalam  rujuk  suami.  Izin  rujuk  dibutuhkan  dengan  tujuan  untuk menghindari mudharat dan kerusakan.Tujuan dari karya ilmiah ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  berdasarkan  hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah, dan mengetahui  dalil-dalil  serta metode istinbāṭ hukum   apa  saja  yang digunakan  para  ulama  dalam  menetapkan  hak  rujuk  suami. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  pustaka  ( library reserach ).  Menganalisa  data-data  penelitian  untuk  menyimpulkan bahwa  menurut  hukum  Islam,  kedudukan  izin  rujuk  suami  dalam masa iddah tidak dijelaskan secara tegas. Ulama fikih menetapkan rujuk  sebagai  hak  prerogatif  suami  yang  tidak  membutuhkan  izin dan  persetujuan  dari  isteri.  Suami  dapat merujuk isteri  kapan  pun. Izin  isteri  dalam  rujuk  suami  yang  berlaku  dalam  peraturan perundang-undangan tidak menyalahi hukum Islam. Adapun metode istinbāṭ yang  digunakan  lebih  fokus  kepada  metode bayanī atau lughawiyyah . Metode ini ditinjau oleh para ulama untuk melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum ( ‘am ).
Kata Kunci : Kedudukan, Izin Rujuk, Masa ‘Iddah, Hukum Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Rujuk  dapat  diartikan  sebagai  perihal  mengembalikan  status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa ‘iddah . Kata rujuk secara  bahasa  diartikan  yaitu  kembali,  maksudnya  adalah  kembali hidup  bersama  suami  isteri  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i selama masih dalam masa  iddah. 1 Kata  “rujuk”  sebenarnya  diambil  dari  bahasa  Arab, yaitu  berasal  dari  kata raja’a-yarji’u-raj’an yang  berarti  kembali atau  mengembalikan. 2 Sedangkan  menurut  istilah,  kata  “ ruju’ ” memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya  seperti  yang  dinyatakan  oleh  al-Mahalli  sebagaimana dikutip oleh Amir  Syarifuddin  yaitu sebagai berikut yang  Artinya:
“ Kembali  ke  dalam  hubungan  perkawinan  dari  cerai  yang bukan ba’in, selama dalam masa iddah” . 3 Imam Syafi’i menyatakan rujuk yaitu:
ِ ق الَّطلا ِادْعاب ِ ةَّد علا ِ ءاانْثاأ ى ف ِ جا اوّزلا ِ مااكْحاأ ِ ةادااع ا ِ ةاعْجَّرلا Artinya: “ Ruju’  adalah  mengembalikan  status  hukum  perkawinan sebagai  suami  isteri  di  tengah-tengah  iddah  setelah terjadinya talak (raj’i) ”. 4
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka ditemukan  permasalahan  mengenai  bagaimana  tinjauan  hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah dan dalil-dalil  serta  metode istinbāṭ hukum  apa  yang  digunakan  para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Pada penelitian ini yang
1 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh:
Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.
2 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.
3 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Pekawinan  Islam  di  Indonesia;  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.
4 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat…, hlm. 286.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diakukan  adalah  mengkaji  pemikiran  tokoh,  maka  penelitian  ini termasuk  ke  dalam  penelitian  kepustakaan  ( library  research ). Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai suatu cara untuk menemukan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.
Data  yang  digunakan  berdasarkan  pada  tiga  sumber  bahan hukum dalam kategori data sekunder, bukan data primer.   Adapun tiga  sumber  bahan  yaitu  Bahan  hukum  primer,  berdasarkan  bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan hukum rujuk. Bahan hukum  primer  ini  terdiri  dari  al-Quran  dan  Haditst,  selanjutnya bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  seperti  buku  karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zādul Ma’ād dan kitab Ighātsatul Lahfan. Kitab  karangan  Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, serta tulisan-tulisan  lain  yang  berkaitan  dengan  kajian  penelitian  yang penulis teliti. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap kedua  sumber  hukum  sebelumnya  yang  berguna  bagi  rujukan penelitian ini.

## Rujuk serta Hukumnya
Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja’a- yarji’u-raj’an ,  artinya  kembali  atau  mengembalikan. 5 Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kapada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam  masa ‘iddah ,  atau  kembali  bersatu  (bersahabat  dan sebagainya). 6
Dalam  hukum  perkawinan  Islam,  istilah  rujuk  sering didefenisikan  sebagai  keadaan  seorang  suami  kembali  dan  hidup
5 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.
6 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahas Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 521.
bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata  rujuk  memiliki  beragam  rumusan  dibuat  oleh  para  ulama.  Di antaranya,  menurut  mazhab  Hanafi,  rujuk  sebagai  pelestarian kembali perkawinan dalam masa ‘ iddah talak raj’i . Menurut mazhab Syafi’i,  rujuk  adalah  mengembalikan  status  hukum  perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah ‘iddah setelah terjadinya talak raj’i . 7 Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan  perkawinan  dari  cerai  yang  bukan ba’in ,  selama  dalam masa ‘ iddah . 8
Amiur  Nuruddin  menyebutkan  bahwa  Undang-Undang Perkawinan  tidak  mengatur  masalah  rujuk  begitu  juga  dalam peraturan  pelaksana  undang-undang  ini. 9 Demikian  juga  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk.
Mengenai  hukumnya,  bahwa  ulama  sepakat  suami  boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 228- 229.  Surat  al-Baqarah  ayat  228-229  merupakan  dasar  hukum dibolehkannya  suami  merujuk  isteri  dalam  masa  iddah.  Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa iddah wanita yang ditalak dapat dirujuk  kembali  dengan  cara  yang ma’ruf ,  artinya  dirujuk  dengan baik-baik.
7 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat…, hlm. 286.
8 Amir  Syarifuddin,  Hukum  Pekawinan  Islam  di  Indonesia;  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.
9 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Taringan,  Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268-269.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pengertian ‘Iddah dan Hukumnya
Kata ‘iddah belum  diserap  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia. Secara bahasa, kata ‘iddah ini berasal dari bahasa Arab,  yaitu dari kata al-‘ādad , artinya bilangan. Kata al-‘ādad sama artinya dengan istilah al-‘işā’ , yaitu hitungan, maksudnya hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita. 10 Kata ‘iddah juga berarti hari- hari haid atau hari-hari suci pada.  anita. 11 Dengan demikian, ‘iddah secara bahasa bermakna hari-hari yang dihitung oleh perempuan.
Menurut  istilah,  terdapat  beberapa  rumusan,  di  antaranya menurut  Sayyid  Sabiq.  Beliau  menyebutkan  bahwa ‘iddah merupakan  masa  tunggu  seorang  wanita  yang  menunjukkan  masa penantian dan penolakan untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami,  atau  diceraikannya. 12 Rumusan  yang  sama  juga  diberikan oleh  Wahbah  Zuhaili.  Beliau  menyebutkan ‘iddah sebagai  suatu masa  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  setelah  terjadi  perpisahan yang  harus  dijalani  oleh  si  isteri  dengan  tanpa  melakukan perkawinan sampai masa ‘iddah -nya. 13
Rumusan  yang  lebih  luas  dapat  dipahami  dari  pandangan Syaikh  Hasan  Ayyub,  di  mana ‘iddah diartikan  sebagai  masa menanti  yang  diwajibkan  atas  wanita  yang  diceraikan  suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana ‘iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru’ atau  menurut  hitungan  bulan.  Beliau  menambahkan  bahwa
10 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513.
11 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata..., hlm. 240.
12 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah…, hlm. 513.
13 Wahbah  Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu,  ed.  In,  Fiqih  Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pada  saat  tersebut  sang  isteri  tidak  diperbolehkan  menikah  atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. 14

## Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa ‘Iddah
Hak  suami isteri dalam masa ‘iddah , tentu berbicara tentang kewajiban keduanya dalam memenuhi hak masing-masing mereka. Adapun hak-hak suami dalam masa ‘iddah yaitu rujuk kepada bekas isterinya,  hak  untuk  isterinya  agar  tidak  menikah  dalam  masa tersebut,  serta  suami  berhak  untuk  isterinya  agar  tidak  keluar  dari rumah.  Adapun  hak  isteri  dalam  masa ‘iddah di  antaranya  adalah berhak mendapatkan harta nafkah, berhak mendapat perlakuan baik dari  suaminya,  karena  masa ‘iddah talak raj’i itu  bukanlan  masa perpisahan yang sesungguhnya.
Menurut  al-Jazairi,  masa ‘iddah merupakan  masa  yang memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya adalah talak raj’i. 15 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam  kitabnya  “Zād  al-Ma’ād”  menyebutkan  bahwa  rujuk merupakan  hak  suami  sebagaimana  dia  berhak  menjatuhkan  talak terhadap isterinya. 16 Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam  perceraiannya. Meski sebagai hak, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya.
14 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqhul Usrah al-Muslimah, ed. In, Fikih Keluarga, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.
15 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi,  Minhajul  Muslim,  ed.  In,  Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Seorang  Muslim,  (terj:  Ikhwanuddin  Abdullah  &  Taufiq  Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 857.
16 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtaṣar Zād al-Ma’ād, ed. In,  Zadul Ma’ad: Jalan  Menuju  ke  Akhirat,  (terj:  Kathur  Suhardi),  cet.  3,  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2011), hlm. 340.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa ‘Iddah
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk merupakan  hak  suami  sebagaimana  hak  talak  yang  dimilikinya. 17
Dalam hal persaksian rujuk, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama  mengharuskan  adanya  saksi  dalam  rujuk,  sedangkan pendapat  lain  tidak  mensyaratkan  adanya  saksi  dalam  rujuk. Menurut Imam Syafi’i, kewajiban suami mendatangkan saksi ketika suami hendak rujuk pada isterinya. 18 Sedangkan menurut pendapat jumhur  ulama,  keberadaan  saksi  dalam  rujuk  tidak  diwajibkan melainkan disunnakan.
Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki  hak  untuk  merujuk  isteri  dengan  ucapan.    Juga  dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri)  masih  berada  dalam  masa  iddah.  Hal  ini  dapat  dilakukan tanpa  harus  meminta  izin  atau  keridhaan  dari  bekas  isterinya. 19
Mengenai ada tidaknya izin dari isteri terhadap rujuk suami, terlihat adanya  perbedaan  hukum  antara  materi  hukum  Kompilasi  Hukum Islam dengan ketentuan hukum.
Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘ iddah isteri telah  berakhir. 20 Jika  telah  selesai  masa  ‘ iddah ,  dan  suami  ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru. 21 Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa  suami  tidak  dibenarkan  mempergunakan  hak  rujuk  dengan tujuan  yang  tidak  baik.  Misalnya,  suami  menggunakan  hak  rujuk
17 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtaṣar Zād al-Ma’ād..., hlm. 340.
18 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  &  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,  Fikih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 277.
19 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 290.
20 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islām..., hlm. 384.
21 Syaikh  Ahmad  Jad,  Fiqih  Wanita  dan  Keluarga,  (Jakarta:  Kaysa  Media,
2013), hlm. 466.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
untuk  menyengsarakan  isterinya  atau  untuk  mempermainkannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami. 22 Dengan demikian,  meski  rujuk  sebagai  hak,  maka  hak  tersebut  tidak  bisa digunakan secara semena-mena.

## Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah
Secara  umum,  adanya  talak  bukan  berarti  menutup kemungkinan  suami  isteri  untuk  bersatu  lagi.  Dhevi  Nayasari menyebutkan  bahwa  talak  tidak  serta merta  menjadikan  hubungan suami isteri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina  hidup  layaknya  hidup  sebelum  terjadinya  talak,  yaitu melalui  jalan  suami  diberi  hak  dan  kesempuatan  untuk  merujuk bekas  isterinya,  asal  dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan,  baik  syarat  dalam  undang-undang  maupun  hukum Islam. 23 Untuk  itu,  rujuk  tersebut  dimungkinkan  karena  setelah menjalankan masa ‘iddah , tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan  manis  selama  proses  perkawinan  dan  masa-masa menjalani  kehidupan  bersama  dalam  rumah  tangga  sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk.
Sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah
menyebutkan bahwa Landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin isteri dalam rujuk suami adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228  dengan  kutipan:  “ wa  bu’ūlatuhunna  aḥaqqu  bi  raddihinna ”, artinya:  “ para  suami  lebih  berhak  untuk  merujuk  isteri-isteri mereka .  Menurut  Wardah  Nuroniyah  KHI  juga  menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus  sepersetujuan  isteri.  Interpretasi  ayat  tersebut  tidak  hanya didasarkan pada makna tersurat dari naṣ ( dalālah al‘ibārah ), tetapi juga makna yang tersirat ( dalālah al-ishārah ),  yaitu apabila suami
22 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islām..., hlm. 384.
23 Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju’ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”. Jurnal Independent. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, hlm 85.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lebih  berhak  ( aḥaqq )  dalam  masalah  rujuk,  berarti  isteri  juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif.
Metode  Istinbāṭ  Hukum  yang  Digunakan  Para  Ulama  dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami
Untuk  mengetahui  metode istinbāṭ hukum  yang  digunakan para  ulama  dalam  menetapkan  hak  rujuk  suami  tanpa  izin  isteri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam  menetapkan  hak  rujuk  suami  tersebut.    Dasar  hukum  rujuk yaitu  Alquran  surat  al-Baqarah  ayat  228-229.  Kemudian,  dasar hukum  lainnya  yaitu  ketentuan  surat  al-Ṭalāq  ayat  2.  Selanjutnya, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231.
Terhadap  dalil-dalil  di  atas,  ulama  sepakat  bahwa  rujuk merupakan  hak  suami.  Hak  rujuk  ini  tidak  memerlukan  izin  dari isteri. 24 Sebagaimana talak, rujuk adalah hak prerogatif suami, dan isteri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar  itu,  muncul  pendapat  ulama  bahwa  rujuk bi  al-fi’li (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan isteri. 25
Mengenai  metode istinbāṭ hukum  yang  digunakan  para ulama  dalam  menetapkan  hak  rujuk  pada  suami  tanpa  izin  isteri, tampak  menggunakan  metode bayanī atau  disebut  juga  dengan metode lughawiyyah, 26 yaitu  metode  dengan  melihat  pada  kaidah
24 Ibnu Rusy, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid:  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid,  (terj:  Imam  Ghazali  Said  &  Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.
25 Imam Mazhab, seperti Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan (jimak) adalah sah asalkan disertai niat, sementara menurut Syāfi’ī  tidak  boleh,  rujuk  harus  dengan  perkataan  karena  dianalogikan  dengan akad nikah. meski tidak boleh, Imam Syāfi’ī tetap memandang rujuk tidak perlu mendapat izin dari isteri. Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid..., hlm. 273.
26 Metode bayanī merupakan salah satu metode penalaran dalam menggali hukum  Islam.  selain  metode  bayanī,  hukum  islam  juga  digali  melalui  metode penalatan ta’lilī dan istiṣlāḥī. Analiansyah, Ushul Fiqh III, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,  2009),  hlm.  49:  Al  Yasa’  Abubakar  menggunakan  istilah  metode  bayanī
kebahasan  dalil  al-Quran.  Maskdunya,  kaidah-kaidah  kebahasaan yang  terdapat  dalam  dalil-dalil  rujuk  dianalisa  sedemikian  rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.
Menurut  ulama  mazhab,  baik  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i,  dan Hanbali,  beserta  pengikut-pengkikutnya,  menyatakan  bahwa ketentuan  al-Baqarah  ayat  228,  ayat  229,  ayat  231,  kemudian ketentuan  surat  al-Ṭalāq  ayat  2  bersifat  umum  ( ‘am ).  Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khaṣ (khusus) baik dalam al-Quran  maupun  hadits  yang  mengharuskan  rujuk  ada  izin  isteri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin isteri.
Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin isteri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi  menyatakan  rukun  rujuk  hanya  ucapan  rujuk.  Menurut mazhab  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali  mentepakan  rukun  rujuk  itu yaitu  ucapan  rujuk  dan  suami.  Imam  Malik  menmbahkan  suami boleh  rujuk  dengan  perbuatan  dengan  disertai  nbiat  untuk  rujuk, sementara  imam  Ahmad  membolehkan  rujuk  dengan  perbuatan meski  tidak  disertai  niat.  Sedangkan  imam  Syafi’i  tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melaikan dengan kata-kata. 27
Berdasarkan  uraian  tersebut,  tidak  ditemukan  pendapat ulama  yang  mensyaratkan  izin  isteri  dalam  rujuk.  Karena,  rujuk merupakan  hak  istimewa  sebagai  imbangan  atas  hak  talak  yang
dengan  metode  lughawiyyah,  yaitu  penalaran  yang  bertumpu  pada  kaidah- kaidah  kebahasaan.  Al  Yasa’  Abubakar,  Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.
27 Ibnu  Rusyd,  Bidāyah  al-Mujtahid...,  hlm.  273.  Muhammad  Jawad Mughniyyah,  al-Fiqh  ‘alā  al-Mażāhib  al-Khamsah,  ed.  In,  fikih  Lima  Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 205-208.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dimilikinya. Melalui tela’ah atas kaidah-kaidah umum ayat tentang rujuk  tersebut  ( bayanī ),  ulama  tidak  melihat  adanya  keharusan, bahkan  tidak  ditemukan  dalam  yang  khusus  ( khas )  membicarakan izin isteri dalam rujuk.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah
Dalam  kitab-kitab  fikih  tegas  dinyatakan  rujuk  dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan istri. Namun  demikian,  untuk  hukum-hukum  yang  berlaku  di  negara- negara  muslim,  ternyata  hak  penuh  untuk  merujuk  isteri  ini  telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif  menjadi  sangat  penting.  Selian  itu,  syarat  utamanya adalah dalam rujuk harus ada izin isteri. 28
Dilihat  dari  dasar  hukum,  baik  al-Quran  dan  hadits,  tidak disebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. Di sisi lain, juga tidak ditemukan pelarangan, atau perintah untuk merujuk isteri meskipun tidak ada kerelaan dari pihak isteri. Untuk itu, menurut penulis, izin rujuk ini merupakan pengkondisian hukum,  dalam  arti  bahwa  untuk  sekarang  ini  izin  rujuk  memang sangat dibutuhkan.
Yang  menjadi  ukuran  apakah  izin isteri dalam  rujuk  suami bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka terlebih dahulu harus  dapat  dianalisa  kedudukan  izin  rujuk  itu  sendiri.  Langkah pertama  yang  mesti  diperhatikan  adalah  al-Quran  dan  hadits memerintahkan keharusan izin isteri. Kemudian, al-Quran dan hadits juga  tidak  melarang  adanya  izin  isteri  dalam  rujuk  suami.  Dengan demikian,  persoalan  izin  rujuk  ini  sebanarnya  kebutuhan  hukum dewasa ini.
28 Tidak  hanya  di  Indonesia,  di  Irak,  Malaysia,  dan  negara  yang  mayoritas berpenduduk muslim lainnya juga mensyaratkan adanya izin isteri dalam rujuk. Wardah  Nuroniyah,  “Kritik  Metodologis  terhadap  Pembaruan  Hukum Perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”.  Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Menurut Abdul Manan, seperti dikutip oleh Wardah, bahwa tujuan perumusan pasal-pasal yang mengatur syarat izin isteri dalam rujuk  suami  adalah  untuk  mengurangi  kemungkinan  adanya  niat yang tidak baik dari pihak isteri. Kemudian, tujuannnya adalah untuk mengurangi  kesewenangan  suami,  kerana  ia  telah  diberikan  hak talak secara penuh. Dengan pembatasan syarat izin isteri ini, maka secara langsung dapat dirasakan bagi pihak suami, dan kemungkinan kesewenangan tersebut dapat dihindari. 29 Untuk itu, aturan izin rujuk ini sangat diperlukan. Bahkan isteri diberi kebebasan untuk menolak rujuk suami.
Dalam hukum Islam, syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum  harus  ada,  sehingga  perbuatan  hukum  yang  dimaksudkan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat syar’i dan syarat tawsiqi . Syarat syar’i adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh oleh  hukum  Islam.  Sedangkan  syarat tawsiqi adalah  syarat  yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu. 30 Demikian juga menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat itu terbagi dua, yaitu syarat syar’i dan  syarat tawsiqi .  Syarat syar’i adalah  syarat  yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh syara’ . Adapun syarat tausiqi adalah syarat atau peraturan tambahan. 31
Menurut penulis aturan tentang izin isteri dalam rujuk suami masuk  dalam  syarat tawsiqi atau  syarat  tambahan  selain  syarat syar’i .  Syarat syar’i dalam  rujuk  misalnya  adanya  niat,  kemudian
29 Wardah  Nuroniyah,  “Kritik  Metodologis  terhadap  Pembaruan  Hukum Perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”.  Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 82.
30 Wahbah  Zuhaili,  al-Fiqh  al-Islāmī...,  hlm.  236.  Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.
31 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum..., hlm. 33-34.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
rujuk  diysratakan  harus  dengan  ungkapan.  Sedangkan  izin  isteri bagian  dari  syarat  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  tambahan syarat syar’i .  Dalam  hal  ini,  ketentuan  hukum  yang  dibuat pemerintah  berlaku  umum,  mengikat,  dan  meniadakan  perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:
فلَخلا عفريو مازلإ مكاحلا مكح
Artinya: “Keputusan  pemerintah  itu  mengikat  untuk  dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat ”. 32
Makna  kaidah  fikih  di  atas  dipahami  bahwa  keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan  keputusan  yang  sifatnya  mengikat  masyarakat  muslim dan  wajib  dilaksanakan.  Bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia, ketentuan  atau  keputusan  pemerintah  yang  dimaksudkan  salah satunya adalah KHI khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa  rujuk  suami  harus  ada  izin  isteri  seperti  maksud  Pasal  167 ayat (2) KHI.
Selanjutnya,  ukuran  dapat  dibenarkan  tidaknya  izin  isteri dalam  rujuk  suami  ini  juga  dapat  dilihat  dari  metode  yang digunakan, sehingga izin isteri memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq,  kemaslahatan  atau maṣlāḥah dapat  dijadikan  metode  dalam menetapkan  hukum  suatu  peraturan  hukum  Islam. 33 Dalam penemuan  hukum  tentang  syarat  izin  isteri  ini,  maka tampak  yang menjadi  dasar  KHI  dalam  menetapkan  syarat  tersebut  condong kepada konsep maṣlāḥah , yaitu memelihara keselamatan sang isteri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep maṣlāḥah ini adalah kaedah fikih sebagai berikut: رارضلاورارضلا
Artinya: “ Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan ”. 34
32 Jaih  Mubarok,  Kaidah  Fiqh  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.
33 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2009), hlm. 105.
34 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh..., hlm. 121.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kemudian kadiah yang menyatakan:
حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا أرد
Artinya: “Menghilangkan  mafsadat  lebih  di  dahulukan  dari  pada mengambil  manfaat . 35
Kaidah-kaidah  tersebut  tampak  sebagai  jalan  untuk mengurangi  kerusakan  hubungan  suami  isteri  ketika  telah  terjadi rujuk.  Dalam  al-Quran  surat  al-Baqarah  ayat  231  sendiri menyebutkan  dalam  merujuk  isteri  jangan  ada  motivasi  untuk memudharatkan isteri.
Al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 secara tegas menyatakan kepada  suami  yang  ingin  merujuk  isteri dengan  baik-baik.  Hal  ini tampak  dengan  ungkapan “bi  ma’rūf” .  Kemudian,  bagian selanjutnya  Allah  melarang  suami  merujuk  isteri  dengan  tujuan memudharatkannya.  Dengan  demikian,  metode maṣlāḥah tepat digunakan dalam menetapkan keharusan adanya izin isteri. Karena, izin isteri dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahakan  isteri.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  izin isteri dalam rujuk suami tampak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan- tujuan hukum Islam itu sendiri.
Berdasarkan  dari  penjelasan-penjelasan  tersebut  di  atas, maka  dapat  diletarasikan  dalam  empat  poin  hukum. Pertama, al- Quran  dan  hadits  tidak  memerintahkan  dan  juga  tidak  melarang adanya syarat iziin isteri dalam rujuk suami. Kedua, izin isteri masuk dalam  aturan  tambahan  yang  buat  pemerintah,  dan  masuk  sebagai syarat tawsiqi . Ketiga, peraturan pemerintah bersifat mengikat dan wajib  dilaksanakan. Keempat, tujuan  dibentuk  syarat  izin  isteri dalam  rujuk  suami  yaitu  untuk  mengurangi  kemudaharatan, khususnya bagi isteri. Sehingga, konsep yang tepat digunakan adalah maṣlāḥah . Dengan demikian, dapat disimpulkna bahwa kedudukan izin  rujuk  suami  dalam  masa ‘iddah dapat  dibenarkan  dan  sesuai dengan hukum Islam.
35 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh..., hlm. 124.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penurup
Menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya  untuk  menhindari  mudharat  dan  kerusakan.  Sehingga, kedudukan  izin  rujuk  suami  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.
Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al- Ṭalāq  ayat  2,  surat  al-Baqarah  ayat  228,  ayat  229,  dan  ayat  231. Adapun  metode istinbāṭ yang  digunakan  condong  kepada  metode bayanī atau lughawiyyah .  Melalui  metode  ini,  para  ulama  melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum ( ‘am ). Keumuman ayat tersebut  memberikan  hak  penuh  kepada  suami  untuk  merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed Hawwas, Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmī, ed.
In, Fiqh Munakahat, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta:
Amzah, 2011.
Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012.
Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhajul  Muslim, ed.  In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, terj: Ikhwanuddin Abdullah  &  Taufiq  Aulia  Rahman,  Jakarta:  Ummul  Qura,
2014.
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 4, Jakarta: PT. Raja
Grafndo Persada, 2009.
Al  Yasa’  Abubakar, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu Pengetahuan  dalam  Ushul  Fiqh, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2016.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Pekawinan  Islam  di  Indonesia;  antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  perkawinan, cet.  3, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012.
Dhevi  Nayasari,  “Pelaksanaan  Ruju’  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Lamongan”. Jurnal Independent . Vol. 2, No. 1,
Februari 2012.
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, Banda
Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zādul Ma’ād fī Hadyī Khairil ‘Ibād, ed.
In, Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan Akhirat, terj: Amiruddin
Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtaṣar Zād al-Ma’ād , ed. In, Zadul Ma’ad: Jalan Menuju ke Akhirat, terj: Kathur Suhardi, cet. 3,
Jakarta: Gema Insani Press, 2011 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah , ed. In, Fiqih Sunah , terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I’tishom, 2013.
Syaikh  Ahmad  Jad, Fiqih  Wanita  dan  Keluarga, Jakarta:  Kaysa Media, 2013.
Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqhul  Usrah  al-Muslimah, ed.  In, Fikih Keluarga, terj:  Abdul  Ghofar,  cet.  V,  Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2008.
Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu ,  ed.  In, Fiqih Islam;  Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Meng-Ila’  Isteri,  Li’an,
Zhihar, Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wardah  Nuroniyah,  “Kritik  Metodologis  terhadap  Pembaruan Hukum  Perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”.
Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam . Vol. 1, No. 1, Juni
2016.