## Jalan Ideologi Dalam Negara Demokrasi

## Rocky Gerung

## Akademisi pada Departemen Filsafat Universitas Indonesia
Abstrak: Penilitian  ini  mengenai  jalan  ideologi  dalam  negara  demokrasi.  Ideologi  adalah peralatan psikis. Ia dipergunakan untuk menghubungkan kondisi  historis suatu  masa ke asal- usulnya di masa depan. Semacam gerak “back to the future”. Pada mekanisme itulah ia menjadi absolut.  Sebab,  untuk  “memiliki”  masa  depan,  ia  harus  mengagungkan  masa  lalu,  sebagai alasan untuk “kembali ke masa depan”. Ideologi adalah fantasi yang obsesif, yaitu “doa” yang menjamin berlangsungnya masa lalu.., di masa depan. Sesungguhnya, ideologi itu mencari masa depannya ke masa lalu.
Kata Kunci: ideologi; negara; demokrasi

## Pendahuluan
Fantasi  berbeda  dengan  imajinasi.  Pada  imajinasi,  obyek  imajinasi  digambarkan  tanpa referensi masa lalu. Sementara fantasi adalah pengulangan suatu “kenikmatan” yang pernah ada, dan karena itu hendak dipelihara sepanjang waktu. Ideologi bekerja dalam fantasi. Tetapi bukan karena  masa  lalu  itu  “pernah  ada”,  melainkan  karena  hanya  itu  alasan  untuk  membayangkan suatu  masa  depan  yang  fantastik.  Ideologi  mengkonsumsi  hasrat  yang  ia  produksi  secara berlebihan. Karena itu, “rasa” haus adalah kondisi ideologi yang permanen. Psikologi inilah yang mengaktifkan obsesi pada kekuasaan.
Membawa  masa  lalu  kembali  ke  masa  depan,  berarti  menghentikan  sejarah.  Ia  melihat masa depan dalam psikologi kecemasan, tetapi sekaligus dalam harapan bahwa ia akan “tiba di sana”. Politics of Hope memang bekerja dalam  metafisika  “the-not-yet”: kemungkinan selalu menunggu.  Tetapi  untuk  memberi  kepastian  kepada  “yang  belum  ada”,  fantasi  harus  dibuat: bahwa “yang akan tiba” itu sesungguhnya “sudah pernah ada”. Karena itu, sejarah harus ditulis. Maka penulisan sejarah menjadi jalan ideologis untuk mengefisienkan operasi kekuasaan kelak. Dari sudut pandang ideologi, sejarah adalah politik yang sedang dipersiapkan.
Di sinilah politik mulai berkerja. Yaitu “mengamankan” jalan bagi “the-not- yet”, untuk tiba secara “agung”. Sejarah adalah jalan yang dibuat bagi “Sang Agung”. Maka rumus harus ditetapkan: ada banyak “ada”, tetapi hanya boleh ada satu Ada. Jalan lurus itulah yang melahirkan absolutisme,  karena  pada  praktek  kekuasaan,  metafisika  itu  berubah  menjadi  suatu  imperatif politik: “ada yang lain, tidak boleh ada”. Bahkan dengan tanda perintah (!), dibelakangnya. Di situ, ideologi  membeku  menjadi ontologi. Tak ada pluralitas, tak ada jalan alternatif. Ideologi menutup  fantasi  tentang  posibilitas  dengan  cara  menolak  antropologi  falibilisme.  Demokrasi, karena sifat antropologisnya, dengan sendirinya harus dihentikan.
Pancasila  pernah  ada  di  jalan  itu.  Yaitu  sebagai  peralatan  psikis  untuk  menyingkirkan “kemungkinan yang lain”. Ia pernah ada sebagai “satu Ada”, di Orde Lama, juga di Orde Baru. Trauma  itulah  yang  hendak  dihilangkan  hari-  hari  ini,  yaitu  ketika  kita  tak  memiliki  fantasi alternatif untuk “menemui masa depan”. Globalisasi adalah kecemasan. Ia membuat kita gagap dan gagu. Tetapi Pancasila juga belum pulih dari trauma, untuk mampu secara utuh, menawarkan “kerangka  pikir”  masa  depan. Dalam  kondisi  hegemonik  finance  capitalism,  kemarahan  pada “peradaban  global”  akan  terasa  sebagai  frustrasi  psikosomatik,  karena  kapitalisme  tidak  lagi identik dengan produksi dan akumulasi, melainkan lebih sebagai persoalan semiotika konsumsi. Bahkan  pada  tindakan  revolusioner  semacam  “Duduki  Wallstreet”,  ideologi  bukan  sponsor
Rocky Gerung, Jalan Ideologi Dalam Negara Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
utamanya, karena fantasi tentang keadilan tidak hendak dikembalikan pada ordodoksi Marxisme. Teori  determinasi  ekonomi  telah  beralih  pada  semiotika  translasi:  bahwa  kapitalisme  telah menyatu dalam konsumsi “pop-culture”, sehingga revolusi tidak lagi bermakna tranformasi total. Akibatnya,  harapan  pada  keadilan  sosial  dalam  Pancasila,  tak  terumuskan  dalam  konstruksi hegemonik itu.
Inilah  soal  utamanya:  memaksakan  norma  yang  traumatik  kepada  kondisi  “politics  of hope”, justeru mengundang balik konfrontasi politik.Tetapi sebaliknya, tanpa acuan sosial yang komprehensif,  bangsa  seperti  susah  melangkah.  Pancasila  hari  ini  ada  dalam  obsesi  menjadi acuan sosial komprehensif, sesuatu yang terlalu berat bagi mereka yang memelihara politics of memory  yang  buruk,  juga  bagi  mereka  yang  memandang  dunia  dari  politics  of  hope  yang berbeda.  Memastikan  dan  memaksakan  Pancasila  secara  normatif,  tak  mungkin  dengan mengaktifkan  politik  stigmatik  seperti  pernah  dilakukan  di  waktu  lalu.  Kesulitan  ini  harus diperhatikan  mendahului  semua  keinginan  politik  yang  sarat  retorik  hari-hari  ini.  Pertanyaan tentang isi filosofi Pancasila tak mungkin sekedar dijawab dengan retorika : “bukan ini  bukan itu”, atau “anti ini, anti itu”. Terlebih bila diskursus tentang Pancasila dikendalikan oleh klaim genealogis  yang  posesif,  bahwa  “hanya  kami  yang  paham  keaslian  Pancasila”.  Pertengkaran berbasis “hak sejarah” adalah pertanda bahwa ideologi memang tak komprehensif. Ideologi harus diterangkan  melalui  kerangka  materialnya,  yaitu  sebagai  manifestasi  dari  suatu  pembentukan sosial  yang  radikal.  Kita  bisa  bandingkan  proses  itu  dengan  pembentukan  satu  sila  Revolusi Perancis:  “Kesetaraan,  Persaudaraan,  Kebebasan”.  Sosiologi  dibelakang  sila  itulah  yang menjadikannya  menetap  sebagai  “prinsip  solidaritas”  rakyat  Perancis.  Versi  Albert  Camus, bahkan  membekaskan  radikalitas  itu  ke  tingkat  filosofi:  “Perlawanan,  Pemberontakan  dan Kematian”. Sakralisasi Pancasila belum sedalam itu.
Lepas  dari  kondisi  psiko-politiko-historis  itu,  Pancasila  itu  sendiri  masih  memerlukan “penguatan metodologi”, bila ia hendak diterangkan sebagai sebuah diskursus ideologi. Artinya bukan  saja  tafsir  “bijaksana”  terhadap  sila-  silanya  yang  perlu  diusahakan,  melainkan  juga konstruksi koheren dari  kaitan antar silanya. Sebab, sebuah ideologi adalah jalan pikiran yang disusun  logis,  tak  boleh  mengandung  kontradiksi.  Ideologi  “terbuka”  sekalipun,  harus diperlihatkan  dalam  susunan  yang  “tertutup”,  yaitu  dalam  metodologi  yang  teguh.  Artinya, Pancasila harus siap diuji secara akademik bila hendak diajukan sebagai suatu “jalan pikiran”.
Saya berpendapat bahwa Pancasila, sebagai diskursus ideologi, tak cukup kuat untuk diuji dalam debat akademik yang ketat. Terutama karena kecenderungannya untuk menyerap “semua golongan”,  maka  Pancasila  lebih  tepat  disebut  sebagai  “kerangka  kebudayaan”,  ketimbang “dasar negara”. Ini tentu lain soal dengan ketetapan politik yang menyatakan Pancasila sebagai dasar  negara.  Justeru  pembelaan  yang  meledak-ledaklah  yang  memperlihatkan  kelemahan metodologis dari Pancasila.
Dengan  kata  lain,  Pancasila  yang  tidak  diterangkan  dengan  argumentasi  yang  lurus  dan tuntas,  justeru  akan  mengalami  defisit  filosofis  bila  ia  hanya  dibela  berdasarkan  sentimen nasionalisme  yang  tinggi.  Menghadapkan  Pancasila  pada  globalisasi,  terorisme,  dan  politik identitas, sekedar sebagai “benteng moral” kebangsaan dan kejayaan masa lalu, tentu bukan cara cerdas untuk meyakinkan keunggulan alam pikiran  yang dikandung Pancasila. Bijak tak sama dengan logis.
Pendekatan yang terlalu fungsional terhadap Pancasila, justeru mengurangi fungsi sistem demokrasi sebagai mekanisme terbuka dalam menyelesaikan konflik politik. Demokrasi bekerja mengolah ruang politik agar tak dihuni secara permanen oleh doktrin. Demokrasi menyediakan ruang kompetisi, tetapi bukan untuk diisi oleh obsesi-obsesi metafisik. Di sinilah ujian pertama
Rocky Gerung, Jalan Ideologi Dalam Negara Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bagi Pancasila: kompatibelkah ia dengan sistem demokrasi yang justeru menolak finalitas? Pancasila yang digambarkan sebagai “pandangan hidup” bangsa, terasa terlalu ontologis dalam ruang lentur demokrasi. Republik adalah cara hidup bersama, tetapi tujuan hidup individu hanya dapat diselenggarakan dalam kultur demokrasi, yaitu kultur yang mempertahankan kondisi falibilis  masa  depan.  Pancasila  tidak  dapat  dibela  secara  reaksioner,  karena  demokrasi memungkinkan  pikiran  berayun  dalam  kemungkinan.  Seorang  Badui  pasti  tak  ingin  tidur  di ranjang Procrutes.
Suatu gambaran akademis tentang “susunan pikiran” Pancasila, memper- lihatkan bahwa “ideologi” itu adalah ramuan yang berisi berbagai “alam pikiran dunia”. Tidak khas negeri ini. Pada  semua  sila-nya,  unsur-unsur  “asing”  terlihat  jelas:  “monoteisme”,  “humanisme”, “nasionalisme”,  “demokrasi”,  sosialisme”.  Interpretasi  Sukarno tentang  “masa  depan  di  masa lalu”, mengarahkan asal-usul Pancasila kepada kebijaksanaan hidup nenek moyang negeri ini. Dalam pencarian nasionalisme itu, Pancasila harus dibayangkan dalam metafor atavistik: “digali dari dalam bumi Indonesia”. Tetapi mudah diterangkan bahwa Sukarno pada zaman itu, justeru banyak membaca “alam pikiran barat”, sumber yang lebih dekat dengan alam pikiran modern, dalam keperluan untuk mengevaluasi kondisi kolonial.
Pada kondisi struktural kolonial,  ide keadilan  sosial adalah lebih dekat  pada Marxisme, ketimbang  kebijaksanaan  “gotong-royong”  yang  berkonteks  terlalu  kultural.  Juga  dapat dipikirkan  bahwa  gagasan  nasionalisme  pada  sila  ketiga, tak   mungkin    lepas    dari    lalulintas pikiran    Eropa    yang    menumbuhkan    ide  otonomi  teritori  sejak  abad  18.  Demikian  juga  ide demokrasi dan humanisme yang  terus  tumbuh  setelah  dunia  barat  menyelesaikan  revolusi nasional  di Amerika  dan  revolusi  sosial  di  Perancis,  tentu  dikenal  baik  oleh  Sukarno. Bahkan  konsep  monoteisme  pada  sila  pertama,  jelas  bukan  khas  tanah  air. Monoteisme sudah   berkembang   matang   di   dunia  barat,  pada   saat   animisme  dan   panteisme    menjadi pegangan    kepercayaan    nenek    moyang    kita.    Sukarno  membaca  dunia,  dan  Pancasila  tak sepenuhnya “digali dari bumi Indonesia”.
Tak  ada  yang  perlu  disesali  dalam  dunia  ide.  Lalulintas  pikiran  adalah  sejarah  bersama manusia.  Justeru  karena  itu  ada  solidaritas  global  menghadapi  penindaasan  dan  ketidakadilan kolonial.  Tetapi  justeru  juga  di  situ,  kultus  nasionalisme  bertumbuh.  Yaitu  pemujaan  berlebih terhadap “identitas nasional”, dengan akibat tumbuhnya benih fasisme dalam kultur politik kita. Demokrasi  berkali-kali  dihentikan  oleh  kultur  sejenis  itu.  Ketakcukupan  metodologis  pada “Ideologi Pancasila” harus diterangkan pada kerangka “context of discovery” susunan pikiran itu. Artinya, sejarah pembentukan nasionalisme kita tidak berbasis pada semacam “perjuangan kelas”, juga tidak pada “pembentukan modernitas”, sebagaimana terjadi pada sejarah bangsa lain. Suatu kondisi poskolonial hari-hari ini bahkan seperti kehilangan metodologi, sebagai suatu “alat penjelas”,  karena  kultur  kolonial  itu  tak  menjejak  dalam  historitas  kita  hari  ini.  Sebaliknya, feodalisme  telah  kembali  menyusup  dalam  kultur  politik,  pada  lapis  birokrasi,  partai  dan komunikasi warganegara. Bahkan di Perguruan Tinggi, reproduksi kultur itu telah  melahirkan “tubuh-tubuh  yang  membungkuk”,  yang  ditundukkan  oleh  hirarki  jabatan,  dan  bukan  oleh kapasitas kecerdasan. Tubuh otentik, tubuh yang tumbuh karena pikiran bebas, sering takluk pada tubuh metafisik, tubuh yang dikuasai doktrin kesolehan.
Dalam  sejarah  pembentukan  nasionalisme  Jerman,  misalnya,  kebudayaan  (kultur)  telah dijadikan unsur ideologis untuk mengikat solidaritas yang obsesif demi menghidupkan kembali keagungan  masa  lalu  bangsa  itu,  setelah  dikalahkan  dalam  perang,  dan  demi  membentengi identitas  bangsa  dari  peradaban  (civilization)  yang  dipandang  oleh  bangsa  Jerman  sebagai “kekuatan asing”. Ideologi memerlukan fantasi, bukan sekedar dalam dimensi nostalgia, tetapi
Rocky Gerung, Jalan Ideologi Dalam Negara Demokrasi DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
juga  dalam  obsesi  identitas.  Politik  identitas  inilah  yang  kelak  mensponsori  kampanye ultranasionalis fasis dalam upaya memanipulasi kecemasan dan keputusasaan bangsa. Teorisasi mutakhir dan filsafat romantik diajukan untuk menyelesaikan kecemasan antropologis itu. Tetapi ketika  kekuasaan  telah  diperoleh,  filsafat  dengan  cepat  berubah  menjadi  aturan  rezim. Regimentasi  menghasilkan  regulasi.  Regulasi  menghasilkan  politik  eugenik.  Katastrofi  inilah yang selalu menandai hasil akhir politik ideologi di abad lalu.

## Kesimpulan
Pancasila  hari  ini  menjadi  semacam  “kebutuhan”  atas  sebuah  “filsafat  politik”  yang dibayangkan  dapat  menghasilkan  “etika  politik”  untuk  mengatur  kesehatan  republik. Persoalannya  adalah:  kesehatan  sebuah  republik  tidak  ditentukan  oleh  diet  ideologi.  Apalagi sekedar  membebankan  infeksi  moral  kepada  individualisme,  liberalisme,  pluralisme  dan sekulerisme. Pancasila bukan ideologi reaksioner. Ia justeru kekurangan perspektif bila sekedar diaktifkan sebagai “ideologi penangkal”. Juga bila ia diadministrasikan lagi ke dalam “kurikulum penataran”.  Kita  memerlukan  lebih  banyak  demokrasi  untuk  menghidupkan  individualisme. Bukan  untuk  memuliakan  “kepentingan  diri”,  melainkan  untuk  menghidupkan  kebebasan menjadi diri sendiri. Solidaritas yang rasional hanya tumbuh diantara manusia merdeka.
“Kebebasan itu ibarat buah bergizi. Baik untuk tubuh. Tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”.
- J.J. Rousseau –

## Bibliografi
Alexander,   Denis   and   Numbers,   Ronald.   Biology   and   Ideology:   From Descartes to Dawkins. The University of Chicago Press, 2010.
Butler, Laclau,  and  Zizek.  Contingency,  Hegemony,  Universality:  Contem- porary Dialogues on the Left. Verso, 2000.
Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Polity Press, 2007.
Ingram, David.  Reason,  History,  &  Politics.  State University  of  New  York Press, 1995 Macintyre, Alasdair. Ethics and Politics. Cambridge University Press, 2006 Schacter,  Daniel.L.  (Ed).  Memory  Distortion:How  Minds,  Brains,  And  Societies  Reconstruct The Past. Harvard Univerity Press, 1997.