## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017, 50-59 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.159.50-59

## TEORI HUKUM PRISMATIK SEBAGAI IHKTIAR MEWUJUDKAN PLURALISME HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

## Mohammad Jamin
Universitas Sebelas Maret Surakarta Jaminmohammad7@gmail.com

## Abstract
The absence of Large Bow stripes State (GBHN) since the amendments to the Constitution have resulted in the ab- sence of more long - term development plans on the future comprehensive. The presidential election is directly giving leeway for presidential candidate and vice presidential candidate to deliver the vision, mission, and development pro- gram at the time of campaigning which will then become a medium - term development plan (five - yearly). Such discre- tion could potentially cause disconnections construction of one term of Office Presidents and Vice Presidents to the term of the next President and Vice President.
Keywords : the law of prismatic, pluralism

## Abstrak
Tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak amandemen UUD 1945 mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa  yang  akan datang  yang komprehensif. Pemilihan  presiden secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi,  dan  program  pembangunan  pada  saat  berkampanye  yang  kemudian  akan  menjadi  rencana  pembangunan jangka  menengah  (lima  tahunan).  Keleluasaan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  ketidaksinambungan  pem- bangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden beri- kutnya.
Kata Kuci: Hukum Prismatik, Pluralisme

## 1. PENDAHULUAN
Sehubungan dengan pemikirian tersebut diperlukan perencanaan pembangunan jangka pan- jang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita- cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia;  (2)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (3)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa; dan  (4)  ikut  menciptakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetap- kan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.
Saat  ini,  secara  normatif tentang arah pembangunan jangka panjang di atur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Ta- hun 2005 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005  – 2025 yang selanjutnya  disebut  sebagai  RPJP  Nasional  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  na- sional  untuk  periode  20  (dua  puluh)  tahun  terhitung  sejak  tahun  2005  sampai  dengan  tahun 2025.
Dalam UU tersebut diatur arah pembangunan jangka panjang di berbagai bidang yang diang- gap  sebagai  prioritas.  Arah  pembangunan  jangka  panjang  di  bidang  hukum  atau  yang  dikenal dalam khasanah ilmu hukum sebagai politik hukum ( politic of law ) 1 memiliki fungsi yang sangat strategis, mengingat tujuan dari politik hukum itu sendiri adalah demi kepentingan rakyat sehing- ga relevan dengan tujuan negara 2 .  Sekalipun demikian jika dicermati UU No 17 Tahun 2007 tid-
1.  Berbagai istilah yang memiliki pengertian berdekatan dengan poltiik hukum adalah :  legal policy, politic of legislation, politic of legal product, politic of  law development, politic of law enforcement, politic of juriusprudence, dan  rechtpolitiek ( I Nyoman Nurjaya, 2011. Bahan Kuliah Politik Hukum, PPM Program Doktor Ilmu Hukum FH UBTahun 2011. Malang. Halaman 2). 2.    A.S.S. Tambunan, 2002. Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945. Jakarta. Puporis Publishers. Halaman 15.
ak  sepatah  kata  pun  menyebut  istilah  politik  hukum  sebagaimana  di  kenal  dalam  terminologi khasanah kajian ilmu hukum.
Politik hukum nasional akan menjadi arahan dalam pembangunan hukum nasional. Sementa- ra  itu,  pembangunan  hukum  nasional  harus  dapat  mengakomodasi  dan  mencerminkan  kebu- tuhan  hukum  dan  kondisi  empiris  masyarakat  yang  akan  menjadi  sasaran  pengaturan  oleh hukum. Adalah suatu fakta sosiologis bahwa di Indonesia berlaku bukan hanya hukum (undang- undang) yang dibuat dan diberlakukan  oleh kekuasaan negara ( state ), yang sering juga disebut sebagai hukum tertulis 3 , state law 4 , hukum formal 5 , atau hukum positif 6 . Di samping hukum tertu- lis terdapat juga hukum tidak tertulis yang sering juga disebut non state law 7 , living law 8 . Hukum tidak tertulis ini berupa hukum Islam,  hukum adat (adat recht) 9 , customary law 10 , atau indigenous law 11 . Hukum negara ( state law ) bukan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyara- kat.
Cita-cita nasional untuk "menyatukan" Indonesia  sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang berhukum tunggal dalam pengamatan penulis telah mengabaikan ( the political of ignorance ) 12 fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat 13 .
Dalam tulisan singkat ini permasalahan yang hendak dibahas adalah, apakah konsep hukum prismatik dapat mengakomodasi dan mewujudkan pluralisme sesuai karakter masyarakat  Indo- nesia yang majemuk ?

## 2. PEMBAHASAN Politik Hukum Sebagai Pedoman Pembangunan Hukum
Banyak  definisi  tentang  politik  hukum  dijumpai  dalam  referensi  ilmu  hukum.  Imam  Syaukani dan A. Ahsin Thohari 14 membagi definisi politik hukum yang dikemukakan beberapa pakar men- jadi dua kategori yaitu perrpsektif etimologis dan terminologis.
Dalam  perspektif  etimologis  politik  hukum  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda, rechtspolitiek . Recht dalam bahasa Indonesia berarti hukum, sementara kata hukum berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan ( judgement ), ketetapan ( provision ), perintah ( command ), dan pengertian lainnya. Sementara kata politiek mengandung arti beleid , yaitu kebijakan ( policy ). Politik,  dalam  penelusuran  beberapa  literatur  berasal  dari  bahasa  Yunani  " Πολιτικά"  ( politika) yang berarti hubungan yang terjadi antar individu (anggota masyarakat) dalam suatu negara. Da- lam  hubungan  (interaksi)  yang  resiprokal  tersebut,  terjadi  kesepakatan-kesepakatan  terhadap
3.  Istilah ini digunakan dalam semua undang-undang kekuasaan kehakiman yang  berlaku di Indonesia. 4.  Sutandyo Wignyosoebroto, 2010, “Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional”, http:// soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah - pluralisme - dalam - sistem - hukum - nasional/
5.  Merupakan hukum yang dibuat oleh kekuasaan negara yang berdaulat yang dalam teori Baron de Montesquieu (1689-1755) disebuat kekuasaan legislatif. Montesquieu. 1949. The Spirit of The Law . Terjemahan Thomas Nugent. Hafner Press. New York.
6.  Adalah ius contitutum yang mengikat bagi adressat hukum. 7.  Adalah hukum di luar yang dibuat oleh kekuasaan Negara. 8.  Eugen Erlich mengartikannya sebagai  hukum yang hidup ( das lebend Recht, the  living  law ) yang dianut rakyat dengan segala keyakinannya. Baca : Sutandyo. 2006. “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional”. Makalah Seminar Nasional Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indo- nesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum. 21 November 2006 Universitas Al Azhar, Jakarta. Halaman 1.
9.  Istilah Hukum Adat pertama  kali  diperkenalkan   secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial ( social control ) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Iman Sudiyat. 1991. Asas - Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar . Liberty. Jogyakarta. Halaman 1.
10.  I Nyoman Nurjaya. Op.cit . Halaman 8.
11.   Marc Galanter. 1981. “Justice in Many Rooms” dalam Access to Justice and the Walfare State ”, Mauro Cappelletti (ed). Hala- man 175.
12.   Maksudnya adalah perlakuan yang bersifat  mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan  nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (folk law), termasuk religi dan dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi dan penegakan hukum negara (state law) dalam corak sentralisme hukum (legal centralism). I Nyoman Nurjaya. Opcit. Halaman 2.
13. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, persoalan pluralisme hukum, tidak dilihat sebagai masalah serius dalam pelaksanaan dan penegakan hukum negara. Artinya, politik hukum negara memang lebih berminat untuk memaksakan penggunaan hukum yang satu dan sama dari Sabang sampai Merauke atau unifikasi hukum, daripada membuka diri untuk berdialog dengan hukum - hukum lokal untuk menentukan batas, syarat dan negosiasi lainnya yang berhubungan dengan hukum negara - hukum lokal. Bernadinus Steni. 2008. “Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan Agraria”. http://my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria.
14. Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. Dasar - Dasar Politik Hukum. Jakarta. Rajawali Pers. 2008. Halaman 18.
suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif. Dengan demikian, secara etimologis, poli- tik hukum adalah kebijakankebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bidanghukum, termasuk pengambilan keputusan-keputusan hukum yang bersifat kolektif 15 .
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu peker- jaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi dari KBBI tersebut lebih melihat politik hukum sebagai blueprint terhadap  sekalian  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam  rangka  penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupa- kan patronase bagi stakeholder dalam  melaksanakan  tugas, fungsi,  dan  kewenangannya  di  bi- dang hukum.
Dalam  perspektif  terminologis,  beberapa  pengertian  yang  diberikan  oleh  para  pemikir  yang mendalami kajian politik hukum sebagai berikut.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  politik  hukum  adalah  aktivitas  memilih  dan  cara  (metode)  yang akan digunakan dalam upaya mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyara- kat  (negara).  Berdasar  pada definisi  tersebut,  Satjipto  Rahardjo  mengemukakan beberapa per- tanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu 16 :
“(1) tujuan apa yang ingin dicapai dengan system hukum yang ada (diterapkan); (2) cara-cara (mekanisme) apa yang dianggap paling baik (efektif) untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan dan  bagaimana  hukum  harus  diubah;  dan  (4)  dapatkah dirumuskan  suatu  pola  yang  baku  dan mapan yang dapat membantu kita memutuskan tujuan-tujuan serta cara-cara (mekanisme) untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.”
Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menen- tukan  arah,  bentuk,  maupun  isi  (substansi)  hukum  yang  akan  dibentuk 17 .  Definisi  ini  kemudian diperjelas oleh Padmo Wahyono dalam tulisan lain yang mengatakan bahwa politik hukum ada- lah  kebijakan  penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk  menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum 18 . Soedarto menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui institusi-institusi negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan 19 .
Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan pengertian poltiik hukum adalah : “Kebijakan  hukum  ( legal  policy )  yang  hendak  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh pemerintah  yang  dalam  implementasinya  meliputi:  1)  pelaksanaan  secara  konsisten  ketentuan hukum  yang  telah  ada;  2)  pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembaruan  atas  hukum  yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga dan pembinaan pa- ra anggota penegak hukum; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan” 20 .
Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun dari substansi pengertian  yang  diberikan  ketika  menyebut  hukum  sebagai  alat  maka  secara  praktis  politik hukum adalah merupakan alat atau sarana dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dapoat dipergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara 21 .
Moh. Mahfud MD mencoba menyederhanakan pengertian politik hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara 22 . Selanjutnya dikatakan bahwa politik hukum juga
15. Ibid. 16. Satjipto Raharjo. 1991. Ilmu Hukum . Cetakan III. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Halaman 352-353. 17. Padmo Wahyono. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum . Cetakan II. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 160.
18. Padmo Wahyono. 1991. “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”. Majalah Forum Keadilan No. 29 April 1991. Halaman 65.
19.  Soedarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni. Bandung. Halaman 151.
20.  Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. “Politik Hukum nasional”. Makalah Karya Latihan Bantuan Hukum, YLBHI dan LBH Surabaya. September 1985.
21.   CFG. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional . Alumni. Bandung. Halaman 1. 22.   Moh.  Mahfud MD. 2006. “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. Makalah Seminar Atah Pem- bangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 29-31 Mei 2006. Halaman
sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  mau  diapakan  hukum  itu  dalam  perspektif  formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini pijakan utama politik hukum nasional  adalah  tujuan  negara  yang  kemudian  melahirkan  sistem  hukum  nasional  yang  harus dibangun dengan pilihan isi dan cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi  yang  tak  terpisahkan  yakni  sebagai  arahan  pembuatan  hukum  atau legal  policy lembaga- lembaga  negara  dalam  pembuatan  hukum  dan  sebagai  alat  untuk  menilai  dan  mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untyuk mencapai tujuan negara 23 .
Dalam tulisan lain Moh. Mahfud memberikan pengertian politik hukum secara agak berbeda. ”Politik  hukum  adalah legal  policy yang  akan  atau  telah  dilaksnakan  secara  nasional  oleh pemerintah. Legal policy itu meliputi pertama , pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan  pembaruan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan. Kedua , pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada,  termasuk penegasan fungsi lembaga dan pem- binaan  para  penegak  hukum.  Dari  pengertian  itu,  politik  hukum  mencakup  proses  pembuatan dan  pelaksanaan  hukum,  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana  hukum  akan dibangun dan ditegakkan 24 .
Berangkat  dari  pengertian  tersebut  menurut  Moh  Mahfud  MD. Pembahasan politik  hukum untuk  mencapai  tujuan  negara  dengan  satu  sistem  hukum  nasional  mencakup  sekurang- kurangnya hal-hal berikut :
”(1)  Tujuan  negara  atau  masyarakat  Indonesia  yang  dididamkan  sebagai  orientasi  politik hukum,  termasuk  penggalian  nilai-nilai  dasar  tujuan  negara  sebagai  pemadu  politik  hukum;  (2) sistem  hukum  nasional  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  itu  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi  hukum  nasional  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya;  (5)  pemagaran  hukum  dengan prolegnas dan judicial review, legislative review dan sebagainya 25 .
Dari  berbagai  pengertian  politik  hukum  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  dapat  ditarik simpulan  bahwa  politik  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman,  arahan  ( guide  line )  dan  cetak  biru ( blue print ) tentang hukum yang akan dikembangkan suatu negara baik yang menyangkut aspek substansi  peraturan  dan  proses  pembuatannya  ( law  making ),  penegakan  hukumnya  ( law enforcement ), pelaksanaan hukum ( law implementation ) dan pembangunan masyarakat hukum.
Pluralisme  Dalam  Politik  Pembangunan  Hukum  Indonesia  Berdasar  UU  Nomor  17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Arah politik pembangunan hukum Indonesia ke depan dapat diuketahui dengan menelaah Un- dang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Pada  Bab IV Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pem- bangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.
Dalam UU tersebut materi yang mengatur tentang politik hukum dapat diidentifikasi pada Lam- piran yang selengkapnya tertulis sebagai berikut 26 . Bab IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025,  huruf C.  Terwujudnya  Indonesia  yang  demokratis , berlandaskan  hukum  dan berkeadilan ditegaskan hal-hal berikut (cetak tebal oleh Penulis) :
1) Terciptanya supremasi  hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pa- da Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terta- tanya  sistem  hukum  nasional yang  mencerminkan  kebenaran,  keadilan,  akomodatif,  dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jab- atan seseorang  demi  supremasi  hukum  dan  terciptanya  penghormatan  pada  hak-hak  asasi manusia.
2) Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
23. Ibid. Halaman 4.
24.  Moh. Mahfud MD. 2010. Mengawal Arah Politik Hukum : Dari Prolegnas Sampai Judicial Review. MK RI, 20 Pebruari 2010. Halaman 3.
25. Moh.  Mahfud MD.  2010. “Mengawal Arah Politik Hukum nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review”. Buletin Komisi Yudisial. Vol. IV No. 4 Februari – Maret 2010. Halaman 21.
26. Baca selengkapnya dalam Lampiran Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
3) Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
4) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan .
5) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah  yang  berdasarkan  hukum , birokrasi yang professional dan ne- tral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.
Selanjutnya  juga  pada  Bab  IV.1  ARAH  PEMBANGUNAN  JANGKA  PANJANG  TAHUN 2005–2025,  huruf  E.  Reformasi  Hukum  dan  Birokrasi,  angka  Arab  34    dinyatakan  bahwa (cetak tebal oleh Penulis) :
Pembangunan  hukum  diarahkan  untuk mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi yang  berkelanjutan;  mengatur  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  terutama  dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlin- dungan  hukum.  Pembangunan  hukum  juga  diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan  ter- jadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas perma- salahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan me- lalui  pembaruan  materi  hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan  tatanan  hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan  kepastian  dan  per- lindungan  hukum , penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran  hukum, serta  pelayanan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran,  ketertiban  dan  kese- jahteraan dalam  rangka  penyelenggaraan  negara  yang  makin  tertib,  teratur,  lancar,  serta berdaya saing global.
Pada Bagian IV.1.3 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM, pada Bagian Umum menyebutkan (cetak tebal oleh Penulis) :
Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pem- bangunan  Indonesia  yang  maju,  mandiri  dan  adil.  Demokrasi  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan,  dan  memaksimalkan  potensi  masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya  bertujuan  untuk  memastikan  munculnya  aspek-aspek  positif  dan  menghambat  aspek negatif  kemanusiaan  serta  memastikan  terlaksananya keadilan  untuk  semua  warga  negara tanpa  memandang  dan  membedakan  kelas  sosial,  ras,  etnis,  agama,  maupun  gender.  Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.
Untuk  mewujudkan  Indonesia  yang  demokratis  dan  adil  dilakukan  dengan  memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan  partisipatoris  yang  bersifat bottom  up bisa  berjalan;  menumbuhkan  masyarakat tanggap ( responsive community) yang akan mendorong semangat sukarela ( spirit of voluntarism ) yang  sejalan  dengan  makna  gotong  royong;  memperkuat  kualitas  desentralisasi  dan  otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat;  melakukan  pembenahan struktur  hukum dan  meningkatkan budaya hukum  dan menegakkan  hukum  secara  adil,  konsekuen, tidak  diskriminatif,  dan  memihak  pada  rakyat kecil.
Pada  Bab  dan  Bagian  yang  sama,  angka  Arab  6,  dinyatakan  bahwa (cetak tebal oleh Penulis) :
“Pembangunan  hukum  diarahkan  pada  makin  terwujudnya sistem  hukum  nasional  yang mantap  bersumber  pada  Pancasila dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum , sarana  dan  prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran  dan  bu- daya  hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat  yang  adil  dan  demokratis.  Pembangunan  hukum  dilaksanakan  melalui  pembaruan hukum  dengan  tetap memerhatikan  kemajemukan  tatanan  hukum  yang  berlaku dan pengaruh  globalisasi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadi- lan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang
makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar”.
Selanjutnya pada angka 7 tertulis (cetak tebal oleh Penulis) :
“ Pembangunan materi  hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan  peraturan  perundang-undangan  warisan  kolonial yang mencerminkan nilai- nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativi- tas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan  hukum,  pembentukan  hukum, penelitian  dan pengembangan  hukum . Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strate- gis yang sangat cepat berubah. Perencanaan  hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara  terpadu  dan  meliputi  semua  bidang  pembangunan  sehingga  produk  hukum  yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi  perkembangan  zaman. Pembentukan  hukum diselenggarakan  melalui  proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik In- donesia  Tahun  1945,  serta  sehingga  menghasilkan  produk  hukum  beserta  peraturan  pelaksa- naan  yang  dapat  diaplikasikan  secara  efektif  dengan  didukung  oleh  penelitian  dan  pengem- bangan  hukum  yang  didasarkan  pada  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat. Penelitian  dan pengembangan  hukum diarahkan  pada  semua  aspek  kehidupan  sehingga  hukum  nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,  baik  kebutuhan  saat  ini  maupun  masa  depan.  Untuk  meningkatkan  kualitas penelitian  dan  pengembangan  hukum  diperlukan  kerja  sama  dengan  berbagai  komponen  lem- baga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri”.
Pada angka Arab 8 dinyatakan (Cetak tebal oleh Penulis) :
“ Pembangunan struktur  hukum diarahkan  untuk  memantapkan  dan  mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemam- puan aparatur  hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  kurikulum  yang  akomodatif  terhadap  setiap  perkem- bangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjung tinggi keju- juran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ber- tanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tu- gas  dan  kewajibannya  secara  profesional  perlu  didukung  oleh sarana  dan  prasarana hukum yang  memadai  serta  diperbaiki  kesejahteraannya  agar  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan interven- si pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
Pada Bagian yang sama, angka Arab 9, dinyatakan bahwa (cetak tebal oleh Penulis) : ” Penerapan dan penegakan  hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara te- gas, lugas, profesional, dan tidak  diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib so- sial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional  yang  mantap  dan  dinamis.  Penegakan  hukum  dan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM)  dil- akukan  terhadap  berbagai  tindak  pidana, terutama yang  akibatnya  dirasakan  langsung  oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pene- gakan  hukum  di  laut secara  terus-menerus  harus  ditingkatkan  sesuai  dengan  kewenangan yang  diatur  dalam  perundang-undangan  nasional  dan  hukum  internasional.  Pemantapan  lem- baga  peradilan  sebagai  implikasi  satu  atap  dengan  lembaga  Mahkamah  Agung  secara  terus- menerus melakukan pengembangan lembaga peradilan; peningkatan kualitas dan profesional- isme hakim pada semua lingkungan peradilan; dukungan serta perbaikan sarana dan prasara- na pada semua lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan”.
Selanjutnya pada Angka Arab 10 disebutkan bahwa (cetak tebal oleh Penulis) :
“ Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran  hukum yang tinggi terus ditingkatkan  dengan  lebih  memberikan  akses  terhadap  segala  informasi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat,  dan  akses  kepada  masyarakat  terhadap pelibatan  dalam  berbagai  proses pengambilan  keputusan pelaksanaan  pembangunan  nasional  sehingga  setiap  anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai  kesadaran  hukum  yang  tinggi  harus didukung oleh pelayanan  dan  bantuan  hukum  dengan  biaya  yang  terjangkau , proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan”.

## Teori  Hukum  Prismatik  Sebagai  Ikhtiar  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pluralisme  Hukum Nasional Indonesia.
Politik hukum dalam UU No. 17 Tahun 2007 yang menegaskan pembangunan materi hukum berupa pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan  kemajemukan  tatanan  hukum  yang berlaku dan  pengaruh  globalisasi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepastian  dan  perlin- dungan  hukum,  penegakan  hukum  dan  HAM,  kesadaran  hukum,  serta  pelayanan  hukum  yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan  kata kunci dalam arah pembangunan hukum responsif 27 .
Arah  politik  pembangunan  hukum  yang  demikian  itu  mengindikasikan  bahwa  pluralisme 28 hukum  diakui  dan  akan  dikembangkan  sebagai  landasan  sistem  hukum  nasional  yang  akan dibangun.
Dengan ditegaskannya Bhineka Tunggal Ika dalam konstitusi, maka segala konsekuensi dari penegasan itu juga harus diterima dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum. Pengakuan tentang perlunya ketunggalan hukum (unifikasi) sebagaimana yang dicanangkan da- lam  berbagai  kebijakan  pembangunan  hukum  perlu  untuk  ditinjau  kembali 29 .  Keberagaman hukum (pluralisme hukum) sepanjang kenyataannya memang demikian, tidak boleh dinafikan be- gitu saja, apalagi kalau hal ini diartikan sebagai identitas budaya ( cultural identity ) sebagaimana yang  ditegaskan  dalam  Pasal  28  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Karena  itu  konstitusi negara RI boleh dikatakan sebagai konstitusi pluralis 30 .
Konsep  ”kesatuan”  dan  ”perbedaan”  didukung  oleh  pendekatan  dan  pemahaman  hukum secara  sosiologis,  yang  tidak  menerima  sistem  atau  tatanan  hukum  sebagai  sesuatu  yang  ab- solut, tunggal dan monolitik. Optik sosiologis melihat, bahwa tatanan dan tertib masyarakat meru- pakan suatu totalitas yang terdiri dari berbagai komponen tatanan, kendati pada tingkat kekuatan yang berbeda-beda, ada yang ” more order ”, ada yang ” less order ”.
Apabila politik  hukum bergerak  melawan  arus  tersebut,  maka  gangguan  dan  persoalanpun akan  bermunculan.  Dalam  pengamatan  penulis  terlihat  perkembangan  sistem  hukum  modern menuju  kepada keadaan yang monolitik,  yang mengutamakan hukum negara dan meminggir- kan wilayah-wilayah yang bukan hukum  negara, seperti hukum Islam, hukum adat dan hukum lainnya yang berlaku empiris di masyarakat.
Hukum  negara  yang  absolut  tidak  terlepas  dari  konsep  dan  pengertian  negara  hukum ( rechstaat ) yang dianut oleh Indonesia. Pengertian rechstaat ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan  pengertian rule  of  law .  Sebagaimana    pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Philipus  M. Hadjon yang menyatakan 31 :
27. Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. Hukum  Responsif (terjemahan). Nusamedia. Bandung. Halaman 19. 28. Griffiths, John. 1986 “What is Legal Pluralism”. Journal of Legal Pluralism and Unoficial Law. Number 24/2986. Halaman 1.
Baca juga I Nyoman Nurjaya. 2008.  ” Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional “. Makalah Seminar Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 20 Agustus 2008 di  Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
29. Abdurahman. 2006. “Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupanberbangsa Dan Bernegara”, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta 29-31 Mei 2006. BPHN. Departemen Hukum Dan HAM RI. Halaman 6.
30.   Artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sumber pedoman hidup bermasyarakat di zaman modern. Karena hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis sebagai sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional. Yanis Maladi. 2010. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara Pascaamandemen”. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010. Halaman 456.
31.  Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoesia. Bina Ilmu. Surabaya.  Halaman  72.
32. F.W. Riggs. 1964. Administration in Developing Countries : The Theory of Prismatic Society . Houghton Miflin Company. Bos-
”Di  dalam  catatan  sejarah  diungkapkan  bahwa  konsep  negara  hukum  dapat  dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang basa dikenal dengan Rechstaat dan dalam konsep An- glo Saxon dikenal dengan Rechstaat dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan The Rule of  Law. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Rechstaat  tersebut  direduksi  dalam  sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Kon- sep Rechtstaa t ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum  Hegelianisme  yang  mengembangkan  absolutisme,  jadi  dapat  dikatakan  sebagai  revolu- sioner. Berbeda dengan The Rule of Law yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law .”
Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep pris- matik atau integratif dari dua konsep tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dan rechsstaat dipadukan dengan prinsip keadilan dalam the rule of law . Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya,  sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut konsep negara hukum prismatik. Konsep ini yang selanjutnya dapat ditarik menjadi teori hukum prismatik atau teori hukum integratif. Menurut F.W. Riggs 32 , masyarakat prismatik ( prismatic soci- ety )  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  dibangun  dengan  mengintegrasikan  berbagai  kepent- ingan. Konsep negara hukum prismatik menjadi keniscayaan dikarenakan :
”Pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantif antara rehcttstaat dan the rule of law . Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Dalam praktek perpaduan ini kemudian seringkali menimbulkan akses komplikatif di- mana  konsep  yang  semula  dimaksudkan  sebagai  integrasi  dari  keduanya  ternyata  dipilih-pilih salah satunya sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dalam kasus konkrit baik oleh pene- gak hukum maupun oleh justiciabelen 33 . Setelah amandemen UUD 1945 pada saat ini tidak lagi tercantum istilah rehcttstaat secara ek- splisit.  Ini  semakin  menegaskan  tentang  konsep  negara  hukum  prismatik  tersebut.  Istilah rechtstaat semula tercantum di dalam Penejelasan UUD 1945 pada Bagian Umum, Sub Bagian Sistem  Pemerintahan  Negara,  menyebutkan  istilah rechtsstaat sampai  dua  kali  yakni  Angka  I yang  berbunyi  ”Indonesia  ialah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat )”,  dan  Angka  I butir  I  yang  berbunyi  ”Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  berdasar kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).  Namun  setelah  MPR  menyepakati  bahwa  dalam  melakukan amandemaen Penjelasan  ditiadakan dari UUD 1945 dan isinya yang bersifat normatif dimasuk- kan  di  dalam  pasal-pasal  maka  istilah  rechtsstaat  ditiadakan.  Pada  amandemen  ke  tiga  UUD 1945  (tahun  2001)  prinsip  negara  hukum  kemudian  dicantumkan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3) dengan istilah yang netral (tanpa menyebut rechtsstaat atau the rule of law ).
Sejalan dengan pemikiran itu, maka teori hukum prismatik yang dimaksud oleh penulis ada- lah  hukum  yang  merajut  dan  mengakomodasi  nilai-nilai  baik  sistem  hukum  tertulis  (negara) maupun hukum tidak tertulis ( nonstate law ), yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum lainnya menjadi  hukum  nasional.  Konsekuensinya,  hukum  nasional  harus  mewadahi  pluralisme  yang ada  di  masyarakat  dan  tidak  hanya  dihegemoni  oleh  pemikiran  yang  ada  dalam  teori-teori hukum yang dianut oleh paham dan teori dari Dunia Barat 34 seperti yang selama ini terjadi. Perlunya  pemikiran  alternatif  untuk  membangun  pluralisme  hukum  dan  membangun  teori hukum dari belahan Dunia Timur sangat sejalan dengan konsep hukum prismatik. Pada titik ini, teori-teori  hukum  Islam,  hukum  Adat  dan  hukum  lainnya  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan  hukum  nasional  yang  responsif.  Sehubungan  dengan  itu,  sangat  tepat  jalan pemikiran  yang  dikemukakan  oleh  Masruchin  Ruba’i 35 untuk  melakukan  apa  yang  disebut menasionalisasi  Hukum  Islam  dan  membangun  hukum  nasional  yang  Islami,  sebagai  contoh adalah hukum nasional berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun demikian menurut hemat penulis statement tersebut perlu dilanjutkan dan dilengkapi dengan  menasion- alisasi  hukum  adat  dan  membangun hukum  nasional  yang  bercorak  hukum  adat.  Di  samping itu, perlu pula di buat penegasan serupa berbasis fenomena hukum lain yang memang hidup di
33. Moh.  Mahfud MD. 2006. Op.cit. Halaman 14.
34. Masruchin Ruba’i, Materi Kuliah Teori Hukum, Tanggal 14 Oktober 2011, Program Doktor Ilmu Hukum, FH UB. Malang.
35. Ibid.
masyarakat seperti Hukum Hindu, Hukum Kristiani dan sebagainya, dan tentu hal itu harus di- perjuangkan melalui proses-proses demokrasi yang benar dan sehat, sehingga proporsionalitas mayoritas dan minoritas tidak akan menjadi masalah dan dapat diakomodasi secara sehat.

## 3. SIMPULAN
Dari  kajian  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  postur  politik  hukum Indonesia adalah sebagai berikut.
1) Teori  hukum  prismatik  adalah  teori  hukum  yang  brtpshsm  bahwa  hukum  harus  dapat mengakomodasi pluralisme dan berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kema- jemukan masyarakat.
2) Teori hukum prismatik dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan hukum nasional In- donesia berdasar Pancasila dengan memberi ruang bagi karakter kemajemukan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.
3) Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :
4) Para teoritisi hukum di Indonesia seyogyanya dapat mengembangkan pemikiran dan mem- bangun  teori  hukum  yang  original  sesuai  kondisi  masyarakat  yang  pluiral  dan  tidak  hanya terpaku pada teori-teori dari Dunia Barat yang selama ini memang sudah mapan.
5) Teori hukum prismatik perlu terus dikaji dan dikembangkan dalam membangun hukum agar hukum nasional dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang plural.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepadan Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberi- kan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. “Politik Hukum nasional”. Makalah Karya Latihan Bantuan Hukum, YLBHI dan LBH Surabaya. September 1985.
Abdurahman.  2006.  “Peranan  Hukum  Adat  Dalam  Aplikasi  Kehidupanberbangsa  Dan  Bernegara”. Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta 29-31 Mei 2006. BPHN. Departemen Hukum Dan HAM RI.
A.S.S. Tambunan, 2002. Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 . Jakarta. Puporis Publishers.
Bernadinus  Steni.  2008.  “Transplantasi  Hukum,  Posisi  Hukum  Lokal  dan  Persoalan  Agraria”.  http:// my.opera.com/bernads/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-lokal-dan-persoalan-agraria. CFG. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung.
F.W.  Riggs.  1964. Administration  in  Developing  Countries  :  The  Theory  of  Prismatic  Society .  Houghton Miflin Company. Boston.
Griffiths ,  John.  1986  “What  is  Legal  Pluralism”. Journal  of  Legal  Pluralism  and  Unoficial  Law . Number 24/2986.
Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. Dasar - Dasar Politik Hukum . Jakarta. Rajawali Pers. 2008. Iman Sudiyat. 1991. Asas - Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar . Liberty. Jogyakarta. I Nyoman Nurjaya. 2008. ” Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Na- sional “. Makalah Seminar  Hukum  Adat  dalam  Politik  Hukum  Nasional,  diselenggarakan  oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 20 Agustus 2008 di  Fakultas Hukum Universi- tas Airlangga.
-------------------, 2011. Bahan Kuliah Politik Hukum , PPM Program Doktor Ilmu Hukum FH UBTahun 2011. Malang.
Marc  Galanter.  1981. “Justice  in Many  Rooms” dalam Access to Justice and the Walfare  State ”,  Mauro Cappelletti (ed).
Masruchin Ruba’i,  Bahan Kuliah Teori Hukum, Tanggal 14 Oktober 2011, Program Doktor Ilmu Hukum, FH UB. Malang.
Moh.  Mahfud MD. 2006. “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. Makalah Semi- nar Atah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 29-31 Mei 2006.
---------------.  2010.  Mengawal  Arah  Politik  Hukum  :  Dari  Prolegnas  Sampai  Judicial  Review.  MK  RI,  20 Pebruari 2010.
---------------.  2010.  “Mengawal  Arah  Politik  Hukum  Nasional  Melalui  Prolegnas  dan Judicial  Review ”.
Buletin Komisi Yudisial . Vol. IV No. 4 Februari – Maret 2010.
Montesquieu. 1949. The Spirit of The Law . Terjemahan Thomas Nugent. Hafner Press. New York.
Padmo  Wahyono.  1986. Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum .  Cetakan II.  Ghalia  Indonesia.
Jakarta.
-----------------.  1991.  “Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Peraturan  Perundang-Undangan”.  Majalah Forum Keadilan No. 29 April 1991. Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoesia . Bina Ilmu. Surabaya.
Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. Hukum  Responsif (terjemahan). Nusamedia. Bandung. Satjipto Raharjo, 1991.  Ilmu Hukum. Cetakan III, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
Sutandyo  Wignjosoebroto.  2006.  “Masalah  Pluralisme  Dalam  Pemikiran  Dan  Kebijakan  Perkembangan Hukum  Nasional”. Makalah Seminar  Nasional  Pluralisme  Hukum  :  Perkembangan  di  Beberapa Negara,  Sejarah  Pemikirannya  di  Indonesia  dan  Pergulatannya  Dalam  Gerakan  Pembaharuan Hukum. 21 November 2006 Universitas Al Azhar, Jakarta.
---------------------,
2010, “Masalah Pluralisme
dalam Sistem Hukum Nasional”, http:// soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah - pluralisme - dalam - sistem - hukum - nasional/ Yanis Maladi. 2010. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konsitusi Negara Pascaamandemen”. Jurnal Mimbar Hukum . Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010.