2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 10, Oktober 2021

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGEDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER

## Stevanus Miharso
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, Indonesia Email: stevanusmiharso1@gmail.com

## Abstrak
Obat  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  harus selalu  tersedia  dan  tidak  tergantikan  pada  pelayanan  kesehatan.  Obat  dapat merugikan  kesehatan,  bila  digunakan  secara  tidak  tepat  atau  bila  disalah  gunakan. Terkait dengan adanya penggolongan obat maka pemberian obat kepada konsumen ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Seperti kasus pelanggaran atas pemilikan dan pengedaran obat keras yang dilakukan tanpa resep dokter dan telah diputus oleh Pengadilan  dengan  putusan  Nomor:  59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi,  dan  pelakunya diganjar  dengan  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan denda  sejumlah  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah).  Adapun  metode  penelitian yang  penulis  gunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  yaitu  menganalisis  kaitan antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  dibahas. Akhirnya  penulis  menyimpulkan  bahwa  Tanggungjawab  hukum  terhadap pengedaran obat keras tanpa resep dokter, dapat dijerat dengan Pasal 196 Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  bahwa  :  Setiap  orang  yang dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat atau  kemanfaatan,  dan  mutu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor:   59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi terdakwa  Zainal Abidin Bin Basyah (Alm) oleh karena  itu  dengan  pidana    penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)  bulan  dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Kata Kunci: putusan hakim; obat keras; kasus hukum

## Abstract:
Medicine  is  one  of  the  important  elements  in  health  services  that  must  always  be available and irreplaceable in health services. Drugs can be detrimental to health, when used inappropriately or if misused. Related to the classification of drugs, the provision of  drugs to  consumers  there are rules that must be applied. Such as the case  of  violations  of  the  possession  and  distribution  of  hard  drugs  carried  out without  a  doctor's  prescription  and  has  been  decided  by  the  Court  by  decision Number:  59  /  Pid.Sus  /  2018  /  PN.  Cbi,  and  the  culprit  were  rewarded  with imprisonment  for  1  (one)  year  and  4  (four)  months  and  a  fine  of  Rp.  10,000,000
(ten  million  rupiah).  The  research  method  that  the  author  uses  is  a  normative juridical  method  that  analyzes  the  relationship  between  applicable  laws  and regulations  and  the  practice  of  positive  legal  implementation  that  concerns  the issues discussed. Finally, the author concludes that the legal responsibility for the distribution of hard drugs without a prescription, can be ensnared by Article 196 of Law  No.  36  of  2009  on  Health,  that:  Any  person  who  intentionally  produces  or distributes pharmaceutical preparations and / or medical devices that do not meet the  standards  and  /  or  requirements  of  safety,  efficacy  or  benefit,  and  quality  as referred to in Article 98 paragraph (2) is punished with a maximum prison sentence of 10 (ten) know n and a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). But  in  court  decision  Number:  59/Pid.Sus/2018/PN.  Cbi  defendant  Zainal  Abidin Bin Basyah (Alm) therefore with imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah).

## Keywords: the judge's decision; hard drugs; legal case
Received: 2021-09-20; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia.  Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk hidup  layak,  termasuk  didalamnya  mendapatkan  kesehatan  yang  baik.  Kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  mendorong  masyarakat  untuk  memperhatikan  derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Obat merupakan salah satu unsur penting dalam  pelayanan  kesehatan  yang  harus  selalu  tersedia  dan  tidak  tergantikan  pada pelayanan  Kesehatan (Meitasari,  2017) . Secara  umum  pengertian  Obat  adalah  suatu bahan  yang  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  menetapkan  diagnosa,  mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit,luka atau kelainan  badaniah  dan  rohaniah  pada  manusia  atau  hewan,  memperelok  badan  atau bagian  badan  manusia (Anief,  1997) . Namun  di  sisi  lain,  obat  dapat  merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan.  Ketepatan  penggunaan  ini  menjadi  aspek  penting  dalam  penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu  kerugian  dari  sisi  finansial  maupun  kerugian  bagi  Kesehatan. BPOM  awal  nya dibentuk  oleh  organisasi  apoteker  dan  hingga  tahun  2000  masih  berada  dibawah Departemen  Kesehatan  sedang  melalui  Keputusan  Presiden  No.  103  Tahun  2000 mengalami perubahan dan akhir nya melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003 menjadi  sebuah lembaga pemerintah non departemen dibawah presiden langsung yang bertugas  mengawasi  peredaran  obat  dan  makanan  dengan  skala  nasional.  Apoteker sendiri  mempunyai  arti  menurut  pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian “ Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker ” (Oh, 2016) . Menurut  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  ada  dua  golongan  obat yang dipasarkan, yakni:
1. Obat  yang  diperoleh  tanpa  resep  dokter,  yaitu  obat  bebas  dan  obat  bebas  terbatas atau dikenal dengan sebutan Over The Counter (OTC). Obat bebas maksudnya obat yang  dapat  diperoleh  dari  toko  obat,  pedagang  eceran  obat  berizin  yang  dipimpin oleh asisten apoteker dan dari apotek. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam (Anief, 1997) .
2. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter (Ethical) dan dibeli di apotek, dengan  tanda  khusus  yaitu  lingkaran  yang  berwarna  merah  dan  bergaris  tepi berwarna  hitam  dengan  huruf  K  warna  hitam  yang  menyentuh  garis  tepi  dalam lingkaran tersebut. Adapun obat ethical ini terdiri dari :
a. Daftar  G  atau  obat  keras  adalah  golongan  obat-obat  antibiotika,  anti  diabetes, anti histamin dan lainnya;
b. Daftar O atau obat bius adalah golongan obat-obat narkotika.
c. Obat Keras Tertentu (OKT) atau psikotropika, seperti obat penenang, obat sakit jiwa, obat tidur, dan lainnya.
d. Obat  wajib  apotek  yaitu  obat  keras  yang  dapat  dibeli  dengan  resep  Dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter  dengan  jumlah  tertentu,  seperti  anti  histamin,  obat  asma,  pil  anti  hamil, beberapa obat kulit tertentu dan lainnya (DepKes, 2006) .
Terkait  dengan  adanya  penggolongan  obat  tersebut  dan  bagaimana  aturan  yang seharusnya dalam memperolehnya, maka tentu saja ada jalur resmi dan proses penjualan yang  harus  dilalui  oleh  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  atau  mendistribusikan jenis  obat  kepada  masyarakat,  khususnya  terhadap  konsumen.  Konsumen  menjadi sasaran  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku usaha  melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan,  serta  penerapan  perjanjian  standar  yang terkadang  merugikan  konsumen.  Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak nya masih rendah (Atmoko & Kurniawati, 2009) .
Undang  Undang  Kesehatan  pertama  kali  di  Indonesia  diundangkan  yaitu  No.  23 Tahun  1992  dan  telah  direvisi  menjadi  No.  36  Tahun  2009  dikarenakan  sudah  tidak relevan  lagi.  Sebagai  pelaksana  dari  Undang  Undang  Kesehatan  dikeluarkanlah  salah satunya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian  mengatur  Pekerjaan Kefarmasian  dalam pengadaan, produksi, distribusi atau  penyaluran,  dan  pelayanan  sediaan  farmasi (Indonesia,  2009) . Yang  dimaksud dengan  sediaan  Farmasi  adalah  obat,  bahan  obat,  obat  tradisional  dan  kosmetika (Nomor, 72AD) . Terkait obat keras, yang diatur dalam PP Farmasi adalah bahwa dalam melakukan  Pekerjaan  Kefarmasian  pada  Fasilitas  Pelayanan  Kefarmasian,  Apoteker dapat  menyerahkan  obat  kepada  masyarakat  atas  resep  dari  dokter  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2009) . Selain itu menurut pasal 1 mengenai  ketentuan  umum  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  “ Apotek  adalah  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat  dilakukan praktek  kefarmasian  oleh  Apoteker ” (Pemerintah,  2009) .  Peredaran  menurut  Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1998  tentang  Pengamanan  Sediaan  Farmasi  dan  Alat Kesehatan  Pasal 1 angka 4;
“Peredaran  adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  penyaluran  atau penyerahan sediaan farmasi dan alat  kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan “ (Nomor, 72AD) .
Memang penyerahan sediaan farmasi itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu melalui resep  dokter  dan  tanpa  resep  dokter, (Nomor,  72AD) namun  masyarakat  seringkali dihadapkan kepada fenomena tentang peredaran obat yang masuk dalam katagori untuk mendapatkannya  harus  dengan  resep  dokter  tetapi  beberapa  toko  obat  bahkan  apotek menjualnya  secara  bebas.    Dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  mengambil  studi kasus  pelanggaran  pengedaran  obat  keras  tanpa  resep  dari  dokter  dan  diperjualbelikan diluar  Apotek  yang  perkaranya  sudah  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Cibinong dengan  Putusan  Nomor:  59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.  Dalam  kasus  ini  terdakwa  Zaenal Abidin  Bin  Basyah  (Alm),  yang  dalam  persidangan  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap  bukti  bahwa  Terdakwa  Zaenal  Abidin  Bin  Basyah  (Alm)  didakwa  telah memiliki dan mengedarkan obat sediaan farmasi berbentuk obat keras dengan  dakwaan yaitu Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  Dalam kasus ini Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm) oleh karena itu dipidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

## Metode Penelitian
Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu menganalisis  kaitan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori- teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai  masalah yang akan di teliti penelitian yang berbentuk deskriptif analisis  ini  hanya  akan  menggambarkan  keadaan  objek  atau  persoalan  dan  tidak dimaksudkan  mengambil  atau  menarik  kesimpulan  yang  berlaku  umum  mengenai tanggungjawab hukum pelaku pelanggaran pengedaran obat keras (Soekanto, 2014) .
Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai  ketentuan  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  tanggungjawab  hukum  pelaku  pelanggaran pengedaran  obat  keras.  Penelitian  dengan  yuridis  normatif  ini  lebih  menitik  beratkan kepada  studi  kepustakaan,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  bahan  hukum hukum tertier yaitu berupa:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan ;
2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
5) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  917/Menkes/Per/X/l993  tentang  Wajib Daftar Obat Jadi ;
6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas,
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya,  seperti  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum, makalah-makalah  seminar,  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  dan  penulisan  penelitian ini  meliputi  bahan-bahan  bacaan  yang  ada  hubungannya  dengan  tanggungjawab hukum  pelaku  pelanggaran  pengedaran  obat  keras,  sebagai  objek  yang  teliti  yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  dari  bahan  hukum primer  dan  sekunder  yaitu,  kamus,  baik  kamus  terjemahan  maupun  kamus  hukum, majalah dan internet (virtual research) (Soekanto, 1986) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perkara Pidana Pemilikan Dan Pengedaran  Obat  Keras  Tanpa  Resep  Dokter  Putusan  Pengadilan  Nomor: 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Berdasarkan  Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Pasal  2  telah  dijelaskan  dan  dinyatakan  bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Asas-asas  tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan, sebagai berikut (Hendrik, 2011) :
1. Asas  perikemanusiaan  yang  berarti  bahwa  pembangunan  kesehatan  harus dilandasi  atas  prikemanusiaan  yang  berdasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.
2. Asas  keseimbangan  berarti  bahwa  pembangunan  kesehatan  harus  dilaksanakan antara kepentingan indiviu dan masyarakat,  antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual.
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang  sebesar-besarnya  bagi  kemanusiaan  dan  prikehidupan  yang  sehat  bagi setiap warga negara.
4. Asas  perlindungan  berarti  bahwa  pembangunan  kesehatan  harus  dapat memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  pemberi  dan  penerima pelayanan kesehatan.
5. Asas  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban  berarti  bahwa  pembangunan kesehatan  dengan  menghormati  hak  dan  kewajiban  masyarakat  sebagai  bentuk kesamaan kedudukan hukum.
6. Asas  keadilan  berarti  bahwa  penyelenggaraan  kesehatan  harus  dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
7. Asas gender dan non diskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Asas  norma  agama  berarti  pembangunan  kesehatan  harus  memperhatikan  dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.
Pengaturan  mengenai  pengamanan  dan  penggunaan  sediaan  farmasi  di
Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  Pasal  108  ayat  (1)  dan  (2).  Adapun  dalam  hal  ini  hak pasien  tertera  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  salah  satu  larangan  bagi  pelaku  usaha  (tenaga  kesehatan) dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah (Abdul R Saliman, 2005) :
1. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dari ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan,  atau  kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  atau  keterangan  barang  dan/  jasa tersebut.
5. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tertentu.  Jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan nya yang paling baik adalah terjemahan dari kata “best before” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan.
8. Tak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  neto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
10. Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa memberikan informasi yang lengkap.
12. Memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.
Berbagai  jenis  pengobatan  tidak  selamanya  bersifat  menyembuhkan,  bahkan tidak  jarang  bila  menggunakan  obat-obatan  yang  tidak  sesuai  justru  akan
menimbulkan penyakit yang baru (Wibowo, 2012) . Karena hal  tersebut  dan sangat pentingnya  fungsi  obat,  banyak  masyarakat  yang  menyalahgunakan.  Misalnya masyarakat  yang  dengan  sengaja  mengedarkan  obat-obatan  diluar  fasilitas pelayanan  kefarmasian  serta  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  yang  telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Salah satu contoh kasus pengedaran obat keras atau tertentu yang seharusnya dengan  resep  dokter  tapi  karena  ulah  oknum  tertentu  yang  ingin  mengambil keuntungan  pribadi,  obat  keras  dapat  beredar  dengan  bebas,  sehingga  hal  tersebut dapat  dikatagorikan  sebagai  pelanggaran  atau  bahkan  sebagai  tindak  pidana sebagaimana penulis contohkan dalam Putusan Pengadilan negeri Cibinong Nomor : 59/Pid.Sus/2018/PN.Cbi, yang pelakunya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Semakin  maraknya  peredaran  obat  ilegal  yang  salah  satu  contohnya  yaitu peredaran sediaan farmasi yang seharusnya dengan resep dokter malah dapat dibeli bebas  tanpa  resep  dokter  bahkan  seringkali  kita  temukan  di  salah  satu  fasilitas pelayanan kefarmasian contoh apotek. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya pertahanan  Indonesia  dari  serbuan  hal-hal  yang  membahayakan  masyarakat. Membiarkan  beredarnya  obat  keras  secara  ilegal  sama  saja  dengan  membiarkan masyarakat  menghadapi  berbagai  risiko  buruk,  membiarkan  kejahatan  berkembang di  masyarakat,  dan  merendahkan  kepercayaan,  martabat,  serta  harga  diri  bangsa  di mata  dunia  internasional.  Hal  ini  terjadi  juga  karena  faktor  yang  berhubungan dengan  adanya  kesempatan  terjadinya  kriminalitas  baik  pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar (Soerjono Soekanto, 2019) .
B. Sanksi  Hukum  Tindak    Pidana  Peredaran  Sediaan  Farmasi  Tanpa  Resep Dokter
Setiap  hubungan  hukum  pasti  mempunyai  2  (dua)  sisi  hak  dan  kewajiban. Hak  dan  kewajiban  harus  dibedakan  dengan  hukum  karena  hak  dan  kewajiban mempunyai  sifat  individual,  melekat  pada  individu,  sedangkan  hukum  bersifat umum, berlaku pada setiap orang. Hak pasien dapat  muncul dari hubungan hukum antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  dan  muncul  dari  kewajiban  profesional  tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan-ketentuan profesi. Menurut Fred Ameln hak pasien meliputi  hak  atas  informasi,  hak  memilih  sarana  kesehatan,  hak  atas  rahasia kedokteran,  hak  menolak  pengobatan,  hak  menolak  suatu  tindakan  medik  tertentu, hak untuk menghentikan pengobatan, hak melihat rekam medis, hak second opinion. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga  kesehatan  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi (Hendrik, 2011) :
1. Bidang  hukum  pidana, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  Pasal  190-200 dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Pasal 224, 267-268, 322, 344-350, 531 dan pasal 535.
2. Bidang hukum perdata, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan dan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  hukum  tenaga  kesehatan  di  bidang hukum  perdata ini, ada  2 (dua) bentuk  pertanggungjawaban tenaga  kesehatan yang pokok yaitu Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanperstasi dan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  disebabkan  karena  melawan  hukum. Pada  dasarnya  pertanggungjawaban  perdata  bertujuan  untuk  memperoleh kompensasi  atas  kerugian  yang  diderita  selain  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Karena  itu  baik  wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan hukum merupakan dasar untuk menuntut tanggung jawab tenaga kesehatan.
Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, rumusan yang terdapat  dalam  pasal  ini adalah  :  “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
Sedangkan  Undang-Undang  Kesehatan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98:
1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
2. Setiap  orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dilarang mengadakan,  menyimpan,  mengolah,  mempromosikan,  dan  mengedarkan  obat dan bahan yang berkhasiat obat.
3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  memenuhi  standar  mutu  pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
4. Pemerintah  berkewajiban  membina,  mengatur,  mengendalikan,  dan  mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Namun  demikian  masih  begitu  banyak  masyarakat  yang  masih  saja mengedarkan  obat-obatan  yang  seharusnya  melalui  resep  dokter,  tetapi diperjualbelikan  secara  bebas.  Masalah  ini  merupakan  masalah  serius  yang  terjadi dimasyarakat  luas,  kurangnya  informasi  terhadap  obat-obatan  serta  minimnya informasi  tentang  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  karena  adanya  peredaran  obat keras  dan  sanksi  yang  mereka  terima  apabila  mengedarkan  obat  keras  tanpa  resep dokter tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.
Menurut  pendapat  penulis,  pengaturan  tentang  Peredaran  Obat  sudah mendapat  pengaturan  yang  lengkap,  diantaranya  adalah  sudah  diberlakukannya Undang  Undang    Republik  Indonesia  Nomor    36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,  serta  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor 59/Pid.Sus.2018/PN.Cbi telah diproses dan ditangani perkara hukumnya oleh aparat penegak hukum sesuai dengan pengaturan peundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Negara Indonesia, yaitu dengan melalui proses penyidikan, proses penuntutan,  dan  proses  persidangan  di  pengadilan  negeri  sebagaimana  kompetensi relatif maupun kompetensi absolut kewenangan pengadilan didalam menangani dan memutus suatu perkara.
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor
59/Pid.Sus/2018/Pn.Cbi
1. Posisi Kasus:
a) Bahwa  pada  hari  Rabu,  tanggal  20  September  2017,  sekira  jam  17.00  wib, bertempat  di  tepi  jalan  Raya  Taman  Pagelaran  Ciomas,  Kec.  Ciomas, Kabupaten  Bogor,  terdakwa  ditangkap  oleh  saksi  yang  saat  itu  sedang melakukan piket dikantor Polres
b) Bahwa saksi Noerman dan saksi Brigadir Danny Setiawan mendatangi lokasi dan  melihat  terdakwa  sedang  menjaga  toko  milik  sdr.  Muzakir  (belum tertangkap)  yang  menjual  obat-obatan  dan  ditemukan  serta  disita  Tramadol Polos  sebanyak  6  (enam)  butir,  Hexymer  sebanyak  20  (dua  puluh)  butir,10 (sepuluh)  butir/1  strip  Tramadol  HCL,  Trihexypheridyl  sebanyak  5  (lima) butir  yang  semua  nya  disimpan  dalam  toko  yang  dijaga  terdakwa  setelah sebelumnya mendapat informasi telpon dari masyarakat ;
c) Bahwa  terdakwa  dalam  hal  ini  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
d) Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
e) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual, mengedarkan,  menyimpan,  membawa,  memiliki,  menguasai,  menyediakan atau  menyerahkan  obat-obatan  yaitu  jenis  Tramadol  Polos,  Hexymer,
Tramadol  HCL  dan  Trihexipheridyl  tanpa  dilengkapi  dengan  surat  izin  dari Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  atau  instansi  terkait  lainnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Fakta Persidangan
a) Bahwa  dalam  persidangan,  majelis  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya;
b) Bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan;
c) Bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  terdakwa dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
d) Bahwa  barang  bukti  berupa  pecahan  uang  Rp.  5.000  (lima  ribu  rupiah); sebanyak  10  (sepuluh)  lembar  yang  merupakan  hasil  dari  kejahatan  serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
e) Bahwa  barang  bukti  berupa  Tramadol  Polos  6  butir,  Hexymer  20  butir, Tramadol  HCL  10  butir/1  strip,  Trihexipheridyl  5  butir,  yang  telah dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu  ditetapkan  agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
3. Pertimbangan Hakim
Dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  tersebut,  bila  diurakan  unsurnya  adalah sebagai berikut:
1) Unsur Setiap orang;
a) Menimbang,  bahwa  unsur  setiap  orang  diartikan  setiap  orang  laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum  yang  mempunyai  jasmani  dan  rohani  sehat  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
b) Menimbang,  bahwa  Terdakwa  yang  bernama  Zaenal  Abidin  Bin  Basyah (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal  surat  tuntutan  ini,  yang  pada  awal  persidangan  identitas  tersebut telah diteliti dengan seksama oleh majelis hakim dimana identitas tersebut telah  dibenarkan  pula  oleh  terdakwa  sebagai  identitas  jati  dirinya, selanjutnya tentu saja yang dimaksud orang adalah orang yang dapat atau mampu  mempertanggungjawabkan  setiap  perbuatan  atau  tindakannya, dimana  secara  objektif  terdakwa  Zaenal  Abidin  Bin  Basyah  (Alm) dipersidangan  telah  menunjukkan  kecakapan  dan  kemampuan  dimana terdakwa  dalam  keberadaannya  secara  objektif  mempunyai  fisik  dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum;
2) Unsur  yang  dengan  sengaja  melawan  hukum mengedarkan  sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
a) Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan  dengan  disadari  atau  telah  ada  niat  dari  pelaku,  baik  untuk
melakukan  perbuatan  itu  sendiri  ataupun  timbulnya  suatu  akibat  dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;
b) Bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 ayat (4) Undang  –  undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  adalah  obat, bahan obat,obat traditional dan kosmetika;
c) Berdasarkan  faka-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  dari keterangan  saksi-saksi,  Ahli  dan  keterangan  terdakwa  pada  hari  Rabu tanggal 20 September 2017,sekitar jam : 17.00 Wib, di Jalan Raya Taman Pagelaran  Ciomas,  Kecamatan  Ciomas,  Kabupaten  Bogor,  Terdakwa dilakukan  penangkapan  kemudian  pihak  Kepolisian  melakukan penggeledahan ditemukan barang  bukti berupa : Tramadol Polos 6 butir, Hexymer 20 butir, Tramadol HCL 10 butir/1 strip, Trihexipheridyl 5 butir semuanya disimpan atau ditemukan didalam etalase toko tempat terdakwa berjualan.
d) Bahwa  obat-obatan  yaitu  berupa  Tramadol  Polos  6  butir,  Hexymer  20 butir, Tramadol HCL 10 butir/1 strip, Trihexipheridyl 5 butir yang diduga sediaan  farmasi  jenis  obat  kesehatan  yang  disimpan  atau  ditemukan didalam  kios  yang  terdakwa  jaga  tersebut  yaitu  milik  sdr.  Muzakir  dan adapun  saya  hanya  sebagai  penjaga  atau  pelayan  toko  yang  disuruh  sdr.
Muzakir untuk  menjaga, menjualatau mengedarkan sediaan farmasi  jenis obat  kesehatan  tersebut  dan  terdakwa  disuruh  sdr.  Muzakir  untuk menjualnya dengan harga untuk Tramadol Polos 3 butir seharga Rp. 5.000 (lima  ribu  rupiah),  Hexymer  10  butir  seharga  Rp.  10.000  (sepuluh  ribu rupiah),  Tramadol  HCL  1  strip  seharga  Rp.  20.000  (dua  puluh  ribu rupiah),  Trihexipheridyl  5  butir  seharga  Rp.  5.000  (lima  ribu  rupiah) kepada pembeli atau konsumen;
Berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  diuraikan  diatas  maka  majelis hakim  menilai  bahwasanya  perbuatan  terdakwa  menjual,  mengedarkan, menyimpan,  membawa,  memiliki,  menguasai,  menyediakan,  atau  menyerahkan obat-obatan  yaitu  jenis  Tramadol  Polos,  Hexymer,  Tramadol  HCL, Trihexipheridyl  tanpa  dilengkapi  dengan  surat  izin  dari  Departemen  Kesehatan RI  atau  Instansi  terkait  lainnya  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  undang- undang.  Bahwa  dengan  demikian  unsur  “dengan  sengaja  melawan  hukum mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan  dan  mutu” telah terpenuhi.
4. Putusan Hakim
Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  dan  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:
a) Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm) telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zaenal Abidin Bin Basyah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan  denda  sejumlah  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
c) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Jika  diteliti  lebih  dalam  dari  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutuskan  perkara  nomor  59/Pid.Sus/2018/PN.  Cbi  apakah  sudah  memenuhi aspek  keadilan?  Dalam  perkara  tersebut  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa Zaenal  Abidin  Bin  Basyah  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standard  an/atau  persyaratan  keamanan, khasiat  atau  kemanfaatan  dan  mutu“.  Sesuai  dengan  dakwaan  kesatu  dari penuntut  umum  seperti  dimaksud  dalam  pasal  196  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Mengenai  kesalahan  terdakwa,  yaitu  terdakwa bukan  merupakan  orang  yang  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dalam mengadakan,  menyimpan,  mengolah,  mempromosikan,  dan  mengedarkan  obat dan bahan yang berkhasiat obat, sesuai dengan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.
Sudah dijelaskan dalam kronologis perkara bahwa terdakwa adalah bukan pemilik  toko,  karena  pemilik  toko  sampai  saat  ini  belum  tertangkap,  terdakwa hanyalah  seorang  pekerja  yang  hanya  disuruh  menjaga  toko  dan  menjual  serta mendapat gaji Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kesimpulan yang didapat adalah terdakwa tidak mengerti sama sekali peraturan perundang-undangan yang berlaku  mengenai  pemilikan  dan  peredaran  sediaan  farmasi  atau  alat  kesehatan terutama obat keras dimana seharusnya obat keras harus diperjualbelikan melalui resep dokter serta harus diserahkan oleh apoteker.
Adapun  menurut  penulis  hal-hal  yang  harus  dipertimbangkan  lagi  oleh hakim  disamping  pertimbangan-pertimbangan  yang  ada,  sebelum  menjatuhkan vonis  Majelis  Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  penting sebagai berikut ;
a) Terdakwa  bukan  merupakan  pelaku  utama,  dan  juga  tidak  memperoleh keuntungan  dalam  perbuatannya,  karena  posisi  terdakwa  hanyalah  seorang yang bekerja dengan upah sebesar Rp.500.000,- per bulan.
b) Keberadaan Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai pekerja yang menjalankan perintah dari pemilik toko sebagai majikannya.
c) Pekerja  baru  bekerja  3  (tiga)  bulan  dan  selama  3  bulan  baru  mendapatkan upah Rp.1.500.000,-
d) Tidak ada korban jiwa yang dapat dibuktikan karena perbuatan terdakwa. Mengenai  pertimbangan  di  atas  penulis  berpendapat  bahwa  seharus  nya terdakwa  tidak  tepat  dijadikan  tersangka,  karena  peran  tersangka  hanya  sebagai pekerja yang menjalankan perintah dari pemilik toko atau majikan. Terhadapnya akan  lebih  tepat  jika  dijadikan  sebagai  saksi  dalam  kasus  tersebut  yang  dapat diminta  keterangannya  sputar  keberadaan  tersangka  dan  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan ditoko tersebut yang semuanya dikelola dan dikendalikan oleh pemilik toko atau majikan.
Penulis juga berpendapat, apabila terdakwa tetap harus dijerat dalam kasus ini,  akan  lebih  tepat  jika  Majelis  Hakim  memberikan  keputusan  berupa  vonis hukuman percobaan kepada Terdakwa, karena vonis penjara sangat tidak sepadan dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  bahkan  terdakwa  pun  tidak memperoleh  keuntungan  dari  kegiatan  tersebut.  Berdasarkan  uraian  di  atas  jika Majelis  Hakim  mengadili  terdakwa  dengan  hukuman  penjara,  penulis berpendapat  bahwa pertimbangan-pertimbangan  Majelis  Hakim tidak memenuhi aspek keadilan. Akan lebih tepat jika Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan Hukuman Bersyarat atau lebih dikenal dengan Hukuman Percobaan.

## Kesimpulan
Peraturan  Perundang-undangan  telah  mengatur  bagaimana  jalur  pengedaran  obat keras  yaitu:  a).  Haruslah  melalui  resep  dokter.  b).  Melalui  fasilitas  pelayanan kefarmasian  yang  ditentukan  undang-undang.  c).  Penyerahan  dan  pelayanan  harus melalui tenaga teknis kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker.
Memperjual  belikan  obat  keras  dapat  dikenai  sanksi  pidana  yaitu  Pasal  196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  kesehatan, bahwa : Setiap orang yang dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standard  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau kemanfaatan,  dan  mutu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (Sepuluh)  Tahun  Dan  Denda  Paling Banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
1. Dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  59/Pid.Sus/2018/PN.  Cbi  terdakwa  Zaenal Abidin  Bin  Basyah  (Alm)  telah  dipidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi putusan hakim haruslah mempunyai tujuan sebagai:
a. kepastian hukum
b. kemanfaatan
c. Keadilan
Dalam  memutuskan  vonis  hendaknya  hakim  lebih  jeli  dalam  memeriksa sebuah  perkara.  Suatu  putusan  pengadilan  yang  berkualitas,  adalah  putusan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  bukan  saja  dari  sisi  dan  aspek  kepastian  hukum
(rumusan  pasal-pasal  dalam  undang-undang)  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak semata  tetapi  juga  mencerminkan  keadilan  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Dalam putusan perkara nomor 59/Pid.Sus/2018/PN. Cbi menurut penulis sebaiknya putusan hakim  hanya  hukuman  pidana  bersyarat  atau  percobaan  serta  bukan  hukuman penjara dan denda dikarenakan:
a. Terdakwa bukan lah pelaku utama
b. Terdakwa hanyalah seorang pekerja dan baru bekerja selama 3 bulan
c. Belum ada korban
Oleh  sebab  itu  penulis  berpendapat  bahwa  aspek  keadilan  dari  putusan  hakim dengan nomor perkara 59/Pid.Sus/2018/PN. Cbi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  R  Saliman,  Dkk.  (2005). Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan .  Jakarta:  Pranada Media Grup.
Anief,  Moh.  (1997). Apa  yang  perlu  diketahui  tentang  obat .  Gadjah  Mada  University Press. Google Scholar
Atmoko, Widi, & Kurniawati, I. (2009). Swamedikasi: Sebuah respon realistik perilaku konsumen  di  masa  krisis. Bisnis  Dan  Kewirausahaan , 2 (3),  233–247. Google Scholar
Daud, L. I. A. Rizky Amalia. (2016). Implementasi Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Terhadap  Pelaku  Peredaran  Obat  Batuk  Yang Mengandung Dextromethorphan Tunggal. Skripsi , 1 (271412016). Google Scholar
DepKes,  R.  I.  (2006).  Pedoman  penggunaan  obat  bebas  dan  bebas  terbatas. Jakarta, Direktorat  Bina  Farmasi  Komunitas  Dan  Klinik,  Ditjen  Bina  Kefarmasian  Dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI .
Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan . Jakarta: EGC.
Indonesia,  Presiden  Republik.  (2009). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian .
Meitasari,  Meitasari.  (2017).  Perilaku  Seksual  Remaja  Pengguna  Smartphone  (Studi Kasus  Di  Ma  Raudlatul  Hidayah  Ma’arif  Nu  03  Lampung  Timur). Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman , 3 (1), 1–5. Google Scholar
Nomor,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (72AD). Tahun  1998  tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan . Pasal.
Oh,  Rita  Sri  Hastuti.  (2016). Pelaksanaan  Pekerjaan  Kefarmasian  Dalam  Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan . Unika Soegijapranata. Google Scholar
Pemerintah, R. I. (2009). Peraturan Pemerintah No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian . Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  (1986).  Pengantar  Penelitian  Hukum,  UI. Press,  Jakarta . Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi suatu pengantar . Google Scholar
Soerjono Soekanto. (2019). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Wibowo,  Teguh.  (2012).  100  Ramuan  Herbal  Warisan  Leluhur. Jogjakarta,  Ozura .
Google Scholar

## Copyright holder:
Stevanus Miharso (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: