## KONSEP MONOPOLI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

## Didik Kusno Aji
STAIN Jurai Siwo Metro Email : kusnoadji@yahoo.com

## Abstrak
In  generally,  monopoli  is  mastery  of  the  one  part  to  a  certain  type  of  thing.  In Indonesia, the monopoly practices could not be said all harm. Moreover, there are few  monopolies  that  have  positive  effect  in  the  most  important  assets,  such  as: PLN, PAM, Pertamina and others. A government monopoly practices refers to the the  1945  Constitution  article  33.  While,  forbidden  monopoly  practices  are  a monopoly  that  can  be  detrimental  the  society,  such  as  the  monopoly  sources  of necessity food with the aim of looking for unilateral profit. Whereas, the source of necessity  food  is  very  needed  by  society  in  generally.  In  view  of  the  Indonesia business,  monopoly  practices  is  very  prohibited  as  stated  in  law  No.  5  of  1999. However, in the view of some Islamic scholars, monopolies are allowed  if they do not do ikhtikar (excessive profit-taking). In a review of Islam business, monopoly is the main cause of the chaos of economic order. Monopoly practices in the business world  tends  to  be  effected  by  the  selfishness  and  want  to  profit  unilaterally. Certainly,  It  would  be  very  unrest  the  society . to  reduce  monopoly  practices. Governments  and  society  can  conduct  proactive  steps  to  reduce  monopoly practices.  The  government must enforce  the  law  to the  institutions or individual people who practise a monopoly that can be detrimental to society a lot. While, the society  may  report  to  law  enforcement  authorities  if  they  notice  any  monopoly practices that lead to chaos of economic.
Keywords: monopoly, business law

## Abstrak
Monopoli  secara  umum  yaitu  penguasaan  oleh  salah  satu  pihak  terhadap  suatu jenis  barang  tertentu.  Di  Indonesia,  praktik  monopoli  bisa  dikatakan  tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif,  seperti  monopoli  pada  sejumlah  aset  penting,  seperti  :  PLN,  PAM, Pertamina  dan  lain  sebagainya.  Praktik  monopoli  yang  dilakukan  pemerintah mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sedangkan praktik monopoli  yang  dilarang  adalah  monopoli  yang  dapat  merugikan  masyarakat, seperti  monopoli  sumber  kebutuhan  pangan  dengan  tujuan  mencari  keuntungan secara  sepihak.  Dimana  sumber  kebutuahn  pokok  seperti  itu  sangat  dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan sifatnya mendesak.
Dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli sangat dilarang, hal itu seperti tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999. Namun dalam pandangan  beberapa  ulama,  monopoli  diperbolehkan,  dengan  catatan  tidak melakukan ikhtikar (pengambilan keuntungan secara berlebihan). Dalam tinjauan bisnis Islam, praktik monopoli adalah penyebab utama kekacauan tatanan ekonomi. Praktik monopoli dalam dunia bisnis cenderung dilatarbelakangi oleh egoisme dan ingin  mencari  keuntungan  secara  sepihak.  Ini  tentu  akan  sangat  meresahkan masyarakat.
Untuk  mengurangi  praktik  monopoli,  pemerintah  dan  masyarakat  dapat melakukan  langkah  proaktif  untuk  mengurangi  praktik  monopoli.  Pemerintah harus  menindak  tegas  terhadap  lembaga  atau  orang  yang  melakukan  praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sementara masyarakat dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang jika melihat adanya praktik monopoli yang menyebabkan kekacauan ekonomi.
Kata Kunci : Monopoli, hukum bisnis
Pendahuluan.
Monopoli  ( corner  marketing )  adalah  akuisi  perdagangan  oleh  satu orang atau organisasi. Monopoli, seperti yang kita pahami adalah sebuah tindakan  yang  terkait  dengan  perdagangan.  Dimana  dalam  tataran ekonomi,  monopoli  menjadi  sesuatu  yang  tidak  bagus.  Sebab  dapat melumpuhkan  sendi  ekonomi.  Dan  hanya  pihak-pihak  tertentu  saja  yang menikmati  manfaat  sistem  monopoli.  Terlepas  dari  sebuah  sistem  yang ada, monopoli tidak serta merta menjadi sesuatu yang tidak bagus. Bahkan justru pada sisi lain, monopoli sangat dibutuhkan. Seperti halnya monopoli yang  diterapkan    pada  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN),  Pertamina, Perusahaan Air Minum (PAM) dan lain-lain.
Namun  jika  tindakan  monopoli  dilakukan  oleh  pihak  swasta  yang hanya  ingin  mendapatkan  keuntungan  saja,  tanpa  melihat  azas  maslahat, maka hal inilah yang tidak diperkenankan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945  pasal  33  ayat  2  disebutkan  “cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  Negara  dan  yang menguasai  hajat hidup orang  banyak  dikuasi  oleh Negara.”  Melihat  dari  pasal  tersebut,  maka  semakin  menunjukan  bahwa praktik  monopoli  diperbolehkan  hanya  pada  sector-sektor  yang  penting untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  jika  praktik  monopoli  dikuasai oleh  swasta  dan  untuk  kepentingan  bisnis  maka  hal  ini  akan  sangat merugikan  masyarakat.  Pihak  swasta  tentu  bisa  memainkan  harga
sekehendak  hatinya.  Sebab,  tidak  ada  pesaing.  Dalam  hal  ini,  jelas  akan sangat merugikan konsumen sebagai pemakai barang yang dimaksud.
Dalam  pandangan  ekonomi  kapitalis,  keberadaan  monopoli  cukup menonjol.  Hal  ini  karena  campur  tangan  pemerintah  dalam  masalah ekonomi  sangat  kecil.  Sehingga  perusahaan  memiliki  peran central dalam tumbuh  kembangnya  sebuah  perekonomian.  Dalam  ekonomi  kapitalis cenderung  berpandangan,  ingin  mencari  keuntungan  setinggi-tingginya dan  pengeluaran  serendah-rendahnya.  Ini  jelas  bertentangan  dengan pemikiran  ekonomi  Islam.  Islam  berpandangan,  justru  membuka kesempatan  berusaha  seluas-luasnya  pada  masyarakat.  Sehingga persaingan secara terbuka dalam berusaha sangat dijunjung tinggi. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, yang cenderung ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jika sistem ekonomi dunia terus mengacu pada sistem ekonomi kapitalis, maka kelangkaan suatu barang atau harga naik secara signifikan bisa saja sering terjadi. Sesuai dengan motif ekonomi. Jika barang langka, dan  permintaan  akan  barang  meningkat,  maka  barang  cenderung  akan naik.  Begitu  juga  sebaliknya.  Untuk  itu,  kegiatan  ekonomi  yang  bersifat monopoli  dalam  dalam  dunia  bisnis  harus  dihindari.  Sebab  praktik monopoli secara umum akan merugikan masyarakat banyak.
Al-Ghozali 1 tidak  menolak  kenyataan  bahwa  keuntunganlah  yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh, Ghozali menjabarkan pentingnya peran  pemerintah  dalam  menjamin  keamanan  jalur  perdagangan  demi kelancaran  perdagangan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  (ihya;  Jilid  II: 75,78,79). Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah etika bisnis. 2 Pada tahun 1873, terjadilah resesi dunia yang berdampak pada resesi global.  Banyak  perusahan  yang  mengamalai  kebangkrutan.  Kemudian tahun  1865  di  Jerman  tumbuh  empat  kartel  (himpunan  perusahaan  besar dan  kecil,  namun  menghasilkan  satu  macam  produk),  dan  tahun  1887 pertumbuhan kartel mengalami perkembangan pesat, mencapai 70 kartel. Inilah yang ditengarai sebagai awal mula cikal bakal monopoli.
1 Nama  lengkap  beliau  adalah  Abu  Hamid  Muhammad  Ibnu  Muhammad  Al- Ghozali. Beliau lahir di Ghazalah Thusi, Iran pada tahun 450 H atau 1059 M. Sejak kecil ia sangat antusias dengan ilmu pengetahuan. Pada awalnya ia belajar bahasa Arab dan Fikih di kota kelahiranya, kemudian ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul Fikih. Ia  sendiri  adalah  pengembara  ilmu  yang  berpindah  dari  satu  kota  ke  kota  lain  di  jazirah Arab. Sehingga h. itulah yang menyebabkan kedalaman ilmunya. Diantara karya-karyanya : Ihya „Ulum al-Din, Tahafud AlFalusifah, Minhaj Al-„abidin.
2 Adiwarman  Karim, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer ,  (Jakarta  :  Gema
Insani, 2001), h. 158.

## Pembahasan

## A. Konsep Defenisi
Secara  etimologi,  monopoli  yaitu  menghimpun  dan  menahan. Sedangkan  secara  termonoligi,  pengertian  monopoli  yaitu  :  Menurut mazhab  Hanafi  :  pembelian  bahan  makanan  secara  besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. 3
Menurut mazhab Hambali, monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk  diperdagangkan  dan  ditimbun  agar  supaya  langka  dan  harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 4
Sedangkan  menurut  Qaradhawi,  yang  dimaksud  dengan  monopoli yaitu  menahan  barang  untuk  tidak  beredar  di  pasar  supaya  naik harganya. 5 Sedangkan  dalam  undang-undang  larangan  monopoli  di jelaskan,  monopoli  yaitu  pengusaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu  kelompok  pelaku  usaha. 6 Dalam  pandangan  Qaradhawi,  praktik monopoli  bersumber  dari  egoisme  dan  kekerasan  hati  terhadap  manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. 7
Dari beberapa pandangan diatas, mak secara umum dapat dipahami, monopoli  dalam  pandangan  Islam  yaitu  menimbun  barang  atau  bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya  melambung  naik  karena  ada  motif  ekonomi  untuk  mencari keuntungan setinggi mungkin.
Secara umum, ada dua tipe monopoli.
a) natural  monopoly ,  untuk  menyangga  harga  terhadap  kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
b) monopolistic  rent ,  yaitu  keberadaan  monopoli  cenderung menerapkan harga over normal profit.
Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank  Fisher  menjelaskan  kekuatan  monopoli  sebagai  “ the  ability  to  act  in unconstrained  way ”  (kemampuan  bertindak  dalam  menentukan  harga
3 Abd Salam Arif, dalam pekuliahan 27 Februari 2009 di UIN Sunan Kalijaga.
4 Ibid
5 Yusuf  Al-Qaradhawi, Peranaan  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.
6 C.S.T.  Kansil  dan  Christine.  S.T  Kansil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 188. (pengertian ini didasarkan pada bab ketentuan umum).
7 Yusuf Al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 190.
dengan cara sendiri). Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja, akan tetapi, siapa pun  dia  tidak  boleh  melakukan ikhtikar (pengambilan  keuntung  di  atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. 8
Menurut  Abu  Yusuf,  yang  dikutip  oleh  Yusuf Al-Qaradhawi,  setiap benda  yang  apabila  ditahan  (ditimbun)  menyebabkan  gangguan  bagi manusia  adalah  monopoli.  Dan  setiap  bertambah  butuhnya  manusia kepada  suatu  barang  yang  dimonopoli,  maka  dasarnya  semakin  besar, terutama kebutuhan pokok. 9
Dalam  hukum  positif,  larangan  praktik  monopoli  terdapat  dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : 10

## BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG Bagian Pertama Monopoli Pasal 17
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
barang  dan  atau  jasa  yang  bersangkutan  belum ada  substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari  50%  (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu.
8 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Mikro, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 174.
9 Yusuf Al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , Op. Cit , h. 191. 10 UU. No. 5 tahun 1999.

## Bagian Kedua Monopsoni
Pasal 18
(1)  Pelaku  usaha  dilarang  menguasai  penerimaan  pasokan  atau  menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat. (2)  Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  menguasai  penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## Bagian Ketiga Penguasaan Pasar Pasal 19
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 21
Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  kecurangan  dalam  menetapkan  biaya produksi  dan  biaya  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  komponen  harga barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Keempat Persekongkolan

## Pasal 22
Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  mengatur dan  atau  menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 23
Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk mendapatkan  informasi  kegiatan  usaha  pesaingnya  yang  diklasifikasikan
sebagai  rahasia  perusahaan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

## Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  pelaku  usaha pesaingnya  dengan  maksud  agar  barang  dan  atau  jasa  yang  ditawarkan atau  dipasok  di  pasar  bersangkutan  menjadi  berkurang  baik  dari  jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Rasululah bersabada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. “Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). Di  zaman  Rasulullah,  salah  satu  cara  melakukan ikhtikar adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih  sepesifik,  mazhab  Syafi’i  dan  Hambali  mendefinisikan Ikhtikar sebagai  berikut  :  “menimbun  barang  yang  telah  dibeli  pada  saat  harga bergejolak tinggi  untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi  pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainya.” 11 Praktik monopoli dilarang jika :
1. Merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga
2. Berdampak  pada  ketidakpastian  harga  dan  spekulan  cenderung mengambil untung berlipat
3. Jika mengandung eksploitasi daya beli masyarakat. 12
Dalam  pandangan  Al-Ghazali,  pasar  harus  berfungsi  berdasarkan etika  dan  moral  para  pelakunya.  Secara  khusus,  Al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainya, penimbunan barang merupakan kedzoliman besar, terutama disaat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakuknya harus dikutuk. 13
Maka  dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  ikut  campur  dalam menentukan harga di pasaran. Jika pemerintah tidak turut campur, maka akan  timbul  kekacauan.  Dalam  pandangan  etika  bisnis,  jika  mengambil keuntungan  di  atas  normal,  maka  akan  mendekati  riba,  bahkan  bisa
11 Al Malibari, Fathul Muin dalam Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Mikro, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 174 12 Abd Salam Arif, dalam perkuliahan
13 Abu  Hamid  Al-Ghozali,  dalam  Adiwarman  Azwar  Karim,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 327.
termasuk  riba.  Fungsi  pemerintah  dalam  hal  ini  salah  satunya  yaitu melakukan  pengawasan  terhadap  distribusi  barang.  Menurut  Ibnu Taimiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan  sesuka  hati.  “Sesungguhnya  kemasalahatan  manusia  belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana.” 14
Maka  menurut  Sjafruddin  Prawiranegara  ada  dua  institusi  yang dapat  menetapkan  batas  untung  yang  halal  dan  riba,  dalam  kaitanya dengan pengambilan keuntungan.
1. pemerintah yang sah. Pemerintah dapat menetapkan batas maksimum harga  barang-barang,  terutama  barang-barang  keperluan  hidup rakyat.
2. tiap  pedagang,  baik  professional  maupun  amatir  dapat  sendiri menentukan batas yang wajar. Asal bukan dengan niat mendapatkan keuntungan  sebesar-besarnya.  Dalam  hal  ini  maka  pemerintah  tidak bleh menyerahkan harga sepenuhnya (100%) pada pasar. 15
Terkait dengan peran serta pemerintah dalam penentuan harga, maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga, asalkan :
1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan  intervensi,  penjual  menaikan  harga  dengan  cara ikhtikar . Maka dalam hal ini pemerintah dituntut untuk produktif.
3. Pembeli  biasanya  mewakili  masyarakat  yang  lebih  luas,  sedangkan penjual  mewakili  kelompok  masyarakat  yang  lebih  kecil,  maka intervensi harga harus dilakukan secara proporsional. 16
Monopoli  bisa  juga  berakibat  pada  kelangkaan  suatu  barang,  ini berarti  membuat  barang  yang  sudah  ada  menjadi  jarang.  Dalam  hal  ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu  yang  halal  menjadi  haram,  sebab  diperoleh  dengan  cara  curang. Jika  tujuan  monopoli  hanya  ingin  mendapatkan  keuntungan  yang berlebihan,  maka  keuntungan  yang  didapat  sama  dengan  riba.  Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah : 87.
14 Ibnu Taimiyah dalam Yusuf Al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , Op. Ci , h. 257. 15 Sjafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan : makna Ekonomi Islam, (Jakarta : Cv. Haji Masagung, 1998), h. 407-408.
16 Adiwarman Karim, Islamic Microekonomic , (Jakarta : Muamalat Institute, 2000), h.
132.
                                                                                                                     

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik  yang  telah  Allah  halalkan  bagimu,  dan  janganlah  kamu  melampaui  batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al Maidah : 87). 17
Dalam pandangan ekonomi, penetapan harga secara monopoli secara umum bisa dikatakan juga sebagai persaingan tidak sempurna atau tidak fair .  Jika  hal  ini  berlanjut,  maka  ini  akan  berdampak  pada  keterbatasan kesempatan berusaha terhadap orang lain. Hal ini  yang tidak dibenarkan dalam  ekonomi  Islam.  Sebab  setiap  manusia  berhak  berusaha  dan mendapat  karunia  dari  Allah  dengan  seluas-luasnya.  Hal  ini  seperti tertuang dalam Al-Qur’an surat Adz-Zuriat : 20.
                                 
“ Dan  di  bumi  terdapat  tanda-tanda  (kekuasaan  Allah)  bagi  orang-orang yang yakin.” (Q.S. Adz- Zuriat (51): 20) 18 Rasulullah bersabda :

## ءىطاخوهفرلكتحا نم
“Barang  siapa  memonopoli,  maka  ia  berdosa.” (Hr.  Muslim,  Abu  Dawut, At-Tarmizi, Ibnu Majah).
Jika  dikaitakan  dengan  kehidupan  sosial,  maka  praktik  monopoli dalam  dunia  bisnis  tentu  akan  berdapak  pada  macetnya  sendi-sendi ekonomi.  Sehingga  seolah-olah  orang  yang  miskin  akan  sangat  susah keluar dari komunitas kemiskinannya.
Menyikapi  praktik  monopoli,  Abdul  Manan,  dalam  buku Islamic Ekonomic,  theory  and  practice berpendapat,  Negara  Islam  mempunyai  hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikin, maka harga-harga maksimum dapat diatur. 19 Pernyataan ini jelas akan  sangat  bertolak  belakang  dengan  realitas  ekonomi  kapitalis  yang berkembang  di  Barat.  Dimana  ekonomi  kapitalis  cenderung  memainkan
17 Q.S. Al-Maidah (5) : 87.
18 Q.S. Adz-Zuriat (51) : 20.
19 Muhammad  Abdul  Manan ,  Teori  dan  Praktik  Ekonomi  Islam ,  penerjemah  :  M.
Nastangin, (Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1997), h. 154.
peran  dalam  hal  praktik  monopoli.  Bahkan  campur  tangan  pemerintah dalam hal ekonomi sangat kecil.
Di  Indonesia,  praktik-praktik  monopoli  seperti  ini  jelas  akan  sangat bertentangan  dengan  ekonomi  pancasila.  Namun  pada  kenyataannya, praktik ekonomi kapitalis yang berujung dengan tindakan monopoli masih saja  tumbuh  subur  di  Indonesia.  Bahkan  bisa  dibilang  mental  monopili mengisi pikiran para pengusaha Indonesia, walaupun tidak semuanya?
Di  negara-negara  muslim  seperti  Pakistan,  telah  memperkenalkan hukum-hukum  yang  menentang  monopoli  dan  praktik  dagang  yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya  kekuasaan  monopoli  dalam  Industri,  pemusatan  kekayaan  dalam tangan-tangan  perusahaan  raksasa  dan  bisnis  mereka  yang  tersebar  luas telah menyebabkan praktik korupsi dan eksploitasi pada konsumen. Untuk menghilangkan  kejahatan  dari  konsentrasi  kemewahan,  maka  perlu mengubah  peraturan  perusahaan,  menghapuskan  sistem  pengelolaan  ke- agen-an  dan  memperkuat  bagian  umum.  Jika  ini  yang  diterapkan,  maka akan  berakibat  pada  keharmonisan  apa  yang  dikendaki  keadilan  sosial Islam. 20
Penyebab  utama  tindakan  monopoli  seseorang  adalah  karena egoisme  dan  kesesatan  hati  terhadap  hamba  Allah.  Karena  orang  yang mempraktikkan  monopoli  ingin  meluaskan  kekayaannya  dengan  cara mencekik orang lain. 21 Dari  keterangan  beberapa  pendapat  di  atas,  maka  dapat  dipahami, bahwa  secara  umum  monopoli  merupakan  tindakan  yang  tidak  terpuji, dan  dapat  merugikan  orang  lain.  Terlebih  ditinjuan  dari  kacamata  sosial kemasyarakatan,  monopoli  merupakan  sesuatu  yang  jelas  sangat meresahkan.  Mengapa  meresahkan?  Logika  sederhananya,  apa  yang terbangan dibenak kita jika barang yang ada di masyarakat hanya dikuasi oleh  salah  seorang  saja.  Dan  orang  tersebut  menjual  di  atas  batas kewajaran.  Jelas  kita  akan  kecewa.  Inilah  yang  dikatakan  dengan mengganggu  ketentraman  tata  sosial  masyarakat  akibat  dari  tindakan monopoli.

## B. Barang-Barang Yang Haram Dimonopoli
Para  ahli fikih berbeda pendapat  soal  monopoli.  Diantara  ahli fikih, ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanaan pokok
20 Ibid.
21 Yusuf Al-Qaradhawi, h. 322
saja. Hak ini seperti pernyataan imam Ghazali “adapun yang selain bahan makanan  pokok  dan  yang  tidak  termasuk  penopang  bahan  makanan pokok  seperti  obat-obatan,  jamu-jamuan,  wewangian  dan  sebagainya, maka  tidak  dikenakan  larangan  meskipun  termasuk  barang  yang dimakan.” 22 Namun Rasulullah bersabda :
ىربو الله نم ىربدقفاموي ينعبرااماعطرلكتحا نم هنم الله
“Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya  ia  telah  berlepas  diri  dari  Allah  dan  Allah  pun  berlepas darinya.” (Hr. Ahmad). 23
Dalam  hal  ini,  menurut  Al-Qaradhawi,  pendapat  yang  paling  kuat yaitu semua jenis barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok,  obat-obatan,  pakaian,  peralatan  sekolah,  perabotan  rumah  tangga dan lainnya. 24
Sebab,  dalam  kontekstual  saat ini,  kebutuhan  di  atas  bisa  dikatakan sebagai  kebutuan  primer.  Saat  ini  kebutuhan  manusia  bukan  hanya terbatas pada kebutuhan makan saja. Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap  barang  tersebut,  maka  semakin  besar  pula  dosa  orang  yang memonopolinya,  terutama  adalah  bahan  makanan.  Lebih  utama  lagi adalah bahan makanan pokok yang mendesak.
Untuk  mengurangi  praktik  monopoli,  maka  pemerintah  dan masyarakat harus turut serta mengontrol lebih aktif. Dan juga, penerapan masyarakat  harus  diberi  pemahaman  tentang  norma  dan  etika  dalam ekonomi Islam, terutama kalangan pelaku usaha.

## Simpulan
Monopoli  yaitu  menahan  barang  untuk  tidak  beredar  di  pasar supaya harga di pasaran menjadi naik. Dalam kegitan ekonomi, monopoli merupakan tidakan yang dilarang terutama dalam ekonomi Islam. Begitu juga  dengan  hukum  positif.  KUHdagang  melarang  praktik  monopoli dalam dunia bisnis.
Berbagai pendapat mengemuka tentang larangan praktik monopoli. Baik  ulama  klasik  maupun  ulama  kontemporer.  Seperti  pendapat  Ibnu Taimiyah,  Yusuf  Qaradhawi,  imam  Ghazali  dan  lain  sebagainya. Pelarangan  terhadap  praktik  ekonomi  bukan  tanpa  sebab,  ada  beberapa
22 Al-Ihya, jilid II
23 Ibid.
24 Yusuf Al-Qaradhawi, Op.Cit , h. 324.
aspek  yang  jika  praktik  ini  tidak  dicegah  akan  mengganggu  perputaran roda perekonomian.
Dahulunya,  larangan  praktik  monopoli  terbatas  hanya  untuk kebutuhan  pokok  saja,  terutama  bahan  makanan,  hal  itu  disesuaikan dengan  keadaan  saat  itu.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman, beberapa ulama menanggapi dengan memeperluas objek kajian monopoli. Dimana  semua  bahan  kebutuhan  pokok  manusia  dilarang  untuk dimonopoli.  Seperti,  bahan  makanan,  sandang,  obat-obatan,  pendidikan dan lain sebagainya. Sebab, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuah  di  atas  menjadi  kebutuhan  pokok  yang  sangat  diperlukan masyarakat.
Melihat fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam selalu  fleksibel  mengikuti  perkembangan  zaman.  Tentunya  ini  sesuai dengan  korelasi  hukum  terdahulu.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  justru dibutuhkanya sebuah monopoli, seperti pengelolaan listrik yang dilakukan pemerintah,  pertamina,  dan  lain  sebagainya.  Ini  berarti,  jika  monopoli untuk  kepentingan  kemasalahatan,  maka  monopoli  dibolehkan.  Namun jika sebaliknya, maka praktik monopoli dilarang. Dan kebanyakan, bahwa monopoli  cenderung  merugikan,  maka  praktik  monopoli  dengan  tujuan mendapat  keuntungan  yang  tinggi  harus  dihindari,  sebab  bisa menyebabkan riba.

## Daftar Pustaka
Adiwarman Karim, Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer ,  Gema  Insani, Jakarta, 2001.
_______________, Islamic Microekonomic , Muamalat Institute, Jakarta, 2000.
_______________, Ekonomi  Islam  Mikro, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine.  S.T  Kansil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke III, 2006, hal 188
Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam , penerjemah : M. Nastangin, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
Muhammad  Najatullah  Siddiqi, Kegiatan  Ekonomi  Dalam  Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
Sjafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keungan : makna Ekonomi Islam, Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1998.
Yusuf  Al-Qaradhawi, Peranaan  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1997.
________________, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam ,  penerjemah  :  Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani, Jakarta, 1997.