Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan
Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia
AKURASI 430 Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang Research Paper
Financial Management
Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to determine whether the calculation, deposit and  reporting  of  Value  Added  Tax  (VAT)  at  PT  Astragraphia  Xprins Indonesia  was  in  accordance  with  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009 tentang  PPN  dan  PPnBM,  and  to  see  the  optimization  of  value  added  tax planning  at  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia.  The  methodology  used  is descriptive  quantitative  and  uses  secondary  data  obtained  from  the company.  The  results  obtained  are  that  the  calculation,  deposit,  and reporting of VAT at PT Astragraphia Xprins is in accordance with the VAT Law, the optimization of tax planning is optimal in terms of tax delays and less  than  optimal  in  maximizing  the  input  tax.  Suggestions  in  order  to maximize Input Tax by making purchases from partners.
Received: 18 Oct 2021
Accepted: 22 Dec 2021 Online: 30 Dec 2021 Keywords:
Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 3, No.3, 2021, pp. 197 - 210 Value Added Tax, Tax planning
Corresponding Author:
eISSN 2685-2888
Sumarno Manrejo Perbanas Institute Sumarno.manrejo@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.430

## Published by LPMP Imperium
Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI
© The Author(s) 2021 CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai sekitar 80%  digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan biaya rutin lainnya (Resmi, 2014). Implementasi self assessment system memerlukan kejujuran wajib pajak sehingga tax compliance akan meningkat yang pada gilirannya tax ratio juga akan membaik. Dari sudut  fiskus  penerimaan  pajak  adalah  optimal  yang  jumlahnya  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat, namun wajib pajak akan berusaha melakukan pembayaran pajak yang paling murah dengan  cara  melakukan tax  planning. Penerimaan  terbesar  pajak  bagi  negara  adalah  pajak penghasilan  yang  disusul  oleh  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  &  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah (PPnBM). Dalam penelitian ini akan fokus mengkaji terhadap implementasi pemungutan PPN & PPnBM serta tax planning studi kasus pada PT Astragraphia Xprins Indonesia.
Menurut  Mira  dkk.,  (2018)  dan  Pania  dkk.,  (2014)    bahwa  wajib  pajak  sudah  berusaha melakukan  perhitungan  dan  pelaporan  PPN  &  PPnBM    sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, namun  masih  terdapat  ketidakbenaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti dalam penelitiannya  Hasan, (2019) mengungkapkan wajib pajak belum melakukan prosedur pelaporan PPN sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Dalam  penelitian  Daud  dkk.,  (2018)  juga  mengungkapkan  wajib  pajak  belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Selain dalam proses perhitungan dan pelaporan, pembuatan faktur pajak juga harus dilakukan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Dalam penelitian Atikasari dkk., (2016) faktur pajak elektronik  berpengaruh  signifikan  dalam  mencegah  pengusaha  membuat  faktur  pajak  fiktif. Namun  menurut  Wahyudi,  (2016)  dalam  artikel  Kementerian  Keuangan,  kasus  tindak  pidana pajak  di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  kasus  faktur  pajak  fiktif  dikarenakan  sistem pengkreditan dalam pemungutan PPN memberi peluang terjadinya fraud .
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  tidak  lepas  dari perencanaan  pajak.  Perencanaan  pajak (Tax  Planning) dapat  digunakan  untuk  meminimalkan resiko  sanksi  pajak  ketika  diperiksa  oleh  fiskus  dan  memenuhi  kewajiban  pajak  yang  benar (Pohan,  2011:13).  Meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  hak  dan kewajibannya juga merupakan tujuan substansial perencanaan pajak (Syafiqoh, 2020). Setelah dilakukan  perencanaan  pajak,  dalam  implementasinya  juga  harus  dilaksanakan  dengan  baik agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam penelitiannya,  (Hapsari  dkk.,  2015)  mengatakan  bahwa  wajib  pajak  yang  mereka  teliti  sudah melakukan  perencanaan  pajak  sesuai  dengan  aturan  pajak  yang  berlaku.  Menurut  (Permana, 2019)  wajib  pajak  yang  diteliti  melakukan  perencanaan  melakukan tax  avoidance dan melaporkan SPT PPN sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan PPN  Pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  optimalisasi  perencanaan pajak PPN-nya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah,  Pajak  Pertambahan  Nilai  adalah  pajak konsumsi  barang  dan  jasa  di  Daerah  Pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo, (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan  atas  konsumsi  didalam  negeri  atau  dalam  daerah  pabean,  baik  konsumsi  barang

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
maupun  jasa.  Sedangkan  menurut  Resmi,  (2016:2),  karakteristik  Pajak  Pertambahan  Nilai meliputi: Pajak Tidak Langsung, yakni Beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan  yang  membayar  pajak,  sedangkan  pihak  yang  menanggung  beban  pajak  berada pada  penanggung  pajak.  Pajak  Objektif,  yakni  PPN  ditentukan  oleh  ada  atau  tidaknya  objek pajak,  kondisi  subjek  dipertimbangkan. Multistage  Tax, yakni PPN  dikenakan  secara  bertahap pada jalur produksi dan distribusi. Non kumulatif, yakni PPN tidak bersifat kumulatif karena ada skema pengkreditan pajak masukan. Credit Method/Invoice Method/Indirect subtraction method, yakni  C onsumption  Type  Value  Added  Tax  (VAT), yakni PPN  di  Indonesia,  pajak  masukan  atas pembayaran  pajak  saat  pembelian  dapat  dikreditkan  dengan  pajak  keluaran  saat  penyerahan barang dan jasa.

## Objek PPN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  dalam  pasal  4,  PPN  dikenakan  atas penyerahan berikut:
1. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Dalam  Undang  Undang  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  klaster  Perpajakan,  pasal 4A  pasal  2  huruf  a  dilakukan  perubahan  yaitu  batubara  menjadi  objek  PPN.  Dalam  UU  No  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Perpajakan, penyerahan dalam bentuk konsinyasi bukan merupakan Objek Pajak. Sedangkan pada Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang HPP, pasal 4A  ayat  2a,  2b  dan  ayat  3a,  3b,  3c,  3d,  3e  dihapus,  sehingga  barang  hasil  pertambangan  dan barang  kebutuhan  pokok  menjadi  BKP  yang  merupakan  objek  PPN  dan  Jasa  pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi menjadi JKP yang merupakan objek PPN.

## Dasar Pengenaan Pajak PPN
Menurut Soemarso, (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Pasal  7  dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  yang meliputi:
1. Harga Jual
Adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta  oleh  penjual  karena  penyerahan  Barang  Kena  Pajak,  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  dipungut  menurut  Undang-Undang  ini  dan  potongan  harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh  pengusaha  karena  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak,  ekspor  Jasa  Kena  Pajak,  atau
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai  yang  dipungut  menurut  Undang-  Undang  ini  dan  potongan  harga  yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar  oleh  Penerima  Jasa  karena  pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dan/atau  oleh penerima  manfaat  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  karena  pemanfaatan  Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor Adalah  nilai  berupa  uang  yang  menjadi  dasar  penghitungan  bea  masuk  ditambah pungutan  berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang  undangan  yang mengatur  mengenai  kepabeanan  dan  cukai  untuk  impor  Barang  Kena  Pajak,  tidak termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
4. Nilai Ekspor
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Atau nilai lain. Adapun Dasar Pengenaan pajak nilai lain dalam pala 8A ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  121/PMK  .03/2015  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  75/PMK.03/2010  Tentang  Nilai  Lain  Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain.

## Tarif PPN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam pasal 7 ayat 1, Tarif Pajak Pertambahan Nilai  sebesar  10%.  Tarif  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  adalah  tarif  tunggal,  sehingga  mudah dalam  pelaksanaannya  dan  tidak  memerlukan  daftar  penggolongan  barang  atau  jasa  dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPN terutang dihitung dengan formulasi adalah PPN Terutang = DPP x 10%.

## Mekanisme Perhitungan PPN
Masih  dalam  Undang–undang  yang  sama  dalam  pasal  15A  ayat  1,  penyetoran  pajak pertambahan  nilai  oleh  pengusaha  kena  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  3 harus  dilakukan  paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  dan sebelum  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  dilakukan.  Pasal  9  ayat  3  berisi apabila  dalam  suatu  masa  pajak,  Pajak  Keluaran  lebih  besar  dari  Pajak  Masukan,  selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan pada  Pasal  15A  ayat  2  menyatakan  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## Pelaporan PPN
Tata  cara  pelaporan  SPT  Masa  PPN  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 9/PMK.03/2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Zain, (2008:1), perencanaan pajak ( tax planning ) adalah tindakan penstrukturan yang terkait  dengan  konsekuensi  potensi  pajaknya  yang  tekanannya  kepada  pengendalian  setiap

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
transaksi yang memiliki konsekuensi pajaknya dengan tujuan bagaimana pengendalian tersebut dapat  mengefisiensi  beban  pajak  melalui  penghindaran  pajak (tax  avoidance) dan  bukan penyelundupan pajak (tax evasion ). Menurut Suandy, (2011:6), tax planning adalah suatu fungsi dari  manajemen  pajak  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  jumlah  beban  pajak  yang  akan dibayarkan dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang legal.
Sedangkan  menurut  Pohan,  (2011:3),  tujuan  perencanaan  pajak  adalah  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang  berlaku;  meminimalisir  beban  pajak;  dan  meminimalkan  terjadinya  kejutan  pajak  akibat pemeriksaan.  Menurut  Suandy,  (2013:12)  ada  dua  cara  untuk  melakukan  perencanaan  pajak pertambahan nilai yaitu:
1. Memaksimalkan Pajak Masukan
2. Menunda pembuatan faktur pajak
Sedangkan  menurut  Zain,  (2003:54),  yang  harus  dipersiapkan  dalam  membuat  perencanaan pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku adalah:
1. Merencanakan  tujuan  dan  manfaat  dari  manajemen  pajak  dengan  usaha-usaha  agar beban pajak efisien dan tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, memenuhi semua kewajiban administratif dan dilaksanakan secara efektif.
2. Mengidentifikasi  kondisi  yang  terjadi  seperti  lingkungan,  etika  dan  kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas dan bertanggung jawab, serta strategi diterapkan untuk jangka pendek atau jangka panjang.
3. Dilakukan  pengembangan  rencana  untuk  mencapai  tujuan  seperti  sistem  informasi dapat  dikaitkan  perencanaan  pajak  dan  petugas  yang  memantau  perpajakan,  dan melakukan pengendalian sedemikian rupa dengan tepat waktu.
Kepatuhan  pajak  juga  dapat  diukur  dalam  perencanaan  pajak  yang  dilakukan,  ukuran  yang dapat digunakan (Suandy, 2013:8) yakni:
1. Tax Saving
Yaitu  upaya  dalam  menahan  diri  untuk  tidak  membeli  sesuatu  yang  memiliki  unsur pajak yang harus dibayarkan.
2. Tax Avoidance
Yaitu  cara  yang  digunakan  dalam  melakukan  penghematan  pajak  dengan  cara memanipulasi data secara legal dan sesuai aturan pajak yang berlaku.
3. Tax Evasion
Yaitu menghemat pajak dengan cara ilegal dan tidak sesuai aturan pajak yang berlaku. Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  perencanaan  pajak  menurut  Suandy, (2013:8) adalah:
1. Tidak  melanggar  aturan  perpajakan.  Jika  membuat  perencanaan  perpajakan  yang melanggar  aturan  pajak  maka  akan  timbul tax  risk yang  dapat  mengancam keberhasilan  perencanaan  pajak.  Sebaiknya  wajib  pajak  menghindari  hal  tersebut karena dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.
2. Secara  bisnis  perencanaan  pajak  yang  dibuat  harus  masuk  akal,  karena  perencanaan pajak  merupakan  bagian  dari  perencanaan  menyeluruh  perusahaan  baik  jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti pendukung harus memadai, seperti perjanjian, faktur penjualan dan pencatatan akuntansinya.

## Motivas i Tax Planning
Menurut  Suandy,  (2013:10)  ada  banyak  motivasi  dilakukannya  perencanaan  pajak,  namun sumbernya dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:
1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah:
a. Pajak yang akan dipungut
Perlu adanya perencanaan pajak yang baik dalam menganalisis transaksi apa yang terkena pajak dan perlu dana berapa sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih  setelah  pajak.  Analisis  transaksi  juga  berpengaruh  terhadap  cash  flow perusahaan.
b. Siapa yang akan jadi subjek pajak? Adanya perlakuan pajak masukan terhadap subjek pajak yang merupakan PKP dan bukan PKP menjadi salah satu hal yang penting dalam perencanaan pajak.
c. Apa saja yang menjadi objek pajak? Adanya perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.
d. Berapa besarnya tarif pajak? Adanya  penerapan schedular  taxation  tariff yang  diterapkan  di  Indonesia  akan membuat  seseorang  berusaha  membuat  perencanaan  agar  tarif  pajaknya  paling rendah.
e. Bagaimana prosedurnya?
Adanya Self Assessment System dan Payment System serta Withholding Tax System mengharuskan seseorang melakukan perencanaan pajaknya dengan baik.
2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law)
Pada  dasarnya,  tidak  ada  aturan  perpajakan  yang  mengatur  semua  aspek  secara sempurna,  maka  dalam  pelaksanaannya  selalu  diikuti  oleh  ketentuan-ketentuan  lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, dan tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang  itu  sendiri,  karena  disesuaikan  oleh  apa  yang  ingin  dicapai  oleh pembuat ketentuan-ketentuan itu sendiri. Keadaan ini membuat munculnya celah bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan pajak.

## 3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Indonesia  merupakan  negara  besar  dan  sangat  luas,  dan  sebagai  negara  yang  sedang dalam  pembangunan  masih  mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan  administrasi perpajakannya  secara  memadai.  Hal  ini  mendorong  perusahaan  untuk  melaksanakan perencanaan  perpajakannya  dengan  baik  untuk  menghindari  sanksi  administrasi  maupun pidana akibat perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya aturan perpajakan yang berlaku dari sistem informasi yang masih belum efektif.

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan, berupa SPT Masa PPN, listing Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, Listing Pajak Masukan yang tidak dikreditkan. Sampel yang

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
digunakan  adalah  data  tahun  2019  dan  2020  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan melakukan komparasi antara regulasi dengan implementasi dan analisis terhadap t ax planning .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019 dan Tahun 2020
Berdasarkan data pada tabel 1, merupakan pajak keluaran dan pajak masukan tahun 2019 dan tahun 2020, sebagai materi pembahasan utama.
Tabel 1. Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019
Masa Pajak Penyerahan BKP/JKP PPN Keluaran Pembelian BKP/JKP PPN Masukan Januari 19.548.333.725 1.954.831.239 58.314.360.656 5.831.436.019 Februari 51.023.938.840 5.102.391.769 79.543.635.542 7.954.363.500 Maret 132.030.182.431 13.203.016.052 84.967.487.965 8.496.748.719 April 132.130.556.647 13.213.053.440 128.791.349.161 12.879.134.805 Mei 101.301.759.845 10.130.173.684 145.383.735.690 14.538.373.480 Juni 55.330.819.334 5.533.079.874 49.120.879.984 4.912.087.920 Juli 107.089.282.964 10.708.926.037 109.312.342.764 10.931.234.196 Agustus 244.792.330.127 24.479.230.829 135.009.396.760 13.500.939.618 September 128.242.796.371 12.824.277.392 283.101.043.625 28.310.104.386 Oktober 259.282.055.173 25.928.203.285 193.955.876.878 19.395.587.579 November 177.520.710.405 17.752.069.941 179.889.403.696 17.988.940.313 Desember 649.417.512.261 64.941.748.861 345.464.780.605 34.546.477.944 Total 2.057.710.278.123 205.771.002.403 1.792.854.293.326 179.285.428.479
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019) Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2019
Sebagai contoh pada bulan Januari dan Februari 2019. Atas pajak keluaran dan pajak masukan untuk  tahun  2019  dan  tahun  2020  adalah  10%  (sepuluh  persen)  dari  Dasar  Pengenaan  Pajak. Untuk  perincian  atas  pajak  masukan  tahun  2019    adalah  bulan  Januari  2019,  pajak  keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 (Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri) sebanyak 1.422 dengan nilai DPP Rp 12.776.215.134 dan PPN Rp 1.277.619.399, faktur pajak dengan kode 02  (Penyerahan  yang  PPN-nya  dipungut  oleh  pemungut  Bendaharawan)  sebanyak  39  dengan nilai  DPP  Rp  975.533.659  dan  PPN  Rp  97.553.355,  faktur  pajak  dengan  kode  03  (Penyerahan yang  PPN-nya  dipungut  oleh  pemungut  non-Bendaharawan)  sebanyak  17  dengan  DPP  Rp 361.007.281 dan PPN 36.100.725, faktur pajak dengan kode 04 (Penyerahan dengan DPP Nilai Lain) sebanyak 53 dengan DPP Rp 46.921.101 dan PPN Rp 4.692.105, faktur pajak dengan kode 07 (Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut) sebanyak 1 dengan DPP Rp 11.878.500 dan PPN 1.187.850, dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 5.376.778.050 dan PPN 537.677.805. Sedangkan Pajak masukan bulan Januari 2019 terdiri dari 410 faktur dengan kode 01.
Pada  bulan  Februari  2019,  pajak  keluaran  terdiri  dari  faktur  pajak  dengan  kode  01 sebanyak  1.160  dengan  nilai  DPP  Rp  17.327.159.671  dan  PPN  Rp  1.732.713.901,  faktur  pajak dengan kode 02 sebanyak 97 dengan nilai DPP Rp 28.475.151.332 dan PPN Rp 2.847.515.092, faktur  pajak  dengan  kode  03  sebanyak  18  dengan  DPP  Rp  455.151.176  dan  PPN  45.515.114, faktur  pajak  dengan  kode  04  sebanyak  38  dengan  DPP  Rp  40.214.631  dan  PPN  Rp  4.021.459, faktur  pajak  dengan  kode  07  sebanyak  2  dengan  DPP  Rp  32.080.000  dan  PPN  3.208.000,  dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 4.694.182.030 dan PPN Rp 469.418.203. Sedangkan Pajak masukan bulan Februari 2019 terdiri dari 454 faktur dengan kode 01.

## Perincian Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2020
Untuk perincian pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2020 adalah sebagai berikut. Sebagai
contoh diulas bulan November dan Desember 2020.

## Tabel 2. Pajak Keluaran & Pajak Masukan Tahun 2020
Masa Pajak Penyerahan BKP/JKP PPN Keluaran Pembelian BKP/JKP PPN Masukan Januari 30.843.563.817 3.084.353.349 285.082.285.928 28.508.228.439 Februari 41.380.982.451 4.138.096.459 52.132.505.162 5.213.250.732 Maret 122.053.484.627 12.205.347.885 45.253.075.899 4.525.307.628 April 59.423.452.687 5.942.343.463 148.342.620.323 14.834.262.064 Mei 102.161.328.210 10.216.132.795 101.235.897.294 10.123.589.757 Juni 74.913.199.886 7.491.318.196 136.961.656.994 13.696.165.644 Juli 103.982.563.794 10.398.254.573 94.599.530.833 9.459.953.029 Agustus 107.538.115.858 10.753.809.767 113.750.437.320 11.375.043.723 September 128.743.090.193 12.874.307.212 96.753.892.811 9.675.389.251 Oktober 105.960.145.189 10.596.012.715 70.259.544.803 7.025.954.439 November 103.853.256.316 10.385.323.827 54.905.436.544 5.490.543.626 Desember 199.109.618.302 19.910.960.019 72.591.851.153 7.259.185.109 Total 1.179.962.801.330 117.996.260.260 1.271.868.735.064 127.186.873.441
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020)
Bulan November 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 961 dengan nilai DPP Rp 15.938.083.266 dan PPN Rp 1.593.806.516 , faktur pajak dengan kode 02 sebanyak 102 dengan nilai DPP Rp 78.531.377.676 dan PPN Rp 7.853.137.769, faktur pajak dengan  kode  03  sebanyak  28  dengan  DPP  Rp  4.333.619.409  dan  PPN  Rp  433.361.941,  faktur pajak  dengan  kode  04  sebanyak  20  dengan  DPP  Rp  23.618.190  dan  PPN  Rp  2.361.815,  dan penyerahan yang pajaknya digunggung dengan DPP Rp 5.026.557.775 dan PPN Rp 502.655.786. Sedangkan Pajak masukan bulan November 2020 terdiri dari 391 faktur dengan kode 01.
Bulan Desember 2020, pajak keluaran terdiri dari faktur pajak dengan kode 01 sebanyak 956 dengan nilai DPP Rp 44.620.176.529 dan PPN Rp 4.462.015.844, faktur pajak dengan kode 02  sebanyak  149  dengan  nilai  DPP  Rp  147.035.072.857  dan  PPN  Rp  14.703.507.270,  faktur pajak  dengan  kode  03  sebanyak  13  dengan  DPP  Rp  2.472.463.463  dan  PPN  Rp  247.246.347, faktur  pajak  dengan  kode  04  sebanyak  34  dengan  DPP  Rp  28.020.659  dan  PPN  Rp  2.802.059, dan  penyerahan  yang  pajaknya  digunggung  dengan  DPP  Rp  4.953.884.794  dan  PPN  Rp 495.388.499.  Sedangkan  Pajak  masukan  bulan  Oktober  2020  terdiri  dari  307  faktur  dengan kode 01.

## Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan pada Tabel 3 disajikannya untuk tahun pajak  2019  dan  Tabel  4  adalah  untuk  tahun  pajak  2020,  implikasinya  adalah  Kurang Bayar/Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Astragraphia Xprins Indonesia.
Berdasarkan data pada tabel 3 dan 4 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 dan 2020, SPT Masa  PPN  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  selalu  mengalami  lebih  bayar,  dikarenakan  PPN keluaran yang dipungut sendiri lebih kecil dibandingkan PPN masukannya. Pajak keluaran yang dipungut  sendiri  adalah  PPN  atas  penyerahan  barang  kena  pajak  atau  jasa  kena  pajak  kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban untuk memungut pajak, biasanya penyerahan ini dilakukan kepada  perusahaan  swasta,  orang  pribadi,  instansi  pemerintah  yang  nilai  penyerahannya dibawah  Rp  2.000.000  (dua  juta  rupiah)  tidak  termasuk  PPN,  dan  penyerahan  kepada  BUMN

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  yang  nilai  penyerahannya  dibawah  Rp  10.000.000  termasuk PPN.  Kode  faktur  pajak  yang  diterbitkan  atas  Pajak  Keluaran  yang  dipungut  sendiri  adalah  01 dan 04. Pajak Keluaran yang dipungut sendiri merupakan Utang Pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan,  dan  harus  disetorkan  ke  negara  setelah  dikurangkan  dengan  kredit  pajak  yaitu Pajak Masukan.
Tabel 3. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2019
Masa Pajak PPN Keluaran Dipungut Sendiri PPN Masukan Kompensasi Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) Januari 1.819.989.309 5.831.436.019 - -4.011.446.710 Februari 2.206.153.563 7.954.363.500 -4.011.446.710 -9.759.656.647 Maret 2.527.382.731 8.496.748.719 -9.759.656.647 -15.729.022.635 April 2.120.541.281 12.879.134.805 -15.729.022.635 -26.487.616.159 Mei 2.042.413.930 14.538.373.480 -26.487.616.159 -38.983.575.709 Juni 2.120.138.215 4.912.087.920 -38.983.575.709 -41.775.525.414 Juli 3.029.799.089 10.931.234.196 -41.775.525.414 -49.676.960.521 Agustus 2.973.984.513 13.500.939.618 -49.676.960.521 -60.203.915.626 September 4.951.638.573 28.310.104.386 -60.203.915.626 -83.562.381.439 Oktober 3.683.775.470 19.395.587.579 -83.562.381.439 -99.274.193.548 November 3.344.627.260 17.988.940.313 -99.274.193.548 -113.918.506.601 Desember 15.851.554.084 34.546.477.944 -113.918.506.601 -132.613.430.461
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019)
Tabel 4. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2020 Masa Pajak PPN Keluaran Dipungut Sendiri PPN Masukan Kompensasi Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) Januari 1.690.142.332 28.508.228.439 - -26.818.086.107 Februari 1.695.971.036 5.213.250.732 -26.818.086.107 -30.335.365.803 Maret 1.986.759.753 4.525.307.628 -30.335.365.803 -32.873.913.678 April 1.115.345.092 14.834.262.064 -32.873.913.678 -46.592.830.650 Mei 1.362.902.608 10.123.589.757 -46.592.830.650 -55.353.517.799 Juni 2.213.328.741 13.696.165.644 -55.353.517.799 -66.836.354.702 Juli 2.560.555.465 9.459.953.029 -66.836.354.702 -73.735.752.266 Agustus 1.609.596.773 11.375.043.723 -73.735.752.266 -83.501.199.216 September 2.726.767.812 9.675.389.251 -83.501.199.216 -90.449.820.655 Oktober 3.001.682.887 7.025.954.439 -90.449.820.655 -94.474.092.207 November 2.098.824.117 5.490.543.626 -94.474.092.207 -97.865.811.716 Desember 4.960.206.402 7.259.185.109 -97.865.811.716 -100.164.790.423
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, 2020 Dasar  Pengenaan  Pajak  atas  penyerahan  tahun  2019  terakumulasi  sebesar  Rp 2.057.710.278.123  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  Rp  205.771.002.402,  data  Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.179.962.801.330 dan Pajak Pertambahan  Nilai  sebesar  117.996.260.260.  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dikenakan  adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, sehingga untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah
Dasar Pengenaan Pajak atas pembelian tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.792.854.293.326 dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebesar  Rp  179.285.428.479,  data  Dasar  Pengenaan  Pajak  atas penyerahan  tahun  2020  adalah  sebesar  Rp  1.271.868.735.064  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai sebesar  127.186.873.441.  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dikenakan  adalah  sebesar  10%  dari Dasar  Pengenaan  Pajak,  sehingga  untuk  perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  pembelian yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Perhitungan  pajak  pertambahan  nilai  yang  kurang  bayar/lebih  bayar  pada  PT Astragraphia  Xprins  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah.  Pada  penelitian  Mira  dkk. (2018)  yang  berjudul  Analisis  Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  Di  Makassar  dan  Pania  dkk.  (2014)  yang  berjudul  Analisis Pencatatan  Dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT  Wenang  Permai  Sentosa,  juga memberikan  hasil  yang  sama,  yaitu  Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sesuai  dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

## Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  data  dan  analisis  yang  dilakukan  pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia,  tidak terdapat penyetoran yang dilakukan atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2019 dan tahun 2020. Hal  ini  dikarenakan  Pajak  Keluaran  yang  dipungut  sendiri  lebih  kecil  dibandingkan  Pajak Masukan PT Astragraphia Xprins Indonesia sehingga menunjukkan Lebih Bayar (LB).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka tidak ada penyetoran PPN terutang dan kelebihan atas pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa berikutnya.
Berbeda  halnya  dengan  penelitian  Santoso  dkk  (2018)  pada  PT  Emigas  Sejahtera, menunjukkan status PPN yang kurang bayar dan pernah melakukan penyetoran PPN terlambat, sehingga terdapat implikasi Kurang Bayar (KB) dan sanksi yang harus dibayarkan.

## Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  adalah  analisis  pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT Astragraphia Xprins Indonesia pada tahun 2019 dan tabel 6 tahun 2020 selalu dilaporkan tepat waktu. Tepat waktu dengan indikasi tanggal lapor tidak melampuai batas tanggal pelaporan.
Pelaporan  SPT  Masa  PPN  pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  tidak  melewati  bulan berikutnya  dari  Masa  Pajak  yaitu  batas  pelaporan  dalam  aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pada penelitian Mira dkk. (2018) yang berjudul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar dan Pania dkk., (2014) yang berjudul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  PT  Wenang  Permai  Sentosa,  juga  memberikan  hasil  yang  sama, yaitu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

## Analisis Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai
Hasil penelitian yang diperoleh untuk tax planning PPN yang dilakukan PT Astragraphia Xprins Indonesia disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
Tabel 5. Analisi s Tax Planning PPN PT Astragraphia Xprins Indonesia
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020)
Adapun  dapat  dilihat  tabel  6  menunjukkan  lebih  bayar  sesudah  dikreditkan  pajak masukan yang tidak dikreditkan.
Tabel 6. Lebih Bayar setelah optimalisasi tax planning tahun 2019
Masa Pajak PPN Keluaran Dipungut Sendiri PPN Masukan Kompensasi Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) Januari 1.819.989.309 5.876.089.560 0 -4.056.100.251 Februari 2.206.153.563 8.012.318.956 -4.056.100.251 -9.862.265.645 Maret 2.527.382.731 8.594.333.076 -9.862.265.645 -15.929.215.990 April 2.120.541.281 12.926.217.649 -15.929.215.990 -26.734.892.358 Mei 2.042.413.930 14.630.869.190 -26.734.892.358 -39.323.347.617 Juni 2.120.138.215 4.961.445.220 -39.323.347.617 -42.164.654.622 Juli 3.029.799.089 11.019.809.237 -42.164.654.622 -50.154.664.770 Agustus 2.973.984.513 13.566.967.510 -50.154.664.770 -60.747.647.767 September 4.951.638.573 28.358.928.334 -60.747.647.767 -84.154.937.528 Oktober 3.683.775.470 19.500.659.958 -84.154.937.528 -99.971.822.016 November 3.344.627.260 18.057.724.604 -99.971.822.016 -114.684.919.360 Desember 15.851.554.084 34.625.878.060 -114.684.919.360 -133.459.243.337
Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2019)
Berdasarkan  Tabel  6  dan  Tabel  7  tampak  upaya tax  planning PPN  yang  dilakukan  PT Astragraphia Xprins Indonesia dalam upaya melakukan efisiensi. Pertama, dapat menunda utang pajak PPN. Dengan menunda penerbitan faktur pajak maka utang pajak yang timbul juga akan tertunda.  Kedua,  mengurangi  beban  pajak  PPN  akibat  harus  membayar  PPN  dari  kegiatan
No Uraian Dasar Hukum Optimal/Tidak Optimal 1 Menerbitkan faktur pajak saat menerbitkan faktur penjualan dan pengakuan piutang. PP No 1 Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi PP No 9 Tahun 2021 Optimal dalam menunda terutangnya PPN 2 Menerbitkan faktur pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak menggunakan Nilai Lain untuk tagihan Jasa Logistik Permenkeu No 75/PMK.03/2010 yang kemudian diubah menjadi Permenkeu No 121/PMK.03/2015 Optimal dalam mengurangi PPN terutang dari yang seharusnya 10% menjadi 1% 3 Melakukan  pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak dari perusahaan yang sudah PKP Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Optimal dalam memaksimalkan Pajak Masukan sebagai kredit pajak 4 Faktur pajak yang dikreditkan adalah faktur pajak yang belum melewati 3 bulan sejak faktur pajak tersebut diterbitkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Optimal dalam memaksimalkan Pajak Masukan sebagai kredit pajak 5 Tidak melakukan kegiatan membangun sendiri Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Optimal dalam hal mengurangi utang pajak 6 Pajak Masukan dengan Kode FP 04 tidak dikreditkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tidak Optimal dalam Pengkreditan Pajak Masukan 7 Masih ada Pembelian ke Vendor yang belum menjadi PKP Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tidak Optimal dalam Pengkreditan Pajak Masukan
membangun  sendiri.  Utang  pajak  PPN  juga  berkurang  dengan  menggunakan  DPP  Nilai  lain sebagai  dasar  pengenaan  pajak  PPN.  Ketiga,  kredit  pajak  yang  dikreditkan  dapat  digunakan karena  sudah  menjadi  PKP.  Ketika  melakukan  pembelian  barang  atau  jasa  kena  pajak,  Pajak Masukan dari transaksi tersebut bisa dikreditkan untuk mengurangi utang pajak PPN. Selain itu mengkreditkan  Pajak  Masukan  pada  bulan  setelah  faktur  pajak  diterbitkan  oleh  penjual  juga dapat  meminimalisir  pembetulan  SPT  Masa  PPN,  dibandingkan  harus  dikreditkan  pada  bulan yang  sama.  Keempat,  dapat  meminimalisir  kejutan  pajak  yang  dapat  timbul  pada  saat pemeriksaan  pajak  karena  Tax  Planning  yang  tidak  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Kelima,  atas pajak  masukan  dengan  kode  04  dan  pembelian  dari  vendor  yang  belum  PKP  mengakibatkan pajak masukan yang dikreditkan belum optimal.
Tabel 7. Lebih Bayar setelah optimalisasi tax planning tahun 2020
Masa Pajak PPN Keluaran Dipungut Sendiri PPN Masukan Kompensasi Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) Januari 1.690.142.332 28.578.983.061 0 -26.888.840.729 Februari 1.695.971.036 5.261.753.893 -26.888.840.729 -30.454.623.587 Maret 1.986.759.753 4.583.635.630 -30.454.623.587 -33.051.499.464 April 1.115.345.092 14.845.168.338 -33.051.499.464 -46.781.322.711 Mei 1.362.902.608 10.173.850.450 -46.781.322.711 -55.592.270.553 Juni 2.213.328.741 13.736.497.297 -55.592.270.553 -67.115.439.109 Juli 2.560.555.465 9.525.151.720 -67.115.439.109 -74.080.035.364 Agustus 1.609.596.773 11.397.388.116 -74.080.035.364 -83.867.826.707 September 2.726.767.812 9.709.986.364 -83.867.826.707 -90.851.045.259 Oktober 3.001.682.887 7.071.204.113 -90.851.045.259 -94.920.566.485 November 2.098.824.117 5.513.430.752 -94.920.566.485 -98.335.173.120 Desember 4.960.206.402 7.272.089.487 -98.335.173.120 -100.647.056.205 Sumber: PT Astragraphia Xprins Indonesia, (2020) Setelah dilakukan optimalisasi implementasi tax planning PPN, nilai lebih bayar pada SPT PPN  tahun  2019  dan  2020  menjadi  seperti  dibawah  ini:  Pertama,  Lebih  bayar  tahun  2019 sebelum dilakukan tax planning atas pajak masukan yang tidak dikreditkan adalah sebesar Rp 132.613.430.461,  setelah  pajak  masukan  yang  tidak  dikreditkan  menjadi  dikreditkan,  lebih bayar  tahun  2019  menjadi  Rp  133.459.243.337.  Terjadi  penambahan  Lebih  Bayar  sebesar  Rp 845.812.876.  Kedua,  lebih  bayar  tahun  2020  sebelum  dilakukan  tax  planning  atas  pajak masukan  yang  tidak  dikreditkan  adalah  sebesar  Rp  100.164.790.423,  setelah  pajak  masukan yang  tidak  dikreditkan  menjadi  dikreditkan,  lebih  bayar  tahun  2020  menjadi  Rp 100.647.056.205. Terjadi penambahan Lebih Bayar sebesar Rp 482.265.782.
Dalam  hal  optimalisasi,  lima  dari  tujuh Tax  Planning  PPN yang  dilakukan  sudah  optimal dalam hal mengurangi beban pajak. Tiga dari tujuh Tax Planning yang dilakukan optimal dalam mengurangi  atau  menunda  PPN  terutang,  dan  dua  dari  tujuh Tax  Planning yang  dilakukan optimal  dalam  memaksimalkan  Pajak  Masukan  sebagai  kredit  pajak  PPN.  Sedangkan  dua tax planning belum optimal dalam memaksimalkan faktur pajak masukannya.

## KESIMPULAN
Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  sudah  sesuai dengan  Undang-Undang  No  42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan Barang Mewah. PT Astragraphia Xprins Indonesia tidak melakukan penyetoran PPN karena  selalu  mengalami  Lebih  Bayar  (LB)  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  42  Tahun  2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  selalu  mengalami  Lebih  Bayar  (LB)  pada  setiap  masa

## Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang
Analisis Implementasi dan Perencanaan Ppn Dan Ppnbm..
pajak (Januari sampai dengan Desember) tahun 2019 dan 2020. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Astragraphia Xprins Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Perencanaan Pajak Pertambahan  Nilai  yang  dilakukan  pada  PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  perlu  dioptimalkan karena  masih  adanya  pajak  masukan  yang  belum  dikreditkan  sebesar  Rp  845.812.876  pada tahun 2019 dan Rp 482.265.782 pada tahun 2020.

## Implikasi
PT  Astragraphia  Xprins  Indonesia  hendaknya  mengoptimalkan tax  planning guna  efisiensi sehingga  dapat  mencapai  tujuan  perusahaan  yang  diharapkan.  Keterbatasan  penelitian  ini adalah  data  yang  diperoleh  hanya  dari  satu  perusahaan  saja  yaitu  PT  Astragraphia  Xprins Indonesia,  sehingga  hasil  dari  penelitian  ini  tidak  bisa  diambil  untuk  masalah  yang general terjadi di seluruh perusahaan di Indonesia. Selain itu, keterbatasan penulis dalam pengetahuan tentang perpajakan juga menjadi kekurangan dalam hasil penelitian ini nantinya.

## REFERENSI
Atikasari, N., Susilo, H., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Jurnal Perpajakan (Jejak) , 9 , 8. Daud,  A.,  Sabijono,  H.,  &  Pangerapan,  S.  (2018).  Analisis  Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai Pada  PT.  Nenggapratama  Internusantara. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 13 (02). https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018
Hapsari,  M.,  Djudi,  M.,  &  Karjo,  S.  (2015). Evaluasi  Perencanaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada PT. “X” Di Kabupaten Kediri . 6. Hasan,  W.  A.  (2019).  Analisis  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada  PT.  Bumi  Mitra Buton Abadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen , 1 (2), 27–34.
https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.246
Londorang,  I.  M.,  Sabijono,  H.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2014). Penerapan  Tax  Planning  Pajak
Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel . 10.
Mira,  M.,  Rusydi,  M.,  &  Alfian,  Muh.  (2018).  Analisis  Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan  Nilai  Pada  PT.  Industri  Kapal  Indonesia  (Persero)  Di  Makassar. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 1 (2), 94–108. https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2917 Pania,  A.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Afandy,  D.  (2014). Analisis  Pencatatan  Dan  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa . 9.
Permana, B. J. (2019). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Pt. XYZ . 8 , 16. Pohan, C. A. (2011). Manajemen Perpajakan Strategi  Perencanaan Pajak dan Bisnis . PT Gramedia Pustaka Utama.
Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus . Salemba Empat.
Santoso,  F.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Gerungai,  N.  Y.  T.  (2018).  Analisis  Perhitungan,  Penyetoran  Dan Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada  PT.  Emigas  Sejahtera. Going  Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1). https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22059.2018 Soemarso, S. R. (2007). Perpajakan: Pendekatan Komprehensif . Salemba Empat.
Syafiqoh, D. (2020). Tax Dispute Mitigation Analysis Of Value Added Tax Through Tax Planning . 16 (1), 11.
Undang-Undang  No  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan Barang Mewah
Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Wahyudi,  D.  (2016). Kasus  Faktur  Pajak  Fiktif  Dan  Pencegahannya [Government].  Kementrian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/sekretariat-badan-kasus-faktur-pajak-fiktif- dan-pencegahannya-2019-11-05-30a15ffe/
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (10 ed., Vol. 1). Salemba Empat.

## How to cite this Article
Manrejo, S., & Sebayang, D. R (2021). Analisis Implementasi & Perencanaan Ppn & Ppnbm Pada Pt  Astragraphia  Xprins  Indonesia. AKURASI:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (3),  197  – 210.