## PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM
DAN PEMERIKSAAN

## TERHADAP TAX EVASION DENGAN MORALITAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
Mira
( mira.acc07@gmail.com) Ansyarif Khalid Dosen Akuntansi UNISMUH Makassar
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh Self  Assessment  system ,  Pemeriksaan  Pajak  serta  Moral Pajak  sebagai  variabel  moderating  terhadap tax  evasion Pada  KPP Pratama  Makassar Utara, baik  secara  simultan  maupun  secara parsial. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu 100  Wajib  pajak  Badan  yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Peneliti menggunakan regresi berganda  sebagai  alat  untuk  menganalisis  data,  dan  diolah dengan program statistik SPSS 16.0. Hasil pengujian hipotesis secara simultan  menunjukkan  bahwa  secara  serempak  Pengaruh Self Assessment  system ,  Pemeriksaan  Pajak  serta  Moral  Pajak  sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan secara  parsial  ditemukan  bahwa Self  Assessment  system (X1) berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap tax  evasion , Pemeriksaan  Pajak (X2)  berpengaruh negatif tidak  signifikan terhadap tax  evasion, dan  Moral  Pajak  (X3)  memoderasi Self Assessment  system terhadap tax  evasion,  sedangkan moral  pajak tidak memoderasi pemeriksaan pajak terhadap tax evasion Pada KPP Pratama Makassar Utara. Keyword :  Self  Assessment System, Pemeriksaan  Pajak , Tax Morale, Pembayaran Pajak , Tax Evation

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze the influence of the Self Assessment system,  Tax inspection and  Tax  Morale  as  moderating variable  on  tax  evasion  in KPP  Pratama  Makassar,  either simultaneously  or  partially.  This  study  used primary  data  and secondary data. The sample in this study is 100 taxpayers registered in KPP Pratama Makassar. This study used multiple regression as a tool to analyze the data, and processed with statistical program SPSS 16.0.  Results  of  hypothesis  testing  simultaneously  showed  that simultaneously  Effect  of  Self  Assessment  system,  tax  inspection  and Moral  Taxes  as  moderating  variable have  a significant  effect  on  tax
evasion and partially found that the Self Assessment system (X1) has a negative  and significant effect on tax evasion, tax inspection (X2 ) has  a  negative and significant  effect  on  tax  evasion,  and  morale tax (X3)  moderate  the  Self  Assessment  system  on tax  evasion,  while  the tax  morale  does  not  moderate tax  inspection on  tax  evasion  in KPP Pratama Makassar. Keyword :  Self  Assessment  system,  tax  inspection,  tax  Morale,  tax evation
A. LATAR BELAKANG Pajak merupakan  salah  satu  penentu  keuangan  Pemerintah, dimana  pajak  menempati  porsi  yang  paling  dominan  sebagai  salah satu  sumber  penerimaan  negara,  oleh  karena  itu  Pemerintah  harus memiliki  manajemen  yang  baik  dalam  mengelola  sumber  dana  yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efesien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan Sementara  itu,  upaya pemerintah  dari  sektor  pajak  belumlah maksimal, hanya pada tahun 2012 sebesar Rp 1.021,8 Triliun (100,5%) dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 1.016,2 triliun, namun seiring  dengan  berkembangnya  waktu  penerimaan  pajak  yang fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun  yang  dapat  kita  lihat  dari  realisasi penerimaan  pajak  pada  tahun  2011 sebsar  Rp  873,9  triliun  atau (99,3%) dari target sebesar Rp 878,7 Triliun , tahun 2013  sebesar Rp 1.040  triliun  atau  (91,6%)  dengan  target  sebesar  Rp  1.139,3  triliun dan tidak  mencapai  target  penerimaan  pajak  yang  telah  ditentukan (Badan  Kebijakan  Fiskal,Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia, Dirjen  pajak,  2014).  Salah  satu  Upaya  untuk  mendapatkan penerimaan pajak yang optimal adalah dengan menggunakan sistem pemungutan self  assesment  system ,  tidak  hanya  mengandalkan pemerintah  tetapi  diperlukan  sikap  bijak  dari  Wajib  pajak,  yaitu terkait  dengan  kesadaran dan  kepatuhan  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu pelaksanaan self assesment system dapat  berjalan  dengan  baik  (Suwandhy,  2010).  Dampak  dari pilihan sistem self  assessment dimana wajib  pajak diberi  wewenang penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan,  menyetor  dan melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang berlaku, akan tetapi secara keseluruhan itu akan dapat berlangsung sesuai  yang  direncanakan  apabila  semua  wajib  pajak  memiliki kesadaran  membayar  pajak /moralitas perpajakan  ( tax  morality, Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima  umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan  sebagainya, akhlak,  budi pekerti, susila atau kesadaran bernegara . Disisi lain Pemeriksaan pajak serta pelaksanaan self  assessment system tidak  akan  berhasil  apabila tidak  ada  kesadaran  dari  Wajib  Pajak.  Kesadaran  berkaitan  dengan
moral.  Apabila  kesadaran  bernegara  tinggi,  maka  berarti  pula moralitas  perpajakannya  juga  tinggi.  Wajib  pajak  dengan  moralitas perpajakan  yang  tinggi  cenderung  patuh  dan  tidak  akan  melakukan tax  evasion, sebaliknya  wajib  pajak  yang  moralitas  perpajakannya rendah akan berusaha untuk melakukan tax evasion. Hardika (2006) menemukan  bukti  empiris  bahwa  moral  pajak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dimana  wajib  pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibandingkan wajib pajak lain tampa alasan moral. Penelitian yang dilakukan Pasulian (2013) Moral Wajib  Pajak  akan  berpengaruh  terhadap tax  Evasion ,  sedangkan Salman  (2012)  menemukan tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan dari variabel moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

## B. TINJAUAN TEORETIS 1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Menurut    Undang-undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo  (2011:21)  mendefinisikan  Pajak  adalah  iuran kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung  dapat  ditunjukan dan yang digunakan  untuk    membayar pengeluaran umum
b. Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:2) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:
1) Fungsi Budgetair dimana  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur ( Regulerend) , pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
a) Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c) Tarif  pajak  ekspor  sebesar  0%, untuk  mendorong  ekspor  produk indonesia dipasarabn dunia
2. Pemeriksaan Pajak a. Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan  PMK-199/PMK.03/2007  pemeriksaan  dalah serangkaian kegiatan menghinput dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proffesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara  objektif  dan  professional berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan b. Kriteria Pemeriksaan Pajak Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari
Direktorat  Jenderal  Pajak,  seperti  yang  dituangkan  dalam  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-10/PJ.7/2004  tanggal 31  Desember  2004,  kriteria  pemeriksaan  adalah: Pelaksanaan pemeriksaan  tidak  boleh  menyimpang  dari  ketentuan  yang menjadi dasar hukumnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak yang diperiksa. Sebaliknya, Wajib Pajak berkewajiban memberikan  keterangan  lisan  maupun  tertulisterkait  dengan kewajiban  perpajakannya  yang  diperiksa. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan diupayakan tetap berpegang teguh pada kejujuran  dan  keterbukaan  agar  terhindar  dari  penyelewengan yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara.  Terlaksananya pemeriksaan  secara  baik  dan  benar  berarti  terjalin  kerja  sama yang  baik  antara  fiskus  dan  wajib  pajak  untuk  menegakkan hukum  pajak  tanpa  melalui  proses  peradilan  sehingga  terwujud keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.
Adapun  dasar  hukum  pemeriksaan  pajak  terutang  dalam beberapa peraturan, antara lain:
1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 3) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
4) Serta  beberapa    Peraturan    Dirjen  Pajak  yang  mengatur secaraspesifik tentang pemeriksaan pajak
c. Tujuan Pemeriksaan Pajak
DJP  berdasarkan Pasal  2  Peraturan      Menteri  Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang        Tata        Cara        Pemeriksaan
menyatakan        bahwa        tujuan dilaksanakannya  pemeriksaan pajak adalah:
1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2) Untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan untuk  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan pembinaan  kepada  wajib  pajak,  pemeriksaan  dapat  dilakukan dalam hal:
1) Surat  Pemberitahuan  menunjukkan  kelebihan  pembayaran pajak,  termasuk  yang  telah  diberikan  pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukkan rugi
3) Surat  Pemberitahuan  tidak  disampaikan  atau  disampaikan tidakpada waktu yang telah ditetapkan
4) Surat   Pemberitahuan   yang   memenuhi   kriteria   seleksi yangditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
5) Data dan atau keterangan dalam Surat Pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman
6) Ada  indikasi  kewajiban  perpajakan  selain  kewajiban  yang disebut pada huruf c tidak dipenuhi (Mardiasmo,2011:153) Pemeriksaan  dengan  tujuan  lain  sebagaimana  tersebut diatas, dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak
3. Moralitas Pajak
Perkataan moral secara bahasa berasal dari ungkapan bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan, Bertens (2002:4).
Berdasarkan Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (  KBBI) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima  umum mengenai perbuatan, sikap,  kewajiban,  dan    sebagainya,  akhlak,    budi  pekerti,  susila. Sedangkan  bermoral  adalah  mempunyai  pertimbangan  baik  buruk, berakhlak  baik.  Istilah  moral  biasanya  dipergunakan  untuk menentukan  batas-batas  suatu  perbuatan,  kelakuan,  sifat  dan perangai  dinyatakan  benar,  salah,  baik,  buruk,  layak  atau  tidak layak, patut  maupun tidak patut.
Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak  atau  kepercayaan  dalam  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat dengan membayar pajak Cumming et.al (2005:3).
4. Penggelapan Pajak ( tax evasion) a. Pengertian Penggelapan Pajak ( tas evasion) Mardiasmo  (2011:9)  mendefinisikan  penggelapan  pajak  ( tax evasion ) adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh wajib pajak  untuk meringankan  beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang. Dikarenakan  melanggar  undang-undang,  penggelapan  para wajib pajak  sama  sekali  mengabaikan  ketentuan  formal  perpajakan  yang menjadi  kewajibannya,  memalsukan  dokumen,  atau  mengisi  data dengan tidak lengkap dan tidak benar Menurut Santoso dan Rahayu (2013:6) tax evasion merupakan suatu  tindakan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  dengan  melawan ketentuan  pajak  ( ilegal) yang  dapat  dihukum  dengan  sanksi  pidana. merupakan  usaha  aktif  wajib  pajak  dalam  hal  mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri  untuk  tidak  membayar  pajak  sebagaimana  yang  telah  terutang menurut aturan perundang-undangan
b. Alasan dilakukan Penggelapan Pajak ( tax evasion) Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk  melakukan  penghindaran  pajak  (Nurmantu,  2004:26)  adalah sebagai berikut:
1) Ada  peluang  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  karena ketentuan  perpajakan  yang  ada  belum  mengatur  secara  jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
3) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya
4) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5) Ketentuan  perpajakan  tidak  berlaku  sama  terhadap  seluruh Wajib Pajak
6) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi
c. Dampak Penggelapan Pajak ( Tax evasion)
Menurut Gunadi (2007:6)  akibat dari pengelakan pajak antara lain sebagai berikut:
1) Dalam bidang keuangan.
Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi  lain  yang  berhubungan  dengan  itu,  seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi.dll.
2) Dalam bidang ekonomi
Penggelapan  pajak  sangat  mempengaruhi  persaingan  sehat antara  para  pengusaha.  Maksudnya  pengusaha  yang  melakukabn penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga  perusahaan  yang  menggelapkan  pajak  memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.
3) Dalam bidang psikologi. Jika  wajib  pajak  terbiasa  melakukan  penggelapan  pajak,  itu sama  saja  membiasakan  untuk  selalu  melanggar  undang-undang. Karena  tujuan  Wajib  Pajak dalam  menggelapkan  pajak  pasti  untuk mencari keuntungan yang lebih besar.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengelakan/penggelapan  pajak  yang  dilakukan  oleh  WP  memiliki konsekuensi  yang  sangat  beresiko  secara  materil  dan  non  materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak  itu  akan  menguntungkannya  secara  jangka  panjang,  akan tetapi  konsekuensi  yang  terjadi  jika  terungkapnya  tindak penggelapan  pajak  tersebut,  maka  WP  akan  membayar  dengan kerugian  berkali-kali  lipat  disertai  dengan  dengan  denda  dan kurungan  pidana  dalam  jangka  waktu  tertentu,  ditambah  pula  jika WP  tidak  mempunyai  cukup  dana  untuk  menutup  denda  yang diputuskan,  sejumlah  asset  akan  disita  dan  bisa  berdampak  pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

## C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  Seluruh  wajib  pajak Badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara  yang berjumlah  10.799  (KPP  Pratama  Makassar  Utara). Sampel  adalah suatu  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  (Sugiyono,  2008).  Dalam  pengambilan  sampel  peneliti menggunakan  metode sampel random  sampling, yaitu  teknik penentuan  sampel  dari  populasi  yang  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan Skala Usaha yang ada dalam populasi tersebut. Pada penelitian  ini  sampel  yang  digunakan  adalah Wajib  Pajak  Badan . Menentukan  ukuran  sampel  pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2008) yaitu:
N
n = 1 + N.e 2 10.799 n =
1 + (10.799). (0,1) 2
n = 100 Responden
2. Jenis dan Sumber Data a. Jenis data
Jenis  data yang  relevan  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu data  kualitatif  yaitu data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara serta  penyebaran  kuesioner  pda  wajib  pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.
b. Sumber Data Dari  segi  sumbernya,  maka  data  yang  relevan  digunakan dalam  penelitian ini yaitu  data  primer  dan  sekunder sebagai berikut:
1) Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  langsung  di  ambil langsung  seluruh  dari  responden  dengan  menggunakan metode angket  (kuesioner).  Sejumlah  pernyataan  diajukan  kepada responden  dan  kemudian  responden  diminta  menjawab  sesuai dengan pendapat mereka.
2) Data Sekunder
Data  sekunder  diperlukan  dalam  penelitian  ini  sebagai pendukung  penulisan.  Sumber  data  ini  diperoleh  dari  berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti  KPP.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  jumlah Wajib  Pajak  efektif,  terdaftar  dan  Wajib  Pajak  yang menyampaikan  SPT  yang  diperoleh  dari  KPP Pratama Makassar Utara,  peran  pajak  dalam  APBN  diperoleh  dari  Berita  Pajak. Untuk  mengumpulkan  data  sekunder  dilakukan  kajian  literatur dari  publikasi  maupun  data  yang  diperoleh  dari  KPP Pratama Makassar Utara.
3. Metode Analisis
Metode  analisis  data yaitu  dengan menggunakan statistik deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji  asumsi  klasik  dan  uji  hipotesis. Penelitian  inimenggunakan  program  pengolahan  data  yaitu  SPSS versi 16 . Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression  Analysis (MRA). Moderated  Regression  Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana  dalam  persamaan  regresinya  mengandung  unsur  interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009). Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

## D. PEMBAHASAN 1. Data dan Deskripsi Responden
Data deskriptif ini mengambarkan berbagai kondisi responden yang  ditampilkan  secara  statistik  dan  memberikan  informasi  secara sederhana  keadaan  responden  yang dijadikan  objek  penelitian.  Pada penelitian  ini  responden  digambarkan  berdasarkan  jenis  kelamin responden, Umur responden, pendidikan  responden, dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 X1X3 + b5 X2X3+ e
Tabel 1 Deskripsi Karakteristik Responden Deskripsi Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Pria Wanita 76 24 76% 24% Umur Responden 25            Tahun 26 – 35    Tahun 36 – 55    Tahun Diatas 55 Tahun 5 65 30 0
5% 66%
30% 0 Pendidikan Terakhir D3 S1 S2 S3 Lainnya 12 75
9 0 4 12%
75% 9% 0% 4% Lama Bekerja Kurang dari 1 tahun antara 1 – 5 Tahun antara 6 – 10 Tahun Lebih dari 10  Tahun 3 17 66 14 3% 17% 66% 14% Sumber : data primer yang diolah, 2014

## 2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas Pengujian  validitas  instrument  dengan  menggunakan  software statistic, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( r-hitung > r-tabel) maka instrument terebut dikatakan valid.  Berdasarkan  uji  validitas  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan  valid.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada r-hitung lebih  besar r- tabel dimana  nilai r-tabel untuk  sampel  sebanyak  100  responden adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Uji Validitas Variabel Variabel Indikato r Nilai Nilai Keteranga n r hitung r tabel Self Assesment System SAS1 0,293 0,195 Valid X1 SAS2 0,648 0,195 Valid SAS3 0,813 0,195 Valid SAS4 0,567 0,195 Valid SAS5 0,618 0,195 Valid Pemeriksaan Pajak PP1 0,675 0,195 Valid
X2 PP2 0,630 0,195 Valid PP3 0,576 0,195 Valid PP4 0,209 0,195 Valid PP5 0,575 0,195 Valid PP6 0,205 0,195 Valid Moralitas Pajak MOPAJ1 0,516 0,195 Valid X3 MOPAJ2 0,637 0,195 Valid MOPAJ3 0,598 0,195 Valid Tax Evasion TEV1 0,315 0,195 Valid Y TEV2 0,598 0,195 Valid TEV3 0,684 0,195 Valid TEV4 0,567 0,195 Valid TEV5 0,700 0,195 Valid TEV6 0,509 0,195 Valid Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian,
2014 b. Uji Reliabilitas
Dari data berikut ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas  menunjukan alpha  cronbach’s lebih  besar  dari  0,6  maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliable. Setelah dilakukan uji validitas,  langkah  selanjutnya  adalah  uji  reliabilitas  data  yaitu dengan  melihat  nilai cronbach’s  alpha .  Uji  reliabilitas  dilakukan untuk  menunjukan  sejauh  mana alat  pengukur  dapat  dipercaya. Secara  umum  suatu  instrument  dikatakan  bagus  jika  memiliki koofesien cronbach’s  alpha  > 0,6  maka  kuesioner  penelitian  tersebut dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 untuk sampel sebanyak 100 responden adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Indikator Correted Item Keterangan Total Correlation Self Assesment System 0,777 SAS1 0,863 Reliabel X1 SAS2 0,709 Reliabel SAS3 0,649 Reliabel SAS4 0,734 Reliabel SAS5 0,714 Reliabel Pemeriksaan Pajak 0,684 PP1 0,550 Reliabel X2 PP2 0,572 Reliabel PP3 0,581 Reliabel PP4 0,736 Reliabel PP5 0,609 Reliabel PP6 0,753 Reliabel Moralitas Pajak 0,747 MOPAJ1 0,728 Reliabel
X3 MOPAJ2 0,617 Reliabel MOPAJ3 0,643 Reliabel Tax Evasion 0,785 TEV1 0,832 Reliabel Y TEV2 0,740 Reliabel TEV3 0,720 Reliabel TEV4 0,747 Reliabel TEV5 0,718 Reliabel TEV6 0,759 Reliabel Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian,
2014
Tabel 3 menunjukkan  nilai cronbach’s alpha atas  variabel self assessment system sebesar 0,777, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0684, variabel Moralitas Pajak sebesar 0,747, dan variabel tax evasion sebesar 0,785. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner  semua  variabel  ini  reliabel  karena  mempunyai  nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6.
c. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas Data Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusisecara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan  menggunakan histogram  standardized  residual  dan  PP  plot standardized  residual .  Uji  normalitas  bertujuan untuk  menguji variabel  independendan  variabel  dependen  yaitu Self  assesment system (X1),  Pemeriksaan  Pajak  (X2)  dan  moralitas  pajak  sebagai variabel  moderat  (X3)  terhadap tax  evasion (Y)  keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows
Pada grafik normal plot terlihat titik - titik menyebar di sekitar garis  diagonal,  serta  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
2) Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan  yang  lain.  Heteroskedastisitas  menunjukan  bahwa variasi  variabel  tidak  sama  untuk semua  pengamatan.  Pada heteroskedastisitas  kesalahan  yang  terjadi  tidak  secara  acak  tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau  lebih  variabel.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  maka  hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber  : Output  SPSS  16.0 for  Windows berdasarkan  hasil penelitian, 2014 Dari  grafik Scatterplot yang  ada  pada  gambar  di  atas  dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas  maupun  dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model regresi (Ghozali, 2011).
3. Analisis Pengujian Hipotesis a. Analisis Regresi Berganda
Setelah  dilakukan  uji  validitas  dan  reabilitas  data dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa  model  telah  dapat  digunakan  untuk melakukan  pengujian  analisa  regresi  berganda.  Berdasarkan  hasil pengolahan  data  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditunjukkan ringkasannya, seperti terlihat pada tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4 Ringkasan hasil Estimasi Regresi Variabel Koofesien Nilai Probability Keputusan t- hitung siginifikan X1_SAS -0.503 -4.341 0,000 Signifikan
X2_PP -0.224 -0.821 0,414 tidak signifikan X3_MOPAJ -0.606 -2.323 0,022 Signifikan Moderat1 0.048 2.005 0,048 Signifikan Moderat2 0.084 1.303 0,196 tidak signifikan Konstanta 4.918 4.512 0,000 Signifikan R 0,619 Adjusted R 2 0,350 F-hitung 11.671 ( Prob- sign) 0,000 DW 1,999 N = 100 Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian,
2014 Berdasarkan  hasil  uji  regresi  berganda  yang  telah  dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 for Windows, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:
Y    =    4.918 – 0.503X1_SAS -0.224X2_PP – 0.606X3  _MOPAJ +0.048X1X3_Moderat1 +0.084X2X3_Moderat2
b. Uji Koofesien Determinasi R 2 (Koefisien Determinasi)
Dari  hasil  program  SPSS  yang  dilakukan  mengestimasi  data yang  ada  pada  tabel    6  sehingga  diperoleh  nilai Adjusted  R  Square (R2)  sebesar  0,350  atau  30,5%.  Nilai Adjusted  R  Square (R2)  ini nampaknya  kecil,  tetapi  mengingat  penelitian  ini  memakai  data primer  yang  memiliki  variasi  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  tingkat  Adjusted R  Square  ( R2) pengaruh self assessment  system, pemeriksaan  dapat  dikatakan  bahwa  variabel dependen yaitu tax evasion dapat dijelaskan oleh variabel independen self  assessment  system, Pemeriksaan  pajak  dan  moralitas  pajak sebagai variabel moderat, sedangkan sisanya (100% - 30,5% = 69,5%) dijelaskan oleh variabel lain  yang tidak termaksud dalam penelitian.
c. Uji Simultan
Pengujian  hipotesis  secara  simultan  (serempak)  dapat  diuji dengan menggunakan uji ANOVA atau F test. Jika probabilitas nilai signifikansi  <  0,05  maka  hal  ini  menandakan  H1  diterima  dan  H0 ditolak, dan apabila probabilitas nilai signifikansi > 0,05 maka hal ini menandakan  H1  ditolak  dan  H0  diterima.  Dimana  koefesien  dalam penelitian ini adalah 0,005. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data seperti yang nampak apada tabel 6 diatas sehingga diperoleh  nilai  F-hitung  11.671  dengan  tingkat  signifikansi  0,000. Karena  probabilitas  signifikansi  jauh  lebih  kecil  dari  0,05,  maka model  regresi  dapat  digunakan  memprediksi  Y( Tax  evasion )  atau dapat dikatakan bahwa X1 ( Self assesment system ), X2 (Pemeriksaan
pajak), X3 (moralitas pajak), moderat1 (perkalian antara variabel X1 dan  X3)  dan  moderat2  (perkalian antara variabel  X2  dan  X3) secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  Y  ( Tax  evasion ),  hal  ini menandakan H1 diterima dan H0 ditolak.
d. Uji Signifikansi Parameter Individual  (Uji t Statistik) Uji  statistik  t  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  (penjelas)  secara  individual  mampu menerangkan  variasi  variabel  dependen  (terikat).  Jika  nilai  t-hitung (+) > (+) t-tabel atau t-hitung (-) < (-) t-tabel maka variabel independen secara  individu  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.Tingkat signifikansi  yang  digunakan  adalah  5%. Dari  hasil  program  SPSS yang  dilakukan  mengestimasi  data  pada  tabel  6  diatas  sehingga diperoleh :
1) Variabel X1 ( Self assesment system) memberikan nilai koefisien parameter  (t-hitung)  sebesar -4.341  dengan  tingkat  signifikansi 0,000  (<0,05). Hal  ini  berarti  H 1 diterima  sehingga  dapat dikatakan bahwa self assesment system berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap tax  evasion karena  tingkat  signifikansi  yang dimiliki  variabel Self  assesment  system <  0,05  (0,000<  0,05)  dan nilai thitung > 1,985 (-4.341 > 1,985).
2) Variabel  X2  (Pemeriksaan  pajak ) memberikan  nilai  koefisien parameter sebesar  dengan tingkat signifikansi 0,136 (>0,05). Hal ini  berarti  H 1 ditolak sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap tax  evasion karena  tingkat  signifikansi  yang  dimiliki  variabel pemeriksaan pajak > 0,05  (0,136> 0,05)  dan  nilai  thitung < 1,985 (1.504  < 1,985).
3) Variabel moderat1 memberikan nilai koefisien parameter sebesar - 0,606  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,048  (<0,05).  Variabel moderat1  yang  merupakan  interaksi  antara  X1  ( Self  assesment system) dan X3 (moralitas pajak)  ternyata positif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (moralitas pajak) memoderasi  pengaruh Self  assesment  system terhadap tax evasion.
4) Variabel moderat2 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,084 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,196  (>0,05).  Variabel moderat2  yang  merupakan  interaksi  antara  X2  (Pemeriksaan pajak ) dan  X3  (moralitas  pajak)    ternyata  tidak  signifikan,
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  X3  (moral  pajak) tidak  memoderasi pengaruh  pemeriksaan  pajak  terhadap tax evasion.

## 4. Hasil Penelitian
a. Pengaruh Self assesment system terhadap tax evasion
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh negatif secara  parsial  antara Self  assesment  system terhadap tax evasion dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sistem  pemungutan  pajak  dengan  menggunakan self
assessment  system dimana  wajib  pajak  dengan  sukarela  untuk mendaftarkan  diri,  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  jumlah pajak  yang  terutang  sejatinya  wajib  pajak  dituntut  untuk  bersikap jujur  dan  patuh  dalam  pelaporan  jumlah  kewajiban  perpajakannya dengan  begitu  wajib  pajak  tersebut  telah  berpartisipasi  dalam menyukseskan  pelaksanaan self  assessment  system. Dimakassar khususnya  wajib  pajak  badan  telah  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  dengan  tepat  waktu  dan  jujur  hal  ini  terlihat  dari peningkatan  jumlah  wajib  pajak  yang mendaftarkan  diri  yaitu  pada tahun 2011 jumlah wajib pajak Badan yang terdaftar sebanyak 8.586 WP,  tahun  2012  terjadi  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yaitu sebanyak  9.235  WP  dan  sampai  pada  bulan  September  2014  wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara  sebanyak 10.799 WP. Hal ini tentu saja menunjukan bahwa respon wajib pajak badan  terhadap  pelaksaanaan self  assessment  system sangat  baik, ditambah  lagi  dengan  kualitas  pelayanan  dari  fiskus  yang  baik melalui AR ( Account Representatif) sehingga memberikan kemudahan bagi  wajib  pajak  untuk  mengkomunikasikan  masalah    yang  terkait dengan  pelaporan  SPT  secara  gamblang  dan  perubahan  undang- undang  perpajakan.  Baiknya  pelaksanaan self  assessment  system dimana  semakin  tinggi  tingkat  kebenaran  menghitung  dan memperhitungkan, ketepatan menyetor serta mengisi dan melaporkan SPT  wajib  pajak,  maka  tingkat tax evasion  semakin  menurun  atau dengan kata lain apabila self assessment system dilaksanakan dengan baik dan kesungguhan serta kejujuran baik dari fiskus maupun wajib pajak  maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  ini  senada  dengan penelitian  terdahulu  Puspitasari  dan  Dewi  (2013)  dan  Suwandhy (2010) yang menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion b. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemeriksaan  pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax evasion dilihat berdasarkan  nilai  signifikan lebih dari  0,05. Penelitian  ini  senada dengan  penelitian  yang  dilakukan  Nurcahyonowati  (2013),  Salman dan  Rifky  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak tidak berpengaruh  signifikan terhadap tax  evasion, yang  artinya  apabila wajib pajak telah melaksanakan self assessment system dengan baik,
penuh  kejujuran  dan  kepatuhan  maka  tidak  perlu  menunggu dilakukan  pemeriksaan  untuk  mengetahui  apakah  wajib  pajak melakukan tax evasion . Keberadaan AR ( account representative) yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  pelayanan  dan  pengawasan secara  langsung kepada Wajib  Pajak  tertentu  yang  telah  ditugaskan kepadanya,  yaitu  bertanggungjawab  untuk  menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional, serta memberikan respon yang  efektif  atas  pertanyaan  dan  permasalahan  yang  disampaikan, sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi tugasnya. Beberapa  informasi  yang  diberikan  oleh Account  Representative kepada  Wajib  Pajak adalah yaitu rekening  Wajib  Pajak  ( Taxpayers’ Account ) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, perubahan data  identitas  Wajib  Pajak,  tindakan  pemeriksaan  dan  penagihan pajak, kemajuan  proses  keberatan  dan  banding dan perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  mereduksi tindakan tax evasion. Tidak berpengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap tax evasion juga  dipengaruhi  oleh  waktu  pemeriksaan,  hal  ini  dikarenakan pemeriksaan  pajak  dilakukan  setelah  tahun-tahun  berikutnya, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa tidak menjadi masalah jika melaporkan  SPT  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya,  karena sebelum  dilakukan  pemeriksaan  dan  ternyata  melakukan penggelapan  pajak  (membayar  tidak  sesuai  dengan  yang  terutang), wajib  pajak  diberikan  ruang  (kelonggaran)  dengan  melakukan konseling  yaitu  membuat  komitmen  untuk  membayar  sejumlah tersebut dengan mengangsur selama tahun yang disepakati, atau bisa dibayar  sekaligus.  Selain  itu,  kendala  lain  yang  dihadapi    petugas pemeriksa (Ditjen) Pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang sudah mencapai angka 10.799.
c. Moralitas  Pajak  memoderasi  pengaruh Self assesment system , terhadap tax evasion Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh serta memoderasi antara self assesment system terhadap tax evasion dilihat  berdasarkan  nilai  signifikan kurang dari  0,05. Dalam pelaksanaan Self Assesment system yang kurang baik dimana negara memberikan kepercayaan  kepada wajib pajak  untuk  menghitung, menyetor  dan  melaporkan sendiri jumlah kewajiban  perpajakannya, sehingga  membuka  ruang  bagi  wajib  pajak  untuk  menyelewengkan nominal pajak yang harus dibayarkan, inilah yang kemudian banyak memicu maraknya kasus perpajakan  yang  bukan  hanya  menyeret wajib pajak  melainkan petugas  pajak  (fiskus)  untuk  ambil  bagian (terlibat) dalam tindakan tax evasion . Oleh karena itu,  sistem apapun
yang diterapkan tidak akan efektif apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran  akan  kewajibannya  kepada  negara,  dan  kesadaran  ini tentulah  berkaitan  dengan  moral  wajib  pajak.  Moral  menjadi  dasar yang  akan  mengarahkan  pada  perbuatan  baik  atau  buruk.  Oleh karena  itu  kesadaran  membayar  pajak  akan  melahirkan  moralitas perpajakan  Apabila  kesadaran  bernegara  tinggi,  maka  berarti  pula moralitas  perpajakannya  juga  tinggi,  artinya  wajib  pajak  yang memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada hak dan kewajiban sebagai  warga  negara  dan  senantiasa  menyadari  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  warga  negara  yang  taat  .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  etika  saja  dan  moral  saja  sudah  cukup memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah mempunyai  tingkat  etika  yang  tinggi  tidak  perlu  diancam  akan diperiksa  agar  mereka  patuh  (tidak  melakukan  penggelapan  pajak). Temuan  ini  sesuai  dengan  teori  tahapan  penalaran  moral  dari Kohlberg  (1969)  dalam  Cahyonowati  (2012)  bahwa  seseorang  yang telah berada tahap post conventional akan berperilaku patuh karena ia  sadar  bahwa  perilaku  tersebut  memang  seharusnya  ia  lakukan. Kepatuhan  tersebut  bukan  karena  ketakukan  akan  ancaman diperiksa  atau  karena  aturan  yang  mengikat.  Kepatuhan  tersebut berasal  dari  kesadaran  pribadi,  bukan  karena ancaman  hukuman seperti pada tahap pre-conventional. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin  tinggi  moralitas  pajak  wajib  pajak  maka  semakin  rendah tindakan tax  evasion yang  dilakukan. Penelitian  ini  senada  dengan penelitian  yang  dilakukan  Pasulian  (2013)  Moral  Wajib  Pajak berpengaruh signifikan terhadap tax Evasion .

## E. DAFTAR PUSTAKA
Ayu, Stephana Dyah .2011. Persepsi Efektivitas Pemerikasaaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak .  Seri  Kajian llmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011: halaman 44-5.
Ayu,  Stephana  Dyah dan Rini Hastuti.  2009. Persepsi  WP:  Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian,  Teknologi Sistem Perpajakan,  dan Kecenderungan  Personal  (Studi  WP Orang  Pribadi") .  Kajian akuntansi. Volume 1 Nomor 1. Februari 2009 halaman 1-12
Bertens, K.  2002. Etika . Cetakan  Ketujuh. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Cahyonowati. Nur.,  D.  Ratmono  and  Faisal. 2012. Peranan  Etika, Pemeriksaan,  dan  denda Pajak  untuk  Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi .  Jurnal Administrasi dan Keuangan Volume 9 No.2: halaman 136-153.
Cummings  et.  al.  2005. Effects  Of  tax  Morale  on  Tax  Compliance: Experimental  and  Survey  Evidence. Andrew  Young  School  Of Policy Studies,  Georgia  State  Univerrsity  Of  Tennesse. Switzerland. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Ginting, Paham dan Syafrizal H. Situmorang, 2008. Filsafat Ilmu dan Metode Riset
. Medan: USU Press.
Gunadi.  2007.
Pajak  Internasional. Edisi Revisi . Lembaga  Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Hardika,  N.  Sentosa .2006. Pengaruh  Lingkungan  dan  Moral  Wajib Pajak terhadap sikap dan Kepatuhan Wajib pajakPada Hotel berbintang  di  Provinsi  Bali . Disertasi Universitas  Airlangga Surabaya. Liana,Lie.2009. Penggunaan  MRA  dengan  SPSSuntuk  menguji Pengaruh  Variabel  Moderating  terhadap  hubungan  antara variabel Independen dan Variabel Dependen . Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK. Volume XIV Nomor 2. Juli 2009: hal 90- 97.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan Edisi Revisi  2011 . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Masri,  Indah  dan Dwi Martani.  2012. Pengaruh  Tax  Avoidence Terhadap  Cost  of  Debt .  PPJK  20,  Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pemeriksaan.
Pasulian, Aries. 2010. Pengaruh Umur, Pendapatan, Moral terhadap pembayaran pajak dan tax Evasion Kajian akuntansi. Volume 10 Nomor 1. September 2010: halaman 77-95. Permatasari,  Inggrid  dan  Herry  laksinto. 2013.
Minimalisasi  tax Evasion melaui  Tarif  Pajak,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan,  Keadilan  sistem  Perpajakan  dan  ketepatan Pengalokasian  Pengeluaran  Pemerintah.
Journal  Of Accounting . Volume 2 Nomor 2. 2013. Permita .Audia  citra  et  all. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang  Pribadi  Atas  Pelaksanaan  Self  Assesment  System Terhadap Tindakan Tax Evasion Dikota Padang . SNA manado 2013.
Puspitasari. Indah dan Dewi Kusuma Wardani. 2013. Persepsi Wajib Pajak  Orang  Pribadi  pada  tingkat  Kepatuhan  Pelaksanaan Self  Assessment  System  terhadap  Tindakan  Penyelundupan Pajak  (Tax  Evasion):  Studi  Pada  KPP  Pratama  Sleman Yogyakarta. Jurnal akuntansi. Volume 1 Nomor  2.  Desember
2013 halaman 35-47. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek
Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta Santoso, Iman. Ning  Rahayu. 2013. Corporate  Tax  Management .
Penerbit Ortax. Jakarta
Salman.  Kautsar  dan  M.  Farid. 2008. Pengaruh  Sikap  dan  Moral Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Pada  Industri Perbankan di Surabaya . E-jurnal. Diakses 05 September 2014.
Saraswati.  Vanny  Ayu. 2013. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Self Assesment  System  Terhadap  Tax  Evasion .  Kajian akuntansi. SNA manado 2013
Siahaan,  Marihot  P.  2010. Hukum Pajak Elementer . Edisi  Pertama. Cetakan Peratama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012.
Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak .  Yogyakarta, PPJK  15
Universitas Gajah Mada.
Surat Edaran Nomor SE-28/PJ.7/2013 tentang Kebijakan
Pemeriksaan
Suwandhy. Reski Suhairi. 2003. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas  Pelaksanaan  Self  Assesment  System  dalam  Kaitannya dengan Tindakan  Tax  Evasion  Dikota  Padang .  Kajian akuntansi. Volume 3 Nomor 1. November 2013: halaman 49-59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan.