## REFORMASI HUKUM BIDANG INVESTASI ASING DI INDONESIA

## oleh : Joko Trio Suroso

## PENDAHULUAN
Investasi adalah mekanisme yang mempertemukan penawar (mereka yang memiliki dana lebih) dengan peminta (mereka yang membutuhkan dana). Penawar dan peminta dipertemukan bersama melalui lembaga finansial dan pasar dinansial. Kadang-kadang mereka berhubungan langsung, seperti pada transaksi kekayaan.
Lembaga finansial seperti bank, biasanya menerima tabungan kemudian meminjamnkan di mana penawar dan peminta dana dipertemukan melalui perantara, seperti pasar saham, pasar obligasi dan pasar opsi. Harga dari wahana investasi dalam pasar, merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. 1 Dengan disepakatinya General Agreement On Tariff and Trade (GATT) di Uruguay Arround tahun 1994, dan kemudian menjadi World Trade Organizatiom (WTO) dapat dikatan merupakan cikal bakal awal terjadinya arus terjadinya investasi besar-besaran antar Negara-negara, khususnya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesepakatan GATT – WTO yang dimaksud yaitu mengenai perdagangan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs). Dalam TRIMs ditentukan bahwa setiap negara penandatangan perseujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Dari ketentuan TRIMs tersebut bahwa investasi asing tidak lepas hubungannya dengan kegiatan perdagangan internasional, karena setiap kegiatan investasi selalu berbarengan dengan jalur perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. 2
Di Indonesia pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an menunjukkan bukti bahwa investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA) menjadi faktor pendorong bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi. Peraturan tentang investasi atau penanaman modal asing telah diterbitkan sejak tahun 1967 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan dicabut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## PEMBAHASAN

## I. Pengertian dan Jenis-jenis Penanaman Modal
Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri meupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.Sumber penanaman modal terdiri dari dua, yaitu dalam negeri dan asing. Pengetian inevestasi atau penenaman modal dalam Webster’s Universal College Dictionary, disebutkan “Invest, to put money to use, by purchase or expenditure, in something offering
1 Hukum Bisnis (Business Law), Syahrin Naihasy, Mida Pustaka, Hal. 167
2 Asas dalam Hukum Investasi - SUDUT HUKUM™.htm
potentials profitable returns or use money, as in accumulating something : to invest large achieve something”. 3
Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal unutk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baiki menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penanaman modal sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatka pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4
Penanaman modal terbagi menjadi kelompok atau jenis, yaitu berdasarkan subjek, berdasarkan bentuk, berdasarkan negara asal penanam modal.Penanaman modal berdasarkan subjeknya terbagi menjadi, 3 yaitu :
1. Personal Invesment / Penanaman modal perseorangan
Penanaman modal yang menggunakan kekayaan individu untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan unutk memperoleh keuntungan.
2. Interprise Invesment/Penanaman Modal Korporasi Penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya tau membuka cabang-cabang baru.
3. Public Invesment/Penanaman Modal Negara Penanaman modal yang menggunakan kekayaan negara untuk emnjalanka usaha tertentu dengan membentuk badan-badan usaha milik negara atau BUMD. Investasi jenis ini biasanya digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk pengadaan listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dan sebagainya. 5
Penanaman modal berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 (tiga) mcam, yaitu :
1. Direct Invesment/Investasi Langsung Penanaman modal yang memberikan kewenangan kepada investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahan dimana modalnya ditanam dan langsung pula menganggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.
3 Webster’s Universal College Dictionary
4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5 https://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/
2. Portofolio Investment Penanaman modal yang tidak memberikan kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.
3. Indirect Invesment/Investasi Tidak Langsung Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menganggung resiko atas untung ruginya perusahaan itu. Pihak kreditur hanya mengharapkan si debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidka mau tau apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur rmengalami kerugian di dalam usahanya kreditur tetap akan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya.
Penanaman modal berdasarkan negara asal penanaman modal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Foreign Invesment/Penanaman Modal Asing Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Domestic Invesment/Penanaman Modal dalam Negeri Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 6

## II. Peran Badan Koordinasi dan Pananaman Modal
Badan Koorodinasi dan Penanaman Modal ( BKPM) didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. 7
BKPM dibentuk dengan tujuan mendorong iklim penanaman modal yang kondusif, meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal, meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan advokasi, terkait pelaksanaan penanaman modal, meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.
Dalam hal mendorong iklim penanaman modal yang kondusif BPKPM melakukan penyediaan rumusan peratruan, undang-undang, dan kebijakan penanaman modal yang probisnis, termasuk diantara pemberian insentif investasi, penyediaan informasi akurat seputar sumber daya yang berpotensi dan peluang usaha yang menarik, serta mneydiakan bahan acuan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan usaha nasional dan meningkatkan kemitraan usaha.
6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Penanaman_Modal
Dalam hal meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal BKPM melakukan peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendukung tercipatanya kesepakatan kerjasama penanaman modal yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Dalam hal meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan advokasi, terkait pelaksanaan penanaman modal BKPM melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan serta danya pengendalian dalam pelaksanaan modal agar realisasi investasi meningkat.
Dan dalam hal meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal BKPM melakukan peningkatan kualitas layanan administrasi para aparatur BKPM, peningkatan kualitas perencanaan program, serta mewujudkan keserasian dalam hubungan masyarakat terkait penanaman modal. 8
BKPM memiliki fungsi yaitu melakukan pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, melakukan pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal, menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, melakukan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha, melakukan pembuatan peta penanaman modal di Indonesia, melakukan koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal, melakukan pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal, dan melaukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modalm melakukan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, malakukan koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia, memberikan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal, melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga, dan melaksanakan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

## III. Reformasi Hukum di Bidang Investasi Melalui Penguatan Keasadaran Investasi di Tingkat Pemerintah Daerah
Pemerintah saat ini giat dalam mengupayakan peningkatan investasi, salah satunya, dengan menerbitkan paket kebijakan. Namun di tengah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut justru terdapat hambatan dengan adanya banyakya regulasi tingkat daerah yang ditengarai sebagai salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi di daerah. Hal ini dapat dikarenakan penafsirkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terlalu luas oleh masing-masing daerah dimana daerah dapat membuat regulasi tersendir baik berbentuk Perda, SK Gubernur/Walikota/Bupati
8 http://www.anneahira.com/bkpm.htm
9 http://www.bkpm.go.id/id/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm
Alih-alih mendorong percepatan investasi ke daerah-daerah, nyatanya pemda justru membuat Perda yang secara substansi justru memberatkan pelaku usaha atau investor yang mencoba melakukan ekspansi usaha. Di satu sisi, pemda didorong untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utamanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya pemda memperbesar PAD justru dengan membuat kebijakan yang ‘mengunci’ pelaku usaha lewat kewajiban-kewajiban yang dari segi ekonomi sangat memberatkan. Belum lagi, regulasi yang dibuat kebanyakan tak punya basis hukum yang kuat dan seringkali dibuat secara tumpang tindih dengan aturan yang skala nasional selevel undang-undang.
Kalangan dunia usaha masih mengeluhkan proses pengurusan ijin dan pelayanan di beberapa daerah belum mengalami perubahan yang signifikan. Keluhan dan ketidakpuasan dunia usaha saat ini belum sepenuhnya teratasi, terutama keluhan yang berhubungan dengan biaya tinggi dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha. Ini terjadi akibat belum berubahnya orientasi pemerintahan daerah terhadap hubungan perizinan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
Berikut ini adalah uraian penemuan permasalahan-permasahan di daerah yang menimbulkan kalangan dunia usaha sulit untuk melakukan investasi, antara lain, 1. Kebijakan, dan implementasi investasi
Hal yang terjadi bahwa tidak adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturan dan implementasi Investasi. Inkonsistensi dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai “one stop services center” atau sebagai badan promosi investasi. Hal ini dapat membingungkan investor/calon investor.
2. Masalah dan hambatan birokrasi. Sudah bukan rahasia umum rentang birokrasi di daerah yang terlalu panjang, ini telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia.
3. Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah. Dengan banyaknya permasalahan terkait perda dibidang investasi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap otonomi daerah masih keliru. Permasalahan dimaksud banyak terkait dengan masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi unpredictable . Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan selalu menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.
4. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakaan ketenagakerjaan Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah.
5. Tingkat korupsi yang masih tinggi Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebakkan praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-daerah. Dalam praktek dilapangan banyak yang menggunakan instrumen regulasi sebagai justifikasinya.
6. Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak Dalam implementasinya di daerah, skema insentif yang diatur dalam berbagai aturan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan investasi yang di tetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh investor.
7. Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi Meskipun UU Penanaman modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi.
8. Lemahnya penegakan dan kepastian hukum Munculnya berbagai kasus seperti : kasus cemex, divestasi KPC, Karaha Bodas, Mining Churcil, dan lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum khususnya hukum kontrak masih lemah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
9. Lemahnya koordinasi antar kelembagaan Ketidakjelasaan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Kordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok (politis) maupun ekonomi.
10. Permasalahan lain
Permasalahan lain yang membutuhkan perhatian serta pembenahan adalah masalah stabilitas politik dan keamanan yang relatif rentan terjadi. 10
Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor apabila ingin melakukan investasinya di Indonesia, salah satu hal utama adalah regulasi di daerah yang dianggap menghambat dalam proses pengurusan perizinan. Hal tersebut dikarenakan adanya otonom daerah dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur segala kegiatyan yang dilakukan di daerahnya masing-masing. Hal sebab itu pemerintah daerah dalam membuat regulasi di daerah seharusnya membuat aturan yang seiring sejalan dengan peraturan investasi induknya khususnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Karena dalam UU Penanaman Modal tersebut sudah diatur secara jelas kemudahan-kemudahan berinvestasi dan fasilitas-fasilitas yang didapat oleh investor.
Selain mengandalkan investasi asing untuk menopang pemerataan ekonomi di seluruh daerah Indonesia, sebaiknya pemerintah harus segera membenahi hal-hal sebagai berikut agar kesejahteraan masyarakat Indonesia tetap dapat terjaga, yaitu 1. Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.
10 Fu Handi adalah Executive Director Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah), http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di-indonesia/
2. Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program- program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.
3. Perikanan Kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perikanan di Indonesia, telah menjadi salah satu kegiatan perekonomian penduduk yang sangat penting. Perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi subsektor pada sektor pertanian. Melainkan telah menjadi salah satu sektor yang kedudukannya sama dengan sektor-sektor lainnya. Masalah perikanan tidak lepas dari kehidupan masyarakat nelayan. Kerena masyarakat nelayan adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya.
4. Energi alternatif Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan issu-issu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas- batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama. 11
11 http://hisyamjayuz.blogspot.co.id/2013/05/5-hal-yang-perlu-dibenahi-di-indonesia.html

## PENUTUP
Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri meupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Namun dalam pelaksanaan invesatasi masih terdapat hambatan-hambatan yang masih belum dapat diselesaikan secara sempurna antara lain dalam hal-hal Kebijakan, dan implementasi investasi, birokrasi. ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah, sumber daya manusia dan permasalahan kebijakaan ketenagakerjaan, tingkat korupsi yang masih tinggi, kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak, rendahnya jaminan dan perlindungan investasi, lemahnya penegakan dan kepastian hukum, lemahnya koordinasi antar kelembagaan, permasalahan lain (situasi politik).
Untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi, pemerintah tidak hanya mengandalkan investasi asing semata namun juga tetap ebrusaha melakukan upaya-upaya menumbuhkan jiwa-jiwa usaha masyarakatnya, dan juga membenahi hal-hal antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi sektor pertanian, pengembangan ekonomi pada sector perikanan, pengembangan energi alternatif, dan pengembangan sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Webster’s Universal College Dictionary Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2015 Asas dalam Hukum Investasi - SUDUT HUKUM™.htm https://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Penanaman_Modal http://www.bkpm.go.id/id/lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm http://www.anneahira.com/bkpm.htm Fu Handi adalah Executive Director Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah), http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di indonesia/
http://hisyamjayuz.blogspot.co.id/2013/05/5-hal-yang-perlu-dibenahi-di-indonesia.html