Jurnal Pendidikan Indonesia
p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920 Vol. 02 No. 09 September 2021

## Wawasan Al Qur’an Tentang Lembaga Pendidikan
Turham AG IAIN Takengon
Email : turham.ag@iain-takengon.ac.id

## *
Correspondence

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Diterima : 02-08-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 10-09-2022
Diterima dalam bentuk revisi : 21-09-2022
Demokrasi menjadi sebuah keharusan untuk diperaktekkan dalam proses pendidikan.  Sebagai  instrumen  perekat  dan  pemersatu  bangsa  dalam tataran praktis pendidikan harus mengakomodasikan secara luas prinsip- prinsip demokratis, Rasulullah telah memberikan teladan yang baik bagi kita, dalam prakteknya demokrasi tidak dapat dilepaskan dari diskusi dan dialog,  sehingga  peserta  didik  tidak  dididik  untuk  pandai  untuk menghapal saja akan tetapi lebih kepada menilai, mengevaluasi secara kritis  dan  diajarkan  cara  mengkaji  persoalan  dan  cara  memahaminya. Maka diharapkan pendidikan Islam dapat mengimplementasikan konsep demokrasi yang sesuai dan cocok dengan tujuan dan filosofi pendidikan Islam untuk meningkatan kualitas layanan pendidikan yang berwawasan bermutu  sehingga  akan  mampu  bertahan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan tujuan utama pendidikan Islam.

## ABSTRACT
Democracy is a must to be practiced in the educational process. As an instrument  of  glue  and  unification  of  the  nation  at  the  practical  level, education  must  accommodate  broadly  democratic  principles,  the Prophet has set a good example for us, in practice democracy cannot be separated  from  discussion  and  dialogue,  so  that  students  are  not educated to be good at memorizing things. but rather to assess, evaluate critically and be taught how to examine problems and how to understand them. So it is hoped that Islamic education can implement the concept of democracy  that  is  appropriate  and  in  accordance  with  the  goals  and philosophy  of  Islamic  education  to  improve  the  quality  of  educational services  with  quality  insight  so  that  it  will  be  able  to  survive  in accordance  with  the  needs  of  the  community  without  losing  the  main purpose of Islamic education.
Kata kunci : Demokrasi Pendidikan, filsafat, Pendidikan Islam
Keywords: . Education Democracy, philosophy, Islamic Education
Attribution-ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)

## Pendahuluan
Demokrasi sangat penting dalam proses pendidikan. Demokrasi sangat menghargai perbedaan  pada  setiap  individu.  Demokrasi  sangat  penting  untuk  diperaktekkan  dalam pendidikan  ( Syahriman  &  Mulyana ,  2021).  Demokrasi  akan  memperkaya  suatu  ilmu karena adanya perbedaan pemikiran dan pandangan dari setiap insan. Karena pendidikan merupakan  proses  pembentukan  manusia  yang  akan  mengembangkan  kemampuannya sebagai hamba Allah dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini ( Hidayat
& Abdillah , 2019). Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai wujud dari praktek manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah.
Pada  Saat  ini  banyak  sekali  Negara  yang  menganut  Sistem  Demokrasi  sebagai sistem pemerintahannya  ( Korupsi Perizinan , 2019). Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hukum ( Mujiwati , 2016). Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri dan wakil rakyat  seharusnya  menjadi  pengendali  yang  bertanggung  jawab  terhadap  tugasnya ( Defrizal et al., 2020). Oleh karena rakyat tidak mungkin mengambil keputusan karena jumlah terlalu besar maka dibentuklah dewan perwakilan rakyat ( Ratu , 2017).
Demokrasi  Pendidikan  bukan  hanya  sekedar  prosedur,  tetapi  juga  nilai-nilai pengakuan  dalam  kehormatan  dan  martabat  manusia.  Melalui  upaya  Demokratisasi Pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif ( Nizar & Tafrihuddin , 2021).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis library research ( Sari & Asmendri , 2020). Sumber utama pada penelitian ini adalah lektur kependidikan Islam  yang  berbasis  filsafat.  Sedangkan  sumber  sekundernya  berasal  dari  artikel penelitian  baik  dalam  tugas  akhir  maupun  dalam  bentuk  publikasi  jurnal.  Teknik pengumpulan data  dalam  penelitian ini menggunakan  teknik dokumentasi.  Maksudnya pengumpulan  atas  dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Seluruh dokumen  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dipilah  untuk  kemudian  diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan dari tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan  teknik  analisis  konten.  Analisis  konten  maksudnya  adalah  menganalisis materi  dokumen  yang  telah  diklasifikasikan  untuk  kemudian  menjadi  dasar  dalam pendeskripsian temuan penelitian. Dalam hal ini memang sangat kuat sekali interpretasi penulis terkait dengan konten yang dianalisis. Namun  untuk menjamin  keabsahan  data dilakukan  dengan  mengkonfirmasi  beberapa  kontenlalu  diperbandingkan  untuk kemudian ditarik simpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Demokrasi Pendidikan
Istilah  Demokrasi  pertama  sekali  diperkenalkan  oleh  Herodotus  sekitar  3000 tahun  yang  lalu  di  Mesir  Kuno,  kemudian  dikembangkan  oleh  para  pemikir  Yunani Kuno pada masa klasik ( Gaffar , 1995). Demokrasi berasal dari bahasa yunani, dari kata “demos”  dan  “cratos”,  demos  berarti  rakyat  dan  cratos  berarti  pemerintah  atau kekuasaan.  Sehinga  secara  sederhana  dapat  diartikan  bahwa  kedaulatan  negara  ada ditangan rakyat ( Khuluq , 2019).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  demokrasi  diartikan  sebagai  gagasan atau  pandangan  hidup  yang  mengutamakan  persamaan  hak  dan  kewajiban  serta perlakuan  yang  sama  bagi  semua  warga  negara.  Dalam  pendidikan,  demokrasi
ditunjukkan  dengan  pemusatan  perhatian  serta  usaha  pada  si  peserta  didik  dalam keadaan  sewajarnya  (intelegensi,  kesehatan,  keadaan  sosial,  dan  sebagainya).  Di kalangan  Taman  Siswa  dianut  sikap  tutwuri  handayani,  suatu  sikap  demokratis  yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.
Demokrasi  pendidikan  adalah  kegiatan  yang  diikuti  oleh  semua  anggota masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil ( Poerbakawatja , 1995). Jadi yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan adalah pandangan hidup yang mengutamakan  persamaan  hak  dan  kewajiban  serta  perlakuan  yang  sama  di  dalam berlangsungnya proses  pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan ( Daulay , 2017).
Dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Jadi Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai  tingkat  pendidikan  sekolah  yang  setinggi-tingginya  sesuai  dengan kemampuannya.
B. Landasan Pemahaman Demokrasi Pendidikan Dalam Pandangan Islam
Pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Asas utama dan tertinggi yang menjadi dasar atau  landasan  bagi  pelaksanaan  pendidikan  islami  adalah  Al-Quran.  Allah  SWT berfirman ( Al-Syaibany & Langgulung , 1979). Q.S. Asy Syuura/42: 38.
Bagi  seorang  muslim  yang  taat  beribadah  kepada  Allah  SWT  demokrasi merupakan  suatu  keharusan  yang  meski  ia  laksanakan  karena  bagaimanapun  juga tindakan ataupun suatu karya akan lebih baik dan sempurna apabila ia merupakan hasil dari  demokrasi.  Setiap  manusia  diberi  kelebihan  masing-masing  dalam  beberapa  hal tertentu begitu juga dalam cara pandang, berpikir, melihat dan menilai sesuatu, maka dengan musyawarah hasil pikir akan menjadi satu dan akan dipilih mana yang layak dan terbaik  untuk  dilaksanakan.  Dalam  surat  dan  ayat  lain  Allah  berfirman.  Q.S.  An Nahl/16: 43.
Ayat  ini  mengisyaratkan  bahwa  ketidak  pahaman  seseorang  akan  sesuatu  tidak serta merta ia terus mencoba untuk memahaminya namun  hendaklah ia berkonsultasi kepada orang yang ahli dibidangnya karena suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu akan  mengakibatkan  kehancuran,  dengan  demikian  demokrasi  sangat  penting  dalam dunia  pendidikan  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  untuk  kemaslahatan bersama.
Rasulullah SAW bersabda:
ِنْب ِدَّمَحُم  ْنَع  ٍريِظْنِش ُنْب  ُريِثَك اَنَثَّدَح َناَمْيَلُس ُنْب  ُصْفَح اَنَثَّدَح  ٍراَّمَع ُنْب ُماَشِه اَنَثَّدَح ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق  ٍكِلاَم ِنْب  ِسَنَأ  ْنَع َني ِريِس ٌةَضي ِرَف  ِمْلِعْلا  ُبَلَط َمَّلَس َو ِهْيَلَع َهَّذلا َو َؤُل ْؤُّللا َو  َرَه ْوَجْلا  ِري ِزاَنَخْلا ِدِ لَقُمَك ِهِلْهَأ  ِرْيَغ َدْنِع ِمْلِعْلا ُع ِضا َو َو ٍمِلْسُم ِ لُك ىَلَع َب
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyam  bin  Ammar  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  Hafsh  bin  Sulaiman  berkata,  telah  menceritakan  kepada
kami  Katsir  bin  Syinzhir  dari  Muhammad  bin  Sirin  dari  Anas  bin  Malik  ia  berkata; Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Menuntut  ilmu  adalah  kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang  yang  mengalungkan  mutiara,  intan  dan  emas  ke  leher  babi”  ( Khusnul Khotimah , 2021).
Menurut  ajaran  Islam,  pendidikan  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dan kehidupannya. Pendidikan bukan hanya berarti pewarisan nilai-nilai budaya berupa kecerdasan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda,  tetapi  juga  berarti  pengembangan  potensi-potensi  individu  untuk  kegunaan individu itu sendiri dan selanjutnya untuk kebahagiaan masyarakat ( Dahlan , 2016).
Pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata,  pendidikan  bukan  hanya  bagi  orang  yang  mampu  secara  ekonomi  untuk menjalaninya, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia baik dalam bentuk pendidikan formal,  informal  dan  non  formal,  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memadai dan  cukup  untuk  dunia  pendidikan,  diperlukan  sarana  penunjang  baik  dari  tenaga pendidik dan kependidikan mampu dan terampil untuk mewujudkan tujuan sumber daya manusia berkualitas maupun dari sarana pra sarana pendidikan.

## C. Prinsip Demokrasi Pendidikan Islam
Demokrasi  dalam  ajaran  Islam  secara  prinsip  telah  diterapkan  oleh  Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Kata demokrasi memang tidak  ada  terdapat  di  dalam  al-qur’an  dan  hadits,  karena  kata  demokrasi  berasal  dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban islam sedangkan Kata musyawarah dalam realitasnya  memiliki  makna  yang  lebih  luas  dari  kata  demokrasi,  sebab  demokrasi terkadang  hanya  dalam  bentuk  parlementer,  sedangkan  musyawarah  adalah  metode hidup  dalam  setiap  lembaga  pemerintahan  mulai  dari  penguasa  sampai  rakyat  biasa ( Khaliq & Hamid , 2005).
Dalam  prakteknya  ternyata  demokrasi  telah  diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad SAW,  yang  dikenal  dengan  istilah  musyawarah.  Kemudian  dilanjutkan  oleh  para khulafaurrassyidin  yang  dibuktikan  dengan  pemilihan  para  khalifah  tersebut  dengan sistem musyawarah ataupun dengan istilah yang dikenal saat ini dengan demokrasi.
Salah  satu  contoh  dapat  dikemukakan  bahwa  ketika  Nabi  Muhammad  SAW menghadapi  masalah  strategi  perang  dan  diplomasi  dengan  musuh,  tergambar  jelas bagaimana  nabi  Muhammad  menyelesaikan  masalah  sosial  politik  yang  sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentolierir adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.
Sedangkan  mekanisme  pengambilan  keputusan  terkadang  beliau  mengikuti mayoritas,  dan  ada  pula  mengambil  keputusan  dengan  pendapat  sendiri  tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhaammad SAW tidak menentukan suatu  sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi  lebih bersifat  variatif, fleksibel dan adaptif.
Prinsip demokrasi pendidikan islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam islam, atau  dengan  kata  lain  demokrasi  pendidikan  islam  merupakan  implementasi  prinsip- prinsip demokrasi islam terhadap pendidikan islam.
Prinsip demokrasi pendidikan islam yaitu:
1. Prinsip Kebebasan Bagi Peserta Didik.
Prinsip  ini  harus  betul-betul  dipahami  oleh  peserta  didik  karena  makna kebebasan disini bebas dalam berkarya, mengembangkan potensi dan kebebasan berpendapat  bukan  berarti  tanpa  batas  namun  tetap  dalam  koridor  yang  Islami. Peserta didik bebas  untuk meningkatkan potensi  yang ada pada dirinya dengan segala upaya yang mungkin ia lakukan.
2. Prinsip Persamaan Terhadap Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam
Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang,  tanpa  adanya  peerbedaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin  dan  status  sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender, dengan demikian dalam suatu lembaga pendidikan semestinya tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  sekolah  unggul  ataupun  yang  bertarap RSBI  itu  tidak  sesuai  dengan  demokrasi  islam  karena  bersifat  diskriminasi, dengan  prinsip  persamaan  diharapkan  dapat  menimbulkan  sifat  saling  tolong menolong dan sifat kepedulian sosial diantara peserta didik sehingga peserta didik yang  orang  tuanya  mungkin  lemah  dari  segi  ekonomi  merasa  termotivasi  dan optimis dalam belajar karena persamaan perlakuan yang ia alami.
Lembaga  pendidikan  Islam  yang  memahami  betul  tentang  demokrasi pendidikan akan banyak menerapkan kebijakan  yang berbeda dengan lembaga- lembaga  lainnya,  misalnya  di  beberapa  pesantren  dan  sekolah  ada  yang  tidak menerapkan  sistem  rangking  bagi  peserta  didiknya  sebagaimana  layaknya  di sekolah  lain  pada  umumnya,  karena  setiap  peserta  didik  adalah  sama  dan  nilai kepribadian  seseorang  tidak  dapat  hanya  diukur  dari  kecerdasan  intelektualnya saja.
Dalam praktek demokrasi pendidikan islam pada masa lalu, kata masyarakat berpartisipasi  aktif  membangun  masjid-masjid,  institut-institut  dan  lembaga- lembaga  ilmu  pengetahuan  sebagai  sarana  belajar,  sehingga  memungkinkan peserta didik yang orang tuanya kurang mampu  meneruskan pelajarannya serta melanjutkan  pendidikannya  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  untuk  mengikuti pendidikan. Terbukti keterlibatan aktif masyarakat yang dilandasi rasa persamaan dan kebersamaan dalam pembiayaan pendidikan ternyata telah melahirkan kaum Intelektual  dan  ulama-ulama  besar,  yang  umumnya  memang  berasal  dari  anak- anak kurang mampu, seperti al-Ghazali, imam Syafi’i dan lain-lain.
3. Penghormatan Akan Martabat Individu Dalam Pendidikan Islam.
Prinsip  ini  berkaitan  erat  dengan  keadilan  dimana  ia  merupakan  nilai kemanusiaan yang paling dasar, setiap orang berhak untuk mendapatkan perilaku yang  sopan,  santun  sebagaimana  layaknya  perilaku  terhadap  manusia  pada
umumnya hal ini secara historis telah ditunjukkan oleh nabi Muhammad SAW, kedatangan  beliau  merupakan  rahmat  bagi  semesta  alam  sedikit-demi  sedikit beliau menghilangkan tradisi-tradisi yang merendahkan martabat manusia seperti perbudakan dan fanatik terhadap suku, keturunan dan lain sebagainya ( Elihami & Syahid , 2018).
Prinsip-prinsip  diatas  hendaknya  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan demokrasi  pendidikan  dewasa  ini.  Walaupun  pendidikan  yang  ada  tidak berbentuk  madrasah  ataupun  lembaga  tinggi  kesilaman  secara  spesifik  namun hendaknya  demokrasi  yang  diterapkan  tersebut  tetap  berada  dalam  rel  Islam sehingga demokrasi pendidikan dari lembaga terkait tidak melahirkan output yang liberal, sekuler dan hal negatif lainnya.
a. Kaidah-Kaidah Demokrasi Dalam Pendidikan Islam
Kaidah-kaidah  demokrasi  dalam  pendidikan  islam  meliputi:  kaidah ta’aruf, syura, ta’awun, mashlahah, ‘adalah dan taghyir ( Laelatul , 2021):
1) Kaidah Ta’aruf (Saling Mengenal)
Hal ini berkaitan dengan interaksi antara sesama manusia yang perlu saling  mengenal  karena  dengan  hal  tersebut  akan  saling  memahami  dan memperkuat persaudaraan antar sesama dan akan membuka cara pandang kita terhadap sesama manusia yang  diciptakan dalam bentuk,  warna kulit yang berbeda-beda.
Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. Q.S. Al Hujuraat/49: 13.
2) Kaidah Syura (Musyawarah)
Bermusyawarah  merupakan  ciri  dari  demokrasi  dan  dalam  agama Islam tidak ada istilah demokrasi yang ada adalah musyawarah yang dalam realita  kurang  lebih  sama  dengan  musyawarah  yang  dianjurkan  dalam agama  Islam,  dalam  hal  ini  yang  dimusyawarahkan  adalah  hal-hal  yang tidak  berkaitan  dengan  perintah  Allah  berupa  kewajiban  yang  mesti  kita laksanakan  namun  yang  di  musyawarahkan  adalah  hal-hal  yang  tidak melanggar  perintah  Allah  yang  telah  diwajibkan,  bisa  berkaitan  dengan hukum  perbuatan  seseorang  ataupun  tentang  berbagai  hal  yang  perlu diperdalam  dengan  saling  berbagi  dengan  bermusyawarah  ataupun  ketika akan  mengerjakan  suatu  pekerjaan  maka  alangkah  baiknya  di musyawarahkan terlebih dahulu dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan sehingga  perbuatan  sehingga  tindakan  yang  dilksanakan  adalah  hasil  dari musyawarah bersama bukan hasil pemikiran individu.
Jadi musyawarah atau demokrasi yang dibenarkan adalah yang tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul karena hal tersebut wajib untuk ditaati dan dikerjakan. Allah berfirman. Q.S. Ali 'Imran/03:159.

## 3) Kaidah Ta’awun (Kerjasama)
Demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama yang baik antar satu dengan yang lainnya bahkan antara satu pihak dengan pihak
lainnya  untuk  mencapai  tujuan  takwa  dan  kebaikan  yang  dicita-ciatakan. Q.S. Al Maa-idah/05:02.
4) Kaidah Mashlahah (Untuk Kemaslahatan Bersama)
Demokrasi  akan  berjalan  dengan  baik  kalau  didalamnya  terdapat kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Maka demokrasi  pendidikan  juga  akan  semakin  baik  dan  berkembang  kalau tujuannya untuk kemaslahatan bersama.

## 5) Kaidah ‘Adalah (Keadilan)
Keadilan adalah persamaan hak antar sesama manusia walaupun tidak selamanya  adil  itu  harus  sama  malah  sebaliknya  adil  dalam  islam  adalah sesuai  dengan  kebutuhan,  Islam  mengajurkan  umat  manusia  untuk senantiasa  berbuat  adil,  perlakuan  adil  terhadap  sesama  merupakan  salah satu  mesti  dibangun  dalam  Islam  dan  hal  tersebut  merupakan  pilar demokrasi. Dalam pandangan islam manusia semuanya sama tanpa meihat keturunan,  asal-usul,  jenis  kelamin,  warna  kulit  dan  agama.  Q.S.  Al An'am/06:152.
6) Kaidah Taghyir (Perubahan)
Seiring berjalannya waktu segala sesuatu ikut berubah, demikian juga dengan  demokrasi  akan  terus  berubah  dan  berkembang  mengikuti perubahan  dinamis  sesuai  dengan  perubahan  manusia  sebagai  pelakunya. Perubahan yang tidak dibenarkan adalah perubahan pada ketetapan  Allah SWT. Q.S. Al Hujuraat/49:1.
Kaidah-kaidah  di  atas  hendaknya  diterapkan  dalam  demokrasi pendidikan pada umumnya karena tujuan awal dari demokrasi adalah untuk keadilan dan kemaslahatan bersama dan hal tersebut akan terwujud dengan arahan dan petunjuk dari Al-Quran sebagai petunjuk kita.
b. Demokrasi Dalam Pandangan Sebagian Ulama
Esposito  dan  Piscatori,  memetakan  wacana  pemikiran  politik  Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.
1) Bagi  kelompok  yang  menolak  demokrasi  beranggapan  bahwa  adalah impossible  jika  Islam  memiliki  kesamaan  dengan  demokrasi.  Mereka berpendapat  bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  tempat  yang  layak  bagi demokrasi,  yang  karenanya  Islam  dan  demokrasi  tidak  dapat  dipadukan.
Beberapa  ulama  yang  berpandangan  demikian  antara  lain  adalah,  Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama  Iran, satu  kunci gagasan demokrasi  yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan  yang  tidak  beriman,  antara  kaya  dan  miskin,  dan  antara  faqih  (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.
Kelompok  ini  secara  tegas  menolak  bahwa  demokrasi  tidak mempunyai  kesamaan  dengan  ajaran  islam  dengan  demikian  secara  tidak langsung  dalam  pandangan  mereka  bahwa  demokrasi  pendidikan  tidak dapar  diterapkan  kalaupun  diterapkan  mereka  akan  tetap  lebih  melihat bahwa apa yang mereka laksanakan bukan bagian dari demokrasi melainkan nilai-nilai  agama  yang  mesti  diterapkan  untuk  mendapatkan  pendidikan seadil-adilnya.
Selain  itu,  ia  juga  menolak  legislasi  oleh  manusia.  Islam  katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak  ada  seorangpun  yang  diizinkan  mengatur  hukum.  Paham konstitusional  sebagai  bagian  dari  demokrasi,  karenanya  bertentangan dengan Islam dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.
Dengan  demikian  pemahaman  kelompok  ini  bahwa  manusia  adalah pelaksana  dari  ketentuan-ketentuan  Allah  SWT  sehigga  meanusia  tidak mempunyai  hak  untuk  membuat  hukum-hukum  tersendiri  walaupun  hal tersebut untuk kepentingan suuatu negara dan untuk kemaslahatan bersama.
Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan  dan  merupakan  suatu  bentuk  tirani  sebagian  orang  terhadap  yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk,  sistem,  dan  kondisi.  Agresi  menentang  kekuasaan  Tuhan  di  atas bumi  merupakan  suatu  bentuk  jahiliyah  (kebodohan  pra  Islam),  sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari’ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.
2) Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan  dan  Imam  Khomeini  dari  Iran,  serta  beberapa  pemikir  Islam lainnya. Abu ‘Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an- Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4),  dan  hak-hak  oposisi  (QS.  al-Ahzab:  70).  Akan  tetapi  perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati  kedaulatan  rakyat  mutlak,  maka  dalam  demokrasi  Islam, kekhalifahan  diterapkan  untuk  dibatasi  oleh  batas-batas  yang  telah  di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi.
Pendapat kedua ini juga di anut oleh sebagian umat muslim dan bagi seorang  muslim  yang  tidak  berpikir  secara  radikal  tentu  akan  mengakui
adanya persamaan dan perbedaan demokrasi dengan ajaran yang ada dalam islam  yang  lebih  dikenal  dengan  musyawarah  bahkan  ciri  dari  seorang muslim  yang  mendirikan  shalat  adalah  apabila  ia  menghadapi  suatu permasalahan  ia  akan  memusyawarahkannya,  maka  dengan  demikian demokrasi  pendidikan  yang  mereka  terima  adalah  demokrasi  pendidikan yang  tidak  liberal  yang  tetap  memegang  prinsip-prinsip  keislaman  yang tidak  terkontaminasi  dengan  pemikiran-pemikiran  barat  sehingga pendidikan tersebut jauh dari nilai-nilai yang islami.
Khomeini  mempunyai  pandangan  lain  terhadap  demokrasi, menurutnya  demokrasi  Islam  berbeda  dengan  demokrasi  liberal,  Ia meyakini  bahwa  kebebasan  mesti  dibatasi  dengan  hukum,  dan  kebebasan yang  diberikan  itu  harus  dilaksanakan  di  dalam  batas-batas  hukum  Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya. Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayatul faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di  sisi  lain  Iran  termasuk  merupakan  sebuah  negara  yang  secara  prinsipil menganut sistem demokrasi.
3) Kelompok  yang  menerima  sepenuhnya  konsep  demokrasi  memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka  Islam  menerima  sepenuhnya  demokrasi  sebagai  sesuatu  yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.
Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat  bahwa  dalam  dunia  pemikiran,  demokrasi  pertama  kali dicanangkan  oleh  Islam,  menurutnya,  semua  sistem  yang  tidak  berdiri  di atas  prinsip-prinsip  demokrasi  adalah  tidak  sesuai  dengan  kaidah-kaidah utama  yang  ditetapkan  dan  diserukan  Islam.  Karena,  kaidah-kaidah  yang ditetapkan  demokrasi  merupakan  kaidah  Islam  dan  begitu  pula  dengan prinsip-prinsipnya.  Islam  dan  demokrasi  sama-sama  berorientasi  kepada fitrah  manusia.  Haikal  mendasarkan  pikirannya  kepada  prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak  ada  kaitannya  dengan  syariah.  Prinsip  legislasi  yang  wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip  ijma’  (kesepakatan  para  ahli),  pengawasan  terhadap  penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah.
Jadi  kelompok  ini  bisa  dikatakan  sangat  setuju  dengan  konsep demokrasi  tidak  terkecuali  demokrasi  pendidikan  karena  ia  merupakan fitrah  manusia  namun  tentu  sebatas  tidak  melanggar  aturan  Islam  dan menurut mereka demokrasi itu sendiri adalah ajaran islam yang hanya saja
berbeda  bentuk  bahasa  yang  disampaikan,  namun  pemahaman  demokrasi itu sama dengan musyawarah dalam islam bahkan lebih luas maknanya.
Keunggulan  demokrasi  dalam  islam  yaitu  sangat  menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama untuk membangun suatu negara dan bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan saling harga menghargai  dan  hormat  menghormati  antar  sesama.  Maka  demokrasi pendidikan  sangatlah  penting  dan  harus  di  peraktekkan  dalam  proses pendidikan sesuai dengan aturan Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan antara sesama melaikan taqwa.

## Kesimpulan
Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara musyawarah tak terkecuali dalam hal pendidikan juga memerintahkan kepada  umatnya  untuk  belajar  berbagai  macam  ilmu  pengetahuan,  baik  ilmu  duniawi umum  ataupun  ilmu  ukhrawi,  hal  tersebut  terbukti  Bahwa  Islam  telah  mewajibkan menuntut  ilmu  pengetahuan  kepada  seluruh  kaum  muslimin,  baik  pria  maupun  wanita sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai  meninggal  dunia. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar adanya pendidikan seumur hidup.
Islam menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik.
Demokrasi  sangat  penting  diperaktekkan  dalam  proses  pendidikan  karena demokrasi  sangat  menghargai  perbedaaan,  demokrasi  akan  memeperkaya  suatu  ilmu karena adanya perbedaaan pemikiran dan pandangan dari setiap orang, demokrasi dapat dikatakan  sebagai  bukti  bahwa  manusia  sebagai  hamba  Allah  dan  sebagai  khlalifah dipermukaan bumi.
Demokrasi pendidikan hendaknya dilaksanaan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis karena  keduanya  merupakan  landasan  yang  paling  dasar  dalam  demokrasi  karena keduanya merupakan pedoman dalam praktek kehidupan manusia. Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah pencerminan umat islam yang sesungguhnya maka setiap unsur yang ada dalam pendidikan harus memahami demokrasi itu sebenar-benarnya berdasarkan Al- Qur’an dan Hadis.

## Bibliografi
Al-Syaibany, O. M. A.-T., & Langgulung, H. (1979). Falsafah Pendidikan Islam . Bulan Bintang.
Dahlan, M. (2016). Membangun Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan. FIKRAH ,
8 (1).
Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 3 (1), 91–110.
Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin, S. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu’i. Wardah , 21 (2), 66–79. Elihami, E., & Syahid, A. (2018). Penerapan pembelajaran pendidikan agama islam dalam membentuk karakter pribadi yang islami. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 2 (1), 79–96.
Gaffar, A. (1995). Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik Yang Terbatas. Dalam Muhamad Wahyuni Nafis. Ed., Kontekstualisasi Ajaran Islam , 70 .
Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya . Khaliq, F. A., & Hamid, F. A. (2005). Fikih Politik Islam . Amzah. Khuluq, I. N. (2019). Implementasi Penjaminan Mutu dalam Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia di Pusat Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Khusnul Khotimah, S. (2021). D {IH {Kan Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar D
{Ih {Kan Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar . UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Korupsi Perizinan, O. D. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Lex Librum , 5 (2).
Laelatul, H. (2021). Pembaharuan Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman . IAIN Purwokerto.
Mujiwati, Y. (2016). Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam Untuk Membangun Karakter Masyarakat. Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam , 1 (2), 180–189. Nizar, M., & Tafrihuddin, M. (2021). Pendidikan Islam Dan Demokrasi. AL-KARIM ,
6 (2), 89–104.
Poerbakawatja, S. (1995). Azas-Azas Demokrasi dalam Pendidikan Islam ditinjau dengan Latar Belakang Perkembangan Masyarakat. Jakarta: Gunung Agung . Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan , 209–228.
Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–53.
Syahriman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan , 2 (1), 17–31.
©  2021  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).