## DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE

## Impact  of  the  Development  of  Merauke  Regency  Integrated Marine and Fisheries Center
*Budi Wardono, Hikmah Hikmah, dan Hakim Miftahul Huda Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 30 Agustus 2021; Diterima setelah perbaikan: 4 Maret 2022; Disetujui terbit: 21 Juni 2022

## ABSTRAK
Keberadaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diproyeksikan untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Salah satu lokasi pengembangan SKPT adalah Merauke, yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis kawasan di lokasi tersebut. Pertanyaannya adalah sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, seberapa jauh upaya pengembangan SKPT ini membawa dampak. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut pada bulan Agustus— November 2018 dan dimutakhirkan berdasarkan data yang dikumpulkan pada pada Februari 2022. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus di kawasan SKPT Merauke dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SKPT membawa sejumlah dampak positif bagi perkembangan perikanan di wilayah itu. Dampak primer adalah berupa dorongan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha perikanan. Lebih lanjut, dampak primer tersebut memicu peningkatan aktivitas usaha perikanan dapat mendorong konektivitas dan perkembangan aktivitas usaha hulu maupun hilir. Termasuk dalam perkembangan aktivitas hulu adalah (i) penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, (ii) perkembangan galangan kapal, (iii) penyediaan perbekalan, BBM, perbengkelan, dan suku cadang. Termasuk perkembangan aktivitas hilir, adalah: (i) pengolahan, (ii) pembiayaan, (iii) distribusi ikan, (iv) jasa bongkar, dan (v) pergudangan. Terlepas dari dampak-dampak positif tersebut, penelitian ini menemukan kurangnya partisipasi swasta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tetap berlanjutnya investasi pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasanara fisik, yang diarahkan untuk menarik investasi swasta dan menjadi stimulus perkembangan perekonomian di Kabupaten Merauke .
Kata Kunci: Merauke; perikanan; dampak; SKPT; hulu; hilir

## ABSTRACT
The existence of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is projected to encourage the development and utilization of potential fishery resources. One of the locations for the development of the SKPT is Merauke, which is projected to become an integrated marine and fisheries business center in the border area, from upstream to downstream based on the area in that location. The question is, since it was launched several years ago, how far has this SKPT development effort made an impact. Therefore, this study aims to analyze the impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. This research was conducted at the location in August-November 2018 and was updated based on data collected in February 2022. The research was carried out using a case study approach in the SKPT Merauke area with a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the development of SKPT brought a number of positive impacts for the development of fisheries in the region. The primary impact is the encouragement  to  provide  facilities  and  infrastructure  for  fishery  business  activities.  Furthermore,  the primary impact triggers an increase in fishery business activities that can encourage the connectivity and development  of  upstream  and  downstream  business  activities.  The  development  of  upstream  activities includes  (i)  provision  of  fishing  facilities  and  infrastructure,  (ii)  development  of  shipyards,  (iii)  provision of  supplies,  fuel,  workshops,  and  spare  parts.  The  development  of  downstream  activities  includes:  (i) processing, (ii) financing, (iii) fish distribution, (iv) unloading services, and (v) warehousing. Despite these positive impacts, this study finds a lack of private participation. Therefore, this study recommends continuing government investment to improve physical facilities and infrastructure, which is directed to attract private investment and become a stimulus for economic development in Merauke Regency.
Keywords: Merauke; fishery; impact; SKPT; upstream; downstream
* Korespondensi Penulis: email: budiwardono@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10299

## PENDAHULUAN
Pemerintah menyadari terjadinya ketimpangan dan lambatnya pembangunan di pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan. Kesenjangan antarwilayah dan ketertinggalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi. Kebijakan akselerasi pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah agar dapat berjalan secara efektif (Santandrea, Samuel, & Elvi, 2018).
Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) merupakan salah satu program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi kesenjangan di kawasan pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan. Program SKPT ini merupakan konsep dengan pendekatan berbasis wilayah, budaya, dan bisnis yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain (KKP, 2017). Konsep SKPT dengan prinsip integritas, efisiensi,  kualitas,  dan  akselerasi  yang  tinggi berguna untuk membangun dan mengembangkan bisnis perikanan yang berbasis sentra di pulau- pulau terdepan (KKP, 2017). Lokasi utama yang menjadi fokus SKPT adalah Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, Mimika, dan Moa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Permen-KP/2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/Permen- KP/2019 (KKP, 2019). Pembangunan pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan dengan potensi perikanan yang besar menjadi penting sehingga diperlukan reorientasi pendekatan pembangunan menjadi pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis sumber daya domestik (Rustiadi, 2003).
SKPT merupakan program pembangunan perikanan. Program ini mengutamakan produksi perikanan yang optimal untuk tujuan ekspor yang didukung dengan prinsip dari hulu ke hilir dengan berbasis kawasan dan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas produk kelautan dan perikanan; meningkatkan pendapatan nelayan, pembudi daya, pengolah ikan, dan masyarakat pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan; serta mengembangkan kawasan ekonomi kelautan
dan perikanan yang terintegrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan di pulau-pulau terluar atau terdepan wilayah NKRI. Indikator kinerja yang menjadi acuan SKPT adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas unit pengolahan ikan (UPI), dan nilai ekspor. Hal yang akan didorong untuk mencapai integrasi dalam pembangunan SKPT mencakup pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasaran.
Program pembangunan SKPT dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan, seperti ketersediaan akses jalan, listrik, bahan bakar, air bersih, rumah singgah nelayan, serta kebutuhan logistik (Permen-KP 46/2015). SKPT Kabupaten Merauke terpusat di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke yang terintegrasi dengan Pelabuhan Merauke. Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian suatu daerah sehingga suatu daerah dapat berkembang dengan adanya pelabuhan. Namun, terlebih dahulu harus ditentukan sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dengan bertambahnya permintaan barang dan jasa terhadap wilayah tersebut, bertambah pula kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terjadinya kegiatan ekspor sektor ke luar daerah (Gantara & Achmadi, 2012). Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan adalah pelabuhan yang berfungsi untuk mendistribusikan ikan hasil tangkapan nelayan dan sebagai pintu ekspor hasil perikanan tersebut.
Dalam pelaksanaan program pembangunan SKPT terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, baik masalah internal maupun eksternal. Perlunya percepatan pembangunan infrastruktur merupakan masalah internal yang harus ditangani, sedangkan masalah eksternal adalah masalah yang berada di luar kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pembangunan SKPT memfasilitasi pelaku usaha yang berada pada suatu kawasan agar dapat berkembang dan maju. Penyediaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan proses produksi
ataupun faktor penunjang usaha perikanan di Kabupaten Merauke dilaksanakan dengan adanya SKPT Merauke. Pentingnya perikanan tangkap bagi perekonomian lokal atau nasional tidak hanya mencakup lapangan kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri, tetapi juga terhadap yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya (Bene, 2006). Hal ini berkaitan dengan konsep keterkaitan hulu dan hilir. Eksploitasi sumber daya, termasuk sektor perikanan, harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal agar tidak banyak terjadi kebocoran daerah (Rustiadi et  al., 2017). Interaksi antarwilayah dapat memengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2012).
Permasalahan di atas menyebabkan pembangunan di Kabupaten Merauke harus dilakukan. Menurut Budianta (2010), upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dilakukan dengan (a) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, (b) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, (c) mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan menjadi outward looking , dan (d) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antarwilayah.  Perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut, sedangkan pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah (Tarigan, 2008). Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di pulau- pulau kecil, terluar, dan perbatasan dilakukan dengan program SKPT. Namun demikian, menurut Zulham, Arthatiani, Hafsaridewi, dan Mira (2019), ada beberapa isu terkait operasionalisasi SKPT, yaitu isu kelembagaan, isu infrastruktur, dan isu kesenjangan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya ikan. Perbedaan karakteristik wilayah dan budaya antara satu lokasi dan lokasi lainnya dapat menjadi penghambat pembangunan.
Pendekatan pembangunan SKPT menggunakan pendekatan kebijakan supply  side , yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Kebijakan ini dicapai melalui inisiatif kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas
dan/atau kualitas faktor produksi perekonomian dari waktu ke waktu. Kebijakan supply  side ini melibatkan kebijakan untuk meningkatkan daya  saing  dan  efisiensi  serta  melibatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar (Rustiadi, Hakim, & Panuju, 2017). Pemerintah melakukan investasi melalui pengeluaran pemerintah (dana APBN KKP) untuk pembangunan infrastruktur, dermaga, kapal, pabrik es, cold storage , jalan penghubung, jaringan listrik, serta sarana transportasi, training , dan komunikasi. Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah. Kebijakan lain yang perlu ditetapkan untuk mendorong mobilisasi sumber daya adalah mengembangkan pusat pertumbuhan secara tersebar di beberapa wilayah dan kota tertentu. Kebijakan itu diharapkan mampu menarik investor untuk melakukan penanaman modal di lokasi tersebut (Sjafrizal, 2012).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kabupaten Merauke. Penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus–November 2018 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Gambar 1) dan informasi lanjutan dikumpulkan pada bulan Februari 2022. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi pelaksanaan SKPT sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/Permen-KP/ 2016 (KKP, 2016).
Data yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder yang berupa dokumen tertulis dikumpulkan melalui penelusuran/koleksi data, baik melalui website maupun instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan BPS. Data primer aktivitas ekonomi SKPT diperoleh melalui hasil wawacara dengan responden, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan di lokasi kegiatan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terkait dengan informasi aktivitas ekonomi.
Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) dilakukan untuk menggali berbagai masalah yang terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan, peran aktor (nelayan dan pemangku kepentingan), bisnis perikanan, dan sarana prasarana di kawasan SKPT Merauke, serta berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan SKPT Merauke. Peserta FGD terdiri atas perwakilan pemerintah pusat dan daerah (6 orang), penyedia BBM (1 orang), nelayan (4 orang), penyedia perbekalan (2 orang), dan Pelabuhan Merauke (1 orang).
Penelitian ini merupakan studi kasus pada SKPT Merauke. Penelitian studi kasus bertujuan menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu “kasus”. Yin (2002) menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk menjelaskan mengapa kasus tersebut dapat terjadi dan bagaimana keberadaannya. Studi kasus memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat- sifat, serta karakter-karakter khas suatu kasus ataupun status individu. Kemudian, sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan hal yang bersifat umum.
Pemilihan sampel responden dilakukan secara purposive dan snowball . Purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2010). Responden penelitian ini adalah nelayan lokal, nelayan pendatang/ andon, dan pelaku usaha/pengelola cold storage / pengepul/pedagang yang berada di SKPT Merauke. Informan kunci adalah orang yang bersedia memberikan dan memiliki informasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian serta
data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan objek penelitian.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antara berbagai kategori data untuk membangun teori substantif yang berasal dari data yang tersedia (Marshall & Rossman, 2015). Urutan pekerjaan menganalisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengategorikan data yang didapat berdasarkan keperluan yang terkait dengan tujuan penelitian, kemudian diinterpretasikan serta dikemukakan dalam deskripsi analisis.
Pokok bahasan potensi sumber daya ikan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data potensi sumber daya ikan pada WPP 718 dan SKPT Merauke serta dari sumber lain yang terkait dengan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan.
Analisis dampak SKPT Merauke dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan SKPT Merauke (Kepala SKPT Kabupaten Merauke/ Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke, kepala kantor pengawasan, dan kepala kantor karantina ikan). Hasil wawancara ditabulasikan,

## Gambar 1 Peta Lokasi Kegiatan Penelitian di Kabupaten Merauke
Figure 1 Map of Research Locations in Merauke Regency Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (2018) Source: Maritime Affairs and Fisheries Office of Merauke Regency ( 2018 )
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder yang  berupa  dokumen  tertulis  dikumpulkan  melalui  penelusuran/koleksi  data,  baik  melalui website maupun instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan  BPS.  Data  primer  aktivitas  ekonomi  SKPT  diperoleh  melalui  hasil  wawacara  dengan responden,  terutama  nelayan  dan  pelaku  usaha  perikanan  di  lokasi  kegiatan  penelitian.
Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  terkait  dengan  informasi aktivitas ekonomi.
Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD)  dilakukan  untuk  menggali  berbagai  masalah  yang  terkait  dengan  ketersediaan sumber daya perikanan, peran aktor (nelayan dan pemangku kepentingan), bisnis perikanan, dan  sarana  prasarana  di  kawasan  SKPT  Merauke,  serta  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  dalam  pengembangan  SKPT  Merauke.  Peserta  FGD  terdiri  atas  perwakilan pemerintah  pusat  dan  daerah  (6  orang),  penyedia  BBM  (1  orang),  nelayan  (4  orang), penyedia perbekalan (2 orang), dan Pelabuhan Merauke (1 orang).
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  pada  SKPT  Merauke. Penelitian  studi  kasus bertujuan menjelaskan  dan  memahami  objek  yang  ditelitinya  secara  khusus  sebagai  suatu “kasus”. Yin (2002) menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk menjelaskan mengapa  kasus  tersebut  dapat  terjadi  dan  bagaimana  keberadaannya. Studi  kasus memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat, serta karakter- karakter khas suatu kasus ataupun status individu. Kemudian, sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan hal yang bersifat umum.
Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Penelitian di Kabupaten Merauke. Figure 1. Map of Research Locations in Merauke Regency. Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (2018)/ Source: Maritime Affairs and Fisheries Office of Merauke Regency (2018)
kemudian disusun narasi yang menggambarkan dampak pelaksanaan program SKPT Merauke. Wawancara dan diskusi juga dilakukan dengan para pelaku usaha (ABK/agen kapal, pedagang/ pengepul, dan pengolah) untuk mendapatkan perspektif terkait dengan dampak SKPT Merauke menurut pelaku usaha. Pembahasan tentang dampak dan permasalahan SKPT Merauke dilakukan dengan FGD yang melibatkan semua pemangku kepentingan ( stakeholder ).

## POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN
Kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718. Potensi perikanan di WPP 718 sesuai dengan KP tentang potensi sumber daya perikanan WPPRI mengalami peningkatan potensi perikanan secara keseluruhan dari tahun 2016 dan 2017 (KKP, 2017). Tingkat pemanfaatannya cukup tinggi, yakni dua kelompok jenis ikan (ikan karang dan cumi-cumi) masuk dalam kelompok pemanfaatan yang over exploited dan tujuh kelompok jenis ikan (ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, lobster, kepiting, dan rajungan) masuk dalam kelompok pemanfaatan fully  exploited . Tidak ada kelompok ikan
yang pemanfaatannya masih moderate . Agar sumber daya ikan di perairan WPPRI berada dalam ketahanan yang berkelanjutan, harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai dengan acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi overfishing (Suman et  al., 2018), atau minimal tetapmempertahankan posisi upaya penangkapan seperti saat ini untuk kelompok ikan yang pemanfaatannya sudah fully exploited (Tabel 1).
Upaya penangkapan kelompok ikan yang sudah over exploited (kelompok ikan karang dan cumi-cumi) harus dikurangi sampai dengan jumlah boleh tangkap agar sumber daya perikanan di WPP 718 dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Data statistik perikanan Indonesia menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan demersal di WPP 718 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pemanfaatan optimal (Sari et  al., 2019). Karakteristik usaha penangkapan ikan pelagis kecil adalah tingkat produksinya dipengaruhi oleh ketersediaan stok sumber daya ikan dan siklus musim. Siklus musiman menentukan keberlangsungan usaha penangkapan ikan pelagis (Taeran, 2007; Abdullah, 2011).

## Tabel 1.  Potensi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 Tahun 2016 dan 2017.
Table 1.  Potency of Fisheries Resources at Fisheries Management Areas 718 in 2016 and 2017.
Kelompok Jenis Ikan/ Group of Fish Types Tahun/ Year 2016 Potensi/ Potentcy (Ton) JTB/ TAC (Ton) Tingkat Pemanfaatan/ Utilization Rate Tahun/ Year 2017 Potensi/ Potency (Ton) JTB/ TAC (Ton) Tingkat Pemanfaatan/ Utilization Rate Ikan pelagis besar * / Big pelagic fish 489.795 391.836 0,65 (F) 818.870 655.096 0,99 (F) Ikan pelagis kecil/ Small pelagic fish 823.328 658.662 0,52 (F) 836.973 669.579 0,51 (F) Ikan demersal/ Demersal fish 586.277 469.022 1,14 (O) 876.722 701.378 0,67 (F) Udang penaeid/ Penaeid shrimp 53.502 42.802 1,3 (O) 62.842 50.274 0,86 (F) Ikan karang konsumsi/ Reef fish 30.555 24.444 0,5 (F) 29.485 23.588 1,07 (O) Lobster/ Lobster 386 309 1,23 (O) 1.187 950 0,97 (F) Kepiting/ Crab 1.507 1.205 0,77 (F) 1.498 1.198 0,85 (F) Rajungan/ Crab 1.911 1.529 0,17 (M) 775 620 0,77 (F) Cumi-cumi/ Squid 5.470 4.376 0,7 (F) 9.212 7.370 1,28 (O) Total 1.992.730 2.637.565
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017 Keterangan: *ikan pelagis besar nontuna: tongkol, tenggiri, setuhuk, layaran, lemadang Tingkat pemanfaatan (E): E < 0.5 = moderate ; 0.5 ≤ E < 1 = fully-exploited; E ≥ 1 = over-exploited

## Tabel 2. Program dan Status Sarana Fisik SKPT Merauke.
Table 2. Program and Status of Physical Facilities at SKPT Merauke.
No Fasilitas/ Facilities Lokasi/ Location Kegunaan/ Function Dampak/ Impact Keterangan/ Remark 1 Dermaga PP Merauke Pelabuhan Perikanan Merauke Memperlancar aktivitas bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan sebagai tempat tambat labuh kapal nelayan; aktivitas di kapal nelayan sebelum melaut Kapal nelayan dapat melakukan bongkar muat di kawasan pelabuhan perikanan Dermaga dibangun dalam tiga tahap (2011, 2015, dan 2017). Semua sudah beroperasi dan digunakan untuk aktivitas nelayan. 2 Turap PP Merauke Pelabuhan Perikanan Merauke Menahan lajur erosi di kawasan pelabuhan Kawasan pelabuhan terhindar dari erosi dan percepatan pendangkalan Berfungsi /3 Jalan PP Merauke Pelabuhan Perikanan Merauke Memperlancar distribusi ikan hasil tangkapan yang dibawa ke luar area pelabuhan Kelancaran distribusi Beroperasi/digunakan 4 TPI Higienis PP Merauke Pelabuhan Perikanan Merauke Melakukan aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan nelayan Proses penanganan jual beli ikan dengan lebih baik Dimanfaatkan 5 Bangunan air bersih Pelabuhan Perikanan Merauke Memenuhi kebutuhan air untuk kawasan pelabuhan dan air bersih untuk keperluan kapal nelayan Terpenuhinya kebutuhan air di kawasan dan kebutuhan air bersih nelayan/kapal Selesai dan dimanfaatkan 6 Ice flake machine Pelabuhan Perikanan Merauke Menyediakan es bagi nelayan  Tersedianya es untuk nelayan Selesai dan digunakan 7 Gudang beku ( cold storage ) Pelabuhan Perikanan Merauke Memproses ikan dan membekukan ikan hasil tangkapan nelayan Kualitas ikan lebih terjaga Sudah selesai dan sudah dimanfaatkan 8 Pagar pengaman dermaga Pelabuhan Perikanan Merauke Menjaga keamanan kawasan pelabuhan Terjaganya keamanan kawasan pelabuhan Selesai dan digunakan 9 Jaringan listrik (PP Merauke) Pelabuhan Perikanan Merauke Mendukung operasional, sumber penerangan, sumber listrik untuk pembekuan, dll. Operasional kawasan dapat berlangsung (kantor, isce flake , cold storage , penerangan, dll.) Selesai dan berfungsi 10 Gedung perkantoran dan rumah dinas Pelabuhan perikanan Merauke Melakukan aktivitas perkantoran dalam menunjang operasional SKPT Merauke Aktivitas perkantoran dapat berlangsung dalam menunjang aktivitas usaha perikanan Selesai dan berfungsi 10 Kios perbekalan melaut Pelabuhan Perikanan Merauke Menyediakan perbekalan bagi nelayan dan petugas di kawasan pelabuhan Tersedianya dan terpenuhinya  kebutuhan sarana dan  perbekalan Beroperasi dan digunakan
Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).

## PROGRAM SKPT
Pembangunan SKPT Merauke meliputi beberapa  kelengkapan  dan  sarana  fisik,  yakni dermaga, SPBN, TPI, gedung perkantoran, jalan, cold storage , kios perbekalan, dan sarana lainnya (Tabel 2). Berfungsinya Pelabuhan Perikanan Merauke sejak tahun 2017 telah mendorong berkembangnya bisnis ikutan sebagai mata rantai bisnis usaha perikanan tangkap. Jaringan usaha sektor perikanan melibatkan banyak pihak dan hubungan saling keterkaitan antara para
pelaku. Beberapa fasilitas merupakan tambahan dari fasilitas yang sudah ada sebelumnya.
Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan/ tahun. Pembangunan dermaga merupakan lanjutan pengembangan dermaga yang sudah ada. Pembangunan dermaga dilakukan dengan menambah panjang dermaga sehingga bisa menampung kapal dalam jumlah yang lebih banyak. Fasilitas dan sarana tersebut dibangun untuk mendukung operasionalisasi Pelabuhan Perikanan
Merauke sebagai sentra SKPT Kabupaten Merauke. Tersedianya fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan aktivitas kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan tambat labuh di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.

## AKTIVITAS PELAKU USAHA DI SKPT MERAUKE
Berkembangnya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Merauke/SKPT Merauke memengaruhi aktivitas pelaku usaha. Salah satu aktivitas utama adalah aktivitas kapal perikanan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Kapal-kapal yang melakukan bongkar muat terdiri atas berbagai ukuran. Jumlah kunjungan kapal nelayan didasarkan pada ukuran kapal (GT). Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 jumlah kapal yang melakukan aktivitas di PPN Merauke tampak pada Tabel 3. Sebaran jumlah kapal yang melakukan aktivitas di PPN Merauke bervariasi berdasarkan ukuran armada kapal nelayan. Aktivitas kapal nelayan didominasi oleh kapal berukuran 20—30 GT.
Kapal dengan ukuran di bawah 30 GT merupakan kapal yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah, sedangkan kapal berukuran lebih dari 30 GT merupakan kapal yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Kapal perikanan tersebut beroperasi di wilayah WPP 718 dan membongkar muatan di Pelabuhan Perikanan Merauke.
Kapal berukuran 26—30 GT mengalami pertumbuhan paling besar. Kapal tersebut merupakan kapal dengan izin pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Perikanan
Tabel 3.   Jumlah Kunjungan Armada Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan /SKPT Kabupaten Merauke Tahun 2018—2021.
Table 3.   Number of Fishing Vessel Visit in SKPT Merauke in 2018—2021 .
Ukuran Kapal/ Size of Fishing Vessels (GT) Tahun/ Year Pertumbuhan/ Trend 2018—2021 2018 2019 2020 2021 0—5 2 0 0 0 -100,00 6—10 5 3 0 0 -100,00 11—15 35 68 47 51 45,71 16—20 110 149 85 91 -17,27 21—25 138 159 140 163 18,12 26—30 390 506 512 620 58,97 31—35 56 47 43 32 -42,86 51—100 245 174 113 92 -62,45 101—150 119 89 69 30 -74,79 151—200 44 35 13 8 -81,82 >200 20 12 13 5 -75,00 Total 1.164 1.242 1.035 1.092 -6,19
Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)
Merauke sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap dengan mayoritas kapal berizin pemerintah daerah. Dominannya aktivitas kapal- kapal berizin pemerintah daerah di Pelabuhan Perikanan Merauke diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kapal-kapal yang berukuran lebih dari 30 GT adalah kapal-kapal berizin pemerintah pusat yang berasal dari luar wilayah Merauke. Kapal tersebut berasal dari Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Lokasi penangkapan ikan yang didaratkan di Kabupaten Merauke berasal dari WPP 718, yakni Laut Arafuru, Laut Aru, Perairan Wanam, dan Selat Papua. Proporsi kapal didasarkan pada perizinannya (Gambar 2). Kapal penangkap ikan didominasi kapal dengan izin pemerintah daerah, yakni sebanyak 75 %, sedangkan kapal dengan izin pemerintah pusat sebanyak 25%.
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)
Gambar 2 Komposisi Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Bobot GT

## Figure 2 Composition of Fishing Vessels by Weight
Nelayan  lokal  menggunakan  kapal  berukuran  kecil  1—5  GT  dan  beroperasi  di sepanjang  wilayah  pesisir  pantai  dan  berada  di  luar  kawasan  Pelabuhan  Perikanan Merauke.  Karakteristik  nelayan  lokal  adalah  cenderung  menangkap  ikan  di  daerah penangkapan yang dekat dengan pantai dan menangkap ikan dengan cara one day fishing . Jumlah  armada  perahu  tanpa  motor  di  Merauke  juga  cukup  besar,  yaitu  mencapai  558 armada.
Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri ( subsisten ) yang sering disebut sebagai peasant fisher karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari daripada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009). Perikanan tangkap skala kecil sering didasarkan pada komunitas kecil di pesisir yang bergantung pada sumber daya lokal yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di sekelilingnya, baik negatif maupun positif.
Aktivitas kapal nelayan yang berasal dari luar  daerah mengalami penurunan selama masa pandemi. Hal tersebut merupakan dampak kebijakan penanganan penularan Covid-19 sehingga  banyak  nelayan  dan  kapal  yang  tidak  melakukan  aktivitas  penangkapan.  Dilihat dari  karakteristiknya,  perikanan  skala  besar  dan  skala  kecil  dapat  dibedakan  berdasarkan beberapa aspek, antara lain kepemilikan, besarnya investasi, jenis dan ukuran kapal, tujuan dan  hasil  tangkapan,  alat  tangkap,  lama  penangkapan,  pemrosesan,  dan  pemasaran (Berkes,  Mahon,  McConney,  Pollnac,  &  Pomeroy,  2001;  Bjorndal,  Child,  &  Lem,  2014). Kapal-kapal berukuran lebih dari 30 GT sebagian berasal dari luar Merauke.
75% 25% Kurang dari/Less than  30 GT Lebih dari/More Than  30 GT Gambar . 2. . Komposisi Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Bobot GT.
Figure 2.    Composition of Fishing Vessels by Weight.
Nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil 1—5 GT dan beroperasi di sepanjang wilayah pesisir pantai dan berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Karakteristik nelayan lokal adalah cenderung menangkap ikan di daerah penangkapan yang dekat dengan pantai dan menangkap ikan dengan cara one day  fishing . Jumlah armada perahu tanpa motor di Merauke juga cukup besar, yaitu mencapai 558 armada.
Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri ( subsisten ) yang sering disebut sebagai peasant  fisher karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari daripada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009). Perikanan tangkap skala kecil sering didasarkan pada komunitas kecil di pesisir yang bergantung pada sumber daya lokal yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di sekelilingnya, baik negatif maupun positif.
Aktivitas kapal nelayan yang berasal dari luar daerah mengalami penurunan selama masa pandemi. Hal tersebut merupakan dampak kebijakan penanganan penularan Covid-19 sehingga banyak nelayan dan kapal yang tidak melakukan aktivitas penangkapan. Dilihat dari karakteristiknya, perikanan skala besar dan skala kecil dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain kepemilikan, besarnya investasi, jenis dan ukuran kapal, tujuan dan hasil tangkapan,
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)
Gambar 2 Komposisi Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Bobot GT Figure 2 Composition of Fishing Vessels by Weight
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2022)
Gambar  3  Komposisi  Alat  Tangkap  Kapal  Penangkap  Ikan  di  Pelabuhan  Perikanan Merauke Tahun 2021

## Figure 3 Composition of Fishing Gear at Merauke Fishing Port in 2021
Distribusi produksi ikan di SKPT Merauke berdasarkan kelompok jenis ikannya dapat dilihat  pada  Tabel  4.    Berdasarkan  Tabel  4,  produksi  ikan  yang  didaratkan  di  Pelabuhan Perikanan  Merauke  didominasi  oleh  jenis  ikan  kuro,  manyung,  dan  cumi  (setiap  jenis berkontribusi  11—29%).  Ikan  yang  didaratkan  di  Pelabuhan  Perikanan  Merauke  diproses untuk  dibekukan  di  beberapa cold  storage ,  baik  yang  ada  di  kawasan  pelabuhan  maupun yang berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.
75% 25% Kurang dari/Less than  30 GT Lebih dari/More Than  30 GT Gill Net 65% Gill Net Oseanik 30% Pancing Cumi 3% Liong Bun 1% Rawai Dasar 1% Cast Nets 0% Pengangkut Ikan 0%

## Gambar 3. Komposisi Alat Tangkap Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2021.
Figure 3. Composition of Fishing Gear at Merauke Fishing Port in 2021.
Tabel 4. Produksi Ikan Tahun 2018—2020 Berdasarkan Jenisnya di SKPT Merauke (Ikan Dibongkar). Table 4. Fish Production in 2018—202 at SKPT Merauke by Type.
No. Jenis Ikan/ Fish Type
Produksi/ Production (Ton) 2018 2019 2020 1 Kakap putih/ white snapper 408.513 199.797 199.200 2 Kakap merah/ red snapper 199.797 132.168 62.074 3 Manyung 2.273.978 1.068.397 1.008.851 4 Gulamah 804.713 209.907 149.823 5 Bawal hitam 500.273 159.212 123.697 6 Bawal jenggot 275.918 278.587 213.081 7 Tenggiri 601.999 421.936 250.845 8 Kuro 2.112.438 2.086.203 1.685.037 9 Angkui/kakap cina 374.357 165.067 175.849 10 Kerapu/ grouper 47.919 18.317 15.374 11 Hiu/ shark 497.690 345.885 311.568 12 Mubara 274.982 149.933 125.248 13 Marlin 29.110 33.133 4.150 14 Baby Tuna/ baby tuna 771.553 115.800 21.700 16 Senangin 486.952 285.148 180.413 17 Cumi-cumi/ squid 1.717.560 736.000 677.845 19 Ikan campuran/lainnya (berbagai jenis ikan)/ others 2.067.980 740.654 497.364 Jumlah 13.445.731,8 7.146.143,8 5.702.117,7
Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).
alat tangkap, lama penangkapan, pemrosesan, dan pemasaran (Berkes, Mahon, McConney, Pollnac, & Pomeroy, 2001; Bjorndal, Child, & Lem, 2014). Kapal-kapal berukuran lebih dari 30 GT sebagian berasal dari luar Merauke.
Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pada tahun 2021 berjumlah 1.092 unit. Sebaran alat tangkap yang digunakan tampak pada Gambar 3. Jenis alat tangkap yang dominan digunakan nelayan adalah gill net dan gil net oceanic untuk menangkap ikan dasar.
Distribusi produksi ikan di SKPT Merauke berdasarkan kelompok jenis ikannya dapat dilihat pada Tabel 4.  Berdasarkan Tabel 4, produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke didominasi oleh jenis ikan kuro, manyung, dan cumi (setiap jenis berkontribusi 11—29%). Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke diproses untuk dibekukan di beberapa cold storage ,
10  Kerapu/ grouper 47.919            18.317 15.374 11  Hiu/ shark 497.690          345.885 311.568 12  Mubara 274.982          149.933 125.248 13  Marlin 29.110            33.133 4.150
14 Baby Tuna/ baby tuna 771.553          115.800 21.700 16  Senangin
486.952          285.148 180.413 17  Cumi-cumi/ squid 1.717.560          736.000 677.845 19 Ikan campuran/lainnya (berbagai jenis ikan)/ others 2.067.980         740.654    497.364 Jumlah 13.445.731,8 7.146.143,8    5.702.117,7
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)
Produksi ikan sebagian besar didistribusikan atau dikirim ke Pulau Jawa (Lamongan,
Probolinggo, Indramayu, dan beberapa wilayah lain). Distribusi tersebut dilakukan dengan menggunakan peti kemas/kargo berpendingin ( refrigerated  cargo ) yang diangkut dengan kapal laut. Setelah sampai di pelabuhan tujuan (Surabaya/Gresik/Lamongan/Probolinggo), ikan didistribusikan ke pabrik/pelabuhan pengolahan di berbagai lokasi. Selain untuk memenuhi bahan baku pabrik dalam negeri, sebagian ikan tersebut diekspor ke beberapa negara tujuan (Cina, Thailand, dan lain-lain.).
Komposisi hasil tangkapan didasarkan pada kelompok jenis ikan (Gambar 4). Hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan demersal (70%), ikan pelagis besar (12%), dan ikan pelagis kecil (18%).
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2020)
Gambar 4 Jenis dan Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2020 Figure 4 Types and Composition of Fish Landed at the Merauke Fishing Port in 2020 70% 12% 18% demersal/Demersal: pelagis besar/Big pelagic pelagis kecil/small pelagic 10  Kerapu/ grouper 47.919            18.317 15.374
11  Hiu/ shark 497.690          345.885 311.568 12  Mubara 274.982          149.933 125.248 13  Marlin 29.110            33.133 4.150 14 Baby Tuna/ baby tuna 771.553          115.800 21.700 16  Senangin 486.952          285.148 180.413 17  Cumi-cumi/ squid 1.717.560          736.000 677.845 19 Ikan campuran/lainnya (berbagai jenis ikan)/ others 2.067.980         740.654    497.364 Jumlah 13.445.731,8 7.146.143,8    5.702.117,7 Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)
Produksi ikan sebagian besar didistribusikan atau dikirim ke Pulau Jawa (Lamongan,
Probolinggo, Indramayu, dan beberapa wilayah lain). Distribusi tersebut dilakukan dengan menggunakan peti kemas/kargo berpendingin ( refrigerated  cargo ) yang diangkut dengan kapal laut. Setelah sampai di pelabuhan tujuan (Surabaya/Gresik/Lamongan/Probolinggo), ikan didistribusikan ke pabrik/pelabuhan pengolahan di berbagai lokasi. Selain untuk memenuhi bahan baku pabrik dalam negeri, sebagian ikan tersebut diekspor ke beberapa negara tujuan (Cina, Thailand, dan lain-lain.).
Komposisi hasil tangkapan didasarkan pada kelompok jenis ikan (Gambar 4). Hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan demersal (70%), ikan pelagis besar (12%), dan ikan pelagis kecil (18%).
Sumber/ source : PPN/AFP Merauke (2020)
Gambar 4 Jenis dan Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2020 Figure 4 Types and Composition of Fish Landed at the Merauke Fishing Port in 2020 70% 12% 18% demersal/Demersal: pelagis besar/Big pelagic pelagis kecil/small pelagic
Gambar 4. Jenis dan Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2020. Figure 4. Types and Composition of Fish Landed at the Merauke Fishing Port in 2020.
Tabel 5. Produksi Gelembung Ikan di SKPT Merauke Tahun 2018—2021 (Kg). Table 5. Production of Fins and Fish Bubbles in SKPT Merauke in 2018—2021 (Kg).
No Jenis Produksi/ Type of Production Produksi/ Production (Kg) 2018 2019 2020 2021 1 Sirip hiu/ Shark fins 6.549 9.370 11.623 12.339 2 Gelembung/ Fish maw 11.381 8.278 10.393 13.998,55
Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).
baik yang ada di kawasan pelabuhan maupun yang berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.
Produksi ikan sebagian besar didistribusikan atau dikirim ke Pulau Jawa (Lamongan, Probolinggo, Indramayu, dan beberapa wilayah lain). Distribusi tersebut dilakukan dengan menggunakan peti kemas/kargo berpendingin ( refrigerated cargo ) yang diangkut dengan kapal laut. Setelah sampai di pelabuhan tujuan (Surabaya/Gresik/Lamongan/ Probolinggo), ikan didistribusikan ke pabrik/ pelabuhan pengolahan di berbagai lokasi. Selain untuk memenuhi bahan baku pabrik dalam negeri, sebagian ikan tersebut diekspor ke beberapa negara tujuan (Cina, Thailand, dan lain-lain).
Komposisi hasil tangkapan didasarkan  pada kelompok jenis ikan (Gambar 4). Hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan demersal (70%), ikan pelagis besar (12%), dan ikan pelagis kecil (18%).
penangkapan untuk mengambil gelembung ikan dan sirip ikan. Ikan kakap cina, kuro, manyung, dan gulamah merupakan sumber utama gelembung ikan. Penangkapan ikan hiu sebagian besar dilakukan untuk dimanfaatkan siripnya. Jumlah produksi gelembung ikan dan sirip ikan tampak pada Tabel 5.
Sirip dan gelembung ikan merupakan produk ekspor unggulan/primadona di Merauke. Harga gelembung ikan gulamah dapat mencapai 30 juta rupiah per kilogramnya. Harga gelembung kakap cina mencapai 9 juta rupiah per kilogramnya. Kemudian, harga gelembung kakap putih mencapai 3 juta rupiah per kilogramnya. Gelembung jenis ikan yang lain berada pada kisaran 180 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah per kilogramnya. Gelembung ikan dari Merauke selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk diekspor ke beberapa negara, terutama Cina, Singapura, dan Hong Kong.
Sebagian produksi ikan masih didaratkan di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Nelayan mendaratkan ikan di tempat pendaratan ikan/tangkahan yang dimiliki oleh pribadi/swasta yang berada di sepanjang muara Sungai Maro. Beberapa dermaga atau pendaratan ikan yang berada di sepanjang muara Sungai Maro adalah Dermaga Sakier, Dermaga Laurensia Tanzil, Dermaga Pitono, PP Merauke, Dermaga Saenal, Sidomulyo, Dermaga Mansyur, Dermaga Polair, Dermaga Edy Lie, Dermaga Subindo, Dermaga Oce, dan Dermaga Beny Tandra. Dermaga tersebut merupakan milik pribadi/swasta yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat ikan hasil tangkapan yang selanjutnya diproses di cold storage milik pribadi. Ikan tersebut selanjutnya didistribukan ke Pulau Jawa dengan menggunakan jasa kargo berpendingin.
Dengan berfungsinya Pelabuhan Perikanan Merauke, diharapkan bongkar muat kapal yang semula dilakukan di tempat pendaratan- ikan pribadi atau tangkahan bisa dilakukan di Pelabuhan Perikanan Merauke. Apabila semua kegiatan pendaratan ikan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Merauke, pencatatan produksi ikan akan menjadi lebih baik. Selama ini petugas melakukan
Peta potensi dan pemanfaatan sumber daya di WPP 718 menunjukkan bahwa ketiga kelompok ikan tersebut dalam tingkat pemanfaatannya full exploited .  Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengaturnya  dan agar pemanfaatan ketiga kelompok jenis ikan tersebut tidak menjadi over exploited .

## DAMPAK KEHADIRAN ARMADA PENANGKAPAN DARI LUAR MERAUKE
Selain melakukan penangkapan ikan untuk dimanfaatkan dagingnya, kapal nelayan yang berasal dari luar daerah juga melakukan
pencatatan produksi ikan yang didaratkan di luar pelabuhan perikanan dengan mendatangi tempat- tempat pendaratan ikan tersebut.

## DAMPAK SKPT TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembangunan SKPT Merauke meliputi penyediaan  kelengkapan  dan  sarana  fisik  untuk mendukung kelancaran usaha perikanan. Fasilitas tersebut dibangun dengan beberapa tahapan. Berfungsinya SKPT Merauke/Pelabuhan Perikanan Merauke sejak tahun 2017 telah mendorong berkembangnya bisnis-bisnis ikutan sebagai mata rantai bisnis usaha perikanan tangkap. Dampak pembangunan SKPT ditunjukkan dengan berfungsinya fasilitas yang dibangun di kawasan SKPT tersebut, yaitu sebagai berikut.
1.  Jumlah kapal penangkap ikan dari luar daerah yang berlabuh
Kapal penangkap ikan beroperasi di Laut Merauke dan memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Merauke untuk tambat labuh. Kapal tersebut sebagain besar berasal dari luar daerah, yaitu dari Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Selatan, Tanjung Balai Karimun, dan Kalimantan. Kapal luar daerah tersebut menggunakan Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan aktivitas bongkar muat ikan. Kapal-kapal luar daerah melakukan aktivitas penangkapan di WPP 718 dan mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Merauke. Layanan yang diberikan oleh pengelola pelabuhan adalah layanan tambat labuh, bongkar muatan ikan, dan pengisian air bersih. Pengisian BBM dilakukan di Pelabuhan Merauke.
Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke dipindahkan menggunakan truk ke cold storage .  Hasil tangkapan nelayan tersebut dikirim ke Pulau Jawa (Surabaya/Probolinggo dan Indramayu/Jakarta) menggunakan kontainer berpendingin melalui Pelabuhan Merauke. Ikan dikirim menggunakan kontainer berpendingin (20 dan 40 feed ) dengan biaya 46 juta rupiah per kontainer dengan tujuan Surabaya. Selanjutnya, kontainer dikirim ke lokasi tujuan menggunakan truk.

## 2. Tersedianya BBM di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke
BBM merupakan salah satu faktor produksi utama dalam upaya penangkapan ikan. Kebutuhan BBM untuk keperluan kapal perikanan dipenuhi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum
(SPBU). Sebelum SKPT beroperasional, nelayan mengisi BBM di kawasan Pelabuhan Merauke. Sebelum mengisi BBM, kapal bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Hal ini mengganggu alur laut bagi kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Merauke. Saat ini BBM sudah tersedia di SPBU di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke sehingga kapal nelayan bisa mengisi BBM di Pelabuhan Perikanan Merauke.
Program SKPT didukung oleh program lain yang saling berkaitan. Salah satunya adalah penetapan harga BBM tunggal. Pemerintah telah berupaya memeratakan dan memenuhi kebutuhan BBM di berbagai wilayah. Pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 telah menetapkan satu harga BBM. Penetapan tersebut dicanangkan pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi instruksi presiden (inpres). Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional diimplementasikan sejak 1 Januari 2017. Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang menjadi perhatian dalam program BBM satu harga.
Untuk percepatan penerapan peraturan tersebut yang berkaitan dengan penerapan harga BBM satu harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ditetapkan bahwa kapal dengan ukuran kurang dari 30 GT menggunakan BBM subsidi dengan harga Rp5.150,00, sedangkan kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT menggunakan BBM industri dengan harga Rp10.100,00. BBM subsidi yang jumlahnya terbatas menyebabkan kapal bisa menunggu antrean sampai dengan 2 minggu. Kapal yang menunggu terlalu lama menyebabkan antrean kapal di kawasan pelabuhan sehingga mengganggu alur keluar masuk kapal umum yang melewati kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke menuju kawasan Pelabuhan Merauke. Saat ini telah tersedia fasilitas SPBN di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke sehingga kapal perikanan tidak perlu antre untuk mengisi BBM di Pelabuhan Merauke.
3. Berkembangnya industri galangan kapal lokal
Beroperasinya SKPT di Pelabuhan Perikanan Merauke mendorong berkembangnya industri galangan kapal. Sejak tahun 2015 telah berkembang industri galangan kapal lokal.  Kapal- kapal yang dibuat berukuran sekitar 30 GT. Kapal-
kapal baru ini merupakan pesanan para pelaku usaha penangkapan, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah (Jawa, Tanjung Balai, Sulawesi, dan Kalimantan), yang mempunyai usaha di kawasan Merauke. Usaha galangan kapal berkembang di sepanjang Pantai Lampu Satu. Namun, karena pesatnya perkembangan galangan kapal, sebagian usaha galangan kapal dipindahkan ke sisi Sungai Maro. Sampai saat ini telah berkembang beberapa industri galangan kapal di Merauke. Berkembangnya usaha galangan kapal tersebut diharapkan mampu mengisi kebutuhan kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP 718 dan melakukan aktivitas bongkar di Pelabuhan Perikanan Merauke.
4. Pemanfaatan fasilitas integrated cold storage (ICS)
Berkembangnya industri perikanan memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Salah satu fasilitas yang penting dan sangat diperlukan adalah cold storage . ICS merupakan salah satu sarana prasarana yang sangat penting dalam mata rantai bisnis perikanan. Ketersediaan ICS dapat memudahkan dalam pengelolaan ikan hasil tangkapan nelayan. Namun, ketersediaan ICS masih sangat terbatas. Bertambahnya produksi hasil tangkapan nelayan perlu ditangani agar kualitas ikan tidak menurun/rusak.
Di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke telah dibangun ICS yang saat ini telah digunakan untuk pemrosesan ikan hasil tangkapan. Selain ICS di kawasan pelabuhan, tersedia beberapa cold storage yang dikelola oleh perorangan/ swasta/koperasi yang terletak di luar kawasan pelabuhan perikanan. Cold storage milik perorangan biasanya digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan kapal milik sendiri dan ikan hasil pembelian dari hasil  tangkapan nelayan lain. Cold storage yang dikelola oleh koperasi digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan lokal.
5. Jasa pengiriman menggunakan kargo/ kontainer berpendingin.
Sistem logistik dan tranportasi merupakan salah satu faktor penting. Meskipun sistem tersebut di luar kewenangan SKPT Merauke, hal tersebut menjadi faktor penting dalam mata rantai bisnis perikanan. Wilayah Merauke merupakan wilayah perbatasan yang permasalahan transportasinya menjadi faktor penting sehingga harus mendapatkan perhatian. Pemerintah melalui program tol laut
telah berusaha mengatasi permasalahan sistem transportasi dari dan ke wilayah perbatasan. Trayek T-11 program tol laut melayani jalur pelayaran (kapal crossing ) Tanjung Perak/ Surabaya-Timika-Agats-Merauke (pulang pergi) dengan waktu tempuh sekitar 2 minggu. Tambahan program tol laut diharapkan dapat menambah jumlah dan frekuensi kapal yang mengangkut barang dari dan ke Merauke.  Ketidakseimbangan volume barang yang didistribusikan dari dan ke Merauke merupakan salah satu permasalahan. Kontainer berpendingin, misalnya, selalu penuh dan bahkan kurang sewaktu berangkat dari Merauke. Akan tetapi, kontainer tersebut kekurangan muatan sewaktu berangkat dari Surabaya ke Merauke.
Beroperasinya SKPT Merauke di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke telah meningkatkan aktivitas usaha perikanan di Kabupaten Merauke. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Diperlukan upaya percepatan penyelesaian masalah untuk mendukung bisnis perikanan di kawasan SKPT Kabupaten Merauke (Tabel 6).
Penyelesaian permasalahan tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas usaha perikanan di Merauke. Dalam jangka panjang, sektor perikanan diharapkan menjadi sektor yang berkembang dan dapat memberikan dampak ekonomi pada Kabupten Merauke dan Provinsi Papua. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah adalah produksi dan produktivitas, kemudian yang  kedua  adalah  efisiensi  yang  terkait  dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem (Riyadi, 2000).
Uraian di atas menunjukkan pembangunan SKPT Merauke mampu mendorong peningkatan aktivitas perikanan yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Merauke. Pembangunan SKPT Merauke dilakukan dengan memperkuat dan menambah fasilitas  fisik  untuk  menunjang  aktivitas  usaha perikanan. Upaya peningkatan aktivitas perikanan di SKPT Merauke melibatkan berbagai pihak dan dukungan kebijakan/regulasi lain. Regulasi penting yang mendukung peningkatan operasional SKPT adalah program bantuan oleh kementerian dan pemda, kebijakan BBM satu harga, dukungan dan koneksi kawasan SKPT dengan kawasan Pelabuhan Merauke sebagai bentuk koneksi

## Tabel 6.  Progres Fasilitas dan Infrastruktur dan Pemanfaatannya di Kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.
Table 6.  Progress of Completeness of Facilities and Infrastructure in the Merauke Fishery Port Area.
Fasilitas/ Facilities Progres/ Progress Tindak lanjut/ Follow up Instansi/ Agency Sertifikasi dan hibah status tanah/ certification and status of land grants Proses sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke diharapkan segera selesai/ the certification process that carried out by the Merauke Regency Fisheries Service is expected to be completed soon . Perlu dilakukan percepatan proses sertifikasi tanah dan serah terima hibah ke Kementerian KP / it is necessary to accelerate the process of land certification and handover of grants to the Ministry of Marine and Fisheries . Dinas perikanan, pemda, BPN, KKP/ fisheries service , regional government, National Land Agency, Ministry of Marine Affairs and Fisheries Pembangunan jalan penghubung langsung antara pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan tempat penimbunan kargo sebagai sarana ekspor/ construction of connecting roads with public ports and cargo storage areas for export Proses pembahasan dengan pihak Pelabuhan Merauke/ discussion process with Merauke Port Pembahasan  rencana detail/ detailed plan discussion Dinas KP, Pelabuhan Merauke, dinas perhubungan laut, pemda/ Marine and Fisheries Service, Merauke Port, sea transportation service, regional government
Sumber: berbagai sumber diskusi dengan para pemangku kepentingan (2018)/ Source: discussions with stakeholders (2018).
dengan daerah lain, penyediaan jaringan listrik oleh PLN, penyediaan jasa kontainer berpendingin yang memadai, dan kerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaku usaha.
Sinergi program SKPT dengan program- program pemerintah lainnya diharapkan mampu meningkatkan dampak pembangunan SKPT. Program BBM satu harga dan tol laut mampu meningkatkan aktivitas usaha, jaminan ketersediaan BBM, serta kepastian sistem logistik dan distribusi hasil tangkapan. Dampak ekonomi dari aktivitas perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu manfaat langsung [ direct ], tidak langsung [ indirect ] dan ikutan [ induced ] (Linberg, 1996). Manfaat langsung timbul dari kegiatan perikanan (penangkapan) yang memerlukan input berupa tenaga kerja/ABK, BBM, es, air bersih, perbekalan/ransum, dan lain-lain. Input tersebut diperoleh dari sektor lain. Hal ini menimbulkan manfaat tidak langsung ( indirect benefit ). Jika ABK berasal dari daerah setempat/lokal, pengeluaran dari ABK lokal akan menimbulkan induced benefit di lokasi tersebut. Tidak semua manfaat atau dampak ekonomi tersebut dinikmati oleh masyarakat setempat. Apabila input tersebut didatangkan dari luar daerah atau impor, perputaran uang tidak menimbulkan indirect  benefit , tetapi suatu
kebocoran ( leakage ) manfaat. Aliran uang dari aktivitas perikanan ke masyarakat lokal pada akhirnya menciptakan dampak ekonomi dan kebocoran ekonomi.  Namun demikian, hasil penelitian (Sachs & Warne, 1998) menunjukkan bahwa  melimpahnya sumber daya tidak selalu menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan mungkin sebenarnya telah menghambat pertumbuhan rata-rata. Kasus tersebut terjadi di Bolivia, Meksiko, dan Venezuela. Melimpahnya sumber daya tidak secara permanen meningkatkan PDB per kapita dan selanjutnya diikuti perlambatan pertumbuhan ( (Sachs & Warne, 1998).
Manfaat atau dampak aktivitas perikanan SKPT Merauke dapat diilustrasikan sebagai keterkaitan ke hulu dan ke hilir (Bene, 2006). Aktivitas perikanan menciptakan kesempatan dan peluang penciptaan lapangan kerja pada sektor hulu dan sektor hilir.  SKPT Merauke berdampak pada aktivitas usaha perikanan tangkap oleh para pelaku usaha.  Aktivitas usaha perikanan ke hulu mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas, antara lain investasi kapal dan alat penangkapan ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, perbengkelan, dan penyediaan perbekalan. Kapal- kapal yang melakukan aktivitas penangkapan di SKPT Merauke menjadi sumber pendapatan
bagi pelaku usahanya. Usaha perikanan mampu menggerakkan usaha penyedia pasokan bahan makanan bagi ABK, penyedia jasa perbengkelan, penyedia permodalan, penyedia es, penyedia air bersih, penyedia BB dan oli, penyedia jasa keuangan, dan lain-lain. Kegiatan perikanan juga mampu menggerakkan perekonomian di sektor hilir melalui aktivitas-aktivitas investasi tempat pengolahan ikan dan mesin pengolahan produk, jasa transportasi, jasa keuangan, cold storage , tenaga kerja, industri pengolahan, dan lain-lain. Dampak ke hulu dan hilir tersebut akhirnya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang didorong aktivitas usaha penangkapan. Makin lama dampak yang dihasilkan akan makin besar.
Salah satu indikator dampak suatu pembangungan/program adalah peningkatan PDRB. Lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam perekonomian Kabupaten Merauke. Kontribusi sektor tersebut adalah 23,1% dari total nilai PDRB Kabupaten Merauke pada tahun 2020 (BPS, 2021). Berdasarkan trend pada tahun 2023, share -nya dapat mencapai 27,6%.  Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Merauke. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Suratman (2004) bahwa dampak kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, hasil penelitian Masruri (2020) menyatakan bahwa tingkat daya saing lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis dan mempunyai nilai shift share > 0. Namun, menurut tipologi klasen, sektor tersebut merupakan sektor yang lambat tumbuh dan relatif tertinggal. Oleh karena itu, program SKPT diharapkan mampu meningkatkan share perikanan terhadap PDRB Kabupaten Merauke.
Upaya peningkatan dampak SKPT harus terus dilakukan dengan melakukan beberapa upaya. Pemerintah harus berupaya meningkatkan teknologi dan menambah kapasitas pelabuhan untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya. Selain itu, perlu juga ditingkatkan jumlah investasi dengan memfasilitasi insentif investasi agar investor tertarik untuk berinvestasi (Kuncoro, 2016). Investasi diarahkan ke daerah yang kurang berkembang dengan membangun sarana dan prasarana pendukung.

## IMPLIKASI  KEBIJAKAN
Kawasan SKPT Merauke yang berpusat di Pelabuhan Perikanan Merauke telah melakukan fungsi-fungsi layanan, terutama untuk mendukung aktivitas kapal-kapal perikanan (layanan pembongkaran, perbekalan, BBM, dan perizinan). Layanan tersebut dilakukan untuk mendukung bisnis perikanan di PPN Merauke. Dampak pembangunan SKPT Merauke adalah terjadinya peningkatan aktivitas bisnis perikanan (penangkapan, tersedianya cold storage , distribusi dan transportasi dengan menggunakan kontainer berpendingin, dan aktivitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan). Upaya penyempurnaan peran dan fungsi SKPT terus dilakukan. Kekurangan- kekurangan yang masih harus dipecahkan adalah masalah lahan, peningkatan pemanfaatan dan operasional cold storage , TPI, penyediaan BBM di kawasan pelabuhan, dan penyediaan perbekalan.
Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai sentral SKPT dapat meningkatkan aktivitas bisnis di kawasan pelabuhan dan wilayah Merauke pada umumnya. Telah beroperasinya Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai sentra aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan dapat mendorong peningkatan aktivitas bisnis turunan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi di Merauke.
Penguatan peran SKPT Merauke dalam meningkatkan aktivitas usaha perikanan berbasis perikanan tangkap memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan yang saling terkait. Pemangku kepentingan tersebut adalah Pelabuhan Perikanan Merauke, Pelabuhan Merauke, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, KSOP Pelabuhan Merauke, Kantor Karantina Kabupaten Merauke, Kantor Pengawasan PSDKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, Pertamina, Polair, Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
Peningkatan aktivitas usaha perikanan mampu mendorong penciptaan peluang kerja ke hulu dan ke hilir yang didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sarana SKPT Merauke/Pelabuhan Perikanan Merauke.  Kabupaten Merauke berada di wilayah perbatasan dan termasuk daerah belum maju sehingga masih diperlukan peran pemerintah untuk melakukan investasi agar dapat menarik
pelaku usaha untuk terlibat investasi di kawasan SKPT Merauke. Peran pemerintah masih sangat diperlukan karena daerah di perbatasan dan belum maju tidak menarik pihak swasta untuk berinvestasi. Pendekatan pembangunan dengan strategi kewilayahan diharapkan memberikan dampak yang lebih besar. Masuknya investasi pemerintah akan diikuti pihak swasta.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan penelitian percepatan operasionalisasi SKPT Merauke. Berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan staf, Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke/Kepala SKPT Merauke dan staf, Kepala BKIPM Merauke dan staf, Kepala Satuan Pengawasan PSDKP dan staf, penyuluh perikanan, serta masyarakat pelaku usaha yang ada di kawasan SKPT Merauke. Penelitian ini berhasil berkat kerja sama dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama semua pihak.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Budi Wardono, sebagai kontributor utama serta Hikmah dan Hakim Miftahul Huda sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, R. M. (2011). Keberlanjutan perikanan pelagis di  Ternate  dan  strategi  pengembangannya (Tesis). Institut Perikanan Bogor, Bogor.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua [BPS]. (2020).
Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 . BPS Provinsi Papua.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke [BPS]. (2020). Produk domestik regional bruto kabupaten merauke menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 . BPS Kabupaten Merauke.
Bene, C. (2006). Small-scale  fisheries: Assessing their contribution to rural livelihoods in developing countries. FAO  Fisheries  Circular 1008 . Rome: FAO.
Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R., & Pomeroy, R. (2001). Managing small-scale fisheries . Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
Bjorndal, T., Child, A., & Lem, A. (2014). Value chain dynamics and the small-scale sector: Policy recommendations  for  small-scale  fisheries and aquaculture trade. FAO  Fisheries  and Aquaculture Technical Paper 581 . Rome: FAO.
Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Jurnal SMARTek , 8 (1).
Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. (2018). Laporan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke .
Farhan, F., Wahyu, I., & Meganingrum, Y. (2020).
Penerapan teori big push dalam pengembangan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan Jember. Jurnal Matrapolis .
Gantara, W.P., & Achmadi, T. (2012). Model pengembangan wilayah untuk pembangunan pelabuhan: Studi kasus pantai selatan Jawa Timur. Jurnal Teknik ITS , 1 .
Jaya, W.K. (1999). Analisis potensi keuangan daerah pendekatan makro . Yogyakarta: PPPEB UGM.
Kepmen-KP  13/2019  tentang  Perubahan  atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Kepmen-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan . (2019). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016  tentang  Estimasi  Potensi, Jumlah  Tangkapan  yang  Diperbolehkan,  dan Tingkat  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Ikan  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia . (2016).  Jakarta: KKP.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/K epmen -KP/2017  tentang  Estimasi  Potensi, Jumlah  Tangkapan  yang  Diperbolehkan,  dan Tingkat  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Ikan  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia . (2017).  Jakarta: KKP.
KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]. (2017). Master plant pembangunan PKKPT Kabupaten Sabang . Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kuncoro, M. (2016). Regional inequality in indonesia,
1994-2012. The Business and Management Review, 8 (1).
Marshall, C., & Rossman, G.B. (2015). Designing qualitative  research . Thousand Oaks, United States: Sage Publication
Masruri. (2020). Analisis daya saing ekonomi Provinsi Papua tahun 2011-2018 (studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Papua). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya , 8(2).
PSDKP. (2018). Laporan  tahun  2015-2017 . Pangkalan PSDKP Merauke.
PPN Merauke. (2019). Laporan tahunan PPN Merauke . Papua: PPN Merauke.
Riyadi, D.M.M. (2000). Pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah. Makalah disampaikan pada acara Diseminasi  dan  Diskusi  Program- Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah .
Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000.
Rustiadi, E., Hakim, S.S., & Panuju, D.R. (2017). Perencanaan dan pengembangan wilayah (edisi kedua). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Rustiadi, E.  (2003). Makalah disampaikan kepada Staf Dinas Perikanan dalam Pelatihan Pengelolaan dan  Perencanaan  Wilayah  Pesisir  secara Terpadu (ICZPM) , kerja sama PKSPL IPB dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Bogor, 11 Agustus–18 Oktober 2003.
Sachs, D. J., & Warne, M. A. (1998). The big push, natural resource booms and growth. Journal of Development Economics , 59 (1), 43-76.
Santandrea, J., Samuel, S., & Elvi, E. (2018). Kebijakan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam memenuhi hak konstitusional warga negara wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Staatshrecht , DOI: https://doi.org/10.15408/siclj. v2i1.9602.
Sari, Y.D., Syaukat, Y., Kusumastanto, T., & Hartoyo, S. (2019). Evaluasi  ekonomi  kebijakan  moratorium perizinan kapal eks asing terhadap sumber daya perikanan  demersal  di  wilayah  pengelolaan perikanan  718 (Disertasi). Institut Pertanian Bogor.
Satria, A. (2009). Ekologi  politik  nelayan . Bantul, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
Sjafrizal (2012). Ekonomi  wilayah  dan  perkotaan . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Sugiyono.  (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suman, A., Satria, F., Nugraha, B., Priatna, A., Khairul, & Mahiswara (2018). Status stok sumber daya ikan tahun 2016 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan alternatif pengelolaannya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia , 10 (2).
Suratman, E. (2004). Dampak kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Barat: Analisis simulasi dengan pendekatan sistem neraca sosial ekonomi. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia , 5 (1).
Taeran, I. (2007). Tingkat pemanfaatan dan pola musim penangkapan beberapa jenis ikan pelagis
ekonomis  penting  di  Provinsi  Maluku  Utara (Tesis). Institut Perikanan Bogor, Bogor.
Tarigan, R. (2008). Ekonomi regional, teori dan aplikasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Yin, R.K. (2002). Case  study  research,  design  and methods (3th ed.) Applied  Social  Research Method Volume 5 . California: Sage Publications.
Zulham, A., Arthatiani, F.Y., Hafsaridewi, R., & Mira (2019). Perspektif pembangunan perikanan di pulau terluar .  Bogor:  IPB Press.