## ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DILIHAT DARI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DAERAH ( Studi Kasus di Kabupaten Klaten )

## Hadi Sasana
Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang

## Abstract
Realization  of  a  more  realistic  regional  autonomy  that  can  offer  tangible economic, social and political benefits to the region inparticular. This research attemps  to  identify  the  influence  of  regional  economic  sectors  on  the Administrative  Independency  Ratio  (Derajat  Kemandirian  Fiskal),  in  Klaten Regency. This analysis use the Partial Adjustment Model (PAM). The data used in this research are time series data for the period 1978 until 2003.
The  results  of  this  research  indicated  that  the  dominant  contribution  for Administration Independency Ratio is coming from the agricultural sector of which the coefficient regression is 0.926 for short-term period and 1.052 for long-term period.
Keywords: Administrative  independency  ratio,  partial  adjustment    model, regional autonomy.

## PENDAHULUAN
Tuntutan dilaksanakan otonomi daerah dengan titik berat pada pemerintah kabupaten/kota sudah bergulir, persoalan yang muncul adalah seberapa jauh pemerintah  daerah  mampu  membangun  aspek-aspek  dasar  yang  menjadi tuntutan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  khususnya  dalam  menggalang kemampuan keuangan daerah. Namun proses transisi otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena terjadi seiring dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi pada medio 1997 dan dampaknya hingga saat ini masih terasa.
Ketergantungan fiskal yang tinggi oleh pemerintah daerah menunjukkan betapa kuatnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibandingkan kemampuan pemerintah daerah. Angka ini dapat dilihat dari porsi bantuan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Menyimak hal tersebut pada Tabel 1 disajikan distribusi realisasi penerimaan daerah Kabupaten/Kota se Indonesia.
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
Dari tabel 1 terlihat bahwa porsi sumbangan dan bantuan dibandingkan dengan yang lain paling tinggi, yakni rata-rata sebesar 72,48 persen. Disisi lain kontribusi PAD dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah, menunjukkan begitu rendahnya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota  dalam  memenuhi  kebutuhan  dibandingkan  dengan  kemampuannya (dibawah 14 persen). Dengan demikian realitas hubungan keuangan pusat dan daerah ditandai masih  besarnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibanding pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah sendiri.
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah  otonom  terdiri  atas  :  1)  Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  ),  2)  Dana perimbangan, 3) Pinjaman daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai pelaksana pembangunan di daerah yang berdasar atas asas desentralisasi, pemerintah  Kabupaten  Klaten  berkewajiban  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :
Tabel 1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/ Kota se Indonesia (dalam persen) Jenis Penerimaan 1997/19 98 1998/1 999 1999/20 00 2000 Sisa Anggaran Tahun Lalu 2,97 2,40 3,79 3,85 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13,25 11,42 9,88 8,66 Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan Pajak 15,19 13,12 11,88 10,83 Sumbangan dan Bantuan 67,70 71,88 74,09 76,25 Pinjaman Daerah 0,89 1,01 0,37 0,41 Total Penerimaan 100 100 100 100 Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tk. II beberapa terbitan.
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten   (dalam ribuan Rp.) No Penerimaan 1998 1999 2000 2001 2002 1. Sisa anggaran tahun lalu 2.044.372 3.432.786 3.648.660 5.333.308 11.275.557 2. Pendapatan Asli Daerah 7.469.953 7.901.972 6.598.582 13.758.837 17.436.941 3. Dana Perimbangan 5.825.771 129.634.397 114.931.035 298.096.332 338.775.335 4. Penerimaan Lainnya 12.484.079 959.548 1.400.752 14.300.896 9.811.831 5. Pinjaman Pemda - - - - - 6 Jumlah Penerimaan 27.824.175 140.969.155 126.579.029 351.121.862 351.121.863
Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Jateng Tahun 1998 s/d Tahun 2002.
Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa sumber keuangan daerah Kabupaten Klaten sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas akan mengurangi  sifat  kemandirian  pemerintah  daerah  di  bidang  keuangan. Penerimaan APBD tahun anggaran 1999 dari PAD  sebesar Rp.7.469.953.000 (0,27% dari total penerimaan daerah), sedangkan untuk tahun anggaran 2002 sebesar 4.10 persen, hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal Kabupaten Klaten.
Kabupaten  Klaten  memiliki  tingkat  kemandirian  keuangan  yang  paling rendah  di  Propinsi  Jawa  Tengah  (tahun  2002),  sedangkan  Kota  Semarang berada  pada  urutan  pertama.  Hal  inilah  yang  dijadikan  alasan  mengapa Kabupaten Klaten menjadi pilihan untuk dilakukan penelitian.
Pemerintah daerah harus berupaya mencari  dan menggali potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Apalagi dalam era otonomi saat ini, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi sangat diharapkan guna  mendukung  terciptanya good  governance .  Bertitik  tolak  dari  uraian pendahuluan di atas, akan dilakukan suatu studi guna menganalisis faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kemandirian  fiskal  dilihat  dari  sektor-sektor ekonomi daerah di Kabupaten Klaten.  Masalah penelitian ini dibatasi pada pertanyaan  :  seberapa  besar  pertumbuhan  sektor-sektor  ekonomi  daerah memberikan  kontribusi terhadap  tingkat  kemandirian fiskal.  Penelitian ini bertujuan untuk  :   (a) Menganalisis  tingkat kemandirian  fiskal  Kabupaten Klaten sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diukur dari besaran Derajat Kemandirian Fiskal (DKF). (b) Menganalisis kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB terhadap tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten.

## LANDASAN TEORI

## a. Otonomi dan  Desentralisasi
Otonomi daerah menurut UU. No. 32 Tahun 2004, adalah hak masyarakat daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola  rumah  tangganya  sendiri,  serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan  agar  dapat  mendorong  pemberdayaan  masyarakat, menumbuhkan prakarsa  dan kreativitas,  meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.
Menurut  UU.  No.  32  Tahun  2004  desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom  dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan lain sebaginya.
Menurut  Dennis  Rondinelli  dkk.  (1988),  keberhasilan  kebijakan desentralisasi di negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor politik, ekonomi dan budaya seperti :
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
1). Sampai seberapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi  dan  organisasi  yang  mendapat  pelimpahan tanggungjawab.
2). Sampai seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
3). Kebijakan  dan  program  yang  dirancang  dengan  memadai  untuk mendorong  desentralisasi  pengambilan  keputusan  dan  manajemen pembangunaan.
4). Sampai seberapa jauh tersedia sumber daya keuangan, manusia dan prasarana  fisik  yang  memadai  bagi  organisasi  yang  mendapat pelimpahan tanggungjawab
Keempat faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.  Atas desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat untuk mengatasi  sendiri  tantangan pembangunan  yang  semakin komplek, timbul kesadaran baru bahwa penyelenggaraaan pemerintahan harus lebih demokratis, mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah.

## b.  Desentralisasi Fiskal Daerah.
Desentralisasi Fiskal Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dalam  membiayai pembangunan.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi  Fiskal  dengan  berbagai  proxy  (Abdul  Halim,  1999)  sebagai berikut :
(1).           Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Penerimaan Daerah (TPD)
(2).           Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) Total Penerimaan Daerah (TPD)
(3).           Sumbangan Daerah (SB) Total Penerimaan Daerah (TPD) Dimana : TPD = PAD + BHPBP + SB
Kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).
Kemandirian  fiskal  daerah  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999), disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :
1). Mendorong  peningkatan  partisipasi  prakarsa  dan  kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan
hasil-hasil  pembangunan  (keadilan)  di  seluruh  daerah  dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
2). Memperbaiki  alokasi  sumberdaya  produktif  melalui  pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.
Menurut Kenneth Davey (1988) hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung. Utamanya bagi otonomi daerah adalah mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung pada asal dana tersebut dan  mempunyai  keleluasaan  dalam  menggunakan  dana  bagi  kepentingan masyarakat  daerah  di  dalam  batas-batas  yang  ditentukan  perundang- undangan. Alokasi dana  dari  pemerintah  pusat  yang  disertai  kontrol  yang ketat dalam penggunaannya tidak akan mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan  daerah yang  ada, tetapi justru dapat mematikan inisiatif daerah yang bersangkutan. Selain itu akan membuat daerah menjadi makin tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.
Dari  hal  tersebut  di  atas  kemandirian  fiskal  daerah  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat  independen  terhadap  pemerintah  pusat  dengan  jalan  sebanyak mungkin  menggali  sumber-sumber  PAD  seperti  pajak,  retribusi  dan sebagainya.
Kemudian  untuk  mengukur  seberapa  besar  tingkat  kemandirian  fiskal suatu  daerah  digunakan  ukuran  apa  yang  dinamakan Administrative Independency Ratio (AIR) atau bisa juga disebut Derajat Kemandirian/ Otonomi Fiskal (DKF/ DOF) yaitu rasio antara PAD dengan  total penerimaan APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Elia Radianto, 1997).

## c. Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah,  dalam  Pasal  1 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan  bagian  integral  dari  keuangan  negara  dalam  mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, memeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997).
Menurut  UU  Nomor:  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 5 disebutkan bahwa   sumber-sumber keuangan pemerintah daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan  Asli  daerah (PAD)  bersumber  dari  :  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah,  pungutan  tersebut  didasarkan  pada  undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya ( Mangkusubroto, 1993 ).
Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan  regulator.  Sebagai  fungsi  budgetair,  pajak  merupakan  alat  untuk mengumpulkan  dana  melalui  kas  negara  bagi  pembangunan.  Pemerintah sangat  mengharapkan  penerimaan  pajak  selalu  meningkat  karena  pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Pada fungsi regulator, pajak  dimaksudkan  untuk  mengatur  perekonomian  yang  sesuai  dengan kebijakan pemerintah. Artinya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk  menjalankan peranannya.  Peranan  pemerintah  dalam  arti  luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.  Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain, sebagai berikut :
1.  PDRB per kapita
Pendapatan  per  kapita  menunjukkan  kemampuan  seseorang  untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan  orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2.  Inflasi
Inflasi biasanya akan mendorong tingkat harga atau nilai sewa properti. Dalam  teori,  nilai  sewa  properti  erat  kaitannya  dengan  pendapatan seorang pemilik tanah dan oleh sebab itu wajar dan dapat dipahami untuk dijadikan dasar bagi perpajakan.
3.  Jumlah wajib pajak
Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah.  Penduduk  yang  besar  akan menggerakkan  berbagai  kegiatan  ekonomi  dan  merangsang  tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  didorong  oleh   pendapatan nasional.

## d. Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber-sumberdaya  yang  ada  dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang perkembangan  kegiatan  ekonomi  (pertumbuhan  ekonomi)  dalam  wilayah tersebut ( Arsyad, 1999 ).
Menurut  Chenery  (dalam  Elia  Radianto,  1997)  pembangunan  ekonomi diartikan  sebagai  seperangkat  perubahan  yang  saling  berkaitan  di  dalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus. Disisi lain menurut Todaro (1977), disebutkan bahwa pembangunan  bukan  hanya  berarti  penekanan  pada  akselerasi  dan peningkatan  dalam  pertumbuhan  GNP  per  kapita  sebagai  indeks  dari pembangunan.  Akan  tetapi  pembangunan  merupakan  suatu  proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  dalam  mensejahterakan  kehidupan masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  yaitu masyarakat  adil  dan  makmur,  perlu  diusahakan  adanya  keserasian  dan keselarasan dalam pemakaian sumber daya alam, sumber daya manusia serta permodalan dan teknologi dalam pelaksanaan proses pembangunan.

## HIPOTESIS
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian sebelumnya hipotesis yang akan diuji  dalam studi ini adalah : pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Klaten

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, dengan menggunakan data sekunder ( time series ) selama kurun waktu tahun 1978 - 2003. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif dan kuantitatif  model Partial Adjustment Model (PAM ).
a.  Analisis Diskriptif.
Analisis ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  Kabupaten  Klaten  terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

## b.  Model Partial Adjusment Model (PAM)
Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan model PAM untuk mengetahui pengaruh variabel sektor Pertanian; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Industri; sektor Listrik, Gas dan Air; sektor Bangunan;
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
sektor Perdagangan, Hotel, Restoran; sektor Angkutan dan Komunikasi; sektor  Jasa;  dan  sektor  Bank  terhadap  variabel  dependen  Derajat Kemandirian  Fiskal  (DKF)  Kabupaten  Klaten  dalam  jangka  pendek  dan jangka panjang.
Berdasarkan kerangka pemikiran teori yang disebutkan diatas, maka model riset dirumuskan sebagai berikut:
Y  =  f  (X1 t .X2 t …..Xn) …..………....……….......................................( 1 )
Yt =  b0  +  b1X1 t +  b2X2 t +  b3X3 t +  b4X4 t + b5X5 t + b6X6 t + b7X7 t + b8X8 t + b9X9 t + b10Y t-1 + e ……………...................................( 2 ) Keterangan : Y t =  Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten tahun t                ( rasio PAD terhadap total penerimaan APBD ) X1 t =  Pertumbuhan sektor Pertanian (Tan) tahun t X2 t =  Pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian (PtPgl) tahun t X3 t =  Pertumbuhan sektor Industri (Indt) tahun t X4 t =  Pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) tahun t X5 t =  Pertumbuhan sektor Bangunan (Bgn) tahun t X6 t =  Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel, Restoran (PHR) tahun t X7 t =  Pertumbuhan sektor Angkutan dan Komunikasi (AktKm) tahun t X8 t =  Pertumbuhan sektor Jasa tahun t X9 t =  Pertumbuhan sektor Bank tahun t Y t-1 =  Derajat Kemandirian Fiskal tahun sebelumnya b 0 = Konstanta / intercep b1,b2,..,b9 = Koefisien regresi. e = Disturbance error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Gambaran Umum dan Perekonomian
Kabupaten Klaten terletak antara garis 7 0 30’  -  7 0 45’  Lintang Selatan dan garis 110
0 30’ – 110 0 45’  Bujur Timur. Terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa kelurahan. Seluruh desa  yang  ada  merupakan desa  swasembada. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2003 sebesar 1.277.297 jiwa, berarti mengalami kenaikan 0,45% dari tahun 2002.
Kabupaten  Klaten  merupakan  salah  satu  kabupaten  penyangga  beras terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Produksi padi per hektar yang dihasilkan pada tahun 2003 sebesar 54,37Kw/Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002,  produksi  per  hektarnya  mengalami  penurunan  1,9%.  Hal  ini  akibat serangan hama sehingga terjadi puso yang cukup banyak serta penurunan areal lahan persawahan.
AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis                                        Vol. 1 No. 2, Oktober 2006 120
Berbagai  cara  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Katen untuk mengumpulkan dana dalam upaya mendanai pengeluaran yang diperlukan bagi pelaksanan kegiatan-kegiatannya. Pertama, dapat diperoleh dari  sumber - sumber yang dikategorikan sebagai  Pendapatan  Asli Daerah ( PAD ). Kedua, dari bagi hasil pajak/non pajak. Ketiga  adalah dari sumbangan dan bantuan. Keempat dari penerimaan pembangunan yang berasal   dari   pinjaman   dan digunakan untuk belanja pembangunan.
Pada tahun 2003 realisasi penerimaan daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp 536.558.035.724 atau mengalami kenaikan 26,31% dari tahun sebelumnya, dengan penerimaan terbesar diperoleh dari dana perimbangan sebesar 81,51% dari total penerimaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Peran  daerah  dalam  mendukung  perekonomian  sangatlah  penting, mengingat pada era otonomi daerah saat ini dituntut adanya peran aktif dari para  eksekutif  untuk  lebih  banyak  lagi  menggali  potensi  daerahnya  serta memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  merangsang  aktifitas  ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi disamping bisa berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi ekonomi yang ada semakin besar PDRB dan PAD nya. Data selengkapnya PDRB Kabupaten Klaten  dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Tahun 2001-2003 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha 2001 2002 2003 Pertanian 230.692,35 224.195,36 234.554,40 Pertambangan dan penggalian 6.384,05 7.375,13 8.355,88 Industri 291.559,62 307.821,56 314.029,51 Listrik, gas, air 11.672,16 14.784,59 15.995,89 Bangunan 105.575,37 116.772,37 126.715,47 Perdagangan, hotel, restoran 33.693,01 350.798,00 363.418,36 Angkutan dan komunikasi 48.090,13 50.005,38 52.736,59 Bank dan lembaga keuangan 64.550,37 65.757,63 70.054,23 Jasa 152.291,69 153.456,94 157.196,91 PDRB 1.247.746,75 1.290.967,26 1.343.057,24
Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, tahun 2004
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
Hadi Sasana

## b. Analisa Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten
Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya rasio PAD terhadap APBD daerah yang bersangkutan, semakin besar PAD-nya semakin kuat pula tingkat kemandirian fiskalnya. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel  4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran daerah  Kabupaten Klaten Tahun 2001-2003 Uraian 2001 2002 2003 Penerimaan daerah 351.121.862.834 407.282.401.984 536.558.035.724 Pengeluaran rutin 321.369.325.307 354.501.066.977 483.855.113.000 Pengeluaran pemb. 27.542.983.392 46.809.359.245 111.533.537.000 PAD 13.758.837.7543 17.436.941.399 22.288.967.164 Sumber : Bagian Keuangan Daerah Kab. Klaten, tahun 2003
T a b e l   5 D e r a j a t   K e m a n d i r i a n   F i s k a l   K a b u p a t e n   K l a t e n T a h u n 1 9 7 8 - 2 0 0 3 T a h u n P A D A P B D D K F   (% ) 1 9 7 8 4 6 1 . 5 1 4 . 0 0 0 1 . 9 3 4 . 0 4 2 . 0 0 0 2 3 . 8 6 1 9 7 9 4 6 4 . 7 4 4 . 0 0 0 2 . 7 2 5 . 3 5 0 . 0 0 0 1 7 . 0 5 1 9 8 0 4 6 7 . 9 7 4 . 0 0 0 3 . 5 1 6 . 6 5 8 . 0 0 0 1 3 . 3 1 1 9 8 1 6 3 8 . 7 2 4 . 0 0 0 3 . 8 4 4 . 6 5 0 . 0 0 0 1 6 . 6 1 1 9 8 2 6 9 7 . 6 7 3 . 0 0 0 4 . 2 8 3 . 1 8 5 . 0 0 0 1 6 . 2 9 1 9 8 3 7 4 1 . 5 2 8 . 0 0 0 4 . 6 3 0 . 1 4 4 . 0 0 0 1 6 . 0 2 1 9 8 4 8 5 7 . 5 9 7 . 0 0 0 5 . 1 2 3 . 4 6 6 . 0 0 0 1 6 . 7 4 1 9 8 5 1 . 0 2 8 . 6 3 4 . 0 0 0 5 . 9 8 4 . 3 9 6 . 0 0 0 1 7 . 1 9 1 9 8 6 1 . 3 7 3 . 1 9 3 . 0 0 0 6 . 5 3 9 . 4 1 9 . 0 0 0 2 1 . 0 0 1 9 8 7 1 . 6 5 0 . 3 7 8 . 0 0 0 6 . 9 4 5 . 6 7 9 . 0 0 0 2 3 . 7 6 1 9 8 8 2 . 2 0 8 . 4 0 8 . 0 0 0 1 0 . 7 7 7 . 2 2 1 . 0 0 0 2 0 . 4 9 1 9 8 9 2 . 4 3 3 . 9 6 5 . 0 0 0 1 2 . 2 7 8 . 0 7 0 . 0 0 0 1 9 . 8 2 1 9 9 0 2 . 8 9 8 . 7 7 3 . 0 0 0 1 6 . 4 4 5 . 8 9 4 . 0 0 0 1 7 . 6 3 1 9 9 1 3 . 4 6 7 . 6 9 5 . 0 0 0 1 9 . 3 9 0 . 0 9 1 . 0 0 0 1 7 . 8 8 1 9 9 2 4 . 1 6 1 . 4 8 8 . 0 0 0 2 4 . 1 8 2 . 7 6 1 . 0 0 0 1 7 . 2 1 1 9 9 3 4 . 7 2 4 . 7 8 4 . 0 0 0 2 8 . 4 3 6 . 1 6 2 . 0 0 0 1 6 . 6 2 1 9 9 4 5 . 6 6 5 . 5 4 5 . 0 0 0 3 2 . 9 1 0 . 5 3 1 . 0 0 0 1 7 . 2 1 1 9 9 5 6 . 0 6 0 . 6 2 2 . 0 0 0 3 5 . 1 4 3 . 0 0 3 . 0 0 0 1 7 . 2 5 1 9 9 6 6 . 2 0 9 . 1 5 2 . 0 0 0 3 9 . 3 9 2 . 4 0 7 . 0 0 0 1 5 . 7 6 1 9 9 7 6 . 9 4 1 . 3 6 7 . 0 0 0 5 7 . 9 0 5 . 4 2 6 . 0 0 0 1 1 . 9 9 1 9 9 8 7 . 4 6 9 . 9 5 3 . 0 0 0 2 7 . 8 2 4 . 1 7 5 . 0 0 0 2 6 . 8 5 1 9 9 9 7 . 9 0 1 . 9 7 2 . 0 0 0 1 4 0 . 9 6 9 . 1 5 5 . 0 0 0 5 . 6 1 2 0 0 0 6 . 5 9 8 . 5 8 2 . 0 0 0 1 2 6 . 5 7 9 . 0 2 9 . 0 0 0 5 . 2 1 2 0 0 1 1 3 . 7 5 8 . 8 3 7 . 0 0 0 3 5 1 . 1 2 1 . 8 6 2 . 0 0 0 3 . 9 1 2 0 0 2 1 7 . 4 3 6 . 9 4 1 . 0 0 0 4 0 7 . 2 8 2 . 4 0 1 . 0 0 0 4 . 2 8 2 0 0 3 2 2 . 2 8 8 . 9 6 7 . 0 0 0 5 3 6 . 5 5 8 . 0 3 5 . 0 0 0 4 . 1 5
S u m b e r   :   B P S   K a b u p a t e n   K l a t e n ,   2 0 0 4
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 /1999 yang  direvisi  menjadi  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, kemampuan finansial Pemerintah Kabupaten Klaten dilihat  dari  tingkat  kemandirian  fiskalnya  cukup  tinggi  (DKF  di  atas  15% pertahun). Setelah pelaksanaan otonomi daerah DKF Kabupaten Klaten justru mengalami penurunan sangat serius ( tahun 2001-2003 rata-rata 4,13% per tahun  ).    Dilihat  dari  potensi  ekonomi  daerah,  potensi  andalan  daerah  ini adalah dari sektor pertanian. Sementara nilai output dari sektor pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai output industri manufaktur. Potensi pajak maupun retribusi  dari  sektor  ini  masih  relatif  kecil,  karena  belum  berkembangnya agroindustri yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian. Penjualan hasil-hasil pertanian masih bersifat barang mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah. Disisi lain luas lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin berkurang karena makin banyaknya kebutuhan lahan untuk pemukiman serta industri. Sementara itu sektor industri yang berkembang di  daerah  Kabupaten  Klaten  belum  mampu  menyerap  output  dari  sektor pertanian, dan cenderung mendatangkan input dari luar daerah bahkan impor dari luar negeri. Sektor-sektor yang lain belum bisa memberikan kontribusi lebih terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa penggalian potensi daerah sebagai sumber penerimaan belum optimal.
Sebaliknya sumbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan yang cukup besar. Penerimaan yang relatif besar dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya belum mampu menimbulkan multiplier effect di sektor riil karena sebagian besar anggaran dialokasikan pada pengeluaran rutin. Pada masa otonomi daerah ini Kabupaten Klaten menerima limpahan pegawai dari pusat cukup banyak sehingga relatif membebani anggaran daerah.

## c. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi DKF  Dilihat dari Sektor- Sektor Ekonomi Daerah dengan Model PAM
Hasil estimasi  regresi berganda dengan  model PAM  dapat dilihat  pada Tabel 6 di bawah ini.
8.44 8 2.96 0
2.85 4 .013 .926 .467 2.00 2 2.98 2 .022 -.033 .040 -.191 -.819 .427 .493 .647 3.06 4 2.30 8 .037 .018 .288 .063 .062 .952 .349 .231 .214 1.51 0 .091 .425 .159 .499 2.67 3 .031 .379 .189 .230 1.07 4 .071 .315 .131 .052 2.40 3 .032 .583 .111 1.83 8 2.90 3 .028 .120 .059 .122 2.04 5
.042 (C ons tant)
X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 Y t-1 M od el 1 B S td. E rror U ns tand ar d iz ed C oeffic ients B eta S tand ard i z ed C oeffic ien ts t S ig. Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Berganda Model PAM
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2005
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten) Hadi Sasana
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model linear dinamis PAM di atas, maka dapat diketahui bahwa  dalam jangka pendek, tidak semua variabel ( sektor-sektor/lapangan usaha dalam PDRB) mempunyai hubungan yang  positif  dan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  DKF  Kabupaten Klaten.
Variabel  yang  mempunyai  pengaruh  paling  besar  terhadap  Derajat Kemandirian Fiskal  Kabupaten Klaten adalah sektor pertanian (nilai koefisien sebesar 0.926). Hal ini bisa dimaklumi karena dilihat dari letak geografisnya sebagian besar wilayah di Kabupaten Klaten merupakan tanah persawahan, apalagi  didukung  dengan  mata  pencaharian  sebagian  besar  penduduknya yang  cenderung  masih  bergantung  pada  sektor  ini.  Tidak  mengherankan apabila sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di daerah ini. Kabupaten Klaten merupakan produsen  padi terbesar  di  Jawa Tengah dan merupakan lumbung beras nasional.
Sementara itu, sektor yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap DKF Kabupaten Klaten yaitu sektor jasa. Share sektor jasa terhadap PDRB relatif kecil, dan sektor jasa di daerah ini belum berkembang secara optimal. Pada tahun-tahun mendatang dimana era perdagangan bebas semakin masuk ke  daerah,  hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  sektor  jasa  di  Kabupaten  Klaten. Sedangkan  beberapa sektor yang tidak berpengaruh terhadap DKF Kabupaten Klaten adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor Listrik, gas dan air;  sektor bangunan;  sektor angkutan dan komunikasi.
Dari  hasil  estimasi  dapat  dijelaskan  bahwa,  dalam  jangka  pendek pertumbuhan  sektor  pertanian  sebesar  1%  akan  meningkatkan  Derajat Kemandirian  Fiskal  Kabupaten  Klaten  meningkat  sebesar  0.926%. Pertumbuhan sektor industri per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.493%.  Pertumbuhan sektor perdagangan,  hotel,  dan  restoran  per  1%  berakibat  meningkatnya  Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.425%. Pertumbuhan sektor jasa  per  1%  berakibat  pada  meningkatnya  Derajat  Kemandirian  Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.315%. Pertumbuhan sektor bank per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat  Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.583%.

## Analisis Jangka Panjang
Nilai koefisien dari Y t-1 ternyata bertanda positif dan signifikan pada derajat kepercayaan  (a)  sebesar  0,05.  Hal  ini  berarti  model  PAM  dapat  digunakan untuk mengestimasi atau menghitung koefisien jangka panjang dari Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten selama periode penelitian.
Persamaan  jangka  panjang  untuk  mengestimasi  Derajat  Kemandirian Fiskal (DKF) Kabupaten Klaten sebagai berikut (Gujarati, 2000)  :
Yt = 9.600 + 1.052X1 t - 0.038X2 t + 0.560X3 t + 0.021X4 t + 0.397X5 t + 0.483X6 t + 0.431X7 t + 0.358X8 t + 0.663X9 t ……….………….....(3)
Dari persamaan (3) tersebut dapat  dilihat bahwa dalam jangka panjang sektor yang paling dominan berpengaruh terhadap DKF  Kabupaten Klaten adalah  Sektor pertanian, sektor Bank, dan sektor Industri.  Pertumbuhan sektor pertanian sebesar  1% akan meningkatkan    Derajat  Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 1.052%.  Pertumbuhan sektor industri per 1%  berakibat  pada  meningkatnya  Derajat  Kemandirian  Fiskal  Kabupaten Klaten  sebesar 0.560%. Pertumbuhan sektor bank per 1% berakibat pada meningkatnya Derajat  Kemandirian Fiskal Kabupaten Klaten sebesar 0.663%.
Dalam jangka panjang sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air tidak berpengaruh terhadap DKF Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan di daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten.

## PENUTUP

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  studi  empiris  variabel  sektor  ekonomi  daerah    yang mempengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) di Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  analisa  model  PAM  untuk  Kabupaten  Klaten diketahui  dari  sembilan  sektor  ekonomi  daerah  yang  mempunyai pengaruh paling besar terhadap DKF Kabupaten Klaten baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor bank, dan sektor industri.
2. Dalam  jangka  pendek  sektor  pertambangan  dan  penggalian,  sektor listrik, gas, air, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap DKF Kabupaten Klaten. Sementara untuk jangka panjang yang tidak signifikan adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor listrik, gas,air.

## b. Saran
1. Pemerintah  Kabupaten  Klaten  diharapkan  dapat  memaksimalkan sektor  pertanian  dan  agro  industri,  karena  jika  dilihat  dari  letak geografisnya  Kabupaten  Klaten  sangat  cocok  untuk  pengembangan kedua sektor ini.
2. Pemerintah  Kabupaten  Klaten  harus  memberikan  perhatian  lebih kepada  sektor  industri  yang  berbasis  sektor  pertanian,  selain  itu pengembangan  agrowisata  berbasis endowment  factor mutlak dikembangkan  dengan  memberikan  kemudahan  investasi  di  sektor ini. Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat menambah Pendapatan Asli Daerahnya lewat retribusi dan pajak.
Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)
Hadi Sasana

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 1999. Ekonomi Pembangunan , Yogyakarta, Penerbit BPFE.
Biro Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Tahun 1998 s/d  2002, Semarang.
Biro Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemda Tk. II beberapa terbitan. Jakarta Devas,  Nick,  Brian,  Biden,  Anne  Both,  Kenneth  Dovey,  Roy  Kelly,  1989. Keuangan Pemerintah   Daerah   di   Indonesia, (terjemahan, Masri Maris), Jakarta,  Penerbit UI.
Elia Radianto, 1997. “Otonomi Keuangan Dati II : Studi di Maluku”, Prisma , No.3, Hal. : 39-50.
Gujarati, Damodar, 1995.
Basic   Econometric , Third  edition, Singapore, Mc  Graw  Hill Inc.
Guritno, Mangkusubroto, 1993. Ekonomi Publik , Edisi 3, Yogyakarta, Penerbit BPFE UGM.
Halim, Abdul, 1999. Manajemen Keuangan Daerah ,  Yogyakarta, Penerbit AMP YKPN.
Ibnu Syamsi, 1994 , Dasar – Dasar  Kebijakan  Keuangan   Negara ,   Edisi Revisi,Jakarta,Penerbit PT. Rineka Cipta,
Keneeth Davey, 1986. Pembiayaan   Pemerintah   Daerah  Praktek  -   praktek Internasional   dan   Relevansinya   Bagi    Dunia   Ketiga (terjemahan Amanullah dkk), Jakarta, Penerbit UI Press.
Mardiasmo,  1999. Otonomi  dan Manajemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi.
Republik  Indonesia,  1999, Undang-Undang  No.22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  1999, Undang-Undang  No.25  Tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Todaro,  Michael  P,  1997. Economic  Development. Sixth  Edition.  England, Longman.