InFestasi Vol. 16 No. 2 Desember 2020 Hal. 101-112

## Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye: Pendekatan Teori Strukturasi Giddens
Analysis of the Accountability Practices of Campaign Funds:

## Giddens’s Structuration Theory Approach
Ignatius Novianto Hariwibowo 1 Putri Alvi Santana 2
1,2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 15 April 2020
Revised 4 October 2020 Publish 24 December 2020
Keywords: Accountability, campaign funds, structuration theory, transparency.
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091

## A B S T R A C T
This study aimed to explain what factors drive the practice of reporting campaign finance  formalities  in  the  election  process  in  Batu  City,  East  Java.  Rules  for reporting  campaign  funds  have  been  made  by  the  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).  However,  the  existence  of  political  parties  in  the  election  that  did  not report campaign funds or reported the campaign funds in nothing, was a practice encountered in  the  campaign  process. This  problem  was a manifestation of the lack of accountability and transparency in reporting campaign funds. To uncover the practice of reporting campaign finance formalities, this study used qualitative methods. This study used Giddens's structuration theory to uncover the causes of formality  practice.  The  results  of  this  study  explained  that  the  practice  of reporting campaign finance formalities in Batu City was due to the weakness of agents and  structures in  the  political  process.  This  study  found that  the  party chairperson  and  KPU  were  a  form  of  agent's  role  in  the  low  awareness  of accountability of the campaign finance reports. In addition, low public attention and  low  enforcement  of  regulations  weaken  the  social  structure  to  realize accountability and transparency of campaign funds.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  unftuk  menjelaskan  faktor  apa  yang  mendorong terjadinya  praktik  formalitas  pelaporan  dana  kampanye  dalam  proses  pemilu (pemilihan umum) di Kota Batu, Jawa Timur. Aturan pelaporan dana kampanye telah  dibuat  Komisi  Pemeilihan  Umum  (KPU).  Namun,  adanya  partai  politik peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye atau adanya partai politik yang melaporkan dana kampanye dalam keadaan nihil, merupakan praktik yang ditemui dalam proses kampanye dalam pemilihan umum. Masalah ini merupakan wujud dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye. Untuk mengungkap praktik formalitas pelaporan dana kampanye, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strukturisasi dari  Giddens  untuk  mengungkap  penyebab praktik  formalitas.  Hasil  penelitian ini menjelaskan bahwa praktik formalitas pelaporan dana kampanye di Kota Batu adalah karena  lemahnya  agen dan struktur dalam  proses politik. Penelitian ini menemukan bahwa ketua umum partai yang tidak memperhatikan akuntabilitas dan peran KPU yang hanya bersifat administrasi merupakan bentuk peran agen dalam  rendahnya  kesadaran  akuntabilitas  laporan  dana  kampanye.  Selain  itu, perhatian publik yang rendah dan penegakan aturan yang rendah memperlemah struktur  sosial  dalam  usaha  terwujudnya  akuntabilitas  dan  transparansi  dana kampanye.
* Corresponding author: novianto.wibowo@uajy.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  demokrasi  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan pemerintahan  yang  menjadi  ciri  utamanya.  Salah  satu  bentuk  keterlibatan  masyarakat  ditandai  dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) baik untuk lembaga Eksekutif dan Legistalif (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam  pemilu,  para  calon  dari  berbagai  partai  politik  melakukan  kegiatan  kampanye  sebagai  usaha peningkatan  elektabilitas.  Kegiatan  kampanye  memiliki  dampak  positif  teradap  tingkat  elektabilitas (Bidwell, Casey, & Glennerster, 2015). Kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang membutuhkan dana yang  besar.  Pembiayaan  partai  politik  dan  kampanye  pemilu  merupakan  aspek  yang  penting  dalam reformasi  pemilu  karena  tanpa  dana  yang  memadai,  peluang  kader  untuk  memenangkan  pemilu  akan berkurang  secara  drastis  (Savenco,  2015).  Peran  kampanye  begitu  penting  karena  dapat  menarik  dan meyakinkan konstituen, dimana kampanye yang lebih massif dan intensif dilakukan, semakin besar dana kampanye yang dibutuhkan (Putra, 2018).
Besarnya  pendanaan  kampanye  partai  politik  merupakan  isu  yang  menarik  perhatian  karena kurangnya transparansi. Masalah ini sering terjadi dan mengarah pada fenomena berbahaya, yaitu korupsi (Savenco,  2015).  Keabsahan  sumber  dana  yang  dikumpulkan  merupakan  masalah  akuntabilitas  dalam dana kampanye (Putra, 2018). Prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat terwujud dengan adanya aturan dan sanksi bagi peserta pemilu, serta diperlukan juga lembaga untuk mengawasi laporan keuangan partai (Pinilih, 2017). Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam kegiatan kampanye merupakan hal yang penting untuk diwujudkan (Shapiro & Arthur, 2017). Namun, tidak sedikit pihak partai politik yang ingin  menolak  melakukan  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi.  Biaya  yang  sulit  untuk  diungkap tersebut biasanya terjadi ketika melakukan kegiatan terselubung untuk meningkatkan elektabilitas partai. Pengungkapan biaya-biaya kampanye secara akuntabel dan transparan dirasa menghambat karena dapat mengindikasikan kecurangan selama proses kampanye.
Di  Indonesia,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  berusaha  mendorong  terselenggaranya  pemilu  yang akuntabel dan transparan dengan membuat  aturan kegiatan kampanye yang tercantum dalam Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  Pemilu.  Aturan  ini  menuntut pelaporan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK),  Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye (LPSDK)  dan  Laporan  Pemasukan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  (LPPDK).  Dengan  aturan  ini, diharapkan  tercipta  struktur  formal  yang  dapat  menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  transparansi  dan akuntabilitas pada proses pemilu. Namun pada praktiknya, transparansi dan akuntabilitas pada organisasi partai politik juga masih belum terlaksana dengan baik, khususnya di Kota Batu (KPU, 2018).
Fenomena yang terjadi sampai saat ini ialah politik uang yang masih sangat kental dan melekat pada masyarakat  Kota  Batu,  Jawa  Timur.  Sebuah  survei  dari  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  menyatakan bahwa 27% dari 144 responden warga Kota Batu mengakui pernah menerima dan akan menerima politik uang jika ada peluang. Kondisi lain menunjukkan 62% responden yang mengetahui atau menerima politik uang  tidak  akan  melaporkan  uang  tersebut  (KPU,  2018).  Kondisi  ini  menunjukkan  politik  uang  masih diinginkan  pada  pemilu  tahun  2019.  Politik  uang  merupakan  aktivitas  tidak  dibenarkan  dalam  meraih sukses dalam dunia politik meskipun pada kenyataan di lapangan banyak menunjukkan bahwa caleg yang melakukan  politik  uang  tidaklah  sedikit.  Rendahnya  pengungkapan  identitas  penyumbang  akan  dapat meningkatkan praktik politik uang yang ada di kalangan masyarakat (Muhtadi, 2013). Selain itu, data dari KPU menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 di Kota Batu terdapat 2 partai tidak menyerahkan LADK dan LPSDK, 9 partai melaporkan dalam keadaan nihil dan 5 partai melaporkan secara lengkap.  Dalam hal ini juga  belum  ada  sanksi  yang  jelas  terkait  dengan  parpol  yang  tidak  melaporkan  atau  melaporkan  dana kampanye secara nihil. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi praktik formalitas dari proses pelaporan dana kampanye yang mengurangi nilai akuntabilitas dan transparansi (KPU, 2018).
Sejauh  ini  dapat  dipahami  bahwa  kampanye  meningkatkan  keterlibatan  konstituen  dalam  kegiatan demokrasi,  dan  tidak  sedikit  dana  yang  dikeluarkan  dalam  kegiatan  kampanye  yang  bertujuan mendapatkan suara masyarakat. Namun di sisi lain, transparansi  dana kampanye masih rendah. Hal ini menimbulkan  permasalahan  di  masa  mendatang  yaitu  tindak  pindana  korupsi  (tipikor)  meskipun akuntabilitas  dari  parlemen  yang  terpilih  akan  meningkat  di  tahun  pertama  pemenang  pemilu  bertugas (Bidwell  et  al.,  2015).  Pelaporan  dana  kampanye  yang  buruk  berpotensi  menurunkan  partisipasi masyarakat untuk berpolitik karena diyakini bahwa ada kemungkinan biaya tak berwujud namun dalam nominal  besar  yang  sulit  untuk  diungkapan  (Gagnon  &  Filip,  2011).  Masalah  muncul  pada  saat  partai
politik  yang  menjadi  peserta  pemilu  hanya  memperhatikan  persyaratan  tertulis,  agar  dapat  menjadi peserta pemilu dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan keterbukaan pada masyarakat.
Situasi ini dijelaskan dalam teori strukturisasi yang menunjukkan bahwa perilaku atau proses dapat dipengaruhi oleh peran agen dan juga struktur sosial (Giddens, 1984). Peran agen yang seharusnya dapat mendukung  terselenggaranya  kampanye  yang  akuntabel  dan  transparan.  Dengan  dukungan  struktur sosial  yang  baik,  proses  politik  yang  akuntabel  dan  transparan  akan  tercipta  (Fang,  Shapiro,  &  Arthur, 2016).  Peranan  pihak  inti  dan  juga  struktur  sosial  yang  ada  di  partai  politik  juga  mendorong  praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Giddens & Pierson, 1998). Dari masalah yang terjadi secara khusus di Kota Batu, Jawa Timur menunjukkan adanya praktik formalitas akuntabilitas dan transparansi dana  kampanye.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya  praktik  formalitas  pelaporan  dana  kampanye  dengan  menggunakan  teori strukturasi.

## 2. TELAAH LITERATUR
Teori strukturasi pertama kali diungkap Giddens pada tahun 1984 melalui artikel The Constitution of Society (Giddens, 1984). Dalam teori strukturasi ini, Giddens membuktikan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  atau saling  berkaitan  yaitu  agen  dan  struktur sosial  yang kemudian  disebut  dualitas  (Giddens  &  Pierson,  1998).  Dualitas  ini  mempengaruhi  bagaimana  individu yang  berada  di  sebuah  lingkungan  organisasi  dapat  bertindak  dan  berperilaku  yang  mencerminkan organisasinya. Agen yang dimaksud dalam teori strukturasi Giddens adalah individu sebagai elemen yang menciptakan  kembali  struktur  sosial  dan  menghasilkan  perubahan  sosial.  Keputusan  yang  dibuat  agen akan  mempengaruhi  lingkungan  dimana  agen  memiliki  pengaruh  atau  kuasa  yang  besar  didalamnya (Lamsal, 2012).  Sementara  itu,  struktur sosial menurut  Giddens dibentuk dari  tiga  hal  yaitu  signifikansi, legitimasi  dan  dominasi.  Signifikansi  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  berkomunikasi  melalui jaringan  bahasa  yang dapat  dimengerti oleh  orang  lain  untuk  menafsirkan  suatu  keadaan  yang  ada dan menghasilkan  skema  interpretatif.  Legitimasi adalah tatanan  sosial  yang  berasal dari  naturalisasi  norma, nilai-nilai dan standar sosial yang tercermin dari seseorang terhadap organisasi. Terakhir adalah dominasi yang  merupakan  upaya  individu  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  mengalokasikan sumber  daya  sebagai fasilitas penunjang organisasi.
Dalam  proses  politik,  agen  yang  dapat  membentuk  struktur  sosial  dalam  organisasi  partai  politik adalah pengurus partai politik baik di tingkat pusat hingga ke kota. Pimpinan partai politik memiliki peran penting  dalam  menentukan  kebijakan,  memberikan  contoh  kepada  pengurus  dibawahnya,  dan  juga memiliki  kekuasaan  untuk  mengendalikan  organisasi  yang  dipimpin.  Agen  internal  ini  juga  memiliki peran penting dalam mengambil keputusan,  serta membentuk norma-norma organisasi yang dinilai oleh publik. Adapun agen eksternal yang dapat memiliki peran adalah KPU dan juga publik atau masyarakat. KPU membuat kebijakan untuk menciptakan kegiatan pemilu yang akuntabel dan transparan, sementara publik  juga  memiliki  peran  untuk  bertindak  kritis  dalam  menggunakan  hak  suaranya  dalam  memilih (Gagnon & Filip, 2011).
Lingkungan  politik  dan  kondisi  sosial  kemasyarakat  memiliki  peran  dalam  terwujudnya  proses kampanye yang akuntable dan transparan. KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat merupakan pihak yang  berada  dalam  lingkungan  proses  politik  di  Indonesia.  Setiap  pihak  memiliki  peran  masing-masing untuk  mendorong  terciptanya  proses  politik  yang  akuntabel  dan  transparan  sesuai  dengan  aturan  yang ada  (Englund  &  Gerdin,  2008).  Adanya  disorganisasi  sosial  atau  disfungsi  sosial  menyebabkan  tidak adanya dampak yang dihasilkan dari adanya suatu kebijakan. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran aturan. Teori ekologi ( the ecological theory ) menjelaskan bahwa lemahnya peran dari masing-masing pihak dalam proses politik, akan menimbulkan kegagalan publik secara umum untuk berfungsi secara efektif sehingga menyebabkan penyalahgunaan dana kampanye, politik uang, dan jual-beli suara (Khan, 2013).
Lingkungan politik yang tidak taat peraturan juga mendorong perilaku individu untuk menyimpang (Svarstad, Benjaminsen,  &  Overå,  2018). Kurangnya  penegakan  aturan  dapat memberikan  peluang  pada seorang  pengurus  partai  politik  terlibat  dalam  penyalahgunaan  dana  kampanye  (Coles  &  Susen,  2018). Dalam teori transmisi sosial ( the cultural transmission theory ), kondisi ini disebut proses asosiasi diferensial (Mchitarjan & Reisenzein, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa, dimana budaya sebuah organisasi akan mempengaruhi bagaimana anggota akan berperilaku sebagaia cerminan sebuah organisasi.
Dalam  proses  kampanye  politik,  tidak  adanya  penegakan  aturan  yang  tegas  dapat  mendorong berbagai  pihak  untuk  mengabaikan  hukum,  sehingga  yang  terjadi  adalah  seolah-olah  tidak  ada  aturan. Proses  politik  yang  rumit  memungkinkan  terjadi  dominasi  pihak  tertentu  dalam  proses  politk  sehingga aturan tidak mudah untuk ditegakkan. Selain itu, teknis yang rumit juga dapat memicu penolakan proses kampanye,  sehingga  akuntabilitas  dan  transparansi  sulit  tercapai  (Cruickshank,  2014).  Dampak  yang ditimbulkan  dari  keadaan  ini  adalah  partisipasi  publik  yang  pasif.  Teori  anomie  menjelaskan  bahwa keadaan tanpa norma atau kurangnya regulasi, hubungan yang tidak teratur antara individu dan tatanan sosial, yang dapat menjelaskan berbagai bentuk perilaku menyimpang (Abrutyn, 2019).
Akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  keberhasilan  atau  kegagalan  kepada  yang mendelegasikan  kewenangan  dan  mereka  puas  terhadap  kinerja  pelaksanaan  kegiatannya  (Putra,  2018). Akuntabilitas dana kampanye merupakan wujud dari penerapan aturan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum  dan  UU  No.  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Berdasarkan PKPU No. 34 Tahun 2018, partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). LADK menunjukkan persiapan dana kampanye yang dimiliki partai  politik  peserta  pemilu.  Laporan  ini  dimulai  sejak  tanggal  pembukaan  rekening  khusus  dana kampanye dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye. LPSDK menunjukkan identitas penyumbang dana kampanye. Laporan ini dimulai sejak penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum LPSDK disampaikan.  Laporan  ini  mensyaratkan  tuntutan  untuk  adanya  pelaporan  dana  kampanye  beserta mekanisme  keuangan  khusus  untuk  kegiatan  kampanye,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  termasuk  di dalamnya adalah pengungkapan identitas donatur kampanye. Terakhir yaitu LPPDK merupakan laporan arus kas masuk dan keluar selama proses kampanye. Periode penyusunan LPPDK dimulai 3 hari setelah penetapan  peserta  pemilu  dan  berakhir  8  hari  setelah  pemungutan  suara.  Peserta  pemilu  menyerahkan LPPDK kepada KAP yang telah dipilih oleh KPU untuk dicermati. KPU kemudian membuat berita acara penerimaan  LPPDK  bersama  dengan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP).  Semua  laporan  ini  adalah  laporan yang terpisah dari laporan keuangan partai politik.  Secara aturan, prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuat laporan keuangan atas sumber dana yang diterima, dan laporan keuangan pemilu. Dalam hal ini, KPU dan pimpinan partai merupakan pihak yang  sangat  berpengaruh  pada  terwujudnya  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  kampanye.  Ketaatan pada aturan ini merupakan wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dana kampanye.
Secara teknis walapun laporan dana kampanye hanya dibuat oleh bendahara, namun laporan tersebut mewakili kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kampanye. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas proses pemilu partai politik. Termasuk di dalamnya adalah donatur, calon legislatif, partai  politik,  dan  masyarakat  (Pinilih,  2017;  Putra,  2018).  Oleh  karena  itu,  laporan  dana  kampanye merupakan upaya bersama dalam menciptakan akuntabilitas. Namun demikian, praktik akuntabilitas dan transparansi  pada  proses  pemilu  bukanlah  praktik  yang  mudah  dilakukan.  Tuntunan  untuk mengungkapkan  keseluruhan  sumber  pendanaan  kampanye  merupakan  syarat  yang  tidak  mudah dipenuhi oleh peserta pemilu. Persyaratan untuk melakukan pengungkapan menimbulkan ketakutan pada tuntutan oleh pihak berwenang atas dugaan pelanggaran. Masalah administrasi ini merupakan faktor yang menghambat  transparansi  (Savenco,  2015).  Sebagai contoh,  besarnya  dana  kampanye  juga  menimbulkan masalah  transparansi  pada  negara  Amerika  Serikat.  Persyaratan  transparansi  memungkinkan  warga negara,  pengawas  lokal,  dan  LSM  internasional  untuk  membantu  peran  negara  dalam  mencegah  bias kepentingan dari pihak pemerintah yang berkuasa. Namun pada kenyataannya, lebih dari 25% partisipan yang membutuhkan pengungkapan penuh dana kampanye, masih sulit memiliki akses terhadap informasi ini  (Fellay,  2013).  Dalam  masalah  ini,  pertimbangan  diperlukan  ketika  norma  transparansi  akan  dibuat, yaitu sejauh mana keterlibatan publik dalam melihat keadaan keuangan politik yang ada.
Di Indonesia, peraturan terkait dengan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Pasal  15  dalam  UU  tersebut  menunjukkan  bahwa  tuntutan keterbukaan informasi partai politik adalah terkait dengan asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan/atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  mekanisme  pengambilan  keputusan  partai,  keputusan  partai yang  berasal  dari  hasil  muktama/kongres/munas  dan/atau  keputusan  lainnya  yang  menurut  AD/ART partai  terbuka  untuk  umum  dan  informasi  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  yang  berkaitan
dengan  partai  politik.  Aturan  ini,  secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  partai politik secara menyeluruh dan laporan dana kampanye bukan termasuk informasi publik. Oleh karena itu, kesadaran dari partai politik diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi publik.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-eksploratif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha  memahami  fenomena  dalam  setting  dan  konteks  naturalnya  (bukan  di  dalam  laboratorium), yakni peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2017). Objek pada penelitian ini  adalah  anggota  partai  politik  yang  berada  di  DPRD  Kota  Batu.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kota Batu,  Jawa  Timur.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara.  Daftar  pertanyaan  wawancara disusun  berdasarkan  berdasarkan  dari  praktik  dari  aturan  KPU  dan  wawancara  yang  dikembangkan berdasarkan teori strukturasi.
Metode pengambilan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria informan  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  informan  memiliki  pengetahuan  tentang  pelaporan  dana kampanye  dan  keterlibatan  proses  pemilihan  umum  dalam  partai  politik.  Kriteria  yang  harus  dimiliki informan agar dapat membantu penelitian ini antara lain:
1) Anggota DPRD yang berasal dari anggota partai politik.
2) Anggota  DPRD  yang  menjadi  anggota  partai  politik  dengan  pengalaman  berorganisasi  partai politik diatas 5 tahun.
3) Anggota partai politik yang memiliki jabatan dalam partai politik tingkat kota.
4) Anggota  partai  politik  yang  pernah  memiliki  pengalaman  sebagai  tim  pemenangan  kampanye partai politik paling sedikit 2 kali.
Berdasarkan  kriteria  sampel  yang  ditentukan,  maka  diperoleh  6  informan  yang  memenuhi  kriteria. Enam  informan  tersebut  berasal  dari  6  partai  yang  berada  di  DPRD  Kota  Batu,  yaitu:  PDIP  (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya),  PKS  (Partai  Keadilan  dan  Sejahtera),  Golkar  (Partai  Golongan  Karya),  dan  PAN  (Partai  Amanat Nasional). Masing-masing partai diambil satu informan yang memiliki pengalaman pada sebagai pengurus partai.
Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Reduksi  Data:  merupakan  proses  peneliti  memilah  data  yang  masuk  dan  diambil  yang  bersifat pokok  dan  penting  saja  (Sugiyono,  2014).  Reduksi  data  dilakukan  dengan  tujuan  dari  penelitian untuk  mendapatkan  temuan  dan  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian.  Data  yang  telah  direduksi akan menghasilkan temuan baru untuk ditindaklanjuti dalam proses wawancara dengan informan yang mengetahui dan berpengalaman di bidangnya.
2. Penyajian  Data:  setelah  dilakukan  klarifikasi  melalui  wawancara  dari  data  yang  telah  direduksi, peneliti  membuat  penyajian  data  yang  menyajikan  informasi  lebih  detail  dari  hasil  wawancara. Data  display  disajikan  menggunakan  teks  naratif  berasal  dari  transkrip  wawancara  yang  telah berlangsung  yang  mendeskripsikan  bagaimana  pandangan  informan  terhadap  pertanyaan penelitian.
3. Pembahasan: hasil penyajian data kemudian dibahas untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.  Pembahasan  akan  dikaitkan  dengan  Teori  Strukturisasi  Giddens  sesuai  dengan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  wawancara  seluruh  informan  menyetujui  dengan  diberlakukannya  aturan  penyerahan  dana kampanye  kepada  KPU.  Parpol  setuju  terhadap  adanya  pelaporan  dana  kampanye,  disebabkan  hal  ini dinilai baik untuk meningkatkan pemilu yang lebih berintegritas dan itikad baik dari KPU sebagai badan penyelenggara pemilu. Aturan penyerahan laporan dana kampanye baru diadakan di pemilu tahun 2019. Hal  ini  dilatarbelakangi  kepentingan  untuk  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi  partai politik selama kegiatan kampanye (Simarmata, 2018). Selain itu, informan juga menyetujui pemberlakuan audit  laporan  dana  kampanye  yang  dilakukan  oleh  KAP  yang  ditunjuk  oleh  KPU.  Semua  informan berpendapat  bahwa,  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  KPU  dan  juga  parpol, membutuhkan  bantuan  dari  pihak  ketiga.  KAP  yang  ditunjuk  KPU  juga  bersikap  independen  sehingga mengurangi intervensi dari partai yang bersangkutan. Informan juga menyampaikan mengenai kebijakan
audit dikarenakan adanya rasa kurang percaya dari pihak KPU bila laporan dana kampanye diaudit oleh KAP yang dipilih oleh partai politik bersangkutan. Pemilihan KAP secara langsung dapat memunculkan dugaan  penilian  yang  subjektif  karena  partai  politik  memiliki  peran  untuk  mengatur  KAP  yang  telah ditunjuk.
Pada umumnya, meskipun praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah hal penting yang harus dijalankan, informan berharap dengan menjalankan praktik tersebut membawa dampak bagi partai politik (Fang et al., 2016; Shapiro & Arthur, 2017). Informan berpendapat bahwa karena kebijakan ini baru  diadakan  di  pemilu  tahun  2019,  belum  memunculkan  dampak  atau  implikasi  sesuai  dengan  yang diharapkan oleh partai politik. Hal ini berhubungan dengan kesiapan sistem yang dipakai oleh KPU dan juga dari pihak peserta pemilu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan  dalam  dana  kampanye  dirasakan  tidak  memiliki  aturan  yang  kuat  agar  setiap  pihak  dapat menjalankan.  Pandangan  ini  bertentangan  dengan  sifat  aturan  undang-undang  yang  memiliki  sifat mengikat dan memiliki sanksi hukum.
Secara  aturan  telah  dijelaskan  bagaimana  dan  proses  pertanggungjawaban  dana  kampanye  harus dilaksanakan beserta konsekuensinya. Informan menjelaskan bahwa kondisi ini muncul sebagai akibat dari tidak  adanya  sanksi  yang  nyata  selama  ini.  Sebagai  contoh,  selama  ini  tidak  ada  partai  poltik  yang dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum karena bermasalah dengan laporan dana kampanye. Kondisi  ini  menuntut  kesadaran  partai  politik  untuk  mentaati  aturan  laporan  dana  kampanye  sebagai bentuk akuntabilitas, disertai penegakkan hukum yang kuat (Pinilih, 2017). Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami adanya peran agen yaitu partai politik, dan peran struktur formal yaitu KPU dan Bawaslu, adalah  penting  untuk  mendukung  terciptanya  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  proses  pemilihan umum  melalui  laporan  dana  kampanye.  Dengan  demikian,  peran  agen  yang  paling  besar  dalam mendorong  terciptanya  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  kampanye  adalah  partai  politik  itu sendiri, lalu pihak yang berperan selanjutnya adalah KPU, dan yang terakhir adalah publik (Lamsal, 2012).
Berikut  merupakan  hasil  wawancara  terhadap  informan  mengenai  faktor  agen  yang  mampu mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai politik.
“Kalau ketua umum menginstruksikan kebijakan bagi setiap pihak untuk transparan dan akuntabel maka pasti  semuanya  akan  mengikuti.  Tapi  yang  jadi  masalah  adalah  tidak  ada  instruksi  tersebut  kecuali masing-masing individu mau terbuka, jadi masih based on inisiatif peserta pemilu. Karena memang, tidak ada  pihak  eksternal  lain,  seperti  KPU  misalnya,  untuk  memaksa  parpol  melakukan  hal  demikian.  Tapi kembali  lagi  kami  kan  mengikuti  yang  diatas,  dalam  artian  adalah  pimpinan  pusat,  supaya  kami  juga aman.”
Berdasarkan uraian dari Ludi Hartanto (PKS) selaku Sekretaris DPC PKS 2019 di atas, terlihat adanya peran  agen  internal  yang  lemah.  Kondisi  ini  ditunjukkan  dari  tidak  adanya  inisiatif  dari  ketua  umum untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat  mendukung  terciptanya  praktik  transparansi  dan  akuntabilitas dalam kegiatan kampanye (Lamsal, 2012). Bila melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setiap parpol memiliki pola AD/ART yang sama, semangat, visi dan misinya pun sama. Namun, akuntabilitas dan transparansi hanya saja tidak dicantumkan dalam norma dasar partai politik. Oleh karena itu, peran ketua umum dalam partai menjadi sangat dominan (Fang et al., 2016). Hal ini didukung dengan beberapa pernyataan  informan  H.  Rudi,  Ketua  DPD  sekaligus  Ketua  Fraksi  PAN,  H.  Rudi  menyampaikan  hal sebagai berikut:
“Pengurus  partai  khususnya  ketua  umum  harus  memiliki  peran  aktif  dalam  mengkritisi  prinsip-prinsi keuangan yang akuntabel dan transparan. Saya sebagai ketua dari awal memang mendidik, kalau masalah uang ini sangat rawan. Kalau tidak bisa tanggung jawab dan tidak mau terbuka bisa “geger”, akan ada chaos. Dan  hal  itu  bukan hanya  pada  saat kampanye  saja,  tapi  juga di  setiap  kegiatan  partai  kita  harus mengedepankan hal itu.”
Selain itu, Bendahara DPC Gerindra 2018, Hari Danah Wahyono menyampaikan bahwa: “Jika memang ada persyaratan mutlak dari atasan untuk kami melakukan akuntabilitas dan transparansi dan jika parpol bisa melaksanakan hal tersebut terutama dalam anggaran kampanye maka roda organisasi partai akan berjalan dengan baik. Pengurus partpol juga terus mendorong penyelenggara kampanye agar bertindak adil dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada.”
Informasi  di  atas  menunjukkan  bahwa  ketua  partai  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap terwujudnya  akuntabilitas  dan  transparansi.  Informan  juga  menjelaskan  bahwa  meskipun  peran  ketua umum  juga  mendominasi,  peran  ketua  partai  dan  ketua  bidang  pemenangan  pemilu  juga  diperlukan dalam perwujudan praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan dana kampanye. Hal ini disebabkan,
apabila pemimpin telah memberikan contoh dan teladan bagi anggota untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan maka hal itu akan memudahkan anggota untuk dilaksanakan (Simarmata, 2018). Selain itu, masalah lain dalam akuntabilitas dan transparansi adalah lingkungan politik atau aturan main yang berlaku. Adanya partai politik yang tidak taat akan mempengaruhi partai politik yang lain. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan lanjutan dari Ludi Tarnanto – Sekretaris DPC PKS 2019:
“Yang  jadi  masalah,  pada  saat  ada  satu  pihak  membuka  seluruh  informasinya,  sementara  pihak  lainnya tidak membuka kan sebenernya juga repot, seperti memasuki lingkaran setan. Kalau tidak ada kesepakatan untuk membuka, tapi ada yang berani terbuka secara menyeluruh, berarti kita membuka strategi dan kita bisa di tembak. Jadi artinya, sepanjang semua belum sepenuhnya mau menjalankan praktik tersebut, yang menjalankan ya akan jadi korban karena memanfaatkan kita. Ini namanya permainan politik, adu strategi.” Bila melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang dibuat dan disetujui oleh ketua umum partai, tidak ada yang mencantumkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi terlebih dana kampanye. Aturan mengenai dana kampanye hanya diatur dalam PKPU No. 29 Tahun 2018 tentang Kampanye, dimana pasal 4 yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Namun pada prakteknya, tidak ada sanksi yang dirasakan nyata selama ini agar aturan ini dijalankan oleh partai politik. Tidak diakomodasinya nilai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran dasar partai politik melemahkan kesadaran untuk mewujudkan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Fang et al., 2016).
Peran  struktur  formal  yang  selanjutnya  dapat  mendukung  perwujudan  praktik  akuntabilitas  dan transparansi  dana  kampanye  ialah  KPU.  Selain  anggota  partai  politik  taat  dan  mendengar  pemimpin  di atasnya,  KPU  juga  dapat  mengeluarkan  aturan  atau  kebijakan  yang  dapat  memaksa  dengan diberlakukannya  sanksi.  Namun  demikian,  informan  berpendapat  bahwa  jika  tidak  ada  pihak  eksternal yang bisa mendorong maka semuanya akan dikembalikan lagi kepada partai politik yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Wakil Ketua DPRD, Hari Danah Wahyono seperti berikut:
“Esensi  penyampaian  laporan  bagi  Gerindra  adalah  sebagai  tertib  administrasi  saja.  Karena  selama  ini belum ada sanksi bagi parpol yang melanggar atau salah dalam menyampaikan laporan keuangan.”
Hasil  wawancara  tersebut  mengindikasikan  bahwa  tidak  adanya  penegakkan  aturan  yang  kuat sehingga  melemahkan  arti  penting  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  kampanye  (Shapiro  & Arthur,  2017).  Kurangnya  pemahaman  terhadap  pentingnya  akuntabilitas  dan  transparansi  oleh  partai politik  maupun  calon  legislatif  memunculkan  pandangan  bahwa  laporan  dana  kampanye  hanya merupakan  urusan  administrasi  tanpa  dampak  hukum  yang  kuat.  Dalam  hal  ini  partai  politik  kurang memahami perannya sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat. Pembelajaran politik yang bersih dan  sehat  pada  masyarakat  kurang  disadari  oleh  partai  politik.  Selain  itu,  tidak  adanya  prinsip  dasar akuntabilitas  dan  transparansi  pada  anggaran  dasar  partai  politik  juga  mempengaruhi  rendahnya kesadaran makna pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kondisi internal dan eksternal ini mendorong lemahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas yang berdampak pada pemaknaan yang kurang bagi aturan  laporan  dana  kampanye.  Dengan  demikian,  parpol  menjalankan  aturan  tersebut  hanya  sebagai tertib administrasi atau formalitas saja.
Peranan  peserta  pemilu  dalam  mendorong  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  dana  kampanye juga masih rendah. Hal ini dengan alasan, tidak adanya kesiapan atau inisiatif dari peserta pemilu untuk melaksanakan praktik akuntabilitas dan transparansi secara total. Dibuktikan dengan penjelasan dibawah ini:
“Kesiapan setiap anggota pemilu untuk membuka itu penting. Apakah semua pengeluaran mau dilaporkan, kan parpol juga tidak bisa memaksa itu. Seberapa besar orang itu mau membuka, itu tergantung orangnya. Kadang  ada  yang  melaporkan  bikin  banner,  ya  itu  benar.  Tapi  kalau  untuk  membantu  perbaiki  rumah ibadah  contohnya,  atau  besuk  masyarakat  yang  lagi  sakit  kita  bawa  gula,  tidak  mungkin  itu  juga dilaporkan, karena banyak dan tidak bisa dihitung .” Didik Machmud – Ketua Fraksi Golkar 2014-2019. “Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa kita laporkan berkaitan dengan dana kemanusiaan kalo saya bilang. Tapi ini bukan berarti saya menjalan money politik, enggak. Tapi kan tidak mungkin saya minta tolong orang untuk pasangkan banner, atau saya ketemu orang dijalan dan saya ajak ngobrol, saya belikan kopi, bagi saya itu termasuk dana kemanusiaan yang tidak bisa saya laporkan karena untuk berbuat baik.” Hj. Dewi Kartika – Anggota DPRD Kota Batu PKB.
Penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  pengurus  partai  belum  bisa  menyelenggarakan  praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye secara menyeluruh karena tidak bisa melaporkan seluruh
dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  kampanye  (Simarmata,  2018).  Baik  itu  kampanye  secara  formal ataupun informal. Informal yang dimaksud adalah kegiatan kampanye tidak terencana seperti berkunjung dengan  membawa  bingkisan,  membantu  kegiatan  kerja  bakti  warga  setempat,  ataupun  menolong  orang yang  kesusahan  secara  insidental.  Peserta  pemilu  memiliki  kecenderungan  melaporkan  dana  kampanye yang  memiliki  jumlah  besar  dengan  kegiatan  yang  telah  diagendakan. Di  luar  kegiatan  kampanye  yang sudah diagendakan, peserta pemilu kecil kemungkinan untuk melaporkan pengeluarannya karena hal itu merepotkan dan menambah beban pekerjaan bidang pemenangan pemilu (Gagnon & Filip, 2011; Shapiro & Arthur, 2017). Kondisi ini menunjukkan secara budaya partai politik dan teknis pelaksanaannya, pelaporan dana kampanye merupakan proses yang tidak mudah. Kondisi ini dijelaskan dengan pernyataan di bawah ini:
“KPU  membuat  sistem transparansi,  dimana  semua  hal  harus  dilaporkan,  tapi  ternyata  sistemnya  tidak berjalan dengan baik. Saya orang keuangan waktu melihat ketua bidang pemenangan menginput data ke Silon, tidak balance, lebih baik manual. Kalau parpol  yang sudah kader seperti Golkar, aturan mengenai transparansi  tidak  perlu  diadakan,  karena  sudah  transparan.  Akuntabel  kan  nggak  bisa  dilihat.  Saya tambahkan, pemilu seperti ini niatnya baik tapi costly dan merugikan!”
Penjelasan  ini  disampaikan  oleh  Didik  Machmud,  Ketua  Fraksi  Golkar.  Terlihat  dari  gerak  tubuh informan  saat  menjelaskan  digambarkan  begitu  emosional  dan  menginformasikan  bahwa  tidak  setuju dengan adanya aturan transparansi dan akuntabilitas dalam dana kampanye. Berikut merupakan kutipan hasil  wawancara  mengenai  struktur  sosial  yang  mendukung  terciptanya  praktik  akuntabilitas  dan transparansi dana kampanye partai politik.
“Kultur  masyarakat  di  Kota  Batu,  transparansi  dan  akuntabilitas  bukan  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  masyarakat  untuk  memilih  dan  tidak  memilih.  Bahwa  laporan  dana  kampanye  tidak dijadikan  referensi  untuk  memilih.  Sementara  laporan  dana  kamapnye  yang  telah  dibuka  dan dipublikasikan ini seharusnya akan menentukan, kalau calon a dibiayai oleh pihak x maka nantinya dapat dilihat  kecenderungannya  dalam  memimpin.  Tetapi  saat  ini  publik  tidak  menggunakan  hal  itu  untuk referensi.”
Informan mengakui bahwa partai politiknya merupakan partai yang paling akuntabel dan transparan, hal  itu  merupakan  nilai  positif  bagi  partai  politik  untuk  mengangkatnya  sebagai  isu  kampanye  dan memenangkan suara konstituen, tetapi ternyata tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. H. Rudi juga menyampaikan fakta yang ada di lapangan, demikian:
“Kalau sebenarnya publik, kalau hari ini, kurang respect terhadap hal itu. Budaya sekarang, ada uang ya nyoblos. Budaya “money politic” itu sudah jadi rahasia umum. Jadi tujuannya kami harus transparan ya tidak berpengaruh kalau publik masih mengandalkan uang datang.”
Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  survei  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  mengenai  tingginya  angka politik uang yang masih mengakar di masyarakat (Khan, 2013). Informan lain lebih setuju menyebutnya sebagai  dana  kemanusiaan  karena  tidak  semua  hal  yang  dilakukan  dalam  masa  kampanye  dan mengeluarkan  uang  harus  dilaporkan.  Sebenarnya  hal  ini  yang  membuat  politik  uang  menjadi  biasa  di masyarakat  karena  politisi  sendiri  tidak  memberikan  pendidikan  politik  yang  benar  di  kalangan masyarakat. Didik Machmud juga menambahkan:
“Partai kader itu sudah punya power massa yang kuat, seperti Golkar, jadi kalau publik punya orientasi politik kepada Golkar, ya akan memilih Golkar. Kalau tidak? Ya coba-coba pilih yang lain.”
Sifat arogansi dari partai yang sudah lama ada di dunia politik juga menjadi kelemahan bagi partai politik untuk menjalankan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan kampanye (Svarstad et al.,  2018).  Partai  politik  telah  melewati  kegiatan  kampanye  dan  pemilu  sehingga  ketika  mengalami perubahan regulasi atau penambahan kebijakan, menjadi susah untuk beradaptasi karena di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Sementara itu, Hari Cahyo Edi Purnomo selaku Ketua DPRD Kota Batu 2019-2024 dari PDIP berpendapat:
“Di  sini  peran  publik  bisa  terus  mengawal  dan  memonitoring  melalui  web  yang  sudah  disediakan  KPU yang bertujuan agar publik dapat mengetahui pengeluaran dana kampanye partai politik, hanya sebatas itu. Tapi saya kira tidak ada yang concern kesitu.”
Peran  partai  politik  dalam  melakukan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  sangat  diperlukan. Masyarakat seharusnya dibekali dan diberikan penjelasan mengenai tujuan akuntabilitas dan transparansi dana  kampanye.  Apabila  masyarakat  sudah  memiliki  jiwa  kritis  dan  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi,  maka masyarakat akan meletakkan perhatian kepada dana kampanye yang sudah disediakan dan dibuka. Partai politik  memiliki  tanggungjawab  untuk  mengedukasi  masyarakat  bukan  hanya  saat  kegiatan  pemilu
berlangsung,  akan  tetapi sebelumnya  agar  masyarakat  semakin  dewasa dalam  memilih  calon  pemimpin dan mengurangi kebiasaan politik uang yang sudah ada.
Partai politik menyetujui adanya kebijakan untuk melaporkan dana kampanye kepada KPU. Namun pada  praktiknya,  laporan  dana  kampanye  yang  diserahkan  hanya  untuk  kepentingan  administrasi  agar terdaftar sebagai peserta pemilu sesuai dengan PKPU No. 34 Tahun 2018. Kondisi ini disebabkan karena partai  politik  merasa  bahwa  adanya  regulasi  baru  menyulitkan  bagi  partai  politik.  Terutama  bagi  tim pemenangan  dalam  hal  melaporkan  seluruh  dana  yang  digunakan  selama  kampanye  dan  juga mencantuman  identitas  penyumbang  dana  kampanye.  Pengungkapan  secara  rinci  merupakan  hal  sulit dilakukan  bagi  partai  peserta  pemilu.  Pengungkapan  biaya  kampanye  secara  akuntabel  dan  transparan dirasa  sulit  karena  adanya  biaya  yang  tidak  berwujud,  namun  bernilai  besar  yang  tidak  mudah diungkapkan  (Gagnon  &  Filip,  2011).  Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fang  et  al.  (2016) menyatakan  bahwa  penyumbang  dana  kampanye  yang  dirahasiakan  secara  penuh  identitasnya  akan mempengaruhi  kepemimpinan  peserta  pemilu  terpilih,  dan  kebijakan  apa  yang  didukung  oleh penyumbang serta partai politik yang mendukungnya.
Masalah lain dalam akuntabilitas dana kampanye adalah konstituen juga tidak menggunakan laporan dana kampanye sebagai referensi untuk memilih kader partai politik yang mencalonkan diri (Khan, 2013; Shapiro & Arthur, 2017). Dengan demikian akuntabilitas tidak meningkatkan elektabilitas peserta pemilu di Kota Batu. Masalah ini muncul karena kurangnya pengetahuan konstituen terhadap pendidikan politik. Rendahnya  pendidikan  politik  terhadap  masyarakat  merupakan  masalah  yang  memperburuk  kondisi akuntabilitas  dana  kampanye  di  Indonesia.  Kurangnya  pemahaman  politik  masyarakat  menyebabkan masyarakat tidak memandang akuntabilitas partai politik sebagai salah satu indikator dalam menentukan pilihan  dalam  pemilu.  Kurangnya  partisipasi  yang  nyata  dari  masyarakat  pada  proses  pemilu  ini menyebabkan  penyumbang  dana  yang  besar  untuk  dapat  mempengaruhi  kebijakan  yang  dibuat  oleh politisi terpilih.
Berdasarkan teori strukturasi, agen merupakan aktor yang bertujuan, berpengetahuan luas, serta aktor yang merefleksikan tentang kondisi dan kosekuensi dari apa yang dilakukan sehari-sehari, sementara ada tiga hal yang membentuk struktur sosial yaitu legitimation, domination dan signification (Giddens, 1984; Giddens  &  Pierson,  1998).  Hasil  wawancara  menunjukkan,  yang  menjadi  agen  atau  aktor  dalam mewujudkan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah ketua umum partai politik itu sendiri. Ketua umum partai politik tidak memberikan arahan agar anggotanya melaporkan seluruh dana kampanye secara transparan, namun hanya sebatas akuntabel sebagai syarat kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan atau kekhawatiran bila seluruh dana dilaporkan maka akan menjadi senjata  bagi  lawan  politiknya  untuk  menyerang  dan  saling  menjatuhkan  (Coles  &  Susen,  2018; Cruickshank, 2014). Oleh karena itu, pengurus partai politik dibawahnya juga mentaati apa yang menjadi keputusan  atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  ketua  umum  partai  politik  untuk  mendapatkan  rasa  aman. Inilah yang disebut dengan legitimation dalam teori strukturasi Giddens (Lamsal, 2012). Hal ini juga sejalan dengan the cultural transmission theory yang menyatakan bahwa seorang karyawan melakukan hal-hal yang dianggap  tidak  etis  karena  berada  di  lingkungan  kerja  yang  tidak  etis  namun  memberikan  keuntungan terhadap  kejahatan  yang  telah  dilakukan  (Abrutyn,  2019).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  anggota  partai politik  berperilaku  sesuai  dengan  lingkungan  partai  politik  dan  arahan  dari  anggota  partai  politik  yang sebelumnya. Selain mendapatkan rasa aman, adanya tuntutan untuk memenangkan kegiatan pemilu dan menambah bantuan politik bagi partainya, makanya anggota partai politik yang menjadi peserta pemilu pun  juga  mengesampingkan  norma-norma  yang  ada,  seperti  kejujuran  dan  membenarkan  tindak  politik uang.  Sejalan  dengan anomie  theory yang  menyatakan  bahwa  adanya  tekanan  dan  prestasi  serta  tidak teraturnya  hubungan  antara  individu  dengan  tatanan  sosial  menyebabkan  adanya  penyimpangan (Akanmu, Fagbohun, & Adenipekun, 2015).
Struktur sosial dalam teori Giddens juga menjelaskan adanya domination yang memiliki makna adanya kekuasaan  dalam  sebuah  organisasi  sehingga  membuat  agen  memiliki  hak  atas  harta  atau  sumber daya yang dia miliki. Dana kampanye ini berasal dari berbagai sumber seperti pribadi yang mencalonkan, partai politik,  perusahaan  dan  lain-lain.  Jenis  dana  ini  membuat  adanya  sikap  untuk  tidak  harus  melaporkan seutuhnya karena dana kampanye tersebut berasal dari dana pribadi dan seseorang memiliki hak untuk tidak melaporkan. Hal ini juga dikarenakan publik dan penyumbang juga tidak menuntut adanya laporan dana kampanye disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan juga pengetahuan publik terhadap kegunaan dan fungsi dana kampanye tersebut (Fang et al., 2016; Khan, 2013; Shapiro & Arthur, 2017). Sejalan dengan
the ecological theory dimana kontrol sosial yang berkurang karena ketidakpedulian publik terhadap disiplin akuntansi yang ada (Coles & Susen, 2018).
Penelitian ini juga mendapatkan pemahaman bahwa, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan kepedulian  terhadap  dana  kampanye  yang  rendah  sehingga  tidak  ada  tindakan  kritis  setelah diterbitkannya laporan dana kampanye. Dari hal tersebut ditemukan bahwa faktor agen dan struktur sosial yang  lemah  maka  semua  laporan  dana  kampanye  yang  dijalankan  oleh  partai  politik  ini  hanya  bersifat formalitas saja untuk menunjukkan kepatuhan partai politik pada regulasi yang ada (Coles & Susen, 2018; Khan,  2013;  Shapiro  &  Arthur,  2017).  Kondisi  formalitas  ini  juga  disebut  dengan signification yang merupakan respon yang diberikan partai politik atas tindakan tersebut.
Secara  keseluruhan  bagaimana  formalitas  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  dana  kampanye disebabkan  interansi  yang  bersifat top  down dengan  tingkatan  kebutuhan  hanyalah  memenuhi  aturan. Selain  itu,  tidak  adanya  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  aturan  partai  membuat  interaksi yang  lemah  terhadap  praktik  akuntabilitas.  Interaksi yang  dilakukan  hanya  sebatas  aturan  yang  berlaku tanpa pemahaman makna dan dampak dari aturan yang ditetapkan. Gambar 1 dibawah ini menjelaskan hubungan interaksi, dominasi, dan signifikansi dalam proses laporan dana kampanye.
Gambar 1. Strukturasi Modalitas Giddens dalam Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Sumber: olah data wawancara, 2020

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  fenomena formalitas  dari  praktik  akuntabilitas  dan  transparansi  laporan  dana  kampanye.    Kegiatan  kampanye membutuhkan  dana  yang  besar,  adanya  persyaratan  melakukan  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat menghambat  kegiatan  kampanye  karena  terdapat  biaya-biaya  yang  tidak  bisa  diungkap,  disebabkan karena  adanya  indikasi  kecurangan  dalam  kampanye  (Simarmata,  2018).  Bila  tidak  diungkap  secara menyeluruh  akan  mengarah  kepada  praktik  korupsi  oleh  anggota  partai  politik  (Savenco,  2015).  Praktik formalitas  yang  terjadi  pada  Kota  Batu  disebabkan  antara  lain  karena  partai  politik  bersikap  akuntabel untuk  menunjukkan  kepatuhan  terhadap  undang-undang  yang  berlaku  ( signification ).  Adapun  para anggota partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar mendapatkan rasa aman ( the cultural  transmission  theory ),  dan  juga  adanya  tuntutan  untuk  membesarkan  partainya  sehingga mengesampingkan  nilai-nilai  sosial  yang  ada  ( anomie  theories ).  Sementara  itu,  publik  tidak  menjalankan kontrol  sosialnya  karena  tidak  memiliki  kepedulian  dan  pengetahuan  terhadap  dana  kampanye  ( the ecological theory ).
Kesimpulan  pada  penelitian  berdasarkan  teori strukturasi  Giddens adalah  peran  agen  internal  yang lemah. Dalam hal ini ketua umum partai memiliki legitimasi terhadap terwujudnya praktik akuntabel dan transparan.  Selain  itu,  partai  politik  juga  memiliki  hak  untuk  melaporkan  seluruh  dana  kampanye  atau
tidak dikarenakan dana kampanye tersebut bersumber dari pribadi yang mencalonkan. Peran ketua umum partai  sangat  besar  dalam  terciptanya  struktur  internal  partai  yang  dapat  mempengaruhi  penerapan akuntabilitas  partai.  Keadaan  ini  menimbulkan  dominasi  partai  politik  terhadap  peraturan  KPU. Lemahnya penegakan hukum juga wujud dari struktur proses politik yang lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  praktik  formalitas  di  Kota  Batu  terjadi  karena  lemahnya  agen  dan  struktur  proses kampanye di Indonesia khususnya di Kota Batu.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  kelemahan  dalam  proses  pelaporan  dana  kampanye  di Kota  Batu,  Jawa  Timur,  yang  mendorong  praktik  formalitas  pelaporan  dana  kampanye.  Keterlibatan banyak pihak diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif terhadap proses pelaporan  dana  kampanye.  Peran  agen  eksternal,  yaitu  KPU  dan  masyarakat  dapat  mendorong terbentuknya  kesadaran  akuntabilitas  pelaporan  dana  kampanye.  KPU  sebagai  agen  eksternal  dapat mendorong  praktik  pelaporan  dana  kampanye  yang  lebih  efektif  melalui  peraturan  yang  jelas dan  tegas tentang kriteria atau ketentuan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai bentuk laporan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu  yang  bersih.  KPU  juga  perlu  melakukan  sosialisasi  terhadap  pentingnya  akuntabilitas  pelaporan dana  kampanye  kepada  masyarakat  umum.  KPU  dapat  mempublikasikan  atau  memberi  akses  publik terhadap  laporan  dana  kampanye  partai  politik.  Hal  ini  penting  dilakukan  sebagai  bentuk  pendidikan politik  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  yang  terlibat  dalam  politik  uang  disebabkan  oleh ketidaktahuannya  terhadap  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  dari  politik  uang.  Ketidaktahuan  ini menyebabkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses pelaporan dana kampanye.  Ketidaksadaran ini  juga  menyebabkan  hilangnya  perhatian  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi  partai politik,  sebagai  dasar  pemilihan  partai  politik  pada  saat  pemilihan  umum.  Di  samping  itu,  aturan  yang jelas,  penegakkan  regulasi  yang  tegas,  dan  pendidikan  politik  akan  membentuk  struktur  kontrol  sosial yang  mendukung  terlaksananya  akuntabilitas  proses  pelaporan  dana  kampanye.  Di  samping  itu,  partai politik  juga  perlu  mensosialisasikan  pada  masyarakat  terkait  dengan  praktik  akuntabilitas  yang  telah dilakukan.  Hal  ini  merupakan branding yang  dapat  diarahkan  untuk  meningkatkan  citra  partai. Dengan demikian tercipta kesadaran masyarakat untuk memilih partai yang memiliki akuntabilitas.
Hasil penelitian ini hanya berlaku pada Kota Batu di Jawa Timur. Penelitian yang sama di tempat lain mungkin  akan  berbeda.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini  perlu  dipahami  dalam  konteks  wilayah, walaupun  ada  fenomena  yang  sama  yang  terjadi  di berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  hanya menggunakan  satu  sudut  pandang,  yaitu  pelaku  atau  peserta  kampanye  pemilihan  umum.  Oleh  karena itu, informan yang digunakan adalah mereka yang terpilih menjadi DPRD Kota Batu dan pernah memiliki jabatan  dalam  partai  politik  sehingga  memahami  proses  dana  kampanye.  Namun,  dimungkinkan  pihak lain yang terlibat, seperti KPU, memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan pelaporan dana kampanye  yang  mungkin  juga  akan  menambah  informasi  dalam  penelitian  ini.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  dapat  melanjutkan  penelitian  terkait  faktor  biaya  pemilu  yang  mempengaruhi  praktik  dana kampanye  secara  kuantitatif.  Lemahnya  penegakan  aturan  dimungkinkan  juga  disebabkan  biaya penegakan  hukum  yang  mahal  (Shapiro  &  Arthur,  2017).  Faktor-faktor  dalam  penelitian  ini  dapat dikembangkan  secara  kuantitatif  untuk  mendapat  bukti  empiris  yang  lebih  luas  mengenai  praktik  dana kampanye di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrutyn,  S.  (2019).  Toward  a  general  theory  of  anomie  the  social  psychology  of disintegration. European Journal of Sociology , 60(1), 109–136. DOI: 10.1017/S0003975619000043
Akanmu, E. O., Fagbohun, F. O., & Adenipekun, O. D. (2015). Electioneering violence and life indecurity in Ibadan City, Oyo State, Nigeria (1999-2011), 08(01), 103–114.
Bidwell, K., Casey, K., & Glennerster, R. (2015). The impact of voter knowledge initiatives in sierra leone (P1-A21).
Coles, R., & Susen, S. (2018). The Pragmatic Vision of Visionary Pragmatism: The Challenge of Radical De- mocracy  in  a  Neoliberal  World  Order.  Contemporary  Political  Theory,  17(2),  250–262.  DOI: 10.1057/s41296-018-0196-5
Cruickshank, J. (2014). Democracy versus the Domination of Instrumental Rationality: Defending Dewey’s Argument for Democracy as an Ethical Way of Life. Humanities, 3(1), 19–41. DOI:/10.3390/h3010019 Englund, H., & Gerdin, J. (2008). Structuration theory and mediating concepts: pitfalls and implications for
management  accounting  research. Critical  Perspectives  on  Accounting ,  19(8),  1122–1134.  DOI: 10.1016/j.cpa.2007.06.004
Fang, H., Shapiro, D., & Arthur, Z. (2016). An experimental study of alternative campaign finance systems: transparency, donations and policy choices. Economic Inquiry , 54(1), 465–507. DOI: 10.1111/ecin.12209 Fellay, S. (2013). The future of campaign finance. Harvard International Review , 34(4), 45–47.
Gagnon, A. C., & Filip, P. (2011). The price of transparency: do campaign finance disclosure laws discour- age political participation by citizens’ groups? Public Choice, 146(3–4), 353–374.
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge, MA: Polity Press. Giddens, A., & Pierson, C. (1998). Conversations with Anthony Giddens. Cambridge, MA.: Polity Press. Khan, M. T. (2013). Theoretical frameworks in political ecology and participatory nature/forest conserva- tion: The necessity for a heterodox approach and the critical moment. Journal of Political Ecology , 20(1), 460–472. DOI: 10.2458/v20i1.21757
KPU.  (2018).  Aplikasi  Pelaporan Dana Kampanye  Pemilu  2019  Sebagai Kontrol Bagi  Peserta  Pemilu.  Re- trieved March  7,  2019,  from  https://kpu-kotabatu.go.id/aplikasi-pelaporan-dana-kampanye-pemilu- 2019-sebagai-kontrol-bagi-peserta-pemilu/
Lamsal, M. (2012). The Structuration Approach of Anthony Giddens. Himalayan Journal of Sociology and An- tropology , 5, 111–112. DOI: 10.3126/hjsa.v5i0.7043
Mchitarjan, I., & Reisenzein, R. (2015). The culture-transmission motive in immigrants: A world-wide inter- net survey. PLoS ONE, 10(11), 1–23. DOI: 10.1371/journal.pone.0141625
Muhtadi,  B.  (2013).  Politik  Uang  dan  Dinamika  Elektoral  di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Awal  Interaksi Antaara “Party-ID” dan Patron Klien.
Pinilih, A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. Jurnal Mimbar Hukum , 29(1), 69–81. DOI: 10.22146/jmh.17647
Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pil- kada  Serentak Tahun  2018.  JPPUMA: Jurnal  Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA, 6(2),  112–119. DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1622 Sarosa, S. (2017). Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks. Savenco,  I.  G.  (2015).  Political  Party  Funding  in  Romania  -  One  Step  Forward, Two Steps  Back?  In  EIRP Proceedings (p. (10:1) 735-741).
Shapiro, D., & Arthur, Z. (2017). Contribution limits and transparency in a campaign finance experiment. Shouthern Economic Journal , 84(1), 98–119. DOI: 10.1002/soej.12220
Simarmata,  M.  (2018).  Hambatan  transparansi  keuangan  partai  politik  dan  kampanye  pemilihan  umum.
Jurnal Legislasi Indonesia , 15(1), 21–36.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitiab Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Svarstad, H., Benjaminsen, T. A., & Overå, R. (2018). Power theories in political ecology. Journal of Political Ecology, 25(1), 350–363. DOI: 10.2458/v25i1.23044 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.