## Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi
Itok Dwi Kurniawan 1 , Pipit Widiatmaka 2 , Samuel Bintang Robby 3
13 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,  Indonesia
2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,  Institut Agama Islam Negeri  Pontianak, Indonesia ,E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id, pipitwidia tma ka @ia inptk.ac.id , sa muel.binta ng15@student.uns.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-11 Diterima:  2023-06-22 Terbit:  2023-09-25 Keywords: Community;  Law;  Democracy This study  aims  to determine  1)  the  relationship between  public participation in the formation  of laws and the democratic  system, 2) the  role of the  community  in  the process  of forming  laws and regulations,  especially  laws,  and  3)  constraints  on  public participation  in  the  process  of  forming  laws  and  regulations, especially laws.  The type  of research  used  is normative  law, and the  source  of data  is primary and skews  legal material.  The  data collection technique used in document studies and data analysis is content  analysis. The results showed that community involvement in the formation  of laws is the main key to a country  that adheres to  democracy,  so  it  is  very  closely  related  to  community involvement in the formation of laws and democracy. The process of forming laws  goes  through several stages:  planning, drafting, discussing  ratification,  and  promulgation.  A  good  law  must uphold  the  principles  of  legal  certainty  and  justice  and  aim  to promote the community's  welfare. Community involvement in the formation  of  laws  is  very  important,  considering  that  the  law, when  passed and  promulgated,  will  have direct  implications  for the community.  State  institutions  that have legislative functions in the formation of laws must  involve the community. Abstrak Kata  kunci:
Masyarakat; Undang-Undang; Demokrasi
Corresponding  Author: Itok Dwi Kurniawan
E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac .id
DOI: https://doi.org/10.38043/jah.43 06 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  1) hubungan  antara partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukkan  Undang-Undang dengan  Sistem  Demokrasi,  2) peran  masyarakat  di dalam proses pembentukan  peraturan  perundang  undangan  khususnya Undang-Undang,  dan  3)  kendala  partisipasi masyarakat  dalam proses pembentukan  peraturan  perundang  undangan  khususnya Undang-Undang . Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif  dan  sumber  datanya  adalah bahan  hukum  primer  dan skeunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi dokumen  dan  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  isi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat dalam pembentukkan  undang-undang  adalah kunci utama negara yang  menganut  demokrasi,  sehingga  sangat  erat  hubungannya antara  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  undang- undang dengan demokrasi. Proses pembentukan  undang-undang melalui  beberapa  tahap  yaitu  perencanaan,  penyusunan, pembahasan  pengesahan,  dan  pengundangan.  Undang-undang yang  baik  yaitu  harus  memegang  asas  kepastian  hukum  dan keadilan  serta  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukkan
undang-undang  sangat  penting,  mengingat  undang-undang tersebut  apabila  sudah  disahkan  dan  diundangkan  akan berimplikasi  secara  langsung  terhadap  masyarakat.  Lembaga negara  yang memegang  fungsi  legislasi di dalam pembentukkan undang-undang  wajib melibatkan masyarakat. .

## I. Pendahuluan
Hukum  merupakan  sarana  untuk  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  bagi  masyarakat  di  suatu  negara, selain  itu  juga memiliki  fungsi  untuk menjamin  hak dan kewajiban masyarakat sebagai  warga ngara di suatu negara. Di dalam  sejarah,  perkembangan  hukum  sangat  dinamis,  awalnya  hukum dimanfaatkan  oleh  pemerintahan  monarkhi  yang  absolut  untuk  mempertahankan kekuasaan  dan  merusak  atau  menghancurkan  masyarakat  atau  kelompok- kelompok  tertentu  yang  dianggap  mengancam  eksistensi  kekuasaan  feodal  dan keberlangsungan status quo . Pada abad XVII kekuasaan  pemeirntah  tidak ada check and balances sehingga  kekuasaan  dalam membuat  dan menafsirkan  hukum  berada ditangan kekuasaan monarkhi 1 . Raja-raja absolut di beberapa negara seperti Prancis, Inggris  dan  Jerman  telah  mendorong  timbulnya  pemikiran-pemikiran  untuk membatasi  kekuasaan raja, karena kekuasaan absolut  tidak mampu  menjamin  hak- hak masyarakat  pada saat itu. Pemikiran-pemikiran  yang muncul pada Abad XVII, seperti  John  Locke,  Rousseoau,  Monstequieu  dan  lain  sebagainya  menjadi  kunci utama lahirnya konsep  negara hukum 2 .
Lahirnya konsep  negara hukum  pada dasarnya menunjukkan bahwa institusi hukum pada masa itu selalu mengeluarkan aturan dan bertindak diskriminatif terhadap masyarakat, sehingga melahirkan gerakan-gerakan dengan mengusung konsep negara hukum. Institusi  hukum yang  sudah rusak  atau tercemar dari  dalam menimbulkan hilangnya ketertiban sosial  secara keseluruhan, pada akhirnya hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka, yang hanya menguntungkan penguasa dan kelompok kaya dan merugikan golongaan dari masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah atau masyarakat miskin 3 . Pemerintahan  yang absolut  juga melahirkan  paham konstitusionalisme,  yang menekankan  pada  pembatasan  kekuasaan  yang  menggunakan  konstitusi 4 . Konstitusionalisme  merupakan  paham  untuk  membatasi  kekuasaan  dengan menggunakan  peraturan atau konstitusi,  baik konstitusi  yang tertulis  ataupun tidak tertulis 5 .  Negara yang menganut  gagasan konstitusionalisme  sering  disebut  negara
1 Aidul  Fitriciada Azhari,  ‘Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi Dan  Rekonstruksi  Tradisi’, Jurnal Hukum  Ius  Quia Iustum ,  19.4 (2012), 489 – 505.
2 Azhari.
3 Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick, Hukum  Responsif:  Pilihan  Di  Masa  Transisi (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa),  2003).
4 Kjersti  Lohne,  ‘Penal Humanitarianism Beyond  the Nation State:  An Analysis of International Criminal Justice’, Theoretical Criminology , 24.2 (2020), 145 – 62
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1362480618806917>.
5 Ninon Melatyugra, Umbu  Rauta, and Indirani Wauran, ‘Overruling  Mahkamah Konstitusi  RI Terkait Isu Korupsi’, Jurnal  Konstitusi ,  18.2 (2021), 368 – 90.
hukum  atau Constitutional  State atau Rechtstaat 6 .  Carl  J.  Fredrich  memaparkan konstitusionalisme adalah  suatu  kumpulan  dari  segala  aktivitas  yang diselenggarakan  dengan  mengatasnamakan  masyarakat  atau  rakyat,  namun tunduk  pada  beberapa pembatasan  untuk  memberi  jaminan  kekuasaan  yang dibutuhkan  agar  kekuasaan  tidak  disalahgunakan.  Konstitusionalisme  dengan pembatasan kekuasaan dan jaminan hak politik  warga negara yang diatur di dalam konstitusi,  melahirkan  suasana yang  demokratis  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Di  dalam  negara  modern,  dengan  jumlah  rakyat  yang  begitu  banyak, wilayah  yang  luas  dan  masyarakat  yang  majemuk  berimplikasi  pada  demokrasi yang dipraktikkan  dengan  sistem  perwakilan 7 .  Sistem  perwakilan  di sini  memiliki maksud bahwa suara rakyat diberikan  oleh suatu lembaga yang memiliki  tugas dan kewajiban  untuk memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  atau lebih  dikenal  dengan lembaga  legislatif.
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dan  merupakan negara multikultural  yang  berdasarkan  pada Pancasila 8 .  Selain  itu, sebagian  besar masyarakat  Indonesia  beragama  Islam  dan  menjadi  bangsa  muslim  terbesar  di dunia 9 .  Indonesia  sendiri  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai  toleransi sehingga  tidak  dipungkiri  harmonisasi  antar  etnis  dapat  terjaga  dengan  baik 10 . Masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat  yang religius  dengan menjunjung  tinggi toleransi,  sehingga  tidak  dipungkiri  banyak  berdiri  tempat  ibadah,  seperti  di Madura  banyak  berdiri  tempat  ibadah  khusunya  masjid 11 .  Di  sisi  lain,  Apabila mengacu  pada konstitusi  UUD 1945 pada Pasal  3 ayat 3, Indonesia  adalah negara hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi  dengan  sistem  perwakilan,  mengingat Indonesia  adalah negara yang memiliki  ratusan juta rakyat, wilayah yang luas. Hal ini  memiliki  arti  dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia  yang  setiap  warga  negara memiliki  kebebasan  dan  persamaan  hak  mewakilkan  suaranya  kepada  lembaga legislatif  atau Dewan Perwakilan  Rakyat.
Indonesia  adalah  negara  yang  membatasi  kekuasaan  dengan  membagi kekuasaan  yaitu  kekuasaan  legislatif  (Dewan  Perwakilan  Rakyat),  eksekutif (Presiden)  dan yudikatif  (Mahkamah Agung).  Setiap lembaga  memiliki  fungsi  dan kewenagan masing-masing  yang diatur di dalam konstitusi  (UUD 1945) dan aturan di  bawahnya. Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  lembaga  negara  yang  fungsinya
6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
7 Salahudin  Tunjung  Seta,  ‘Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang - Undangan’, Jurnal Legislasi Indonesia , 17.2 (2020), 154 – 66
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.
8 Muhammad  Hendri  Nuryadi,  Zamroni,  and  Suharno,  ‘The  Pattern  of  the  Teaching  of Multiculturalism- Based  Civics  Education:  A  Case  Study  at  Higher  Education  Institutions’, European  Journal  of  Educational  Research ,  9.2  (2020),  799 – 807  <https://doi.org/10.12973/eu- jer.9.2.799>.
9 Abdul Haq Syawqi, ‘Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam’, Al’Adalah , 24.1 (2021), 29 – 43 <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>.
10 Pipit  Widiatmaka,  Arief  Adi  Purwoko,  and  Abd.  Muid  Aris  Shofa,  ‘Rumah Radakng  Dan Penanaman  Nilai  Toleransi  Di  Masyarakat Adat  Dayak’, Dialog ,  45.1  (2022),  57 – 68 <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>.
11 M Mardhatillah and M Taufiq, ‘The Practice of Amal Masjid in Madura’, AJMIE:  Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education , 1.1 (2020), 53 – 72
<https://core.ac.uk/download/pdf/354363723.pdf>.
diatur di dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1, salah satunya ialah fungsi legislasi  atau membuat  Undang-Undang.
Perancangan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  pada  dasarnya sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peaturan  Perundang-Undangan,  sehingga  semua  peraturan  di Indonesia  dari tingkat  daerah/lokal  hingga  tingkat  pusat harus mengacu  undang- undang  tersebut.  Pembentukan  Undang-Undang,  meskipun  kewenangan  legislasi berada di  lembaga  Dewan Perwakilan  Rakyat,  namun untuk  Presiden  dan Dewan Perwakilan  Daerah  bisa  megusulkan  Undang-Undang  melalui  mekanisme  yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  Namun, yang terpenting di dalam  pembentukan  Undang-Undang  ialah  keterlibatan  masyarakat  di  dalam prosesnya,  karena  Undang-Undang  tersebut,  apabila  disahkan  dan  diundangkan akan berimplikasi  pada masyarakat, baik secara langsung  maupun tidak langsung. Namun, permasalahan hingga  saat ini yang  belum  selesai  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan pembentuk  Undang-Undang, di  dalam  proses  pembentukan Undang-Undang tidak terbuka dan kurang aspiratif dan kurang partisipatif terhadap masyarakat. Padahal, tujuan  utama  dibentuknya  suatu  Undang-Undang  ialah  untuk  mencapai  tujuan nasional  yang  sudah  diatur  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945  khususnya  untuk memajukan kesejahteraan umum 12 . Keterlibatan masyarakat di dalam pembentukan Undang-Undang sangat penting, selain sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang- Undangan juga sebagai bentuk implementasi sistem demokrasi di Indonesia 13 . Namun, harapan agar proses perancangan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi  masyarakat ternyata  masih  belum  maksimal,  meskipun  sudah  dijamin partisipasi  masyarakat di  dalam  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011. Di dalam implementasinya ketentuan peraturan ini hanya menjadi formalitas saja, hanya untuk memenuhi prosedur pembentukan Undang-Undang 14 . Hal tersebut melahirkan kritik masyarakat dalam bentuk ketidakpercayaan kepada kinerja Dewan Perwakilan rakyat yang  notabenenya  mewakili  aspirasi  masyarakat khususnya  undang-undang yang sudah disahkan, seperti undang-undang cipta kerja.
Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Salahudin Tunjung Seta pada tahun 2020 tentang Hak  Masyarakat dalam  pembentukan peraturan peundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentuntukkan peraturan perundang- undangan harus melibatkan unsur masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan peraturan adalah hak  masyarakat sebagai  warga negara. Selain  itu, karena  peraturan  perundang-undangan  akan  berdampmpak  langsung  kepada kehidupan masyarakat 15 . Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Umar Marhun dan Maja Meronda Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa  Menurut Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014: Studi  Kasus  Desa Wawosanggula, Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan
12 Joko  Riskiyono,  “Partisipasi Masyara kat  Dalam Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan,” Aspirasi 6, no. 2 (2015): 159– 176.
13 Umbu  Rauta  and  others,  ‘Tiga  Gerakan  Moral  Sebagai  Hukum  Adat  Masyarakat  Sumba Tengah’, Refleksi Hukum:  Jurnal Ilmu Hukum ,  1.2 (2017), 213 – 32.
14 ibid.,  12.
15 Seta .
bahwa dalam pembentukkan desa  di  Desa Wasosanggula sudah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan desa tersebut ternyata aktif terlibat, sehingga terbentukkannya Desa Wasosanggula berjalan dengan baik dan kondusif 16 .
Penelitian ini  memiliki  beberapa tujuan yaitu  untuk  mengetahui 1)  hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pembentukkan Undang-Undang dengan Sistem Demokrasi, 2) peran masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang, dan 3) kendala partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini merupakan  pendekatan  yang  berusaha  untuk  menelaah  semua  regulasi  atau perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu-isu  hukum  yang  diteiti 17 . Sumber atau data penelitian di  dalam peneitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan sekunder  sebagai  pelengkap  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data dengan  studi dokumen,  berupa  peraturan  perundang-undangan,  artikel  jurnal  ilmiah,  buku, proseding, berita online, disertasi, tesis dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  isi. Langkah analisis data isi, yaitu 1) pengumpulan data, 2) penyatuan data, 3) pemilahan data,  4)  pemberian  kode  di  setiap  data,  5)  penyederhanaan  data,  6)  penarikan kesimpulan 18 .  Penelitian  ini  berusaha  untuk  menganalisis  peraturan  perundang- undangan,  jurnal  ilmiah,  proseding,  buku  dan  lain  sebagainya  khususnya  yang berkaitan  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukkan  undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi. Kesimpulan dalam penelitian ini digunakan sebagai  dasar untuk memberikan  rekomendasi  kepada pihak-pihak  yang terkait.

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Hubungan Pembentukkan Undang-Undang dengan Sistem Politik Demokrasi
Indonesia  merupakan negara hukum, yang mengakui  dan menjamin atas hak asasi manusi  setiap  warga negaranya, hal tersebut  tercantum secara jelas  di dalam UUD  1945  Pasal  1  ayat  3.  Hal  ini  memiliki  makna  bahwa  setiap  kegiatan  atau tindakan  terutama  dalam kehidupan  berbangsa  dan bernegara  harus berdasarkan peraturan  perundang-undangan  atau  tidak  diperbolehkan  bertentangan  dengan Undang-Undang.  Selian  itu,  Indonesia  menganut  sistem  politik  demokrasi, sehingga  kekuasaan  tertinggi  ialah  rakyat  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga
16 Uma r Ma rhum a nd Ma ja Meronda, ‘Pa rtisipa si Ma sya ra kat Da la m Pembentukan Pera tura n Desa Menurut Unda ng–Unda ng Nomor 6 Ta hun 2014: Studi Ka sus Desa  Wa wosa nggula  Keca ma tan Puria la , Konawe, Sulawesi  Tenggara’, Jurnal Ekonomi, Sosial & … , 2.12 (2021), 141–49 <https://www.jurna lintelektiva .com/index.php/jurnal/a rticle/view/614>.
17 Peter Ma hmud Ma rzuki, ‘Penelitia n Hukum, Penga nta r Ilmu Hukum’ (Ja ka rta: Kenca na Prenda  Media, 2008).
18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan XI (Ba ndung: PT Rema ja Rosdakarya, 2000).
perwakilan  atau  lembaga  legislatif.  Demokrasi  menjadi  sesuatu  yang  sangat penting  untuk  perlindungan  hak-hak  warga  negara.  Di  dalam  masyarakat demokrasi  hal  yang  sangat  penting  adanya  keseimbangan  kewenangan  antara eksekutif,  legilatif,  yudikatif,  namun  selain  itu  ada  kekuatan  yang  juga  penting selain  3  (tiga)  institusi  untuk  menjaga  demokrasi  yaitu  pers  dan  media 19 .  Pada dasarnya di negara demokrasi  harus mangakomodir  segala komponen  yang ada di dalamnya  terutama  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  rakyat.  Kepentingan rakyat  menjadi  kepentingan  yang  paling  utama,  yang  memiliki  esensi  bahwa kekuasaan  tertinggi  di negara yang menganut sistem  demokrasi  adalah rakyat. Hutington memaparkan bahwa demokrasi berasal dari zaman Yunani kuno yang telah  mengalami  transformasi  serta  perkembangan  bentuk  dalam  konteks  negara- bangsa  ( nation-state ) yang  modern  seperti  saat  ini.  Berbagai  literatur  atau  referensi memberikan  banyak  rumusan  terkait  sistem  demokrasi.  Demokrasi  pada  dasarnya merupakan suatu sistem pemerintahan yang memiliki unsur-unsur yang saling terkait atau  berhubungan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Seseorang  yang  memiliki  atau  memegang  kekuasaan  di  suatu  negara  dengan mengatasnamakan demokrasi dapat menetapkan dan menegakkan hukum, selain itu dalam  penetapan  aturan  hukum  harus  melibatkan  masyarakat.  Kekuasaan  pada dasarnya memiliki fungsi untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara melalui aturan hukum yang dibuat  dan disahkan, kekuasaan tersebut diperoleh  dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan diikuti oleh warga negara 20 . Demokrasi  sendiri  secara  konseptual  mengusung  nilai-nilai  dasar  yang menjadi  fokus  orientasinya,  yaitu  kesejahteraan,  keadilan,  kesetaraan,  partisipasi, dan  universalisme.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  bangunan  demokrasi  baru dianggap  berhasil  apabila  nila-nilai  dasar  ini  dapat diwujudkan  dengan  baik  dan maskimal.  Pada gilirannya,  nilai-nilai  tersebut  menjadi syarat utama terbangunnya sistem  demokrasi.  Nilai-nilai  inilah  yang  disebut sebagai  esensi  demokrasi  atau kualitas  keadaban  demokrasi.  Pada  tataran praktik,  nilai-nilai  esensial  demokrasi harus  dapat  diwujudkan  dengan  baik  melalui  pengembangan  prosedur berdemokrasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Aspek-aspek  prosedural demokrasi  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  tidak  mungkin  bisa mewujudkan  nilai-nilai  esensial  tersebut.  Suatu negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila terdapat 5 (lima) gugus dalam negara tersebut yaitu 1) negara hukum, 2) kontrol masyarakat terhadap pemerintah, 3) pemilihan umum yang bebas, 4) prinsip mayoritas, dan 5) adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat 21 . Demokrasi  menjadi  dasar  utama  bagi  negara  Indonesia,  terjadinya  gerakan reformasi  pada  tahun  1998  berimplikasi  pada  pembenahan  sistem  hukum  di Indonesia  yang  kemudian  menghasilkan  adanya 4 (empat)  kali  amandemen  UUD 1945. Pada saat era orde baru, bisa dianggap sebagai  era kemunduran  demokrasi  di Indonesia,  karena  melemahnya institusi  politik  yang  menopang sistem  demokrasi, seperti pemilu yang kurang kompetitif, pembatasan partisipasi, tanpa menghapus hak
19 M.  Fajar  Shodiq  Ramadlan and Romel  Masykuri,  ‘Democratic  Decline  and Freedom Of  The Press  In  Southeast  Asia:  A  Reflection  From  Six Countries’, Jurnal  Penelitian  Politik , 18.2 (2021), 141 – 57. 20 DJoko  Riskiyono, Pengaruh  Partisipasi Publik Dalam  Pembentukan  Undang-Undang :  Telaah Atas Pembentukan  Penyelenggara Pemilu (Jakarta:  Perludem,  2016).
21 Franz  Magnis  Suseno, Mencari  Sosok  Demokrasi:  Sebuah  Telaah  Filosofis (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1997).
pilih  warga  negara,  dan  melemahnya  akuntabilitas  dengan  mereduksi  norma pertanggungjawaban dan hukuman kepada pejabat publik 22 . Rakyat  Indonesia  pada saat  itu  merasakan  bahwa  faktor  manusia  bukanlah  satu-satunya  penyebab kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter, namun penyebabnya  ialah sistem  pemerintahan  yang  hanya  mementingkan  kepentingan  pribadi  dan kelompok.  Ada  beberapa  ciri  dari  tindakan  otoriter  yang  dapat  melemahkan demokrasi,  yaitu  penolakan  atau  melemahkan  komitmen  terhadap  demokrasi, penyangkalan legitimasi terhadap oposisi atau lawan politik, mentoleransi atau justru mendorong  kekerasan,  dan  adanya pembatasan kebebasan  sipil  dan  lawan politik, termasuk pers dan media 23 . Pada dasarnya di dalam negara demokrasi pers dan media memiliki  peran yangs angat penting, mengingat diyakini  menjadi salah satu institusi yang dapat melakukan checks and balances dan berperan sebagai watchdog 24 . Absolutisme  pada  era  orde  baru  juga  dirasakan  dalam  susbtansi-substansi hukum yang mewarnai kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. Pada masa itu, muncul berbagai  peraturan perundang-undangan  yang lebih berorientasi pada  kepentingan  kelompok  atau  untuk mempertahankan  kekuasaan  kelompok tertentu  sehingga  menghasilkan  suatu  pemerintahan  yang  bersifat  oligarki. Fenomena  tersebut  dapat  terjadi  karena  lemahnya  kontrol  sosial  dan  peran  serta masyarakat,  sehingga  pembangunan  hukum  nasional  dilaksanakan  dengan berorientasi  untuk  mempertahakan  status quo dengan  mengabaikan  esensi  dan proses penyelenggaraan  negara yang demokratis.  Beberapa tahun setelah reformasi, pembangunan hukum nasional terlihat masih dalam tahap mencari bentuk dan pola yang  ideal.  Namun,  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  dikatakan jauh lebih  baik  karena  adanya  peningkatan  kontrol  sosial  dan  peran  serta masyarakat dalam penyusunan  dan pelaksanaan konsep  pembangunan  hukum  nasional. Indonesia  sebagai  negara  hukum  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  melalui undang-undang  yang  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, dan  Pemerintah,  baik  yang  menyangkut  kepentingan ekonomi,  sosial,  budaya, hukum, pendidikan  maupun kepentingan politik 25 .  Sistem peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sebagai  suatu  rangkaian  unsur-unsur hukum  tertulis  yang saling terkait, pengaruh memengaruhi,  dan terpadu dan tidak dapat dipisahkan  satu dengan  yang  lainnya  dilandasi  oleh  falsafah Pancasila  dan UUD  1945 26 .  Terkait  dengan  pembentukan  undang-undang  yang  aspiratif  dan partisipatif  ini, di  dalamnya  mengandung  dua makna, yaitu  proses  dan substansi. Proses  adalah  mekanisme  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  harus  dilakukan  secara  terbuka  dan transparan, sehingga  masyarakat  dapat
22 David Waldner  and  Ellen  Lust,  ‘Unwelcome  Change:  Coming  to  Terms  With  Democratic Backsliding’,
Annual Review of Political Science , 21.1 (2018), 93 – 113
<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurevpolisci-050517-114628.>.
23 Steven Levitsky  and Daniel Ziblatt, How Democracies  Die (New York: Crown Publishing Group, 2018).
24 James  Deane,  ‘Media  and  Communication  in  Governance:  It’s  Time  For  A  Rethink’,  in A Governance  Practitioner’s  Notebook:  Alternative  Ideas and  Approaches (Paris:  OECD,  2015), pp.  265 – 80.
25 Bagas  Christofel  Aruan  and  Umbu  Rauta,  ‘Kewenangan  Inheren  Mahkamah  Konstitusi Terhadap  Perkara  Pengaduan Konstitutional  Dengan  Objek  Putusan Pengadilan’, Jurnal  Kajian Pembaruan  Hukum ,  2.1 (2022), 341 – 72.
26 Rosjidi Rangga Widjaja, Ilmu  Perundang-Undangan  Indonesia (Bandung:  Mandar Maju, 1998).
berpartisipasi  memberikan  saran  dan  masukan  dalam  mengatur  suatu permasalahan bangsa  dan negara. Substansi  adalah materi  yang akan diatur  harus ditujukan  bagi  kepentingan  masyarakat  luas,  sehingga  menghasilkan  suatu undang-undang  yang  demokratis,  aspiratif,  partisipatif  dan  berkarakter responsif/populistis 27 .  Partisipasi,  transparansi,  dan  demokratisasi pembentukan peraturan  perundang-undangan  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh dan  tidak dapat dipisahkan  dalam satu negara demokrasi 28 . Demokrasi  merupakan  suatu  sistem  politik  untuk  mengatur  kehidupan bernegara  dengan  tujuan untuk  memberikan  jaminan hak kepada  masyarakat.  Di dalam negara demokrasi  masyarakat atau rakyat adalah pemegang  kekuasaan dan yang  membuat  kebijakan.  Sedangkan  dalam  hal  pengawasan  terhadap pelaksanakan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  juga  dilakukan  oleh rakyat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (lembaga  legislatif).  Pada dasarnya  penyelenggaraan  negara  yang  menganut  sistem  politik  demokrasi didasarkan  pada  kehendak  dan  keinginan  rakyat  atau  masyarakat  mayoritas, namun tidak  mengesampingkan  masyarakat  minoritas 29 .  Proses  pembentukkan  di Indonesia  sebagai negara demokrasi  tidak bisa lepas dari peran masyarakat, karena kekuasaan tertinggi  adalah rakyat, hal tersebut  tercantum di dalam UUD 1945 pada Pasal  1 ayat 2 yang  berbunyi  “kedaulatan  adalah di  tangan rakyat  dan dilakukan sepenuhnya  oleh Majelis Permusyawaran  Rakyat”. MPR sendiri  terdiri  dari Dewan Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih  oleh rakyat secara langsung  dan  sepenuhnya  mewakili  suara  rakyat,  dalam  arti  lain  bahwa  MPR adalah  representasi  dari  rakyat  yang  memiliki  fungsi  legislasi  atau  membuat Undang-Undang.
Demokrasi  diharapkan dapat  menjamin terwujudnya produk  undang-undang yang responsif  dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat, karena masyarakat turut menyusun  lahirnya  suatu  undang-undang.  Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam perancangan  undang-undang  ini  akan  membuat  masyarakat  lebih  diutamakan kepentinggannya  dan  pemerintah  lebih  tanggap  dalam  mengimplementasikan demokrasi, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang bermoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta melahirkan warga negara yang bertanggung jawab 30 . Di negara  demokrasi,  seperti  halnya  di  Indonesia  khususnya  di  dalam  perancangan Undang-Undang  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  legislatif  tidak  bisa  lepas  dari peran  masyarakat,  mengingat  Undang-Undang  tersebut  berimplikasi  secara langsung  maupun tidak  langsung  terhadap masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara  peran  masyarakat  dalam  perancangan  undang-undang  dengan  negara demokrasi  sangat erat huubungannya.
3.2 Kepastian Hukum dalam Pembentukkan Undang-Undang yang Demokratis
27 Mohammad  Mahfud  MD,  ‘Perkembangan  Politik  Hukum:  Studi  Tentang  Pengaruh Konfigurasi  Politik  Terhadap  Produk  Hukum  Di  Indonesia’  (Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada Press, 1993).
28 ibid.,  22.
29 Ellya  Rosana,  ‘Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  TAPIs:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam ,  7.1 (2011), 64 – 92.
30 Samuel P Huntington and Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang (Jakarta:  Rineka Cipta, 1994).
Sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  hanya  mengenal  satu  nama  jenis undang-undang,  yaitu  keputusan  yang  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Di Indonesia sendiri  tidak mengenal undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun di  tingkat daerah, sehingga di  Indonesia tidak  ada istilah Undang-Undang Pusat  ataupun  Undang-Undang  Lokal 31 .  Proses  perancangan  Undang-Undang  di Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukkan  Peraturan  Perundang-Undangan,  yang  kemudian  karena  terjadi perubahan  beberapa  pasal  di  dalam  undang-undangn  tersebut,  maka  Dewan Perwakilan  Rakyat  melakukan  perubahan  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2019 tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan.
Perubahan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  sesuatu  yang  sering terjadi  di  Indonesia  dan  harus  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  demi mewujudkan  tujuan  nasional  yang  tercantum  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Perubahan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dilakukan perubahan dengan mengikuti  perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, meskipun membutuhkan anggaran yang besar 32 . Peraturan perundang-undangan dituntut untuk bisa  beradaptasi dengan  perkembangan masyarakat, karena  memiliki  fungsi  untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, bahkan bisa saja daerah tertentu diberikan undang-undang khusus  atau  istimewa,  misal  di  Provinsi  Aceh  diberikan  undang- undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darusalam. Provinsi tersebut diberi kewenangan oleh pusat untuk menerapkan hukum Islam 33 . Hal ini  memiliki  arti  bahwa  aturan  ditetapkan  berdasarkan  kondisi  kultural  dan kepentingan di setiap daerah. Peraturan perundang-undangan sendiri berfungsi untuk mengatasi konflik  kepentingan yang  mungkin  terjadi di  tengah masyarakat 34 . Misal Undang-Undang terkait  terorisme  dibentuk  karena gerakan  terorisme  di  Indonesia semakin  meningkat  dan  menimbulkan  keresahan  masyarakat 35 . Namun,  hal  yang terpenting di dalam perubahan atau pembentukkan undang-undang harus mengikuti prosedur yang berlaku atau berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, mengingat segala  aktifitas  di  negara  hukum,  seperti  di  Indonesia  harus  berdasarkan hukum.
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  pada  dasarnya  harus berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  semua  peraturan  di  Indonesia  tidak
31 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  Dan Materi  Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
32 Muhammad  Fadli,  ‘Pembentukan  Undang -Undang  Yang  Mengikuti  Perkembangan Masyarakat’, Jurnal Legislasi Indonesia ,  15.1 (2018), 49 – 58.
33 Mizaj Iskandar and others, ‘From the Public Space to the Prison Space: Regulation Po lemic and the  Implementation  of  Caning  Law  in  Aceh’, Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial ,  17.1 (2022), 216 – 41 <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5646>.
34 Achmad  Ali  and  Wiwie  Her yani,  ‘Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum’  (Jakarta: Kencana, 2012).
35 Dinda Rosanti Salsa Bela and others, ‘Meta -Analysis the Root of Terrorism from the Perspective of  Islamic Movement  in Indonesia’, Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan Pranata  Sosial , 16.2 (2021), 393 – 420 <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4817>.
boleh bertentangan dengan nilai-nilai  Pancasila 36 , hal tersebut  diatur di dalam Pasal 2  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011, yang  berbunyi  “Pancasila  merupakan sumber  segala  sumber  hukum  negara”. Di sisi  lain, hirarki  peraturan  perundang - undangan di Indonesia  juga diatur, hal ini memiliki  tujuan agar peraturan di bawah tidak  bertentangan  denan  peraturan  di  atasnya  atau tidak  terjadi  tumpang  tindih peraturan 37 .  Hirarki  peraturan  tersebut  diatur  di  dalam  Pasal  7  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  yang  berbunyi  “jenis  dan  hirarki  Perat uran Perundang-Undangan  terdiri  atas 38 :
a. Undang-Undang Dasar 1945,
b. Ketetapan MPR,
c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang,
d. Peraturan Pemerintah,
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi,  dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  Undang-Undang  yang  dirancang  Dewan Perwakilan  Rakyat tidak  diperbolehkan  bertentangan  dengan Ketetapan  MPR dan UUD 1945, mengingat secara hirarki undang-undang di bawah Ketetapan MPR dan UUD 1945. Peraturan tertinggi  di Indonesia  adalah UUD 1945.
Proses  pembentukan  Undang-Undang  apabila  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang- Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang- Undangan, yaitu sebagai  berikut:

## 3.2.1 Perencanaan
Perencanaan dalam  pembentukkan  undang-undnag  diatur di  dalam pasal 16 hingga  23, namun kuncinya  di  dalam peerencanaan dilakukan  di  dalam prolegnas (Program  Legislasi  Nasional), hal tersebut  adalah amanat yang tercantum di dalam pasal  16. Selanjutnya  di  dalam  pasal  18 mengamantkan  bahwapenyusunan  daftar undang-undang  harus didasarkan pada a) perintah UUD 1945, b) perintah TAP MPR, c) perintah Undang-Undang lainnya, d) sistem perencanaan pembangunan nasional, e). rencana  pembangunan  jangka  panjang  nasional,  f)  rencana  pembangunan  jangka menengah, g) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat 39 . Di dalam proses perencanaan pada dasarnya harus melibatkan  masyarakat, karena di dalam pasal 16 menjelaskan  bahwa perencanaan harus  didasarkan  pada  aspirasi  masyarakat.  Sedangkan  penyusunan  Prolegnas menurut  Undang  Nomor  15  Tahun  2019  pasal  20  ayat  1  dilakukan  oleh  Dewan
36 Muhammad Ishom, ‘Legal Drafting  Dokumen Hukum Dan Surat Penting’, Hukum  Dan Politik ,
8.2 (2017), 1 – 20 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1615>.
37 Muhammad Yusrizal Adi  Syaputra,  ‘Kajian Yuridis Terhadap  Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia  Dalam  Perspekti f  Stufen  Theorie’, Jurnal  Mercatoria ,  9.2
(2017), 95 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>.
38 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan’ (2011) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf >.
ISSN: 1978-15
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Pemerintah 40 .  Hasil penyusunan  Prolegnas  yang sudah disepakati  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat dan pemerintah  ditetapkan di dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan  Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan rancangan undang-undang selain mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan  juga  membuat  suatu  aturan  terkait  tatacara  penyusunan prolegnas  sebagai  dasar  untuk  melibatkan  masyarakat dalam  proses  pembentukan Undang-Undang. Bunyi  Pasal  10  ayat  1  di  dalam  peraturan  tersebut  ialah  “Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:
a. mengumumkan  rencana  penyusunan  Prolegnas  Jangka  Menengah  kepada masyarakat melalui  media  massa baik cetak maupun  elektronik,
b. melakukan  kunjungan kerja untuk menyerap  aspirasi masyarakat, dan
c. menerima  masukan dalam rapat Badan Legislasi
Hal tersebut  menunjukkan  bahwa keterlibatan  masyarakat  di dalam  proses pembentukan  Undang-Undang  sangat  penting  dan  harus  dilakukan  demi menghasilkan  produk  hukum yang mengutamakan  kepentingan  masyarakat.

## 3.2.2 Penyusunan
Pengajuan rancangan undang-undang  yang  disusun  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah atau Dewan Perwakilan Daerah ke Prolegnas harus disertai dengan naskah akademik.  Keberadaan Naskah Akademik merupakan suatu hal yang sangat urgen dan strategis dalam pembentukkan undang-undang yang baik, sehingga posisi  naskah  akademik  dalam  hal  ini  sangat  penting 41 .  Naskah  Akademik  adalah naskah  dari  hasil  penelitian  atau  pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya terhadap suatu  masalah tertentu yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara  ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut  dalam suatu     Rancangan Undang-Undang, Rancangan      Peraturan      Daerah      Provinsi,  atau  Rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  dan  kebutuhan  hukum masyarakat 42 . Naskah akademik di dalam perancangan undang-undang pada dasarnya memberikan  gambaran hasil  kajian  dan  penelitian  di  lapangan, sehingga  undang- undang tersebut  dirancang atas  dasar kepentingan masyarakat, bukan  kepentingan pribadi atau kelompok 43 . Rancangan Undang-Undang yang bisa diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan a) otonomi daerah, b) hubungan pusat dan daerah, c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan e) perimbangan keuangan
40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang- Undangan’  (Sekretariat  Negara  RI,  2019) <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU  Nomor 15 Tahun 2019.pdf>.
41 Abdul  Basyir,  ‘The  Importance  of  Academic  Script  in  the  Statutes  Forma tting  To  Realize Aspirasional and Responsive’, IUS:  Kajian Hukum  Dan Keadilan , 2.5 (2014), 285 – 306.
42 ibid.,  34.
43 Muhsin, ‘Fungsi  Naskah Akademik  Dalam Pembentukan  PErat uran  Perundang- Undangan’, Jurnal  Das  Sollenllen ,  5.1  (2021),  1 – 17  <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das - sollen.v5i1.1644>.
pusat dan daerah 44 . Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah juga harus disertai  dengan  naskah akademik. Terkait  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) bisa menggantikan undang-undang apabila negara dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa, yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna.

## 3.2.3 Penbahasan
Pembahasan  rancangan  undang-undang  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  bersama  Presiden  atau  Menteri  yang  terkait  atau  yang  ditugasi,  namun keterlibatan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  pembahasan  hanya  ketika  akan membahas rancangan undang-undang  yang berkaitan dengan daerah. Pembahasan rancangan undang-undang  dilakukan  melalui  2 (dua)  tingkat  pembicaraan,  yaitu pembicaraan  tingkat  pertama  melalui  rapat  komisi,  rapat gabungan komisi,  rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dan pembicaraan tingkat kedua melalui  rapat paripurna 45 .  Rancangan  undang-undang  dapat  ditarik sbeelum  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  Presiden.  Kemudian apabila  rancangan  undang-undang  tidak  bisa  dicapai  dengan  musyawarah mufakat, maka alternative terakhir  yaitu dengan voting (suara terbanyak).

## 3.2.4 Pengesahan
Rancangan undang-undang setelah melalui  tingkat pembahasan dan disetujui Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama  Presiden,  selanjutnya  pimpinan  Dewan Perwakilan  Rakyat  menyampaikan  kepada  Presiden  untuk  disahkan.  Rancangan undang-undang disahkan  oleh  Presiden  dengan  memberikan  tanda  tangan dalam jangka waktu paling lama atau paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan undang- undang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat  dan  Presiden 46 .  Setelah  disetujui rancangan undang-undang tersebut, maka wajib diundangkan ke seluruh masyarakat Indonesia.

## 3.2.5 Pengundangan
Pengundangan  naskah  undang-undang  wajib  dilakukan,  agar  setiap  orang atau masyarakat  undang-undag  tersebut  sudah  disahkan  dan akan mulai  berlaku. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa agar setiap orang  mengetahui  undang-undang  harus diundangkan  dengan menempatkannya di  dalam  a)  Lembaran Negara Republik  Indonesia, b)  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  c)  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  d) Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  e)  Lembaran  Daerah,  f)  Tambahan Lembaran Daerah, dan g) Berita Daerah 47 . Penyebarluasan naskah undang-undang yang sudah  disahkan oleh  Presiden  dpat  dilakukan  melalui  berbagai  media,  baik  media online maupun cetak.
44 Dewan  Perwakilan  Rakyat,  ‘Undang -Undang  Nomor  12 Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan’.
45 Ibid.,  40
46 Ibid.,  40
Rancangan undang-undang pada  dasarnya akan  terlihat  baik,  apabila  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dan  melibatkan  masyarakat, sehingga  undang-undang  tersebut  disahkan  dan  diundangkan  berdasarkan kepentingan masyarakat Indonesia. Kunci utama undang-undang yang disahkan dan diundangkan harus mengandung asas kepastian hukum dan keadilan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

## 3.3 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Rancangan Undang-Undang
Pembentukan  Undanng-Undang di dalam sistem  hukum  Indonesia tidak bisa lepas  dengan  Pancasila,  mengingat  Pancasila  adalah  sumber  dari  segala  sumber hukum  di  Indonesia  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945. Di  dalam setiap  Undang-Undang  harus  terkandung  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  Dewan Perwakilan  Rakyat  di  dalam  merancang  Undang-Undang  harus  berlandaskan beberapa  nilai dasar, yaitu 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia, 3)  Hukum yang  dibuat  harus melalui  proses  yang demokratis,  4) Hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan kemanusiaan 48 . Partisipasi  masyarakat  khususnya  dalam  perancangan peraturan  perundang- undangan sangat penting  urgensinya dalam  proses  pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya  good  governance  oleh  Bank  Dunia  dan  United  Nations Development programme (UNDP). Karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan  yang  baik  yaitu  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  menurutundanf United Nations Development programme (UNDP) yang merupakan pelaksanaan good governance ialah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya 49 . Aspirasi  masyarakat adalah serangkaian kegiatan masyarakat yang berbentuk tuntutan atau perlawanan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan  dengan sistematis  dan  terorganisir 50 .  Tujuan dari  kegiatan  tersebut  ialah untuk mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan atau undang-undang sebagai bentuk penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, masyarakat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media yang secara konstitusional dijamin oleh peraturan, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia 51 .
48 Putera  Astomo,  ‘Pembentukan  Undang -Undang  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum
Nasional Di Era Demokrasi’, Jurnal Konstitusi , 11.3 (2016), 577 <https://doi.org/10.31078/jk1139>.
49 Ni Made  Ari  Yuliartin i Griandhi and Anak  Agung  Sri Utari,  ‘Partisipasi Masyarakat  Dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah’, Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum ,  15.3  (2008),  459 – 73 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>.
50 Ana  Wahyu  Wijayanti  and  Indirani  Wauran,  ‘Merek  Tiga  Dimensi  Dalam  Hukum  Merek Indonesia’, Jurnal  Bina Mulia Hukum ,  6.1 (2021), 19 – 33.
Masyarakat Indonesia secara sosiologis  adalah makhluk sosial  yang tidak  bisa lepas  dari  interaksi  sosial 52 ,  sehingga  secara berkelompok  bisa  berpartisipasi  dalam perancangan undang-undang. Dampak positif adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan peraturan peundang-undangan adalah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepentingan  masyarakat,  sedangkan  dampak  negatifnya  adanya  keterlibatan masyarakat  terhadap  pembentukkan  peraturan  perundnag-undangan,  maka  akan terbentuk  peraturan  yang  hanya  mengakomodir  kepentingan  kelompok  tertentu sehingga apabila peraturan tersebut disahkan akan menimbulkan permasalahan atau konflik vertikal.
Terkait partisipasi tersebut tidak membedakan antara pria dan wanita, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung 53 . Peraturan dapat dikatakan atau dinilai sempurna, apabila dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu 1) peraturan memberikan keadilan bagi masyarakat, 2) peraturan hukum memberikan kepastian hukum, 3) peraturan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat 54 . Hal tersebut  menunjukkan  peraturan  dibuat  untuk  kepentingan  masyarakat,  sehingga keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukkan  Undang-Undang  sangat  penting. Partisipasi  masyarakat  memiliki  beragam  manfaat  di  dalam  pembuatan  kebijakan publik, manfaat tersebut yaitu 1) memberikan landasan yang lebih baik dan jelas untuk pembuatan kebijakan publik, 2) dapat memaksimalkan implementasi demokrasi yang lebih  baik  dan  efektif  karena  masyarakat  mengetahui  dan  terlibat  dalam  proses pembuatan kebijakan publik, 3) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga  eksekutif  dan lembaga  legislatif.  Selain itu,  keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik  dan mengetahui kebijakan publik  memudahkan dalam mensosialisasikan  kebijakan  publik  sehingga  dapat  menghemat  anggaran negara 55 . Pada dasarnya keterlibatan masayrakat di dalam perancangan undang-undang tidak merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun sebaliknya sehingga peran masyarakat tersebut harus bisa dimaksimalkan.

## IV. Kesimpulan
Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat,  sehingga  di  dalam  pembentukkan  undang-undang  harus  berdasarkan kepentingan  masyarakat,  namun  di  dalam  implementasinya  banyak  produk undang-undang yang disahkan atas dasar kepentingan kelompok,  tanpa melibatkan masyarakat  dan  tidak  menghiraukan  kepentingan  masyarakat.  Di  negara  yang
52 Abdul Haq Syawqi,  ‘Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga  Islam’, Al-Manhaj:  Journal  of Indonesian Islamic Family Law , 4.1 (2022), 66 – 89 <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>. 53 Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, ‘The Dev elopment  of Fiqh Munakahah? (Marriage  Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce  Prevention’, Al-Ihkam: Jurnal  Hukum Dan Pranata Sosial , 15.2 (2020),
280 – 300 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.
54 M Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan  Perundang-Undangan (Bandung: CV Mandar Maju, 2021).
55 Sad  Dian Utomo,  ‘Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembuatan  Kebijakan’,  in Otonomi  Daerah: Evaluasi Dan Proyeksi (Jakarta:  Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003).
menganut sistem  politik  demokrasi  di dalam pembentukkan  undnag-undang  harus melibatkan  masyarakat,  sehingga  partisipasi  di  dalam  pembentukkan  undang- undang  sangat  penting  dan  harus  dilakukan  oleh  masyarakat.  Dasar  utama  di dalam  pembentukkan  undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukkan  Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2019 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Setiap  pembentukkan peraturan  dari  tingkat  lokal  hingga  pusat,  selain  UUD  1945 dan  Tap  MPR  harus mengacu  pada  undang-undang  tersebut.  Undang-undang  yang  baik  harus mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  berasaskan  pada  kepastian  hukum  dan asas  keadilan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukkan  undnag-undang sangat  penting,  mengingat  undang-undang  tersebut  setelah  disahkan  dan diundangkan  berimplikasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap masyarakat  secara  meluas,  sehingga  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pembentukkan  undang-undang  menjadi  kunci  utama  untuk  melahirkan undang-undang  yang melindungi  hak-hak masyarakat.
Rekomendasi  yang  diberikan  penulis  berdasarkan  kesimpulan  adalah  1) diharapkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  selalu  melibatkan  masyarakat  di  dalam merancang peraturan perunang-undangan  dengan nyata dan tidak formalitas  saja, 2)  diharapkan  setiap  masyarakat  Indonesia  memiliki  kesadaran  untuk  terlibat dalam  perancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat sehingga  proses  demokrasi  dapat berjalan dengan maksimal.

## V. Daftar Pustaka
Ali,  Achmad,  and  Wiwie  Heryani,  ‘Menjelajahi Kajian  Empiris  Terhadap Hukum’ (Jakarta: Kencana, 2012)
Aruan, Bagas Christofel, and Umbu Rauta, ‘Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitutional Dengan Objek Putusan Pengadilan’, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum , 2.1 (2022), 341 – 72
Astomo, Putera, ‘Pembentukan Undang -Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional  Di  Era  Demokrasi’,
Jurnal  Konstitusi ,  11.3  (2016),  577 <https://doi.org/10.31078/jk1139>
Azhari, Aidul Fitriciada, ‘Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi  Dan Rekonstruksi Tradisi’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19.4 (2012), 489 – 505
Basyir, Abdul, ‘The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsiv e’, IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , 2.5 (2014), 285 – 306 Bela,  Dinda  Rosanti  Salsa,  Achmad  Nurmandi,  Isnaini  Muallidin,  and  Danang Kurniawan, ‘Meta -Analysis the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in  Indonesia’, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial , 16.2 (2021),
393 – 420 <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4817>
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu  Politik,  Cet.  IV (Jakarta: PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2009)
Deane, James, ‘Media and Communication in Governance: It’s Time For A Rethink’, in A Governance Practitioner’s Notebook: Alternative Ideas and Approaches (Paris: OECD,

## 2015), pp. 265 – 80
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  ‘Undang -Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan’ (Jakarta: Sekretariat Negara RI ,
2011) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf>
———, ‘Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang- Undangan’ (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2019) <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU Nomor 15 Tahun 2019.pdf> Fadli,  Muhammad, ‘Pembentukan Undang -Undang Yang  Mengikuti  Perkembangan
Masyarakat’, Jurnal Legislasi Indonesia , 15.1 (2018), 49 – 58
Griandhi, Ni Made Ari Yuliartini, and Anak Agung Sri Utari, ‘ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 15.3 (2008), 459 – 73 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>
Huntington, Samuel P, and Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
Indrati,  Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  Dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
Ishom, Muhammad, ‘Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting’, Hukum Dan Politik , 8.2 (2017), 1 – 20 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1615>
Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, Abdul Jalil Salam, and Junaidi, ‘From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh’, Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial ,  17.1  (2022),  216 – 41 <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5646>
Ismail, Nurhasan, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas (Yogyakarta: UGM PRESS, 2023)
Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt, How Democracies Die (New York: Crown Publishing Group, 2018)
Lohne,  Kjersti,  ‘Penal  Humanitarianism  Beyond  the  Nation  State:  An  Analysis  of International  Criminal  Justice’, Theoretical  Criminology ,  24.2  (2020),  145 – 62 <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1362480618806917>
Lubis,  M  Solly, Ilmu  Pengetahuan Perundang-Undangan (Bandung: CV  Mandar Maju, 2021)
Mahfud MD, Mohammad, ‘Perkembangan Politik  Hukum: Studi  Tentang Pengaruh Konfigurasi  Politik  Terhadap  Produk  Hukum  Di  Indonesia’  (Yogyakarta:

## Universitas Gadjah Mada Press, 1993)
Maimun,  Ainul  Haq  Nawawi, and  Abdul  Haq  Syawqi,  ‘The  Development of  Fiqh Munakahah?  (Marriage  Jurisprudence)  Material  Course  in  Madurese  Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention’, Al-
Ihkam:  Jurnal Hukum  Dan Pranata  Sosial ,  15.2  (2020),  280 – 300
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>
Mardhatillah, M,  and  M  Taufiq,  ‘The  Practice of  Amal  Masjid  in  Madura’, AJMIE:
Alhikam  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Education ,  1.1  (2020),  53 – 72 <https://core.ac.uk/download/pdf/354363723.pdf>
Marhum,  Umar,  and  Maja Meronda,  ‘Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa
Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara’, Jurnal Ekonomi, Sosial & … , 2.12 (2021), 141 – 49 <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>
Marzuki,  Peter  Mahmud,  ‘Penelitian  Hukum,  Pengantar  Ilmu  Hukum’  (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008)
Melatyugra,  Ninon,  Umbu  Rauta,  and  I ndirani  Wauran,  ‘Overruling  Mahkamah Konstitusi RI Terkait Isu Korupsi’, Jurnal Konstitusi , 18.2 (2021), 368 – 90
Moleong,  Lexy  J, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  XI (Bandung: PT  Remaja
Rosdakarya, 2000)
Muhsin,  ‘Fungsi  Naskah  Akademik  Dalam  Pemben tukan  PEraturan  Perundang- Undangan’, Jurnal Das Sollenllen , 5.1 (2021), 1 – 17
<https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>
Nonet, Philippe, and Philip Selznick, Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi (Jakarta: Perkumpulan  untuk  Pembaharuan Hukum  Berbasis  Masyarakat dan  Ekologis (HuMa), 2003)
Nuryadi, Muhammad Hendri, Zamroni, and Suharno, ‘The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based  Civics  Education:  A  Case  Study  at  Higher  Education Institutions’, European  Journal  of  Educational  Research ,  9.2  (2020),  799 – 807 <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.799>
Ramadlan, M. Fajar Shodiq, and Romel Masykuri, ‘Democratic Decline and Freedom Of The  Press  In Southeast Asia: A Reflection From  Six  Countries’, Jurnal  Penelitian Politik , 18.2 (2021), 141 – 57
Rauta, Umbu, Indirani Wauran, Arie Siswanto, an d Dyah Hapsari Prananingrum, ‘Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 1.2 (2017), 213 – 32
Riskiyono, DJoko, Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Perludem, 2016)
Riskiyono,  Joko,  ‘Partisipasi  Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang -Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan’, Aspirasi , 6.2 (2015), 159 – 76
Rosana,  Ellya,  ‘Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  TAPIs:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 7.1 (2011), 64 – 92
Seta, Salahudin Tunjung, ‘Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan’, Jurnal Legislasi Indonesia , 17.2 (2020), 154 – 66
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>
Suseno, Franz Magnis, Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
Syaputra, Muhammad Yusrizal  Adi,  ‘Kajian Yuridis  Terhadap Penegasan  Hiearaki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie’,
Jurnal Mercatoria , 9.2 (2017), 95 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433> Syawqi, Abdul Haq, ‘Multiparadigma Sosiologi  Hukum Keluarga Islam’, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law , 4.1 (2022), 66 – 89 <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200> ———, ‘Perkembangan Politik  Zaman Hindia Belanda  Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam’, Al’Adalah , 24.1 (2021), 29 – 43 <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>
Utomo, Sad Dian, ‘Partisipasi  Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan’, in Otonomi Daerah: Evaluasi Dan  Proyeksi (Jakarta: Divisi  Kajian Demokrasi  Lokal  Yayasan Harkat Bangsa, 2003)
Waldner,  David,  and  Ellen  Lust,  ‘Unwelcome  Change:  Coming  to  Terms  With Democratic Backsliding’, Annual  Review of  Political  Science ,  21.1 (2018), 93 – 113 <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurevpolisci-050517-114628.>
Widiatmaka, Pipit, Arief Adi Purwoko, and Abd. Muid Aris Shofa, ‘Rumah Radakng Dan Penanaman Nilai Toleransi Di Masyarakat Adat Dayak’, Dialog , 45.1 (2022),
57 – 68 <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>
Widjaja, Rosjidi Rangga, Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: Mandar Maju,
1998)
Wijayanti, Ana Wahyu, and  Indirani Wauran, ‘Merek  Tiga  Dimensi  Dalam Hukum Merek Indonesia’, Jurnal Bina Mulia Hukum , 6.1 (2021), 19 – 33