## KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM
Panji Adam Agus Putra
Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagading No. 08 Bandung Jawa Barat Indonesia

## Panjiadam06@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kedudukan  sertifikasi  halal  dalam  sistem  hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam,  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  normatif.  Sertifikasi  halal  adalah pengakuan kehalalan suatu produk  yang  dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Pengesahan  UUJPH  menimbulkan  pro- kontra  dari  berbagai  pihak.  Kedudukan  sertifikasi  halal  dalam  sistem  hukum  Nasional  di Indonesia  mempunyai  kedudukan  yang  sentral  karena  sudah  menjadi  regulasi  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  khsusunya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan  dipatuhi  oleh  pemerintah  dan  umat  Islam.  Pemerintah  mematuhinya  seperti  tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam

## Abstract
The purpose of this study was to determine the position of halal certification in the national legal system and the MUI written fatwa system as an effort to protect consumers in Islamic law, using normatif yuridical approuch methods. Halal certification is a recognition of halal products issued by BPJPH bases written advice that issued by Indonesian Council of Ulama. UUJPH  validation  evokes  pro  con  of  a  variety  party.  Halal  product  assurance  in  National jurisdictional  system  at  Indonesia  has  to  domicile  that  central  because  have  become regulation  in  legislation  regulation  at  Indonesian  especially  Number  Law  33  Years  2014 about  Halal  product  assurance.  Besides,  Resulting  kosher  advice  by  MUI  is  abode  by  and obeyed by government and Islam people. Government obeys as most regulation deep mirror aught legislation.
Keyword: halal certification, consumer protection, Islamic law

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Makanan  adalah  segala  sesuatu yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan  tambahan  pangan,  bakan  baku pangan,  dan  bahan  lain  yang  digunakan dalam  proses  penyiapan,  pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Zulham, 2013)
Makanan  halal  adalah  pangan  yang tidak  mengandung  unsur  atau  bahan  yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam,  baik  yang  menyangkut  bahan  baku pangan,  bahan  tambahan  pangan,  bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk  bahan  pangan  yang  dioleh melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum agama  Islam  (Pasal  1  angka  5  PP  No.  69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan).
K.H Ma’ruf Amin (Amin,
2013)menyatakan  bahwa  makanan  halal- haram  bukan  hanya  masalah  umat  muslim saja,  melainkan  juga  berkaitan  dengan masyarakat  luas  pada  umumnya.  Karena itu,  agar  ibadah  dan  doa  diterima  oleh Allah,  maka  harus  berusaha  semaksimal mungkin agra makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halâl dan thayyib -nya,
sebagai  bagian  dari  syarat  diterimanya ibadah  dan  doa.  Jaih  Mubarok  (Mubarok, 2006) mengemukakan bahwa membicarakan  halal-haram  lebih  banyak berhubungan  dengan  makanan,  minuman, dan pakaian. Oleh sebab itu, menggunakan atau  mengkonsumsi  produk  halal  menurut keyakinan  agama  (Islam)  dan/atau  demi kualitas  hidup  dan  kehidupan,  merupakan hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh Undang-Undang  Dasar  1945  (Mashudi, 2015)
Kata halâl berasal dari bahasa Arab yang  berarti  “melepaskan”  dan  “tidak terikat”,  secara  etimolgis halâl berarti  hal- hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  melarangnya.  (Ma'luf, 1986)  Atau  diartikan  segala  sesuatu  yang bebas  dari  bahaya  duniaw  dan  ukhrawi. Sedangkan tayyib berarti  makanan  yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya atau tercampur  benda  najis  dengan  pengertian baik.  Ada  juga  yang  mengartikan  sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya  dan  tidak  membahayakan fisik  serta  akalnya,  yang  secara  luas  dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.
Masalah halâl dan harâm dalam Islam  mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting,  sebab  masalah  tersebut  meliputi hampir  sebagian  besar  ajaram  Islam.  Pada
garis  besarnya  ajaran  Islam  itu  terbagi  ke dalam  3  (tiga)  kelompok,  yaitu pertama, berisi  perintah-perintah  ( al-awâmir )  yang harus  dikerjakan  oleh  umat  Islam  baik sebagai  hamba  Allah  maupun  sebagai khalifah-Nya di muka bumi ( khalîfah Allâh fî al-ardh ). Kedua, berisi larangan-larangan ( al-nawâhî )  yang  harus  ditinggalkan  oleh umat  Islam. Ketiga, pentunjuk-petunjuk ( al-irsyâdât )  untuk  kebahagiaan  hidup manusia di duna dan akhirat. (Muhammadiyah)  Dari  kelompok  pertama, lahirlah  ajaran-ajaran  yang  harus  ditaati, sedangkan  dari  kelompok  kedua  alhirlah ajaran-ajaran  yang  harus  dijauhi  dan dihindari.
Ketiga  pokok  bahasan  tersebut kemudian diperinci lagi ke dalam beberapa bagian. Pokok pembahasan pertama, misalnya  diperinci  menjadi  empat  bagian, yaitu  makanan  dan  minuman  ( al-ath’imah wa al-asyribah ), pakaian dan perhiasan ( al- malbas wa al-zînah ), rumah tempat tinggal ( al-maskan ), dan pekerjaan ( al-kasb wa al- ihtiraf ).  Pada  semua  bagian  tersebut,  Islam telah menetapkan batasan yang tegas antara halal  dan  haram  seperti  tercermin  dalam hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al- Bukhari  dari  Nu’man  bin  Basyir  r.a  (al- Bukhar)
Selanjutnya Islam memberikan penjelasan  mengenai  persoalan-persoalan mana  saja  yang  halal  dan  mana  saja  yang
haram. Dalam masalah makanan, misalnya, pada  dasarnya  Islam  menghalalkan  semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi  ( al-thayyibât )  dan  mengharamkan semua  jenis  makanan  dan  minuman  yang menjijikan  ( al-khabâ’its )  (Q.S  7:  157).
Ketentuan tersebut kemudian diperinci lagi oleh  Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat 173.
Ayat  tersebut  menjelaskan  secara tegas  mengenai  4  (empat)  jenis  makanan yang  haram  dikonsumsi  yaitu  bangkai, darah,  babi,  dan  binatang  yang  disembelih untuk  selain  Allah.  Sementara  itu,  hanya ada 1 (satu) jenis minuman yang diharamkan,  yaitu  khamar  sperti  dijelaskan oleh Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 90.  Di  luar  itu,  hadis-hadis  Nabi  Saw menambahkan  beberapa  jenis  binatang yang  haram  dikonsumsi  seperti  biantang buasa  yang  bertaring,  berkuku  tajamm, binatanh yang hidup di dua alam (darat dan laut),  potongan  dari  binatang  yang  masih hidup, dan sebagainya. (Sabiq, 1983)
Sementara  itu  dalam  “Panduan Sertifikat  Halal”  yang  dikeluarkan  oleh Departemen  Agama,  dijelaskan  bahwa produk  yang  halal  adalah  produk  yang memenuhi  syarat  kehalalan  sesuai  dengan syariat Islam, antara lain (RI, 2008):
1. Tidak  mengandung  babi  dan  bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak  mengandung  bahan-bahan  yang diharamkan  seperti  bahan-bahan  yang berasal  dari  organ  mansia,  darah,  dan kotoran;
3. Semua  bahan  yang  bersal  dari  hewan yang  disembelih  menurut  tata  cara syariat Islam;
4. Semua  tempat  penyimpanan,  tempat penjualan,  tempat  pengolahan,  tempat pengelolaan  dan  transportasi  tidak boleh  digunakan  untuk  babi  dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan  untuk  babi  dan/atau  barang tidak  halal  lainnya  terdahulu  harus dibersihkan  dengan  tata  cara  syariat Islam; dan
5. Semua  makanan  dan  minuman  yang tidak mengandung khamar.
Maka,  secara  umum  makanan  dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:
1. Bianatang:  bangkai,  darah,  babi,  dan hewasn  yang  disembelih  dengan  nama selain Allah (Q.S 2: 173). Hewan yang dihalalkan  akan  berubah  statusnya menjadi  haram  apabila  mati  karena tercekik,  terbentur,  jatuh  tertanduk, diterkam  binatang  buas  dan  yang disembelih  untuk  berhala  (Q.S  5:  3), kecuali  ikan  dan  belalang  boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang  dipandang  jijijk  atau  kotor menurut  naluri  manusia  (Q.S  7:  157)
(Imam al-Ghazali, 2002: 119). Binatang  dan  burung  buas  yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-bianatang  yang  oleh  ajaran Islam  diperintahkan  membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan  burung  elang  dan  sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya  seperti  semut,  lebah, burung  hudhud,  belatuk,  hewan  yang hidup  di  dua jenis  alam  seperti  kodok,
penyu dan buaya.
2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan  boleh  dimakan  kecuali yang mendatangkan baya atau memabukan  baik  secara  langsung maupun  melalui  proses.  Maka  semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram dimakan.
3. Semua  jenis  minuman  adalah  halal kecuali  minuman  yang  memabukan seperti arak dan yang dicampur dnegan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.
Pengaturan penggunaan produk halal  di  Indonesia,  memiliki  2  (dua)  hal yang  saling  terkait,  yaitu  sertifikasi  dan lebelisasi.  Sertifikasi  halal  adalah  fatwa tertulis  MUI  yang  menyatakan  kehalalan suatu  produk  sesuai  syariat  Islam  melalui pemeriksaan  yang  terperinci  oleh  LPPOM MUI.  Sertifikasi  halal  imi  merupakan
syarat untuk mendapatkan izin pencantuman  label  halal  pada  kemasan produk  dari  instansi  pemerintah  yang berwenang (Badan POM).
Adapun  labelisasi  halal  adalah perizinan  pemasangan  kata  “Halal”  pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Bandan POM. Izin pencantuman label halal pada  kemasan  produk  makanan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  POM  didasarkan rekomendasi  MUI  dalam  bentuk  sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan  oleh  MUI  berdasarkan  hasil pemeriksanaan LP POM MUI.
Menurut  Mashudi  (Mashudi,  2015) Pemerintah  telah  merespon  secara  positif pentingnya  sertifikasi  dan  pencantuman tanda  atau  tulisan  halal  pada  produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan  tetapi,  regulasi  ini  masih  terkesan sektoral  dan  parsial.  Padahal,  pangan sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  yang pemenuhannya  merupakan  hak  asasi  setiap rakyat  Indonesia  harus  senantiasa  tersedia cukup  setiap  waktu,  aman,  bermutu, bergizi,  dan  beragam  dengan  harga  yang terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat (Departemen  Agama,  2003:  310),  perlu mendapat perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kehalalan untuk dikonsumsi,  terutama  umat  Islam  yang wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan  ibadah  seusai  dengan  manat
UUD  1945  terutama  Pasal  28  dan  29 (Hazairin, 1990).
Dalam upaya menjamin perlindungan  dan  kepastian  hukum  produk pangan  halal,  perlu  diselenggarakan  suatu penyelenggaraan  pangan  yang  dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia yang  memberikan  manfaat  secara  adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan  pada  Kedaulatan,  Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.  Pada  16  November  2012  telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan (selanjutnya disingkat UUPangan).
Sebelum  lahir  UUPangan,  disadari perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen  melalui  pembentukan  undang- undang yang dapat me,indungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, maka diundangkanlah  Undang-Undang  Republik Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan
nasional bahwa
pembangunan nasional termausk pembangunan  hukum  yang  memelihara perlindungan  terhadap  konsumen  dalam rangka  membangun  manusia  Indonesia
seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara  Pancasila  dan  konstitusi  negara Undang-Undang Dasar 1945.
UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur  tentang  perlindungan  konsumen. Selanjutnya  ditegaskan  dalam  penjelasan umum  UUPK  bahwa  di  kemudian  hari masih  terbuka  kemungkinan  terbentuknya undang-undang  baru  yang  pada  dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi  konsumen.  Dengan  demikian, UUPK  ini  merupakan  payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan  hukum  di  bidang  perlindungan konsumen.
Sertifkat halal sebagai perlindungan konsumen  dari  berbagai  macam  makanan yang  dianggap  tidak  layak  sesuai  syariat Islam khususnya Indonesia yang pendudukan  mayoritas  beragama  Islam, juga  memberikan  keuntungan  mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat  halal  saat  ini  menjadi  salah  satu poin  untuk  daya  saing  di  perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat  untuk  melindungi  barang  hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing  karena  adanya  perdagangan  bebas ( free trade ).
Sebagaimana uraian di atas, pemerintah  telah  merespon  secara  positif
pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label/tanda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan  tetapi,  regulasi  ini  masih  saja terkesan  sektoral  dan  parsial.  Kesan  itu, misalnya terlihat ketika mencermati Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h, Peraturan  Pemrintah  RI  Nomor  69  Tahun 1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama
Departemen Kesehatan, Departemen
Agama  dan  MUI  tentang  Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, dan  Kseimpulan Mudzakarah Nasional tentang  Alkohol  dalam  Produk  Makanan (Hakim, 1432 H/2011 M)
Oleh  sebab  pentingnya  sertifikasi halal guana melindungi kepentingan konsumen, sertifikasi halal perlu mendapatkan  kedudukan  dan  posisi  serta mendapatkan payung hukum agar masuk ke dalam  sebuah  sistem  hukum  khususnya sistem hukum nasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan urian pada latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan tersebut  dirinci  menjadi  dua  permasalahan
sebagai  berikut:  (1)Bagaimana  kedudukan sertifikasi  halal  dalam  sistem  hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam? (2) aimana kedudukan  sertifkasi  halal  sebagai  fatwa tertulis  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai upaya  perlindungan  konsumen  dalam hukum Islam?

## C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan  perumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  penulisan  ini  adalah sebagai  berikut:  (1)Untuk  mengetahui kedudukan  sertifikasi  halal  dalam  sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan  konsumen  dalam  hukum Islam.  (2)  Untuk  mengetahui  kudukan sertifkasi  halal  sebagai  fatwa  tertulis Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  upaya perlindungan  konsumen  dalam  hukum Islam.
D. Kerangka Pemikiran
Sistem hukum ( legal system ) menurut  bahasa  adalah  satu  kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur; (2) substansi; (3) kultur/budaya hukum (Friendman). Dengan demikian,  jika  berbicara  tentang  “ sistem hukum” ,  ketiga  unusr  tersebut  yang menjadi  fokus  pembahasannya.  Struktur adalah  keseluruhan  institusi  penegakan hukum,  beserta  aparatnya  yang  mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor
pengacara  dengan  para  pengacaranya,  dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi  adalah  keseluruhan  asas  hukum, norma  hukum,  dan  aturan  hukum,  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis,  termasuk putusan  pengadilan.  Kultur  hukum  adalah kebiasaan,  opini,  cara  berpikir  dan  cara bertindak,  dari  para  penegak  hukum  dari warga masyarakat.
Dalam  menganalisis  perkembangan sistem  hukum  dalam  penegakan  hukum, sebagian  pihak  menawarkan  reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya  adalah,  apakah  yang dibutuhkan  itu  reformasi  sistem  hukum ataukah  penggantian  sistem  hukum  secara total?  Reformasi  sistem  hukum  adalah perubahan  yang  akan  terjadi  pada  struktur, substansi, atau kultur hukum.
Seiring dengan proses reformasi dewasa ini,  bangsa  Indonesia  tengah  dihadapkan pada  suatu  realita  bahwa  sistem  hukum nasional  tidak  berlaku  efektif  di  tengah masyarakat karena proses penegakan hukum  yang  lemah  dan  kurang  tumbuhnya kesadaran  hukum  nasional  di  tengah masyarakat.  Sistem  hukum  nasional  yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman  berperilaku  dalam  masyarakat sepertinya  menghadapi  kenyataan  bahwa selalu  ada  kesenjangan  antara  substansi hukum  positif  yang  dirumuskan  ( rule  of law ) dan apa yang dipikirkan dan apa yang
dilakukan oleh masyarakat ( social behaviour ). (Praja, 2011)
Teori maslahah  mursalah pertama kali  diperkenalkan  oleh  Imam  Malik  (W. 97  H),  pendiri  mazhab  Maliki.  Namun, karena  pengikutnya  yang  lebih  akhir mengingkari  hal  tersebut,  maka  setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ushûl al- fiqh yang  menisbatkan maslahah  mursalah kepada  Imam  Malik  (Hallag,  2000), sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang  menyatakan  bahwa  teori maslahah mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushûl  al-fiqh dari  kalangan Syafi’iyah,  yaitu  Imam  al-Haramain  al- Juwaini (W. 478 H), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli ushûl al-fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji maslahah mursalah adalah  Imam  al-Ghazali  yang dikenal dengan sebutan hujjat al-Islâm.
Secara  etimologis,  kata mashlahah berasal dari bahasa Arab: al-mashlahah dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi  kata maslahah ,  selanjutnya  juga digunakan  kata  maslahah  saja  yang  berarti manfaat  atau  sesuatu  pekerjaan  yang mengandung manfaat. Atau sesuatu mendatangkan  kebaikan  atau  membawa kemanfaatan  dan/atau  menolak  kerusakan (Farih, 2008)
Menurut bahasa asilinya, kata mashlahah  al-mursalah berasal  dari  kata
saluha,  yashulu,  salahan, yang  artinya sesuatu  yang  baik,  patut,  dan  bermanfaat. Sedangkan  kata mursalah artinya  terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al- Qur’an  dan  al-Hadits)  yang  membolehkan atau melarangnya (2008: 15).
Sedangman  menurut  etimologis, maslahah diartikan oleh para ulama dengan rumusan  hampir  bersamaan,  di  antaranya al-Khawarizmi  (w.  977  H)  menyebutkan, maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal  yang  merugikan diri sendiri. sedangkan ulama telah berkonsensus,  bahwa  tujuan  hukum  Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.
Urgensi kemaslahatan atau maslahah  mursalah terdapat  pada  semua bentuk  hukum,  baik  hukum-hukum  yang berdasarkan  wahyu  seperti  hukum  Islam maupun  hukum  yang  bukan  berdasarkan wahyu,  walupun  penekanan  dari  masing- masing hukum tersebut berbeda. Perbedaan itu  berkaitan  dengan  hukum  Islam  dan merupakan  keistimewaan  hukum  Islam  itu sendiri. perbedaan dan keistimewaan hukum Islam itu adalah (Asafri Jaya Bakri, 1996: 142-143): (a) pengaruh kemaslahatan hukum  Islam  itu  tidak  terbatas  waktu  di dunia,  tetapi  juga  memberi  pengaruh  pada kehidupan  akhirat.  Hal  ini  disebabkan, syariat  Islam  itu  sendiri  diciptakan  untuk
kebahagiaan dunia dan kahirat; (b) kemaslahatan  yang  dikandung  oleh  hukum Islam,  tidak  saja  berdimensi  materi  ( mâdi ) akan  tetapi  juga  immateri  ( rûhi )  terhadap manusia;  dan  (c)  dalam  hukum  Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan  yang  lain.  Hal ini  mengandung  arti  bahwa  pabila  terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikalahkan atau dikorbankan.
Melalui  teori maslahah  mursalah ini  akan  terlihat  apakah  UUPK,  UUJPH dan  UUPanngan  yang  telah  diberlakukan sudah memformulasikan jaminan perlindungan  dan  kepatian  hukum  produk halal  bagi  konsumen  muslim  di  Indonesia atau  belum.  Untuk  itu,  penulis  akan melakukan kajian (bagaimana) sesungguhnya reformulasi pengaturan yang ideal  tentang  sertifasi  halal  sebagai  bentuk jaminan  perlindungan  dan  kepatian  hukum produk  pangan  halal  bagi  konsumen muslim  di  Indonesia.  Karena  menurut Hazairin  (Hazairin,  1990),  bahwa  negara Republik Indonesia berewajiban membentuk sistem hukum nasional Indonesia  yang  sumber  hukumnya  adalah hukum agama.

## E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder yang  berupa  bahan-bahan  hukum  sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat  peraturan  atau  norma  positif  di dalam perundang – undangan yang berlaku, jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian terhadap  bahan  sekunder  (Soekanto  & Mamudji, 1985)
Alasan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  adalah  karena penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang  bertujuan  untuk  menganalisis  data sekunder berupa perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.
Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan comparative atau perbandingan,  yaitu  untuk  menemukan persamaan  dan  perbedaan  antara  berbagai konsep atau pendepat mengenai perlindungan  konsumen  menurut  hukum positif dan hukum Islam.
1. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada masa  sekarang  (masalah  yang  aktual), dengan  mengumpulkan  data,  menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan
menginterpretasikan.  Deskriptif  bertujuan memaparkan  data  hasil  pengamatan  tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. (Adi, 2004)

## 2. Jenis Data
Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan  adalah  data  sekunder.  Adapun data  primer  dalam  penelitian  ini  berupa wawancara  hanya  sebagai  penguat  dan tambahan  saja.  Data  sekunder  yang diperlukan  adalah  bahan  hukum  primer yang  bersumber  dari  sumber  primer,  yaitu undang-undang yang relevan dengan rumusan  masalah.  Selain  bahan  hukum primer  juga  diperlukan  bahan  hukum sekunder yang  bersumber  dari  data sekunder,  yaitu  buku-buku  atau  kitab-kitab (fikih,  hadis,  syarah  hadis  dan  tafsir) literatur  sertifikasi  halal  fatwa  MUI  dan tulisan-tulisan hukum lainnya  yang relevan dengan  rumusan  masalah.  Diperlukan  juga bahan  hukum  tersier,  seperti  kamus  dan ensiklopedia  baik  hukum  maupun  umum yang berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan  jenis  data  yang  akan dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik  pengumpulan  data  yang  akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  ini  dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  (praktis
dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi),  dan  mempelajari  ( teaching and  learning ) , serta  memahami  (reflektif, kritis  dan  sistematis  serta  logis)  data  yang berupa  hasil  pengolahan  orang  lain,  dalam bentuk  teks  otoratif  (peraturan  perundang- undangan,  putusan  hakim,  traktat,  kontrak, keputusan  Tata  Usaha  Negara,  kebijakan publik,  dan  lainnya),  literatur  atau  buku teks,  jurnal,  artikel,  arsip  atau  dokumen, kamus,  ensiklopedi  dan  lainnya  yang bersifat publik dan privat.
Untuk memperoleh data yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  digunakan alat dan cara sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan
Dalam  hal  mempelajari  bahan- bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peratiran perundang-undangan  yang menjadi  objek  penelitian,  dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan- bahan  itu  dipilih  asas  dan  kaidah hukum  mengenai  sertifikasi  halal. Setelah  itu  dipilih  kerangkan  yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.
b. Wawancara
Wawancara  ini  ditunjukan  kepada narasumber  dengan  pertimbangan dapat  memperkuat  data  dokumen yang  berkaitan  dengan  masalah dalam penelitian ini. Narasumber di
sini adalah Majels Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Bentuk
wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara berpedoman, yaitu materi pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum  melakukan  wawancara. Wawancara  ini  hanya  sekedar sebagai  bahan  pendukung  atau tambahan saja.

## 4. Teknis Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  normatif.  Analisis  terhadap  data sekunder  yang  bersifat  kualitatif  tersebut dilakukan  dengan  cara  berlandaskan  pada teori  hukum  ataupun  doktrin  hukum  yang terdapat  pada  kerangka  pikir,  kemudian diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah dari penelitian tesis ini, yang  selanjutnya  akan  ditarik  suatu kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan  yang  menjadi masalah dalam penulisan ini.

## II. PEMBAHASAN
Sistem  hukum  Indonesia  sebagai sebuah  sistem  aturan  yang  berlaku  di negara  Indonesia  adalah  sistem  aturan sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  saling bertautan,  saling  mempengaruhi  serta saling mengisi. Oleh karenanya
membicarakan  satu  bidang  atau  unsur  atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak  bisa  dipisahkan  dari  yang  lain, sehingga  mirip  dengan  tubuh  manusia, unsur  hukum  bagaikan  satu  organ  yang keberadaannya  tidak  bisa  dipisahkan  dari organ yang lain. (Bisri, 2012)
Istilah sistem berasal dari perkataan systema dalam  bahasa  Latin,  Yunani  yang artinya keseluruhan yang terdiri bermacam- macam  bagian.  Secara  umum  sistem didefinisikan  sekumpulan  elemen-elemen yang  saling  berinteraksi  untuk  mencapai suatu  tujuan  tertentu  di  dalang  lingkungan yang kompleks. (Is, 2015)
Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (atau diseingkat  UUJPH)  disahkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  tepat  pada  tanggal  25 September  2014.  Undang-Undang  ini diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  rangka perlindungan  terhadap  konsumen  dan sekaligus menjadi payujng hukum berbagai macam  jenis  produk  halal  pada  produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dab produk rekayasa genetik.  Pemerintah  yang  dimotori  oleh Departemen  Agama  dan  berbagai  lembaga masyarakat mendukung sepenuhnya penerapan UUJPH ini. Dengan diberlakukannya  UUJPH  ini  diharapkan produk-produk  Indonesia  dapat  bersaing
serta  mutu  dan  kualitas  dengan  produk asing  dan  dapat  diminati  oleh  konsumen terutama  konsumen  yang  beragama  Islam baik konsumen lokal maupun asing.
Ada  tiga  kekuatan  berlakunya UUJPH,  yaitu: pertama ,  kekuatan  berlaku yuridis  ( juristische  geltung ).  Undang- undang  mempunyai  kekuatan  berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya  undang-undang  itu  telah terpenuhi (Sudikno Mertekusumo, t.th: 72). Menurut  Hans  Kelsen    (Kelsen,  1995) kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku  apabila  penetapannya  didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu  kaidah  hukum  merupakan  sistem kaidah  secara hierarchies. Di  dalam grundnorm (norma  dasar)  terdapat  dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan  bukan  isinya.  Pembahasan  mengenai berlakunya  hukum  berhubungan  dengan das sollen, sedangkan das sein berhubungan  dengan  pengertian  hukum. Ketentuan  hukumnya  berdiri  kukuh  di antara  dua  kaki,  yakni  ranah das  sein dan das sollen .
Kedua, kekuatan berlaku swosiologis ( soziologische geltung ).
Berlakunya  atau  diterimanya  hukum  di dalam masyarakat sama sekati tidak terkait dari kenyataan apakah peraturan hukum itu
terbentuk  menurut  persyaratan  formal  atau tidak. Sehingga  yang ditekankan dalam hal ini  adalah  kenyataan  di  dalam  masyarakat. kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat  ini  ada  2  (dua)  macam:  (1) menurut  teori  kekuatan  ( nachtstheorie ), hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis  apabila  dipaksakan  berlakunya oleh  penguasam  terlepas  dari  diterima ataupun  tidak  oleh  warga  masyarakat;  (2) menurut teori pengakuan ( anerkennungstheorie )  hukum  mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui warga masyarakat.
Ketiga, kekuatan  berlaku  secara filosofis  ( fiosofische  geltung ).  Hukum mempunyai  kekutan  berlaku  filosofis apabila  kaidah  hukum  tersebut  sesuai dengan  cita  hukum  ( rechtsidee )  (Sumardi, 2009)  sebagai  nilai  positif  yang  tertinggi. Menurut  Stammler,  cita  hukum  berfunsgi sebagai  “bintang  pemadu”  (leitstern)  bagi terciptanya  cita-cita  masyarakat.  Meskipun merupakan  “titik  akhir”  yang  tidak mungkin  dicapai,  cita  huum  bermanfaat karena  pada  satu  sisi  ia  dapat  menguji hukum  yang  berlaku,  dan  pada  sisi  lain dapat  mengarahkan  hukum  positif  yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan  sanksi  pemaksa  menjadi  sesuatu yang  adil.  Cita  hukum  tidak  hanya berfungsi  sebagai  tolak  ukur  bersifat regulatis  yang  menguji  apakah  suatu
hukum  positif  adil  atau  tidak  adil,  tetapi sekaligus berfungsi sebagai dasar konstitutif  yang  menentukan  bahwa  tanpa cita  hukum  maka  hukuk  kehilangan maknanya sebagai hukum.
Berkaitan  dengan  sertifikasi  halal ini,  maka  ilosofis  pranata  hukum  yang mendasarinya  adalah:  a)  Dominan  agama adalah al-Qur’an dan  al-Hadits;  b) sedangkan  pada  dominan  hukum  positif didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan  terakhir  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa  kedudukan  sertifikasi  halal  dalam sistem  hukum  Nasional  di  Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena  sertifikasi  halal  termaktub  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  secara sistem  hukum  merupakan  bagian  dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai  upaya  perlindungan  konsumen dalam hukum Islam.
Fatwa  adalah  pertimbangan  hukum Islam  yang  dikeluarkan  oleh mufti atau
ulama,  baik  secara  individu  maupun kolektif  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan yang  diajukan  atau  respons  terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.  Sekalipun  kerap  dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ( ghair mulzimah ), fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam  memberikan  pertimbangan  hukum keagamaan kepada masyarakat muslim dari dahulu  hingga  sekarang.  Dalam  konteks masyarakat  Indonesia,  fatwa-fatwa  yang dilahirkan oleh lembaga keagamaan, termasuk  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mempunyai  pengaruh  yang  tidak  kecil. (Sholeh, 2016)
Kedudukan  fatwa  halal  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  pada  dasarnya  sama seperti  fatwa  ulama  pada  umumnya,  yaitu terkait dengan lembaga yang menghasilkan fatwa tersebut, yaitu ulama yang tergabung MUI khususnya dalam Komisi Fatwa MUI. Dalam  Islam,  kedudukan  ulama  terkait dengan  keistimewaan  yang  mereka  miliki di  antaranya  sebagai  ahli  waris  para  nabi ( warâtsah al-anbiyâ ) sebagaimana dinyatakan  dalam  hadis  Nabi  Saw  berikut ini:
ا ًراَنيِد اوُث ِ ر َوُي ْمَل َءاَيِبْنَ ْلْا َّنِإ َو ِءاَيِبْنَ ْلْا ُةَث َر َو َءاَمَلُعْلا َّنِإ َو
َذَخَأ ُهَذَخَأ  ْنَمَف َمْلِعْلا اوُث َّر َو اًمَه ْرِد  َلَ َو ٍّرِفا َو ٍّ ظَحِب
Para  ulama  adalah  pewaris  para  nabi, dan  para  nabi  tidak  mewariskan  dinar dan dirham, mereka hanyalah
mewariskan ilmu. Barangsiapa
mengambilnya maka ia telah mengambil  bagian  yang  banyak  (H.R Abub Daud).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka fatwa  halal  yang  dihasilkan  oleh  MUI ditaati  dan  dipatuhi  oleh  pemerintah  dan umat  Islam.  Pemerintah  mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Wahiduddin  Adams  dalam  disertasinya menyimpulkan bahwa sejumlah fatwa MUI dapat  diserap  dalam  peraturan  perundang- undangan  negara  kita  dengan  beberapa pola.
Ketaatan  pemerintah  terhadap  fatwa halal MUI terlihat dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah  berkaitan  dengan  persoalan kehalalan  pangan.  Hal  ini  tercermin  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  terakhir Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Selanjutnya, dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1999  tentang “Label dan Iklan Pangan” Pasal 11 ayat (2) disebutkan,  “Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
berdasarkan  pedoman  dan  tata  cara  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Agama  dengan memperhatikan  pertimbangan  dan  saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi  di  bidang  tersebut”.  Dalam penjelasannya  disebutkan  bahwa  lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, MUI  diakui  sebagai  lembaga  keagamaan yang  berkompeten  dalam  memutuskan kehalalan  pangan.  Maka,  fatwanya  yang berkaitan  dengan  hal  tersebut,  yaitu  Fatwa Halal diakui dan menjadi rujukan pemerintah. (Sopa, 2013)
Selanjutnya,  dalam  Pasal  11  dan  12 ditegaskan  bahwa  lebilisasi  halal  itu  hanya dapat  dilakukan  beradasarkan  “Sertifikasi Halal” yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini terlihat  dari  kedua  pasal  tersebut.  Dalam Pasal  11  ditegaskan  bahwa  persteujuan pencantuman  tulisan  “Halal”  diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi  Majelis Ulama  Indonesia. Kemudian  dalam  Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa beradasarkan “ Fatwa dari Majelis  Ulama  Indonesia Direktur  Jenderal  memberikan  persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “HALAL” dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “HALAL”.
Fatwa Halal juga dipatuhi oleh produsen pangan. Pihak produsen umumnya  menanggapi  positif  keberadaan sertifikasi halal tersebut. Darwies Ibramim,
direktur pengembangan usaha PT Indofood Sukses  Makmur,  memberikan  penlaian pentingnya  Sertifikat  Halal  karena  bagi perusahaannya sertifikat itu mempunyai arti yang  strategis  lantara  mayoritas  konsumen produknya adalah umat Islam. Oleh karena itu,  pihaknya  sudah  mengusulkan  adanya Sertifikat  Halal  itu  kepada  Departemen Agama  dan  Departemen  Kesehatan  pasca isu lemak babi tang terjadi pada tahun 1988 (Republika, 26 Juli 1996).
Sertfikat  Halal  juga  dipatuhi  oleh konsumen yang mayoritas beragama Islam. Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  kasus  lemak babi  1988  dan  Ajinomoto  tahu  2000. Dalam  kedua  kasus  tersebut,  jelas  terlihat peran  ulama  dalam  menentramkan  umat melalui fatwa yang dikeluarkannya.
Dengan  demikian,  tidak  berlebihan  apabila dikatakan  bahwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  telah  memainkan  perannya  sebagai pemberi  fatwa  kepada  umat  Islam  dan pemerintah,  baik  diminta  maupun  tidak diminta  sebagaimana  disebutkan  dalam Wawasan  Majelis  Ulama  Indonesia  dan Pedoman  Dasar  MUI  (Pasal  4)  meskipun pada  hakikatnya  fatwa  ulama  itu  tidak mengikat sebagaimana keputusan Pengadilan Agama dan Undang-Undang.

## III. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisis pada  bab  sebalumnya,  maka  di  bawah  ini
dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
Kedudukan  sertifikasi  halal  dalam sistem  hukum  Nasional  di  Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena  sertifikasi  halal  termaktub  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  secara sistem  hukum  merupakan  bagian  dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai  upaya  perlindungan  konsumen dalam hukum Islam.
Fatwa  halal  yang  dihasilkan  oleh MUI  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  pemerintah dan  umat  Islam.  Pemerintah  mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan  yang  ada.  Ketaatan pemerintah  terhadap  fatwa  halal  MUI terlihat dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  kebijakan- kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan. Hal ini tercermin  dalam  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan  terakhir  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R. (2004). Metode penelitian Sosial
dan Hukum. Jakarta: Granit.
al-Bukhar, M. I.-M. (n.d.). Shahîh al-
Bukhârî . Kairo: Dar al Hadits.
Amin, M. (2013). “Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat”. Jurnal Halal Nomor. 1. Th. XVI , LPPOM MUI.
Bisri, I. (2012). Sistem Hukum Indonesia:
Prinsip-prinsip & implementasi
Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja
Grapindo Persada.
Farih, A. (2008). Kemaslahatan &
Pembaharuan Hukum Islam.
Semarang: Walisongo Press.
Friendman, L. M. (n.d.). The Legal System:
a Social Science Prerspective. New York: Russell.
Hakim, L. (1432 H/2011 M, jumadil Sani- Rajab). Sayang Ya Sertifikasi halal Masih Urusan Sukarela. majalah
Aulia No 12 Tahun VIII .
Hallag, W. B. (2000). A History of Islamic Legal Theories, Alih Bahasa E.
Kusnadiningrat . Jakarta: rajawali Press.
Hazairin. (1990). Demokrasi pancasila.
Jakarta: Rineka Cipta.
Is, M. S. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1995). General Theory of Law And State, Alihbahasa Somardi.
Jakarta: ramdi Press.
Ma'luf, L. (1986). al-Munjid Lughah wa al- A’lam. Beirut: Dar al Masyariq.
Mashudi. (2015). Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mubarok, J. (2006). Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan. bandung: Benang Merah.
Muhammadiyah, P. P. (n.d.). Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah.
Praja, J. S. (2011). Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.
RI, D. A. (2008). Panduan Sertifikat Halal.
Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan.
Sabiq, S. (1983). Fiqh al Sunat . Beirut: Dar al Fikr.
Sholeh, M. A. (2016). Metodologi
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa. Jakarta:
Emir Cakrawala.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985).
Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: rajawali
Pers.
Sopa. (2013). Sertifikasi Halal Majelis
Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika . Jakarta: Gaung Persada
Press Group (GP Press).
Sumardi, A. (2009). Porf. Mr. Soediman
Kartohadiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia. Jakarta.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan
Konsumen. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.