Al Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No. 2, 2017 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah

## Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia

## Refky Fielnanda
Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Email: refkyfielnanda@yahoo.co.id

## Abstract:
This  paper  proved  the  weaknesses  of  Alhabshi,  Khatkhatay  and  Nisar,  and  Donia  and Marzban,  who  stated  that  in  this  present  time,  the  screening  process  of  the  stock  is  purely content of shari'ah value and it's free of speculation in every step so it is almost impossible to apply.  In  addition,  they  also  gave  their  argument  that  most  countries  have  conventional financial institutions. So as the result, the screening for sharia shares discourages investors from investing. In the context of fuqaha, there are some people that forbid the practice of buying and selling the stocks. As expressed by Taqi al-Di n al-Nabhani and Yusuf al-Sabatin revealed that  stock  transactions  are  considered  null  and  void,  because  in  the  case  of  improper  stock transactions using the analysis maslah mursalah. In this study the researcher used  the data  of MUI fatwa "DSN-MUI Fatwa No: 40 / DSN-MUI / X / 2003" as the sources which are concerning in Capital Market and General Guidelines for the Implementation of Sharia Principles in Capital Market, Bapepam-LK Regulation Number: KEP-181 / BL / 2009 followed up by Rule Number: KEP-208 / BL / 2012.  The data is analyzed by arranging the data systematically by using sociological, and economic approach. The findings of this paper reinforce  the  ideas  of  Gholamreza  Zandi,  Seif  El-Din  I  Taj,  Zamir  Iqbal,  and  Sami  al- Suwailem, according to them in every country the capital market is very important as one of economic mobile of a country. Therefore, the equity market system should be well monitored, by screening issuers who violate the rules of Islamic law. In the context of the fuqaha, the findings of  this  paper  also  reinforce  the  thought  of  ibn  Muhammad  ibn  Sulayman  al-Sultan  and Ahmad ibn Muhammad al-Khalil who agreed that shares in Islam are part of the investment. Therefore, to avoid violations of sharia principles, then the screening of Sharia shares to solve this problem.
Keywords: Screening, Shares, Investment, Sharia Principles, and Sharia Share

## 104 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017

## Abstrak:
Tulisan  ini  membuktikan  kelemahan  pemikiran  Alhabshi,  Khatkhatay  dan  Nisar,  dan Donia  dan  Marzban,  yang  menyatakan  bahwa  pada  kondisi  sekarang  ini  saham  dalam proses screening sepenuhnya murni syariah dan terbebas dari spekulasi sangat langkah dan hampir mustahil bisa diterapkan. Argumen mereka bahwa sebagian besar negara memiliki lembaga keuangan konvensional. Disamping itu, screening untuk saham syariah menghambat investor  untuk  berinvestasi.  Dalam  konteks  fuqaha>’,  ada  sebagian  yang  mengharamkan praktik jual beli saham. Sebagaimana diungkapkan oleh Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> dan  Yusuf  al-Sabatin  mengungkapkan  bahwa  transaksi  saham  dianggap  batal  secara hukum,  karena  dalam  masalah  transaksi  saham  tidak  tepat  menggunakan  analisis mas}lah}ah  mursalah.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  Fatwa DSN-MUI  No:  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal,  Peraturan  Bapepam-LK    Nomor: KEP-181/BL/2009  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Nomor:  KEP-208/BL/2012. Sementara  cara  membacanya,  semua  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  dengan menggunakan pendekatan yuridis (Shar‘i), sosiologis, dan ekonomi. Kemudian data tersebut dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi  (content  analysis).Temuan  tulisan  ini memperkuat pemikiran Gholamreza Zandi, Seif El-Din I Taj, Zamir Iqbal,  dan Sami al- Suwailem, menurut mereka bahwa di setiap negara pasar modal sangat penting sebagai salah satu  penggerak  perekonomian  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  sistem  pasar  ekuitas  harus diawasi  dengan  baik,  dengan  melakukan  screening  terhadap  emiten  yang  melanggar  dari aturan hukum Islam. Dalam konteks para fuqaha>’, temuan tulisan ini juga memperkuat pemikiran  S{a>lih}  ibn  Muh}ammad  ibn  Sulayma>n  al-S{ult}a>n  dan  Ah}mad  ibn Muh}ammad al-Khali>l sepakat bahwa saham dalam Islam adalah bagian dari investasi. Oleh  karena  itu,  untuk  menghindar  pelanggaran  dari  prinsip  syariah,  maka  dilakukan screening terhadap saham syariah.
Kata Kunci: Penyaringan, Saham, Investasi, Prinsip Syariah, dan Shariah Share

## Pendahuluan
Investasi 1 sebagai salah satu aktivitas muamalah tidak terlepas dari  kajian hukum Islam ( fiqh ) . Pada dasarnya Islam adalah agama yang pro investasi, di mana Islam
1 Kata  investasi  berasal  dari  bahasa  Inggris Investment yang  memiliki  arti “menanam”. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai  penanaman  uang  atau  modal  dalam  suatu  perusahaan  atau  proyek  yang
Refky Fielnanda— Konsep Screening Saham... | 105
tidak memperbolehkan sumber daya yang dimiliki seseorang tersebut termasuk kekayaan  hanya  disimpan  dan  tidak  produktif  ( idle  asset ). 2 Kondisi  demikian lambat laun menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut karena harus dibayarkan zakatnya.  Namun,  bukan  berarti  penggunaan  kekayaan  tersebut  dengan  bebas tanpa ada peraturan yang berlaku, melainkan harus tetap memperhatikan rambu- rambu jangan sampai melanggar dari prinsip-prinsip syariah. 3
Salah  satu  sarana  dalam  berinvestasi  adalah  melalui  penanaman  saham ( stock ) pada pasar modal syariah. 4 Kajian mengenai saham syariah baik berkaitan masalah  hukum  dan  jual  belinya  telah  menjadi  perbincangan  para  pakar akademik, ulama fikih ( fuqaha>’ ), dan praktisi ekonomi sejak tahun 1970-an. Hal ini disebabkan karena larangan Islam terhadap aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi  kepentingan  pemodal  muslim  yang mengharapkan  kegiatan  investasinya  berdasarkan  prinsip  syariah,  maka  di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri  dari
bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Lihat Johar Arifin, Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan (Jakarta: Gramedia, 1999), 125. Menurut terminologi investasi  keuangan  Islami,  investasi  adalah  gabungan  antara  investor-investor  yang mengkontribusikan surplus uangnya  untuk  tujuan  memperoleh  pendapatan  yang  halal yang sesuai dengan perspektif syariah. Lihat Mufti Taqi Usmani, “Principle of Shariah
Governing Islamic Investment Funds , ”
http://www.albalagh.net/Islamic_economics/finance.shtml  (artikel  diakses  05  Januari 2016).
2
                                                                                           
Artinya: Kecelakaanlah  bagi  setiap  pengumpat  lagi  pencela;  Yang  mengumpulkan  harta  dan menghitung-hitung; Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. (QS. Al-Humazah [104]: 1-3). 3 Yani  Mulyaningsih,  “Kriteria  Investasi  Syariah  Dalam  Konteks  Kekinian,” dalam  Jusmaliani,  Ed., Investasi  Syari’ah  Implementasi  Konsep  pada  Kenyataan  Empirik (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2008),  91. Lihat  juga  Zamir  Iqbal  dan  Abbad  Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance Theori and Practice (Jhon Willey & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2011), 172.
4 Jenis efek Syariah yang ada di pasar modal syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, Kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA)  Syariah,  dan  surat  berharga  lainnya  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003.
106 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
komponen saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. 5
Sebagaimana  diketahui,  di  antara  pasar  modal  syariah  yang  menjadi  pelopor adalah RHB Unit Trust Management Bhd Malaysia pada tahun 1996, serta Dow Jones  Islamic  Market  Index (DJIM)  pada  Februari  1999,  Kuala  Lumpur Shariah Index (KLSI) pada April 1999 dan FTSE Global Islamic Index Series pada Oktober 1999. 6
Untuk  konteks  Indonesia,  kemunculan  produk  syariah  pertama  kali  di pasar modal Indonesia ditandai dengan diluncurkannya Danareksa Syariah oleh PT.  Danareksa  Investment  Management  pada  3  Juli  1997.  Danareksa  syariah merupakan  reksadana  saham  yang  pertama  kali  secara  eksplisit  menyatakan investasinya  bersifat  syariah.  Pada  akhir  tahun  2000,  PT  Bursa  Efek  Jakarta (BEJ)  bekerja-sama  dengan  PT.  Danareksa  Management  Indonesia mengeluarkan Jakarta  Islamic  Index (JII)  yang  merupakan  indeks  terakhir  yang terdiri indeks dari 30 saham paling likuid dan memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN). 7 Diakui  meski  tidak  se-responsif berbagai  negara  yang  lain,  namun  keberadaan Jakarta  Islamic  Index (JII)  telah memberikan atmosfir yang lebih kondusif bagi perkembangan bisnis keuangan Islam di Indonesia.
Namun,  produk  syariah  di  pasar  modal  Indonesia  dinyatakan  hadir secara  resmi  pada  14  maret  2003,  di  mana  saham-saham  yang  diperdagangkan adalah  saham-saham  yang  telah  melalui  proses screening berdasarkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  antara
5 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah (Jakarta: Kencana, 2008),  45. Lihat juga Hakim, S. and M. Rashidian, "Risk and Return of  Islamic  Stock  Market  Indexes", Presented  at  the  International  Seminar  of  Nonbank Financial Institutions : Islamic Alternatives , Kuala Lumpur, Malaysia. (2004), 1.
6 “Islamic  Capital  Market  Fact  Finding  Report  OICU-IOSCO”, Report  Of  The Islamic Capital Market Task Force Of The International Organization Of Securities Commissions 2004. http://islamic-finance.netmediaICM-IOSCOFactfindingReport.pdf (artikel diakses 05 Januari 2016).
7 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 230.
Bapepam-LK  dan  DSN-MUI  menjadi  pijakan  dukungan  yang  kuat  terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia. 8
Proses screening bertujuan  untuk  mengidentifikasi  saham-saham  yang melanggar  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  riba,  perjudian  ( maysir )  dan ketidakpastian  ( gharar ). 9 Namun  terjadi  perbedaan  pendapat  menyikapi  proses screening terhadap emiten , di antaranya diungkapkan oleh Alhabshi, mengatakan bahwa  saham  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  atau  terlepas  dari spekulasi adalah suatu keharusan. Akan tetapi menurutnya, pada situasi sekarang ini tidak memungkinkan sepenuhnya dilarang dan terbebas dari spekulasi dalam proses screening . 10
Pendapat  senada  diungkapkan  sebelumnya  oleh  Khatkhatay  dan  Nisar mengatakan  bahwa  saham  sepenuhnya  murni  syariah  sangat  langkah  bisa diterapkan. 11 Bahkan  Donia  dan  Marzban  dengan  tegas  mengatakan  bahwa hampir  mustahil  dapat  menemukannya. 12 Argumen  mereka  bahwa  sebagian besar negara memiliki lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, ketika berhadapan  dengan  institusi  tersebut  tidak  akan  bisa  menghindar  dari  kegiatan riba yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Disamping itu, screening untuk saham
8 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyeleggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta:  Kencana,  2012),  114.  Lihat  juga  Bapepam  dan  LK,  “Sejarah  Pasar
Modal Syariah ,” http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html. (artikel diakses 05 Januari 2016).
9 Elfakhani, S and Hassan, MK 2005, “Performance of Islamic Mutual Funds, paper  Presented  of  Economic  Research  Forum,” The  12 th Annual  Conference, 19-21 Desember 2005, Kairo. 10 Alhabsyi, S. Y. “Stock Screening Process,” Islamic Finance Bulletin (2008, June), 24-30. 11 Khatkhatay, M.H. and Nisar, S. “Investment in Stocks: A Critical Review of Dow  Jones  Shariah  Screening  Norms,” Paper  presented  at  the  International  Conference  on Islamic Capital Markets. (2007), http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/15404.pdf (artikel diakses 06 Januari 2016).
12 Donia,  M.  and  Marzban,  S..  “Identifying  Shariah-Compliant  Equities  a Challenging  Task,  Global  Islamic  Finance,”  2008)  http://www.global-islamic- finance.com/2008/11/identifying-shariah-compliant-equities.html  (diakses  06  Januari 2016).
108 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
syariah  adalah  proses  yang  membosankan  dan  menghambat  investor  untuk berinvestasi. 13
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka salah satu permasalahan yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademik dan praktisi Islam adalah persoalan screening terhadap  emiten  yang  terdaftar  pada  saham  syariah.  Secara umum,  proses screening terdapat  dua  aspek  yang  harus  dipenuhi  emiten  agar perusahaannya    dapat  masuk  indeks  saham  syariah,  yaitu  aspek  kualitatif  dan aspek  kuantitatif.  Aspek  kualitatif  meliputi  kriteria  obyek  usaha,  apakah perusahaan  tersebut  bergerak  dalam  sektor  yang  dilarang  dengan  unsur-unsur riba, gharar, dan maysir . Sedangkan aspek kuantitatif (akuntansi), seperti debt and equity ratio dan valuasi atas hasil appraisal bisnis yang bersangkutan. 14
Berdasarkan  paparan  di  atas,  tulisan  ini  akan  menelaah  konsep screening saham  syariah  di  Indonesia  berdasarkan  konsep  yang  telah  dirumuskan  oleh DSN-MUI  dan  Bapepam-LK  (sekarang  diganti  dengan  OJK)  maupun  dalam tataran aplikatif kepada berbagai bentuk transaksi atau instrumen bisnis.

## Pembahasan
Sebagian pendapat menyatakan bahwa proses screening pada saham syariah tidak sepenuhnya  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Ini  juga tentunya yang membuat sebagian fuqaha.’ mengharamkan praktik jual beli saham. Karena praktik jual beli saham menurut sebahagian pendapat mengatakan penuh dengan  unsur gharar atau  tindakan  spekulatif.  Tujuan  investor  melakukan  jual beli  saham  hanya  untuk  mendapatkan capital  gain dan  bukan  untuk  tujuan kepemilikan  perusahaan.  Di  samping  itu,  juga  memiliki  motif  memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan jangka pendek ( short term ). 15
13 Siddiqi, M.N “Shariah, Economics and the Progress of Islamic Finance: The Role of Shariah Experts,” 7th Harvard Islamic Forum on Islamic Finance , (2006). Lihat juga Popotte, M.: Industry Snapshot: Opening the Black Box of Shariah Stock Screening,” http://www.opalesque.com/OIFIArticle/96/the_Black_Box_of_Shariah_Stock850.ht ml (diakses 06 Januari 2016).
14 Elfakhani,  S  and  Hassan,  2005,  “ Performance  of  Islamic  Mutual  Funds,  paper Presented of Economic Research Forum, 12 th Annual Conference, 19-21 Desember, Kairo.
15 Rodney  Wilson,  “Islamic  finance  and  Ethical  Investment,  International Journal of Social Economics,” Vol. 24 No. 11, (1997), 1325-1342. Lihat juga M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (UI-Pres, 2011), 206.
Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Taqi>  al-Di>n  al-Nabha>ni> dalam  bukunya, al-Niza>m  al-Iqtis}a>di>  fi  al-Isla>m, mengungkapkan  bahwa transaksi  saham  dianggap  batal  secara  hukum,  karena  yang  ada  hanyalah transaksi  sepihak  dari  para  investor  yang  menyertakan  modalnya  dengan  cara membeli saham di pasar modal tanpa perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan. 16 Hal  ini  diperkuat  oleh  Yusuf  al-Sabatin  yang  mengatakan  bahwa dalam  masalah  transaksi  saham  tidak  tepat  menggunakan  analisis Mas}lah}ah Mursalah .  Apalagi  menurutnya  bahwa Mas}lah}ah  Mursalah adalah  sumber hukum  yang  lemah,  karena  kehujahannya  tidak  dilandaskan  pada  dalil  yang qat‘i. 17
Beberapa  pernyataan  di  atas  bertolak  belakang  dengan  pemikiran Gholamreza  Zandi,  menurutnya  bahwa  di  setiap  negara  pasar  modal  sangat penting sebagai salah satu penggerak perekomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem  pasar  ekuitas  harus  diawasi  dengan  benar.  Metodologi screening adalah salah  satu  elemen  penting  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  emiten  di pasar  modal  yang  perlu  ditingkatkan  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  disebabkan, status  saham  pada  sebuah  negara  akan  mempengaruhi  terhadap  keputusan investor terutama investor Muslim  untuk berinvestasi. 18
Penelitian senada dilakukan oleh Seif El-Din I Taj walaupun tidak secara langsung  berpendapat  bahwa  penting  melakukan  proses screening dan mengatakan  haramnya  saham,  akan  tetapi  berdasarkan  penelitian  beliau membuktikan  bahwa  sebenarnya  masih  terdapat  unsur gharar dan  kurangnya pengetahuan  ( jahãla/ignorance )  dalam  transaksi stock  market syariah,  ini menunjukkan bahwa pentingnya melakukan scereening tersebut. Oleh karena itu, menurutnya harus ada regulasi dan aturan yang bisa meminimalisir unsur-unsur tersebut. 19
16 Taqi>  al-Di>n  al-Nabha>ni>, al-Niza>m  al-Iqtis}a>di>  fi  al-Isla>m (Beirut:Dar el Ummah, 2004), 3.
17 Yusuf al-Sabatin, al-Buyu’ al-Qadimah wa al-Mu’asirah wa al-Burshat al-Mahalliyah wa al-Duwaliyyah (Beirut: Dar el-Bayariq, 2002), 53. 18 Gholamreza  Zandi,  dkk,  “Stock  Market  Screening:  An  Analogical  Study  on Conventional and Shariah-Compliant Stock Markets,” Asian Social Science ; Vol. 10, No. 22; (2014), 270.
19 Seif El-Din I Taj El-D, Towards an Islamic Model of Stock Market, J. KAU: Islamic Econ., Vol. 14, (1422 A.H / 2002 A.D), 25-26.
110 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  Zamir  Iqbal,  menurutnya  bahwa meskipun  ada  unsur gharar transaksi  saham  di  pasar  modal,  tapi  itu  dapat  di terima  karena  semua  transaksi  itu  didasarkan  kepada  analisis  fundamental variabel-variabel ekonomi dan merupakan subjek level ketidakpastian yang dapat diterima,  dalam  artian  bukan  sepenuhnya  spekulasi  murni.  Bahkan  ia menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  konsep  pasar  saham  sudah  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah, hanya saja tidak semua bisnis yang terdaftar pada pasar saham  sepenuhnya  sesuai  dengan  syari’ah.  Oleh  karena  itu,  penting  dilakukan screening terhadap emiten yang melanggar dari aturan hukum Islam. Permasahan ini tentunya sebagai tantangan bagi perkembangan pasar modal Islam. 20
Pernyataan  yang  sama  disampaikan  oleh  Sami  al-Suwailem mengemukakan bahwa dalam pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip  syariah.  Lebih  lanjut  ia  menggambarkan,  bahwa  transaksi  dalam  pasar modal  syariah  berbeda  dengan  permainan  judi  yang  mengandung  unsur spekulatif.  Dalam  permainan  lotre,  misalnya,  kemungkinan  menang  kepada kedua  belah  pihak  yang  bermain  adalah  mustahil  ( impossible ),  karena  ia merupakan a zero sum game , dimana yang menang adalah satu pihak dan yang lain dirugikan. Sedangkan dalam stock market , semua partisipan mempunyai peluang yang sama untuk menang. 21
Dalam  konteks  para fuqaha’ ,  temuan  tulisan  ini  juga  memperkuat pemikiran  Salih  ibn  Muhammad  ibn  Sulayman  al-Sultan  dalam al-Ashum hukmuha wa-Atharuha , dan Ahmad ibn Muhammad al-Khalil dalam al-Ashum wa- al-Sanadat wa-Ahkamuha fi al-Fiqhi al-Islami . Mereka berdua sepakat bahwa saham dalam  Islam  adalah  bagian  dari  investasi.  Oleh  karena  itu,  setiap  transaksi hakikatnya  adalah  boleh  ( mubah) kecuali  jika  melanggar  prinsip-prinsip  syariah, maka dilarang dilakukan. Screening saham sebagai upaya menjaga saham syariah, dengan  melakukan  dua  ketegori  penilaian.  Yaitu pertama, diharamkan  syariah karena bendanya ( li ‘aynih ) atau zatnya. Seperti khamar, babi, bangkai, dan darah.
20 Zamir Iqbal, An Inroduction to Islamic Finance:Theory and Practice (Jhon Wiley & Sons, Singapore, 2007), 68 dan 173.
21 Sami  Al-Suwailem,  “Towards  Objective  Measure  of  Gharar  in  Exchange,” Islamic Economic Studies , Vol.7.No.1 dan 2 (April 2000), 80.
Refky Fielnanda— Konsep Screening Saham... | 111
Kedua, haram li-ghayrih. Yakni  halal  zatnya  akan  tetapi  haram  cara memperolehnya, seperti ribá , maysir , mencuri, dan lain-lain. 22
Secara  umum,  proses screening terdapat  dua  aspek  yang  harus  dipenuhi emiten  agar  perusahaannya    dapat  masuk  indeks  saham  syariah,  yaitu  aspek kualitatif  dan  aspek  kuantitatif.  Aspek  kualitatif  meliputi  kriteria  obyek  usaha, apakah perusahaan tersebut bergerak dalam sektor yang dilarang dengan unsur- unsur riba, gharar, dan maysir . Sedangkan aspek kuantitatif (akuntansi), seperti debt and equity ratio dan valuasi atas hasil appraisal bisnis yang bersangkutan. Obyek usaha  emiten  (perusahaan)  merupakan  penyeleksian  terhadap  bisnis  yang dijalankan oleh setiap emiten pada aspek kehalalannya. Kriteria halal dan haram merupakan kriteria mendasar dan bersifat mutlak bagi setiap emiten agar dapat menjadi saham syariah. Kriteria setiap negara tentunya bisa saja berbeda karena merupakan keputusan mutlak oleh dewan syariah pada masing-masing negara. 23
Obyek  usaha  Investasi  pada  pasar  modal  di  Indonesia  berdasarkan keputusan  DSN-MUI  dan  dilanjuti  dengan  keputusan  ketua  Bapepam-LK. Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  40/DSN- MUI/X/2003,  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal pada Pasal 3 ayat 2 terhadap jenis kegiatan usaha yang  bertentangan  dengan  Prinsip-prinsip  Syariah  dan  Keputusan  Ketua Bapepam-LK  Nomor:KEP-181/BL/2009 24 Tentang  Penerbitan  Efek  Syariah dengan lampiran pada Angka 1 huruf b Peraturan IX.A.13 adalah:
22 Sa>lih} ibn Muh}ammad ibn Sulayma>n al-Sult}a>n, al-Ashum h}ukmuh}a> wa-a>sa>ruha (Saudi  Arabia:  Da>r  ibn  Jauzi  ,  2006),  62.  Lihat  juga  Ah}mad  ibn Muh}ammad al-Khali>l dalam al-Ashum wa-al-Sanada>t wa-Ah}ka>muh}a> fi> al-Fiqhi al-Isla>mi ((Saudi Arabia: Da>r Ibn Al-Jauzi>, 2005), I52.
23 Syafiq M. Hanafi, Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indkes Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 45 No. II, 1406. 24 Sebelumnya  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor:  KEP.-130/BL/2006 yang kemudian direvisi.
112 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017

## Tabel 1
Kriteria Screening Menurut Fatwa DSN-MUI dan Bapepam-LK Terhadap Kegiatan Bertentangan Dengan Syariah 25
DSN-MUI

## Bapepam-LK
Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  40/DSN- MUI/X/2003  Pasal  3  ayat  2  Tentang emiten yang menerbitkan Efek Syariah:
a. Perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. Lembaga  keuangan  konvensional ( ribawi> ),  termasuk  perbankan  dan asuransi konvensional;
c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. Melakukan  investasi  pada  emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat  (nisbah)  hutang  perusahaan kepada  lembaga  keuangan  ribawi lebih dominan dari modalnya.
Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor: KEP.-181/BL/2009  Tentang  Penerbitan
Efek Syariah: a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
b. Perdagangan  yang  dilarang  menurut syariah;
c. Menyelenggarakan  jasa  keuangan  yang menerapkan konsep ribawi> ;
d. Jual  beli  risiko  yang  mengandung ketidakpastian  ( gharar )  dan  atau  judi ( maysir ) antara lain asuransi konvensional; e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau
menyediakan:
- barang  dan  atau  jasa  yang  haram karena zatnya ( h}ara>m li-dha>tih );
- barang  dan  atau  jasa  yang  haram bukan  karena  zatnya  ( h}ara>m  li- ghayrih )  yang  ditetapkan  oleh  DSN- MUI; dan atau
- barang  dan  atau  jasa  yang  merusak moral dan bersifat mudarat;
f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap ( risywah ).
25 Data diolah oleh penulis dari Fatwa DSN-MUI dan Bapepam-LK.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  antara  Fatwa  DSN-MUI  dan  Bapepam-LK (saat  ini  menjadi  Otoritas  Jasa  Keuangan)  terdapat  persamaan  dalam  hal melakukan screening terhadap  kriteria  usaha  emiten  yang  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Oleh  karena  itu,  investor  muslim  dapat menginvestasikan  dananya  pada  proyek  pembangunan  di  sektor  riil  atau perdagangan  yang  diperbolehkan  oleh  syariah  kecuali  industri  yang memproduksi  barang  haram,  misalnya  industri  perjudian,  lembaga  keuangan konvesional  ( ribawi> ),  produsen,  distributor,  serta  pedagang  makanan  dan minuman yang haram, dan sebagainya.
Namun  jika  diperhatikan  terhadap  obyek  usaha  berdasarkan  keputusan DSN-MUI  dan  Bapepam-LK  tersebut,  sangat  sedikit  secara  eksplisit menjelaskan  jenis-jenis  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Hal  ini  tentunya  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  fatwa  dewan syariah  pada  negara  yang  lain.  Misalnya  pada Dow  Jones  Islamic  Markert  Index (DJIM), 26 melarang  alkohol,  minuman  keras,  tembakau,  senjata,  alat  perang, pornografi serta industri hiburan.
Malaysia melakukan screening berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh  Majelis  Penasehat  Syariah  ( Syariah  Advisory  Council /SAC)  dari  Komisi Sekuritas  Malaysia  (SC),  yaitu  dengan  melakukan screening terhadap  dua  indek saham  syariah  di  Malaysia,  Kuala  Lumpur  Syariah  Indek  (KLSI)  dan  Rashid Husein  Berhad  Islamic  Market  Indek  (RHBIMI).  Di  antaranya  melarang  judi, maysir ,  hiburan  yang  bertentangan  dengan  syariah,  tembakau  serta  produk turunannya. 27
Beberapa kriteria tersebut, terhadap usaha emiten tidak ditemukan dalam kajian fikih muamalat dan merupakan persoalan hukum yang bersifat ijtiha>di> . Misalnya Perusahaan rokok dan persenjataan dipandang sebagai kegiatan usaha yang bersifat membahayakan baik untuk kesehatan maupun perdamaian dunia. Oleh karena itu perluasan larangan usaha tersebut sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan ( mas}lah}ah ) manusia dibandingkan kepentingan bisnis
26 Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) sebagai pasar indek Islam pertama di dunia muslim pada Februari 1999 yaitu berdasarkan Sharia Suvervisory Board (SSB). Sharia  Suvervisory  Board  (SSB)  dari  Dow  Jones  Islamic  Market  Index  (DJIM) melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya. Lihat www.djindexes.com (diakses 07 Januari 2016).
27 Noor Latiffah Adam dan Nordin Abu Bakar, “Shariah Screening Process in Malaysia” Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 ( 2014 ), 116.
114 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
itu sendiri. 28 Dengan pengertian mengutamakan kemaslahatan dan menghindari usaha  yang  bersifat mudharat dan  merusak  moral.  Di  samping  itu,  istilah mas}lah}ah dalam Islam juga dikenal dengan sebutan ethical investment (IE) 29 atau socially responsible investment (SRI) yang telah berkembang sejak awal periode 1970- an. 30 Konsep  investasi  etis  yang  mengembangkan  investasi  melarang  aktivitas yang  bertentangan  dengan  moral,  seperti  pornografi,  minuman  keras,  nuklir, senjata, dan tembakau. 31
Dalam  konteks  ini,  menurut  penulis  penting  bagi  DSN-MUI  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mencantumkan  secara  eksplisit  dengan menambah  beberapa  kriteria  usaha  emiten,  misalnya  larangan  perusahaan tembakau  dan  pornografi.  Walaupun  perusahaan go  public di  Indonesia  relatif belum  sebanyak  dibandingkan  di  dua  indeks  tersebut. 32 Menurut  Ito  Warsito bahwa  sampai  pada  tahun  2014  Saham  di  Daftar  Efek  Syariah  yang  listing  di bursa  sebanyak  317  saham  dari  514  saham  yang  ada  di  Bursa  Efek  Jakarta. 33
28 Syafiq  M.  Hanafi.  “Perbandingan  Kriteria  Syari’ah  Pada  Indeks  Saham Syari’ah  Indonesia,  Malaysia,  dan  Dow  Jones  Asy-Syir’ah,” Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011). 29 Wilson membagi ethical investment kepada dua jenis,  yaitu negatif dan positif. Etika investasi negative maksudnya perusahaan diseleksi jangan sampai bergerak pada sektor  industri  yang  bertentangan  dengan  moral.  Sedangkan  kriteria  positif  adalah perusahaan  tersebut  harus  peduli  atau  ramah  terhadap  lingkungan.  Lihat  Wilson,  R., “Islamic Finance and Ethical Investmen,” International Journal of Social Economic, (1997), 24. 30 Dunia  barat  mengenal  investasi  etis  sejak  sekte  Quaker  menolak  aktivitas bisnis  yang  berkaitan  dengan  perang  dan  perdagangan  budak  pada  abad  ke  16-17. Kalangan muslim telah menjalankan investasi etis 12 abad lebih dulu dibanding dunia barat, tetapi kalangan barat telah memperluas jangkauan negativ screening dalam investasi seperti  yang  kita  kenal  saat  ini.  Lihat  M.  Hanafi, Perbandingan  Kriteria  Syari’ah  Pada Indeks  Saham  Syari’ah  Indonesia,  Malaysia,  dan  Dow  Jones,  1416.  Lihat  juga,  Haas, Robert, Robert Brady, Barbara Widstrand, Screening Investment of Stakeholders: SRI in USA, Social Investment Forum , (2003), 12-15. 31 Jolly, C.. “Ethical Demands and Requirements in Investment Management,” Business Ethics: A European Review, 2:4, (1993), 171–177.
32 Menurut  hasil  penelitian  Siddiqui  bahwa  jumlah  perusahaan  yang  sesuai dengan  proses screening pada  pasar  modal  syariah  Amerika  Serikat  adalah  jauh  lebih besar dibandingkan Negara-negara muslim negara-negara Muslim seperti Malaysia atau Indonesia. Lihat, Siddiqui, R.. Shari'ah compliance, performance, and conversion: the case of the Dow Jones Islamic Market Indexs . Chicago Journal of Internasional Law, 7(2), (2007), 496 33 Ito  Warsito,  “Peranan  Bursa  Efek  dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pembangunan Ekonomi Nasional,” disampaikan pada Muktamar III IAEI dan Seminar
Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dipertimbangkan,  jika  melihat  konteks setting sosio-cultural masyarakat  Indonesia  mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia,  tidak menutup kemungkinan suatu saat misalnya emiten berbau pornografi terdaftar pada indeks saham syariah yang dapat merusak moral bangsa.
Dengan  demikian,  diharapkan  kriteria  obyek  usaha  diharapkan  tidak hanya  difokuskan  pada negative  screening (obyek  emiten  yang  bersifat  halal  dan haram),  akan  tetapi  juga  menekankan positive  screening terhadap  aktivitas perusahaan  yang  dianggap  memberikan  kemaslahatan  umat  manusia  dan perbaikan  dunia,  seperti  pemeliharaan  lingkungan,  kecelakaan  kerja  minimal, persamaan gaji, produk ramah lingkungan, dan lain-lain. 34
Selanjutnya,  berdasarkan  peraturan  Bapepam-LK  juga  diharuskan melakukan screening terhadap  total  hutang  yang  berbasis  bunga  dan  total pendapatan bunga dikenal dengan rasio finansial. Berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK  Nomor:  KEP-208/BL/2012 35 tentang  kriteria  dan  penerbitan daftar  efek  syariah  yang  dimuat  dalam  peraturan  II.K.1,  yaitu  tidak  melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
1. Total  hutang  yang  berbasis  bunga  dibandingkan  dengan  total  ekuitas  tidak lebih  dari  82%  (hutang  yang  berbasis  bunga  dibandingkan  dengan  total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%);
2. Total  pendapatan  bunga  dan  pendapatan  tidak  halal  lainnya  dibandingkan dengan total pendapatan ( revenue ) tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); Kriteria  rasio  finansial  (disebut  juga  kuantitatif)  di  atas,  kalau diperhatikan lebih didasarkan pada screening rasio finansial pada kinerja keuangan perusahaan  yang  diperbolehkan  menurut  ketentuan  syariah.  Kriteria  tersebut menyangkut  sumber  dana  dari  utang  dan  jumlah  maksimal  pendapatan  non- halal. Perusahaan syariah yang mendapatkan dana pembiyaan  atau sumber dana dari  hutang  pada  indek  syariah  di  Indonesia  adalah  jumlah  total  yang menggunakan bunga tidak melebihi 0.82% terhadap total ekuitas. Rasio  tersebut
Internasional “Building Strategic Alliance in Islamic Economics, Finance and Business Policies,” (Jakarta: Kemenkeu RI, 2015).
34 Maria  Torres,  Maria  AŁngeles  Fernandez-Izquierdo  and  Maria  Rosario Balaguer Franch, “The social responsibility performance of ethical and solidarity funds: an  approach  to  the  case  of  Spain”  Business  Ethics:  A  European  Review  Blackwell Publishing Ltd. Volume 13 Numbers ( 2004), 17.
35 Sebelumnya  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  Nomor:  KEP-314/BL/2007 dan Nomor: KEP-180/BL/2009 dengan beberapa revisi.
116 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
setara  dengan  45%  jumlah  total  hutang  yang  diperbolehkan.  Ketentuan  ini menyebabkan bercampurnya modal syariah dengan modal ribawi yang sulit untuk dilakukan pemisahan dan pengawasannya.
Dengan demikian, perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) masih  menggunakan  hutang  perusahaan  dengan  mekanisme  bunga.  Bahkan Indonesia boleh sampai 45% berbasis bunga. Besaran rasio ini lebih tinggi jika dibandingkan  batasan  Sharia  Suvervisory  Board  (SSB)  terhadap  DJIM  dengan 33%.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  perusahaan  di  Asia  Tenggara termasuk Indonesia memiliki rata-rata tingkat hutang yang tinggi. 36
Bapepam-LK  juga  memberikan  batasan  pendapatan  non-halal  antar indeks  syariah,  dengan  menetapkan  tidak  lebih  dari  10%.  Tampak  bahwa dibolehkannya  investasi  pada  perusahaan  yang  pendapatannya  mengandung ribawi ini tidak konsisten dengan prinsip awal hukum riba dalam prinsip-prinsip syariah.  Dalam  praktiknya  di  Indonesia  masih  memberikan  sejumlah kelonggaran  pada  emiten  yang  masih  bergerak  pada  bidang  pendapatan  tidak halal, dengan syarat tidak boleh lebih dari 10%. Langkah ini  dilakukan dengan alasan mengingat hampir tidak mungkin mendapatkan emiten yang tidak terlibat dengan bunga dalam aktivitas bisnisnya. 37
Di  Malaysia  menetapkan  batasan  yang  bervariasi  yaitu,  5%  untuk aktivitas  bisnis  yang  secara  tegas  dilarang  oleh  syariah  seperti  bunga  bank, perjudian,  minuman  keras  dan  babi,  10%  untuk  berbagai  aktivitas  bisnis  yang dilarang  tetapi  sangat  sulit  dihindari,  seperti  bunga  simpanan  deposito perbankan  konvensional  dan  produk  rokok,  20%  dipergunakan  terhadap pendapatan dari pembayaran sewa dari aktivitas bisnis yang tidak diperkenankan oleh syariah seperti penerimaan dari perjudian, minuman keras dan lainnya, dan 25%  dipergunakan  untuk  aktivitas  bisnis  yang  diperbolehkan  oleh  syariah  dan memiliki  kemaslahatan  tetapi  masih  terdapat  unsur  yang  dapat  mempengaruhi kesyariahan aktivitas tersebut. Seperti hotel, perdagangan saham, jual beli saham dan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan syariah. 38
36 Lang,  Leslie  dan  Young,  “Debt  and  Expropriation,” Working  Paper , www.yahoo.com2000. (akses 08 Januari 2016).
37 Yani  Mulyaningsih,  “Kriteria  Investasi  Syariah  dalam  Konteks  Kekinian” , dalam Jusmaliani, Ed., Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik , 115-
116. Lihat juga M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah , 210.
38 Noor Latiffah Adam dan Nordin Abu Bakar, “Shariah Screening Process in Malaysia” Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 ( 2014 ), 116.
Refky Fielnanda— Konsep Screening Saham... | 117
Secara  konseptual,  dapat  dijelaskan  bahwa  sesuatu  yang  dilarang  dan diharamkan  dalam  Islam  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam. Pertama , haram karena bendanya yang haram. Kedua , haram karena selain bendanya, misalnya ada unsur Najsy,  bay  al-Ma‘du>m, gharar,  riba, dan ihtikar . 39 Sementara  itu, implementasinya  di  Indonesia,  investasi  di  pasar  modal  syariah  hanya  baru melakukan screening secara ketat terkait dengan sesuatu dikatakan haram karena bendanya  ( business  screening )  terhadap  perusahaan  penerbit  saham.  Maka, perusahaan yang ingin menerbitkan saham harus terbebas dari sektor usaha yang aktivitas  bisnisnya  berkaitan  dengan  benda  haram  tidak  boleh listing di  pasar modal syari’ah. Sementara untuk sesuatu yang haram karena selain zatnya masih dimungkinkan  adanya  kompromi,  seperti  halnya  masalah riba,  gharar (terkait aktivitas  spekulasi),  dan  praktek  lainnya.  Pilihan  kompromi  tersebut  dilakukan, tidak lain karena kondisinya belum memungkinkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara kaffah. 40
Dengan demikian di masa yang akan datang, secara perlahan diharapkan kompromi  ini  dapat  dihapuskan,  jangan  sampai  terus  menjadi  perdebatan  di kalangan intelektual. Sebagai  langkah yang digunakan dalam rangka kompromi tersebut  yaitu  melakukan  proses  pemurnian  terhadap  pendapatan  ( cleansing  or purifying  process )  agar  tidak  terjadi  keraguan  atas  pendapatan  yang  mungkin tercampur dengan yang non-halal. Karena dalam Islam disyaratkan bahwa yang halal harus dipisahkan dengan yang haram agar terpenuhi kriteria investasi yang berprinsipkan syariah tersebut. 41

## Penutup
Pasar  modal  syariah  merupakan  bagian  dari ethical  investment yang  dirujukkan pada  ajaran  agama  Islam.  Saham syariah  merupakan  bagian  dari  pasar  modal syariah  yang  tidak boleh  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  melalui  fikih muamalat. Seleksi  ( screening )  terhadap  aktivitas  perusahaan  merupakan  wujud implementasi prinsip fikih muamalat agar perusahaan yang dikatagorikan syariah
39 Sa>lih} ibn Muh}ammad ibn Sulayma>n al-Sult}a>n, al-Asham h}ukmuh}a> wa-a>sa>ruha ,  62.  Lihat  juga  Ah}mad  ibn  Muh}ammad  al-Khali>l, al-Ashum  wa-al- Sanada>t wa-Ah}ka>muh}a> fi> al-Fiqhi al-Isla>mi , I52. 40 Yani  Mulyaningsih,  “Kriteria  Investasi  Syariah  Dalam  Konteks  Kekinian,” dalam Jusmaliani, Ed., Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik, 104.
41 Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 293-294.
118 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
dapat diakses oleh umat Islam. Proses seleksi akan memberikan keyakinan dan kenyamanan  investor muslim  dan  investor  pada  umumnya  dalam  berinvestasi. Seleksi kriteria perusahaan syariah mencakup dua hal, kriteria obyek usaha dan kriteria kuantitatif (akuntansi). Kriteria yang berkaitan dengan obyek usaha oleh indek  saham  saat  ini lebih  luas  dibanding  obyek  pelarangan  dalam  fikih muamalat. Produksi  senjata,  hotel,  restoran,  dan  pornografi  merupakan obyek usaha  yang  dikatagorikan  haram.  Kriteria  kualitatif bermuara  pada  halal- haramnya  sebuah  inti  bisnis  perusahaan.  Kriteria  kuantitatif  lebih  didasarkan pada  kinerja keuangan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  jumlah  maksimal utang  perusahaan,  jumlah  maksimal  pendapatan  nonhalal,  jumlah maksimal piutang dan penempatan pada surat berharga. Penetapan kriteria ini didasarkan pada  pendapat  ulama  dengan  melihat  kondisi  perusahaan. Perbedaan  kriteria masing-masing indek merujuk pada pendapat fuqaha .
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat penulis rekomendasikan untuk diteliti lebih lanjut, diantaranya :
1. Mengkaji  latar  belakang  dan  sejarah  terbitnya  Fatwa  DSN-MU  No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Ketua Bapepam-LK  Nomor: KEP.- 181/BL/2009  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Nomor:  KEP- 208/BL/2012.
2. Menganalisis  dan  mengelaborasi  pokok-pokok  ajaran  Islam  yang  mengatur tengan  “konsep screening saham”  dalam  sistem  ekonomi  Islam  berdasarkan petunjuk Fatwa  DSN-MUI dan Bapepam LK serta mengaitkannya dengan teori  keuangan,  sehingga  kerangka  konseptual  ini  menjadi  formulasi  yang dapat diaplikasikan.

## Daftar Pustaka
Adam,  Noor  Latiffah  dan  Nordin  Abu  Bakar.  “Shariah  Screening  Process  in Malaysia.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 , (2014),  Published by Elsevier Ltd.
Al-habsyi, S. Y. “Stock Screening Process.” Islamic Finance Bulletin, (2008, June): 24-30.
Al-Khali>l,  Ah}mad  ibn  Muh}ammad. al-Ashum  wa-al-Sanada>t  wa- Ah}ka>muh}a>  fi>  al-Fiqhi  al-Isla>mi .  Saudi  Arabia:  Da>r  Ibn  Al- Jauzi>, 2005.
Al-Nabha>ni>,  Taqi>  al-Di>n. al-Niza>m  al-Iqtis}a>di>  fi  al-Isla>m .  Beirut:
Dar al-Ummah, 2004.
Al-Sabatin, Yusuf. al-Buyu’ al-Qadimah wa al-Mu’asirah wa al-Burshat al-Mahalliyah wa al-Duwaliyyah . Beirut: Dar al-Bayariq, 2002.
Al-Sult}a>n,  Sa>lih}  ibn  Muh}ammad  ibn  Sulayma>n. al-Asham  h}ukmuh}a> wa-a>sa>ruha . Saudi Arabia: Da>r ibn Jauzi , 2006.
Al-Suwailem,  Sami.  “Towards  Objective  Measure  of  Gharar  in  Exchange.”
Islamic Economic Studies , Vol.7. No.1 dan 2, (April 2000): 80.
Arifin,  Johar. Kamus  Istilah  Pasar  Modal,  Akuntansi,  Keuangan,  dan  Perbankan.
Jakarta: Gramedia, 1999.
Babbie,  Earl. The  Practice  of  Social  Research. Belfast  California:  Wardswort Publishing, 1980.
Bapepam dan LK. “Sejarah Pasar Modal Syariah ,”
http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html. (artikel diakses 05 Januari 2016).
Donia,  M.  and  Marzban,  S..  “Identifying  Shariah-Compliant  Equities  a
Challenging  Task,  Global  Islamic  Finance,”  2008)  http://www.global- islamic-finance.com/2008/11/identifying-shariah-compliant- equities.html (diakses 06 Januari 2016).
Elfakhani, S and Hassan. “Performance of Islamic Mutual Funds , ” paper Presented of  Economic  Research  Forum, 12 th Annual  Conference , 19-21  Desember,
Kairo, (2005).
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003.
Gholamreza,  Zandi.  “Stock  Market  Screening:  An  Analogical  Study  on Conventional and Shariah-Compliant Stock Markets.” Asian Social Science ; Vol. 10, No. 22, (2014): 270.
Haas,  Robert,  Robert  Brady,  Barbara  Widstrand,  Screening  Investment  of
Stakeholders: SRI in USA, Social Investment Forum , (2003): 12-15.
120 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Hakim,  S.  and  M.  Rashidian.  "Risk  and  Return  of  Islamic  Stock  Market Indexes." Presented  at  the  International  Seminar  of  Nonbank  Financial
Institutions : Islamic Alternatives , Kuala Lumpur, Malaysia, (2004): 1.
Hanafi,  Syafiq  M.  Perbandingan  Kriteria  Syari’ah  Pada  Indkes  Saham  Syari’ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 45 No. II: 1406.
Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
Huda,  Nurul  dan  Nasution,  Mustafa  Edwin. Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah. Jakarta: Kencana, 2008.
Iqbal,  Zamir,  dan  Abbad  Mirakhor. An  Introduction  to  Islamic  Finance  Theori  and Practice (Jhon Willey & Sons (Asia) Pte. Ltd. 2011.
Islamic Capital Market Fact Finding Report OICU-IOSCO, Report Of The Islamic Capital  Market  Task  Force  of  The  International  Organization  of  Securities
Commissions (2004) .
http://islamic-finance.netmediaICM- IOSCOFactfinding Report.pdf, (artikel diakses 05 Januari 2016).
Jolly,  C..  “Ethical  Demands  and  Requirements  in  Investment  Management.” Business Ethics: A European Review, 2:4, (1993): 171–177.
Khatkhatay,  M.H.  and  Nisar,  S.  “Investment  in  Stocks:  A  Critical  Review  of
Dow Jones Shariah Screening Norms.” Paper presented at the International Conference on Islamic Capital Markets. (2007), http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/15404.pdf, (artikel diakses
06 Januari 2016).
Kurniawan,  Rizki    Dwi  dan  Nadia  Asandimitra.  dalam Analisis  Perbandingan Kinerja  Indeks  Saham  Syariah  dan  Kinerja  Indeks  Saham  Konvensional,  urnal Ilmu Manajemen | Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014.
Lang,  Leslie  dan  Young,  “Debt  and  Expropriation,” Working  Paper , www.yahoo.com2000. (akses 3 Juni 2015).
Latiffah,  Noor  Adam  dan  Nordin  Abu  Bakar.  “Shariah  Screening  Process  in Malaysia.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 ( 2014 ): 116.
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI-Pres, 2011.
Maiyaki,  Ahmad  Audu.  “Principles  of  Islamic  Capital  Market.” International Journal  of  Academic  Research  in  Accounting,  Finance  and  Management  Sciences Vol.  3,  No. 4,  (Oktober  2013).
Manan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyeleggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.
Mulyaningsih,  Yani.  “Kriteria  Investasi  Syariah  Dalam  Konteks  Kekinian.” dalam Jusmaliani, Ed., Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan
Empirik . Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index No: Peng-00343/BEI.OPP/05-2015
Popotte,  M.:  Industry  Snapshot:  Opening  the  Black  Box  of  Shariah  Stock Screening.”http://www.opalesque.com/OIFIArticle/96/the_Black_Bo x_of_Shariah_Stock850.html, (diakses 06 Januari 2016).
Rodney Wilson, “Islamic finance and Ethical Investment, International Journal of Social Economics.” Vol. 24 No. 11, (1997): 1325-1342.
Seif  El-Din  I  Taj  El-D.  Towards  an  Islamic  Model  of  Stock  Marke,  J.KAU:
Islamic Econ., Vol. 14, pp. 3-29, (2002): 25-26.
Siddiqi,  M.N  “Shariah.  Economics  and  the  Progress  of  Islamic  Finance:  The Role  of  Shariah  Experts.” 7th  Harvard  Islamic  Forum  on  Islamic  Finance , (2006).
Siddiqui,  R. Shari'ah  compliance,  performance,  and  conversion:  the  case  of  the  Dow  Jones Islamic Market Indexs . Chicago Journal of Internasional Law, 7(2), (2007):
496.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi , Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Soemitra, Andri. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana,
2014.
Sujono  dan  Abdurrahman. Metodologi  Penelitian,  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan.
Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
122 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol.2, No.2, 2017
Suryanto  Bagong  dan  Sutinah.  ed., Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2005.
Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syafiq M. Hanafi. “Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones Asy-Syir’ah,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan
Hukum Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011).
Torres, Maria Maria AŁngeles Fernandez-Izquierdo and Maria Rosario Balaguer Franch. “The social responsibility performance of ethical and solidarity funds: an approach to the case of Spain,” Business Ethics: A European Review Blackwell Publishing Ltd. Volume 13 Numbers ( 2004): 17.
Triyanta,  Agus.  “ Gharar ;  Konsep  dan  Penghindarannya  pada  Regulasi  Terkait Screening  Criteria di Jakarta  Islamic  Index. ” Jurnal  Hukum, No.  4  Vol.  17 Oktober (2010).
Usmani,  Mufti  Taqi.  “Principle  of  Shariah  Governing  Islamic  Investment Funds , ” http://www.albalagh.net/Islamic_economics/finance.shtml,
( artikel diakses 20 Mei 2015).
Warsito,  Ito.  “Peranan  Bursa  Efek  dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pembangunan  Ekonomi  Nasional,”  disampaikan  pada  Muktamar  III IAEI  dan  Seminar  Internasional  “Buil.ing  Strategic  Alliance  in  Islamic Economics,  Finance  and  Business  Policies,”  (Jakarta:  Kemenkeu  RI, 2015).
Wee  Ching  Pok,  “Analysis  of  Syariah  quantitative  screening  norms  among Malaysia  Syariah-compliant  stocks.” Investment  Management  and  Financial Innovations , Volume 9, Issue 2, (2012).
Wilson,  R.,    “Islamic  Finance  and  Ethical  Investmen.” International  Journal  of Social Economic, (1997): 24.
Zandi,  Gholamreza  dkk.  “Stock  Market  Screening:  An  Analogical  Study  on Conventional and Shariah-Compliant Stock Markets.” Asian Social Science ;
Vol. 10, No. 22, (2014): 270.