## Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

## Bagman Roy Manalu
Bea Cukai Kuala Tanjung Email: bagman.roy@customs.go.id

## Artikel info
Artikel history Diterima : 06-05-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 18-05-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 20-05-2022
Kata Kunci: keadilan restoratif; kepabeanan dan cukai; penegakan hukum
Keywords: restorative justice; customs and excise; law enforcement

## Abstrak
Penegakan  hukum  pidana  bidang  kepabeanan  dan  cukai  masih mentitikberatkan pada penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelaku. Penyelesaian perkara kepabeanan dan cukai seharusnya berfokus pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara karena Bea Masuk, Pajak Ekspor  (Bea  Keluar),  Pajak  Dalam  Rangka  Impor  (PDRI), dan  Cukai adalah  sumber-sumber  utama  pendapatan  negara.    Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  konsep  pemidanaan  pelaku  tindak  pidana kepabeanan  dan  cukai  dalam  perspektif  restorative  justice  serta implementasi  restorative  justice  dalam  penegakan  hukum  kepabeanan dan  cukai.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif melalui  studi  teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dalam  penulisan.  Hasil penelitian  ini  menyatakan  hambatan-hambatan  dalam  penerapan keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kepabeanan  dan cukai  diantaranya  peraturan  pelaksanaan  penghentian  penyidikan tindak  pidana  kepabeanan  dan  cukai  untuk  kepentingan  penerimaan negara  belum  ditetapkan,  ketentuan  pembayaran  sanksi  saat penelitian/penyelidikan  dan  persidangan  perkara  kepabeanan  belum diatur,  dan  pelimpahan  kewenangan  terkait  permintaan  dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan juga belum diatur.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  konsep  keadilan  restoratif  telah diadopsi dalam Hukum Kepabeanan dan Cukai tetapi hendaknya segera diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penghentian penyidikan untuk kepentingan keuangan negara agar pendekatan  keadilan  restoratif  dapat  diterapkan  dalam  penyelesaian perkara kepabeanan dan cukai.

## Abstract
The  enforcement  of  criminal  law  in  the  field  of  customs  and  excise  still focuses on imposing criminal penalties or sanctions against perpetrators. Settlement of customs and excise cases should focus on recovering losses in state revenues due to Import Duties, Export Taxes (Export Duties), Taxes in the Context of Imports (PDRI), and excise taxes are the main sources of state revenue. This study aims to examine the concept of criminalizing customs and  excise  criminals  in  the  perspective  of  restorative  justice  and  the implementation  of  restorative  justice  in  customs  and  excise  law enforcement. This study uses a normative juridical approach through the study of legal theories and legislation related to problems in writing. The results of this study state that the obstacles in the application of restorative justice  in  the  settlement  of  customs  and  excise  crimes  include  the implementing  regulations  for  stopping  the  investigation  of  customs  and excise crimes for the benefit of state revenues, the provisions for payment of  sanctions  during  the  investigation/investigation  and  trial  of  customs cases have not been regulated, and The delegation of authority related to requests and termination of investigations of criminal acts in the customs sector  has  also  not  been  regulated.  The  researcher  concludes  that  the concept of restorative justice has been adopted in Customs and Excise Law
but  legislation  should  be  issued  immediately  relating  to  procedures  for stopping investigations in the interest of state finances so that a restorative justice  approach  can  be  applied  in  the  settlement  of  customs  and  excise cases.
Koresponden author: Bagman Roy Manalu
Email: bagman.roy@customs.go.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Penegakan  hukum  dilakukan  sebagai  upaya  menegakkan  atau  memfungsikan  norma hukum  sebagai  aturan  perilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  (Burhanudin, 2018). Penegakan hukum  bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum,  dan kepentingan masyarakat (Moho, 2019). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum  dilakukan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana. Pada pokoknya semua perkara pidana di Indonesia harus diselesaiakan melalui proses peradilan  (Flora,  2018).  Penegakan  hukum  adalah  penjatuhan  pidana  atau  sanksi  terhadap pelaku tindak pidana (Purnomo & Gunarto, 2018).
Dalam lingkup hukum perpajakan, termasuk hukum kepabeanan dan cukai, penjatuhan pidana  dengan  hukuman  badan  (pidana  penjara  atau  kurungan)  tidak  ada  gunanya  tanpa kompensasi  atas  hilangnya  pendapatan  negara.  Penegakan  hukum  bidang  perpajakan, kepabeanan, dan cukai harus berbasis pada pemulihan penerimaan negara yang hilang (Kartika &  Saputra,  2021).  Hal  ini  karena  Pajak,  Bea  Masuk,  Pajak  Ekspor  (Bea  Keluar),  dan  Cukai merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang utama (Kemenkeu, 2021).
Pemulihan kerugian pada pendapatan negara dilakukan dengan metode asset recovery atau restorative justice . Ditjen Bea dan Cukai telah menerapkan pendekatan asset recovery di mana  narapidana  membayar  denda  secara  sukarela,  dan  jika  denda  tidak  dibayar,  aset narapidana  dirampas  atau  disita.  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  Nomor  B-397  Tahun  2019 memperkuat  sistem  di  mana  kejaksaan  wajib  mengeluarkan  instruksi  kepada  PPNS  Bea  dan Cukai agar mereka melakukan penelusuran aset pelaku tindak pidana dalam setiap penyidikan, blokade,  atau  penyitaan  harta  benda.  Langkah-langkah asset  recovery dilakukan  untuk mengoptimalkan  pemenuhan  pembayaran  pidana  denda  yang  akan  dijatuhkan  oleh  Hakim kepada terdakwa (Sari et al., 2021).
Selain asset  recovery ,  pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara kepabeanan  dan  cukai  menjadi  tantangan  untuk  diterapkan.  Keadilan  restoratif  tidak  hanya terfokus  pada  penanganan  akibat  dari  kegiatan  pidana,  tetapi  juga  menjadi  ciri  khas  negara Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat (Pradityo, 2016). Restorative justice selayaknya digali mendalam dan diimplementasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam perspektif restorative justice serta implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

## Metode Penelitian
Tinjauan  terhadap  implementasi konsep keadilan restoratif dalam  menangani  perkara kepabeanan  dan  cukai  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  mempelajari,  mengutip,  dan  menganalisis  teori hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  tertulis  melalui penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Bea  Cukai  Kuala  Tanjung  yang berada di Jalan Access Road PT Inalum Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka Kota, Kabupaten Batubara.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan  Hukum  Kepabeanan  dan  Cukai  dengan  Pidana  Penjara  dan  Pidana Denda
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (Ditjen  Bea  Cukai)  melaksanakan  penegakan hukum dalam upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang kepabeanan dan  cukai  tegak  dan  berfungsi  sebagaimana  semestinya.  Pelanggaran  atas  hukum kepabeanan dan cukai mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara (Winarno, 2013). Kerugian  Kepabeanan  dan  Cukai  berupa  Bea  Masuk,  Bea  Keluar,  Pajak  Dalam  Rangka Impor  (PDRI),  dan/atau  Cukai  yang  tidak  atau  kurang  dibayar.  Untuk  memastikan  Bea Masuk,  Bea  Keluar,  PDRI,  dan/atau  Cukai  yang  seharusnya  dibayar  masuk  kas  Negara, Ditjen  Bea  Cukai  melaksanakan  penegakan  hukum  dengan  tindakan  pencegahan, penindakan, penelitian, penyelidikan, dan penyidikan.
Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Ditjen  Bea  Cukai  dalam  kerangka  dan  cara  yang ditentukan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti,  yang  dengan  bukti  tersebut  dipergunakan  sebagai  petunjuk tindak pidana kepabeanan dan cukai yang terjadi sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Dasar hukum penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai diatur dalam Pasal 112  Undang-Undang  Kepabeanan,  Pasal  63  Undang-Undang  Cukai,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  1996  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Penyidik  PNS  Ditjen  Bea  Cukai  sebagai  subsistem  dari  sistem  peradilan  pidana Indonesia,  melaksanakan  penyidikan  tidak  hanya  berlandaskan  pada  Undang-Undang Kepabeanan  dan  Undang-Undang  Cukai,  tetapi  juga  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.  Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan cenderung mengarah pada  tujuan  “pembalasan”  yang  hanya  menitikberatkan  pada  penghukuman  pelaku kejahatan. Keadilan retributif atau punitif merupakan konsep dari sistim peradilan pidana Indonesia. Hukuman ini mengabaikan peran korban dalam proses penetapan kasus.
Secara  teori,  pemidanaan  diterapkan  sebagai  pembalasan,  pencegahan/penjeraan, atau gabungan keduanya. Pemidanaan yang dilakukan dengan menempatkan pelaku dalam penjara atau kurungan pada kenyataannya tidak efektif. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah  mantan  narapidana  yang  kembali  melakukan  tindak  pidana  yang  sama,  seperti narapidana  kasus  penyelundupan  yang  kembali  melakukan  kegiatan  kepabeanan  secara ilegal.  Pemidanaan  penjara/rutan  yang  tidak  efektif  disebabkan  oleh  kondisi  lembaga
pemasyarakatan  yang  kurang  ideal  yaitu overcapacity ,  sehingga  menghambat perkembangan narapidana secara efektif.  Pemidanaan dengan hukuman penjara/kurungan tidak mampu menjerakan pelaku tindak pidana.
Selain  itu,  penyelesaian  kasus  melalui  investigasi  menghabiskan  banyak  sumber daya. Proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan mengadili memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan kepabeanan  atau  cukai,  putusan  hakim  seringkali  dianggap  tidak  proporsional.  Bahkan hukuman  penjara  atau  penjara  meningkatkan  pengeluaran  atau  biaya  negara.  Akibatnya, proses  penyidikan  yang  berujung  pada  pemenjaraan  menjadi  sumber  pemborosan  atau inefisiensi.
Pemidanaan  berupa  pidana  denda  dalam  kasus  kepabeanan  dan  cukai  seringkali tidak  menutup  kerugian  pendapatan  negara.  Berdasarkan  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP,  jika pidana  denda  tidak  dibayar  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan.  Hakim mempertimbangkan  Pasal  30  ayat  (2)  ini  untuk  menjatuhkan  putusan  pidana  denda disubsider dengan pidana kurungan dalam perkara pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pidana denda yang disubsider dengan pidana kurungan memicu pelaku tindak pidana untuk lebih  memilih  menjalani  pidana  kurungan  daripada  membayar  pidana  denda.  Dengan demikian,  penegakan  hukum  kepabeanan  dan  cukai  dengan  pidana  penjara  dan  denda kurang memberikan kontribusi dalam fungsi penerimaan negara oleh Ditjen Bea Cukai.
Selain itu, pada Ditjen Bea Cukai melekat fungsi revenue collector yaitu penerimaan negara dengan mengoptimalkan pendapatan dari Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI, dan Cukai serta  mencegah  terjadinya  kebocoran  pendapatan  negara.  Mengingat  peran  penerimaaan negara  tersebut,  Ditjen  Bea  Cukai  dalam  melakukan  penegakan  hukum  pidana  idealnya lebih menitikberatkan pada upaya memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara.
2. Konsep Restorative Justice
Kata restorative justice telah ditemukan dalam sumber-sumber tertulis sejak abad 19.  Istilah  ini  kemudian  diperkenalkan  oleh  Albert  Eglash  yang  pada  tahun  1977 menggambarkan  tiga  pendekatan  berbeda  terhadap  keadilan,  yaitu:  keadilan  retributif, keadilan distributif dan keadilan restoratif.
Menurut Tony F. Marshall bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran hukum tertentu bekerjasama untuk menyelesaikan  permasalahan  secara  kolektif  tentang  bagaimana  menangani  akibat  dari pelanggaran yang dilakukan dan implikasinya di masa depan (Laksana, 2017).
Menurut  T.  J.  Gunawan,  Peradilan  rehabilitasi  merupakan  sebuah  konsep  yang merespon  perkembangan  sistem  peradilan  pidana  dan  merasa  perlunya  partisipasi masyarakat  dan marginalisasi  korban dalam sistem  peradilan pidana saat  ini (Abdurrifai, 2021).
Mahfud  MD  selaku  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan menjelaskan  bahwa  keadilan  restorative  dalam  penegakan  hukum  pidana  berarti menjadikan  hukum  sebagai  alat  konstruktif  untuk  keharmonisan  dalam  mengupayakan penyelesaian  perkara  secara  damai.  Lebih  lanjut  Mahfud  menjelaskan  bahwa  dalam pendekatan restorative justice, hukum tidak hanya untuk menentukan pemenang dan pihak yang kalah, dan bukan untuk menghukum pelaku, tetapi untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat luas (Chandra, 2014).
Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran/kejahatan  melalui  prosedur  keadilan  restoratif  lebih  memprioritaskan penanganan  akibat  dan  implikasi  yang  lebih  luas  dari  pelanggaran  tersebut.  Keadilan rehabilitasi  melibatkan  pemulihan  hubungan  antara  korban  dan  pelaku.  Korban  dapat menuntut  ganti  rugi,  tetapi  pelaku  dapat  menyatakan  pelanggarannya.  Pelaku  memiliki kesempatan untuk  menebus  kesalahan melalui kompensasi,  perdamaian,  pekerjaan sosial atau perjanjian lainnya.
3. Implementasi Restorative justice dalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia
Aparat  penegak  hukum  dalam  sistim  peradilan  pidana  Indonesia  telah  mulai mengimplementasikan  pendekatan  keadilan  restoratif  secara  terbatas.  Berdasarkan  Surat Edaran  Kapolri  No.  8  Tahun  2018,  Polri  menerapkan  prinsip restorative  justice dalam penyelesaian  kasus-kasus  tertentu.  Prinsip  keadilan  restoratif  diwujudkan  dalam  bentuk kesepakatan  damai  dan  pencabutan  hak  tuntutan  dari  pihak  korban.  Penyidikan  dapat dihentikan oleh penyidik setelah menerima permintaan mediasi dari pelapor (korban) dan tersangka  pelaku.  Penyidik  mengeluarkan  surat  penghentian  dan  keputusan  penghentian penyidikan  menyusul  adanya  permintaan  rekonsiliasi  antara  pelaku  dan  korban  (Surat Edaran Kapolri No. 8, 2018).
Kejaksaan Agung juga telah menerapkan penghentian tuntutan berdasarkan kaidah keadilan  restoratif.  Berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Agung  RI  Nomor  15  Tahun  2020 bahwa  perkara-perkara  tertentu  dihentikan  penuntutannya  apabila  telah  dilakukan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  (Khuzral, 2021). Sebelum mengajukan  berkas perkara ke pengadilan,  JPU juga memberikan  upaya  perdamaian  kepada  tersangka  dan  korban.  Penghentian  penuntutan karena keadilan restoratif ini melengkapi mekanisme penghentian penuntutan karena alasan hukum  dan  pengesampingan  perkara  untuk  kepentingan  umum  (seponering) (Peraturan Kejaksaan Agung No. 15, 2019).
Mahkamah Agung dalam Keputusan Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum) No. 1691  Tahun  2020  mengatur  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap  beberapa tindak  pidana  di  sidang  pengadilan.  Tindak  pidana  ringan  dapat  dilakukan  mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku, serta antara keluarga korban dan tokoh masyarakat. Hakim mengupayakan perdamaian baik saat awal persidangan maupun selama persidangan serta  mengedepankan  kaidah  keadilan  restoratif  dalam  pengambilan  keputusan.  Apabila perdamaian  tercapai,  hakim  memasukkan  perdamaian  tersebut  dalam  pertimbangan putusannya  (Keputusan Dirjen Badilum No. 1691, 2020).
Di bidang perpajakan, dokumen APBN Kita edisi Mei 2021  menyebutkan bahwa pendekatan restorative  justice diterapkan  dalam  dua  cara.  Pertama,  pengungkapan ketidakbenaran  perbuatan  (Pasal  8  ayat  (3)  UU  KUP  terakhir  diubah  dengan  UU  Cipta Kerja).  Kedua,  permohonan  pencabutan  penyidikan  dengan  mengganti  kerugian pendapatan negara dan denda (Pasal 44B UU KUP, terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja) (Kemenkeu, 2021).
4. Implementasi Restorative justice dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  maka  urgensi  penerapan  keadilan  restoratif  dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Pemidanaan  dengan  hukuman  penjara/kurungan  tidak  mampu  menjerakan  pelaku tindak pidana.
b. Proses  penyelidikan  sampai  dengan  pemenjaraan  menimbulkan  pemborosan  atau inefisiensi.
c. Pemidanaan  berupa  pidana  denda  dalam  perkara  kepabeanan  dan  cukai  sering  tidak memulihkan kerugian pada penerimaan negara. Pidana denda yang disubsider dengan pidana kurungan memicu pelaku tindak pidana untuk lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada melunasi pidana denda
d. Sebagai revenue  collector ,  Ditjen  Bea  Cukai  dalam  melakukan  penegakan  hukum kepabeanan dan cukai idealnya lebih berfokus pada upaya untuk membawa sebanyak mungkin sumber pendapatan ke kas negara. Prinsip Ultimate Remedium berlaku bagi penegakan hukum sebagai alternatif atau pilihan terakhir bagi penegakan hukum atau hukuman pidana.
e. Perkembangan  baru  penegakan  hukum  dalam  sistim  peradilan  pidana  di  Indonesia bahwa  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  bahkan  Ditjen  Pajak  telah  menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu.
Implementasi  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  hukum  kepabeanan  dan  cukai dapat  dilihat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kepabeanan  adalah semua  tentang  mengendalikan  pergerakan  barang  di  dalam  daerah  pabean  dan mengumpulkan pengiriman uang. Hukum positif Kepabeanan Indonesia (Undang-Undang Kepabeanan)  adalah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara yang dikenakan atas barang- barang tertentu yang sifat dan karakteristiknya diatur dalam Undang-Undang Cukai. Hukum positif  Cukai  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  (Undang-Undang Cukai) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.
Pejabat  tertentu  Ditjen  Bea  dan  Cukai  mempunyai  wewenang  khusus  sebagai Penyidik berdasarkan Pasal Pasal 112 (1) Undang-Undang Kepabeanan. Penyidik tersebut, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
Berdasarkan  Pasal  113  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepabeanan,  Menteri  Keuangan meminta Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan untuk  kepentingan  penerimaan  Negara.  Jaksa  Agung  dapat  menghentikan  penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan atas permintaan Menteri Keuangan tersebut.
Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan hanya dapat dilakukan setelah pelanggar membayar pajak impor yang belum atau belum dibayar, ditambah sanksi administrasi  empat  kali  lipat  atau  belum  dibayar.  Pajak  impor:  Ini  adalah  hukum kepabeanan yang diatur dalam Pasal 113 (2) Undang-Undang.
Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dapat dimaknai sebagai penerapan hukum pamungkas jika pemidanaan atau pemidanaan merupakan alternatif atau upaya  terakhir  untuk  menegakkan  hukum  kepabeanan  Indonesia.  Penerapan  ultimum remedium  dinilai  sebagai  perwujudan  keadilan  restoratif  dalam  hukum  kepabeanan Indonesia  dimana  pemulihan  kerugian  negara  sebagai  korban  menjadi  yang  prioritas. Namun,  peraturan  pelaksanaan  Pasal  113  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Kepabeanan,  sampai  tulisan  ini  diterbitkan,  belum  diterbitkan.  Tidak  adanya  peraturan pelaksanaan  tersebut  mengakibatkan  implementasi restorative  justice dalam  penegakan hukum kepabeanan belum pernah atau tidak dapat dilaksanakan.
Dalam  Undang-Undang  Cukai,  ketentuan  pidana  diatur  pada  Pasal  50,  Pasal  52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal  61,  dan  Pasal  62.  Dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan, penghentian  penyidikan  tindak  pidana  cukai  hanya  dilakukan  atas  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58.
Pejabat  tertentu  Ditjen  Bea  dan  Cukai  mempunyai  wewenang  khusus  sebagai Penyidik  berdasarkan  Pasal  63  ayat  (1)  Undang-Undang  Cukai.  Penyidik  tersebut, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
Cluster Cukai pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diatur  dalam  Bab  VII,  Pasal  14.  Dalam  rumusan  pasal  yang  mengatur  penghentian penyidikan,  Atas  permintaan  Kementerian  untuk  kepentingan  Pemerintah,  Jaksa  Agung dapat  menangguhkan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  cukai  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  64  (1)  dalam  jangka  waktu  paling  lama  enam  bulan  terhitung  sejak  tanggal surat ini dibuat. Exx Act karena perubahan UU HPP. Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) dinyatakan bahwa penghentian  penyidikan  untuk  kepentingan  penerimaan  negara dilakukan hanya atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54,  Pasal  56,  dan  Pasal  58,  setelah  pelaku  tindak  pidana  cukai  membayar  sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Dalam  hal  pengenaan  cukai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  (3),  tergugat dapat membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2). Lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (4) yang dinyatakan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  menjadi  pertimbangan  untuk  dituntut  tanpa  disertai  penjatuhan  pidana  penjara. Apabila  jumlah  yang  dibayar  oleh  tersangka  atau  terdakwa  tidak  mencapai  jumlah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  pada  tahap  penyidikan  sampai  dengan  persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Pasal 64 ayat (5), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa.
Dalam  rumusan  pasal  yang  mengatur  barang-barang  yang  berkaitan  dengan penyidikan,  barang  kena  cukai  yang  berkaitan  dengan  penghentian  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  cukai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  menjadi  barang milik  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  64  ayat  (6)  dan  barang-barang  lain  yang berkaitan  dengan  penghentian  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  cukai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi barang milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (7).
Pasal  14  UU  HPP  juga  mengatur  tentang  pelimpahan  kewenangan  terkait penghentian penyidikan. Rumusan Pasal 64 ayat (8) menyatakan bahwa Menteri dan Jaksa Agung  dapat  melimpahkan  kewenangan  lebih  lanjut  kepada  pejabat  yang  ditunjuk sehubungan dengan permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang meminta penghentian penyidikan kepada Dirjen  Bea  Cukai.  Jaksa  Agung  dapat  melimpahkan  wewnang  penghentian  penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Peraturan pelaksanaan tentang penghentian penyidikan tindak pidana Cukai dalam UU HPP, berdasarkan Pasal 64 ayat (9) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14 UU HPP menyisipkan Pasal 40B di antara Pasal 40A dan Pasal 41 Undang- Undang  Cukai.  Pasal  40B  Undang-Undang  Cukai  mengatur  tentang  penelitian  dugaan pelanggaran cukai. Rumusan Pasal 40B ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai. Dalam  hal  penyidikan  dugaan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  (1) menunjukkan adanya pelanggaran administratif di bidang cukai, maka diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 40b (Pasal 40) Bidang Eksternal.
Apabila  dari  hasil  penyidikan  terdapat  pelanggaran  Pasal  50,  Pasal  52,  Pasal  54, Pasal 56, dan Pasal 58 dan yang bersangkutan membayar sanksi administrasi, maka cukai harus dibayar tiga kali lipat, dugaan pelanggaran tersebut dapat tidak dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40B ayat (3).
Dalam  rumusan  pasal  yang  mengatur  barang  yang  terkait  penelitian  dugaan pelanggaran cukai. Barang yang terkait dengan dugaan pelanggaran dijelaskan dalam Pasal 40b (4) dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) sebagai milik pemerintah yang tidak dijamin. 3) Dapat ditetapkan bahwa itu adalah milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B (5).
Peraturan pelaksanaan tentang penelitian dugaan pelanggaran cukai dalam UU HPP, berdasarkan Pasal 40B ayat (6) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal  14  UU  HPP  yang  merubah  Pasal  64  dan  menambah  Pasal  40  B  Undang- Undang  Cukai  adalah  implementasi  penegakan  hukum  pidana  cukai  dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Pemulihan kerugian pendapatan negara  dilakukan  dengan  implementasi  keadilan  restoratif  dalam  hukum  cukai  Indonesia dimana  pemulihan  kerugian  negara  sebagai  korban  menjadi  yang  prioritas.  Wajib  pajak diberi  kesempatan  untuk  memperoleh  kembali  penghasilannya  yang  hilang  dengan membayar denda. Pasal 14 UU HPP juga sejalan dengan penerapan asas ultimum remedium dimana  pemidanaan  atau  sanksi  pidana  adalah  alternatif  atau  upaya  terakhir  dalam penegakan hukum cukai di Indonesia.
Pasal  64  Undang-Undang  Cukai  hasil  perubahan  oleh  Pasal  14  UU  HPP memberikan  kesempatan  kepada  wajib  bayar  saat  proses  penyidikan  dilaksanakan membayar sanksi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 40B Undang-Undang Cukai hasil penambahan oleh Pasal 14 UU HPP memberikan
kesempatan kepada wajib bayar, saat proses penelitian atau penyelidikan, membayar sanksi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar.
Jika dibandingkan antara ketentuan penghentian penyidikan pada Undang-Undang Cukai sebagaimana dirubah dengan UU HPP dengan Undang-Undang Kepabeanan, dapat dilihat bahwa ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana cukai lebih spesifik daripada ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana kebapeanan.
Tabel 1.
Perbandingan antara Ketentuan Penghentian Penyidikan pada Undang-Undang Cukai Sebagaimana dirubah dengan UU HPP dengan Undang-Undang Kepabeanan
No. Undang-Undang Kepabeanan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Keterangan 1.  Untuk  kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan  tindak pidana  di  bidang kepabeanan  (Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang
Kepabeanan).
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan  Menteri,  Jaksa Agung  dapat  menghentikan penyidikan  tindak  pidana  di bidang  cukai  paling  lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan  sejak  tanggal  surat permintaan (Pasal 64 ayat (1)
UU HPP). Persamaannya: Untuk kepentingan  penerimaan  negara, Jaksa  Agung  dapat  menghentikan penyidikan tindak pidana
Kepabeanan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan. Perbedaannya: Undang- Undang Kepabeanan tidak mengatur berapa lama Jaksa Agung harus  berhenti  menyidik  tindak pidana  Kepabeanan.  UU  HPP menetapkan batas waktu bagi Jaksa Agung  menghentikan  penyidikan tindak pidana Cukai yaitu 6 (enam) bulan  sejak  tanggal  permintaan Menteri Keuangan. 2.  Penghentian penyidikan  tindak pidana  di  bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi bea masuk  yang  tidak atau kurang dibayar,  ditambah dengan sanksi
Penghentian penyidikan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50, Pasal  52,  Pasal  54,  Pasal  56, dan  Pasal  58,  setelah  yang bersangkutan membayar sanksi  administratif  berupa denda  sebesar  4  (empat)  kali nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar (Pasal 64 ayat (2) UU HPP).
Persamaannya: penghentian penyidikan tindak pidana kepabeanan  dan  cukai  hanya dilakukan setelah yang bersangkutan  melunasi  kewajiban pembayaran kepabeanan dan cukai. Perbedaannya
meliputi kewajiban pembayaran dalam penghentian  penyidikan  tindak pidana  kepabeanan  sebesar  bea masuk  yang  tidak  atau  kurang dibayar  ditambah  dengan  sanksi administrasi  berupa  denda  empat kali  jumlah  bea  masuk  yang  tidak
administrasi berupa
denda  empat  kali jumlah  bea  masuk yang  tidak  atau kurang dibayar (Pasal  113  ayat  (2) Undang-Undang
Kepabeanan).
dibayar.  Kewajiban  pembayaran dalam penghentian penyidikan tindak pidana cukai sebesar sanksi administrasi  berupa  denda  empat kali  nilai  cukai  yang  seharusnya dibayar.  Serta  tidak  disebutkan secara  spesifik  pasal-pasal  tindak pidana  Kepabeanan  yang  dapat dihentikan penyidikannya sehingga ditafsirkan  semua  tindak  pidana kepabeanan dapat dihentikan penyidikannya. Tindak pidana Cukai  yang  dapat  dihentikan penyidikannya  hanya  Pasal  50, Pasal  52,  Pasal  54,  Pasal  56,  dan Pasal 58. 3. Dalam  hal  perkara  pidana telah dilimpahkan ke pengadilan,  terdakwa  tetap dapat membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Pasal 64 ayat (3) UU HPP). Undang-Undang Kepabeanan tidak mengatur  penghentian  penyidikan perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.  Perkara  pidana  Cukai yang telah dilimpahkan ke pengadilan,  terdakwa  tetap  dapat membayar sanksi administrasi. 4. Pembayaran sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) menjadi  pertimbangan  untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan  pidana  penjara (Pasal 64 ayat (4) UU HPP).
Perkara  pidana  cukai  yang  telah dilimpahkan  ke  pengadilan,  pada tahap penuntutan, pembayaran sanksi administrasi menjadi pertimbangan  untuk  dituntut  tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. 5. Dalam  hal  pembayaran  yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan  sampai  dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  atas pembayaran  tersebut  dapat diperhitungkan sebagai pembayaran  pidana  denda yang dibebankan kepada terdakwa  (Pasal  64  ayat  (5) UU HPP). Pembayaran  yang  telah  dilakukan tersangka  atau  terdakwa  tindak pidana cukai pada tahap penyidikan,  tahap  penuntuan,  dan pemeriksaan  sidang  tetapi  belum memenuhi kewajiban pembayaran, dapat diperhitungkan sebaggai pembayaran  pidana  denda  yang dibebankan kepada terdakwa.
6. Barang  kena  cukai  yang terkait  dengan  penghentian penyidikan  tindak  pidana  di bidang  cukai  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan  menjadi  barang milik negara (Pasal 64 ayat (6)
UU HPP).
Barang  bukti  berupa  barang  kena cukai  yang  terkait  penghentian penyidikan  tindak  pidana  cukai ditetapkan  menjadi  barang  milik negara. 7. Barang-barang lain yang terkait  dengan  penghentian penyidikan  tindak  pidana  di bidang  cukai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan  menjadi  barang milik negara (Pasal 64 ayat (7)
UU HPP).
Barang bukti berupa barang-barang lain  yang  terkait  penghentian penyidikan  tindak  pidana  cukai ditetapkan  menjadi  barang  milik negara. 8. Menteri  dan  Jaksa  Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk, terkait permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  (Pasal 64 ayat (8) UU HPP). Menteri  Keuangan  dan  Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan  lebih  lanjut  kepada pejabat  yang  ditunjuk,  bisa  Dirjen Bea Cukai atau Jaksa Agung Muda Pidana  Khusus,  terkait  permintaan dan penghentuan penyidikan tindak pidana  cukai.  Sampai  dengan artikel ini dipublikasikan, pelimpahan  wewenang  tersebut belum diterbitkan. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan  Pemerintah  (Pasal 64 ayat (9) UU HPP). Peraturan  pemerintah  mengenai penghentian  penyidikan,  sampai dengan  artikel  ini  dipublikasikan, belum diundangkan.
5. Hambatan-Hambatan  dalam  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
a. Peraturan  pelaksanaan  penghentian  penyidikan  tindak  pidana  Kepabeanan  dan  Cukai untuk kepentingan penerimaan negara belum ditetapkan.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sarwirini  (2014)  yang  menjelaskan bahwa untuk memperoleh penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya  untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  wajib  pajak  harus  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Menteri  Keuangan  dengan  tembusan  kepada
Direktur  Jenderal  Pajak.  Surat  Permohonan  dilampiri  dengan  pernyataan  yang  berisi pengakuan  bersalah  dan  kesanggupan  melunasi  pajak  yang  belum  dibayar  (Sarwini, 2014).  Hal  ini  sesuai  dengan  PMK  Nomor  55/PMK.03/2016  tentang  tata  cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana Perpajakan.
Prinsip Ultimum  Remedium dan  Konsep  Keadilan  Restoratif  memang  sudah diadopsi dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 64 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Cukai.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 tentang  Kepabeanan  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995 serta berlaku pada tanggal 01  April  1996.  Namun  demikian,  ketentuan  lebih  lanjut  dan  tata  cara  penghentian penyidikan untuk kepentingan negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sampai dengan artikel ini dipublikasikan, belum ada  ditetapkan.  Ketiadaan  PP  dan  PMK  tersebut  mengakibatkan  penghentian penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagai  penerapan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif    dan  ultimum  remedium  belum atau tidak pernah dilakukan.
Upaya  mengatasi  kendala  tersebut,  PP  dan  PMK  harus  segera  memberikan tambahan ketentuan dan tata cara penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai untuk kepentingan  pemerintah.  Dengan  mengadaptasi  PMK  NOMOR  55  /PMK.03/2016 tentang  tata  cara  permintaan  penghentian  penyidikan  tindak  pidana  Perpajakan  ke konteks  Kepabeanan  dan  Cukai,  diusulkan  Tata  Cara  Penghentian  Penyidikan  untuk Kepentingan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai berikut.
Untuk  menghentikan  penyidikan,  pembayar  mengajukan  permohonan  kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Administrasi Umum Kepabeanan. Permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Diajukan  secara  tertulis  dengan  bahasa  Indonesia  yang  menyatakan  pengakuan bersalah  dan  pelunasan  pajak  dan  denda  administrasi  yang  belum  dibayar  atau kurang atau tidak dapat dikembalikan.
2) Ditandatangani oleh pembayar dan tidak dapat diotorisasi.
3) Melampirkan  bukti  pelunasan  bea  masuk,  bea  keluar,  bea  masuk  dan  cukai  yang belum  atau  kurang  atau  tidak  dapat  dikembalikan,  serta  besarnya  sanksi administrasi.
Setelah  menerima  permohonan  wajib  bayar,  Menteri  Keuangan  mewajibkan Administrasi  Umum  Kepabeanan  untuk  mengkaji  dan  memberikan  pendapat  tertulis sebagai  bahan  pengambilan  keputusan.  Untuk  memenuhi  persyaratan  Menteri Keuangan,  Direktur  Administrasi  Umum  Kepabeanan  harus  menyampaikan  secara tertulis kepada Menteri Keuangan temuan dan pendapat, yang paling sedikit memuat:
1) nama Wajib Bayar;
2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
3) nama tersangka;
4) kedudukan/jabatan tersangka;
5) tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang disangkakan;
6) tahapan perkembangan Penyidikan;
7) jumlah Bea Masuk, Pajak Ekspor (Bea Keluar), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) denda  administrasi  yang  belum  dibayar  atau  kurang  dibayar  atau  tidak  dapat dikembalikan.
8) kebenaran pelunasan jumlah yang tercantum dalam bukti pelunasan Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI dan Cukai dan/ atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan bukti pelunasan tersebut; dan
9) pendapat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Berdasarkan  permohonan  wajib  bayar  dan  dengan  mempertimbangkan  hasil penelitian dan pendapat  tertulis dari Direktur Jenderal  Bea Cukai, Menteri Keuangan memutuskan  untuk  menyetujui  atau  menolak  permohonan  pembayaran  wajib.  Dalam hal  Bendahara  menyetujui  permohonan  wajib  bayar,  Bendahara  mengajukan  kepada Jaksa  Agung  permintaan  penghentian  penyidikan  dengan  Bea  Masuk,  Bea  Keluar, PDRI  dan  cukai  dan/atau  alat  bukti  pembayaran  administratif  lainnya  yang dipersamakan  dengan  bukti  pelunasan.  Dalam  hal  Menteri  Keuangan  menolak permohonan,  maka  Menteri  Keuangan  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pembayar;  pelunasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Surat  Keterangan  Bebas  Bea Masuk,  Bea  Keluar,  PDRI  dan  Cukai  dan/atau  fasilitas  administrasi  lainnya  yang dipersamakan  dengan  Surat  Setelmen  adalah  bea  masuk,  bea  keluar,  PDRI  dan/atau lebih bayar.
Untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas  permintaan  Menteri  Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan dalam waktu paling lama enam (enam) bulan  sejak  tanggal  surat  permintaan.  Apabila  Jaksa  Agung  memutuskan  untuk menerima  permintaan  penghentian  penyidikan,  Menteri  Keuangan  memberitahukan secara  tertulis  kepada  pembayar  melalui  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai; menghentikan  proses  penyidikan  terhadap  pembayar  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Jika  Jaksa  Agung  memutuskan  untuk  menolak  permintaan penghentian penyidikan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Menteri  Keuangan  memberitahukan  kepada  pembayar  secara  tertulis  melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2) Proses penyidikan terhadap pembayar akan tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pelunasan  sebagaimana  tercantum  dalam  bukti  pelunasan  tersebut  merupakan kelebihan  pembayaran  Bea  Masuk,  Bea  Keluar,  PDRI  dan/atau  Cukai  dan/  atau sarana  administrasi  lainnya  yang  setara  dengan  voucher  pembayaran  adalah kelebihan pembayaran pajak.
Dalam  hal  permintaan  penghentian  penyidikan  dikembalikan  oleh  Kejaksaan Agung  untuk  dilengkapi  dan/atau  diperbaiki,  Sekretaris  Perbendaharaan  mengajukan kembali permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung untuk jangka waktu 6 (6) bulan terhitung sejak tanggal dari pengajuan surat permohonan.
b. Ketentuan  pembayaran  sanksi  saat  penelitian/penyelidikan  dan  persidangan  perkara kepabeanan belum diatur.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sarwirini  (2014)  yang  juga menjelaskan bahwa  Ditjen Pajak dalam setiap kebijakannya sudah mengadopsi nilai- nilai  restoratif  dalam  rangka  penegakan  hukum  pajak,  baik  dalam  upaya  penagihan
pajak, upaya pemeriksaan/penelitian pajak, bahkan upaya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. (Sarwirini, 2014). 6
Pasal 14 UU HPP merubah Pasal 64 Undang-Undang Cukai ayat (4) menjadi: Dalam  hal  perkara  pidana  telah  dilimpahkan  ke  pengadilan,  terdakwa  tetap  dapat membayar  sanksi  administratif.  Pasal  40B  Undang-Undang  Cukai  hasil  penambahan oleh  Pasal  14  UU  HPP  memberikan  kesempatan  kepada  wajib  bayar,  saat  proses penelitian atau penyelidikan, membayar sanksi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar.
Dalam Undang-Undang Kepabeanan, hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan dan kesempatan wajib bayar saat proses penelitan dan penyelidikan untuk membayar sanksi belum diatur. Undang-Undang Kepabeanan sebaiknya diamandemen untuk mengakomodir hal ini.
c. Pelimpahan wewenang penghentian penyidikan perkara kepabeanan dan cukai Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Indrawati  &  Menezes,  2018)  yang menyarankan  untuk  kepentingan  penerimaan  Negara,  Penyidik  dapat  menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang Cukai. Pemberhentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai hanya dapat dilakukan setelah pihak yang bersangkutan membayar empat kali  lipat  lebih  besar  dari  cukai  dan/atau  cukai  dan  sanksi  administrasi  yang  belum dibayar, atau cukai yang belum dibayar.
Kebijakan  hukum  khususnya  undang-undang  kepabeanan  dan  cukai  bahwa penghentian penyidikan masih kewenangan Kejaksaan sebagaimana Pasal 14 UU HPP dan Pasal 113 UU Kepabeanan. Pasal 14 UU HPP merubah Pasal 64 Undang-Undang Cukai  ayat  (8)  menjadi:  Menteri  dan  Jaksa  Agung  dapat  melimpahkan  kewenangan lebih  lanjut  kepada  pejabat  yang  ditunjuk,  terkait  permintaan  dan  penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk, bisa Dirjen Bea Cukai  atau  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Khusus.  Namun,  sampai  dengan  artikel  ini dipublikasikan,  pelimpahan  wewenang  tersebut  belum  ditetapkan.  Sebaiknya pelimpahan wewenang ini segera ditetapkan agar proses penghentian penyidikan lebih mudah dilakukan.
Dalam  Undang-Undang  Kepabeanan,  hal  pelimpahan  kewenangan  terkait permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan juga belum diatur  dalam  Undang-Undang  Kepabeanan.  Sebaiknya  Undang-Undang  Kepabeanan diamandemen untuk mengakomodir hal ini dan peraturan pelaksanaannya juga segera ditetapkan.

## Kesimpulan
Hukum Kepabeanan telah mengadopsi konsep keadilan restoratif pada Pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Prinsip keadilan restoratif juga telah diadopsi, bahkan  lebih  terperinci,  dalam  hukum  cukai  pada  Pasal  14  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  yang  merubah  Pasal  64  dan  menambah  Pasal  40B  Undang-Undang Cukai.
Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kepabeanan dan cukai, hendaknya segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penghentian penyidikan untuk kepentingan keuangan negara dan  pelimpahan  wewenang  permintaan  dan  penghentian  penyidikan  untuk  kepentingan keuangan  negara  dari  Menteri  Keuangan  dan  Jaksa  Agung.  Hal  perkara  pidana  kepabeanan telah  dilimpahkan  ke  pengadilan  dan  kesempatan  wajib  bayar  saat  proses  penelitan  dan penyelidikan  untuk  membayar  sanksi  juga  harus  segera  diakomodir  dalam  amandemen Undang-Undang Kepabeanan.

## Bagman Roy Manalu

## Bibliografi
Abdurrifai,  A.  (2021). Esensi  Diversi  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Terhadap  Harta Benda . Universitas Hasanuddin.
Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 4 (2), 50–67. https://doi.org/doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25
Chandra,  S.  (2014).  Politik  Hukum  Pengadopsian  Restorative  Justice  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 255–277.
Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142–158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158
Indrawati,  I.,  &  Menezes,  B.  (2018).  Penerapan  asas  ultimum  remidium  dalam  penegakan hukum pidana di bidang cukai. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 11–20.
Kartika,  S.  D.,  &  Saputra,  N.  P.  (2021). Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Penanganan  Aset Tindak Pidana . Publica Indonesia Utama.
Kemenkeu.  (2021). Dokumen  APBN  Kita  edisi  Mei  2021 .  Www.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
Keputusan Dirjen  Badilum  No. 1691. (2020). Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif . Badilum.Mahkamahagung.Go.Id. badilum.mahkamahagung.go.id
Khuzral,  M.  (2021). Efektivitas  Penerapan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) . UMSU.
Laksana,  A.  W.  (2017).  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum , 4 (1), 57–64.
Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa , 13 (1).
Peraturan  Kejaksaan  Agung  No.  15.  (2019). Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  Nomor  B-397 Tahun 2019. Tuntutan Pidana Denda di Bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai .
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (3), 319–330. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330
Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Kasus  Di  Polres  Tegal). Jurnal  Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 45–52.
Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di  Kejaksaan Negeri
Muaro Jambi. PAMPAS: Journal
of Criminal Law , 2 (2), 54–67. https://doi.org/doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716
Surat  Edaran  Kapolri  No.  8.  (2018). Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian Perkara Pidana . https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN.pdf
Winarno,  J.  (2013).  Tarif  Bea  Masuk  Atas  Barang  Impor  Berdasarkan  Undang-Undang Kepabeanan. Jurnal Independent , 1 (2), 1–7. https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.7