## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS-MAKASSAR

## THE VIEWS OF ISLAMIC LAW REGARDING THE UANG PANAI’ IN BUGIS- MAKASSAR WEDDING TRADITION

## Zahrum N.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: 21203012037@student.uin-suka.ac.id

## Anita Marwing
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Indonesia Email: anitamarwing@iainpalopo.ac.id
Keywords : ABSTRACT Bugis-Makassar, tradition, Islamic Law, Panai’ Money This  study  aims  to  find  out  the  views  of  Islamic  law  regarding  the tradition  of  giving  Uang  Panai’  in  Bugis  weddings.  This  study  uses  a normative  juridical  approach  (library  research).  The  results  of  this study indicate that Uang Panai’ and Mahar in the tradition of the Bugis- Makassar  community  are  an  inseparable  unit  in  marriage.  If  a  man wants to propose to a woman, it is obligatory for him to provide a dowry along  with  the  Panai’  money.  Because  Uang  Panai’  is  intended  as  a wedding  fee  without  which  the  marriage  process  will  be  canceled.  In Islam,  the  law  of giving  Uang  Panai’ as  a  form  of  walīmah  (wedding reception costs) is permissible ( mubah ). However, in this case, walīmah activities in Islamic law should not be carried out excessively, even to the  point  of  burdening  the  men.  If,  burdening  the  male  party,  this tradition has violated Islamic law because it has made it difficult to carry out  a  marriage.  Therefore,  giving  Uang  Panai’  is  a  form  of wata'awmanu  alal  birri  (and  please  help  you  in  doing  good  deeds) because  it  really  helps  the  woman's  family  carry  out  the  wedding ceremony. The conclusion of this study is that the giving of Uang Panai’ in a Makassar Bugis marriage is permissible if it is not excessive and does not conflict with the Qur'an and Hadith. Kata kunci : ABSTRAK Bugis-Makassar, tradisi, Hukum Islam, Uang Panai’
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pandangan  hukum  Islam tentang  adanya  tradisi  pemberian  uang panai’ dalam  pernikahan  suku Bugis.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif (penelitian kepustakaan). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai’ dan mahar dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar  merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dalam perkawinan. Jika seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan, diharuskan baginya untuk memberikan  mahar  beserta  uang panai’ nya.  Sebab  uang panai’ ini bertujuan  sebagai  biaya  pernikahan  yang  tanpanya  proses  perkawinan akan dibatalkan. Dalam  Islam, hukum pemberian uang panai’ sebagai bentuk walīmah (biaya resepsi pernikahan) itu diperbolehkan (mubah). Namun dalam hal ini, kegiatan walīmah dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan  secara  berlebihan,  bahkan  sampai  memberatkan  pihak  laki- laki. Jika, memberatkan pihak laki-laki, tradisi tersebut telah melanggar syariat  Islam  karena  telah  mempersulit  dilaksanakannya  sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pemberian uang panai’ termasuk salah satu bentuk wa ta’āwanū ‘ala al-bir (dan tolong menolonglah kamu dalam

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengerjakam  kebajikan)  karena  sangat  membantu  pihak  keluarga perempuan melaksanakan pesta perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini, pemberian uang panai’ dalam pernikahan suku Bugis-Makassar di perbolehkan jika tidak berlebih-lebihan serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis.
Diterima : 28 Apri 2023; Direvisi : 19 Juli 2023; Disetujui : 26 Juli 2023; Tersedia online : 25 Agustus 2023
How to cite: Zahrum N., Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 , No. 2 (2023): 266-282. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.935.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dalam  Bab  1  Dasar  Perkawinan  Pasal  1  disebutkan  bahwa  “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 1 Sedangkan  perkawinan  menurut  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  disebut  Pernikahan,  yaitu  “akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqon gholidzon untuk mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 2 Hukum mengenai Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang Perkawinan  menyatakan bahwa  “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam  perumusan  tersebut  sahnya  perkawinan  jika  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan hukum  dari  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing. 3 Dalam  hukum  perkawinan Islam dasar hukumnya berasal dari al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur tentang Perkawinan adalah QS. Al-Nisā’/4: 1
ْ نِم َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْ نِم َقَلَخَّو ٍةَدِحاَّو ٍسْفَّ ن ْنِ م ْمُكَقَلَخ ْيِذَّلا ُمُكَّبَر اْوُقَّ تا ُساَّنلا اَهُّ يَآيٰ ۚ اء ۤا َسِنَّو ااْيِْثَك  الًاَجِر اَمُه
هِب َنْوُلَء ۤا َسَت ْيِذَّلا َٓ للّا اوُقَّ تاَو َماَحْرَْلًاَو َّنِا َٓ للّا َناَك ْيَلَع ُك اابْ يِقَر ْم
Terjemahnya:
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  istrinya;  dan  dari pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkanlaki-laki  dan  perempuan  yang banyak.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama- Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. Al- Nisā’/4: 1). 4
1 “Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).
2 Mahkamah  Agung  RI,  “Kompilasi  Hukum  Islam  BAB  II  Pasal  2  Tentang  Dasar-Dasar Perkawinan” (2011).
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sebagaimana ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia yang banyak dengan tujuan untuk saling menjaga hubungan silaturahmi antara sesama  manusia,  melangsungkan  kehidupan,  serta  bertakwa  kepada  Allah  swt.  dengan cara  melangsungkan  perkawinan,  Di  mana  dalam  Islam  perkawinan  merupakan  suatu bentuk dari ibadah kepada Allah swt.
Implementasi  Perkawinan  di  Indonesia  sangat  bervariasi  mulai  dari  syarakt hingga  prosesinya.  Hal  ini  diakibatkan  karena  Indonesia  menganut  beberapa beranekaragam suku, adat, ras, dan agama yang masing-masing memiliki peranan yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan perkawinan. Tak terkecuali yang berada di  Sulawesi  Selatan,  Di  mana  sistem  perkawinan  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  amat kental  dengan  adat  suku  Bugis-Makassar  dan  dikenal  sebagai  salah  satu  tradisi  yang sangat kompleks, sebab memiliki serangkaian prosesi yang begitu panjang dan memiliki persyaraktan yang sangat ketat. 5
Perkawinan dalam tradisi suku Bugis disebut pa’bungtingan . Menurut masyarakat Bugis pa’bungtingan merupakan  sebuah  upacara  perkawinan  yang  dipengaruhi  oleh ritual-ritual  sakral  dengan  tujuan  agar  perkawinan  berjalan  dengan  lancar  dan pernikahannya  mendapat  berkah  dari  Allah  swt.  Tradisi  suku  Bugis  sebelum  prosesi pa’bungtingan dilakukan,  terdapat  beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  calon mempelai  laki-laki,  antara  lain  yaitu Ma’manu-manu,  Massuro ,  dan Patenre  Ada . Ma’manu-manu merupakan  proses  menyelidiki  secara  diam-diam  oleh  pihak  calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai perempuan. Massuro merupakan  proses pinangan secara resmi oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada  calon  mempelai  perempuan. Patenre  Ada merupakan  proses  penentuan  hari pernikahan.  Dalam  proses  penentuan  hari  perkawinan  umunya  dibarengi  dengan kesepakatan  tentang  besarnya  mas  kawin  dan  uang  belanja.  Uang  belanja  dalam  suku Bugis disebut dengan Uang Panai’ . 6
Uang panai’ merupakan sejumlah uang yang diberikan secara wajib oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, yang dipergunakan untuk  biaya  resepsi  perkawinan  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  ketegori  mahar. Masyarakat  Bugis  yang  berada  di  Sulawesi  Selatan  umumnya  beranggapan  bahwa pemberian uang Panai’ dalam perkawinan merupakan suatu hal yang wajib tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab dalam tradisi suku Bugis mahar dan uang panai’ merupakan satu kesatuan yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Jadi apabila seorang laki-laki hendak meminang seorang perempuan Bugis maka hendak memberikan mahar beserta uang panai’ nya. 7
Dalam Islam tidak diatur tentang kewajiban seorang laki-laki dalam memberikan uang panai’ ,  melainkan  yang  diwajibkan  hanyalah  memberikan  sebuah  mahar  kepada
5 Ahmad Muhajir, “Pandangan Tokoh Nasyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ Panai’ Dalam Pernikahan Adat Suku Makssar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi Di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa  Kabupaten  Maros”  (Skripsi  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2017).
6 M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis”,” Jurnal Sosial Budaya 16, no. 01 (2019): 26.
7 Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi” (Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seorang perempuan yang akan dinikahinya. Sebagaimana perintah Allah swt. dalam QS. Al-Nisā’/4: 4
ْۤيِرَّم اا ۤ ْيِنَه ُهْوُلُكَف ااسْفَ ن ُهْنِ م ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َْبِْط ْنِاَف ۗ اةَلِْنِ َّنِهِتٓقُدَص َء ۤا َسِ نلا اوُتٓاَو اا Terjemahnya:
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian  yang  penuh  kerelaan.  Kemudian,  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu  sebagian  dari  (maskawin)  itu  dengan  senang  hati,  maka  terimalah  dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. Al-Nisā’/4:4). 8
Dalam  firman  Allah  di  atas  menjelaskan  tentang  kewajiban  seorang  laki-laki dalam  memberikan  sebuah  mahar  kepada  seorang  perempuan  yang  akan  dinikahinya dengan  penuh  kerelaanya.  Selain  Allah  mewajibkan  memberikan  mahar  juga  akan bermanfaat  bagi  seorang  perempuan  karena  mahar  tersebut  akan  sepenuhnya  menjadi milik calon istri dan hanya dapat diberikan kepada suaminya apabila istrinya rela untuk memberikannya.
Persoalan  tentang  mahar  telah  diatur  dengan  baik  dalam  Islam.  Di  mana  Islam mengajarkan  bahwa  mahar  yang  paling  baik  yaitu  mahar  yang  dapat  mempermudah. Sebab  Keberkahan terdapat pada kemudahan dan kelapangan dada. Jadi mahar terbaik adalah yang tidak menyulitkan calon suami demi mendapatkan keberkahan dari proses penikahananya. Sebagaimana dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam ahmad, dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.  Dalam  hadis nabi  tersebut  kata mudahnya mahar tidak  selamanya  murah  dan  sedikit.  Misalnya,  mahar  yang  paling  masyhur  adalah seperangkat  alat  salat.  Tidak  mesti  demikian.  Calon  suami  yang  mudah  mengeluarkan duit 100 juta, maka mahar 100 juta bukanlah hal yang menjauhkan keberkahan darinya. Rasulullah mencontohkan hal demikian. Mahar beliau kepada istrinya rata-rata sebesar 12,5  Uqiyah.  Kalau  diuangkan  di  zaman  sekarang  sekitar  Rp  100  juta.  Namun  tidak sedikit pula sahabat yang menikah dengan mahar yang relatif murah. Abdurrahman bin ‘Auf menikah di Madinah, maharnya adalah emas sebiji. Ali bin Abi Ṭalib ra. menikah dengan Fatimah maharnya adalah baju besi. Jumlah kuantitas mahar tidak disyaraktkan, yang disyaraktkan adalah kemudahannya. 9
Namun  realita  yang  terjadi  di  tradisi  pernikahan  suku  bugis  cenderung  tidak begitu memberikan kemudahan dalam proses perkawinannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian uang panai’ dalam nominal yang besar ketimbang mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah uang panai’ yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah beberapa permasalahan sosial seperti,  banyak  di  antara  pemuda yang  gagal  untuk  menikah  diakibatkan  ketidaksanggupan  untuk    dapat  menyanggupi jumlah  uang panai’ yang  diberikan.  Bahkan  yang  lebih  parah  lagi,  tidak  jarang  dari pasangan  tersebut  malah  melakukan  aksi  kawin  lari  atau  masyarakat  suku  Bugis menyebutnya  dengan  sebutan silariang .  Penyebab  tingginya  jumlah  uang panai’ yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, di
8 Kementrian Agama RI , Al-Qur’an Dan Terjemahnya .
9 Ahmad  Ridha  Jafar,  “Uang  Panai’  Dalam  Sistem  Perkawinan  Adat  Bugis  Makassar  Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
antaranya adalah status sosial calon istri serta tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri.
Permasalahan yang akan diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum  Islam  terhadap  Uang Panai’ dalam  tradisi  Pernikahan  Suku  Bugis-Makassar? Dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ yang ada dalam tradisi pernikahan Suku Bugis-Makassar. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  ini  fokus  pada  meneliti  bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.
Dalam  penelitian  ini  akan  mencari  tahu  tentang  informasi  dengan  penelitian sebelumnya  sebagai  bahan  perbandingan,  dengan  melihat  kekurangan,  dan  kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.  Adapaun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain:
1. Penelitian yang dibuat oleh Ahmad Ridha, (2017), Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul : Uang Panai’ Dalam Sistem Perkawinan  Adat  Bugis-Makassar  Perspektif  Hukum  Islam.  Skrisi  ini  mengkaji tentang pandangan hukum  Islam tentang uang panai’ dalam perkawinan  adat  Bugis Kabupaten  Wajo.  Penelitian  ini  menitip  beratkan  kepada  adanya  tradisi  pemberian uang panai’ dalam  pernikahan  yang  ada  di  Kabupaten  Wajo  yang  mengharuskan kepada calon mempelai laki-laki. Sebab apabila tidak ada uang panai’ maka tidak ada suatu perkawinan.
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Iqabal  dan  Sudriman,  (2023),  Jurnal Inspiratif Pendidikan, dengan judul: Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kacamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng)”.  Dalam  penelitian  ini  mencoba menganalisa  terkait  dengan  keududkan  hukum  uang panai’ dan  mahar  dalam  Islam yang ada di Desa Limpomajang, kecamatan marioriawa, kabupaten Soppeng. Di mana ditemukan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dipenuhi dan diserahkan oleh  calon  mempelai  pria  kepada  calon  mempelai  wanita  Sedangkan  uang  panaik adalahpemberian sejumlah uang dari calon mempelailaki-laki kepada calon mempelai laki-laki calon mempelai sebagai biaya walīmah .
3. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Nur Avita, (2019) Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  dengan  Judul  Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone). Dalam penelitian ini ingin mencari tahu tentang pandangan hukum Islam terhadap uang panai’ yang ada dalam perkawina masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Di mana di ketahui bahwa dalam Islam pemberian mahar hukumnya dibolehkan,  sebab  tidak  diatur  di  dalam  syariat  Islam  tentang  adanya  larangan memberikan uang panai’ dalam perkawinan.
Dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat kemiripan dengan objek yang peneliti teliti. Namun penyajian datanya dengan penelitian sebelumnya  terdapat  perbedaan.  Adapun  Originalitas  dari  penelitian  yang  penulis  buat lebih menekankan kepada literatur-liteatur yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Dari beberapa penelitian sebelumnya lebih kepada penelitian lapangan sedangkan yang peneliti  gunakan  menekankan  kepada  penelitian  kepustakaan.  Meskipun  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kepustakaan  namun  menjadi  pembeda  dari  pada  penelitian sebelumnya  adalah  dalam  penelitian  ini  lebih  menguraikan  secara  tekstual  tentang

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kebolehan memberikan uang panai’ kepada calon mempelai laki-laki dalam Islam. Selain itu dalam penelitian ini mencoba mencari tau dari beberapa literatur tentang perbandingan mahar dengan uang panai’ .

## PEMBAHASAN

## A. UANG PANAI’ DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR
Uang Panai’ atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan dui’ menre’ (uang balanca / uang acara) merupakan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki- laki  (calon  suami)  pada  saat mappettuada (proses  penerimaan  lamaran)  kepada  pihak mempelai perempuan (calon istri) . Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui  kerelaan  atau  kesanggupan  berkorban  dari  pihak  laki-laki  sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. 10
Dalam sejarah lahirnya tradisi Uang Panai’ atau dalam bahasa bugis disebut doi menre’ (uang acara) tentu tidak terlepas dari sejarah yang pernah terjadi di daerah suku Bugis-Makassar. Lahirnya tradisi Uang Panai’ diawali pada masa kerajaan Gowa Tallo abad  ke  XVII  yang  diketahui  bahwa  kerajaan  Gowa  mencapai  puncaknya  bahkan hegemoni dan supremasi di daerah Sulawesi Selatan, hingga ke daerah Indonesia bagian timur. Di mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang hendak melamar keluarga dari keturunan  bangsawan  atau  raja,  tetapi  pada  saat  itu  dia  diharuskan  untuk  membawa seserahan  yang  menunjukkan  kemampuannya  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan kenyamanan bagi calon istrinya kelak. Adanya pemberian mahar oleh seorang laki-laki tersebut bertujuan untuk mengangkat derajatnya dari seserahan itu yang dikemas dalam bentuk uang panai’ yang bersifat wajib. Sejak saat itu uang panai’ kemudian berkembang secara pesat hingga lapisan kasta paling bawah. Bahkan apabila ingin melamar seorang perempuan  dari  masyarakat  suku  Bugis,  maka  masyarakat  memiliki  anggapan  tentang uang Panai’ yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak perempuannya. 11
Uang Panai’ dalam  tradisi  suku  bugis  telah  menjadi  aturan  main  yang  bersifat wajib  dipenuhi  oleh  seorang  laki-laki  yang  hendak  melamar  seorang  perempuan  calon suami. Hal Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan serta penghormatan kepada calon istri  beserta  keluarganya.  Adanya  uang panai’ yang  diberikan  oleh  seorang  laki-laki dipandang sebagai nilai sosial atau derajat sosial di tengah masyarakat, bahkan ada sebuah istilah dalam masyarakat mengatakan bahwa semakin tinggi uang panai’ yang diberikan, maka  akan  semakin  terpandang  seorang  calon  suami  di  mata  keluarga  calon  istri  pada khususnya  serta  di  masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  dikenal  dalam  Bahasa  bugis sebagai “ siri ” atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis. Dari siri inilah kemudian yang menjadi dasar jumlah nilai dari uang panai’ yang diserahkan  oleh  seorang  calon  suami  kepada  calon  istri  yang  hendak  dinikahinya. Perkawinan  dalam  tradisi  masyarakat  suku  bugis  tidak  bisa  lepas  dari  pertimbangan derajat sosial dan keadaan ekonomi. Ini menjadi salah satu sebab lahirnya jumlah uang
10 Reski Daeng, “Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara),” Jurnal Holistik 12, no. 2 (2019): 4.
11 Andi Aminah Riski, Ridwan Melay, and Bunari, “Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 4, no. 1 (2017): 4.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
panai’ yang akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Ketika seorang calon istri memiliki derajat sosial  yang tinggi,  maka akan sangat  berpengaruh terhadap uang panai’ begitupun  dengan  keadaan  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  acuan  dalam penentuan uang panai’ dalam perkawinan. 12
Dalam  Tradisi  perkawinan  suku  Bugis-Makassar  tentunya  memiliki  beberapa tahapan  yang  harus  lalui  oleh  seorang  laki-laki  sebelum  menyerahkan  uang panai’ nya kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya sebagai  sebuah tanda penghargaan, tanggung jawab dan kesiapan seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Di mana  proses  pelaksanaan  tradisi  pemberian  uang panai’ melalui  beberapa  tahapan  di antaranya:

## Tahapan Peminangan
Pertama , Tahapan Mappese-pese (Peminangan). Pada tahapan awal ini dilakukan jika seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuh rumah tangga. Dalam tahapan ini Keluarga dari pihak laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui tentang seluk beluk secara keseluruhan dari keluarga pihak perempuan secara diam-diam. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perempuan,  yaitu  ibu,  nenek  ataupun  keluarga  dekat  lainnya  dari  pihak  laki-laki  yang akan  menikah.  Melalui  kegiatan  tersebut,  akan  diperhatikan  segala  gerak  gerik perempuan yang hendak dilamar dan hubungannya dengan orangtua, tamu maupun yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar menentukan apakah akan dilanjutkan pelamaran atau  tidak.  Jika  ditentukan  bahwa  ternyata  perempuan  tersebut  memiliki  sopan  santun yang baik, mempunyai keturunan yang jelas, serta berasal dari keluarga baik-baik, maka proses lamaran akan dilanjutkan.
Kedua, Tahapan Madduta (Meminang). Tahapan  Meminang  kadang  disebut dengan  istilah  lamaran.  Di  mana  tahapan  ini  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  dengan  mengirimkan  utusannya  untuk  menyampaikan  lamarannta kepada pihak keluarga perempuan. Pada tahapan ini umumnya, orang tua dari pihak laki- laki tidak ikut dalam proses peminangan. Setelah diketahui bahwa tujuan keluarga laki- laki dengan maksud untuk melamar anak dari keluarga perempuan tersebut maka  orang tua pihak perempuan akan meminta pendapat dari keluarga yang dianggap berhak dalam mengambil  keputusan  yaitu  kakek,  nenek,  paman  bahkan  kadang-kadang  kerabat  dari kedua belah pihak ibu dan bapak. Pemberitahuan orang tua perempuan yang akan dilamar kepada  keluarga  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada  mereka.  Dalam    proses peminangan ini yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki harus cerdas dalam bernegosiasi dengan keluarga mempelai perempuan. Jika peminangan diterima maka ini menandakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya. 13 Ketiga ,  Tahapan Mappetuada (Penerimaan  Peminangan) . Setelah  tahapan peminangan diterima maka lanjut ketahapan mappetuada . Mappettuada berasal dari kata Bugis " mappettu " yang berarti memutuskan dan kata "ada" yang berarti perkataan. Jadi
12 Muhammad  Iqbal  and  Sudirman  L,  “Mahar  Dan  Uang  Panaik  Perkawinan  Pada  Tradisi Masyarakat  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Limpomajang  Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng),” Jurnal Inspiratif Pendidikan 12, no. 1 (2023): 134.
13 Asrie Dwi Chaesty, “Darmawan Muttaqin, Studi Literatur: Uang Panai’ Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar,” Jurnal Sinestesia 12, no. 2 (2022): 703.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mappettuada berarti  memutuskan  perkataan  tentang  pernikahan.    Setelah  utusan perwakilan dari masing-masing keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di rumah  orang  tua  mempelai  perempuan.  Setelah  lamaran  diterima,  maka  berlanjut ketahapan selanjutnya yaitu melakukan perundingan dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan  dengan  rangkaian  proses  perkawinan  terutama  penetapan  nominal  uang panai’ yang akan diberikan kepada pihak perempuan, mattanra esso atau penentuan hari perkawinan  dan  resepsi  perkawinan,  penentuan  atau  hadiah  berupa  harta  maupun seserahan. 14

## Tahapan Melangsungkan Perkawinan
Pertama , Ma’pacci  /  Mappacing (Bersih)  yaitu  berasal  dari bahasa Bugis yang memiliki  arti  membersihkan  diri.  Dalam  tradisi  suku  Bugis  sebelum  melangsungkan sebuah perkawinan maka harus melakukan upacara mappacing menggunakan daun pacci dengan  tujuan  untuk  membersihkan  diri.  Proses  pembersihannya  dilakukan  dengan menumbuk daun pacci tersebut lalu dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa oleh sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. Acara biasanya dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dikediaman masing- masing.  Dalam  upacara ma’paccing ini  para  orang  tua  yang  diserahi  tugas  untuk memberikan doa dalam acara terdiri atas tokoh adat yang dipandang memiliki kelebihan baik  dari  segi  keilmuan  maupun  derajat  sosial.  Daun pacci sebagai  sarana  dalam pemberian  doa  kepada  calon  pengantin,  sebelumnya  diantar  ke  rumah  orang  yang dituakan  agar  dimintakan  doa.  Setelah  itu  semuanya  telah  siap,  maka  upacara  tersebut dilangsungkan dengan membunyikan gendang dan bersamaan dengan itu salah seorang wakil tuan rumah mempersilahkan setiap orang seorang untuk memberikan doa kepada calon  mempelai.  Setelah  itu,  calon  pengantin  duduk  sambil  meletakkan  kedua  telapak tangannya  di  atas  bantal  yang  ada  di  hadapannya  sambil  menunggu  doa-doa  yang diberikan oleh setiap keluarga. 15
Kedua ,  Tahapan Mappaenre  Botting (Proses  Pengantaran)  merupakan  tahapan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan oleh segenap  keluarga  untuk  melangsungkan  akad  nikah.  Pada  upacara  ini  pihak  mempelai laki-laki  akan  membawa leko  lompo yang  terdiri  atas  berbagai  macam  buah-buahan seperti pisang, kelapa, nanas, nangka, dan buah lainnya yang ditempatkan di waka suji (sebuah  kotak  yang  terbuat  dari  bambu  yang  diikat  membentuk  segi  empat),  dan  kue tradisional  yang  biasanya  12  macam  ditempatkan  dalam bosarak (wadah  kecil  terbuat dari kuningan dan diberi penutup kain dari berwarna merah). Selain itu ada pula kampu yang dibungkus dengan kain putih dan digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat suku Bugis.  Adapun Isi kampu ini disebut “Loro Sunrang” , terdiri atas segenggam beras,  kunyit,  jahe,  pala,  kayu  manis,  buah  pinang  dan  sepasang  orang-orangan  yang terbuat dari daun buah tala’. 16
14 Putri Permatasari, “Mappetuada Tradisi Lamaran Adat Bugis Penuh Makna,” accessed April 25, 2023,  https://www.kabarmakassar.com/posts/view/21593/mappetuada-tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh makna.html.
15 Lailan  Nadiyah,  “Tradisi  Uang  Panai  Dalam  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis  Di  Kota  Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).
16 Nadiyah.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ketiga , Tahapan Ijab Qabul / Akad Nikah merupakan proses pengikatan diri yang dilakukan  oleh  calon  mempelai  laki-laki  kepada  calon  mempelai  perempuan  dalam bentuk  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  dan  negara.  Di  mana  pada  tahapan  ini seorang laki-laki akan menyebutkan sompa atau mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.
Keempat ,  Tahapan Tudang (Resepsi Pernikahan) yaitu setelah acara akad nikah telah selesai umumnya diadakan acara perayaan dalam bentuk resepsi. Pada acara resepsi ini pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding bersama dengan pihak kerabat kedua belah pihak dan juga para tamu undangan. Pesta resepsi ini umumnya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan terlebih dahulu lalu setelah itu barulah di rumah mempelai laki-laki. 17
Kelima ,  Tahapan Mapparola (Kunjungan  Balik)    merupakan  tahapan  seluruh rangkaian kegiatan dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Di mana dalam tahapan ini pihak mempelai  perempuan  akan  melakukan  kunjungan  balik  ke  kediaman  rumah  mempelai laki-laki. Umumnya kegiatan ini dilakukan sehari atau beberapa hari setelah proses akad dilangsungkan. Kegiatan ini umumnya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki. Pada hari yang disepakati untuk proses mapparola kedua belah pihak lalu kemudian mengundang kembali keluarga dan  kerabat untuk hadir dan  meramaikan  kegiatan  tersebut . Keluarga  pihak  perempuan  akan  mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki- laki. Sedangkan pihak laki-laki turut mengundang beberapa keluarga dan kerabat dalam menyambut kedatangan pihak keluarga perempu. 18

## B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ADANYA UANG PANAI’
Lahirnya tradisi pemberian uang panai  dalam pernikahan suku  Bugis-Makassar secara umum terbagi atas 2, yaitu:
Pertama ,  sebagai  bentuk  kesungguhan  dan  kerja  keras  seorang  laki-laki  dalam meminang  seorang  peremuan.  Biasanya  seorang  laki-laki  akan  memberi  uang panai’ sebagai  bentuk  pertanggungjawabannya  terhadap  biaya  pesta  pernikahan  serta  sebagai bekal untuk kehidupannya dengan istrinya di kemudian hari.
Kedua ,  sebagai  bentuk  penghargaan  dari  seorang  laki-laki  kepada  seorang perempuan  yang  akan  dinikahinya.  Sehingga  seorang  laki-laki  akan  memberikan  uang panai’ tersebut yang akan ditentukan oleh beberapa aspek di antaranya sebagai berikut: 19 Kondisi fisik perempuan
Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik seorang perempuan dari suku Bugis merupakan faktor yang paling utama tingginya pemberian uang panai’ . Masyarakat suku bugis  beranggapan  bahwa  apabila  kondisi  fisik  seorang  perempuan  yang  akan  dilamar semakin bagus maka semakin tinggi pula permintaan uang panai’ yang akan diminta. Di mana Kondisi fisik seorang perempuan di sini meliputi, kecantikan, tinggi dan kulit putih perempuan. Jadi meskipun seorang perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan
17 Nadiyah.
18 Mursalim,  “Tata  Cara  Pernikahan  Adat  Bugis  Bone,”  accessed  April  25,  2023, https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone/.
19 Veronika N, “Uang Panai: Pengertian, Fakta, Dan Tradisi Uang Panai Di Indonesia,” accessed July 19, 2023, https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  tidak  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  namun  kondisi  fisik  juga  dapat mempengaruhi besaran uang panai.
Pendidikan
Faktor  pendidikan  seorang  perempuan  sangat  mempengaruhi  besar  kecilnya permintaan  uang panai’ nya.  Bahkan  apabila  seorang  perempuan  yang  tidak  pernah menduduki  bangku  pendidikan  maka  status  uang panai’ nya  akan  relatif  sangat  kecil. Namun  berbeda  halnya  dengan  seorang  perempuan  yang  pernah  menduduki  bangku pendidikan sampai ke perguruan tinggi  maka relatif besar pula uang panai’ yang akan dimintanya. Hal ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap seorang  perempuan yang  akan  dilamar.  Selain  itu  pemberian  uang panai ’  yang  tinggi  merupakan  bentuk pertanggung jawaban laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan dari keturunan suku Bugis. Jadi ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, seorang laki-laki harus menghargai  perempuan  yang  dilamar  dengan  memberikan  uang panai’ yang    sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. 20
Pekerjaan
Faktor pekerjaan juga sangat mempengaruhi akan tingginya uang panai’ seorang perempuan dari suku Bugis. Di mana seorang perempuan memiliki suatu pekerjaan itu akan berbeda uang panai’ nya dengan seorang perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Misalnya, ketika seorang perempuan yang hendak dinikahi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka rentan uang panai ’nya bisa puluhan juta bahkan hingga ratusan  juta,  hal  ini  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  perhormatan  kepada  perempuan yang akan dilamar. 21

## Keturunan
Dalam  tradisi  suku  Bugis  penentuan  uang panai’ yang  tergolong  tinggi dipengaruhi oleh faktor keturunan itu sendiri. bahkan dalam tradisi keturunan suku Bugis terkenal  memiliki  3  tingkatan  kasta  di  antaranya  Karaeng,  Daeng,  dan  Ata.  Tingkatan Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang, akan tetapi masih mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat suku Bugis. Di mana Uang panai yang diberikan kepada wanita yang berasal dari keturunan karaeng umumnya akan memiliki jumlah yang relatif lebih besar, begitupun dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah uang panai’ yang akan digunakan untuk acara pernikahan. 22 Kekayaan
Faktor  Kekayaan  yang  dimiliki  oleh  seorang  perempuan  akan  memnimbulkan tingginya  uang panai’ nya.  Dalam  perkawinan  tradisi  suku  Bugis  umumnya  akan berkaitan dengan pesta atau resepsi yang diperkirakan akan mewah dan megah dengan mengundang dan mempertemukan sanak keluarga  dari berbagai daerah yang berkumpul menjadi  satu  dalam  acara  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,    tinggi  rendahnya  uang panai’
20 Rinaldi  Rinaldi  et  al.,  “Uang  Panai  Sebagai  Harga  Diri  Perempuan  Suku  Bugis  Bone  (Antara Tradisi Dan Gengsi),” Jurnal Pendidikan Sosiologi 10, no. 3 (2022): 367.
21 Rinaldi et al.
22 Helmalia  Darwis,  “Tradisi  Uang  Panai  Dalam  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis  (Studi  Kasus  Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan),” Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (2022): 226.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sangat berpengaruh terhadap jumlah uang biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan. 23

## C. UANG  PANAI’  DALAM  MASYARAKAT  BUGIS-MAKASSAR  DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
Dalam  Islam  adat  atau  tradisi  memiliki  makna  yang  sama    menurut mayoritas fukaha.  Menurut  Al-Jurjānī  istilah ‘urf merupakan  sesuatu  yang  telah  tetap  (konstan) dalam  jiwa,  diakui  dan  diterima  oleh  akal,  dan  dia  merupakan  hujjah  serta  mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya. 24
Para  ulama  usul  fikih  mengatakan  bahwa ‘urf dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak‟ apabila memenuhi 4 syarakt antara lain: 1. Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. 3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
4.  Adat  tidak  bertentangan  dan  melalaikan  dalil  syarakk  yang  ada  atau  bertentangan dengan prinsip yang pasti. 25
Jika dilihat dari segi keabsahannya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu pertama, ‘urf fāsid yaitu kebiasaan yang berlaku di  masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak.  Misalnya,  kebiasaan  yang  berlaku  di  kalangan  pedagang  dalam  menghalalkan riba,  seperti  peminjaman  uang  sesama  pedagang. 26 Kedua, ’urf sahih  yaitu  kebiasaan yang berlaku di  masyarakat  yang tidak bertentangan dengan  nas, tidak menghilangkan kemaslahatan  mereka  dan  tidak  membawa  mudarat  kepada  mereka.  Misalnya,  dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak  dianggap  sebagai  maskawin. 27 Kehujahan  (alasan) ‘urf sebagai  dalil  syarak didasarkan atas frman Allah dalam QS. Al-A’raf/7: 199
َْيِلِهْٓلْا ِنَع ْضِرْعَاَو  ِفْرُعْلِبِ ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ
Terjemahnya:
Jadilah  engkau  pemaaf  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang ma’ruf ,  serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf/7: 199)”. 28
Berdasarkan  ayat  di  atas  Allah  memerintahkan  kepada  kaum  muslimin  untuk senantiasa mengerjakan  yang  makruf. Makruf merupakan suatu  perbuatan yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia serta sesuai dengan ajaran dalam Isam.   Selain itu pendapat pada sahabat Rasulullah saw. yaitu Abdullah bin Mas’ūd, beliau mengatakan bahwa,  “Sesuatu  yang dinilai  baik  oleh kaum muslimin  adalah baik  di  sisi Allah, dan
23 Darwis.
24 Fauziah, “Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela‟ah Historis),” Jurnal Nurani, 14, no. 2 (2014): 17.
25 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2018).
26 Muhammad Ma‟shum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hukmah, 2008).
27 Al-Hasyimiy.
28 Kementrian Agama RI , Al-Qur’an Dan Terjemahnya .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah. Jadi apabila sebuah tradisi yang  berkembang  di  dalam  masyarakat  muslim  dan  sejalan  dengan  tuntunan  umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. 29 Berdasarkan penjelasan di atas tentang pembagian ‘urf maka yang dapat dijadikan dalil syarak dalam tradisi yang berlaku  dimasyarakat  hanyalah ‘urf sahih  yang  bisa  dijadikan  sebagai  metode  instibat hukum Islam.
Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar memiliki sebuah tradisi di mana seorang calon  mempelai  laki-laki  akan  memberikan  sejumlah  uang  kepada  calon  mempelai perempuan diluar dari mahar yang disebut dengan uang panai’ yang menurut pandangan masyarakat suku Bugis-Makassar pemberian uang panai’ dalam perkawinan adat mereka adalah suatu  kewajiban  yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai’ berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka uang panai’ dan mahar merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Kebiasaan  inilah  yang  berlaku  pada masyarakat  suku  Bugis-Makassar  sejak  lama  dan  turun  menurun  dari  satu  periode  ke periode selanjutnya sampai sekarang. 30
Sedangkan  dalam  Islam  apabila  seseorang  hendak  melangsungkan  suatu pernikahan  hanya  ditentukan  oleh  mahar  dan  bukan  uang panai’ .  Hal  ini  sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Nisā’/4: 24
َع ْمُكَل َْبِْط ْنِاَف ۗ اةَلِْنِ َّنِهِتٓقُدَص َء ۤا َسِ نلا اوُتٓاَو اا ۤ ْيِرَّم اا ۤ ْيِنَه ُهْوُلُكَف ااسْفَ ن ُهْنِ م ٍءْيَش ْن Terjemahnya:
“Dan  berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  perempuan  (yang  kamu  nikahi) sebagai  pemberian  yang  penuh  kerelaan.  Kemudian,  jika  mereka  menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. Al-Nisā’/4: 24). 31
Dari  firman  Allah  tersebut  telah  jelas  bahwa  adanya  perintah  Allah  swt.  dalam memberikan mahar/maskawin yang merupakan syarak sahnya suatu akad pernikahan. Hal ini menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan  dalam  pernikahan.  Begitu  juga  pemberian  mahar  yang  besar  kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
ۤاَرَو اَّم ْمُكَل َّلِحُاَو ۚ ْمُكْيَلَع ِٓ للّا َبٓتِك ۚ ْمُكُناَْيَْا ْتَكَلَم اَم  َّلًِا ِء ۤا َسِ نلا َنِم ُتٓنَصْحُمْلاَو ْمُكِلاَوْمَِبِ اْوُغَ تْ بَ ت ْنَا ْمُكِلٓذ َء هِب ْمُتْعَ تْمَتْسا اَمَف ۗ َْيِحِفٓسُم َْيَْغ َْيِنِصُّْمُّ َّنُهْ نِم َّنُهْوُ تٓاَف َّنُهَرْوُجُا اةَضْيِرَف ۗ َلًَو َحاَنُج ْمُكْيَلَع اَمْيِف ْمُتْ يَضاَرَ ت هِب ْنِم ِدْعَ ب ِۗةَضْيِرَفْلا َّنِا َٓ للّا َناَك اامْيِلَع ِكَح اامْي Terjemahnya:
29 Mahmud Huda and Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam),” Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2018): 147.
30 Rahmawati, “Proses Komunikasi Dalam Penentuan Uang Panai’ Bugismakassar Di Desa Taeng Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa”  (Skripsi  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
31 Kementrian Agama RI , Al-Qur’an Dan Terjemahnya .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Dan  (diharamkan  juga  kamu  menikahi)  perempuan  yang  bersuami,  kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah  atas  kamu.  Dan  dihalalkan  bagimu  selain  (perempuan-perempuan)  yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.  Maka  karena  kenikmatan  yang  telah  kamu  dapatkan  dari  mereka, berikanlah  maskawinnya  kepada  mereka  sebagai  suatu  kewajiban.  Tetapi  tidak mengapa  jika  ternyata  di  antara  kamu  telah  saling  merelakannya,  setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Nisā’/4: 24). 32
Dalam  firman  Allah  di  atas  menjelaskan  bahwa  mahar  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  ditunaikan  oleh  seorang  laki-laki  dengan  sempurna  setelah bersetubuh  dengan  istri  yang  dikawininya.  Selain  Allah  juga  menegaskan  bahwa kehalalan  dalam  memperoleh  kenikmatan  dari  seorang  istri  yang  akan  dinikahinya menjadi sempurna, jika telah diberikan hak perempuan tersebut yakni berupa mahar.
Selain  itu  Kewajiban  seseorang  dalam  memberikan  mahar  terdapat  dalam beberapa hadis nabi yang menyatakan bahwa, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan karena penting dan  wajibnya  mahar  dalam  perkawinan.  Apabila  seorang  laki-laki  hendak  menikahi seorang  perempuan  betapapun  miskinnya  laki-laki  tersebut,  ia  tetap  wajibkan memberikan  mahar  dan  apabila  seorang  laki-laki  tersebut  tidak  punya  apa-apa,  maka kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai suatu mahar dalam perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda:
ْنَع لهس ِنْب ْعَس
ْدَق   ِنِِا ، ِالله َلْوُسَر َيٰ : ْتَلاَق َو ٌةَأَرْما ُهْتَ ئاَج ص َِّبَِّنلا َّنَا ٍد
تبهو ىِسْفَ ن ،َكَل ْتَماَقَ ف ااماَيِق ِوَط ٌلْي يِنْج ِوَز ، ِالله َلْوُسَر َيٰ: لاَقَ ف ٌلُجَر لاَقَ ف ْاه ْنِا َْل ْنُكَي َكَل يِف ْاه :ص ِالله ُلْوُسَر َلاَقَ ف ٌةَجاَح له َكَدْنِع ْنِم ٍءْيَش قِدْصُت ُاه ْيِراَزِا َّلًِا ْيِدْنِع اَم: َلاَقَ ف ؟ُهَّيِٰا اذه . َلاَقَ ف ُِّبَِّنلا . ْنِا تْيَطْعَا َاه َكَراَزِا َتْسَلَج َلً اَزِا ِم ااَتَاَخ ْوَلَو ْسِمَتْلِا :َلاَقَ ف .اائْ يَش ُدِجَا اَم :َلاَقَ ف. ائً ْیَش ْسِمَتْلاَف ، ،َكَل َر ْدَِیَ ْمَلَ ف َسَمَتْلاَف. ٍدْيِدَح ْن َلاَقَ ف  .اائْ يَش اله ُِّبَِّنلا : له َكَعَم َنِم ِنآْرُقلْا ُس َو اَذَك ُةَرْوُس .ْمَعَ ن :َلاَق ؟ٌئْيَش ي ِمَسُي ٍرَوُسِل اَذَك ُةَرْو اه َلاَقَ ف له َا ُِّبَِّنلا َكُتْجَّوَز ْدَق : ابه اَِبِ َم َنِم َكَع ملسم و ىراخبلا و دحما. ِنآْرُقلْا 33
Artinya:
Dari  Sahli  bin  Sa’ad  bahwa  sesungguhnya  Rasulullah  Saw  pernah  didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki- laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak  berminat  kepadanya,  kemudian  Rasulullah  Saw  bertanya,  apakah  kamu mempunyai  sesuatu  yang  dapat  kamu  pergunakan  sebagai  mahar  untuknya?  Ia menjawab,  saya  tidak  memiliki  apapun  melainkan  pakaian  ini.  Lalu  Rasulullah Saw  bersabda,  jika  pakaianmu  itu  kamu  berikan  kepadanya  maka  kamu  tidak
32 Kementrian Agama RI , Al-Qur’an Dan Terjemahnya .
33 Syaikh  Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Ringkasan  Shahih  Bukhari (Qairo:  Pustaka Sunnah, 1983).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun  cincin  dari  besi.  Lalu  laki-laki  itu  mencari,  tetapi  ia  tidak mendapatkannya,  kemudian  Rasulullah  Saw  bertanya  kepadanya,  apakah  kamu memiliki  hafalan  ayat  al-Qur’an?  menjawab,  Ya.  Surat  ini  dan  surat  ini.  Ia menyebutkan  nama-nama  surat  tersebut,  kemudian  Rasulullah  Saw  bersabda kepadanya,  sungguh  aku  telah  menikahkan  kamu  dengannya  dengan  apa  yang kamu miliki dari al-Qur’an itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki  wajib  memberi  mahar  sebatas  kemampuannya.  pentingnya  Nabi  Muhammad sampai  memerintahkan  untuk  memberikan  mahar  meskipun  cincin  dari  besi,  namun apabila kamu tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari Al-Qur’an. Selain itu hadis ini menjadi isyarat bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Jadi apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan namun tidak memiliki sesuatu yang dapat  dijadikan  sebagai  mahar  melainkan  hanya  memiliki  hafalan  Al-Qur’an  yang  ia miliki, maka cukuplah baginya dengan mengajarkan hafalan Al-Qur’an tersebut sebagai mahar kepada calon istrinya.
Dalam  perkawinan  suku  Bugis-Makassar  terdapat  3  faktor  yang  harus  ada didalamnya  sehingga  uang panai’ dapat  memenuhi  unsur-unsur  tersebut.    Pertama, ditinjau dari segi  keadaanya uang panai’ merupakan salah satu dari rukun perkawinan bagi  masyarakat  suku  Bugis-Makassar.  Kedua,  jika  dilihat  dari  fungsinya  uang panai’ merupakan  suatu  pemberian  hadiah  dari  seorang  laki-laki  kepada  seorang  perempuan sebagai suatu biaya pernikahan serta bekal di kemudian harinya. Ketiga, jika ditinjau dari tujuannya pemberian uang panai’ ini merupakan suatu bentuk prestise (kehormatan) bagi keluarga mempelai perempuan. Kehormatan disini berupa penghargaan yang diserahkan oleh  pihak  keluarga  laki-laki  kepada  keluarga  perempuan  dengan  maksud  untuk mengadakan jamuan makan-makan dalam resepsi pernikahan. 34
Pemberian uang Panai’ atau uang belanja dalam tradisi perkawinan suku Bugis merupakan  suatu  bentuk  pemberian  uang  dalam  rangka  untuk  membiayai  pesta perkawinan.  Dalam  Islam  Hal  ini  selaras  dengan  kaidah walīmah .  Di  mana Walīmah merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah  diadakannya akad nikah dengan jamuan makan-makan  bagi  para  tamu  undangan  dan  sanak  keluarga.  Namun  dalam  Islam kegiatan walīmah tidak diperbolehkan secara berlebih-lebihan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda kepada ‘abdurrahman bin ‘auf ketika beliau mengabarkan bahwasanya dia telah  menikah  maka  adakanlah walīmah walaupun  hanya  dengan  membeli  seekor kambing. Selain itu dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda: َسِن ِضْعَ ب ىَلَع ُِّبَِّنلا ََلْوَا ا ِئ ِه ْنِم ِنْيَّدُِبِ َش ِع ٍْيْ خبلا ( ا ر ي ) 35 Artinya:
34 Moh. Ikbal, “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar,” AL-HUKAMA 6, no. 1 (n.d.).
35 Nur Avita, “Mahar Dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di KaBupaten Bone)” (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HHidayatullah Jakarta, 2019).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Rasulullah saw. mengadakan walīmah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari).
Dalam hadis di atas terlihat jelas bahwa walīmah boleh diadakan sesuai dengan kemampuan. Hal ini telah dijelaskna oleh Nabi Muhammad Saw bahwa walīmah yang beliau maksud bukan untuk membedakan salah satu dengan yang lainnya, namun semata- mata  sesuai  dengan  keadaan  seseorang  yang  akan  menikah.  Hal  ini  selaras  dengan pemberian uang panai’ untuk biaya pesta perkawinan.
Tradisi  pemberian  uang panai’ dalam  pernikahan  suku  Bugis-Makassar hukumnya  diperbolehkan  (mubah)  selagi  tidak  memberatkan  pihak  laki-laki.  Sebab pemberian uang panai’ ini termasuk salah satu bentuk wata’amanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakam kebajikan) Di mana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan.  Akan tetapi apabila uang panai’ penetapan uang panai’ yang terlalu tinggi hingga pihak laki- laki  tidak  dapat  menyanggupinya  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  hadis  nabi sebagaimana jelaskan di atas. Selain itu apabila patokan uang panai’ yang terlalu tinggi akan  menyebabkan  hal-hal  yang  tidak  dinginkan,  seperti  kawin  lari,  batasnya  prosesi lamaran  bahkan  sampai  berhutang  demi  menyanggupi  permintaan  uang panai’ yang diberikan. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian uang panai’ adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang panai’ yang nanti akan memicu terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik. 36
Idealnya uang panai’ jangan ditentukan jumlah nominalnya, yang terpenting uang panai’ nya  ada  dan  sesuai  dengan  kemampuan  pihak  mempelai  laki-laki  karena sesungguhnya  uang panai’ bukan  standar  adanya  perkawinanan  melainkan  sebuah kesepakatan bersama. Di mana uang panai’ nya ini atau uang belanja ini merupakan adat bukan syarat agama, yang menjadi syarat agama hanyalah mahar dan mahar juga tidak pernah membatalkan adanya perkawinan karena  mahar tidak mengatakan bahwa harus puluhan hingga ratusan juta. Melainkan sesuatu yang dapat diambil baik berupa uang atau bentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan  lainnya,  sepanjang  telah  disepakati  bersama  antara  kedua  belah  pihak  maka  hal tersebut dapat dijadikan mahar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah yang ada sebelumnya, adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Dalam  perkawinan  suku  Bugis-Makassar  memiliki  sebuah  tradisi  di  mana  seorang calon  mempelai  laki-laki  akan  memberikan  sejumlah  uang  kepada  calon  mempelai perempuan di luar dari mahar yang disebut dengan uang panai’ yang menurut pandangan masyarakat suku Bugis-Makassar pemberian uang panai’ dalam perkawinan adat mereka adalah suatu  kewajiban  yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai’ berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka uang panai’ dan mahar merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Kebiasaan  inilah  yang  berlaku  pada
36 None,  “Tragis!  Gara-Gara  Minta  Mahar  Terlalu  Besar,  Wanita  Ini  Justru  Berakhir  Jadi  Tamu Undangan,” accessed April 27, 2023, https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar- terlalu-besar-wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all”.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
masyarakat  suku  Bugis-Makassar  sejak  lama  dan  turun  menurun  dari  satu  periode  ke periode selanjutnya sampai sekarang.
2.  Tradisi  pemberian  uang panai’ dalam  pernikahan  suku  Bugis-Makassar  hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang panai’ ini termasuk salah satu bentuk wa ta’āwanū ‘ala al-bir (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakam kebajikan) di mana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan.  Akan tetapi apabila uang panai’ penetapan uang panai’ yang terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  hadis  nabi  sebagaimana  telah dijelaskan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Albani,  Syaikh  Muhammad  Nasiruddin. Ringkasan Shahih  Bukhari . Qairo: Pustaka Sunnah, 1983.
Al-Hasyimiy, Muhammad Ma‟shum Zainy. Ilmu Ushul Fiqh . Jombang: Darul Hukmah, 2008.
Avita,  Nur.  “Mahar  Dan  Uang  Panai  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di KaBupaten Bone).” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HHidayatullah Jakarta, 2019.
Chaesty,  Asrie  Dwi.  “Darmawan  Muttaqin,  Studi  Literatur:  Uang Panai’ Dalam  Adat Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” Jurnal Sinestesia 12, no. 2 (2022): 703.
Daeng, Reski. “Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara).” Jurnal Holistik 12, no. 2 (2019): 4.
Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).” Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (2022): 226. Fauziah. “Konsep ‘urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela‟ah Historis).” Jurnal Nurani, 14, no. 2 (2014): 17.
Hasan, Taufik. “Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah  Mursalah  At-Tufi.”  Syari’ah  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang, 2021.
Huda,  Mahmud,  and  Nova  Evanti.  “Uang  Panaik  Dalam  Perkawinan  Adat  Bugis Perspektif ‘urf (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Batu  Besar  Kecamatan  Nongsa  Kota Batam).” Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2018): 147.
Ikbal,  Moh.  “‘Uang  Panaik’  Dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis-Makassar.” AL- HUKAMA 6, no. 1 (n.d.).
Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. “Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan Limpomajang  Kacamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng).” Jurnal  Inspiratif Pendidikan 12, no. 1 (2023): 134. Jafar,  Ahmad  Ridha.  “Uang Panai’ Dalam  Sistem  Perkawinan  Adat  Bugis-Makassar Perspektif  Hukum  Islam.”  Skripsi,  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Surabaya: Halim, 2018. Mahkamah  Agung  RI.  Kompilasi  Hukum  Islam  BAB  II  Pasal  2  Tentang  Dasar-Dasar Perkawinan (2011).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 266-282 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Muhajir,  Ahmad.  “Pandangan  Tokoh  Nasyarakkat  Terhadap  Pelaksanaan  Tradisi  Doi’ Panai’ Dalam Pernikahan Adat Suku Makssar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi Di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.” Skripsi  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
Mursalim.  “Tata  Cara  Pernikahan  Adat  Bugis  Bone.”  Accessed  April  25,  2023. https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone/.
N, Veronika. “Uang Panai: Pengertian, Fakta, Dan Tradisi Uang Panai  Di  Indonesia.” Accessed July 19, 2023. https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/.
Nadiyah,  Lailan.  “Tradisi  Uang  Panai  Dalam  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis  Di  Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum  Islam.” Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
None. “Tragis! Gara-Gara Minta Mahar Terlalu Besar, Wanita Ini Justru Berakhir Jadi Tamu Undangan.” Accessed April 27, 2023. https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar-terlalu-besar- wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all”.
Nuruddaroini,  M.  Ahim  Sulthan.  “Adat  Pernikahan  Suku  Banjar  Dan  Suku  Bugis”.”
Jurnal Sosial Budaya 16, no. 01 (2019): 26.
Permatasari, Putri. “Mappetuada Tradisi Lamaran Adat Bugis Penuh Makna.” Accessed April  25,  2023.  https://www.kabarmakassar.com/posts/view/21593/mappetuada- tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh makna.html.
Rahmawati. “Proses Komunikasi Dalam Penentuan Uang Panai’ Bugismakassar Di Desa Taeng  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa.”  Skripsi  Fakultas  Dakwah  Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. “Uang Panai Sebagai  Harga  Diri  Perempuan  Suku  Bugis  Bone  (Antara  Tradisi  Dan  Gengsi).” Jurnal Pendidikan Sosiologi 10, no. 3 (2022): 367.
Riski, Andi Aminah, Ridwan Melay, and Bunari. “Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage  Bugis  Reteh  District  Community  Indragiri  Hilir.” Jurnal  Online Mahasiswa  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Riau 4,  no.  1 (2017): 4.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta: Kencana, 2018.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).