## ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

## Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries

## Nabih Amer
Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128
e-mail: amer575817@gmail.com

## Abstrak
Pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  yang  merupakan  kewenangan  mutlak  Pemerintah  berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip dasar dari sebuah negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Semestinya pembubaran organisasi  kemasyarakatan  melibatkan  pengadilan  untuk  mengadili  berkaitan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  organisasi  kemasyarakatan  yang  tujuannya  untuk  menghindari  adanya  keputusan  subjektif  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Artikel  ini  berjudul  Analisis  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam Perspektif  Negara  Hukum  Kajian  ini  akan  menjawab  2  (dua)  pertanyaan  sebagai  rumusan  masalah  yaitu pertama, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di indonesia? dan Kedua, bagaimana mekanisme  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  yang  ideal  dalam  perspektif  negara  hukum?.  Kedua rumusan masalah akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian.  Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa  UUD  NRI  Tahun  1945  menekankan  pentingnya  sistem check  and  balances (pengawasan  dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya  dalam  permasalahan  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  sangat  penting  untuk  melibatkan pengadilan  untuk  memutus  vonis  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia  dengan  cara melakukan  penataan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan  menggunakan  asas  peradilan  cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan; Negara Hukum; Pengadilan.

## Abstract
Dissolution of social organizations which is the absolute authority of the Government based on Law Number 16 of 2017 does not yet reflect the basic principles of a rule of law that requires the protection of human rights and the distribution of power. Dissolution of social organizations should involve the court to adjudicate related violations committed by social organizations whose purpose is to avoid subjective decisions made by the government. This article is entitled Analysis of the Dissolution of Community Organizations in the Rule of Law Perspective This study will answer two questions as a formulation of the problem namely first, how are the arrangements for dissolution
of  social  organizations  in  Indonesia?  and  Second,  what  is  the  ideal  mechanism  for  the  dissolution  of  social organization in the perspective of the rule of law ?. Both problem formulations will be answered methodologically using normative legal research, because the author uses this legal research as normative legal research because the  focus  is  on  studying  literature  studies,  statutory  regulations  and  court  decisions  relating  to  the  object  of research. Based on the results of the study this article concludes that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes the importance of a system of checks and balances in which there needs to be a clear division of power between the executive and judicial functions. This means that in the case of the dissolution of social organizations it is very important to involve the court in deciding the dissolution of the social organization in Indonesia by structuring dispute resolution in the courts using the principle of quick, simple and low cost justice so that the process of dispute resolution of the social organization can be carried out effectively and efficiently.
Keywords: Social Organization; Rule of Law; Court.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya  disingkat  (ormas)  merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan  untuk  memajukan  kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.
Keberadaan  organisasi  kemasyarakatan  di Indonesia  sebenarnya  sudah  terbentuk semenjak  awal  abad  ini  dan  mempunyai kedudukan  paling  strategis  bagi  proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi  partai  politik  yang  mempelopori gerakan kebangsaan.
Dinamika  perkembangan  organisasi kemasyarakatan  dan  perubahan  sistem pemerintahan  membawa  paradigma  baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, sebaran dan jenis kegiatan  organisasi  kemasyarakatan  dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi  dan  tanggung  jawab  organisasi kemasyarakatan  untuk  berpartisipasi  dalam
upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia,  serta  menjaga  dan  memelihara keutuhan  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Peningkatan  peran  dan fungsi  organisasi  kemasyarakatan  dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya  membangun  sistem  pengelolaan organisasi  kemasyarakatan  yang  memenuhi kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai  organisasi  nirlaba  yang  demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.  Oleh  karena  itu,  dinamika organisasi  kemasyarakatan  dengan  segala kompleksitasnya  menuntut  pengelolaan  dan pengaturan  hukum  yang  lebih  komprehensif melalui undang-undang.
Kebebasan  berserikat  dan  berkumpul merupakan  salah  satu  hak  kunci  ( key  right ) dalam  HAM,  karena  dengan  kebebasan tersebut  manusia  dapat  menikmati  hak  dan kebebasan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh hukum.  Meskipun  demikian,  kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya  kebebasan  tersebut  tunduk  kepada sejumlah  pembatasan  yang  juga  harus ditetapkan  dalam  undang-undang.  Hal  ini bukan  saja  merupakan  cerminan,  melainkan
V o l .   1 5   N o .   1
prasyarat  dalam  sebuah  negara  demokrasi.
Pembatasan  tersebut  diperlukan  apabila adanya  kepentingan  untuk  melindungi keamanan  nasional  atau  keselamatan  publik ( national security or public safety ), ketertiban umum ( public order ), perlindungan kesehatan dan moralitas publik ( public health or morals ), dan  perlindungan  terhadap  hak  dan kebebasan pihak lain. 1
Menurut  Hans  Kelsen  bahwa  salah satu  esensi  demokrasi  terletak  pada  ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan  perbedaan  pendapat  untuk menentukan  sebuah  tatanan  bagi  landasan sebuah  negara.  Kompromi  menjadi  sebuah syarat  utama  dalam  penentuan  apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi ataukah  tidak  sama  sekali.  Ada  sebuah pegangan  dalam  memahahi  negara  dengan bercirikan prinsip demokras antara lain:
1) Adanya  kehendak  mayoritas  dan kehendak minoritas.
2) Kehendak  mayoritas  tidak  bisa menjadi dominasi absolut.
3) Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan. 4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan.
5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan  pers,  dan  pendapat  untuk mengemukakan  pendapat  dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan  adat  yang  terjadi  di sebuah negara.
6) Kompromi  yang  sehat  menjadikan tidak  diketemukannya  perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas  dan  kehendak  minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki. 2
1 Latipulhayat, Atip. (2017). Due Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran , 4 (2), hlm (i).
2 Thalhah , HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans  Kelsen , Jurnal Hukum , 3 (16). hlm 416-418.
Pasca  Reformasi,  posisi  dan  peran organisasi kemasyarakatan tampak bergeser. Euforia  Reformasi  dan  demokratisasi  Pasca Reformasi membuat organisasi kemasyarakatan kembali terpolarisasi dalam arus  ideologi  dan  politik.  Pasca  Reformasi juga  ditandai  dengan  menjamurnya  ribuan organisasi  kemasyarakatan  baru.  Kategori dan definisi organisasi kemasyarakatan pada era  ini  juga  semakin  berkembang  luas dengan beragam persilangan arus kepentingan politik dan ideologi baik dalam skala nasional dan internasional. Keberadaan Negara/Pemerintah
Pasca Reformasi seringkali  terjebak dalam  posisi  yang  saling behadap-hadapan  karena  dua  faktor  utama. Pertama,  rendahnya  kepercayaan  sebagian pemimpin Ormas tertentu pada Negara/Pemerintah.  Kedua,  masih  dijumpai adanya kesalahpahaman atas peran Negara/Pemerintah dihadapan para
pendukung Ormas. 3
Selain  fenomena  tersebut,  Pasca Reformasi  juga  ditandai  adanya  tindakan kekerasan dan  anarkisme  yang  dilakukan Ormas  tertentu.  Obyek  anarkisme  ini  tidak lagi  semata-mata  pada  sejumlah  kantor Pemerintahan.  Aksi  anarkisme  Ormas  juga ditujukan  pada  institusi  media  massa.  Tidak hanya itu aksi anarkisme dan kekerasan juga terjadi  antar  para  pendukung  Ormas.  Akar penyebab  adanya  tindakan  anarkisme  dan kekerasan ini adakalanya tidak hanya sebatas pada kepentingan politik yang bersifat jangka pendek.  Lebih  dari  itu,  konflik  antar  Ormas seringkali  bersumber  dari  akar  konflik  yang bersifat  laten,  yaitu  adanya  pertentangan landasan  ideologi  yang  mereka  yakini.Pasca Reformasi,  tampak  masih  terbuka  potensi
3 Fauzi,  Gamawan.  (2015).  Urgensi  UU  Ormas  Dalam Memperkokoh NKRI , Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI , 29, hlm 60.
V o l .   1 5   N o .   1
besar  dimana  perbedaan  landasan  ideologi yang dianut oleh masing-masing Ormas justru kian  mendegradasi  imaji  ke-Indonesia-an. Anarkisme  yang  dilakukan  oleh  Ormas tertentu  ini  tentu  sangat  kontras  dengan keberadaan  Ormas  masa  Pra  Kemerdekaan dimana mereka secara kolektif menyemaikan benih  Nasionalisme  dan  ke-Indonesia-an. Dinamika  Ormas  yang  demikian  tentu  jauh dari yang diharapkan. 4
Eksistensi  organisasi  kemasyarakatan pada masa kini harus mampu membawa dan memperjuangkan  aspirasi  dan  kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan  kegiatan  yang  edukatif  dan bernilai sehingga
bermanfaat demi kepentingan  bersama  yang  sejalan  dengan amanat  Pancasila.  Walaupun  kodrat  sebuah organisasi  memiliki  pasang-surut  dalam menjalankan  roda  organisasinya,  namun semua  itu  merupakan  dinamika  yang  terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan  untuk  terus  berbuat  dan bertindak  atas  nama  kehendak  rakyat  dan UUD NRI Tahun 1945.
Indonesia  yang  telah  meneguhkan diri menjadi negara hukum yang demokratis merupakan hal yang wajar apabila tiap tahun bermunculan  banyak  organisasi-organisasi baru,  karena  konsekuensi  logis  dari  sebuah negara  hukum  demokratis  menghendaki adanya  kebebasan  dalam  mengeluarkan pendapat,  berserikat,  dan  berkumpul sehingga  semakin  banyak  masyarakat  yang ingin  mendirikan  organisasi  sebagai  wadah untuk  mengembangkan  potensi  kekuatan yang mereka miliki dalam rangka turut serta membangun peradaban bangsa. Meningkatnya jumlah organisasi
kemasyarakatan  yang  ada  paling  tidak selaras  dengan  prinsip-prinsip  saling menghormati  dan  menghargai  kebebasan orang  lain  sepanjang  kebebasan  tersebut
4 Ibid., hlm 61
tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting guna  menyuburkan  kesadaran  terhadap pentingnya  perjuangan  melalui  lembaga sehingga  masyarakat  akan  semakin  selektif dalam  memilih  dan  berafiliasi  dengan organisasi yang memiliki kesamaan ideologi.
Permasalahannya  adalah  belakangan ini  munculnya  gerakan-gerakan  beberapa organisasi  kemasyarakatan  yang  bertindak dengan  kekerasan  dan  anarkis.  Tindakan kekerasan  ini  seringkali  dipicu  oleh  ego sentris  kelompok  dengan  dalih  bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga dengan mandeknya mekanisme  hukum  itu  banyak  dari  mereka mengambil  jalan  sendiri  dengan  melakukan penindakan  non-hukum  yang  secara  jelas melanggar  norma  hukum.  Justru  tanpa disadari  sesungguhnya  tindakan  tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila.
Organisasi kemasyarakatan merupakan entitas dari kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin  dalam  Undang-  Undang    Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jaminan  yang  diberikan  oleh  konstitusi tersebut  semestinya  menjadi  instrumen untuk  melaksanakan  hak dan  kewajibannya secara
konstitusional dengan
memperhatikan  kondisi  sosial  yang  aman dalam mengekspresikan kebebasannya dihadapan  publik.  Patut  disadari  bahwa ternyata  kebebasan  tersebut  seringkali digunakan  tanpa  kendali  dan  tanpa  batas yang mana prinsip-prinsip saling menghargai dan menghormati kebebasan orang lain tidak lagi dipatuhi sehingga menimbulkan ketidakstabilan  sosial  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Celakanya, tindakan  anarkis  seolah-seolah  dilegitimasi atas  nama  negara  dan  agama  yang seyogyanya  tidak  patut  dilakukan  karena
V o l .   1 5   N o .   1
tidak  sejalan  dengan  nafas  hidup  negara hukum yang demokratis.
Melihat  kondisi  rill  tersebut,  justru sangat merugikan dan tidak baik dipertontonkan  kepada  publik.  Apalagi organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak pernah  berhenti  melakukan  tindakan- tindakan kekerasan dan anarkis menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi organisasi
kemasyarakatan  dalam  memperjuangkan aspirasi  masyarakat.  Keadaan  inilah  yang mendorong  pemerintah  untuk  bertindak sesuai  prosedur  hukum  yang  berlaku  guna memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2017  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  untuk  memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan. hukuman yang paling berat diterima  oleh  organisasi  kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi  dari  negara  yang  secara  otomatis organisasi  kemasyarakatan  bubar  dengan sendirinya.
Problematika pembubaran organisasi kemasyarakatan  ini  ada  dikarenakan maraknya  paham  anti  Pancasila  dan radikalisme  yang  justru  berkembang  bebas di  Indonesia.  Tercatat  bahwa  dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan  yang  dipandang  telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya: 5 1) Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI):  HTI merupakan  organisasi  Islam  yang mendukung berdirinya Khilafah
Islamiyah.  Dengan  ini,  HTI  tidak mengakui keberadaan Pancasila.
5 https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah- tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal
2) Aliansi  Nasional  Anti  Syiah  (ANNAS): Aliansi  ini  dibentuk  atas  dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut  mereka  adalah  aliran  yang berbahaya.  Padahal  Syiah  sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam  di  dunia,  salah  satunya  oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun Organisasi Kemasyarakatan ini justru  mengkafir-kafirkan  madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat.ANNAS  merupakan  Organisasi Kemasyarakatan yang jelas bertentangan  dengan  UUD  45  yang secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara. 3) Jamaah Ansarut Tauhid (JAT): Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS  dan  menjadi  motor  pergerakan
ISIS  di  Indonesia.  Bahrun  Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar  Ba’ asyir  sendiri  merupakan salah  satu  pemimpin  dari  organisasi radikal ini.
4) Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI): Organisasi ini tidak jauh berbeda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar  Ba’asyir. Bahkan  teroris  yang mati  bunuh  diri  dalam  bom  Thamrin, Afif,  merupakan  anggota  MMI.  Sama seperti  JAT,  MMI  pun  juga  telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.
5) Forum  Umat  Islam  (FUI):  FUI  ini  pun tak  kalah radikalnya.  Dalam  perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan  mengirimkan  ancaman akan  membubarkan  acara  tersebut (Jakarta  Post).  Ancaman  ini  ditebar dengan  mengatasnamakan  agama. Akibatnya  penyelanggara  acara  harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.
6) Front Pembela Islam (FPI): Organisasi pimpinan  Rizieq  Shihab  ini  memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo,
berdasarkan-perppu-2-2017-2/.  diakses  pada  tanggal 19 Februari 2020.
FPI  sering  melecehkan  perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan  maklumat  mengenai ISIS  yang  mana  pada  poin  5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus  bersatu  untuk  meneruskan perjuangan.
Walaupun kegiatan ataupun pergerakan organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan  prinsip-prinsip  kehidupan  yang diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  bukan berarti  proses  pembubaran  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dapat  diamini  begitu  saja. Sebab kewenangan yang dimiliki pemerintah berpotensi  menimbulkan  keputusan  yang parsial  tanpa  mempertimbangkan  aspek keadilan dan kemanfaatan.
Wajar  untuk  dipahami  apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa  organisasi  kemasyarakatan  tersebut tidak  menjunjung  tinggi  prinsip  saling menghargai  dan  menghormati  sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM  mencabut  status  badan  hukum organisasi  kemasyarakatan  yang  dianggap telah  melanggar  ketentuan  yang  berlaku. Namun,  harus  disadari  bahwa  indonesia adalah negara hukum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa,  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”. Nega ra hukum sebagaimana disebut A.V. Dicey sebagai “ The Rule of Law” memiliki karakteristik,  yaitu: Supremacy  of  Law , Equality  Before  the  Law dan Due  Process  of Law. 6
Menurut  Atif  Latipulhayat  bahwa pembatasan  kebebasan  berserikat  dan berkumpul dan juga pembubaran organisasinya mensyaratkan adanya
6 Asshiddiqie,  Jimly.  (2010).  Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta:  Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 122.
pengadilan  yang  mandiri  dan  imparsial. Dengan  perkataan  lain  harus  dilakukan dengan  proses  yang adil atau due process of law . Due process of law bukan konsepsi teknis yang  hanya  menyangkut  teknis  dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil ( just  and  fair  treatment )  yang  memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak  dan  kebebasannya  terancam  untuk membela hak-haknya. 7
Penulis  perlu  menegaskan  bahwa peran  pengadilan  menjadi  sangat  penting dalam  rangka  meneguhkan  negara  hukum yang  dianut  oleh  indonesia.  keterlibatan pengadilan  dalam  memutus  sengketa pembubaran  partai  politik  akan  lebih mencerminkan tujuan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. dengan kata lain perlu didesain sebuah  proses  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  dalam  rangka mendukung  proses  hukum  yang  akan diputus  oleh  pengadilan.  dengan  adanya penerapan  asas  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  yang  telah diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada  Pasal  2  ayat  (4)  dapat  mempercepat proses  penilaian  terhadap  suatu  organisasi kemasyarakatan  yang  diduga  menyalahi peraturan  perundang-undangan.  Artikel  ini berjudul “ Analisis  Pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  Dalam  Perspektif  Negara Hukum ” yang output kajiannya menghasilkan penataan sengketa pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  di indonesia.

## Rumusan Masalah
Kajian  ini  akan  menjawab  2  (dua) pertanyaan  sebagai  rumusan  masalah  yaitu
7 Latipulhayat, Atif Op.Cit hlm (ii).
pertama, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di indonesia? dan Kedua, bagaimana  mekanisme  pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal dalam perspektif negara hukum ?

## Metode Penelitian
Kedua  rumusan  masalah  akan  dijawab secara  metodeologis  dengan  menggunakan penelitian  hukum  normatif,  karena  penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research) dikarenakan fokusnya  adalah  mengkaji  studi  literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan  pengadilan  yang  berhubungan dengan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Pembubaran  Organisasi
Kemasyarakatan di Indonesia a. Pembubaran Organisasi

## Kemasyarakatan Menurut UU Nomor 17 Tahun 2013
Asas  organisasi  kemasyarakatan  yaitu tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kemudian  organisasi kemasyarakatan  dapat  mencantumkan  ciri tertentu  yang  mencerminkan  kehendak  dan cita-cita  organisasi  kemasyarakatan  yang tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilihat dari sifatnya  bahwa  organisasi  kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 8
Pasal  tersebut  bermakna  bahwa  dalam menjalankan ekspresi dan kebebasan sebuah organisasi  kemasyarakatan  harus  berada pada  jalur  yang  konstitusional  berdasarkan cita-cita dan kehendak Pancasila dan Undang
8 Lihat  Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  4  Undang  Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Republik Indonesia, 2013.
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Memang  harus  disadari  bahwa organisasi  kemasyarakatan  memiliki  tujuan dan  fungsi  yang  variatif,  tetapi  undang- undang memberikan batasan kepada organisasi  kemasyarakatan  untuk  bisa menjalankan  tugasnya  sebagai  wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat kepada  masyarakat.  begitupun  dengan larangan-larangan yang diatur oleh UU sudah sangat  jelas  sebagai  peringatan  kepada organisasi  kemasyarakatan  agar  tidak membuat  pelanggaran  yang  berakibat  pada pemberian sanksi kepada organisasi kemasyarakatan  tersebut.  Dengan  demikian organisasi  kemasyarakatan  tidak  dapat bertindak
sewenang-wenang maupun melakukan  kekerasan/  perbuatan  anarkis dengan mengatasnamakan kebenaran parsial yang dapat merugikan organisasi kemasyarakatan  yang  bersangkutan  guna menjaga  ketertiban  serta  ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sanksi  yang  paling  berat  diberikan kepada  organisasi  kemasyarakatan  yaitu pencabutan  status  hukum  atau  izin aktivitasnya  sehingga  dengan  demikian organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara  sendirinya.  Tata  cara  pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  berdasarkan ketentuan  sebelumnya  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan: 9
1) Permohonan  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  berbadan  hukum, sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 68  ayat  1,  diajukan  ke  pengadilan negeri  oleh  kejaksaan  hanya  atas permintaan  tertulis  dari  Menteri Hukum dan HAM;
2) Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan disertai bukti
9 Lihat Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.
V o l .   1 5   N o .   1
penjatuhan  sanksi  administratif  oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3) Dalam  hal  permohonan  tidak  disertai bukti  penjatuhan  sanksi  administratif oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah,  permohonan  pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  berbadan hukum tidak dapat diterima;
4) Setelahnya  di  ajukan  permohonan, pengadilan  negeri  menetapkan  hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal pendaftaran permohonan; 5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan  pertama  harus  sudah diterima secara patut oleh para pihak paling  lambat  3  (tiga)  hari  sebelum pelaksanaan sidang;
6) Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak termohon  diberi  hak  untuk  membela diri  dengan  memberikan  keterangan dan bukti di persidangan;
7) Permohonan  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  harus  diputus  oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling  lama  60  hari  terhitung  sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  Jangka  waktu  ini  dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
8) Pengadilan  Negeri  menyampaikan salinan putusan pembubaran Organisasi  Kemasyarakatan  kepada pemohon,  termohon,  dan  Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak  tanggal  putusan  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Penjatuhan sanksi administrasi pembubaran Organisasi Kemasyaraktan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan  sanksi  administrasi  dilakukan melalui  putusan  pengadilan  yang  telah
10 Lihat  Pasal  1  angka  (1)  UU  Nomor  16  Tahun  2017. Republik Indonesia, 2017.
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, setelah itu  baru  pemerintah  dapat  menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
b. Pembubaran Organisasi

## Kemasyarakatan Menurut UU Nomor
16 Tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 10
Ketentuan  dalam  UU a  quo ,  dijelaskan juga  berkaitan  dengan    ajaran  atau  paham yang  bertentangan  dengan  Pancasila  antara lain  ajaran  ateisme,  komunisme/marxisme- leninisme,  atau  paham  lain  yang  bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UndangUndang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 11
Undang-Undang a  quo ,  larangan- larangan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 59
menjelaskan sebagai berikut:
1) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera, atau  atribut  yang  sama  dengan  nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pernerintahan;
2) Menggunakan  dengan  tanpa  izin  nama, lambang,  bendera  negara  lain  atau lembaga/badan  internasional  menjadi
11 Lihat penjelasan atas UU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59  ayat  4  dan  Pasal  59  ayat  4  huruf  (c).  Republik Indonesia, 2017.
V o l .   1 5   N o .   1

## nama, lambang, atau bendera Organisasi
Kemasyarakatan; dan/atau
3) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera, atau  tanda  gambar  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,  atau  tanda  gambar  Organisasi Kemasyarakatan lain atau partai politik.
4) Menerima dari atau memberikan kepada pihak  manapun  sumbangan  dalam bentuk  apapun  yang  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
5) Mengumpulkan  dana  untuk  partai politik.
6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap  suku,  agama,  ras,  atau golongan;
7) Melakukan  penyalahgunaan,  penistaan, atau  penodaan  terhadap  agama  yang dianut di Indonesia;
8) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
9) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan  wewenang  penegak  hukum  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamarn pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; 11) Melakukan  kegiatan  separatis  yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 12) Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan Pancasila. Mekanisme  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan
Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17
12 Lihat  Undang  Undang  No  16  Tahun  2017  tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 62 dan 80A. Republik Indonesia, 2017.
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  menjadi  Undang-Undang diatur  pada  Pasal  62  yang  menjelaskan bahwa: 12
1) Terhadap  Organisasi  Kemasyarakatan yang  melakukan  pelanggaran  diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan.
2) Dalam  hal  Organisasi  Kemasyarakatan tidak  mematuhi  peringatan  tertulis dengan  jangka  waktu  yang  telah  di tentukan  makan  Menteri  dan  Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3) Dalam  hal  Organisasi  Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan,  Menteri  dan  Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan  surat  keterangan  terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Selanjutnya pada Pasal 80A menegaskan bahwa  pencabutan  status  badan  hukum Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 80A tersebut, Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  lingkup  tugas  dan  kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administratif,  namun  dalam  hal  ini  tidak terdapat  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap  guna  memberikan legalitas  dalam  hal  pembubaran  organisasi kemasyarakatan.  Dengan  demikian,  aturan diatas  menegasikan  kewenangan  pengadilan untuk  memutus  sengketa  pembubaran organisasi kemasyarakatan sehingga berkaitan  dengan  segala  bentuk  pemberian
V o l .   1 5   N o .   1
sanksi  sampai  pada  pembubaran  organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh pemerintah.
Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran  organisasi  kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun  2013  maupun  UU  Nomor  16  Tahun 2017  perlu  dielaborasi  dengan  prinsip- prinsip  dasar  di  dalam  konstitusi  Republik Indonesia,  yaitu  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 yang  merupakan  pengukuhan  dari  prinsip yang  dituangkan  dalam  Penjelasan  Umum UUD  1945  yaitu  Negara  Indonesia  berdasar atas  hukum  tidak  berdasar  atas  kekuasaan belaka.
Penjelasan UUD  1945  pada  masa  lalu, secara  resmi  disebutkan  bahwa  indonesia menganut rectsstaat ,  akan  tetapi  semenjak amandemen UUD peniadaan istilah rechtsstaat dicoret dan subtansinya
dituangkan kedalam pasal 1 ayat (3) menjadi indonesia adalah negara hukum. Maksud tidak dicantumkan  istilah rechtsstaat supaya indonesia bisa menggunakan rechtsstaat , bisa juga  menggunakan the  rule  of  law .  Dengan demikian   indonesia  bisa  menganut  paham legisme dimana kebenaran itu ada di undang- undang, tapi juga menganut  paham the rule of law bahwa  hakim  bisa  mencari  keadilan sendiri  tanpa  tersandera  Undang-undang. Dengan demikian hakim lebih fleksibel dalam membuat putusan-putusannya . 13
Selain  itu,  perlu  diperhatikan  pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya  sistem  ‘ check  and  balances ’ (pengawasan  dan  keseimbangan).  Hal  ini terejawantahkan,  antara  lain,  di  dalam jaminan  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  menurut  Pasal  24  UUD  1945. Jaminan  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang
13 Tuakia,  Adhelano.  Indonesia  di  Persimpangan Rechtsstaat dan The  Rule  Of  Law, Lihat: https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1 a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-
merdeka  akan  berpengaruh  juga  pada terpenuhinya  jaminan  akses  warga  negara pada  peradilan  yang  merdeka  dalam  usaha mereka mempertahankan haknya. Bagaimanapun juga, konstitusi telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945  yang  di  dalam  sebuah  negara  hukum terwujud dengan adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kewenangan yang dijalankan  oleh  suatu  kekuasaan  kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 UUD 1945.

## 2. Mekanisme  Pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  Yang  Ideal  Dalam Perspektif Negara Hukum
Suatu  negara  dapat  dikatakan  sebagai negara  hukum  apabila  memenuhi  unsur- unsur  negara  hukum.  Friedrich  Julius  Stahl sebagaimana  dikutip  oleh  Achmad  Irwan Hamzani,  mengemukakan  ciri-ciri  suatu negara hukum sebagai berikut:
a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
b. Adanya pembagian kekuasaan.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 14
Sementara  dalam  tradisi  Anglo  Saxon, seperti  diungkapkan  oleh  A.V.  Dicey sebagaimana  dikutip  oleh  Wahyudi  Djafar menjelaskan  bahwa  suatu  negara  hukum dalam  pengertian the  rule  of  law setidaknya harus  memiliki  tiga  karakteristik,  yaitu: tegaknya  supremasi  hukum  ( supremacy  of law) ,  persamaan  di  depan  hukum  ( equality before  the  law) ,  dan  adanya  jaminan  serta mekanisme  perlindungan  diri  atas  hak  ( due process  of  law) .  Supremasi  hukum  berarti
rechtsstaat-the-rule-of-law ,  diakses  pada  tanggal    10 Maret 2020.
14 Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia , 90.  hlm. 137.
V o l .   1 5   N o .   1
warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum  itu  sendiri  seseorang  dapat  dihukum karena  melanggar  hukum,  bukan  dihukum karena  sesuatau  alasan  yang  lain.  Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan,  semua  kelompok  masyarakat memiliki  ketertundukan  yang  sama  di  mata hukum  umum  negara,  yang  dijalankan  oleh peradilan  umum. The  Rule  of  law tidak mengenal  adanya  pengecualian  bagi  pejabat pemerintah  atau  orang-orang  tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara  keseluruhan,  seperti  halnya  pada pengadilan administratif ( droit administratif ). Kaitannya  dengan due  process  of  law ,  Dicey menjelaskan  bahwa  jaminan  atas  hak-hak pribadi  adalah  hasil  dari  keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja  dan  demos  (warga),  khusus  mengenai mekanisme  pelaksanaan  kekuasaan.  Jadi konstitusi  yang  berisikan  jaminan  hak-hak pribadi  warganegara  merupakan  hasil  dari hukum umum negara. 15
Secara  nasional  perlindungan  terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999  tentang  HAM.  Undang-Undang  Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat. Ketentuan  UUD  1945  tersebut  kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 UU No. 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
15 Djafar,  Wahyudi.  (2010).  Menegaskan  Kembali Komitmen  Negara  Hukum:  Sebuah  Catatan  Atas Kecenderungan  Defisit  Negara  Hukum  di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 7, 5 , hlm 153.
16 Tahir,  Azhary  Muhammad.  (2012).  Beberapa  Aspek Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan  Hukum Islam. Jakarta: Pernada Media Group , hlm 48.
untuk  berkumpul,  berapat,  dan  berserikat untuk maksud-maksud damai.
Penegasan  Indonesia  sebagai  negara hukum  telah  di  atur  dalam  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. Menurut  Tahir  Azhary  bahwa  istilah  negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut  Al-Quran  dan  Sunnah  yang  di istilahkannya  dengan  nomokrasi  Islam, negara  hukum  dalam  konsep  Eropa Kontinental yang disebut rechsstaats, konsep rule of law di negara-negara yang common law , konsep socialist leglity di negara ekskomunis serta konsep negara hukum Pancasila. 16
Indonesia  sebagai  negara  hukum memang mengatur pembatasan mengenai hak setiap  warga  negara,  hal  ini  sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  J  Ayat  2 dimana dijelaksan bahwa dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  telah ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 17
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  berlaku umum  bagi  setiap  negara  hukum,  yakni sebagai berikut: 18
1) Adanya  suatu  sistem  pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
17 Lihat Pasal 28 J Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18 Triwulan,  Titik.  Widodo,  Ismu  Gunadi. “ Hukum  Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara  Indonesia”, Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2011 , hlm 270.
2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus  berdasar  atas  hukum  atau peraturan perundang-undangan.
3) Adanya  jaminan  terhadap  hak  asasi manusia (warga negara).
4) Adanya  pembagian  kekuasaan  dalam negara.
5) Adanya  pengawasan  dari  badan peradilan  (rechterlijke  controle)  yang bebas,  mandiri,  dalam  arti  lembaga peradilan  tersebut  benar-benar  tidak memihak  dan  tidak  berada  dibawah pengaruh eksekutif.
6) Adanya peran yang nyata dari anggota- anggota  masyarakat  atau  warga negara.  untuk  turut  serta  mengawasi perbuatan dan pelakasanaan kebijaksanaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
7) Adanya  sistem  perekonomian  yang dapat  menjamin  pembagian  yang merata.
8) Sumber  daya  yang  diperlukan  bagi kemakmuran warga negara.
Dalam  pandangan  Zippelius,  seperti dikemukakan  oleh  Hamid  S.  Attamimi, menyebutkan  bahwa  prinsip  negara  hukum adalah  untuk  membatasi  perluasan  dan penggunaan  kekuasaan  secara  totaliter  dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus  ditegakkan  meliputi  jaminan  terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia,  adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar  pada  undang-undang,  dan  adanya pengawasan judicial
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 19
Konsekuensi  indonesia  sebagai  negara hukum yaitu penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak-hak asasi  manusia  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  peradilan  dalam  bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka,
19 Attamimi,  A.  Hamid  S.  (1990). Peranan  Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai
diwujudkan  dan  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  beserta  badan  peradilan yang  berada  di  bawahnya,  yaitu  lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana amanat  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3),  Pasal  24 ayat  (1)  dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Dengan kata lain, fungsi kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk menyeimbangi  kekuatan  dari  pemerintah dalam  menjalankan  kewenangannya.  Hal  ini sangat krusial dalam bangunan negara hukum indonesia  sebagai  bentuk  komitmen  dan konsistensi  penyelenggara  negara  agar  tidak terjebak  pada  pemusatan  kekuasaan  yang mutlak.
Menurut  Atip  bahwa due  process tidak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa due  process  of  law adalah  HAM  itu  sendiri. Dalam  konteks  ini, due  process  of  law mensyaratkan  bukan  hanya  adanya due process dalam  pengertian  terpenuhinya  hak- hak  prosedural  dasar  ( basic  procedural rights ),  tapi  juga  terlindunginya  hak-hak substantif  dasar  ( basic  substantive  rights ). Hak  substantif  adalah  hak-hak  umum  yang dimiliki  oleh  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  atau  untuk  memiliki  sesuatu, meskipun  pemerintah  berkeinginan  yang sebaliknya,  misalnya,  kebebasan  untuk berbicara  dan  kebebasan  untuk  berserikat dan  berkumpul.  Hak  prosedural  adalah  hak yang  dimiliki  seseorang  untuk  memperoleh layanan  dari  pemerintah  secara  adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat  mengurangi  atau  membatasi  hak substantif  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan  dan  dengan  cara  yang  adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa due
Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita  IV ,  Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia. hlm 213.
process  of  law adalah  bagian  integral  dalam perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak subtantif  seperti  hak  untuk  berserikat  dan berkumpul.
Lebih  lanjut  Atip  menegaskan  bahwa esensi  dan  substansi  prinsip due  process  of law , sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya  suatu  proses  peradilan, akan  tetapi  esensi  dari  peradilan  tersebut yaitu harus dilakukan secara reasonable, just, dan proper .  Dengan  demikian,  adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan due  process  of  law ,  apabila  tidak dilakukan dengan reasonable, just, dan proper . Misalnya,  pengadilan  dilakukan  setelah pemerintah  mencabut  hak-hak  warga  untuk berserikat  dan  berkumpul  dalam  hal pembubaran  Ormas. Proses  seperti  ini  jelas merupakan  proses  yang undue (tidak  patut), karena kerugian sudah terjadi ( the damage has been done ) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita. 20
Kondisi  inilah  yang  menghendaki penerapan  hukum  sebaiknya  diutamakan melalui  pengadilan.  Selain  itu  pula  dapat menjaga konsistensi negara hukum yang salah satu indikatornya adalah pembagian kekuasaan  yang  jelas  antara  fungsi  eksekutif dan  yudikatif  sehingga  hukum  yang  abstrak dapat  diterapkan  kepada  individu  melalui putusan  hakim  sekaligus  dapat  mengontrol kekuasaan  eksekutif  untuk  menjatuhi  sanksi pembubaran kepada organisasi kemasyarakatan  yang  bermasalah.  Mesti diakui bahwa peradilan memiliki fungsi yang kuat dalam menyeimbangkan dan mengawasi kinerja  eksekutif  dan  legislatif  khususnya berbicara  mengenai  penerapan  hukum  yang menyangkut orang banyak. Sebab permasalahan  ini  berbicara  mengenai kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  yang merupakan  muatan  dari  Hak  Asasi  Manusia
20 Latipulhayat, Atip Op.Cit., hlm (iii)
sebagai  pilar  dalam  negara  hukum.  Olehnya, tidak bisa secara sepihak untuk mengeluarkan keputusan  tanpa  melalui  uji  kelayakan  dari pengadilan berkaitan penerapan hukum yang dilakukan  oleh  eksekutif  dan  legislatif. Apapun  kebijakan  yang  ditelurkan  oleh pemerintah  harus  diuji  di  pengadilan  yang independen  dan  imparsial  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan kepada  organisasi  kemasyarakatan  yang bermasalah.
Penulis  berpendapat  bahwa  peran pengadilan menjadi sangat penting digunakan sebagai  alat  negara  dalam  mengadili organisasi  kemasyarakatan  yang  melanggar aturan-aturan  negara  berkaitan  dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hakim memiliki  parameter  yang  jelas  dalam mengukur telah terjadinya suatu pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, parameter yang  dijadikan  patokan  oleh  hakim  mampu diterima oleh para pihak karena telah melalui proses  penilaian  terdahulu  oleh  pemerintah berupa  pemberian  sanksi  administratif  yang telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan  yang  melanggar  aturan, sehingga hakim sebagai penilai akhir menguji secara  formil  maupun  materil  apakah sanksi yang  sudah  diberikan  itu  sudah  sejalan dengan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  dengan penemuan  hukum  baru  hakim  dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan  yang  bermasalah.    Hanya saja, berbicara mengenai proses penyelesaian di  pengadilan  memakan  waktu  yang  cukup lama  sehingga  sulit  untuk  mengantisipasi aktivitas organisasi kemasyarakatan bermasalah  yang  bisa  saja  berpotensi  akan melakukan  hal  yang  sangat  membahayakan untuk negara. Untuk mengatasi hal ini, perlu
V o l .   1 5   N o .   1
dilakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan  dengan  menggunakan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan yang  bisa  menengahi  proses  penyelesaian sengketa yang ruwet.
Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan  biaya  ringan,  yang  dapat  dijadikan sebagai ius  constituendum dan  dijadikan model untuk penyelesaian sengketa pembubaran  organisasi  kemasyarakatan. Konsep  ini  sangat  penting  untuk  menata kembali  pembubaran  ormas  yang  dilakukan saat ini.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran  organisasi  kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun  2013  maupun  UU  Nomor  16  Tahun 2017  perlu  dielaborasi  dengan  prinsip- prinsip  dasar  di  dalam  konstitusi  Republik Indonesia,  yaitu  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 yang  merupakan  pengukuhan  dari  prinsip yang  dituangkan  dalam  Penjelasan  Umum UUD  1945  yaitu  Negara  Indonesia  berdasar atas  hukum,  tidak  berdasar  atas  kekuasaan belaka.  UUD  NRI  Tahun  1945  menekankan pentingnya  sistem  ‘ check  and  balances ’ (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu  ada  pembagian  kekuasaan  yang  jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan  sangat  penting  untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  di Indonesia  dengan  cara  melakukan  penataan penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  sehingga  proses penyelesaian
sengketa pembubaran
organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## Saran
Adapun yang menjadi saran pada kajian ini yaitu:
1. Diperlukan  revisi  UU  Ormas  yang berlaku saat ini dengan memasukan kewenangan  pengadilan  dalam memutus  sengketa  pembubaran organisasi  kemasyarakatan  yang didukung  dengan  penerapan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan.
2. Diperlukan political  good  will dari pemerintah  untuk  memperhatikan kebebasan berserikat dan berkumpul  untuk  selektif  dan  teliti sejak  awal  pendaftaran  dalam menilai kelayakan sebuah organisasi  kemasyarakatan  yang ingin  meminta  legalisasi  dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.  (2010).  Konstitusi  dan
Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Attamimi,  A.  Hamid  S.  (1990). Peranan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I- Pelita  IV ,  Jakarta:  Disertasi  Doktoral Universitas Indonesia.
Tahir,  Azhary  Muhammad.  (2012).  Beberapa Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum Pidana,  dan  Hukum  Islam. Jakarta: Pernada Media Group.
Triwulan, Titik. Widodo, Ismu Gunadi. Hukum Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011 .

## Jurnal:

## Djafar,  Wahyudi.  (2010).  Menegaskan
Kembali  Komitmen  Negara  Hukum: Sebuah  Catatan  Atas  Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 7, 5 .
Fauzi,  Gamawan.  (2015).  Urgensi  UU  Ormas Dalam  Memperkokoh  NKRI , Jurnal
Kementerian Sekretariat Negara RI , 29. Hamzani,  Achmad  Irwan.  (2014).  Menggagas
Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan Rakyatnya,
Jurnal
Yustisia , 90.
Latipulhayat,  Atip.  (2017).  Due  Process  of
Law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran , 4 (2). Thalhah , HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan
Perspektif
Pemikiran  Hans  Kelsen ,  Jurnal  Hukum ,  3 (16).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2017. Republik Indonesia, 2017.

## Website
https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi- sudah-tandatangani-pembubaran-6- ormas-radikal berdasarkan-perppu-2- 2017-2/. diakses pada tanggal 19 Februari 2020.
Tuakia, Adhelano. Indonesia di Persimpangan Rechtsstaat dan The  Rule  Of  Law, Lihat: https://www.kompasiana.com/adhelanotu akia/54f961e1a3331178178b4c1b/indone sia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule- of-law ,  diakses  pada  tanggal    10  Maret 2020.