## Akses reform melalui pengembangan  padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap
Access to reform through the development of organic rice in Rawajaya village, Cilacap district
Arif Winarso 1 , Priyo Katon Prasetyo 1 , R. Deden Dani Saleh 1
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta Koresponden e-mail: ariff.golep@gmail.com
Submitted: September 1, 2022  Accepted: September 22, 2022  Publish: September 26, 2022
Abstract: This  reform  access  program  was  implemented  for  thirty  farmers  through  the development of organic rice involving the Indonesian Ulema Council Waqf Institute (LWMUI), Jenderal  Sudirman  University,  and  Tadulako  University.  This  research  was  conducted  to determine  how  to  access  reform  was  implemented  in  Rawajaya  Village  through  the development of organic rice. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the factors that cause Rawajaya Village to become the object of seed assistance in the context of organic rice development. The development of organic rice can be said to be successful if the form of marketing carried out is right on target, but the implementation of access  reform  in  Rawajaya  Village  has  not  been  successful,  two  stages  are  not  optimal, namely,  the  counseling  stage  which  results  in  the  access  reform  program  not  running smoothly and the evaluation stage regarding follow-up of organic rice development. There was a crop failure causing farmers' income to not increase. The absence of an increase in the economy eventually created divisions in the farmer groups who received access to reform.
Keywords: Access to reform, organic rice, crop failure
Abstrak :  Program  akses  reform  ini  dilaksanakan  terhadap  tiga  puluh  petani  melalui pengembangan  padi  organik  yang  melibatkan  Lembaga  Wakaf  Majelis  Ulama  Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  akses  reform  di  desa  Rawajaya  melalui pengembangan  padi  organik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Desa Rawajaya  menjadi  obyek  bantuan  bibit  dalam  rangka  pengembangan  padi  organik. Pengembangan  padi  organik  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  bentuk  pemasaran  yang dilakukan  tepat sasaran, namun pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya belum berhasil, ada dua tahapan yang belum optimal yaitu tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses  reform  tidak  berjalan  lancar  dan  tahapan  evaluasi  mengenai  tindak  lanjut  dari pengembangan  padi  organik.  Terjadi  gagal  panen  menyebabkan  pendapatan  petani  tidak mengalami  peningkatan.  Tidak  adanya  peningkatan  perekonomian  akhirnya  membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.
Kata Kunci : Akses reform, padi organik, gagal panen

## Pendahuluan
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencanangkan program reforma agraria sebagai sebuah agenda besar yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Reforma agraria memfokuskan pada perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum guna terciptanya keadilan  dan  pemerataan  penguasaan  tanah  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui penataan aset (asset reform) dan akses reform (access reform). Afriliyeni et al (2021) program reforma  agraria  merupakan  kegiatan  yang  terprogram  dengan  baik,  terstruktur  yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan  dan  penanganan  konflik  pertanahan  guna  peningkatan  perekonomian masyarakat.  Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Menurut Utomo (2021) reforma agraria dijadikan landasan untuk pembangunan di perkotaan dan desa dengan menggunakan lahan sebagai sumber penghidupan sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
Penataan  aset  dalam  peraturan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  menata  kembali pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Obyek redistribusi tanah yang tertulis pada Pasal 8 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 terdiri dari redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non pertanian. Dalam konteks tersebut, tanah obyek redistribusi tanah terdiri dari tanah terlantar, tanah  eks  HGU  yang  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  pemanfaatannya,  dan  tanah  dari pelepasan kawasan hutan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sudah menetap di area tersebut atau masyarakat yang sesuai dengan kriteria tertentu.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah gencar melaksanakan redistribusi tanah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pada laporan Sistem Informasi Geografis Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (SIGTORA)  redistribusi  tanah  telah  terealisasi  1,45  juta  Ha selama  tahun  2015-2020  (Kementerian  ATR/BPN,  2022).  Redistribusi  tanah  merupakan langkah  awal  penunjang  kesejahteraan  masyarakat  terutama  masyarakat  pedesaan  atau petani melalui reforma agraria. Menurut Wicaksono & Purba (2018) pelaksanaan redistribusi tanah bertujuan untuk memperbaiki  perekonomian petani dengan  cara  pemerataan tanah pertanian  yang  adil  sebagai  sumber  kehidupan  serta  kepastian  hak  atas  tanah  hasil redistribusi  tanah.  Reforma  agraria  memiliki  makna  yang  lebih  luas  lagi,  seperti  yang dikemukakan oleh Ahbar (2021) yaitu reforma agraria sebagai pembuka kemudahan akses ke sumber  daya  alam,  keuangan  atau  permodalan,  teknologi,  pemasaran,  tenaga  kerja,  dan distribusi  kekuatan  politik.  Karena  itu  menurut  Rohman  &  Astuti  (2019).  Pemberdayaan masyarakat  dapat  diartikan  pemberian  kemampuan  dan  kekuatan  kepada  masyarakat terhadap  sumber  daya  untuk  mendapatkan  akses  dalam  meningkatkan  perekonomian. Kemudahan akses itulah yang seringkali dimaknai dengan akses reform.
Menurut Anida et al (2017) kegiatan akses reform dilakukan terhadap lahan yang belum dapat  dimanfaatkan  setelah  pelaksanaan  penataan  aset.  Penanganan  akses  dilaksanakan
kepada  pemilik  tanah  yang  tanahnya  sudah  atau  belum bersertipikat  dengan  berpedoman pada  partisipasi,  kemandirian,  kewirausahaan,  keadilan,  kemakmuran,  dan  keberlanjutan. Sedangkan menurut Ahbar (2021) akses reform berkaitan dengan upaya pemanfaatan tanah agar  lebih  produktif  yang  dibarengi  dengan  akses  sarana  dan  prasarana  bagi  petani  untuk mendapatkan akses. Dalam penanganan akses reforma agraria terdapat skema pelaksanaan di  antaranya  yaitu lokasi  akses  mengikuti  lokasi aset,  lokasi  legalisasi aset  mengikuti lokasi kegiatan  akses  reform,  dan  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara  bersamaan  antara penataan aset dan akses. Sejalan dengan  kajian dari Ramadhani (2021) pelaksanaan program reforma  agraria  kepada  masyarakat  penerima  redistribusi  tanah  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penataan aset dan akses reform. Peningkatan tersebut dipengaruhi masyarakat yang memanfaatkan lahan secara maksimal. Menurut Riyadi (2020) pelaksanaan akes reform seharusnya disertai dengan pelatihan dan penguatan kemampuan paska redistribusi tanah yang bertujuan untuk membuka akses ke sektor pertanian, usaha, teknologi, sarana dan prasarana, dan pemasaran. Dalam hal ini redistribusi tanah merupakan salah  satu  kegiatan  reforma  agraria  yang  mengimplementasikan  pelaksanaan  aset  reform seperti yang tertulis pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dimana penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset.
Direktorat  Pemberdayaan  Tanah  Masyarakat  dalam  program  kerjanya  berpedoman pada  Rencana  Strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dengan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran penguasaan dan kepemilikan tanah serta pemanfaatannya. Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  menyambut  baik  program  akses  reform yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.  Pelaksanaan  program  reforma  agraria  dilaksanakan  di Kabupaten  Cilacap  tepatnya  di  desa  Rawajaya  Kecamatan  Bantarsari.  Berdasarkan  laporan pemetaan  sosial  tahun  2019  penetapan  lokasi  diawali  dengan  identifikasi  atau  peninjauan lapang terhadap lahan rawa tidak terurus bekas Hak Guna Usaha PT. Erpakh seluas 211 Ha. Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Rawajaya, kondisi lahan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari  Kabupaten  Cilacap  kurang  berpotensi  untuk  meningkatkan  produksi  padi  yang disebabkan oleh keterbatasan air pada musim kemarau.
Selama ini petani sekitar hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan pertanian sehingga hanya menghasilkan produksi padi satu kali panen. Salah satu faktor lahan pertanian yang tidak produktif juga disebabkan oleh kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk non organik  jenis  pestisida.  Penggunaan  pupuk  non  organik  dapat  merusak  lahan  pertanian karena  kebutuhan  tanahnya  tidak  terpenuhi.  Jamil  et  al  (2018)  penggunaan  pupuk  non- organik  yang  berlebih  dan  kurangnya  unsur  organik  dapat  mengakibatkan  rusaknya kandungan  tanah  sehingga  kesuburan  tanahnya  berkurang.  Rawa  tidak  terurus  tersebut dianggap  berpotensi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dari  sektor  pertanian  jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ditetapkanlah lokasi tersebut menjadi objek redistribusi
tanah  pada  tahun  2019  oleh  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Tengah.
Sasaran  lanjutan  dari  kegiatan  redistribusi  tanah  di  desa  Rawajaya  adalah  kegiatan akses reform untuk mengoptimalkan potensi dari lahan rawa tersebut yang berlokasi di Dusun Sitinggil. Akses reform di  desa Rawajaya dilaksanakan dengan pengembangan padi organik atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Padi  demplot.  Berdasarkan  informasi  Sekretaris  Desa Rawajaya,  padi  organik  merupakan  jenis  padi  yang  dapat  tumbuh  pada  lahan  pertanian dengan pasokan air yang kurang. Penanaman menggunakan pola organik diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk non organik. Hal ini sejalan dengan Jamil et al (2018) manfaat penggunaan  sistem  pertanian  organik  adalah  sebagai  sistem  pertanian  ramah  lingkungan dengan  keuntungan  diantaranya  memperbaiki  kandungan  tanah  yang  baik  untuk pertumbuhan padi. Penggunaan pupuk organik akan mengembalikan fungsi tanah agar lebih produktif dan dapat mengurangi biaya produksi dari penggunaan pupuk. Menurut Hadi et al (2019)  penggunaan  sistem  organik  dapat  meningkatkan  produksi,  biaya  produksi  lebih rendah, dan harga padi organik yang lebih baik.
Pada  kajian  Gumilar  et  al  (2020)  pengembangan  padi  organik  dipengaruhi  oleh beberapa faktor internal di antaranya: (1) peran sumber daya manusia, (2) kondisi keuangan, (3)  produksi  padi  organik,  (4)  pemasaran.  Sejalan  dengan  Yuliarta  (2021) masyarakat  tidak hanya  sekedar  sebagai  pelaksana  namun  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam pembuatan program pemberdayaan sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan  informasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cilacap,  mekanisme pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Rawajaya  melibatkan  pihak-pihak diantaranya: (1) Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI) sebagai akses permodalan dan  pemasaran,  (2)  Universitas  Jenderal  Soedirman  terkait  keilmuan  pengembangan  padi organik, dan (3) Universitas Tadulako terkait pengolahan pupuk organik. Ahbar (2021) akses reform  berkaitan  dengan  upaya  pemanfaatan  tanah  agar  lebih  produktif  yang  dibarengi dengan akses sarana dan prasarana bagi petani untuk mendapatkan akses ekonomi. Tujuan dari pengembangan padi organik tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Rawajaya khususnya Dusun Sitinggil dalam mengolah dan meningkatkan potensi lahan rawa  tidak  terurus  menjadi  lahan  produktif  yang  menghasilkan  beras  dari  padi  organik. Dengan  adanya  peningkatan  produksi  padi  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian  petaninya.  Kegiatan  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Saheriyanto  dan Suhaimi  (2021)  bahwa  kegiatan  Akses  reform  terdapat  faktor  penentu  keberhasilan  yaitu adanya permodalan, pelatihan dan pendampingan.  Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari kegiatan akses reform yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dimiliki.
Menurut  informasi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cilacap,  kegiatan  akses  reform melalui  pengembangan  padi  organik  dilakukan  terhadap  30  (tiga  puluh)  petani  yang tergabung  dalam  kelompok  tani  Barokah.  Ke-30  petani  tersebut  merupakan  sampel  awal
dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan padi organik yang menjadi upaya akses reform di dusun Sitinggil desa Rawajaya.
Permasalahannya,  dari  sampel  keseluruhan  yang  dibina  dan  dikondisikan  untuk memperoleh fasilitas pengembangan padi organik tersebut, terdapat beberapa  petani yang tidak  melanjutkan  pengembangan  padi  organik.  Beberapa  petani  justru  mundur  dan  tetap menanam  padi  dengan  pola  lama  atau  konvensional.  Dengan  demikian  kondisi  itu menyebabkan tujuan akses reform melalui pengembangan padi organik belum optimal. Alih- alih mengharapkan kesejahteraan meningkat melalui pengembangan padi organik.
Utomo, S (2021), hasil penelitiannya menunjukkan masyarakat merupakan pihak yang paling berdampak dengan adanya kegiatan akses reform. Pelaksanaan akses reform yang baik akan  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dengan  memanfaatkan  tanah  yang dimilikinya. Hasil penelitian yang dilakukan Rohman, M.L. (2018)  menunjukkan bahwa akses reform di desa Tahunan tidak berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tidak sesuainya teori  akses  reform,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  petunjuk  teknis  akses  reform  setelah penataan aset. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan  dan  kendala  akses  reform  di  dusun  Sitinggil  desa  Rawajaya  melalui pengembangan padi organik bagi kesejahteraan masyarakat.

## Metode penelitian
Dalam penelitian kali ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode  kualitatif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  berdasarkan  fakta  yang  ada  di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kejadian yang ada dengan menyajikan, analisa dan menerjemahkan. Menurut Sukmadinata (2017) Penelitian deskriptif merupakan  suatu  gambaran  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  fenomena yang  ada,  baik  secara  alami  maupun  buatan  yang  mencakup  karakteristik,  perubahan, hubungan, persamaan, perbedaan antara kejadian yang satu dengan yang lainnya.
Penggunaan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dilakukan  untuk mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Dusun  Sitinggil  menjadi  obyek  bantuan bibit  dalam  rangka  pengembangan  padi  organik.  Pengumpulan  data  diperoleh  dari    hasil wawancara  yang  dilakukan  kepada  pejabat  atau  pelaksana  di  Seksi  Penataan  dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan akses reform dan aparat  desa  Rawajaya  kecamatan  Bantarsari,  serta  ketua  maupun  anggota  kelompok  tani Barokah sebagai subjek pemberdayaan masyarakat.

## Hasil dan pembahasan

## Pelaksanaan akses reform di dusun Sitinggil desa Rawajaya
Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan,  Kabupaten    Cilacap sampai  pada  tahun  2021    telah  melaksanakan  kegiatan  penataan  aset  sebanyak  1,2  juta bidang  atau  45-50%  bidang  tanahnya  sudah  bersertipikat.  Tanah-tanah  yang  belum bersertipikat diantaranya berupa tanah adat, tanah yasan, kawasan hutan yang dilepaskan
(ex  Perhutani  Patimuan)  yang  telah  dilepaskan  pada  tahun  1986  dengan  SK  Menteri Kehutanan kurang lebih seluas 570 Ha.
Desa  Rawajaya  merupakan  daerah  rawa  yang  sudah  menjadi  daratan  dan  terdapat aliran sungai Cimeneng. Tanah di Desa Rawajaya berasal dari tanah Hak Erfpacht yang telah dilepaskan  pada  tahun  1958.  Tanah  tersebut  dimiliki  oleh  penggarap  atas  dasar  bukti penguasaan  SPPT  melalui  proses  jual  beli  maupun  hibah  secara  turun  temurun.  Sebagian besar  tanahnya  diperuntukkan  sebagai  lahan  pertanian  jenis  padi  yang  sekarang  telah menjadi hak milik melalui konversi tanah Hak Erfpacht. Pensertipikatan ini merupakan bagian dari penataan aset melalui redistribusi tanah.
Kegiatan  redistribusi  tanah  objek  landreform  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  44/SK- 33.NP.02.03/II/2019  tentang  Penetapan  Lokasi  Kegiatan  Redistribusi  Tanah  dan  SK Pembentukan  tim  tugas  pelaksana  kegiatan  redistribusi  tanah  oleh  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  48/Kep-33.NP.02.03/II/2019.  Berawal  dari  SK  tersebut  pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melaksanakan program redistribusi tanah lahan  pertanian  sebanyak  1.500  sertipikat  dengan  total  luas  207  Ha  mencakup  1.108 kepemilikan.  Desa  Rawajaya  sendiri  memiliki  empat  dusun  diantaranya  dusun  Sitinggil, Rawakeling,  Gayamsari,  dan  Rawasari.  Objek  akses  reform  yang  dilaksanakan  oleh  Dirjen Penataan  Agraria  berlokasi  di  Dusun  Sitinggil  Adapun    peta  lokasi  pelaksanaan  program redistribusi tanah pada Desa Rawajaya disajikan dalam Gambar berikut.

## Gambar 1. Peta lokasi redistribusi tanah
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Berdasarkan Petunjuk Teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022 terdapat tahapan kegiatan secara garis besar yaitu penetapan lokasi, penyuluhan dalam rangka akses reform,  pemetaan  sosial,  penyusunan  model,  pendampingan  penanganan  akses  reforma
agraria,  dan  penyusunan  data  penerima  akses  reforma  agraria.  Tujuan  tahapan  kegiatan tersebut  untuk  mendorong  optimalisasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  dalam meningkatkan kesejahteraan.
Pada  tahapan  pertama  adalah  penetapan  lokasi  akses  reform.  Dalam  kegiatan penetapan  lokasi  objek  akses  reform  dilakukan  berdasarkan  usulan  satgas  akses  reforma agraria dari gugus tugas reforma agraria. Hasil penetapan lokasi adalah surat keputusan (SK) penetapan  lokasi.  Adapun  kriteria  lokasi  lahan  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  tanah masyarakat yang terlantar, tanah masyarakat belum terdaftar, merupakan lokasi yang terdiri dari mayoritas  masyarakat tidak  mampu/pra  sejahtera,  lokasi  tersebut berdekatan  dengan lokasi  penangan  akses  sebelumnya.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan Dirjen  Penataan  Agraria  bersama  dengan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cilacap.  Desa Rawajaya  khususnya  Dusun  Sitinggil  termasuk  kawasan  rawan  bencana  banjir  dan  kondisi kering di saat musim kemarau, sehingga lahan pertaniannya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Lokasi  ini  dipilih  karena  merupakan  kawasan  pertanian    yang  telah disertipikatkan  diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  produksi  padi  dalam  segi permodalan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi modal masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang akhirnya menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Tahapan kedua adalah pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum tim  gugus  tugas  reforma  agraria  melakukan  pemetaan  sosial.  Tujuan  dari  penyuluhan tersebut  yaitu  untuk  menyatukan  misi  dalam  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat, sehingga  subjek  pemberdayaan  dapat  memahami  apa  yang  akan  diprogramkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Kegiatan  penyuluhan    akses  reform dilaksanakan  oleh  jajaran  Dirjen  Penataan  Agraria  bersama  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Cilacap didampingi oleh field staff pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa,  stakeholder  terkait  dan  subjek  pemberdayaan  yaitu  30  petani  dari  kelompok  tani Barokah.  Hasil  dari  penyuluhan  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat dalam membangun kegiatan usaha. Kemudian hasil usaha tersebut memiliki nilai tambah untuk pengetahuan dan perekonomiannya.
Tahapan  Ketiga  yaitu  melaksanakan  kegiatan  pemetaan  sosial  pada  tahun  2020  oleh Dirjen Penataan Agraria melalui tim gugus tugas reforma agraria. Secara garis besar kegiatan pemetaan  sosial  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi,  kendala  dan  karakteristik  di masyarakat  penerima  sertipikat  yang  akan  menjadi  obyek  pemberdayaan  masyarakat. Pengambilan  data  dilaksanakan  dengan  berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat  dan pengamatan kondisi lingkungannya. Kegiatan Pemetaan sosial dilakukan terhadap penerima sertipikat program redistribusi tanah yang telah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Data pemetaan sosial diperoleh dari pengamatan langsung, penyebaran kuesioner kepada  responden,  serta  melakukan  wawancara  kepada  perangkat  desa  dan  narasumber yang mengetahui kondisi lahan tersebut. Penentuan responden dilakukan kepada penerima sertipikat  dalam  kegiatan  redistribusi  tanah.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  terhadap  1108
subjek redistribusi tanah, namun hanya dapat tersurvei 937 orang terdapat selisih 171 orang dikarenakan yang bersangkutan bekerja di luar kota dan pindah tempat tinggal.
Dari Kegiatan pemetaan sosial menghasilkan kesimpulan mengenai lahan pertanian di desa Rawajaya yaitu (1) merupakan kawasan rawan banjir, bencana banjir terjadi ketika hujan lebat dan  akibat  dari dangkalnya  sungai  apur  dan beberapa  sudah dialihfungsikan  menjadi lahan tanam, (2) dari 61 % responden sebanyak 576 masyarakat berpenghasilan 1-3 juta yang memiliki pekerjaan beragam dan tidak tetap (bergantung pada musim) yang disebabkan oleh faktor  pendidikan  dan  kondisi  sosial.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik,  50  %  masyarakat Rawajaya berada dibawah garis kemiskinan di dominasi pekerjaan di bidang pertanian dan pedagang  yang  mengalami  kendala  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  (3)  mayoritas masyarakat desa Rawajaya memiliki lahan pertanian, sehingga masyarakat sangat berantusias menjadi subjek program pelatihan pertanian yang dapat meningkatkan hasil pertaniannya (4) masyarakat rawajaya membutuhkan bantuan pupuk subsidi dan ketersediaan pupuk sesuai lahan yang dimiliki.
Hasil  dari  kegiatan  tersebut  digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  kegiatan  dan rencana  model  pemberdayaan  tanah  masyarakat  yang  kemudian  dibuat  dalam  laporan pemetaan sosial. Hasil dari pemetaan sosial dapat mengelompokkan jenis potensi yang ada. Sehingga  dari  potensi  yang  ada  masyarakat  dapat  menentukan  jenis  pemberdayaan  yang akan dilaksanakan. Kesimpulan laporan pemetaan sosial digunakan sebagai dasar pemilihan jenis pemberdayaan masyarakat. Menurut hasil pemetaan sosial, potensi yang ada di Desa Rawajaya  adalah  sektor  pertanian  dan  perkebunan.  Kawasan  pertanian  yang  sangat  luas, kondisi  cuaca  yang  ekstrim  dan  mayoritas  masyarakatnya  adalah  petani  sehingga pemberdayaan  masyarakat  dirasa  cocok  menggunakan  pengembangan  sektor  pertanian melalui pengembangan padi organik.
Tahapan keempat penyusunan model pemberdayaan masyarakat dengan menentukan pihak  yang  akan  terlibat.  Jenis  model  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  kerja sama dengan Badan Usaha, pemerintah, penataan kawasan, pertanian korporasi, dan melalui corporate  social  responsibility (CSR).  Penyusunan  model  pemberdayaan  diawali  dengan kegiatan koordinasi dalam rangka akses reform. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh jajaran kantor  pertanahan  kabupaten  cilacap  dengan  pemerintah  desa  serta  stakeholder  terkait beserta subyek 30 petani penerima sertipikat redistribusi tanah.
Hasil  penyusunan  jenis  model  pemberdayaan  masyarakat,  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  melalui  Dirjen  Penataan  Agraria  dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Cilacap  memberikan  program  berupa  pengembangan  pertanian organik atau padi semi organik. Kegiatan akses reform dilakukan terhadap 30 petani dengan total  luas  lahan  5  Ha.  Jenis  model  pemberdayaan  dilakukan  dengan  bekerja  sama  antara Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI) sebagai investor dan pemasaran melalui startup  Gerbang  Adab,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Cilacap  sebagai  pelaksana  dan pengawasan  di  lapangan,  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Cilacap  sebagai  penyedia  bantuan pompa air, Konsultan dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sebagai penyedia bibit
padi organik, Universitas Tadulako  penyedia pupuk organik Doami Minoru Berkah, Himpunan Kelompok Tani (HKTI), Aparat Desa, dan Kelompok Tani.
Tahapan  kelima  yaitu  pendampingan  pemberdayaan  masyarakat.  Pendampingan dilakukan melalui pengembangan padi organik seluas 5 Ha terdiri dari 36 bidang sawah (30 pemilik) dengan target menghasilkan 8 ton/Ha padi. Bantuan permodalan berupa bibit padi organik  diberikan  oleh  LWMUI  yang  bekerja  sama  dengan  Universitas  Jenderal  sudirman dengan memberikan bibit padi organik. Program padi organik dirasa sebagai solusi terhadap kendala  yang  dialami  di  lahan  pertanian  Desa  Rawajaya.  Koordinasi  antar  pihak  terkait menghasilkan program padi organik yang berasal dari pengembangan 2 jenis unggulan yaitu inpago  seluas  4,5  Ha  dan  Protani  seluas  0,5  Ha.  Dari  Dinas  Pertanian  mengenai pengembangan  padi  organik  diberikan  solusi  berupa  pola  semi  organik  bertujuan  sebagai pembelajaran  bagi  petani  guna  mengurangi  kebiasaan  dalam  pemakaian  pupuk  kimia  dan lebih  memanfaatkan  lahan  pertanian  yang  kurang  produktif.  Pemberdayaan  masyarakat melalui  pengembangan  padi  organik  tersebut  kemudian  dilakukan  koordinasi  lanjutan berlokasi  di  Kantor  desa  Rawajaya  yang  diikuti  oleh  Dirjen  Penataan  Agraria,  Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, organisasi perangkat desa, dan pihak guna menindaklanjuti langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui padi organik. Menurut  Oktav  (2020)  tujuan  dari  program  tersebut  adalah  meningkatkan  produktivitas pertanian melalui teknologi terkini dengan menggunakan pupuk non-organik, obat pelindung tanaman, dan bibit padi unggul.
Kegiatan penanaman padi organik dilakukan pada Musim Tanam kedua/sadon (MT2) di bulan  April-September  2021.  Pada  musim  MT  2  mayoritas  petani  di  Desa  Rawajaya  tidak melakukan penanaman padi. Ketika petani melakukan penanaman di musim sadon sumber daya  air  yang  tersedia  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  lahan  pertanian.  Pada  beberapa lahan petani terdapat sumur pantek, namun pada kedalaman tertentu menghasilkan air asin. Kondisi tersebut yang sering menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Pendamping masyarakat terkait pengolahan lahan dan penanaman padi organik dilakukan oleh perwakilan dari  Universitas  Tadulako.  Kegiatan  penanaman  padi  organik  tersebut  dilaksanakan  sangat intens  dari  proses  pembuatan  persemaian,  sebar  benih,  pengolahan  lahan,  sebar  pupuk organik,  penanaman,  pengendalian  hama  gulma,  pemupukan,  dan  pengendalian  hama penyakit.

## Pelaksanaan pengembangan padi organik di dusun Sitinggil
Pelaksanaan  pengembangan  padi  organik  dapat  dibuktikan  dengan  pola  tanam  yang dilakukan  sehingga  tanaman  padi  organik  tumbuh  subur  di  lahan  pertanian  penerima program akses reform. Pendampingan masyarakat menjadi image positif dan sukses dari segi pola  penanaman  sampai  pemeliharaan  padi  organik  dan  lahan  yang  dapat  dimaksimalkan penggunaannya.  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  tidak  dilaksanakan  untuk semua subjek redistribusi tanah. Namun, hanya pada 30 petani dengan luas lokasi 5 Ha yang digunakan  sebagai  percontohan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Padi  organik
tersebut diharapkan menjadi solusi ketika masa MT 2 yang notabene petani tidak melakukan penanaman dengan kendala kekurangan air.
Berdasarkan Roadmap program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengembangan padi organik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria berawal dari kegiatan redistribusi tanah  yang  dilaksanakan  Kantor  Pertanahan  pada  tahun  2019.  Kemudian  di  tahun  2020 dilaksanakan  kegiatan  pemetaan  sosial  oleh  tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Dirjen Penataan  Agraria.  Dari  kegiatan  Pemetaan  sosial  dilanjutkan  kegiatan  pelaksanaan  akses reform di tahun 2021 melalui model pengembangan padi organik. Dari permodelan melalui pengembangan padi tersebut kemudian dilaksanakan kegiatan akses reform dengan sasaran 30 anggota tani sebagai sampel kegiatannya. Berikutnya, dari hasil pelaksanaannya di tahun 2022 petani tersebut sudah memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengembangkan padi  organik.  Tujuan  akhir  dari  kegiatan  ini  petani  dapat  melakukan  pengembangan  padi secara keberlanjutan dan sudah dapat meningkatkan perekonomian petani di dusun Sitinggil.
Pada tahap pengembangan dilakukan dengan penanaman padi organik hasil kerjasama pihak- pihak terkait. Penanaman organik padi seluas 5 Ha dilakukan menggunakan varietas bibit  unggulan.  Selain  itu  Kantor  Pertanahan    juga  melaksanakan  kegiatan  pengawasan terhadap penanaman padi organik yang diwakili Kepala Seksi Penataan dan pemberdayaan. Kegiatan ini disajikan dalam Gambar.
Gambar 2.  Kerja sama melalui organik padi
Sumber: Kantor desa Rawajaya
Masyarakat memiliki antusias yang tinggi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang  dilakukan  melalui  pengembangan  padi  organik  yang  bertujuan  untuk  peningkatan perekonomian masyarakat. Padi organik lebih mengajarkan petani supaya berperan aktif dan kreatif  dalam  penanaman  padi  yang  sebelumnya  hanya  menggunakan  ilmu titen saat melakukan  penanaman  padi.  Padi  organik  sangat  berbeda  dengan  padi  non  organik  di samping cara pengolahan dan pemupukan. Manfaat padi organik juga baik bagi kesehatan dan dirasa lebih enak serta memiliki tekstur yang lebih pulen.
Kegiatan penanaman padi organik dilaksanakan pendampingan yang sangat intens dari proses pembuatan persemaian sampai dengan penanaman. Hal ini dapat dilihat dari jadwal yang  dilakukan  oleh  Bapak  Iza  yang  mewakili  Universitas  Tadulako  sebagai  pendamping masyarakat  terkait  pengolahan  lahan  dan  penanaman  padi  organik.  Berikut  adalah  jadwal pendampingan kegiatan padi organik.
Tabel 1 Progres kegiatan organik No Kegiatan Hari Jadwal Status 1 Pembuatan Persemaian 5 Hari 30 April-23 Mei 2021 Selesai 2 Sebar Benih 1 Hari 3 Mei-5 Mei 2021 Selesai 3 Pengolahan lahan 15 Hari  5 Mei-20 Mei 2021 Selesai 4 Sebar Pupuk organik 3 Hari 19 Mei-21 Mei 2021 Selesai 5 perataan lahan 3 Hari 21 Mei-23 Mei 2021 Selesai 6 Penanaman 3 Hari 29 Mei-31 Mei 2021 Selesai 7 Pengendalian Hama/Gulma Progres 8 Pemupukan Progres 9 Pengendalian Hama Penyakit Progres
Sumber: Iza (2020)
Kegiatan pemeliharaan padi organik dengan penyemprotan pupuk cair daun Doami dan insektisida  yang  dilakukan  petani  dengan  pendampingan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh pihak  Universitas  Tadulako  beserta  kelompok  tani  Barokah.  Kegiatan  ini  mendorong penggunaan teknologi budaya  padi  yang  ramah lingkungan  serta  dapat menghemat  waktu da n  biaya.  Menurut  Bapak  Sagimin  “ padi  organik  kalau  panen  sesuai  kualitas  sebenere (sebenarnya) bagus sesuai dengan target waktu persis panennya sih (sesuai waktu panen), malah lebih cepat dari perkiraan semula yaitu cuma 98 hari panennya biasanya kan 120 hari ” . Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  wawancara  Bapak  Nurman  “ sistem  padi  organik  kita arahkan  satu  mengurangi  nilai  produksi  kebutuhan  produksi  yang  ketergantungan  pupuk kimia  nyatanya  organik  lebih  murah”.  Dari  hasil  tersebut  disimpulkan  adanya  pengg unaan teknologi  terkait  pengembangan  padi  organik  yang  dapat  memangkas  biaya  dan  waktu pelaksanaan
Akses reform telah di fasilitasi akses permodalan dan akses pemasaran sehingga dapat menjembatani masyarakat dengan pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan dengan membuka akses dari awal sampai pemasaran suatu produk tanpa dipengaruhi oleh pelaku pasar lainnya. Dari data tersebut petani Dusun Sitinggil menjadi lebih tahu tentang varietas apa yang akan di  tanam.  Petani  lebih  memahami  cara  menanggulangi  masalah  pertanian  contohnya kekurangan  air.  Adanya  pola  tanam  padi  organik,  memberikan  pengetahuan  lebih  kepada masyarakat Rawajaya terkait pemanfaatan lahan dalam hal kekurangan air. Pengetahuan ini seharusnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya berdampak kepada perekonomian  petani.  Adanya  program  akses  reform  melalui  padi  organik  menjadikan masyarakat dapat merubah kebiasaan lamanya terhadap ilmu pertanian non organik. Pada sistem pertanian organik, masyarakat dapat mengurangi biaya produksi dalam penggunaan
pupuk. Pada kesejahteraan psikologis sudah terpenuhi dengan adanya pemikiran masyarakat berubah ketika menggunakan pola tanam organik, karena masyarakat mengetahui manfaat dari sistem pertanian organik.

## Kendala pengembangan padi organik
Program akses reform melalui pengembangan padi organik telah menunjukkan adanya peningkatan  pengetahuan  masyarakat  Rawajaya  terhadap  penggunaan  bibit  padi  dan Penanamannya.    Melihat  kondisi  lahan  pertanian  sebelum  adanya  kegiatan  akses  reform melalui  padi  organik  para  petani  menggunakan  modal  dari  hasil  panen  yang  dilakukan sebelumnya.  Sedangkan  dalam  tahap  penanaman  padi  mengeluarkan  modal  yang  sangat banyak. Pada umumnya petani sangat terbatas dalam mendapatkan pupuk subsidi dan harus memiliki kartu tani. Berdasarkan data pemetaan sosial Kementerian ATR/BPN yang dilakukan tahun  2020,  penghasilan  masyarakat  Desa  Rawajaya  sangat  bergantung  pada  hasil  panen namun  dengan  biaya  perawatan  yang  sangat  besar  dan  hasil  panen  tidak  selalu  bagus seringkali  hanya  3-4  ton  per  hektar.  Diketahui  dari  kondisi  tersebut  petani  memiliki pengeluaran yang digunakan sebagai modal dengan biaya besar namun sering terjadi gagal panen yang mengakibatkan tidak mendapat keuntungan.
Dalam  pelaksanaan  akses  reform  masih  banyak  terjadi  kendala  yang  dihadapi  para petani.  Kendala  tersebut  adalah  beberapa  masyarakat  masih  belum  paham  terkait  jenis pemodelan  yang  bekerja  sama  dengan  LWMUI,  tantangan  pada  musim  tanam  saat  MT1, hama tanaman, masih kurang baiknya infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan padi organik, dan kekurangan sumber air.
Pada  jenis  pemodelan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  LWMUI  yaitu adanya bantuan permodalan, pemeliharaan dan pemasaran. Prosedur dari LWMUI dengan memberikan  bantuan  permodalan  sementara  yang  nantinya  akan  dikembalikan  sebagai modal kembali sebagai dana bergulir dengan membeli hasil produksi dari hasil panen para petani.  Tidak  kalah  penting  adalah  kesadaran  para  petani  masih  sangat  kurang  dalam kekonsistenan  dalam  bidang  pertanian  padi.  Petani  pada  umumnya  langsung  melakukan pengolahan lahan persawahan dan melakukan penanaman setelah masa panen. Namun hal tersebut  belum  terlaksana  oleh  petani  Rawajaya.  Kesadaran  dalam  bertani  itulah  yang peneliti temukan dengan melihat kondisi lahan yang masih belum konsisten melakukan masa tanam. Menurut pemetaan sosial Kementerian Atr/BPN tahun 2020 hasil panen yang di dapat petani  tidak  selalu  bagus,  kemudian  setelah  panen  petani  memilih  menganggur  dan  tidak langsung mengolah lahan agar dapat ditanami kembali dengan harapan minimal 3 kali panen per tahun.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  pertanian  masih sangat minim. Petani pada umumnya langsung melakukan pengolahan lahan persawahan dan melakukan  penanaman  setelah  masa  panen.  Pada  kegiatan  pertanian  para  petani  tidak melakukan proses pertanian secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pola tanam  yang  dilakukan  masih  menggunakan  ilmu  titen  dan  masih  belum  konsisten  dalam
melakukan penanaman. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani tidak menggunakan pola tanam pada umumnya. Hal ini terbukti ketika peneliti berada di lokasi pertanian, pada saat masa tanam ada beberapa petani yang sudah melakukan penanaman dan masih banyak petani  yang  belum  melakukan  penanaman  padi.  Ada  jeda  waktu  bagi  petani  dalam melaksanakan proses penanaman kembali  paska panen. Faktor ini juga menjadi salah satu hama tikus menyerang lahan padi organik.
Minimnya  pemahaman  terkait  bantuan  permodalan  juga  menjadi  kendala  terhadap proses  pemasaran  selain  karena  gagal  panen  petani  hanya  menganggap  bantuan  secara cuma-cuma. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat salah satu kunci utamanya adalah peran aktif  serta  komunikasi  yang  baik  antara stakeholder dengan  masyarakat.  Komunikasi  yang baik  artinya stakeholder memahami  dan  mengetahui  keinginan  dan  harapan  masyarakat begitu  juga  sebaliknya.  Pemahaman  masyarakat  terhadap  kegiatan  pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan padi organik masih banyak yang salah dalam menerima penjelasan dari para pihak yang terlibat.
Dari data yang diperoleh petani di Desa Rawajaya menganggap bahwa kegiatan akses reform  melalui  padi  organik  adalah  murni  bantuan  gratis  dan  tidak  ada  timbal  baliknya. Kenyataannya sosialisasi telah dilakukan dengan 30 peserta pemberdayaan masyarakat dan sudah menandatangani  kerja  sama  dengan  LWMUI  sebagai  investor  terhadap  pembiayaan dan  pemeliharaan  padi  organik.  Dimana  hasil  produksi  padi  para  petani  akan  di  beli  oleh LWMUI dan dari pembelian tersebut ada dana bergulir yang akan digunakan untuk kelanjutan petani dalam pengembangan padi organik. Tahapan sosialisasi masih belum dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan akses reform belum terlaksana dengan baik.
Tantangan yang terjadi pada masa tanam di MT 1 dapat mempengaruhi kesuburan padi organik  dan  kurang  cocok  untuk  penanaman  padi  organik.  Padi  organik  merupakan  jenis tanaman yang dapat tumbuh di musim kering pada masa tanam MT2, kondisi ketika pada MT 1/Hujan  padi  organik  tidak  cocok.  Hal  ini  mengakibatkan  tanaman  padi  organik  tumbuh sangat subur dan mengakibatkan tanaman menjadi tergenang.
Kendala  berikutnya  adalah  hama  tanaman  yang  menyerang  padi  organik.  Pada  awal penanaman  padi  organik  mengalami  serangan  hama  tanaman,  hama  tersebut  diantaranya adalah  hama  lembing,  ulat,  ketupluk,  keong,dan  tikus.  Namun,  padi  organik  memiliki ketahanan  pada  serangan  hama  lembing,  ulat,  ketupluk  dan  keong.  Hama  tersebut  tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan padi organik karena hanya merusak pada daun padi organik.  Sedangkan  Lahan  padi  organik  merupakan  satu-satunya  lahan  yang  terdapat tanaman padi, sehingga hama tikus inilah yang akhirnya merusak padi organik.  Petani Dusun Sitinggil  sudah  berusaha  mengatasi  hama  tikus  dengan  cara  memandulkan  sehingga  tikus tidak dapat berkembang biak. Namun cara tersebut masih belum efektif karena hama tikus menyerang batang padi yang menyebabkan padi tersebut mati.
Pengembangan padi organik yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan pada tahap produksi.  Kegagalan  tersebut  terjadi  karena  hama  tikus  menyerang  tanaman  padi  organik pada 1 minggu sebelum masa panen. Program pengembangan padi organik ditargetkan dapat
menghasilkan 8 ton/Ha. Namun berdasarkan informasi tidak mendapatkan hasil sesuai target. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Rawajaya  “dari  5  Ha  itu  target  per hektar kan 8-9 ton tapi rata-rata kemarin kalau di hitung kita hanya dapat totalnya 2,7 ton berarti per hektar 0,5 ton tidak sampai 3 ton. Kendala diproduksi karena hanya cukup untuk dimakan sendiri”. Dari lahan 5 Ha dengan target per hektar 8 -9 ton hanya dapat menghasilkan rata-rata  2,7 ton atau hanya menghasilkan 0,5 ton tidak sampai 3 ton per hektar. Kendala pengembangan padi organik ada pada produksi karena hanya cukup untuk dimakan sendiri. Dari  hasil  penelitian  pengembangan  padi  organik  masih  pada  tahap  produksi  dan  belum melangkah pada tahap pemasaran. Kegagalan produksi organik dikarenakan terserang hama tikus, infrastruktur yang belum mendukung kegiatan pengembangan padi organik dan faktor kebiasaan petani.
Dari hasil penelitian terhadap infrastruktur pertanian, khususnya pengairan yang ada di Dusun Sitinggil belum dapat digunakan sebagai sumber daya air guna memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Kegiatan pertanian sangat terkait dengan ketersediaan air. Desa Rawajaya sendiri  merupakan  daerah  tadah  hujan  ketika  hujan  turun  akan  terkena  banjir  yang diakibatkan  oleh  dangkalnya  saluran  irigasi  apur,  tanggul  sungai  yang  belum  dilakukan normalisasi. Musim tanam MT 2 notabene merupakan musim kering dan kurangnya sumur pantek  yang  tersedia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  di  lahan  pertanian  organik. Kelompok  tani  beserta  aparat  desa  serta  Dinas  Pertanian  melakukan  solusi  dengan menggunakan  sumur  bor  untuk  menyalurkan  air  ke  lahan  mereka.  Namun  kondisi infrastruktur  yang  kurang  baik  dalam  hal  ini  karena  terjadi  pendangkalan  sungai  apur  dan saluran  irigasi  yang  kering.  Hal  ini  membuat  subjek  pemberdayaan  masyarakat  yaitu kelompok tani Barokah memperoleh sumber air dari sungai Jakadenda yang jaraknya 700 m dari  lokasi  lahan  padi  organik.  Penyaluran  sumber  air  tersebut  dilakukan  dengan  cara memasukkan saluran dari pompa melalui irigasi yang ada. Kebutuhan sumber daya air sangat diperlukan  untuk  proses  pertanian,  ketika  musim  hujan  air  di  lahan  pertanian  menjadi berlebih  dan  perlu  dilakukan  pembuangan  agar  tidak  merusak  tanaman.  Infrastruktur tersebut masih belum efektif untuk memenuhi  kebutuhan para petani di Dusun Sitinggil.
Kegiatan  akses  reform  merupakan  kegiatan  yang  sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan  nilai  aset  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan padi organik belum dapat terlaksana  dengan  baik  karena  mengalami  gagal  produksi.  Petani  penerima  kegiatan  akses reform  belum  dapat  melakukan  pemasaran  yang  di  fasilitasi  oleh  LWMUI  melalui startup Gerbang  Adab.  Ketidaktahuan  masyarakat  akan  fungsi startup menjadi  hambatan selanjutnya. Tidak adanya evaluasi berkala terhadap kegiatan tersebut membuat masyarakat berpikir ulang untuk menjalankan kegiatan ini. Kesimpulan dari data di atas petani peserta akses reform belum mengerti terhadap maksud dan tujuan dari dana bergulir tersebut. Akses reform  yang  dijanjikan  dengan  cara  pengembangan  padi  organik  ternyata  belum  dapat menyejahterakan  petani.  Dari  kegagalan  panen  dan  kesimpangsiuran  informasi
menyebabkan pemahaman beberapa petani memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan kegiatan akses reform tersebut.
Menurut peneliti pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya dapat dikatakan sukses dalam hal pemanfaatan lahan sawah yang tidak tergarap. Namun belum optimalnya peran aktif  masyarakat  serta  bentuk  kesepahaman  dengan stakeholder sehingga  memerlukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Evaluasi tersebut berupa pelaksanaan program akses reform.  Menurut  fakta  di  lapangan  belum  adanya  bimbingan  atau  evaluasi  kegiatan  yang dilakukan instansi yang terlibat atas kejadian gagal panen padi organik. Produksi padi organik hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  bagi  para  petani  subjek  akses  reform. Selanjutnya untuk ekonomi masyarakat, warga Desa Rawajaya sebagian besar bekerja sebagai petani dan pengangguran, buruh, wiraswasta, karyawan swasta, pedagang, serta buruh tani dengan  penghasilan  rata-rata  per  KK  sebesar  Rp.400.000-Rp.25.875.000  per  bulan. Penghasilan tersebut  didapatkan  dari  hasil  panen  padi dan  bantuan  keluarga  yang bekerja menjadi TKI. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan karena pengembangan padi organik yang dihasilkan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  akses  reform  di  Dusun  Sitinggil  Desa  Rawajaya  tidak  berjalan  secara optimal  dikarenakan  masyarakat  belum  memahami  mengenai  kegiatan penyuluhan  terkait bantuan  permodalan  dari  LWMUI.  Selain  itu,  dalam  kegiatan  akses  reform  tidak  dilakukan proses  evaluasi  mengenai  kendala  dalam  pengembangan  padi  organik. Stakeholder terkait belum  menindaklanjuti  kegagalan  dalam  tahap  produksi  sehingga  masyarakat  belum merasakan  manfaat  dari  pengembangan  padi  organik.  Pelaksanaan  akses  reform  melalui pengembangan  padi  organik  di  Dusun  Sitinggil,  apabila  dilaksanakan  secara  optimal  dapat meningkatkan  intensitas  masyarakat  dalam  bertani.  Pada  sistem  pertanian  organik, masyarakat  dapat  mengurangi  biaya  produksi  dalam  penggunaan  pupuk.  Beberapa manfaatnya adalah dapat menjadikan lahan yang subur sehingga dapat memproduksi padi lebih dari biasanya, memiliki varietas padi yang sehat, dan dapat mengatasi masalah petani ketika masa tanam kedua (MT2). Namun dengan terjadinya gagal panen pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.

## Daftar pustaka
Ahbar,  F.K.,  (2021).  Akses  reform  sebagai  pemberdayaan  masyarakat.  Tesis  Pada  Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
Afriliyeni, A., Sihaholo, M., & Sita, R. (2021). hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan  rumah  tangga  petani, Jurnal  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat , 5(3), 433-449.
Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2017). Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 4(2), 159-159.
Gumilar, V., Sudrajat, S., & Setia, B. (2020). Strategi pengembangan padi organik (Studi kasus pada kelompok tani  Putra Mandiri di  desa Linggaraja kecamatan Sukaraja kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh , 7(1), 142-155.
Hadi, S., Prayuginingsih, H., & Akhmadi, A. N. (2019). Peran kelompok tani dan persepsi petani terhadap penerapan budidaya padi organik di Kabupaten Jember. Jurnal Penyuluhan , 15(2), 154-168.
Jamil, A. S., Saleh, I., Sungkawa, I., & Mardhatilla, F. (2019, November). Analisis perbandingan kelayakan usaha tani padi organik dan konvensional (Studi kasus: kecamatan Cigugur kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat). Seminar  Nasional  Pembangunan  Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal (pp. 530-539).
Oktav, N. L. (2020). Analisis perbandingan usaha tani padi organik dengan padi non-organik di  Nagari  Kasang  kecamatan  Batang  Anai  kabupaten  Padang  Pariaman.  (Tesis), Universitas Andalas.
Ramadhani, R. (2021, October). Legalisasi aset tanah dan asupan modal usaha menengah kecil masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2 (1), 278-284.
Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara . Journal of Politic and Government Studies , 8(04), 381-390.
Riyadi,  A.  D.,  Salim,  N.,  &  Mujiati,  M.,  2020.  Pemberdayaan  masyarakat  pasca  kegiatan ajudikasi  di  desa  Sumogawe  kecamatan  Getasan  kabupaten  Semarang. Tunas Agraria , 3 (2), 20-39.
Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform  dari  tanah  pelepasan  kawasan  hutan  di  kabupaten  Barito  Kuala. Jurnal Pertanahan , 11(1), 76-88.
Sukmadinata, N.S., 2017, Metode penelitian pendidikan, Bandung: Remaja Rosadakarya.
Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 4(2), 202-213.
Wicaksono,  A.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).  Hutang  negara  dalam  reforma  agraria  studi implementasi  mandat  9  juta  hektar  tanah  Indonesia. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 4(1), 24-38.
Yuliarta,  I.  W.,  &  Rahmat,  H.  K.  (2021).  Peningkatan  kesejahteraan  melalui  pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 23(1), 180-189.