## Analisis Konflik Pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman: Peran Sosialisasi dan Partisipasi Warga
Tri Agus Susanto
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
E-mail: tasspijar@yahoo.com Diterima : September Disetujui : September Diterbitkan : Oktober

## Abstrak
Sleman Smart Regency adalah Kabupaten Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik  serta  mendukung  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Sleman  Smart  Regency  sesuai  visi Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan  terintegrasinya  sistem  e-Government  menuju  Smart  Regency.  Pendirian  ratusan  menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk mendukung Sleman sebagai Smart Regency. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan menganalisis konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan  bahwa Pemerintah  Kalurahan  Sariharjo  tidak  menjalankan  sosialisasi  dengan  baik kepada warga di radius terdampak ketika akan mendirikan Menara BTS. Ketiadaan sosialisasi dengan baik,  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya  dialog,  tidak  mendapat  dukungan  warga,  dan  tidak menampung  keinginan  atau  keberatan  warga,  menyebabkan  banyak  warga  kurang  atau  tidak berpartisipasi  bahkan  menentang  keberadaan  tower  telekomunikasi  itu.  Pemerintah  Kalurahan Sariharjo dalam rangka mendukung Sleman Smart Regency telah melakukan tindakan kurang smart dengan melakukan kesengajaan atau membiarkan mereka yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius separuhnya orang di luar warga dalam radius. Dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun saat akan membangun  infrastruktur  untuk  mendukung  Sleman  Smart  Regency  berupa  Menara  BTS,  muncul anggapan  dari  sebagian  warga  bahwa  Pemerintah  Kalurahan  Sariharjo  kurang  transparan  dan akuntabel. Salah satu sumbernya adalah Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjelaskan secara rinci terkait berapa uang kompensasi yang mestinya diterima warga radius terdampak.

## Kata Kunci: Smart regency, sosialisasi, tower telekomunikasi

## Abstract
Sleman  Smart  Regency  is  a  smart  Sleman  Regency  in  developing  and  managing  various  resources (natural, human, time, and others) to be used effectively and efficiently by utilizing information and communication technology so as to maximize public services and support sustainable development. Sleman Smart Regency is in accordance with the vision of Sleman Regency, namely the realization of a more prosperous, independent, cultured Sleman community and the integration of the e-Government system towards Smart Regency. The establishment of hundreds of telecommunication towers in Sleman Regency  is  intended  to  support  Sleman  as  a  Smart  Regency.  The  research  method  was  used qualitatively by analyzing the conflict of BTS Tower construction in Poton Hamlet, Sleman Regency through interviews, observations and documentation.  The results showed that the Kalurahan Sariharjo Government did not carry out socialization properly to residents in the affected radius when they were going to build BTS Towers. The absence of good socialization, which is characterized by the absence of dialogue, not getting citizen support, and not accommodating residents' wishes or objections, causes
many residents to lack or not participate or even oppose the existence of the telecommunications tower. The Kalurahan Sariharjo government in order to support Sleman Smart Regency has  tidaken a less smart action by deliberately or letting those who sign the Citizen Consent Letter Within the Radius half of  the  people  outside  the  Radius  within  the  Radius.  Integrated  information  technology  support  can increase government transparency and accountability. However, when going to build infrastructure to support  Sleman  Smart  Regency  in  the  form  of  BTS  Towers,  there  was  an  assumption  from  some residents that the Sariharjo Kalurahan Government lacked transparency and accountability. One of the  sources  is  that  the  Kalurahan  Sariharjo  Government  did  not  explain  in  detail  how  much compensation money should be received by residents of the affected radius.

## Keywords: Smart regency, socialization, telecommunication tower

## PENDAHULUAN
Smart city kini menjadi konsep impian banyak kota di Indonesia. Konsep smart city ditengarai  sebagai  solusi  dalam  mengatasi  sampah  yang  menumpuk  dan  berserakan, kemacetan  di  jalan  yang  membuat  stres  warga,  ataupun  pemantau  kondisi  udara  dan  air  di suatu tempat. Perjalanan panjang menuju konsep smart city sudah mulai berjalan cukup lama. Terciptanya aplikasi merupakan dukungan nyata dari percepatan menuju smart city . Aplikasi yang  terus  berkembang  dan  terciptanya  ekosistem  kreatif  di  bidang  teknologi,  merupakan langkah  awal  menuju  kota  pintar.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  di  kota-kota  besar  semacam Jakarta,  Surabaya,  Bandung,  Yogyakarta,  dan  Makassar.  Kota  Bandung  terkenal  menjadi percontohan sebagai kota pintar pertama lewat konsep Bandung Technopolis.
Menurut  Suhono  Harso  Supangkat,  ahli smart  city dari  ITB  dalam  Liputan6.com (2014), smart city akan membuat kemacetan bisa perlahan terurai. Misalnya ketika kendaraan dalam keadaan merayap, ada sensor di lampu lalu lintas yang nantinya akan memindai keadaan hingga  membuat  lampu  hijau  menyala  lebih  lama  untuk  jalur  yang  merayap.  Kondisi  lain misalnya ada satu titik di daerah terlihat kotor, maka sensor membacanya kemudian hadirlah alat  pembersih  yang  membersihkan  daerah  kotor  tersebut.  Dalam  hal  ini,  sensor  akan mendapatkan peran vital untuk menunjang sebuah konsep smart city.
Masih menurut Suhono, smart city akan terbangun dengan dukungan lima teknologi pintar seperti sensor pintar, komunikasi dari satu mesin ke mesin lain, komputasi awan, media sosial dan teknologi Geographical Information System atau GIS. Kelima teknologi ini cukup penting meski Suhono mengakui komunikasi mesin dengan mesin lain (machine to machine) merupakan hal yang masih belum bisa diterapkan di masa sekarang. Namun, keempat unsur lain  masih  memungkinkan.  Setidaknya  agar  masyarakat  bisa  mendapatkan  informasi  dan akses lebih cepat.
Konsep smart city memang menarik. Sebuah kota dengan dukungan teknologi pintar dalam  menunjang  aktivitas  sehari-hari  tentu  akan  makin  memudahkan  warganya.  Namun, konsep smart city ini masih harus didukung dengan pola pikir manusia modern di Indonesia. Kesadaran akan pemanfaatan teknologi yang maksimal, lingkungan dan kesadaran pentingnya pola hidup ‘cerdas’ adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Akan sangat aneh, jika sebuah kota berpredikat smart  city ,  tetapi  masih  membuang  sampah  sembarangan,  merusak  atau mengambil  fasilitas,  serta  hal-hal  lainnya  yang  sifatnya  negatif. Smart  city harus  didukung dengan cara berpikir dan bersikap yang cerdas.
Smart  regency merupakan  konsep  kabupaten  cerdas  untuk  membantu  masyarakat mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan dilakukan dengan efisien dan memanfaatkan teknologi. Hal itu untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Menurut Sri Purnomo  (Bupati  Sleman  2016-2021),  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah (RPJMD)  menjadi  salah  satu  pijakan  arah  dan  strategi  pemerintah  mewujudkan  Sleman sebagai smart regency . Sri Purnomo meyakini, implementasi smart regency akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk bidang kesehatan misalnya, warga dapat memantau ketersediaan kamar melalui layanan interkoneksi. Dengan begitu, warga tidak merasa diping- pong saat membutuhkan kamar rawat inap.
Menurut  Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  1.1  Tahun  2018  Tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026, smart city adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Sementara Sleman Smart Regency adalah  Kabupaten  Sleman  yang  cerdas  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga  dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Pada sektor pendidikan, penerapan smart education sudah dirintis di beberapa sekolah. Misalnya  melalui  penerimaan  peserta  didik  baru  dengan  sistem  online,  dan  ujian  nasional berbasis komputer (UNBK). Konsep kabupaten cerdas juga diterapkan dengan memberikan fasilitas free Wi-Fi di beberapa titik penting di wilayah kabupaten, salah satunya di kawasan Taman  Denggung.  Pemasangan free  Wi-Fi atau  program  jaringan  internet  gratis  di  tiap Padukuhan  di  Kabupaten  Sleman  masih  terus  berjalan.  Hingga  14  Juli  2022,  jumlah Padukuhan yang telah terpasang jaringan internet gratis ini telah mencapai 593 dari total 1.212
Padukuhan  di  Bumi  Sembada.  Di  samping  menyelesaikan  pemasangan  Wi-Fi  Padukuhan, Diskominfo Sleman juga memasang Wi-Fi di ruang-ruang publik. Total sudah ada 658 titik yang  dipasang,  antara  lain  di  gedung  Perkantoran  Pemkab  Sleman,  Puskemas,  sekolah, fasilitas umum hingga pasar (jogja.tribunnews.com, 2022).
Hingga  tahun  2020,  berdasarkan  data  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo),  jumlah  menara  telekomunikasi  di  Kabupaten  Sleman  yang  terdata  sebanyak 425  unit.  Kepala  Seksi  Pengendalian  Telekomunikasi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Sleman  Agus  Hermawan  tidak  menampik  masih  ada  menara  telekomunikasi yang beroperasi tanpa izin di Sleman. Hanya dia belum berani memastikan berapa angkanya. “Kalau jumlah yang kami data ada 425 unit. Padahal riilnya, jelas lebih dari itu,” katanya. Harianjogja.com, Kamis (16/1/2020).
Konsep smart  regency ,  menurut  Sri  Purnomo  tidak  bisa  serta-merta  direalisasikan karena  banyak  infrastruktur  yang  perlu  disiapkan.  Di  tahap  awal,  konsep  tersebut  disusun untuk  jangka  waktu  lima  tahun.  Selain  meningkatkan  pelayanan,  dukungan  teknologi informasi  yang  terintegrasi  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah. “Yang jelas, konsep ini akan meningkatkan performa pemerintah untuk melayani masyarakat. Tata kelola pemerintahan akan memanfaatkan teknologi informasi yang modern dan mampu memberikan respon yang efektif,” kata bupati pada pembukaan workshop ‘Pembangunan Kota dan  Kabupaten  Cerdas’,  Ketua Smart Indonesia Initiative Prof.  Suhono  Harso  Supangkat mengatakan,  suatu  daerah  dinilai  maju  jika  menerapkan  konsep smart city yang  didukung dengan teknologi. Hal  itu dilakukan  agar dapat  mencerdaskan masyarakat.  “Mencerdaskan masyarakat  itu  merupakan  amanat  undang-undang  dasar.  Dalam  UUD  1945  disebutkan, penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Implementasi Smart Regency pada kepemimpinan Bupati Sri Purnomo dilaksanakan selama 5 tahun hingga 2021. Lebih  jauh juga dikembangkan Desa Cerdas ( Smart Villages ) yang diintegrasikan dengan Smart Regency . Sleman mempunyai potensi desa wisata dengan berbagai ragam seni dan budayanya. Pengembang Lapor Sleman dan Founder Platform Smart Online Reporting and Observation Tools (SOROT) Ariya mengungkapkan, dalam kerjasama dengan  Kabupaten  Sleman,  menghibahkan  platform  SOROT.  Kehadiran  aplikasi  Lapor Sleman  meningkatkan  kolaborasi  antara  warga  dan  pemerintah  kabupaten.  “Warga  dapat dengan  lebih  mudah  dalam  melaporkan  berbagai  masalah  seperti  jalan  berlubang,  sarana prasarana publik, masalah sampah, perijinan dan lainnya. Lapor Sleman sebagai cikal bakal untuk bisa diterapkan juga pada kabupaten lainnya di DI Yogyakarta”.
Tantangan mengembangkan aplikasi untuk smart city adalah di Sumber Daya Manusia dan  Tata  Kelola.  “Kami  akan  kuatkan  dulu  di  internal  SDM  SKPD,  kemudian  libatkan komunitas  agar  selangkah  demi  selangkah  aplikasi  ini  adopsinya  cepat  di  masyarakat. Platform SOROT ini juga sudah  tersedia untuk Kota Bekasi dan dalam proses di Makassar, Semarang, dan Tangerang Selatan,” jelasnya. Sri Purnomo menjelaskan selain melalui aplikasi Lapor Sleman yang dapat diunduh melalui playstore , warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui berbagai media lainnya yang sudah diintegrasikan seperti Twitter Kabupaten  Sleman,  surat  warga  Sleman, website sleman.sorot.id, Facebook Kabupaten Sleman,  dan  melalui  SMS.  “Dengan  Lapor  Sleman  warga  bisa  berpartisipasi  dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, kritik dan laporan di lingkungan sekitarnya dengan lebih mudah dan cepat. Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kesiapan internal  hingga  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  masukan  dari  masyarakat  akan fasilitas Kabupaten. Kesiapan tim untuk menangani respon cepat ini juga harus disiapkan,” kata  dia.  Inisiatif Smart  Regency yang  dicanangkan  oleh  Bupati  Sleman  ini  juga  didukung Forum Smart Indonesia Initiatives .
Forum Smart  Indonesia  Initiatives memberikan  dorongan  untuk  kota-kota  dan kabupaten untuk menjadikan kotanya menjadi lebih baik melalui tatidakelola, teknologi dan SDM.  Teknologi  saja  tidak  cukup  tetapi  harus  didukung  oleh  warga  yang  cerdas  dan tatidakelola di  pemerintahan yang baik," pungkas Ketua Forum Smart Indonesia  Initiatives Suhono Harso Supangkat (Liputan6.com).
Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun strategi pembangunan Sleman berbasis Kabupaten  Pintar  ( Smart  City )  yang  telah  dicanangkan  sejak  tahun  2017.  “Secara berkesinambungan selama enam tahun ini, Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan penerapan konsep smart city dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang muaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” terang Bupati Sleman, Kustini Sri  Purnomo  saat  menghadiri  Evaluasi Smart  City Kabupaten  Sleman  tahun  2023  di  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman (Kominfo, 2023).
Pemkab  Sleman  telah  melakukan  banyak  inovasi  demi  mendukung  terwujudnya Kabupaten Cerdas tersebut sesuai dengan enam dimensi Smart City yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding. Untuk Smart Governance, Kabupaten Sleman telah menyediakan pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi secara online , layanan aduan Sleman yang terintegrasi melalui aplikasi Lapor
Sleman,  serta  Mall  Pelayanan  Publik.  Untuk Smart  Economy ,  ada  penerapan  ekosistem pembayaran digital menggunakan QRIS.
Sedangkan  untuk  memenuhi  dimensi Smart  Living ,  Pemkab  Sleman  mengusung Inovasi  MATA  HATI  yang  merupakan  upaya  mewujudkan  kesehatan  mental  bagi  seluruh masyarakat. Upaya serupa juga digagas di bidang sosial melalui Layanan Sambang Warga dan Pojok  Literasi  Digital.  Tidak  ketinggalan,  sebagai  upaya  mewujudkan  lingkungan  yang nyaman bagi seluruh warga Sleman telah memberlakukan e-retribusi sampah serta mendorong pembentukan Kelompok Pengolahan Sampah Mandiri (KPSM). Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Setiap inovasi yang  diberikan  Pemkab  Sleman  dapat  mendukung  terciptanya  ekosistem smart  city di Kabupaten  Sleman.  Dengan  sinergi  seluruh  pihak,  Sleman  mampu  terus  berinovasi membuahkan  program  yang  selaras  dengan  program smart  city yang  berdampak  bagi masyarakat Kabupaten Sleman.
Untuk  menunjang  Sleman Smart  Regency maka  perlu  dibangun  puluhan  bahkan ratusan  Menara  BTS  ( Base  Transceiver  Station ).  BTS  adalah  infrastruktur  telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi  utama  BTS  adalah  mengirim  dan  menerima  sinyal  radio  ke  perangkat  komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Menara BTS bentuknya bisa bervariasi,  ada  yang  kaki  segi  empat,  kaki  segi  tiga,  bahkan  ada  yang  hanya  berupa  pipa panjang saja.
Salah satu  Menara BTS yang sedang dipermasalahkan warga hingga saat ini adalah tower di Dusun Poton, Kalurahan (Kelurahan) Sariharjo, Kapanewon Ngaglik. Menara BTS telah  berdiri  tahun  lalu  (2022)  namun  belum  mengantongi  izin  dari  pemilik  lahan  terdekat menara. Menara itu belum beroperasi. Di sekeliling Menara itu ada beberapa spanduk yang dipasang warga yang intinya tidak menghendaki berdirinya menara itu. “Kami Warga yang Terdampak Menolak Keras!!! Pendirian Tower ini #SehatItuMahal”;  “Tower yang Tidak Ada Sosialisasi, Berdiri di atas tanah Kas Desa Sariharjo”; “Tower Bermasalah ini Mengucapkan Selamat  Hari Raya Idul  Fitri 1444 H”;  “Hargai  Hak Kami, Karena Kita Semua Punya Hak yang  Sama,”  itu  tiga  spanduk  yang  terpampang  di  sekitar  menara  telekomunikasi.  Mereka yang  menandatangani  persetujuan  berdirinya  Menara  BTS  tersebut  sebagian  besar  adalah warga di luar warga radius terdekat menara.
Untuk mendirikan tower seluler atau BTS di Kabupaten Sleman, tidak diperlukan izin gangguan  (HO).  Hal  ini  karena  dalam  regulasi  yang  berlaku  di  Kabupaten  Sleman,
pengembang hanya diwajibkan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Namun sebelum tower seluler beroperasi, pengembang harus mengantongi Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  (DPUP)  Sleman  dan  Sertifikat  Layak  Operasional (SLO) dari Dishubkominfo Sleman. Sertifikat tersebut digunakan untuk menjamin keamanan dan fungsi bangunan. Setelah itu, tower seluler baru boleh dioperasikan.
Kepala  Bidang  Perizinan  Bangunan  BPMP2T  Sleman  Rin  Andrijani,  mengatakan dalam  pembangunan  tower  telekomunikasi  tidak  diperlukan  izin  gangguan  atau  HO (Tribunnews.com,  2015).  Terhitung  sejak  Januari  2015,  BPMP2T  Sleman  sudah mengeluarkan 44 IMB tower seluler. Di dalamnya termasuk perpanjangan IMB tower seluler “Masa berlaku IMB adalah selama usia bangunan dan bangunan masih dianggap layak,” kata Rin.  Ia  menambahkan  sejak  berlakunya  Perda  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  pengendalian menara  telekomunikasi,  terdapat  perbedaan  syarat  dalam  pengajuan  IMB  tower  seluler.  Di antaranya  radius  warga  terdampak  dari  satu  setengah  kali  tinggi  tower  menjadi  satu seperempat kali tinggi tower. “Radiusnya memang lebih sempit, namun dibagi menjadi dua zona.  Namun  persyaratannya  pada  zona  1  tinggi  tower,  100  persen  warga  yang  tinggal  di dalamnya harus setuju. Sementara pada zona kedua, 75 persen warga yang tinggal di dalamnya harus memberikan persetujuan serta dibuktikan dengan by name ,” jelas Rin.
Di  Kabupaten  Sleman  seluruh  pendirian  menara  telekomunikasi  memerlukan rekomendasi. Tipe-tipe menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman sangat bervariatif dan tersebar  di  seluruh  desa  sehingga  memerlukan  rekomendasi  dalam  mendirikan  menara telekomunikasi. Dari sisi regulasi kabupaten ini sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi.  Terkait  zonasi,  di  Kabupaten  Sleman menggunakan zonasi kewilayahan yaitu urban, sub urban, dan rural, selain itu dalam pendirian menara  mengacu  standar  baku  tertentu  sesuai  dengan  desain  dan  konstruksi  jenis  menara berdasarkan struktur bangunan Menara (Kominfo.slemankab.go.id/).
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  menjawab  permasalahan  mengapa  sosialisasi  yang dilakukan Pemerintah Desa Sariharjo kepada warga Dusun Poton di sekitar menara BTS tidak menghasilkan  dukungan  warga  untuk  membangun  menara  BTS?  Metode  yang  digunakan adalah  deskriptif  yang  mengambil  lokasi  kajian  di  Dusun  Tegalrejo,  Kalurahan  Sariharjo, Kapanewon  Ngaglik,  Kabupaten  Sleman.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Dan  teknik  analisis  data  menggunakan,  kategori  data,  reduksi  data, interpretasi data, penarikan kesimpulan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan menganalisis konflik pembangunan Menara  BTS  di  Dusun  Poton,  Kabupaten  Sleman  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Analisis konflik adalah proses yang digunakan untuk memahami, memeriksa, dan  mengidentifikasi  sumber,  karakteristik,  dan  dampak  dari  konflik  antara  individu, kelompok, organisasi, atau negara. Wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data.  Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, termasuk pemerintah Kalurahan Sariharjo, warga yang  terdampak  langsung,  dan  mungkin  pihak-pihak  terkait  lainnya  seperti  perusahaan telekomunikasi atau instansi pemerintah yang terlibat dalam perizinan. Observasi membantu peneliti dalam memahami situasi di lapangan, termasuk pemantauan spanduk-spanduk protes yang  dipasang  oleh  warga  sekitar. Penelitian  ini  mencakup  pengumpulan  dokumen  terkait, seperti  surat  izin  pembangunan,  komunikasi  tertulis  antara  pemerintah  Kalurahan  Sariharjo dan warga, serta  catatan-catatan resmi terkait pembangunan Menara BTS.  Dokumentasi ini menjadi sumber data yang penting untuk analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Komunikasi
Kata komunikasi  atau communication dalam bahasa Inggris berasal  dari bahasa Latin communis yang artinya “sama”, communico , communication , atau communicare yang berarti “membuat  sama” (to  make  common) .  Istilah  pertama (communication) adalah  istilah  yang paling  sering  sebagai  asal  usul  kata  komunikasi,  yang  merupakan  akar  dari  kata-kata  Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2013:4).
Seorang komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang  komunikan  dapat  menangkap  pesan  secara  cepat  dan  tepat.  Selain  itu,  seorang komunikator yang handal adalah komunikator yang mempunyai banyak pengetahuan. Dalam hal ini, adalah pengetahuan tentang pesan yang ia sampaikan. Di sini, bukan berarti seorang komunikator adalah orang yang harus mengerti segalanya, tetapi mengerti dan paham tentang hal yang sudah ia sampaikan kepada komunikan. Sebuah pesan pun harus dijelaskan secara tepat dan akurat agar tercapai tujuan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Tujuan penerimaan pesan adalah supaya para komunikan mampu menerima pesan dan memberikan feedback yang  baik  kepada  komunikator.  Media  yang  dipakai  sebagai  sarana
menyampaikan pesan pun harus disesuaikan. Karena itu, seorang komunikator yang handal harus  dapat  memahami  karakteristik  media  komunikasi.  Sehingga,  pada  akhirnya  dapat memilih  media  apa  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  karakter  pesan  maupun  karakter khalayaknya.
Untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  baik  dan  efektif,  dituntut  tidak  hanya  memahami prosesnya,  tetapi  juga  mampu  menerapkan  pengetahuan  kita  secara  kreatif.  Komunikasi menjadi  efektif  jika  komunikasi  yang  terjadi  bersifat  dua  arah,  di  mana  makna  yang distimulasikan merupakan makna yang sama dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan.

## Konsep Pemerintah Desa
Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  diemban  pemerintah  desa  adalah  bagaimana menciptidakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa  warganya  pada  kehidupan  yang  sejahtera,  rasa  tentram  dan  berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Undang  Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  Pemerintahan  Desa diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu  oleh perangkat  Desa atau yang disebut dengan nama  lain.  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  berdasarkan  asas:  a)  kepastian  hukum;  b)  tertib penyelenggaraan  pemerintahan;  c)  tertib  kepentingan  umum;  d)  keterbukaan;  e) proporsionalitas;  f)  profesionalitas;  g)  akuntabilitas;  h)  efektivitas  dan  efisiensi;  i)  kearifan lokal; j) keberagaman; dan k) partisipatif.
Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu    sebagai  berikut:  1)  Fungsi  Instruktif:  Fungsi  ini  bersifat  komunikasi  satu  arah. Pemerintah  sebagai  komunikator  merupakan  pihak  yang  menentukan  apa,  bagaimana, bilamana, dan di  mana pemerintah itu agar keputusan dapat dilaksanakan secara  efektif.  2) Fungsi  Konsultatif:  Fungsi  ini  digunakan  sebagai  komunikasi  dua  arah.  Hal  tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi  dengan masyarakat-masyarakat  yang dipimpinnya. 3)  Fungsi Partisipasi:  Dalam  menjalankan  fungsi  ini  pemerintah  desa  berusaha  mengaktifkan masyarakatnya,  baik  dalam  keikutsertaan  mengambil  keputusan  maupun  dalam
melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali  dan  terarah  berupa  kerjasama  dengan  tidak  mencampuri  atau  mengambil  tugas pokok  orang  lain.  4)  Fungsi  Delegasi:  Fungsi  ini  dilaksanakan  dengan  memberikan pelimpahan  wewenang  membuat  atau  menetapkan  baik  melalui  persetujuan  maupun  tanpa persetujuan  pemerintah.  Fungsi  delegasi  ini  pada  dasarnya  berarti  kepercayaan.  5)  Fungsi Pengendalian:  Fungsi  pengendalian  berasumsi  bahwa  kepemimpinan  yang  efektif  harus mampu  mengantar  aktivitas  anggotanya  secara  terarah  dan  dalam.  Koordinasi  yang  efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi  pengendalian  pemimpin  dapat  mewujudkan  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengarah, koordinasi dan pengawasan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa,  pada  Pasal  59  dikatakan  bahwa:  Kepala  desa  menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi.
Adapun  sosialisasi-sosialisasi  yang  dimaksud,  dapat  dilakukan  melalui:  Musyawarah pelaksanaan  kegiatan  desa,  Musyawarah  dusun,  Musyawarah  kelompok,  Sistem  informasi desa berbasis website , Papan informasi desa, dan Media lain sesuai kondisi desa.

## Konsep Sosialisasi
Sosialisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  upaya memasyarakatkan  sesuatu  sehingga  menjadi  dikenal,  dipahami,  dihayati  oleh  masyarakat, pemasyarakatan.  Sosialisasi  dapat  diartikan  sebagai  setiap  aktivitas  yang  ditujukan  untuk memberitahukan membujuk atau memengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan  jasa  yang  dihasilkan  itu.  Kemudian,  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  sosialisasi  yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan memperngaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan  jasa-jasa  yang  ditawarkan.  Kegiatan  sosialisasi  tidak  hanya  menyampaikan informasi  tentang  yang  akan  disampaikan,  tetapi  juga  mencari  dukungan  dari  berbagai kelompok  masyarakat.  Dalam  sosialisasi  sering  terjadi  dialog  mengenai  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Jadi  proses  sosialisasi  merupakan  proses  untuk  menyusun  alas berdiri yang sama.

## Sekilas Kalurahan Sariharjo
Sebelum  tahun  1947  di  Kalurahan  Sariharjo  terdapat  empat  Kalurahan  lama  yaitu Kalurahan  Rejodani,  Kalurahan  Tambakrejo,  Kalurahan  Karangmloko  dan  Kalurahan Jongkang.  Pada  tahun  1948  Pemerintah  Provinsi  mengeluarkan  maklumat  yang  berisi penggabungan Kalurahan lama yang ada di Provinsi DIY termasuk di dalamnya Kabupaten
Sleman.  Oleh  karena  dengan  adanya  maklumat  tersebut,  Kalurahan  Lama  Rejodani, Tambakrejo,  Karangmloko  dan  Jongkang  digabungkan  menjadi  satu  Kalurahan  yaitu Kalurahan Sariharjo. (Sariharjosid.slemankab.go.id)
Saat ini Kalurahan Sariharjo dipimpin oleh lurah H. Sarbini, S.Sos., yang mempunyai visi Terwujudnya masyarakat Sariharjo yang semakin sejahtera, berbudaya, berjati diri, dan mandiri dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.
Kalurahan Sariharjo merupakan salah satu dari enam Kalurahan di wilayah Kapanewon Ngaglik  dengan  luas  wilayah  618,85  hektar  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  mencapai 20.759 jiwa.
Kalurahan Sariharjo dapat digolongkan menjadi Kalurahan berkembang, karena kondisi masyarakat  yang  bermata  pencaharian  bukan  hanya  menjadi  petani,  beraneka  ragam  mata pencaharian  digeluti  oleh  masyarakat  Kalurahan  Sariharjo.  Terlepas  dari  hal  tersebut Kalurahan  Sariharjo  memiliki  suatu  perbedaan  dengan  Kalurahan  berkembang  yang  lain, karena tingkat perkembangan bisnis di Kalurahan Sariharjo yang bisa dibilang cukup pesat di bidang kuliner dan juga jasa penginapan

## Kondisi Geografis
Secara geografis Kalurahan Sariharjo terletidak di sebelah barat Ibu Kota Kapanewon Ngaglik,  dilihat  dari  topografinya  termasuk  dataran  tinggi,  dan  secara  administrasinya terletidak di wilayah Kabupaten Sleman.
Batas  batas Kalurahan Sariharjo  :
Sebelah utara :Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik Sebelah barat :Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Sebelah timur :Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Sebelah selatan :Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Lokasi GPS :110 ° 22’51”E dan 7 ° 43’29”S
Ketinggian :176M/DPL Curah Hujan :3.000Mm Suhu udara :26 ° C - 30 ° C
Gambaran Umum Demografis
Secara  administrasi  kependudukan  Kalurahan  Sariharjo  memiliki  penduduk  sebagai berikut:
Jumlah Kepala Keluarga :6.935
Jumlah Penduduk                      :20.953
Laki-laki                                    :10.467 Perempuan                                 :10.486

## Sosialisasi Program Pembangunan
Kalurahan Sariharjo sangat strategis karena masuk dalam kawasan berkembang. Bagian selatan wilayah Kalurahan merupakan wilayah perkotaan sedangkan wilayah utara merupakan wilayah  pedesaan.  Berdasar  kondisi  kewilayahan  tersebut  Kalurahan  Sariharjo  menjadi primadona di mata para pengusaha sekitar maupun dari luar daerah.  Sampai saat ini banyak investor  yang  membuka  usaha  di  wilayah  Kalurahan  Sariharjo  terutama  di  bidang  kuliner, karena menjamurnya usaha kuliner tersebut membuat Kalurahan Sariharjo menjadi salah satu wilayah “Wisata Kuliner” di Kabupaten Sleman.
Pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Sariharjo tidak hanya berdasarkan keinginan tapi  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat.  Meskipun  demikian  sebagian  warga  masyarakat masih  ada  yang  berpikiran  bahwa  kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat  pasti akan  direalisasikan  oleh  Kalurahan,  padahal  kegiatan-kegiatan  tersebut  akan  dipilah-pilah kembali  pada  saat  penyusunan  RKPKal  sesuai  kemampuan  keuangan  Kalurahan.  Di Kalurahan  Sariharjo  usulan  kegiatan  dari  masyarakat  masih  banyak  yang  bersifat pembangunan  infrastruktur,  sementara  kegiatan  yang  bersifat  pemberdayaan  masyarakat masih sangat minim.( Sariharjosid.slemankab.go.id)
Terkait pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kalurahan Sariharjo yang ditolak warga sekitar menara, ini menunjukkan Pemerintah  Kalurahan  Sariharjo tidak menjalankan pemerintahan secara transparan dengan melakukan sosialisasi yang komunikatif kepada warga terdampak. Pemerintah Kalurahan Sariharjo ingin membantu Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi smart regency tetapi caranya tidak smart .
Dalam dokumen Berita  Acara Negosiasi  (BAN)  Sewa Menyewa Lahan tertanggal 10 April 2022, yang ditandatangan Lurah Sariharjo dan Panca Setyo P, negosiator dari PT Tower Bersama, disebutkan bahwa:
Nama Site :Poton Sleman Alamat :Poton, RT 005/ RW 006 Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Luas Lahan :11m x 11m = 121m 2 Luas Jalan Akses :3m x 3m = 9m 2
Nama Pemilik   Lahan  :Sarbini S.Sos QQ Pemerintah Desa Sariharjo
Harga sewa lahan yang disepakati para pihak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)  per  tahun.  Pemilik  lahan  sanggup  mengurus  kelengkapan  administrasi/dokumen Kepemilikan Tanah dan membantu pengurusan ijin warga. Jangka waktu  sewa 11 (sebelas) tahun dibagi atas empat periode, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, dan dua tahun.
Dua  dokumen  lainnya  berupa  Bukti  Penerimaan  Pemberitahuan  Persetujuan  Warga Dalam Radius dan  Surat Persetujuan Warga Dalam Radius, yang dipakai untuk pengantar / rekomendasi  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  ditandatangan  oleh  12  orang,  separuhnya adalah orang di luar radius menara.
Menurut Anton, umur 40 tahun, yang berdomisili 50 meter dari Menara BTS, dirinya tidak  mendapat  sosialisasi  dan  pemberitahuan  secara  layak  dan  dialogis  mengenai pembangunan  tower  telekomunikasi  ini  “Pembangunan  tower  ini  tidak  melalui  prosedur dengan sosialisasi yang layak kepada warga radius terdampak. Karena kita tahu bahaya yang akan dialami warga yang tinggal di sekitar Menara BTS misalnya soal radiasi.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2022).
Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  Kalurahan  Sariharjo  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan fungsi  pemerintah  desa  yang  berusaha  mengaktifkan  masyarakat,  baik  dalam  keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi hanya bisa terjadi jika ada sosialisasi  yang  layak,  ada  dialog,  ada  komunikasi  yang  baik  antara  pihak  Kalurahan  dan warga.  Pihak  Kalurahan  Sariharjo  juga  kurang  menjalankan  Permendagri  114  Tahun  2014 yang pada Pasal 59 menyatakan bahwa: Kepala desa menginformasikan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi terkait dampak tower bagi kesehatan warga yang tinggal di bawahnya juga tidak dilakukan secara jelas.
Menurut standar WHO ( World Health Organization ) level batas radiasi elektromagnetik yang  diperbolehkan  adalah  4,5watt/m 2 untuk  perangkat  yang  menggunakan  frekuensi 900MHz dan 9watt/m 2 untuk frekuensi 1800MHz. Level maksimum yang dikeluarkan oleh IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers ) 6watt/m 2 untuk frekuensi 900MHz dan 12watt/m 2 untuk frekuensi 1800MHz.
Pada jarak sekitar satu meter dari jalur pita pancar utama menara BTS yang berfrekuensi 1.800MHz,  diketahui  bahwa  total  radiasi  yang  dihasilkan  sebesar  9,5watt/m 2 .  Jika  tinggi pemancarnya sekitar 12 meter, maka orang yang berada di bawahnya terkena radiasi sebesar 0,55watt/m 2 . Ini artinya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan radiasi dari pemancar yang ada di tower. Radiasi terbesar yang berpotensi mengganggu kesehatan adalah di udara
tepatnya beberapa meter di sekitar antena pemancar. Jadi relatif aman untuk kita yang ada di bawah.
Betulkan  tower  membuat  kita  pusing?  Selama  kita  jauh  dari  antena  pemancar  tower, maka sebenarnya relatif aman. Justru radiasi dari ponsel sendiri yang meskipun kecil, tetapi dia  sangat  dekat  dengan  kepala  kita,  mungkin  jauh  lebih  berbahaya  ketimbang  radiasi  dari pemancar di tower. Soal tower mengundang petir, memang keberadaan tower yang biasanya lebih tinggi dari bangunan atau rumah warga, cenderung mengundang petir. Tetapi sebenarnya setiap tower dilengkapi dengan penangkal petir. Ada kabel yang terhubung ke tanah, berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan petir ke dalam tanah. Jadi keamanan dari petir juga sudah dipertimbangkan (medan.tribunnews.com, 2004).
Kegiatan  sosialisasi  tidak  hanya  menyampaikan  informasi  tentang  rencana pembangunan tower telekomunikasi, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Ini tidak dilakukan pihak Kalurahan Sariharjo. Sehingga dalam sosialisasi yang minim, tidak terjadi dialog mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Menurut Anton, pembangunan tower telekomunikasi ini juga mengundang pertanyaan karena para penandatangan Surat Persetujuan Warga Dalam Radius yang berjumlah 12 orang ternyata separuhnya adalah bukan warga terdampak. Ini jelas menyalahi prosedur, mengapa ada orang di luar radius ikut bertanda tangan sedangkan orang di dalam radius terdampak tidak ikut tandatangan. Pernyataan Anton terkait penandatanganan surat persetujuan warga dalam radius “Kami warga radius terdampak menolak Menara BTS karena mereka dua belas orang yang menandatangani  Surat Persetujuan Warga Dalam Radius, separuh di antaranya bukan warga terdampak, mereka bahkan warga di luar dusun.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2023)
Selain  sosialisasi  rencana  pembangunan  tower  komunikasi  di  Kalurahan  Sariharjo yang kurang dan mereka yang tanda tangan separuhnya bukan warga terdampak, Anton juga mengemukakan  tentang  aroma  kurang  sedap  terkait  uang  kompensasi  yang  diterima  warga dalam  radius.  Kurangnya  informasi  dari  pihak  Kalurahan  terkait  uang  kompensasi menyebabkan  simpang  siur  mengenai  jumlah  uang  yang  mestinya  diterima  warga  dalam radius terdampak. Karena pihak Kalurahan kurang transparan maka warga terdampak menolak tower telekomunikasi.
“Mengapa para warga terdampak menolak pembangunan Menara BTS, selain sosialisasi kurang  intensif  dan  separuh  penandatangan  persetujuan  lahan  dari  orang  luar,  juga  kami
mendengar  adanya  ketidaktransparan  mengenai  uang  kompensasi.  Dari  pengembang  kami dengar sekian juta, dari Kalurahan jumlahnya beda.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2022)
Menurut Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan cukup jelas dalam pembangunan tower telekomunikasi di Dusun Poton, pihak Kalurahan Sariharjo tidak  menjalankan  asas  keterbukaan,  akuntabilitas  dan  partisipatif.  Sosialisasi  yang  kurang menimbulkan  warga  kurang  partisipasi,  ketidakterbukaan  soal  uang  kompensasi  dari pengembang  menimbulkan  akuntabilitas  Kalurahan  Sariharjo  dalam  pembangunan  Menara BTS di Poton ini perlu dipertanyakan.
Selama satu tahun lebih Menara BTS mangkrak, tower sudah jadi tetapi belum berfungsi karena  belum  ada  antena,  dan  masih  ditentang  warga  radius  terdampak.  Bukti  nyata  protes warga adalah dengan munculnya spanduk-spanduk protes di sekitar tower. Spanduk-spanduk penolakan itu antara lain: “Kami Warga yang Terdampak Menolak Keras!!! Pendirian Tower ini #SehatItuMahal”;  “Tower yang Tidak Ada Sosialisasi, Berdiri di atas Tanah Kas Desa Sariharjo”;  “Tower  Bermasalah  ini  Mengucapkan  Selamat  Hari  Raya  Idul  Fitri  1444  H”; “Hargai Hak Kami, Karena Kita Semua Punya Hak yang Sama,”

## SIMPULAN
Pemerintah  Kalurahan  Sariharjo  tidak  menjalankan  sosialisasi  dengan  baik  kepada warga di radius terdampak ketika akan mendirikan Menara BTS. Ketiadaan sosialisasi dengan baik, yang ditandai dengan tidak adanya dialog, tidak mendapat dukungan warga, dan tidak menampung keinginan atau keberatan warga, menyebabkan banyak warga kurang atau tidak berpartisipasi bahkan menentang keberadaan tower telekomunikasi itu. Pemerintah Kalurahan Sariharjo dalam rangka mendukung Sleman Smart Regency telah melakukan tindakan kurang smart dengan melakukan kesengajaan atau membiarkan mereka yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius separuhnya orang di luar warga dalam radius. Dukungan teknologi  informasi  yang  terintegrasi  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah.  Namun  saat  akan  membangun  infrastruktur  untuk  mendukung  Sleman  Smart Regency  berupa  Menara  BTS,  muncul  anggapan  dari  sebagian  warga  bahwa  Pemerintah Kalurahan  Sariharjo  kurang  transparan  dan  akuntabel.  Salah  satu  sumbernya  adalah Pemerintah  Kalurahan  Sariharjo  tidak  menjelaskan  secara  rinci  terkait  berapa  uang kompensasi yang mestinya diterima warga radius terdampak.

## REFERENSI
Mulyana, Deddy. 2013. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Nurmayanti.  (2016).  Kabupaten  Sleman  ingin  bangun  smart  city.  Dari  Liputan6.com,  website  : https://bisnis.liputan6.com/read/2508842/kabupaten-sleman-ingin-bangun-smart-regency
Panuju,  Redi.  2002.  Komunikasi  Organisasi,  dari  Konseptual-Teoritis  ke  Empirik.  Yogyakarta:
Pustidaka Pelajar.
Mashad,Dhurorudin, Gayatri, Irire Hiraswari. Nurhasim, Moch. Rozi, Syafuan. Ratnawati, Tri. 2005. Konflik Elite Politik Pedesaan. Jakarta. Pusat Penelitian Politik LIPI.
Tribun  Medan.  (2014).  BTS  berikan  banyak  manfaat,  bahayanya  bagi  kesehatan  apa?.  Dari Tribunnews.com,  website  : https://medan.tribunnews.com/2014/07/03/bts-berikan-banyak- manfaat-bahayanya-bagi-kesehatan-apa
Triputro,  Widodo.  Setyowati,  Yuli.  Chandra,  Ade.  Susanto,  Tri  Agus.  Laporan  Penelitian:  Kajian Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  Sebagai  Infrastruktur Pendukung Sleman Smart Regency. 2015.
Undang Undang Desa Nomor 6 Tahub 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  1.1  Tahun  2018  Tentang  Masterplan  Pengembangan  Smar  City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.