E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022
IMPLEMENTASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI

## KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
Rani Ananda Pratama 1 , Mani Festati Broto 1 , Razaki Persada 2
1 Universitas Terbuka Batam, Indonesia
2 STIENI Batam, Indonesia Email: ranianandapratama744@gmail.com, mani@ecampus.ut.ac.id, persadarazaki@yahoo.co.id

## Abstrak
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  pengentasan  kemiskinan yang  digulirkan  oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  dengan  melibatkan unsur  Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaksana  di  daerah.  Sasaran  PKH  adalah keluarga  dan/atau  seseorang  yang  miskin  dan  rentan  serta  terdapat  dalam  data terpadu  program  penanganan  fakir  miskin  dengan  kriteria  peserta  PKH  adalah keluarga  miskin  yang  memenuhi  minimal  salah  satu  dari  komponen  kesehatan, komponen  pendidikan,  komponen  kesejahteraan  sosial  untuk  penyandang disabilitas  berat  dan  lanjut  usia.  PKH  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  telah diimplementasikan lebih dari tiga tahun namun penurunan angka kemiskinan belum signifikan.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna termasuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  serta menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan implementasi dan untuk  memberikan  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan dalam proses implementasi program tersebut. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  menggunakan  Model  George  C.  Edwards  III  untuk faktor  internal  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor  sumberdaya,  faktor  disposisi  dan faktor  struktur  birokrasi  serta  Model  Van  Meter  Van  Horn  untuk  faktor  eksternal yaitu  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik.    Penelitian  menggunakan  metode kualitatif yang akan dideskripsikan melalui kata-kata dan kalimat yang rinci dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan penelaahan  dokumen.    Instrumen  penelitian  menggunakan  Peneliti  sebagai instrumen utama dan pedoman wawancara dilengkapi dengan alat perekam sebagai instrumen  tambahan.      Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  ditetapkan  secara purposive  sampling  yang  terdiri  dari  pelaksana  PKH,  keluarga  penerima  manfaat (KPM),  masyarakat  serta    lembaga    legislatif  daerah  (DPRD).    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa    Implementasi  PKH  di  Kecamatan  Bunguran  Timur Kabupaten  Natuna  sudah  terlaksana  dengan  baik  namun  belum  optimal.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor  sumber daya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi dan  lingkungan sosial, ekonomi dan politik.  Adapun  faktor  penghambat  implementasi  antara  lain    faktor  komunikasi yang  belum  tersampaikan  secara  jelas,  faktor  sumber  daya  yang  terlihat  dari kurangnya  tenaga  sumberdaya  manusia  serta  sumberdaya  peralatan  penunjang
pelaksanaan  pekerjaan,  faktor  struktur  birokrasi  yang  terlihat  dari    belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar pelaksana terutama antar perangkat daerah yang terlibat dalam PKH.  .
Kata  kunci :  implementasi  kebijakan,  Program  Keluarga  Harapan,  Keluarga  Penerima Manfaat, keluarga miskin

## Abstract
The Family Hope Program (PKH) is a poverty alleviation program launched by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia by involving elements of the Regional  Government  as  implementers  in  the  regions.  PKH  targets  are  families and/or  someone  who  is  poor  and  vulnerable  and  contained  in  the  integrated  data for  the  handling  of  the  poor  program  with  the  criteria  that  PKH  participants  are poor  families  who  meet  at  least  one  of  the  health  components,  education components, social welfare components for people with severe disabilities and the elderly.  .  PKH  in  Bunguran  Timur  District  has  been  implemented  for  more  than three years but the reduction in poverty rates has not been significant. The purpose of the study was to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bunguran Timur District, Natuna Regency, including analyzing the factors that influence  the  implementation  as  well  as  analyzing  the  factors  that  can  hinder  the success  of  implementation  and  to  provide  some  efforts  that  can  be  made  to overcome  obstacles  in  the  implementation  process.  the  program.  Analysis  of  the factors that influence the implementation uses the George C. Edwards III Model for internal  factors,  namely  communication  factors,  resource  factors,  disposition factors and bureaucratic structure factors and the Van Meter Van Horn Model for external  factors,  namely  the  social,  economic  and  political  environment.  The research uses qualitative methods which will be described through detailed words and  sentences  with  data  collection  techniques  through  observation,  interviews, documentation and document review. The research instrument used the researcher as  the  main  instrument  and  the  interview  guide  was  equipped  with  a  recording device  as  an  additional  instrument.  The  selection  of  informants  in  this  study  was determined  by  purposive  sampling  consisting  of  PKH  implementers,beneficiary families  (KPM),  the  community  and  the  regional  legislature  (DPRD).  The  results showed  that  the  implementation  of  PKH  in  Bunguran  Timur  District,  Natuna Regency  had  been  carried  out  well  but  not  yet  optimal.  The factors  that  influence the  implementation  are  communication  factors,  resource  factors,  disposition factors,  bureaucratic  structure  factors  and  social,  economic  and  political environments.  The  inhibiting  factors  for  implementation  include  communication factors that have not been conveyed clearly, resource factors as seen from the lack of  human  resources  and  equipment  resources  to  support  the  implementation  of work,  bureaucratic  structure  factors  which  can  be  seen  from  the  not  yet  optimal implementation of coordination between implementers, especially between regional apparatus involved in PKH.
Keywords: policy implementation, Family Hope Program, Beneficiary Families, poor families.

## Pendahuluan
Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertulis pada Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  keempat  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Cita-cita  mulia  tersebut  akan dapat terwujud melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Salah  satu  tujuan pembangunan  nasional  adalah  menciptakan  kesejahteraan  umum.  Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum  diantaranya  adalah  dengan  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  transportasi umum  melalui  optimalisasi  lalu  lintas  dan  angkutan  masyarakat  dan  pengalokasian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  pro  rakyat.  Selain  itu, pemerintah juga telah berupaya dengan memberikan jaminan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin, penjaminan kehidupan yang layak bagi rakyat, penjaminan keamanan dan  keselamatan  masyarakat  serta  dengan  mengembangkan  sistem  perekonomian  pro rakyat  melalui  program  Koperasi  Unit  Desa  (KUD).  Pencapaian  kesejahteraan  umum dalam  kaitannya  dengan  upaya  mewujudkan  cita-cita  negara  merupakan  kewajiban pemerintah yang menjadi hak mutlak warganegara.
Sejahtera  menghendaki  tercapainya  suatu  bentuk  kondisi  masyarakat  yang tercukupi,  makmur,  sehat  dan  damai.  Menurut  tulisan  Prastyadewi  dkk    dinyatakan bahwa  masyarakat  yang  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  mampu  memenuhi  segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani ( (Prasetyadewi et al., 2013). Todaro dan Smith (Todaro & Smith, 2006) dalam teorinya mengemukakan bahwa kesejahteraan (welfare) merupakan suatu bentuk persamaan yang dibangun oleh beberapa variabel yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Variabel tersebut yaitu pendapatan  perkapita,  ketimpangan  dan  kemiskinan  absolut.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  kesejahteraan  dan  kemiskinan  memiliki  korelasi  yang  erat  dan  saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Selain kaitannya dengan kesejahteraan, kemiskinan dapat pula dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Korelasi tersebut berdasarkan pendapat beberapa ahli ditemukan bahwa terdapat hubungan yang pragmatis dimana ketimpangan mengakibatkan  kemiskinan  menjadi  semakin  parah.  Barber  (2008)  yang  dikutip  dalam tulisan (Nina & Rustariyuni, 2020) menyatakan bahwa ketimpangan merupakan bentuk dari  kemiskinan.  Pembangunan  nasional  seharusnya  dapat  dinikmati  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  secara  merata.  Namun  pada  kenyataannya,  terjadi  ketimpangan distribusi  pendapatan  masyarakat  pada  negara  berkembang  yang  menjadi  masalah utama pembangunan. Tidak meratanya distribusi pendapatan yang hanya dinikmati oleh sebagian  masyarakat  dengan  pendapatan  tinggi  menyebabkan  angka  kemiskinan  tetap tinggi meskipun angka pertumbuhan ekonomi meningkat. Sehingga masyarakat miskin
akan  tetap  berada  pada  garis  kemiskinan  karena  tidak  mendapatkan  manfaat  dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Pengaruh  ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan  kemiskinan  merupakan beberapa  indikator  yang  digunakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  mengukur angka tingkat kesejahteraan masyarakat pertahun disamping beberapa indikator lainnya. Salah  satu  indikator  kesejahteraan  menurut  publikasi  BPS  adalah  kemiskinan  yang diukur  melalui  indikator  Persentase  Penduduk  Miskin.  Tingkat  kemiskinan  (poverty rate)  yang  dirilis  BPS  pada  September  2019  sebesar  9,22  persen.  Sedangkan  untuk Tahun  2021  jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  mencapai  angka  27,54  juta  yang berimplikasi  pada  tingkat  kemiskinan  mencapai  10,14  persen  dari  total  populasi nasional. Kenaikan jumlah penduduk miskin terutama disebabkan oleh pandemi Covid- 19  yang  melumpuhkan  aktivitas  perekonomian  masyarakat.    Berdasarkan  riset  yang dilakukan oleh Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati dan Daniel Suryadarma (Suryahadi et al.,  2020) diketahui  bahwa  dampak  paling  ringan  dari  pandemi  Covid-19  terhadap pertumbuhan  ekonomi  akan  menaikkan  tingkat  kemiskinan  dari  9,2  persen  pada September  2019  ke  9,7  persen  pada  akhir  2020.    Pandemi  tentunya  akan  semakin memperparah kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia.
Permasalahan  kemiskinan  yang  dialami  oleh  Indonesia  tidak  hanya  merupakan masalah klasik yang belum terpecahkan namun juga merupakan isu strategis dunia.  Isu ini  jelas  terlihat  pada  deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Millennium Development  Goals,  disingkat  dengan  MDGs  yaitu  upaya  untuk  memberantas kemiskinan  dan  kelaparan.  Terwujud  melalui  penandatanganan  dan  deklarasi Millennium  Development  Goals  (MDGs)  pada  bulan  Oktober  2000.  Pemerintah Indonesia bersama 188 negara di dunia menyepakati untuk mengatasi  persoalan sosial masyarakat,  diantaranya  adalah    pengurangan  kemiskinan  dan  kelaparan,  menurunkan angka  kematian  balita,  meningkatkan  kesehatan  kehamilan  ibu  dan  anak,  dan menyediakan  pendidikan  dasar  (Sukidjo,  2009)  dalam (Putra,  2021) .  Terlihat  bahwa kemiskinan  merupakan  suatu  masalah  yang  wajib  diselesaikan  dengan  berbagai  upaya dan  strategi  berkelanjutan  oleh  pemerintah  dan  masyarakatnya  agar  tercapai  cita-cita dan tujuan pembangunan nasional.
Komitmen  untuk  mengakhiri  kemiskinan  saat  ini  memasuki  era  SDGs (Sustainable  Development  Goals)  yang  ditandai  dengan  adanya  pertemuan  di  markas besar  PBB  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  25-27  September  2015  dengan  dihadiri perwakilan  dari  193  negara.  Seluruh  negara  tersebut  kemudian  mengadopsi  secara aklamasi  dokumen  yang  berjudul  ”Transforming  Our  World:  The  2030  Agenda  for Sustainable  Development”  atau  ”Mengalihrupakan  Dunia  Kita:  Agenda  Tahun  2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Adapun dokumen tersebut tidak lain dimaksudkan sebagai  lanjutan  sebagai  upaya  untuk  memantapkan  capaian  yang  ada  pada  dokumen MDGs yang telah ada sebelumnya. Setidaknya terdapat tujuh belas tujuan utama yang akan  dicapai  dalam  wewujudkan  kesepakatan  tersebut.  Seluruh  negara  berkomitmen untuk satu tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.

## Gambar 1 Simbol Tujuan Suistanable Development Goals (SDGs)
Adapun tujuan penelitiannya adalah Untuk menganalisis implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna.  Untuk menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  Progran  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Untuk menganalisis faktor-faktor  yang  dapat  menghambat  keberhasilan  implementasi  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk memberikan beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  proses implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Bunguran  Timur Kabupaten Natuna.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  sebagai  solusi  untuk  pemecahan  masalah  dan  fenomena yang  diselidiki  dengan    cara  menggambarkan  keadaan  subjek  atau  objek  yang  diteliti sesuai  dengan  apa  adanya  atau  sesuai  dengan  fakta  yang  ada.  Sebagaimana  yang diketahui  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  menghasilkan prosedur  analisis  tanpa  menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau  cara  kuantifikasi lainnya (Moleong, 2017) . Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian mislanya perilaku, persepsi, motivasi dan lainnya secara holistik  dan  dideskripsikan  melalui  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks khusus  alamiah  yang  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  pula.  Sifat  penelitian kualitatif  yang  induktif  akan  memudahkan  Peneliti  untuk  menemukan  hal  umum  dari beberapa hal khusus yang melatarbelakangi permasalahan.
Peneliti  memilih jenis  penelitian  kualitatif  karena  masalah  yang  diteliti  bersifat deskriptif  dengan  memperhatikan  suatu  fenomena  sosial  yang  memerlukan  elaborasi mendalam untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Karena sifatnya yang elaborative, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu Peneliti untuk menggali informasi
yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat  digunakan  untuk  menentukan  tujuan  penelitian.  Berdasarkan  pengertian  tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi terkait dengan  proses  implementasi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna  yang  akan  dideskripsikan  melalui  kata-kata  dan kalimat  yang  rinci  dengan  memanfaatkan  metode  kualitatif  berupa  observasi, wawancara  dan  penelaahan  dokumen.  Selain  itu  dengan  metode  penelitian  kualitatif Peneliti berharap dapat lebih mendalam meneliti hal tersebut dari segi prosesnya.

## A. Pengumpulan Data
Neuman  menyatakan  bahwa  pengumpulan  data  pada  penelitian  dengan pendekatan kualitatif dimulai dengan pengumpulan data dengan topik umum dan hal- hal  yang  relevan  dan  berhubungan (Muchlis  Hamdi,  2014). Pemfokusan  dilakukan setelah  Peneliti  mengumpulkan  beberapa  data  dan  memulai  analisis  awal. Pengumpulan  data  dalam  pendekatan  kualitatif  dapat  dilakukan  dengan  wawancara, observasi  lapangan,  dokumentasi,  dan  materi  audio-visual.  menyatakan  bahwa observasi  dilakukan  dengan  Peneliti  turun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati perilaku individu-individu di lokasi penelitian (Muchlis Hamdi, 2014) .

## B. Analisis Data
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  atau  gambaran proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bunguran Timur  Kabupaten  Natuna  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  serta  menganalisis  faktor-faktor  penghambat  implementasi  kebijakan tersebut.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  tersebut  Peneliti berharap akan mendapatkan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek  atau  objek  yang  diteliti  sesuai  dengan  apa  adanya  atau  sesuai  dengan  fakta yang  ada.  Untuk  menjaga  validitas,  Peneliti  melakukan  triangulasi  data  dengan melakukan uji silang ( cross checking ) dari beberapa jenis data yang diperoleh untuk mengkonfirmasi  kebenarannya.  Adapun  tahapan  analisis  data  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi  data  merupakan  kegiatan  merangkum,  memilih  hal-hal  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  mencari  tema  dan  polanya.  Data  yang mungkin  banyak  diperoleh  oleh  Peneliti  di  lapangan  perlu  dilakukan  pemilahan data-data  yang  dianggap  dapat  mendukung  dalam  analisis  penelitian  ini  dengan cara mereduksi data.
2. Penyajian Data
Setelah  melakukan  reduksi  data  dan  penyajian  data,  maka  langkah selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti  yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan yang  kredibel sebagaimana dikutip dari (Sugiyono, 2014) .
Hasil dan Pembahasan A. Hasil
1. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Bunguran Timur
Program Keluarga Harapan ( PKH) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik berupa program yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak  tahun  2007.  PKH  menjadi  salah  satu  upaya  Pemerintah  dalam  rangka percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  dan  secara  khusus  diharapkan mampu  memutus  rantai  kemiskinan  antargenerasi.  PKH  juga  merupakan  salah  satu bentuk  program  pemerintah  yang  bersesuaian  dengan  komitmen  Pemerintah  dalam dokumen  Suitanable  Development  Goals  (  SDG’s  ).  PKH  ditetapkan  sebagai  salah satu metadata indikator untuk pencapaian target dalam SDG’s di tahun 2030. Target yang  ingin  dicapai  adalah  menerapkan  secara  nasional  sistem  dan  upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan  pada  tahun  2030  mencapai  cakupan  substansial  bagi  kelompok  miskin  dan rentan.
Implementasi kebijakan sebagai tahap lanjutan dari proses kebijakan publik merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  untuk  mengetahui  keberhasilan  suatu kebijakan  publik  yang  diterapkan.  Apakah  kebijakan  tersebut  tepat  sasaran  atau sudah bersesuaian untuk mengatasi permasalahan publik yang menjadi latar belakang kebijakan  publik  tersebut.  Sebagaimana  tertuang  dalam  pernyataan  Edwards  III dalam (Mulyadi,  2018) bahwa  tanpa  implementasi  yang  efektif  maka  keputusan pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan.  Implementasi  kebijakan memiliki  logika  top  down,  dalam  arti  penurunan  alternatif  kebijakan  yang  abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.
Tujuan  umum  PKH  sebagaimana  tertuang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  Tahun  2021  adalah  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  terhadap pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin.
Implementasi PKH di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  lebih  dari  tiga  tahun.  Sejak  tahun  2017  PKH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Berdasarkan observasi lapangan terlihat  bahwa  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  sudah  berjalan dengan baik
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur
Model  implementasi  kebijakan  yang  digunakan  Peneliti  adalah  kombinasi antara Model Implementasi Model George C. Edwards III (1980) dan Model Donald
S.  Van  Meter  dan  Carl  E.  Van  Horn  (1975).  Model  George  C.  Edwards  III  (1980) digunakan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  dari variabel  internal  implementor  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor  sumberdaya,  faktor disposisi  dan  faktor  struktur  birokrasi.  Sedangkan  Model  Donald  S.  Van  Meter  dan Carl  E.  Van  Horn  (1975)  digunakan  untuk  menganalisis  variabel  eksternal implementor yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan pada (EDWARD III,
1980) untuk analisis variabel internal implementor sebagai berikut :
1. Faktor Komunikasi
Faktor  komunikasi  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  terpenuhi agar  implementasi  kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Komunikasi  yang efektif  akan  mempermudah  penyampaian  informasi  dari  implementor  kepada kelompok  sasaran.  Faktor  komunikasi  menurut (EDWARD  III,  1980) terdiri dari dimensi sebagai berikut :
a. Kejelasan ( Clarity )
Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada  pelaksana,  kelompok  sasaran  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas  sehingga  di  antara  mereka  mengetahui  apa  yang  menjadi  maksud, tujuan  dan  sasaran  serta  substansi  dari  kebijakan  publik  tersebut.  Program Keluarga Harapan yang merupakan produk kebijakan dari Pemerintah Pusat memerlukan  waktu  dan  cara  penyampaian  informasi  yang  baik  dan komunikatif agar semua informasi tersampaikan dengan jelas.
b. Konsistensi ( Consistency )
Dimensi konsistensi berarti komunikasi yang terjalin harus konsisten dan tidak bertentangan antar informasi yang telah disampaikan. Konsistensi juga  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  tetap  dan  tidak  berubah-ubah. Sebagaimana  diketahui  bahwa  suatu  kebijakan  dalam  perkembangannya seringkali  mengalami  perubahan  pada  aturan  maupun  tata  cara pelaksanaannya.  Terlebih  saat  Pandemi  Covid-19  saat  ini  yang menyebabkan  beberapa  aturan  mengalami  penyesuaian.  Pertemuan kelompok  yang  rutin  dilaksanakan  secara  langsung  dialihkan  dengan penyampaian informasi melalui media online.
2. Faktor Sumberdaya
George  C.  Edward  III  menyatakan  bahwa  faktor  sumberdaya merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus  dipenuhi  agar  implementasi  suatu produk  kebijakan  publik  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  tepat  sasaran. Ketersediaan sumberdaya senantiasa diperhatikan dan  terpenuhi oleh pembuat kebijakan.  Faktor  sumberdaya  yang  akan  dianalisis  berdasarkan  hasil wawancara dengan informan dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia ( staff )
Sumber Daya Manusia (staff) berperan penting dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Sumber  daya  manusia  meliputi seluruh  staf  yang  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sesuai  dengan  petunjuk dan aturan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
b. Sumber Daya Keuangan ( financial resources )
Dimensi  sumber  daya  keuangan  tidak  terlepas  dari  ketersediaan anggaran untuk melaksanakan semua seluruh kegiatan terkait implementasi kebijakan publik tersebut. Program Keluarga Harapan menggunakan alokasi dana  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Dinas  Sosial Kabupaten  Natuna  sebagai  pelaksana  PKH  tingkat  kabupaten.  Penyediaan anggaran  meliputi  besaran  bantuan  sosial  yang  diberikan  pada  masing- masing komponen dan honorarium tenaga pelaksana daerah.
Penyediaan  anggaran  untuk  honorarium  tenaga  pelaksana  daerah  meliputi honorarium  untuk  Koordinator  Kabupaten  dan  Tenaga  Pendamping Kecamatan.  Besaran  honorarium  ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat berdasarkan Surat Keputusan ( SK ).
c. Sumber Daya Peralatan ( facilities )
Implementasi  Progran  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  di  Kecamatan
Bunguran  Timur  memerlukan  ketersediaan  sumber  daya  peralatan  yang mendukung  peranan  sumberdaya  lainnya.  Bentuk  ketersediaan  tersebut berupa  adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Peneliti  menemui  Kepala Dinas  Sosial  Kabupaten  Natuna  (  PU  )  terkait  hal  tersebut.  Menurut  PU, sarana dan prasarana yang digunakan mencakup tools kits.
d. Sumber Daya Kewenangan ( authority )
Wewenang  yang  umum  digunakan  untuk  mengimplementasikan suatu  kebijakan  publik  bersifat  formal.  Terdapat  suatu  dasar  hukum  yang kuat untuk implementor menjalanakn tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Bunguran Timur tentunya tidak terlepas dari kewenangan Pemerintah Pusat mendelegasikan  pelaksanaan  kebijakan  publik  di  daerah.  Kewenangan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Sosial serta dokumen  peraturan  lainnya.  Kepala  Dinas  Sosial  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pelaksana  daerah  bantuan  sosial  PKH  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  sepenuhnya tanpa terpengaruh oleh pihak lainnya yang dapat menghambat keberhasilan implementasi.
3. Faktor Disposisi
Pengangkatan  tenaga  pelaksana  PKH  di  daerah  berdasarkan  pada kontrak  atau  Surat  Keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Sosial.  Dari petikan  wawancara  tersebut  juga  terlihat  bahwa  seluruh  pelaksana  PKH  di daerah  termasuk  Koordinator  Kabupaten  dan  Pendamping  Kecamatan  sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
Pelaksaaan  tugas  Pendamping  Kecamatan  dimulai  saat  pendataan seperti  memverifikasi  data  yang  masuk,  dilanjutkan  dengan  mengadakan Pertemuan  Kelompok  secara  rutin  dan  memantau  pelaksanaan  pemenuhan kewajiban KPM.
Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  dukungan  terhadap upaya  pengentasan  kemiskinan  juga  terlihat  pada  penyediaan  dana  insentif yang  diberikan  untuk  tenaga  pendamping  PKH.  Dana  insentif  tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Natuna. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen keseriusan Pemerintah Daerah untuk mendukung program SDG’s dunia.
4. Faktor Struktur Birokrasi. ss
BP3D  berperan  untuk  mengkoordinasi  perencanaan  daerah  tentunya persoalan  kemiskinan  salah  satunya  akan  menjadi  fokus  perhatian  dalam perencanaan  daerah  bersama  perangkat  daerah  teknis  lainnya.  BP3D  bersama Dinas Sosial yang dipimpin oleh Wakil Bupati Natuna tergabung dalam susunan Tim    Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD).  Selain  kedua perangkat  daerah  tersebut,  juga  terlibat  perangkat  daerah  lain  yang  bergerak bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Keberhasilan implementasi kebijakan dapat terlihat pada seberapa besar dukungan  lingkungan  untuk  mendukung  seluruh  aktifitas  dan  kegiatan  yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan juga merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  menurut  Kapioru  (2014:105) dalam (Agus  Eko  Tejo  Sasongkoa,  2021) .  Kondisi  lingkungan  sosial,  ekonomi dan politik yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan publik.
3. Faktor  penghambat  keberhasilan  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur
Faktor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  merupakan  faktor  penting yang  harus  segera  diatasi.  Berdasarkan  wawancara  Peneliti  dengan  beberapa informan  didapat  hasil  bahwa  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Bunguran  Timur  sudah  terlaksana  dengan  baik  namun  ada  beberapa faktor dan kendala yang harus segera diatasi agar tujuan PKH dapat tercapai

## B. Pembahasan
1. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Bunguran Timur
Implementasi  kebijakan  adalah  upaya  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai  output/outcome  dan  agar  policy  demands  dapat  terpenuhi  maka kebijakan  harus  dilaksanakan,  pelaksanaan  kebijakan  dapat  pula  dirumuskan sebagai  pengguna  sarana  yang  ditentukan  terlebih  dahulu.  Implementasi  akan menentukan  berhasil  atau  tidaknya  kebijakan  dalam  menyelesaikan  suatu
permasalahan.  Edwards  III  dalam (Mulyadi,  2018) bahwa  tanpa  implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Alur  kegiatan  untuk  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dapat  dilihat  pada skema dibawah ini yang bersumber dari Petunjuk Teknis PKH Tahun 2021  yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sumber : Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021

## Gambar 2 Skema Alur Pelaksanaan PKH
Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten Natuna yang sudah dilaksanakan lebih dari tiga tahun menjadi salah satu produk kebijakan  publik  yang  menggunakan  pendekatan  top  down.  Maxmanian  dan Sabatier  (1983)  dalam (Mulyadi,  2018) berpendapat  bahwa  implementasi  top down  adalah  proses  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  mendasar.  Implementasi kebijakan  memiliki  logika  top  down,  dalam  arti  penurunan  alternatif  kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Sehingga dengan demikian  dalam  mengimplementasikan  kebiajkan  PKH  tersebut  lebih mengedepankan  perintah  dari  pembuat  kebijakan  kepada  implementor  untuk melaksanakan segala hal yang termuat dalam ketentuan kebijakan tersebut.
Ripley  dalam (Mulyadi,  2018) memperkenalkan  pendekatan  “kepatuhan” dan  pedekatan  faktual  dalam  implementasi  kebijakan  (Ripley  dan  Franklin, 1986:11). Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu  bawahan  terhadap  agen  atau  individu  atasan.  Senada  dengan  pendapat Ripley  tersebut  maka  keberhasilan  kebijakan  atau  program  dikaji  berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil (Mulyadi, 2018) .
Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat oleh  pembuat  program  yang  mencakup  antara  lain  cara  pelaksanaan,  agen pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan  manfaat  program (Mulyadi,  2018). Program
Keluarga  Harapan  merupakan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  langsung diserahkan kepada daerah sebagai pelaksana. Cara pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup pada tersedianya pedoman berupa Standar Operasional Prosedur ( SOP )  maupun  pentunjuk  teknis  lainnya.  SOP  yang  digunakan  merupakan  SOP  yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang disusn berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur
Ada  banyak  faktor  atau  variabel  kondisi    yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik.  Penelitian  ini  menggunakan  dua model  dalam  analisa  yaitu  Model  George  C.  Edwards  III  (1980)  dan  Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model George C. Edwards III (1980) digunakan  Peneliti  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  dari  sisi  internal  implementor  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Peneliti menggunakan Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk melengkapi analisis dari sisi  ektsernal  implementor  yaitu  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Kombinasi kedua  model  tersebut  digunakan  agar  terlihat  hubungan  saling  berkaitan  antar faktor  sehingga  analisis  akan  lebih  lengkap.  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan diuraikan sebagai berikut :
1. Faktor Komunikasi
Faktor komunikasi menjadi kunci penting untuk mendukung keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan  publik.  George  C.  Edward  III  (1980)  dalam bukunya  menyatakan  bahwa  syarat  utama  untuk  mengimplementasikan kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat keputusan harus mengetahui apa yang mereka putuskan. Tentu saja komunikasi tersebut memerlukan ketepatan dan  juga  harus  tepat  dirasakan  oleh  implementor.  Setiap  orang  yang  terlibat dalam  suatu  kebijakan  harus  mengetahui  dengan  baik  apa  isi  kebijakan tersebut. George C. Edward III (1980) menguraikan bahwa faktor komunikasi dapat diidentifikasi menjadi beberapa dimensi sebagai berikut ;
a. Transmisi (transmission)
b. Kejelasan (clarity)
c. Konsistensi (consistency)
Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  sebagai salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  dilaksanakan  oleh  daerah  dalam rangka  percepatan  pengentasan  kemiskinan.  PKH  dalam  pelaksanaannya memerlukan keterlibatan banyak pihak sehingga faktor komunikasi menjadi hal penting untuk dianalisis. Komunikasi antar pelaksana baik tingkat pusat hingga daerah  harus  berjalan  dengan  baik.  Efektifnya  komunikasi  dapat  tercapai  jika informasi  yang  ada  tersampaian  dengan  baik,  jelas  diterima  dan  konsisten dalam penyampaian dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
2. Faktor Sumber Daya
Sumber daya manusia (staff) adalah penggerak utama suatu kebijakan. Kecukupan jumlah dan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian agar  substansi  kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Sumber  daya  manusia yang  terlibat  dalam  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  antara  lain adalah  Koordinator  Kabupaten  dan  Pendamping  Kecamatan.  Kecamatan Bunguran  Timur  saat  ini  dilayani  oleh  dua  orang  tenaga  pendamping  dimana salah satu pendamping memegang dua kecamatan. Sisi kuantitas terkait jumlah tenaga  pendamping  masih  belum  memadai  untuk  pelaksanaan  tugas pendmapingan dengan jangkauan luas daerah yang besar. Kekurangan lainnya adalah perlunya tenaga operator PKH agar tugas pendamping kecamatan lebih berfokus pada pendampingan saja. Sementara untuk peningkatan kualitas SDM sudah  terlaksana  dengan  baik  melalui  pelatihan  dan  sosialisasi  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
3. Faktor Disposisi
Faktor disposisi dalam Model George C. Edward III dapat didefinisikan secara  singkat  sebagai  perwujudan  sikap  implementor  dalam  melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemilihan dan pengangkatan staf untuk melaksanakan kebijakan  publik  harus  dengan  pertimbangan  memiliki  semangat  dan  dedikasi tinggi dalam bekerja. George C. Edward III (1980) sebagaimana diterjemahkan menyatakan  bahwa  jika  implementasi  kebijakan  ingin  berhasil  secara  efektif dan  efisien,  para  pelaksana  (implementors)  tidak  hanya  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  kebijakan tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kamuaan  untuk  melaksanakan kebijakan tersebut.
4. Faktor Struktur Organisasi
Faktor struktur organisasi juga dianalisis berdasarkan pembagian tugas dan  keterlibatan  pihak  lain  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bunguran Timur sebagai salah satu program penanggulangan kemsikinan yang mendapat perhatian bagi Pemerintah Daerah tentu  melibatkan  banyak  Perangkat  Daerah.  Perangkat  Daerah  yang  terlibat antara lain Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BP3D), Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak.  Pembagian  tugas  tersebut  termuat  dalam  pembentukan  Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik Van  Meter  Van  Horn  dalam (Agustino,  2016) mengemukakan    model implementasi  dengan  pendekatan  top  down  dan  pada  model  tersebut mengandaikan  bahwa  salah  satu  indikator  keberhasilan  implementasi  adalah didukung  oleh  keputusan  politik  yang  baik,  adanya  pelaksana  dan  didukung oleh  kinerja  kebijakan  publik  tentunya.  Adanya  campur  tangan  politik  pada
imlementasi kebijakan dipandang sebagai suatu yang wajar dan dapat menjadi pertimbangaan  dalam  mewujudkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  kebijakan tersebut.  Setidaknya  ada  enam  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  menurut  Model  Van  Meter  Van  Horn  yaitu  :  dimensi  dan  tujuan kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  atau kecenderungan  pelaksana,  konumikasi  antar  organisasi  serta  kegiatan pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Peneliti  dalam  analisa  ini  menggunakan  salah  satu  variabel  tersebut  yaitu variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan yang mendukung suatu  kebijakan  diharapkan  akan  mendukung  pula  keberhasilan  implementasi kebijakan.
3. Faktor Penghambat Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  bahwa  penghambat  adalah hal  yang  menjadi  penyebab  atau  karena  hanya  tujuan  atau  keinginan  yang  tidak dapat  terwujud.  Faktor  penghambat  adalah  faktor  atau  hal  yang  dapat menghambat  tercapainya  tujuan.  Implementasi  kebijakan  publik  akan  terlaksana dengan  baik  jika  tidak  ada  faktor  penghambat  yang  dapat  menyulitkan implementor  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  uraian analisa  diatas,  dapat  diuraikan  beberapa  faktor  penghambat  dalam  Implementasi Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna  sebagai berikut :
1. Faktor Komunikasi
Komunikasi  yang  terjalin  pada  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan Bunguran  Timur  secara  umum  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Meskipun demikian,  penyampaian  informasi  mengenai  PKH  baik  pengenalan  program, sasaran  dan  tujuan  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  terutama  bagi masyarakat  atau  lembaga  lain  diluar  PKH.  Pelaksanaan  pelatihan  dan sosialisasi PKH bagi tenaga pelaksana daerah yang dilaksanakan secara daring perlu  dilaksanakan  rutin  untuk  penyampaian  informasi  yang  efektif.  Dimensi konsistensi  juga  masih  perlu  ditingkatkan  terutama  saat  Pandemi  Covid-19 yang  berakibat  pada  perubahan  berbagai  aturan  yang  mendasari  pelaksanaan PKH di daerah.
2. Faktor Sumber Daya
Dimensi  sumber  daya  manusia  menjadi  perhatian  utama  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Luas  wilayah  serta  kondisi geografis  daerah  kepulauan  memerlukan  sumber  daya  manusia  yaitu Pendamping Kecamatan yang lebih banyak. Kebutuhan tenaga operator untuk pengelolaan  data  di  kantor  perlu  mendapat  perhatian.  Tenaga  operator diperlukan agar pelaksanaan tugas Pendamping Kecamatan bisa lebih terfokus untuk  pendampingan  tanpa  harus  dibebani  dengan  pengelolaan  data. Pelaksanaan  bimbingan  teknis,  pelatihan  dan  kegiatan  peningkatan  kapasitas
sumber  daya  manusia  masih  perlu  ditingkatkan  agar  kualitas  pelaksana  lebih baik.
Dimensi  sumber  daya  fasilitas  yaitu  peralatan  dan  sarana  prasarana lainnya  untuk  mendukung  PKH  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  belum memadai. Peralatan yang digunakan untuk Pertemuan Kelompok hanya berupa toolkits.
3. Faktor Struktur Organisasi
Implementasi  PKH  di  Kecamatan  Bunguran  Timur melibatkan  banyak perangkat  daerah.  Keterlibatan  tersebut  sebgaia  perwujudan  komitmen Pemerintah  untuk  percepatan  capaian  dalam  SDG’s  yaitu  menghapus kemiskinan.  Keterlibatan  secara  langsung  pada  perangkat  daerah  yang menangani  urusan  pendidikan,  kesehatan  dan  anak.  Sedangkan  perangkat daerah  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  menjalankan  urusan  yang mendukung  upaya  pengentasan  kemiskinan,  misalnya  untuk  bantuan  Rumah Layak  Huni.  Bantuan  tersebut  secara  tidak  langsung  akan  mendukung  PKH dalam  mendukung  kemandirian  KPM  menyediakan  rumah  yang  sehat  dan layak.
Koordinasi  dan  kerjsama  antar  pernagkat  daerah  belum  maksimal.  Masing- masing  pernagkat  daerah  menjalankan  program  dan  kegiatannya  tanpa koordinasi  intensif  dengan  Dinas  Sosial  yang  melaksanakan  PKH  di Kecamatan  Bunguran  Timur.  Kurangnya  koordinasi  tersebut  dikhawatirkan akan  menghambat  pelaksanaan  PKH  bahkan  dapat  menyebakan  bantuan  lain yang  dislaurkan  Pemerintah  menjadi  tumpang  tindih.  Jangka  panjang  akan menyebabkan  konflik  sosial  akibat  kecemburuan  sosial  masyarakat  penerima. Oleh  karena  itu,  peran  serta  Dinas  Sosial  Kabupaten  Natuna  dan  Kecamatam Bunguran Timur dalam koordinasi antar perangkat daerah sangat diperlukan.
4. Faktor lainnya
Pola fikir seseorang atau mindset secara langsung akan mempengaruhi banyak  hal  terutama  sikap  dan  perbuatan  seseorang.  Pola  fikir  KPM  yang dilatarbelakangi  oleh  rendahnya  pengetahuan  ,kondisi  keterbelakangan ekonomi serta rendahnya pemahaman akan kemandirian menyebabkan banyak KPM  merasa  nyaman  dengan  bantuan  sosial  PKH  yang  diterima.  Mereka merasa  bahwa  bantuan  yang  diterima  merupakan  bantuan  rutin  yang  diterima unutk  jangka  waktu  lama.  Akibatnya  sebagian  KPM  merasa  malas  untuk bekerja sehingga kondisi perekonomian tidak mengalami peningkatan. Bahkan sebagian  dari  KPM  mengandalkan  bantuan  sosial  PKH  untuk  memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa memikirkan untuk menjadi mandiri. Akibatnya graduasi yang menjadi salah satu target PKH belum terlaksana maksimal.
Graduasi  merupakan  salah  satu  target  yang  ingin  dicapai  dalam pelaksanaan  PKH.  Graduasi  menunjukkan  kemandirian  KPM  dimana  KPM tersebut  dinyatakan  mandiri  secara  ekonomi  sehingga  tidak  memerlukan  lagi bantuan  sosial  PKH.  Hal  tersebut  merupakan  pencapaian  penting  karena
dengan garduasi akan menurunkan angka kemiskinan secara makro di daerah. Arah kebijakan PKH antara lain adalah memastikan bantuan sosial PKH tepat sasaran  dan  KPM  mampu  menggunakan  layanan  non  tunai  saat  penyaluran bantuan  di  ATM  terdekat  serta  upaya  mengentaskan  kemiskinan  melalui pendayagunaan  KPM  menuju  graduasi.  Langkah  utama  dalam  upaya percepatan kemandirian sosial ekonomi KPM, Kementerian Sosial mengadopsi pendekatan graduasi yang dilakukan oleh The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) dan  Ford Foundation yang telah diimplementasikan di 8 negara di tahun 2006-2014. Implementasi model CGAP tersebut menunjukkan bahwa 75%-98% partisipan dari 6 lokasi uji coba Program Pendidikan Pengembangan Kepemimpinan  memenuhi  kriteria  kelulusan  dengan  mencapai  peningkatan taraf  hidup  yang  berkelanjutan,  meliputi  peningkatan  nutrisi,  penambahan asset,  dan  peningkatan  kapasitas  sosial,  melalui  komponen-komponen intervensi  utama  yang  mendukung  percepatan  graduasi  mandiri  (Akatiga, 2015) dalam  (Yanti & Adi, 2021).
4. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  Implementasi  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur
Hambatan  dalam  implementasi  adalah  hal  penting  yang  menjadi  perhatian jika  ingin  mengoptimalkan  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Hambatan  yang tidak  teridentifkasikan  dengan  baik  akan  terus  menjadi  penghalang  tercapainya tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Diperlukan  upaya  yang  serius  untuk mencari  sebab  terjadinya  hambatan  agar  didapat  solusi  terbaik  untuk  mengatasi permasalahan tersebut.
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur Kabupaten  Natuna  yang  telah  terlaksana  lebih  dari  tiga  tahun  telah  membawa dampak  positif terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kecamatan  Bunguran Timur.  Dampak  positif  tersebut  terlihat  dari  antusiasme  KPM  dalam  mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan. Keringanan beban pengeluaran keluarga telah dirasakan oleh KPM. Begitu pula dengan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial. Taraf hidup KPM semakin baik dan stabil

## Kesimpulan
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur Kabupaten  Natuna  ditinjau  dari  perspektif  proses  memperlihatkan  bahwa  pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan  yang  mencakup  antara  lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program dan ditinjau dari  perspektif  hasil  memperlihatkan  bahwa  kebijakan  atas  program  tersebut  telah memberikan  dampak  seperti  yang  diinginkan  yaitu  telah  berhasil  memberikan keringanan  beban  pengeluaran  bagi  keluarga  penerima  manfaat  dalam  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor  internal  yang  terdiri  dari  faktor  internal  dianalisis  dengan  Model  George  C. Edward  III  yang  terdiri  dari  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya,  faktor  disposisi, faktor struktur birokrasi dan faktor eksternal menggunakan variabel kondisi lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik  dengan  Model  van  Meter  van  Horn  saling  berperan  dan mempengaruhi  dalam  keberhasilan  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna.  Hasil  analisis  faktor-faktor  yang menghambat  keberhasilan  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan Bunguran  Timur  Kabupaten  Natuna  antara  lain  faktor  komunikasi  yang  belum tersampaikan dengan jelas, faktor sumber daya yang masih belum tersedia memadai dan faktor  struktur  birokrasi  yang  masih  terkendala  pada  kurangnya  koordinasi  antar pelaksana.Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  proses Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Bunguran  Timur  Kabupaten Natuna  antara  lain  dengan  memperbanyak  penyebaran  informasi  kepada  semua  pihak baik  yang  terlibat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  penyediaan  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas  pelaksana  serta  dengan  meningkatkan koordinasi  antar  perangkat  daerah  melalui  berbagai  rapat  dan  pertemuan  nonformal lainnya.

## BIBLIOGRAFI
Agus  Eko  Tejo  Sasongkoa,  E.  P.  (2021). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (Pkh)  Pada  Desa  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya.  Jiap  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, 189-205.
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta .

## Google Scholar
Edward  Iii,  G.  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Congressional  Quarterly  Press. Google Scholar
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remadja Rosdakarya, 2016). Cet Ke-35 . Google Scholar
Muchlis  Hamdi,  S.  I.  (2014). Metode  Penelitian  Administrasi.  Tangerang  Selatan: Universitas Terbuka .
Mulyadi,  Dd.  (2018).  Studi  Kebijakannpublikkdann  Pelayanannpublik,  Konsep Dannaplikasiiiiiiiiiproses Kebijakannpublikkberbasis Analisissbuktiiuntuk
Pelayanan Publik. Bandung: Alfabetaaaaaa . Google Scholar
Nina,  G.  A.,  &  Rustariyuni,  S.  D.  (2020).  Determinan  Kemiskinan  Dan  Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Provinsi  Bali. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 9 (1),
24–36. Google Scholar
Prasetyadewi,  M.  I.,  Pramandani,  P.  Y.,  &  Parwita,  G.  B.  S.  (2013).  Aspek  Sosial Ekonomi  Dan  Budaya  Dalam  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  Tenganan Pegringsingan. Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi , 11 (1), 30–41. Google Scholar
Putra, M. T. (2021). Kemiskinan Dan Strategi Pengentasannya.
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif .
Suryahadi,  A.,  Al  Izzati,  R.,  &  Suryadarma,  D.  (2020).  The  Impact  Of  Covid-19 Outbreak On Poverty: An Estimation For Indonesia. Jakarta: The Smeru Research Institute , 12 , 3–4. Google Scholar
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi 4. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar . Google Scholar
Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2021). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kabupaten  Cianjur  Dalam Kerangka  Result-Based  Management. Empati:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial , 9 (2), 146–163. Google Scholar
Copyright holder:
Rani Ananda Pratama, Mani Festati Broto, Razaki Persada (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: