El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KAMPUNG WIANTRE DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM
Andri Setiawan IAIN Fattahul Muluk Papua foursixczmezter@gmail.com
Moh. Wahib IAIN Fattahul Muluk Papua
Ira Eka Pratiwi IAIN Fattahul Muluk Papua irax23@gmail.com

## ABSTACT
This study aims to discuss the practice of (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)  PKK  saving  in  Wiantre  Village,  Skanto  District,  Keerom  Regency  in the perspective of Islamic Law . PKK savings are savings that cannot be taken at any time. The object of this study is the application of Qardh agreement. Which in this  practice  of  PKK  Savings,  there  is  interest  has  been  determined  at  the beginning based on a percentage equivalent to 2.5 percent of the last balance.
It  is field  research  using  a  qualitative  method.  The  primary  data in this study  was  the  result  of  the  interview  with  the  managers  of  PKK  Savings  in Kampung Wiantre, Skanto District, Keerom Regency, the members, and the chief of Indonesia  Ulema Council of the Keerom Regency.
The result of this study shows that based on Islamic Law perspective, the PKK Savings practices in Wiantre Village, Skanto District, Keerom District, used Qardh  contracts  as  the  agreement  between  the  savers  and  managers.  However, even though there is interest system in this practice, but it is halal since the funds that come to the managers are used for the social benefit.
Keywords : Qardh , Interest, PKK Savings, Keerom Regency, Islamic Law
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik Tabungan  Di  Kampung  Wiantre  Distrik  Skanto  Kabupaten  Keerom.  Tabungan PKK merupakan tabungan yang tidak dapat di ambil sewaktu-waktu. Objek yang penuis  ambil  untuk  penelitian  tabungan  yang  pengaplikasiannya  menggunakan akad  Qardh.  Yang  dalam  praktiknya  terdapat  bunga  sudah  ditentukan  di  awal berdasarkan presentase yang setara dengan 2,5 persen dari jumlah saldo terakhir. Praktek tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian adalah  penelitian  lapangan.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  Merupakan hasil  wawancara  dengan  pihak  pengelola,  anggota  dan  ketua  MUI  Keerom  di Tabungan  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Kampung  Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom.
Dari  hasil  penelitian  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Tabungan PKK  Di  Kampung  Wiantre  Distrik  Skanto  Kabupaten  Keerom  dapat  diketahui bahwa tabungan pada akad Qardh yang di praktikkan oleh tabungan PKK terdapat bunga yang di bagi dua untuk penabung dan pengelola. Namun karena bunga dana yang masuk ke pengelola untuk kemaslahatan praktik tersebut  diperbolehkan.
Kata Kunci : Qardh , Bunga, Tabungan PKK, Kabupaten Keerom, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan dan pasar keuangan mempunyai posisi kunci dalam perekonomian  sebagai  prantara  dalam  menyalurkan  tabungan  dan  dana-dana lainnya kepada pengguna dana. Salah satu tugas utamanya adalah rekonsiliasi dan perbedaan persyaratan penabung dan pengguna dana yang memungkinkan  satu  tingkat tabungan  dan  investasi.  Majunya  perkembangan ekonomi  industri jasa yang sangat pesat dapat dilihat dengan berkembangan lembaga-lembaga  keuangan  yang  bermunculan  di  indonesia  yaitu  lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.(Andri Soemitra,2009)
Lembaga keuangan bank merupakan lembaga  yang memberikan jasa keuangan  yang  paling  lengkap.  Usaha  keuangan  yang  dilakukan  adalah menyalurkan  dan  memberikan  kredit  serta  menghimpun  dana  masyarakat dalam  bentuk  simpanan.  Serta  memberikan  jasa-jasa  keuangan  yang  meng mendukung  dan  melancarkan  kegiatan  memberikan  pinjaman  dengan kegiatan  menghimpun  dana.  Yang  dibina  dan  diawasi  oleh  OJK.  Sedang lembaga  keuangan  non  bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  lebih banyak  jenisnya  dari  lembaga  keuangan  bank.  Masing-masing  lembaga  non bank mempunyai ciri-ciri operasionalnya sendiri.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
Hukum  Islam  dalam  sistem  ekonomi  merupakan  sebuah  sistem  yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada real welfare ( falah), kesejahteraan  yang  sebenarnya.  Dalam  konsep  ekonomi  Islam  ada  semenjak kehadiran  agama  Islam  di  atas  bumi  ini.  Al-Qur‟an  dan  hadits  kaya  akan hukum-hukum  dan  pengarahan  kebijakan  ekonomi  yang  harus  diambil  dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam hukum islam, harus dibedakan antara  konsep  dasar  dengan  hukum-hukum  terperinci  dan  proses  aplikasi hukum  dalam  konteks  kehidupan  ekonomi  masyarkat.  Konsep  dasar  yang  di tawarkan Al-Qur‟an dan hadits merupakan wacana global tentang kehidupan ekonmi  yang  berfungsi  sebagai  kerangka  atas  kebijakan  dan  langkah  yang ingin  direalisasikan.  Sebuah  konsep  yang  mengatur  gerak  langkah  pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi.( DR. Said Sa‟ad Marthon)
Konsep ekonomi konvensional tentang welfare yang begitu sempit dan gersang menyebabkan diabaikannya aspek ruhani umat manusia sebagaimana diarhkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang syarat aroma  hedonisme  dan  memaksakan  produk-produk  ke  pasaran  tanpa mempertimbangkan  dampak  negatif  bagi  aspek  kehidupan  lain.  Oleh  karena itu diperlukan sistem keuangan yang baik dalam suatu negara.
Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang  berperan  melakukan  aktivitas  dalam  berbagai  jasa  keuangan  yang diselenggarakan  lembaga  keuangan.  Tugas  utama  sistem  keuangan  adalah mengalihkan dana yang tersedia ( leonable funds ) dari para penabung kepada pengguna  dana  untuk  kemudian  digunakan  membeli  barang  dan  jasa-jasa  di samping  untuk  investasi  sehingga  ekonomi  dapat tumbuh  dan  meningkatkan standar kehidupan.(Andri Soemitra,2009)
Sistem  keuangan  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital  dalam perekonomian  modern.  Sistem  keuangan berfungsi  menyediakan  mekanisme pembayaran,  menyediakan  dana  untuk  pembiayaan  atau  kredit,  penciptaan alat  pengukuran  uang,  dan  sarana  mobilasi  tabungan.Sasaran  fungsi  sistem keuangan syariah dan konvensonal pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah  sasaran.  Sasaran    sistem  keuangan  syariah  tidak  terpisahkan  dari ideologi  keislaman  yang  di  dasarkan  pada  ajaran  islam  (Al-Qur‟an  dan Sunnah), Sedangkan sasaran sistem konvensional, fungsi  sistem keuangan di dasarkan pada tingkat suku bunga ( interest rate ).(Andri Soemitra,2009)
Pertumbuhan  ekonomi  di  Papua,  Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia Papua dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mendorong pihak perbankan menciptakan peluang-peluang pada sektor ekonomi baru di kabupaten/kota di Papua. Sehingga  sektor ekonomi di Papua tidak terbelakang, dan meningkat dari provinsi lain di Indonesia.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
Pentingnya menabung untuk investasi jangka panjang sangat perlu bagi ibu-ibu masyarakat kampung Wiantre. Tabungan  PKK merupakan perpaduan tabungan  dan  arisan  dimana  nama  yang  sudah  keluar  tetap  harus  membayar hingga selesai. (Yushinta Mutiaraningtyas, 2004)
Keberadaan tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kampung  Wiantre  diharapkan  dapat  memberikan  kemaslahatan  terbesar  bagi masyarakat  yang  menjadi  anggota  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK). sistem tabungan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatannya menabung dan juga dipinjamkan bagi anggotanya dengan syarat dikenakan bunga yang telah ditentukan dan yang meminjam membayar bunga dan  yang  menabung  akan  mendapatkan  bunga,  kegiatan  ini  di  adakan  setiap tanggal  10  dan  25  Tabungan  Pemberdayaam  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) yang  dalam  pelaksanaanya  terdapat  kegiatan  menabung  dan  dipinjamkan dengan ketentuan adanya bunga.
Penelitian  ini  berkontribusi  memberikan  informasi  kepada  masyarakat bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  praktik  yang  terjadi  di  tabungan Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Kampung  Wiantre  Distrik Sknto Kabupaten Keerom .

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Tabungan
Tabungan  adalah  Simpanan  Uang  Di  Bank  Yang  Penarikannya  Hanya Dapat Dilakukan Menurut Syarat Tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang anda lakukan dan kartu  atm  lengkap  dengan  nomor  pribadi  (PIN).  Dalam  perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan.(  OJK,2020)  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tabungan  adalah simpanan yang  penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet,  giro  dan  lainnya.  Jika  hendak mengambil simpanan harus datang ke bank dengan membawa biku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.
Jenis-jenis Tabungan
a. Tabungan Konvensional
Tabungan konvensional merupakan jenis tabungan yang banyak di pakari  oleh  masyarakat  indonesia.tabungan  ini  populer  karna pengajuannnya cepat dan mudah.
b. Tabungan  berjangkaTabungan  berjangka  disediakan  tabungan tertentu  yang  dalam  pengambilannya  sesuai  waktu  yang  di tentukan.
c. Tabungan Haji
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
Tabungan  haji  adalah  jenis  tabungan  yang  diberikan  yang diberikan  oleh  tabungan  bank  untuk  memudahkan  nasabahnya melaksanakan ibadah haji.
d. Tabungan investasi
Tabungan  ini  diperuntukkan  untuk  para  broker  yang  membeli saham dan menyimpan laba dalam transaksi.
e. Tabungan anak
Tabungan  anak  merupakan  tabungan  yang  diperuntukkan  untuk anak agar belajar berhemat.
f. Tabungan giro
adalah  tabungan  khusus  untuk  transaksi  bisnis  dan  diperuntukkan
bagi perusahaan.
g. Tabungan mata uang asing
Tabungan  ini  dapat  disebut  juga  dengan  investasi  karna  saat  terjadi kenaikan  nilai  mata  uang  kita  akan  mendapat  dari  investasi  ini.(Kompas, 2020)
Pengertian Qardh
Kata qardh berasal dari bahasa Arab qirad yang memiliki arti „memotong‟. qardh merupakan  pemotongan  sebagian  kekayaan peminjam  ( lender )  dengan  memberikan  pinjaman  ( loan )  kepada penerima pinjaman ( borrower). ( Sutan Remy Sjahdeini,2014)
pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang digunakan untuk transaksi pinjaman tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan  uang  tunai  dari  pemilik  dana  (dalam  hal  ini  bank)  dan hanya  wajib  mengembalikan  pokok  utang  pada  waktu  yang  telah  di tentukan.( Ascarya, 2012)
Para  Golongan  Hanafiyah  memiliki  pendapat  bahwa qardh adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut  mengembalikan  dengan  nilai  yang  sama.  Para  Golongan Syafi‟iyah menyatakan bahwa qardh adalah kepemilikan sesuatu benda atas dasar dikembalikan dalam nilai yang sama. Hanabilah menyatakan bahwa qardh adalah  menyerahkan  harta  kepada  orang  yang memanfaatkan  dengan  ketentuan    mengembalikan  gantinya.  Sayyid Sabiq  menjelaskan qardh adalah  harta  yang  diberikan  kepada  yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika  orang  yang  berhutang  mampu  membayar.  Jelasnya, qardh atau utang  piutang  adalah  akad    antara  dua  pihak,  satu  pihak  menyerahkan hartanya  kepada  pihak  yang  lain  dengan  ketentuan  pihak  yang
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
menerima  harta  mengembalikan  kepada  pemiliknya  dengan  nilai  yang sama.

## Dasar Hukum Qardh
Utang-piutag dalam islam di perbolehkan berdasarkan al-Quran, al-hadits maupun ijma‟ sebagai berikut:
1) Landasan al-Quran
QS. al-Baqarah [2] ayat 245:
ب ٗفبَع ۡظَأ ٓۥَُّن ۥَُّفِع ََٰعُيَف بَُٗسَح بًظ ۡسَق َ َّللَّٱ  ُض ِسۡقُي ٌِرَّنٱ اَذ ٍَّي ٌَىُعَج ۡسُت ِّ ۡيَنِإ َو ُػُ  صۡبَي َو  ُطِبۡقَي ُ َّللَّٱ َو ٗۚٗة َسيِثَك “Barang  siapa  meminjami  Allah  dengan  pinjaman  yang  baik maka  Allah  melipatgandakan  ganti kepadanya  dengan  banyak.  Allah menahan  dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nyalah  kamu dikembalikan”.
QS. al-Maidah [5] ayat 2:
َس ۡهَّشنٱ  َلَ َو  ِ َّللَّٱ  َسِئََٰٓعَش  ْاىُّه ِحُت  َلَ  ْاىَُُياَء  ٍَيِرَّنٱ  بَهُّيَأََٰٓي َلَ َو  َوا َسَحۡنٱ
َوا َسَحۡنٱ  َتۡيَبۡنٱ  ٍَيِّيٓاَء  ٓ َلَ َو  َدِئ ََٰٓهَقۡنٱ  َلَ َو  ٌَۡدَهۡنٱ َلَ َو ْٗۚاوُدبَط ۡصٱَف  ۡىُتۡهَهَح اَذِإ َو ٗۚبَٗ ََٰى ۡظ ِز َو  ۡىِهِّب َّز ٍِّي  ٗلٗ ۡعَف  ٌَىُغَتۡبَي ٍََش  ۡىُكََُّي ِس ۡجَي ٌَأ  ِوا َسَحۡنٱ ِد ِج ۡسًَۡنٱ ٍَِع  ۡىُكوُّدَص ٌَأ  ٍو ۡىَق ٌُا َٔ  ٔ َت َو  ْْۘاوُدَتۡعَت ِىۡثِ ۡلۡٱ ًَهَع ْاىَُ َوبَعَت  َلَ َو  َٰٰۖي َىۡقَّتنٱ َو  ِّسِبۡنٱ ًَهَع ْاىَُ َوبَع ِةبَقِعۡنٱ ُديِدَش َ َّللَّٱ ٌَِّإ َٰۖ َّللَّٱ ْاىُقَّتٱ َو  ٌِٗۚ ََٰوۡدُعۡنٱ َو
“  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar syi'ar-syi'ar  Allah,  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang- binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang mengunjungi  Baitullah  sedang  mereka  mencari  kurnia  dan  keridhaan dari  Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji, maka  bolehlah  berburu.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencian(mu) kepada  sesuatu  kaum  karena  mereka  menghalang-halangi  kamu  dari Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat  aniaya  (kepada  mereka).  Dan tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat siksa-Nya.”
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
Ayat-ayat  diatas  berisi  tentang    anjuran  untuk  memberikan pinjaman  atau  Qardh  kepada  orang  yang  membutuhkan,  sebagaimana imbalannya  dilipatgandakan oleh Āllah SWT.
Dari orang yang memberikan hutang atau muqridh. Didalam Islam menganjurkan  umatnya  untuk  membantu  kepada  sesama  yang membutuhkan  dengan  cara  memberi  pinjaman  atau  utang.  Dari pandangan muqtaridh, utang  merupakan  sesuatu    perbuatan  yang dilarang,  tetapi    diperbolehkan  dikarenakan  orang  yang  berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang  yang diutangnya untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  ia  akan mengembalikannya sama dengan jumlah seperti yang diterimanya
Landasan Hadis Ibnu Mas‟ud:
: ل بق ىّهس و ّيهعا  ّللَّ ا ًَّهَص ًَِّبَُنا ٌََّأ ٍد  ْىُعْسَي ٍِْبا ٍَِع  َو َدَصَك ٌَ بَك ٍِْيَت  َّسَي بًظ  ْسَق بًًِهْسُي  ُض  ِسْقُي  ٍىِهْسُي  ٍِْي بَي )ّج بي ٍب ا ِا و ز( ًة  َّسَي بَهِتَق  “  Diriwayatkan  dari  ibnu  mas’ud  sesungguhnya  Nabi Saw,  berkata: Tidaklah  seorang  Muslim  menghutangkan  hartanya  kepada  Muslim  lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah. (HR. Ibnu Majah)
Dari  hadits  tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa qardh  atau pinjaman adalah sesuatu  perbuatan yang direkomendasikan, yang dijamin Allah  diberi  imbalan.  Dalam  hadits  menjelaskan  bahwasannya memberikan  utang  atau  pinjaman  dua  kali  nilainya  sama  dengan  sekali memberi  sedekah.  hal  dapat  diartikan  bahwa qardh merupakan  perbuatan yang  yang  baik  karna  membantu  antara  orang  yang  kelebihan  dana  dan orang  yang  orang  yang  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi kehidupannya .
3) Ijma‟ para Ulama
Para  Ulama  telah  Ijma‟  tentang  kebolehan  utang  piutang.  bagi orang  yang  memberikan  utang  adalah  sunnah  sedangkan  hukum  qardh bagi yang berhutang bersifat mubah. ( Rozalinda, 2016)

## Rukun Qardh
a. Dua  orang  atau  pihak  sebagai muqrud  atau  orang  yang  hendak memberikan hutang dan muqtarid atau pihak yang akan berhutang.
b. Barang yang akan dipinjamkan.
c. Ijab dan kabul.

## Syarat Qardh
a. Kerelaan antara kedua belah pihak.
b. Dana berasal dari harta yang halal.
c. Syarat dihitung ( addiyat ).( Sutan Remy Sjahdeini,2014)
Ketentuan Hukum dalam Akad Qardh
Beberapa ketentuan hukum dalam akad qardh adalah sebagai berikut:
1. Tidak boleh ada tambahan
Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al-qardh , dinyatakan bahwasannya  “Nasabah al-qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok yang diterima pada waktu yang tealah disepakati bersama”.37 Nasabah al- qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad.( Sutan Remy Sjahdeini,2014)
2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan.
Atas  keterlambatan  yang  benar-benar  disebabkan  ketidak mampuan  nasabah,  ada  dua  sikap  yang  harus  diputuskan  oleh  pihak kreditur:
a) Memperpanjang jangka waktu pengenbalian, atau
b) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.
Keputusan  pemberian  sanksi  keterlambatan  pelunasan  hanya diberlakukan  terhadap  nasabah  mampu  dan  sengaja  bersikap  tidak amanah.  Sanksi  tersebut  bisa  berupa  penjualan  barang  jaminan  dan  bisa juga berupa denda.( Ghufron Ajib,2016)
3. Jaminan
Menurut  prinsip  syariah  tidak  dilarang  bagi  kreditur  untuk meminta  jaminan  dari  debitur,  yaitu  jaminan  atas  pengembalian  atau pelunasan  pinjaman  kreditur  kepada  debitur.  Sesuai  prinsip  syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) marhun , baik milik debitur sendiri  maupun  pihak  ketiga.  Dapat  pula  jaminan  tersebut  merupakan penjaminan/penanggungan  ( quarantee )  yang  diberikan  oleh  seorang penjamin/  penanggung  (guarantor)  baik  penjamin  orang  perseorangan/ individu maupun penjamin korporasi.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615

## Pendapat Para Ulama Tentang Bunga
Para  ulama  kontemporer  berbeda  pendapat  tentang  hukum  bunga bank.  Pertama,  ulama  yang  terdiri  dari  Yusuf  Qaradhawi,  Mutawalli Sya‟rawi,  Abu  Zahrah,  dan  Muhammad  al-Ghazali,  menyatakan  bahwa bunga  bank  hukumnya  haram,  karena  termasuk  riba.  Pendapat  ini  berasal dari forum ulama Islam, meliputi: Majma‟ al-Fiqh al-Islamy, Majma‟  Fiqh Rabithah al-„Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pedoman  dalil  diharamkannya  riba  adalah  dalam  Al-Qur‟an  Surat  al- Baqarah ayat 275:
بَب ِّسنا َو َّسَح َو َعْيَبْنا ُ َّاللَّ َّمَحَأ َو ”Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba.”
Kedua,  Ulama  kontemporer  yanf  terdiri  dari,  Syekh  Ali  Jum‟ah, Muhammad  Abduh,  Abdul  Wahab  Khalaf,  Muhammad  Sayyid  Thanthawi, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Majma‟ al-Buhus al- Islamiyyah  yang  ditetapkan  tanggal  23  Ramadhan  1423  H,  atau  dalam masehi tanggal 28 November 2002 .Mereka berpedoman pada firman Allah pada Surat an-Nisa‟ ayat :
ٌَىُكَت  ٌَْأ  َّلَِإ ِمِغبَبْنبِب ْىُكَُْيَب ْىُكَنا َىْيَأ اىُهُكْأَت  َلَ اىَُُيآ ٍَيِرَّنا بَهُّيَأبَي ْىُكُِْي  ٍضا َسَت  ٍَْع ًة َزبَجِت “
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara  yang  batil,  dengan  cara  riba.  Akan  tetapi,  Allah  menghalalkan  hal  itu jika  dilakukan  dengan  perniagaan  yang  berjalan  dengan  saling  ridho. Karenanya,  keridhaan  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi  untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan  dalam  Islam.Di  samping  itu, mereka  juga  beralasan  bahwa  jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun  tambahan  itu  tidak  disyaratkan  ketika  akad.  Akan  tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak  ada  beda  antara  bunga  bank  dan  tambahan  atas  pokok  pinjaman tersebut.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615

## Jenis Penelitian
Metode    Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan menggunakan metode kualitatatif. metode kualitatif berasal dari para ilmuan Antropologi  dan  Sosiologi.  Metode  kualitatif,  dipengaruhi  oleh  teori  kritis, tertatik   untuk mengetahui bagaimana orang membuat pilihan dan bertindak dalam  masyarakat.(  J.R  Raco,  2010)    sehingga  dalam  mengumpulkan informasi dapat menemukan jawaban atas permasalahannya.
Metode  penulisan  kualitatif  ini  dapat  menjelaskan    permasalahan atau  feomena  yang  terjadi  menurut  persepsi  dari  seseorang  ataupun kelompok  dengan  mendeskripsikan  kejadian  dengan  ketentuan  dan  yang dapat  di  tarik  benang  merahnya  melalui wawancara  di  sertai  hasil  analisis, dokumen, dan catatan-catatan yang dapat di simpulkan. (Asep, 2012) Yang nantinya  akan  penulis  lakukan  penelitian  pada  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Praktik  Tabungan  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) Di Kampung Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam observasi ini, penulis mengambil lokasi di  Kampung Wiantre Distrik  Skanto  Kabupaten  Keerom  dengan  target  anggota  Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)    .  Waktu  penelitian  tanggal  1  Februari hingga Akhir Maret tahun 2020.

## Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah merujuk pada responden, informan yang akan di  gali  datanya.  Maka  subyek  penelitian  ini  adalah  anggota  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). (Sugiono, 2013)
Objek  penelitian  merupakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tema yang  di  teliti.  Maka  obyek  yang  diteliti  tinjauan  hukum  islam  terhadap praktik  tabungan  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK).(  Muh. Fitrah, 2017)

## Sumber Data
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung dilapangan  oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  melalui  wawancara  dan observasi.
Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oeleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615

## Metode Pengumpulan Data
Wawancara  adalah  mengumpulkan  informasi  dengan  mengajukan pertanyaan dengan sistem tanya jawab. Metode ini dilakukan dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. pertanyaan harus menggunakan  bahasa  yang  baik  dan  tidak  menyinggung.  ( DR.J.R.  Raco ,2010)  pertanyaan  yang  diajukan  harus  menekankan  kepada  arti  agar penulis  tidak  bingung  menghadapi    kosa  kata  yang  tidak  baku  yang diucapkan  oleh  narasumber.  Peneliti  mengambil  sampel  sebanyak  15 informan  dari  anggota  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) untuk  diteliti.  Dengan  1    pakar  hukum  Islam  baik  dari  pemuka  agama ataupun dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua.
a. Observasi
Observasi  adalah  bagian  dari  pengumpulan  data,  observasi  berarti mengumpulkan  data  langsung  dari  lapangan.  data  yang  di  observasi berupa  gambaran  tentang  sikap,  kelakuan,  prilaku,  dan  tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. ( Muru Yusuf 2014)
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data dalam bentuk foto, video, catatan, surat berupa pernyataan yang bisa di gunakan sebagai informasi tambahan.
c. Trianggulasi
Teknik  trianggulasi  merupakan  cara  untuk  mendapatkan  akurasi  data dan informasi dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi,  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  dokumen  yang ada.Trianggulasi  merupakan  pendekatan  multimetode,  dilakukan peneliti  ketika  mengumpulkan  dan  menganalisis  data.  Pemikiran dasarnya bahwa fenomena penelitian dapat dipahami dengan baik dan diperoleh  tingkat  validitas  tinggi  jika  didekati  dari  berbagai  dimensi. ( Firdaus dan Fakhry Zamzam, 2016)

## Analisis Data
Tehnik  analisisi  data  menggunakan  tehnik  dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan menjadi beberapa bagian yaitu penguumpulan data, reduksi,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Tehnik  ini  juga menggunakan model “Analysis Interactive”.
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
Gambar 3. 1 Analisis Interaktif Model dari Miles dan Huberman
1. Proses  reduksi  data  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan  ,  pengabstrakan  ,  transformasi  data  yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data menurut Miles dan Hubberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinanadanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kagiatan menarik kesimpulan sebagai suatu konfigurasi yang utuh dengan meninjau catatan-catatan di lapangan.
Berdasarkan  gambar  diatas,  secara  umum  analisa  data  dalam  penelian  ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a) Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
b) Menelaah  kembali  catatan  hasil  pengamatan,  wawancara  dan  studi dokumentasi,  serta  memisahkan  data  yang  dianggap  penting  dan  tidak penting.
c) Mendeskripsikan  data  yang  telah  diklarifikasikan  dengan  memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
d) Membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian. ( Ilyas, 2018)
Penelitian  ini  menggunakan  pengamatan  dengan  strategi  pengamatan  Deskriptif dengan  menafsirkan,  memaparkan  dan  menganalisa  data  yang  ada.  ( Hadari Nawawi , 1991) Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengambil data dari kata-kata atau lisan dari informan sebagai sumber informasi untuk  memecahkan masalah peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Untuk bunga yang menyimpan uang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan pembagian  penyimpan  dana  mendapatkan  1,25  persen  dan  masuk  ke  kas  PKK sebesar  1,25  persen  dimana  dana  dari  bunga  tersebut  digunakan  untuk  kegiatan-
Koleksi Data Kesimpula n/verifikasi Reduksi Data Display/Penya jian Data
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
kegiatan  PKK  seperti  kegiatan  kesehatan  seperti  sosialisasi  kesehatan  dan  lomba senam,  kegiatan  pendidikan  membantu  sekolah  untuk  mengadakan  kegiatan lomba  atau  kegiatan  kerajinan  untuk  menambah  wawasan  anak-anak  sekolah khususnya  di  Sekolah  Dasar  yang  ada  di  Kampung  Wiantre  ini,  serta  kegiatan sosial  untuk  digunakan  kegiatan  dikampung  seperti  lomba  tumpeng,  serta  untuk kegiatan keagamaan seperti membantu membeli Iqra dan sebaginya.

## Pembahasan
Dalam  praktik  tabungan  PKK  yang  terdapat  di  Kampung  Wiantre  Distrik Skanto  Kabupaten  Keerom  terdapat  prktikdengan  ketentuan  praktik  yang dijalankan setiap nasabah  tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan peminjam  akan dikenakan  bunga  sebesar  2,5  persen.  Dimana  bunga  2,5  persen  tersebut  di  bagi dua  untuk  nasabah  dan  organisasi  kemasyarakatan  yaitu  PKK  di  Kampung Wiantre Distrik Skanto Kabupaten Keerom untuk dana sosial. Dengan ketentuan tersebut  maka  praktik  tersebut  tidak  masalah  di  pergunakan  karena  untuk kemaslahatan.
Gambar 4.2.1 Skema Tabungan
Keterangan:
1. Penabung mendatangi pengelola tabungan PKK.
2. Pengelola memberitahu tentang prosedur tabungan.
3. Dana dari nasabah di pinjamkan dengan bunga 2,5 persen. 4. Dari keuntungan bunga 2,5 persen dari jumlah tabungan tiap nasabah  dibagi  dua  antara  penabung  dan  pengelola  dana masing-masing mendapatkan bunga 1,25 persen. Dana yang masuk  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  tidak untuk pengelola melainkan masuk ke kas.
5. Dana penabung diambil kembali saat akhir tahun.
Menurut  penelitian  terdahulu  yang  berjudul  tinjauan  hukum  Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted‟ yang menyatakan  bahwa  dari  tinjauan  hukum  Islam,  maka  pelasanaan  mudharabah
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
pada  simpanan  berkah  discounted  di  BMT  tidak  sesuai.  Ketidaksesuaiannya terletak  pada  presentase  pada  jumlah  modal  yang  diberikan  oleh  anggota penabung,  proporsi  bagi  hasil  dihitung  hanya  dari  keuntungan,  tidak  termasuk modal. Namun jika dana tersebut untuk dana sosial maka tidak hara
Dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong  menolong    hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  yang  terdapat  pada  Al- Quran surat Al- Maidah : 2
ٌِ ََٰوۡدُعۡنٱ َو  ِىۡثِ ۡلۡٱ ًَهَع ْاىَُ َوبَعَت  َلَ َو  َٰٰۖي َىۡقَّتنٱ َو  ِّسِبۡنٱ ًَهَع ْاىَُ َوبَعَت َو
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
Dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  dianjurkan  untuk  saling  tolong menolong  dalam  hal  kebaikan,  khususnya  tolong  menolong  dalam  bermuamalah papda praktik simpan pinjam di dalam islam.
Menurut  ulama  kontemporer  terdapat  dua  pendapat  tentang  hukum bunga.  Dari  kalangan  ulama  pertama  yang  terdiri  dari  Yusuf  Qharfdawi, Mutawalli Sya‟rawi, Abu Zahrah dan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa riba. Sedangkan menurut ulama kontemporer yang kadua yang terdiri dari Syekh Ali  Jum‟ah,  Muhammad  Abduh,  Abdul  Wahab  Khalaf,  Muhammad  Sayyid Yhanthawi dan Mahmud Syaltut menyatakan bunga boleh dan bukan Riba.
Pada  Munas  „Alim  Ulama  NU  yang  dilakukan  di  lampung  tahun  1992 terdapat  tiga  pendapat  yang  pertama  menyatakan  bunga  sama  dengan  riba  jadi hukumnya  haram,  pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  bung  tidak  sama  dengan riba jadi hukumnya adalah boleh, pendapat ketiga menyatakan bahwa bunga bank syubhat.  Namun  pada  pertemuan  tersebut  masih  diperlukan  solusi  yang  sesuai dengan hukum Islam.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam menentukan  bunga  merupakan  masalah  keyakinan.  Ada  sebagian  ulama  yang mengatakan  riba  dan  ada  yang  membolehkannya.  Dalam  masalah  keyakinan  ini kita dibolehkan memilih pendapat yang sesuai dengan keyakinan hati.

## KESIMPULAN
Dalam praktik tabungan PKK  yang terdapat di Kampung  Wiantre  Distrik Skanto  Kabupaten  Keerom  dengan  ketentuan  praktik  yang  dijalankan  setiap nasabah  tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan peminjam  akan dikenakan bunga sebesar 2,5 persen. Dimana bunga 2,5 persen tersebut di bagi dua untuk nasabah
El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1 Desember 2020 E-ISSN: 2722-5615
dan  organisasi  kemasyarakatan  yaitu  PKK  di  Kampung  Wiantre  Distrik  Skanto Kabupaten  Keerom  untuk  dana  sosial.  Dengan  ketentuan  tersebut  maka  praktik tersebut tidak masalah di pergunakan karena untuk kemaslahatan.
Dalam hukum islam kegiatan tabungan tabungan  yang terdapat bunga ada beberapa  ulama  yang  mengatakan  bunga  itu  sama  dengan  riba  jadi  hukumnya haram  sedang  ulama  lainnya  mengatakan  bahwa  bunga  itu  berbeda  dengan  riba jadi  diperbolehkan.  Praktik  tabungan  Pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga (PKK) diperbolehkan hal ini dilandasi oleh Al-Quran surat Al-Maidah : 2, bahwa dalam  kegiatan  menabung  terdapat  kegiatan  saling  tolong  menolong  sehingga membantu dalam kemaslahatan bersama.

## SARAN
Untuk  Masyarakat  Hendaknya  bersikap  peduli  terhadap  keberadaan tabungan  yang berbasis bagi hasil yang tidak menggunakan sistem bunga. Untuk Pemerintah hendaknya mendukung pihak-pihak yang ingin mengembangkan unit- unit  syariah  yang  dapat  membantu  meringankan  perekonomian  masyarakat sekitar.  Untuk  akademisi  sebagai  referensi  di  dunia  akademik  untuk  penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan topik fikih muamalah.

## DAFTAR REFERENSI
Nawawi,  Hadari.  (1991) Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press.
Soemitra Andri. (2009) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .Jakarta:Kencana.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2007) Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Utama Grafiti.
Rozalinda,  (2016) Fikih  Ekonomi  Syariah:  Prinsip  dan  Implementasinya  pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Press.
Sugiono, (2013) Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta:Bandung.
Yusuf, Muru. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan Jakarta:Kencana.
Rachmadi, Usman, S.H., M.H.. Produk dan Akad Perbankan Syariah di
Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001Rachmadi.  (2001). Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Zamzam dan Firdaus. (2018) Aplikasi Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Deepublish.
Lerviana S. (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Nursiti. (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Karsi. (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Subur. (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Marsiah. (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Endang Puwanti, (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Suwarni, (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Sulastri, (2020, Maret 26). Wawancara Pribadi.
Mahfudz Mudhor, (2020, Maret 29). Wawancara Pribadi.