Volume 18 Nomor 1, April 2018, 59-72
E-ISSN: 2580-7110
aintis
Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar
Rona Muliana 1 , Puji Astuti 2 , Akmal Fadli 3
1,2,3 Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru 28284

## Abstrak
Pusat-pusat  pelayanan  merupakan  suatu  aglomerasi  dari  berbagai  kegiatan  atau  aktivitas  serta  aglomerasi  dari berbagai  prasarana  dan  sarana  yang  dapat  menunjang  pertumbuhan  dan  perkembangan  wilayah.  Pembangunan pusat-pusat  pelayanan  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  juga  diharapkan  mampu  mendukung pengembangan  wilayah.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  mengidentifikasi  struktur  pusat-pusat pelayanan  di  Kabupaten  Kampar  berdasarkan  RTRW  Kabupaten  Kampar;  (2)  mengidentifikasi  struktur  pusat- pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar  berdasarkan  analisis  skalogram  dan  indeks  sentralitas;  (3)  menyusun rekomendasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar.
Metode  penelitian  adalah  deduktif  kuantitatif  dengan  menggunakan  analisis  skalogram  dan  indeks  sentralitas. Hasil penelitian menunjukkan Dari draft RTRW Kabupaten Kampar dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas terdapat perbedaan struktur pusat-pusat pelayanan.
Dari analisis skalogram dan indeks sentralitas tidak terdapat hirarki II dan hirarki III sehingga terjadi pemusatan fasilitas pada hirarki 1 yakni Kota Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten. Setelah dibandingkan struktur pusat- pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar  berdasarkan  draft  RTRW  dengan  analisis  skalogram  dan  indeks sentralitas,  maka  direkomendasikan  struktur  pusat-pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar  terdiri  dari  5  hirarki yaitu  hirarki  I  berada  di  Kecamatan  Bangkinang  Kota,  hirarki  II  berada  di  Kecamatan  Tapung,  Kampar  Kiri, Siak Hulu, dan Tapung Hulu, hirarki III berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kampar Kiri Hilir, dan XIII Koto Kampar,  hirarki  IV  berada  di  Kecamatan  Bangkinang,  Gunung  Sahilan,  Perhentian  Raja,  Salo,  dan  Kampar, hirarki V berada di Kecamatan Kampar Kiri  Tengah, Rumbio Jaya, Kuok, Kampar Timur, Koto Kampar Hulu, Tambang, Kampar Utara, dan Kampar Kiri Hulu.
Kata-kata kunci : Pusat-Pusat Pelayanan, Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas

## I. PENDAHULUAN
Pusat  pelayanan  atau  lebih  dikenal dengan central  place menurut  Christaller (1933) dalam Pane (2013) merupakan kota- kota yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk  suatu  hirarki  berdasarkan  jarak dan  ambang  batas  penduduk.  Pembagian hirarki  pelayanan  tersebut,  mengakibatkan suatu kota (dengan hirarki pelayanan paling tinggi)  secara  alami  memiliki  potensi  daya tarik yang besar dan berpengaruh besar bagi daerah-daerah  yang  kekuatannya  lebih kecil,  dimana  kota  tersebut  mempunyai kemampuan  menarik  potensi,  sumber  daya dari daerah lain dan kota di bawahnya. Jadi pusat-pusat  pelayanan  merupakan  suatu aglomerasi  dari  berbagai  kegiatan  atau aktivitas  serta  aglomerasi  dari  berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
Pengembangan  wilayah  dilakukan bertujuan untuk mempercepat perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu  wilayah.Kesenjangan  wilayah  atau yang  disebut  dengan  ketimpangan  wilayah merupakan  fenomena  perbedaan  antar wilayah dikarenakan ketidakmerataan pembangunan  antar  wilayah.  Salah  satu cara  yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan. Kabupaten Kampar merupakan
salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki wilayah administrasi yaitu 11.289,28  km 2 ,  dengan  jumlah  kecamatan sebanyak  21  kecamatan  yang  memiliki kondisi  alam  dan  kondisi  sosial  yang bervariasi.  Ibu  Kota  Kabupaten  Kampar terletak  di  Kecamatan  Bangkinang  yang sekaligus berperan sebagai pusat pelayanan dengan  ketersediaan  berbagai  fasilitas pelayanan sosial ekonomi.
Kabupaten  Kampar  tidak  terlepas dari masalah pengembangan wilayah terutama  yang  berkaitan  dengan  pusat pelayanan.  Permasalahan  umum  yang terjadi  terkait  pusat  pelayanan  adalah persebaran  fasilitas  tidak  merata  dan
tingginya  konsentrasi  fasilitas  pelayanan  di wilayah  tertentu  yang  pada  umumnya adalah  wilayah  pusat.  Kecenderungan pembangunan wilayah yang dikonsentrasikan  hanya  pada  pusat  dan mengabaikan  peranan  dari hinterland akan memperjelas  kesenjangan  antar  wilayah. Kesenjangan  pembangunan  di  Kabupaten Kampar  terjadi  antara  kawasan  utara, tengah dan selatan (draft RTRW Kabupaten Kampar,  2010).  Berdasarkan  permasalahan ini  perlu  untuk  mengkaji  kembali  struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar.
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah:  (1)  mengidentifikasi  struktur  pusat- pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar berdasarkan RTRW Kabupaten Kampar; (2) mengidentifikasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar berdasarkan  analisis  skalogram  dan  indeks sentralitas;  (3)  menyusun  rekomendasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pusat  pelayanan  merupakan  titik- titik  pertumbuhan  yang  terjadi  di  beberapa tempat tertentu saja karena adanya kekuatan penggerak  pembangunan,  dimana  kekuatan tersebut dapat merangsang kegiatan- kegiatan  lainnya  untuk tumbuh  dan berkembang.  Kegiatan-kegiatan  tersebut mempunyai kecendrungan untuk
mengelompok  membentuk  suatu  kesatuan yang  pada  akhirnya  menjadi  pusat  dari kegiatan atau disebut sebagai pusat pelayanan.  Jadi  pusat-pusat  pelayanan merupakan  suatu  aglomerasi  dari  berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai  prasarana  dan  sarana  yang  dapat menunjang
pertumbuhan dan
perkembangan wilayah (Pane, 2013).
Pusat  Pelayanan  atau  pusat  wilayah dimaksudkan sebagai bagian dari kehidupan yang  mempunyai  fungsi  pelayanan,  yang berarti  jasa  dari  pusa  tpelayanan  sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pusat pelayanan merupakan tempat yang berguna sebagai  basis  aktivitas  penduduk  dalam memperoleh barang dan jasa untuk
memenuhi  kebutuhannya,  fasilitas-  fasilitas pelayanan  yang  dibutuhkan  terkonsentrasi di  tempat  tersebut  (Parera,  2004  dalam Nirwani, 2014).
Perkembangan  tiap  jenis  pusat pelayanan  sangat  bergantung  pada  jumlah penduduk  yang  melayani  dan  dilayani. Peningkatan  jumlah  penduduk  biasanya disertai  dengan  peningkatan  kemampuan untuk  melayani  sehingga  menimbulkan adanya tingkatan-tingkatan diantara
permukiman dari wilayah yang
bersangkutan ( hierarchy of towns )
(Koestoer, 1995 dalam Nirwani, 2014).
Dalam Budiharsono (2001:137) dijelaskan  konsep  pusat  pelayanan  ditelaah dan  diadaptasi  dari  beberapa  teori  yang dikemukakan oleh:
a. Perroux tentang pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan dalam ruang ekonomi.
Dalam  teori  ini  dinyatakan  bahwa pembangunan  kota  atau  wilayah  di mana  pun  bukan  merupakan  suatu proses  yang  terjadi  secara  serentak, tetapi  mucul  di  tempat-tempat  tertentu dengan  kecepatan  dan  intensitas  yang berbeda-beda. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang
lebih rendah.Dengan kata lain, kutub pertumbuhan  dapat  memberikan  imbas (trickling  down  effect) bagi  wilayah atau daerah di sekitarnya.
b. Boudeville  tentang  kutub  pertumbuhan dan  pusat  pertumbuhan  dalam  dimensi geografis.
Menurut Boudeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan Bumi. Suatu  kota  atau  wilayah  kota  yang mempunyai  industri  populasi  yang kompleks,  dapat  dikatakan  sebagai pusat  pertumbuhan.  Industri  populasi
merupakan  industri  yang  mempunyai pengaruh  yang  besar  (baik  langsung maupun  tidak  langsung)  terhadap kegiatan lainnya.
c. Walter  Christaller  dan  August  Losch tentang  ukuran,  lokasi,  distribusi  dan pengelompokan kegiatan ekonomi.
Teori tempat sentral dikemukakan oleh
Walter  Christaller  pada  tahun  1933, seorang ahli geografi dari Jerman.Teori ini  didasarkan  pada  lokasi  dan  pola persebaran  permukiman  dalam  ruang. Dalam  suatu  ruang  kadang  ditemukan persebaran  pola  permukiman  desa  dan kota  yang  berbeda  ukuran  luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller  ini  diperkuat  oleh  pendapat
August  Losch  pada  tahun  1945, seorang ahli ekonomi Jerman. Keduanya berkesimpulan, bahwa carayang  baik  untuk  menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas  yang  dimaksud  pada  hierarki permukiman  yang  luasnya  meningkat dan  lokasinya  ada  pada  simpul-simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat  pada  tempat  sentral  yang memungkinkan  partisipasi  manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka  yang  terlibat  dalam  aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen  dari  barang-barang  yang dihasilkannya.
d. Gunnar Myrdal tentang spread- backwash effects pertumbuhan ekonomi dalam tata ruang. Menurut Gunnar Myrdal dalam teorinya,  jika  dilakukan  pembangunan ekonomi  dalam  suatu  negara,  akan muncul  2  faktor,  yaitu  pertama  : memperburuk  keadaan  ekonomi  bagi daerah  miskin  yang  disebut  dengan backwash effects dan kedua : mendorong  daerah  miskin  menjadi lebih  maju    disebut  dengan spread effects/trickle-down effects . Pembangunan  ekonomi  menghasilkan suatu  proses  sebab-menyebab  sirkuler yang  membuat  si  kaya  mendapat keuntungan  semakin  banyak,  dan
mereka  yang  tertinggal  di  belakang menjadi  semakin  terhambat.  Dampak balik (backwash  effects) cenderung membesar  dan  dampak  sebar (spread
effects) cenderung  mengecil.  Secara kumulatif  kecenderungan  ini  semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan  regional  diantara  negara- negara terbelakang.
e. Hirschman  tentang trickling  down dan polarization  effects suatu  pertumbuhan ekonomi. Trickle down effects adalah perkembangan  meluasnya  pembagian pendapatan. Teori “trickle  down effects” dari  pola  pembangunan  yang diterapkan di wilayah miskin di negara berkembang  dirasa  tidak  berhasil memecahkan  masalah  pengangguran, kemiskinan dan pembagian pendapatan yang  tidak  merata,  baik  di  dalam negara  berkembang  masing  maupun antara  negara  maju  dengan  negara berkembang.
f. Hagerstestrand  dan  Pottier  tentang difusi  inovasi  dalam  tata  ruang  dan sumbu-sumbu pertumbuhan.
g. Galpindan Kolb tentang anatomi sosial dari  masyarakat  pertanian  (Roi  dan Patil, 1976 dalam Budiharsono, 2001).
Konsep pusat pelayanan mempunyai beberapa asumsi yaitu:
1) Penduduk didistribusikan pada beragam ukuran permukiman.
2) Penduduk  mempunyai  kebutuhan biofisik sama baiknya dengan kebutuhan sosial ekonomi.
3) Penduduk  menggunakan  sumber daya  alam  dan  manusia  seperti barang-  barang  dan  jasa  untuk kebutuhan mereka.
4) Penduduk  membentuk  permukiman dalam  bentuk  rumah,  dusun  kecil, desa  dan  kota  serta  meneruskan untuk tinggal bersama selama sumber  daya  mencukupi  kebutuhan mereka.
5) Penduduk  menggunakan  sumber daya  untuk  kebutuhan  dasar  yang dibatasi atau keinginan yang
terbatas.
6) Penduduk  berpindah  ke  tempat  lain (migrasi)  untuk  mencari  barang- barang  dan  jasa  yang  tidak  mereka dapatkan di permukiman mereka. Suatu ciri umum dari daerah-daerah nodal adalah bahwa penduduk kota tidaklah tersebar  secara  merata  diantara  pusat-pusat yang sama besarnya tetapi tersebar diantara pusat-pusat  yang  besarnya  berbeda-beda yang  secara  keseluruhan  membentuk  suatu hirarki  perkotaan  (Harry  W,  1991  dalam Pane, 2013).
Pusat dan daerah belakang (hinterland) dalam  suatu  wilayah  nodal mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik  dan  mempunyai  fungsi  yang spesifik  sehingga  keduanya  tergantung secara internal. Fungsi dari pusat antaralain adalah sebagai berikut:
1) Sebagai pusat permukiman,
2) Pusat pelayanan,
3) Pusat industri,  dan
4) Pusat perdagangan bahan mentah.
Fungsi  daerah  belakang  adalah  sebagai berikut:
1) Sebagai penyedia bahan mentah dan sumber daya  dasar,
2) Daerah  pemasaran  barang-barang industri,
3) Pusat kegiatan pertanian.
Perkembangan  suatu  pusat  sangat tergantung  pada  perkembangan  daerah belakang atau sebaliknya(Budiharsono, 2001: 137).
Faktor-  faktor  yang  menyebabkan timbulnya  pusat-pusat  wilayah  sebagai berikut:
a. Faktor lokasi ekonomi Menjelaskan  letak  suatu  wilayah yang  strategis  menyebabkan  suatu wilayah dapat menjadi suatu pusat.
b. Faktor ketersediaan sumber daya Menjelaskan  bahwa  ketersediaan sumber  daya  alam  pada  suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat.
c. Kekuatan aglomerasi
Kekuatan  aglomerasi  terjadi  karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan  ekonomi  sejenis  untuk
mengelompok  pada  suatu  lokasi karena  adanya  sesuatu  keuntungan.
Selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat   wilayah. d. Faktor investasi pemerintah Ketiga  faktor  diatas  menyebabkan timbulnya pusat-pusat wilayah secara  alamiah.Sedangkan  faktor investasi  pemerintah  merupakan sesuatu yang sengaja dibuat (artificial) .(Budiharsono, 2001: 138)
Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai  hierarki.  Hierarki  dari  suatu pusat  ditentukan  oleh  beberapa  faktor, yaitu:
1) Jumlah  penduduk  yang  bermukim pada wilayah pusat tersebut.
2) Jumlah  fasilitas  pelayanan  umum yang tersedia.
3) Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan umum  yang  tersedia.  (Budiharsono, 2001: 138) Budiharsono, (2001: 138)
menyebutkan  bahwasemakin  besar  jumlah penduduk  dan  semakin  banyak  jumlah fasilitas  serta  jumlah  jenis  fasilitas  pada suatu  pusat  maka  semakin  tinggi  pula hierarki dari pusat tersebut.Dalam mendapatkan  pelayanan  sederhana  seperti barang-  barang  kebutuhan  dasar,  seseorang dapat memperolehnya dari pusat-pusat yang berhierarki  rendah.Sedangkan  pelayanan- pelayanan yang lebih tinggi dapat diperoleh pada  wilayah  yang  berhierarki  tinggi. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat akan cenderung mengakibatkan pertambahan  jumlah  fasilitas  dan  jumlah jenis  fasilitas  yang  semakin  banyak  begitu juga sebaliknya.
Tujuan  diidentifikasinya  pusat  pelayanan adalah sebagai berikut:
1) Dapat mengetahui pusat-pusat pelayanan  dan  daerah  pelayanan
pada tingkat yang berbeda.
2) Penentuan dari fasilitas infrastruktur pokok untuk memuaskan kebutuhan beragam sektor dari penduduk, dan
3) Pengintegrasian atau
pengelompokan pelayanan pada
tingkat  wilayah  dan  hubungannya
dengan jaringan jalan (Budiharsono, 2001: 138).
Wilayah  pelayanan  suatu  pusat  dan wilayah  pelayanan  suatu  jenis  fasilitas pelayanan dipengaruhi:
a. Keadaaan  sarana  dan  prasarana transportasi.
b. Jumlah dan kapasitas sarana pelayanan umum perjumlah penduduk.
c. Jumlah dan kapasitas sarana pelayanan umum perluas areal. Pusat  pelayanan  merupakan  tempat yang  berfungsi  melayani  kebutuhan  akan fasilitas-fasilitas  sosial  ekonomi.  Menurut Muta’ali,  (2000:  14-16)  membagi  fasilitas sosial  ekonomi  menjadi:  (a)  Pelayanan sosial  dasar,  meliputi:  pendidikan,  dan kesehatan. (b) Pelayanan ekonomi,
meliputi: pasar, toko, reparasi, bank/lembaga  keuangan,  dan  koperasi.    (c) Pelayanan  pendukung  sosial  ekonomi, meliputi: kualitas jalan, dan kuantitas jalan. (d)  Administrasi  kelembagaan,  meliputi: LKMD,  Pegawai  kantorpemerintahan  dan instansi pemerintahan.

## III. METODE PENELITIAN
Paradigma  penelitian  yang  diacu dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma rasionalistik. Paradigma rasionalistik meyakini  bahwa  sumber  pengetahuan  yang dapat  dipercaya  adalah  akal,  dimana empiris  hanya  berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh dari akal.
Metode  penelitian  yang  diacu  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deduktif    kuantitatif.  Wilayah  studi  dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kampar.
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif  yang  digunakan  adalah  analisis skalogram dan indeks sentralitas.
IV. HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar Berdasarkan

## RTRW Kabupaten Kampar
Struktur  ruang  wilayah  kabupaten merupakan  kerangka  tata  ruang  wilayah
kabupaten  yang  tersusun  atas  konstelasi pusat-pusat  kegiatan  yang  berhierarki  satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana  wilayah  kabupaten  terutama jaringan  transportasi.  Struktur  pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar
berdasarkan  RTRW  Kabupaten  Kampar adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di
Kabupaten Kampar Berdasarkan RTRW Kabupaten Kampar No Ibukota Kecamatan/Kabupaten Hirarki Fungsi Fungsi Utama 1 Bangkinang PKW  Pemerintah Kabupaten  Perdagangan  & Jasa
 Pendidikan  Kesehatan  Kebudayaan  Pariwisata 2 Petapahan PKLp  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa
 Pendidikan  Kesehatan  Industri agro 3 Lipat Kain PKLp  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa
 Pendidikan  Kesehatan  Wisata  Kebudayaan 4 Kota Garo PPK  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan
 Kesehatan
 Fasilitas Transit 5 Sungai Pagar PPK  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan
 Kesehatan 6 Batu Bersurat PPK  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan  Kesehatan  Kebudayaan  Pariwisata 7 Gema PPL  Pemerintahan Kecamatan No Ibukota Kecamatan/Kabupaten Hirarki Fungsi Fungsi Utama  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan  Kesehatan  Pariwisata 8 Gunung Sahilan PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan  Kesehatan  Kebudayaan 9 Pantai Raja PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan 10 Tambang PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan  Permukiman perkotaan 11 Kuok PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan  Kebudayaan 12 Salo PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan 13 Sinama nenek PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan
 Industri agro  Pertambangan 14 Muara Uwai PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan
 Kebudayaan 15 Air Tiris PPL  Pemerintahan
No Ibukota Kecamatan/Kabupaten Hirarki Fungsi Fungsi Utama
Kecamatan
 Perdagangan  &
Jasa
 Pendidikan  Kesehatan 
Kebudayaan 16 Kampar PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan
 Kesehatan 17 Taratak PPL  Pemerintahan
Kecamatan
 Perdagangan  &
Jasa  Pendidikan  Kesehatan 18 Sawah PPL  Pemerintahan Kecamatan  Perdagangan  & Jasa  Pendidikan  Kesehatan
Sumber : Draft RTRW Kabupaten Kampar,
2010 Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Analisis skalogram digunakan untuk melakukan  analisis  kelengkapan  fungsi fasilitas pada suatu wilayah dengan metode menuliskan  ada  atau  tidaknya  (fasilitas sosial  ekonomi),  yaitu  dengan  mengisikan angka 1 bila fasilitas tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila fasilitas  tersebut  tidak  terdapat  di  suatu wilayah.  Selanjutnya  analisis skalogram dapat  dikembangkan  untuk  menentukan indek sentralias terbobot.
Analisis indeks sentralitas digunakan untuk melihat tingkat
keterpusatan fasilitas pelayanan, pada suatu wilayah, analisis ini tidah hanya berdasarkan  jumlah  fungsi  atau  fasilitas, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan  fungsi  atau  fasilitas  pelayanan, semakin  tinggi  nilai  sentralitasnya  maka semakin  tinggi  pula  hirarki  wilayah tersebut.
Adapun jenis fasilitas yang digunakan  dalam  analisis  skalogram  dan indeks sentralitas adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Jenis Fasilitas untuk Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas di Kabupaten Kampar No Fungsi Fasilitas Nama Fasilitas 1 Fasilitas Pendidikan - Taman Kanak- Kanak/TK
- Sekolah Dasar/SD
- Sekolah  Lanjutan Tingkat
Pertama/SLTP
- Sekolah  Lanjutan Tingkat
Atas/SLTA - Pergutuan Tinggi/PT 2 Fasilitas Kesehatan - Posyandu - Poliklinik
- Puskesmas
- Puskesmas Pembantu
- Dokter Praktek
- Rumah Sakit 3 Fasilitas Peribadatan - Musholla - Masjid - Gereja 4 Fasilitas Ekonomi - Pasar - Toko
- Warung/Kios
- KUD
- Bank Sumber : Hasil Analisis, 2017
Berdasarkan  analisis  skalogram  dan indeks  sentralitas  fasilitas  pendidikan, kesehatan,  peribadatan  dan  ekonomi  diatas menunjukkan kecamatan yang  berorde atau hirarki  I  adalah  Kecamatan  Bangkinang Kota, hirarki II dan III tidak ada kecamatan, hirarki  IV  terdiri  9  (sembilan)  kecamatan, sedangkan hirarki V terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan.  Untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada Tabel 3 Hasil Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar Menggunakan Analisis  Skalogram  dan  Indeks  Sentralitas berikut ini.
Tabel 3 Hasil Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar Menggunakan Analisis
Skalogram dan Indeks Sentralitas No Kecamatan Jumlah Jenis/Fungsi Fasilitas Indeks Sentralitas Hirarki 1 Bangkinang Kota 18 201 I 2 Siak Hulu 18 110 IV 3 Tapung Hulu 18 110 IV 4 Salo 16 99 IV 5 Kampar 16 95 IV 6 Tapung 17 90 IV 7 Tapung Hilir 17 90 IV 8 Bangkinang 17 90 IV 9 Gunung Sahilan 17 90 IV 10  Perhentan Raja 17 90 IV 11  Kampar Kiri Tengah 16 84 V 12  Rumbio Jaya 16 84 V 13  XIII Koto Kampar 16 81 V 14  Kuok 16 81 V 15  Kampar Timur 16 81 V 16  Koto Kampar Hulu 15 78 V 17  Kampar Kiri 15 75 V 18  Kampar Kiri Hilir 15 75 V 19  Tambang 15 75 V 20  Kampar Utara 13 62 V 21  Kampar Kiri Hulu 12 57 V Sumber : Hasil Analisis, 2017 Berdasarkan tabel diatas
teridentifikasi  bahwa,  hanya  terdapat  1 (satu)  kecamatan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  pusat  pelayananatau  secara  hirarki berada  pada  hirarki/orde  I  dengan  kategori nilai  indeks  sentralitas  sangat  tinggi menunjukkan ketersediaan dan keterpusatan fasilitas sosial ekonominya lebih tinggi dari kecamatan  lain.  Kecamatan  tersebut  ialah Kecamatan  Bangkinang  Kota,  hal  ini memperjelas  bahwa  konsentrasi  fasilitas pelayanan berada pada Ibu Kota Kabupaten Kampar.  Pada  orde/hirarki  ke  II  dan  III tidak  terdapat  kecamatan,  dapat  diartikan bahwa terjadi kesenjangan antara
Kecamatan Bangkinang Kota dengan kecamatan lain. Untuk itu perlunya memperkecil  kesenjangan  dengan  melihat kecamatan yang dapat diprioritaskan pengembangannya melalui percepatan pembangunan  terutama  fasilitas  sosial ekonomi.
Rekomendasi Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar
Jika  dilihat  berdasarkan  struktur ruang  Kabupaten  Kampar  yang  tertuang dalam  draft  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Kampar  Tahun  2010- 2030  terdapat  perbedaan  dengan  hasil analisis menggunakan skalogram dan indeks sentralitas.
Berikut perbandingan struktur pusat-pusat  pelayanan  berdasarkan  RTRW dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas:
Berdasarkan  tabel  perbandingan  antara RTRW  Kabupaten  Kampar  Tahun  2010- 2030  dengan  hasil  analisis  skalogram  dan indeks  sentralitas  menunjukkan  adanya perbedaan, untuk itu dilakukan penyesuaian antara  hasil  analisis  dengan  kebijakan RTRW  dalam  merekomendasikan  pusat- pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar. Kecamatan  Bangkinang  Kota  berada  pada
Hirarki  I  sebagai  pusat  pelayanan  skala regional.  Namun,  setiap  pusat  pelayanan mempunyai keterbatasan kemampuan untukmelayani  sejumlah  penduduk  tertentu dengan  wilayah  pelayanan  yang  tertentu pula, oleh karena itu selain pusat pelayanan diperlukan  pula  sub  pusat  yang  merupakan satu  kesatuan  sistem,  dengan  demikian maka  terwujud  pembagian  tugas  berikut wilayah pelayanannya.
Berdasarkan hasil analisis
skalogram  dan  indeks  sentralitas  diketahui hirarki  II  dan  III  tidak  terdapat  kecamatan, hal  ini  dapat  berarti  bahwa  terjadi ketimpangan atau kesenjangan antara Kecamatan  Bangkinang  Kota  sebagai  Ibu Kota Kabupaten Kampar dengan kecamatan lainnya, maka dilakukan penyesuaian
dengan kebijakan RTRW Kabupaten
Kampar.  Hirarki  II  sebagai  sub  pusat
pelayanan  di  Kabupaten  Kampar  maka direkomendasikan Kecamatan Tapung, Kecamatan  Kampar  Kiri,  Kecamatan  Siak hulu,  dan  Kecamatan  Tapung  Hulu.  Secara kebijakan dalam RTRW Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung dan Kecamatan Kampar  Kiri  difungsikan  untuk  melayani beberapa kecamatan, sedangkan Kecamatan Siak  Hulu  dan  Tapung  Hulu  dinilai  layak berdasarkan  analisis  skalogram  dengan memiliki  jenis  fungsi  fasilitas  18  unit  dari 19  unit  fasilitas  sosial  ekonomi  dan  nilai sentralitas masing-masing sebesar 110.
Hirarki
III direkomendasikan Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Kampar  Kiri  Hilir,  dan  Kecamatan  XIII
Koto  Kampar  dengan  fungsi  melayani kegiatan skala kecamatan atau desa,
kecamatan  tersebut  memiliki  posisi  yang strategis.  Kecamatan  Tapung  Hilir  berada dekat dengan akses jalan nasional Pekanbaru-Dumai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir  dilintasi  jalan  kolektor  primer  yang menhubungkan  Teluk  Kuantan  dengan Kota  Pekanbaru,  sedangkan  Kecamatan XIII  Koto  Kampar  merupakan  gerbang masuk  Provinsi  Riau  dari  arah  Sumatera Barat.  Karena  lokasi  yang  strategis  maka berpeluang untuk mengambil peran sebagai satelit  dari  kawasan  perkotaan  serta mengambil  peran  dalam  konstelasi  yang lebih  luas  bersifat  lintas  wilayah.  Pada hirarki  IV  terdiri  dari  5  (lima)  kecamatan, yaitu  Kecamatan  Bangkinang,  Kecamatan Gunung  Sahilan,  Kecamatan  Perhentian Raja,  Kecamatan  Salo,  dan  Kecamatan Kampar. Sedangkan pada hirarki V terdiri 8 (delapan)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Kampar  Kiri  Tengah,  Kecamatan  Rumbio Jaya, Kecamatan Kuok, Kecamatan Kampar Timur,  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu, Kecamatan  Tambang,  Kecamatan  Kampar Utara,  dan  Kecamatan  Kampar  Kiri Hulu.Kecamatan-kecamatan tersebut diarahkan  dan  dengan  sendirinya  menjadi pusat  pelayanan  lokal  untuk  melayani kecamatannya sendiri.
Dari  hasilpenggabungan  antara  kebijakan RTRW  dan  hasil  anlisis  skalogram  dan
indeks sentralitas maka dapat direkomendasikan  pusat pelayanan  di Kabupaten Kampar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 1.
Tabel 5 Rekomendasi Struktur Pusat-Pusat
Pelayanan di Kabupaten Kampar No Kecamatan Hirarki 1 Kec. Bangkinang Kota I 2 Kec. Tapung II 3 Kec. Kampar Kiri II 4 Kec. Siak Hulu II 5 Kec. Tapung Hulu II 6 Kec. Tapung Hilir III 7 Kec.  Kampar  Kiri Hilir III 8 Kec. XIII Koto Kampar III 9 Kec. Bangkinang IV 10 Kec. Gunung Sahilan IV 11  Kec. Perhentian Raja IV 12  Kec. Salo IV 13  Kec. Kampar IV 14 Kec.  Kampar  Kiri Tengah V 15  Kec. Rumbio Jaya V 16  Kec. Kuok V 17  Kec. Kampar Timur V 18  Kec.  Koto  Kampar V
Hulu 19 Kec. Tambang V 20 Kec. Kampar Utara V 21 Kec.  Kampar  Kiri Hulu V Sumber : Hasil Analisis, 2017

## V. SIMPULAN DAN SARAN
Dari draft RTRW Kabupaten
Kampar  dengan  hasil  analisis  skalogram dan  indeks  sentralitas  terdapat  perbedaan struktur pusat-pusat pelayanan. Dari analisis  skalogram  dan  indeks  sentralitas tidak  terdapat  hirarki  II  dan  hirarki  III sehingga  terjadi  pemusatan  fasilitas  pada hirarki  1  yakni  Kota  Bangkinang  sebagai ibukota Kabupaten.
Setelah  dibandingkan  struktur  pusat- pusat  pelayanan  di  Kabupaten  Kampar berdasarkan  draft  RTRW  dengan  analisis skalogram  dan  indeks  sentralitas,  maka direkomendasikan struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar terdiri dari 5  hirarki  yaitu  hirarki  I  berada  di Kecamatan  Bangkinang  Kota,  hirarki  II berada di Kecamatan Tapung, Kampar Kiri, Siak  Hulu,  dan  Tapung  Hulu,  hirarki  III berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kampar Kiri  Hilir,  dan  XIII  Koto  Kampar,  hirarki IV  berada  di  Kecamatan  Bangkinang, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, Salo, dan Kampar,  hirarki  V  berada  di  Kecamatan Kampar  Kiri  Tengah,  Rumbio  Jaya,  Kuok, Kampar  Timur,  Koto  Kampar  Hulu, Tambang, Kampar Utara, dan  Kampar Kiri Hulu.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, Urbanus M dan Socia Priwantoro.
Pengembangan Wilayah dan Otonomi  Daerah .  BPPT  press. Jakarta . 2002 Artiningsih,  Sri  Budi.  2006. Analisis  Daya Tarik  Dua  Pusat  Pelayanan  Dalam Pengembangan Sistem Perkotaan Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus:
Kota Kutoarjo Dan Kota Purworejo) .  Semarang  :  Universitas
Diponegoro.
Badan  Pusat  Statistik. Kabupaten  Kampar dalam  Angka  2016 .  Kampar  :  BPS.
Kecamatan Bangkinang dalam Angka  2016 .  Kampar  :  BPS. Kecamatan Bangkinang Kota dalam
Angka  2016 .  Kampar  :  BPS.
Kecamatan  Gunung  Sahilan  dalam
Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Kampar  dalam  Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Kampar  Kiri  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Kampar  Kiri  Hilir dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan Kampar KiriHulu dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Kampar  Kiri  Tengah dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Kampar  Timur  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Kampar  Utara  dalam
Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan Bangkinang dalam Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Kuok  dalam  Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Perhentian  Raja  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Rumbio  Jaya  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan Salo dalam Angka 2016 .
Kampar : BPS.
Kecamatan  Siak  Hulu  dalam  Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Tapung  dalam  Angka
2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  Tapung  Hilir  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS. Kecamatan  Tapung  Hulu  dalam Angka 2016 . Kampar : BPS.
Kecamatan  XIII  Koto  Kampar dalam Angka 2016 . Kampar : BPS.
Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik
Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir  dan  Lautan .  Jakarta  :  PT. Pradnya Paramita.
Gaffara,  Ghefra  Rizkan,  Ahmad  Fathu  dan
Fatih.  2015. Kajian  Skalogram
Guttman  Dan  Indeks  Sentralitas
Marshall  Untuk  Penentuan  Pusat- Pusat  Pelayanan  Wilayah  (Studi
Kasus: Kabupaten Simalungun, Provinsi  Sumatra  Utara) .  Kampus Terpadu, Sleman. Hariyanto, Asep. 2006. Percepatan Pengembangan  Wilayah  Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan  (WP)  Dan  Hirarki Kota-Kota (Studi Kasus : Kabupaten  Subang) .  Jurnal  PWK
Unisba. Bandung.
Muta’ali,  Lutfi.  2015. Teknik  Analisis Regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan . Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG). Pane,  Teguh  Achmad.  2013. Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan  di  Wilayah  Kabupaten Serdang Bedagai . Medan : Universitas Sumatera Utara.
Pramono,  Riska  Ayu.  2016. Analisis
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Ketimpangan  Wilayah  di  Provinsi Riau . Yogyakarta : Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas Gajah Mada.
Setiawan,  Didi,  Zainuddin  dan  Ulfa
Matoka.  2016. Analisis  Fungsi Pelayanan  Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe  Selatan .  Jurnal  Ekonomi
Vol.  1,  April  2016  Page  44-55.
Jurusan  Ilmu  Ekonomi,  Universitas Halu Oleo. Tarigan,  Robinson.  2015. Perencanaan
Pembangunan  Wilayah,  edisi  revisi.
Jakarta : Bumi Aksara. Viduri, Vika, Badjuri dan Andjar Widjajanti. 2015. Analisis Pengembangan Wilayah Kecamatan sebagai  Pusat  Pertumbuhan  dan Pusat  Pelayanan  di  Kabupaten
Banyuwangi dalam  Artikel  Ilmiah
Mahasiswa  2015.  Jurusan  Ilmu Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember (UNEJ).
This  is  an  open  access  article  which means  that  all  content  is  freely available without charge to the user or his/her  institution.  Jurnal  Saintis  allows  the  author(s)  to hold the copyright without restriction. The copyright in the text  of  individual  articles  (including  research  articles, opinion  articles,  and  abstracts)  is  the  property  of  their respective  authors  distributed  under  the  terms  of  the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and reproduction  in  any  medium.    Users  are  allowed  to  read, download,  copy,  distribute,  search,  or  link  to  full-text articles in this journal without asking by giving appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
Tabel 4 Perbandingan Hirarki Struktur Ruang RTRW dan Hasil Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Peneliti No RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2010-2030 No Hasil Analisis Hirarki Hirarki Fungsi Kecamatan Nilai Indeks Sentralitas Kecamatan 1 PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) – Kec. Bangkinang Kota 1 Nilai Indeks Sentralitas Sangat Tinggi – Kec. Bangkinang Kota I 2 PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) – Kec. Tapung – Kec. Kampar Kiri 2 Nilai Indeks Sentralitas Tinggi – II 3 PPK (Pusat Kegiatan Kawasan) – Kec. Tapung Hilir – Kec. Kampar Kiri Hilir – Kec. XIII Koto Kampar 3 Nilai Indeks Sentralitas Sedang – III 4 PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) – Kec. Kampar Kiri Hulu – Kec. Gunung Sahilah – Kec. Perhentian Raja – Kec. Kampar Kiri Tengah – Kec. Tambang – Kec. Kuok – Kec. Salo – Kec. Tapung Hulu – Kec. Bangkinang – Kec. Kampar – Kec. Kampar Timur – Kec. Rumbio Jaya – Kec. Kampar Utara 4 Nilai Indeks Sentralitas Rendah – Kec. Siak Hulu – Kec. Tapung Hulu – Kec. Tapung – Kec. Tapung Hilir – Kec. Bangkinang – Kec. Gunung Sahilan – Kec. Perhentian Raja – Kec. Salo – Kec. Kampar IV 5 Nilai Indeks Sentralitas Sangat Rendah – Kec. Kampar Kiri Tengah – Kec. Rumbio Jaya – Kec. Kuok – Kec. XIII Koto Kampar – Kec. Kampar Timur – Kec. Kampar Kiri – Kec. Koto Kampar Hulu – Kec. Kampar Kiri Hilir – Kec. Tambang – Kec. Kampar Utara – Kec. Kampar Kiri Hulu V
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Gambar 1 Rekomendasi Struktur Pusat-Pusat Pelayanan di  Kabupaten Kampar

## Halaman ini sengaja dikosongkan