Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2, No. 11, November 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Debby Ariyanto 1* , Sastro M. Wantu 2 , Yanti Aneta 3
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 1,2,3
Email: debbyariyanto@gmail.com 1 , sastrowantu@ung.ac.id 2 , yantianeta@ung.ac.id 3

## Artikel info
Artikel history:
Diterima : 28-10-2021
Diterima dalam bentuk revisi : 12-11-2021 Diterima untuk publish : 14-11-2021
Kata kunci: implementasi; program bantuan tunai non pangan; kecamatan kota barat
Keywords: implementation; non food cash aid program; kota barat sub-district

## Abstrak
Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Kota Barat dengan rumusan masalah:  Bagaimana  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  Program  Bantuan  Tunai Non  Pangan  di  Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo.  Metode  penelitian adalah  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  adalah tujuh  orang.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  triangulasi  data. Hasil penelitian menemukan variabel atau faktor keberhasilan implementasi kebijakan  pembangunan  penanaman  modal  di  Kecamatan  Kota  Barat  Kota Gorontalo.  Faktor  atau  variabel  yang  menentukan  implementasi  menurut Donald  Van  Matter dan  Carl  Van  Horn  adalah  Komunikasi,  Sumber  Daya, Disposisi, Struktur Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Ternyata semua faktor mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

## Abstract
This research took place in Kota Barat Sub-District with the formulation of the problem:  How  is  the Implementation  of the  Non-Cash Food Assistance Program  in  Kota  Barat  Sub-District,  Gorontalo  City  ?  The  aim  of  this research is to know and explain about the implementation of the Non Food Cash Aid Program in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City. The research method  is  a  qualitative.  Data  collection  techniques  used  interviews, observation, and documentation. The number of informants in this study was seven people. The data analysis technique is data triangulation. The results of  research  found  variables  or  factors  in  successful  implementation  of  the development policy of investment in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City. Factor or variables that determine the implementation according to Donald Van Matter and Carl Van Horn  is Communication, Resources, Disposition, Organizational Structure, and Economic, Social and Political Environment. Apparently  all  factors  effect  the  implementation  of  the  Non-Cash  Food Assistance Program in Kota Barat Sub-District, Gorontalo City.
Koresponden author: Debby Ariyanto Email: debbyariyanto@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021
Maret September Maret September Maret September Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 198.51 188.30 186.03 184.71 185.02 185.31 Persentase Penduduk Miskin (Persen) 16.81 15.83 15.52 15.31 15.22 15.59 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 316296.00 325129.00 333070.00 353109.00 368990.00 374843.00 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 3.06 3.02 2.65 2.61 2.67 2.86 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.75 0.83 0.64 0.56 0.65 0.79 Indikator Kemiskinan Perkotaan+Perdesaan 2018 2019 2020

## Pendahuluan
Kemiskinan  menjadi  salah  satu    masalah  yang  selalu  menjadi  persoalan  dibeberapa negara berkembang. Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah lama menjadi persoalan dan sampai dengan  saat  ini  belum  menunjukkan  tanda-tanda  yang  baik.  Jika  di  pandang  dari  aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya purchasing  power dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat  multidimensional. Pada bulan Maret  tahun 2018 BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82%, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95% juta orang ( Statistik , 2018).
Mengkaji lebih jauh tentang Indonesia, Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran termuda yang ada di Indonesia juga mengalami masalah dibidang ini. Kota Gorontalo sendiri adalah ibukota Provinsi Gorontalo yang secara resmi ditetapakan pada tanggal  16  Februari  2001  (UU  Nomor  38  Tahun  2000  Pasal  7)  ( Indonesia ,  2007).  Secara geografis,  Kota  Gorontalo  memiliki  luas  wilayah  66,25  km²  (0,55%  dari  luas  Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa berdasarkan data SP 2010 dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km² yang dikutip dalam  ( Holiangu , 2014). Berdasarkan data diatas,  Kota  Gorontalo  memiliki  karakteristik  yang  cukup  unik  jika  dibandingkan  dengan ibukota provinsi lain.
Sisi  pengurangan  kemiskinan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan,  data  Statistik Kesejahteraan Rakyat  Propinsi  Gorontalo  yang dipublikasikan BPS Provinsi  Gorontalo pada tahun  2019  menuturkan  bahwa  capaian  pembangunan  merupakan  sumber  data  utama  bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan.

## Tabel 1. Indikator Kemiskinan di Provinsi Gorontalo

## Sumber :  (BPS Gorontalo, 2021)
Berkaitan  dengan  data  BPS  Provinsi  Gorontalo  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 0,52 persen. Penduduk miskin  tahun  2018  sebanyak  188.300.000  jiwa  dengan  persentase  15,8  persen.  Tahun  2019 turun menjadi 184.710.000 jiwa dengan persentase 15,5 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2018 di Propinsi Gorontalo sebesar 3,02 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,83. Tahun  2019  indeks  kedalaman  kemiskinan  sebesar  2,61  dan  indeks  keparahan  kemiskinan sebesar  0,56.  Apabila  jarak  antara  indeks  kedalaman  kemiskinan  dan  indeks  keparahan kemiskinan semakin kecil dapat dikatakan perekonomian stabil ( BPS Gorontalo , 2021).
Uraian  diatas  juga  memberikan  makna  tersirat  bahwa  peran  pemerintah  dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan bantuan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012,
Sebenarnya, telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan,  diantaranya  Program  Pengembangan  Ekonomi Produktif  Masyarakat  Miskin,  Program  Kesejahteraan  Rakyat,  Program  Penanganan  Fakir Miskin, Program Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan  Dampak  Pembangunan  Provinsi,  Program  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  dan  masih banyak  lagi  program  yang  di  jalankan  pemerintah  Provinsi  Gorontalo  dalam  menanggulangi kemiskinan yang menyedot biaya yang mencapai milyaran rupiah.
Dibidang pangan sendiri, pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun  2019  Tentang  Penyaluran  Bnatuan  Pangan  Non  Tunai  (Hidayat,  Afifuddin,  &  Hayat, 2021). Pemberian bantuan ini telah dilakukan serentak sejak 2017 pada 44 kota di Indonesia menarik untuk  dianalisis  pengimplementasiannya  dari  berbagai  perspektif.  Terhitung  sejak program tersebut dilaksanakan serentak, Propinsi Gorontalo adalah salah satunya.
BPNT ini sendiri merupakan salah satu program bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di agen (yang ditunjuk oleh salah satu Bank Himbara).
Dibidang pangan sendiri, pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun  2019  Tentang  Penyaluran  Bnatuan  Pangan  Non  Tunai  ( Hidayat,  Afifuddin,  &  Hayat , 2021). Pemberian bantuan ini telah dilakukan serentak sejak 2017 pada 44 kota di Indonesia menarik untuk  dianalisis  pengimplementasiannya  dari  berbagai  perspektif.  Terhitung  sejak program  tersebut  dilaksanakan  serentak,  Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satunya.  BPNT  ini adalah  bantuan  pangan  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada  KPM  (Keluarga  Penerima Manfaat)  setiap  bulannya  melalui  Mekanisme  akun  Elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.
Jumlah proporsi masyarakat di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang menerima BPNT sekitar 1915 kepala keluarga. Di Kota Gorontalo sendiri pihak pemerintah terkait bekerja sama  dengan  agen  Brilink,  sehingga  untuk  lokasi  atau  tempat  pengambilan  bantuan  tersebut melalui semua agen/kios Brilink yang ada di seluruh Kecamtan Kota Barat Kota Gorontalo.Dari data  yang  dipaparkan  oleh  Koordinator  Daerah  Khusus  Pangan  dari  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masayarakat  Kota  Gorontalo  menunjukkan  bahwa  jumlah  KPM  (Keluarga Penerima  Manfaat)  yang  berada  di  Kecamatan  Kota  Barat,  Kota  Gorontalo  cenderung  lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Banyak hal yang melatarbalakangi hal ini, akan tetapi  faktor  luas  wilayah  dan  banyaknya  jumlah  penduduk  miskin  di  kecamatan  tersebut merupakan faktor utamanya.
Hal  serupa  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dimana  pihaknya mengaku bahwa Kecamatan Kota Barat memiliki jumlah penduduk tergolong “miskin” paling banyak  jika  dibandingkan  dengan  kecamatan  lainnya  di  Kota  Gorontalo.  Selain  itu  di kecamatan ini sering  terjadi masalah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan  pangan non
tunai. Kasus tumpang tindih data KPM, adanya penerima kartu ganda, hingga opnum agen yang mencari keuntungan pribadi menjadi beberapa masalah yang sering terjadi di Kecamatan Kota Barat  ini.  Hal  ini  secara  tersurat  mengindikasikan  proses  implementasi  penyaluran  Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan ini masih memerlukan perhatian oleh stakeholder .
Selain data observasi diatas, beberapa literatur terdahulu mengenai program BPNT ini menunjukkan hal yang seragam, yakni masih ada kekurangan dalam pengimplementasiannya. Akan tetapi yang paling menjadi perhatian peneliti adalah temuan dari Ishak Fadlurrohim, Soni Akhmad  Nulhaqim,  dan  Sri  Sulastri  (2017)  yang  menjelaskan  keberhasilan  BPNT  di  Kota Cimahi, Jawa Barat. Penelitian kualitataif ini  menunjukkan  hasil bahwa penyaluran program telah  mendukung  perilaku produktif  penerima  bantuan  serta  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan ( Fadlurrohim, Nulhaqim, & Sulastri, 2019).

## Metode Penelitian
Penelitian ini  penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara meneliti objek penelitian  kemudian  mengkaji  secara  keseluruhan  dan  mendalam.  Penelitian  ini  juga menggunakan  metode purposive  sampling ,  dengan  menyertakan  informan  kunci  yang ditetapkan  oleh  peneliti  yaitu  Koordinator  Daerah  Khusus  Pangan  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo.  Selain  itu,  perwakilan  dari  Bappeda  Kota Gorontalo,  Bidang  Kesra  di  Kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo, serta beberapa masyarakat yang bertindak sebagai KPM (Keluarga Peneriam Manfaat). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian  dengan  mengkaji  secara  keseluruhan  dan  mendalam  bukan  melihat  hubungan  dua variabel atau lebih ( Rahardjo , 2017).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode Purposive  sampling, dengan menyertakan informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Koordinator Daerah Khusus Pangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  Implementasi  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  datanya  menggunakan model Miles dan Huberman  ( Huberman & Miles , 2002) yang terdiri dari pengumpulan data, redukasi data, penyajian data.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Faktor Komunikasi
Definisi komunikasi dalam sebuah organisasi adalah proses kompleks. Dalam hal ini seseorang  bisa  saja  menahannya  atau  bahkan  menyebarluaskannya.  Sedangkan  sumber informasi  yang  berbeda  akan  memberikan interpretasi  yang  berbeda  pada  pihak  tertentu. Agar  tujuan  dari  sebuah  implementasi  dapat  berjalan  efektif,  piahk  yang  akan bertanggungjawab memberikan keputusan harus tahu apakah mereka (dalam hal ini personil lainnya) dapat merealisasikannya.
Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Analisis Dampak Penerapan Bantuan Pangan Non  Tunai  Sebagai  Pengganti  Rastra  dan  Evaluasi  Sistem  dan  Evaluasi  Sistem Pelaksanaannya di Kota Surakarta” yang dilakukan Lisa Kurniawati (2017) menghasilakn
temuan bahwa “jika dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal dikarenakan faktor komunikasi dari hulu ke hilir tidak sinkron sehingga data yang dihasilkan tidak berkualitas”.
Dari  penelitian  ini,  faktor  komunikasi  sangat  berpengaruh  terhadap  penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai  efektivitas  implementasi  kebijakan  publik.  Dengan  demikian,  penyebaran  isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.  Dalam  hal  ini,  media  komunikasi  yang  digunakan  untuk  menyebarluaskan  isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat  berperan. Berdasarkan bahasan tersebut, Kecamatan  Kota  Barat  sudah  terlaksana  tetapi  tidak  maksimal,  utamanya  disisi  waktu penyampaian  informasi  tentang  kebijakan  yang  akan  berlaku.  Komunikasi  yang  terjadi antara pembuat dan implementator kebijakan belum maksimal, sehingga ada kemungkinan untuk terdistorsi dan penyalahgunaan atau penyelewengan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan tersebut.
Harapannya ada sistem atau mekanisme komunikasi yang dibangun antara pembuat kebijakan  dan  implementator  kebijakan,  dan  mekanisme  harus  memuat  reward  dan punishment selanjutnya dilegalkan sehingga jika terjadi penyelewengan akan ada kejelasan sanksinya,  sebaliknya  jika  sesuai  dengan  mekanisme  tersebut  maka  akan  mendapatkan reward. Mekanisme reward dan punishment ditetapkan dalam suatu kebijakan berupa Surat Keputusan pimpinan daerah yang bersangkutan.

## 2. Faktor Sumber Daya
Berdasarkan hasil penelitian berjudul “2018. Analisis Korelasi  Program Bantuan Pangan  Non  Tunai  Terhadap  Pengeluaran  Konsumsi  Rumah  Tangga  Miskin”  yang dilakukan  oleh  Silvina  Maulidina  (2018)  menghasilkan  temuan  bahwa  “penyaluran program BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif dan efisien serta progresif dan sudah potensial dalam pemberdayaan KPM serta sustainable. Tetapi masih perlu pendampingan secara  intensif  berkelanjutan,  pementapan  proses  bisnis  secara  komprehensif,  dan pembangunan jejaring kerja.”
Mengenai  sumber  daya,  dalam  proses  penyaluran  BPNT  itu  dapat  disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa. Seperti contoh yakni Kios Delima yang ada di Kelurahan  Lekobalo.  Dimana  sebagian  KPM  menitipkan  kartu  BPNT  mereka  ke  Agen Brilink  Kios  Delima  tersebut.  Secara  tidak  langsung  hal  tersebut  dinyatakan  melanggar aturan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  agen.  Seharusnya  agen  tersebut melakukan koordinasi dan tidak mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain  Agen  yang  telah  direkomendasikan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Pihak  BRI,  ini membuktikan  bahwa  pendamping  tersebut  telah  melanggar  aturan  yang  ada  dan  tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.
Berdasarkan komponen dari teori Donald Van Matter dan Carl Van Horn tersebut, maka untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai  di  Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo berdasarkan  hasil  pantauan  penulis  dan indepth interview dengan informan penting, sudah dapat dikatakan ideal. Hal tersebut bisa dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala    Bidang  Kesra  di  Kelurahan  Molosipat  W.,
Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo  yang  menerangkan  bahwa  jumlah  personil  yang terlibat dalam BPNT saat ini sudah sangat pas dan ideal.
Sementara  dari  sisi  sumber  daya  anggaran,  program  Bantuan  Pangan  Non Tunai merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknik BPNT yang menerjemahkan bahwa bantuan sebesar Rp 200.000/ KPM/ bulan ini nantinya langsung masuk ke rekening KPM masing-masing, tanpa ada campur tangan instansi  terkait  di  level  bawahnya.  Hal  ini  mengindikasikan  hal  baik  dalam  rangka transparansi dan mengurangi adanya ketidakberesan yang diakrenakan opnum opnum nakal akibat perpanjangan tangan pendistribusian bantuan.

## 3. Faktor Sikap Pelaksana
Disposisi  merupakan  komitmen  dan  sikap  aparat  pelaksana  terhadap  program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila  pelaksana  memiliki  sikap  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Variabel  ini  menyangkut  masalah  persepsi-persepsi  pelaksana  dalam  yuridis  di mana  kebijakan  disampaikan.  Ada  tiga  unsur  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  dalam implementasi  kebijakan  yaitu  pemahaman,  respon  pelaksana  terhadap  implementasi  dan intensitas dari respon pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo disimpulkan bahwa dukungan atapun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari pelaksana atapun pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Kota Barat  Kota  Gorontalo.  Dalam  proses  penyaluran  BPNT  semua  pihak  ikut  serta  dalam memantau  berjalannya  proses  penyaluran  tersebut,  tidak  hanya  dari  Tim  Koordinator Daerah dari Dinas Sosial dan Pemerintah setempat saja tetapi juga karang taruna, TNI-AD dalam  hal  ini  adalah  BABINSA  dan  juga  dari  pihak  Kepolisian  yakni  BINMAS.  Semua pihak yang ada dilapangan itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

## 4. Faktor Struktur Birokrasi
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia  :  Analisis  Rumah  Tangga”  yang  dilakukan  oleh  Ayu  Setyo  Rini  dan  Lilik Sugiharti (2016) menghasilkan temuan bahwa “pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sejauh ini masih  belum ada struktur birokrasi  yang memadai, terutama di level  yang ada dibawah.  Oleh  akrena  itu  sangat  diperlukan  yang  namanya  pelatihan  manajerial  serta dukungan sarana dan prasarana serta SOP yang jelas dengan jobdesk masing-masing.”
Sementara pengimplementasian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, SOP  yang  tersedia  dari  hulur  ke  hilir  sudah  sangat  jelas  dan  baik,  hanya  saja  masih  ada person  yang  kurang  mengenal  jobdesk  mereka  masing-masing.  Hal  inilah  yang  menjadi salah satu penghambat keberlangsungan program BPNT di Kecamatan Kota Barat.
Lebih  mengkhawatirkan  lagi  ketika  data  hasil  wawancara  dengan  Koordinator Daerah  Khusus  Pangan  dari  Dinsos  Kota  Gorontalo  yang  menerangkan  bahwa  jumlah pendamping  (dalam  hal  ini  Koorda)  yang  tidak  didasarkan  pada  jumlah  penerima  KPM
yang  diampunya,  akan  tetapi  didasarkan  pada  demografis.  Hal  ini  secara  tiak  langsung memberatkan  tupoksi  koorda  yang  memiliki  area  cakupan  yang  begitu  luas  apalagi  jika kondisi demografisnya berpulau pulau. Sedangkan perihal insentif yang didapatpun dipukul rata.  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementrian  Sosial  seharusnya  mempertimbangkan perihal ini, karena struktur birokrasi yang timpang seperti ini pastinya akan mempengaruhi tingkat keefektifan distribusi BPNT.

## 5. Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Jika  dilihat  dari  segi  sosial  masyarakat  sangat  merespon  adanya  program  BPNT, mereka  sangat  mendukung  dengan  adanya  program  ini.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pencairan bahan. Akan tetapi  data yang peneliti dapatkan salah satu  informan dari Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo  juga  menegaskan  bahwa  secara sosial, BPNT berpengaruh terhadap kondisi psikis masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang mumpuni perihal pemberian BPNT ini. Pasalnya yang seharusnya program ini sebagai stimulasi  bagi  mereka  agar  bias  berkarya  lebih  baik  lagi,  tetapi  malah  menimbulkan kemalasan. Oleh karena itu pihak terkait perlu melakukan edukasi terkait dengan hal ini.
Sedangkan  dari  sisi  ekonomi,  program  BPNT  yang  telah  diimplementasikan  di Kecamatan  Kota  Barat  Kota  Gorontalo  ini  sangat  membantu  masyarakat  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  gizi  yang  outputnya  secara  lebih  jauh  tidak  hanya  mengentas kemiskinan tetapi juga fokus pada pencagahan stunting. Diharapkan dengan terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat, anntinay akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam bekarya lebih baik lagi.
Dan  yang  terakhir  dari  segi  politik,  program  BPNT  ini  terealisasi  pastinya dipengaruhi  oleh  politik  yang  sedang  berjalan  saat  ini.  Hasil  menunjukkan  bahwa  peran politik  tidak  hanya  berkaitan  dengan  salah  satu  atau  beberapa  aspek  saja,  akan  tetapi merasuk pada keseluruhan sendi kehidupan masyarakat. Sehingga jika politik ini berubah, maka secara tidak langsung akan mengubah ekonomi, sosial, keamanan suatu daerah. Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  ketiganya  akan  saling  mempengaruhi  dan  tidak  dapat dipisahkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan  tesis  ini,  sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  dan  dijelaskan  mengenai  Kebijakan Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dikaji dari faktor  determinan  Kebijakan  Pemberian  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ini, maka dari segi komunikasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  berkelanjutan.  Baik  melalui  whatsapp  group antar agen, pendamping, dan juga pihak kepentingan lainnya. Sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping  kepada  kelompok  sasaran  juga  sudah  dilakukan.  Sehingga  dapat  dikatakan komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di semua pihak sudah berjalan dengan  baik.  Sementara  dalam  hal  struktur  birokrasi,  perlu  adanya  kajian  yang  nyata  dari pemerintah  pusat  etrkait  dengan  prosedur  koordiantor  daerah  yang  ada.  Sehingga  tidak
ditentukan berdasarakn cakupan wilayah, tetapi juga diperhatikan jumlah KPM yang ditangani setiap koorda tersebut. Sedangkan dari  sisi  sumber daya manusia dan anggaran sudah cukup baik, hanya perlu diperhatikan perihal mutasi SDM internal. Dan yang terakhir dari perspektif lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  menjelaskan  bahwa  ketiga  pastinya  selalu berpengaruh terhadap kebijakan BPNT ini.

## Blibiografi
Amir, F. (2019). Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen  No.  32  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah .  Fakultas  Hukum Unpas.
BPS Gorontalo https://gorontalo.bps.go.id/dynamictable/2018/01/12/238/persentasependuduk-miskin- p0-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-gorontalo-2017-2020.html
Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). Share: Social Work Journal , 9 (2), 122–129.
Hidayat, A. S., Afifuddin, A., & Hayat, H. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan  Kecamatan  Maron  Kabupaten  Probolinggo). Jurnal  Inovasi  Penelitian , 2 (5), 1647–1654.
Holiangu, L. (2014). Perancangan Interior Pusat Kecantikan dan Kebugaran di Kota Gorontalo. Intra , 2 (2), 426–431.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The Qualitative Researcher’s Companion . Sage.
Indonesia,  P.  R.  (2007).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007 Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi. Menkumham RI .
Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya .
Statistik, B. P. (2018, 7 16). Retrieved from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin- maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual framework. Administration & Society , 6 (4), 445–488.