## EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Oleh : Dewi Triwahyuni Fuqoha Dosen Universitas Komputer Indonesia Bandung

## ABSTRACT
In  the  government  as  an  organization,  it  can  not  be  separated  from  the  Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position.  So  that  all  the  planning,  implementation  and  results  in  accordance  with  the objectives of the government.  The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as  the  replacement  of  public  officials  temporary.  In  Indonesian  law  the  public  officials temporary  replacement  is  also  called,  executing  the  task (Plt.  Pelaksana  Tugas) or  daily executor (Plh. Pelaksana Harian).
Filling  public  positions  temporary  judged  to  be  unable  to  government  be  effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as  executing  tasks  ( Plt.  Pelaksana  Tugas )  is  not  approriate  method  to  create  a  system  of good governance.
Keyword : The effectiveness, the Positions, the replacement officials.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sistem  sistem  ketatanegaraan Indonesia telah diatur mengenai pelayanan administrasi  guna  menciptakan  pelayanan yang  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  berkaitan untuk menciptakan pelayanan sesuai dengan good  governance 1 . dalam pemerintahan. Pelayan adminnistrasi Negara  dikenal  dengan  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  atau  kini  disebut  sebagai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014.
Untuk menjalankan roda pemerintahan,  maka  pemerintah  sebagai penyelenggara Negara atau pelayan publik harus  mengoptimalkan  peran  mereka dalam rangka menciptakan good governance . Sebagai penyelenggara Negara salah  satu  tugasnya  adalah  melaksanakan pekerjaan  sesuai  Jabatan  yang  dipegang oleh  pemangku  Jabatan.  Karena  kualitas dari  pelayanan  publik  terletak  pada kinerja,  kewenangan  dan  tanggungjawab dari pemangku Jabatan tersebut.
Di  Indonesia  pelayanan  publik  dalam rangka  penyelenggaraan  Negara,  dirasa masih  kurang  dari  kata  memuaskan. Efisiensi  dan  efektifitas  terhadap  pelayanan publik  tidak  tercipta  karena  terlalu  rumit dan cenderung mengesampingkan tugas dan fungsi  dari  para  penyelenggara  Negara. Penyelenggara  Negara  baik  dari  jajaran struktural  dari  bawah  ke  atas  maupun  dari atas ke bawah, dari pejabat sampai pegawai tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
Menjadi penyelenggara Negara haruslah profesional sesuai dengan bidang keahliannya  serta  tugas  pokok  dan  fungsi yang  harus  dijalankannya.  Karena  hal tersebut akan menunjang pelayanan dalam proses  penyelenggaraan  Negara  yang  baik sesuai denga prinsip-prinsip good
governance.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan,  semua  Jabatan  tersetruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan.
1 Penyelenggaran pemerintah yang memiliki tanggungjawab serta efektif, menjaga interaksi yang baik dan teratur antara pejabat-pejabat publik, swasta maupun masyarakat
Dewi Triwahyuni & Fuqoha , Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan
Dengan  struktur  pemerintahan  yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  tugas dan fungsi yang diemban oleh pemangku Jabatan.  Dalam  beberapa  kondisi  baik sosial, politik dan hukum para penyelenggara  atau  aparatur  Negara sering  terganjal  permasalahan,  sehingga mengakibatkan kekosongan Jabatan.
Kekosongan Jabatan
yang diakibatkan tidak adanya pemangku Jabatan  yang  melaksanakan  tugas  dan fungsi  dari  Jabatan  yang  mengikatnya, mengakibatkan  tidak  berfungsinya  tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  maupun pelayanan publik terhadap masyarakat.
Kondisi  ini  dapat  berpengaruh  buruk terhadap  kinerja  pemerintahan  dalam  hal penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, guna  mnciptakan  pelayanan  publik  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan  Jabatan  yang  ditinggalkan  oleh pejabat  struktural  jelas  meninggalkan  tugas dan  fungsi  yang  melekat  pada  Jabatan tersebut. Sehingga penyelenggaraan pemerintaha  tidak  berjalan  efektif  sesuai dengan tujuannya.
Kondisi  terkini  yang  terjadi  adalah banyaknya kekosongan Jabatan yang mengakibatkan berkurangnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik maupun  penyelenggaraan  pemerintahan. Hal ini diakibatkan banyaknya pejabat yang tersandung  permasalahan  sosial,  politik maupun hukum yang mengakibatkan pemangku Jabatan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat  publik.  Kekosongan  Jabatan  juga diakibatkan  tidak  adanya  pejabat  yang menjalankan  tugas  dan  fungsi,  karena tugas  dan  tanggungjawabnya  berakhir dalam struktur pemerintahan.
Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah  harus  mencari  solusi  guna memecahkan permasalahan mengenai kekosongan  Jabatan.  Untuk  mengantisipasi tidak berjalannya pelayanan publik maupun penyelenggaraan  Negara,  maka  harus  ada aparatur  Negara  yang  menjalankan  tugas dan fungsi dari Jabatan yang ditinggalkan
oleh pemangku Jabatan. Pengisian kekosongan Jabatan dapat dilakukan dengan  mengisi  pejabat  publik  tertentu dengan  aparatur  Negara  yang  ada.  Jabatan tersebut bisa diberikan sesuai aturan atau undang-undang yang ada agar penyelenggaraan Negara tetap berjalan.
Pengisian  kekosongan  Jabatan  dapat dilakukan denga penunjukkan atau pelimpahan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan aturan  perundang-undangan.  Sesuai  dengan peratutan dan undang-undang yang berlaku, maka  pengisi  Jabatan  yang  kosong  oleh pejabat publik lainnya dapat berupa Pejabat Publik  (Pj.),  Pelaksana  Tugas  Harian  (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.).
Dengan adanya pengankatan pejabat  pengganti  untuk  menjalankan roda  pemerintahan  yang  ditinggalkan baik  karena  masalah  politik  maupun hukum,  tentunya  akan  menimbulkan permasalahan dalam hal peyelenggaraan Negara.  Karena  dalam  hal  pelaksanaan pelayanan  publik  oleh  pejabat  yang dilakukan  sementara,  bisa  tidak  sejalan dengan kebijakan yang sudah dibuat.
Dalam  pelaknsanaan  tugas  dan fungsinya,  para  pejabat  publik  pengganti sementara  tidak  dapat  menjalankan  tugas jabatannya dengan efektif. Hal itu disebabkan  dua  hal,  pertama  bagi  pejabat publik  pengganti  non-struktural,  pejabat pengganti sementara tidak memiliki kewenangan  seperti  pejabat  definitifnya. Kedua,  bagi  pejabat  struktual,  Jabatan pengganti dapat mengakibatkan si pemangku  Jabatan  pengganti  memiliki dua tugas dan fungsi, pertama tugas sesuai Jabatan  definitifnya  dan  kedua  Jabatan pengganti yang ditujukan kepadanya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, permasalahan mengenai Jabatan publik pengganti sementara menunjukkan ketidakefektifan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan Negara, diharapkan  para  penyelenggara  publik dapat bekerja secara maksimal secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut harus  ditunjang  dengan  kinerja  pejabat Negara secara optimal tanpa adanya
36 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 34 - 44
halangan
ataupun beban yang membatasi para pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  gambaran  umum  mengenai penyelenggaran  Negara  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia diatas maka dirumuskan
masalah mengenai,
bagaimanakah Efektifitas Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan? C. KERANGKA TEORI 1.  Efektifitas Efektifitas sering diasumsikan
sebagai suatu pencapaian yang direncanakan  atau  ditetapkan  dapat berjalan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini,  efektifitas  dilihat  sebagai  suatu  hasil yang  diperoleh  dari  tugas  yang  melekat pada seseorang atau Jabatan.
Menurut Agung Kurniawan
efektifitas adalah
kemampuan
melaksanakan  tugas,  fungsi  (operasi kegiatan  program  atau  misi)  suatu organisasi  atau  sejenisnya  tanpa  adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya  (2005  :  109).  Menurut Richard  M.  Steers,  efektivitas  yaitu sejauhmana  organisasi  melaksanakan seluruh  tugas  pokoknya  atau  mencapai semua sasaran (1985: 46).
Berdasarkan  pejelasan  mengenai pengertian  efektifitas  yang  dikemukakan diatas,  suatu  tindakan  untuk  mencapai tujuan  akan  dikatakan  efektif  bilamana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  tanpa adanya hambatan. Dalam hal pelaksanaan tugas  Jabatan  dalam  penyelenggaraan Negara,  dikatakan  efektif  apabila  pejabat dapat  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan fungsi dan kewenangannya.

## 2.  Jabatan
Secara terminologi “Jabatan” berasal  dari  kata  “jabat”  yang  berarti pegang  dan  setelah  mendapat  akhiran  “an” menjadi “Jabatan” mengandung makna
pekerjaan  termasuk  didalamnya  fungsi, tugas,  dinas,  jawatan  (Abbas,  2013  :  105). Dari pengertian yang dikemukakan dalam disertasi Farhat Abbas tersebut menunjukkan Jabatan sebagai suatu pekerjaan  yang  memiliki  fungsi  dan  tugas yang  dipegang  oleh  seseorang.  Pandangan ini  selaras  dengan  pendapat  Prof.  Harun Alrasid  yang  mengatakan  bahwa  dalam hukum  tata  Negara,  Jabatan  merupakan pribadi  ( person ),  sehingga  Jabatan  itu merupakan  pribadi,  maka  yang  bertindak adalah manusia sebagai pemangku Jabatan (Alrasid, 1999 : 6).
Pejabat  adalah  orang  perorangan ( naturlijkeperson )  dengan  persyaratan  dan prosedur tertentu ditetapkan untuk menduduki  suatu  Jabatan.  Pejabat  dalam Jabatan  bertindak  atas  nama  Jabatan  yang diwakili  (Abbas,  2013  :  111).  Tindakan seorang  pemangku  Jabatan  atau  pejabat hanya mengikat Jabatan apabila dia
melakukan tindakan Jabatan ( amtshandeling ),  yaitu  tindakan  yang dilakukan  dalam  kualitasnya  sebagai pejabat (Alrasid, 1999 : 7).
Pengisian Jabatan
Negara ( staatsorgaanen,  staatsambten )  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  Hukum Tata  Negara.  Tanpa  diisi  dengan  pejabat ( ambtsdraget ) fungsi-fungsi Jabatan Negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya (Manan, 2003 : 75). Jabatan itu tetap, sedangkan pemangkunya berganti-ganti. Namun tugas  serta  wewenang  (kompetensi)  tidak hilang  bersamaan  dengan  bergantinya pemangku  jabatan,  akan  tetapi  tetap melekat pada Jabatan (Alrasid, 1999 : 8).
Jabatan  merupakan  pribadi  ( person ) dalam  Hukum  Tata  Negara  positif.  Artinya pribadi  atau  manusia  sebagai  pemangku Jabatan,  dimana  hubungan  antara  manusia dengan Jabatan terjadi selama dia memangku Jabatan tersebut (Alrasid, 1999 :
6).  Jabatan  sebagai rechtsperson adalah sebuah personifikasi hukum yang mempersamakan  dengan naturlijkeperson (manusia)  sebagai  pemangku  hak  dan kewajiban  (Abbas,  2013  :  108)  .  Konsepsi Jabatan sebagai pribadi terletak pada ruang
Dewi Triwahyuni & Fuqoha , Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan 37
lingkup  fungsi  tugas  dan  wewenang  yang dilekatkan atau diberikan melalui perundang-undangan (Abbas, 2013 : 110).
Jabatan dalam suatu sistem penyelenggaraan  pemerintahan  dibedakan dalam Jabatan struktural, Jabatan fungsional  dan  Jabatan  administrasi. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.100 Tahun  2000  Jabatan  struktural  adalah suatu  kedudukan  yang  menunjukan  tugas dan  tanggungjawab,  wewenang  dan  hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Dalam  Undang-Undang  No.5  Tahun 2014, Jabatan
Fungsional adalah sekelompok  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan Jabatan  Administrasi  adalah  sekelompok jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan  struktural  berdasarkan Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara nomor 43/Kep/2001 adalah suatu kedudukan  yang  menunjukan  tugas  dan tanggungjawab,  wewenang  dan  hak seorang  PNS  dalam  rangka  memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Jabatan  dalam  organisasi  Negara dibedakan  dengan  berbagai  cara,  anatara lain  :  pertama;  dibedakan  antara  Jabatan alat  kelengkapan  Negara  (Jabatan  organ Negara,  Jabatan  lembaga  Negara)  dan Jabatan penyelenggara administrasi Negara. Kedua;  dibedakan  antara  Jabatan  politik dan bukan politik. Ketiga; dibedakan antara Jabatan  yang  bertanggungjawab  langsung dan berada dalam kendalai dan pengawasan publik dan tidak langsung dalam pengawasan  dan  kedali  publik.  Keempat; dibedakan  antara  Jabatan  yang  secara langsung  melakukan  pelayanan  umum  dan tidak secara langsnung melakukan pelayanan umum (Manan : 2003 : 66).
3.  Pejabat Pengganti Dalam penyelenggaraan
pemerintahan  dapat  terjadi  kekosongan Jabatan. Kekosongan Jabatan merupakan
hal yang umum terjadi dalam penyelenggaraan.  Jabatan  yang  kosong terjadi  diakibatkan  beberapa  hal  antara lain pejabat pensiun, meninggal dunia, alih tugas  (naik  Jabatan),  perjalanan  keluar negeri  (tugas  dinas  atau  menempuh pendidikan),  pejabat  bersangkutan  cuti dan  tersangkut  masalah  hukum.  Oleh karena  itu,  untuk menyelenggarakan pemerintahan agar tetap efektif dan efisen, kekosongan  Jabatan  harus  diisi  sehingga tidak mengganggu jalannya penyelenggaraan  pemerintahan.  Pengisian Jabatan  tersebut  dapat  ditempati  oleh pejabat  yang  diangkat  untuk  memangku Jabatan  atau  juga  menunjuk  pejabat publik pengganti sementara.
Pejabat publik pengganti yang disebabkan  karena  Jabatan  tersebut  sedang ditinggalkan  sementara  oleh  pemegang Jabatan,  seperti  cuti,  menjalankan  ibadah haji,  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan sehingga untuk menjalankan roda organisasi perlu  ditunjuk  seorang  pejabat  pengganti sementara.
Dalam  penyelenggaraan pemerintahan apabila  terjadi  kekosongan  Jabatan  sering merujuk kepada pejabat pengganti sementara  yakni  pejabat  pelaksana  tugas (Plt.)  dan  pejabat  pelaksanan  harian  (Plh.) sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  sesuai dengan  Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara Nomor
: K.26-20/V.24-25/99 dan K.26-3/V.5-
10/99.
Pelaksana  harian  adalah  pejabat  yang ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas,  karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan  sementara.  Seperti  kunjungan ke  luar  negeri  dan  ke  daerah,  mengikuti pendidikan, cuti atau sakit.
Pelaksana tugas adalah pejabat yang ditunjuk  melaksanakan  tugas  karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan  tetap  dan  mengakibatkan kekosongan  Jabatan,  seperti  promosi kenaikan  Jabatan,  pensiun,  tersangkut kasus hukum atau meninggal dunia.
Ketentuan penunjukan pejabat pelaksana  harian  (Plh.)  dan  pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang berhalangan
38 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 34 - 44
yaitu :
1. Pejabat  Eselon  I,  pejabat struktural definitif yang berhalangan menunjuk pejabat eselon II di lingkungan pejabat bersangkutan; 2. Pejabat  Eselon  II,  pejabat struktural definitif yang berhalangan menunjuk pejabat eselon III di lingkungan pejabat bersangkutan; 3. Pejabat Eselon III, pejabat struktural definitif yang berhalangan menunjuk pejabat eselon IV di lingkungan pejabat bersangkutan;
4. Pejabat  Eselon  IV,  pejabat struktural definitif yang
berhalangan menunjuk seorang  staff  yang  dianggap cakap dan mampu di lingkungan pejabat yang bersangkutan.
Dalam  pelaksanaan  tugas  yang ditujukan  kepada  pejabat  pengganti menunjukkan  bahwa  pejabat  pelaksana harian  (Plh.)  dan  pejabat  pelaksana tugas  (Plt.)  bukan  merupakan  Jabatan defintif. Oleh karena itu, pejabat pengganti tidak akan memperoleh tunjangan Jabatan sebagai pejabat pengganti baik pelaksana harian maupun  pelaksana  tugas.  Pengangkatan pejabat  pelaksana  harian  (Plh.)  dan pejabat pelaksana tugas (Plt.) tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya dan yang  bersangkutan  tetap  melaksanakan tugas dalam Jabatan definitifnya.
Dalam sistem
ketatanegaraan
Indonesia terdapat ketentuan bahwa pegawai  negeri  sipil  tidak  diperkenankan merangkap  Jabatan,  yang  terdapat  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  29  Tahun  1997 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005 yang menyatakan dalam Pasal  2  Ayat  (1)  bahwa  pegawai  negeri  sipil dilarang merangkap Jabatan. Sekalipun
dalam hal ini, jabatan pengganti tersebut tidak  ditetapkan  dengan  keputusan Presiden, tetapi dalam fungsinya pejabat yang bersangkutan tetap memiliki fungsi ganda. Tugas dan fungsi pertama sebagai Jabatan  definitif  yang  dimiliki  dan  yang kedua  sebagai  pejabat  pengganti  baik pelaksana tugas (plt.) maupun pelaksana harian (plh.).

## D. PEMBAHASAN
Untuk menjalankan suatu pemerintahan  agar  dapat  berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  tujuan  Negara,  maka harus ada pemimpin yang dapat mengatur dan  mengelola  segenap  sumber  daya  yang ada  guna  mencapai  tujuan  dari  Negara yang diamanatkan kepada segenap pelaksana  penyelenggara  pemerintahan. Tujuan  dapat  diartikan  sebagai  suatu sasaran  yang  hendak  dicapai  yang  telah ditentukan dan disepakati bersama. Setiap tujuan pasti adanya tugas dan fungsi yang harus  dikerjakan,  yakni  pelaksanaan  dari tujuan yang hendak dicapai tersebut. Oleh karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  yang hendak dicapai jelas ada aktifitas, kegiatan dan kondisi yang dilaksanakan.
Dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai  tujuan  yang  akan  dicapai  harus ada  pemimpin  yang  memiliki  tugas  untuk memberi  arahan  dan  dapat  menyelesaikan berbagai  permasalahan  yang  muncul  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai. Dalam sebuah buku yang diterbitkan  oleh  Lembaga  Administrasi Negara  mengenai  tata  kerja,  prosedur  kerja dan sistem kerja terdapat beberapa hal yang harus  dilakukan  oleh  pemimpin,  antara  lain (1994 : 126) :
1) Setiap  pemimpin  instansi  pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi  dan  sinkronisasi  baik  dalam lingkungan  instansi  maising-masing maupun dengan instansi lain.
2) Setiap  pemimpin  satuan  organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya
masing-masing dan membimbing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Dewi Triwahyuni & Fuqoha , Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan 39
3) Setiap  pemimpin  satuan  organisasi wajib  mengikuti  petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan
menyampaikan  laporan  berkala tepat pada waktunya.
4) Setiap  pimpinan  organisasi  wajib mengolah dan memanfaatkan laporan- laporan  lebih  lanjut  untuk  bahan pengambilan  keputusan  penyusunan laporan  lebih  lanjut  dan  memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
5) Dalam  menyampaikan  suatu  laporan, setiap satuan organisasi wajib memberikan  tembusan  kepada  satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Dari  pendapat  diatas  menunjukan pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin memiliki tugas, tanggungjawab  dan  kewenangan  yang dimiliki untuk merencanakan, mengatur,
membuat keputusan
dan mempertanggungjawabkan hasil kerja
instansi/organisasi  yang  dipimpin.  Menurut Prof Harun Alrasid bahwa Jabatan merupakan  pribadi  ( person )  yang  berarti bahwa  Jabatan  itu  diisi  oleh  pribadi  atau manusia sebagai pemangku Jabatan, dimana hubungan  antara  manusia  dengan  Jabatan terjadi  selama  dia  memangku  Jabatan tersebut (1999 : 6). Dengan demikian seorang pemimpin yang memangku Jabatan tertentu dalam  pemerintahan,  memiliki  kekuasaan dan kewenangan yang melekat kepadanya dan
harus dipertanggungjawabkan.  Menurut  Bagir Manan  agar  tugas  dan  wewenang  Jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat dengan tindakan konkret
maupun pertanggungjawaban, maka pejabat dibekali  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan kewajiban  memungkinkan  pejabat  atau pemangku  Jabatan  melaksanakan  tugas dan  fungsi  dan  penentuan  tugas  ,  fungsi dan wewenang tersebut menjadi pengukur apakah  tindakannya  sesuai  kewenangan atau melampaui kewenangan (2003 : 65).
Merujuk pada pendapat Robert M.
Mac  Iver  yang  mengatakan  mengenai kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk mengendalikan  tingkah  laku  orang  lain, baik secara langsung dengan jalan memberi  perintah  maupun  secara  tidak langsung  dengan  mepergunakan  segala alat  dan  cara  yang  tersedia  (Mufti,  2013  : 53).  Arnold  Brecht  dalam  Martin  Albrow mengatakan  kekuasaan  sebagai  hak  yang sah untuk mengatur dan kekuasaan untuk melakukan  sesuatu  (2005  :  118).  Pabody dalam Harbani membagi kategori kekuasaan dalam empat kategori, Pertama kekuasaan legitimasi (undang-undang, peraturan-peraturan dan kebijakan).
Kedua , kekuasaan Jabatan. Ketiga ,
kekuasaan kompetensi dan Keempat kekuasaan  pribadi  (Pasolong, 2013  :  108). Sutarto  dalam  Harbani,  pemimpin  karena kedudukannya  memiliki  kekuasan  formal (wewenang/ authority )  dan  tanggungjawab (akuntabilitas) (Pasolong, 2013 : 118).
Secara  legitimasi  sesuai  peraturan perundang-undangan, pejabat pengganti pelaksana  tugas  (plt.)  secara  legitimasi memangku  jabatan,  tetapi  tidak  memiliki kekuasaan dan kewenangan Jabatan definitifnya. Artinya pejabat pengganti tidak memiliki  kewenangan  dalam  mengambil keputusan  ataupun  membuat  kebijakan. Pelaksana tugas hanya melaksanakan tugas- tugas  yang  melakat  pada  Jabatan  yang  di plt-kan  tersebut.  Menurut  Yukl  dalam  J. Kaloh  kekuasaan  menunjukkan  efektifitas kepemimpinan dari sudut pandang besarnya kekuasaan  yang  dimiliki  dan  penerapannya (2009 : 106).
Hal  ini  menunjukan  bahwa  pejabat pelaksana tugas (plt) tidak dapat memaksimalkan peran, tugas dan fungsi dari Jabatan tersebut. Persoalan inilah yang akan mengakibatkan  tidak  berfungsinya  suatu sistem  apabila  Jabatan  yang  diemban tersebut memiliki peran yang sangat penting. Suatu  peran  akan  dikatakan  efektif  apabila tidak  ada  tekanan  atau  halangan  dalam melaksanakan kewajiban bagi pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  persoalan pejabat  pelaksana  tugas  (plt.)  hanya  tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat defintifnya, sehingga untuk menciptakan
40 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 34 - 44
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,  harus  dibuat  suatu  ketentuan bahwa  tidak  harus  mengangkat  pejabat pelaksana tugas (plt.) akan tetapi mengangkat  secara  langsung  pejabat  lain untuk  mengisi  kekosongan  Jabatan  tanpa harus memberikan Jabatan pengganti.
Amitai Etzioni mengemukakan terdapat  beberapa  sumber  kekuasaan,  salah satunya  adalah  kekuasaan  Jabatan  yang berarti  kekuasaan  yang  dimiliki  seseorang karena memegang Jabatan dalam organisasi sehingga  pemegang  Jabatan  tersebut  harus dipatuhi  dan  diikuti  kehendaknya  (Kaloh  : 2009  :  109).  Dalam  ketentuan  Jabatan  bagi pelaksana  tugas  (Plt.) bahwa pejabat pengganti seperti Plt tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan Jabatan definitif dari  posisi  Jabatan  yang  di-Plt-kannya. Sehinga  hal  tersebut  menunjukan  bahwa, seorang  pemangku  Jabatan  Plt  tidak  dapat melakukan  aktifitas  yang  sama  dengan pejabat defintifnya.
Dalam  beberapa  kasus  yang  menjadi dilema  adalah  ketika  pejabat  diganti  oleh pejabat  pelaksana  tugas  (plt.)  dikarenakan tersandung  permasalahan  hukum.  Dengan perlindungan  hak  asasi  manusia  jelas diyakini  asas  praduga  tak  bersalah  dalam hukum, bahwa setiap orang belum dikatakan bersalah sebelum adanya putusan tetap dari hakim. Dalam proses hukum yang berjalan  cukup  lama,  akan  mengakibatkan kekosongan  Jabatan  dan  sesuai  ketentuan Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 dan K.26-3/V.5- 10/99 maka harus diangkat pejabat pengganti.  Pelaksana  tugas  (plt.)  akan diangkat untuk mengisi kekosongan Jabatan tersebut,  tetapi  pejabat  pengganti  tidak memiliki kewenangan dari Jabatan tersebut. Kewenangan  yang  dilikinya  adalah  sesuai dengan Jabatan definitif yang diduduki.
Terkait  hal  tersebut,  maka  pejabat pelaksana  tugas  (plt.)  memiliki  kekuasaan, tetapi tidak dengan kewenangan. Kekuasaan dibedakan  dengan  kewenangan,  karena kekuasaan  tidak  selalu  diikuti  kewenangan, tetapi  kewenangan  memiliki  kekuasaan (Mufti,  2013  :  54).  Pejabat  pelaksana  tugas (plt.) memiliki kekuasaan
karena diangkat untuk menduduki Jabatan  tertentu  karena  Jabatan  tersebut kosong,  akan  tetapi  pejabat  pengganti tidak  memiliki  kewenangan  Jabatan  yang di-Plt.-kan,  karena  kewenangannya  tetap sesuai Jabatan definitifnya.
Laswell  dan  Kaplan  dalam  Muslim Mufti mengungkapakan wewenang sebagai keuasaan  formal  ( formal  power )  yang menganggap  bahwa  pemilik  wewenang ( authority )  berhak  untuk  mengeluarkan perintah dan membuat peraturan- peraturan  serta  mendapat  kepatuhan  dari peraturan-peraturannya (2013 : 60). Penjelasan  yang  dikemukakan  tersebut sangant  bertentangan  dengan  Jabatan pejabat  pengganti  pelaksana  tugas  (plt.), karena  pelaksana  tugas  tidak  diikuti dengan Jabatan definitif yang digantinya.
Kewenangan  dapat  diperoleh  apabila diberikan  sesuai  dengan  kondisi  yang  harus dilakukan  pejabat  pengganti  atau  Plt, sehingga  pejabat  pengganti  sementara  tidak dapat  langsung  membuat  suatu  kebijakan. Kewenangan  dapat  diperoleh  sesuai  dengan Undang-Undang  No.30  Tahun  2014  dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tersebut,  kewenangan yang  diberikan  dengan  cara  atribusi  berarti pemerintah  meberikan  wewenang  terhadap organisasi  atau  Jabatan  yang  diatur  oleh ketentuan  perundang-undangan.  Dalam  hal Jabatan  atau  pemangku  Jabatan  mendapat kewenangan dari atribusi adalah kewenangan yang dilekatkan oleh pemerintah  kepada  pejabat  yang  diatur melalui  undang-undang  karena  sebelumnya tidak memiliki kewenangan.
Dalam hal pendelegasian, kewenangan  diperoleh  dengan  delegasi yang diberikan oleh badan/pejabat pemerintah kepada badan/pejabat pemerintah  yang  lain.  Pendelegasian  dapat diberikan  kepada  antar-badan/instansi  dan dapat pula diberikan kepada pemangku Jabatan. Pendelegasian merupakan pelimpahan  kewenangan  yang  sebelumnya telah  dimiliki  oleh  badan/instansi  maupun pejabat/Jabatan.  Dalam  konteks  pejabat pengganti sementara (Plt), maka seorang
Dewi Triwahyuni & Fuqoha , Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan 41
pejabat  Plt  diserahi  kewenangan  oleh pejabat  definitif  yang  digantikannya. Sehingga  pejabat  pengganti  seperti  Plt dapat  dengan  maksimal  dan  efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kewenangan  yang  diberikan  melalui mandat  diberikan  kepada  badan/instansi atau pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari  tugas  Jabatan  yang  memberikan mandat. Dalam hal pejabat publik pengganti sementara (Pelaksana
Tugas, Plt.), kewenangan yang diberikan adalah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pejabat definitifnya. Sehingga dalam hal menjalankan tugas dan fungsi atau membuat tindakan  tertentu,  diatasnamakan  pemberi mandat atau pejabat definitif yang memberikan mandat. Dengan demikian agar dapat menjalankan  tugas  secara  efektif  dan efisien,  seorang  pemangku  Jabatan  harus menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai Jabatan  yang  dimilikinya.  Pemangku Jabatan  pengganti  sementara  pelaksana tugas (plt.) harus diberikan kekuasaan dan kewenangan jabatannya,
sehingga pemangku Jabatan tersebut dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tanpa terhalangan  batasan-batasan  atau  larangan karena  Jabatan  yang  didudukinya  adalah Jabatan pengganti sementara sebagai
pelaksana
tugas (Plt.). Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menggambarkan bahwa pemberdayaan aparatu Negara ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan dalam merencanakan,  mengendalikan  pelaksanaan dan mengawasi serta menilai perkembangan pelaksanaan  berbagai  kebijaksanaan  dan memecahkan  masalah-masalah  pelaksanaan kebijaksanaan, rencana, program, dan proyek pembangunan (1994 : 225).
Dalam sudut pandang lainnya mengenai keefektifitasan pelaksanaan penyelenggaraan  Negara,  pejabat  atau pegawai  Negara  tidak  diperkenankan merangkap  Jabatan,  karena  hal  itu  dapat mengakibatkan  ketidakstabilan  karena pejabat  tersebut  harus  melaksankan  dua tugas dan fungsi sekaligus dalam penyelenggaraan Negara. Tugas dan fungsi
sebagai  Jabatan  definitif  yang  dimiliki  dan tugas  dan  fungsi  sebagai  pejabat  pengganti. Oleh  karena  itu,  Jabatan  pejabat  pengganti seperti  pelaksana  tugas  (plt.)  tidak  akan menjadikan penyelenggaraan Negara menjadikan kinerjanya baik, tetapi mengakibatkan benturan tugas dan mengesampingkan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki si  pemangku Jabatan dalam Jabatan definitifnya (Jabatan  asli).  Rangkap  jabatan  publik akan  mengganggu  kinerjanya  sebagai pejabat definitif diposisinya, karena dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Dikaitkan dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000 disebutkan bahwa dalam Pasal 8 “Pegawai Negeri  Sipil  yang  menduduki  jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap,  baik  dengan  jabatan  struktural maupun  dengan  Jabatan  fungsional”. Dengan  Jabatan  rangkap  yang  diberikan kepada  pejabat  Negara  dimungkinkan ketidakstabilan  dalam  kinerjanya  sebagai pejabat  atau  aparatur  sipil  Negara.  Hal tersebut  memungkinkan  seorang  pejabat pelaksana  tugas  (plt.)  akan  mengabaikan tugas  sesuai  Jabatan  definitifnya  karena pemangku  Jabatan  pelaksana  tugas  (plt.) harus  mengerjakan  tugas  sebagai  pejabat pengganti (plt.).
Ketidak efektifan pejabat publik pengganti  seperti  pelaksan  tugas  (plt.)  juga karena  dalam  ketentuan  yang  melekat  pada pelaksan  tugas  sesuai  dengan  Surat  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  :  K.26- 20/V.24-25/99 yaitu antara lain :
a.  Pengangkatan  pejabat  pengganti pelaksana tugas (plt.) tidak menghilangkan tugas Jabatan definitif yang bersangkutan;
b. Pelaksana  tugas  (plt.)  tidak  serta merta mempunyai Jabatan definitifnya, oleh karena itu pegawai  negeri  sipil  tidak  diberi tunjangan Jabatan pelaksana tugas (plt.)
c. Pengangkatan  sebagai  pelaksana tugas(plt.)tidak boleh
42 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 34 - 44
menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya, dan tunjangannya dibayar sesuai Jabatan definitifnya.
d. Pegawai  negeri  sipil  yang  diangkat menjadi  pejabat  pelaksana  tugas (plt.)  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengambil untuk menetapkan keputusan yang mengikat seperti DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Jabatan  pelaksana  tugas  (plt.)  hanyalah sebuah Jabatan struktural yang merupakan suatu
kedudukan yang menunjukan  tugas  dan  tanggungjawab tanpa  memiliki  kewenangan.  Dan  Jabatan pejabat  publik  pengganti  seperti  pelaksan tugas  (plt.)  tidak  menunjukan  Jabatan seperti  Jabatan  struktural  berdasarkan Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara  nomor  43/Kep/2001  yang  berarti bahwa suatu kedudukan yang menunjukan tugas  dan  tanggungjawab,  wewenang  dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Jabatan pelaksana tugas (plt.) memiliki legitimasi  karena  diatur  melalui  mekanisme perundang-undangan untuk mengisi kekosongan  Jabatan  karena  hal  tertentu terjadi terhadap pemangku Jabatan definitifnya.  Dilain  pihak  pejabat  pemangku Jabatan  tidak  memiliki  kewenangan  yang sama,  karena  pejabat  pengganti  tetap memiliki  Jabatan  definitifnya  sendiri  tidak mengikuti  Jabatan  yang di  Plt-kan (Jabatan yang diduduki sebagai pelaksana tugas).
Sesuai pendapat Richard Steers bahwa suatu  penyelenggaraan  Negara  yang  efektif itu dilihat dari sejauh mana suatu organisasi Negara  melaksanakan  seluruh  tugas  dan fungsi  untuk  mencapai  sasaran  sesuai Jabatan tersebut. Sedangkan pejabat pengganti publik sementara seperti pelaksana tugas (plt.) tidak dapat menjalankan  tugasnya  secara  menyeluruh, hal tersebut dikarenakan pemangku Jabatan pelaksana tugas (plt.) juga memiliki Jabatan definitif  atau  disebut  juga  rangkap  Jabatan dengan Jabatan definitifnya. Selain
Pelaksana  tugas  (Plt.)  tidak  memiliki Jabatan  defintif  yang  di-Plt-kannya, pemangku Jabatan
Plt-pun harus menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab Jabatan defintifnya.
Rangkap jabatan secara jelas merupakan  bagian  dari  konflik  tugas  dan tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan, dimana  suatu  saat  dapat  menjadi  penyebab terjadinya  tumpang  tindih  jabatan.  Tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien guna mencapai good  governance sebagaimana  menjadi  visi dan  misi  pemerintahan  dapat  terbengkalai karena rangkap Jabatan.

## E. PENUTUP
Untuk  dapat  menciptakan  suatu tatanan  pemerintahan  agar  dapat  menuju pemerintahan yang baik atau mencapai good governance .  Maka  pemerintahan harus dapat  menciptakan  sistem  dan  tatanan hukum yang tepat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  publik  sesuai  tujuan.  Ketentuan dan  aturan  yang  memunculkan  bahwa ketika  terjadi  kekosongan  harus  diganti dengan  pejabat  publik  pengganti  sementara seperti  Pelaksana  tugas  (Plt.)  dengan  tidak menyertakan kewenangan dan hanya memberikan  tugas  yang  perlu  dilakukan sebagai pejabat pengganti tidak memberikan keleluasan  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh  karena  itu,  untuk dapat
melaksanakan semua program pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, pemerintah  tidak  harus  menunjuk  pejabat publik  pengganti.  Pemerintah  seharusnya menunjuk  pejabat  baru  atau  mengangkat pejabat  yang  lain  guna  menggantikan  posisi Jabatan  yang  kosong  karena  ditinggalkan tetap  (mengundurkan  diri  atau  meninggal dunia)  atau  kemungkinan  ditinggal  seperti disebabkan faktor terjerat kasus hukum.
Dengan  mem-Plt-kan  Jabatan  karena kekosongan, jelas sistem tidak akan berjalan maksimal atau tidak efektif karena terdapat keterbatasan  yang  melekat  pada  pejabat pengganti seperti pelaksana tugas
Dewi Triwahyuni & Fuqoha , Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan 43
(plt.)  yang  tertuang  dalam perundang- undangan. Ketidakefektifan
juga disebabkan akan terjadi rangkap Jabatan, dimana  rangkap  Jabatan  bagi  pegawai atau  pejabat  Negara  tidak  diperbolehkan oleh  perundang-undangan.  Sehingga  lebih baik  menunjuk  pejabat  pengganti  mutlak, sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih tugas, tanggungjawab dan wewenang.
Untuk itu guna menciptakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, maka  tidak  harus  diganti  pejabat  publik pengganti  seperti  pelaksana  tugas  (plt.) untuk  menjabat  sementara.  Akan  tetapi mengganti  Jabatan  yang  kosong  dengan pejabat  yang  baru,  sehingga  tidak  terjadi tumpang tindih kekuasaan maupun kewenangan.  Kekosongan  akibat  meninggal dunia, habis masa Jabatan ataupun karena tersangkut
masalah hukum (tersangka/terdakwa),  sebaiknya  diganti pejabat baru.
Akan  tetapi  jika  pergantian  pejabat tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepada para pemangku  Jabatan  pelaksana  tugas  (plt.) agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi dari  Jabatan  yang  di-Plt.-kan,  sehingga pejabat pengganti dalam menjalankan tugas dan  fungsi  penyelenggaraan  Negara  tidak terhambat.  Sekalipun  tugas  pejabat  Plt.  itu sementara, bukan berarti tugas menjalankan sistem pemerintahan dilaksanakan setengah- setengah  atau  tidak  maksimal.  Karena bukan hanya instansi/organisasi yang dipimpinnya yang merasakan hasil kerjanya, akan  tetapi  seluruh  warga  masyarakat  yang mengharapkan  hasil  dari  kinerja  para penyelenggara Negara tersebut

## E. DAFTAR PUSTAKA
Agung  Kurniawan.  2005. Transformasi
Pelayanan  Publik .  Yogyakarta  :
Pembaruan.
Bagir Manan. 2003. Lembaga Kepresidenan . Cet. Ke-2. Yogyakarta
: FH UII Press.
__________  .  2003. Teori  Dan  Politik Konstitusi . Cet. Ke-1.  Yogyakarta : FH UII Press.
Harbani  Pasolong.  2013. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung : Alfabeta.
Harun Alrasid. 1999. Pengisian Jabatan Presiden . Jakarta  :Pustaka Utama Grafiti.
J.  Kaloh.  2009. Kepemimpinan  Kepala Daerah . Jakarta : Sinar Grafika.
Lembaga  Administrasi  Negara  Repubik Indonesia. 1994. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia . Jakarta : CV. Haji Masagung.
Martin  Albrow  (Alih  bahasa  M.Rusli Karim dan Totok Daryanto). 2005. Birokrasi .  Cet.  Ke-3.  Yogyakarta  : Tiara Wacana.
Muslim  Mufti.  2013. Teori-Teori Ilmu Politik . Bandung : Pustaka Setia.
Richard  M.  Steers.  1985. Efektivitas Organisasi .  Cet.  Ke-2.  Jakarta  : Erlangga.
Perundang-undangan : Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Undang-Undang No. 5 tahun 2015 Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005 (perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 29 Tahun 1997) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-3/V.5-10/99
44 Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 34 - 44
Keputusan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara nomor 43/Kep/2001
Disertasi/Jurnal : Muhammad Farhat Abbas. Disertasi. 2013. Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Prinsip  Demokrasi  Dalam Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 . Program
Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum.  Universitas Padjadjaran. Bandung.