## COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA
Nayla Alawiya 1 , Budi Santoso 2

## ABSTRAK
Perkembangan  masyarakat  dunia  telah  membuat  sebagian  masyarakat  dunia menggunakan copyright untuk  memonopoli  hak  eksklusif  secara  berlebihan.  Sebagian masyarakat  dunia  yang  lain  mengajukan  gerakan copyleft sebagai  bentuk  perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga  merambah  ke  wilayah  Indonesia  dan  menggunakan  hukum  Islam  sebagai  dasar pergerakan  menentang  hak  cipta.  Sementara  itu  ada  kelompok  Islam  moderat  yang diikuti  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Islam  Indonesia  mengeluarkan  fatwa perlindungan  terhadap  hak  cipta.  Penulisan hukum  ini  berjudul  “ COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  SEBAGAI  ALTERNATIF  SOLUSI  PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA”.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar copyright dan copyleft ,  2.  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap copyright dan copyleft ,  3. Apakah copyleft dapat menjadi alternatf solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.
Metode  pandekatan  yang  digunakan  pada  penulisan  hukum  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum  ini  adalah  metode  studi  kepustakaan  atau literature  study .  Data  yang  diperoleh disusun  secara  sistematis,  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  metode  kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.
Kajian  penulisan  hukum  ini  menghasilkan  kesimpulan  sebagai  berikut:  1.  prinsip- prinsip  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  Indonesia  antara  lain:  Perlindungan  hak  cipta diberikan  kepada  ide  yang  telah  terwujud  dan  asli;  Hak  cipta  timbul  secara  otomatis dengan  tetap  mendorong  pemilik  hak  cipta  untuk  melakukan  pendaftaran;  Hak  cipta harus  dipisahkan  dan  harus  dibedakan  dari  penguasaan  fisik  suatu  ciptaan;  Hak  cipta bukan  hak  mutlak;  Jangka  waktu  perlindungan  hak  moral  dan  hak  ekonomi  dibedakan. Prinsip copyleft antara  lain:  bebas  menggunakan,  bebas mendistribusikan  ulang,  bebas memodifikasi,  tetap  mempertahankan  hak  moral,  2.  Terdapat  perbedaan  pandangan tentang  hak  cipta  dalam  masyarakat  Islam  Indonesia,  yakni  antara  kelompok  Islam moderat  yang  memandang  hak  cipta  sebagai  hak  cipta  eksklusif  tidak  mutlak  dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Copyleft dalam  perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.
Kata kunci: copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip

## ABSTRACT
The  development  of  world  society  has  make  some  of  world  society  members  use copyright  in  order  to  monopolize  exclusive  rights  excessively.  Some  of  the  world  society members propose a copyleft movement as a form of resistance. There is a similar movement conducted  by  the  new  Islamic  group.  This  movement  also  reaches  Indonesian  regions  and uses Islamic law as the basis of movement fighting against copyright. Meanwhile, there is a moderat  Islamic  group  followed  by  most  of  Indonesian  Islamic  society  issued  a  decision  of copyright  protection.  This  legal  writing  is  entitled  as  “COPYLEFT  IN  ISLAMIC  LAW PRESPECTIVE  AS  AN  ALTEERNATIVE  SOLUTION  TO  DIFFERENCES  OF  VIEW CONCERNING COPYRIGHT IN THE INDONE SIAN ISLAMIC SOCIETY”.
The  problems  examined  in  this  legal  writing  are:  1. What  are the  basic principles  of copyright and copyleft, 2. What is the view Islamic law concerning copyright and copyleft, 3. Can  copyleft  be  the  alternative  solution  to  differences  of  view  concerning  copyright  in  the Indonesian Islamic society.
The  used  method  of  approach  in  this  legal  writing  was  the  juridical  normative approach.  The  data  collection  method  used  in  this  legal  writing  was  the  literature  study method. The collected data were arranged systematically, then, they were analyzed by using the qualitative method in order to describe research results.
This  legal  study  results  conclusion  as  follows:  1.  The  principles  existing  in  the Indonesian  Copyright  Act  among  them  are:  copyright  protection  is  provided  to  the  realized and original idea; copyright exists automatically and still encourages the copyright owner to conduct  a  registration;  copyright  should  be  separated  and  should  be  differentiated  from physical  authorization  of  a  creation;  copyright  is  not  an  absolute  right;  the  period  of  moral right and economic right is differentiated. The principles of copyleft, among them are: free to use, fre to redistribute, free to modify, and still maintains moral right. 2. There are differences of  view  concerning  copyright  in  the  Indonesian  Islamic  society,  in  which,  between  the moderate Islamic group viewing copyright as a non-absolute exclusive copyright and the new Islamic  movement  that  does  not  recognize  the  exclusive  right  of  copyright  but  it  still recognizes  moral  right.  3.  Copyleft  in  the  Islamic  law  prespective  can  be  an  alternative solution  to  differences  of  view  concerning  copyright  with  the  approach  of  law  regulating properties donated for religious purposes.
Keywords: copyright, Indonesian Islamic society, copyleft.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Istilah  hak  cipta  ( copyright )  sebagai  bagian  dari  rezim  Hak  Kekayaan Intelektual  ( Intellectual  property  Right )  mulai  dipergunakan  dalam  Kongres Kebudayaan  Indonesia  ke-II  yang  diselenggarakan  di  Bandung  bulan  Oktober 1951. 3 Sebelumnya  istilah  yang  dipergunakan  adalah  hak  pengarang,  sebagai terjemahan dari istilah Belanda autheurs recht . Pemerintah Indonesia menerima ketentuan hak cipta dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang hak  cipta  dan  melakukan  perbaikan-perbaikan  dengan  cara  meratifikasi konvensi-konvensi  internasional.  Undang-Undang  hak  cipta  Indonesia  yang terbaru adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Hak  Cipta  terdiri  atas  hak  moral  ( moral  rights )  dan  hak  ekonomi  ( economic rights ). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau  Hak  Terkait  telah  dialihkan. 4 Hak  moral  dalam  hak  cipta  berupa  hak  bagi pencipta  untuk  dicantumkan  namanya  pada  hasil  karya  ciptanya  dan  hak  untuk dijamin  keutuhan  karya  ciptanya.  Sedangkan  hak  ekonomi  adalah  hak  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan  serta  produk  Hak  Terkait. Konsekuensi  dari  hak  ekonomi  adalah  adanya  larangan  bagi  pihak  lain  dalam bidang produksi/penggandaan dan penjualan produknya tanpa ijin dari pencipta. Adanya hak ekonomi tersebut mengakibatkan tindakan monopoli oleh pemegang hak  cipta.  Tindakan  monopoli  inilah  yang  dalam  perkembangannya  mendapat banyak tentangan dari masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, karena berimbas pada tingginya harga produk.
Ketentuan hak cipta telah diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menghendaki  karya  ciptanya  diwujudkan  menjadi  industry  komersial.  Hal  ini dibuktikan  dengan  semakin  banyaknya  pendaftaran  hak  cipta  seperti  lagu,  film, buku,  dan  batik.  Namun  ketentuan  UUHC  Indonesia  yang  hanya  melakukan penyesuaian  dengan  perjanjian  internasional  khususnya  TRIPs,  tanpa
3 Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 1.
4 Penjelasan umum UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
disesuaikan  dengan  kepentingan  dan  kultur  mayoritas  masyarakat,  diterima dengan berat hati oleh sebagian masyarakat lain yang khawatir dengan dampak ketentuan  hak  cipta.    Salah  satu  ketentuan  tersebut  adalah  bahwa software dilindungi  dengan  UUHC  dalam  jangka  waktu  50  tahun  sejak  pertama  kali diumumkan.  Dampaknya  adalah  tingkat  pembajakan software di  Indonesia sangat tinggi, disamping pembajakan kaset, CD, DVD, buku dan download lagu lewat internet.
Pandangan  dan  ide  melontarkan  anti copyright sebagai  akibat  begitu banyaknya pembatasan hak milik intelektual, terutama hak cipta dan paten, telah menimbulkan semacam gerakan untuk kembali ke Intellectual Property freedom . Hak  cipta  yang  terlalu  diagung-agungkan  mengakibatkan  tindakan  monopoli besar-besaran  dan  semakin  mempertajam  kesenjangan  sosial,  terutama  di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya muncul gagasan baru, yakni copyleft 5 (tinggal  salin) sebagai  bentuk  gerakan  dari  kebangkitan Intellectual Property  Freedom dalam  rangka  menekan  dampak  negatif  dari Intellectual Property Right.
Pada awalnya copyleft yang diperoleh dari konsep free software/open source Linux  Corporation di  Amerika,  diterima  oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia sebagai  perlawanan  terhadap copyright .  Konsep copyleft memang  berlawanan dengan prinsip copyright yang memeberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan  dan  memperbanyak  ciptaan.  Artinya  dengan  prinsip  hak  cipta tersebut,  pihak  lain  dilarang  mengumumkan  dan  memperbanyak  ciptaan  tanpa ijin pencipta. Copyleft memanfaatkan aturan copyright (Hak Cipta), namun untuk tujuan  yang  bertolak  belakang,  yakni  bukan  berarti  untuk  menjadi  milik  pribadi, tetapi copyleft memberi izin untuk menjalankan program, melakukan penyalinan, modifikasi,  serta  mengedarkan  hasil  modifikasi  tersebut  tanpa  menambahkan aturan penghalang kebebasan. Jadi pada dasarnya copyleft tidaklah menentang perlindungan hak cipta, tetapi menghendaki adanya fungsi sosial hak cipta. Masyarakat Indonesia dengan kultur komunal bernuansa kolektif transendental sebenarnya  sudah  terlebih  dahulu  menerapkan  fungsi  sosial  hak
5 Copyleft dicetuskan  di  AS  oleh  Richard  Stallman  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap copyright , meskipun  konsep copyleft memanfaatkan  aturan copyright dalam  pengakuan  terhadap  hak  moral pencipta,  hanya  saja  dalam  distribusi  ciptaan  konsep copyleft memberikan  kebebasan  kepada masyarakat  untuk  menggunakan,  menyalin/menggandakan,  memodifikasi,  dan  mengedarkan ciptaan  dengan  tetap  mempertahankan  kebebasan  tersebut  pada  pendistribusian  ciptaan selanjutnya.
cipta  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  AS  dengan copyleft .  Penghormatan  masyarakat  Indonesia  zaman  dahulu  terhadap  karya cipta dan pencipta sangat tinggi. Di sisi lain pencipta pun menyerahkan karyanya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun sekali lagi zaman sudah berubah. Kultur  masyrakat  Indonesia  telah  mengalami  pergeseran  dengan  lebih cenderung mengagungkan hak individu. Hal tersebut berdampak pada lunturnya toleransi dan budaya saling menghormati.
Pergeseran  kultur  masyarakat  Indonesia  berakibat  pada  kurangnya penghormatan  terhadap  karya  cipta  dan  pencipta.  Di  lain  pihak  pencipta  pada umumnya  lebih  mengutamakan  keuntungan  ekonomi  setinggi-tingginya.  Daya beli  masyarakat  Indonesia  yang  pada  umumnya  masih  rendah  dan  belum menjangkau harga produk original mempertinggi penentangan terhadap Undang- Undang  Hak  Cipta.  Kondisi  demikian  menuntut  adanya  jalan  tengah  dalam pengaturan  hak  cipta  agar  kepentingan  dua  pihak  yang  berseberangan  dapat diakomodasi secara adil.
Perlawanan  sebagian  masyarakat  Indonesia  terhadap copyright diperkuat dengan  pandangan  beberapa  kelompok  Islam  yang  berdalil  bahwa  yang  dapat menciptakan hanyalah Allah SWT semata, dan manusia tidak berhak mengakui sesuatu sebagai ciptaannya.
Ada salah satu kelompok Islam yang menyerukan sebagai berikut:
"Anti Hak Cipta. Barang siapa yang sudah membeli buku ini secara halal dan sah atau  memilikinya,  Anda  berhak  untuk  menggandakan  materi  buku  ini  sebagian atau seluruhnya, baik dengan fotokopi, cetak ulang, mengutip, dan lainnya, tanpa harus  meminta  izin  kepada  penulis  atau  penerbitnya.  Anda  juga  berhak memberikan kepada siapa pun sebagai hadiah." 6
Ajakan  yang  diserukan  salah  satu  komunitas  Islam  di  Bandung  tersebut dilakukan  untuk  menyikapi  makin  maraknya  upaya  pemerintah  untuk menegakkan aturan hukum tentang Hak Cipta dan HKI lainnya. Ajakan tersebut ditulis  dalam  setiap  produk  atau  buku  yang  diterbitkan  oleh  komunitas  Islam tersebut.  Seperti  dikutip  dari  harian Pikiran  Rakyat Bandung,  kelompok masyarakat  yang  dimaksud  adalah  Komunitas  atau  Jemaah  Marabitun. Komunitas yang bermarkas di Jl. Multatuli Bandung tersebut menyatakan bahwa
6 M.  Zaenal  Arifin, Mengkaji  Hak  Kekayaan  Intelektual  dari  Kacamata  Hukum  Islam ,  25  November 2003, ( http://www.hukumonline.com/default/asp. browsing 24 November 2008 )
praktek  perlindungan  HKI  adalah  praktek  kaum  kapitalis  dan  tidak  ada tuntunannya dalam syariat Islam.
Copyleft semakin  gencar  dipromosikan  oleh  pihak-pihak  yang  kontra terhadap  UUHC  dengan  dalil- dalil  agama  (Al  Qur’an  dan  Hadis).  Berbeda dengan copyleft yang  ada  di  AS,  para  pihak  yang  kontra  terhadap  hak  cipta  di Indonesia  menggunakan  kata copyleft sebagai  bantuk  penentangan  terhadap semua  prinsip  hak  cipta/ copyright .  Dengan  kata  lain copyleft digunakan  secara “salah  kaprah”  oleh  pihak-pihak  tertentu  di  Indonesia,  antara  lain  kelompok- kelompok  Islam  radikal.  Salah  satu  kemungkinan  adalah  karena  kelompok tersebut belum mengetahui konsep copyleft yang sebenarnya (yang lahir di AS), sedangkan  kemungkinan  lain  adalah  mereka  sengaja  menyelewengkan  istilah copyleft .  Meskipun  ada  pula  kelompok  Islam  radikal  yang  menyatakan  bahwa konsep copyleft justru  menutup-nutupi  ketidakmampuan  konsep  hak  cipta sebagai  suatu  konsep  yang  memberikan  manfaat  dan  keuntungan  kepada masyarakat  luas  yang  pada  umumnya  di  Indonesia  terdiri  dari  masyarakat awam. 7
Judul  yang  dipilih  oleh  penulis  adalah  “ Copyleft dalam  Perspektif  Islam Sebagai  Alternatif  Solusi  Perbedaan  Pandangan  tentang  Hak  Cipta  dalam Masyarakat  Islam  Indonesia”.  Penulis  memilih  judul  tersebut  karena  ternyata banyak  masyarakat  Indonesia  yang  belum  memahami  prinsip copyright dan copyleft dan  adanya  perbedaan  pandangan  tentang  hak  cipta  oleh  masyarakat Islam  Indonesia  sebagai  penduduk  mayoritas.  Perbedaan  pandangan  terhadap hak  cipta  tersebut  diduga  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  UUHC Indonesia.  Penulisan  hukum  yang  mengupas  prinsip  hak  cipta  ( copyright )  dan konsep copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam  ini,  diharapkan  dapat  membuka wawasan pembaca dan masyarakat Islam Indonesia pada khususnya, sehingga akan  memilih  langkah  yang  lebih  arif  dalam  menyikapi  peraturan  perundang- undangan  tentang  hak  cipta  di  Indonesia  dan  perkembangannya  di  dunia internasional.
7 Taofik  Andi  Rachman, Antara Copyright, Copyleft dan Islam’s Right  Menanggapi konsep  hak cipta sebagai kajian intelektual , ( http :// hati.unit.itb.ac.id /forum/memberlist. Php /mode =viewprofile&u=54 ., Kamis, 10 Agustus 06).

## B. Perumusan Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:
1.  Apa prinsip-prinsip dasar copyright dan copyleft ?
2.  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  tentang copyright (hak  cipta)  dan copyleft ?
3.  Apakah  konsep copyleft dapat  menjadi  alternatif  solusi  bagi  mayarakat Islam  Indonesia  yang  berbeda  pandangan  tentang  prinsip copyright (hak cipta) yang telah diundangkan dengan UU No. 19 Tahun 2002?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  dan  menganalisis mengenai:
1.  Prinsip-prinsip  dasar  hak  cipta  ( copyright )  dan copyleft ,  serta pengaturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia;
2.  Pandangan hukum Islam tentang hak cipta ( copyright ) dan copyleft ;
3. Copyleft dapat  menjadi  alternatif  solusi  bagi  perbedaan  pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.

## D.  Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Secara Teoritis :
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  ilmiah  bagi  ilmu pengetahuan  hukum  dalam  pengembangan  hukum  perdata  HET/HKI,  yakni copyleft sebagai alternatif perlindungan hak cipta Indonesia.
2.  Secara Praktis :
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi pembuat  kebijakan  untuk  mengakomodasi copyleft dalam  Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

## E. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan  merupakan  sarana  yang sangat  menunjang  untuk  menguatkan  hal  yang  termaksud  dalam  suatu penyusunan  karya  ilmiah.  Penelitian  hukum  merupakan  salah  satu  penelitian
dalam bidang ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran  tertentu  dengan  jalan  menganalisa  fakta  hukum  tersebut  kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut. 8
Sehubungan dengan peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, Soeryono  Soekanto,  menyatakan:  Metodologi  pada  hakekatnya  memberikan pedoman  tentang  tata  cara  seorang  ilmuwan  mempelajari,  menganalisa  dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. 9
Langkah-langkah  yang  akan  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  guna menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative komparatif. Menurut Bambang Waluyo: nama lain dari  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut sebagai  penelitian  pustaka  atau  studi  dokumen.  Disebut  penelitian  hukum doktriner,  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain. 10 Sedangkan  komparatif artinya  adalah  perbandingan,  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah perbandingan  antara  hukum  konvensional  dengan  hukum  Islam.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  komparatif  digunakan  pada  penelitian  hukum  ini karena  yang  diteliti  adalah  prinsip-prinsip  dasar copyright yang  berlaku  secara internasional,  prinsip  dasar  dalam  konsep copyleft ,  Undang-Undang  Hak  Cipta Indonesia mulai dari UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, sampai UU No. 19 Tahun 2002, serta prinsip copyright dan copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam.  Permasalahan  pada  penulisan  hukum  ini  akan diselesaikan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yakni  peraturan  perundang- undangan dan bahan hukum lain.
2.  Spesifikasi Penelitian
8 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 42.
9 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 1.
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 32.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  hukum ini  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  yaitu  bahwa  penelitian  ini  dilakukan dengan  melukiskan  objek  penelitian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dan  bertujuan  memberikan  gambaran  mengenai  hal  yang  menjadi pokok  permasalahannya.  Analitis  yaitu  bahwa  pemecahan  masalah  diselidiki dengan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaaan yang sebenarnya  yakni  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang,  berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 11
Penelitian  deskriptif  analitis  digunakan  pada  penelitian  ini  karena  peneliti akan  memberikan  gambaran  tentang  prinsip  dasar  hak  cipta  ( copyright )  dan copyleft ,  perbedaan  pandangan  tentang  hak  cipta  dalam  masyarakat  Islam Indonesia,  dari  hasil  penyelidikan  berdasarkan  prinsip  dasar copyright dan copyleft dan fakta-fakta  yang  berkaitan,  sehingga  dapat  dianalisa  dan  akhirnya dapat  diambil  konsep  baru  untuk  memecahkan  permasalahan  dalam  penulisan hukum ini.

## 3.  Jenis Data
Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan  dasar  kajian. 12 Berbeda  bidang-bidang  non  hukum,  bahan  pustaka bidang  hukum  dari  sudut  kekuatan  mengikatnya  dapat  dibedakan  menjadi  tiga golongan,  yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  (yang  juga dinamakan bahan penunjang). 13
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat.  Bahan- bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini berupa:
1)  Peraturan Dasar, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
2)  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  hak  cipta,  yaitu  UU  No.  6 Tahun  1982,  UU  No.  7  Tahun  1987,  UU  No.  12  Tahun  1997,  sampai UU No. 19 Tahun 2002.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  antara  lain  hasil  karya  dan hasil  penelitian  dari  para  ahli  hukum,  khususnya  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual.
11 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: 1994), hal. 73.
12 Hadi Syuaeb, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap, (Solo: Sendang Ilmu), hal. 119.
13 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., hal. 33.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain kamus dan hasil wawancara dengan informan.

## 2.  Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penulisan  hukum  ini adalah  metode  studi  kepustakaan  atau literature  study, karena  data  yang diperlukan  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  hukum  ini  dicari  dalam dokumen  atau  bahan  pustaka.  Metode  studi  kepustakaan  merupakan  metode pengumpulan data dengan melihat katalog dan menelusuri buku-buku referensi untuk  menggunakan  teori  yang  ada,  atau  bahan/data  yang  ditulis  yang merupakan buah pikiran/hasil penelitian orang lain. 14
Metode  ini  digunakan  untuk  menunjang  fakta  dan  konsep  atau  gagasan dalam analisis, dan juga untuk membuktikan sesuatu atau menambah kejelasan tentang copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam  sebagai  alternatif  solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.

## 3.  Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa  gambaran  konsep  hak  cipta  dalam  UUHC,  perbedaan  pandangan tentang  hak  cipta  dalam  masyarakat  Islam  Indonesia  dan  konsep copyleft sebagai  gagasan  baru  untuk  menanggulangi  perbedaan  tersebut.  Pendekatan kualitatif  sebenarnya  merupakan  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif. 15 Data akan diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan fakta-fakta yang  ada,  teori  dan  konsep  yang  berkaitan,  sehingga  dapat  dianalisa  dan akhirnya  dapat  diambil  konsep  baru  untuk  memecahkan  permasalahan penulisan hukum ini.

## II.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Prinsip Dasar Hak Cipta ( Copyright ) dan Copyleft
Prinsip  dasar  dalam  suatu  peraturan  disebut  juga  dengan  asas  hukum. Beberapa  ahli  hukum  mengemukakan  pendapatnya  tentang  pengertian  asas hukum.
14 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 61.
15 Soeryono Soekanto, Op.cit., hal. 32.
Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari  aturan-aturan  yang  lebih  umum.  Asas  hukum  umum  itu  merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 16
Van Eikema Homes menyatakan bahwa asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 17
Sedangkan  menurut  Paul  Scholten  asas  hukum  adalah  kecenderungan- kecenderungan  yang  disyaratkan  oleh  pandangan  kesusilaan  kita  pada  hukum, merupakan  sifat-sifat  umum  dengan  segala  keterbatasannya  sebagai pembawaan umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. 18
Soedikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa:
“asas  hukum  atau  prinsip  hukum  bukanlah  peraturan  hukum  konkrit, melainkan  merupakan  pikiran  dasar  yang  umum  sifatnya  atau  merupakan latar  belakang  dari  peraturan  yang  konkrit  yang  terdapat  dalam  dan  di belakang  setiap  system  hukum  yang  terjelma  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  hakim  yang  merupakan  hukum  positif  dan  dapat diketemukan  dengan  mencari  sifat-sifat  umum  atau  ciri-ciri  dari  peraturan konkrit tersebut.” 19
Undang-Undang  Hak  Cipta  nasional  yang  pertama  dimiliki  oleh  Indonesia adalah  UU  No.  6  Tahun  1982.  UUHC  tahun  1982  memiliki  ciri  khas  Indonesia disamping  juga  menganut  ketentuan  konvensi  internasional.  Ali  Said,  Menteri Kehakiman pada saat itu, menekankan bahwa rancangan tersebut mengandung kekhasan Indonesia dalam beberapa hal: 20
a.  Adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum;
b.  Masa berlaku perlindungan hak cipta dikurangi hingga 25 tahun agar karya- karya  yang  dilindungi  tersebut  dapat  segera  menjadi  milik  umum  (public domain);
c.  Karya-karya  asing  tidak  dilindungi  kecuali  jika  pertama  kali  diterbitkan  dan dipublikasikan di Indonesia.
16 Dikutip oleh Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 49. Baca juga Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-3, 2007), hal. 34.
17 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-3, 2007), hal. 34. Lihat Algemeen Deel, hal. 84.
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Loc. Cit.
19 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke- 5, 2007), hal. 6.
20 Prof.  Tim  Lindsey,  dkk.  Ed., Hak  Kekayaan  Intelektual,  Suatu  Pengantar ,  (Bandung:  PT  Alumni, 2006), hal. 67.
Ciri khas UUHC tahun 1982 menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia lebih longgar dari ketentuan-ketentuan konvensi-konvensi hak cipta internasional.  Hal  ini  disebabkan  Indonesia  tidak  termasuk  anggota  dari konvensi-konvensi hak cipta setelah menarik diri dari keikutsertaannya di Berne Convention  pada  tahun  1958.  Peraturan  yang  longgar  dalam  bidang  hak  cipta memberi  keuntungan  bagi  masyarakat  Indonesia  di  satu  sisi,  tetapi  di  sisi  lain melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Transfer ilmu pengetahuan, seni,  sastra  yang  lebih  murah  dan  lebih  cepat  jatuh  ke  tangan  masyarakat menjadi  langkah  pemerintah  untuk  memperkenalkan  perlindungan  hak  cipta kepada  masyarakat.  Namun,  langkah  tersebut  ternyata  menjadikan  Indonesia sebagai salah satu pusat barang bajakan.
Tahun  1987  UUHC  Tahun  1982  diubah  menjadi  UU  No.  7  Tahun  1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.  6 Tahun 1982 tentang Hak  Cipta. Tingginya  tingkat  pembajakan  menjadi  alasan  utama  perubahan  UUHC  Tahun 1982. Berbagai kekurangan dalam UUHC Tahun 1982 dilengkapi dengan empat materi perubahan dalam UUHC Tahun 1987, yaitu masalah pemidanaan, lingkup berlakunya  undang-undang,  jangka  waktu  berlakunya  hak  cipta,  hubungan antara negara dan pemegang hak cipta.
Seiring  dengan  perkembangan  peradaban  manusia  yang  melampaui  batas negara. Indonesia sebagai bagian dari komunitas negara-negara dunia juga ikut serta  dalam  berbagai  aktivitas  internasional,  antara  lain  perdagangan.  Pada tahun  1994  Indonesia  menandatangani  Persetujuan  Putaran  Uruguay  dan meratifikasi  paket  persetujuan  tersebut  dengan  UU  No.  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia ( Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization).  Putara  Uruguay ( Uruguay Round ) antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak  Kekayaan  Intelektual  ( Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights/TRIPs ). Cita Citrawinda Priapantja menuliskan bahwa Indonesia baru  meratifikasi  TRIPs  pada  tanggal  7  Mei  tahun  1997,  melalui  Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. 21
Sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1994, maka perlu dilakukan perubahan  UUHC  Tahun  1987  untuk  disesuaikan  dengan  TRIPs.  TRIPs
21 Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan , (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003), hal. 14.
mengharuskan  negara  anggotanya  mematuhi  Art  1  sampai  dengan  21  Berne Convention  beserta  lampirannya,  kecuali  hak  yang  diberikan  Art  6  bis.  Dengan demikian,  ratifikasi  TRIPs  oleh  Indonesia  bisa  diartikan  bahwa  Indonesia  telah meratifikasi  kembali  Berne  Convention,  meskipun  Indonesia  tidak  termasuk anggota Berne Convention. Selanjutnya UUHC Tahun 1987 diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1997 tentang hak Cipta.
UUHC  Tahun  1997  ternyata  tidak  bertahan  lama.  Perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  terkait  dengan  hak  cipta  menuntut  adanya perlindungan,  antara  lain  database,  optical  disc.  Pada  tanggal  29  Juli  2002 diundangkan UUHC yang baru, yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC  Tahun  2002  tentu  saja  bertujuan  menyempurnakan  UUHC  sebelumnya dan  melakukan  penyesuaian  dengan  perkembangan  konvensi  internasional. Namun,  perlu  menjadi  catatan  bahwa  konvensi  internasional  pun  tidaklah sempurna,  karena  setelah  ketentuan  konvensi  tentang  hak  cipta  seperti  TRIPs diterapkan di Indonesia, hasilnya masih banyak terjadi pembajakan.
Semua  undang-undang  hak  cipta  Indonesia  pada  prinsipnya  mengacu  pada konvensi-konvensi  hak  cipta  internasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan- ketentuan  UUHC  Indonesia  mulai  UUHC  Tahun  1982  sampai  UUHC  Tahun 2002.  Prinsip-prinsip  hak  cipta  internasional  secara  lebih  rinci  dapat  dikaji  dari falsafah-falsafah yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia.
Terdapat  dua  blok  besar  mengenai  falsafah  atau  kebudayaan  tentang  hak cipta di dunia ini, yakni falsafah Perancis dan falsafah Amerika Serikat. 22 Namun di  sisi  lain,  ada  falsafah  hukum  Islam  yang  melembaga  pada  negara-negara Islam dan mewarnai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta falsafah  hukum  sosialis  yang  dianut  oleh  negara-negara  sosialis.  Sebelum menguraikan prinsip-prinsip dasar UUHC Indonesia, berikut adalah perbandingan  prinsip-prinsip  dasar  hak  cipta  falsafah  Perancis  dalam Berne Convention , falsafah Amerika Serikat dalam Konvensi Pan Amerika, dan hukum Islam.
UUHC  Tahun  1982  dalam  penjelasannya  mencantumkan  prinsip-prinsip umum  yang  melandasi  UUHC  ini,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Ali  Said  di atas.  UUHC  Tahun  1987,  1997,  dan  2002  mempertahankan  prinsip
22 Budi Santoso, Dekonstruksi Hak Cipta: Sebuah Renungan Berfikir Secara Global Bertindak Secara Lokal di Bidang Hak Cipta , Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-52 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 8 Januari 2009, hal. 5.
keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan  tetap  mencantumkan  pasal pembatasan.  Prinsip  bahwa  kepentingan  umum  Karya-karya  asing  tidak dilindungi  kecuali  jika  pertama  kali  diterbitkan  dan  dipublikasikan  di  Indonesia dan  prinsip  pengurangan  jangka  waktu  diganti  dengan  mengikuti  ketentuan konvensi hak cipta internasional ( Berne Convention ).
Selain  ketiga  prinsip  tersebut  UUHC  Indonesia  baik  UUHC  Tahun  1982, 1987,  1997,  maupun  UUHC  Tahun  2002  menganut  prinsip  hak  cipta Universal Copyright  Convention yang  merupakan  gabungan  dari  falsafah  Perancis  dan falsafah  Amerika  Serikat,  meskipun  selanjutnya  lebih  banyak  didukung  oleh penganut falsafah Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan sistem pengakuan hak  cipta  di  Indonesia  yang  menggunakan  sistem automatic  right ,  tetapi  tetap mendorong pencipta untuk melakukan pendaftaran.
UUHC Tahun 1997 dan UUHC Tahun 2002 tidak lagi mengandung prinsip- prinsip  khas  Indonesia  seperti  UUHC  sebelumnya  dan  mengadopsi  ketentuan- ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO.  Sebagaimana    kita  ketahui  bahwa  TRIPs  menggunakan  ketentuan- ketentuan Berne  Convention ,  sehingga  prinsip  UUHC  Indonesia  seharusnya lebih  mengacu  pada falsafah  Perancis  daripada falsafah  yang  lain.  Namun,  jika melihat  beberapa  ketentuan  pasal  dan  penjelasannya,  ada  kecenderungan UUHC Indonesia mengikuti falsafah Amerika Serikat.
UUHC Tahun 1997 dan UUHC Tahun 2002 mengakui bahwa hak cipta lahir secara  otomatis,  tetapi  keduanya  menyediakan  pasal  tentang  pendaftaran  hak cipta.  Fakta  penegakan  hukum  hak  cipta  Indonesia  menunjukkan  bahwa  surat keterangan pendaftaran menjadi alat bukti yang sangat kuat ketika berperkara di pengadilan.  Dengan  demikian  falsafah  Amerika  Serikat  sangat  terasa  dalam system hukum hak cipta Indonesia. Selain itu, penjelasan kedua UUHC tersebut menyatakan  bahwa  tujuan  perlindungan  hak  cipta  adalah  dalam  rangka menciptakam iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  yang  diperlukan  dalam melaksanakan pembangunan  nasional,  dan bukan  karena hak  cipta  adalah  hak alamiah yang harus dilindungi sebagaimana hak asasi manusia.
Uraian di atas menggambarkan bahwa UUHC Indonesia mengkombinasikan falsafah  Perancis,  Amerika  Serikat  dan  mempertimbangkan  falsafah  hukum Islam  serta  hukum  sosialis,  khususnya  untuk  prinsip-prinsip  yang  berbeda. Meskipun  demikian,  prinsip-prinsip  UUHC  Tahun  2002  dapat  diringkas  sebagai berikut:
a.  Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli;
b.  Hak  cipta  timbul  dengan  sendirinya  (otomatis)  dengan  tetap  mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
c.  Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta;
d.  Hak  cipta  suatu  ciptaan  merupakan  suatu  hak  yang  diakui  hukum  ( legal right )  yang  harus  dipisahkan  dan  harus  dibedakan  dari  penguasaan  fisik suatu ciptaan;
e.  Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute );
f.  Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan.
Perbandingan  prinsip  dasar  hak  cipta  dari  berbagai  falsafah  di  dunia  dan Indonesia dapat dilihat dalam table berikut:
B.  Pandangan  Hukum  Islam  Indonesia  tehadap  Hak  Cipta  ( Copyright )  dan

## Copyleft
Masyarakat  Islam  Indonesia  diklasifikasikan  menjadi  dua  kelompok  besar, yakni  kelompok  Islam  moderat  Indonesia  dan  kelompok  gerakan  Islam  baru. Kelompok  Islam  moderat  akan  diwakili  oleh  dua  Organisasai  Masyarakat terbesar  di  Indonesia,  yaitu  MUI  dan  Nahdlatul  Ulama,  sedangkan  kelompok gerakan  Islam  baru  akan  diwakili  oleh  HTI  yang  telah  mengembangkan  sayap dakwahnya  di  Indonesia.  Dua  kelompok  Islam  Indonesia  ini  memiliki  cara  yang berbeda dalam mengaplikasikan hukum Islam, demikian pula dalam menetapkan hukum hak cipta.
1.  Pandangan  Kelompok  Islam  Moderat  Indonesia  terhadap  Hak  Cipta  dan Copyleft
a.  Hak Cipta
Di  Indonesia  terdapat  dua  Organisasi  Masyarakat  Islam  yang  telah memfatwakan hak cipta, yaitu NU dan MUI. Pada tanggal 17-21 Nopember 1997,  diadakan  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  dan  Konferensi  Besar Nahdatul  Ulama  yang  diselenggarakan  di  pondok  pesantren  Qamarul
Huda,  Desa  Bagu,  Pringgarata,  Lombok  Tengah  Nusa  Tenggara  Barat. 23
Salah  satu  keputusan Bahtsul  Masa’il NU  dalam  acara  tersebut  adalah hukum hak cipta.
Keputusan Bahtsul  Masa’il NU  tentang  hak  cipta  yang  pertama berkenaan  dengan  kedudukannya  sebagai  harta  pusaka,  sedangkan keputusan  yang  kedua  berkenaan  dengan  hukumnya,  lebih  tepatnya hukum hak cipta karya tulis. Bahthsul Masa’il NU menetapkan bahwa:  (1) hak cipta dlindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi harta  peninggalan  bagi  ahli  warisnya;  (2)  hukum  mencetak  dan menerbitkan  karya  tulis  pihak  lain  adalah  boleh  selama  ada  izin  dari pemilik hak, pengarang, penulis, ahli waris, atau yang menguasi hak cipta tersebut, dan (3) apabila pemilik hak, pengarang,  penulis, ahli waris,  atau yang  menguasai  hak  cipta  tersebut  sudah  tidak  ada,  maka  karya  tulis tersebut  menjadi  milik  umat  Islam.  Dengan  memperhatikan  keputusan Bathsul Masa’il NU tersebut diketahui bahwa kedudukan hak cipta adalah sebagai hak milik yang hukumnya sepadan dengan benda milik.
Pembahasan  hukum  hak  cipta  dalam  NU  dilanjutkan  pada  Muktamar NU  ke-28  yang  dilaksanakan  dipondok  pesantren  Krapyak  Yogyakarta pada  tanggal  25-28  Nopember  1998  (26-29 Rabi’ul  Akhir  1410  H). 24
Muktamar  ini  menetapkan  23  keputusan  yang  merupakan  hasil pembahasan  dari  Lajnah Bahtsul  Masa’il NU,  salah  satunya  adalah kedudukan hak cipta dalam konteks pembagian harta pusaka apakah hak cipta  dapat  berkedudukan  sebagai  tirkah  (harta  peninggalan)  atau  tidak, dan  apakah  ia  harus  dikeluarkan  zakatnya? Bahthsul  Masa’il NU menetapkan  bahwa  hak  cipta  dalam  hukum  waris  dapat  dijadikan  harta peninggalan. Adapun  kaitannya  dengan  zakat,  Bahtsul  Masa’il  NU menetapkan bahwa ia (hak cipta) sama dengan harta biasa.
Ormas Islam kedua yang menfatwakan hak cipta adalah komisi Fatwa MUI. Pada tanggal 18 Januar i 2003 (14 Zulqa’dah 1423 H.), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Setelah mempertimbangkan dalil al- Qur’an, Hadis , Kaidah Fiqih, pendapat ulama, pakar  atau  ahli,  penjelasan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan
23 http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf , Pengembangan  Makna  Objek  Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia , page 4.
24 http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf , Loc. Cit.
peraturan  perundang-  undangan,  akhirnya  Komisi  Fatwa  menetapkan bahwa:  (1) hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan ( huquq maliyat ) yang mendapat perlindungan hukum ( mashun ) sebagai kekayaan ( mal ); (2) hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) hak cipta dapat dijadikan  objek  akad  ( ma ’qud’alayh ),  baik  akad  pertukaran  komersial ( mu ’awadhat ),  maupun  akad  nonkomersial  ( tabarr u’at ),  serta  dapat diwariskan  dan  diwakafkan  dan;  (4)  setiap  bentuk  pelanggaran  terhadap hak  cipta  terutama  pembajakan  merupakan  kezaliman  yang  hukumnya adalah haram.
b. Copyleft
Copyleft belum  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  kelompok  Islam moderat.  Namun,  jika  mencermati  Fatwa  MUI  No.  1  Tahun  2005,  prinsip copyleft secara  implisit  tarmaktub  dalam  ketetapan  MUI  tersebut. Ketetapan MUI poin c dapat menjadi dasar legalitas copyleft dalam hukum Islam. Hak cipta yang digolongkan dalam mal, dapat menjadi obyek wakaf ( ma’qud’alaih ), dapat dialihkan baik  dengan akad mu’awadhah (pertukaran,  komersial),  maupun  akad tabarruat (nonkomersial),  serta diwaqafkan dan diwarisi.
2. Pandangan  Kelompok  Gerakan  Islam  Baru  terhadap  Hak  Cipta  dan Copyleft
a.  Hak Cipta
Taofik  Andi  Rachman,  seorang  aktivis  HTI  dan  mahasiswa  ketua Lajnah  I’lamiyah UKM  KALAM  UPI  berpandangan  bahwa  di  dalam  Islam tidak  ada  konsep  hak  cipta,  tetapi  Islam  memiliki  konsep  lain  yang  lebih baik  dan  lebih  fair  dalam  distribusi  keuntungan  daripada  konsep  hak cipta. 25
Taofik menuliskan bahwa menyangkut kepemilikan ataupun pemanfaatan suatu materi, terdapat dua materi yang berlainan yang harus dibedakan,  yaitu:  materi  yang  dapat  diraba  dan  materi  yang  tidak  dapat diraba,  walaupun  keduanya  dapat  terindra  atau  terpikirkan.  Untuk  materi
25 Taofik  Andi  Rachman, Antara  Copyright,  Copyleft  dan  Islam’s  Right  Menanggapi  konsep  hak  cipta sebagai kajian intelektual , ( http :// hati.unit.itb.ac.id /forum/memberlist. Php /mode =viewprofile&u=54 ., Kamis, 10 Agustus 06).
yang  dapat  diraba,  contohnya  adalah  merek  dagang,  barang  dagangan, produk  industri,  dll.  Sedangkan  untuk  meteri  yang  tidak  dapat  diraba, misalnya  teori-teori  ilmiah,  ide-ide  kretif  tentang  suatu  rencana  inovatif yang masih tersimpan di dalam otak si pemikir.
Taofik berpendapat bahwa dalam kepemilikan dan pemanfaatan suatu materi  yang  tidak  dapat  diraba  atau  materi unreal ,  seperti  ide-ide  kreatif atau  pandangan  ilmiah  yang  belum  ditulis  oleh  pemiliknya  dalam  suatu buku  tertentu  ataupun  belum  mengalami  perekaman  ke  dalam  CD, seseorang  juga  bisa  memiliki  dan  menfaatkan  benda  tersebut.  Ia  boleh memanfaatkan  ide-ide  tersebut  baik  dengan  cara  menjualnya  ataupun mengajarkannya  kepada  orang  lain.  Namun  pemikiran  tersebut  harus memiliki  nilai  yang  bermanfaat  kepada  umat  dan  mubah  di  mata  syar’a. Ketika  pemikiran  itu  dijual  kepada  orang  lain  ataupun  diberikan  kepada orang  lain  dengan  meng ajarinya,  maka  dengan  sebab  syar’i  pemikiran tersebut  bisa  dikelola  oleh  orang  tersebut.  Seperti  seorang  profesor  yang memiliki ilmu yang tinggi, ketika dia menemukan suatu rumusan atau teori tentang anti-gravitasi, maka teori tersebut adalah miliknya dan dia pun bisa memanfaatkanya  dengan  cara  menjualnya  dengan  harga  yang  sangat mahal  ataupun  megajarkannya  kepada  orang  lain.  Ketika  penjualan  dan pengaharan  tersebut  dilakukan  maka  orang  lain  memiliki  hak  untuk mengelolanya  tanpa  terikat  dengan  pemiliknya  itu.  Namun  penisbatan nama  penemuan  harus  kepada  penemunya  yang  menemukan  ide tersebut, yaitu profesor.
Ketika  semua  materi  tersebut,  baik  materi  yang  dapat  diraba  ataupun tidak, dijual kepada orang lain maka orang lain tersebut memiliki hak untuk memanfaatkannya.  Ia  berhak  untuk  memakannya,  membacanya, mengajarkannya, merobeknya, menyalinnya, menjualnya, atau memberikannya  kepada  orang  lain.  Seperti  ketika  seseorang  membeli buku  maka  kepemilikan  buku  dan  pengguna  pemanfaatan  buku  tersebut akan beralih kepadanya. Dia memiliki hak untuk membacanya, menjualnya kepada orang lain, memperbanyaknya, menyalinya dan bahkan dia berhak untuk membuangnya ke tong sampah. Hal ini dikarenakan di dalam Islam ketika  seseorang  telah  membeli  suatu  barang,  maka  kepemilikan  barang dan  pemanfaatannya  telah  beralih  kepadanya.  Jual-beli  merupakan  salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan dan pemanfaatan suatu benda
di dalam Islam. Pemanfaatan barang tersebut tidak dibatasi dengan apaun kecuali hukum syara’ lainnya.
Salah satu contoh yang disampaikan Taofik adalah dalam pemanfaatan makhluk  hidup,  seperti  ayam,  seseorang  tidak  boleh  membunuhnya dengan  cara  dibakar.  Pengharaman  ini  bukan  pembatasan  kepada  hak pemanfaatan  benda  akan  tetapi  ada  hukum  syara’  lain  yang  melarang pembunuhan  hewan  dengan  dibakar.  Begitu  juga  tidak  boleh mengatasnamakan penemuan tersebut kecuali kepada yang menemukannya.  Sebab,  jika  pengatasnamaan  itu  terjadi  kepada  selain penemunya  maka  dia  telah  melakukan  pendustaan  dan  penipuan. Sehingga  siapapun  tidak  boleh  mengakui  atau  mencuri  sesuatu  yang bukan  hak  karyanya  karena  penipuan  dan  pendustaan  sangat  dilarang oleh syara’.
Dasar pernyataan tersebut adalah hadits Rasulullah : “Siapa saja yang mensyaratkan  suatu  syarat  yang  tidak  terdapat  dalam  Kitab  Allah  (al- Qur’an)  maka  persyaratannya  batil”  (HR.  al-Bukhari,  Ibn  Hibban,  Ibn Majah,  al-Daruqutni,  an- Nasa’i).  Oleh  karena  itu,  syarat  yang mengharamkan  sesuatu  yang  halal  adalah  syarat  yang  batil.  Sehingga secara  syari’  tidak  boleh  ada  syarat  apapun  yang  tidak  sesuai  dengan syara’  baik  itu  syarat-syarat  menyalin,  atau  atas  nama  perlindungan terhadap suatu penemuan dengan alasan konsep hak cipta.
Dengan konsep jual-beli (Arab: al- bay’[u]) Islam, setiap konsumen atau pembeli  tidak  akan  pernah  dibatasi  dalam  penggunaan  ataupun pemanfaatan  suatu  benda  yang  kepemilikannya  telah  beralih  kepadanya. Namun  tidak  mengakui  dan  menentang  hak  cipta  bukan  berarti  Islam membolehkan mencuri ide atau mengatasnamakan (ngaku-ngaku) sesuatu yang  bukan  hasil  karyanya.  Karena  Islam  memiliki  konsep  Akhlak  Islam atau  hak  moral  dari  penemu  atau  pemikir,  dalam  artian  orang  lain  tidak boleh  mencantumkan  nama  pada  setiap  benda  penemuan  seorang pemikir, walaupun benda tersebut telah dibelinya. Sehingga nama penemu akan  selamanya  dinisbatkan  kepada  temuannya.  Pandangan  aktivis  HTI tersebut sama dengan gerakan anti hak cipta salah satunya copyleft .
Pendapat  senada  disampaikan  oleh  Zulhelmy  SE,  MSi,  Akt.,  Dosen Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Riau,  mengenai  kepemilikan  fikriyah, seperti  pandangan  ilmiah  atau  pemikiran  briliant,  yang  belum  ditulis
pemiliknya  dalam  kertas,  atau  belum  direkamnya  dalam  disket  atau  Pita kaset,  maka  semua  itu  adalah  milik  individu  bagi  pemiliknya.  la  boleh menjual  atau  mengajarkannya  kepada  orang  lain  jika  hasil  pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. 26
Zuhelmy melanjutkan, jika hasil pemikiran dijual atau diajarkan kepada orang  lain,  maka  orang  yang  mendapatkannya  dengan  sebab-sebab syar'iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertanian, sesuai dengan  hukum  Islam.  Hukum  ini  juga  berlaku  bagi  semua  orang  yang membeli disket, buku atau pita kaset yang mengandung materi pemikiran, baik  pemikiran  ilmiah  ataupun  sastra.  Demikian  pula,  ia  berhak  untuk membaca dan memanfaatkan informasi informasi yang ada didalamnya. la juga  berhak  mengelolanya,  baik  dengan  cara  menyalin,  menjual  atau menghadiahkannya,  akan  tetapi  ia  tidak  boleh  mengatasnamakan (menasabkan)  penemuan  tersebut  pada  selain  perniliknya.  Sebab, pengatasnamaan  (Penisbahan)  pada  selain  pemiliknya  adalah  kedustaan dan  penipuan,  dimana  keduanya  diharamkan  secara  syar'iy.  Oleh  karena itu,  hak  perlindungan  atas  kepemilikan  fikriyyah  merupakan  hak  yang bersifat  maknawi,  yang  hak  pengatasnamaannya  dimiliki  oleh  pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya.
Pendapat  Taofik  dan  Zuhelmy  tersebut  dapat  menjadi  gambaran perbedaan  pandangan  antara  kelompok  Islam  Moderat  Indonesia  dan kelompok gerakan Islam baru dalam mengaplikasikan hukum Islam. Perlu diketahui  bahwa  anggota  MUI  mayoritas  berasal  dari  NU  dan Muhammadiyah yang termasuk dalam kelompok Islam moderat.
HTI  berpandangan  bahwa  jika  ada  seseorang  yang  melakukan pencurahan  daya  ciptanya  untuk  menghasilkan  suatu  buku  karya intelektual  yang  bermanfaat  untuk  kemajuan  umat,  maka  negara  harus memberikan  upah  yang  tinggi  dengan  memberikan  gram  emas  seberat buku  yang  telah  dia  hasilkan  untuk  umat.  Sehingga  dengan  itu,  setiap intelektual  muslim  akan  terjadinya  suasana  yang  kompetitif  untuk  meraih penghargaan tersebut.
b. Copyleft
26 ZuhelmyM.Si.,Menyoal  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  Zuhelmy  M.  Si.,  Akt-- HTIKepri, http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=86 , Selasa, 19 Agustus 2008 | 13:29 WIB
Taofik  Andi  Rachman  selain  memberikan  pendapat  tentang  hak  cipta juga menanggapi konsep copyleft . Taofik menolak copyleft dengan alasan bahwa kebebasan yang diberikan lewat copyleft sehingga pengarang dan pengembang  yang  menggunakan copyleft untuk  karya  mereka  dapat melibatkan  orang  lain  untuk  mengembangkan  karyanya  sebagai  suatu bagian  dari  proses  yang  berkelanjutan  tidak  memberikan  solusi  yang menyeluruh  untuk  mengakhiri  konsep copyleft tersebut  karena  masih runtutan  dari  konsep  hak  cipta  atau  dengan  kata  lain  konsep copyleft hanya sebuah tambal sulam dari konsep hak cipta ( copyright ) yang sudah bolong-bolong. Sehingga konsep copyleft justru menutup-nutupi ketidakmanpuan  konsep  hak  cipta  sebagai  suatu  konsep  yang memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat luas yang pada umumnya di Indonesia terdiri dari masyarakat awam.

## 3.  Prinsip Ikhtilaf (Perbedaan Pandangan) dalam Hukum Islam
Ikhtilaf  timbul  karena  perbedaan  sudut  pandang  mengenai  suatu masalah,  baik  masalah  alamiah  ataupun  masalah  amaliah.  Ikhtilaf  dalam maslah ilmiah misalnya menyangkut cabang-cabang syariat yang tidak ada nashnya  dan  beberapa  masalah  aqidah  yang  tidak  menyentuh  prinsip- prinsip yang pasti.
Ikhtilaf juga terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia saat menanggapi hukum  hak  cipta.  Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  diuraikan pandangan terhadap hak cipta dari kelompok Islam moderat Indonesia dan kelompok  gerakan  Islam  baru.  Uraian  pandangan-pandangan  mereka menggambarkan  adanya  ikhtilaf  tentang  hak  cipta  sebagai  salah  satu cabang  (furu’)  fiqh.  Prinsip-prinsip  yang  membedakan  kedua  kelompok dalam memandang hak cipta antara lain sebagai berikut:
No  Prinsip Dasar Kelompok Gerakan Islam Baru Kelompok Islam Moderat 1. Hak Immateriil Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta selama tidak dipublikasikan Dimiliki dan dimanfaatkan oleh pencipta (sebagai harta) dalam batas ajaran Hukum Islam 2.   Hak eksklusif Tidak diakui Diakui dengan pembatasan (tidak absolute)
3    3. Hak Moral Diakui dan berlaku selamanya Diakui dan berlaku selamanya
Tabel  perbandingan  prinsip  dasar  hak  cipta  antara  kelompok  Islam Moderat  dan  kelompok  gerakan  Islam  baru  tersebut  memberikan gambaran  adanya  perbedaan  pandangan  yakni  prinsip  yang  dianut berkaitan dengan hak imateriil dan hak ekonomi. Namun, kedua kelompok memiliki  persamaan  prinsip  dalam  memandang  hak  moral.  Dengan demikian,  kedua  kelompok  tersebut  pada  dasarnya  mengakui  hak  cipta. kelompok  Islam  moderat  mengakui  hak  cipta  sebagai  hak  moral  dan  hak ekonomi, sedangkan kelompok Islam baru mengakui hak cipta sebagai hak moral saja.
Ikhtilaf  adalah  suatu  keharusan  atau  kemestian.  Ikhtilaf  terjadi  dalam berbagai  komunitas,  termasuk  dalam  masyarakat  Islam.  Allah  SWT berfirman dalam surat Al Hud ayat 118-119 sebagai berikut:
َﻮ َﻠ ْﻮ َﺸ ََﺀﺎ َﺮ َﻚﱡﺒ َﻠ َﺠ َﻌ َﻞ َﺲﺎﱠﻨﻠﺍ ُﺃ َﻮﱠﺔﱠﻣ ِﺤﺍ َﺪ ًﺓ ۖ َﻮ َﻻ َﻴ َﺰ ُﻠﺍ ْﻮ َﻦ ُﻤ ْﺨ َﺘِﻠ ِﻔ ۞َﻦﻴ ِﺇ َﻤﱠﻻ ْﻦ َﺮ ِﺤ َﻢ َﺮ ُّﺒ َۚﻚ َﻮ ِﻠ َﺍﺬ ِِﻠ ْﻚ َﺨ َﻠَﻘ ُﻬ ْْۗﻢ
“Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu,  tetapi  mereka  senantiasa  berselisih  pendapat,  kecuali  orang-orang yang  diberi  rahmat  oleh  Rabbmu.  Dan  untuk  itulah  Allah  SWT  mencipta mereka…”
Yusuf  Al  Qardhawi  berpendapat  bahwa  kemestian ikhtilaf disebabkan oleh  tabiat  agama  (Islam),  tabiat  bahasa  (syariat),  tabiat  manusia,  tabiat alam dan kehidupan. 27 Ikhtilaf mengenai hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia disebabkan juga oleh tabiat agama, tabiat bahasa (syariat), dan tabiat  manusia.  Tabiat  alam  tidak  berpengaruh  dalam  masalah  ini  karena hak  cipta  berhubungan  dengan  ide  manusia  yang  diekspresikan  dalam suatu wujud tertentu.
Ihktilaf disamping  merupakan  kemestian,  juga  merupakan  rahmat terhadap  umat  dan  keleluasaan  baginya.  Hal  ini  didasarkan  pada  hadits Rasulullah  yang  disebutkan  oleh  as-  Sayuthi  dalam  al- jami’ush  shaghir sebagai berikut:
ِٳ ْﺨ ِﺗ َﻼ ُﻒ ُﺃ ِﺗﱠﱠﻣ َﺮﻰ ْﺤ َﻣ ٌﺔ
“Perbedaan umatku adalah rahmat”
27 Yusuf Al Qardhawi, Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim , (Jakarta: Robbani Press, 2007), hal. 82.
Hadits  Rasulullah  tersebut  harus  menjadi  pedoman  dan  dipegang teguh  oleh  masyarakat  Islam,  termasuk  dalam  menghadapi  perbedaan pandangan  tentang  hak  cipta.  Apapun  pandangan  kelompok-kelompok masyarakat  Islam  terhadap  hak  cipta  (secara  ilmiah),  bukan  untuk ditanggapi  dengan  perselisihan  atau  permusuhan.  Ikhtilaf  mengenai  hak cipta  dalam  masyarakat  Islam  Indonesia  seharusnya  diterima  sebagai rahmat.
Ikhtilaf diterima  sebagai  rahmat  ditujukan  untuk  ikhtilaf  yang  tidak bertentangan  dengan  nash  yang  sudah  jelas  ( qat h’i ).  jadi ikhtilaf tidak dibenarkan  dalam  hal  yang  wajib  (perintah)  dan  haram  (larangan).  Telah diuraikan  pada  pembahasan  hak  cipta  dalam  falsafah  Islam  bahwa  hak cipta  atau  hak  ibtikar  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  nash, sehingga ikhtilaf dalam hak cipta adalah rahmat. Konsekuensinya adalah saling menghormati dan tidak saling merendahkan.
Prinsip fiqh ikhtilaf (pedoman dalam perbedan pendapat) adalah bahwa usaha untuk mempersatukan manusia dalam segala bidang ke dalam satu pola  atau bentuk  dan menghapuskan perbedaan diantara mereka adalah sia-sia  dan kemustahilan,  karena tindakan tersebut menyalahi fitrah yang ditetapkan  Allah.  Ikhtilaf  mengenai  hak  cipta  dapat  dianggap  sebagai variasi  dalam  mengaplikasikan  hukum,  mengingat  tidak  ada  hukum manusia  yang  sempurna.  Pada  suatu  saat  hukum  manusia  tertentu dianggap  memberikan  solusi  paling  jitu  dalam  menyelesaikan  masalah, tetapi  banyak  kemungkinan  di  masa  yang  lain  hukum  tersebut  menjadi usang. Itulah hukum manusia.
C. Copyleft dalam  Perspektif  Hukum  Islam  sebagai  Alternatif  Solusi Perbedaan  Pandangan  tentang  Hak  Cipta  dalam  Masyarakat  Islam Indonesia
Harus  diakui  bahwa  banyak  prinsip  dasar copyright yang  telah  diterima oleh  berbagai  system  hukum,  antara  lain  system  hukum  sipil  yang dipengaruhi  oleh  falsafah  Perancis  (yang  melahirkannya),  sistem  hukum Amerika Serikat, system hukum sosialis, dan system hukum Islam, meskipun perkembangan perwujudan prinsip dasar copyright dalam berbagai peraturan perundang-undangan  di  berbagai  negara  berbeda-beda. Copyright mulai dipermasalahkan  pada  tahap  implementasi,  yakni  bahwa  hak  eksklusif  yang
diberikan  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  oleh  sebagian masyarakat  dianggap  sebagai  hak  monopoli  mutlak  dengan  tujuan keuntungan  ekonomi  sebesar-besarnya.  Pandangan  tersebut  ditentang  oleh sebagian  masyarakat  lain  yang  melihat  hak  cipta  sebagai  bentuk perlindungan  karya  cipta  dan  pencipta.  Pandangan  inilah  yang  selanjutnya melahirkan copyleft .
Acuan atau prinsip yang dijadikan dasar bekerjanya copyleft adalah:
1. Use it without limitation;
2. Re distribute it in as any copies as desired; and
3. modify  it in any way they see fit.
Jika copyright dilahirkan  dari  rezim Intellectual  Property  Right ,  maka copyleft diajukan  oleh  paham Intellectual  Property  Freedom . Copyright dibangun  dengan  kekuatan  hak  sedangkan copyleft meletakan  kebebasan sebagai  fondasinya.  Namun,  keduanya  sama-sama  menjunjung  tinggi perlindungan  terhadap  hak  cipta.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  digunakannya sistem perlindungan hak cipta dalam copyleft .
Copyleft melindungi  hak  cipta  dengan  adanya  pengakuan  terhadap  hak moral,  bahkan  jika  diperlukan  juga  melakukan  pendaftaran  hak  cipta.  Nama pencipta  harus  dicantumkan  pada  setiap  produk  salinan  ciptaannya  dan larangan  bagi  pihak  lain  merubah  atau  melakukan mutilasi  ciptaan  tanpa  izin pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Jadi,  meskipun  copyleft  memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakan, memodifikasi, menggandakan  maupun  mendistribusikan  karya  baik  asli  maupun  versi turunan,  bukan  berarti  masyarakat  bebas  mengklaim  karya  tersebut  menjadi milik  pribadi  dan  mengganti  nama  pencipta,  karena copyleft tetap mempertahankan  hak  moral.  Oleh  sebab  itu, copyleft mensyaratkan  ciptaan baik asli maupun versi turunan tetap bebas selamanya.
Di  atas  telah  disebutkan  bahwa copyleft juga  memberi  kebebasan memodifikasi  ciptaan.  Hal  ini  tentu  berkaitan  dengan  salah  satu  bagian  dari hak  moral  yakni  menjamin  keutuhan  ciptaan.  Modifikasi  dalam  bidang software  yang  menggunakan  system copyleft dimungkinkan  dengan  melalui General  Public  License  (GPL).  Artinya,  meskipun  sudah  disediakan source code ,  khusus  mengenai  modifikasi  hanya  dapat  dilakukan  dengan memberitahu  GPL  dan  mendapatkan  arahan  dari  GPL.  Jadi,  modifikasi
ciptaan  tetap  mendapatkan  pengawasan  dari  pencipta  atau  pemegang  hak cipta.
Obyek  hak  cipta  lain  yang  dapat  menggunakan copyleft adalah  seni  dan dokumen.  Namun  dalam  hal  kebebasan  modifikasi,  perlindungan  terhadap versi  turunan  dari  obyek  tersebut  tidak  dapat  dijamin  kebebasannya.  Oleh sebab itu, yang dapat dijamin kebebasannya hanya karya aslinya saja.
Perbedaan copyleft dengan copyright adalah  pelepasan  hak  monopoli kepada  masyarakat  dalam  system copyleft .  Artinya,  masyarakat  bebas menggunakan  hak  ekonomi  ciptaan,  misalnya  menggandakan,  memodifikasi, bahkan  mendistribusikan.  Hak  ekonomi  ciptaan  dalam  system copyleft bisa dimanfaatkan  secara  non  komersial  maupun  komersial.  Jadi,  meskipun  hak monopoli  sudah  dilepaskan,  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  maupun masyarakat  selain  dapat  mendistribusikan  ciptaan  kepada  pihak  lain  juga dapat  mengambil  hak  ekonomi  ciptaan.  Misalnya  menjual  salinan  ciptaan kepada  orang  lain.  Konsep  tersebut  sangat  membantu  masyarakat  golongan ekonomi lemah, karena dengan tidak adanya royalty dalam penjualan produk maka harga produk menjadi lebih murah.
Uraian di atas menggambarkan banyak sekali kelebihan yang  ditawarkan oleh copyleft .  Namun,  perlu  ditekankan  bahwa  pelepasan  hak  monopoli adalah  suatu  pengorbanan  seluruh  atau  sebagian  hak  ekonomi,  karena keuntungan  finansial  tidak  dapat  diperoleh  secara  maksimal  oleh  pencipta atau  pemegang  hak  cipta.  Hanya  sebagian  masyarakat  yang  bersedia  untuk menggunakan copyleft ,  karena  pengorbanan  hak  individu  untuk  masyarakat adalah suatu keutamaan dan bukan kewajiban.
Uraian  pada  Sub  Bab  Pandangan  Hukum  Islam  Indonesia  tehadap  Hak Cipta  ( Copyright )  dan Copyleft di  atas  telah  menggambarkan  bahwa  dalam masyarakat  Islam  Indonesia  terdapat  ikhtilaf  tentang  hukum  hak  cipta  dan copyleft dan  selanjutnya  penulisan  hukum  ini  akan  menawarkan copyleft dalam perspektif hukum Islam sebagai alternatif solusi.
MUI  sebagai  kelompok  Islam  moderat  Indonesia  telah  menyinggung prinsip  copyleft  dalam    Fatwa  MUI  No.  1  Tahun  2005  ketetapan  poin  c. Pembahasan  di  atas  bahwa  Hak  cipta  yang  digolongkan  dalam  mal,  dapat menjadi  obyek  wakaf  (ma’qud’alaih),  dapat  dialihkan  baik  dengan  akad mu’awadhah (pertukaran,  komersial), maupun akad tabarruat (nonkomersial), serta  diwakafkan  dan  diwarisi.  Prinsip-prinsip copyleft yang  berujung
pelepasan  hak  monopoli  tetapi  tetap  mempertahankan  hak  moral  ciptaan dapat digolongkan sebagai wakaf.
Ketetapan  MUI  tersebut  menggambarkan  bahwa  hak  cipta  dalam  Islam mengandung  konsep copyleft ,  karena  wakaf  merupakan  pelepasan  manfaat suatu  benda  untuk  kebaikan  dengan  tetap  menahan  bendanya.  Hal  ini diartikan  bahwa  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat  melepas  manfaat (hak  monopoli)  kepada  publik  dan  tetap menahan  hak  moralnya.  Pandangan tersebut  berbeda  dengan copyright yang  mewajibkan  penggunaan  hak-hak yang ada dengan tujuan komersial.
Berbeda  pandangan  dengan  kelompok  Islam  moderat,  HTI  sebagai kelompok  gerakan  Islam  baru  memandang copyleft hanyalah  tambal  sulam dari  kekurangan  hak  cipta.  Sejak  awal  kelompok  ini  menentang  hak  cipta karena  berbeda  secara  ideologis.  Mereka  berpandangan  bahwa  hak  cipta sebagai  hak  maknawi  ini  hakekatnya  digunakan  untuk  meraih  nilai  akhlaq. 28 Hak  cipta  dipandang  sebagai  produk  orang-orang  kapitalis  yang  telah memfokuskan seluruh aktivitas dan undang undang untuk meraih nilai materi saja. Jadi segala sesuatu yang masih berkaitan dengan hak cipta ditolak. Pada Sub Bab ini telah dituliskan bahwa copyleft hanya dapat digunakan oleh  sebagian  masyarakat  tertentu  yang  menghendaki  keutamaan  secara moral  dalam  menggunakan  hak  cipta.  jika  pandangan  kelompok  gerakan Islam  baru  hak  cipta  pada  hakekatnya  digunakan  untuk  meraih  nilai  akhlak, maka  pandangan  tersebut  sejalan  dengan copyleft .  Namun,  keutamaan copyleft belum dapat disejajarkan dengan nilai akhlak  jika belum disesuaikan dengan  hukum  Islam.  Oleh  sebab  itu, copyleft selanjutnya  dikaji  dengan ajaran hukum Islam, khususnya dari sudut pandang hukum wakaf.
Copyleft sebagai salah satu bentuk pelepasan hak terjadi pada tahap cara pengalihan  hak  yaitu  melalui  lisensi,  dimana  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  memberi  kebebasan  kepada  pengguna.  Oleh  sebab  itu  pengkajian copyleft dengan Hukum Islam akan dilakukan dengan teori pengalihan harta.
Pengalihan  harta  dalam  Islam  disebut  dengan  tasharuf. Tasharuf dapat dilakukan dengan perbuatan ( fi’li ) atau dengan ucapan ( qauli ). Tasharuf qauli dibedakan  menjadi  dua  yaitu tasharuf  qauli  ‘aqdy (pengalihan  harta  dengan
28 Akhlak adalah perbuatan etis yang memiliki nilai agung atau tinggi. Nilai yang dimaksud tidak dapat disejajarkan dengan materi. Baca juga Murtadha Muthahari, Falsafah Akhlak, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 12.
ucapan  akad)  dan  tasharuf  qauli  ghairu ‘aqdy (pengalihan  harta  dengan ucapan  bukan  akad).  Cara  pengalihan  hak  baik copyright maupun copyleft dalam  Islam  dapat  digolongkan  dalam tasharuf  qauli  ‘aqdy .  Jika copyright dialihkan  dengan  mengadakan  hak,  maka copyleft dialihkan  dengan menggugurkan  hak  melalui  akad.  Hak  yang  dimaksud  adalah  hak  ekonomi yang  berupa  berupa  hak  monopoli,  karena  hak  moral  selamanya  melekat pada pencipta.
Pengguguran  hak  dalam  hukum  Islam  dapat  dilakukan  dengan  wakaf, hibah,  sadaqah,  dan  hadiah.  Wakaf  adalah  menahan  sesuatu  benda  yang kekal zatnya, mungkin diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. 29 Hibah  adalah  memberikan  zat  dengan  tidak  ada  tukarannya  dan  tidak  ada karenanya.  Sadaqah  adalah  memberikan  zat  dengan  tidak  ada  tukarannya karena mengharap pahala  di akhirat. Hadiah adalah memberikan zat  dengan tidak  ada  tukarannya  serta  dibawa  ke  tempat  yang  diberi  karena  hendak memuliakannya. 30
Satu-satunya cara pengguguran hak yang masih mempertahankan benda adalah dengan wakaf. Prinsip wakaf (rukun wakaf) antara lain: 31
1.  pihak yang berwakaf harus memenuhi ayarat sebagai berikut: a.  berhak berbuat kebaikan walaupun bukan Islam sekalipun b.  dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang
2.  sesuatu yang diwakafkan
a.  kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya zatnya tidak rusak
b.  kepunyaan yang mewakafkan
3.  pihak yang menerima hasil wakaf
a.  orang tertentu
b.  umum (public)
4.  lafaz  (ijab  qabul  antara  pemberi  dan  penerima  wakaf).  Kepada  yang tertentu  hendaklah  ada  qabul  (jawab),  tetapi  wakaf  untuk  umum  tidak disyaratkan qabul.
Sulaiman Rasjid juga menuliskan bahwa syarat wakaf adalah: 32
1.  selama-lamanya, tidak terbatas dengan waktu
2.  tunai dan tidak ada khiyar syarat (contoh: benda diwakafkan jika sudah meninggal atau jika anaknya yang merantau sudah pulang)
3.  terang kepada siapa diwakafkan
29 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), hal. 323
30 Ibid ., hal. 311.
31 Ibid ., hal. 326.
32 Ibid., hal. 327.
Apabila  wakaf  sah  (memenuhi  rukun  dan  syarat),  orang  yang  berwakaf dapat mengajukan syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan benda wakaf.
Nidham  wakaf (aturan  wakaf)  dalam  Islam  dimulai  pada  masa  Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang berupa kemanfaatan  suatu benda tidak boleh dimiliki  oleh  seseorang,  dijual,  dipusakakan  dan  dihibahkan  untuk selamanya. 33 Namun,  benda  wakaf  dalam  diberi  nama  pemberi  wakaf. Misalnya  seseorang  membangun  sebuah  masjid  dan  diberi  nama  olehnya. Kemudian dia mewakafkannya kepada public (wakif).
Perlu  diketahui  juga  bahwa  wakaf  dan  wakif  dipisahkan,  dalam  arti  jika wakif  (penerima  wakaf)  atau  mutawali  (pengelola  benda  wakaf)  berhianat melanggar  ketentuan-ketentuan  wakaf  baik  syarat  hukum  maupun  syarat pemberi wakaf, maka wakaf harus dicabut dari wakif atau mutawali dan dapat diminta kerugian atas kesalahan-kesalahannya.
Sebagai salah satu dari reformasi hukum  adalah lahirnya undang- undang Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Dalam  pasal  16 Ayat  (1)  Sampai  (3)  menyebutkan  bahwa  obyek  wakaf  ( benda  wakaf )  terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak meliputi:
1.  Uang
2.  Logam Mulia
3.  Surat Berharga
4.  Kendaraan
5.  Hak Atas Kekayaan Intelektual
6.  Hak Sewa
7. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Syari’ah  dan  Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
Pengembangan obyek wakaf hingga meliputi benda bergerak mencakup pula Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI No.  1  Tahun  2005  yang  menetapkan  hak  cipta  dapat  menjadi  obyek  wakaf ( ma’qud’alaih ). Dengan demikian hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.
Jika  hak  cipta  diwakafkan  kepada  publik,  maka  manfaat  dari  hak  cipta menjadi  milik  publik  selamanya,  tidak  boleh  ada  yang  memiliki,  menjual, mewariskan,  atau menghibahkan.  Manfaat  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  hak
33 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), hal. 185.
monopoli.  Sementara  itu  hak  moral  dari  hak  cipta  tetap  berada  pada  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  dan  menjadi  syarat  yang  harus  diikuti  oleh  pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.
Mutawali sebagai  pengelola  wakaf  dapat  membeli  untuk  harta  wakaf  segala yang  diperlukan,  lalu  menjadi  milik  wakaf  dan  dibayarkan  harganya  dari penghasilan  wakaf. 34 Artinya  bahwa  pengelola  dapat  meminta  imbalan  atas usahanya  mengelola  wakaf  dari  hasil  pengelolaan  wakaf.  Pengelola  adalah orang-orang  yang  tidak  hanya  menggunakan  wakaf  tetapi  juga  mengelola dengan  menggandakan  memodifikasi,  mendistribusikan,  atau  menjual  hasil memanfaatkan  wakaf.  Misalnya  mewakafkan  ilmu  pengetahuan  yang  sudah dituangkan  dalam  buku.  Ilmu  pengetahuan  berkedudukan  sebagai  wakaf  dan hak cipta buku sebagai harta wakaf. Ilmu pengetahuan dimanfaatkan oleh public setelah diwakafkan, tetapi hak cipta buku sebagai harta wakaf dimanfaatkan oleh wakif  (publik).  Wakif  dapat  menggandakan,  mendistribusikan,  memodifikasi (misalnya mengubah cover, jenis kertas, menulis kembali,  atau mengubah jenis huruf), bahkan  menjual  buku dengan  akad mu’awadlah,  menghibahkan  dengan akad  tabarru’at  atau  menghadiahkan  kepada  orang  lain.  Namun,  ilmu pengetahuan  tersebut  tetap  bebas  dimanfaatkan  oleh  public  berikut  versi turunannya (setelah dimodifikasi) jika dipublikasikan.
Uraian  tentang  wakaf  di  atas  mengandung  prinsip-prinsip  yang  mendasari hukum wakaf:
1.  Pelepasan manfaat
2.  Berlaku selamanya
3.  Tujuannya adalah kebaikan karena Allah SWT
4.  Obyeknya kekal
5.  Tunai
6.  Dapat diberikan kepada privat atau publik
7.  Wakif tidak boleh dimiliki tetapi bebas memanfaatkan sesuai ajaran Islam
Setelah  mencermati  prinsip-prinsip  wakaf,  prinsip copyleft tercakup  didalam prinsip  wakaf,  yakni  wakaf  yang  diberikan  kepada  publik.  Tiga  prinsip  dasar copyleft adalah  penggunaan  tanpa  batas,  bebas  mendistribusikan  kembali salinannya,  dapat  melakukan  modifikasi  dengan  berbagai  cara.  Penggunaan
34 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah , Op. Cit .,Cetakan Kedua, 1984), hal. 185.
tanpa  batas  melahirkan  prinsip  pelepasan  hakoleh  pencipta  dan  ciptaan  tidak boleh  dimiliki.  Bebas  mendistribusikan  kembali  berarti  pengguna  dapat mendistribusikan kembali ciptaan yang digunakan maupun dengan menggandakan  terlebih  dahulu  kemudian  didistribusikan  kembali  baik  secara komersial maupun non komersial. Demikian pula  dengan wakaf hak cipta untuk publik,  kemanfaatan  berlaku  untuk  selamanya  (tanpa  batas),  wakaf  dapat dimanfaatkan  seluas-luasnya  dalam  lingkup  ajaran  hukum  Islam  (halal  dan haram tetap berlaku) baik menggunakan, menggandakan, memodifikasi, maupun mendistribusikan  ciptaan  yang  diwakafkan.  Namun,  disamping  prinsip-prinsip wakaf (diberikan kepada publik) yang bersesuaian dengan copyleft , wakaf masih punya  prinsip-prinsip  lain  yang  berhubungan  dengan  Allah  SWT.  Jadi copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam  dapat  digolongkan  sebagai  wakaf  dengan menambah  prinsip  yang  berhubungan  dengan  Allah  SWT.  Konsep  ini  dapat diwujudkan  oleh  orang  Islam  yang  memegang  teguh  ajaran  Islam  dan  bersedia melepaskan hak monopoli kepada public melalui copyleft .
Copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam  dapat  menjadi  alternatif  solusi  bagi perbedaan  pandangan  dalam  masyarakat  Islam  Indonesia  tentang  hak  cipta, yakni  menjadi  dasar  hukum  bagi  para  pencipta  dari  kelompok  yang  menentang hak  cipta  dalam  memberikan  kebebasan  kepada  publik  untuk  memanfaatkan ciptaan  mereka.  Namun,  untuk  dapat  menjadi  dasar  hukum,  konsep copyleft terlebih  dahulu  harus  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  Indonesia. rumusan  pasal copyleft lebih  tepat  jika  dicantumkan  dalam  bentuk copyleft secara  umum,  sehingga  dapat  mengakomodasi  pihak  lain  di  luar  Islam  yang berkehendak  memeberi  kebebasan  kepada  publik  dalam  memanfaatkan ciptaannya.

## III.  Kesimpulan dan Saran
A.  Kesimpulan
Kesimpulan dari pembahasan tentang copyleft dalam perspektif hukum Islam sebagai  alternatif  solusi  perbedaan  pandangan  tentang  hak  cipta  dalam masyarakat Islam Indonesia antara lain sebagai berikut:
1.  prinsip-prinsip UUHC Indonesia adalah sebagai berikut:
a.  Perlindungan  hak  cipta  diberikan  kepada  ide  yang  telah  terwujud  dan asli;
b.  Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
c.  Suatu  ciptaan  tidak  selalu  perlu  diumumkan  untuk  memperoleh  hak cipta;
d.  Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum ( legal right )  yang  harus  dipisahkan  dan  harus  dibedakan  dari  penguasaan fisik suatu ciptaan;
e.  Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute );
f.  Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan.
Prinsip dasar copyleft antara lain:
a.  bebas menggunakan;
b.  bebas mendistribusikan ulang;
c.  bebas memodifikasi;
d.  tetap mempertahankan hak moral.
2.  Hukum  Islam  memandang  hak  cipta  sebagai  harta  (mal)  dan  hak  cipta yang  dilindungi  adalah  hak  cipta  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam  (hak  cipta  eksklusif  tapi  tidak  mutlak). Copyleft dalam  perspektif hukum  Islam  dipandang  sebagai  amal  jariyah  yang  merupakan  akhlaq mulia  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  wakaf  kepada  publik  (masyarakat umum).
3. Copyleft dalam  perspektif  hukum  Islam  dapat  menjadi  alternatif  solusi dengan  pendekatan  hukum  wakaf. Copyleft dalam  pandangan  kelompok Islam moderat dapat digolongkan sebagai wakaf dan dimungkinkan dalam bidang  hak  cipta.  Pandangan  kelompok  gerakan  Islam  baru  tentang  hak cipta  pada  dasarnya  sama  dengan copyleft .  Dengan  demikian copyleft
menjadi  titik  temu  kedua  kelompok  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  UUHC sebagai  aturan  bersama  bagi  masyarakat  Indonesia,  termasuk masyarakat Islam Indonesia harus memperhatikan budaya masyarakatnya yang  plural,    dengan memasukan  pasal  tentang  legalisasi copyleft dalam istilah  umum  agar  para  pencipta  yang  hendak  melepaskan  hak monopolinya memiliki dasar hukum.
B.  Saran
1.  Masyarakat  hendaknya  menjunjung  tinggi  prinsip  saling  menghormati dalam menghadapi suatu perbedaan pandangan;
2.  Prinsip-prinsip  copyleft  sangat  penting  untuk  dirumuskan  suatu  pasal dalam  UUHC  Indonesia  sebagai  alternatif  solusi  bagi  pencipta  yang hendak  memberi  kebebasan  kepada  publik  untuk  memanfaatkan ciptaannya, sehingga tindakan mereka mendapatkan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku:
- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004);
- Al  Qardhawi,  Yusuf, Fiqh  Perbedaan  Pendapat  Antar  Sesama  Muslim ,  (Jakarta:  Robbani Press, 2007);
- Ash  Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  PT  Bulan Bintang, 1984).
- Lindsey,  Tim,  dkk.  Ed., Hak  Kekayaan  Intelektual,  Suatu  Pengantar ,  (Bandung:  PT  Alumni, 2006)
- Mertokusumo,  Soedikno, Mengenal  Hukum, Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta:  Liberty,  Cetakan Ke-3, 2007);
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke-5, 2007);
- Muthahari, Murtadha, Falsafah Akhlak, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995);
- Naning, Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1982);
- Nawawi,  Hadari  dan  Martini,  Mimi, Penelitian  Terapan, (Yogyakarta:  1994);Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984);
- Priapantja,  Cita Citrawinda, Hak  Kekayaan  Intelektual Tantangan  Masa  Depan ,  (Jakarta:  CV Gitama Jaya, 2003);
- Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam , (Jakarta: Attahiriyyah, 1976);
- Soekanto,  Soeryono  dan  Mamudji,  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 1985);
- Syuaeb, Hadi, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap, (Solo: Sendang Ilmu);
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 1991);

## B.  Website:
- http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf/byHamzah.pdf , Pengembangan  Makna  Objek Wakaf  dalam  Fiqih  Islam  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia ;M.  Zaenal  Arifin, Mengkaji  Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam , 25 November 2003, (http://www.hukumonline.com/default/asp);
- Taofik Andi Rachman, Antara Copyright, Copyleft dan Islam’s Right Menanggapi konsep  hak cipta  sebagai  kajian  intelektual ,  ( http  ://  hati.unit.itb.ac.id  /forum/memberlist.  Php  /mode =viewprofile&u=54 ., Kamis, 10 Agustus 06);
- ZuhelmyM.Si.,Menyoal  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  Zuhelmy  M.  Si.,  Akt-- HTIKepri, http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid =86 , Selasa, 19 Agustus 2008

## C.  Undang-Undang:
-  Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
-  Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982;
-  Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987;
-  Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
-  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Copyright Law of The People’s Republic of China
- Copyright Law of Republic Islam of Iran

## 1.  Konvensi
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- Inter American Convention on The Rights of The Author in Literary, Scientific and  Artistic  Work  (signed  at  The  Inter  American  Conference  of  Experts  on Copyright Pan American Union, June 1-22, 1946)