## PENINGKATAN TATA KELOLA PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPKwu) DALAM RANGKA MENJADI PUSAT MANDIRI
Oleh: Eddy Triharyanto 1), Tutik Susilowati 2)
1) Staff Pengajar Jurusan Agronomi FP Universitas Sebelas Maret
2) Staff Pengajar Jurusan PAP FKIP Universitas Sebelas Maret email : eddytriharyanto@yahoo.co.id

## Abstrak
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  manajemen serta pengelolaan PPKwusehingga diharapkan dapat menjadi pusat studi yang mandiri dalam  mencapai  pemenuhan  target  kerja  dan  anggaran.    Melalui  perbaikan  tata  kelola pusat  studi  diharapkan  dapat  meningkatkan  dan  menyinambungkan  pelayanan  pusat studi  kepada  mahasiswa  dan  masyarakat,  meningkatkan  jumlah  penelitian  dan pengabdian  yang  dilakukan  serta  meningkatkan  jaringan  kerjasama  sehingga  dapat mencapai misi UNS yaitu UNS menuju world class university.
Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) merevisirenstra, roadmap, dan SOP; 2) menyusun  manual  dan  sasaran  mutu  pusat  studi.  Kegiatan  ini  bertolak  dari  adanya permasalahan di PPKwu yaitu  terdapatnya duplikasi peran PPKwu dengan pusat studi lain, belum adanya manual mutu dan sasaran mutu yang menjadi panduan pelaksanaan program kerja,kekurangaktifan peer group disebabkan banyaknya kegiatan peergroup di fakultas,  dan keterbatasan tenaga adminitrasi.
Kegiatan  peningkatan  tata  kelola  di  PPKwu  dilakukan  melalui    penyelenggaraan    tiga tahapan  workshop yaitu workshop revisi renstra dan roadmap, workshop penyusunan manual  dan  sasaran  mutu  dan  workshop  revisi  SOP.  Peserta  workshop  adalah  semua peergroup  PPKwu.  Semua  kegiatan  PPKwu  telah  terlaksana,  adapun kegiatan-kegiatan tersebut  antara  lain  :  workshop  revisi  roadmap  dan  renstra  PPKwu  serta  workshop penyusunan manual & sasaran mutu dan SOP PPKwu.

## Kata kunci : PPKwu, tata kelola, pusat mandiri

## PENDAHULUAN
Pusat pengembangan kewirausahaan  (PPKwu)  merupakan salah  satu  pusat  dibawah  lembaga penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas  Maret  (UNS  yang  bergerak dalam bidang pengembangan kewirausahaan dan bisnis bagi civitas akademika  dan  masyarakat.Pada awalnya tahun 1996 PPKwu merupakan  lembaga  non  struktural yang menjalankan program pengembangan  kewirausahaan  yang berada  di  dalam  lembaga  dengan nama Pusat Pengembangan Kewirausahaan  sesuai  dengan  SK Rektor No. 237/PT.40.H/I/1996 tanggal  20  mei  1996.  Kemudian untuk mengantisipasi besarnya tuntutan masyarakat, dikeluarkan SK Rektor  no.  208/J27/PP/97  tanggal  7
Juli  1997  tentang  perubahan  dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan menjadi  Lembaga  Pengembangan Kewirausahaan    (LPKwu  yang memiliki  tiga  pusat  yaitu:  (1)  Pusat Pengembangan  Bisnis  (Pusbangnis);
(2) Pusat Pengembangan Kewirausahaan  Mahasiswa  (PPKM); dan  (3)  Pusat  Pengembangan  dan Pelayanan  Hak  Atas  Kekayaan Iintelektual (P3HAKI). Pada  awal  tahun  2003, dalam rangka restrukturisasi kelembagaan  di  lingkungan  UNS, maka diadakan reorganisasi berdasarkan SK Rektor No.1B/J27/PP/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang reorganisasi dan pengintegrasian pusat-pusat LPKwuUNS  dan  pemberhentian  tim pengelolanya. Selanjutnya, berdasarkan SK Rektor No. 1D/J27/KP/2003  tanggal  3  Januari 2003 tentang pengalihan dan pengintegrasian  PusbangnisLPKwu ke  Lembaga  Pengabdian  Kepada Masyarakat  UNS,  maka  Pusbangnis LPKwu  UNS  berintegrasi  ke  dalam LPM  UNS  dan  berubah  nama menjadi Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu). Dalam rangka mengupayakan efisiensi kelembagaan UNS, maka berdasarkan SK Rektor No. 649A/J.27/KP/2004 tanggal 30 Oktober  2004  tentang  pembentukan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (LPPM  UNS,
maka  LPM  UNS  berintegrasi  ke dalam  LPPM,  dan  PPKwu  menjadi salah  satu  pusat  studi  dalam kelembagaan LPPM.
Meskipun  beberapa  kali terjadi perubahan ditingkat kelembagaan,  namun  PPKwu  tetap konsisten  dalam  pengembangan kewirausahaan  dan  bisnis.Hal  ini sesuai  dengan  salah  satu    budaya kerja  UNS  yaitu  Entrepreneurship. Visi  PPKwu  adalah  menjadi  pusat riset  dan  layanan  yang  profesional, unggul  dan  terdepan  di  bidang
kewirausahaan  dan  pengembangan bisnis  bagi  warga  kampus  dan masyarakat.  Adapun  misinya  yaitu:
1)  mewujudkan  institusi  PPKwu yang handal dan terpercaya; 2)membudayakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan  dalam  kehidupan warga  kampus  dan  masyarakat; 3)menumbuhkan wirausaha- wirausaha  baru  dari  kalangan terdidik; 4)mewujudkan pelaku bisnis  mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi  yang  profesional,  mandiri dan inovatif yang berwawasan iptek; 5)mewujudkan  pusat  kepakaran dalam  bidang  kewirausahaan  dan pengembangan bisnis.
PPKwu  didukung  oleh peer group yaitu  dosen  dari  berbagai fakultas  di  lingkungan  UNS,  para pakar  profesional,  praktisi  bisnis, serta staff administrasi yang memadaiDalam menjalankan programnya,  PPKwu  bekerjasama dengan fakultas-fakultas di lingkungan UNS, perguruan tinggi di luar UNS, instansi pemerintah seperti Kemenristek,  Kementerian  Koperasi &UKM,  Bank  Indonesia,  BUMN, Pemerintah Daerah, LSM, perusahaan-perusahaan,  UKM  dan sebagainya  serta  didukung  dengan fasilitas yang memadai. Saat  ini  PPKwu  berupaya menjadi pusat mandiri yaitu pusatyang memiliki kegiatan unggulan  yang  berdampak  pada peningkatan indek publikasi, penerimaan revenue generating income  dan  peningkatan  peran dalam memecahkan masalah
pembangunan  dalam  konteks  lokal, nasional  dan  global.  Dalam  proses menuju  pusat  mandiri  ada  beberapa masalah  yang  dihadapi  oleh  PPKwu antara  lain  terdapatnya  duplikasi
peran  PPKwu  dengan  pusat  studi lain, belum adanya manual mutu dan sasaran mutu yang menjadi panduan pelaksanaan  program  kerja  (selama ini  PPKwu  masih  mengacu  manual mutu  dari  LPPM),kekurangaktifan peer  group disebabkan  banyaknya kegiatan  peergroup  di  fakultas,    dan keterbatasan tenaga adminitrasi.
Sebagai  upaya  mengurangi duplikasi  peran  dengan  pusat  studi lain  maka  perlu  adanya  penajaman pada  bidang  kajian  yang  menjadi program  utama  PPKwu  hal  ini berdampak  pada  perlunya  merevisi renstra  dan  roapmap  yang  telah disusun. Agar program kerja PPKwu dapat  berjalan  dengan  lebih  baik maka perlu adanya dokumen manual mutu  dan  sasaran  mutu  yang  dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kualitas.  Untuk  lebih  meningkatkan keaktifan  dan  peran  serta  peergroup maka perlu adanya mekanisme yang mengatur  tentang  rekrutmen  peer group  dan  kode  etik  peer  group. Selain  itu  perlu  adanya  revisi  SOP yang  selama  ini  telah  dibuat  agar lebih implementatif.
Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusiadan mendorong  profesionalitas  layanan pusat  studi  PPKwu  termasuk  di dalamnya kualitas sistem pengelolaan  yang  pada  akhirnya mendukung visi dan misi PPKwu. PEMECAHAN MASALAH 1. Merevisi Renstra dan Road Map PPKwu yang telah disusun.
2. Menyusun manual mutu dan sasaran mutu PPKwu 3. Merevisi Standar Operational Procedure (SOP)

## TINJAUAN PUSTAKA
Perkuatan kelembagaan merupakan  upaya  sebuah  organisasi untuk  meningkatkan  kapasitas  baik institusi,  sistem  maupun  individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Muyungi  (2008)  menyatakan  bahwa
“ capacity-building ” is  widely  defined  as the  process  of  creating  or  enhancing capacities  within  an  institution  or  a country  to  perform  specific  tasks  on  an on-going basis in order to attain a given developmental objective . Menurut Muyungi (2008) bahwa ada 3 aspek terkait perkuatan kelembagaan yaitu: 1. Pengembangan  sumber  daya manusia  melalui  pendidikan dan pelatihan 2. Penguatan  Institusi  melalui penyempurnaan  prosedur  dan metode dalam organisasi 3. Dan  penumbuhan  kapasitas system  seperti  penumbuhan system kesadaran,
peraturan  yang  kondusif,  dan pengelolaan system lingkungan Sehingga  dengan  demikian, manusia,  system  dan  prosedur menjadi tumpuan perkuatan kelembagaan  yang  ada.  Upaya pembangunan  kapasitas  institusi yang  memiliki  arah  pegembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tupoksi  mencapai  visi  misi  dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan.
Grindle  (1997)  menyatakan bahwa  bahwa  perkuatan  kapasitas institusi  seharusnya  mengarah  pada tiga hal berikut yaitu : 1. Pengembangan sumberdaya manusia 2. Penguatan organisasi 3. Reformasi kelembagaan Upaya untuk melakukan perkuatan  kelembagaan  tidak  dapat dilepaskan  dari  sebuah  proses pembelajaran dalam organisasi untuk melakukan  transformasi  birokrasi. Sedang  Bass  dan  Vaughn  (dalam Szilagyi,Jr.  Dan  wallace  ,Jr.:  1980), mendefinisikan  learning  sebagai: “ Learning is relatively permanent change in  behavior  which  occurs  as  a  result  of experience ”. Dalam hal ini pembelajaran  lebih  ditekankan  pada hasil  yaitu  perubahan  permanen yang dihasilkan. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumb er  daya  manusia)  untuk  mencapai strategi  ini.  Berbagai  teknik analisis bisnis dapat  dgunakan  dalam  proses ini, termasuk analisis SWOT ( Strengths,  Weaknesses, Opportunities, Threats ), PEST ( Political, Economic, Social, Technological ), atau STEER ( Socio-cultural,
Technological,  Economic,  Ecological,
Regulatory ) (Wikipedia 2014). Perencanaan Strategis ( Strategic  Planning )  adalah  sebuah alat  manajemen  yang  digunakan untuk  mengelola  kondisi  saat  ini untuk  melakukan  proyeksi  kondisi pada  masa  depan,  sehingga  rencana strategis  adalah  sebuah  petunjuk yang  dapat  digunakan  organisasi
dari  kondisi  saat  ini  untuk  mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner 2001 ). Dalam  sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan  strategis  merupakan langkah  awal  untuk  melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi  pemerintah  memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  lain  agar mampu menjawab tuntutan perkembangan  lingkungan  strategis, nasional dan global. Analisis terhadap  lingkungan  organisasi  baik internal maupun eksternal merupakan  langkah  yang  sangat penting  dalam  memperhitungkan kekuatan  (strengths),  kelemahan (weakness),  peluang  (opportunities) dan  ancaman  (threats)  yang  ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan  dasar  bagai  perwujudan visi  dan  misi  serta  strategis  instansi pemerintah.
(http://tesisdisertasi.blogspot.com). Peta  jalan  atau  road  map adalah sebuah arahan (direction) bagi usaha  pengembangan  yang  bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi  panjang.  Esensi  sebuah peta  jalan  adalah  adanya  jalur-jalur (paths)  pengembangan  yang  bila diikuti  akan  membawa  pelakunya mencapai  tujuan  pengembangan tersebut.  Jalur-jalur  ini  disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat  pada  konteks,  situasi,  dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian  tujuan  dengan  tingkat efektivitas  dan  efisiensi  yang  tinggi. (http://repo.unnes.ac.id) Menurut kamus ISO, pengertian  sasaran  mutu  adalah
sesuatu  yang  diinginkan  atau  dituju, terkait  mutu. Dengan  kata  lain sasaran  mutu  merupakan  tujuan yang akan dicapai  dalam  melakukan proses  pada  suatu  perusahaan  / organisasi. Sasaran mutu secara umum  didasarkan  pada  kebijakan mutu  organisasi. Kebijakan  Mutu yang  telah  ditentukan  bisa  sebagai pembuka  jalan  dalam  pembuatan sasaran  mutu,  itu  merupakan  salah satu cara termudah, namun bisa juga menggunakan masukan dari tingkatan  bawah  (bottom-up)  atau cara - cara lainnya. Semua cara - cara tersebut  setidaknya  harus  sesuai dengan fokus kepada pelanggan dan dikomunikasikan ke semua tingkatan dalam perusahaan / organisasi. Sasaran mutu harus dibuat  dalam  bentuk  target-target yang  terukur  sehingga  pernyataan yang tertuang dalam kebijakan mutu mempunyai dampak yang nyata.Penetapan sasaran mutu dilakukan  oleh  Kepala  Departemen atas persetujuan dari Top Manajemen berdasarkan Business Plan Perusahaan. Sasaran mutu yang telah ditetapkan  harus  disosialisasikan  ke Internal  Departemen  masing-masing agar  semua  orang  di  dalam departemen tersebut mengerti kemana sasaran mereka dan bagaimana kontribusinya dalam mencapai sasaran tersebut.Metode pembuatan Sasaran Mutu dalam ISO 9001  harus  mempunyai  prinsip SMART yaitu harus Specific (Spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat  dicapai), Relevant (relevan), Time-Bound (Batas  waktu)
(Mahendra 2014).
SOP ( Standard Operating Procedures )  adalah  panduan  hasil kerja  yang  diinginkan  serta  proses kerja  yang  harus  dilaksanakan.  SOP
dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis  yang  memuat  prosedur  (alur proses)  kerja  secara  rinci  dan sistematis.  Alur  kerja  (prosedur) tersebut  haruslah  mudah  dipahami dan  dapat  di  implementasikan dengan  baik  dan  konsisten  oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan  menunjukkan  konsistensi  hasil kerja,  hasil  produk  dan  proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan  dan  pengaturan  yang seimbang (Amsyah 2013).

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Secara  umum  kegiatan  ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas  dan  kapasitas  manajemen dan  pengelolaan  PPKwusehingga diharapkan  dapat  menjadi  pusat studi  yang  mandiri  dalam  mencapai pemenuhan target kerja dan anggaran.    Melalui  perbaikan  tata kelola  pusat  studi  diharapkan  dapat meningkatkan dan menyinambungkan  pelayanan  pusat studi kepada mahasiswa dan masyarakat,  meningkatkan  jumlah penelitian  dan  pengabdian  yang dilakukan serta
meningkatkan jaringan  kerjasama  sehingga  dapat mencapai  misi  UNS  yaitu  UNS menuju  world  class  university.
Secara  khusus,  tujuan  dari  kegiatan ini adalah :
1. Merevisi Renstra Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) LPPM  UNS  yang  digunakan sebagai  arah  pengembangan kewirausahaan. 2. Merevisi  Roadmap  PPKwu yang merupakan rencana rinci tahapan sistematis dan
sistemis mengenai pelaksanaan kegiatan PPKwu. 3. Menyusun manual dan sasaran  mutu  pusat  studi. Manual  mutu  akan  menjadi rujukan  prosedur  mutu  pusat studi sedangkan sasaran mutu akan menjadi target kerja bagi setiap  unit  yang  berada  di bawah  PPKwu  (Unit  diklat dan  pemagangan,  unit  riset dan  pengembangan  serta  unit inkubator  bisnis  dan  usaha produktif) . 4. Merevisi dokumen SOP pelaksanaan  kegiatan  PPKwu. SOP yang dimaksud diantaranya  SOP  penerimaan staf  dan  peer  group,  SOP perencanaan kegiatan, penawaran  kerjasama  dan pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi (monev) kegiatan. B. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Peningkatan Tata Kelola  di  Pusat  Pengembangan KewirausahaanDalam Rangka Menjadi  Pusat  yang  Mandiri  ini adalah : 1.  Meningkatnya  kapasitas  dan kualitas manajemen Pusat Pengembangan Kewirausahaan. 2. Tersusunnya dokumen- dokumentata  kelola  organisasi PPKwu  LPPM  UNS  sebagai panduan kegiatan kewirausahaan PPKwu 3.  Tercapainya  target  kerja  dan anggaran sehingga dapat menjadi pusat studi mandiri METODE PENELITIAN

## A. Metode Pelaksanaan Kegiatan
1. Waktu dan Lokasi Kegiatan Kegiatan  peningkatan  tata kelola  di  PPKwu  melalui  workshop ini direncanakan dilakukan sebanyak 3  kali,  masing-masing  2  hari  dan bertempat  di  Gedung  LPPM  UNS Lantai  II,  Jl.  Ir.  Sutami  No.36A Kentingan Surakarta 57126.
2. Peserta dan Narasumber Kegiatan Peserta yang mengikuti kegiatan  workshop  peningkatan  tata kelola  di  PPKwu  adalah  Peer  Group PPKwu  LPPM  UNS  dan  staf administrasi serta narasumber workshop. 3. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup dari workshop peningkatan tata kelola di PPKwu  LPPM  UNS  ini  terdiri  dari tiga tahap yaitu : a. Tahap Persiapan Kegiatan ini berupa : 1)    Persiapan  lokasi  (tempat) pelaksanaan kegiatan 2) Identifikasi peserta (Peer Group PPKwu LPPM UNS, narasumber dan staf administrasi) 3)  Pengiriman  undangan  kegiatan dilakukan  melalui  PPKwu LPPM dan instansi narasumber terkait. 4)Persiapan  keperluan  kegiatan (materi, peralatan dokumentasi,  konsumsi,  dan sebagainya) b. Tahap implementasi Pada  tahap  implementasi  ini dilakukan : 1) Absensi peserta kegiatan 2)  Pengelolaan  pelaksanaan  acara kegiatan 3) pendokumentasian pelaksanaan kegiatan kegiatan

## Dalam Rangka Menjadi Pusat Mandiri
c. Pelaporan Kegiatan  pelaporan  dilakukan sebagai  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan  kegiatan  workshop peningkatan tata kelola di PPKwu. Kegiatan ini meliputi : 1) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 2) Pengumpulan dokumen- dokumen  pendukung  kegiatan termasuk hasil kegiatan 3) Pengiriman laporan pelaksanaan kegiatan 4. Metode Kegiatan Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu dilakukan dengan penyelenggaraan  workshop  dimana setiap  peserta  berbagi  informasi
( brain storming ) sehingga output yang dihasilkan  adalah  sumbang  saran dari  semua  anggota  Peer  group PPKwu.    Kegiatan  peningkatan  tata kelola  di  PPKwu  dilaksanakan selama 2 hari.Masing-masing workshop  mengangkat  materi  yang berbeda-beda  sehingga  pelaksanaan kegiatan  workshop  dapat  lebih terfokus.

## B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  peningkatan  tata  kelola  di PPKwu  ini  dibagi  menjadi  tiga tahapan yaitu :
1.  Workshop  Revisi  Renstra  dan
Road Map PPKwu Workshop  ini  dilakukan untuk  memperbaharui  renstra  dan roadmap  PPKwu.Revisi  renstra  dan roadmap dilakukan guna menyesuaikan  dengan  kebutuhan pusat  studi  mengingat  tuntutan terhadap  pusat  studi  yang  semakin tinggi.    Rencana  Strategis  (Renstra) dibangun  berdasarkan  visi  PPKwu yang  merupakan  kristalisasi  cita-cita dan  komitmen  bersama  tentang
kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai  dengan  mempertimbangkan potensi  yang  dimiliki,  permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan)  yang  sedang  dan  akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut,  selanjutnya  dirumuskan berbagai  tujuan  dan  sasaran  yang akan  dicapai  lima  tahun  kedepan (2014-2019).  Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk mencapainya.Skenario yang dimaksud  meliputi  strategi  dan program  pengembangan  yang  perlu ditempuh, beserta indikator- indikator keberhasilannya.Renstra PPKwu  ini  sejalan  dengan  Renstra UNS karena PPKwu LPPM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UNS. Roadmap  PPKwu  memuat rencana kerja rinci yang mengintegrasikan  seluruh  rencana dan  pelaksanaan  renstra.    Selain  itu, pada roadmap PPkwu perlu dijelaskan juga tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan  untuk  setiap  kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab  dan  dukungan yang  dibutuhkan  sehingga    dapat digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  di PPKwu.
2.  Workshop  Penyusunan  Manual
dan Sasaran Mutu PPKwu PPKwu  selama  ini  belum memiliki sasaran dan manual mutu.Dalam pelaksanaan organisasinya, PPKwu mengacu pada  sasaran  dan  manual  mutu LPPM  UNS.    Melalui  workshop penyusunan  sasaran  mutu  ini
diharapkan  dapat  ditetapkan  tujuan yang  akan  dicapai  oleh  PPKwu. Sasaran    mutu  merupakan  tujuan yang  akan  dicapai  unit  kerja  yang dibuat  dalam  bentuk  target-target yang  terukur  sehingga  pernyataan yang tertuang dalam kebijakan mutu mempunyai  dampak  yang  nyata. Sasaran  mutu  merupakan  sasaran jangka  pendek  sehingga  dapat dirubah dalam jangka waktu pendek untuk menyesuaikan dengan dinamika  organisasi.Sasaran  Mutu harus  mempunyai  prinsip  SMART
yaitu  harus  Specific  (Spesifik), Measurable  (terukur),  Achievable (dapat  dicapai),  Realistic  (relevan), Time-Bound (Batas waktu).
Berbeda  halnya  dengan sasaran  mutu,  manual  mutu  akan memberikan gambaran tentang sistem  manajemen  mutu  yang dilaksanakan  di  PPKwu.  Secara  isi Manual  mutu  adalah  bukti  dari komitmen top management bagaimana kebijakan organisasi untuk dapat memuaskan pelanggannya dalam hal ini masyarakat,  mitra  kerja  dan  instansi lain  yang  terkait  dengan  kegiatan  di PPKwu.    Manual  mutu  ini  akan menjadi rujukan  prosedur mutu atau dokumen  yang  setara  dengan prosedur  mutu..    Manual  Mutu Akademik  ini  hendaknya  dijadikan panduan  bagi  pengelola  pusat  studi, Peer  group,  staf  administrasi  dan mahasiswa dalam upaya peningkatan  mutu  berkelanjutan pengelolahan  pusat  studi  yang  lebih baik. 3. Workshop Revisi Standar Operational Procedure (SOP) PPKwu telah memiliki beberapa SOP  pelaksanaan kegiatan seperti SOP penerimaan staf dan peer group,  SOP  perencanaan  kegiatan,
penawaran kerjasama dan pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi  (monev)  kegiatan.    SOP yang  ada  diperbaharui,  diperbaiki dan  dilengkapi  sesuai  dengan kebutuhan pusat studi saat ini.  SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar  yang  ada  dalam  suatu organisasi  yang  digunakan  untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan  fasilitas  pemrosesan dilaksanakan  oleh  orang-orang  di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.    SOP  yang  baik  memiliki criteria diantaranya spesifik, lengkap, jelas  dan  mudah  dipahami,  layak terap  (aplikatif), Controllable, layak audit dan layak ubah ( Changeable and flexible ).

## HASIL YANG DICAPAI
Hasil  kegiatan  yang  telah  terlaksana adalah sebagai berikut :
Tahap Persiapan Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan adalah :1. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Rapat koordinasi pelaksanaan  workshop  dilakukan pada hari Selasa, 19 Agustus 2014 di  ruang  PPKwu  LPPM  UNS. Rapat koordinasi dihadiri oleh tim peneliti  dan  staf  administrasi PPKwu.    Dari  hasil  rapat koordinasi diperoleh hasil sbb :
a. Workshop Revisi Renstra dan Roadmap  akan  dilaksanakan pada P2 September 2014 b. Workshop Penyusunan Manual  Mutu  dan  Sasaran Mutu PPKwu akan dilaksanakan pada P4 September 2014

## Dalam Rangka Menjadi Pusat Mandiri
c. WorkshopRevisi  SOP  PPKwu akan  dilaksankan  pada  P2 Oktober 2014.
d. Kegiatan  Workshop  akan dilaksanakan di LPPM UNS 2.  Persiapan  Dokumen  yang  akan  di Evaluasi Dokumen PPKwu yang akan dievaluasi adalah sbb : a. Roadmap PPKwu Saat ini,PPKwu menggunakan  roadmap  yang disusun  tahun  2007  dan  akan berakhir tahun 2016. Roadmap  ini  perlu  dilakukan revisi  dengan  menyesuaikan tuntutan kebutuhan kemajuan pusat studi. b. Renstra PPKwu Rencana  Strategis  PPKwu telah disusun tahun 2011 dan dapat digunakan sampai tahun 2016. Rencana ini perlu direvisi  untuk  menjadikan PPKwu  sebagai  pusar  Riset dan Layanan Bidang Kewirausahaan yang Profesional. c. SOP PPKwu SOP  yang  dimiliki  oleh PPKwu saat ini meliputi : 1. Monitoring kegiatan kerjasama 2. Pelaksanaan penelitian 3. Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif melalui LPPM UNS 4. Pengajuan kerjasama dengan Kompetisi melalui LPPM UNS 5. Perencanaan Pelaksana Kegiatan PPKwu 6. Penerimaan  Peer  Group PPKwu 7. Penerimaan Staf administrasi PPkwu Beberapa  SOP  yang  dimiliki PPKwu  ini  perlu  dilakukan revisi  dengan  menyesuaikan kebijakan  dari  UNS.  Hal  ini terkait  dengan  perubahan- perubahan  dan  kemajuan system informasi P2M. 3.  Persiapan  teknis  pelaksanaan workshop Persiapan teknis pelaksanaan workshop antara lain: a. Persiapan dokumen- dokumen  yang  dijadikan bahan  workshop,  seperti  : renstra,  roadmap,  dan  SOP. Untuk  manual  mutu  dan sasaran mutu, dokumen yang digunakan  adalah  manual mutu  dan  sasaran  mutu LPPM UNS.
b. Pembuatan  undangan  dan pengiriman undangan kepada Peer  Group  PPKwu  LPPM UNS, staff administrasi PPKwu  LLPM  UNS  dan narasumber. c. Persiapan  keperluan  kegiatan seperti  persiapan  ruangan, materi, peralatan dokumentasi dan konsumsi.

## Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Tahap  implementasi  kegiatan  yang telah dilakukan adalah :
1. Workshop  Revisi  Renstra  dan Roadmap PPKwu
Workshop  revisi  renstra  PPKwu ini dilaksanakan pada tanggal 3- 4  Oktober  2014  bertempat  di PPKwu  LPPM  UNS.  Workshop ini  dihadiri  oleh  anggota  Peer Group PPKwu dan staff administrasi PPKwu. Dari  hasil  workshop,  revisi renstra  dan  roadmap  PPKwu perlu dilakukan untuk memenuhi  tuntutan  kemajuan
pusat  studi  serta  menjadikan PPKwu sebagai pusat studi yang profesional.  Adapun hasil revisi adalah sebagai berikut : A. Renstra PPKwu Renstra PPKwu tidak banyak mengalami  revisi  karena Renstra  PPKwu  baru  dibuat pada  tahun  2011  dan  masih sesuai dengan kondisi lembaga  saat  ini.    Revisi Renstra  dilakukan  terhadap redaksional  Renstra  agar lebih  mudah  dipahami  oleh semua personil PPKwu. Selain itu, perubahan dilakukan dengan menyesuaikan tahun perubahan renstra. B. Roadmap PPKwu Perubahan  roadmap  PPKwu lebih  banyak  dibandingkan Renstra.    Pada  roadmap PPKwu  di  bidang  penelitian dan  pengembangan  disusun Roadmap yang sesuai dengan  Riset  Group  (RG) Kewirausahan yang memayungi  penelitian  dan pengembangan yang dilakukan oleh PPKwu untuk  10  tahun  ke  depan  di bidang kewirausahaan. Selain  itu,  dilakukan  revisi pada  target  organisasi  dan produk-produk yang dikembangkan PPKwu. Roadmap PPKwu sebelumnya  akan  berakhir pada  2016  dan  setelah dilakukan  revisi  dan update, Roadmap PPKwu dapat digunakan  sampai  tahun 2026. Gambar 1. Kepala PPKwu sedang memberi penjelasan mengenai roadmap dan renstra PPKwu yang
akan direvisi Gambar 2. Workshop revisi renstra dan roadmap PPKwu di ruang PPKwu LPPM UNS 2. Workshop  Penyusunan  Manual dan  Sasaran  Mutu  PPKwu  serta Revisi SOP PPKwu Workshop ini
dilaksanakan di Ruang Sidang 3, Lantai II LPPM UNS pada tanggal 24-25 Oktober 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peergroup dan 6 orang narasumber.
Saat  ini,  PPKwu  belum memiliki  Sasaran  dan  Manual Mutu.    Pada  workshop  hari pertama,  dilakukan  penyusunan sasaran  dan  manual  mutu  pusat studi.    Sasaran  mutu  PPKwu dibuat  dalam  bentuk  target- target  yang  terukur  sehingga manual  mutu  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.

## Dalam Rangka Menjadi Pusat Mandiri
Manual  mutu  PPKwu  yang disusun berisi :
a. Visi dan Misi PPKwu b. Tujuan PPKwu
c. Budaya Kerja PPKwu
d. Pernyataan mutu
e. Profil PPKwu
f. Struktur Organisasi PPKwu
g. Kebijakan mutu
h. Sasaran Mutu PPKwu
i. Strategi Pencapaian
Hari  kedua,  kegiatan  workshop
dilakukan untuk meninjau SOP yang ada  dan  melakukan  revisi  pada beberapa  SOP  PPKwu.    Revisi  ini dilakukan  agar  SOP  PPKwu  lebih sistematis.    Beberapa  SOP  yang masih  dapat  digunakan  dan  tidak perlu dilakukan revisi adalah : 1. Monitoring kegiatan kerjasama 2. Pelaksanaan penelitian 3. Perencanaan Pelaksana Kegiatan PPKwu 4. Penerimaan  Peer  Group PPKwu 5. Penerimaan Staf administrasi PPkwu Revisi SOP dilakukan untuk 2 jenis SOP yaitu : 1. Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif melalui LPPM UNS 2. Pengajuan kerjasama dengan  Kompetisi  melalui LPPM UNS Hal ini  terkait dengan system pendaftaran  kegiatan  penelitian  dan pengabdian kompetitif yang terkomputerisasi  (IRIS  1103  dan SIMLITABMAS).    Selain  dilakukan revisi  pada  SOP  pengajuan  proposal penelitian, juga dilakukan pembuatan Instruksi Kerja (IK) untuk Pengajuan Usulan Penelitian Melalui Simlitabmas  Dikti  Dan  Pengajuan Usulan  Penelitian  Melalui  Sistem Manajemen Informasi Iris1103 (Intelligent Research And Innovation Service  1103)  Universitas  Sebelas Maret.
Gambar 3. Penyampaian materi oleh Tutik Susilowati, S.Sos., M.Si., mengenai Manual dan Sasaran Mutu
serta SOP PPKwu
Gambar 4. Workshop Penyusunan Manual dan Sasaran Mutu PPKwu serta Revisi SOP PPKwu di Ruang Sidang 3, Lantai II LPPM UNS

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
1. Kegiatan  koordinasi  awal pelaksanaan  penelitian  telah dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2014. 2. Worksop  revisi  Renstra  dan Roadmap PPKwu telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober  2014  di  PPKwu
LPPM  UNS  yang  dihadiri oleh  20  orang  peserta  dan  3 narasumber.
3. Workshop penyusunan manual  dan  sasaran  mutu PPKwu  serta  revisi  SOP PPKwu  telah  dilaksanakan pada  tanggal  24-25  Oktober 2014 di Ruang Sidang 3, lantai
II  LPPM  UNS  yang  dihadiri
oleh  20  orang  peserta  dan  6 orang narasumber.

## B. SARAN
Perlu meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan- pelaksanaan workshop yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsyah. 2014. http://taufikamsyah.wordpress.com/2013/02/18/pengertian-sop.
Grindle M S. 1997. Editor and Contributor, Getting Good Government: Capacity Building  in  the  Public  Sectors  of  Developing  Countries  (Cambridge,  MA: Harvard  University  Press  for  Harvard  Institute  for  International Development,  1997);  Chapter  1,  " The  Good  Government  Imperative:  Human Resources,  Organizations,  and  Institutions; "  Chapter  2,  with  Mary Hilderbrand, " Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done? "
http://repo.unnes.ac.id/dokumen/roadmap-tik-unnes.pdf
http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaan-strategis.html.
Mahendra. 2014. http://mahendrawhephe.blogspot.com/2012/11/sasaran-mutu.html.
Richard  Muyungi.  2008. Capacity  Building  Needs  And  Opportunities  From  The Perspective Of Environmental Management Agencies In The Context Of Climate Change .