## DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

## Abid Muhtarom
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan abid@unisla.ac.id

## ABSTRAK
Struktur  dan  ragam  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa Timur  berbeda-beda  yang  disebabkan  sektor  potensial  antar  daerah  berbeda. Mengakibatkan antar daerah terjadi  disparitas pendapatan regional di semua daerah. Penelitian  ini,  menggunakan  data  sekunder  PDRB  untuk  melihat  pola  pertumbuhan, seberapa  besar  tingkat  disparitas  yang  terjadi,  serta  sektor  unggulan  pada  daerah maju.  Dari  29  kabupaten  dan  9  kota,  terdapat  22  kabupaten  dan  1  kota  tergolong daerah relatif tertinggal. Tingkat disparitas pendapatan, dengan menggunakan analisis indeks  williamson  (Vw),  disparitas  antar  daerah      mengalami  peningkatan  sedangkan analisis    indeks    entropi    theil    (Td)    disparitas    pendapatan    mengalami  penurunan. Upaya    dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  Provinsi  Jawa  Timur  melalui Perda  Provinsi  Jawa  Timur  nomor  5  tahun  2012  tentang  RTRW  Provinsi  Jawa  Timur tahun  2011-2030,  mengenai  kawasan  andalan.  Sektor  unggulan  kompetitif  (C’ij)    dan spesialisasi (Aij) di Kota Surabaya, adalah sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. Kota Malang,  sektor  unggulan  (C’ij)  adalah  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran  serta sektor  jasa-jasa,  sedangkan  sektor  pertanian  hanya  spesialisasi  (Aij)  namun  menjadi kawasan  andalan.  Kota  madiun,  sektor  dengan  C’ij  namun  tidak  memiliki  Aij,  pada sektor  pertanian,  jasa-jasa;  pengangkutan  dan  transportasi;  serta  perdagangan,  hotel dan  restoran    namun  menjadi  kawasan  andalan.  Sedangkan  di  Kabupaten  Gresik, sektor    pertambangan    dan    penggalian    meskipun    memiliki    C’ij    dan    Aij positif,    namun    tidak    menjadi kawasan andalan di Kabupaten Gresik.
Kata kunci : disparitas Regional, kawasan andalan, RTRW

## 1. PENDAHULUAN
Disparitas perekonomian antar wilayah   merupakan   aspek yang umum terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi    suatu daerah.    Disparitas  ini  pada  dasarnya disebabkan  oleh  adanya  perbedaan kandungan  sumber  daya  alam  dan perbedaaan  kondisi  demografi  yang terdapat  pada  daerah  masing-masing.
Akibat  dari  perbedaan  ini,  kemampuan suatu  daerah  dalam  mendorong  proses pembangunan  juga  menjadi  berbeda. Tingginya  suatu  disparitas  tidak    hanya menciptakan  ketegangan  sosial (social strain) tetapi  juga  dapat  menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.
Menurut  teori  Oscar  Lange,  dengan adanya  desentralisasi,  pengaturan  dan pengawasan birokrasi lebih dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya kebijakan  tersebut  pemerintah  pusat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi  di    setiap    wilayah    yang mandiri    (Jhingan,    2000).  Pertumbuhan ekonomi  merupakan  suatu  indikasi  atau proses yang akan meningkatkan pendapatan  perkapita  penduduk  di  suatu wilayah menjadi meningkat dalam jangka  panjang.  Peningkatan  pendapatan ini,  dapat  di  terima  oleh  pemerintah daerah    bila  adanya    kekuatan  investasi modal yang mengalami perubahan secara    terus-menerus    menjadi    lebih baik,  kemudian  adanya  keinginan  untuk meningkatkan  pendapatan      perkapita yang      berlangsung      dalam      jangka panjang  oleh  masyarakat  (Suryana, 2000:55).  Menurut Mardiasmo (2002:2), semakin  tinggi  investasi  modal  akan mampu  meningkatkan  kualitas  layanan publik yang akhirnya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan ekonomi yang  dapat ditinjau dengan adanya kenaikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB).
Kenaikan PDRB tersebut mengakibatkan adanya perubahan sektoral  dan  struktural  di  suatu  wilayah. Proses terjadinya transformasi struktural, dari  sektor  pertanian  menuju  sektor industri  atau  jasa,  namun  di  setiap sektornya  mengalami  transformasi  yang berbeda-beda (Prawira, 2011). Perbedaan struktur  perekonomian  karena kemampuan  atau  keunggulan  di  setiap wilayah  berbeda  dengan  wilayah  yang lain (Usya, 2006). Menurut Kartasasmita      (1996)      yang mengatakan  bahwa  tidak  ada  daerah yang memiliki karakteristik sama, sehingga    perbedaan    karakteristik tersebut    akan  mempengaruhi  perbedaan potensi  dan  struktur  ekonomi  sehingga dalam proses  perencanaan  pembangunan di setiap wilayah perlu adanya perlakuan khusus.
Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  29 kabupaten  dan  9  kota  yang  memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Kabupaten  dan  kota  tersebut  di  tuntut untuk  memiliki  sarana  dan  prasarana yang      lengkap      untuk      menunjang pembangunan daerah, melalui perbaikan      infrastruktur      maupun sumber      daya  manusia  yang  berkualitas (Aryanto,  2011).  Pengoptimalan  sumber daya  tersebut, didukung oleh  pemerintah
Provinsi  Jawa  Timur  melalui  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5 tahun 2012  tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah  (RAPERDA  RTRW  2011- 2031)  dalam  pasal  84,  berisi  tentang rencana kawasan andalan. Dalam rencana  tersebut,  terdapat  berbagai daerah yang di klasifikasikan berdasarkan  sektor  unggulannya  yang berpotensi  untuk  lebih  dikembangkan. Seperti  kawasan  Gresik,  Bangkalan, Mojokerto,  Surabaya,  Sidoarjo  dan Lamongan  (Gerbangkertosusila)  dengan sektor  unggulan  pertanian,  perikanan, industri  dan  pariwisata  (Perda  Prov Jatim  2012).  Kawasan  andalan  tersebut, dapat lebih spesifik sektor unggulan yang akan ditingkatkan dalam proses perencanaan pemerintah terhadap daerah. Kontribusi  terhadap  PDRB  ini  berbeda- beda    di    karenakan    laju    pertumbuhan antar  kabupaten  maupun  kota  di  Jawa Timur menunjukkan tingkat yang beragam  dan  nantinya  mengakibatkan perbedaan  pendapatan  yang  terima  di setiap  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Jawa    Timur.    Perbedaan    ini mengakibatkan terjadinya disparitas atau  ketimpangan  regional.  Disparitas antar  kabupaten  atau  kota  di  Provinsi Jawa    Timur    bisa  terjadi  juga  karena perbedaan  sumbangan  sektor  unggulan
yang    ada    di    Provinsi    Jawa  Timur. Disparitas    pendapatan  yang  tinggi  antar kabupaten dan kota, akan mengakibatkan wilayah  tersebut  menjadi  sulit  untuk berkembang.  Upaya  Provinsi    Jawa Timur    dalam    memperbaiki    hal tersebut melalui kebijakan terkait dengan RTRW  tentang  kawasan  andalan  yang akan  di  kembangkan  Provinsi  Jawa Timur  dengan  meningkatkan  sektor- sektor  yang  di  anggap  strategis  oleh Provinsi.  Nantinya  dengan  kebijakan tersebut  akan  mengintegrasikan  Provinsi daerah dengan pusat melalui rekomendasi  pengembangan  wilayah. Namun jika Kabupaten dan kota di Jawa Timur  mengalami  perubahan  struktur ekonomi  dari  tahun  ke  tahun,  hal  ini yang mengakibatkan sektor yang dianggap  strategis    oleh    Pemerintah Provinsi,    menjadi    tidak    sesuai  yang disebabkan karena   sektor tersebut tidak basis  pada  tahun  tersebut.  Berdasarkan fenomena  diatas,  penelitian  ini  bertujuan untuk    mengetahui    pola    pertumbuhan ekonomi  serta    tingkat    disparitas    yang terjadi    antar  kabupaten   dan kota,   dan juga    sektor    unggulan    di    wilayah yang   maju .
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian

## Pembangunan Ekonomi Daerah
Secara  tradisional,  pembangunan memiliki  arti  peningkatan  yang  terus menerus  pada  Produk  Domestik  Bruto (Gross Domestic Product) suatu Negara.
Sedangkan untuk Daerah, makna pembangunan yang
tradisional difokuskan  pada  peningkatan  Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
Paradigma pembanguna modern memandang  suatu  pola  yang    berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional.Teriakan  para  ekonom  ini membawa  perubahan  dalam  paradigma pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang  multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli ekonomi
menganjurkan bahwa pembangunan suatu  daerah  haruslah    mencakup    tiga inti    nilai (Todaro,  2000) adalah: 1.
Ketahanan (Sustenance ) 2.  Harga  diri (Selft Esteem) 3. Freedom from
servitude .

## 2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi merupakan perubahan  tingkat  kegiatan  ekonomi yang  berlangsung  dari  tahun  ke  tahun.
Untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan  nasional    yang    dihitung berdasarkan  nilai  riil.  Untuk  mengetahui pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan,  harus  dibedakan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  riil suatu  tahun      dengan      PDRB  riil  tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).
Formula untuk menghitung pertumbuhan  ekonomi  dapat  dituliskan sebagai berikut :
Yt = PDRB riil t – PDRB riil t- 1 x 100 PDRB riil t- 1
Keterangan
Yt                 = Pertumbuhan ekonomi; PDRB riil     = Pendapatan Domestik; Regional Bruto riil t  = Periode tahun; t-1  = Periode tahun sebelumnya.

## 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Regional
Penekanan  pertumbuhan  ekonomi regional  lebih  dipusatkan pada pengaruh perbedaan  karateristik  ruang (space) terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Faktor yang      menjadi      perhatian      utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional  (Tarigan, 2006):  1. Keuntungan Lokasi;  2.  Aglomerasi  Migrasi;3.  Arus lalu   lintas   modal antarwilayah
2.4  Konsep  Disparitas Pembangunan

## Ekonomi
Revolusi  sosial  hampir berawal  dari adanya kecemburuan sosial antara golongan  sebagai  dampak  dari    kondisi ekonomi  dalam  masyarakat  yang  terdiri dari  kemiskinan  dan  ketimpangan,  baik ketimpangan antardaerah, antar golongan ataupun ketimpangan antar sektor. Karena  itu  kerangka  pembangunan Nasional  Bangsa  Indonesia  menekankan pada  azas  “Trilogi  pembangunan”  yang meliputi pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, ketiga aspek
Trilogi
pembangunan tersebut merupakan kondisi yang dinamis dan saling bergantian prioritasnya penekananya dalam  setiap  rencana  pembangunan ekonomi.
Ketimpangan  ini  pada  dasarnya disebabkan  oleh  adanya  perbedaan kandungan  sumber  daya  alam  dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat  pada  masing-masing      wilayah. Akibat  dari  perbedaan  ini,  kemampuan suatu  daerah  dalam  mendorong  proses pembangunan  juga  menjadi  berbeda. Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan bilamana    pada  setiap  daerah  biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). Terjadi
ketimpangan  antarwilayah  ini  membawa implikasi  terhadap  tingkat  kesejahteraan masyarakat  antarwilayah. Selain  itu (Emilia  dan  Imelia,  2006)  dalam  buku Modul  Ekonomi  Regional  faktor-faktor penyebab  ketimpangan  pembangunan ekonomi adalah: (1) Konsentrasi
Kegiatan  Ekonomi  Wilayah . Konsentrasi kegiatan  ekonomi  yang  tinggi  di  daerah tertentu  merupakan  salah  satu  faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.(2) Alokasi Investasi . Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar
menerangkan  bahwa  adanya  korelasi positif  antara  tingkat  Investasi  dan  laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya  Investasi  disuatu  wilayah membuat  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  pendapatan masyarakat perkapita di  wilayah  tersebut  rendah  karena  tidak ada  kegiatan  kegiatan  ekonomi  yang produktif.(3)  Tingkat  Mobilitas  Faktor Produksi  Yang  Rendah  Antarwilayah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antarwilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi
regional. Hubungan antara faktor produksi  dan  kesenjangan  pembangunan atau  pertumbuhan  antarwilayah  dapat  di
jelaskan dengan  pendekatan  mekanisme pasar. (4) Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)  Antarwilayah . Menurut  Kaum Klasik  pembangunan  ekonomi  di  daerah yang      kaya      Sumber      Daya      Alam (SDA) akan lebih maju dan
masyarakatnya
lebih makmur dibandingkan  di  daerah  yang  miskin SDA.  Dengan  asumsi  SDA  dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang    selanjutnya  harus  dikembangkan selain  itu  diperlukan  fakor-faktor  lain yang sangat penting  yaitu Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).(5) Perbedaan Kondisi Demografi Antarwilayah . Ketimpangan  Ekonomi
Regional  di  Indonesia  juga  disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah  dan  pertumbuhan  penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan,  disiplin  masyarakat,  dan  etos kerja.(6) Kurang Lancarnya Perdagangan Antarwilayah .
Kurang lancarnya perdagangan  antardaerah (intra-  trade)
merupakan unsur menciptakan ketimpangan  ekonomi  regional.  Tidak lancarnya Intra- trade disebabkan adanya  keterbatasan  transportasi  dan komunikasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Analisis Deskriptif Naratif.
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk mendeskripsikan  hasil  analisis  data  yang telah  diuji  berdasarkan  data  kuantitatif sebelumnya.  Sehingga  hasil  analisisnya dapat    di  deskripsikan  lebih  pada deskriptif agar  mudah dipahami. Metode deskriptif  digunakan  untuk  menjawab pertanyaan  di  rumusan  permasalahan terkait dengan pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

## 3.2 Analisis Kuantitatif.
Analisis  kuantitatif  yang  digunakan berdasarkan  empat  alat  analisis,  yaitu tipologi  klassen,  indeks  williamson, indeks  entropi  theil  serta  shift  share Esteban Ma rquillas.

## 3.3 Analisis Tipologi Klassen
Alat analisis tipologi Klassen digunakan  untuk  mengetahui  gambaran tentang  pola  dan  struktur      pertumbuhan ekonomi      suatu      daerah      (Aryanto, 2011).    Dengan  menentukan  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  sebagai  sumbu vertikal  dan  rata-rata  produk  domestik regional  bruto  (PDRB)  per  kapita sebagai  sumbu  horisontal,  daerah  dalam hal  ini  kabupaten  dan  kota  yang  diamati dapat dibagi  menjadi  empat  klasifikasi/
golongan,   yaitu:  daerahyang cepat  maju dan cepat tumbuh ( high growth and high income ),  daerah  maju  tapi  tertekan ( high  income  but  low  growth ),  daerah yang  berkembang  cepat  ( high  growth but      low      income ),      dan      daerah kabupaten   yang   relatif tertinggal  ( low growth    and    low    income )    (Sjafrizal,
1997:27–38;  Kuncoro  dan  Aswandi,
2002: 27-43).

## 3.4 Analisis   Shift   Share.
Analisis    Shift    Share    merupakan analisis  yang  menggunakan  metode kuantitatif bertujuan untuk melihat perubahan  struktur  ekonomi  daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah yang  secara  administratif  lebih  tinggi sebagai  pembanding  (Widodo,  2006: 112).  Metode  analisis  shift  share  klasik dimulai  dengan  mengukur  perubahan nilai  PDRB  suatu  sektor-i  di  suatu wilayah-j  (Dij)  dengan  rumus  (Soepono, 1993: 45):
Dij=  Nij  +  Mij  +  Cij  dimana, ; Nij= Eij (rn) ; Mij= Eij (rin – rn) Cij= Eij(rij – rin)

## 3.5 Analisis Indeks Williamson
Indeks Williamson mengunakan
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)  perkapita      sebagai      data
dasar      (Kuncoro      dalam      Fajar 2009:38).
dimana:
Vw  : indeks williamson ;
Yi : PDRB perkapita di kabupaten dan
kota ;
y :PDRB perkapita rata-rata kabupaten  dan  kota Provinsi  Jawa
Timur ;
fi :  jumlah  penduduk  di  kabupaten dan kota i ;
n :  jumlah  penduduk  di  Provinsi
Jawa Timur
3.6 Analisis Indeks Entropi Theil.
Indeks ini berguna untuk menganalisis  kecenderungan  konsentrasi geografis selama periode tertentu; kemudian  juga  dapat  menjadi  gambaran yang  lebih  rinci  mengenai  kesenjangan/ ketimpangan  spasial.  Sebagai      contoh kesenjangan/   ketimpangan   antardaerah dalam  suatu  provinsi  dan  antar  subunit daerah  dalam  satu  kawasan  (Ying, 2000:60).
dimana:
Td  : indeks entropi Theil ;
yj  :  pendapatan  perkapita  kabupaten dan kota j ;
Y  :rata-rata Pendapatan perkapita
Provinsi Jawa Timur ; xj  :  jumlah  penduduk  kabupaten  dan kota j ;
X  :  Jumlah  penduduk  Provinsi  Jawa
Timur

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  penelitian  dijabarkan mengikuti  alur  metode  penelitian  yang dijelaskan  sebelumnya.  Penjabaran  hasil analisis    dibagi    kedalam    empat    alat analisis. Penjelasan secara rinci mengenai hasil penelitian sebagai berikut.  Pola  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi  Jawa  Timur  Pembentukan empat  kuadran  tersebut  yaitu:  a).  jika rata-rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan PDRB  perkapita  wilayah  lebih  besar daripada  Provinsi  Jawa  Timur,  maka wilayah  tersebut    tergolong    daerah cepat    maju    dan    tumbuh    cepat  ( high growth and high income ) masuk
kategori  kuadran  I; b).  jika  rata-rata  laju pertumbuhan  ekonomi  wilayah  lebih rendah  daripada  Provinsi  Jawa  Timur, namun  PDRB  perkapita  yang  ada  di wilayah  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  Provinsi  Jawa  Timur,  maka wilayah  ini  tergolong  daerah  maju  tapi tertekan  ( high  income  but  low  growth ) dan masuk dalam kategori kuadran II; c). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi      wilayah      lebih      tinggi daripada  Provinsi  Jawa  Timur,  namun PDRB  perkapitanya  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  Provinsi  Jawa timur,  maka  wilayah    ini    tergolong daerah  berkembang  cepat  ( high growth but  low  income )  dan  masuk  dalam kategori  kuadran  III;    dan  d).    jika  rata- rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan PDRB  perkapita  yang  ada  diwilayah lebih  rendah  jika  dibandingkan    dengan yang    ada    di    Provinsi    Jawa    Timur, maka  wilayah  ini  tergolong  daerah tertinggal  ( low  growth  and  low  income ) dan masuk dalam kuadran IV.
Tabel 1 . Hasil Analisis Tipologi Klassen Kuadran 1 Kuadran 2 Daerah Maju dan tumbuh cepat Daerah maju tapi tertekan ·Kota Surabaya ·Kota Madiun ·Kota Malang ·Kabupaten Gresik ·Kabupaten Tulungagung ·Kabupaten Mojokerto ·Kabupaten Nganjuk ·Kabupaten Tuban
·Kabupaten Lamongan
·Kabupaten Blitar
·Kota Batu Kuadran 3 Kuadran 4 Daerah Berkembang cepat Daerah relatif tertinggal ·Kota Kediri ·Kota Probolinggo ·Kota Mojokerto ·Kabupaten Sidoarjo ·Kabupaten Pacitan ·Kabupaten Ponorogo
·Kabupaten Trenggalek
·Kabupaten Blitar
·Kabupaten Kediri
·Kabupaten Malang
·Kabupaten Lumajang
·Kabupaten Jember
·Kabupaten Banyuwangi
·Kabupaten Bondowoso
·Kabupaten Situbondo
·Kabupaten Probolinggo
Provinsi  Jawa  Timur,  memiliki  laju pertumbuhan  rata-rata  selama  tahun 2011-2016    adalah  sebesar  6,16% kemudian dengan PDRB perkapita sebesar  Rp.  8,20  (jutaan).  Dibandingkan dengan  daerah  kabupaten  dan  kota  yang ada  di  Provinsi  Jawa  Timur,  hasil analisis  tipologi  klassen,  untuk  Provinsi Jawa  Timur  rata-rata  wilayahnya  berada di kuadran IV, yang menunjukkan bahwa daerah  tersebut  tergolong  daerah  yang tertinggal  jika  dibandingkan  dengan daerah  lainnya.  Dalam  kuadran  III terdapat  4  kabupaten  dan  kota  yang dikategorikan daerah    berkembang cepat.    Kuadran    II  terdapat    tujuh
kabupaten    dan    kota    yang    masuk dalam  kategori    daerah    maju    tapi tertekan.    Kuadran    I,    terdapat  empat kabupaten  dan  kota  yang  dikategorikan daerah maju dan tumbuh cepat.

## 4.1 Analisis Indeks Williamson
Angka  indeks  williamson  yang semakin  kecil,  atau  mendekati  nol menunjukkan  bahwa  disparitas  semakin kecil  atau  PDRB  perkapita  semakin merata.  Nilai  Vw  semakin  besar  atau menjauhi  angka  nol,  maka  disparitas yang  terjadi  semakin  tinggi.  Rata-rata disparitas  PDRB  perkapita  yang  terjadi di  Provinsi  Jawa  Timur  selama  6  tahun
penelitian  ini  sebesar  0,130.  Dengan naiknya  laju  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  Jawa  Timur  dengan  rata-rata 6,16% selama tahun 2011-2016, disparitas  yang  terjadi  justru  semakin tinggi.  Daerah  yang  terus  berkembang
tidak  mengalami  pemerataan,  sehingga daerah  yang      tergolong      relatif tertinggaldalam      analisis      tipologi klassen  justru  tidak  dapat  mengikuti perkembangan daerah yang maju tersebut. Tabel 2 . Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun Indeks Willimson Pertumbuhan Ekonomi (%) 2011 0,234 - 2012 0,248 5,84 2013 0,261 5,29 2014 0,266 6,17 2015 0,283 6,40 2016 0,305 7,08 Rata-rata 0,266 6,16

## 4.2 Analisis Indeks Entropi Theil.
Analisis  ini,  bertujuan  untuk melihat      seberapa      besar      disparitas yang      terjadi      dalam  kabupaten    dan kota    di    Provinsi    Jawa    Timur. Pendekatan  dalam  analisis  indeks  theil berbeda  dengan  yang  digunakan  dalam analisis   williamson,   pendekatan   yang digunakan  berdasarkan          pendapatan perkapita          tiap-tiap          daerah. Perbedaan tingkat pendapatan perkapita    tiap    daerah    yang  berbeda- beda,    akan    mengakibatkan    disparitas pendapatan. Tingkat disparitas pendapatan  dapat  dikatakan  baik,  ketika Td    mendekati    0    (nol).    Hal    ini menjelaskan    bahwa    tidak  terjadi
disparitas pendapatan dalam kabupaten    dan    kota,  namun    jika semakin    menjauhi    nilai    nol    maka tingkat  disparitas  pendapatan  semakin tinggi.
Pada  tahun  2011,  Td  Provinsi  Jawa Timur  sebesar  1,998  nilai  ini  merupakan nilai  terbesar  selama  tahun  penelitian dari  rentang  tahun  2011-2016.  Tahun 2012  nilai  (Td)  tingkat  disparitas pendapatan  menjadi  1,928.  Perubahan nilai  Td  tersebut  cukup  baik  jika dibandingkan  perubahan  yang  terjadi  di tahun  2013,  perubahan  yang  terjadi semakin  meningkatnya  terjadi  disparitas pendapatan  antar  kabupaten  dan  kota. Tahun  2014  nilai  Td  sebesar  1,930  dan mengalami  penurunan  kembali  di  tahun
2015  menjadi  1,918.  Tahun  2015  dan 2016, nilai Td terus mengalami penurunan  yang  menandakan  tingkat disparitas  pendapatan  antar  kabupaten dan  kota  semakin  kecil.  Analisis  Td secara rata-rata yang terjadi di kabupaten
dan  kota  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar 1,931.
Tabel 3 . Hasil Analisis Indeks Entropi Theil Tahun Td 2006 1,998 2007 1,926 2008 1,930 2009 1,918 2010 1,914 2011 1,900 Rata-rata 1,931 4.3 Analisis Share Sektor Unggulan. Berdasarkan analisis
tipologi klassen,  terdapat  4  daerah  yang  masuk dalam  kategori  maju  dan  berkembang cepat  pada  kuadran  I.  Kuadran  I  ini merupakan daerah yang laju pertumbuhan  dan  PDRB  perkapita  lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi. Provinsi    Jawa    Timur    mencantumkan kabupaten dan  kota  yang  ada  di kuadran ini  dalam  kawasan  andalan  melalui sektor  tertentu.  RTRW  tersebut  berlaku selama  20  tahun,  selama  rentang  tahun yang panjang ini, beberapa daerah terjadi transformasi  struktural,  yang  artinya sektor basis pada  saat ini, pada beberapa tahun  kemudian  dapat  menjadi  non- basis.  Selama  rentang  tahun  2011-2016
pada kuadran I berdasarkan analisis shift share pada  Kota  Surabaya,    Kota Malang,  Kota  Madiun  dan  Kabupaten Gresik  yang  menjadi  sektor  unggulan kota tersebut.
Di    Kota    Surabaya,    nilai    Nij terbesar    dari    sektor  perdagangan,  hotel dan  restoran  yaitu  sebesar  Rp.  1.401,43 miliar,  yang  artinya  sektor  tersebut  jika terjadi perubahan kebijakan dalam tingkat  provinsi  maka  kontribusi  sektor tersebut   akan   mengalami   perubahan. Namun      berbeda  dengan  sektor pertambangan  dan  penggalian,  nilai  Nij terkecil  yaitu  sebesar  Rp.  266,5    juta, sehingga  sektor  ini  tidak    terlalu terpengaruh   dengan  adanya   perubahan kebijakan di tingkat provinsi.
Peningkatan
PDRB membawa dampak  pada    beberapa    faktor,    yaitu industrial    mix (Mij)  yang  merupakan pertumbuhan  ekonomi  dalam  beberapa sektoral  sebesar  Rp. 781,41  miliar. Nilai Mij  di  Kota  Surabaya  terbesar  pada sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran sebesar Rp. 893,35 miliar, artinya sektor ini  mempunyai  laju  pertumbuhan  yang cepat  jika  di  bandingkan  dengan  sektor lain,  seperti  sektor  jasa-jasa  yang memiliki  pengaruh  negatif  sebesar  Rp. 233,26 miliar. Kemudian dampak lainnya  adalah  keunggulan  kompetitif ( competitive  advantage )  yang  mampu mempengaruhi pertumbuhan agregat PDRB    Kota    Surabaya    secara    positif sebesar    Rp.3.382,08    miliar.    Serta dampak  adanya    spesialisasi    (Aij)  yang mampu mengakibatkan  pertumbuhan agregat sebesar Rp. 117,46 miliar.
Kota  Malang  selama  tahun  2011- 2016  mengalami  kenaikan  PDRB  rata- rata  setiap  tahunnya  sebesar  Rp.  859,88 miliar. Kenaikan   PDRB  ini  didominasi oleh    sektor  perdagangan,  hotel  dan restoran yang berkontribusi dalam menyumbang  besaran      PDRB      sebesar 52,49%.   Kemudian   kontribusi terbesar setelah sektor tersebut adalah oleh sektor industri  pengolahan  sebesar  19,68%. Nilai  Nij  yang  merupakan  pertumbuhan
nasional  di  Kota  malang  ini,  terbesar pada  sektor  perdagangan,  hotel  dan restoran  sebesar  Rp.  233,59  miliar, artinya sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan  pemerintah  provinsi  yang kebijakannya  behubungan  dengan  sektor ini.  Kemudian  nilai  Nij  terkecil  pada sektor  pertambangan  dan  penggalian sebesar  Rp.  298,07  juta,  sehingga dengan    terkecilnya    nilai    Nij    sektor ini.
Kabupaten  Gresik  selama  tahun 2011-2016  terjadi  kenaikan  rata-rata PDRB    sebesar    Rp.    1.068,53    milyar. Kenaikan  PDRB  tersebut  didominasi oleh  sektor  industri  pengolahan  sebesar Rp.    602,27    miliar,    kemudian  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran  sebesar Rp. 228,65 miliar. Di  Kabupaten Gresik, nilai  Nij  terbesar    dari  sektor   industri pengolahan  yaitu  sebesar  Rp.  368.79 miliar,  yang  artinya  sektor  tersebut  jika terjadi perubahan kebijakan dalam tingkat  provinsi yang berhubungan dengan  sektor  industri  tersebut  maka kontribusi sektor tersebut akan mengalami  perubahan.  Namun  berbeda dengan  sektor  konstruksi,  nilai  Nij terkecil  yaitu  sebesar  Rp.7,35  miliar, sehingga sektor ini tidak terlalu terpengaruh  dengan  adanya  perubahan kebijakan  di  tingkat  provinsi  jika
dibandingkan    dengan    sektor    lainnya. Peningkatan    PDRB  juga  membawa dampak  pada  beberapa  faktor,  yaitu (Mij)  yang      merupakan      pertumbuhan ekonomi      dari      beberapa  sektor, kenaikan  tersebut  rata-rata  sebesar  Rp. 54,46  miliar.  Nilai  Mij  di  Kabupaten Gresik terbesar pada sektor perdagangan, hotel  dan  restoran  sebesar  Rp.  87,02 miliar, artinya  sektor ini mempunyai  laju pertumbuhan yang cepat jika di bandingkan  dengan  sektor  lain,  seperti sektor  pengangkutan  dan  transportasi yang  memiliki  pengaruh  negatif  sebesar Rp.  1,37  miliar.  Dampak  lainnya  adalah keunggulan kompetitif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan agregat PDRB  Kabupaten  Gresik  secara  positif sebesar Rp. 306,10 miliar.  Serta dampak adanya  spesialisasi  (Aij)  yang  mampu mengakibatkan pertumbuhan agregat menjadi  negatif  sebesar  Rp.  2.218,88 miliar.
Kota  Madiun  selama  tahun  2011- 2016  mengalami  pertumbuhan  PDRB secara  rata-rata  setiap  tahunnya  sebesar Rp.  152,75  miliar.  Peningkatan  PDRB ini  didominasi  oleh  sektor    perdagangan hotel   dan   restoran,    yaitu    sebesar   Rp. 76,85      miliar.      Nilai      Nij      yang merupakan      pertumbuhan  nasional  di Kota  Madiun  ini,  terbesar  pada  sektor
perdagangan,  hotel  dan  restoran  sebesar Rp.  42,09  miliar,  artinya  sektor  ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah  provinsi  yang  kebijakannya behubungan dengan sektor ini. Komponen  SS  EM  selain  Nij  terdapat Mij  yang  merupakan  bauran  industri, sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran yang terbesar. Sehingga jika dibandingkan  dengan  sektor  lain  yang ada  di  Kota Madiun, sektor  ini  memiliki laju  pertumbuhan  yang  cepat  sehingga dapat  mendorong  sektor  lainnya.  Sektor pertanian  nilai  Mij  negatif  Rp.  17,92 miliar  yang  berarti  sektor  ini  tidak  jika dibandingkan  dengan  Provinsi  Jawa Timur,  sektor  tersebut  di  Provinsi mengalami  pertumbuhan    yang    lambat sehingga      di      Kota      Madiun  akhirnya mengalami  penurunan  PDRB  di  sektor tersebut.  Nilai    Cij    (C’ij    +    Aij)    Kota Madiun    menunjukkan    nilai  positif, sehingga  secara  umum  sektor-sektor tersebut  memiliki  daya  saing  jika dibandingkan kabupaten  dan kota lain di Provinsi Jawa Timur.
Analisis  pola  pertumbuhan  ekonomi dengan  menggunakan  alat      analisis tipologi      klassen,      menggambarkan bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  selama tahun  2011-2016  terdapat  rata-  rata kabupaten  dan  kota  yang  masuk  dalam
kuadran  IV  yaitu  tergolong      daerah yang   tertinggal.   Hal   ini   ditunjukkan dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi  daerah  tersebut  lebih  rendah jika  dibandingkan  dengan  provinsi, kemudian  selain  menggunakan  sisi  laju pertumbuhan, juga menggunakan perbandingan  PDRB  perkapita  yang daerah  tersebut  juga  berada  dibawah rata-rata  provinsi.  Sehingga  daerah kuadran IV ini, memiliki tingkat rata-rata pertumbuhan  yang  dibawah  kabupaten dan  kota  lainnya.  Kemudian  dalam kuadran  III,  merupakan  daerah  yang berkembang cepat.
Kuadran  II  dalam  analisis  tipologi klassen,    merupakan  daerah  yang  maju tapi  tertekan,  artinya  dengan  tingkat  laju pertumbuhan daerah tersebut  yang tinggi daripada provinsi, namun PDRB perkapita masih berada dibawah provinsi.  Kemudian,  terakhir  kuadran  I yang merupakan daerah yang cepat  maju dan    bertumbuh    cepat.    Kuadran    ini terdapat empat kabupaten dan kota, yang memiliki  laju  pertumbuhan  dan  PDRB perkapita  lebih  besar  daripada  Provinsi Jawa  Timur.  Laju  pertumbuhan  dan PDRB  perkapita  yang  baik,  daerah  ini dapat berkembang dengan cepat. Menurut  Sjafrizal  (2012:107)  adanya perbedaan  kuadran  tersebut  akhirnya
mengakibatkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga mengalami perbedaan.  Disparitas  pendapatan  yang terjadi,  dapat  melalui  dua  analisis,  yaitu indeks  williamson  (Vw)  dan  indeks entropi theil (Td). Analisis Vw menggunakan data PDRB tiap kabupaten dan  kota,  sebab  menurut  Sjafrizal (2012:110)  karena  untuk  melihat  tingkat pembangunan  wilayah,  bukan  distribusi pendapatan  antar  kelompok  masyarakat maka  menggunakan  PDRB  perkapita. Berdasarkan analisis Vw dan Td disparitas  yang  terjadi  di  Provinsi  Jawa Timur,  sangat  beragam  antar  kabupaten dan  kotanya.  Berdasarkan  analisis  Vw hasilnya menemukan bahwa  dalam kuadran  III  tingkat  disparitas  tertinggi dibandingkan  dengan  kuadran  lainnya. Tingkat  PDRB  perkapita  kuadran  ini lebih tinggi daripada  provinsi.  Sehingga, disparitas   yang   terjadi   sangat   tinggi, antara  kuadran  III  dan  kuadran  II  yang merupakan daerah relatif tertinggal. Pada kuadran  III  nilai  Vw  lebih  besar (menjauh dari nol) sedangkan kuadran  II lebih kecil (mendekati nol). Artinya pada saat  Vw  mendekati  angka  nol  (0)  maka berarti sangat merata distribusi pembangunan  antarwilayah.  Nilai  Vw
mendekati angka satu (1) berarti disparitas  yang  terjadi  sangat tinggi  atau terjadi ketimpangan
(Sjafrizal, 2012:111).  Selisih  antara  kuadran  II  dan
III  sangat  tinggi,  disebabkan  dalam analisis tipologi klassen yang menggunakan  PDRB perkapita,  kuadran II    ini  tergolong  PDRB  perkapita  yang lebih    rendah    jika    dibandingkan dengan    provinsi.    Analisis  Vw  tingkat disparitasnya kecil atau mendekati pemerataan  dari  segi  pembangunan antar wilayahnya. Namun menurut Raswita  dan    Utama  (2013),    jika indeks    Vw  berada   pada  kondisi  Vw  < 0,5,  disparitas  yang  terjadi  masih tergolong  rendah,  hal  ini  terlihat  pada kuadran II  dan IV  yang  nilai Vw  kurang dari  0,5  sehingga  disparitas  yang  terjadi di kuadran ini tergolong rendah.
Indeks  lainnya  untuk  menghitung tingkat  disparitas  pembangunan  antar wilayah  adalah  indeks  entropi  theil  (Td) yang  menggunakan  data  pendapatan kabupaten  dan  kota  sebagai  variabelnya. Sehingga  analisis  ini  dapat  menjadi pembanding  dari  analisis  Vw  yang menggunakan PDRB perkapita.
Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  pada kuadran  III  memiliki  tingkat  disparitas pendapatan  terbesar  jika  dibandingkan dengan  kuadran  IV  sebagai  daerah  yang
relatif  tertinggal  lebih  rendah  disparitas yang  terjadi.  Kuadran  III ini  didominasi oleh    kabupaten    dan    kota    yang memiliki  tingkat  pendapatan  terbesar (jika dibandingkan dengan kuadran lain). Nilai pendapatan daerah tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan  daerah  yang  masuk  dalam kuadran  I,  namun  karena  di  Kota Mojokerto  jumlah  penduduknya  terkecil daripada kabupaten dan kota lainnya.
Hasil  analisis  Vw  dan  Td    diatas, membuktikan  bahwa  di  Provinsi  Jawa Timur  terjadi  disparitas  pembangunan antarwilayah.      Selama      tahun      2011- 2016,      hasil      analisis  tersebut menunjukkan  trend    disparitas    semakin meningkat  antarwilayahnya.  Hasil  ini menunjukkan bahwa teori Kuznet tentang  hipotesis  U  terbalik,  berlaku dalam  penelitian  ini,  karena  disparitas yang terjadi menunjukkan bahwa semakin  tinggi  disparitas  yang  terjadi, dengan  teori  ini  disparitas  pada  titik puncaknya akan menurun tingkat kesenjangan  yang  terjadi,  atau  semakin mendekati pemerataan. Sedangkan menurut  Sjafrizal  (2012:115)  bahwa, ketika  suatu  pembangunan      ekonomi yang      ada      disuatu      wilayah,      hal tersebut  akan  terus  meningkat  terjadi
ketimpangan,  namun  pada  titik  tertentu akan  menurun  atau  menuju  pemerataan.
Selama  penelitian,  trend  disparitas tidak menandakan akan terjadi penurunan, berarti disparitas yang terjadi belum  pada  puncaknya  sehingga  ada kemungkinan  ditahun  berikutnya  akan mengalami  ketimpangan  yang  lebih tinggi  daripada  tahun  penelitian  ini. Beberapa  penyebab  terjadinya  disparitas ekonomi  antarwilayah  menjadi  tinggi, yaitu;  karena  adanya  perbedaan  sumber daya  alam  (SDA)  sebab  dengan  adanya SDA  yang  baik,  maka  wilayah  tersebut memiiki  lahan  yang  dapat  mendorong sektor pertanian sehingga mampu menghasil    produk    dan    jasa    sebagai pendorong perekonomian; kemudian kondisi demografis juga menjadi penyebab  disparitas,  karena  dengan kondisi  ini  ketika  jika  wilayah  tersebut terkendala  dengan  kondisi  alam,  maka investor  cenderung  menghidari  wilayah tersebut  untuk  berinvestasi;  mobilitas barang  dan  jasa  yang  kurang  baik, antarwilayh memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda- beda, kemudian dari segi transportasi  yang ada juga  cenderung      berbeda,        seperti misalnya      Kota      Surabaya  memiliki transportasi  dan  komunikasi  yang  baik, sehingga perekonomian dapat
berkembang  dengan  baik,  namun  jika dibandingkan    dengan    Kabupaten Pacitan,    tingkat  pendapatan  daerahnya tergolong  rendah  jika  dibandingkan dengan  Kota  Surabaya.  Hal  ini  dapat terjadi  disebabkan  adanya    transportasi, baik    dari    darat,    laut    maupun    udara, Kota Surabaya fasilitas tersebut terlengkapi.  Namun,  Kabupaten  Pacitan yang  menjadi  transportasi  hanya  melalui darat    dan    laut,    sehingga    transportasi kurang  mendukung
Penyebab  lain  terjadi  disparitas ekonomi  adalah  konsentrasi  kegiatan ekonomi  wilayah  serta  alokasi  dana pembangunan antarwilayah. Tingkat konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah mempengaruhi  tingkat  disparitas,  sebab pertumbuhan  ekonomi  akan  cenderung lebih  cepat  pada  wilayah  yang  menjadi konsentrasi ekonomi tersebut.
Berdasarkan  teori  Myrdal,    hal    ini disebabkan  dampak spread   effect dan dampak backwash    effect .    Sebagai upaya mengatasi disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten dan kota, pemerintah Provinsi Jawa  Timur  mengeluarkan  kebijakan otonomi  atau  desentralisasi  maka  dana investasi      pemerintah      akan      lebih dialokasikan      ke  daerah,  sehingga ketimpangan  ekonomi  antar  wilayah
akan  berkurang.  Upaya  Pemerintah
Provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  melalui pengembangan sektor-sektor dalam kawasan  andalan.  Berdasarkan  Perda Jatim  Nomor  5  Tahun  2012  tetang RTRW Provinsi tahun 2011-2031
mengenai  kawasan  andalan  yang  tertera di  Pasal  84,  kabupaten  dan  kota  yang memiliki sektor unggulan pengembangannya  diarahkan  ke  sektor tersebut  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  bagi  wilayah  tersebut  dan wilayah sekitarnya.
Berdasarkan  Pasal  84  ayat  2  berisi tentang:  kawasan  Gresik,  Surabaya dengan      sektor      unggulan      yang dikembangkan  adalah  sektor  pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; kemudian  kawasan  Madiun  dengan sektor  unggulan  pertanian,  industri, perikanan,  perkebunan  dan  pariwisata; dan  kawasan  Malang  memiliki  sektor unggulan  pertanian,  industri,  perikanan, perkebunan  dan  pariwisata.  Dengan menggunakan  analisis  tipologi  klassen, kabupaten  dan  kota  tersebut  masuk dalam  kategori  kuadran  I  yang  menjadi daerah  yang  maju  .  Berdasarkan  hasil analisis  shift  share  Esteban  Marquillas, yang  bertujuan  untuk  melihat  sektor kompetitif  dan  spesialisasi  di  wilayah
tersebut, ditemukan bahwa yang dikategorikan  sektor  unggulan  pada kawasan  andalan,  terdapat  beberapa sektor  tersebut  tidak  kompetitif  dan berspesialisasi  pada  sektor  tersebut.
Kota  Surabaya  berdasarkan  Pasal 84,  memiliki  empat  sektor  unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan, industri  dan  pariwisata.  Sektor  pertanian dan  subsektor  perikanan,  secara  umum hasil analisis SS EM selama tahun 2006- 2011  untuk  pengaruh  kompetitif  (C’ij) bernilai  negatif,  artinya  sektor  tersebut memiliki tidak keunggulan yang kompetitif.  Sektor  tersebut  berdasarkan spesialisasi (A’ij) yang merupakan bagian  dari    pengaruh  C’ij,  bernilai positif.  Sehingga  A’ij  sektor  tersebut berarti, sektor tersebut memiliki spesialisasi  pada  sektor  tersebut.  Sektor industri  memiliki  keunggulan  sektor yang  kompetitif,  namun  tidak  memiliki spesialisasi untuk sektor tersebut. Sedangkan sektor pariwisata, berdasarkan      Tabel      I-O      sektor tersebut      masuk      dalam  subsektor  jasa hiburan  dan  rekreasi  pada  sektor  jasa- jasa.
Kota Surabaya memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi   pada   sektor ini.   Sehingga   sektor   industri memiliki kenggulan      pada      sektor      tersebut
yang      dapat  bersaing  pada  sektor  yang sama  diwilayah  lain,  namun  saat  ini Kota    Surabaya    belum    berspesialisasi pada    sektor   ini dalam  mengembangkan wilayahnya. Sektor pertanian dan perikanan,  Kota  Surabaya  memiliki Spesialisasi  di  sektor  tersebut,  namun secara kompetitif belum mampu bersaing dengan sektor yang sama diwilayah lain.
Kota Surabaya memiliki sektor yang berspesialisasi  dan  keunggulan  yang kompetitif  pada  tiga  sektor,  yaitu  sektor listrik,  gas,  dan  air  bersih;  sektor konstruksi. Sektor ini berkembang dengan  baik  di  Kota  Surabaya  karena Kota  Surabaya  sudah  tergolong  daerah yang  maju  (hasil  analisis  tipologi klassen)    sehingga    arah    pembangunan lebih  pada  arah  modern.  Didukung oleh teori  W.  Arthur  Lewis  tentang  teori model  dua  sektor,  bahwa  pada  negara berkembang  terjadi      transformasi struktur      perekonomian      dari      pola pertanian  subsisten  tradisional  menuju yang  lebih  modern,  cenderung      pada orientasi   kehidupan   perkotaan,   yang memiliki sektor industri manufaktur yang bervariasi  dan  sektor  jasa  yang  baik (Todaro,  2004:133).
Kota  Malang  berdasarkan    Pasal 84,    memiliki  lima  sektor  unggulan, yaitu  pertanian,  perkebunan,  pertanian,
industri  dan  pariwisata.  Sektor  pertanian dan  pariwisata  yang  ada  dalam  sektor jasa-jasa  berdasarkan  analisis  SS  EM tahun 2011-2016 hasil C’ij menunjukkan nilai  positif,  sehingga  kedua  sektor tersebut  memiliki  keunggulan  yang kompetitif  .  Tapi  dari  spesialisasi  kedua sektor  tersebut  tidak  ada  yang  memiliki spesialisasi (nilai A’ij negatif). Sedangkan  sektor  industri  Kota  Malang tidak  memiliki  keunggulan  kompetitif namun  memiliki  spesialisasi disektor  ini. Sehingga,  jika  pengembangan  kawasan di  Kota  Malang  berdasarkan  Pasal  84 tersebut, dapat mendorong perekonomian Kota Malang. Karena dari sisi  keunggulan  Kompetitif  (C’ij)  sektor yang  berkontribusi  besar,  setelah  sektor perdagangan, hotel dan restoran kemudian  sektor  jasa-jasa,  sehingga dapat  mendorong  perekonomian  sektor lainnya  untuk  berkembang.  Sedangkan Sektor  industri  dan  pertanian,  meskipun keunggulan kompetitifnya negatif, namun spesialisasinya tergolong berkontribusi      terbesar      dari keseluruhan      A’ij.  Sektor  ini  dapat berkembang agar mampu  menjadi sektor yang  berkontribusi  dengan  naik  dalam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. PDRB Kota Malang,
selama  tahun  2011-2016  mengalami
penurunan  pada  sektor  pertanian,  dan mengalami  peningkatan  pada  sektor industri pengolahan, menurut Djojohadikusumo dalam Masli  (2010:3), perubahan  sektor    yang    mengalami penurunan    pada      sektor    primer menjadi peningkatan pada sektor sekunder,  khususnya  sektor  industri pengolahan      merupakan      transformasi ekonomi menuju industrialisasi.
Kabupaten  Gresik  dalam  kawasan andalan  memiliki  sektor  unggulan    yang sama  dengan    Kota    Surabaya,    yaitu sektor  pertanian,  perikanan,  industri dan  pariwisata.   Berdasarkan  analisis  SS EM,  sektor  pertanian,  perikanan,  sektor industri  dan  pariwisata  yang  masuk dalam  sektor  jasa-jasa  memiliki  nilai keunggulan kompetitif (C’ij)  yang positif, namun tidak memiliki spesialisasi      di      sektor      tersebut. Selain      sektor  tersebut,  yang  memiliki nilai C’ij positif adalah sektor pengangkutan  dan  transportasi  serta sektor  jasa-jasa.  Kedua  sektor    ini memiliki  nilai  C’ij   yang  tinggi  dalam berkontribusi  dari  total  C’ij  Kota  gresik, namun  juga  tidak  memiliki  A’ij  yang positif, sehingga tidak memiliki spesialisasi  disektor  ini.  Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif  dan  spesialisasi  yang  positif
adalah  sektor    pertambangan    dan penggalian.    Namun,    sektor    ini  tidak tergolong  menjadi  kawasan  andalan dalam Kabupaten Gresik.
Kota  Madiun,  yang  juga  sebagai daerah  yang  maju  dengan  berdasarkan pasal  84  tersebut,  kota  ini  merupakan kawasan andalan dengan sektor pertanian, industri, pariwisata dan perikanan  laut.  Hasil  analisis  SS  EM  , menunjukkan bahwa sektor tersebut yang masuk  dalam  kawasan  adalan  kota  ini memiliki C’ij yang positif artinya sektor- sektor  tersebut  memiliki  keunggulan yang kompetitif. Keempat sektor tersebut meski memiliki keunggulan yang kompetitif, namun tidak memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Sehingga, dengan keunggulan kompetitif tersebut  jika  berkembang  dengan  baik dapat  meningkatkan  spesialisasi  kota  ini untuk  masing-masing  sektor  tersebut. Sektor lainnya, yang berkontribusi  besar dalam    perekonomian    Kota    Madiun, pada  keunggulan  kompetitif  ada  sektor jasa-jasa  dan  sektor  pengangkutan. Kontribusi  kedua  juga  di  berikan  pada sektor  pengangkutan  dan  transportasi, yang  dapat  memberi  kontribusi  yang lebih  tinggi  terhadap  nilai  C’ij  sektor perdagangan dan restoran.
Berdasarkan      analisis      tersebut, dalam      analisis      tipologi  klassen  pada kuadran  I  yang  menjadi  daerah  yang maju  kemudian  di  sesuaikan  dengan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011- 2010,  Kota  Surabaya,  Kota  Malang,
Kabupaten  Gresik  dan  Kota  Madiun terdapat  beberapa  sektor  yang  menjadi potensial  untuk  dikembangkan,  namun dalam  kawasan    andalan,    sektor tersebut    belum    dalam    kategori  sektor unggulan.  Sehingga  ketika  suatu  daerah terjadi  transformasi  struktural,  RTRW Provinsi  Jawa  Timur  dalam  jangka panjang  menentukan  kawasan  andalan ini  terlalu  panjang  rentangnya,  yaitu selama  20  tahun.  Sedangkan  selama tahun  2006-2011  saja  sudah  terjadi transformasi struktural pada perekonomian kabupaten dan kota diatas. Namun,    berdasarkan     pasal     13    ayat 12      dalam    RTRW  Provinsi  Jawa Timur,  strategi  pengembangan  kawasan andalan  yang  ada  pada  pasal  84 dilakukan dengan mengembangkan kegiatan  budi  daya  unggulan  di  dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong    pengembangan    pereko- nomian  kawasan dan wilayah sekitarnya. Hal ini melalui, mengakomodasi penetapan  kawasan  andalan  di  wilayah
Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pengembangan kawasan andalan nasional; dan mendukung pengembangan kawasan  andalan  agar  terintegrasi  dan operasional.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan    analisis    deskriptif maupun    kuantitatif    diatas  selama penelitian  tahun  2011-2016  di  Provinsi Jawa  Timur,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut:  Berdasarkan  alat  nalisis tipologi    klassen,    yang    membagi daerah    menjadi  empat    kuadran,    rata- rata    kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi  Jawa  Timur  berada  pada kuadran IV.  Terdapat 23 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kuadran ini,  daerah    merupakan    daerah    yang relatif    tertinggal.    Analisis  tingkat disparitas pendapatan, dengan menggunakan    alat  analisis    indeks williamson  Vw  dan    indeks    theil    Td. Jika  dilihat    dari    sisi    tahunan,    dengan menggunakan Td perekonomian membaik,    meski    masih    terjadi disparitas  pendapatan,    namun    jika menggunakan analisis Vw perekonomian  justru  mengalami  tingkat disparitas yang terus mengingkat. Sektor    unggulan  pada  masing-masing
kota di kuadran I, rata-rata yang menjadi kawasan  andalan  Provinsi  Jawa    Timur sektor    tersebut    hanya    memiliki keunggulan  kompetitif    (C’ij)    namun tidak    memiliki    spesialisasi    (Aij), begitu  juga  sebaliknya.  Kota  Surabaya, sektor  jasa-jasa  dan  sektor  konstruksi, sektor ini tidak menjadi kawasan andalan bagi    Kota    Surabaya.    Kota    Malang, yang    menjadi    sektor  unggulan    (C’ij) adalah  sektor  perdagangan,  hotel  dan restoran serta sektor jasa-jasa, sedangkan  sektor    pertanian  tidak memiliki    keunggulan    kompetitif namun    memiliki  spesialisasi    (Aij). Kota  madiun,  sektor  dengan  C’ij  yang positif    namun    tidak    memiliki    Aij, pada    sektor    jasa-jasa;  pengangkutan dan transportasi; dan perdagangan,  hotel dan restoran.  Sedangkan  di  Kabupaten Gresik,    sektor    yang  memiliki    C’ij positif    adalah    industri    pengolahan, sektor  pengangkutan    dan    transportasi serta    sektor    jasa    yang  terbesar. Namun,    sektor    pertambangan    dan penggalian  meskipun  memiliki C’ij  dan Aij    positif,    tapi  tidak  menjadi  prioritas dalam  kawasan    andalan    di    Kabupaten Gresik.

## 5.2 saran
1. Peningkatan  pembangunan  ekonomi di  jawa  timur  kabuapten  dan  kota harus  ditingkatkan,  hal  ini  agar disparitas antar wilayah tidak berjarak terlalu lebar.
2. Adanya  pembanguann  ekonomi  yang merata  di  semua  sektor  ekonomi dapat menigkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggi.
3. Menghindari urbanisasi sektoral adalah  dengan  cara mengurangi disparitas regional kota dan kabupaten  di  jawa  timur  yang  besar. Salah  satunya  adalah  pembungunan dan  perekonomian  yang  merata  antar sektor.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian  Keuangan  Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota      Di    Sumatera Selatan. Palembang:  IAIN  Raden Fatah.
Fajar  Utama,    Putra.    2009. Analisis
Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota  Yang  Tergabung Dalam  Kawasan    Kedungsepur
Tahun 2004-2008.
Jhingan, Ml. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .  Jakarta: Rajawali
Press.Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pelajar. Kuncoro,    Mudrajad    dan    Hairul Aswandi. 2002. Evaluasi
Penetapan KawasanAndalan: Studi
Empiris  Di  Kalimantan  Selatan 1993-1999, Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Indonesia ,  Vol  17,  Nomor
1,  Tahun 2002:  27-45.  BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi. Masli,  Lili.  2008. Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa
Barat. Bandung: STIE STAN.
Nurikhsan,    Diky.    2007. Sektor-sektor Ekonomi    Unggulan  Kota  Cimahi Periode    2003-2005 .    Bandung:
Universitas    Islam    Bandung. Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur. 2012. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah    Provinsi    Tahun    2011- 2031 .
Prawira,    Yudha.    2011. Transformasi Struktur    Ekonomi    Kabupaten Siak    Tahun    2001-2010. Riau: Universitas  Riau.
Sjafrizal.  1997. Pertumbuhan  Ekonomi Dan    Ketimpangan    Regional Wilayah  Indonesia  Bagian  Barat . Prisma,  No. 3, Tahun Xxvi : 2738. Jakarta:  LP3ES.
Soepono,    Prasetyo.    1993.    Analisis Shift    Share    Perkembangan    dan Penerapan. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Indonesia. No 1. Yogyakarta: UGM Suryana. 2000. Ekonomika
Pembangunan. Jakarta:    Salemba Empat .
Todaro,    MP    dan    Smith,    Stephen    C. 2004. Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga:  Jakarta. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan:  Aplikasi  Komputer (Era Otonomi Daerah).
Yogyakarta:  UPP  STIM  YKPN. Usya, Nurlatifa. 2006. Analisis Struktur Ekonomi  Dan  Identifikasi  Sektor Unggulan  Di  Kabupaten  Subang.
Bogor:  IPB.
Ying,    Long.    2000 .   China’s   Regional
Disparitas    During    The    Reform Periode . Dalam Journal
Ekonomic  Geography.