## MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
Irfan Harmoko, SE.I., MM.
Dosen Mata Kuliah Operasional Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri
infan.harmoko@gmail.com

## Abstrak:
Pembiayaan adalah kegiatan  utama  bank  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Tetapi,  dalam kegiatan  tersebut,  ditemukan  berbagai  risiko  yang  berpotensi  pada  kerugian,  dan  salah  satunya adalah risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Hal ini sangat mengganggu kinerja bank. Maka  dari  itu,  pembiayaan  bermasalah  harus  segera  diselesaikan  secepatnya.  Restrukturisasi pembiayaan  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah. Dalam  hal  ini,  debitur  diharapkan  dapat  melunasi  pembiayaannya.  Mekanisme  reatrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pada akad murabahah, dapat dilakukan dengan cara rescheduling serta konversi akad pembiayaan. Dari akad murabahah menjadi akad ba'i bitsaman ajil, mudharabah atau musyarakah.

## Abstract:
Financing is priority in the bank operational to get a profit. But, in that activity, will be found the risk variously wich potensial to get loss, and one of them is financing risk or a bad financing. This problem is very dirstubing a bank performance. So a bad financing must be resolved  immediately. Financing restructuritation is one of way out to finish a bad financing. in this program, debitur expected can will finish his financing. The mechanism of financing restructuritation in Sharia Bank, especially, in contract murabahah, can be done by rescheduling program and financing contract conversion, from murabahah to the bai' bi tsaman ajil, mudharabah or musyarakah.
Keywords : financing risk, financing restructuritation, murabahah

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  bermasalah  atau  lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional Bank Syariah. Salah satu hal yang  dapat  dijadikan  indikator  oleh  Bank Syariah, bahwa Bank Syariah tersebut termasuk dalam  kategori  sehat  atau  tidak,adalah dengan melihat  performa  pembiayaan  yang  telah diberikan  kepada  nasabah.  Apabila  tingkat pengembalian  pembiayaan  baik,  maka  tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan.  Sebaliknya,  apabila  tingkat
pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada  nasabah,  mengalami  hambatan  atau macet,  maka,  tingkat  kesehatan  bank  tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat. Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam  rangka  menyelamatkan  performa pembiayaan  di  Bank  Syariah,  adalah  dengan melakukan  restrukturisasi  pembiayaan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  restrukturisasi pembiayaan  merupakan  sebuah  langkah  dan strategi  penyelamatan  pembiayaan.  Hal  ini sebagai  upaya  bagi  sebuah  bankdalam memperbaiki  posisi  pembiayaan,  dan  atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dengan
kebijakan  ini,  diharapkan  nasabah  dapat menyelesaikan  sisa  pembiayaan  yang  masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu.
Restrukturisasi  pembiayaan  bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya  dengan  menyimpan  risiko,  yang dampaknya  berpotensi  muncul  dikemudian hari.  Maka  dari  itu,  proses  restrukturisasi p e m b i a y a a n   h a r u s   d i l a k u k a n   d e n g a n mempertimbangkan  berbagai  faktor,  serta memperhatikan  prinsip  kehati hatian  dalam operasional  Bank  Syariah.  Sehingga  proses restrukturisasi  pembiayaan  dapat  berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam pembiayaan Bank Syariah, akad atau  kontrak murabahah masih  menjadi  akad pembiayaan  yang  paling  banyak  digunakan. Karakteristik  akad  pembiayaan murabahah yang  sederhana,  mudah  diaplikasikan,  serta termasuk dalam kategori struktur akad natural certainty contracts (NCC), menjadi alasan bagi Bank Syariah dalam mengaplikasikan akad ini pada produk pembiayaan.
Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang utuh,  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  secara mendalam  mengenai  konsep  dasar  Bank Syariah,  prinsip prinsip  dasar  dalam operasionalnya,  karakteristik  pembiayaan murabahah di  Bank  Syariah,  serta  bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan murabahah , dalam  rangka  penyelesaian  pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.
Metode analisis dalam tulisan ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Yakni melakukan  analisa  secara  mendalam  serta
mendiskripsikan  mekanisme  resrukturisasi p e m b i a y a a n   p a d a   a k a d   p e m b i a y a a n murabahah ,  berdasarkan  ketentuan  hukum yang berlaku, serta dengan memandang intitusi Bank Syariah sebagai lembaga bisnis.
Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  adalah, untuk  menambah khazanah imu  pengetahuan, khususnya tentang Bank Syariah.

## KONSEP DASAR BANK SYARIAH
Menurut  pendapat  Muhamad,  dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah,  bahwa  Bank  Syariah  disebut  pula dengan  sebutan  bank  Islam,  atau  bank  tanpa bunga. Yaitu, bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan  pada  bunga,  akan  tetapi produknya dikembangkan berlandaskan pada Al
1 Quran  dan  Hadis  Nabi  SAW.   Sebagaimana diketahui,  bahwa  Islam  tidak  hanya  mengatur perihal  urusan  ' ubudiyah, yakni  hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Islam juga mengatur  urusan mu'amalah, yakni  hubungan antara  manusia  dengan  manusia  lainnya, termasuk  hubungan  ekonomi,  yang  mana perbankan  berada  didalamnya.Maka  dari  itu, sumber  hukum  Islam  yang  utama,  yakni Al Qur'an dan Hadis menjadi rujukan dasar dalam praktik perbankan syari'ah.
Sementara itu, pakar perbankan syariah Indonesia,  M.  Syafi'I  Antonio,  menjelaskan bahwa,  Bank  Syariah  adalah  bank  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip prinsip 2 syariah  Islam.   Lebih  jauh  dijelaskan,  bahwa Bank  Syariah  merupakan  bank  yang  tata  cara beroperasinya  mengacu  pada  ketentuan
1 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.
2 Karnaen  Perwataatmadja  dan  M.  Syafi'I  Antonio, Apa  dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1997), h. 1.
ketentuan Al-Quran  dan  Hadis,  atau  prinsip prinsip  syariah  Islam,  khususnya  yang menyangkut  tata  cara  bermuamalat  secara
3 islami.   Adapun  maksudnya  adalah,  bahwa dalam hubungan bermuamalat, harus jauh dari p r a k t i k p r a k t i k   y a n g   d i k h a w a t i r k a n mengandung  unsur maysir , gharar ,  atau riba. Maka  dari  itu,  praktik praktik  tersebut  akan digantikan dengan kegiatan kegiatan investasi, berdasarkan  bagi  hasil  dan  atau  pembiayaan 4 perdagangan.
Apabila  dipahami  secara  mendalam, pendapat diatas memiliki maksud, bahwa dalam operasional  sebuah  bank  Islam,  benar benar harus  memperhatikan  kaidah  atau  ketentuan dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan  Hadis.  Mulai  dari  proses  awal  sampai dengan  akhir,  kegiatan  usaha  Bank  Syariah harus benar benar terhindar dari praktik bisnis yang  tidak  islami.  Contoh  dari  praktik  bisnis yang  tidak  Islami,  antara  lain  seperti, memberikan informasi yang tidak jelas dengan maksud  menutup nutupi  kekurangan  atau kecacatan pada suatu objek, praktik spekulasi, praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak, tindakan koruptif, dan sebagainya.
Maka  sejatinya,  konsep  Bank  syari'ah adalah benar adanya, yakni memberikan garansi keamanan  dan  manfaat  pada  para  pelakunya, b a i k   i t u   p e m i l i k ,   p e g a w a i ,   m a u p u n nasabahnya.Sebaliknya, apabila tindakan yang melanggar  syar'i  justru  terjadi  di  lingkungan Bank Syari'ah, maka secara langsung pelakunya telah menciderai nilai nilai syari'ah itu sendiri.
Perbankan  dikenal  pula  sebagai  lembaga
perantara keuangan atau financial intermediary. Hal ini berarti bahwa, bank memiliki peran yang lebih  luas  dari  sekedar  menyalurkan pembiayaan.  Muhamad  memberi  penjelasan, bahwa  bank  dalam  kegiatan  usahanya  akan selalu terkait dengan hal hal sebagai berikut, (1).  Memindahkan  uang,  (2).  Menerima  dan membayarkan  kembali  uang  dalam  rekekning Koran,  (3).  Mendiskonto  surat  wesel  maupun surat berharga, (4). Membeli dan menjual cek, surat wesel dan surat surat berharga lainnya,
5 (5).Memberi  jaminan  bank.    Maka  dari  itu, dalam  menjalankan  peran  tersebut,  dan  untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip prinsip muamalah Islami,  yang  didalamnya  memuat solusi  alternatif    terhadap  persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.
Dengan bentuk transaksi keuangan yang lebih kompleks dewasa ini, maka tidak mungkin apabila  menolak  keberadaan  bank  beserta fungsi fungsinya.  Aktivitas  perekonomian masyarakat  seperti  investasi,  konsumsi  dan simpanan,  melahirkan  unit surplus dan  unit demand dalam  roda  ekonomi.    Praktis d i p e r l u k a n   l e m b a g a   y a n g   m e l a k u k a n intermediasi antara unit unit tersebut. Maka, untuk  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat akan  layanan  jasa  keuangan  islami,  sebagai jalan keluar adalah, dengan menjalankan sebuah lembaga  perbankan  yang  dioperasikan  dengan prinsip prinsip syari'ah Islam.

## PRINSIP PRINSIP  OPERASIONAL BANK SYARIAH
Memperkenalkan  masyarakat  akan adanya  sistem  perbankan  yang  baru,  yakni
3  Karnaen  Perwataatmadja  dan  M.  Syafi'I  Antonio, Apa  dan Bagaimana Bank Islam , 2.
4  Karnaen  Perwataatmadja  dan  M.  Syafi'I  Antonio, Apa  dan Bagaimana Bank Islam , 2. .
5 Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 63.
VOLUME 02          NOMOR 2                    JULI 2018
sistem  perbankan  yang  berdasarkan  prinsip prinsip Islam, tidaklah mudah. Berdasarkan data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, pangsa  pasar  bank  syariah  masih  berada  di angka  5,70  %  terhadap  perbankan  nasional, angka tersebut merupakan akumulasi dari 66,22 %  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  31,25  %  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  dan  2,53  %  Bank 6 Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Kedudukan market  share perbankan syariah  dalam  posisi  diatas,  tentunya dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Perlu diketahui,  bahwa  sistem  perbankan  berbasis bunga,  atau  sistem  perbankan  konvensional, jauh  telah  lama  berdiri  ditengah tengah masyarakat.  Bahkan  sejak  ratusan  tahun  yang lalu.  Sistem  perbankan  konvensional  telah digunakan sebagai sistem yang mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  akan  layanan  jasa keuangan.
Dengan  melihat  cukup  lamanya masyarakat  beradaptasi  dengan  sistem perbankan  konvensional,  maka  diperlukan waktu    untuk  merubah  kebiasaan  masyarakat tersebut. Yakni dari menggunakan jasa layanan perbankan  konvensional  ke  jasa  layanan perbankan  berbasis  syariah.  Disamping  itu, dibutuhkan langkah langkah atau strategi yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak, baik swasta  ataupun  pemerintah,  untuk  percepatan pertumbuhan perbankan syari'ah.
Gerakan  untuk  menggunakan  jasa keuangan Bank Syariah,   setidaknyadilakukan karena Bank Syariah memang memiliki sistem
dan  produk  yang  mengakomodasi  akan kebutuhan  jasa  layanan  keuangan  modern. Artinya  dengan  pilihan  produk  yang  lebih variatif  dan  kompetitif,  serta  layanan  prima, menjadikan Bank Syariah lebih unggul daripada bank konvensional.
Dengan keunggulan keunggulan yang ditampilkan,  maka  eksistensi  Bank  Syariah tidak  hanya  menjangkau  masyarakat  muslim, tapi  juga  masyarakat  non  muslim.  Hal  ini sekaligus  membuktikan  bahwa  Islam  adalah agama  yang  konsep  -    konsepnya  dapat membawa rahmat bagi segenap manusia di alam raya ini.
Proses  pengembangan  produk  dan  jasa layanan Bank Syariah tidak terlepas dari prinsip prinsip  operasional  Bank  Syariah.  Secara umum,  prinsip prinsip  operasional  Bank Syariah  dapat  dikelompokkan  kedalam  lima prinsip  dasar  sebagai  berikut,  yaitu;  Prinsip Simpanan Murni (Wadi'ah) , Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), Prinsip  Jual  Beli (Tijarah) ,  Prinsip
7 sewa (Ijarah) , Prinsip jasa atau fee (al Ujr) . Adapun  dasar  hukum  yang  digunakan oleh Bank Syariah,telah diperinci dengan jelas, yakni  dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang
8 Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut : Bahwa  kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah adalah,meliputi:
a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan, berupa Giro, Tabungan,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad Wadi'ah, atau  akad  lain,  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6 Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Posisi 30 Juni 2018 , (http ://www.ojk.go.id, diakses pada 15 September 2018).
7 Muhamad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 71.
8 UU  No.  21  tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah ,  03 Desember 2013. ( http://www.ojk.go.id,diakses pada 08 Agustus 2018)
b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi, berupa  Deposito,  Tabungan  atau  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu,
berdasarkan  akad Mudharabah, atau  akad lain, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
c. Menyalurkan  pembiayaan  bagi  hasil, berdasarkan  akad Mudharabah ,  akad
Musyarakah atau  akad  lain,  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
d. Menyalurkan  pembiayaan  berdasarkan
Murabahah , akad Salam , akad Istishna' atau akad  lain,  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah.
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh, atau  akad  lain,  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
f. Menyalurkan  pembiayaan  persewaan barang  bergerak,  atau  tidak  bergerak, kepada nasabah, berdasarakan akad Ijarah, dan  atau  sewa  beli,  dalam  bentuk Ijarah
Muntahiya  Bitamlik, atau  akad  lain,  yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
g. Melakukan  pengambilalihan  utang, berdasarkan akad Hawalah , atau akad lain, yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
h. Melakukan usaha kartu debit, dan atau kartu pembiayaan, berdasarkan prinsip syariah.
i. Membeli,  menjual,  atau  menjamin  atas risiko  sendiri,  surat  berharga  pihak  ketiga, yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata, berdasarkan  prinsip  syariah,  antara  lain, s e p e r t i   a k a d I j a r a h ,   M u s y a r a k a h ,
Mudharabah,  Murabahah,  Kafalah, atau Hawalah.
j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah,  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah, dan atau Bank Indonesia.
Dari sekian banyak kegiatan usaha bank syariah,  terkait  dengan  produk  atau  jasa  yang d i b e r i k a n ,   m a k a   h a l   t e r s e b u t   d a p a t diklasifikasikan  menjadi  beberapa  bagian, yaitu:
a. Kegiatan  penghimpunan  dana,  melalui produk Giro, Tabungan  dan Deposito, yang dapat  diaplikasikan  dengan  prinsip Wakalah , dan atau  prinsip Mudharabah .
b. K e g i a t a n   p e n y a l u r a n   d a n a   a t a u pembiayaan,  yang  dapat  diaplikasikan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
1) Transaksi  bagi  hasil,  dalam  bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2) Transaksi  sewa menyewa,  dalam bentuk Ijarah, dan  sewa  beli  dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.
3) Transaksi  jual  beli,  dalam  bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna' .
4) Transaksi  pinjam  meminjam,  dalam bentuk piutang Qardh.
c. Kegiatan  jasa  layanan  perbankan,  dalam bentuk Hawalah, Kafalah, Sharf dan Rahn.
d. Kegiatan  fungsi  sosial,  yakni  menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah,  atau  dana  sosial  lainnya,  dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat.
Dengan perincian yang jelas, mengenai prinsip dasar dalam operasional Bank Syariah, maka,  langkah  berikutnya  adalah,  bagaimana Bank  Syariah  mendesain  produk  dan  jasa layanan perbankan yang menarik dan modern, sehingga  lebih  dapat  diterima  oleh  semua lapisan masyarakat.
JURNAL QAWANIN VOLUME 02          NOMOR 2                    JULI 2018

## PEMBIAYAAN DALAM BANK SYARIAH
Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian dari  produk  dan  jasa  layanan  keuangan  yang dimiliki oleh Bank Syariah, yang menarik untuk dikaji  adalah  mengenai  sisi  pembiayaan. Pembiayaan  menggambarkan  performa  atau kinerja  sebuah  Bank  Syariah.  Dikategorikan baik, apabila performa pembiayaan mengalami pertumbuhan  yang  signifikan.Selain  itu, pertumbuhan  tersebut  juga  disertai  dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi. Artinya,  pembiayaan  yang  mengalami  gagal bayar, memiliki tingkat persentase yang cukup kecil,  bahkan  hingga  mencapai  nol  persen. Sebaliknya,  apabila  tingkat  pengembalian pembiayaan  rendah,  maka  performa  bank tersebut dalam keadaan yang kurang baik.Dan hal  ini  harus  segera  diatasi  sehingga  kinerja bank kembali normal.
Secara  teknis,  pembiayaan  dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif.  Menurut  ketentuan  dari  Bank Indonesia  (BI),  bahwa  aktiva  produktif  adalah penanaman  dana  Bank  Syariah,  baik  dalam rupiah,  maupun  valuta  asing,  dalam  bentuk pembiayaan,  piutang,  qardh,  surat  berharga syariah,  penempatan,  penyertaan  modal, penyertaan  modal  sementara,  komitmen  dan kontinjensi  pada  rekening  administrtatif,  serta
9 sertifikat wadiah Bank Indonesia.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk  mendefinisikan  pendanaan  yang dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti
10 Bank Syariah kepada nasabah.   Adapun dalam
definisi  yang  lebih  luas,  pembiayaan  atau financing, merupakan  pendanaan  yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri,
11 maupun dikerjakan oleh orang lain.
Secara  sepintas,  masyarakat  umum beranggapan, bahwa antara pembiayaan dengan kredit  yang  biasa  dipraktikkan  oleh  bank konvensional adalah sama. Padahal, kedua hal tersebut berbeda.Perbedaan ini ditemukan pada jenis  akad,  tujuan,  maupun  substansinya. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, terikat dengan prinsip prinsip syariah Islam. Setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, akan  dilakukan  peninjauan,  terkait objek  yang dibiayai,  apakah  objek  tersebut  telah  sesuai dengan ketentuan syari'ah, ataukah tidak.
Selain itu, masing masing pembiayaan yang  diajukan  oleh  nasabah,  memiliki  tujuan penggunaan yang berbeda beda. Maka, secara otomatis  dengan  tujuan  penggunaan  yang berbeda  tersebut,akan  diberlakukan  akad pembiayaan  yang  berbeda  pula.  Hal  ini  dapat berupa akad dengan basis tijarah , syirkah atau akad pembiayaan yang berbasis ijarah .Berbeda apabila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.Dalam  sistem  perbankan k o n v e n s i o n a l ,   b a h w a   a p a p u n   t u j u a n penggunaan,  dari  kredit  yang  diajukan  oleh nasabah,  maka  akad  yang  digunakan  adalah
12 akad kredit atau pinjaman.
Dalam pandangan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, yang merupakan pakar hukum Bank Syariah, bahwa sebaiknya pihak Bank Syariah
10 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan syariah jilid 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.109.
11 Muhamad, Manajemen  Bank  Syariah (Yogyakarta  :  UPP AMP YKPN,2002), h. 16.
12 Edi Susilo, h. 110.
9 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Me1 2003
( http://www.bi.go.id,diakses pada 18 Agustus 2018)
memiliki  peran  lebih  jauh,  yakni  sebagai penasihat  keuangan (financial  advisor), bagi nasabah.  Maksudnya  adalah,  bahwa  dengan begitu banyaknya ragam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah, maka pihak bank harus  mampu  memilihkan,  produk  mana  yang
13 paling baik bagi nasabah.  Hal ini bukan tidak beralasan,  pasalnya,  dengan  pemberian  jenis pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karakteristik usaha  nasabah,  atau  sumber  pendapatan nasabah,  juga  berdampak  pada  minimnya tingkat  risiko,  atas  pembiayaan  yang  telah diberikan.
Sebagai  lembaga  bisnis,  Bank  Syariah bukan berarti bebas dari segala risiko, atas usaha yang dijalankan. Memandang Bank Syariah dari sudut  pandang  bisnis,  harus  memposisikan bahwa  Bank  Syari'ah  adalah  lembaga  profit, bukan  lembaga  sosial  atau  nirlaba.  Meskipun secara  umum,  tujuan  dari  keberadaan  Bank Syari'ah,  bukanlah  semata mata  mencari keuntungan.  Lebih  jauh,  keberadaan  Bank Syariah  adalah  sebagai wasilah atau  media, dalam  rangka  mengabdi  kepada  Allah  SWT, yakni, melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Sudut pandang ini digunakan,  agar  Bank  Syari'ah  dapat  dikelola secara profesional, serta memiliki visi dan misi yang terukur, dan cita cita yang besar.
Dalam  bisnis  perbankan,  risiko  yang tidak  dapat  diantisipasi,akan  mengakibatkan penurunan  kinerja  bisnis  bank,  yang  dapat berujung  pada  kepailitan  bank.  Maka  dari  itu, mengenal  jenis  risiko  pada  bisnis  perbankan sangatlah  penting,  sehingga  diketahui bagaimana cara melakukan pencegahan. Hal ini
dilakukan,  agar  dampak  dari  risiko  tersebut tidak  muncul  dikemudian  hari.  Apabila  risiko tersebut  tetap  terjadi,  setidaknya,  dampak kerugian  yang  muncul  tidak  signifikan,  atau masih dapat ditoleransi .
S e s u a i   d e n g a n   P e r a t u r a n   B a n k Indonesia (PBI), No.13/23/PBI/2011, tanggal 2 November 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syari'ah, bahwa Bank Syariah memiliki risiko terekspos sebanyak 10
14 (sepuluh) jenis risiko, yaitu :
1. Risiko Pembiayaan
Risiko  Pembiayaan,  merupakan  risiko yang timbul, sebagai akibat dari nasabah yang mengalami gagal bayar, atas pembiayaan yang diberikan  oleh  Bank  Syari'ah.  Kegagalan nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik finansial ataupun  non  finansial.Hal  ini  dapat  berupa kegagalan  dalam  bisnis,  ataupun  bencana alam.Risiko  Pembiayaantidak  terlepas  dari mitigasi  atau  analisa  pembiayaan  yang  telah dilakukan  oleh  pihak  internal  Bank  Syari'ah. Semakin  baik  analisa  pembiayaan  yang dilakukan,  maka  akan  menghasilkan  kualitas pembiayaan  yang  semakin  baik  pula,  dan sebaliknya.
2. Risiko Pasar
Risiko  Pasar,  merupakan  jenis  risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar,  seperti,  tingkat  suku  bunga,  nilai  tukar, harga  komoditas,  sehingga  nilai  aset  atau portofolio  yang  dimiliki  oleh  bank  menurun. Risiko  pasar  lebih  banyak  disebabkan  oleh faktor  eksternal,  akan  tetapi,  berdampak  pada kinerja  bank,  misalnya  menurunnya  risiko
13 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek Hukumnya (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 417.
1 4 www.bi.go.id,  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI), No.13/23/PBI/2011, diakses 11 September 2018. JURNAL QAWANIN VOLUME 02          NOMOR 2                    JULI 2018
likuiditas.  Hal  ini  mengakibatkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  bank  juga  ikut turun.
3. Risiko Likuiditas
Risiko  Likuiditas,  merupakan  risiko yang  timbul  karena  pihak  bank  tidak  mampu mencairkan  asetnya,  atau  pihak  bank  tidak mampu  untuk  memperoleh  pendanaan  dari sumber dana lain. Singkatnya, risiko likuiditas adalah  kemampuan  bank  untuk  membayar kewajiban  jangka  pendek,  seperti  penarikan dana nasabah deposan. Bank sebagai financial intermediary , adalah mengumpulkan dana dari masyarakat  yang  mengalami  surplus  dana, untuk dikelola, dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami defisit dana. Pada saat dana tersebut disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian mengalami gagal  bayar,  serta  bersamaan  dengan  itu, sebagian besar nasabah deposan menarik dana secara  masif,  maka  pada  saat  itulah  risiko likuiditas terjadi.
4. Risiko Operasional
Risiko  Operasional,  terjadi  sebagai akibat  lemahnya  sistem  informasi  atau  sistem pengawasan  internal.  Dari  risiko  ini,  muncul kerugian    baik  secara  finansial,    maupun  non finansial.  Risiko  Operasional  dapat  terjadi karena  faktor  SDM,  yakni  apabila  ada  pihak internal bank yang dengan sengaja, atau karena adanya  kesempatan,  untuk  berbuat  curang ( moral  hazard )  atau fraud, seperti  meminta imbalan  dari  nasabah,  ataupun  memanipulasi data, untuk kepentingan pribadi.
5. Risiko Hukum Risiko Hukum, merupakan risiko dimana pihak bank  menanggung  kerugian,  sebagai  akibat adanya  tuntutan  hokum,  sebagai  akibat
darikelemahan  aspek  yuridis,  atau  legal. Kelemahan  ini  disebabkan  oleh  ketiadaan peraturan  perundang undangan  yang mendukung ,atau kelemahan perikatan, seperti, tidak  terpenuhinya  syarat syarat  sahnya kontrak, dan atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi, merupakan risiko yang timbul akibat  dari  publikasi  negatif,    yang  terkait dengan kegiatan usaha bank, atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Risiko Reputasi juga  disebabkan  karena  menurunnya  kinerja buruk  bank,  sehingga  menyebabkan  turunnya nilai pasar saham bank yang bersangkutan, yang selanjutnya  menurunkan  tingkat  kepercayaan masyarakat.
7. Risiko Stratejik
Risiko Stratejik, merupakan risiko yang timbul karena  adanya  penetapan  dan  pelaksanaan strategi  usaha  bank  yang  kurang  tepat, pengambilan  keputusan  bisnis  yang  kurang tepat,  atau  kurang  responsifnya  bank  terhadap perubahan perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan, timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya  ataupun  tidak  dilaksanakannya peraturan peraturan,  atau  ketentuan ketentuan  yang  berlaku,  atau  yang  telah ditetapkan,  baik  ketentuan  internal,  maupun eksternal.
Dalam  perbankan  syari'ah,  Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang tidak dijumpai di bank  konvensional.Yakni  implementasi ketaatan  Bank  Syari'ah  pada  prinsip prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN MUI.
9. Risiko Imbal Hasil
Dalam  Bank  Syariah,  terdapat  akad
syirkah atau  akad  bagi  hasil.  Pada  dasarnya, akad  ini  merupakan  akad  yang  tidak  bisa dipastikan  didepan,  terkait  keuntungan  yang diperoleh. Hal ini dikarenakan, imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek, atau setiap akhir  bulan,  sesuai  dengan  kenyataan  atau realisasi hasil yang diperoleh oleh nasabah.
10. Risiko Investasi
Penempatan dana Bank Syariah, dalam usaha usaha produktif yang dilakukan nasabah, adalah  bagian  dari  risiko  investasi.  Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, sistem perbankan  syariah  dengan  akad syirkah atau bagi  hasil,  memberikan  risiko  investasi  yang lebih  masuk  akal.  Yakni,  apabila  tingkat  bagi hasil pembiayaan yang dibayarkan oleh nasabah tinggi,  maka  Bank  Syariah  pun  akan memberikan  tingkat  bagi  hasil  yang  tinggi, kepada  nasabah  deposan.  Sebaliknya,  jika tingkat  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  Bank Syariah  dari  aktivitas  pembiayaan  rendah, maka, jumlah bagi hasil yang dibayarkan oleh Bank  Syariah,  kepada  nasabah  deposan,  juga rendah.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem perbankan  konvensional,  yang  mungkin  saja terjadi negative  spread (selisih  negatif  yang diterima  oleh  bank,  terkait  bunga  pinjaman dengan tingkat bunga simpanan).
Dari  berbagai  kemungkinan  risiko tersebut  diatas,  risiko  pembiayaan  menjadi perhatian  penting  bagi  internal  bank.  Hal  ini tentunya dengan tidak memandang rendah pada risiko  lainnya,  karena  sama sama menimbulkan  dampak  negatif,sertadapat merugikan  pihak  bank.  Risiko  pembiayaan mendapat  perhatian  lebih,  dikarenakan pembiayaan  merupakan  kegiatan  utama  bank untuk menghasilkan keuntungan.
Mengingat  jenis  pembiayaan  yang  ada di  Bank  Syariah  cukup  variatif,  tentu  hal  ini membutuhkan  penjelasan  yang  lebih  rinci. Maka  dari  itu,  untuk  memberi  batasan  pada ruang  lingkup  pembahasan,  pada  tulisan  ini hanya  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai akad pembiayaan murabahah.

## KARAKTERISTIK AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM BANK SYARIAH
Pembiayaan  dengan  akad  murabahah, merupakan  pembiayaan  yang  menjadi  favorit atau  banyak  diterapkan  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah,  baik  itu  Bank  Umum Syariah,  Unit  Usaha  Syariah,  BPRS,  ataupun BMT  dan  koperasi  Syariah.  Hal  ini  bukan berarti,  jenis  pembiayaan  dengan  basis  akad lainnya  tidak  ada,  hanya  saja  komposisinya berada dibawah akad pembiayaan murabahah.
Akad  pembiayaan  murabahah    begitu mendominasi  Lembaga  Keuangan  Syariah bukan  dengan  tanpa  alasan. Akad  pembiayaan murabahah  adalah  termasuk  akad  pembiayaan yang  berbasis Natural  Certainty  Contrats (NCC).  Yaitu  akad  bisnis  yang  memberikan kepastian  pendapatan  ( return )  baik  dari  segi jumlah,  maupun  waktu.  Artinya,  dalam  akad pembiayaan yang berbasis NCC, kepastian hasil atau  keuntungan  bersifat  pasti  dan  dapat d i k e t a h u i   d i a w a l ,   b e r d a s a r k a n kesepakatan.Kedua  belah  pihak  saling mempertukarkan  aset  yang  dimiliknya,  karena itu  objek  pertukarannya  pun  harus  ditetapkan diawal  akad  dengan  pasti,  baik  jumlahnya, m u t u n y a ,   h a r g a n y a ,   d a n   w a k t u
1 5 penyerahannya.   Maka  dari  itu,  akad
69
15 Veithzal Rivai dan Arviyan arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25.
pembiayaan  murabahah  praktis  sudah  dapat diperkirakan  berapa  jumlah  keuntungan  yang diperoleh  secara  pasti,  berbeda  dengan  akad pembiayaan  berbasis musyarakah atau mudharabah.
Murabahah  merupakan  akad  jual  beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri atas harga pokok barang serta  tingkat  keuntungan  tertentu  atas  barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui
16 oleh  pembeli.    Jumhur  ulama  bersepakat, bahwa dalam jual beli murabahah penjual harus menyebutkan  harga  pokok  pembelian  barang,
17 serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu. maksudnya antara pembeli dan penjual sama sama  tahu,  berapa  harga  pembelian  barang tersebut, serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual.
Murabahah menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, adalah akad pembiayaan suatu barang, dengan menengaskan  harga  belinya  kepada  pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati.
Adapun  landasan  hukum  syar'i  yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan murabahah. 1. QS. An - Nisa (4) : 29.
Artinya  : Hai  orang orang  yang  beriman janganlah  kamu  memakan  harta  sesamamu ø½êòBJô¼êI æÁó¸äÄæÎäI æÁó¸ò»AäÌæ¿òA AæÌó¼ó·DäMòÜ AÌåÄä¿òA ÅÍhò»÷A BÈíÍòAòFÍ .... æÁó¸æÄê¿ ù~òAjäM æÅä§õÑäiòBVêM äÆæÌó¸äM æÆòA úÜêA
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  saling  suka  (ridha)  diantara
18 kamu... . 2. QS. Al Baqarah (2) : 275
...BäIðj»A äÂéäjäYäË ä©æÎäJ»A åÉéò¼»A éä½YòAäË... Artinya : .... Dan Allah telah menghalalkan
19 jual beli dan mengharamkan riba...
3. Hadits Nabi SAW riwayat Imam Baihaqi ra.
Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (HR. al Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai Shahih
20 oleh Ibn Hibban)
4. Hadist Nabi SAW riwayat Ibn Majah
Artinya: : Sesungguhnya  Nabi SAW bersabda : ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk kperluan  rumah  tangga  bukan  untuk  dijual
21 (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).
5. Ketentuan lain mengenai murabahah, diatur dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)
½mi ÆA ÉÄ§ A Ïyi ÐifA fÎ¨m ÓIA Å§ Å§ ©ÎJ»A BÀÄ»A :¾B³ Á¼mË É»AË ÉÎ¼§ A Ó¼u A ÅIA ÉZZuË ÉUB¿ ÅIAË Ï´ÈÎJ»A ÊAËi) ~AjM ÆBJY (
ÅÈÎ¯ TÝQ : ¾B_ ³ Á¼_ mË ÉÎ¼§ A Ó¼u Ä»A Æ é »A ¡¼_ YË ^ÒyiB_ ´Ë ^½UA A ©ÎJ»A : Ò·»A (KÎÈu Å§ ÉUB¿ ÅIA ÊAËi) ©ÎJ¼»Ü OÎJ¼» iÌ¨r»ABI
16 Tim Implementasi Perbankan Syariah Institut bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta :Djambatan,2003), h. 76.
17 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid , (Jakarta : Pustaka amani, 2007),45.
18 Tim, Al-Qur'an Dan Terjemahnya , (Madinah Munawwarah : Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba'at Al-Mushaf  As- Syarif,1999), h. 122.
19 Tim, Al-Qur'an Dan Terjemahnya , h. 82.
20 Hafidz ibn Hajar, Bulughul Maram , (Semarang : thoha Putra, 1997), h. 176.
21 Hafidz ibn Hajar, Bulughul Maram , h. 188.
ø½êòBJô»BêI æÁó¸äÄæÎäI æÁó¸ò»AäÌæ¿òA AæÌó¼ó·DäMòÜ AÌåÄä¿òA ÅÍhò»÷A BÈíÍòAòFÍ .... æÁó¸æÄê¿ ù~òAjäM æÅä§õÑäiòBVêM äÆæÌó¸äM æÆòA úÜêA

## MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
No. 4/DSN MUI/IV2000 Tentang Pembiayaan Murabahah.
Menurut  Sutan  Remi  Sjahdeini,  bahwa akad pembiayaan murabahah merupakan suatu jasa  atau  produk  pembiayaanyang  diberikan oleh  suatu  lembaga  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah,  kepada  nasabahnya  yang membutuhkan  dan  memesan  suatu  barang
22 tertentu. Dalam  Hal  ini,  lembaga  pembiayaan syariahmemberikan  fasilitas  pembiayaaan dengan  mendasarkan  pada  pembelian  barang, yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh lembaga ke pemasok barang ( supplier ). Adapun setelah  secara  yuridis,  kepemilikan  barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah, maka selanjutnya barang  tersebut  dijual  ke  nasabah,  dengan menambahkan keuntungan atau tingkat margin tertentu,  yang  telah  disepakati  diawal  antara lembaga dengan nasabah.
Maka secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa  akad  pembiayaan  murabahah  antara bank  Syariah  dengan  nasabah,  dilakukan  atas dasar  kebutuhan  nasabah  akan  suatu  barang, sedangkan  pendanaan  akan  barang  tersebut disediakan  oleh  pihak  bank.  Hal  ini  tentunya pihak  bank  mengambil  sejumlah  keuntungan, yang  jumlahnya  telah  diketahui  dan  disetujui oleh  nasabah.Adapun  pembayaran  barang tersebut, oleh nasabah ke pada pihak bank, dapat dilakukan  secara  berkala  atau  mengangsur, dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati dalam akad perjanjian.
Kedudukan  supplier  dalam  akad pembiayaan  murabahah  adalah  sebagai
penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, atau  sebagai  objek  murabahah.Maka,  apabila dipahami  secara  lebih  dalam,  sejatinya murabahah  memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan sektor riil dalam perekonomian. Seharusnya, dengan semakin tingginya jumlah pembiayaan  murabahah  oleh  bank  Syariah, berdampak  pada  semakin  tingginya  jumlah barang  yang  diproduksi  oleh  industri.  Jika sektor  riil  mengalami  pertumbuhan,  maka penyerapan tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan,  maka  akan  berpengaruh  pada tingkat pendapatan masyarkat.
Dalam  praktiknya,  murabahah  antara nasabah dengan Bank Syariah dapat dilakukan s e c a r a   l a n g s u n g   m a u p u n   t i d a k langsung.Adapun maksudnya secara langsung, adalah  pihak  bank  Syariah  yang  langsung melakukan  pesanan  barang  sesuai  permintaan nasabah kepada supplier, terkait jenis, jumlah, harga  serta  spesifikasi  barang.Setelah  barang tersebut tersedia, selanjutnya dibeli oleh pihak bank,  dan  dijual  kepada  nasabah,  melalui mekanisme  akad  murabahah.Sedangkan  akad murabahah  yang  tidak  langsung  adalah,  pihak bank  Syariah  meminta  nasabah  untuk melakukan  pembelian  atas  barang  yang dibutuhkan,  dalam  hal  ini  pihak  nasabah bertindak sebagai wakil dari pihak bank. Maka dari  itu,  bentuk  murabahah  seperti  ini  biasa disebut dengan istilah murabahah bil wakalah.
Sedikit  perlu  dibahas  adalah  mengenai ketentuan  pajak  pada  transaksi  murabahah. Sebagaimana  diketahui,bahwa  murabahah adalah transaksi berbasis jual beli, yakni pihak Bank  Syariah  melakukan  pembelian  ke  pada supplier,  dan  melakukan  penjualan  kepada nasabah.  Dalam  model  transaksi  seperti  ini,
22 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek Hukumnya , (Jakarta : Prenadamedia, 2015), h. 194.
JURNAL QAWANIN VOLUME 02          NOMOR 2                    JULI 2018
maka telah terjadi dua kali proses jual beli, maka d a r i   i t u ,   D i r e k t o r a t   j e n d e r a l   P a j a k membebankan PPN dua kali.
Hal ini cukup memberatkan, maka patut diapresiasi,  bahwa  berlaku  sejak  1  april  2010, ketentuan  tersebut  telah  diubah,  yakni pembebanan  PPN  pada  transaksi  murabahah yang  sebelumnya  dua  kali,  menjadi  satu  kali. Hal ini termuat dalam Undang Undang No. 42 tahun  2009,  Tentang  Perubahan  ketiga  atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah.  Dalam pasal 1A ayat (1) huruf f, dijelaskan : contoh : bahwa dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah  kendaraan  bermotor  dari  Pengusaha Kena  Pajak  A,  atas  pesanan  nasabah  bank syariah (Tuan B). meskipun berdasarkan Prinsip Syariah,  bank  syariah  harus  membeli  terlebih dahulu  kendaraan  bermotor  tersebut,  dan kemudian  menjualnya  kepada  Tuan  B, berdasarkan Unadang - Undang ini, penyerahan kendaraan  bermotor  tersebut  dianggap dilakukan  secara  langsung  oleh  Pengusaha 23 Kena Pajak kepada Tuan B.
Setelah akad murabahah ditandatangani antara para pihak, nasabah dengan pihak Bank Syariah,  secara  hukum  kepemilikan  barang telah berpindah tangan dari pihak Bank Syariah ke nasabah.Selama berpindah kepemilikan, bisa jadi  barang  tersebut  telah  hilang,  rusak,  atau telah  habis  nilai  manfaatnya.  Menarik  untuk dipahami  bagaimana  proses  selanjutnya,  jika ternyata  pembayaran  angsuran  atas  objek murabahah tersebut   belum lunas, dan nasabah
mengalami gagal bayar atau macet.

## M E K A N I S M E   P E N Y E L E S A I A N PEMBIAYAAN BERMASALAH
Pembiayaan  bermasalah  merupakan salah  satu  risiko  pada  bisnis  perbankan,  yakni risiko  pembiayaan.  Keadaan  ini  akan  terus melekat dalam kegiatan usaha bank, mengingat bisnis  utama  bank  adalah  menghimpun  dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan atau  dalam  bentuk  kredit  seperti  halnya  bank konvensional.
Pembiayaan  bermasalah  terjadi  karena banyak faktor. Beberapa diantaranya, adalah : 1. Terjadi  kesalahan  dalam  melakukan appraisal (penilaian)  terhadap  objek  yang menjadi agunan dalam pembiayaan.
2. Pihak  bank  membiayai  proyek  atau  usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan.
3. Pihak  bank  membiayai  proyek  atau  usaha yang  direkomendasikan  oleh  kekuatan tertentu,  seperti  pengaruh  politik,  atau p e j a b a t   p e m e r i n t a h a n ,   s e h i n g g a menghasilkan  keputusan  bisnis  yang  tidak objektif.
4. Dampak makro ekonomi, seperti inflasi,
5. Moral  hazard ,  yakni  kebijakan  yang dipengaruhi  oleh  hubungan  emosional n a s a b a h .   s e p e r t i   p e r t e m a n a n ,   d a n
24 seterusnya.
Sementara  itu,  Siswanto  Sutojo, menjelaskan  bahwa,  pembiayaan  bermasalah dapat  timbul  selain  karena  sebab sebab  dari
23 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah , h. 228.
24 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan syariah jilid 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2017), h. 314.
25 internal  pihak  bank.   Sebagian  pembiayan bermasalah muncul dikarenakan oleh hal hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :
1. Menurunnya  kondisi  usaha  debitur,  seperti penurunan  omzet  yang  berpengaruh  pada penurunan laba.
2. Adanya miss  management (keasalahan dalam  pengelolaan)  bisnis  atau  usaha nasabah,  seperti  pengambilan  kebijakan yang keliru.
3. Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
4. Debitur  memiliki  multi  usaha,  dan  salah satunya  mengalami  penurunan  sehingga berpengaruh  pada  kondisi  keuangan  pada usaha yang lainnya.
5. Faktor bencana alam.
6. Karakter  yang  tidak  baik,  yakni  tidak  ada kemauan  untuk  melakukan  pembayaran angsuran pada pembiayaan.
Munculnya  pembiayaan  bermasalah sebetulnya sudah dapat diketahui, yakni melalui gejala gejala  yang  muncul  sebelumnya. Apabila pihak bank jauh hari telah melakukan deteksi  dini,  pada  nasabah  yang  mengalami g e j a l a g e j a l a   b e r m a s a l a h   p a d a pembiayaannya,  maka  kasus  pembiayaan bermasalah dapat diminalisir dampaknya. Akan tetapi,  apabila  deteksi  dini  tersebut  tidak berjalan,  maka  kondisi  pembiayaan  nasabah dapat  berujung  pada  kemacetan  atau  gagal bayar.
Adapun  gejala gejala  yang  menjadi indikator  bahwa  nasabah  berkemungkinan mengalami gagal bayar adalah :
1. Nasabah  melakukan  penyimpangan terhadap  ketentuan  dalam  perjanjian pembiayaan,  seperti  tanggal  pembayaran angsuran  yang  mundur  dari  jatuh temponya.
2. Penurunan  kondisi  keuangan  nasabah, seperti usaha yang mulai sepi.
3. Sikap  yang  tidak  kooperatif  dari  nasabah, m e n y e m b u n y i k a n   i n f o r m a s i ,   d a n sebagainya.
4. Penurunan  nilai  jaminan  yang  disediakan, seperti keadaan jaminan yang tidak terawat, atau disewakan tanpa sepengetahuan pihak bank.
Penyelesaian pembiayan bermasalah, dilakukan berdasarkan  klasifikasi  atau  penggolongan kualitas pembiayaan. Berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  Nomor 30/267/KEP/DIR  tanggal  27  Februari  1998, bahwa kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut :
1. Lancar.  Yaitu  apabila  memenuhi  kriteria sebagai  berikut  ;  (a).  Pembayaran  angsuran
26 pokok  dan  atau  bunga    tepat  waktu.  (b).
Memiliki mutasi rekening yang aktif. (c). bagian dari  pembiayaan  yang  dijamin  dengan  agunan
27 tunai ( cash collateral ).
2. Dalam  Perhatian  Khusus  (DPK).  Yakni
25 Siswanto  Sutojo, The  Management  of  Comercial  Bank Manajemen Bank Umum ,(Jakarta : Damar mulia Pustaka,2007), h. 34
26 Istilah bunga, adalah sebagai bentuk kompensasi pada kredit di Bank Konvensional, adapun di Bank Syariah, bentuk kompensasi atas pembiayaan  dapat  berupa, bagi  hasil apabila  menggunakan  akad pembiayaan mudharabah atau akad pembiayaan musyarakah , margin apabila menggunakan akad pembiayaan murabahah, serta ujrah apabila menggunakan akad ijarah , dan seterusnya.
27 Dalam saldo rekening nasabah tersedia sejumlah dana yang dapat dipakai  untuk  menutup  satu  (1)  kali  angsuran  berjalan,  dan  biasanya digunakan untuk menutup angsuran terkahir atau akhir masa perjanjian. Sebelum  perjanjian  pembiayaan  berkahir,  dandana  ini  tidak  terdebet, maka  dapat  menjadi  indikator,  bahwa  nasabah  mengalami  kondisi keuangan  yang  baik.  Namun,  jika  ditengah  masa  perjanjian,  nasabah tidak  mampu  menyediakan  sejumlah  dana  untuk  menutup  angsuran bulan  berjalan,  dan  dengan  demikian  harus  mendebet  dana  simpanan satu (1) kali angsuran tersebut, dan pada bulan berikutnya nasabah tidak mampu mengembalikannya, maka hal ini dapat menjadi deteksi dini atau gejala terjadinya kendala pada kondisi keuangan nasabah.
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut; (a). Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan  atau bunga  yang  belum  melampaui  90  hari,  ( d 90 28 hari). (b). Kadang kadang terjadi cerukan. (c). Mutasi rekening rendah. (d). Didukung oleh pinjaman  baru  (artinya,  ada  penambahan fasilitas  pembiayaan,  baik  di  bank  yang bersangkutan atau bank lain).
3. Kurang  Lancar.  Yaitu  apabila  memenuhi kriteria sebagai berikut ; (a).Terdapat tunggakan angsuran  pokok  dan  atau  bunga  yang  telah melampaui  90  hari,  (90  hari  +  1).  (b).  sering terjadi cerukan. (c). frekuensi mutasi rekening relatif  rendah.  (d).  terdapat  indikasi  masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumen yang lemah.
4. Diragukan. Yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai  berikut  ;  (a).  Terdapat  tunggakan angsuran  pokok  dan  atau  bunga  yang  telah melampaui 180 hari, (180 hari + 1). (b). terjadi cerukan yang bersifat permanen (tidak mampu mengembalikan  fasilitas).  (c).  Terjadi
29 kapitalisasi bunga.   (d). Dokumentasi hokum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.
5. Macet.  Yaitu  apabila  memenuhi  kriteria sebagai  berikut  ;  (a).  Terdapat  tunggakan angsuran  pokok  dan  atau  bunga  yang  telah melampaui  270  hari,  (270  hari  +  1).  (b). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
Pembiayaan yang memiliki kolektibiltas
lancar atau biasa disebut dengan istilah kolek 1 (satu),  akan  diklasifikasikan  dalam  kategori Performing Loan . Sedangkan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK atau Kolek 2 (dua) , Kurang Lancar (KL atau  Kolek  3  (tiga),  Diragukan  (Kolek  4 (empat),  Macet  (Kolek  5  (lima),  adalah pembiayan  dengan  kategori Non  Performing Loan atau  dalam  Bank  Syariah disebut  Non 30 Performing financing (NPF).
Menurut  Sutojo,  sebagaimana  dikutip oleh  Edi  Susilo,  dalam  bukunya Analisis Pembiayaan  dan  Risiko  Perbankan  Syariah , bahwa  cara  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, kemampuan pihak debitur atau nasabah dalam mengembalikan  pembiayaan,  pembiayaan debitur di bank lain, status pengikatan jaminan, dan  perilaku  dari  pihak  debitur  atau  nasabah yang  menunjukkan  sikap  kooperatif  ataukah
31 tidak.
Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ;
1. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni  dengan  membentuk  tim  khusus ( collection )  untuk  menangani  pembiayaan bermasalah.  Tim  ini  bertugas  untuk melakukan  penagihan,  dengan  cara persuasif  dan  musyawarah,  dengan  tujuan akhir  nasabah  dapat  menyelesaikan tunggakan.
28 Jumlah  penarikan  yang  melebihi  dana  yang  tersedia  pada  akun giro, nasabah bank yang memperoleh fasilitas ini,adalah nasabah yang mempunyai hubungan baik dengan pihak bank (reputasi), dapat menarik dana tanpa khawatir ceknya ditolak,.www. bi.go.id/id/kamus.aspx/id=c, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.
29 Kapitalisasi  bunga  yaitu,  beban  bunga  yang  tidak  terbayar dijadikan  sebagai  hutang  pokok.Dalam  Bank  Syariah  hal  ini  tidak berlaku,  hal  inilah  yang  juga  dijadikan  dasar  untuk  menolak  praktik pembungaan uang atau praktik riba.
30 NPF  dikategorikan  menjadi  dua,  NPF  Nett  dan  NPF  Gros, untuk NPF Gross, meliputi pembiayaan dengan kolektibiltias 2,3,4, dan 5. sedangkan NPF Nett meliputi pembiayaan dengan kolektibilats 3,4 dan 5. NPF Nett digunakan sebagai acuan tingkat performa pembiayaan yang diberikan oleh Bank, semakin kecil angkanya menunjukkan tingkat performa yang semakin baik, yakni maksimal 5 (lima) %.
31 Edi Susilo, 2017.
2. Melalui  mekanisme  restrukturisasi pembiayaan.
3. Melalui  mekanisme  lelang,  yakni  bekerja sama  dengan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan
Negara dan lelang (KPKNL).
Adapun  dalam  tulisan  ini  akan dijelaskan  lebih  rinci  mengenai  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  melalui  mekanisme restrukturisasi pembiayaan.
R e s t r u k t u r i s a s i   p e m b i a y a a n , sebagaimanadijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  7 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 1 8 / P B I / 2 0 0 8   t e n t a n g   R e s t r u k t u r i s a s i Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,  adalah  upaya  yang  dilakukan  bank dalam  rangka  membantu  nasabah    agar  dapat menyelesaikan  kewajibannya.  Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :
1. Penjadwalan kembali ( reschedulling ), yaitu perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali ( reconditioning ), yaitu p e r u b a h a n   s e b a g i a n   a t a u   s e l u r u h persyaratan  pembiayaan,  antara  lain perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan,  sepanjang  tidak  menambah  sisa kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan kepada bank.
3. Penataan  kembali  (restructuring),  yaitu perubahan  persyaratan  pembiayaan  tidak t e r b a t a s   p a d a   r e s c h e d u l i n g   d a n reconditioning, yang antara lain meliputi :
a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
b. Konversi akad pembiayaan
c. Konversi  pembiayaan  menjadi  surat berharga  syariah  berjangka  waktu

## menengah
d. K o n v e r s i   p e m b i a y a a n   m e n j a d i penyertaan  modal  sementara  pada
32 perusahaan nasabah.
Adapun menurut PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 5, dijeaskan bahwa :
1. restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah  yang  memenuhi  kriteria  sebagai berikut: (a). nasabah mengalami penurunan kemampuan  pembayaran.  (b).  nasabah memiliki  prospek  usaha  yang  baik,  dan mampu  memenuhi  kewajiban  setelah restrukturisasi.
2. Restrukturisasi  pembiayaan  hanya  dapat dilakukan  untuk  pembiayaan  dengan kualitas  pembiayaan  Kurang  Lancar, Diragukan, dan Macet.
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan  analisis  dan  bukti bukti  yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
Sementara  itu,  pada  PBI  No.  10/18/PBI/2008, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa :
1. R e s t r u k t u r i s a s i p e m b i a y a a n   d a p a t dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
2. Restrukturisasi  pembiayaan  kedua  dan ketiga  dapat  dilakukan  paling  cepat  6 (enam)  bulan  setelah  restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.
Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa, restrukturisasi  hanya  dapat  dilakukan  pada nasabah  yang  usaha  atau  bisnisnya  masih berjalan,  dalam  arti  masih  beroperasi  dan menghasilkan  pendapatan,  serta  dipandang masih  memiliki  prospek  usaha  yang  bagus, untuk jangka waktu yang akan datang.
32 www.bi.go.id, Peraturan Bank Indonesia (PBI),diakses 25 September 2018.
VOLUME 02          NOMOR 2                    JULI 2018
D i s a m p i n g   i t u ,   r e s t r u k t u r i s a s i pembiayaan  juga  perlu  memandang  karakter dari  nasabah  itu  sendiri,  apakah  yang bersangkutan  memiliki  itikad  yang  baik  untuk menyelesaikan  kewajibannya.Nasabah  juga perlu  diketahui  apakah  memiliki  motivasi, keuletan  dan  strategi  kedepan,  dalam m e n j a l a n k a n   b i s n i s n y a   p a s c a restrukturisasi.Hal ini penting dilakukan, untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi  mampu  menjadi  mekanisme penyelamatan  pembiayaan  nasabah,  yang sebelumnya  mengalami  hambatan  dapat kembali berjalan normal.
Sebagaimana  ketentuan  diatas,  bahwa mekanisme  restrukturasi  hanya  dapat diterapkan  pada  nasabah  dengan  kualitas pembiayaanKurang  Lancar,  Diragukan,  dan Macet.  Maka,  untuk  nasabah  dengan  kategori kualitas pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, atau  Kolek  2  (dua),  proses  penyelesainnya adalah  melalui  mekanisme  penagihan  atau collection.

## M E K A N I S M E R E S T R U K T U R I S A S I AKAD  PEMBIAYAAN  MURABAHAH DALAM  RANGKA  PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
Perlu  dipahami  bahwa,  restrukturisasi p e m b i a y a a n   a d a l a h   s e b u a h   l a n g k a h p e n y e l a m a t a n   p e m b i a y a a n   n a s a b a h . Restrukturisasi  pembiayaan  bukanlah  semata demi kepentingan pihak bank, akan tetapi dalam hal  ini,  kepentingan  nasabah  pun  juga diutamakan.  Maka  dari  itu,  sebelum  proses restrukturisasi  pembiayaan  dilakukan,  pihak bank  harus  mengumpulkan  data  sedetail
mungkin perihal kondisi usaha nasabah saat ini, prospek  usahanya  kedepan,  kondisi  keuangan, kondisi  dan  nilai  jaminan  saat  ini,  serta hubungan  nasabah  dengan  keluarga  dan  relasi bisnisnya. Memahami dan mengetahui kondisi nasabah tersebut adalah modal dasar bagi pihak bank  untuk  mengambil  kebijakan,  apakah pembiayaan nasabah tersebut dapat diselesaikan dengan  cara  direstrukturisasi,  ataukah diselesaikan dengan cara lain, seperti collection , menjual asset secara suka rela, atau lelang.
M e k a n i s m e   r e s t u k t u r i s a s i   a k a d pembiayaan  berbasis  murabahah,  harus dilakukan  dengan  hati hati,  yakni  dengan pertimbangan bisnis, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas.Agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi  tidak  melanggar  ketentuan syari'ah.Berbeda  dengan  sistem  perbankan berbasis  bunga,  akad  perjanjian  pasca restrukturisasi,  lebih  mudah  dilakukan,  yakni dengan menimbang faktor kondisi nasabah dan bisnisnya, tanpa merubah jenis akad perjanjian atau konversi.
Berkaitan  dengan  penyelamatan pembiayaan,  terdapat  3  (tiga)  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  yang  dapat  dijadikan pedoman, yaitu :
1. Fatwa  DSN MUI  No.  48/DSN MUI/II/2005  Tentang  Penjadwalan  Kembali Tagihan Murabahah.
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh m e l a k u k a n   p e n j a d w a l a n   k e m b a l i ( rescheduling ) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya  sesuai  jumah  dan  waktu  yang telah disepakati, dengan ketentuan :
a. Tidak  menambah  jumlah  tagihan  yang
MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
tersisa.
b. P e m b e b a n a n   b i a y a   d a l a m   p r o s e s penjadwalan kembali adalah biaya riil.
c. Perpanjangan  masa  pembayaran  harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Apabila  merujuk  pada  fatwa  diatas, restrukturisasi  pembiayaan  dapat  dilakukan melalui  mekanisme  penjadwalan  kembali ( rescheduling ). Dalam proses ini, rescheduling dihitung    berdasarkan  dari  sisa  pokok pembiayaan  dan  margin  yang  belum  dibayar. Pihak  bank  tidak  diperkenankan  menambah jumlah tagihan atau apabila dalam sistem bank konvensional  disebut  dengan  kapitalisasi bunga.
Adapun  jangka  waktu  pembayaran dalam  akad  murabahah  yang  baru  (pasca rescheduling),  berdasarkan  kesepakatan  pihak bank  dengan  nasabah.Hal  ini  harus  mengacu pada kepentingan kedua belah pihak.Bagi pihak bank,  perpanjangan  waktu  pembayaran  tidak d i p e r k e n a n k a n   t e r l a l u   l a m a ,   k a r e n a penambahan  waktu  tidak  di  ikuti  dengan penambahan  jumlah  margin.Sedangkan  untuk kepentingan nasabah, perpanjangan waktu juga tidak bisa ditetapkan dalam waktu yang singkat, mengingat kondisi usaha dan keuangan nasabah saat  ini  sedang  mengalami  penurunan. kesepakatan  perihal  penjadwalan  kembali mengenai  jangka  waktu  pembayaran,  benar benar  harus  diperhitungkan  dengan  teliti,  dan mengakomodasi  kepentingan  kedua  belah pihak, yakni Bank Syariah dan nasabah.
Ya n g   m e n j a d i   p e r h a t i a n   p a d a mekanisme rescheduling, bahwa nasabah yang dapat  dilakukan  penjadwalan  kembali pembiayaannya  adalah  kategori  nasabah  yang secara  karakter  baik  dan  memiliki  komitmen
untuk  menyelesaikan  kewajibannya.  Secara bisnis, usaha yang dijalankan nasabah tersebut masih  berjalan  atau  beroperasi,  meskipun dengan  kondisi  yang  menurun,  serta  masih memiliki  prospek  serta  pasar  yang  luas  dalam jangka waktu yang akan datang.
2. Fatwa  DSN MUI  No.  47/DSN- MUI/II/2005  Tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah  bagi  Nasabah  Tidak  Mampu Membayar.
LKS  boleh  melakukan  penyelesaian murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  dapat melunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu yang telah disepakati,dengan ketentuan :
a. Objek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual  oleh  nasabah  kepada  atau  melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
b. Nasabah  melunasi  sisa  utangnya  kepada LKS dari hasil penjualan.
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
e. A p a b i l a   n a s a b a h   t i d a k   m a m p u membayar  sisa  utangnya,  maka  LKS  dapat membebaskannya.
Apabila  mengikuti  fatwa  ini,  maka  sisa  utang atau  kewajiban  dari  pembiayaan  murabahah yang mengalami gagal bayar, dapat diselesaikan dengan  opsi  menjual  aset  yang  menjadi  objek murabahah.  Akan  tetapi,  ada  beberapa hambatan pada aplikasinya.
Jika merujuk pada fatwa tersebut, pada poin  d,  bahwa  apabila  hasil  penjualan  (objek murabahah)  lebih  kecil  dari  sisa  utang,  maka sisa  utang  yang  masih  ada  tetap  menjadi
kewajiban  nasabah,  dalam  arti  tidak  lunas.Hal ini  cukup  berat  bagi  nasabah,  terlebih  lagi apabila objek tersebutlah yang menjadi jaminan atau agunan di Bank Syariah. Karena nasabah masih  harus  menyediakan  sejumlah  dana  lagi untuk menyelesaikan sisa utangnya.
Namun,  apabila  merujuk  pada  fatwa diatas,  yakni  pada  poin  e,  bahwa  LKS  dapat membebaskan sisa utang nasabah, apabila hasil penjualan  objek  murabahah  tidak  mencukupi, maka  hal  ini  terkesan  akan  memberatkan  bagi pihak  bank.  Persoalannya  adalah,  apabila  sisa utang tersebut secara nominal kecil, maka tidak masalah.  Akan  tetapi,  jika  sisa  utang  tersebut jumlahnya  masih  tinggi,  maka  akan  lain  lagi. Tentu  hal  ini  dapat  mengganggu  performa kualitas aset bank.
3. Fatwa  DSN MUI  No.  49/DSN- MUI/II/2005  Tentang  Konversi  Akad Murabahah.
Bahwa, LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak  dapat  menyelesaikan  atau  melunasi pembiayaan  murabahahnya,  sesuai  jumah  dan waktu  yang  telah  disepakati,  tetapi  ia  masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. Akad murabahah dihentikan, dengan cara :
1) Objek  murabahah  dijual  oleh  nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
2) Nasabah  melunasi  sisa  utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3) Apabila  hasil  penjualan  melebihi  sisa utang,  maka  LKS  mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa  utang,  maka  sisa  utang  tetap menjadi  utang  nasabah,  yang  cara
pelunasannya  disepakati  anatara  LKS dan nasabah.
b. Terkait  dengan  cara  pelunasan  sisa  utang, maka  dapat  dilakukan  dengan  membuat akad baru, yakni :
1) Ijarah  Muntahiya  bi  Tamlik  , atas barang tersebut,  dengan merujuk pada Fatwa  DSN  No.  27  /  DSN MUI/III/2002  tentang al Ijarah  al muntahiya bi tamlik.
2) Mudharabah , dengan  merujuk  pada fatwa  DSN  No.  07  /DSN MUI  / I V / 2 0 0 0   t e n t a n g   p e m b i a y a a n Mudharabah ( Qiradh ).
3) Musyarakah,  dengan  merujuk  kepada F a t w a   D S N   N o .   0 8 / D S N - MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan Musyarakah.
Apabila  merujuk  pada  fatwa  diatas, m e n g e n a i   p e n y e l e s a i a n   p e m b i a y a a n bermasalah,  khususnya  pada  pembiayaan murabahah,  maka  kebijakan  ini  lebih  sama sama  dapat  diterima  oleh  kedua  belah  pihak, yakni  Bank  Syariah  dengan  nasabah.  Secara ringkas  dapat  dipahami,  bahwa  pada  opsi  ini, sisa  utang  nasabah  masih  diakui  oleh  pihak bank,  dan  akan  diselesaikan  dengan  cara melakukan  akad  perjanjian  lagi,  yakni  dengan akad baru selain akad murabahah.
Pengalihan  sisa  utang  murabahah, dengan  akad  lainnya  dipandang  lebih tepat.Teknisnya adalah, sisa utang yang masih berjalan merupakan bagian dari akibat jual beli murabahah  sebelumnya,  yakni  harga  pokok b a r a n g   d i t a m b a h   d e n g a n   m a r g i n keuntungan.Nasabah  menjual  kembali  objek tersebut pada LKS, dan LKS membeli seharga
MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
sisa utang.Selanjutnya pihak LKS dan nasabah sepakat  untuk  melakukan  akad Ijarah Muntahiya bi Tamlik pada objek tersebut.
Sisa utang yang masih berjalan dianggap sebagai beban sewa atas objek, yang mana pada akhir  jangka  waktu,  kepemilikan  objek  akan berpidah dari LKS ke nasabah. Untuk besaran sewa atau ujrah yang dibayar setiap bulannya, serta berapa lama jangka waktu akad tersebut, akan dibicarakan dan disepakati bersama antara pihak  LKS  dengan  nasabah.  Hal  ini  tentunya dilakukan dengan penuh pertimbangan, seperti hukum, keuangan nasabah, prospek bisnis, serta nilai objek itu sendiri.
Dengan paparan diatas, dapat dipahami bahwa,  mekanisme  penyelesaian  pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad pembiayaan murabahah,  sebaiknya  dilakukan  dengan  cara restrukturisasi,  yakni  melalui  konversi  akad pembiayaan  murabahah  ke  dalam  akad  lain, seperti bai' bitsaman ajil, mudharabah ataupun musyarakah dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI  No.  49/DSN-MUI/II/2005  Tentang Konversi Akad Murabahah.

## PENUTUP
1. Restrukturisasi pembiayan merupakan suatu langkah penyelematan pembiayaan nasabah yang sedang mengalami kendala dalam hal pembayaran.
2. Mekanisme  restrukturisasi  harus  dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati hatian bank,  yakni  dengan  menimbang  keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui  berbagai  faktor  penilaian.  Hal  ini dikarenakan  dalam  restrukturisasi  terdapat risiko yang dapat mengganggu kinerja bank.
3. Restrukturisasi  dilakukan  dengan  tujuan agar  nasabah  dapat  menyelesaikan  sisa kewajibannya  dengan  baik  dan  lancar.  Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah  masih  mendapat  kepercayaan  dari pihak bank, baik dari segi karakter ataupuan usaha yang dijalankan.
4. Restrukturisasi  pada  akad  pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara ;
a. M e l a k u k a n   p e n j a d w a l a n   k e m b a l i ( rescheduling )  atas  sisa  utang  yang  masih berjalan.
b. Melakukan  penjualan  aset  yang  menjadi objek murabahah untuk menyelesaikan sisa utang sekaligus.
c. Melakukan  konversi  akad,  yakni  dengan melakukan  akad  baru  atas  sisa  utang murabahah. Hal ini dapat dilakukan dengan akad ijarah  muntahiya  bi  tamlik , mudharabah, atau musyarakah

## DAFTAR PUSTAKA
Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Posisi 30  Juni  2018 ,  (http  ://www.ojk.go.id, diakses pada 15 September 2018).
UU  No.  21  tahun  2008  Tentang  Perbankan S y a r i a h ,   0 3   D e s e m b e r   2 0 1 3 .
( http://www.ojk.go.id,diakses pada  08 Agustus 2018).
Al-Qur'an  Dan  Terjemahnya ,  (Madinah Munawwarah:  Mujamma'  Al Malik Fadh  Li  Thiba'at  Al Mushaf  Asy Syarif, 1999).
Hafidz  Ibn  Hajar,  Hafidz, Bulughul  Maram (Semarang: Thoha Putra, 1997).
Muhamad, Lembaga  Keuangan  Umat
JURNAL QAWANIN

## Subairi, M. HI
Kontemporer (Yogyakarta:  UII  Press, 2000).
Muhamad, Manajemen  Dana  Bank  Syariah
(Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
Muhamad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional Bank  Syariah (Yogyakarta:  UII  Press,
2000).
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI),  No.13  /  23  /
P B I / 2 0 1 1 ,
( http://www.bi.go.id,diakses diakses  11 September 2018).
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  5/7/PBI/2003 t a n g g a l   1 9   M e 1   2 0 0 3 , ( http://www.bi.go.id,diakses pada  18
Agustus 2018)
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  M.  Syafi'I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam
(Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf,
1997).
Rivai,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin. Islamic Banking  Sebuah  Teori,  konsep,  dan Aplikasi (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2007).
Rusyd, Ibn, Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para  Mujtahid (Jakarta:  Pustaka  amani,
2007).
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Syariah
Produk Produk  dan  Aspek  Hukumnya
(Jakarta: Prenadamedia, 2015).
Susilo,  Edi, Analisis  Pembiayaan  dan  Risiko Perbankan syariah jilid 1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2017).
Sutojo,  Siswanto, The  Management  of Comercial  Bank Manajemen  Bank
Umum (Jakarta:  Damar  mulia  Pustaka,
2007).
Tim Implementasi Perbankan Syariah Institut bankir  Indonesia. Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah
ISSN:2598-3156
(Jakarta: Djambatan, 2003).