## POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA

## Abdul Halim, Ariyall Hikam Pratama
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Email: abdul.halim@uinjkt.ac.id. ariyallhikam@gmail.com

## Abstrak
Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampak pada hak-hak  perempuan  sehingga  negara  harus  hadir  untuk  mengaturnya.  Di  Indonesia  dan Malaysia  merupakan  dua  negara  yang  memberlakukan  regulasi  poligami  dan  menerapkan sanksi  poligami  bagi  suami  yang  melakukan  poligami  tanpa  adanya  izin  dari  isteri  dan Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah.  Hanya  saja  perbedaannya  Indonesia  yang merupakan  negara civil  law memberikan  prosedur  dan  syarat  yang  ketat  serta  sanksi  denda yang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasi yang  menerapkan  sistem  hukum common  law yang  memberlakukan  poligami  liar  sebagai tindak  kriminal  dan  sanksi  hukumnya  denda  sebesar  1000RM  dan  penjara  6  (enam)  bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesia dan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskan praktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dan tidak dihukum sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  wanita  atau  isteri  yang  dipoligami,  di  Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannya jelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteri yang dipoligami liar.
Kata Kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah

## Abstract
Polygamy  is  a  debatable  discourse,  as  it  often  leads  to  the  violation  of  women’s  rights. Therefore, state regulation is needed. Indonesia and Malaysia are among the countries that regulate polygamy and determine sanctions for husbands who practice polygamy without their wives’ and courts’ permissions, which is the Religious Courts in Indonesia, and Mahkamah Shar’iyyah in Malaysia. Indonesia, with its civil law system, stipulates strict conditions for polygamous marriage. However, the IDR 7,500 fines for unregistered polygamy sanction is sought to be irrelevant today. Malaysian law, with its common law system, determines illegal polygamy as a crime and subject to 1000RM fine and six months’ imprisonment. This research aims at comparing the consequences of unregistered or illegal polygamy in Indonesian and Negeri Selangor, Malaysia. This is also to show the effectivity of the regulations of polygamy in both countries. This study finds that in the case of Indonesia, illegal polygamy only leads to the  revocation  of  marriage,  and  there  is  no  further  sanction  for  the  perpetrators.  As  a consequence, this violates women’s rights, especially the rightful wives. On the other hand, those who commit illegal polygamy in Negeri Selangor - Malaysia face the sanctions of fines and imprisonment. Besides, judges will further investigate the loss suffered by the victims or the rightful wives.
Keywords: Polygamy, Religious Court, Syariah Court

## A. PENDAHULUAN
Poligini atau yang dikenal dengan poligami yaitu perkawinan laki-laki yang mengawini lebih  dari  satu  isteri  pada  waktu  yang  bersamaan. 1 Poligami  merupakan  masalah  yang kontroversi karena dianggap memihak kepada kaum laki-laki sehingga memberikan persepsi yang pro dan kontra terhadap poligami. 2 Menurut Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip Anik
Farida, kaum perempuan menganggap poligami merupakan bentuk eksploitasi dan pelecehan terhadap  martabat  perempuan,  karena  poligami  hanya  jalan  yang  di  benarkan  agama  untuk memuaskan  nafsu,  sedangkan  bagi mereka  yang pro  poligami  berpendapat  bahwa  poligami adalah  salah  satu  jalan  yang  di  sahkan  agama  yang  disunnahkan  nabi  dan  memiliki  dasar hukum yang kuat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat [3]. 3
Pada saat ini, reformasi hukum Islam telah memberlakukan sanksi pada pembaharuan- pembaharuan hukum di dunia modern yang telah dilakukan oleh negara yang mayoritas muslim atau pun negara muslim yaitu Indonesia dan Malaysia yang telah membentuk peraturan untuk membatasi dan mempersulit bahkan mengkategorikan suatu masalah dalam hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal. Aturan ini dibuat guna memberikan efek jera serta mempersempit ruang gerak terjadinya poligami liar. 4
Sistem  hukum  perkawinan  di  Indonesia  pada  prinsipnya  menganut  asas  monogami, tetapi dalam konteks bernegara, Indonesia mayoritas menganut agama Islam tidak melarang poligami karena termasuk bagian dari agama Islam tetapi hanya mengatur prosedur, syarat dan sanksi  poligami  yang  terdapat  pada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
1 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami . (Jakarta: Atas Kerjasama, 1999), hlm. 1.
2 Chuzaimah T. Yanggo, (et.al). Problematika Hukum Islam Kontemporer . (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. 3, hlm. 118.
3 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek . (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 78.
4 M. Zaki, “ Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern, ” Al-Risalah , 14, 2, (Desember, 2014), hlm. 308.
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, dan khusus untuk pegawai negeri sipil diatur dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan dari PP No. 10 tahun 1983 tentang Kepegawaian. 5
Malaysia  merupakan  negara  yang  bersistem  pemerintahan  federal  dan  menyatakan resmi  bahwa  Islam  sebagai  agama  negara.  Walaupun  sistem  pemerintahan  federal  tetapi kekuasaannya  terpusat  kepada  kerajaan  dan  apabila  ketentuan  di  negara  bagian  dengan ketentuan kerajaan bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan kerajaan. Negara bagian hanya  mengatur  tentang  keamanan,  kependudukan,  kekeluargaan,  kepemilikan  tanah,
Mahkamah Syariah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keIslaman. Sedangkan kerajaan atau pemerintah pusat mengatur tentang hubungan diplomatik, pertahanan, keamanan, hukum civil perdata, hukum pidana, kewarganegaraan, perdagangan, perniagaan, Mahkamah Civil.
Sistem  hukum  di  Malaysia  masih  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  Inggris  karena Malaysia  merupakan  jajahan  Inggris  atau  negara  persemakmuran commonwealth  country , maka sistem hukum nya adalah Anglo S axon yang bersifat plural antara Inggris koloni dengan adat  Melayu.  Dalam  sistem  peradilan  di  pemerintahan  pusat  masih  mengikuti  sistem administrasi  Inggris,  berbeda  dengan  di  negara  bagian  yang  menerapkan  hukum  Islam  dan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yudikatif di negara bagian yang mengatur dan mengurus orang yang beragama Islam, untuk orang yang Non-Muslim lembaga yang berhak mengadili adalah Mahkamah Civil. 6
Poligami  juga  menjadi  isu  di  Malaysia  dan  termasuk  negara  bagian  karena  menjadi kritikan  bagi  kalangan  aktivis  perempuan  karena  belum  adanya  keseragaman  peraturan perundang-undangan  dalam  hal  putusan  pengadilan  mengenai  poligami.  Pada  tahun  1962
5 Atik  Wartini,  “ Poligami:  Dari  Fiqih  Hingga  Perundang-Undangan, ” Studia  Islamika ,  10,  2, (Desember, 2013), hlm. 238.
6 Yusrizal. “ Studi Komperatif Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Malaysia dan Saudi Arabia, ” De Lega Lata, 2, 2, (Desember, 2017), hlm. 452-453.
Malaysia memberikan langkah awal untuk memberi keseragaman perundang-undangan untuk semua  negara  bagian,  dan  Selangor  adalah  negeri  yang  mengambil  langkah  awal  untuk diberlakukannya peraturan poligami. Melihat praktik poligami pada saat sebelum keseragaman UU di Malaysia banyak merugikan pihak wanita karena praktik poligami liar. Oleh karena itu Mahkamah Syariah mengeluarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Selangor di syeksen 23 untuk  suami  yang  ingin  berpoligami  harus  mendapat  kebenaran  atau  izin  dari  Mahkamah terlebih dahulu. Apabila melanggar ketika mengajukan itsbat nikah kepada mahkamah tetapi belum ada surat izin dari Mahkamah maka perkawinan tersebut tidak dapat di daftarkan dan mendapatkan sanksi yaitu denda 1000RM dan juga mendapat kurungan kurang lebih 6 (enam) bulan penjara. 7

## B. METODE PENELITIAN
Studi ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan komparatif, dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  perbandingan  hukum ( comparative  approach ). Dengan  menggunakan  pendekatan  tersebut  penulis  melakukan penelitian terhadap regulasi yang ada melalui doktrin hukum, kaidah-kaidah atau norma hukum yang  berlaku.  Kemudian  penulis  akan  membandingkan  penerapan,  sistem  hukum  dan efektifitas sanksi tersebut. Sumber data yang penulis dapatkan ada 2 (dua) yaitu: Data primer dari penelitian putusan-putusan, aturan atau regulasi poligami, dan juga doktrin hukum yang penulis dapatkan di Mahkamah Syariah Selangor dan penulis bandingkan dengan regulasi dan putusan  yang  berkaitan  dengan  poligami  di  Pengadilan  Agama  Indonesia.  Sedangkan  data skunder  yang  penulis  dapatkan  untuk  mendukung  data  primer  yaitu  dari  wawancara  hakim yang  menangani  kasus  poligami,  dan  juga  wawancara  terhadap  beberapa  akademisi  untuk
7 Noraziah Ali Jawiah Dakir, Isu-Isu Wanita di Malaysia , (Selangor: International Law Book Servives, 2008), hlm. 209.
mengetahui sanksi poligami diterapkan. Kemudian studi pustaka dari buku-buku dan jurnal- jurnal yang berkaitan dengan sanksi poligami.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Literature Review
Studi tentang poligami dalam sistem hukum keluarga di dunia Islam banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan agar dapat kita ketahui bersama bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, diantaranya: Arifin menilai UU Indonesia yang mengatur poligami  serta  pembahasan  tentang  adanya  wacana  revisi  tentang  undang-undang  hukum keluarga  saat  ini  yang  dirasa  sudah  tidak  relevan.  Perbedaan  dengan  kajian  ini  adalah  jika penelitian ini membahas tentang aturan poligami secara umum serta mengenai wacana revisi undang-undang  hukum  keluarga  di  Indonesia,  sedangkan  studi  ini  fokus  terhadap  sanksi poligami yang ada di Indonesia terutama mengkaji PP No. 45 Tahun 1990 dan peneliti juga membahas sanksi poligami yang ada di Malaysia sebagai perbandingannya.
Selanjutnya  Fajar  Devan  Afrizon  membahas  perbandingan  hukum  poligami  dan pencatatan  perkawinan  secara  umum  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam,  serta membahas undang-undang Malaysia hanya secara umum sedangkan malaysia adalah negara federal  yang  terbagi  dalam  beberapa  wilayah.  Perbedaan  dengan  penelitian  ini  adalah  yaitu penulis membahas secara khusus sanksi poligami dan undang-undang negeri Selangor yang membahas hal itu. 8
8 Fajar  Devan  Afrizon  (2016),  “ Sanksi  Peraturan  Terhadap  Aturan  Poligami  Dan  Pencatatan Perkawinan  Di  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Negara  Brunei  Darussalam ”  oleh Program  Studi  Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.
Mohamad Efendi Bin Azmi studi ni membahas tentang penerapan sanksi poligami di wilayah  Bentong  Pahang. 9 Perbedaan  dengan  artikel  ini  adalah  kajian  wilayah  Pahang sementara studi ini di Selangor yang berbeda setiap aturan di Negara bagian mengatur tentang poligami. Kemudian melakukan juga perbandingan sanksi poligami yang ada di Indonesia dan Selangor, Malaysia.

## 2. Poligami Dalam Hukum Islam
Poligami jika dilihat dari segi etimologi poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu polus yang artinya banyak dan gomus yang artinya perkawinan, maka poligami akan berarti perkawinan yang lebih dari seorang. Sedangkan kata yang lebih tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian masyarakat lebih mengenal poligami. 10
Banyak  orang  mengira  bahwa  poligami  berasal  dari  agama  Islam  karena  mereka melihat dalam surat An-Nisa : [3], padahal dalam sejarahnya poligami sudah ada pada ajaran lain atau peradaban dahulu yang telah muncul pada zaman Yunani kuno, yang pada saat itu wanita hanya dijadikan budak atau pelayan untuk bersenang-senang oleh para raja, pangeran maupun pejabat. 11 Sebelum datangnya Islam agama lain sudah mempraktikan poligami yaitu Bani  Israi  dan  Masehi.  Ajaran  Bani  Israil  membolehkan  poligami  tidak  terbatas  sesuai kemampuan  dan  keinginan  suami,  karena  mereka  menganut  dari  Perjanjian  Lama  yang menjelaskan  bahwa  Nabi  Daud  dan  Nabi  Sulaiman  memiliki  seratus  isteri  yang  sah  dan
9 Mohamad Efendi Bin Azmi, “ Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkmah Syariah  Bentong  Pahang,  Malaysia  (Analisis  Putusan  Hakim) ”  Program  Studi  Syariah,  Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2017.
10 Tihamidan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap . (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 352.
11 Muhammad Rasyid Rida, Nida’ Li al-Jins al-Lathif, Penerjemah Afif Mohammad, Panggilan Islam terhadap wanita . (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 51.
beberapa selir. Adapun dalam ajaran Masehi, tidak ada teks atau larangan untuk melakukan poligami, walaupun hanya ada anjuran untuk beristeri seorang. 12
Pada dasarnya asas perkawinan Islam adalah monogami, Islam tidak melarang poligami tetapi tidak juga membiarkan bebas tanpa syarat dan batasan. 13 Oleh karena itu landasan asas monogami dan dibolehkannya syarat poligami tertuang dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat [3]: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Menurut Muhammad Syahrur hukum poligami bisa dianalogikan dengan pernikahan.
Hukum  poligami  juga  tergantung  pada  kondisi  suami,  kebutuhannya  untuk  menikah,  dan memenuhi kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena hukum asal poligami adalah ibahah yaitu boleh tetapi dengan syarat berlaku adil. Dalam hal berlaku adil, keadilan seperti apa yang dimaksud dalam surat An-nisa ayat [3] hal ini diterangkan kembali dalam Al-
Qur’an surat An-Nisa 129:
“ Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri- isterimu,  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang .”
Dalil  nash  ini  masih  berkaitan  dengan  surat An-nisa ayat  [3],  karena  ayat  ini menegaskan berlaku adil, dalam hal ini menurut Syahrur keadilan dalam poligami suami hanya bisa berlaku adil dalam hal materi seperti masalah bermalam, sandang, papan, dan nafkah yang
12 Danu  Aris  Setyanto,  “ Poligami  dalam  Prespektif  Filsafat  Hukum  Islam  (Kritik  Terhadap  Hukum Perkawinan di Indonesia, ” Al- Ahwal, 10, 1 (Juni, 2017), hlm. 51.
13 Hilmi  Farhat  Karam, Ta’addud  az-Zaujat  Baina  al-Adyan ,  Penerjemah  Abdurrahman  Nuryaman, Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi , (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 20.
bersifat wujud (materi). Tetapi untuk masalah bersifat non materi manusia belum bisa bersikap adil, dalam hal ini laki-laki pasti memiliki kecenderungan hati, seperti cinta dan kasih sayang. 14
Para ulama fikih klasik juga telah berijma’ bahwa hukum poligami adalah boleh asal dapat  berlaku  adil,  hanya  saja  imam  Syafi’i  berpandangan  bahwa  poligami  dapat  berubah hukumnya menjadi sunnah, makruh, atau haram tetapi dalam keadaan tertentu.
Poligami berhukum sunnah, apabila suami berpoligami karena hal tertentu yaitu isteri melalaikan  kewajibannya  sehingga  suami  merasa  terlantarkan,  isteri  mempunyai  cacat  atau penyakit  mandul  sedangkan  suami  ingin  sekali  mempunyai  keturunan.  Poligami  berhukum makruh, apabila seorang suami berpoligami karena bukan kebutuhan tertentu dan masih ragu dalam  berlaku  adil.  Poligami  berhukum  haram,  apabila  suami  yakin  dan  tidak  akan  dapat berbuat adil bila berpoligami, dan apabila dipaksakan dapat menimbulkan kemudharatan yang besar yaitu berbuat aniaya. 15
Menurut ulama Tafsir ada tiga golongan yang berbeda pendapat dengan jumlah wanita dalam poligami:
a. Ibnu  al-  Shabagh,  al-  Umarani,  dan  sekelompok  Syi’ah  yang  berpendapat poligami bisa dilakukan dengan lebih dari empat orang, karena melihat kata “al- Nisa” dalam ayat tersebut merupakan kata yang umum yang tidak bisa dihitung dengan angka ( ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ ). Angka tersebut menunjukkan bahwa laki-
laki  boleh  menikah  dengan  banyak  wanita.  Ditambah  pendapat  ini  hanya mengikuti potongan ayat yang menyatakan bahwa makna zhahir ﻣَﺎ ط َﺎ ب َ ﻟَ ﻜُ ﻢْ ﻣِ ﻦَ اﻟ ﻨﱢ ﺴَ ﺎ ءِ ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ “nikahi  wanita-wanita  yang  kamu  senangi  dua,  tiga, empat,..”
b. Pendapat  Syi’ah  dan  al-  Razi  menyatakan  batasan  perempuan  yang  dinikahi adalah 18. Didasarkan pada kata
ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ , menurut mereka kata ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ
tidak  merujuk  pada  kata Itsnaini yang  bermakna  dua,  melainkan Itsnaini tersebut merujuk pada kata pengulangan atau tambah yang berarti dua-dua atau 2+2=4, begitu juga kata ﺛُ ﻼَ ث َ yakni bemakna tiga-tiga atau 3+3= 6. Sedangakan
وَ رُ ﺑَﺎ عَ bermakna empat-empat atau 4+4=8, dengan demikian 4+6+8= 18. 16
14 Rodli Makmun, dkk. Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur . (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2009), hlm. 23
15 Musthafa  Dib  Al-Bugha,  dkk, Al-  Fiqh  Al-  Manhaji’ala  Al-  Madzhab  Al-  Imam  Asy-  Syafi’i , Penerjemah Misran, Fikih Manhaji Jilid I , (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), hlm. 635.
16 Abd Moqsith, “Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur’an,” Jurnal Karsa , 23, 1 (Juni, 2015), hlm. 137.
c. Mazhab  Zhahiri  dan  menurut  Nakhai, Ibn  Abi  Laila,  dan  Qasim  bin  Ibrahim memandang kebolehan poligami terbatas hanya sembilan isteri  yang melihat dari potongan ayat surat An- Nisa:3
" ﻓَﺎ ﻧْ ﻜِ ﺤُ ﻮ ا ﻣَﺎ ط َﺎ ب َ ﻟَ ﻜُ ﻢْ ﻣِ ﻦَ اﻟ ﻨﱢ ﺴَ ﺎ ءِ ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ "
yang bermakna “maka kawinilah wanita-wanita  yang  kamu  senangi  dua,dan  tiga,  dan  empat..”  atau  2+3+4=9 (sembilan)  orang,  alasannya  bahwa  lafal  mufrad (sendiri-sendiri)  dan  huruf
و ( wau ) artinya jama.’ Sedangkan kalimat
ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ yang berarti deret tambah 2+3+4=9.
d. Sedangkan  menurut  Jumhur  Ulama  memandang  kebolehan  poligami  hanya terbatas empat orang berdasarkan surat An-Nisa’  ayat 3, jumhur berpendapat huruf و ( Wau) dalam kata ﻣَ ﺜْﻨَ ﻰٰ وَ ﺛُ ﻼَ ث َ وَ رُ ﺑَﺎ عَ bermakna ا و ( aw ) bermakna “atau” tidak bermakna “dan” menduduki kalimat sebagai fungsi littakhyir (memilih), bukan wau jamak (umum) sehingga dimaknai dua,tiga,empat. 17
Sedangkan  beberapa  ulama  ushul  klasik  menganggap  bahwa  poligami  berhukum azimah (berlawanan  dengan rukhsah )    mereka  melihat  dari  An-Nisa’  ayat  129  yang mengatakan “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)” yang menjadikan illat hukum untuk melarang berpoligami, mereka melarang poligami karena berpendapat  bahwa  manusia  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  sekalipun  suami  dapat  memberi nafkah, tetapi dalam hal berbagi kasih sayang atau soal hati suami tidak dapat berlaku adil karena  manusia  memiliki  sifat  kecenderungan  sehingga  dinukilkan  bahwa  keadilan  adalah mutlak  milik  Allah,  maka  poligami  dihukumkan azimah untuk  menghindari  perbuatan aniaya. 18
Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami berhukum rukhsah dan azimah tergantung pada keadilan yang harus dipenuhi suami. Jika rukhsah terdapat keadaan dimana isteri tidak dapat mempunyai keturunan dan tidak bisa memberikan kebutuhan biologis suami maka di bolehkan  poligami  agar  terhindar  dari  hal-hal  buruk.  Tetapi  jika  suami  tidak  yakin  dalam berbuat adil dalam kasih sayang. atau tidak terpenuhinya nafkah maka poligami dihukumkan
17 Jahrani, Musfir Husain, Nazhratun fi Ta’addudi az- Zaujati , Penerjemah M. Sutan Ritonga. Poligami dari berbagai Presepsi. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hlm. 53-54.
18 Muhammad R ȃ syid R ȋ dh ȃ , At- T ȃ fs ȋ r Qur’ ȃ n  al- Hak ȋ m as- Sy ă hir Bittafs ȋ r al- Man ȃ r . (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), hlm. 368-370.
azimah atau dilarang hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami yang ingin berpoligami
Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah SWT yang mampu adil dan dia adalah Maha adil, sementara Rasul hanya berusaha berbuat adil.

## 3. Poligami di Indonesia
Undang-undang  poligami  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan dan diperjelas dalam aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang perkawinan. Kemudian PP No. 10 tahun 1983 yang sudah diubah didalam PP No. 45 tahun 1990 dan juga KHI. 19
Dalam UU No. 1 tahun 1974 mengatur tentang prosedur poligami salah satunya syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif, yaitu:  1.  Isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya,  2.  Isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  3.  Isteri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.
Selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  5  mengenai  syarat  kumulatif,  yaitu:  1.  Adanya  persetujuan isteri; 2.  Adanya jaminan nafkah dan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya; 3.
Suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya..
Maksud dari syarat alternatif dan kumulatif adalah, jika syarat alternatif artinya salah satu  syarat  dari  alasan  persyaratan  tersebut  harus  ada  jika  ingin  mengajukan  poligami.
Sedangkan  syarat  kumulatif  adalah  syarat  yang  seluruh  persyaratan  tersebut  harus  dapat dipenuhi suami jika hendak ingin berpoligami. 20
19 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia .  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006), hlm. 98.
20 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal, Hukum  Perdata  di  Indonesia  (Studi  Kritis  Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI) . (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 164.
Selanjutnya di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Paturan Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974  menjelaskan  lebih  rinci  mengenai  prosedur  dan  sanksi  yang  terdapat  dalam  UU
Perkawinan. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan  Agama. Kemudian Pengadilan akan  memeriksa  berkas  permohonan  poligami  mengenai:  1).  Alasan  suami  untuk memungkinkan  kawin  lagi,  2).  Memeriksa  persetujuan  isteri,  baik  persetujuan  secara  lisan maupun tertulis, dan persetujuan poligami harus secara lisan dibuktikan dengan pengucapan di depan Pengadilan. 3). Hakim akan memeriksa dari segi kemampuan suami terutama dalam hal pendapatan atau gaji di tempat kerjanya, dan 4). Terakhir surat pernyataan suami dalam bentuk surat bahwa suami harus berlaku adil. 21
Setelah  Pengadilan  memeriksa  selambat-lambatnya  30  hari  setelah  diterimanya permohonan tersebut, dan kemudian memanggil isteri pertamanya untuk melakukan mediasi dengan suaminya mengenai hal-hal yang dikhawatirkan dalam poligami. 22 PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan  memberikan  sanksi  bagi  pegawai  pencatatan  sipil  dan  pasangan  yang  ingin berpoligami tanpa adanya izin Pengadilan dan izin isteri terlebih dahulu, yang terdapat dalam pasal 45 yang menyatakan memberikan sanksi denda Rp. 7500 dan kurungan 3 bulan.
Akan tetapi pada praktiknya Pengadilan Agama tidak memberikan sanksi bagi suami yang berpoligami tanpa izin, hal ini bisa dilihat dengan putusan No.84/Pdt.P/2018/PA.Lwk,No.0067/Pdt.G/2017/PA.Smi,No.1121/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan mengambil tiga contoh putusan dari Pengadilan Agama Luwuk, Pengadilan Agama Sukabumi, dan Pengadilan Agama Bantul. Dari ketiga putusan tersebut jika dilihat dari duduk perkaranya  mereka  melakukan  isbat  nikah  dari  pernikahan sirri dan  mereka  juga  sudah memiliki  isteri  sebelumnya  sehingga  mereka  melakukan  poligami  tanpa  izin  dari  isterinya.
21 Pasal 41, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.
22 Pasal 42, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.
Dalam hal ini Pengadilan Agama memeriksa bahwa mereka telah melakukan poligami dari perkawinan sirri sehingga ketika mereka mengajukan isbat nikah putusan itu ditolak karena terbukti  tidak  ada  izin  isteri  dan  tidak  melalui  izin  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama hanya menolak putusan tersebut dan tidak memberikan sanksi.
Hal ini karena Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memberikan sanksi karena wewenang Pengadilan Agama hanya memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang Islam yang terkait dengan: Perkawinan, perceraian, hibah, wasiat, waris, zakat, dan ekonomi Syariah sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006. Pengadilan Agama tidak berwenang memberikan sanksi bagi non PNS yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975. Adapun sanksi poligami diberikan jika seorang suami melakukan poligami liar dan sangat merugikan isteri pertama, dalam hal ini suami  harus  melapor  terlebih  dahulu  ke  kepolisian  dengan  delik  aduan  kemudian  sanksi tersebut  akan  diproses  ke  Pengadilan  Umum,  pengadilan  akan  memeriksa  jika  terbukti melakukan  poligami  liar  suami  tersebut  akan  dikenakan  pasal  279  KUHP  yaitu  tentang menyembunyikan fakta perkawinan dengan hukuman 5 tahun penjara. 23
Sedangkan bagi PNS diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 yang sekarang sudah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990, dan diaturan tersebut sudah terdapat tata cara, prosedur, syarat- syarat, praktik dan sanksinya bagi PNS. 24 Latar belakang di berlakukannya PP No.10 tahun 1983,  adalah  karena  PNS  sebagai  unsur  aparatur negara,  abdi  negara,  dan  abdi  masyarakat seharusnya  menjadi  contoh  yang  baik  dalam  hal  tingkah  laku,  tindakan,  dan  taat  kepada peraturan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  PNS  tidak  boleh  terganggu  dalam urusan rumah tangganya dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai negeri. 25
23 Hakim Naim, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Interview Pribadi , Jakarta, 12 Juni 2019.
24 Badrudin, “ Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pendapat Judex Factie  Pengadilan Agama Kota Malang) ”, (Centaral Library: Tesis, UIN Malang, 2013), hlm. 32.
25 Hamka  Siregar, Kontroversi  Poligami  di  Kalangan  PNS  Tinjauan  Kritis  dalam  Prespektif  Fiqh , (Pontianak: TOP Indonesia, 2015), hlm. 45.
Jika  seorang  PNS  ingin  mengajukan  poligami  sama  halnya  dengan  UUP  dia  harus memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif terlebih dahulu yang terdapat pasal 4 dan 5 PP
No. 10 tahun 1983 Jo. PP 45 tahun 1990 hanya saja hal yang terpenting sebelum  mengajukan izin berpoligami kepada isteri seorang PNS juga harus meminta izin kepada pejabat atau atasan untuk  memberikan  pertimbangan  dan  memproses  perizinannya  selambat-lambatnya  3  bulan terhitung mulai adanya pengajuan izin tersebut. 26
Dalam Pasal 15 dan 16 dijelaskan bahwa sanksi bagi PNS yang melakukan poligami dan  tidak    melalui  izin  dari  atasannya  disebutkan  akan  mendapatkan  teguran  bagi  PNS 27 , kemudian dalam Pasal 17 disebutkan kembali bagi PNS yang melanggar Pasal 15 dan telah ditegur  berkali-kali  oleh  atasannya  maka  juga  akan  dipecat. 28 Lebih  lanjut  selain  PP  No  45 tahun 1990 yang memberikan sanksi, tetapi lebih rinci sanksi PNS dijelaskan kembali pada PP No. 30 Tahun 1980 sudah diubah menjadi PP No. 53 Tahun 2010. Penulis melihat dalam PP
No.  53  tahun  2010  mengenai  sanksi  disiplin  PNS.  Ada  tiga  tahapan  jenis  hukuman  (1)
Hukuman disiplin ringan (2) Hukuman disiplin sedang (3) Hukuman disiplin berat. Pada jenis Hukuman ringan yaitu; (1) Teguran lisan, (2) Teguran tertulis, (3) dan pernyataan tidak puas secara  tertulis;  pada  hukuman  disiplin  sedang  memuat;  (1)  Penundaan  kenaikan  gaji,  (2)
Penurunan gaji berkala, (3) dan penundaan kenaikan pangkat. Dan untuk hukuman pelanggaran berat;  (1)  penurunan  tingkat  pangkat,  (2)  Pembebasan  dari  jabatan,  (3)  dan  pemberhentian dengan tidak hormat. 29
Sebenarnya antara PP No. 10 tahun 1990 dengan PP No. 45 tahun 1990 isinya tidak jauh beda diantara keduanya PP No. 45 tahun 1990 hanya memperkuat peraturan sebelumnya,
26 Pasal 5 ayat 2, PP No. 10 tahun 1983.
27 Pasal 15 ayat 2, PP No. 45 Tahun 1990.
28 Pasal 17, PP No. 45 Tahun 1990.
29 Haryani Sulistyowati, “ Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi PNS ”, hlm. 85.
yang  menjadi  perbedaan  disini  hanya  pada  pasal  4  bagi  pegawai  negeri  sipi  wanita  tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ dan keempat. 30

## 4. Poligami di Malaysia
Dalam praktiknya di Mahkamah perkara poligami termasuk kedalam wewenang dari Mahkamah Rendah Syariah. 31 Mahkamah Rendah Syariah adalah Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai yuridiksi di seluruh Negeri-Negeri misalnya di Negeri Selangor, Mahkamah Rendah  Selangor  dalam  wewenang  Jinayahnya  bahwa  Mahkamah  Rendah  berwenang memutus  dan  memeriksa  perkara  orang-orang  Islam,  Mahkamah  Rendah  juga  berwenang memberikan  sanksi  kepada  seseorang  yang  bersalah  yaitu  denda  yang tidak  boleh  melebihi 3000RM. 32
Sebelum  adanya  penyeragaman  Undang-Undang  disemua  Negeri  telah  mengatur perkara poligami hanya saja aturan setiap Negeri berbeda-beda. Perbedaan aturan poligami ini membuat beberapa Negeri masih melonggarkan poligami seperti di Negeri Perak, Trengganu dan  Kelantan  belum  memberikan  sanksi  pada  perkara  poligami  tanpa  izin  Mahkamah. 33
Sedangkan di Negeri Selangor, Kedah, Johor, Serawak, Perlis dan Sabah sudah memberikan sanksi pada perkara poligami tanpa izin Mahkamah. Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku  poligami  yang  ingin  poligami  nya  di  sahkan  karena  bisa  saja  pelaku  poligami  lebih memilih ke Negeri yang melonggarkan aturan poligami agar tidak dikenakan sanksi. 34
30 PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 4 ayat 2, tentang perubahan dari PP No. 10 tahun1983 izin poligami bagi PNS . 31 Ramizah  Wan  Muhammad,  “ Sejarah  Pentadbiran  Kehakiman  Islam  di  Malaysia:  Satu  Sorotan ”, Jurnal Kanun , 21, 1, (Maret, 2009), hlm. 10.
32 Seksyen 62, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003.
33 Najibah  Mohd  Zin, Siri  Perkembangan  Undang-Undang  di  Malaysia:  Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14 . (Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2007), hlm. 45.
34 Raihanah Haji Abdullah, “Poligami di Malaysia,” Jurnal Syariah , 5, 2 (1997), hlm. 171.
Atas  dasar  ketidakseragaman  aturan  poligami  ini Non  Government  Organization
(NGO) mendesak agar Undang-Undang Keluarga Islam di setiap Negeri segera diseragamkan dan di amandemen karena dianggap masih adanya celah terjadinya ketidakadilan bagi suami yang melakukan poligami. Akhirnya pada tahun 1984 aturan poligami di seragamkan dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri-Negeri pada syeksen 23. Syeksen 23 ini yang harus di taati oleh semua Negeri-Negeri di Malaysia yang memberikan syarat dan prosedur yang sulit bagi seseorang yang ingin mengajukan izin poligami. Kemudian untuk Negeri Selangor telah mengamandemenkan  Syeksen  23  tahun  1984  menjadi  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 dengan menambahkan bahwa syarat izin poligami harus meminta persetujuan dari Mahkamah terlebih dahulu. 35
Pada praktiknya di Selangor seringkali ditemukan praktik poligami liar yang merugikan isteri  pertamanya.  Biasanya  seorang  suami  yang  melakukan  poligami  liar  kebanyakan  dari mereka melakukan poligami di luar negeri atau di luar Malaysia karena memudahkan untuk mendapatkan perkawinan sirri di luar negeri yaitu di Pattani perbatasan antara Malaysia dengan Thailand.  Banyak  orang  yang  melakukan  perkawinan  disana  karena  mudahnya  izin  untuk melakukan poligami. Jadi tidak perlu memerlukan izin dari isteri maupun izin dari Mahkamah sehingga memudahkan suami melakukan perkawinan sirri lagi. 36
Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  di  Mahkamah  Syariah  apabila  mendapatkan laporan dari seorang isteri yang merasa dirugikan dari seorang suami akan langsung diproses oleh  Mahkamah  kemudian  Mahkamah  akan  memeriksa  jika  laporan  tersebut  terbukti  maka seseorang tersebut akan langsung dikenakan sanksi yaitu penjara yang telah diatur Syeksen 124. Tetapi biasanya seorang suami yang telah melakukan perkawinan poligami sirri diluar negeri  akan  melaporkan  perkawinannya  sendiri  kepada  Mahkamah  untuk  diisbatkan.
35 Raihanah Haji Abdullah, “ Poligami di Malaysia ,” Jurnal Syariah , 5, 2 (1997), hlm. 171.
36 Interview  Pribadi  dengan  Mohd.  Norshusairi,  Dosen  Academy  of  Islamic  Studies  University  of Maalaya, Selangor, 25 Oktober 2018.
Sedangkan  Mahkamah  akan  memeriksa  terlebih  dahulu  perkawinan  tersebut  terutama memeriksa isteri pertamanya apabila memang merasa dirugikan meskipun dalam persidangan isteri  pertamanya  sudah  memberikan  izin  poligami  secara  tertulis  dan  lisan  dihadapan Mahkamah,  Mahkamah  tetap  akan  memberikan  sanksi  tergantung  pada  seberapa  besar kerugian isteri pertama yang diterima tentunya kerugian tersebut dalam arti perasaan, fisik, harta,  dan  lain-lainya,  sanki  yang  akan  diberikan  Mahkamah  bisa  berupa  denda  yang  tidak melebih 1000RM dan penjara tidak melebihi 6 bulan. Selain itu sanksi tidak hanya diberikan kepada suami yang berpoligami tanpa izin saja tetapi sanksi pun juga akan diberikan kepada perempuan atau isteri keduanya yang terbukti melakukan perkawinan poligami dengan suami secara  sirri.  Isteri  kedua  tersebut  akan  dikenakan  tuduhan bersubhat (bersekongkol)    yaitu
Seksen  134  dan  diberikan  sanksi  atas  kesalahan-kesalahan  yang  berhubungan  dengan  akad nikah perkawinan dan hukumannya pun sama denda tidak melebihi 1000RM dan penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara. 37
Dalam hal ini akan uraikan putusan yang berasal di Mahkamah Syariah Negeri Selangor yaitu putusan dengan No. Kes. 10021-166-0195-2018 dan Kes. 10021-147-0196-2018, dalam kes ini antara suami dan isteri kedua telah melakukan poligami tanpa izin Mahkamah dan telah melakukan subhat , dan mereka telah mengaku bersalah telah melakukan perkawinan tanpa izin.
Dalam putusannya hakim memutuskan bahwa suami dihukum dengan denda 900 RM atau 5 (lima) bulan penjara untuk kesalahan Syeksen 124, dan suami juga dijatuhi hukuman denda 400RM  atau  2  (dua)  bulan  penjara  untuk  kesalahan  134.  Kemudian  isteri  kedua  dijatuhi hukuman denda 400RM atau 2 bulan penjara atas kesalahan Syeksen 40 ayat 2 dan hukuman 400RM  atau  2  (dua)  bulan  penjara  untuk  kesalahan  134.  Putusan  kedua    dengan  No.  Kes.
10021-166-0163-2017  dan  10021-147-0164-2017.  Dalam  hal  ini  suami  dan  isteri  kedua
37 Interview  Pribadi  Nenney  Shusaidah  Binti  Shamsuddin,  Hakim  Mahkamah  Tinggi  Syariahlm. Selangor, 7 Desember 2018.
tersebut terbukti telah melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah. Kemudian hakim memutuskan dengan memberikan sanksi kepada suami dengan hukuman denda 850RM atau  penjara  10  (sepuluh)  hari  karena  kesalahan  124.  Dan  isteri  keduanya  dihukum  dengan denda  800RM  atau  penajara  7  hari  karena  kesalahan  134.  Putusan  ketiga  dengan  No.  Kes. 10021-165-0135-2018 dan 10021-147-0136-2018. Dalam hal ini suami sebagai tertuduh 1 dan isteri kedua sebagai tertuduh 2 telah terbukti bersalah dan telah melakukan kesalahan 124 dan tertuduh 2 telah melakukan kesalahan Syeksen 40 (2) dan Syeksen 134 tahun 2003. Tertuduh 1 dan 2 juga terbukti melakukan pernikahan di Thailand hal ini terbukti bahwa Mahkamah mendapat laporan dari Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla (KUA). Dalam hal ini hakim memutuskan tertuduh 1 dihukum denda 400RM atau penjara selama 20 hari untuk kesalahan 124 dan 134. Untuk tertuduh 2 dihukum dengan denda sebanyak 800RM atau 5 (lima) hari penjara untuk kesalahan Syeksen 40 ayat 2.
Dari putusan tersebut jelas bahwa Malaysia telah memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku poligami, tidak hanya suami yang dihukum atas poligami tanpa izin Mahkamah Syeksen 124 dan Syeksen 134 tentang subhat, tetapi isteri kedua pun dihukum dengan Syeksen 134 dan Syeksen 40 ayat 2 kesalahan akad nikah perkawinan.

## 5. Perbedaan dan Persamaan Sanksi Poligami di Indonesia

## a. Perbedaan
Perbedaan aturan poligami antara Indonesia dan Malaysia terlihat bahwa di Indonesia
Pengadilan  Agama  tidak  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  poligami  walaupun  Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memutus perkara perkawinan yang didalamnya mencangkup poligami. UU No. 1 tahun 1974 dan aturan pelaksananya PP No. 9 tahun 1975 yang memuat sanksi 7.500 dan kurungan 3 bulan bagi pelaku poligami tidak dijalankan. Di Indonesia jika ingin memberikan sanksi kepada pelaku poligami seorang isteri harus melaporkannya melalui
polisi  dengan  delik  aduan  dan  dituntut  atas  menyembunyikan  fakta  perkawinan,  tetapi  ini adalah  ranah Pengadilan  Umum.  Sedangkan  di Malaysia  terutama  di  Negeri  Selangor  tetap konsisten bahwa Mahkamah Syariah sejak tahun 1983 sampai amandemen 2003 memberikan sanksi kepada pelaku poligami.
Perbedaan dari segi penggolongan, di Indonesia disebutkan dalam PP No 45 tahun 1990 pasal  4  bahwa  PNS  perempuan  tidak  boleh  dijadikan  isteri  kedua,  ketiga  dan  keempat.
Indonesia juga memperbolehkan poligami bagi agama yang membolehkan, untuk agama yang tidak memperbolehkan dilarang. 38 Sedangkan di Malaysia tidak ada penggolongan baik dari pejabat  maupun  PNS  yang  mempunyai  aturan  khusus  tentang  poligami  semua  mengikuti Syeksen 23 dan sanksinya 124 dan beracara di Mahkamah Syariah. 39
Perbedaan  dari  segi  pelaksanaan,  di  Indonesia  seseorang  yang  berpoligami  haruslah mempunyai izin terlebih dahulu dari isteri pertamanya setelah itu baru meminta izin kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama jelas tidak memberikan sanksi karena jika mengenai sanksi adalah ranah Pengadilan Umum. Kemudian di Malaysia terutama di Mahkamah Syariah Selangor hal yang utama seseorang harus memiliki izin terlebih dahulu dari Mahkamah, jika suami telah mendapatkan izin dari isteri tetapi belum mendapatkan izin dari Mahkamah maka suami tersebut tetap akan dihukum.

## b. Persamaan
Persamaannya  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  hal  ini  telah  memberikan  aturan mengenai  poligami  walaupun  di  Indonesia  pada  praktiknya  belum  memberikan  sanksi  di Pengadilan Agama, tetapi pada dasarnya PP No. 9 tahun 1975 dan PP No. 45 tahun 1990 sudah
38 Hamka Siregar, Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Prespektif Fiqh , hlm. 41.
39 Najibah  Mohd  Zein,  dkk, Siri  Perkembangan  Undang-Undang  di  Malaysia,  Undang-Undang Keluarga Islam, Jilid 14 , hlm. 46.
menjelaskan sanksi poligami yang ada di Indonesia dan kedua negara juga telah memberikan prosedur dan syarat yang ketat untuk berpoligami.
Persamaan mengenai perkara poligami antara di Indonesia dan Malaysia yaitu perkara tersebut masuk dalam kategori kontentius yaitu pihak isteri didudukkan sebagai termohon yang dalam hal ini perlunya ada izin dari seorang isteri untuk memohon poligami.
Persamaan mengenai asas monogami, di Indonesia maupun di Malaysia menganut asas monogami. Meskipun adanya asas monogami tersebut kedua negara ini masih membolehkan dan melegalkan poligami, karena memandang bahwa poligami adalah syariat Islam sehingga asas monogami tersebut tidak dianut secara menyeluruh.

## D. KESIMPULAN
1. Di  Indonesia  sanksi  poligami  telah  diatur  pada  UU  No.  1  tahun  1974  dan  aturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 yang ada pada pasal 45 menjelaskan bahwa pihak mempelai  yang  melanggar  perkawinan  yaitu  perkawinannya  tidak  dicatatkan  atau berpoligami tanpa izin dari pengadilan akan mendapatkan denda Rp. 7500 dan kurungan selama 3 bulan. Kemudian suami yang hendak ingin berpoligami juga harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif yaitu memperoleh izin isteri terlebih dahulu kemudian izin dari pengadilan, sedangkan bagi PNS diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 syarat utama seorang PNS yang hendak ingin berpoligami harus meminta izin dari atasan kemudian izin dari isteri nya, jika seorang PNS terbukti melakukan poligami liar maka sanksi yang didapat sesuai PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 pasal 16 dan 17 yaitu teguran bahkan sampai pemecatan. Atau dijelaskan lagi PP No. 53 Tahun 2010 mengenai sanksi disiplin PNS. Ada tiga tahapan jenis hukuman (1) Hukuman disiplin ringan  (2)  Hukuman  disiplin  sedang  (3)  Hukuman  disiplin  berat.  Pada  jenis  Hukuman ringan yaitu; (1) Teguran lisan, (2) Teguran tertulis, (3) dan pernyataan tidak puas secara
tertulis;  pada  hukuman  disiplin  Sedang  memuat;  (1)  Penundaan  kenaikan  gaji,  (2)
Penurunan  gaji  berkala,  (3)  dan  penundaan  kenaikan  pangkat.  Dan  untuk  hukuman pelanggaran berat; (1) penurunan tingkat pangkat, (2) Pembebasan dari jabatan, (3) dan pemberhentian dengan tidak hormat. Di Malaysia untuk wilayah Negeri Selangor prosedur dan  syarat  poligami  diatur  dalam  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  Selangor (EUUKIS) Syeksen 23 yang mewajibkan seseorang yang ingin berpoligami harus meminta izin  terlebih  dahulu  kepada  Mahkamah.  Sedangkan  jika  suami  tidak  ada  izin  dari Mahkamah  Syariah  maka  akan  dikenakan  sanksi  denda  dan  penjara  bahkan  catatan kriminal yang ada pada Syeksen 124 bahwa sanksi denda yaitu tidak lebih dari 1000RM atau penjara tidak lebih dari 6 bulan.
2. Dalam  praktiknya  Pengadilan  Agama  yang  berwenang  memutus  perkara  perkawinan orang-orang Islam, mengenai poligami Pengadilan Agama dengan jelas tidak memberikan sanksi yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 tersebut, karena Pengadilan Agama tidak  berwenang  dalam  memberikan  sanksi  tersebut.  Karena  yang  berwenang  adalah Pengadilan Umum, jadi seorang isteri pertama atau tertua yang merasa dirugikan akibat poligami  liar  harus  lah  melapor  terlebih  dahulu  kepada  polisi  karena  poligami  masuk kedalam  delik  aduan,  kemudian  polisi  akan  memprosesnya  ke  Pengadilan  Umum  jika melakukan  poligami  liar  dan  biasanya  akan  didakwa  atas  menyembunyikan  fakta perkawinan yang seusai pasal 279 KUHP dengan penjara selama 5 tahun. Sedangkan di Malaysia  yaitu  di  Negeri  Selangor,  Mahkamah  Syariah  jika  mendapatkan  laporan  dari isteri  tua  atau  pertama  yang  merasa  dirugikan  akibat  poligami  liar  atau  mendapatkan permohonan suami untuk isbat nikah poligami, Mahkamah akan memeriksa setiap laporan dan permohonan jika suami terbukti poligami tanpa izin Mahkamah maka akan dikenakan 2 sanksi, yaitu Syeksen 124 poligami tanpa izin Mahkamah, dan Syeksen 134 hubungan subhat yang hukumannya sama yaitu denda tidak lebih dari 1000RM dan penjara tidak
lebih dari 6 bulan. Begitu juga isteri kedua atau isteri yg diajak poligami oleh suami akan dikenakan 2 sanksi yaitu Syeksen 134 dan Syeksen 40 ayat 2 yang hukumannya sama tidak lebih dari 1000RM dan penjara tidak lebih 6 bulan.

## E. Rekomendasi
Dari  penelitian  perbandingan  hukum  ini  diharapkan  pemerintah  Indonesia memperhatikan permasalahan mengenai perkawinan terutama di Indonesia karena dalam hal ini Indonesia telah memberikan aturan mengenai poligami untuk mencegah terjadinya poligami liar, namun sayangnya sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut dirasa blm dijalankan sama sekali karena untuk apa aturan dibuat tetapi pada praktiknya tidak dijalankan.
Sehingga perlunya efektifitas dalam memberikan sanksi bagi para pelaku poligami agar sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Kemudian dalam penelitian ini diharapkan diadakan penelitian lanjut yaitu mengenai aturan poligami di semua Negeri-
Negeri di Malaysia agar lebih meratanya perbandingan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Raihanah Haji “Poligami di Malaysia”, Jurnal Syariah , Vol. 5, No. 2 ,1997.
Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk, Fikih Manhaji Jilid I , diterjemahkan oleh Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
Ali,  Zainuddin, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006.
Badrudin, “ Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang)”, Centaral Library: Tesis, UIN Malang, 2013.
Dakir, Noraziah Ali Jawiah, Isu-Isu Wanita di Malaysia , Selangor: International Law Book Servives, 2008.
Farida, Anik, Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
Jahrani,  Musfir  Husain, Poligami  dari  berbagai  Presepsi. diterjemahkan  oleh  Muh.  Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
Karam, Hilmi Farhat, Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi , diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Jakarta: Darul Haq, 2007.
Makmun,  Rodli,  dkk, Poligami  dalam  Tafsir  Muhammad  Syahrur ,  Ponorogo:  STAIN Ponorogo Pres, 2009.
Moqsith, Abd, “Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur’an”, dalam Jurnal Karsa , Vol. 23, No. 1, Juni, 2015.
Muhammad,  Ramizah  Wan,  “Sejarah  Pentadbiran  Kehakiman  Islam  di  Malaysia:  Satu Sorotan”, Jurnal Kanun , Vo. 21, No. 1, Maret 2009.
Mulia, Musdah. Pandangan Islam Tentang Poligami , Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999.
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI) , Jakarta: Kencana, 2004.
Rida,  Muhammad  Rasyid, Panggilan  Islam  terhadap  wanita ,  diterjemahkan  oleh  Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994 .
R ȋ dh ȃ , Muhammad R ȃ syid, At- T ȃ fs ȋ r Qur’ ȃ n  al- Hak ȋ m as- Sy ă hir Bittafs ȋ r al- Man ȃ r , Beirut: Dar al- Fikr, t.th.
Sahrani, Tihamidan Sohari, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Setyanto,  Danu  Aris  “Poligami  dalam  Prespektif  Filsafat  Hukum  Islam  (Kritik  Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, dalam Jurnal Al- Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
Siregar,  Hamka. Kontroversi  Poligami  di  Kalangan  PNS  Tinjauan  Kritis  dalam  Prespektif Fiqh ,, Pontianak: TOP Indonesia, 2015.
Sulistyowati,  Haryani  “Efektifitas  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990 Tentang Perkawinan dan perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi PNS”.
Wartini,  Atik.  “Poligami:  Dari  Fiqih  Hingga  Perundang-Undangan”,  dalam Jurnal Studia Islamika , Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
Yanggo,  Chuzaimah  T.et.al,  eds, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer ,  cet.  3.  Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Yusrizal.  “Studi  Komperatif  Pelaksanaan  Peradilan  Islam  di  Negara  Malaysia  dan  Saudi Arabia”, dalam Jurnal De Lega Latai, Vol. 2, No. 2, Desember, 2017.
Zaki, M.  “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern “, dalam Jurnal Al-Risalah , Vol. 14, No. 2, Desember 2014.
Zin,  Najibah  Mohd, Siri  Perkembangan  Undang-Undang  di  Malaysia:  Undang-Undang Keluarga (Islam) Jilid 14 , Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2007.
Interview Pribadi dengan Hakim Naim, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta, 12 Juni 2019.
Interview Pribadi dengan Mohd. Norshusairi, Dosen Academy of Islamic Studies University of Malaya, Selangor, 25 Oktober 2018.
Interview  Pribadi  dengan  Nenney  Shusaidah  Binti  Shamsuddin,  Hakim  Mahkamah  Tinggi Syariah. Selangor, 7 Desember 2018.