## Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal

## Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Muhammad Syaiful Anwar
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

## ABSTRAK
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  BPD  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  strategis  dalam mengawal pembangunan desa. Salahsatunya adalah fungsi legislasi atau penyusunan peraturan desa  bersama-sama  dengan  Kepala  Desa.  Regulasi  desa  pada  prinsipnya  dibuat  untuk menunjang pengembangan desa dari berbagai sektor sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki.  Jadi  peraturan  desa  seyogyanya  tidak  sebatas mengatur perihal  administrasi, dan keuangan saja yang menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi juga  penting  untuk  berbasis  kearifan  lokal.  Kondisi  inilah  yang  terjadi  dikecamatan  Damar, Kabupaten  Belitung  Timur  dimana  produk  peraturan  desanya  masih  minim  terkait  sektor tertentu  yang  berbasis  kearifan  lokal.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penting dilakukan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pendampingan penyusunan rancangan  peraturan  desa  berbasis  kearifan  lokal.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk memberikan  sosialisasi,  pemahaman  dan  pelatihan  serta  motivasi  kepada  anggota  BPD  di  5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Damar yakni,  Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Aik Kelik dan Desa Sukamandi. Kegiatan ini meliputi 4 kegiatan utama, pertama sosilisasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Berbasis kearifan lokal dengan  peserta  anggota  BPD,  dan  Narasumber  dari  Camat  Damar,  Kepala  Bagian  Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur dan Direktur Lembaga Demokrasi dan Politik Lokal Bangka Belitung.  Kedua,  pembuatan  X-Banner  alur  penyusunan  Raperdes,  ketiga  pembuatan  buku saku legal drafting Raperdes dan keempat publikasi kegiatan agar dapat tersosialisasi secara luas. X-Banner dan Buku saku diberikan kepada semua BPD.
Kata Kunci : BPD, Raperdes, Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN
Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan  desa  yang  baru.  Dari  sisi  politik  tempat,  dengan  UU  Desa  ini  posisi  desa  bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai  “lokasi” program  pembangunan. Dengan begitu  desa akan bisa menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  sendiri  secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi,  emansipasi  dan  konsolidasi.  Dan  sekarang  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral. 1
1 Buku  1, Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia , 2015, hlm. 10.
Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  BPD  sebagai  sebuah  kerangka hukum  dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan desa.Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.  Apalagi  masyarakat  desa  sudah  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk mengatur  dirinya  sendiri,  yaitu  melalui  Perdes  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Kecamatan  Damar  merupakan  kecamatan  pemekaran  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010. Kecamatan ini terdiri atas 5 desa, yaitu Desa Mengkubang,  Desa  Burung  Mandi,  Desa  Mempaya,  Desa  Aik  Kelik  dan  Desa  Sukamandi. Dengan jumlah penduduk 12.899 jiwa dan luas  wilayah 236, 68 km 2 serta potensi dibidang pariwisata, perikanan, kelautan, pertambangan, dan perkebunan menjadikan kecamatan Damar memiliki peluang untuk pembangunan daerah yang lebih baik ke depan.  Sebagai kecamatan pemekaran dan adanya regulasi baru tentang Desa, maka pengetahuan dan kemampuan untuk mewujudkan  desa  yang  mandiri  dan  sejahtera  melalui  berbagai  kebijakan  menjadi  sangat strategis.  Kebijakan  yang  dibuat  melalui  sebuah  peraturan  desa  tentu  harus  aspiratif  dan berbasis  pada  kebutuhan  serta  potensi  lokal.  Melihat  masih  adanya  unsur  Badan Permusyawaratan  Desa  dan  pemerintahan  desa  baik  yang  belum  memahami  sepenuhnya pembuatan Peraturan Desa yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang ada,  maka  Fakultas  Hukum  Universitas  Bangka  Belitung  melalui  Tridharma  Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk mengambil peran dan menjadi bagian dari solusi penguatan peran dan fungsi BPD ini. Kegiatan akan difokuskan pelatihan legal drafting peraturan desa kepada para anggota BPD dan aparatur desa di Kecamatan Damar sehingga tercipta peraturan desa yang aspiratif dan sesuai kearifan lokal.
Permasahana mitra dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Mitra belum memahami secara optimal penyusunan rancangan peraturan desa
2. Mitra masih dominan membuat peraturan desa yang sifatnya umum administrasi keuangan dan rutinitas setiap tahun
3. Mitra belum memahami secara optimal identifikasi potensi kearifan lokal dalam materi rancangan peraturan desa.
Berdasarkan permintaan data rekapitulasi peraturan desa yang sudah diterbitkan oleh kelima desa mitra dari tahun 2017, 2018 dan 2019 meliputi peraturan desa tentang APBDes, SOTK pemerintah desa, BUMDes, Rencana Kerja Desa, kerjasama pengelolaan sampah, aset desa, pungutan kekayaan dan inventaris Desa Burung Mandi, dana cadangan, dan pengelolaan desa  wisata.  Berdasarkan  identifikasi  ini  masih  minim  penyusunan  peraturan  desa  berbasis kearifan  lokal.  Baru  ada  dua  desa  paling  tidak  yang  sudah  memulai  mengatur  tentang pengelolaan pantai dan wisatanya.

## Solusi Dan Target Luaran
Solusi  yang  dilakukan  oleh  tim  Pengabdian  Masyarakat  Tingkat  Universitas  terhadap permasalahan mitra adalah melalui kegiatan sosialisasi, pembuatan X-Banner Alur Raperdes, penyusunan  buku  saku  legal  drafting  Raperdes  dan  publikasi  dimedia  massa/online.  Target luaran  yang  dicapai  tentu  pemahaman  para  anggota  BPD  dikecamatan  Damar  dalam penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal.
Tabel 1. Hubungan Antara Solusi, Target dan Luaran
No Solusi Target Output/Luaran 1 Sosialisasi  penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal Diikuti  secara  aktif oleh  14  orang  dari  15 orang  anggota  BPD yang diundang Ada  14  orang  anggota  BPD yang  berasalah  dari  5  desa  di Kecamatan Damar yang mengikuti sosiliasi dan mendapatkan  pemahaman  dari para narasumber tentang penyusunan Raperdes Berbasis Kearifan Lokal. 2 Penyerakan  X-Banner Alur Penyusunan Raperdes  kepada  setiap BPD dikelima desa X-Banner ini diletakkan  di  kantor BPD dikelima desa Dengan adanya X-Banner tersebut maka pengetahuan dan pemahaman anggota BPD untuk  penyusunan  Raperdes akan lebih maksimal 3 Penyerakan  Buku  Saku legal  drafting Raperdes kepada  semua  anggota BPD yang hadir sosialisasi Sebagai  bahan  literasi regulasi  bagi  anggota BPD dikelima desa Dengan  adanya  buku  saku maka mudah dibaca dan dibawa  kemana-mana  oleh anggota  BPD  untuk  lebih memahami penyusunan Raperdes 4 Publikasi di Media Massa/Online Sosialisasi Raperdes berbasis kearifan lokal tersampaikan ke public yang lebih luas Semangat penyusunan Raperdes  berbasis  kearifan lokal  agar  diketahui  lebih  luas sehingga berdampak pada desa-desa  yang  lain  tidak sebatas di Kecamatan Damar.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penguatan fungsi BPD sekecamatan Damar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa berbasis kearifan lokal dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

## Tahap Persiapan
Kegiatan dimulai dengan permintaan data kepada semua desa di  Kecamatan Damar tentang rekapitulasi  Peraturan  Desa  yang  sudah  diterbitkan  selama  tiga  tahun  terakhir,  yakni  tahun 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut didapat kesimpulan bahwa masih minimnya  peraturan  desa  yang  berbasis  kearifan  lokal  karena  masih  dominan  yang  bersifat rutinitas tahunan seperti APBDes, Rencana Kerja Desa dan lain-lain. Selanjutnya mendesain pelaksanaan  sosialisasi  mulai  dari  waktu,  tempat  dan  menyurati  semua  narasumber  yang merupakan  mitra  dalam  kegiatan  ini,  yaitu  Camat  Damar  dan  Direktur  Leksikal  Babel. Mengingat  tema  utama  pengabdian  ini  adalah  penguatan  legal  drafting  maka  narasumber ditambah  dari  unsur  pemerintah  daerah  Belitung  Timur,  yakni  Kepala  Bagian  Hukum. Disamping  persiapan  sosialisasi,  juga  didesain  X-Banner  yang  berisi  alur  penyusunan Raperdes yang akan diserahkan kepada setiap BPD. Begitupula penyusunan Buku Saku Legal drafting  juga  mulai  dilakukan  dengan  sumber  dari  beberapa  regulasi  terkait.  Terakhir,  guna
sosialiasasi yang lebih luas, maka informasi kegiatan ini penting untuk dipublikasikan kepada beberapa media massa maupun online sehingga harus disiapkan rilis beritanya.

## Materi Kegiatan
Adapun  materi  kegiatan  ini  disamping  materi  utama  berupa  Undang-Undang  Desa  dan Permendagri terkait penyusunan Raperdes.

## Rangkaian Kegiatan
Kegiatan dimulai dari Sosialiasi yang mengundang 3 (tiga) anggota dari 5 anggota setiap BPD sekecamatan  Damar.  Dalam  sosialiasi  disampaikan  materi  oleh  para  narasumber  dan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Setelah kegiatan kepada setiap BPD diserahkan 1 (satu) X-Banner kepada setiap BPD. Sementara untuk Buku Saku Legal Draftting sudah diberikan kepada setiap anggota BPD karena menjadi bagian dari seminarkit. Setelah selesai acara, rilis kegiatan  diberikan  kepada  media  massa/online  untuk  dipublikasikan  agar  upaya  penguatan BPD  dalam  penyusunan  Raperdes  berbasis  kearifan  lokal  tersebar  luas  dan  tidak  sebatas dipahami oleh kelima desa di Kecamatan Damar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sosialisasi Penyusunan Raperdes Berbasis Kearifan Lokal
Kegiatan  pendampingan  Bimbingan  Teknis  BPD  dalam  Pembuatan  Raperde  di  Kecamatan Damar dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang menghadirkan mitra pengabdian yaitu camat  Damar  Ibu  Marhayuni,  S.AP.,  Kepala  Bagian  Hukum  Setda  Belitung  Timur  Bapak Suharman, SH., dan Direktur LEKSIKAL Babel Bapak Mawansyah, S.Si. Kegiatan dihadiri oleh  anggota  BPD  se-Kecamatan  Damar  yaitu  dari  Desa  Damar,  Desa  Mengkubang,  Desa Burung  Mandi,  Desa  Mempaya,  dan  Desa  Air  Kelik.  Dalam  pemaparannya  Ibu  Camat menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi BPD serta potensi kearifan lokal yang ada di Kecamatan  Damar  sangat  besar  sehingga  dibutuhkan  peran  serta  masyarakat  untuk mengembangan  dan  memberdayakan  potensi  tersebut  sehingga  bisa  meningkatakan kesejahteraan bagi masyarakat sekeitar.
Dalam  kesempatan  itu  juga,  Kabag  Hukum  Setda  Beltim  menyampaikan  bahwa Peraturan  Desa  diperlukan  untuk  melgitimasi  semua  tindakan  pemerintah  desa  untuk mengembangan potensi desa tersebut dengan menjadikan BPD sebagai partner kerja Pemdes. Dalam kesempatan ini pula Direktur Leksikal menjelaskan terkait peran penting BPD sebagai mitra kepala desa harus mulai inisiatif menggali muatan lokal dengan melibatkan partisipatif dari  masyarakat  melalui  musyawarah  desa.  Potensi  desa  yang  belum  banyak  terserap, diharapkan  dalam  pendampingan  ini  bisa  lebih  memahami  bahwa  desa  yang  belum  banyak dikelola dengan baik nantinya diharapkan bisa dilakukan inventarisasi potensi dan dilakukan pembuatan  dasar  aturan  yang  bisa  dilakukan  desa  untuk  menjaga,  mengembangan  dan melestarikan  budaya  dan/atau  kearifan  lokal  yang  ada  dalam  wilayah  desa  masing-masing khususnya desa yang berada di wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

## X-Banner Alur Penyusunan Raperdes
Sosialisasi  tentang  Raperdes  merupakan  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dilaksanakan,  namun memerlukan  sebuah  panduan  dalam  menjalankannya.  Salah  satu  bentuk  sosialisasi  melalui bentuk  X-Banner.  X-Banner  tersebut  berisi  tentang  Bagan  Proses  Pembahasan  Rancangan Peraturan Desa yang diberikan kepada 5 (lima) Perwakilan Desa. Diharapkan melalui bagan alur  pembentukan  raperdes  tersebut,  para  anggota  BPD  bisa  memahami  alur  dan  proses
pembentukan  raperdes  secara  bertahap  dan  berkelanjutan  sehingga  raperdes  yang dihasilkanpun memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

## Buku Saku Legal Drafting Raperdes
Dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  tersebut,  juga  diberikan  sebuah  Buku  Saku Raperdes yang diberikan kepada setiap peserta bimbingan teknis tersebut. Buku Saku tersebut berisi terkait tentang dasar hukum dan teknis pembentukan raperdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan sebagai bentuk salah satu bahan acuan bagi  para  peserta  Bimtek  tersebut  untuk  kemudian  diaplikasikan  pada  saat  pembentukan Raperdes  di  desa  masing-masing.  Pembentukan  raperdes  berbasis  kearifan  lokal  harus diperkuat dan digarap dengan serius agar sebuah peraturan desa yang berbasis kearifan lokal bisa  dijalankan  untuk  melindungi  local  wisdom  yang  hidup  dan  menjadi  sebuah  budaya  di daerah pedesaan khususnya di wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

## Publikasi di Media Massa dan Media Online
Semua  kegiatan  pengabdian  ini  juga  dipublikasikan  melalui  media  massa  dan  media  online agar  memiliki  dampak  yang  lebih  luas.  Berikut  link  publikasi  kegiatan  Bimbingan  Teknis pembentukan  Raperdes  berbasis  kearifan  lokal  di  Kecamatan  Damar,  Kabupaten  Belitung Timur yang ada di media online maupun media massa.
1. Media cetak harian Pos Belitung edisi 28 Agustus 2020
2. http://fh.ubb.ac.id//berita/2020/08/27/106/fh-ubb-sosialisasikan-penyusunan- raperdes-berbasis-kearifan-lokal-kepada-bpd-sekecamatan-damar
3. https://www.trawangnews.com/lestarikan-desa-melalui-perdes-kearifan-lokal/
4. https://www.wowbabel.com/2020/08/27/lestarikan-desa-melalui-perdes-kearifan- lokal

## KESIMPULAN
Melestarikan  nilai-nilai  luhur  berbagai  sendi  kehidupan  di  lingkungan  masyarkat  desa  bisa dilakukan dengan penataan hukum berbasis kearifan lokal. Untuk itu perlu penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Kecamatan Damar karena BPD juga pihak penyelenggara pemerintahan desa yang berwenang menyusun peraturan desa dengan berbasis kearifan lokal. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat suatu Rencana Strategis (Renstra) desa. Kurangnya optimalnya pemahaman para stakeholder atau unsur pembentuk peraturan desa menjadi sebuah masalah tersendiri dalam jalannya roda pemerintahan desa. Raperdes yang aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mewadahi aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam sebuah peraturan desa  aspiratif  berwawasan  kearifan  lokal.  Terakhir  kami  mengucapkan  terimakasih  kepada LPPM UBB telah mendanai kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Univeritas tahun 2020 sampai dengan terpublikasinya naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltung Timur, Kecamatan Damar Dalam Angka 2019 , 2019 Buku  1, Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia , 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.