Converting  land  from  rural  to  urban  uses , Johns Hopkins Press, Baltimore.
Widjaya,  HAW,  2003,  Otonomi  Desa:
Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat,
U t u h ,   P T .   R a j a G r a f i n d o n Persada,Jakarta: DPRRI,  Undang-undang  Dasar  1945, w w w . d p r . g o . i d / i d / u u - d a n - ruu/uud45. Diakses tanggal 12 Mei 2014
__________,  Undang-undang  Nomor  5
Tahun  1979,  /,.  Diakses  tanggal  12 Mei 2014 Menteri  Dalam  Negeri  RI,  Permendagri N o m o r   3   T a h u n   1 9 9 7 , http://ropeg.setjen.kemendagri.go. id,. Diakses tanggal 12 Mei 2014
__________,  Permendagri  Nomor  66
T a h u n   2 0 0 7 , .   h t t p : / / r o p e g . setjen.kemendagri.go.id,.  Diakses
tanggal 12 Mei 2014
Presiden  RI,  Peraturan  Pemerintah N o m o r   7 6   T a h u n   2 0 0 1 , .
www.hukumonline.com/.../pp-no-
76-tahun-2001-pedoman-umum-
peng,. Diakses tanggal 12 Mei 2014 __________,  Peraturan  Pemerintah
N o m o r   7 2   T a h u n   2 0 0 5 , . w w w . s a n i t a s i . n e t / p e r a t u r a n - pemerintah-no-72-tahun-2005- tentang-desa...,.  Diakses  tanggal  12 Mei 2014
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
627

## PENCAPAIAN
TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM):

## APA YANG TERJADI ?
TARGET ACHIEVEMENT OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (SPM): WHAT'S GOING ON?

## SURYANTO
Peneliti Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara – LAN email: suryokusumo170172@yahoo.com

## ABSTRACT
Enthusiasm  of  the  various  parties  to  the  implementation  of  the  policy  of  minimum  service standards turned out to be different. Ministry of the Home Affair (MoHA) , as the leading sector of the successful policy of SPM, is certainly a very active part in voicing that the policy should be run smoothly as mandated by legislation. But beyond that, many other parties actually give a different response, ministries / agencies, for example, assume that a SPM's problem is MoHA's domain  so  that  ministries/agencies  does  not  have  to  "bother"  to  pay  attention  in  the implementation of SPM in the area. Meanwhile, local governments both provincial and district /  city  -  especially  district  /  city,  assume  that  the  implementation  of  SPM  with  outcomes predetermined considered a burden to the budget so it does not need to be supported to the maximum, except for the preparation of standard operating procedures ( SOP ) and standards public services ( SPP ), two terminologies that is often interpreted as an SPM . The debate arises because of ignorance about the definition of the concept of the SPM itself. If so, how can the government expect the achievement of the target.
Keywords : Local Government, Public Services, Minimum Service Standards.

## ABSTRAK
Antuasiasme  berbagai  pihak  terhadap  penerapan  kebijakan  standar  pelayanan minimal ternyata berbeda-beda. Kementerian Dalam Negeri, sebagai leading sector terhadap suksesnya penerapan kebijakan SPM, tentu menjadi pihak yang sangat aktif dalam menyuarakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundangan.   Namun di balik itu, berbagai pihak lain justru memberikan respon yang berbeda, kementerian/lembaga misalnya, menganggap bahwa persoalan SPM merupakan  domain  Kementerian  Dalam  Negeri  sehingga  tidak  perlu  “repot” memberikan perhatian dalam pelaksanaan SPM di daerah. Sementara itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota menganggap bahwa penerapan SPM dengan capaian-capaian yang telah ditetapkan dianggap membebani anggaran sehingga tidak perlu  didukung  secara  maksimal,  kecuali  untuk  penyusunan  standard  operating
1 Naskah diterima 28 April 2014. Direvisi 2 Juni 2014

## A.  PENDAHULUAN
idak  perlu  diragukan  lagi  bahwa T kehadiran  pemerintah  adalah u n t u k   m e l a y a n i   w a r g a negara/rakyatnya.  Karena  itu  tidak mengherankan  bahwa  keberadaan pemerintah  hanya  akan  bermakna apabila  pemerintah  tersebut  dapat memberikan  manfaat  sebesar-besarnya kepada  rakyat  dalam  bentuk  pelayanan terbaik  atau  pelayanan  prima.  Untuk m e w u j u d k a n   p e l a y a n a n   p r i m a diperlukan  dua  dimensi  yaitu  dimensi prosedur  dan  dimensi  pribadi  (Sutopo, 1999).
Pelayanan  prima,  pada  saat  itu, langsung menjadi “mantra” yang sangat penting  untuk  memberikan  pelayanan terbaik  kepada  pelanggannya  (excellent service ).  Terminologi  pembaharuan pelayanan publik terus bergulir ke arah yang lebih baik meskipun pada awalnya masih  berkutat  pada  dimensi  pribadi, seperti keramahan dan kesopanan dalam pelayanan.  Namun,  lambat  laun  hal tersebut  mengarah  pada  perubahan pelayanan  publik  yang  semakin mengarah pada dimensi prosedur terkait dengan mekanisme/tata cara pelayanan itu sendiri.
Perkembangan  perbaikan  ke  arah dimensi prosedur tersebut, sebagaimana disampaikan  Hardi  Warsono  (2012), nampak  pada  upaya  Pemerintah  dalam
hal  ini  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (PAN  dan  RB)  dengan menerbitkan  berbagai  peraturan  teknis dalam  upaya  peningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Beberapa  peraturan dimaksud  di  antaranya  Permenpan  No. 6 3 / K E P / M . P A N / 7 / 2 0 0 3   t e n t a n g Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  Kepmenpan  No. K E P / 2 5 / M . P A N / 2 / 2 0 0 4   t e n t a n g Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Unit P e l a y a n a n   I n s t a n s i   P e m e r i n t a h , Kempenpan  No.  KEP/26/M.PAN/2/ 2004  tentang  Petunjuk  Teknis  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  dan  Kepmenpan  No. KEP/118/M.PAN/8/2004  tentang P e d o m a n   U m u m   P e n a n g a n a n Pengaduan  Masyarakat  bagi  Instansi Pemerintah.
Setelah  diberlakukannya  UU  No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah  diterbitkan  PP  No.  13  Tahun  2009 tentang  Pedoman  Peningkatan  Kualitas P e l a y a n a n   d e n g a n   P a r t i s i p a s i Masyarakat,  PP  No.  96  Tahun  2012 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  25  Tahun 2 0 0 9   t e n t a n g   P e l a y a n a n   P u b l i k , Permenpan  dan  RB  No.  36  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan, Penetapan,  dan  Penerapan  Standar Pelayanan,  dan  Permenpan  dan  RB  No.
2 Menurut Hanif Nurcholis (2005) desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya memiliki perbedaan makna,  walaupun  dalam  penggunaannya  sering  dipertukarkan  atau  digunakan  secara  bergantian. Otonomi  daerah  “ada”  karena  adanya  asas  desentralisasi,  sehingga  otonomi  daerah  dapat  dikatakan merupakan turunan (derivate) dari desentralisasi.
628 629
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
 PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
38  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Ketika  pemberlakuan  kebijakan 2 desentralisasi  dan  otonomi  daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, lalu diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal.  PP  ini  merupakan pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004. Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  adalah ketentuan  tentang  jenis  dan  mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap  warga  negara  secara  minimal (Pasal 1 butir 6 PP No. 65 Tahun 2005).
Dalam  perjalanannya,  SPM  itu sendiri  sering  dirancukan  dengan  Surat Perintah  Membayar,  istilah  yang  biasa digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sebagai  contoh,  ketika  saya  meneliti penerapan  SPM  di  daerah,  beberapa narasumber  mengira  bahwa  substansi penelitian  berkaitan  dengan  tugas bendaharawan, padahal yang dimaksud bukan Surat Perintah Membayar (saat ini disebut SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana) tetapi Standar Pelayanan Minimal. Hal  ini  terjadi  karena  selama  ini  istilah SPM  relatif  kurang  dikomunikasikan dengan  baik,  sehingga  publik  lebih mengenal  istilah  SPM  dalam  konteks p e n g a n g g a r a n   a t a u   k e u a n g a n dibandingkan  SPM  dalam  konteks kinerja  pelayanan.  Ditambah  lagi, munculnya dua istilah lain yakni standar pelayanan  publik  pelayanan  (SPP)  dan standar  operating  procedures (SOP)  yang ternyata lebih dikenal dengan cukup baik oleh publik.
Fakta  tersebut  bertentangan dengan  harapan  bahwa  SPM  yang s e d i a n y a   d i r e n c a n a k a n   u n t u k menciptakan  pelayanan  dasar  yang menjadi  hak  setiap  warga  negara. Implementasi  SPM  masih  dihadapkan pada  sejumlah  persoalan  di  daerah, khususnya terkait pola perencanaan dan penganggaran.    Studi  yang  dilakukan LAN  (2012  dan  2013)  di  Kabupaten S a m o s i r   m e n u n j u k k a n   b a h w a implementasi  SPM  masih  menjadi  hal asing bagi pemerintah daerah. Sebagian besar  satuan  kerja  pemerintah  daerah (SKPD)  yang  menangani  urusan  wajib sebagaimana  diamanatkan  dalam peraturan  teknis  menteri  dalam  negeri belum  seluruhnya  melaksanakan  SPM dengan baik. Dari 15 urusan wajib yang telah  memiliki  dasar  hukum  (sesuai peraturan menteri teknis), baru sebagian k e c i l   u r u s a n   w a j i b   y a n g   t e l a h ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah. Hal  tersebut  terjadi  bukan  semata-mata karena  lemahnya  perencanaan  dan penganggaran,  tetapi  juga  berkaitan dengan  persoalan  substansi  SPM  itu sendiri.
Hal  ini  merujuk  pada  pandangan penyusun  kebijakan  SPM  itu  sendiri ( k e m e n t e r i a n   s e k t o r a l )   b a h w a banyaknya  indikator  dan  tingginya angka  capaian  SPM  menyebabkan pemerintah  daerah  tidak  mampu mencapai  target  yang  ditetapkan  secara nasional  dalam  kurun  waktu  tertentu. Mencermati  peliknya  pelaksanaan kebijakan SPM tersebut, penulis mencoba memberikan  salah  satu  contoh  kasus persoalan  SPM  bidang  kesehatan. Urusan  kesehatan  dipilih  karena
procedures (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP), dua terminologi yang sering dimaknai  sama  sebagai  SPM.  Perdebatan  mengenai  definisi  muncul  karena ketidakpahaman  terhadap  konsep  SPM  itu  sendiri.  Jika  demikian,  bagaimana mungkin Pemerintah dapat berharap mengenai pencapaian targetnya.
Kata  Kunci :  Pemerintah  Daerah,  Pelayanan  Publik,  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)

## A.  PENDAHULUAN
idak  perlu  diragukan  lagi  bahwa T kehadiran  pemerintah  adalah u n t u k   m e l a y a n i   w a r g a negara/rakyatnya.  Karena  itu  tidak mengherankan  bahwa  keberadaan pemerintah  hanya  akan  bermakna apabila  pemerintah  tersebut  dapat memberikan  manfaat  sebesar-besarnya kepada  rakyat  dalam  bentuk  pelayanan terbaik  atau  pelayanan  prima.  Untuk m e w u j u d k a n   p e l a y a n a n   p r i m a diperlukan  dua  dimensi  yaitu  dimensi prosedur  dan  dimensi  pribadi  (Sutopo, 1999).
Pelayanan  prima,  pada  saat  itu, langsung menjadi “mantra” yang sangat penting  untuk  memberikan  pelayanan terbaik  kepada  pelanggannya  (excellent service ).  Terminologi  pembaharuan pelayanan publik terus bergulir ke arah yang lebih baik meskipun pada awalnya masih  berkutat  pada  dimensi  pribadi, seperti keramahan dan kesopanan dalam pelayanan.  Namun,  lambat  laun  hal tersebut  mengarah  pada  perubahan pelayanan  publik  yang  semakin mengarah pada dimensi prosedur terkait dengan mekanisme/tata cara pelayanan itu sendiri.
Perkembangan  perbaikan  ke  arah dimensi prosedur tersebut, sebagaimana disampaikan  Hardi  Warsono  (2012), nampak  pada  upaya  Pemerintah  dalam
hal  ini  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (PAN  dan  RB)  dengan menerbitkan  berbagai  peraturan  teknis dalam  upaya  peningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Beberapa  peraturan dimaksud  di  antaranya  Permenpan  No. 6 3 / K E P / M . P A N / 7 / 2 0 0 3   t e n t a n g Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  Kepmenpan  No. K E P / 2 5 / M . P A N / 2 / 2 0 0 4   t e n t a n g Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  Unit P e l a y a n a n   I n s t a n s i   P e m e r i n t a h , Kempenpan  No.  KEP/26/M.PAN/2/ 2004  tentang  Petunjuk  Teknis  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  dan  Kepmenpan  No. KEP/118/M.PAN/8/2004  tentang P e d o m a n   U m u m   P e n a n g a n a n Pengaduan  Masyarakat  bagi  Instansi Pemerintah.
Setelah  diberlakukannya  UU  No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah  diterbitkan  PP  No.  13  Tahun  2009 tentang  Pedoman  Peningkatan  Kualitas P e l a y a n a n   d e n g a n   P a r t i s i p a s i Masyarakat,  PP  No.  96  Tahun  2012 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  25  Tahun 2 0 0 9   t e n t a n g   P e l a y a n a n   P u b l i k , Permenpan  dan  RB  No.  36  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan, Penetapan,  dan  Penerapan  Standar Pelayanan,  dan  Permenpan  dan  RB  No.
2 Menurut Hanif Nurcholis (2005) desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya memiliki perbedaan makna,  walaupun  dalam  penggunaannya  sering  dipertukarkan  atau  digunakan  secara  bergantian. Otonomi  daerah  “ada”  karena  adanya  asas  desentralisasi,  sehingga  otonomi  daerah  dapat  dikatakan merupakan turunan (derivate) dari desentralisasi.
629 JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
38  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Ketika  pemberlakuan  kebijakan 2 desentralisasi  dan  otonomi  daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, lalu diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal.  PP  ini  merupakan pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004. Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  adalah ketentuan  tentang  jenis  dan  mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap  warga  negara  secara  minimal (Pasal 1 butir 6 PP No. 65 Tahun 2005).
Dalam  perjalanannya,  SPM  itu sendiri  sering  dirancukan  dengan  Surat Perintah  Membayar,  istilah  yang  biasa digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sebagai  contoh,  ketika  saya  meneliti penerapan  SPM  di  daerah,  beberapa narasumber  mengira  bahwa  substansi penelitian  berkaitan  dengan  tugas bendaharawan, padahal yang dimaksud bukan Surat Perintah Membayar (saat ini disebut SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana) tetapi Standar Pelayanan Minimal. Hal  ini  terjadi  karena  selama  ini  istilah SPM  relatif  kurang  dikomunikasikan dengan  baik,  sehingga  publik  lebih mengenal  istilah  SPM  dalam  konteks p e n g a n g g a r a n   a t a u   k e u a n g a n dibandingkan  SPM  dalam  konteks kinerja  pelayanan.  Ditambah  lagi, munculnya dua istilah lain yakni standar pelayanan  publik  pelayanan  (SPP)  dan standar  operating  procedures (SOP)  yang ternyata lebih dikenal dengan cukup baik oleh publik.
Fakta  tersebut  bertentangan dengan  harapan  bahwa  SPM  yang s e d i a n y a   d i r e n c a n a k a n   u n t u k menciptakan  pelayanan  dasar  yang menjadi  hak  setiap  warga  negara. Implementasi  SPM  masih  dihadapkan pada  sejumlah  persoalan  di  daerah, khususnya terkait pola perencanaan dan penganggaran.    Studi  yang  dilakukan LAN  (2012  dan  2013)  di  Kabupaten S a m o s i r   m e n u n j u k k a n   b a h w a implementasi  SPM  masih  menjadi  hal asing bagi pemerintah daerah. Sebagian besar  satuan  kerja  pemerintah  daerah (SKPD)  yang  menangani  urusan  wajib sebagaimana  diamanatkan  dalam peraturan  teknis  menteri  dalam  negeri belum  seluruhnya  melaksanakan  SPM dengan baik. Dari 15 urusan wajib yang telah  memiliki  dasar  hukum  (sesuai peraturan menteri teknis), baru sebagian k e c i l   u r u s a n   w a j i b   y a n g   t e l a h ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah. Hal  tersebut  terjadi  bukan  semata-mata karena  lemahnya  perencanaan  dan penganggaran,  tetapi  juga  berkaitan dengan  persoalan  substansi  SPM  itu sendiri.
Hal  ini  merujuk  pada  pandangan penyusun  kebijakan  SPM  itu  sendiri ( k e m e n t e r i a n   s e k t o r a l )   b a h w a banyaknya  indikator  dan  tingginya angka  capaian  SPM  menyebabkan pemerintah  daerah  tidak  mampu mencapai  target  yang  ditetapkan  secara nasional  dalam  kurun  waktu  tertentu. Mencermati  peliknya  pelaksanaan kebijakan SPM tersebut, penulis mencoba memberikan  salah  satu  contoh  kasus persoalan  SPM  bidang  kesehatan. Urusan  kesehatan  dipilih  karena
procedures (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP), dua terminologi yang sering dimaknai  sama  sebagai  SPM.  Perdebatan  mengenai  definisi  muncul  karena ketidakpahaman  terhadap  konsep  SPM  itu  sendiri.  Jika  demikian,  bagaimana mungkin Pemerintah dapat berharap mengenai pencapaian targetnya.
Kata  Kunci :  Pemerintah  Daerah,  Pelayanan  Publik,  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)
merupakan pelayanan dasar yang paling mendasar  selain  pendidikan  dan pekerjaan umum.
Tulisan  ini  dimaksudkan    untuk memberikan  gambaran  tentang:  (a) kerancuan konsep SPM; (b) upaya yang telah  dilakukan  untuk  mengatasi kerancuan tersebut, dan (c) hal-hal yang p e r l u   d i p e r b a i k i   d a l a m   r a n g k a meningkatkan  capaian  target  SPM. D a l a m   j a n g k a   p a n j a n g ,   j i k a memungkinkan dapat direplikasi untuk pencapaian  target  SPM  bidang-bidang lainnya untuk mendukung implementasi PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan  SPM, Permenkes  No.  741  Tahun  2008  tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten & Kota  dan  SE  Mendagri  No.  100/676/SJ T a h u n   2 0 1 1   p e r i h a l   P e r c e p a t a n Penerapan SPM.

## B.  LANDASAN TEORI
P e m b a h a s a n   t e o r i / k o n s e p meliputi  konsep  good  governance (pemerintahan  yang  baik),  pelayanan publik, dan SPM itu sendiri.
1)  Good Governance
Governance menurut  UNDP  (2000) adalah  tata  pemerintahan  dalam penggunaaan  wewenang  ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan  mencakup  seluruh mekanisme,  proses,  dan  lembaga- lembaga  dimana  warga  dan  kelompok- kelompok  masyarakat  mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,  memenuhi  kewajiban,  dan menjembatani  perbedaan-perbedaan  di antara mereka.
Good  governance diartikan  sebagai pemerintahan  yang  baik,  lawannya  bad
government yaitu  pemerintahan  yang buruk.  Good  governance  merupakan p e r k e m b a n g a n   d a r i   g o v e r n m e n t (pemerintah).  Menurut  Edralin  (1977, dalam  Wasistiono,  2010)  disebutkan bahwa perkembangan terakhir mengenai peran  pemerintah  yaitu  telah  terjadi pergeseran  dari government ke governance :  sekedar  pemberi  pelayanan  (provider) menjadi  fasilitator,  kepemilikan  negara menjadi kepemilikan rakyat.
Sementara  itu,  menurut  Lalono Krina  (2003),  kata  governance  sering d i r a n c u k a n   d e n g a n   g o v e r n m e n t . Akibatnya,  negara  dan  pemerintah menjadi  korban  utama  dari  seruan kolektif  ini,  bahwa  mereka  adalah sasaran  nomor  satu  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan.  Badan-badan keuangan  internasional  mengambil prioritas  untuk  memperbaiki  birokrasi pemerintahan  di  Dunia  Ketiga  dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut  juga  dalam  aktivitas  ini  dengan m e n a m b a h k a n   p r i n s i p - p r i n s i p kebebasan  politik  sebagai  bagian  yang tak  terelakkan  dari  usaha  perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil  mendekatkan  hubungan  antara badan-badan  keuangan  multilateral dengan  para  aktivis  politik,  yang sebelumnya  bersikap  sinis  pada hubungan  antara  pemerintah  negara berkembang  dengan  badan-badan  ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.
Mencermati  definisi  di  atas,  maka dapat  diketahui  aktor-aktor/pilar  yang menjalankan  governance  yakni    (1) government/state , (2) dunia usaha, dan (3) rakyat  yang  memiliki  posisi  sejajar, m e m i l i k i   k e s a m a a n ,   k o h e s i ,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
keseimbangan  peran  serta  yang  saling mengontrol.    Thoha  (2003)  menambah- kan satu   pilar lagi yaitu   norma sebagai pilar utama dan penyeimbang.
Pemberian  pelayanan  publik (public service delivery) dalam konteks good local  governance ,  tidak  hanya  menjadi dominasi negara/pemerintah akan tetapi juga  menjadi  kewajiban  kedua  pilar l a i n n y a   y a i t u   d u n i a   u s a h a   d a n m a s y a r a k a t   m a d a n i .   A d a g i u m keberadaan  pemerintah  hanya  untuk melayani  masyarakat  masih  tetap relevan, namun saat ini ditambah dengan dua  komponen/pilar  sebagaimana tersebut di atas.

## 2)  Pelayanan Publik
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pengertian pelayanan    adalah  suatu  usaha  untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang  diperlukan  orang  lain.  Sedangkan pengertian  service  dalam  Oxford  (2000) didefinisikan  sebagai  “a  system  that provides  something  that  the  public  needs, organized  by  the  government  or  a  private company” .  Menyimak  pengertian tersebut,  maka  pelayanan  berfungsi s e b a g a i   s e b u a h   s i s t e m   y a n g menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (PKKOD LAN, 2008).
Terkait pengertian “publik” dalam frase  pelayanan  publik,  Hessel  Nogi  S. Tangkilisan  berpendapat  bahwa  istilah publik diaplikasikan sebagai berikut : a.  Arti  kata  public  sebagai  umum, misalnya  public  offering  (penawaran umum),  public  ownership  (milik umum),  public  switched  network (jaringan telepon umum), public utility (perusahaan umum).
b.  Arti  kata  public  sebagai  masyarakat,
misalnya  public  relation  (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public opinion (pendapat m a s y a r a k a t ) ,   p u b l i c   i n t e r e s t (kepentingan  masyarakat)  dan  lain- lain. c.  Arti  kata  public  sebagai  negara, misalnya  public  authorities  (otoritas negara),  public  building  (gedung negara),  public  finance  (keuangan negara),  publik  refenue  (penerimaan negara),  public  sector  (sektor  negara) dan lain-lain. (Tangkilisan, 2003:5) Berdasarkan  pendapat  yang dikemukakan  di  atas,  seolah-olah terdapat  perbedaan  antara  pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan s w a s t a .   O s b o r n e   d a n   G a e b l e r , menekankan  bahwa  pelaksanaan p e l a y a n a n   p u b l i k   s e b e n a r n y a merupakan rowing (pelaksana) sehingga cukup  hanya  dilaksanakan  oleh  pihak swasta, sedangkan pemerintah bertindak sebagai  steering  (pengarah)  saja.  Oleh karena  itu,  menurut  kedua  pakar tersebut,  pelayanan  publik  perlu diserahkan  kepada  pihak  di  luar p e m e r i n t a h .   N a m u n   d e m i k i a n , penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan  model  privatisasi  di  Indonesia ternyata  belum  memuaskan.  Sebagai contoh,  kepemilikan  pemerintah  atas sebuah  perusahaan  yang  menguasai barang  publik  (public  goods)  sekilas adalah  sangat  ideal,  karena  tugas p e m e r i n t a h   a d a l a h   m e n j a m i n keseimbangan  antara  kepentingan publik  dan  swasta.  Barang  publik d i p e r c a y a   t i d a k   a k a n   d i k e l o l a sepenuhnya  oleh  perusahaan  swasta. Pada  perjalanannya,  inefektifitas k e p e m i l i k a n   p e m e r i n t a h a n   a t a s perusahaan  penghasil  barang  dan  jasa
631

##  SURYANTO 
 PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
merupakan pelayanan dasar yang paling mendasar  selain  pendidikan  dan pekerjaan umum.
Tulisan  ini  dimaksudkan    untuk memberikan  gambaran  tentang:  (a) kerancuan konsep SPM; (b) upaya yang telah  dilakukan  untuk  mengatasi kerancuan tersebut, dan (c) hal-hal yang p e r l u   d i p e r b a i k i   d a l a m   r a n g k a meningkatkan  capaian  target  SPM. D a l a m   j a n g k a   p a n j a n g ,   j i k a memungkinkan dapat direplikasi untuk pencapaian  target  SPM  bidang-bidang lainnya untuk mendukung implementasi PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan  SPM, Permenkes  No.  741  Tahun  2008  tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten & Kota  dan  SE  Mendagri  No.  100/676/SJ T a h u n   2 0 1 1   p e r i h a l   P e r c e p a t a n Penerapan SPM.

## B.  LANDASAN TEORI
P e m b a h a s a n   t e o r i / k o n s e p meliputi  konsep  good  governance (pemerintahan  yang  baik),  pelayanan publik, dan SPM itu sendiri.

## 1)  Good Governance
Governance menurut  UNDP  (2000) adalah  tata  pemerintahan  dalam penggunaaan  wewenang  ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan  mencakup  seluruh mekanisme,  proses,  dan  lembaga- lembaga  dimana  warga  dan  kelompok- kelompok  masyarakat  mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,  memenuhi  kewajiban,  dan menjembatani  perbedaan-perbedaan  di antara mereka.
Good  governance diartikan  sebagai pemerintahan  yang  baik,  lawannya  bad
government yaitu  pemerintahan  yang buruk.  Good  governance  merupakan p e r k e m b a n g a n   d a r i   g o v e r n m e n t (pemerintah).  Menurut  Edralin  (1977, dalam  Wasistiono,  2010)  disebutkan bahwa perkembangan terakhir mengenai peran  pemerintah  yaitu  telah  terjadi pergeseran  dari government ke governance :  sekedar  pemberi  pelayanan  (provider) menjadi  fasilitator,  kepemilikan  negara menjadi kepemilikan rakyat.
Sementara  itu,  menurut  Lalono Krina  (2003),  kata  governance  sering d i r a n c u k a n   d e n g a n   g o v e r n m e n t . Akibatnya,  negara  dan  pemerintah menjadi  korban  utama  dari  seruan kolektif  ini,  bahwa  mereka  adalah sasaran  nomor  satu  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan.  Badan-badan keuangan  internasional  mengambil prioritas  untuk  memperbaiki  birokrasi pemerintahan  di  Dunia  Ketiga  dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut  juga  dalam  aktivitas  ini  dengan m e n a m b a h k a n   p r i n s i p - p r i n s i p kebebasan  politik  sebagai  bagian  yang tak  terelakkan  dari  usaha  perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil  mendekatkan  hubungan  antara badan-badan  keuangan  multilateral dengan  para  aktivis  politik,  yang sebelumnya  bersikap  sinis  pada hubungan  antara  pemerintah  negara berkembang  dengan  badan-badan  ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.
Mencermati  definisi  di  atas,  maka dapat  diketahui  aktor-aktor/pilar  yang menjalankan  governance  yakni    (1) government/state , (2) dunia usaha, dan (3) rakyat  yang  memiliki  posisi  sejajar, m e m i l i k i   k e s a m a a n ,   k o h e s i ,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
keseimbangan  peran  serta  yang  saling mengontrol.    Thoha  (2003)  menambah- kan satu   pilar lagi yaitu   norma sebagai pilar utama dan penyeimbang.
Pemberian  pelayanan  publik (public service delivery) dalam konteks good local  governance ,  tidak  hanya  menjadi dominasi negara/pemerintah akan tetapi juga  menjadi  kewajiban  kedua  pilar l a i n n y a   y a i t u   d u n i a   u s a h a   d a n m a s y a r a k a t   m a d a n i .   A d a g i u m keberadaan  pemerintah  hanya  untuk melayani  masyarakat  masih  tetap relevan, namun saat ini ditambah dengan dua  komponen/pilar  sebagaimana tersebut di atas.

## 2)  Pelayanan Publik
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pengertian pelayanan    adalah  suatu  usaha  untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang  diperlukan  orang  lain.  Sedangkan pengertian  service  dalam  Oxford  (2000) didefinisikan  sebagai  “a  system  that provides  something  that  the  public  needs, organized  by  the  government  or  a  private company” .  Menyimak  pengertian tersebut,  maka  pelayanan  berfungsi s e b a g a i   s e b u a h   s i s t e m   y a n g menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (PKKOD LAN, 2008).
Terkait pengertian “publik” dalam frase  pelayanan  publik,  Hessel  Nogi  S. Tangkilisan  berpendapat  bahwa  istilah publik diaplikasikan sebagai berikut : a.  Arti  kata  public  sebagai  umum, misalnya  public  offering  (penawaran umum),  public  ownership  (milik umum),  public  switched  network (jaringan telepon umum), public utility (perusahaan umum).
b.  Arti  kata  public  sebagai  masyarakat,
misalnya  public  relation  (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public opinion (pendapat m a s y a r a k a t ) ,   p u b l i c   i n t e r e s t (kepentingan  masyarakat)  dan  lain- lain. c.  Arti  kata  public  sebagai  negara,
misalnya  public  authorities  (otoritas negara),  public  building  (gedung negara),  public  finance  (keuangan negara),  publik  refenue  (penerimaan negara),  public  sector  (sektor  negara) dan lain-lain. (Tangkilisan, 2003:5)
Berdasarkan  pendapat  yang dikemukakan  di  atas,  seolah-olah terdapat  perbedaan  antara  pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan s w a s t a .   O s b o r n e   d a n   G a e b l e r , menekankan  bahwa  pelaksanaan p e l a y a n a n   p u b l i k   s e b e n a r n y a merupakan rowing (pelaksana) sehingga cukup  hanya  dilaksanakan  oleh  pihak swasta, sedangkan pemerintah bertindak sebagai  steering  (pengarah)  saja.  Oleh karena  itu,  menurut  kedua  pakar tersebut,  pelayanan  publik  perlu diserahkan  kepada  pihak  di  luar p e m e r i n t a h .   N a m u n   d e m i k i a n , penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan  model  privatisasi  di  Indonesia ternyata  belum  memuaskan.  Sebagai contoh,  kepemilikan  pemerintah  atas sebuah  perusahaan  yang  menguasai barang  publik  (public  goods)  sekilas adalah  sangat  ideal,  karena  tugas p e m e r i n t a h   a d a l a h   m e n j a m i n keseimbangan  antara  kepentingan publik  dan  swasta.  Barang  publik d i p e r c a y a   t i d a k   a k a n   d i k e l o l a sepenuhnya  oleh  perusahaan  swasta. Pada  perjalanannya,  inefektifitas k e p e m i l i k a n   p e m e r i n t a h a n   a t a s perusahaan  penghasil  barang  dan  jasa
631
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
publik malah makin menguat (Kuncoro, 2006).
Dalam  literatur  manajemen, terdapat  empat  lingkup  definisi pelayanan.  Pertama,  pelayanan/service menggambarkan  berbagai  sub  sektor dalam  kategorisasi  aktivitas  ekonomi, s e p e r t i   t r a n s p o r t a s i ,   f i n a n s i a l , perdagangan  ritel,  personal  services, kesehatan,  pendidikan,  dan  layanan publik lain. Dengan kata lain, lingkupnya adalah industri. Kedua, pelayanan/service dipandang  sebagai  produk  intangible y a n g   h a s i l n y a   b e r u p a   a k t i v i t a s ketimbang obyek fisik, meskipun dalam kenyataannya  bisa  saja  produk  fisik dilibatkan  (misalnya,  makanan  dan minuman di restoran dan pesawat dalam jasa  penerbangan.  Ketiga,  pelayanan merefleksikan  proses  yang  mencakup penyampaian  produk  utama,  interaksi, personal,  kinerja  dalam  arti  luas (termasuk  di  dalamnya  drama  dan keterampilan),  serta  pengalaman layanan.  Keempat,  pelayanan  bisa dipandang  sebagai  sebuah  system  yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu service  operations yang  kerapkali  tidak t a m p a k   a t a u   t i d a k   d i k e t a h u i keberadaannya  oleh  pelanggan  (back office/backstage )  dan  service  delivery  yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan  (front  office/frontstage) (Sugandi, 2011: 121).
Menurut  UU  Pelayanan  Publik Nomor 25 Tahun 2009 , pelayanan publik adalah  “kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan
publik ”. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik berasaskan  pada:  (a)  kepentingan  umum; (b)  kepastian  hukum;  (c)  kesamaan  hak;  (d) keseimbangan  hak  dan  kewajiban;  (e) keprofesionalan;  (f)  partisipatif;  (g) persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan;  (k) ketepatan  waktu;  dan  (l)  kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan .

## S e l a n j u t n y a   b e r d a s a r k a n
K e p u t u s a n   M e n p a n   N o . 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik,  disebutkan  bahwa  hakekat pelayanan  publik  adalah  pemberian pelayanan  prima  kepada  masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat. Pelayanan publik dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) Transparansi.  Bersifat  terbuka,  mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai  serta  mudah  dimengerti;  2) Akuntabilitas.  Dapat  dipertanggung- jawabkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan;  3)  Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip efisiensi  dan  efektivitas;  4)  Partisipatif. Mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  dengan  memperhatikan  aspirasi, kebutuhan  dan  harapan  masyarakat;  5) Kesamaan  Hak.  Tidak  diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,  golongan,  gender  dan  status ekonomi; dan 6) Kesimbangan Hak dan Kewajiban.  Pemberi  dan  penerima pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
dan kewajiban masing-masing pihak.
Menurut  Dwiyanto  (2011:  151) pelayanan publik merupakan salah satu sosok birokrasi pemerintah masa depan, y a i t u   b i r o k r a s i   y a n g   m e m i l i k i keunggulan  dibandingkan  dengan institusi  sosial  dan  politik  lainnya. Keunggulan  ini  ditunjukkan  oleh  sikap, p e r i l a k u ,   d a n   p e l a y a n a n   y a n g diselenggarakannya.  Selanjutnya, birokrasi  harus  memperbaiki  efisiensi, daya saing, serta daya tahan pelaku sosial d a n   e k o n o m i   y a n g   a d a   d a l a m masyarakat.  Untuk  itulah  birokrasi publik harus efisien, efektif, profesional, m o d e r n ,   d a n   b e r o r i e n t a s i   p a d a pelayanan. Dikatakan efisien dan efektif apabila  keberadaan  birokrasi  mampu m e m b e r i k a n   p e l a y a n a n   k e p a d a warganya  secara  murah,  mudah,  dan t e r j a n g k a u   s e h i n g g a   m a m p u memperbaiki  kesejahteraan  warganya (Ibid: 152).
Berbicara  pelayanan  publik  tidak dapat  terlepas  dari  kualitas  pelayanan publik,  yang  menyangkut  akses pelayanan  (service  accessibility)  dan kepuasan pelayanan (service satisfaction). Akses  pelayanan  publik,  salah  satunya diukur  dengan  standar  pelayanan m i n i m a l ,   s e d a n g k a n   k e p u a s a n pelayanan  dapat  diukur  dengan  indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks kemudahan  berusaha  (doing  business) untuk sektor privat (PKKOD-LAN, 2013).
Kualitas pelayanan menurut Evans dan  Lindsay  (1997)  dapat  dilihat  dari berbagai  sudut.  Jika  dilihat  dari  sudut pandang  konsumen,  maka  kualitas pelayanan  selalu  dihubungkan  dengan sesuatu yang baik/prima (excellent). Jika kualitas pelayanan dipandang dari sudut ”product based”, maka kualitas pelayanan
dapat  didefinisikan  sebagi  suatu  fungsi y a n g   s p e s i f i k ,   d e n g a n   v a r i a b e l pengukuran  yang  berbeda-beda  dalam memberikan  penilaian  kualitas  sesuai dengan  karakteristik  produk  yang bersangkutan.  Kualitas  pelayanan  jika dilihat  dari  sudut  “user  based”,  maka kualitas  pelayanan  adalah  sesuatu  yang diinginkan  oleh  pelanggan  atau  tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan. Sedangkan, jika dilihat dari “value based”, maka  kualitas  pelayanan  merupakan keterkaitan  antara  kegunaan  atau kepuasan dengan harga.

## 3)  Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sesuai  amanat  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah b a h w a   p e n y e l e n g g a r a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  bersifat  wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada s t a n d a r   p e l a y a n a n   m i n i m a l , dilaksanakan  secara  bertahap  dan ditetapkan  pemerintah,  yaitu  PP  No.  65 T a h u n   2 0 0 5   t e n t a n g   P e d o m a n Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal.  Ketentuan  ini  telah dijabarkan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan Penetapan  Standar  Pelayanan  Minimal guna melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2)  PP  No.  65  Tahun  2005.  Selain  itu, untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) PP No. 65 Tahun 2005 telah diterbitkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 1 0 0 . 0 5 - 7 6   T a h u n   2 0 0 7   t e n t a n g P e m b e n t u k a n   T i m   K o n s u l t a s i Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
Petunjuk  teknis  penyusunan  dan penetapan  SPM  dimaksudkan  untuk m e m b e r i k a n   a c u a n   k e p a d a Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
633
 SURYANTO   PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
publik malah makin menguat (Kuncoro, 2006).
Dalam  literatur  manajemen, terdapat  empat  lingkup  definisi pelayanan.  Pertama,  pelayanan/service menggambarkan  berbagai  sub  sektor dalam  kategorisasi  aktivitas  ekonomi, s e p e r t i   t r a n s p o r t a s i ,   f i n a n s i a l , perdagangan  ritel,  personal  services, kesehatan,  pendidikan,  dan  layanan publik lain. Dengan kata lain, lingkupnya adalah industri. Kedua, pelayanan/service dipandang  sebagai  produk  intangible y a n g   h a s i l n y a   b e r u p a   a k t i v i t a s ketimbang obyek fisik, meskipun dalam kenyataannya  bisa  saja  produk  fisik dilibatkan  (misalnya,  makanan  dan minuman di restoran dan pesawat dalam jasa  penerbangan.  Ketiga,  pelayanan merefleksikan  proses  yang  mencakup penyampaian  produk  utama,  interaksi, personal,  kinerja  dalam  arti  luas (termasuk  di  dalamnya  drama  dan keterampilan),  serta  pengalaman layanan.  Keempat,  pelayanan  bisa dipandang  sebagai  sebuah  system  yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu service  operations yang  kerapkali  tidak t a m p a k   a t a u   t i d a k   d i k e t a h u i keberadaannya  oleh  pelanggan  (back office/backstage )  dan  service  delivery  yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan  (front  office/frontstage) (Sugandi, 2011: 121).
Menurut  UU  Pelayanan  Publik Nomor 25 Tahun 2009 , pelayanan publik adalah  “kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan
publik ”. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik berasaskan  pada:  (a)  kepentingan  umum; (b)  kepastian  hukum;  (c)  kesamaan  hak;  (d) keseimbangan  hak  dan  kewajiban;  (e) keprofesionalan;  (f)  partisipatif;  (g) persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan;  (k) ketepatan  waktu;  dan  (l)  kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan .

## S e l a n j u t n y a   b e r d a s a r k a n
K e p u t u s a n   M e n p a n   N o . 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik,  disebutkan  bahwa  hakekat pelayanan  publik  adalah  pemberian pelayanan  prima  kepada  masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur  pemerintah  sebagai  abdi masyarakat. Pelayanan publik dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) Transparansi.  Bersifat  terbuka,  mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai  serta  mudah  dimengerti;  2) Akuntabilitas.  Dapat  dipertanggung- jawabkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan;  3)  Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip efisiensi  dan  efektivitas;  4)  Partisipatif. Mendorong  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  dengan  memperhatikan  aspirasi, kebutuhan  dan  harapan  masyarakat;  5) Kesamaan  Hak.  Tidak  diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,  golongan,  gender  dan  status ekonomi; dan 6) Kesimbangan Hak dan Kewajiban.  Pemberi  dan  penerima pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut  Dwiyanto  (2011:  151) pelayanan publik merupakan salah satu sosok birokrasi pemerintah masa depan, y a i t u   b i r o k r a s i   y a n g   m e m i l i k i keunggulan  dibandingkan  dengan institusi  sosial  dan  politik  lainnya. Keunggulan  ini  ditunjukkan  oleh  sikap, p e r i l a k u ,   d a n   p e l a y a n a n   y a n g diselenggarakannya.  Selanjutnya, birokrasi  harus  memperbaiki  efisiensi, daya saing, serta daya tahan pelaku sosial d a n   e k o n o m i   y a n g   a d a   d a l a m masyarakat.  Untuk  itulah  birokrasi publik harus efisien, efektif, profesional, m o d e r n ,   d a n   b e r o r i e n t a s i   p a d a pelayanan. Dikatakan efisien dan efektif apabila  keberadaan  birokrasi  mampu m e m b e r i k a n   p e l a y a n a n   k e p a d a warganya  secara  murah,  mudah,  dan t e r j a n g k a u   s e h i n g g a   m a m p u memperbaiki  kesejahteraan  warganya (Ibid: 152).
Berbicara  pelayanan  publik  tidak dapat  terlepas  dari  kualitas  pelayanan publik,  yang  menyangkut  akses pelayanan  (service  accessibility)  dan kepuasan pelayanan (service satisfaction). Akses  pelayanan  publik,  salah  satunya diukur  dengan  standar  pelayanan m i n i m a l ,   s e d a n g k a n   k e p u a s a n pelayanan  dapat  diukur  dengan  indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks kemudahan  berusaha  (doing  business) untuk sektor privat (PKKOD-LAN, 2013).
Kualitas pelayanan menurut Evans dan  Lindsay  (1997)  dapat  dilihat  dari berbagai  sudut.  Jika  dilihat  dari  sudut pandang  konsumen,  maka  kualitas pelayanan  selalu  dihubungkan  dengan sesuatu yang baik/prima (excellent). Jika kualitas pelayanan dipandang dari sudut ”product based”, maka kualitas pelayanan
dapat  didefinisikan  sebagi  suatu  fungsi y a n g   s p e s i f i k ,   d e n g a n   v a r i a b e l pengukuran  yang  berbeda-beda  dalam memberikan  penilaian  kualitas  sesuai dengan  karakteristik  produk  yang bersangkutan.  Kualitas  pelayanan  jika dilihat  dari  sudut  “user  based”,  maka kualitas  pelayanan  adalah  sesuatu  yang diinginkan  oleh  pelanggan  atau  tingkat kesesuaian dengan keinginan pelanggan. Sedangkan, jika dilihat dari “value based”, maka  kualitas  pelayanan  merupakan keterkaitan  antara  kegunaan  atau kepuasan dengan harga.

## 3)  Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sesuai  amanat  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah b a h w a   p e n y e l e n g g a r a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  bersifat  wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada s t a n d a r   p e l a y a n a n   m i n i m a l , dilaksanakan  secara  bertahap  dan ditetapkan  pemerintah,  yaitu  PP  No.  65 T a h u n   2 0 0 5   t e n t a n g   P e d o m a n Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal.  Ketentuan  ini  telah dijabarkan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan Penetapan  Standar  Pelayanan  Minimal guna melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2)  PP  No.  65  Tahun  2005.  Selain  itu, untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) PP No. 65 Tahun 2005 telah diterbitkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 1 0 0 . 0 5 - 7 6   T a h u n   2 0 0 7   t e n t a n g P e m b e n t u k a n   T i m   K o n s u l t a s i Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
Petunjuk  teknis  penyusunan  dan penetapan  SPM  dimaksudkan  untuk m e m b e r i k a n   a c u a n   k e p a d a Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
633
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
635
 SURYANTO 
 PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. c.  SPM  harus  dapat  menjamin  akses masyarakat  terhadap  pelayanan tertentu  yang  harus  disediakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
d.  SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang  dan  diperbaiki  sesuai  dengan perubahan  kebutuhan  nasional  dan perkembangan  kapasitas  daerah secara merata.
e.  SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang  diharapkan  secara  nasional untuk  pelayanan  jenis tertentu.  Yang dianggap  minimal  dapat  merupakan rata-rata  kondisi  daerah-daerah, merupakan  konsensus  nasional,  dan lain-lain.
f.  S P M   h a r u s   m e n g a c u   p a d a perencanaan  daerah,  penganggaran daerah,  pengawasan,  pelaporan,  dan merupakan  salah  satu  alat  untuk m e n i l a i   L a p o r a n   K e t e r a n g a n Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala D a e r a h   s e r t a   m e n i l a i   k i n e r j a penyelenggaraan  peemrintahan daerah (LPPD).
Pencapaian  tingkat  kesejahteraan masyarakat  salah  satunya  akan  sangat tergantung  pada  tingkat  pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah,  sebagai  salah  satu  komponen pemberi layanan di daerah. SPM sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan m a s y a r a k a t   s e b a g a i   k o n s u m e n pelayanan  itu  sendiri.  Bagi  pemerintah daerah  suatu  SPM  dapat  dijadikan sebagai  tolok  ukur  (benchmark)  dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan  pelayanan  tertentu. Sedangkan  bagi  masyarakat  SPM  akan menjadi  acuan  dalam  menilai  kinerja
pelayanan  publik,  yakni  kualitas  dan kuantitas  suatu  pelayanan  publik  yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Hingga  saat  ini  terdapat  15  (lima belas)  kementerian  terkait  yang  telah mengeluarkan  acuan  SPM  untuk diterapkan  ke  seluruh  daerah  di Indonesia.  Kelimabelas  SPM  dimaksud meliputi: a.  B i d a n g   p e r u m a h a n   r a k y a t berdasarkan  Peraturan  Menteri Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang  SPM  Bidang  Perumahan Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  daerah Kabupaten/Kota; b.  Bidang  pemerintahan  dalam  negeri berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  62  Tahun  2008 tentang  SPM  Bidang  Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; c.  Bidang  sosial  berdasarkan  Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang  SPM  Bidang  Sosial  Daerah P r o v i n s i   d a n   D a e r a h Kabupaten/Kota; d.  Bidang  kesehatan  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 tahun  2008  tentang  SPM  Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
e.  B i d a n g   p e r e m p u a n   d a n   a n a k berdasarkan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  No.  1 Tahun  2009  tentang  SPM  Terpadu Bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak No.  1  Tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Layanan Terpadu  Bagi  Perempuan  dan  Anak Korban Kekerasan;
Non-Departemen  (:  kini  Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian/LPNK), dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai  tugas  dan  fungsinya  agar pedoman  SPM  yang  disusun  tersebut dapat  diterapkan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.  Sedangkan  ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh  Menteri/LPND  meliputi:  a)  jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, b) indikator dan nilai SPM, c) batas waktu  pencapaian  SPM,  dan  d) pengorganisasian  penyelenggaraan SPM.  Adapun  untuk  menyukseskan penyusunan  pedoman  SPM  tersebut telah  dibentuk  tim  konsultasi  yang diketuai  oleh  Menteri  Dalam  Negeri (Pengarah) dan Dirjen Otda Kemendagri (Penanggung Jawab).
Dalam  konteks  otonomi  Aceh, sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Daerah Aceh Pasal 14 ayat (3) disebutkan b a h w a   p e n y e l e n g g a r a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  bersifat  wajib dilakukan  dengan  berpedoman  pada s t a n d a r   p e l a y a n a n   m i n i m a l , dilaksanakan  secara  bertahap,  dan ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Senada dengan  pemerintah  daerah  generik lainnya,  pelaksanaan  amanat  pasal  ini juga berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005  sebagai  penjabaran  UU  No.  32 Tahun 2004.
Namun  demikian,  dalam  otonomi Aceh  terdapat  satu  pengaturan  yang agak  berbeda  mengenai  urusan  wajib lainnya:
“Urusan  wajib  lainnya  yang menjadi  kewenangan  Pemerintahan A c e h   m e r u p a k a n   p e l a k s a n a a n keistimewaan  Aceh  yang  antara  lain
meliputi: a.  p e n y e l e n g g a r a a n   k e h i d u p a n beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at  Islam  bagi  pemeluknya  di A c e h   d e n g a n   t e t a p   m e n j a g a k e r u k u n a n   h i d u p   a n t a r   u m a t beragama;
b.  penyelenggaraan  kehidupan  adat yang bersendikan agama Islam;
c.  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas  serta  menambah  materi muatan  lokal  sesuai  dengan  syari'at Islam;
d.  peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan Aceh; dan e.  penyelenggaraan  dan  pengelolaan ibadah  haji  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”(UU  No.  11 Tahun 2006, Pasal 16 ayat 2).
Kondisi senada terdapat di Provinsi DKI  Jakarta,  Provinsi  DIY,  Provinsi Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  sesuai dengan  “otsus”  nya.  Urusan  (wajib) s e p e r t i   i n i   t i d a k   t e r d a p a t   p a d a pemerintahan  daerah  lain  yang  bersifat umum/generic  berdasarkan  UU  No.  32 Tahun 2004.
S P M   d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu pelayanan  dasar  yang    merupakan urusan  wajib  daerah  yang  berhak diperoleh  setiap  warga  negara  secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005, Pasal 1 ayat  6).  Dalam  pelaksanaannya,  SPM menganut beberapa prinsip, yakni: a.  SPM  merupakan  standar  yang dikenakan  pada  urusan  wajib, sedangkan  untuk  urusan  lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. b.  SPM  berlaku  secara  nasional,  yang berarti harus diberlakukan di seluruh
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
634 635
daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
c.  SPM  harus  dapat  menjamin  akses masyarakat  terhadap  pelayanan tertentu  yang  harus  disediakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
d.  SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang  dan  diperbaiki  sesuai  dengan perubahan  kebutuhan  nasional  dan perkembangan  kapasitas  daerah secara merata.
e.  SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang  diharapkan  secara  nasional untuk  pelayanan  jenis tertentu.  Yang dianggap  minimal  dapat  merupakan rata-rata  kondisi  daerah-daerah, merupakan  konsensus  nasional,  dan lain-lain.
f.  S P M   h a r u s   m e n g a c u   p a d a perencanaan  daerah,  penganggaran daerah,  pengawasan,  pelaporan,  dan merupakan  salah  satu  alat  untuk m e n i l a i   L a p o r a n   K e t e r a n g a n Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala D a e r a h   s e r t a   m e n i l a i   k i n e r j a penyelenggaraan  peemrintahan daerah (LPPD).
Pencapaian  tingkat  kesejahteraan masyarakat  salah  satunya  akan  sangat tergantung  pada  tingkat  pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah,  sebagai  salah  satu  komponen pemberi layanan di daerah. SPM sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan m a s y a r a k a t   s e b a g a i   k o n s u m e n pelayanan  itu  sendiri.  Bagi  pemerintah daerah  suatu  SPM  dapat  dijadikan sebagai  tolok  ukur  (benchmark)  dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan  pelayanan  tertentu. Sedangkan  bagi  masyarakat  SPM  akan menjadi  acuan  dalam  menilai  kinerja
pelayanan  publik,  yakni  kualitas  dan kuantitas  suatu  pelayanan  publik  yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Hingga  saat  ini  terdapat  15  (lima belas)  kementerian  terkait  yang  telah mengeluarkan  acuan  SPM  untuk diterapkan  ke  seluruh  daerah  di Indonesia.  Kelimabelas  SPM  dimaksud meliputi:
a.  B i d a n g   p e r u m a h a n   r a k y a t berdasarkan  Peraturan  Menteri Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang  SPM  Bidang  Perumahan Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  daerah Kabupaten/Kota;
b.  Bidang  pemerintahan  dalam  negeri berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  62  Tahun  2008 tentang  SPM  Bidang  Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
c.  Bidang  sosial  berdasarkan  Peraturan
Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang  SPM  Bidang  Sosial  Daerah P r o v i n s i   d a n   D a e r a h
Kabupaten/Kota;
d.  Bidang  kesehatan  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 tahun  2008  tentang  SPM  Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
e.  B i d a n g   p e r e m p u a n   d a n   a n a k berdasarkan  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  No.  1 Tahun  2009  tentang  SPM  Terpadu Bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak No.  1  Tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Layanan Terpadu  Bagi  Perempuan  dan  Anak Korban Kekerasan;
Non-Departemen  (:  kini  Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian/LPNK), dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai  tugas  dan  fungsinya  agar pedoman  SPM  yang  disusun  tersebut dapat  diterapkan  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.  Sedangkan  ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh  Menteri/LPND  meliputi:  a)  jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, b) indikator dan nilai SPM, c) batas waktu  pencapaian  SPM,  dan  d) pengorganisasian  penyelenggaraan SPM.  Adapun  untuk  menyukseskan penyusunan  pedoman  SPM  tersebut telah  dibentuk  tim  konsultasi  yang diketuai  oleh  Menteri  Dalam  Negeri (Pengarah) dan Dirjen Otda Kemendagri (Penanggung Jawab).
Dalam  konteks  otonomi  Aceh, sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Daerah Aceh Pasal 14 ayat (3) disebutkan b a h w a   p e n y e l e n g g a r a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  bersifat  wajib dilakukan  dengan  berpedoman  pada s t a n d a r   p e l a y a n a n   m i n i m a l , dilaksanakan  secara  bertahap,  dan ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Senada dengan  pemerintah  daerah  generik lainnya,  pelaksanaan  amanat  pasal  ini juga berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005  sebagai  penjabaran  UU  No.  32 Tahun 2004.
Namun  demikian,  dalam  otonomi Aceh  terdapat  satu  pengaturan  yang agak  berbeda  mengenai  urusan  wajib lainnya:
“Urusan  wajib  lainnya  yang menjadi  kewenangan  Pemerintahan A c e h   m e r u p a k a n   p e l a k s a n a a n keistimewaan  Aceh  yang  antara  lain
meliputi: a.  p e n y e l e n g g a r a a n   k e h i d u p a n beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at  Islam  bagi  pemeluknya  di
A c e h   d e n g a n   t e t a p   m e n j a g a k e r u k u n a n   h i d u p   a n t a r   u m a t beragama;
b.  penyelenggaraan  kehidupan  adat yang bersendikan agama Islam;
c.  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas  serta  menambah  materi muatan  lokal  sesuai  dengan  syari'at Islam;
d.  peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan Aceh; dan
e.  penyelenggaraan  dan  pengelolaan ibadah  haji  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”(UU  No.  11 Tahun 2006, Pasal 16 ayat 2).
Kondisi senada terdapat di Provinsi DKI  Jakarta,  Provinsi  DIY,  Provinsi Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  sesuai dengan  “otsus”  nya.  Urusan  (wajib) s e p e r t i   i n i   t i d a k   t e r d a p a t   p a d a pemerintahan  daerah  lain  yang  bersifat umum/generic  berdasarkan  UU  No.  32 Tahun 2004.
S P M   d i d e f i n i s i k a n   s e b a g a i ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu pelayanan  dasar  yang    merupakan urusan  wajib  daerah  yang  berhak diperoleh  setiap  warga  negara  secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005, Pasal 1 ayat  6).  Dalam  pelaksanaannya,  SPM menganut beberapa prinsip, yakni:
a.  SPM  merupakan  standar  yang dikenakan  pada  urusan  wajib, sedangkan  untuk  urusan  lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
b.  SPM  berlaku  secara  nasional,  yang berarti harus diberlakukan di seluruh
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
f. Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; g.  Bidang  KB  dan  KS  berdasarkan Peraturan  Kepala  BKKBN  Nomor 55/HK-010/B5/2010  tentang  SPM Bidang  Keluarga  Berencana  dan K e l u a r g a   S e j a h t e r a   d i Kabupaten/Kota; h.  Bidang  pendidikan  berdasarkan
Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  No.  15  Tahun  2010  tentang S P M   P e n d i d i k a n   D a s a r   d i Kabupaten/Kota;
I.  Bidang  ketenagakerjaan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan d a n   T r a n s m i g r a s i   N o .   P E R . 15/MEN/X/2010  tentang  SPM Bidang Ketenagakerjaan. j.  B i d a n g   P U   d a n   T a t a   R u a n g berdasarkan  Peraturan  Menteri P e k e r j a a n   U m u m   N o . 14/PRT/M1/2010  tentang  SPM
B i d a n g   P e k e r j a a n   U m u m   d a n Penataan Ruang; k.  Bidang  pertanian  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pertanian  No. 65/Permentan/OT.1401121/2010 tentang  SPM  Bidang  Ketahanan Pangan  Provinsi  dan  Kabupaten/ Kota; l.  B i d a n g   K e s e n i a n   b e r d a s a r k a n Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan P a r i w i s a t a   N o .   P M .   1 0 6 / H K . 501/MKP/2010  tentang  SPM  Bidang Kesenian;
m. B i d a n g   k o m i n f o   b e r d a s a r k a n Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan lnformatika  No.  22  Tahun  2010 tentang  SPM  Bidang  Kominfo  di Kabupaten/Kota  (Surat  Edaran
Mendagri No. 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011). n.  Bidang  Perhubungan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  No. PM.  81  Tahun  2011  tentang  SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. o.  SPM  Bidang  Penanaman  Modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No.  14  Tahun  2011  tentang  SPM Bidang  Penamanam  Modal  Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

## C. TOPIK PEMBAHASAN 1)  Memahami  Terminologi  SOP,  SPP dan SPM
Guna  memahami  konsep  SPM, terlebih  dahulu  harus  dijelaskan perbedaan istilah atau terminologi yang merancukannya,  yaitu  standar  operating procedures (SOP),  standar  pelayanan publik  (SPP),  dan  standar  pelayanan minimal  (SPM).  Standard  Operating Procedures (SOP)  adalah  serangkaian instruksi  tertulis  yang  dibakukan m e n g e n a i   b e r b a g a i   p r o s e s p e n y e l e n g g a r a a n   a d m i n i s t r a s i pemerintahan,  bagaimana  dan  kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
M a n f a a t   S t a n d a r d   O p e r a t i n g P r o c e d u r e s d a l a m   l i n g k u p p e n y e l e n g g a r a a n   a d m i n i s t r a s i pemerintahan meliputi antara lain:
a.  Sebagai  standarisasi  cara  yang d i l a k u k a n   p e g a w a i   d a l a m menyelesaikan  pekerjaan  yang menjadi tugasnya.
b.  Mengurangi  tingkat  kesalahan  dan kelalaian  yang  mungkin  dilakukan o l e h   s e o r a n g   p e g a w a i   d a l a m melaksanakan tugas.
c.  M e n i n g k a t k a n   e f i s i e n s i   d a n
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  individual  pegawai dan organisasi secara keseluruhan. d.  Membantu  pegawai  menjadi  lebih mandiri  dan  tidak  tergantung  pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi  keterlibatan  pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
e.  M e n i n g k a t k a n   a k u n t a b i l i t a s pelaksanaan tugas.
f.  Menciptakan  ukuran  standar  kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit  untuk  memperbaiki  kinerja serta  membantu  mengevaluasi  usaha yang telah dilakukan.
g.  Memastikan  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
h.  Menjamin  konsistensi  pelayanan kepada  masyarakat,  baik  dari  sisi mutu, waktu dan prosedur.
i.  Memberikan  informasi  mengenai kualifikasi  kompetensi  yang  harus dikuasai  oleh  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya.
j.  Memberikan  informasi  bagi  upaya peningkatan kompetensi pegawai.
k.  Memberikan  informasi  mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang p e g a w a i   d a l a m   m e l a k s a n a k a n tugasnya.
l.  Sebagai  instrumen  yang  dapat m e l i n d u n g i   p e g a w a i   d a r i kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
m. M e n g h i n d a r i   t u m p a n g   t i n d i h pelaksanaan tugas.
n.  Membantu  penelusuran  terhadap kesalahan-kesalahan  prosedural dalam memberikan pelayanan.
o.  Membantu  memberikan  informasi yang  diperlukan  dalam  penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus
dapat  memberikan  informasi  bagi kinerja pelayanan.
Standar  pelayanan  publik  (LAN, 2006)  adalah  suatu  tolok  ukur  yang dipergunakan  untuk  acuan  penilaian kualitas  pelayanan  sebagai  komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada  pelanggan  untuk  memberikan pelayanan  yang  berkualitas.  Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima p e l a y a n a n .   S t a n d a r   p e l a y a n a n merupakan  ukuran  yang  dibakukan dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi dan atau penerima pelayanan.
Komponen  standar  pelayanan s e k u r a n g - k u r a n g n y a   m e l i p u t i (Permenpan  dan  RB  No.  36  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan, Penetapan,  dan  Penerapan  Standar Pelayanan ) :
a.  Dasar  Hukum,  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
b.  Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau  hal  lain)  yang  harus  dipenuhi dalam  pengurusan  suatu  jenis pelayanan,  baik  persyaratan  teknis maupun administratif.
c.  Sistem,  mekanisme  dan  prosedur, adalah  tata  cara  pelayanan  yang dib akukan  b agi  pemb eri  dan penerima  pelayanan  ,  termasuk pengaduan.
d.  Jangka  Waktu  penyelesaian,  adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan  seluruh  proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
e.  Biaya/tarif,  adalah  ongkos  yang dikenakan kepada penerima layanan d a l a m   m e n g u r u s   d a n / a t a u
637

##  SURYANTO 
 PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014

## f. Bidang LH berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 19
Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; g.  Bidang  KB  dan  KS  berdasarkan Peraturan  Kepala  BKKBN  Nomor 55/HK-010/B5/2010  tentang  SPM Bidang  Keluarga  Berencana  dan K e l u a r g a   S e j a h t e r a   d i Kabupaten/Kota;
h.  Bidang  pendidikan  berdasarkan
Peraturan  Menteri  Pendidikan
Nasional  No.  15  Tahun  2010  tentang S P M   P e n d i d i k a n   D a s a r   d i Kabupaten/Kota;
I.  Bidang  ketenagakerjaan  berdasarkan
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan d a n   T r a n s m i g r a s i   N o .   P E R . 15/MEN/X/2010  tentang  SPM Bidang Ketenagakerjaan.
j.  B i d a n g   P U   d a n   T a t a   R u a n g berdasarkan  Peraturan  Menteri P e k e r j a a n   U m u m   N o .
14/PRT/M1/2010  tentang  SPM
B i d a n g   P e k e r j a a n   U m u m   d a n Penataan Ruang;
k.  Bidang  pertanian  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pertanian  No.
65/Permentan/OT.1401121/2010
tentang  SPM  Bidang  Ketahanan
Pangan  Provinsi  dan  Kabupaten/
Kota;
l.  B i d a n g   K e s e n i a n   b e r d a s a r k a n Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan
P a r i w i s a t a   N o .   P M .   1 0 6 / H K . 501/MKP/2010  tentang  SPM  Bidang
Kesenian;
m. B i d a n g   k o m i n f o   b e r d a s a r k a n Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan lnformatika  No.  22  Tahun  2010 tentang  SPM  Bidang  Kominfo  di Kabupaten/Kota  (Surat  Edaran
Mendagri No. 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011).
n.  Bidang  Perhubungan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.
PM.  81  Tahun  2011  tentang  SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
o.  SPM  Bidang  Penanaman  Modal
berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No.  14  Tahun  2011  tentang  SPM Bidang  Penamanam  Modal  Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

## C. TOPIK PEMBAHASAN

## 1)  Memahami  Terminologi  SOP,  SPP
dan SPM
Guna  memahami  konsep  SPM, terlebih  dahulu  harus  dijelaskan perbedaan istilah atau terminologi yang merancukannya,  yaitu  standar  operating procedures (SOP),  standar  pelayanan publik  (SPP),  dan  standar  pelayanan minimal  (SPM).  Standard  Operating Procedures (SOP)  adalah  serangkaian instruksi  tertulis  yang  dibakukan m e n g e n a i   b e r b a g a i   p r o s e s p e n y e l e n g g a r a a n   a d m i n i s t r a s i pemerintahan,  bagaimana  dan  kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
M a n f a a t   S t a n d a r d   O p e r a t i n g P r o c e d u r e s d a l a m   l i n g k u p p e n y e l e n g g a r a a n   a d m i n i s t r a s i pemerintahan meliputi antara lain:
a.  Sebagai  standarisasi  cara  yang d i l a k u k a n   p e g a w a i   d a l a m menyelesaikan  pekerjaan  yang menjadi tugasnya.
b.  Mengurangi  tingkat  kesalahan  dan kelalaian  yang  mungkin  dilakukan o l e h   s e o r a n g   p e g a w a i   d a l a m melaksanakan tugas.
c.  M e n i n g k a t k a n   e f i s i e n s i   d a n
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  individual  pegawai dan organisasi secara keseluruhan. d.  Membantu  pegawai  menjadi  lebih mandiri  dan  tidak  tergantung  pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi  keterlibatan  pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
e.  M e n i n g k a t k a n   a k u n t a b i l i t a s pelaksanaan tugas.
f.  Menciptakan  ukuran  standar  kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit  untuk  memperbaiki  kinerja serta  membantu  mengevaluasi  usaha yang telah dilakukan.
g.  Memastikan  pelaksanaan  tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
h.  Menjamin  konsistensi  pelayanan kepada  masyarakat,  baik  dari  sisi mutu, waktu dan prosedur.
i.  Memberikan  informasi  mengenai kualifikasi  kompetensi  yang  harus dikuasai  oleh  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya.
j.  Memberikan  informasi  bagi  upaya peningkatan kompetensi pegawai.
k.  Memberikan  informasi  mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang p e g a w a i   d a l a m   m e l a k s a n a k a n tugasnya.
l.  Sebagai  instrumen  yang  dapat m e l i n d u n g i   p e g a w a i   d a r i kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
m. M e n g h i n d a r i   t u m p a n g   t i n d i h pelaksanaan tugas.
n.  Membantu  penelusuran  terhadap kesalahan-kesalahan  prosedural dalam memberikan pelayanan.
o.  Membantu  memberikan  informasi yang  diperlukan  dalam  penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus
dapat  memberikan  informasi  bagi kinerja pelayanan.
Standar  pelayanan  publik  (LAN, 2006)  adalah  suatu  tolok  ukur  yang dipergunakan  untuk  acuan  penilaian kualitas  pelayanan  sebagai  komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada  pelanggan  untuk  memberikan pelayanan  yang  berkualitas.  Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima p e l a y a n a n .   S t a n d a r   p e l a y a n a n merupakan  ukuran  yang  dibakukan dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi dan atau penerima pelayanan.
Komponen  standar  pelayanan s e k u r a n g - k u r a n g n y a   m e l i p u t i (Permenpan  dan  RB  No.  36  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan, Penetapan,  dan  Penerapan  Standar Pelayanan ) :
a.  Dasar  Hukum,  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
b.  Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau  hal  lain)  yang  harus  dipenuhi dalam  pengurusan  suatu  jenis pelayanan,  baik  persyaratan  teknis maupun administratif.
c.  Sistem,  mekanisme  dan  prosedur,
adalah  tata  cara  pelayanan  yang dibakukan  bagi  pemberi  dan penerima  pelayanan  ,  termasuk pengaduan.
d.  Jangka  Waktu  penyelesaian,  adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan  seluruh  proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
e.  Biaya/tarif,  adalah  ongkos  yang dikenakan kepada penerima layanan d a l a m   m e n g u r u s   d a n / a t a u
637
m e m p e r o l e h   p e l a y a n a n   d a r i penyelenggara  yang  besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan pelayanan. f.  Produk  pelayanan,  adalah  hasil pelayanan  yang  diberikan  dan diterima  sesuai  dengan  ketentuan yang telah ditetapkan.
g.  Sarana, prasarana dan /atau fasilitas, adalah  peralatan  dan  fasilitas  yang diperlukan  dalam  penyelenggaraan pelayanan,  termasuk  pelayanan  dan fasilitas  pelayanan  bagi  kelompok rentan.
h.  Kompetensi  pelaksana,  adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana  meliputi  pengetahuan, k e a h l i a n ,   k e t e r a m p i l - a n   d a n pengalaman.
I.  Pengawasan  internal,  adalah  system pengendalian intern dan pengawasan langsung  yang  dilakukan  oleh pimpinan  satuan  kerja  atau  atasan langsung pelaksana.
j.  Penanganan  pengaduan,  saran,  dan m a s u k a n ,   a d a l a h   t a t a   c a r a pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
k.  Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi  mengenai  komposisi  atau jumlah  petugas  yang  melaksanakan tugas  sesuai  pembagian  dan  uraian tugasnya.
l.  J a m i n a n   p e l a y a n a n ,   a d a l a h memberikan  kepastian  pelayanan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan Standar Pelayanan.
m.  Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,  adalah  dalam  bentuk komitmen  untuk  memberikan  rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
n.  Evaluasi  kinerja  pelaksana,  adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh  pelaksanaan  kegiatan  sesuai dengan standar pelayanan.
Untuk  dapat  membedakan  ketiga terminologi  di  atas,  akan  diuraikan beberapa  deskripsi  dan  contoh  sebagai berikut.  SOP  berbicara  mengenai prosedur/mekanisme  pelayanan,  jadi bagaimana  tahapan-tahapan  pelayanan tersebut  dilakukan.  Sedangkan  SPP berbicara  mengenai  ukuran  kualitas pelayanan itu sendiri. Sebuah pelayanan dikatakan  “bagus/prima”  misalnya kalau  pelayanan  tersebut  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan.  Sebagai c o n t o h ,   p e l a y a n a n   K T P   s t a n d a r waktunya adalah 1 hari, apabila pelayan publik  dapat  menyelesaikan  pelayanan tersebut dalam kurun waktu 1 hari maka dikatakan  telah  sesuai  standar,  artinya pelayanan  yang  diberikan  telah  sesuai dengan standarnya.
Adapun  istilah  SPM  berbicara mengenai  pelaksanaan  urusan  wajib yakni  urusan  pemerintahan  dalam bentuk  pelayanan  dasar  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  provinsi, kabupaten  dan  kota,  yang  meliputi urusan-urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  tata ruang, dan seterusnya.

## 2)  Kerancuan  Konsep  dan  Kendala Implementasi SPM
Kebingungan  (confuse)  akan pengertian  berbagai  istilah  dalam pelayanan  publik  tidak  hanya  terbatas pada  terminologi  sebagaimana  tersebut di  atas,  namun  sebenarnya  juga  terjadi pada  istilah  SPM  itu  sendiri  khususnya oleh stakeholders di daerah. Hal ini yang menyebabkan  terminologi  SPM  belum

## 638
diterapkan di sebagian besar pemerintah daerah.  Persoalannya  cukup  jelas,  yaitu masih  banyaknya  aparat  pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten dan kota  yang  belum  memahami  kebijakan SPM  secara  benar,  sehingga  timbul anggapan  bahwa  kebijakan  SPM  bukan merupakan  kebijakan  yang  menjadi prioritas (Pramusinto, dkk, 2013).
3 Tim  UGM-BPP   Kemendagri mengungkap  banyaknya  kendala  yang dihadapi  pemerintah  daerah  dalam m e l a k s a n k a n   S P M .   P e r t a m a , k e t i d a k j e l a s a n   k o n s e p s i   t e n t a n g pelayanan dasar. Kedua, bagi K/L, SPM diperlakukan  sebagai  peluang  untuk memasukkan  program  sektoralnya  agar dapat menjadi program daerah. Idealnya: SPM  untuk  menjamin  terpenuhinya kebutuhan  pelayanan  dasar  yang minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  daerah,  namun  beberapa kasus  bergeser  menjadi  pencapaian program  sektoral  melalui  pemerintah daerah.  Ketiga,  Keterbatasan  sumber- sumber daya (resources) dalam mencapai target SPM yang ditetapkan oleh sektoral.
Terkait ketidakjelasan konsep SPM, saat  ini  terdapat  15  SPM  dengan  60 indikator  pelayanan  dasar  yang  harus dilaksanakan oleh pemda dengan ukuran pencapaian  yang  berbeda-beda.  Ada SPM  yang  menghendaki  pencapaian proses,  output  dan  ada  pula  yang outcome.  Akibatnya,  sebagian  K/L seperti Kementrian Pendidikan Nasional merumuskan  SPM  bidang  pendidikan dengan  cakupan  yang  sangat  luas
meliputi,  masukan,  proses,  dan  hasil  / outcome.  Kerancuan  dalam  penentuan a s p e k   y a n g   d i a t u r   d a l a m   S P M berimplikasi  terhadap  penerapan  SPM oleh pemerintah daerah.
Bagi  pemerintah  daerah,  terjadi kebingungan  apakah  input  dan  proses, apa  output  atau  outcome  yang  ingin dicapai?  Apa  ada  jaminan  mutu pelayanan? Kalau output atau outcome, bagaimana strategi untuk mencapainya? Dengan  sumber  daya  yang  terbatas, pemerintah daerah mengalami kesulitan ketika mereka harus memenuhi indikator SPM  yang  meliputi  indikator  masukan, proses, dan hasil/outcome.
Selain persoalan konsepsi, menurut Pramusinto,  dkk  (2013),  kendala p e n e r a p a n   S P M   d i   d a e r a h   j u g a ditunjukkan  dalam  implementasinya terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan.  Kemendagri  bertugas melaksanakan  binwas,  namun  karena kedudukannya  yang  setara  dengan kementerian  sektoral  maka  peran tersebut tidak mampu dijalankan secara optimal.  Selain  itu,  tidak  jelas  pula  apa yang  dimaksudkan  dengan  istilah pembinaan  umum  dan  pembinaan teknis.  Logikanya,  pembinaan  umum bisa saja dilaksanakan oleh Kemendagri, tetapi pembinaan teknis? Demikian pula dengan  monev  pelaksanaan  SPM, apakah  Kemendagri  harus  melakukan m o n e v   s e n d i r i   a t a u k a h   c u k u p mengandalkan  hasil  monev  yang  telah dilakukan  oleh  kementerian  teknis terkait?
639
3 BPP  Kemendagri  =  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Penelitian dimaksud  merupakan  kerjasama  UGM  dengan  BPP  Kemendagri  untuk  mengkaji  kendala-kendala penerapan SPM di daerah.
4 Focal point (titik pumpun) adalah istilah yang lazim digunakan dalam bidang arsitektur. Contoh definisi focal point adalah daerah tertentu di dalam ruangan yang pertama kali menarik perhatian mata. Focal point biasanya berbentuk lukisan, back drop TV dan lain-lain. Kemendagri selain sebagai leading sector juga  disebut  sebagai  focal  point,  yaitu  pihak  yang  dianggap  mumpuni  dalam  mengorganisasikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan SPM.
 SURYANTO 
m e m p e r o l e h   p e l a y a n a n   d a r i penyelenggara  yang  besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan pelayanan.
f.  Produk  pelayanan,  adalah  hasil pelayanan  yang  diberikan  dan diterima  sesuai  dengan  ketentuan yang telah ditetapkan.
g.  Sarana, prasarana dan /atau fasilitas,
adalah  peralatan  dan  fasilitas  yang diperlukan  dalam  penyelenggaraan pelayanan,  termasuk  pelayanan  dan fasilitas  pelayanan  bagi  kelompok rentan.
h.  Kompetensi  pelaksana,  adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana  meliputi  pengetahuan, k e a h l i a n ,   k e t e r a m p i l - a n   d a n pengalaman.
I.  Pengawasan  internal,  adalah  system pengendalian intern dan pengawasan langsung  yang  dilakukan  oleh pimpinan  satuan  kerja  atau  atasan langsung pelaksana.
j.  Penanganan  pengaduan,  saran,  dan m a s u k a n ,   a d a l a h   t a t a   c a r a pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
k.  Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Informasi  mengenai  komposisi  atau jumlah  petugas  yang  melaksanakan tugas  sesuai  pembagian  dan  uraian tugasnya.
l.  J a m i n a n   p e l a y a n a n ,   a d a l a h memberikan  kepastian  pelayanan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan Standar Pelayanan.
m.  Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan,  adalah  dalam  bentuk komitmen  untuk  memberikan  rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
n.  Evaluasi  kinerja  pelaksana,  adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh  pelaksanaan  kegiatan  sesuai dengan standar pelayanan.
Untuk  dapat  membedakan  ketiga terminologi  di  atas,  akan  diuraikan beberapa  deskripsi  dan  contoh  sebagai berikut.  SOP  berbicara  mengenai prosedur/mekanisme  pelayanan,  jadi bagaimana  tahapan-tahapan  pelayanan tersebut  dilakukan.  Sedangkan  SPP berbicara  mengenai  ukuran  kualitas pelayanan itu sendiri. Sebuah pelayanan dikatakan  “bagus/prima”  misalnya kalau  pelayanan  tersebut  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan.  Sebagai c o n t o h ,   p e l a y a n a n   K T P   s t a n d a r waktunya adalah 1 hari, apabila pelayan publik  dapat  menyelesaikan  pelayanan tersebut dalam kurun waktu 1 hari maka dikatakan  telah  sesuai  standar,  artinya pelayanan  yang  diberikan  telah  sesuai dengan standarnya.
Adapun  istilah  SPM  berbicara mengenai  pelaksanaan  urusan  wajib yakni  urusan  pemerintahan  dalam bentuk  pelayanan  dasar  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  provinsi, kabupaten  dan  kota,  yang  meliputi urusan-urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  umum  dan  tata ruang, dan seterusnya.

## 2)  Kerancuan  Konsep  dan  Kendala Implementasi SPM
Kebingungan  (confuse)  akan pengertian  berbagai  istilah  dalam pelayanan  publik  tidak  hanya  terbatas pada  terminologi  sebagaimana  tersebut di  atas,  namun  sebenarnya  juga  terjadi pada  istilah  SPM  itu  sendiri  khususnya oleh stakeholders di daerah. Hal ini yang menyebabkan  terminologi  SPM  belum
638
diterapkan di sebagian besar pemerintah daerah.  Persoalannya  cukup  jelas,  yaitu masih  banyaknya  aparat  pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten dan kota  yang  belum  memahami  kebijakan SPM  secara  benar,  sehingga  timbul anggapan  bahwa  kebijakan  SPM  bukan merupakan  kebijakan  yang  menjadi prioritas (Pramusinto, dkk, 2013).
3 Tim  UGM-BPP   Kemendagri mengungkap  banyaknya  kendala  yang dihadapi  pemerintah  daerah  dalam m e l a k s a n k a n   S P M .   P e r t a m a , k e t i d a k j e l a s a n   k o n s e p s i   t e n t a n g pelayanan dasar. Kedua, bagi K/L, SPM diperlakukan  sebagai  peluang  untuk memasukkan  program  sektoralnya  agar dapat menjadi program daerah. Idealnya: SPM  untuk  menjamin  terpenuhinya kebutuhan  pelayanan  dasar  yang minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  daerah,  namun  beberapa kasus  bergeser  menjadi  pencapaian program  sektoral  melalui  pemerintah daerah.  Ketiga,  Keterbatasan  sumber- sumber daya (resources) dalam mencapai target SPM yang ditetapkan oleh sektoral.
Terkait ketidakjelasan konsep SPM, saat  ini  terdapat  15  SPM  dengan  60 indikator  pelayanan  dasar  yang  harus dilaksanakan oleh pemda dengan ukuran pencapaian  yang  berbeda-beda.  Ada SPM  yang  menghendaki  pencapaian proses,  output  dan  ada  pula  yang outcome.  Akibatnya,  sebagian  K/L seperti Kementrian Pendidikan Nasional merumuskan  SPM  bidang  pendidikan dengan  cakupan  yang  sangat  luas
meliputi,  masukan,  proses,  dan  hasil  / outcome.  Kerancuan  dalam  penentuan a s p e k   y a n g   d i a t u r   d a l a m   S P M berimplikasi  terhadap  penerapan  SPM oleh pemerintah daerah.
Bagi  pemerintah  daerah,  terjadi kebingungan  apakah  input  dan  proses, apa  output  atau  outcome  yang  ingin dicapai?  Apa  ada  jaminan  mutu pelayanan? Kalau output atau outcome, bagaimana strategi untuk mencapainya? Dengan  sumber  daya  yang  terbatas, pemerintah daerah mengalami kesulitan ketika mereka harus memenuhi indikator SPM  yang  meliputi  indikator  masukan, proses, dan hasil/outcome.
Selain persoalan konsepsi, menurut Pramusinto,  dkk  (2013),  kendala p e n e r a p a n   S P M   d i   d a e r a h   j u g a ditunjukkan  dalam  implementasinya terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan.  Kemendagri  bertugas melaksanakan  binwas,  namun  karena kedudukannya  yang  setara  dengan kementerian  sektoral  maka  peran tersebut tidak mampu dijalankan secara optimal.  Selain  itu,  tidak  jelas  pula  apa yang  dimaksudkan  dengan  istilah pembinaan  umum  dan  pembinaan teknis.  Logikanya,  pembinaan  umum bisa saja dilaksanakan oleh Kemendagri, tetapi pembinaan teknis? Demikian pula dengan  monev  pelaksanaan  SPM, apakah  Kemendagri  harus  melakukan m o n e v   s e n d i r i   a t a u k a h   c u k u p mengandalkan  hasil  monev  yang  telah dilakukan  oleh  kementerian  teknis terkait?
639
3 BPP  Kemendagri  =  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Penelitian dimaksud  merupakan  kerjasama  UGM  dengan  BPP  Kemendagri  untuk  mengkaji  kendala-kendala penerapan SPM di daerah.
4 Focal point (titik pumpun) adalah istilah yang lazim digunakan dalam bidang arsitektur. Contoh definisi focal point adalah daerah tertentu di dalam ruangan yang pertama kali menarik perhatian mata. Focal point biasanya berbentuk lukisan, back drop TV dan lain-lain. Kemendagri selain sebagai leading sector juga  disebut  sebagai  focal  point,  yaitu  pihak  yang  dianggap  mumpuni  dalam  mengorganisasikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan SPM.
PP No. 65 Tahun 2005 pada Pasal 5 menyatakan  bahwa  penyusunan  SPM oleh  masing-masing  K/L  dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Tim Konsultasi juga dibentuk dengan SK Menteri  Dalam  Negeri.  Sebagai  focal 4 p o i n t ,   K e m e n d a g r i   b e r t u g a s memfasilitasi  dan  mengelola  proses k o n s u l t a s i   p e r u m u s a n   S P M . Persoalannya adalah, fasilitasi dan proses konsultasi  tidak  efektif.  “Seringkali pembahasan  di  DPOD  kurang  serius, karena banyak K/L ketika merumuskan SPM  hanya  sekedar  untuk  memenuhi target  kinerja  dari  UKP4”.  DPOD  juga sering  tidak  memiliki  informasi  yang memadai  untuk  bisa  secara  rinci m e m b a h a s   u s u l a n   S P M   k a r e n a dukungan  dari  Tim  Konsultasi  kurang optimal.
Selain itu, tidak adanya kajian yang secara  substantif  me-review  usulan  draft SPM dan menilai konsistensinya dengan PP  65/  2005  membuat  SPM  yang diusulkan  oleh  masing-masing  K/L memiliki  rumusan  dan  konsepsi  yang berbeda-beda.  DPOD  tidak  didukung oleh Tim Teknis yang mampu melakukan analisis kebijakan terhadap setiap isu-isu kebijakan  yang  diputuskan  dalam sidang-sidang  DPOD.  Para  pakar  yang dilibatkan  dalam  keanggotaan  DPOD tidak memiliki kapasitas untuk member pertimbangan berdasarkan analisis yang memadai  karena  tidak  adanya  kajian yang  menyeluruh  terhadap  pilihan kebijakan  yang  akan  diambil  dalam sidang DPOD.
Persoalan implementasi SPM tidak terkelola  dengan  baik,  sudah  dilakukan tapi  tidak  disadari  sebagai  SPM,  SPM bukan sebagai dasar dan standar dalam
penyelenggaraan  pelayanan,  dan  SPM t i d a k   d i p e d u l i k a n   d i   d a l a m penyelenggaraan  pelayanan  publik. Sosialisasi  yang  telah  berjalan  terlalu t e k n i s   d a n   t i d a k   m e n j a n g k a u permasalahan  secara  utuh  yang menyangkut:  a)  bagaimana  payung hukumnya  di  daerah,  b)  bagaimana integrasinya  dalam  perencanaan  yang sudah  ada,  c)  bagaimana  perhitungan pembiayaan,  dan    d)  bagaimana penilaian kinerja dalam penerapan SPM.
Terkait  kendala  penganggaran (costing),  beberapa  kendala  yang dihadapi  seperti  tidak  adanya    tradisi dalam  men-design  penganggaran  yang berbasis  kinerja.  keterbatasan  anggaran yang  tersedia  untuk  penyelenggaraan pelayanan, tidak adanya efisiensi dalam penggunaan  anggaran,  dan  lemahnya efektivitas dan akuntabilitas penggunaan DAK dan dana dekonsentrasi.
Selanjutnya,  terkait  koordinasi pengelolaan  SPM  terganggu  adanya dualisme  pengorganisasian,  yaitu Bagian/Biro  Organisasi  :  asumsi  bahwa Bagian/Biro  Organisasi  merupakan kepanjangan  tangan  Sekretaris  Daerah (Sekda)  tidak  memiliki  kemampuan teknis  untuk  mendukung  perencanaan dan implementasi SPM di daerah karena PP No. 65/2005  tidak dilengkapi dengan petunjuk  teknis  yang  memadai  dari pemerintah  pusat.  Sebagai  SKPD, Bappeda  yang  memiliki  kewenangan dalam  merencanakan  dan  mengawal i m p l e m e n t a s i   b e r b a g a i   p r o g r a m pembangunan.  Bappeda  akan  lebih m a m p u   m e n g k o o r d i n a s i k a n perencanaan  dan  penerapan  SPM  di daerah.
Kedudukan  Kemendagri  sebagai focal  point dilemahkan  oleh  kenyataan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
641
bahwa    K/L  cenderung  menggunakan SKPD  yang  dapat  menjadi  kepanjangan tangannya  di  daerah.  Terbatasnya  PNS yang  memiliki  kapasitas  yang  dituntut oleh  SPM.  Kapasitas  daerah  untuk menyediakan  berbagai  infrastruktur sangat  terbatas.    Alokasi  DAK  dalam bidang  pendidikan  dan  kesehatan s e r i n g k a l i   t i d a k   s e s u a i   d e n g a n kebutuhan dan problema yang dihadapi daerah  dalam  pencapaian  target nasional.
3)  Hal-hal  Yang  Perlu  Diperbaiki dalam  Pencapaian  Target  SPM: Kasus SPM Kesehatan
Di  lingkungan  Kementerian Kesehatan sendiri, keberadaan dokumen SPM bukanlah merupakan sesuatu yang baru,  karena  sejak  awal  Kementerian K e s e h a t a n   t e l a h   m e m p e r h a t i k a n p e n t i n g n y a   p e l a k s a n a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan diterbitkannya  Keputusan  Menteri Kesehatan  No.  1457/MENKES/SK/ X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Menurut kepmen  tersebut  terdapat  26  jenis pelayanan dasar (47 indikator) dan 7 jenis pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  (7 indikator), sehingga total indikator yang harus  dilaksanakan  sebanyak  54 indikator.
Pasca  terbitnya  PP  No.  65  Tahun 2005,  Kepmen  No.  1457/MENKES/SK/ X/2003 dianggap tidak relevan lagi dan kemudian  diganti  dengan  Peraturan M e n t e r i   K e s e h a t a n   N o . 741/MENKES/PER/VII/2008  tanggal 29  Juli  2008  tentang  SPM  Bidang Kesehatan  di  Kabupaten/Kota.  Dalam
peraturan  baru  ini  jumlah  pelayanan dasar  yang  menjadi  kewajiban  daerah disederhanakan  hanya  menjadi  4  jenis pelayanan  dasar,  yang  dijabarkan menjadi  22  indikator.  Keempat  jenis pelayanan  tersebut  meliputi  pelayanan k e s e h a t a n   d a s a r   ( 1 8   I n d i k a t o r ) , pelayanan  kesehatan  rujukan  (2 indikator), penyelidikan epidemiologi & p e n a n g g u l a n g a n   k e j a d i a n   l u a r biasa/KLB  (1  Indikator),  dan  promosi kesehatan  &  pemberdayaan  masyarakat (1  indikator).  Artinya,  dari  sisi  jenis p e l a y a n a n   d a s a r   d a n   i n d i k a t o r k i n e r j a n y a   s u d a h   l e b i h   ' s i m p e l ' dibandingkan peraturan terdahulu.
Namun  demikian,  layaknya sebuah  kebijakan  selalu  menimbulkan pro  dan  kontra,  senantiasa  terdapat manfaat  dan  mudharat  serta  disertai s e j u m l a h   p e r m a s a l a h a n   y a n g dihadapinya.  Begitu  pun  implementasi SPM  bidang  kesehatan,  manfaat  yang d i r a s a k a n   o l e h   s e l u r u h   l a p i s a n masyarakat  di  perkotaan  maupun  di perdesaan  sangat  besar,  akan  tetapi berbagai persoalan juga masih menyertai dan memerlukan penyelesaian segera. Di antara  permasalahan  yang  dihadapi dalam  implementasi  SPM  bidang kesehatan, meliputi:
(1)  M a s i h   t e r d a p a t   p e r b e d a a n pemahaman mengenai konsepsi dan pengukuran SPM bidang kesehatan, apakah  SPM  itu  akan  mengukur input,  proses,  output  ataukah outcome.  Meskipun  persoalan  ini juga  dihadapi  oleh  SPM  bidang l a i n n y a ,   n a m u n   m u n c u l n y a kesadaran bahwa hal ini merupakan masalah  krusial  dalam  penerapan SPM,  kiranya  sangat  penting  bagi Kementerian  Kesehatan  guna
5 Focal point di kementerian sektoral/kementerian teknis masing-masing sesuai urusan pemerintahan.
 SURYANTO

PP No. 65 Tahun 2005 pada Pasal 5 menyatakan  bahwa  penyusunan  SPM oleh  masing-masing  K/L  dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Tim Konsultasi juga dibentuk dengan SK Menteri  Dalam  Negeri.  Sebagai  focal 4 p o i n t ,   K e m e n d a g r i   b e r t u g a s memfasilitasi  dan  mengelola  proses k o n s u l t a s i   p e r u m u s a n   S P M . Persoalannya adalah, fasilitasi dan proses konsultasi  tidak  efektif.  “Seringkali pembahasan  di  DPOD  kurang  serius, karena banyak K/L ketika merumuskan SPM  hanya  sekedar  untuk  memenuhi target  kinerja  dari  UKP4”.  DPOD  juga sering  tidak  memiliki  informasi  yang memadai  untuk  bisa  secara  rinci m e m b a h a s   u s u l a n   S P M   k a r e n a dukungan  dari  Tim  Konsultasi  kurang optimal.
Selain itu, tidak adanya kajian yang secara  substantif  me-review  usulan  draft SPM dan menilai konsistensinya dengan PP  65/  2005  membuat  SPM  yang diusulkan  oleh  masing-masing  K/L memiliki  rumusan  dan  konsepsi  yang berbeda-beda.  DPOD  tidak  didukung oleh Tim Teknis yang mampu melakukan analisis kebijakan terhadap setiap isu-isu kebijakan  yang  diputuskan  dalam sidang-sidang  DPOD.  Para  pakar  yang dilibatkan  dalam  keanggotaan  DPOD tidak memiliki kapasitas untuk member pertimbangan berdasarkan analisis yang memadai  karena  tidak  adanya  kajian yang  menyeluruh  terhadap  pilihan kebijakan  yang  akan  diambil  dalam sidang DPOD.
Persoalan implementasi SPM tidak terkelola  dengan  baik,  sudah  dilakukan tapi  tidak  disadari  sebagai  SPM,  SPM bukan sebagai dasar dan standar dalam
penyelenggaraan  pelayanan,  dan  SPM t i d a k   d i p e d u l i k a n   d i   d a l a m penyelenggaraan  pelayanan  publik. Sosialisasi  yang  telah  berjalan  terlalu t e k n i s   d a n   t i d a k   m e n j a n g k a u permasalahan  secara  utuh  yang menyangkut:  a)  bagaimana  payung hukumnya  di  daerah,  b)  bagaimana integrasinya  dalam  perencanaan  yang sudah  ada,  c)  bagaimana  perhitungan pembiayaan,  dan    d)  bagaimana penilaian kinerja dalam penerapan SPM.
Terkait  kendala  penganggaran (costing),  beberapa  kendala  yang dihadapi  seperti  tidak  adanya    tradisi dalam  men-design  penganggaran  yang berbasis  kinerja.  keterbatasan  anggaran yang  tersedia  untuk  penyelenggaraan pelayanan, tidak adanya efisiensi dalam penggunaan  anggaran,  dan  lemahnya efektivitas dan akuntabilitas penggunaan DAK dan dana dekonsentrasi.
Selanjutnya,  terkait  koordinasi pengelolaan  SPM  terganggu  adanya dualisme  pengorganisasian,  yaitu Bagian/Biro  Organisasi  :  asumsi  bahwa Bagian/Biro  Organisasi  merupakan kepanjangan  tangan  Sekretaris  Daerah (Sekda)  tidak  memiliki  kemampuan teknis  untuk  mendukung  perencanaan dan implementasi SPM di daerah karena PP No. 65/2005  tidak dilengkapi dengan petunjuk  teknis  yang  memadai  dari pemerintah  pusat.  Sebagai  SKPD, Bappeda  yang  memiliki  kewenangan dalam  merencanakan  dan  mengawal i m p l e m e n t a s i   b e r b a g a i   p r o g r a m pembangunan.  Bappeda  akan  lebih m a m p u   m e n g k o o r d i n a s i k a n perencanaan  dan  penerapan  SPM  di daerah.
Kedudukan  Kemendagri  sebagai focal  point dilemahkan  oleh  kenyataan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
640
641
bahwa    K/L  cenderung  menggunakan SKPD  yang  dapat  menjadi  kepanjangan tangannya  di  daerah.  Terbatasnya  PNS yang  memiliki  kapasitas  yang  dituntut oleh  SPM.  Kapasitas  daerah  untuk menyediakan  berbagai  infrastruktur sangat  terbatas.    Alokasi  DAK  dalam bidang  pendidikan  dan  kesehatan s e r i n g k a l i   t i d a k   s e s u a i   d e n g a n kebutuhan dan problema yang dihadapi daerah  dalam  pencapaian  target nasional.

## 3)  Hal-hal  Yang  Perlu  Diperbaiki dalam  Pencapaian  Target  SPM: Kasus SPM Kesehatan
Di  lingkungan  Kementerian Kesehatan sendiri, keberadaan dokumen SPM bukanlah merupakan sesuatu yang baru,  karena  sejak  awal  Kementerian K e s e h a t a n   t e l a h   m e m p e r h a t i k a n p e n t i n g n y a   p e l a k s a n a a n   u r u s a n pemerintahan  yang  menjadi  tanggung jawabnya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan diterbitkannya  Keputusan  Menteri Kesehatan  No.  1457/MENKES/SK/ X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Menurut kepmen  tersebut  terdapat  26  jenis pelayanan dasar (47 indikator) dan 7 jenis pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  (7 indikator), sehingga total indikator yang harus  dilaksanakan  sebanyak  54 indikator.
Pasca  terbitnya  PP  No.  65  Tahun 2005,  Kepmen  No.  1457/MENKES/SK/ X/2003 dianggap tidak relevan lagi dan kemudian  diganti  dengan  Peraturan M e n t e r i   K e s e h a t a n   N o . 741/MENKES/PER/VII/2008  tanggal 29  Juli  2008  tentang  SPM  Bidang Kesehatan  di  Kabupaten/Kota.  Dalam
peraturan  baru  ini  jumlah  pelayanan dasar  yang  menjadi  kewajiban  daerah disederhanakan  hanya  menjadi  4  jenis pelayanan  dasar,  yang  dijabarkan menjadi  22  indikator.  Keempat  jenis pelayanan  tersebut  meliputi  pelayanan k e s e h a t a n   d a s a r   ( 1 8   I n d i k a t o r ) , pelayanan  kesehatan  rujukan  (2 indikator), penyelidikan epidemiologi & p e n a n g g u l a n g a n   k e j a d i a n   l u a r biasa/KLB  (1  Indikator),  dan  promosi kesehatan  &  pemberdayaan  masyarakat (1  indikator).  Artinya,  dari  sisi  jenis p e l a y a n a n   d a s a r   d a n   i n d i k a t o r k i n e r j a n y a   s u d a h   l e b i h   ' s i m p e l ' dibandingkan peraturan terdahulu.
Namun  demikian,  layaknya sebuah  kebijakan  selalu  menimbulkan pro  dan  kontra,  senantiasa  terdapat manfaat  dan  mudharat  serta  disertai s e j u m l a h   p e r m a s a l a h a n   y a n g dihadapinya.  Begitu  pun  implementasi SPM  bidang  kesehatan,  manfaat  yang d i r a s a k a n   o l e h   s e l u r u h   l a p i s a n masyarakat  di  perkotaan  maupun  di perdesaan  sangat  besar,  akan  tetapi berbagai persoalan juga masih menyertai dan memerlukan penyelesaian segera. Di antara  permasalahan  yang  dihadapi dalam  implementasi  SPM  bidang kesehatan, meliputi:
(1)  M a s i h   t e r d a p a t   p e r b e d a a n pemahaman mengenai konsepsi dan pengukuran SPM bidang kesehatan, apakah  SPM  itu  akan  mengukur input,  proses,  output  ataukah outcome.  Meskipun  persoalan  ini juga  dihadapi  oleh  SPM  bidang l a i n n y a ,   n a m u n   m u n c u l n y a kesadaran bahwa hal ini merupakan masalah  krusial  dalam  penerapan SPM,  kiranya  sangat  penting  bagi Kementerian  Kesehatan  guna
5 Focal point di kementerian sektoral/kementerian teknis masing-masing sesuai urusan pemerintahan.
menyelesaikan persoalan tersebut dalam mendukung pelaksanaan di lapangan;
(2)  Belum  ada/tidak  adanya  kejelasan pola  hubungan  antara  Kemenkes d e n g a n   K e m e n d a g r i   t e r k a i t p e m b i n a a n   d a n   p e n g a w a s a n (binwas)  penerapan  SPM  bidang kesehatan.  Hal  ini  disebabkan  tidak adanya  pembagian  tugas  yang  jelas antara  Kementerian  Kesehatan 5 sebagai focal point pelaksanaan SPM sekaligus  sebagai  pihak  yang melakukan binwas secara sektoral; (3)  Belum dilakukan pengarus-utamaan
(mainstreaming)  yang  serius  dalam penerapan  SPM  bidang  kesehatan dalam  bentuk  sosialisasi  kepada seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholders)  baik  Pemerintah, pemerintah  daerah,  swasta,  dan NGO.
(4)  Tidak adanya insentif dan disinsentif atau  reward  and  punishment  bagi daerah  yang  berhasil  atau  gagal dalam  melaksanakan  SPM  bidang kesehatan;
(5)  Minimnya  SDM  yang  berkualitas (dokter, bidan, perawat, dan petugas paramedis)  sehingga  menghambat implementasi program dan kegiatan SPM bidang kesehatan;
(6)  Keterbatasan  anggaran  untuk membiayai  jenis  pelayanan  dasar dan  indikator  kinerja  pelayanan dasar  yang  sangat  banyak  (artinya penyederhanaan  dari  54  indikator menjadi  22  indikator  pun  masih dinilai  tidak  realistis  karena dianggap terlalu banyak).
(7)  Cakupan  pelayanan  dasar  bidang kesehatan tidak dapat dicapai secara seragam  di  tiap  daerah  karena perbedaan  sumber  daya  (resources)
yang dimilikinya.
Penerapan SPM bidang kesehatan, sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian terdahulu,  telah  dilaksanakan  jauh  hari sebelum  diterbitkan  PP  No.  65  Tahun 2005,  artinya  Kementerian  Kesehatan telah  cukup  memiliki  komitmen  untuk m e n j a l a n k a n   a m a n a t   p e r a t u r a n perundang-undangan.  Seiring  dengan perubahan  kebijakan  dan  tuntutan lingkungan  strategis,  maka  pemenuhan terhadap SPM kesehatan pun mengalami perubahan. Oleh karena itu, berdasarkan Permenkes  No.  741/MENKES/PER/ VII/2008,  Kementerian  Kesehatan  telah memberikan  guidance  pelaksanaan  SPM di pemerintah kabupaten dan kota.
Target  dan  capaian  kinerja  SPM Bidang Kesehatan secara nasional sampai
6 tahun  2012   sebagaimana  terlihat  pada tabel berikut.
6 Untuk data capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2013 belum dapat disajikan dalam tulisan ini karena menurut informasi yang penulis peroleh dari narasumber (Bpk. KRT dr. Bambang Sardjono, MPH-Staf Ahli Kemenkes dan Ibu Ira, staf Bpk. Bambang Sardjono) bahwa data tersebut masih diinput oleh biro yang menangani SPM yakni Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
Sumber: Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Paparan Kemenkes di FGD PKKOD-LAN tanggal 16 Juli 2013.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  capaian  kinerja  SPM bidang  kesehatan  menunjukkan  kondisi yang  bervariasi,  artinya  terdapat indikator  pelayanan  dasar  yang  telah tercapai 100%, seperti indikator cakupan peserta  KB  aktif  (target  70%,  realisasi
76,83%),  dan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate  per  100.000  penduduk  <15  tahun (target  ≥2/100.000  penduduk,  realisasi 5.2/100.000  penduduk).  Sementara  itu, terdapat sejumlah indikator yang hampir mencapai  target,  meliputi  indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4 (target
643
 SURYANTO   PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
menyelesaikan persoalan tersebut dalam mendukung pelaksanaan di lapangan;
(2)  Belum  ada/tidak  adanya  kejelasan pola  hubungan  antara  Kemenkes d e n g a n   K e m e n d a g r i   t e r k a i t p e m b i n a a n   d a n   p e n g a w a s a n (binwas)  penerapan  SPM  bidang kesehatan.  Hal  ini  disebabkan  tidak adanya  pembagian  tugas  yang  jelas antara  Kementerian  Kesehatan 5 sebagai focal point pelaksanaan SPM sekaligus  sebagai  pihak  yang melakukan binwas secara sektoral;
(3)  Belum dilakukan pengarus-utamaan
(mainstreaming)  yang  serius  dalam penerapan  SPM  bidang  kesehatan dalam  bentuk  sosialisasi  kepada seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholders)  baik  Pemerintah, pemerintah  daerah,  swasta,  dan NGO.
(4)  Tidak adanya insentif dan disinsentif atau  reward  and  punishment  bagi daerah  yang  berhasil  atau  gagal dalam  melaksanakan  SPM  bidang kesehatan;
(5)  Minimnya  SDM  yang  berkualitas
(dokter, bidan, perawat, dan petugas paramedis)  sehingga  menghambat implementasi program dan kegiatan SPM bidang kesehatan;
(6)  Keterbatasan  anggaran  untuk membiayai  jenis  pelayanan  dasar dan  indikator  kinerja  pelayanan dasar  yang  sangat  banyak  (artinya penyederhanaan  dari  54  indikator menjadi  22  indikator  pun  masih dinilai  tidak  realistis  karena dianggap terlalu banyak).
(7)  Cakupan  pelayanan  dasar  bidang kesehatan tidak dapat dicapai secara seragam  di  tiap  daerah  karena perbedaan  sumber  daya  (resources) yang dimilikinya.
Penerapan SPM bidang kesehatan, sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian terdahulu,  telah  dilaksanakan  jauh  hari sebelum  diterbitkan  PP  No.  65  Tahun 2005,  artinya  Kementerian  Kesehatan telah  cukup  memiliki  komitmen  untuk m e n j a l a n k a n   a m a n a t   p e r a t u r a n perundang-undangan.  Seiring  dengan perubahan  kebijakan  dan  tuntutan lingkungan  strategis,  maka  pemenuhan terhadap SPM kesehatan pun mengalami perubahan. Oleh karena itu, berdasarkan Permenkes  No.  741/MENKES/PER/ VII/2008,  Kementerian  Kesehatan  telah memberikan  guidance  pelaksanaan  SPM di pemerintah kabupaten dan kota.
Target  dan  capaian  kinerja  SPM Bidang Kesehatan secara nasional sampai
6 tahun  2012   sebagaimana  terlihat  pada tabel berikut.
6 Untuk data capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2013 belum dapat disajikan dalam tulisan ini karena menurut informasi yang penulis peroleh dari narasumber (Bpk. KRT dr. Bambang Sardjono, MPH-Staf Ahli Kemenkes dan Ibu Ira, staf Bpk. Bambang Sardjono) bahwa data tersebut masih diinput oleh biro yang menangani SPM yakni Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
Sumber: Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Paparan Kemenkes di FGD PKKOD-LAN tanggal 16 Juli 2013.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  capaian  kinerja  SPM bidang  kesehatan  menunjukkan  kondisi yang  bervariasi,  artinya  terdapat indikator  pelayanan  dasar  yang  telah tercapai 100%, seperti indikator cakupan peserta  KB  aktif  (target  70%,  realisasi
76,83%),  dan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate  per  100.000  penduduk  <15  tahun (target  ≥2/100.000  penduduk,  realisasi 5.2/100.000  penduduk).  Sementara  itu, terdapat sejumlah indikator yang hampir mencapai  target,  meliputi  indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4 (target
642 643  SURYANTO 
90%,  realisasi  85,03%),  cakupan persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki  kompetensi  kebidanan  (target 90%,  realisasi  87,38%),  cakupan pelayanan  nifas  (target  90%,  realisasi 85,74%), cakupan kunjungan bayi (target 90%,  realisasi  85,49%),  cakupan desa/kelurahan  UCI  (target  100%, realisasi  89,51%),  cakupan  penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (target 100%,  realisasi  83,  19%),  dan  desa  siaga aktif (target 80%, realisasi 79,09%).
Namun  demikian,  masih  terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang jauh  dari  target  seperti  cakupan  gizi buruk mendapat perawatan (target 100%, realisasi  5,12%),  persentase  penderita DBD  yang  ditangani  (target  100%, realisasi  2,96%),  cakupan  pelayanan kesehatan  rujukan  masyarakat  miskin ( t a r g e t   1 0 0 % ,   r e a l i s a s i   7 , 6 5 % ) . S e b a g a i m a n a   d i s a m p a i k a n   p a r a
7 narasumber dalam FGD di LAN , dari ke- 22  indikator  tersebut  di  atas  pada dasarnya  telah  dilaksanakan  dengan cukup  baik,  dan  bahkan  beberapa indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 1)  Kesimpulan
C a r u t - m a r u t   i m p l e m e n t a s i kebijakan  standar  pelayanan  minimal (SPM),  bukan  semata-mata  persoalan “pelaksanaan” belaka namun terkait pula dengan  masalah  “konsepsi”  SPM  itu sendiri.  Artinya,  istilah  SPM  belum dipahami  sebagaimana  mestinya  sesuai amanat  peraturan  perundangannya. Menurut  PP  No.  65  Tahun  2005  SPM
diartikan sebagai ketentuan tentang jenis dan  mutu  pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan  wajib  daerah  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  secara minimal.  Di  lapangan,  istilah  SPM terkadang  dirancukan  dengan  istilah standard  operating  procedures (SOP)  dan standar  pelayanan  publik  (SPP).  Tidak hanya  itu,  istilah  SPM  terkadang  pula disalah  artikan  dengan  “Surat  Perintah Membayar”  yaitu  sebuah  terminologi yang  biasa  digunakan  dalam  konteks pengelolaan keuangan.
Kerancuan  istilah  tersebut menyebabkan  kebingungan  (confuse) pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan target capaian SPM. Di satu pihak terdapat pemerintah daerah yang menetapkan  capaian  SPM  pada  level input  dan  proses,  ada  pula  yang menetapkan  capaian  SPM  pada  level o u t p u t   d a n   b a h k a n   o u t c o m e . Kebingungan ini berimplikasi pada pada s i k a p   p e m e r i n t a h   d a e r a h   y a n g memandang kebijakan pencapaian target SPM  sebagai  kebijakan  yang  TIDAK prioritas.
Khusus  dalam  implementasi  SPM bidang  kesehatan,  pada  dasarnya capaian  target  SPM  terlihat  cukup  baik. Dari  22  indikator  pelayanan  kesehatan dasar  hanya  sebagian  kecil  yang  masih sangat  jauh  dari  target  (<  10%),  di antaranya pelayanan cakupan gizi buruk mendapat  perawatan  (target  100%, realisasi  5,12%),  persentase  penderita DBD  yang  ditangani  (target  100%, realisasi 2,96%), dan cakupan pelayanan kesehatan  rujukan  masyarakat  miskin (target  100%,  realisasi  7,65%).  Untuk persentase  penemuan  pasien  baru  TB
7 Paparan Staf Ahli Menteri Kesehatan, KRT dr. Bambang Sardjono, MPH di dalam FGD LAN dengan tema “Kebijakan SPM: Perkembangan, Hambatan, dan Tantangan Ke Depan”, tanggal 16 Juli 2013.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
BTA  Positif  Case  Detection  Rate  (CDR) sebesar 10,44%. Beberapa capaian yang di bawah  50%  antara  lain:  Cakupan neonatus  dengan  komplikasi  yg ditangani  sebesar  27,  11%,  Cakupan pemberian  makanan  pendamping  ASI anak  usia  6-24  bulan  Gakin  sebesar 26,75%,  Persentase  balita  dengan pneumonia  yang  ditangani  sebesar 20,76%, Persentase penderita diare yang ditangani  sebesar  43,90%,  dan  cakupan pelayanan  gawat  darurat  level  1  yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota  sebesar  46,14%. Adapun untuk jenis pelayanan kesehatan dasar  lainnya  telah  mencapai  target  di atas  50%,  bahkan  ada  yang  mencapai target 100%.

## 2)  Rekomendasi
Rekomendasi  penulis  terkait pencapaian  target  SPM  dibagi  menjadi dua  bagian  yakni  rekomendasi  umum dan  rekomendasi  khusus  terkait  SPM bidang kesehatan:
a.  Umum 1)  Perlunya internalisasi istilah SPM agar  tidak  rancu  dengan  istilah SOP,  SPP,  dan  istilah  lainnya  di bidang  pelayanan  publik.  Istilah S P M   h a r u s   s e n a n t i a s a d i k o m u n i k a s i k a n   d a n diinternalisasikan  oleh  segenap stakeholders .  Untuk  hal  ini, Kemendagri  sebagai  focal  point (titik  pumpun)  bersama  dengan k e m e n t e r i a n   s e k t o r a l   a t a u kementerian teknis terkait (dalam hal  ini  Kementerian  Kesehatan) serta  tim  monitoring  yang dibentuk oleh Kemendagri dapat dan  harus  bekerja  keras  untuk melaksanakannya;
2)  K e r a n c u a n   k o n s e p   d a n implementasi  SPM  hendaknya menjadi  perhatian  terutama  bagi k e m e n t e r i a n   t e k n i s   y a n g menerbitkan  kebijakan  SPM  itu s e n d i r i   d a l a m   u p a y a menindaklanjuti  PP  Nomor  65 T a h u n
2 0 0 5 .
Kementerian/Lembaga  tidak dapat  bekerja  sendirian,  oleh karena  itu  dalam  pelaksanannya dapat  melibatkan  berbagai stakeholders terkait.
3)  Hal-hal  yang  perlu  diperbaiki dalam  rangka  pencapaian  target S P M   n a s i o n a l   p e r l u   t e r u s diupayakan  dan  dilaksanakan. Perbaikan  dimaksud  dapat  saja dilaksanakan  pada  lingkup k e r a n g k a   r e g u l a si n y a   ( P P , peraturan  menteri,  petunjuk pelaksanaan,  petunjuk  teknis y a n g   r e l e v a n ) ,   k e r a n g k a implementasi,  dan  kerangka monev-nya.  Terkait  contoh capaian  target  bidang  kesehatan di  atas  sebenarnya  sudah  baik dibandingkan  capaian  SPM b i d a n g   l a i n n y a .   N a m u n , perbaikan  dan  peningkatan implementasi  SPM  memerlukan d u k u n g a n   s u m b e r   d a y a (resources)  lainnya  yang  meliputi kecukupan dana dan SDM. b.  Khusus Terkait  implementasi  SPM  bidang kesehatan  di  kabupaten/kota,  beberapa s a r a n / r e k o m e n d a s i   y a n g   p e r l u dilakukan meliputi:
1)  Perlunya  sosialisasi  SPM  bidang kesehatan ke segenap stakeholders. Hal  ini  untuk  mengurangi terjadinya  kesalahpahaman
645
 SURYANTO   PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
90%,  realisasi  85,03%),  cakupan persalinan  oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki  kompetensi  kebidanan  (target 90%,  realisasi  87,38%),  cakupan pelayanan  nifas  (target  90%,  realisasi 85,74%), cakupan kunjungan bayi (target 90%,  realisasi  85,49%),  cakupan desa/kelurahan  UCI  (target  100%, realisasi  89,51%),  cakupan  penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (target 100%,  realisasi  83,  19%),  dan  desa  siaga aktif (target 80%, realisasi 79,09%).
Namun  demikian,  masih  terdapat beberapa indikator pelayanan dasar yang jauh  dari  target  seperti  cakupan  gizi buruk mendapat perawatan (target 100%, realisasi  5,12%),  persentase  penderita DBD  yang  ditangani  (target  100%, realisasi  2,96%),  cakupan  pelayanan kesehatan  rujukan  masyarakat  miskin ( t a r g e t   1 0 0 % ,   r e a l i s a s i   7 , 6 5 % ) . S e b a g a i m a n a   d i s a m p a i k a n   p a r a
7 narasumber dalam FGD di LAN , dari ke- 22  indikator  tersebut  di  atas  pada dasarnya  telah  dilaksanakan  dengan cukup  baik,  dan  bahkan  beberapa indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1)  Kesimpulan
C a r u t - m a r u t   i m p l e m e n t a s i kebijakan  standar  pelayanan  minimal (SPM),  bukan  semata-mata  persoalan “pelaksanaan” belaka namun terkait pula dengan  masalah  “konsepsi”  SPM  itu sendiri.  Artinya,  istilah  SPM  belum dipahami  sebagaimana  mestinya  sesuai amanat  peraturan  perundangannya. Menurut  PP  No.  65  Tahun  2005  SPM
diartikan sebagai ketentuan tentang jenis dan  mutu  pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan  wajib  daerah  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  secara minimal.  Di  lapangan,  istilah  SPM terkadang  dirancukan  dengan  istilah standard  operating  procedures (SOP)  dan standar  pelayanan  publik  (SPP).  Tidak hanya  itu,  istilah  SPM  terkadang  pula disalah  artikan  dengan  “Surat  Perintah Membayar”  yaitu  sebuah  terminologi yang  biasa  digunakan  dalam  konteks pengelolaan keuangan.
Kerancuan  istilah  tersebut menyebabkan  kebingungan  (confuse) pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan target capaian SPM. Di satu pihak terdapat pemerintah daerah yang menetapkan  capaian  SPM  pada  level input  dan  proses,  ada  pula  yang menetapkan  capaian  SPM  pada  level o u t p u t   d a n   b a h k a n   o u t c o m e . Kebingungan ini berimplikasi pada pada s i k a p   p e m e r i n t a h   d a e r a h   y a n g memandang kebijakan pencapaian target SPM  sebagai  kebijakan  yang  TIDAK prioritas.
Khusus  dalam  implementasi  SPM bidang  kesehatan,  pada  dasarnya capaian  target  SPM  terlihat  cukup  baik. Dari  22  indikator  pelayanan  kesehatan dasar  hanya  sebagian  kecil  yang  masih sangat  jauh  dari  target  (<  10%),  di antaranya pelayanan cakupan gizi buruk mendapat  perawatan  (target  100%, realisasi  5,12%),  persentase  penderita DBD  yang  ditangani  (target  100%, realisasi 2,96%), dan cakupan pelayanan kesehatan  rujukan  masyarakat  miskin (target  100%,  realisasi  7,65%).  Untuk persentase  penemuan  pasien  baru  TB
7 Paparan Staf Ahli Menteri Kesehatan, KRT dr. Bambang Sardjono, MPH di dalam FGD LAN dengan tema “Kebijakan SPM: Perkembangan, Hambatan, dan Tantangan Ke Depan”, tanggal 16 Juli 2013.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
BTA  Positif  Case  Detection  Rate  (CDR) sebesar 10,44%. Beberapa capaian yang di bawah  50%  antara  lain:  Cakupan neonatus  dengan  komplikasi  yg ditangani  sebesar  27,  11%,  Cakupan pemberian  makanan  pendamping  ASI anak  usia  6-24  bulan  Gakin  sebesar 26,75%,  Persentase  balita  dengan pneumonia  yang  ditangani  sebesar 20,76%, Persentase penderita diare yang ditangani  sebesar  43,90%,  dan  cakupan pelayanan  gawat  darurat  level  1  yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota  sebesar  46,14%. Adapun untuk jenis pelayanan kesehatan dasar  lainnya  telah  mencapai  target  di atas  50%,  bahkan  ada  yang  mencapai target 100%.

## 2)  Rekomendasi
Rekomendasi  penulis  terkait pencapaian  target  SPM  dibagi  menjadi dua  bagian  yakni  rekomendasi  umum dan  rekomendasi  khusus  terkait  SPM bidang kesehatan:
a.  Umum
1)  Perlunya internalisasi istilah SPM
agar  tidak  rancu  dengan  istilah SOP,  SPP,  dan  istilah  lainnya  di bidang  pelayanan  publik.  Istilah S P M   h a r u s   s e n a n t i a s a d i k o m u n i k a s i k a n   d a n diinternalisasikan  oleh  segenap stakeholders .  Untuk  hal  ini,
Kemendagri  sebagai  focal  point (titik  pumpun)  bersama  dengan k e m e n t e r i a n   s e k t o r a l   a t a u kementerian teknis terkait (dalam hal  ini  Kementerian  Kesehatan) serta  tim  monitoring  yang dibentuk oleh Kemendagri dapat dan  harus  bekerja  keras  untuk melaksanakannya;
2)  K e r a n c u a n   k o n s e p   d a n implementasi  SPM  hendaknya menjadi  perhatian  terutama  bagi k e m e n t e r i a n   t e k n i s   y a n g menerbitkan  kebijakan  SPM  itu s e n d i r i   d a l a m   u p a y a menindaklanjuti  PP  Nomor  65
T a h u n 2 0 0 5 .
Kementerian/Lembaga  tidak dapat  bekerja  sendirian,  oleh karena  itu  dalam  pelaksanannya dapat  melibatkan  berbagai stakeholders terkait.
3)  Hal-hal  yang  perlu  diperbaiki dalam  rangka  pencapaian  target
S P M   n a s i o n a l   p e r l u   t e r u s diupayakan  dan  dilaksanakan. Perbaikan  dimaksud  dapat  saja dilaksanakan  pada  lingkup k e r a n g k a   r e g u l a si n y a   ( P P , peraturan  menteri,  petunjuk pelaksanaan,  petunjuk  teknis y a n g   r e l e v a n ) ,   k e r a n g k a implementasi,  dan  kerangka monev-nya.  Terkait  contoh capaian  target  bidang  kesehatan di  atas  sebenarnya  sudah  baik dibandingkan  capaian  SPM b i d a n g   l a i n n y a .   N a m u n , perbaikan  dan  peningkatan implementasi  SPM  memerlukan d u k u n g a n   s u m b e r   d a y a (resources)  lainnya  yang  meliputi kecukupan dana dan SDM.
b.  Khusus
Terkait  implementasi  SPM  bidang kesehatan  di  kabupaten/kota,  beberapa s a r a n / r e k o m e n d a s i   y a n g   p e r l u dilakukan meliputi:
1)  Perlunya  sosialisasi  SPM  bidang kesehatan ke segenap stakeholders.
Hal  ini  untuk  mengurangi terjadinya  kesalahpahaman
644 645  SURYANTO 
dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah,  dalam  hal ini pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian  teknisnya.  Sebagai  contoh, sebuah  daerah  mengklaim  telah menyusun dokumen strategi pencapaian SPM,  namun  setelah  diteliti  ternyata yang disusun bukan dokumen SPM, akan tetapi  yang  disusun  adalah  SOP  atau dokumen  SPP  (standar  pelayanan publik).
2)  Perlunya  pemahaman  konsep dan  pengukuran  SPM  bidang k e s e h a t a n   s e h i n g g a   a k a n terbangun suatu kesepahaman di antara  berbagai  pemangku kepentingan  dalam  mencapai target  kinerja  yang  ditetapkan. Disamping itu, perlu perumusan ulang  mengenai  jenis  pelayanan dan  indikatornya  serta  target- target capaian yang rasional.
3)  Perlunya  peningkatan  jumlah dan kualitas SDM aparatur dalam p e n c a p a i a n   S P M   b i d a n g kesehatan,  menyangkut  dokter, perawat,  bidang,  mantri,  dan tenaga  paramedis  lainnya.  Tidak hanya penambahan, hal yang juga penting dalam hal penataan SDM kesehatan adalah pendistribusian SDM  ke  berbagai  wilayah  yang membutuhkan.  Pada  praktik  di l a p a n g a n ,   b a n y a k   t e n a g a kesehatan  yang  tidak  bersedia d i t e m p a t k a n   d i   d a e r a h terpencil/perdesaan.
4)  Perlunya  peningkatan  alokasi anggaran  bagi  pelaksanaan  SPM bidang  kesehatan.  Menurut  UU No.  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan,  anggaran  kesehatan provinsi,  kabupaten  dan  kota dialokasikan  minimal  10%  dari
8 APBD  di  luar  gaji .  Alokasi pembiayaan  adalah  salah  satu faktor penting yang menentukan keberhasilan  suatu  kebijakan. Selama  ini  sebagian  besar peraturan  SPM  yang  diatur  oleh K/L  belum  disertai  dengan pembiayaannya. Sebaiknya setiap K/L  yang  membuat  peraturan SPM juga menyertakan petunjuk teknis  yang  mengatur  tentang p e m b i a y a a n   d a n   s u m b e r pembiayaan SPM-nya.
5)  Perlunya  memasukkan  SPM  ke dalam  dokumen  perencanaan secara  terintegrasi.  Di  dalam target  RPJMD  terdapat  indikator SPM  namun  tidak  ditemukan dalam  program.  Akibatnya  SPM kesehatan  sering  dianggap sebagai  “benda  asing”  yang m e n g g a n g g u   p r o s e s perencanaan. Memang dalam hal ini  terdapat  4  tipikal  kesulitan m e m a s u k k a n   S P M   d a l a m dokumen perencanaan  meliputi : 1 )   D a l a m   t a r g e t   R P J M D ditemukan indikator SPM namun tidak  ada  program,  2)  Indikator kinerja  dalam  bentuk  persentase belum ditemukan tapi sudah ada programnya  dalam  RPJMD,  3) Target  dalam  RPJMD  sudah t e r m u a t   d a n   s u d a h   a d a programnya,  dan  4)  Tidak ditemukan  dalam  target  RPJMD dan tidak memiliki program.
6)  Perlunya  kegiatan  pembinaan
8 Untuk besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji (Pasal 171 ayat 1).
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
dan pengawasan (binwas) secara intensif.  Dalam  kaitan  ini, kementerian  teknis  bertugas mengawal  penerapan  SPM kesehatan  di  daerah  sehingga sesuai  dengan  NSPK  (norma, standar,  prosedur  dan  kriteria) y a n g   t e l a h   d i t e t a p k a n sebelumnya  oleh  Kementerian K e s e h a t a n .   S e l a n j u t n y a , Kementerian Kesehatan bersama- sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan binwas secara berkelanjutan.
7)  P e r l u n y a   m o n i t o r i n g   d a n evaluasi  terhadap  penerapan SPM  di  lingkup  pemerintah d a e r a h   p r o v i n s i   d a n kabupaten/kota.  Monitoring ditujukan  untuk  mendiagnosis p e n y e b a b - p e n y e b a b   b e l u m t e r c a p a i n y a   t a r g e t   S P M sebagaimana  yang  diharapkan. Sedangkan  evaluasi  ditujukan untuk  menilai  jenis  pelayanan dasar  dan  indikator-indikator yang  pencapaiannya  masih sangat  rendah,  padahal  telah melampaui  target  waktu  yang ditetapkan.  Monitoring  dan e v a l u a s i   d i l a k u k a n   o l e h Kementerian  Kesehatan  sebagai focal  point bidang  kesehatan  dan Kementerian  Dalam  Negeri sebagai leading sector pelaksanaan SPM. 8)  Perlunya memberikan reward and punishment bagi  pemerintah daerah. Penghargaan atau reward diberikan  kepada  pemerintah daerah  atau  SKPD  yang  mampu mencapai  target-target  SPM dengan baik dan berupaya untuk
mewujudkannya  semaksimal mungkin.  Sedangkan  hukuman atau  punishment  diberikan kepada  peemrintah  daerah  atau S K P D   y a n g   c e n d e r u n g mengabaikan  pencapaian  SPM tersebut  serta  tidak  ada  upaya konkret untuk mewujudkannya.
9)  P e r l u n y a   p e n i n g k a t a n k o m p e t e n s i   p e g a w a i   y a n g m e n a n g a n i   S P M   b i d a n g kesehatan  di  daerah.  Biasanya, pencapaian  target  SPM  bidang kesehatan  tidak  hanya  menjadi domain  dinas  kesehatan  tetapi juga  dilaksanakan  oleh  rumah sakit  dan  puskesmas  di  lingkup provinsi,  kabupaten  atau  kota, sehingga  seluruh  komponen SDM  pengelola  SPM  tersebut perlu  memperoleh  up-grading pengetahuan  dan  keterampilan, baik  berkonsultasi  dengan Kementerian  Dalam  Negeri m a u p u n   d e n g a n   L e m b a g a A d m i n i s t r a s i   N e g a r a   ( d i lingkungan  Pemerintah  Provinsi Aceh,  telah  dibentuk  PKP2A  IV Aceh  sehingga  pemda  di  Aceh dapat  melakukan  konsultasi tentang  implementasi  SPM tersebut).

## KEPUSTAKAAN
Dwiyanto,  Agus.  (2011).  Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama). Krina, Loina Lalono. (2003). Indikator dan Alat  Ukur,  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi,  dan  Partisipasi , S e k r e t a r i a t   G o o d   P u b l i k Governance, Bapennas.
647
 SURYANTO   PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM): APA YANG TERJADI ? 
dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah,  dalam  hal ini pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian  teknisnya.  Sebagai  contoh, sebuah  daerah  mengklaim  telah menyusun dokumen strategi pencapaian SPM,  namun  setelah  diteliti  ternyata yang disusun bukan dokumen SPM, akan tetapi  yang  disusun  adalah  SOP  atau dokumen  SPP  (standar  pelayanan publik).
2)  Perlunya  pemahaman  konsep dan  pengukuran  SPM  bidang k e s e h a t a n   s e h i n g g a   a k a n terbangun suatu kesepahaman di antara  berbagai  pemangku kepentingan  dalam  mencapai target  kinerja  yang  ditetapkan. Disamping itu, perlu perumusan ulang  mengenai  jenis  pelayanan dan  indikatornya  serta  target- target capaian yang rasional.
3)  Perlunya  peningkatan  jumlah dan kualitas SDM aparatur dalam
p e n c a p a i a n   S P M   b i d a n g kesehatan,  menyangkut  dokter, perawat,  bidang,  mantri,  dan tenaga  paramedis  lainnya.  Tidak hanya penambahan, hal yang juga penting dalam hal penataan SDM kesehatan adalah pendistribusian SDM  ke  berbagai  wilayah  yang membutuhkan.  Pada  praktik  di l a p a n g a n ,   b a n y a k   t e n a g a kesehatan  yang  tidak  bersedia d i t e m p a t k a n   d i   d a e r a h terpencil/perdesaan.
4)  Perlunya  peningkatan  alokasi
anggaran  bagi  pelaksanaan  SPM bidang  kesehatan.  Menurut  UU No.  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan,  anggaran  kesehatan provinsi,  kabupaten  dan  kota dialokasikan  minimal  10%  dari
8 APBD  di  luar  gaji .  Alokasi pembiayaan  adalah  salah  satu faktor penting yang menentukan keberhasilan  suatu  kebijakan. Selama  ini  sebagian  besar peraturan  SPM  yang  diatur  oleh K/L  belum  disertai  dengan pembiayaannya. Sebaiknya setiap K/L  yang  membuat  peraturan SPM juga menyertakan petunjuk teknis  yang  mengatur  tentang p e m b i a y a a n   d a n   s u m b e r pembiayaan SPM-nya.
5)  Perlunya  memasukkan  SPM  ke dalam  dokumen  perencanaan secara  terintegrasi.  Di  dalam target  RPJMD  terdapat  indikator SPM  namun  tidak  ditemukan dalam  program.  Akibatnya  SPM kesehatan  sering  dianggap sebagai  “benda  asing”  yang m e n g g a n g g u   p r o s e s perencanaan. Memang dalam hal ini  terdapat  4  tipikal  kesulitan m e m a s u k k a n   S P M   d a l a m dokumen perencanaan  meliputi : 1 )   D a l a m   t a r g e t   R P J M D ditemukan indikator SPM namun tidak  ada  program,  2)  Indikator kinerja  dalam  bentuk  persentase belum ditemukan tapi sudah ada programnya  dalam  RPJMD,  3) Target  dalam  RPJMD  sudah t e r m u a t   d a n   s u d a h   a d a programnya,  dan  4)  Tidak ditemukan  dalam  target  RPJMD dan tidak memiliki program.
6)  Perlunya  kegiatan  pembinaan
8 Untuk besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji (Pasal 171 ayat 1).
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI  VOLUME 04  NOMOR 01  TAHUN 2014
dan pengawasan (binwas) secara intensif.  Dalam  kaitan  ini, kementerian  teknis  bertugas mengawal  penerapan  SPM kesehatan  di  daerah  sehingga sesuai  dengan  NSPK  (norma, standar,  prosedur  dan  kriteria) y a n g   t e l a h   d i t e t a p k a n sebelumnya  oleh  Kementerian K e s e h a t a n .   S e l a n j u t n y a , Kementerian Kesehatan bersama- sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan binwas secara berkelanjutan.
7)  P e r l u n y a   m o n i t o r i n g   d a n evaluasi  terhadap  penerapan SPM  di  lingkup  pemerintah d a e r a h   p r o v i n s i   d a n kabupaten/kota.  Monitoring ditujukan  untuk  mendiagnosis p e n y e b a b - p e n y e b a b   b e l u m t e r c a p a i n y a   t a r g e t   S P M sebagaimana  yang  diharapkan. Sedangkan  evaluasi  ditujukan untuk  menilai  jenis  pelayanan dasar  dan  indikator-indikator yang  pencapaiannya  masih sangat  rendah,  padahal  telah melampaui  target  waktu  yang ditetapkan.  Monitoring  dan e v a l u a s i   d i l a k u k a n   o l e h Kementerian  Kesehatan  sebagai focal  point bidang  kesehatan  dan Kementerian  Dalam  Negeri sebagai leading sector pelaksanaan SPM.
8)  Perlunya memberikan reward and
punishment bagi  pemerintah daerah. Penghargaan atau reward diberikan  kepada  pemerintah daerah  atau  SKPD  yang  mampu mencapai  target-target  SPM dengan baik dan berupaya untuk
mewujudkannya  semaksimal mungkin.  Sedangkan  hukuman atau  punishment  diberikan kepada  peemrintah  daerah  atau S K P D   y a n g   c e n d e r u n g mengabaikan  pencapaian  SPM tersebut  serta  tidak  ada  upaya konkret untuk mewujudkannya.
9)  P e r l u n y a   p e n i n g k a t a n k o m p e t e n s i   p e g a w a i   y a n g m e n a n g a n i   S P M   b i d a n g kesehatan  di  daerah.  Biasanya, pencapaian  target  SPM  bidang kesehatan  tidak  hanya  menjadi domain  dinas  kesehatan  tetapi juga  dilaksanakan  oleh  rumah sakit  dan  puskesmas  di  lingkup provinsi,  kabupaten  atau  kota, sehingga  seluruh  komponen SDM  pengelola  SPM  tersebut perlu  memperoleh  up-grading pengetahuan  dan  keterampilan, baik  berkonsultasi  dengan Kementerian  Dalam  Negeri m a u p u n   d e n g a n   L e m b a g a A d m i n i s t r a s i   N e g a r a   ( d i lingkungan  Pemerintah  Provinsi Aceh,  telah  dibentuk  PKP2A  IV Aceh  sehingga  pemda  di  Aceh dapat  melakukan  konsultasi tentang  implementasi  SPM tersebut).

## KEPUSTAKAAN
Dwiyanto,  Agus.  (2011).  Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama).
Krina, Loina Lalono. (2003). Indikator dan Alat  Ukur,  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi,  dan  Partisipasi ,
S e k r e t a r i a t   G o o d   P u b l i k Governance, Bapennas. 646 647  SURYANTO 

## Kuncoro,  Wahyu.  (2006).  Studi  Evaluasi
Pelayanan  Publik  dan  Kualitas Pelayanan  Publik  di  RS  Dr.  Soetomo (Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik-Undip).
Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . ( J a k a r t a :   P T   G r a m e d i a M e d i a s a r a n a   I n d o n e s i a (GRASINDO)).
Pramusinto,  Agus  dan  Tim  BPP- Kemendagri.  (2013).  Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM): Kerancuan  Konsep  dan  Kendala Implementasinya .  Disampaikan pada FGD di PKKOD LAN tanggal 16 Juli 2013.
Sardjono,  Bambang.  (2013).  SPM  Bidang Kesehatan  di  Kabupaten  dan  Kota “Bahan Paparan FGD LAN tentang Kebijakan  SPM:  Perkembangan, Hambatan  dan  Tantangan  Ke Depan”. Disampaikan pada FGD di PKKOD LAN tanggal 16 Juli 2013. Sugandi,  Yogi  Suprayogi.  (2011).
Administrasi  Publik:  Konsep  dan Perkembanagan  Ilmu  di  Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu).
Sutopo  dan  Adi  Suryanto  (1999).
Pelayanan  Prima-Modul  Diklatpim Tingkat IV , Jakarta: LAN. Warsono,  Hardi.  (2012).  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  (Konsep, Indikator-Indikator  Serta  Model Pengukurannya), Disampaikan pada  Diskusi  Terbatas  Kajian P e n y u s u n a n   I n d i k a t o r Pembangunan  Bidang  Aparatur, Semarang, 20 September 2012. W a s i s t i o n o ,   S a d u .   ( 2 0 1 0 ) .   G o o d Governance: Pemerintahan Yang Baik .
Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah
Lembaga  Administrasi  Negara
(PKKODLAN).  2008.  Manajemen Pemerintahan Daerah , (Jakarta: LAN RI). Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah Lembaga  Administrasi  Negara ( P K K O D L A N ) .   2 0 0 3 .   K a j i a n Penyusunan  Indikator  Pembangunan Aparatur , (Jakarta: LAN RI).
Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah Lembaga  Administrasi  Negara (PKKODLAN).  2013.  Penyusunan Strategi  Pencapaian  Target  SPM  di Kabupaten  Samosir .  (Jakarta:  LAN RI). Pusat  Kajian  Manajemen  Kebiakan- Lembaga  Administrasi  Negara ( P K M K L A N ) ,   2 0 0 6 ,   S t r a t e g i Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik . (Jakarta: LANRI). Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  (2003).
Kebijakan  Publik  yang  Membumi . Yogyakarta:Yayasan  Pembaruan Administrasi  Publik  Indonesia (YPAPI) dan Lukman Offset. UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). K e p u t u s a n   M e n t e r i   N e g a r a Pendayagunaan  Aparatur  Negara / 2 5 / M . P a n / 2 / 2 0 0 4   t e n t a n g Pedoman  Umum  Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
648
1

## IMPLIKASI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR

## IMPLICATIONS OF CIVIL LAW APPARATUS FOR IMPROVING THE QUALITY OF STATE RESOURCES APPARATUS

## HAYAT
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144 Email: hayat.150318@gmail.com

## ABSTRACT
Law  civilian  state  apparatus  (ASN)  is  a  concrete  form  of  government  in  creating  quality bureaucracy  governing  implicit  government  order  professionally  and  comprehensively  to improve the quality of public services. Professionalism in the Law ASN refers to the quality of human resources that are reliable and competent in the performance and responsibilities as civil servants.  The  quality  of  human  resources,  to  this  day  remains  a  serious  problem  in  the bureaucratization in Indonesia, namely the lack of competency, performance on the apparatus is not  balanced  between  performance  and  responsibility,  as  well  as  proporsionallitas  where employees are still experiencing overload, and on the other hand are experiencing shortages very significant. So the impact on the quality of public services provided to the public. Public services are the basic needs of people in the livers of nation and state. Therefore, to overcome the low quality and competency of personnel resources can be performed as set out in the Act ASN, namely improving the quality of education, training, character development, and application of ethical  standards  and  moral  responsibility  in  the  implementation  of  the  ASN  in  the bureaucracy.  Quality  of  service  is  met,  if  the  State  apparatus  has  the  competence  and professional  performance  and  accountability.  Sure,  it  takes  a  comprehensive  collaboration between stakeholders in the implementation of the reform of the bureaucracy, as the orientation of good governance for the benefit and welfare of the people. Law Implications of ASN in the development and peningkatakan quality of human resources is the creation of the quality of human resources that are reliable, professional, accountable, and competitive. Resource quality can impact on improving public services. So that people can feel the service that is in line with expectations, the service good, fair, dignity, equal, and cheap and easy.
Keywords:  civil law state apparatus, quality improvement personnel, civilian state apparatus, bureaucratic reform, public service