p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor

## Tantan Hermansah
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Email: tantanhermansah@yahoo.com

## Muhtadi
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Email: muhtadi_4@yahoo.com

## Abstrak
Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang diembankan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Banyak program CSR  ini—langsung  atau  tidak—berdampak  kepada  pengembangan  masyarakat.  Dengan menggunakan  metode  observasi  pada  studi  kasus  CSR  yang  dilakukan  oleh  sebuah perusahaan  di  Kota  Bogor,  studi  ini  menemukan  bahwa:  (1)  CSR  menjadi  instrument perusahaan yang berdampak sosial-ekonomi kepada masyarakat; (2) Secara praktis bentuk CSR bisa berbeda-beda tergantung kondisi lapangan. Kemampuan memvariansikan bentuk ini  justru  berimplikasi  kepada  keberlanjutan  dari  perusahaan  tersebut;  (3)  Meski  ada  di lingkungan  warga  yang  mayoritas  beragama  Islam,  tetapi  dampak  langsung  CSR  pada masyarakat  Islam  di  sekitar  perusahaan  ternyata  tidak  tampak  menonjol,  atau  malah terkesan biasa-biasa saja.
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility , Pengembangan Masyarakat, UU, Perseroan Terbatas
Studi  yang  menyimpulkan  bahwa Corporate  Social  Responsibility (CSR) berkontribusi  kepada  pengembangan  masyarakat  itu  sudah  cukup  banyak  di Indonesia.  CSR  sepertinya  semakin  mendapat  tempat  dalam  diskusi  akademik apalagi  pemangku  kebijakan  di  Indonesia  (Achda,  2006).  Hal  ini  terjadi  antara karena  meningkatnya  kesadaran  dari  pemerintah  akan  pentingnya  sebuah perusahaan  memikul  tanggungjawab  sosial-ekonomi-ekologi  di  (minimal) lingkungan  sekitarnya.  Kasus  Lumpur  Lapindo  di  Sidoarjo  yang  mengorbankan
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
ribuan orang yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kehadiran CSR dalam sistem bisnis di Indonesia.
Studi ini, meski diletakkan dalam kerangka CSR,  melihat pengembangan masyarakat  dalam  aspek  yang  lebih  sosiologis,  yakni  terjadi  pengembangan masyarakat  secara  alamiah  dan  dikaitkan  dengan  peran  CSR  dalam  proses perubahannya. Maka dari itu, berbeda dengan kebanyakan studi yang melihat aspek perusahaan yang mengeluarkan CSR sebagai subyek, studi ini juga memosisikannya sebagai obyek. Sebab, sejak awal studi ini melihat dan mendalami apa yang terjadi, berlaku, dan berlangsung di masyarakat.
Oleh karena itu, ketika harian Seputar Indonesia atau yang lazim disingkat Sindo meluncurkan malam apresiasi Corporate Social Responsibility ( CSR) Award 2013  di  Ballroom  Hotel  Ritz  Charlton,  Lingkar  Mega  Kuningan,  Jakarta,  Juni (24/6/2013),  dari  27  perusahaan  yang  dirilis  ternyata  tidak  tercantum  nama perusahaan asing yang menjadi obyek tidak langsung kajian ini. Padahal perusahaan yang berdiri sejak tahun 1935 diatas lahan seluas 172.000 m2 yang hijau dan asri di kota  Bogor,  seharusnya  bisa  mendapatkan  prestasi  tersebut  jika  dilihat  dari kebertahanannya  dalam  lingkungan  dan  sistem  politik  industrial  yang  ada  di Indonesia.
Sebagai perusahaan dengan usia tertua untuk produksi dan manufaktur ban di Indonesia, perusahaan ini telah mendapatkan beragam apresiasi, antara lain: (1) Sertifikasi  ISO  9002  (1994),  sertifikasi  ISO  14001,  dan  pada  tahun  2006  meraih ISO/TS  16949:2002;  Penghargaan  tertinggi  Kalpaltaru  untuk  kategori  pembina lingkungan; (3) meraih status Superbrand pada tahun 2003, yang merupakan satu- satunya  perusahaan  ban  yang  meraih  penghargaan  ini;  (4)  Dua  penghargaan  dari Toyota, yaitu Quality Target And Delivery dan Zero Defect achievement (2004).
Sementara dalam laporan resmi yang dikeluarkannya, perusahaan ini sama dengan perusahaan lainnya diharuskan mengeluarkan kewajiban berderma kepada lingkungan  sebagai  bagian  dari  kedermawanan  perusahaan  terhadap  masyarakat. Kegiatan ini lazim disebut dengan istilah CSR atau corporate social responsibility. Ketika pemangku kepentingan menerjemahkannya dalam Bahasa Indonesia, CSR kemudian  dialibahasakan  menjadi  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  atau Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan.  Namun  demikian,  karena  CSR  lebih  dulu dikenal  publik  dan  pemangku  kepentingan,  meski  pengindonesiaan  sudah terjadi, tetapi istilah CSR tetap saja lebih dikenal.
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  dibangun  oleh  Guba (2002)  dan community  development nya  Jim  Ife,  dengan  strategi  studi  kasus.
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Pendekatan ini dipergunakan karena dianggap memadai untuk melihat bagaimana kontribusi CSR dalam pengembangan masyarakat.

## Kerangka Teori
Secara konseptual maupun praktik, CSR merupakan bentuk tanggung jawab nyata dari perusahaan yang dituntut Negara melalui Undang-undang kepada masyarakat. Bahkan  dengan  pendekatan  yang  tepat  CSR  bisa  memberikan  kontribusi  positif kepada perusahaan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan (ekologis). Dalam ruang  lingkup  CSR  posisi  masyarakat  sangat  kuat.  Adapun  masyarakat  yang dimaksud  terbagi  menjadi  masyarakat  yang  langsung  bersentuhan  dengan lingkungan fisik perusahaan, yakni masyarakat sekitar, dan masyarakat yang tidak bersentuhan langsung, namun terkena dampak. Selain itu, kategorisasi masyarakat juga harus diperdalam yaitu, masyarakat umum yang mencakup keseluruhan strata dan  lapisan  masyarakat,  tetapi  juga  masyarakat  berdasarkan  kategori  penganut agama.
CSR  dalam  kerangka  regulasi  di  Indonesia  berkaitan  dengan  persoalan investasi  perusahaan.  Seperti  ditegaskan  dalam  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang penanaman modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan  kedaulatan  politik  dan  ekonomi  Indonesia  diperlukan  peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  Selanjutnya,  dijelaskan  pula  bahwa  dalam  menghadapi  perubahan perekonomian  global  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai  kerja  sama internasional  perlu  diciptakan  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
Kemudian dalam regulasi lain yakni dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap  permasalahan  sosial  dan  lingkungan  dalam  bentuk Corporate  Social Responsibility (CSR). Para pakar telah bersepakat bahwa jika dilihat dari perspektif sosial  dan  politik,  CSR  merupakan  instrumen  dalam  mewujudkan  suatu  bentuk relasi multipihak, khususnya antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu,  CSR  juga  dipertimbangkan  sebagai  strategi  manajemen  yang  efisien  bagi perusahaan  untuk  mempromosikan  kecederungan  sosial  baru  dalam  masyarakat melalui  sejumlah  aktivitas  baik  yang  bersifat  jangka  pendek  maupun  model pembangunan sosial (social development) jangka panjang.
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
Tanggung  jawab  ini  selain  merupakan  komitmen  perusahaan  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan juga  diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan  sendiri,  lingkungan,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada umumnya.  Pandangan  ini dilandasi suatu  pemikiran bahwa jika  perusahaan  ingin bertahan  lama,  maka  lingkungan  sosial  tempat  perusahaan  berada  seharusnya diperhatikan.
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan juga  didasari  oleh  alasan  bahwasanya aktivitas  produksi  perusahaan  membawa  dampak  kondisi  lingkungan  dan  sosial- ekonomi  masyarakat,  khususnya  di  sekitar  perusahaan  beroperasi.  Selain  itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan  pula  stakeholders,  yakni  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap eksistensi  perusahaan.  Stakeholders  dapat  mencakup  karyawan  dan  keluarganya, pelanggan,  pemasok,  masyarakat  sekitar  perusahaan,  lembaga-lembaga  swadaya masyarakat,  media  massa  dan  pemerintah  selaku  regulator.  Jenis  dan  prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core  bisnis  perusahaan  yang  bersangkutan  (Supomo,  2004).  Sebagai  contoh,  PT Aneka  Tambang,  Tbk.  dan  Rio  Tinto  menempatkan  masyarakat  dan  lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.
CSR adalah suatu bentuk prinsip responsibility atau tanggungjawab yang merupakan  satu  dari  empat  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG).  Tiga prinsip  GCG  lainnya  adalah fairness,  transparency ,  dan accountability .  Dalam prinsip responsibility ,  penekanan  yang  signifikan  diberikan  pada  kepentingan stakeholders perusahaan.  Di  sini  perusahaan  diharuskan  memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah ( value added ) dari produk  dan  jasa  bagi stakeholders perusahaan,  dan  memelihara  kesinambungan nilai  tambah  yang  diciptakannya.  Karena  itu,  prinsip responsibility di  sini  lebih mencerminkan stakeholders-driven concept (Sita Supomo, Republika, 20 Oktober 2004). Sementara ari sisi perusahaan sendiri, beberapa aspek esensial dari CSR juga sudah dilakukan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti  donasi  hingga  kepada  yang  lebih  komprehensif  seperti integrasi  ke  dalam tata cara perusahaan mengoperasikan usahanya (KLH, 2006).
Sekedar  meng overview ,  sebetulnya  dari  sisi  regulasi  dan  kelembagaan, pemerintah  sudah  mengeluarkan  sejumlah  aturan  perundang-undangan  mengenai
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
standar  minimal,  khususnya  menyangkut  kinerja  pengelolaan  lingkungan  oleh perusahaan,  yang  merupakan  tahapan  menuju  promosi  CSR  yang  lebih  terpadu. Inisiatif  sukarela  yang  paling  terkenal  pada  tahun  1990-an  adalah  PROKASIH (Program  Kali  Bersih).  Program  ini  diluncurkan  pertama  kali  pada  Juni  1989  di delapan provinsi dengan partisipasi 381 perusahaan. Pada tahun 1994, program ini telah berkembang di 13 provinsi dan melibatkan 1.275 perusahaan.
Kemudian  pada  Juni  1995  pemerintah  meluncurkan  instrumen  Program Penilaian  Peringkat  Pengelolaan  (PROPER)  lingkungan.  Program  ini  ditujukan untuk perusahaan yang mekanismenya diumumkan secara rutin kepada masyarakat. Dengan peringkat-peringkat ini perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun  disinsentif  reputasi,  tergantung  pada  tingkat  ketaatannya.  Adapun  titik tekan  aspek  penilaian  PROPER  adalah  ketaatan  terhadap  peraturan  pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, AMDAL serta  pengendalian  pencemaran  laut,  dengan  sejumlah  ketentuan  regulasi  terkait sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini.
Di luar aturan-aturan yang terkait dengan penilaian peringkat pengelolaan lingkungan  ini,  secara  terpisah-pisah  terdapat  berbagai  ketentuan  yang  menjadi legal compliance bagi perusahaan menyangkut aspek-aspek non-lingkungan, seperti sejumlah regulasi tentang ketenagakerjaan, termasuk upah dan keselamatan kerja, dan  regulasi  tentang  perlindungan  konsumen.  Begitu  juga  aturan  pada  masing- masing  usaha  sektoral  juga  sudah  banyak  yang  mengatur  legal  compliance mengenai indikator penilaian kinerja perusahaan, misalnya aturan dari Departemen Kehutanan mengenai evaluasi perusahaan pemegang konsesi HPH dan HTI setiap 3  tahun  sekali,  atau  instrumen  pengendalian  pertanahan  dari  BPN  untuk mengevaluasi  tanah-tanah  terlantar  pada  perusahaan-perusahaan  perkebunan pemegang  HGU.  Sebagai  tambahan,  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  ini juga merupakan daftar yang telah menyediakan kerangka regulasi mengenai legal compliance  atas  aspek-aspek  tertentu  dari  CSR  yang  harus  dipenuhi  oleh perusahaan.
Menurut  Gatot  Yan.  S  (2008),  secara  teoritis  CSR  dapat  didefinisikan sebagai  tanggung  jawab  moral  suatu  perusahaan  terhadap  para strategic- stakeholders -nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan tidak  merugikan  kelompok  masyarakat  lainnya.  Perusahaan  yang  bekerja  dengan mengedepankan  prinsip  moral  dan  etis  akan  memberikan  manfaat  terbesar  bagi
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
masyarakat. Karena itu, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan,  serta  terus-menerus  menjaga  agar  dampak  tersebut  menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.
Lebih  dalam  lagi,  konsep governance melibatkan  tidak  hanya  negara (pemerintah),  tetapi  juga  swasta  dan  masyarakat  sipil.  Kesemuanya  merupakan aktor  yang  memiliki  peran  sama  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintah,  seperti  kita  ketahui,  berperan  menciptakan  situasi  politk  dan  hukum yang  kondusif;  swasta  berperan  dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan pendapatan,  dan  masyarakat  sipil  berperan  dalam  menfasilitasi  interaksi  secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartsipasi dalam aktivitas, ekonomi, politik dan sosial.
Dalam konteks demikian, maka gagasan CSR mendapat maknanya karena sektor swasta diharapkan memiliki peran non-ekonomi yang lebih mendalam bagi masyarakat.  Jadi  paradigma  bahwa  swasta  hanya  dapat  menghasilkan  barang produksi dan mengeruk keuntungan, harus diimbangi sedemikian rupa oleh aktivitas yang  berorentasi  non  bisnis.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  tindakan  yang menyangkut  masyarakat  dan  lingkungan.  Artinya,  swasta  diharapkan  memiliki kontribusi positif bagi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat—minimal di sekitarnya.
Adapun modus yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan optimalisasi peran CSR dalam satu aksi nyata yang memberdayakan, dalam hal ini gerakan yang disebut  sebagai community  development (lazim  disingkat  “CD”),  atau pemberdayaan  masyarakat.  Sebenarnya,  CD hanyalah  salah satu instrumen  untuk melakukan  perubahan  di  masyarakat.  Banyak  cara  lainnya  yang  dapat  dilakukan para  agen  perubahan  ( agent  of  change )  dalam  melakukan  perbaikan  kehidupan rakyat Indonesia. Beragam era yang muncul, direspon dengan beragam pendekatan. Di  era  Orde  Baru  kita  mengenal  satu  mekanisme  perubahan  yang  didorong  oleh negara (baca: pemerintah pusat) melalui program penyuluhan. Penyuluhan adalah program perubahan tata cara bertindak masyarakat melalui bimbingan teknis oleh para ahli kepada masyarakat. Sehingga sering dikatakan bahwa program ini sangat top down.
Dari kelemahan pendekatan tersebut, kemudian muncul pendekatan lain yang lebih kritis, yakni pendekatan pemberdayaan masyarakat. Di era Orde Baru, pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  memang  kurang  populer,  meski  banyak kepustakaan  terbit  pada  masa  ini.  Sehingga  gerakan  pemberdayaan  seperti  ini
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dilakukan  secara  terbatas.  Sampai  era  Orde  Reformasi  tiba,  pemberdayaan masyarakat  seolah-olah  menemukan  momentum  politiknya.  Di  mana-mana, didengungkan  perlunya  pemberdayaan  masyarakat.  Kelihatannya,  gerakan  ini bukan semata-mata sebagai kritik atas kegagalan sistem perubahan masyarakat di era Orde Baru, namun lebih jauh mengisi ruang kosong potensi masyarakat untuk melakukan  perubahan  kehidupannya.  Maka  jangan  heran,  hampir di  setiap departemen dan instansi, selalu ada institusi pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  sangat  tren  di berbagai  lapisan  masyarakat,  patut  diapresiasi  dengan  kritis.  Sebab  tanpa  sebuah proses  kritik,  pemberdayaan  masyarakat  bisa  menjadi  pedang  bermata  dua  yang salah-salah menusuk kita sendiri. Sementara itu di sisi lain, substansi masalah belum bisa  dipecahkan.  Sebagai  contoh,  nyaris  di  semua  departemen,  lembaga  swasta (bisnis dan non bisnis) selalu–minimal—menyebut konsep ini sebagai proses yang harus menjadi kewajiban.
Intinya bahwa kepedulian kepada masyarakat yang dilakukan oleh individu atau lembaga sudah memiliki koridor teoritik dan praktik. Bahkan jika kita telisik lebih detail, pakar, praktisi, konseptor, atau kontributor untuk hal ini sudah sangat banyak. Begitu juga dimensi-dimensi pengetahuan yang dikembangkannya. Mulai dari  dimensi  pemberdayaan  ekonomi,  sampai  kepada  politik  dan  kebudayaan. Bahkan di beberapa kasus, masing-masing dimensi diberikan ruang yang jauh lebih luas dan dalam, sehingga praktik pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi sangat kaya.
Menurut  Jim  Ife  dalam  “ Community  Development:  Creating  Community Alternatives—vision,  analysis  and  practice” (1995) , proses  pemberdayaan masyarakat  harus  memiliki  prinsip-prinsip  yang  setidaknya  memperhatikan  enam masalah berikut: (1) Keterkaitan personal dan politik; (2) Keterkaitan jangka pendek obyektif dengan visi jangka panjang; (3) Keterkaitan antara tatanan lokal dan global; (4) Keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut dan diskusi terkini dari ekologi dan perspektif keadilan sosial; (5) Keterkaitan prinsip yang bermacam-macam; dan (6) Kesalingterkaitan keenam aspek CD di atas.
Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam konteks yang lebih sederhana, CSR bisa merupakan suatu bentuk prinsip responsibility yang  menjadi salah satu dari empat prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tiga prinsip GCG lainnya adalah fairness, transparency, dan accountability. Dalam prinsip responsibility ini, terdapat  penekanan  yang  signifikan  diberikan  pada  kepentingan stakeholders perusahaan  seperti  disebutkan  di  atas.  Di  sini  perusahaan  diharuskan
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
memperhatikan  kepentingan  stakeholders  perusahaan,  menciptakan  nilai  tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip responsibility di sini lebih mencerminkan stakeholders-driven concept (Sita Supomo, Republika, 20 Oktober 2004).
Lalu sesuai dengan prinsip corporate citizenship yang mendasari perilaku etis  perusahaan,  Davernport,  (1999)  telah  mengembangkan  20  komponen  dasar yang  relevan  dengan  penerapan  CSR  secara  baik,  dan  semuanya  dapat dikelompokkan lagi ke dalam 8 komponen utama. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah: (1) tingkah laku bisnis etis, meliputi: sifat adil dan jujur, standar kerja  tinggi,  melatih  etis  para  pimpinan  dan  eksekutif;  (2)  komitmen  tinggi  pada stakeholders, meliputi: keuntungan untuk semua stakeholders, adanya inisiatif dan mewujudkan dialog; (3) peduli masyarakat, meliputi: membangun hubungan timbal balik,  dan  melibatkan  masyarakat  dalam  operasi  perusahaan;  (4)  terhadap konsumen,  meliputi:  melindungi  hak-haknya,  kualitas  layanan,  dan  memberi informasi  jujur;  (5)  terhadap  pekerja,  meliputi:  membangun  lingkungan kekeluargaan,  tanggung  jawab  (accountable),  upah  yang  wajar,  komunikasi  yang luwes,  dan  mengembangkan  pekerja;  (6)  investasi  secara  kompetitif;  (7)  untuk pemasar:  berbisnis  secara  adil;  dan  (8)  komitmen  terhadap  lingkungan,  meliputi: menjaga kualitas lingkungan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (Jurnal EKOFEUM, 2008).
Dalam  konteks  yang  lebih  jauh,  penguatan  perusahaan  melalui  aktivitas CSR  sebenarnya  juga  sedang  mengkonstruksi  apa  yang  disebut  sebagai  Good Corporate  Governance  (GCG).  Konsep  governance  dalam  hal  ini,  sebagaimana dikemukakan oleh Stoker (dalam Kurniawan, 2007) merujuk kepada pengembangan dari gaya memerintah di mana batas-batas antara sektor publik dan sektor swasta menjadi  kabur.  Pengaburan  batas-batas  ini  sejalan  dengan  kebutuhan  dari  negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu  menyangkut  empati  dan  perasaan  dari  publik  untuk  terlibat  sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik.
Dalam konteks demikian, maka gagasan CSR mendapat maknanya karena, sebagaimana dikatakan oleh Malovics, Csigene dan Kraus (Kurniawan, ibid.) sektor swasta  diharapkan  memiliki  peran  non-ekonomi  yang  lebih  mendalam  bagi masyarakat.  Jadi  paradigma  bahwa  swasta  hanya  dapat  menghasilkan  barang produksi dan mengeruk keuntungan, harus diimbangi sedemikian rupa oleh aktivitas yang  berorentasi  non  bisnis.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  tindakan  yang
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
menyangkut  masyarakat  dan  lingkungan.  Artinya,  swasta  diharapkan  memiliki kontribusi positif bagi proses peningkatan kesejahteraan masyarakat—minimal di sekitarnya.
Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka sangat wajar  jika  perspektif  sosiologis-antropologis  yang  dipergunakan  kemudian mengidentifikasi  bahwa  masyarakat  Islam  secara  logis  harus  menjadi  penerima manfaat  yang  besar  dari  program  CSR  sebuah  perusahaan.  Jika  perusahaan  itu berdiri  di  tengah-tengah  kawasan  muslim.  Dalam  konteks  pengembangan masyarakat,  CSR  memang  memiliki  ruang  yang  cukup  untuk  mengejawantahkan nilai-niali  tersebut.    Hal  ini  dilihat  dari  karakter  dan  sifat  dari  CSR  sendiri  yang berangkat dari asumsi relasi yang saling menguntungkan bagi para pihak.
Sayangnya,  jika  mengacu  kepada  beberapa  studi  yang  sudah  dilakukan sebelumnya, penelitian yang khusus membahas CSR dalam konteks pengembangan masyarakat Islam secara spesifik, belum banyak. Selama ini, riset-riset mengenai aktivitas yang serupa CSR masih di sekitar kedermawanan sosial secara umum saja. Kedermawanan sosial adalah cara pandang yang tidak memperhatikan siapa subyek penerima  manfaat.  Artinya,  kedermawanan  bisa  dirasakan  oleh  siapapun  yang bersentuhan dengan tindakan tersebut.
Adapun  studi  yang  mengkaji  CSR  berrelasi  dengan  pengembangan masyarakat  Islam,  belum  banyak  dilakukan.  Padahal  secara  teoritik,  relasi  antara nilai-nilai Islam dengan kegiatan CSR cukup kuat (Muhammad, 2007). Relasi ini dilihat dari beragam perspektif: mulai dari azas kemanfaatan, sampai kepada nilai spiritual. Jika mengacu kepada gagasan dasar dari CSR, korelasi yang kuat antara misi CSR dengan model kedermawanan dalam nilai-nilai masyarakat Islam, terletak pada  dampak  sosialnya.  Dalam  Islam,  kewajiban  seperti  ini  bisa  antara  lain  bisa dilihat pada kewajiban sedekah, zakat, hibah, dan hadiah. Semua jenis kewajiban tersebut  sangat  berkaitan  dengan  orang  lain,  yang  otomatis  karena  berhubungan dengan  orang  atau  pihak  lain  di  luar  yang  berkewajiban,  harus  ada  institusi  atau lembaga.
Kontribusi Corporate Social Responsibility Pada Pengembangan Masyarakat
Jika  melihat  penjelasan  resmi  dari  perusahaan  pelaku  CSR,  kontribusi kepada  pengembangan  masyarakat  itu  bisa  dikategorisasi  menjadi  dua  tipologi kelompok masyarakat, yaitu masyarakat umum dan masyarakat Islam. Masyarakat umum  adalah  mereka  yang  menerima  berbagai  macam  program  dengan  tidak membeda-bedakan latar belakang agamanya. Sedangkan masyarakat Islam adalah
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
program-program  yang  diarahkan  kepada  pengembangan  masyarakat  Islam. Sedangkan  dilihat  dari  dampak  pemberdayaannya,  CSR  Perusahaan  ini  bisa dipetakan  menjadi  dua  dimensi,  yaitu  dampak  langsung  dan  dampak  ikutannya. Tetapi  sebagaimana  temuan  studi  ini,  kedua  dampak  tersebut  ternyata  saling berkaitan satu sama lainnya.
Sebenarnya  pelembagaan  CSR  sendiri  sebagai  praktik  Good  Corporate Governance  tentunya  tidak  dapat  berjalan  sendiri.  Apalagi  sampai  terlepas  dari lingkungan kelembagaan dan praktik good governance yang lebih luas. Munculnya perilaku “ rent seeking ” yang demikian sistematis dan meluas, berlanjutnya dan kian mendalamnya  praktik  korupsi  seiring  dengan  proses  desentralisasi,  lemahnya penegakan  hukum  yang  melahirkan  biaya  dan  birokrasi  administratif  tambahan, semua ini menciptakan hambatan eksternal yang menghalangi kalangan bisnis untuk melaksanakan CSR secara menyeluruh.
Berkas-berkas  semacam  perijinan,  ketaatan  pada  aturan  lingkungan, pungutan pajak lokal, dan pengawasan kontrak ketenagakerjaan telah menciptakan regulasi  tambahan  yang  dibuat-buat,  dan  karenanya  menciptakan  arena  untuk perilaku korupsi dan berburu rente. Hambatan eksternal lainnya mencakup faktor- faktor  yang  terkait  dengan  perilaku  konsumen  dan  masyarakat,  pengaruh  dari organisasi-organisasi civil society, perilaku kalangan politisi, dll. (Deprin: 2008).
Untuk  menjadikan  CSR  sebagai  salah  satu  arena  untuk  perusahaan membersihkan  sistem  produksinya,  beberapa  cara  harus  berani  dilakukan perusahaan  antara  lain:  menerapkan  kebijakan  internal  yang  ketat,  terutama menyangkut persoalan-persoalan sosio-ekologis yang berkaitan langsung dan tidak langsung  dengan  perusahaan.  Misalnya  jika  sebuah  perusahaan  tambang  yang beroperasi  dan  mencemari  udara  di  sekitarnya,  maka  pihak  perusahaan  harus memiliki desain yang jelas, nyata, dan riil mengenai penanganan masalah tersebut. Oleh  karena  itu  harus  ada  pengawasan  yang  ketat,  dengan  standard  yang  sangat ketat, mengenai sistem pengawasan CSR di Indonesia. Apakah setiap bentuk alokasi dana  perusahaan  tersebut  benar-benar  dikeluarkan  sesuai  dengan  masalah  yang ditimbulkannya atau tidak.
Salah  satu  yang  menarik  secara  soiologis,  sebagian  dampak  dari  sistem produksi perusahan adalah munculnya limbah-limbah produksi. Limbah-limbah ini terjadi  karena  proses  produksi  yang  menghasilkan  produk  cacat  dan  di reject . Sebagai  contoh  limbah  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  tambang  beda  dengan limbah  industri  maufaktur  maupun  industri  agro.  Perusahaan  tambang  mineral umumnya  lebih  peduli  dengan  masalah  limbah  ini.  Limbah  pertambangan  dan
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
dampaknya  kepada  lingkungan  juga  tergantung  kepada  bagaimana  cara  mereka mengelola limbah tersebut. Tailing misalnya, beberapa perusahaan membuangnya ke palung laut dalam yang jaraknya 6,5 KM dari bibir pantai, selain itu, manajemen pengawasan  pipa  yang  sangat  ketat  dilakukan  termasuk  audit  oleh  lembaga independen.
Berbeda  dengan  perusahaan  tambang  mineral  ini,  limbah  industri manufaktur tidak selamanya sebagai limbah yang dibuang. Contoh di perusahaan pelaku  CSR  yang  memproduksi  ban  ini.  Limbah  sisa  produksi,  maupaun  produk yang reject (cacat), justru bisa dimaknai secara berbeda. Limbah pabrik di sekitar perusahaan  bermacam-macam.  Salah  satu  yang  paling  besar  adalah  limbah  hasil cacat produksi. Proses pengelolaan limbah di masyarakat sekitar perusahaan adalah sebagai berikut:
“Mungkin tadinya tidak ada yang membayangkan bahwa barang cacat bisa bernilai ekonomi. Bahkan karena di awal-awal perusahaan berdiri sampai generasi  kedua  dan  ketiga  karyawan  perusahaan  yang  berdomisili  di sekitar pabrik itu masih mengandalkan model konvensional yakni sebagai karyawan  perusahaan,  maka  masyarakat  menganggap  bahwa  dengan bekerja mengikuti jadual saja sudah cukup. Tidak ada yang terpikir untuk memanfaatkan  apa  yang  ada  di  pabrik  itu  sebagai  bagian  dari  kegiatan ekonomi.
Baru ketika krisis ekonomi tahun 98 melanda. Tidak terkecuali masyarakat di  sekitar pabrik. Mereka yang  mengandalkan  penghasilan  dari  warung- warung makan serta kos-kosan mengalami penurunan omset sehubungan dengan rasionalisasi perusahaan.  Tetapi justru ketika situasi meredup itu, peluang lain terbuka, meski tidak semua mampu menangkapnya. Mahalnya  barang-barang  manufaktur  yang  selama  ini  berbasis  impor menyebabkan  banyak  pelaku  industri  mengandalkan  barang  daur  ulang untuk menopang kebutuhan produksinya. Salah satunya adalah kebutuhan karet. Seperti kita ketahui bahwa karet adalah benda yang sudah menjadi kebutuhan banyak industri. Di sisi lain karet bisa dibentuk dari bahan baku daur  ulang,  salah  satunya  adalah  bahan  dari  produk  ban  yang  cacat produksi yang dinamai “Falet”. Falet adalah produk ban yang gagal baik karena  salah  “adonan”  atau  kesalahan  lainnya.  Selama  ini  produk  ini dibuang begitu saja, karena tidak ada masyarakat yang bisa mengelolanya. Sampai  akhirnya  ada  salah  seorang  mantan  karyawan  yang  mencoba memisahkah benang dan besinya dari falet tersebut dengan cara “dijugil”
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
lalu  “disosot”.  Menjugil  dan  menyosot  adalah  proses  mengeluarkan benang-benang dan benda lain non karet dari sebuah produk karet (bahasa industrinya  Crum  Rubber)  tersebut.  Sehingga  setelah  disosot  tersebut, karet-karet itu bisa dijadikan produk karet lain. Setelah karet bersih dari benda-benda asing tersebut, tahap berikutnya adala mengolahnya kembali dengan  racikan  kimia  tertentu  yang  akhirnya  menghasilkan  karet  balok. Karet-karet  balok  inilah  yang  sangat  disukai  oleh  para  pedagang  untuk kembali  dimasukkan  ke  pabrik  manufaktur  lain  sebagai  bahan  untuk menunjang kabutuhan produk berbasis karet.
Saat ini, pengelolaan limbah sudah menjadi kegiatan ekonomi tersendiri. Mulai  dari  yang  skalanya  rumah  tangga  sampai  kepada  yang  berbasis perusahaan. Bahkan beberapa pemain non-lokal (artinya dari luar Bogor) sudah mulai ikutan. Terlebih lagi mereka mampu melakukan lobi kepada “orang dalam” sehingga bisa memegang semacam kontrak angkut limbah tersebut.”
Penelitian ini menemukan bahwa masalah limbah ini demikian signifikan sebagai perekat sosial masyarakat. Sebab banyak dari warga sekitar yang akhirnya cukup  kaya  dengan  adanya  kegiatan  industri  limbah  ini.  Contoh  Pak  Sofyan. Dengan kemampuannya untuk menyediakan mesin pengolah karet-karet yang sudah bersih dan siap diracik tersebut, ia bisa hidup cukup makmur. Apalagi tidak semua orang bisa berinvestasi pada usaha model dia.
Dilihat dari sisi ekonomi, kegiatan di atas memang sangat menguntungkan serta mampu memberikan kontribusi pada masyarakat. Hal ini juga yang menjawab pertanyaan  mendasar  dari  studi  ini,  bahwa  apa  yang  menjadi  variable  sosiologis sehingga perusahaan ini sangat minim gejolak. Akan tetapi karena berbagai dampak tersebut lebih bersifat top down, maksudnya karena terjadi sebagai dampak ikutan dari adanya perusahaan, sebenarnya manfaat dari kegiatan CSR yang langsung pada kegiatan  community development itu  ada  tapi  “terasa  biasa  saja”.  Kegiatan  yang dilakukan  perusahaan  seperti  membantu  sarana  ibadah,  santunan,  dan sebagainyahanya malah menciptakan ketegantungan kepada perusahaan.
Relasi  yang  menyebabkan  ketergantungan  jelas  bertentangan  dengan agenda  dan  kepentingan  CSR  sendiri.  Sebab  sejatinya  CSR  harus  memandirikan warga  di  sekitar  area,  selain  tentu  saja  menjamin  keberlanjutan  ekologi.  Cara pengolahan limbah yang dilakukan perusahaan memang memperlihatkan komitmen yang  berbeda-beda  antar  perusahaan.  Perusahaan  yang  komitmen  kepada
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
lingkungannya  tinggi,  menerapkan  standar  yang  sangat  kuat  untuk  mengawasi persoalan limbah ini.
Dampak  sosiologis  dengan  kehadiran  perusahaan  sekelas  perusahaan pelaku CSR ini jelas sangat banyak. Terutama munculnya bara konflik-kontestatif yang bersifat laten. Munculnya konflik ini antara lain bisa dilihat dalam beberapa symptom berikut:
1. Kompetisi dengan Pendatang
Kompetisi  dengan  pendatang  terjadi  dalam  beberapa  sesi.  Misalnya  ketika tahap  pembangunan  dan  pengembangan  infrastruktur  dilakukan—yang  ini  sudah terjadi  lebih  dulu.  Tetapi  saat  ini  warga  lokal  yang  jumlah  maupun  kapasitasnya terbatas  jelas  tidak  bisa  dijadikan  andalan  oleh  perusahaan.  Sehingga  warga pendatang  didatangkannya.  Dari  sekian banyak  warga  pendatang  itu,  beberapa di antara mereka sudah profesional sehingga terjadi jum up yang cukup jauh dengan warga  setempat.  Kemudian  pada  tahap  berikutnya  ketika  perusahaan  semakin berkembang dan perekonomian pun semakin melaju pesat, warga lokal berhadapan dengan  pendatang  dalam  kemampuan  menciptakan  atau  memanfaatkan  peluang yang  untuk  kesejahteraan  hidupnya.  Sehingga  pada  tahap  ini  terjadi  apa  yang disebut sebagai “jati eleh ku junti’’ atau tanaman asli kalah dengan tanaman liar/ pendatang. Hal ini terbukti para pemain limbah sudah ada yang mulai datang dari daerah lain—bukan Urang Bogor lagi.
2. Sistem dan Pola Produksi
Jelas  sekali  kehadiran  perusahaan  telah  menyebabkan  munculnya  sistem produksi  baru  pada  warga  Bogor.  Sistem  produksi  baru  ini  bisa  ditemukan  pada beberapa  keadaan  berikut:    (a)  masyarakat  dihadapkan  pada  masuknya  berbagai sistem  atau  tatacara  yang  baru  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  kehidupan. Misalnya dari budaya malas ke budaya disiplin! (b) Masyarakat dihadapkan pada masuknya berbagai teknologi yang menjadi dampak ikutan dari kehadiran industri. Teknologi baru yang hadir umumnya belum bisa dikuasai oleh warga lokal. Jika pun mereka bisa menguasainya, memerlukan proses yang lama dan itu pun masih tetap dalam skala seleksi alam.
3. Harga Kebutuhan Pokok Sehari-hari
Dampak  sosial  ekonomi  yang  pasti  di  area  perusahaan  meningkatnya pendapatan  penduduk  di  sekitar  kawasan.  Dengan  terjadinya  peningkatan pendapatan  ini  otomatis  terjadi  distribusi  penguasaan  atas  beberapa  komoditas utama,  maupun  terjadi  peningkatan  permintaan.  Sementara  itu,  tidak  semua permintaan  bisa  dipenuhi  segera.  Dalam  konteks  seperti  itu,  hukum  ekonomi
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
bekerja dan sebuah barang bisa menjadi mahal. Keadaan lain yang menyebabkan harga mahal bukan melulu dari sisi penawaran, namun justru dari perilaku pemilik barang. Misalnya pada sebua daerah di mana ada sebuah perusahaan tambang yang sedang beroperasi, harga yang mahal diakibatkan oleh perilaku pemilik barang yang ingin dibeli dengan harga lebih dari kebiasaan, dengan alasan yang membeli adalah pekerja tambang.
Corporate Social Responsibility bagi Pengembangan Masyarakat Islam (?)
Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  Muslim  terbesar,  pertanyaan bagaimana kontribusi CSR bagi pengembangan masyarakat Islam layak diajukan. Beberapa  argumentasi  yang  mendukung  statemen  ini  antara  lain: pertama, pada kebanyakan daerah tempat perusahaan besar yang terkena kewajiban melaksanakan CSR beroperasi, dipastikan ada kaum Muslim di situ. Bahkan ummat Islam tidak hanya  merupakan  penduduk  yang  sudah  eksisting,  tetapi  juga  bagian  dari  sistem produksi  perusahaan.  Sehingga  kemelekatan  antara  perusahaan  dengan  kaum muslim  tidak  bisa  ditolak; kedua, perusahaan  pelaku  CSR  ini  ada  di  pulau Jawa, pada  provinsi  Jawa  Barat  yang  mayoritas  berpenduduk  Muslim.  Bahkan  lokasi tempat  perusahaan  beroperasi  pun  merupakan  kawasan  padat  tempat  kaum muslimin  tinggal; ketiga, dinamika  sosial-budaya  pada  masyarakat  Islam,  sekecil apapun  akan  memiliki  dampak  pada  kehidupan  sosial  sekitarnya.  Hal  ini  terjadi karena selain masyarakat Islam adalah mayoritas, namun juga terkait dengan nadi kehidupan masyarakat itu sendiri.
Kembali  ke  pertanyaan  awal  bab  ini  dan  juga  pertanyaan  studi  ini, bagaimana kontribusi CSR bagi masyarakat Islam sekitar perusahaan?
Dari  fakta  dan  hasil  refleksi  peneliti  di  atas  jelas  sekali  bahwa  CSR  di perusahaan tidak memberikan kontribusi khusus kepada pengembangan masyarakat Islam  sekitar  perusahaan.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  beberapa  temuan  lapangan berikut:
1. Adanya beragam bantuan sosial ke masjid-masjid, PAUD,  maupun santunan bagi  anak  yatim  yang  rutin,  bisa  dinilai  tidak  sebagai  bagian  dari  kontribusi spesial  perusahaan.  Bahkan  jika  ditelisik  lebih  jauh,  berbagai  bantuan dikeluarkan kepada lembaga-lembaga seperti di atas, dikarenakan lebih kepada aspek  strategis  dari  perusahaan  sendiri.  Di  mana  subyek  anggota  dari  setiap lembaga Islam dipastikan cukup banyak, sehingga akan mempermudah klaim dari  perusahaan  dalam  mempublikasikan  aspek  penerima  manfaat  dari  CSR yang mereka keluarkan;
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
2. Jika memang perusahaan “berniat” untuk memberikan peran kepada penguatan dan pemberdayaan masyarakat Islam, sejatinya langkah-langkah berikut yang mesti dijalankan oleh perusahaan dalam mengelola CSR. Pertama, identifikasi kebutuhan.  Perusahaan  harus  melakukan social  mapping kebutuhan  riil masyarakat yang terkena dampak operasi. Sehingga bantuan dan jenisnya bisa lebih tepat sasaran; Kedua, melakukan proses pengelolaan secara partitipatif. Perusahaan  harus  berkolaborasi  dengan  para  pegiat  kemasyarakatan  untuk mengelola sumberdaya CSR ini menjadi lebih produktif; Ketiga, menjadikan program  terkait  masyarakat  Islam  sebagai  prioritas.  Tanpa  bermaksud diskriminatif,  maka  perusahaan  harus  menjadikan  kaum  Muslimin  sebagai target  utama  kegiatan  CSR  dengan  membuat roadmap secara  partisipatif;
Keempat, membuat target capaian kegiatan dengan sistematis dan strukturatif. Selama ini yang dilakukan perusahaan baru pada level meredam gejolak sosial saja.

## Corporate Social Responsibility dan Kohesi Sosial
Salah satu ancaman kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah warga adalah  munculnnya  gejolak  sosial  yang  kemudian  bisa  mengganggu  sistem produksi. Agaknya perusahaan pelaku CSR ini sangat menyadari kondisi demikian, sehingga sejak awal berdiri, mereka melibatkan orang setempat sebagai bagian dari para  pekerjanya.  Dengan  metode  seperti  ini,  maka  kemudian  ada  rasa ‘ketergantungan’ dari para pekerja yang kemudian berbuah kepercayaan.
Kepercayaan  merupakan  dasar  dari  menguatnya  hubungan  sosial.  Para pihak yang sudah saling percaya umumnya bisa saling menjaga, meski secara riil tidak  menjadi  bagian  dari  pengambil  kebijakan.  Namun  demikian,  karena  di dalamnya  ada  simbiosa-mutualisme,  maka  hubungan-hubungan  ini  kemudian menciptakan ruang yang bagi perusahaan, menjamin keberlangsungan.
Jika ditelaah lebih jauh, apakah terciptanya kohesi sosial antara perusahaan dengan  masyarakat  tersebut  akibat  dari  program  CSR.  Studi  ini  menemukannya tidak demikian. Ada beberapa penjelasan mengenai kesimpulan ini, yaitu:
1. Dibandingkan  dengan  aturan  atau  regulasi  CSR  baik  di  Indonesia  maupun dunia, hadirnya perusahaan ini di Kota Bogor jauh lebih lama. Artinya, tidak mungkin  perusahaan  melakukan  suatu  kebijakan  yang  aturannya  belum  ada. Oleh  karena  persoalan  kohesi  sosial  ini  penting  bagi  perusahaan  sejak  awal perusahaan  berdiri,  mereka  sudah  memproyeksikan  akan  partisipasi  dan
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
keterlibatan warga setempat dalam perusahaan sendiri-bukan dalam kegiatan CSR;
2. CSR mengandung program yang khas dan jelas acuannya. Kekakuan ini jelas bukan  merupakan  garansi  bagi  perusahaan  dalam  mempertahankan keberlangsungan  usahanya.  Apalagi  perusahaan  ini  sangat  berkaitan  dengan sumberdaya alam (hutan karet) yang secara riil melibatkan banyak warga dan para  pihak.  Tanpa  pendekatan  yang  tepat,  terarah,  dan  fokus,  maka  bisa dipastikan perusahaan akan terancam;
3. Variabel  kohesi  sosial  adalah  kepercayaan.  Selain  kepercayaannya,  juga melekat pada unsur waktu. Ketika ada huru hara 1998 yang melibatkan banyak pihak dan mengancam orang asing, perusahaan pelaku CSR di Kota Bogor ini seperti  nyaris  tidak  tersentuh.  Menurut  pengakuan  warga,  karena  d  dalam perusahaan tersebut ada “orang-orang sini”, maka yang terjadi justru mereka ikut menjaga perusahaan tersebut dari sikap brutal warga.

## Kesimpulan
Studi  ini  didasarkan  pada  keingintahuan  dari  peneliti  mengenai implementasi dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang didalamnya mengamanatkan kepada perusahaan  untuk  melakukan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  (TJSL).    Cara melihatnya dengan melihat di tingkat masyarakat.
Hasil  studi  ini  menemukan  bahwa  jauh  sebelum  CSR  menjadi  ranah mandatory  berbasis  regulasi  yang  setara  Undang-undang,  ada  perusahaan  yang mampu menjalin relasi sosial dengan baik kepada masyarakat sekitar, yang ternyata bisa  berkelanjutan.  Berkelanjutan  dimaknai  dalam  dua  dimensi  yakni  dari  sisi keberlanjutan  organisasi  perusahaan  dan  juga  kerekatannya  dengan  masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan tidak mendapatkan dampak eksternalitas negatif yang menyita energi.
Perusahaan pelaku CSR ini menerapkan prinsip-prinsip TJSL dalam bentuk yang  bervariasi  kepada  masyarakat.  Ternyata  jika  dinamika  masyarakat  sebagai tolok  ukur  dari  keberhasilan  perusahaan,  maka  sebenarnya  tipikal  perusahaan seperti  ini,  tanpa  ada  amanah  CSR  pun  memiliki  kapasitas  yang  cukup  dalam mengelola TJSL ini.
Sedangkan yang berikutnya, studi ini ingin melihat bagaimana kontribusi ini lebih spesifik kepada masyarakat Islam. Seperti dijelaskan cukup panjang pada isi,  bahwa  pemaknaan  Islam  secara  sosiologis  dalam  studi  ini  memberikan  arti
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
bahwa  kontribusinya  bisa  dikatakan.  Meski  jika  dilihat  lebih  rinci  dengan melibatkan organisasi Islam, ternyata kontribusinya biasa saja. Dengan demikian, maka tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Tetapi studi ini menyimpulkan bahwa kontribusi CSR dalam arti TJSL dari perusahaan kepada masyarakat Islam itu ada, meski belum sebesar yang diimajinasikan penerimanya.
Oleh karena itu studi ini memberikan beberapa rekomendasi:
1. CSR  jika  memang  dimaksudkan  sebagai  mandatory  yang  mengikat perusahaan,  maka  Negara  harus  membuat  aturan  teknis  yang  lebih  detil  dan lengkap, termasuk sasaran dan targetnya. Sebab jika tidak ada aturan teknisnya, maka perusahaan bisa berimprovisasi seenaknya. Hadirnya PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perseroan Terbatas, diakui  belum  bisa  menjangkau  produk  praktis  dari  CSR  tersebut.  Sebab  PP tersebut  lebih  mengatur  persoalan  keorganisasian  penyelenggara  TJSL tersebut.
2. CSR  di  Indonesia  harus  diarahkan  memiliki  manfaat  langsung  dan berkelanjutan  bagi  masyarakat  setempat/  lokal.  Inilah  CSR  yang memberdayakan,  sebab  dalam  praktiknya  bukan  kegiatan  karitatfi  yang sifatnya hanya menjadi gula-gula bagi masyarakat sekitar saja. Jika kebutuhan untuk keberlanjutan, maka desain CSR harus jelas. Sehingga sistem evaluasi dan monitoringnya pun bisa terukur dan terarah.
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor

## Daftar Pustaka
Achda,  B.  Tamam.  2006. Konteks  Sosiologis  Perkembangan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  dan  Implementasinya  di  Indonesia .  Paper dipresentasikan di Jakarta, 23 Agustus 2006.
Adi,  Rukminto. Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakat  dan  Intervensi Komuitas, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis. Paper Agusta,  Ivanovich.  2010. CSR  dan  Pemberdayaan  Masyarakat .  Paper dipresentasikan di Jakarta, 2010.
Andriof, J. Et al. 2001. Perspectives on Corporate Citixenship . Mc Kintosh. NY Badriadi, Lili, dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CV Pustaka Amri. Collier,  dkk.,  1996. Pendekatan  Baru  dalam  Pembangunan  Perdesaan  di  Jawa: kajian Perdesaan Selama Duapuluh Lima Tahun . Jakarta: YOI. Cruz, Jose M.. 2007. Dynamics of Supply Chain Networks with Corporate Social Responsibility (CSR) through Integrated Environmental Decision-making . Department  of  Operations  and  Information  Management.  School  of Business, University of Connecticut at Storrs.
Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3  Kementerian Lingkungan Hidup.
2006. Proper  Sebagai  Instrumen  Pengukuran  Penerapan  Csr  Oleh
Perusahaan . Paper dipresentasikan di Jakarta, 23 Agustus 2006.
Fakih,  Farid.  2000. “Tinjuan  Kritis  dalam  Revolusi  Hijau ”,  dalam  ‘ Meggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat’ . Lapera: Yogyakarta.
Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: DInamika Perjalanan Politik Agraria di
Indonesia . Insist, KPA, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hikmat, R. Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
Hopkins,  Michael.  2007. Corporate  Social  Responsibility  and  International
Development Is Business the Solution? Penerbit Earthscan, 2007. http//www.bappenas.com/naskah  no.  20  juni-juli  2000/  Friedmann  (1992):
Empowement: the Politics of Alternative Development. Cambridge Mass: Blackwell Publisher. Page 4 http// www.munindo.brd.de." http://ekbis.sindonews.com/read/2013/06/24/34/753575/ini-27-perusahaan-peraih- csr-award-koran-sindo-2013 http://soeharto.co/prestasi-pembangunan-bidang-ekonomi http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan masyarakat http://www.goodyear-indonesia.com/about/history.asp
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017
Ife.  Jim.  1995. Community  Development:  Creating  Community  Alternatives— vision, analysis and practice .
Kemp,  Melody.  2001. Corporate  Social  Responsibility  in  Indonesia  Quixotic Dream  or  Confident  Expectation ?  United  Nations  Research  Institute  for
Social Development, 2001
Mohammad,  Javed.  2007. Corporate  Socil  Responsibility  in  Islam .  PhD Dissertation, 2007.  Auckland University, New Zealand Rika.  2010. Corporate  Social,  Rresponsibility  PT  Aetra  Air  Jakarta .  Paper  yang dipresentasikan di Jakarta 29 November 2010.
Siregar,  Chairil  N..  2007. Analisis  Sosiologis  Terhadap  Implementasi  Corporate Social Responsibility dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007. Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat. Bandung:
PT Refika Aditama.
Sumadiningrat,  Gunawan.  1997. Pembangunan  Daerah  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawa Wiradi. Dua Abad Penguasaan Tanah:
Pola Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa . Jakarta Gramedia:
1984.
Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  25 Tahun  2007 Tentang  Penanaman Modal
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan
Terbatas
Wiradi,  Gunawan.  2000.  Tonggak-tonggak  Perjalanan  Kebijaksanaan  Agraria  di Indonesia.
Zubaidi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
Kontribusi Corporate Social Responsibility bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing di Bogor
Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017