## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3608/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi
Muhammad Ali Yusup 1 , Hanny Purnamasari 2 , Kariena Febriantin 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Singaperbangsa Karawang.
Article Info Abstract Article history: Received 12 Juli 2022 Publish 6 November 2022 This study analyzes the implementation of flood management policies in the city of Bekasi. The  purpose of this analysis  is  to  determine  how  the  implementation  of public  policies carried out by the Bekasi city government in dealing with floods that occur every year.
Policy  implementation  has  factors  that  can  hinder  and  support  the  successful implementation of policies, namely communication, resources, bureaucratic attitudes or executors  and  organizational  structure.  The  method  used  is  the  analysis  of  data  and information that has been collected, analyzed by descriptive and qualitative methods.
Keywords:
Implementation, flood, public policy
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 12 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Studi ini menganalisis tentang implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kota Bekasi.  Tujuan  dari  menganalisis  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  bekasi  dalam mengatasi  bencana  banjir  yang  terjadi  di  setiap  tahun.  Implementasi  kebijakan memiliki  faktor-faktor  yang  dapat  menghambat  dan  mendukung  keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan  struktur  organisasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  data  dan  informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode deskriptif dan kualitatif. Corresponding Author:
Muhammad Ali Yusup Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1810631180085@student.unsika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan merupakan hal penting dalam merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik dalam penegasan lain (Dr. H. Tachjan, 2006) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kebijakan publik yang dibuat hanya  akan  menjadi  “macan  kertas”  apabila  tidak  berhasil  dilaksanakan.  (Kadji,  2015)  Van Metter  dan  Van  Horn  dalam  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  rangkaian kegiatan  yang  sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja.  Sedangkan  Kebijakan  Publik  menurut Chandler  dan  Plano  dalam  mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  pemanfaatan  yang strategis  terhadap  sumber  daya  yang  ada  untuh  memecahkan  masalah-masalah  publik  atau pemerintah.  Kebijakan  Publik  juga  merupakan  suatu  rangakaian    misi  yang  dilakukan  oleh pemerintah baik diucapkan, dilakukan maupun tidak dilakukan.
Hampir setiap musim hujan tiba, masyarakat Kota Bekasi selalu merasakan kecemasan karena takut datangnya banjir. wilayah-wilayah yang tergenang banjir di Bekasi adalah wilayah yang merupakan dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Kadri et al., 2011). Sebagian besar banjir  di  Kota  bekasi  disebabkan  oleh  meluapnya  Sungai  Cileungsi,  Sungai  Cikeas,  Sungai Bekasi dan Sungai Cakung. Hal tersebut terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi (Silaban, 2020). Biasanya juga banjir di Kota Bekasi tergantung pada curah hujan di Bogor, hal tersebut dikarenakan Sungai Cileungsi  dan Cikeas mengalami lonjakan ketinggian air yang kemudian melewati  wilayah  –  wilayah  yang  ada  di  Bekasi.  Terdapat  penyebab  lain  seperti  rusaknya tanggul  sungai  dan  sistem  drianase  yang  belum  bisa  menampung  banyak  air.  yang mengakibatkan genangan air yang cukup besar bisa selama tiga hari.
Wilayah yang menjadi rawan banjir selama bertahun-tahun adalah Jatiasih, Villa Nusa Indah, Villa Jatirasa, Pondok Gede Permai, Perumahan Bumi Nasio,Perumahan Graha Indah, Kemang Ifi, Rawalumbu dan Jatibening. Wilayah tersebut masih selalu di hantam banjir akibat luapan Sungai Bekasi, Sungai Cikeas,dan Sungai Cileungsi, hal tersebut terjadi bisa dua kali dalam setahun. Permasalahan banjir di wilayah tersebut merupakan masalah yang cukup serius, karena  menimbulkan  banyak  kerugian  yang  cukup  panjang  baik  harta  benda  maupun  jiwa. dampaknya adalah masyarakat menjadi tidak nyaman untuk menempati wilayah tersebut.
Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi telah mengupayakan penanggulangan banjir  di Kota  Bekasi  dengan  kebijakan  seperti  (1)  Normalisasi  sungai  yang  melewati  daerah  rawan banjir, (2) membangun tanggul di bantaran sungai, (3) memasang sistem peringatan dini banjir yang  terdiri  dari  lima  stasiun  pemantauan  di  sepanjang  Sungai  Cileungsi  dan  Cikeas,  (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membawa sampah sembarangan.  Namun kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bekasi  dalam  penanggulangan  banjir  tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya implementasi, karena implementasi merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan. Dengan demikian, pembuat kebijakan tidak hanya melihat  kebijakan  tersebut  telah  dilaksanakan  tapi  harus  melihat  kondisi  dilapangan  pasca kebijakan  tersebut  dilaksanakan.  Pembuat  kebijakan  harus  melihat  sejauh  mana  kebijakan tersebut  dapat  mencegah  terjadinya  banjir  dan  dapat  memberikan  kenyamanan  kepada masyarakat.
Tabel 1. Data Korban Banjir Kota Bekasi 2020 No Uraian Jumlah Ket 1 Kecamatan 12 2 Kelurahan 51 3 Jumlah KK 34.683 KK 4 Jumlah Korban Mengungsi (Jiwa)  149.537 jiwa 1. Lansia 31.783 jiwa 2. Dewasa 68.038 jiwa 3.  Anak   Anak 49.716 jiwa Sumber : (BNPB.go.id, 2020)
Dari data tersebut bisa dilihat bahwa, implementasi kebijakaan penanggulangan banjir di  Kota  Bekasi  belum  berjalan  dengan  baik,  masih  banyak  masyarakat  kota  bekasi  yang terdampak akibat banjir. Belum adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan yang dibuat, hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, pastinya pemerintah dalam hal menangani banjir akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selama bertahun-tahun Kota Bekasi merupakan wilayah yang paling sering dilanda banjir. Pada awal tahun 2020 Kota Bekasi menjadi wilayah dengan titik banjir terbanyak.
Tabel 2. Tiga daerah dengan titik banjir terbanyak 2020 No Daerah Titik Banjir 1 Kota Bekasi 53 Titik 2 Jakarta Selatan 39 Titik 3 Kabupaten Bekasi 32 Titik Sumber : (Agustiar, 2020)
Lalu  apa  yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi  belum  berhasil?  Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  membuat  kebijakan  publik  dengan keseriusan yang tinggi, mengingat bahwa keberhasilan suatu tujuan yang ingin direalisasikan adalah dengan mengatasi masalah publik.  (Dr. H. Tachjan, 2006) kebijakan yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula  opini  publik  sebagai  representasi  kepentingan  publik.  Jika  masyarakat  berpandangan
positif terhadap suatu kebijakan maka dukungan terhadap kebijakan juga positif, hal tersebut akan mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan
Untuk  melihat  proses  implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi,  penulis  menggunakan  perspektif  George  Edward  III  yang  merumuskan  faktor penghambat  dan  mendukung  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  publik.  Bagaimana empat  faktor  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  birokrasi  atau  pelaksana  dan  struktur organisasi  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi?

## 2. LANDASAN TEORI
Untuk dapat memahami tulisan ini agar lebih sesuai dengan analisisnya, penulis menggunakan konsep  teori  dari  George  Edward  III  dalam  (Kadji,  2015)  karena  konsep  ini  merumuskan pendekatan  implementasi  dengan  mempertanyakan  faktor-faktor  apa  yang  mendukung  dan menghambat suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Ada Empat faktor yang ditawarkan oleh George  Edward  III  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  sikap pelaksana  atau  birokrasi,dan  struktur  organisasi.  Faktor  faktor  tersebut  akan  menjadi  acuan penulis untuk merumuskan permasalahan implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang terjadi  di  Kota  Bekasi,  sehingga  dapat  ditemukan  permasalahan  yang  mendasar  mengenai gambaran implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi.
Komunikasi  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan  karena implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif jika pemerintah dan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukannya. perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Dengan begitu maka komunikasi tersebut akan mudah ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal sumber daya menurut Edward III dalam (Kadji, 2015) sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dan keahlian  yang  dibutuhkan  lalu  informasi  yang  cukup  mengenai  cara  mengimplementasi kebijakan. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya tetapi yang mencakup kemampuan sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Sikap pelaksana merupakan faktor penting yang ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan harus memiliki keinginan dan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan.  Pelaksana  kebijakan  harus  mengetahui  masalah  yang  harus  segera  dilakukan penyelesaian dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Faktor terakhir adalah struktur organisasi atau birokrasi. Meskipun semuanya sudah mencukupi baik dari komunikasi, sumber daya  dan  pelaksanaanya  namun  biasanya  implementasi  kabijakan  masih  terhambat  oleh  in- efisiensi struktur organisasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah    analisis  data  dan  informasi  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  lalu  pendeketan  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif agar penulis dapat menggambarkan permasalahan implementasi kebijakan penanggulanan banjir di Kota Bekasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam kebijakan publik, implementasi memiliki peranan penting dalam sebuah kebijakan. Kesuksesan suatu kebijakan akan dilihat dari pengimplementasiannya. Implementasi merupakan wujud dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. dalam implementasi kebijakan ada faktor yang dapat menghambat dan mendukung kesuksesan suatu implementasi kebijakan. faktor-faktor  tersebut  sesuai  yang  dirumuskan  oleh  Edward  III  dalam  menjelaskan  mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. dalam hal  implementasi kebijakan penanggulangan banjir Kota Bekasi, penulis akan membahas sesuai faktor-faktor yang dirumuskan oleh Edward III.
Komunikasi memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu kebijakan. perintah untuk mengimplementasi kebijakan harus disampaikan secara jelas,akurat dan konsisten kepada orang- orang  yang  mampu  melaksanakannya.  Komunikasi  yang  jelas  akan  membuat  implementor bekerja sesuai dengan perintah dan pesan kebijakan. Namun apabila komunikasi tidak berjalan dengan  baik  maka  akan  terjadi  kesalahpahaman  di  tingkat  implementor  kebijakan  yang ditunjuk..
Komunikasi kebijakan dalam  penanggulangan banjir di Kota Bekasi terjadi ketika suatu produk  hukum  telah  disahkan.    Peraturan  tentang  penanggulangan  bencana  telah  diatur,  baik pada  tingkat  pusat  hingga  tingkat  daerah.  Pada  tingkat  pusat  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana.  Dalam  undang-undang  tersebut mengatur  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sebagai  penanggungjawab  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (pasal 5) membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (pasal  10).  Sedangkan,  untuk  pemerintah  daerah  membuat  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (pasal 18). Oleh sebab itu, dibuatlah Perpres Nomor 18 Tahun 2008 tentang BNPB walaupun pada kenyataanya di Kota Bekasi baru didirikan BPBD di awal tahun 2015. Peraturan lain terkait penanggulangan bencana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Namun pada tingkat daerah hingga saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Bekasi. (Hikmah, 2017).
Keberhasilan komunikasi dari kebijakan publik dapat dilihat dari kesadaran dari berbagai pemangku  kebijakan  untuk  bersama-sama  mensukseskan  kebijakan  penanggulangan  banjir  di Kota  Bekasi.  Tidak  sepenuhnya  penanggulangan  banjir  di  bebankan  kepada  pemerintah  Kota Bekasi,  tapi  juga  pemerintah  Kabupaten Bogor  dan  masyarakat  (Rizki,  2020).  Hal  itu  terjadi karena Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi menjadi tempat pertemuan antara Kali Bekasi dan Kali  Cikeas  maupun  Kali  Cileungsi.  Sedangkan  keikutsertaan  masyarakat  merupakan  bentuk partisipasi sehingga masyarakat mampu memecahkan suatu masalah secara bersama – sama agar kebijakan  yang  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan  akan  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan masyarakatnya.
Dalam  penanggulangan  banjir  di  Kota  Bekasi,  Pemerintah  Kota  Bekasi  sudah  sering berkomunikasi dalam bentuk koordinasi dengan BNPB, Menteri PUPR, Pemkab Bogor, Dinas SDA  dan  juga  Komunitas  Peduli  Cileungsi  Cikeas  (KP2C)  untuk  mendukung  kebijakan  – kebijakan  seperti  normalisasi  sungai,  pembangunan  tanggul,  dan  membuat  peringatan  dini banjir. Namun pada saat ini yang sudah terlihat dengan baik adalah sistem peringatan dini banjir yang  sering  di  informasikan  oleh  KP2C  melalui  petugas  yang  berada  di  wilayah hulu  sungai yang dilengkapi dengan CCTV. Jika terjadi kenaikan air maka KP2C akan menginformasikan kepada masyarakat melalui sms dan juga twitter milik KP2C (Buana, 2020).  hal itu membantu masyarakat yang berada di daerah yang dilalui Sungai Bekasi, Cileungsi, dan Cikeas untuk lebih siap mengamankan barang-barang dan juga menyelamatkan diri  ke tempat yang aman.
Namun permasalahannya adalah banjir tersebut tetap terjadi dan merusak rumah  – rumah masyarakat karena kebijakan yang direncanakan sangat lama untuk di realisasikan diakibatkan oleh  banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  seperti  masih  banyaknya  bangunan liar  di  Daerah Aliran  Sungai  sehingga  pemerintah  tidak  segera  melakukan  normalisasi,  kemudian  tanggul sepanjang sungai hampir semua rapuh belum adanya tanggul permanen yang tinggi seperti di DKI  Jakarta.  Memang  dalam  hal  itu  tidak  akan  diselesaikan  dengan  mudah  karena  semua kebijakan memerlukan biaya yang sangat banyak untuk melakukan pembangunan. Perlu kerja keras dan bekerja sama dengan banyak pihak agar saling membantu untuk menyelesaikan banjir di  Kota  Bekasi.  Sejak  tahun  2016  sebenarnya  pemerintah  Kota  Bekasi  sangat  berkomitmen dengan  proyek  penanggulangan  banjir,  dibuktikan  dengan  dikerjakannya  proyek  seperti normalisasi  saluran  air,  pengandaan  pompa,perkuatan  dan  peninggian  tanggul  kali  hingga pelebaran.tersebut menghabiskan rata-rata Rp 200 Juta hingga Rp 9,5 Miliar (tempo.co, 2016). Namun pada tahun awal tahun 2020 Kota Bekasi merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak banjir.

## 3.1. Sumber daya
Menurut  Edward  III    dalam  (Kadji,  2015)  sumber  daya  yang  penting  meliputi  staf  yang  tepat dengan  keahlian  yang  dibutuhkan.  Walaupun  pemerintah  sudah  jelas,akurat  dan  konsisten  namun implementasi  kebijakan  tersebut  kekurangan  sumber  daya  dalam  pekerjaan  kebijakan  maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berjalan  efektif.    Sumber  daya  yang  mendukung pelaksana kebijakan antara lain staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
Staf  yang  dimaksud  merupakan  personel  atau  lembaga  yang  secara  tugas  pokok  dan  fungsi berkaitan  dengan  penanganan  banjir.  Lembaga  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  untuk menanggulangi banjir di Kota Bekasi adalah Badan Penanggulangan Banjir Daerah (BPBD), Dinas Pemadam  Kebarakan,  Dinas  Kesehatan,Dinas  Sosial,  Dinas  Pertanaman  dan  Pemakaman,  Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas  tersebut  memiliki  sumber  daya  yang  berhubungan  dengan  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi.  Contohnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Dinas  Perhubungan  bertanggung  jawab  untuk menyediakan dan merawat drainase di jalan maupun perumahan,  Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di daaerah aliran sungai maupun taman-taman, dan membuat ruang terbuka hijau. Lalu dinas-dinas lain yang terkait saling berkoordinasi untuk menanggulangi masalah banjir Kota Bekasi.
Sumber  daya  kedua  adalah  informasi,  mengungkapkan  informasi  tentang  program  yang  akan dilaksanakan  sangat  penting  bagi  kebijakan,  apalagi  dalam  penanggulangan  banjir  akan  ada pengaturan, kontrol, evakuasi, layanan darurat, layanan khusus, administrasi dan logistik, tanda atau peringatan,  komunikasi  dan  rancangan.  Kurangnya  pengetahuan  mengenai  bagaimana mengimplementasikan  kebijakan  akan  berdampak  pada  gagalnya  pemenuhan  tanggung  jawab seluruh lembaga. Sehingga banyak kasus yang terjadi di lapangan adalah tidak efektifnya eksekusi kebijakan. (Ramdhan, 2018)
Faktor  sumber  daya  ketiga  yang  mendukung  pelaksana  kebijakan  adalah  wewenang.  Bisa  kita bandingkan  bahwa  penanggulangan  banjir  di  DKI  Jakarta  dengan  Kota  Bekasi  itu  berbeda.  DKI Jakarta itu semua wewenang diambil alih oleh gubernur sedangkan banjir di Kota Bekasi merupakan wewenang  dari  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  namun  jika  terjadi  dalam  skala  yang  besar  dan pemerintah kabupaten/kota sulit menangani maka pemerintah provinsi berwenang untuk menangani bencana di kabupaten/kota  (PPID Provinsi Jawa Barat, 2020). Wewenang akan efektif jika pemimpin daerah  tidak  hanya  menginterpertasikan  wewenang  sebagai  kekuasaan  semata,  namun  juga  harus memiliki peran yang harus saling melengkapi dengan lembaga terkait dalam penanggulangan banjir. Khususnya harus ada koordinasi kepada para pejabat dinas untuk melengkapi wewenang yang ada pada setiap instansi. Masalah banjir di kota bekasi  ini menjadi kewajiban koordinasi lintas sektor, tidak hanya satu perangkat daerah saja (Sudrajat, 2020). Sebagai contoh saja dalam bencana banjir terbesar  awal  tahun  2020,  pemerintah  Kota  Bekasi  mengajak  semua  pihak  untuk  membantu menangani  banjir,  walaupun  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Kota  Bekasi  namun  tidak sepenuhnya beban berada di tangan Pemerintah Kota Bekasi, oleh karena itu ada bantuan dari dinas- dinas terkait, BPBD dan juga masyarakat.
Sedangkan  Fasilitas  disini  lebih  kepada  fasilitas  fisik  yang  penting  dalam  mendukung implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  di  Kota  Bekasi.  fasilitas  tersebut  berupa  pos pemantau  banjir,  posko  tanggap  bencana,  pompa  air,  perahu  karet,  gorong-gorong,  polder  dan kendaraan. Fasilitas tersebut cukup berarti buat masyarakat Kota Bekasi namun untuk pompa air, dan gorong-gorong  tidak  cukup  membantu  karena  debit  air  yang  sangat  banyak  akibat  luapan  sungai membuat  sebagian  fasilitas  tersebut  tidak  dapat  dirasakan  manfaatnya.  (Egeham,  2020)  Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa penanganan banjir di Kota Bekasi belum maksimal karena terbatasnya jumlah fasilitas sementara titik banjir di Kota Bekasi cukup banyak.
3.2. Sikap birokrasi/pelaksana
Implementasi  kebijakan  dalam  hal    penanggulangan  banjir  di  Kota  Bekasi  akan  berjalan  efektif apabila  sikap  pemerintah  maupun  dinas-dinas  terkait  memiliki  kesadaran  yang  tinggi.  Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut mengenai apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan  untuk  melaksanakannya  tetapi  pemerintah  juga  harus  mempunyai  kebutuhan  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut  (Ramdhan,  2018).    Dalam  hal  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi sejauh ini para pelaksana kebijakan masih bersifat menunggu cendrung lambat. Namun hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun yang dilihat masyarakat Kota Bekasi adalah inisiatif atau gerakan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa berkomitmen
mengatasi permasalahan banjir yang sudah bertahun-tahun terus terjadi. Ketika pelaksana kebijakan terus  menunggu  maka  bencana  susulan  akan  terjadi  dan  justru  akan  kembali  menyulitkan  para pembuat kebijakan untuk merealisasikan kebijakan.
Contohnya  adalah  normalisasi  sungai,  apabila  pelaksana  kebijakan  tidak  segera  melakukan normalisasi sungai maka ketika musim penghujan datang tanah akan semakin meninggi atau disebut pendangkalan sungai dan air akan semakin mudah menenggelamkan rumah warga. Hal itu membuat pemerintah  akan  semakin  kesulitan  untuk  menggali    kembali  tanah  yang  ada  di  sungai  untuk  di normalisasikan. Sehingga kebijakan normalisasi sungai akan sulit direalisisasikan.
Implementasi  kebijakan  akan  efektif  jika  pelaksana  kebijakan  memahami  permasalahan  yang terjadi. Dalam hal tersebut Aperatur yaitu SKPD dan dinas – dinas terkait dituntut untuk memahami kebijakan  –  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Walikota  Bekasi  serta  memiliki  inisiatif  untuk memahami  dan  melaksanakan  kebijakan  sehingga  akan  terbentuk  birokrasi  yang  baik  antara pemimpin  politik  dengan  aperatur  pelaksana  di  bawahnya.  Dalam  penanggulangan  banjir  di  Kota Bekasi, pelaksana kebijakan harus juga mengajak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk sama – sama berkolaborasi  menanggulangi  bencana  banjir.  Fakta  bahwa  Sungai  Cikeas  dan  Sungai  Cileungsi merupakan induk Kali Bekasi. sehingga penanganan banjir tidak hanya dibebankan kepada pelaksana kebijakan  Kota  Bekasi,  tidak  jarang  bahwa  banjir  Kota  Bekasi  akibat  kiriman  air  dari  Kabupaten Bogor. Oleh karena itu sikap pelaksana kebijakan tentunya pemimpin daerah untuk saling mengerti dan memahami permasalahan yang terjadi dengan sikap yang komitmen,inisiatif, dan jelas.

## 3.3. Struktur organisasi/birokrasi
Implementasi kebijakan yang sering terhambat biasanya terjadi karena tidak efisiennya struktur birokrsi walaupun sumber daya telah mencukupi mengenai apa yang harus dilakukan ataupun  tidak  dilakukan.    Hal  tersebut  dapat  memperlambat  koordinasi  yang  diperlukan untuk  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan.    dalam  implementasi  kebijakan  tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak saja, dalam penanggulangan banjir di Kota Bekasi harus bekerja sama dengan beberapa pihak seperti dinas-dinas terkait, pemerintah kabupaten/kota, badan penanggulangan bencana, maupun komunitas masyarakat. hal ini menyebabkan akan terjadi  berbagai  perbedaan  pandangan,  terciptanya  kebingungan  dan  juga  mengakibatkan fungsi-fungsi  penting  menjadi  terlupakan.  Untuk  itu  dalam  struktur  birokrasi  untuk menanggulangi  bencana  banjir  harus  membuat  standar  operasional  prosedur  yang  jelas. Terkadang standar tersebut malah membuat menghambat implementasi kebijakan. Pada  kasus  implementasi  kebijakan  penanggulangan  banjir  Kota  Bekasi,  para  pembuat kebijakan harus mampu menciptakan suatu inovasi dari kebijakan yang dilakukan sehingga membuat kebijakan menjadi efektif dan efisien. Dalam hal itu Pemkot Bekasi sebenernya sudah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi banjir, namun titik banjir yang sangat banyak  dan  pekerjaan  tidak  bisa  diselesaikan  dalam  satu  waktu  maka  terlihat  seperti setengah-setengah.  Melihat dari dampaknya memang pemerintah lebih banyak membuang biaya  untuk  mengatasi  pasca  terjadinya  banjir,  padahal  inti  dari  permasalahan  banjir  itu adalah  meluapnya  air  sungai.  Kota  Bekasi  sebenernya  bisa  mencotoh  DKI  Jakarta  yang sudah  memiliki  tanggul  permanen  dan  juga  pembuatan  waduk  untuk  mengantisipasi  air kiriman dari Bogor.
Pada  saat  ini  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Bekasi  akan  sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2021, namun hal tersebut belum terntu terealisasi mengingat banyak sekali permasalahan yang belum diselesaikan secara bertahap di Kota Bekasi. menurut Wali kota  bekasi  Rahmat  Effendy,  sungai  bekasi  sudah  44  tahun  belum  pernah  mengalami normaliasi (Yunilianingsih, 2020) Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak ada perubahan atau  inovasi  yang  dilakukan  terhadap  struktur  birokrasi  sehingga  kebijakan  dilakukan berlangsung lambat dan terkesan tidak serius untuk mengatasi masalah.

## 5. KESIMPULAN
Dari kasus implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan faktor berhasilnya suatu implementasi kebijakan yang kemukakan oleh Edward III  yang  terdiri  dari  faktor  komunikasi,  sumber  daya.  Sikap  pelaksana,  dan  struktur  organisasi  atau birokrasi.
Dalam  masalah  banjir  di  Kota  Bekasi  banyak  terjadi  permasalahan  sehingga  implementasi kebijakan  penanggulangan  banjir  di  Kota  Bekasi  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  kebijakan.  faktor komunikasi  hanya  sebatas  koordinasi  namun  cendurung  lambat  untuk  merealiasasikan  sehingga masyarakat yang terkena dampak hingga saat ini masih merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. juga  banyaknya  titik  banjir  membuat  pemerintah  kota  bekasi  terlihat  masih  menunggu  dan mempertimbangkan langkah apa yang dilakukan. Normalisasi saja tidak cukup jika tanggul di bantaran sungai masih rapuh.
Secara keseluruhan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi dapat dikatakan belum  maksimal,  karena  belum  adanya  langkah  nyata  dan  serius  selama  bertahun-bertahun  yang ditunjukan oleh para pembuat kebijakan. hal ini bisa diatasi dengan di ciptakannya undang-undang khusus Kota  Bekasi  untuk penanggulangan  banjir  Kota  Bekasi,  lalu  seluruh  harus pihak  sama-sama  serius  dan sadar  untuk  menyelesaikan  masalah  banjir,  yang  terakhir  pembangunan  dalam  rangka  penanggulangan banjir  harus diawasi secara ketat, dan pembangunan juga harus dilakukan secara bertahap dan jelas.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulilah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat karunianya peneliti bisa menyelesaikan  jurnal ini. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak  yang  telah  membantu  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  penulisan jurnal  ini.  Semoga  kebaikan  yang  dilakukan  oleh  teman-teman  semua  menjadi  ladang  pahala yang nanti menjadi tabungan kawan-kawan di akhirat kelak. Sekali lagi peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Agustiar,  D.  (2020).  BNPB:  Ada  169  Titik  Banjir,  Terbanyak  di  Kota  Bekasi! Www.Iidntimes.Com. https://www.idntimes.com/news/indonesia/dwi-agustiar/bnpb- ada-169-titik-banjir-terbanyak-di-kota-bekasi/3
BNPB.go.id. (2020). UPDATE: Data Dampak Banjir di Kota Bekasi per 3 Januari 2020 Pukul 11.00  WIB.  Bnpb.Go.Id.  https://bnpb.go.id/berita/update-data-dampak-banjir-di-kota- bekasi-per-3-januari-2020-pukul-1100-wib
Buana,  G.  (2020).  KP2C:  Peringatan  Dini  Banjir  di  Jabodetabek  Sudah  Dilakukan.
Www.Mediaindonesia.Com. https://m.mediaindonesia.com/read/detail/282027-kp2c- peringatan-dini-banjir-di-jabodetabek-sudah-dilakukan
Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (C. P. E=Dede Mariana (ed.)). AIPI Bandung.
Egeham, L. (2020). Wali Kota Bekasi Sebut Penanganan Banjir Tak Maksimal Karena Fasilitas Terbatas.  Www.Liputan6.Com.  https://m.liputan6.com/news/read/4151508/wali-kota- bekasi-sebut-penanganan-banjir-tak-maksimal-karena-fasilitas- terbatas?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Hangin g
Hikmah, A. N. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Di Kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi Periode 2013-2014). Journal of Chemical Information and Modeling.
Kadji,  Y.  (2015).  Formulasi  dan  implementasi  kebijakan  publik,  kepemimpinan  danperilaku birokrasi dalam fakta realitas. In ןולע עטונה .
Kadri, T., Sinukaban, N., Pawitan, H., & Tarigan, S. D. (2011). Analisis Penanggulangan Banjir Kota Bekasi Dengan Pengelolaan Das Bekasi Hulu. Forum Pascasarjana.
PPID  Provinsi  Jawa  Barat.  (2020).  Penanganan  Bencana  di  Jabar  dan  DKI  Tidak  Sama. Www.Ppid.Jabarprov.Go.Id.  http://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/2986-Penanganan- Bencana-di-Jabar-dan-DKI-Tidak-Sama
Ramdhan, G. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.136
Rizki, D. (2020). Tinjau Lokasi Banjir, Heri Koswara Tegaskan Banjir Bekasi Tanggung Jawab
Pemerintah
Pusat dan
Daerah.
Www.Wartakota.Tribunews.Com.
https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/27/tinjau-lokasi-banjir-heri-koswara- tegaskan-banjir-bekasi-tanggung-jawab-pemerintah-pusat-dan-daerah
Silaban,  M.  W.  (2020).  Dua  Sebab  Bekasi  Alami  Banjir  Terparah  Sepanjang  Sejarah.
Www.Tempo.Co.  https://metro.tempo.co/read/1290894/dua-sebab-bekasi-alami-banjir- terparah-sepanjang-sejarah
Sudrajat,  A.  (2020).  Pemkab  dan  Pemkot  Bekasi  diminta  berkoordinasi  dengan  BPBD  atasi
dampak
banjir.
Www.Antaranews.Com.
https://jabar.antaranews.com/berita/136534/pemkab-dan-pemkot-bekasi-diminta- berkoordinasi-dengan-bpbd-atasi-dampak-banjir
tempo.co.  (2016).  Pemkot  Bekasi  Rampungkan  22  Proyek  Penanggulangan  Banjir.
Www.Tempo.Co.  https://bisnis.tempo.co/read/808748/pemkot-bekasi-rampungkan-22- proyek-penanggulangan-banjir
Yunilianingsih,  R.  (2020).  Mulai  September  2020,  Normalisasi  Kali  Bekasi  Digulirkan  dan Diharap  Mampu  Atasi  Banjir.  Www.Pikiranrakyat.Com.  https://www.pikiran- rakyat.com/jawa-barat/pr-01713348/mulai-september-2020-normalisasi-kali-bekasi- digulirkan-dan-diharap-mampu-atasi-banjir, Nilla. (2019). Dua Kecamatan Di Karawang Kekeringan Parah. Diakses dari URL: https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/8671/dua-kecamatan-di-karawang- kekeringan-parah.
Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  PT.  Remaja  Rosdakarya Offset.
Ndraha,  Taliziduhu.  (2015). Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  Jilid  1,  Fungsi-Fungsi Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sasmita, Sucianty. (2017). Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Diakses dari URL: https://slideplayer.info/slide/11906836/. Pada 31 Mei 2022
Suharyadi,  Harry,  dkk.  (2016). Manajemen  Pemerintahan  dalam  Program  Unit  Reaksi  Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015. 2(2): 241-244.