## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

## Oleh  Hasir Budiman Ritonga
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: hasirbudimanritonga@gmail.com

## Abstrak
The death penalty is still carried out in many countries, including Indonesia.  Given  the  death  penalty  involves  human  lives,  then many  are  going  on  the  pros  and  cons  in  the  community,  each group  has  expressed  the  opinion  statement  from  the  perspective that they were proposing to become a protracted legal debate. but the Indonesian government together with some elements of society who support the death penalty remained on the establishment, that the  death  penalty  should  still  be  implemented  to  protect  life.  This paper  seeks  to  inform  some  of  the  death  penalty  that  has  been implemented  for  a  variety  of  specific  criminal  acts.  This  article tries  to  analyze,  as  far  as  the  execution  of  cases  that  can  be justified  according  to  Islamic  criminal  law.  Results  of  this  paper shows  that  most  such  offenses  can  indeed  be  subject  to  the  death penalty,  there  were  still  contain  the  controversy,  but  some  are actually able to be released from death row because of the victim's family in a murder case has been forgiven.

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  mengenal  satu jenis  hukum  yang  membatasi  tingkah laku  manusia  agar  berbuat  baik    yang lazim  kita  kenal  sehari-hari  dengan sebutan  hukum  pidana.  Istilah  dalam hukum  Islamnya  dinamakan jinayat.
Secara etimologi, kata jinayat berarti memetik,  memotong,  mengambil,  dan atau  memungut.  Sedangkan  menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok  orang  dalam  mengambil hak  Allah,  hak  sesama  manusia,  dan hak  makhluk  lainnya,  yang  atas perbuatannya dikehendaki ada
pembalasan  seimbang  dunia  akhirat dengan  mendapat  hukuman  berat  dari Allah. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan  sanksi  bagi  pelakunya untuk  menjalankan qișāș,  diyat ,  dan hudud. 1
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  perbuatan  mengambil  hak Allah,  ialah  suatu  perbuatan  yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok  orang  dengan  mengingkari segala  kewajiban  atas  perintah  Allah dan perbuatan
itu berupa
1 Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Cet. 3; Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 190.
menghilangkan  nyawa  orang  atas kehendaknya yang dinamakan pembunuhan. Kalau kematian seseorang sebagai akibat dari
perbuatan  manusia  dalam  melakukan pembunuhan,  maka  kematian  itu  atas kehendak  manusia  pelakunya  dan bukan kehendak Allah. Jadi perbuatan membunuh  itulah  yang  dimaksud dengan  “mengambil  kehendak  Allah. Karena  itu  kalau  terjadi  peristiwa hukum pembunuhan pelakunya dikenakan  sanksi  hukuman  dalam memberikan  balasan  yang  setimpal dengan perbuatannya, berupa
hukuman  berat  di  dunia  dan  akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya di akhirat. 2
Hukuman  mati  adalah  salah  satu hukuman  tertua  di  dunia.  Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan  hukuman  mati,  seperti hukuman  pancung  hukuman  dengan cara  potong  kepala  sebagaimana berlaku  di  Arab  Saudi.  Sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi  yang  kemudian  dialiri  listrik bertegangan tinggi sebagaimana diberlakukan  di  Amerika.  Hukuman gantung: hukuman dengan cara
digantung di tiang gantungan
sebagaimana  diberlakukan  di  Irak,
Mesir dan Malaysia. Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung
seseorang,
2 Ibid, hal. 190-191.
sebagaimana diberlakukan di Indonesia. 3
Pemerintah  Indonesia  sudah beberapa  kali  melaksanakan  eksekusi hukuman  mati  terhadap  pelaku  tindak pidana tertentu. Setiap kali pemerintah,  dalam  hal  ini  Kejaksaan melaksanakan  hukuman  mati,  selalu saja  timbul  kontroversi.  Dalam  arti ada  yang  setuju  terhadap  hukuman mati  tersebut  dan  ada  yang  tidak setuju.  Ada  pula  kalangan  yang mengusulkan agar hukuman mati juga diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  (koruptor),  tetapi kelihatannya  pemerintah  tidak  mau, karena  takut  dianggap  melanggar  hak asasi manusia (HAM).
Tampaknya  pemerintah  belum begitu  keras  dalam  hal  menjatuhkan hukuman  mati.  Bahkan  untuk  kasus- kasus  pembunuhan,  meskipen  sering sekali  terjadi,  namun  hukuman  mati masih relatif  jarang dikenakan kepada para  pelakunya.  Maksimal  hanya hukuman  penjara  selama  puluhan tahun, bahkan  ada  yang  relatif ringan, akibatnya  pembunuhan  masih  sering terjadi di negeri ini. 4
Masyarakat juga sering mengusulkan  agar  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga dihukum mati, khususnya kelas kakap, sebagaimana  sering  dilakukan  oleh
3 Abdul Sani, Sosiologi Kriminalitas , Remaja Rosdakarya, (Bandung, 1987), hal. 58
4 Widyanti,  Ninik, Kejahatan  dalam  Masyarakat dan Pencegahannya , Bumi Aksara, (Jakarta: 1987), hal. 43
sejumlah  negara  seperti  Malaysia  dan Singapura  yang  menghukum  berat pelakunya  (mati).  Namun  pemerintah kelihatannya juga masih ragu, sehingga  banyak  dari  mereka  yang hanya  dihukum  ringan.  Akibatnya kejahatan narkotika di  Indonesia tetap tinggi.
Pelaksanaan  hukuman  mati tersebut,  timbul  reaksi  yang  cukup hangat  dari  berbagai  pihak.  Ada  yang mendukung  (pro)  dan  ada  pula  yang tidak mendukung (kontra) . 5
Mengikuti perkembangan pro dan kontra tentang hukum  mati, maka dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba mengkaji  ketentuan-ketentuan  yang ada  dalam  Islam.  Begitu  juga  terkait dengan  ancaman  pidana  mati  bagi pelaku  pembunuhan  dalam  Islam tidaklah  dikenakan  kepada  semua jenis  aktivitas  pembunuhan.  Oleh karena itulah dalam Islam,
pembunuhan  diklasifikasikan  kepada tiga  macam:  (1)  Pembunuhan  yang disengaja betul-betul; (2) Pembunuhan yang  tersalah  semata-mata  dan  (3) Pembunuhan  seperti  sengaja.  Dari ketiga  macam  bentuk  pembunuhan tersebut,  hanya  satu  yang  diancam hukuman  mati,  yaitu  pembunuhan yang disengaja betul-betul, di mana di dalamnya mengandung unsur pembunuhan,  dan  dalam  istilah  Islam disebut qișāș .  Begitu  juga  menyoroti
5 Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hal. 9-10
sejumlah  tuntutan  hukuman  mati, namun  pemerintah  masih  enggan melakukan,  seperti  kejahatan  korupsi yang sedang melanda negeri ini.

## B. Tindak Pidana yang Diancam
Pidana Mati 1. Pembunuhan Dalam ajaran Islam,
kejahatan  pembunuhan  yang  diancam pidana  mati  tidaklah  semua  jenis pembunuhan,  tapi  hanya  terhadap pembunuhan  sengaja.  Oleh  sebab itulah, dalam perkara pembunuhan ini, Islam  mengklasifikasikan  kepada  tiga macam,  yaitu:  a)  Disengaja  betul- betul; b) Tersalah semata-mata; dan c) Seperti  sengaja. 6 Bahkan  lebih  dari itu,  pembunuhan  sengaja  pun  bisa tidak di- qișaș (dipidana mati), apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh tersebut, Peranan ahli waris dalam  hal  ini  sangat  besar.  Tetapi sekalipun dimaafkan, pembunuh diberi  kewajiban  membayar diyat dan kafarat . 7
Pembunuhan  karena  tersalah semata-mata  tidak  dihukum qișāș , tetapi  diwajibkan  bayar  denda  ringan. Denda itu dibebankan kepada keluarga pembunuh, boleh diangsur selama tiga tahun.  Tiap  tahun  dibayar  sepertiga dari  jumlah  diyat  tersebut.  Sedangkan sanksi  pembunuhan  seperti  sengaja ( syibhul  ’amd )  juga  tidak  dikenakan
6 Ibid, hal. 19-20
7 Tresna, R., Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1990, hal. 23
qișaș hanya  wajib  denda  ( diyat )  berat yang  dibebankan  kepada  keluarganya dalam jangka waktu tiga tahun.
Terkecuali diyat-diyat tersebut,
karena  jiwa  manusia  sangat  dihormati dan dihargai oleh Islam, dan menghilangkannya berarti
menyangkut  tiga  hak;  hak  Allah,  hak terbunuh dan hak ahli waris terbunuh, maka  bagi  pembunuh  diwajibkan
membayar kafarat sebagai  penebus dosa kepada Tuhan.

## 2. Perzinaan
Tindakan  pidana  kedua  yang diancam  pidana  mati  ialah  perzinaan .
Dalam  hal  ini  adalah  perzinaan  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  sudah bersuami  atau  beristeri.  Dalam  istilah fikih disebut zina muhshan . Sedangkan  zina  yang  dilakukan  oleh orang  yang  tidak muhshan (perawan),
tidak  diancam  hukuman  mati,  hanya dihukum  dera . Pidana  mati  terhadap pelaku  kejahatan  zina  ini  disebut rajam ,  yaitu dengan menenggelamkan pezina  ke  dalam  tanah  sebatas  dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. 3.  Perampokan Kejahatan ketiga ialah perampokan.  Kejahatan  ini  diancam dengan  pidana  mati,  bahkan  lebih berat  lagi,  bukan hanya  dihukum mati
begitu  saja,  tapi  juga  disalib , sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok  harta  dan  membunuh korbannya, sedangkan bagi yang cuma mengambil harta korban, tanpa membunuhnya,  tidak  diancam  pidana mati.  Ancaman  pidana  mati  untuk kejahatan  perampokan  ini  berbeda- beda,  sesuai  dengan  kadar  kejahatan yang  dilakukan.    Berdasarkan  firman Allah SWT: QS. Al-Ma’idah/5: 33.
ٍِف  ٌَ ۡىَع ۡسَََو ۥُهَنىُسَزَو َ َّللَّٱ  ٌَىُتِزاَحَُ  ٍََِرَّنٱ ْاُؤ َٰٓ َزَج اًَََِّئ ۡىِهَِدََۡأ َعَّطَقُت  ۡوَأ ْآَٰىُثَّهَصَُ  ۡوَأ ْآَٰىُهَّتَقَُ ٌَأ اًداَسَف ِض ۡزَ ۡلۡٱ ۡىُهَن َكِن  َذ  ِِۚض ۡزَ ۡلۡٱ  ٍَِي ْا ۡىَفَُُ  ۡوَأ ٍف َهِخ  ٍِّۡي ىُهُهُج ۡزَأَو ٌ ۡزِخ ٞ ٌىُِظَع  ٌباَرَع ِجَسِخَٰٓ ۡلۡٱ ٍِف  ۡىُهَنَو ۖاََُُّۡدنٱ ٍِف
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan membuat  kerusakan  di  muka  bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka  dengan  bertimbal  balik,  atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk mereka  didunia,  dan  di  akhirat mereka  beroleh  siksaan  yang  besar”
(QS. Al-Ma’idah/5: 33)
Kandungan ayat di atas
menjelaskan bahwa hukum bagi
perampok ada empat tingkatan,  yaitu: (1)  dibunuh  dan  disalib;  (2)  dibunuh tanpa disalib; (3) dipotong tangan dan
kaki secara bersilang; (4) diasingkan/dibuang dari tempat kediamannya.
4. Pemberontakan
Tindakan  pidana  keempat ialah  pemberontakan  yang  dilakukan untukmenumbangkan  penguasa  yang sah,  hanya  disebabkan  latar  belakang politik,  sedangkan  penguasa  tersebut adalah  pemimpin  pemerintah  Islam. Pemberontakdiancam  hukuman  mati dengan  diperangi,  kecuali  apabila mereka  kembali  kepada  Allah,  dalam arti  taat  kepada  penguasa  dan  tidak melakukan pemberontakan lagi. Berdasarkan  firman  Allah  SWT:  QS. Al-Hujurat/49: 9
ۖاًَُهََُُۡت ْاىُحِه ۡصَأَف ْاىُهَتَتۡقٱ  ٍَُُِِي ۡإًُۡنٱ  ٍَِي ٌِاَتَفِئَٰٓاَط ٌِئَو
ٍِغۡثَت ٍِتَّنٱ ْاىُهِت َقَف   يَس ۡخُ ۡلۡٱ ًَهَع اًَُه ىَد ۡحِئ  ۡتَغَت  ٌِۢاَف
اًَُهََُُۡت ْاىُحِه ۡصَأَف  ۡتَءَٰٓاَف ٌِاَف ِِۚ َّللَّٱ ِس ۡيَأ َٰٓ ًَنِئ َءٍَِٰٓفَت   ًَّتَح ٍَُِطِسۡقًُۡنٱ  ُّةِحَُ َ َّللَّٱ  ٌَِّئ ْۖآَٰىُطِسۡقَأَو ِلۡدَعۡنٱِت
٩ “Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara keduanya!  Tapi  kalau  yang  satu melanggar  perjanjian  terhadap  yang lain,  hendaklah  yang  melanggar perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai surut  kembali  pada  perintah  Allah. Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah antara  keduanya  menurut  keadilan, dan  hendaklah  kamu  berlaku  adil; sesungguhnya  Allah  mencintai  orang- orang yang berlaku adil”
5. Murtad
Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Rasulullah saw. secara tegas menyatakan:
) ٍَْي َلَّدََ ُهََُِْد اَف ُهْهُتُق ( ثَدحنا
Barangsiapa mengubah (murtad) agamanya, maka bunuhlah dia . 8
Murtad  bisa  dalam  bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan  dan  bisa  pula  dengan  sebab keyakinan.  Apabila  ditinjau  dari  segi akibat  yang  berhubungan  dengan masyarakat, ada murtad yang memusuhi  kaum  muslimin  dan  ada pula yang tidak. 9

## C. Pembunuhan yang Diancam Pidana
Mati Ancaman hukuman mati tidaklah  dikenakan  kepada  semua jenis  pembunuhan,  ia  hanya  tertentu untuk  pembunuhan  sengaja  yang didalamnya mengandung unsur
permusuhan  dengan  jalan  yang  tidak hak. Larangan membunuh jiwa manusia  dengan  jalan  yang  tidak  hak secara  tegas  ditentukan  Allah  SWT. dengan firman-Nya:
َمِتُق ٍَيَو  ِِّّۗقَحۡنٱِت  َّلَِئ ُ َّللَّٱ َوَّسَح ٍِتَّنٱ  َسۡفَُّنٱ ْاىُهُتۡقَت  َلََو
وىُه ۡظَي ٗ ٍ  َطۡهُس ۦِهُِِّنَىِن اَُۡهَعَج  ۡدَقَف ا ٗ ٍِّف فِس ۡسَُ  َلََف ا زىُصَُي  ٌَاَك ۥُهََِّئ  ِۖمۡتَقۡنٱ ٗ ا ٣٣
8 Muhammad Syarif Sukandy, Terjemah Bulughul Maram , hal. 446.
9 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana Islam , Jakarta, Bulan Bintang, 1970, hal.  1-2.
“Dan  janganlah  kamu  membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),  melainkan  dengan suatu  (alasan)  yang  benar.  Dan barangsiapa  dibunuh  secara  zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi  kekuasaan kepada  ahli warisnya,  tetapi  janganlah  ahli  waris itu melampaui batas dalam membunuh.  Sesungguhnya  ia  adalah orang  yang  mendapat  pertolongan” (QS. Al-Isra/17: 33).
Karena
pembunuhan merupakan  tindak  pidana  yang  sangat dicela  Al-Quran  dan  merupakan  dosa besar, maka untuk  menjaga keamanan dan  kenteraman  masyarakat,  Allah memberikan  hukuman  yang  setimpal dengan kejahatan tersebut.
Dalam  pidana  mati  ( qișaș ) sesungguhnya terdapat jaminan kelangsungan  hidup  umat  manusia lainnya,  sebagaimana  firman  Allah SWT.: ج  ىََُح ِصاَصِقۡنٱ ٍِف  ۡىُكَنَو ٞ ٌَىُقَّتَت  ۡىُكَّهَعَن ِة َثۡنَ ۡلۡٱ ٍِن ْوُأَٰٓ ََ ١٧٩
“Dan dalam qișāș itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang- orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (QS.Al-Baqarah/2: 179).
Pembunuhan  sebagai  suatu kejahatan yang telah ditetapkan
hukumnya  oleh  Alquran  dan  Hadis dengan pidana mati, dapat dirumuskan
dengan: 1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maksudnya perbuatan itu sesuai untuk membunuh  orang,  misalnya  dengan cara  menembak  dalam  jarak  yang relatif dekat, menikam jantung seseorang,  atau  meletakkan  racun yang  mematikan  dalam  makanan  atau minuman  seseorang,  dan  sebgainya. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu  maksudnya  perbuatan  itu sengaja  dilakukan  dan  ditujukan kepada  seseorang  tertentu  agar  orang itu mati. 10
Apabila unsur-unsur itu terpenuhi  dengan  sempurna,  maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan  sengaja.  Dan  kejahatan pembunuhan  dalam  jenis  inilah  yang diancam  hukum qișāș .  Kewajiban qișāș ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 178, tentang diwajibkan atas kamu qishash berkenaan  dengan  orang-orang  yang dibunuh.  Jika  ahli  waris  terbunuh memaafkan  pembunuh,  pembunuh tidak  lagi  wajib  di- qișāș ,  tetapi  wajib membayar diyat kepada  ahli  waris korban  dengan  hartanya  sendiri  dan dibayar
tunai. Diyat atau  denda  tersebut ialah seratus ekor unta betina
10 Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam , hal. 22.
denganperincian sebagai berikut: a) 30 ekor unta berumur tiga tahun ( hiqqah );
b)  30  ekor  unta  berumur  empat  tahun ( jadza’ah );  dan  c)  40  ekor  unta  yang sedang bunting ( khalifah ).
Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, menurut sebagian ulama, boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut. Pembunuhan  karena  tersalah  atau disebut  juga al-qatl  al-khatha ,  ialah pembunuh melakukan suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh,  melainkan  hanya  karena kekeliruan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.  Seperti  seorang  pemburu yang  permaksud  menembak  binatang buruannya,  tetapi  tanpa  disangka tembakannya mengenai seseorang yang  dedang lewat  dan  orang tersebut meninggal  dunia  akibat  tembakan tersebut. Sama  halnya  denga  seorang algojo yang ditugaskan untuk menembak  atau  menghabisi  nyawa seseorang yang telah dijatuhi hukuman  berdasar  keputusan  hakim, tetapi  kena  orang  lain  yang  bukan dimaksud  sebenarnya.  Dalam  hal  ini pembunuh  tidak  dikenakan qișāș , hanya  dikenakan  denda  ringan  yang dibebankan  kepada  keluarganya,  dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahun  sepertiga  dari  jumlah  diyat  atau denda tersebut. Kalau keluarga
terbunuh  menyedekahkannya,  artinya merelakan, maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.
Macam  pembunuhan  ketiga ialah  pembunuhan  seperti  disengaja, yang  disebut syibhul  ’amd ,  yaitu pembunuh  dengan  sengaja  memukul seseoran  dengan  suatu  alat.  Tetapi menurut  kebiasaan,  alat  tersebut  tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia. 11
Dalam  perkara  pembunuhan ini,  pembunuh  tidak  diancam qișāș , hanya  diwajibkan  membayar  denda berat yang dibebankan yang dibebankan  kepada  kelurganya,  dan dapat  diangsur  selama  tiga  tahun. Denda  berat  tersebut  sama  dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat kemaafan ahli waris korban.
Perbedaannya cuma waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan  sengaja  dibayar  tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan  seperti  sengaja  ini  dapat diangsur  serta  kewajiban  membayar dibebankan kepada
keluarga pembunuh. 12

## D. Proses Pengadilan yang Mengadili
Masalah Pidana
11 Ibid, hal. 32
12 Soesilo,  R.  1979. Pokok-Pokok  Hukum Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-  Delik  Khusus . Bogor: Politea. Hal. 54
Pengadilan  masalah  pidana mati  pada  dasarnya  sama  saja  dengan pengadilan  perkara  pidana  lainnya. Untuk itu melalui tiga tahap,  yaitu:  a)
Tahap pemeriksaan; b) Tahap
persidangan;  dan  c)  Tahap  penetapan putusan.  Perkara  pidana  mati  dapat diperiksa  dan  di  sidang,  dengan adanya  pengakuan  pelaku  tindak pidana,  kesaksian,  pengaduan  pihak korban,  atau  bukti-bukti  lainnya. Tertuduh  yang  diajukan  ke  muka sidang  haruslah  benarbenar  orang yang  memenuhi  syarat  dan  layak diadili.  Seorang  anak  yang  belum sampai  umur  atau  kurang  ingatan
(gila) tidak bisa diajukan ke pengadilan. 13
Hakim  yang  menyidangkan perkara  tersebut,  harus  benar-benar memenuhi  syarat-syaratnya,  antara lain:  Islam,  balig,  berakal,  laki-laki, adil,  mengetahui  hukum  Islam  dan aturan-aturan  lainnya  yang  disepakati dan disahkan, serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Sidang  masalah  pidana  mati harus  terbuka  untuk  umum,  tidak boleh dilakukan tertutup, agar jalannya  persidangan  dapat  diikuti masyarakat, dan keadilan hakim dalam memutuskan  perkara  dapat  diketahui. Apabila  hakim  tidak  adil  atau  salah
13 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana Islam , Bulan Bintang, (Jakarta, 1970), hal. 67-68
memutuskan  akan  berakibat  fatal karena menyangkut jiwa manusia.

## E. Beberapa Contoh Hukuman Mati Yang Sudah Dieksekusi
Jika  kita  aktif  mengikuti pemberitaan  media  massa  dalam beberapa tahun terakhir  ini, maka kita akan  mengetahui  beberapa  pelaku tindak  pidana  yang  dijatuhi  hukuman mati  dan  sudah  pula  dieksekusi.  Di sini  dikemukakan  beberapa  contoh, serta kasus  yang menyebabkan pelaku terkena hukuman tersebut.
1. Salman  Hafiz  dan  Imran  bin Muhammad Zein
Keduanya  dihukum  mati karena  terkait  dengan  perkara makar terhadap negara, yang sekarang  disebut  dengan  terorisme. Gerakan  mereka  dulu  disebut dengan  Komando  Jihad.  Salman Hafiz  pernah  menyerang  pos  polisi di  Cicendo  Jawa  Barat,  melukai dan membunuh sejumlah personalnya, serta merampas senjata  mereka  pada  tahun  1983. Sedangkan Imran bersama kelompoknya melakukan pembajakan  pesawat  Garuda  di Bandara  Don  Muang  Thailand. Sejumlah penyandra berhasil dilumpuhkan  oleh  pasukan  khusus antiteror  ABRI  saat  itu. Sedangkan Imran  yang  dianggap  sebagai  otak pembajakan ini tertangkap kemudian. Mereka kemudian
divonis  dan  dihukum  mati,  Imran dieksekusi  pada  tahun  1983  dan Salman tahun 1985. 14

## 2. Ayub Bulubili
Ayub  Bulubili  dieksekusi akhir  April  2008.    perbuatannya membantai Heri Witarko sekeluarga  di  Sampit  Kalimantan Tengah  tahun  1999.  Tindakan agresif  almarhum  Ayub  dipicu karena  masalah  ekonomi.  Ia  mau meminjam uang kepada tetangganya yang dianggap memiliki  uang  lebih.  Merasa  tidak diberi utangan, ia nekad menghabisi  Heri  Witarko  bersama anak istrinya. Sepuluh tahun
sesudah  kejadian  perkara,  barulah eksekusi  dilaksanakan.  Hukuman lama  tertunda  karena  berbagai upaya  hukum  yang  dlakukan  oleh pembela  terpidana.  Eksekusi  ini mengundang  protes  keras  dari Amnesti  Internasional  (AI).  AI beralasan,  hukuman  mati  di  negara mana pun bukan solusi, sebab tidak ada  bukti  valid  hukuman  mati mampu mencegah kejahatan dibanding bentuk hukuman lain.

## 3. Fabianus Tibo cs
Fabianus  Tibo  bersama  dua orang  rekannya  yaitu  Dominggus da  Silva  dan  Marinus  Riwu  adalah terpidana  rusuh  Poso  tahun  1999-
14 http://forum.viva.co.id/aneh-dan- lucu/440907-5- Eksekusi-mati-paling-heboh-di- indonesia.html
2000.  Kerusuhan  bernuansa  SARA ini  banyak  mengorbankan  umat
Islam,  sehingga  terjadi  eksodus besar-besaran dari sejumlah kawasan Indonesia Timur ke kawasan lain yang lebih aman yaitu ke Sulawesi Tengah. Mereka dihukum mati karena terkait kerusuhan  Poso.  Mereka  ditangkap pada  Juli  dan  Agustus  tahun  2000, lalu  dijatuhi  vonis  mati  pada  April 2001 di Pengadilan Negeri Palu.
Tibo  cs  dan  pengacaranya tidak terima lalu mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi. Namun  vonis  mati  ditegaskan  atau dikuatkan  kembali  oleh  Pengadilan Tinggi  Sulawesi  Tenggara  pada  17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas tuduhan pembunuhan,
penganiayaan,  dan  perusakan  di tiga  desa  di  Poso,  khususnya  di Desa  Sintuwu  Lemba,  Kayamaya, dan  Maengko  Baru.1  Ketiganya dieksekusi pada 22 September 2006 dini  hari  di  Palu.  Menyikapi eksekusi mati ini Amnesti International juga melakukan protes  keras  dan  mengingatkan hukuman  mati  yang  sudah,  sedang dan  akan  dilakukan  di  Indonesia bertentangan  dengan International Covenant  on  Cipil  and  Political Rights (ICCPR),  padahal  Indonesia sudah meratifikasinya sejak 2006.
4. Rio Alex Bullo alias Rio Martil Pelaku pembunuhan
berantai  kurun  waktu  antara  tahun 1997-2001,  Rio  Alex  Bullo  (30) alias  Rio  Martil  menghembuskan nyawa  terakhir  di  depan  regu tembak  pada  7  Agustus  2008.  Dia ditembak  mati  di  tempat  yang dirahasiakan di sebuah desa kecil di sekitar  Purwokerto,  Jawa  Tengah.
Sebelumnya,  dia  mendekam  di  LP Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Rio Alex Bullo  divonis  mati  Pengadilan Negeri  (PN)  Purwokerto  karena melakukan pembunuhan sadis terhadap seorang pengacara terkenal sekaligus pemilik persewaan  mobil  di  kota  tersebut, Jeje  Suraji  (39),  di  Hotel  Rosenda Baturaden, 21 Januari 2001. Selama  1997-2001,  terpidana  telah membunuh  sedikitnya  empat  orang pemilik atau pengelola rental mobil. Pembunuhan itu merupakan cara terpidana untuk membawa lari mobil  yang  disewa  dari  para
pemilik atau pengelola rental
tersebut. Setiap melancarkan aksinya, terpidana selalu menyiapkan  dua  buah  martil  untuk memukul kepala korbannya. Karena  itu  pula,  terpidana  diberi julukan  Rio  Si  Martil  Maut.  Saat mendekam  di  LP  Nusakambangan,
terpidana  juga  membunuh  teman satu penjaranya, Iwan Zulkarnaen.
Trio  Bomber  Bali  Amrozi Cs  Tiga  terpidana  mati  Bom  Bali, Amrozi,  Ali Gufron alias Mukhlas, dan  Imam  Samudra  ditembak  mati pada  9  November  2008  waktu tengah malam. Ketiganya ditembak mati  di  Bukit  Nirbaya,  Pulau  Nusa Kambangan. Amrozi dan Ali Ghufron  dimakamkan  di  Tempat Pemakaman Umum Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Upacara pemakaman dipimpin ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sebelum dimakamkan, kedua jenazah sempat disalatkan di
Masjid  Al  Muttaqin  dan  Pondok Pesantren  Al  Muslim.  Sedangkan Imam  Samudra  dimakamkan  di Tempat  Pemakaman  Umum  (TPU) Lopang  Gede,  Serang,  Banten. Ketiganya  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  sebagai  otak  pelaku peledakan di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober 2002.

## 5. Ayodhya cs
Ayodya  Prasad  Chaubey (india),  Saelaw  prasad  (India), Samsong  Sirilak  (Thailand),  ketiga warga asing ini melakukan kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba. Ketiganya
djatuhi hukuman mati oleh Kejaksaan  Negeri  Medan  Sumatra Utara tahun 2004. Sebelum diseksekusi Ayodhya memilih masuk  Islam.  Sebelumnya  mereka menjalani  tahanan  penjara,    begitu juga  terhadap  pelaku  kasus-kasus penyeludupan narkotika akhir-akhir ini  yang  sudah  di  eksekusi  oleh penegak hukum dipenghujung
tahun tahun 2014 .
F. Tinjauan Kasus
Jika ditinjau dari sudur pandang  hukum  pidana  Islam,  maka dari    kasus  eksekusi  mati  di  atas,  ada yang sesuai dan ada yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Berkaitan dengan kasus eksekusi mati sebagaimana disebutkan di atas, di sini dibahas sebagai berikut:

## Kelompok pertama
Pelaku  tindak  pidana  yang dapat digolongkan ke dalam kelompok kedua  ini  terdiri  dari  Rio  Alex,  Oesin Baftari,  Sumiasih  cs  dan  juga  Ayub Bulubili.  Mereka  membunuh  secara berencana karena latar belakang ekonomi,  mungkin  utang  piutang, penipuan, penggelapan dan sebagainya.  Dalam  pandangan  hukum pidana Islam, kejahatan yang
dilakukan  oleh  para  pelaku  di  atas tergolong  ke  dalam jarimah  qisas- diyat . Jarimah  qisas-diyat maksudnya
adalah  perbuatan jarimah yang  dapat dikenakan  hukuman qisas atau  diyat,
yang telah ditentukan batasannya, dan tidak  mempunyai  batas  terendah  atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan. Jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku, maka hukuman qisas bisa berubah jadi diyat atau  hapus  sama  sekali  karena dimaafkan.

## Kelompok Dua
Untuk kasus Salman Hafiz, Imran dan  Amrozi  cs  dapat  didekati  dengan menggunakan  jarimah  politik,  yaitu bughat (makar  atau  pemberontakan terhadap  negara).  Ini  biasa  disebut dengan jarimah politik,  kejahatan terhadap  pemerintah  atau  negara  atau penguasa  yang  sah.  Kejahatannya dengan  cara  membunuh  pimpinan negara,  pejabat  negara  atau  aparat negara,  atau  siapa  pun  dengan  motif politik.
Diriwayatkan  bahwa  pada  malam
17  Ramadhan  tahun  40  H  (661  M), Khalifah Ali dibunuh oleh
Abdurrahman bin  Muljam al-  Muradi, seorang  tokoh  golongan  Khawarij. Menjelang wafat, Ali berpesan kepada pengikutnya:  Jangan  kalian  perangi kaum  Khawarij  sepeninggalku,  sebab mereka  itu  mencari  kebenaran  namun jatuh keliru. Karena itu jarimah politik baru bisa dikenakan apabila situasinya benar-benar  khusus  dan  luar  biasa, sehingga dapat disebut jarimah politik,
yang  istilah  khususnya  adalah al- baghyu. 15

## Kelompok Ketiga
Terdiri  dari  Chaubey  cs,  yang melakukan  kejahatan  penyelundupan atau  peredaran  narkotika.  Jika  dilihat dari  hukum  Islam,  maka  hukuman mati  yang  dijatuhkan  kepada  mereka tidak  begitu  sejalan  dengan  hukum Islam.  Sebab  kejahatan  narkotika dalam  hukum  Islam  digolongkan  ke dalam  minuman  keras  ( kham r)  yang terkena hukuman hadd saja.
Khamr adalah  minuman  keras,
bahan yang mengandung alkohol yang bila  diminum  atau    dikonsumsi  akan memabukkan. Selain berupa minuman,  bahan-bahan  yang  dapat menghilangkan  akal,  seperti  ganja ( hasyisy ),  narkotika  dan  berbagai jenisnya  juga  diharamkan.  Rumus pengharaman  ini  mengacu  kepada hadis  riwayat  Imam  Suyuthi,  bahwa setiap  sesuatu  yang  memabukkan disebut khamr ,  dan  setiap khamr hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak,  baik  konsumennya  sampai mabuk  atau  tidak.  Orang  yang meminum khamr dikenakan  deraan (pukulan). 16
Kalangan  mazhab  Hanafi  dan
Maliki mengacu kepada riwayat
15 Joesoef Sou’yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin , Jakarta, Bulan Bintang, 1979, hal. 531.
16 Yusuf  al-Qardhawi, Halal  dan  Haram dalam  Islam ,  Alih  bahasa  Mu’ammal  Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hal. 91.
Rasulullah dan Abu Bakar menghukum peminum khamar 40 kali dan  Umar  menghukum  80  kali.  Di dalam  Alquran,  larangan  meminum khamr ditegaskan  dalam  QS  al- Baqarah  ayat  219,  an-  Nisa  ayat  43 dan al-Maidah ayat 90-91.
Pelarangan  minuman  keras mulanya  bertahap,  tetapi  kemudian keharamannya dipertegas, dengan disertai hukuman. Pelaku yang terkena hukuman  tidak  saja  peminum,  tetapi juga produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), pembawanya, pengirim, penuang,
penjual,  pembayar,  pemesan  dan pemakan  hasilnya.  Tetapi  kejahatan ini dapat juga ditarik menjadi hukuman ta’zir .  Jika  pemerintah, dalam  hal  ini  menganggap  pelaku sangat  berbahaya,  misalnya  selalu mengulang kejahatannya, dan kejahatannya  membahayakan  orang banyak, maka dapat dikenakan hukuman ta’zir .  Dalam  hal  hukuman ta’zir , hukuman maksimalnya menurut sebagian  ulama  Hanafiyah  boleh sampai kepada hukuman mati.
Sebagaimana pemerintah boleh melebihkan hukuman hadd atas pelaku jarimah, sekiranya  pemerintah (hakim) menganggapnya perlu. Namun  menurut  sebagian  ulama  lain, untuk jarimah yang  sudah  ada ketentuan haddny a  maka  tidak  boleh menjatuhkan  melebihi  ketentuan  yang sudah  ada.  Dalam  hal  kejahatan
penyalahgunaan  narkotika,  memang ditandai semakin maraknya peredarannya  di  tengah  masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin
banyaknya  terjadi  kerugian  material atau finansial. Penyalahgunaan narkoba adalah  salah  satu  kejahatan  yang sangat  berbahaya  dan  merugikan banyak  pihak,  tidak  saja  pelaku  tetapi juga orang lain. Kejahatan ini merambah ke mana-mana, Jadi
mengigat  bahayanya  yang  besar  dan sangat  merugikan,  bisa  saja  pelaku (produsen,  pengedar,  penjual)  dan sebagainya dikenakan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati. 17

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas bahwa  hukuman  mati  cukup  banyak dilaksanakan di Indonesia, beberapa di antaranya  sudah  dieksekusi.  Melihat jenis kejahatannya, tampak kebanyakan  terpidana  mati  adalah kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan ada juga penyalahgunaan narkotika berupa pengedar narkotika.
Meskipun  hukuman  mati  tersebut memiliki  payung  hukum  yang  kuat, namun  dalam  pelaksanaannya  harus cermat. Khususnya untuk kasus pembunuhan  yang  sudah  dimaafkan oleh  keluarga  korban,  pemerintah
17 Sofyan  S.  Willis.  1990. Problema  Remaja dan  Pemecahannya .  Bandung:  (Angkasa,  1980),  hal. 60.
perlu mengubah hukuman mati menjadi  hukuman  penjara.  Dalam beberapa hal pemerintah perlu mengadopsi  sebagian  dari  aturan hukum  Islam  yang  lebih  adil  dan rasional.
Mengadopsi  hukum  Islam,  masa tahanan  terpidana  menunggu  eksekusi mestinya  digunakan  untuk  upaya hukum untuk minta pemaafan keluarga korban, bukan untuk memohon grasi. Kalau keluarga memaafkan,  seharusnya  pemerintah membebaskan terpidana dan
mengantinya  dengan  hukuman  lain seperti  penjara  dan  diyat  (denda) sebagai kompensasi.
Akhir-akhir  ini  juga  muncul wacana  agar  terpidana  kasus-kasus korupsi  kelas  kakap  juga  perlu dikenakan  hukuman  mati.  Sebab kejahatan korupsi tergolong luar biasa, sangat  membahayakan  bangsa  dan negara.  Ketika  orang  korupsi  ratusan juta,  miliaran  atau  triliunan  rupiah, betapa besar manfaatnya jika dibangun sarana pendidikan,
kesehatan,  mengentaskan  kemiskinan, memberdayakan  petani,  nelayan  atau menolong orang sakit. Besarnya utang luar  negeri,  terkurasnya  kekayaan alam  dan  terpuruknya  negeri,  banyak disebabkan ulah koruptor.
Meskipun  demikian,  pemerintah tetap  perlu  menjatuhkan  hukuman yang  seberat-beratnya  untuk  berbagai pelaku  tindak  pidana.  Dengan  begitu
diharapkan  ada  efek  jera  bagi  pelaku dan  calon  pelaku,  serta  terwujudnya keadilan ditengah  masyarakat.  Selama hukuman relatif ringan, apalagi terjadi
permainan  uang  untuk  meringankan dan membebaskan pelaku dari hukuman,  maka  selama  itu  keadilan akan sulit diwujudkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan
Anwar, H. Muh. 1979. Fiqh Islam . Bandung: PT. Al-Ma’arif.
Al-Dimyathi, Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syatha. t.th. I’anatut Thalibin . Juz 4. Bandung: Syarikah al-Ma’arif.
Djamali,  Abdul. Hukum  Islam  Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum  Konsorsiaum  Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2002.
Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1970
Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta, Bulan Bintang, 1970
Ninik,Widyanti. Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan  Pencegahannya ,  Bumi  Aksara, Jakarta: 1987
Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994 Nasution, M. Yunus. 1980. “Hukuman Mati Menurut Agama Islam.” Suara Masjid, No. 67, April 1980.
Rahman, Taufik. 2000. Hadis-Hadis Hukum . Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia.
Sani, Abdul. Sosiologi Kriminalitas , Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987
Syarif Sukandy, Muhammad. Terjemah Bulughul Maram ,
Soesilo,  R.  1979. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-  Delik Khusus .
Sou’yub,  Joesoef. Sejarah  Daulat  Khulafaur  Rasyidin ,  Jakarta,  Bulan  Bintang,  1979, Bogor: Polite
Qardhawi ,Yusuf al. Halal dan Haram dalam Islam , Alih bahasa Mu’ammal Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 1980
Willis, Sofyan S. Problema Remaja dan Pemecahannya . Bandung: Angkasa, 1980
http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/440907-5-eksekusi-mati-paling-heboh-di- indonesia.html