## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2578/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik
Ragus Mahendra 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idkhan 3 , Rifdan 4
1 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.
2 Program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar.
3 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar.
4 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.

## Article Info

## Abstract
Kinerja  aparatur  sipil  negara  dalam  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  hal  yang penting.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengdeskripsikan  kinerja  aparatur  sipil negara  dalam  pelayanan  publik.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  pustaka.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Untuk  menilai  kinerja  aparatur  sipil  negara  dalam pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  unsur  tanggung  jawab,  kemampuan  kerjasama, ketelitian  kerja,  dan  kejujuran  dalam  bekerja.  Perlu  pengembangan  sumber  daya manusia berupa pelatihan maupun diklat dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik.
Keywords:
Kinerja,
Aparatur Sipil Negara,

## Pelayanan Publik
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Ragus Mahendra
Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar. Email: andiagust63@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada dasarnya seorang aparat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukan suatu performan yang terbaik yang bisa ditunjukan oleh aparat tersebut, selain itu  performance  yang  ditunjukkan  oleh  aparat  tentu  saja  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang penting  artinya  peningkatan  hasil  kerja  yang  menjadi  tujuan  dari  organisasi  atau  instansi  dimana aparrat  tersebut  bekerja.  Performance  atau  kinerja  ini  perlu  diukur  oleh  pimpinan  agar  dapat diketahui  sampai  sejahu  mana  perkembangan  kinerja  dari  aparat  khususnya  dan  organisasi  pada umumnya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan hubungan strategis  organisasi.  Kinerja  aparat  adalah  kesediaan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk melakukan sesuatu kegihatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung  jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
Kinerja berasal dari kata “ to perform ” yang mempunyai pengertian “ to do or carry out execute  ”  yang  artinya  “  melakukan,  menjalankan,  melaksanakan  ”  dan  atau  “  to  execute  or compelete anundertaking ” yang artinya “ melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. Kinerja  adalah  atribut  psikologi  yang  tidak  dapat  diukur  secara  langsung,  atribut  psikologi  tidak dapat  diukur  secara  langsung  melalui  responden  yang  di  buat  oleh  subjek  pada  waktu  subjek dihadapkan  kepada  perangsang  tersebut.  Kinerja  merupakan  hasil  kerja  yang  di  hasilkan  oleh aparat atau pelaku yang nyata yang di tampilkan sesuai peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti  hasil  yang  dicapai  seseorang  baik  kualitas  maupun  kuantitas.  Sesuai  dengan  tanggung
Article history: Received 19 November 2021 Publish 23 November 2021
jawab  yang  di  berikan  kepadanya.  Selain  itu  kinerja  seseorang  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja dan motivasi aparat.
Menurut  [1]  sumber  daya  yang  berkualitas  antara  lain  ditunjukkan  oleh  kinerja  dan produktivitas  yang  tinggi.  Kinerja  seseorang  berkaitan  dengan  kualitas  prilaku  yang  berorientitas pada  tugas  dan  pekerjaan.  DemikianKinerja  pelayanan  aparat  birokrasi  dapat  terlaksana  dengan maksimal  apabila  semua  waktu  dan  konsentrasi  aparat  tercurahkan  untuk  melayani  masyarakat pengguna  jasa  [2].  Namun  Hasil  kerja  seseorang  akan  memberikan  umpan  balik  bagi  orang  itu sendiri  untuk  selalu  aktif  melakukan  pekerjaannya  secara  baik  pula  dan  diharapkan  akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  untuk  berinisiatif  dan  selanjutnya  berpengaruh terhadap kinerja.
Kepemimpinan  dibutuhkan  manusia  karena  adanya  suatu  keterbatasan  dan  kelebihan- kelebihan  tertentu  pada  manusia  [3].  Lebih  lanjut,  menurut  [4]  kinerja  pelayanan  publik  dapat ditingkatkan  apabila  ada  mekanisme  ”exit”  dan  ”voice”.  Menurut  Gomes  dalam  [5]kinerja karyawan  merupakan  perbandingan  pekerjaan-pekerjaan  yang  diklarifikasikan  guna  menentukan kompensasi  yang pantas bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Menurut  [6] kinerja pegawai menjadi bagian  penting  untuk  melaksanakan  program-program  kegiatan  dengan  maksimal.  Lebih  lanjut, menurut [7] kinerja sebagai salah satu orientasi manajemen dewasa ini, keberadaannya dipengaruhi oleh  berbagai  hal-hal  yang  mempengaruhi  kinerja  pada  dasarnya  dapat  dilihat  dari  faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Kinerja mempunyai arti penting bagi pegawai, adanya penilaian kinerja berarti pegawai mendapat perhatian dari atasan, disamping itu  akan  menambah  gairah  kerja  pegawai  karena  dengan  penilaian  kinerja  ini  mungkin  pegawai yang  berprestasi  dipromosikan,  dikembangkan  dan  diberi  penghargaan  atas  prestasi,  sebaliknya pegawai  yang  tidak  berprestasi  mungkin  akan  didemosikan  [8].  Menurut  sedarmayanti  (2001) unsur-unsur  yang  digunakan  dalam  mengukur  kinerja  pegawai  diantaranya:  tanggung  jawab, kejujuran, kemampuan bekerja sama, dan ketelitian kerja.
Menurut [9] kondisi umum pelayanan di Indonesia masih buruk karena beberapa persoalan situasi  sebagai  berikut:  (1).  Belum  efektifnya  sosialisasi  peraturan  yang  jelas  mengenai  standar pelayanan  prima  di  negeri  ini,  yang  ada  hanya  sekedar  wacana  yang  berkembang;  (2).  Belum adanya  sanksi  yang  jelas  bagi  pegawai  pemerintah  yang  tidak  menjalankan  fungsi  pelayanan, sehingga  terkadang  munculnya  sikap  acuh  tak  acuh  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  persepsi  yang  negatif  dari  masyarakat  terhadap  pelayanan pemerintahan.  (3).  Pelayanan  publik  yang  lebih  berpihak  pada  kepentingan  pribadi,  golongan tertentu  dan  elite  negara  (KKN),  sehingga  mengundang  persepsi  masyarakat  mengenai kesenjangan pelayanan yang diterimanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu memberikan  gambaran  tentang  motivasi  kerja  pegawai  pada  dalam  pelayanan  publik.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka/ library  research yaitu  mengumpulkan  data  atau karya  tulis  ilmiah  yang  bertujuan  dengan  obyek  penelitian  atau  pengumpulan  data  yang  bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan. Sumber  data primer yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik. Adapun  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  kinerja  pelayanan  publik. Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah  studi  pustaka  ( library research) .  Studi  pustaka  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  dengan  mengumpulkan  data-data  dan  sumber-sumber  penelitian  melalui  buku,  jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang
(Ragus Mahendra)
ada  kemudian  memahami  dari  setiap  kesimpulan  dan  mengambil  sumber-sumber  data  tersebut untuk  dijadikan  literatur  dan  referensi  dalam  memahami  dan  menganalisa  penelitian.  Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini menguraikan secara khusus kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Dalam konteks memahami lebih jauh tentang kinerja  aparatur sipil negara, Adapun kinerja dalam  penelitian  ini  dinilai  berdasarkan,  yaitu:    Tanggung  jawab,  kemampuan  bekerjasama, kejujuran, dan ketelitian kerja.
1. Tanggung Jawab
Tanggung  jawab  adalah  menilai  kesediaan  pegawai  dalam  mempertanggungjawabkan pekerjaan  yang  telah  dilakukan.  Seorang  pegawai  dalam  sebuah  birokrasi  atau  institusi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang keduanya merupakan mata rantai yang  saling  berkaitan.  Hak  merupakan  berkaitan  dengan  apa  yang  menjadi  miliknya  setelah mereka  melaksanakan  kewajiban,  sedangkan  kewajiban  bersifat  apa  yang  harus  dikerjakan. Dengan  demikian  seorang  pegawai  negeri  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kewajibannya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai  dengan  tugas,  pokok  dan  fungsinya  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Dengan  demikian, tanggung  jawab  yang  dimaksudkan  disini  adalah  berkaitan  erat  dengan  kewajiban  seorang pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan  secara  sungguh-sungguh  secara  konsekuen  yang diberikan  oleh  seseorang/institusi.  Berbicara  tentang  kinerja  PNS  pada  dasarnya  adalah tanggung jawab setiap orang yang beraktivitas dalam birokrasi, olehnya itu bisa disebut kinerja birokrasi  adalah kinerja individu. Dimana kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti  knowledge,  skill,  keterampilan,  motivasi  serta  tugas.  Pada  dasarnya  PNS  beraktivitas dalam  sebuah  birokrasi  atau  organisasi,  dimana  kinerja  organisasi  disebabkan  oleh  beberapa sebab  diantaranya:  solidaritas  organisasi,  gaya  kepemimpinan,  kerja  kelompok,  struktur  tim, seberapa besar peran tim, serta norma dalam tim.
Setiap  pekerjaan membutuhkan tanggung  jawab,  perhatian,  kontribusi,  dan  kepedulian. Staf  yang  mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  serta  kerja  kelompok  dan  loyalitas  terhadap pekerjaan, maka pegawai itu pasti akan menjadi seorang pegawai yang berkinerja tinggi secara total  terhadap  tugas  yang  diberikan,  kinerja  yang  tinggi  berarti  menerima  setiap  tugas  dan tanggung  jawab,  kewajiban  sesuai  dengan  amanah  yang  ada  di  pembagian  tugas.  Memang setiap  PNS  wajib  melaksanakan  tugas  sesuai  amanahnya,  serta  harus  menjaga  batas-batas tupoksi  yang  ada.  Sebab,  bila  pegawai  bekerja  melampaui  tanggung  jawab,  maka  pegawai tersebut  pasti  akan  melanggar  internal  kontrol  dan  etika  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat. Jadi, setiap pegawai harus patuh dan bekerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, sebatas  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diperbolehkan  oleh  pemerintah.  Eksekutif melaksanakan  monitoring  serta  mengkaji  kembali  yang  berkaitan  setiap  tanggung  jawab  serta amanah  yang  dibebankan  terhadap  PNS.  Karena,  kadang  terjadi  perubahan  menyebabkan sebuah  tugas  pekerjaan  berubah  tidak  efisien.  Karena  sebab  itu,  pelimpahan  amanah  terhadap setiap  individu  pegawai  dalam    birokrasi  eksekutif  seharusnya  didesain  agar  para  pegawai tersebut  mampu  melaksanakan  tugas  dalam  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keinginan  dan harapan pemerintah.
Semakin  besar  tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  kepada  seorang  pegawai, maka semakin besar pegawai yang bersangkutan harus membangun integritas diri dan sekaligus memiliki loyalitas dan keberanian untuk menerima tanggung jawab dan pemerintah. Tugas yang diberikan  bukan  hanya  terdiri  atas  kalimat  yang  menguatkan  eksistensi  diri,  tapi  kinerja  yang tinggi adalah integritas diri dan kemauan untuk melakukan setiap tugas melalui kompetensi diri yang  baik,  tanggung  jawab  yang  diberikan  atasan  kepada  bawahan  arus  ada  umpan  balik,
(Ragus Mahendra)
pemimpin  harus  bisa  memberikan  arahan  dan  bimbingan  terkait  dengan  hasil  kinerja  seorang pegawai  yang  telah  diselesaikan.  Hal  ini  dilakukan  agar  pegawai  dapat  mengetahui  kesalahan (bila  ada)  agar  kesalahan  tersebut  tidak  terulang  kembali  dalam  penyelesaian  tugas-tugas berikutnya.
2. Kemampuan kerjasama pegawai
Kesediaan  untuk  bekerja  sama  dengan  orang  lain  sesama  anggota  organisasi.  Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan  sekerja,  atasan,  bawahan  dalam  unit  kerjanya  serta  instansi  lain  dalam  menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Telah banyak riset membuktikan bahwa kerja sama secara berkelompok mengarah  pada  efisiensi  dan  efektivitas  yang  lebih  baik.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  kerja yang  dilaksanakan  oleh  perorangan.  Menurut  [10]  kemampuan,  kepribadian  dan  minat  kerja, yang merupakan kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan ketrampilan.
Kerjasama  merupakan  sinergitas  kekuatan  dari  beberapa  orang  dalam  mencapai  satu tujuan  yang  diinginkan.  Team  work  hendaknya  membuat  satu  kekuatan  pikiran/gagasan  yang nantinya  membawa  pada  keberhasilan.    Organisasi  merupakan  tim  yang  bekerja  yang  terdiri atas  beberapa  individu  dengan  kemampuan  yang  setara,  umumnya  mereka  beraktifitas  secara kelompok  dalam  melakukan  pekerjaan  di  satu  organisasi.  Kelompok  kerja    dapat  dimaknai sebagai aktifitas kelompok atau team work,kerja sama atau kerja kelompok adalah metode kerja kelompok  mempunyai  skill  yang  saling  mengisi  dan tekad  kuat  demi  menggapai   tujuan  yang telah disepakati pada awalnya untuk menggapai tujuan organisasi secara tepat guna dan berhasil guna.  Hendaknya  difahami  bahwa  kerja  kelompok  adalah  penyatuan  bermacam-macam individu yang menyatu demi meraih tujuan yang dicita-citakan organisasi. Setiap organisasi itu sangat  membutuhkan  kemampuan  agar  saling  bekerjasama  dalam  menjalankan  tugas.  Karena itu, boleh jadi seorang pegawai tidak mampu melaksanakan tugas atau tidak terampil terhadap tugasnya,  akan  tetapi  dapat  diselesaikan  oleh  pegawai  yang  lain.  Demikianlah  yang  disebut dengan team work, tugas dikerjakan demi terciptanya tujuan organisasi dan saling mengisi antar pegawai.  Team  work  dari  para  PNS  juga  kita  bisa  amati  dari  perilaku  para  PNS  terhadap kesediaan untuk selalu melaksanakan tugas yang diberikan. Hendaknya PNS itu senantias juga selalu    melaksanakan  keputusan  yang  diputuskan  oleh  kelompok  dengan  alasan-alasan  yang dapat diterima oleh setiap PNS walaupun dia tidak satu pendapat, serta para PNS haruslah bisa menerima  dan  mentolerir  gagasan  yang  disampaikan  oleh  rekan  kerja  kelompok  organisasi. Kerjasama  merupakan  strategi  kunci  untuk  memberdayakan  orang  dan  memperbaiki  kinerja organisasional.
3. Kejujuran dalam bekerja
Sebuah  organisasi,  apakah  itu  organisasi  pemerintah    maupun  swasta,  biasanya dikendalikan oleh beberapa individu  yang memiliki peran penting demi mewujudkan visi misi yang hendak diraih oleh sebuah organisasi. Visi dan misi sebuah organisasi tidak akan terwujud tanpa  adanya  integritas  individu  maupun  stafnya  tidak  optimal.  Kejujuran  adalah  suatu  sikap yang dilakukan seseorang/individu atau kelompok kepada seseorang atau kelompok tentang apa yang didengar, dilihat dan dilakukannya tanpa adanya pengurangan atau penambahan/rekayasa dari  apa  yang  dialaminya  serta  perlakuannya  didasari  dengan  berpikir  positif,  berbuat  sesuai dengan  aturan  dan  tata  nilai  dan  bertanggungjawab  atas  segala  perbuatan  yang  dilakukannya dan senantiasa berupaya untuk dipercaya oleh berbagai pihak.
Kejujuran  merupakan  salah  satu  asas  yang  penting  untuk  dapat  menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  kepada  dalam  pelayanan.  Berlandaskan  kejujuran  ini  para  petugas berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni sesuai standar  profesinya.  Penggunaan  berbagai  sarana  yang  tersedia  pada  institusi  pelayanan,  hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
(Ragus Mahendra)
Disamping  itu,  berlakunya  prinsip  ini  juga  merupakan  dasar  bagi  terlaksananya penyampaian  informasi  yang  benar.  Kejujuran  dalam  menyampaikan  informasi  sudah  barang tentu akan  sangat  membantu  masyarakat dalam  pelayanan.  Kejujuran  juga  bisa terkait  dengan integritas,  Integritas  penting  dalam  birokrasi  pemerintahan,  integritas  merupakan  perilaku seseorang yang dilandasi oleh kejujuran, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.  Integritas  mengharuskan  adanya  kemauan,  tekad,  dan  komitmen  pribadi  untuk  hidup sesuai  dengan  keyakinan-keyakinan  atau  prinsip  moral,  orang  yang  punya  integritas  adalah orang  yang  teguh  dalam  prinsip  dan  tindakannya,  bersikap  jujur,  bisa  dipercaya.  Integritas merupakan  komitmen  antara  value  serta  perilaku,  pegawai  yang  berintegritas  nantinya berperilaku  komitmen  searah  dengan  kode  etik,  nilai-nilai,  dan  keputusan  birokrasi  maupun organisasi, meskipun dalam kondisi yang rumit untuk melaksanakannya.
4. Ketelitian Kerja
Ketelitian  kerja,  adalah  kemampuan  individu  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  cara cepat, cermat serta teliti. Ketelitian ditentukan sebagai faktor pengaruh kinerja karena ketelitian merupakan  karakteristik  kepribadian  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  derajat  individu dari organisasi. Ciri-ciri kepribadian yang banyak diukur, Ketelitian adalah yang paling penting, pengukuran  ketelitian  dalam  suatu  bidang  dapat  memprediksi  prestasi  kerja  seseorang. Disamping  ketelitian  kerja  maka  yang  dibutuhkan  dalam  pelayanan  masyarakat  adalah kedisplinan. Tentang kedisiplinan adalah sikap tunduk serta taat terhadap aturan yang berlaku, termasuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang  merupakan  tanggung  jawan  yang  dibebankan. Dijelaskan dalam literature bahasa indonesia, disiplin  merupakan ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan  (tata  tertib).  Jadi,  bila  disimpulkan  secara  umum,  disiplin  merupakan  sikap ketundukan  dan  ketaatan  terhadap  aturan-aturan  yang  berlaku.  Sikap  disiplin  merupakan tindakan  yang  baik  demi    menumbuhkan  etos  kerja  maupun  pemaksaan  agar  pegawai mempunyai  kemauan  agar  tunduk  pada  aturan.  Disiplin  dapat  dikatakan  sebagai  istilah  sanksi atau  hukuman  ataupun  keadaan  dimana  hal  ini  dapat  dilaksanakan  pada  individu  maupun terhadap kelompok.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:
a. Untuk  menilai  kinerja  aparatur  sipil  negara  dalam  pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  unsur tanggung jawab, kemampuan kerjasama, ketelitian kerja, dan kejujuran dalam bekerja.
b. Perlu  pengembangan  sumber  daya  manusia  berupa  pelatihan  maupun  diklat  dalam  rangka peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  R.  bin  R.  Sakban,  Ifnaldi  Nurmal,  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,” J.  Adm.  Educ. Manag. , vol. 5, no. 1, pp. 1–19, 2019, doi: 10.4324/9781315853178.
[2]  H.  Bonso  and  B.  Ahmad,  “Analisis  Efektivitas  Birokrasi  Dalam  Pelayanan  Publik  (  Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ),” Mukadimah , vol. 5, no. 2622–1373, pp. 8–14, 2021, [Online]. Available: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd.
[3]  Edyanto  and  Karsiman,  “Leadership  Bupati  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten  Tambrauw (Studi  Kepemimpinan  Bupati  Tambrauw),” Sosio  e-kons ,  vol.  10,  no.  2,  p.  143,  2018,  doi: 10.30998/sosioekons.v10i2.2693.
[4]  R.  C.  Kurniawan,  “Tantangan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Pemerintah  Daerah,” J.  Ilm. Adm. Publik dan Pembang. , vol. 7, no. 1, pp. 15–26, 2016.
[5]  D.  Firmaiansyah,  “Pengaruh  Berbagi  Pengetahuan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Melalui Inovasi,” J. Ilmu Manaj. , vol. 2, no. 1, pp. 128–139, 2014.
[6]  Y.  H.  Tegar  Aditya  Pratama,  Achdi  Halim,  “Analisis  kinerja  aparatur  sipil  negara  di
(Ragus Mahendra)
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon,” J. Publika , vol. 7, no. 2, pp. 90–98,
2019.
[7]  Haidir, “Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” J. Katalogis , vol. 1, no. 2, pp. 107– 115, 2013.
[8]  E. Septiani, “Analisis Kinerja Pegawai dalam Penyelengaraan Pelayanan Publik di Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh,” J. Adm. Nusant. , vol. 1, no. 2, pp. 58–73, 2018.
[9]  Umar,  “Analisis  Kinerja  Pegawai  Dalam  Pelayanan  Masyarakat  Pada  Kantor  Camat Padalarang Kabupaten Bandung Barat,” J. JISIPOL , vol. 4, no. April, pp. 101–120, 2020.
[10]  Y. Setyowati, “Analisis  Faktor Yang  Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit,” Solusi , vol. 13, no. 2, pp. 74–88, 2018.