Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan

## Comparison of Regulations on Production Sharing Contracts in the Mining Sector from a Justice Theory Perspective
Marnalom Marnalom, 1 Syafrinaldi Syafrinaldi, 2 Muhammad Fais Mufidi 3
1,3 Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia nalom007@yahoo.com

## Abstract
The objective of this study is to assess and understand fair Production Sharing Agreement (PSC) structures as well  as  state  practices  in  the  mining  sector  through  a  comparative  analysis.  The  investigation  aims  to scrutinize and understand the optimal approach for implementing a fair PSC)in mining. The research uses the normative legal research method and legal principles rooted in specific areas of the legal system, initially by determining  the  rules  defined  in  the  relevant  legislation.  Findings  reveal  fair  Production  Sharing  Contract (PSC)  arrangements  in  the  Mining  Sector  and  Government  Practices.  Production-sharing  contracts  in comparative research ignore the principle of balancing the rights and obligations of the parties involved. The contractor is required to bear all operating costs, which represents a significant burden in the absence of cost recovery. The proposed ideal concept for the implementation of the fair PSC in the mining sector involves the integration of the cost recovery PSC with the common split system agreement. In particular, the application of PSC to existing upstream oilfields and the adoption of the gross split work contract system for new upstream oilfields.
Keywords: Fair ; Gross Split; Production Sharing Contract

## Abstrak
Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dan memahami struktur Perjanjian Bagi Hasil (PSC) yang adil serta praktik  negara  di  sektor  pertambangan  melalui  analisis  komparatif.  Investigasi  ini  bertujuan  untuk  meneliti dan memahami pendekatan optimal untuk menerapkan PSC yang adil di bidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  asas-asas  hukum  yang  berakar  pada  bidang  tertentu dalam  sistem  hukum,  yang  mula-mula  dengan  menentukan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Temuan  mengungkapkan  pengaturan  PSC  yang  adil  di  sektor pertambangan  dan  praktik  pemerintah.  Kontrak  bagi  hasil  dalam  penelitian  komparatif  mengabaikan  prinsip keseimbangan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat.  Kontraktor  wajib  menanggung  seluruh  biaya operasional,  yang  merupakan  beban  signifikan  jika  tidak  ada cost  recovery .  Usulan  konsep  ideal  penerapan fair PSC  di  sektor  pertambangan  melibatkan  integrasi cost  recovery PSC  dengan  perjanjian  sistem common split .  Khususnya  penerapan  PSC  pada  ladang  minyak  hulu  yang  sudah  ada  dan  penerapan  sistem  kontrak karya gross split pada ladang minyak hulu baru.
Kata kunci: Berkeadilan ; Gross Split; Production Sharing Contract
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang mana dikelola oleh negara untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  sesuai  dengan  Pasal  33  Ayat  3  Undang-Undang Dasar 1945, memiliki nilai strategis yang penting bagi masyarakat sebagai penyedia energi domestik  dan  sumber  pendapatan  negara. 1 Migas  bumi,  selain  berperan  sebagai  sumber energi  utama  dalam  negeri,  juga  menjadi  kontributor  utama  pendapatan  negara.  Pajak  dan royalti  dari  sektor  migas  bumi  menjadi  sumber  pembiayaan  krusial  Untuk  mensukseskan berbagai  inisiatif  pembangunan,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur, perlu adanya dukungan yang kuat. 2
Production  Sharing  Contract (PSC)  adalah  kerja  sama  strategis  yang  lebih  dari sekedar  perjanjian  bisnis.  Visi  mereka  adalah  untuk  memaksimalkan  potensi  migas  untuk kepentingan  rakyat. 3 Pemerintah  Indonesia  dalam  kontrak  bagi  hasil  migas,  telah  lama memanfaatkan  skema cost  recovery .  Dalam  skema  ini,  biaya  operasi  ditanggung  oleh pemerintah  dan  dikembalikan  melalui  pengurangan  hasil  produksi.  Namun,  skema  ini menuai  kritik  karena  potensi  kerugian  negara  dan  perselisihan  dalam  audit  BPK.  Sebagai solusi,  pemerintah  memperkenalkan  skema gross  split .  Skema  ini  berbeda  karena pemerintah menanggung biaya operasi, bagi hasil dihitung setelah dikurangi cost recovery , Lebih  transparan  dan  akuntabel.  Skema gross  split diharapkan  menjadi  solusi  yang  lebih baik dalam pengelolaan migas di Indonesia. 4
Skema gross  split ,  sebuah  alternatif  baru  dalam  pengelolaan  migas  di  Indonesia, menghadirkan  cara  kerja  yang  diklaim  lebih  efektif  dan  efisien  dibandingkan  skema sebelumnya  seperti  pengawasan  yang  lebih  sederhana,  meningkatkan  efisiensi  investasi KKKS  dan  kerangka  regulasi  yang  jelas.  Skema  ini  memungkinkan  KKKS  untuk berinvestasi  dengan  lebih  bebas  dan  fleksibel,  sekaligus  meningkatkan  pendapatan  negara dan mempercepat pemulihan investasi. Dengan regulasi yang jelas dan terukur, skema gross split diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri migas di Indonesia.
Penelitian ini  memiliki  perbedaan  signifikan dibandingkan  dengan studi  yang  telah dilakukan oleh Kusumaningtyas pada tahun 2020 yang membahas penyesuaian skema cost recovery terhadap  hasil  minimum  dan  maksimum,  serta gross  split secara  komprehensif, tidak  serta  merta  berarti  ditaatinya  prinsip  persaingan  responsif  dan  prinsip  hasil proporsional  sebagai  landasan  filosofi  perusahaan.  implementasi  kontrak,  karena  kedua prinsip  ini  merupakan  dasar  dari  proses gross  split ,  yang  dimulai  dari  tahap  persiapan kontrak dan diakhiri dengan pelaksanaan aktivitas kontrak untuk memastikan bahwa semua
1 Amirrudin  Umasangaji,  Ahmad Mufti,  and  Sri  Indriyani  Umra,  “Desentralisasi  Asimetris  Kewenangan  Provinsi Kepulauan  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat,” De  Jure  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.1 No. 2 2020, 170.
2 Gde Pradnyana et al, “Perbandingan Production Sharing Contract ( Psc ) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split,” 2022.
3 Beny  Lubiantara, Ekonomi  Migas :  Tinjauan  Aspek  Komersil  Kontrak  Migas (Indonesia:  PT.  Gramedia Widiasarana, 2012).
4 Maria  Tambunan,  “Dualisme  Ketentuan  Cost  Recovery  Sebagai  Dasar  Pungutan  Negara  Pada  Industri  Hulu Migas” No.7 2021,90.

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
pihak,  termasuk  pemerintah  dan  kontraktor,  membuat  komitmen  yang  konsisten  terhadap satu sama lain agar hasilnya optimal. 5
Selanjutnya  penelitian  oleh  Ilham  (2020)  membahas  terkait    tujuan  utama  dari peraturan mengenai  migas adalah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pertukaran gas yang  merupakan  upaya  kerjasama  antara  pemerintah  dan  kontraktor.  Hubungan  antara negara dan kontraktor secara prinsipal diatur dengan undang-undang untuk memaksimalkan hasil  produksi  dengan  tetap  menjaga  hak  negara  untuk  menguasai  barang  dan  peralatan selama operasi gas. Di sisi lain, penyelesaian kontrak kerja juga menghambat pembayaran oleh  pemberi  kerja  melalui  berbagai  peraturan  yang  dapat  digunakan  untuk  memitigasi kewajiban  kontrak  yang  tidak  terpenuhi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahaminya secara jelas dan ringkas. 6
Penelitian  Kurniawan  (2022)  membahas  dua  jenis  kontrak,  yang  pertama cost recovery dan gross  split .  Kedua  jenis  PSC  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan kekurangannya  masing-masing.  Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor 8 Tahun 2017, PSC gross split dinilai lebih menguntungkan negara karena model ini melindungi kepentingan pemerintah. Namun dalam Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan  ketiga  atas  Permen  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  8  Tahun  2017, pemerintah  memberikan  keleluasaan  lebih  kepada  kontraktor  untuk  memilih  model  kerja sama. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi negara dalam pengelolaan sumber daya alam,  karena  perjanjian  kerjasama  yang  dipilih  oleh  kontraktor  akan  lebih  bermanfaat  dan menguntungkan pihaknya. 7
Terdapat  perbedaan  yang  dapat  ditemukan  di  penelitian  sebelumnya  dan  yang  akan dilaksanakan.  Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  memahami Pengaturan  PSC  di  sektor  pertambangan  dengan  fokus  pada  keadilan  dan  praktik-praktik negara dalam studi komparatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami konsep ideal dalam penerapan PSC di bidang pertambangan yang mencerminkan prinsip keadilan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  yuridis  normatif. 8 Penelitian  yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  serta  mengkaji  objek  suatu  permasalahan  yang  akan  diteliti.  dan dengan  demikian  metode  pendekatan  yang  digunakan  untuk  memperoleh  jawaban penelitian  adalah  pendekatan  komparatif.  Pendekatan  komparatif  ini  dilakukan  dengan membandingkan  peraturan  hukum  ataupun  putusan  pengadilan  disuatu  negara  dengan
5 Sang Ayu et al., “Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak,” 2020, 242–63, https://doi.org/https://doi .org/10 .21776/ub .arenahukum .2020 .01302 .3.
6 Bhim  Prakoso  and  Misbahul  Ilham,  “Proporsionalitas  Hak  Kepemilikan  Barang  Dan  Peralatan  Dalam  Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi,” Jurnal Ilmu Kenotariatan 1, no. 1 (2020): 51, https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18228.
7 Athari farhani et al., “Pembagian hasil migas melalui cost recovery dan gross split bagi sebesar- jurnal hukum & pembangunan  pembagian  hasil  migas  melalui  cost  recovery  dan  gross  split  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat menurut uud nri tahun 1945” No. 52 June 2023.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
peraturan  hukum  di  negara  lain,  satu  negara  atau  lebih,  namun  dengan  catatan  hal  yang dibandingkan  haruslah  mengenai  hal-hal  yang  sama. 9 Pendekatan  komparatif  dalam penelitian  ini  dengan  negara-negara  yang  juga  menerapkan  mengenai  PSC  baik cost recovery ataupun gross split untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan serta juga untuk mendapatkan  sisi  positif  dan  negatif  dari  kedua  sistem  PSC  tersebut . Penelitian  hukum normatif  ini  dilakukan  menurut  metode  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan. 10 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif. 11 Pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan . 12 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah memperoleh  informasi  sekunder,  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier. 13 Penelitian  ini  melakukan  analisis  menyeluruh  terhadap materi  yang  relevan  dengan  dasar  teoritis  dalam  berbagai  bidang  hukum  perdata  meliputi KUHPerdata,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2002  Tentang  Badan  Pelaksana  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017  tentang Kontrak Bagi  Hasil Gross Split . Fokusnya adalah pada  perbandingan  hukum  pada  pengaturan  PSC  bidang  pertambangan  perspektif  teori keadilan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Production  Sharing  Contract  (PSC)  bidang  pertambangan  yang berkeadilan dan praktek-praktek negara dalam studi komperatif
Perjanjian PSC cost recovery mencakup biaya operasional yang dapat dipulihkan dan aturan  pajak  penghasilan  di  sektor  minyak  dan  gas.  Aturan  tersebut  tercermin  dalam Undang-Undang  No.  79  yang  mulai  berlaku  pada  tahun  2010.  Selanjutnya,  dengan diberlakukannya  PP  Nomor  93  pada  tahun  2021,  permasalahan  permohonan  pajak penghasilan atas pengalihan penyertaan bunga di atas diatur kembali.
9 Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus, Penelitian  Hukum  Pelatihan  &  Praktik  Penulisan  Artikel (Yogyakarta:  Mega Cakrawaarawala, 2021).
10 Syerrin  Hakim  and  Imam  Haryanto,  “Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” Jurnal USM Law Review Vol.6 No.2 2023, 812.
11 Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi  Dalam  Menghadapi  Serangan  Siber  (Cyber  Attack)  Guna  Menjaga  Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,” Jurnal USM Law Review Vol. No.2 2020,275.
12 John Pieris et al., “Meningkatkan Perlindungan Investor Dalam Usaha,” IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol.6 No.84 2023,10.
13 Nur  Rizki  Siregar  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan  Eksekutorial  Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 128, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Gambar 1. Skema perbandingan Antara Kontrak bagi hasil  PSC dan  Kontrak r
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  skema Production  Sharing  Contract atau  PSC  konvensional  memiliki  perbedaan  signifikan  dengan  skema gross  split ,  yakni  a) Dalam  skema PSC  gross  split ,  keseluruhan  proses  produksi  dimulai  dengan  menentukan jumlah  gas  bumi  dan/atau  minyak  mentah  yang  diproduksi  di  suatu  wilayah  usaha  selama satu tahun kalender. Jumlah ini disebut first tranche petroleum (FTP) dan ditentukan setelah dikurangi  biaya  produksi  dan  operasional  gas  alam  dan/atau  minyak  mentah.  FTP Kontraktor  dapat  mengalami  keterlambatan  produksi.  Jadwal  pembayaran  kontraktor diperpanjang  selama  durasi  kontrak.  Prinsip  FTP,  karena  tidak  ada  pembayaran  royalti, dibagi rata antara pemerintah dan kontraktor sesuai peran masing-masing. FTP adalah 20% dari  pendapatan  kotor  pabrik,  dan  kemudian  jumlah  FTP  ini  dibagi  antara  pemerintah Indonesia  dan  kontraktor.  Selain  itu,  dalam  program gross  split ,  seluruh  hasil  produksi dibagi langsung antara pemerintah dan kontraktor. Model kontrak ini berupaya memastikan transparansi dan keadilan transaksi dengan membagi sisa minyak dan gas setelah dikurangi biaya  produksi.  Model  FTP  bertujuan  untuk  menyelaraskan  kepentingan  pemerintah  dan kontraktor  dengan  tetap  menjaga  keseimbangan  ekonomi  tertentu. 14 dan  b) Cost  recovery adalah penggantian biaya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas dari pemerintah kepada kontraktor perjanjian  kerja sama. 15 Cost  recovery dibayarkan dalam bentuk  harga  rata-rata tertimbang (WAP), dikenal juga dengan biaya produksi variabel. Ini adalah harga rata-rata tertimbang  yang  dihitung  dengan  membagi  biaya  pengangkatan  yang  terjadi  selama  satu tahun dengan jumlah unit yang diangkat selama periode tersebut.
Skema gross split , wilayah kerja migas yang menjadi porsi kontraktor dan pemerintah akan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian  sesuai  dengan  harapan  kontraktor  agar  pemerintah memberikan  kompensasi  yang  adil  kepada  kedua  belah  pihak.  Skema gross  split yang
14 Sha Iqul Hassan et al., “Contract Structure of Production Sharing Agreement by International Oil Company in Exploration of Petroleum Resources in Developing Countries,” International Journal of Energy Economics and Policy 13, no. 3 (2023): 7–14, https://doi.org/10.32479/ijeep.14142.
15 Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliani, “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas  Sebagai  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  Dan  Gas  Bumi  Bagi  Tata  Kelola  Ketahanan  Energi  Nasional,” Administrative Law and Governance
Journal 5, no. 2 (2022): 145, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
diterapkan dapat memberikan keuntungan lebih kepada investor dan juga dapat memberikan efek  yang  lebih  positif  terhadap  kepercayaan  investor  yang  saat  ini  belum  terlalu  tinggi. 16 Biaya  operasional  KKKS  menjadi  faktor  utama  berkurangnya  skema gross  split. Hal  ini membuat investor dan kontraktor kurang tertarik pada eksplorasi migas yang berisiko tinggi dan  berjangka  panjang.  Selain  itu,  masalah  ini  berdampak  pada  perekonomian  negara. Langkah  selanjutnya  terkait  dengan  kegagalan  mencapai  target  produksi  migas  dan mengambil  langkah  efektif  terhadap  kenaikan  harga  baru.  Tanpa  langkah-langkah  ini, negara  mungkin  menghadapi  risiko  tekanan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  biaya operasional KKKS secara efektif dan optimal menjadi prioritas penting. 17
Beban cost  recovery atau  biaya  pengembalian  yang  tinggi  sehingga  sistem  yang awalnya  kontrak  karya  atau  royalti  berubah  menjadi  PSC,  apakah  sistem  ini menguntungkan?  PSC  memberikan  dampak  dan  keuntungan  dibandingkan  dengan  sistem kontak karya.
Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan PSC dan Sistem Kontrak karya Dibeberapa Negara
Aspek pembeda Production Sharing Contract (PSC) Sistem Kontrak Karya 1 Pemegang kuasa tambang Negara yang diwakili oleh pemerintah, Perusahaan minyak (kontraktor) 2 Kelebihan a. Negara dapat mengawasi kontraktor migas b. Negara juga mendapatkan keuntungan dan bagi hasil produksi , c. Menjadi    modal  untuk  investasi disektor migas a. Negara  tidak  perlu  lagi membayar Cost  Recovery , karena Negara akan mendapatkan  royalti  atas produksi  dari  pendapatan pajak b. Negara mendapatkan laba keuntungan c. mendapatkan laba keuntungan 3 Kekurangan a. Rumit dalam pengadaan barang
b. Kenaikan cost  recovery selalu tidak  diimbangi  dengan  kenaikan lifting migas a. manajemen ditangan kontraktor b. Pemerintah tidak berwenang mengontrol /
16 Edy  Soesanto,  “Faktualisasi  Nilai-Nilai  Kebangsaan  Berbasis  UUD  1945  Pada  Optimalisasi  Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Mentri No . 08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split Di Sektor Migas Indonesia” 1, no. 2 (2024): 138–55.
17 Shang  Alan,  Pain  And  Gain  Sharing  Sebagai  Langkah  Antisipatif  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Pada Production  Sharing  Contract  Migas  Di  Indonesia ,  jurnal  Legislatif    fakultas  Hukum  Universitas  Hasanudin Vol  4  No.2 2021, Makasar, 2021,148
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
c. Adanya  ketidak  pastian  hukum dalam penerapan cost recovery mengawasi kontraktor migas c. pemerintah sulit mengetahui  besaran  volume dan  kualitas  migas  yang diekspor 4 Jika  harga  jual tinggi Sistem ini memungkinkan pemerintah mendapatkan keuntungan  sesuai  harga  minyak yang berlaku Pemerintah hanya bias menaikan  besaran  volume dan  kualitas  migas  yang diekspor 5 Potensi ketidakpastian Bila  terjadi  kebijakan  perubahan komponen Penetapan windfall profit tax 6 Berlaku dinegara Malaysia, Arab Saudi Amerika  Serikat,  Inggris, Australia dan Kanada
Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dalam rancangan cost recovery , pada tahapan ini margin  risiko  dan  keuntungan  dihitung  secara  proporsional,  kinerja  kontraktor  berangsur- angsur  memburuk  sehingga  menjadi  kurang  efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan kegiatan  program  kerja,  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  mencapai  85%  (lebih  kecil  dari biaya  minyak)  yang  pada  akhirnya  menjadi  utang  negara.  Dengan  konsep  pembagian layaknya cost recovery , dalam kondisi tertentu negara kadang kala merasa dirugikan dengan segala  biaya  yang  lahir    untuk  kegiatan  yang    tidak  termasuk  dalam  kegiatan  skala  utama untuk  dilakukan.    Selain  itu,  kontraktor  cenderung  mendapatkan  keuntungan  dengan mengeluarkan  banyak  uang  karena  tingginya  komisi  “investasi  pinjaman”.  Hal  ini  dapat menyebabkan  mereka  cenderung  mengalokasikan  dana  dalam  jumlah  besar  untuk meningkatkan  keunggulan  kompetitif  mereka.  Namun,  komisi  yang  tinggi  ini  dapat berdampak negatif terhadap margin keuntungan bisnis dan pada akhirnya menurunkan daya saing.  Penting  bagi  perusahaan  untuk  meninjau  secara  cermat  keputusan  investasinya  dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari penggunaan kredit. Selain itu, menjajaki sumber pembiayaan  alternatif  dan  meningkatkan  pengelolaan  modal  kerja  dapat  menjadi  strategi penting untuk menjaga dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
PSC lahir dari keinginan yang kuat untuk memperoleh kewenangan di sektor minyak dan  gas  serta  mengelola  operasional  secara  lebih  efisien. 18 Penerapan  PSC  di  Indonesia berkaitan  langsung  dengan  struktur  fiskal  yang  diterapkan  di  industri  minyak  dan  gas.  Ini mendukung  dua  jenis  pembatasan  utama,  pemulihan  biaya  dan  bagian  umum,  yang merupakan  kondisi  keuangan  spesifik  suatu  negara.  Pembatasan  ini  menciptakan lingkungan  di  mana  kontraktor  dan  investor  mempunyai  kebebasan  luas  untuk  memilih persyaratan pembiayaan yang sesuai dengan klien mereka. Namun penetrasi industri migas di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia bahkan
18 Athari Farhani, dkk “ Pembagian Hasil Migas  Melalui  Cost Recovery Dan Gross Split Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NKRI Tahun 1945 ”, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2 (2022): 485 – 498

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Vietnam.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  negara  ini  memiliki lebih  banyak  potensi  di  bidang ini,  dan  peran  IDF  sangat  penting  dalam  mengembangkan  potensi  tersebut  secara  aktif. Selain  menyisihkan  penyisihan  biaya  operasional  setelah  lapangan  reklamasi  dan penelantaran, penetapan PPN, pembatalan, atau pembelian barang kena pajak strategis atas LNG juga dikenakan pajak. Sebagian besar barang produksi dalam negeri (DIG) digunakan untuk  transaksi  bisnis  jangka  panjang  dan  didukung  dengan  ketetapan  atau  pengurangan pajak hingga 100%. Insentif jangka panjang seperti pengurangan upah, split upgrade untuk KKKS  dan  penetapan  harga  DMO  (obligasi  pasar  dalam  negeri)  (harga  DMO  penuh) ditawarkan, Gas dapat dijual dengan harga pasar dengan Beli atau Bayar (TOP) dan syarat lainnya.  DCQ  (kuantitas  kontrak  harian)  menetapkan  biaya  penggunaan  Badak  LNG sebesar USD 0,22 per MMBT.
Tabel 3 Perbandingan Fiscal Term di beberapa negara Tiongkok India Malaysia Mexico Brazil Venezuela Type Production Sharing Production Sharing Production Sharing Production Sharing Production Sharing Production Sharing Jangka Waktu a. Eksplorasi 7 Tahun 7 Tahun 5 Tahun 5-7 Tahun 5-7 Tahun 5-10 Tahun b. Produksi 15 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20-30 Tahun  25-35 Tahun 20-30 Tahun Cost Recovery Dibatasi 50%  dari gross revenue Tidak  ada Pembatasan Dibatasi berdasarkan R/C Ratio Kontraktor migas  dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai cost recovery, tetapi  sering kali ada batasan  atas jumlah  yang dapat diklaim dalam  satu periode tertentu Kontraktor migas dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai cost recovery, tetapi sering  kali ada  batasan atas  jumlah yang  dapat diklaim dalam  satu periode tertentu Kontraktor migas  dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai cost recovery, tetapi  sering kali ada batasan  atas jumlah yang dapat diklaim dalam  satu periode tertentu Profit Share bervariasi Bervariasi berdasarkan investment multiple Bervariasi berdasarkan R/C Ratio Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Pajak 33% 50% 45% bervariasi bervariasi bervariasi Lainnya - - 70% supplementary payment if price overbase - -
Berdasarkan  Tabel  3,  dijelaskan  bahwa  perbandingan  bagi  hasil fiscal  term di beberapa  negara  dengan  menggunakan  metode  PSC  yaitu  negara  Tiongkok,  India, Malaysia, Mexico, Brazil, dan Venezuela dilihat dari beberapa aspek, yakni Jangka waktu. Jangka  waktu  terbagi  menjadi  3  yang  pertama  jangka  waktu  eksplorasi,  Masa  eksplorasi Malaysia, China dan India hanya 5 tahun, 7 tahun 5 tahun di Meksiko dan Brazil, 10 tahun di Venezuela. kedua adalah produksi, proses produksi ini memakan waktu hingga 15 tahun di  Tiongkok,  hingga  20  tahun  di  India  dan  Malaysia,  serta  antara  20  dan  30  tahun  di Meksiko dan Venezuela. Selain itu, di beberapa negara seperti Brasil dan Spanyol, periode ini  dapat  bervariasi  antara  25  hingga  35  tahun.  Yang  ketiga cost  recovery ,  dengan menggunakan production sharing negara Tiongkok dibatasi 50 % dari gross revenue yang di  hasilkan  oleh  perusahaan  dan  di  negara  India  tidak  ada  Batasan  sedangkan  di  negara Malaysia  di  batasi  berdasarkan  R/C  rasio,  sementara  di  negara  Mexico,  Brazil,  dan Venezuela  ada  batasan  atas  jumlah  yang  dapat  diklaim  dalam  satu  periode  tertentu.  Yang keempat profit  share, dengan  menggunakan production  sharing di  negara  Tiongkok bervariasi tergantung pada (pendapatan kotor tahunan) annuel gross production , sedangkan di negara India juga bervariasi namun berdasarkan pada (adanya peningkatan pendapatan di dalam  investasi) investment  multipie dan  di  negara  Malaysia  tergantung  pada  banyaknya variasi  namun  berdasarkan  R/C  rasio,  sementara  di  negara  Mexico,  Brazil,  dan  Venezuela bervariasi  berdasarkan  perjanjian  dalam  kontrak.  Yang  kelima  Pajak,  Sementara  untuk pajaknya sendiri untuk negara Tiongkok Dengan menggunakan metode production sharing sebesar 33% (tiga puluh tiga persen), sedangkan India sebesar 50% (lima puluh persen) dan di negara Malaysia dikenakan pajak 45% (empat puluh lima persen), 19 sementara di negara Mexico, Brazil, dan Venezuela bervariasi tergantung pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku.  Tarif  pajak  memainkan  peran  penting  dalam  menarik  investasi.  Tarif  pajak  yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik investasi dan memaksimalkan penerimaan negara. 20
3.2 Konsep  Ideal  dalam  Penerapan  Production  Sharing  Contract  (PSC)  bidang pertambangan yang berkeadilan
Peraturan  terbaru  tersebut  meliputi  Perjanjian  Umum  Bagi  Hasil  yang  merupakan Peraturan  Pokok  Kementerian  ESDM  RI  Nomor  08  Tahun  2020  dan  terkait  dengan Peraturan Pokok Kementerian ESDM RI Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan tersebut memuat
19 Ariyati, E.S. (2010). Analisis Ketentuan-Ketentuan Di Production Sharing Contract Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta.
20 Victor D. Ola et al., “Comparative Analysis of Nigeria and Malaysia’s Production Sharing Contract,” European Journal of Business and Management Research Vol.6 No.1 2021,11.

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
langkah-langkah  strategis  terkait  pengelolaan  dan  distribusi  sumber  daya  mineral  dan energi.  Dalam  konteks  ini,  peraturan  yang  dibuat  untuk  melindungi  kepentingan  para pemangku  kepentingan  di  sektor  ini  dan  memastikan  distribusi  pendapatan  yang  adil merupakan  langkah  penting  di  tingkat  industri  dan  pemerintahan.  Hal  ini  dapat  dianggap sebagai  bagian  dari  upaya  Indonesia  untuk  mencapai  transparansi  dan  efisiensi  yang  lebih baik di industri energi dan pertambangan. 21
Pada  dasarnya  sistem  yang  paling  cocok  diterapkan  di  Indonesia  adalah gross  split . Sistem  ini  optimal  karena  memungkinkan  kedua  belah  pihak  untuk  mempertahankan kendali.  Tujuan  utama gross  split adalah  mengatur  bagi  hasil  dengan  menghilangkan pembayaran biaya. Melalui cara ini, apapun jenis kontraknya, efektivitas perubahan sistem bagi hasil akan meningkat. Perlu ditekankan bahwa perjanjian bagi hasil dianggap sebagai salah satu bentuk perjanjian kerja sama terbaik. Hal ini menegaskan anggapan bahwa kedua jenis perjanjian kerja sama ini sama sekali berbeda satu sama lain. Industri minyak dan gas masih  menggunakan  perjanjian  kerja  sama  ini  dengan  paling  efektif.  Hal  ini  juga menunjukkan bahwa sistem gross split mempunyai struktur yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan  yang  ada  saat  ini.  PSC gross  split melibatkan  tingkat  kepastian  hukum  antara peraturan  menteri  dan  peraturan  yang  diamanatkan  pemerintah,  ditambah  dengan  potensi kerugian  bagi  pengembangan  kegiatan  usaha  di  sektor  hulu  minyak  dan  gas  di  Indonesia. Hal  ini  juga  mencakup  permasalahan  terkait  hak  kepemilikan  aset,  proses  persetujuan usaha,  kandungan  lokal  dan  RPTK,  pelaksanaan  kontrak  jangka  panjang,  implikasi perpajakan dan perlunya peraturan yang tepat. Dividen Bruto Dasar dan faktor variabelnya relatif rendah dan kurang kompetitif, karena bagian investor di negara-negara dengan sistem royalti  dan  perpajakan,  yaitu  royalti  di  negara  lain,  berkisar  antara  5%  hingga  15%.  PSC tradisional menyebabkan alokasi hak yang tidak sejalan dengan pembagian beban ekonomi. Hal  ini  menunjukkan  perlunya  segera  dilakukan  perubahan  pengaturan  kegiatan  usaha minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia.
Pertumbuhan industri gas yang mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal  dalam  menggunakan  kontrak  PSC gross  split .  Faktor  eksternal  dapat  dibagi menjadi  dua  kategori:  politik  internasional  dan  ekonomi  internasional.  Faktor  internal meliputi kemampuan manajemen perusahaan, tingkat teknologi dan sumber daya keuangan. Politik  internasional  mencakup  hubungan  diplomatik  dan  kebijakan  perdagangan  antar negara,  sedangkan  ekonomi  internasional  mencakup  faktor-faktor  seperti  keadaan  pasar dunia  dan  harga  minyak.  Faktor-faktor  tersebut  menentukan  kecepatan  dan  arah perkembangan  industri  gas.  Dari  segi  ekonomi,  faktor  utama  yang  mempengaruhi  industri pertambangan  adalah  fluktuasi  harga  pertambangan  global,  permintaan  produk pertambangan,  serta  pasokan  dan  permintaan  produk  pertambangan  di  seluruh  dunia. Sebaliknya,  dari  perspektif  politik  internasional,  faktor  sosiopolitik  dan  geopolitik  terus
21 Elisabeth  Yulia  Rena  Sinta  Dewi.  Misjuan,  Yohanes  Baptista  Cahaya,  “Menuju  Keadilan  Sosial  Dalam Pengelolaan  Sektor  Hulu  Migas  Analisis  Kontrak  Bagi  Hasil  Gross  Split  Dari  Prespektif  Pasal  33  UUD  1945,” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol.9 No.1 2022,98.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
memainkan peran dominan dalam membentuk pertumbuhan sektor gas. Faktor sosiopolitik ini mungkin menghambat pengembangan sektor tabungan jangka panjang di negara-negara penghasil gas.
Berbicara  mengenai  permasalahan  perizinan  dan  pertanahan  yang  kompleks, berdasarkan  data  SKK  Migas,  dapat  diketahui  bahwa  sekitar  30%  hingga  50%  dari  total waktu  yang diperlukan untuk  pengembangan sektor migas dihabiskan untuk perizinan dan pembebasan  lahan.  Hingga  Januari  2020,  terdapat  perubahan  signifikan  dalam  proses perizinan  berdasarkan  kebijakan  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Akibat  kebijakan  tersebut, jumlah  izin  migas  berkurang  dari  104  menjadi  6.  Selain  itu,  waktu  pengurusan  izin  juga dipersingkat  dari  45  hari  menjadi  15  hari  atau  maksimal  25  hari  jika  seluruh  persyaratan terpenuhi.  Perubahan-perubahan  ini  membuat  proses  perizinan  di  sektor  migas  menjadi lebih efisien dan cepat sehingga mempercepat perkembangan sektor tersebut. 22
Perbedaan  utama  antara  PSC  lama  dan  PSC  baru  adalah  tidak  adanya cost  recovery pada  PSC gross  split. Oleh  karena  itu,  prinsip  hukum  yang  sama  harus  diterapkan  pada perjanjian cost recovery dan bagi hasil, terlepas dari apakah perjanjian tersebut kompatibel dengan konsep gross split . Dalam PSC cost  recovery , bagi hasil adalah 85% untuk negara dan  15%  untuk  kontraktor,  tidak  termasuk cost  recovery .  Sedangkan  bagi  hasil  pada  PSC gross split adalah 57% untuk pemerintah, 43% untuk kontraktor produksi minyak, dan 52% untuk pemerintah dan 48% untuk kontraktor produksi gas bumi. Salah satu ciri khas model PSC baru ini adalah dihilangkannya cost recovery dalam pendistribusian output. Perubahan ini  memerlukan  revisi  prinsip-prinsip  hukum  dan  indikator  ekonomi  terkait  transisi  ke model gross split . Persentase keuntungan negara dan kontraktor berbeda-beda menurut jenis produksinya,  dan  menerapkan  prinsip  alokasi  yang  berbeda.  Walaupun  bagian  minyak negara dalam PSC gross split adalah 57% dan bagian kontraktor adalah 43%, bagian negara dalam produksi gas alam adalah 52% dan bagian kontraktor adalah 48%. Sistem distribusi seperti  ini  bertujuan  untuk  memastikan  pembagian  keuntungan  yang  lebih  adil  dan seimbang antara negara dan kontraktor. 23
Peralihan  dari  skema cost  recovery yang  sebelumnya  digunakan  ke  kontrak  dengan skema  bagi  hasil  hanya  mengubah  model  bagi  hasilnya,  bukan  prinsip  hukum  yang mendasari kontrak bagi hasil. Perubahan ini tidak mempengaruhi substansi kontrak, namun terutama mempengaruhi mekanisme bagi hasil. Perlu juga ditekankan bahwa perjanjian bagi hasil  masih  menjadi  bentuk  kerja  sama  yang  diutamakan.  Suatu  hal  yang  tidak  tepat  jika dikatakan  bahwa  kedua  jenis  perjanjian  kerja  sama  ini  berbeda,  karena  apapun  namanya, inti perjanjian kerja sama yang digunakan di bidang  migas tidak berubah. Perubahan yang tertuang  dalam  peraturan  mentri  yang  bertajuk  “perjanjian  bagi  hasil”  ini    menunjukkan bahwa perjanjian semacam  ini masih menjadi  pilihan utama. Berdasarkan  analisis tersebut
22 Bunga  Nostalgi,  “Kepastian  Hukum  Pengelolaan  Sektor  Hulu  Migas  Dengan  Kontrak  Bagi  Hasil  Split  Yang Bersifat Lintas Sektor Dan Implementasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Disektor Hulu Migas,” Dharmasisya Vol.1 No. 1 2021,22.
23 Andrey  Hernandoko  &  Mochammad  Najib  Imanulah,  Implikasi  Berubahnya  Kontrak  Bagi  Hasil  Ke  Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, Privat Law Vol.6 No.2 2018, 4.

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  bagi  hasil  tidak  mengalami  perubahan,  hanya  skema bagi  hasil  saja  yang  berubah.  Perjanjian  bagi  hasil  masih  berlaku  dan gross  split belum menjadi perjanjian bagi hasil, namun skema bagi hasil berubah dari cost recovery menjadi gross split.
Akibat  perubahan  tersebut,  terjadi  perdebatan  mengenai  dampak  positif  dan  negatif terhadap  lingkungan  bisnis  untuk  investasi  ladang  minyak  dan  gas  di  Indonesia.  Baik investor  domestik  maupun  asing  akan  berpikir  sebelum  mengevaluasi  potensi  keuntungan dan  risiko.  Beberapa  keputusan  pemerintah  dapat  menimbulkan  kerugian  sehingga  dapat menurunkan  minat  investasi.  Hal  ini  menjadi  persoalan  penting  terkait  dengan  minat  atau minimnya partisipasi pihak-pihak yang ingin menanamkan modalnya di sektor migas. Oleh karena  itu,  mungkin  saja  terjadi  perubahan  pandangan  dunia  usaha  terhadap  masuknya Indonesia  ke  ladang  migas.  Perubahan-perubahan  ini  dapat  mengarah  pada  diskusi  yang lebih  luas  di  antara  para  investor  yang  ada  dan  calon  investor,  serta  dapat  mengarah  pada evaluasi ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi di bidang ini.
Di  bidang  minyak  dan  gas  bumi,  perjanjian  bagi  hasil  wilayah  bersama  mengatur tentang  pembagian  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  lapangan  pekerjaan,  namun  juga memperhatikan  mekanisme  pemulihan  biaya  operasional. 24 Perjanjian  ini  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  adil  bagi  perusahaan  yang  menjalankan  investasi  dan  juga mengontrol  aspek  komersial.  Skema gross  split dinilai  lebih  tepat  karena  memberikan pembagian volume produksi dalam jangka waktu singkat dengan menggunakan mekanisme first  tranche  oil .  Kontrak-kontrak  ini  memastikan  pembagian  pendapatan  yang  lebih  adil dan  optimal,  dengan  mempertimbangkan  penggunaan  biaya  operasional  dan  produksi sendiri. 25
Setelah  dikeluarkan  dari  model cost  recovery ,  produksi  (tidak  termasuk  biaya konservasi)  akan  segera  dihitung  sebagai  pemotongan  untuk  pemerintah  dan  kontraktor tanpa  biaya.  Operasi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  minyak  dan  gas  disediakan  oleh kontraktor  seperti  perjanjian  bagi  hasil  atau  penggantian  biaya.  Biaya-biaya  yang dikeluarkan oleh kontraktor merupakan tanggung jawab dan kewajibannya. Dalam hal biaya operasional  tidak  dibayar  oleh  pemerintah,  dalam  skema  pembagian  umum,  kontraktor dijamin  mendapat  bagi  hasil  yang  ditentukan  di  awal  kontrak,  yang  disebut  pembagian dasar. Langkah ini memungkinkan pemerintah mengendalikan biaya secara efektif sekaligus mendukung kegiatan operasional kontraktor. 26
Biaya operasional menjadi tanggung jawab kontraktor dengan model gross split , tentu kontraktor akan bertindak lebih hati-hati dan pendapatan negara dari migas akan ditentukan lebih  akurat,  karena  besaran expenditure  recovery tidak  akan  mempengaruhi  mereka.
24 Dewi  Permatasari  et  al.,  “Comparison  of  Gross  Split  Production  Sharing  Contract  and  Taxation  Aspects  for Economic Incentives in Indonesia,” International Journal of Technology Vol.14 No.2 2023,246.
25 Mailinda Eka Yuniza, Aicha Grade Rebecca, and Rahmah Candrika Ramadhaniati, “A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry,” International Journal of Energy Economics and Policy Vol.10, No.4 2020, 251.
26 M.  I.  Kiat,  Iliukhin,  and  A.Kh  Ozdoeva,  “Analysis  of  PSC  Gross  Split  Implementation  in  Russian  Offshore,” CEUR Workshop Proceedings 2020, 133.

## Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract
Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Birokrasi  akan  menjadi  lebih  efisien  dan  sederhana  karena  proses  persetujuan  pemulihan belanja  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Selain  itu, gross  split tidak  akan  menghilangkan penguasaan  negara  karena  penentuan  wilayah  usaha  ada  di  tangan  negara,  penentuan kapasitas produksi dan pengangkutan, serta aspek niaga migas juga ditentukan oleh negara dan  negara.  hasilnya  ditentukan  oleh  negara  menurut  daerah,  pendapatan  negara  lebih diperjelas dan didistribusikan pada titik produksi. 27
Kementerian  ESDM  menilai  perlu  adanya  perubahan  Peraturan  Nomor  52  Tahun 2017  guna  memaksimalkan  pembagian  PSC  umum,  dan  mengusulkan  penambahan  aturan baru  pada  Peraturan  Menteri  ESDM.  Seiring  dengan  perubahan  ini,  pengaturan  kontrak untuk  pembagian  keuntungan  divisi  umum  yang  adil  juga  harus  diperbarui.  Selain  itu, pemerintah  juga  harus  meninjau  bidang  ini  sesuai  dengan  pasal-pasal  terkait  UUD  1945 yang mengatur dengan undang-undang mengenai kerja sama dan hubungan yang dilakukan di bidang minyak dan gas bumi. Langkah-langkah ini akan menjamin pengoperasian sektor energi  yang  lebih  efisien  dan  membantu  mengelola  kebutuhan  energi  negara  dengan  lebih efektif.

## 4. PENUTUP
Pengaturan  PSCbidang  pertambangan  yang  berkeadilan  dan  praktik-praktik  negara dalam studi komperatif, kontrak bagi hasil belum memperhatikan asas keseimbangan dalam posisi hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban kontraktor untuk menanggung semua biaya operasi  perminyakan  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  yang  harus  diemban  oleh kontraktor sangat besar tanpa adanya kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian biaya operasional. Pertukaran  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian  bagi  hasil  tidak  sepenuhnya sesuai dengan asas keseimbangan. Analisis ini tidak hanya bersifat matematis, namun juga mencakup  penilaian  terhadap  proses  dan  mekanisme  pertukaran  hak  dan  kewajiban  antara pemerintah (57%) dan kontraktor (43%).  Kedua,  konsep yang ideal  dalam  penerapan  PSC bidang  pertambangan  yang  berkeadilan  adalah  mengabungkan  pelaksanaan cost  recovery dengan  kontrak  sistem gross  split .  PSC untuk  lahan  industri  minyak  hulu  yang  lama  dan sistem kontrak karya gross split untuk lahan industri minyak hulu yang baru. Kondisi yang dikarenakan  berkeadilan  jika  di  bagi  sama  rata,  namun  dalam  konteks  pembagian  tidak teralisasikan  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  kontraktor  sehingga  terkesal tidak adil dan ada kepentingan dalam pembagian bagi hasil tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  Sang,  Putu  Rahayu,  Rahayu  Fery  Anitasari,  and  Rindia  Fanny  Kusumaningtyas. “Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak,” 2020, 242–63. https://doi.org/https://doi .org/10 .21776/ub .arenahukum .2020 .01302 .3. Farhani,  Athari,  Faiqah  Nur  Azizah,  Panggalih  Usadhani,  and  Faridh  Kurniawan.
“Pembagian  Hasil  Migas  Melalui  Cost  Recovery  Dan  Gross  Split  Bagi  Sebesar-
27 Kirana  Intaniasari,  “Gross  Split  Contract  Framework  Regulation  on  the  Caring  for  People,” Bestuur 8,  no.  2 (2020): 96–107, https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105
Besarnya  Kemakmuran  Rakyat  Menurut  UUD  NRI Tahun 1945” 52, no. June 2022 (2023). https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3350.
Floriantina, Elisha. “Perbandingan Antara Production Sharing Contract Cost Recovery Dan Gross Split Dalam Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia.” Jurnal Privat Law 9 (2021): 10–18.
Hakim,  Syerrin,  and  Imam  Haryanto.  “Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi Terhadap  Perusahaan  Atas  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 812. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085.
Hassan, Sha Iqul, Yusuff Jelili Amuda, Mohsin Dhali, and Saghir Munir Mehar. “Contract Structure  of  Production  Sharing  Agreement  by  International  Oil  Company  in Exploration of Petroleum Resources in Developing Countries.” International Journal of Energy Economics and Policy 13, no. 3 (2023): 7–14. https://doi.org/10.32479/ijeep.14142.
Intaniasari, Kirana. “Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People.” Bestuur 8, no. 2 (2020): 96–107. https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141. Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus. Penelitian  Hukum  Pelatihan  &  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mega Cakrawaarawala, 2021.
Kiat,  M.  I.,  S.  I.  Iliukhin,  and  A.  Kh  Ozdoeva.  “Analysis  of  PSC  Gross  Split Implementation  in  Russian  Offshore.” CEUR  Workshop  Proceedings 2763  (2020): 133–37. https://doi.org/10.30987/conferencearticle_5fce277149eb21.22103852.
Lubiantara,  Beny. Ekonomi  Migas :  Tinjauan  Aspek  Komersil  Kontrak  Migas .  Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana, 2012.
Manurung,  Rachel  Octavia,  FC  Susila  Adiyanta,  and  Henny  Juliani.  “Kedudukan  Hukum Satuan  Kerja  Khusus  Migas  Sebagai  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  Dan Gas  Bumi  Bagi  Tata  Kelola  Ketahanan  Energi  Nasional.” Administrative  Law  and
Governance Journal 5, no. 2 (2022): 145.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cetakan  ke.  Jakarta:  Divisi  Kencana  Prenada Media Group, 2021.
Misjuan,  Yohanes  Baptista  Cahaya,  and  Elisabeth  Yulia  Rena  Sinta  Dewi.  “Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 Uud 1945).” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 9, no. 1 (2022): 98–112.
Nostalgi, Bunga. “Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil Split Yang Bersifat Lintas Sektor Dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Disektor Hulu Migas.” Dharmasisya 1, no. 1 (2021): 22.
Ola,  Victor  D.,  Azubuike  H.  Amadi,  Raphael  Okeke,  and  Paul  O.  Okafor.  “Comparative Analysis  of  Nigeria  and  Malaysia’s  Production  Sharing  Contract  (PSC).” European Journal  of  Business  and  Management  Research 6,  no.  1  (2021):  11–17. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.678.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105

## Permatasari, Dewi, Fajril Ambia, Eny Kusrini, and Muhammad Zulkarnain. “Comparison of
Gross  Split  Production  Sharing  Contract  and  Taxation  Aspects  for  Economic Incentives in Indonesia.” International Journal of Technology 14, no. 2 (2023): 246– 56. https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i2.5441.
Pieris,  John,  Wiwik  S  Widiarty,  Program  Pascasarjana,  Magister  Hukum,  Universitas Kristen  Indonesia,  and  Jakarta  Pusat.  “Meningkatkan  Perlindungan  Investor  Dalam Usaha.” IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima 6, no. 84 (2023): 201–10.
Pradnyana,  Gde,  Nasionalisme  Migas,  Mengelola  Kedaulatan,  Membangun  Kemandirian, Menumbuhkan  Jatidiri,  Republik  Indonesia,  and  Tambahan  Lembaran  Negara. “Perbandingan Production Sharing Contract ( Psc ) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split,” 2022.
Prakoso,  Bhim,  and  Misbahul  Ilham.  “Proporsionalitas  Hak  Kepemilikan  Barang  Dan Peralatan  Dalam  Kontrak  Kerja  Sama  Minyak  Dan  Gas  Bumi.” Jurnal  Ilmu Kenotariatan 1, no. 1 (2020): 51. https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18228. Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. “Upaya Regulasi  Teknologi  Informasi  Dalam  Menghadapi  Serangan  Siber  (Cyber  Attack) Guna  Menjaga  Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” Jurnal  Usm  Law Review 3, no. 2 (2020): 275. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
Siregar,  Nur  Rizki,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tinjauan  Hukum  Kekuatan Eksekutorial  Terhadap  Permohonan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Atas  Debitur Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 128. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872.
Soesanto,  Edy.  “Faktualisasi  Nilai-Nilai  Kebangsaan  Berbasis  UUD  1945  Pada Optimalisasi  Kebijakan  Pemerintah  Berdasarkan  Peraturan  Mentri  No  .  08  Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split Di Sektor Migas Indonesia” 1, no. 2 (2024): 138– 55.
Tambunan,  Maria  R  U  D.  “Dualisme  Ketentuan  Cost  Recovery  Sebagai  Dasar  Pungutan
Negara Pada Industri Hulu Migas” 7 (2021): 56–90.
https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740.
Umasangaji,  Amirrudin,  Ahmad  Mufti,  and  Sri  Indriyani  Umra.  “Desentralisasi  Asimetris Kewenangan  Provinsi  Kepulauan  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, no. 2 (2020): 170. https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2526.
Yuniza,  Mailinda  Eka,  Aicha  Grade  Rebecca,  and  Rahmah  Candrika  Ramadhaniati.  “A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry.” International Journal of Energy Economics and Policy 10, no. 4 (2020): 251–57. https://doi.org/10.32479/ijeep.9024.
Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Perbandingan Pengaturan tentang Production Sharing Contract Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan Marnalom Marnalom, Syafrinaldi Syafrinaldi, Muhammad Fais Mufidi e-ISSN: 2621-4105

## Undang-Undang  No.  4  tahun  2009  Tentang  Undang-Undang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2002  Tentang  Badan  Pelaksana  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Permen  ESDM  Nomor  52  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Permen  ESDM  Nomor  8 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split