## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.521 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Keadilan Sosial dan Kebijakan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

## FX Sugiyanto
Universitas Diponegoro
Abstrak: Berbagai  masalah  ekonomi  seperti  kemiskinan,  ketimpangan  pendapatan,  ketimpangan  pendidikan merupakan  masalah ketidakadilan sosial. Kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut haruslah mendasarkan prinsip-prinsip  keadilan,  diantarannya  adalah      prinsip  perbedaan.  Kebijakan  pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil (UMK) haruslah mendasarkan pada prinsip tersebut, karena karakteristik UMK yang sangat heterogen. Oleh karena itu, perlu pendefinisian ulang UMK dengan mendasarkan pada karakter UMK Indonesia yang sangat beragam, agar keadilan sosial yang lebih baik dapat dicapai
Kata kunci: Keadilan sosial; Prinsip perbedaan; Definisi ulang UMK.
Esensi  Ekonomi  Pancasila  (EP)  adalah    keadilan  sosial.    Baik,  keadilan  sosial  dalam kebijakan  dan  implementasinya,  keadilan  sosial  sebagai  suatu  sistem,  dan    sampai  kadar  tertentu terkait dengan ideologi. Itu posisi dan cara pandang  saya terhadap Ekonomi Pancasila. Dengan cara pandang  demikian,  masalah  tingkat  kemiskinan  yang  masih  sangat  tinggi  sebesar  9,36%, ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan yang tinggi yang tercermin dari indeks gini sebesar  0,388,  tingkat  pendidikan  dan  akses  pendididan  yang  tidak  merata  dengan  rata-rata  lama sekolah (RLS)  tertinggi  di  DKI:  11,42  dan  terendah  di  Papua  7,34,  akses  kesehatan  yang    tidak merata, adalah bentuk-bentuk nyata dan sekaligus fenomena ketidakadilan sosial.
Sederet  pertanyaan  kemudian  dapat  diajukan  terkait  dengan  masalah  tersebut. Pertama terkait  dengan  kebijakan  dan  implementasi.    Apakah  kebijakannya  yang  salah  ataukah implementasinya  yang  tidak  sejiwa  dan  tidak  mampu  menerjemahkan  kebijakan  secara  benar? Kedua,  terkait  sistem  dan  paradigma  sebagai  landasan  berpikir  dalam  merumuskan  kebijakan. Apakah  cara  pandang  terhadap  masalah-masalah  tersebut  keliru,  sehingga  sistem  dan  kebijakan untuk merumuskan solusinya menjadi tidak tepat?  Namun, sebelum kedua pertanyaan itu dijawab, pertanyaan  yang  lebih  mendasar  harus  dijawab  terlebih  dahulu.    Bagaimana  mendefinisikan berbagai masalah tersebut di atas sebagai fenomena keadilan sosial?
Pendefinisan  berbagai  masalah  tersebut  sebagai  fenomena  ketidakadilan  sosial  menjadi pintu pembuka merumuskan kebijakan dan menemukan solusi yang memadai.   Tentang tingkat kemiskinan misalnya. Apabila kemiskinan hanya dipandang sebagai tingkat pendapatan rendah dan tidak  mencukupi  untuk  memenuhi    kebutuhan  fisik  yang  layak,  -selain  pengertian  layak  sendiri harus didefiniksan pula-  dan tidak memandang akar masalah mengapa pendapatan rendah, dengan kemudian menyelesaikannya melalui pemberian bantuan langsung tunai misalnya, seolah masalah sudah  selesai.  Sementara,  jika  kemiskinan  dipandang  dan  didefinisikan  sebagai  fakta ketidaksanggupan ( lack of capability) untuk memperoleh pendapatan yang layak, maka membantu meningkatkan  kemampuan  dan  kesanggupan  untuk  memperoleh  pendapatan  dan  mengatasi kemiskinan dari kemampuan dirinya, adalah cara yang lebih baik, berkelanjutan  dan berharga-diri dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Mengapa  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak mempunyai kemampuan  dan kesanggupan untuk memeproleh pendapatan yang layak? Apa akar masalahnya?  Apakah  karena  tidak  mempunyai  sumber  daya,  apakah  karena  tidak  mempunyai
akses  untuk  mendapat  manfaat  dari  ketersediaaan  sumber  daya    yang  ada,  apakah  faktor  dan variabel lain yang menyebabkan tidak mempunyai akses atau tidak dapat mengakses sumber daya yang tersedia.
Cara  pandang  yang  sama,  berlaku  pula  untuk  memahami  fakta-fakta  ketimpangan pendapatan,  ketimpangan  tingkat  pendidikan,  kesehatan  dan    fakta-kata  sosial  lain.  Berbagai macam  ketimpangan  ini  menjadi  sumber  penyebab  kemiskinan.Ketimpangan  Pendidikan, ketimpakangan tingkat Kesehatan, berkorelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan.    Dengan cara  pandang  demikian,  sampailah  kita  pada  prinsip-prinsip  keadilan  apa  yang  harus  mendasari setiap kebijakan dan implementasi untuk mengurangi problem ketidakadilan sosial tersebut.
Diantara  banyak  teori  keadilan,  teori  keadilan  John  Rawls 1 dan  Amartya  Sen 2 ,  menjadi acuan dalam tulisan ini. Salah satu prinsip penting dalam teori kedilan Rawls (1996) adalah prinsip keberbedaan  ( difference  principle).  Prinsip  ini  menjelaskan,  ketidaksetaraan  (in-equality)  dapat diterima  jika  dan  hanya  jika  memberi  manfaat  paling  besar  kepada  mereka  yang  paling  tidak beruntung.  Prinsip  ini menyandarkan pada realitas adanya kapasitas asali  ( genetic capacity) yang tidak  selalu  sama 3 .  Sementra  Sen  (2000)  menekankan  pentingnya  peningkatan  kapabilitas, mengingat  fakta  adanya  perbedaan  kapasitas  asali  tersebut,  untuk  dapat  semakin  mengurangi ketidakadilan.  Syaratnya,  kebebasan  sebagai  fondasi  keadilan.  Yang  penting  dicatat  dari  teori keadilan Rawls ini adalah prinsip keadilan dipenuhi tanpa keharusan menghapuskan prinsip dan sistem  pasar  (Herry  Priyono,  2022). 4 Namun,  Rawls  juga  dengan  tegas  mengatakan,  se-efisien apapun suatu regulasi, apabila tidak adil, regulasi itu harus dibongkar.
Senafas  dengan teori keadilan Rawls,  pasal  34  ayat  4 Undang-undang  Dasar  1945  secara eksplisit  menyatakan  salah satu  watak ekonomi  Indonesia adalah efisiensi  berkeadilan. Frasa  ini secara  tegas mengakui  dan  menerima  karakter  ekonomi Indonesia yang  menganut  sistem  pasar. Esensi  sistem  pasar  adalah  efisiensi.  Sistem  pasar  dalam  perspektif  ideologis  adalah  sistem  yang menganut  paham  kebebasan  atau  liberarlistik,  yang  menerima  persaingan  sebagai  suatu keniscayaan. Namun dalam konstitusi  kita, sistem pasar tersebut diikat atau bersifat kondisional, yakni  harus  berkeadilan.  Maknanya,    apabila  sistem  pasar  tersebut  menciptakan  ketidakadilan, maka  sistem  pasar  tersebut  harus  diatur  untuk  dan  agar    semakin  mengurangi  terjadinya ketidakadilan.  Pengaturan  itu  dilakukan  untuk  semakin  memperbesar  atau  memungkinkan kelompok  masyarakat  yang  tidak  beruntung  mendapat  manfaat  terbesar  dari  adanya  pengaturan tersebut 5 .
Bagaimana  prinsip-prinsip keadilan  sosial  tersebut diimplementasikan dalam perekonomian  nasional?.    Tulisan  ini  akan  membahasnya  dalam  perspektif  kebijakan  terhadap usaha mikro dan kecil (UMK).
1 Menurut Rawl ada 2 (dua) prinsip dasar keadilan. Pertama; prinsip kesamaan kehendak ( equal liberty principle ) dan kedua; prinsip kesetaraan  kesempatan ( equal opportunity ) dan prinsip perbedaan ( difference principle ). 2 Sumbangan terpenting Amartya Sen dalam prinsip keadilan adalah kontribusinya tentang konsep ketersanggupan (capability). Menurunya, keadilan substantif hanya akan dapat diperoleh apabila orang mempunyai akses (entitlement) untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kebebasan dan demokrasi menjadi prasyarat untuk akses tersebut.
3 Terminologi kapasitas asali ini dipahami sebagai suatu keadaan yang memang sudah ada (exist) ketika seseorang hadir dalam situasi yang bersifat murni eksogenus, misal sesorang yang lahir sebagai seorang difabel. Rawls menyebutnya sebagai posisi asali ( original position ), James M Buchanan (1983) menyebutnya sebagai “ birth ”
4 Tentang hal ini, FX Sugiyanto (2007), dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar,  mengemukakan sistem pasar dan pengaturan pemerintah bukan harus saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dan bekerjasama.
5 Implikasi kebijakan atas prinsip dasar ini melahirkan pilihan kebijakan yang juga sering dikenal sebagai kebijakan yang berpihak kepada yang miskin ( option for the poor policy )

## Peran UMK dalam Ekonomi Indonesia
Dalam  tulisan  ini  kita  hanya  akan  berfokus  pada  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK),  bukan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).      Definisi  yang  kita  gunakan  juga  mengacu  pada definisi menurut Undang-undang no 20 Tahun 2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).  Definisi tersebut juga digunakan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2016.
Ada beberapa alasan mengapa perlu membahas UMK terpisah dari usaha Menengah (UM). Pertama, masalah yang dihadapi UMK jauh lebih bervariasi dan berbeda dengan UM. Sementara, UMK  pada  umumnya  belum bankable,  sedang  UM  umumnya  sudah    bankable.  Ilustrasi  fakta berikut menjelaskan situasi tersebut. SE 2016 menunjukkan, hanya sekitar 11,7% UMK yang sudah pernah  menerima  kredit,  sedang  Usaha  Menengah  Besar  (UMB)  ada  sekitar  20,4%.  Laporan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bulan  September  2023,  menunjukkan  rata-rata  penyaluran  kredit kepada Usaha Kecil 7,11 kali lebih besar dari Usaha Mikro, dan Usaha Menengah  17 kali lebih besar dari Usaha Mikro. Kredit Usaha Mikro rata-rata Rp288 juta, Usaha Kecil rata-rata Rp1.627 juta dan Usaha Menengah  rata-rata Rp3.909,8 juta perunit usaha. Gambaran ini mengindikasikan kebijakan peningkatan akses keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada  UMKM lebih banyak dinikmati UM dari pada UMK. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam mengakses lembaga keuangan antara UMK dan UMB.
Kedua,  SE 2016 memisahkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), dengan  masih menggunakan kriteria menurut UU no 20 Tahun 2008, bukan definisi  menurut  PP  no  7  Tahun  2021  yang  merupakan  turunan  UU  Cipta  Kerja.  SE  2016 menunjukkan, jumlah UMK 98,68% dari semua kelompok usaha (UMK dan UMB);  terdiri dari Mikro:  89,34%  dan  Kecil:  8,98%.  Dalam  menyediakan  lapangan  kerja  UMK  mampu  menyerap: 75,33% dari total lapangan kerja di luar sektor pertanian, pemerintahan, dan lembaga internasional, yang  terdiri  dari  Mikro  menyerap    58,35%  dan  Kecil  menyerap17,93%.    Setiap  Usaha  Mikro menyerap rata-rata 1,72 orang perunit usaha, meningkat dari 1,65 orang perunit usaha tahun 2006 (SE 2006). Usaha Kecil menyerap rata-rata 5,26 orang perunit usaha  meningkat dari 3,03 orang perunit usaha, Usaha Menengah  menyerap rata-rata 19,73 orang perunit  usaha turun dari 22,21 orang perunit usaha, dan Usaha  Besar menyerap rata-rata 243,19 orang perunit usaha meningkat dari 109,42 orang perunit usaha tahun 2006. Tampak sekali, dalam penyerapan tenaga kerja, kita lebih  bertumpu pada UMK dan bukan UMB.
Dengan    dua  alasan  tersebut  saja,  ada  alasan  kuat  pemerintah  seharusnya  menempatkan UMK sebagai aktivitas ekonomi yang strategis, dan  mempunyai roadmap pengembangan  yang jelas. Ilustrasi tersebut sekaligus menunjukkan betapa besar peran dan manfaat UMK bagi perekonomian nasional,  tetapi  sekaligus  juga  menunjukkan  UMK  tergolong  sebagai  kelompok,  -menggunakan terminologi  John  Rawls-,    yang  tidak  beruntung.  Tanpa  mengesampingan  UMB,  fokus pengembangan pada UMKsangat diperlukan justru karena UMK mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi.  Tidak semua UMK mempunyai hasrat dan kemampuan  untuk tumbuh yang sama, rentang  segmen  pasar  juga  berbeda  dan  bervariasi.  Perbedaan  ini    tentu  pula    membutuhkan sentuhan kebijakan yang berbeda.   Pembuat kebijakan harus selektif dalam mengidentifikasi target dan tantangan yang dihadapi UMK untuk memfokuskan sumber daya yang langka dan kebijakan yang  akan  mempunyai  dampak  paling  besar  bagi  UMK.  Tidak  pula,  atau  setidaknya  perlu dipertimbangkan, tepat diterapkan kebijakan yang cenderung dianggap one fit for all policy. Cara pandang dengan memisahkan UMK dari UMB  menghasilkan pemahaman dan strategi yang berbeda. Kebijakan pengembangan UMK akan lebih fokus, dan arah transformasi UMK akan lebih jelas. Dalam 10 tahun, telah terjadi transformasi vertikal dari usaha kecil ke usaha menengah, walau pada periode sama pertumbuhan usaha mikro semakin cepat, bahkan dominan. Dari SE 2006 ke SE 2016 tergambarkan perubahan porsi usaha kecil  ke menengah. Usaha kecil menurun dari
15,84% menjadi 8,98% dan usaha menengah meningkat dari 0,53% menjadi 1,54%.    Kondisi ini menunjukkan  ada  indikasi  kuat  terjadi  transformasi  vertikal    dari  skala  usaha  kecil  meningkat menjadi  usaha  menengah.  Fokus  strategi  dan  peta  jalan  pengembangan  UMK  akan  dapat mempercepat  proses  transformasi  tersebut.  Dalam  periode  sama,  usaha  mikro  meningkat  dari 83,43% menjadi 89,34%. Kondisi ini menujukkan pertumbuhan tinggi  usaha mikro baru dan juga indikasi lemahnya transformasi vertikal dari usaha mikro ke usaha kecil.  Situasi itu,mengonfirmasi hasrat dan  kemampuan untuk tumbuh yang tidak sama pada usaha mikro. Dan karena itu,  perlu strategi dan kebijakan yang tidak sama semua kelompok usaha, khususnya UMK dengan  UMB.
Sayangnya,  kita  menghadapi  tantangan  yang  cenderung  paradigmatik  karena  salah memahami fenomena UMK, dan itu menjadi pijakan kebijakan UMK. Tantangan itu terkait dengan redefinisi UMK yang dilakukan  melalui  PP no 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah        yang    berpotensi  kuat menjadi hambatan pengembangan UMK dan akan semakin meningkatkan perlakuan ketidakadilan terhadap UMK 6 . Maka, pendefinisian ulang atas definsi UMK dalam PP no 7 Tahun 2021 tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya ketidakadilan  atas UMK

## Redefinisi Ulang UMK
Tidak ada definsi tunggal dan seragam yang terap di semua negara. Variabilitas definisi ini memang  menjadi  isu  penting  pada  tataran  global  ( World  Bank  Group,  SME’s  Synthesis  of Evaluative Findings, 2019). Definisi dan kriteria UMK  bergantung pada standar setiap negara karena karakteristik dan permasalahan  UMK pada tiap-tiap negara tidak selalu sama. Namun,  Jeff Bloem ( 2012)    menyimpulkan  ada  tiga  kriteria  yang  biasa    digunakan    banyak  negara  atau  lembaga. Ketiganya adalah (1) jumlah pekerja, (2) nilai penjualan dalam setahun, dan (3) aset total. Indonesia layak mengikuti definisi dengan pendekatan kriteria tersebut, mengingat karakater UMK Indonesia yang sangat heterogen.
Berikut  contoh  penggunaan  definisi  yang  tidak  seragam  tersebut. International  Finance Corporation  (IFC)    menggunakan  kriteria  tenaga  kerja,  nilai  aset,  nilai  penjualan  tahunan,  dan pinjaman awal.  Untuk Usaha Mikro; tenaga kerja kurang dari 10 orang, aset kurang dari 100 ribu dollar AS, dan pinjaman awal sampai dengan 10 ribu dolar AS. Untuk Usaha Kecil: tenaga kerja kurang dari 50 orang, aset kurang dari 3 juta dolar AS, nilai penjualan kurang dari 3 juta dollar AS, dan pinjaman awal sampai dengan 100 ribu dolar AS ( World Bank Group Support for Small and Medium Enterprises; 2019). Komisi Eropa menggunakan kriteria tenaga kerja, turn-over atau aset. Untuk Usaha Mikro; tenaga kerja kurang dari 10 orang, dan turn-over atau aset kurang dari 2 juta euro. Untuk Usaha Kecil; tenaga kerja kurang dari 50, dan turn-over atau aset kurang dari 10 juta euro ( Commission Recommendation, no C(2003) 1422, May 2003). Filipina menggunakan kriteria tenaga kerja dan aset. Untuk Usaha Mikro; tenaga kerja kurang dari 10 orang, aset kurang dari 3 juta peso.  Untuk  Usaha  Kecil,  tenaga  kerja  kurang  dari  100  orang,  aset  sampai  dengan  15  juta  peso ( SMED Council Resolution No.1(2003); Republic Act 9501, 2008). Vietnam menggunakan kriteria tenaga kerja dan modal, dan mengelompokkan kedalam sektor pertanian, industri, dan peradangan. Untuk  Usaha  Mikro  hanya  menggunakan  kriteria  tenaga  kerja  sampai  dengan  10  orang.  Untuk Usaha Kecil; tenaga kerja sampai dengan 200 orang pada sektor pertanian dan industri, dan  sampai 50  orang  pada  sektor  perdaganan.  Sedang  kriteria  modal  sampai  dengan  20  miliar  VND  untuk sektor pertanian dan industri,  dan sampai dengan 10 miliar VND untuk perdagangan ( Nguyen Nga
6 PP no 7 Tahun 2021 ini adalah turunan dari UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dalam UU no 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
H.et  al.,  2015).  Thailand  menggunakan  kriteria  tenaga  kerja  dan  aset,  dan  mengelompokkan kedalam Usaha Kecil saja ( M. Turner et al., 2016). India menggunakan kriteria investasi dan turn- over (The Union Cabinet headed by Prime Minister, June 2020)
Jadi, banyak negara yang menggunakan kriteria tenaga kerja, nilai penjualan, dan atau aset. Hanya Vietnam yang menggunakan kriteria modal, dan India yang menggunakan kriteria investasi. Kriteria turn-over pada dasarnya juga merupakan indikator nilai penjualan. Karena tidak ada kriteria terbaik yang terap untuk semua negara, maka pertanyaan yang relevan adalah kriteria mana yang paling eligible untuk diterapkan, termasuk di  Indonesia.
Oya  Pinar  Ardic  et.al  (WP  5538,  2011)  menyebutkan  kriteria  tenaga  kerja  dan  nilai penjualan merupakan parameter paling akurat untuk mendefinisikan UMK. Total nilai penjualan sangat  logis  sebagai  kriteria  mengingat  parameter  nilai  penjualan  lebih  mencerminkan  surplus ekonomi, yang bukan hanya dinikmati oleh produsen atau penjual dan tenaga kerja, melainkan juga para  konsumen.  Semakin  besar  penjualan,  akan  semakin  besar  pula  surplus  ekonomi.  Lantas, bagaimana kriteria aset dibanding kriteria modal? Dalam perpsektif analisis keuangan, nilai modal tercermin sebagai  bagian dari nilai aset. Artinya, nilai aset pasti akan selalu lebih besar dari nilai modal. Sementara, nilai aset didalamnya juga temuat nilai produksi atau nilai penjualan. Jadi nilai aset inilah yang lebih mencerminkan surplus ekonomi daripada  nilai modal. Kriteria modal lebih merupakan parameter untuk mengejar laba.  Maka, bagi UMK akan jauh lebih  berat memenuhi kriteria batasan modal, daripada memenuhi kriteria batasan aset.
PP no 7 Tahun 2021 mengubah definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari definisi UMKM dalam Undang-undang no 20 Tahun 2008. Dalam PP tersebut.  batasan  kriteria skala nilai penjualan UMK; meningkat menjadi 6 kali lipat dibanding kriteria menurut UU no 20 Tahun 2008. Batasan Usaha Mikro diubah  dari nilai penjualan sampai dengan Rp300 juta menjadi Rp2  miliar,  Usaha  Kecil    dari  nilai  penjualan      Rp300  juta-Rp2  miliar  menjadi  Rp2  miliar-Rp15 miliar,  dan    Usaha  Menengah    dari  Rp2,5  miliar – Rp50  miliar  menjadi  Rp15  miliar-Rp50  miliar. (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2)
Dengan kriteria baru, semua usaha mikro dan kecil, serta sebagian usaha menengah menurut SE 2016, akan terklasifikasi sebagai kelompok UMK (Tabel 1).  Rentang segmentasi usaha mikro dan usaha kecil menjadi sangat lebar dan mengakibatkan intervensi kebijakan tidak efektif. Dengan rentang  yang  melebar,  tingkat  heterogenitas  juga  akan  semakin  tinggi.    Sudah  ditunjukkan  dalam berbagai riset (World Bank Group, 2019; Oya Pinar et.al, 2011; Tom Gibson, 2008; Jebb Bloem, 2012),  karena  tingkat  heterogenitas  karakteristik  yang  tinggi,  kebijakan,  sasaran  dan  program menjadi  tidak  fokus,  tumpang  tindih,  alokasi  anggaran  pendampingan  tidak  efisien.  Pelaksanaan program menjadi tidak efektif, dan outcome rendah atau bahkan tidak terukur.
Tabel 1. KRITERIA UMK MENURUT PENJUALAN
Tabel 2.a. KRITERIA UMK MENURUT ASET

## REGULASI
≤ 300 MIKRO ˃15000 - ≤50000
MENENGAH

## KRITERIA PENJUALAN (JUTA RUPIAH)
UU no 20 Th.2008
PP No 7 Th.2021
≤ 2000 ˃300 - ≤2500 MIKRO KECIL KECIL ˃2000 - ≤15000 ˃2500 - ≤50000 MENENGAH

## Tabel 2.b. KRITERIA UMK MENURUT MODAL
PP no 7 Tahun 2021 juga mengubah  batasan  kriteria skala aset menjadi skala modal (Tabel 2.a dan Tabel 2.b). UU no 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria batasan aset untuk usaha mikro sampai  dengan  Rp50  juta,  usaha  kecil  antara  Rp50  juta-Rp500  juta,  dan  usaha  menengah  antara Rp500  juta  sampai  Rp1  miliar.    Kriteria  aset  tersebut  diubah  menjadi  kriteria  modal  dengan menetapkan batasan modal untuk usaha mikro sampai dengan Rp1 miliar, usaha kecil antara Rp1 miliar-Rp5  miliar,  dan  usaha  menengah  antara  Rp5  miliar-Rp10  miliar.  Dengan  kriteria  modal, semua usaha mikro dan kecil akan terklasifikasi sebagai   usaha mikro, dan sebagian besar usaha menengah  akan  terklasifikasi  menjadi    usaha  kecil.  Kriteria  modal  ini  sesungguhnya  mengingkari fakta. Dari data SE 2016 tersebut sekitar 82% usaha mikro, yang  kalau menurut kriteria aset, aset mereka  kurang  dari  Rp50  juta,    dan  16%  usaha  kecil  dengan  aset  kurang  dari  500  juta.  Artinya, modal mereka pasti di bawah nilai aset mereka. Dari semua UMK tersebut, 88,3% belum pernah mendapat fasilitas kredit dari lembaga keuangan  karena tidak bankable, sehingga untuk mencapai pemenuhan  standar  modal  sesuai  batasan  kriteria  modal  akan  sangat  berat.  Itulah  faktanya. Disamping itu, pendekatan aset lebih mengutamakan surplus ekonomi atau kesejahteraan, sedang pendekatan  modal  lebih  mengutamakan  orientasi  laba,  pemupukan  modal,  dan  cenderung kapitalistik. 7
Mendefinisi ulang batasan UMK yang digunakan dalam PP no 7 Tahun 2021 merupakan jalan yang lebih adil dan lebih berbasis fakta sosial ekonomi Indonesia.  Redefinisi tersebut dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, kembalikan kriteria UMK kedalam kriteria nilai penjualan dan atau    kriteria  aset,  dan  jangan  gunakan  kriteria  modal. Kedua,  kembali    kepada  kriteria  nilai penjualan dan kriteria aset, sebagaimana digunakan UU  no 20 Tahun 2008.  Kedua kriteria tersebut lebih  mencerminkan surplus  ekonomi  bagi  pelaku  UMK.  Selain  itu,  kriteria  aset  lebih mencerminkan  fakta  UMK  di  Indonesia.  Profil  skala  usaha  UMK  di  Indonesia  kebanyakan merupakan skala mikro dan belum bankable. Disamping itu, kriteria aset juga lebih sering digunakan di banyak negara. Ketiga, rentang   batasan  kriteria nilai penjualan dipersempit. Kriteria ini lebih realistis, dan dimaksudkan agar intervensi kebijakan lebih efektif dan fokus mengingat heterogenitas UMK  sangat  tinggi.  Penciutan  batasan  ini  dapat  dilakukan  dengan  menurunkan  batasan  nilai penjualan  dari  batasan  yang  sekarang  berlaku  (kriteria  nilai  penjualan  menurut  PP  no  7  Tahun 2021).  Atau, dengan membagi satu kriteria kedalam beberapa segementasi. Misalnya, Usaha Mikro level-1 sampai dengan Rp500 juta, level-2 antara Rp500 juta-Rp1 miliar, level-3 antara Rp1 miliar- Rp2  miliar.  Kriteria  ini  harus  tertulis  eksplisit  agar  para  pelaksana  pada  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota  tidak  kebingungan.  Dan  lebih  dari  itu,  agar  dapat  diturunkan  menjadi  kebijakan operasional yang efektif. Perubahan batasan nilai asset dapat pula dilakukan untuk kriteria nilai aset.
7 FX Sugiyanto. (2023)., “Mendefinisi Ulang Usaha Mikro dan Kecil”, Kompas.id, 15 Mei 2023. Pendekatan modal cenderung berorientasi pada pencapaian laba. Sementara, ukuran perkembagan UMK tidak semata-mata hanya dipandang dari laba yang dicapai, melainkan juga berapa lapangan kerja yang diciptakan.  Dalam konteks ekonomi nasional Indonesia, ini sangat relevan.

## REGULASI
≤ 50 ˃50 - ≤500
MIKRO KECIL ˃500 - ≤10000 MENENGAH KRITERIA  ASET (JUTA RUPIAH) UU no 20 Th.2008 REGULASI ˃1000 - ≤5000 ˃5000 - ≤10000 KECIL MENENGAH ≤ 1000 KRITERIA  MODAL USAHA (JUTA RUPIAH) MIKRO PP NO 7 Th.2021
Keempat, desentralisasi kebijakan UMK kepada pemerintah provinsi.  Tingkat heterogenitas yang tinggi pada UMK, memerlukan kebijakan yang lebih lebih fokus pada kebutuhan UMK. Untuk lebih mencapai  sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  pengelolalan  UMK  diperlukan  kebijakan UMK yang mencirikan kebutuhan sesuai dengan karakter dan locus UMK. Karena itu, diperlukan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah provinsi dalam pengelolaan UMK.
Jika  pendefinisan  ulang  ini  dilakukan,  setidaknya  akan  meningkatkan    kesempatan  UMK yang betul-betul gurem untuk ikut  memanfaatkan peluang imperatif  40%  belanja pemerintah untuk barang  dan  jasa  dalam  negeri  bagi  UMK  sebagaimana  dituangkan    dalam  PP  no  7  Tahun  2021 tersebut    secara  lebih  adil. 8 Sebagaiamana  telah  dikemukakan,  pendefinsian  ulang  ini  akan membantu menajamkan segementasi kebijakan yang sesuai kebutuhan UMK yang sangat heterogen. Artinya, secara substantif ruang keadilan yang mendasarkan pada prinsip kesamaan kesempatan dan prinsip perbedaan terwadahi melalui regulasi definisi ulang tersebut.

## Empat Pilar Pengembangan Kapasitas
Selain perlu melakukan pendefinisian ulang UMK, prinsip perbedaan dalam teori keadilan Rawls dapat  diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tidak menggunakan pendekatan one size  fits for  all.  Pendekatan  one  size  fits  for  all  tidak    cocok  dengan  karakteristik  UMK  yang  heterogen. Heterogenitas, ketimpangan akses, kemampuan untuk tumbuh,  dan hasrat untuk tumbuh yang tidak sama pada UMK adalah fakta dan realitas, sekaligus masalah yang secara khusus harus mendapatkan jalan keluar jika kita menginginkan UMK berkembang.  Tidak mudah untuk mengidentifikasi UMK yang  mempunyai  potensi  kemampuan  tumbuh.  Namun,  berdasar  pengalaman  penulis mendampingi UMK 9 , dan juga riset Bank Dunia ( World Bank; Typology of SME’s, 2019 ),    secara umum tipologi UMK dapat dikelompokkan kedalam UMK muda atau pemula dan UMK mapan. UMK  muda  atau  pemula  meliputi:  (1)  usaha  mikro subsistence  yang  sepertinya  tidak  akan berkembang, (2) UMK baru yang mempunyai basis kompetensi  untuk tumbuh,  dan (3) start-up yang disiapkan untuk tumbuh cepat. Sementara, UMK mapan meliputi: (1) usaha mikro yang punya potensi tumbuh namun bervariasi dan punya potensi bertransformasi vertikal, (2) usaha kecil yang kemungkinan  besar  tidak  mempunayi  hasrat  untuk    tumbuh,  merasa  sudah  cukup  dan    tetap bertahan,  dan  (3)  UMK  yang  mempunyai  hasrat  untuk  tumbuh  dan  bertransformasi, mengembangkan  pasar,  dan  mempunyai  trajektori  untuk  tumbuh.  Sebagaimana  dikemukakan Amartya Sen, pengembangan kapabilitas sesuai dengan  kebutuhan UMK merupakan strategi lebih baik dan lebih adil.
Untuk  meningkatkan  kapabilitas    UMK,  diperlukan  pengembangan  ekosistem  yang memadai, dengan memperhatikan dua tipologi tersebut. Pengembangan ekosistem itu  bertumpu pada empat pilar kapabilitas (Lihat Tabel 3).
8 Dengan tergolongkannya Usaha Kecil dan sebagian Usaha Menengah menururt batasan UU no 20 Tahun 2008 menjadi    Usaha Mikro menurut batasan PP no 7 Tahun 2021, batasan kelas usaha mikro dan usaha kecil menjadi sangat lebar. Sementara,  PP no 7  Tahun 2021 mengamanatkan sebanyak 40% belanja pemerintah untuk barang dan jasa  dalam negeri agar juga melibatkan UMK untuk ikut berpartisipasi. Tentu kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan secara regulatif untuk UMK dalam peta persaingan pasar dan peluang pasar yang lebih luas.  Akan tetapi, dengan batasan UMK sebagaimana yang digunakan dalam PP tersebut, probabiltas untuk memanfaatkan potensi kesempatan tersebut akan lebih besar dimiliki oleh UMK yang sebelumnya, -menurut kriteria UU no 20 tahun 2008- termasuk dalam klasifikasi usaha menengah.
9 Riset ini dilakukan bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, tahun 2022. Dalam riset tersebut UMK diklasifikasikan kedalam 4 kategori: Pemula, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masalah yang dihadapi terkait kapasitas oragnisasi berbeda-beda untuk setiap kategori maupun umur perusahaan, namun secara umum masalah tersebut dapat dikelompokan menjadi: (1) Kelembagaan, (2) Pasar, (3) Kompetensi Manajerial, dan (4) Pembiayaan
Tabel 3. PILAR PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN
PILAR KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN Kelembagaan: a. Kemitraan dan Jejaring b. Entrepreneurship dan Kepemimpinan c. Modal Sosial Pasar: a. Akses Pasar b. Informasi Pasar dan Persaingan Kompetensi Manajerial: a. Teknis Pemasaran b. Manajemen Keuangan c. Teknik Produksi d. Inovasi Pembiayaan: a. Kemampuan Akses Bank b. Sumber Pembiayaan
Sumber: Analisis data primer, Dinas Koperasi UMKM Prov. Jateng, 2024
Pilar pertama; pengembangan kapabilitas kompetensi manajerial.  Peningkatan kapabilitas seharusnya menjadi target intervensi paling penting untuk  mengatasi kesulitan tumbuh. Kompetensi manajemen pemasaran, pengelolaan keuangan, teknik produksi dan inovasi merupakan kompetensi dasar yang sangat diperlukan, dan secara riil menjadi masalah UMK.
Pilar kedua, akses pembiayaan. Ada dua masalah utama terkait hal ini; lemahnya akses dan sumber pembiayaan. Skim kredit yang telah diluncurkan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan  untuk  UMKM  cenderung    berorientasi  pada  target  besar  jumlah  penyaluran  dan  lebih banyak dinikmati usaha menengah. Pernahkan dievaluasi, berapa UMK yang mendapat kredit dari program KUR tersebut?. Dan, berapa dari mereka yang berhasil bertransformasi vertikal? Skim- skim  kredit  UMK  dan  berbagai  model  pembiayaan  seharusnya  disertai  pendampingan pengembagan  kapabilitas  UMK.    Lemahnya  akses  kepada  lembaga  keuangan  antara  lain  karena kapabilitas yang rendah, juga karena tidak jelas fokus dan target sasaran kebijakan pembiayaan yang tidak tepat.
Pilar  ketiga,  akses  pasar.  Dukungan    kebijakan  seperti  informasi    pasar,  kemampuan menganalisis  persaingan,  pengembangan supply  chain,  penetrasi  pasar  melalui  jalur  on-line  baik antar bisnis ke bisnis atau bisnis ke konsumen  sangat dibutuhkan. Kebijakan yang focus dan lebih segmented ini rasanya perlu dirumuskan dengan serius.
Pilar keempat, kelembagaan. Salah satu hal  penting dan dimiliki UMK adalah modal sosial yang  kuat.  Kebanyakan  pengelola  UMK  adalah  pemilik  sekaligus,  mempunyai  keterikatan  kuat dengan lingkungan sosialnya, mempunyai daya tahan tinggi dan tahan banting. Hal ini ditunjukkan dari  fakta  33%  UMK    berusia  antara  6-15  tahun,  dan  39%  berusia  1-5  tahun.    Yang  diperlukan kemudian  adalah  dukungan  kebijakan  yang  memadai,  antara  lain  pengembangan  jejaring  dan kemitraan, kemampuan kewirausahaan dan kepemimpinan, riset dan pengembagan khusus UMK. Dukungan riset dan pengembangan ini sangat diperlukan. Pemerintah provinsi, melalui Badan Riset Daerah dapat menjalankan fungsi ini.

## Kesimpulan
Memberi  fokus  yang  lebih  nyata  berupa  kebijakan  dengan  mendasarkan  heterogenitas Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  merupakan  bentuk  nyata  implemetasi  keadilan  sosial  yang memdasarkan pada prinsip kesamaan kesempatan dan sekaligus  prinsip perbedaan. Menempatkan secara regulatif UMK dalam satu playing field yang sama, sementara realitas keberadaan UMK yang banyak  perbedaan  dalam  skala  usaha,  skala  penjualan,  karakter  industri  dari  sektor-sektor  yang berbeda,  kemampuan  manajerial,    kemampuan  mengakses  sumber  daya,  lingkungan  usaha, lingkungan strategis, dan masih banyak perbedaan yang lain, jelas merupakan kebijakan yang tidak adil.
Pendefinisan ulang atas definsi UMK yang tertuang dalam PP  no 7 Tahun 2021 merupakan langkah  strategis  yang  diperlukan    untuk  menciptakan  ruang  regulatif  yang  lebih  adil  atas  UMK. Pendefinisian ulang ini dilakukan dengan menggunakan kriteria nilai penjualan dan nilai aset dengan batasan  skala  yang  lebih    kecil  dan  mempetimbangkan  fakta  bahwa  sebagian  besar  UMK  di Indonesia adalah usaha mikro menurut definisi UU no 20 Tahun 2008.
Kebijakan pengembangan UMK tidak boleh dilakukan dengan pendekatan one size fits for all.  mengingat  karakteristik  UMK  yang  sangat  heterogen.  Namun  demikian,  dari  perspektif pengembangan  kapasitas  dimensi  kebijakan  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  empat  pilar strategi  yaitu  pilar  kapabilitas  kompetensi  manajerial,  pilar  pembiayaan,  pilar  pasar,  dan  pilar kelembagaan. Disamping itu,    pemerintah provinsi melalui Badan Riset Daerah dapat menjalankan peran penting dalam pengembangan kapabilitas UMK sesuai dengan kebutuhan mereka.

## Daftar Pustaka
Buchanan. James M (1983)., “Fairness, Hope, and Justice” in New Direction In Economic Justice, Roger Skurski (editor), Notre Dame Indiana, University of Notre Dame Press
COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprise (notified under document number C(2003) 1422
Herry  Priyono.  B  (2022),  Filsafat  Politik,  Jakarta,  Penerbit  Buku  Kompas  PT  Kompas  Media Nusantara
Jeff  Bloem  (Calvin'College).,  (2012).,  Micro,'Small,'Medium'Enterprise'(MSME)'Definitions, Partners'Worldwide,'Summer'2012 https://jeffbloem.files.wordpress.com/2012/07/msmedefinitions1.pdf
Nguyen  Nga  H.  et.al  (2015),  “Firm  Characteristics  and  its  Adaptive  Capacity  in  Response  to Environmental  Requirements:  An  Empirical  Study  of  Vietnam’s  Textile  and  Garment  SMEs”., International Journal of Environment and Sustainability, Vol.4 no.4 pp.1-18
Oya Pinar Ardic, Natalya Mylenko, Valentina saltine. (2011)., Small and Medium Enterprises; A Cross-Country Analysis With A New Data Set, Policy Research Working Paper 5538
Rawls. John (2006) Teori Keadilan (terjemahan: A  Theory of Justice, 1996), Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Sen. Amartya (2000), Development as Freedom, New Delhi, Oxford University Press
SMED Council Resolution No. 1 (2003); Republic Act no 9501 (2008): Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises (RA 6977, as amended by RA 8289, and further amended by RA 9501
World Bank Group Support for Small and Medium Enterprises; Synthesis of  Evaluative Findings, September 16, 2019
World Bank Group. 2019, Typology of  Small and Medium Enterprises, Needs and Interventions, Washington, DC 20433