JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2) (2019): 283-294 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14146
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik

## Potential of Community Social Conflict Padang Sibusuk with Kampung Baru Post Conflict Resolution

## Arisman Trisno*, Junaidi Indrawadi, Susi Fitria Dewi & Maria Montessori
Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
Diterima: 23 Juli 2019; Disetujui: 18 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  potensi konflik  antara  nagari  Padang  Sibusuk  dengan  desa Kampung Baru  pasca resolusi  konflik. Penelitian  dilakukan  di  nagari  Padang  Sibusuk  dan  desa  Kampung  Baru,  Kabupaten Sijunjung.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengungkap  bagaimana  keberadaan  potensi konflik antara kedua wilayah saat ini. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD (Focus Group Discusion) dan  studi  dokumentasi.  Data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman  yang  terdiri  dari  tiga  proses,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  pengambilan  kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan trianggulasi sumber hasil penelitian menunjukkan: Potensi konflik masih tersimpan didalam masyarakat nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Tokoh masyarakat ke dua pihak berkonflik belum menunjukkan kesungguhan bersama untuk mematuhi reolusi. Resolusi hanya sebatas kesepakatan namun untuk mematuhinya masih jauh dari harapan pihak yang berkonflik.
Kata Kunci : Potensi Konflik, Nagari, Resolusi Konflik

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  potential  conflict  between  Padang  Sibusuk  and  Kampung  Baru  after  conflict resolution. The research was conducted in the village of Padang Sibusuk and Kampung Baru, Sijunjung Regency. This study uses a qualitative approach to reveal how the existence of potential conflicts between the two regions today. Data was obtained through observation, interviews, FGD (Focus Group Discusion) and documentation studies. Data were analyzed using data analysis techniques proposed by Miles and Huberman which consisted of three processes, namely  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion.  The  validity  of  the  data  was  tested  by  triangulation  of sources. The results of the study showed: The potential for conflict is still stored in the nagari community of Padang Sibusuk and Kampung Baru villages after conflict resolution.  Community leaders to the two parties in conflict have not shown their sincerity together to obey the revolution.   The resolution is only an agreement but to comply with it is far from the expectations of those in conflict.
Keywords : Potential Conflicts, Nagari, Conflict Resolution
How  to  Cite : Trisno,  A.,  Indrawadi,  J.,  Dewi,  S.F.,  &  Montessori,  M.  (2019).  Potensi  Konflik  Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk Dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 283-294 .
* Corresponding author:
E-mail: arismantrisno@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Nagari  di  Minangkabau  merupakan kekhasan  sistem  pemerintahan  terendah di  negara  Republik  Indonesia.  Banyak faktor  yang  menjadikan nagari di Minangkabau  terasa  khas  dan  berbeda dengan  desa  yang  ada  di  daerah  pulau Jawa  umumnya.  Kekhasan  itu  diakui  oleh peraturan  yang  ada,  terkhusus  dalam  hal ini  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang  desa  tidak  terkecuali  nagari. Keberadaan  nagari  dalam  undang-undang desa  itu  dijelaskan,  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  UU  desa  d  iatas,  jelas bagi  kita  bahwa  nagari  merupakan  nama lain  dari  desa  yang  berwenang  mengatur urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  hak asal usul dan hak tradisional. Dengan kata lain  bahwa  nagari  di  Sumatera  Barat secara  hak  tradisional  jelas  berbeda dengan  desa  ditempat  lain.  Daerah  yang berstatus  desa  di  Sumatera  Barat  saat ingin menjadi sebuah nagari terganjal oleh aturan hak tradisional nagari yang disebut tidak  sama  dengan  hak  tradisonal  desa.
Perbedaan  ini  akan  menjadi  potensi konflik dimasa datang. Dimana dimasa lalu ada nagari yang terbagi menjadi beberapa desa  di  era  orde  baru,  saat  ada  kebijakan kembali kenagari ada salah satu desa tidak mau bergabung lagi dengan nagari asal.
Menurut  Sumartias  (2013)  Konflik adalah  pertentangan  yang  bisa  terjadi antara  individu  dengan  individu  yang  lain ataupun  antara  satu  kelompok  dengan kelompok lain dalam masyarakat. Keberadaan  konflik  yang  sering  muncul dalam kehidupan masyarakat akan membawa dampak positif dan negatif. Jika konflik yang ada bisa membawa masyarakat  ketatanan  perubahan  sosial baru  lebih  baik  dan  kompetisi  yang  sehat maka  itu  berdampak  positif  (Supsiloani, 2016;  Ngadimin,  2018).  Namun  bisa berdampak  negatif  apabila  konflik  itu membawa  bahkan  bisa  mempertajam permusuhan, merusak tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian widiyowati    (2018)  mengatakan  bahwa konflik  yang  muncul  dalam  masyarakat bisa  berbentuk  perselisihan,  adanya ketegangan, dan pihak-pihak yang terlibat merasa  disulitkan  oleh  kondisi  itu  dan muaranya  nanti  kepada  perdebatan  dan kemarahan.
Selanjutnya  Suparlan  (2006)  Potensi konflik  dalam  masyarakat  muncul  ketika diantara  anggota  masyarakat  cenderung
mengutamakan kepentingan individu ataupun  kelompok  sehingga  terjadi persaingan  yang  dapat  memicu  terjadinya konflik.  Konflik  antar  individu  dapat memicu  terbentuknya  konflik  yang  lebih luas  ketika  konflik  yang  terjadi  juga melibatkan  anggota  keluarga,  kerabat ataupun komunitas dan kelompok masyarakat  kedua  belah  pihak  yang berkonflik. Konflik tersebut dapat menjadi Conflict  trap, yaitu  kejadian  konflik  dalam kelompok  masyarakat  atau  antar  wilayah yang sudah pernah terjadi dimasa lalu bisa terulang kembali.
Dalam  menyikapi  konflik  yang berulang-ulang  terjadi  harus  ada  resolusi konflik  yang  bisa  mengakhirinya.  Dian (2014) mengatakan resolusi konflik adalah istilah konfrehensif yang mengimplikasikan  bahwa  ada  upaya  yang dilakukan untuk memperhatikan akar dari suatu  konflik  dan  usaha  penyelesaiannya. Usaha ini bermakna tercapainya kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang bertikai  dan  memungkin  mereka  untuk mengakhiri  konflik.  Tujuan  penyelesaian konflik  dengan  kekerasan  yang  ada  atau berpotensi  untuk  ada  menjadi  proses perubahan  sosial  dan  politik  yang  penuh damai.
Namun kenyataan dilapangan, resolusi  konflik  tidak  serta  merta mengakhiri  konflik  antara  kelompok
masyarakat.  Diberbagai  media  masa  baik media  cetak,  elektronik  maupun  internet sering  kita  temui  masih  banyak  konflik horizontal  itu  terjadi.  Kasus-kasus  konflik antar  kelompok  masyarakat,  antar  etnis dan golongan masih sering terjadi bahkan ada  yang  berkali-kali  terjadi.  Contohnya kasus  perang  antar  nagari  Muara  Pingai dengan nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok,  kasus  konflik  antar  etnis  Jawa transmigrasi  dengan  penduduk  lokal  di Kenagarian  Sasak  Pasaman  Barat,  dan perkelahian  antar  nagari  juga  terjadi  di Kabupaten  Dharmasraya  yaitu  antara nagari  Pulau  Punjung  dengan  nagari Sungai  Dareh  (Zubir,  2010).  Tiga  contoh kasus  konflik  antar  kelompok  masyarakat ini menunjukkan bahwa potensi konflik di Sumatera Barat sangat besar.
Potensi  konflik  antar  kelompok masyarakat  di  Sumatera  Barat  di  latar belakangi  oleh  berbagai  hal,  seperti perbatasan  wilayah,  tanah  ulayat,  gengsi antar  kelompok,  dan  banyak  lagi.  Syafi’i Ma’arif  (Media  Indonesia,  2006)  sebagai tokoh  bangsa  beliau  pernah  mengatakan curahan  hati  beliau  atas  kprihatinan bangsa  Indonesia  yang  sudah  nyaris sempurna  rusaknya.  Potensi  konflik  antar kelompok  masyarakat  semestinya  bisa diminimalisir  namun  fakta  yang  ada konflik  itu  terus  terjadi  dan  bahkan  di beberapa daerah berulang-ulang terjadi.
Penelitian  tentang  potensi  konflik antar  kelompok  masyarakat  telah  banyak dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu.  Syamsi (2009)  dalam  penelitiannya  “Potensi Konflik  Sosial  Masyarakat  Di  Keluran
Condong
Catur Yogyakarta” mengemukakan  bahwa  potensi  konflik muncul  dengan  adanya  perbedaan- perbedaan  kelompok  dalam  masyarakat. Perbedaan  kelas  sosial,  agama,  suku,  atau etnis,  budaya,  kepentingan  dan  masalah pribumi-nonpribumi  dapat  berkolersi dengan konflik sosial masyarakat.
Penelitian  Indra  (2013)  tentang  “Potensi Konflik  Horizontal  Di  Kota  Medan” mengatakan bahwa potensi  konflik  antara kelompok  masyarakat  di  kota  medan setidaknya dilatarbelakangi berbagai sumber,  seperti  konflik  pribumi  dengan non-pribumi  contoh  Melayu  dengan  Cina, konflik antara sesama putra daerah karena perbedaan  suku  contoh  Melayu  dengan Batak,  konflik  pribumi  dengan  pendatang contoh Batak dengan Jawa.
Sementara  itu,  Alfandi  (2013)  Dalam penelitannya  “Potensi  Pemicu  Konflik Internal  Umat  Islam”  menjelaskan  bahwa konflik  internal  umat  islam  itu  rentan terjadi  dan  konflik  berlangsung  dalam sejarah  dan  peradaban  umat  yang  sudah sangat  lama.  Konflik  yang  muncul dilatarbelakangi  oleh  berbagai  macam
perbedaan-perbedaan paham serta perebutan kekuasaan.
Berdasarkan  penelusuran  peneliti, penelitian  tentang  potensi  konflik  dalam masyarakat  terjadi  diberbagai  tempat  dan kelompok masyarakat, golongan, etnis, dan suku.  Dalam  masyarakat  Sumatera  Barat bisa  kita  temukan  konflik  antar  nagari, konflik antar suku, konflik antar etnis dan konflik anatara pribumi dengan pendatang.  Disaat  negara  Indonesia  di pimpin  rezim  Orde  Baru,  pemerintahan nagari  di  Sumatera  Barat  disamakan  dan dijadikan  pemerintahan  desa.  Ada  satu nagari  menjadi  satu  desa  dan  ada  yang menjadi  beberapa  desa  baru.  Disaat reformasi  bergulir  dan  adanya  kebijakan kembali  kenagari,  disinilah  masalahnya. Nagari yang terpecah dalam beberapa desa baru  disaat  ingin  kembali  menjadi  nagari salah  satu  desa  tersebut  menolak  dan terjadi  konflik.  Konflik  itu  sering  terjadi antara kedua kelompok meskipun resolusi konflik sudah ada.
Ada tiga bentuk resolusi konflik yang dikeluarkan  untuk  mengakhiri  konflik antara nagari Padang Sibusuk dengan desa Kampung Baru, yaitu plakat panjang 1902, Perjanjian  Tahun  1989,  dan  keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung No 188.45/685/Kpts.Bpt-2001. Dilihat sekilas pandang  hubungan  masyarakat  nagari Padang  Sibusuk  dan  Desa  Kampung  Baru
terlihat  damai,  adem  dan  baik-baik  saja. Namun jika dilihat lebih jauh maka potensi konflik  untuk  menjadi  konflik  antara kedua  kelompok  sangat  besar.  Banyak faktor  yang  akan  menimbulkan  konflik antara  kedua  kelompok  masyarakat tersebut.  Desa  Kampung  Baru  tetap bersekukuh  untuk  menjadi  nagari  dengan segala  haknya  sedangkan  nagari  Padang Sibusuk menentang karena akan merugikan jika itu terwujud.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan
penelitian yang mendeskripsikan  suatu  fenomena  dengan bahasa  dan  kata-kata  mengguanakan metode-metode  yang  ilmiah  (Moleong, 2014)  Peneliti  menggunakan  teknik observasi,  wawancara,  FGD  (focus  group discussion)  dan  studi  dokumentasi  untuk mendapatkan  data  terkait  potensi  konflik antara  masyarakat  nagari  Padang  Sibusuk dan  Desa  Kampung  Baru  pasca  resolusi konflik.  Observasi  dilakukan  dengan  cara mengamati  fakta  yang  terjadi  dilapangan terkait  dengan  segala  hal  yang  menjadi potensi  konflik  antar  masyarakat  nagari Padang Sibusuk dengan lembaran observasi  yang  sudah  disiapkan  sebelum proses  wawancara  dilakukan  untuk mengetahui  potensi  konflik  langsung  dari informan  penelitian  yang  ada  di  dua
kelompok  masyarakat.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  kepala  kesbangpol Kabupaten  Sijunjung,  Bapak  Camat Kupitan, Polsek Kupitan, Tokoh masyarakat,  agama,adat,  bundo  kanduang nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru  serta  perwakilan  masyarakat  umum kedua  belah  pihak.  FGD  dilakukan  untuk mendengarkan  keterangan,  pendapat,  dan saran dari berbagai tokoh dalam informan penelitian. Kemudian selanjutnya dilakukan  studi  dokumentasi  dengan  cara mengumpulkan data-data terkait keberadaan  potensi  konflik  di  daerah tersebut.
Untuk  menganalisis  data  yang diperoleh,  peneliti  berpedoman  kepada teknik analisis data yang dikemukan Miles dan  Huberman  yang  terdiri  dari  tiga tinkatan  kegiatan,  yakni  reduksi  data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Ghony dan Almanshur, 2016). Keabsahan  data  penelitian  diuji  melalui trianggulasi sumber, yakni mengecek  data atau  informasi  yang  diperoleh  melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara  atau  membandingkan  dengan dokumen yang sudah ada (Bachri, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  Antara Nagari Padang  Sibusuk dan Desa Kampung Baru.
Nagari Padang  Sibusuk  dan  desa Kampung  Baru  berlokasi  di  Kecamatan Kupitan,  Kabupaten  Sijunjung.  Dalam sejarah  yang  peneliti  baca nagari Padang Sibusuk  telah  ada  jauh  sebelum  Kampung Baru  dihuni  oleh  masyarakat.  Pada  abad 19  Masehi  sekitar  tahun  1820  datanglah perantau  dari  Riau  dan  Jambi  karena tekanan penjajahan di daerahnya. Pendatang inilah yang kemudian mendiami  sebagian  daerah  yang  masuk dalam  wilayah  Padang  Sibusuk  atas  izin niniak  mamak Padang  Sibusuk.  Daerah baru  tersebut  di  bernama  Kampung  Baru, dimana penduduknya dijadikan kemenakan  oleh niniak  mamak orang Padang Sibusuk.
Keberadaan  nagari  Padang  Sibusuk yang  semulanya  meliputi  wilayah  yang cukup  luas.  Saat  terjadinya  pergantian sistem  pemerintahan  dari  orde  lama  ke orde baru terjadilah perubahan-perubahan aturan  sampai  ke  sistem  yang  lebih rendah. Soeharto sebagai pemimpin rezim orde baru menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia  menjadi  desa. Nagari Padang Sibusuk  yang  pada  awalnya  memiliki wilayah  yang  sangat  luas  terpecah  dalam beberapa  desa,  salah  satu  pecahan  itu adalah  desa  Kampung  Baru.  Kemudian,
tahun  1998  pemerintahan  Orde  Baru berakhir  dan  dimulai  dengan  sistem reformasi.  Di  era  awal  reformasi  ini muncul  di  Sumatera  Barat  kebijakan  yang dinamakan” kembali  kanagari” .  Terkhusus dalam  kasus  ini,  desa-desa  yang  dulunya merupakan  bagian  dari  nagari  Padang Sibusuk kembali bersatu kecuali satu desa yang  menolak,  yaitu  desa  Kampung  Baru. Hal  inilah  yang  membuat  orang  Padang Sibusuk  tidak  setuju  dengan  cara  orang Kampung  Baru  dan  menjadi  konflik diantara  mereka.  Dan  konflik  tersebut menambah  daftar  panjang  konflik  antara kedua kelompok masyarakat yang sebelumnya juga sudah sering terjadi.
Konflik  yang  sering  terjadi  dimasa lalu antar dua kelompok masyarakat yang berdekatan  wilayah  berpotensi  terulang kembali  dimasa  datang.  Potensi  konflik nagari Padang Sibusuk dan Kampung Baru disebabkan  berbagai  faktor,  seperti ketidakpuasan, ego kelompok, dan kepentingan.  Syamsi  (2009)  mengatakan bahwa  potensi  konflik  sosial  dapat ditimbulkan  karena  perbedaan-perbedaan kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, sumber-sumber konflik dalam masyarakat tersebut  peneliti  samakan  dengan  potensi konflik yang ada di nagari Padang Sibusuk dengan  desa  Kampung  Baru.  Potensi konflik  tersebut  dapat  dikelompokkan dalam  tiga  Indikator  besar,  yaitu
keputusan tidak adil, perbedaan keuntungan,  dan  Resolusi  Permanen (Alfandi, 2013).
Potensi  konflik  sosial  masyarakat nagari padang sibusuk dan desa  kampung baru  dalam  perjalanannya  sudah  di selesaikan  dengan  berbagai  resolusi. Penyelesaian  konflik  atau  resolusi  konflik tersebut  dilakukan  secara  hukum  adat maupun hukum negara. Sangat disayangkan  konflik  terus  saja  terjadi sampai  detik  ini.  Dewasa  ini  keberadaan kedua  kelompok  masyarakat  sepertinya sudah damai, tenang, tidak ada permusuhan.  Namun  disaat  peneliti telusuri  lebih  jauh,  potensi  konflik  antara kedua  kelompok  masyarakat  masih  ada. Disini dapat kita katakan potensi itu ibarat bara  dalam  sekam,  suatu  saat  bisa  terjadi konflik baru yang lebih besar.
Adapun  secara  garis  besar  bentuk potensi  konflik  sosial  antara  masyarakat nagari  Padang  Sibusuk    dengan  desa kampung baru pasca resolusi konflik dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar  1.  Bentuk  sumber  atau  potensi  konflik antara  masyarakat  nagari  Padang  Sibusuk  dengan desa kampung baru pasca resolusi konflik
Potensi  Konflik  Sosial  Antara  Nagari Padang  Sibusuk  Dan  Desa  Kampung Baru Pasca Resolusi
Dalam  menyelesaikan  konflik  sosial masyarakat, pertimbangan keadilan penting.  Dalam  penilaian  keadilan  mesti memperhitungkan keadilan secara
prosedural maupun distributif.
Faturochman  (2001)  mengatakan  bahwa penilaian  keadilan  prosedural  dilakukan terlebih  dahulu kemudian  keadilan distributif, sehingga berkemungkinan keadilan  distributif  dipengaruhi  keadilan prosedural.  Meskipun  begitu  antara keduanya  mempunyai  hubungan  timbal balik bukan hubungan satu arah. Penilaian keadilan  prosedural  dan  distributif  dapat dilihat  dari  keobjektifannya.  Sehingga orang dapat memberi penilaian keputusan itu adil, dimana dia merasa secara objektif prosedur itu adil dan objektif distributif itu adil ataupun sebaliknya
Keadilan  dalam  memutuskan  atau menyelesaikan konflik  anatara dua kelompok  masyarakat  yang  bersengketa sangat penting. Jika keadilan tidak didapat oleh  kedua  belah  pihak  secara  seimbang dan  merata  maka  konflik  baru  akan kembali  terjadi.  Memang  pada  dasarnya resolusi  dari  sebuah  konflik  tidak  akan memuaskan  semua  pihak,  akan  tetapi setidaknya  hak  mereka  jangan  sampai terabaikan  antara  salah  satu  dari  pihak tersebut.
Keputusan Tidak Adil Perbedaan Keuntungan Resolusi Permanen BENTUK
POTENSI KONFLIK
PASCA RESOLUSI KONFLIK
Dalam menyelesaikan konflik
anatara dua kelompok masyarakat hendaknya  mempertimbangkan  prinsip- prinsip  dari  keadilan  itu  sendiri.  Fattah (2013)  yang  berpijak  dari  pemikiran Rowls  mengemukakan  prinsip-prinsip keadilan,  yaitu  1).  Kebebasan  yang  sama sebesar-besarnya  ( princeples  of  greatest egual  liberty ),  yang  mencakup  kebebasan politik,  berbicara,  berkeyakinan,  menjaga diri  sendiri,  dan  milik  pribadi.  2).  Prinsip perbedaan  ( difference  principle )  dan persamaan yang adil atas kesempatan ( the principle  of  fair  equality  of  oportunity ).
Perbedaan  sosial  dan  ekonomi  harus diatur supaya bermanfaat besar bagi pihak yang kurang beruntung. Kemudian kesempatan yang sama dalam segala aspek juga  merupakan  keadilan  bagi  pihak  yang bersengketa.
Berdasarkan prinsip keadilan di atas, di  lihat  kelapangan  tempat  peneliti melakukan  penelitian  maka  kedua  prinsip keadilan  tersebut  belum  terpenuhi.  Hal tersebut  dapat  diuraikan  melalui  hasil penelitian  yang  peneliti  kaji  secara  fakta dan objektif.
Pelanggaran  atas  prinsip  keadilan tersebut, yakni: Pertama , Prinsip kebebasan  yang  sebesar-besarnya.  Dalam prinsip  ini  terdapat  perihal  keadilan dimana  kesamaan  atas  pengakuan  milik pribadi.  Di  tempat  konflik  yang  peneliti
lakukan  penelitian  prinsip  ini  tidak terpenuhi.  Konflik  antara  nagari  padang sibusuk dengan desa kampung baru terjadi berulang-ulang  salah  satunya  dilatar belakangi  oleh  perkara  hak  milik.  Orang Padang Sibusuk mengatakan bahwa  tanah desa  Kampung  Baru  adalah  milik  mereka dan  orang  desa  Kampung  Baru  hanya sebagai  pengelola.  Sedangkan  orang Kampung Baru berprinsip bahwa tanah itu adalah hak milik mereka dan itu ada yang telah bersertifikat.
Kedua, Sebagai  masyarakat  dua wilayah  yang  terdapat  dalam  sebuah negara  seharusnya  mereka  mempunyai kesempatan yang sama untuk diperlakukan  secara  adil.  Kesempatan untuk  mendapatkan  keadilan  yang  sama tanpa  perbedaan  itu  tidak  hanya  dalam bidang  pemerintahan  tetapi  juga  secara hak tradisional  yaitu hukum adat. Dewasa ini desa kampung baru diperlakukan sama dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dengan nagari padang sibusuk, baik disegi pendanaan  dan  bantuan.  Namun  secara hak  tradisional  sebagai  masyarakat  adat mereka  dibedakan.  Masyarakat  kampung baru  satu-satunya  daerah  di  Kabupaten Sijunjung yang tidak mempunyai eksistensi keberadaan organisasi kerapatan adat yang diakui seperti nagari- nagari lainnya.
Dengan  demikian,  keputusan  yang dikeluarkan  baik  melalui  pemerintah kabupaten  maupun  tokoh  masyarakat Padang  Sibusuk  dan  Kampung  Baru  mesti ditinjau  kembali.  Jika  keputusan  atau resolusi yang dikeluarkan tidak memberikan rasa keadilan yang seharusnya,  konflik  sewaktu-waktu  akan kembali terulang.
Setiap konflik sosial dalam masyarakat  akan  menimbulkan  dampak terhadap  tatanan  baru  baik  itu  positif maupun negatif. Keuntungan yang ditimbulkan konflik pasca resolusi tidaklah sama  antara  pihak-pihak  yang  terlibat. Perhitungan  materi  maupun  non-materi merupakan dua hal yang mesti diperhitungkan  setelah  resolusi  konflik terjadi.  Adanya  salah  satu  pihak  yang merasa tidak diuntungkan dalam perjanjian  atau  resolusi  akan  membawa kepada  situasi  baru.  Situasi  ini  yang nantinya  bisa  membawa  kepada  tatanan baru  antara  kedua  pihak.  Pihak  yang merasa  tidak  puas  akan  terus  merasa dirugikan dan memperjuangkan keinginannya.  Perjuangan  tersebut  yang nantinya  akan  mendapat  tantangan dengan  pihak  lain,  selanjutnya  akan menimbulkan  konflik  baru  antara  kedua pihak tersebut.
Ada potensi konflik antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan
Desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Potensi  tersebut  bisa  dilihat  dari  bentuk ketidakpuasan kedua pihak dalam memperoleh  keuntungan  dari  hasil resolusi yang sudah ada. Resolusi tersebut meninggalkan kerugian-kerugian tersendiri  dalam  kehidupan  masyarakat. Kerugian keuntungan yang berbeda antara mastyarakat  nagari  Padang  Sibusuk dengan  desa  Kampung  Baru  baik  secara materi  maupun  non-materi  peneliti uraikan berikut ini:
Pertama , Batas Wilayah. Secara luas wilayah kekuasaan nagari  padang sibusuk menyempit.  Dalam  peta  nagari  padang sibusuk seharusnya batas wilayah mereka bukan  Kampung  Baru  tetapi  nagari  batu manjulur.  Namun  karena  desa  kampung baru  mempunyai  pemerintahan  tersendiri maka  mereka  juga  mempunyai  peta wilayah  tersendiri  sehingga  mereka bukanlah  masuk  wilayah  nagari  padang sibusuk.  Secara  wilayah,  masyarakat nagari  padang  sibusuk  merasa  sangat dirugikan. Dan dalam situasi ini masyarakat  desa  kampung  baru  pihak yang diuntungkan karena mereka mempunyai  wilayah  sendiri. Kedua ,  Hak milik  tanah.  Hasil  bumi  yang  berasal  dari tanaman dan perkebunan yang ada di desa Kampung Baru dikelola dengan sistem bagi hasil.  Dalam  hal  ini  masyarakat  desa kampung  baru  merasa  dirugikan  karena
mereka mengelola tanah didaerah mereka namun  mesti  di  bagi  hasilnya  dengan orang padang sibusuk.
Kemudian,  keuntungan  non  materi dapat  dilihat  dari  beberapa  hal,  seperti kekuasaan, status sosial sebagai masyarakat adat dan pandangan masyarakat  luar  dari  dua  daerah.  Secara kekuasaan  desa  kampung  baru  sangat diuntungkan,  walaupun  mereka  satu- satunya  desa  di  kabupaten  Sijunjung, mereka diakui pemerintahannya. Sehingga dalam  sistem  pemerintahan  terendah mereka  sejajar  dengan  nagari-nagari  yang ada. Dan hal tersebut merupakan kerugian bagi  nagari  padang  sibusuk,  karena seharusnya desa kampung baru merupakan  salah  satu  kejorongan  yang masuk  kedalam  nagari  mereka.  Tetapi kenyataannya  mereka  sejajar  dalam  hal kekuasaan  pemerintahan.  Status  Sosial masyarakat  desa  kampung  baru  secara adat  memang  sangat  rendah,  mereka dalam  sistem  adat  adalah  kemenakan terendah  dari  niniak  mamak  Nagari Padang Sibusuk, yang disebut” Kemenakan dibawah  lutuik”,  status  sosial  secara  adat inilah  yang  sangat  merugikan  masyarakat kampung baru,. Bukan sekedar merugikan tetapi dengan status tersebut mereka agak terasa
tersinggung perasaannya.
Kemudian selanjutnya, Pandangan masyarakat  luar  terhadap  masyarakat
desa  kampung  baru  dan  nagari  padang sibusuk.  Pandangan  tersebut  bisa  sebuah keuntungan  bagi  desa  kampung  baru  dan kerugian  bagi  nagari  padang  sibusuk  atau sebaliknya. Ada masyarakat luar memandang desa kampung baru seharusnya juga diberi hak untuk menjadi nagari  karena  mereka  juga  mempunyai hak untuk itu, namun pandangan ini sangat merugikan  dan  membuat  kemarahan nagari  Padang  Sibusuk  karena  merugikan mereka.  Masyarakat  dari  luar  yang memandang,  seharusnya  desa  Kampung Baru masuk dalam wilayah dan salah satu kejorongan  nagari  Padang  Sibusuk. Pandangan ini sangat disetujui dan disukai masyarakat Padang Sibusuk tetapi menyakitkan bagi desa Kampung Baru.
Saat peneliti melakukan penelitian ini secara  mendalam,  setidaknya  sudah  ada tiga  resolusi  besar  yang  dibuat  untuk mengakhiri  konflik  masyarakat  desa kampung  Baru  dan  desa  Kampung  Baru. Semua  resolusi  tersebut  belum  ada satupun  yang  benar-benar  meyakinkan bahwa  konflik  antara  kedua  kelompok masyarakat  benar-benar  bisa  diakhiri. Celah-celah  dari  keputusan  resolusi  itu masih  ada  yang  akan  membuat  konflik baru anatara kedua kelompok masyarakat dimasa datang.
Dalam  penelitian  ini  peneliti menawarkan  sebuah  resolusi  permanen
dan  hal  itu  diharapkan  dapat  terwujud dimasa  mendatang.  Resolusi  Permanen tersebut  peneliti  beri  nama  “Resolusi Negara  Hadir”.  Resolusi  yang  menengahi anatara  dua  kelompok  berkonflik  hanya sebatas  perjanjian  adat  dan  keputusan kepala  daerah.  Sekarang  negara  secara jauh  yaitu  melalui  pemerintahan  pusat harus hadir langsung menengahi kasus ini. Yang  selama  ini,  resolusi  konflik  yang tercermin  mempertahankan  status  quo, segera  diputus  dan  diperjelas  dengan hadirnya  negara  secara  langsung.  Negara sebagai  penjamin  hak-hak  dan  kepastian hukum  warganegara  untuk  hidup  aman, damai, dan tentram mesti benar terlaksana.  Negara  mesti  mendengar keinginan  masyarakat  kedua  pihak,  dan berani  menebus  keinginan  tersebut. Masalah utamanya, dalam konflik tersebut adalah  tanah  ulayat.  Jika  itu  dapat diselesaikan oleh negara, mungkin dengan membeli  tanah  itu  dan  membayar  kepada nagari  padang  sibusuk.  Niscaya  konflik panjang  anatara  dua  kelompok  ini  akan segera berakhir dan hal itu lebih baik kita rasa daripada mempertahankan status quo

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilaksanakan, peneliti  mengambil  kesimpulan  bahwa potensi  konflik  antara  nagari  padang sibusuk dengan desa kampung baru masih
ada  dan  itu  nyata.  Potensi  konflik  kedua daerah  itu  ditimbulkan  berbagai  macam masalah,  seperti  tanah ulayat, perbedaan pandangan  asal  usul  sejarah  daerah,  dan juga perbedaan status sebagai masyarakat adat  di  Minangkabau.  Kemudian  tokoh masyarakat ataupun pemerintahan kabupaten  tidak  benar-benar  komitmen untuk mengakhiri konflik secara permanen.  Hal  tersebut  terbukti  sampai saat  ini,  resolusi  konflik  yang  ada  hanay sebatas  meredam  konflik  dan  bukan mengakhiri secara permanen.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfandi,  M  (2013)  Potensi  Pemicu  Konflik  Internal Umat Islam, Jurnal Walisongo, 21(1).
Bachri,  B.S  (2010)  Meyakinkan  Validitas  Data
Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal  Teknologi  Pendidikan , 10(1): 46-62
Dewi,  S.F.  (2006),  Konflik  Dalam  Pemerintahan Nagari, Jurnal Demokrasi , 5(1).
Fattah,  D.  (2013),  Teori  Keadilan  Menurut  John Rowls, Jurnal TAPIs, 9(2) Ghony  dan  Almanshur  (2016). Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media Harmantyo,  D.  (2007),  Pemekaran  Daerah  Dan Konflik  Keruangan, Jurnal  Makara,  Sains. 11 (1):16-22
Kadir,  M.  Y.  A.  (2017),  Penyelesaian  Konflik Berbasis  Desa  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmu Hukum , 4(1) Moleong,  L.  J.  (2014) Metodologi  penelitian kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya Muda, I. (2013), Potensi Konflik Horizontal Di Kota Medan, Jurnal perspektif, 6(2) Ngadimin.  Kusmanto,  H.  &  Isnaini. (2018). Peran Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam Proses
Penyelesaian
Permasalahan
Sengketa/Konflik  Areal  Lahan . JPPUMA: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA, 6 (1): 25-37.
Ramadhan,  D.  T.  Budimanta,  A  &  Suelarno,  S.W. (2014),  Resolusi  Konflik  Antara  Masyarakat Lokal  dengan  Perusahaan  Tambang, Jurnal Ilmu Lingkungan, 12(2): 92-104
Retnowati  (2014),  Agama,  Konflik,  dan  Integrasi Sosial, Jurnal Analisa. 21(2): 189-200 Sukardi (2016),  Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan  Keadilan  Restoratif, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(1):70-89 Sukri  (2016),  Keniscayaan  Konflik  Dalam Masyarakat  Demokrasi, Jurnal  Politik Profetik, 04(2) Sumartias,  S.  &  Rahmat,  A.  (2013),  Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Konflik  Sosial  Di  Desa Manis  Lor  Kabupaten  Kuningan, Jurnal Penelitian Komunikasi , 16(1):13-2
Suparlan,  S.  (2006),  Konflik  Sosial  Dan  Alternatif Pemecahannya. Jurnal  Antropologi  Indonesia FISIP UI , 30(2)
Supsiloani  &  Sinaga,  F.  (2016),  Fungsi  Tanah  dan Kaitannya  dengan  Konflik  Tanah  pada
Masyarakat  Batak  Toba , Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 2 (1) (2016): 14-30.
Syamsi, I. (2009), Potensi Konflik Sosial Masyarakat Di  Kelurahan  Condongcatur  Yogyakarta, jurnal fondasia no 9  vol 1 tahun 2009 Widiyowati,  E.  Kriyantono,  &  R.  Prasetyo,  B.D.
(2018),  Model  Manajemen  Konflik  Berbasis Kearifan  Lokal:  Konflik  Perguruan  Pencak Silat  Di  Madiun-Jawa  Timur, Jurnal
Komunikator, 10 (1)
Zubir,  Z.  &  Zaydza,  N.A  (2010),  Peta  Konflik  Dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat. Edisi XXXVI, No 1, 2010.