## Research Article
Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia
Ook Mufrohim 1 *, Ratna Herawati 2 1
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *ookmufrohimlpg@gmail.com

## ABSTRACT
According to its function, the Prosecutor's Agency is in a central and very strategic position in the independent law enforcement process. The prosecutor's office is very risky to get intervention from the government or other parties so that the lawsuits are not based on the prevailing laws and regulations and are not maximized. This paper discusses the independence of the prosecutor's agency as part of the criminal justice system based on a review of the legal structure. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. This research shows that the prosecutor's agency is part of the legal structure that carries out the substance of the law, has the duty and authority to carry out prosecution and other powers determined by law. The Attorney General also has the authority in the form of deponering, but implementation of the deponering often gets intervention  from  the  authorities.  Intervention  can  have  implications  for  the  prosecution  results  of  the Prosecutor's Agency as a part of the criminal justice system that is less fair and humane, as well as the lack of legal order and upholding the rule of law.
Keywords: Prosecutor's Agency; Independence; Criminal Justice System.

## ABSTRAK
Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak  pemerintah  ataupun  pihak  lain  sehingga  tuntutan  hukum  menjadi  tidak    berdasarkan  atas  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  makmsimal.  Tulisan ini  membahas  independensi  kejaksaan sebagai  bagian  sistem  peradilan pidana berdasarkan telaah legal  structure.  Penelitian  ini  menggunakan Metode  Kualitatif  dengan  Pendekatan  Yuridis  Normatif. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menjalankan substansi hukum, memiliki  tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan menurut undang-undang.  Jaksa Agung juga memiliki kewengan diponering, namun  pelaksanaan diponering seringkali mendapatkan intervensi dari penguasa.  Intervensi  bisa  berimplikasi  pada  hasil  penuntutan  lembaga  kejaksaan  sebagai  bagian  system peradilan  pidana kurang berkeadilan  dan  berkemanusiaan,  serta kurang terciptanya  tertib  hukum  dan tegaknya supremasi hukum.
Kata Kunci: Lembaga Kejaksaan; Independensi; Sistem Peradilan Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Penegakkan  hukum  pidana dilakukan  melalui proses sistem  peradilan  pidana (criminal  justice system).  Sistemperadilan  pidana  merupakan  istilah yang  menunjukkan mekanisme  kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan  menggunakan dasar pendekatan  sistem.  Menurut  Remington  dan Ohlin,  pengertian  sistem  sendiri  mengandung implikasi  suatu  proses yang    berinteraksi  secara rasionalitas  dan  efektik  sehingga  dapat bermuara pada  hasil  yang  baik  walaupun  dengan  keadaan yang terbatas (Atmasasmita, 2010).
Posisi  Kejaksaan  menurut  Friedman merupakan  bagian  dari legal  structure yang menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan  dengan  baik. Legal  Structure sendiri terdiri dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
Sistem  peradilan  pidana  meliputi  tahap penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan dan  pelaksanaan  putusan.    melihat  pada  tahapan tersebut  maka  komponen  dalam  sistem  peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan. Sebagai komponen  dari sistem  peradilan  pidana,  kejaksaan dituntut  untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak  manapun  termasuk eksekutif Presiden  yang secara  langsung  membawahi  Jaksa  Agung  yang secara struktural merupakan kekuasaan tertinggi dari eksekutif,    yang  dapat  berimpilkasi  pada  sulitnya untuk  dapat  terlepas  dari  ikut  campur  lembaga eksekutif.
Kewenangan  kejaksaan  sebagai lembaga pemerintahan  yang  berwenang  melaksanakan kekuasaan  negara  dalam  hal  penuntutan  dan kewenangan lain sebagaimana telah di atur di dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2004  tentang  Kejaksaan,  kejaksaan  melaksanakan tugas  dan  fungsi  serta  wewenangnya  terlepas  dari pengaruh  kekuasaan  lainnya,  maka  dari  itu  Jaksa Agung  bertanggung  jawab terhadap  independensi tuntutan  yang  dilakukan  berdasarkan  atas  keadilan dan nurani.
Kedudukan  Jaksa  seharusnya  menjadi lembaga  yang  independen  dengan memiliki  acuan peran  sentral (pivotal  position) di  dalam  sistem peradilan pidana (criminal justice system). Untuk itu tugas  jaksa  adalah  menuntut  seorang  tersangka dengan  berdasarkan  pada  kesalahan  hukum (legal guilt) yang  ada  pada  tersangka, Jaksa  merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral (pivotal  position) sehingga  jaksa  dapat menentukan  apakah  seseorang  tersangka  tersebut dapat  dilakukan  penahanan  ataupun  diteruskan dengan penuntutan di muka pengadilan atau hanya dapat  dibebaskan  saja. Seperti  halnya  pernyataan dari  Weigend  yang  menyatakan  bahwa “Now prosecutors  do  not  simply  act  as  an  intermediary between the police and the courts, deciding whether or not a case that has been investigated should also be  prosecuted.  Their  powers  extend  well  beyond these  core  responsibilities.  Under  certain circumstances, prosecutors may be the sole decision makers to determine whether a criminal sanction will
be imposed. They may also determine, or negotiate with  the  offender,  the  nature  and  severity of  the sanction be imposed” (Weigend, 2012)
Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintah  yang melaksanakan  kekuasaan  Negara  di  bidang penegakan  hukum  dengan  penegakan  hukum dengan  berpegang  pada  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang  di  tetapkan  oleh pemerintah (Mozin, 2019).
Namun  di  Indonesia  saat  ini  terjadi  beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal  menjalankan tugas dan kewenangan penuntutan sebagaimana  mestinya,  misalnya  kejaksaan  yang melakukan  penuntutan  yang  tidak  independen dilakukan sedemikian rupa menggunakan kewenangan diponering yang  dilakukan  oleh kejaksaan,  namun seringkali diponering yang dilakukan memiliki unsur intervensi dan kepentingan dari penguasa. Hal ini yang mengakibatkan lembaga kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangan  sebagai  struktur  hukum tidak independen  dan  tidak  maksimal  melakukan penegakan hukum. Diponering yang dilakukan Jaksa Agung  terhadap  kasus  yang  menjerat  BW  dan  AS dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan  (SKPP)  padahal  secara  hukum  acara berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) maka  layaknya  di  serahkan  pengadilan,  namun karena terbit SKPP tersebut sehingga  kasus mantan pimpinan  KPK  yakni  BW  dan AS  tidak  dapat  di lanjutkan  ke  persidangan  serta  diponering  yang
dilakukan tersebut dengan dasar untuk kepentingan umum.
Dengan  demikian tulisan  ini  membahas tentang Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, yang menjadi rumusan  masalah  dalam penulisan ini  yaitu  :  1) Bagaimana  independensi kejaksaan dalam  sistem peradilan  pidana?  2) Kedudukan  Lembaga Kejaksaan  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.
Mengingat Penelitian  yang  berfokus  pada Independensi Kejaksaan telah dilakukan sebelumnya oleh Dedi  Sahputra  yang  berfokus  pada  system ketatanegaraan  Republik  Indonesia  dengan menggunakan telaah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Sahputra, 2017); Dio Ashar Wicaksana,  yang  berfokus  pada  Kedudukan Kejaksaan  Republik  Indonesia  di  dalam  Sistem Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Wicaksana,  2013); Ratna  Sari Dewi Polantalo  yang berfokus  pada Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  republik Indonesia,dimana dalam penelitian in bertujuan untuk dapat  mengetahui  bagaimana kedudukan  lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub system peradilan pidana  dan  bagaimana  independensi  kejaksaan dalam  proses  pelaksanaan penuntutan  (Polantalo, 2018); Stefan Voigt yang berfokus pada sesuatu hal yang  membuat  jaksa  independen  dengan menganalisis  kelembagaan  penentu  penuntutan
376
kemerdekaan (Voight, & Wulf, 2019); Weigend yang berfokus  pada  peran  Penuntut  Umum  di  dalam perspektif  transnasional (Weigend,  2012); David Baxer Bakibinga yang dalam penelitian nya berfokus pada  Kemerdekaan  penuntutan,  kebijaksanaan  dan strategi  dalam  persemakmuran  Bahama  (Bakibinga, 2019)
Atas  penelitian  sebelumnya,  terdapat  fokus penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  yang sudah  ada,  walaupun  sama  sama  mengambil  tema mengenai independensi kejaksaan, namun penelitian ini  lenih  menekankan  pada  independensi  kejaksaan secara umum di dalam system peradilan di Indonesia berdasarkan  pada telaah legal  structure pada lembaga kejaksaan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian Hukum Normatif  yaitu dengan  cara  pendekatan  perundang- undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah menekankan  pada  norma-norma  dan  aturan-aturan yuridis  seperti  peraturan  perunndangn  undangan maupun hal lain yang berkaitan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder (Soekanto, 1984).
Sumber  penelitian  adalah menggunakan  data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan hukum primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  dan bahan  hukum  sekunder  berupa  dokrin  dari  literatur hukum  dan  penelitian  ilmiah,  dan  dikaitkan  dengan Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal
Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia

## C. HASIL & PEMBAHASAN
1. Independensi Kejaksaan

## Dalam  Sistem

## Peradilan Pidana
Kekuasaan  eksekutif  memang  menjadi ancaman  bagi  kekuasaan  penuntutan.  Menurut beberapa pendapat  ahli  mengenai  kejaksaan  tidak dapat  di  subordinasi  dari  kekuasaan  eksekutif, namun  dalam  hal  ini  ahli  memiliki  pendangan  lain bahwa  kejaksaan  merupakan  bagian  dari  lembaga eksekutif  yang  menjalankan  peradilan  yang independent  apabila  terdapat  jaminan  secara normatif. Oleh  karena  itu,  Kejaksaan  dalam melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan kekuasaan  lainnya. Maka  lebih  lanjut  akan  di tentukan oleh Jaksa Agung yang memilik itanggung jawab    terhadap tuntutan  yang  dilakukan  tanpa intervensi pihak lain
Didalam  ketentuan  “Pasal  2  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan menyatakan  bahwa  ayat  (1)  Kejaksaan  Republik Indonesia  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai Kejaksaan  merupakan  lembaga Pemerintah  yang bertugas  melaksanakan  Kekuasaan  Negara  dalam hal penuntutan serta memiliki wewenang lain yang di tentukan  menurut  Undang-Undang,  Ayat (2) menyatakan  bahawa  kekuasaan  Negara  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)maka  selanjutnya  akan dilakukan secara merdeka”.
377
Dengan  demikian  penjelasan  dari  ayat  (2)  ini merupakan yang dimaksud “secara merdeka” adalah kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainya.
Guna melaksanakan  tugas  dan  kewenangan Kejaksaan telah di atur di dalam Pasal 30 Undang- Undang  Kejaksaan  yakni  terdiri  atas  : a). Bidang pidana, Lembaga Kejaksaan tanggung  jawab  serta wewenang untuk : 1) Melaksanakan Penuntutan; 2) Menjalankan  penetapan  hakim  serta  putusan pengadilan yang sudah  berkekuatan hukum tetap (in kracht  van  gewijsde); 3) Mengawasi  pelaksanaan putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana  lepas bersyarat  serta  putusan  pidana  pengawasan; 4) Melakukan menyidikan atas perkara pidana menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan; 5) Melakukan  untuk  melengkapi  berkas  perkara  dan apabila  diperlukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum berkas  dilimpahkan  ke  pengadilan. b). Dalam  hal Perkara    Perdata  dan  Perkara  Tata  Usaha  Negara yang  dalam  hal  ini  merupakan  kuasa  khusus  yang bertindak  baik  didalam  ataupun  di  luar  pengadiilan untuk dan atas nama pemerintah maupun Negara. c). Dalam  hal  ketertiban  umum  serta  ketentraman, lembaga  kejaksaan  berperan  dalam  melakukan kegiatan  berupa: 1) Melakukan  peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat; 2) Kebijakan hukum untuk di lakukan pengamanan; 3) Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan; 4) Melakukan pengawasan  terhahdap  kepercayaan  ataupun ideologi  yang  membahayakan  masyarakat  maupun
membahayakan  Negara; 5. Melakukan  pencegahan penyalahgunaan agama maupun penodaan terhadap agama; 6. Melakukan penelitian serta pengembangan terhadap hukum dan statistic criminal yang terjadi.
Berkaitan  mengenai  independensi lembaga kejaksaan,  maka  di  dalam  makalah  yang  telah  di sampaikan  di  dalam  6 th International  Criminal  Law Congres yang dilaksanakan di Melbourne pada tahun 2997,  pernah  di  ungkapkan  oleh  John  Mc  Kechine QC  (Nicholas,  2007).  Menyatakan  bahwa“The potential for ultimate dismemberment of the office by a government is so obvious it barely needs stating. If a government or a parliament really wishes to destroy a  prosecution  service,  each  is  capable  of  doing  so. Parliament  canabolish  courts.  Governments  can withhold  funding.  Ministers  can  decline  to  reappoint troublesome directors who are therefore not immune from destruction.”
Pernyataan  dari  John  Mc.  Kechine  tersebut merujuk  bahwa  lembaga  kejaksaan  merupakan institusi  yang  memiliki  potensi  sangat tinggi  akan adanya  intervensi  dari  pihak  luar,  baik  dari  pihak eksekutif  maupun  pihak  legislatif.  Apabila  kedua pihak  tersebut  benar  benar  menginginkan menghancurkan  kejaksaan,  maka  dengan  mudah kedua  lembaga  tersebut  untuk  melakukannya. Legislatif memiliki kesempatan yang luas untuk dapat bermain  melalui  pembuatan  perundang-undangan, dan eksekutif berada di bagian administrative, seperti halnya  melakukan  penahanan  uang  atau  bahkan memberhentikan seorang Jaksa Agung. Secara teori
378
sudah lama pakar hukum mengkhawatirkan tehadap penegakan  hukum (law  enforcement) jika  nantinya terdapat  ikut  campur  pihak  lain  dengan menggunakan  kekuatan  politik,  para  pakar  memiliki keyakinan bahwa apabila hukum berhadapan dengan kekuatan politik, dengan ini menimbulkan kekalahan terdahap hukum itu sendiri karena permasalahan ini sering  ditemui  di  Indonesia,  hal  ini  yang mengakibatkan  hukum  tidak  berdaya  dan  tidak memiliki  power  apabila  dihadapkan  dengan  elit politik,  pejabat  atau  sesame  penegah  hukum  itu sendiri (Thalhah, 2005).
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya independensi terbagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu; (1) Independensi secaa institusional (kelembagaan); dan (2)  independensi  secara  fungsional.  Independensi secara  kelembagaan  artinya  bahwa  kejaksaan berada  pada  posisi  yang  independen  secara kelembagaan,  kejaksaan  berada  pada  tempat  yang mandiri  secaa  kelembagaan  dan  lepas  dari kekuasaan pihak lain, sedangkan indepenensi secara fungsional  merupakan  bahwa  Jaksa  bebas  dan merdeka  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk menuntut  atau  tidak  melakukan  penuntutan.  Kedua dasar  tersebut  menjadi  sangat  penting    baik independensi  secara  kelembagaan  maupun indepenensi  secara  fungsional,  sebab  kedudukan kejaksaan di dalam system pemerintahan Indonesia sangat  mudah  untuk  mendapatkan  pengaruh independensi  serta  sikap  professional  dalam melaksanakan  kewenangan  dan  tugas  kejaksaan, untuk  itu  maka  perlu  memperhatikan  lembaga
kejaksaan  agar  dapat  tercipta  peradilan  yang  jujur dan  tidak  terintervensi  dari  pihak  luar (Sinulingga, 2016).
Kejaksaan  merupakan  kuasa  hukum (legal representative) dari  kepolisian  karena  institusi  ini memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan dan  penjeasan  berupa hasil  penyidikan yang  telah dilakukan oleh kepolisian di pengadilan. Lain dari itu lembaga kejaksaan juga  mempunyai  peran  untuk mengambil  peran  sebagai  konsultan  hukum (domestic  legal  adviser) yang memiliki  kewenangan untuk  memberikan nasehat  hukum atau  opini hukumkepada  kepolisiam  berkenaan  dengan prosedur  penegakan  hukum.  Hal  lain  bahwa kejaksaan juga merupakan pihak yang utama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan kepada kasus  yang  bejalan  melalui  proses  penuntutan. Apakah sebagai badan publik yang memenuhi tugas eksekutif ataupun tugas kekuasaan kehakiman hal ini yang membuat dilema di dalam kejaksaan.
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang dikemukakan  oleh Lawrence    Friedman dikutip Mardjono    Reksodiputro  bahwa  sistem    hukum    itu terdiri    dari    struktur    hukum (legal    structure), substansi  hukum (legal  substance) dan  budaya hukum (legal culture) (Reksodiputro, 1994).
Struktur hukum  sendiri  mulai  dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas),  kaitannya  Kejaksaan  sebagai  struktur hukum maka berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap  substansi  hukum (legal  substance). Substansi hukum sendiri dalam upaya independensi
379
kejaksaan  telah  mengatur  bahwa  dalam  hal kejaksaan  melakukan  penuntutan  harus  dilakukan secara  merdeka  dan  tanpa  adanya  intervensi  dari pihak lain, namun di dalam pelaksanaannya budaya hukum yang terjadi (legal culture) seringkali lembaga kejaksaan dalam melakukan penuntutan mendapatkan  intervensi  dari  pihak  lain  sehingga tuntutan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  tidak  maksimal. Diponering  sendiri  seringkali  dilakukan  oleh  Jaksa Agung atas perintah dari pemerintah atau penguasa yang  menginginkan  perkara  yang  sedang  ditangani oleh  Kejaksaan  untuk  tidak  lanjutkan,  hal  ini merupakan  bagian  dari  bentuk  intervensi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  apabila diponering yang dilakukan  atas  dasar  kepentingan  politik . Seperti halnya kasus diponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung  terhadap  perkara  BW  dan  AS  dengan memberikan diponering dengan alas an kepentingan umum.
Terhadap  independensi  kejaksaan  Marwan Effendy  memberikan  gagasan  sebagai  berikut, Pertama,  Kejaksaan  harus  di  tetapkan  sebagai badan hukum yang mandiri dan independen dengan tugas  melaksanakan  kekuasaan  Negara  dalam penuntutan dan berkaitan  dengan kewenangan lain yang  berdasarkan  atas  peraturan  Perundang- undangan.  Kedua,  Jaksa  Agung  di  angkat  oleh Presiden  dalam  kedudukan  nya  sebagai  kepala Negara dengan berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakiran  Rakyat.  Ketiga,  kejaksaan  harus mempertanggungjwabkan kewenangan dan tanggungjawab  dalam  penegakan  hukum  kepada
publik dan  melaporkannya  kepada      Dewan Perwakiran Rakyat. Keempat, seorang Jaksa Agung bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dalam Kedudukannya  sebagai  kepala  Negara  pada  saat mewakili  Negara  dalam  kasus  tertentu  baik  dalam ranah  hukum  public  maupun  perdata.,  yang dikarenakan  Undang-Undang  Kejaksaan  dapat menjadi  wakil  Negara  atau  wakil  dari  public  di pengadilan apabila diberikan kuasa kepadanya.Kelima    Tanggungjawab  Kejaksaan dalam  teknis  yustisial  akan  bermuara  kepada Mahkamah  Agung  sebagai “the  last  corner  stone” penegakan hukum (Effendy, 2005).
Independensi  Kejaksaan  sangat di  butuhkan guna  kepentingan  penegakan  hukum  dengan dilakukan secaa jujur, adil, bertanggungjawab, serta transparan  dengan  menjunjung  prinsip  fair  trial  di dalam  asas equality  before  the  law. Demikian  ini wajib untuk dilaksanakan sebab lembaga kejaksaan merupakan  faktor  determinan  di  dalam  sub  sistem structure hukum    dalam  penegakan  hukum  pidana (Ghonu, 2015)
Jika  melihat  fungsi  dari  Lembaga  Kejaksaan dalam  berfungsi  sebagai  Penuntut  Umum,  maka jaksa yang menentukan apakah orang bisa diproses secara  hukum  atau  tidak  sehingga jaksa  yang melaksanakan  eksekusi  atas  hukuman  bagi  para terdakwa setelah adanya putusan dari majelis hakim (Yuhdi,  2014). Apabila  jaksa  dalam  hal  melakukan penuntutan  tidak independen,  maka  putusan  yang dijatuhkan  hakim  juga  berimplikasi  tidak aindependen, sebab putusan yang dijatuhkan hakim
380
kepada terdakwa berdasarkan atas apa yang telah di dakwakan  jaksa  kepada  terdakwa.  Hakim  tidak diperbolehkan  memutus  di  luar  dari  apa  yang didakwakan  jaksa  di  persidangan,  idealnya  adalah perbuatan  yang  sesungguhnya  terjadi  yang didakwakan dan perbutana itu pula yang di buktikan. Memang  benar  jika dominus  litis adalah  yang mewakili  Negara,  jaksa  diperbolehkan  untuk menuntut  perbuatan (feit) hanya  satu,  padahal perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  lebih  dari  satu (Rumadan, 2014)
Sebagai upaya untuk menjamin independensi kejaksaan perlu untuk di buatkan legitimasi yang kuat sehingga  berguna  untuk  menjamin  independensi kejaksaan,  Legitimasi  tersebut  seharusnya dinyatakan dengan tegas di dakam konstitusi dan di turunkan  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  secara  relevan.Maka  jika  ada  pihak-[ihak tertentu,  terutama  eksekutif,  yang  melakukan intervensi kepada pelaksana kewenangan dan tugas dari kejaksaan , dengan  ini  lembaga  kejaksaan memiliki kejaksaan yuridis yang kuat untuk menolak. Eksistensi kejaksaan yang hanya diberikan legitimasi melalui  peraturan  Perundang-undanggan  adalah kurang  tepat,  perlu  di  ingat  sebagai suatu  lembaga yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penuntutan,  kejaksaan  seharusnya  perlu  adanya proteksi  yang  dapat  menjaga  integritas  lembaga kejaksaan  dan  ke  independensian  lembaga kejaksaan itu sendiri . Apabila di bandingkan dengan komponen  lain  di  dalam criminal  justice system
makayang  diberikan  legitimasi  konstitusional  adalah Kepolisian dan Badan Peradilan (Adji, 2009).
Berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman, sudah diatur secara jelas terdapat di dalam Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  24  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa : “Kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan.”  Selanjutnya  pada  ayat  (2) dinyatakan:  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Selain  membutuhkan  legitimasi  yang  kuat dalam  konstitusi,  kejaksaan  juga  harus melakukan perubahan  terhadap  budaya  militerisme  ditubuh kejaksaan  sendiri  karena  sangat  mengganggu independensi  pencari  keadilan. Demikian  itu sehingga  dapat  terlihat  mengenai  seragam  budaya, cara  hormat  sertaproses  pengambilan  keputusan, misalnya  dalam  penyusunan  rentut  (rencana penuntutan) yang semuanya tergantung ke atas dan dalam  beberapa  hal  bergantung  kepada  Jaksa Agung.  Dengan  kondisi  yang  demikian,  maka  tidak mengherankan  jika  jarang  terdapat  proses pengkaderan yang berhasil di dalam organ kejaksaan yang  disebabkan  sudah  dimulai  sejak  awal  untuk dilatih  agar  dapat  selalu  taat  kepada  atasannya . Padahal seharusnya seorang jaksa yang baik adalah jaksa  yang  mampu  bertindak  dan  memutuskan
381
sesuatu  dalam  iklim  kerja  yang  otonom,  bebas  dan independen (Adji, 2009).

## 2. Kedudukan Lembaga  Kejaksaan di  dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Lembaga  Kejaksaan  Merupakan  Lembaga yang  tidak  secara  eksplisit  telah  di  atur  di  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  di  dalam  konstitusi Indonesia  tidak  terdapat  pasal  yang menyebutkan mengenai  lembaga  kejaksaan,    padahal  sangat penting  mengenai  kedudukan  kejaksaan,  berkaitan dengan  upaya  penegakan  hukum  sebagai  ciri  dari Negara hukum.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kedudukan serta kewenangan lembaga kejsaksaan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit ke dalam bagian dari kekuasaan kehakiman, namun, pengaturan kedudukan hanyalah tercantum di dalam konsideran  yang meninmbang  undang  undang kejaksaan.  Padahal  jika  melihat  International kedudukan  lembaga  peradilan  mewajibkan  untuk dijamin di dalam kosntitusi : The United nations Basic Prinsiples on Independence of The Judiciary yang di keluarkan oleh Majelis Umum PBB 1985 pada Pasal 1 bahwa : “Kemerdekaan pengadilan harus di jamin oleh  semua  institusi  pemerintah  dan  lainnya  untuk menghormati  dan  mengamati  independensi peradilan” (Ardilafiza, 2010).
Di  dalam  aspek  penegakan  hukum  dualisme posisi  dapat  menyebabkan  problematika  secara yuridis,  sebab  apabila  tidak  di  ikuti  aturan  hukum yang jelas baik secara kelembagaan maupun secara tugas  dan  kewenangan  dan  profesionalitas  .
sementara itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum  di  atur  secara  jelas  posisi  dari  lembaga Kejaksaan  demikian  ini  maka  secara  konstitusional tidak  adanya  ketegasan  di  dalam  mengatur  posisi kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum. Dengan  itu  maka  dapat  mengakibatkan  ketidak pastian  yang  berkaitan  dengan  posisi  dan  masa jabatan Jaksa Agung (Djatmiati, 2015).
Berdasarkan  kajian  secara  umum  terhadap hakekat  lembaga,  yang  termasuk  lembaga  sub system  peradilan  pidana  terdapat  dua  unsur  yang saling  berkaitan  satu  sama  lainnya  dan  tidak  dapat dipisahkan, keduanya yakni lembaga sebagai organ dan sebagai fungctie. Lembaga yang sebagai organ merupakan bentuk atau suatu wadah, dan lembaga functie merupakan isi dari gerakan wadah yang telah sesuai  dengan  tujuan  pembentukan.  Lembaga  sub system  peradilan  pidana  di  antaranya  Polisi, Penyidik,  Kejaksaan/  Penuntut  dan Lembaga Pemasyarakatan/  Pelaksana  Pidana  ialah  lembaga yang  dalam  hal  ini  sebagai  organ  dan  merupakan intumen  eksekutif,  sedangkan  berdasarkan  fungsi nya  ialah sebagai  mengemban  penyelenggaraan penegakan  hukum  pidana  yang  secara  bersama sama  dengan  lemabaga  pengadilan  adalah menopang kekuasaan eksekutif (Pujiyono, 2012).
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan  Republik Indonesia  ditentukan  bahwa  Jaksa  adalah  pejabat fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang  ini  untuk  bertindak  sebagai  penyelidik, penuntut  umum serta  melaksanakan  putusan
382
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde, kewenangan lain yang telah di tentukan  dalam  undang-undang.  Dalam  hal  ini kejaksaan  sebagai  suatu  lembaga  yang  secara langsung  melaksanakan  kekuasaan  Negara  di bidang  penuntutan  maupun  dalam  hal  penuntutan dilaksanakan harus secara merdeka yang tidak dapat melakukan  intervensi  kepada  kejaksaan,  sehingga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tuntut untuk  dapat  mengambil  peran  dalam  preses penegakan  supremasi  hukum  secara  adil  dan maksima  guna  melindungi  kepentingan  umum,  hak asasi  manusia,  dan  terhindar  dari  nepotisme  dan korupsi (Hartanti, 2005).
Alat  penegakan  hukum  serta  pelindung  dan pengayom  masyarakat  yang  memiliki  kewajiban untuk  menjaga  tegaknnya  hukum  di  Indonesia adakah kejaksaan, demikian itu yang mengakibatkan lembaga kejaksaan memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum Jika kita memenelisik lebik lanjut bahwa  Kejaksaan  berada  di  ranah eksekutik  yang dapat  mengakibatkan  banyak  pertentangan  apakah kejaksaan  selaku  institusi  penegak  hukum  yang seyogyanya berada di ranak yudikatif akan tetapi di dalam praktiknya berada di ranah eksekutif demikian ini apakah sudah tercangkup berdasarkan perspektik Tata  Negara  ataukah  belum. Jika  melihat berdasarkan pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa “badan-badan lain  yang  fungsinya  saling  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman maka di atur dengan undang- undang”. Adanya  pasal  itu  maka  berimplikasi  pada
banyaknya pemahaman mengenai kejaksaan bahwa kejaksaaan  adalah  salah  satu  badan  yang  memiliki fungsi  kaitannya  dengan  kekuasaan  kehakiman. Banyak  juga  yang  berasumsi  bahwa  kejaksaan merupakan  ranah  yudikatif  akan  tetapi  jika  melihat kedudukan  nya  maka  kejakasaan  berada  di  anah eksekutif.
Didalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  1945  semakin  di  perkuat  didalam pasal  38  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun 2009  bahwa  yang  dimaksud  dengan  badan-badan lain  yaitu  diantaranya  berupa  Lembaga  Kepolisian, Lembaga  Kejaksaan,  Advokat  serta  Lembaga Pemasyarakatan.  Berkaitan  dengan  itu  sudah  di paparkan  bawah  Lembaga  Kejaksaan  merupakan badan  yang  berkaitan  dengan  Kekuasaan Kehakiman,  hal  ini  yang  mengakibatkan  banyak pihak  berpendapat  seyogyanya  Lembaga  Kejksaan Masuk di ranag Peradilan, bukan di ranah eksekutif, hal  ini    sependapat  dengan  pernyataan  Prof.  Yusril Ihza  Mahendra  yang  mengatakan  bahwa “Saya berpendapat  semua  itu  tergantung  penafsiran  kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan  Kekuasaan  Kehakiman  dalam konteks  peradilan,  sedangkan  Kejaksaan  adalah badan  yang  secara  fungsional  terkait  dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus  diartikan  Kejaksaan  itu  sebagai  bagian  dari Kekuasaan  Kehakiman  itu  sendiri.  Petugas  Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan juga terkait dengan  kekuasaan  kehakiman.  Namun  dalam sejarahnya,  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga

## Permasyarakatan  tetap  berada  di  bawah
Departemen  Kehakiman  yang  merupakan  ranah kekuasaan eksekutif” (Wicaksana, 2013)
Berdasarkan  pendapat  Prof.  Yusril  Ihza Mahendara,  penulis  sependapat  bahwa  Kejaksaan berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman,  tapi nenempatkan  kejaksaan  dibawah  ranah  peradilan tidak sepenuhnya tepat.  Jika melihat secara filosofis hukum pidana bahwa hukum pidana adalah sebagian dari  hukum  publik  yang  dalam  persoalan  lainnya berbenturan dengan kepentingan antara pelanggaran norma  dengan  kepentingan  umum  masyarakat (Rammelink, 2003).  maka dalam hal ini masyarakat umum diwakili oleh pemerintah. Maka dari itu peran Jaksa  merupakan  sebagai  wakil  pemerintah  yang bertugas  melakukan  penuntutan  kepada  pelaku pelanggar norma, dan tugas tambahan yaitu sebagai penasehat  Negara  apabila  terdapat  permasalahan hukum di ranah hukum perdata maupun Tata Usaha Negara.    Hal  tersebut  perkuat  dengan  pernyataan dari  yang,  dalam  pernyataannya  mengenai  peran kejaksaan bahwa “In the exercise of these functions, the  Prosecutor  is  meant  to  act  fairly  in  seeking  the truth and to represent the community rather than any individual or sectional interest. While theProsecutor is the  adversary  of  the  accused  in  our  adversarial system, the Prosecutor as ‘minister for justice is not entitled  to  act  as  if  representing  private  interests  in litigation. A Prosecutor ‘acts independently, yet in the public interest’ The role of the Public Prosecutoris not to  push  for  a  conviction,  but  to  assist  the  court  in arriving at the truth. A Prosecutordoes not represent
a particular client, but serves the community and, in doing  so,  must  act  inthe  spirit  of  fairness.  To  this extent,  the  accused  and  the  community  can  expect that  theProsecutor  ‘will  act  with  fairness  and detachment  and  always  with  the  objectives ofestablishing  the  whole  truth  in  accordance  with procedures  and  standards  which  the  lawrequires  to be  observed  and  of  helping  to  ensure  that  the accused’s trial is a fair one” (Yang, 2013).
Pendapat  tersebut  juga  secara  langsung  di kuatkan  oleh  bahir  manan  melalui  pernyataannya yang  mengatakan  bahwa  Lembaga  Kejaksaan Pemerintah yang  demikian  pimpinannya  juga merupakan badan pemerintah sehingga hal tersebut di  tahsirkan  sebagaimana  yang dimaksud  badan pemerintah  yakni  kekuasaan  akesekutif  (Waluyo, 2004).
Sebagai  Institusi  penegak  hukum,  kejaksaan harus  bekerjsa  secara  sendiri  atau  independent tanpa intervensi dari pihak manapun yang berfungsi penegakan  hukum  oleh  karenanya  kedudukan sebagai bagian dari pemerintah dapat menimbulkan kontradiktif, disisi lain terdapat ranah eksekutif yang secara  langsung  berada  di  bawah  presiden  yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan, dan di sisi  lain  lembaga  Kejaksaan  menjalankan  fungsinya dan  kewenangannya ebagai  lembaga  penegak hukum.
Kontradiktif  tersebut  berkaitan  dengan kedudukan  lembaga  Kejaksaan  dengan  Fungsi Lembaga  Kejaksaan,  untuk  itu  maka  perlu  melihat ketentuan  yang  ada  di  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
384
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  bahwa dalam  proses  kejaksaan  melaksanakan  penuntutan diwajibkan  untuk  merdeka,  bebas  dari  segala intervensi dan campuur tangan dari pihak manapun. Dengan  ini  terdapatnya  Pasal  tersebut  sudah mebberikan  jaminan  terhadap  Lembaga  Kejsakaan dalam  melakukan  Penuntutan  untuk  terlepas  dari intervensi pihak manapun sehingga penuntutan yang dilakukan  kejaksaan  dapat  berjalan  dengan  adil berdasarkan ketuhanan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan mengenai Independensi    Lembaga  Kejaksaan Sebagai  Legal  Stucture  Didalam  Sistem  Peradilan Pidana (Criminal  Justice  System) Di  Indonesia, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1) Independensi  Kejaksaan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana telah di atur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor  16  tahun  2004  yang  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  dalam  hal  penuntutan, kejaksaan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penuntutan secara merdeka tanpa adanya intervensi dari  pihak  manapun,  jaminan  yang  telah  di  berikan oleh  Undang-Undnag  tersebut  kepada  Kejaksaan sebagai  bagian  dari legal  structure seharunya berimplikasi pada hasil penuntutan yang berkeadilan dan  berkemanusiaan  agar  terciptanya  tertib  hukum dan  tegaknya  supremasi  hukum  di Indonesia,  2) terkait  dengan  kedudukan  lembaga  kejaksaan  di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan merupakan  lembaga  yang  berkaitan  dengan
kekuasaan kehakiman,  dan  posisi kejaksaan secara eksekutif tidak  mengakibatkan  lembaga  kejaksaan untuk  tidak  melakukan  penuntutan  secara independen,  melainkan  lembaga  kejaksaan berdasarkan fungsinya harus menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penuntutan harus secara  independen  dan  tidak  dapat  di  ikut  campur tangani pihak lain ataupun dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL & ARTIKEL ILMIAH
Ardilafiza. (2010).  Independensi  Kejaksaan  Sebagai Pelaksana  Kekuasaan  Penuntutan  dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol.III, (No.2), p. 3 .
Bakibinga,  David  B. (2019).  Prosecutorial Independence  and  Strategy  in  the Commonwealth  of  the  Bahamas. Revista Acamemica  Escola  Suporior  do  Ministerio Publico do Cear, Vol.XI, (No.2), pp. 227-233.
Ghonu, I.  (2015).  Independensi  Kejaksaan  dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol.31, (No.2), p.12.
Mozin, N.  (2019).  Peran  Kejaksaan  dalam  Tahap Penuntutan  terhadap  Anak  yang  melakukan tindak  Pidana  (Studi  Kasus  Kejaksaan Gorontalo). Jurnal Sosial  Ekonomi  dan
Humaniora, Vol.5, (No.2), p.254 .
Polantalo, Ratna Sari D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia. Lex Crimen, Vol.VII, (No.1), p.35. Pujiyono.  (2012). Rekonstruksi  Sistem  Peradilan
Pidana
Indonesia dalam Perspektif Kemandirian  kekuasaan  Kehakiman. Masalah Masalah Hukum, Jilid 41, (No.1), p.119 .
Rumadan,  I.  (2014).  Problematika  Pelaksanaan Kekuasaan  Kehakiman  (Dalam  Konteks Pelaksanaan  Fungsi  Check  and  Balances System). Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, (No.3), p. 247.
Sahputra, D. (2017). Independensi kejaksaan dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik
Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa,
Vol.IV,(No.1).pp.1-9 .
Thalhah, M. (2005).Penegakan  Hukum  oleh Kejaksaan dalam Paradigma Hukum Progresif. Jurnal Magister Hukum, Vol.1, (No.1), p. 87 .
Yuhdi, M. (2014). Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum. Jurnal
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewaganegaraan,
Th.27, (No.2) p.95 .
Voight, S., & Wulf, Alexander J. (2019).What makes prosescutors  independent?  Analysing  the intstitutional  determinants  of  prosecutorial independence. Journal  of  Institutional Economics, Vol.15, (No.2),pp.99–120.
Waluyo, B. (2004). Menyoalkan perubahan Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang
Kejaksaan  Republik  Indonesia. Jurnal  Bina Adhyaksa, Vol.II, (No.1), pp.3-10.
Wicaksana, Dio A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.
Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia, Vol.I, (No.1), pp. 3-7.
Yang, K. (2013).  Public  Accountability  of  Public
Prosecutions. Murdoch University Law Review, Vol.20, (No.1), p.29-30.
Djatmiati,  Tatiek S.  (2015).  Dalam  makalah  yang berjudul  “Posisi  Kejaksaan  dalam  system pemerintahan  dan  Ketatanegaraan  di Indonesia”. Disampaikan dalam rangka diskusi ilmiah  yang  diselenggarakan  oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, p. 1.
Sinulingga, W. (2016). Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (analsisis kewenangan  penuntutan  dalam  perspektif Negara  Hukum  dan  Pembagian  Kekuasaan). Tesis.  Universitas  Islam  Indonesia,  pp.151-
152 .

## BUKU
Adji, Indriyanto S.  (2009). Humanisme  dan Pembaruan  Penegakan  Hukum. Jakarta:
Kompas.
Atmasasmita,  R.  (2020). Sistem  Peradilan  Pidana
Kontemporer. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Effendy,  M.  (2005). Kejaksaan  RI  : Posisi  dan Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum.Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama.
386
Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:
Sinar Grafika.
Rammelink, J. (2003).Hukum Pidana (Komentar atas
Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana Belanda  dan Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Indonesia).  Jakarta:  PT
Gramedia Pustaka.
Reksodiputro,  M.  (1994). Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi). Jakarta:
Pusat keadilan dan Pengabdian Hukum.
Soekanto,  S.(1984).  Pengantar  penelitian  Hukum.
Jakarta: UI Press.
Weigend,  T.  (2012). A  judge  by  another  name?
Comparatives  on  the  role  of  the  public prosecutors, in The Prosecuto in Transnational perspective. Oxford: Oxford University Press