## Analisis Penggunaan Dan Kelengkapan Informed Consent Pada Tindakan Sectio Caesarea Di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 Usage Analysis and Completeness of Informed Consent on Sectio Caesarea Actions in 2017 PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital
Bekti Suharto Poltekkes Bhakti Mulia, Sukoharjo bektisuharto@gmail.com
Abstract  :  The  results  of  a  preliminary  study  of  15  DRM  unknown  completeness  informed  consent 66.7%  identity,  the  identity  of  the  approval  of  66.7%,  and  the  highest  lack  of  accessories  on  the signature of the witness II 80%. the use of anesthesia status of 93.4%, the completeness of identity of 60%,  and  highest  in  non  accessory  doctor's  signature  and  the  signatures  of  witnesses  66.7%.  This shows  the  use  of  informed  consent  and  charging  status  along  with  high  relatife  anesthesia,  causing the value legalitat be less. To identify the use of informed consent to the act sectio caesarea in PKU Muhammadiyah Hospital in Solo in 2017. Observation and interview, descriptive study, a retrospective approach.  The  object  of  research  DRM  sectio  caesarea  2015  population  of  960  samples  taken  282 DRM.  Of  the  282  DRM  sectio  caesarea  use  of  informed  consent  informed  consent  are  97.51%, 75.17%  idntitas  completeness,  comprehensiveness  identity  53.19%  approval,  and  the  highest percentage outentifikasi the signatures of witnesses II 34.39%. The use of anesthesia status 88.65%, completeness  of  identity  as  much  as  69.85%,  and  the  highest  percentage  outentifikasi  on  the signature  of  a  witness  -  a  witness  36.17%.  The  cause  of  the  lack  of  medical  personnel  carefully situations, which scattered form or proficiency patients understand and fill out the form. The use and charging  Informed  consent  is  already  well  along  anesthesia  status  it  needs  to  be  improved  so  that aspect of the legality of medical services and high quality.
Keywords: informed consent, sectio caesarea, status of anesthesia.
Abstrak  :  Data  awal  penulis  mendapatkan  sejumlah  15  DRM  diketahui  kelengkapan  pengisian identitas informed consent 66,7%, identitas persetujuan 66,7%, dan ketidak lengkapan tertinggi pada tanda  tanggan  saksi  II  80%.  penggunaan  status  anestesia  93,4%,  kelengkapan  identitas  60%,  dan ketidak  lengkapan  tertinggi  pada  tanda  tangan  dokter  dan  tanda  tangan  saksi-saksi  66,7%.  Hal  ini menunjukan  penggunaan  dan  pengisian informed  consent berserta  status  anestesia relatife tinggi, menyebabkan nilai legalitat menjadi kurang. Mengetahui penggunaan informed consent pada tindakan sectio caesarea Rumah Sakit PKU  Muhammadiyah  Surakarta    yang telah lulus akreditasi paripurna type B Observasi dan wawancara, jenis penelitian deskriptif, pendekatan retrospektif. Objek penelitian DRM  sectio  caesarea  tahun  2017  populasi  960  RM  sample  yang  diambil  282.  Dari  282  DRM sectio caesarea penggunaan informed  consent 97,51%  terdapat informed  consent, kelengkapan  pengisian idntitas  75,17%,  kelengkapan  identitas  persetujuan  53,19%,  dan  prosentase  outentifikasi  tertinggi pada  tanda  tangan  saksi  II  34,39%.  Penggunaan  status  anestesia  88,65%,  kelengkapan  pengisian identitas  sebanyak  69,85%,  dan  presentase  outentifikasi  tertinggi  pada  tanda  tangan  saksi  -  saksi 36,17%. Penyebab ketidak telitian dari petugas medis, formulir yang tercecer atau kecakapan pasien memahami  dan  mengisi  formulir.  Penggunaan  dan  pengisian Informed  consent berserta  status anestesia sudah baik maka perlu di tingkatkan agar  pelayanan medis dan legalitas bermutu tinggi. Kata Kunci: informed consent, sectio caesarea , status anestesia.

## I. PENDAHULUAN
Tujuan Nasional Bangsa – Indonesia sebagai mana  yang  tercantum  dalam  pembukuan  UUD 1945 adalah melindugi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia, dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial  untuk  mencapai  tujuan tersebut  diselengarakan  program  pembangunan nasional misalnya pembangunan kesehatan yang bertujuan  meningkatkan  kesadaran  kemajuan dan  kemampuan  hidup  sehat  guna  memperoleh derajat  kesehatan  yang  setinggi – tingginya.
(Dahlan, 2000).
Informed Consent (IC) adalah suatu proses penyampaian  informasi  secara  relevan dan  eksplisit  kepada  pasien/subyek  penelitian untuk  memperoleh  persetujuan  medis  sebelum dilakukan
suatu tindakan medis/pengobatan/partisipasi  dalam  penelitian Konsep Informed Consent salah satunya meliputi  aspek  etika.  Berdasar  pada  prinsip etika, yaitu otonomi pasien, dan hak asasi dasar manusia  Pasien  memiliki  kebebasan  mutlak, untuk  memutuskan  apa  yang  terjadi  pada dirinya, mengumpulkan informasi sebelum menjalani suatu prosedur tindak medis.
Tidak  seorangpun  berhak  untuk  memaksa
seorang  pasien  untuk  menjalani  suatu  tindak medis  tertentu.  Bahkan  seorang  dokter,  hanya sebagai  fasilitator  dalam  hal  keputusan  medis pasien.  Lebih  jauh,  penelitian-penelitian  ilmiah menunjukkan  bahwa  para  dokter  tidak  selalu benar  dalam  menebak  keinginan  pasien.  Maka, konsekuensinya  para  dokter  seharusnya  tidak berasumsi  mengenai  apa  yang  diinginkan pasien.  Akan  tetapi,  menanyakan  setiap  pasien terlebih dahulu mengenai sikap mereka terhadap  terapi  untuk  perpanjang  hidup,  seperti resusitasi  kardiopulmonal,  dalam  hal  untuk memenuhi  kewajiban  etika  ini,  adalah  tidak realistik
Kebanyakan  pasien  memiliki  keinginan besar untuk hidup dan berharap dokter melakukan  yang  terbaik  untuk  menyelamatkan diri  mereka,  atau  memperpanjang  hidup.  Meski demikian,  dokter  semestinya  berkonsentrasi pada  pasien  lanjut  usia  yang  mengindikasikan bahwa  mereka  memiliki  kualitas  hidup  yang buruk, atau tidak ada keinginan untuk hidup lebih lama,  atau  pasien  yang  menderita  sakit  sangat berat.  Sehingga  hal  tersebut  di  atas  menjadikan para  dokter  berasumsi  bahwa  pasien  yang  tidak masuk  kategori  ini,  akan  memilih  resusitasi kardiopulmonal (Riawati, 2018)

## II.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  merupakan penelitian  yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  gambaran  suatu  masalah  hukum kesehatan  baik  berupa  faktor    resiko  maupun faktor  efek  pada penggunaan dan kelengkapan informed    consent pada  tindakan sectio caesarea di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Surakarta.
Metode    yang   digunakan   yaitu   metode observasi      dan      wawancara  merupakan metode      yang      terencana      meliputi      tanya jawab,      melihat,  mencatat  jumlah  dan  aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah penggunaan  dan  kelengkapan informed  consent pada  tindakan sectio  caesarea di  Rumah  Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.
Populasi  penelitian  ini  adalah  Keseluruhan DRM sectio  caesarea pada  formulir informed consent dan formulir anestesia Tahun 2015 yaitu 906  DRM  di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Surakarta.
Pengambilan sample secara acak sederhana (Simple
Random
Sampling)
Apabila  besarnya  sampel  yang  diinginkan  itu berbeda-beda,  maka  besarnya  kesempatan setiap  satuan  elemeter  untuk  terpilih  pun berbeda-beda  .  Teknik  pengambilan  sample secara  acak  sederhana  ini  dibedakan  menjadi dua  cara,  yaitu  dengan  mengundi  angota populasi  ( lottery  technique )  atau  teknik  undian  ,
dan  menggunakan  tabel  bilangan  atau  angka acak  ( random  number ).  Sedangkan  yang digunakan peneliti adalah lottery technique yaitu dengan mengundi angota populasi. Identivikasi  Variabel  dan  Deinisi  Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah  formulir  tindakan  persetujuan  medis ( informed  consent ),  tindakan sectio  caesarea , Persetujuan tindakan medis anesthesia, kelengkapan informed consent dan penggunaan baik dan tidaknya informed consent.
Data primer berupa DRM sectio caesarea khususnya  formulir informed  consent dan  formulir  status  anestesia  di  Rumah  Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Data   sekunder berupa    rekapitulasi    indeks    operasi    / tindakan sectio caesarea selama tahun 2015 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Langkah-langkah penggumpulan data: a.  Menentukan populasi.
b.  Menentukan sampel.
c.  Menganalisa penggunaan dan kelengkapan informed consent pada tindakan sectio caesarea .
d.  Mendeskripsikan gambaran tentang penggunaan dan kelengkapan informed consent pada tindakan sectio caesarea . e.  Mengetahui baik dan tidaknya penggunaan dan kelengkapan informed consent kususnya pada tindakan sectio caesarea
Pengolahan data dalam penelitian meliputi sebagai berikut : a.  Editing data : mengoreksi dan melengkapi data yang telah dikumpulkan b.  Klasifikasi data :  klasifikasi  data  yang telah dikumpulkan c.  Tabulasi data : menyusun data dalam bentuk tabel d.  Penyajian data
: penyajian data dalam bentuk kalimat / narasi agar lebih informatif dan mudah dalam pembacaan hasil penelitian.
Sarana  dan  prasarana  yang  digunakan dalam  penelitian  untuk  pengumpulan  data adalah Pedoman observasi, pedoman wawancara dan chek list
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif  dengan  melakukan analisis  pada  formulir informed  consent pada tindakan sectio  caesarea dalam  pengadaan informed consent beserta kelengkapannya yang disertai  dengan  pernyataan  tindakan  medik anestesia  sebagai  penegak  dari informed consent sectio caesarea .
III.HASIL PENELITIAN . a.  Informed consent Pada  282  DRM  pasien sectio  caesarea diketahui  yang  ada informed  consent
sebanyak  97,51%  DRM  sedangkan  yang tidak ada informed consent sebanyak 2,49% DRM  pada identitas formulir kelengkapanya sebanyak 75,17%, pada identitas persetujuan kelengkapanya sebanyak 53,19%  ,prosentase  tanda  tangan  dokter sebesar 36,17%, pembuat pernyataan sebesar  78,01%,  saksi  I  sebesar  78,01%, Saksi II sebesar 34,39%
b.  Anestesia Pada  282  DRM sectio  caesarea diketahui yang  ada  status  anestesianya  adalah 88,65%,  kelengkapan  identitas  formulir sebanyak  69,85%,  tanda  tangan  dan  nama terang  dokter  70,92%,  tandatangan  dan nama  terang  pembuat  pernyataan  63,82%, tanda  tangan  dan  nama  terang  saksi-saksi sebanyak 36,17%.

## IV.PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menunjukan bahwa pengunaan informed consent dan  anestesia  kurang  cocok  karena pada  penggunaan informed  consent sebanyak 97,51% sedangkan penggunaan status anestesia sebanyak 88,65% dari ketidak adanya informed  consent sebanyak  2,49%  dan  ketidak adanya  status  anestesia  sebanyak  11,35%  Hal ini  menunjukan  selisih  penggunaan  informed consent  dengan  status  anestesia  sebanyak 11,35%  -  2,49%  =  8,86%  berati  terdapat  selisih 25  DRM sectio  caesarea pada  282  DRM sectio caesarea.
Penggunaan informed  consent berserta kelengkapanya di
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta
penggunaan informed consent masih kurang karena dari 282 DRM sectio  caesarea tersebut  prosentase ketidak  adanya informed  consent sebanyak 2,49%.  Tidak  adanya informed  consent dalam status  pasien  atau  DRM  dapat  menyebabkan kerugian pihak rumah sakit yang dapat berakibat vatal  dalam  kasus  hukum  ( medikolegal )  atau merugikan  bagi  pihak  pasien.  Di  rumah  sakit tindakan  kedokteran  mengandung  resiko  besar, sehingga  harus  ada informed  consent. Untuk melindungi  pasien  dari  tindakan  medik    yang dilakukan oleh dokter, sebaiknya petugas rekam medis lebih hati- hati dalam menyimpan berkas. Ketidak  lengkapan  identitas  formulir,  sebagian besar  alamat  pasien  tidak  dicatumkan  dari  282 DRM sectio  caesarea tersebut  sebanyak 24,83%  berarti  kurang  baik  dalam  kelengkapan identitas. Seharusnya sebelum dilakukan tindakan  kedokteran  tentunya  perawat  sebagai asisten  dokter  harus  melakukan  pengecekan terlebih  dahulu  secara  mendetail  terhadap identitas  pasien.  Apabila  identitas  ini  tidak  terisi
dengan  lengkap  dapat  terjadi  kesalahan  target (pasien)  yang  akan  dilakukan  tindakan  atau salah sasaran bahkan menyebabkan malpraktek kedokteran.  Sesuai  dengan  UU  29  Tahun  2004 tentang praktik kedokteran pasal 46 menyebutkan  : “ setiap  catatan  rekam  medis harus  dibubuhi  nama,  waktu  dan  tanda  tangan petugas,  yang  memberikan  pelayanan  atau tindakan. ” Hal  ini  untuk  mencegah  kehilangan formulir  DRM  dan  apabila  salah  satu  formulir lepas  dari  dokumen  rekam  medisnya,  petugas akan lebih mudah mencari atau menidentifikasinya.  Dari  282  DRM sectio caesarea ketidak lengkapan identitas persetujuan sebanyak 46,81%
berati kelengkapanya  masih  kurang  karena  identitas dari keluarga  yang menyetujui informed consent tidak  lengkap,  dapat  menjadikan  pemasalahan ketika pembuktian di pengadilan.
Sesuai Permenkes RI
No. 290/MENKLES/PER/III/2008  pasal  9  ayat  (2), bahwa penjelasan sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat  (1)  dicatat  dan  didokumentasikan dalam  berkas  rekam  medis  oleh  dokter  atau dokter  gigi  yang  memberika  penjelasan  dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan  pemberi  penjelasan  dan  penerima penjelasan.  Otentifikasi  kurang  baik  karena  dari 282  DRM sectio  caesarea ketidak  lengkapan tanda tangan dokter sebanyak 63,83% pembuat pernyataan sebanyak 21,99%, saksi 1 sebanyak 14,9% dan saksi 2 sebanyak 65,61%, prosentase  tersebut  cukup  tinggi.  Nama  dokter, nama  perawat  dan  nama  saksi  keluarga  harus ditulis  dengan  lengkap  apabila  tidak  diisi  bukti informed consent menjadi kurang kuat.
Karena formulir persetujuan tindakan medis harus  diisi  dengan  lengkap  dan  ditandatangani oleh  pasien  atau  keluarga  pasien,  dokter  yang melakukan  tindakan  dan  saksi-saksi,  sehinga ada dokumen yang dapat dijadikan bukti apabila terjadi  suatu  saat  dipersoalkan.  Keadaan tersebut  juga  akan  menghindari  atau  menjaga dari  suatu  hal  yang  menuntut  pihak  dokter maupun  pihak  rumah  sakit  apabila  terdapat sekenta  dengan  pihak  pasien  dikarenakan lemahnya bukti informed consent yang dilakukan akibat ketiadaan saksi terkait.   Saksi merupakan komponen yang sangat vital didepan pengadilan karena  keterangan  saksi  inilah  yang akan  memperkuat  kebenaran  atau  kesalahan dalam informed  consent. Sesuai  pernyataan bahwa informed  consent yang  tidak  lengkap sebaiknya  dilengkapi  atau  dikoreksi  dengan suatu  prosedur  sehinga  rekam  medis  menjadi lebih  lengkap  dan  dapat  digunakan  dalam pelayanan  kesehatan,  melindugi  dari  kasus hukum, melindungi kepentingan dokter, melindungi rumah sakit serta memenuhi
persyaratan  lisensi,  akreditasi  dan  sertifikasi rumah sakit.
Penggunaan    status  anestesia  berserta kelengkapanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah  Surakarta  Di  rumah  sakit  PKU Muhammadiyah Surakarta
penggunaan ketidakadanya  status  anestesia  seban  88,65% dari  282  DRM sectio  caesrea hal  tersebut menunjukan prosentase yang cukup tinggi,berdasarkan  wawancara  dengan  petugas hal  ini  dapat  terjadi    karena  kurang  telitinya petugas  atau  formulir  status  anestesia  yang tercecer  sehingga  mengurangi  nilai  keabsahan suatu  tindakan  anestesia  mengingat  anestesia merupakan  tindakan  yang hig risk karena dapat menyebabkan ketidaksadaran bahkan kematian.
Sesuai dengan kepmenkes RI.No.779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang standar  pelayanan  anestesiologi  dan  reanimasi di  rumah  sakit.  Sebelum  melakukan  anestesia sebaiknya perawat anestesia memeriksa kembali nama, data, diagnosis, rencana operasai.  Mengenalkan  pasien  kepada  dokter anestesia, dokter ahli bedah, dokter asisten dan perawat  instrumen  memberikan  dukungan  moril kepada pasien, menyiapkan dan memasang alat bantu, mengatur posisi pasien serta mendokumentasikan  semua  tindakan  anestesia kedalam  bentuk  status  anestesia.  Tetapi  dapat dilihat  dari  282  DRM sectio  caesarea tersebut penggunaan status anestesia sebanyak 11,35% hal  tersebut  menyebabkan  kerugian  kepada rumah sakit, doker, maupun pasien karena tidak ada pendokumentasian yang bersifat legal.

## V.SIMPULAN
1.  Penggunaan informed  consent di  Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta diberikan  secara  lisan,  dengan  gambaran resiko  atau  prognasisnya  yang  dibakukan dalam  sebuah  tulisan  dengan  formulir persetujuan tindakan kedokteran.
2.  Dari  282  DRM sectio  caesarea yang  tidak mengunakan informed  consent sebanyak 2,49%. Sedangkan ketidak lengkapan identitas  formulir,  sebagian  besar  alamat pasien  tidak  dicatumkan  dari  282  DRM sectio  caesarea tersebut  sebanyak  24,83% berarti  kurang  baik  dalam  kelengkapan identitas.
3.  Penggunaan  status  anestesia  di  Rumah Rakit PKU Muhammadiyah Surakarta dibakukan  dalam  bentuk  formulir  status anestesia yang diisi oleh dokter anestesiologi (SITA).
4.  Dari  282  DRM sectio  caesarea yang  tidak menggunakan  status  anestesia  sebanyak 11,35%,  dari  ketidak  lengkapan  status anestesia  prosentase  tersebut  cukup  tinggi karena  dari  282  DRM  sectio  caesarea
ketidak lengkapan identitas formulir anestesia sebanyak 30,15% ketidak lengkapan  tanda  tangan  dokter  sebanyak 29,08%  ketidaklengapan  tanda  tangan pembuat  pernyataan  sebanyak  36,18% ketidaklengkapan  tanda  tangan  saksi-saksi sebanyak 63,83%.
5.  Kecocokan presentase pembuatan informed consent pada  penggunaan  status  anestesia cukup  baik,  karena  dari  282  DRM    hanya terdapat selisih  8,86%  atau 25  DRM  pasien sectio caesarea.
Pengetahuan  dokter  dan  perawat  tentang informed  consent dan  status  anestesia sudah  baik  karena  pemberian informed consent diberikan  oleh  dokter  pelaksana dan perawat membantu memberikan informasi  mengenai  tindakan  yang  akan  di lakukan terhadap pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu  Ida  CM,  dkk.  2010. Ilmu  Kebidanan, Penyakit  Kandungan  dan  KB .  Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Bari  Abdul,  Saifudin.  2008
Buku  Acuhan Nasional Pelayanan Kesehatan Meternal dan Neonatal . Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo Budi,  Savitri  Citra.  2011. Manajemen  Unit  Kerja
Rekam  Medis .  Yogyakarta:  Quantum
Sinergis Media. Dahlan, Sofwan.2000. Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Dokter . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Fuady,  Munir  .  2005. Sumpah  Hippocrates (Aspek  Hukum  Mal  Praktek  Dokter).
Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Guwandi, J . 2000. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
.    2005. Rahasia  Medis .  Jakarta:  Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia.
Hoziyah. 2014. Kumpulan Peraturan Perundangan Rekam Medis dan Indormasi Kesehatan (Manajemen
Informasi  Kesehatan  ). Yogyakarta: aptiRMIK Press. KEPMENKES  (Keputusan  Mentri  Kesehatan) Republik Indonesia Nomor: 779/MENKES/PER/VIII/2008 tentang izin  praktik  dan  pelaksanaan  praktik kedoktetran. Jakarta: Mentri Kesehatan Republik Indonesia.
Muninjaya,  A.A.  Gede  .  2004. Manajemen Kesehatan .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kedokteran EGC.
Murkoff, Heidi  dkk . 2006. Kehamilan Apa Yang Anda Hadapi Bulan per Bulan . Jakarta:
Arcan. PERMENKES  (  Peraturan  Mentri  Kesehatan  ) Republik Indonesia Nomor: 290/MENKES/PER/III?2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Jakarta:  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia. PERMENKES  (  Peraturan  Mentri  Kesehatan  ) Republik Indonesia Nomor: 585/MENKES/PER/III/1989 Tentang Persetujuan  Tindakan  Medis.  Jakarta: Mentri Kesehatan Republik Indonesia. PERMENKES  (  Peraturan  Mentri  Kesehatan  ) Republik Indonesia Nomor: 749a/MENKES/PER/XII/1989  Tentang Rekam  Medis  /  Medical  Records. Jakarta:  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia. PERMENKES  (Peraturan  Mentri  Kesehatan  ) Republik Indonesia Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Mentri Kesehatan Republik Indonesia. Riawati, J. 2018. https://www.alomedika.com/informed- consent-bukanlah-sekedar-lembar- persetujuan-medis .  Diunduh  tanggal 20 April 2018 Rustiyanto,Ery . 2015. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Graha Ilmu.