## EVALUASI DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG
Evaluate  Anableness Socialize In Order To Regional Development In Semarang Regency
Soebandriyo, Mursid Zuhri, Mulatto (Balitbang Prov. Jateng)

## ABSTRACT
The objective of this research are to identify the  ness enable  from which have been carry out,  to  conduct  the aid  evalution  which has been given, to  give recommendation for local government  compiling  strategy  of  development  of  Program  Pengembangan  Kecamatan (PPK) in Semarang. Regency. The type of this research is description research. The result of this research are : (1) Through the program pemberdayaan masyarakat that have various activities  gave  social  economic  impact  positively  for  area  development;(2)  Although  the PPK  in  generally  have  given  positive  effect,  but  relatively  there  are  the  less  result  in treatment  after  project,  that  couse  the  recipient  did  not  solute  the  arise  problem  carried aut;(3)  From  various  actifities  that  carried  out  the  most  developety  is  the  actifities  direct need to the society, with the low grade difficulty;(4) Imitation aspect of PPK is determined by difficulty grade, especially in dealing with tech, nical skill, material, and fund.
Keywords : Society, aid, program

## PENDAHULUAN
Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah  telah  meningkatkan  anggaran dari  tahun  ke  tahun  baik  melalui Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  maupun  dari  dana  bantuan  luar negeri  antara  lain  melalui  Bank  Dunia yang  dialokasikan  untuk  upaya-upaya kegiatan  penanggulangan  kemiskinan. Masalah pokok yang dicoba dijawab oleh penelitian  ini  adalah  masih  kurang efektifnya program pemberdayaan masya- rakat  dalam  rangka  penanggulangan kemiskinan  tersebut.  Hal  ini  ditandai dengan  masih  banyaknya  issue  yang muncul  tentang  kurang  manfaatnya  hasil program-program pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan mereka. Issue tersebut muncul  baik  di  kalangan  intelektual perguruan tinggi, eksekutif sendiri, legislatif maupun di kalangan masyarakat
awam.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini akan  mencoba  menjawab  pertanyaan khusus,  yakni  seberapa  jauh  dampak sosial  ekonomi  dari  program-program pemberdayaan  masyarakat  yang  antara lain  mencakup  persoalan  :  apakah program-program tersebut telah menghasilkan  informasi  yang  penting bagi  resipien  (penerima  bantuan),  dan apakah bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh resipien secara layak Pemerintah pusat maupun pemerintah  Kabupaten  Semarang  telah beberapa  tahun  memberikan  dana  untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat baik  pada  masyarakat  pedesaan,  seperti petani,  kelompok  masyarakat  miskin  di perkotaan, kelompok masyarakat industri, dan  lainnya,  yang  disalurkan  melalui berbagai instansi di Jawa Tengah. Selama tiga tahun anggaran yang terakhir ini (dari tahun 2004 sampai dengan 2007) bantuan
yang  diberikan  sebanyak  33  proyek kegiatan  yang  dilaksanakan  beberapa instansi.  Pada  umumnya  orang  akan melihat dan menilai pada tingkat permukaan,  dimana  proyek  bantuan  itu memakan  biaya  besar  yang  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Provinsi Jawa  Tengah  tahun  2007  mencapai anggaran sebesar Rp.1.329.000.000,- tetapi  hasilnya  tidak  segera  dirasakan. Salah satu kesulitan dasar dalam menindaklanjuti setiap program pemberdayaan masyarakat adalah
banyaknya  faktor  (variabel)  yang  harus dipertimbangkan,  sehingga  diperlukan penelusuran  tentang  faktor-faktor  yang secara  nyata  mempangaruhi  pemanfaatan bantuan. Dengan cara demikian diharapkan  dapat  diungkapkan  mengenai dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  bantuan yang dimaksud.
Kegiatan  penelitian  ini  adalah melakukan  evaluasi  dampak  pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat  di bidang  sosial  dan  ekonomi  utamanya Program Pengembangan Kecamatan dalam  rangka  pengembangan  wilayah  di Kabupaten  Semarang.  Kegiatan  yang bertalian dengan pemberdayaan ini bersifat  spesifik,  karena  dua  alasan. Pertama Dinas/Instansi  Provinsi  sebagai pelaksana  kegiatan  memberikan  dana penyertaan  ( counter  budget )  yang  dalam APBD Provinsi Jawa Tengah dianggarkan  dana  pendampingan  yang jumlahnya lebih besar dari yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, rancangan kegiatan dilakukan oleh kelompok  masyarakat  dengan  kategori tertentu.
Pada  sisi  lain,  pengembangan wilayah  dipandang  sebagai  salah  satu alternatif  untuk  mempercepat  terjadinya kemajuan  wilayah,  baik  dalam  arti  fisik– alami  maupun  dalam  pengertian  sosial kelembagaan. Dengan memasukkan
program  pemberdayaan  masyarakat  ke
dalam  model  pengembangan  wilayah  itu diharapkan terjadi percepatan
pembangunan  dan  pengembangan  di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Sehingga  pertanyaan  yang  perlu  dijawab adalah  sekitar  dampak  pengembangan program pemberdayaan masyarakat terhadap  pengembangan  wilayah.  Dalam konteks  ini,  langkah  pendahuluan  yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi bantuan-bantuan  yang  telah  diberikan oleh  Pemerintah,  kemudian  dilakukan penilaian  mengenai  tingkat  pengaruh bantuan pemberdayaan terhadap pengembangan  wilayah,  baik  secara sosial maupun ekonomis.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :
1).Mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan  yang  telah  dijalankan, sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas tentang  tingkat  keberhasilan  bantuan, 2).Melakukan evaluasi bantuan yang telah diberikan guna mengembangkan rekomendasi  untuk  pelaksanaan  Program Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  di masa yang akan datang, dan
3).Memberikan rekomendasi bagi pemerintah  daerah  dalam  menyusun strategi pengembangan
Program Pengembangan  Kecamatan,  khususnya yang  diarahkan  untuk  pengembangan wilayah di Kabupaten Semarang.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  tergolong  sebagai evaluasi sumatif , dan menurut macamnya termasuk  evaluasi  hasil  ,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas suatu  program.  Dalam  konteks  ini,  yang ditempuh  adalah  dengan  mendiskripsikan proses  dan  hasil  pelaksanaan  program- program  pemberdayaan  masyarakat.  Tipe penelitian  yang  bersifat  deskriptif  ini dimaksudkan
untuk memberikan
gambaran yang lengkap mengenai dampak  sosial  ekonomi  dari  program
pemberdayaan masyarakat. Terhadap pengembangan wilayah di Jawa Tengah.
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap kegiatan bantuan
pemberdayaan masyarakat  tahun  angaran  2004  –  2007. Secara  purposif  kegiatan  seperti  tersebut meliputi  :  penyediaan  bantuan  kredit modal  usaha  instansi  pengelola  program Dinas  Perindustrian,  bantuan  subsidi untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan dasar  instansi  pengelola  program  Dinas Pendidikan,  teknologi  tepat  guna  instansi pengelola  program  Bapermas,  usaha kesehatan  instansi  pengelola  program Dinas Kesehatan
Populasi  dari  studi  ini  adalah penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang. Unit analisis  penelitian  ini  adalah  kecamatan, hal  ini  berkaitan  dengan  pemanfaatan hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.  Oleh  karena  itu  selain  hasil pengembangan  itu  sendiri,  analisis  juga dilakukan pada pelaksana program pemberdayaan dan resipien/penerima bantuan.  Dari  setiap  proyek  kegiatan diambil  sampel  sebanyak  10%  dari populasi .
Penelitian  ini  dilaksanakan  di
Kabupaten  Semarang  yakni:  Kecamatan Pabelan    :    Desa    Terban,  Desa  Ujung,
Desa Kauman Lor, Desa Padaan. Kecamatan  Sumowono  :  Desa  Kemitir, Desa  Pledokan,  Desa  Kebonagung,  Desa Ngadikerso Data  yang  terkumpul  dianalisa secara  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan menggunakan  distribusi  frekuensi  dan tabel  silang.  Pengolahan  data  kualitatif dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui empat tahap, yaitu (1) pengumpulan data,
(2)  reduksi  data,  (3)  sajian  data,  dan  (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## HASIL
Proyek/kegiatan yang diteliti adalah proyek bantuan Program
Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran  2005–2007.  Sesuai  dengan pelaksanaan kegiatannya, uraian diberikan kepada 10 jenis kegiatan proyek yang telah dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan  pada  tingkat  kecamatan  baik pada Kecamatan Pabelan maupun Kecamatan Sumowono. Dalam
lingkungan  wilayah  Kecamatan  Pabelan dan  Kecamatan  Sumowono  Kabupaten Semarang  masing-masing  terdapat  17 desa  dan  16  desa.  Di  tiap-tiap  desa terdapat keluarga miskin dan sumberdaya alam yang memungkinkan untuk diberdayakan  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dasar  uraian ini  adalah  data  primer  dan  buku  laporan akhir program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Semarang :
1. Bentuk-bentuk  pemberdayaan  :  a. Kerajinan
kayu/meubel (Desa. Sambirejo),
b. Home industri pembuatan  kripik  paru,  tahu,  tempe (Desa.  Ujung),  c.  Anyaman  bambu (tersebar di semua desa), d. Warungan/pertokoan  (desa  Padaan), e.  Usaha  jasa  rongsokan,  f.  Peter nakan  sapi,  itik  (Pabelan,  Tanjung, Terban),  g.  Jual  beli  material,  h. Counter  HP,  i.  Peri  kanan  ,j. Penjahitan /garment.
2. Pertemuan  kelompok    di  desa  dalam acara    Forum  Desa  dipimpin  oleh Ketua  Forum    yang  berasal  dari  desa setempat  (lokal).  Forum  dihadiri  oleh anggota  kelompok  dan  mendapat pengarahan dari Tim Pengelola Kegiatan  (TPK).  Tim pengelola kegiatan tingkat Desa yaitu masyarakat lokal  yang dipilih melalui musyawarah  desa.  Hasil  musyawarah dibawa ke kecamatan untuk pengajuan  pinjaman.  Tidak  semua usulan  dapat  disetujui  karena  sesuai aturan jumlah pinjaman biaya masing- masing  kelompok  mendapat  bantuan sebesar  20  juta  rupiah;      1  kelompok
beranggotakan  5  orang.  Musyawarah Antar Desa yang menentukan plafond pinjaman  sehingga  ada  pemerataan untuk  16    desa,  sedangkan  untuk ekonomi bisa semua desa asalkan ada kriteria/persyaratan yang
bisa diterima,  yang  dari  segi  administrasi kelompok orang-orangnya cukup terpercaya,  termasuk  desa  miskin. Sekarang  perguliran  mengutamakan Rumah Tangga Miskin (RTM) termasuk pertimbangan bisa mengangsur. 3. Pemilihan kegiatan tidak  ada kesulitan,  kecuali  desa  yang  hanya terdiri  dari    satu  dusun.    Di  desa diputuskan  bahwa  yang  berperan adalah  fasilitator  desa,  kepala  desa, dan  tim  pengelola  kegiatan.  Tim pengelola kegiatan memberikan fasilitasi  alur  jalannya  musyawarah desa,    peraturan,  informasi, out  put yang  akan  dicapai  dengan  bahasa lokal.  Ketidaksesuaian  dana  usulan terjadi  karena  mereka  tidak  bisa menyusun  Rencana  Anggaran  Biaya. Dalam  Berita  Acara  Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam surat  penetapan  camat.  Musyawarah dusun, musyawarah desa I,
dikembalikan  lagi  ke  Musyawarah desa,  II.  Di  sela  antara  musyawarah desa  dan  Musyawarah  Antar  Desa  II proposal  dikirim  ke    kecamatan. Verifikasi  diprioritaskan  pada  usulan/ menurut  ranking  yang  dihasilkan dalam musyawarah desa. Berdasarkan informasi  hasil  Musyawarah  Antar Desa dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing tingkat fasilitator, pendamping lokal., Penanggung    Jawab  Operasional Kegiatan (PJOK). Setelah jadi Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) maka  dalam  forum  Musyawarah
Antar Desa (MAD) usulan dirangking dan  selanjutnya    diinformasikan  ke
desa baru kemudian proses pendanaan pelaksanaan..
4. Dampak  kegiatan  dilihat  dari  proyek fisik,  Kondisi  sebelum  dibuat  jalan atau jalan diperbaiki, jalan agak susah dilewati, dan setelah dilakukan perbaikan jalan dapat dilalui sehingga dapat  mengurangi  biaya  angkut, sebagai  contoh  biaya  angkut  sebelum jalan  diperbaiki  tarif  angkuta  sebesar 20 ribu rupiah, tetapi dengan perbaikan jalan dapat dilewati angkutan  dengan  ongkos  angkut hanya  5000  rupiah  atau  lebih  murah. Dengan demikian ada perubahan yang signifikan. Contoh Desa Duren setelah  jalan  diperbaiki  sampai  desa setelah ada angkutan hanya 3 – 5 ribu.
5. Penentuan  usulan  kegiatan  lebih banyak  ditentukan  pada  musyawarah desa. Pada tahun 2003   dari sejumlah 32  usulan,  yang  dapat  terdanai sebanyak  26.    Hal    ini  disebabkan oleh keterbatasan pendanaan. Sebetulnya  dari  sebanyak  48  usulan yang  dinilai  layak  untuk  menerima bantuan sebanyak 32 usulan.
6. Jenis  kegiatan  yang  dilakukan  oleh para  anggota  meliputi  :  pembuatan tempe,  krupuk,  menjahit,  warungan, kelontong,  pedagang  keliling  sayur, pertanian:  sayuran,  bunga,  tanaman hias,  dengan  angsuran  per  bulan, sedangkan  untuk  kegiatan  peternakan dengan  angsuran  per  6  bulan,  beli pupuk.  Dengan  ada  kegiatan  ini hasilnya  untuk  :  paling  tidak  ada peningkatan taraf kehidupan, sekarang punya kambing punya televise anaknya dulu Sekolah
Menengah  Pertama  sekarang  Sekolah Menengah Atas. 7. Sumber daya manusia : pada
umumnya mempunyai kemauan cukup  keras,  tetapi  modal  terbatas.
Dengan  adanya  penyertaan    modal melalui Program Pengembangan
Kecamatan  (PPK)  bisa  mengakses  ke penduduk  yang  sebelumnya  para petani  dalam menanam sayuran tidak memakai plastik mulsa, setelah adanya  program  kegiatan  Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mereka memakai plastik mulsa.
8. Penyuluhan; Dengan adanya penyuluhan  dari  petugas  atau  instansi terkait  tentang  pemeliharaan  ternak misalnya, masyarakat yang memelihara  ternak  pada  awalnya hanya  mempunyai  satu  kepemilikan dengan  sistem  gaduhan,    sekarang mereka  mempunyai  ternak  sendiri seperti kambing, sapi, kelinci. Dengan kata  lain  ternak  mereka      semakin banyak.  Dari  jenis  ternak  yang  ada yang  paling  banyak  adalah  ternak kelinci.
9. Faktor  penghambat;    Terletak  pada perbedaan  jam  kerja  yaitu  bahwa pelaku Program Pengembangan Kecamatan  (PPK)  mengacu  pada  jam kerja  sedangkan  masyarakat  lebih mengefektifkan  pada  malam  hari. Karena  orang  desa  yang  sebagian besar adalah petani lebih mudah untuk diajak berkumpul untuk bermusyawarah  pada  malam  hari. Oleh  karena  pada  siang  hari  mereka sulit  dikumpulkan  karena  bekerja pada  ladang  atau  sawah.  Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan  (PPK)  masyarakat  yang dulu  tidak  aktif  sekarang  menjadi aktif.
10. Posyandu;  Kegiatan  lain  berupa pelatihan  –  pelatihan  posyandu  yang diikuti  oleh  kader-kader  posyandu kerjasama dengan Puskesmas.
11. Asset Program Pengembangan Kecamatan  (PPK)  menurut  informasi dari petugas PPK Kecamatan Somowono diperoleh keterangan bahwa asset PPK  sampai tahun 2008 sudah  mencapai  5  milyar  rupiah.
Sebelumnya jumlah asset yang dimiliki  adalah  sebesar    Rp.  2,186 milyar  yang  berupa  infrastruktur, sedangkan      aset  sebesar  Rp.2,  107 milyar  rupiah  dari    UEP,  berupa ternak, pertanian..
12. Forum Diskusi; Dalam proses perencanaan  terjadi  perubahan  yaitu pada  waktu    sebelum  adanya  PPK, tidak dilakukan  pertemuan kelompok, dan  setelah  ada  PPK  muncul  inisiasi dari berbagai komponen PPK. 13. Home  industri;    Yang  ada  sekarang ini (di Somowono) meliputi pembuatan jahe sirup yang dipasarkan sampai  luar  daerah,  keranjang  sayur yang berukuran besar dan  kecil, serta pembuatan sermier. Bila dalam pelaksanaan  kegiatan  ada  kendala- kendala  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh kelompok,  mereka  minta  bantuan kepada    fasilitator  Kendala  yang dihadapi  dalam  pembuatan  sermier yaitu  ketergantungan  pada  cuaca karena  belum  mempunyai oven;  yang dimiliki  baru    penyimpanan  alat-alat cetak.
14. Tugas  fasilitator;  fasilitator  bertugas memberikan  fasilitas  dalam  proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terakhir. Kebetulan Kecamatan  Somowono  mempunyai sisa  dana  fisik.  Fasilitasi  sudah dilakukan pada tahun  2007 tetapi ada sisa  dana  yang  hanya  dicairkan sebesar  100  juta  untuk  kegiatan  non fisik.  Di  tingkat  tim  koordinasi kabupaten harus membuat satu sistem administrasi informasi  yang membuat usulan kecamatan.
15. Keberlanjutan;  Dalam  lingkup  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK):  dana bergulir  masih  ada,  yang  menjadi sasaran utama dari
Program
Pengembangan kecamatan (PPK)
adalah  di  bidang    ekonomi,  sebagi
upaya peningkatan taraf hidup msyarakat. 16. Keberlangsungan;
Adanya
kekhawatiran  kalau  mereka  tidak mengakses  perlu  payung  hukum untuk keberlangsungan program, Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  masih belum  mantap  Pada  awal  pertama asset  PPK  masih  sedikit,  tapi  setelah asset menjadi besar mulai dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat yang menginginkan dibagi  rata.  Surat  Keputusan  UPK sekarang langsung dari Bupati meskipun sementara. Surat Keputusan Bupati menyangkut pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

## PEMBAHASAN
a. Dampak Ekonomi  Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Semarang
Ada  enam    indikator  yang digunakan untuk menilai dampak dari Program  Pengembangan  Kecamatan dalam
konteks pemberdayaan masyarakat  di  Kabupaten  Semarang yakni:  jangkauan  proyek (significant scope) dampak  proyek (fundamental impact), partisipasi (participation), kelayakan proyek (feasibility),
peluluhan proyek (assimilability), dan peniruan proyek (replicability). Enam indikator  tersebut  yang  digunakan untuk  menelaah    10  kegiatan  atau proyek  yang  dilaksanakan  oleh  PPK,
UPK Kabupaten Semarang di Kecamatan  Pabelan.  Semua  telaah terhadap setiap proyek, dengan menggunakan indikator-indikator dimaksud disajikan di bawah ini. Secara  umum  fakta  di  lapangan menunjukkan bahwa telah
memberikan  dampak  sosial  ekonomi yang  cukup  besar,  dengan  tingkat
keberhasilan 0,74  atau 74 %. Apabila telaah  dilakukan  secara  individual, maka jenis kegiatan  yang mempunyai dampak  besar  adalah  jenis  kegiatan yang  berkenaan  dengan  pemenuhan kebutuhan  hidup  sehari-hari,  seperti air  minum,  dan  jenis  kegiatan  PPK yang  masyarakat  penerima  sebelum menjadi  resipien  sudah  mengerjakan- nya,  seperti  anyaman  dan  kerajinan tangan;  nilai  keberhasilannya  adalah 0,83  dan  1,0    atau  sama  dengan  83 dan  100%.  Penelusuran  di  lapangan mengungkapkan  adanya  pengaruh langsung dari peranan tokoh masyarakat    pada  jenis  kegiatan  yang dinilai berhasil. Sedang yang dampaknya  kurang  besar  adalah  jenis kegiatan PPK yang memerlukan biaya dan pemasaran khusus. Nilai
keberhasilannya  berkisar  antara  0,33 dan 0,5  atau antara 33% sampai 50%. Indikator yang paling menonjol adalah indikator kelayakan dan jangkauan.  Sebaliknya  yang  kurang perwujudannya adalah indikator peluluhan dan peniruan proyek. Indikator  kelayakan    menunjukkan adanya  dukungan  potensi  wilayah, baik  yang  berasal  dari  potensi  alam maupun  potensi  sosial  dan  individual (potensi resipien sendiri); nilai sumbangannya adalah 0,90 atau 90%. Indikator  jangkauan  memperlihatkan bahwa jenis kegiatan yang bersangkutan  dipandang  penting  oleh para pengguna; dengan nilai sumbangan  sebesar  0,83  atau  83%. maka indikator peniruan mengungkapkan  bahwa  kemampuan untuk menirukan jenis kegiatan tersebut di tempat lain ditentukan oleh berbagai  prasyarat,  terutama  yang bertalian  dengan  ketersediaan  dana dan  kemampuan  atau  keterampilan khusus. Nilai sumbangan dari indikator  ini  adalah  sebesar  0,64  atau
64%.  Indikator  peluluhan  berfungsi secara  kurang  kuat  karena  kurangnya keterkaitan  resipien  dalam  proses pemilihan  dan  penentuan  resipien. Nilai  sumbangan  indikator  ini  adalah sama  besar  dengan  nilai  sumbangan dari  indikator  peniruan,  yakni  0,64 atau 64%.
Untuk memperjelas gembaran umum dari tingkat keberhasilan
kegiatan  PPK,  yang  telah  disalurkan selama tahun 2005 dan 2006, tabel di bawah memperlihatkan
tingkat keberhasilan dari setiap jenis kegiatan dan indikator. Sebelas proyek kegiatan  SPP  PPK  yang  dievaluasi diberi simbol huruf a sampai dengan e
.  Nilai  dari  setiap  sel  (kotak)  diambil dari  tabel-tabel  yang  telah  disajikan  , dengan ketentuan: bila tabel menunjukkan angka atau prosentasi di atas  atau  sama  dengan  50%  dinilai berhasil  (yang  diberi  tanda  +); sebaliknya bila prosentase kurang adri 50%  dinilai  kurang  berhasil  (yang diberi tanda -).
Tabel Tingkat Keberhasilan Proyek No.  Kegiatan Indikator Nilai a  b  c  d  e f 1 I +  _  +  _  +  _ 66 2 II +  +  +  +  +  + 83 3 III +  +  _  +  +  + 83 4 IV +  -  +  _  +  _ 50 5 V +  +  +  +  +  _ 83 6 VI +  +  +  +  +  _ 83 7 VII _  _  _  _  +  _ 50 8 VIII _  _  _  _  +  + 83 9 IX +  +  +  +  +  + 83 10 X +  +  +  +  +  + 83 Keterangan:
I. Perikanan, II.Kerajinan kayu/ meubel,mainan, III.Peternakan (sapi,kambing,itik) IV.Kerajinan tangan/ anyaman, V.Warungan/pertokoan, VI.Home industri tahu tempe,kerupuk singkong), VII Jual beli rongsokan, VIII.Usaha material, IX.Counter seluler,
X.Pelatihan Penjahitan, a. Jangkauan proyek, b. Dampak proyek, c. Partisipasi, d. Kelayakan proyek, e. Penyuluhan, f. Peniruan.
b. Strategi Pengembangan PPK dalam Kerangka  Pengembangan  Wilayah di Kabupaten Semarang.
Berangkat  dari  uraian  yang disajikan,  terutama  dalam  uraian  di atas,  dapat  diajukan  satu  strategi pengembangan  PPK  dengan  sasaran untuk  pengembangan  wilayah.  Untuk memenuhi    tujuan  ini,  ada  satu  hal yang  perlu  dibahas  terlebih  dahulu, yakni mengenai ide dasar pengembangan  wilayah.  Pembahasan ini  diperlukan,  karena  memberikan landasan bagi pengembangan strategi.
c. Dasar Rancangan Strategi
1.Indikator Pengembangan Wilayah
Studi ini dalam kaitan dengan pengembangan  wilayah  melalui  tiga indikator,  yakni  :  penghasilan  resipien (recipient’a  income), pengembangan daerah (regional  development) dan pertumbuhan kelembagaan (institutional growth). Keberhasilan program pengembangan wilayah diukur dari ada tidaknya ”perubahan” (dan atau peningkatan)  dalam  ketiga  indikator tersebut. Suatu  program  dinilai berhasil apabila  program  ini  berhasil  membawa kenaikan  dalam  penghasilan  resipien (keluarga),  membantu  mengembangkan daerah,  dan  mendorong  pertumbuhan kelembagaan.
2.Pembangunan berkesinambungan
Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam kerangka program pengembangan wilayah seharusnya tidak  dipandang  semata-mata  sebagai satu  proyek  yang  mandiri  atau  sebagai suatu  proyek  yang  bersifat  asistensi. Karena  cara  berfikir  yang  demikian berkonotasi  tentang  ”pemberian  dari atas’,  yang  mungkin  keberadaannya tidak  dalam  konteks  daerah  yang
bersangkutan.  Pengembangan  wilayah sebagai  satu  model  pembangunan, mempunyai  tujuan  untuk  mempercepat kemajuan sesuatu wilayah, baik dengan cara  pendayagunaan  sumberdaya  yang tersedia,  maupun  dengan  memberikan rangsangan  dari  luar.  Sementara  itu, pada  sisi  lain,  proyek  PPK  adalah bersifat  stimulan,  yang  kehadirannya dapat  membantu  menciptakan  suatu kondisi  yang  merangsang  masyarakat berbuat sesuatu yang lebih baik.

## 3. Pilihan Program
Sesuai  dengan  sifat  stimulatif  dan  sifat kesinambungan,  maka  pilihan  proyek didasarkan  atas  kebutuhan  masyarakat calon penerima program. Suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi  kesulitan  dan  kendala  yang ada  di  daerah  yang  bersangkutan,  baik kehadiran ( technically desirable ) maupun secara sosial ( socially desirable ) 4. Penetapan Tujuan Adalah  penting  untuk  merumuskan  dan menetapkan  tujuan  proyek,  karena tujuan  merupakan  fokus  dari  kegiatan proyek. Dalam kaitannya dengan Program pengembangan Wilayah, maka tujuan  ini  dapat  ditetapkan  dalam  dua tataran  yang  berbeda. Pertama ,  adalah tataran  makro,  yakni  tujuan  proyek dikaitkan dengan sumbangannya terhadap program pengembangan
wilayah. Kedua, pada  tataran  mikro, yaitu  tujuan  spesifik  yang  hendak dicapai dengan proyek yang bersangkutan.
5.Pemasaran Sosial
Oleh  karena  orientasinya  yang  bersifat sustainable , maka masyarakat penerima
perlu dilakukan rekayasa yang mengarah kepada ”process maintenance” tersebut.  Penentu  dari aktivitas  ini  terletak  pada  peluluhan proyek dalam kepentingan dan kebutuhan  masyarakat,  yang  kuncinya
berada  dalam  pemahaman  dan  sikap masyarakat  terhadap  tujuan  proyek. Salah  satu  pendekatan  yang  dapat digunakan untuk mengasimilasikan kegiatan  proyek  dalam  masyarakat adalah  pendekatan  pemasaran  sosial (social marketing). Sasaran dari pendekatan  ini  terutama  adalah,  agar tujuan  proyek  diterima  dan  difahami serta  dijalankan  oleh  masyarakat  atau calon resipien. Secara khusus, pendekatan  pemasaran  sosial  perlu diselenggarakan  pada  awal-awal  atau tahap  perencanaan  proyek.  Salah  satu manfaat  yang  diberikannya  adalah untuk  mencegah  terjadinya  konflik kepentingan di antara kelompok- kelompok  dalam  masyarakat,  terutama dalam tahap pelestarian (post – project).

## 6.Pengelolaan Program
Kegiatan  program  adalah  suatu  proses manajemen.  Artinya,  setelah  tujuan program selesai dirancang, maka pelaksanaannya  adalah  untuk  mencapai tujuan  ini.  Semua  kegiatan  program, dapat  dibedakan  dalam  tiga  tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap implementasi,  dan  tahap  pelestarian. Evaluasi terhadap keberhasilan
program, seharusnya mempunyai rujukan  dengan  pengamatan  yang  ada dalam  tahap  perencanaan.  Artinya dalam  tahap  perencanaan  telah  juga ditetapkan  mengenai  tolok  ukur  dari evaluasi yang akan dijalankan.
7.Tolok Ukur Keberhasilan
Seperti  diuraikan  di  atas,  seharusnya setiap rencana program telah
menyertakan  tolok  ukur  keberhasilan program.  Studi  ini  mengajukan  agar enam  indikator  yang  digunakan  oleh studi dapat digunakan. Keenam indikator yang dimaksud adalah jangkauan, dampak, kelayakan, peluluhan,  partisipasi  dan  replikasi proyek.  Dua  indikator  yang  perlu ditonjolkan,  yakni  indikator  dampak
proyek  dan  replikasi  proyek.  Dampak proyek dipergunakan tidak hanya untuk menilai pendapatan resipien, tetapi juga perkembangan daerah dan pertumbuhan kelembagaan.  Dalam  kaitannya  dengan program  pengembangan  wilayah,  maka indikator  dampak  menilai  pengaruh proyek  terhadap  kemampuan  wilayah (masyarakat dan resipien) untuk mengatasi  kesulitan  dan  kendala  yang dihadapi. Sebagai konsekuensi
pemikiran  demikian,  maka  informasi yang  diberikan  oleh  indikator  dampak, akan  menentukan  ada  tidaknya  aspek replikatif proyek yang bersangkutan.

## Strategi Pengembangan Wilayah
Berangkat  dari  ide  dasar  tersebut di  atas,  maka  studi  mengembangkan strategi  pengembangan  wilayah  yang dibagi  dalam  dua  rancangan,  yakni rancangan  evaluasi  dampak  PPK  dan strategi pengembangan PPK
1.Rancangan Evaluasi Dampak PPK Komponen  dari  PPK  yang  akan dievaluasi  adalah  pendapatan  resipien,
perkembangan daerah, dan pertumbuhan  kelembagaan.  Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperbandingkan  kondisi  ”sebelum”
program  dengan  ”sesudah”  program.
Hal  pertama  yang  diperlukan  adalah ”data  dasar”  yang  menggambarkan kondisi  daerah  program,  sebelum, sebelum proyek diimplementasikan. Kegiatan memperbandingkan antara  dua  kondisi  yang  berbeda  itu akan  menghasilkan  data  ”perubahan” .Tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa data  yang  diperoleh  itu  bersifat  tetap, artinya kehadiran proyek tidak memberikan  perubahan  apa  pun.  Hasil telaah  terhadap  data  perubahan  dapat dipergunakan  untuk  dasar  keputusan bagi ” policy maker ”.

## 2.Strategi Pengembangan PPK
Strategi Pengembangan PPK meliputi  tiga  tahap  pengelolaan,  yakni tahap  perencanaan,  implementasi,  dan pascaproyek. Dalam tahap perencanaan, telah  dibangun  data  dasar  yang  nanti akan  digunakan  untuk melakukan penetapan tujuan, pemilihan jenis kegiatan, lokasi proyek/kegiatan, resipien,  dan  evaluasi  keberhasilan proyek.  Tujuan  perlu  dirumuskan  dan ditetapkan dengan jelas, sehingga masyarakat  dan  resipien  proyek  mudah mencernanya.  Selanjutnya,  pengelola proyek  juga  perlu  untuk  menentukan tiga  hal  berikut. Pertama ,  proyek  perlu menentukan  jenis  teknologi  yang  akan dijalankan.  Dengan  demikian,  resipien mempunyai komitmen yang kuat terhadap  pelaksanaan  dan  keberhasilan proyek  mencapai  tujuannya. Kedua , pengelola  proyek  perlu  memilih  lokasi secara  cermat.  Berbagai  pertimbangan perlu  diambil  untuk  menjamin  bahwa pada  akhirnya  proyek  tersebut  dapat dilaksanakan  sebagaimana  direncana- kan. Ketiga, pemilihan  resipien  yang tepat  merupakan  salah  satu  kegiatan perencanaan  yang  penting.  Mekanisme pemilihan  dibangun  sedemikian  rupa sehingga  proyek  terhindar  dari  (1) adanya resipien yang ikut dalam proyek karena  terpaksa  (2)  resipien  ternyata tidak berkemampuan untuk berpartisipasi  sebagaimana  ditentukan oleh  proyek;  (3)  resipien  tidak  dapat berkreasi  karena  adanya  halangan- halangan psikologis.
Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan, dan Desa, pelaksana, masyarakat dan resipien harus diintegrasikan  dan  sinergis.  Kegiatan ini,  diselenggarakan  dengan  berbagai tujuan,  yang  antara  lain  adalah:  1. Untuk  mengatasi  konsekuensi  proyek yang  bersifat  positif,  karena  dengan pelaksanaan  proyek,  kemudian  tercipta
suatu  kondisi  yang  memungkinkan daerah menghasilkan produk yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh daerahnya sendiri, 2. Untuk
memecahkan  masalah-masalah  yang timbul  setelah  proyek  terselesaikan,3. Untuk  memutuskan  kelanjutan  proyek baik dalam pengertian memperkenalkan proyek  lain  (baru)  maupun  dalam pengertian  memelihara  proses  ( process maintenence ),  4.  Untuk  membantu meningkatkan  kemampuan  masyarakat dalam menghadapi perubahan- perubahan yang dihasilkan oleh proyek,5.  dalam  tahap  pasca  proyek, indikator yang diperlukan adalah indikator dampak dan indikator peniruan.

## KESIMPULAN
1. Program  pemberdayaan  Masyarakat PPK  melalui  berbagai  kegiatan  telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang penting terhadap pengembangan wilayah, karena alasan-alasan  berikut:  a.  PPK  telah membantu masyarakat untuk
mengatasi  berbagai  kesulitan  dan kendala yang ada di daerah mereka, b. PPK  telah  menghasilkan  perubahan dalam  kehidupan  masyarakat,  baik dalam  bentuk  perubahan  cara  kerja maupun  dalam  memanfaatkan  lahan dan  waktu  luang  mereka,  c.  Terjadi
perbaikan dalam aspek sosial ekonomi,  kesehatan  dan  aspek  sosial budaya,  khususnya  dengan  makin menguatnya gotong royong, d.
Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat, sebagai akibat dari peningkatan cara kerja, 2. Meskipun Program PPK pada umumnya,  telah  memberikan  dampak positif,  tetapi  secara  relatif,  terdapat hasil  yang  kurang  mengesankan, terutama sebagai akibat dari kurangnya  pembinaan  pascaproyek, yang mengakibatkan masyarakat penerima  tidak  sepenuhnya  mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah proyek diselesaikan.
3. Di antara berbagai jenis kegiatan PPK yang dijalankan, yang paling
berkembang adalah jenis yang langsung menyangkut kebutuhan hidup  yang  pokok  dengan  tingkat kesulitan yang rendah, seperti program penyediaan air bersih. Sementara  itu  jenis-jenis  PPK  yang bersifat  latihan  ada  yang  efektif (menjahit)  dan  ada  yang  kurang efektif,
4. Aspek peniruan (replikatif) dari program  PPK  ditentukan  oleh  tingkat kesulitan yang melekat dengan program  yang bersangkutan, terutama yang  menyangkut  tingkat  keahlian teknis, bahan dan dana pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony, Dearden, Bedford. 1992. Sistem Pengendalian Manajemen,   Jilid I, Alih  Bahasa:  Agus  Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara Anthony, Dearden, Bedford. 1993. Sistem Pengendalian  Manajemen,      Jilid II,  Alih  Bahasa:  Agus  Maulana,
Jakarta : Binarupa Aksara Bailey,  Kenneth  B,  1989,  Methods  of Social Research, Collier Macmillan,  London  :    The  free Press Bassaib,  Saad,A.,  1995,  Evaluasi  Kinerja Pembangunan , Dalam  Majalah Perencanaan Pembangunan, No.2./1995/ Bappenas, Jakarta. Chambers, Robert, 1984, Rural Development:  Putting  The  Last First , Longman, New York.
Cokroamidjojo,  B.,  1973, Pengantar Administrasi Pembangunan , Jakarta : LP3ES
Cokrowinoto,  Moelyarto,  1993,  Politik Pembangunan:  Sebuah  Analisis, Arah  dan  Strateg i , Jogyakarta  :
Tiara Wacana Djajanegara,  S.,  dan  Arifin,  H.,  Program Intervensi dalam Komuniti Keluarga  miskin,  Jurnal  Sosiologi Indonesia,  No.2/  September/1997,
ISI. Djamin,  Zulkarnain.  1984 . Perencanaan dan Analisa,   Jakarta : FE -UI
Dunn,  William,  1994,  Public  Policy Analysis  :  An  Introduction , New
York  :  Prentice  Hall,  Simin  & Shuster Company Engelwood Clifts.
Etziony,  Amitay.,  1976,  Modernization Organization , Private United, New Delhi : Prentice Hall of India Faturochman  dan  Molo,  M.,  1995, Kemiskinan dan Kependudukan di Pulau  Jawa,  Pusat  Penelitian Kependudukan,
Universitas Gadjah Mada.
Ferlie,  E.,  1997,  The  New  Public Management In Action ” ,  Oxford: Oxford University Folder  Jaring  Pengaman  Sosial (  JPS) , Propinsi Jawa Tengah. Freemont,  K.,  and  Rozenweig,  1970, Organization  and  Management, Mc  Graw  Hill  Book  Company
Ltd, Tokyo. Gittingers, J.Price. 1986. Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian,  Jakarta : UI-Press Haryanto, R. dan Tomagola, T., Indikator Keluarga Sejahtera, Jurnal Sosiologi Indonesia, No.2/ September/1997, ISI. Jazairy,  Idris,  1992,  The  State  of  The
World  Rural  Poverty,  New  York University Press, USA.
Jones,  Charles  O,  1994,  Pengantar
Kebijakan  Publik,    Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada ( Terjemahan ). Keith  Mackay,  Membangun  sistem pemantauan  dan  evaluasi,  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 2008 Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta : CIDES Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia,  Jakarta : LP3ES Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor: KEP.195/KET/12/1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan. Koolma,  A.  dan  C.J.M.  van  de  Schoot.
1988. Manajemen Proyek,  Jakarta
: UI Press Materi  Pendukung  Pelaksanaan  Program PDMDKE Tahun 1999/2000, Tim Koordinasi Pengelolaan Programm PDMDKE, Pusat,
Jakarta.
Moeljarto.  1996. Pembangunan : Dilema dan  Tantangan,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta. Mooney,  James  D.,  1985,  Dasar-dasar Organisasi, Jogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press
Mubyarto,  1984,  Strategi  Pembangunan
Pedesaan , Jogyakarta  :  Pusat Penelitian Kependudukan, Jogyakarta Mukiyat, 1984, Prinsip-prinsip Managemen,    Bandung  :  Penerbit Alumni
Pudjosumarto,  Muljadi,  Drs.    1995.
Evaluasi Proyek , Yogya : Liberty
PNPM  Mandiri  Perdesaan  Kabupaten Semarang,  Fasilitator  Kabupaten Semarang,  Laporan  Perkembang- an Program, 2008
Randall  B.  R  and  Fanklin,  G.,  1986, Policy Implementation and Bureucracy , USA : Dorsey Press, Chicago, Soekartawi.1995. Pembangunan Pertanian,  Jakarta : Raja Grafindo Persada Steers,  Richard  M.,  1980,  Efektivitas Organisasi,  Kaidah  dan  Tingkah Laku, Terjemahan Magdalena Jamin,  Jakarta : Erlangga Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi,  Bandung : Penerbit Alfabeta Syafrudin, A., 1976, Pengantar Koordinasi Pemerintahan Di Daerah,    Bandung  :  Penerbit Tarsito Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopaadidjaja. 1988. Kebijaksanaan  dan  Administrasi Pembangunan , Jakarta : LP3ES, Wahab, A., 1991, Analisis Kebijaksanaan dari  formulasi  ke  implementasi Kebijaksanaan  Negara ,    Jakarta  : Bumi Akasara Wibawa  Samudra,  dan  kawan-kawan. 1994, Eavaluasi Kebijakan Publik ,
Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada Wibawa, Samudra, 1994, Evaluasi Kebijakan  Publik,    Jakarta  :  PT. Radja Grafindo Persada