## URGENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DI NEGARA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA TETAP YANG WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SEBELUM PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN
Oleh: Ryan Fani

## ABSTRAK
Kesejahteraan  rakyat  ( social  welfare )  merupakan  amanat  konstitusi Negara  Indonesia  yang  harus  terealisasi  dengan  baik,  salah  satu  tolak  ukur tercapainya  kesejahteraan  rakyat  adalah  dengan  terlaksanakanya  perlindungan masyarakat melalui Penegakan Hukum yang efektif, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui kendala – kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara  Indonesia,  salah  satunya  terdapat  tindakan  sewenang  –  wenang  aparatur penegak hukum ( abuse of power ). Secara empiris berdasarkan data media online, marak perkara – perkara dilapangan yang tidak jelas keberadaan statusnya, seperti perkara yang masih berjalan di tempat, perkara yang tiba – tiba dihentikan tanpa dasar  hukum  yang  jelas.  Atas  hal  tersebut  masyarakat  menilai  bahwa  sistem praperadilan dianggap sebagai upaya hukum atas penyelesaian permasalahan ini, bahkan menurut data, saat obyek praperadialn semakin diperluas, maka semakin meningkat  pula  perkara  –  perkara  pengajuan  permohonan  praperadilan,  namun walaupun sistem praperadilan ini dianggap sebagai jalan keluar atas permasalahan yang ada, sistem ini pun tidak terlepas dari kelemahan, seperti kelemahan sistem hakim yang pasif dan/atau sistem yang dapat dilaksanakan atas dasar permohonan pihak yang berkepentingan, sehingga terbatas dalam menjangkau perkara – perkara tertentu  yang  sebenarnya  perlu  untuk  diuji  melalui  sistem  praperadilan, permasalahan  kelemahan  ini  yang  kemudian  menjadi  ketertarikan  bagi  peneliti untuk  menganalisa  apakah  urgen  jika  sistem  praperadilan  ini  diperbaharui  atau dijadikan  sebagai  sistem  yang  wajib  dilalui  sebelum  masuk  dalam  pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan dengan mengacu kepada sistem hukum pidana formil di Negara Asing.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  lembaga  praperadilan  di  Indonesia sangat urgensi menjadi lembaga tetap yang wajib dilalui sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan seperti hal-nya dalam sistem praperadilan asing yang ada  di  Negara  Belanda  maupun  di  Negara  Prancis  hal  mana  dalam  sistemnya tersebut  lembaga  praperadilan  mempunyai  wewenang  melakukan  pengawasan secara  langsung  terhadap  kinerja  penegak  hukum  dan  meminimalisir  terjadinya tindakan penegak hukum  yang sewenang  – wenang. Terhadap perkara  - perkara yang  diam  ditempat  atau  perkara  -  perkara  yang  dalam  penetapan  tersangkanya tidak memenuhi bukti permulaan, maka melalui sistem praperadilan asing perkara –  perkara  tersebut  wajib  diperiksa  secara  langsung  apakah  layak  untuk dilimpahkan  ataukah  tidak,  tanpa  harus  menunggu  pihak  yang  berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan terlebih dahulu.
Kata Kunci : Praperadilan, Abuse Of Power , Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Efektifitas  Penegakan  Hukum  di  Negara  Indonesia  merupakan harapan  tertinggi  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang  terjerat permasalahan hukum, namun dalam kenyataannya saat ini banyak ditemui problematika  penegakan  hukum  di  Negara  Indonesia  yang  mencederai keadilan,  seperti  maraknya  perkara  –  perkara  yang  tidak  jelas  status kebedaradaannya.
Permasalahan  tentang  ketidakjelasan  status  perkara  ini  beraneka ragam  bentuknya,  dapat  disebabkan  karena  bukti  permulaan  yang  tidak cukup  namun  perkara  masih  tetap  dipaksakan  berjalan,  atau  dapat  juga disebabkan karena perkara yang dihentikan oleh Penegak Hukum tanpa ada dasar hukum  yang jelas, umumnya berdasarkan fakta empiris hal tersebut sering ditemui pada tingkat penyidikan dan penuntutan. 1
Permasalahan  ini  diduga  tidak  terlepas  karena  adanya  tindakan kesewenang  –  wenangan oknum  Penegak Hukum ( abuse of  power ). Atas hal  tersebut  lembaga  Praperadilan  di  Negara  Indonesia  semakin  eksis keberadaannya,  masyarakat  berpikir  bahwa  praperadilan  dapat  dianggap sebagai salah satu solusi, karena sejatinya Praperadilan merupakan lembaga pengawas atas kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 2
Bahkan  dengan  berkembangnya  zaman,  obyek  pemeriksaan lembaga  praperadilan  semakin  diperluas  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang semula sesuai dengan Pasal 77 KUHAP  obyek  Praperadilan  hanya  meliputi  obyek  sah  atau  tidaknya penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan,  penututan  serta  ganti kerugian  dan  rehabilitasi,  namun  setelah  adanya judicial  review melalui Putusan  MK  di  atas,  maka  Pasal  77  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bertentangan  dengan  Undang-
1 Berdasarkan data Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi terdapat 132 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Penegak Hukum selama 2019 mandek atau jalan di tempat. Berdasarkan data lembaga tersebut  terkesan  bahwa  penegak  hukum  menutupi  kasus  yang  berkaitan  dengan  korupsi,  karena  menurut keterangan  lembaga  tersebut,  saat  kali  penegak  hukum  dimintai  informasi  dan  data,  tidak  direspon  secara positif, sehingga tidak ada fungsi kontrol yang baik, selain itu berdasarkan data dari Kompas, terdapat beberapa kasus  Korupsi  yang  belum  tuntas  di  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  padahal  kasus  tersebut  sudah  naik  di tingkat penyidikan, terdapat 113 Surat Perintah Penyidikan atas dugaan korupsi sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2020 dan perkara – perkara mandek atau jalan ditempat ini tidak hanya ditemui pada perkara korupsi saja melainkan juga pada perkara – perkara lain seperti perkara penipuan dan perkara – perkara lainnya. (Darwin Fatir, ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek , diakses melalui https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132-kasus-selama-tahun-2019- mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews pada Desember 2019, Ardito Ramadhan, Firli ingin bersih – bersih Perkara KPK, diakses
melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih-perkara-kpk- pelajari-berkas-berkas?page=all pada bulan Januari 2020, Ezra Sihite, Bayu Nugraha, Ribuan Korban Investasi Bitcoin Anggap Polisi Tak Serius Ungkap Kasus , diakses melalui https://www.vivanews.com/kriminal/35119- ribuan-korban-investasi-bitcoin-anggap-polisi-tak-serius-ungkap-kasus , pada Bulan Februari 2020)
2 Lihat  pendapatnya  Lamintang  yang  menyatakan  bahwa  praperadilan  sebagai  wewenang  pengawasan horizontal  dari  Pengadilan  Negeri  (P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal.229)
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 3
Dengan  adanya  penambahan  obyek  Praperadilan  di  atas,  hal  ini membuktikan bahwa problematika penegakan hukum di negara Indonesia tidak  hanya  berkaitan  dengan  perkara  yang  mandek  atau  perkara  yang dihentikan karena tidak berdasar hukum, melainkan juga berkaitan dengan perkara  penentuan  status  tersangka  yang  dilakukan  secara  sewenang  – wenang ditingkat penyidikan, hal ini menjadi esensial untuk dibahas karena menyangkut dengan hak asasi manusia.
Beberapa contoh perkara yang terkait, dapat kita temui pada perkara – perkara yang ditangani oleh Hakim Suko Hasrono, Sarpin Rizaldi, yang pada hakikatnya memenangkan pihak permohon praperadilan dalam artian terdapat  rangkaian  penegakan  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur hukum,  lalu  perkara  –  perkara  lainnya  yang  serupa  seperti  pada  perkara Ketua BPK, Taufiqurrahman, Ilham Arief Sirajuddin dan lain - lain 4 , setelah adanya  perkara  –  perkara  tersebut  dan  ditetapkannya  putusan  MK, berdasarkan  fakta  bahwa  pihak  –  pihak  berperkara  yang  mengajukan permohonan  Praperadilan  di  Negara  Indonesia  semakin  meningkat, 5 permasalahan  ini  tentunya  wajib  menjadi  perhatian  bagi  para  praktisi hukum maupun akademisi.
Permasalahan fakta di atas dapat kita hubungkan dari sudut pandang teori  tentang  sistem  pemeriksaan  Praperadilan  di  Negara  Indonesia,  teori pemeriksaan Praperadilan di  Negara  Indonesia dititikberatkan pada Pihak yang berkepentingan, artinya praperadilan  hanya dapat dilaksanakan jika pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  permohonan  Praperadilan. Sebagian  besar  pihak  berperkara  yang  mengajukan  permohonan Praperadilan  ini  adalah  orang  yang  mampu  membayar  biaya  perkara  dan Penasihat  Hukum,  permasalahannya  adalah  bagaimana  jika  pihak  yang berpekara  adalah  pihak  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara permohonan Praperadilan dan penasihat hukum.
Hal ini yang menjadi ketertarikan pengusul untuk menghubungkan permasalahan  di  atas  dengan  teori  sistem  pemeriksaan  Praperadilan  di negara  asing 6 ,  yang  umumnya  lembaga  Praperadilan  atau  dalam  bahasa asing  disebut Pre  -  Trial ini  wajib  dilalui  sebelum  masuk  ke  dalam pemeriksaan  pokok  perkara  di  peradilan  atau  sebagai  tahapan  yang  harus dilewati  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  dihubungkannya permasalahan  dan  teori  pemeriksaan    tersebut,  maka  timbul  pertanyaan,
3 Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id .
4 Ananda  Nabila, Daftar  Para  Pemenang  Gugatan  Praperadilan  Terhadap  KPK ,  diakses  melalui https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk pada Bulan september 2017
5 Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pengajuan Praperadilan meningkat karena dianggap sebagai upaya hukum baru bagi pihak yang dirugikan, ICJR, MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan, http://icjr.or.id/ma- diminta-terbitkan-aturan-praperadilan/ diakses bulan Mei 2015.
6 Salah satunya adalah Konsep Recht Commisaris pada sistem hukum di Negara Belanda lalu prinsip habeas corpus dari  Negara  Inggris,  sistem  –  sistem  ini  bisa  menjadi  referensi  bagi  Sistem  Praperadilan  di  Negara Indonesia,  jika  dirasa  terdapat  beberapa  kelemahan,  (Loeby  Loqman, Praperadilan  di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 47)
apakah  di  Negara  Indonesia  urgen  untuk  menerapkan  pemeriksaan Praperadilan  sebagai  pemeriksaan  yang  wajib  ditempuh  demi  efektifnya Penegakan Hukum.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Negara Indonesia
Kedudukan  dan  Mekanisme  Praperadilan  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia  tentu  akan  berbeda  dengan  kedudukan  pre  trial  dalam  konteks  hukum internasional sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Praperadilan sebagai  salah satu  bagian dari hukum acara pada prinsipnya akan mengacu pada ketentuan KUHAP sebagai pedoman umum beracara di Indonesia.
Ada beberapa definisi mengenai Praperadilan  yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di dalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang Praperadilan, Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa:
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1) Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2) Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3) Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kedudukan  dan  mekanisme  Praperadilan  dalam  konteks  domestik dilandasasi  oleh  Pasal  77  KUHAP,  yang  pada  hakikatnya  menyatakan  sebagai berikut:
1) Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan .
Ketentuan ini merupakan salah satu obyek dari Praperadilan, hal mana seorang tersangka  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan  Praperadilan  jika dalam proses penangkapan dan/atau penahanan penyidik melanggar Pasal 21 KUHAP,  atau  penahanan  terhadap  tersangka  melebihi  batas  waktu  yang ditentukan  Pasal  24  KUHAP.  Penyidik  maupun  penuntut  umum  berwenang menghentikan  penyidikan  atau  penuntutan  dengan  alasan:  hasil  pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan  perkaranya ke  sidang  pengadilan,  apa  yang  disangkakan  terhadap  tersangka  bukan merupakan tindak pidana, nebis in idem (tindak pidana telah pernah dituntut dan  diadili,  dan  putusan  sudah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap),  atau disebabkan  perkara  yang  disangkakan  terdapat  unsur  kadaluwarsa  untuk menuntut.  Dikarenakan  adanya  kemungkinan  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan  diluar  alasan  di  atas  maka  penuntut  umum  ataupun pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  pemeriksaan Praperadilan. 7
7 http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/e0011265_bab2.pdf
2) Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan . Berdasarkan  Pasal  95  KUHAP,  tersangka  ataupun  keluarga  tersangka,  atau penasihat  hukum  tersangka  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian, bedasarkan alasan:
a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
b. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
c. Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.
3) Memeriksa permintaan Rehabilitasi
Tuntutan ganti rugi  yang diajukan kepada Praperadilan biasanya juga diikuti dengan  permintaan  rehabilitasi.  Permintaan  rehabilitasi  ini  merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut,  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  penerapan  hukumnya  (Pasal  1  butir  23 KUHAP). Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan bahwa :
“Seseorang  berhak  memperoleh  rehabilitasi  apabila  oleh  pengadilan diputuskan  bebas  atau  diputuskan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang putusannya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  yang  kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut”
Tujuan  rehabilitasi  untuk  mengembalikan  dan  membersihkan  nama  baik, harkat  dan  martabat  tersangka  atau  terdakwa,  serta  keluarga  atas  tindakan aparat  penegak  hukum.  Sehingga  hak-hak  tersangka  dan  keluarga  dapat terlindungi.
Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, Menurut hemat peneliti dengan memperhatikan  KUHAP,  maka  Praperadilan  berwenang  untuk  memeriksa keabsahan  penangkapan  penahahan  yang  dilakukan  penyidik  maupun  penuntutut umum, keabsahan penghentian penyidikan maupun penunututan, dan Praperadilan dapat memeriksa tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang diajukan oleh pihak tersangka.
Dalam perkembangannya obyek Praperadilan tidak hanya tiga aspek  atau unsur  seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  dalam  isi  KUHAP,  dewasa  ini  obyek Praperadilan  telah  diperluas  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusannya mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan.
Adanya  perluasan  obyek  Praperadilan  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia dimaksud, berawal dari perkara yang diputus oleh Hakim Suko Harsono dan Sarpin Rizaldi di tahap Praperadilan, isi putusan Praperadilan tersebut kurang lebih bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Artinya, di  dalam kedua putusan Praperadilan tersebut  hakim  yang bersangkutan secara tidak langsung mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan.  Kedua putusan praperadilan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk  penemuan  hukum  ( rechtsvinding ).  Hakim  yang  bersangkutan  ketika melakukan  penemuan  hukum  tersebut  tentunya  mempunyai  pertimbangan- pertimbangan  tersendiri.  Tidak  dapat  disangkal  lagi  kebenarannya  bahwa
penemuan  hukum  yang  baik  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam pasal  -  pasal  KUHAP  akan  dapat  mencapai  tujuan  dari  pembentukannya  sesuai dengan  kehendak  pembentuk  undang-undang. 8 Penemuan  hukum  dalam  perkara inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  referensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam menjatuhkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  obyek  Praperadilan  telah  diperluas,  dan ketentuan Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  penetapan  tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 9 Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur  kewenangan  praperadilan  hanya  sebatas  pada  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan  MK  tersebut,  ranah  praperadilan  diperluas  sehingga  sah  atau  tidaknya penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan  juga  termasuk  sebagai  salah satu obyek Praperadilan.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 79, 80, 81 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014,  menurut  hemat  penulis  tugas  Praperadilan  dapat  diperinci sebagai berikut:
1) Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau penahanan  dan  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangkan  penggeledahan  dan penyitaan,  diajukan  oleh  tersangka  keluarga  atau  kuasanya  kepada  Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang  berkepentingan  kepeada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan  menyebutkan alasannya;
3) Permintaan  ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya penangkapan  atau  penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian  penyidikan  atau penuntutan,  diajukan  oleh  tersangka  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. 10
Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP.  Bertitik  tolak  dari  ketentuan  yang  dimaksud,  pemeriksaan  sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut: 11
1) Penetapan  hari  sidang  3  (tiga)  hari  sesudah  diregister.  Yaitu  3  (tiga)  hari sesudah  diterimanya  permohonan,  hakim  yang  ditunjuk  menetapkan  hari sidang  dihitung  dari  tanggal  penerimaan  atau  dari  tanggal  registrasi  di kepaniteraan (Pasal 82 ayat (1) huruf a, KUHAP);
2) Pada  hari  penetapan  sidang,  hakim  sekaligus  menyampaikan  panggilan. Pemeriksaan  Praperadilan  dilakukan  dengan  ”acara  cepat”  dan  selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
3) Selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  putusan  harus  sudah  dijatuhkan Sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP
8 P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, Op.Cit, hal. 11.
9 www.mahkamahkonstitusi.go.id . 10 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sina Grafiika, Jakarta, 2008, hal. 190
11 http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/e0011265_bab2.pdf
tersebut.  Tetapi  ketentuan  itu  tidak  menjelaskan  secara  jelas  kapan  masa tenggang  waktu  tersebut,  sehingga  bisa  menimbulkan  selisih  pendapat dalam  penerapannya.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  tenggang  waktu tersebut dihitung dari tanggal penetapan hari sidang;
4) Berita  acara  dan  putusan  sidang  Praperadilan  Hendaknya  dibuat  seperti untuk pemeriksaan perkara singkat;
5) Dalam  suatu  perkara  sudah  dimulai  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP);
6) Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (Pasal 82 ayat 1 KUHAP); 12
7) Putusan  hakim  Praperadilan  dalam  acara  pemeriksaan  Praperadilan  harus memuat dengan jelas dasar dan alasan dari amar putusan tersebut (Pasal 82 ayat 2 KUHAP);
8) Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83, KUHAP) namun dalam ayat 2 Pasal dimaksud pada hakikatnya menyatakan bahwa kecuali untuk putusan Praperadilan yang misinya menetapkan tidak sahnya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  yang  untuk  itu  dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi.
Putusan  Praperadilan  merupakan  penetapan  yang  memuat  rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus,  tetapi  dicatat  dalam  berita  acara,  sebagaimana  bentuk  dan  pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP,  Penulis  sedikit  meringkas  isi  putusan  praperadilan  dengan memperhatikan  Pasal  82  ayat  (3)  KUHAP  Jo  Putusan  MK  Nomor  21/PUU- XII/2014, isi putusan dimaksud akan memuat:
1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan, penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan  tidak  sah,  maka penyidik  atau  penuntut  umum  pada  tingkat  pemeriksaan  masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3) Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah,  maka  dalam  putusan  dicantumkan  besarnya  ganti  kerugian  dan rehabilitasi  yang  diberikan,  sedangkan  dalam  hal  penghentian  penyidikan atau  penuntutan  adalah  sah  dan  tersangkanya  tidak  ditahan,  maka  dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
4) Dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  benda  yang  disita  ada  yang  tidak termasuk  pembuktian,  maka  dalam  putusan  dicantumkan  bahwa  putusan dicantumkan  bahwa  benda  tersebut  harus  segera  dikembalikan  kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3), KUHAP);
12 Andi Hamzah, Op.Cit., Hal. 192
5) Tuntutan ganti kerugian selalu dapat diminta, yaitu yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP;
Ditinjau dari pasal 82 ayat (2) dan (3) maka putusan praperadilan bersifat declaratoir yang  merupakan  suatu  putusan  yang  memberikan  penegasan akan  hak  seseorang.  Hakim  hanya  memutus  apa  yang  dimohonkan  para pihak,  meskipun  Putusan  tidak  mengandung  suatu  perintah  namun Pemohon berkepentingan atas putusan tersebut.”
B. Urgensi  Lembaga  Praperadilan  di  Negara  Indonesia  Sebagai  Lembaga Tetap  Yang  Wajib  Melakukan  Pemeriksaan  Pendahuluan  Sebelum Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan
Melihat  kedudukan  sistem  praperadilan  di  Negara  Indonesia  yang diatur dalam  Undang  –  Undang Nomor 8 tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  Jo  Putusan  MK  No.  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dalam  poin  pertama  hasil  penelitian,  jika  dihubungkan  dengan  beberapa realitas  hukum  di  Negara  Indonesia  sebagai  obyek  permasalahan  dalam penelitian  ini,  maka  fungsi  sistem  praperadilan  di  negara  Inonesia  hanya sebagai pengawas penegak hukum hanya secara tidak langsung.
Peneliti  mengingatkan  kembali  bahwa  realitas  hukum  atau  contoh perkara - perkara yang menjadi obyek penelitian ini adalah, perkara – perkara yang  dijelaskan  dalam  data  Lembaga Anti  Corruption  Committee (ACC) Sulawesi, terdapat 132 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Penegak Hukum selama 2019 mandek atau jalan di tempat 13 dan data dari Kompas yang menyatakan sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2020 terdapat beberapa kasus Korupsi yang belum tuntas di Komisi Pemberantasan Korupsi padahal kasus tersebut  sudah  naik  di  tingkat  penyidikan,  juga  hal  yang  sama  terjadi  pada perkara  –  perkara  lain  seperti  pada  perkara  penipuan 14 .  Selain  itu  perkara pidana yang kondisinya bahwa penegak hukum diduga melakukan sewenang – wenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka seperti pada perkara - perkara yang ditangani oleh Hakim Suko Hasrono, Sarpin Rizaldi, yang pada hakikatnya memenangkan pihak permohon praperadilan dalam artian terdapat rangkaian penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hokum. 15
Keseluruhan perkara tersebut jika dianalisa dengan fungsi lembaga praperadilan di Indonesia maka perkara – perkara tersebut hanya dapat diawasi jika ada salah satu pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pemeriksaan di  lembaga  praperadilan,  barulah  lembaga  praperadilan  tersebut  dapat mengawasi kinerja penegak hukum, namun jika keadaannya sama sekali tidak
13 (Darwin Fatir, ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek , diakses melalui https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132-kasus-selama-tahun-2019- mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews pada Desember 2019
14 Ardito Ramadhan, Firli ingin bersih – bersih Perkara KPK, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih-perkara-kpk- pelajari-berkas-berkas?page=all pada bulan Januari 2020,
15 Ananda  Nabila, Daftar  Para  Pemenang  Gugatan  Praperadilan  Terhadap  KPK ,  diakses  melalui https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk pada Bulan september 2017
ada  pihak  yang  mengajukan  permohonan  praperadilan  maka  lembaga praperadilan tidak dapat mengawasi kinerja penegak hukum yang menangani keseluruhan  perkara  terebut  karena  lembaga  praperadilan  tidak  mempunyai wewenang  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  dimaksud,  sebagaimana dalam  Penjelasan  Pasal  10  KUHAP  terkait  para  pihak  dalam  menjalankan perannya  pada  sistem  praperadilan,  pada  hakikaatnya  dapat  diilustrasikan sebagai berikut: 16
Pertama, jika  tersangka  atau  keluarganya  merasa  bahwa  penangkapan, penahanan,  penetapan  tersangka,  penyitaan  dan  penggeledahan  dipandang tidak sah. Untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut, dan apabila diduga tidak sah, juga untuk minta ganti rugi dan rehabilitasi, maka tersangka atau keluarganya atau dapat juga orang  lain  yang  mewakilinya  (Penasihat  Hukum)  dapat  mengajukan permohonan  Praperadilan,  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  Pemohon: Tersangka,  Keluarga  atau  yang  mewakilinya  dan  Termohon:  Penyidik  dan Penuntut.
Kedua, jika  diduga  penyidikan  atau  penuntutan  dihentikan  karena  tidak terdapat  cukup  bukti.  Sebagai  contoh,  misalnya  penyidik  menghentikan penyidikan karena menganggap tidak adanya cukup bukti yang memberatkan tersangka. Atas penghentian penyidikan ini penuntut umum atau orang ketiga yang berkepentingan (korban tindak pidana) dapat mengajukan permohonan praperadilan  dalam  obyek  apakah  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan penyidik  tersebut  sah  atau  tidak  (Pemohon:  Penuntut/Pihak  Ketiga  dan Termohon: Penyidik). Demikian juga sebaliknya, jika jaksa/penuntut umum menghentikan  penuntutannya,  maka  penyidik  dan  orang  ketiga  yang berkepentingan  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  Praperadilan  untuk menentukan  sah  atau  tidanya  penghentian  penuntutan  tersebut  (Pemohon: Penyidik/Pihak  Ketiga  dan  Termohon:  Penuntut).  Jika  penghentian penyidikan atau penuntutan sah, maka penyidikan harus tetap dihentikan dan tersangka  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  Praperadilan  untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun apabila hakim Praperadilan menyatakan  bahwa  penghentian  penyidikan/penghentian  penuntutan  tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan tersebut harus dilanjutkan.
Ketiga, jika  penyidikan/penuntutan  dihentikan  oleh  penyidik/penuntut umum, tersangka atau keluarganya atas kuasanya berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
Berdasarkan  keseluruhan  penjelasan  di  atas,  walaupun  perkara mandek  atau  jalan  ditempat  atau  suatu  perkara  dalam  penetapan  tersangka terjadi sewenang - wenang seperti yang dijelaskan dalam data obyek penelitian ini, maka lembaga praperadilan tidak dapat  berfungsi  sebagai  pengawas jika tidak ada pihak yang mengajukan praperadilan, sehingga lembaga praperadilan di  Negara  Indonesia  hanya  mempunyai  fungsi  sebagai  lembaga  pengawas terhadap kinerja penegak hukum secara tidak langsung.
16 Penjelasan Pasal 1 butir 10 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Sedangkan jika dibandingkan dengan sistem hukum asing, lembaga praperadilan yang terdapat pada sistem hukum di Negara Belanda, Prancis dan ketentuan  Statuta  Roma  tahun  2020  berbanding  terbalik  dengan  sistem praperadilan yang berada di Negara Indonesia. Dalam sistem hukum Belanda lembaga praperadilan/ pre trial dilaksanakan oleh ”Rechter Commisaris” yang mempunyai  kewenangan  untuk  menangani  upaya  paksa  (dwang  middelen), penahanan,  penyitaan,  penggeledahan  badan,  rumah,  pemeriksaan  surat- surat. 17
Sedangkan  di  Perancis  disebut  Judge  d’  Instruction  yang mempunyai  wewenang  luas  dalam  pemeriksaan  pendahuluan.  Ia  memeriksa terdakwa,  saksi-saksi  dan  alat-alat  bukti  yang  lain.  Ia  dapat  membuat  berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan  yang  dilakukan  rampung,  ia  menentukan  apakah  suatu  perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak.” 18
Keseluruhan sistem hukum asing tersebut jika dihubungkan dengan beberapa  perkara  yang  mandek  atau  jalan  ditempat  serta  perkara  -  perkara pidana yang dalam penetapan tersangkanya terdapat kesewenang – wenangan dari  Penegak  Hukum  sebagai  obyek  penelitian  ini,  maka  secara  automatis lembaga  praperadilan  dalam  sistem  hukum  asing  dapat  mengawasi  secara langsung seluruh kinerja penegak hukum  yang menangani perkara  – perkara dimaksud  mengingat  sistem  praperadilan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum Belanda,  Prancis  dan  Ketentuan  statuta  Roma  sifat  pelaksanaannya  tidak berdasarkan  apakah  ada  atau  tidak  pihak  yang  mengajukan  permohonan praperadilan, melainkan lembaga praperadilan sistem hukum asing ini sifatnya tetap atau wajib memeriksa perkara terlebih dahulu sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa pokok perkaranya.
Perbandingan sistem praperadilan yang ada di Negara Indonesia dan di Negara - Negara asing dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai di bawah:
17 Oemar Seno Adji. Op.Cit . hal.88 18 Andi Hamzah, Op.Cit. hal.188
Gambar 4.1 Perbandingan Sistem Praperadilan di Indonesia dan di  Negara Lain
Jika  melihat  realitas  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  menjadi problematika  dalam  penelitian  ini,  maka  sistem  praperadilan  yang  ada  di negara  -  negara  asing  lebih  tepat  dan  lebih  efektif  diterapkah  terhadap permasalahan  tersebut,  karena  sistem  pengawasannya  secara  langsung,  lebih aktif  dan  tidak  bergantung  apakah  ada  pihak  yang  mengajukan  permohonan praperadilan ataukah tidak. Lembaga praperadilan dalam sistem hukum asing merupakan  lembaga  yang  wajib  dilalui  sebelum  perkara  dilimpahkan  ke pengadilan, menurut peneliti seharusnya Negara Indonesia dapat mengadopsi sistem  praperadilan  yang  ada  di  Negara  –  Negara  asing  tersebut  agar  dapat menanggulangi permasalahan penegakan hukum  di Indonesia secara efektif, sehingga sangat urgensi mekanisme praperadilan di Indonesia bergeser seperti mekanisme praperadilan yang ada di Negara – Negara Luar Indonesia seperti di Negara Belanda maupun di Negara Prancis.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Kedudukan lembaga praperadilan di Negara Indonesia  berbeda dengan kedudukan lembaga praperadilan yang berada di Luar Negara Indonesia seperti  di  Negara  Belanda  maupun  di  Negara  Prancis,  mekansime praperadilan yang ada di Negara Indonesia berdasarkan aturan KUHAP sifatnya tidak tetap, pelaksanaan praperadilan didasarkan pada pengajuan permohonan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, baik pihak tersangka/keluarga tersangka, pihak lainnya yang berkepentingan. Obyek  praperadilan  di  Negara  Indonesia  meliputi  sah  atau  tidaknya penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  penyitaan,  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  sah  atau  tidaknyanya penetapan tersangka, dan obyek praperadilan meliputi permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas kerugian korban yang diakibatkan kesewenang – wenangan penegak hukum.
2. Lembaga  praperadilan  dalam  sistem  hukum  asing  seperti  di  Negara Belanda  dan  Prancis  merupakan  lembaga  yang  wajib  dilalui  sebelum perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan,  sehingga  lembaga  praperadilan tersebut dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja penegak  hukum.  Jika  kedapatan  perkara  yang  mandek  atau  diam ditempat dan perkara - perkara yang dalam penetapan tersangkanya tidak memenuhi bukti permulaan, maka sistem praperadilan di Negara Belanda dan Prancis  dapat  langsung menentukan apakah  perkara tersebut  layak untuk dilimpahkan ataukah sebaliknya tanpa terlebih dahulu menunggu adanya  permohonan  praperadilan  dari  pihak  yang  berkepentingan.
Berdasarkan hal tersebut maka lembaga praperadilan di Indonesia sangat urgensi  menjadi  lembaga  tetap  yang  wajib  dilalui  sebelum  perkara dilimpahkan  ke  pengadilan  seperti  hal  nya  dalam  sistem  praperadilan yang  ada  di  Negara  Belanda  maupun  di  Negara  Prancis  agar  dapat menanggulangi  permasalahan  penegakan  hukum    di  Indonesia  yang marak terjadi saat ini.

## B. Saran
Melihat  keadaaan penegakan hukum  di  Negara  Indonesia sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dalam  data  penelitian  ini,  maka  sebaiknya  negara  Indonesia menganut  dan/atau  mengadopsi  aturan  –  aturan  hukum  asing  tentang  sistem praperadilan  (Negara  Belanda,  Negara  Prancis  dan  ketentuan  Statuta  Roma yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia).  Dengan  mengadopsi  aturan hukum  asing  tersebut  maka  lembaga  praperadilan  yang  ada  di  Negara Indonesia  menjadi  lembaga  tetap  yang  wajib  dilalui  sebelum  perkara dilimpahkan  ke  Pengadilan,  hal  ini  tentunya  dapat  menjadikan  fungsi praperadilan di Negara Indonesia menjadi fungsi pengawasan secara langsung terhadap  kinerja  penegak  hukum  tanpa  harus  menunggu  pihak  yang berkepentingan  mengajukan  permohonan  praperadilan.  Selain  itu  dapat  juga meminimalisir  penegak  hukum  melakukan  tindakan  sewenang  –  wenang ( abuse of power ).

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Adi  Rahmanto, Studi  Komparatif  Terhadap  Kewenangan  Objek  Praperadilan  sebagai Upaya Pembaharuan Hukum, Jurnal Nestor Magister Hukum, Untan, 2017
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia Edisi  Kedua,  Cet.  XI,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2016
Andi  Sofyan  dan  Abd.  Aziz, Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
Anggara, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014
Fachrizal Afandi, perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia , FH Universitas Brawijaya, 2015
Harjono Tjitrosoebono, Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP , Jakarta, 1987
Loeby Loqman, Praperadilan di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
Luhut  M.P.  Pangaribuan, Hukum  Acara  Pidana:  Surat-surat  Resmi  di  pengadilan  oleh Advokat:  Praperadilan,  Eksepsi,  Duplik,  Memori  Banding,  Kasasi,  Peninjauan Kembali , Cet.V, Djambatan, Jakarta, 2008
Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana , Erlangga, Jakarta, 1980
P.A.F. Lamintang danTheo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cet.  4,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
S.  Tanusubroto, Peranan  Praperadilan  dalan  Hukum  Acara  Pidana ,  Alumni,  Bandung, 1983
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2011
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan Penuntutan) , Sinar Grafika, Jakarta, 2003

## Sumber Peraturan Hukum:
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
Sumber lain:
Ananda  Nabila, Daftar  Para  Pemenang  Gugatan  Praperadilan  Terhadap  KPK ,  diakses melalui https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan- praperadilan-melawan-kpk pada Bulan september 2017
Ardito  Ramadhan, Firli  ingin  bersih  –  bersih  Perkara  KPK, diakses  melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/20560441/firli-ingin-bersih-bersih- perkara-kpk-pelajari-berkas-berkas?page=all pada bulan Januari 2020
Darwin Fatir, ACC Sulawesi Sebut 132 Kasus Selama tahun 2019 Mandek , diakses melalui https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1228028/acc-sulawesi-sebut-132- kasus-selama-tahun-2019- mandek?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antarane ws pada Desember 2019
Ezra  Sihite,  Bayu  Nugraha, Ribuan  Korban  Investasi  Bitcoin  Anggap  Polisi  Tak  Serius Ungkap  Kasus ,  diakses  melalui https://www.vivanews.com/kriminal/35119-ribuan- korban-investasi-bitcoin-anggap-polisi-tak-serius-ungkap-kasus , pada Bulan Februari 2020 )
ICJR, MA Diminta Terbitkan Aturan Praperadilan, http://icjr.or.id/ma-diminta-terbitkan- aturan-praperadilan/ diakses bulan Mei 2015.
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id .
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/4a105e8abb28acf67f730128b665fec4.pdf