## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER

## Naimah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang E-mail: salsabila_ima@yahoo.co.id

## Abstract
Solution of woman reproduction health is not new matter, but it still studied, because it  still  leave  many  problem  for  woman  until  today.  National  Commision  of  Anti Woman Violence (Komnas Perempuan) recorded that the number of woman violence is  still high. According to the data from KPAI  from  2011 until  2014, the number of woman  violence  is  increase  every  year.  Most  of  victim  of  physical  violence  are women.  However,  National  Commission  of  Anti  Woman  Violence  do  the  best  to eliminate  violation  to  woman.  The  curent  law  in  Indonesia  is  still  can  not  give  the deterrent  effect  yet  to  the  violence  that  happened  to  woman.  added  special  laws  on reproductive health only confirms CEDAW 1979, so not detailed yet according to the situation of indonesia society.
Solusi  tentang  kesehatan  reproduksi  perempuan  adalah  bukan  perihal  baru,  tetapi masih  tetap  dipelajari,  karena  banyak  menyisahkan  permasalahan  bagi  perempuan sampai  hari  ini.  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan) mencatat tahun lau jumlah kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Menurut  data  KPAI  tahun  2011  hingga  2014,  jumlah  kasus  kekrasan  seksual  selalu naik  tahun  demi  tahun.  Korban  kekerasan  fisik  kebanyakkan  adalah  perempuan. Meskipun  demikian,  Komnas  Perempuan  bekerja  keras  berjuang  untuk  untuk menghilangkan  kekerasan.  Di  Indonesia  hukum  saat  ini  belum  dapat  memberi  efek jera  atas  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan.  yang  ditambahkan  hukum  khusus tentang kesehatan reproduksi hanya mensahkan CEDAW 1979, sehingga belum yang terperinci menurut situasi ada Indonesia.

## Keywords: kesehatan, reproduksi, perempuan, hak, hukum
Pembahasan  tentang  hak  kesehatan  reproduksi  perempuan  memang  bukan  hal  yang baru, namun masih menarik untuk dibahas, sebab banyak menyisahkan masalah yang sampai hari  ini  terus  terjadi  terutama  terhadap  kaum  perempuan,  selain  itu  kesehatan  reproduksi perempuan memegang peranan penting bagi  keberlanjutan kehidupan manusia dari  generasi ke generasi, sehingga terjaminnya keterwujudan kesehatan reproduksi merupakan keharusan bagi setiap Negara.
Pemikiran  mengenai  hak-hak  reproduksi  perempuan  merupakan  perkembangan  dari konsep  hak-hak  asasi  manusia,  Masalah  reproduksi  sama  sekali  tidak  dapat  dilepaskan  dari seksualitas  dan  tubuh  manusia.  Seksualitas  tidak  semata-mata  dorongan  naluri,  atau kebutuhan  biologis  (khususnya  alat  kelamin),  tetapi  merupakan  bentuk  interaksi  sosial  atau bersifat  relasional.  Banyak  perempuan  yang  tidak  mengetahui  haknya,  karena  dalam kehidupan perempuan masalah hak sangat langka dibicarakan.
Kesehatan reproduksi sebenarnya bukan hanya milik perempuan tetapi juga laki-laki namun,  dalam  setiap  pembahasan  kesehatan  reproduksi  baik  secara  tertulis  maupun  dalam forum  ilmiah  seperti  seminar  dan  lain  sebagainya,  lebih  banyak  memfokuskan  pembahasan
kepada  perempuan,  hal  tersebut  dikarenakan  banyak  pelanggaran  hak  kesehatan  reproduksi terjadi pada perempuan dari pada laki-laki.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) mencatat  selama  16 tahun  terakhir  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  masih  tinggi.  Hal tersebut  menjadi  catatan  khusus  atas  upaya  berbagai  pihak  memberikan  perlindungan terhadap perempuan.
Menurut  data  KPAI  dari  tahun  2011  hingga  2014,  angka  kasus  kekerasan  seksual selalu  meningkat.  Pada  tahun  2011,  kasus  kekerasan  sebanyak  328.  Di  tahun  2012  naik menjadi  746,  lalu  525  kasus  pada  2013  dan  meningkat  drastis  sebanyak  1380  pada  tahun 2014. Dari kasus kekerasan  yang terjadi, dominasi korban kekerasan adalah perempuan dan anak.  Menurut  Mursyidah,  kekerasan  yang  paling  sering  terjadi  adalah  pencabulan  dan perkosaan.  kasus  kekerasan  juga  banyak  terjadi  oleh  pasangan  yang  suka  sama  suka  atau pacaran.  Pelaku  kekerasan  biasanya  adalah  pacar  sendiri,  ini  menyebabkan  jumlah pengguguran bayi juga meningkat pertahunnya.
Menurut  Khofifah  Indar  Parawansah,  angka  kematian  ibu  melahirkan  di  Indonesia masih sangat tinggi, bahkan mengalami peningkatan dari 228 per 100 ribu kelahiran di tahun 2012 saat ini  naik menjadi 359 per 100 ribu kelahiran. Data Kemenkes menunjukkan ada sek itar 82 persen kematian karena melahirkan terjadi pada perempuan muda yang masih berusia kurang dari 15 tahun hingga usia 20 tahun.
Pendokumentasian  Komnas  Perempuan  terhadap  kasus  kekerasan  terhadap perempuan sepanjang 1998  –  2013 menunjukkan bahwa kasus  kekerasan  seksual  berjumlah hampir seperempat dari  seluruh total  kasus  kekerasan, atau 93.960 kasus  dari seluruh kasus kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dilaporkan  (400.939).  Dan  itu  sama  artinya  dengan  35 orang  setiap  harinya  menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  sebagaimana  dilaporkan dalam  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  2013  Komnas  Perempuan,  fakta  kekerasan  seksual menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  terjadi  dalam  beragam  kasus  dengan  intensitas  dan variasi kekerasan yang semakin meningkat.
Selanjutnya  Komnas  perempuan  juga  menemukenali  setidaknya  terdapat  15  (lima belas)  bentuk  kekerasan  seksual,  yang  belum  seluruhnya  tersedia  payung  hukum perlindungan  bagi  korban.  Selain  itu,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini belum  mengatur  secara  spesifik  dan  komprehensif  tentang  pencegahan,  penanganan, pemulihan  bagi  korban,  rehabilitasi  pelaku,  tanggung  jawab  negara  serta  pemidaaan akumulatif bagi pelaku kekerasan seksual.
Banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  menjadikan  banyak  kalangan  meragukan keterjaminnya  hak  kesehatan  reproduksi  di  Indonesia,  hal  itu  disebabkan  banyak  faktor diantaranya,  ketidaktahuan  masyarakat  terutama  kaum  perempuan  akan  peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak mereka yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.
Banyaknya  kasus  pelanggaran  hak  kesehatan  reproduksi  perempuan  bukan  berarti tidak  ada  upaya  penanggulangannya  serta  tidak  adanya  gerakan  untuk  memperjuangkannya tetapi  karena  sulitnya  kondisi  yang  melingkupinya  dari  berbagai  aspek,  hal  ini  sesuai pendapat Profesor Agnes Widanti bahwa Keberhasilan mempertahankan hak-hak perempuan bukanlah  hal  yang  mudah,  karena  keterbatasan  yang  berkaitan  dengan  proses  kerja  dalam struktur Hukum menjadi masalah bagi  feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.( Agnes Widanti. 2005).
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka pembahasan tentang  Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan  Dari  Kekerasan  Berbasis  Gender mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah yang dimaksud dengan hak kesehatan reproduksi Perempuan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dari kekerasan berbasis gender?

## Pembahasan
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari

## Kekerasan Berbasis Gender
I. Hak-hak kesehatan reproduksi Perempuan
Menurut  Igede  Manuaba  Masalah  kesehatan  reproduksi  menjadi  perhatian bersama  dan  bukan  hanya  individu  yang  bersangkutan,  karena  dampaknya  luas menyangkut berbagai aspek kehidupan dan menjadi parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat.(  Mariana  Amiruddin , 2003)
Pembahasan  mengenahi  Kesehatan  Reproduksi  sangat  luas  cakupannya  karena mengandung  beberapa  aspek,  bukan  hanya  masalah  sakit  atau  kecatatan.  Hal  ini  harus terlebih  dahulu  dipahami  oleh  perempuan  sebelum  lebih  lanjut  membahas  hak-haknya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.
Hak  ialah  Kewenangan  yang  melekat  pada  diri  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan,  memperoleh  atau  tidak  memperolah  sesuatu.  Menurut  Sudikno  Merto Kusumo hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.(Sudikno  Merto  Kusumo,  2007 )  Sejalan  dengan  Sudikno,  Alexandra juga mengatakan perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam hak sehingga kepentingan terlindungi.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan menyebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.
Kesehatan  reproduksi  ialah  keadaan  dimana  terdapat  kesejahteraan  yang menyeluruh baik fisik, mental maupun sosial berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.  Pengertian sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, tetapi juga sehat secara mental serta sosial budaya.
Definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kesehatan  reproduksi  mencakup  tiga aspek  yaitu  sehat  secara  fisik,  mental,  dan  sosial  berkaitan  dengan  sistem,  fungsi  dan proses reproduksinya. Dalam hal ini perempuan mempunyai hak mendapatkan kesehatan baik  secara fisik,  mental maupun sosial,  bukan hanya bebas dari  rasa sakit secara fisik, tetapi juga bebas dari tekanan, paksaan dan diskriminasi.
Makna hak kesehatan reproduksi  perempuan berdasarkan definisi di atas, berarti Kewenangan seseorang perempuan untuk melakukan atau tidak , memperoleh atau tidak memperoleh  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial,  berkaitan dengan  sistem,  fungsi  dan  proses  reproduksinya.  Dari  definisi  ini  tidak  ada  paksaan dalam hak, karena seseorang dapat mempergunakan haknya atau mengabaikan hak yang dimiliki  sepanjang  tidak  mengganggu  hak  orang  lain,  tetapi  apabila  seseorang  apabila hak tersebut dilaksanakan, maka harus mendapat perlindungan hukum.
Tujuan  umum  program  kesehatan  reproduksi  WHO  adalah  untuk  memperkuat kapasitas  negara  untuk  memungkinkan  masyarakat  untuk  meningkatkan  dan memproteksi  kesehatannya  dan  pasangannya  berkaitan  dengan    seksualitas  dan reproduksi, dan mendapatkan akses dan menerima pelayanan kesehatan berkualitas saat memerlukan. (Khanna J (ed), 1997)
Wujud  atau  indikator  dari  masing-masing  aspek  tersebut  dalam  kesehatan individu antara lain sebagai berikut :
1. Kesehatan  fisik  terwujud  apabila  seseorang  tidak  merasa  sakit  dan  memang secara klinis tidak sakit. Semua organ tubuh normal dan berfungsi normal atau tidak gangguan fungsi tubuh.
2. Kesehatan  mental    (jiwa)  mencakup  tiga  komponen,  yakni  :  pikiran, emosional, dan spiritual.
Dalam  hal  hak  kesehatan  reproduksi,  maka  perempuan  dalam  hal  ini berhak untuk menentukan sendiri hal-hal yang berhubungan dengan tubuhnya, misalnya  memilih  alat  kontrasepsi  apa  yang  akan  digunakan.  Emosi  seorang perempuan juga harus diperhatikan dalam hal kesehatan reproduksi, misalnya kesiapan  seorang  perempuan  untuk  hamil  tidak  boleh  dipaksakan,  orang  lain hanya bersifat memberi arahan dan motivasi bukan memaksa.
3. Kesehatan  sosial  terwujud  apabila  seseorang  mampu  berhubungan  dengan orang lain secara baik, atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, saling menghargai dan toleransi.
Menurut  sofwan  mengenai  kesehatan  rohani  dan  sosial  ;  Kesehatan  rohani  diartikan sebagai  kondisi  yang  memungkinkan  perkembangan  fisik,  intelektual  dan  emosional yang  optimal  dari  seseorang  dan  perkembangan  iu  sejalan  selaras  dengan  keadaan orang-orang  lain.  Sedangkan  pengertian  sosial  yaitu  :  perikehidupan  di  dalam masyarakat  yang  memungkinkan  setiap  warganya  mempunyai  cukup  kemampuan untuk  memelihara  dan  memjukan  kehidupanya  sendiri  serta  kehidupan  keluarganya dan  memungkikan  mereka  bekerja,  beristirahat  dan  menikmati  liburan.  (Sofwan Dahlan, 2002) Hal ini didukung denga pendapat Hendric. L. Blum yang mengatakan bahwa  faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  kesehatan  yaitu  Lingkungan, Perilaku, pelayanan kesehatan dan Keturunan.

## II. Perlindungan  hukum  terhadap  Hak  kesehatan  reproduksi  Perempuan  dari kekerasan berbasis Jender.
Hak  kesehatan  reproduksi  adalah  perkembangan  dari  konsep  hak  asasi  manusia. Hal  senada  juga  dikatatan  oleh  prof.  Agnes  Widanti  yang  menyatakan  bahwa  hak reproduksi  merupakan  hak  Asasi  perempuan.  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) menjamin hak wanita atas kedaulatan mental dan fisiknya, untuk bebas dari diskriminasi serta memperoleh tingkat kesehatan yang baik.
Salah satu hal yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. (Khudzaifah Dimati, 2010) Indonesia sebagai Negara hukum menjamin hak bagi setiap warga negarana termasuk perempuan.
Hak  warga  negara  Indonesia  atas  pelayanan  kesehatan  dijamin    dalam  Undang- undang  Dasar  Tahun  1945  pasal  28H  bahwa  setiap    orang  berhak  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak  atas  sehatan  reproduksi  juga  dijamin  dalam  Pasal  49  ayat  (2)  dan  (3) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asazi  Manusia  (HAM)  yang menyebutkan bahwa:
”  (2)  Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan  dan  atau  kesehatannya  berkenaan  dengan  fungsi  reproduksi wanita.”
“(3)  Hak  khusus  yang  melekat  pada  diri  wanita  dikarenakan  fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”
Hak atas pelayanan kesehatan  dan jaminan sosial sesuai  dengan kebutuan fisik, mental,  spiritual,  dan  sosial  dijamin  dalam  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlinduang Anak.
Pasal  5 Undang-undamg Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  yang  menyebutkan  bahwa  :Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan Psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran Rumah Tangga.
Undang-undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang kesehatan  Pasal 4 menyebutkan “setiap orang berhak atas Kesehatan”  selanjutnya dalam  Pasal 5 menyebutkan “Setiap orang mempunyai hak  yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” Setiap orang berarti tidak memperhatikan jenis kelamin oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara umum.
Peraturan khusus dan terinci tentang kesehatan reproduksi memang belum diatur di Indonesia tetapi Undang-undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlinduang  Anak  serta  Undang-undamg  Nomor  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)dalam pasal-pasalnya telah mengatur masalah kesehatan reproduksi secara umum.
Meskipun  belum  diatur  secara  khusus  dan  terperinci  namun    Pemenuhan  hak pelayanan kesehatan reproduksi perempuan telah dijamin dalam konvensi  penghapusan segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  tahun  1979,  yang  diratifikasi  oleh Indonesia, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  ( Convention  On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) ). Dalam pasal 12 dari CEDAW ( Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 1979  disebutkan :
1. Negara-negara  peserta  wajib  membuat  peraturan-peraturan  yang  tepat  untuk menghapus    diskriminasi  terhadap  wanita  dibidang  pemeliharaan  kesehatan dan  supaya  menjamin  diperolehnya  pelayanan  kesehatan  termasuk  pelayanan yang  berhubungan  dengan  keluarga  berencana,  atas  dasar  persamaan  antara pria dan wanita.
2. Negara-negra  peserta  wajib  menjamin  kepada  wanita  pelayanan    yang  layak untuk  perempuan  dalam  hubungannya  dengan  kehamilan,  persalinan  dan periode  pasca  persalinan,  Apabila  perlu  menyediakan  pelayanan  gratis,  serta pemberian  makanan  bergizi  yang  cukup  selama  kehamilan  dan  masa menyusui.
Ketentuan  diratifikasinya  CEDAW  1979  dengan  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut, menjamin hak bagi wanita di negara Indonesia untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  khususnya  pelayanan  kesehatan reproduksi tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan ini menjamin hak perempuan atas  kesehatan  reproduksinya,  agar  terlindungi  dari  berbagai  bentuk pelanggaran  termasuk  kekerasan  berbasis  jender.  Seperti  pemerkosaan, pemaksaan  alat  kontrasepsi  tertentu,  pemaksaan  aborsi,  termasuk  pemaksaan
terapi  kehamilan  sebab  tidak  sedikit  pasangan  yang  belum  mempunyai keturunan  memaksa  seorang  peempun  untuk  melakukan  terapi  tertentu  tanpa melakukan tes terlebih dahulu penyebab tidak atau keterlambatan memperoleh keturunan.
Kesepakatan dalam konferensi internasional kependudukan dan pembangunan di Cairo tahun 1994, menyebutkan hak-hak reproduksi meliputi:
1) Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi;
2) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi;
3) Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya;
4) Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak;
5) Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran atau masalah jender
6) Hak atas kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi;
7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi;
8) Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi;
9) Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksinya;
10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga,
11) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi,
12) Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi. Hak berkaitan erat dengan kewajiban, maka membahas hak kesehatan reproduksi perempuan  akan  lebih  lengkap  apabila  juga  membahas  kewajiban  memenuhinya. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36    Tahun  2009  tentang  kesehatan,  yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi perempuan sebagai berikut :
a. Perempuan itu sendiri
b. Keluarga
c. Masyarakat, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
d. Pemerintah,  berdasarkan  Pasal    14  ”  Pemerintah  bertanggung  jawab merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat”  Upaya  kesehatan  dalam  pasal  ini  tentunya  termasuk  upaya kesehatan  reproduksi  bagi  perempuan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 48  ayat  1  poin  (e)  Undang-undang  Kesehatan  bahwa  Penyelenggaraan  upaya kesehatan salah satunya adalah kesehatan reproduksi.
Kewajiban  pemerintah  juga  terdapat  dalam  hasil  Konferensi  International tentang  kependudukan  dan  pembangunan  ( International  Conference  on Population  and  Development- ICPD ) di  kairo  tahun  1994,  yang    terdiri  atas sepuluh  program  kesehatan  reproduksi,  berupa  kesehatan  primer  yang  harus diperhatikan oleh semua negara, termasuk Indonesia, yaitu :
1. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan;
2. Pelayanan kemandulan;
Pelayanan  ini  seharusnya  berlaku  kepada  laki-laki  dan  perempuan karena  kemandulan  bisa  saja  dari  pihak  suami  maupun  istri.  Masyarakat Indonesia  sebagian  besar  masih  mempunyai  paradikma  bias  Jender  apabila berkaitan  dengan  kemandulan,  karena  dalam  pikiran  mereka  apabila  suami
istri  tidak  dapat  memiliki  keturunan  maka  penyebabnya  adalah  perempuan (Istri) padahal penyebabnya bisa saja suami yang mengalami kemandulan.
3. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang optimal; Pelayanan keluarga berencana dalam prakteknya di Indonesia juga bias jender,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  setiap  sosialisasi  dan  penyuluhan  yang berhubungan  dengan  keluarga  berencana,  sebagian  besar  pesertanya  adalah ibu-ibu,  padahal  suami  juga  harus  tahu  informasi  tentang  keluarga berencana, selain itu salah satu metode kontrasepsi ada yang dilakukan oleh suami (laki-laki), hal ini seakan mengkondisikan bahwa perempuanlah yang harus melakukan kontrasepsi.
4. Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS;
5. Pelayanan Aborsi;
6. Pelayanan  dan  pemberian  Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi;
7. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja;
8. Tanggungjawab keluarga;
9. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan dan
10. Pelayanan kesehatan lansia.
7 Aksi Dalam Millenium Project Task Force in Education And Gender Equility
1. Memperkuat  akses  anak  perempuan  untuk  mendapat  pendidikan  dasar sembilan tahun;
2. Menjamin hak-hak dasar reproduksi dan seksual perempuan;
3. Membangun infrastruktur untuk mengurangi beban kerja perempuan dan anak perempuan;
4. Menjamin  hak  waris  dan  hak  kepemilikan  properti  perempuan  dan  anak perempuan (zoz);
5. Menjamin tak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan;
6. Menjamin keterwakilan perempuan dalam parlemen dan pemerintah daerah;
7. Meningkatkan  upaya  penghapusan  kekerasann  terhadap  perempuan  dan  anak perempuan.

## Penutup
A. Simpulan
1. Hak kesehatan reproduksi Perempuan, berarti Kewenangan seseorang perempuan untuk melakukan atau tidak , memperoleh atau tidak memperoleh keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial, berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksinya. Dari definisi ini tidak ada paksaan dalam hak, karena seseorang  dapat  mempergunakan  haknya  atau  mengabaikan  hak  yang  dimiliki sepanjang tidak mengganggu hak orang lain, tetapi apabila seseorang apabila hak tersebut dilaksanakan, maka harus mendapat perlindungan hukum.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  Hak  kesehatan  reproduksi  Perempuan  dari kekerasan berbasis jender dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
1) Hak  kesehatan  reproduksi  Perempuan  secara  umum  dijamin  dalam  ketentuan undang-undang yaitu:
a) Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H bahwa: ”setiap    orang  berhak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
b) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asazi  Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa:
”  (2)  Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat mengancam  keselamatan  dan  atau  kesehatannya  berkenaan  dengan fungsi reproduksi wanita.”
“(3)  Hak  khusus  yang  melekat  pada  diri  wanita  dikarenakan  fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”
c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlinduang Anak
d) Undang-undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 4 :
“setiap orang berhak atas Kesehatan”
Pasal 5
“Setiap  orang  mempunyai  hak    yang  sama  dalam  memperoleh  akses atas sumber daya di bidang kesehatan”
e) Pasal  5  Undang-undamg  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan  dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan Psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran Rumah Tangga.
2) Hak kesehatan reproduksi Perempuan secara Khusus: Meskipun  belum  diatur  secara  khusus  dan  terperinci  namun Pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  reproduksi  perempuan  telah  dijamin dalam konvensi  penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979, yang diratifikasi oleh Indonesia, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  ( Convention  On  The  Elimination  Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) ).

## B. Saran
1. Bagi  Pemerintah  agar  membuat  undang-undang  khusus  kesehatan  reproduksi beserta  peraturan  pelaksananya  bukan  hanya  meratifikasi  hasil  CEDAW ( Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of  Discrimination  Against Women) 1979.  Sebab  dengan  membuat  aturan  sendiri  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia.,  sehingga  lebih  tepat  kepada  sasaran dan tujuan yang dimaksudkan oleh undang-undang.
2. Bagi  perempuan  harus  lebih  rajin  menggali  informasi  tentang  hak  kesehatan reproduksinya sehingga tidak mudah untuk dijadikan sasaran pelanggaran hak kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis jender.

## Daftar Pustaka
Agnes  Widanti,  Hukum  Kependudukan  dan  Reproduksi,  Makalah  disampaikan  pada perkuliahan  Magister  Hukum  Kesehatan  Unika  Soegijapranata,  Semarang:  2009, tidak dipublikasikan.
Agnes  Widanti.  2005. Hukum  Berkeadilan  Jender  (Aksi-Interaksi  Kelompok  Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial . Jakarta: Kompas.
Alexandra  Indriyanti  Dewi, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher, 2008.
Departemen Kesehatan R.I, Pedoman Untuk Tenaga Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat  Sekolah  Lanjutan ,  Direktorat  Jenderal  Bina  Kesehatan  Masyarakat Direktorat bina Kesehatan Anak, 2007.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur, Pedoman Pengelolaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Jawa Timur , Surabaya: 2002.
Khanna J (ed), Advancing Reproductive Health Trough: The Role Of The Special Programme Progess In Human Reproduction Research No 42, WHO, Genewa: 1997.
Khudzaifah Dimati, 2010. Teorisasi  Hukum Studi tentang perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publishing.
Mariana  Amiruddin, Kesehatan  dan  Hak  Reproduksi  Perempuan  Panduan  untuk  Jurnalis , Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan the Japan Foundation, Jakarta:  2003.
Soekidjo Notoatmojo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan , Semarang: Undip, 2002.
Sulistyowati  Irianto, Perempuan  dan  Hukum  :  Menuju  Hukum  Yang  Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Sudikno Merto Kusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberti, 2005.
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia (HAM) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlinduang Anak Undang-undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang kesehatan
Undang-undamg  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (PKDRT).
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  ( Convention  On  The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) ).
Konvensi  penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 Hasil  Konferensi  International  tentang  kependudukan  dan  pembangunan  ( International Conference on Population and Development- ICPD ) di kairo tahun 1994
http://www.oocities.org/guntoroutamadi/artikel-hakreproduksi.html https://setyakarioriansyah.wordpress.com http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141015144255-20-6486/kekerasan-terhadap- perempuan-masih-tinggi/
http://www.beritasatu.com/megapolitan/298569-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap- perempuan-dan-anak-terus-meningkat.html Metrotvnews.com. sabtu 21 Pebruari 2015. http://www.komnasperempuan.or.id/2015/09/14930/ http://www.komnasperempuan.or.id/2015/09/14930/