Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## JUSTICE IN THE TRADITIONAL RESOLUTION OF CRIMINAL CASES IN THE VILLAGE OF PARING KALIPURO BANYUWANGI

## KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI DESA PARING KALIPURO BANYUWANGI
Arie Ramadhani 1a (*)Desi Yunita Putri 2b Roudhotul Jannah 3c
123 Universitas PGRI Banyuwangi Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari Banyuwnagi
a arier5774@gmail.com b desiyunita93@gmail.com
c roudhotuljannah@unibabwi.ac.id
(*) Corresponding Author arier5774@gmail.com
How  to  Cite:  Arie  Ramadhani.  (2024).  Keadilan  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Secara  Adat  Di  Desa  Paring Kalipuro Banyuwangi doi : 10.36526/js.v3i2.3443 Received : 11-11-2023 Revised   : 25-12-2023 Accepted : 11-01-2024 Keywords: Justice, criminal case, common law Abstract This research aims to compile a codification of customary law in the village of Papring where in the future it will also be composed of changes from time to time so that it remains sustainable and becomes a  reference  for resolving criminal cases that  fulfills a sense of justice for the Papring  residents  themselves.  This  research  approach  uses  a  normative  approach  and  an empirical  approach.  This  normative  approach  is  carried  out  within  the  framework  of understanding  the  material  law  of  customary  criminal  law  which  is  spread  across  various research results, models for resolving customary criminal cases in Papring village, doctrine and comparisons of other customary criminal laws in Indonesia. Meanwhile, an empirical approach was used to find out the extent of the use of customary criminal law in Papring village and the existence of new rules that have developed and apply both materially and formally. The results of this research are: Criminal cases of entering someone else's house without permission and fraud cases will be subject to fines and compensation from the victim to the perpetrator. This settlement contains the principle of a win-win solution and achieves the highest justice and justice is carried out quickly, simply and at low cost..

## PENDAHULUAN
Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensnya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang  dianut  dalam  masyarakat  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Upaya  penyelesaian perkara  pidana  merupakan  upaya  untuk  memulihkan  keseimbangan  terhadap  pelanggaran  atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum yang me ngedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses diluar pengadilan.  Di  lingkungan  Papring  Kalipuro  masyarakatnya  lebih  condong  untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menggunakan aturan adat dan kearifan lokal. Hal ini lebih menyentuh rasa keadilan dan dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Di sisi lain sistem dan model penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat belum terdokumentasi dengan baik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian agar dapat terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu kodifikasi hukum adat di desa Papring dimana kedepannya akan tersusun juga perubahannya  dari  waktu ke waktu  agar  tetap  lestari dan menjadi  rujukan  penyelesaian  perkara pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi warga Papring itu sendiri.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses  peradilan  dan  non  litigasi  yang  diselesaikan  diluar  proses  peradilan.  Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  perkara  pidana  hanya  secara  tersirat  dan berkembang  di  masyarakat  terutama  pada  masyarakat  yang  menganut  hukum  adat.Pengakuan tentang  hukum  adat  ayat  2  Pasal  18B  UUD  1945  menyebutkan  bahwa,  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta      hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Ketentuan Pasal 5 ayat (1)Pasal 10 ayat (1) dan  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor    48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, meletakan dasar eksistensi hukum pidana adat. Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui  eksistensi  peradilan  adat,  tetapi  fakta  aktual  dan  faktual  kebijakan  aplikatif  melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang  bersangkutan  tidak  dapat  diajukan  lagi  (untuk  kedua  kalinya)  sebagai  terdakwa  dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan  pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard). (Edy S.,2011)
Pada penelitian sebelumnya penulis juga sudah pernah melakukan penelitian yang berjudul “Hukum Waris Adat Suku “Osing “ Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Di Desa Kemiren”.  Persamaannya  adalah  penelitian  tersebut  sama-sama  dilakukan  di  Kabupaten Banyuwangi  namun  perbedaannya  hasil  temuan  dari  penelitian  tersebut  terbatas  pada  hukum materiil dan formil secara adat penyelesaian sengketa waris di desa Kemiren Banyuwangi sehingga belum  menyentuh  norma-norma  hukum  pidana  adat  yang  berlaku  di  sana.(Ramadhani,  2020). Penelitian  yang  lain  adalah  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional  oleh  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  dimana  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  “Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya RUU KUHP, hukum pidana adat dijadikan salah satu sumber untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, baik sebagai sumber yang positif maupun negatif. Sanksi adat berupa pemenuhan kewajinan adat, disamping sebagai pidana tambahan, dapat juga menjadi pidana yang diutamakan, semata-mata terhadap pelanggaran hukum adat”. (Putra Jaya, 2016) Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberlakuan  hukum  adat  namun  perbedaannya  penelitian  tersebut  mempunyai  hasil pemberlakuan hukum adat secara normative di dalam RUU KUHP, sedangkan penelitian penulis terbatas  pada  pemberlakuan  hukum  adat  secara  empiris  di  Desa  Papring  Kalipuro  Banyuwangi. Penelitian yang ketiga adalah Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat oleh rini Apriyani yang mana hasil penelitian ini adalah 1.Keberadaan sanksi adat dalam hukum pidana nasional  merupakan  suatu  pemikiran  mendasar  yang  diwujudkan  dalam  konteks    peraturan perundang-undangan  nasional  Indonesia.2.Kepastian  hukum  sanksi  adat  dalam    hukum  pidana nasional t idak bersifat statis seperti  halnya  hukum  positif  Indonesia.  Hal itu   dikarenakan sanksi adat    yang    menjadi    bagian   dari    hukum   pidana    adat    lahir,   berkembang   dan   kemudian lenyap.(Apriyani, 2018) Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang keberadaan hukum adat. Perbedaannya penulis meneliti hukum pidana adat yang masih berlaku sampai saat ini dan model penyelsaian sengketanya sedang penelitian tersebut menghasilkan konsep pemikiran hukum adat sebagai dasar peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.
Dilingkungan  Papring  Kalipuro  masyarakatnya  lebih  condong  untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi menggunakan aturan adat dan kearifan lokal. Hal ini lebih menyentuh rasa keadilan dan dapat menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Namun demikian banyak
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
penyelesaian perkara terutama perkara yang harusnya masuk ranah hukum pidana belum tertulis dan terdokumentasikan dengan baik.

## Metode
Pendekatan Penelitian Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  empiris. Pendekatan  normatif  ini  dilakukan  dalam  kerangka  untuk memahami  hukum materiil  dari  hukum pidana adat yang tersebar di berbagai hasil penelitian, model penyelasaian perkara pidana adat desa Papring, doktrin dan perbandingan hukum pidana adat lainnya di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris di gunakan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan hukum pidana adat di desa papring serta adanya kaedah-kaedah baru yang berkembang dan berlaku baik materiil maupun formil.
Sumber Data Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan tentang hukum adat desa papring meliputi hasil penelitian , doktrin, tulisan-tulisan mengenai penyelesaian sengketa secara waris dan secara langsung dari nara sumber.
Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  penelitian kepustakaan, terdiri atas 3 yaitu :
1. Bahan Hukum Primer berupa : UUD 1945, Adat Istiadat dan Kebiasaan, Doktrin, hasil penelitian tentang hukum pidana adat. 2. Bahan Hukum Sekunder berupa : RUU, Buku Para Ahli Hukum Adat,  Jurnal dan Makalah, Doktrin dan Perbandingan Hukum adat daerah lain di Indonesia.. 3. Bahan Hukum Tersier berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet. Analisa data Pada penelitian hukum normatif,  pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan- bahan  hukum  tersebut  untuk  memudahkan  pekerjaan  analisis  dan  konstruksi.  Kegiatan  yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara  deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian- bagian  tertentu  untuk  diolah  menjadi  data  informasi.  Hasil  analisa  bahan  hukum    akan diinterpretasikan  menggunakan  metode  interpretasi  (a)  sistematis;    (b)  gramatikal;  dan  (c) teleologis.[5]  Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.  Dalam  penafsiran ini mencari  ketentuan-ketentuan yang ada  didalamnya  saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam  hubungan  tatanan  hukum  yang  tidak  terkodifikasi,  merujuk  pada  sistem  dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguitically mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah  hukum  dinyatakan.  Penafsiran  dengan  cara  demikian  bertitik  tolak  pada  makna  menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.[6] Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis(what does the articles would like to archieve) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum  terkandung  tujuan  atau  asas  sebagai  landasan  dan  bahwa  tujuan  atau  asas  tersebut memengaruhi  interpretasi.  Dalam  penafsiran  demikian  juga  diperhitungkan  konteks  kenyataan kemasyarakatan yang aktual.[6] Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan  tersebut  diterapkan  maksud  tersebut  harus  dipenuhi,  penafsiran  ini  selanjutnya memperhitungkan  konteks  kemasyarakatan  aktual.  Cara  ini  tidak  terlalu  diarahkan  untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistematis  guna  memperoleh  kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalah penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menunju yang hal bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil mengenai Model Penyelesaian Perkara Pidana Secara  Adat  Di  Desa  Papring  Kalipuro  Banyuwangi.  Perkara  Pidana  yang  terselesaikan  dengan aturan atau hukum adat
a. Memasuki rumah orang lain tanpa izin Seseorang yang masuk rumah orang tanpa izin bisa terjerat  hukum pidana penjara dan pidana denda.Landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1.
Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”.
Adapun penyelesaian secara adat di desa Papring Kalipuro adalah dengan meminta denda pada  orang  tersebut  dan  denda  itu  tidak  harus  berbentuk  uang,  pada  salah  satu  kasus  korban meminta denda pasir 2 pick up kepada pelaku. Denda tersebut sangatlah longgar dan tergantung kemampuan pelaku , sanksi adat ini diikuti juga dengan pernyataan menyesal dan meminta maaf dari pelaku serta sanggup untuk tidak melakukan hal itu lagi.
b. Perkara Penipuan
Pengertian Tindak Pidana Penipuan
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah Pengertian Bahasa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan  maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari  untung.  Penipuan  berarti  proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan  maksud  untuk  menyesatkan  atau  mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan  dirinya  atau kelompok.
Menurut Pengertian Yuridis Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam  KUHP  bukanlah  suatu  definisi  melainkan  hanyalah  untuk  menetapkan  unsur-unsur  suatu perbuatan sehingga dapat JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember 2020 Page 8 dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan  perkataan  “Penipuan”  atau  “Bedrog”,  “karena  sesungguhnya didalam bab tersebut diatur  sejumlah  perbuatan-perbuatan  yang  ditujukan  terhadap  harta  benda,  dalam  mana  oleh  si pelaku  telah  dipergunakan  perbuatanperbuatan  yang  bersifat  menipu  atau  dipergunakan  tipu
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
muslihat.”1 Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang terjadi di Desa Papring Kalipuro Ilustrasi penipuan yang terjadi sebagai berikut : Bahwa suatu hari Bpk Budi (nama disamarkan) telah berhutamg kepada Bpk Amir (nama disamarkan) dan Bpk. Budi menjanjikan akan memberikan anak sapi yang masih dalam kandungan induknya kepada Bpk Budi sebagai kompensasi atas hutangnya. Ketika anak sapi lahir ternyata anak sapi tersebut bagus dan diperkirakan kalau di jual akan mahal melebihi jumlah hutang Bpk Budi kepada Bpk Amir dan akhirnya Bpk Budi mengingkarti janji dan menjual anak sapi tersebut kepada orang lain. Bpk Amir merasa telah ditipu dan mengadukan masalah ini kepada tetua adat dan mendapatkan penyelesaian sebagai berikut :
Bpk Budi membayar hutang sesuai dengan jumlah hutang dan memberikan kompensasi berupa untung kepada bpk amir. Pembayaran hutang dan kompensasi ini diikuti permintaan maaf dan penyesalan serta perdamaian diantara kedua belah pihak.
c. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dari sistem dan model penyelesaian perkara pidana secara adat di Desa Papring Kalipuro Banyuwangi
Penyelesaian perkara pidana secara adat yang telah di lakukan berpuluh-puluh tahun di
Desa Papring adalah bentuk penyelesaian yang sekarang kita kenal dengan konsep “Mediasi Penal”. Mediasi penal atau perdamaian perkata pidana dalam hukum adat mengandung asas penerapan solusi “menang-menang” (win-win solution); bukan “kalah-kalah” (lost-lost solution) atau “menang- kalah” (win-lost solution) sebagai- mana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (law enforcement process). Dengan sistem ini, akan diperoleh puncak keadilan  tertinggi  karena  terjadinya  kesepakatan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana tersebut  yaitu  antara  pihak  pelaku  dan  korban.  Pihak  korban  maupun  pelaku  diharapkan  dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang- menang” (win-win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena  pihak  yang  terlibat  relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  melalui  proses  peradilan  dengan komponen Sistem Peradilan.(Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam, n.d.)

## PENUTUP
Bahwa hasil dari penelitian penulis yang dapat terdokumentasikan tentang hukum adat di desa  Papring  Kalipuro  Banyuwangi  adalah  :Perkara  Memasuki  rumah  orang  lain  tanpa  izin  dan Perkara Penipuan
Dimana penyelesaiannya untuk perkara pidana memasuki rumah orang lain maka pelaku akan  di  kenakan  denda  oleh  korban  sedangkan  untuk  perkara  penipuan  maka  akan  di  berikan kompensasi kepada pihak korban oleh pihak pelaku. Penyelesaian ini mengandung asas win-win solution dan tercapainya keadilan tertinggi dan peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jl Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam,  A.  (n.d.).  Urgensi  Penyelesaian  Kasus  Pidana  Dengan  Hukum  Adat. https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=04544138-77db-c0b3-2e9a-
53ae5a14aea7&documentId=9bf6594e-fa30-3803-938e-112b445889a6
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3412
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. Jurnal Hukum PRIORIS, 6(3), 227–246. https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178 Putra  Jaya,  N.  S.  (2016).  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 123. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.123-130 Ramadhani, A. (2020). Hukum Waris Adat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi (Cetakan I). Samudra Biru.
Edy  S.  Hukum  Dan  Putusan  Adat  Dalam  Praktik  Peradilan  Negara.Semarang.  Fakultas  Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. 2011
Titis  W,  Dominikus  R,  Emi  Z.  Kajian  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Colong  Suku  Adat  Osing
Banyuwangi  (Legal  Study  On  The  Osinger  Marriage  Community  About  Colong  In Banyuwangi).  Repository  Universitas  Jember  [internet]  2014  [dikutip  25  maret  2023]
Tersedia dari : http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58883 M  Syakir  AK,  Nurul  M.  Tradisi  Colongan  Suku  Using  Banyuwangi;  Telaah  Kebijakan  Kepolisian Resort Banyuwangi Perspektif Urf. Al-‘Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam [internet] 12 Juni  2020.  Vol.5  no  1  ,  63-78.  [dikutip    25  maret  2023]  Tersedia  dari  :  https://e- journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/634. Doi : https://doi.org/10.31538/adlh.v5i1.634 Didik  H.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Pada  Tingkat Penyidikan  Di  Satreskrim  Kepolisian  Resort  Kota  Banyuwangi  [The  Application  Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescrition Of  The  Banyuwangi  City  Police  Resor].  Jurnal  Janaloka  Jurnal  Ilmiah  Dan Pengabdian Masyarakat. [internet] 15 januari 2023. Vol.2 no 1, 114-134. [dikutip  25 maret 2023] Tersedia dari : https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29