DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i1.2665

## Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah
Moh. Syarihudin 1* , Supardi 2
1*,2 Pusat Kajian Halal Politeknik Pariwisata Lombok, Indonesia
Email: syarihudin@ppl.ac.id 1* , supardi@ppl.ac.id 2

## Abstract
Article history: Received June 10, 2024. Revised June 13, 2024. Accepted June 20, 2024.
One of the most important aspects of the halal tourism ecosystem is halal food and beverages. For a Muslim, halal is not only a trend but also a necessity, a religious  commandment,  and  a  legal  mandate.  The  state  guarantees  the freedom of its citizens to embrace and carry out religious orders according to their respective beliefs. For this reason, the state guarantees halal products for the  Muslim  community.  The  implementation  of  this  is  the  obligation  of  halal certification of food and beverage products and goods in circulation both from large companies and MSMEs. Therefore, it is necessary to hold a seminar and mentoring activities to educate and assist business actors regarding the halal product  process  to  halal  certification,  especially  in  tourist  villages.  This seminar  activity  used  lectures,  interactive  dialogue,  and  mentoring  methods related to  halal tourism and certification. This activity took place in  Sintung village, Peringgaarata sub-district, Central Lombok district. The participants are the community, business actors, and government elements. This activity was carried  out  using  lectures,  question-and-answer  discussions,  and  mentoring. The results of this activity are; first, increasing public understanding of halal tourism.  Second,  increasing  awareness  to  take  care  of  halal  certification  by MSME  players.  Third,  there  is  less  difficulty  in  taking  care  of  halal certification.

## Keywords:
Halal certification; Halal tourism; MSMEs.

## Abstrak
Salah satu aspek terpenting dalam ekosistem Pariwisata Halal adalah makanan dan minuman halal. Bagi  seorang muslim, halal tidak hanya merupakan tren, tetapi juga merupakan kebutuhan, perintah agama dan amanat Undang-Undang. Negara  menjamin  kebebasan  warganya  untuk  memeluk  dan  menjalankan perintah  agama  sesuai  kepercayaan  masing-masing.  Untuk  itu,  Negara memberikan jaminan produk halal terhadap masyarakat muslim. Impelementasi dari  hal  itu  adalah  kewajiban  sertifikasi  halal  terhadap  produk  makanan minuman dan barang gunaan yang beredar, baik yang berasal dari perusahana besar maupun UMKM. Oleh karena itu perlu diadakan suatu kegiatan seminar dan  pendampingan  untuk  mengedukasi  dan  mendampingi  pelaku  usaha berkenaan dengan proses produk halal sampai pada sertifikasi halal terutama di desa-desa  wisata.  Kegiatan  seminar  ini  diadakan  dengan  metode  ceramah, dialog  interaktif  dan  pendampingan  berkaitan  dengan  pariwisata  halal  dan sertifikasi  halal.  Kegiatan  ini  bertempat  di  desa  Sintung  kecamatan Peringgaarata  kabupaten  Lombok  Tengah.  Adapun  peserta  kegiatan  adalah masyarakat,  pelaku  usaha  dan  unsur  pemerintah.  Kegiatan  ini  dilaksanakan dengan  metode  ceramah,  diskusi  tanya  jawab  dan  pendampingan.  Hasil  dari kegiatan ini adalah pertama, meningkatnya pemahamaan masyarakat terhadap pariwisata halal. Kedua, meningkatnya kesadarana untuk mengurus sertifikasi halal  oleh  pelaku  UMKM.  Ketiga,  berkurangnya  kesulitan  dalam  mengurus sertifikasi halal.
Kata Kunci : Pariwisata halal, Sertifikasi halal, UMKM.

## 1. PENDAHULUAN
Pulau  Lombok  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  dikenal  dengan  sebutan  pulau  seribu  masjid  telah mengembangkan destinasi pariwisata halal tingkat dunia. Hal ini didukung dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pariwisata  Halal.  Perda  ini  mengatur  aspek destinasi,  pemasaran  dan  promosi,  industri,  kelembagaan  pembinaan  dan  pengawasan  serta  pembiayaan (Hidayat, Rahmat dkk, 2016).
Peraturan Daerah tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia secara umum dalam meraih dua belas (12) penghargaan pada ajang The World Halal Travel Summit/Exhibition pada tahun 2015 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.  Dua (2) diantara dua belas (12) penghargaan itu diraih oleh pulau Lombok, yakni; Novotel Lombok Resort and Villas sebagai World’s Best Halal Beach Resort dan Sembalun Valley Region, Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai World’s Best Halal Honeymoon Destination (Faizul Abrori, 2020).  Tentunya Penghargaan ini merupakan kebanggaan tersendiri dalam memicu perkembangan pariwisata halal.
Di saat  yang sama, destinasi  wisata di negara-negara lain di Asia seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan Taiwan juga tengah gencar memacu pengembangan pariwisata halal. Mereka meyakini bahwa industri  pariwisata  halal  punya  potensi  besar  secara  ekonomi.  Untuk  itu  semuanya  berlomba-lomba mengembangkan industri pariwisata halal (Muhammad Djakfar, 2019).
Banyak  faktor  yang  menjadi  pemicu  berkembangnya  destinasi  pariwisata  halal  saat  ini.  Diantaranya adalah;  pertama,  kecenderungan  wisatawan  dan  masyarakat  yang  mulai  jenuh  dengan  pariwisata  sekuler sehingga mereka mencari  hal  baru yang lebih sesuai  dengan prinsip-prinsip  agama. Kedua, berkembangnya populasi  muslim  secara  global  terutama  di  negara-negara  Barat  seiring  dengan  peristiwa  WTC  di  Amerika Serikat pada Tahun 2001. Ketiga; munculnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran agama, dalam hal ini syariat Islam (Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, 2015).
Salah  satu  aspek  penting  dalam  ekosistem  pariwisata  halal  adalah  makanan  dan  minuman.  Bagi  umat Islam,  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  halal  bukan  hanya  merupakan  tren  dan  kebutuhan,  tapi  juga merupakan perintah agama yang bernilai ibadah. Beberapa ayat al-Quran memberikan gambaran secara jelas akan  kewajiban  ini  diantaranya  adalah;  Al-Quran  surat  Al-Baqarah  ayat  167  yang  artinya:  wahai  manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (QS. Al-Baqarah[2]:167).  Sementara itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan. (HR. Tirmizi).
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agama dan kepercayaannya masing-masing  dan beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Sebagai  bentuk  impelentasi  amanat  Undang-Undang tersebut, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Dengan  demikian  bagi  seorang  muslim  khususnya  di  Indonesia, mengkonsumsi, memakai dan memperjual-belikan makanan, minuman dan barang gunaan yang halal adalah perintah agama dan amanat Undang-Undang.
Jaminan  produk  halal  di  Indonesia  menjadi  penting  untuk  memberikan  keamanan,  kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi warga muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini  tidak  terlepas  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  menyebabkan  semakin kompleksnya  penentuan  mana  yang  halal  dan  mana  yang  haram.  Produk  makanan  olahan  ataupun  produk gunaan  yang  beredar  membutuhkan  penetapan  kehalalan  dari  seluruh  aspeknya,  mulai  dari  bahan  baku, pengolahan,  pengemasan,  penyimpanan,  pendistribusian,  penjualan  sampai  pada  penyajian  produk  (Bonital Nurul Alfa dkk, 2023).
Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa di antara aspek penting dari pariwisata halal adalah produk makanan  dan  minuman  yang  tersertifikasi  halal.  Hal  tersebut  akan  mempengaruhi  daya  terima  masyarakat khususunya  warga  muslim  terhadap  suatu  produk  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  penjualan.  Untuk  itu perlu  penanaman  kesadaran  terhadap  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMKM  sebagai  ujung  tombak  peredaran makanan dan minuman di tingkat akar rumput (Inayatillah Djakfar, Isnalia, 2021).
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk;  1)  Memperkenalkan  pariwisata  halal  sebagai  bagian  dari  program pemerintah  dalam  meningkatkan  ekonomi,  2)  Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  UMKM  untuk  menerapkan proses  produk  halal  sampai  pada  sertifikasi  halal.  3)  Mendampingi  pelaku  UMKM  dalam  proses  sertifikasi halal.
Kegiatan sosialisasi pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah ini, diharapkan dapat; 1) Memberikan wawasan tentang pariwisata halal dan perkembangannya saat ini. 2) Memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan produk halal melalui sertifikasi halal. 3) Membantu mengurangi kusulitan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.
Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta akan memiliki pemahaman tentang proses produk halal sampai pada sertifikasi halal yang nantinya akan berdampak pada peningkatan daya saing, perbalikan kualitas produk, peningkatan nilai tambah dari produk UMKM tersebut.

## 2. METODE

## 2.1. Rencana Kegiatan
Kegiatan pendampingan sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM  dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi dan  pendampingan  dengan  topik  “Layanan  Sertifikasi  Halal On  The  Spot Serentak  di  3000  Desa  Wisata”. Adapun  materi  yang  disampaikan  adalah;  Pengenalan  Pariwisata  Halal,  Wajib  Halal  Oktober  2024  dan Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  untuk  Produk  Olahan  Pangan  dan  Turunannya.  Kegiatan  ini merupakan kerjasama antara Unit Kajian Pariwisata Halal (PUSAKA) Politeknik Pariwsata Lombok dengan Pemerintah Desa Sintung Kecamatan Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi  Bimbingan Masyarakat  Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Lombok Tengah.

## 2.2. Sasaran
Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah UMKM dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan, kuliner dan lain-lain.

## 2.3. Metode Kegiatan
Kegiatan seminar dan pendampingan dilaksanakan dengan metode: a. Penyampaian materi berkaitan dengan pariwisata halal dan sertifikasi halal.
b. Diskusi tanya jawab.
c. Pendampingan

## 2.4. Luaran Kegiatan
Melalui  pemaparan  materi  tentang  pariwisata  halal  dan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM  ini  diharapkan peserta  dapat  memahami  konsep  pariwisata  halal,  jaminan  produk  halal,  dan  syarat-syarat  sertifikasi  halal. Berdasarkan pemahaman itu, pelaku UMKM dapat lebih teliti dan waspada dalam mengolah bahan makanan sehingga memenuhi standar dan kriteria halal. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang dialami UMKM bisa terurai dan menemukan solusi terutama terkait sertifikasi halal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan seminar dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM telah dilaksanakan pada Sabtu,  4 Mei  2024 pukul  09.00-14.00 bertempat di  aula  kantor  Desa Sintung  Kecamatan  Peringgarata Kabupaten  Lombok  Tengah.  Kegiatan  ini  diperuntukkan  kepada  masyarakat  yang  bergerak  dibidang  usaha kuliner  dan  bersifat  gratis  atau  tanpa  biaya.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  dan pendampingan  kepada  masyarakat  berkenaan  dengan  pariwisata  halal,  sertifikasi  halal  terhadap  produk makanan, minuman dan produk gunaan lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 16 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, pendamping halal, unsur pemerintah desa dan masyarakata umum.
Materi yang disampaikan meliputi pariwisata halal, sertifikasi halal dan pendampingan langsung kepada pelaku  usaha.  Dua  materi  disampaikan  masing-masing  selama  kurang  lebih  20  menit  dilanjutkan  dengan diskusi tanya jawab selama 40 menit.

## 3.1. Pariwisata Halal
Pada  materi  tentang  pariwisata  halal,  terdapat  beberapa  poin  penting,  pertama;  pengertian  pariwisata halal, kedua; penerapan pariwisata halal di bidang usaha kuliner.
Secara umum, Pariwisata halal adalah perjalanan sementara yang memperhatikan nilai-nilai Islam yang meliputi aqidah, ibadah dan etika. Pariwisata halal lebih fokus pada produk halal sesuali syariah Islalm. Istilah pariwisata  halal  mengacu  pada  perkembangan  pariwisata  secara  global  yang  lebih  familiar  dengan  istilah tersebut. Di Indonesia sendiri, istilah halal sudah lebih dulu  ada dan berkembang sehingga lebih cocok dan lebih  bisa  diterima  (Tim  Penulis  MUI  Pusat,  2020).    Pariwisata  halal  lebih  kepada  aspek  pelayanan  yang memudahkan  wisatawan  muslim  dalam  menjalankan  kewajiban  agama  (Ishak  Ahmadsyah,  dkk,  2022). Pariwisata Halal juga bukan sekedar tren yang datang dan menghilalng dengaln tiba-tiba,  tetapi memiliki pasar yang jelas dan terus berkembang (Tim Penyusun, 2019).  Istilah lain yang semakna dengan Pariwisata Halal atau  Halal  Tourism  diantaranya  adalah;  Islamic  Tourism,  Shariah  Tourism,  Shariah  Travel,  Halal  Friendly Tourism Destination, Muslim Friendly Travel Destination, Halal Lifestyle dan lain-lain (Aan Jaelani, 2017).
Adapun contoh penerapan pariwisata halal pada industri restoran atau kuliner diantaranya meliputi aspek produk, aspek layanan dan aspek pengelolaan.
3.1.1. Aspek Produk
a. Ruang makan dan minum
1) Tidak ada ornament dan lukisan yang mengarah pada kemusyrikan dan pornografi.
2) Tersedia tanda dilarang merokok kecuali pada tempatnya.
b. Penyediaan makanan dan minuman
1) Makanan dan Minuman dalam kemasan harus berlabel dan bersertifikat halal.
2) Daftar menu tidak menggunakan nama yang negatif/diharamkan serta disertai dengan daftar harga.
c. Fasilitas penunjang
1) Ruang  shalat  yang  dilengkapi  dengan  arah  kibat,  jadwal  waktu,  perangkat  alat  shalat  dan pemisah laki-laki dengan perempuan (jika memungkinkan).
2) Tempalt wudhu.
3) Toilet.
4) Instalasi air bersih dan drainase yang sesuai.
5) Hiburan yang tidak mengarah kepada pornografi dan pornoaksi.
6) Papan nama usaha tidak mengarah pada hal negatif atau haram.
3.1.2. Aspek Pelayanan
a. Menyambut dan menerima tamu atau pengunjung diawali dan diakhiri dengan salam.
b. Penanganan keluhan tamu atau pelanggan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
3.1.3. Aspek Pengelolaan
a. Memiliki tim halal.
b. Menerapkan sistem produk halal atau Proses Produk Halal (PPH).
c. Tidak memperkenankan pengunjung makan minum di tempat selama Ramadhan.
d. Karyawan memakai busana atau pakaian yang sopan.
e. Karyawan muslimah memakai busana Muslimah (Kementerian Pariwisata, 2019).

## 3.2. Sertifikasi Halal
Selalnjutnya,  pada  materi  tentang  sertifikasi  halal  terdapat  beberapa  poin  penting  diantaranya;  produk yang harus disertifikasi dan regulasi jaminan produk halal.

## 3.2.1. Produk
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  748  Tahun  2021  Tentang  Jenis  Produk  yang Wajib Bersertifikat Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa pengemasan, jasa penyimpanan, jasa  penjualan  jasa  pendistribusian,  dan  jasa  penyajian  (Keputusaln  Menteri  Agama  RI  Nomor  748  Tahun 2021).
Adapun  produk  olahan  pangan  yang  masuk  katagori  makanan  dan  minuman  menurut  KMA  diatas, diturunkan lagi menjadi produk berikut:
a. Susu dan analognya.
b. Lemak minyak dan emulsi minyak.
c. Es untuk dimakan ( edible ice ) termasuk sherbet dan sorbet.
d. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan.
e. Kembang gula/permen dan cokelat.
f. Serealian dan produk serealia (merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi kacang dengan pengolahan tambahan pangan).
g. Produk bakteri.
h. Daging dan produk olahan daging.
i. Produk ikan dengan penambahan bahan tambahan pangan.
j. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan.
k. Gula dan pemanis termasuk madu.
l. Garam, rempah, sup, salus, salad serta produk protein.
m. Pangan olahan dan keperluan gizi khusus.
n. Makanan ringan siap santap.
o. Pangan siap saji.
p. Kelompok bahan lainnya (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2021).

## 3.2.2. Regulasi
Regulasi jaminan produk halal membahas penyesuaian regulasi dalam layanan sertifikasi halal yaitu: a. UU Nomor 33 Tahun 2014. b. UU Nomor 11 Tahun 2020.
c. UU Nomor 2 Tahun 2022.
d. UU Nomor 6 Tahun 2023
Tabel 1. Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan UU 11 Tahun 2020 UU 6 Tahun 2023 Kemudahan Sertifikasi halal bagi UMKM UMKM yang tidak beresiko dan terjamin kehalalannya dapat melakukan self-declare (tidak dikenakan biaya) Tidak ada perubahan MUI Penetapan  halal  melalui  fatwa MUI Penetapan halal oleh MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Aceh Sidang Fatwa Sidang  fatwa  Halal  baik  regular maupun self-declare dilakukan oleh komisi fatwa MUI - Sidang  Fatwa  Halal  oleh  komisi  fatwa  MUI paling  lama  3  hari  kerja,  jika  melewati, penetapan  halal  dilakukan  oleh  komite  fatwa produk halal.
- Penetapan halal oleh komite fatwa produk halal paling lama 2 hari kerja.
- Sidang fatwa halal self - declare hanya dilakukan oleh komite fatwa produk halal. Waktu Pengajuan - Regular: 21 hari kerja - Self - declare : belum diatur - Regular: tetap 21 hari kerja - Self - declare :  12  hari  kerja  (sejak  pengajuan  ke
BPJPH, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH,  penetapan  halal  di  komite  fatwa,  sampai terbit sertifikasi halal dari BPJPH Komite fatwa produk halal - Belum diatur - Komite  fatwa  produk  halal  dibentuk  dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri,  terdiri  dari unsur ulama dan akademisi.
- Komite fatwa produk halal sudah harus dibentuk paling  lambat  1  (satu)  tahun  sejak  UU  ini ditetapkan.
- Pemerintah  menjalankan  tugas  komite  fatwa produk halal sampai terbentuknya komite fatwa produk halal. Masa berlaku sertifikat Berlaku 4 tahun Sertifikat  halal  berlaku  sejak  diterbitkan  BPJPH dan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  ada  perubahan komposisi bahan dan/atau PPH
Berdasarkan  pasal  65  PP  Nomor  39  tahun  2021 bahwa  untuk  menjaga  kesinambungan  proses  produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Pelaku usaha wajib menerapkan seluruh keriteria  sistem  jaminan  produk  halal  yang  menggunakan  asas  perlindungan,  keadilan,  kepastian  hukum, akuntabilitas  dan  transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  profesionalitas  serta  nilai  tambah,  dan  daya  saing. Sistem jaminan produk halal berisi kriteria yang diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan  produk  dan  menjaga  kesinambungan  proses  produk  halal  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan (Ade Fartini, 2019).

## 3.3. Pendampingan
Pada  sesi  pendapingan  sertifikasi  halal,  para  peserta  mendapatkan  penjelasan  tentang  sertifikasi  halal melalui  skema self-declare yang  diperuntukkan  untuk  usaha  mikro  dan  kecil. Self-declare sendiri  adalah pernyataan status kehalalan produk oleh pelaku usaha itu sendiri namun memiliki persyaratan khusus seperti harus  memilik  pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  dan  penetapan  kehalalan  oleh  komisi  fatwa  MUI (https://ihatec.com/en/self-declare/diakses  pada  04-06-2024).  Skema  ini  tidak  dipungut  biaya  atau  gratis. Adapun alur sertifikasinya adalah sebagai berikut: a. Pelaku Usaha
1). Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id.
2). Mempersiapkan  data  permohonan  sertifikasi  halal  dan  memilih  pendamping  Proses  Produk  Halal (PPH).
3). Melengkapi permohonan bersama pendamping PPH.
4). Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
b. Pendamping  Proses  Produk  Halal,  Pendamping  PPH  melakukan  verifikasi  dan  validasi  atas  pernyataan pelaku usaha.
c. BPJPH
1). BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil.
2). Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
d. Komite  Fatwa  Produk  Halal,  Menerima  laporan  hasil  pendampingan  proses  produk  halal  yang  telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk penetapan kehalalan produk.
e. BPJPH
1). Menerima ketetapan halal produk.
2). Menerbitkan sertifikasi halal.
f. Pelaku Usaha 1). Mengunduh sertifikasi halal melalui SIHALAL.
2). Mengunduh label Halal Nasional untuk dicantumkan pada produk.
Adapun persyaratan sertifikasi halal melalui skema self declare adalah; a. Pelaku usaha memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan termasuk skala usaha Mikro atau kecil.
b. Pemilik usaha memiliki akun SIHALAL.
c. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
d. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalanya
1). Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau
2). Termasuk  dalam  daftar  bahan  sesuai  KMA  Nomor  1360  Tentang  Bahan  Yang  Dikecualikan  Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
e. Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan non -halal.
f. Menggunakan peralatan produksi dengan tenologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik).
g. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal.
h. Proses  pengawetan  produk  dilakukan  secara  sederhana  dan  tidak  menggunakan  kombinasi  metode pengawetan.
i. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.
j. Jenis Produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021).
Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, para peserta tertarik untuk melakukan sertifikasi halal  terhadap  usaha  yang  dijalankan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  peserta  yang  langsung  mengurus sertifikasi halal melalui para pendamping Proses Produk Halal yang hadir. Beberapa kesulitan peserta dalam hal  ini  pelaku  usaha  adalah  berkenaan  dengan  kelengkapan  dokumen,  alur  proses  pengurusan,  informasi persyaratan  produk  dan  lain-lain.  Dengan  adanya  sosialisasi  dan  kehadiran  para  pendamping  telah  banyak membantu dan memberikan pencerahan terkait sertifikasi halal. Pada akhirnya, kegiatan ini bisa mengurai dan mengurangi  kesulitan-kesulitan pelaku UMKM yang ada selama ini.

## 4. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan ini diantaranya adalah:
a. Sosialisasi pariwisata halal dan sertifikasi halal disambut baik oleh peserta yang merupakan pelaku usaha.
b. Tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk memahami pariwisata halal dan proses produk halal.
c. Munculnya keinginan untuk segera melakukan sertifikasi halal.
Adapun saran yang bisa diberikan dalam kegiatan ini adalah;
a. Adanya monitoring dari pihak Politeknik Pariwisata Lombok dalam hal ini Unit Pusat Kajian Halal bekerjasama dengan pendamping halal terhadap proses produk halal yang berjalan di lapangan.
b. Adanya  pertemuan  antara  pendamping  halal  dengan  komunitas  usaha  atau  asosiasi  terkait  secara berkelanjutan.

## REFERENCES
Aan Jaelani, Halal Tourism Industry in Indonesia : Potentia and Prospects , SSRN Electronic Journal , Januari 2017.
Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, jilid 3, ha. 280,  hadis 1648.
Ade Fartini, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Pada Produk Halal, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No 1 Januari-Juni 2019.
Bonita  Nurul  Alfa  dkk,  Proses  Penanganan  Produk  Halal  Bagi  Pelaku  UMKM,  Teknovokasi:  Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No1, Januari 2023,  hal. 64.
Faizul  Abrori,  Pariwisata  Halal  dan  Peningkatan  Kesejahteraan  (Malang:  Literasi  Nusantara  Abadi,  2020), hal.13.
https://ihatec.com/en/self-declare/diakses pada 04-06-2024
Inayatillah Djakfar, Isnaia, Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam  Mendukung  Banda  Aceh  Menjadi  Kota  Wisata  Halal,  Wikra  Parahita:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 1, Mei 2021, hal.  80.
Ishak  Ahmadsyah,  dkk,  Wisata  Halal  Aceh, Tinjauan  Ekonomi  Syariah  (Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Aceh, 2022) hal. 28.
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 748 Tahun 2021
Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016, Hidayat, Rahmat dkk, Implementasi Kebijakan Pariwisata  Halal  di  NTB  (Studi  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah Provinsi  NTB  No.2 Tahun Tentang Pariwisata Halal), Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2 September 2018.
Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, Halal Tourism: Concept, Practises, Chalenges and Future, Tourism Management Perspectives (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008.
Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, (Malang; UIN Maliki Press, 2019)
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021
Tim Penulis MUI Pusat, Pariwisata Halal Indonesia (Yogyakarta, Qmedia, 2020)
Tim Penyusun, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata 2019
Tim Penyusun, Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024 (Kementerian Pariwisata, 2019)
QS. Al-Baqarah[2]:167