## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Implementasi  Program  Pengembangan  Kewirausahaan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  dalam  Meningkatkan  Kualitas  SDM  Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang

## Hanny Purnamasari
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## Rachmat Ramdani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat  tidak  diimbangi  dengan  kualitas  SDM  yang  memadai  sehingga  belum  adanya pengembangan  produk  unggulan One  Village  One  Product (OVOP).  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Implementasi  kebijakan  dapat  berhasil  maupun  gagal  ketika  para pelaksana  tidak  memahami dari  isi  kebijakan  tersebut. Dalam  hal  ini  Dinas  Koperasi belum menjalankan  komunikasi  yang  cukup  baik  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  tentang koperasi  dan  UMKM  untuk  para  pelaku  koperasi.  Disposisi  dalam  aspek  implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten  Karawang  telah  banyak  melibatkan  pihak  lain  disertai  dengan  kerangka program  yang  jelas  dan  terukur  dalam  upaya  pembinaan  dan  memberikan  legalitas terhadap  para  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Karawang.  Sumber  daya  dalam  implemetasi kebijakan  dapat  disimpulkan  bahwa  program  kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.  Struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  program  kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.

## Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM

## Abstract
The  growth  of  MSMEs  that  continues  to  increase  sais  not  matched  by  adequate  quality  of human  resources,  so  there  is  no  development  of  superior  products  for  One  Village  One Product  (OVOP).  This  research  uses  descriptive  methods  with  qualitative  approaches.  Data collection  techniques  were  carried  out  by  observation,  interviews,  documentation  studies and  triangulation.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  policies  can succeed or fail when the executors do not understand the contents of the policy. In this case
the  Office  of  Cooperatives  has  not  yet  carried  out  good  communication  in  disseminating policies  on  cooperatives  and  MSMEs  for  cooperative  actors.  Disposition  in  the  aspects  of entrepreneurship  program  implementation  Cooperatives  and  MSMEs  have  been  going  well because  the  Cooperative  and  MSME  Office  of  Karawang  Regency  has  involved  many  other parties accompanied by a clear and measurable program framework in efforts to foster and provide  legality  to  MSME  actors  in  Karawang  Regency.  The  resources  in  implementing  the policy  can  be  concluded  that  the  entrepreneurship  program  of  cooperatives  and  MSMEs cannot  be  said  to  be  successful,  there  are  still  problems  in  its  implementation.  The bureaucratic  structure  in  the  implementation  of  entrepreneurship  program  policies  for cooperatives and MSMEs in Karawang Regency is quite good in the division of labor.
Keywords: Program Implementation, Entrepreneurship Development, MSMEs.

## PENDAHULUAN
Hesti,  dkk  (2013)  mengatakan  pada  negara  berkembang  salah  satu  yang  menjadi prioritas  utama  dalam  melaksanakan  kegiatan  negaranya  adalah  pembangunan  nasional, begitu  halnya  dengan  bangsa  Indonesia.  Salah  satu  hal  yang  diperhatikan  dalam pembangunan  nasional  di  Indonesia  adalah  di  bidang  ekonomi.  Perekonomian  yang  baik akan  berimbas  kepada  aspek-aspek  lain  dalam  indeks  pembangunan  manusia,  seperti pendidikan  dan  kesehatan,  ketiganya  akan  sangat  berkaitan  dalam  keberlangsungan kehidupan masyarakat di suatu negara.
Berdasarkan  amanah  konstitusional  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (4) tentang  perekonomian  nasional  diselenggarakan  atas  dasar  demokrasi  ekonomi  dengan menjungjung  tinggi  prinsip  kebersamaan,  efisien  berkeadilan,  keberlanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian  serta  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.  Amanah  konstitusional  di  atas  mengandung  makna  yang  terdapat  pada  pasal tersebut kewajiban pemerintah untuk mendirikan koperasi dan usaha mikro dan menengah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Oleh  karena  itu,  untuk  menunjang  kegiatan  perekonomian  nasional  Pemerintah pusat diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur penyelenggaran tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana amanah konstitusional Undang-Undang Dasar menjadi dasar pembentukan Undang-Undang. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pengaturan  tentang  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah. Makna  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perekonomian  pada  pasal  3  menyatakan
bahwa Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota masyarakat serta ikut  membangun  tatanan  perekonomian  Nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam hal menunjang dan mempermudah pelaku usaha khusuhnya di bidang Usaha Mikro  Kecil  Menengah,  pemerintah  dalam  hal  ini  sudah  mengatur  peraturan  melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  sarana  pemberdayaan  bagi  Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaksana  teknis  dari  setiap  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  maka  berkewajiban  untuk  melaksanakan  dan menyelenggarakan peraturan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat  dikembangkan  sebagai  upaya  untuk  memutus  mata  rantai  angka  pengganguran  di daerah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Keberadaan Koperasi dan UMKM  di  Daerah  memberikan  peluang  besar  untuk  penyerapan  tenaga  kerja  bagi masyarakat dan daya saing.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  secara  letak  geografis  wilayah  yang berdekatan  dengan  Ibu  Kota  Negara  sebagai  penunjang  kegiatan  perekonomian  nasional, selain  itu  berdasarkan  informasi  dari  media  online  (scdc.binus.ac.id:  2018)  Kabupaten Karawang juga sebagai Kota Industri terbesar di Kawasan Asia Tenggara setelah Bekasi dan Polugadung Jakarta. Potensi sumber daya kegiatan perekonomian daerah yang di miliki oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  akan  menjadi  peluang  besar  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  Karawang.  Namun,  disisi  lain  jika  potensi  perekonomian  daerah Karawang  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh  Pemerintah  Daerah  maka  akan  menjadi masalah  besar  bagi  masyarakat.  Masalah  besar  tersebut  adalah  tingginya  angka pengangguran  terdidik  maupun  tidak  terdidik  yang  tak  mampu  berdaya  saing  sehingga masyarakat  lokal  Karawang  hanya  sebatas  menjadi  penonton  ketika  sumber  potensi  di eksploitasi oleh kaum urban.
Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menenggah Kabupaten Karawang menjadi  peluang  yang  besar  bagi  penyerapan  tenaga  kerja  bagi  masyarakat  yang  tidak memiliki  potensi  pendidikan  yang  tinggi  atau  bagi  masyarakat  kecil  dan  menenggah memperoleh  pekerjaan.  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  Menenggah  Kabupaten
Karawang dapat memberikan kontribusi untuk sumber pendapatan asli daerah, sumbangan peningkatan  sumber  PAD  dari  kegiatan  koperasi  dan  usaha  mikro  kecil  menenggah  dapat memberikan  sumbangan  bagi  pembangunan  di  sektor-sektor  publik  lainya.  Selanjutnya, perkembangan dari Usaha Mikro Kecil Menenggah di Kabupaten Karawang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 1. Perkembangan UMKM Tahun UMKM Usaha Kecil Usaha Mikro Usaha Menengah Jumlah 2011 3412 561 35 4008 2012 24282 393 46 24721 2013 29262 1503 166 30931 2014 34145 2145 270 37356 2015 34146 2941 1818 38904
Sumber: Renstra Pembangunan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  perkembangan  kegiatan  UMKM mengalami peningkaan terus meningkat secara signifikan. Perkembangan kegiatan ekonomi di  bidang  UMKM  tersebut  dapat  menjadi  peluang  besar  kegiatan  usaha  masyarakat Karawang  dalam  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2019) mengatakan    salah  satu  indikator  untuk  mengukur  keberhasilan  dari  Pemerintah  Daerah dalam  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  Indeks  Pembangunan Manusia  yang  harus  dipenuhi  dan  capai  oleh  Pemerintah  Daerah  diantaranya  umur  yang panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan    standar  hidup  yang    layak.  Program pengembangan  kewirausahaan  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah  Karawang meningkatkan IPM masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga  memudahkan  peneliti untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam  rangka  untuk  mengetahui  implementasi program  pengembangan  keriwausahaan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  pelaku  UMKM  di  Karawang.  Menurut  Moleong  (2012)  penelitian  kualitatif bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian
misalnya,  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik,  dan  dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian deskriptif menurut Moleong  (2012:11)  data  yang  dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Komunikasi dalam  Implementasi  Program  Pengembangan  Kewirausahaan  Dinas  Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.
Untuk  mengukur  keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan program  kewirausahaan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang perlu memperhatikan variabel komunikasi tertentu yang menjadi tujuan untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan.  Sejauh ini pola komunikasi  yang  dibangun  oleh  implementor  pejabat  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  cukup baik, sehingga kelompok sasaran yang menjadi obyek pun sudah tepat. Komunikasi sebagai sarana  untuk  menyampaikan  program  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kewirausahaan terutama  mengenai  prinsip-prinsip  koperasi  terdapat  banyak  para  pelaku  koperasi  kurang memahami secara komprehensif prinsip-prinsip koperasi. Seperti penjelasan Kepala Bidang Kelembaggan  dan  Pengawasan  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Kabupaten  Karawang,  Bapak Surisno beliau mengatakan bahwa :
“Kami  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  karena  kami dalam menjalankan kebijakan secara kelembagaan maka kami pun dalam melakukan pengawasan  yang  berdasarkan  pada  aturan  yang  ada.  Kalau  sosialisasi  kami  sering mengadakan  pembinaan  pada  pelaku  koperasi  terutama  dalam  penyampaian prinsip-prinsip  koperasi  rata-rata  para  pelaku  koperasi  kurang  memahami  prinsip- prinsip koperasi. (Karawang, 9 Agustus 2018)
Dari hasil wawancara di atas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Karawang  melalui  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  dalam pengelolaan  program  kewirausahaan  dalam  hal  koperasi  dan  UMKM  Di  Kabupaten Karawang.  Mengenai  program  kewirausahaan  dalam  hal  ini  koperasi  kami  selaku  bidang kelembagaan  dan  pengawasan  melakukan  dua  cara  tersebut  yaitu  membentuk
kelembagaan  dari  koperasi  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  para  pelaku  usaha koperasi.
Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Dan UMKM dalam menjalankan program kewirausahaan  jelas  terdapat  komunikasi  yang  harus  dan  wajib  dilakukan  oleh  para pemangku  kepentingan  dalam  hal  in  pemerintah  Kabupaten  Karawang,  komunikasi  yang kami  lakukan  tidak  terlepas  dari  Peraturan-Peraturan  baik  Undang-undang  yang  mengenai Koperasi  dan  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  pengelolaan  koperasi.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kelembagaan  dan  Pengawasan  koperasi  beliau mengatakan bahwa:
“Langkah  yang  dilakukan  oleh  kami  berkomunikasi  melalui  kegiatan  pembinaan kepada  para  pelaku  usaha  koperasi.  Komunikasi  yang  kami  lakukan  dengan  cara mengundang  semua  para  pelaku  usaha  koperasi  untuk  memahami  prinsip-prinsip koperasi.  Kami  pun  mengundang  para  pelaku  dalam  membutuhkan  kelembaggan bagi koperasi yang akan kami bantu” (Karawang, 9 Kamis 2018)
Dari  pernyataan  di  atas  menjelaskan  bahwa  langkah  awal  untuk  membina  koperasi adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan undang-undang yang mengatur tentang  koperasi,  selain  itu  juga  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi mengundang  para  pelaku  usaha  koperasi  untuk  mensosialisasikan  prinsip-prinsip  koperasi bagi  para  pelaku  usaha  koperasi.  Kemudian  komunikasi  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Koperasi  dan  UMKM  melalui  bidang  kelembagaan  dan  pengawasan  memberikan  legalitas bagi koperasi yang sudah memiliki badan hukum berupa akta notaris. Pelaku koperasi juga bisa  langsung  terdaftar  di  kementerian  yang  mengatur  tentang  koperasi  secara  online melalui web resmi dengan syarat memiliki badan hukum.
Selanjutnya,  para  pelaku  koperasi  yang  telah  terdaftar  di  kementerian  harus melaporkan  kepada  kami  Dinas  Koperasi  yang  ada  di  Pemerintahan  Daerah  agar mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut tentang koperasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam  dengan  informen  Kepala  Bidang  Kelembagaan  dan  Pengawasan  beliau menyatakan bahwa:
“Sekarang mudah bagi para pelaku koperasi yang ingin mendaftar bisa daftar secara online  melalui  web  resmi  pemerintah  pusat  melalui  peraturan  nya  memberikan kemudahan  pelayanan  bagi  pelaku  koperasi  agar  terdaftar  di  kementerian,  setelah terdaftar  kementerian  para  pelaku  koperasi  mesti  melaporkan  kepada  kami  agar kami  dapat  memberikan  arahan  dan  pembinaan  lebih  lanjut  tentang  koperasi” (Karawang, 9 agustus 2018).
Hasil  pengamatan  penelitian  secara  mendalam  dari  hasil  wawancara  menunjukan bahwa  pemerintah  pusat  sekarang  memperbaiki  prosedur  pelayanan  bagi  para  pelaku koperasi  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  kondisi  pemerintahan  sebelumnya  terutama  saat orde baru. Kemudian, Dinas Koperasi juga dalam menjalankan fungsi sebagai kelembagaan dan  pengawasan  dapat  dikatakan  cukup  optimal  dalam  menjalankan  fungsinya. Menjalankan  komunikasi  yang  intensif  dengan  para  pelaku  koperasi  yang  sudah  terdata  di Dinas Koperasi untuk memberikan arahan dan pembinaan bagi para pelaku koperasi. Selain itu  juga  dalam  menjalankan  kebijakan  program  kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  Dinas Koperasi  melalui  Bidang  kelembagaan  dan  pengawasan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  sangat  legal  formal.  Baik  dalam melakukan  pembentukan  koperasi  disesuaikan  dengan  aturan  yang  mengatur  maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan pun sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.
Dapat  di  lihat  dari  aspek  komunikasi,  komunikasi  sangat  penting  sebagai  penentu keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  dapat  berhasil  maupun gagal  ketika  para  pelaksanan  tidak  memahami  dari  isi  kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  ini Dinas  Koperasi  sudah  menjalankan  komunikasi  yang  cukup  baik  dalam  mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi.
Disposisi  Dalam  Implementasi  Program  Pengembangan  Kewirausahaan  Dinas  Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.
Aspek  kedua  dari  teori  implementasi  menurut  George  III  adalah  disposisi.  Disposisi dapat  diterjemahkan  sebagai  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor. Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda  dengan  pembuat  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi  dapat mempertimbangkan  atau  memperhatikan  aspek  penempatan  pegawai  (pelaksana)  dan insentif.
Pelaksana kegiatan program kewirausahaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan oleh  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lainnya.  Seperti forum  akademisi,  bisnis  dan  pemerintahan,  forum  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari
kebijakan pemerintah provinsi yang telah membentuk forum ini sudah dua tahun yang lalu. Forum  ini  sangat  membantu  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  dalam  hal  melakukan  pendataan dan pembinaan. Keanggotan forum ini juga banyak para pelaku usaha UMKM memberikan kemudahan  pendataan.  Dalam  melakukan  pembinaan  dan  legalitas  baik  dari  MUI  maupun dari Kesehatan, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj Sri dari Bidang Kewirausahaan berikut petikan wawancaranya:
“Dalam pelaksana teknis untuk kegiatan program UMKM bekerjasama dengan Forum akademisi, bisnis dan pemerintahan. Forum ini sangat membantu tugas kami, tugas dan  fungsi  kami  saat  ini  hanya  melakukan  pembinaan  bagi  pelaku  UMKM  dan memberikan  legalitas  bagi  produk  UMKM  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang telah ditentukan. (Karawang, 9 Agustus 2018)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  secara  langsung  oleh  peneliti  dengan  melakukan wawancara  mendalam  dengan  beberapa  informen  kunci  dari  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM Kabupaten  Karawang  menunjukan  bahwa  aspek  disposisi  dalam  impelementasi  kebijakan program  kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  telah  melakukan  kerjasama  dengan  Forum akademisi,  bisnis  dan  pemerintah  untuk  mendukung  dari  pelaksanan  teknis.  Berdasarkan hasil  wawancara  mendalam  dengan  informen  kunci  di  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM merasakan  terbantu  dengan  adanya  forum  tersebut.  Dinas  Koperasi  menjadi  salah  satu anggota dari forum tersebut yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
Dengan  adanya  forum  tersebut  para  pelaku  UMKM  lebih  kreativitas  dan  inovasi dalam  menghasilkan  produk  UMKM  maupun  melakukan  marketing  penjualan  kepada masyarakat.  Seperti  banyak  menyelenggarakan  acara  yang  didukung  oleh  para  pengusaha untuk memberikan kesempatan bagi produk hasil kreatif UMKM untuk di pasarkan. Secara umum peneliti dapat menyampaikan bahwa pada aspek disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi Dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi Dan UMKM  Kabupaten  Karawang  telah  banyak  melibatkan  pihak  lain  disertai  dengan  kerangka program  yang  jelas  dan  terukur  dalam  upaya  pembinaan  dan  memberikan  legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang.
Sumber  Daya  Dalam  Implementasi  Program  Pengembangan  Kewirausahaan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  dalam  Meningkatkan  Kualitas  SDM  Pelaku  Koperasi  dan  UMKM  di Kabupaten Karawang.
Sumber-sumber kebijakan dalam hal ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan  waktu.  Pertama,  sumber  daya  manusia  sebagai  penentu  dari  kebijakan  jika  memiliki  sumber
daya  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan  bidangnya  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam impelemntasi  suatu  kebijakan.  Kedua,  sumber  daya  finansial  juga  penting  diperhatikan  dalam tahapan  impelementasi  kebijakan,  sumber  daya  ini  terdiri  dari  atas  dana  atau  insentif  lain  yang dapat  memperlancar suatu  kebijakan.  Jika  terbatasnya  sumber  finansial  dalam  impelemntasi  suatu kebijakan  menjadi  salah  satu  faktor  kegagalan  dari  impelementasi  kebijakan.  Maka  dari  itu,  untuk mencapai  keberhasilan  dari  impelementasi  kebijakan  program  kewirausahaan  Dinas  Koperasi  dan UMKM Kabupaten Karawang harus memperhatikan variabel sumber-sumber daya.
Sumber  daya  manusia  memegang  peranan  penting  pelaksanaan  suatu  kegiatan. Integritas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebagai  penggerak  dan  pendukung kebijakan  pemerintah  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kewirausahaan  koperasi dan  UMKM  merupakan  potensi  utama  dalam  menjawab  tuntutan  pembangunan  dan kualitas  permasalahan  kesejahteraan  ekonomi.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  dukungan  faktor internal dan faktor eksternal.
Peneliti berhasil mendapatkan data sumber daya manusia pada Dinas Koperasi Dan UMKM  Kabupaten  Karawang  yang  diantaranya  adalah  komposisi  pegawai  berdasarkan pendidikan dan komposisi pegawai berdasarkan golongan. Tabel di bawah menjelaskan dua komposisi  tadi.  Jumlah  Jabatan  Struktural  yang  ada  pada  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah yaitu: 21 (dua puluh satu), sedangkan Jabatan Fungsional Umum yaitu: 21 (dua puluh satu), yang sebagian besar merangkap dari jabatan Struktural Pelaksana.
Sedangkan  hingga  saat  ini,  untuk  Jabatan  Fungsional  Khusus  Bidang  Teknis  belum ada, sehingga diharapkan kedepannya Dinas dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani  secara  khusus  permasalahan  yang  bersifat  teknis.  Jabatan  Fungsional  Teknis yang  dibutuhkan  dan  dimungkinkan  antara  lain:  Peneliti,  Auditor  Koperasi  dan  Jabatan Fungsional  Teknis  lainnya  yang  dapat  lebih  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  dinas. Berdasarkan  dari  pengamatan  dua  tabel  di  atas  yang  mengulas  komposisi  pegawai  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Karawang  berdasarkan  tingkat  pendidikan  dan  golongan dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  pada  dinas  bersangkutan  belum  cukup  baik masih  terdapat  kekurangan  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  masih  kekurangan kepegawaian yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM.
Masih  terdapat  kekurangan  dari  Jabatan  Fungsional  Khusus  Bidang  Teknis  belum ada, sehingga diharapkan kedepannya dinas dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani  secara  khusus  permasalahan  yang  bersifat  teknis.  Jabatan  Fungsional  Teknis
yang  dibutuhkan  dan  dimungkinkan  antara  lain:  Peneliti,  Auditor  Koperasi  dan  Jabatan Fungsional  Teknis  lainnya  yang  dapat  lebih  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  dinas. Kekurangan  kepegawaian  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten  Karawang  dirasakan oleh Bidang UMKM Ibu Hj. Sari beliau menyampaikan pada saat wawancara sebagai berikut:
“Sumber  daya  yang  kami  miliki  disini  masih  kekurangan  orang  untuk  menjalankan tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pendataan  dari  para  pelaku koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Karawang, kami bekerja sering di bantu oleh  anak-anak  sekolah  yang  sedang  melakukan  kerja  praktek  bidang  kami  masih membutuhkan  kepegawaian  untuk  memaksimalkan  program.  (Karawang,  9  Agustus 2018)
Kurangnya  personel dan  tingkat pendidikan  sebagai  pelaksana teknis  dari  kebijakan program  kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  akan  mempengaruhi  dari  keberhasilan  dari kebijakan program tersebut. Kekurangan personel sumber daya manusia juga dirasakan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan beliau mengatakan bahwa:
“Bidang kami juga masih kekurangan jumlah pegawainya bahkan di bidang kami ada yang doubel job fungsi dan tugasnya akibat dari kekurangan pegawai di bidang kami, saya  selaku  kepala  bidang  sudah  mengajukan  ke  BKD  sampai  saat  ini  belum  juga mendapatkan  jawaban  untuk  penambahan  jumlah  kepegawaian  untuk  di  bidang kami”. (Karawang, 9 Agustus 2018)
Kurangnya  sumber  daya  manusia  akan  mempengaruhi  dari  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dari  hasil  data  primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa data yang diperoleh saat observasi di  lapangan  dapat  dilihat  bahwa  bahwa  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Karawang belum optimal masih terdapat kekurangan jumlah kepegawaian sehingga akan menghambat pelaksanan  teknis  dari  kebijakan  program  kewirausahaan.  Dalam  aspek  lain,  seperti  soal sumber  daya  finansial,  pihak  dinas  memiliki  keterbatasan  dana  mengingat  banyaknya program  yang  dibawahi  langsung  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Karawang  selain bidang  Koperasi  dan  UMKM.  Dari  bidang  koperasi  sudah  melakukan  pembinaan  bagi  para koperasi yang ada di Kabupaten Karawang, hal tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Pelayanan Pembinaan Kelembagaan 2018
No Objek jenis pelayanan pembinaan kelembagaan Target Realisasi 1 Kunjungan ke koperasi 198 210 2 Pembinaan koperasi RAT 157 210 3 Diklat pengkoperasian 600 Orang 600 Orang Sumber: LAKIP Dinas, 2018
Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa dalam pelayanan pembinaan kelembagaan koperasi  sudah  melampaui  target,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  bantuan  dari  pihak ketiga.

## Tabel 3. Pelayanan Pembinaan koperasi tahun 2018
No Objek jenis pelayanan pembinaan kelembagaan Target Realisasi 1 Fasilitas modal luar 0,00 0,00 2 Bantuan perkuatan modal berupa barang 4 koperasi 4 koperasi 3 Mengikutsertakan dalam pameran produk 25 koperasi 25 koperasi
Sumber: LAKIP Dinas, 2018
Koperasi  yang  mendapatkan  pembinaan  secara  finansial  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan  dapat  dikatakan  bahwa  koperasi  tersebut kondisi  sehat  maka  koperasi  tersebut  berhak  untuk  mendapatkan  pembinaan  secara finansial oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini disampaikan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi beliau menyampaikan sebagai berikut:
“Kami  memiliki  permasalahan  klasik  yang  sering  dihinggapi  oleh  banyak  lembaga, yakni  kekurangan  dana.  Ini  banyak  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  sebuah program terlebih lagi pembinaan koperasi yang tiap tahun mengalami peningkatan” (Karawang, 9 Agustus 2018)
Dari hasil observasi langsung, peneliti mendapati bahwa dalam aspek sumber daya, Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  memiliki  permasalahan  dengan  kompetensi  para  implementor masih  kekurangan  para  pelaksanan  teknis  baik  di  bidang  kelembagaan  dan  pengawasan koperasi  maupun  di  bidang  kewirausahaan  UMKM  menyatakan  masih  kekurangan  sumber daya pegawai.
Selain  itu  juga,  permasalahan  dalam  menjalankan  program  kewirausahan  di  Dinas Koperasi  dan  UMKM  terdapat  persoalan  yang  klasik  yang  kekurangan  dukungan  anggaran dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  hal  ini  juga  banyak  dialami  oleh  banyak dialami  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah.  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  yang  memiliki banyak bidang dalam melaksanakan program-programnya.
Berdasarkan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  belum  dapat  dikatakan  berhasil  masih  terdapat permasalahan-permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  Sebagai  tambahan,  selain  dana, peneliti juga mendapat temuan mengenai sarana dan prasarana.
Struktur  Birokrasi  Dalam  Implementasi  Program  Pengembangan  Kewirausahaan  Dinas Koperasi  dan  UMKM  dalam  Meningkatkan  Kualitas  SDM  Pelaku  Koperasi  dan  UMKM  di Kabupaten Karawang.
Aspek terakhir dalam pembahasan penelitian ini yaitu struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja  serta  adanya  kejelasan  bagaimana  fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang  berbeda-beda diintegrasikan  atau  dikoordinasikan,  selain  itu  struktur  organisasi  juga  menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.
Susunan  dan  struktur  organisasi  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menenggah Kabupaten  Karawang  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  57  Tahun  2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Kelembagaan  dan  Pengawasan,  Bidang  Pemberdayaan  dan  Pengembangan  Koperasi  dan Bidang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro.  Implementasi  program  sangat  dipengaruhi  oleh struktur  organisasi  instansi  tempat  program  dijalankan.  Struktur  organisasi  yang  boros sumber daya dan melakukan tindakan yang tidak diharapkan akan menghambat koordinasi dan berakibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terhadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.
Maka  dapat  dilihat  dari  aspek  struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan program  kewirausahaan  koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten  Karawang  sudah  cukup  baik dalam  pembagian  kerja  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  57 Tahun  2016  tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten  Karawang.  Peraturan  Bupati  Karawang tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan fungsi dan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Karawang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kurang  memberikan  sosialisasi  tentang  program  yang dimiliki oleh kepada pelaku koperasi dan UMKM serta kurangnya pemahaman implementor dalam pelaksanaan program di Kabupaten Karawang menyebabkan tidak optimalnya dalam implemetasikan program. Dinas Koperasi dan UMKM telah melibatkan pihak ketiga disertai
dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.
Dinas  koperasi  dan  UMKM  belum  optimal  dalam  mengimplemetasikan  program pengembangan  kewirausahaan,  hal  ini  karena  belum  adanya  alokasi  dana  untuk memberikan modal awal bagi para pelaku koperasi dan UMKM serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Dinas Koperasi dan UMKM sudah meliliki struktur organisasi dan SOP  yang  jelas dalam mengimplementasikan program  pengembangan  kewirausahaan  akan tetapi  kurangnya  pemahaman  implemetor  akan  program  menjadi  salah  satuu  kendala dalam implementasi.

## Saran
Untuk  meningkatkan  sosialisasi  kepada  para  pelaku  UKM  Kepala  Dinas  harus mengadakan  koordinasi  secara  berkala  antara  pembuat  kebijakan  (policy  maker)  dengan implementor  agar dapat  meningkatkan  kualitas para  pelaku  UKM.   Kepala  Dinas  Koperaasi dan UMKM harus terus berkoordinasi dengan pihak akademik, bisnis, komunitas dan media untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  pelaku  UKM.  Kepala  Dinas  harus  membuat  rencana tentang  penambahan  sarana  dan  prasarana  untuk  menungjang  pelaksaan  program  agar peningkatan  kualiltas  pelaku  UKM  di  Kabupaten  Karawang  meningkat.  Kepala  Dinas  harus merencanakan penambahan pegawai pelaksana program kerja dalam meningkatkan kualitas pelaku UKM lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John,  W.  (2009). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mix  Method. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hesti Kusuma Wardani, dkk. (2013). Peranan Dinas koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 2 Hal. 213-220.
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta: Gava Media.
Nogi S. Tangkilisan. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi pikiran George Edwards III. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YAPI).
Moloeng,  Lexy  J.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Solihin, Abd Wahab. (1997). Analisis Kebijakan I. Jakarta: Haji Mas Agung.
Subarsono. (2008). Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
William  N.  Dunn.  (1999). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogjakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori Dan Proses. Yogjakarta. MediaPressindo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Karawang.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2018  Dinas  Koperasi  dan UMKM Kabupaten Karawang.
Renstra  Pembangunan  Koperasi  dan  UMKM  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.
Tiga Kawasan Industri Industri Terbesar di Indonesia.
http://scdc.binus.ac.id/himtri/2018/10/25/3-kawasan-industri-terbesar-di-indonesia/