## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## IMPLEMENTASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH TERHADAP POTODENAKO (ADAT KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT WAKATOBI

## IMPLEMENTATION OF AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH PRINCIPLES OF
POTODENAKO (TRADITION OF RUNNING MARRIAGE)

## IN THE WAKATOBI COMMUNITY

## Ahmad Syaripudin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

## Fadhlan Akbar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: fadlanakbar75@gmail.com

## Aksan Ghazali
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: aksanbold27@gmail.com Keywords : ABSTRACT Potodenako, tradition, al-‘Ādah Muḥakkamah The research in this thesis aims to know and understand the customary law of Potodenako (tradition of running marriage elope) in the Wakatobi community  in  implementing  the  al-‘Ādah  Muḥakkamah  rules  and Islamic law. The research method used is field research with  Juridical,
Normative, and Sociological approach. The results of this study indicate that Potodenako (tradition of running marriage elope) is a custom that deviates from good customs and does not become a thing that is perfectly implemented from the al-‘Ādah Muḥakkamah rules, and is unlawful in the Shari'a to do so. So that a person may not choose the Potodenako way  for  his  marriage.  However,  in  the  view  of  the  Shari'a,  the implementation  of  Potodenako  is  legal  because  it  fulfills  the requirements and pillars of marriage in Islam. Kata kunci : ABSTRAK Potodenako ,  adat,  Kawin  Lari, al-‘Ādah Muḥakkamah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum adat Potodenako (adat  kawin  lari)  pada  masyarakat  Wakatobi  dalam pengimplementasian  kaidah al-‘Ādah  Muḥakkamah dan  hukum  Islam. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  pendekatan  yuridis,  normatif,  dan  sosiologis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potodenako (adat kawin lari) adalah suatu adat yang menyimpang dari adat yang baik dan tidak menjadi suatu hal  yang  terimplementasi  secara  sempurna  dari  kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah ,  serta  haram  hukumnya  dalam  syariat  untuk  dilakukan. Sehingga  seseorang  tidak  boleh  memilih  jalan Potodenako untuk perkawinannya. Namun dalam pandangan syariat terhadap pelaksanaan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Potodenako tersebut  adalah  sah  hukumnya  karena  memenuhi  syarat- syarat dan rukun-rukun perkawinan dalam Islam.
Diterima : 4 Januari 2023; Direvisi : 22 Februari 2023; Disetujui : 22 Februari 2023; Tersedia online : 7 April 2023
How  to  cite: Ahmad  Syaripudin,  Fadhlan  Akbar,  Aksan  Ghazali,  “Implementasi  Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah terhadap Potodenako (Adat  Kawin  Lari)  pada  Masyarakat  Wakatobi”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (2023): 1-21. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.858.

## PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  memerlukan  pedoman  dalam  kehidupannya, apatah  lagi  sebagai  seorang  muslim  yang  segala  aspek  dari  kehidupannya  telah  diatur dalam  syariat  Islam  yang  bersumber  pokok  kepada  Al-Qur’an  dan  hadis  yang  sangat fleksibel dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dilihat dari segi ilmu hukum,  syariat  merupakan norma hukum  dasar  yang ditetapkan Allah swt. yang wajib diikuti  oleh  orang  Islam  berdasarkan  iman  yang  berkaitan  dengan  akhlak,  baik  dalam hubungan dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Norma dasar hukum ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh  Nabi  Muhammad  saw.  sebagai  Rasul-Nya.  Karena  itu,  jelas  bahwa  syariat  Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. 1
Secara  sederhana  hukum  diartikan  seperangkat  peraturan  tentang  tingkah  laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk  anggotanya. 2 Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  masyarakat yang lebih teratur, adil, aman, damai, dan sejahtera.
Norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur’an itu masih sangat umum begitu pula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Maka setelah  Nabi  Muhammad  saw.  wafat  norma-norma  hukum  dasar  yang  umum  itu  perlu dirinci  lebih  lanjut.  Perumusan  dan  penggolongan  norma-norma  hukum  dasar  yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam  praktik  serta  memerlukan  disiplin  dan  cara-cara  tertentu. 3 Ketika  kita  berbicara mengenai  kaidah,  di  dalam  hukum  Islam  ada  dua  macam  kaidah,  yaitu  yang  pertama kaidah-kaidah  usul  fikih  yang  kita  temukan  di  dalam  kitab-kitab  usul  fikih,  yang digunakan  untuk  mengeluarkan  hukum  dari  sumbernya  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadis. Kaidah  yang  kedua  yaitu  kaidah-kaidah  fikih,  yaitu  kaidah-kaidah  yang  disimpulkan
1 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 41.
2 Amir Syarifuddin, Usul Fikih (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 21.
3 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya   dalam nas. 4 Salah satu kaidah usul fikih yang dijelaskan oleh para ulama dan menjadi pedoman bagi masyarakat adalah kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah yaitu (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  adanya  kaidah-kaidah  fikih  akan  membantu menjawab  persoalan  yang  belum  ada  jawabannya  dalam  nas  termasuk  persoalan pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang diatur dalam agama dan negara sehingga menjadi institusi formal yang harus dijalani manusia untuk dapat hidup bersama dengan lawan jenisnya secara legal. Artinya pernikahan tersebut harus dilakukan secara resmi. Hal  ini  merupakan  ketentuan  Allah  swt.  yang  bertujuan  untuk  menjadikan  manusia sebagai makhluk  yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Manusia tidak akan  dapat  berkembang  tanpa  adanya  pernikahan,  dan  pernikahan  menghadirkan keturunan  dan  keturunan  kemudian  menyebabkan  adanya  keluarga  yang  akan berkembang  menjadi  kerabat  lalu  kemudian  melahirkan  masyarakat.  Untuk  itu, pernikahan  merupakan  unsur  tali  temali  yang  meneruskan  kehidupan  manusia  dan masyarakat. 5
Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu jalan yang halal untuk melanjutkan  keturunan  dan  dengan  perkawinan  itu  akan  terpelihara  agama,  kesopanan dan  kehormatan,  banyak  penyakit  jiwa  yang  sembuh  setelah  perkawinan  umpamanya: Anemia (kurang darah). Dengan kata lain perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian,  kesabaran,  dan  rasa  tanggung  jawab  kepada  keluarga,  masyarakat,  dan negara.  Perkawinan  juga  dapat  menghubungkan  silaturahmi,  persaudaraan  dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan masyarakat dan sosial. 6 Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi akal  dan  nafsu  sehingga  memiliki  hasrat  yang  besar  terhadap  lawan  jenisnya  sehingga Allah swt. menciptakan lawan jenis dari jenis manusia itu sendiri yang dapat dijadikan istri ataupun suami untuk menghadirkan keturunan yang dapat kembali bergenerasi. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nah/16: 72.
ْمُكَقَزَرَّو ًةَدَفَحَو َْيِّْنَب ْمُكِّجاَوْزَا ْنِّٰم ْمُكَل َلَعَجَّو اًجاَوْزَا ْمُكِّسُفْ نَا ْنِّٰم ْمُكَل َلَعَج ُهٰللّاَو ِِّۗتهبِّٰيَّطلا َنِّٰم ِّلِّطاَبْلاِّبَفَا
َنْوُرُفْكَي ْمُه ِّهٰللّا  ِّتَمْعِّنِّبَو َنْوُ نِّمْؤُ ي
Terjemahnya:
“Dan  Allah  menjadikan  bagimu  pasangan  (suami  atau  istri)  dari  jenis  kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu
4 Dzauli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 4.
5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat , (Cet. II. Bandung: Alumni, 1983), h. 221.
6 M.  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah  Tentang  Hukum  Acara  Pradata  Peradilan  Agama  dan Hukum Perkawinan Islam , Cet. III. (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), h. 175.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
rezeki  dari  yang  baik.  Mengapa  mereka  beriman  kepada  yang  batil  dan mengingkari nikmat Allah?” 7
Dari  penjelasan  ayat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  yang menjadikan manusia sebagai pasangan suami atau istri adalah ketentuan yang telah Allah swt.  atur  dalam  syariat  Islam.  Untuk  itu,  dipahami  bahwa  perkawinan  haruslah berdasarkan  pada  hukum-hukum  Allah  swt.  atau  berdasarkan  adat  istiadat  masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul fikih al-‘Ādah Muḥakkamah (adat istiadat dapat dijadikan hukum).
Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan  perikatan  kekerabatan  dan  ketetanggaan.  Jadi  terjadinya  suatu  ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta  menyangkut  upacara-upacara adat  dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah)  dalam  pergaulan  hidup  agar  selamat  di  dunia  dan  di  akhirat.  Hukum perkawinan  adat  di  Indonesia  itu  dapat  berbentuk  “Adat  Perkawinan  Jujur”  di  mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. 8 Adat Perkawinan Jujur ialah perkawinan  dengan  menggunakan  uang  jujur  atau  yang  menggunakan  upacara  adat artinya di sini antara calon pengantin dan pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita sudah  sama-sama  setuju  dengan  perkawinan  yang  dilakukan.  Perkawinan  ini  biasanya sama  seperti  perkawinan  pada  umumnya,  yaitu  menggunakan  adat  lamaran  terlebih dahulu  dan  pihak  laki-laki  memberikan  sejumlah  uang  pada  saat  melamar  ke  pihak perempuan  yang  bisa  dipersamakan  dengan  mahar  dalam  banyak  aspek  dan  juga memenuhi syarat ‘urf sahih. 9
Suku Buton di Sulawesi Tenggara, merupakan suku yang masih memegang adat- istiadatnya,  terkhusus  pada  perkara  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  suku  Buton secara umum mendiami sebagian daratan di Sulawesi Tenggara dan memiliki adat yang sama  dengan  suku  Buton  lainnya  yang  tersebar  di  daerah  yang  berbeda,  seperti  suku Buton  yang  mendiami  daerah  Kota  Kendari,  Muna,  Buton,  dan  Wakatobi.  Terkhusus
7 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan) (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020), h. 106.
8 Diah  Eka  Novia  Susanti, “Tradisi  Kawin  Lari  Dalam  Perkawinan  Adat  Di  Desa  Ketapang Kecamatan  Sungkai  Selatan  Kabupatenn  Lampung  Utara  Propinsi  Lampung  Dalam  Perspektif  Hukum Islam”, Skripsi (Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 2003), h. 18.
9 Hud  Leo  Perkasa  Makki, “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Uang  Jujur  (Jojokh)  Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir,” Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2017): 107, doi:10.32332/adzkiya.v5i1.1007.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pada  daerah  Wakatobi  ada  sebuah  istilah  adat  yang  disebut  dengan Potodenako, yaitu pernikahan lari yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang tidak mendapat restu dari orang tua, ataupun mendapatkan restu dari pihak keluarga mereka, dan perihal Potodenako ini  sudah  menjadi  hal  yang  dianggap  lumrah  bagi  sebagian  masyarakat terkhusus di  daerah Wakatobi.  Faktor yang melatarbelakangi  pasangan di bawah umur melakukan potodenako dipulau  wangi-wangi  meliputi  a)  faktor  ekonomi  b)  sudah hamilnya perempuan terlebih dahulu sebelum menikah. 10 Dimana hal ini berbeda dengan kawin lari yang terjadi di Masyarakat Sasak di Desa Lebak Wangi Kabupaten Lombok Timur  yang  juga  terjadi  juga  kawin  lari  tetapi  pada  Masyarakat  Sasak  biasa  dikenal dengan  istilah merariq yang  sama-sama  melarikan  anak  gadis  dari  pengawasan  orang tuanya yang di mana hal ini dilihat sebagai pembuktian bagi keseriusan laki-laki kepada wanitanya,  akan  tetapi  hal  ini  hanya  dapat  terjadi  jika  kedua  pasangan  merupakan masyarakat sasak asli tetapi bisa juga terjadi dengan masyarakat luar dengan perjanjian tertentu. 11 Begitupula Istilah kawin lari yang lain Munik di Aceh Tengah 12 dan istilah lain Pofelei di Buton Tengah Ao 13 dan Silayyang di Kabupaten Muna 14
Olehnya  itu,  atas  latar  belakang  yang  telah  disebutkan  di  atas  penulis  ingin mengadakan penelitian untuk memahami lebih jauh bagaimana Implementasi Kaidah al- ‘Ādah  Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat  Kawin  Lari)  pada  Masyarakat Wakatobi  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuannya:  (1)  Bagaimana  Gambaran Pelaksanaan Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi?, (2) Bagaimana Konsep  Kaidah al-‘Ādah  Muḥakkamah ?,  dan  (3)  Bagaimana  Pengimplementasian Kaidah al-‘Ādah  Muḥakkamah terhadap  Perilaku Potodenako (Kawin  Lari)  Pada Masyarakat  Wakatobi?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan ( field  research ).  Adapun  jenis  penelitiannya  adalah  penilitian  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis,  normatif,  dan  sosiologis.  Teknik  analisis  data  yang ditempuh  adalah  dari  hasil  wawancara,  observasi,  pencatatan  dokumen,  dibuat  catatan
10 Mario Aldi Andhika Idhas, “Potodenako: Fenomena tentang Kawin Lari di Pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi,” Juranal Predestinasi 14, no. 1 (2021): 7–15, doi:10.26858/predestinasi.v14i1.21582. 11 Ahmad  Syaripudin,  Awal  Rifai  Wahab,  and  Muzanni, “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Perkawinan  Merariq  Perempuan  Bangsawan  (Menak)  Dengan  Lak-Laki  Bukan  Bangsawan  (Jajar Karang)  Menurut  Hukum  Adat  Sasak  (Studi  Kasus  Desa  Penujak  Kabupaten  Lombok  Tengah),” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Hukum
Islam 3, no. 2 (2022): 144–55, doi:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578.
12 Ika et.al Ningsih, “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2016): 110– 19.
13 Nerlin  Nilawati,  Hamuni, “Kawin  Lari  Bersama  (Pofelei  Ao)  Pada  Masyarakat  Adat Buton (Studi di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah), ” SELAMI IPS 12 (2019): 571–79, doi:http://dx.doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847.
14 Yaya  Alfia,  Suriani  Bt  Tolo,  and  La  Ode  Munawir, “Perspektif  Hukum  Adat  Kawin  Lari (Silayyang)  Suku  Bajau  Di  Desa  La  Gasa  Kabupaten  Muna,” Jurnal  Hukum 37,  no.  1  (2021):  24, doi:10.26532/jh.v37i1.15706.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lapangan  secara  lengkap,  selanjutnya  dibuat  reduksi  data.  Dari  reduksi  data  kemudian diikuti  penyusunan  sajian  data  yang  berupa  cerita  sistematis.  Berdasarkan  sajian  data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara, kemudian akan terus berkembang sejalan dengan  penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan ditarik  suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Di antara penelitian terdahulu terkait pembahasan ini adalah:
1) Jurnal yang ditulis oleh Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, dengan judul “Hukum Adat Kawin Lari Dalam Perpektif UU No . 1 Tahun ( Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa Kecematen Banjar Kabupaten Buleleng) dengan hasil penelitiannya menunjukkan (a) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan kebudayaan turun menurun atau beregenerasi yang di yakini sebagai kebiasaan ajeg untuk tetep dilaksanakan, (b) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (c) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional. 15
2) Alfia, Tolo, and Munawir, Perspektif Hukum Adat Kawin Lari ( Silayyang ) Suku Bajau Di Desa La  Gasa  Kabupaten Muna dengan  hasil penelitiannya menunjukan  bahwa  kawin  lari  ( silayyang )  merupakan  perkawinan  yang dianggap  sah  berdasarkan  suka  sama  suka,  dan  dengan  adanya  silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat.  Perkawinan  yang  tidak  tercatat  sesuai  undang-undang  perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang  sesuai  aturan  adat  yang  berlaku  di  desa  yang  telah  disepakati.  Pada dasarnya  kawin  lari  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  melanggar  nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan. 16
3) Penelitian  Nilawati, Hamuni, “Kawin Lari Bersama ( Pofelei Ao ) Pada  Masyarakat  Adat  Buton  (Studi  Di  Kelurahan  Gu  Timur  Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah) dengan hasil penelitian sebagai berikut (a) Penyebab  kawin  lari  bersama  ( pofelei  ao )  pada  masyarakat  Gu  Timur
15 Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Hukum Adat Kawin Lari  Dalam  Perpektif  UU  No  .  1  Tahun  (  Studi  Kasus  Di  Desa  Pakraman  Pedawa  Kecematen  Banjar Kabupaten Buleleng),”
Jurnal
Komunitas Yustisia 1, no. 3 (2018), https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28744%0A.
16 Alfia,  Tolo,  and  Munawir,  “Perspektif  Hukum  Adat  Kawin  Lari  (Silayyang)  Suku  Bajau  Di Desa La Gasa Kabupaten Muna.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kecamatan  Lakudo  yaitu  orang  tua  dari  salah  satu  pihak  menolak  lamaran dari pihak laki-laki, menghindarkan diri dari berbagai keharusan-keharusan dalam perkawinan pinang dan menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua atau pihak saudara. (b) Penyelesaian kawin lari bersama ( pofelei ao ) yang terjadi di Kelurahan Gu Timur diatur berdasarkan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Buton khususnya di Kelurahan Gu Timur Kecamatan  Lakudo  yaitu  pihak  laki-laki  mengutus  salah  seorang  keluarga terdekatnya  untuk  menyampaikan  terjadinya  kawin  lari  bersama  kepada orang  tua/  keluarga  perempuan,  keluarga  pihak  laki-  laki  dan  pihak perempuan berunding untuk menyelesaikan adat pofelei ao, membayar uang ka’alanolalo  kamokula  hobhine,  dan  membicarakan  pelaksanaan  prosesi perkawinan 17 .
4) Penelitian Ningsih, “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo  Di  Kecamatan  Atu  Lntang  Kabupaten  Aceh  Tengah.”  dengan  hasil penelitian  bahwa  pernah  terjadi  perkawinan munik namun  telah  berubah, yaitu terdapat kasus munik karena melanggar nilai agama, perkawinan munik pada  dasarnya  untuk  kedua  orang  yang  telah  sama-sama  ingin  menikah namun terhalang restu orangtua, namun pada saat ini perkawinan Munik yang terjadi  bukan  lagi  karena  tidak  mendapatkan  restu,  tetapi  karena  telah melakukan  pelanggaran  nilai  agama,  walaupun  masih  terdapat  beberapa kasus yang dikarenakan tidak mendapatkan restu, faktor yang mempengaruhi hal  tersebut  adalah  mulai  hilangnya  Norma  adat  yang  disebut  Sumang (melanggar  nilai  agama  dan  norma  adat),  lemahnya  kontrol  orang  tua terhadap  anak,  pergaulan  anak  itu  sendiri,  kemajuan  teknologi,  dan  salah menggunakan  fasilitas  yang  telah  diberikan  oleh  orang  tua,  seperti  sepeda motor  dan  telepon  genggam.  Kemudian  yang  berubah  pada  perkawinan Munik saat ini yaitu, tidak berlakunya lagi hukuman Adat terhadap pasangan muda-mudi  yang  melakukan  perkawinan Munik baik  dari  hukum  Adat maupun  hukuman  dari  kampung,  adapun  hukuman  dari  kampung  belum terlaksana. Saran dalam penelitian ini adalah diharapakan perkawinan Munik dapat kembali seperti semula, dan hukum adat dapat diberlakukan kembali, dan  kepada  aparatur  kampung  dapat  lebih  tegas  dan  bertanggung  jawab terhadap tugasnya.” 18
17 Nilawati, Hamuni, “Kawin Lari Bersama ( Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah).”
18 Ningsih,  “Perkawinan  Munik  (Kawin  Lari)  Pada  Suku  Gayo  Di  Kecamatan  Atu  Lntang Kabupaten Aceh Tengah.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Adapun  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  lebih  jauh  bagaimana Implementasi Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi.

## PEMBAHASAN

## Konsep Dasar Perkawinan dalam Islam
Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.
Tujuan pernikahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.
َو ًةَّدَوَّم مُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِّإ ۟آوُ نُكْسَتِّٰل اًجهَوْزَأ ْمُكِّسُفنَأ ْنِّٰم مُكَل َقَلَخ ْنَأ  ٓۦِّهِّتهَياَء ْنِّمَو
َر َكِّلهَذ  ِّفِ َّنِّإ ۚ ًةَْحْ َل ٍمْوَقِّٰل  ٍتهَي َنوُرَّكَفَ تَ ي
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir”. 19
Mawaddah  warahmah adalah  anugerah  Allah  swt.  yang  diberikan  kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.
Begitu pula tujuan akhir dari pernikahan adalah memasuki surga Allah swt. dalam Q.S. At-Tur/52: 21.
اَنْقَْلَْأ ٍناَيمِِّّبِ ْمُهُ تَّ يِّٰرُذ ْمُهْ تَعَ بَّ تاَو اوُنَمآ َنيِّذَّلاَو
َبَسَك اَِّبِ ٍئِّرْما ُّلُك ۚ ٍءْيَش ْنِّم ْمِّهِّلَمَع ْنِّم ْمُهاَنْ تَلَأ اَمَو ْمُهَ تَّ يِّٰرُذ ْمِِّّبِ

## نيِّْهَر
Terjemahnya:
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 20
19 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan) , h. 406.
20 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 524.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Perkawinan adalah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat  berkembang  biak  atau  mengembangkan  keturunannya  sehingga  dapat mempertahankan  eksistensi  kehidupannya  di  alam.  Perkawinan,  bagi  manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan  untuk  beranak,  berkembang  biak  untuk  kelestarian  hidupnya,  setelah  masing- masing  pasangan  melakukan  peranan  yang  positif  dalam  mewujudkan  tujuan perkawinan. 21
Perkawinan dapat kita artikan sebagai Pernikahan untuk itu, dalam kamus besar Bahasa  Indonesia  nikah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  diawali  mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk  menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara  sah,  yang  disaksikan  oleh  beberapa  orang  dan  dibimbing  oleh  wali  (dari  pihak perempuan). 22

## Konsep Dasar Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah
Akulturasi  timbal  balik  antara  Islam  dengan  budaya  lokal,  dalam  hukum  Islam secara  metodologis  sebagai  sesuatu  yang  memungkinkan  diakomodasi  eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih yang menyatakan “al- ‘Ādah Muḥakkamah” ( al-‘Ādah itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “al-‘Ādah Syarī’ah Muḥakkamah” (al-‘Ādah adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).
Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih di atas terdapat pesan moral agar memiliki sikap kritis terhadap sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsi. Sikap kritis ini yang menjadi pendorong terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami persinggungan dengan Islam. Berdasarkan kaidah fikih ini pula, kita memperoleh pesan kuat  bahwa  restrukturisasi  dan  dinamisasi  pemahaman  keagamaan  Islam  hendaknya selalu dikembangkan agar selalu mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat dan budayanya yang selalu dinamis dan terus berkembang. 23
Dasar Hukum Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah
21 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam , Cet. I. (Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011), h. 123.
22 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia , “Nikah”(Jakarta: PN. Gitamedia Press, 2004), h. 552.
23 Saiful  Jazil, Al-Adah  Muhakkamah  ‘Adah  Dan  ‘Urf  Sebagai  Metode  Istinbat  Hukum  Islam (Surabaya: FTK UIN Sunan Ampel, 2015), h. 319-320.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tatkala  kaidah  ini  dikembalikan  kepada  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi, ternyata  banyak  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  serta  Ijmak  dan  kias  yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan.  Di antara ayat- ayat Al-Qur’an dan hadis serta ijmak dan kias tersebut adalah sebagai berikut:
a. Q.S. Al-Ṭalāq/64: 7.
ۥُهُقْزِّر ِّهْيَلَع َرِّدُق نَمَو ۖ ۦِّهِّتَعَس نِّٰم ٍةَعَس وُذ ْقِّفنُيِّل
ۚ اَهه ىَتاَء ٓاَم  َّلَِّإ اًسْفَ ن َُّللّٱ ُفِّٰلَكُي  َلَ ۚ َُّللّٱ ُههىَتاَء ٓاَِّّمِ ْقِّفنُيْلَ ف
اًرْسُي ٍرْسُع َدْعَ ب َُّللّٱ ُلَعْجَيَس
Terjemahnya:
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi  nafkah dari harta  yang diberikan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 24
b. Q.S. Al-A’rāf/7: 199.
ِّذُخ َ ۡيِّْلِّهه ۡلۡا ِّنَع ۡضِّرۡعَاَو ِّفۡرُعۡلِّبِ ۡرُمۡاَو َوۡفَعۡلا
Terjemahnya:
“Jadilah  pemaaf  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang ma’ruf ,  serta  jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. 25 c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a
ُهاَءَر اَم
ئيَس َِّّللّا َدْنِّع َوُهَ ف اًئِّٰيَس َنوُمِّلْسُلما ُهاَءَر اَمَو ًنْسُح َِّّللّا َدْنِّع َوُهَ ف اًنَسَح َنْوُمِّلْسُلما

## 26
Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka   baik   pula disisi   Allah. Apa   yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah  (H.R.  Ahmad,  Bazar,  Ṭabrānī  dalam  kitab al-Kabīr dari  Abdullah  bin Mas'ūd)
d. Ijmak
Diketahui para imam Mazhab menganggap bahwa Ijmā’ ‘Amalī (budaya umum) adalah menjadi landasan kehujahan ‘Urf atau al-‘Ādah dikatakan oleh Imam al-Syāṭibī bahwa  tujuan  legislasi  yang  utama  adalah  menciptakan  dan  menjaga  kemaslahatan umum,  jika  demikian  menurutnya  adalah  tidak  lain  dengan  memelihara  kebiasaan-
24 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 559.
25 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 176.
26 Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad , Cet. I, Juz I. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 379.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kebiasaan  yang  merealisasikan  tujuan  kemaslahatan  atau  setidaknya  dengan mempertahankan  kebiasaan  yang  telah  lumrah  maka  mereka  akan  terhindar  dari kesulitan. 27
e. Kias
Alasan kehujahan al-‘Ādah dari Kias atau logika adalah:
1) Hasil  penelitian  yang  dilakukan  ulama,  diketahui  bahwa  banyak  di  antara ketetapan  hukum  yang  menjustifikasi  beberapa  kebiasaan  yang  ada  sebelum Islam,  seperti  perjanjian Al-Salam,  Al-Istisna’ , al-Muḍārabah dan  jual  beli al- ‘Arāyā (jual beli antara kurma basah yang belum dipetik dengan kurma kering)
Para Ulama memandang bahwa al-‘Ādah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum  Islam  apabila  tradisi  tersebut  telah  berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.
2) Andai  bukan  karena  keberlangsungan al-‘Ādah atau al-‘Urf niscaya  tak  akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui  dengan  kemukjizatan  dan  dikatakan  mukjizat  apabila  keluar  dari kebiasaan.
3) Pada dasarnya penetapan hukum  dengan landasan al-‘Ādah atau al-‘Urf adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan  hukum yang muktabar  seperti  ijmak. Maslahah dan Dhari’ah di  samping  banyak  ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi. 28
Setelah  melihat  dalil-dalil  kehujahan ‘Urf di  atas  sebagai  dalil  hukum,  yang berkaitan dengan ‘Urf atau al-‘Ādah antara lain berbunyi:
ِّهِّب َدَرَو اَم ُلُك َغُّللا  ِّفِ  َلََو ِّهْيِّف ُهَل اًطِّباَض  َلََو اًقَلْطُم ُعْرَّشلا ِّهْيِّف ُعِّجْرَ ي ِّة ِّإ ِّفْرُعلا  َلَ Artinya:
“Semua  ketentuan  syarak  yang  bersifat  mutlak,  dan  tidak  ada  pembatasan  di dalamnya,  bahkan  juga  tidak  ada  pembatasan  dari  segi  kebahasaan,    maka pemberlakuannya kembali kepada ‘Urf .” 29
Dengan demikian, al-‘Ādah atau ‘ Urf merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nas dari kitab
27 Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam , Jilid II. (Beirut: Daral-Fikr, t.t.), h. 212.
28 Saiful  Jazil, Al-Adah  Muhakkamah  ‘Adah  Dan  ‘Urf  Sebagai  Metode  Istinbat  Hukum  Islam, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 326.
29 Rahmad Dahlan, Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(Al-Qur’an) dan Sunah. Adapun syarat-syarat ‘Adah atau ‘Urf dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut: 30
1) Tidak  bertentangan  dengan  nas.  Artinya,  sebuah  tradisi  bisa  dijadikan    sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an maupun hadis Nabi. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nas yang dimaksud di sini adalah nas yang bersifat qaṭ’ī (pasti), yakni nas yang sudah jelas dan ditegaskan dengan  hukumnya,  sehingga  tidak      memungkinkan      adanya  takwil  atau penafsiran lain.
2) ‘Adah atau ‘ Urf itu harus berlaku umum. Artinya, ‘ Urf itu  harus dipahami oleh semua  lapisan  masyarakat,  baik  di  semua  daerah  maupun  pada  daerah  tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘ Urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan  sebagai  sebuah sandaran hukum.
3) ‘Adah atau ‘ Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘ Urf baru.
4) Tidak  berbenturan  dengan taṣrīḥ (ketegasan seseorang dalam sebuah  masalah). Jika sebuah ‘ Urf berbenturan dengan taṣrīḥ , maka ‘ Urf tidak berlaku Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘Urf antar lain:
1) ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada 2) ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3) ‘Urf bisa  dipakai  apabila  tidak  membawa  kepada  keburukan-keburukan  atau kerusakan. 31
Dari penjelasan di  atas,  dapat  dipahami  bahwa ‘ Urf dapat  berlaku dan diterima untuk dijadikan landasan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang ada.

## Kondisi Geografis Kabupaten Wakatobi
Sebelum  menjadi  daerah  otonom  wilayah  Kabupaten  Wakatobi  lebih  dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai suatu Provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus sebagai salah satu  Kecamatan  dalam  wilayah  pemerintahan  Kabupaten  Buton.  Selanjutnya  sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi resmi ditetapkan sebagai  Kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor  29 tahun 2003
30 Susi  Susanti, “Implementasi  Kaidah  Al-’Adatu  Muhakkamah  Pada  Tradisi  Marosok  Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupatenn Sijunjung Provinsi Sumatera Barat” (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020), h. 49.
31 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fikih , Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. 32
Saat  pertama  kali  terbentuk  Wakatobi  hanya  terdiri  dari  lima  kecamatan  yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 melalui peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi  Nomor  19  Tahun  2005  dibentuk  Kecamatan  Kaledupa  Selatan  dan  melalui Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wakatobi  Nomor  20  Tahun  2005  dibentuk  Kecamatan Tomia  Timur.  Selanjutnya  pada  tahun  2007  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Wakatobi  Nomor   41  Tahun  2007  dibentuk  Kecamatan  Wakatobisehingga  jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan yang terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa). 33
Penduduk  Kabupaten  Wakatobi  menurut  hasil  sensus  penduduk  tahun  2010 adalah  berjumlah  92,995   jiwa,  terdiri  dari  laki-laki  44.640 jiwa  dan  perempuan 48.355 jiwa.  Pada  tahun  2011,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Wakatobi  menjadi  95.712 Jiwa.  Kabupaten  Wakatobi  berada  pada  gugusan  pulau-pulau  di  jazirah  Tenggara Kepulauan  Sulawesi  Tenggara,  tepatnya  di  sebelah  Tenggara  Pulau  Buton  secara atronomis  terletak  pada  bagian  selatan  garis  khatulistiwa,  membentang  dari  Utara  ke Selatan  pada  posisi  garis  lintang  5º12’–6º25’  Lintang  Selatan  (sepanjang  kurang  lebih 160 km) dan garis bujur 123º20’–124º39’ Bujur  Timur (sepanjang kurang lebih 120 km). Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama di bagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan  pulau  Binongko,  dengan  ketinggian  tempat  berkisar  antara  3–20  meter  di  atas permukaan laut. Sedangkan  bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl. 34
Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi juga  membentang  Gunung  Tindoi  di  Pulau  Wangi-Wangi,  Gunung  Pangilia  di  Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu’a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng  dan  makam  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  penyebaran  agama  Islam  di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan  Ternate.   Situs  sejarah  dimaksud  ialah  Benteng  Liya,  Benteng  Tindoi,  Benteng Patu’a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Semuanya
32 Admin, “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012, https://wakatobikab.go.id. (Akses 27 Desember 2022)
33 Admin, “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012, https://wakatobikab.go.id. (Akses 27 Desember 2022) (Akses 27 Desember 2022)
34 Admin, “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012, https://wakatobikab.go.id. (Akses 27 Desember 2022)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merupakan  aset  daerah  yang  sangat  berharga,  terutama  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional. 35

## Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Wakatobi
Bahasa-bahasa  yang  ada  di  Sulawesi  merupakan  bahasa  yang  tergolong  dalam rumpun  bahasa  Austronesia.  Susiati  menyebutkan  pula  bahwa  kelompok  Melayu Polynesia yang merupakan turunan dari bahasa  Austronesia terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Melayu Polynesia Barat dan kelompok Melayu Polynesia Tengah/Timur. Kelompok  Melayu Polynesia Barat menurunkan bahasa di Philipina, Malaysia, Vietnam, Malagasi, Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan  Sumbawa  bagian  barat)  sedangkan  Indonesia  bagian  tengah/timur  menurunkan bahasa-bahasa di pulau Sumba, Flores, Timor, Maluku Tengah, dan selatan. 36
Wakatobi merupakan kawasan di Sulawesi Tenggara yang sudah tidak diragukan lagi  pesona  alamnya.  Keindahan  alam  baharinya  bahkan  sudah  sering  mendapat penghargaan. Keindahan Wakatobi tak hanya sampai di situ saja. Kawasan ini ternyata juga memiliki tradisi-tradisi adat yang menarik sebagai berikut:
a) Prosesi  Adat Kansoda'a menyimbolkan  kebanggaan  keluarga  Wakatobi  memiliki anak  perempuan  yang  beranjak  dewasa.  Para  orang  tua  ingin  menunjukkan  anak perempuan kebanggaan mereka telah tumbuh dengan baik. Prosesi adat ini biasanya dilakukan setahun sekali setelah Hari Raya Lebaran. Para perempuan didandani dan mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesoris berwarna cerah dan didominasi warna emas. Kepala mereka dihiasi  mahkota dari bunga dan bulu  burung. Selama proses, perempuan akan ditandu dan diarak keliling kampung. Proses ini dilakukan sekali dalam seumur hidup.
b) Pesta Adat Posepaa adalah tradisi masyarakat Liya Wakatobi. Dilaksanakan di hari- hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaannya setelah  Salat  Id.  Antraksi  ini  seperti  namanya Posepaa yang  berarti  menendang. Tujuannya untuk meninjau ketangkasan pemuda dalam mempertahankan negeri bila ada serangan musuh. 37
Keunikan yang ada pada masyarakat Wakatobi yaitu ketika memiliki unsur-unsur adat yang penting, dan terkhusus pada penelitian ini tentang perkawinan yang memiliki begitu  banyak  tradisi-tradisi  yang  dipegang  erat  oleh  masyarakat  tersebut.  Prosesi  dan adat perkawainan masyarakat Wakatobi setidaknya terbagi menjadi dua yaitu:
35 Admin, “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012, https://wakatobikab.go.id. (Akses 27 Desember 2022)
36 Susiati, “Dialektometri  Segitiga:Hubungan  Kekerabatan  Bahasa  Di  Sulawesi  Tenggara (Bahasa  Wakatobi,  Bahasa  Cia-Cia,  Bahasa  Pancana,  Bahasa  Kioko,  Bahasa  Tolaki ,  2020,  h.  2. https://www.researchgate.net/.(Akses 2 Januari 2023)
37 Admin, “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi.” (Akses 27 Desember 2022)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a) Perkawinan Normal, yaitu perkawinan yang sesuai dengan nilai adat yang baik serta sesuai ketentuan agama dan pemerintah dalam hal ini KUA (Kepala Urusan Agama)
b) Adat  Kawin  Lari  ( Potodenako ),  yaitu  perkawinan  antara  pasangan  laki-laki  dan perempuan yang dilakukan akad pernikahannya diluar dari rumah mempelai wanita, dalam  artian  dimanapun  akad  pernikahan  tersebut  dilakukan  selain  dari  rumah mempelai  wanita  maka  tergolong  sebagai Potodenako. Hal  ini  dilakukan  karena adanya  berbagai  hambatan  seperti  tidak  mendapat  restu  dari  pihak  keluarga, ekonomi, budaya, dan lain-lain. 38
Dari pembagian perkawinan di atas peneliti akan membahas tentang perkawinan lari ( Potodnnako ) yang dikaitkan dengan Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah . Kawin lari atau Potodenako ini sebagian masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu adat dari daerah mereka, karena merupakan hal yang dianggap tidak baik dan mencederai nilai-nilai adat yang  baik  pada  masyarakat  Wakatobi. 39 Padahal Potodenako tersebut  adalah  sebuah perilaku  yang  dapat  kita  golongkan  sebagai  adat  karena  dilakukan  oleh  sebagian masyarakat sejak dulu dan berlangsung hingga saat ini, serta sebagian masyarakat telah menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah untuk dilakukan.

## Pelaksanaan Potodenako (Adat Kawin Lari)
Sejak dahulu  perilaku Potodenako ini telah menjadi  sarana bagi  pasangan laki- laki dan wanita untuk menikah secara sah dalam agama namun, terhalang oleh berbagai macam  halangan  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya.  Namun, Potodenako ini  juga terbagi menjadi dua versi yaitu:
a) Potodenako yang  sesuai  dengan  ketentuan  adat  istiadat  yang  baik,  maksudnya adalah  perkawinan  tersebut  merupakan  perkawinan  yang  direstui  oleh  keluarga dari  pihak  laki-laki  dan  perempuan  namun,  dalam  pelaksanaannya  terkendala dalam masalah dana. Karena dalam ketentuan adat untuk menikah secara normal terdapat syarat untuk membawa seserahan yang telah ditentukan nilai dan jenisnya oleh adat tersebut, sehingga ketika tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut maka kedua belah pihak keluarga akan sepakat untuk membawa calon mempelai laki-laki dan wanita untuk dinikahkan di rumah penghulu, kantor KUA, atau di tempat yang mereka telah sepakati. 40
Model  perkawinan  seperti  ini  kebanyakan  terjadi  pada  zaman  dulu  dan  hampir tidak ditemukan lagi pada zaman ini. Namun, pula Potodenako yang terjadi di masa lalu
38 Laode Ugu (47), “Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, Wawancara , Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, 11 Juni 2021.,” .
39 Zulyaqin  (49),  Kepala  Urusan  Agama  KUA  Wangi-Wangi  Selatan, Wawancara ,  Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.
40 Laode Ugu (47), “Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, Wawancara , Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, 11 Juni 2021.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
terdapat  hal-hal  yang  bisa  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  mengerikan  karena  ketika seorang laki-laki telah menyukai  seorang perempuan dan hendak menikahinya  namun, terhalang  dengan  berbagai  hal  maka  laki-laki  tersebut  akan  membawa  para  jawara  di kampung  itu  untuk  mengambil  paksa  perempuan  tersebut  dan  mengancam  akan membunuh apabila tidak mau untuk  menikah atau tidak mendapat  restu  dari orang tua wali dari sang perempuan untuk dinikahkan. 41
b) Potodenako yang terjadi pada saat ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku ini banyak di antara tokoh-tokoh agama menganggapnya sebagai hal  yang  melenceng  dari  adat-adat  yang  baik  dan  dianggap  seperti  perkawinan siri. 42
Perkawinan seperti yang terjadi pada saat ini adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan telah saling menyukai dan ingin segera untuk menikah dengan cara yang cepat dan mudah untuk kemudian mendapat izin dari orang tua mereka maka mereka akan pergi pada waktu malam hari ke tempat imam, penghulu untuk meminta dinikahkan. 43
Potodenako juga telah menjadi hal yang Trend di kalangan sebagian masyarakat dan  memiliki  tingkat  kebanggan  tersendiri  bagi  pelaku Potodenako tersebut  karena dibuktikan  dari  beberapa  pelaku  yang  ada  mereka  telah  mendapat  restu  dari  pihak keluarga masing-masing dan bahkan pernikahan yang normal sesuai dengan adat-istiadat yang  baik  telah  direncanakan  namun,  mereka  tetap  saja  melakukan Potodenako tersebut. 44
Gambaran Proses Potodenako yang terjadi pada saat ini di Wakatobi adalah sebagai berikut:
1) Pasangan laki-laki dan wanita yang ingin Potodenako datang ke tempat kediaman penghulu untuk meminta dinikahkan.
2) Penghulu  akan  menanyakan  seluk-beluk  asal  dan  keluarga  dari  laki-laki  dan perempua tersebut. Setelah mengetahui hal itu maka penghulu akan memberi tahu pihak  keluarga  dari  pasangan  tersebut  bahwa  anak-anak  mereka  telah  ada  di rumah sang penghulu. Hal yang menarik dari Potodenako ini adalah ketika telah datang pasangan tersebut maka pasangan tersebut tidak akan dibiarkan keluar dari kediaman penghulu sampai pasangan tersebut telah sah menjadi pasangan suami istri berapapun lamanya, dan setiap yang datang ketempat penghulu tersebut maka pasti  akan  menikah  dan  diberi  izin  oleh  pihak  keluarga  walau  awalnya  belum mendapat  restu  dengan  alasan  apabila  dibiarkan  berlarut-larut  maka dikhawatirkan pasangan tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan
41 Zulyaqin (49), “Kepala Urusan Agama KUA  Wangi-Wangi Selatan, Wawancara , Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.
42 Sarimun  (45),  “Ketua  DPD  Wahdah  Islamiyah  Wakatobi, Wawancara ,  Kecamatan  Wangi- Wangi Selatan, 13 Juni 2021.
43 Laode Ugu (47), “Imam Mesjid Nurul Yaqin Desa Mandati, Wawancara , Kecamatan Wangi- Wangi Selatan", 11 Juni 2021.”
44 Laode Ugu Ibid.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seperti perzinahan. 45 Prosesi pelamaran dalam Potodenako ini telah terwakilkan oleh sang penghulu untuk itu, hal ini tetap memenuhi tatacara pernikahan dalam Islam. Keperluan lain seperti mahar, saksi dan lain-lain akan dibicarakan pula di kediaman penghulu, biaya perkawinan bagi yang datang ke kediaman penghulu untuk melakukan Potodenako telah ditetapkan oleh sang penghulu yaitu berupa uang yang berjumlah Rp1.200.000.
3) Ketika  telah  mendapat  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  keluarga  maka kemudian  mengurus  berkas  perkawinan  dari  desa  masing-masing  sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam dokumen negara. Namun, dalam prakteknya kadang kala pasangan yang datang adalah mereka yang belum cukup  usia untuk menikah  sesuai  UU  No.  16/2019  tentang  usia  perkawinan  perempuan  dan  laki- laki  minimal  19  tahun.  Ketika  ada  hal  seperti  ini  maka  mereka  akan  tetap dinikahkan  dan  akan  mengurus  berkas  perkawinan  ketika  usia  mereka  telah mencukupi. 46
4) Mencari hari baik, ketika semuanya telah dipersiapkan maka pihak keluarga akan mencari  hari  yang  baik  dan  tepat  untuk  melaksanakan  akad  nikah Potodenako tersebut.
Berdasarkan hasil dari wawancara di atas menujukkan bahwa penyebab terjadinya Potodenako tersebut adalah karena adanya seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin menikah akan tetapi tidak mendapat restu dari pihak keluarga dan berbagai  halangan  lainnya,  serta  rasa  bangga  tersendiri  bagi  mereka  yang  melakukan Potodenako tersebut. sehingga pihak laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya menuju kediaman penghulu untuk diberikan pengarahan dan perlindungan dari penghulu. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keduanya sudah terlanjur lari dari orang tua mereka untuk menikah, maka jatuh hukum adat untuk wajibnya mereka menikah,  dengan  alasan  menghindarkan  mereka  dari  perbuatan  zina  dalam  perspektif hukum  Islam  dan  pelanggaran  adat  dan  upaya  memperbaiki  hubungan  keluarga  pihak laki-laki dan perempuan maka adat menempuh jalan menikahkan mereka secara siri, dan pihak adat  meminta keluarga perempuan harus rela dan tabah mengikuti proses adat demi terjalinnya  hubungan  kekeluargaan  yang  damai,  dan  terhindarnya  laki-laki  dan perempuan dari perzinahan jika dibiarkan.

## Pandangan Islam terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Masyarakat Wakatobi
1. Hukum Potodenako
Potodenako berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  sebagai  perbuatan seorang  laki-laki  yang  membawa  lari  anak  perempuan  seseorang  tanpa  seizin  orang tuanya dengan niat untuk menikahinya karena tidak mendapat restu dari pihak keluarga perempuan untuk dinikahi. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan diharamkan perbuatannya, karena:
45 Nada Obei, “Penghulu Desa Wungka, Wawancara , Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.”
46 Nada Obei, “Penghulu Desa Wungka, Wawancara , Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a) Mengambil atau membawa yang bukan haknya, dan hal ini merupakan kezaliman. Padahal Allah swt. berfirman, dalam Q.S. Ibrahim/14: 42.
ِّهيِّف ُصَخْشَت ٍمْوَ يِّل ْمُهُرِّٰخَؤُ ي اََّنَِّّإ ۚ َنوُمِّلاَّظلا ُلَمْعَ ي اَّمَع  ًلًِّفاَغ ََّللّا ََّبََسَْتَ  َلََو

## ُراَصْبَْلْا
Terjemahnya:
Dan  janganlah  sekali-kali  kamu  (Muhammad)  mengira,  bahwa  Allah  lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi  tangguh  kepada  mereka  sampai  hari  yang  pada  waktu  itu  mata (mereka) terbelalak, 47
b) Merusak kehormatan seorang muslim dan muslimah, baik kehormatan dari keluarga perempuan, kehormatan perempuan yang dibawa lari, maupun kehormatan dirinya sendiri. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu haram untuk dijatuhkan ataupun dinodai. Nabi saw.. bersabda:
َّنِّإَف ََّللّا َمَّرَح ْمُكْيَلَع ْمُكَءاَمِّد ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُكَضاَرْعَأَو ِّةَمْرُحَك ْمُكِّمْوَ ي َذَه ِّفِ ْمُكِّرْهَش اَذَه ِّفِ ْمُكِّدَلَ ب اَذَه 48
Artinya: “ Sesungguhnya  Allah  telah  mengharamkan  atas  sesama  kalian  darah  kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak).  Sebagaimana  haramnya  hari  ini,  haramnya  bulan  ini  dan  haramnya negeri ini ”
Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, dan membawa lari seorang wanita yang bukan mahramnya untuk dinikahi merupakan perbuatan yang merusak kehormatan termasuk  dari  hal  penjagaan  kehormatan  diri  adalah  menjaga  kemaluan  dari  perkara- perkara yang diharamkan Allah swt., dan Allah  swt. menyebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman yaitu mereka yang menjaga kemaluannya dari hal  hal yang diharamkan. Allah swt. berfirman, dalam Q.S. Al-Aḥzāb / 33: 35.
َيِّْظِّفاَْلْاَو ْمُهَجوُرُ ف ِّتاَظِّفاَْلْاَو َنيِّرِّكاَّذلاَو ََّللّا اًيرِّثَك ِّتاَرِّكاَّذلاَو َّدَعَأ َُّللّا مَُلَ ًةَرِّفْغَّم اًرْجَأَو اًميِّظَع Terjemahnya:
“Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan  mereka,  laki-laki  dan  para  wanita  yang  banyak  berzikir  kepada  Allah Ta’ala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar.” 49

## 2. Hukum Pelaksanaan Adat Pernikahan Potodenako
Merujuk pada hasil wawancara sebelumnya, bahwa pelaksanaan adat pernikahan Potodenako merupakan  pelaksanaan  yang  bertujuan  sebagai  mediator  dalam memperbaiki hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Potodenako juga merupakan adat untuk menghindarkan perzinahan antara laki-laki dan perempuan jika dibiarkan berlarut-larut.
Firman  Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā / 4: 1.
َي ِّر اَمُهْ نِّم َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْ نِّم َقَلَخَو ٍةَدِّحاَو ٍسْفَّ ن نِّٰم مُكَقَلَخ يِّذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّ تا ُساَّنلا اَهُّ يَأ
ًۚءاَسِّنَو اًيرِّثَك  ًلَاَج
47 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 223.
48 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari , (Cet. I, Dar Thauq An-Najah, 2001). h. 1739.
49 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h.422.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ِّهِّب َنوُلَءاَسَت يِّذَّلا ََّللّا اوُقَّ تاَو اًبيِّقَر ْمُكْيَلَع َناَك ََّللّا َّنِّإ ۚ َماَحْرَْلْاَو
Terjemahnya:
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri  yang  satu  (Adam),  dan  (Allah)  menciptakannya  pasangan  (Hawa)  dari (diri)nya;  dan  dari  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan  yang  banyak.  Bertaqwalah  kepada  allah  dengan  nama-Nya  kamu saling  meminta,  dan  (peliharalah)  hubungan  kekeluargaan.  Sesungguhnya  allah selalu menjaga dan mengawasimu” 50
Pelaksanaan  adat  pernikahan Potodenako dalam pelaksanaannya  sah  jika memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam sebagaimana hasil wawancara di atas.

## Tinjauan Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi
Kaidah al-‘Ādah  Muḥakkamah seperti  yang  dibahas  sebelumnya  dan keterkaitannya  pada Potodenako ini  dapat  disimpulkan  bahwa Potodenako ini  masuk dalam empat unsur dari definisi al-‘Ādah dan Al-‘Urf yaitu: (1) Hal-hal yang dilakukan berulang kaili, (2) Menjadi hal yang lumrah (3) Diterima sebagai apresiasi yang baik bagi sebagian masyarakat, dan (4) Berlangsung terus menerus.
Pada  dasarnya  ketika Potodenako ini  kita  sandarkan  pada  implementasinya dengan Kaidah al-‘Ādah  Muḥakkamah maka  disimpulkan  bahwa Potodenako tesebut tidak  dapat  menjadi  suatu  adat  yang  baik  dan  menjadi  salah  satu  sumber  hukum  yang sempurna  dalam  menjalani  aktivitas  dalam  kehidupan  umum  masyarakat  karena bertentangan dengan salah satu syarat dari ‘Adah atau ‘Urf tersebut yaitu adanya hal yang bertentangan dengan nas yang ada, padahal hal itu adalah yang menjadi syarat pertama dalam ‘Adah atau ‘Urf .
Tatkala merujuk pada syarat-syarat yang lain seperti berikut: 1) ‘Adah atau ‘ Urf itu harus berlaku umum 2) Sudah berlaku sejak lama.
Dalam penggunaannya yaitu mengedepankan maslahat umum, dalam praktiknya pula memenuhi segala ketentuan syariat yang ada, dan tidak membawa dalam keburukan bahkan menyelamatkan dari perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan bahwa Potodenako ini merupakan hal yang berkaitan erat dengan kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah, sehingga hukum  perkawinannya  adalah  sah  secara  syariat.  Namun,  praktiknya  menjadi  haram karena merusak kehormatan manusia, melanggar ketentuan syariat, membawa lari orang yang bukan mahram dengan secara paksa dalam artian berkhalwat , kemudian merusak ketentuan adat istiadat yang baik pada lingkungan Masyarakat Wakatobi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  mengenai  implementasi  kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah terhadap Potodenako (adat  kawin  lari)  pada  masyarakat  Wakatobi  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
50 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), h. 77.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Potodenako (adat kawin lari) secara syariat dilarang dan diharamkan. Sehingga seorang  calon  mempelai  laki-laki  tidak  boleh  memilih  jalan Potodenako ketika ingin menikahi calon mempelai perempuan, walaupun dia tidak direstui.
2. Pelaksanaan Potodenako (adat kawin lari) masyarakat Wakatobi  walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah adat positif yang ada, akan tetapi dalam pandangan syariat Potodenako itu  sesuai  dengan  syariat  Islam  dalam  masalah  keabsahan, karena memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam syariat Islam yang meliputi adanya wali, mahar, calon laki-laki dan perempuan, dan dua orang saksi.
3. Potodenako (adat kawin lari) tidak dapat mengimplementasikan kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah secara menyeluruh karena pelaksanaanya bertentangan dengan nas syariat  sebagai  sandaran  dalil  atau  hujah  dalam  pedoman  kehidupan.  Namun, Potodenako tersebuat masuk dalam empat unsur dari definisi al-‘Ādah dan al-‘Urf yaitu: (1) Hal-hal yang dilakukan berulang kali, (2) Menjadi hal yang lumrah, (3) Diterima  sebagai  apresiasi  yang  baik  bagi  sebagian  masyarakat,  dan  (4) Berlangsung terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah  Mustari. Reinterpretasi  Konsep-Konsep  Hukum  Perkawinan  Islam .  1st  ed.
Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011.
Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Musnad Imam Ahmad . 1st ed. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
Admin. “Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi,” 2012. https://wakatobikab.go.id.
Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Sohih Bukhari . 1st ed. Darr Thauq An- Najah, 2001.
Aldi  Andhika  Idhas,  Mario.  “POTODENAKO:  FENOMENA  TENTANG  KAWIN LARI DI PULAU WANGI-WANGI KABUPAEN WAKATOBI.” Predestinasi 14, no. 1 (2021): 7–15. doi:10.26858/predestinasi.v14i1.21582.
Alfia, Yaya, Suriani Bt Tolo, and La Ode Munawir. “Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna.” Jurnal Hukum 37, no. 1 (2021): 24. doi:10.26532/jh.v37i1.15706.
Amir Syarifuddin. Usul Fikih . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
Ariawan, Gede Adi Puspa, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Hukum Adat Kawin  Lari  Dalam  Perpektif  UU  No  .  1  Tahun  (  Studi  Kasus  Di  Desa  Pakraman Pedawa Kecematen Banjar Kabupaten Buleleng).” Jurnal Komunitas Yustisia 1, no. 3 (2018). https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28744%0A.
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan) . Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, 2020.
Diah Eka Novia Susanti. “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupatenn Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.” Salatiga: PPs. STAIN Salatiga, 2003.
Djalil, A. Basiq. Ilmu Usul Fikih . 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Dzauli. Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis . 2nd ed. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group,

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 1-21 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## 2007.
Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat . 2nd ed. Bandung: Alumni, 1983. Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi. Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam . 2nd ed. Beirut: Daral- Fikr, n.d.
Laode  Ugu  (47).  “Imam  Mesjid  Nurul  Yaqin  Desa  Mandati,  Wawancara,  Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.,” n.d.
M. Idris Ramulyo. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Pradata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam . 3rd ed. Jakarta: Ind-Hill Co, 1985. Makki, Hud Leo Perkasa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir.” Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2017): 107. doi:10.32332/adzkiya.v5i1.1007.
Mohammad Daud Ali. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
Nada Obei. “Penghulu Desa Wungka, Wawancara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 12 Juni 2021.,” n.d.
Nilawati,  Hamuni,  Nerlin.  “KAWIN  LARI  BERSAMA  (POFELEI  AO)  PADA MASYARAKAT  ADAT  BUTON  (STUDI  DI  KELURAHAN  GU  TIMUR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH).” SELAMI IPS 12 (2019): 571–79. doi:http://dx.doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847.
Ningsih, Ika et.al. “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lntang  Kabupaten  Aceh  Tengah.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2016): 110–19.
Rahmad Dahlan. Usul Fikih . Jakarta: Amzah, 2010. Saiful  Jazil. Al-Adah  Muḥakkamah  ‘Adah  Dan  ‘Urf  Sebagai  Metode  Istinbat  Hukum Islam . Surabaya: FTK UIN Sunan Ampel, 2015.
Sarimun  (45).  “Ketua  DPD  Wahdah  Islamiyah  Wakatobi,  Wawancara,  Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 13 Juni 2021.,” n.d.
Susi  Susanti.  “Implementasi  Kaidah  Al-’Adatu  Muḥakkamah  Pada  Tradisi  Marosok Dalam  Akad  Jual  Beli  Di  Pasar  Ternak  Nagari  Palangki  Kecamatan  IV  Nagari Kabupatenn  Sijunjung  Provinsi  Sumatera  Barat.”  UIN  Sultan  Syarif  Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.
Susiati. “Dialektometri Segitiga:Hubungan Kekerabatan Bahasa Di Sulawesi Tenggara (Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pancana, Bahasa Kioko, Bahasa Tolaki, 2020,” 2020. https://www.researchgate.net/.
Syaripudin, Ahmad, Awal Rifai Wahab, and Muzanni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan  Merariq  Perempuan  Bangsaw.an  (Menak)  Dengan  Lak-Laki  Bukan Bangsaw.an (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah).” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2022): 144–55. doi:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578.
Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: PN. Gitamedia Press, 2004. Zulyaqin  (49).  “Kepala  Urusan  Agama  KUA  Wangi-Wangi  Selatan,  Wawancara,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 11 Juni 2021.,” n.d.