## PARTISIPASI PELAKU USAHA KECIL DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KEUANGAN
Rachma Aprilia 1 Politeknik Keuangan Negara STAN rachmaaprilia@pknstan.ac.id
Bagas Johantri 2* Politeknik Keuangan Negara STAN bagasjohantri@pknstan.ac.id
* = correspondence author

## ABSTRACT
This paper aims to examine the difference in the average number of bidders for construction work for small business qualifications before and after the implementation of Regulation of the President of the Republic of  Indonesia  Number  12  of  2021.  In  order  to  ensure  that  competition  in  the  market  runs  effectively according to its objectives, certain parties need to intervene by setting competitions rules. Regulation of the President of the  Republic of Indonesia Number 12 of  2021 is a  form of  government intervention  to encourage  the  participation  of  small  businesses  in  government  procurement  as  mandated  by  the  Job Creation  Law,  which  aims  to  expand  the  ease  of  doing  business  and  economic  equity.  The  study  used secondary data of construction work tenders at the Ministry of Finance from January 2019 – October 2021. This paper employed the Independent Sample T-test parametric statistical test. Results showed a significant difference  in  the  average  number  of  participants  before  and  after  Regulation  of  the  President  of  the Republic  of  Indonesia  Number  12  of  2021  implementation  in  the  construction  work  tender  for  small qualifications. For the government, this research can be an initial finding of the impact of Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 policy on small businesses in Indonesia . Keywords: construction contract, public procurement, small business

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbedaan rata-rata jumlah peserta tender pekerjaan konstruksi bagi kualifikasi  usaha  kecil  pada  periode  sebelum  dan  sesudah  pemberlakuan  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2021. Untuk memastikan persaingan di pasar berjalan sesuai dengan tujuannya, pihak-pihak tertentu perlu  melakukan  intervensi  dengan  menetapkan  aturan  kompetisi.  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2021  merupakan  bentuk  intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan  partisipasi  usaha  kecil  dalam pengadaan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memperluas  kemudahan  berusaha  dan  pemerataan  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder tender pekerjaan konstruksi di Kementerian Keuangan periode Januari 2019 – Oktober 2021. Makalah ini menggunakan uji statistik parametrik Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah peserta sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi gambaran awal dampak kebijakan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terhadap usaha kecil di Indonesia. Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi; Pengadaan Barang/Jasa; Usaha Kecil
Klasifikasi JEL: J38
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  berfungsi sebagai  arah  pedoman  perencanaan kegiatan  dan  alat  kebijakan  untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perekonomian. Adapun anggaran belanja dalam APBN ditujukan untuk kebutuhan operasional  pemerintah serta  membiayai pembangunan infrastruktur yang
memberi  manfaat  jangka  panjang. Sebagian  besar  dari  belanja  tersebut dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah.  Pada  tahun 2021  setidaknya  Rp1.214  triliun  belanja barang/jasa  pemerintah  secara  agregat dilaksanakan  melalui  proses  pengadaan barang  dan  jasa  (Indonesia  Corruption Watch, 2022) . Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah  di  Indonesia  diatur  dengan peraturan  presiden  (perpres).  Selama kurun  waktu  5  tahun,  telah  terjadi perubahan peraturan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan tersebut kemudian digantikan  dengan  Perpres  Nomor  16 Tahun  2018.  Pada  tahun  2021  ini, diterbitkan  Perpres  Nomor  12  Tahun 2021  yang  merubah  beberapa  ketentuan dalam  Perpres  Nomor  16  Tahun  2018. Perubahan  dan  penggantian  beberapa pasal dalam peraturan tersebut dilakukan untuk  mendukung  kemudahan  berusaha berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu perubahan tersebut yakni menyesuaikan pengaturan terkait  peran  usaha  kecil  dalam pengadaan pemerintah.
Dalam  pengadaan,  jenis  peserta pengadaan  dibagi  menjadi  dua  yakni Usaha  Kecil  dan  Usaha  Nonkecil.
Partisipasi Usaha Kecil dalam pengadaan barang  dan  jasa  telah  tercantum  dalam peraturan  sebelumnya  yakni  Perpres Nomor  16  Tahun  2018.  Usaha  Kecil menurut  Perpres  16  meliputi  Usaha Mikro  dan  Usaha  Kecil  sesuai  kriteria Undang-undang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  Nomor  20  Tahun 2008  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  7 Tahun  2021Berdasarkan  PP  UMKM tersebut,  usaha  mikro  adalah  usaha ekonomi produktif yang memiliki modal usaha sebesar maksimal Rp1 miliar serta omset penjualan setiap tahunnya maksimal  Rp2  miliar.  Sedangkan  usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha  antara  Rp1  miliar  sampai  Rp5 miliar  dan  memiliki  omset  penjualan setiap  tahunnya  sebesar  Rp2  miliar sampai Rp15 miliar.
Pemerintah  telah  melakukan beberapa  upaya  mendorong  peran  serta Usaha  Kecil  melalui  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah.  Salah  satu  tujuan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah menurut  Perpres  Nomor  16 Tahun  2018 adalah meningkatkan partisipasi UMKM, mewujudkan  pemerataan  ekonomi  serta pengadaan berkelanjutan. Dalam pasal 65 juga menegaskan bahwa pelaku pengadaan diharapkan melakukan pemaketan  untuk  usaha  kecil  sebanyak mungkin dengan tetap
mempertimbangkan efisiensi, persaingan usaha yang sehat, dan kemampuan teknis dari pelaku usaha kecil. Sedangkan nilai paket  pengadaan  yang  diperuntukkan usaha  kecil  ditetapkan sampai  maksimal sebesar Rp2,5 miliar.
Ketentuan pemerintah
ini kemudian  diubah  dalam  Perpres  Nomor 12  Tahun  2021  untuk  memperluas kesempatan  berusaha  yakni  dengan meningkatkan  nilai  paket  pengadaan Barang/Jasa  untuk  usaha  kecil  dan koperasi  menjadi  sampai  dengan  Rp15 miliar.  Selain  itu,  pelaku  pengadaan
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
wajib mengalokasikan 40% dari APBN/D untuk pengadaan produk usaha kecil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri. Penyedia  nonkecil  juga  didorong  untuk melakukan kerjasama dengan usaha kecil yang  memiliki  kemampuan  yang  sesuai dengan jenis pengadaan. Dengan peraturan baru tersebut diharapkan dapat memberikan  kemudahan  Usaha  Kecil dalam  berpartisipasi  di  pengadaan pemerintah  sehingga  berdampak  positif bagi perkembangan usahanya.
UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia (Sarfiah et al.,  2019) .  Di  sisi  lain  terdapat  kondisi pandemi  yang  terbukti  memberikan dampak  terhadap  penurunan  omzet pelaku  usaha,  khususnya  UMKM
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Upaya pemerintah untuk  mendorong  kembali  pulihnya kondisi  UMKM,  salah  satunya  melalui belanja  APBN.  Hal  ini  sejalan  dengan tujuan  pengadaan  barang/jasa  yakni sebagai  alat  pemerataan  ekonomi (Presiden Republik Indonesia, 2021).
Partisipasi UMKM dalam pengadaan  barang  dan  jasa  di  Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2015, namun masih mengalami banyak kendala antara lain  kendala  keterbatasan  modal  (Iqbal, 2020;  Kurniawan,  2019),  kendala penguasaan  kemampuan  teknis  dan administrasi  pengadaan  (Astuti  & Widnyani,  2019;  Iqbal,  2020),  kendala komunikasi  (Astuti  &  Widnyani,  2019) serta  peraturan  yang  tidak  mendukung (Kurniawan,  2019).  Sedangkan  kendala yang  dihadapi  UMKM  dalam mengikuti pengadaan publik di negara lain meliputi akses informasi, ukuran kontrak, persyaratan administratif dan pembayaran  tunda  (Normanyo et  al. ,
2016; OECD, 2018).
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan  yakni  proses  pengadaan, skill/keterampilan  UMKM,  kapasitas UMKM, budaya pemerintah, dan regulasi
pemerintah  (Winarno et  al. ,  2016). Peraturan  pemerintah  yang  kondusif terhadap kondisi UMKM dapat
mengurangi hambatan masuk ( barrier to entry ) sehingga meningkatkan partisipasi UMKM  dalam  pengadaan  barang  dan jasa.  Penelitian  oleh  (Hoekman  &  Taş, 2020) menyatakan bahwa peraturan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi UMKM. Dalam rangka menciptakan persaingan yang efektif, terdapat tiga hal yang  menjadi  faktor  penentu  yakni struktur  pasar,  strategi  dan  kinerja (Stocking,  1954).  Strategi  dan  kinerja tergantung pada
masing-masing perusahaan  yang  berkompetisi  di  pasar. Namun struktur pasar  dapat  dipengaruhi oleh  pihak  otoritatif  sehingga  tujuan publik  dapat  tercapai  (Baskoy,  2005). Teori  yang  dikenal  dengan workable competition ini  menyatakan  bahwa  di antara  kenyataan bahwa pasar persaingan sempurna  sulit  untuk  diwujudkan  dan pasar  monopoli  seringkali  merugikan kepentingan  umum,  maka  persaingan dalam  pasar  masih  dapat  diupayakan menjadi  efektif  atau workable (Clark, 1940).  Salah  satunya  melalui  campur tangan pemerintah.
Campur tangan pemerintah dalam menciptakan lingkungan persaingan yang efektif  bagi  pelaku  usaha,  khususnya Usaha Kecil diwujudkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Untuk itu,  perlu dilakukan  pengukuran  apakah  peraturan tersebut mampu meningkatkan partisipasi Usaha  Kecil,  dalam  hal  ini  usaha  mikro dan  kecil  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  adanya  perbedaan tingkat  partisipasi  pelaku  Usaha  Kecil antara sebelum dan
sesudah ditetapkannya  Perpres  Nomor  12  Tahun 2021.  Perbandingan  partisipasi  Usaha Kecil  sebelum  dan  sesudah  Perpres Nomor  12  Tahun  2021  diharapkan
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
menjadi  indikasi  awal  efektivitas  dari kebijakan pemerintah.
UMKM memegang peran penting dalam  perekonomian  Indonesia  (Sarfiah et  al.,  2019).  Kondisi  pandemi  terbukti berdampak  pada  penurunan  omzet
UMKM (Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian,  2021).  Belanja APBN dapat menjadi pendorong perkembangan UMKM. Meneliti bagaimana  peran  UMKM  dalam  APBN menjadi  penting  untuk  mengukur pencapaian  tujuan  PBJ  sebagai  alat pemerataan ekonomi (Presiden Republik Indonesia, 2021).
Pembatasan  tender  pekerjaan konstruksi  dipilih  karena  sebagian  besar dari  belanja  pemerintah  yang  dilakukan melalui  pengadaan  adalah  berupa pekerjaan  konstruksi  yakni  sebesar 53,2%  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  2022).  Bagi UMKM  sektor  konstruksi  selain  kondisi pandemi, dominasi usaha besar terutama BUMN  juga  berpotensi  menghambat pertumbuhan  UMKM  konstruksi  lokal (Daniel  &  Imanuella,  2022).  Jika pekerjaan  konstruksi  di  sektor  swasta didominasi  usaha  besar,  maka  belanja APBN  dapat  menjadi  alternatif  bagi UMKM  konstruksi  untuk  mendapatkan pasar.
Penelitian dilakukan dengan metode  kuantitatif  deskriptif  terhadap tender pekerjaan konstruksi yang dimasukkan  melalui  LPSE  Kementerian Keuangan  selama  periode  sebelum  dan sesudah  penetapan  Perpres  Nomor  12 Tahun 2021. Pemilihan LPSE Kementerian  Keuangan  sebagai  sumber data  dikarenakan  tender  yang  dimuat dalam situs tersebut meliputi tender dari Kementerian  Keuangan  dan  beberapa Lembaga lain seperti PPATK, BPKP dan BPK  sehingga  karakteristik  tender pekerjaan  konstruksinya  beragamdan dapat memperkaya hasil penelitian. Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi
indikasi efektivitas kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

## 1.2. Reviu Pustaka Mutakhir
Teori  Persaingan  Efektif  ( Workable Competition)
Kompetisi  pasar  dalam  teori ekonomi  digambarkan  dapat  berbentuk pasar  persaingan  sempurna  atau  pasar monopolistik. Namun pada kenyataannya kedua  bentuk  pasar  tersebut  merupakan kondisi ekstrem yang jarang terjadi. Clark (1940)  menyatakan  bahwa  meskipun tidak  semua  kriteria  pasar  persaingan sempurna  terpenuhi,  persaingan  atau kompetisi  dalam  pasar  tetap  dapat diupayakan  agar  berjalan  dengan  baik ( workable ). Konsep ini kemudian dikenal dengan teori workable competition . Secara  pragmatis,  teori workable competition ini  mengambil  posisi  di antara  teori  pasar  persaingan  sempurna dan  pasar  monopolistik  (Baskoy,  2005). Bentuk  dari  persaingan  dapat  bervariasi tergantung  dari  ada  tidaknya  suatu kondisi maupun tinggi rendahnya derajat dari  kondisi  tersebut,  misalnya  adanya harga  standar,  diskriminasi  terhadap penjual,  dan  lain  sebagainya  (Clark, 1940).  Selama  kompetisi  dapat  berjalan dengan baik mencapai tujuan
kesejahteraan  publik  berarti  persaingan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hingga  kini  masih  belum  terdapat konsensus  mengenai  definisi  dari workable competition dikarenakan
penerapannya dapat berbeda-beda
tergantung  tujuan  pembuat  kebijakan (Baskoy,  2005).  Teori  ini  kemudian berkembang  dan  dikenal  juga  sebagai teori effective competition . Lebih  lanjut  Stocking  (1954) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi penentu persaingan efektif yakni struktur  pasar  atau  industri,  strategi ( conduct ) perusahaan serta performa dari perusahaan  itu  sendiri.  Dua  faktor
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
terakhir  merupakan  faktor  internal  dari penjual yang saling bersaing dalam pasar.
Sedangkan struktur pasar dapat
diintervensi  oleh  pihak  yang  berwenang seperti  pemerintah  sehingga  kompetisi dapat  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan kesejahteraan publik secara efektif.

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan  Pemerintah  adalah aktivitas  yang  kompleks  tidak  hanya mencakup  kegiatan  pembelian,  namun juga mencakup keseluruhan proses mulai dari  identifikasi  kebutuhan,  penetapan penyedia  terbaik  untuk  memenuhi kebutuhan, pendistribusian secara efisien dan  efektif  serta  menjamin  seluruh rangkaian  dilakukan  secara  transparan dan  adil  (OECD,  2018).  Sedangkan menurut  Perpres  12  Tahun  2021
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa yang  dibiayai  dari  APBN/APBD  yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai  dengan  serah  terima  hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk antara lain menghasilkan barang/jasa  yang  efektif  dan  efisien; meningkatkan pemanfaatan
produk dalam  negeri;  meningkatkan  partisipasi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Koperasi; meningkatkan  peran  Pelaku  Usaha Nasional, mendorong
pemerataan ekonomi  dan  memberikan  kesempatan berusaha;  serta  mewujudkan  Pengadaan Berkelanjutan.
Pemerintah  dalam  melakukan belanja  APBN  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  pengemban  amanat rakyat  dan  memberikan  pelayanan publik. Sebagian besar belanja pemerintah dilakukan melalui mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah. Pengeluaran melalui pengadaan  publik  mencapai  rata-rata 12% dari PDB dan setara dengan 33,33% dari  total  anggaran  belanja  di  negara- negara  anggota  OECD  (OECD,  2018). Sementara di Indonesia, pada tahun 2021,
sebanyak Rp1.214 triliun belanja barang/jasa  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  dilaksanakan  melalui proses  pengadaan  barang  dan  jasa (Indonesia  Corruption  Watch,  2022). Data  di  atas  memperlihatkan  bahwa pemerintah  merupakan  salah  satu konsumen  potensial  bagi  pelaku  usaha dan  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Usaha Kecil
Pengertian  Usaha  Kecil  menurut Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  meliputi Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil.  Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  dalam  Undang-Undang UMKM.    Sedangkan  usaha  kecil  adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh  perorangan  atau  badan  usaha  dan bukan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sesuai kriteria Usaha  Kecil dalam UU UMKM.
Definisi  UMKM  dapat  berbeda- beda antarnegara, ada yang menggunakan jumlah  pegawai,  perputaran  aset,  total aset  maupun  total  omzet  penjualan (OECD, 2018). Adapun definisi UMKM di Indonesia mengacu pada UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan UU UMKM,  batasan  untuk  Usaha  Mikro yakni  aset  bersihnya  mencapai  50  juta rupiah  serta  omset  penjualannya  paling banyak  300  juta  rupiah  setiap  tahun. Sedangkan  batasan  kekayaan  bersih Usaha  Kecil  antara  50  juta  sampai  500 juta  rupiah  serta  memiliki  omset penjualan  per  tahunnya  mencapai  300 juta sampai 25 miliar rupiah.
UMKM dinilai sebagai salah satu pilar  penting  perekonomian  di  banyak negara  (OECD,  2018).  Jumlah  UMKM mencakup  sebagian  besar  dari  populasi
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
unit  usaha  dan  juga  mempekerjakan sejumlah  besar  tenaga  kerja.  Menurut data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM (2020),  jumlah  pelaku  usaha  mikro sebanyak 64.601.352 unit dan usaha kecil 798.679  unit,  masing-masing  setara 98,6%  dan  1,2% dari  total  unit  usaha  di Indonesia.  Di  tahun  yang  sama, penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro mencapai 109.842.384 orang, sedangkan usaha  kecil  menyerap  5.930.317  orang atau  masing-masing  sama  dengan  89% dan  4,8%  dari  pangsa  tenaga  kerja Indonesia.  Kontribusi  terhadap  PDB  di tahun 2019 sebanyak Rp5.913 triliun atau 37,35% untuk usaha mikro dan Rp1.509 triliun  atau  9,5%  untuk  usaha  kecil. Sementara  itu,  investasi  yang  berhasil diserap  oleh  usaha  mikro  sebesar Rp294,4 triliun dan usaha kecil sebanyak Rp1.018,9  triliun  atau  setara  dengan 6,75% dan 23,35% dari total investasi di
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, berbagai  kebijakan  diterapkan  guna menciptakan  lingkungan  yang  kondusif bagi  pertumbuhan  usaha  kecil  sehingga mampu  memaksimalkan  potensinya dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam
Kerangka Konseptual Lingkungan Bisnis UMKM  yang  dirilis(OECD,  2017), terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  pemerintah  meliputi  kerangka institusi  dan  regulasi  yang  mendukung, kemudahan  akses  terhadap  pasar, kemudahan  akses  terhadap  sumber  daya dan peningkatan budaya entrepreneurship .  Salah  satu  penerapan upaya  kemudahan  akses  terhadap  pasar adalah  melalui  pengadaan  pemerintah dengan  regulasi  yang  mendukung UMKM.
Peran Usaha Kecil dalam Pengadaan Adanya  partisipasi  Usaha  Kecil dalam  Pengadaan  Barang/Jasa,  selain kontribusinya  terhadap  perekonomian seperti  penyerapan  tenaga  kerja  dan
sumbangsih  terhadap  PDB,  juga  dapat membantu  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  pengadaan  publik  (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  2020;  Nursani  &  Rachman, 2021).  Berdasarkan  data  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (2022),  terdapat  lebih  dari 247  ribu  rencana  paket  pekerjaan konstruksi untuk UMK dengan nilai pagu anggaran  lebih  dari  121  trilyun  rupiah. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa potensi  pasar  PBJ  sangat  besar  bagi UMKM  sehingga  diharapkan  partisipasi UMK  dalam  proses  pengadaan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  UMK  dan berdampak pada perekonomian
Indonesia.
Dari sisi pemerintah, peningkatan jumlah  peserta  dari  kalangan  UMKM dapat  mendorong  proses  lelang  menjadi lebih  kompetitif,  tersedia  lebih  banyak alternatif pilihan dan solusi inovatif serta memungkinkan  pencapaian value  for money dengan lebih baik (OECD, 2018). Selain  itu,  UMKM  juga  dapat  mengisi kebutuhan  dengan  pasar  terbatas  ( niche market )  yang  biasanya  kurang  diminati oleh pelaku usaha besar (OECD, 2018).
Sedangkan  bagi  Usaha  kecil, partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa juga  memberikan  banyak  manfaat. Pemerintah  dengan  anggaran  belanja pengadaan  yang  mencapai  lebih  dari
1.000 triliun rupiah merupakan konsumen  potensial  bagi  pelaku  usaha, termasuk Usaha Kecil (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  2021).  Selain  itu,  pelaku Usaha  Kecil  tidak  perlu  ragu  terhadap kredibilitas pemerintah dalam melakukan praktik bisnis  secara adil  dan transparan sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh berbagai  peraturan.  Menjalin  kemitraan dengan  pemerintah  melalui  Pengadaan
Barang/Jasa  membutuhkan  kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi  dan  teknis  pengadaan.  Hal ini  dapat  memberikan  reputasi  dan
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
menambah  kredibilitas  UMKM  yang menjadi penyedia pemerintah.
Aturan  tentang  partisipasi  Usaha Kecil  telah  dicantumkan  dalam  Perpres Nomor  16  tahun  2018  pasal  65  yang mengatur  bahwa  pelaku  pengadaan meningkatkan  peran  usaha  kecil  dan melakukan pemaketan sebanyak- banyaknya  untuk  usaha  kecil  dengan tetap memperhatikan efisiensi, persaingan,  dan  kualitas  kemampuan teknis.  Sedangkan  nilai  paket  pekerjaan yang diperuntukkan untuk usaha kecil di Perpres 16 tersebut paling banyak sebesar Rp2,5 miliar.
Pada  tahun  2021,  pemerintah menerapkan  Perpres  Nomor  12  sebagai turunan  UU  Cipta  Kerja  dalam  rangka pemerataan  ekonomi  dan  kemudahan berusaha. Perpres tersebut merubah pasal 65  dari  peraturan  sebelumnya  yakni menetapkan  alokasi  wajib  sebesar minimal 40% dari APBN/D untuk produk usaha  kecil  dan  koperasi  dari  hasil produksi  dalam  negeri.  Nilai  paket pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa  Lainnya  untuk  Usaha Kecil  dan  Koperasi  dinaikkan  menjadi sampai  dengan  Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pelaku Usaha Nonkecil juga didorong untuk melakukan kerjasama  dengan  Usaha  Kecil  yang memiliki  kemampuan  sesuai  dengan teknis pengadaan atau pekerjaan.

## Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan  konstruksi  merupakan salah  satu  jenis  pengadaan  pemerintah. Berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun  2017, pengertian  pekerjaan  konstruksi  adalah kegiatan  yang  meliputi  pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali  suatu  bangunan.  Hal  ini menyiratkan  bahwa  untuk  menjadi penyedia pekerjaan kontruksi membutuhkan pemahaman dan keterampilan khusus di bidang konstruksi.
Penyedia  pekerjaan  konstruksi berdasarkan Perpres 16 Tahun 2008 dapat dipilih  melalui  berbagai  metode,  antara lain  e-purchasing,  pengadaan  langsung, penunjukan  langsung  dan  tender.  E- purchasing  digunakan  untuk  pekerjaan konstruksi  yang  sudah  tercantum  dalam katalog  elektronik.  Pengadaan  langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi  yang  bernilai  paling  banyak Rp200.000.000,00. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi dalam keadaan khusus, seperti pekerjaan  konstruksi  yang  hanya  dapat disediakan  oleh  pemegang  hak  paten. Sedangkan tender adalah cara pemilihan untuk mendapatkan penyedia yang tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya.
Penyelenggaraan Pengadaan Pemerintah  saat  ini  dilakukan  secara elektronik melalui sistem informasi yang dikembangkan  oleh  LKPP.  Sistem informasi  tersebut  terdiri  atas  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem  yang  mendukung  SPSE.  Ruang lingkup  SPSE  meliputi  perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan  kontrak,  serah  terima pekerjaan,  pengelolaan  penyedia  dan katalog  elektronik.  Sedangkan  sistem pendukung  dari  SPSE  meliputi  Portal Pengadaan  Nasional,  pengelolaan  SDM, advokasi, peran masyarakat, sumber daya pembelajaran  dan  pegawasan  serta evaluasi.  Pengadaan  Barang/Jasa  secara elektronik mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pengadaan  untuk  mewujudkan  keadilan dan transparansi. Pengadaan pemerintah juga dilaksanakan dengan prinsip pemerataan ekonomi  yakni  adanya  partisipasi  usaha kecil.  Berdasarkan  Perpres  Nomor  12 Tahun  2021  yang  merupakan  peraturan hasil  Kerjasama  antara  LKPP  dan Kementerian  PUPR,  batasan  nilai pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
pelaku  Usaha  Kecil  dinaikkan  sampai paling  banyak  15  miliar  rupiah  dengan tetap  mempertimbangkan  kemampuan teknis  yang  dimiliki  oleh  Usaha  Kecil sesuai  kualifikasi  pekerjaan  konstruksi. Hal  ini  dilakukan  untuk  memperluas akses  pelaku Usaha Kecil ke Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dalam  rangka pemerataan ekonomi.

## Penelitian Terdahulu
UMKM masih menghadapi banyak  kendala  ketika  berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah sebagaimana terungkap dalam penelitian oleh  (Astuti  &  Widnyani,  2019)  antara lain  pemenuhan  pemenuhan  persyaratan adminstrasi, jangka waktu tender maupun akses terhadap informasi tender(Astuti & Widnyani,  2019) . Kurniawan  (2019) menyatakan  UMKM  masih  kalah bersaing  dengan usaha besar disebabkan keterbatasan  sumber  daya  dan  tidak adanya  pembatasan  nilai  pekerjaan.  Hal ini  juga  didukung  oleh  penelitian (Normanyo et  al. ,  2016)  bahwa rendahnya  tingkat  kemenangan  dari
UMKM  dalam  pengadaan  berkorelasi dengan ukuran perusahaan dan familiaritas  terhadap  lingkungan  bisnis (prosedur pengadaan). Meski menghadapi berbagai kendala  dan  keterbatasan,  partisipasi UMKM menunjukkan adanya peningkatan selama satu dekade terakhir di  negara-negara  OECD  (OECD,  2018). Faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi
UMKM  dalam  pengadaan  barang  dan jasa adalah proses pengadaan, skill/keterampilan UKM, kapasitas
UKM,  regulasi  pemerintah,  dan  budaya pemerintah  (Winarno  et  al.,  2016) .
Hoekman & Taş (2020) juga menyatakan bahwa  peraturan  yang  bekualitas  dapat meningkatkan partisipasi UMKM, termasuk salah satunya aturan pemecahan kontrak menjadi proyek yang lebih kecil. Kemudian penelitian oleh OECD (2018) memperlihatkan bahwa partisipasi
UMKM dalam pengadaan masih didominasi  partisipasi  tidak  langsung daripada partisipasi langsung
dikarenakan berbagai kendala teknis.
Hipotesis Penelitian Teori workable competition menyatakan  bahwa  diperlukan  adanya campur tangan (dalam hal ini pemerintah) untuk  menciptakan  struktur  pasar  dan persaingan  yang  dapat  mewujudkan tujuan yang ingin dicapai (Baskoy, 2005). Salah  satu  tujuan  pemerintah  adalah mewujudkan  pemerataan  ekonomi  serta memperluas  kemudahan  berusaha.  Hal ini  dilakukan  salah  satunya  melalui pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Pemerintah  telah  menetapkan  Perpres Nomor  12  Tahun  2021,  dimana  batasan nilai  pekerjaan  kontruksi  yang  dapat diambil oleh penyedia dengan kualifikasi usaha  kecil  ditingkatkan  menjadi  15 miliar  rupiah.  Dengan  peraturan  ini, diharapkan  dapat  menjadi  perluasan kemudahan  berusaha  dan  meningkatkan partisipasi usaha kecil sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi.
Berdasarkan  teori  dan  penelitian yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka hipotesis untuk penelitian ini adalah: H 0 : Tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil dalam tender  pekerjaan konstruksi  antara  sebelum  dan sesudah  ditetapkannya  Perpres  12 Tahun 2021.
H 1 :  Terdapat  perbedaan  partisipasi usaha kecil dalam tender  pekerjaan konstruksi  antara  sebelum  dan sesusah  ditetapkannya  Perpres  12 Tahun 2021.

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  berupa  data  peserta  tender pekerjaan  konstruksi  kualifikasi  kecil pada  situs  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE) Kementerian
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
Keuangan www.lpse.kemenkeu.go.id.
Situs tersebut memuat data seluruh tender pengadaan  barang/jasa  di  lingkungan
Kementerian  Keuangan  dan  beberapa lembaga  lain  secara  terbuka  sehingga informasi  tersebut  dapat  diakses  dengan mudah oleh masyarakat..
Pengambilan sampel data menggunakan teknik purposive sampling. Purposive  sampling  adalah  suatu  teknis pengambilan  data  tidak  secara  acak, melainkan dilakukan dengan pertimbangan  untuk  tujuan  tertentu (Arikunto, 2006). Dikarenakan penelitian ini  bertujuan  membuktikan  adanya perbedaan jumlah partisipasi Usaha Kecil sebelum  dan  sesudah  penetapan  Perpers 12  Tahun  2021,  maka  sampel  yang diambil  adalah  data  jumlah  partisipan tender  konstruksi  untuk kualifikasi  kecil pada  periode  sebelum  dan  sesudah ditetapkannya  Perpres  Nomor  12  Tahun 2021.  Periode  sebelum  ditetapkannya Perpres  12  Tahun  2021  diambil  sejak bulan  Januari  2019  sampai  dengan Januari 2021. Penyertaan data tahun 2019 untuk memperkaya data dengan
memasukkan  kondisi  sebelum  pandemi. Sementara  itu periode setelah  penetapan Perpres  12  Tahun  2021  dimulai  bulan Februari  2021  sampai  dengan  Oktober 2021.  Data  populasi  penelitian  disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Data Populasi Uraian Sebelum Perpres 12 Setelah Perpres 12 Jumlah tender 42 30 Jumlah total partisipan 3.478 4.161 Sumber: diolah Metode Analisis Penelitian Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kuantitatif
deskriptif.  Menurut  Creswell  (2002) penelitian kuantitatif merupakan penyelidikan  atas  suatu  masalah  sosial yang didasarkan pada pengujian teori atas variabel-variabel,  dikuantifikasi  dan dianalisis  dengan  menggunakan  uji statistik  untuk  memutuskan  kebenaran generalisasi  prediktif  teori.  Penggunaan metode  kuantitatif  bertujuan  untuk membuktikan hipotesis penelitian secara lebih objektif melalui pengujian variabel terukur.  Sedangkan  metode  deskriptif merupakan penelitian yang
menggambarkan tentang fenomena sosial melalui deskripsi variabel terkait dengan fenomena  yang  diteliti  (Masinambow  & Gosal,  2021).  Deskripsi  data  secara mendalam  dapat  memberikan  klarifikasi mengenai permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis. Pengolahan data dilakukan menggunakan  uji  beda  terhadap  jumlah rata-rata  partisipan  tender  pekerjaan konstruksi  untuk  pelaku  usaha  kecil antara  periode  sebelum  dan  sesudah berlakunya  Perpres  12  Tahun  2021 dengan tingkat kepercayaan 95%. Kedua kelompok  sampel  periode  sebelum  dan sesudah Perpres 12 merupakan kelompok yang  tidak  berpasangan.  Sebelum melakukan uji beda, dilakukan pengujian asumsi  persyaratan  uji  beda  yakni  uji normalitas  dan  homogenitas  terhadap setiap  kelompok  sampel.  Jika  asumsi normalitas  terpenuhi,  maka  pengujian akan  menggunakan  independent  sample t-test.  Syarat  penerapan  uji  Independent Sample T-test adalah kedua sampel tidak berpasangan, data berupa jenis rasio atau interval, memenuhi distribusi normal, dan jumlah sampel minimal 30 (Triola, 2016) .
Namun  jika  data  tidak  berdistribusi normal, maka pengujian akan menggunakan  statistik  nonparametrik yakni  pengujian  sampel  independent Man-Whitney.  Asumsi  normalitas  tidak dipertimbangkan dalam statistik nonparametrik dan pengukuran beda akan
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 64
dilakukan  terhadap  median  datanya (Triola, 2016) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Statistik
Dari  data  pekerjaan  konstruksi kualifikasi  kecil  2019-2021  yang  telah terkumpul,  diperoleh  data  statistik deskriptif sebagai berikut:
Tabel 2 Data Statistik Deskriptif Jenis data Sebelum Perpres 12 Setelah Perpres 12 Jumlah sampel 42 30 Mean 82,81 138,70 Median 80,00 124,5 Standar Deviasi 42,571 74,754 Rentang 203 301 Min 17 38 Max 220 339 Sumber: diolah Dari  data  tabel,  dapat  dilihat bahwa dalam periode sebelum penerapan Perpres  12  yakni  bulan  Januari  2019 sampai dengan Januari 2021 terdapat 42 pekerjaan  konstruksi  kualifikasi  kecil dengan rata-rata partisipan setiap tendernya  sebanyak  82,81  peserta.
Tender  pekerjaan  konstruksi  sebelum
Perpres  12  paling  sedikit  diikuti  17 peserta  dan  paling  banyak  diikuti  220 peserta. Sedangkan untuk periode setelah penerapan  Perpres  12  selama  Februari sampai dengan Oktober 2021 terdapat 30 pekerjaan  konstruksi  kualifikasi  kecil dengan rata-rata peserta tender sebanyak 138,70  peserta.  Jumlah  peserta  tender paling sedikit yakni 38 peserta dan paling banyak  mencapai  3309  peserta.  Secara umum,  data  statistik  menunjukkan peningkatan  peserta  tender  pekerjaan konstruksi  kualifikasi  kecil  pasca diterapkannya  Perpres  12.    Selain  itu, jumlah peserta tender setelah Perpres 12 lebih  bervariasi  dibandingkan  sebelum Perpres  12  yang  ditunjukkan  dengan peningkatan  standar  deviasi  dari  42,571 menjadi 74,754.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  suatu  data  memiliki distribusi normal atau tidak. Data dengan distribusi  normal  berbentuk  lonceng ketika  digambarkan  dalam  grafik. Asumsi  distribusi  normal  penting  dalam pemilihan  metode  statistik  selanjutnya.
Pengujian normalitas dapat
menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk.  Shapiro  Wilk  digunakan untuk jumlah sampel kecil yakni kurang dari 50 (Kuswadi, 2004). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05.
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas dengan SPSS Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. After .114 30 .200 * .946 30 .131 Before .110 30 .200 * .932 30 .054
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction Sumber: diolah Pengujian  menggunakan  SPPS dengan  tingkat  keyakinan  95%.  Hasil
pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai  signifikansi  Shapiro-Wilk  lebih
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Halaman 60
besar  dari  0,05  baik  kelompok  sebelum maupun  sesudah  Perpres  12.  Hal  ini merepresentasikan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdistribusi  secara normal.

## Uji Homogenitas
Uji homogenitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelompok  memiliki  varian  yang  sama atau  tidak.  Uji  ini  merupakan  syarat
dalam melakukan uji komparatif atau uji beda,  meskipun  bukan  syarat  mutlak (Kuswadi,  2004).  Pada  pengujian independent  sample  t-test,  analisis  atas data yang terbukti tidak homogen masih tetap  dapat  dilakukan  dengan  mengacu pada  asumsi  varian  tidak  sama  ( equal variance  not  assumed ).  Dalam  uji homogentitas, jika nilai signifikansi lebih dari  0,05,  maka  varian  dari  kelompok data adalah homogen.

## Tabel 4 Hasil Uji Homogenitas dengan SPSS
Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. Part Based on Mean 9.948 1 70 .002 Based on Median 8.883 1 70 .004 Based on Median and with adjusted df 8.883 1 54.841 .004 Based on trimmed mean 9.551 1 70 .003 Sumber: diolah
Hasil  uji  homogenitas  dengan SPSS  pada  tabel  di  atas  menunjukkan nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan data dalam penelitian ini tidak homogen atau  data  kedua  kelompok  sampel memiliki varian yang tidak homogen atau tidak sama.

## Uji Beda
Berdasarkan  jumlah sampel,
hubungan  antara  dua  kelompok  sampel dan hasil uji normalitas, maka penelitian ini menggunakan uji parametrik Independent  Sample  T-test.  Syarat  uji tersebut  adalah  kedua  sampel  tidak berpasangan,  data  yang  digunakan berskala  interval  atau  rasio,  dan    data berdistribusi  normal (Kuswadi,  2004) . Pengambilan keputusan dalam uji adalah menolak  hipotesis  nol  jika  nilai signifikansi <0,05. Pengujian
menggunakan  aplikasi  SPSS  dengan
tingkat  keyakinan  95%.  Hasil  pengujian tersaji dalam Tabel 5.
Berdasarkan tabel 5, hasil uji beda mengacu  pada  baris  kedua  (equal variances not assumed) dikarenakan data sampel tidak homogen. Nilai signifikansi menunjukkan  angka  hasil  0,001  atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hasil  uji  Independent  Sample  T-test menolak  H 0 atau  dapat  disimpulkan bahwa rata-rata jumlah partisipan  tender pekerjaan  konstruksi  untuk  kualifikasi usaha  kecil  periode  sebelum  penerapan Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  (Januari 2019-Januari  2021)  berbeda  secara signifikan  dengan  periode  sesudah penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Februari 2021-Oktober 2021).
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 63
Halaman 61

## Tabel 5 Hasil Pengujian Independent Sample T-test dengan SPSS
Independent Samples Test
Levene's Test t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Lower  Upper Jumlah Partisipan Equal variances assumed 9.948  .002 - 4.024 70 .000 -55.890 13.891 - 83.594 - 28.187 Equal variances not assumed - 3.690 42.383 .001 -55.890 15.147 - 86.450 - 25.331
Sumber: diolah

## 4. SIMPULAN
4.1. Simpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata partisipan tender pekerjaan  konstruksi  untuk  kualifikasi usaha  kecil  pada  periode  setelah penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Februari-Oktober  2021)  lebih  tinggi dibandingkan periode sebelum penerapan Perpres  Nomor  12  Tahun  2021  (Januari 2019-Januari 2021).  Hasil pengujian juga memperlihatkan terdapat perbedaan signifikan  antara  rata-rata  jumlah partisipan  tender  di  kedua  periode tersebut.  Berdasarkan  hasil  tersebut,
Perpres  12  Tahun  2021  diindikasikan memberi pengaruh positif dalam mendorong partisipasi pelaku usaha kecil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah  khususnya  tender  pekerjaan konstruksi Hasil penelitian juga memperkuat  teori workable  competition bahwa  campur  tangan  pemerintah diperlukan  dalam  menciptakan  kondisi persaingan  yang efektif bagi  pencapaian pemerataan ekonomi.
Namun  demikian,  penelitian  ini masih  terbatas  menggunakan  data sekunder  dari  situs  LPSE  Kementerian
Keuangan  dan  diolah  dengan  uji parametrik.  Oleh  karena  itu,  penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan serupa di
kementerian/lembaga  lain.  Selain  itu, evaluasi  terhadap  kemudahan  berusaha dari  perspektif  pelaku  usaha  kecil  dapat pula  dilakukan  secara  kualitatif  untuk kesimpulan yang lebih mendalam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S.  (2006). Prosedur Penelitian dan  Pendekatan  Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta .
Astuti,  C.  I.  J.,  &  Widnyani,  I.  A.  P.  S. (2019).  Persepsi  Pelaku  Usaha dalam  Layanan  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Secara  Elektronik  (LPSE) di  Biro  Administrasi  Pembangunan Sekretariat  Daerah  Provinsi  Bali. Jurnal  Widya  Publika , 7 (2),  101– 122.
Baskoy, T. (2005). Effective Competition and EU Competition Law .
Clark, J. M. (1940). Toward a concept of workable
competition.
The
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 50 - 63
Halaman 62
American  Economic  Review ,  241– 256.
Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK , 121–180.
Daniel, C. G., & Imanuella, M. I. (2022). Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi  di  Masa  Pandemi . https://money.kompas.com/read/20 22/05/17/070000926/perkembangan -umkm-sektor-jasa-konstruksi-di- masa-pandemi?page=all
Hoekman,  B.,  &  Taş,  B.  K.  O.  (2020). Procurement  policy  and  SME participation  in  public  purchasing. Small Business Economics , 1–20.
Indonesia  Corruption  Watch.  (2022). Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi . https://www.antikorupsi.org/id/artic le/pengadaan-barang-dan-jasa- pemerintah-lahan-basah-korupsi
Iqbal,  M.  (2020).  Pengaruh  Pelaksanaan E  Katalog  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  terhadap UMKM. Jurnal  USM  Law  Review ,
3 (1), 77–97. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  (2021). Siaran  Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/20
21  UMKM  Menjadi  Pilar  Penting dalam  Perekonomian  Indonesia . https://ekon.go.id/publikasi/detail/2 969/umkm-menjadi-pilar-penting- dalam-perekonomian-indonesia
Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Perkembangan Data Usaha UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019 . https://www.kemenkopukm.go.id/d ata-umkm Kurniawan,  I.  (2019).  Analisis  Yuridis terhadap E–Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Journal  of  Law  and  Policy
Transformation , 4 (1), 103–120.
Kuswadi, E. M. (2004). Statistik Berbasis Komputer untuk Orang-orang Nonstatistik. Elek Media Komputindo Jakarta . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  (2020). Siaran Pers LKPP Dorong Pemerintah  Belanja  Produk  Usaha Mikro dan Kecil . http://www.lkpp.go.id/v3/public/rea d/5858 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  (2021). Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Bulan Maret 2021 . https://monev.lkpp.go.id/flipbookkl/ flip_8Mar2021.html Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  (2022). Overview Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 .
https://datastudio.google.com/u/1/re porting/4482ff4e-f62b-4454-98eb- 7ebae94e3401/page/IjAmC
Masinambow,  B.  W.,  &  Gosal,  P.  H. (2021).  Tantangan  dan  Peluang Dunia  Jasa  Konstruksi  di  Tengah Pandemik Covid-19. Media Matrasain , 17 (1), 9–14.
Normanyo, S. S., Ansah, J., & Asante, D. (2016).  The  public  procurement market  as  a  platform  for  SME  and national economic growth. European  Journal  of  Logistics, Purchasing  and  Supply  Chain
Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan Rachma Aprilia 1 , Bagas Johantri 2
Management , 4 (4), 26–42.
Nursani,  D.,  &  Rachman,  A.  (2021).
Pengantar Manajemen Rantai Pasok . LKPP. OECD. (2017). Enhancing the
contributions  of  SMEs  in  a  global and  digitalised  economy. Paris. Retrieved Feb , 25 , 2019.
OECD.  (2018). SME  in  Public Procurement Practices and Strategies  for  Shared  Benefits OECD Public Governance Reviews .
Presiden  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (2), 137–146.
Stocking,  G.  W.  (1954).  The  Rule  of Reason, Workable Competition, and Monopoly. Yale LJ , 64 , 1107.
Triola,  M.  F.  (2016). Essentials  of Statistics (5th Ed) (5th ed.). Pearson Education.
Winarno,  B.  A.,  Suliantoro,  H.,  & Handayani,  N.  U.  (2016).  Analisis
Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Kesuksesan  UKM  Jasa  Pelaksana Konstruksi Dalam Pengadaan Barang  Dan  Jasa  Pemerintah. Industrial Engineering Online Journal , 5 (3).