## HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT
Oleh:
Harun Sulianto, S.H., M.H.

## Abstract
In the criminal law enforcement process there is a provision concerning criminal sanctions in which  the  imposition  of  criminal  sanctions  for  convicted  offenders  has  a  purpose.  The purpose  of  giving  criminal  sanctions  should  be  to  foster  not  only  serve  as  retaliation. Correctional institutions as implementers of the objective of punishment in the penal system as referred to in the Act, is a series of law enforcement that aims to ensure that the prisoners are aware of their mistakes, to improve themselves, and not to repeat the criminal acts so that they can be re-accepted by the community, actively participate in the development , And can live  fairly  as  a  good  and  responsible  citizen.In  an  effort  to  re-populate  the  perpetrators  of crime, Penal Institution through Act Number 12 of 1995 on Correctional regulation provides for  the  right  of  prisoners.  In  Article  14  paragraph  (1)  point  k  of  Law  Number  12  of  1995 states  that  "Prisoners  are  entitled  to  parole".  The  problem  that  arises  is  the  additional condition  of  granting  parole  for  Narcotics  inmates  in  2012  as  the  Government  Regulation Number  99  of  2012  was  issued.The  results  of  this  study  indicate  that  the  granting  of additional  terms  on  conditional  exemption  for  prisoners  of  narcotic  criminal  offenses  under Government Regulation No. 99 of 2012 is inconsistent with the purpose of Corrections since such additional terms do not reflect the human rights guarantees of the Prisoners which are the absolute right of all inmates.
Keywords: Prisoner, Parole, Narcotics Crime

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  proses  penegakan  hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana  yang  mana  pemberian  sanksi pidana  bagi  narapidana  pelaku  kejahatan memiliki  tujuan.  Tujuan  pemberian  sanksi pidana  haruslah  berfungsi  untuk  membina yaitu  dengan  cara  membuat  pelanggar hukum  menjadi tobat  dan  bukan  berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman  itulah  yang  sesuai  dengan pandangan hidup bangsa ( way of life ) yang terkandung  dalam  Pancasila,  yang  men- junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 1
Sedangkan  menurut  Muladi  bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki  kerusakan  individual  dan sosial  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana.Hal  ini  terdiri  atas  seperangkat tujuan  pemidanaan  yang  harus  dipenuhi, dengan  catatan  tujuan  yang  merupakan titik berat harus bersifat kasuistik.
Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud  terdiri  atas: 2 Pencegahan  (umum dan  khusus);  Perlindungan  masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat;
Pengimbalan/perimbangan.
1 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 9.
2 Ibid .
Penggunaan  pidana  penjara  sebagai reaksi  masyarakat  atas  kejahatan  menjadi alternatif  penjeraan  dari  tujuan  pemidana- an.  Dikarenakan  disamping  mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan,  pidana  penjara  di  dalam  Pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan  kejahatan  yang  oleh Sahardjo  disesuaikan  dengan  masyarakat Indonesia  yang  berideologi  Pancasila, dengan  merumuskan  tujuannya  ialah pemasyarakatan.  Hal  ini  berarti  orang- orang  yang  dijatuhi  pidana  penjara “dimasyarakatkan” melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat. 3
Berkaitan dengan hal tersebut di atas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai  pelaksana  tujuan  pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang,  merupa- kan  rangkaian  penegakan  hukum  yang bertujuan  agar  warga  binaan  pemasyara- katan  menyadari  kesalahannya,  mem- perbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang
3 Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana (Jakarta: CV Indhill CO, 2008), hlm. 26.
baik  dan  bertanggung  jawab. 4 Konsep tujuan  dalam  Undang-Undang  Pemasya- rakatan sejalan dengan kongres PBB ke XI di  Bangkok,  18-25  April  2005 on  Crime Prevention and Criminal Justice mengambil  tema  pokok  upaya  “responsif dan  sinergis”  dengan strategi  yang kombinatif  dalam  cara-cara  pencegahan kejahatan  dan  peradilan  pidana  dengan mengacu pada restorative justice system 5 .
Sebagai  upaya  memasyarakatkan kembali  para  pelaku  kejahatan,  Lembaga Pemasyarakatan  melalui  Undang-undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasya- rakatan  mengatur  pemenuhan  hak  bagi narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 menyebutkan  bahwa  “Narapidana  berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat kemudian  secara  khusus  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah,  yang  mengalami berbagai perubahan yaitu:
1. Ketentuan
Pasal 43 Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan;
4 Konsideran  c Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5 Kuat  puji  prayitno, “Restorative  justice untuk Peradilan  di  Indonesia: Perspektif  Yuridis Filosofis Dalam  Penegakan Hukum Inconcreto” , Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3, 2012, hlm. 10.
2. Ketentuan Pasal 43
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 1999  tentang Syarat  dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diubah  dalam  Pasal  I angka  8  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Dalam  Pasal  I  angka  8  dan  9  dalam PeraturanPemerintah RepublikIndonesia
Nomor99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diantara Pasal 43 dan  Pasal  44  disisipkan  2  (dua)  pasal, yakniPasal  43  Adan  Pasa  l43  B (Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada  umumnya  dan  kejahatan  yang bersifat khusus dengan syarat tertentu).
Ketentuan  beberapa  pasal  di  atas menitik  beratkan  adanya  perubahan  pada syarat  untuk  memperoleh  pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan  khusus  salah  satunya  pada narapidana tindak pidana narkotika. Sebagaimana  diketahui  bahwa  kejahatan narkotika  merupakan  kejahatan  yang
masuk  dalam  kategori  kejahatan  yang  luar biasa.
Penanganan  kejahatan  narkotika sekalipun  diharapkan  dengan  baik,  benar dan  adil.  Pemenuhan  hak-hak  narapidana narkotika  menjadi  salah  satu  titik  sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah  dan  tidak  mengulangi  kejahatan- nya sebagaimana tertuang dalam konsideran  a  Undang-Undang  Pemasya- rakatan  bahwa  pada  hakikatnya  warga binaan  pemasyarakatan  sebagai  insan  dan sumber  daya  manusia  harus  diperlakukan dengan  baik  dan  manusiawi  dalam  satu sistem  pembinaan  yang  terpadu.Perlakuan terhadap  narapidana  narkotika  sebagai bagian  dari  warga  binaan  pemasyarakatan juga harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Sistem Pemasyarakatan  yang  dimaksud  merupa- kan  rangkaian  penegakan  hukum  yang bertujuan  agar  warga  binaan  pemasya- rakatan  menyadari  kesalahannya,  mem- perbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang baik dan bertanggungjawab.
Permasalahan  yang  timbul  dari pemberlakuan  syarat  pemberian  pem- bebasan  bersyarat  adalah  adanya  syarat tambahan pemberian pembebasan
bersyarat  bagi  narapidana  narkotika  pada Tahun  2012  seiring  dibuatnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012.  Syarat tambahan  pemberian  pembebasan  ber- syarat  bagi  narapidana  narkotika  tersebut diberikan  apabila  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
1. Bersedia  bekerjasama  dengan  penegak hukum  ( justice  colaborator ).  Seperti, kerjasama  membongkar  perkara  tindak pidana yang dilakukannya;
2. Kesediaan untuk bekerja sama ini harus dinyatakan secara tertulis, dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
Permasalahan tersebut menurut hemat  penulis  untuk  dibahas  bahwa kebijakan  Pemerintah  dalam  syarat  untuk memperoleh pembebasan bersyarat menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama,  karena  dengan  adanya  kebijakan ini  isi  lembaga  pemasyarakatan  semakin bertambah yang semakin membebani uang negara dalam hal operasional dan terbatasnya  kapasitas  lembaga  pemasya- rakatan  sehingga  menjadi  ancaman  bagi keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Kedua, permasalahan justice  colaborator yang  dibebankan  pada narapidana  narkotika  yang  seakan  di- paksakan sebagai syarat mutlak, mengalihkan beban aparat penegak hukum dalam  upaya  pengungkapan  suatu  tindak
pidana  terutama  narkotika.Ketiga,  dari kedua  permasalahan  yang  disebutkan sebelumnya,  pengetatan  pemberian  pem- bebasan  bersyarat  ini  apakah  tidak  me- nimbulkan  diskriminasi  terhadap  nara- pidana  tindak  pidana  lainnya  yang  bukan tindak pidana narkotika.

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  dapat  diambil dirumuskan  suatu  permasalahan  sebagai berikut:
1. Apakah  syarat  tambahan  untuk  mem- peroleh  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana  tindak  pidana  narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor  99  Tahun  2012  sejalan  dengan tujuan Pemasyarakatan?
2. Bagaimana  pengaturan  untuk  mem- peroleh  pembebasan  bersyarat  bagi narapidana  tindak  pidana  narkotika dalam  peraturan  perundang-undangan yang akan datang?

## C. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  penulis  akan menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif yaitu mengunakan metode doktrinal  dalam  kajian-kajian  hukum positif. 6 Hukum  sebagai  norma,  kaidah,
6 Johny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia,  2005), hlm. 34.
peraturan,  undang-undang  yang  berlaku pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu. Sebagai  produk  dari  suatu  kekuasaan Negara  tertentu  yang  berdaulat.Studi demikian  ini  termasuk  dalam  pengetahuan hukum positif. 7
Pendekatan  masalah  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual  approach )  dan  pendekatan sejarah  ( historical  approach ) . Pendekatan undang-undang (statute  approach) ,  ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang  dan  regulasi  yang  ber- sangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani. 8 Pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti dalam  membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  permasalahan yang dihadapi. 9 Pendekatan undang-undang ( statute  approach )  ini  digunakan  untuk menjawab  rumusan  masalah  kesatu  dan
7 Ibid .,hlm. 37.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,  Edisi Revisi (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group, 2005), hlm. 133.
9 Ibid ,.hal 135.
Pendekatan
konseptual ( conceptual
approach )  ini  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  pada  rumusan  masalah nomor dua.
Pendekatan  sejarah  dilakukan  dalam kerangka  untuk  memahami  filosofi  aturan hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta memahami  perubahan  dan  perkembangan filosofi  yang  melandasi  aturan  hukum tersebut.Cara  pendekatan  ini  dilakukan dengan  menelaah  latar  belakang  dan perkembangan  pengaturan  mengenai  isu hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  sejarah memungkinkan  peneliti  untuk  memahami hukum secara lebih mendalam tentang suat sistem atau lembaga atau peraturan hukum sehingga  dapat  memperkecil  kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu  lembaga  dan  ketentuan  hukum tertentu  dan  tata  hukum  yang  berlaku sekarang  mengandung  anasir-anasir  dari tata hukum sebelumnya dan akan membentuk  konsep  hukum  pada  masa yang akan datang . 10

## PEMBAHASAN
A. Syarat Tambahan Pembebasan Bersyarat  Bagi  Narapidana  Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  Dikaitkan  Dengan Tujuan Pemasyarakatan
Perkembangan  kehidupan  masyara- kat  yang  begitu  cepat  sebagai  hasil  dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang  kehidupan,  seperti  sosial,  politik, ekonomi,  keamanan,  dan  budaya  telah membawa dampak negatif berupa peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  ber- bagai  macam  kejahatan  yang  sangat  me- rugikan  dan  meresahkan  masyarakat. 11
Salah  satu  kejahatan  yang  mendapat perhatian  serius  dari  Pemerintah  adalah kejahatan  narkotika.Kejahatan  narkotika merupakan  perbuatan  tindak  pidana  yang luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  sehingga upaya  pemberantasannya  pun  diperlukan suatu  usaha  yang  luar  biasa.  Kejahatan narkotika  dapat  merenggut  masa  depan manusia,  anak  bangsa  apabila  tidak ditangani secara serius.
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun dan  diberlakukan,  namun  demikian  ke-
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 1.
jahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir  ini  telah  banyak  bandar-bandar dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain  seperti  tidak  mengacuhkan  bahkan lebih  cenderung  untuk  memperluas  daerah operasinya. Lahirnya undang-undang nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan  keseriusan  masyarakat  dan elit  negeri  ini.Di  dalamnya  tersurat  tegas serangkaian  pasal  penjatuhan  hukuman pidana  yang  jauh  lebih  keras  melahirkan dampak  jera  bagi  pengedar  dan  bandar narkotika.Tentu  saja  sejalan  pemahaman prinsip  hukuman  yang  seberat-beratnya bagi  penjahat  narkotika  sebagai  wujud extraordinary  punishment yang  telah dibangun di berbagai negeri berkembang.
Pembahasan  mengenai punishment atau penghukuman atau dapat disebut juga pemidanaan  terhadap  seseorang  yang dinyatakan bersalah sering menjadi perdebatan panjang, karena ketika menjatuhkan  pidana  seseorang  harus menjalani  hukuman  tertentu.Ini  berarti secara  tidak  langsung  seseorang  telah dilakukan pembatasan atas hak- haknya.Untuk itu dalam menjalani hukumannya  seorang  narapidana  memiliki hak-hak  yang  harus  tetap  dilindungi  oleh Negara.
Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana  adalah  orang  hukuman  atau orang  buaian.  Selanjutnya  berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut:  Narapidana  adalah  orang  yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. 12 Dikatakan bahwa narapidana  adalah  orang  atau  terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa  hukumannya  di  Lembaga  Pemasya- rakatan.
Kebijakan  pemasyarakatan  pertama kalinya  diucapkan  oleh  Sahardjo  dengan mengemukakan  sebagai  berikut:“tujuan dari penjara di samping menimbulkan rasa derita  pada  terpidana  karena  dihilangkan- nya  kemerdekaan  bergerak,  membimbing terpidana  agar  bertobat,  mendidik  supaya ia  menjadi  seorang  anggota  masyarakat sosialis  Indonesia  yang  berguna.  Dengan singkat  tujuan  pidana  penjara  adalah pemasyarakatan”.
Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara mengandung makna: “bahwa  bukan  hanya  masyarakat  yang diayomi tetapi terhadap diulanginya perbuatan  jahat  oleh  terpidana,  melainkan juga  orang-orang  yang  menurut  sistem pemasyarakatan telah tersesat (narapidana) diayomi  dengan  memberikan  kepadanya
12 M.Y.  Al-Barry  Dahlan, Kamus  Induk  Istilah Ilmiah  Seri  Intelectual ,  Surabaya,  Target  Press, 2003, hal 53
bekal  hidup,  sehingga  nantinya  dapat menjadi  orang  yang  dipercaya  dan  mau membaktikan  dirinya  menjadi  warga masyarakat yang baik dan benar”.
Pemikiran  Sahardjo  tersebut  di  atas, sebenarnya  sejalan  dengan  fungsi  hukum pidana  dengan  sanksinya  adalah  sebagai sarana  dalam  menanggulangi  kejahatan atau sebagai sarana pengendalian masyarakat.  Pergeseran  ide  kepenjaraan menuju  pemasyarakatan  bukan  semata- mata  sebagai  tujuan  pidana  penjara,  tetapi sistem  pembinaan  narapidana  dan  metode “ treatment offenders ” yang dalam konferensi  Dinas  Direktorat  Pemasya- rakatan  di  Lembang,  Bandung  pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan sebagai berikut: 13
1. Orang  yang  tersesat  diayomi  dengan memberikan  kepadanya  bekal  hidup sebagai
2. harus berdasarkan Pancasila;
3. Tiap  narapidana  adalah  manusia  dan harus  diperlakukan  sebagai  manusia, meskipun telah tersesat;
4. Narapidana  hanya  dijatuhi  pidana hilang kemerdekaan;
5. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan  yang  baru  sesuai dengan  kebutuhan  pelaksaan  program warga  yang  baik  dan  berguna  dalam masyarakat. yakni masyarakat
13 Petrus Irwan Pandjaitan dan  Wiwik Sri  Widiarty,
Op.cit , hal 27.
Indonesia  menuju  masyarakat  adil makmur berdasarkan Pancasila;
6. Menjatuhi  pidana  bukan  tindakan balas dendam dari negara;
7. Tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
8. Negara tidak berhak membuat seseorang  lebih  buruk/lebih  jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
9. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh diasingkan daripadanya;
10. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan  kepentingan  jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
11. Bimbingan  dan  didikan  pembinaan dan  memindahkan  lembaga-lembaga yang  berada  di  tengah-tengah  kota  ke tempat-tempat  yang  sesuai  dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.
Pembebasan  bersyarat  merupakan proses  pembinaan  narapidana  pada  tahap Integrasi  dengan  Lingkungan  Masyarakat. Pada tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan  baik,  sehat  jasmani  dan rohani,  telah  menjalani  2/3  (dua  pertiga) masa  pidananya  atau  sekurang-kurangnya mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidana- nya,  dapat  ditentukan  melalui  pembinaan
pelepasan bersyarat walaupun tanpa adanya  permintaan  yang  bersangkutan. Permohonan  Pelepasan  Bersyarat  di- usulkan  oleh  Kepala  LAPAS  melalui Kepala  Wilayah  Pemasyarakatan  Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bina  Tuna  Warga  yang  menerbitkan  surat keputusan  atas  nama  Menteri  Hukum  dan HAM.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 tahun  2012  sebagai  peraturan  yang mengatur  syarat  dan  tata  cara  menangani warga  binaan  pada  awal  dibuatnya memiliki  tujuan  dalam  rangka  menangani kejahatan  yang  sangat  luar  biasa.  Dalam konsiderannya disebutkan bahwa beberapa tujuannya ialah:
1. Bahwa tindak pidana terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan
kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan  kerugian  yang  besar bagi  negara    atau    masyarakat    atau korban    yang    banyak  atau  menimbul- kan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan  yang  luar  biasa  kepada masyarakat;
2. bahwa  pemberian  Remisi,  Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak  pidanaterorisme,  narkotika  dan
prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,  kejahatanterhadap  keamanan negara  dan  kejahatan  hak  asasi manusia  yang  berat,  serta  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu  diperketat  syarat  dan  tatacaranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
Menurut  hemat  penulis,  hal-hal yang disebutkan dalam konsideran peraturan  pemerintah  tersebut  meliputi  2 (dua) hal pokok, yaitu:
a. bahwa objek tindak pidana yang diatur mengacu pada kejahatan-kejahatan yang  bersifat  luar  biasa  dan  bukan kejahatan konvensional;
b. pemenuhan hak-hak narapidana (remisi,  asimilasi,  dan  pembebasan bersyarat)  diperketat  syarat  dan  tata caranya untuk memenuhi keadilan.
Sejak  diberlakukannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  tahun  2012  sebagai peraturan  yang  mengatur  syarat  dan  tata cara  menangani  warga  binaan,  peristiwa lembaga  pemasyarakatan  yang  kembali rusuh,  kelebihan  kapasitas  dan  persoalan pemenuhan  hak  narapidana  menjadi  topik keseharian.  Permasalahan  tersebut  ber- kaitan  dengan  hak-hak  konstitusional warga  Negara  yang  mana  warga  binaan merupakan  bagian  dari  warga  Negara. Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  Bab  XA
tentang  Hak  asasi  Manusia  mulai  Pasal 28A  sampai  Pasal  28J,  diatur  mengenai hak-hak  setiap  warga  Negara.  Pemenuhan terhadap  hak  asasi  manusia  tersebut menjadi  beban  dan  tugas  Negara  dalam mewujudkan  Negara  yang  demokratis berdasarkan konstitusi.
Kajian  dalam  jurnal  ini  meliputi pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  warga binaan  tentang  pemberian  pembebasan bersyarat  yang  terlebih  dahulu  dikaitkan dengan  Konstitusi  atau  UUD  1945.  Ada  4 ketentuan Pasal yang berkaitan erat dengan pemenuhan  hak  asasi  manusia  warga binaan yaitu:
1. Pasal 28D ayat (1) bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28H ayat (2) bahwa Setiap orang berhak  mendapat  kemudahan  dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Pasal  28I  ayat  (2)  bahwa  Setiap  orang berhak  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu.
4. Pasal 28I ayat (4) bahwa Perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan
hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Keempat ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan pemenuhan hak konstitusional  narapidana  maka  sangat bersinggungan  antara  satu  dengan  yang lain.  Prinsip  penjaminan  Hak  Asasi Manusia  merupakan  salah  satu  ciri  dari Negara  hukum,  maka  mutlak  menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawab  Negara untuk  memenuhinya  sebagaimana  amanat kontitusi Pasal 28I ayat (4).
Dalam prakteknya keberlakuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasya- rakatan  memiliki  permasalahan  dikarena- kan  dalam  peraturan  yang  lebih  tinggi yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas dikatakan  setiap  warga  binaan  yang berkelakuan  baik  berhak  mendapatkan Pembebasan Bersyarat, tetapi keluarnya PP 99 Tahun 2012 memberikan stigma jikalau para  narapidana  kasus  narkoba  tidak  bisa berubah dan memupus harapan narapidana kasus narkoba khususnya untuk mendapat- kan  pembebasan  bersyarat.  Untuk  men- dapatkan  pembebasan  bersyarat  sesuai  PP 99  Tahun  2012,  para  narapidana  kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun penjara  harus  bisa  memenuhi  dua  syarat,
syarat pertama napi harus membayar biaya subsider  yang  mana  untuk  kasus  perkara narkoba  biaya  subsider  tidak  ada  yang dibawah  Rp  1  Miliar.  Persoalannya bagaimana  mungkin  mendapatkan  uang subsider  yang  begitu  besar,  tentu  hal tersebut sangat mustahil. Kemudian syarat kedua para  napi  narkoba  tersebut  harus mendapatkan  surat  keterangan Justice Collaborator (JC)  atau  surat  keterangan bersedia  membantu  membongkar  kasus dan  penyelidikan  penegak  hukum  yang mana surat keterangan JC tersebut dikeluarkan  oleh  pihak  penegak  hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan atau BNN.
Dalam  kaitannya  dengan  upaya pengungkapan suatu tindak pidana tertentu,  aparat  penegak  hukum  saat  ini dengan  peraturan  pelaksananya  dengan dalih  untuk  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat  menentukan  kewajiban  beban pengungkapan suatu tindak pidana tertentu menggunakan justice collaborator .
Seyogyanya  sejalan  dengan  semangat sistem  peradilan  pidana  yang  integral, beban  pengungkapan  kejahatan  tetap dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum sebagai  salah  satu  sub  sistem  peradilan pidana, partisipasi publik yang diwujudkan dalam bentuk justice collaborator menurut penulis  tidak  tepat  karena  seharusnya masyarakat  dalam  arti  umum  bersifat publiklah  yang  patut  turut  serta  dalam upaya penegakan hukum, bukan
narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.
Peraturan pemerintah yang mensyaratkan pemberian pembebasan bersyarat  dengan justice  collaborator merupakan wujud penyimpangan dari teori perubahan  sosial  ( social  change  theory ) yang  dikemukakan  oleh  Soleman  B. Toneko 14 bahwa  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat  akan  menimbulkan  situasi tertentu,  apabila  hukum  itu  efektif  maka akan menimbulkan perubahan yang dikategorikan  sebagai  perubahan  sosial. Keharusan  menjadi justice  collaborator dalam permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai senjata yang  digunakan  aparat  penegak  hukum dalam  penegakan  hukum  ternyata  belum dapat  bekerja  secara  efektif,  terutama perihal  pengungkapan  suatu  tindak  pidana sehingga perubahan sosial yang diwujudkan juga tidak ideal. Pengungkapan suatu kejahatan yang merupakan  bagian  dari  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  adalah  proses  di  mana aparat  penegak  hukum  ikut  bertanggung jawab atas keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya.
Dampak  dari  pengetatan  tersebut maka peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas  dan  diskriminasi  terhadap  hak
14 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum , Kencana, Jakarta, 2009, Hal 23-24.
asasi  manusia  menjadi  efek  domino  dari pemberlakuan  peraturan  tersebut.Di  satu sisi adanya hukum diharapkan memberikan kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi masyarakat, dengan demikian apabila teori Jeremy Bentham dikaitkan dengan peraturan perundangan tentu tidak konsisten dengan konsep teori hukum yang ideal digunakan.
Pemberian  pembebasan  bersyarat juga  harus  selaras  dengan  tujuan  dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  12  tentang  Pemasyarakatan  adalah Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan    agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaikidiri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab. Fungsi  dari  sistem  pemasyarakatan  adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia  dalam  hubungannya  dengan  sang pencipta,  dengan  pribadinya,  dengan sesamanya dan lingkungannya.
Tujuan pemidanaan yang memperbaiki  kerusakan  individu  seolah
tidak  berfungsi,  karena  individu  tersebut seolah dipersulit secara administrasi karena dalam  praktek  lapangan  surat  pernyataan tertulis  dari  instansi  penegak  hukum  yang menyatakan  kesediaan  untuk  membantu membongkar  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan  ( justice  colaborator )  tidak pernah  disetujui.  Pemidanaan  haruslah menampung  aspirasi  masyarakat dan bukan  sebagai  pembalasan  dendam  tetapi pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
B. Pengaturan Untuk Memperoleh Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Warga Binaan  Pemasyarakatan  Tindak Pidana  Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Akan Datang
Untuk  memperoleh  pembebasan bersyarat,  narapidana  harus  memenuhi beberapa syarat  yaitu syarat substantif dan administratif. Syarat substantif meliputi:
1. Telah  menunjukkan  kesadaran  dan penyesalan  atas  kesalahan  penyebab dijatuhi pidana
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
3. Berhasil mengikuti program kegiatan  pembinaan  dengan  tekun dan semangat
4. Masyarakat dapat menerima program  kegiatan  pembinaan  napi
dan anak pidana
yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik selama
menjalani  pidana  dan  tidak  pernah mendapatkan  hukuman  disiplin sekurang-kurangnya
sembilan bulan terakhir
6. Telah  menjalani  masa  pidana  2/3 dari  masa  pidananya,  dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.
Sedangkan syarat administratif meliputi:
1. Bagi  napi  atau  anak  pidana  Warga Negara  Asing  Kutipan  putusan  hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan  penelitian  kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atau laporan
perkembangan  pembinaan  napi  dan anak  didik  permasyarakatan  yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
3. Surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan
Negeri  tentang  rencana  pemberian Pembebasan  Bersyarat  terhadap  napi dan  anak  didik  permasyarakatan  yang bersangkutan
4. Salinan  Register  F  (daftar  yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang  dilakukan  napi  dan  anak  didik permasyarakatan  selama  menjalani masa  pidana)  dari  Kepala  Lapas  atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan)
5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan  Masa  Pidana  (grasi, remisi,  dan  lain-lain)  dari  Kepala Lapas atau Kepala Rutan
6. Surat  pernyataan  kesanggupan  dari pihak  yang  akan  menerima  napi  dan anak  didik  permasyarakatan  (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui  oleh  pemerintah  daerah setempat  (serendah-rendahnya  lurah atau  kepala  desa)  Telah  mendapat pertimbangan  (WNA),  ada  tambahan syarat administratif berupa:
a. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat  Negara  orang  asing yang bersangkutan bahwa napi atau anak  didik  permasyarakatan  tidak melarikan  diri  atau  menaati  syarat- syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat
b. Surat keterangan dari Kepala Kantor  Imigrasi  setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.
Kedua syarat tersebut harus dipenuhi  untuk  memperoleh  pembebasan bersyarat.Apabila ditambah dengan menjadi justice  collaborator maka  jika tidak  menjadi justice  collaborator maka pembebasan bersyarat tidak dapat diperoleh.Hal  ini  menurut  penulis  dirasa kurang  tepat  karena  seyogyanya  apabila
narapidana  menjadi justice  collaborator hendaknya  sebagai  bonus  dan  bukan sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi.Dengan  harus  dipenuhinya  syarat substantif dan administratif tersebut secara langsung  narapidana  telah  terikat  pada suatu aturan hukum tertentu.
Pandangan diatas didasarkan bahwa  pembuatan  hukum  adalah  selalu merupakan pelaksanaan hukum. Konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, misal  kepala  negara,  kekuasaan  untuk menetapkan norma umum yang dengannya ketentuan  dalam  suatu  undang-undang dijabarkan. Norma semacam ini yang tidak dibuat  oleh  legislatif,  ditetapkan  sebagai peraturan  ( regulation )  atau  ordonansi ( ordinances ) 15 . Penulis berpendapat bahwa seyogyanya  aturan  mengenai  pembebasan bersyarat harus dalam bentuk norma umum yang dibuat oleh legislatif agar menghindari  konflik  norma  yang  dapat saja terjadi.
Ketentuan  pemberian  pembebasan bersyarat  dengan  syarat  tambahan  dalam Pasal  43A  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat  menjadi justice  collaborator secara langsung  membatasi  hak  narapidana.  Hal ini  bertentangan  dengan  Pasal  14  ayat  (1) huruf k Undang-Undang  Nomor 12 Tahun
15 Jimly  Asshiddiqie  Dan  M.  Ali  Safa’at, Teori Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Konpress,  Jakarta, 2012, Hal 106.
1995  karena  dapat  dianggap  melanggar asas lex  superiori  derogate  Lex  Inferiori sesuai  Pasal  7  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  menegaskan  bahwa  secara hierarki  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah  (PP)  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  (UUD/UU). Dalam  Pasal  30  butir  5  UN  CAC  2003 (diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang- Undang Nomor 7 tahun 2006) menyatakan bahwa Indonesia wajib mempertimbangkan  bagi  narapidana  suatu “ early  release  or  parole” ,  suatu  remisi atau  pembebasan  bersyarat.  PBB  sangat mengapresiasi  dengan  sistem  pemidanaan dan  hak  narapidana  yang  tidak  boleh dikurangi dengan alasan dan pertimbangan apapun.
Pendapat penulis di atas merupakan sebuah pemikiran bahwa tidak akan pernah ada  jaminan  absolut  bahwa  norma  yang lebih  rendah  (regulasi)  sesuai  dengan norma  yang  lebih  tinggi.  Kemungkinan seperti  ini  sebenarnya  tidak  berarti  terjadi konflik  norma  namun  ketika  dilaksanakan dalam pelaksanaannya terkadang berbenturan dengan hal yang lain. Kebijakan pengaturan pembebasan bersyarat yang akan datang juga sebaiknya dituangkan dalam suatu norma umum yaitu Undang-Undang, bukan peraturan
pemerintah  dan  sesuai  dengan  tujuan pemasyarakatan.
Dari  uraian  tersebut  diharapkan penjaminan  HAM  bagi  narapidana  selalu terjaga  dengan  tidak  mengabaikan  sanksi pidana  yang  hendak  dijalani  dalam lembaga pemasyarakatan.Apa yang menjadi haknya sebaiknya diberikan sesuai porsinya  juga,  karena  keadilan  sebagai tujuan  hukum  menjadi  bentuk  yang diidamkan  selain  kepastian  hukumnya sendiri.  Permasalahan  penjaminan  Hak asasi  manusia  menjadi  kajian  karena dikhawatirkan  akan  terjadi  pelanggaran hak  asasi  manusia.  Pelanggaran  hak  asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau  kelompok  orang  termasuk  aparat negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara melawan  hukum  mengurangi,  membatasi, dan  atau  mencabut  hak  asasi  seseorang atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 16

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:
1. Pemberian  syarat  tambahan  terhadap pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana tindak  pidana  narkotika  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012  tidak  sejalan  dengan  tujuan Pemasyarakatan karena Sistem pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung  jawab.  Syarat  tambahan tersebut  justru  tidak  mencerminkan penjaminanhakasasi manusia Narapidana yang merupakan hak mutlak semua narapidana.
2. Kebijakan Pengaturan Mengenai Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana narkotika yang akan datang lebih  disinkronkan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi  karena  peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sejalan  dengan  undang-undang  nomor
12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pensinkronan  aturan  tersebut  untuk
mencegah konflik norma antar
peraturan yang rendah terhadap
peraturan  yang  lebih  tinggi  sehingga harus  dibuat  dalam  bentuk  Undang- Undang.

## B. Saran
Dari kesimpulan yang telah
dikemukakan oleh penulis, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pengaturan  syarat  tambahan  pemberian pembebasan  bersyarat  hendaknya  lebih mengutamakan  tujuan  filosofis  dalam pemasyarakatan  karena  tujuan  dari undang-undang  tersebut  adalah  untuk mengayomi  semua  narapidana  tanpa adanya diskriminasi terhadap penjaminan Hak asasi manusia dan oleh karenanya  Pasal  43  A  dalam  peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perlu dilakukan pencabutan dan direvisi. 2. Kebijakan pengaturan mengenai pembebasan bersyarat yang akan datang hendaknya mengadopsi semangat pembaharuan  dalam  hukum  pidana terkait  tujuan  dari  pemasyarakatan  dan seyogyanya  menjadikan  syarat  sebagai justice collaborator menjadi bonus bagi narapidana
untuk
memperoleh
pembebasan bersyarat dan tidak menjadi syarat mutlak sehingga menyulitkan  narapidana  mendapatkan
hak-haknya  yang  telah  diatur  dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek
Pengubah Hukum , Kencana, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at, 2012, Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum , Konpress, Jakarta.
Johny  Ibrahim,  2005, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,
Bayumedia, Malang.
M.Y.  Al-Barry  Dahlan,  2003, Kamus Induk  Istilah  Ilmiah  Seri  Intelectual ,
Target Press, Surabaya.
P.A.F  Lamintang  Dan  Theo  Lamintang,
2010, Hukum  Penitensier  Indonesia (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Wiwik  Sri Widiarty, 2008, Pembaharuan Pemikiran  Dr.  Sahardjo  Mengenai
Pemasyarakatan  Narapidana ,  CV
Indhill CO, Jakarta.
Petrus  Irwan  Pandjaitan  dan  Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga
Pemasyarakatan  Dalam  Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1996, Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum  Di  Indonesia ,  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Jurnal:
Kuat  Puji  Prayitno,  2012,  “ Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia : Perspektif Yuridis Filosofis  Dalam  Penegakan  Hukum Inconcreto”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Negara Republik
Indonesia  Nomor    12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1995 Nomor 77.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 61
PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomor99 Tahun 2012 tentang Perubahan  Kedua  Atas  peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan
Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Harun Sulianto , lahir di  Belinyu  Bangka pada tanggal 8  April 1965. Menyelesaikan
Pendidikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan, melanjutkan S1 Administrasi  Negara  Universitas  Terbuka, S1  Ilmu  Hukum  Universitas  Sunan  Giri Surabaya dan S2 Hukum Pidana
Universitas Jember tahun 2017.