## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
Fajri Maulana 1 , Mala Sondang Silitonga 2 , Asropi 3
1,2,3 Politeknik STIA LAN Jakarta Correspondent author: maulanafajri20@gmail.com Jakarta Pusat, 10260, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia

## Abstract
Stunting  is  a  crucial  problem  in  Indonesia  and  requires  collaborative  action  by  multiple stakeholders. The policy to accelerate stunting reduction was designed with a convergence strategy involving ministries and government officials at the village level. The purpose of this study is to analyze the intervention of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions,  and  Transmigration  in  implementing  stunting  reduction  policies  in  villages.  The research  paradigm  used  is  post-positivist  with  qualitative  methods.  The  data  collection process  was  carried  out  by  interviews  and  analysis  of  policy  documents.  The  results  of  this research  show  that  the  intervention  carried  out  by  the  village  ministry  took  the  form  of  a facilitation program and regulatory support. The interventions carried out are still on track and quite  effective  in  achieving  policy  targets.  Recommendations  from  the  research  include strengthening  communication  between  central  agencies  to  village  parties  with  intensive coordination,  expanding  funding  networks,  and  carrying  out  collaborative  actions  to increase the impact of policies.
Keywords: Kemendesa PDTT; policy implementation; public policy; stunting; village

## Abstrak
Stunting  merupakan  salah  satu  permasalahan  krusial  di  indonesia,  dan  membutuhkan penanganan  bersama  oleh  berbagai  pihak.  Kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  di desain  dengan  strategi  konvergensi  dengan  melibatkan  kementerian  dan  jajaran pemerintahan  hingga  level  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  intervensi Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  dalam  implementasi kebijakan  penurunan  stunting  di  desa.  Paradigma penelitian  yang  digunakan  adalah  post- positivist  dengan  metode  kualitatif.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  dan  analisis  dokumen  kebijakan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa intervensi  yang  dilakukan  oleh  kementerian  desa  berupa  program  fasilitasi  dan  dukungan regulasi.  Intervensi  yang  dilakukan  masih  on  the  track  dan  cukup  efektif  untuk  mencapai sasaran kebijakan. Rekomendasi dari penelitian diantaranya memperkuat komunikasi antara pihak pusat hingga ke desa melalui koordinasi intensif, memperluas jejaring pendanaan dan melakukan aksi kolaborasi untuk memperbesar dampak kebijakan.
Kata Kunci: desa; implementasi kebijakan; KDPDTT; kebijakan publik; stunting
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  mengancam  perkembangan  tumbuh kembang manusia. Secara global, terdapat 22.3% atau 148 juta anak dibawah 5 tahun yang mengalami  stunting  di  tahun  2022  (UNICEF,  2023).  Stunting  memiliki  konsekuensi  jangka panjang bagi kesehatan anak termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas, kerentanan terhadap  infeksi  penyakit  serta  berpengaruh  pada  daya  pikir,  berkurangnya  produktivitas dan  menurunkan  kemampuan  ekonomi  (Nurva  &  Maharani,  2023;  Tampubolon,  2020). Stunting  memiliki  dampak  multidimensi,  tidak  hanya  pada  dimensi  kesehatan  lebih  jauh dapat  mempengaruhi  produktivitas  perekonomian  dan  menjadi  salah  satu  penyebab ketimpangan hingga kemiskinan pada lintas generasi (Tampubolon, 2020). Masalah stunting tidak  hanya  menjadi  isu  kesehatan  semata,  namun  telah  meluas  menjadi  permasalahan pembangunan  yang  berdampak  multidimensi  dan  mempengaruhi  perkembangan  suatu negara dalam jangka panjang.
Stunting  seringkali  terjadi  di  negara  berkembang  (Prendergast  &  Humphrey,  2014). Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  dengan  kategori  prevalensi  stunting  yang  sangat tinggi  di  dunia  yaitu  sebesar  31%  dan  merupakan  negara  dengan  prevalensi  stunting terbesar  kedua  di  Asia  tenggara  setelah  Timor  leste  (45,1%)  (UNICEF,  2023).  Stunting merupakan  masalah  gizi  paling  tinggi  yang  terjadi  pada  balita  di  Indonesia  (Fatikha  & Permatasari, 2023). Kinerja penurunan stunting relatif lamban, meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya, namun dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sekitar 9,2% (Kemenkes RI, 2023). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022, angka stunting di Indonesia  turun  dari 24,4%  di  tahun  2021  menjadi  21,6%  di  tahun  2022  (Kemenkes  RI,  2023). Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, prevalensi stunting di Indonesia masih termasuk kategori  tinggi,  karena  masih  berada  diatas  ambang  batas  yang  ditetapkan  oleh World Health  Organization (WHO)  yaitu  sebesar  20%.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  upaya penurunan  stunting  di  indonesia  masih  belum  efektif,  dan  stunting  masih  menjadi  masalah krusial sehingga perlu menjadi prioritas pemerintah.
Penurunan  stunting  telah  menjadi  program  prioritas  nasional  yang  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  dengan  target penurunan  sebesar 14%  di  tahun 2024.  Salah  satu  langkah  strategis  yang  dilakukan  adalah mendesain strategi nasional penurunan stunting yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor  72  Tahun  2021  tentang  percepatan  penurunan  stunting.  Kebijakan  ini  memuat strategi  konvergensi  dengan  menyatukan  berbagai  program  dari  berbagai  level pemerintahan  untuk  mencapai  satu  tujuan  bersama.  Aksi  konvergensi  penurunan  stunting melibatkan  seluruh  pihak  baik  pemerintah,  swasta,  akademisi  dan  masyarakat  dari  tingkat pusat  hingga  tingkat  desa.  Adanya  kebijakan  ini  diharapkan  dapat  mengakomodir  aksi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
bersama  dan  pembagian  penggunaan  sumber  daya  agar  program  penurunan  stunting dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Pada aksi konvergensi, pemerintah desa memiliki peran yang krusial karena menjadi muara  terakhir  implementasi  program  percepatan  penurunan  stunting.  Desa  merupakan satuan terkecil pemerintahan yang menjadi ujung tombak pembangunan (Christianingrum, 2020),  tetapi  berbagai  masalah  kemiskinan,  kesejahteraan  sosial  dan  kesehatan  banyak terjadi di kawasan pedesaan. Prevalensi status gizi pada anak 0-59 bulan (balita) di kawasan pedesaan  (32%)  lebih  tinggi  dibandingkan  di  kawasan  perkotaan  (24,1%)  (Sudikno  et  al., 2019).  Penurunan  stunting  di  desa  menjadi  prioritas  nasional,  pada  2020-2024  ditargetkan seluruh desa di semua kabupaten/kota prioritas telah terbebas dari stunting. Adapun strategi yang  dilakukan  diantaranya  memperkuat  komitmen  kepemimpinan  pemerintah  desa, memperkuat  koordinasi  lintas  sektor  dan  antara  tingkatan  pemerintah  sampai  desa  dan optimalisasi penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting di desa (TNP2K, 2018).
Sejak  tahun  2015-2023,  pemerintah  pusat  telah  mengalokasikan  538,9  Triliun  Dana Desa  dengan  rata-rata  alokasi  sebesar  993,8  juta  di  tahun  2023  (Kementerian  Keuangan, 2022). Alokasi dana desa yang digunakan dalam pencegahan stunting dari tahun 2019-2022 sudah mencapai 43 triliun. Besarnya alokasi dana desa dinilai memiliki pengaruh positif pada penurunan  stunting,  sehingga  perlu  dilakukan  berbagai  intervensi  untuk  memperbesar kontribusi dalam penurunan stunting nasional. Desa memiliki berbagai karakteristik yang unik baik  dari  sisi  struktur  sosial  maupun  dinamika  tata  kelola  pemerintahannya.  Berdasarkan beberapa  penelitian,  terdapat  berbagai  tantangan  dalam  implementasi  program penurunan  stunting  di  desa  diantaranya  faktor  budaya  dan  keyakinan  masyarakat  desa (Aminullah & Riris Setiyo Rini, 2023), tingkat partisipasi masyarakat (Prabasari et al., 2021) dan kapasitas  kepemimpinan  desa  serta  aparatur  desa  dalam  menginisiasi  program  (Indra  & Khoirunurrofik, 2022).
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendesa PDTT)  sebagai  kementerian  yang  memegang  urusan  pemberdayaan  masyarakat  dan pengelolaan  dana  desa  memiliki  peran  penting  dalam  mengarahkan  dan  memfasilitasi penggunaan dana desa agar lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting. Sejauh ini, kementerian telah memberikan dukungan regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di desa serta berbagai kegiatan intervensi. Kemendes PDTT termasuk sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam aksi konvergensi stunting. Selain  sebagai  penanggung  jawab  beberapa  kegiatan  mandatori,  kementerian desa  juga memiliki peran untuk mengawal implementasi kebijakan di level desa. Posisi Kemendes PDTT dalam aksi konvergensi penurunan stunting menarik untuk diteliti, khususnya terkait intervensi

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang dilakukan untuk memastikan program stunting dipahami dan dilaksanakan pada level desa.
Pada umumnya penelitian tentang stunting banyak dilihat dari perspektif kesehatan. Perspektif  tata  kelola  pemerintahan  dan  kebijakan  publik  juga  banyak  digunakan  pada penelitian terkait stunting di Indonesia. Penelitian tentang stunting dari perspektif desa masih jarang  digunakan,  beberapa  penelitian  tentang  stunting  di  desa  membahas best  practice program  penurunan  stunting  (Widyastuti  et  al.,  2022)  kajian  efektifitas  dana  desa  dalam penurunan  stunting  di  lokal  desa  (Norsanti,  2021;  Supriyadi  et  al.,  2022)  dan  strategi penurunan  stunting  di  desa  (Priyono,  2020).  Adapun  penelitian  lain  dengan  perspektif  tata kelola yang berkaitan dengan aspek lokal dan desa diantaranya membahas tentang aspek collaborative  governance (Afandi  et  al.,  2023),  implementasi  kebijakan  dana  desa  dalam penurunan  stunting  (Prihatini  &  Subanda,  2020)  dan outcome kebijakan  konvergensi penurunan  stunting  di  level  lokal  (Herawati  &  Sunjaya,  2022).  Mengacu  pada  beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ruang penelitian pada konteks implementasi kebijakan konvergensi  stunting  yang  dilihat  dari  perspektif  implementor  kebijakan,  sehingga  dapat menjadi novelty penelitian ini.
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Sehingga dalam mengkaji studi implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel-variabel  atau  faktor  yang mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi  yang  dapat  digunakan  sebagai acuan, seperti teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) yang kemudian digunakan pada  dua  level:  Pertama,  akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan yang  dikaji  menjawab  pertanyaan  “apa  yang  terjadi”  dan  “bagaimana”.  Grindle mengatakan,  proses  implementasi  kebijakan  perlu  melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya.  Kedua,  untuk  membantu  menjelaskan temuan  tahap  pertama  yaitu  menjawab  pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana interaksi  proses  implementasi  dengan  hal-hal  yang  secara  umum  menurut  Grindle menentukan  keberhasilan  kebijakan.  yaitu  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.(Ode et al., 2023)
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan model Van Meter  dan  Van  Horn.  Model  ini  menganalisis  implementasi  kebijakan  menggunakan  tujuh variabel  yaitu standards  and  objectives ; resources;  interorganizational  communication  and enforcement activities; characteristics of the implementing agencies; economic, social and political conditions; disposition of implementations and performance (Van Meter & Van Horn, 1975).  Model  implementasi  ini  menguraikan  variabel  yang  membentuk  hubungan  antara

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
kebijakan  ( policy )  dan  kinerja  ( performance ),  sehingga  dapat  dianalisis  hubungan  antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya (Winarno, 2014). Model ini memiliki relevansi dalam  menganalisis  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  untuk  melihat  kinerja kebijakan  dari  karakteristik  pelaksana  serta  kesesuaian  peran  organisasi  publik  sebagai pelaksana kebijakan.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  empiris  dan  adanya  ruang  kebaruan  dari penelitian  terdahulu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan penurunan stunting di Indonesia yang dititikberatkan pada implementator kebijakan dalam mengakselerasi  dan  mengharmonisasikan  pelaksanaan  kebijakan  penurunan  stunting  level desa  di  Indonesia.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  diantaranya  adalah  perspektif  analisis implementasi kebijakan dan relasi antar aktor kebijakan pada kebijakan penurunan stunting di  level  desa.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  penguatan implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  di  desa  serta  dapat  menjadi  masukan  strategis bagi para stakeholder yang terlibat dalam aksi konvergensi penurunan stunting di indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma post  positivist dengan  metode  kualitatif. Paradigma post  positivist digunakan  untuk  mengidentifikasi  penyebab  yang  dapat mempengaruhi hasil,  dengan  menguraikan  ide  atau  konsep yang  bersifat  general  menjadi variabel  terkecil  untuk  selanjutnya  dilakukan  pengujian  (Creswell,  2018).  Metode  kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik suatu data atau memahami interaksi sosial yang kompleks  dari  sebuah  fenomena  dan  mengetahui  pola-pola  hubungan  yang  terjadi (Sugiyono,  2013).    Denzin  &  Lincoln,  (2018)  menjelaskan  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif merupakan praktek interpretatif untuk melihat suatu objek berdasarkan interpretasi dari  hasil  catatan  lapangan,  wawancara,  percakapan,  foto,  rekaman  dan  memo  yang digunakan  untuk  menafsirkan  fenomena.  Pendekatan  ini  dipilih  karena  relevan  dengan tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  percepatan  penurunan stunting pada level desa di indonesia.
Fokus  analisis  pada  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  Peraturan  Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Data yang digunakan terdiri atas  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  narasumber  yang merupakan  perwakilan  dari  lembaga  pelaksana  kebijakan  sebanyak  15  narasumber diantaranya tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian  Kesehatan,  dan  Badan/Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Data sekunder diperoleh dari buku jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan serta dokumen arsip lainnya yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan interactive model melalui tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  dan  perumusan

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kesimpulan  (Miles  &  Huberman,  1994).  Interpretasi  teoritik  yang  digunakan  dalam  analisis data  adalah  teori  implementasi  kebijakan  yang  dibahas  dalam  tujuh  variabel  yaitu  yaitu standards  and  objectives ; resources;  interorganizational  communication  and  enforcement activities;  characteristics  of  the  implementing  agencies;  economic,  social  and  political conditions; disposition of implementations and performance (Van Meter & Van Horn, 1975), namun  dalam  pembahasannya  pelaksana  kebijakan  difokuskan  pada  upaya  intervensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar dan Sasaran Kebijakan ( standards and objectives)
Kebijakan  publik  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengubah perilaku  sosial  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Howlett,  2014).  Sasaran  kebijakan  adalah unsur  penting  dalam  setiap  desain  kebijakan,  karena  pada  prinsipnya  setiap  kebijakan disusun  untuk  mencapai  tujuan  atau  menyelesaikan  masalah  tertentu  (Virani,  2019). Terdapat  tiga  level  analisis  apakah  desain  kebijakan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  yaitu pada  level  sistem,  program  dan  instrumen  (Mukherjee  et  al.,  2021).  Menurut  Van  Meter  & Van  Horn,  (1975)  standar  dan  tujuan  kebijakan  tidak  hanya  bersifat  umum  tetapi digambarkan  dengan  lebih  jelas,  konkrit  dan  spesifik  sehingga  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja kebijakan.
Pada  konteks  penelitian  ini,  tujuan  umum  kebijakan  yang  dianalisis  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Menengah  Nasional  2020-2024  yaitu  penurunan  angka  prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi  ini  mengatur  strategi  nasional  percepatan  penurunan  stunting  melalui  intervensi spesifik  dan  intervensi  sensitif  yang  dilaksanakan  secara  konvergen,  holistik  dan  berkualitas melalui kerja multisektor di pusat, daerah dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan stunting  diimplementasikan  di  level  pemerintahan  baik  di  level  pusat,  provinsi, kabupaten/kota  dan  desa.  Sebagai  salah  satu  anggota  dari  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting  Pusat,  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi memiliki tanggung jawab untuk mengawal strategi percepatan penurunan stunting di desa. Adapun  kegiatan, output dan  target  capaian  yang  menjadi  kewenangan  Kementerian Desa PDTT dapat dilihat pada tabel 1.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
Tabel 1. Sasaran dan Target Kementerian Desa PDTT dalam Percepatan Penurunan Stunting No. Sasaran Target Peran Intervensi 1. Pemerintah  Desa  berkinerja  baik  dalam percepatan penurunan stunting 90% di tahun 2024 Penanggungjawab utama 2. Meningkatkan  alokasi  Dana  Desa  untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif 90% di tahun 2024 Pendukung 3. Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting 80% di tahun 2022 Pendukung 4. Kader  Pembangunan  Manusia  (KPM) mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah 90% di tahun 2024 Pendukung 5. Mengintegrasikan  kegiatan  pencegahan stunting  dalam  rencana  pembangunan jangka menengah Seluruh desa di tahun 2024 Pendukung 6. Peningkatan kapasitas dalam penanganan  percepatan  penurunan stunting Seluruh desa di tahun 2024 Pendukung 7. Menandatangani  komitmen  percepatan penurunan stunting Seluruh desa di tahun 2024 Pendukung 8. Desa Bebas stunting Seluruh desa di tahun 2024 Pendukung
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Secara  substansi  tujuan  kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  di  level  desa difokuskan  pada  kinerja  aksi  konvergensi.  Tim  Stunting  Direktorat  Kesehatan  Gizi  dan Masyarakat, Bappenas menjelaskan aksi konvergensi diarahkan untuk menyatukan program- program  penurunan  stunting  di  masing-masing  kementerian  lembaga,  karena  stunting bukan hanya program yang berdiri sendiri namun program yang memerlukan dukungan dari lintas  kementerian  dan  sektor.  Tim  pelaksana  percepatan  penurunan  stunting  KDPDTT menambahkan, pada konteks intervensi Kementerian Desa PDTT, indikator keberhasilan aksi konvergensi  dinilai  dari  persentase  desa  yang  memiliki  kinerja  baik  dalam  konvergensi percepatan penurunan stunting dengan target 90% pada tahun 2024.
Kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  memiliki  ruang  lingkup  yang  luas  dan dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak.  Pada  level  desa  ukuran  kinerja  kebijakan  dapat  dilihat dari sejauh mana desa berhasil menurunkan angka stunting dan bagaimana efektifitas aksi konvergensi  yang  dilakukan.  Jika  ditinjau  dari  sisi  teoritik,  standar  dan  sasaran  pada kebijakan penurunan stunting cukup jelas dan memadai. Penetapan target telah diturunkan hingga  tahap output per  kegiatan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kejelasan  tujuan  yang dapat diukur kinerjanya.

## Sumber Daya Kebijakan
Implementasi  kebijakan  tidak  hanya  dinilai  dari  standar  dan  tujuan,  kebijakan  yang  baik harus menyediakan sumber daya untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Sumber daya dapat mencakup  dana/insentif  lain  dalam  program  yang  dapat  mendorong  atau  memfasilitasi

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pelaksanaan  kebijakan  yang  efektif  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Sumber  daya  erat dikaitkan  dengan  anggaran,  dalam  kebijakan  publik  anggaran  ( budgeting )  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pengambilan  keputusan  (John  et  al.,  2013), dan menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah pada permasalahan tertentu.
Komitmen  pemerintah  dalam  penurunan  stunting  ditunjukkan  dengan  adanya alokasi  anggaran  di  19  kementerian  lembaga.  Adapun  gabungan  alokasi  anggaran  yang diperuntukkan  untuk  program  penurunan  stunting  dalam  tiga  tahun  terakhir  sebesar  27,5 Triliun  (2020),  35,4  Triliun  (2021)  dan  34,2  Triliun  (2022)  (Stunting.go.id,  2023).  Sebagian  besar anggaran  penurunan  stunting  sebagian  besar  dialokasikan  untuk  intervensi  sensitif  yaitu intervensi  kegiatan  yang  langsung  mengatasi  penyebab  terjadinya  stunting  seperti peningkatan  status  gizi  ibu,  pemberian  asupan  makanan,  kesehatan  lingkungan, pencegahan  infeksi  dan  penyakit  menular.  Jika  ditinjau  dari  dana  transfer  daerah  (TKD) alokasi  anggaran  penurunan  stunting  mengalami  kenaikan  lima  kali  lipat,  yang  semula  8,5 triliun  di  tahun  2022  meningkat  menjadi  48,85  Triliun  di  tahun  2023.  Dari  total  TKD  yang diberikan,  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  fisik  merupakan  kontributor  terbesar  yaitu sebesar 41,8 Triliun atau sekitar 85,6% dari keseluruhan anggaran dana transfer (Kemenkeu, 2023).
Anggaran penurunan stunting juga dialokasikan dari pemerintah desa melalui dana desa.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  tentang prioritas  penggunaan  dana  desa,  setiap  tahunnya  mengamanatkan  pemerintah  desa mengalokasikan  anggaran  dalam  mendukung  upaya  pencegahan  stunting  di  desa.  Total dana desa yang dialokasikan untuk program penurunan stunting tahun 2020 kurang lebih 13 Triliun dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 kurang lebih sebesar 20 Triliun, pada tahun  2021  terjadi  migrasi  sistem  pencatatan  data  keuangan  desa  sehingga  data  tahun 2021 belum dapat ditampilkan.
Sebagai  anggota  tim  percepatan  penurunan  stunting  pusat,  Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  mengalokasikan  anggaran  belanja kementerian lembaga sebagai berikut:
Tabel 2. Alokasi Anggaran Program Penurunan Stunting KDPDTT No. Tahun Total Anggaran Jenis Anggaran 1. 2. 3. 2021 2021 2022 Rp. 444.260.000 Rp. 3.626.864.000 Rp 674.417.000 APBN Hibah INEY APBN 4. 2022 Rp10.736.546.000 Hibah INEY Sumber: olah data peneliti
Alokasi  anggaran  KDPDTT  yang  digunakan  untuk  program  penurunan  stunting berasal  dari dua  sumber yaitu  APBN  dan  dana  hibah  melalui  Program Investing  in  Nutrition and  Early  Years (INEY)  dari  bank  dunia.  Dalam  pelaksanaannya  besaran  anggaran  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
dialokasikan oleh KDPDTT masih belum mencukupi untuk mencapai target. Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat  Jenderal  PDP,  KDPDTT  menjelaskan  alokasi  anggaran  yang  tersedia  belum mencukupi,  dikarenakan  adanya  kebijakan automatic  adjustment ,  sehingga  anggaran yang telah dialokasikan mengalami penyesuaian dengan penurunan anggaran yang cukup besar.  Kondisi  ini  cukup  berpengaruh  pada  perubahan  target  program,  dan  juga berdampak pada operasional program di lapangan.
Sumber  daya  anggaran  yang  dialokasikan  dalam  program  penurunan  stunting secara  agregat  nasional  cukup  besar.  Jika  ditinjau  dari  besaran  anggaran  Kementerian Desa  PDTT  setiap  tahunnya  sebagai  salah  satu  lembaga  pelaksana  kebijakan  terbilang cukup  kecil.  Meski  demikian,  dalam  operasionalnya  terdapat  anggaran  hibah  INEY  yang dapat  digunakan  untuk mendukung  fasilitasi  program  penurunan  stunting  di  desa.  Adanya dukungan  INEY  dalam  percepatan  penurunan  stunting  di  desa,  dapat  mengisi  kelemahan Kementerian  Desa  PDTT  dalam  memberikan  layanan  fasilitasi  serta  dapat  menjadi pendorong pemerintah desa untuk turut aktif dalam mencapai desa bebas stunting.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi  kebijakan  yang  efektif  mengharuskan  para  pelaksana  kebijakan memahami  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  yang  berhasil  seringkali membutuhkan  mekanisme  dan  prosedur  kelembagaan  dimana  otoritas  yang  lebih  tinggi dapat  memastikan  keseluruhan  pelaksana  dibawahnya  bertindak  dengan  konsisten  sesuai dengan  standar  dan  tujuan  kebijakan  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).  Komunikasi  antar organisasi  pelaksana  salah  satunya  dilakukan  melalui  koordinasi.  Koordinasi  merupakan proses  yang  fundamental  dalam  kebijakan  publik,  koordinasi  dapat  dilakukan  melalui beberapa mekanisme yaitu jejaring, kolaborasi dan hirarki (Peters, 2018).
Koordinasi  program  percepatan  penurunan  stunting  di  tingkat  pusat  dilakukan melalui  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  yang  terdiri  atas  pengarah  dan  pelaksana. Pengarah  Tim  Percepatan  penurunan  stunting  nasional  dipimpin  langsung  oleh  wakil presiden,  sedangkan  tim  pelaksana  diketuai  oleh  Kepala  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional. Tim percepatan penurunan stunting juga dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan  mengevaluasi  percepatan  penurunan  stunting  di  tingkat  kewenangannya. Pada  level desa  koordinasi  percepatan  penurunan  stunting  melibatkan  tenaga  kesehatan,  penyuluh keluarga  berencana,  tim  penggerak  pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga,  pembantu pembina  keluarga  berencana  desa  (PPKBD),  kader  pemberdayaan  manusia  atau  unsur masyarakat lainnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
satu  anggota  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  Nasional  memastikan  bahwa  kebijakan program percepatan stunting telah dipahami dan dilaksanakan hingga level desa. Adapun intervensi yang dilakukan pada aspek komunikasi antar organisasi dan pelaksana kebijakan dilakukan dalam berbagai bentuk:
1. Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan Stunting Desa bersama 10  perwakilan  kementerian  lembaga,  bank  dunia,  tenaga  pendamping  profesional desa di 33 provinsi dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten dari 434 kabupaten kota (KDPDTT, 2021);
2. Monitoring  dan  supervisi  melalui  pendampingan  kepada  50  kelompok  masyarakat yang terdiri atas kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dan kader Posyandu di 25 desa (KDPDTT, 2021, 2022);
3. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan panduan pencegahan stunting di desa, yang diikuti  oleh  Kementerian  Kesehatan,  BKKBN,  Sekretariat  Wakil  Presiden,  Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial (KDPDTT, 2021);
4. Pengembangan  Aplikasi  eHDW  yang  dapat  digunakan  sebagai  media  penyampai informasi, pembelajaran dan pelaporan kinerja penurunan stunting di desa (KDPDTT, 2022);
5. Memberikan  Surat  Edaran  Kepada  Seluruh  Kepala  Desa  tentang  pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di desa.
Dalam  rangka  memastikan  program  konvergensi  stunting  dilaksanakan  dengan baik oleh desa, Kementerian Desa PDTT memiliki program Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting diantaranya mengafirmasi penggunaan dana desa untuk mendukung program stunting, mengoptimalkan peran lembaga  dan kader internal desa, memperkuat proses perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kegiatan  pencegahan  stunting, memperkuat  peran  kecamatan  dan  memobilisasi  pendamping  profesional  untuk memfasilitasi pengembangan program stunting.
Proses intervensi Kementerian Desa PDTT dalam hubungan antar organisasi dinilai cukup memberikan kontribusi pada pencapaian target percepatan penurunan stunting di  desa.  Proses  kontrol  pelaksanaan  kebijakan  dan  pembagian  tugas  masing-masing lembaga  telah  diatur  dalam  Rencana  Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka Stunting  Indonesia,  namun  pada  pelaksanaan  di  lapangan,  masing-masing kementerian/lembaga  diberikan  kebebasan  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang dibantu  oleh  pihak-pihak  terkait  selama  dalam  ruang  lingkup  kebijakan  percepatan penurunan  stunting.  Tim  Penurunan  Stunting  KDPDTT  menjelaskan  bahwa  terdapat lembaga  yang  cukup  memberikan  bantuan  dalam  intervensi  kegiatan  Kementerian Desa PDTT, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, BKKBN dan Kementerian Kesehatan, karena mereka berhubungan langsung dengan kader dan layanan kesehatan di desa.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
Jika  ditinjau  dari intervensi  yang  telah  dilakukan  oleh  Kementerian  Desa  PDTT  pada konteks  komunikasi  antar  organisasi  dinilai  cukup  optimal.  Beberapa  kegiatan  intervensi menggambarkan  komunikasi  dengan  melibatkan  pelaksana  dari  berbagai  level.  Jejaring formal  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Desa  PDTT  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam  mendukung  efektivitas  program.  Beberapa  aksi yang  dilakukan  di  level  desa,  seperti  pertemuan  langsung  melalui  rapat  dan  kegiatan fasilitasi yang terdiri atas berbagai pihak dari latar lembaga dan kepentingan yang berbeda dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar terbentuknya aksi kolaborasi (Ansell & Gash, 2008), dan tentunya dapat memberikan pengaruh positif dalam proses implementasi kebijakan.

## Karakteristik Organisasi Pelaksana
Salah  satu  variabel  yang  memiliki  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan adalah  karakteristik  organisasi  pelaksana,  variabel  ini  mengukur  sejauh  mana  kapasitas organisasi  mampu  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Menurut  Van  Meter  &  Van  Horn,  (1975) karakteristik organisasi dapat dilihat dari kompetensi pegawai, derajat kontrol hirarki, sumber daya  politik  kelembagaan,  vitalitas  organisasi,  derajat  keterbukaan  komunikasi  antar organisasi  dan  hubungan  formal  maupun  informasi  dengan  penyusun  kebijakan  ( policy making ).
Pada  konteks  intervensi  Kementerian  Desa  PDTT  dalam  implementasi  kebijakan penurunan  stunting,  Secara  kelembagaan  pelaksana  tugas  diberikan  kepada  Direktorat Sosial  Budaya  pada  Direktorat  Jenderal  Pembangunan  Desa  dan  Pedesaan.  Kompetensi pelaksana  kebijakan  dinilai  cukup  memadai,  karena  dibantu  oleh  para  Tenaga  Ahli  dari program  INYE  dan  Tenaga  Pendamping  Profesional  tingkat  Provinsi.  Penggerak  Swadaya Masyarakat  Ahli  Pertama,  Direktorat  Pengembangan  Sosial  Budaya  dan  Lingkungan  Desa dan Perdesaan KDPDTT menjelaskan terdapat kesekretariatan INEY yang berisi para Tenagan Ahli  di  bidang  pelatihan,  pengumpulan  data  dan  peningkatan  kapasitas,  disamping  itu kesekretariatan  INEY  juga  bersinergi  dengan  Tim  Pendamping  Profesional  (TPP)  pusat  yang ada di setiap provinsi dan para pendamping desa.
Dari  sisi  derajat  kontrol,  posisi  politis,  dan  vitalitas  organisasi,  Kementerian  Desa  PDTT memiliki  kapasitas  yang  cukup  memadai.  Kemendesa  PDTT  secara  formal  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  intervensi  hinggal  level  desa.  Selain  itu,  terdapat pendamping  desa  yang  merupakan  kepanjangan  tangan  kementerian  yang  tersebar  di seluruh  desa.  Secara  politik  Kementerian  Desa  PDTT  juga  memperoleh  dukungan  dari legislatif  baik  dari  level  pusat  dan  daerah.  Program  pemerintah  pusat  yang  berhubungan dengan  desa,  hampir  sebagian  besar  melibatkan  kementerian  Desa  PDTT,  sehingga  pada konteks  kebijakan  pencegahan  stunting,  Kemendesa  PDTT  memiliki  peran  vital  dalam

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mendukung,  mengawal  dan  memastikan  pelaksanaan  kebijakan  di  level  desa.  Selain  dari kapasitas  kelembagaan,  komunikasi  dan  hubungan  antar  lembaga  baik  vertikal  maupun horizontal  terjalin  cukup  efektif.  Dibuktikan  dengan  adanya  fleksibilitas  komunikasi  dari  Tim Percepatan  Penurunan  Stunting  Pusat  sampai  Desa  melalui  pendamping  desa  ataupun sekretariat INEY yang tersebar di seluruh desa sasaran.

## Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  merupakan  faktor  eksternal  yang  tidak  terduga dan  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Dampak  dari faktor  ini  umumnya  dirasakan  dalam  pengambilan  keputusan  ( decision  making )  yang berakibat  apakah  kebijakan  dapat  dilanjutkan  atau  dihentikan  (Van  Meter  &  Van  Horn, 1975).  Kebijakan  Percepatan  Penurunan  Stunting  merupakan  salah  satu  perwujudan  janji presiden  dan  masuk  dalam  program  prioritas  nasional  pada  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  sehingga  secara  politis  memiliki political standing yang  cukup  kuat  baik  dari  eksekutif  maupun  legislatif.  Di  sisi  lain,  komitmen  politik lembaga  eksekutif  tercermin  dari  dibentuknya  aksi  konvergensi  stunting  yang  langsung dikomandoi oleh wakil presiden.
Kondisi  yang  cukup  memberikan  pengaruh  dalam  implementasi  kebijakan percepatan penurunan stunting adalah dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. COVID-19  membuat  terhambatnya  intervensi  gizi  spesifik  dan  kegiatan  intervensi  sensitif  di berbagai  daerah  (Anggreani  et  al.,  2021).  Termasuk  adanya  kebijakan  penyesuaian anggaran  di  Kementerian/Lembaga  ( automatic  adjustment ) , yang  menyebabkan kurangnya  target  sasaran  program. Kementerian  Desa  PDTT  juga  mengalami  penyesuaian anggaran  pada  alokasi  program  percepatan  penurunan  stunting,  Perencana  Ahli  Muda, Biro  Perencanaan  KDPDTT  menjelaskan  adanya automatic  adjustment cukup  menjadi kendala  karena  cukup  berpengaruh  pada  pemenuhan  target  yang  semula  ditargetkan sebanyak  360  kelompok  masyarakat  desa  setelah  adanya automatic  adjustment menjadi 100 kelompok masyarakat.
Meskipun  terjadi  penyesuaian  anggaran,  intervensi  Kementerian  Desa,  PDTT  tetap berjalan  dengan  optimal  dikarenakan  dukungan  dana  hibah  dari  Bank  Dunia  melalui program  INEY.  Adanya  dukungan  Bank  Dunia  pada  program  percepatan  penurunan stunting yang dilaksanakan multi years , ditambah dengan kenaikan anggaran lima kali lipat pada  alokasi  DAK  mengindikasikan  bahwa  terdapat  dukungan  politik  dan  kondisi  sosial ekonomi yang relatif stabil. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun pada implementasi teknis dilapangan  terdapat  beberapa  masalah  terkait  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi  dan politik,  namun  pada  level  kebijakan,  intervensi  stunting  masih  menjadi  prioritas  utama  dan menjadi  hal  serius  yang  harus  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Tim  Stunting  Direktorat Kesehatan  Gizi  dan Masyarakat,  Bappenas  menjelaskan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
berpengaruh  pada  terjadinya  stunting  sehingga  dibutuhkan  dukungan  politik  yang  kuat pada  kebijakan  ini.  Dari  sisi  teknokratik  perencanaan,  program  penurunan  stunting  masuk dalam  RPJMN  dan  menjadi  program  prioritas  di  setiap  tahunnya  yang  masuk  dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di level pusat, pemerintah daerah maupun desa.

## Sikap Pelaksana Kebijakan
Sikap  pelaksana  kebijakan  menunjukkan  persepsi implementor dalam  menjalankan kebijakan.  Terdapat  tiga  indikasi  untuk  memahami  sikap  pelaksana  kebijakan  yaitu kesadaran  atas  kebijakan,  tanggapan  pelaksana  (penerimaan,  netral,  penolakan),  dan intensitas  respon  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975).    Sikap  atau  disposisi  pelaksana  dapat diartikan  sebagai  kemauan,  keinginan  atau  kecenderungan  pelaku  kebijakan melaksanakan  kebijakan  dengan  sungguh-sungguh  sehingga  tujuan  kebijakan  dapat terwujud (Hartawan & Kosasih, 2023).
Kementerian Desa PDTT berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan desa bebas stunting. Menteri Desa PDTT menyatakan bahwa dukungan kelembagaan untuk percepatan penurunan stunting di desa, dapat menjadi salah satu bagian dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Kompas, 2021). Staf Ahli Menteri Desa, PDTT Bidang Hubungan Antar  Lembaga  Kementerian  Desa  PDTT  juga  menjelaskan  bahwa  program  penurunan stunting  ini  sangat  penting,  dan  harus  menjadi  kegiatan  bersama.  Kementerian  Desa  PDTT telah  mengakomodir  berbagai  jejaring  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  untuk mewujudkan ketahanan pangan desa dan intervensi infrastruktur pembangunan desa untuk mendukung penurunan stunting.
Secara teknokratik sikap penerimaan atas kebijakan percepatan penurunan stunting diwujudkan  dalam  regulasi  prioritas  penggunaan  dana  desa  setiap  tahunnya  dan  masuk dalam rencana strategis kementerian yang diturunkan menjadi program dan kegiatan pada Direktorat  Sosial  Budaya,  Direktorat  Jenderal  Pembangunan  Desa  dan  Pedesaan.  Dari beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan,  Kementerian  Desa  PDTT  menunjukkan  penerimaan dan  mendukung  kebijakan  percepatan  penurunan  stunting.  Bentuk  dukungan  lainnya ditunjukkan  melalui  integrasi  beberapa  program  dan  komunikasi  informal  kepada  seluruh pendamping  desa  dan  tenaga  pendamping  profesional  pemberdayaan  desa  untuk memantau  dan  memastikan  program  penurunan  stunting  berjalan  dengan  baik  di  setiap desa.

## Kinerja Kebijakan
Kinerja kebijakan merupakan muara akhir dari proses implementasi kebijakan. Kinerja kebijakan  mengukur  sejauh  mana  implementasi  kebijakan  dapat  mencapai  tujuan. Intervensi  Kementerian  Desa  PDTT  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan  percepatan penurunan  stunting  di  desa  memberikan  kontribusi  positif.  Mengacu  pada  Peraturan

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Presiden  Nomor 72  Tahun  2021  tentang Percepatan Penurunan  Stunting,  sasaran  kebijakan yang  diampu  adalah  memastikan  desa  berkinerja  baik  dalam  konvergensi  penurunan stunting. Adapun uraian ketercapaian target dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3. Target dan Capaian Intervensi Sasaran Kebijakan Indikator Capaian 2022 Target 2023 Target 2024 Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting Target : 90% di Tahun 2024 Pemerintah Desa melaksanakan konvergensi penurunan stunting dan mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di desa Desa melakukan konvergensi dan mengalokasikan dana desa sebanyak 31.171 desa (46,2% berkinerja baik) 68,1% Pemerintah Desa Berkinerja Baik (45.944 90% Pemerintah desa berkinerja baik (57.467
Desa)
Sumber: olah data peneliti dari (KDPDTT, 2023)
Intervensi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa oleh Kementerian Desa PDTT dilakukan bersama dengan World Bank melalui program INEY dan telah menghasilkan berbagai  kegiatan  dan outcome yang  membantu  pihak  desa  dalam  mewujudkan  desa bebas stunting. Beberapa kinerja program yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dan INEY dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 4. Realisasi Kegiatan KDPDTT – INEY Tahun 2022 Kegiatan Anggaran Output/Hasil Outcome/Manfaat Sosialisasi dan bimbingan teknis 5.168.574.925  Terlaksana TOT di 397 Kab, dan terlatihnya 1102 calon pelatih serta 22.500 orang Kader Pembangunan Manusia Meningkatnya kapasitas tim percepatan penurunan stunting daerah dan desa Meningkatnya kapasitas KPM dalam memfasilitasi konvergensi stunting Penguatan kapasitas dan koordinasi stakeholder 569.348.000 Terlaksananya bimtek penguatan peran kecamatan di 8 kecamatan Menguatkan peran kecamatan dalam mendukung konvergensi stunting di desa Pengembangan aplikasi eHDW versi 2.0 678.150.000 Terbangunnya aplikasi eHDW Pengembangan aplikasi e-HDW untuk komunikasi, berbagai informasi, monitoring dan evaluasi program Dukungan sekretariat INEY 2.591.197.411  Terselenggaranya kontrak tenaga ahli, rapat koordinasi dan evaluasi program konvergensi penurunan stunting Terdapat SDM Ahli yang membantu pelaksanaan program penurunan stunting di desa
Sumber: olah data peneliti dari (KDPDTT, 2023)
Berdasarkan  uraian  intervensi  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  intervensi  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Desa  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  masih on  the  track

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
dalam pencapaian sasaran kebijakan. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT melalui  program  fasilitasi  dan  dukungan  regulasi  terbilang  cukup  efektif  untuk  mendorong konvergensi stunting di desa. Staf Ahli Menteri Desa PDTT Bidang Hubungan Antar Lembaga KDPDTT  menjelaskan  bahwa  tugas  Kementerian  Desa  PDTT  sebatas  pendampingan  dan fasilitasi,  karena  pelaksanaan  semua  dikembalikan  kepada  kewenangan  desa.  Kegiatan fasilitasi  yang  dibantu  oleh  INEY  dari  Bank  Dunia  berjalan  cukup  efektif  dan  memberikan kinerja  yang  baik  bagi  percepatan  penurunan  stunting  di  desa.    Di  sisi  lain  perlu  menjadi perhatian bahwa indikator kinerja yang menyatakan pemerintah desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sampai saat ini masih belum jelas ukurannya.
Selain  capaian  kinerja,  terdapat  pula  beberapa  hambatan  dan  kendala  selama implementasi  kebijakan.  Kendala  yang  dialami  oleh  Kementerian  Desa,  PDTT  dalam implementasi  Kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  di  desa  diantaranya  1). Pemotongan  anggaran  belanja  yang  berpengaruh  pada  penurunan  target  sasaran intervensi; 2). Kurangnya kerjasama antar kader-kader di desa; 3). Kualitas data yang diambil di  tingkat  desa;  4).  Kurangnya  pemahaman  dan  kapasitas  kader  pelaksana  di  desa.  5). Masih  terlalu  umumnya  indikator  penilaian  pemerintah  desa  berkinerja  baik  dalam percepatan  penurunan  stunting.  Kementerian  Desa  PDTT  terus  berupaya  melakukan perbaikan  dan  peningkatan  pada  intervensi  yang  diberikan.  Salah  satu  upayanya  adalah dengan  melibatkan  berbagai  stakeholder  di  luar  ruang  lingkup  pemerintahan  untuk bersama-sama  berkontribusi  sesuai  dengan  bidang  kerjanya.  Harapannya  program percepatan penurunan stunting di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dapat menjadi agenda bersama antar pihak di semua lapisan sehingga desa bebas stunting dapat terwujud dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Intervensi  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  (KPDTT)  dalam  percepatan penurunan  stunting  telah  dilakukan  melalui  program  fasilitasi  dan  dukungan  regulasi, mencakup  penggunaan  dana  desa,  optimalisasi  peran  pelaku  dan  lembaga  desa, perencanaan  yang  kuat,  dan  mobilisasi  pendamping  profesional.  Implementasi  kebijakan sudah optimal dengan kinerja dan aksi konvergensi yang positif, mencapai 46,2% desa pada tahun  2022.  Rekomendasi  melibatkan  penguatan  komunikasi,  perluasan  pendanaan, kolaborasi  lintas  sektor,  dan  perumusan  ukuran  penilaian  kinerja  pemerintah  desa.  Untuk penelitian  selanjutnya,  disarankan  studi  kuantitatif  mengenai  pengaruh  multi  aktor  pada implementasi  kebijakan  penurunan  stunting,  serta  analisis  tata  kelola  kolaborasi  dalam konteks kebijakan tersebut.

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. Development Studies Research , 10 (1). https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868
Aminullah, & Riris Setiyo Rini. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan. Journal Publicuho , 6 (2), 649 – 657. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.182
Anggreani, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli, N. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistematik Review. Jurnal Ilmiah Kesehatan , 14 (2), 139 – 151. https://doi.org/10.48144/jiks.v14i2.571
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543 – 571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Christianingrum, R. (2020). Evaluasi Dana Desa Dilihat dari Hubungan antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun. Jurnal Budget , 5 (1), 100 – 113.
Creswell, J. W. (2018). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches (5th ed.). SAGE Publication.
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research . SAGE Publication.
Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (3), 277 – 287.
Hartawan, R. C., & Kosasih, K. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) , 2 (4), 1348 – 1358. https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373
Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health , 19 (20). https://doi.org/10.3390/ijerph192013591
Howlett, M. (2014). From the “ old ” to the “ new ” Policy Design: Design Thinking Beyond Markets and Collaborative Governance. Policy Sciences , 47 (3), 187 – 207.
https://doi.org/10.1007/s11077-014-9199-0
Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the Role of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence from Indonesia. PLoS ONE , 17 (1
January), 1 – 12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743
John, P., Bertelli, A., Jennings, W., & Bevan, S. (2013). Budgets and Policy Implementation. In
Policy Agendas in British Politics (pp. 168 – 198). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230390409_9
KDPDTT. (2021). Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting dalam Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021 .
KDPDTT. (2022). Laporan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022 .
KDPDTT. (2023). Peran dan Tanggungjawab Kementerian Desa PDTT dalam Percepatan Penurunan Stunting .
Kemenkes RI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1393-1410 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281
Kemenkeu. (2023). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Penggunaan Instrumen Keuangan Daerah untuk Penanganan Stunting di Daerah .
Kementerian Keuangan. (2022). Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 . Kementerian Keuangan RI.
Kompas. (2021). Gus Halim: Penanganan Stunting Jadi Salah Satu Tujuan Pokok SDGs Desa . Kompas.Com.
Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook (2nd ed.). SAGE Publication.
Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy Capacities and Effective Policy Design: a Review. Policy Sciences , 54 (2), 243 – 268. https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8 Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan : Studi Kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 3 (1), 10. https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825
Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 12 (02), 74 – 83.
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Peters, B. G. (2018). The Challenge of Policy Coordination. Policy Design and Practice , 1 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946
Prabasari, M. A. D., Lubis, D. S., & Sutiari, N. K. (2021). Community Participation in the Utilization of Village Fund for Stunting Prevention: Case Study in Two Villages in Gianyar District. Public Health and Preventive Medicine Archive , 9 (2), 100 – 107.
https://doi.org/10.15562/phpma.v9i2.293
Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The Stunting Syndrome in Developing Countries. Paediatrics and International Child Health , 34 (4), 250 – 265.
https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000158
Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (2), 1 – 14.
Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). Jurnal Good Governance , 16 (2), 149 – 174. https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198
Stunting.go.id. (2023). Perkembangan Alokasi Anggaran pada Output K/L . Sekretariat Wakil Presiden.
Sudikno, Irawan, I., Setyawati, B., Sari, Y., Wiryawan, Y., Puspitasari, D., & Widodo, Y. (2019). Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia .
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Supriyadi, E. I., Asih, D. B., & Sofyan, M. M. (2022). Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih. Jurnal Identitas

## INTERVENSI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1393-1410                                                          Fajri Maulana.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung , 2 (1), 22 – 32. https://doi.org/10.52496/identitas.v2i1.217
Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik , 11 (1), 25. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.25-32 TNP2K. (2018). Strategi Nasional Pencegahan Stunting 2018-2024 .
UNICEF. (2023). Child Malnutrition . UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society , 6 (4), 445 – 488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Virani, A. (2019). Notions of Policy Effectiveness and Implications for Policy Design: Insights from Public-Private Partnerships in India. Policy Design and Practice , 2 (2), 198 – 214. https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1607812
Widyastuti, Y., Arenawati, A., & Prafitri, N. (2022). Implementasi Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kab.Serang. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) , 6 (2), 127 – 136. https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.12885
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus . CAPS.