Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi ISSN : 2339-2185

## RESISTENSI UMKM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM PEMBERDAYAAN MODAL USAHA SISTEM PUSYAR IB DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP
Very Andrianingsih 1
Dwiki Erik Fatah Adhiyah 2
1, veryandrianingsih@yahoo.co.id
2 adi.erik11@yahoo.com
Program Studi Manajemen, Universitas Wiraraja

## ABSTRACT
In  generating  the  Small-Medium  Enterprises  (UMKM)  business  Sumenep  Regency  issued  Syari'ah Business  Financing  (PUSYAR),  Program.  This  program  is  a  product  of  synergy  or  collaboration  of Bhakti  BPRS  Sumekar  Ltd  Sumenep  Regency,  with  National  Zakat  Agency  (BAZNAS)  Sumenep Regency,  Department  of  Cooperatives  and  Small-Medium  Enterprises,  as  well  as  the  Department  of Industry and  Trade  Sumenep  Regency. In  answering these  problems,  the  researchers use  qualitative research  with  interviews  and  observations.  The  results  showed  the  existence  of  iB  PUSYAR  which became the MOU between the BPRS and BAZNAS, Sumenep with financing PUSYAR maximum Rp.5 million  and  margins  in  pay  by  BAZNAS  where  resistance  for  the  recipient,  PUSYAR  to  need  the existence  of  a  PUSYAR  to  be  given  greater  so  that  it  can  increase  sales  and  without  refunds  or repayments to the BPRS or completely on the responsibility by BAZNAS Regency Sumenep.
Keyword :Resistensi UMKM, Empowerment and Pusyar IB

## ABSTRAK
Dalam  membangkitkan  usaha  UMKM  Kabupaten  Sumenep  mengeluarkan  Program  PUSYAR  iB Syari’ah, program ini merupakan sebuah produk sinergi atau kerja sama PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten  Sumenep  dalam  rangka  pemberian  pembiayaan  penguatan  permodalan bagi  masyarakat  UMKM  dan  IKM  Kabupaten  Sumenep.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif melalui  pengumpulan  data  dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  adanya PUSYAR iB yang menjadi MOU antara BPRS dan BAZNAS Sumenep, dengan pembiayaan PUSYAR maksimal  Rp.  5.000.000  dan  margin  di  bayar  oleh  BAZNAS  dimana  resistensi  bagi  penerima PUSYAR  menginginkan  adanya  PUSYAR  untuk  diberikan  lebih  besar  sehingga  bisa  menambah penjualan  dan  tanpa  pengembalian  atau  cicilan  kepada  BPRS  atau  sepenuhnya  di  tanggung  oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.
Kata Kunci : Resistensi UMKM, Pemberdayaan dan Pusyar IB
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah

## PENDAHULUAN
Sebagai  upaya  mempertahankan diri  dari keterpurukan,  Pemerintah  tetap  melakukan pendekatan  Pembangunan  Berbasis  Masyarakat ( Community Based Development ), yaitu pendekatan yang
melibatkan masyarakat/komunitas dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui strategi pembangunan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih merakyat, di  mana  program-program  harus  memenuhi kategori  dari,  untuk,  dan  oleh  rakyat  ( bottom up ). Dimana  kehidupan  bermasyarakat  sedikit banyak  akan  terjadi  perbedaan  dan  kesenjangan ekonomi  atau  rezeki  diantara  pelaku  ekonomi. Kondisi  inilah  yang  secara  religius  akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga  kesenjangan  akan  semakin  menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Sedangkan  Bupati  Sumenep,  Dr.  KH.  A. Busyro Karim, M.Si berharap melalui pelaksanaan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) di Kabupaten Sumenep
diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya  para  pengusaha  kecil  menengah dengan  tanpa  bunga  dan  biaya  apapun.  Dengan adanya  program  tersebut  banyak  harapan masyarakat  agar  dapat  membantu  usaha  mereka lebih maju lagi dan memperbaiki perekonomian. Program  Pembiayaan  Usaha  Syariah  (PUSYAR iB)  merupakan  Kerjasama  antara  BPRS  Bhakti Sumekar, BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Koperasi, dan UKM serta Disperindag Sumenep, memang  diprogramkan  tanpa  bunga  dan  tanpa biaya.  Hanya  saja,  memang  tetap  ada  agunan untuk  peminjaman  diatas  Rp.  1  juta.  Dana pinjaman  di  mulai dari  nominal  1 juta  sampai 5 juta,  dengan  harapan  dapat  membantu  atau mempermudah pemodalan usaha mereka. Berdasarkan  uraian  data  diatas  yang  cukup komplek dan jelas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:
Bagaimana  Resistensi  UMKM  Atas Kebijakan Pemerintah Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Berdasarkan
Sistem  Pusyar  iB  Pada  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar Sumenep ?
Tujuan  penelitian  pada  dasarnya  hendak menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian  ini  adalah  :  Untuk    mengetahui Bagaimana    Resistensi  UMKM  Atas  Kebijakan Pemerintah  Sumenep  Dalam  Pemberdayaan Modal  Usaha  Berdasarkan  Sistem  Pusyar  iB Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

## TINJAUAN TEORETIS
Manajemen  adalah  suatu  proses  yang membedakan
atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan  dengan  memanfaatkan  baik  ilmu maupun  seni  demi  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Manajemen  keuangan perusahaan  adalah  satu  bidang  manajemen fungsional  perusahaan  yang  berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka  panjang,  keputusan  pendanaan  jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan  yang  meliputi  investasi  dan pendanaan jangka pendek.
Manajemen
keuangan dapat didefinisikan  dari  tugas  dan  tanggung  jawab manajer  keuangan.  Meskipun  tugas  dan tanggung jawab berlainan di setiap perusahaan, tugas  pokok  manajemen  keuangan  antara  lain meliputi:

## 1. Keputusan Investasi Keputusan
2. Keputusan Pendanaan,
3.  Kebijakan  Deviden,  agar  tidak  adanya kesalahan  dalam  mengambil  keputusan. Karena laba yang ditahan juga mempengaruhi investasi perusahaan
selanjutnya.
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni  bank  dengan  tata  cara  dan  operasinya mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam. Salah  satu  unsur  yang  harus  dijauhi  dalam muamalah  Islam  adalah  praktik-  praktik  yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat
berdasarakan  Peraturan  Menteri  Bank  syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya  berdasarkan  prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya  sebagai  berikut:  (Imamul  Arifin, 2007:14).
1. Sebagai  tempat  menghimpun  dana  dari masyarakat  atau  dunia  usaha  dalam  bentuk tabungan  (mudharabah),  dan  giro  (wadiah), serta  menyalurkannya  kepada  sektor  rill yang membutuhkan.
2. Sebagai  tempat  investasi  bagi  dunia  usaha (baik  dana  modal  maupun  dana  rekening investasi)  dengan  menggunakan  alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan  upah  dalam  sebuah  kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan  jasa  sosial  seperti  pinjaman kebajikan,  zakat  dan  dana  sosial  lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
Ansoff  (2008,  hal.  207)  mendefinisikan resistensi  sebagai  fenomena  beragam,  yang memperkenalkan penundaan tak terduga, biaya dan ketidakstabilan ke dalam proses perubahan strategis,  sementara  Zaltman  dan  Duncan (1977,  hal.  63)  mendefinisikan  resistensi sebagai  setiap  perilaku  yang  berfungsi  untuk mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan  untuk  mengubah  status  quo.  Beberapa faktor  resistensi  yang  lazim  terjadi  dalam perubahan  organisasi  adalah  sebagai  berikut: (Lim dan Loh, 2009 : 42).
1. Kebiasaan  kerja.  Orang  sering  resisten terhadap  perubahan  karena  menganggap kebiasaan  yang  baru  dianggap  merepotkan atau mengganggu.
2. Keamanan.  Seperti  takut  dipecat,  atau kehilangan jabatan.
3. Ekonomi.  Faktor  ekonomi  seperti  gaji paling  sering  dipertanyakan,  karena  orang sangat tidak megharapkan gajinya turun.
4. Sesuatu yang tidak diketahui.
Istilah  lain  yang  sering  dipakai  mengenai resistensi  terhadap  perubahan  adalah  karena setiap  perubahan  akan  mengganggu  zona nyaman  ( comfort  zone ),  yaitu  kebiasaan  -
kebiasaan  kerja  yang  selama  ini  dirasakan nyaman.  Schein  (2009  :  88)  berpendapat resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu yang paling mendasar pada fenomena organisasi. Sejumlah  penulis  telah  menentukan  resistansi. Sonnenberg  tahun  (2009  :  94),  mengidentifikasi tujuh  alasan  mengapa  orang  resisten  terhadap perubahan, yaitu:

## 1.
Procastination .
Kecenderungan menunda perubahan, karena  merasa  masih  banyak  waktu  untuk melakukan perubahan.
2. Lack of motivation .
Orang  berpendapat  bahwa  perubahan tersebut  tidak  memberikan  manfaat  sehingga enggan berubah.
3. Fear of failure .
Perubahan  menimbulkan  pembelajaran baru.  Orang  takut  kalau  nantinya  ia  tidak memiliki  kemampuan  yang  baik  tentang sesuatu  yang  baru  tersebut  sehingga  ia  akan gagal.
4. Fear of the unkown .
Orang  cenderung  merasa  lebih  nyaman dengan  hal  yang  diketahuinya  dibandingkan dengan  hal  yang  belum  diketahui.  Perubahan berarti  mengarah  kepada  sesuatu  yang  belum diketahui.
5. Fear of loss .
Orang takut kalau perubahan akan menurunkan job security, power atau status.
6. Dislike the innitiator of change .
Orang sering sulit menerima perubahan jika mereka  ragu  terhadap  kepiawaian  inisiator perubahan  atau  tidak  menyukai  anggota  agen perubahan.
7. Lack of communication.
Salah pengertian akan apa yang diharapkan dari  perubahan,  Informasi  yang  disampaikan tidak utuh dan komprehensif
Dalam kombinasi, aspek-aspek resistensi membuat  kasus  persuasif  untuk  mengevaluasi kembali  pemahaman  klasik  perlawanan.  Sama, mereka  mempertanyakan  asumsi  bahwa  upaya perubahan  yang  bertemu  dengan  sedikit
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
perlawanan  harus  secara  otomatis  dianggap perubahan  “baik”.  Proses  legislatif,  misalnya, adalah  didasarkan  pada  resistensi  memainkan peran  penting  dalam  memastikan  hukum terbaik  yang  dihasilkan.  Perlawanan,  dalam bentuk  persaingan  antara  (setidaknya)  dua pihak,  menyuntikkan  energi  ke  dalam  proses dan  percikan  api  perdebatan  di  mana  pendapat berbeda. Communitty  Based  Development
(pengembangan
masyarakat) dapat didefinisikaan sebagai “Kegiatan
pengembangan  masyarakat  yang  diarahkan untuk  memperbesar  akses  masyarakat  untuk mencapai  kondisi  sosial-ekonomi-budaya  yang lebih  baik  apabila  dibandingkan  dengan kegiatan pembangunan sebelumnya”
(Budimanta, 2008 : 40), Tujuan dari community based development menurut Budimanta (2008:43)  adalah  menitik  beratkan  pada masyarakat dan di sekitarnya, yaitu :
1. Mendukung  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh  PEMDA  terutama  pada  tingkat  desa dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan.
2. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat
3. Membantu  pemerintah  daerah  dalam rangka  pengentasaan  kemiskinan  dan pengembangan ekonomi wilayah.
Sasaran yang ingin dicapai dari program community based development ini adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan  dan  peningkatan  kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak  terkait  yang  berada  di  sekitar wilayah perusahaan.
2. Pengembangan  dan  peningkatan  sarana wilayah  seperti  kesehatan,  transportasi, pendidikan dan keagamaan yang didasarkan  pada  skala  prioritas  dan potensi wilayah tersebut.
3. Mendorong dan  mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan  yang didasarkan pada sumber daya local
4. Pengembangan  kelembagaan  lokal  di sekitar wilayah operasi perusahaan.
(Budimanta, 2008:42) Ruang lingkup community based development ,  menurut  Budimanta  (2008  :  43) meliputi tiga aspek, yaitu :
1. Community Services
Merupakan  pelayanan  pemerintah  atau organisasi untuk memenuhi kepentingan masyarakat,  seperti  pembangunan  fasilitas umum,  pengembangan  kualitas  pendidikan, keagamaan dan kewirausahaan mandiri dan lain sebaginya

## 2. Community Empowering
Adalah  program-program  yang  berkaitan dengan  memberikan  akses  yang  lebih  luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

## 3. Community Relations
Yaitu kegiatan-kegiatan yang  menyangkut pengembangan  komunikasi  dan  informasi kepada  para  pihak  yang  terkait  dalam pengembangan kegiatan.
Program pengembangan masyarakat ( community development ) memiliki tiga karakter utama yaitu:
1. Berbasis masyarakat ( community based ) 2. Berbasis  sumber  daya  setempat  ( local resource based )
3. Berkelanjutan ( sustainable ).
Pengembangan  diri  sebagai  wujud  dari pemberdayaan  tampaknya  dapat  disepadankan dengan  istilah  pengembangan  kepribadian ( personal development ), sudah lazim digunakan dan banyak dikenal meskipun istilah diri  ( self )  tidak  sepenuhnya  identik  dengan kepribadian ( personality ). Oleh karena pemberdayaan  ini  juga  timbul  dalam  diri seseorang  untuk  berkembang.  kesadaran  dan identitas,  mengembangkan  bakat  dan  potensi, membangun  modal  manusia  dan  memfasilitasi kerja. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang  - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan  dan  atau  badan  usaha  perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Rp  50  juta  tidak  temasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling banyak Rp 300 juta.
Peran  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah)  selama  ini  diakuiberbagai  pihak cukup  besar  dalam  perekonomian  nasional. Beberapa  peran  strategis  UMKM  menurut Bank  Indonesia  antara  lain:  jumlahnya  yang besar danterdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap  banyak  tenaga  kerja  dan  setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan  kerja;  memiliki  kemampuan  untuk memanfaatkan  bahan  baku  lokal  dan  harga terjangkau.  Pembangunan  kesejahteraan  sosial dalam  konteks  pembangunan  nasional  fungsi kesejahteraan sosial sebagai berikut:
1. Fungsi penyembuhan, memberikan bantuan  kepada  orang  yang  mengalami masalah.  Misalnya  kepada  orang  yang mengalami  bencana  alam  (  gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran)
2. Fungsi  pencegahan.  Memberikan  bantuan terhadap kemungkinan munculnya masalah-masalah  sosial  dengan  melihat gejala-gejala  sosial  yang  terjadi  serta pengambilan tindakan
untuk menghindarkan manusia tersebut.
3. Fungsi  pengembangan,  yaitu  pemberian bantuan  utnuk  menciptakan  kondisi- kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
4. Fungsi  penunjang,  bantuan  ini  diberikan guna  mencapai  tujuan-tujuan  pelayanan dalam sektor lain.
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  manusia  secara  menyeluruh  yang mencakup:
1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat  pelayanan  sosial  dan  jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama  kelompok  masyarakat  yang kurang  beruntung  dan  rentan  yang  sangat memerlukan perlindungan social.
2. Peningkatan keberdayaan,
melalui
penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang
menjunjung  harga  diri  dan  martabat kemanusiaan,
3. Penyempurnaan kebebasan, melalui perluasan  aksesibilitas  dan  pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan  dan  standar  kemanusiaan, (Suharto, 2009 : 127).
Pusyar iB adalah sebuah produk Sinergi / Kerjasama  antara  PT  BPRS  Bhakti  Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep,  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Sumenep dalam rangka Pemberian Pembiayaan penguatan permodalan bagi masyarakat UMKM  dan  IKM  Kabupaten  Sumenep. Landasan  dari  penyelenggaraan  Pusyar  iB BPRS Kabupaten Sumenep
1. Nota  Kesepahaman  antara  PT  BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan
BAZNAS  Kabupaten  Sumenep,  Dinas Koperasi  dan  UKM,  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
2. Perjanjian  Kerjasama  antara  PT  BPRS
Bhakti Sumekar Sumenep dengan BAZNAS Kabupaten Sumenep,
Tujuan  dari  dibentuknya  Pusyar  iB adalah  untuk  memberikan  secara  khusus peningkatan  akses  Permodalan  bagi  pelaku UMKM  dan  IKM  masyarakat  Kabupaten Sumenep.Aplikasi PUSYAR iB yang dikeluarkan  oleh  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar Sumenep, yaitu :
1. Akad penyaluran
pembiayaan
menggunakan akad Murabahah dan Mudharabah
2. Bank  memberikan  pembiayaan  kepada (UMKM dan IKM ) sebesar Rp. 5.000.000,- dan  wajib  membayar  kembali  sebesar pinjaman,  Margin,  biaya  adminitrasi  dan premi  asuransi  ditanggung  oleh  BAZNAS Kabupaten Sumenep Beberapa kriteria yang harus  dipenuhi  oleh  pemohon  bantuan melalui Pusyar ib, yaitu: Kriteria Pusyar iB
a) Nasabah adalah warga Kabupaten Sumenep
b) Memiliki aset usaha kurang
c) Tidak  mempunyai  tunggakan  pinjaman di Diskoperindag (Black List) atau bank
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
lain
d) Bersedia membuka rekening tabungan di
BPR Syariah Kabupaten Sumenep sebagai aktifitas usaha Persyaratan Pusyar iB
a) FC KTP Suami ( Pemilik Usaha )
b) FC KK & Surat Nikah
c) Materai
d) Surat Keterangan Usaha
e) Surat Keterangan Domisili

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan  deskriptif  kualitatif,  dengan memberikan  gambaran  secara  mendetail  atas objek yang diteliti, yang selanjutnya dilakukan analisa  secara  naratif.  Fokus  dalam  penelitian ini yang mengandung dimensi kunci pemberdayaan  UMKM  melalui  Pusyar  iB Syariah  dengan  mengambil  teori  Suharto, (2009 : 127). adalah sebagai berikut :
a. Penguatan modal usaha, Pemberian pembiayaan  usaha  dari  Pusyar  iB  dengan margin dari BAZNAS Kabupaten Sumenep
b. Peningkatan standar hidup, Melalui seperangkat  pelayanan  Pusyar  iB  dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.
c. Peningkatan keberdayaan, Melalui penetapan sistem Pusyar iB dalam permodalan lebih kuat dalam mengembangkan usaha UMKM
d. Penyempurnaan  kebebasan,  melalui  Pusyar iB  dalam  penguatan  modal  dapat  perluasan aksesibilitas dengan aspirasi kewirausahaan mandiri UMKM,
Lokasi  penelitian  dalam  pemberian pembiayaan  melalui  Pusyar  iB  Syariah  kepada UMKM  di  PT.  BPRS  Bhakti  Sumekar Sumenep  dan  BAZNAS  Kabupaten  Sumenep dalam  waktu  6  bulan,  pertimbagan  untuk menjaga kevalitan data.
Sampel  dalam  penelitian  ini  merupakan tempat  ( place ),  pelaku  ( actors ),  aktivitas ( activity ) dan orang kunci ( key person ), yaitu :
1. Informan  Kunci,  Informan  kunci  adalah
orang  yang  mengetahui  dan  memiliki informasi  pokok  atas  pelaksanaan  dan pembiayaan  UMKM  melalui  Pusyar  iB. Adapun  yang  dimaksud  sebagai  informan kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  Direktur BPRS, dan Sekretaris BAZNAS.
2. Informan  Utama,  Informan  utama  adalah orang  yang  terlibat  secara  langsung  dalam interaksi  sosial  dalam  atas  pembiayaan Pusyar iB dan pemberian Margin BAZNAS. Informan utama dalam penelitian ini adalah :  Bagian  Keuangan  BPRS  dan  Bendahara BAZNAS.
3. Informan  Pendukung,  Informan  pendukung adalah  orang  yang  dapat  memberikan informasi  atas  pembiayaan  Pusyar  iB  bagi UMKM dan Margin di BAZNAS. Informan pendukung ini yang terlibat secara langsung yakni pelaku usaha UMKM yang mendapat pembiayaan Pusyar iB.
Penelitian  memerlukan  data  yang  valid, sebagai  bahan  untuk  deskripsi  maupun  untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan,  berdasarkan  sumbernya  jenis  data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua menurut Hajar (2006 : 68), yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.
1. Data  Primer.  Data  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumbernya  dan  dicatat  untuk pertama  kali  yang  diperoleh  langsung  dari informan  mengenai  keadaan  penerima Pusyar  iB,  dan  dalam  pengajuan  Pusyar  iB dalam  proposalnya  harus  diketahui  Kepala Desa,  Camat  dan  mendapat  rekomendasi UMKM  dan  IKM  dari  Dinas  Koperasi  dan UKM  serta  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan.  Data  Primer  ini    diperoleh secara  langsung  dari  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar Sumenep dan BAZNAS Kabupaten Sumenep.
2. Data  Sekunder.  Data  hasil  pengumpulan orang  lain  dengan  maksud  tersendiri  dan mempunyai  kategorisasi  atau  klasifikasi menurut keperluan mereka, dimana data ini sebagai penunjang dalam penelitian.
Data yang diambil secara relevan terkait dengan  permasalahan,  yang  dapat  diperoleh
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
dari  sumber-sumber  referensi  dan  berbagai yang  terkait  dan  relevan,  yaitu  :  Pelaku  usaha UMKM  dan  data  dilapangan  yang  sebenarnya. Dalam  penelitian,  teknik  pengumpulan  data merupakan  faktor  penting  demi  keberhasilan penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga  cara (Sugiyono, 2009 : 63) yaitu :
1. Wawancara (Interview) . Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber- sumber  yang  ditetapkan  sebelumnya  untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas.  Pada  metode  wawancara  peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek atau Direktur BPRS dan Sekretaris BAZNAS.
2. Observasi.  Merupakan  proses  pengamatan langsung  yang  dilakukan  oleh  peneliti sendiri  di  PT.  BPRS  dan  BAZNAS Kabupaten  Sumenep  terhadap  realita  yang ada  dan  diuji  kebenarannya  melalui  teori. Kegiatan pengamatan langsung di lapangan ini  didukung  oleh  data  dan  analisa  yang telah dipelajari melalui studi literature
3. Dokumen. Menggunakan dokumen- dokumen  yang  ada  dalam  melengkapi  data terutama  data  yang  berkaitan  dengan pembiayaan  dan  pemberian  modal  usaha Pusyar iB.
4. Teknik  Kepustakaan.  Pada  penelitian  ini kepustakaan  sebagai  narasumber,  tetapi mereka memperoleh informasi dari macam- macam  sumber  tertulis  atau  dari  dokumen yang  ada  pada  informan,  serta  berpedoman pada  buku  buku  ilmiah  maupun  jurnal internasional dan nasional.
Dalam menganalisa data peneliti menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif, dengan  model  Miles  and  Huberman  yang dikutip Sugiyono (2009 : 245) dalam tiga tahap berikut ini, yaitu :
1. Data  Reduction (Reduksi  Data).  Pertama dilakukan  identifikasi  terhadap  unit/bagian terkecil  dalam  suatu  data  yang  memiliki makna  bila  dikaitkan  dengan  fokus  dan masalah  penelitian.  Merangkum  data  dan
memilih  hal  –  hal  yang  dianggap  pokok memfokuskan  pada  hal  hal  yang  penting dicari  tema  dan  polanya,  dengan  demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Data  Dispaly (Penyajian  Data).  Melalui data  ini  data  dapat  terorganisir  tersusun dalam  pola  hubungan,  sehingga  akan semakin  mudah  dipahami.  Operasionalisasi mengkatagorikan  data  dengan  cara  data yang  diperoleh  dikategorisasikan  menurut pokok  permasalahan  dan  dibuat  dalam bentuk  matriks  sehingga  memudahkan peneliti  untuk  melihat  pola-pola  hubungan satu  data  dengan  data  lainnya.  Setiap kategori  yang  ada  dicari  kaitannya  dengan kemudian diberi label (nama).
3. Verification (Verifikasi). Memberikan telaah  dari  rumusan  masalah  atas  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan dengan  mengadakan  interview  langsung kepada  informan,  yang  didukung  dengan bukti  bukti  yang  valid  dan  konsisten,  maka kesimpulan  yang  dikenakan  merupakan kesimpulan yang kredibel.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisa  yang  didapat  dari hasil  interview  dengan  informan  dan  observasi serta dokumen, menunjukkan adanya Pusyar iB yang  menjadi  MOU  antara  BPRS  dan BAZNAS Sumenep, dimana pembiayaan Pusyar  maksimal  Rp.  5.000.000,-  dan  margin dibayar  oleh  BAZNAS  sesuai  dengan  cicilan pada  tiap  bulannya.  Dalam  Pemberiannya tentunya  mendapatkan  rekomendasi  dari  Dinas Koperasi  dan  UKM  serta  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  sebagai  legalitas  dari  pelaku usaha,  termasuk  diketahui  oleh  Camat  dalam mengajukan  permohonan  Pusyar  iB.Resistensi bagi  penerima  pusyar  menginginkan  adanya Pusyar  untuk  diberikan  lebih  besar  sehingga bisa menambah penjualan dan tanpa pengembalian  atau  cicilan  kepada  BPRS  atau sepenuhnya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah

## Penguatan Modal Usaha
Penguatan modal usaha bagi pelaku usaha IKM  dari  modal  pembiayaan  program  Pusyar iB  dapat  memberikan  peningkatan  modal, sehingga  tingkat  perkembangan  dari  usahanya lebih  meningkat.  Resistensi  dari  pelaku  usaha IKM,  menginginkan  adanya  penguatan  modal usaha  yang  lebih  besar  dari  BPRS  sehingga usahanya  akan  lebih  besar  pula,  dan  pada  tiap bulannya  diadakan  pembimbingan  agar  usaha yang  ditekuni  tetap  berjalan.  Berbagai  bentuk dari  resistensi  pelaku  usaha  IKM  dalam pengauatan modal kerja, yaitu :
a. Modal  kerja  yang  diberikan  dari  BPRS yang  cukup  memadai  dalam  membuka usaha,  serta  diadakan  pembimbingan secara  langsung  dari  BPRS,  guna  bisa menutupi dalam tiap bulannya.
b. Senantiasa  BAZNAS  secara  penuh  untuk membayar  cicilan  kepada  BPRS,  agar pelaku usaha IKM terfokus pada usahanya dalam menghidupi kelaurganya.
c. Senantiasa  melakukan  pengkajian  atas pembuatan  program,  agar  penerima  jasa pinjaman  tidak  sia-sia,  kalau  pinjaman yang  diberikan  dibatasi,  seakan  pelaku usaha tidak boleh berkebang.
Pemberdayaan  merupakan  konsep  yang lahir  sebagai  strategi  dalam  menjalankan pembangunan  yang  berakarkan  kerakyatan yaitu upaya terarah menampakkan keperpihakan dan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan. Pemberdayaan
diaktualisasikan  dengan  partisipasi  melalui pendampingan untuk mentransfer ilmu pengetahuan  ( transfer  of  knowledge )  dalam kelompok yang terorganisir dengan cara belajar bersama terhadap diri dan lingkungan. (Soetomo, 2006 : 87). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan  dasar  yang  tercermin  dari  rumah yang  layak,  tercukupinya  kebutuhan  sandang dan  pangan,  biaya  pendidikan  dan  kesehatan yang  murah  dan  berkualitas  atau  kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu
dan  kondisi  dimana  tercukupinya  kebutuhan jasmani dan rohani.

## Peningkatan Standar Hidup
Peningkatan  standar  hidup  dengan  adanya pembiyaan Pusyar iB yang dikeluarkan oleh PT BPRS  Bhakti  Sumekar  Sumenep  dan  margin dari  BAZNAS  Sumenep  sangat  jelas  untuk memperbaiki kehidupannya melalui penambahan  usaha  yang  selama  ini  dilakukan. Resistensi  para  pelaku  usaha  IKM  sangat beralasan, dimana Pusyar dituntut untuk :
a. Sebagai  penambahan  modal  usaha  dalam mengembangkan  usahanya  yang  selama ini  ditekuni,  pada  sisi  lain  hasilnya  untuk dibayrkan kepada BPRS.
b. Peningkatan standar hidup dalam pembiayaan  Pusyar  terasa  baik,  karena digunakan  untuk  usaha,  namun  terlalu sedikit dalam menambah usahanya
c. Alangkah baiknya Pusyar diberikan dengan  gratis  yang  terpenting  digunakan untuk kepentingan usahanya dalam memperbaiki  standar  hidupnya  dengan melakukan usahanya.
d. Resistensi lainnya, bila terdapat tunggakan untuk  dapatnya  diringankan  sebagaimana biasa tidak usaha ada tambahan pembiayaan  administrasi  lainnya,  kalau dikenakan  seperti  itu,  kapan  akan  bisa berkembang.
Keberadaan  Pusyar  bagi  pelaku  usaha IKM  cukup  beralasan  dalam  meningkatkan standar  hidupnya  karena  dapat  meningkatkan usahanya,  namun  alangkah  baiknya  lagi  bila pembiayaan Pusyar lebih ditingkatkan.

## Peningkatan Keberdayaan
Peningkatan  keberdayaan  Pusyar  iB  pada pelaku  usaha  IKM  sangat  terasa  membantu dalam memperbaiki usahanya dan memperkuat permodalan  untuk  bisa  mengembangkan  usaha karena dengan tambahan modal kiprah usahanya semakin berdaya. Program Pusyar iB, akan  memberikan  keberdayaan  bagi  pelaku usaha  IKM  dalam  mengembangkan  usahanya secara  individual  dapat  berkreasi  untuk berjualan  apa  saja  yang  terpenting  adanya
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Pusyar  dapat  memberdayakan  pelaku  usaha IKM lebih mandiri dan dapat berdaya sehingga tingkat  kesejahteraan  akan  lebih  makmur. Berbagai  resistensi  dari  pelaku  usaha  dengan menerima  Pusyar  iB  sebagai  peningkatan keberdayaan, adalah :
e. Dalam  keberdayaannya  penerima  Pusyar, namun masih ada tekanan dalam membayar  pada  tiap  bulannya  walupun cicilan  pokok,  dimana  tidak  sepenuhnya BPRS  membantu  pelaku  usaha  untuk berkembang usahanya.
f. Keberdayaan  yang  dibuat  Pusyar  hanya untuk  dibuat  usaha  agar  bisa  dalam membayar  cicilan  pada  tiap  bulannya, sehingga tekat dan semangat pelaku usaha untuk lebih giat dalam menambah penghasilan pada tiap bulannya.
Pemberdayaan  adanya  bantuan  modal kerja  dari  Pusyar  iB  sangat  membantu  lebih berdaya  karena  modal  bertambah  kuat  dan dengan  sendirinya  usahanya  akan  lebih berkembang sesuai dengan keinginan usahanya untuk  membukanya.  Berwirausaha  tidak  selalu memberikan  hasil  yang  sesuai  dengan  harapan dan  keinginan  pengusaha.  Namun  semua pengusaha  pasti  memiliki  harapan  untuk keberhasilan usahanya.

## Penyempurnaan Kebebasan
Penyempurnaan
kebebasan dalam penerimaan Pusyar iB sebagai bentuk penguatan  modal  dapat  perluasan  aksesibilitas dengan aspirasi kewirausahaan mandiri UMKM,  dengan  dapat  kekebasan  dalam berkreasi  untuk  memperluas  daganganya. Pelaku  usaha  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten Sumenep, setelah mendapat Pusyar iB, dipersilahkan  dengan  kebebasannya  dalam menjalankan usahanya demi tercapai kewirausahaan  mandiri  yang  dibangun  dirinya sendiri  untuk  berkembang,  namun  tidak  lupa pula  adanya  kewajiban  dalam  memenuhi  tiap bulannya  pada  Pusyar  iB  sebagai  tambahan penguat  dalam  menjalankan  usahanya.  Adanya
resistensi para  pelaku  usaha dengan  diberi   kebebasan dalam
menjalankan  Pusyar,  sangat  baik,  namun  pada sisi lainnya, yaitu :
g. Pengelolaan  penerimaan  pusyar  memang terasa  bebas  untuk  dilakukan  usaha  pada segala  macam  yang  terpenting  bisa mendapatkan keuntungan
dan kesejahteraan dalam hidupnya.
h. Penerima pusyar menginginkan kebebasan dalam  membayar  cicilan,  yang  terpenting pada  suatu  saat  cicilannya  sesuai  dengan perjanjian dengan BPRS.
i. Adanya  kekebasan  dapat  membebani penerima  Pusyar  karena  pada  setiapo bulannya harus memenuhi cicilan pokonya,  walaupun  margin  dibantu  pleh BAZNAS.
Adanya Pusyar sangat membantu pelaku usaha  IKM  dalam  menguatkan  modal  kerja, oleh karena itu tanamkan pada diri IKM bahwa bekerja  dalam  tim  merupakan  kesempatan berharga  untuk  banyak  belajar.  Pelajari  hal-hal baru  di  dalam  kelompok,  yang  tak  anda  temui jika  anda  bekerja  sendiri.  Dengan  demikian anda  dapat  lebih  mandiri  untuk  melakukan sesuatu  di  dalam  tim.  Dalam  konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul  tidak  hanya  dalam  bentuk  produk dalam  jumah  banyak  namun  juga  berkualitas. Kualitas  produk  tersebut  dapat  diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk  inovatif  yang  berbeda  dari wilayah  lainnya.  Diperlukan  kreativitas  yang tinggi untuk dapat menciptakan produk-produk inovatif.  Berangkat  dari  poin  inilah,  ekonomi kreatif menemukan eksistensinya dan berkembang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisa  yang  didapat  dari hasil  interview  dengan  informan  dan  observasi serta dokumen, menunjukkan adanya Pusyar iB adalah  program  baru  dari  PT.  BPRS  Bhakti Sumekar  Sumenep  yang  menjadi  MOU  antara BPRS  dan  BAZNAS  Sumenep  serta  Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Sumenep  dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten  Sumenep,  dengan  pembiayaan
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Pusyar  maksimal  Rp.  5.000.000,-  dan  margin dibayar  oleh  BAZNAS  dimana  resistensi  bagi penerima  pusyar  menginginkan  adanya  Pusyar untuk  diberikan  lebih  besar  sehingga  bisa menambah  penjualan  dan  tanpa  pengembalian atau  cicilan  kepada  BPRS  atau  sepenuhnya ditanggung  oleh  BAZNAS.  Adanya  resistensi yang  dilakukan  pelaku  usaha  IKM  secara  rinci sebagai berikut :
1. Penguatan modal usaha bagi pelaku usaha IKM  dari  modal  pembiayaan  program Pusyar  iB  dapat  memberikan  peningkatan modal,  sehingga  tingkat  perkembangan dari  usahanya  lebih  meningkat.  Resistensi dari  pelaku  usaha  IKM,  menginginkan adanya penguatan modal usaha  yang lebih besar  dari BPRS sehingga usahanya akan lebih besar pula.
2. Peningkatan  standar hidup dengan  adanya pembiyaan  Pusyar  iB  yang  dikeluarkan oleh  PT  BPRS  Bhakti  Sumekar  Sumenep dan  margin  dari  BAZNAS  Sumenep sangat jelas untuk memperbaiki kehidupannya  melalui  penambahan  usaha yang selama ini dilakukan.
3. Peningkatan  keberdayaan  Pusyar  iB  pada pelaku usaha IKM sangat terasa membantu  dalam  memperbaiki  usahanya dan  memperkuat  permodalan  untuk  bisa mengembangkan  usaha  karena  dengan tambahan modal kiprah usahanya semakin berdaya.
4. Penyempurnaan kebebasan
dalam penerimaan  Pusyar  iB  sebagai  bentuk penguatan modal dapat perluasan aksesibilitas dengan
aspirasi kewirausahaan  mandiri  UMKM,  dengan dapat  kekebasan  dalam  berkreasi  untuk memperluas daganganya.
Berbagai  saran  alternatif  yang  dapat diberikan kepada BPRS dalam perbaikan Pusyar selanjutnya :
1. Pusyar  iB  diharapkan  pembiayaannya lebih besar, sehingga pengembangan usaha IKM lebih besar dan lebih meluas.
2. Pengelolaan  Pusyar  iB  agar  secara  penuh tanpa  adanya  cicilan  tiap  bulan,  sehingga pelaku  usaha  IKM  lebih  kuat  dalam modalnya.
3. Lebih  luas  dalam  melakukan  MOU  agar margin  lainnya  dapat  ditanggung  oleh penyandang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Imamul.  2007. Membuka  Cakrawala Ekonomi . Jakarta: Setia Purna Inves.
Ansoff,  H.  Igor.  (2003).    Strategies    for
Diversification. Journal of Management for growth. Holland:Volume 3, pp. 113-124. Ahmed,P  K,  Lim,K  K,  &  Loh,  A,Y,E.  (2009). Learning Through Knowledge Management .  London:  Butterworth  – Heinamann.
Budimanta,  dan  Bambang  Rudito.  (2008).
Corporate Social Responsibility : Alternatif  bagi  Pembangunan  Indonesia. Jakarta: ICSD.
Schein, Edgar H. (2009). The Corporate Culture Survival  Guide. Jossey-Bass  Publ.  San Fransisco. Soetomo. (2006). Strategi strategi Pembangunan  Masyarakat, Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta. Suharto,  Edi.  (2009). Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan sosial  dan  Pekerjaan  Sosial .  Bandung: Refika Aditama.
Sonnenberg,  L.,  Gelsomina,  E.,  Levyb,  D.  E., Riisc, J., Barracloughd, S., dan Thorndike,  A.  N.  (2009). Traffic  Light Food  Labeling  Intervention  Increases Consumer  Awareness  of  Health  and Healthy Choices at the Point-of-
Resistensi UMKM Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem PUSYAR IB Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep – Very Andrianingsih , Dwiki Erik Fatah Adhiyah
Purchase . American Journal of Preventive Medicine; 57(4):253-257. Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang UMKM dan Mikro.
Zaltman,  G  dan  Duncan.  (1977).  Strategis  For Planned  Change.  A Willey  –  Intercience Publication  John  Wiley  and  Sons,  New York, London, Sydney, Toronto.