INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8567-8580 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus
Miranti Widiayunita
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Email: mwidiayunita@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keistimewaan  dan  kewajiban  otoritas  koordinasi perjalanan haji khusus terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji di tanah suci dan untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan penerbangan haji luar biasa antar haji luar biasa. agen pemilah perjalanan dan pesaing wisatawan haji yang unik. Teknik pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi yuridis yang baku, dengan metodologi yang digunakan menjadi pedoman hukum tertentu (Pendekatan  Aturan).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Koordinator  Haji  Luar  Biasa  dalam menyelesaikan  permasalahan  tersebut  adalah  sebagai  berikut,  1)  Mendapat  protes  dari  para penjelajah.  2)  Menyelesaikan  dengan  pertimbangan  untuk  sampai  pada  kesepakatan  atau  melalui keharmonisan, dan 3) Mengangsur pembayaran.
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  Hukum  Biro,  Penyelenggara  Haji,  Pelaksanaan  Perjanjian Pemberangkatan Calon Jemaah Haji

## Abstract
The point of this examination is to decide the privileges and commitments of the unique Hajj journey coordinating authority towards planned Hajj explorers who will play out the Hajj journey in the sacred land  and  to  figure  out  the  execution  of  the  Extraordinary  Hajj  flight  understanding  between  the exceptional Hajj journey sorting out agency and the unique Hajj traveler competitors. This examination technique utilizes standardizing juridical exploration, with the methodology utilized to be specific legal guidelines  (Rule  Approach).  The  aftereffects  of  this  examination  show  that  the  Exceptional  Hajj Coordinators in settling these issues are as per the following, 1) Getting protests from explorers. 2) Settle by consideration to arrive at agreement or through harmony, and 3) Installment of pay.
Keywords: Bureau Legal Accountability, Hajj Organizers, Implementation of Departure Agreements for Prospective Hajj Pilgrims.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam,  dari  seluruh  penduduk  Indonesia,  89%  (89%)  diantaranya  menganut  agama  Islam sehingga  Indonesia  adalah  negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia  dengan jumlah mencapai 207 (dua ratus tujuh juta) jiwa (Putuhena, n.d.). Dari sebagian besar ini Islam  telah  menjadi  standar  dan  nilai  yang  dijaga  oleh  masyarakat  sehingga  menjadi pandangan hidup budaya Indonesia, beberapa pedoman sah dan pemerintah diramaikan dengan  peraturan  Islam  sehingga  Islam  berubah  menjadi  budaya  yang  dikoordinasikan dengan budaya lokal Indonesia.
Agama Islam mengajarkan bahwa agama ini bertumpu pada lima standar utama atau yang disebut dengan andalan Islam. Ada lima rukun Islam, yaitu keimanan, doa, puasa, zakat, dan  haji.  Dari  lima  rukun  Islam,  salah  satunya  adalah  perjalanan  haji.  Ada  ketentuan- ketentuan  dan  syarat-syarat  wajib  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  yang  antara  lain,  1) Orang yang melaksanakan ibadah haji adalah seorang muslim. 2) Orang yang menunaikan haji adalah seorang Mukalaf. 3) Orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang merdeka (bukan budak). 4) Orang yang menunaikan ibadah haji dapat melakukan hal ini. Perjalanan bagi setiap muslim yang solid adalah wajib (Shiddieqy, 1978).
Haji merupakan rukun Islam kelima yang dilaksanakan pada waktu tertentu, khususnya antara tanggal delapan dan tiga belas bulan Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji, baik sebagai tumpuan maupun haji wajib, seluruhnya dilakukan tidak kaku dengan aturan yang ketat, antara lain Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang mencakup perjalanan menuju ruang pemakaman  Nabi  Muhammad  SAW  di  Madinah,  terletak  di  wilayah  Arab  Saudi. Melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah komitmen yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang cakap (istitho'ah) dan dilakukan sekali dalam satu bulan biru. Kapasitas yang harus  dipenuhi  untuk  menyelesaikan  ibadah  haji  dapat  diurutkan  menjadi  dua  implikasi, secara spesifik.
Perjalanan haji merupakan rukun Islam kelima yang diselesaikan pada waktu tertentu. Pertama, kapasitas individu yang harus dipenuhi oleh setiap individu meliputi kesejahteraan fisik  dan  dunia  lain,  batasan  keuangan  yang  memadai  baik  untuk  diri  sendiri  maupun keluarga  yang  ditinggalkannya,  dan  dijunjung  tinggi.  dengan  informasi  yang  ketat, khususnya  tentang  adat  istiadat  haji.  Kedua,  kemampuan  umum  lahiriah  yang  harus dipenuhi oleh iklim negara dan pemerintahan yang antara lain mencakup materi peraturan dan  pedoman,  keamanan  perjalanan,  perkantoran,  transportasi  dan  hubungan  antar bangsa,  baik  multilateral  maupun  bilateral,  antara  bangsa  Indonesia.  pemerintahan  dan wilayah Arab Saudi (Nidjam & Hanan, 2021). Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima
yang  selesai  pada  waktu  tertentu,  Dengan  terpenuhinya  kedua  kapasitas  tersebut  maka perjalanan menunaikan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan mudah.
Antusiasme masyarakat untuk menjalani perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini mengakibatkan daftar penangguhan semakin panjang. Haji tambahan atau yang sering disebut dengan ONH tambahan merupakan pilihan yang lebih populer  di  kalangan  calon  haji  terencana.  ONH  selain  dikoordinasikan  oleh  BPU (Departemen Perjalanan Umum) yang selanjutnya disebut Departemen Perjalanan Haji, ini merupakan inisiatif yang didukung wajib pajak yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh area rahasia (Adam, 1995).  Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji  dan  Umrah  disebutkan  bahwa: “Perkumpulan  Perjalanan  Haji  Luar  Biasa  adalah  perkumpul an  perjalanan  haji  yang diselesaikan oleh koordinator haji khusus dengan administrasi luar biasa pendanaan dan administrasi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  haji  asli  merupakan  program  yang  sangat  populer karena daftar tunggunya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan haji biasa. Jadwal ketat untuk naik haji reguler di setiap daerah bisa berbeda-beda tergantung dari jumlah pendaftar yang mendaftar haji di daerah yang bersangkutan, ada yang membutuhkan waktu minimal 4 (empat) tahun, 5 (lima) tahun, ada pula yang lebih dari 10 (satu) tahun. Hal ini berbeda dengan daftar tunggu calon jamaah haji yang biasanya lebih cepat.
Haji Selain memberikan fasilitas yang lebih  baik, terutama  dalam hal makanan dan kenyamanan.  Kenyamanan  dilengkapi  dengan  fasilitas  yang  berbeda-beda,  kenyamanan umumnya dekat dengan masjid, kenyamanan penginapan, penataan makanan sesuai ajakan para perintis, bahkan ada pula jasa perjalanan haji dan umroh yang memberikan jaminan kecelakaan atau keamanan ekstra sebagai jaminan keselamatan. kesejahteraan bagi para pemudik, sehingga hal ini menjadi  sebuah  pilihan. Hal utama dalam memutuskan untuk memanfaatkan layanan dari Badan Koordinasi Perjalanan Haji dan Umroh.
Dengan semakin besarnya jumlah umat Islam yang perlu menyelesaikan perjalanan haji,  maka  muncullah  peluang  bisnis  yang  menjanjikan  bagi  bidang  rahasia  dalam mengawasi  organisasi-organisasi  di  bidang  haji  dan  umrah  untuk  melakukan  perjalanan yang dianggap biasa untuk memberikan manfaat baik sebagai sejauh membantu individu untuk  pergi  ke  Baitullah  secara  efektif  dan  memberikan  bantuan  pemerintah  dengan memanfaatkan layanan yang diiklankan. Dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umroh yang membaca:
"Penyelenggaraan  ibadah  haji  khusus  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Ibadah  Haji

## khusus setelah mendapat izin dari Menteri Agama”.
Sesuai  Peraturan  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Haji, pelaksanaan perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara terpisah dan berkelompok melalui koordinator perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh otoritas publik atau jasa perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Dinas. Agama. Mengingat ketentuan pasal 58 Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah, maka untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Perjalanan Haji Luar Biasa, bahan-bahan yang halal harus memenuhi persyaratan. 1) Diklaim dan diawasi oleh penduduk Indonesia yang beragama Islam. 2) Terdaftar sebagai PPIU yang berwenang. 3) Memiliki kemampuan khusus, ketrampilan staf dan kemampuan keuangan untuk mengurus haji luar biasa yang dibuktikan dengan jaminan bank, dan 4) Memiliki janji untuk mengerjakan sifat-sifat Haji Luar Biasa.
Seiring dengan diperkenalkannya begitu banyak badan koordinasi perjalanan haji dan umroh, hal ini telah menimbulkan persaingan antara satu departemen pengatur perjalanan haji dan umrah dengan departemen lainnya, dimana setiap departemen memiliki prosedur khusus  sebagai  upaya  untuk  mengarahkan  perhatian  individu.  mengenai  pemanfaatan administrasi pemerintah, misalnya menjanjikan dengan kantor yang bagus,  biaya  rendah dan lepas landas yang tepat. Pemahaman ini biasanya dilakukan dengan pemahaman verbal yang menjanjikan bahwa jika Anda mendaftar tahun ini, Anda akan pergi satu tahun dari sekarang atau dengan komitmen biaya rendah dan kantor yang nyaman, namun sebenarnya banyak situasi di mana perjalanan perencana atau koordinator haji dan kepala keluar umroh lalai memberangkatkan anggotanya. berkumpulnya karena beberapa faktor, misalnya tidak diberikan  visa  atau  bersumpah  untuk  menginap  di  penginapan  bintang  lima  namun pengakuannya berbanding terbalik dengan yang dijamin.
Seperti yang terjadi di Tangerang pada tahun 2012, dari 69 ONH tamtama serta calon jamaah haji dari berbagai daerah, misalnya Banjarmasin, Sragen, Padang, Samarinda, dan Jakarta, hanya 19 orang yang memilih berangkat, sedangkan 50 lainnya terpaksa berangkat. lalai untuk pergi karena alasan visa belum diberikan pada saat ini.
Selain  itu,  untuk  kejadian  yang  terjadi  di  Banjarmasin  pada  bulan  Agustus  2019, terdapat 53 rencana penjelajah ONH serta Travellindo Visits and Travel yang lalai berangkat karena pihak travel tidak memenuhi komitmen toko untuk setiap salah satu kebutuhan pionir di Arab Saudi. Padahal seluruh pihak telah menyimpan cicilan secara penuh sesuai dengan yang disebutkan Travellindo. Apalagi jemaah haji masih mendapat jaminan dari Travellindo akan  berangkat  pada  4  Agustus  2019.  Tapi,  memang  benar,  masyarakat  yang  sudah membayar  lebih  dari  100.000.000  uangnya  memang  disuruh  menabung  oleh  pihak
pengelola dan pengelola. meneruskan kepada semua Jemaah Haji yang gagal lepas landas ke tanah yang diberkahi, pemerintah memberikan alasan bahwa mereka masih menunggu visa yang belum selesai.
Melihat model  di atas, pelaksanaan penerbangan calon jamaah haji dilakukan oleh bagian  pengaturan  haji  khusus  bersama  calon  jamaah  haji  serta  pengaturan  yang digunakan.  Pemahaman  pada  dasarnya  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang memberikan  jaminan  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  individu  saling  memberikan jaminan untuk melakukan sesuatu. Dari sinilah timbul suatu hubungan antara dua individu yang  disebut  persatuan.  Pengaturan  tersebut  mendistribusikan  pemahaman  antara  dua individu yang membuatnya. Secara struktur pengertiannya adalah sebagai rangkaian kata yang mengandung tanggung jawab atau kewajiban yang diucapkan atau dibentuk. Oleh karena  itu,  hubungan  antara  pemahaman  dan  pengaturan  adalah  bahwa  pemahaman mengeluarkan pemahaman. Pengaturan adalah sumber komitmen, meskipun ada sumber yang berbeda (R. Subekti, 1987).
Komitmen  antara  pihak  penyelenggara  perjalanan  haji  luar  biasa  dengan  pihak penyelenggara haji selain jamaah yang direncanakan kemudian didahului dengan adanya kesepahaman  antar  jamaah,  yang  dalam  pengaturannya  memuat  syarat-syarat, keistimewaan dan komitmen dari jamaah. Pemahaman yang dilakukan adalah membatasi pada  dua  pemain,  yaitu  antara  organisasi  atau  otoritas  penyelenggara  Haji  Luar  Biasa sebagai  pihak  utama  dan  haji  segera  serta  perintis  sebagai  pihak  berikutnya.  Agar pelaksanaan  suatu  persetujuan  dapat  berjalan  dengan  baik,  untuk  memutuskan  apakah pemegang rekening telah menyelesaikan komitmennya untuk memenuhi butir-butir dalam perjanjian, maka penilaiannya tergantung pada konsistensi, hal ini mengandung arti bahwa pemegang hutang telah melakukan komitmennya dengan baik, sesuai dan sesuai dengan yang  diharapkan.  sesuai  dengan  pengaturan  yang  secara  umum  mereka  setujui  dalam pemahaman (Harahap, 1986).
Maksud dan manfaat dari pendalaman ini adalah untuk mengetahui pelayanan dari koordinator perjalanan haji dan umrah kepada perintis haji dan umroh yang akan datang, khususnya  jenis  perjanjian  lepas  landas  antara  koordinator  perjalanan  haji  dan  umroh dengan perintis haji dan umrah yang akan datang sehingga berbeda-beda. kewajiban dapat diketahui. bagian penyisihan apabila terdapat perbedaan pemahaman dan pengakuannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  ini  adalah  dengan  mengatur pemeriksaan yuridis. Pembakukan eksplorasi hukum ini bergantung pada bahan-bahan sah
yang esensial dan opsional, khususnya penelitian yang menyinggung standar-standar yang terkandung dalam pedoman hukum. Dalam pendalaman yuridis pembakuan ini digunakan pendekatan  pedoman  hukum  (Resolution  Approach),  yang  dilakukan  dengan  melihat seluruh peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan sah yang sedang ditangani.  Selain  itu,  metodologi  yang  diterapkan  berangkat  dari  sudut  pandang  dan prinsip-prinsip yang dipupuk dalam ilmu hukum (Muhammad & Perikatan, 1990). Dengan memusatkan perhatian pada cara pandang dan sila dalam ilmu hukum, para analis akan menemukan  pemikiran-pemikiran yang mengarah  pada pemahaman yang sah. Gagasan yang sah dan aturan-aturan yang sah yang berkaitan dengan hal yang pokok. Pemahaman terhadap perspektif dan konvensi tersebut menjadi alasan para ilmuwan dalam membangun argumentasi yang sah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Pemahaman merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut kepentingan pihak-pihak  yang  membuatnya.  Setiap  pengaturan  hendaknya  dibuat  dalam  bentuk hard copy agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga tujuan pemidanaan yang sah dapat  dipahami.  Menurut  pengaturannya,  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum Umum memberikan definisi yang menyertainya:
“Suatu perjanjian adalah suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Subekti  menyatakan  bahwa  kesepahaman  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  memberikan  jaminan  kepada  orang  lain  atau  dua  orang  berikrar  untuk menyelesaikan  sesuatu,  dari  situlah  timbul  suatu  kesepahaman.  Abdul  Kadir Muhammad merumuskan kembali pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum sebagai berikut, bahwa yang disebut pengertian adalah suatu pengaturan yang dengannya sedikitnya dua orang saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan sesuatu di bidang sumber daya (S. H. Subekti, 1978).
Makna penataan yang tergambar dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum,  menurut  peneliti,  mempunyai  sedikit  kekurangan  dan  kekurangan.  Menurut Setiawan, rincian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum, selain kurang, juga sangat luas. Hal ini kurang memadai karena hanya melihat penataan yang tidak merata. Hal  ini  sangat  luas  karena  ketika  "tindakan"  digunakan,  hal  ini  juga  mencakup penggambaran yang disengaja dan demonstrasi yang melanggar hukum. Oleh karena
itu,  menurut  Setiawan,  kegiatan  harus  digolongkan  sebagai  kegiatan  yang  halal, khususnya  kegiatan  yang  diharapkan  menimbulkan  akibat  yang  sah.  Penting  untuk melakukan  penyempurnaan  sehubungan  dengan  definisi  ini,  agar  lebih  spesifik (Setiawan & Sewu, 2004) :
a. Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan  yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Pemahaman  terhadap  pertemuan-pertemuan  tersebut  merupakan  komponen mutlak  bagi  hadirnya  suatu  kesepakatan.  Pemahaman  tersebut  dapat  terjadi  dalam berbagai cara, namun yang utama adalah adanya dalil dan pengakuan atas kesepakatan tersebut, namun secara keseluruhan pemahaman tersebut dapat terjadi secara terekam dan tidak tertulis, dimana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis dapat berupa pemahaman lisan, gambar – gambar tertentu, atau diam-diam (Asikin & Zainal, 2004).
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian
Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :
a. Asas Itikad baik dan kepatutan
Pasal 1338 ayat 3 membaca: Pengaturan hendaknya dilaksanakan dengan niat yang tulus. Niat murni dalam melaksanakan pemahaman menyiratkan bahwa kita harus  menguraikan  pengaturan  tersebut  berdasarkan  keadilan  dan  kepantasan. Menguraikan pemahaman adalah menentukan hasil yang terjadi. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum (KUHPerdata) Pengaturan tidak sekedar membatasi terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala  sesuatu  yang  menurut  gagasan  pemahamannya  diharapkan  oleh kehormatan, adat istiadat, atau peraturan (Busro, 2011).
Oleh  karena  itu,  menurut  Pitlo,  terdapat  hubungan  erat  antara  prinsip  niat murni  dalam  melaksanakan  pemahaman  dan  hipotesis  kepercayaan  ketika  suatu perjanjian  terjadi.  Niat  jujur  (Pasal  1338  ayat  3)  dan  kehormatan  (Pasal  1339) sebagian besar diacu secara bersamaan, dan H.R dalam pilihan tertanggal 11 Januari 1924 sepakat bahwa memangku jabatan yang ditunjuk setelah melihat kelayakan suatu kesepahaman tidak dapat dilakukan. dilakukan maka hal ini mengandung arti
bahwa pengaturan tersebut bertentangan dengan permintaan masyarakat. terlebih lagi,  konvensionalitas.  Yang  lebih  kritis  lagi,  Pasal  1338  ayat  3  dan  Pasal  1339 bertujuan  untuk  mengendalikan,  terlepas  dari  apakah  seluruh  niat  jujur  dan kehormatan  terpenuhi  dalam  persoalan  “penasihat  pembatas”,  lebih  spesifiknya menghadirkan  perdebatan  yang  muncul  dari  pertemuan-pertemuan  hingga  a hakim  (Pertukaran)  dan  masalah  pilihan.  pihak  (Partij  Beslissing),  khususnya menghadirkan  perdebatan yang timbul dari pertemuan-pertemuan kepada salah satu pertemuan yang telah diungkapkan dalam pengertian, demikian pula dalam hal terjadi “penyesuaian pasal - pasal hubungan” suatu unsur yang sah, yaitu apakah sehubungan  dengan  perubahan  tersebut  terdapat  pelaksanaan  yang  sah  atas pengaturan yang memuat substansi yang sah (Soekanto, 2007).
Niat  dan  kepantasan  yang  sepenuhnya  murni  juga  dapat  mengubah  atau menyempurnakan Pengaturan. Bahwa pengaturannya tidak ditetapkan secara kaku oleh berkumpulnya perincian pemahaman tetapi di sisi lain tetap diudarakan oleh niat  yang  jujur  dan  terhormat,  sehingga  niat  yang  murni  dan  kepantasan menentukan pokok-pokok dalam pemahaman tersebut.
b. Asas kebebasan berkontrak
Setiap  penduduk  diperbolehkan  untuk  membuat  kontrak.  Hal  ini  dikenal dengan aturan peluang kesepakatan atau kerangka terbuka. Hal ini dimaksudkan agar  diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  oleh  peraturan  kepada  daerah untuk  melakukan  pengaturan  mengenai  apa  saja.  Penting  untuk  dicatat  bahwa pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan hukum, permintaan publik, dan kualitas etika.
Besaran standar peluang terjadinya kesepakatan menurut peraturan Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Peluang untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu kesepakatan. 2) Kesempatan untuk memilih dengan siapa akan membuat  kesepakatan.  3)  Kesempatan  untuk  memutuskan  atau  memilih  alasan dibuatnya  persetujuan.  4)  Legitimasi  untuk  memutuskan  objek  pengaturan.  5) Legitimasi untuk menentukan jenis perjanjian. 6) Kesempatan untuk mengakui atau menyimpang dari pengaturan diskresi.
c. Asas Konsensualisme
Aturan ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian adalah sah dan membatasi apabila  telah  tercapai  kesepahaman  di  antara  para  pihak,  tentunya  sepanjang perjanjian itu memenuhi syarat-syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang  Hukum  Umum.  Perlu  diingat  bahwa  standar  konsensus  tidak
membuat perbedaan terhadap pengaturan formal. Metode pemahaman yang tepat merupakan  pemahaman  yang  memerlukan  kegiatan  konvensional  tertentu, misalnya  pemahaman  jual  beli  tanah,  adat  istiadat  yang  diperlukan  adalah pembuatan  Akta  PPAT.  Dalam  pemahaman  konvensional,  pemahaman  akan menjadi terbatas setelah aktivitas yang semestinya dirujuk telah dipenuhi (Marzuki & Sh, 2020).
Penggunaan  pedoman  konsensualisme  yang  ditunjukkan  oleh  peraturan perjanjian Indonesia menjabarkan standar peluang terjadinya kesepakatan. Tanpa adanya  kesepakatan  dari  salah  satu  pihak  yang  sepakat  untuk  mencapai kesepahaman, maka kesepakatan yang telah dibuat dapat gugur. Seseorang tidak bisa  dipaksa  untuk  menyetujuinya.  Pemahaman  yang  diberikan  secara  paksaan merupakan  inkonsistensi  interminis.  Adanya  keterpaksaan  menunjukkan  bahwa tidak  adanya  kesepahaman  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  lain  hanyalah memberinya  suatu  keputusan,  lebih  khusus  lagi  persetujuan  untuk  mengikatkan dirinya pada pengaturan yang dimaksud (Setiawan & Sewu, 2004).
Sesuai  dengan  peraturan  perjanjian  di  Indonesia,  seseorang  diperbolehkan untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang- undang hanya mengarahkan orang-orang tertentu yang tidak mampu melakukan pengaturan,  pedoman  mengenai  hal  ini  harus  dilihat  dalam  Pasal  1330  Kitab Undang-undang Umum. Mengingat pengaturan ini, maka sangat beralasan bahwa setiap  individu  diperbolehkan  memilih  pihak  yang  ingin  diputuskan  secara kesepahaman, sepanjang pihak tersebut bukan pihak yang kikuk secara sah.
B. Tanggungjawab  Hukum  yang  Dilakukan  Apabila  Salah  Satu  Pihak  Melakukan Wanprestasi
1. Wanprestasi
Pengertian Cidera Janji Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Cidera janji adalah tidak terpenuhinya komitmen sebagaimana ditentukan dalam suatu kesepahaman atau perjanjian,  dapat  disebabkan  tidak  terpenuhinya  komitmen  dalam  suatu  perjanjian, khususnya:
a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalian.
b. Karena keadaan memaksa (overmachtforcemajeur).
Sedangkan menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi antara lain:
a. Tidak memenuhi prestasi.
b. Terlambat memenuhi prestasi.
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Gagal bayar berasal dari kata pertama dalam bahasa Belanda “wanprestattie” yang berarti  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  prestasi  atau  komitmen  yang  tidak ditetapkan  terhadap  pertemuan-pertemuan  tertentu  dalam  suatu  pengertian,  baik suatu perjanjian yang timbul dari suatu perjanjian atau suatu pengertian yang timbul karena  peraturan.  Pengertian  wanprestasi  masih  belum  seragam,  masih  ada  istilah- istilah lain yang digunakan untuk wanprestasi, sehingga belum ada kesepakatan untuk menentukan  istilah  mana  yang  akan  digunakan.  Istilah  gagal  bayar  dapat  ditelusuri dalam beberapa istilah, yaitu: "Melanggar komitmen, melanggar komitmen, melanggar komitmen, dan sebagainya.
Dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disinggung dengan sebutan (Kitab Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menegaskan bahwa “ Setiap pengertian adalah memberi sesuatu, menindak lanjuti dengan sesuatu, dan  bukan  menindak  lanjuti  dengan  sesuatu”.  Dalam  menulis,  hal  ini  biasa  disebut prestasi. Dengan demikian, prestsai bukanlah objek pengertiannya, melainkan teknik pelaksanaan penyusunannya. Sebagaimana dimaklumi di atas, obyek pengaturannya adalah  barang,  maka  cara  pelaksanaannya  adalah  dengan  penyerahan  barang dagangan.  Apabila  yang  menjadi  objek  pemahaman  adalah  bantuan,  maka  cara pelaksanaannya  adalah  dengan  menawarkan  dukungan  tersebut.  Selain  tata  cara melakukan pengaturan dengan memberikan sesuatu, menindak lanjuti dengan sesuatu, dan  tidak  menindak  lanjuti  dengan  sesuatu,  pengaturan  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab Undang-undang  Hukum  Umum  atau  yang  selanjutnya  disebut  (Perdata  Code)  juga mengatur bahwa "pengaturan harus dilaksanakan dengan moral yang tinggi". Akhlak yang agung sesuai Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum yang selanjutnya disebut dengan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Umum  adalah  bahwa  “digital  mempunyai tempat  yang  berpengaruh  dalam  pengadaan  suatu  barang  dengan  mendapatkan kebebasan kepemilikan ”.
Prestasi adalah perwujudan dari sebuah komitmen. Jika intisari ini tercapai dalam perasaan puas si peminjam maka selesailah pemahamannya. Agar perwujudan ini dapat tercapai,  dan  hal  ini  berarti  bahwa  komitmen  dipenuhi  oleh  peminjam,  kualitas pencapaian ini harus diketahui secara spesifik. 1) Harus yakin atau tidak. 2) Seharusnya bisa dibayangkan. 3) Harus diperbolehkan (halal). 4) Harus ada manfaat bagi pemberi pinjaman. 5) Terdiri dari suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan.
Dengan asumsi ada wanprestasi atau wanprestasi dalam hal peminjam tidak dapat
menunjukkan  bahwa  ketidakmampuannya  untuk  melakukan  sudah  melewati kekurangannya  atau  dengan  demikian  pemegang  utang  tidak  dapat  menunjukkan adanya overmacht, maka dalam situasi ini pemegang utang jelas tidak bisa disalahkan. Sejak  kapan  pemegang  rekening  wanprestasi?  Dalam  praktiknya,  wanprestasi dipandang  sebagai  tidak  terprogram,  kecuali  jika  telah  disetujui  oleh  majelis  bahwa wanprestasi telah ada sejak tanggal yang dinyatakan dalam perjanjian.
Karena ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen pemegang hutang karena dua  alasan  potensial,  khususnya.  1)  Pertama,  karena  kekurangan  yang  dimiliki peminjam,  entah  karena  sengaja  tidak  memenuhi  komitmennya  atau  karena kecerobohannya. 2) Lagi pula, karena adanya power majeure, force majeure, sehingga di luar kemampuan  orang  yang berhutang, maka peminjam tidak dapat disalahkan. Selain  pengertian  wanprestasi  di  atas,  terdapat  pula  jenis-jenis  wanprestasi, sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti dalam bukunya Johanes Ibrahim, bahwa ada empat  macam  wanprestasi,  yaitu:  1)  Tidak  melakukan  apa  yang  dikehendakinya.  2) Melakukan apa yang dijaminnya, namun sama sekali tidak dijamin. 3) Melakukan apa yang dia jamin namun terlambat. 4) Melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya tidak boleh dilakukannya. Seorang pemegang hutang dapat dianggap gagal bayar, jadi ada keadaan tertentu yang harus dipenuhi, lebih spesifiknya:
1) Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
a. Kesengajaan adalah suatu hal yag dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
b. Kelalaian,  adalah  suatu  hal  yang  dilakukan  dimana  seseorang  yang  wajib berprestasiseharusnnya  tahu  atau  patut  menduga  bahwa  dengan  perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2) Syarat formil yaitu dengan asumsi adanya pemberitahuan atau permintaan terlebih dahulu mengenai kecerobohan atau wanprestasi terhadap pihak peminjam, maka hal  tersebut  sebaiknya  diungkapkan  terlebih  dahulu  secara  formal,  khususnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang utang bahwa penyewa memerlukan  angsuran  segera  atau  dalam  waktu  singkat.  Permintaan  merupakan kekuatan  utama  untuk  pemberitahuan  terlebih  dahulu  dari  bank  sebagai  akta kepada peminjam, sehingga orang yang berhutang harus melakukan dengan baik dan disertai dengan persetujuan atau denda atau hukuman yang akan dipaksakan atau diterapkan, dalam hal hutang tersebut. pemegang default atau ceroboh.
Beberapa prospek dapat menjadi pilihan bagi peminjam yang gagal bayar :
a. Pemberi pinjaman dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan  sudah  melewati  point  of  no  return,  penyewa  dapat  meminta imbalan  atas  kerugian,  khususnya  kerugian.  kemalangan  yang  dialaminya. Karena pemahamannya tidak atau terlambat selesai, atau dilakukan namun tidak sebagaimana mestinya.
b. bank dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai imbalan atas kerugian yang menyertainya  karena  keterlambatan  pelaksanaan  perjanjian  karena  perjanjian yang menempatkan komitmen yang saling melengkapi, kecerobohan salah satu pihak memberikan pilihan kepada pihak lain untuk meminta. bahwa pemerintah yang ditunjuk membatalkan perjanjian tersebut, disertai dengan permohonan kerugian pengganti.
2. Tanggungjawab  Hukum  Yang  Dilakukan  Apabila  Salah  Satu  Pihak  Melakukan Wanprestasi
Adanya  kesepahaman  menjadikan  adanya  komitmen  kedua  pihak  untuk melakukan keistimewaan dan komitmen masing-masing pihak, dimana salah satu pihak wajib  melakukan  suatu  prestasi  dan  pihak  yang  lain  mempunyai  pilihan  terhadap prestasi tersebut. Sesuai pasal 1234 KUHP, ada tiga macam prestasi, yaitu memberikan sesuatu, menindaklanjuti sesuatu, dan tidak menindaklanjuti sesuatu. Apabila salah satu pihak  lalai  dan  tidak  melaksanakan  komitmen  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian,  maka  pada  saat  itu  salah  satu  pihak  dapat  dianggap  wanprestasi. Wanprestasi  adalah  apa  yang  terjadi  dimana  peminjam,  karena  kecerobohan  atau kesalahannya,  tidak  memenuhi  presentasi  yang  ditentukan  dalam  pemahaman.  Jika peminjam  (pemegang  rekening)  tidak  melakukan  apa  yang  dia  jamin,  dia  dianggap wanprestasi. Dia mengabaikan atau mengabaikan pemahaman atau juga mengabaikan pengaturan, dengan asumsi dia melakukan atau mencapai sesuatu yang tidak boleh dia lakukan.
Wanprestasi atau tidak terpenuhinya komitmen dapat terjadi secara sengaja atau tidak  sengaja. Pihak yang tidak  sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau karena terpaksa tidak menyelesaikan prestasi  tersebut.  Standarnya  dapat  muncul  sebagai:  1)  Tidak  berarti  cukup.  2) Pertunjukan yang diselesaikan agak cacat. 3) Terlambat dalam mencapai prestasi yang memuaskan, dan 4) Melakukan apa yang dilarang dalam pemahaman (Labaika & Sabrie, n.d.).
Apabila salah satu pihak lalai menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati, tentu
saja telah mengabaikan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pelaku, maka salah satu pihak dapat dianggap wanprestasi, maka Koordinator Haji yang Istimewa dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah seperti berikut ini:
a. Menerima pengaduan dari pihak jamaah.
b. Menyelesaikan  dengan  jalan  Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  atau  dengan cara perdamaian, dan
c. Pembeyaran ganti rugi.
Pemahaman yang tersusun dapat dijadikan bukti yang sangat baik bahwa apabila salah  satu  pihak  wanprestasi  maka  salah  satu  pihak  dapat  dianggap  cakap  secara hukum,  selain  dari  pemahaman  lisan  yang  dibuat,  akan  lebih  baik  jika  pemahaman tersebut dituangkan. sebagai suatu pengaturan yang tersusun yang menyatakan secara mendalam pengaturan-pengaturan yang disepakati bersama. sehingga apabila terjadi ingkar janji, maka rapat-rapat tersebut dapat menyertakan kesepahaman sebagai bukti untuk menjamin keistimewaannya di pengadilan (Sophar Maru Hutagalung, 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan gambaran di atas, maka  dapat diduga bahwa kebebasan  dan komitmen Koordinator Haji Luar Biasa terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji  di  bumi  surga  antara  lain  meliputi.  Yang  pertama  dan  terpenting,  keistimewaan Koordinator Ibadah Haji Khusus Rencana Haji Selain pionir yang akan berangkat ke tanah suci,  yakni:  arahan  dari  Khatib,  data  tentang  strategi  Penyusunan  Perjalanan  Ibadah  Haji Khusus, data tentang informasi Jemaah Haji Luar Biasa bagi yang akan berangkat haji. tahun berjalan di masing-masing PIHK, kepribadian Penjelajah Haji dan pelindungnya, penerimaan saldo  simpanan  Bipih  Luar  Biasa  dari  Badan  Penyelenggara  Keuangan  Haji  sesuai  jumlah Pelopor Haji Luar Biasa yang telah mengurus Bipih Luar Biasa dan yang akan berangkat pada tahun berjalan , data mengenai konsekuensi pengelolaan dan sertifikasi; Selain itu, standar bagi pengurus PIHK, kesejahteraan buruh dan pemandu perjalanan haji yang istimewa.
Berdasarkan gambaran di atas, maka  dapat diduga bahwa kebebasan dan komitmen Koordinator Haji Luar Biasa terhadap calon jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan haji  di  bumi  surga  antara  lain  meliputi.  Yang  pertama  dan  terpenting,  keistimewaan Koordinator Ibadah Haji Khusus Rencana Haji Selain pionir yang akan berangkat ke tanah suci,  yakni:  arahan  dari  Khatib,  data  tentang  strategi  Penyusunan  Perjalanan  Ibadah  Haji Khusus, data tentang informasi Jemaah Haji Luar Biasa bagi yang akan berangkat haji. tahun berjalan di masing-masing PIHK, kepribadian Penjelajah Haji dan pelindungnya, penerimaan saldo  simpanan  Bipih  Luar  Biasa  dari  Badan  Penyelenggara  Keuangan  Haji  sesuai  jumlah
Pelopor Haji Luar Biasa yang telah mengurus Bipih Luar Biasa dan yang akan berangkat pada tahun berjalan , data mengenai konsekuensi pengelolaan dan sertifikasi; Selain itu, standar bagi  pengurus  PIHK,  kesejahteraan  buruh  dan  pemandu  perjalanan  haji  yang  istimewa. Kemudian calon penjelajah dituduh membayar biaya simpanan BPIH yang mendasarinya dan kemudian kedua pelaku, khususnya calon haji  serta musafir  dan Koordinator Haji Khusus, menambahkan tanda sebagai pembuktian pemahaman. Keempat, pertanggungjawaban sah yang dilakukan jika salah satu majelis melakukan wanprestasi antara lain mendapat omelan dari  majelis,  menyelesaikannya  secara  matang,  membayar  upah,  dan  apabila  terjadi wanprestasi, salah satu majelis tidak dapat mengakui pelanggaran yang dilakukan olehnya. pihak  yang  menyebabkan  musibah  tersebut.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mendokumentasikan gugatannya di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, M. (1995). Cara Mudah Naik Haji. Bandung: Mizan.
Asikin, A. H. Z., & Zainal, H. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Busro,  A.  (2011).  Hukum  Perikatan  Berdasar  Buku  III  KUH  Perdata. Yogyakarta:  Pohon Cahaya.
Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian, alumni. Bandung.
Labaika, V. S., & Sabrie, H. Y. (n.d.). Pertanggungjawaban Pengangkut Atas  Wanprestasi Dalam Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara.
Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori Hukum. Prenada Media.
Muhammad, A. K., & Perikatan, H. (1990). Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Nidjam, A., & Hanan, A. (2021). Manajemen Haji.
Putuhena, S. (n.d.). Historiografi Haji di Indonesia. 2007. Yogyakarta: LKIS.
Setiawan,  R.,  &  Sewu,  L.  (2004). Hukum  Bisnis  Dalam  Persepsi  Manusia  Modern.  Jakarta Aditama.
Shiddieqy, T. M. H. A. (1978). Pedoman haji.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law. Sinar Grafika.
Subekti, R. (1987). Hukum perjanjian. Intermasa.
Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title).